## PERKEMBANGAN MUSLIM DI EROPA (WORLD CIVILIZATION VS
LOCAL CULTURE) : KEBIJAKAN PEMERINTAH PERANCIS DALAM MENEKAN PERTUMBUHAN MUSLIM
Nur Inna Alfiah fifi.alfiyah@yahoo.com Dosen Fisip Universitas Wiraraja Sumenep

## ABSTRAK
Globalisasi  merupakan  sebuah  fenomena  yang  tidak  bisa  dihindari  dalam kehidupan  manusia.  Dengan  adanya  globalisasi  setiap  perpindahan  baik  berupa barang ataupun peradaban menyebar dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain atau  dari  negara  yang  satu  dengan  negara  lain.  Dari  globalisasi  inilah  kemudian kosmopolitanisme dapat tersebar dengan luas. Globalisasi kemudian memberikan dua  dampak  bagi  kehidupan  manusia,  yaitu  positif  dan  negatif.  Sehingga kemudian dengan adanya globalisasi bergantung bagaimana individu, masyarakat, dan  negara  menyikapi  fenomena  globalisasi  tersebut.  Mudahnya  penyebaran peradaban  kemudian  mendorong  budaya  dalam  peradaban  antar  negara  bertemu satu  dengan  yang  lainnya.  Pertemuan  budaya-budaya    tersebut  kemudian menimbulkan  dua  hal  yaitu  positif  dan  negatif,  positif  apabila  kebudayaan  yang dibawa  dalam  peradaban  diterima  dengan  baik  disutu  negara,  sedangkan  negatif apabila  budaya  dalam  peradaban  ditolak  dan  dianggap  sebagai  suatu  ancaman terhadap  budaya  yang  asli  dari  wilayah  tersebut  yang  kemudian  memunculkan diskriminasi yang berujung pada terjadinya konflik.
Kata Kunci: Civilization, Local culter, Kebijakan

## A. Latar belakang Masalah
Dalam sejarah kehidupan manusia  banyak  dikenal  peradaban- peradaban kuno,  seperti  Mesopotamia,
Peradaban  Mesir  Kuno,  Peradaban
Yunani kuno, Mahenjodaro dan Harappa (India) dan lainnya. Peradaban-peradaban yang ada kemudian hilang karena berbagai faktor seperti  bencana  alam  ataupun  karena adanya  perang.  Peradaban  merupakan entitas  paling  luas  dari  budaya, perkam-pungan-perkampungan,
wilayah-wilayah,  kelompok-kelompok etnis, nasionalitas-nasionalitas, berbagai kelompok keaga-maan, seluruhnya  memilki  peradaban  kultur pada  tingkatan  yang  berbeda  dari heterogenitas kultural. Sebuah peradaban  adalah  bentuk  budaya  yang palin  tinggi  dari  suatu  kelompok masyarakat  dan  tataran  yang  paling luas  dari  identitas  budaya  kelompok masyarakat  dan  tataran  yang  paling luas  dari  identitas  budaya  kelompok masyarakat dan tataran paling luas dari identitas  budaya  kelompok  masyarakat manusia  yang  dibedakan  secara  nyata dari  makhluk-makhluk  lain-nya.  Ia terindetifikasian  baik  dalam  faktor- faktor  objektif  pada  umumnya,  seperti bahasa,  sejarah,  agama,  kebiasaan- kebia-saan,  institusi-institusi,  maupun identifikasi  diri  yang  bersifat  subjektif (Huntington  2002,  42-43). Bahkan
Huntington dalam bukunya juga menge-lompokkan  masyarakat  dunia  8 yakni, golongan Barat, golongan Konfusian,  golongan  Jepang,  golongan
Islam,  golo-ngan  Hindu,  golongan
Ortodox, golongan Amerika Latin, dan golongan Afrika.
Jika  pada  zaman  dahulu  untuk menyebarkan  sebuah  pengaruh  atau ajaran dari peradabannya suatu masyarakat  perlu  menkalukkan  atau melakukan  kekerasan  agar  budaya
dalam peradabannya bisa diterima oleh peradaban  lain. Akan  tetapi  pada  era globalisasi saat ini, untuk
menyebarluaskan suatu ajaran, ideologi maupun  budaya  tidak  perlu  dilakukan dengan  melalui  kekerasan.  Karena kemudahan yang ada dalam globalisasi tersebut  dapat  dengan  mudah  menye- barkan    barang,  jasa,  budaya  dan lainnya.
Majunya tekhnologi,
informasi,  komu-nikasi  memudahkan masyarakat  dunia  mengetahui  dengan jelas  peristiwa  atau  perkembangan  apa yang terjadi di negara lain. Masyarakat dunia  bisa  mengetahui  budaya  dari masing-masing  negara  atau  suku  dari berbagai  etnis  yang  ada  di  dunia  ini tanpa perlu berinteraksi secara langsung,  karena  pada  saat  ini  jarak antar negara bukanlah menjadi halangan untuk informasi baik sosial,ekonomi,  budaya  dari  suatu bangsa untuk diketahui oleh masyarakat negara lain. Globalisasi  yang  merupakan sebuah fenomena tidak selalu
memberikan  manfaat  atau  dampak positif bagi kehidupan manusia. Karena pada  dasarnya  setiap  fenomena  yang ada  akan  selalu  menimbulkan  dua  sisi yaitu  positif  (menguntungkan)  atau negatif  (meru-gikan).  Definisi dari globalisasi  sendiri  sangat  beragam dimana  globalisasi  dapat  didefinisikan dengan  majunya  sistem  tekhnologi, informasi, dan komunikasi yang menyebabkan perpindahan barang. jasa,  informasi  dapat  dengan  mudah diterima  oleh  masyarakat.  Kendala jarak  bukanlah  menjadi  halangan  bagi suatu  individu,  masyarakat  bahkan negara  untuk  berhubungan  antara  satu dengan  yang  lain.  Adanya  hubungan tersebut  kemudian  menjadikan  antar individu,  masyarakat  hingga  negara bergantung  satu  sama  lain,  baik  dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun pengetahuan.
Kemajuan  yang  tersedia  dalam era  globalisasi  memunculkan  beberapa per-spektif  dimana  para  ilmuwan dalam  menyikapi  globalisasi  memilki perspektif  yang  berbeda.  Sebagian ilmuwan  berpendapat  bahwa  dengan adanya  glo-balisasi  akan  memberikan manfaat disisi lain ada yang berpandapat  justru  dengan  adanya globalisasi  justru  perbedaan-perbedaan anatar  tiap  negara  baik  dalam  segi budaya,  sosial  dan  ekonomi  akan semakin  terlihat.  Bagi  yang  pro terhadap  globalisasi  umumnya  percaya bahwa dengan adanya globalisasi suatu negara akan memilki kesempatan untuk bersaing  dan  maju  dengan  negara  lain. Dimana  dengan  adanya  globalisasi perbedaan-perbedaan  yang  ada  di  tiap anatar negara, masyarakat dan individu dapat teratasi dengan adanya globalisasi. Adanya saling ketergantungan  dan  keterkaitan  satu sama lain akan menghilangakan perbedaan-perbedaan yang ada. Disinilah letak kosmopolitanisme sabagai bagian dari globalisasi, dimana dalam kosmopo-litanisme
selalu mengutamakan peneri-maan akan kebudayaan  yang  beragam.  Identitas manusia  sebagai  bagian  dari  suatu kelompok kebudayaan yang juga dibarengi dengan keberadaan identitasnya sebagai bagian yang sama. Jika  ilmuwan  lain  menanggapi globalisasi  yang  diidentikkan  dengan kaburnya  batas-batas  negara  dan  peran individu yang semakin bebas ditanggapi  sebagian  kalangan  sebagai suatu  hal  yang  baik  dan  membawa pada  kebaikan  bersama.  Akan  tetapi tidak menurut Kaplan, dimana globalisasi justru memunculkan konflik.  Jika  sebelumnya  perang  dan kemanan  berkutat  pada  persaingan  dan konfrontasi  militer,  maka  dewasa  ini menurut  Van  Creveld,  perang  dan keamanan  mencakup  pergolakan  yang
terjadi  dengan  melibatkan  intervensi pemerintah,  penggunaan  senjata,  dan konflik  dalam  masyarakat  (Kaplan 2000,  46).  Masalah  perang dan keamanan  tidak  lagi  antar  negara, melainkan di tingkat yang lebih rendah dalam  intern  negara  yang  disebabkan masalah  sosial  seperti  ras  dan  agama, hingga  masalah  lingkungan.  Dengan kata  lain  dengan  adanya  globalisasi justru  perbedaan  yang  ada  seamkin terlihat  dengan  jelas  tatkala  budaya lokal  ataupun  lokal  religion  yang  ada tidak  menghendaki  peradaban  lain untuk  berinterkasi  dalam  wilayahnya.
Hal inilah yang kemudian menunculkan  perselisihan  dan  konflik, sehingga nilai-nilai dalam kosmopolitanisme  berupa  persamaan dan  penerimaan  akan  identitas  budaya yang  berbeda  antar  sesama  manusia perlu dipertanyakan kembali.
Disini  penulis  setuju  terhadap pernyataan dari Kaplan, dimana dengan kaburnya  batas  negara  serta  peran individu  semakin  menigkat  justru  akan memunculkan  konflik.  Karena  dengan kaburnya batas negara kemudian mendorong  setiap  individu  untuk bergerak atau berpindah dari negaranya ke  negara  lain.  Perpindahan  inilah kemudian mendorong masyarakat yang memilki  budaya  yang  berbeda  dengan negara tujuan justru akan menimbulkan selisih  faham  yang  berujung  pada terjadinya  konflik,  baik  itu  sosial, ekonomi  hingga  ideologi  ataupun keyakinan.  Mengacu  pada  pernyataan Kaplan tentang perang ataupun konflik yang  tidak  lagi  pada  persaingan konfrontasi  militer,  tetapi  lebih  kepada masalah  intern  seperti  masalah  sosial seperti  ras  dan  agama  hingga  masalah lingkungan. Tidak tersedianya sumberdaya  serta  keamanan  dalam negerinya  menyebabkan  masyarakat kemudian  bermigrasi  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  ataupun  mencari
tempat yang aman ataupun perlindungan. Kebudayaan yang berbeda yang dibawa oleh para imigran inilah  kemudian  berbenturan  dengan budaya  asli  tempat  tujuan  imigran tersebut (local religion). Selain Kaplan, Samuel Huntington  dalam  bukunya clash  of civilization memprediksikan  bahwa setelah bera-khirnya  perang  dingin, perang ataupun konflik terjadi bukanlah masalah ideologi lagi. Dimana  perang  ataupun  konflik  akan dilanjutkan  dengan  perang  baru  yang disebut  perang  peradaban.  Jika  selama ini  perang  lebih  banyak  terjadi  intern dalam  peradaban  barat,  maka  perang baru ini adalah perang antara peradaban  barat  (dipelopori  AS  dan Eropa) dengan peradaban timur (kekuatan  Islam  dan  Konfusian  dalam hal ini China) (Huntington 2000, 338). Budaya-budaya yang berbeda yang ada dalam  peradaban  ini  jika  saling berhadapan akan memunculkan konflik karena  tidak  adanya  kesepahaman, selain  itu  globalisasi  juga  cenderung menimbulkan  superioritas  sendiri  dari negara-negara yang ada yang
menganggap  budaya  yang  dimilikinya lebih unggul  dari  budaya-budaya  yang lain.
Disini  kita  bisa  lihat  dari perlakuan yang diberikan oleh masyarakat  muslim  Eropa.  Dimana Islam  sebagai  peradaban  yang  dibawa oleh para imigran cenderung mendapatkan  perlakuan  yang  tidak baik  dari  masyarakat  lokal  Eropa. Disinilah  benturan  yang  terjadi  antara budaya-budaya  yang  berbeda  akan menimbulkan konflik tatkala masyarakat lokal yang ada memandang budaya  yang  baru  akan  mengancam budaya  yang  ada  dalam  masyarakat setempat.  Pada  saat  ini  berdasarkan berbagai  survei  Eropa  meru-pakan salah  satu  benua  dengan  pertumbuhan
muslim  terbanyak  didunia,  mengingat Eropa  sebagai  kiblat  dari  agama Kristen tentu ini menjadi masalah yang sangat  besar  bagi  pemerintah  negara- negara  Eropa.  Berdasarkan  penelitian tahun  2009  pada  Pew  Forum  on Religion and Public Life memproyeksikan bahwa tingkat
pertumbuhan  penduduk  muslim  dunia adalah 1,5 persen per tahun, sementara penduduk  non  muslim  hanya  tumbuh 0,7  persen  per  tahun.Penelitian  bertitel ”The  Future  of  the  Global  Muslim
Population” ini memproyeksikan bahwa  jumlah  penduduk  msulim  pada 2030 akan mengambil 26,4 persen total populasi  dunia  yang  diperkirakan  akan mencapai  sekitar  8,3  miliar  jiwa.  Di Eropa, Pew memprediksi bahwa
jumlah penduduk muslim akan
meningkat hampir sepertiga dari jumlah sekarang  pada  20  tahun  ke depan,  dari  44,1  juta  orang  atau  enam persen  dari  total  penduduk  Eropa  pada 2010,  menjadi  58,2  juta  orang  atau delapan  persen  dari  total  penduduk Eropa  pada  2030.  Pada  2030  itu, sejumlah  negara  Uni  Eropa  akan mengalami  naiknya  jumlah  penduduk muslim  hingga  mencapai  dua  digit prosentase  dari  total  penduduk  benua itu ( http://www.muslim- menjawab.com ).
Oleh  karena  itu  untuk  menekan laju  pertumbuhan  dari  masyarakat muslim di Eropa, Uni Eropa kemudian mengeluarkan
peraturan
yang membatasi dan melarang imigran untuk masuk  ke  wilayah  Eropa  terutama untuk  para  imigran  muslim.  Disini penulis  akan  mencoba  mengangkat kasus  bagaimana  kondisi  para  imigran muslim  yang  ada  di  Eropa,  terutama Perancis yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar diantara  negara  Eropa.  Karena  dalam hal  ini  Islam  yang  memilki  budaya yang  berbeda  cenderung  diperlakukan
diskri-minatif  oleh  masyarakat  Eropa.
Perlakuan diskriminatif
tersebut semakin diperparah pasca pengeboman WTC (World  Trade  Centre). Pasca runtuhnya  WTC  tersebut  umat  Islam mendapatkan  tekanan  yang  luar  biasa terutama  terhadap  muslim  imigran yang  tinggal  di  negara-negara  Eropa, tidak terkecuali Perancis yang awalnya mengklaim  negaranya  sebagai  negara sekuler  yang  akan memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda,
serta  tidak  melakukan  diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. B. Masuknya  Islam  di  Perancis  dan
Kebijakan Nicholas Sarkozy dalam  Me-nekan  Pertumbuhan Muslim di Perancis Masuknya  peradaban  Islam  ke
Eropa telah dimulai dari sejak berabad- abad yang lalu. Diawali oleh penaklukan  negara  Andalusia  (756- 1492)  di  Semenanjung  Iberia,  dan kemudian melalui Sisilia, serta penguasaan wilayah Balkan oleh kekhalifahan Utsmaniyyah (1389).
Islam  semakin  banyak  berpe-ngaruh  di Eropa  tatkala  Konstantinopel  jatuh  ke tangan Sultan Mehmed  II (Muhammad II)  pada  tahun  1453  pada  masa kekaisaran  Ottoman.  Pada  saat  itu Islam  mengalami  zaman  keemasan, Konstantinopel  yang  merupakan  ibu kota  Byzantium  kemudian  berubah nama  menjadi  Istanbul,  Takluknya Konstan-tinopel menjadikan kekaisaran semakin melebarkan ekspansi ke wilayah Balkan dan Eropa tengah pada abad  ke  14  dan  ke  15.  Salah  satu peninggalan yang terbesar adalah orang Turki  yang  hingga  saat  ini  masih  aktif dalam  melakukan  Islamisasi  baik  bagi penduduk  wilayah  tersebut,  hingga Albania  menjadi  negara  dan  penduduk mayoritas  muslim  hingga  saat  ini  dan beberapa kelompok etnis Slavia, Bosnia  Herzegovina,  dan  beberapa
bagian negara Bulgaria.
Pasca berakahirnya  Perang  Dunia  kedua migrasi  muslim  dari  Timur  Tengah  ke Eropa  meningkat,  negara-negara  yang menjadi  tujuan  migrasi  muslim  pasca perang  dunia  kedua  ini  umumnya menuju negara-negara seperti Perancis, Jerman,  Inggris,  Belanda  dan  negara lainnya.
Pada awalnya masayarakat Eropa  terbuka  terhadap  para  imigran muslim  yang  ada  karena  masyarakat Eropa pada saat itu membutuhkan para imigran  untuk  dijadikan  tenaga  kerja untuk  membangun  infarstruktur  yang rusak  pasca  Perang  Dunia.  Perancis yang merupakan negara sekuler banyak menerima  imigran  yang  umumnya berasal  dari  Aljazair,  Maroko  dan Tunisia.  Arus  imigran  semakin  tinggi ke  Perancis  tatkala  para  pekerja imigran  yang  datang  secara  individu kemudian  mengajak  sanak  familinya untuk  bermigrasi  ke  Perancis,  yang kemudian  melahirkan  koloni-koloni imigran  di-daerah  dimana  mereka bekerja. Adanya koloni imigran tersebut  tentu  membuat  masyarakat lokal  yang  ada  cenderung  bersikap kurang  ramah  terhadap  para  imigran terutama  muslim.  Karena  keberadaan Islam  sebagai  identitas  budaya  dari para  imigran  kemudian  memunculkan sentimen  tersendiri  dari  masayrakat lokal  terhadap  para  imigran  muslim. Perancis yang menggap dirinya sebagai negara  sekuler,  dimana  masyarakatnya bebas  melakukan  aktivitas  sesuai keyakinan  kemudian  mengeluarkan peraturan agar kehidupan antar masayarakat  lokal  dan  pendatang  bisa hidup berdampingan.
Untuk  menghindari  sentimen berujung  konflik,  pemerintah Perancis kemudian pada tanggal 3 oktober 1981 mengeluarkan Undang-Undang tentang hak berserikat dan berkumpul. Undang- undang  ini  memberikan  angin  segar
bagi masyarakat muslim karena Negara menjamin  kebebasan  memeluk  dan menjalankan  syariat  agama  masing- masing pemeluknya. Dan inilah kemudian menumbuhkan spirit munculnya organi-sasi-organisasi Islam  diseluruh  Prancis  yang  menjadi bagian  dinamika  dari  gerakan  dakwah. Untuk mengkoordinasi
berbagai organisasi yang tumbuh dan berkembang, maka Perancis membentuk  Nationaal  Federation  of Muslim France atau Federation Nationale  des  Musulmans  de  France (FNMF) dan Masjid Paris (Organisation de Islamiques de Frence) yang  berada  dibawah  naungan  Depar- temen  Dalam  Negeri  Prancis  yang sering  mengadakan  diskusi  keislaman di Prancis, menggagas berbagai macam diskusi. Sementara itu, sikap akomodatif  dari  pemerintah  prancis diwujudkan  dalam  bentuk  conseil
Religieux de  I’slam en  Frence (Dewan Keagamaan  Islam  di  Prancis)  COIRIF di  bawah  naungan  Departemen  Dalam Negeri (Kepel 2003, 317).
Seiring berjalannya waktu,
imigran-imigran  yang ada baik itu dari kawasan Timur Tengah ataupun negara lain  tetap  berlanjut  hingga  semakin menambah  populasi,  terutama  imigran muslim.  Menanggapi  hal  ini  kemudian pemerintah masing-masing negara
Eropa melihat bahwa dengan banyaknya  pupulasi  muslim  tatanan ekonomi,  sosial,  budaya  masyarakat
Eropa  cenderung  berubah.  Ini  bisa dilihat dari semakin banyaknya pengangguran  yang  terjadi  hingga peningakatan  masyarakat  Eropa  asli yang  memilih  memeluk  Islam  sebagai agamanya.  Keadaan  ini  kemudian diper-parah  dengan  tingakat  kelahiran diantara  negara-negara  Eropa  yang mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun.  Jika  ini  terus  dibiarkan  maka bukan  tidak  mungkin  Eropa  yang
identik  sebagai  kiblat  agama  Kristen akan  berubah  menjadi  agama  islam mayoritas. Hal inilah kemudian mendorong  pemerintah  dari  negara- negara Eropa yang ada untuk melakukan  tindakan  pencegahan  agar perkembangan  muslim  tidak  semakin meluas dan meningkat.
Untuk  melakukan  rencananya kemudian negara-negara Eropa menda- patkan  momentum  tatkala  peristiwa pengeboman  WTC (World  Trade Centre) pada  11  September  2001. Pasca  pengeboman  WTC  kemudian melahirkan istilah Islamphobia dikalangan masyarakat Eropa.
Islamphobia  merupakan  istilah  yang ditujukan  kepada masayarakat  islam, dimana  Islam  dianggap  sebagai  agama yang  mencintai  kekerasan  serta  selalu diidentikkan  dengan  terorisme.  Islam- phobia yang meluas dikalangan masyarakat  Eropa  menjadikan  tekanan dan  perlakuan  diskriminatif  semakin tinggi  terhadap  masyarakat  muslim Eropa. Perancis yang dulu menganggap dirinya  sebagai  negara  sekuler  dengan dibebas-kannya individu ataupun msyrakat  menjalankan  aktivitas  sesuai dengan  keyakinan  agamnya,  kamudian berubah pasca pengeboman WTC.
Isu  pencegahan  terorisme  yang diangkat  oleh  pemerintah  Perancis sema-kin  menekan  muslim  yang  ada. Dimana  pada  tahun  2004  pemerintah menge-luarkan kebijakan berupa pelarangan  penggunaan  simbol-simbol keagamaan seperti pelarangan pemakain  burqah  hingga  janggut  bagi kaum muslim laki-laki. Perancis merupakan negara pertama Eropa yang mengeluarkan aturan tentang
pelarangan  pemakain  burqah,  aturan pelarangan pemakain burqah kemudian disahkan  pada  21April  2011.  Ini  tentu melanggar Hak Asasi Manusia, dimana hak-hak  muslim  sebagai  individu  di batasi dengan  munculnya  peraturan
pelarangan  penggunaan  simbol-simbol keagamaan. Pelarangan akan penggunaan  jilbab  tentu  melanggar Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  karena burqah  merupakan  salah  satu  identitas dari muslim disamping itu juga dengan memakai  burqah  ataupun jilbab  dalam agama  Islam  masuk  dalam  kategori ibadah. Bahkan berdasarkan The Polish Institute  International  Affairs yang mengutip  data  dari  Eurobarometer, diskriminasi  terhadap  Islam  bertambah parah  dari  tahun  ke  tahun.  Islamofobia menjadi  isu  serius  dalam multikul- turalisme  di  Prancis.  Data  terbaru menyatakan  bahwa  Prancis  (66%) adalah negara dengan tingkat diskriminasi  paling  tinggi,  kemudian disusul  oleh  Belgia  (60%),  Swedia (58%),  Denmark  (54%),  Belanda (51%), dan Inggris (50%). Dibandingkan  dengan  tahun  2009, terlihat peningkatan signifikan di tahun ini  pada  Prancis  (66%)  dan  Belgia (60%).  Persentase  itu  naik  30% dibandingkan  tahun  2011,  dan  naik hampir  lima  kali  lipat  dibandingkan 1992 (Jessy Ismoyo 2013, www.kompasiana.com ). Selain itu juga Nicolas Sarkozy yang  pada  saat  itu  menjadi  ketua  Uni Eropa  mendesak  pemerintah  dari  27 negara anggota Eropa untuk meratifikasi  atau  menyetujui  Undang- undang  tentang  pembatasan  masuknya imigran ke Eropa. Pembatasan masuknya  imigran  tersebut tertuang dalam EU  immigration  pact  ,  dengan pernyataan  bahwa “the  European Union  ...  does  not  have  the  resources todecently receive all the migrants who hope  to  find  a  better  life  here” (
European  Pact  on  Immigration  and Asylum 2013, http://europa.eu). Adanya  pernyataan  tersebut  kemudian menjadi  dasar  kebijakan  imigrasi  Uni
Eropa  yang  mulai  ketat  dan  resriktif.
Kemudian dike-luarkanlah aturan-
aturan imigrasi  yang  restriktif dari Uni Eropa  yang  dibagi  menjadi  dua  aturan yang  paling  gencar  dipromosikan  Uni Eropa  dalam  EU  Immigration  Pact , yaitu  kebijakan pengem-balian  langsung (return  directive) dan  kebijakan  skema Kartu  Biru (blue  card  scheme). Return device merupakan aturan yang diberlakukan  oleh  Uni  Eropa  terhadap para  imigran  ilegal  dengan  cara mengusir  atau  memulangkan  imigran ilegal tersebut ke negara asal.
Sedangkan Blue Card Scheme merupakan  aturan  dimana  imigran ilegal bisa masuk ke Eropa jika imigran tersebut  masih  dalam  satu  family  yang ada  pada  keluarga  di  dalam  negara tersebut.  Ini  dimaksudkan  bahwa  jika ada imigran masih mempunyai hubungan  darah  dengan  salah  satu keluarga  yang  termasuk  dalam  27 negara anggota Uni Eropa mendapatkan perke-cualian untuk
masuk.  Terbitnya  peraturan  tersebut kemudian  mandapatkan  kritikan,  kritik terhadap  peratuaran  tersebut  datang dari  organisasi  pembela  hak  azasi manusia  seperti  Amnesty  International mengkritik  bahwa  pedoman  dalam peratuan itu akan mencap para pengungsi  dan  pemohon  suaka  sebagai penjahat ( http://www.dw.de ).
Tindakan  yang dilakukan  oleh Sarkozy  dan  negara-negara  Eropa  lain dengan  membatasi    datangnya  imigran terutama  muslim  menunjukkan  adanya kekhawatiran akan tumbuh dan berkem-bangnya  Islam  di  Eropa  serta Perancis khususnya. Pencegahan imigrasi  dan  pembatasan  perekrutan tenaga  kerja  asing  terutama  muslim untuk masuk ke Eropa tidak menurunkan  jumlah  migrasi  yang  ada. Justru  dengan  adanya  pembatasan tersebut  jumlah  migran  muslim  yang masuk  ke  Eropa  khusunya  Perancis
makin  banyak.  Dimana  terbentuk  pada saat  ini  setidaknya  ada 15  juta  kaum muslim  di  Eropa  dengan  perkiraan sekitar lima sampai enam juta diantaranya  tinggal  di  Perancis  atau sekitar  10  persen  dari  total  62  juta penduduk  Perancis  (Pobattingi  2008, 60).  Kekhawatiran  akan  Islam  menjadi agama  mayoritas  Perancis  menjadi salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi oleh  pemerintah  Perancis.  Dimana parlemen dari Perancis selalu mengeluarkan  aturan  untuk  menekan muslim  yang  ada  di  Perancis  dengan segala  bentuk  peraturan  yang  semakin meminggirkan  kaum  muslim.  Sikap yang  ditunjukkan pemerintah  Perancis dengan  segala  bentuk  kebijakan  dan aturan yang menekan muslim mencerminkan  adanya  rasa  tidak  aman dari  pemerintah  sendiri  yang  melihat perkembangan  muslim  yang  semakin meningkat tiap tahunnya.
Kekhawatiran  akan  tergantinya budaya  lokal yang  ada  dalam  hal  ini Kristen  dengan  Islam  menjadikan masyarakat  lokal  kemudian  melakukan diskriminasi terhadap imigran terutama muslim.  Disinilah  pernyataan  Kaplan tentang  globalisasi  yang  membawa konflik  semakin  terlihat  tatkala  diskri- minasi yang dilakukan oleh pemerintah prancis  dan  masyarakatnya.  Konflik disini bukanlah antar negara melainkan antar  masyarakat  yang  tidak  menerima budaya yang masuk ke dalam wilayahnya.  Globalisasi  yang  di  elu- elukan  akan  menghilangkan  perbedaan justru  membuat  perbedaan yang  ada semakin terlihat. Ketidaksukaaan masya-rakat lokal Perancis yang berpenduduk mayoritas Kristen terhadap perkembangan Islam di
Perancis  menumbuhkan  rasa  sinisme terhadap  muslim  yang  ada  disana.
Inilah  yang  kemudian  menjadikan landa-san  dimana  world  civilization (peradaban  islam)  jika  dihadapkan
dengan  lokal  religion  menjadi  suatu masalah  yang  jika  dibiarkan  terus berlanjut akan berujung pada terjadinya konflik  dengan  kekerasan.  Eropa  yang merupakan  kiblat  dari  peradaban  Barat dengan  Kristen  nya  tentu  tidak  akan menerima jika Islam dengan budayanya  mampu  menguasai  Eropa kembali.  Karena  sejarah  mencatat bahwa  pada  masa-masa  kekhalifahan Islam pernah menguasai Eropa. Tindakan pencegahan terhadap perkembangan  Islam  diperlukan  agar perkembangan  Islam  tidak  menguasai Eropa kembali. Ada banyak aspek yang menjadikan Perancis membatasi perkem-bangan muslim disana.
Pertama, kebu-dayaan  yang  berbeda yang  dibawa  oleh  imigran  muslim cenderung bertentangan dengan budaya barat  yang  bebas  dari  segala  aturan. Kedua, ketersediaan  lapa-ngan  kerja menyebabkan  antara  masyarakat  lokal dan  imigran  atau  pendatang  menjadi bersaing  sedangkan  lapangan  kerja sangat terbatas yang kemudian mengakibatkan terjadi banyak pengangguran yang semakin menambah  beban  pemerintah. Ketiga, pertumbuhan penduduk
perancis sendiri  yang  cenderung  menurun  dari tahun  ketahun,  sedangankan  imigran muslim  yang  menetap  di  perancis semakin  meningkat.  Kecenderungan dari  masyarakat  lokal  untuk  menerima kebudayaan  dari  peradaban  yang  lain inilah  yang  memicu pemerintah  dan masyarakat  Perancis  melakukan  tindak diskriminasi  terhadap  muslim.  Imigran muslim yang dahulu dipandang sebelah mata hanya sebagai pekerja kasar justru mampu  berkembang  dan  meluaskan pengaruhnya  di  Perancis.  Meskipun pemerintah menerapkan berbagai aturan untuk menekan laju pertumbuhan  muslim,  perkembangan muslim  di  Perancis  justru  mengalami
kenaikan  di  tiap  tahunnya.  Bahkan banyak dari kalangan masyarakat lokal Perancis sendiri memilih Islam sebagai agamanya.  Menurut  Harian  New  York Times  (4/2/13),  jumlah  orang  yang pindah  agama  (ke  Islam)  di  Perancis semakin  meningkat  setiap  tahunnya. Setiap  tahun  sekitar  150  upacara konversi    dari  masyarakat  lokal Perancis  yang  menjadi  muallaf  yang dilakukan di masjid Sahabat di Créteil, Paris.  Sedangkan  menurut  seorang penanggung  jawab  isu-isu  keagamaan di Kementerian Dalam Negeri, Bernard  Godard,  dari  enam  juta  umat muslim  di  Perancis,  sekitar  100.000 orang adalah mualaf, dan ini mengalami peningkatan bila dibandingkan  dengan  tahun  1986  yang hanya  sekitar  50.000  orang.  Asosiasi muslim  mengatakan  jumlah  muallaf sekitar  200.000  orang  (http://dunia- islam.pelitaonline.com ).
Bertambahnya  jumlah  muallaf yang ada membuktikan bahwa
globalisasi memang tidak bisa dihindari oleh setiap individu,
masyarakat  bahkan negara.  Meskipun pemerintah  sangat  bersikap  reaktif terhadap  perkembangan  muslim  yang ada  di  Perancis,  perkembangannya tetap bertambah karena dengan melalui kemudahan dalam
penggunaan tekhnologi, informasi budaya dan nilai- nilai  dari  Islam  sendiri  dapat  tersebar luas.  Islam  pasca  pengeboman  WTC selalu  diidentikkan  dengan  kekerasan dan  terorisme  justru  mampu  menarik minat  masyarakat  Eropa  terutama Perancis  untuk  semakin  mengenal Islam  lebih  jauh.  Tindakan  pemerintah
Perancis dengan mengeluarkan pertauran-peraturan yang mendiskriminasikan masyarakat muslim disana tentu akan menimbulkan konsekuensi berupa perlawanan  dari  para  muslim  Perancis. Meskipun  dalam  hal  ini  itu  belum
terlaksana,  karena  jika  diskriminasi- diskriminasi  sosial  yang  diterapkan tetap di berlakukan ini akan berdampak buruk  sendiri  bagi  Perancis.  Negara yang mengklaim dirinya sebagai negara  sekuler  perlu  dipertanyakan kembali  ke  sekulerannya,  karena  jika dilihat  dalam  setiap  aturan  yang dikeluarkan  pemerintah.  Pemerintah ber-sikap  seolah  hanya  menginginkan Kristen  sebagai  agama  mayoritas  yang dipeluk  oleh  rakyat  Perancis  dan sebagai  kiblat  dari  peradaban  Barat tentu tidak menginginkan Eropa dikuasai oleh muslim.
Rasa superioritas yang dibentuk oleh globalisasi terhadap negara-negara Barat  termanifestasi  dalam  perasaan curiga dan kebenciaan yang
terselubung  terhadap  budaya  yang dibawa  oleh  peradaban  lain,  rasa superioritas  inilah  biasanya  dikenal dengan  Xenophobia.  Kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerin-tahan Nicholas  Sarkozy  bisa  dikategorikan dengan  Xenophobia,  dimana  ketidak- mampuan pemerintah untuk membendung  perkembangan  muslim yang menjadikan Sarkozy mengeluarkan aturan-aturan yang mendiskriminasikan  muslim  yang  ada. Isu  terorisme  yang  di  usung  menjadi sebuah senjata untuk menekan muslim, hal ini tentu bertentangan dengan nilai- nilai kosmopolitanisme yang semestinya  dapat  menerima  setiap perbedaan  kebudayaan  akibat  dari adanya  globalisasi tersebut. Disamping itu  jika  Perancis  memang  benar-benar sebagai  negara  sekuler  tidak  akan mungkin  pemerintah  akan  membatasi serta  ikut  campur  dalam  urusan keyakinan setiap rakyatnya.

## C. Kesimpulan
Globalisasi memang memberikan  dua  dampak  bagi  setiap
interaksi sosial yang ada, menguntungkan bagi satu pihak sedangkan dipihak lain merasa dirugikan. Dalam konteks berkembangnya Islam di Eropa terutama di Perancis, penyebaran Islam dengan adanya globalisasi bisa dikatakan  sangat  diuntungkan.  Karena dengan  mudahnya  akses  informasi  dan komunikasi dalam globalisasi menjadikan ajaran Islam bisa menyebar ke  seluruh  Eropa.  Disamping  itu  juga peran  imigran  muslim  di  Eropa  dalam menyebarkan  ajaran  tersebut  menjadi salah satu kunci keberhasilan
berkembangnya Islam di daratan Eropa.  Perancis  yang  di  satu  pihak merasa terganggu atau dirugikan dengan  adanya  perkembangan  muslim disana  menerapkan  berbagai  aturan serta kebijakan yang mendiskriminasikan  muslim.  Disini bisa dilihat globalisasi dengan
kaburnya  batas  negara  menjadikan perpindahan  penduduk  dari  suatu negara  ke  nagara  lain  tidak  bisa dibendung, ini menjadi dampak negatif tersendiri  dari  globalisasi.  Perpindahan penduduk  yang  membawa  budaya masing  kemudian  bertemu  dengan budaya  lokal  yang  sangat  berlainan dengan budaya yang dibawa menjadikan  masyarakat  yang  ada kemudian  akan  memunculkan  adanya perselisihan yang berujung pada terjadinya konflik.
Tumbuh  dan  berkembangnya peradaban  Islam  di  Eropa  menjadi masa-lah  tersendiri  bagi  tiap  negara Eropa  meskipun  ada  sebagian  negara
Eropa  seperti  Jerman  memberikan kebebasan  bagi  nuslim  disana  untuk beraktifitas tanpa ada perlakuan diskriminasi  dari  pemerintah.  Akan tidak  di  Perancis  dimana  terhadap peradaban  dari  luar  seperti  Islam pemerintah  mengeluarkan  kebijakan yang mambatasi muslim disana
menggunakan  hak-hak  nya  seperti berjilbab  dan  lainnya.  Kebijakan  yang dikeluarkan  oleh pemerintah  perancis, Nicholas  Sarkozy  menunjukkan  bahwa keengganan  dari  pemerintah  serta masya-rakat  lokal  yang  ada  untuk menerima  kenyataan  akan  muslim sebagai bagian dari masyarakat Perancis. Adanya diskriminasi terhadap budaya  lain  yang  masuk  ke  dalam wilayahnya  membuktikan  jika  ada ketakutan  dari  pemerintah  sendiri  akan hilangnya budaya lokal dan tergantikan dengan budaya islam sebagai mayoritas.  Jika  masalahnya  terletak pada  ketakutan  akan  budaya  luar (peradaban Islam) menguasai wilayahnya  itu  juga  bergantung  dari bagaimana masyarakat mempertahankan  budaya  lokal  yang ada  tanpa  harus  memusuhi  Islam sebagai  identitas  budaya.  Karena  jika dilihat  dari  banyaknya  muallaf  dari masyarakat lokal Perancis
membuktikan  jika  agama  lokal  yang ada  belum  mampu  untuk  memuaskan batin  dari  masyarakat  perancis  sendiri akan  pengetahuan  tentang  Tuhan. Sehingga  tidak  seharusnya  pemerintah memperlakukan  masyarakat  imigran muslim disana berbeda dengan imigran yang  lain.  Karena  sekeras  apapun pemerintah  mengeluarkan  kebijakan untuk  menekan  pertumbuhan  muslim, budaya  serta  ajaran  yang  ada  semakin meluas  dan  bertambah  tiap  tahun  di Perancis.

## Daftar Pustaka
European Pact on Immigration and Asylum, diakses di http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free _movement_of_persons_asylum_immigration/jl0038_en.htm , 23  Juni
2013.
Gilles Kepel, Pergerakan Islam di Amerika dan Eropa, Yogyakarta: jendela, 2003. Hasil penelitian, Pertumbuhan Penduduk Muslim 2 kali lebih cepat dari penduduk
Non-muslim, diakses di http://www.muslim- menjawab.com/2012/06/hasil-penelitianpertumbuhan-penduduk.html , 24 Juni 2013.
Islam  di  Eropa:  Jumlah  Muallaf  Di  Perancis  Semakin  Meningkat,  diakses  di
http://dunia-islam.pelitaonline.com/news/2013/02/05/islam-di-eropa- jumlah-muallaf-di-perancis-semakin-meningkat#.UcjrrNlhnoJ 25 Juni 2013.
Jessy  Ismoyo, Islamphobia  di  Perancis  :  Identitas  Imigran  PerempuanMuslim Magribi, diakses di sosbud.kompasiana.com/2013/06/15/islamofobia- di-prancis-identitas-imigran-perempuan-muslim-maghribi-
565330.html,  22 Juni 2013
Kaplan, Robert D. The Coming Anarchy, in The Coming Anarchy: Shattering the
Dreams of the Post-Cold War. New York: Random House, 2000.
Lawrence  E.  Harrison,  Samuel  P  Huntington,  dkk, Kebangkitan  Peran  Budaya, LP3ES: Jakarta, 2006.
Pabottingi,  Mochtar, Potret  Politik  Kaum  Muslim  di  Perancis  dan  Kanada, Pustaka Pelajar : Yogyakarta ,2008.
Samuel  P  Huntington, Benturan  Antar  Peradaban, Yogyakarta:  Penerbit  Qalam, 2002.
Uni  Eropa  ingin  Seragamnkan  UU  Imigrasi,  diakses  di http://www.dw.de/uni- eropa-ingin-seragamkan-uu-imigrasi/a-3422015 , 23 Juni 2013