## POLITIK HUKUM FUNGSI BANK SEBAGAI AGEN REKSADANA DI PASAR MODAL
Tri Setiady Universitas Wiralodra Email  : trisetiady@yahoo.com

## Abstract
The politics of law in the field of Indonesian piracy associated with the function of banks as  mutual  fund  agents  in  the  capital  market  in  the  era  of  free  trade  must  be  able  to accommodate  the  main  objectives  of  regulating  banking institutions,  namely  the  stability of  the  banking  institutions  as  described  above.  The  involvement  of  banks  as  mutual  fund agents  must  pay  attention  to  risk  management  because  mutual  funds  are  investment products  that  have  risks  and  can  affect  the  relationship  between  the  bank  and  its customers and have a large impact on public trust in the bank. The legal policy must be stated in the product of legislation that regulates banking and capital market investment in this  case  the  involvement  of  banks  in  mutual  funds.  The  law  must  be  a  guide  in  the relationship between banking institutions and society .
Keywords : Politics of Law, Banks, Agents, Mutual Funds, Capital Markets

## I. PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  ke  empat  menegaskan  bahwa Indonesia  adalah  suatu  Negara  Kesejahteraan.  Dasar  Pembangunan  ekonomi  Indonesia tercantum  dalam  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  yang  telah  diamandemen,  yang menyatakan  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan,  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Serta  perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 199
Posisi  perbankan  dalam  perekonomian  suatu  negara  sangatlah  strategis. Konstribusi  perbankan  dalam  industri  keuangan  juga  sangat  signifikan.  Total  aset
199 H. Abdurrahman, Pembangunan berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Manusia, Makalah pada  seminar  dan  Lokakarya  Pembangunan  Hukum  Nasional  VII  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, Bali 14-18 Juli 2003, hlm.7.
perbankan  mencapai  90%  dari  aset  industri  keuangan  (diluar  pasar  modal  dan  obligasi). Total aset lembaga pembiayaan, perum penggadaian dan reksadana masih jauh lebih kecil dibandingkan  dengan  lembaga  perbankan.  Pentingnya  peranan  perbankan  dalam perekonomian  dan  besarnya  tingkat  kepercayaan  yang  harus  dijaga  dalam  industri  ini menyebabkan  perbankan  menjadi  industri  yang  paling  banyak  dan  ketat  diatur  (heavily regulated). Setiap ketentuan yang dibuat lembaga perbankan mempunyai satu tujuan yaitu menghasilkan  perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  stabil,  sehingga  bank  dapat  menjalankan fungsi financial intermediary secara optimal. 200
Pertumbuhan  reksadana  yang  sangat  pesat  dalam  dua  tahun  terakhir  ini  juga dipengaruhi oleh besarnya keterlibatan perbankan dalam distribusi reksadana. Keterlibatan bank-bank  dalam  penjualan  reksadana  diwujudkan  dalam  bentuk  kerjasama  (mutual agreement) antara bank sebagai agent of sales reksadana dengan manajer investasi sebagai pengelola  dana.  Dengan  berperan  sebagai  agen  penjual  reksadana  maka  bank-bank tersebut akan menggunakan jaringan kantornya di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak penjualan  reksadana.  Masyarakat  di  kota  kecil  yang  memiliki  dana  besar  pada  akhirnya dapat membeli reksadana melalui bank-bank yang ada di kotanya.
Perkembangan  produk  investasi  di  sektor  keuangan  terus  mengalami  peningkatan sampai  saat  ini.  Data  Direktorat  Industri  Pengelolaan  Investasi  OJK  menunjukkan  Nilai Aktiva  Bersih  (NAB)  reksadana  yang  meningkat  dari  Rp206,3  triliun  menjadi  Rp209,51 pada  27  juni  2014.  Reksadana  Pasar  Uang  tumbuh  dari  Rp12,05  triliun  (triwulan  I) menjadi Rp16,1 triliun (27 Juni), RD Pendapatan Tetap naik dari Rp29,37 triliun menjadi Rp30,2  triliun,  RD  Saham  turun  dari  Rp90,68  triliun  menjadi  Rp90,16  triliun,  RD Campuran  juga  menurun  dari  Rp20,31  triliun  menjadi  Rp18,34  triliun,  RD  Terproteksi meningkat dari Rp42,46 triliun menjadi Rp42,8 triliun, RD  Indeks meningkat dari Rp420 miliar  menjadi  Rp591  miliar,  ETF  (saham  dan  fixed  income)  meningkat  dari  Rp2,07 triliun  menjadi  Rp2,14  triliun  dan  RD  Syariah  meningkat  dari  Rp8,96  triliun  menjadi Rp9,17 triliun. 201
200 Burhanuddin  Abdullah,  Membangun  Reputasi  Perbankan  Melalui  Kerjasama  Kehumasan, http://www.bi.go.id, diakses tanggal 13 oktober 2014.
Perbankan Indonesia  mempunyai peranan  yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi,  karena  bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana ( surplus of funds) dengan pihak yang  membutuhkan  atau  kekurangan  dana  ( lack  of  fund). Bank  melakukan  usaha  yang  berasal  dari    dana masyarakat  yang  disimpan  berdasarkan  kepercayaan,  sehingga  setiap  bank  perlu  untuk  menjaga  kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
201 http://www.bi.go.id Perkembangan reksadana, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018
Salah  satu  fungsi  hukum  adalah  menyediakan  jalur-jalur  bagi  pembangunan (politik,  ekonomi,hukum  maupun  sosial  budaya)  masyarakat.  Landasan  ideal  dan konstitusional  bagi  strategi  pembangunan  hukum  nasional  yaitu  Pancasila  dan  Undang- undang  Dasar  1945.  Fokus  perhatian  pada  penataan  rambu-rambu  yang  bersifat  filosofis ini  ialah,  sejauh  mana  kebijakan  politik  hukum  (legal  policy)  yang  kita  miliki  ini  dan sejauh mana tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dapat direalisi melalui penerapan hukum yang akan datang. 202
Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesiayang meliputi:  pertama,  pembangunan  hukum  yang  berintikan  perbuatan  dan  pembaharuan terhadap materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum  yang  telah ada  termasuk  penegasan  fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para  penegak hukum. 203
Tuntutan  perkembangan  zaman  dan  masyarakat  semakin  meningkat,  baik  dalam skala  nasional,  maupun  regional  dan  global.  Berbeda  dengan  faktor-faktor  berpengaruh lainnya,  maka  faktor  Pancasila  dan  idealisme  negara  hukum  sebagai  landasan  idealdan konstitusional ini adalahfaktor yang sifatnya dianggap konstan, dengan pengertian bahwa manajemen pembangunan hukum secara konsekwen akan didasarkan pada nilai-nilai dasar dan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Adapun  prihal  fleksibilitas  dari  Pancasila  sebagai  ideologi  yang  sifatnya  terbuka, memungkinkan kita menyerap nilai-nilai yang timbul dalam perkembangan hidup bangsa, namun  tetap  mempergunakan  nilai  dasar  sebagai  filter.  Harus  diakui  bahwa  beberapa pembaharuan  hukum  atau  pembentukan  hukum  perundang-undangan  baru,  belum  sesuai dengan  dasar-dasar  ketatanegaraan  dan  tujuan  hukum,  Dalam  praktek  hukum  yang  erat dengan  perlindungan  kepentingan  masyarakat  masih  timbul  berbagai  persoalan. Pembaharuan  hukum  masih  bersifat  parsial  dan  belum  menyentuh  secara  integral  sendi- sendi  hukum.  Keadaan  ini  sangat  terasa  di  bidang-bidang  keperdataan,  perdagangan  dan perekonomianpada umumnya.
Politik  hukum  baru  yang  berisi  upaya  pembaharuan  hukum  menjadi  keharusan pada  tanggal  17  agustus  1945  Indonesia  di  proklamasikan  sebahai  Negara  merdeka  dan pada  tanggal  18  agustus  1945  Undang-undang  Dasar  1945  menjadi  hukum  dasarnya.
202 Ibid, hlm18.
203 Moh.  Mahfud  M.D,  Politik  Hukum  Di  Indonesia,  PustakaLP3ES  Indonesia,  Jakarta,  1998, hlm.9.
Tujuan hukum pun menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos kebangsaan. Politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya melayani masyarakat.
Hukum  merupakan  produk  politik  yang  memandang  hukum  sebagai  formalisasi dari  kehendak-kehendak  politik  yang  saling  berinteraksi  dan  saling  bersaingan.  Dari pengertian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  politik  hukum  perbankan  mencakup  proses pembuatan dan pelaksanaan hukum perbankan  yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum perbankan akan dibangun dan ditegakkan.
