Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  341-354  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8243.341-354

## PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BIDAN PADA TINDAKAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS
Amy Shientiarizki, Chomariyah, Agung Pramono
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya Email: amyshientiarizki@gmail.com

## Abstrak
Dokter dapat  memberikan sebagian otoritasnya kepada tenaga kesehatan  lain seperti bidan atau perawat dalam bentuk delegasi wewenang. Hal ini dimungkinkan secara hukum dan tentu saja delegasi wewenang ini diberikan dalam  batasan  tertentu.  Bahkan  dalam  keadaan  tertentu,  tenaga  kesehatan  dapat  memberikan  tindakan  medis meski  tanpa  delegasi  wewenang.  Payung  hukum  yang  dapat  dijadikan  rujukan  antara  lain  Pasal  73  ayat  (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi bidan  untuk  melakukan  prosedur  medis  jika  memenuhi  ketentuan  perundang-undangan.  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan penolong terdiri dari dokter dan bidan. Pelayanan kesehatan oleh bidan atas delegasi wewenang dari dokter juga dapat menimbulkan malpraktek, sehingga pasien dapat menggugat secara pidana atau perdata. Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas hukum bagi dokter dan bidan jika tidak memenuhi standar, dengan melihat unsur- unsur tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif.
Kata Kunci: Dokter, Perawatan Persalinan Normal, Bidan, Delegasi Wewenang

## Abstract
Doctors  can  give  part  of  their  authority  to  other  health  workers  such  as  midwives  or  nurses  in  the  form  of delegation of authority. This is legally possible and of course this delegation of authority is given within certain limits. Even in certain circumstances, health workers can provide medical treatment even without delegation of authority. The legal framework that can be used as a reference includes Article 73 paragraph (3) of Law Number 29  of  2004  concerning  Medical  Practice.  This  regulation  provides  an  opportunity  for  midwives  to  carry  out medical procedures if they comply with statutory provisions. Minister of Health Regulation Number 21 of 2021 states that deliveries must take place in health care facilities and helpers consist of doctors and midwives. Health services by midwives for the delegation of authority by doctors can also lead to malpractice, so that patients can be sued criminally or civilly. Therefore, it is necessary to have legal accountability for doctors and midwives if they  do  not  comply  with  the  standards,  by  looking  at  the  elements  of  criminal,  civil  and  administrative responsibility.

## Keywords: Doctor, Normal Delivery Care, Midwife, Delegation of Authority

## I. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  anugerah  yang  diberikan  pencipta  kepada  setiap  manusia  untuk  dijaga, karena dengan adanya anugerah kesehatan tersebut semua manusia dapat melakukan aktifitas dengan baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Namun  tidak  semua  manusia  dapat  menjaga  dan memelihara  kesehatannya  dengan  baik,  sehingga  adakalanya  manusia  mengalami  sakit  yang membutuhkan  perawatan  medis  untuk  dipulihkan  kesehatannya.  Dalam  hal  memperoleh  pelayanan kesehatan  dari  tenaga  ahli  kesehatan  adakalanya  hasil  yang  diperoleh  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapakan,  baik  itu  karena  kondisi  manusianya  yang  tidak  baik  atau  prosedur  penangan  pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya (Asmarawati, 2014).
Keberadaan  hukum  kesehatan  membawa  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum “ lex specialis ”, melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah
tujuan  deklarasi  “ health  for  all ”  dan  perlindungan  secara  khusus  terhadap  pasien  “ receiver ”  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Dengan  sendirinya  hukum  kesehatan  ini  mengatur  hak  dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat. Seiring dengan itu Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan baru yaitu Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan  Seksual  menggantikan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  97  Tahun  2014  tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun  2014 Nomor  135). Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan, yakni pada tanggal 27 Juli 2021.
Dalam Permenkes 28 tahun 2017 tentang Izin Praktik Bidan disebutkan bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus  dari  pendidikan  bidan  yang  telah  teregistrasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Bidan adalah tenaga kesehatan yang sejak dulu tersedia hingga ke pelosok desa-desa. Bidan melakukan praktik-praktik kebidanan yang saat ini disebut dengan bentuk asuhan kebidanan. Ibu-ibu hamil hingga melahirkan anaknya yang sehat tak lepas dari praktik asuhan kebidanan yang bertangan dingin.  Untuk  menjalankan  Praktik  Kebidanan,  Bidan  paling  rendah  memiliki  kualifikasi  jenjang pendidikan diploma tiga kebidanan (Khairandy, 2013). Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Bidan biasanya juga berpraktik mandiri,  dapat  juga  berpraktik  di  klinik  ataupun  rumah  sakit,  maupun  fasilitas  layanan  kesehatan lainnya.  Bidan  yang  berpraktik  sendiri  tempatnya  disebut  sebagai  Praktik  Mandiri  Bidan.  Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan  secara  perorangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Akibat  hukum  pelimpahan wewenang oleh dokter kepada bidan atas tindakan asuhan persalinan normal di Puskesmas. Tanggung jawab  hukum  dokter  atas  pelimpahan  wewenang  kepada  bidan  dalam  melakukan  tindakan  asuhan persalinan normal.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  akan  menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach, dan  comparative  approach.  Untuk  mendapatkan  bahan  penelitian  tersebut,  maka  penelitian  ini  akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Efendi, 2018).
a. Bahan hukum primer,  meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang no 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
6) Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  Pemyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pela-yanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan sosial, makalah  artikel  dan  karya  ilmiah  dan  sumber  penelusuran  internet    yang  berkaitan  dengan permasalahan yang akan diteliti.
c. Bahan hukum non  hukum atau tersier  meliputi bahan non-hukum yakni Kamus Hukum dan ensiklopedia / kamus Bahasa Indonesia.
Pengumpulan  bahan  hukum  untuk  penelitian  ini  akan  menggunakan  studi  pustaka.  Teknik analisis yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Mile dan Huberman. Dilakukan teknik  analisis  bahan  hukum  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  melakukan  pembahasan terhadap  bahan  hukum  yang  telah  didapat  dengan  data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini
disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh  gambaran  yang  dapat  dipahami  secara  jelas  dan  terarah  untuk  menjawab  permasalahan yang diteliti. Setelah menjadi karya ilmiah lalu peneliti mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir secara induktif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Bidan atas Tindakan Asuhan Persalinan Normal 3.1.1 Kewenangan Dokter dan Bidan
Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, delegatif dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Winanmo, 2008):
a. Kewenangan atributif
Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan  perundang-undangan.  Dalam  pelaksanaan  kewenangan  atributif  ini  pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
b. Kewenangan delegatif
Kewenangan  delegatif  bersumber dari  pelimpahan  suatu  organ  pemerintah  kepada  organ  lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan delegatif tanggung  jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan  beralih pada delegataris.
c. Kewenangan mandat
Kewenangan  mandat  merupakan kewenangan  yang  bersumber  dari  proses  atau  prosedur pelimpahan  dari  pejabat  atau  badan  yang  lebih  tinggi  kepada pejabat  atau  badan  yang  lebih  rendah. Kewenangan mandat terdapat hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.
Delegasi harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
a. Delegasi  harus  definitif,  artinya delegasi  tidak  dapat  lagi  menggunakan  sendiri  wewenang  yang telah dilimpahkan itu;
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika  ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi tidak kepada  bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
d. Kewajiban  memberi  keterangan (penjelasan),  artinya  delegans  berwenang  untuk  meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
e. Peraturan  kebijakan  (beleidsregel),  artinya  delegans  memberikan  instruksi  (petunjuk)  tentang penggunaan wewenang tersebut.

