## STRATEGI AKSELERASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS ASN DI PROVINSI PAPUA
Ni Made Karmiasih Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua karmiasih64@gmail.com

## ABSTRAK
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan krusial dalam meningkatkan pelayanan publik dan  kemampuan  instansi  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Papua.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting pengembangan kompetensi, mengungkap kendala, dan merumuskan strategi  akselerasi  pengembangan  kompetensi  ASN  di  BKPP  Kota  Jayapura,  BKPSDM  Kabupaten  Sarmi, BKSDA  Kabupaten  Supiori  dan  BKPSDM  Kabupaten  Biak  Numfor.  Data  diperoleh  melalui  wawancara kepada  informan  dari  keempat  instansi  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  program  pendidikan  dan pelatihan yang diselenggarakan institusi pelatihan seperti BKPP Kota Jayapura, BKPSDM Kabupaten Sarmi, BKSDA  Kabupaten  Supiori,  dan  BKPSDM  Kabupaten  Biak  Numfor,  telah  berlangsung  baik  namun capaiannya  belum  optimal  karena  adanya  berbagai  kendala  utamanya  berkenaan  dengan  kurangnya pendanaan, masih sebagian besar ASN belum tersentuh dengan kegiatan pengembangan kompetensi, kurang termotivasi,  dan ada juga situasi ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan  daerah dengan rencana strategis  pengembangan  kompetensi  pegawai  yang  berdampak  program  pengembangan  tidak  sepenuhnya mendukung  visi  dan  misi  pembangunan  daerah.  Dalam  upaya  memenuhi  hak  dan  kewajiban  setiap  ASN memperoleh  20  JP  sesuai  UU  ASN  No  20  Tahun  2023  diusulkan  strategi  akselerasi  pengembangan kompetensi  ASN  di  Lingkup  Pemerintahan  Provinsi  Papua  dengan  penerapan  CMB  baik  secara offline maupun online disesuaikan  dengan  kondisi  daerah  setempat.  Langkah  operasionalnya  diawali  dengan melakukan  identifikasi  kebutuhan  kompetensi,  dilanjutkan  dengan  pengembangan  program  Diklat  berbasis kebutuhan,  penyediaan  sumber  daya  dan  fasilitas,  dan  penggunaan  teknologi,  diakhiri  dengan  evaluasi  dan pemantauan. Untuk keberhasilan melakukan akselerasi pengembangan kompetensi ASN di Papua ini, Pemda Provinsi  Papua  perlu  menerbitkan  Keputusan  Gubernur  Papua  yang  memberikan  penekanan  kepada  setiap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota, untuk menerapkan CMB baik offline maupun online disesuaikan dengan kondisi daerah setempat .
Kata Kunci: Kompetensi  ASN, Pelayanan Publik, CMB Offline/Online

## ACCELERATION STRATEGY FOR ASN TECHNICAL COMPETENCY DEVELOPMENT IN PAPUA PROVINCE

## ABSTRACT
The competence of the State Civil Servant (ASN) plays a crucial role in improving public services and the ability of agencies within the Papua Provincial Government. This qualitative descriptive research aims to identify, uncover constraints, and formulate strategies to accelerate the development of competence of civil servants in  BKPP  Jayapura  City,  BKPSDM  Sarmi  Regency,  BKSDA  Supiori  Regency  and  BKPSDM  Biak Numfor  Regency.  Data  were  obtained  through  questionnaires  to  informants  from  the  four  agencies.  The results  showed  that  education  and  training  programs  organized  by  training  institutions  such  as  BKPP Jayapura  City,  BKPSDM Sarmi  Regency,  BKSDA  Supiori  Regency,  and  BKPSDM  Biak  Numfor  Regency, have been going well but the achievements have not been optimal due to various main obstacles related to lack  of  funding,  and  there  is  also  a  situation  of  mismatch  between  regional  development  planning  and strategic  plans  for  employee  competency  development  that  have  an  impact  to  The  development  program which  does  not  fully  support  the  vision  and  mission  of  regional  development.  Basic  Training,  Leadership Training, Technical Training, and Functional Training, provide continuous benefits, not only for the ASNs who attend it but also for the overall performance of the organization. In an effort to fulfill the right of each ASN to obtain 20 JP in accordance with ASN Law No. 20 of 2023, it is proposed to improve the competence of civil servants within the Papua Provincial Government Scope with a CMB approach through online CMB or  offline  CMB  in  accordance  with  the  location.  The  operational  steps  begin  with  identifying  competency needs, followed by developing need-based training programs, providing resources and facilities, and  using
technology,  ending  with  evaluation  and  monitoring.  To  successfully  accelerate  the  competence  of  civil servants  in  Papua,  the  Papua  Provincial  Government  needs  to  increase  its  budget  allocation  to  support online CMB or offline CMB in accordance with the location.
Key words: Competence of ASN, Public Service,  CMB Offline/online

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Provinsi  Papua,  sebagai bagian  integral  dari  tatanan  administrasi publik  Indonesia,  memiliki  peran  strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dalam menjalankan fungsi pemerintahannya,  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  memegang  peranan  kunci  dalam mengimplementasikan kebijakan, memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Untuk  menjalankan  peran  tersebut  dengan baik,  ASN  perlu  memiliki  kompetensi  teknis yang memadai.
Provinsi Papua memiliki ciri khas tersendiri  yang  memengaruhi  pengembangan kompetensi  teknis  ASN.  Sebagai  provinsi yang  memiliki  keragaman  geografis,  budaya, dan  demografi  yang  tinggi,  Papua  memiliki tantangan  tersendiri  dalam  pengembangan kompetensi  teknis  ASN.  Berbagai  aspek seperti geografis yang terfragmentasi,
keberagaman  suku,  dan  tingginya  tingkat keterpencilan  di  sebagian  wilayah  menjadi faktor  yang  memengaruhi  akses  ASN  ke pelatihan  dan  sumber  daya  pendukung pengembangan kompetensi.
Provinsi  Papua  terdiri  atas  sembilan BPSDM/BKPSDM  Kabupaten/Kota,  yakni
BKPP  Kota  Jayapura,  BKPSDM  Kabupaten Jayapura,  BKPSDM  Kabupaten  Keerom, BKPSDM  Kabupaten  Mamberamo  Raya, BKPSDM Kabupaten Biak Numfor, BKPSDA  Kabupaten  Supiori,  BKPSDM Kabupaten  Sarmi,  BKPSDM  Kabupaten Kepulauan  Yapen,  dan  BKPSDM  Kabupaten Waropen.
Provinsi  Papua,  dengan  jumlah  ASN sebanyak  33.296  orang,  memegang  peran krusial dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat regional.  Distribusi  ASN  yang  signifikan  di berbagai  daerah,  mulai  dari  Kota  Jayapura hingga  kabupaten-kabupaten  seperti  Keerom, Sarmi, Biak Numfor, dan lainnya, mencerminkan struktur organisasi pemerintahan  yang  merata.  Keberadaan  ASN tidak hanya mencakup berbagai bidang, tetapi juga berbagai tingkatan, menunjukkan kompleksitas  dan  keragaman  tugas  yang diemban.
Kondisi  tersebut  merupakan  fakta  yang menegaskan  adanya  permasalahan  utama dalam pengembangan kompetensi teknis ASN di  Provinsi  Papua.    Sumber  daya  yang terbatas dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pengembangan kompetensi teknis juga menjadi  permasalahan serius (Bappenas,
2019).  Akses  ASN  terhadap  pelatihan  masih terbatas. Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan kurangnya lembaga pendidikan yang  memadai  membuat  banyak  ASN  sulit untuk  mengakses  pelatihan  dan  pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi  teknis  mereka  (UNDP,  2020). Terkadang, program pengembangan kompetensi  teknis  ASN  di  Provinsi  Papua tidak  terkoordinasi  dengan  baik.  Ini  dapat mengakibatkan  tumpang  tindih,  pemborosan sumber  daya,  dan  kurangnya  fokus  pada kebutuhan yang sebenarnya (UNDP, 2020).
Perubahan cepat dalam teknologi menuntut  perubahan  regulasi  pemerintahan juga  menuntut  ASN  untuk  memperbarui  dan meningkatkan  kompetensi  teknis.  Pentingnya pengembangan  kompetensi  teknis  ASN  tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu, tetapi  juga  kemampuan  pemerintah  provinsi untuk menghadapi perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan.
Peningkatan  kualitas  ASN  tidak  dapat dicapai secara spontan, melainkan memerlukan  proses  dalam  pengembangan kompetensi  mereka.  Namun,  untuk  mencapai sasaran pengembangan kompetensi ASN yang optimal, diperlukan dukungan yang komprehensif dari pemerintah daerah. Hal ini mencakup perencanaan program pengembangan  kompetensi  yang  matang, penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang memadai, serta alokasi anggaran  yang cukup.
Dalam  konteks  ini,  pemerintah  daerah memainkan  peran  penting  dalam  memastikan bahwa  ASN  memiliki  akses  ke  pelatihan, sumber  daya,  dan  dukungan  yang  mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang.
Upaya  yang  sistematis  dan  terencana dalam  pengembangan  kompetensi  ASN  akan memiliki dampak positif yang signifikan pada kinerja  birokrasi  dan  kualitas  pelayanan publik  (Kuncoro  et  al.,2019).  Pernyataannya itu,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara yang menegaskan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan  kompetensi,  serta  setiap instansi pemerintahan wajib menyusun rencana  pengembangan  kompetensi  tahunan yang  tertuang  dalam  rencana  kerja  anggaran tahunan instansi masing-masing.
Pengembangan  kompetensi  ASN  adalah suatu cara yang digunakan oleh instansi untuk memberikan pelayanan terbaik melalui pendidikan  dan  pelatihan,  yang  bertujuan untuk  mengembangkan  kemampuan  berpikir, meningkatkan keterampilan khusus, meningkatkan  kompetensi  yang  merupakan perwujudan  dari  kualitas  suatu  organisasi (Simamora, 2004; Gomes, 2003; Haryono dan Wijaya, 2019;
Notoatmodjo, 2003;
Mangkunegara, 2013; Sani et al ., 2017)
Untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi dibutuhkan strategi. Dalam menjalankan  strategi  diperlukan  adanya
analisis, keputusan dan aksi (Chandler, 2003); Kuncoro,  2006;  Pearce  &  Robinson,  2008).
Strategi
Pengembangan Kompetensi sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  3 Peraturan  Kepala  Lembaga  Administrasi Negara  Nomor  10  Tahun  2018  tentang Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Negeri Sipil,  dilakukan  melalui  tahapan  Penyusunan Kebutuhan  dan  Rencana  Pengembangan Kompetensi, Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi,  dan  Evaluasi  Pengembangan Kompetensi.
Kompetensi  teknis  ASN  sangat  krusial dalam  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Papua.  Oleh karena itu, akselerasi peningkatan kompetensi teknis  ASN  sangat  diperlukan.  Dalam  rangka memastikan  bahwa  ASN  di  Provinsi  Papua memiliki  kompetensi  teknis  yang  memadai untuk  menjalankan  tugasnya,  diperlukan strategi akselerasi yang sesuai dengan konteks dan  tantangan  yang  dihadapi.  Krusialnya kompetensi  teknis  ASN  di  Pemerintahan Provinsi Papua sangat menarik untuk dibahas atau  dipermasalahkan.  Karena  itu  muncul masalah:  Bagaimanakah  kondisi  eksisting pengembangan  kompetensi  ASN  di  Provinsi Papua?;  Faktor-faktor apa saja  yang menjadi kendala  dalam  pengembangan  kompetensi ASN  di  Provinsi  Papua?;  Bagaimanakah rumusan  strategi  akselerasi  yang  dapat diterapkan untuk mengatasi kendala pengembangan  kompetensi    ASN  di  Provinsi
Papua?  Sesuai  masalah  di  atas,  maka  tujuan penelitian  ini  untuk:  menganalisis  kondisi eksisting pengembangan kompetensi  ASN di Provinsi Papua; menganalisis secara mendalam  faktor-faktor  dan  kendala  yang signifikan  dalam  pengembangan  kompetensi ASN  di  Provinsi  Papua;  dan  merumuskan strategi  akselerasi  yang  dapat  mengatasi kendala  pengembangan  kompetensi  ASN  di Provinsi Papua.

## METODE
Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan  menggunakan  wawancara,  karena  itu sumber  datanya  dari  para  responden/para informan. Dinyatakan demikian karena sesuai pendapat Arikunto (1991:102) yakni “Sumber data  adalah  subjek  darimana  data  dapat diperoleh.  Data  juga  dikumpulkan  dengan teknik  dokumentasi,  karena  sumber  datanya berasal  dari  dokumen-dokumen.  Setelah  data terkumpul  dilakukan  analisis  data.  Analisis dilakukan  sesuai  dengan  sifat  data  yang dimiliki.  Untuk  data  kuantitatif,  pendekatan yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif kuantitatif dengan mengaplikasikan parameter persentase, sedangkan data/informasi kualitatif  disusun  dalam  bentuk  analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  dipaparkan  sesuai dengan  masalah  penelitian  ini,  yakni  pertama mengenai  kondisi  eksisting  pengembangan kompetensi ASN  di  Provinsi  Papua;  kedua, mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam pengembangan kompetensi  ASN  di  Provinsi  Papua;  ketiga, mengenai strategi akselerasi/percepatan dalam pengembangan  kompetensi  ASN  di  Provinsi Papua.
1. Kondisi eksisting pengembangan
kompetensi ASN di Provinsi Papua
1) Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2022-2023 di BKPP Kota Jayapura
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala Bidang  Diklat  BKPP  Kota  Jayapura  (Ibu
Sri Wahyuni), diketahui bahwa pengembangan kompetensi
yang direncanakan  dan  terrealisasi  dalam  tahun 2022-2023  di  BKPP  Kota  Jayapura  dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 01. Pengembangan kompetensi ASN yang direncanakan dalam tahun 2022-2023 di  BKPP Kota Jayapura
Tabel 02. Pengembangan kompetensi ASN yang Terrealisasi dalam tahun 2022-2023 di BKPP Kota Jayapura Memperhatikan hasil pengembangan
kompetensi  yang  dilaksanakan  di  Kota Jayapura  tahun  2022-2023  berjumlah  147 orang  dari  jumlah  ASN  sebanyak  4.507 orang, yang berarti jika dipersentasekan hanya mencapai  3,12  %.  Menurut  Kepala  Bidang Diklat  BKPP  Kota  Jayapura,  hal  ini  sangat
kurang dalam pemenuhan  kebutuhan hak dan kewajiban  ASN.
Berdasarkan
data pengembangan kompetensi  yang  dilaksanakan  di  Kota Jayapura,  sesuai  tabel  02  bahwa  program yang terrealisasi tahun 2022 hanya 3 kegiatan yakni  pengembangan  kompetensi  manajerial PKA  1  (satu)  kegiatan  dan  pengembangan kompetensi teknis sebanyak 2 (dua) kegiatan.
Tahun 2023 program pengembangan kompetensi yang terrealisasi hanya pengembangan kompetensi teknis sebanyak 2 (dua) kegiatan.
2) Pengembangan kompetensi ASN Tahun
2022-2023 di BKPSDM Kabupaten  Sarmi
Dari hasil wawancara baik tertulis maupun lisan  dengan  Kepala  Bidang  Diklat BKPSDM  Kabupaten  Sarmi  (Onli  A. Depondoye), dapat diketahui bahwa program  pengembangan  kompetensi  ASN yang  direncanakan  dan  yang  terrealisasi dalam  tahun  2022-2023  di  Kabupaten Sarmi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel  03.  Pengembangan  kompetensi  ASN yang Direncanakan dalam tahun 2022-2023 Di Kabupaten Sarmi
Tabel 04. Pengembangan kompetensi ASN yang terrealisasi  dalam tahun 2022- 2023 Di BKPSDM Kabupaten Sarmi
Mencermati hasil pengembangan kompetensi  yang  terrealisasi  di  Kabupaten Sarmi  dalam  tahun  2022-2023  berjumlah 468 orang dari jumlah ASN sebanyak 2.012 orang,  yang  berarti  jika  dipersentasekan hanya  mencapai  23,26%.  Menurut  Kabid Diklat  BKPSDM  Kabupaten  Sarmi,  hal  ini sangat kurang dalam pemenuhan  kebutuhan dan  hak  serta  kewajiban  ASN  dalam pengembangan  kompetensi  ASN  minimal 20  jam  pelajaran  setiap  tahun  sesuai  UU Nomor  20  tahun 2023  tentang  ASN  dan  PP nomor 11 tahun 2017 serta perubahannya PP Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Manajemen ASN.
Untuk program pengembangan kompetensi  ASN,  Kabupaten  Sarmi  hanya dapat melaksanakan program pengembangan kompetensi manajerial
sebanyak  2  (dua)  program  yakni  PKA  dan PKP,  untuk  PKN  Kabupaten  Sarmi  hanya mengirim  peserta  ke  Provinsi  Papua, sedangkan program pengembangan
kompetensi  teknis  hanya  terlaksana  1(satu)
kegiatan. Padahal masih banyak pengembangan  kompetensi  teknis  yang dibutuhkan  oleh  ASN  Kabupaten  Sarmi, namun  karena  kondisi  dan  alokasi  anggaran hanya memperioritaskan pengembangan kompetensi manajerial  yaitu PKA dan PKP. Hal ini mengindikasikan bahwa
pengembangan
kompetensi
ASN di
Kabupaten  Sarmi  tidak  optimal  (Kabid Diklat BKPSDM Sarmi).
3) Pengembangan  Kompetensi  ASN  Tahun 2022-2023 di BKPSDA Kabupaten Supiori
Dari hasil wawancara tertulis maupun lisan dengan  Kepala  Bidang  Diklat  (Alex  Kmur) dan  Kasubag  Program  BKSDA  Kabupaten Supiori  (Leo  Setiawan),  diketahui  bahwa program  pengembangan  kompetensi  yang direncanakan  dan  yang  terrealisasi  dalam tahun  2022-2023  di  Kabupaten  Supioridapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel  05  Pengembangan  kompetensi  ASN
yang direncanakan dalam tahun 2022-2023 di Kabupaten Supiori
Tabel  06.  Pengembangan  kompetensi  ASN
yang  terrealisasi  dalam  tahun 2022-2023 di Kabupaten Supiori Mencermati hasil pengembangan kompetensi  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten Sarmi  dalam  tahun  2022-2023  berjumlah  69 Orang  dari  jumlah  ASN  sebanyak  2.507 Orang,  yang  berarti  jika  diprosentasekan hanya  mencapai  2,75%.  Menurut  Kabid Diklat  BKPSDA  Kabupaten  Supiori  (Alex Kmur),  hal  ini  sangat  kurang  dalam pemenuhan kebutuhan dan hak pengembangan  kompetensi  ASN  sesuai  UU Nomor  20  tahun  2023  tentang  ASN  dan  PP nomor 11 tahun 2017 serta perubahannya PP Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Manajemen ASN.  Dilihat  dari  program  pengembangan kompetensi  di  Kabupaten  Supiori,  dapat disimpulkan  sangat  terbatas.  Kepala  Bidang mengadakan  bahwa  masih  banyak  ASN  di Kabupaten  Supiori  yang  belum  sama  sekali mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana  data  kebutuhan  pengembangan kompetensi, namun karena terbatasnya anggaran, sehingga memperioritaskan pelaksanaan pengembangan kompetensi
manajerial seperti PKN, PKA dan PKP.

## 4) Pengembangan Kompetensi ASN Tahun
2022-2023 di BKPSDM  Kabupaten Biak Numfor
Berdasarkan  hasil  wawancara  secara tertulis  maupun  lisan  dengan  Kepala  Bidang Diklat  BKPSDM  Kabupaten  Biak  Numfor (Pujiono), dapat diketahui bahwa pengembangan kompetensi ASN yang direncanakan  dan  program  pelatihan  yang terealisasi pada tahun  2022 dan 2023 sebagai berikut.
Tabel 07. Pengembangan kompetensi ASN yang direncanakan dalam tahun 2022-2023  di BKSDM Biak Numfor
Tabel 08. Pengembangan kompetensi ASN yang terrealisasi dalam  tahun
2022-2023 di BKSDM Biak
Numfor
Menganalisis  data  hasil  pengembangan kompetensi  yang  terrealisasi  di  Kabupaten Biak  Numfor  dalam  tahun  2022-2023 berjumlah  42  Orang  dari  jumlah  ASN sebanyak  3.907  Orang,  yang  berarti  jika diprosentasekan  hanya  mencapai  1,08%. Menurut  Kabid  Diklat  BKPSDM  Kabupaten Biak  Numfor,  hal  ini  sangat  kurang  dalam pemenuhan kebutuhan dan hak pengembangan  kompetensi  ASN  sesuai  UU Nomor  20  tahun  2023  tentang  ASN  dan  PP nomor  11  tahun  2017  serta  perubahannya  PP Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Manajemen ASN. Dari tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa program  pengembangan  kompetensi  ASN  di Kabupaten  Biak  Numfor  sangat  terbatas padahal  pengembangan  kompetensi  masih sangat  banyak  dibutuhkan  lewat  pelatihan- pelatihan.
5)  Pengembangan  kompetensi  ASN  yang dilaksanakan di BPSDA Provinsi Papua dalam tahun 2022-2023
Hasil  wawancara  Penulis  dengan  Kepala Bidang  Kepemimpinan,  Kepamongprajaan dan  Prajabatan  (K2P)  Badan  Pengembangan Sumber  Daya  Aparatur  (BPSDA)  Provinsi Papua  (Rasfel  Tabuni),  diketahui  bahwa pembiayaan  dari  kegiatan  pengembangan kompetensi  manajerial  ini  bersumber  dari calon peserta (konstribusi) sebagai berikut.
Tabel 09. Pengembangan Kompetensi Manajerial di BPSDA Provinsi
Papua Pola Konstribusi  Tahun 2022 – 2023
Sedangkan pelaksanaan kegiatan pengembangan  kompetensi  teknis  dan fungsional  di  BPSDA  Provinsi  Papua, menurut  Kepala  Bidang  Diklat  Teknis Fungsional  (Emanuel  Korey),  sumber pembiayaan  kegiatan  dalam  tahun  2022- 2023 dari Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran  APBD  BPSDA  Provinsi  Papua sebagai berikut.
Tabel  10.  Pengembangan  Kompetensi Teknis  Fungsional  di  BPSDA
Provinsi Papua, dalam tahun  2022
– 2023
Mencermati hasil pengembangan
kompetensi yang dilaksanakan di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Papua (BPSDA) dalam tahun 2022-2023 berjumlah 724 orang dari jumlah ASN sebanyak 6.387 orang, sebagaimana disampaikan oleh Kabid K2P  dan  Kabid  Diklat  Teknis  Fungsional BPSDA  Provinsi  Papua,  yang  berarti  jika dipersentasekan  hanya  mencapai  11,34%. Menurut  Kabid  Diklat  Teknis  Fungsional BPSDA  Provinsi  Papua,  hal  ini  sangat kurang dalam pemenuhan hak dan kewajiban  ASN  dalam  pengembangan kompetensi  sesuai  UU  Nomor  20  tahun 2023  tentang  ASN  dan  PP  nomor  11 tahu2017 serta perubahannya PP Nomor  17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN.
Jumlah  keseluruhan  ASN  dan  jumlah  yang telah memperoleh hak pengembangan kompetensi  di  Provinsi  Papua  dan  4 Kabupaten objek penelitian  sebagai berikut.
Tabel 11. Prosentase
Pengembangan Kompetensi  ASN  dalam  tahun 2022-2023  di  Provinsi  Papua serta Kabupaten Obyek Penelitian
kompetensi  ASN  yang  direncanakan dan yang terrealisasi, nampak jelas bahwa masih  terdapat  sebagian  besar  ASN  yang belum memperoleh hak dan kewajibannya dalam pengembangan kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor  20  Tahun  2023  tentang  Aparatur Sipil Negara.
Empat  kabupaten/kota  yang  menjadi obyek penelitian merupakan kabupaten/kota  yang  memiliki  kondisi geografis  yang  cukup  mudah  dijangkau, dan  cukup  aman  dalam  melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi, hanya dapat melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang didominasi  atau  lebih  banyak  melakukan pengembangan  kompetensi  manajerial. Sedangkan kompetensi teknis dan fungsional lainnya sangat terbatas,
dikarenakan  keterbatasan  anggaran  dan lemahnya  kualitas  sumber  daya  manusia yang mengelola pengembangan
kompetensi ASN (Bidang Diklat
BKPP/BKPSDM?BKPSDA
Kabupaten/Kota).
Memperhatikan  ketentuan  UU  Nomor 20  Tahun  2023,  Pasal  49 bahwa pengembangan  kompetensi  wajib  bagi setiap ASN melalui pembelajaran dilakukan  secara  terus  menerus  agar  tetap relevan  dengan  tuntutan  organisasi,  dan pembelajaran dilakukan secara terintegrasi dengan pekerjaan, terkait dengan pengelolaan manajemen ASN, dan terhubung  dengan  ASN  lintas  instansi maupun pihak terkait yang lainnya.
2. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala/Hambatan Dalam
Pengembangan  Kompetensi  ASN  di
Provinsi Papua 1)  Kendala  Pengembangan  Kompetensi
ASN di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura
Menurut  Kepala  Bidang  Diklat  BKPP Kota  Jayapura  (Sri  Wahyuni), ada sejumlah  kendala  yang  mempengaruhi efektivitas  dan  efisiensinya.  Salah  satu tantangan  utama  yang  dihadapi  adalah kurangnya dasar analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Tanpa pemahaman  yang  mendalam  mengenai kebutuhan spesifik para pegawai,
pelaksanaan program pengembangan kompetensi  menjadi  rentan  terhadap ketidakselarasan dengan tugas dan tanggung  jawab  yang  diemban  oleh  para pegawai. Pelaksanaan pengembangan kompetensi  di  BKPP  Kota  Jayapura cenderung  bersifat  klasikal  dan  kurang memanfaatkan potensi pembelajaran secara daring atau bercampur
(online/blended  learning). 2)  Kendala  Pengembangan  Kompetensi
ASN di Badan Kepegawaian,
Pendidikan,  dan  Pelatihan  Sumber
Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten Sarmi
BKPSDM  Kabupaten  Sarmi  menghadapi sejumlah kendala dalam upaya pengembangan  kompetensi  teknis  ASN, dengan  salah  satu  kendala  utamanya adalah Keterbatasan
Pagu
Dana.
Keterbatasan  anggaran  yang  dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan menyulitkan implementasi program- program yang komprehensif dan
berkelanjutan 3)  Kendala  Pengembangan  Kompetensi ASN  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Supiori
Menurut  Kepala  Bidang  Diklat  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber Daya  Aparatur  (BKPSDA)  Kabupaten Supiori,  menghadapi  sejumlah  kendala
dalam  upaya  pengembangan  kompetensi teknis  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN), dengan  fokus  utama  pada:  Kurangnya Biaya atau Anggaran yang Diberikan oleh TAPD  Kabupaten  untuk  Pelaksanaan Diklat.
4) Kendala  Pengembangan  Kompetensi
ASN di Badan Kepegawaian, Pendidikan,  dan  Pelatihan  Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Biak Numfor Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia
(BKPSDM)  Kabupaten  Biak  Numfor menghadapi  beberapa  terutama  kurang alokasi dana, Kurangnya Tenaga Fungsional  Widyaiswara,  Sarana  dan Prasarana yang Belum Optimal.
5) Kendala Pengembangan Kompetensi ASN di BPSDA Provinsi Papua
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala
Bidang
Kepemimpinan,
Kepamongprajaan  dan  Prajabatan  dan dengan  Kepala  Bidang  Diklat  Teknis Fungsional  BPSDA Provinsi Papua, bahwa yang menjadi kendala pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Papua adalah Kurangnya Sumber Daya  dan  Sarana  Prasarana,  Tantangan Geografis,  Kurangnya  Kesadaran  ASN akan Pentingnya Pengembangan Kompetensi, Terbatasnya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga Fasilitator/Widyaiswara, Anggaran Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Sangat Tinggi, Kebijakan dan
Anggaran yang Tidak Memadai, Kurangnya Pemanfaatan
Teknologi
Informasi  oleh  ASN  di  Provinsi  Papua, Belum  Tersedianya  Metode  Pembelajaran Yang  Efektif  di  Provinsi  Papua,  Situasi dan  Kondisi  Kurang  Nyaman  dan  Aman di Daerah Pedalaman
3.  Strategi  Akselerasi/Percepatan  Dalam Pengembangan Kompetensi  ASN di Provinsi Papua 1) Strategi Penerapan Coaching,
Mentoring dan Belajar Mandiri di Provinsi Papua
Terkait  kendala  yang  dihadapi  dalam mengembangkan  kompetensi  ASN,  maka akselerasi  yang  penulis  tawarkan  adalah penerapan  CMB  ( Coaching,  Mentoring dan Belajar Mandiri) yang dapat dilakukan melalui  tatap  muka  ( offline )  maupun online disesuaikan  dengan  kondisi  dan situasi daerah setempat. Terkait penerapan CMB  dalam  rangka  akselerasi/percepatan pengembangan kompetensi ASN di
Provinsi Papua, Kepala BKPSDA Kabupaten  Supiori,  Kepala  Bidang  Diklat BKPSDA  Supiori,  Kepala  Bidang  Diklat Kota  Jayapura,  Kepala  Bidang  Diklat BKPSDM  Kabupaten  Sarmi,  Kepala Bidang  Diklat  Kabupaten  Biak  Numfor, sesuai  hasil  wawancara  pada  intinya semua  menyetujui  penggunaan  CMB. Tujuan  dari  penerapan  CMB  dalam
konteks  strategi  akselerasi  pengembangan kompetensi  ASN di Provinsi Papua adalah untuk: mengakselerasi pengembangan kompetensi  ASN  secara  cepat  dan  tepat sasaran; meningkatkan  motivasi  dan semangat  belajar  ASN;  meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan CMB tentu diperlukan persiapan yang matang dengan langkah-langkah yang pasti, terukur dan berkelanjutan.

## SIMPULAN
Simpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil penelitian ini adalah pengembangan kompetensi ASN  di  Provinsi  Papua,  capaiannya  kurang optimal ,  karena  dari tahun  2022-2023  ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi  berjumlah  1.122  orang,  atau  3,37 %  dari  seluruh  jumlah  ASN  33.296  orang. Kendala  utamanya  adalah  terbatasnya  alokasi anggaran,  kendala  lainnya  adalah  sumber daya  dan  sarana  prasarana  kurang  memadai, tantangan  geografis,  kesadaran  ASN  kurang terhadap  pentingnya  pengembangan,  metode pembelajaran  yang  efektif  belum  tersedia, situasi  dan  kondisi  kurang  aman  di  daerah pedalaman.  Penawaran  CMB  untuk  a kselerasi pengembangan  kompetensi  ASN  di  Provinsi Papua  disetujui  penggunaannya  karena  dapat dilaksanakan secara offline maupun online .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang turut membantu dalam mewujudkan penelitian  ini.  Terima  kasih  pula  disampaikan kepada Dewan Redaksi Suluh Pendidikan: Jurnal Ilmu-Ilmu  Pendidikan atas  koreksinya  sehingga artikel ini layak diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (1991).  Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Rineka  Cipta.
Bappenas.  (2019).  "Rencana  Pembangunan
Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)
2020-2024." Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Chandler,  M.  2003.  Dreamweaving  Rahasia Menaklukkan Pesaing dalam Bisnis.
Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
Gomes.  2003.  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Andi Offseet.
Haryono  dan  Wijaya.  2019.  Pengaruh
Pendidikan dan Pelatihan Terhadap
Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Badung.  SINTESA:  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  10(1):36-42.
Kuncoro.  M.  2006.  Strategi  Bagaimana
Meraih  Keunggulan  Kompetitif.  Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Kuncoro,  A.,  Widodo,  A.,  &  Suryanto,  T.
(2019). Pengaruh Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pemerintahan.
Jurnal  Manajemen  Pemerintahan,  10(2),
82-91.
Mangkunegara. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung:
Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
Notoatmodjo. 2003.  Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Ranika Cipta.
Pearce dan Robinson. 2008. Manajemen
Strategis: Formulasi, Implementasi dan pengendalian. Jakarta: Salemba Empat.
Sani,  T.,  J.  J.  Rares,  M.  Ogotan.  2017.
Pengembangan  Kompetensi  Aparatur  Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/ article/view/18451/17979.
Simamora.  2004.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia.  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi Ilmu  Ekonomi  Yayasan  Keluarga  Pahlawan Negara. Retrieved from
http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?i d=553197. UNDP.  (2020).  "Papua  Province  Human Development Report 2020: Building
Resilience,  Unlocking  Potential."  United Nations Development Programme.