## HAKEKAT PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM

## Parlindungan Pasaribu

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Advokat  adalah  salah  satu  Institusi  yang  termasuk  dalam  istilah  Catur  Wangsa Penegak  Hukum  di  Indonesia  bersama dengan  Kepolisian,  Jaksa  Penuntut  Umum,  dan Hakim. Namun dalam hal ini peran profesi Penegak Hukum dalam membangun keadilan dalam  Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  sangat  dibutuhkan  peranannya  yang  lebih luas  lagi  dan  lebih  dipertegas  dalam  berbagai  ketentua  perUndang-Undangan  di Indonesia, seperti dalam pembuatan Undang-Undang atau peraturan Daerah baik tingkat Provinsi  mauoun  tingkat  Kabupaten/Kota  perlu  menyertakan  peran  Advokat  atau masukan  dari  para  Advokat.  Karena  Advokat  dalam  melaksanakan  tugas  Profesinya selalu berhubungan langsung dengan Masyarakat, sehingga banyak mengetahui apa yang menjadi kepentingan Masyarakat tersebut.
Selain  hal  diatas  peran  Advokat  dalam  fersi  yang  lain  juga  perlu  diperluas  seperti dalam  setiap  pendirian  Badan  usaha,  Yayasan,  Lembaga  Masyarakat,  maupun  bagi Pejabat-Pejabat  Pemerintahan  tertentu  harus  memperoleh  Penasihat  Hukum  tetap  yang ditunjuk  dalam  anggaran  dasarnya,  atau  yang  ditunjuk  oleh  Pejabat-Pejabat Pemerintahan  tertentu  tersebut,  karena  cara  yang  demikian  akan  meminimalisir terjadinya  pelanggaran  Hukum  di  Negara  kita  Negara  Indonesia  yang  sama-sama  kita cintai  tersebut.  Demi  untuk  tercapainya  Pembangunan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia yang  tentunya  juga  untuk  mewujudkan  Masyarakat  adil  dan  makmur  bagi  segenap Rakyat Indonesia.
Kata  Kunci  :  Advokat  dan  Peranannya  dalam  Pembangunan  Penegakan  Hukum  di Indonesia.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah sebuah Negara Hukum, hal ini adalah sebagaimana diakui melalui konstitusi  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  kondisinya  sebagai  sebuah  Negara  Hukum, segala  tindakan  baik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  hingga  Masyarakat  bahwa keseluruhannya selalu dibawah aturan Hukum, dalam artian setiap tindakan mereka wajib untuk  selalu  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  Hukum  yang  berlaku.  Hukum  yang dimaksud  diatas  ini  adalah  serangkaian  peraturan  yang  dibuat  dan  disahkan  oleh Pemerintah  yang  berkuasa,  untuk  dipaksakan  keberlakuannya  melalui  perangkat  yang dipersiapkan untuk itu, diantara Masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya.
Maka  untuk  kepentingan  pengaturan  mengenai  Advokat  sebagai  Profesi  yang bergerak  dibidang  Penegakan  Hukum  maka  Hukum  yang  memayungi  Profesi  Advokat tersebut  dapat  kita  lihat  sejak  jaman  Pemerintahan  Penjajahan  Belanda  seperti  staatblad 1847  No.23  JO.  staatblad  1848  No.57  Tentang  Susunan  Kehakiman  dan  Kebijaksanaan Mengadili  (  RECHTERLIJKE  ORGANISATIE - R.O.)  dImana  pada  bab  6  mulai  Pasal
185  s/d  Pasal  192  mengatur  tentang  Advokat  dan  Pengacara.  Kemudian  staatblad  1922 No.522 Tentang Mewakili Negara dalam Hukum. Kemudian setelah  Indonesia Merdeka keluar pengaturan Menteri Kehakiman No: Tahun 1965 tentang Pokrol. Kemudian keluar lagi  keputusan  bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  No.  KMA/005/SKB/VII/1987.  No.  M.03-PR.08.05  Tahun  1987  Tentang  Tata Cara  Pengawasan,  dan  Pembelaan  Diri  Penasihat  Hukum.  Kemudian  keluar  Undang- Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Kemudian  sebagai  Profesi  Advokat  dalam  melaksanakan  Profesinya  sebagai Penegak Hukum dalam Masyarakat bersama-sama dengan Penegak Hukum lainnya, maka untuk  mengatur bagaimana    Advokat  tersebut    ber-Etika  dalam  melaksanakan  tugas Profesi  Advokat  tersebut  maka  hal  tersebut  diatur  dalam  Kode  Etik  Advokat  Indonesia (KEAI).

## RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji melalui penulisan ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Hubungan  Sejarah  Perkembangan  Advokat  dengan  Hakekat  Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat ?
2. Bagaimanakah  hubungan  Kode  Etik  Advokat  Indonesia  dengan  Hakekat  Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun keadilan dalam Masyarakat ?
3. Bagaimana  hubungan  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  dengan  Hakekat  Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun keadailan dalam Masyarakat ?
4. Apakah betul Advokat sebagai Penggerak Pembangunan Hukum dalam Masyarakat ?

## TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan ini oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Untuk  mengetahui  hubungan  Sejarah  perkembangan  Advokat  dengan  terwujudnya Pembangunan Keadilan dalam Masyarakat.
2. Untuk  mengetahui  hubungan  Kode  Etik  Advokat  Indonesia  dengan  terwujudnya Pembangunan Keadilan dalam Masyarakat.
3. Untuk  mengetahui  hubungan  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat dengan terwujudnya Pembangunan Keadilan dalam Masyarakat.
4. Untuk  mengetahui  kebenaran  Advokat  sebagai  Penggerak  Pembangunan  Hukum dalam Masyarakat.

## MANFAAT PENULISAN
Setelah  diselesaikannya  penulisan  ini,  penulis  mengharapkan  manfaat  yang didapatkan adalah sebagai berikut :
1. Secara akademik
a. Untuk  memahami  dan  mengerti  mengenai  Hakekat  Advokat  sebagai  Penegak Hukum  guna  membangun  keadilan  dalam  masyarakat,  bagaimana  Advokat  ber- Etika dalam melaksanakan tugas Profesi Advokatnya.
b. Serta untuk memahami dan mengerti secara Undang-Undang atau secara Hukum bagaimana  Advokat  itu  bertindak  sebagai  Penegak  Hukum  guna  membangun Keadilan dalam Masyarakat.
c. Guna  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  peranan  Advokat  atau  fungsi  Advokat atau  apa  saja  yang  bisa  dikerjakan  Advokat  dalam  melaksanakan  tugas  Profesi Advokat tersebut, agar terwujud Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat.
d. Dapat  digunakan  untuk  kepentingan  penulisan  berikutnya,  baik  oleh  penulis maupun penulis yang lain.
2. Secara praktis Agar terwujud Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat.

## PEMBAHASAN

## A.  Hubungan  Sejarah  Perkembangan  Advokat  dengan  Hakekat  Advokat  Sebagai Penegak Hukum Guna Membangun Keadilan Dalam Masyarakat.

## 1. Dengan Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia.
Apabila kita meneliti pelajaran Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia pada saat  zaman  penjajahan  Belanda,  dimana  ketentuannya  sering  berkaitan  dengan kepentingan penjajah. Dimana pada saat itu khususnya mengenai pengawasan Advokat / Pengacara  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Jajarannya.  Setelah  Indonesia merdekapun (kecuali setelah Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 ) pengawasan Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat adalah berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Jajarannya, serta berbagai peraturan tentang Advokat peninggalan Belanda  yang  masih  tetap  berlaku  yang  masih  banyak  memihak  kepada  kepentingan Kolonial  Belanda,  padahal  Indonesia  sudah  merdeka,  sehingga  peraturan  tersebut  tidak sesuai lagi dengan suasana kepentingan Indonesia yang telah merdeka. Padahal Advokat / Pengacara  membela  Clientnya  di  hadapan  Hakim  di  Persidangan  Pengadilan,  jikalau Advokat  /  Pengacara    di  bawah  pengawasan  Pengadilan  tentu  timbul  suatu  pertanyaan bagaimanakah  Advokat  bias  bebas  dan  mandiri  tanpa  pengaruh  dari pihak  lain  untuk membela Clientnya dihadapan Hakim sedangkan Advokat tersebut dibawah Pengawasan Hakim,  tentu  hal  yang  demikian  akan  menghalangi  prinsip  kebebasan  Advokat  dan kemandirian Advokat membela Cliennya dihadapan Hakim.
Sehingga  dengan  sejarah  perkembangan  Advokat  yang  demikian  mendorong Pemerintah  Indonesia  untuk  menciptakan  Undang-Undang  tentang  Advokat  yang  baru yang diharapkan semakin sesuai dengan situasi Indonesia yang sudah merdeka.  Sehingga terciptalah  Undang-Undang  Advokat  No.  18  Tahun 2003  tentang  Advokat.Ciri  Khas perbedaan yang paling utama dengan produk Belanda adalah pengawasan Advokat tidak lagi  berada  dibawah  kekuasaan  Mahkamah  Agung  dan  Jajarannya.  Sehingga  bisa terwujud sifat kemandirian dan kebebasan Advokat dalam membela Cliennya dihadapan Hakim.  Ciri  Khas  yang  sangat  penting  lagi  dimana  ketentuan-ketentuan  lainnya  yang berkaula Belanda telah ditinggalkan menjadi disesuaikan dengan alam Indonesia merdeka walaupun memang didalam berbagai hal masih banyak kelemahan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut.
Pada  Pasal  28  Ayat    (1)  Undang -Undang  No.18  Tahun  2003  pada  prinsipnya berbunyi Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Kemudian pada Pasal 32 Ayat
(4)  pada  prinsipnya  menyebutkan  dalam  waktu  paling  lambat  2  (dua)  tahun  setelah berlakunya  Undang-Undang  ini,  Organisasi  Advokat  telah  terbentuk.  Bahwa  akan  tetapi factor  subjektif  dari  Para  Advokat  telah  mencemari  bunyi  Undang-Undang  tersebut. Sehingga yang terbentuk sekarang ini ada tiga Organisasi Advokat yang mengaku wadah tunggal  Advokat,  yang  pertama  membentuk  wadah  tunggal  Advokat  adalah  PERADI, kemudian  disusul  oleh  KAI,  kemudian  disusul  oleh  PERADIN.  Serta  punya  kode  etik masing-masing.  Semestinya  Organisasinya  yang  diperkuat  bukan  memperbanyak organisasi. Peraturannya masih banyak butuh pembenahan, Organisasinya masih banyak butuh  kelengkapan,  kode etiknya  masih  banyak  butuh  perbaikan,  hal  inilah  semestinya yang  dibenahi  bukan  perpecahan  Organisasi,  maka  penulis  sangat  menyayangkan kejadian tersebut yang menodai Undang-Undang tentang Advokat serta membuat sejarah perkembangan  Advokat  di  Indonesia  sekarang  ini  kurang  memberikan  contoh  yang bagus.
Oleh karenanya belajar dari sejarah perkembangan Advokat tersebut maka Penulis menghimbau  supaya  Para  Advokat  di  Indonesia  bersatu  dalam  wadah  tunggal,  bersatu dalam  tujuan,  bersatu  mengahadapi  tantangan,  bersatu  untuk  membenahi  berbagai ketentuan  tentang  Advokat  dan  membenahi  Organisasi  wadah  tunggal  Advokat,  bersatu untuk  mewujudkan  pembangunan  penegakan  hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat bangsa Indonesia, yang adil, makmur, dan sejahtera serta penuh kedamaian. Mari belajar dari sejarah tersebut mewujudkan suasana baru yaitu bersatu kita teguh cerai kita rubuh.
2. Dengan Sejarah Perkembangan Advokat di luar Indonesia.
Apabila  kita  hubungkan  lagi  dengan  sejarah  perkembangan  Advokat  di  luar Indonesia,  yaitu  apabila  kita  lihat  kepada  Negara-negara  Eropa  Englosektion,  disana Advokat  itu  adalah  sebagai  ujung  tombak  dari  penegakan  Hukum  dan  Keadilan  dalam Masyarakat, sehingga meminimalisir atau mencegah berbagai gejolak sengketa Hukum di Masyarakat,  sebab  setiap  Lembaga,  setiap  Badan  Hukum,  setiap  Badan  Usaha,  bahkan setiap  Organisasi  resmi  yang  Berbadan  Hukum,  semuanya  harus  memakai  Penasehat Hukum tetap sebagai pihak dalam akta pendirian lembaga atau badan Hukum atau badan usaha tersebut, sehingga setiap gerak-gerik dari badan Hukum dimaksud selalu terpantau atau berjalan sesuai Hukum yang berlaku, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran Hukum, apabila  ada sengketa antar  Badan Hukum maka  yang menyelesaikannya adalah antar Penasehat Hukum karena semua Lembaga atau Organisasi atau badan usaha  punya Penasehat  Hukum  masing-masing,  sehingga  masalah  teratasi  tanpa  harus  melalui  proses Persidangan  Pengadilan.  Bahkan  didalam  Lembaga  Kenegaraan  dalam  tingkatan menengah  keatas  harus  memakai  Penasehat  Hukum.  Bukan  hanya  itu  secara peroranganpun  mereka  sebagai  pemimpin  Lembaga  Kenegaraan  harus  punya  Penasehat Hukum sendiri.
Sehingga  menurut  Penulis  sejarah  perkembangan  Advokat  di  Eropa  Englosektion tersebut  perlu  diikuti  di  Indonesia  demi  terwujudnya  pembangunan  penegakan  Hukum dan  Keadilan  bagi  Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya.  Agar  jangan  sampai  akibat kurangnya  penegakan  Hukum  dan  Keadilan  di  Indonesia  sehingga  juga  menjadi penghalang  bagi  perkembangan  Ekonomi,  Politik  yang  stabil,  Keamanan,  Pembangunan yang  sangat  di  butuhkan  oleh  Bangsa  dan  Negara  maupun  Masyarakat  Indonesia, sehingga  dapat  menghalangi  terwujudnya  Masyarakat  adil  dan  makmur  bagi  segenap Masyarakat Indonesia.

## B. Hubungan Kode Etik Advokat Indonesia Dengan Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum Guna Membangun Keadilan Dalam Masyarakat.
Advokat  dalam  melaksanakan  tugas  Profesinya  sebagai  Advokat  tentunya membutuhkan  suatu  Etika,  jika  suatu  Lembaga  Profesional  dalam  melaksanakan  tugas Profesinya  tentunya  dimata  Masyarakat  hal  tersebut  menjadi  tidak  terhormat  dan kehilangan  kepercayaan  padahal  Profesi  Advokat  adalah  suatu  Profesi  terhormat  yang bergerak  dalam  bidang  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan  bagi  Masyarakat.  Oleh karenanya  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  Pasal  26  memperkenankan  bagi Organisasi  Advokat  untuk  membentuk  Kode  Etik    dan  Dewan  Kehormatan  Advokat. Oleh  karenanya  Organisasi  Advokat  Indonesia  yang  terbentuk  dalam  suatu  Organisasi Wadah  Tunggal  Advokat  yang  disebut  dengan  PERADI  (Perhimpunan  Advokat Indonesia)  yang  dibentuk  pada  Tanggal  21 Desember  2004,  yang  kemudian  masih memberlakukan  Kode  Etik  Advokat  Indonesia  (KEAI)  yang  ditetapkan  di  Jakarta    pada Tanggal 23 Mei 2002 oleh : 1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), 2. Asosiasi Advokat Indonesia  (AAI),  3.  Ikatan  Penasehat  Hukum  Indonesia (IPHI),  4.  Asosiasi  Konsultan Hukum  Indonesia  (AKHI),  5.  Himpinan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal  (HKHPM),  6. Serikat  Pengacara  Indonesia  (SPI),  7.  Himpunan  Advokat  dan  Pengacara  Indonesia (HAPI).  Ini  sesuai  dengan  Pasal  24  Kode  Etik  Advokat  Indonesia  menyatakan  :  Kode Etik  Advokat  ini  berlaku  sejak  tanggal  berlakunya  Undang-Undang  tentang  Advokat. Oleh karenanya dengan adanya Kode Etik tersebut maka terciptalah pedoman untuk ber- Etika  bagi  Para  Advokat  dalam  melaksanakan  Profesi  Advokat  tersebut,  untuk mendukung demi terwujudnya Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat.