Hukum  merupakan  produk  politik  yang  memandang  hukum  sebagai  formalisasi atau  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik  yang  saling  berinteraksi  dan  saling bersaingan. 204 Dari  pengertian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  politik  hukum  perbankan mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum perbankan yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum perbankan akan dibangun dan ditegakkan.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang  Nomor  10  tahun  1998  atau  disingkat  dengan  Undang-undang  Perbankan.  Usaha bank umum diuraikan pada Pasal 6 Undang-undang tersebut, yaitu menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro,  deposito,  sertifikat,  tabungan  dan  atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada pasal ini juga disebutkan bahwa bank umum membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai satu tahun. 205
Sektor  non  riil  atau  sektor  moneter  secara  garis  besar  dapat  dibagi  dalam  dua kategori yakni pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah bertemunya permintaan dan penawaran  terhadap  mata  uang  lokal  dan  asing  atau  dengan  kata  lain  pasar  yang memperdagangkan  valas,  sedangkan  pasar  modal  adalah  transaksi  modal  antara  pihak penyedia  modal  (investor)  dengan  pihak  yang  memerlukan  modal (pengusaha) dengan
204 Ibid, hlm 9-10.
205 Perbankan  pada  saat  ini  dianggap  sebagai  suatu  lembaga  keuangan  yang  sangat  penting. Lembaga perbankan merupakan inti dari system keuangan dari negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi  tempat  orang  perseorangan,  badan-badan  usaha  swasta,  badan-badan  milik  Negara,  bahkan lembaga-lembaga  pemerintah  yang  menyimpan  dana-dana  yang  dimilikinya.  Melalui  kegiatan  perkreditan dan  berbagai  jasa  yang  diberikan,  bank  melayani  kebutuhan  pembiayaan  serta  melancarkan  mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006,hlm 7
menggunakan instrumen saham, obligasi, Reksa Dana. 206
Pada  masa  sekarang  arus  uang  dan  modal  jarang  dihubungkan  dengan  keperluan transaksi perdagangan internasional dan kebutuhan modal untuk investasi jangka panjang, tetapi  perekonomian  konvensional  melihat  pasar  uang  dan  pasar  modal  sebagai  sarana investasi  jangka  pendek  yang  bersifat  spekulatif  guna  mendapatkan  keuntungan  (gain) yang cepat dan besar.
Meskipun lembaga yang dibicarakan tersebut bernama pasar modal (stock market), tidak berarti segala transaksi yang terjadi di bursa efek merupakan pertemuan antara orang yang membutuhkan modal dengan para investor yang ingin menanamkan modalnya dalam suatu  perusahaan  yang  diminatinya.  Pertemuan  antara  pihak  yang  memerlukan  modal dengan  pihak  yang  memberikan  modal  hanya  terjadi  sekali  di  pasar  perdana  yakni  pada saat IPO (Initial PublicOffering).
Selanjutnya para investor bebas memilih apakah memegang saham yang dibelinya sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang atau menahannya sebentar untuk kemudian melepaskannya di pasar sekunder ketika ia melihat pergerakan harga saham menunjukkan adanya  margin.  Inilah  tindakan  umum  yang  secara  terus  menerus  terjadi  di  pasar  modal yakni keinginan untuk meraih capital gain dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat.
Samuelson dan Nordhaus mengungkapkan kegiatan spekulatif dalam pasar modal muncul  karena  adanya  harapan  terpenuhi  dengan  sendirinya,  maksudnya  jika  seseorang membeli  saham  tertentu  dengan  harapan  nilai  saham  akan  naik,  maka  tindakan  ini  akan mendorong kenaikan harga-harga saham yang bersangkutan. Keadaan ini membuat orang semakin  terdorong  untuk  membeli  lagi  dan  hal  ini  menyebabkan  kenaikan  harga  saham lagi. 207
206 Karalij  Singht, Memahami  Globalisasi  Keuangan  :  Panduan  untuk  memperkuat  rakyat ( A Citizen  Guide  to  the  Globalisasi  of  Finance)  Alih  Bahasa  Frederic  Runna .  Cet  I,  Jakarta.  Yokoma-PGI, 1968.  Hlm  9.  Pasar  Modal  berperan  penting  dalam  perkembangan  ekonomi  suatu  negara,  karena  Pasar Modal  dapat  berfungsi  sebagai  :  Alternatif  investasi  ,  Penyehatan  usaha  ,  Sarana  divestasi    dan  Sumber pembiayaan.
