## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM

## FIKARLIA , JALALUDDIN
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: liafikar123@gmail.com , jalaluddin@utu.ac.id

## Abstract
Disparity,  i.e.  differences  in  decisions  handed  down  by  judges  in  the  same  crime,  Judges  in  imposing decisions often occur disparities or there are differences in a decision in the same case. As in the case of the Narcotics crime where the perpetrator named Ridwan My was sentenced to 15 (fifteen) years in prison while the perpetrator named Iskandar Bin Juned Alias Ucok was sentenced to 16 (sixteen) years in prison. e purpose of this study is to find out how the authority of a judge in deciding a crime and the basis for the judge's  consideration  so  that  there  is  a  disparity  in  decisions  in  Narcotics  crimes.  The  method  used  is empirical normative method. From this study, the results obtained were that there was a disparity in the decision number 81/Pid.Sus/2021/PN Skm and decision number 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, it was found in the  judge's  consideration  that  in  the  judge's  consideration  there  were  aggravating  circumstances  and mitigating circumstances. that the defendant named Ridwan my has not enjoyed the proceeds of his crime because defendant l has not received wages from his work pressing cannabis, while the defendant named Iskandar  Bin  Juned  Alias  Ucok  has  already  enjoyed  the  proceeds  from  his  crime,  the  defendant  has received Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) from Brother Arhas.
Keywords: Decision, Narcotics, Disparity.

## Abstrak
Disparitas yaitu perbedaan putusan yang di jatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama, Hakim dalam menjatuhkan putusan sering terjadi disparitas atau adanya perbedaan dalam suatu putusan dalam kasus yang sama. Seperti dalam kasus tindak pidana Narkotika dimana ada pelaku  yang  bernama  Ridwan  My  di  jatuhi  hukuman  penjara  selama  15  (lima  belas  )  tahun sedangkan  pelaku  yang  bernama  Iskandar  Bin  Juned  Alias  Ucok  di  jatuhi  hukuman  16  (enam belas)  tahun  penjara.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  kewenangan  seorang hakim  dalam  memutus  tindak  pidana  dan  dasar  pertimbangan  hakim  sehingga  terjadi  disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika. Metode yang digunakan ialah metode normatif empiris. Dari  penelitian  ini  di  peroleh  hasil  bahwa  terjadinya  disparitas  terhadap  putusan  nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan putusan nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, terdapat di pertimbangan hakim  bahwa  di  dalam  pertimbangan  hakim  adanya  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan yang  meringankan.  Jadi  di  dalam  putusan  terdakwa  yang  bernama  Ridwan  my  menurut pertimbangan  hakim  bahwa  terdakwa  yang  bernama  Ridwan  my  belum  menikmati  hasil  dari kejahatannya  karena  terdakwa  l  belum  menerima  upah  dari  pekerjaan  mengepres  ganja, sedangkan terdakawa yang bernama Iskandar Bin Juned Alias Ucok sudah menikmati hasil dari kejahatannya,  terdakwa  tersebut  telah  menerima  uang  sejumlah  Rp.10.000.000  (sepuluh  juta rupiah) dari Saudara Arhas.
Kata Kunci: Putusan, Narkotika, Disparitas.

## A. PENDAHULUAN
Tindak pidana narkotika adalah  sebagai satu tindak pidana khusus sebab tidak memakai KUHP menjadi dasar pengaturan melainkan yang telah di atur dalam undang- undang  spesifik  di  luar  kitab  undang-undang  hukum  pidana  yaitu  Undang-undang nomor  35  tahun  2009  mengenai  Narkotika.  Segala  penyalahgunaan  narkotika  sesuai yang juga telah di atur pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ialah tindak pidana narkotika. istilah tindak pidana yaitu istilah  yang dikenal juga dalam bukunya tentang hukum pidana dari Belanda yaitu Strafbaar feit. 1
Pertimbangan  hakim  ialah  salah  satu  aspek  terpenting  pada  menentukan terwujudnya  nilai  asal  suatu  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang mengandung  aspek  keadilan  serta  mengandung  kepastian  hukum,  disamping  itu mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sebagai  akibatnya pertimbangan  hakim  ini  wajib  teliti  dan  cermat.  Aspek  keadilan  adalah  salah  satu pencapaian dalam penegakkan hukum sehingga membangun kepastian hukum.
Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pemidanaan dalam perkara yang sama atau serupa. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang memiliki  sifat  berbahaya  dapat  diperbandingkan  (offences  of  comparable  seriousness). Disamping itu menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk legal category (kategori  hukum),  disparitas  pidana  dapat  terjadi  pada  pemidanaan  yang  tidak  sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindakan. 2
Pengertian  diatas  dapat  dilihat  bahwa  disparitas  pidana  muncul  sebab  adanya penjatuhan  eksekusi  yang  berbeda  terhadap  tindak  pidana  yang  sama.  Penjatuhan pidana ini tentunya ialah eksekusi yang  dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim pada hal timbulnya perbedaan pidana  sangat  memilih,  contohnya  dalam  masalah  tindak  pidana  pemufakatan  jahat
1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.
2 Pemberatan, T. P. P. D. (n.d.). Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara 50, Hlm. 37.
secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum,  menunjukkan  beratnya  melebihi  1  (satu) kilogram, dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yg tidak selaras.
Penelitian  ini  penekanannya  pada  perbedaan  putusan  hakim  terhadap  tindak pidana  Narkotika  pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Suka  Makmue.  Studi  kasus yang  diangkat  pada  penelitian  ini  yaitu,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Suka  Makmue nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  SKM  atas  nama  Terdakwa  Ridwan  My  dan  Putusan Pengadilan Negeri suka Makmue nomor 82/Pid.Sus/2021/PN SKM atas nama Terdakwa Iskandar  Bin  Juned  Alias  Ucok.  pada  kedua  terdakwa  tadi  sama-sama  dituntut menggunakan  pasal  114  Ayat  (2)  jo.Pasal  132  Ayat  (1)  UU  RI  Nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika,  tapi  ada  perbedaan  tuntutan  hukuman  penjara,  yaitu  terhadap Terdakwa Ridwan My dituntut 15 (lima belas) tahun, sedangkan Terdakwa Iskandar Bin Juned  Alias  Ucok  dituntut  16  (enam  belas)  tahun.  Terhadap  tuntutan  denda  juga  sama yaitu sebesar Rp. 5000.000.000 (lima milyar rupiah).
Adapun perbedaan (disparitas) amar putusan kedua contoh kasus tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Putusan No. 81/Pid.Sus/2021/PN Skm, An. Terdakwa Iskandar Bin
Juned Alias Ucok Putusan No. 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, AN Terdakwa Ridwan My Pasal digunakan Pasal 114 Ayat (2) jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (2) jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pidana Penjara  15 (lima belas) tahun 16 (enam belas) tahun Denda Rp.5.000.000.000 Rp.5.000.000.000 Subsidair 6 (enam) bulan 6 (enam) bulan
Barang Bukti - 8 (delapan) buah dus paket
daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bungkus memiliki berat
keseluruhan 223,95 kilogram brutto
- 9 (sembilan) buah karung
paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan
280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto
- 1 (satu) set alas pres ganja - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam - 8 (delapan) buah dus paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bungkus memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto
- 9 (sembilan) buah karung paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto
- 1 (satu) set alas pres ganja
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna
putih
Berdasarkan  tabel  tersebut  diatas,  terdapat  disparitas  putusan  hakim  pada mengadili tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan negeri suka makmue, disparitas  tersebut  bisa  dipandang  pada  pidana  yg  dijatuhkan  hakim  yaitu  pidana penjara  perkara  Nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  SKM  dimana  terdakwa  Ridwan  My dijatuhi  pidana  penjara  selama  15  (lima  belas)  tahun,  sedangkan  perkara  Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN  SKM  dimana  terdakwa  Iskandar  Bin  juned  Alias  ucok  yang dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun kedua putusan tersebut didakwa
melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Apakah  disparitas  penjatuhan  tersebut  telah  memenuhi  rasa  keadilan  bagi terdakwa,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  tentang  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan menuangkannya dalam suatu penelitian yang berjudul : Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum.
Rumusan Masalah :
1. Bagaimana  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara  Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm ?
2. Bagaimana  Putusan  Perkara  Nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  dan  Putusan Perkara  Nomor  82Pid.Sus/2021/PN  Skm  ditinjau  dari  Aspek  Kepastian Hukum?
3. Bagaimana  Disparitas  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara  Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  dan  Putusan  perkara  82/Pid.Sus/2021/PN  Skm Tindak Pidana Narkotika ?

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian meliputi holistik cara atau langkah-langkah yang akan peneliti tempuh  dalam  menentukan  penulisan,  mengelola  serta  menganalisa  serta memamparkan yang akan terjadi penelitian ini. pada penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif menggunakan metode pendekatan yg dipergunakan dalam  penelitian  ini  artinya  pendekatan  normatif  melalui  kajian-kajian  kepustakaan serta  didukung  dengan  pendekatan  empiris  melalui  kajian  lapangan  pada  Pengadilan Negeri  suka  Makmue.  Pendekatan  yuridis  empiris  adalah  metode  pendekatan  yg dipergunakan  pada  penelitian  dengan  cara  terlebih  dahulu  meneliti  bahan-bahan kepustakaan  (Library  Research)  yg  relevan  dengan  pertarungan  yg  diteliti.  sebagai akibatnya  kemudian  didukung  dengan  bahan-bahan  yg  bisa  berasal  lapangan.  dari Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  ialah  suatu  proses    buat
menemukan  suatu  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  juga  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab informasi hukum yang dihadapi. 3

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjelasan umum Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika yang diuraikan  bahwa  Narkotika  ialah  zat  atau  obat  yang  sangat  berguna  serta  diperlukan buat  pengobatan  penyakit  tertentu,  bil  disalahgunakan  atau  dipergunakan  tidak  sesuai dengan  baku  pengobatan  dapat  mengakibatkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi perseorangan atau warga khususnya generasi muda, hal ini akan merugikan bila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran secara tidak sah yg dapat mengakibatkan bahaya yg  lebih  besar  bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  moral  serta  budaya  bangsa  yang  di akhirnya akan bisa melemahkan ketahanan nasional.
Dalam  rangka  mengadili  hakim  dibekali  menggunakan  kekuasaan  kehakiman (Judicial Power), kekuasaan kehakiman merupakan panduan bagi hakim buat membentuk suatu  peradilan  yang  bebas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  Kekuasaan  kehakiman ialah  kekuasaan  yang  merdeka  buat  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan aturan serta keadilan. seorang hakim pada hal menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  tersebut  kecuali  bila  dengan  sekurang- kurangnya  yaitu  dua  alat  bukti  yang  sah,  sebagai  akibatnya  hakim  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  didakwakan  yang bersalah  melakukannya.  alat  bukti  yang  sah  dimaksud  adalah  :  (a)  informasi  saksi,  (b) informasi ahli, (c) surat, (d) petunjuk serta (e) kabar terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tak perlu dibuktikan. 4
3.1 Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara  Nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  Skm dan Putusan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  adalah  salah  satu  aspek  terpenting  pada memilih terwujudnya nilai asal suatu putusan hakim yg mengandung keadilan (ex aequo
3 Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,    Said,  M.  Y,  Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam  Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), ( 2021), hlm. 10.
4 Sitanggang,  D.  D.  E,  Analisis  Hukum  Penjatuhan  Pidana  Terhadap  Pelaku  yang  dengan  Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin, (2020), hlm. 27.
et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu pula mengandung manfaat bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga  pertimbangan  hakim  ini  wajib  disikapi dengan  teliti,  baik,  serta  cermat.  apabila  pertimbangan  hakim  tidak  teliti,  baik,  dan cermat,  maka  putusan  hakim  yang  asal  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. 5
Dalam  putusan  perkara  Nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  hakim  memberikan pertimbangan-pertimbangan  yaitu  salah  satunya  pertimbangan  hakim  saksi-saksi  yg dihadirkan  ke  dalam  persidangan  singaktnya  membenarkan  insiden  penangkapan terhadap terdakwa saksi-saksi tadi antara lain Teuku Juliadi serta Hari  Apriyanto, S.H, selain itu hakim pula menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu Perbuatan terdakwa tidak  mendukung  acara  pemerintah  pada  pemberantasan  narkotika  di  Indonesia, Perbuatan terdakwa Mengganggu masa depan generasi penerus bangsa serta Perbuatan Terdakwa  meresahkan  masyarakat.  Sedangkan  hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa yaitu Terdakwa berterus terang dan mengakui selama investigasi persidangan sehingga memudahkan  jalannya  persidangan,  Terdakwa  meratapi  perbuatannya  serta  berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa memiliki tanggungan famili serta Terdakwa belum menikmati yang akan terjadi kejahatannya.