## C.  Hubungan  Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  dengan  Hakekat  Advokat  Sebagai Penegak Hukum dalam Masyarakat
Para  Advokat  dalam  melaksanakan  Profesinya  sebagai  Advokat,  tentunya  harus ber-Etika  sebagaimana  telah  teruai  diatas,  tapi  yang  paling  penting  mengenai  para Advokat dalam melaksanakan Profesinya sebagai Advokat sangat penting diatur di dalam suatu  Undang-Undang      sebagai  payung  dari  Para  Advokat  dalam  melaksanakan Profesinya  sebagai  Advokat,  bagaimana  statusnya,  bagaimana  cara  pengangkatan Advokat,  bagaimana  fungsinya,  bagaimana  peranannya,  bagaimana  cara  melaksanakan tugasnya,  apa  saja  yang  bisa  dilakukannya  sebagai  Advokat,  bagaimana  hubungan kerjanya  dengan  Client,  bagaimana  hubungan  kerjanya  dengan  Para  Penegak  Hukum Lainnya, bagaimana hubungan sesama Para Advokat, dan lain-lain, tentu semua itu perlu diatur  dalam  sebuah  Undang-Undang,  hal  ini  telah  diatur  didalam  berbagai  ketentuan sebelum  Indonesia  merdeka,  dan  juga  telah  diatur  dalam  berbagai  ketentuan  setelah Indonesia merdeka, terakhir pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003  tentang  Advokat,    jadi  dalam  Undang-Undang  tersebut  telah  diatur  berbagai  hal mengenai Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna Membangun Keadilan dalam Masyarakat.
Walaupun memang Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut menurut Penulis masih banyak yang harus dibenahi, menurut Penulis ada baiknya apabila Hakekat  Advokat  dalam  penegakan  Hukum  di  Indonesia    apabila Pemerintah  atau pembuat  Undang-Undang    meninjau  kembali  berbagai  isi  daripada  Undang-Undang No.18  Tahun  2003  tersebut  dengan  menyesuaikannya  kepada  Hakekat  Advokat  dalam penegakan Hukum khususnya yang ada di Eropa Englosaxtion yang pada prinsipnya lebih
memperluas  Hakekat  Advokat  dalam  penegakan  Hukum  tersebut,  dimana  setiap  badan usaha,  setiap  badan  Hukum,  setiap  Lembaga  Masyarakat,  setiap  Organisasi  Masyarakat harus mempunyai Penasehat Hukum tetap  yang dimuat didalam anggaran dasarnya, bila perlu  Pejabat Negara  seperti  Kepala  Kantor,  Kepala  Dinas,  Setingkat  Menteri,  dan  lain- lain,  yang  paling  utama  jabatan  Politis  semuanya  harus  punya  Penasehat  Hukum  tetap. Survey membuktikan bahwa di Negara yang mengikuti Hakekat Advokat seperti terdapat dalam  Eropa  Englosaxtion  tersebut  pada  umumnya  Negara  tersebut  kemajuannya berkembang pesat, dan perkara di Pengadilan terminimalisasi. Sedangkan seperti system yang terdapat pada Hakekat Advokat dalam penegakan Hukum di Indonesia  yang sangat terbatas, sehingga perkara di Pengadilan mebeludak, perkembangan kemajuan Negarapun terkesan lamban.

## D. Advokat Sebagai Penggerak Pembangunan Hukum Dalam Masyarakat
Advokat  sebagai  penggerak  pembangunan  Hukum  dalam  Masyarakat  maksudnya dimana Advokat tersebut mendorong  dan  mengarahkan  perkembangan  Hukum  yang dilihat  dalam  praktek,  untuk  diajukan  guna  penyusunan  dan  pembentukan  Undang- Undang  dan  perkembangan  Hukum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  Masyarakat.  Karena Advokat itu pekerjaannya bukan hanya dibidang Litigasi untuk membela perkara di Muka Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan atau dihadapan Lembaga Peradilan lainnya, tetapi juga dibidang  non  Litigasi  yaitu  memberi  pelayanan  Hukum,  memberi  Nasehat  Hukum,  atau sebagai  Penasehat  Hukum,  memberi  Konsultasi  Hukum,  memberi  pendapat  Hukum, sebagai Legal Drafting, memberi informasi Hukum, membela dan melindungi Hak Asasi Manusia, memberikan bantuan Hukum secara Prodeo. Sehingga dari pekerjaan  Advokat dalam  melaksanakan  Profesi  Advokat  seperti  tersebut  diatas  tentu  hal  tersebut  dapat dikategorikan  bahwa  Advokat  tersebut  adalah  sebgai  penggerak  pembangunan  Hukum dalam  Masyarakat  atau  Dapat  dikatakan  bahwa  Hakekat  Advokat  tersebut  adalah  juga sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat.
Apabila  kita  melihat  pekerjaan  Advokat  seperti  disebut  diatas  dimana  Advokat tersebut melihat secara langsung Hukum yang bagaimana diperlukan dalam Masyarakat, Keadilan yang bagaimana diperlukan dalam Masyarakat, kelemahan maupun keunggulan dari  Undang-Undang  yeng  telah  ada  Advokat  dapat  melihanya  secara  langsung dilapangan  Masyarakat  pada  umumnya.  Apakah  Undang-Undang  tersebut  masih memenuhi  tuntutan  Keadilan  di  Masyarakat  atau  tidak,  atau  apakah  Undang-Undang tersebut kurang lengkap untuk dapat menjangkau Keadilan dalam Masyarakat, semua itu dapat  dilihat  oleh  Advokat  dalam  melaksanakan  tugasnya  di  Masyarakat,  sehingga Advokat  seyogianya  dapat  memberi  masukan  untuk  penciptaan  suatu  Undang-Undang yang  lebih  menjangkau  Keadilan  dalam  Masyarakat,  alasan  ini  juga  dapat  dikatakan bahwa Advokat itu adalah sebagai penggerak pembangunan Hukum dalam Masyarakat.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Bahwa  hubungan  Sejarah  perkembangan  Advokat  dengan  Hakekat  Advokat  sebagai penegak  Hukum  guna  membangun  Keadilan  dalam  Masyarakat,  hal  tersebut  sangat besar  peranannya,  dengan  catatan  walaupun  perkembangan  Advokat  akhir-akhir  ini
ada tiga Organisasi Advokat yang mengaku wadah tunggal tentu hal tersebut nantinya akan meninggalkan Sejarah perkembangan Advokat yang kurang mendidik.
2. Hubungan  Kode  Etik  Advokat  Indonesia dengan  Hakekat  Advokat  sebagai  penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat, hal tersebut juga sangat besar peranannya,  karena  seorang  Advokat  dalam  melaksanakan  tugas  Profesi  Advokat tentu  dituntut  harus  ber-Etika  dengan  baik,  jika  tidak  tentu akan  kehilangan kepercayaan dari Masyarakat, tentu juga tidak dapat mewujudkan Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat.
3. Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat  juga  sangat  erat  hubungannya dengan Hakekat Advokat sebagai Penegak Hukum guna membangun Keadilan dalam Masyarakat,  karena  Undang-Undang  tersebut  adalah  sebagai  payung  Hukum  bagi Advokat  dalam  melaksanakan  tugas  Profesi  Advokat,  disanalah  diatur  berbagai  hal sehubungan  dengan  Hakekat  Advokat  sebagai  Penegak  Hukum  guna  membangun Keadilan dalam  Masyarakat.  Walaupun  menurut  Penulis  masih  perlu  ada  perbaikan yaitu  Indonesia  penting  meniru  Hakekat  Advokat  sebagai  mana  terdapat  pada umumnya di Negara-Negara yang mengikuti aliran Eropa Englosaxtion, dimana setiap badan Hukum, setiap badan usaha, setiap organisasi Masyarakat, Lembaga-Lembaga Negara pemegang peranan penting, semua itu harus memakai Penasehat Hukum tetap. Sehingga  system  tersebut  lebih  meminimalisasi  gejolak  Hukum  dalam  Masyarakat disbanding dengan system yang ada di Indonesia saat ini.
4. Bahwa apabila Advokat sebagai penggerak pembangunan Hukum dalam Masyarakat bisa  dikembangkan  sebagai  mana  Hakekat  Advokat  dengan  meniru  atau  mengikuti seperti  di  Negara-Negara  yang  mengikuti  aliran  Eropa  Englosaxtion  seperti  telah terurai  diatas sehingga  diharapkan  lebih  terwujudnya  Hakekat  advokat  sebagai Penegak  Hukum  guna  membangun  Keadilan  dalam  Masyarakat.  Demi  terwujudnya Masyarakat  damai,  adil,  pemerataan  Penegakan  Hukum,  yang  dapat  memberi kemakmuran bagi segenap Rakyat Indonesia.

## B. Saran
1. Para  Advokat  di  Indonesia  diharapkan  bisa  bersatu  dan  mewujudkan  wadah  tunggal sebagai  Organisasi  Advokat  di  Indonesia,  dengan  anjuran  bersatu  dalam  Organisasi Advokat PERADI, sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat yang pertama dibuat di Indonesia, dengan tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada Organisasi yang lain yang  mengaku  sebagai  wadah  tunggal  dengan  alasan  tertentu.  Karena  apabila membentuk  Organisasi  Advokat  yang  baru  sebagai  wadah  tunggal,  hal  tersebut tentunya  akan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  N0.18  Tahun  2003  tentang Advokat,  Pasal  28    Ayat  (1)  menyebutkan  Organisasi  Advokat  merupakan  satu- satunya wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  ini  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  meningkatkan kualitas Profesi Advokat. Kemudian Pasal 32 Ayat (4) pada prinsipnya  menyebutkan dalam  waktu  paling  lambat  2  (dua)  tahun  setelah  berlakunya  Undang-Undang  ini, Organisasi Advokat tersebut haruslah terbentuk. Jadi yang memenuhi kategori jangka
waktu tersebut  dalam  pembentukan  Organisai  wadah  tunggal  Advokat  dimaksud hanya PERADI saja.
2. Undang-Undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat  tersebut  sebagaimana  telah Penulis  uraikan  diatas  perlu  mendapat  peninjauan  lagi  atau  perbaikan  demi terwujudnya  Hakekat Advokat  sebagai  Penegak  Hukum  guna  membangun  Keadilan dalam  Masyarakat,  yang  menurut  Penulis  perlu  meniru  atau  mengikuti  Hakekat Advokat  dalam  Penegakan  Hukum  seperti  terdapat  pada  system  hukum  Eropa Englosextion seperti telah terurai diatas.
3. Advokat  sebagai  penggerak  pembanguana  Hukum  dalam  Masyarakat  perlu diikutsertakan dan didengar pendapatnya atau masukan daripadanya disaat Lembaga- Lembaga Kenegaraan pada waktu pembuatan suatu Undang-Undang karena Advokat banyak  melihat  berbagai  kepentingan  Hukum  secara  langsung  didalam  Masyarakat seperti telah terurai diatas.
4. Pendidikan  khusus  Advokat  perlu  ditingkatkan  sampai  kepada  adanya    Pendidikan Pasca Sarjana (S2) sehingga memperoleh gelar  Magister Advokat, bila perlu sampai kepada S3 sehingga memperoleh gelar Doktor Advokat.

## DAFTAR PUSTAKA
Daftar Literatur ;
a. Amir, Arif Yusuf, Strategi Bisnis Jasa Advokat. Yogyakarta: Navila Idea, 2010. b. Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2008
c. Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
d. Kadafi, Binziad, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004.
e. Muhammad,  Abdulkadir, Etika  Profesi  Hukum,  Cetakan  ke  III,  Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
f. Perhimpunan  Advokat  Indonesia, Kitab  Advokat  Indonesia,  Bandung,  PT. Alumni, 2010
g. Sinaga, Harlen, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta, Erlangga, 2011
h. Sukris,  H.A.  Sarmadi, “Advokat”  Litigasi  dan  Non  Litigasi  Pengadilan  Menjadi Advokat Indonesia Kini, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.
i. Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Cetakan ke III, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
j. Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  Baru, Jakarta,  PT. Media Pustaka Phoenix, 2010.