## POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW
(SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS)

## Murdoko
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta Murdoko_hk@yahoo.com

## Abstrak
Runtuhnya Orde Baru dan diikuti munculnya Reformasi telah merubah sistem politik, sistem hukum, dan  sistem  ekonomi.  Sistem  politik  dan  sistem  hukum  hampir  seluruhnya  menyetujui  berubah menjadi lebih liberal dengan mengedepankan HAM, tetapi untuk ekonomi terjadi pembelahan, yaitu ikut  berubah  menjadi  li beral  sebagaimana  dalam politik dan  hukum, serta tetap  “integralistik”  atau kekeluargaan  yang  mengarah  pada  sosialisme.  Akibatnya  terhadap  Mahkamah  Konstitusi  yang bertugas  untuk  menjaga  interpretasi  terhadap  konstitusi  oleh  undang-undang  memungkinkan terjadinya beberapa model putusan, yaitu model legal, sikap, strategis, dan institusional.
Kata Kunci : Reformasi, Kekeluargaan, Liberal, model legal, model sikap, model strategis,dan model institusional.

## Abstract
The collapse of the New Order and the subsequent rise of the Reformation changed the political system, the legal system and  the economic system. The political system and  legal system almost  all agree to change to become more liberal by promoting human rights, but for the economy there is division, which is to change to become liberal as in politics and law, and remain "integralistic" or family that leads to socialism. As a result, the Constitutional Court whose duty is to maintain the interpretation of the constitution by law allows for several models of decisions, namely the legal, attitude, strategic and institutional models.
Keywords: Reformation, family, Liberal, legal model, attitude model, strategic model, and institutional model.

## A.  Pendahuluan
Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru dengan mundurnya Soeharto akibat hantaman  krisis  ekonomi  disertai  tekanan-tekanan  politik  dari  dalam  dan  luar negeri, serta   tuntutan mahasiswa  di  beberapa kota besar  Indonesia,  menimbulkan euforia   untuk   segera   merombak   tatanan   kenegaraan   dari   otokrasi   menjadi demokrasi,   dari   sentralistik  menjadi  desentralisasi,  serta  dari   represif   menjadi liberal 1 .  Sehingga   jargon  perubahan  atau  reformasi  berupa  demokratisasi  dan
1 Syamsul  Hadi, dkk., mengatakan  “tidak pernah dibayangkan  oleh  kebanyakan  orang bahwa gegap  gempita  reformasi  itu justru menjadi  „jembatan emas‟ bagi  penetrasi  dan p erluasan kepentingan asing dalam ekonomi Indonesia”, dalam  Syamsul  Hadi,  dkk., Kudeta  Putih,  Reformasi  dan  Peembagaan  Kepentingan Asing  dalam  Ekonomi  Indonesia ,  (Jakarta:  Indonesia Berdikari),  hlm   1  .  Donny  Gabral  Adian, “Pengantar: Politik, Demokrasi, da n  Keadilan”  dalam Agus Pramusinto & Erwan Agus Purwanto, Ed.,  2012 , Indonesia Bergerak, Percik Pemikiran Komunitas Sekip untuk Perubahan ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 5-8 menyebutnya “minimalisasi  kekuasaan  negara”  di tiga bidang  : politik, sosial, da n ekonomi.
liberalisasi  melanda  struktur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  terutama  di bidang politik, hukum dan perundang-undangan serta ekonomi   dengan idiom hak asasi manusia. Bahkan ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang sebelumnya tidak terwadahi  secara  memadai  dalam  konstitusi  menjadi  tertampung  secara  khusus dalam  Pasal  28A  sampai  28J  UUD  1945  sebagai  hasil  perubahan.  Ujung  euforia tersebut  adalah  berlangsungnya  perubahan  konstitusi  yang  tanpa  perencanaan “matang”  sehingga  berlangsung  lama  dan  tanpa  “kontrol”  sehingga  bentuk amandemen  tersebut  menjadi  tumpang  tindih  atau  banyak  pengulangan.  Bahkan rumusannya pun menimbulkan multi tafsir karena bukan di dasarkan pertimbangan filosofis yang  matang  sesuai dengan dasar  negara yang  menjadi landasannya, tetapi merupakan  hasil  kompromi  untuk  kepentingan  pragmatis  berupa  memuaskan semua pihak.
Pilihan untuk menempuh jalur reformasi pro-pasar dan mengembangkan demokrasi liberal, maka politik hukum Indonesia  cenderung berada dalam tekanan untuk mengembangkan kebebasan dan liberalisasi dalam dua aspek terpenting, yaitu politik  dan  ekonomi 2 .  Politik  hukum  paska  reformasi  menampung  aspirasi pemerintahan  konstitusional  yang  menempatkan  rakyat  dan  hak  asasi  manusia  ke dalam  cita  hukum  nasional,  sekaligus  mengakomodasi  tuntutan  liberalisme  yang mendesakkan   pasar   bebas   dan   terbuka   sebagai   perwujudan   globalisasi.   Arus tersebut   masuk   melalui   usaha-usaha   merombak   tentang   kedaulatan   rakyat, pemilihan  presiden,  dan  hak  asasi  manusia  serta  Pasal  33  UUD  1945  yang sebelumnya   menjadi   ideologi   ekonomi   nasional   selama   empat   puluh   tahun, walaupun praktek ekonominya cenderung tidak konsisten 3 .
Perombakan  Pasal  33  UUD  1945  dalam  perubahan  ke-4  telah  melalui kontestasi ideologis di antara Tim Ahli Ekonomi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja
2 Liputan Khusus majalah  Gatra  edisi  30 November  2011, “Memainkan  Pasal  Jadi”, dalam Gatra, No. 3, Tahun XVIII (24-30 November 2011), hlm 13 menytakan paling tidak terdapat 25 persen dari Undang-Undang  yang  dibuat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  ternyata  bertentangan  dengan  konstitusi nasional, yakni UUD 1945. Sehingga mengindikasikan bahwa produk perundang-undangan yang dihasilkan dibuat  tanpa  pertimbangan  konstitusi,  namun  karena  kepentingan  yang  tidak  sejalan  dengan  kepentingan bangsa dan rakyat sendiri. Dalam “Memainkan  Pasal Jadi”
3 Yahya  Muhaimin, Bisnis  dan  Politik  :  Kebijaksanaan  Ekonomi  Indonesia  1950-1980 , (Jakarta:LP3ES),  hlm        .  Baca  pula  Richard  Robinson ,  Indonesia  :  The  Rice  of  Capital ,  (Sydney:  Allen  & Unwin  Pty.Ltd.)  hlm  25-27.  Amandemen  tersebut  seolah  mencerminkan  antipati  sifat-sifat  lama  yang “menjerumuskan  kedalam kebangkrutan  ekonomi dan politik”  untuk berubah menjadi  hal  yang  baru, yaitu liberalisasi politik dan ekonomi.
(PAH  I  BP)  MPR 4 yang  merumuskan naskah  perubahan  konstitusi  terkait dengan ekonomi. Sebagian anggota Tim Ahli  menghendaki agar Pasal 33 UUD 1945 yang menyangkut asas kekeluargaan dan  kerakyatan tidak dirubah  karena  sudah menjadi ideologi bangsa yang dirumuskan para pendiri bangsa. Tim Ahli yang berpandangan seperti ini adalah Mubyarto dan M. Dawam Rahardjo. Sedangkan Tim Ahli lainnya yaitu,  Syahrir,  Didik  J.  Rachbini,  Sri  Adiningsih,  dan  Sri  Mulyani  Indrawati menghendaki  agar  asas  itu  diubah  dan  disesuaikan  dengan  tuntutan  reformasi. Alasan yang dipergunakan, bahwa asas kekeluargaan telah dimanipulasi rezim Orde Baru  untuk  melanggengkan  praktek  ekonomi  oligarkhi  sehingga  perlu  dihilangkan dan diganti dengan asas kemanusiaan atau keadilan.
Secara umum amandemen yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah menghilangkan  bagian  Penjelasan   Pasal  33,  yaitu  dengan  memindahkan  menjadi Pasal.  Pemindahan  penjelasan  menjadi  pasal  tersebut  yang  kemudian  menjadi perdebatan dalam hubungannya dengan reformasi. Sehingga kesepakatannya adalah ayat  (1),  (2),  dan  (3)  tetap,  dan  penambahan  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  pada  pasal  33 UUD  1945 sebagai  bentuk kompromi,  karena  kekhawatiran asas kekeluargaan dan kerakyatan  akan  dihapus  dari  Pasal  33  UUD  1945  menjadi    tidak  jadi  dilakukan. Tetapi yang dilakukan adalah  menolak  untuk mengadopsi bagian Penjelasan Pasal 33  UUD  1945  lama  secara  utuh,  dan  hanya  memindahkan  dan  merumuskan kembali  kata “demokrasi  ekonomi” dalam bagian  Penjelasan  ke ayat (4) perubahan Pasal   33  UUD   1945  yang   baru  dengan  membubuhkan  kata  “efisiensi”  yang bernuansa pasar dalam sistem perekonomian nasional 5 .
4 Kontestasi  tersebut  bukan  hanya  di  Panitia  Ad  Hoc  I  yang  merumuskan  rancangan perubahan, tetapi juga suara fraksi dalam usulan dan perdebatan, seperti usulan Fraksi PDI dengan konsep “keberdayagunaan   atau  efisiensi”,   dan   asas  “keadilan   dan   efisiensi”.  Fraksi   Golkar  dengan  usulan “kekeluargaan”  diganti  “kesetaraan  dan keadilan”.  Fraksi  PPP dengan usulan “demokrasi  ekonomi”. Fraksi PDKB  dengan usulan “sistem ekonomi pasar sosial”  dan  “ramah pasar”. Fraksi  PBB dengan usulan asas “keadilan  dan  kesetaraan”, “daya  saing  dan  kesetaraan”, “daya  saing  dan  efisiensi”, Fraksi  KB  dengan usulan  “ekonomi  pasar  yang  berkeadilan”   dan  “mandiri”.  Fraksi  Reformasi   dengan  usulan  asas  “daya saing”, “keadilan”,   “efisiensi”,  dan  “kesetaraan antar  pelaku  ekonomi”.  Fraksi  UG  dengan  usulan  asas “keadilan  sosial”,  “efisiensi”  dan “kesetaraan antar pelaku ekonomi”.  Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses  dan  Hasil  Perubahan  UUD  1945, Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Buku  VII ,  (Jakarta:  Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi), hlm 339-485
5 Kalimat  utuh  ayat  (4)  Perekonomian  Nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  keadilan,  kebersamaan,  efisiensi,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta  menjaga keseimbangan, kemajuan,  dan  kesatuan  ekonomi  nasional. Ayat  (5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal ini diatur dalam undang-undang. Rumusan Pasal 33 ayat (4) dan (5 )adalah hasil dari rapat ke-4 BP MPR dan kemudian disepakati dalam Rapat Paripurna ke-3 ST MPR 2002  oleh seluruh fraksi di MPR, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDU, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Reformasi,   Fraksi PBB,  Fraksi  KKI,  Fraksi  PDKB,  Fraksi  UD,  Fraksi  PDIP,  Fraksi  Utusan  Golongan,  maupun  Fraksi TNI/Polri  melalui  Pemandangan  Umum,  perdebatan  di  Komisi  A,  maupun  sikap  akhir  fraksi.  Sri  Edi
Pada sisi lain, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menganut  asas- asas  “sistem  konstitusional”  dan  “negara  berdasarkan  atas hukum”  yang berarti  mengandung makna keharusan adanya suatu  tertib  hukum, yaitu  setiap  kaidah  hukum  harus  terkait  dan  tersusun  dalam  suatu  sistem  hukum sehingga  tidak  mengesampingkan  yang  lain 6 .  Hal  ini  sebagaimana  pendapat  Hans Kelsen  yang  menyatakan  bahwa  tata  hukum  adalah  suatu  sistem  norma 7 ,  dimana peraturan  perundang-undangan  dari  tingkat  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Undang Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan 8 dalam Penjelasan  Pasal 7 ayat (5) dikatakan  bahwa: “Dal am ketentuan ini yang  dimaksud „ hierarki ‟ adalah  penjenjangan  setiap  jenis  peraturan  perundang- undangan  yang  di  dasarkan  pada  asas  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Berdasarkan legal reasoning tersebut maka akan lebih tepat apabila hanya satu lembaga tertentu yang berwenang melakukan pengujian, baik Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan dibawah Undang Undang terhadap Undang Undang 9 .
Swasono sebagai anggota Fraksi Utusan Golongan menginginkan untuk kembali kepada bunyi aslinya dan tidak  sependapat  dengan  rumusan  ayat  (4)  yang  menurutnya  akan  menimbulkan  kontradiksi  dan inkonsistensi  dan  bahkan  meni mbulkan  penafsiran  yang    tidak  jelas,  misalnya    kata  “efisiensi”  itu dimaksudkan  dalam  scope  apa?.  Sebab  kalau  hanya  efisiensi  saja,  ekonomi  dikejar  dengan  efisiensi  akan terjadi  struktur  proses  produksi  yang  sangat  berubah  menjadi  kapital  intensif  dan  akan  sama  sekali membiarkan  terjadinya  pengangguran.  Jadi  mengejar  efisiensi  bisa  berarti  mengubah  struktur  produksi menjadi  kapital  itensif  dan  mengabaikan labour  intensive pada  modal.  Dengan  demikian  orang  akan mempunyai  alasan  untuk  memberhentikan  buruh,  mengurangi  penggunaan  buruh  demi  efisiensi  dan  ini juga  bisa  bertentangan  dengan  maksud  kemandirian.  Demi  kemandirian,  maka  justru  kadang  kadang  kita harus  mengorbankan  efisiensi  jangka  pendek  demi  kemandirian  kita  tidak  mengimportal  layang.  Demi kemandirian  kita  tidak  mengimpor  beras  murah  yang  efisien  menurut  ekonom-ekonom. Dengan  kata  lain harus ada perkataan efisiensi yang berkemandirian, efisiensi yang berkeadilan, dan selanjutnya.
6 Bagir  Manan, Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia ,  (Bandung:  Pusat  Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm 46-47. Lihat pula Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia , Edisi 2 Cetakan 1 (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 82
7 Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni:  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  sebagai  Ilmu  Hukum Empirik-Deskriptif , Terj. Somardi, Cet.1 (Bandung: Rimdi Press, 1995), hlm. 112-113
8 Revisi terbaru UU Nomor 12 Tahun 2011
9 Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  UU  terhadap UUD  dan  Pasal  24A  yang  menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung    berwenang  untuk  menguji  terhadap peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UU  terhadap  UU.  Lihat  pula  empat  kritik  Jimly  Asshiddiqie terhadap  pemisahan hak  pengujian, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan  Keempat , (Jakarta:  Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002) hlm 40-41 serta  Fatmawati, Hak Menguji  (Toetsingsrecht)  yang  Dimiliki  Hakim  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2005), hlm 93-106.
Untuk terciptanya hierarkhi  peraturan  perundang-undangan  ini  sekaligus terlaksananya  nilai-nilai  konstitusi  terhadap  pembentukan  undang-undang,  maka diperlukan  suatu  organ  di  luar  legislative  dan  eksekutif  yang  diberi  mandat  untuk menguji  apakah  sebuah  undang-undang  telah  berkesesuaian  atau  tidak  dengan konstitusi 10 ,  sehingga  dapat  membatalkannya  jika  berdasarkan  penilaian  organ tersebut   dianggap tidak konstitusional. Organ tersebut untuk di  Indonesia disebut sebagai  Mahkamah  Konstitusi 11 yang  dibentuk  berdasarkan  ketentuan  UUD  hasil Amandemen  Pasal  24  C  yang  mengadopsi  suatu  organ  yang  disebut  Mahkamah Konstitusi. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah realisasi dari bunyi Pasal 24  C  UUD  yang menyatakan “  (1) Mahkamah Konstitusi  berwenang mengadili pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang  undang  terhadap  UUD,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden  menurut UUD”.

## B.  Telaah Konsep

## 1.  Pengujian Undang Undang
Sampai   15  Pebruari   2014  sudah  banyak  UU  atau  beberapa  ketentuan dalam UU yang diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi 12 , yaitu  923 perkara   dengan   258   UU   yang   diujikan.   Dari   jumlah   tersebut,   137   perkara dikabulkan  (14,84  %),  190  perkara  ditolak  (20,58  %),  157  perkara  tidak  dapat diterima  (17,01  %),  52     perkara  ditarik  kembali  (0,06  %).  Diantara  putusan Mahkamah   Konstitusi   tersebut   untuk   bidang   ekonomi   antara   lain   tentang
10 Ide  kewenangan  judicial  review  di  Indonesia  pertamakali  dikemukakan  oleh  Muhammad Yamin  dalam  Sidang  BPUPK  walaupun  bukan  berbentuk  lembaga  mandiri  tetapi  menjadi  kewenangan Mahkamah  Agung,  dalam “Gagasan Bernegara Yamin”, Edisi  Khusus  Hari  Kemerdekaan Tempo ,  18-24 Agustus 2014, hlm 120-122
11 Feri  Amsari, Perubahan  UUD  1945,  Perubahan  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  Cetakan  Kedua,  (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada,  2011)  hlm  139 menyatakan  “…uji  konstitusional  berbasis salah satunya    (selain  John  Marshall)  kepada pemikiran  George Jellineck  yang  mengusulkan  agar  MA  Austria  memiliki  kewenangan  uji  konstitusional,  tetapi  ide dipisahkannya lembaga kekuasaan kehakiman berasal dari Hans Kelsen.
12 Beberapa  buku  yang  sudah  membahas  Syaiful  Bakhri, Migas  Untuk  Rakyat,  Pergulatan Pemikiran  Dalam  Peradilan  Mahkamah  Konstitusi, Cetakan  I,  (Jakarta:  Grafindo  Khazanah  Ilmu,  2013); Martitah, Mahkamah Konstitusi, Dari  Negative Legislature ke  Positive Legislature , Cetakan I  (Jakarta:  Konpress, 2013). Feri Amsari, op.cit.
pembatalan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi serta UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 13 yang dibatalkan 2 pasal saja. Terhadap putusan tentang UU Ketenagalistrikan tersebut dan pemeriksaan UU Migas,  pada  saat itu muncul    komentar   Wakil  Kepala Badan  Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) Kardaya Warnika 14 mengatakan, jika UU Nomor 22 Tahun 2001  dibatalkan,  beberapa  badan  atau  lembaga  yang  telah  dibentuk  harus dibubarkan. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah di sektor migas akan batal demi hukum. Pembatalan UU Nomor  22  Tahun  2001  juga  membatalkan  kontrak  migas dengan nilai miliaran dollar AS yang sudah ditandatangani pemerintah dan investor. Hal  itu  berakibat  pada  kredibilitas  pemerintah  dan  negara  Indonesia  di  mata  para pelaku  bisnis,  investor,  para  profesional,  dan stakeholder akan  merosot. Penerimaan negara dari sektor migas yang selama ini mencapai 30 persen dari total APBN juga akan terganggu. Begitu pula dengan pendapatan pajak yang akan menurun, sehingga pemerintah akan menanggung defisit anggaran.
Ancaman tersebut (baik dikatakan berpengaruh atau tidak berpengaruh), faktanya keputusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan keputusan terhadap UU Ketenagalistrikan  yang  dibatalkan  seluruhnya  dengan  alasan  UU  Ketenagalistrikan bertumpu  pada  dua  paradigma,  yaitu unbundling (pemecahan  ranting  usaha)  dan kompetisi  pengusahaan  tenaga  listrik  .  Padahal  secara  filosofis  dan  historis  kedua undang  undang tersebut sama, yaitu terdapat unbundling (pemecahan usaha menjadi BP  Migas  dan  BPH  Migas 15 )  serta  kompetisi 16 dan  bahkan  UU  Ketanagalistrikan yang dibuat lebih belakangan yaitu tahun 2002 daripada UU Migas yang tahun 2001 dibatalkan,   maka  seharusnya  undang  undang  migas  yang  dibuat  sebelumnya  juga dibatalkan  total,  tetapi  kenyataannya  hanya  beberapa  pasal  saja  yang  dibatalkan. Pertimbangan yang lain adalah   pembatalan UU Nomor 22 Tahun 2002, mestinya bisa  menjadi yurisprudensi. Artinya,  secara  konstitusi,  jika  migas  dianggap barang
13 Buku yang membahasnya natara lain M. Kholid Syeirazi, Di Bawah Bendera Asing, Liberalisasi Industri Migas di Indonesia , Cetakan I, (Jakarta: LP3ES, 2009); Syaiful Bakhri, op.cit .
14 Kompas , 17 Desember 2004
15 Pasal  5  menyatakan bahwa  kegiatan usaha  minyak  dan  gas  bumi  terdiri  atas  (1)  Kegiatan Usaha  Hulu  yang  mencakup (a)  Ekplorasi;  (b)  Eksploitasi.  (2)  Kegiatan  Usaha  Hilir  yang  mencakup  :  (a) Pengolahan; ((b) Pengangkutan; (c) Penyimpanan; (d) Niaga
16 Pasal  6  ayat  (1)  Kegiatan  Usaha  Hulu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  angka  1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 dengan  suatu  Badan  Usaha  atau  Bentuk  Usaha  Tetap.  Dan  Pasal  7  ayat  (2)  Kegiatan  Usaha  Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
yang harus dikuasai negara dan undang-undang migas bertentangan dengan hal itu, maka  tidak  menutup  kemungkinan  undang  undang  migas  juga  bisa  dibatalkan. Namun menurut Ketua MK  Jimly mengatakan, “bahwa undang -undang dasar tidak menolak  kompetisi  dan  privatisasi,  tetapi  dalam  Undang-Undang  Dasar  tidak mengenal  adanya  pasar  bebas.  Yang  pasti,  semua  dinamika  politik  harus  tunduk pada konstitusi ”.
2.   Teori Politik Yudisial
Penelitian tentang hukum dan pengadilan secara umum berkaitan dengan pembuatan  keputusan  yudisial.  Oleh  karena  itu  salah  satu  bantuan  ilmu  politik dalam  mempelajari  hakim  dan  pengadilan  adalah  menjelaskan  dan  memprediksi bagaimana  hakim  mengambil  keputusan  dalam  tipe-tipe  kasus  tertentu.  Penelitian yang menganalisis pengadilan di Amerika Latin, Eropa, dan bangsa-bangsa di Timur Tengah,  serta  Australia  dan  Kanada  sekaligus  pada  rezim  demokratis  maupun otoriter   telah   banyak   dilakukan,   diantaranya   oleh   Ginsburg 17 ,   Ginsburg   &
Moustafa 18 serta Shannon Ishiyana Smithey 19 dan David L.Weiden 20 .
Penelitian  tentang  pengadilan  konstitusional  di  luar  Amerika  Serikat menunjukkan  bahwa  beberapa  sistem  politik  menjadi  semakin  mengalami   “ter - yudisialisasi” 21 .  Maksudnya,  bahwa  legislator  dan  eksekutif  harus  mengantisipasi keputusan-keputusan pengadilan tinggi dan seringkali mengubah kebijakan mereka untuk   menghindari   kekeliruan.   Apalagi   dengan   adanya   perkembangan   politik
17 Ginsburg, T. (2003), Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asia Cases , New York: Cambridge University Press
18 Ginsburg, T. & Moustafa, T. (Ed.), 2008, Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes , Cambridge, UK: Cambridge Univesity Press
19 Shanon  Ishiyama  Smithey,  2013, “Politik  Yudisial  Amerika” dalam John  T.  Ishiyama  & Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference  Handbook,  terjemahan  Ahmad  Fedyani Saifudin. Ilmu  Politik,  Dalam  Paradigma  Abad  ke-21  Sebuah  Reformasi  Panduan  Tematis ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media, hlm 1179-1192
20 David  L.  Weiden,   2013, “Pebandingan Politik   Yudisial”  dalam  John  T.  Ishiyama  & Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference  Handbook,  terjemahan  Ahmad  Fedyani Saifudin. Ilmu  Politik,  Dalam  Paradigma  Abad  ke-21  Sebuah  Reformasi  Panduan  Tematis ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media, hlm 308-321
21 Tate, C.N., & Vallinder,  T., (Ed),  1995,  “The Global  Expansion of Judicial  Power”, New York: New  York  University  Press,   sebagaimana  dikutip David  L.  Weiden,   2013, “Pebandi ngan  Politik Yudisial” dalam  John  T.  Ishiyama  &  Marijke Breuning, 21  st  Century  Political   Science:  A  Reference Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 313.  Stone, A.,  1992, The Birth of Judicial Politics in  France:  The  Constitutional  Council  in  Comparative  Perspective,  New  York:  Oxford  University  Press dikatakan bahwa “pengadilan  konstitusional  Eropa  kini  dapat  beroperasi  sebagai  kamar legislatif  ketiga”, sehingga  apabila  wakil  rakyat  di  parlemen  lemah  dan  di  dominasi  oleh  eksekutif,  maka  pengadilan konstitusional menjadi pembuat kebijakan yang lebih efektif daripada parlemen itu sendiri.
konstitusional  supranasional,  seperti European  Court  of  Justice , European  Court  of Human  Rights ,  dan International  Court  of  Justice yang  seringkali  digunakan  sebagai preseden  pada  kasus-kasus  pengadilan  konstitusi  Eropa.  Bahkan  diperkuat  dengan European  Conference yang  terdiri  dari  semua  presiden  pengadilan  tertinggi  di  Eropa yang  bertemu  secara  teratur  dalam  konperensi  untuk  mendiskusikan  keputusan- keputusan  pengadilan  mereka  masing-masing,  sehingga  konstitusionalisasi  proses politik  bergerak  dalam  batas-batas  nasional  bahkan  ke  tingkat  supranasional  yang mencerminkan peningkatan yudisialisasi politik di Eropa.

## C.  Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif  melalui  pengumpulan  data  yang  sumber  utamanya  adalah  bahan  hukum yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  hukum  normatif.  Data  yang  diperoleh  dan diolah  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari sumber   kepustakaan.   Studi   kepustakaan   dilakukan   dengan   cara   mempelajari literatur, artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan artikel ini  dilakukan  melalui  penelusuran  kepustakaan  dan  situs-situs  internet  yang berhubungan dengan penelitian ini.

## D.  Pembahasan
Politik  hukum  Mahkamah  Konstitusi  dalam judicial  review jika  dilihat melalui  pendekatan  sosiologis  dapat  dijabarkan  dalam  tiga  model  pendekatan sosiologis.  David  L.  Weiden  mengidentiifikasi  berbagai  ahli  ilmu  politik  yang menguji  perilaku  yudisial  para  hakim  pengadilan  banding  di  luar  Amerika  serikat dengan  menggunakan  salah  satu  dari  teori-teori  primer  pembuatan  keputusan yudisial,   yaitu   model legal,   sikap ,   dan strategis 22 .   Sedangkan   Shanon   Ishiyama
22 Ibid,  hlm  310.  Perhatikan  pula  hasil  penelitian  Tom  Ginsburg,  2003 ,   Judicial  Review  in  New Democracies: Constitutional Courts in Asia Cases , New York: Cambridge  University Press  yang  “menunjukkan bagaimana  judicial  review  melayani kepentingan-kepentingan pelaku  politik  selama  perubahan  rezim,   dan Ran  Hirschi, 2004, Towards  Juristocracy: The  Origins  and  Consecquences of  The  New  Constitutionalism, Cambridge, MA:  Harvard  University Press  yang  menyebut   dengan  “ Teori  Hegemonic  Preservation ,  yaitu  pertumbuhan kekuasaan  yudisial  dapat  dijelaskan  oleh  interaksi  antara  kepentingan  pribadi  para  aktor  politik,  elit ekonomi, dan para hakim yang semuanya bekerja untuk menciptakan reformasi konstitusional menurut cara tertentu  yang  sesuai  dengan  agenda mereka  sendiri”,   sebagaimana   dikutip  David  L.  Weiden,   2013, “Pebandingan  Politik  Yudisial” dalam  John  T.  Ishiyama  &  Marijke Breuning,  21  st  Century  Political Science: A Reference Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 314.
Smithey 23 menyatakan  hal  yang  berbeda,  yaitu attitudinal (sikap), strategis ,  dan institutional.
a. Model Legal
Model  legal   menurut  Segal   &   Spaeth 24 merupakan   teori  tradisional tentang  bagaimana  para  hakim  dalam  sistem  hukum cammon  law memutuskan perkara,  yaitu  hakim  mengambil  keputusan  berdasarkan merits dari  suatu  kasus tertentu  dengan  menginterpretasi  fakta-fakta  kasus  melalui  rujukan  kepada  makna umum  dari  ketentuan  konstitusional  atau  perundang-undangan,  preseden  dari kasus-kasus sebelumnya ( yurisprudensi ), badan  legislatif, niat orisinal dari  orang  yang merancang ( draft ) hukum atau konstitusional.
Oleh  karena  itu  menurut model  legal,  hakim  tidak  menggunakan  nilai- nilai  politik  atau  keberpihakkan  pribadi  berupa  ideologi  politik  atau  preferensi hakim  ketika  memutuskan  perkara,  tetapi  semata  atas  dasar  faktor-faktor  hukum. Tetapi  model  ini  kurang  tepat  untuk  menjelaskan  hakim  di  negara  yang  sistem hukumnya bukan cammon law, karena para hakim dalam sistem hukum sipil dalam memutuskan  tidak  berdasar  pada  preseden  atau  yurisprudensi  kasus-kasus sebelumnya.
b. Model Sikap
Model  Sikap  (attitudinal  model)  menurut  Segal  &  Spaeth 25 merupakan representasi  perpaduan  konsep-konsep  kunci  dari  realisme  hukum,  ilmu  politik, psikologi  dan  ekonomi.  Inti  model  sikap  ini  menyatakan  bahwa  hakim  cenderung mengambil  keputusan  sesuai  dengan  preferensi  politik,  sikap,  ideologi  hakim  dan tidak  selalu  berpedoman  pada  doktrin,  maksud  legislatif,  atau  preseden  hukum suatu perkara tertentu yang relevan.
23 Shannon  Ishiyama   Smithey,  2013, “Politik   Yudisial  Amerika”, dalam  John  T.  Ishiyama  & Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference  Handbook,  terjemahan  Ahmad  Fedyani Saifudin. Ilmu  Politik,  Dalam  Paradigma  Abad  ke-21  Sebuah  Reformasi  Panduan  Tematis ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media, hlm 1179-1192
24 Segal,  J.A.,  & Spaeth, H.J. 2002, “The Supreme Court and The Attitudinal  Model  Revisited”, Cambridge, UK: Cambridge University Press, sebagaimana dikutip David L. Weiden, 2013,  “Pebandingan Politik  Yudisial” dalam John T. Ishiyama & Marijke Breuning,  21 st Century  Political  Science: A Reference Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 310
Penelitian  Spaeth 26 sebelumnya,  yaitu  di      tahun  1995  menjelaskan mengapa  para  hakim  mengambil  keputusan  berdasarkan  preferensi  politik,  karena hakim  ingin  keputusan  mereka  mencerminkan  preferensi  kebijaka  individualnya. Faktor  pendorongnya  adalah  jabatan  yang  sudah  seumur  hidup 27 ,  kontrol  muatan perkara  oleh  pengadilan 28 ,  tidak  adanya  sanksi  elektoral  atau  politis 29 ,  peradilan tertinggi 30 maka  model  sikap  dalam  pengambilan  keputusan  perkara  adalah  atas dasar sikap pribadi, nilai, dan ideologi serta tidak berdasar pada hukum.
c. Model Strategis
Model  strategis  mengakui  bahwa  para  hakim  akan  menentukan  pilihan (keputusan)    menurut    preferensi    kebijakan    mereka,    akan    tetapi    untuk memaksimalkan  preferensi  tersebut  para  hakim  juga  memperhitungkan  suara  dari hakim  anggota  pengadilan  yang  lain  sehingga  keputusan  akan  diambil  secara strategis 31 .  Artinya  hakim  tetap  mempertimbangkan  konteks,  karena  untuk  dapat mengejar  tujuan  kebijakannya  hanya  melalui  kerjasama  dengan  yang  lain,  yaitu meliputi  aturan  institusional  maupun  pihak  lain  agar  keputusannya  dapat  di implementasikan. Misalnya  implementasi itu  tergantung pada  persetujuan  pembuat kebijakan lain, seperti polisi, hakim pengadilan, atau dewan sekolah serta perlu juga mempertimbangkan reaksi negatif dari publik.
Resistensi terhadap keputusan yang tidak populer berupa penolakan dan bahkan   sampai   ke   pembalasan   langsung,   misalnya   Konggres   membatalkan keputusan  hukum,  mencabut  undang  undang  tertentu,  atau  bahkan  mengusulkan
26 Segal  &  Spaeth, 1995, “The  Supreme Court  and  The  Attitudinal  Model”, Cambridge, UK: Cambridge  University  Press, sebagaimana  dikutip David L. Weiden,  2013,  “Pebandingan  Politik  Yudisial” dalam  John  T.  Ishiyama  &  Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference  Handbook, terjemahan  Ahmad  Fedyani  Saifudin. Ilmu  Politik,  Dalam  Paradigma  Abad  ke-21  Sebuah  Reformasi  Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 311
27 Karena  peradilan  Mahkamah  Agung  merupakan  peradilan  tertinggi  dan  hakim  nya  diangkat untuk seumur hidup sehingga tidak perlu khawatir kehilangan jabatan akibat dari putusan tersebut.
28 Hakim  tidak  perlu  khawatir  atas  putusannya,  karena  Mahkamah  Agung  adalah  peradilan terakhir atau  tertinggi, sehngga anggota hakim mempunyai diskresi yang  hampir  total terhadap kasus  yang akn  diterima  untuk  judicial  review,  sehingga  kasus-kasus  yang  tanpa  merit  atau  satu  sisi  saja  akan disingkirkan  dan  hanya  perkara  yang  mengandung  perselisihan  murni  antara  dua  posisi  yang  saling berlawanan secara hukum akan diterima oleh pengadilan.
29 Hakim  diangkat  untuk  seumur  hidup,  sehingga  dengan  putusannya  itu  tidak  bertujuan  untuk mencari  jabatan  politik,  sehingga  tidak  perlu  ada  kekhawatiran  dalam  akuntabilitas  politik  sekaligus  kebal terhadap  akuntabilitas  elektoral  karena  untuk  seumur  hidup  yang  berarti  tidak  perlu  khawatir  kehilangan jabatan dalam suatu pemilihan, karena catatan votingnya.
30 Mahkamah   Agung   adalah   puncak   piramida,   maka   tidak   ada   kemungkinan   keputusan Mahkamah Agung mengenai suatu perkara akan di tolak.
31 David L. Weiden, Ibid, hlm 312
perubahan  untuk  mencegah interpretasi  konstitusional  yang  tidak  populer  menjadi dasar  pertimbangan  hakim  untuk  menggunakan  model  strategis  ini.  Termasuk misalnya, keputusan yang mengalienasikan publik akan meningkatkan kemungkinan Konggres  mengambil  langkah-langkh  tersebut  di  atas  atau  menyebabkan  eksekutif tidak melaksanakan keputusan. Dengan demikian, model strategis 32 ini  berargumen bahwa    hakim    akan    mempertimbangkan    faktor-faktor    eksternal            untuk mengantisipasi  reaksi  yang  mungkin  timbul  sehingga  bertindak  sedemikian  rupa guna  meminimalisir  serangan  balik.  Hal  ini  dilakukan  karena  hakim  harus menyesuaikan  tindakannya  guna  menghindari  ancaman  eksternal  dan  untuk mencapai hal-hal yang mungkin dicapai pada situasi itu.
d. Model Institusional
Model  ini  sering  disebut  juga institusionalisme  historis 33 karena  fokusnya pada  Mahkamah  Agung  secara  keseluruhan,  dan  tidak  seperti  model  strategis  dan sikap  yang  fokusnya  pada  tujuan  kebijakan  dari  hakim  individual.  Sehingga  model politik institusional ini  kurang fokus pada  preferensi kebijakan  dari  hakim tertentu dan  lebih  fokus  pada  karakteristik  Mahkamah  Agung  atau  Mahkamah  Konstitusi sebagai institusi, relasinya dengan institusi lain dalam sistem politik.
Model  institusional  menekankan  efek  dari  konteks  institusi  terhadap keputusan  yudisial,  dimana  hakim  mengembangkan  keterikatan  normatif  kepada badan peradilan dan bertindak untuk melayani kekuasaannya. Clayton dan Gillman 34 menegaskan lebih lanjut bahwa :
“institusi  bukan  hanya  mempengaruhi  kemampuan  seseorang  untuk melakukan hal-hal yang diyakininya; institusi juga merupakan sumber tujuan politik,  preferensi  dan  tujuan  lainnya....  Berkenaan  dengan  politik  di Mahkamah  Agung,  ini  berarti  bahwa  perilaku  hakim-hakim  dimotivasi bukan  hanya  berdasarkan  kalkulasi  peluang  dan  resiko,  tetapi  juga berdasarkan  kewajiban  tugas  dan  rasa  tanggungjawab  kepada  hukum  dan konstitusi,  dan  oleh  komitmen  untuk  bertindak  sebagai  hakim  ketimbang sebagai legislator atau eksekutif” .
32 Shannon Ishiyama Smithey, Ibid, hal 1180
33 Institusional  dalam  makna  lembaga  sebagai  keseluruhan  atau  institusi  dan  relasinya dengan  institusi  lain  dalam  sistem  politik.  Sedangkan  historis  merupakan  penekanan  pada  penelusuran perubahan aturan institusional dan hasil penyesuaian dalam perilaku yudisial dari waktu ke waktu.
34 Clayton,  C.W.  &  H.  Gillman,  1999, Supreme  Court  Decision  Making:  New  Institutionalist Approach , Chicago: University of Chicago Press

## E.  Penutup
Hakim  adalah  manusia  biasa  yang  tidak  bisa  lepas  dari  pengaruh, Oleh  karena  itu  putusan  yang  dibuat  oleh  Hakim  sebagai  pribadi  ataupun majelis  hakim  adalah  cerminan  dari  sikap  hakim  yang  di  dasarkan pengetahuan  dan  atau  kalkulasi-kalkulasi  tertentu.  Atas  dasar  hal  tersebut, maka  putusan  hakim  tidak  selalu  konsisten  atau  sama  antar  kasus  satu dengan  yang  lain  pada  konteks  yang  tidak  sama.  Secara  konseptual  bisa diambil  melalui  tiga  model,  menggunakan  salah  satu  dari  teori-teori  primer pembuatan keputusan yudisial, yaitu model legal, sikap , dan stategi

## Daftar Pustaka
Bagir  Manan, Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia ,  (Bandung:  Pusat  Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).
Clayton, C.W. & H. Gillman, 1999, Supreme Court Decision Making: New Institutionalist Approach , Chicago: University of Chicago Press
David L. Weiden,  2013,  “Pebandingan Politik Yudisial”  dalam  J ohn T. Ishiyama & Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference  Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media.
Donny  Gabral  Adian, “Pengantar: Politik, Demokrasi, dan  Keadilan” dalam Agus Pramusinto  &  Erwan  Agus  Purwanto,  Ed.,  2012 ,  Indonesia  Bergerak,  Percik Pemikiran Komunitas Sekip untuk Perubahan ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
Fatmawati, Hak  Menguji  (Toetsingsrecht)  yang  Dimiliki  Hakim  dalam  Sistem  Hukum Indonesia , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
Feri  Amsari, Perubahan  UUD  1945,  Perubahan  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  Cetakan  Kedua,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)
Ginsburg,  T.  &  Moustafa,  T.  (Ed.),  2008, Rule  by  Law:  The  Politics  of  Courts  in Authoritarian Regimes , Cambridge, UK: Cambridge Univesity Press Ginsburg,  T.  (2003), Judicial  Review  in  New  Democracies:  Constitutional  Courts  in  Asia Cases , New York: Cambridge University Press
Hans  Kelsen, Teori  Hukum  Murni:  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  sebagai  Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif , Terj. Somardi, Cet.1 (Bandung: Rimdi Press, 1995). Jimly  Asshiddiqie  , Konsolidasi  Naskah  UUD  1945  setelah  Perubahan  Keempat ,  (Jakarta: Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2002).
Liputan Khusus majalah Gatra  edisi  30 November  2011, “Memainkan  Pasal  Jadi”, dalam Gatra, No. 3, Tahun XVIII (24-30 November 2011),
M.  Kholid  Syeirazi, Di  Bawah  Bendera  Asing,  Liberalisasi  Industri  Migas  di  Indonesia , Cetakan I, (Jakarta: LP3ES, 2009.
Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan  Dasar-dasar  dan  Pembentukannya ,  Ed.1, Cet.1 (Yogyakarta: Kanisius)
Martitah, Mahkamah  Konstitusi,  Dari  Negative  Legislature  ke  Positive  Legislature , Cetakan I (Jakarta: Konpress, 2013).
Ran  Hirschi,  2004, Towards  Juristocracy:  The  Origins  and  Consecquences  of  The  New Constitutionalism, Cambridge,   MA:   Harvard   University   Press   sebagaimana dikutip David L. Weiden,  2013, “Pebandingan  Politik  Yudisial” dalam  John T. Ishiyama  &  Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media.
Richard Robinson , Indonesia : The Rice of Capital , (Sydney: Allen & Unwin Pty.Ltd.)
Segal,  J.A., &  Spaeth, H.J. 2002, “The  Supreme Court  and  The  Attitudinal  Model Revisited”,  Cambridge,  UK: Cambridge  University  Press, sebagaimana  dikutip David  L.  Weiden,    2013,  “Pebandingan  Politik  Yudisial” dalam  John  T. Ishiyama  &  Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media.
Shannon  Ishiyama  Smithey,  2013,  “Politik  Yudisial   Amerika”,  dalam  John   T. Ishiyama  &  Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media.
Shanon Ishiyama  Smithey,  2013, “Politik  Yudisial Amerika”  dalam John T. Ishiyama & Marijke Breuning, 21 st Century Political Science: A Reference Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media.
Sri  Soemantri, Hak  Uji  Material  di  Indonesia ,  Edisi  2  Cetakan  1  (Bandung: Alumni, 1997).
Stone, A.,  1992, The Birth of Judicial Politics in France: The Constitutional Council in Comparative Perspective, New York: Oxford University Press
Syaiful  Bakhri, Migas  Untuk  Rakyat,  Pergulatan  Pemikiran  Dalam  Peradilan  Mahkamah Konstitusi, Cetakan I, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2013);
Syamsul  Hadi,  dkk., Kudeta  Putih,  Reformasi  dan  Peembagaan  Kepentingan  Asing  dalam Ekonomi Indonesia , (Jakarta: Indonesia Berdikari)
Tate, C.N., & Vallinder,  T., (Ed),  1995,  “The Global  Expansion of Judicial  Power”,
New  York:  New  York  University  Press,     sebagaimana  dikutip  David   L. Weiden,   2013, “Pebandingan Politik  Yudisial” dalam  John  T.  Ishiyama & Marijke  Breuning,  21  st  Century  Political  Science:  A  Reference  Handbook, terjemahan Ahmad Fedyani Saifudin. Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Reformasi Panduan Tematis , Jakarta: Kencana Prenada Media.3.
Tempo “Gagasan Bernegara Yamin”, Edisi  Khusus Hari Kemerdekaan Tempo , 18-24 Agustus 2014.
Tim  Penyusun  Naskah  Komprehensif  Proses  dan  Hasil  Perubahan  UUD  1945, Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun   1945,   Buku   VII ,   (Jakarta:   Sekretariat   Jendral   dan   Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
Tom  Ginsburg,  2003 ,   Judicial  Review in  New  Democracies: Constitutional  Courts in  Asia Cases , New York: Cambridge University Press
Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik : Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980 , (Jakarta:LP3ES).