Syntax-Literate.v6i11.4555 E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PROVINSI KEPULAUAN MALUKU

## Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia Email: wilshen7@gmail.com, jermanricky691@gmail.com

## Abstrak
Illegal  Fishing merupakan  masalah  yang  tidak  dapat  terselesaikan  secara substansial, dilihat intensitas kejadian maupun kerugian yang ditimbulkan. Problem Illegal  Fishing terjadi  karena  penegakan  hukum  yang  lemah,  koordinasi  antar lembaga penegak hukum, luasnya wilayah laut dan rendahnya hukuman. Kebijakan menenggelamkan  kapal illegal  fishing ,  menjadi  suatu  harapan  baru  yang  mesti dilakukan  secara  konsisten.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan hukum penanggulangan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah  perairan  laut  Provinsi  Maluku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual..  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dengan  diratifikasinya United Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  memiliki  hak  untuk  melakukan  pemanfaatan,  konservasi,  dan pengelolaan  sumber  daya  ikan  di  perairan  Indonesia,  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  dan  laut  lepas  yang  dilaksanakan  berdasarkan  persyaratan  atau  standar intemasional.  Akan  tetapi,  kondisi  ini  menimbulkan  persoalan  baru,  terutama banyaknya  kapal  asing  maupun  kapal  dalam  negeri  yang  secara  ilegal  beroperasi melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah  perairan  Nusantara,  terutama  di  wilayah laut  Provinsi  Maluku.  Meskipun    pemanfaatan  wilayah  laut  di  Indonesia  telah  di atur  dalam  berbagai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  akan  tetapi pelaksanaan di lapangan masih terkendala akibat kegiatan illegal fising oleh kapal- kapal asing untuk itu  instrumen kebijakan  yang dapat di gunakan pemerintah yaitu mengakomodir  dalam  suatu  sistem  yang  utuh  dan  komprehensif  dengan mengintegrasikan  dimensi  penegakan  hukum  yang  terkoordinir  antar  institusi, melibatkan  masyarakat  hukum  adat,  dan  dilaksanakan  dengan  orientasi pembangunan  kelautan  serta  mengutamakan  pengembangan  kawasan  perbatasan Negara  terkhususnya  peningkatan  pengawasan  pada  wilayah-wilayah  yang  sering menjadi target illegal fishing di Provinsi Maluku.
Kata Kunci: fishing; illegal ; hukum; koordinasi; kapal

## Abstract
Illegal  fishing  is  a  problem  that  cannot  be  substantially  resolved,  judging  by  the intensity of the incident and the losses caused. Problem Illegal Fishing occurs due to  weak  law  enforcement,  coordination  between  law  enforcement  agencies,  wide sea area and low penalties. The policy of sinking illegal fishing boats has become a new  hope  that  must  be  carried  out  consistently.  This  study  aims  to  determine  the
legal  policy  of  overcoming  illegal  fishing  in  Indonesian  waters,  especially  in  the marine  waters  of  Maluku  Province.  The  research  method  used  is  a  normative juridical method, with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that with the ratification of the 1982 United Nations Convention on the Law of  the  Sea,  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  has  the  right  to  use, conserve,  and  manage  fish  resources  in  Indonesian  waters,  the  Indonesian Exclusive  Economic  Zone  and  the  high  seas  which  are  implemented  based  on international  requirements  or  standards.  However,  this  condition  raises  new problems, especially the large number of foreign vessels and domestic vessels that illegally operate to fish in the territorial waters of the archipelago, especially in the marine  area  of  Maluku  Province.  Although  the  use  of  marine  areas  in  Indonesia has  been  regulated  in  various  statutory  provisions,  implementation  in  the  field  is still  hampered  due  to  illegal  fishing  activities  by  foreign  ships.  by  integrating  the dimensions of law enforcement that are coordinated between institutions, involving indigenous  peoples,  and  carried  out  with  a  maritime  development  orientation  and prioritizing  the  development  of  state  border  areas,  especially  increasing supervision in areas that are often targets of illegal fishing in Maluku Province.
Keywords: fishing; illegal; law; coordination; ship
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-20

## Pendahuluan
Laut pada dasarnya mempunyai banyak fungsi diantaranya sebagai sumber bahan makanan,  jalan  raya  perdagangan,  sarana  rekreasi,  dan  sebagai  alat  pemisah  atau pemersatu  bangsa (Hasjim  Djalal,  1979) .  Laut  merupakan  keseluruhan  rangkaian  air asin yang menggenangi permukaan bumi. Laut mempunyai arti yang penting bagi riset mengingat  2/3  dari  permukaan  bumi  terdiri  dari  laut (Boer  Mauna,  2000) .  Indonesia sebagai  negara  kepulauan, terdiri  dari  13.446  pulau  yang  memiliki  garis  pantai  hingga mencapai  99.093  kilometer.  Luas  wilayah  Indonesia  mencapai  7,81  juta  km 2 dengan luas  laut  mencapai  2/3  (dua  pertiga)  wilayah  daratan  dengan  12.827  desa  pesisir (Hadiwinata,  2015) .  Dengan  demikian,  perikanan menjadi  sumber  daya  ekonomi yang strategis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Makna  strategis  itu tercermin  dari  kondisi  objektif  wilayah  Indonesia  yang  luasnya  kurang  lebih  7,81  juta km 2 ,  yang  terdiri  atas  74,3%  laut  dan  25,7%  daratan.  Perairan  lautnya  seluas  5,8  juta km 2 ,  mencakup  0,3  juta  km 2 laut  teritorial  ( territorial  sea ),  2,8  juta  km 2 perairan nusantara  ( archipelagic  waters ),  dan  2,7  juta  km 2 zona  ekonorni  eksklusif. Diratifikasinya United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982,  dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985,  maka  wilayah  perairan  indonesia  menjadi lebih bertambah.
Luas  wilayah  laut  Indonesia  tidak  sebanding  dengan  potensi  perikanan  laut Indonesia.  Dalam  hal  ini  sumber  daya  perikanan  Indonesia  telah  banyak  mengalami tingkat over  ekploitasi ,  apabila  dilihat  pada  estimasi  potensi  sumberdaya  ikan  yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum  terhadap  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan (Hadiwinata,  2015) .  Dari  hasil
reevaluasi  cadangan  tahun  2000  sampai  sekarang  memperlihatkan  bahwa  jumlah cadangan ikan pertahun adanya penurunan sampai 6,1 juta ton tahun 2010 dan 6,52 juta ton pada tahun 2014/2015, dibandingkan dengan 6,9 juta ton pada tahun 1999 (Rahmat, Nurbeti,  &  Suparman,  2021) .  Hal  ini  menunjukkan  adanya  penurunan  sistematis  pada jumlah stok ikan yang dapat ditangkap per tahun. Penurunan jumlah stok ikan yang bisa ditangkap ini, menimbulkan akibat akan cepat terjadinya tingkat eksploitasi berlebihan pada perikanan laut. Kenyataan menunjukkan bahwa wilayah perairan utara Pulau Jawa ternyata sudah overexploited .
Secara umum, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pemanfaatan tidak sah  ( used  and  abused )  atas  sumber  daya  ikan  di  wilayah  perairan  dan  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia,  (1)  adanya  kekosongan  armada  penangkapan  ikan  di  beberapa kawasan,  misalnya  di  Laut  Arafura,  Laut  Cina  Selatan,  Laut  Sulawesi  dan  Samudera Pasifik;  (2) law  enforcement yang  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya;  (3)  tidak lancarnya investasi akibat krisis ekonomi dan politik, sehingga hanya sedikit kapal yang dapat  beroperasi  di  perairan  ZEE  Indonesia;  (4)  kondisi  geografis  perairan  Indonesia yang  memungkinkan  terjadinya  pencurian  ikan  tanpa  mudah  dideteksi  ( hit  and  run ), sehingga menyulitkan dalam pendeteksian illegal fishing (Fauzi, 2005) .
Beberapa  modus/jenis  kegiatan  illegal  yang  sering  dilakukan  KII,  antara  lain: penangkapan  ikan  tanpa  izin  (Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP)  dan  Surat  Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  maupun  Surat  Izin  Kapal  Pengangkutan  Ikan  (SIKPI)), memiliki  izin  tapi  melanggar  ketentuan  sebagaimana  ditetapkan  (pelanggaran  daerah penangkapan  ikan,  pelanggaran  alat  tangkap,  pelanggaran  ketaatan  berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment  di  laut,  tidak  mengaktifkan  transmitter  (khusus  bagi  kapal-kapal  yang diwajibkan  memasang  transmitter),  dan  penangkapan  ikan  yang  merusak  ( destructive fishing ) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,  dan/atau  bangunan  yang  membahayakan  melestarikan  sumberdaya  ikan (Khairi, 2016) .
Berdasarkan  hasil  pantauan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  Udara dan  Badan  Riset  Kelautan  dan  Perikanan  (BRKP)  dengan  menggunakan  radar  satelit dan  patroli  udara,  fenomena  pelanggaran  tersebut  meliputi:  penangkapan  yang  tidak memiliki  dokumen  izin  sama  sekali,  memiliki  dokumen  tetapi  tidak  melapor, pelanggaran fishing ground , penggunaan alat tangkap yang dilarang, dan transhipment di  laut.  Problematika illegal  fishing di  perairan  Maluku  terjadi  karena,  (a)  wilayah Maluku  yang  berkarakter  kepulauan  dengan  pulau-pulau  kecil  dan  lautan  yang  luas menjadi  tempat  untuk  melakukan  kegiatan  penangkapam  ikan  secara  ilegal;  (b) kepulauan  Maluku  berada  pada  kawasan  perbatasan  negara  dengan  18  pulau  kecil terluar  menjadi  pintu  masuk  yang  strategis  bagi  kapal-kapal  penangkap  ikan;  (c) wilayah perairan Maluku di lalui kapal-kapal asing melalui penetapannya sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI IIIa, b dan c).
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya Illegal  fishing di  perairan  Indonesia terutama  perairan  kepulauan  Maluku,  tidak  terlepas  dari  lingkungan  strategis  global
terutama  kondisi  perikanan  di  negara  lain  yang  memiliki  perbatasan  laut,  dan  sistem pengelolaan  perikanan  di  Indonesia  itu  sendiri.  Secara  garis  besar  faktor  penyebab illegal fishing dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor penting. Pertama, Kebutuhan ikan  dunia (demand) meningkat,  disisi  lain  pasokan  ikan  dunia  menurun,  terjadi overdemand terutama  jenis  ikan  dari  laut  seperti  Tuna,  sehingga  mendorong  armada perikanan  dunia  berburu  ikan  di  manapun  dengan  cara  legal  atau  illegal.  Kedua, Disparitas (perbedaan)  harga ikan segar utuh ( whole fish ) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. Ketiga, Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan.  Keempat,  Laut  Indonesia  sangat  luas  dan  terbuka,  di  sisi  lain  armada pengawasan  nasional  (kapal  pengawas)  masih  sangat  terbatas.  Kelima,  Sistem pengelolaan  perikanan  dalam  bentuk  sistem  perizinan  saat  ini  bersifat  terbuka  ( open acces ),  pembatasannya  hanya  pada  alat  tangkap  ( input  restriction ).  Keenam,  masih terbatasnya  sarana  dan  prasarana  pengawasan  serta  sumberdaya  manusia  pengawas. Ketujuh,  persepsi  dan  langkah  kerjasama  aparat  penegak  hukum  masih  belum  solid (Khairi,  2016) .  Masih  tingginya  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  melanggar  hukum, terjadi  karena  berbagai  faktor  yaitu:  (1)  masih  adanya  beberapa  faktor  insentif,  baik yang  dikondisikan  oleh  kebijakan  yang  ada  maupun  karena  kondisi  ketidakmampuan dalam manajemen; (2) kegiatan ilegal juga terjadi karena adanya disparitas (perbedaan) harga  ikan  di  dalam  dan  luar  negeri  karena  adanya  mekanisme  pasar;  (3)  pelaksanaan hukum atau penegakan hukum (Amelia Wn, 2016) . Kejahatan illegal  fishing yang  terjadi  di  wilayah  Perairan  Maluku  yaitu  di  laut Arafura  sudah  berlangsung  sejak  tahun  1976.  Pencurian  ikan  yang  sering  terjadi  pada wilayah laut ini masih cukup tinggi. Studi tentang perikanan IUU yang dilakukan oleh Pusat  Riset  Perikanan  Tangkap  (PRPT) DKP  yang  dalam  hal  ini  bekerja  sama  dengan FAO  pada  tahun  2007-2008  menunjukkan  bahwa  pada  periode  2001-2005,  sekitar  1, 258  juta  ton ikan  setiap  tahun  yang  hilang  karena  praktek  IUU.  Jumlah  ini  terdiri dari 239,7  ribu  ton  ikan  setiap  tahun  dibuang  atau  sering  juga  disebut  by  catch  (hasil tangkapan sampingan). 364,4 ribu ton ikan hasil tangkapan yang tidak dilapor dan 654,6 ribu ton ikan hasil tangkapan yang ditangkap (Victor PH Nikijuluw, 2008) .
Banyak  sekali  terjadi  kegiatan Illegal  Fishing di  wilayah  Indonesia  yang melakukan  pencurian  ikan  oleh  kapal-kapal  ikan  asing  yang  berasal  dari  beberapa negara  tetangga  ( neighboring  countries ).  Walaupun  sulit  untuk  memetakan  dan mengestimasi  tingkat illegal  fishing yang  terjadi  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, dapat  disimpulkan  bahwa illegal  fishing oleh  KIA  sebagian  besar  terjadi  di  Zona Ekonomi  Eksklusif  dan  juga  cukup  banyak  terjadi  di  perairan  kepulauan.  Jenis  alat tangkap yang sering dipakai oleh KIA atau kapal eks Asing illegal di Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seine dan trawl. Banyak juga kapal-kapal ikan Indonesia (KII) yang sering melakukan aktifitas illegal fishing (KII) (Khairi, 2016) .
Pentingnya  penelitian  ini  di  lakukan  karena  perairan  Indonesia  khususnya  laut Provinsi  Maluku  yang  kaya  akan  sumberdaya  ikan  dan  sebagai  provinsi  kepulauan
Perairan  Maluku  juga  rawan  akan  eksploitasi  sumberdaya  perikanan  secara  ilegal mengingat  lemahnya  kordinasi  antar  sektor  maupun  institusi  dalam  pengawasan  dan penegakan hukum di wilayah kepulauan Provinsi Maluku.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis normatif ,  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum  yang dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  berupa  peraturan  perundang-undangan, bahan  hukum  sekunder,  berupa  pendapat  sarjana,  dan  bahan  hukum  tersier,  berupa dokumen pemerintahan. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulam yang akurat.

## Hasil Dan Pembahasan
1. Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan
Pasal  33  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945)  menegaskan  bahwa  “Bumi  dan  air  serta  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dimanfaatkan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Berdasarkan  amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945, maka  sumber  daya  alam  perikanan  harus  dikelola  sedemikian  rupa  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini  dijabarkan  dalam  pengaturan  hukum sesuai konsiderans Undang-Undang (UU) Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas  Undang  Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  yang  antara  lain menegaskan: (a) perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  serta  laut  lepas  mengandung sumber  daya  ikan  yang  potensial  dan  sebagai  lahan  pembudidayaan  ikan;  (b) merupakan  berkah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diamanatkan  kepada  bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945;  (c)  dikelola  dengan  memperhatikan  daya  dukung yang  ada  dan  kelestariannya;  dan  (d)  untuk  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia”.
Apabila  dilihat  dari  hasil  evaluasi  sumber  daya  ikan  setiap  tahun  yang  selalu mengalami  penurunan  secara  sistematis,  maka  dapat  dikatakan  terjadinya  tingkat eksploitasi  yang  berlebihan.  Demikian  juga  di  beberapa  wilayah  lain  di  Indonesia, yang  rata-rata  menunjukkan  kecenderungan  serupa,  dilihat  dari  lamanya  operasi kapal  untuk  satu  periode  penangkapan.  Akhmad  Fauzi  mengakui,  akibat  ini merupakan overfishing ,  artinya  jumlah  ikan  yang  ditangkap  melebihi  jumlah  yang dibutuhkan  untuk  mempertahankan  stock  ikan  dalam  suatu  daerah  tertentu (Fauzi, 2005) .  Persoalannya  adalah  bahwa  masih  banyaknya  kapal-kapal  asing  yang  secara illegal  beroperasi,  dan  melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah  perairan  Nusantara (Pramono, 2005) .
Berdasarkan data dari FAO ( Food and Agriculture Organization ), dalam kurun waktu  dua  dekade  terakhir,  terdapat  penurunan  yang  luar  biasa  persediaan
sumberdaya perikanan, sehingga menempatkan sumberdaya perikanan berada dalam kondisi krisis, salah satunya adalah illegal fishing . Praktek illegal fishing yang terjadi merupakan  pelanggaran  yang  secara  umum  meliputi:  (1)  Penangkapan  yang  tidak memiliki  ijin  sama  sekali;  (2)  Memiliki  dokumen  tetapi  tidak  melapor;  (3) Pelanggaran fishing  ground ,  dan  transhipment  di  laut.  Oleh  CCRF-FAO  ( Code  of Conduct for Responsible Fishery-Food and Agriculture Organization ), pelanggaran- pelanggaran  tersebut  kemudian  dikelompokkan  sebagai  perbuatan  illegal, unregulated , and  unreported (IUU) fishing dan transhipment di  laut.  Sebab  dan peluang  praktek Illegal  Fishing terjadi  karena,  (1)  Lemahnya  Kebijakan Perlindungan,  dalam  hal  ini  kebijakan  perlindungan  pengelolaan  sumberdaya perikanan di Indonesia selama ini;  (2) Kerjasama Antar Instansi Pemerintah, terkait dengan  Zonasi  (ruang)  laut  dilakukan  oleh  beberapa  instansi  pemerintah;  (3) Kuatnya Budaya Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Situasi  demikian  diperburuk  lagi  oleh  besarnya  bantuan  atau  subsidi  yang diberikan  oleh  negara  pengirim  fleet  migration  dalam  mendorong  armada  mereka mencari  daerah  baru.  Illegal  fishing  yang  terjadi  di  perairan  Indonesia  umumnya dilakukan  oleh  kapal-kapal  dari  negara Thailand,  Jepang,  Taiwan, maupun   negara- negara  lainnya (Fauzi,  2005). Persoalan  menarik  dari  perspektif  penyelenggaraan otonomi  daerah  adalah,  bagaimana  dengan  kewenangan  yang  ada  pada  daerah provinsi  maupun  kabupaten/kota  yang  memiliki  hak  mengelola  wilayah  laut  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini  dibutuhkan  adanya  kepastian  hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum dalam peraturan perundang- undangan terkait dengan perikanan maupun kelautan. Dalam hal ini UU Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, telah diatur mengenai kewajiban bagi setiap orang  atau  badan  hukum  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  pengelolaan perikanan  untuk  memperhatikan:  (a)  jenis,  jumlah,  dan  ukuran  alat  penangkapan ikan;  (b)  jenis,  jumlah,  ukuran,  dan  penempatan  alat  bantu  penangkapan  ikan;  (c) daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; (d) persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; (e) sistem pemantauan kapal perikanan; (f) pencegahan  pencemaran  dan  kerusakan  sumber  daya  ikan  serta  lingkungannya;  (g) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; (h) kawasan konservasi perairan; dan lain-lain (Pasal 7).
UU  Nomor  45  Tahun  2009  mengharuskan  orang  dan/atau  badan  hukum  yang melaksanakan  usaha  perikanan  (tangkap)  harus  memiliki  (a)  Surat  Ijin  Usaha Perikanan  (SIUP);  (b)  Surat  Ijin  Penangkapan  Ikan  (SIPI);  dan  (c)  Surat  Ijin  Kapal Pengangkut  Ikan  (SIKPI).  Selanjutnya  dalam  Pasal  28A  diatur  larangan  untuk memalsukan SIUP, SIPI dan SIKPI dan menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu. Adanya  SIUP,  SIPI  dan  SIKPI  serta  larangan  memalsukan  dan/atau  menggunakan SIUP,  SIPI  dan  SIKPI  palsu,  menjadi  penting  dalam  konteks  penegakan  hukum terhadap  praktek  penangkapan  ikan  secara  illegal.  Dari  fakta  hukum  yang  terjadi
berkaitan  dengan  penegakan  hukum  praktek  illegal  fishing,  maka  perlu  adanya kesepahaman  dan  penyamaan  persepsi  antara  aparatur  penegak  hukum,  terkait dengan  dokumen  perijinan  yang  dibutuhkan  dalam  usaha  perikanan  tangkap. Ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menjabarkan rumusan norma dalam UU  Nomor    45  Tahun  2009  sebagai  tindak  pidana  khusus  sangat  menghambat tercapainya konsep penegakan hukum praktek illegal fishing di Provinsi Maluku.
UU Nomor 32  Tahun 2014 tentang Kelautan menegaskan bahwa, (a) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang  melimpah  yang  merupakan  rahmat  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan  kesejahteraan  umum;  (b)  wilayah  laut  sebagai  bagian  terbesar  dari wilayah  Indonesia  yang  memiliki  posisi  dan  nilai  strategis  dari  berbagai  aspek kehidupan  yang  mencakup  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan,  dan keamanan  merupakan  modal  dasar  pembangunan  nasional;  (c)  pengelolaan  sumber daya  kelautan  dilakukan  melalui  sebuah  kerangka  hukum  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  manfaat  bagi  seluruh  masyarakat  sebagai  negara  kepulauan yang  berciri  nusantara  (lihat  pertimbangan).  Dalam  pengelolaan  dan  pemamfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang  Laut,  dilakukan  melalui  perizinan,  pemberian  insentif,  dan  pengenaan  sanksi (Pasal 46).
Keefektitan peraturan dapat dilihat dari kepatuhan berkenaan dengan peraturan itu  sendiri  dan  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  sanksinya.  Mispresepresi  antara aparatur  penegak  hukum  sangat  berpengaruh  terhadap  proses  peradilan  perkara tindak  pidana  di  bidang  perikanan.  Kenyataan  ini  berakibat  terhadap  penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku illegal fishing yang selama ini terjadi di Provinsi  Maluku.  Padahal  tujuan  pemidanaan  pada  hakikatnya  untuk  memperbaiki sikap  mental  pelaku  yang  tadinya  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  menjadi sadar atas perbuatannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Tujuan  pemidanaan  inipun  merupakan  prinsip  pemidanaan  yang  diatur  dalam  UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. Penegakan hukum di bidang perikanan  dengan  menggunakan  sarana  hukum  pidana  (penal)  dilakukan  dengan memberikan  pengenaan  sanksi  terhadap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan
Provinsi Maluku merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari sekitar 1.344 (seribu  tiga  ratus  empat  puluh  empat)  pulau  besar  dan  kecil.  Pulau  terbesar  adalah Pulau  Seram  seluas  18.625  km²,  disusul  Pulau  Buru  seluas  9.000  km²  dan  Pulau Yamdena seluas 5.085 km² dan Pulau Wetar seluas 3.624 km². Dengan kondisi yang dominan  wilayah  perairan,  Provinsi  Maluku  sangat  terbuka  untuk  berinteraksi dengan  provinsi  maupun  negara  di  sekitarnya,  seperti    (a)  dengan  Provinsi  Maluku Utara di bagian Utara; (b) dengan Provinsi Papua Barat  di bagian Timur; (c) dengan
Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dan  Nusa  Tenggara  Timur  di  bagian  Barat;  serta  (d) dengan Negara Timor Leste dan Australia di bagian Selatan.
Sesuai  karakteristik  wilayah  Maluku  sebagai  wilayah  kepulauan,  maka penataan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  didasarkan  pada  konsep  Gugus Pulau,  Laut  Pulau  dan  Pintu  Jamak  ( multygate )  dengan  pengembangan  pusat-pusat pertumbuhan  yang  berfungsi  sebagai  pusat  pelayanan  publik,  pusat  perdagangan serta  lalu  lintas  arus  barang  dan  jasa.  Percepatan  pembangunan  Provinsi  Maluku berdasarkan Gugus Pulau, Kawasan Laut Pulau dan Pintu Jamak, dilakukan dengan memperhatikan  aspek  kesejahteraan  ( prosperity )  dan  aspek  keamanan  ( security ).
Pengembangan  kepulauan  Maluku  yang  berbasis  Gugus  Pulau  dan    Laut  Pulau dilakukan  dengan  membentuk  pintu-pintu  ( gates )  keluar  untuk  perdagangan internasional,  regional  dan  nasional  yang  jamak.  Akan  tetapi,  pembentukan  pintu keluar  masuk  yang  banyak  (jamak)  terutama  dengan  negara  tetangga  melalui  laut, justru dapat dimanfaatkan bagi dilakukannya kegiatan illegal fishing dalam perairan Indonesia  di  Maluku.  Wilayah  perairan  kepulauan  Maluku  yang  ditetapkan  dilalui Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  IIIa,  b  dan  c  menjadi  faktor  determinan  selain keberadaannya  pada  kawasan  perbatasan  negara  dan  terdiri  dari  pulau-pulau  kecil dengan perairan yang luas.
Provinsi  Maluku  sebagai  provinsi  kepulauan,  secara  geografis  memiliki  luas 712.479,69 Km2, dengan luas lautan sebesar 658.294,69 Km2 atau (92,4%) dan luas daratan  54.185  Km2  atau  (7,6%).  Dengan  luas  lautan  yang  (92,4%)  tersebut, tersimpan  potensi  kekayaan  alam  berupa  ikan,  yang  umumnya  terdapat  di  sekitar Laut  Seram,  Laut  Banda  dan  Laut  Arafura,  sehingga  hasilnya  dapat  dimanfaatkan secara  nasional  sebesar  (26,3%)  per  tahunnya,  dimana  tergambar  bahawa  potensi perikanan nasional sebesar 6,26 juta ton/tahun, sedangkan potensi perikanan Provinsi Maluku adalah sebesar 1,64 juta ton/tahun atau (26,3%) dari potensi nasional. Akan tetapi,  dari  segi  produksi  perikanan  tangkap  terlihat  adanya  penurunan  hasil tangkapan.  Pada  tahun  2005  perikanan  tangkap  di  Kepulauan  Maluku  mencapai 964.116 ton, menurun menjadi 513.071 ton pada tahun 2014 (Rahmat et al., 2021) . Secara  nasional  laut  Provinsi  Maluku  memiliki  peranan  penting  dan  strategis bagi kegiatan perikanan laut nasional. Hal ini beralasan, karena sekitar (25%) potensi perikanan  tangkap  Indonesia  berada  di  wilayah  perairan  laut  Provinsi  Maluku. Potensi perikanan tersebut tersebar pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP RI).  Menurut  Peraturan  Menteri  Perikanan  dan  Kelautan  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  WPP  RI,  ketiga  WPP  RI  tersebut  adalah  :  (1)  WPP  RI  714  yang  meliputi perairan  Teluk  Tolo  dan  Laut  Banda;  (2)  WPP  RI  715  meliputi  perairan  Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; dan (3)  WPP RI  718  meliputi  perairan  Laut  Aru,  Laut  Arafura  dan  Laut  Timor  Bagian  Timur (Nikijuluw  et  al.,  2013) .  Dari  perairan  Maluku  yang  ada  pada  ketiga  WPP  RI  ini, secara  kumulatif  mengandung  potensi  sumberdaya  ikan  sebesar  1,64  juta  ton  per tahun. Dari keseluruhan potensi sumberdaya ikan tersebut, menurut Dinas Perikanan Provinsi Maluku,  pemanfaatannya baru mencapai sekitar (42%) pada tahun 2002.
Praktek illegal  fishing dan transhipment di  laut  yang  marak  terjadi  di Indonesia,  termasuk  juga  di  perairan  laut  Provinsi  Maluku  karena  merupakan  zona fishing ground yang potensial dan berakibat terhadap tingginya intensitas pencurian ikan.  Fenomena  pelanggaran  tersebut  antara  lain  meliputi:  (1)  Penangkapan  yang tidak  memiliki  dokumen  ijin;  (2)  Memiliki  dokumen  tetapi  tidak  melapor;  (3) Pelanggaran fishing  ground ;  (4)  Penggunaan  alat  tangkap  yang  dilarang,  dan;  (5) Transhipment di laut (Sitanala, 2019) .
3. Kebijakan Hukum Penanggulangan Illegal Fishing
Kebijakan  penanggulangan illegal  fishing dapat  dilihat  secara  makro  dalam konteks  kebijakan  pembangunan  kelautan  dan  perikanan,  maupun  dari  segi  mikro dalam konteks penegakan hukum. Secara ekonomi-politik, sangat logis jika di bidang kelautan  dan  perikanan  dijadikan  tumpuan  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional (Kusumastanto, 2008) . Penataan kebijakan kelautan dan perikanan dilakukan dengan melakukan penataan wilayah sesuai hukum yang berlaku.
Wilayah  merupakan  faktor  penting  dalam  pembentukan  suatu  negara,  baik dilihat  dari  hukum  tata  negara  maupun  hukum  internasional.  Wilayah  suatu  negara terdiri  dari  unsur    daratan,  lautan  maupun  udara,  yang  dianggap  sebagai  wilayah territorial.  Penentuan  batas  wilayah  laut  senantiasa  dilakukan  memperhatikan pertimbangan, berupa: (1) Keadaan geografis; (2) Pertimbangan strategi (keuntungan dan kerugian di dalam pertahanan dan keamanan, dan kesamarataan (tingkatan). Bagi negara-negara  yang  wilayahnya  berbatasan  dengan  wilayah  negara  lain  tidak ditentukan secara sepihak, melainkan memperhatikan historisnya dan perjanjian yang dilakukan (Defilla, Haryono, & Edorita, 2016) .
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah kedaulatan di darat, laut dan udara memiliki keadaan geografis yang unik sebagai negara kepulauan ( archipelagic  state ).  Keadaan  geografis  yang  unik  ini  menjadi  faktor  determinan dalam  sektor  perikanan  laut  nasional.  Banyaknya  kapal  asing  yang  secara  ilegal beroperasi  melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah  perairan  Nusantara,  membuat sektor  perikanan  dan  kelautan  mengalami  kerugian  besar.  Dalam  2016  sampai dengan  bulan  November,  Kapal  Pengawas  Perikanan  setidaknya  telah  menangkap 141 kapal ilegal, yang diantaranya terdiri dari 118 Kapal Perikanan  Asing (KIA) dan 23  Kapal  Perikanan  Indonesia  (KII) (Khairi,  2016) .  Hal  ini  dapat  menimbulkan masalah  overfishing  pada  perairan  Indonesia,  sehingga  yang  berakibat  pada berkurangnya potensi sumberdaya perikanan. Dalam skala makro, overfishing dapat menimbulkan suatu fenomena yang disebut sebagai fleet migration .
Dengan  ditandatanganinya United  Nation  Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982  oleh  Pemerintah  Indonesia,  dikeluarkan  undang-undang  mengenai  perikanan. Hukum  positif  mengenai  perikanan  yang  berlaku  sekarang  adalah  UU  Nomor  45 Tahun  2009.  Melalui  pengaturan  ketentuan  perikanan  dalam  undang-undang,  maka kebijakan  pembangunan  hukum  perikanan  dan  kelautan  mulai  diperhatikan, teristimewa diarahkan pada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di laut, di  samping  perhatian  terhadap  besarnya  sumber  kekayaan alam  yang  terkandung  di
wilayah  laut.  Upaya  perlindungan  hukum  sektor  perikanan  dapat  dilihat  dengan diaturnya  hak  pengelolaan  perikanan,  dimana  setiap  usaha  perikanan  dilakukan dalam  wilayah  perikanan  yang  meliputi:  (1)  Perairan  Indonesia;  (2)  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia;  dan  (3)  laut  lepas.  Di  dalam  wilayah  ini  ditegaskan  bahwa pengelolaan hanya diperbolehkan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dapat diberikan dalam bidang  penangkapan  ikan,  sepanjang  hal  tersebut  menyangkut  kewajiban  Negara berdasarkan  ketentuan  persetujuan  internasional  atau  hukum  internasional  yang berlaku (Pasal  9 UU nomor 31 Tahun 2004).
UU  Nomor  32  Tahun  2014    menegaskan  bahwa  Wilayah  Laut  terdiri  atas wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi  serta  laut  lepas  dan  kawasan  dasar  laut internasional  (Pasal  6  ayat  (1).  Di  dalam  wilayah  laut  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berhak  melakukan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  kekayaan  alam  dan lingkungan  Laut,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional (Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). Oleh karena itu, usaha-usaha perikanan dan  kelautan,  baik  yang  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  badan  hukum, diwajibkan  memiliki  surat  ijin  usaha  perikanan  (SIUP)  dan  surat  ijin  penangkapan ikan  (SIPI).  Selanjutnya  bagi  kapal  yang  digunakan  untuk  mengangkut  ikan  harus memiliki surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI).
Pada  era  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  sekarang  pentingnya  sektor kelautan  dan  perikanan  serta  masalah  kemaritiman  yang  lain,  telah  menyebabkan ditetapkannya  Kementerian  Perikanan  dan  Kelautan  untuk  mengurus  masalah kelautan dan perikanan. Di lain pihak, agar masalah kemaritiman lain menjadi sektor yang diunggulkan, maka dibentuk lagi Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk mengkoordinasikan  kemaritiman,  kelautan,  perikanan,  perhubungan,  pariwisata kelautan  dalam  satu  dinamikan  yang  mengutamakan  kesatuan  kebijakan  yang  utuh dan  menyeluruh.  Pada  bagian  lain  adanya  kebijakan  “menenggelamkan  kapal” penangkap ikan yang melakukan illegal fishing , telah menjadi primadona kebijakan penanggulangan illegal  fishing di  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  masalah penegakan hukum dalam penanggulangan illegal fishing di Indonesia.
Masalah  penanggulangan Illegal  Fishing di  Provinsi  Maluku  sebagai  suatu provinsi dengan karakteristik kepulauan merupakan suatu masalah yang rumit. Oleh karena  itu,  masalah  penanggulangan  illegal  fishing    di  Provinsi  Maluku  haruslah dianalisis  dalam  konteks  kebijakan  negara.  Dalam  konteks  ini,  menurut  E.S.  Quade dalam  buku Analysis  for  Public  Decisions (Dunn,  2003) ,  analisis  kebijakan  adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga  dapat  memberi  landasan  bagi  para  pembuat  kebijakan  dalam  membuat keputusan.
Untuk  dapat  menganalisis  kebijakan  penanggulangan illegal  fishing ,  perlu diketahui terlebih dahulu permasalahannya. Berdasarkan hasil wawancara terstruktur, dapat  diketahui  bahwa  penanggulangan illegal  fishing di  Provinsi  Maluku, menghadapi  masalah  yang  selalu  terjadi  dalam  pelaksanaan  peraturan  perundang-
undangan  yaitu  lemahnya  penegakan  hukum.  Lemahnya  penegakan  hukum  di  laut, menurut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) (Romeantenan, 2011) , bahwa  di  dalam  penyelenggaraan  penegakan  hukum  di  laut  masih  terdapat permasalahan,  seperti:  (1)  belum  adanya  kesamaan  persepsi  tentang  penegakan keamanan  di  laut  yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  penegakan  kedaulatan  dan penegakan  hukum  di  laut;  (2)  tidak  adanya  kesatuan  komando,  sehingga  kegiatan operasional  di  laut  sulit  dipadukan;  (3)  kurang  tegasnya  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  ada;  (4)  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  serta  sumberdaya  yang dimiliki  aparat  penegakan  hukum  di  laut;  dan  (5)  sistem  perizinan  yang pengaturannya  tidak  satu  atap  sehingga  dapat  mengakibatkan  penyalagunaan wewenang oleh aparat maupun para pengguna perizinan.
Konteks di atas sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (Soekanto, 2002) , bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi : (a) faktor hukumnya sendiri,  terutama  peraturan  perundang-undangan;  (b)  faktor  penegak  hukum,  yakni pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum;  (c)  faktor  sarana  atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan;  dan  (e)  faktor  kebudayaan,  yakni sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam pergaulan hidup.
Pasal  59  UU  Nomor  32  Tahun  2014  menegaskan  penegakan  kedaulatan  dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  serta  sanksi  atas  pelanggarannya  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  internasional. Yurisdiksi  dalam  penegakan  kedaulatan  dan  hukum  terhadap  kapal  asing  yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  dan  hukum  internasional (bandingkan  Pasal  Pasal  69,  71  dan  73  UU  Nomor  45  Tahun  2009).  Atas  dasar ketentuan  dalam  kedua  undang-undang  di  atas,  Menteri  Perikanan  dan  Kelautan menerapkan  hukuman  pembakaran  kapal  ikan  yang  melakukan  illegal  fishing terutama kepada kapal-kapal asing.
Faktor  Penegakan  hukum  dalam  penanggulangan illegal  fishing ,  hendaknya memperhatikan faktor lain. Pertama, lemahnya koordinasi lintas institusional. Dalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan yang selalu dipergunakan adalah pendekatan sektoral. Kedua, pengaruh orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber kekayaan alam di darat, telah bergeser ke laut;  Dalam  konteks Illegal  Fishing ,  adanya  orientasi  penangkapan  perikanan  yang bergeser dari wilayah Barat Indonesia ke wilayah Timur Indonesia.
Ketiga, masyarakat (terutama masyarakat hukum adat) belum dilibatkan secara maksimal  dalam  menjaga  sumber  kekayaan  alam  di  laut  terkait  dengan illegal fishing .  Keempat,  kedudukan  Provinsi  Maluku  sebagai  provinsi  kepulauan  yang berada  pada  Kawasan  Perbatasan  Negara.  Provinsi  Maluku  dengan  karakteristik
kepulauan dengan lautan yang luas dan pulau-pulau kecil, berbatasan dengan 2 (dua) negara tetangga, yakni Australia dan Timor Leste.
Berdasarkan  faktor-faktor  di  atas,  maka  kebijakan  penanggulangan illegal fishing di  Provinsi  Maluku  sebagai  suatu  provinsi  kepulauan  hendaknya dikembangkan  dalam  suatu  sistem  yang  utuh  dan  komprehensif.  Kebijakan penanggulangan illegal  fishing di  Provinsi  Maluku  yang  komprehensif  dan  utuh merupakan  suatu  kebijakan  yang  menampakkan  atau  memperlihatkan  karakteristik sistem  dengan  ciri-ciri  di  atas,  (1)  Penegakan  hukum  di  laut  dilakukan  secara terintegrasi  yang  melibatkan  keseluruhan  komponen  secara  bersama  melalui pembagian  peran  secara  proporsional  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing;  (2)  Suatu  kerjasama lintas  institusional  patut  dikembangkan  dalam  konteks peran  bersama  melaksanakan  penegakan  hukum  dan  mengamankan  perairan Indonesia  dari  berbagai  tindakan  merusak  yang  dapat  menimbulkan  kesengsaraan rakyat  Indonesia;  (3)  Kerjasama  lintas  institusional  ini  kemudian  dikembangkan dalam  memberikan  ruang  partisipasi  masyarakat  terutama  masyarakat  hukum  adat dalam  menjaga  wilayah  petuanan  (ulayat)  nya;  (4)  Mendorong  berkembangnya orientasi  pembangunan  kelautan  melalui  pemberdayaan  masyarakat  untuk  dapat memanfaatkan secara maksimal potensi sumberdaya alam kelautan yang tersedia; (5) Mendorong  percepatan  pembangunan  pada  Kawasan  Perbatasan  yang  berfungsi sebagai  Beranda  Depan  Negara  melalui  dua  pendekatan  yaitu  (1)  pendekatan keamanan  ( security  approach ),  yang  dilakukan  bersamaan  dengan  (2)  pendekatan kesejahteraan  ( prosperity  approach )  dalam  suatu  “tarikan  nafas”  keterpaduan  yang proporsional.

## Kesimpulan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama UU Nomor 45 Tahun  2009  dan  UU  Nomor  32  Tahun  2014  telah  dapat  mengatur  dan  memberikan kepastian hukum dalam kerangka penanggulangan kegiatan illegal fishing yang banyak terjadi  di  perairan  Kepulauan  Maluku.  Dengan  diratifikasinya United  Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak  untuk  melakukan  pemanfaatan,  konservasi,  dan  pengelolaan  sumber  daya  ikan  di perairan  Indonesia,  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  dan  laut  lepas  yang dilaksanakan  berdasarkan  persyaratan  atau  standar  intemasional.  Akan  tetapi,  kondisi ini menimbulkan persoalan baru, terutama banyaknya kapal asing maupun kapal dalam negeri  yang  secara  ilegal  beroperasi  melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah  perairan Nusantara, terutama di wilayah laut Provinsi Maluku.
Instrumen  kebijakan  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah daerah  untuk  menanggulangi  permasalahan  kegiatan  illegal  fishing  di  Indonesia terutama  di  wilayah  Perairan  Provinsi  Maluku;  (1)  mengakomodir  dalam  suatu  sistem yang utuh dan komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi penegakan hukum yang terkoordinir  antar  institusi,  melibatkan  masyarakat  hukum  adat,  dan  dilaksanakan dengan  orientasi  pembangunan  kelautan  serta  mengutamakan  pengembangan  kawasan
perbatasan  Negara;  (2)  memperhatikan  faktor-faktor;  (a)  insentif,  berupa  murahnya resources fee ,  baik  untuk  kapal  berbendera  asing  maupun  kapal  berbendera  Indonesia; (b)  meminimalisasi  adanya  disparitas  (perbedaan)  harga  ikan  di  dalam  dan  luar  negeri karena adanya mekanisme pasar; (c) pelaksanaan hukum atau penegakan hukum.

## BIBLIOGRAFI
Amelia  Wn,  Rahma.  (2016). Sekuritisasi  Foreign  Illegal  Fishing  Pada  Pemerintahan Joko Widodo (2014-2016) . Google Scholar
Defilla,  Fella,  Haryono,  Dodi,  &  Edorita,  Widia.  (2016). Reklamasi  Singapura Terhadap  Kedaulatan  wilayah  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Hukum  Laut Internasional . Riau University. Google Scholar
Dunn, William N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik . Google Scholar
Fauzi, Akhmad. (2005). Kebijakan perikanan dan kelautan: isu, sintesis, dan gagasan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Google Scholar
Hadiwinata,  Ahmad  Marthin.  (2015).  Analisis  Hukum  Terhadap  Pengaturan Pengelolaan  Perikanan  Berbasis  Masyarakat  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum Lingkungan Indonesia , 2 (1), 1–29. Google Scholar
Khairi, Mawardi. (2016). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (2). Google Scholar
Kusumastanto,  T.  Makalah.  (2008).  Ocean  Policy  dalam  Membangun  Negara  Bahari. PKSPL IPB . Google Scholar
Nikijuluw,  Victor  P.  H.,  Adrianto,  Luky,  Bengen,  Dietriech  G.,  Sondita,  M.  Fedi  A., Monintja,  Daniel,  Siry,  Hendra  Yusran,  Nainggolan,  Pahala,  Susanto,  Handoko Adi,  Megawanto,  Rony,  &  Koropitan,  Alan  F.  (2013). Coral  governance .  IPB Press. Google Scholar
Pramono,  Djoko.  (2005). Budaya  bahari .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama. Google Scholar
Rahmat,  Aguslim,  Nurbeti,  Nurbeti,  &  Suparman,  Khan.  (2021). Peranan  Dinas kelautan  dan  Perikanan  Terhadap  Pelestarian  Terumbu  Karang  di  Kawasan Pesisir  dan  Pulau–pulau  Kecil  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat . Universitas Bung Hatta. Google Scholar
Romeantenan,  Matheus  Ramses.  (2011). Penegakan  hukum  di  wilayah  laut  teritorial indonesia  oleh  tni-al  berdasarkan  undang-undang  nomor  3  tahun  2002  tentang pertahanan negara . UNS (Sebelas Maret University). Google Scholar
Sitanala,  Reinier  Sukarnolus  Dimitri.  (2019).  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Terhadap Eksploitasi  Sumber  Daya  Perikanan  Di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Sasi , 24 (2), 161–167. Google Scholar
Soekanto,  Soerjono.  (2002). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum Jakarata: PT Raja Grafindo Persada . Indonesia. Google Scholar
Victor  PH  Nikijuluw.  (2008). Blue  Water  Crime .  Jakarta:  Pustaka  Cidesindo. Google Scholar

## Copyright holder:
Wilshen Leatemia, Ricky Marthen Wattimena (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: