## Perlindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pelanggan E-commerence di Indonesia
Rachel Milafebina 1 , Idham Putra Lesmana 2 , Moody Rizqy Syailendra 3
1,2,3 Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
rachel.205220359@stu.untar.ac.id

## Abstract
Protection  of personal data is  important in  the digital  world, especially  in the E-Commerce business. In Indonesia, leaks of E-Commerce customer data are a frequent problem and are detrimental to consumers. Therefore, effective protection is needed to prevent customer data leakage.  Leakage  of  customer  data  can  occur  due  to  various  factors  such  as  system  errors, hacker attacks, and negligence of data managers. As a result, customer personal data such as telephone numbers, addresses and credit card information can be stolen and used for unsavory purposes. To solve this problem, the Indonesian government has issued a law on personal data protection. This law stipulates that any business that uses customer personal data must ensure the security of that data and protect consumers' privacy rights. This study aims to analyze the protection of personal data of e-commerce customers in Indonesia regarding data leakage. This study uses a qualitative approach by collecting data from literature and laws and regulations. The results of the study show that Indonesia has several civil law arrangements that protect the  personal  data  of  e-commerce  customers.  Regulations  such  as  Law  Number  11  of  2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation Number 71 of  2019  concerning  Implementation  of  Electronic  Systems  and  Transactions  regulate  the obligations  of  e-commerce  companies  to  protect  customer  personal  data.  To  improve  the protection of customers' personal data, cooperation between the government, industry players and the community is needed. The government needs to strengthen the implementation and enforcement  of  laws  related  to  personal  data  protection.  Industry  players  need  to  improve security and privacy systems, and involve certification bodies to ensure security standards are met. The public needs to increase awareness of the importance of protecting personal data and pay attention to the privacy policies set by e-commerce companies.
Keywords : Personal Data Protection, E-commerence Data Protection, Customer Data Leaks Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2747-1667 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  penggunaan internet dan teknologi digital.  Saat ini, semakin banyak perusahaan dan organisasi yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi pelanggan mereka (Nugroho et al.,  2020). Namun,  risiko kebocoran  data  pelanggan  juga  semakin  besar  (Salim  & Neltje, 2022). Dalam konteks e-commerce , kebocoran data pelanggan dapat terjadi akibat serangan siber atau tindakan tidak sah oleh pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya  perlindungan  data  pribadi  yang  kuat  untuk  melindungi  pelanggan  dari  risiko kebocoran data.
Di  Indonesia,  perlindungan  data  pribadi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Gandhi et al., 2019). UU ITE ini bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan elektronik,  serta

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dalam transaksi elektronik. Salah satu  hak  pelanggan  yang  dilindungi  dalam  UU  ITE  adalah  hak  atas  keamanan  dan kerahasiaan data pribadi.
Selain  UU  ITE,  perlindungan  data  pribadi  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini mengatur tentang pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan  data  pribadi  dalam  sistem  elektronik,  serta  tata  cara  pelaporan  kebocoran data. Selain hukum perdata di Indonesia, terdapat juga kebijakan perlindungan data pribadi di tingkat internasional, yaitu General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di negara-negara  Uni  Eropa.  Meskipun  GDPR  tidak  langsung  berlaku  di  Indonesia,  namun perusahaan-perusahaan e-commerce yang beroperasi di Indonesia dan melakukan bisnis dengan negara-negara Uni Eropa harus mematuhi persyaratan GDPR.
Dalam konteks e-commerce , perusahaan e-commerce memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi pelanggan mereka (Setiawati et al., 2020). Perusahaan e-commerce harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti pengumpulan data yang wajar dan proporsional, pengolahan data yang aman, serta penggunaan data hanya untuk tujuan yang sah (B & Wulandari, 2023). Perusahaan e-commerce juga harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan data pribadi pelanggan. Apabila terjadi  kebocoran  data  pelanggan,  perusahaan e-commerce harus  segera  memberitahu pelanggan mengenai kebocoran tersebut. Perusahaan e-commerce juga harus melakukan tindakan  untuk  mengurangi  dampak  kebocoran  data,  seperti  mengambil  tindakan keamanan yang lebih kuat dan menghentikan penggunaan data pribadi yang terdampak.
Selain  itu,  pelanggan  juga  memiliki  hak  untuk  meminta  akses,  perbaikan,  dan penghapusan  data  pribadi  mereka  dari  perusahaan e-commerce .  Apabila  perusahaan e- commerce tidak  mematuhi  persyaratan  perlindungan  data  pribadi,  pelanggan  dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi (Sulistiyono, 2022). Secara keseluruhan, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting dalam era digital saat ini karena semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh perusahaan dan  organisasi  (Anshori  et  al.,  2022).  Perusahaan  dan  organisasi  mengumpulkan  data pribadi  pelanggan  untuk  berbagai  kepentingan,  seperti  untuk  memfasilitasi  transaksi, meningkatkan  layanan,  dan  melakukan  analisis  data.  Namun,  risiko  kebocoran  data pelanggan juga semakin besar, terutama karena semakin banyaknya serangan siber yang terjadi (Putri & Martha, 2021).
Kebocoran  data  pelanggan  dapat  menyebabkan  kerugian  yang  signifikan  bagi pelanggan, seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, atau bahkan penggunaan data untuk  kepentingan  kriminal.  Selain  itu,  kebocoran  data  pelanggan  juga  dapat  merusak reputasi perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan data tersebut, karena pelanggan akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan atau organisasi tersebut. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi semakin penting dalam era digital saat ini (Ratnasari et al., 2021). Negara-negara dan organisasi internasional telah mengeluarkan undang-undang dan regulasi untuk melindungi data pribadi pelanggan dari risiko kebocoran data. Selain itu, perusahaan dan organisasi juga harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti pengumpulan data yang wajar dan proporsional, pengolahan data yang aman, serta penggunaan data hanya untuk tujuan yang sah.
Selain  itu,  pelanggan  juga  harus  memperhatikan  keamanan  data  pribadi  mereka, seperti  dengan  menggunakan  password  yang  kuat,  tidak  memberikan  informasi  pribadi kepada  pihak  yang  tidak  dikenal,  dan  memperbarui  perangkat  lunak  keamanan  secara teratur. Dalam konteks e-commerce , perlindungan data pribadi menjadi semakin penting karena e-commerce merupakan bisnis yang sangat bergantung pada data pribadi pelanggan (Hasibuan, 2022). Perusahaan e-commerce harus mematuhi persyaratan perlindungan data pribadi  untuk  memastikan  bahwa  data  pribadi  pelanggan  mereka  aman  dari  risiko kebocoran data (Sinaga et al., 2020).
Dalam era digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi tantangan yang semakin besar. Namun, dengan adanya undang-undang dan regulasi yang memadai, serta kesadaran yang lebih tinggi dari perusahaan, organisasi, dan pelanggan mengenai perlindungan data pribadi, diharapkan risiko kebocoran data pelanggan dapat ditekan dan perlindungan data pribadi dapat ditingkatkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data pelanggan e- commerce di Indonesia merupakan topik yang penting untuk dibahas mengingat semakin maraknya penggunaan e-commerce di Indonesia serta meningkatnya kasus kebocoran data yang terjadi. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti topik ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber informasi yang tersedia dalam bentuk tulisan atau literatur dari berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal,  artikel,  makalah,  dan  dokumen  lainnya  (Moleong, 2017).  Metode  ini  dilakukan  tanpa  melakukan  pengumpulan  data  secara  langsung  dari responden  atau  subjek  penelitian.  Studi  literatur  dapat  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  tentang  topik  tertentu,  memperdalam  pemahaman  tentang  teori,  atau menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.
Langkah  pertama  dalam  melakukan  studi  literatur  adalah  menentukan  topik penelitian.  Dalam  hal  ini,  topik  penelitian  adalah  perlindungan  data  pribadi  terhadap kebocoran data pelanggan e-commerce di Indonesia. Setelah topik penelitian ditentukan, langkah selanjutnya adalah mencari sumber informasi yang relevan dengan topik tersebut. Sumber informasi dapat ditemukan melalui perpustakaan, internet, basis data jurnal, dan sumber lainnya. Setelah sumber informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah membaca dan mengevaluasi sumber informasi yang relevan. Evaluasi dilakukan untuk menentukan kualitas dan keakuratan informasi yang diperoleh dari sumber tersebut. Beberapa faktor yang  perlu  dievaluasi  adalah  reputasi  sumber,  metode  penelitian  yang  digunakan,  dan keakuratan  data  yang  digunakan.  Dalam  melakukan  evaluasi,  peneliti  perlu mempertimbangkan apakah sumber informasi yang ditemukan dapat mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.  Setelah sumber informasi dievaluasi, langkah selanjutnya adalah mengekstrak informasi yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang relevan dapat ditemukan dalam bagian abstrak, pendahuluan, hasil penelitian, atau kesimpulan dari sumber informasi yang ditemukan. Setelah informasi ditemukan, peneliti perlu menyusun dan menganalisis informasi tersebut.
Dalam melakukan analisis, peneliti perlu mengorganisir informasi menjadi beberapa kategori atau tema. Kategori atau tema dapat dibuat berdasarkan sub-topik yang relevan dengan topik penelitian atau berdasarkan jenis data yang ditemukan. Setelah kategori atau tema  dibuat,  peneliti  perlu  menghubungkan  dan  membandingkan  informasi  yang ditemukan  dalam  setiap  kategori  atau  tema.  Hasil  dari  analisis  studi  literatur  dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, hasil analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau  kekurangan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  memberikan  saran  atau rekomendasi  untuk  penelitian  selanjutnya,  dan  memberikan  kontribusi  dalam pengembangan teori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN
Pengaturan  Hukum  Perdata  Terkait  Perlindungan  Data  Pribadi  Pelanggan E- commerce
E-commerce  atau  perdagangan  elektronik  saat  ini  telah  menjadi  salah  satu  bentuk perdagangan  yang  semakin  populer  di  Indonesia  (Rahmatullah,  2017).  Penggunaan internet  dan  teknologi  digital  yang  semakin  meluas  membuat  kegiatan  perdagangan elektronik semakin mudah  dan nyaman. Namun, perkembangan perdagangan elektronik
juga membawa risiko terhadap keamanan dan privasi data pribadi pelanggan. Oleh karena itu,  pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  dan  undang-undang untuk melindungi data pribadi pelanggan e-commerce (Rohendi, 2015).
Pertama-tama,  ada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang perlindungan privasi dan keamanan data elektronik, termasuk data pribadi pelanggan e-commerce (Herryani, 2022). Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa setiap orang yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pribadi harus memastikan keamanan data tersebut. Pasal 28 ayat (1) UU ITE  juga  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  memperoleh  akses  atas  informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi data pribadi harus menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarluaskannya.
Kedua,  ada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  yang  Menggunakan  Sertifikat  Elektronik.  Peraturan  ini mengatur  tentang  penyelenggaraan  sistem  dan  transaksi  elektronik  yang  menggunakan sertifikat elektronik. Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa penyelenggara harus melindungi data pribadi yang diperolehnya.
Selanjutnya,  ada  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk dalam e-commerce. Pasal 6 Peraturan Menteri ini menegaskan bahwa setiap pemilik data pribadi berhak untuk mengetahui  apa  saja  data  pribadi  yang  dimilikinya,  serta  meminta  perusahaan  yang mengumpulkan data pribadi tersebut untuk mengubah  atau menghapus data yang tidak akurat (Riyadi & Toto Tohir Suriaatmadja, 2023).
Selain itu, pada 2021, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. UU ini mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam rangka meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia. Dalam UU ini, ada beberapa hal yang  perlu  diperhatikan  terkait  perlindungan  data  pribadi  pelanggan  e-commerce. Pertama, UU ini menetapkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi yang diakui oleh hukum dan negara. Kedua, UU ini juga menetapkan bahwa setiap orang yang memproses data pribadi harus memastikan keamanan data tersebut. Ketiga, UU ini menetapkan  bahwa  setiap  pemilik  data  pribadi  berhak  untuk  mengetahui  apa  saja  data pribadi yang dimilikinya dan bagaimana data tersebut digunakan (Ady et al., 2022).
Dalam praktiknya, meskipun sudah ada berbagai pengaturan hukum perdata terkait perlindungan data pribadi pelanggan e-commerce, masih banyak pelanggaran yang terjadi di  lapangan.  Pelanggaran  ini  dapat  berupa  pengumpulan  data  pribadi  tanpa  izin, penggunaan data pribadi secara tidak sah, penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, atau bahkan kebocoran data pribadi karena tidak adanya tindakan keamanan yang memadai.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku e-commerce untuk meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  tentang  pentingnya  perlindungan  data  pribadi.  Selain  itu, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku  e-commerce.  Pemerintah  perlu  meningkatkan  pengawasan  dan  pengendalian terhadap pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi pelanggan e-commerce. Penting juga bagi pelaku e-commerce untuk mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik dalam  pengumpulan  dan  pengolahan  data  pribadi  pelanggan.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui pengembangan kebijakan privasi dan pengamanan data yang jelas dan transparan. Pelaku  e-commerce  juga  harus  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami kepada pelanggan mengenai pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka.
Selain itu, pelanggan juga dapat berperan aktif dalam melindungi data pribadi mereka. Pelanggan harus berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi pada saat melakukan transaksi online.  Pelanggan juga harus memeriksa kebijakan privasi dan keamanan data yang disediakan oleh pelaku e-commerce sebelum melakukan transaksi. Pengaturan hukum perdata terkait perlindungan data pribadi pelanggan e-commerce di Indonesia sudah cukup
baik.  Namun,  masih  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman masyarakat  mengenai  pentingnya  perlindungan  data  pribadi.  Pemerintah  dan  pelaku e- commerce juga harus melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh  pelaku e-commerce .  Semua  pihak  harus  bekerja  sama  untuk  memastikan  bahwa e- commerce dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap menjaga keamanan dan privasi data pribadi pelanggan.

## Studi Kasus
Salah  satu  studi  kasus  perlindungan  data  pribadi  terhadap  kebocoran  data pelanggan e-commerce di  Indonesia  adalah  insiden  kebocoran  data  yang  melibatkan perusahaan e-commerce Bukalapak pada tahun 2020. Berikut adalah deskripsi studi kasus tersebut:
1. Kejadian:  Pada  November  2020,  Bukalapak  mengumumkan  bahwa  mereka  telah mengalami  kebocoran  data  yang  melibatkan  informasi  pribadi  sekitar  13  juta pengguna. Data yang bocor termasuk nama lengkap, alamat email, nomor telepon, alamat pengiriman, serta beberapa informasi terkait transaksi.
2. Penyebab  Kebocoran  Data:  Bukalapak  menyatakan  bahwa  kebocoran  data  terjadi akibat  serangan  siber  yang  mengarah  pada  eksploitasi  celah  keamanan  di  sistem mereka.  Penyerang  berhasil  mengakses  server  Bukalapak  dan  mencuri  data pengguna.
3. Dampak:  Kebocoran  data  ini  mengakibatkan  potensi  risiko  bagi  privasi  dan keamanan  pengguna  Bukalapak.  Informasi  pribadi  yang  dicuri  dapat  digunakan untuk aktivitas penipuan, spam, atau serangan siber lainnya. Selain itu, insiden ini juga  merusak  kepercayaan  pengguna  terhadap  Bukalapak  dan  meningkatkan kekhawatiran tentang perlindungan data dalam industri e-commerce .
4. Respons dan Tindakan: Setelah mengungkapkan kebocoran data, Bukalapak segera mengambil  langkah-langkah  untuk  mengatasi  situasi  ini.  Mereka  secara  aktif berkoordinasi  dengan  otoritas  terkait,  termasuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  dan  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN),  untuk  menyelidiki  kejadian  ini. Bukalapak juga memberikan pemberitahuan resmi kepada pengguna terdampak dan memberikan panduan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri.
5. Peningkatan Keamanan dan Kebijakan: Setelah kejadian ini, Bukalapak meningkatkan langkah-langkah  keamanan  mereka  dengan  memperkuat  sistem  dan  infrastruktur mereka, serta melibatkan penyedia layanan keamanan siber untuk melakukan audit dan  pengujian  keamanan.  Mereka  juga  meningkatkan  kesadaran  internal  dan pelatihan karyawan tentang keamanan data.
6. Pelajaran yang Dipetik: Studi kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan data pribadi dalam industri e-commerce. Perusahaan-perusahaan e-commerce harus memastikan  keamanan  sistem  mereka  dan  mengadopsi  langkah-langkah  proaktif untuk  melindungi  data  pelanggan.  Penyusunan  kebijakan  privasi  yang  jelas, pemantauan  keamanan  yang  terus-menerus,  dan  peningkatan  kesadaran  tentang keamanan siber menjadi faktor penting dalam mencegah dan merespons kebocoran data.
Kebocoran data pelanggan merupakan ancaman serius bagi privasi dan keamanan konsumen. Studi kasus Bukalapak ini menunjukkan pentingnya upaya perlindungan data pribadi  yang  kuat  dalam  industri  e-commerce  dan  perlunya  perusahaan e-commerce untuk mengambil tindakan proaktif untuk mencegah serangan dan mengatasi kebocoran data dengan cepat.
Pengaruh  Kebocoran  Data  Pelanggan  Terhadap  Hak-Hak  Perdata  Pelanggan E- commerce
E-commerce telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita di era digital saat ini. Banyak  pelanggan  yang  melakukan  transaksi  online  untuk  membeli  produk  dan  jasa (Indriyani, 2017). Namun, sebagai pengguna e-commerce , kita harus mengerti bahwa setiap kali kita melakukan transaksi online, kita memberikan informasi pribadi kepada pelaku e- commerce ,  seperti  nama,  alamat,  nomor  telepon,  dan  bahkan  nomor  kartu  kredit. Kebocoran data pelanggan dapat terjadi dan dapat mengancam hak-hak perdata pelanggan e-commerce di Indonesia (Sonjaya & Setiawan, 2022). Kebocoran data pelanggan e-commerce dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kelalaian dalam pengolahan data, serangan siber oleh hacker, atau kebocoran oleh pihak internal. Kebocoran data ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pelanggan e-commerce.  Hal  ini  dapat  merusak  citra  dan  reputasi  pelanggan,  serta  menimbulkan kerugian  finansial  dan  emosional.  Lebih  dari  itu,  kebocoran  data  pelanggan  dapat mengancam hak-hak perdata pelanggan e-commerce di Indonesia. Salah satu hak perdata pelanggan e-commerce adalah hak atas privasi. Kebocoran data dapat  mengancam  hak  privasi  pelanggan.  Informasi  pribadi  seperti  nama,  alamat,  dan nomor  telepon  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penipuan,  pengiriman  spam,  dan serangan phishing. Selain itu, kebocoran nomor kartu kredit dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau pembelian yang tidak sah. Hal ini dapat merugikan pelanggan secara finansial dan emosional.
Selain  hak  atas  privasi,  pelanggan e-commerce juga  memiliki  hak  atas  perlindungan data pribadi. Kebocoran data pelanggan dapat mengancam hak perlindungan data pribadi pelanggan e-commerce (Muhammad & Nugroho, 2021). Data pelanggan yang dicuri dapat digunakan  untuk  kepentingan  komersial  atau  kriminal.  Data  pelanggan  dapat  dijual  ke pihak ketiga atau digunakan untuk melakukan penipuan identitas. Hal ini dapat mengancam keamanan  dan  privasi  data  pribadi  pelanggan  e-commerce,  serta  dapat  menyebabkan kerugian finansial dan emosional.
Selain hak atas privasi dan hak atas perlindungan data pribadi, pelanggan e-commerce juga  memiliki  hak  atas  pengaduan  dan  kompensasi.  Kebocoran  data  pelanggan  dapat mengancam hak pelanggan untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan kompensasi. Jika  terjadi  kebocoran  data,  pelanggan  dapat  mengajukan  pengaduan  kepada  pelaku e- commerce dan  meminta  kompensasi  atas  kerugian  yang  diderita.  Namun,  jika  pelaku e- commerce tidak merespons dengan baik, pelanggan dapat kehilangan hak mereka untuk mengajukan  pengaduan  dan  mendapatkan  kompensasi.  Kebocoran  data  pelanggan e- commerce juga dapat mengancam hak pelanggan untuk mengontrol data pribadi mereka. Pelanggan e-commerce memiliki  hak  untuk  mengontrol  data  pribadi  mereka  dan menentukan  bagaimana  data  tersebut  digunakan.  Namun,  jika  terjadi  kebocoran  data, pelanggan  kehilangan  kendali  atas  data  pribadi  mereka  dan  tidak  dapat  memastikan bagaimana data tersebut digunakan (Harahap et al., 2023).
Kebocoran data pelanggan e-commerce dapat juga mengancam hak pelanggan untuk mendapatkan  akses  ke  informasi  tentang  pengumpulan  dan  penggunaan  data  pribadi mereka. Pelanggan e-commerce berhak untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan oleh pelaku e-commerce . Namun, jika terjadi kebocoran data, pelanggan  tidak  dapat  memastikan  bagaimana  data  pribadi  mereka  dikumpulkan  dan digunakan  oleh  pelaku e-commerce .  Hal  ini  dapat  mengancam  hak  pelanggan  untuk mendapatkan  akses  ke  informasi  tentang  pengumpulan  dan  penggunaan  data  pribadi mereka.
Kebocoran data pelanggan e-commerce juga dapat mengancam hak pelanggan untuk meminta  penghapusan  data  pribadi  mereka.  Pelanggan e-commerce memiliki  hak  untuk meminta penghapusan data pribadi mereka jika data tersebut tidak lagi diperlukan oleh pelaku e-commerce atau jika pengolahan data tersebut melanggar undang-undang. Namun,
jika terjadi kebocoran data, pelanggan tidak dapat memastikan apakah data pribadi mereka sudah  dihapus  atau  tidak.  Dalam  menghadapi  kebocoran  data  pelanggan e-commerce , pelanggan dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak perdata mereka. Pertama,  pelanggan  dapat  memastikan  bahwa  mereka  hanya  memberikan  informasi pribadi  yang  diperlukan  saat  melakukan  transaksi  online.  Kedua,  pelanggan  dapat memastikan bahwa mereka hanya melakukan transaksi dengan pelaku e-commerce yang terpercaya  dan  telah  menerapkan  sistem  keamanan  yang  baik.  Ketiga,  pelanggan  dapat memantau aktivitas transaksi mereka dan memeriksa laporan tagihan kartu kredit mereka secara teratur untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
Sementara itu, pemerintah dan regulator juga berperan penting dalam melindungi hak- hak  perdata  pelanggan e-commerce di  Indonesia.  Pemerintah  dapat  mengembangkan undang-undang yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi pelanggan e-commerce . Regulator  dapat  memantau  dan  menegakkan  kepatuhan  pelaku  e-commerce  terhadap undang-undang perlindungan data pribadi dan menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku e-commerce yang  melanggar  aturan.  Kebocoran  data  pelanggan e-commerce dapat mengancam hak-hak perdata pelanggan e-commerce di Indonesia.  Kebocoran data dapat mengancam hak atas privasi, hak atas perlindungan data pribadi, hak atas pengaduan dan kompensasi,  hak  untuk  mengontrol  data  pribadi,  hak  untuk  mendapatkan  akses  ke informasi  tentang  pengumpulan  dan  penggunaan  data  pribadi,  dan  hak  untuk  meminta penghapusan data pribadi. Oleh karena itu, pelanggan dan pemerintah harus bekerja sama untuk  melindungi  hak-hak  perdata  pelanggan  e-commerce  di  Indonesia  dan  mencegah kebocoran data yang dapat mengancam hak-hak perdata tersebut.

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Terkait Kebocoran Data Pelanggan
Penyelesaian sengketa  perdata  terkait  kebocoran data  pelanggan  di  Indonesia  dapat dilakukan  melalui  beberapa  mekanisme,  seperti  perundingan,  mediasi,  arbitrase,  atau melalui jalur litigasi di pengadilan  (Fathur, 2020). Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan  kelemahan  masing-masing,  sehingga  para  pihak  harus  mempertimbangkan  faktor- faktor  tersebut  dalam  memilih  mekanisme  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  sengketa mereka (Edu, 2022).
1. Perundingan
Perundingan  merupakan  salah  satu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang paling  umum  digunakan.  Dalam  perundingan,  para  pihak  yang  terlibat  dalam sengketa  berusaha  untuk  mencapai  kesepakatan  melalui  diskusi  dan  negosiasi. Perundingan  dapat  dilakukan  secara  langsung  antara  para  pihak  atau  melalui perantara  yang  bersifat  netral,  seperti  mediator  atau  pengacara.  Keuntungan  dari perundingan adalah bahwa para pihak dapat mencapai kesepakatan secara cepat dan murah. Selain itu, perundingan juga dapat menciptakan hubungan yang baik antara para  pihak  setelah  sengketa  diselesaikan.  Namun,  perundingan  juga  memiliki kelemahan, seperti  ketidakpastian  dan  kekurangan  alat  pemaksaan  jika salah  satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah dicapai.
2. Mediasi
Mediasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  mana  mediator membantu  para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi dan negosiasi. Mediator  biasanya  memiliki  keterampilan  dalam  membantu  para  pihak  untuk memahami  masalah  dan  menemukan  solusi  yang  menguntungkan  semua  pihak. Keuntungan dari mediasi adalah bahwa para pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan  tanpa  harus  melalui  jalur  litigasi  yang  panjang  dan  mahal.  Selain  itu, mediasi juga dapat membantu menjaga hubungan yang baik antara para pihak setelah sengketa  diselesaikan.  Namun,  mediasi  juga  memiliki  kelemahan,  seperti ketidakpastian dan kekurangan alat pemaksaan jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah dicapai.

## 3. Arbitrase
Arbitrase  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  mana  para  pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrator yang bersifat netral.  Arbitrator  akan  memutuskan  sengketa  tersebut  dan  keputusan  tersebut bersifat final dan mengikat.
Keuntungan dari arbitrase adalah bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara cepat dan efisien. Selain itu, arbitrase juga bersifat privat dan dapat dilakukan  dengan  rahasia,  sehingga  dapat  menghindari  publisitas  yang  tidak diinginkan. Namun, arbitrase juga memiliki kelemahan, seperti biaya yang tinggi dan kekurangan mekanisme banding jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang telah diambil.
4. Litigasi Litigasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  mana  para  pihak menyelesaikan  sengketa  mereka  melalui  pengadilan.  Litigasi  memungkinkan  para pihak untuk memperoleh keputusan yang bersifat final dan mengikat melalui proses pengadilan yang formal dan terstruktur. Keuntungan dari litigasi adalah bahwa para pihak dapat memperoleh keputusan yang bersifat final dan mengikat melalui proses pengadilan yang formal dan terstruktur. Selain itu, litigasi juga memungkinkan para pihak  untuk  memperoleh  ganti  rugi  yang  memadai  jika  terdapat  kerugian  yang ditimbulkan.  Namun,  litigasi  juga  memiliki  kelemahan,  seperti  biaya  yang  tinggi, waktu yang lama, dan publisitas yang tidak diinginkan.
Dalam  konteks  kebocoran  data  pelanggan,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang paling sesuai tergantung pada karakteristik sengketa yang terjadi. Jika sengketa tersebut melibatkan kerugian yang relatif kecil dan para pihak masih mempertahankan hubungan yang baik, maka perundingan atau mediasi mungkin merupakan mekanisme yang paling tepat.  Namun,  jika  sengketa  tersebut  melibatkan  kerugian  yang  besar  atau  terdapat perselisihan yang kuat antara para pihak, maka arbitrase atau litigasi mungkin merupakan mekanisme yang lebih tepat.
Dalam kasus kebocoran data pelanggan, mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sesuai  adalah  melalui  litigasi  di  pengadilan  (Satrio  &  Widiatno,  2020).  Hal  ini  karena kebocoran  data  pelanggan  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  signifikan  bagi  para pelanggan  e-commerce,  dan  para  pelanggan  memiliki  hak  untuk  memperoleh  ganti  rugi yang memadai (Sylfia et al., 2021). Selain itu, litigasi juga memungkinkan para pelanggan untuk  mengajukan  tuntutan  pidana  jika  terdapat  tindakan  penyalahgunaan  data  yang melanggar  hukum.  Namun,  sebelum  mengambil  jalur  litigasi,  para  pelanggan  dapat mencoba untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan atau mediasi terlebih dahulu. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur ini, maka para pelanggan dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan. Proses litigasi dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, namun para pelanggan dapat memperoleh ganti rugi yang memadai jika terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh kebocoran data pelanggan.
Dalam penyelesaian sengketa perdata terkait kebocoran data pelanggan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan kerumitan proses. Selain itu, para pelanggan juga perlu memastikan bahwa mereka bekerja sama dengan pengacara yang kompeten  dan  berpengalaman  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  terkait  kebocoran data pelanggan. Dengan cara ini, para pelanggan dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara efektif.

## Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi Pelanggan
Perusahaan e-commerce memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  menjaga keamanan data pribadi pelanggan, terutama karena data pribadi tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan jika jatuh ke tangan yang salah (van Ooijen & Vrabec,
2019). Oleh karena itu, di Indonesia terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi pelanggan e-commerce, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Benuf et al., 2019).
Tanggung  jawab  perusahaan  e-commerce  dalam  menjaga  keamanan  data  pribadi pelanggan  diatur  oleh  peraturan  hukum  tersebut  (Lobschat  et  al.,  2021).  Perusahaan  e- commerce  harus  memastikan  bahwa  data  pribadi  pelanggan  yang  mereka  miliki  tidak disalahgunakan  atau  disalahgunakan  oleh  pihak  lain  (Rahmi  Ayunda,  2021).  Tanggung jawab tersebut mencakup:
1. Menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan Perusahaan e-commerce harus menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa  izin  dari  pelanggan  atau  kepentingan  hukum  yang  sah.  Hal  ini  termasuk melindungi data pribadi pelanggan dari akses yang tidak sah dan melindungi data pribadi tersebut dari risiko kebocoran.
2. Melindungi  data  pribadi  pelanggan  dari  risiko  kebocoran  Perusahaan  e-commerce harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka memadai untuk melindungi data pribadi pelanggan dari risiko kebocoran. Ini mencakup mengadopsi kebijakan dan prosedur  keamanan  yang  ketat,  seperti  enkripsi  data,  autentikasi  pengguna,  dan pengawasan akses.
3. Memberikan  informasi  yang  jelas  tentang  penggunaan  data  pribadi  pelanggan Perusahaan  e-commerce  harus  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  transparan tentang penggunaan data pribadi pelanggan, termasuk tentang pengumpulan data, tujuan  pengumpulan  data,  dan  pihak  yang  memiliki  akses  ke  data  tersebut. Perusahaan  e-commerce  juga  harus  memperoleh  izin  dari  pelanggan  sebelum menggunakan data pribadi mereka untuk tujuan tertentu.
4. Memberikan  akses  dan  kontrol  yang  memadai  bagi  pelanggan  atas  data  pribadi mereka Perusahaan e-commerce harus memberikan akses dan kontrol yang memadai kepada pelanggan atas data pribadi mereka, seperti memungkinkan pelanggan untuk memperbarui,  memperbaiki,  atau  menghapus  data  pribadi  mereka  dari  sistem perusahaan.
Untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menjaga keamanan data pribadi pelanggan, perusahaan  e-commerce  harus  mengadopsi  kebijakan  dan  prosedur  keamanan  yang memadai, serta memastikan bahwa karyawan mereka memahami dan mematuhi kebijakan tersebut (Delpiero et al., 2021). Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan e- commerce  untuk  memenuhi  kewajiban  mereka  dalam  menjaga  keamanan  data  pribadi pelanggan adalah sebagai berikut:
1. Memperbarui kebijakan privasi dan penggunaan data Perusahaan e-commerce harus teratur  untuk  mencerminkan  perubahan  dalam  kebutuhan  keamanan  dan  privasi, serta untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku.
2. Mengadopsi  teknologi  keamanan  yang  memadai  Perusahaan  e-commerce  harus mengadopsi  teknologi  keamanan  yang  memadai,  seperti  firewalls,  enkripsi  data, autentikasi  pengguna,  dan  pengawasan  akses.  Selain  itu,  mereka  juga  harus memastikan  bahwa  teknologi  tersebut  dijaga  dengan  baik  dan  diperbarui  secara teratur.
3. Melatih karyawan mengenai keamanan data Perusahaan e-commerce harus melatih karyawan  mereka  mengenai  keamanan  data  dan  privasi,  termasuk  pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan, cara mengelola data dengan aman, dan cara mengenali potensi ancaman keamanan.
4. Memantau  dan  melaporkan  potensi  pelanggaran  keamanan  data  Perusahaan  e- commerce harus memantau aktivitas penggunaan data mereka secara teratur untuk mendeteksi potensi ancaman keamanan dan memastikan bahwa kebijakan keamanan
dan  privasi  mereka  diterapkan  dengan  benar.  Jika  terjadi  pelanggaran  keamanan data,  mereka  juga  harus  melaporkannya  kepada  pelanggan  dan  otoritas  yang berwenang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
5. Menyediakan  pusat  bantuan  untuk  pelanggan  Perusahaan  e-commerce  harus menyediakan  pusat  bantuan  untuk  pelanggan  mereka,  di  mana  pelanggan  dapat memperoleh informasi tentang kebijakan privasi dan penggunaan data perusahaan, serta memperbarui, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka dari sistem perusahaan.
Dalam  rangka memenuhi  kewajiban mereka  dalam menjaga  keamanan  data  pribadi pelanggan,  perusahaan  e-commerce  juga  harus  memastikan  bahwa  mereka  memiliki sumber daya dan dana yang cukup untuk mengelola dan melindungi data pribadi pelanggan dengan  baik.  Selain  itu,  mereka  harus  memperbarui  kebijakan  dan  prosedur  keamanan mereka secara teratur untuk mencerminkan perubahan dalam kebutuhan keamanan dan privasi,  serta  untuk  memastikan  kesesuaian  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku. Perusahaan e-commerce memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan data  pribadi  pelanggan  mereka,  dan  harus  memastikan  bahwa  mereka  memenuhi kewajiban  mereka  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Melalui  pengadopsian kebijakan  dan  prosedur  keamanan  yang  memadai,  serta  melatih  karyawan  dan menyediakan pusat bantuan untuk pelanggan, perusahaan e-commerce dapat memastikan bahwa data pribadi pelanggan mereka aman dan terlindungi dari risiko kebocoran.

## Upaya  Pemerintah  dan  Pelaku  Industri  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran  dan Perlindungan Data Pribadi Pelanggan
Pemerintah dan pelaku industri di Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan data pribadi pelanggan di Indonesia (Disemadi, 2021). Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan:
1. Regulasi dan peraturan hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan hukum untuk meningkatkan perlindungan data pribadi, seperti UU No. 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  PP  No.  71  Tahun  2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Hal  ini  memastikan  bahwa  perusahaan  wajib menjaga  kerahasiaan  data  pribadi  pelanggan  dan  memberikan  perlindungan terhadap penggunaan data pribadi yang tidak sah.
2. Penegakan hukum Pemerintah dan lembaga penegak hukum telah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran privasi dan keamanan data, seperti memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan perlindungan data pribadi. Ini termasuk sanksi administratif, seperti denda atau pembatasan operasional, dan sanksi pidana, seperti penjara atau denda yang lebih besar.
3. Kampanye  Kesadaran  Publik  Pemerintah  dan  pelaku  industri  telah  meluncurkan kampanye kesadaran publik tentang perlindungan data pribadi untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  privasi  dan  keamanan  data  pribadi. Kampanye tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti seminar, workshop, dan pelatihan di berbagai tempat, termasuk sekolah dan universitas.
4. Sertifikasi  dan  Akreditasi  Ada  beberapa  lembaga  sertifikasi  dan  akreditasi  yang menawarkan  sertifikasi  keamanan  data  pribadi  untuk  membantu  perusahaan meningkatkan  kualitas  dan  standar  keamanan  mereka.  Sertifikasi  ini  membantu perusahaan memastikan bahwa mereka memenuhi standar tertentu untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi pelanggan mereka.
5. Kerja  sama  internasional  Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  kerja  sama internasional untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan data pribadi, seperti bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyusun standar keamanan data dan  mengatasi  pelanggaran  privasi dan  keamanan  data.  Kerja sama ini membantu
Indonesia  untuk  mempelajari  praktik  terbaik  dari  negara-negara  lain  dan mengadopsi mereka sesuai dengan kondisi lokal.
Dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  dan  perlindungan  data  pribadi  pelanggan, penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk terus melakukan upaya-upaya tersebut (Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, 2021). Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sementara pelaku industri harus terus meningkatkan sistem keamanan dan privasi mereka. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka melalui kampanye kesadaran publik dan pelatihan. Dengan melakukan hal ini, Indonesia dapat memastikan bahwa data pribadi pelanggan dijaga dan dilindungi dengan baik.

## KESIMPULAN
Kebocoran  data  pribadi pelanggan e-commerce di  Indonesia  merupakan  masalah serius yang dapat mempengaruhi hak-hak perdata pelanggan, seperti hak atas privasi dan keamanan  data.  Untuk  itu,  pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  beberapa  regulasi dan  peraturan  hukum  untuk  meningkatkan  perlindungan  data  pribadi  pelanggan e- commerce .  Selain  itu,  pelaku  industri  di  Indonesia  juga  harus  bertanggung  jawab  dalam menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan memenuhi kewajiban mereka dalam hal ini. Upaya-upaya  yang  dilakukan  antara  lain  meningkatkan  sistem  keamanan  dan  privasi, memberikan  pelatihan  kepada  karyawan  tentang  perlindungan  data  pribadi,  serta melibatkan lembaga sertifikasi dan akreditasi untuk memastikan bahwa standar keamanan dan  privasi  terpenuhi.  Tidak  hanya  pemerintah  dan  pelaku  industri,  tetapi  kesadaran masyarakat  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  perlindungan  data  pribadi  pelanggan e- commerce di Indonesia. Kampanye kesadaran publik dan pelatihan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya privasi dan keamanan data pribadi mereka serta melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Secara keseluruhan, perlindungan data pribadi pelanggan e-commerce di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan melalui upaya bersama dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan menjaga privasi dan keamanan data pribadi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan e-commerce yang aman dan dapat dipercaya bagi pelanggan.

## REFERENSI
Ady,  E.  N.  S.,  Nisrina,  F.  B.,  Ramadhani,  F.,  &  Irawan,  F.  (2022).  Urgensi  KUHD  Dalam Menangani  Risiko  Kejahatan  Siber  Pada  Transaksi  E-Commerce. Journal  of  Law, Administration, and Social Science , 2 (1), 45 – 55. https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.166
Anshori, M. Y., Karya, D. F., & Gita, M. N. (2022). Study on the Reuse Intention of E-Commerce Platform Applications: Security, Privacy, Perceived Value, and Trust. Jurnal Manajemen Teori  Dan  Terapan  |  Journal  of  Theory  and  Applied  Management , 15 (1),  13 – 24. https://doi.org/10.20473/jmtt.v15i1.34923
B, S. D., & Wulandari, S. (2023). Telecommunication Company Against Consumer Personal
Information  Data  Leakage .  Atlantis  Press  SARL.  https://doi.org/10.2991/978-2- 38476-024-4
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data  Konsumen  Financial  Technology  Di  Indonesia. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum , 3 (2), 145 – 160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160 Delpiero,  M.,  Reynaldi,  F.  A.,  Ningdiah,  I.  U.,  &  Muthmainnah,  N.  (2021).  Analisis  Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. Padjadjaran Law , 9 (1), 1 – 22. Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A. H. N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online. Digilib.Uin-Suka.Ac.Id , 7 (2), 591 – 608.
Disemadi, H. S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandecta Research Law Journal , 16 (1), 55 – 67.
Edu,  H.  (2022).  Perlindungan  Hukum  atas  Kebocoran  Data  Pribadi  Konsumen  pada  E- Commerce. Heylaw.Edu , 3 (1), 143 – 148. Fathur,  M.  (2020).  Tanggung  Jawab  Tokopedia  Terhadap  Kebocoran  Data. National
Conference on Law Studies (NCOLS) , 2 (1), 43 – 60.
Gandhi,  A.,  Sucahyo,  Y.  G.,  &  Ruldeviyani,  Y.  (2019).  Investigating  the  protection  of customers’ personal data in the ridesharing applications: A desk research in Indonesia. ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,  Telecommunications  and  Information  Technology , 1 ,  118 – 121. https://doi.org/10.1109/ECTICon.2018.8619912
Harahap, W. F., Daulay, A. R. R., Alfisyahri, P. N., & Silalahi, P. R. (2023). Analisis Citra Market Place Pt Tokopedia Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pasca Kebocoran Data Pengguna. CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis , 3 (1), 29 – 41. Hasibuan,  E.  (2022). Legal  Protection  of  Consumer  Personal  Data  in  E-Commerce Transactions  During  the  Covid-19  Pandemic .  https://doi.org/10.4108/eai.8-6- 2021.2314335
Herryani, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace. Transparansi Hukum , 5 (1), 110 – 133.
Indriyani, M. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. Justitia Jurnal Hukum , 1 (2). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152
Lobschat, L., Mueller, B., Eggers, F., Brandimarte, L., Diefenbach, S., Kroschke, M., & Wirtz, J.
(2021). Corporate digital responsibility. Journal of Business Research , 122 (July 2018),
875 – 888. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.006
Moleong,  L.  J.  (2017).  Metode  Penelitian  Kualitatif.  In Edisi  36 .  Bandung :  PT.  Remaja Rosdakarya Offset.
Muhammad,  M.  O.,  &  Nugroho,  L.  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna Aplikasi  E-Commerce  yang  Terdampak  Kebocoran  Data  Pribadi. Pamator  Journal ,
14 (2), 165 – 174. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472 Nugroho, A. A., Winanti, A., & Surahmad, S. (2020). Personal Data Protection in Indonesia:
Legal  Perspective. International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding , 7 (7), 183. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1773
Putri, E. P., & Martha, A. E. (2021). The Importance of Enacting Indonesian Data Protection Law as a Legal Responsibility for Data Leakage. Varia Justicia , 17 (3), 287 – 303.
Rahmatullah, T. (2017). Analisis Permasalahan Hukum E-Commerce dan Pengaturannya di
Indonesia. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara , 7 (2), 10 – 23. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27189.52967
Rahmi Ayunda, U. A. (2021). Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia. E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 4 (3), 2.
Ratnasari,  I.,  Siregar,  S.,  &  Maulana,  A.  (2021).  How  to  build  consumer  trust  towards  e- satisfaction in e-commerce sites in the covid-19 pandemic time? International Journal of Data and Network Science , 5 (2), 127 – 134.
https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2021.2.001
Riyadi, G. A., & Toto Tohir Suriaatmadja. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data
Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi.
Bandung Conference Series: Law Studies , 3 (1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945
Rohendi,  A.  (2015).  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce  Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional. Ecodemica , 3 (2), 474 – 488. Salim, S. C., & Neltje, J. (2022). Analysis of Legal Protection Towards Personal Data in E- Commerce. Proceedings  of  the  3rd  Tarumanagara  International  Conference  on  the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021) , 655 (Ticash 2021), 639 – 646. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.101 Satrio, M. B., & Widiatno, M. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia). JCA of Law , 1 (1), 49 – 61.
Setiawati, D., Hakim, H. A., & Yoga, F. A. H. (2020). Optimizing Personal Data Protection in Indonesia:  Lesson  Learned  from  China,  South  Korea,  and  Singapore. Indonesian Comparative Law Review , 2 (2), 2 – 9. https://doi.org/10.18196/iclr.2219 Sinaga, E. N., Simanjuntak, B., Barus, L. B., & Sinaga, H. D. P. (2020). Reconstruction of E- Commerce Law in Addressing the Challenges of E-Commerce in Indonesia: A Fairness Perspective. Ayer Journal , 27 (2), 100 – 118.
Sonjaya, A., & Setiawan, D. A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No  . 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No . 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Law Studies ,
2 (19), 420 – 427. Sulistiyono,  A.  (2022). Legal  Protection  Against  Leakage  of  Traveloka  Consumer  Personal Data by the Company . 394 – 399.
Sylfia, A., Adyana, I. G. N., Amrullah, M. F., & Djaja, H. (2021). Tanggungjawab Yuridis PT.
Tokopedia  atas  Kebocoran  Data  Pribadi  dan  Privasi  Konsumen  Dalam  Transaksi Online. Bhirawa Law Journal , 2 (1), 21 – 27. https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5850 van Ooi jen, I., & Vrabec, H. U. (2019). Does the  GDPR Enhance Consumers’ Control over Personal Data? An Analysis from a Behavioural Perspective. Journal of Consumer Policy ,
42 (1), 91 – 107. https://doi.org/10.1007/s10603-018-9399-7
Copyright Holder :
© Rachel Milafebina, Idham Putra Lesmana, Moody Rizqy Syailendra (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: