## KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELETRONIK DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN
(Studi Putusan No. 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn)
Rahmat Hidayat Matondang, Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul
Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Sumatera Utara, Indonesia *Coresponding Email: Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id
RINGKASAN  - Tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan  secara  online  secara khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  yang  tidak  secara  khusus  menyebutkan  adanya  tindak pidana  penipuan,  namun  secara  implisit  terdapat  unsur-unsur  yang  hampir  sama dengan  tindak  pidana  penipuan.  dalam  Pasal  378  KUHP.  Masalah  dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti,  kedudukan  alat  bukti  elektronik  dalam  tindak  pidana  penipuan  dan pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan  Nomor  2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terkait  pidana  tindakan  penipuan  menggunakan  teknologi  informasi.  Setelah pembahasan, disimpulkan bahwa pengaturan tentang alat bukti elektronik sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 UU ITE adalah alat bukti  selain yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak  pidana  penipuan,  dimana  alat  bukti  media  elektronik  dalam  tindak  pidana penipuan  tidak  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP,  namun  mengenai  alat  bukti informasi  elektronik  dapat  mengacu  pada  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  UU  no.  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dimana informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetakannya merupakan  alat  bukti  yang  sah  sebagai  perpanjangan  dari  alat  bukti  yang  sah berdasarkan  hukum  acara  pidana.  Pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan Nomor  2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn  terkait  tindak  pidana  penipuan  penggunaan teknologi  informasi,  pembuktiannya  tidak  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan, tetapi juga keyakinan hakim, hakim juga membutuhkan keterangan ahli untuk  mengetahui  faktanya.  tentang  barang  bukti  elektronik,  hal  ini  berkaitan dengan  Pasal  1  angka  1  dan  4  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, yang intinya hakim hakim untuk mengetahui keabsahan alat bukti berdasarkan keterangan saksi ahli di persidangan.

## Kata Kunci: Bukti, Elektronik, Penipuan

## PENDAHULUAN
Perkambang  teknologi  informasi  di  dunia  yang  pesat  menghasilkan internet  dan  media  sosial  yang  memiliki  banyak  fungsi.  Pembangunan  telah membawa  masyarakat  dunia  ke  ambang  revolusi  keempat  dalam  sejarah pemikiran  manusia  dalam  hal  konstruksi  pengetahuan  manusia  yang  mencirikan cara berpikir yang tidak ada. Hal itu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  pasca  Perang  Dunia  II  (dua).  Kebutuhan  militer  yang  harus dipenuhi,  termasuk  di  bidang  persenjataan,  komunikasi  dan  intelijen,  telah melahirkan  kerjasama  antara  militer  dan  akademisi  seperti  universitas  dan  pusat penelitian  untuk  mengembangkan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  tertentu. Setelah  berakhirnya  Perang  Besar,  teknologi  dan  pengetahuan  menjadi  tersedia untuk  umum,  yang  mendorong  perubahan  besar  di  banyak  bidang  ke  era globalisasi saat ini.
Maraknya  kejahatan  melalui  penipuan  melalui  media online atau  yang sering  disebut  dengan cyber-crime menjadi  bukti  bahwa  era  global  ini  mirip dengan era ranjau darat. Ruang spiritual dan virtual, area atau area di mana setiap orang  dapat  melakukan  aktivitas  artifisial  yang  memungkinkan  dalam  kehidupan sosial  sehari-hari.  Setiap  orang  dapat  berbicara,  bersenang-senang  dan mendapatkan apa yang mereka pikir akan membawa manfaat dan kesenangan bagi mereka.
Penipuan  ( fraud )  merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  yang  digunakan dalam  penggunaan  media online .  Penipuan online yang  dimaksud  dalam  e- commerce  adalah  penipuan  online  yang  menggunakan  internet  untuk  tujuan komersial  dan  komersial.  dan  tidak  lagi  mengandalkan  penipuan  online perusahaan nyata dan tradisional.
Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melaporkan tindak  pidana  di  bidang  penegakan  hukum,  yaitu:  penyidikan  dan  penyidikan tindak  pidana.  Investigasi  dan  penyelidikan  kriminal  umumnya  tentang mengumpulkan bukti untuk  menjelaskan  apa yang terjadi dan untuk  menemukan pelakunya. Barang bukti yang dikumpulkan akan mengarah pada salah satu bukti kejahatan.
Kejahatan  internet  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Meski  tidak  secara  khusus  membahas  adanya  tindak pidana dalam UU ITE ini, bahkan penipuan. tapi dalam dirinya sendiri Merupakan unsur  yang  hampir  identik  dengan  tindak  pidana  penipuan  yang  secara  umum diatur dalam Pasal 378 KUHP.
Dapat  dikatakan  bahwa  undang-undang  ITE  masih  belum  sempurna  atau kabur  sebagai  dasar  untuk  mengidentifikasi  aktivitas fraud .  Hal  ini  dikarenakan fraud itu sendiri memiliki aktivitas yang beragam. kriminal atau kriteria yang luas untuk menerima spam itu sendiri.