Sementara pada perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN SKM Terdakwa Iskandar Bin  juned  Alias  ucok  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  serta  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan  buat  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual beli,  menukar  atau  menyerahkan  narkotika  golongan  I  pada  bentuk  tumbuhan  yang beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram”  sebagaimana  dalam  dakwaan  pertama, Menjatuhkan  pidana  terhadap  Iskandar  Bin  juned  Alias  ucok,  berupa  pidana  penjara selama  16  (enam  belas)  Tahun  serta  pidana  denda  sebesar  Rp.5000.000.000,00  (5  milyar rupiah)  dengan  ketentuan  jika  hukuman  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
5 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.
penjara selama 6 (enam) bulan penjara. memutuskan masa penangkapan serta penahanan yg  telah  dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  asal  pidana  yg  dijatuhkan, dengan barang bukti, 8 (delapan) butir dus masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bks memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto, serta  9  (sembilan)  butir  karung  masing-masing  berisi  paket  daun  ganja  kering  dengan jumlah  keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto, serta 1 (satu) set  alat  press  ganja,  dan  1  (satu)  unit  Handphone  Samsung  Duos  rona  putih  simcard angka 082370213210 milik Iskandar Bin juned Alias ucok.
Unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1.Setia orang; 2.Tanpa Hak  atau  Melawan  Hukum;  3.menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I; 4.Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1  kilogram; 5.Percobaan  atau  Permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor narkotika.
3.2 Bagaimana Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan Putusan Perkara Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Skm ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum
Kepastian Hukum (rechtssicherkeit) adalah cita cita yang selalu diharapkan setelah keadilan  tercapai.  Demi  terjaminnya  kepastian  hukum  tentunya  teori  keadilan  tidak dapat  dikesampingkan  karena  keadilan  merupakan  salah  satu  penunjang  adanya kepastian hukum. Kepastian Hukum berguna untuk menjamin konsekuensi dari sebuah perbuatan.  Sederhananya,  apabila  kita  melakukan  suatu  perbuatan  maka konsekuensinya  sudah  jelas  sehingga  masyarakat  mengetahui  batasan  batasannya. Namun,  dikarenakan  penegakan  hukum  tidak  berjalan  seiringan  dengan  kehidupan maka  seringkali  kita  menemukan  sebuah  ketidakpastian  sehingga  munculah  istilah “hukum  dibuat  untuk  dilanggar”  yang  tentunya  itu  salah  karena  seharusnya  hukum dibuat  agar  masing  masing  subyek  hukum  mengetahui  batasan-batasan  guna menjadikan  kegiatan  bermasyarakat  dan  bernegara  dapat  dengan  mudah  dijalankan
secara  bersama  sama  secara  teratur. 6 Menurut  Gustav  Radbruch  menyatakan  bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum  merupakan  suatu  tuntutan  pertama  kepada  hukum  yang  tuntutan  tersebut berupa hukum yang  berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif. 7
Menurut  wawancara  penulis  ke  Hakim  Pengadilan  Negeri  Suka Makmue  pada hakikatnya  pandangan  keadilan  menurut  hakim  pada  kasus  perkara  nomor 81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  dan  perkara  nomor  82/Pid.Sus/2021/PN  Skm.  Menurut hakim  pemberian  putusannya  sudah  adil  dikarenakan  hakim  memutus  suatu  perkara dengan nilai keadilan, dan hakim menjatuhkan hukuman dengan berbagai pertimbangan dan didalam pertimbangan ada keterangan sakai-saksi dan keterangan alat-alat bukti dan adanya  faktor-faktor  seperti  faktor  peran  dari  terdakwa,  faktor  dampak  dari kejahatannya.  Dan  hakim  memberikan  putusan  terhadap  nomor  81/Pid.Sus/2021/PN Skm  atas  nama  Ridwan  My  dan  perkara  nomor  82/Pid.Sus/2021/PN  Skm  atas  nama Iskandar  Bin  Juned  Alias  Ucok  dengan  berbeda  karena  perkara  nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My  diputuskan dengan hukuman penjara selama  15  (lima  belas)  tahun  karena  terdakwa  atas  nama  Ridwan  My  bekerja  sebagai pengepres  ganja  dan  Ridwan  My  belum  menerima  upah  dari  pekerjaan  tersebut. Sedangkan pada perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok di putuskan dengan hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun karena terdakwa atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok sudah menerima sebagian upah dari pekerjaanya  sebesar  10.000.000  (sepuluh  juta  ribu  rupiah)  dan  terdakwa  Iskandar  Bin Juned  Alias  Ucok  sebagai  perantara  dalam  mencarikan  orang  penyediaan  ganja  dan sekaligus bekerja sebagai pengepres ganja, makanya hakim perbeda dalam menjatuhkan putusan  terhadap  perkara  nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  dan  perkara  nomor 82/Pid.Sus/2021/PN  Skm.  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  seseorang hakim  wajib  mempertimbangkan  hal-hal  yang  bersifat  yuridis  yaitu  berdasarkan  surat
6 Nuryanto,  Carto,  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Putusannya  Antara  Kepastian Hukum Dan Keadilan, Jurnal Hukum Khaira Ummah 13.1 (2018), hlm. 71-84.
7 Resnawardhani, F, Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lentera Hukum, 6(1), (2019), hlm. 119.
dakwaan  JPU,  tuntutan  JPU,  dan  alat-alat  bukti  keterangan  saksi-saksi,  surat,  petunjuk dan  keterangan  terdakwa,  dan  faktor-faktor  dari  terdakwa.  menurut  asas  mengadili menurut hukum ini hakim dalam mengadili suatu perkara harus sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sedangkan asas legalitas mengharuskan hakim mengadili sesuai dengan undang-undang, dan dilarang mengadili peristiwa yang tidak atau belum diatur di undang-undang. 8
Menurut  wawancara  penulis  ke  salah  satu  masyarakat  yang  bernama  bapak Mudasir.  Menurut  bapak  mudasir  tentang  pandangan  keadilan  dalam  perkara  nomor 81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  atas  nama  Ridwan  My  dan  perkara  nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok belum ada keadilan dikarenakan  hakim  memutuskan  hukuman  penjara  terhadap  perkara  nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My  diputuskan dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun. Terdakwa atas nama Ridwan My sebagai pengepres ganja dan  belum  menerima  upah  sepersen  pun  dari  pekerjaannya  sedangkan  pada  perkara nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Iskandar Bin Juned Alias Ucok di putuskan dengan hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun. Tertdakwa atas nama Iskandar Bin  Juned  Alias  Ucok  sebagai  perantara  dalam  mencarikan  orang  yang  menyediakan ganja sekaligus terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok sebagai  pengepres ganja. Dan menurut  bapak  Mudasir  penjatuhan  hukuman  terhadap  perkara  nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm atas nama Ridwan My itu pun terlalu tinggi padahal terdakwa Ridwan  My  hanya  menjalani  pekerjaan  mengepres  ganja  dan  terdakwa  Ridwan  My belum  menerima  upah  dari  pekerjaan  tersebut  setidaknya  hukuman  yang  diputuskan oleh hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari yang sebelum nya. Menurut salah satu masyarakat  yang  bernama  bapak  mudasir  mengatakan  bahwa  belum  ada  keadilan terhadap  putusan  Nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  atas  nama  Ridwan  My  karena hakim memutus perbedaan hukuman hanya 1 (satu) tahun. Hakim memang bebas dalam memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  sehingga  tidak  bisa  diintervensi  oleh  hal-hal apapun.  Yang  dikemukakan  oleh  salah  satu  masyarakat  bertentangan  dengan  hal-hal
8 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Adrinaldi,  S.H.,M.H.  Hakim  Pengadilan  Negeri  Suka Makmue, di Pengadilan Negeri Suka Makmue, Tanggal  23 November 2022 Pukul 10.00 Wib.
yang  dikemukakan  oleh  hakim,  hakim  menjatuhkan  perbedaan  hukuman  terhadap terdakwa  atas  nama  Ridwan  My  dan  terdakwa  Iskandar  Bin  Juned  Alias  Ucok  dengan berbagai pertimbangan dan hakim  melihat  dari segi faktor ada  faktor peran dan faktor akibat dari kejahatan terdakwa. 9
3.3 Bagaimana  Disparitas  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara  Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  dan  Putusan  Perkara  Nomor  82/Pid.Sus/2021/PN  Skm Tindak Pidana Narkotika.
Menurut  Andrew  Ashwoth,  dalam  bukunya  Sentencing  and  Criminal  Justice mengatakan,disparitas  putusan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  diskreksi  hakim menjatuhkan  hukuman dalam suatu perkara pidana. 10 Di indonesia, disparitas hukuman juga  sering  dihubungkan  dengan  independensi  hakim.  Guru  Besar  FH-UI,  Harkristuti Harkrisnowo,  menyatakan  bahwa,  Terjadinya  disparitas  pidana  dalam  penegakan hukum  karena  adanya  realita  disparitas  pidana  tersebut.  Dilihat  dari  sisi  sosiologis, kondisi  disparitas  pidana  di  persepsi  publik  sebagai  bukti  ketiadaan  keadilan  (societal justice).  Tetapi secara  yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.  Meskipun  demikian,  seringkali  orang  melupakan  bahwa  elemen  “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. 11
Teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan pada alasan terjadi disparitas  putusan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan Undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  merupakan  teori  disparitas pemidanaan  yg  dikemukakan  oleh  Harkristuti  Harkrisnowo.  pada  putusan  perkara pidana  dikenal  adanya  suatu  kesenjangan  pada  penjatuhan  pidana  yg  lebih  dikenal dengan disparitas. pada penelitian ini, khusus membahas disparitas antara pidana yang dijatuhkan  sang  majelis  hakim  yang  berbeda  untuk  tindak  pidana  yang  sama.  Adapun faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  terdiri  dari:
9 Hasil  Wawancara  dengan  Salah  Satu  Masyarakat  Yang  Bernama  Bapak  Mudasir  di  Desa. Babah Dua, kecamatan. Tadu Raya, Kabupaten.  Nagan Raya,Pukul 20.00 Wib.
10 Andrew  Ashworth,  Sentencing  and  Criminal  Justice:  5th  Edition,  (New  York:  Cambridge University Press, 2005), hlm. 72.
11 Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M.,  Sunarmi, S, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan NO.  159/PID.  SUS/2019/PN. RAP DAN  PUTUSAN NO.  626/PID. SUS/2020/PN. RAP).  Law Jurnal, 2(1), (2021) hlm. 62–80.
faktor intern, faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor penafsiran, faktor politik dan faktor social. 12
Sesuai dengan uraian di atas dapat kita lihat yang menjadi disparitas pada kasus perkara  Narkotika  yang  diputuskan  di  Pengadilan  Negeri  Suka  Makmue  ialah  pada putusan  nomor 81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  atas  nama  Ridwan  My  dan  perkara  nomor 82/Pid.Sus/2021/PN  Skm  atas  nama  Iskandar  Bin  Juned  Alias  Ucok  perkara  tersebut telah  terjadi  disparitas  karena berbeda  penjatuhan  hukuman  penjara  seperti  yang  kita lihat di uraian di atas bahwa terdakwa atas nama Ridwan My dijatuhi hukuman penjara selama  15  (lima  belas)  tahun  sedangkan  terdakwa  atas  nama  Iskandar  Bin  Juned  Alias Ucok  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  16  (enam  belas)  tahun  padahal  tindak  pidana yang dilakukan oleh Ridwan My tidak dapat  terlaksana apabila tidak adanya peran dari Iskandar  Bin  Juned  Alias  Ucok  namun  dengan  adanya  peran  dari  keduanya  kejahatan tersebut  telah  membuktikan  adanya  perbuatan  2  orang  yang  bersekongkol  untuk melakukan  tindak  pidana  Narkotika  sehingga  unsur  “pemufakatan  jahat  secara  tanpa hak  atau  melawan  hukum,  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar  atau  menyerahkan  narkotika  golongan  1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ” dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi .

## C. PENUTUP
Dasar dari pertimbangan Majelis Hakim memberikan Putusan dari tindak pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan 82/Pid.Sus/2021/PN Skm adalah  pertimbangan bersifat yuridis, yaitu berdasarkan surat dari dakwaan JPU, tuntutan  JPU,  dan  alat-alat  yang  menjadi  bukti  (keterangan  d a r i   saksi-saksi,  surat, petunjuk  dan  keterangan  dari  terdakwa),  serta  hal  lain  dapat  memberatkan  juga meringankan  suatu  hukuman,  sedangkan  penyesuaian  yang  bersifat  non  yuridis bertitik  tolak  pada  dampak  yang  menyebabkan  kerugian  dan  atau  dapat  merusak tatanam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.
12 A.  H.,  Selma,  M.  Y.,    Sofyan,  K.  N,  Disparitas  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sekayu Kelas Ii Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan. Doctrinal, 6(2), (2021), hlm. 66–83.
Dalam Putusan pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN
Skm dan 82/Pid.Sus/2021/PN  Skm belum maksimal dalam memenuhi aspek kepastian hukum karena di dalam kedua perkara tersebut adanya perbedaan penjatuhan hukuman yang berbeda  diantaranya  perkara  Nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  yang  atas  nama terdakwa Ridwan My dijatuhkan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara sedangkan  perkara  Nomor  82/Pid.Sus/2021/PN  Skm  yang  atas  nama  terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok dijatuhkan berupa hukuman kurungan penjara selama 16  (enam  belas)  tahun,  padahal  dimana  terdakwa  tersebut  secara  bersama-sama melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika.
Disparitas  timbul  di  dalam  perkara  Nomor  81/Pid.Sus/2021/PN  Skm  dan 82/Pid.Sus/2021/PN  Skm  adalah  adanya  perbedaan  penjatuhan  hukuman  yang terdakwa atas nama Ridwan My dihukum dengan pidana penjara yaitu selama 15 (lima belas)  tahun  penjara  sedangkan  yang  terdakwa  atas  nama  Iskandar  Bin  Juned  Alias Ucok  di  hukum  dengan  jatuhan  pidana  penjara  yaitu  selama  16  (enam  belas)  tahun penjara.  Melalui  pemenuhan  kesalahan  formil  dan  materiil,  maka  sepatutnya  pelaku yang  menikmati  hasil  tidak  dihukum  hanya  dengan  pertambahan  satu  tahun  penjara, dikarenakan ini akan menciderai aspek keadilan terhadap pelaku yang tidak menikmati hasil kejahatannya tersebut. Sehingga penting untuk mengidentifikasi secara mendalam kualitas delik dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Buku :
Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana  I;  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori Pemidanaan  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2002.
Ashworth, A.,  Kelly, R. (2021). Sentencing and criminal justice. Bloomsbury Publishing. Annisa,  N.  F.  (2017).  Peranan  Hakim  sebagai  Penegak  Hukum  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis, 5(3). Mukti Arto,  Praktek Perkara Pada Pengadilan  Agama, Cet V,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.
Mulingka, F. A. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim, Lex Adminstratum.
Ningsih  M,  W.  (2022).  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Pembakaran  Lahan  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Nomor:  73/Pid. Sus/LH/2017/PN Tjt dengan Putusan Nomor: 111/Pid. B/LH/2020/PN Tjt). Ilmu Hukum.
Nuryanto, Carto, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, Jurnal Hukum Khaira Ummah 13.1 (2018).
Pemberatan, T. P. P. D. (n.d.). Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara.
Resnawardhani,  F.  (2019).  Kepastian  Hukum  dalam  Pasal  112  dan  Pasal  127  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lentera Hukum, 6(1), (2019).
Sitanggang, D. D. E. (2020). Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Pasir Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin .

## Jurnal :
Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,    Said,  M.  Y.  (2021).  Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 2 (1).

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana