## PUBLIC SERVICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN BANYUMAS DISTRICT
PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS
Ariesta Amanda *
1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
* Penulis Korespondensi: ariestaamanda92@gmail.com
Thahrina Azriah 2
2 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Dian Nastiti 3
3 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

## Abstract
The COVID-19 pandemic has spawned various prevention and control efforts, from the central government level to the  community  level.  Through  the  Circular  Letter  of  the  Minister  of  State  Apparatus  Empowerment  and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 19 of 2020 concerning Adjustment of the Work System of  the  State  Civil  Apparatus  in  Efforts  to  Prevent  the  Spread  of  COVID-19  in  Government  Agencies  which  later underwent  changes  with  the  issuance  of  Circular  Letter  of  the  Minister  of  State  Apparatus  Empowerment  and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 34 of 2020, one of the objectives is to ensure that public services in government agencies can continue to run effectively. Innovation in the implementation of public services under current conditions is important so that public services can continue to run effectively. The local government of  Banyumas  Regency  has  also  made  changes  to  service  standards,  especially  related  to  manual  service mechanisms,  systems  or  procedures  to  go  online  and  inform  these  changes  through  the  available  public  service information system. The results of the study show that the standard of public service malls in Banyumas Regency is regulated in the Banyumas Regent Regulation Number 4 of 2019 Chapter II letter F concerning service standards, then  service  standards  still  refer  to  the  principles  of  public  services  MenPAN-RB  Regulation  Number  36  of  2012 concerning Technical Guidelines for Preparation, Determination and Implementation of Service Standards, related to  services  during  the  pandemic,  based  on  the  Banyumas  Regency  Regional  Regulation  Number  2  of  2020 concerning  Disease  Prevention  and  Management  in  Banyumas  Regency,  and  Banyumas  Regent's  Regulation Number 1 of 2021 concerning PPKM in Banyumas Regency.
Keywords: Public service; Covid-19 pandemic; Banyumas

## Abstrak
Pandemi  COVID-19  telah  melahirkan  berbagai  upaya  pencegahan  maupun  penanggulangan,  mulai  dari  level pemerintah pusat hingga level masyarakat. Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan  Penyebaran  COVID-19  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah  yang  kemudian  mengalami  perubahan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.  Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam kondisi saat ini menjadi penting adanya agar pelayanan publik tetap dapat berjalan secara efektif.
Pemerintah daerah kabupaten banyumas juga telah melakukan perubahan standar  pelayanan terutama  terkait mekanisme,  sistem  atau  prosedur  pelayanan  yang  manual  menjadi  online  dan  menginformasikan  perubahan tersebut melalui sistem informasi pelayanan publik yang tersedia. Hasil penenlitian menunjukkan bahwa Standar mal pelayanan publik Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2019 Bab II huruf F tentang standar pelayanan, kemudian standar pelayanan tetap mengacu pada prinsip pelayanan publik Peraturan MenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan, terkait dengan pelayanan di masa pandemi mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPKM di Kabupaten Banyumas.
Kata kunci: Pelayanan Publik; Pandemi Covid-19; Banyumas

## Pendahuluan
Dunia  sedang  menghadapi  bencana yang  disebabkan  pandemi  coronavirus  disease 2019 (COVID-19) dimana  penyakit  ini,  sampai  dengan  31  Mei  2020,  sudah  menjangkiti  lebih  dari  enam  juta  kasus  dan merenggut  lebih  dari  370  ribu  nyawa  di  seluruh  dunia  (Population,  2020)  Pandemi  yang  mulai  masuk  ke Indonesia sejak awal Maret 2020 ini telah melahirkan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangan, mulai  dari  level  pemerintah  pusat  hingga  level  masyarakat.  Melalui  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil  Negara  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  COVID-19  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah  yang kemudian mengalami perubahan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 34 Tahun 2020, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif. Maka terkait surat edaran tersebut penyelenggara pelayanan  publik  harus  dapat  memastikan  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  publik  tetap  dapat  berjalan efektif selama menjalankan kebijakan tersebut (Herizal et al., 2020).
Dalam kondisi yang normal, masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memberikan pelayanan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  sebagaimana  amanat  Pasal  15  huruf  f  UU  No.  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik (UU  Pelayanan  Publik).  Maka  dalam kondisi  saat  ini  diperlukan  inovasi  pelayanan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  salah  satunya  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  (online) sehingga  penyelenggaraan  pelayanan  publik  tetap  dapat  berjalan  efektif.    Namun  sayangnya  tidak  semua penyelenggaraan  pelayanan  publik  dapat  dilakukan  secara  online  (Ristiani,  2020).  Penanggung  jawab penyelenggara  pelayanan  publik  perlu  melakukan  identifikasi  produk  layanan  yang  dapat  diberikan  secara online dan secara manual (langsung) sehingga masyarakat dapat tetap mengakses pelayanan dalam kondisi saat ini.
Sebagaimana kita  ketahui  berdasarkan  Pasal  5  UU  Pelayanan  Publik, ruang lingkup  pelayanan  publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,  komunikasi  dan  informasi,  lingkungan  hidup,  kesehatan,  jaminan  sosial,  energi,  perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dari ruang lingkup pelayanan publik tersebut  penyelenggara  pelayanan  publik  dapat  mengidentifikasi  produk/jenis  pelayanan  yang  diberikan. Kemudian  dapat  diambil  kebijakan  untuk  sementara  produk/jenis  pelayanan  yang  dapat  diberikan  secara online dan secara manual (langsung), sehingga mesti dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak ada masyarakat yang dirugikan dikarenakan terhambatnya proses pemberian pelayanan, terutama pelayanan yang menjadi garda  terdepan  bagi  keberlangsungan  hidup  orang  banyak  seperti  kesehatan,  pendidikan,  komunikasi  dan informasi serta distribusi kebutuhan bahan pangan selama pandemi COVID-19 terjadi (Menpan.go.id, 2020).
Luasnya  ruang  lingkup  pelayanan  publik  yang  harus  diselenggarakan  oleh  Pemerintah,  memerlukan koordinasi yang lebih baik lagi antar instansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam kondisi pandemi COVID-19  ini.  Dalam  keadaan  darurat,  permintaan  penyelenggara  lain  wajib  dipenuhi  oleh  penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (4) UU Pelayanan Publik. Dalam kondisi pandemi  COVID-19  maka  pelayanan  kesehatan  menjadi  garda  terdepan  untuk  dipersiapkan  oleh  pembina penyelenggaraan  pelayanan  public  (Kurniawan,  2017),  dalam  hal  ini  pimpinan  lembaga  negara,  pimpinan kementerian,  pimpinan  lembaga  pemerintah  nonkementerian,  pimpinan  lembaga  komisi  negara  atau  yang
sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya, gubernur pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten dan walikota pada tingkat kota sebagaimana Pasal 6 ayat (2) UU Pelayanan. Pembina penyelengaraan pelayanan publik harus dapat memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap dapat berjalan secara efektif pada kondisi pandemi COVID-19. Maka apabila dalam kondisi pandemi COVID-19 ini terdapat keterbatasan SDM, sarana, prasaran serta fasilitas pembina penyelengaraan pelayanan publik pada satu instansi dapat meminta bantuan kepada penyelenggara pelayanan lain (Maryam, 2016).
Dalam kondisi pandemi COVID-19, maka penting untuk kemudian mengeluarkan kebijakan perubahan standar pelayanan sehingga masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan tanpa ada alasan bahwa pelayanan tidak  dapat  diberikan  karena  alasan  kondisi  pandemi  COVID-19.  Bahkan  saat  adanya  perbaikan  sarana, prasarana,  dan/atau  fasilitas  pelayanan  publik  dilarang  mengakibatkan  terhentinya  kegiatan  pelayanan publik,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  ayat (2)  UU  Pelayanan  Publik.  Perubahan standar  pelayanan  ini harus terinformasikan dalam Sistem Informasi  Pelayanan  Publik (SIPP) yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk berupa website, pamflet ataupun media sosial (Firdaus & Lawati, 2020).
Inovasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dalam  kondisi  saat  ini  menjadi  penting  adanya  agar pelayanan  publik  tetap  dapat  berjalan  secara  efektif.  Pemerintah  daerah  kabupaten  banyumas  juga  telah melakukan perubahan standar pelayanan terutama terkait mekanisme, sistem atau prosedur pelayanan yang manual menjadi online dan menginformasikan perubahan tersebut melalui sistem informasi pelayanan publik yang  tersedia.    Berbagai  upaya  inovasi  pelayanan  publik  dalam  kondisi  pandemi  COVID-19  ini  patut  kita apresiasi bersama dan dicontoh oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya. Penelitian ini akan mengupas aksesibiltas dari pelayanan publik pada masa pandemik COVID-19. Tentunya hal tersebut menjadi topik yang urgent  untuk  mengevaluasi  proses  pelayanan  publik  yang  sudah  ada  dan  sudah  berjalan  di  kabupaten banyumas.

## Metode
Penelitian ini adalah penelitian di bidang administrasi publik yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif  (Sugiyono,  2016).  Sasaran  pada  penelitian  ini  adalah  penyelenggara  layanan  publik  dan  pengguna layanan  publik  yang  di  kabupaten  banyumas  yang  dipilih  secara  purposive  sampling  sesuai  dengan  tujuan penelitian  sehingga  dapat  menjawab  permasalahan  penelitian.  Validitas  datan  penelitian  ini  menggunakan metode  trianggulasi  data  sumber  dan  dokumen.  Dalam  penelitiaan  ini,  peneliti  menggunakan  3  teknik pengumpulan data yaitu : wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan yang dilakukan dalam menganalisa data yaitu; Mengorganisasikan data, pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban (Ridder et al., 2014).

## Hasil dan Diskusi
1. Standardisasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas
Pengertian standar dan standardisasi dirumuskan secara berbeda-beda. Menurut Undang-Undang No. 20  Tahun  2014  tentang  Standardisasi  dan  Penilaian  Kesesuaian,  menjelaskan  bahwa:  “Standar  adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus  semua  pihak/Pemerintah/keputusan  internasional  dengan  memperhatikan  syarat  keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.” (Indiahono et al., 2018).
Standardisasi  adalah  proses  merumuskan,  menetapkan,  menerapkan,  memelihara,  memberlakukan, dan  mengawasi  standar  yang  dilaksanakan  secara  tertib  serta  bekerja  sama  dengan  semua  pemangku kepentingan.  Standar  pelayanan  publik  (selanjutnya  disebut  SPP)  akan  menjamin  pelayanan  minimal  yang berhak  diperoleh  warga  masyarakat  dari  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  SPP  merupakan  tolok  ukur  untuk mengukur  kinerja  penyelenggaraan  kewenangan  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  kepada masyarakat  seperti:  kesehatan,  pendidikan,  air  minum,  perumahan  dan  lain-lain.  Di  samping  SPP  untuk kewenangan  wajib,  daerah  dapat  mengembangkan  dan  menerapkan  standar  kinerja  untuk  kewenangan daerah yang lain. Dengan SPP akan terjamin kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dengan  demikian,  akan  terjadi  pemerataan pelayanan publik dan terhindar dari kesenjangan pelayanan yang diberikan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

## 16  | Ariseta Amanda; Thahrina Azriah; Dian Nastiti
Standar  Mal  Pelayanan  Publik diatur dalam  Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor 4  Tahun  2019  Bab  II huruf  F  tentang  standar  pelayanan  yang  berbunyi  bahwa  masing-masing  pimpinan  unit  pelayanan  wajib menyusun,  menetapkan  dan  menerapkan  standar  pelayanan  dengan  mengacu  pada  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu  terdapat  juga  peraturan  lainnya  terutama  dimasa  pandemi, diantaranya:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembataan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
2. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2020  tentang  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  di  Provinsi  Jawa  Tengah  (Lembaran  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2013  Nomor  11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
5. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyumas  Nomor  2 Tahun 2020  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyakit  di  Kabupaten  Banyumas  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Banyumas  Tahun  2020  Nomor  2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30).
6. Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor 1  Tahun 2021  Tentang Pembatasan  Kegiatan  Kemasyarakatan  Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas.
Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, prosedur layanan publik yang diterapkan pada mal pelayanan publik Kabupaten Banyumas di era pandemi Covid-19 adalah dengan menjaga protokol kesehatan sesuai  peraturan.  yang  berlaku.  Secara  umum  untuk  standar  pelayanan  pada  mal  pelayanan  publik  diatur dalam  Peraturan  MenPAN-RB  Nomor  23  Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik. Kemudian untuk standar pelayanan yang diterapkan di MPP Banyumas menggunakan peraturan yang berlaku misalnya  Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor  4  Tahun  2019  Bab  II  huruf  F  tentang  Standar  Pelayanan. Sementara  itu,  untuk  standar  pelayanan  khususnya  di  MPP  Banyumas  di  era  pandemi  Covid-19  mengikuti peraturan yang berlaku  baik  dari pemerintah  maupun pemerintah  daerah kaitannya  dengan  pandemic  dan juga mengikuti level kedaruratannya karena setiap saat dapat berubah tergantung pada kondisi yang terjadi di masing-masing daerah.
Pada  penelitian  ini  level  kedaruratannya  pada  tingkat  3  yang  artinya  pada  tingkatan  tersebut  angka penyebaran  Covid-19  sudah  mulai  menurun.  Di  masa  pandemi  untuk  mencegah  tersebarnya  virus  maka prosedur pengambilan nomor antrian yang biasanya diambil oleh pengunjung sekarang hanya boleh diambil oleh petugas. Sementara untuk pelayanan OSS diharuskan pengunjung membawa laptop sendiri. Penerapan pelayanan via  online (misalnya  website  Masbasit)  sehingga  pemohon  ketika  hendak  mendaftar  tidak  harus datang  langsung  ke  MPP,  cukup  dilakukan  lewat  website  tersebut.  Selain  itu  untuk  pengambilan  SK  dapat dilakukan  dengan  sistem  COD  misalnya  lewat  jasa  kantor  pos,  serta  untuk  periode  November-Desember jumlah pengunjung dibatasi 50% perharinya. Selama pandemi, standar pelayanannya tetap sama yaitu tetap berpedoman  pada  standar  pelayanan  publik,  hanya  saja  caranya  yang  berbeda.  Misalnya  ketika  sebelum pandemi pengunjung yang biasanya dilayani secara offline sekarang harus online. Selain itu untuk mencegah kerumunan, khusus layanan perpanjangan SIM dan SKCK sekarang ditiadakan karena layanan tersebut paling banyak dikunjungi.50 Terkait peraturan yang mengatur standar pelayanan di MPP Banyumas mengacu pada SPSOP dengan mengikuti izin yang dihandel dinas terkait. Peraturan yang terbaru adalah PerBup nomor 37 tahun  2021  tentang  Pelimpahan  Kewengan  Penyelenggaran  Perizinan  Dan  Non  Perizinan  Kepada  Kepala DPMPTSP Banyumas.
Standar  Pelayanan  Publik  menurut  (Keputusan  Menteri  PAN  dan  RB  nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik), meliputi :
1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian
Waktu  penyelesaian  yang  ditetapkan  sejak  saat  pengajuan  permohonan  sampai  dengan  penyelesaian
pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan.
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan.
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pelayanan
Kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan  harus  ditetapkan  dengan  tepat  berdasarkan  pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. (Adawiyah, 2018)
Azas, prinsip dan standar pelayanan tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik  oleh  instansi  pemerintah  dan  berfungsi  sebagai  indikator  dalam  penilaian  serta  evaluasi  kerja  bagi penyelenggara  pelayanan  publik.  Dengan  adanya  standar  dalam  kegiatan  pelayanan  publik  ini  diharapkan masyarakat  bisa  mendapatkan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prosesnya  memuaskan  serta tidak menyulitkan masyarakat. Untuk problematika terhadap standardisasi pelayanan publik di era pandemi terkadang dari pengunjung enggan mematuhi prokes, untuk beberapa perizinan yang prosedurnya kompleks disampaikan  secara  bertahap  untuk  efisiensi  karena  ada  beberapa  pemohon  yang  apabila  dijelaskan prosedurnya sekaligus berpotensi menimbulkan kebingungan.
Kemudian  dari  pemohon  merasa  kurang  puas  jika  hanya  hanya  dilayani  lewat  online.  Jadi permasalahannya lebih ke terbatasnya tidak dapat bertemu langsung dan tidak dapat cek lokasi. Kemudian terhambatnya  sistem/  website  sehingga  prosesnya  tidak  berjalan  semestinya,  pengunjung  yang  Gaptek (biasanya  dari  pelosok  desa),  pengunjung  belum  bisa  memanfaatkan  Check  Tracking,  pengunjung mengeluhkan belum disediakannya fasilitas ATM sehingga ketika membutuhkan uang cash guna pembayaran administrasi harus mengambil di tempat lain. Respon pegunjung dengan adanya layanan MPP Banyumas di era  pandemi  setiap  orang  berbeda-beda  tetapi  cenderung  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  indeks kepuasan  masyarakat  yang  mencapai  nilai  diatas  89%,  selain  itu  pengunjung  merasa  puas  dengan  fasilitas yang  disediakan.  Hanya  saja  gangguan  pada  jaringan  internet/  website  kadang  mengalami  down  terutama layanan OSS karena terpusat, terlebih lagi saat jam istirahat jaringannya semakin lambat, kemudian peraturan baru yang belum terealisasi misalnya IMB karena dari pusat/daerah sedang dalam masa penyusunan dan ada beberapa petugas yang tidak di tempat sehingga harus menunggu terlebih dahulu.

## 2. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik
Optimalisasi  merupakan  proses  pencarian  solusi  yang  terbaik,  karena  sangat  diperlukan  diberbagai aktifitas. Terlebih lagi optimalisasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan untuk masyarakat adalah salah satu bentuk tugas dan fungsi administrasi negara. Tujuan atau manfaat dari dari  adanya  suatu  pengoptimalan  adalah  untuk  mengidentifikasi  tujuan,  mengatasi  kendala  pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dari beberapa penjelasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  optimalisasi  merupakan  suatu  proses  atau  cara  yang digunakan dalam pembuatan suatu sistem atau keputusan menjadi lebih efektif baik memaksimumkan atau meminimalkan disesuaikan dengan kriteria dan tujuan tertentu. Di MPP Banyumas, Jenis pelayanan yang perlu dioptimalkan  khususnya  di  era  pandemi  hakikatnya  harus  dioptimalkan  semua  tanpa  membeda-bedakan. Tetapi untuk lebih spesifiknya yaitu layanan Kesehatan karena dalam masa pandemi, lalu layanan OSS.
Untuk mewujudkan penegakan hukum, upaya preventif yang perlu dilakukan di masa pandemi adalah bagaimana  pemohon  dan  petugas  tidak  bertemu  secara  langsung,  memberikan  reward  dan  punishment kepada mereka yang melaporkan tentang ketidakberesan yang terjadi (misalnya gratifikasi) di MPP (berupa mug atau souvenir) supaya masyarakat bisa turut andil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Banyumas. Terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Good Governance (tata  pemerintahan  yang  baik)  indikatar  dari  penciptaan  good  goverance  adalah  pelayanan  prima  melulai penyelenggaran  MPP  yang  bertujuan  bagaimana  masyarakat  itu  merasa  dimudahkan,  dinyamankan, dimurahkan dalam biaya, adanya transparasi, adanya hak akses semua warga negara atas pelayanan yg baik dan berkeadilan.
Untuk  gambaran  ide  atau  gagasan  yang  akan  direncanakan  untuk  kedepan  khususnya  untuk  MPP Banyumas  adalah  semua  perizinan  diharapkan  dilayani  dengan  baik,  lalu  menyediakan  fasilitas  ATM  untuk mempermudah  dalam  hal  administrasi  keuangan  dan  sekarang  sudah  terealisasi.  Selain  itu  mengadakan kegiatan dengan sistem jemput bola kerena di Banyumas MPP hanya ada satu sementara kecamatannya ada banyak.  kemudian  mengadakan  inovasi,  misalnya  kegiatan  Banyumas  Mydarling  (banyumas  melayanai dengan  kendaraan  keliliing),  Gelas  Umikecemas  (gerakan  legalisasi  usaha  mikro  keccil  banyumas)  dalam rangka  peningkatan  kualitas  kedepannya.  Sehingga  masyarakat  yang  dari  jauh  dan  belum  mengetahui pelayanan  perizinan  dapat  mengetahuinya,  serta  membantu  masyarakat  terutama  mengenai  UMKM. Walaupun  pandemi  sekarang  statusnya  sudah  menurun  alangkah  baiknya  penerapan  protokol  kesehatan tetap  dilaksanakan  dengan  baik  dan  lebih  diperketat  lagi  karena  dari  pengunjung  kadang  ada  yang  tidak mencuci tangan serta menurunkan masker ke dagu. Kemudian terkait langkah dalam mengoptimalkan MPP Banyumas yaitu agar dikenal khalayak ramai terutama dipelosok desa dengan diadakannya pelayanan keliling dan  tetap  melakukan  inovasi-inovasi  agar  kedepannya  MPP  Banyumas  berkembang  pesat  dengan  tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku.Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah, pemerintah  daerah  harus mampu  mengelola kekayaan  daerah masing-masing secara transparan dan akuntable untuk memberikan palayanan publik kepada seluruh rakyatnya. Oleh karena itu dalam hal ini pelayanan publik memegang peranan penting guna mewujudkan salah satu tujuan Negara yaitu mensejahterakan dan membahagiakan masyarakatnya.
Konsep good governance adalah sebuah konsep tata kelola pemerinahan yang baik, konsep ini muncul karena  beberapa  tantangan  di  anataranya  adalah:  1)  Pemerintah  di  harapkan  bersikap  proaktif  terhadap pelung-peluang ekonomi positif. 2) Perubahan demografi dibanyak negara telah membeirkan pengaruh yang besar  terhadap  pemeirntahan  baik sebagai  pelayan  publik maupun  sebagai  pemberi  kerja.  3)  Sektor  publik harus  berhadapa  dengan  seperangkat  harapan  baru  bagi  masyarakat  dimana  masyarakat  sekarang  lebih berpendidikanlebih  memeiliki  informasi.  4)  Harapan  dari  pegawai  yang  lebih  optimis.  5)  Ketersedianya tekbologi  informasi  dan  komuniskais  modern.  Karyawan  dengan  faktor  internal  dan  organisasional  yang mendukung Pemberdayaan (dalam perspektifnya secara Kognitif, Afektif maupun Konatif) akan memberikan hasil  (outcome)  baik  untuk  individu  maupun  untuk  organisasi  secara  keseluruhan.  Persepsi  terhadap pemberdayaan  dapat  meningkatkan  nilai  kerja  secara  individual,  Peningkatan  Kepuasan  Kerja  dan memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan suksesnya pekerjaan. Kinerja SKPD agar lebih bagus harus didukung dengan sistem tatakelola manajemen yang baik dan teknologi informasi yang memadahi. Tata kelola yang  baik  atau  istilahnya  good  governance  dapat  membantu  manajemen  untuk  melaporkan  informasi keuangan  maupun  keuangan  secara  transparan  dan  akuntabel  kepada  masyarakat.  Informasi  ini  dapat dipublikasikan  kepada  masyarakat  melalui  teknologi  informasi  (Kurniawan,  2017).  E-governance memungkinkan  warga  negara  berkomunikasi  antar-mereka  maupun  dengan  pemerintah,  dan  berpatisipasi dalam  proses  pembuatan  keputusan,  mengekspresikan  kebututuhan  nyata  mereka  tentang  kesejahteraan dengan  menggunakan  e-government  sebagai  sarananya.  Sejatinya,  antara  TI  dan  good  governance  saling mendukung.  TI  yang  dikelola  dengan  baik  –  yang  secara  fisik  dapat  diakses,  dengan  biaya  terjangkau,  dan tanggap  terhadap  kebutuhan  manusia  pada  gilirannya  akan  mempercepat  pembangunan  nasional  menjadi lebih demokratis, berkelanjutan (sustainable), dan memfasilitasi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera. E-governance memungkinkan warga negara berkomunikasi antar-mereka maupun dengan pemerintah, dan berpatisipasi  dalam  proses  pembuatan  keputusan,  mengekspresikan  kebututuhan  nyata  mereka  tentang kesejahteraan dengan menggunakan e-government sebagai sarananya (Wakhid, 2017).

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  mengenai  Aksesibilitas  Pelayanan  Publik  Masa  Pandemi  Covid-19  Di Kabupaten  Banyumas,  yang  meliputi  standardisasi  pelayanan  publik  pada  mal  pelayanan  publik  Kabupaten Banyumas di era pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa:
1. Standar  mal  pelayanan  publik  Kabupaten  Banyumas  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Banyumas  Nomor  4 Tahun 2019 Bab II huruf F tentang standar pelayanan, kemudian standar pelayanan tetap mengacu pada prinsip  pelayanan  publik  Peraturan  MenPAN-RB  Nomor  36  Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis Penyusunan,  Penetapan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan,  terkait  dengan  pelayanan  di  masa  pandemi mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPKM di Kabupaten Banyumas.
2. Problematika  terhadap  standardisasi  pada  MPP  Banyumas  untuk  periode  November-Desember, diantaranya  protokol  kesehatan  kadang  diabaikan,  terkendalanya  sistem/website,  pengunjung  merasa kurang puas jika hanya dilayani lewat online, pelayanan IMB yang begitu panjang, dan pelayanan OSS pusat yang responnya lambat.
3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengoptimalkan mal pelayanan publik Kabupaten Banyumas adalah dengan memberikan Reward dan punishment kepada mereka yg melaporkan tentang ketidakberesan yang terjadi  di  MPP.  Kemudian  untuk  gambaran  ide  atau  gagasan  yang  akan  direncanakan  untuk  kedepan khususnya  untuk  MPP  Banyumas  adalah  semua  perizinanan  diharapkan  dilayani  dengan  baik,  lalu menyediakan  fasilitas  ATM  dan  sekarang  sedang  dalam  pembangunan.  Selain  itu  menggunakan  sistem jemput  bola  kerena  MPP  ada  satu  dan  kecamatan  ada  banyak,  mengadakan  inovasi,  misalnya  Banyumas Mydarling (banyumas melayanai dengan kendaraan keliliing), Gelas Umikecemas (Gerakan legalisasi usaha mikro kecil banyumas) dalam rangka peningkatan kualitas kedepannya. Sehingga mereka yang dari jauh yg belum mengetahui pelayaanan perizinan dan jenis-jenis perizinan dapat mengetahuinya.

## Referensi
Adawiyah, P. R. (2018). INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
BANYUWANGI. POLITICO , 18 (2). https://doi.org/10.32528/politico.v18i2.1659
Firdaus, F., & Lawati, S. (2020). Keterjangkauan Informasi dalam Pelayanan Publik. Journal PPS UNISTI , 2 (1). https://doi.org/10.48093/jiask.v2i1.14
Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. Journal of Governance and Social Policy , 1 (1). https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327
Indiahono, D., Purwanto, E., & Pramusinto, A. (2018). Compliance and Conflict of Value in Public Policy Implementation: Comparison between the New Order and the Reformation Era. Policy & Governance Review . https://doi.org/10.30589/pgr.v2i2.97
Kurniawan, R. C. (2017). INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi .
Menpan.go.id. (2020). Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 dengan Kerja di Rumah bagi ASN. In Menpan.go.id . Population, A. (2020). Population by Country (2020) - Worldometer . Worldometer.
Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. Zeitschrift Fur Personalforschung . https://doi.org/10.1177/239700221402800402
Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Manajemen , XI (2).
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta .
Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia. Jurnal TAPIs , 01 (14).