## 3.1.2 Dasar Hukum Pelimpahan Wewenang Profesi Kesehatan
Dalam  kondisi  tertentu,  dokter  dapat  memberikan  sebagian  wewenangnya  kepada  tenaga kesehatan  lainnya  seperti  bidan  ataupun  perawat  dalam  bentuk  pelimpahan  wewenang.  Hal  ini dimungkinkan  secara  hukum  dan  tentu  saja  pelimpahan  wewenang  ini  diberikan  dalam  batasan tertentu. Bahkan dalam keadaan tertentu, tenaga kesehatan dapat memberikan tindakan medis meski tanpa pelimpahan wewenang. Payung hukum yang dapat dijadikan rujukan antara lain Pasal 73 ayat (3)  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  pada  bagian  penjelasan. Aturan  tersebut  memberi  peluang  bagi  bidan  dan  perawat  untuk  melakukan  tindakan  medik  jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian undang undang tersebut juga menegaskan  bahwa  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  tetap  ada  koridor  dan batasannya.  Kondisi  tesebut  antara  lain  keadaan  darurat  seperti  ang  disebutkan  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
Khususnya  pada  pasal  33,  keadaan  darurat  disini  adalah  keadaa  yang  dialkukan  untuk menyelamatkan  nyawa  klien  dan  mencegak  kecacatan  lebih  lanjut.  Perawat  dapat  memberikan pertolongan pertama,  namun tujuan dari pertolongan pertama ini adalah stabilisasi sebelum dirujuk kepada  dokter  untuk  penanganan  lebih  lanjut.  Hal  ini  tentu  saja  dibutuhkan  kompetensi  seorang
perawat untuk menilai, melakukan pertolongan dan mengevaluasi serta merujuk klien dalam rangka penyelamatan  jiwa  dan  mencegah  kececatan.  Kemampuan  dan  kompetensi  ini  didapat  selama pendidikan keperawatan dan pelatihan tambahan.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014 Tentang  Tenaga  Kesehatan  Pasal  65  Ayat  (1),  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan,  tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Melengkapi perundanagn diatas,  Pasal  23  ayat  (1)  Permenkes  Nomor  2052/Menkes/Per/X/2011  tentang  Izin  Praktik  dan Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran  menernagkan  bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  dapat  memberikan pelimpahan  suatu  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  kepada  perawat,  bidan  atau  tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.  Lebih  lanjut  Pasal  16  Permenkes  26/2019  menyebutkan  dalam  menyelenggarakan  praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.
Pelimpahan  kewenangan  kepada tenaga  kesehatan  diatur  dalam  Undang- Undang  Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 65 ayat yang menyatakan bahwa:
(1) Dalam melakukan  pelayanan kesehatan, Tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis.
(2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.
(3) Pelimpahan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan  dengan ketentuan:
a. tindakan yang  dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
c. pemberi  pelimpahan  tetap  bertanggung  jawab  atas  tindakan yang  dilimpahkan  sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan
d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan;
e. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelimpahan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ayat  (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan pasal yang yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini, antara lain adalah  perawat,  bidan,  penata  anestesi,  tenaga  keterapian  fisik,  dan  keteknisian  medis.  Selanjutnya pelimpahan kewenangan oleh dokter kepada bidan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28  Tahun  2017 tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik  Bidan  pasal  22  huruf  b  yang  menyatakan bahwa: “Pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter”. Kemudian pasal 27 yang menyatakan bahwa:
Pelimpahan  wewenang  melakukan  tindakan  pelayanan  kesehatan  secara  mandat  dari  dokter sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  huruf  b  diberikan  secara  tertulis  oleh  dokter  pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tempat  Bidan bekerja.
(1) Tindakan  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat  diberikan dalam keadaan di mana terdapat  kebutuhan pelayanan yang  melebihi ketersediaan  dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut.
(2) Pelimpahan  tindakan  pelayanan  kesehatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan dengan ketentuan:
a. tindakan  yang  dilimpahkan termasuk  dalam  kompetensi  yang  telah  dimiliki  oleh  Bidan penerima pelimpahan;
b. pelaksanaan  tindakan  yang  dilimpahkan  tetap  di  bawah  pengawasan  dokter  pemberi pelimpahan;
c. tindakan  yang  dilimpahkan  tidak termasuk  mengambil  keputusan  klinis  sebagai  dasar pelaksanaan tindakan; dan
d. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.
Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) menjadi  tanggung  jawab dokter  pemberi  mandat,  sepanjang  pelaksanaan  tindakan  sesuai  dengan pelimpahan  yang  diberikan. Pelimpahan  wewenang  secara delegatif  yang  diberikan  oleh  dokter  kepada  bidan,  secara  jelas  belum diatur, berbeda dengan profesi keperawatan yang telah diatur dalam undang-undang keperawatan.
Walaupun, dalam peraturannya menyebutkan tentang pelimpahan wewenang secara mandat oleh dokter kepada bidan, namun secara jelas belum mengatur tentang jenis tindakan apa yang dilimpahkan, misalkann tindakan penyuntikan dan pemasangan  infus merupakan tindakan  yang dapat dilimpahkan secara delagatif ataukah secara mandat.

## 3.1.3 Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat Maternitas
Dasar hukum pelimpahan wewenang tindakan kedokteran, yaitu:
1. Pasal  65  Ayat  (1)  UU  Tenaga  Kesehatan, dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan,  tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis
2. Pasal  29  Ayat  (1)  huruf  e  UU  Keperawatan,  dalam  menyelenggarakan  praktik  keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.
3. Pasal 16 Permenkes 26/2019, dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang.
Ada dua bentuk pelimpahan wewenang dari tenaga medis ke tenaga perawat, yaitu:
1. Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh dokter kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dibawah pengawasan dokter.
2. Pelimpahan wewenang secara delegatif diberikan oleh dokter kepada perawat untuk melakukan sesuatu  tindakan  medis  dengan  disertai  pelimpahan  tanggung  jawab,  delegasi  hanya  dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi terlatih.
Pelimpahan wewenang dari dokter keperawat harus dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tindakan yang dilimpahkan oleh dokter termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh perawat.
2. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan dokter tetap di bawah pengawasan dokter.
3. Pemberi  pelimpahan  (dokter)  tetap  bertanggung  jawab  atas  tindakan  yang  dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan; dan
4. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.
Adapun  jenis  tindakan  medis  dalam  pelimpahan  wewenang  secara  mandat  meliputi  tindakan: a. memberikan  terapi  parenteral;  b.  menjahit  luka;  dan  c.  tindakan  medis  lainnya  sesuai  dengan kompetensi  perawat.Sebaliknya  jenis  tindakan  medis  dalam  pelimpahan  wewenang  secara  delegatif meliputi tindakan: a. memasang infus; b. menyuntik; c. imunisasi dasar; dan d. tindakan medis lainnya yang dilakukan sesuai dengan kompetensi Perawat.

## 3.2   Akibat Hukum Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter Kepada Bidan Atas Tindakan Persalinan di Puskesmas
Hukum  pelimpahan  wewenang  profesi  kesehatan  Dalam  kondisi  tertentu,  dokter  dapat memberikan sebagian  wewenangnya kepada  tenaga kesehatan  lainnya  seperti bidan ataupun perawat dalam bentuk pelimpahan wewenang. Hal ini dimungkinkan secara hukum dan tentu saja pelimpahan wewenang ini diberikan dalam batasan tertentu. Bahkan dalam keadaan tertentu, tenaga kesehatan dapat memberikan tindakan medis meski tanpa pelimpahan wewenang. Payung hukum yang dapat dijadikan rujukan antara lain Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada bagian penjelasan.
Aturan tersebut memberi peluang bagi bidan  untuk melakukan tindakan medik jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian undang undang tersebut juga menegaskan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tetap ada koridor dan batasannya. Kondisi tesebut  antara  lain  keadaan  darurat  seperti  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2019 Khususnya  pada  pasal  33,  keadaan  darurat  disini  adalah keadaan  yang  dialkukan  untuk  menyelamatkan  nyawa  klien  dan  mencegak  kecacatan  lebih  lanjut. Perawat  dapat  memberikan  pertolongan  pertama,  namun  tujuan  dari  pertolongan  pertama  ini  adalah stabilisasi sebelum dirujuk kepada dokter untuk penanganan lebih lanjut. Hal ini tentu saja dibutuhkan kompetensi seorang perawat untuk menilai,  melakukan pertolongan dan mengevaluasi  serta merujuk klien  dalam  rangka  penyelamatan  jiwa  dan  mencegah  kececatan.  Kemampuan  dan  kompetensi  ini didapat selama pendidikan keperawatan dan pelatihan tambahan.
Pada dasarnya wewenang bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan diatur dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  No. 4  Tahun  2019 tentang Kebidanan  Pasal  53 Pelimpahan  wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. pelimpahan secara mandat; dan b. pelimpahan secara delegatif. (1) Pelimpahan wewenang secara mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan oleh dokter kepada Bidan sesuai kompetensinya. Hal ini juga sejalan dengan Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 65 Ayat (1),  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan,  tenaga  kesehatan  dapat  menerima  pelimpahan  tindakan medis  dari  tenaga  medis.  Melengkapi  perundanagn  diatas,  Pasal  23  ayat  (1)  Permenkes  Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011  tentang  Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran  menernagkan bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  dapat  memberikan  pelimpahan  suatu  tindakan  kedokteran  atau kedokteran  gigi  kepada  perawat,  bidan  atau  tenaga  kesehatan  tertentu  lainnya  secara  tertulis  dalam melaksanakan  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi.  Lebih  lanjut  Pasal  45  (1)  Bidan  yang menjalankan  Praktik  Kebidanan  di  Tempat  Praktik  Mandiri  Bidan  wajib  melengkapi  sarana  dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan aturan pelimpahan  wewenang  sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan  nomor 21  tahun  2021  tentang  pelayanan  kesehatan  bahwa  dibebankan  kepada  dokter  dengan  cara  mandate yang  dimana  ketika  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  akan  menjadi  tanggung  jawab  dokter sebagaimana teori kewenangan yang digunakan oleh penulis.
Yang melatar belakangi munculnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah karena adanya lima dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang  kesehatan tersebut yaitu pertama; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahtraan, Kedua; prinsip kegiatan kesehatan  yang  nondeskriminatif,  partisipatif  dan  berkelanjutan.  Ketiga;  kesehatan  adalah  investasi artinya  dalam  suatu  kondisi  dalam  tubuh  apabila  tubuh  kesakitan  maka  kita  tidak  akan  mampu melakukan  aktifitas.  Keempat;  pembangunan  kesehatan  adalah  tanggungjawab  pemerintah  dan masyarakat, dan yang Kelima; bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sudaah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) (Wibowo, 2014).
Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan  salah satu unsur kesejahtraan yang harus diwujudkan sesuai degan cita-cita bangsa indonesia sebagaimana yang dimaksud didalam pancasila dan pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Bahwa hal ini menandakan adanya niat ingin melakukan perubahan paradigma, upaya pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit yang begitu kental dari Undang-Undang kesehatan menjadi paradigma sehat.
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan  yang  baik,  dibentuk  Undang-  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan. Undang-Undang tersebut mengatur secara jelas, Cermat, dan lengkap setiap aspek kesehatan, mulai dari pengertian  penting  tentang  kesehatan,  asas-asas  dan  tujuan,  hak  dan  kewajiban,  tangungjawab pemerintah, sumberdaya dibidang kesehatan, upaya kesehatan, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia,  dan  penyandang  cacat,  gizi,  kesehatan  jiwa,  penyakit  menular  dan  penyakit  tidak  menular, kesehatan  lingkungan,  kesehatan  kerja,  pengelolaan  kesehatan,  informasi  kesehatan,  peran  serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembina dan pengawasan dan berbagai hal yang berkaitan dengan yang diatur dalam setiap babnya.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  tangung  jawab  dokter  melakukan  pemeriksaan  kepada  pasien sesuai degan standar oprasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang di alami pasien  itu  sendiri,  melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat,  memberikan  nasehat  mengenai pengobtan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainya sesuai dengan bidang keahlianya masing-masing yang di gunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien’’.
Mengenai  tangungjawab  dokter  sebagai  tenaga  yang  memilki  profesi  dalam  tindakan  medis terdiri dari beberapa tangungjawab diantaranya sebagai berikut:
1. Tangung jawab Etis
Dalam hubungan sosial, manusia dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku mereka dalam pergaulan di tengah masyarakat. Agar terjadi keseimbangan kepentingan masing- masing hubungan antara dokter dengan pasien maupun dengan masyarakat, akan selalu dibatasi oleh norma atau kaidah yang akan dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.
Dokter  dalam  menjalakan  profesinya  sebagai  seorang  dokter  beliau  sopan,  baik,  ramah,serta memilki perilaku yang baik dalam menjalankan tugasya sebagai sorang dokter memberikan pelayanan kepada  pasienya  sendiri  sesuai  dengan  kode  etik  yang  dimiliki  seorang  dokter  dalam  menjalankan tanggungjawabnya.
Berdasarkan  profesinya  sebagai  seorang  dokter  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  pasien sesuai dengan etika sebagai seorang dokter yang memilki kesadaran hukum dan kepedulian sosial yang berlandaskan dengan etika yang dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan pelayanan di dalam bidang kesehatan melalui keilmun yang dimilikinya.

## 2. Tangung jawab profesi
Semua  profesi  memilki  resiko  yang  harus  dihadapi  karena  negara  kita  adalah  negara  yang berdasakan hukum maka tidak ada orang yang kebal terhadap hukum, sehingga penegakan hukum harus harus pula kita hormati. Agar seseorng yang memilki profesi tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Karena tanggungjawab profesi merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan apabila tidak dilakukan maka bisa menimbulkan akibat hukum.
Dokter  dalam  menjalankan  profesinya  sebagi  seorang  dokter  memberikan  perawatan  yang sebagaiman  mestinya,  memberikan  informasi  mengenai  bagaimana  cara  yang  dilakukan  untuk melakukan hal dalam pencegahan terhadap penyakit yang dialami serta memberikan perawatan yang baik kepada pasienya sendiri.

## 3. Tangung jawab Hukum
Siapa  saja  khususnya  kepada  pasien  sebab  jika  pasien  menderita  kerugain  akibat  tindakan kelalaian tenaga  kesehatan maka mendapat ganti kerugian sebagaiman yang terdapat dalam pasal 29 dan pasal 58 Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 29 menentukan bahwa dalam  hal  tenaga  kesehatan  di  duga  dalam  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya, kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  melalui  mediasi.  Pasal  58  mengatur  mengenai  hak  setiap  orang untuk  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang  ,  tenaga  kesehatan,  dan  atau  penyelenggara  kesehatan yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya. Berdasar dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa penuntutan ganti kerugian ini, baik yang diakibatkan sebagai kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan dan penuntutan ditunjukan kepada seseorang tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan.
Terdapat  kelalaian tenaga kesehatan yang tepat menjadi tangung jawab tenaga kesehatan yang bersangkutan. Implikasi kepada pasien (masyarakat), yaitu pasien harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian  tenaga  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  kepadanya.  Peran  perawatan  dan  peran koordonatif adalah tanggungjawab mandiri, sementara tangung jawab terapiutik adalah mendampingi atau membantu dokter dalam melaksanakan tugas kedokteran, yaitu diagnosis, terapi, maupun tindakan- tindakan medis.
Hukum perdata yang dimaksud dalam suatu pertanggung jawaban tindakan medis dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya adalah adanya unsur ganti-rugi jika dalam suatu tindakan medis terdapat  suatu  kelalaian  atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis.  Adapun  beberapa  akibat hukum yang menjadi dampak dalam malpraktik di tenaga kesehatan antara lain:
a) Akibat Hukum Perdata ini, juga dikaitkan dengan isi Undang-undang Republik Indonesia No. 36  tahun  2009  pasal  29  yang  menyebutkan  bahwa  ‘’Dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi. ‘’ Dimana yang dimaksud dalam mediasi ini adalah suatu rangkaian proses yang harus dilewati oleh setiap perkara sebelum masuk kepengadilan.
b) Akibat  Hukum  Administrasi  adalah  pelanggaran  terhadap  hukum  yang  mengatur  Sanksi administratif dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga melanggar ketentuan dalam undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan.Sanksi administratif  tersebuttertulis  dalam  pasal  188  ayat  (3)  berupa  peringatan  secara  tertulis, pencabutan izin sementara dan/atau izin tetap. Terhadap korporasi, selain pencabutan izin usaha maka  akan  dikenai  pencabutan  status  badan  hukum  sesuai  dalam  pasal201  ayat  (2) undangundang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bagi tenaga dokter hal ini diatur pula dalam
Permenkes RI 512/2007 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ’Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP. Sanksi hukum bagi dokter yang melakukan praktek, tanpa adanya STR atau Surat Tanda Registrasi adalah didenda paling banyak  sebesar  100  juta  rupiah.  Sama  halnya  dengan  tindakan  praktek  dokter  tanpa  SIP. Tindakan praktek dokter tanpa Surat Izin Praktek, harus membayar 100 juta.
c) Akibat Ketentuan Hukum Pidana Sesuai KUHP Di dalam KUHP terdapat banyak sekali pasal membahas tentang sanksi yang dapat diberikan kepada dokter pelaku mal praktek. Mulai dari pasal 267 yang mengatur tentang pemalsuan  surat keterangan. Akan diancam pidana penjara yang paling lama 4 tahun. Pasal 364 tentang pemberian saran untuk pengguguran bayi, ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.Tentang euthanasia, pelaku akan dipenjara paling lama 12 tahun. Membantu atau menyarankan melakukan aborsi, akan dipenjara paling  lama  hingga  mencapai  12  tahun  serta  penambahan  pidana  sepertiga  untuk  yang membantu melakukannya.
Melakukan penganiayaan paling lama 17 tahun penjara. Kelalaian menyebabkan kematian, akan dipenjara 5 tahun atau pidana kurungan 1 tahun. Sementara kelalaian menyebabkan luka 5 tahun penjara dan  1  tahun  kurungan.  Namun,  pada  pasal  361  ancaman  yang  diberikan  kepada  dokter  yang menyebabkan kematian, bisa lebih berat. Selain pidana penjara, pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa pencabutan dari pekerjaannya sebagai dokter.

## 3.3 Syarat Berlakunya Pelimpahan Wewenang
Untuk mengkonstruksikan pertanggung jawaban hukum sebagai dampak pelimpahan wewenang, perlu dimengerti terlebih dahulu mnegenai kontrak terapeutik . Hubungan dokter pasien dibangun atas dasar  hubungan  saling  percaya.  Bila  sudah  tidak  ada  kepercayaan  diantara  kedua  belah  pihak  maka hubnngan dokter pasien dapat diakhiri. Dalam hubungan ini ada suatu kesepakatan dokte pasien yang berupa  usaha  dokter  dalam  mengupayakan  kesehatan  pasien.  kesepakatan  ini  dinamakan  kontrak terapeutik.  Prestasi  yang  harus  di  penuhi  oleh  dokter  adalah  upaya  maksimal  yang  dilakukan  untuk penyembuhan  pasen  ( inspaningsverbintenis ).  Pada  prakteknya,  kontrak  terapeutik  jarang  berupa kontrak  yang  sudah  pasti  ( resultastsverbintenis )  Dengan  demikian  bagi  dokter  dalam  pemenuhan prestasi yaitu mengupayakan kesehatan dan kesembuhan, sudah selayaknya berorientasi pada pasien. Tindakan medis dan pengobatan baru dapat diamil setelah pasien mendapatkan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan atas tubuhnya, pasien menyetujui dan pasien mempetimbangkan apa yang terbaik untuk dilakukan atas tubuhnya (Susanto, 2018).
Kontrak  terapeutik  bukan  lah  sesuatu  yang  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  KUHPerdata. Namun  seperti  kontrak  maupun  pernjanjian  lainnya,  Pasal  1320  KUHPerdata  berlaku  bagi  kontrak terapeutik.  Bahwa  untuk  semua  perjanjian  baik  yang  mempunyai  suatu  nama  khusus,  maupun  yang tidak  terkenal  dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada  peraturan  umum.  Lebih  lanjut  pasal  1320 KUHPerdata  juga  menyebutkan  syarat  sah  nya  perikatan  adalah  sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.
Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal.  Kontrak  terapeutik  merupakan  hubungan  kontaktrual  dokter dengan pasiennya. Hubungan ini dimulai dari dokter yang menerima pendaftaran, mengisi rekam medis dan memberi resep. Bahkan kontrak ini menurut penulis dimulai dari saat dokter mempunyai Surat Izin Praktek  di  lokasi  tempat  prakteknya  menerima  pasien.  Hal  yang  sama  berlaku  bagi  pasien.  Kontrak terapeutik  berlaku  mulai  dari  pasien  mendaftarkan  diri,  menandatangani  informed  consent  dan  atau general consent hingga menerima resep dan menebus serta minum obat yang diresepkan.
Namun  hubungan  antara  perawat  dan  pasien  lebih  dikenal  dengan  komunikasi  terapeutik. Menurut penulis, perbedaan ini dikarenakan adanya pembagian tugas secara kemitraaan antara dokter dan perawat dalam mengupayakan kesehatan pasien.
Dokter  mempunyai  kewenangan  yang  lebih  luas  dikarenakan  kompetensinya  dalam  upaya menyembuhkan pasien. Sedangkan Bidan  mempunyai kompetensi dalam  hal  yang menitik beratkan pada komunikasi dengan pasien. Selain itu dengan komunikasi terapeutik yang efektif maka hak asasi pasien yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas dasar informasi dapat terpenuhi dengan lebih optimal. untuk merubah perilaku pasien guna mencapai tingkat kesembuhan pasien yang optimal
diperlukan komunikasi yang baik. Komunikasi terapeutik sebagai komunikasi yang direncanakan dan dilakukan untuk membantu penyembuhan/pemulihan pasien (Astuti, 2019).
Berkenaan dengan pelimpahan wewenang antara dokter dengan bidan atau tenaga kesehatan yang lain,  maka  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  berlaku.  Bila  seorang  dokter  melimpahkan  sebagian wewenangnya  kepada  seorang  tenaga  kesehatan,  maka  lingkup  pekerjaan  dan  prestasi  yang  harus dipenuhi harus tertuang dalam surat pelimpahan wewenang. Dengan demikian akan jelas bagi semua pihak hak dan kewajiban serta prestasi yang harus dipenuhi.
Perihal syarat sahnya perjanjian, kecakapan disini bermakna juga kompetensi para subjek hukum. Penulis  mengedepankan  Bidan  sebagai  contoh  karena  bidan  adalah  tenaga  kesehatan  yang  sering mendapatkan pelimpahan Undang-Undang Republik  Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan mengisyaratkan  kecapakan  subjek  hukum  yang  dapat  diberikan  pelimpahan  wewenang  adalah  bidan vokasi terlatih dimana Bidan vokasi terlatih adalah Bidan lulusan pendidikan vokasi Kebidanan paling rendah  program  diploma  tiga  Kebidanan.  Dan  bidan  yang  dapat  diberikan  pelimpahan  adalah  bidan yang telah memiliki Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) dan Surat Tanda Registrasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
Sebuah persitiwa pelimpahan wewenang antara dokter dan Bidan  adalah pelimpahan wewenang dalam konteks kemitraan. Saat ini mengemuka sebuah paradigma baru bahwa Bidan adalah mitra dokter dalam upaya kesehatan Bidan. Lingkup pekerjaan yang dilimpahkan secara kemitraaa harus tegas dan jelas  tertulis  dan  tertuang  dalam  surat  pelimpahan  wewenang.  Lebih  lanjut  pendelegasian  ini  dibuat kasus per kasus dan tidak dapat dibuat secara umum.
Dalam artian, surat ini hanya berlaku pada saat dibuat untuk saat itu saja. Sebagai contoh, sebuah puskesmas hanya memiliki seorang dokter dan pada suatu hari sang dokter diberi tugas oleh atasannya untuk  dinas  luar  dalam  rangka  pelatihan  atau  rapat.  Dokter  dapat  memberikan  surat  pelimpahan wewenang untuk Bidan vokasi terlatih untuk menggantikannya melayani pasien pada hari itu dengan alasan yang berlaku pada hari itu dan sesuai kompetensi dan wewnang bidan yang didelegasikan pada hari itu. Surat pelimpahan wewenag tidak berlaku untuk hari berikutnya karena hanya berlaku pada saat dibuat (Vitrianingsih, dkk., 2019).
Permenkes  No  2052/Menkes/Per/X/2011  tentang  Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik Kedokteran pasal 23 mensyaratkan dalam pelimpahan wewenang pada bidan, perawat ataupun tenaga kesehatan  lainnya  harus  dibuat  secara  tertulis,  dalam  keadaan  kebutuhan  pelayanan  yang  melebihi ketersediaan dokter,  tenaga kesehatan yang didelegasiakn mempunyai kemampuan dan  keterampilan serta kompetensi, dilakukan dalam pengawasan dokter, pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas  tindakan  yang  dilimpahkan  sepanjang  pelaksanaan  tindakan  sesuai  dengan  pelimpahan  yang diberikan; serta tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan dan tidak bersifat terus menerus. Bila semua hal tersebut dipenuhi, pelimpahan wewenang  tindakan  medik  dari  dokter  kepada  bidan  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  maka  dokter  dan  bidan  akan  sama-sama  terlindungi  oleh  hukum  dan  tentu masyarakat mendapatkan pelayanan dengan maksimal (Nurbani, 2013).
Dari  dua  bentuk  pelimpahan  wewenang  dari  tenaga  medis  ke  tenaga  perawat,  yaitu:  1) Pelimpahan  wewenang  secara  mandat  diberikan  oleh  dokter  kepada  Bidan  untuk  melakukan  sesuatu tindakan  medis  dibawah  pengawasan  dokter.  Jenis  tindakan  medis  dalam  pelimpahan  wewenang 1secara mandat meliputi tindakan: a. memberikan terapi parenteral; b. menjahit luka; dan c. tindakan medis lainnya sesuai dengan kompetensi Bidan. Dengan demikian tanggung jawab berada pada pemberi mandat  yaitu  dokter.  2)  Pelimpahan  wewenang  secara  delegatif  diberikan  oleh  dokter  kepada  Bidan untuk melakukan sesuatu tindakan medis dengan disertai pelimpahan tanggung jawab, delegasi hanya dapat  diberikan  kepada  Bidan  terlatih.  Jenis  tindakan  medis  dalam  pelimpahan  wewenang  secara delegatif meliputi tindakan: a. memasang infus; b. menyuntik; c. imunisasi dasar; dan d. tindakan medis lainnya  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kompetensi  Bidan.  Dengan  demikian  tanggung  jawab  berada pada Bidan sebagai penerima delegasi.
Pelimpahan  wewenang  dari  dokter  kebidan  harus  dilakukan  secara  tertulis,  dengan  ketentuan sebagai  berikut:  1)  Tindakan  yang  dilimpahkan  oleh  dokter  termasuk  dalam  kemampuan  dan keterampilan yang telah dimiliki oleh Bidan; 2) Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan dokter tetap di bawah pengawasan dokter; 3) Pemberi pelimpahan (dokter) tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan  sepanjang  pelaksanaan  tindakan  sesuai  dengan  pelimpahan  yang  diberikan;  dan;  4)
Tindakan  yang  dilimpahkan  tidak  termasuk  pengambilan  keputusan  sebagai  dasar  pelaksanaan tindakan.

## 3.4 Perbedan Pendidikan Vokasi, Akademik, dan Profesi
Pendidikan  vokasi  adalah  sistem  pendidikan  tinggi  yang  diarahkan  pada  penguasaan  keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.  Pendidikan  akademik  adalah  sistem  pendidikan  tinggi  yang  diarahkan  pada  penguasaan  dan pengembangan  disiplin  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  tertentu,  yang  mencakup  program pendidikan  sarjana,  magister,  dan  doktor.  Sementara,  pendidikan  profesi  adalah  sistem  pendidikan tinggi  setelah program pendidikan sarjana  yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
Diploma  III  Kebidanan  (DIII  Kebidanan).  Jenjang  pendidikan  diploma  III  kebidanan  masuk dalam pendidikan vokasi yang ditempuh dalam 6-8 semester pendidikan dengan gelar Amd.Keb. Sudah memiliki standar kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan bisa mengusulkan STR (Surat Tanda Registrasi) sesuai dengan KKNI Level 5.
1. Pendidikan  Diploma  III  Kebidanan  masih  menjadi  favorit  yang  tersebar  di  banyak  PTS (Perguruan Tinggi Negeri) maupun PTS (Perguruan Tinggi Swasta), namun perlu diperhatikan legalitas dari institusinya menghindari masalah di kemudian hari terkait pengakuan ijazah oleh Kemenristek  Dikti,  karena  banyak  institusi  kebidanan  yang  ditutup  oleh  Dikti  dengan  alasan legalitas yang tidak diakui.
2. D4 Kebidanan Jenjang pendidikan diploma 4 kebidanan masuk dalam pendidikan vokasi yang ditempuh dalam 8-10 semester pendidikan dengan gelar SST. D4 Kebidanan bisa ditempuh untuk percepatan  ke  jenjang  magister  S2  Kebidanan. D4  Kebidanan  tidak  bisa  menjadi  kualifikasi untuk  menjadi  pengajar  atau  Dosen  karena  Dosen  minimal  adalah  S2.  D4  Kebidanan  juga terselenggara  di  banyak  pendidikan  tinggi  di  Indonesia,  dimana  pendidikan  di  tempuh  selama satu  tahun  setelah  DIII  Kebidanan  dan  atau  selama  4  tahun  untuk  program  0  (nol)  tahun  dari SMA. Organisasi profesi belum mengeluarkan standar kompetensi untuk lulusan D4 Kebidanan sehingga  dalam  pelaksanaan  Uji  Kompetensi  belum  terakomodasi  yang  akan  berdampak terhadap terbitnya STR. Lulusan D4 Kebidanan yang sebelumnya telah menyelesiakan studi DIII Kebidanan.
3. Profesi Bidan (S1 Kebidanan + Profesi)
Profesi bidan mungkin belum terlalu familiar di telinga masyarakat Indonesia, namun pendidikan akademik  ini  telah  dibuka  sejak  tahun  2008.  Profesi  bidan  sama  dengan  profesi  lainnya  (dokter, apoteker, ners) yang menempuh pendidikan akademik selama 8 - 10 semester dan melanjutkan program profesi  untuk  keahliannya  selama  1  -  2  tahun.  Gelar  akademik  untuk  S1  Kebidanan  adalah  S.Keb (Sarjana Kebidanan) dan Gelar Profesi adalah Bd. (Bidan). Sudah memiliki standar kompetensi yang ditetapkan  oleh  organisasi  profesi  dan  bisa  mengusulkan  STR  (Surat  Tanda  Registrasi)  sesuai dengan KKNI Level 7.
Ilustrasi lama pendidikan Profesi Bidan:
• Profesi Bidan (S1 Kebidanan + Profesi): dari SMA 4-5 tahun akademik + 1 - 2 tahun Profesi.
• Profesi Bidan (D4 Kebidanan + Profesi): D4 kebidanan  (nol tahun) 4-5 tahun + Martikulasi 1 tahun + 1 - 2 tahun profesi.
• Profesi Bidan (D3 + S1 Kebidanan + Profesi): D3 Kebidanan 3 - 6 tahun + Martikulasi 1 Semester + Akademik 3 Semester + 1 - 2 tahun profesi.
• Profesi Bidan (D3 + D4 + Profesi): D3 Kebidanan 3 - 6 tahun + D4 1 tahun + Martikulasi 1 tahun + 1 - 2 tahun profesi.
Telah  jelas  bahwa  dalam  melimpahkan  wewenang,  seorang  dokter  harus  memperhatikan kompetensi penerima wewenang. Dalam hal kompetensi bidan yang menerima wewenang diatur dalam Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan.
Dalam  menentukan  personil  baik  bidan  yang  mempunayai  kemapuan  vokasi  dapat  dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja Bidan (SIKB). Bahwa berdasarkan kajian teori  yang  penulis  gunakan  menjelaskan  Teori  jenjang  normanya  Hans  kelsen  juga  mengemukakan teorinya  mengenai  jenajang  norma  hukum  ( stufenbauthory )  dimana  ia  berpendapat  bahwa  norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarkis tata susunan, dimana suatu norma yang
lebih  rendah  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  demikian  seterusnya sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat  hipotesis  dan  fiktif. Sehingga  kaidah  dasar  diatas  sering  disebut  dengan Grundnorm ,  menurut  kelsen  grund-norm  pada umumnya adalah meta juridisch , bukan produk badan pembuat undang-undang ( de wetgeving ), bukan bagian  dari  peraturan  perundang-undangan,  namun  merupakan  sumber  dari  tatanan  peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.
Dari  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.21  Tahun  2021  tidak  relevan  dengan  Undang-Undang No.4  Tahun  2019  Tentang  Kebidanan  Hal  mana  yang  menyatakan  bahwa,  tidak  ada  secara  spesifik yang  melakukan  tindakan  asuhan  persalinan  normal  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  tersebut sedangkan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, Bidan lulusan Profesi boleh menjalakan  pratek  kebidanan  ditempat  praktek  mandiri  dengan  kata  lain  bidan  lulusan  pendidikan profesi tidak perlu pengawasan dari dokter.

## 3.5 Perbandingan Sistem Hukum Kesehatan Indonesia dan Singapura
3.5.1  Persamaan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dengan Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248
a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Terdapat 15 Bab yang menjadi pokok dalam peraturan hukum seputar rumah sakit di Indonesia, pembahasan akan dimulai dari Bab pertama, yakni ketentuan umum. Di dalam ketentuan umum, hukum Indonesia mengatur kedalam 1 Pasal yang kemudian dijabarkan kedalam 7 angka penjelasan. Titik pusat dalam pengaturan di Bab pertama Undang-Undang Rumah Sakit di Indonesia berada pada terminology yang  digunakan  dalam  Undang-Undang  ini,  untuk  kemudian  memberikan  gambaran  secara  sekilas terhadap  hal  apa  sajakah  yang  menjadi  pembahasan  serta  di  regulasi  dalam  aturan  ini.  Mulai  dari pendefinisian rumah sakit berdasarkan Undang-Undang, pemaknaan pelayanan kesehatan, subjek dan objek  daripada  aturan  hukum  ini,  dan  juga  penjelasan  mengenai  hal  terkait  (Andreas  Prima  Yosep, 2021).
Lanjut  kedalam  bab  kedua,  di  dalam  bab  kedua  Undang-Undang  ini  diatur  tentang  asas  dan tujuan. Dimana dalam peraturan hukum di  Indonesia, penyusunan berdasarkan bab seperti ini adalah sebuah  kebiasaan  yang  kemudian  di  adopsi menjadi  format  baku  dalam  penyusunan  aturan  Undang- Undang.  Pada  asas  dan  tujuan,  tertulis  apabila  rumah  sakit  pelaksanaan  fungsi  serta  tugas  pokoknya menganut asas Pancasila dengan berpegang teguh pada nilai kemanusiaan,profesionalitas serta etika , tanpa diskriminasi, perlindungan dan keselamatan pasien, dan juga fungsi sosial. Kemudian diperjelas dalam pasal selanjutnya tentang bagaimana undang-undang mengatur tentang tujuan dasar pelaksanaan operasional  rumah  sakit.  UndangUndang  ini  disahkan  agar  tercapai  tujuan  negara  dalam  menjamin kesehatan masyarakat sebagai target dari pengaturan hukum.
Memudahkan  masyarakat  dalam  mendapat  akses  kesehatan,menjamin  keselamatan pasien,menjaga kualitas dan menjadi tolak ukur untuk kemudian menjadi parameter dalam peningkatan standar  kesehatan  ataupun  standar  operasional  rumah  sakit  berskala  nasional,  dan  yang  sangat fundamental  dalam  suatu  aturan  hukum  yakni  memberikan  atau  menjadi  jaminan  kepastian  hukum dalam  setiap  problematika  hukum  yang  dapat  terjadi  kepada  setiap  subjek  dan  objek  dalam penyelenggaraan operasional rumah sakit di Indonesia.
Tertulis  dalam  Bab  keenam  dalam  undang-undang  ini  diatur  tentang  pembagian  atau pengelompokan rumah sakit yang ditentukan berdasarkan peruntukan pengelolaan dan jenis pelayanan bidang apa dalam lingkup kesehatan dimana kemudian rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus serta menjadi rumah sakit privat dan rumah sakit publik.Kemudian diatur lebih detail megenai pengelompokan rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kapabilitas rumah sakit itu sendiri, Indonesia melalu undang-undang ini mengklasifikasi rumah sakit kedalam tingkatan abjad dari A sampai C (dari kelas terbaik ke standar nasional) untuk kategori rumah sakit khusus, dan dari abjad A sampai D (dari kelas terbaik ke standar nasional) untuk kategori rumah sakit umum. Yang dimana dalam undangundang memberikan penjelasan mendetail di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit (Setyawan, 2017).
Seperti  apa  perizinan  dalam  operasional  dan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  rumah  sakit  di Indonesia,  yang  dimana  dalam  undang-undang  tentang  rumah  sakit  diatur  tentang  perizinan  seputar operasional dan perizinan mendirikan rumah sakit.Bahkan dalam peraturan tentang rumah sakit ini juga memberikan  sedikit  implikasi  terkait  pengelolaan  ekonomis  terlebih  dalam  sector  penanaman  modal
asing  yang  dalam  pasal  26  diatur  tentang  rumah  sakit  penanaman  modal  asing  dan  rumah  sakit penanaman modal dalam negeri. Lalu diatur pula tentang bagaimana perizinan rumah sakit dapat juga dicabut apabila terpenuhi ketentuanketentuan dalam aturan undang-undang tentang rumah sakit ini.
Pada Bab kedelapan diatur tentang hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien, bab kesembilan terkait penyelenggaraan rumah sakit baik itu tentang pengorganisasian di dalamnya, pengelolaan klinik rumah sakit, juga dalam menyelenggarakan rumah sakit dan juga mengontrol kualitas pelayanan dan kualitas rumah sakit itu sendiri diadakan suatu akreditasi, selain itu pun sistematika perujukan pasien dalam  rangka  pemenuhan  kesehatan  bagi  pasien,  standar  keselamatan  pasien,  perlindungan  hukum rumah sakit,tanggung jawab hukum rumah sakit, kemudian bentuk rumah sakit dalam beroperasi yang dikategorikan menjadi Rumah sakit lapangan, Rumah sakit statis dan Rumah sakit bergerak.
Selanjutnya diatur tentang sumber pendanaan rumah sakit, dimana ditetapkan beberapa sumber pendanaan  rumah  sakit  di  Indonesia  yakni  dari  pendapatan  rumah  sakit,subsidi  dan  anggaran pemerintah  daerah  dan  pusat  serta  undang-undang  memberikan  keleluasaan  sumber  dana  sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pada bab kesebelas diatur tentang pencatatan dan pelaporan yang  dimana  merupakan  salah  satu  kewajiban  rumah  sakit  yang  diperjelas  dan  diperinci  dengan pemisahan  perumusan  dari  kewajiban  rumah  sakit  dalam  bab  kedelapan  tentang  hak  dan  kewajiban rumah sakit dan pasien. Kemudian diatur pada bab ke duabelas tentang pengawasan yang melibatkan asosiasi perumahsakitan,organiasi profesi, dewan pengawas rumah sakit, dan kemudian terdapat peran Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia. Kemudian dalam  bab  ke  tigabelas,  ketentuan-ketentuan  pidana  seputar  regulasi-regulasi  yang  telah  diatur sebelumnya pada undang-undang tentang Rumah Sakit kemudian ketentuan peralihan dan penutup pada bab ke empatbelas dan lima belas.
b. Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248
Demikian pula peraturan tentang rumah sakit milik Singapura. Terdapat 22 poin yang menjadi pembahasan di dalam peraturan rumah sakit di Singapura. Mengutip dari dalam Private Hospitals and Medical  Clinics  Act  Chapter  248 ,  Singapura  menetapkan  regulasi  dalam  aspekaspek  diantaranya penafsiran  ataupun  intepretasi  terhadap  konten  ataupun  konteks  dari Private  Hospitals  and  Medical Clinics Act Administrasi Undang-undang dan pengangkatan petugas, Lisensi untuk rumah sakit swasta, klinik  medis,  laboratorium  klinis  dan  perusahaan  perawatan  kesehatan,permohonan  perpanjangan lisensi  dan  penerbitannya,  pendiferensiasian  ataupun  klasifikasi  rumah  sakit,pembukuan  ataupun registrasi,  penangguhan  dan  pencabutan  izin,  Banding  (apabila  terjadi  permasalahan  hukum  ataupun pelanggaran hukum sesuai ketentuan aturan hukum ini).
Kemudian diatur tentang adanya suatu komite yang menjamin kualitas setiap rumah sakit yang berada  di  wilayah  hukum  Singapura.Dalam  peraturan  rumah  sakit  di  Singapura  diatur  juga  tentang inspeksi,pencarian,penyitaan dan wewenang hukum dari penegak hukum.
Diatur  pula  tentang  kerahasiaan  informasi  yang  kemudian  di  dalamnya  terdapat  pula  setiap ketentuan  yang  menjadi  pengecualian  diantaranya  apabila  menyangkut  terhadap  penegakan  hukum maka dibenarkan bagi penegak hukum untuk menyampaikan informasi-informasi yang pada mulanya ditentukan  sebagai  suatu  hal  yang  bersifat  rahasia  misalnya,segala  macam  rekam  medis  ataupun informasi-informasi  yang  diperoleh  dari  rumah  sakit,klinik  medis,laboratorium  atapun  tempat perawatan kesehatan.Lebih lanjut dibahas jika dibenarkan dalam mengajukan informasi-informasi yang wajib dirahasiakan apabila menyangkut kriteria penegakan dalam bidang penyakit berbahaya,aborsi,transplantasi organ manusia,undang-undang produk kesehatan,undang-undang obat- obatan.Kemudian terdapat ketentuan procedural dan instrumental serta ketentuan-ketentuan penal atau pidana.

## 3.5.2  Perbedaan  Pengaturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit dengan Private Hospitals and Medical Clinics Act Chapter 248
Terdapat  perbedaan  mendasar  pada  kedua  aturan  hukum  ini.  Dikaji  dari  penulisan  dan komposisi  dalam  perumusan  Undang-undang.  Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Tentang  Rumah Sakit  Indonesia  ditekankan  dalam  3  poin  penting  yakni  Rumah  sakit  sebagai  sebuah  badan hukum,Negara  sebagai  penjamin  terselenggaranya  rumah  sakit  yang  sesuai  dengan  tujuan negara,ketentuan-ketentuan menyangkut segala macam tindak pidana berkaitan dengan rumah sakit.
Sementara  itu  dalam Private  Hospitals  and  Medical  Clinics  Act  Chapter  248 terdapat  poin mendasar tentang pengerucutan Rumah Sakit tidak hanya sebatas sebagai sebuah badan hukum yang tunduk pada peraturan hukum nasional tapi juga menekankan kepada luasnya wewenang dari aparatur penegak  hukum  terutama  dalam  bidang  kesehatan  negara  untuk  menjamin  terlaksananya  apa  yang diatur  dalam  peraturan  hukum  Singapura.  Lain  halnya  dengan  Peraturan  Hukum  Indonesia  yang memberikan general boundaries dalam peraturan perundang-undangannya.
Peraturan Singapura memberikan penegasan jika Director of Health dan subjek hukum yang ditunjuk  sebagai  aparat  infrastruktur  memliliki  kewenangan  penuh  dalam  menjamin  terlaksananya segala hal yang dicita-citakan ataupun hal yang telah menjadi regulasi dalam pelaksanaan rumah sakit dan segala hal menyangkut administrasi.
Kemudian  dalam  penulisan  Undang-Undang  Indnonesia  terlalu  banyak  peraturan derivative yang  dituliskan  dalam  frasa  “lebih  lanjut  diatur  dalam  peratura.”  hal  ini  berbeda  dengan  peraturan Singapura dimana peraturan derivative dalam peraturan Singapura berfungsi tidak semata-mata sebagai penjelas namun juga sebuah penjelasan jika setiap peraturan memiliki keterkaitan substansial.

## 3.5.3 Analisa Perbandingan Indonesia dan Singapura
Indonesia  meskipun  sebuah  negara  yang  lebih  besar  dan  kompleks  dari  Singapura  sejatinya harus  bisa  menjamin  terlaksananya  suatu  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  mestinya. Sebagaimana dicanangkan dalam United Nation melalui Sustainable Goal and Development, kehadiran aturan-aturan ini menjadi sebuah bukti nyata pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua usia.
Peraturan ini sama-sama mengatur tentang berbagai hal seputar pelaksanaan rumah sakit mulai dari  perizinan,subjek-subjek  yang  beroperasi  di  dalamnya,serta  peran  negara  dalam  pengawasan  dan juga penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Adapun yang membedakan kedua peraturan ini terletak dalam pemberian  wewenang  kepada  otoritas kesehatan Singapura lebih sederhana dibanding Indonesia. Sistem hierarki pada Undang-Undang Indonesia terutama dalam UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terlalu memberikan peluang untuk miskonsepsi karena setiap ketentuan dalam  Undang-undang  dapat  diatur  secara  berbeda  dalam  peraturan derivative .  Pengadopsian simplifikasi baik dari segi penulisan dan penggunaan peraturan derivative dinilai perlu agar peraturan perundang-undangan Indonesia tidak sebatas menjadi Lex Generalis namun juga menjadi panduan yang memberikan  kepastian  dalam  penegakan  hukum  dan  bukan  sebatas  acuan  ataupun  garis  batas  bagi peraturan derivative yang  kemudian  menimbulkan  banyak  aturan  hukum  yang  menimbulkan ketidakpastian dan ambigu dalam hukum Indonesia.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Tanggung  jawab  hukum  akibat  pelimpahan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  dokter  kepada bidan  dalam  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas,  harus  dilihat  apakah  perbuatan  tersebut karena adanya unsur kesalahan dan  kelalaian yang membuat orang lain menderita. Kemudian dinilai  apakah  tindakan tersebut  dilakukan  karena  perbuatan  melawan  hukum  atau  karena wanprestasi. Secara teori pelimpahan kewenangan secara delegatif terjadi pengalihan tanggung jawab  kepada  penerima  pelimpahan  wewenang  yaitu bidan  dan  mandat  merupakan  tanggung jawab dari pemberi pelimpahan,  dalam hal ini dokter.
2. Siapa  saja  khususnya  kepada  pasien  sebab  jika  pasien  menderita  kerugain  akibat  tindakan kelalaian  tenaga  kesehatan  maka  mendapat  ganti  kerugian  sebagaiman  yang  terdapat  dalam pasal  29  dan  pasal  58  Undang-  undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Pasal  29 menentukan  bahwa  dalam  hal  tenaga  kesehatan  di  duga  dalam  melakukan  kelalaian  dalam menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  melalui  mediasi.  Pasal  58 mengatur  mengenai  hak  setiap  orang  untuk  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang  ,  tenaga kesehatan,  dan  atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasar dari ketentuan tersebut, terlihat  bahwa  penuntutan  ganti  kerugian  ini,  baik  yang  diakibatkan  sebagai  kesalahan (kesengajaan)  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  dan  penuntutan  ditunjukan  kepada seseorang  tenaga  kesehatan  maupun  kepada  pihak  penyelenggara  kesehatan.  Pada  pasal  361 ancaman yang diberikan kepada dokter yang menyebabkan kematian, bisa lebih berat. Selain pidana penjara, pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa pencabutan dari pekerjaannya sebagai
dokter.pada Hukum perdata yang dimaksud dalam suatu pertanggung jawaban tindakan medis Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  merugikan  orang  lain  dan  mengharuskan  pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya adalah adanya unsur ganti- rugi jika dalam suatu tindakan medis terdapat suatu kelalaian  atau kesalahan  yang dilakukan oleh  tenaga  medis.  Dan  sanksi  adminitrasinya  berupa  Sanksi  administratif  dapat  dikenakan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga melanggar ketentuan dalam undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan.Sanksi administratif tersebuttertulis dalam pasal 188 ayat (3) berupa peringatan secara tertulis, pencabutan izin sementara dan/atau izin tetap.

## 4.2 Saran
Penulis menyarankan bahwa setelah lahirnya peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sudah melahirkan tenaga kesehatan hususnya dokter untuk harus lebih berhati-hati karena pertanggung jawaban hukum secara administrasi,  pidana  dan  perdata  berdampak  pada  dokter  karena  kewenangan  yang  diberikan  secara mandat,  hal  mana  pertanggung  jawaban  tersebut  memberatkan  para  dokter  dalam  praktik pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreas  Prima  Yosep,  R.  A.  (2021).  Analisa  Perbandingan  Hukum  Mengenai  Pengaturan  Rumah  Sakit  Di Indonesia Dan Singapura. jurnal Hukum , 1 (1). Asmarawati, T. (2014). Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Deepublish. Astuti,  D.  R. (2019).  Motif  Bidan  sebagai  Profesi  dan  Pelaku  Komunikasi  Terapeutik. Communicatus:  Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (3).
Dkk,  Y.  V.  (2019).  Pelimpahan  Wewenang  Dokter  Kepada  Profesi  Perawat  Dalam  Tindakan  Medis  Dar i Perspektif Hukum. Jurnal Hukum Magnum Opus , 2 (2). Jonaedi Efendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia Group. Khairandy, R. (2013). Hukum Kontrak Indonesia, Cetakan Pertama . Yogyakarta: FH UII Press. Nurbani,  S.  dan  E.  S.  (2013). Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi .  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persadar.
Setyawan, F. E. B. (2017). Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien. Journal Magna Medika (Unimus) , 1 (4). Susanto. (2018). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Da-lam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Legal Relations Be-tween Doctors and Patients and The Accountability of Doctors in Organizing Health Services). Journal City Hukum (Indonesia Law Journal) , 6 (1), 139–162. Wibowo, A. (2014). Kesehatan Masyarakat di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Winanmo,  N.  B.  (2008). Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Yogyakarta:  Laksbang Mediatama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun1945 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  Pemyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Masa Sebelum  Hamil,  Masa  Hamil,  Persalinan,  dan  Masa  Sesudah  Melahirkan,  Pelayanan  Kontrasepsi,  dan Pelayanan Kesehatan Seksual