## The Indonesian Journal of Health Promotion

## ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia

## Artikel Penelitian

## Open Access
Implementasi (Input, Proses dan Output) JKN-KIS pada Pelayanan Kesehatan di Faskes Tik.1 Puskesmas Alalak Tengah
Implementation (Input, Process And Output) JKN-KIS in Health Service in Health Facility Lvl. I Alalak Tengah Health Center
Yeni Riza 1* , Mahmudah 2 , Erwin Ernadi 3 , Bahrul Ilmi 4 1,2,3,4 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin *Korespondensi Penulis : yeniriza86@gmail.com

## Abstrak
Angka cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk  menjadi  salah satu yang masih  belum optimal di Indonesia. Berdasarkan laporan bulan September 2019  Puskesmas  Alalak Tengah merupakan  Puskesmas  yang  memiliki cakupan JKN-KIS terendah  yaitu 10.209 peserta, jika dibandingkan dengan Puskesmas yang ada di wilayah Banjarmasin utara lainnya. Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui implementasi JKN-KIS pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Alalak Tengah Tahun 2019. Metode  penelitian  ini  bersifat  kualitatif  deskriptif  dengan  dengan  pengambilan  sampel  secara purposive  sampling dengan jumlah  informan  sebanyak  6  orang.  Instrumen  yang  digunakan  berupa  panduan  wawancara  dan  observasi  dengan  fokus penelitian  meliputi  input,  proses,  dan  output.  Hasil  penelitian  pada  aspek  input  diperoleh  informasi  bahwa  pengetahuan petugas memiliki pengatahuan tentang program, tidak ada dana khusus untuk kegiatan sosialisasi JKN KIS, kunjungan dari BPJS dilakukan rutin perbulan, fasilitas kesehatan untuk peserta JKN KIS sesuai dengan jenis penyakit yang bisa dilayani ditingkat FKTP, ketersediaan obat sebagai material dalam pelayanan peserta JKN terkendali karna merupakan dropping dari APBD. Pada aspek Proses, strategi  yang dilakukan dalam  meningkatkan  implementasi peserta JKN KIS  mengikuti sistem akreditasi  Puskesmas,  koordinasi  petugas  dalam  hal  menjalan  program  sudah  cukup  lihai  ungkap  infoman  kunci.  Aspek berikutnya yaitu Output, dimana implementasi kepesertaan JKN KIS untuk di wilayah kerja Puskesmas Alalak Tengah sudah lebih  dari  diatas  80%  kepesertaannya,  namun  masih  rendah  jika  dibanding  dengan  Puskesmas  lain  yang  ada  di  wilayah Banjarmasin Utara,  kendala yang ditemukan adalah adanya sebagian masyarakat mendaftar diluar wilayah kerjanya.
Kata Kunci : Implementasi, JKN-KIS, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas

## Abstract
The coverage number of community participation in the National Health Insurance program and Healthy Indonesia Card (JKN-KIS) program in South Kalimantan (South Kalimantan) are among those that are still not optimal in Indonesia. Based on the September 2019 report, the Alalak Tengah Public Health Center was the health center that had the lowest JKN- KIS coverage of 10,209 participants, compared to other health centers in the northern Banjarmasin region. The purpose of this study was to determine the implementation of JKN-KIS in Health Services in the Middle Alalak Health Center in 2019. The  method  of  this  research  was  descriptive  qualitative  by  taking  a  purposive  sampling  with  a  total  of  6  informants.  The instrument used in the form of interview and observation guides with a focus of research includes input, process, and output. The results of the research on the input aspects obtained information that the knowledge of officers have knowledge about the program, there is no special funding for socialization activities JKN KIS, visits from the BPJS conducted routinely every month, health facilities for JKN KIS participants according to the type of disease that can be served at FKTP level, drug availability as material in the service of  JKN participants because it is a dropping from the APBD. In the Process aspect, the strategy carried  out  in  improving  the  implementation  of  JKN  KIS  participants  followed  the  Puskesmas  accreditation  system, coordinating officers in running the program was already quite clever, said the key informant. The next aspect is Output, where the implementation of JKN KIS membership in the work area of Puskesmas Alalak Tengah is already more than 80% of its membership,  but  it  is  still  low  when  compared  to  other  Puskesmas  in  North  Banjarmasin,  the  obstacle  found  is  that  some people register outside the area it works.
Keywords : Implementation, JKN-KIS, Health service, Public health center

## MPPKI (September, 2020) Vol. 3. No. 3

## PENDAHULUAN
Jaminan kesehatan merupakan salah satu unsur penting  yang  harus  dimiliki  oleh  masyarakat  di  suatu Negara.  Jaminan  kesehatan  juga  merupakan  faktor penting  dalam  meningkatkan  demand  masyarakat dalam  pelayanan  kesehatan.  Kesehatan  merupakan investasi  dan  hak  bagi  warga  Negara.  Di  Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga  termaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  (UUD) 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam Undang- Undang  (UU)  No.  23/1992  yang  kemudian  diganti dengan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU No.  36/2009  ditegaskan  bahwa  setiap  orang mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan terjangkau.  Sebaliknya,  setiap  orang  juga  mempunyai kewajiban  turut  serta  dalam  program  jaminan kesehatan social (1).
Untuk mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri ( out of  pocket ),  dalam  jumlah  yang  sulit  diprediksi  dan kadang-kadang  memerlukan  biaya  yang  sangat  besar, diperlukan  suatu  jaminan  dalam  bentuk  asuransi kesehatan  karena  peserta  membayar  premi  dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan kesehatan ditanggung  bersama  secara  gotong-royong  oleh keseluruhan  peserta,  sehingga  tidak  memberatkan orang per orang (2).
Pemerintah  sebagai  representasi  dari  negara bertanggungjawab  atas  pemenuhan  semua  amanah konstitusi tersebut, tindakan konkrit adalah memberikan  jaminan  melalui  program  nyata  yang menjamin  kesemua  hak  yang  dimaksud  melalui  kerja inter  departemen  di  dalam  tubuh  pemerintahan. Penjaminan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat merupakan bentuk hukum, mengutip teori Jeremy  Bentham  bahwa  hukum  adalah  penyokong kebahagiaan, maka hukum yang dilahirkan dari proses legislasi  tersebut  harus  diarahkan  untuk  mendorong kebahagiaan rakyat. Bentham mengatakan mempertegas  “the  difference  principle”  adalah perbedaan  sosial  dan  ekonomi  harus  diatur  agar memberikan  manfaat  yang  paling  besar  bagi  mereka yang paling kurang beruntung. Sedangkan the principle of  fair  aquality  of  opportunity menunjuk  kesempatan yang  sama  bagi  semua  orang  (termasuk  mereka  yang paling  kurang  beruntung)  untuk  mencapai  prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.
Upaya  pemerintah  ini  kemudian  disampaikan dengan  diselenggarakannya  Program  Kartu  Indonesia Sehat yang kemudian disingkat menjadi “KIS”. Dalam perkembangannya,  mengacu  pada  rencana  strategis Kementrian Kesehatan 2015-2019 dan arah
perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN  terdapat dua  program  sebagai  implementasinya  yaitu  program Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  dan  Kartu  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS). Seperti  yang  kita  ketahui  sebelum  Program  Kartu Indonesia  Sehat  (KIS)  menjadi  program  sah  Jaminan Kesehatan  Nasional,  BPJS  Kesehatan  telah  lebih dahulu  melaksanakan  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional  dan  bertanggungjawab  penuh  kepada Presiden (3).
Seiring  dengan  diterapkannya  Program  Kartu Indonesia  Sehat  (KIS)  menimbulkan  beberapa pandangan  yang  meragukan  penerapan  program tersebut.  Sama  halnya  pada  penerapan  program  BPJS Kesehatan  dengan  sistem  rujukan  yang  berjenjang menempatkan  Puskesmas  sebagai  fasilitas  kesehatan primer  atau  tingkat  pertama.  Pelayanan  kesehatan tingkat  pertama  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik tanpa  adanya  sarana  yang  memadai.  Mengingat Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) didasarkan pada sistem  rujukan,  maka  tentunya  hal  ini  akan  menjadi ancaman  karena  dengan  keterbatasan  sarana  dan prasarana  maka  Puskesmas  tidak  dapat  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  maksimal  sehingga mengakibatkan pelayanan kesehatan terpusat di Rumah Sakit  saja.  Keterbatasan  alat  kesehatan,  kondisi Puskesmas  yang  tidak  kondusif,  bahkan  minimnya penggunaan  Teknologi  Informatika  dalam  menunjang pelayanan  kesehatan  tentunya  akan  berdampak  pada kesuksesan penerapan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas.
Angka cakupan kepesertaan masyarakat dalam program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dan  Kartu Indonesia  Sehat  (JKN-KIS)  di  Kalimantan  Selatan (Kalsel)  termasuk  menjadi  salah  satu  yang  masih belum  optimal  di  Indonesia.  Pasalnya  hingga memasuki  Bulan  Agustus  2019,  angka  kepesertaan masyarakat Kalsel dalam program ini masih tertahan di angka  71,2  persen.  Angka  tersebut  berada  di  bawah rata-rata  angka  kepesertaan  nasional  yang  sudah mencapai 83 persen (4).
Berdasarkan  laporan  bulan  September  2019 Puskesmas Alalak Tengah merupakan Puskesmas yang memiliki  cakupan  JKN-KIS  terendah  yaitu  10.209 peserta, jika dibandingkan dengan Puskesmas yang ada di  wilayah  Banjarmasin  utara  lainnya  seperti Puskesmas alalak selatan berjumlah 10.608 peserta dan Puskesmas alalak berangas berjumalah 18.240 peserta. Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dilakukan  penelitiani tentang  Implementasi  JKN-KIS  pada  Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat I Puskesmas Alalak Tengah Tahun 2019.

## MPPKI (September, 2020) Vol. 3. No. 3

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan  gambaran  realitas  dari  masalah  yang  akan dideskripsikan oleh peneliti dengan menggunakan data-data yang ada. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  di Puskesmas  Alalak  Tengah  Kecamatan  Alalak  Utara,  Kota Banjarmasin.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang
berkompeten  yang  akan  diproses  untuk  tujuan  penelitian. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Teknik analisis data dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah yang  harus  dilalui  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data, penarikan kesimpulan dan triangulasi data untuk menganalisis  dan  memeriksa  keabsahan  data  agar  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL
Tabel 1. Distribusi   Jumlah   Penduduk   Menurut   Kelurahan   dan Jenis   Kelamin   di   Wilayah   Kerja
Puskesmas   Alalak Tengah  Tahun 2018 No  Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah (Jiwa) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) 1 Kelurahan Alalak Tengah 5.027 4.947 10.017 2 Kelurahan Alalak Utara 12.727 12.516 25.200 Total 17.754 17.463 35.217 Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian Informan Usia (Tahun) Jenis Kelamin Pendidikan Jabatan Masa Kerja 1 46 L S2 Manajemen Ka. Puskesmas 3 tahun 2 39 P S1 Kesmas Ka. TU 1 Tahun 3 40 L S1 Profesi Farmasi Koordinator JKN 10 Tahun 4 37 P Dokter Umum Pengelola Program UKP 8 Tahun 5 49 P Peserta JKN KIS - - 6 37 L Peserta JKN KIS - -

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan peneliti, pada aspek man dalam input, seluruh petugas telah memiliki pengetahuan tentang program JKN KIS. Hal  ini  diperoleh  berdasarkan  wawancara  terhadap beberapa informan di Puskesmas Alalak Tengah Kota Banjarmasin.
“Program  ini  kan  wujud  dari  menciptakan masyakat  Indonesia  yang  sehat,  khususnya masyarakat  wilayah  kerja  Puskesmas  Alalak Tengah.  Program  ini  ada  dua  yaitu  PBI  dan Non  PBI”.  Dimana  pada  pasien-pasien  yang mendapatkan  bantuan  iuran  dari  pemerintah bebas  dari  iuran  dan  tetap  mendapatkan  hak yang  sama  dengan  peserta  Non  PB.  Kami berkomitmen untuk tetap menjalankan program  ini  dengan  baik  dengan  tujuan membantu  mewujudkan  masyarakat  Alalak Tengah tetap sehat. (Informan I)
“JKN  KIS  ini  adalah  program  yang  yang dikelola  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan
Kesehatan,  dengan  tujuan  agar  masyarakat alalak  tengah  dapat  mengakses  pelayanan kesehatan  yang  komprehensif.  Jelas  program ini harus dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi,  agar  program  ini  tetap  berlangsung, namun  kendalanya  adalah  dimana  kami  ini tidak  konsep  peserta  ya,tapi  konsep  wilayah, kalo  Puskesmas  konsep  wilayah,  apapun  dia kalo  ada  wilayah  kita  tetap  kita  layani  tetapi tetap  kita  edukasi,  dimana  ketemu  GAP  nya peserta  yang  terdaftar  di  BPJS  belum  tentu terdaftar  di  wilayah  kita, nah  itu  masalahnya …” (Informan 2)
“Program  ini  sebenarnya  program  yang sangat  baik,  karna  tujuannya  adalah mampu  mengcover  kebutuhan  kesehatan masyarakat  baik  yang  mampu  atau  yang kurang mampu, akan tetapi sampai saat ini masih banyak kelemahan dari program ini. Semua  harus  sama-sama  terlibat  dan berkomitmen  untuk  terus  menjalankan program  ini  dan  harus  ada  pengawasan
yang  baik  juga,  untuk  alur  pelaksaan program  tidak  ada  perbedaan  signifikan era  JKN  atau  sebelum  JKN  untuk  alur pelaksanaannya …(Informan 3)
Program  JKN  KIS  ini  kan  program pemerintah yang tujuannya supaya menjamin  masyarakat  tetap  hidup  sehat. JKN  KIS  programnya  bagus,  masyarakat sangat  terbantu,  ya  dengan  biaya  yang relatif  terjangkau  tapi  masyarakat  dapat pelayanan yang cukup besar ya manfaatnya,  dalam  mewujudkan  program ini  semua  petugas  terlibat  kecuali  untuk kasus-kasus tertentu…(Informan 4)
Pengetahuan  peserta  JKN  KIS  pada  saat  dilakukan wawancara  menunjukkan  mereka  cukup  memahami konsep dari program ini.
“JKN  KIS  itu  BPJS  yaa..iya  itu  yang membantu  pelayanan  kesehatan  yang manfaanya..supaya  kita  tuh  bisa  mudah berobat  ke  Puskesmas  atau  Rumah  Sakit. JKN  KIS  sangat  membantu  masalah keuangan,  apalagi  kita  sebagai  pekerja yang  dibiayai  oleh  perusahaan,  itu  sangat membantu,  karena  klo  kita  berobat  ke  RS biayanya  sudah  digratiskan,  tidak  perlu bayar lagi…”(Informan 5)
“ Program  yang  membantu  kami  dalam pelayanan kesehatan, terutama apa yaa..pada saat  kami  sakit,  pada  malam  hari  langsung ditangani  oleh  RS  yang  terdaftar,  dan  kami merasa  terjamin  artinya  kami  ada  kepastian obat, kepastian perawatann sesuai BPJS yang dimiliki…”(Informasi 6)
Pada  dasarnya  petugas  Puskesmas  Alalak  Tengah sudah  siap    menjalankan    program,    karena    petugas telah memiliki pengetahuan tentang program JKN KIS. Namun, kontribusi kehadiran petugas BPJS Kesehatan tetap  diharapkan  untuk  dapat  melakukan  pengawasan dan  memberikan  sosialisasi  terkait  perkembangan program  ini.  Ketika  diberi  pertanyaan  tentang kehadiran petugas BPJS semua informan yang bertugas di  Puskesmas  sepakat  bahwa  ada  kunjungan  dari petugas BPJS.
“Ada,  dalam  waktu  tiga  bulan  sekali Puskesmas  ada  didatangi oleh petugas BPJS. Biasanya  seluruh  perwakilan  Puskesmas  se Kota Banjarmasin dikumpulkan untuk dilakukan evaluasi dan mendapatkan
sosialisasi dari BPJS Kesehatan…”(Informan 1)
Kunjungan petugas BPJS nya datang biasanya hanya saat re kredensialing aja sih ya..(Informan 3)
“Iya,  ada  (kunjungan  petugas  BPJS).. “(Informan 2)
“Kunjungan  petugas  BPJS  ada  tapi  saya kurang  tau  kapan,  terjadwal  atau  tidak... “(Informan 4)
Komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik  serta  efektif antara pimpinan dan karyawan serta komunikasi antar sesame  karyawan  dalam  badan  pelaksana  sanagt dibutuhkan.  Tidak  hanya  itu,  komunikasi  dan koordinasi dengan badan/ instansi lain yang terkait juga perlu demi kelancaran implementasi kebijakan ini (5). Program BPJS Kesehatan telah diatur dalam Undang- undang  Nomor  24  tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Program pemerintah  ini  memudahkan  masyarakat  untuk mengakses  fasilitas  kesehatan,  meski  demikian nyatanya  tidak  semua    orang  paham  betul  menggenai alur pelayanan program JKN KIS (6).
“Misalnya  ketika  berobat  pasien  sudah diedukasi dan pasien pun mengerti bagaimana alurnya, namun kadang dari pasien mengambil dokter keluarga pada sore harinya tapi paginya tetap di Puskesmas lagi, ada juga yang  datang  berobat  hanya  untuk  minta rujukan  yang  mana  penyakitnya  tersebut masih bisa
ditangani oleh Puskesmas…”(Informan 1).
Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk Puskesmas agar lebih  tegas  dalam  menjalankan  alur  prosedurnya, sehingga dapat mempengaruhi evaluasi rujukan 3 bulan dan menambah daftar antri pasien di loket pendaftaran. Penelitian yang dilakukan oleh Goniwala (2017) pasien menuntut  dirujuk  walaupun  kondisinya  sudah  stabil karena  mereka  kurang  percaya  dengan  pelayanan kesehatan  di  FKTP,  sehingga  walaupun  sudah dijelaskan berulang-ulang pasien tetap bersikeras ingin dirujuk kerumah sakit (7).
Dalam  aspek money ,  tidak  ada  dana  khusus  untuk melaksanakan  sosialisasi  program,  Sosialisasi  khusus tentang  Program  JKN  KIS  oleh  Petugas  Puskesmas tidak dilakukan secara khusus dan berkala. Sosialisasi dilakukan  dengan  himbauan  yang  tertempel  di Puskesmas,  informasi  dari  rekan  kerja  dan  melalui rekomendasi dari dokter.
“Tidak ada dana khusus untuk program JKN KIS ini ya, Sosialisasi khusus terkait JKN KIS pun  seingat  saya  tidak  ada,  biasanya menempel  di  program  penyuluhan  yang  lai, walaupun  sebenarnya  harus  ya,  karena  kita tau  tingkat  pemahaman  tingkat  pendidikan (PBI) jadi pengetahuanya tentang JKN KIS itu agak gimana gitu ya, kurang gitu ya,  berbeda dengan  yang  bukan  PBI  unik  mereka  kadang minta  di  istimewakan  karna  bayar  gitu  kan, misal  datang  setelah  tutup  loket,  atau  emm emm  misalnya  tidak  terdaftar  disini  tetapi tetap  minta  dilayani  karena  alasan  sudah bayar  jadi  kesimpulannya  baik  PBI  dan  Non PBI masih kurang pemahan tentang prosedur…..” (Informan 3)
“Dana  sosialisasi  ada,  tapi  khusus  untuk program  ini  sepertinya  gak  ya,  sosialisasi khusus dari Puskesmas ke kita belum ada, yang ada  dari  BPJS  Kesehatan  tapi  nggak  rutin, dulu  pernah  diadakan  saat  awal  perrjanjian kerjasama aja….” (Informan 1)
“sosialisasi  kan  tidak  mesti  mengumpulakn orang,  tetapi  misalnya  saat  mereka  berobat bias kita edukasi, pelaksaan sosialisasi ada ya, biasanya  sebulan  sekali  atau  2  bulan  sekali, karna untuk sosialisasi sebenarnya yang perlu ada  hal  yang  perlu  digenjot,  dari  2014-2020 harus  dapat  memberikan  pemahaman  yang benar  tentang  JKN  KIS,  klo  sekarangkan karena pesertanya sudah hamper 80% ya kan, artinya  hanya  tinggal  mengedukasi  aja lagi…”(Informan 2)
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Laili  (2014) menyatakan  Sosialisasi  merupakan  tahap  utama masyarakat  untuk  mengetahui  informasi  mengenai program  BPJS  Kesehatan,  manfaat  BPJS  Kesehatan, maupun  tata  cara  untuk  menjadi  peserta  BPJS Kesehatan.  Sosialisasi  dapat  dilakukan  dengan berbagai  cara  seperti  melalui  media  massa,  sosial media,  penyuluhan,  kampanye,  word  of  mouth,  dan sebagainya.  Komunikasi  juga  sangat  berperan  dalam menyosialisasikan  program  JKN,  karena  komunikasi merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dapat berlangsung secara dinamis. Sesuatu yang didefinisikan sebagai proses, berarti unsur –unsur yang ada  di  dalamnya  bergerak  aktif,  dinamis,  dan  tidak statis (8).
Dari  aspek  Material  dalam  hal  ini  obat-obatan  yang tersedia di puskemas, sejauh ini masih aman terkendali, karena penganan peserta sesuai dengan penyakit yang sudah ditentukan BPJS untuk FKTP.
“Klo  ketersediaan  obat,  selama  ini  kan  kita dropping  dari  APBD  jadi  ya  tergantung pengadaan  disana,  jadi  kita  disini  tidak membedakan ini obat untuk peserta JKN atau bukan,  artinya  untuk  obat  tidak  ada masalah…”(informan 3)
Dalam  aspek method , standar  BPJS Kesehatan dalam   pelayanan program JKN KIS ditekankan pada alur pelayanan peserta, dan walaupun masih ada sedikit kendala  tetapi  masih  dalam  batas  kemampuan  untuk diatasi.
