## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG
Kadek Tia Yuliastari, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : {tiayuliastari44, sari.adnyani,sudiatmaka}@undiksha.ac.id

## Abstrak
Dalam Pasal 19 pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian  yang sesuai dengan nilai kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen.  Sementara  di  Kabupaten  Buleleng  pelaku  usaha  jasa laundry memberikan ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen jasa laundry di  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  (1)  faktor  yang  mempengaruhi penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten  Buleleng, (2) tanggung jawab pelaku  usaha  jasa laundry terhadap  kerugian  konsumen  di  Kabupaten  Buleleng,  (3)  upaya  yang ditempuh  konsumen  terhadap  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pelaku  usaha  jasa laundry di  Kabupaten Buleleng.  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif. Penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah nonprobability sampling  dengan  teknik snowball sampling yaitu  penarikan  sampel  didasarkan  pada  penunjukan  atau  rekomendasi  dari  sampel  sebelumnya,  tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk angka maupun persentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, besarnya  jumlah  sampel  yang  diteliti  berdasarkan  titik  jenuh.  Pengolahan  dan  analisi  data  dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan klausula baku disebabkan oleh  tiga  faktor  yaitu  faktor  kesalahan  dari  percetakan,  faktor  pelaku  usaha  tidak  mau  rugi  akibat memberikan  kompensasi  kepada  konsumen  dan  faktor  ketidaktahuan  adanya  aturan  mengenai pencantuman  klausula  baku,  sedangkan  tanggung  jawab  terhadap  kerugian  konsumen  pelaku  usaha hanya  memberikan  ganti  kerugian  setengah  dari  harga  barang  sedangkan  upaya  yang  ditempuh konsumen melalui cara damai dengan negosiasi antara  pelaku usaha dengan konsumen.
Kata Kunci : Tanggung jawab, laundry , konsumen, perlindungan konsumen.

## Abstract
In Article 19 the business actor is responsible to provide compensation in accordance with the prejudice suffered  by  consumer.  Meanwhile,  the  laundry  service  business  in  Buleleng  Regency  provide conpensation  that  is  not  in  accordance  with  the  prejudice  suffered  by  consumer.  The  purpose  of  this research is to know: (1) factors influencing the use of raw clause by laundry service business in Buleleng Regency, (2) responsibility of laundry service business to consumer loss in Buleleng Regency, (3) effort taken  by  consumers  to  loss  caused  by  the  laundry  service  business  in  Buleleng  Regency.  The  type  of research used is empirical legal research with descriptive research. Determination of sample used is non probability  sampling  with  technique  of  snowball  sampling  that  is  withdrawal  sample  based  on appointment  or  recommendation  from  previous  samples,  there  is  no  definite  provision  in  the  form  of number and percentage about number of sample to be studied, the amount of sample researched based on  saturation  point.  Processing  and  data  analysis  is  done  descriptively  qualitative.  The  results  of  this study indicate that the use of raw clauses is caused by three factors, namely the error factor of printing, business actors do not want to lose due to compensate the consumer and the ignorance of the existence of  rules  on  the  inclusion  of  the  standard  clause,  while  the  responsibility  for  the  prejudice  of  consumers business  only  provide  a  change  loss  of  half  the  price  of goods  while  the  efforts  pursued  by  consumers through peaceful means with deliberations conducted by business and consumers.
Keyword : Responsibility, Laundry, Consumer, Consumer Protection.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  sektor  industri  kecil menengah  perlu  regulasi  yang  menjadi frame  bagi  pengembangan  usaha  yang  di kelola.  Pada  saat  ini  terdapat  beraneka ragam  bentuk-bentuk  bisnis  jasa  yang berkembangan  pesat  diantaranya  jasa transportasi,  jasa  telekomunikasi  dan  jasa laundry , (Angelina, 2016:299). Berdasarkan Pasal  1  angka  5  UU  No.  8  Tahun  1999 (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999) yang  dimaksud  dengan  jasa  adalah  setiap layanan  yang  berbentuk  pekerjaan  atau prestasi  yang  disediakan  bagi  masyarkat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan  menurut  Philip  Kotler,  jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan oleh satu  pihak  ke  pihak  lain  yang  bersifat abstrak  atau  tak  terwujud  dan  tidak menyebabkan  perpindahan  kepemilikan (https: //id. wikipedia. org/ wiki/ Jasa).
Usaha  jasa laundry adalah  salah satu  pelayanan  jasa  pencucian  yang ditawarkan  kepada  konsumen  di  berbagai kalangan.  Arti  kata laundry dalam  Bahasa Indonesia  adalah  penatu,  pakaian  kotor, cucian.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  penatu  yaitu  usaha  atau  orang yang  bergerak  di  bidang  pencucian  dan juga  penyetrikaan  pakaian.  Usaha  ini bergerak  di  bidang  jasa  lebih  tepatnya mencuci  dan  setrika  baju.  Tujuan  dari adanya  jasa laundry adalah  perubahan gaya hidup
dan tuntutan
kesibukan,menjadikan sebagian masyarakat  memilih  menggunakan  jasa laundry untuk  meringankan  pekerjaan  cuci setrika.  Manfaat  dari  adanya  jasa laundry yakni  usaha  jasa laundry diharapkan  dapat meringankan  pekerjaan  rumah  tangga, seperti cuci setrika pakaian bagi konsumen dan  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan baru  bagi  masyarakat  (Agustya,  Tugas Akhir 2011:2).
Selama  ini  permasalahan  yang terjadi  banyak  perusahaan laundry yang melakukan  kelalaian  yang  menyebabkan kerusakan  atau  cacat  pakaian  sehingga menimbulkan  kerugian  pada  pelanggan atau konsumen. Kondisi tersebut memberikan pemahaman
terhadap
perlunya  perlindungan  terhadap  konsumen sebagai  pihak  yang  sering  kali  dirugikan
oleh  pelaku  usaha  yang  nakal  tersebut. Dalam  Pasal  1  angka  1  UU  No.  8  Tahun 1999    disebutkan  pengertian  perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen. UU  No.  8  Tahun  1999  mengatur  secara tegas mengenai pelaku usaha dan konsumen,  ketentuan  ini  di  berlakukan untuk  mewujudkan  keseimbangan  antara konsumen dengan pelaku usaha
(Wardiono, 2014:1).
Perlindungan konsumen adalah perangakat  hukum  yang  diciptakan  untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen  atau  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen  (https: //wikipedia.org/perlindungankonsunen).  Di mana  perlindungan  konsumen  merupakan suatu  masalah  yang  cukup  mendasar (substansial) dalam pembangunan nasional di Indonesia, maka hal tersebut memerlukan  suatu  pengaturan  dengan perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan  pada  sejumlah  asas  dan  tujuan yang  diyakini  bisa  memberikan  arahan dalam  implementasinya,  dengan  adanya asas  dan  tujuan  yang  jelas,  hukum perlindungan  konsumen  memiliki  dasar pijakan  yang  sangat  kuat.  Menurut  Pasal  3 UU No. 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:
1.  Meningkatkan
kesadaran,
kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2.  Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkanya  dari  ekses  negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 3.  Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
4.  Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan infomasi. 5.  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6.  Meningkatkan kualitas barang
dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan  usaha  produk  barang dan/atau jasa,
kesehatan,
kenyamanan,
keamanan dan keselamatan konsumen.
Terkait dengan tujuan yang ada, maka di  rumuskan  asas-asas  hukum  yang melatarbelakangi  pembentukan  undang- undang  tersebut  antara  lain,  (Wardiono, 2014:47-49) :
1.  Asas  Manfaat  diamanatkan  supaya konsumen  dan  pelaku  usaha  yang terkait didalamnya mendapatkan
manfaat  yang  sebesar-besarnya  dari pemberlakuan dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Manfaat  yang  diperoleh konsumen dan pelaku usaha hendaknya seimbang.
2.  Asas  Keseimbangan  dimaksudakan agar  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemerintah  mendapatkan  manfaat yang  seimbang  dan  memberikan perlindungan atas kepentingan masing-masing pihak secara simbang sehingga  tisak  ada  salah  satu  pihak yang mendapatkan perlindungan yang lebih dari pihak yang lain.
3.  Asas  Keamanan  dan  Keselamatan Konsumen bertujuan untuk memberikan  jaminan  keamanan  dan keselamatan konsumen dari penggunaan, pemakaian
dan pemnfaatan  barang  dan/atau  jasa yang dikonsumsi.
4.  Asas  Kepastian  Hukum  dimaksudkan agar  konsumen  dan  pelaku  usaha menaati  hukum  yang  telah  digariskan sehingga  akan  diperoeh  keadilan  dari penerapan  undang-undang  ini  dan mendapatkan perlindungan hukumnya.  Asas  kepastian  hukum  ini memastika  bahwa  para  pihak  akan melaksanakan  apa  yang  menjadi kewajiban  dan  memperoleh  apa  yang menjadi haknya.
5.  Asas  Keadilan  dimaksudkan  agar partisipasi masyarakat dapat
diwujudkan  secara  makasimal  dan memberikan kesempatan kepada
konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajiban secara adil. Pada UU No.  8 Tahun 1999 sudah di rumuskan  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajiban  serta  tanggung  jawab  baik kepada  konsumen  maupun  pelaku  usaha. Namum  dalam  hal  ini  pelaku  usaha  jasa laundry tidak menjalankan usahanya sesuai aturan  yang  berlaku.  Pelaku  usaha  jasa laundry kerap  mencantumkan  klausula baku  pada  nota laundry .  Klausula  baku adalah  setiap  aturan  atau  syarat  yang sudah dipersiapkan atau ditetapkan terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha, yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen ( Rosmawati, 2018: 85). Klausula  baku  yang  terdapat  pada  nota laundry seperti pelaku usaha tidak bertanggung  jawab  atas  kerusakan  atau kelunturan warna pakaian yang disebabkan oleh  sifat  pakaian  itu  sendiri,  barang  yang tidak  diambil  dalam  jangka  waktu  dua minggu  tidak  menjadi  tanggung  jawab pelaku usaha.
Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen  atau  perjanjian  yang  menyatakan pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha, pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat  dibaca secara jelas  oleh  konsumen,  setiap  klausula  baku yang  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada dokumen  atau  perjanjian  dinyatakan  batal demi  hukum.  Dalam  hal  pelaku  usaha  jasa laundry mencantumkan  klausula  baku dalam  notanya  maka  dalam  hal  ini    pelaku usaha  melanggar  ketentuan  Pasal  18  UU No.  8  Tahun  1999  tentang  pencantuman klausula baku.
Klausula  baku  sering  merugikan pihak  yang  menerima  klausula  baku tersebut,  yaitu  pihak  konsumen  karena dibuat  secara  sepihak.  Bila  konsumen menolak  klausula  baku  tersebut  maka konsumen tersebut tidak akan mendapatkan  barang  ataupun  jasa  yang  di butuhkan,  karena  klausula  baku  yang serupa  akan  ditemui  di  tempat  lain.  Hal tersebut  akan  menyebabkan  konsumen
lebih  sering  setuju  terhadap  klausula  baku walaupun  merugikan.  Bagi  para  pelaku usaha ini merupakan cara yang praktis dan tidak  bertele-tele.  Namun  bagi  konsumen hal  tersebut  justru  merupakan  pilihan  yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan  pada  suatu  pilihan  yaitu menerima dengan berat hati.
Permasalahan  seperti  di  atas  akan mengakibatkan  kedudukan  konsumen  dan pelaku  usaha  menjadi  tidak  seimbang, karena  kurangnya  tanggung  jawab  pelaku usaha  terhadap  kerugian  konsumen  atas jasanya. Dalam hukum perlindungan konsumen  dikenal  tuntutan  ganti  kerugian konsumen  kepada  pelaku  usaha  yang berdasarkan  kelalaian,  ingkar  janji  dan tanggung  jawab  mutlak  ( Strict  Liability ), (Barkatulah,  2008:2).  Pada  kenyataanya pelaku usaha jasa laundry tidak memberikan  ganti  rugi  yang  setara  kepada konsumen laundry yang mengalami kerugian.  Konsumen  yang  mengalami kerugian atas jasa laundry selama ini hanya diberikan  ganti  rugi  materil  yang  tidak sesuai  dengan  nilai  kerugian  yang  diderita konsumen. Hal ini telah melanggar ketentuan  Pasal  19  UU  No.  8  Tahun  1999 mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha pada ayat (2) yang berbunyi :
“Ganti rugi dapat berupa pengembalian  uang  atau  penggantian barang  dan  atau  jasa  yang  sejenis  atau setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan dan/  atau  pemeberian  santunan  yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku” Seperti  kasus  yang  terjadi  di  salah satu laundry di  Kota  Singaraja  tepatnya  di Desa  Sambangan  pada  tahun  2017  di mana saat itu  konsumen membawa pakaiannya ke laundry , namun saat konsumen  mengambil  cuciannya  kembali ternyata ada salah satu pakaian konsumen yang hilang, untuk harga pakaian konsumen  yang  hilang  tersebut  seharga Rp.100,000,00  pakaian  konsumen  yang hilang  tersebut  diganti  rugi  oleh  pelaku usaha dengan memberikan lima kali ongkos cuci, dalam hal ini 1 kg cucian seharga Rp. 4.000,00  jadi  ganti  rugi  yang  diberikan kepada  konsumen  tersebut  hanya  seharga Rp.  20.000,00  untuk  baju  konsumen  yang hilang,  jadi  kerugian  yang  yang  diderita
konsumen  seharga  Rp.80.000,00.  Dalam kasus  terebut  konsumen  tidak  menuntut pelaku usaha ke jalur hukum. Kasus serupa juga terjadi pada konsumen laundry di Desa Anturan  pada  tahun  2017,  saat  konsumen membawa bonekanya ke salah satu laundry yang  ada  di  Desa  Anturan,  dan  pada  saat konsumen  kembali  mengambil  bonekanya di laundry tersebut,  boneka  konsumen hilang dan pelaku usaha hanya memberikan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,00 sedangkan harga boneka konsumen tersebut seharga Rp. 400.000,00 konsumen  pun  tidak  menuntut  pelaku usaha ke jalur hukum.
Berdasarkan  identifikasi  terhadap kasus  di  atas,  peneliti  mencermati  bahwa pelaku  usaha laundry telah  melanggar ketentuan  pada  Pasal  18  UU  No.  8  Tahun 1999  tentang  pencantuman  klausula  baku sekaligus  melanggar  ketentuan  kurang tanggung  jawabnya  pelaku  usaha laundry terhadap kerugian konsumen yang di mana pelaku usaha melanggar Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999. Peneliti tertarik untuk mengakaji  tentang  tanggung  jawab  pelaku usaha  jasa laundry terhadap  kerugian konsumen  di  Kabupaten  Buleleng,  karena kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha  dalam hal  tanggung  jawab  pelaku  usaha  jasa laundry terhadap  kerugian  konsumen,  hal tersebut  dilihat  dari  pencantuman  klausula baku secara sepihak oleh pelaku usaha.
Berdasarkan latar belakang masalah  diatas  dirumusakan  tiga  rumusan masalah  yakni  (1)  Faktor  penggunaan klausula  baku  oleh  pelaku  usaha  jasa laundry di Kabupaten Buleleng, (2) Tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian konsumen  di  Kabupaten Buleleng,  (3)  Upaya  yang  di  tempuh konsumen  jasa laundry terhadap  kerugian yang  disebabkan  oleh  pelaku  usaha  jasa laundry di Kabupaten Buleleng. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui faktor  penggunaan  klausula  bauku  oleh pelaku  usaha  jasa laundry di  Kabupaten Buleleng,  untuk  mengetahui  tanggung jawab  pelaku  usaha  jasa laundry terhadp kerugian  konsumen  di  Kabupaten  Buleleng dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh  konsumen  terhadap  kerugian yang  disebabkan  oleh  pelaku  usaha  jasa laundry di Kabupaten Buleleng.
Pelaku  usaha  yang  terdapat  dalam Pasal  1  angka  3  UU  No.  8  Tahun  1999 yaitu  : “setiap      orang  perseorangan  atau badan  hukum,  baik  yang  berbentuk  badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum Negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian penyelenggaraan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi”. Dalam penjelasan  undang-undang  yang  termasuk dalam  pelaku  usaha  adalah  perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, impotir, pedagang dan distributor.
Konsumen pada umumnya diartikan sebagai  pemakai  terakhir  dari  produk  yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang atau keluarga  yang  mendapatkan  barang  untuk dipakai  dan  tidak  untuk  diperdagangkan (Kristiyanti, 2014:22-23). Konsumen menurut  Pasal  1  angka  2  UU  No.  8  Tahun 1999 adalah: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sediri, keluarga, orang lain maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan ’’.
Product  liability secara  normatif diatur  dalam  Pasal  19  UU  No.  8  Tahun 1999  terdapat  pada  ayat  (1)  menyatakan bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran  dan  atau  kerugian  konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan. Secara garis besar product liability merupakan  tanggung  jawab  secara  hukum dari  orang  atau  badan  hukum  yang menghasilkan produk dan/atau orang maupun  badan  hukum  yang  menjual  atau mendistribusikan produk, terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat.
Dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  pada Pasal  1  angka  10  yang  dimaksud  klausula baku  adalah “Setiap  aturan  atau  ketentuan dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen . ”
Sengketa  adalah  kondisi  adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan  antara  pihak.  Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui  dua  cara  yakni  penyelesaian sengketa  melalui  peradilan  umum  dan penyelesaian sengketa luar pengadilan bisa melalui  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi  dan  penilai  akhir  dan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris adalah  penelitian  yang  mengacu  kepada kenyataan hukum yang mencangkup kenyataan-kenyataan sosial maupun budaya.  Ciri  dari  penelitian  hukum  empiris adalah  suatu  penelitian  yang  beranjak  dari adanya  kesenjangan  antara das  solen das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia  realita,  (Ali  dan  Heryani,  2012:2). Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni menggambarkan  secara  nyata  keadaan maupun gejala-gelaja yang ada di masyarakat.  Data  yang  digunakan  adalah data  primer,  yakni  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  informan  pertama, dan  data  sekunder  yakni  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  dalam data  sekunder  dibagi  tiga  bahan  hukum yakni  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Teknik pengumpulan  data  menggunaka  teknik observasi,wawancara  dan  teknik  studi dokumen.Teknik penentuan sampel menggunakan teknik non probalility sampling artinya  dalam  penelitian  ini  tidak ada  ketentuan  pasti  berapa  sampel  harus diambil  agar  dapat  mewakili  populasinya (Waluyo,2008: 46). Bentuk dari penerapanya menggunakan teknik snowball adalah  tidak  ada  ketentuan  pasti  jumlah sampel  yang  akan  diteliti,  besarnya  jumlah smapel didasarkan atas titik jenuh (Ardhya, Jurnal  Komunikasi  Hukum,  No.  1,  Pebruari 2017: 127-146).Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018)
Faktor  Penggunaan  Klausula  Baku  Oleh Pelaku Usaha Jasa Laundry
Di

## Kabupaten Buleleng
Berdasarkan  Pasal  1  angka  10  UU No.  8  Tahun  1999  Klausula  Baku  adalah setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam suatu  dokumen  dan/  atau  perjanjian  yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.  Dalam  ketentuan  Pasal  18  UU No. 8 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha  dilarang  membuat  perjanjian  baku dan/atau  mencantumkan  klausula  baku dalam  perjanjian  yang  dibuat  olehnya. Pasal  18  ayat  (1)  mengatur  larangan pencantuman klausula baku. Dalam ketentuan  pasal  tersebut  dikatakan  bahwa para  pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen  dan/  atau  perjanjian  di  mana klausula baku tersebut akan mengakibatkan :
1.  Pengalihan  tanggung  jawab  pelaku usaha;
2.  Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan kembali  kembali  barang  yang  dibeli konsumen; 3.  Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan
kembali  uang  yang  dibayarkan  atas barang  dan/  atau  jasa  yang  dibeli
konsumen;
4.  Menyatakan  pemberian  kuasa  dari konsumen  kepada  pelaku  usaha, baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  untuk  melakukan  segala tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara amgsuran;
5.  Mengatur  perihal  pembuktian  atas hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
6.  Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan
konsumen  yang  menjadi  objek  jual beli jasa;
7.  Menyatakan  tunduknya  konsumen kepada  peraturan  yang  berupa aturan  baru,  tambahan,  lanjutan, dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibeli;
Dalam  ketentuan  pasal  tersebut dikatakan  bahwa  para  pelaku  usaha  dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang membuat  atau  mencantumkan  klausula baku  pada  setiap  dokumen  dan/  atau perjanjian.  Berdasarkan  hasil  penelitian membuktikan  bahwa  pelaku  usaha  jasa laundry di  Kabupaten  Buleleng  belum memperhatikan hak-hak konsumen, penggantian barang yang hilang atau rusak ditentukan  secara  sepihak  oleh  pelaku usaha  jasa laundry di  Kabupaten  Buleleng yang akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen laundry .
Faktor yang menyebabkan  penggunaan  klausula  baku oleh pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten  Buleleng  yakni  (1)  faktor ketidaktahuan pelaku usaha, dimana pelaku usaha  jasa laundry tidak  mengetahui adanya aturan tentang pencantuman klausula  baku,  (2)  faktor  tidak  mau  rugi, dalam  pemberian  ganti  rugi  pelaku  usaha meras keberatan dan tidak mau rugi dalam memberikan ganti kerugian yang setara, hal tersebut  dikarenakan  pemasukan  pelaku usaha tidak sebanding dengan pengeluaran yang  harus  diberikan  kepada  konsumen laundry yang mengalami kerugian.
Dari ketiga faktor penggunaan klausula  baku  oleh  pelaku  usaha  jasa laundry di Kabupaten Buleleng, maka pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak konsumen laundry . Dalam hal ini konsumen harus  mematuhi  klausula  yang  tercantum dalam  nota laundry tersebut,  Di  mana klausula yang tercantum pada nota laundry seringkali menyatakan pengalihan tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap konsumen laundry .  Adapun  klausula  yang dicantumkan  dalam  nota laundry tersebut, dimana  satu  pihak  menghindarkan  diri untuk  memenuhi  kewajibanya  membayar ganti  rugi  seluruhnya  atau  terbatas.  Hal  ini jelas  telah  membuktikan  bahwa  pelaku usaha  melanggar  ketentuan  Pasal  18
dengan konsekuensi bahwa klausula tersebut batal demi hukum.
Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Jasa Laundry Terhadap  Kerugian  Konsumen di Kabupaten Buleleng
Tanggung  jawab  secara  umum adalah  kesadaran  manusia  akan  tingkah laku  atau  perbuatan  baik  yang  di  sengaja maupun  tidak  di  sengaja.  Adapun  definisi tanggung  jawab  secara  harfiah  dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa  boleh  dituntut,  dipersalahkan, diperkarakan  atau  juga  berati  hak  yang berfungsi  menerima  pembebanan  sebagai pihak  lain  (https:  //  www.  zonareferensi. com/pengertian-tanggung-jawab).
Kenyataan yang terdapat di lapangan  bahwasanya  pelaku  usaha  jasa laundry di  Kabupaten  Buleleng  dalam memberikan ganti kerugian terhadap konsumen  dengan  memberikan  ganti  rugi setengah  dari  harga  pakaian  konsumen yang  hilang  atau  dengan  cara  memberikan voucher cuci  gratis  dan  memberikan  ganti kerugian  5  kali  dari  ongkos  cucian.  Dalam hal  memberikan  ganti  kerugian  terhadap kosumen laundry di  Kabupaten  Buleleng, pelaku  usaha  jasa laundry di  Kabupaten Buleleng sudah melanggar aturan UU No. 8 Tahun  1999  yang terdapat  dalam  Pasal  19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha, di mana  dalam  Pasal  19  pada  ayat  (2) menyatakan  bahawa  ganti  rugi  dapat berupa pengembalian uang atau penggantian  barang  dan/  atau  jasa  yang sejenis atau setara nilainya. Dalam menjalankan  usaha  jasa laundry pelaku usaha  harus  bertanggung  jawab  terhadap kerugian  yang  dialami  oleh  kosumen. Bahwa  di  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999 ketentuan  yang  mengisyaratkan  adanya tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen  yaitu  ketentuan  Pasal  19 (Nugroho, 2008: 321). Pertanggung jawaban  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha jasa laundry di Kabupaten Buleleng terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen laundry belum menjamin adanya perlindungan  bagi  konsumen laundry .  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  pemberian  ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha jasa laundry di  Kabupaten  Buleleng  belum
sebanding  dengan  yang  diderita konsumen laundry di Kabupaten Buleleng.
Upaya  Yang  di  Tempuh  Konsumen Terhadap  Kerugian  Yang  Disebabkan Oleh  Pelaku  Usaha  Jasa Laundry di Kabupaten Buleleng
Sengketa  konsumen  yang  terjadi  di Kabupaten  Buleleng  antara  pelaku  usaha jasa laundry dengan  konsumen laundry disebakan  oleh  pelaku  usaha  jasa laundry yang  kurang  berhati-hati  atau  lalai  dalam mengerjakan pekerjaanya yang menyebabkan  kerugian  pada  konsumen laundry .  Banyak  konsumen laundry yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha  jasa laundry .  Dalam  hal  terjadinya sengketa antara pelaku usaha jasa laundry dengan konsumen laundry , untuk menyelesaikan sengketa tersebut konsumen melakukan upaya damai dengan negosiasi  untuk  meminta  ganti  kerugian kepada  pelaku  usaha  jasa laundry di Kabupaten Buleleng.
Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU N0. 8 Tahun  1999  dilakukan  melalui  peradilan umum dan di luar pengadilan.
1.  Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum. Dalam  penyelesaian  sengketa  melalui peradilan umum masuknya suatu sengketa  atau  perkara  ke  depan pengadilan  bukanlah  karena  kegiatan sang  hakim,  melainkan  karena  inisiatif dari  pihak  yang  bersengketa  yang dalam  hal  ini  penggugat  baik  produsen atau konsumen. Istilah produsen berperkara didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri (Wulandari dan Tadjuddin,  2018  :  145).    Dalam  kasus perdata  di  Pengadilan  Negeri  pihak konsumen  yang  diberikan  hak  untuk mengajukan  gugatan  menurut  Pasal  46 UU No. 8 Tahun 1999 adalah:
a.  Seorang konsumen yang dirugikan  atau  ahli  warisnya yang bersangkutan;
b.  Sekelompok  konsumen  yang mempunyai  kepentingan  yang sama;
c.  Lembaga
perlindungan konsumen  swadaya  masyarakat
yang  memenuhi  syarat,  yaitu berbentuk  badan  hukum  atau yayasan  yang  dalam  anggaran dasarnya  menyebutkan  dengan tegas  bahwa  tujuan  didirikannya organisasi  itu  adalah  untuk kepentingan perlidungan konsumen dan melaksnakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; d.  Pemerintah  dan/  atau  instansi terkait jika barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan
kerugian materi yang besar dan/ atau korban yang tidak sedikit;
Sebagai  konsumen  yang  dirugikan dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi langsung  ke  pengadilan  atau  di  luar pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.  Sedangkan  gugatan  yang dilakukan  oleh  sekelompok  konsumen, Lembaga Konsumen Swadaya
Masyarakat  maupun  Pemerintah  atau Instansi terkait hanya dapat di ajukan ke pengadilan.  Ganti  rugi  atas  kerusakan,
pencemaran atau kerugian yang dialami oleh  konsumen  akibat  ulah  pelaku usaha diajukan berdasarkan pelanggaran  Pasal  19  UU  No.  8  Tahun 1999  mengenai  tanggung  jawab  pelaku usaha, sehingga beban pembuktian ada pada pihak produsen atau pelaku usaha berdasarkan  asas  tanggung  jawab mutlak  (  strict  liability)  (Barkatulah, 2008: 118).
Sampai  saat  ini  hukum  acara  perdata tidak  mensyaratkan  perwakilan  wajib oleh sarjana hukum (verplichte procereur  stelling)  yang  telah  memiliki kualifikasi  tertentu  untuk  menangani sengketa  atau  perkara  di  pengadilan, hal  tersebut  berati  konsumen  dapat menangani  sengketanya  sendiir  di pengaddilan tanpa bantuan kuasa hukum ( Wulandari dan Tadjuddin, 2018 : 147).
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
A. Penyelesaian sengketa melalui Konsultasi,  Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi dan Penilai Akhir.
Dalam kegiatan bisnis tidak mungkin dihindari  terjadinya  sengketa  antara  pihak yang terlibat, di mana penyelesaian dilakukan melalui proses peradilan (litigasi), proses  tersebut  membutuhkan  waktu  yang alam, namun alasan yang sering dikemukakan dipilihnya penyelesaian alternatif yaitu untuk menghemat waktu dan biaya, sehingga lebih cepat dengan mengembangkan budaya musyawarah (Wulandari  dan  Tadjuddin,  2018:  152). Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian  sengketa,  maka  alternatif penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.  Konsultasi, merupakan suatu tindakan  yang  bersifat  personal antara  suatu  pihak  tertentu  yang disebut  dengan  klien  dengan  pihak lain yang merupakan pihak konsumen yang memberikan
pendapatnya  kepada  klien  untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien.
b.  Negosiasi,  proses  konsesus  yang digunakan para pihak untuk memperoleh  kesepakatan  di  antara mereka.
Negosiasi biasanya digunakan  dalam  sengketa  yang tidak  terlalu  pelik,  di  mana  para pihak  masih  beritikad  baik  untuk duduk  bersama  dan  memecahkan masalah. Negosiasi dilakukan apabila  komunikasi  antara  pihak yang  bersengketa  masih  terjalin dengan baik.
c.  Mediasi,  dalam  Pasal  16  ayat  (3) UU  No.  30  Tahun  1999  dikatakan bahwa  “atas  kesepakatan  tertulis para  pihak  sengketa  atau  beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau penasihat ahli maupun  melalui  mediator”.  Dengan demikian  mediasi  adalah  proses negosiasi  pemecahan  masalah  di mana  pihak  luar  tidak  memihak bekerja  sama  dengan  pihak  yang bersengketa untuk membantu
memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (Wulandari dan Tadjuddin, 2018:155). d.  Konsiliasi, merupakan
suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan,  dalam  konsiliasi  pihak ketiga  mengupayakan  pertemuan  di antara  pihak  yang  berselisih  untuk mengupayakan perdamaian.
e.  Penilai Ahli, adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase.
B.  Penyelesaian  sengketa  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Ada  2  fungsi  strategis  dari  BPSK  yaitu (Nugroho, 2008 : 83-84):
a.  BPSK  berfungsi  sebagai  instrumen hukum  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan, yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrasa.
b.  Melakukan  pengawasan  terhadap pencantuman  klausula  baku  oleh pelaku usaha.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka ditemukan  bahwa  bentuk  penyelesaian yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dan konsumen  jasa laundry di  Kabupaten Buleleng berupa kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha untuk menetapkan  besarnya  ganti  rugi  sesuai dengan  Pasal  47  UU  No.  8  Tahun  1999 yang  berbunyi  : “Penyelesaian  sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya  ganti  rugi  dan/  atau  mengenai tindakan  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi kembali  atau  tidak  akan  terulang  kembali k erugian yang diderita konsumen”
Selain upaya penyelesaian
sengketa konsumen melalui jalur pengadilan  maupun  luar  pengadilan,  UU No.  8  Tahun  1999  juga  membuka  peluang bagi  para  pihak  yang  bersengketa  untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara  damai.  Penyelesaian  secara  damai dapat berati penyelesaian secara negosiasi antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian.  Hal
tersebut  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal 45  ayat  (2)  UU  No.  8  Tahun  1999  yang berbunyi : “Penyelesaian sengketa konsumen  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  ini  tidak  menutup  kemungkinan penyelesaian  damai  oleh  para  pihak  yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk  menggunakan  penyelesaian  damai oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian damai  adalah  penyelesaian  yang  dilakukan oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa (pelaku  usaha  dan  konsumen)  tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini” Sejauh  ini  sengketa  antara  pelaku usaha  dan  konsumen  yang  terjadi  di Kabupaten  Buleleng  belum  pernah  sampai ke jalur pengadilan atau melalui BPSK. Hal ini  karena  konsumen  tidak  mengetahui bahwa kerugian yang diderita dapat digugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan  umum.  Selain  itu  mayoritas konsumen dan pelaku usaha menyelesaikan  sengketanya  dengan  cara damai.  Konsumen  meminta  ganti  kerugian kepada  pelaku  usaha  secara  langsung setelah  konsumen  mengetahui  bahwa konsumen  tersebut  telah  dirugikan  oleh pelaku usaha.
Upaya penyelesaian yang dilakukan konsumen  berdasarkan cara  damai melalui negosiasi  dengan  merundingkan  besarnya kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku usaha  jasa laundry sehingga  mencapai kesepakatan  harga  yang  akan  konsumen terima  sebagai  ganti  kerugian.  Pada umumnya  penyelesaian  sengketa  dengan cara  damai  melalui  negosiasi  dipilih  oleh konsumen  jasa laundry di  Kabupaten Buleleng dikarenakan penyelesaian sengketa  ini  lebih  praktis,  efisien  dan  tidak mengahabiskan uang.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Faktor  penggunaan  klausula  baku oleh  pelaku  usaha  jasa laundry di Kabupaten Buleleng,  ada tiga faktor
pelaku  usaha  jasa laundry dalam membuat  klausul  baku  pada  nota laundry .  Faktor  pertama  yaitu  faktor kesalahan  dari  percetakan,  faktor kedua  yaitu  di  mana  pelaku  usaha tidak  mau  rugi  akibat  memberikan ganti  rugi  kepada  konsumen  dan yang  ketiga  faktor  ketidaktahuan adanya aturan mengenai pencantuman  klausula  baku  pada nota laundry . Dalam hal pencantuman  klausula  baku  pelaku usaha jasa laundry sudah melanggar  Pasal  18  UU  No.  8
Tahun 1999.
2.  Dalam  hal  tanggung  jawab  pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian  konsumen,  pelaku  usaha jasa laundry di  Kabupaten  Buleleng memberikan ganti rugi  kepada
konsumen yang mengalami
kerugian,  namun  ganti  rugi  tersebut belum  sesuai  dengan  apa  yang tertera pada UU No.  8 Tahun 1999. Seharusnya dalam UU No. 8 Tahun 1999  pelaku  usaha  memberikan ganti rugi yang sesuai dengan harga barang  yang  hilang.  Hal  ini  jelas melanggar  ketentuan  Pasal  19  UU No. 8 Tahun 1999.
3.  Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh  konsumen  jasa laundry di Kabupaten  Buleleng  yaitu  dengan cara damai melalui negosiasi antara pelaku usaha dengan konsumen jasa laundry , hal tersebut dikarenakan  penyelesaian  sengketa melalui  negosiasi  lebih  praktis, efisien  dan  tidak  mengahabiskan uang.  Hal  tersebut  sesuai  dengan aturan  Pasal  45  ayat  (2)  dan  Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999. Adapun  saran  yang  diberikan  dan ditujukan untuk
1.  Bagi Pemerintah Untuk pemerintah harus lebih mensosialisasikan  UU  No.  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,  sehingga  masyarakat baik  konsumen  ataupun  pelaku usaha  mengetahu  akan  hak  dan kewajibanya .
2.  Bagi Masyarakat
Sebagai konsumen laundry setidaknya  mengetahui  akan  hak- haknya  sebagai  konsumen  apabila dirugikan  oleh  pelaku  usaha,  dalam hal  ini  konsumen  tidak  perlu  takut untuk menuntut ataupun menggugat pelaku  usaha  untuk  mendapatkan ganti  rugi  yang  sesuai  dengan kerugian yang dialami konsumen.
3.  Bagi Pelaku Usaha Jasa Laundry di Kabupaten Buleleng
Sebagai  pelaku  usaha  jasa laundry hendaknya berusaha menjaga kepercayaan  konsumen  dan  lebih meningkatkan  kualitas  pelayanan, terutama pelayanan dan kenyamanan, serta dalam
melakukan  usahanya  setiap  pelaku usaha laundry lebih  memahami Undang-Undang yang berlaku dalam memberikan pelayanan laundry .
Dalam menjalankan usahanya  pelaku  usaha  harus  lebih memahami  tanggung  jawab  yang harus dipenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad  dan  Heryani  Wiwie.  2012. Kajian Empiris terhadap Hukum . Jakarta: Kencana.
Ardhya,  Si  Ngurah, “Product  Liability Terhadap  Smart  Phone  Tanpa  Fasilitas Purna  Jual  Berupa  Garansi  Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam  Perjanjian  Baku” .  Vol.3,  Nomor 1, Pebruari 2017.
Barkatulah,  Abdul  Halim.  2008. Hukum Perlindungan  Konsumen .  Bandung  : Nusa Media
https://www.zonareferensi.com/pengertian- tanggung-jawab.(diakses  pada  tanggal 10 Mei 2018).
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi.  2014 .  Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika.
Negara Republik Indonesia. Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta : Bhuana Ilmu Populer. Lembaran Negara Republik  Indonesia  tahun  1999  No.  42
Tambahan  Lembaran  Nega  Republik Indonesia No. 3821.
Nugroho,  Susanti  Adi.  2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau  Dari  Hukum    Acara  Serta Kendala Implementasinya . Jakarta:
Pranamedia Group.
Pengertia  jasa.  https:  //id.  Wikipedia .org/wiki/  Jasa    (diakses  pada  tanggal 3 Maret 2018)
Rosmawati.  2018. Pokok-Pokok  Hukum
Perlindungan
Konsumen . Depok: Prenadamedia Group.
Widiastuti  Ira.  2016. Bisnis  Laundry . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Wulandari,  Andi  Sri  Rezky  dan  Nurdiyana Tadjuddin.  2018. Hukum  Perlindungan Konsumen .  Jakarta  :  Mitra  Wacana
Media.