## PERAN KOMISI PENYIARAN DAERAH (KPID)  PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN  LEMBAGA PENYIARAN DI PROVINSI

## LAMPUNG
Susetyo 1 , Ikram 2 , Handi Mulyaningsih 3 , Usman Raidar 4 , Benjamin 5 Yuni Ratnasari 6
1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peranan  KPID  Provinsi  Lampung  dalam  Pengawasan Lembaga  Penyiaran  di  Provinsi  Lampung.  Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini merupakan  pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  gambaran  mengenai peranan  KPID  Provinsi  Lampung  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap  Lembaga Penyiaran  yang  pada  prinsipnya  meliputi  dua  bidang  yaitu  pengawasan  terhadap  isi  siaran  dan pengawasan  di  bidang  perizinan.    Dibidang  isi  siaran,  KPID  melakukan  pembinaan/pengawasan lembaga  penyiaran,  monitoring  lembaga  penyiaran,  peningkatan  sistem  monitoring  dan  evaluasi serta  melakukan  penertiban  pengaduan  masyarakat.  Sedangkan  dibidang  perizinan,  KPID melakukan  berbagai  kegiatan  antara  lain  pengembangan  komunikasi  dan  informasi,  Evaluasi Dengar  Pendapat  (EDP),  Forum  Rapat  Bersama  (FRB)  dan  Penilaian  Uji  Coba  Siara  Lembaga Penyiaran
Kata Kunci: KPID, Pengawasan, Lembaga Penyiaran

## ABSTRACT
This study aims to understand the role of the Lampung Province KPID in the Supervision of Broadcasting  Institutions  in  Lampung  Province.  The  approach  used  in  this  research  is  a qualitative approach. Based on the research results, it was obtained an overview of the role of the Lampung  Province  KPID  in  carrying  out  the  supervisory  function  of  broadcasting  institutions which in principle includes two fields, namely supervision of broadcast content and supervision of licensing. In the field of broadcast content, KPID conducts guidance / supervision of broadcasting institutions,  monitors  broadcasting  institutions,  improves  monitoring and  evaluation  systems  and controls public complaints. Meanwhile, in the licensing sector, KPID carries out various activities including communication and information development, Hearing Evaluation (EDP), Joint Meeting Forum (FRB) and Broadcasting Institutions' Broadcast Trial Assessment.
Keywords: Local Broadcasting Commission, Supervision, Broadcasting Institution

## PENDAHULUAN
Semenjak  disahkannya  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran,  telah terjadi  perubahan  di  dunia  penyiaran  negara  Indonesia  yaitu adanya  transfer  kewenangan  di  bidang  penyiaran  yang  sebelmnya  menjadi  hak
ekslusif  pemerintah  kepada  sebuah  lembaga  negara  independen  yaitu  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik ditingkat Pusat maupun Daerah (Provinsi).
Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  merupakan  lembaga  yang  bergerak  di tingkat Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk di tingkat Provinsi.  Dalam  Pasal  9  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002, dijelaskan  bahwa  anggota  dari  KPI  Pusat  terdiri  dari  9  (sembilan)  orang komisioner, sedangkan KPID Provinsi beranggotakan 7 (tujuh) orang komisioner yang  masa  jabatannya  masing-masing  adalah  3  (tiga)  tahun.    Dalam  hal pendanaan,  KPI  Pusat  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN),  sedangkan  untuk  pendanaan  KPID  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Provinsi.
Provinsi Lampung memiliki penduduk yang  multikultural.  Keberagaman suku bangsa itu membuat masyarakat  Lampung  memiliki beragam usaha baik di bidang  perdagangan,  pertanian,  perikanan,  maupun  perkebunan.    Perbedaan  itu tentu  saja  memperkaya  seni  dan  budaya  masyarakat  yang  tinggal  menyebar  di  2 kota dan 13  kabupaten di Provinsi ini. Seluruh masyarakat Lampung mempunyai hak untuk mendapatkan  informasi  yang layak, benar, baik, dan mendidik.  Yang menjadi penghambat adalah keberadaan lembaga penyiaran di Provinsi Lampung belum  menyebar  secara  merata  ke  seluruh  kabupaten.    Hal  ini  disebabkan  para pemodal  hanya  memusatkan  kepemilikan  lembaga  penyiaran  di  kota  dan kabupaten  yang  mampu  memberikan  kontribusi  iklan  sebagai  pemasukan  utama mereka.  Padahal  lembaga  penyiaran  yang  tersebar  secara  merata  dapat memberikan hiburan dan informasi lokal kepada masyarakat setempat, selain juga dapat  menambah  wawasan  masyarakat  baik  di  bidang  pendidikan,  kesenian  dan kebudayaan.