“Sejauh ini kendala-kendalan dalam menjalankan  program  JKN  KIS  masih  dalam batas kemampuan kami, terlebih kita kan ada pertemuan  untuk  mengevaluasi  program  ini per tiga bulan di BPJS Kesehatan..”(Informan 1)
“untuk  Puskesmas saya rasa sudah sesuai standar, karena kita kana da akreditasi artinya secara standar, standar yang pelayanan minimal itu terlaksana aja, kendala pasti ada, tetapi kalau kendali yang berarti insyaAllah tidak ada, karena dia kan standar pelayanan minimal..”(Informan 3)
Dalam  penelitian  Ivonie  (2017),  mengungkapkan bahwa  Ketersediaan  obat  di  Puskesmas  sebelum  dan sesudah  JKN  2014  adalah  aman,  dengan  rata-rata tingkat  kecukupan  obat  72,9±6,1%  dan  70,9±6,1%, belum mencapai standar ketersediaan obat oleh WHO yaitu 90%. Ini berarti bahwa ketersediaan obat selama periode tersebut tidak mencukupi kebutuhan Puskesmas (9).
Dalam  aspek machines ,  ketersediaan  komputer  tidak menjadi masalah, namun  koneksi internet yang menjadi    kendala  dalam    pelaksanaan    program  JKN KIS  ini,  karena  menurut  informan  koneksi  internet sering down ketika pasien yang dilayani terlalu banyak sehingga waktu tunggu pasien menjadi lebih lama. Hal ini    juga    disampaikan    oleh    Febriyanti    dalam deskripsi    faktor-faktor    yang  mempengaruhi  waktu tunggu  pasien  di  RSUD  Tugurejo  Semarang  tahun 2013 yang salah satunya adalah koneksi internet  yang down ataupun perangkat  komputer yang error . “Perangkat ada dan tidak terlalu masalah, akan  tetapi  kami  selalu  ketinggalan  dalam pelaporan  karena  kurang  tenaga  IT,  tetap masih tetap diatas 50%..”(Informan 1)
“Untuk  perangkat  komputer  beserta jaringannya  ada  sih,  Cuma  ya  gitu  gak selalu  optimal,  ada  aja  masalahnya,  bikin gak lancar …..” (Informan 3)
“Untuk  jaringan  internet  ya  begitulah kadang bagus kadang agak susah, apalagi untuk jam sibuk…..” (Informan 4)
Sasaran ( market ) dari program JKN KIS adalah seluruh masyarakat  Indonesia  tanpa  terkecuali,  untuk  sasaran program Puskesmas Alalak Tengah adalah masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas  Alalak  yaitu kecamatan  Alalak  tengah  dan  Alalak  Utara.  Hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  Informan  5  dan  6 yang  merupakan  peserta  JKN  KIS  telah  mengetahui program  ini  dan  berusaha  untuk  mengikuti  prosedur sesuai dengan standar.
Proses  dalam  fungsi  manajemen  menurut  George  R. Terry  (dalam  Hasibuan,  2014)  meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan. Berdasarkan keterangan informan, dalam hal perencanaan strategi yang dilakukan dalam menjalankan  program  JKN  KIS  adalah  dengan melakukan sosialisasi langsung kepada petugas terkait dan pasien (10).
“Strategi  kita  dari  Puskesmas  dengan mengikuti system akreditasi, artinya menonjolkan  kualitas  yang  ada,  sehingga menimbulkan  kepercaan  masyarakt  untuk menggunakan  program  ini  selain  itu  juga melalui  sosialisasi  yang  terus  menerus ….”(Informan 1)
“Strategi  saya,  saya  menjelaskan  kepada pasien  dengan  sejelas-jelasnya.  Sisanya saya  mengikuti  alur  yang  semestinya…..” (Informan 2)
“Strategi intik program kita menyesuaikan dengan  system  akreditasi  itu,  klo  jumlah peserta  ya  dengan  sosialisasi  tadi  baik formal maupun informal…”(Informan 3)
Pengorganisasian  antar  petugas  dalam  program  rujuk balik menurut informan  sudah  sesuai  dengan  standar dan  masih  berjalan  sesuai  dengan tugasnya masing- masing.  Kepala  Puskesmas  bertugas  melakukan pengawasan dan evaluasi, dokter pelaksana memeriksa kondis kesehatan pasien  kemudian menuliskan resep  dan  surat  rujuk,  petugas  pendaftaran  membantu proses  pendaftaran,    petugas    BPJS    melakukan verifikasi,  dan  apotek  memberikan pelayanan obat.
“Petugas kami sudah cukup lihai ya dalam menangani  program  ini,  bila  terjadi kendala  maka  akan  dipaparkan  saat evaluasi…..” (Informan 1)
“Tupokasi  kan  sudah  diatur  oleh permedagri dan perwali, sudah ada jobnya masing-masing,  misalnya  apoteker  apa tugasnya,  ya  kadang  kan  klo  diPuskesmas suka  rangkap-rangkap  kerjaannya,  ya  itu aja  sih.  Tugas  saya  dalam  program  ini adalah  menangani  administrasi  terkait data,  kekurangan  atau  kendala-kendala yang dihadapi selama menjalankan program ini…..” (Informan 2)“
“Tugas  saya  melayani  pengambilan  obat sesuai  dengan  resep  yang  dituliskan  oleh dokter yang menangani…..” (Informan 5)
Pada  pelaksanaannya,  dokter  umum  akan  memeriksa kondisi  pasien  dan  apabila  kondisi  tersebut  tidak  bisa ditangani  oleh  pihak  Puskesmas  maka  dokter  akan menuliskan  surat  rujukan  pada  pasien,  walaupun terkadang  ada  beberapa  pasien  yang  memaksa  untuk tetap  dirujuk  mesti  keadaanya  memungkinkan  untuk ditangani di tingkat Puskesmas.
. “ Sesuai  dengan  ketentuannya  dokter  akan menuliskan  surat  rujuk  apabila  emang dibutuhkan untuk pasiennya…..” (Informan 4)
“inggih, hakun aja dokternya membari surat rujukan ke rumah sakit, asal emang sesuai prosedur ujar…” (Informan 5)
“Kalau saya sihkebetulan belum pernah minta rujukan  ke  RS,  karena  waktu  itu  saya  dalam keadaan darurat tengah malam jadi langsung ke RS tanpa rujukan…(Infoman 6)
Evaluasi JKN KIS dilakukan secara rutin dimana dari Dinas dan seluruh kepala Puskesmas dikumpulkan oleh pihak  BPJS  untuk  melakukan  evaluasi  program. Berikut wawancara kepada informan.
“Ada  dikumpulkan  pertiga  bulan  seluruh FKTP di Kota Banjarmasin untuk mengevaluasi  kegiatan  program,  akan tetapi berdasarkan data masih tidak sesuai dimana  harusnya  pasien  yang  diberi pelayanan adalah pasien yang JKN KIS nya terdaftar di FKTP kami, namun masih ada saja  mereka  yang  bukan  peserta  BPJS disini tetapi minta hak pelayanan kesehatan…(Informan 1).
Evaluasi dijalankan setahun sekali melibatkan para  stakeholder  lurah,  camat, RT, bentuk nya bisa  seperti  rapat  evaluasi kita  menerima  masukan  kritik  saran,  klo
evaluasi ke peserta emmm tidak ada agenda rutin  hanya  dengan  menggunakan  kotak saran,  ada  juga  sih  melakukan  survey mawas diri tapi Cuma tidak terkhusus untuk pasien JKN KIS…”(Informan 3)
Pelaporan adalah bagian dari kegiatan pengawasan. Menurut  Yusran  (2008)  system  pencatatan  dan pelaporan terpadu Puskesmas merupakan merupakan  kegiatan  pencatatan  dan  pencatatan Puskesmas  secara  menyeluruh(terpadu)  dengan konsep  wilayah  kerja  Puskesmas  (11).  Sistem pelaporan  ini  diharapkan  mampu  memberikan informasi  baik  bagi  Puskesmas  maupun  untuk jenjang  administrasi  yang  lebih  tinggi,  guna mendukung manajemen kesehatan (12).
“Pelaporan  ini  perbulan  dan  sifatnya bertingkat,  jadi  saya  membuat  laporan  ke dinas,  dinas  ke  kementrian  dan  tembus  ke JKN nya gitu (sambil menunjukkan contoh laporan)…”(Informan 3)
“Kami selalu ketinggalan dalam pelaporan karena kurang tenaga IT, tetap masih tetap diatas 50%..”(Informan 1)
Output  dalam  penelitian  ini  berupa  capaian  target program. Target program  pada  tahun  2019  masih belum    tercapai,    namun    akan    diusahakan semaksimal mungkin.
“Target  kami  selalu  berusaha  untuk meningkatkan  jumlah  cakupan  di  wilayah kerja  kami    masih  kita  usahakan semaksimal mungkin….” (Informan 1)
“Kalau  bicara  ideal  mungkin  tingkat  FKTP sudah  ya,    apalagi  ada  Perda  Kota Banjarmasin  No  07/2019  tentang  retribusi pelayanan  kesehatan  kalau  dulu  masih  rancu karna  tanpa  JKN  KIS  pun  masyarakat  bisa berobat  gratis,  sekarang  semua  pelayanan gratis  ditiadakan  semuanya  wajib  JKN KIS..”(Informan3).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi JKN-KIS (input, proses dan output) pada Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan  Tingkat  I Puskesmas  Alalak  Tengah  Tahun  2019  yang  telah dilakukan  pada  bulan  Januari  2020  di  Puskesmas Alalak  Tengah  dapat  disimpulkan  pada  aspek  input diperoleh  informasi  bahwa  pengetahuan  petugas memiliki pengatahuan tentang program, tidak ada dana khusus untuk kegiatan sosialisasi JKN KIS, kunjungan
dari BPJS dilakukan rutin perbulan, fasilitas kesehatan untuk  peserta  JKN  KIS  sesuai  dengan  jenis  penyakit yang  bisa  dilayani  ditingkat  FKTP,  alur  pelayanan peserta  sesuai  dengan  SOP  pelayanan  dasar  di Puskemas akan tetapi masih ada beberapa peserta yang tidak  sepenuhnya  menaati  alur  atau  SOP  yang  ada, katersedaaan  obat  sebagai  material  dalam  pelayanan peserta JKN terkendali karna merupakan dropping dari APBD,  ketersediaan  komputer  sebagai  mesin  untuk menunjang  pelayanan  peserta  tercukupi  walau  tidak disertai  dengan  ada  tenaga  khusus  IT.  Pada  aspek Proses,  strategi  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan implementasi  peserta  JKN  KIS  mengikuti  system akreditas  Puskesmas,  koordinasi  petugas  dalam  hal menjalan  program  sudah  cukup  lihai  ungkap  infoman kunci.  Pada  aspek  output,  dimana  implementasi kepesertaan  JKN  KIS  untuk  di  wilayah  kerja Puskesmas  Alalak  Tenga sudah lebih dari diatas 80% kepesertaannya,  namun  masih  rendah  jika  dibanding dengan  Puskesmas  lain  yang  ada  di  wilayah Banjarmasin  Utara,    kendala  yang  ditemukan  adalah adanya  sebagian  masyarakat  yang  berada  di  wilayah kerja  Puskesmas  Alalak  Tengah  namun  untuk kepesertaannya  tidak  terdaftar  di  Puskesmas  Alalak Tengah melainkan di FKTP lain.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Departemen Kesehatan RI. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . Jakarta: Depkes RI; 2009
2. Khazanah,  Jeremy  Bentham,  Padjajaran  Jurnal
Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h. 413, diakses melalui http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/734 2/3375 pada tanggal 12 januari 2019 pukul 11.04
WITA.
3. Kementerian  kesehatan  RI,  2015. Rencana Strategis  Kementrian  Kesehatan  2015-2019  Dan Arah  Perencanaan  Pembangunan  Nasional .
Diakses di https://www.kemkes.go.id/resources/download/in fo-publik/Renstra-2015.pdf
4. Maudhody, Achmad. 2019. Kepesertaan JKN-KIS di  Kalsel  Dibawah  Rata-rata  Nasional,  BPJS Kesehatan  Banjarmasin  Lakukan  Ini .  Tribun Banjarmasin. 5 Agustus 2019
5. Iva,  Muhammad  Irvan  Nur.  2015. Implementasi Kebijakan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Melalui Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan Di Kota Makassar . Majene: Universitas Sulawesi Barat.
6. Undang  Undang  No.  24  Tahun  2011  tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS). 2011.
7. Goniwala,  G.  2017. Gambaran  Pelaksanaan Rujukan  Peserta  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas Tikala  Baru  dan  Puskesmas  Teling  Atas  di  Kota

## MPPKI (September, 2020) Vol. 3. No. 3
Manado. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
8. Laili,  Nurfaidatil.  2014. Hubungan  Sosialisasi
Program  BPJS  Terhadap  Pemahaman  Tentang Hak  Peserta  BPJS  Kesehatan  di  RSUD  Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan . J.Penelit.Adm.Pub, Vol.12 No.1, 27-28.
9. Ivonie,  C.,  Achmad,  F,  Dwi.,  E.  2017, Evaluasi Ketersediaan obat  Sebelum  dan Sesudah Implementasi JKN Pada Puskesmas Di Kabupaten  Keerom  Provinsi  Papua .  Jurnal
Manajemen dan Pelayanan  Farmasi, Vol 7 No 1, 30-39.
10. Hasibuan, Malayu S.P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
11. Yusran.  2008. Sistem  Pencatatan  dan  Pelaporan
Terpadu Puskesmas (SP2TP) .
12. Tiara.  2011. Sistem  Informasi  Manajemen Puskesmas . Jakarta: Rineka Cipta.
13. Kota  Banjarmasin,  Peraturan  Daerah  Kota Banjarmasin  No  07/2019  Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.