Saham  adalah  Unit  Penyertaan  modal  saham  suatu  Perusahaan,  Saham  merupakan  instrument  investasi ekuitas.  Obligasi  adalah  Bukti  hutang  dari  Emiten  yang  mengandung  kewajiban  pembayaran  bunga  atau lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun. Obligasi merupakan instrumen investasi hutang dan berpendapatan tetap.  Reksa Dana adalah Reksadana  adalah  wadah  yang  dipergunakan  untuk  dana  dari  masyarakat  pemodal  untuk  selanjutnya diinvestasikan  dalam  Portofolio  Efek  oleh  Manajer  Investasi    Reksadana  merupakan  Instrumen  investasi kontrak Investasi Kolektif (Pasal 1 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal)
207 Samuelson, Paul  A & Nordhous, William P. Makro Ekonomi, Edisi  Ke empat belas. Erlangga, Jakarta. 1997. Hlmn 220.
Dalam  perkembangannya  banyak  bank  yang  bertindak  sebagai  agen  reksadana. Perbankan  nasional  perlu  memperhatikan  beberapa  aspek  kehati-hatian  (prudensial). 208 Aspek  prudensial  yang  dilihat  terkait  fungsi  bank  sebagai  agen  penjual  dari  produk reksadana itu. Walaupun pengaturan reksadana sepenuhnya kewenangan Badan Pengawas Pasar  Modal(Bapepam)-LK  sekarang  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Bank  sebagai agen penjual tetap perlu memperhatikan beberapa prinsip kehati-hatian.
Peran dan keterlibatan perbankan nasional dalam reksadana memang sangat besar dan  tentunya  hal  ini  membawa  beberapa  dampak  bagi  perbankan  itu  sendiri.  Dampak tersebut tidak hanya bersifat keuntungan seperti peningkatan fee based income bagi bank yang  bersangkutan,  melainkan  juga  memunculkan  risiko  baru  yang  harus  dihadapi  oleh perbankan.  Risiko  utama  yang  dihadapi  oleh  bank  adalah  risiko  reputasi  mengingat marketing chanel dari reksadana tersebut memanfaatkan pelayanan kantor bank di seluruh Indonesia.  Risiko  muncul  apabila  dalam  melakukan  redemtion  nasabah  mengalami kelambatan  pembayaran  atau  gagal  bayar,  nasabah  tentunya  akan  mengkaitkan  masalah tersebut  dengan  bank  dimana  mereka  membeli  reksadana  tersebut  walaupun  tanggung jawab tidak ada pada bank tersebut.
Dengan  demikian  reputasi  bank  penjual  reksadana  tersebut  secara  tidak  langsung akan ikut berpengaruh. Risiko reputasi ini akan semakin jelas dalam kasus bank menjual reksadana  yang  dikelola  oleh  manajer  investasi  yang  menjadi  pihak  terafiliasi  dari  bank tersebut.  Salah  satu  tantangan  perbankan  yang  dihadapi  adalah  semakin  berkembangnya peran  pasar  modal,  dengan  berbagi  instrumen-instrumen  keuangan  baru,  yang  dapat menggantikan  fungsi  bank  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan.  Masalah  tersebut adalah bagaimana politik hukum bidang perbankan dalam kaitan fungsi bank sebagai agen reksadana  di  pasar  modal  dalam  era  perdagangan  bebas  sebagai  upaya  peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia?

## II. METODE
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  pendekatan  Yuridis Normatif , yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan  perundang-undangan  penelitian  yang
208 Dalam  hukum  perbankan  dikenal  beberapa  prinsip  perbankan,  yaitu  prinsip  kepercayaan ( fiduciary  relation principle  ),  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle ),  prinsip  kerahasiaan  ( secrecy principle ), dan prinsip  mengenal  nasabah     ( know how costumer principle ). Neni Sri Imaniyati, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik, LPPM Unisba, Bandung, 2000, hal. 9
menitikberatkan  pembahasan pada data-data sekunder berupa  bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang didukung data primer.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan   yakni untuk memperoleh bahan-bahan  hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. 209 Bahan hukum primer  adalah  bahan-bahan  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain UUD  1945,  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 atau disingkat dengan Undang-undang Perbankan, Undang-undang  No.8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal.Bahan-bahan  hukum  sekunder berkaitan  dengan  bahan-bahan  hukum  yang  menjelaskan  peraturan  perundang-undangan, yakni RUU, Doktrin, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier berupa tulisan-tulisan dari jurnal, majalah, media social, dan lain-lain.
Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan  secara kualitatif terhadap agen reksadana di Pasar Modal,

## III. PEMBAHASAN
Investasi  langsung  di  pasar  modal  pada  beberapa  saham  perusahaan  saja mengandung risiko  yang tinggi. Oleh karena itu, investasi langsung dalam bentuk saham tidak  cocok  bagi  pemodal  yang  sumber  dayanya  terbatas.  Reksadana  terbuka  adalah produk  ekuitas  yang  ideal  bagi  pemodal  kecil  dan  menengah.  Karena  reksadana  tersebut mempunyai manajemen portfolio yang profesional, dan melakukan pengumpulan dividen serta penghasilan lainnya secara otomatis. Oleh karena itu, reksadana pada umumnya lebih aman  dan  mudah  bagi  pemodal  kecil  dibandingkan  dengan  investasi  langsung  pada beberapa  perusahaan.  Undang-undang  No.8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal mengizinkan  perusahaan  efek  untuk  memasarkan  dan  mengelola  reksadana  terbuka. Ketentuan  pelaksanaan  yang  mengatur  produk  ini  sudah  dikeluarkan.  Perusahaan  Efek yang memiliki izin sebagai manajer investasi didorong untuk mengembangkan produk ini.
Jhon  Hawkins  dan  Dubravko  Mihaljek  berpendapat.  Banking  in  the  emerging economies was traditionally a highly protected industry. Living of good spreads achieved on  regulated  deposit  and lending  rates  and  pervasive  restrictionson  domestic  and  foreign entry.  Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  perkembangan  di  Indonesia,  dimana  bank-bank
209 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 , Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.
yang  menawarkan  jasa-jasa  dibidang  sekuritas  yaitu  dengan  menjadi  agen  reksadana  di pasar modal.
Ditengah-tengah  minimnya  sumber  dana  pembiayaan  jangka  panjang  saat  ini, peran  reksadana  dirasakan  sangat  penting  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi nasional. Disini kehadiran reksadana akan menjadi pendukung perbankan untuk bersama- sama membantu perekonomian nasional. Menurut Undang-undang perbankan bank adalah badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.Dengan  demikian  sektor  perbankan  memiliki  posisi  yang  strategis  sebagai lembaga  intermediasi  dan  penunjang  sistem  pembayaran  merupakan  faktor  yang  sangat menentukan.
Landasan  atau  dasar  politik  hukum  di  bidang  perbankan  Indonesia  dalam  kaitan fungsi bank sebagai agen reksa dana di pasar modal dalam era perdagangan bebas adalah arsitektur  perbankan  Indonesia  yang  memberikan  landasan  bagi  pengembangan  industri perbankan  jangka  panjang. 210 Politik  hukum  disini  adalah (legal  policy) yang  akan  atau telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah  Indonesia  yang  meliputi  :  materi hukum  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga  dan pembinaan para penegak hukum. 211
Politik  hukum  yang  baru  berisis  usaha-usaha  pembaharuan  hukum  menjadi keharusan ketika perkembangan kegiatan-kegiatan usaha di bidang ekonomi telah menjadi sangat  rumit  dan  kompleks  serta  pengaruh-pengaruh  dari  negara  lain  karena  arus globalisasi memasuki Indonesia.
Perubahan tersebut di perlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional ketika  modernisasi  pasar  modal  Indonesia  merupakan  kebutuhan  mendesak  di  tengah globalalisasi.  Sedangkan  paradigma  pembangunan  pasar  modal  Indonesaia  berubah  dari Eropa Kontinental ke Anglo American. Diikuti dengan perkembangan peran bank kearah globalisasi industri keuangan.
210 API  adalah  kerangka  dasar  perbankan  indonesia  yang  terdiri  dari  6  pilar,  sebagai  acuan pengembangan  perbankan  di  indonesia.  api  dibuat  sesuai  dengan  standar  yang  dikeluarkan  oleh  basel committee  dan  fsb.  saat  ini  perbankan  indonesia  akan  menerapkan  basel  iii,  yang  bertumpu  pada “pengawasan”.
211 Makfud M.D, Poloitik Hukum di Indonesia, Op Cit, Hlm 9
Pembaharuan hukum harus diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum yang lama  untuk  tetap  mengambil  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan  idelita  dan  realita  negara Indonesia atau karena sifatnya universal. 212 Oleh sebab itu di dalam arsitektur perbanakan Indonesia  harus  memuat  arah  perbankan  nasional  ke  depan  yang  memuat  nilai-nilai universal  dan  telah  mengakomodir  peruabahan-perubahan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat.  Sebagai  contoh,  negara  lain  telah  memiliki blueprint perbankan  yang  telah dibuat  oleh  bank  sentral  maupun  pemerintah  masing-masing.  Bahkan blueprint tersebut ada  yang  bersifat  lebih  komprehensif  dan  lebih  luas  dalam  arti  meliputi  seluruh  aspek keauangan, tidak hanya perbankan saja tetapi menyangkut lembaga keuangan lainnya. 213
Politik  hukum  tersebut  harus  tertuang  dalam  proses  pembentukan  undang-undnag yang  dapat  menampung  semua  hal  yang  erat  hubungannya  dengan  permasalahan  yang hendak diatur dalam hal ini fungsi bank sebagai agen reksa dana di pasar modal, apabila undang-undang tersebut diharapkan menjadi suatu pengaturan yang efektif.
Keefektifan  produk  undang-undang  dimaksud  yaitu,  undang-undang  perbankan dan  undang-undang  pasar  modal  dalam  penerapannya  memerlukan  perhatian  akan lembaga  dan  prosedur-prosedur  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaanya.  Oleh  sebab  itu sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmaja, pengertian hukum memadai seharusnya tidak  hanya  memandang  hukum  itu  sebagai  suatu  perangkat  kaidah  dan  asas-asas  yang mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyrakat,  tetapi  harus  pula  mencangkuop  lembaga (institusions) dan  proses  yang  diperlukan  untuk  mewujudkan  hukum  itu  dalam kenyataan. 214
Stabilitas  merupakan  perhatian  utama  di  bidang  keuangan.  Merupakan  karakter sektor  keuangan  bahwa  masalah  perseorangan  dapat  menyebabkan  bahaya  bagi  seluruh sistem keuangan. Kegagalan suatu sektor keuangan memiliki akibat yang luas tidak hanya satu  investor  tetapi  dapat  melibatkan  kegagalan  pasar modal,  bank  dan  bahaya  keuangan lainnya yang dapat membahayakan seluruh sistem perekonomian suatu negara. 215
Globalisasi  pasar  keuangan  menimbulkan  tantangan  bagi  pengaturan  kegiatan usaha  di  bidang  keuangan  dan  lemabaga-lemabaga  yang  harus  segera  ditidaklanjuti  oleh
212 Ibid.
213 Agus Sugiarto, Arsitektur Perbankan Indonesia, Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan ke Depan, http://www.bi.go.id, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.
214 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-Konsep Hukum Pembangunan, Alumni,Bandung, 2002 Hlm 90-91
215 Dirk Heremans, Regulations of Banking and Financial Market, Hlm 957
pemerintah.  Globalisasi  menimbulkan  masalah  yang  penyelesaiannya  tidak  mudah  untuk ditetapkan. 216
Pertama,  berkembangannya  ketergantungan  diantara  pasar-pasar  keuangan internasional,  masalah  keuangan  yang  dialami  oleh  suatu  negara  dapat  dengan  mudah menyebar  ke  negara  lain.  Krisis  ekonomi  di  suatu  negara  akibat  kegagalan  pihak  yang berwenang  untuk  mengatasinya  dapat  mengakibatkan  krisis  global. 217 Kedua,  peraturan dapat  diartikan  sebagai  pajak  dan  memiliki  pengaruh  terhadap  kompetisi  internasional suatu  lembaga  keuangan.  Perbedaan  rezim  hukum  dapat  mengakibatkan  hambatan- hamabatan  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  lintas  batas (cross border) di  bidang  keuangan.  Contoh,  perbedaan  syarat  permodalan  menimbulkan perbedaaan  kemampuan  usaha  antar  lembaga-lembaga  keuangan  yang  terdapat  di  negara yang  berbeda. 218 Ketiga,  untuk  menghindari  peraturan-peraturan  domsestik  yang  ketat, lembaga-lembaga keuangan domestik dapat memilih untuk melakukan kegiatan usahanya di luar negeri. Peraturan mengenai arbitrasi dapat menyebabkan ketidakefektifan peraturan hukum  dan  kemampuan  negara-negara  yang  berbeda  untuk  mempertahankan  kerangka hukumnya masing-masing.
Dalam  menentukan  politik  hukum  dibidang  perbankan  harus  diperhatikan  tujuan utama  pengaturan  lembaga  perbankan  yaitu  menciptakan  sistem  keuangan  yang  stabil, dalam  hal  persaingan  mendukung  dan  mengatur  persaingan  diantara  lembaga-lemabaga keuangan,  di  dalam  pemberian  kredit  diberikan  kepada  yang  paling  membutuhkan  dan memastikan kejujuran dan perlakuan adil kepada nasabah serta kebijakan keuangan  yang memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan penerapan kebijakan tersebut.
Politik hukum dengan hukum memilki hubungan yang saling mempengaruhi yaitu hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk  pada  aturan-aturan  hukum,  kedua  politik  determinan  atas  hukum,  karena merupakan  hasil  dari  kehendak-kehendak  politik  yang  saling  berinteraksi  bahkan  saling bersaing, dan ketiga politik dan hukum sebagai sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang  seimbang,  karena  meskipun  hukum  merupakan  produk  politik  tetapi  begitu  hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum
216 Ibid
217 Ibid
218 Ibid
Politik hukum dibidang perbakan Indonesia dikaitkan dengan fungsi bank sebagai agen  reksa  dana  di  pasar  modal  pada  era  perdagangan  bebas  harus  dapat  mengakomodir tujuan-tujuan  utama  pengaturan  lembaga  perbankan  yaitu  stabilitas  lembaga  perbakan sebagaimana  dijelaskan  diatas.  Keterlibatan  bank  sebagai  agen  reksa  dana  harus memperhatikan  manejamen  resiko  karena  reksa  dana  adalah  produk  investasi  yang memilki  risiko  dan  dapat  mempengaruhi  hubungan  antara  bank  dengan  nasabahnya  dan memilki  dampak  besar  terhadap  kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank.  Politik  hukum tersebut  harus  dituangkan  dalam  produk  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur perbankan  dan  investasi  pasar  modal  dalam  hal  ini  keterlibatan  bank  dalam  reksa  dana. Hukum  harus  menjadi  pegangan  dalam  hubungan  antara  lembaga  perbankan  dan masyarakat.
Politik hukum dapat dikatakan sikap atau pandangan negara terhadap fungsi bank sebagai  agen  reksa  dana  di  pasar  modal  pada  era  perdagangan  bebas.  Negara  harus membuat kebijakan yang dapat membangun dan mengembankan perbankan. Argumentasi yang  meyetujui  atau  menolak  bank  universal  atau  bank  yang  terspesialisasi (mengkhususkan  pada  jenis  pelayanan  tertentu)  dapat  ditinjau  dari  beberpa  faktor. Pertama,  perkiraan  manfaat  dan  keuntungan  yang  diperoleh  universal  bank  yang  timbul dari  skala  dan  lingkup  ekonomi.  Kedua,  kemampuan  untuk  menarik  dan  menambah nasabah  dengan  menawarkan  berbagai  produk  keuangan  (keuntungan  dari  sebuah universal bank) atau kemampuan profesional pada jenis layanan keuangan tertentu. Faktor kedua  ini  juga  memberikan  kemungkinan  keuntungan  yang  akan  diperoleh  bank  untuk berkompetisi  secara  lebih  efektif  pada  pasar,  produk  yang  berbeda  atau  menjual  produk yang berbeda basis nasabah sama. Ketiga, adanya risiko mengganti bank dengan lembaga keuangan lain.
Ekpsansi  kegiatan  usaha  perbankan  kearah  pasar  modal  dapat  mengakibatkan keuntungan berupa lingkup ekonomi, yaitu diverifikasi kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan  yang  bersifat fee  based dan  dapat  diperoleh  dari  nasabah  yang  sama,  selain pendapatan yang diperoleh dari sektor kredit yang memilki risiko terhadap kesehatan bank jika tidak dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian Krisis ekonomi Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pemberian kredit yang berisiko tinggi. Solusi yang dapat diusulkan adalah  pengembangan  pasar  modal  akan  tetapi  belum  semua  masyarakat  mengerti  dan memahami investasi pasar modal. Reksa dana merupakan salah satu instruumen investasi yang dapat dipilih masyarakat untuk investasi di pasar modal.
Konsep agency perbakan  sebagai  agen  reksa  dana  merupakan  salah  satu  sarana agar  masyarakat  dapat  berinvestasi  di  pasar  modal  karena  Indonesia  lembaga  perbankan telah di kenal terlebih dahulu dan membudaya, reksa dana dapat dipasarkan lebih luas dan menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat.  Akan  tetapi  perlu    perhatian  bahwa  bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang melibatkan diri di dalam investasi yang beresiko  berarti  bank  harus  memahami  resiko-resiko  yang  dihadapinya.  Resiko-resiko yang  dihadapi  oleh  bank  adalah  resiko  kredit,  resiko  pasar,  resiko  likuditas,  resiko operasional,  resiko  hukum,  resiko  reputasi,  resiko  strategis  dan  resiko  kepatuhan.  Bank juga memilki resiko luas terhadap sektor ekonomi lain dan ekonomi makro.
Mengingat  karakteristik  tersebut  maka  sektor  perbankan  menjadi  sektor ”higly regulated”. Dalam hubungan ini :
1. Perbankan  memilki  otoritas  yang  secara  khusus  melakukan  pengawasan perbankan. Di Indonesia hingga dewasa ini fungsi bank tersebut dilakukan oleh Bank  Sentral,  namun  di  negara-negara  lain  akhir-akhir  ini  terdapat  tren  untuk membentuk  lembaga  khusus.  Untuk  Indonesia  dalam  proses  pembentukan OJK;
2. Terdapat  lembaga  internasional  yang  secara  terus  menerus  mengkaji  prinsip kehati-hatian  dan  sistem  pengawasan  terhadap  perbankan.  Lembaga  tersebut adalah Bank  For  Internasional  Settlements yang  membentuk committe yang terkenal  dengan  nama Based  Committe  on  Banking  Supervision. 219 Committe ini mengelurkan pedoman-pedoman umum yang dikenal sebagai Based Ascord.
Pada  dewasa  ini  sedang  disempurnakan Based  Accord  II yang merekomendasikan fremework baru berupa tiga pilar yaitu :
a. Kecukupan modal untuk resiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional
b. Aktivitas  pengawasan  dan  pembinaan  bank  untuk  menilai  kualitas pelaksanaan risk menegement pada bank;
c. Prinsip ketrbukaan mengenai pelaksanaan risk manegement.
Terkait  dengan  penjelasan  diatas,  bank  dapat  melakukan  kegiatan  usaha  sebagai agen  reksa  dana  di  pasar  modal  dengan  memperhatikan  ketentuan-ketentuan Good
219 Basel  committee  adalah    forum  kerjasama    antara  otoritas  perbankan  (bank  sentral)    di  dunia yang memikirkan praktik terbaik (best practices) untuk perbankan.
FSB  :  financial  stability  board  adalah  badan  internasional  yang  mengawasi  dan  membuat  rekomendasi tentang  sistem  finansial  global.  terdiri  dari  negara-negara  yang  bergabung  dalam  g-20,  dan  komisi  eropa. bertempat di basel switzerland.
Corporate Governance , prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan terhadap perbankan berdasarkan  Undang-Undang  Perbankan,  Undang-Undang  Bank  Indonesia,  Undang- Undang  Pasasr  Modal  dan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  serta  peraturan  terkait lainnya.  Selain  itu  diusulkan  perlu  dilakukan  koordinasi  antara  Bank  Indonesia  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk  mengawasi  praktik  perbankan  yang  memperluas kegiatan usahanya di pasar modal dalam hal ini reksa dana.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Politik hukum dibidang perbakan Indonesia dikaitkan dengan fungsi bank sebagai agen  reksa  dana  di  pasar  modal  pada  era  perdagangan  bebas  harus  dapat  mengakomodir tujuan-tujuan  utama  pengaturan  lembaga  perbankan  yaitu  stabilitas  lembaga  perbakan. Keterlibatan bank sebagai agen reksa dana harus memperhatikan manejamen resiko karena reksa  dana  adalah  produk  investasi  yang  memilki  risiko  dan  dapat  mempengaruhi hubungan  antara  bank  dengan  nasabahnya  dan  memilki  dampak  besar  terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank.

## 4.2. Saran
Konsep agency perbakan  sebagai  agen  reksa  dana  merupakan  salah  satu  sarana agar  masyarakat  dapat  berinvestasi  di  pasar  modal  karena  Indonesia  lembaga  perbankan telah di kenal terlebih dahulu dan membudaya, reksa dana dapat dipasarkan lebih luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Akan  tetapi  perlu    perhatian  bahwa  bank  merupakan  lembaga  kepercayaan masyarakat  yang  melibatkan  diri  di  dalam  investasi  yang  beresiko  berarti  bank  harus memahami resiko-resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko  kredit,  resiko  pasar,  resiko  likuditas,  resiko  operasional,  resiko  hukum,  resiko reputasi,  resiko  strategis  dan  resiko  kepatuhan.  Bank  juga  memilki  resiko  luas  terhadap sektor ekonomi lain dan ekonomi makro

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Abdurrahman,  Pembangunan  berkelanjutan  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Manusia,  Makalah  pada  seminar  dan  Lokakarya  Pembangunan  Hukum  Nasional

## VII  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  dan  HAM,
Denpasar, Bali 14-18 Juli 2003
Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group,Jakarta.
Karalij  Singht,  1968, Memahami  Globalisasi  Keuangan  :  Panduan  untuk  memperkuat rakyat ( A  Citizen  Guide  to  the  Globalisasi  of  Finance)  Alih  Bahasa  Frederic Runna . Cet I, Jakarta. Yokoma-PGI.
Moh. Mahfud M.D, 1998, Politik Hukum Di Indonesia , PustakaLP3ES Indonesia, Jakarta.
Mochtar Kusumaatmaja, 2002, Konsep-Konsep Hukum Pembangunan, Alumni, Bandung.
Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik , LPPM Unisba, Bandung.
Samuelson, Paul A & Nordhous, William P., 1997, Makro Ekonomi, Edisi Ke empat belas. Erlangga, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  dirubah  dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

## Sumber Lain :
Burhanuddin Abdullah, Membangun Reputasi Perbankan Melalui Kerjasama Kehumasan, http://www.bi.go.id
http://www.bi.go.id Perkembangan reksadana