KPID  Lampung  sebagai  lembaga  Negara  Independen    memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  sebagai  berikut:  1).  Menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  yang  layak  dan  benar  sesuai  dengan  hak  azasi  manusia;  2).  Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; 3).  Ikut membangun iklim persaingan  yang  sehat  antara  lembaga  penyiaran  dan  industri  terkait;  4). Memelihara  tatanan  informasi  Nasional  yang    adil,  merata  dan  seimbang;  5). Menampung,  meneliti  dan  menindaklanjuti  aduan,  sanggahan,  serta  kritik  dan
apresiasi masyarakat; dan 6). Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia  yang  menjamin  profesionalitas  dibidang  penyiaran.  Sedangkan wewenang KPID  dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pengawas  kegiatan  lembaga penyiaran  maka  KPID  Lampung  mengambil  langkah-langkah  yaitu:  1). Melakukan  pendataan  seluruh  lembaga  penyiaran,  baik  frekuensi  maupun  lokasi di Kota dan Kabupaten  seluruh Provinsi  Lampung, diwujudkan dalam peta Kota Bandar  Lampung  dan  Provinsi  Lampung;  2).  Pengadaan  peralatan  monitoring televisi dan radio; 3). Pembentukan SMS Center dengan nomor 0812 7900 5000; 4). Pembuatan formulir pengaduan; 5). Pembuatan situs:
www.kpidlampung.blogspot.com,  6).  Pemantauan  langsung  siaran  televisi  dan radio;  7).  Menerima  dan  menindaklanjuti  pengaduan  masyarakat;  8).  Pengkajian isi  siaran;  9).  Apresiasi  lembaga  penyiaran;  10).  Ikut  serta  dalam  usulan  revisi atau  perbaikan  P3SPS  dalam  Rakornas,  terutama  periklanan;  11).  Kerjasama dengan  lembaga-lembaga  terkait;  dan  12).  Bimbingan  teknis,  sosialisasi  P3SPS dan dialog publik.
Meskipun demikian dalam menegakkan hukum di bidang penyiaran bukan hal  hal  yang  mudah  untuk  dilaksanakan  oleh  KPID,    kewenangan  KPID  dalam melakukan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dan  memberikan  sanksi  kepada lembaga penyiaran terkadang dianggap membatasi kebebasan lembaga penyiaran dalam  menjalankan  fungsinya  menyebarkan  informasi  kepada  masyarakat  luas. Menyadari  adanya  tantangan  dan  hambatan  itulah  maka  penelitian  ini  menjadi penting  dilakukan  untuk  menggali  informasi  dan  menganalisis  sedalam  mungkin tentang peranan KPID Provinsi  Lampung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  lembaga  penyiaran terkhusus di Provinsi Lampung.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Penyiaran
Wahyudi (1994: 6) menyatakan bahwa penyiaran adalah keseluruhan dari proses  penyampaian  siaran,    biasanya  diawali  dengan  menyiapkan  materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada
penerimaan  siaran  tersebut  oleh  pendengar  atau  pemirsa  disatu  tempat.  Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
Budhijanto  (2010:  79)  mengungkapkan  bahwa  media  komunikasi  yang dipergunakan untuk penyiaran yaitu: 1). Penyiaran radio yaitu radio sebagai media komunikasi  massa  dengar,  dimana  radio  menyalurkan  ide,  gagasan,  serta informasi  ke  dalam  bentuk  suara  secara  umum  dan  terbuka,  dengan  program teratur  dan  berkesinambungan  dan  2).  Penyiaran  televisi  yaitu  televisi  sebagai media  komunikasi  massa  dengar  pandang,  yang  menyalurkan  gagasan  dan informasi  delam  bentuk  suara  dan  gambar  secara  umum,  baik  terbuka  maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
Menurut PP No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk  yang  dibagi  menurut  format  siaran,  sumber  pendanaan,  wilayah  cakupan layanannya, fungsinya dalam jaringan, menurut kelas dalam jaringan nasional.

## Tinjauan tentang Pengawasan
Istilah  pengawasan  menurut  Poerwadarminta,  (1991:  599),  diartikan sebagai  suatu  pemeriksaan  atau  kontrol  dari  pihak  yang  lebih  tinggi  jabatannya kepada  pihak  yang  lebih  rendah  jabatannya.  Sedangkan  menurut  Sujamto  (1994: 53), pengawasan diartikan sebagai  usaha/ kegiatan untuk menilai kenyataan yang sesungguhnya  tentang  pelaksanaan  pekerjaan,  apakah  sesuai  dengan  yang semestinya atau tidak.
Ridlwan  (2011:  1)  menjelaskan  agar  pelaksanaan  pengawasan  dapat berfungsi sebagai suatu instrumen yang efektif maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai  berikut:  1).  Obyek  apa  yang  perlu  pengawasan;  2).  Mengapa  diperlukan pengawasan;  3).  Dimana  dan  oleh  siapa  perlu  diadakan  pengawasan;  4). Bagaimana pengawasan dilaksanakan; dan 5). Pengawasan harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan pragmatis.
Bertolak  dari  berbagai  pengertian  pengawasan  di  atas,  maka  sistem pengawasan  yang  efektif  adalah  merupakan  sarana  yang  terbaik  untuk  membuat segala  sesuatu  atau  dalam  hal  ini  penegakan  peraturan  perundang-undangan supaya  dapat  terlaksana  dengan  baik.    Jika  dilihat  dari  tujuan  atau  sasarannya menurut Atmosudirjo (1994: 85), pengawasan dapat dibedakan berdasarkan sifat-
sifatnya  yaitu:  1).  Politik.  Pengawasan  dikatakan  bersifat  politik  apabila  yang dijadikan  ukuran/  sasarannya  adalah  efektivitas  atau  legilimitas;  2).  Yuridis (Hukum).  Pengawasan  bersifat  yuridis  apabila  tujuan  dari  dilakukannya pengawasan  tersebut  adalah  untuk  menegakkan  yuridikitas  atau  legalitas;  3). Ekonomis.  Pengawasan  yang  sifatnya  ekonomis  adalah  apabila  yang  menjadi sasaran  dari  pengawasan  itu  adalah  efisiensi  dan  teknologi;  dan  4).  Moril  dan Kesusilaan.  Dikatakan  bersifat  moril  dan  kesusilaan  jika  yang  menjadi  sasaran dari pengawasan tersebut adalah moralitas.

## METODE
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  merupakan  pendekatan kualitatif.  Untuk  memperoleh  data  yang  akurat,  lengkap,  dan  dapat dipertanggingjawabkan  kebenaran  ilmiahnya,  maka  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  wawancara  mendalam,  observasi lapang,  dan  studi  kepustakaan/literatur.  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini dengan teknik purposive (secara bertujuan) dan snowball sampling (berkembang terus), sampai data yang dikumpulkan dapat memuaskan.
Hasil  penelitian  ini  akan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menjelaskan, menggambarkan,  dan  menafsirkan  data  sebagai  jawaban  terhadap  permasalahan yang  diteliti.  Secara  garis  besar  langkah-langkah  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  kualitatif  meliputi  reduksi  data,  display  data,  pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peranan  KPID  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap  lembaga penyiaran  khususnya  di  Provinsi  Lampung  pada  intinya  meliputi  2  aspek  yaitu pengawasan  di  bidang    isi  siaran  lembaga  penyiaran  dan  pengawasan  di  bidang perizinan  lembaga  penyiaran.  Hasil  penelitian  mengenai    kedua  fungsi  tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

## Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Isi Siaran Lembaga Penyiaran
Isi  siaran  sebuah  lembaga  penyiaran  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  dijelaskan  bahwa  isi
siaran  harus  sesuai  dengan  asas,  tujuan,  fungsi,  dan  arah  siaran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
Menindaklanjuti  amanat  Undang-Undang  di  atas,  maka  KPID  Provinsi Lampung bidang  pengawasan isi siaran telah melakukan langkah-langkah antara lain: 1). Melakukan pendataan seluruh lembaga penyiaran, baik frekuensi maupun lokasi di kota dan kabupaten seluruh Provinsi  Lampung, diwujudkan dalam peta kota Bandar Lampung; 2). Pengadaan peralatan monitoring televisi dan radio dan bantuan dari KPI Pusat; 3). Pembentukan SMS Center dengan Nomor 0812 7900 5000; 4). Pembuatan formulir pengaduan; 5). Pembuatan situs: www.kpid.lampungprov.go.id; dan 6). Email: kpid.lampung@yahoo.com
Disamping  berbagai  upaya  di  atas,  KPID  Provinsi  Lampung  juga melakukan upaya-upaya lainnya antara lain:
1. Pembinaan
Dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  lembaga  penyiaran,  KPID Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya  antara lain: a). Melakukan sosialisasi  peraturan  tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar Program Siaran (P3-SPS) kepada  Lembaga Penyiaran dan Masyarakat secara berkala selama 12 bulan; b). Melakukan kegiatan Peningkatan SDM Lembaga Penyiaran  kepada  progremer  televisi  dan  radio;  c).  Melakukan  kegiatan Literasi  Media  (Melek  Media)  kepada  pelajar,  mahasiswa,  guru  dan masyarakat umum; d). Melakukan pembinaan kepada
Pimpinan/Penanggungjawab  Program  Lembaga  Penyiaran  di  Kantor Sekretariat  KPID  Provinsi  Lampung  yang  ditemukan  adanya  pelanggaran terkait aturan siaran secara berkala selama 12 bulan; e). Melakukan sosialisasi kepada  lembaga  penyiaran  televisi  lokal  dan  radio  terkait  pelaksanaan peraturan  pengawasan  Pilkada  Bupati/Walikota  di  lembaga  penyiaran  di Kantor  Sekretariat  KPID  Provinsi  Lampung,  dan  menjadi  narasumber  acara Talk  Show di  lembaga  penyiaran  televisi  lokal  dan  radio;  dan  f).  Melakukan koordinasi  dan  penandatanganan  MoU  dengan  Bawaslu  dan  KPU Kabupaten/Kota  terkait  pengawasan  Pilkada  Bupati/Walikota  di  lembaga penyiaran.
2. Pengawasan
Berbagai upaya pengawasan yang selama ini dilakukan KPID Provinsi Lampung  antara  lain  adalah:  a).  Melakukan  pengawasan  Isi  Siaran  Lembaga Penyiaran secara berkala selama 12 bulan melalui peralatan monitoring yang dilakukan secara sift (pagi dan sore) oleh 10 orang analis di Kantor Sekretariat KPID  Provinsi  Lampung  untuk  Lembaga  Penyiaran  dalam  Wilayah  Layanan Bandar  Lampung  dan  Metro,  serta  setiap  hari  senin  dilakukan  Rapat  Pleno KPID  Provinsi  Lampung  untuk  tindak  lanjut  hasil monitoring analis;  b). Melakukan Monitoring /Cek  Lapangan  secara  berkala  kepada  Lembaga Penyiaran,  sesuai  dengan  alamat  perizinan  lembaga  penyiaran  (15 Kabupten/Kota) selama 12 bulan terkait kelengkapan perizinan; c). Melakukan Rapat  Koordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait  dan  lembaga  penyiaran  tentang peraturan  yang  terkait  dengan  perizinan  dan  program  siaran  lembaga penyiaran;  dan  d).  Melakukan  pengawasan  langsung  kepada  lembaga penyiaran  televisi  lokal  dan  radio  terkait  pelaksanaan  aturan  Pilkada Bupati/Walikota.

## 3. Pemantauan Langsung
Pemantauan langsung adalah sistem memantau dengan cara menonton langsung  siaran  televisi  maupun  mendengarkan  siaran  radio  untuk menentukan  ada  tidaknya  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Penyiaran dan  P3SPS  (Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran). Pemantauan langsung dilakukan oleh para komisioner dan tenaga pemantau 10 orang didukung pengaduan masyarakat. Setiap tahun KPID Provinsi Lampung juga  melaksanakan  pemantauan  tayangan  televisi  daerah  atau  lokal  maupun radio,  serta  pemantauan  dan  evaluasi  lembaga  penyiaran  yang  mengikuti  Uji Coba  Siaran.  KPID  melakukan  evaluasi  siaran-siaran  atau  tayangan  hasil pemantauan  sendiri  maupun  atas  dasar  pengaduan  masyarakat.    Selanjutnya meminta  klarifikasi  dari  lembaga  penyiaran  yang  bersangkutan  dengan membawa  arsip  siaran  yang  berkaitan.    Hasilnya  dibawa  ke  dalam  sidang pleno  guna  pengambilan  langkah-langkah  yang  diperlukan.  Dalam  waktu tertentu  dilakukan  pengkajian  tayangan  bersama  ahli  di  bidang  komunikasi guna menjaga obyektivitas dalam menilai suatu tayangan.

## 4. Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut
Pengaduan  masyarakat  ini  berasal  dari  masyarakat  pendengar  siaran radio  dan  pemirsa  tayangan  televisi,  baik  perorangan  maupun  organisasi. Pengaduan  masyarakat  ke  KPID  Provinsi  Lampung  dapat  dilakukan  melalui: a). Surat; b). Mengisi formulir pengaduan; c). Melalui SMS Center 0812 7900 5000; d). Melalui telepon 0721-255267, 242447; e).  Melalui faksimile 0721- 261602; f). Melalui email; dan g). Datang langsung ke kantor KPID Provinsi Lampung  secara  perorangan  dan  apabila  secara  kelompok  perlu  penanganan khusus.
Namun dari berbagai fasilitas  pengaduan masyarakat yang disediakan KPID di atas,  umumnya yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menskapi  isi  siaran  radio  dan  tayangan  televisi  adalah  melalui  fasilitas pelayanan SMS Center dan telepon. Sedangkan yang paling sedikit dilakukan masyarakat  adalah  pengaduan  dengan  cara  mendatangi  langsung  KPID Provinsi  Lampung.    Mengenai  isi  dari  pengaduan  masyarakat  umumnya bervariasi  misalnya  tentang  berita  umum,  berita  kriminal,  sinetron, reality show , iklan, masalah pemilu atau pilkada, blocking time , tidak mengaburkan atau menyamarkan korban kejahatan, kekerasan, seks, mistik, model pakaian, jam tayang, serta penggunaan dan pengucapan bahasa.
Tindak  lanjut  dari  setiap  pengaduan  masyarakat  kemudian direkam/difile  dan  kemudian  digandakan  serta  dicatat  pada logbook, disampaikan  pada  kesempatan  pertama  kepada  Sekretariat  untuk  diteruskan kepada Koordinator  Bidang Pengawasan Isi Siaran, selanjutnya disampaikan kepada  Pimpinan  KPID  Provinsi  Lampung.    Rekaman  isi  siaran  radio  dan tayangan  televisi  dilakukan  terus  menerus  atau  dalam  waktu  tertentu kemudian  digandakan,  guna  sewaktu-waktu  diperlukan.  Pelanggaran- pelanggaran  yang  ditemukan  dikaji,  diklarifikasi  dan  dibahas  dalam  rapat pleno KPID untuk dijatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
Adapun  bentuk  sanksinya  bisa  berupa:  a).  Teguran  lisan  melalui sarana yang tersedia; b). Teguran tertulis dengan memanggil pimpinan/penanganan pengaduan stasiun radio/televisi yang bersangkutan; c). Mata acara yang bermasalah dihentikan; d). Durasi dan waktu siaran dibatasi;
e).  Denda  administratif;  f).  Kegiatan  siaran  untuk  waktu  tertentu  dibekukan; g).  Izin  penyelenggaraan  penyiaran  tidak  diperpanjang;  h).  Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut; dan i). Sanksi pidana.
Untuk  sanksi  yang  berbentuk  teguran  tertulis  selama  ini  KPID Provinsi Lampung telah mengeluarkan sebanyak 20 (dua puluh) surat teguran yang  ditujukan  kepada  12  televisi  lokal  dan  8  radio.  Untuk  penghentian sementara program siaran antara lain adalah: a). Iklan obat herbal di radio; b). Siaran  agama  di  RRI;  c).  Lejel  Home  Shopping  di  Tegar  TV;  d).  Iklan kampanye di radio; dan e). Talk Show obat herbal di Radar TV.
Untuk  pencabutan  izin  penyelenggaraan  penyiaran  antara  lain dilakukan terhadap 1 (satu) Lembaga Penyiaran Radio yaitu Radio Yudhistira FM  Bandar  Lampung.    Sedangkan  untuk  penghentian  atau  penutupan lembaga  penyiaran  ilegal  antara  lain  dilakukan  terhadap:  a).  Radio  Pelangi Bandar  Lampung;  b).  Radio  Star  FM  Lampung  Selatan;  c).  Radio  Raja  FM Lampung Selatan; d). Radio Komunitas Petani dan Nelayan Lampung Timur; dan e). Gajar TV Lampung Tengah.
Sementara  itu  mengenai  jumlah  pengaduan  masyarakat  yang  pernah diterima  KPID  Provinsi  Lampung  dari  kurun  waktu  2008  sampai  dengan 2017 adalah sebanyak 292 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima KPID Provinsi
Lampung Periode 2008 - 2017 N o Tahu n Pengadua n Tegura n Apresias i Jumla h 1 2008 4 4 1 9 2 2009 28 10 3 41 3 2010 14 15 8 37 4 2011 12 9 2 23 5 2012 24 - - 24 6 2013 12 6 - 18 7 2014 3 3 - 6 8 2015 37 20 5 63 9 2016 28 14 3 45 10 2017 17 8 2 27 Jumlah 179 89 24 292 Sumber: KPID Provinsi Lampung
5. Apresiasi Lembaga Penyiaran
Selain  memberikan  sanksi,  KPID  juga  memberikan  apresiasi  kepada lembaga  penyiaran  atas  prestasi  dan  profesionalitas  lembaga  penyiaran  baik
televisi  maupun  radio  melalui  kegiatan  KPID  Lampung  Award  dan penghargaan khusus kesetiaan profesi baik televisi maupun radio.
Pada  tahun  2016  KPID  Lampung  Award  dilaksanakan  pada  tanggal  5 Desember 2016, pukul 19.00 sampai dengan selesai bertempat di Gelanggang Indoor  Perguruan  Tinggi  Teknokrat,  Jl.  Z.A.  Pagar  Alam  No.9-11  Kedaton Bandar  Lampung,  dengan  Tema  “Bangkit  Bersama  untuk  Penyiaran  Lokal yang Sehat dan Bermartabat.”
Sedangkan  pada  tahun  2017  ini,  KPID  Lampung  Award  direncanakan akan  diselenggarakan  pada  tanggal  28  November  2017,  pukul  13.00  sampai dengan  selesai,  bertempat  di  Gedung  Mahligai  Agung  Pasca  Sarjana  UBL, Bandar Lampung, dengan Tema: Penyiaran Sehat Menuju Lampau Helau.
6. Pengkajian Isi Siaran
Pengkajian  isi  siaran  dilakukan  oleh  para  komisioner  KPID  secara bersama-sama,  dan  setiap  triwulan  atau  dalam  kondisi  tertentu  dilakukan pengkajian khususnya tayangan televisi dengan melibatkan pakar komunikasi dari FISIP Universitas Lampung (Unila), dan hasilnya dibuat laporan sebagai bahan untuk rapat pleno KPID.
7. Revisi Undang-Undang Penyiaran
Komisioner  KPID  Provinsi  Lampung  secara  aktif  dalam  Rapat Koordinasi  Nasional  (Rakornas)  dan  Rapat  Pimpinan  Nasional  (Rapimnas) memberikan  andil  dalam  revisi  Undang-Undang  Penyiaran  Nomor  32  Tahun 2002  dengan memberikan masukan isu-isu baru tentang penyempurnaan yang dirasakan kurang baik oleh kelembagaan maupun regulasi-regulasi serta upaya menghindari  multitafsir  hal-hal  yang  sering  diperdebatkan,  seperti  porno, kekerasan, kata-kata kasar, makian dan mistik, agar batasan atau larangan itu dideskripsikan  secara  lebih  rinci  dan  detail.    Disamping  itu  pula  pentingnya ada  aturan  tentang  relay  siaran  radio  asing  atau  manca  negara  serta  TV Berlangganan.
8. Sosialisasi Lembaga KPID, Program dan P3-SPS serta Dialog Publik
Sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Penyiaran,  KPID berkewajiban  menjamin  masyarakat  mendapatkan  informasi  yang  layak  dan benar.    Disamping  itu  kewajiban  lembaga  penyiaran  untuk  menyajikan  isi
siaran  yang  seimbang,  adil  dan  tidak  partisan,  serta  mentaati  aturan  saat pembuatan  program  maupun  saat  penayangannya.    Hal  ini  menunjukkan bahwa  dunia  penyiaran  besar  pengaruhnya  terhadap  masyarakat  dalam meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  termasuk  pendidikan  moral bangsa.    Untuk  itu  lembaga  penyiaran  dituntut  mampu  mengembangkan sumber  daya  manusianya  yang  profesional  di  bidang  penyiaran.    Meskipun frekuensi  pelaksanaannya  masih  minim,  KPID  Provinsi  Lampung  sebagai narasumber  melancarkan  Dialog  Publik  di  TVRI  Lampung  dan  Televisi Swasta Daerah di Provinsi Lampung.

## Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Perizinan Lembaga Penyiaran
Tugas  pokok  bidang  perizinan  KPID  Provinsi  Lampung  sesuai  dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah membantu  pengaturan  infrastruktur  bidang  penyiaran  serta  turut  membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.  Sebagai implementasinya maka bidang perizinan melakukan  tugas-tugas sebagai berikut: 1).  Melakukan  Registrasi  dan  Pendataan  Administrasi  Lembaga  Penyiaran;  2). Melakukan  Evaluasi  Dengar  Pendapat  (EDP)  untuk  menguji  kelayakan  lembaga penyiaran;  3).  Memberikan  Rekomendasi  Kelayakan  (RK)  kepada  lembaga penyiaran  yang  lolos  uji  kelayakan  sebagai  syarat  mengikuti  tahapan  proses memperoleh  Izin  Penyelengara  Penyiaran  (IPP);  4).  Mengikuti  Persiapan Pelaksanaan  Forum  Rapat  Bersama  (Pra  FRB)  yang  diselenggarakan  oleh Kementerian  KOMINFO  RI  untuk  mengklarifikasi  kelengkapan  data  dan ketersediaan  alokasi  Spekturm  Frekuensi  Radio  lembaga  penyiaran  yang  akan dibahas  dalam  FRB;  5).  Mengikuti  FRB  bersama  KPI  Pusat,  dan  Kementerian KOMINFO  RI  untuk  menetapkan  lembaga  penyiaran  yang  berhak  mendapatkan IPP;  dan  6).  KPID  bersama  KPI  Pusat,  dan  Kementerian  KOMINFO  RI membentuk panitia Uji Coba Siaran untuk mengevaluasi lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan IPP.
KPID  Provinsi  Lampung  selama  ini  telah  berupaya  secara  terus  menerus melaksanakan  berbagai  proses  perizinan  secara  optimal  terhadap  sejumlah lembaga  penyiaran  di  Provinsi  Lampung.    KPID  Provinsi  Lampung,  melakukan
kerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Bentuk-bentuk kerjasama antara KPID dengan Pemerintah Daerah tersebut berupa  koordinasi  dan  keterlibatan  langsung  diantara  kedua  lembaga  ini  dalam tahapan proses perizinan bagi lembaga penyiaran, mulai dari tahapan pemeriksaan berkas  permohonan,  tahapan  Evaluasi  Dengar  Pendapat,  Forum  Rapat  Bersama hingga tahapan Evaluasi Uji Coba Siaran.
Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelengaraan Penyiaran telah diatur secara  rinci    dalam    Peraturan  Pemerintah  tentang  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  lembaga  antara  KPID  dan  Pemerintah  Daerah.    Peraturan Pemerintah  yang  dimaksud  antara  lain  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2005  tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran  Swasta, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan .

## SIMPULAN
Peranan  KPID  Provinsi  Lampung  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan terhadap  Lembaga  Penyiaran  pada  prinsipnya  meliputi  dua  bidang  yaitu pengawasan terhadap isi siaran dan pengawasan di bidang perizinan.  Dibidang isi siaran,  KPID  melakukan  pembinaan/pengawasan  lembaga  penyiaran,  monitoring lembaga penyiaran, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi serta melakukan penertiban  pengaduan  masyarakat.  Sedangkan  dibidang  perizinan,  KPID melakukan  berbagai  kegiatan  antara  lain  pengembangan  komunikasi  dan informasi,  Evaluasi  Dengar  Pendapat  (EDP),  Forum  Rapat  Bersama  (FRB)  dan Penilaian Uji Coba Siara Lembaga Penyiaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirjo,  Prajudi.  (1994). Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT.  Ghalia Indonesia.
Budhijanto, Danrivanto.  (2010). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran  & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi . Bandung: PT. Refika Aditama.
Peraturan  Pemenerintah  No.  12  Tahun  2005  tentang  LPP  RRI  tentang  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
Poerwadarminta, Poernadi. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Ridlwan,  Zulkarnain.  (2011). Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  di Indonesia . Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Wahyudi, JB. 1994. Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran . Jakarta: Gramedia.