## PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG KESEPAKATAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN TIONGKOK DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA
Jean Elvardi
Fakultas Hukum Universitas Andalas Email: jean_elvardi@yahoo.com

## Abstract
Indonesia’s  participation  in  international  treaties  can  not  be  avoided  in global  situation,  but  it  does  not  mean  to  exclude  the  national  interest  especially with  regard  the  protection  of  Indonesian  workers.  The  government  must necessarily put the national interest as the main objective, and if the country is in unfavorable conditions even harming national interests, it should be evaluated or if necessary aborted.
Kata Kunci:   Perjanjian Internasional, Masyarakat Ekonomi Asean, Hukum Nasional

## A. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  negara  merdeka  dan  berdaulat  memerlukan  kerjasama internasional  dengan  negara-negara  di  berbagai  belahan  dunia.  Agenda  utama sebuah  negara  melakukan  perjanjian  internasional  demi  kepentingan  nasional negara-negara  itu.  Indonesia  telah  melakukan  perjanjian-perjanjian  internasional dengan  negara-negara  kawasan,  baik  dengan  negara-negara  Asia  Tenggara maupun  dengan  negara-negara  lainnya  di  dunia.  Dalam  melakukan  kerjasama dengan  negara-negara  lain,  Indonesia  mesti  memahami  secara  mendasar,  serta jelas, karena mempunyai akibat hukum pasca pengesahan perjanjian internasional.
Dalam  Konsideran  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  24  Tahun  2000), disebutkan  bahwa  pembuatan  dan  pengesahan  perjanjian  internasional  antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  pemerintah  negara-negara  lain,  organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang  sangat  penting  karena  mengikat  negara  pada  bidang-bidang  tertentu,  dan oleh  sebab  itu  pembuatan  dan  pengesahan  suatu  perjanjian  internasional  harus
dilakukan  dengan  dasar-dasar  yang  jelas  dan  kuat,  dengan  menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula.
Pernyataan pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian yang dibuat harus dilakukan  dengan  dasar  yang  kuat  dan  menggunakan  instrumen  peraturan  yang ada  dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Pengesahan  sebagai  suatu  istilah  sering disamakan  dengan  ratifikasi  meski  sebenarnya  kedua  istilah  tersebut  dalam konteks  tertentu  sering  juga  berbeda  makna  pengertiannya  (Edy  Suryono,  1984: 71). Penggunaan istilah pengesahan dalam UU No. 24 Tahun 2000 diadopsi dari istilah ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1969, yang menyebutkan bahwa ratifikasi, penerimaan, pengesahan dan aksesi dalam setiap kasus diartikan sebagai tindakan internasional  apapun  namanya  dimana  suatu  negara  dalam  taraf  internasional membuat  kesepakatannya  untuk  mengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian.  Dengan demikian dalam praktik hukum perjanjian internasional di  Indonesia penggunaan istilah  pengesahan  sama  dengan  ratifikasi,  dan  sebenarnya  penggunaan  kedua istilah  tersebut  sah-sah  saja  selagi  tidak  menjadi  persoalan  atau  tidak  mengabur- kan  atau  tidak  menyesatkan  permasalahan,  sebab  dengan  memaknai  pengertian yang berbeda dapat menjadikan pemahaman yang berbeda pula, karena maknanya sangat luas (Michael Bogdan, 1994: 4).
Berdasarkan  Pasal  14  Konvensi  Wina  Tahun  1969,  ratifikasi  merupakan suatu  cara  untuk  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian  dan  biasanya  dimulai dengan melakukan penandatangan, dan ditentukan bahwa:
1. Kesepakatan  sesuatu  negara  untuk  mengikatkan  diri  terhadap  perjanjian dinyatakan melalui ratifikasi apabila:
a. perjanjian  itu  sendiri  memuat  kesepakatan  semacam  itu  yang  dinyatakan melalui cara-cara ratifikasi;
b. jika  tidak  akan  ditetapkan  bahwa  negara-negara  perunding  telah  menye- tujui bahwa ratifikasi memang diperlukan;
c. wakil  dari  negara  telah  menandatangani  perjanjian,  tetapi  kemudian perjanjian itu harus diratifikasi; atau
d. ada  kehendak  dari  negara  untuk  menandatangani  perjanjian  dan  akan meratifikasi  kemudian  seperti  yang  tertulis  di  dalam  kuasa  penuh  dari
wakil-wakil  negara  tersebut  atau  dinyatakan  selama  perundingan  ber- langsung.
2. Kesepakatan  dari  suatu  negara  untuk  mengikatkan  diri  pada  perjanjian dinyatakan  dengan  cara-cara  penerimaan  atau  pengesahan  sesuai  dengan syarat-syarat yang sama dengan semua yang diterapkan dalam ratifikasi.
Keseragaman dalam pemahaman ratifikasi sangat diperlukan, karena akan menyangkut  sistem  hukum  dari  banyak  negara  yang  berbeda  sistem  hukumnya ( common  law dan civil  law ,  termasuk  negara-negara  yang  tidak  sama  dengan kedua  sistem  tersebut,  misalnya  Thailand,  Rusia,  Jepang,  Tiongkok).  Perbedaan cara pandang dan sistem ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan perdebatan di kemudian hari dari para pihak.
Beberapa aturan perjanjian internasional tersedia di dalam Konvensi Wina Tahun  1969  (walaupun  beberapa  negara  belum  meratifikasinya  termasuk Indonesia),  tetapi  hal  itu  tidak  mempengaruhi  karena  pada  dasarnya  konvensi- konvensi  ini merupakan  kodifikasi  dari hukum  kebiasaan internasional, sehingga tetap  mengikat  setiap  negara  dengan  atau  tanpa  meratifikasinya  (Damos  Dumoli Agusman,  2010:  4).  Setelah  Konvensi  Wina  Tahun  1969  diterima,  suatu  negara juga  membutuhkan  adanya  pengesahan  atau  ratifikasi  sesuai  konstitusi  negara masing-masing, tetapi realitanya untuk meminta pengesahan atau ratifikasi sering- kali  juga  membutuhkan  waktu  lama  untuk  memperolehnya  (G.J.H.  van  Hoof, 2000:  244).  Negara  yang  belum  atau  tidak  meratifikasi  akan  tetap  terikat  sesuai ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1969, tetapi keterikatan Indonesia adalah melalui  mekanisme  hukum  kebiasaan  internasional  seperti  dinyatakan  oleh mahkamah internasional tahun 2002 (Damos Dumoli Agusman, 2010: 4), dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak tunduk kepada Konvensi Wina Tahun 1969, karena secara normatif mengikat Indonesia.
Hukum  nasional  (konstitusi)  Indonesia  menentukan  persetujuan  (ditafsir- kan  dengan  pengesahan)  dengan  negara  lain  diatur  pada  Pasal  11  UUD  1945, dengan  demikian  setiap  undang-undang  yang  diusulkan  dibuat  harus  melalui persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  sedangkan  pengaturannya  pada  UU  No. 24 Tahun 2000 apabila termasuk kategori  yang mendapatkan persetujuan Dewan
Perwakilan  Rakyat  diatur  dalam  Pasal  10  UUD  1945.  Pengesahan  perjanjian internasional  ini  masih  tetap  ada  masalah,  karena  yang  menjadi  persoalan  dalam UU  No.  24  Tahun  2000  adalah  bentuk  pengesahan  (ratifikasi)  yang  dilakukan dengan Undang-undang dan Keputusan Presiden.
Berdasarkan  Pasal  10  UUD  1945,  ada  beberapa  kategori  pengesahan dengan undang-undang, yakni terkait masalah strategis, misalnya masalah politik, perdamaian,  pertahanan  dan  keamanan  negara,  termasuk  HAM  dan  lingkungan hidup. Sebaliknya masalah yang tidak termasuk kategori pada Pasal 10 UUD 1945 diatur  dengan  Keputusan  Presiden,  tetapi  beberapa  aturan  yang  telah  diratifikasi Indonesia  masih  belum  konsisten  dan  belum  tertata  dengan  baik  sesuai  dengan keinginan  undang-undang  yang  berlaku,  walaupun  Indonesia  telah  mengikatkan diri  pada  perjanjian  internasional  melalui  cara  dengan  bentuk  tersebut.  Apabila diratifikasi  dalam  bentuk  undang-undang  akan  menimbulkan  penafsiran  bahwa perjanjian  internasional  yang  dilakukan  dengan  undang-undang  sama  dan  setara kekuatan  mengikatnya,  tetapi  dengan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundangan- undangan,  maka  dapat  mengaburkan  atau  ketidakjelasan  status  dan  kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.
Munculnya  kesepakatan  para  pemimpin  ASEAN  (KTT  ASEAN)  pada bulan  Desember  1997  di  Kuala  Lumpur  (Malaysia)  tentang  pentingnya meningkatkan  daya  saing  ASEAN,  serta  guna  menyaingi  negara  Tiongkok  dan India  untuk  menarik  investasi  asing.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  kesepakatan bersama bagi 10 (sepuluh) negara ASEAN dalam bermufakat dan kemudian hasil tersebut ditindaklanjuti pada pertemuan lanjutan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)  ASEAN  di  Bali  (Indonesia).  Kemudian  dideklarasikanlah  pembentukan Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang  berlaku  efektif  Desember  2015. Beberapa  dampak  dari  konsekuensi  MEA  adalah  dampak  aliran  bebas  arus investasi, aliran bebas barang, dampak arus bebas jasa, dampak arus tenaga kerja terampil  serta dampak  arus  bebas modal. Pada kawasan ASEAN saja persaingan tenaga  kerja  Indonesia  masih  kalah  bersaing.  Padahal  di  era  kompetitif  sekarang ini, apalagi sejak berlakunya kesepakatan ASEAN tidak bisa dihindari persaingan tenaga  kerja  sangat  ketat.  Secara  rill  sebenarnya  masyarakat  (Organisasi
Masyarakat  Sipil)  keikutsertaan  Indonesia  pada  kesepakatan  ASEAN  masih menyisakan  persoalan.  Hal  ini  terkait  dengan  hukum  nasional  Indonesia  yang menganggap kesepakatan itu bertentangan dengan UUD 1945.
Pemerintahan  Indonesia  sekarang  ini  banyak  membuat  kerjasama internasional  terutama  dengan  Tiongkok.  Apalagi  sejak  tahun  2010  ASEAN- Tiongkok  (CAFTA)  telah  ada  kerjasama  perdagangan,  tetapi  beberapa  hal  yang harus dihindari adalah masalah masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang tidak  punya  keahlian  khusus.  Padahal  untuk  tenaga  kerja  non  terampil  (non keahlian khusus/ non skill labour ) cukup menggunakan tenaga kerja lokal.
Persaingan  tenaga  kerja  lokal  maupun  tenaga  kerja  asing  rentan bermasalah  bagi  Indonesia.  Hal  ini  karena  kecemburuan  masyarakat  pribumi terhadap tenaga kerja asing asal Tiongkok yang notabene juga tenaga kerja kasar (non  terampil).  Akibatnya  tenaga  kerja  lokal  tersingkir  (pembangunan  pabrik Semen  Merah  Putih  di  Bayah,  Lebak  dan  pabrik  PT  Conch  South  Kalimantan Cement  di  desa  Serdang  Kecamatan  Haruai,  Kabupaten  Tabalong,  Kalimantan Selatan).  Padahal  Indonesia  hingga  sekarang  masih  banyak  tenaga  kerja  kasar yang masih tidak bekerja. Akibat keikutsertaan Indonesia pada Piagam Asean dan Tiongkok  (CAFTA)  secara  otomatis  akan  terikat  pada  perjanjian  internasional tersebut.  Tidak  itu  saja  kerjasama  Indonesia  dengan  Tiongkok  rentan  konflik dengan  penduduk  lokal,  akibat  dari  timbulnya  persaingan  antar  sesama  pencari kerja.  Ada  dugaan  sebagai  akibat  perjanjian  antara  Indonesia  dengan  Tiongkok pada kesepakatannya memasukkan klausul penggunaan tenaga kerja (tenaga kerja non terampil) dari Tiongkok. Perjanjian seperti inilah yang perlu dikaji ulang atau pembatalan perjanjian kerjasama karena merugikan kepentingan nasional
Perjanjian  internasional  pada  kawasan  ASEAN  ( Treaty  Charter )  yang diikuti  Indonesia  masih  menimbulkan  perdebatan,  karena  selain  merugikan kepentingan nasional juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945, tetapi pada Piagam  ASEAN  ( Treaty  Charter )  belum  menjelaskan  cara-cara  apabila  negara anggota  ( member  state )  atau  negara  peserta  Piagam  ASEAN  ( Treaty  Charter ) tentang pengunduran diri ( withdrawal ). Hal ini tentunya perlu dianalisis, terutama
dalam  kaitannya  dengan  suatu  pertanyaan:  “apakah  kepentingan  nasional Indonesia terakomodir dalam perjanjian internasional tersebut?”

## B. Perjanjian  Internasional  Indonesia  pada  Kesepakatan  Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tiongkok.
Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang  merupakan  kehendak  bersama  (kehendak  negara)  serta  untuk  tujuan bersama.  Seiring  dengan  perkembangan  hukum  internasional  yang  semakin kompleks  maka  perjanjian  internasional  juga  menghadapi  tantangan  baru.  Untuk menghindari  ketidakpastian  hukum  negara-negara  untuk  melakukan  hubungan kerjasama  maka  kejelasan  aturan-aturan  terkait  dengan  perjanjian  internasional menjadi  kebutuhan  mendesak.  Meningkatnya  jumlah  perjanjian  internasional antar  negara  dalam  zaman  sekarang  dinyatakan  oleh  G.I.  Tunkin,  sebagaimana dikutitip  (I.  Wayan  Parthiana,  2002:  3),  bahwa:  “secara  proporsional  perjanjian internasional  pada  masa  kini  menduduki  tempat  yang  utama  dalam  hukum internasional  sebagai  akibat  munculnya  secara  meluas  persetujuan-persetujuan internasional.”
Indonesia  setelah  berakhirnya  Orde  Baru  telah  melakukan  perjanjian internasional  dengan  banyak  negara-negara  kawasan,  baik  dengan  negara-negara Asia Tenggara maupun dengan negara-negara maju di dunia ini. Tujuan perjanjian adalah untuk kepentingan kedua belah pihak baik Indonesia maupun negara yang melakukan  perjanjian  internasional  dengan  Indonesia,  seperti  dinyatakan  dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
Negara  merupakan  suatu  lembaga,  yaitu  suatu  sistem  yang  mengatur hubungan  yang  ditetapkan  oleh  manusia  antara  mereka  sendiri  sebagai  satu  alat untuk  mencapai  tujuan  yang  paling  pokok,  antara  lain,  sebuah  sistem  ketertiban yang  menaungi  manusia  dalam  melakukan  kegiatan  (J.L.  Brierly,  1996:  97). Dalam aturan hukum internasional meski tidak ditemukan pengertian negara akan tetapi  dalam  Pasal  1  Konvensi  Montevideo  Tahun  1933  telah  mensyaratkan adanya  sebuah  negara,  tetapi  dalam  perkembangannya,  terdapat  perbedaan pandangan  dan  interpretasi  tentang  pengertian  negara  berdaulat  dan  negara  tidak
berdaulat.  Negara  sebagai  subjek  hukum  internasional  yang  utama  merupakan suatu kumpulan komunitas individu yang memiliki kedaulatan, kemerdekaan dan sejajar  dengan  negara-negara  lain  di  dunia  ini.  Artinya  suatu  negara  memiliki kewenangan sendiri dan tidak boleh diintervensi urusan domestiknya oleh negara negara  lain.  Dengan  kata  lain  bahwa  suatu  negara,  lazim  dianggap  bebas  dan berdaulat  hanya  terhadap  atau  di  dalam  wilayahnya  sendiri  (Yudha  Bhakti Ardhiwisastra,  1999:  47).  Negara  dikatakan  berdaulat  atau  “ soverign ”  karena negara  itu  mempunyai  kekuasaan  tertinggi,  walaupun  kekuasaan  tertinggi  ini mempunyai  batas-batasnya.  Ruang  kekuasaan  tertinggi  di  batasi  oleh  batas-batas negara  itu,  artinya  suatu  negara  memiliki  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  batas wilayahnya (Mochtar Kusumaatmaja dan Etty. R. Agoes, 2003: 16).
Kedaulatan  merupakan  kekuasaan  tertinggi  yang  di  miliki  oleh  sebuah negara  untuk  secara  bebas  melakukan  berbagai  kegiatan  sesuai  dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum internasional yang  ada.  Kedaulatan  merupakan kekuasaan tertinggi  yang dimiliki suatu negara sebagaimana  negara  lain  juga  memiliki  hak  kedaulatan  yang  sama  bahkan kedudukannya  setara  bagi  setiap  negara.  Dalam  Piagam  PBB  ditegaskan  lagi bahwa: “ the equal  rights of  ......  nations large and small ”. Pada kesempatan lain dalam Piagam PBB pada Pasal 21 dinyatakan: “ the Organization is based on the Principle  of  the  sovereign  equality  of  all  its  members ”. Prinsip  ini  direfleksikan dalam  pemberian  satu  suara  bagi  satu  anggota  Majelis  Umum  PBB,  prinsip  ini dikuatkan  lagi  dalam  Deklarasi  mengenai  Prinsip-prinsip  Hukum  Internasional tahun  1970  yang  menyatakan:  “setiap  negara  memiliki  kesamaan  kedaulatan, mereka memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, juga kesetaraan sebagai anggota organisasi  internasional,  tanpa  mempertimbangkan  adanya  perbedaan  ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya” (Jawahir Thontowi dan Pranoto  Iskandar,  2006: 115),  dan  secara  khusus,  kesetaraan  kedaulatan  mencakup  elemen-elemen (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 115):
1. Negara-negara adalah secara yuridis sederajat.( States are juridical equal ).
2. Setiap negara memiliki hak-hak inheren kedaulatan penuh  ( each State enjoys the rights inherent in full sovereignty ).
3. Setiap  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menghormati  integritas  negara  lain ( each State has the duty to respect the personality of other State ).
4. Integritas  wilayah  dan  kemerdekaan  politik  suatu  negara  tidak  dapat dicampuri ( the territorial integrity and political independence of the State are inviolable ).
5. Setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan sistem politik, budaya, sosial, dan ekonomi ( each State has the right freely to choose and develop its political, social, economic, and cultural system ).
6. Setiap  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  secara  penuh dengan  itikad  baik  menurut  kewajiban  internasional  yaitu,  untuk  hidup berdampingan  secara  damai  ( each  State  has  the  duty  to  comply  fully  and  in good  faith  with  its  international  obligations  and  to  live  and  to  live  in  peace with other State ).
Prinsip  diatas  memcerminkan  kesamaan  dan  kesetaraan  setiap  negara dalam  melakukan  hak  dan  kewajibannya  dalam  hukum  internasional.  Di  antara negara-negara  di  dunia,  juga  ada  negara  yang  tidak  dapat  melakukan  hubungan internasional  dengan  negara  lain,  sehingga  belum  dapat  disebut  sebagai  negara berdaulat,  karena  dalam  hukum  internasional  kedaulatan  memiliki  3  (tiga)  aspek utama (Boer Mauna, 2002: 24), yaitu:
1. Aspek  ekstern  kedaulatan  adalah  hak  bagi  setiap  negara  untuk  secara  bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok – kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.
2. Aspek  intern  kedaulatan  adalah  hak  dan  wewenang  eksklusif  suatu  negara untuk  menentukan  bentuk-bentuk  lembaga-lembaganya,  cara  kerja  lembaga- lembaganya  tersebut  dan  hak  untuk  membuat  undang-undang  yang  diingin- kannya, serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek  territorial  kedaulatan  adalah  berarti  kekuasaan  penuh  dan  eksklusif yang  dimiliki  oleh  negara  atas  individu-individu  dan  benda-benda  yang  ter- dapat di wilayah tersebut.
Intinya  sebuah  negara  yang  disebut  negara  berdaulat  adalah  negara  yang mampu membuat suatu keputusan akhir tanpa dipengaruhi pihak atau otoritas lain,
dan  memperjuangkan  haknya  untuk  menentukan  keputusan  akhir  tanpa  harus mematuhi  kehendak  otoritas  lain  (Mirza  Satria  Buana,  2007:  34).  Negara  bebas melakukan  tindakan  yang  menurut  negara  tersebut  sah  dilakukan  selama  tidak bertentangan atau mengganggu ketentraman dan  keamanan  negara lain dan tidak melanggar aturan-aturan hukum internasional, sehingga kedaulatan  yang dimiliki negara  bukanlah  suatu  pengertian  kedaulatan  yang  absolut  melainkan  pengertian kedaulatan relatif (G.P.H. Djatikoesoemo, 1956: 27).
Sebaliknya  Hegel  sebagaimana  dikuti  (G.P.H  .Djatikoesoemo,  1956:  27), menyatakan  bahwa  kehendak  negara  adalah  kepentingan  negara,  negara  adalah ketertiban  hukum  yang  tertinggi,  kedaulatan  ini  tidak  mengenal  batas.  Dalam praktiknya, masyarakat internasional banyak mengambil jalan kompromis dimana kedaulatan  negara  yang  absolut  tidak  mungkin  dipersatukan  dalam  hukum internasional.  Hanya  saja  perlu  adanya  kesesuaian  antara  keduanya  sepanjang tidak mengintervensi kedaulatan negara. Kedaulatan yang diserahkan oleh hukum internasional  ini  masih  dapat  dikurangi  dengan  mengadakan  persetujuan- persetujuan  dimana  mereka  saling  menentukan  kewajiban-kewajiban,  tetapi pengurangan tersebut tidak akan dikurangi jika negara itu tunduk pada keputusan pengadilan internasional untuk menyerahkan suatu penyusunan hukum pada alat- alat  internasional  dengan  tidak  memakai  ketentuan-ketentuan  apa-apa,  karena negara  itu  telah  ada  di  bawah  hukum  internasional.  Pernyataan  tersebut  tentu berakibat akan menghilangkan kemandirian negara dalam wilayah kedaulatannya. Negara  dianggap  tidak  lagi  berdaulat  apabila  negara  tersebut  menyerahkan kebijaksanaan luar negerinya pada negara lain, maka menurut ukuran-ukuran yang berlaku  negara  ini  dapat  dikategorikan  negara  tidak  berdaulat  atau  tidak  lagi berdaulat (G.P.H. Djatikoesoemo, 1956: 26).
Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB tidak ada kalimat tegas menyatakan kriteria- kriteria  negara  dianggap  tidak  berdaulat,  hanya  menyangkut  penentuan  nasib sendiri ( self determination ). Piagam PBB hanya menyebutkan sebagai tujuannya, yaitu mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan  atas  prinsip-prinsip  persamaan  hak,  dan  hak  rakyat  untuk  menentu-
kan  nasib  sendiri,  dan  mengambil  tindakan-tindakan  yang  wajar  untuk  memper- teguh perdamaian universal.
Kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara merupakan lambang ( emblem ) kekuasaan  tertinggi  yang  dipunyai  oleh  setiap  negara  yang  bebas  dan  merdeka. Konsekuensi  yang  muncul  dari  adanya  kekuasaan  yang  tertinggi  ini  adalah kekuasaan  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  tanpa  menafikan  adanya  kekuasaan yang  juga  dimiliki  oleh  negara  lain.  Dalam  hubungan  internasional,  prinsip persamaan  kedaulatan  merupakan  dasar  dari  masyarakat  internasional  untuk melaksanakan  aktifitas  kegiatan  antar  negara  seperti  dinyatakan  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  Piagam  PBB,  bahwa:  organisasi  bersendikan  pada  prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua Anggota, dan menurut (Boer Mauna, 2002: 25) kedaulatan negara tersebut tidak selamanya mempunyai  pandangan positif, tetapi juga negatif, sebagai berikut:
1. Kedaulatan  dalam  arti  negatif,  bahwa  negara  tidak  tunduk  pada  ketentuan- ketentuan hukum internasional yang statusnya lebih tinggi. Kedaulatan berarti negara  tidak  tunduk  pada  kekuasaan  apapun  dan  dari  manapun  datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.
2. Kedaulatan  dalam  arti  positif,  memberikan  kepada  titulernya  yaitu  negara pimpinan  tertinggi  atas  warga  negaranya.  Ini  yang  dinamakan  wewenang penuh  dari  suatu  negara.  Kedaulatan  memberikan  wewenang  kepada  negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam dalam wilayah nasional bagi kesejahteraan  umum  masyarakat  banyak.  Ini  yang  disebut  kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.
Menurut  Ian  Brownlie  (1998:  78),  dikatakan  bahwa  kedaulatan  suatu negara amat tergantung dengan posisi negara tersebut dalam hubungannya dengan negara  yang  mendukungnya,  dan  kedaulatan  mempunyai  arti  yang  sama  dengan kemerdekaan  ( Earlier  it  was  stated  that  as  state  remains  “independent”,  in  the sense of retaining separate personality ). Dengan demikian, suatu negara merdeka berarti  berdaulat  dan  sebaliknya  berdaulat  berarti  merdeka.  Bagi  suatu  negara yang  baru  lahir  dan  yang  mengadakan  kegiatan  hubungan  luar  negeri  disebut negara merdeka atau negara berdaulat. Kata merdeka lebih diartikan bahwa suatu
negara  tidak  lagi  di  bawah  kekuasaan  asing  dan  bebas  untuk  menentukan kebijaksanaan dalam dan luar negerinya dan kata kedaulatan lebih mengutamakan kekuasaan  eksklusif  yang  dimiliki  negara  tersebut  dalam  melaksanakan  kebijak- sanaannya (Boer Mauna, 2002: 25).
Negara  yang  bebas  dari  tekanan  dan  intervensi  negara  lain  dikategorikan negara  yang  berdaulat,  tetapi  dilihat  dari  beberapa  konvensi  dan  Piagam  PBB tidak ada menyebut pengertian negara termasuk kategori negara berdaulat. Hanya saja  beberapa  ahli  hukum  internasional  menyatakan  tentang  pengertian  negara, sebagai berikut (http//www.org.online):
1. Roger.  F.  Soltou  menyatakan  negara  adalah  alat  atau  wewenang  yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
2. Djokosoetono  menyatakan  negara  adalah  suatu  organisasi  manusia  atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
3. Francois  Rigoux  menyatakan  negara  adalah  suatu  masyarakat  daerah  yang mempunyai  hak  bertindak,  sedang  pemerintahannya  merupakan  kekuasaan yang tertinggi untuk penduduk yang bertempattinggal di daerah itu. .
4. Dalam Black’s  Law  Dictionary dinyatakan :  State:  the  political  system  of  a body  of  people  who  are  politically  organized;  the  system  of  rules  by  which jurisdiction  and  authority  are  exercised  over  such  a  body  of  people ( separation of church and state ).
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  defenisi  tersebut  hanya  diberikan pada negara yang punya hak kedulatan dan merupakan suatu organisasi kekuasaan yang  mempunyai  wewenang  dalam  wilayah  tertentu,  tetapi  suatu  negara  disebut berdaulat apabila didapat suatu masyarakat hukum yang mempunyai 3 (tiga) buah kompetensi,  yaitu  dengan  sifat-sifat  pribadi,  “ zakelijk ”dan  territorial,  dan  yang mengatur  kompetensi-kompetensi  alat-alatnya  di  dalam  batas-batas  yang  dibuat oleh ketertiban hukum bangsa (G.P.H. Djatikoesoemo, 1956: 25).
Seperti telah dinyatakan di atas, belum ada kesepakatan tentang pengertian negara, walaupun sebenarnya ahli hukum internasional mencoba membuat tentang pengertian  negara.  Selanjutnya  Beleefroid  sebagaimana  dikutip  Azyumardi  Azra (2004:  34)  mendefinisikan  negara  sebagai  “suatu  masyarakat  hukum  yang
menempati  suatu  wilayah  tertentu  dan  yang  di  lengkapi  dengan  kekuasaan tertinggi  untuk  kepentingan  umum”.  Hal  ini  dipertegas  F.  Sugeng  Istanto  (2010: 29),  yang  mengatakan  bahwa  yang  dimaksudkan  negara  adalah  yang  memenuhi syarat  yakni:  pemerintah  dan  kemampuan  untuk  mengadakan  hubungan internasional.
Negara sebagai sebuah subjek hukum internasional yang utama merupakan suatu kumpulan komunitas individu yang memiliki kedaulatan, kemerdekaan dan sejajar  dengan  negara-negara  lain.  Ini  menggambarkan  bahwa  tidak  satupun negara  dapat  diintervensi  kedaulatannya,  artinya  suatu  negara  memiliki kewenangan  mereka  masing-masing  dan  tidak  boleh  satu  sama  lain  mencampuri urusan  domestik  negara  lain.  Negara  bebas  melakukan  segala  tindakan  yang menurut  negara  tersebut  sah  dilakukan  selama  tidak  bertentangan  atau mengganggu ketentraman dan keamanan negara lain dan tidak melanggar aturan- aturan hukum internasional (Mirza Satria Buana, 2007: 58).
Seringkali  perjanjian  internasional  dibuat  dengan  negara  yang  tidak memenuhi  persyaratan  di  atas  hanya  karena  alasan  potensi  yang  dimiliki  oleh negara tersebut menguntungkan kepentingan nasional. Ke depan, analisis terhadap situasi  objektif  terkait  kedaulatan  sebuah  negara  perlu  ditingkatkan  agar  tidak merugikan  pemerintah  Republik  Indonesia,  walaupun  dalam  regulasi  telah  ter- muat  pernyataan  memperhatikan  baik  hukum  nasional  dan  hukum  internasional yang  berlaku,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UU  No.  24  Tahun 2000,  bahwa  “dalam  pembuatan  perjanjian  internasional,  Pemerintah  Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan  kedudukan,  saling  menguntungkan,  dan  memperhatikan,  baik  hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku”.
Pernyataan  di  atas  menegaskan  pentingnya  kepentingan  nasional  serta melihat  prinsip-prinsip  kesetaraan  kedudukan,  saling  menguntungkan  dengan memperhatikan  hukum  baik  nasional  maupun  internasional.  Prinsip  persamaan atau kesetaraan ( equality before sovereign  state ) terletak pada titik sentral  dalam hukum  maupun  hubungan  internasional.  Prinsip  ini  terlihat  dengan  jelas  bagi penganut  teori  positif  atau  konsensualisme  yang  sangat  menekankan  pada
pentingnya  persetujuan  dari negara-negara sebelum  sebuah hukum  dapat berlaku (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006: 114). Setelah itu prinsip yang ada pada setiap perjanjian internasional secara universal  yang disetujui, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta dengan itikad baik  ( good faith ) berdasarkan prinsip atau aturan yang telah disepakati (Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969).
Dalam membuat perjanjian internasional beberapa pandangan secara tegas mendefenisikan  bahwa  pentingnya  tujuan  dibuatnya  perjanjian  tersebut  karena menyangkut  konsekuensi  yang  diterima  negara  yang  telah  membuat  persetujuan perjanjian,  seperti  ditegaskan  bahwa  perjanjian  internasional  merupakan  suatu perjanjian  yang  diadakan  antara  masyarakat  bangsa-bangsa  dan  bertujuan  untuk mengakibatkan  akibat-akibat  hukum  tertentu  (Mochtar  Kusumaatmaja  sebagai- mana dikutip Edi Suryono, 1984: 12).
Berbeda  dengan  pandangan  di  atas,  Konvensi  Wina  Tahun  1969  justru menekankan  pentingnya  perjanjian  internasional  dibuat  secara  tertulis  dan perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan  tidak  dapat  dimasukkan  ke  dalam  jenis perjanjian  internasional,  walaupun  perjanjian  internasional  yang  bersifat  lisan melahirkan kewajiban internasional (Edi Suryono,  1984:  12), sebagaimana mana tertuang  dalam  Pasal  2  Konvensi  Wina  Tahun  1969,  bahwa:  “ treaty  means  an international  agreement  concluded  between  states  in  written  form  and  governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation ”.
Oppenheim-Lauterpacht  justru  menegaskan  perjanjian  adalah  suatu  per- setujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Pihak  yang  dimaksud  adalah  negara  yang  merupakan  subjek  utama  di  dalam hukum internasional. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa ciri- ciri suatu perjanjian internasional adalah dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya  diatur  oleh  hukum  internasional  dan  akibatnya  mengikat  subjek- subjek yang menjadi pihak (Boer Mauna, 2002: 82).
Setiap  perjanjian  internasional  memerlukan  penandatangan  dan  penge- sahan  dari  negara  yang  melakukan  perjanjian,  dan  perjanjian  internasional merupakan  perjanjian  antar  negara  dengan  tujuannya  mempunyai  akibat  hukum
tertentu  bagi  pihak  yang  membuatnya.  Perjanjian  internasional  merupakan  bukti autentik  negara  melakukan  kerjasama  dengan  negara  lainnya,  serta  dilengkapi bukti tertulis.
Dalam  sejarahnya  Mahkamah  Internasional  Permanen  (PCIJ)  pernah mengeluarkan keputusan yang mengeluarkan keputusan yang menerima sengketa antara  Norwegia  dan  Denmark  dalam  kasus  Greenland  dikenal  dengan  “ Ihlen Declaration ”  tahun  1919  dan  menerima  perjanjian  oral  sebagai  perjanjian  yang mengikat negara yang melakukan perjanjian. Keputusan Mahkamah Internasional tersebut telah membawa akibat hukum bahwa perjanjian internasional secara lisan atau  tertulis  dalam  hukum  internasional  adalah  sama.  Kalau  dilihat  putusan Mahkamah  Internasional  ada  beberapa  cara  pengambilan  keputusan  yang  mesti diketahui para pihak untuk berperkara (J.L. Brierly, 1996: 227).
Putusan  Mahkamah  didahului  sebelumnya  dengan  acara  pemeriksaan tertulis ( written proceding ) dan acara pemeriksaan lisan ( oral proceding ). Putusan diambil berdasarkan pemungutan suara di antara hakim-hakim yang bersidang dan dilakukan  secara  rahasia,  serta  ditetapkan  berdasarkan  suara  mayoritas.  Oleh karena  itu,  dapat  terjadi  bahwa  putusan  itu  diambil  tidak  secara  aklamasi,  dan dalam hal ini hakim yang tidak setuju terhadap putusan tersebut atau mempunyai alasan lain, maka kepada hakim-hakim itu diberi hak untuk menyatakan pendapat- nya secara terpisah (Abdul Rasjid, 1985: 63).
Keputusan  Mahkamah  Internasional  diambil  dengan  suara  mayoritas  dari hakim-hakim yang hadir, dan apabila ada suara yang seimbang maka suara Ketua atau  Wakilnya  sangat  menentukan,  karena  bila  terjadi  suara  yang  sama,  maka suara Pimpinan Mahkamah merupakan keputusan akhir yang dapat diambil untuk finalisasinya,  sedangkan  untuk  pernyataan  atau  pendapat  yang  terpisah  diper- bolehkan  sepanjang  sengketa  tersebut  menimbulkan  adanya  pandangan  yang berbeda  dari  para  hakim.  Pandangan  yang  terpisah  ini  dikenal  dengan  pendapat terpisah ( dissenting opinion ), artinya para hakim yang tidak setuju dengan putusan Mahkamah dapat menyatakan pendapat yang berbeda (Boer Mauna, 2002: 255).
Putusan  yang  telah  diambil  dalam  pemungutan  suara  tersebut  harus ditandatangani  oleh  Presiden  Mahkamah  Internasional  dan  Panitera,  setelah  itu
harus  dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  serta  diberitahukan  kepada pihak yang berperkara. Putusan Mahkamah Internasional bersifat akhir ( final) dan tidak  ada  upaya  banding  kecuali  kalau  ada  penafsiran  tentang  putusan  itu. Penafsiran  dimaksud  agar  pihak  yang  berperkara  dapat  memahami  isi  Putusan Mahkamah Internasional secara utuh dan dipahami para pihak. Kenyataan ini agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap putusan seperti kasus antara Columbia dan Peru dalam kasus Haya de la Torre, sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Internasional.
Kenyataan  demikian  menunjukkan  bahwa  walaupun  Putusan  Mahkamah Internasional  bersifat  final,  tetapi  masih  memungkinkan  adanya  “upaya  revisi” peninjauan  kembali  terhadap  Putusan  Mahkamah  Internasional  jika  ada  terdapat sesuatu hal yang menemukan fakta-fakta baru yang di kemudian hari dan fakta itu sesuatu hal  yang sangat  menentukan dan hal ini baru diketahui kemudian setelah adanya  putusan  serta  merupakan  kekeliruan  Mahkamah  Internasional.  Upaya untuk melakukan revisi ini dapat diajukan kepada Mahkamah Internasional dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak diketemukan adanya fakta yang demikian (Pasal 61 Statuta Mahkamah Internasional).
Demikian  pula  untuk  menghindari  subjektivitas,  keputusan  yang  diambil para  hakim  Mahkamah  Internasional  harus  terdiri  dari  15  orang  hakim,  yang diambil  dari  beberapa  warganegara  yang  berbeda  serta  wilayah  yang  berbeda sesuai  dengan  geografis  negaranya  (Pasal  61  Statuta  Mahkamah  Internasional), tetapi  apabila  suatu  negara  tidak  memiliki  hakim  yang  berasal  dari  negaranya, maka diperkenankan memilih seorang hakim ad hoc (Sefriani, 2010: 348). Dalam tugasnya di  Mahkamah  Internasional para hakim  bukan mewakili  negaranya  dan keanggotaan  Mahkamah  adalah  berupa  wakil  dari  bagian  terbesar  masyarakat internasional dan mewakili sistem hukum utama sejauh tidak bertentangan dengan pengadilan lain (J.G. Starke, 2007: 652).
Mahkamah  Internasional  bukan  merupakan  organ  antar  pemerintah  dan hakim-hakim  internasional  tersebut  juga  wakil  pemerintahnya  yang  dapat  ber- tindak sesuai dengan instruksi-instruksi pemerintahnya masing-masing. Sehingga untuk menjaga kemandirian hakim, para hakim mempunyai kekebalan- kekebalan
seperti  halnya  Pejabat  Diplomatik  (Pasal  19  Statuta  Mahkamah  Internasional), sedangkan  selama  dalam  menjalankan  fungsinya  para  hakim  tidak  boleh  men- jalankan  fungsi  yang  lain  sebelum  berakhir  masa  jabatannya,  serta  tidak  boleh menjalankan kegiatan profesi yang biasa dilakukan sebelum hakim tersebut men- jadi  hakim  Mahkamah  Internasional  (Pasal  16  Statuta  Mahkamah  Internasional). Para  hakim  mahkamah  juga  dilarang  menjadi  penghubung  perkara  yang  dapat menyebabkan  hakim  tidak  mandiri  atau  menjadi  wakil  dimana  dia  sebelumnya turut  serta  mengambil  bagian  dalam  perkara  tersebut  baik  secara  langsung maupun tidak langsung (Pasal 17 Statuta Mahkamah Internasional).
Terkait dengan keikutsertaan Indonesia pada masyarakat ekonomi ASEAN sangat  penting  melihat  sumber  daya  manusia  Indonesia,  agar  siap  berkompetisi dengan  negara-negara  di  kawasan  ASEAN.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara penduduk  terbesar  dan  punya  wilayah  yang  besar  sangat  menguntungkan  bagi negara  di  sekitarnya,  tetapi  untuk  ikut  kompetisi  sesama  negara  di  kawasan ASEAN, Indonesia sepertinya belum siap berkompetisi, mengingat masih lemah- nya sumber daya manusia  Indonesia khususnya persiangan tenaga kerja.  Hak ini terbukti  dari  tenaga  kerja  yang  ke  luar  negeri  masih  dalam  kualitas  pembantu rumah tangga atau pekerja kasar.
Bila  melihat  kehadiran  ASEAN  sebagai  suatu  kawasan  yang  terintegrasi dalam  bidang  ekonomi  di  kawasan  Asia  Tenggara,  maka  harus  dipahami  4 (empat) hal  yang menjadi  titik  fokus  yang dapat  dijadikan momentum  yang baik dilakukan Indonesia (Arya Baskoro, http://crmsindonesia.org), yaitu:
1. Negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  ini  dijadikan  sebuah  wilayah kesatuan  pasar  dan  basis  produksi.  Dengan  terciptanya  kesatuan  pasar  dan produksi  maka  arus  barang  dan  produksi  dan  lain-lainnya  tidak  menjadi hambatan dari satu negara ke negara lainnya.
2. Masyarakat  ekonomi  ASEAN  sebagai  kawasan  ekonomi  memerlukan kebijakan  yaitu  kebijakan  kompetisi  ( competition  policy ),  hak  kekayaan intelektual  ( intellectual  property  right ),  pajak  ( taxation )  dan e-commerce. Tujuannya  adalah  demi  untuk  persaingan  yang  adil  dan  perlindungan  hak cipta.
3. Masyarakat ekonomi ASEAN yang dijadikan sebagai kekuatan perkembangan ekonomi  yang  merata  akan  memproritaskan  unit  usaha  kecil  (UKM),  maka daya saing unit usaha kecil akan ditingkatkan.
4. Masyarakat  ekonomi  ASEAN  akan  dintegrasikan  secara  penuh  terhadap perekonomian global
Terkait dengan investasi negara Tiongkok pada pemerintahan sekarang ini sudah sungguh mengkhawatir, terutama persaingan tenaga kerja Indonesia dengan tenaga  kerja  Tiongkok,  dan  sampai  sekarang  tidak  jelas  telah  berapa  banyak masuk tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Indonesia, bahkan dari berbagai versi telah  terjadi  secara  besar-besaran  masuknya  tenaga  kerja  kasar  Tiongkok  ke Indonesia  (Yusril  Ihza  Mahendra  mensinyalir  sudah  jutaan  orang).  Sebenarnya data  tersebut  telah  dibantah  oleh  Kementerian  Tenaga  Kerja  Indonesia,  tetapi perlu  ditelusuri  perjanjian  internasional  Indonesia  dengan  Tiongkok  terkait dengan  klausul  persyaratan  yang  mengharuskan  penggunaan  tenaga  kerja  kasar yang  didatangkan  dari  negara  asalnya  Tiongkok.  Kesepakatan  antara  pemerintah Indonesia  dan  Tiongkok  yang  merugikan  kepentingan  nasional  harus  di  hindar- kan.  Sewajarnya  Kementerian  Luar  Negeri  mempelajari  perjanjian  antara Indonesia dan Tiongkok terkait investasinya di Indonesia.

## C. Penutup
Kerjasama  antara  negara  mestinya  melahirkan  keuntungan  bagi  kedua belah  pihak.  Semua  negara  meletakkan  kepentingan  nasional  merupakan  tujuan utama  dan  merupakan  sesuatu  yang  amat  penting.  Apabila  negara  mengalami kondisi  yang  kurang  menguntungkan  apalagi  merugikan  kepentingan  nasional, maka  selayaknya  dievaluasi  atau  bila  perlu  dibatalkan.  Keikutsertaan  Indonesia pada  perjanjian  internasional  tidak  bisa  dihindari  di  tengah  situasi  global,  tetapi tidak  berarti  mengenyampingkan  kepentingan  nasional,  terutama  perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Tenaga kerja terampil Indonesia masih sulit bersaing dengan tenaga kerja asing, dan untuk itulah perjanjian internasional yang dibuat harus memperhatikan kepentingan  nasional.  Terkait  Kementerian  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Pemerintah
Daerah  bahkan  kalau  perlu  pihak  swastapun  selayaknya  dalam  melakukan perjanjian  internasional  melibatkan  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia,  tujuan- nya agar tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Kerjasama  internasional  antara  Indonesia  dengan  Tiongkok  harus  jelas ( term  aggrement )  nya.  Hindari  perjanjian  yang  merugikan  kepentingan  nasional, jangan  muncul  anggapan  investasi  Tiongkok  tidak  membawa  implikasi  apapun bagi  perluasan  lapangan  kerja  bagi  rakyat  Indonesia.  Bahkan  dapat  dianggap merugikan  Indonesia.  Indonesia  mesti  belajar  dari  membanjirnya  tenaga  kerja kasar  (buruh)  Tiongkok  masuk  negara  Angola  (Afrika),  Zimbabwe,  dan  Sri Langka.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul  Rasjid.  1985. Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Antar  Negara  Melalui Mahkamah Internasional. Surabaya: Bina Ilmu.
Boer Mauna. 2002. Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global . Bandung: Alumni.
Brierly, J.L. 1996. The Law of Nations an Introduction to the International Law of Peace . Oxford: University Press.
Brownlie,  Ian.  1998. Principles  of  Public  International  Law .  Oxford:  Clarendon Press.
Bryan A. Garner. 1999. Black’s Law Dictionary , Seven Edition, Editor in Chief, St. Paul-Minn: West Group.
Edi  Suryono.  1984. Praktek  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  di  Indonesia . Bandung: Remadja Karya.
Huala  Adolf.  1994. Masalah-masalah  Hukum  Perdagangan  Internasional . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
-----------.  1997. Hukum  Ekonomi  Internasional , Suatu  Pengantar .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
-----------.  2006. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional .  Jakarta:  Sinar Grafika.
-----------.  2007. Dasar-dasar  Hukum  Kontrak  Internasional .  Bandung:  Refika Aditama.
Jahawir  Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar.  2006. Hukum  Internasional Kontemporer . Bandung: Rafika Aditama.
Kelsen,  Hans.  2008. Pengantar  Teori  Hukum .  (Terjemahan  dari Introduction  to The Problems of Legal Theory . Bandung: Nusa Media.
Mirza Satria Buana. 2007. Hukum Internasional Teori dan Praktek . Banjarmasin: FH Unlam Press.
Mochtar  Kusumaatmaja . 1990. Pengantar  Hukum  Internasional .  Bandung: Binacipta.
Nair, Mc. 1961. The Law of Treaties . Oxford: Clarendon Press.
Sefriani. 2010. Hukum Internasional Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Press.
Starke, J.G. 2007. Introduction to International Law . Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.
Sugeng  Istanto,  F.  2010. Hukum  Internasional .  Jogyakarta:  Atmajaya  University Press.
Sumaryo  Suryokusumo.  2008. Hukum  Perjanjian  Internasional .  Jakarta: TataNusa.
Wayan  Parthiana,  I.  2005. Hukum  Perjanjian  Internasional .  Bagian  Pertama. Bandung: Mandar Maju.
Whisnu  Situni,  F.A.  1989. Identifikasi  dan  Reformulasi  Sumber-sumber  Hukum Internasional . Bandung: Mandar Maju.
Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra.  1999. Imunitas  Kedaulatan  Negara  di  Forum Pengadilan Asing . Bandung: Alumni.
-----------. 2003. Hukum Internasional Bunga Rampai . Bandung: Alumni.

## Jurnal:
Francois  Rigoux.  1997.  “Issues  of  Politics,  Law,  and  Economy”, Journal  of International Relations . Republic of Slovenia: Faculty of Social Sciences.
-----------.  2000.  “Aspek-Aspek  Hukum  Internasional  Kontemporer”, Ius  Quia Iustum .
Martin  Dixon  &  Robert  Mc.  Corquodale.  1995.  “Cases  &  Materials  On International  Law”, British  Library  Cataloguing  in  Publication  Data , Second Edition.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Jabatan :  Lektor Kepala Nomor HP :  08126725461 E-mail :  jean_elvardi@yahoo.com
Alamat Kantor  :  Kampus  Fakultas  Hukum  Universitas  Andalas,  Limau  Manis,
Kec. Pauh, Padang, Telp. 0751-72985.