Kejahatan penipuan dengan menggunakan media online untuk menangkap pelakunya  harus  cukup  bukti.  Menurut  Adami  Chazawi  menjelaskan  bahwa “Hukum  pembuktian  masalah  pidana  terfokus  pada  proses  aktivitas  pembuktian, namun  sebetulnya  proses  meyakinkan  telah  terdapat  serta  diawali  pada  dikala penyidikan.  Menurut  Lilik  Mulyadi  mengatakan  bahwa  “Pembuktian  merupakan perbuatan  meyakinkan.  Meyakinkan  sama  dengan  menguji  fakta,  sesuai  dengan kebenaran,  melakukan,  menunjukkan,  melihat  serta  meyakinkan.  Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan  mempertahankan  kebenaran,  baik  oleh  hakim,  penuntut  umum,  terdakwa maupun  penasihat  hukum,  semuanya  terkait  pada  ketentuan  dan  tata  cara,  serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  “Kedudukan  Alat  Bukti  Elektronik Dalam  Tindak  Pidana  Penipuan”telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  Insan  Pribadi (2018)  dengan  judul  “Legalitas  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana”. Penelitian ini dengan kesimpulan bahwa pengaturan (legalitas) alat bukti elektronik  secara  sah  telah  di  perjelas  di  dalam  BAB  III  tentang  Informasi, Dokumen,  dan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Pasal  5,  Pasal  6,  dan  melalui penegasan  kembali  di  dalam  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2011 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Alat  bukti  elektronik  ini  sangat dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana guna untuk menjatuhkan putusan bagi
terdakwa yang di sidangkan dalam kasus kejahatan Teknologi dengan menjadikan alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  di  dalam  persidangan  peradilan pidana.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaturan  tentang pembuktian  elektonik  sebagai  alat  bukti,  kedudukan  alat  bukti  elektronik  dalam tindak  pidana  penipuan  dan  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan  Nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn  terkait  dengan  tindak  pidana  penipuan  penggunaan teknologi  informasi.  Manfaat  penelitian  in  dapat  dijadikan  sebagai  bahan informasi dan kontribusi kepada masyarakat luas dalam rangka sosialisasi tentang tindak  pidana  penipuan  secara online yang  semakin  banyak  terjadi  dilingkungan masyarakat  serta  diharapkan  akan  menimbulkan  kesadaran  masyarakat  dalam mencegah  perkembangannya.  Memberikan  ide  dalam  rangka  perbaikan kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam  hukum  tindak  pidana  penipuan  secara online.

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  metode  utama  yang  digunakan  untuk  mencapai  suatu tujuan,  untuk  mencapai  tingkat  akurasi  yang  tinggi,  jumlah  dan  jenis  keacakan dengan  mempertahankan  klasifikasi  berbasis  pengalaman,  yang  dapat didefinisikan  secara  konsisten  dan  mempertimbangkan  aliran  yang  lancar  dan positif  untuk  mencapai  tujuan.  Penelitian  adalah  usaha  yang  terkoordinasi  untuk menemukan jawaban ilmiah atas suatu masalah yang dipelajari. Metode penelitian adalah  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi, karena penelitian bertujuan untuk menggungkapkan kebenaran secara sistemmatis, metodologis,  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian  maka  dapat  dianalisis  dan kontruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah.  Soerjono  Soekanto mendefinisikan  penelitian  hukum  sebagai  kegiatan  ilmiah  berdasarkan  metode, sistem,  dan  konsep  tertentu  yang  dimaksudkan  untuk  mempelajari  objek  atau fenomena  hukum  tertentu  dengan  menganalisisnya. Jenis  penelitian  ini  normatif menggunakan  sifat  penelitian  deskriptif  analis  yaitu  menggambarkan  dan
memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alat  bukti  itu  bermacam-macam,  tergantung  bagaimana  para  ahli  hukum menafsirkan  masing-masing  alat  bukti  tersebut.  Pakar  hukum  akan  memberikan definisi  yang  jelas  pada  definisi  pertama  tentang  pengertian  alat  bukti.  Beberapa ahli  telah  mengomentari  arti  dari  kata  sistem  bukti.  Sudikno  Mertokusumo berpendapat  bahwa  dari  segi  yuridis  merupakan  upaya  memberikan  alasan  yang cukup  bagi  hakim  untuk  mempertimbangkan  perkara  yang  bersangkutan  untuk menjamin  kebenaran  perbuatan  hukum.  Alat  bukti  hukum  dalam  hal  ini pembuktian  adalah  suatu  upaya  hukum  yang  dilakukan  untuk  memberikan penjelasan  tentang  kedudukan  hukum  para  pihak  berdasarkan  dalil-dalil  hukum yang  diajukan  oleh  para  pihak,  untuk  memungkinkan  hakim  mengambil keputusan. dan keputusan benar dan salah para tergugat.
