## RINGKASAN DISERTASI

## BERTAHANNYA BANGSAWAN  BONE  DI TENGAH PERUBAHAN REZIM,  1811-1946
Suryadi Mapangara, disertasi Jurusan Sejarah, dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, pada  tanggal 28 Desember 2010.

## ABSTRACT
The implementation of the autonomy Law in the early 2001 in Indonesia has lead to the emergence of petty kings in several regions. However, the diversity of the local political  history will be influenced or influence  the ways in which regional autonomy  are practiced by local elites. By taking the political history of Bone from 1811 to 1946 as a case study,  this dissertation shows that the current petty kings have long been maintained by decendants of aristocratic elite  in  Bone. There  are  three  interrelated  factors  that  make  the  aristocrats in Bone are able to survive in maintaining their power until now;  namely political marriages,  social networks, and patron-client relationship. The colonial government failed to understand three important factors embed- failed to understand three important factors embed- ded in the long political history of Bone. This lack of knowledge about his- tory and political culture of Bone  has led to ongoing conflict between Bone’s aristocrats and the colonial government.  By using local sources, Lontara and colonial sources, the dissertation attempts to provide balanced analysis of the dynamics of local political structures of Bone from the period 1811 to 1946.
Keywords: history,  aristocrats,  social  network,  political  marriages,  patron- client relationship, Bone, South Sulawesi.

## LATAR BELAKANG MASALAH
Sejak  Kerajaan  Bone  mengambil  alih  peran  politik  dan  sosial Kerajaan Gowa pasca-Perjanjian Bungaya pada tahun 1667, wilayah Sulawesi  Selatan  hampir  seluruhnya  dikuasai  oleh  elite  bangsawan Bone. Perkawinan politik yang dibangun oleh Arung Palakka dengan
mengawinkan  kemenakannya,  La  Patau,  dengan  putri  penguasa Kerajaan  Gowa  dan  Luwu,  telah  membuat  darah  bangsawan  Bone menyebar  hampir  di  seluruh  pelosok  Sulawesi  Selatan.  Jaringan kekuasaan melalui ikatan perkawinan antar daerah telah memperluas kontrol  Bone  dan  itu  berlanjut  setelah  Indonesia  merdeka.  Posisi bangsawan  Bone  menjadi  penting  di  wilayah  Sulawesi  Selatan  dan bahkan setelah Indonesia merdeka. Mereka memegang kuasa politik di wilayah ini, dibuktikan dengan posisi Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama yang merupakan keturunan bangsawan Bone.
Peristiwa yang terjadi di abad XIX memberi warna lain bagi kerajaan dan  bangsawan  Bone,  yakni  beralihnya  strategi  politik;  dari  politik kompromi  ke  politik  protes.  Selain  melawan  Inggris,  elite  penguasa Bone  juga  menolak  kehadiran  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Tetapi kemudian  bangsawan  Bone  terpecah  dua.  Di  satu  pihak  menolak kehadiran Belanda, di pihak lain menerima kehadiran Belanda. Pada waktu  status  Kerajaan  Bone  diubah  menjadi  “Kerajaan  Pinjaman” pada tahun 1860, raja yang ditunjuk untuk menduduki tahta Kerajaan Bone harus mendapat izin dan persetujuan Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian, para bangsawan Bone masih tetap memiliki celah untuk tetap dapat bertahan.
Pada waktu pemerintah Hindia-Belanda sedang melakukan pasifikasi ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama pada masa pemerintahan Gubernur  Jenderal,  Van  Heustz  (Poelinggomang  2004:46),  Kerajaan Bone  menjadi  target  utama  karena  dianggap  terkuat  dan  berbahaya. Pada  tahun  1905  serangan  pun  dilancarkan  dengan  kekuatan  penuh tanpa melibatkan kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone takluk kepada Belanda dan para elite bangsawannya dipinggirkan.
Pada tahun 1916, pemerintah Hindia Belanda memberi Kerajaan Bone status zelfbestuur. Para  elit  bangsawan  dirangkul  kembali  dan  diberi tempat untuk menduduki jabatan-jabatan yang selama ini ditiadakan, meskipun harus diketahui bahwa bangsawan yang dirangkul itu adalah mereka yang telah menunjukkan loyalitas yang tinggi. Bagi bangsawan yang    dianggap  berbahaya  tetap  disingkirkan.  Dalam  perkembangan berikutnya bangsawan berhasil membujuk Pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkat kembali seorang raja di Kerajaan Bone pada tahun 1931, yang selama ini kosong sejak raja Bone, La Pawawoi Karaeng Segeri, ditangkap pada tahun 1906.
Pada  masa  pendudukan  Jepang,  Kerajaan  Bone  dan  para  elite penguasanya dirangkul oleh Jepang. Dibentuk satu wadah yang dikenal dengan  nama  Sumber  Dara  Rakyat  yang  disingkat  menjadi  Sudara. Bangsawan  Bone  yang  mempunyai  pengaruh  besar  ditunjuk  sebagai penasehatnya.  Meskipun  masa  pemerintahan  Jepang  singkat,  namun konstribusi besar yang diberikan oleh Jepang adalah menanamkan rasa nasionalisme (Wal 1971).
Setelah  kemerdekaan  Indonesia  diproklamirkan  pada  tanggal  17 Agustus  1945,  raja  Bone,  Andi  Mappanyukki,  kembali  memegang peran  penting,  memproklamirkan  bahwa  rakyat  dan  Kerajaan  Bone berada di belakang Republik.

## PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP
Permasalahan utama yang ingin diungkapkan dalam disertasi ini adalah perubahan di dalam Kerajaan dan bangsawan Bone, mulai dari intervensi kolonial  sampai  Indonesia  merdeka.  Intervensi  pemerintah  kolonial Inggris dan Belanda telah membawa perubahan dalam eksistensi politik kerajaan dan bangsawan Bone. Ada dua pertanyaan utama penelitian ini; Pertama, mengapa  kerajaan  Bone  masih  tetap  eksis  di  tengah- tengah perubahan rezim yang berkuasa? Kedua, mengapa elit penguasa bangsawan Bone masih mampu mencari ruang untuk tetap bertahan, meskipun posisi kerajaan itu sudah terpinggirkan?
Periode kajian ini dimulai sejak pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1811. Dalam sejarah Sulawesi Selatan, tahun 1811 memberi arti penting dalam  kelanjutan  sejarah  kerajaan  Bone  di  masa-masa  selanjutnya. Pada masa Inggris berkuasa, hak-hak istimewa yang selama ini dimiliki oleh Kerajaan Bone tidak diakui oleh Inggris. Penelitian ini berakhir pada  tahun  1946,  yaitu  ketika  terbentuknya  Negara  Indonesia Timur dalam  Deklarasi  Denpasar.  Setelah  terbentuknya  Negara  Indonesia Timur,  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  para  bangsawan  juga  sudah berkurang. Banyak bangsawan yang kemudian ditangkap, dibuang dan dipenjarakan. Pemimpin-pemimpin pejuang juga mengalami hal yang sama. Sebagian bangsawan dapat dibujuk untuk masuk dalam lingkaran penyokong NICA, meskipun demikian terdapat juga bangsawan yang masih memegang sirinya.

## TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Disertasi ini diharapkan akan menambah daftar panjang bahan rujukan dalam penulisan sejarah Indonesia, khususnya tentang Kerajaan Bone dan elite penguasa tradisional (bangsawan). Diakui bahwa sudah ada sejumlah  buku  yang  membahas  tentang  bangsawan,  namun  tulisan ini  memiliki  kekuatan  lain  yaitu  penggunaan  sumber-sumber  lokal, khususnya  historiografi  tradisional  Bugis-Makassar  yang  dikenal dengan lontarak .
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  kepada pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dalam  rangka  otonomi daerah.  Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  Pemerintah Tingkat  II,  oleh  banyak  kalangan  dikhawatirkan  akan  memunculkan raja-raja kecil yang memiliki kekuasaan yang sangat besar seperti yang terjadi di masa lalu. Penelitian ini akan dapat melihat dinamika kerajaan dan bangsawan Bone, dalam menyikapi perubahan sejarah masyarakat yang muncul selama Kerajaan Bone berada di bawah kekuasaan elite tradisional.

## TINJAUAN PUSTAKA
Banyak  studi  sosial  yang  berfokus  pada  daerah  Sulawesi  Selatan. Mattulada    meneliti  karya  klasik  Bugis-Makassar,  yaitu Latoa untuk mengetahui  pandangan  orang  Bugis,  khususnya  Bugis-Bone  dalam bernegara dan bermasyarakat. Menurutnya tingkah laku politik orang Bugis  Bone  banyak  dipengaruhi  oleh  petuah-petuah  dari  kalangan cerdik  pandai  orang  Bugis  di  masa  lampau.  Selain  itu,  ia  juga menjelaskan  konsep  kekuasaan,  hak  dan  kewajiban  seorang  hamba kepada Raja dan sebaliknya hak dan kewajiban seorang Raja kepada rakyatnya.  Meskipun  secara  kasat  mata,  Mattulada  memaparkan konsep-konsep yang sangat ideal yang harus dimiliki oleh seorang raja seperti diterangkan dalam Latoa, namun harus diakui, karena naskah ini demikian disanjung dan dipercaya, maka tidak kurang pemimpin- pemimpin Bugis menerapkannya dalam kehidupan mereka.
Heddy  Shri  Ahimsa  Putra  (1988)  mempelajari  perubahan  sosial  di Bantaeng  dalam  kaitan  dengan  hubungan  bangsawan-rakyat  yang dipantulkan dalam praktek hubungan patron-client . Hubungan patron- client antara  bangsawan  dan  rakyat  nampak  mengalami  perubahan.
Perubahan ini menurutnya disebabkan oleh pengalaman sejarah masa lalu.  Untuk  melihat  mekanisme  perubahan  itu,  Heddy  menggunakan pendekatan  sejarah  yang  berasal  dari  sumber-sumber  Belanda. Menurutnya, peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau berpengaruh pada  perkembangan  budaya-politik  dan  hubungan  sosial  masyarakat Bantaeng.  Ia  kemudian  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  hubungan patron-client di  Bantaeng  mengalami  perubahan  seiring  dengan peristiwa-peristiwa  sejarah  di  masa  lalu.  Perubahan  itu  tampak  pada penghormatan  rakyat  terhadap  kaum  elite  bangsawan  yang    jauh berkurang. Sejauhmana hubungan patron-client di kalangan bangsawan Bone  juga  mengalami  perubahan  seperti  ditemukan  dalam  kasus Bantaeng?
Burhan  Magenda  (1989)  yang  meneliti  kelompok  aristokrat    di Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Selatan,  dan  Nusa  Tenggara  Barat, menjelaskan,  bahwa  kelompok  aristokrat  di  ketiga  daerah  ini  tetap dapat  bertahan  dalam  rezim  yang  berubah.  Bertahannya  kelompok aristokrat  ini  sepanjang  sejarahnya  mulai  dari  abad  ke-19  sampai  ke rezim pemerintahan Orde Baru disebabkan karena mereka memegang peranan penting dalam setiap episode sejarah. Mereka memiliki strategi tertentu dalam merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Respons yang diberikan itu tidak sama di ketiga wilayah yang diteliti, karena letak geografis suatu daerah turut menentukan tingkah laku politik yang mereka  mainkan.  Makin  terbuka  daerah  itu  makin  mudah  menerima sesuatu yang baru dari luar.
Edward L. Poelinggomang (2002) yang mengambil wilayah kajiannya Makassar  melihat  bahwa  intervensi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Hindia  Belanda  telah  mengakibatkan  kehidupan  bangsawan  menjadi kocar  kacir.  Menurutnya,  usaha  untuk  menghilangkan  peran  dan fungsi bangsawan di Makassar tidak saja berdampak pada bangsawan itu  sendiri,  tetapi  juga  pada  golongan to-maradeka (orang  merdeka/ rakyat biasa) yang menjadi pengikut setia bangsawan dan para petani yang menggarap persawahan. Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda akhirnya memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan bangsawan, yang pada kenyataannya memunculkan hubungan kekuasaaan bilateral antara yang memerintah dan yang diperintah.
Willem Ijzereef (1994) memfokuskan penelitiannya pada keberadaan elit  bangsawan    di  daerah  Bone  dan  Polongbangkeng.  Menurutnya,
tidak ada perubahan yang fundamental tentang eksistensi politik yang dimainkan  oleh  kelompok  bangsawan,  terutama  di  Bone.  Penelitian yang mengambil lingkup temporal 1850 – 1950, ini menjelaskan sebuah keluarga  bangsawan Bone yang telah membangun kekuasaan mereka di  dua  desa  yaitu  Kajuara  dan  Mare  yang  dapat  dilihat  dari  daftar silsilah keturunan mereka. Tampaknya Willem Ijzereef secara tersirat ingin  mengatakan  bahwa  ikatan  perkawinan  yang  dibina  mungkin merupakan salah satu andil sehingga bangsawan itu tetap dapat bertahan. Menurutnya,  secara  keseluruhan  hubungan  politik  dicirikan  sebagai kekuatan pusat dan pinggiran yang saling tarik menarik. Ada beberapa kampung  dan  desa  yang  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  para bangsawan di pusat kerajaan (Ijzereef 1994:239)

## KERANGKA TEORETIK
Ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam perkembangannya saling ‘isi-mengisi’. Penggunaan ilmu-ilmu sosial sebagai metode pendekatan dalam meneropong sejarah telah banyak digunakan. Penggunaan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial tidak saja akan menambah tajam analisis, tetapi dapat mempermudah  melakukan interpretasi. Tulisan ini dapat dikategorikan  sebagai  sejarah  politik. Salah  satu  aspek  yang  diteliti dalam sejarah politik adalah kekuasaan ( power ). Berbicara mengenai kekuasaan berarti berbicara pula mengenai negara atau kerajaan yang memiliki otoritas untuk berkuasa.
Salah satu teori yang dianggap sesuai untuk meneliti hubungan antara Kerajaan Bone dan Bangsa Inggris adalah teori konflik. Menurut Kamus Webster,  konflik  di  dalam  bahasa  aslinya  berarti  suatu  “perkelahian, peperangan,  atau  perjuangan,  yaitu  berupa  konfrontasi  fisik  antara beberapa  pihak. Teori  konflik    yang  digunakan  adalah  teori  yang dibangun oleh dua orang ahli Psikolog Sosial, yaitu Dean G Pruitt dan Jeffrey  Z.  Rubin  yang  melihat  konflik  itu  adalah  persepsi  mengenai perbedaan kepentingan ( perceived divergence of interest ). Kepentingan adalah  perasaan  orang  mengenai  apa  yang  sesungguhnya  yang  ia inginkan.  Perasaan  itu  cenderung  bersifat  sentral  dalam  pikiran  dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya.
Teori  konflik  ini  juga  dapat  digunakan  untuk  melihat  hubungan antara Kerajaan Bone dan Belanda di abad XIX sampai di abad XX.
Hubungan  yang  kurang  baik  antara  Kerajaan  Bone  dan  Belanda banyak diakibatkan oleh persepsi yang salah, tidak saja pada soal-soal yang  berwujud  material,  tetapi  juga  yang  immaterial.  Konflik  yang muncul antara kedua belah pihak dapat diselesaikan atas lima solusi atau strategi. Pertama adalah contending (bertanding), yaitu tindakan fisik  untuk  mendapatkan  apa  yang  disengketakan  atau  dikonflikkan. Kedua , yielding (mengalah) yaitu bersedia menerima kekurangan yang sebetulnya diharapkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ketiga, problem solving (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Keempat, with  drawing (menarik  diri)  yaitu  memilih  meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, inaction (diam) yaitu tidak melakukan apa pun (Pruit dan Ubin 2009:4-6).
Untuk  menjawab  pertanyaan  mengapa  Pemerintah  Hindia  Belanda melakukan  ekspedisi  militer  ke  Kerajaan  Bone  pada  tahun  1905, digunakan teori imperialisme dari dua orang ahli sejarah Inggris yang bernama John Gallagher dan Ronald Robinson (1979:185) mengenai peralihan  kekuasaan  dari  informal  ke  formal.  Menurut  mereka,  pada awal penerapan kekuasaan cenderung dilakukan secara informal selama hal itu masih dapat dipertahankan, namun sewaktu-waktu dapat diubah menjadi aneksasi formal jika diperlukan.

## METODE DAN SUMBER PENELITIAN
Disertasi  ini  menggunakan  sumber-sumber  lokal,  yaitu lontarak. Memang ada kesulitan menggunakan lontarak , sebagai sumber dalam penulisan  sejarah,  karena  harus  dapat  memilah-milah  bagian  yang dianggap mitos atau pun tidak. Meskipun demikian, cerita mitos yang dianggap mungkin bertentangan dengan fakta, namun fungsi penceritaan mitos  dapat  dipakai  untuk  melihat  budaya  politik  suatu  masyarakat. Selain itu, dalam banyak lontarak , tidak ditemukan penanggalan, satu hal yang begitu diperhatikan oleh sejarawan, terutama untuk menjawab pertanyaan kapan ( when ). Kesulitan ini dapat teratasi dengan melakukan perbandingan dengan sumber-sumber lainnya yang kira-kira sezaman. Selain  itu  pula,  ada  lontarak  yang  memakai  penanggalan,  misalnya lontarak Catatan  Harian  Raja-Raja  Bugis  dan  juga  Makassar.  Untuk mengatasi  masalah  yang  muncul  sehubungan  penggunaan lontarak , maka  dilakukan  kritik  terhadap  sumber,  baik  kritik intern maupun ekstern.
Oleh karena penelitian sejarah sangat tergantung pada sumber tertulis, maka  perhatian  akan  diarahkan  pada  dokumen-dokumen  yang tersimpan  di  arsip,  (di  Makassar,  Bone,  Jakarta  dan    Belanda),  surat kabar, publikasi sumber, sumber lisan, buku-buku, dan artikel-artikel, baik  yang  berhubungan  langsung  atau  tidak  dengan  objek  penelitian (Kuntowijoyo 1994:19-32).

## HASIL PENELITIAN
Kerajaan  Bone  terbentuk  karena  adanya  perjanjian    antara  ke  tujuh penguasa wilayah dengan To-manurung. Perjanjian yang dibangun itu menempatkan  To-manurung  sebagai  raja  pertama  di  Kerajaan  Bone. Perjanjian itu merupakan alat legitimasi bagi raja-raja Bone selanjutnya untuk  tetap    dapat  bertahan.  Dalam  perkembangannya  kemudian, muncul dua kelompok. Kelompok pertama dikenal dengan kelompok bangsawan, terdiri atas keturunan To-manurung , sedangkan kelompok kedua    adalah  kelompok  orang  biasa.  Untuk  tetap  dapat  berkuasa, kelompok  bangsawan  menggariskan  beberapa  ketentuan  yang  harus dipatuhi,  di  antaranya  perkawinan.  Kelompok  bangsawan  hanya diperkenankan untuk menikah dengan kelompok bangsawan sendiri.
Pada  masa  kekuasaan  Arung  Palakka,  raja  Bone  XVI,  dilakukan perkawinan politik. Arung Palakka yang tidak mempunyai keturunan telah memilih kemenakannya La Patau Matanna Tikka sebagai pewaris tahta  Kerajaan  Bone. Agar  bangsawan  Bone  tidak  terbatas  berkuasa atas wilayah Bone saja, perkawinan politik dibangun dengan kerajaan- kerajaan  lainnya.  Misalnya  dengan  Gowa,  Luwu,  dan  Soppeng. Perkawinan politik ini memberi peluang besar untuk elite bangsawan Bone  untuk  berkuasa  atas  kerajaan-kerajaan  yang  ada  di  Sulawesi Selatan. Sampai akhir kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan abad ke- 18,    pengaruh  dan  kekuasaan  bangsawan  begitu  luasnya,  sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi kerajaan yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan bangsawan Bone.
Periode berikutnya, masa pemerintahan kolonial Inggris (1811-1816), hubungan  antara  Kerajaan  Bone  dengan  Inggris  kurang  harmonis, karena Bone menolak kehadiran Inggris. Pada tanggal 6 Maret 1812, dilakukan  serah  terima  antara  Gubernur  Makassar,  Letnan  Kolonel Johan  Caesar  van  Wikkerman  (1809-1812)  kepada  Richard  Philips
(1812-1814).  Serah  terima  ini  juga  dilanjutkan  dengan  pengambilan sumpah  pegawai  pemerintah  setempat  untuk  tunduk  pada  kekuasaan Inggris, dan kepada pejabat Inggris yang ditempatkan pada East Indian Company (EIC) di Makassar. Upacara ini berlangsung dalam Benteng Fort Rotterdam (“Proclation Placates, 6 Maret 1812”. Koleksi ANRI : bundel Makassar, No. 291/6 ).
Sehari  setelah  itu,  Residen  Philips  mengeluarkan  pernyataan  yang berisikan  antara  lain:  Makassar  terbuka  untuk  semua  pedagang  dari koloni bangsa Eropa yang berada di bagian Timur Tanjung Pengharapan. Hukum dan kebiasaan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan di Makassar tetap dipertahankan, dan Pemerintah Inggris akan berusaha memajukan  kesejahteraan  penduduk. ( “Proclamation  Placates,  7 Maret  1812”. Koleksi  ANRI  :  bundel  Makassar,  No.291/6 ) . Selain itu,  Residen  Philips  melakukan    penghapusan  dan  keringanan  pajak gerobak  angkutan,  kuda  beban  dan  candu  (Polinggomang,  2002:58). Pada  tanggal  18  Nopember  1812,  Pemerintah  Inggris  mengeluarkan satu  kebijakan  yang  melarang  perdagangan  budak.  Menindaklanjuti kebijakan  itu,  pada  tanggal  6  Januari  1813  Philips  menyatakan larangan impor dan ekspor budak dalam wilayah Makassar dan daerah taklukannya. (“Proclamation Placates, 6 Januari 1813”. Koleksi ANRI : bundel Makassar, No.291/6 ) .
Di lain pihak, Kerajaan Bone berusaha untuk menanamkan kekuasaan dan  pengaruhnya  di  Sulawesi  Selatan.  Elite  bangsawan  Bone mencoba untuk menguasai   Kerajaan Gowa,  dengan jalan menguasai kalompoang (benda kebesaran kerajaan) Kerajaan Gowa, dan kemudian menempatkan Arung Mampu menjadi raja di Kerajaan Gowa. Usaha itu ditentang oleh Inggris.
Inggris tidak saja meminta kalompoang tersebut, namun juga menolak Arung Mampu sebagai raja di Kerajaan Gowa. Sikap yang ditunjukkan oleh  Inggris  mengundang  reaksi  keras  dari  para  penguasa  Kerajaan Bone. Konflik antara kedua kuasa ini kemudian diakhiri dengan perang. Para penguasa Bone yang menempati wilayah Bontoala pasca-Perjanjian Bungaya 1667 dibumihanguskan oleh Inggris, dan memaksa penguasa Bone angkat kaki dari Bontoala dan kembali ke Bone. Perang antara Inggris dan Bone tidak menghasilkan putusan politik karena pada tahun 1816, Inggris harus meninggalkan Hindia Belanda, termasuk Sulawesi Selatan.
Pada  tahun  1816  Belanda  kembali  memegang  kekuasaan  di  Hindia Belanda,  termasuk  di  Sulawesi  Selatan.  Kehadiran  Belanda  juga mendapat  penolakan  dari  elit  penguasa  Kerajaan  Bone.  Munculnya sikap  yang  demikian  itu,  memaksa    Van  der  Capellen  mengambil inisiatif  untuk  segera  mengatasi  konflik    itu. Raja-raja  yang  ada  di Sulawesi Selatan diundang secara pribadi oleh Van der Capellen. (Kern 1947:79;  Meinsma,  1873:  205)  Surat  undangan  itu  tidak  semuanya dipenuhi.  Tanete  dan  Suppa,  sekutu  utama  Bone,  merupakan  dua  di antara  sekian  banyak  kerajaan  yang  secara  terang-terangan  menolak hadir untuk mengikuti ajakan Pemerintah Hindia Belanda.
Perundingan  pada  tanggal  4  juli  1824,  menghasilkan  putusan  yang diharapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 19 Agustus 1824 ditandatangani Perjanjian Bungaya yang diperbaharui yang disebut Contract Bungaya te Oejoeng Pandang di Makassar tanpa kehadiran Raja  Bone.  Penolakan  Kerajaan  Bone  berbuah  perang.  Pada  tahun 1824, Pemerintah Hindia Belanda melancarkan serangan atas Kerajaan Bone.  Usaha  yang  dibangun  Belanda  untuk  menuntaskan  perang  ini mengalami hambatan, karena meletusnya perang Diponegoro di Pulau Jawa. Kegagalan ini menjadikan hubungan Belanda dan Kerajaan Bone semakin  renggang.  Perang  ini  telah  memunculkan  dua  kubu.  Kubu pertama menginginkan untuk melanjutkan perang (kubu raja)  dan kubu kedua, yakni kubu To-marilalang memilih jalan damai.
Hubungan  antara  raja  dengan to-marilalang, yang  secara  tradisional sangat dekat dan erat, tidak saja oleh sejarahnya yang panjang, tetapi juga karena keduanya harus menjalin kerjasama untuk membentuk satu kekuatan. Kerjasama itu biasanya dibangun lewat perkawinan, seperti halnya  pada  diri to-marilalang La  Mappangara  Arung  Sinrie  yang memiliki hubungan darah dengan Raja Bone.
Setelah kematian raja Bone, I Manning Arung Data pada tahun 1835, ia digantikan oleh saudaranya  La Mappasilling Arung Panyili menjadi raja  Bone  ke-25.( Lontarak  Akkarungeng  ri  Bone ).  Pada  masa  awal pemerintahannya,  suhu  politik  di  Kerajaan  Bone  sedikit  memanas dengan    meningkatnya  konflik  antara  mereka  yang  pro  dan  kontra terhadap kehadiran Belanda. Keadaan itu membuat raja Bone sangat hati- hati dalam melakukan tindakan, agar tidak mengecewakan salah satu pihak. Oleh karena desakan yang sangat kuat dari dalam, akhirnya pada tahun 1836 raja yang baru ini terpaksa memulihkan kembali kedudukan
to-marilalang La  Mappangara,  yang  sebelumnya  memutuskan  untuk meninggalkan  Bone  dan  mengungsi  ke  Maros.    Berkat  usaha-usaha yang dilakukan oleh La Mappangara, akhirnya pada tahun 1837 Raja Bone bersedia  membuka perundingan-perundingan dengan Pemerintah Hindia Belanda. (Memorie van Overgave 1948: 31; Abdurrazak Daeng Patunru dkk. (1994: 253-254; Perelaer (1872:86).
Dalam tahun 1838, utusan Gubernur Makassar  Letnan Krovel,  dan To-marilalang La  Mappangara  Arung  Sinri,  berhasil  menggerakkan Arung Panyili untuk mengadakan perdamaian. Pada tanggal 13 Agustus 1838,  ditandatangani  satu  perjanjian  persahabatan.  Perjanjian  yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini merupakan satu kemajuan yang sangat positif di tengah munculnya konflik di daerah ini sehubungan dengan kehadiran Belanda. Kepuasan itu semakin bertambah dengan sikap  tegas  Raja  Bone,  Arung  Panyili  yang  menolak  uluran  tangan James Brooke untuk membuat satu perjanjian persahabatan pada tahun 1840 ( Memorie van Overgave , 1948: 31; Abdul Razak Daeng Patunru (1994); Perelaer (1872:87 – 88).
Ketika Raja Bone Arung Panyili mangkat, Dewan Adat Pitu melantik La Parenrengi Arung Pugi sebagai raja Bone. Pelantikan itu ditolak oleh Singkeru Rukka dan para pengikutnya. Pada bulan Juni 1853, Singkeru Rukka Aru Palakka datang ke Makassar, melaporkan kepada Belanda, bahwa  keadaan  di  Kerajaan  Bone  sekarang  aman  dan  stabil  untuk mengadakan perubahan besar seperti yang dikehendaki oleh rakyat Bone (Koleksi ANRI, Reel No. 31, Mvo Serie 1 e ). Untuk mencari tahu apakah hal  itu  benar,  Gubernur Celebes dan  Daerah  Taklukan  mengunjungi Barru dalam perjalanannya ke Pantai Barat, tempat Achmad Singkeru Rukka tinggal. Selain itu, Gubernur mencari informasi tentang keadaan yang sedang terjadi di Bone dari raja Tanete dan Sidenreng ( Algemene Overzigt van Buitenbezittingen. No. 1, register 1852 ).
Pemerintah  Hindia  Belanda  merasa  senang  dengan  munculnya perpecahan  dalam  istana  Kerajaan  Bone.  Selama  ini  Pemerintah Hindia Belanda selalu menunggu moment yang tepat untuk bertindak, terutama di Kerajaan Bone. Selama ini,  Kerajaan Bone selalu dianggap menjadi duri dalam daging bagi perluasaan kekuasaan dan pengaruh kolonial  Belanda.  Meskipun  demikian,  Pemerintahn  Hindia  Belanda memperhitungkan  dengan  matang  segala  tindakan  politik  yang  akan diambil.
Harapan  Achmad  Singkeru  Rukka  tidak  mendapat  tanggapan  yang berarti  dari  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Pemerintah  Hindia  Belanda belum dapat memastikan, bagaimana bentuk hubungan dengan Achmad Singeru  Rukka  jika  permintaannya  dikabulkan.  Pemerintah  Hindia Belanda melihat bahwa hubungan yang selama ini dibina sudah cukup memadai. Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda selama ini masih lebih mengarahkan perhatiannya pada kebijakan politik yang ada di Pulau Jawa, sehingga bagi kolonial Belanda, selama hubungan dengan Bone tidak  menimbulkan  gejolak  yang  berarti,  maka  cenderung  dibiarkan. Terlebih  lagi  Achmad  Singkeru  Rukka  tidak  berada  dalam  wilayah kekuasaan Belanda, dan itu berarti Pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki wewenang untuk membantunya, meskipun hal itu dapat saja dilakukan.
Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Hindia-Belanda kembali menaruh perhatian dengan apa yang terjadi di Bone. Hal ini dikarenakan kelompok  anti  Belanda  kian  menguat,  terutama  raja-raja  Bone  yang telah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Belanda. Oleh karena itu,  apa  yang  sedang  terjadi  di  Kerajaan  Bone  dan  permohonan  dari Singkeru  Rukka,  harus  mendapatkan  perhatian  kembali.  Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda tidak akan mengambil tindakan perang terhadap raja Bone, selama dia diakui sebagai raja yang sah dan ternyata tidak melawan pemerintah.
Pada  tanggal  16  Februari  1857,  Raja  Bone  La  Parenrengi  wafat, dan  digantikan  oleh  istrinya,  Besse  Kajuara.  Dalam  menjalankan kekuasaannya,  Besse  Kajuara  menunjukkan  sikap  bermusuhan. Sikap  ini  membuat  Pemerintah  Hindia  Belanda  mencari  jalan  untuk melunakkan  sikap  penguasa  Kerajaan  Bone.  Salah  satu  jalan  adalah dengan mendekati Achmad Singkeru Rukka, seorang bangsawan tinggi Bone  yang  menunjukkan  rasa  tidak  puas  hati  selama  ini.  Pada  masa Besse  Kajuara  berkuasa,  atas  persetujuan Dewan  Ade  Pitu , Achmad Singkeru Rukka diberi ampunan atas tindakannya selama ini. Setelah mendapat  ampunan  dari  Besse  Kajuara.  Achmad  Singekru  Rukka bersama  pengikutnya kembali ke Bone.
Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh Besse Kajuara, mengakibatkan timbul konflik dan berakhir dengan perang. Pemerintah Hindia Belanda melakukan serangan pada tahun 1859 dan tahun 1860. Kerajaan Bone akhirnya  tunduk  dan  Besse  Kajuara  meninggalkan  Bone.  Setelah
kekalahan  Besse  Kajuara,  dengan  persetujuan  Pemerintah  Hindia Belanda,  pada  tanggal  31  Januari  1860,  Singkeru  Rukka  diangkat menjadi raja Bone XXIX dengan gelar Sultan Ahmad (1860 – 1871). Kekalahan Kerajaan Bone dan pengangkatan Singkeru Rukka menandai era baru dalam  hubungan bilateral antara kedua penguasa ini.
Pada  masa  pemerintahan    Singkeru  Rukka,  kehidupan  politik  di Kerajaan  Bone  dapat  dikatakan  berjalan  baik.  Semuanya  ini  dapat terwujud karena raja dan Dewan Adat Pitu Kerajaan Bone satu pikiran dalam  menghadapi  setiap  permasalahan.  Dalam  menjalankan  roda pemerintahannya, Singkeru Rukka tetap menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan  lain  yang  ada  di  wilayah  ini.  Hubungan  dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda tetap dijaganya, agar Belanda tidak terlalu masuk campur tangan dalam  mengatur sendi-sendi kehidupan Kerajaan Bone. Hubungan yang dibina ini sedikitnya telah memuaskan hati  Pemerintah  Hindia  Belanda,  jika  dibandingkan  dengan  tingkah laku politik yang diperlihatkan oleh raja-raja Bone sebelumnya.
Setelah  wafat,  ia  digantikan  oleh  putrinya  yang  bernama  Fatimah Banri. ( Lontarak Akkarungeng ri Bone ). Pada masa pemerintahannya, kekuasaan banyak dipegang oleh To-marilalang La Pawawoi Karaeng Segeri yang juga bertindak sebagai panglima perang. Keadaan mulai berubah ketika Fatimah Banri menikah dengan putra bangsawan tinggi dari Kerajaan Gowa,  Karaeng Popo.
Setelah pernikahan itu, hubungan antara Kerajaan Bone dengan Gowa semakin dekat. Kebencian sebagian besar bangsawan Gowa terhadap Belanda  juga  mulai  masuk  ke  dalam  istana  Kerajaan  Bone,  dan  ini berarti  bahwa  kelompok    anti  Belanda  semakin  besar  dan  meluas  di kalangan bangsawan. Hal ini diperparah lagi karena setelah Fatimah Banri menikah, yang lebih banyak memegang peran dalam pemerintahan adalah Karaeng Popo. Peran besar yang dimainkan oleh Karaeng Popo, diperkuat lagi ketika penguasa Kerajaan Bone memberi gelar kepada beliau dengan gelar Arung Palakka. Gelar Arung Palakka adalah pintu awal bagi seseorang untuk menduduki jabatan raja di Kerajaan Bone.
Setelah kematian Fatimah Banri, Dewan Adat Pitu, para hakim, kerabat raja Bone dan rakyat sepakat untuk menunjuk I Bunga Sutra Daeng Bau Arung Apala yang berumur 13 tahun menjadi raja Bone. (I  Mallaq Daeng Mabela, Lontarak  Rumpakna  Bone ) . Karaeng  Popo  berusaha  untuk
menggantikan istrinya, namun hal itu tidak disetujui oleh Dewan Adat Pitu . Karena banyak yang tidak setuju, utamanya mereka yang berpihak kepada Belanda. Panglima pasukan Kerajaan Bone meninggalkan Bone dan memilih tinggal di Sinjai. Ia adalah penyokong kuat La Pawawoi Karaeng  Segeri,    dan  mengatakan  bahwa  ia  tidak  akan  kembali  lagi ke Bone, jika La Pawawoi Karaeng Segeri tidak diangkat menjadi raja menggantikan Fatimah Banri.
Pilihan pada La Pawawoi Karaeng Segeri sebagai raja didasarkan atas pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini. Pada waktu Pemerintah Hindia  Belanda  menyerang  Bone  pada  tahun  1859,  Singkeru  Rukka punya andil besar, setidaknya memberikan informasi tentang kekuatan Kerajaan Bone pada waktu Bone diserang pada tahun 1859-1860. La Pawawoi  menerima  segala  persyaratan  yang  diberikan  oleh  Belanda sehubungan  dengan  status  yang  didapatkannya.  La  Pawawoi  juga berjanji untuk mematuhi segala apa yang tertera dalam perjanjian itu. Penolakan  Pemerintah  Hindia  Belanda  atas  rencana  pelantikan  yang akan  dilakukan  oleh Dewan  Adat  Pitu Kerajaan  Bone  memperjelas pada  kita,  bahwa  hampir  dapat  dipastikan  Kerajaan  Bone  ketika  itu sudah menjadi boneka bagi Pemerintah Hindia Belanda. Dibatalkannya rencana pelantikan itu memberi dua indikasi.
Pertama , hal itu menunjukkan peran Pemerintah Hindia Belanda dalam banyak  hal  jauh  lebih  dominan  dibandingkan  dengan Dewan  Adat Pitu Kerajaan  Bone. Kedua ,  menunjukkan  kelompok  bangsawan  di Kerajaan  Bone  tidak  bersatu  dan  terbagi  dalam  beberapa  kelompok. Ada kelompok yang masuk dalam pengaruh dan kekuasaan Belanda, ada  yang  anti  Belanda  dan  ada  juga  yang  tidak  memihak.  Selain  itu Pemerintah Hindia Belanda telah berhasil menempatkan orang-orang pada jabatan penting dalam Kerajaan Bone.
Perubahan  status  Kerajaan  Bone  sehubungan  kekalahannya  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  membawa  dampak  besar  dalam pemerintahan  tradisional  di  Kerajaan  Bone.  Keterbatasan  para penguasa kerajaan untuk bertindak, karena terikat atas perjanjian yang ditandatanganinya  bersama  Belanda,  juga  diikuti  dengan  peran  yang makin  besar  dari  pihak  Pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  mengatur jalannya  kekuasaan  di  kerajaan  ini.  Di  lain  pihak,  para  penguasa  di Kerajaan Bone juga membutuhkan tindakan nyata, untuk menunjukkan keberadaannya.  Mereka  secara  moral    berpihak  kepada  masyarakat,
sebagai satu kewajiban yang secara tradisional harus diwujudkan agar keberadaan mereka tetap mendapat tempat di masyarakat.
Perubahan sikap Pemerintah Hindia Belanda dalam memandang tanah jajahannya di akhir abad XIX, terutama daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa, diwujudkan dengan kecenderungan untuk menguasai secara  langsung  pos-pos  tertentu  yang  dianggap  dapat  memberi keuntungan  ekonomi  bagi  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Demikianlah yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang ingin menguasai pelabuhan Pallime yang berada di Kerajaan Bone. Keinginan Belanda itu mendapat penolakan oleh raja Bone, La Pawawoi Karaeng Segeri, yang mengakibatkan pecahnya perang antara dua kuasa tersebut.
Hubungan antara kedua kuasa ini mulai meruncing ketika La Pawawoi tanpa sepengetahuan Pemerintah Hindia Belanda mengirim pasukannya ke Tana Toraja untuk membantu rakyat Toraja dalam mempertahankan diri dari gangguan penguasa-penguasa Enrekang. Selain itu hubungan yang kurang harmonis juga muncul ketika Pemerintah Hindia Belanda mencoba  menguasai  Pelabuhan  Bajoe  dan  Pallime,  terutama  dalam hal penarikan pajaknya. Usaha ini tentu saja mendapat tantangan dan Kerajaan Bone menolak mentah-mentah keinginan Pemerintah Hindia Belanda itu. Sebab selama ini pemasukan utama kerajaan adalah dari penghasilan  pajak  yang  dipungut  dari  kedua  pelabuhan  itu.  Sikap Kerajaan  Bone  yang  menolak  keinginan  Belanda  memicu  konflik antara keduanya. Pemerintah Hindia Belanda merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Bone telah menyalahi kesepakatan yang telah dibangun  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Hindia  Belanda berusaha untuk memaksakan kehendaknya.
Kerajaan Bone beranggapan bahwa tuntutan Pemerintah Hindia Belanda adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan hanya mencari-cari alasan untuk  menyerang  Kerajaan  Bone.  Bagi  Pemerintah  Hindia  Belanda, tuntutan untuk menarik pajak pada dua pelabuhan itu dianggap masih wajar mengingat status dari Kerajaan Bone sebagai Kerajaan Pinjaman. Dua  titik  pandang  yang  berbeda  ini  menjadi  cikal  bakal  lahirnya konflik yang kemudian meletus menjadi perang besar pada tahun 1905 ( Lontarak Rumpakna Bone ).
Pada  bulan  Juli  1903,  van  Hoevell  diganti  oleh  C.A.  Kroesen  yang tampaknya memiliki haluan politik yang lebih keras dan lebih ambisius untuk  meluaskan  wilayah  imperium  Belanda.  Pada  bulan  Juni  1903
terdengar desas-desus  permusuhan yang ditujukan pada Bone. Rakyat Bone  menunjukkan  kemarahan  ketika  pada  bulan  Juli  diberitakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan menurunkan rajanya (Locher- Scholten, 1991:151-152).
Secara  umum  imperialisme  Belanda  dapat  dibagi  atas  tiga  bagian. Pertama dikenal dengan masa imperialisme ragu-ragu yang berlangsung antara 1873-1894/95. Imperialisme ini ditandai dengan Perang Aceh. Kedua  a dalah  masa  pertumbuhan  yang  berlangsung  antara  tahun 1894/96-1909,  dan ketiga adalah  antara  tahun  1909-1915.  Masa pertumbuhan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz (1904-1909), ditandai dengan kebijakan Aceh yang baru sejak tahun 1896, penegakan kekuasaan Belanda di Papua tahun 1898, ekspedisi ke Jambi 1901-1907 dan Kerinci 1902, Borneo Tenggara 1904-1906, Sulawesi Selatan 1905-1907, Bali 1906, Flores 1909 dan bagian lain kepulauan ini (Locher-Scholten, 1991:151-152).
Pada tanggal 20 dan 27 Juli serangan dilancarkan ke atas Bajo. Setelah berlangsung  beberapa  hari,  serangan  mematikan  dilancarkan  pada tanggal 27 Juli. Serangan itu sendiri mendapat perlawanan dari pasukan Bone.  Dalam  catatan  arsip  Belanda,  perlawanan  yang  dihadapi  oleh Belanda di daerah ini merupakan perlawanan yang cukup berat.
Setelah  berhasil  menaklukkan  Bone,  serangan  militer  Belanda selanjutnya ditujukan kepada Kerajaan Luwu dan Gowa. Dua kerajaan yang  memiliki  hubungan  keluarga  dengan  Kerajaan  Bone.  Belanda sangat  yakin  bahwa  tanpa  menaklukkan  Luwu  dan  Gowa,  jatuhnya Bone  belum  menjamin  kemenangan  Belanda  di  Sulawesi  Selatan. Meskipun mendapat perlawanan, namun akhirnya kedua kerajaan ini harus tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda.
Asisten Residen Bone yang memerintah dari tahun 1907 sampai 1909, merumuskan keadaan yang dihadapinya di Bone sebagai berikut :
‘’Sejauhmana  para  kepala  berada  di  bawah  kendali  kita, sulit untuk dinilai. Juga disebutkan bahwa para bangsawan yang  dahulu  berkuasa  dan  kini  terikat  tetap  memilih kondisi  lama  daripada  kondisi  sekarang.  Pertanyaan tentang kesetiaan mereka juga tidak menyangkut masalah apakah mereka lebih menyukai kondisi sekarang daripada
sebelumnya, namun ini menyangkut apakah mereka siap dalam  cara  pemerintahan  sekarang  untuk  menerimanya, karena beberapa saat yang lalu mereka mencoba melawan. Pada  umumnya  para  bangsawan  menurut  dugaan  bisa dianggap terpercaya. Mereka bersedia bekerjasama untuk melaksanakan  aturan-aturan  baru,  untuk  membuat  jalan dan  jembatan,  untuk  menangkap  para  penjahat,  namun tidak  pernah  memberikan  bantuan  dalam  menangkap mereka  yang  telah  memberontak  melawan  pemerintah” (IJzeeref 1994).
Penguasa sipil J. Doerlleben, yang memerintah dari tahun 1910-1913, mengakui bahwa kelompok bangsawan Kerajaan Bone statusnya sudah tidak sama lagi seperti yang mereka nikmati sebelum serangan tahun 1905. Meskipun di sana-sini ada upaya yang dilakukan oleh kelompok bangsawan  tinggi  untuk  bangkit  karena  ketidaksetujuan  mereka terhadap  keadaan  yang  dialami,  namun  upaya  mereka  tampaknya terpendam  karena  ganjaran  yang  mereka  hadapi  sehubungan  dengan usahanya itu akan berakibat fatal, tidak saja dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarganya.
Ketika  struktur  pemerintahan  di  wilayah  Kerajaan  Bone  ditata  ke dalam beberapa distrik, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat dan menempatkan  mantan  anggota Dewan  Adat  Pitu untuk  mengepalai beberapa  distrik.  Usaha  itu  dilakukan  untuk  meredam  kemungkinan munculnya  gejolak  dari  kaum  bangsawan  yang  merasa  tidak  puas. Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda tampaknya kurang  berhasil  dan  tidak  bertahan  lama.  Kepala  distrik  di  banyak tempat tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini berkaitan dengan wibawa dan pengaruh yang dimilikinya tidak cukup kuat untuk dapat menjalankan tugasnya.
Pemerintah Hindia Belanda kurang menyadari bahwa dalam struktur pemerintahan  tradisional  di  bekas  Kerajaan  Bone,  terdapat  sejumlah wanua yang  memiliki  otonomi  yang  besar  yang  memiliki  hubungan dengan  pusat  pemerintahan  dengan  memberikan  upeti  sebagai  tanda bahwa  daerahnya  adalah  bagian  dari  Kerajaan  Bone.  Dalam  banyak hal mereka sebenarnya merdeka. Kehidupan mereka diatur sendiri oleh kepala daerahnya. Mereka hanya membayar upeti sebagai bagian dari Kerajaan Bone, tetapi bukan sebagai daerah yang dijajah.
Mereka menggabungkan diri pada pusat kerajaan semata-mata karena nama besar yang dimiliki oleh kerajaan Bone. Nama besar itu setidaknya dapat  menyelamatkan  daerahnya  dari  gangguan  kerajaan-kerajaan besar  lainnya  yang  sewaktu-waktu  dapat  membahayakan  mereka. Demikianlah yang terjadi pada daerah Lamuru yang pernah mendapat serangan  dari  Kerajaan  Soppeng.  Raja  Bone  kemudian  menyerang Soppeng dan memperingatkan bahwa Lamuru adalah wilayah Kerajaan Bone.
Di  samping  itu  ada  juga  daerah  yang  hanya  diberi  tugas  untuk menyediakan kayu misalnya untuk kepentingan kerajaan, jika kewajiban itu  sudah  terpenuhi  mereka  sudah  bebas  dari  kewajiban  lainnya. Pemerintah Hindia Belanda tidak melihat tentang hal itu. Pemerintah Hindia Belanda melihat pada efisiensi dengan menggabungkan beberapa daerah yang secara historis berbeda.
Terdapat  pula  daerah  yang  memiliki  hubungan  dengan  pusat  karena memiliki  hubungan  geneologis  dengan  Raja  Bone,  bukan  pada Watampone  sebagai  pusat  pemerintahan.  Ikatan  geneologis  ini menjadikan  daerah  itu  memiliki  hubungan  emosional  dan  mendapat perlakuan  istimewa.  Perkawinan  adik  raja  Bone  yang  ke-2  dengan arung di  Palakka  yang  bernama  La  Patikkeng,  adalah  upaya  untuk memasukkan daerah Palakka sebagai bagian dari Kerajaan Bone yang ketika  itu  masih  berjumlah  tujuh  wilayah  atau  daerah.  Masuknya Palakka sebagai bagian dari Kerajaan Bone menjadikan Kerajaan Bone semakin besar dan kuat.
Ada pula daerah yang memiliki hubungan dengan pusat pemerintahan karena daerah itu ditaklukkan. Sebagai daerah yang ditaklukkan, mereka mempunyai  kewajiban  yang  besar,  misalnya  dengan  menyediakan sejumlah orang jika kerajaan dalam bahaya. Mereka tidak saja harus membayar upeti tetapi juga melayani kebutuhan dari kerajaan.
Selain itu pula, ada wanua yang secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kuat dan erat dengan pusat kekuasaan di Watampone karena wanua - wanua itu adalah inti dari Kerajaan Bone itu sendiri. Wanua - wanua itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak sedikit juga wanua - wanua yang  bergabung  dalam  Kerajaan  Bone  karena kalah perang yang akhirnya tunduk dalam kekuasaan Kerajaan Bone. Ada juga wanua yang tunduk pada kekuasaan pusat karena memiliki hubungan geneologis dengan raja yang berkuasa.
Pada awal tahun 1930-an muncul pandangan baru terhadap kelompok bangsawan yang ada di daerah ini. Pemerintah Hindia Belanda khawatir terpinggirnya  kelompok  bangsawan  dalam  sistem  sosial  dan  politik akan berakibat fatal bagi kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda. Ketidakpuasan  yang  ditunjukkan  dengan  muncul  gerakan-gerakan mesianis yang melibatkan banyak bangsawan, setidaknya dapat menjadi bukti tentang hal itu. Selain itu pula, gerakan nasionalisme yang mulai berhembus di Sulawesi Selatan sangat dikhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda. Jika  para elite bangsawan melibatkan diri dalam organisasi- organisasi politik, akan dapat dipastikan sangat merepotkan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengatasinya. Oleh karena itu diperlukan satu usaha yang lebih kongkrit untuk merangkulnya. Salah satu jalan yang dapat  ditempuh  adalah  dengan  mengembalikan  kekuasaan  para  elit bangsawan seperti sebelum serangan Belanda pada tahun 1905.
Usaha untuk merangkul elite bangsawan Bone sebenarnya telah dimulai sejak  munculnya  gerakan-gerakan  yang  menentang  pendudukan Belanda, terutama sejak tahun 1915. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengembalikan struktur pemerintahan Kerajaan Bone, yaitu membentuk kembali Dewan Adat Pitu dan jabatan To-marilalang . Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda itu diharapkan dapat meredam gejolak ketidakpuasan dari kalangan bangsawan, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi.
Terbentuknya tatanan lama tidak membawa dampak luas seperti yang diharapkan.  Jabatan To-marilalang yang  diciptakan  kembali  oleh Pemerintah  Hindia  Belanda  tidak  sepenuhnya  dapat  berjalan  dengan baik.  Jabatan  ini  dimasa  lalu  ditempati  oleh  orang  dekat  raja  yang berfungsi untuk menyebarluaskan putusan raja yang berkaitan dengan kebijakan politik yang diambil oleh raja. Selain itu Dewan Adat Pitu yang juga diciptakan kembali tidak sepenuhnya dapat berfungsi karena ia  bertugas  di  bawah  pengawasan  Pemerintah  Hindia  Belanda,  dan digaji oleh Pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan tugas yang diberikan kepadanya.
Pada tahun 1931 To-marilalang Bone, Andi Maddusila Daeng Paraga atas nama Dewan Adat Pitu dan seluruh rakyat Bone datang menghadap La  Mappanyukki  untuk  berkenan  menjadi  raja  di  Kerajaan  Bone. Tawaran  itu  diterima  oleh  Andi  Mappanyukki.  Pemerintah  Hindia Belanda kemudian meminta ke Batavia agar seluruh alat-alat kebesaran
kerajaan  yang  dirampas  pada  waktu  penyerbuan  pada  tahun  1905 dikembalikan ke Kerajaan Bone. Alat-alat kebesaran itu sangat penting karena ia dapat melegitimasikan kedudukan seorang raja.
Diangkatnya Andi Mappanyukki sebagai raja Bone berarti Bone sekarang menjadi  satu  daerah  Swapraja  ( Zelfbestuur  Landschap )  berdasarkan Korte Verklaring yang ditandatangani oleh Andi Mappanyukki. Daerah Soppeng, Wajo dan Bone kemudian dijadikan satu Afdeling, di bawah pemerintahan  seorang Asistent  Resident .  Dengan  pelantikan  Andi Mappanyukki sebagai raja Bone berarti sistem pemerintahan tradisional sudah dapat dipulihkan kembali.

## KESIMPULAN
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelompok bangsawan Bone dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pertama, bertahannya mitos to-manurung . To-manurung merupakan  simbol  legitimasi kekuasaan bagi seluruh kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk  di  Kerajaan  Bone.  Cerita  ini  diturunkan  dari  satu  generasi ke  generasi  berikutnya  sehingga  diterima  oleh  rakyat  Bone  sebagai satu kepercayaan. Ada tiga hal pokok dalam penceritaan to-manurung sehingga  menempatkan  bangsawan  pada  posisi  strategis  untuk  tetap dapat  bertahan. Pertama penceritaan  mitos to-manurung itu  telah menempatkan  elite  bangsawan  keturunan to-manurung sebagai  figur sentral dan tidak terbantahkan untuk tetap berkuasa karena legitimasi yang diperolehnya lewat rakyat melalui perjanjian antara to-manurung dengan ketujuh kelompok wanua . Kedua mitos itu telah menempatkan elite  bangsawan  Bone  keturunan to-manurung menduduki  strata tertinggi dalam lapisan masyarakat karena kekuasaan yang dimilikinya mampu  menggerakkan  masyarakat  untuk  percaya  akan  keabsahan kekuasaan yang dimilikinya. Ketiga mitos ini dapat bertahan tidak saja lewat penceritaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga dapat  dibumikan  lewat  penulisan  dalam lontarak sehingga  bertahan lama.
Kedua, terbinanya jaringan keluarga. Perkawinan politik yang dilakukan oleh  elite  bangsawan  Bone  merupakan  salah  satu  bentuk  strategi kekuasaan dalam memperluas jaringan kerajaan dan bangsawan Bone. Perkawinan itu sendiri telah memberi peluang besar bagi bangsawan
Bone untuk dapat menduduki posisi raja di beberapa kerajaan. Hal ini menjadi modal sosial bagi bangsawan Bone agar tetap dapat bertahan. Ketiga, kurangnya pengetahuan sejarah dan budaya oleh aparat penguasa Pemerintahan  Hindia  Belanda  dalam  menata  daerah  ini.  Penataan administrasi  pemerintahan  oleh  Belanda  melalui  sistem  birokrasi modern yang lebih menekankan pada efisiensi, rasionalitas di Kerajaan Bone  nampaknya  salah  kaprah  karena  tidak  melihat  sejarah  panjang kehadiran  kerajaan  ini.  Pihak  Pemerintah  Hindia  Belanda  cenderung melihat  pada  soal  efisiensi  dalam  menjalankan  pemerintahannya  dan cenderung menyederhanakan kompleksitas hubungan raja/bangsawan- rakyat. Kebijakan itu dapat dilihat dari penyederhanaan dalam penataan pemerintahan  beberapa  wilayah  kerajaan  Bone  oleh  Belanda  justru memunculkan tidak efisiennya birokrasi.  Demikianlah yang dilakukan atas beberapa wilayah di Kerajaan Bone, disatukan dalam satu wilayah pemerintahan  yang  disebut  distrik.  Penyatuan  ke  dalam  satu  distrik tanpa melihat latar belakang sejarahnya, membuat sistem pemerintahan tidak  berjalan  dengan  baik. Keempat, peran  besar  yang  dimainkan oleh  elite  bangsawan  Bone  di  Sulawesi  Selatan  dalam  proses  dan pascakemerdekaan.    Masa  pendudukan  Jepang  yang  singkat  (1942- 1945)  di  Indonesia  dan  Sulawesi  khususnya  adalah  suatu  periode  di mana  sikap  kompromistif  bangsawan  Bone  dengan  penguasa  baru, diperlihatkan. Pada masa Jepang berkuasa kelompok bangsawan di Bone dan di Sulawesi Selatan pada umumnya menerima baik, bahkan dielu- elukan  sebagai  saudara.  Ada  hubungan  simbiosis  mutualistis  antara pendekatan  Jepang  terhadap  para  bangsawan  Bone  dan  keuntungan yang  diperoleh  mereka  dari  Jepang  dan  sebaliknya.  Selain  karena pihak  Jepang  sendiri  mendekati  para  bangsawan,  pihak  bangsawan juga melihat kesempatan ini sebagai peluang dalam mempertahankan eksistensinya.
Perkawinan,  baik  yang  dilakukan  antara  sepupu  satu  kali,  dua  kali ataupun tiga kali, tidak saja secara kuantitas telah menjadikan jaringan kekerabatan kelompok bangsawan Bugis semakin bertambah dan meluas di Sulawesi Selatan, tetapi juga secara kualitas telah menghasilkan darah bangsawan yang ‘kental’. Perkawinan yang dibangun karena memiliki hubungan  darah,  telah  menjadikan  mereka  lebih  menaruh  perhatian pada hubungan yang terjalin karena ikatan darah itu. Keran  demokrasi yang kini terbuka luas, telah dimanfaatkan kembali oleh para kelompok bangsawan yang telah memiliki jaringan yang luas. Dapat dipastikan
bahwa  pertarungan  memperebutkan    orang  nomor  satu  dan  dua  di daerah-daerah,  baik  sebagai  bupati,  camat  atau  kepala  desa,  adalah pertarungan antara kelompok bangsawan yang tidak saja ingin meraih apa  yang  diperebutkan,  tetapi  juga  untuk  memperlihatkan  keluasan jaringannya. Keadaan yang demikian ini akhirnya dapat mengakibatkan munculnya  hubungan  patron-klien  yang  semakin  mengikat,  dan  jika hal ini tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan suburnya praktek- praktek nepotisme.

## PUSTAKA  ACUAN

## Buku dan Jurnal
AA GN Ari Dwipayana,  2004. Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua  Kota (Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
Abd. Latif. 1997. Yang Menentang dan Yang Bersahabat Inggris di Sulawesi-Selatan 1812-1816. Yogyakarta: Tesis S-2 ,  Jurusan Sejarah, UGM, 1997.
Abd. Rahim dan Ridwan Borahima,1974. Sejarah Kerajaan Tallo’ (Suatu Transkripsi Lontara’), Ujung Pandang: Pemda Tkt I Sul-Sel P3NBS Sul-Selatan.
Abd. Rahim Mone dan A.Gani, 1988. Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuno Sejarah Tallo ,  Jakarta:  Depdikbud  Proyek  Penelitian  dan  Pengkajian  Kebudayaan Nusantara.
Abdur Razak Daeng Patunru, 1983. Sejarah Wajo . Ujung Pandang: YKSS.
Abdur Razak Daeng Patunru,  1993. Sejarah Gowa. Ujung Pandang: YKSS, 1993.
Abdur Razak Daeng Patunru, dkk., 1995. Sejarah Bone . Ujung Pandang: YKSS.
Ahmad M. Sewang.1997. Islamisasi Kerajaan Gowa .  Jakarta: Disertasi  S-3 pada IAIN Syarif Hidayatullah.
Andaya,  Leonard  Y.,  1981. The  Heritage  of  Arung  Palakka  A  History  of  South Sulawesi  (Celebes)  in  the  Seventeenth  Century) , BKI  deel  90 .    Leiden/The Hague-Martinus Nijhoff.
Bakkers, J.A. 1866. “Leenvorstendom Boni” dalam Tijd van Inlandsche Taal-Land-en Volkenkunde, tahun XI, No. 2. hlm. 1 – 209.
Blok,  R.,  1848.  “ Beknopte    Geschiedenis  van  het  Makassaarsche  Celebes  en Onderhorigheden ”, dalam TNI .
Ball, R. Alan.1993. Politik dan Kerajaan moden (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, cetakan pertama.
Brink, H. van den. Dr. Benjamin Frederick Matthes,  1943. Zijn Leven en Arbeid in Dienst van Het Nederlandsch Bijnelgenootschap . Amsterdam.
Burhan Djabier Magenda, 1989. The Surviving Aristocrasy in Indonesia:Politics in Three Provinces of the Outer Islands. Michigan: Cornell  University.
Burke, Peter. 2003. Sejarah dan Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Chabot,  H.Th.  1956. Verwanschap  Stand  en  Sexe  in  Zuid  Celebes. Groningen: University Press.
Chaniago.  J.R.    2002. Menuju  Negara  Kesatuan  RI:  Peranan  Pemimpin  Lokal Dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur (Disertasi). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Cummings, William. 2002. Making Blood White: Historical Transformation in Early Modern Makassar .  Honolulu: University of Hawaii Press.
Daud Limbugau dan Suriadi Mappangara, 1991. Gerakan Protes Petani Unra. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
Edward  L.  Poelinggomang.  2002. Makassar  Abad  XIX  Studi  tentang  Kebijakan Perdagangan Maritim. Jakarta : Gramedia.
Edward  L.  Poelinggomang,  2004. “Perubahan  Politik  dan  Hubungan  Kekuasaan Makassar 1906 – 1942”, Yogyakarta : Ombak.
Friedericy,  H.J.  1933.De Standen  bij  de  Boegineezen  en  Makassaren. Nijhoff-’s- Gravenhage.
Hall, D.G.E., 1988. Sejarah Asia Tenggara, Surabaya: Usaha Nasional.
Heddy  Shri Ahimsa-Putra,  1988. Minawang:  Hubungan  Patron-Klien  di  Sulawesi Selatan , Yogyakarta: Gama Press.
Ichlasul  Amal.  1992. Regional  and  Central  Government  ini  Indonesia  Politics: West Sumatra  and South Sulawesi 1949 – 1979. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, first printing.
Ijzereef, Willem. 1994. De wind en de bladeren: Hierarchie en autonomie in Bone en Polombangkeng, 1850 – 1950. Disertasi. Groningen: Rijksuniversiteit.
Iver, Mac. 1980. Negara Modern. Jakarta: Aksara Baru.
Jan  Friedericy,  Herman,  1933.  “ De  Standen  Bij  de  Boegineezen  En  Makassaren”, dalam BKI deel 90 .
Kies, Ch. 1935.“ De Expeditie Naar Zuid Celebes In 1905 ”, dalam I G, bagian I, hlm. 827 – 830.
Kooreman,  P.J. 1883. “ De feitelijke toestand in het Goevernement- qebied in Celebes en onderhooriqheden ”, dalam IG (Thn. V, No. 1), hlm. 179 – 204, 358-385, 482-499. No.II, hlm. 135-170, 346-359.
Kavanagh, Dennis.1987. Budaya Politik (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Keller, Suzanne. Penguasa dan kelompok Elit. Peranan Elit-Penentu dalam Masyakat Modern. Jakarta: CV. Rajawali.
Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Lasswell,  Harold  D.  1986. Politik:  Siapa  Mendapat  Apa,  Bila,  Bagaimana (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Matthes,  B.F.  1860. Makassarsche  Chrestomathie , Amsterdam:  Het  Nederlandsch Bijbelgenootschap.
Mattulada.  1995. Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis , Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
Niel, Robert van. 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia . Jakarta: Pustaka Jaya.
Pelras, Christian. 1996. The Bugis , Oxford: Blackwell Publisher’s.
Perelaer, M.T.H.1872. De Bonische Expedition Krijgsgebeurtenissen op Celebes ini 1859 – 1860. Leiden : Gualth. Kolff, eerste deel.
Pooze, Harry A. dan Pim Schoorl. 1991 Excursies in Celebes . Leiden: KITLV Uitgerij.
Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, 2009. Teori Konflik Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
R.A. Kern, 1947. Proeve van Boegineesche Geschieschrijving, dalam BKI , deel 104.
Sartono  Kartodirdjo,  dkk.,  1973. Ikhtisar  Keadaan  Politik  Hindia-Belanda  Tahun 1839-1848, Jakarta: ANRI, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5.
Sartono  Kartodirdjo,  dkk.,  1987. Laporan  Politik  Tahun  1837  (Staatkundingen Overzicht van Nederlandsch-Indie . Jakarta: ANRI , Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 4.
Suriadi  Mappangara,  2003. Sejarah  Bone, Makassar:  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Prov. Sulsel.
Ligtvoet, A. 1880. “ Transcriptie van het Dagboek der Vorsten van Gowa en Tallo, met Vertaling en Aanteekeningen,” dalam BKI deel V .
Rookmaker, H.R. 1924.“ Oude en nieuwe toestanden in het voormalige vorstendom Bone”, dalam Indische Gids, XLVI. Hlm. 397-417, 508-527.
Sutherland, H.A., 1980. “ Political Structure and Colonial Control  In South Sulawesi”, dalam Schefold R,J.W.Schoorl dan J. Tennekes, (ed.), dalam Man Meaning and History, BKI 89 . KILTV:Leiden.
Sutherland, H.A., 1983. “ Power and Politics in South Sulawesi: 1860 – 1880” , dalam: RIMA, XVII, 1983. Hlm. 161 – 207.

## Makalah,Artikel dan Disertasi
Elsbeth Locher-Scholten, 1991.‘Een gebiende noodzakelijkheid’ Besluitvorming rond de  Boni-expeditie  1903-1905,  dalam Excursies  in  Celebes (Leiden:  KITLV Press, 1991.
Hasan  Walinono.  1982. Tanete.  Suatu  Studi  Sosiologi  Politik. (Disertasi). Ujungpandang: Universitas Hasanuddin.
Shri  Heddy  Ahimsa  Putra  2006.  “ Nilai-Nilai  Budaya  Politik  Dalam  Mitos  To- Manurung  di  Sulawesi  Selatan .”  ( Makalah ).  (Disampaikan  dalam  Seminar Nasional di Enrekang, 29 Mei 2006)

## Naskah lontara dan Arsip
Lontarak Akkarungngeng ri Bone
Lontarak Kerajaan Tanete dan Hubungannya Dengan Tellumboccoe.
Lontarak Silsilah Kerajaan Suppa dan Hubungannya dengan Kerajaan Tellumpoccoe.
Lontarak Silsilah Tellu Boccoe.
Lontarak Soppeng
Lontarak Rumpaqna Bone.
Lontarak Attoriolong ri Bone
Lontarak Bone (yang ditemukan di Istana Besse Kajuara di Passempe pada tanggal 9 Desember 1859)
Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok Jilid I dan II
Sumber Arsip:
ANRI, Bundel Makassar No. 153.
ANRI, Bundel Makassar No. 155.
ANRI, Bundel Makassar No. 359.
ANRI : bundel Makassar, No.291/6.
ANRI, Memorie van Overgave L.A. Emanuel 1945 – 1948. Asisten  Residen  Bone.
ANRI, Memorie van Overgave, W.A. C. Veen, Asisten Resident Bone, 31 Oktober 1936.
A NRI, Memorie van Overgave F.C. Vorstman 1924. Residen Celebes
ANRI, Memorie van Overgave, H.R. Rookmaker , Kontrolir Bone 1917,
ANRI, Memorie van Overgave , C.A. Kroesen (April 1903 – Sept. 1904),
ANRI, Memorie van Overgave, Celebes I, C .A. KroeseN, , Den Haag, September 1906, ARA
Politiek  Verslag  van  Het  Gouverneur  Celebes  en  Onderhoorigheden  over  het  1e halfjaar 1934. Lijs van de Politieke verslagen seri 4e, Reel 6, Mr. 1934, Bundel 3 (koleksi Anri, Jakarta.
Politiek  Verslag  van  Het  Gouverneur  Celebes  en  Onderhoorigheden  over  het  1e halfjaar 1934. Lijs van de Politieke verslagen seri 4e, Reel 7, Mr. 1935, Bundel 4 (koleksi Anri, Jakarta.