Tujuan  pembuktian  adalah  memberikan  gambaran  yang  relevan  tentang kebenaran  peristiwa  tersebut,  sehingga  dari  peristiwa  tersebut  dapat  digali kebenaran akal yang diterima. Pembuktian berarti benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah karenanya, maka ia harus mempertanggungjawabkannya.  Pembuktian  adalah  suatu  ukuran  yang  memuat pedoman  dan  petunjuk  yang  menurut  undang-undang  yang  wajar  untuk membuktikan  kejahatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa.  Alat  bukti  juga merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan  dapat  digunakan  oleh  hakim  untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa.
Adapun  alat  buktinya  ada  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  acara Pidana  (KUHAP)  yang  mengatur  tentang  tata  cara  peradilan  pidana.  Sifat  alat bukti tersebut  tidak dijelaskan secara rinci,  tetapi di  dalam KUHP terdapat  Pasal 183  yang  mengatur  tentang  ketidakmampuan  seorang  hakim  untuk  melakukan suatu  tindak  pidana,  kecuali  jika  ditemukan  sekurang-kurangnya  2  (dua)  bagian yang  cukup  besar  dari  barang  bukti  tersebut.  bukti  dan  di  atas  itu  mereka  yakin bahwa  kejahatan  adalah  kejahatan,  dan  terdakwa  bersalah  melakukannya.  dan
jenis alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah:
1. Kesaksian.
2. Kesaksian ahli.
3. Surat.
4. Saran
5. Keterangan terdakwa.
Salah  satu  kejahatan  yang  diakibatkan  oleh  perkembangan  dan  evolusi teknologi  informasi  adalah  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  perangkat  lunak internet. Kejahatan ini dalam bahasa asing sering disebut dengan “ Cyber Crime ”. Aspek hukum dari cyber law sangat luas, yaitu dalam hukum administrasi, perdata dan  pidana.  Tiga  bidang  hukum  siber  disebut  hukum  siber.  Selain  memiliki manfaat positif bagi manusia, misalnya mempermudah segala urusan pengelolaan informasi, juga dapat berdampak negatif dan merugikan bagi anggota masyarakat, misalnya  peristiwa  pemalsuan,  penipuan,  pencurian  data,  provokasi,  pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta. . Kejahatan yang terjadi melalui  suatu  jaringan atau  pada  suatu  jaringan  (dalam  suatu  jaringan)  atau  di  luar  jaringan  pada  saat menggunakan komputer, kejahatan ini sering disebut cybercrime .
Kemajuan  teknologi  yang  dihasilkan  dari  budaya  manusia  tidak  hanya berdampak  positif  dalam  arti  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  manusia, tetapi  juga  berdampak  negatif  bagi  perkembangan  dan  peradaban  manusia. Dampak  negatif  tersebut  berkaitan  dengan  dunia  kejahatan,  Kejahatan  erat kaitannya  dan  menjadi  bagian  dari  produk  budaya.Artinya,  semakin  modern budaya  dan  metode  suatu  negara,  semakin  modern  pula  kejahatan  itu  dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Istilah hukum pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah hukum, yaitu istilah yang sudah diatur dalam undang- undang,  yaitu  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  dan  (2)  undang-undang  tentang  informasi dan  transaksi  elektronik.  Dalam  ketentuan  ini  diatur  mengenai  mata  pelajaran Analis  Kepegawaian  dan  Analis  Teknologi  Komputer.  Dengan  kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  bukti  telah  berkembang  dengan  munculnya
bukti dalam bentuk elektronik., dan/atau dokumen elektronik yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik.
Barang  bukti  elektronik  pertama  kali  disegel  pada  tahun  1997,  yaitu undang-undang tidak secara tegas mendefinisikan istilah barang bukti elektronik, tetapi Pasal 15 menyatakan bahwa informasi yang tersimpan pada mikrofilm atau media lain adalah alat bukti yang sah. Istilah barang bukti elektronik pertama kali diperkenalkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  sebagai  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Pasal  26A menyatakan bahwa informasi yang disimpan secara elektronik merupakan barang bukti  suatu  perintah.  Hal  ini  kembali  ditegaskan  dalam  Pasal  5  UU  ITE  yang menyebutkan  bahwa  data  elektronik  Dokumen  elektronik  dan  cetak  merupakan alat bukti yang sah. menurut prinsip ini Barang bukti elektronik adalah informasi yang  disimpan  dan/atau  dikirimkan  melalui  perangkat  elektronik,  jaringan  atau sistem  komunikasi.  Informasi  ini  diperlukan  untuk  membuktikan  kejahatan  yang dilakukan di pengadilan. Ini bukan sifat fisik perangkat elektronik.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  diketahui  ada  alat  bukti lain  yang  tidak  tercakup  dalam  hukum  pidana.  Alat  bukti  berupa  barang  bukti elektronik  atau  yang  biasa  disebut  barang  bukti  elektronik,  seperti  informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi secara telekonferensi, mikrofilm  yang  memuat  dokumen  perusahaan  di  samping  alat  bukti  lainnya, seperti  rekaman  radio  kaset.  ,  VCD  ( Video  Compact  Disk ).  )  atau  DVD  ( Digital Versatile Disk ), foto, faksimili, rekaman CCTV  ( Closed Circuit Television ), atau bahkan  SMS  ( Short  Message  Service )  atau  MMS  ( Multimedia  Messaging Service ).
Berurusan dengan kejahatan dunia maya telah menjadi masalah yang sulit untuk dibuktikan. Penegak hukum Indonesia seringkali dirugikan dalam menindak pelaku  kejahatan  siber  karena  bukti  tertulis  yang  tidak  memenuhi  persyaratan hukum  pidana  Indonesia.  Sementara  upaya  untuk  menangkap  pelaku  kejahatan dunia  maya  harus  terus  dilakukan,  upaya  untuk  memperluas  bukti  dan penerapannya  merupakan  solusi  bagi  penegakan  hukum. Dengan  berlakunya KUHP, masalah pembuktian ditangani oleh badan hukum Hukum Pidana (Hukum
Pidana).  Sistem  ini  mengkoordinir  proses  yang  berlangsung  dan  pekerjaan pembuktian  agar  lebih  sesuai  dengan  tindakan  material  terdakwa,  untuk  menarik kesimpulan akhir tentang apakah terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan atau tidak.
Berbicara  tentang  ketentuan  tentang  alat  bukti  yang  diatur  dalam  KUHP, sejalan dengan hukum peradilan yang berlaku di Indonesia, berarti harus ada alat pengujian  untuk  alat  bukti  elektronik  untuk  memungkinkan  menyatakan  bahwa alat  bukti  itu  sah  di  pengadilan,  sama  Adapun  alat  bukti  lainnya  yaitu  syarat hukum  dan  tuntutan  materil.  Kriteria  ini  ditentukan  berdasarkan  jenis  bukti elektronik  yang  dibahas  dalam  bentuk  aslinya  atau  dalam  bentuk  cetak. Persyaratan  bahan  bukti  elektronik  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  UU  ITE,  yaitu informasi  atau  dokumen  elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selain itu, sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 16 UU ITE dan dari kedua pasal tersebut dapat diambil ketentuan lebih rinci, yaitu sistem elektronik:
Sistem  peradilan  pidana  khususnya  alat  bukti  elektronik  sangat  penting dan diperlukan sebagai alat bukti suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pidana  dan  dibuktikan  dalam  peradilan  pidana.  Hubungan  bukti  elektronik  ini dengan sistem peradilan pidana, khususnya dengan kerja sistem peradilan pidana, memiliki dua tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Selain kedua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki sejumlah tanggung jawab penting, yaitu:
1. Mencegah kejahatan.
2. Melakukan  penindakan  terhadap  pelaku  kejahatan  dengan  memberikan pengertian kepada pelaku kejahatan yang upaya pencegahannya gagal.
3. Tinjauan legalitas tindakan pencegahan dan penegakan hukum.
4. Keputusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidaknya tahanan.
5. Perilaku yang tepat dari seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Layanan Pemasyarakatan melalui instrumen negara yang disetujui masyarakat untuk perilaku yang melanggar hukum pidana.
Mengingat  fungsi  sistem  peradilan  pidana  di  atas,  bukti  elektronik  sangat penting  untuk  kegunaan  dan  manfaatnya,  untuk  menilai  legitimasi  tindakan pencegahan  dan  penuntutan  dan  untuk  membuat  keputusan  tentang  pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa di pengadilan. , menggunakan alat bukti elektronik sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dipersyaratkan  oleh  polisi.  Dikatakan  bahwa  salah  satu  syarat  materiil  bukti elektronik  yang  diterima  di  pengadilan  adalah  suatu  informasi  atau  dokumen elektronik harus terjamin keutuhan dan keasliannya. Dalam pertukaran elektronik, sejumlah  besar  informasi  akan  direkam  atau  disimpan  di  banyak  perangkat  dan perangkat.  Informasi  dan  dokumen  elektronik,  jika  tidak  dirawat  dengan  baik, dapat diubah, rusak, atau hilang.
Bidang hukum telah memasuki bidang lain dari masyarakat saat ini, berkat kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  era  globalisasi  ini.  Globalisasi merupakan  proses  global  yang  tidak  dapat  dihindari  bagi  mereka  yang  ingin berhubungan  dengan  dunia  internasional,  karena  mereka  yang  ingin menghindarinya  akan  terisolasi  dari  kemajuan  bahkan  hubungan  internasional. Masalah  hukum  yang  sering  dihadapi  adalah  kejahatan  penipuan  Internet sehubungan  dengan  transmisi  informasi,  komunikasi,  atau  transaksi  elektronik, yaitu  dalam  hal  pembuktian  dan  kasus-kasus  yang  terkait  dengan  kegiatan kriminal  -peraturan  yang  dibuat  oleh  sistem  elektronik.  Penggunaan  teknologi seperti  telepon  genggam  untuk  mengungkap  kebenaran  dalam  suatu  perkara pidana dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Diantaranya perkara No. 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn.
Dalam hal ini bukti berupa buku tabungan Bank Mandiri dengan rekening :  106-00-0304639-  AN  Yusmadewi  dengan  (satu)  kartu  ATM  Bank  Mandiri dengan  nomor  kartu:  4097662160534130,  1  (satu)  buku  tabungan  Bank  Mandiri dengan  No.  Rekening:  106-00-1312953-4  A.N  Said  Bilawal  Zarzami  dengan  1 (satu)  kartu  ATM  emas  Bank  Mandiri  No.  kartu:  4616993219272097,  1  (satu) ponsel  OPPO  CPH1729  hitam  dengan  IMEI  1  860485021157322  dan  IMEI  2: 860435021157930  dengan  kartu  SIM  Telkomsel  dengan  MISDDN  N: 621000496264696500 dan kartu SIM XL dengan MISDN 896211593724200869 (
satu)  model  Nokia  dengan  telepon  IMEI  1  berwarna  merah  :  356035082440344 dan  IMEI  2356035082440351  dengan  kartu  SIM  Telkomsel  dengan  MISDN 6210066225868510333  dan  kombinasi  menyediakan  slot  kartu  SIM  dengan MISDN  621008857258086700  dan  1  (satu)  model  Nokia  1202  putih  dengan IMEI: 353780/00/537947/1.
Berdasarkan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  alat  bukti  yang  sah  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Lima  alat  bukti  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan hukum  pidana.  Dan  hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  hukuman  kepada  siapa  pun. kecuali  ada  dua  alat  bukti  yang  sah.  Hal  itu  tercantum  dalam  Pasal  183  KUHP. Selain  alat  bukti  yang  umumnya  diatur  dalam  undang-undang,  Masih  ada  alat bukti  yang  diatur  dalam  hukum  pidana.  Termasuk  alat  bukti  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait data elektronik dan transaksi menjelaskan bahwa  alat  bukti  yang  sah  adalah  data  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik dan/atau  barang  cetakan.Pada  ayat  5  ayat  (2)  ditegaskan  bahwa  alat  bukti merupakan kepanjangan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pembuktian  adalah  suatu  tindakan  yang  memuat  pedoman  dan  pedoman proses  hukum,  yaitu  pembuktian  suatu  tindak  pidana  yang  didakwakan  terhadap seorang  terdakwa.  Juga  merupakan  alat  bukti  yang  sah  yang  digunakan  oleh hakim untuk membuktikan suatu  tuduhan yang diajukan ke pengadilan dan tidak masuk  akal  untuk  membuktikan  suatu  tuduhan  terhadap  seorang  terdakwa  tanpa dasar hukum dan hal itu dapat dipertimbangkan. Pembuktian dalam hukum pidana itu  penting.  Apalagi  di  era  globalisasi  yang  menuntut  kehati-hatian  ekstra  dalam
upaya  pemberantasan  kejahatan  dunia  maya.  Indonesia  menggunakan  sistem wettelijk  negatif,  sistem  pembuktian  yang  memadukan  sistem  pembuktian  yang benar berdasarkan putusan hakim. Jadi tidak sulit untuk mengedit bukti penipuan online .
Sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  184  ayat  (1) tidak ditemukan barang bukti  elektronik.  Istilah  alat  bukti  elektronik  pertama  kali  diperkenalkan  dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Perdagangan Elektronik pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Data  dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bagian dari perluasan alat bukti yang sah berdasarkan  Pasal  184  KUHP.  Tidak  perlu  memperdebatkan  apakah  perubahan alat  bukti  atau  perintah  sudah  sesuai  dengan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 terkait data elektronik dan perdagangan. Barang bukti elektronik dan cetak adalah barang baru.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, dalam Pasal 44 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dikatakan  sebagai  alat  bukti yang sah dalam proses penyidikan dan penuntutan sertutan serta penyiditrokan di pengadilan  atas  barang  jadi,  pencetakan  berita  elektronik  atau  dokumen elektronik.
Kecermatan  hakim  merupakan  salah  satu  hal  terpenting  dalam  mengenali pentingnya  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan memiliki kredibilitas hukum, selain itu juga mengandung kepentingan bagi kedua belah  pihak  untuk  dipertimbangkan  oleh  juri.  itu  harus  dibicarakan  dengan  hati- hati  dan  hati-hati.  Apabila  peninjauan  kembali  oleh  hakim  tidak  lengkap,  benar dan  lengkap,  maka  Pengadilan  Tinggi/Mahkamah  Agung  akan  membatalkan putusan hakim yang timbul dari peninjauan kembali tersebut.
Hakim juga memerlukan alat bukti dalam analisis perkara, sehingga hasil pembuktian  tersebut  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  memutus perkara.  Pembuktian  merupakan  langkah  terpenting  dalam  pemeriksaan  di pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan/fakta yang dihadirkan  benar-benar  terjadi,  guna  memperoleh  putusan  hakim  yang  adil  dan adil.  Hakim  tidak  dapat  mengambil  keputusan  sampai  jelas  baginya  bahwa peristiwa/fakta  itu  benar-benar  terjadi,  yaitu  telah  dibuktikan  kebenarannya,  dan tampak adanya hubungan yang sah antara para pihak.
Pendapat  hakim  adalah  dalil  atau  alasan  yang  digunakan  hakim  sebagai pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus  suatu  perkara. Pendapat hakim terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Pendapat yudisial
Proses  hukum  adalah  yang  dilakukan  oleh  hakim  berdasarkan  fakta persidangan  dan  ditentukan  oleh  undang-undang  yang  harus  dicantumkan dalam  putusan,  misalnya  tindakan  terhadap  penuntut  umum.  Kesaksian Terdakwa Kesaksian saksi, bukti, dan ketentuan pidana Aturan Proses hukum atas  dugaan  pelanggaran  harus  konsisten  dengan  teori,  doktrin,  hukum,  dan tempat.  Pendiri  terbatas  Apabila  unsur-unsur  tersebut  diterapkan  menurut putusan  hakim,  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  dapat  meringankan  atau mencederai  terdakwa  Yang  paling  menyakitkan,  misalnya,  terdakwa  pernah dihukum sebelumnya. karena posisinya dan menggunakan benderanya.
2. Ide illegal
Penyimpangan  tersebut  dapat  dilihat  dari  latar  belakang  terdakwa,  karakter terdakwa  dan  agama  terdakwa.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Peradilan,  Pasal  5  ayat  (1)  mengatur  bahwa  hakim  harus  mencari, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  ada  di tengah-tengah  masyarakat.  Pasal  ini  bertujuan  agar  putusan  setiap  hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Jika  terjadi  pertentangan  hukum  antara  apa  yang  dianggap  keadilan  oleh masyarakat dan apa yang merupakan jaminan hukum, maka jaminan hukum tidak boleh  dipaksakan  dan  rasa  keadilan  masyarakat  harus  dikorbankan.  Di  kalangan
pembuat  undang-undang,  terdapat  kecenderungan  untuk  selalu  memandang lembaga peradilan hanya sebagai  lembaga hukum, sarat  muatan normatif,  diikuti oleh  sejumlah  aturan  peradilan  yang  sangat  ideal  dan  legal,  yang  jika  digunakan kebenarannya tidak sama. tentang studi moral dan etika. studi hukum (normatif). Cara  seorang  hakim  menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  adalah  bahwa “sebagai  hakim  ia  harus  berusaha  untuk  menentukan  hukuman,  yang  oleh masyarakat  dan  terdakwa  dianggap  sebagai  hukuman  yang  pantas  dan  adil”  . Untuk mencapai ini, hakim harus mempertimbangkan:
1. Sifat kejahatan (baik pidana atau kejahatan).
2. Ancaman  hukuman  atas  suatu  kejahatan.  Keadaan  dan  keadaan  pada  saat kejahatan itu dilakukan (yang memberi dan meringankan).
3. Terdakwa adalah terpidana penjahat atau penjahat tunggal, tua atau muda.
4. Penyebab kejahatan.
5. Tingkah laku terdakwa dalam penyidikan perkara.
Faktor-faktor yang harus  diperhatikan hakim sosial  dalam memutus suatu perkara antara lain:
1. Memperhatikan  sumber  hukum  dan  nilai  tidak  tertulis  yang  hidup  di masyarakat.
2. Memperhatikan  baik  buruknya  sifat  terdakwa  serta  nilai-nilai  yang melunakkan dan merendahkan terdakwa.
3. Perhatikan ada tidaknya keselamatan, kesalahan, peran korban.
4. Penyebab  masyarakat,  yaitu  lingkungan  di  mana  hukum  itu  diterapkan  atau ditegakkan.
5. Penyebab  budaya,  yaitu  hasil  kegiatan  kreatif  dan  emosional  berdasarkan pemikiran manusia dalam kehidupan sosial.
Putusan  Nomor  :  2525/Pid.Sus/2019/PN  Mdn,  berdasarkan  fakta persidangan, Majelis Hakim menganggap terdakwa I Muhammad Fauzi, terdakwa II M. Arsal, terdakwa III Afdiyan, terdakwa IV Kiki Rizki Yunanda telah terbukti. secara  sah  dan  meyakinkan,  dan  terdakwa  V  Ahmad  Taufan  telah  melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam perintah pertama sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  28  ayat  (1)  yaitu  penyebarluasan  informasi  yang  tidak  benar  dan
menyesatkan  yang  menimbulkan  kesulitan.  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik,  sesuai  dengan  undang-undang  dan  dikenakan  sanksi  pidana.dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik pasal 55 ayat (1). KUHP 1.
Sedangkan  dakwaan  kedua  dapat  membuktikan  secara  langsung  dakwaan yang  paling  kuat  sesuai  dengan  fakta  yang  ada  di  persidangan,  yaitu  dakwaan kedua  dan  pertama  yang  melanggar  Pasal  82  UU  No.  3  Tahun  2011  tentang Pemindahtanganan dengan Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
1. Pokok
Unsur-unsur  pokok  dakwaan  pertama  sama  dengan  unsur-unsur  dakwaan pertama  dan  karena  unsur-unsur  itu  dianggap  telah  terpenuhi,  maka  Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan, sehingga lengkap, maka unsur ini.
2. Sebagai  pesta  pertunangan  penerima  yang  telah  menerima  atau  menerima secara terbuka, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. dana yang dia tahu atau punya alasan untuk curiga tapi dari perintah transfer ilegal Unsur partisipan  adalah  penerima  yang  dengan  sengaja  diterima  atau  ditempatkan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer yang tidak sah.
Selama  persidangan  tidak  ada  unsur  pengampunan  atau  unsur  yang  dapat membatalkan  kesalahan  terdakwa,  terdakwa  harus  dijatuhi  hukuman  yang setimpal  dengan  kesalahannya.  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  divonis bersalah,  kemudian  para  terdakwa  dikenakan  biaya  perkara  yang  besarnya  akan ditentukan dalam putusan Majelis Peradilan. Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan  yang  baik  untuk  dibebaskan  dari  penjara,  harus  dinyatakan  bahwa  para terdakwa tetap dalam tahanan.
Sebelum  para  terdakwa  dijatuhi  pidana  perlu  dipertimbangkan  hal-hal yang memberatkan dan  meringankan:
1. Keadaan yang memberatkan
Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan
a. Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
b. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
c. Para terdakwa tidak pernah dihukum.
Terdakwa  berada  dalam  tahanan  negara,  jadi  wajar  saja  jika  masa penahanan  terdakwa  dicabut  sama  sekali  dari  hukuman  yang  akan  datang,  dan para  terdakwa  ditahan.  Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait, khususnya  Pasal  45  A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Komunikasi Transaksi Elektronik dengan Pasal 55 ayat (1) 1. KUHP, Pasal 82 UU No.  3  Tahun  2011  tentang  pengalihan  dengan  Pasal  55  ayat  (1)  1  KUHP  dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kasus ini.
Menurut hakim, dia memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Fauzi, Terdakwa II M. Arsal, Terdakwa III  Afdiyan,  Terdakwa  IV  Kiki  Rizki  Yunanda,  Terdakwa  V  Ahmad  Taufan telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan tersebut.  menyebarkan  informasi  palsu  dan  menyesatkan  yang  merugikan konsumen  dalam  transaksi  elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 ayat  (1)  dan  melakukan  tindak  pidana  sebagai  anggota  dengan  melakukan, dengan sengaja  menerima atau menerima, baik  untuk  dirinya sendiri maupun untuk  orang  lain.  orang,  dana  yang  diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari perintah  pemindahan  yang  dibuat  melawan  hukum  sebagaimana  dibebankan pada biaya substitusi pertama pertama dan biaya substitusi kedua kedua.
2. Terdakwa  Muhammad  Fauzi,  Terdakwa  II  M.  Arsal,  Terdakwa  III  Afdiyan, Terdakwa  IV  Kiki  Rizki  Yunanda,  Terdakwa  V  Ahmad  Taufan  divonis  :  4 (empat)  tahun  6  (enam)  tahun  penjara.bulan)  menurun  selama  persidangan Titik.  jangka  waktu  penangkapan  dan  penahanan  serta  denda  sebesar 3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah)  jika  denda  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana penjara 1 (satu) bulan.
3. Penetapan  bahwa  jangka  waktu  penangkapan  dan  penahanan  terdakwa  telah dicabut seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Jelaskan bahwa terdakwa tetap berada di penjara.
5. Nyatakan bukti sebagai berikut:
a. Dikembalikan kepada saksi korban Ir. Hormat Bochem SS. Sinaga, MBA berupa  uang  yang  disita  dari  terdakwa  V  Ahmad  Taufan  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
b. Barang bukti yang disita dari terdakwa Afdiyan dikembalikan ke PT Bank Mandiri  berupa  1  (satu)  buku  deposito  Bank  Mandiri  dengan  nomor rekening  :  106-00-0304639-  AN  Yusmadewi  dengan  (satu)  kartu  ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4097662160534130.
c. Barang bukti yang disita dari terdakwa V Ahmad Taufan dikembalikan ke PT Bank Mandiri
Termasuk  dalam  putusan  ini  adalah  putusan  hakim  yang  antara  lain terdakwa  I  Muhammad  Fauzi,  terdakwa  II  M.  Arsal,  terdakwa  III  Afdiyan, terdakwa IV Kiki Rizki Yunanda, terdakwa V Ahmad Taufan yang terbukti secara sah  turut  serta  dalam  kegiatan  tersebut  dengan  sengaja.  dan  tidak  berhak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi  elektronik,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar)  dan  melakukan  tindak  pidana  sebagai anggota  yang  membuat,  dengan  sengaja  menerima  atau  menerima,  baik  untuk dirinya  sendiri  maupun  untuk  orang  lain,  dana  yang  diketahui  atau  patut diduganya  berasal  dari  perintah  pemindahan  yang  dilakukan  secara  melawan hukum. dibebankan pada muatan substitusi pertama pertama dan muatan substitusi kedua  pertama.  Unsur  tindak  pidana  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  sudah  terpenuhi, yaitu  kesengajaan  dan  tanpa  izin,  penyebaran  informasi  yang  tidak  benar  dan menyesatkan,  serta  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik.  Namun hukuman  tersebut  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  JPU  yaitu  6  (enam)  tahun, dibandingkan  dengan  putusan  hakim  yang  mengurangi  hukuman  menjadi  4 (empat)  tahun  6  (enam  bulan).  jangka  waktu  penangkapan  dan  penahanan  serta denda  sebesar  3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah)  jika  denda  tidak  dibayar  diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.
Putusan  hakim  menurut  putusan  hakim  merupakan  hasil  musyawarah berdasarkan  gugatan  dengan  segala  alat  bukti  dalam  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.  Putusan  hakim  adalah  pernyataan  hakim  untuk  memutuskan  suatu perkara  di  pengadilan  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Berdasarkan  visi dan praktek teoritis pengadilan, maka putusan hakim adalah: Suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim atas kedudukannya dalam  peradilan pidana yang terbuka untuk  umum  setelah  melalui  proses  dan  undang-undang  yang  mengatur  tentang perkara  pidana  di  pengadilan.  pengadilan.  umum  mengajukan  hukuman  atau pembebasan  atau  pembebasan  dari  semua  tuntutan  hukum  yang  dibuat  secara tertulis untuk menyelesaikan masalah.

## SIMPULAN
Penyelenggaraan  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  UU  ITE  merupakan  alat  bukti  selain  yang  diatur  dalam Pasal  184  KUHP.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  UU  ITE,  data  elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau barang cetakan merupakan alat bukti yang sah,  dalam  hal  ini  alat  bukti  dapat  diperoleh  dalam  bentuk  elektronik.  dokumen elektronik dan pencetakan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE, berupa data elektronik dan dokumen elektronik, yang tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta,  formulir,  gambar,  electronic  data  interchange  (EDI),  elektronik  surat  (surat elektronik), telegraf, teleks, telegram atau sejenisnya, surat, lencana, nomor, kode akses,  lencana,  atau  perforasi  yang  dibuat  dengan  arti  atau  dapat  dipahami  oleh orang  yang  membuat,  mengirim,  mengirim,  menerima,  atau  menyimpan  dalam analog, digital, elektromagnetik, optik, elektronik.
Lokasi bukti elektronik dalam kejahatan penipuan Pengecualian alat bukti dalam media elektronik diatur dalam Pasal 184 KUHP tentang dilakukannya suatu tindak  pidana.  Namun,  alat  bukti  elektronik  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  5  ayat (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Data  dan Transaksi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah atas Data Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  Produk  Cetakan  tersebut.  perpanjangan  alat  bukti yang  sah  menurut  hukum  pidana.Selain  itu,  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor
11  Tahun  2008  tentang  Data  dan  Transaksi  Elektronik,  disebutkan  bahwa Informasi  Data  Elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  adalah  sah  apabila menggunakan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  ini, namun  terdapat  ketentuan  pada  ayat  (4)  mengenai  data  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan sebagai  alat bukti. Hal ini serupa dengan  KUHP  jika  harus  ditulis  dengan  undang-undang.  dan  surat-surat  serta dokumen-dokumen  yang  menurut  undang-undang  harus  berupa  akta  yang disahkan atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor
2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn  terlibat  dalam  tindak  pidana  penipuan  menggunakan teknologi informasi - informasi Melalui sistem pembuktian hukum negatif bahwa alat  bukti  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hukum  dan  ketertiban.  Hakim  juga membutuhkan penjelasan ahli untuk menentukan fakta yang benar dari alat bukti elektronik yang berkaitan dengan Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Data  dan Transaksi  Elektronik.  Hal  ini  umumnya  menilai  keabsahan  alat  bukti  yang menunjukkan bahwa data elektronik dan dokumen elektronik dibuktikan oleh ahli atau ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana  1, Jakarta:.  Raja  Grafindo  Persada,
2016.
Imron,  Ali  dan  Iqbal,  Muhamad, Hukum  Pembuktian, Banten:  Umpam  Press, 2019.
Maskun, Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime)  Suatu  Pengantar, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2016.
Mulyadi,  Lilik, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana, Bandung:  Citra Adtya Bakti, 2010.
Pribadi,  Insan,  Legalitas  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Jurnal Lex Renaissance, Volume 1 Nomor 3, Januari 2018.
Prinst, Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Jakarta: Djambatan, 2016. Prodjohamidjojo,  Martiman, Komentar  atas  KUHAP:  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
Sadiki,  Achmad, Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime), Bandung:  Refika Aditama, 2015.
Sitompul,  Asril. Hukum  Internet:  Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di Cyberspace, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. Sitompul,  Josua, Cyberspace  Cybercrimes  Cyberlaw  Tinjauan  Aspek  Hukum Pidana, Jakarta: Tatanusa, 2012. Soekanto,  Soerjono  dan  Mahmudji,  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015 Sumarwani,  Sri, Tinjauan  Yuridis  Pemidanaan  Cybercrime  dalam  Perpektif Hukum  Pidana  Positif, Jurnal  Perubahan  Hukum,  Volume  1  Nomor  3. Desember 2014.
Syarief, Elza dkk, Analisis Terhadap TIndak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam , Journal of Judicial Riview , Volume XVII Nomor 1, Juni 2015.