E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 2, N O . 2, 2018 E-ISSN: 2579-7042 Prodi Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2 Juli-Desember 2018 Halaman: 35-44

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Akuntabilitas  dan  Transparansi  Penyajian  Laporan  Keuangan  (Studi  pada Baitulmal Kota Langsa)

## Ayumiati
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 April 2018 Revisi 3 Agustus 2018
Diterima 2 Oktober 2018

## Kata Kunci:
Akuntabilitas, Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan
A B S T R A C T
The researcher aims to see how the accountability and transparency of the presentation of financial statements at Baitul Mal Langsa City, with a qualitative approach. The results of the study show that the accountability of the presentation of financial statements is not in accordance with PSAK 109, while the form of transparency that is carried out is only limited to reporting annual performance in the form of a book of receipts and distribution reports and has not been published via the web
A B S T R A K
Peneliti bertujuan melihat bagaimana akuntabilitas dan trasparansi penyajian laporan keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa, dengan pendekatan kulitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa akuntabilitas penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109, sedangkan bentuk transparansi yang lilakukan hanya sebatas melaporkan kinerja tahunan dalam bentuk buku laporan penerimaan dan penyaluran dan belum terpublikasi melalui web.

## 1. PENDAHULUAN
Eksistensi ekonomi dengan sistem syariah sangat pesat, terutama dalam bidang ekonomi yang dapat memberikan perhatian khusus terhadap  keuangan syariah. Hal ini dilandasi dengan munculnya lembaga-lembaga syariah  seperti perbankan Syariah, Baitul Mal dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Munculnya lembaga keuangan syariah ini, memicu pakar ekonomi Islam  dalam  mencari  standar  akuntansi,  yang  sesuai  dengan  konsep  syariah.  Penerapan  akuntansi  syariah  dalam  lembaga keuangan syariah sangat penting untuk diwujudkan dan ditetapkan serta diaplikasikan.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ada sembilan standar yang terkait dengan akuntansi Syariah yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang Murabahah , PSAK 103 tentang Salam , PSAK 104 tentang Istisna ’, PSAK 105 tentang Mudharabah , PSAK 106 tentang Musyarakah , PSAK 107 tentang Ijarah , PSAK 108 tentang Penyelesaian hutang piutang murabahah bermasalah, PSAK 109 tentang Zakat, Infak, Sedekah. Saat ini banyak Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima, dimana mewajibkan secara mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al-Quran dan Al hadist. Dalam Islam zakat sebaiknya di pungut dan di kelola oleh negara maupun lembaga atau yang di beri mandat oleh negara atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari fakir miskin. Sehingga pengelolaan zakat akan efektif dan maksimal. Zakat bukanlah suatu kegiatan yang hanya berhubungan dengan duniawi saja. Dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang berhubungan dengan perintah untuk membayar zakat. Hal ini sesuai dengan Qs. At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah unuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui”.
Selain  itu  zakat  juga  merupakan  bentuk  kepedulian  sosial  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  masyarakat  karena  zakat merupakan hal dari terlaksananya pembagunan ekonomi kerakyatan dimana mempertimbangkan antara keseimbangan manusia dengan lingkungan hidupnya. Untuk itu Islam memberikan keseimbangan dalam melaksanakan dasar keadilan yang merata. Selain
itu  Islam  juga  memberikan  keseimbangan  sehingga  akan  mendorong  munculnya  lembaga  sosial  yang  mampu  memberikan kemudahan bagi fakir dan miskin. Lembaga sosial merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengelola, mengatur dan membantu pembagunan ekonomi bagi masyarakat khususnya fakir dan miskin sehingga dalam konteks ini lembaga sosial yang dimaksud Baitul Mal.
Baitul Mal salah satu lembaga keuangan syariah yang pengelolaan keuangan masyarakat berbasis syariah. Saat ini Baitul Mal sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam perekonomian khususnya masyarakat miskin dan lemah. Baitul Mal dalam posisinya merupakan suatu lembaga non profit yang tujuannya untuk membantu umat Islam dalam dalam menyalurkan zakat.Selanjutnya Baitul  Mal  merupakan  lembaga  keuangan  yang  dikhususkan  menyimpan  harta  kekayaan  kaum  muslimin  yang  kegiatannya mengarah  kepada  usaha  pengumpulan  dan  penyaluran  dana  yang  lebih  bersifat  non-profit  yakni  dan  ZIS  (Zakat,  Infak,  dan Sedekah) (Suharsono, 2003).
Sejak dikeluarkanya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Baitul Mal, maka Baitul Mal merupakan lembaga non stuktural yang diberikan wewenang dalam mengelola, mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya Baitul Mal ini merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mengoptimalkan pendayagunaan harta umat Islam khususnya mengenai zakat, yang saat ini sangat berpotensi dalam ekonomi umat sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien bagi sebuah lembaga yang profesional dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan hal tersebut maka Baitul Mal harus menerapkan  prinsip tata kelola lembaga dengan konsep akuntabilitas, trasparansi. Namun yang menjadi problematika saat ini adalah dalam penyajian laporan keuangannya.
laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dalam hal ini pemerintah harus transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan dalam bentuk relevan, mudah dipahami serta akuntabel. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak–pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual  dengan  yang  dianggarkan,  (b)  menilai  kondisi  keuangan  dan  hasil–hasil  operasi,  (c)  membantu  menentukan  tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002)
Dalam hal ini, setiap entitas berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak–pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil–hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundangan  yang  terkait  dengan  masalah  keuangan  dan  ketentuan  lainnya,  serta  (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.  Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu Laporan Keuangan dibuat juga untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu laporan keuangan akan menjadi bahan informasi bagi pemakainya (Harahap, 2008).
Kondisi  saat  ini,  banyak  muncul  permasalah  bahwa  masih  ada  lembaga  pengelola  zakat  yang  belum  memahami  dan mengimplementasikan PSAK 109, salah satunya adalah pengakuan akuntansi dengan metode cash basis , penggabungan dana zakat dan non zakat menjadi satu laporan keuangan, ketidakpahaman lembaga pengelola zakat mengenai porsi dana zakat dan amil zakat, dan masih belum memahami tentang pelaporan keuangan yang wajib dipublikasikan (Cahyadi, 2015).
Baitul Mal salah satu lembaga keuangan syariah yang pengelolaan keuangan masyarakat berbasis syariah. Saat ini Baitul Mal sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam perekonomian khususnya masyarakat miskin dan lemah. Selanjutnya Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang dikhususkan menyimpan harta kekayaan kaum muslimin yang kegiatannya mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang lebih bersifat non-profit yakni dan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) (Sudarsono, 2003).
Baitul Mal kota langsa merupakan lembaga yang membagun kepercayaan publik melalui zakat yang pada saat ini sudah berjalan selama tiga tahun. Sebagai bentuk perhatian khusus tentang zakat maka pemerintah kota langsa mengeluarkan peraturan wali Kota (Perwal) No. 451.12/1271/2014 tentang pemugutan langsung zakat dan infaq oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Instansi vertikal, BUMN, Perusahaan Swasta dalam wilayah kota Langsa.
Pada tahun  2016, tingkat pendapatan zakat  pada Baitul Mal Kota langsa sebanyak Rp3.019.167.006. Zakat tersebut disetorkan  melalui  pengelolaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Tahun  2016  merupakan  tahun  ke  tiga  pihak  Baitul  Mal  dalam mengelola dana zakat. Dalam pengelolaan laporan keuangan Baitul Mal harus mempunyai sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar dana zakat betul-betul memiliki fungsi sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi umat (Berita-one.com).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber zakat mal  terdapat pada beberapa sektor ekonomi masyarakat Aceh yaitu: sektor  pertanian,  perkebunan,  kehutanan,  perikanan,  kelautan,  peternakan,  perusahaan,  perhotelan,  kuliner/restoran,
jasa/pelayanan, komunikasi, dan trasportasi, sektor bisnis riil, baik skala kecil maupun besar merupakan potensi zakat terbesar di Aceh, ini bisa mencapai hingga Rp. 1.398.583.430.348 (Lapran penelitian, 2015).
Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalm penyajian laporan keuangan baitul mal. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Penelitian tentang penyajian laporan keuangan sudah banyak dilakukan, namun kajian tentang akuntabilitas dan tranparansi ini belum banyak yang dilakukan. Beberapa kajian pennyajian laporan keuangan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain:
Menurut (Osborne dan Plastrik, 1997), menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dalam akuntabilita yaitu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, terjaminnya sumber daya dan peraturan hokum yang berlaku di suatu daerah, adanya tujuan serta sasaran, tercapainya  suatu  visi  dan  misi,  berlaku  jujur  dalam  meningkatkan  perubahan  dalam  suatu  instansi.  Selain  itu,  (Rasul,  2013), menyatakan perlu dilakukan akuntabilitas supaya public dapat mengakses terkait dengan kinerja pemerintah.
(Wasila  dkk,  2014)  menyatakan  setiap  laporan  keuangan  harus  di  laporkan  secara  periodic  untuk  meningkatkan akuntabilitas  dan  trasparansi  kepada  public  khususnya  para  muzaki,  sehingga  dengan  adanya  informasi  public  ini  dapat menumbuhkan kepercayaan bagi pengguna informasi .
Selanjutnya Muhammad Djakfar dalam bukunya yang berjudul “ Etika Bisnis Islami” meneliti perilaku pelaku bisnis menurut perspektif etika Islami. Penelitian tersebut dijalankan untuk melihat perilaku pengusaha kaki lima dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap mereka. Penelitian tersebut dilakukan di kota Malang. Dari hasil penelitian tersebut, terungkap bahwa perilaku pengusaha buah di kota tersebut belum mencerminkan etika Islami. Indikasinya adalah mereka masih menerapkan standar ganda dalam menghadapi rekan seprofesi dengan pembeli. Dalam kaitan ini, pembeli diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam posisi tawar menawar harga sehingga cendrung dirugikan (Djakfar, 2008).
Menurut Sony Yuwono, dalam penelitiannya “Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyususnan, Pelaksanaan, dan  Pertanggungjawaban  APBD  (Berbasis  Kinerja)” menyatakan  bahwa  transparasnsi  dalam  sebuah  lembaga  terkait  dengan keterbukaan  informasi  yang  berkaitan  dengan  proses  perencanaan,  proses  penyusunan  serta  pelaksanaan  anggaran.  Namun (Marsdiasmo,  2002)  menjelaskan  bahwa  transparansi  lebih  kepada  keterbukaan  dlam  proses  pelaksanaan  suatu  anggaran pemerintah daerah.
Dalam buku “Akuntansi Sektor Publik:  Organisasi Non Laba” menjelaskan bahwa transparansi merupakan karakteristik daripada  Good  Governance  yang  didasari  dengan  prinsip  dasar  untuk  memperoleh  suatu  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan publik (Renyowijoyo, 2010).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kajian  lapangan  dan kepustakaan. Untuk mendapatkan data melalui kajian kepustakaan, peneliti akan menelaah buku-buku, jurnal, ensiklopedia, dan berbagai macam referensi dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
Sumber Data dalam pelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: primer adalah informan yang terlibat dalam kegiatan penetapan harga. Sekunder adalah seperti buku, jurnal, majalah, artikel , website dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Tekhnik Pengumpulan Data Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dilakukan secara terencana, sistematis dan konsisten. Karena penelitian ini bersifat perpustakaan ( library research ) dan lapangan ( field research ), maka  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  mendalam,  partisipasi  observasi,  kajian  dokumentasi. Wawancara mendalam ( Indepth-Interview ) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif (ulber, 2006). Adapun pihak yang akan di wawancarai dalam penelitian ini meliputi, Ketua atau kepala atau pihak yang dianggap dapat memberikan informasi dan data terkati dengan penelitian ini, yang meliputi: Kepada Baitul Mal, Kabid Keuangan, dan pihak- pihak yang terkait lainnya. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data lainnya dengan menggunakan observasi. Observasi adalah metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengamatan  (Arikunto,  2002).  Dalam  hal  ini  peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat, di mana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian. Adapun bentuk observasi yang dilakukan adalah mengamati serta menganalisis laporan keuangan yang terkait, khususnya terhadap akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan Baitul Mal. selajutnya dalam pengumpulan data adalah kajian dokumentasi, dimana dalam kajian dokumentasi ini, peneliti menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen yang telah ada  dan  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  baik  dokumen  yang  terkait  dengan  akuntabilitas  dan  transparansi  penyajian  laporan keuangan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah serta problematika lainnya yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi  penyajian  laporan  keuangan.  Kiranya  dokumen  tersebut  dapat  membantu  peneliti  untuk  mendapatkan  data  yang
akurat dan valid.
Metode Analisis Data dalam penelitian ini Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan skunder . Data Primer adalah informasi yang diperoleh dari tempat aktual terjadi peristiwa, sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran 2001). Data sekunder yang di dapat melalui studi kajian kepustakaan yang telah dikumpulkan, diteliti dan dianalisa dengan kaedah contens analysis (analis data kandungan). Data yang didapat dari hasil wawancara mendalam, partisipasi observasi dan kajian dokumentasi akan dianalisis dengan kaedah deskripstif analisis.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Penyajian Laporan Keuangan Keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa
Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga keuangan non profit kepada publik. Ini sesuai dengan karakter sosial dan accounting dengan tujuan untuk pemenuhan aspek akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dalam hal ini berkaitan  dengan  pemenuhan  harapan  masyarakat  dalam  penyajian  laporan  keuangan  dan trasparansi di  sini  merupakan terwujudnya  publikasi  laporan  keuangan  yang  di  buat  berdasarkan  standar  akuntansi  keuangan  dan  di  audit  oleh  lembaga independen.
Selain itu, laporan keuangan yang baik merupakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan yaitu PSAK 109  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  yang  terdiri  dari:  Neraca,  Laporan  perubahan  Aset  kelolaan,  Laporan  Arus  kas,  Laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan. Dalam sistem informasi akuntansi harus meliputi berbagai hal diantaranya ketersediaan SOP, adanya flowchat sistem, dokumen yang lengkap, penggunaa jurnal, buku besar, penyajian laporan keuangan.
Demikian  halnya  yang  terjadi  pada  laporan  keuangan  Baitul  Mal  Kota  Langsa.  Dalam  wawancara  dengan  Radiah, menjelaskan bahwa laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa hanya mencatat atau merekap pemasukan dan pengeluaran zakat dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta kemudian di catat dalam buku pengeluaran dan penerimaan zakat dan nantinya akan dimasukkan ke dalam Buku Besar Pembantu. Senada dengan syahril, menjelaskan bahwa pada Baitul Mal Kota Langsa tidak membuat laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam PSAK 109, mereka hanya mencatat dalam bentuk jurnal umum atas pendapatan yang diterima dari zakat kemudian hanya membuat buku besar pembantu dan mereka hanya merekap saja namun yang membuat laporan keuangan adalah DPAK.
Selain itu, penerimaan zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa dicatat sebagai sumber pendapatan asli daerah PAD kemudian di  simpan  pada  bendahara  umum.  Untuk  kegiatan  tersebu  pihak  Baitul  Mal  harus membuat  perencanaan dan  program  kerja kedepan. Dana untuk kegiatan tersebut akan dimasukkan kedalam rekening Baitul Mal nantinya akan dicairkan untuk program tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan dicatat dalam jurnal dan mereka dan merekapnya dalam buku kas pembatu. Disisi lain, laporan keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa hanya mencatat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat Baitul Mal, Buku besar pembantu, rekap penerimaan zakat per bank, rekap penerimaan zakat perkatagori dan rekap penerimaan zakat menurut klasifikasi katagori penerimaan zakat.
Dalam PSAK 109 ada beberapa komponen laporan keuangan pada lembaga amil zakat yaitu:
1. Laporan posisi keuangan
Dalam laporan ini menyajikan asset, kewajiban dan dana. Dalam penyajian asset dan kewajiban ini dalam laporan posisi keuangan tidak berbeda dengan lembaga atau institusi lainnya, namun perbedaannya adalah pada istilah modal diganti dengan “dana”;
2. Laporan perubahan dana
Dalam laporan perubahan dana ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah serta dana non halal serta penerimaan dan penggunaan dana oleh amil;
3. Laporan perubahan asset kelolaan
Dalam laporan ini menyajikan tentang pengelolaan asset kelolaan dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Untuk dana zakat terlah diatur peruntukanya dengan jelas berbeda dengan infak dan shadaqah yang penyalurannya masih fleksibel dan tidak langsung harus disalurkan kepada yang berhak namun boleh
4. Laporan arus kas
Dalam penyajian laporan arus kas harus diklasifikasikan menurut aktifitas operasi, investasi dan pendanaan. Aktifitas operasi  merupakan  aktifitas  penghasil  utama  sumber  dana  dan  aktifitas  lainnya  yang  bukan  aktifitas  investasi  dan pendanaan. Aktifitas operasi ini berasal dari jumlah arus kas yang berasal dari aktifitas operasi yang merupakan indicator untuk menentukan apakah lembaga pengelola zakat mampu menghasilkan aruskan yang dapat membiayai kegiatannya tanpa mengandalkan pada sumber dana lainya diluar dari aktifitas operasi. Selain itu aktifitas operasi ini diperoleh dari aktifitas utama sumber dana lembaga dan pada umumnya aktifitas operasi ini merupakan sumber dana dari luar aktifitas operasi. Aktifitas investasi merupaka aktivitas perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain
yang  tidak  setara  kas.  Sedangkan  aktifitas  pendanaan  merupakan  aktifitas  yang  mempengaruhi  perubahan  dalam jumlah serta komposisi saldo dana dan pinjaman dana;
5. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)
Dalam catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca. CaLK ini juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan yang lain untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Dalam CaLK ini mengungkap informasi tentang: a) dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan  akuntansi  yang  dipilih  dan  diterapkan  terhadap  peristiwa  dan transaksi yang penting. b) informasi yang diwajibkan dalam PSAK harus disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan penggunaan dana kebajikan. c) informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Selain itu untuk membatu pengguna laporan keuangan memahami tentang laporan keuangan maka CaLK dapat  disajikan  sebagai  beriku:  pertama,  pengungkapan  mengenai  dasr  pengukuran  kebijakan  akuntansi  yang diterapkan.  Kedua,  informasi  yang  mendukung  dalam  pos  tersebut  disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Jadi  dalam penyajian CaLK itu harus diperhatikan sistematika sepanjang hal tersebut sesuai untu dijalankan.
Dalam  pernyataan  standar  akuntansi  keuangan  bertujuan  untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sadaqah. PSAK ini juga berlaku untuk organisasi pengelola zakat yang pembentukan dan pengukuhan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Laporan  keuangan  juga  bertujuan  untuk  menyajikan  informasi  mengenai  kegiatan  Baitul  Mal  yang  sesuai  dengan ketentuan  syariah,  dapat  menilai  bagaimana  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  manajemen  Baitul  Mal,  menilai  semua program dan kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh Baitul Mal. Berdasarkan tujuan diatas pengelola keuangan pada Baitul Mal harus menyelaraskan nilai-nilai syariah yang dipakai.
Dalam  kegiatan  penyajian  laporan  keuangan  di  Baitul  Mal  Kota  Langsa  di  mulai  dari: Pertama  pengakuan yaitu penerimaan Zakat diakui pada saat dana zakat, infak dan shadakah diterima atau di keluarkan ( cash basis ), namun dana tersebut hanya berpengaruh pada kas zakat saja. Selain itu pengakuan merupakan pencatatan yang dilakukan secara resmi (penjurnalan) dalam rupiah kedalam laporan keuangan sehingga rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos transaksi dan dapat di laporkan dalam laporan keuangan. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan dalam bentuk jurnal. Jurnal merupaka pencatatan transaksi yang dapat dikelompokkan ke kolom debet dan kredit yang selanjutnya akan berhubungan dalam penyusunan laporan keuangan.
Dalam  penerimaan  dan  pengeluaran  zakat  pada  baitul  Mal  Kota  Langsa  diakui  pada  saat  dana  zakat  diterima  dan dikeluarkan. Namun dana yang masuk tersebut hanya berpengaruh terhadap kas zakat saja. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK no. 109 tentang akuntansi zakat, Infak dan Shadakah, karena dalam PSAK tersebut penerimaan dan pengeluaran zakat dapat mempengaruh saldo yang ada pada dana zakat.
Kedua  pengukuran ,  pada  Baitul  Mal  Kota  Langsa  tidak  melakukan  pengukuran  atas  aset  zakat  nonkas,  karena  semua penerimaan  dana  zakat  yang  telah  diterima  berupa  aset  yang  telah  disetor  oleh  muzakki  entitas  dan  muzakki  individu  yang selanjutnya dana tersebut baru di setorkan ke rekening Baitul Mal kemudian di pindahkan ke kas daerah baru di akui sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan dana zakat mempunyai sub bagian keuangan perlu memahami bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan pada organisasi non profit yang merupakan banyak perbedaan dengan organisasi profit .  Pada  prinsipnya  organisasi  pengelolaan  dana  zakat  merupakan  organisasi non  profit yang  pada  intinya memerlukan sistem akuntansi dan pencatatan yang jauh berbeda dengan organisasi profit karena organisasi non profit memiliki ciri yang berbeda yang aturannya bersifat syar’i.
Dalam hal ini juga akan dapat dilihat bagaimana pencatatan akuntansi zakat yang memiliki keunikan tersendiri. Dari beberapa pengamatan yang dilakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa Baitul Mal kota langsa menganut sistem pencatatan akuntansi yang menggunakan sistem tata buku tunggal ( Single Entry Bookkeping ). Sistem akuntansi ini hanya mencatat transaksi akuntansi hanya sekali saja, yaitu mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas. Dalam sistem pembukuan tunggal pada umumnya hanya diikuti dengan akuntansi berbasis kas ( Cash Basis ) yaitu sistem pencatatan transaksi pada saat kas itu diterima atau dikeluarkan. Dalam hal ini sistem tatabuku tunggal dengan pendekatan basis kas memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya adalah sederhana, mudah dan objektif dalam mengukur kas, namun kelemahannya tidak bisa menginformasikan posisi aset, kewajiban dalam suatu entitas.
Pada dasarnya sistem akuntansi tata buku tidak mampu menghasilkan laporan keuangan neraca, sulit untuk dilakukan pengauditan, tidak mampu mengiformasikan kinerja secara komprehensif dan mudah terjadinya manipulasi data. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan PSAK No 45 tentang pelaporan akuntansi keuangan organisasi Nirlaba, yang menurut PSAK tersebut organisasi  nirlaba  menggunakan  seharusnya  menggunkan  sistem  tata  buku  berpasangan  ( Double  entry  bookeeping )  dengan pendekatan basis akrual, karena sistem ini dapat menginformasikan aset, kewajiban dan ekuitas bersih organisasi yang tidak
mungkin mampu dihasilkan oleh sistem tata buku tunggal.
Dilihat dari aspek historisnya sistem tata buku berpasangan merupakan bentuk warisan tradisi Islam yang mana sistem ini mencatat transaksi akuntansi berpasangan yaitu setiap transaksi ada akun yang akan dicatat pada sisi debit dan akun yang di catat pada sisi kredit. Sehingga mampu menyeimbangkan ( Balance ) antara posisi debit dan kredit. Dalam pencatatan sistem debit dan  kredit  mempunyai  aturan yang  bersifat  logis  dan  rasional  dan  menggunakan  persamaan  aritmatika  sehingga  persamaan tersebut dapat dibedakan dalam persamaam akun riil (neraca) dan persamaan akun nominal (aporan sumber dan penggunaan dana.
Ketiga  Pengungkapan ,  merupakan  penyajian  informasi  utama  dalam  tambahan  perangkat  laporan  keuangan  yang lengkap. Dalam PSAK 109 menjelaskan pengungkapan sangat penting dilakukan untuk menunjukkan informasi tambahan yang belum  teridentifikasi  secara  signifikan  melalui  laporan  keuanganyang  akan  di  sajikan.  Menurut  PASK  109  penyajian  laporan keuangan dapat dilakukan dengan menyajikan:
1. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala perioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil;
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
3. Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
4. Rincian penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil, jika ada dan pengungkapan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya;
6. Hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.
Keempat  Pencatatan ,  dalam  pencatatan  laporan  keuangan  Baitul  Mal  Kota  Langsa  menggunakan  tata  buku  tunggal ( Single Entry Bookkeeping ). Untuk laporan pelaksana pengelola zakat Baitul Mal Kota menggunakan sistem tata buku dengan pendekatan  basis  kas  untuk  itu  laporan  yang  di  hasilkan  hanya  berbentuk  laporan  kas  umum  yang  hanya  di  gunakan  untuk mencatat  penerimaan  dan  pengeluaran  saja.  Transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  ini  harus  direkap  dan  disusun berdasarkan tanggal terjadinya transaksi lalu dihitung berapa total pnerimaan yang kemudian dikurangi dengan total pengeluaran yang akhirnya menghasilkan sisa saldo. Untuk setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ini harus dilampirkan bukti-bukti trasaksi, surat keputusan, dan bukti pendukung lainnya.
Dalam standar akuntansi zakat yang terdapat dalam PSAK No 109 yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan suatu entitas pengelola zakat yaitu menyajikan informasi akuntasi setiap periode. Adapun informasi yang disajikan menurut PSAK 109 harus dipisahkan menjadi:
1. Laporan posisi keuangan (neraca), pada laporan ini harus menggambarkan posisi aset, liabitas, dan saldo dana. Jadi pada laporan neraca ini pihak Baitul Mal Kota Langsa juga harus menyajikan laporan keuangan dengan memperhatikan standar akuntansi keuangan (SAK). Namun berdasarkan pengamatan penulis baitul mal kota langsa belum menyajikan laporan keuangan neraca hanya melaporkan dalam bentuk buku kas pembantu saja;
2. Laporan perubahan dana, dalam laporan ini berisikan penerimaan dan penyaluran dana zakat, non halal, penggunaan dana maupun dana lain yang berdasarkan pada kebijakan lembaga. Pada laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa menyajikan  sumber  penerimaan  dan  klasifikasi  jenis  sumber  penerimaan  untuk  setiap  jenis  trasaksi.  Adapun  jenis penerimaan pada Baitul Mal Kota Langsa terdiri dari penerimaan dari muzaki dari perusahaan, BUMN, Instansi penerintah, individu dan lain sebagainya;
3. Laporan perubahan aset kelola, pada laporan ini menyajikan informasi tentang perubahan saldo dari kwantitas saldo aset kelolaan yang berupa aset lancar dan aset tidak lancar untuk jenis-jenis dana selama periode tertentu. Pada Baitul Mal Kota Langsa tidak melaporkan perubahan aset kelola. Dengan ini dalam penyajian laporan perubahan aset kelolaan dana pada Baitul Mal Kota langsa belum sesuai dengan PSAK 109;
4. Laporan  arus  kas,  ini  menjelaskan  penambahan  dan  pengurangan  arus  kas  operasional  baik  dari  investasi  maupun pendanaan. Dalam hal ini laporan aruskan menggambarkan bagaimana trasksi setara kas pada Baitul Mal Kota Langsa, baik kas masuk mapun kas keluar sehingga dapat  diketahui kenaikan  maupun penurunan  kas bersih dan setara kas berdasarkan Aktifitas operasi, investasi maupun pendanaan dalam suatu periode akuntansi. Untuk saat ini Baitul Mal Kota Langsa belum menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 109 sehingga belum dapat di ketahui berapa kenaikan kas bersih dan berapa setara kas.
5. Catatan atas laporan keuangan, merupakan penjelasan atas kebijakan dan pernyataan lain yang terkait dengan perlakuan transaksi yang telah dilakukan. Dalam catatan atas laporan keuangan ini memuat referensi dari setip pos dalam laporan posisi  keuangan  (neraca),  laporan  perubahan  dana,  laporan  arus  kas  dan  laporan  perubahan  aset  kelolaan.  Namun
berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan, baitul mal kota langsa belum menyajikan catatan atas laporan keuangan ini juga bertentangan dengan PSAK 109 yang wajib menyajikan laporan tersebut.
Dalam praktiknya, pihak Baitul Mal Kota Langsa seharusnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang didalamnya terdiri dari: Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan CaLK.

## Akuntabilitas dan tansparansi terhadap penyajian laporan keuangan Baitul Mal Kota Langsa
Dalam PSAK No.109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki kepada mustahiq dengan ketentuan syariah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelola ke pada pengelola, stakeholder dalam bentuk laporan keuangan. Adapun pihak-pihak stakeholder yaitu dewan pelaksana, dewan pengawas, divisi-divisi dan pihak pengawas dalam bentuk eksekutif maupun legislatif. Dalam akuntabilitas laporan keuangan prinsip transparansi dan kejujuran merupakan hal yang utama yang harus di gunakan oleh Baitul Mal Kota Langsa.
Pada  dasarnya,  akuntabilitas  juga  terdapat  dalam  Al-Qur’an  surat  Al  Baqarah  282,  dimana  mewajibkan  dalam  setiap transaksi melakukan pencatatan. Proses pencatatan transaksi disini akan memberikan informasi yang akurat  dan akuntabilitas dalam hal pertanggungjawaban terhadap kondisi yang terjadi pada lembaga publik (Ameriska, 2009).
Dalam organisasi pengelola zakat akuntabilitas ini ditujukan dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi pengelola tersebut. Untuk itu Baitul Mal Kota Langsa harus harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap untuk diaudit  oleh  internal  maupun  eksternal  akuntan  publik,  karena  dalam  PSAK  109,  akuntansi  zakat  bertujuan  untuk  mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada transaksi zakat. Namun berdasarkan hasil pengamatan Baitul Mal Kota Langsa belum menerapkan PSAK 109.
Konsep  mengenai  akuntabilitas  dan  aksesibilitas  menempati  kriteria  yang  sangat  penting  terkait  dengan pertanggungjawaban  organisasi  dalam  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkap  segala  aktifitas  kegiatan  serta  sejauh  mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.
Penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas keuangan Baitul Mal adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi zakat agar lebih mudah dipahami stakeholders mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan Baitul Mal karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut.
Dengan demikian, Baitul Mal yang akuntabel adalah lembaga yang  mampu  membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel bagi para pengguna potensial.  Jika  informasi  pengelolaan  laporan  keuangan  tersedia  dan  aksesibel,  maka  hal  ini  akan  memudahkan stakeholders mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen Baitul Mal akan tertuntut untuk lebih akuntabel.
Dalam pengelolaan laporan keuangan zakat,  peran sumber daya manusia sangat penting dalam mengemban amanah pengelolaan tersebut. Maka dari itu, jika pengelolanya zakat baik, maka tujuh asnaf mustahik.
Untuk menjalankan amanah atau pengelolan zakat, manajemen harus melakukan atau mengelola laporan keuangan secara terukur dengan kunci:
a. Amanah , Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (moral hazard) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh Baitul Mal adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzakki setelah memberikan dananya kepada Baitul Mal tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat
b. Profesional, Sifat  amanah  belumlah  cukup.  Harus  diimbangi  dengan  profesionalitas  pengelolaannya.  Hanya  dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.
c. Transparan, Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya  melibatkan  pihak  intern  organisasi  saja  tetapi  juga  akan  melibatkan  pihak  ekstern  seperti  para  muzakki  maupun masyarakat  secara  luas.  Dan  dengan  transparansi  inilah  rasa  curiga  dan  ketidakpercayaan  masyarakat  akan  dapat diminimalisasi.
Prinsip diatas merupakan prinsip good governance, yang mana akam membuat baitul mal kota langsa dapat dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas dalam hal ini Baitul Mal Kota Langsa harus mempertanggungjawabkan kinerja secara trasparan dan wajar. Dalam hal ini pengurus Baitul Mal Kota Langsa harus mempertanggungkjawabkan amanah yang diterima sesuai dengan hukum, peraturan, etika, dan moral. Akuntabilitas disini merupakan penerapan akuntansi dana laporan keuangan
baitul mal kota langsa yaitu laporan yang dihasilkan harus dapat dipahami oleh masyarakat.
Pada dasarnya dalam penerapan prinsip akuntabilitas ini, Baitul Mal Kota Langsa harus menyajikan laporan keuangan tepat waktu yaitu Baitul Mal Kota Langsa harus disiplin waktu dalam pengungkapan laporan keuangan sehingga mampu di akses secara cepat oleh masyarakat. Prinsip akuntabilitas ini juga harus diimplementasikan pada kinerja Baitul Mal Kota Langsa dalam hal  koordinasi,  monitoring  dan  evaluasi,  perencanaan,  program  Baitul  Mal  Kota  Langsa  antara  lain  pelaksanaan  pendidikan, pelatihan, dan penelitian zakat dan harta agama lainnya. Untuk itu akan jelas program kegiatan yang akan dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa.
Selain  itu,  dalam  penerapan  akuntansi  dana  dalam  konteks  akuntabilitas  keuangan  Baitul  Mal  Kota  Langsa  harus menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh stakeholder mengenai penggunaan dana. Oleh karena itu Baitul Mal harus akuntabel yang merupakan lembaga yang mampu membuat membuat laporan tahunan yang didalamnya memuat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## Transparansi
Trasparansi merupakan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat yang berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi secara menyeluruh tentang laporan keuangan. Transparansi juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan muzaki dalam konteks pertumbuhan zakat pada Baitul Mal Kota Langsa.
Bagi lembaga khususnya Baitul Mal, trasparansi merupakan hal terpenting dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak yang bekepentingan. Dalam melaksanakan trasparansi ada beberapa aspek yang dapat di lihat dari trasparansi  yaitu:  pertanggungjawaban  dan  publikasi  laporan  keuangan  secara  terbuka  kepada  masyarakat  serta  kemudahan dalam mengakses informasi mengenai laporan keuangan itu sendiri. Untuk dalam penyajian laporan keuangan secara trasparansi , ini dapat mencerminkan kinerja dan tanggungjawab dari Baitul Mal itu sendiri.
Dalam  melaksanakan  konsep  trasparansi,  pengungkapan  harus  dilakukan  secara  berimbang  yaitu  informasi  yang disampaikan tidak hanya bersifat positif saja namun termasuk juga informasi yang bersifat negatif agar dapat terhindar dari hal yang merugikan bagi pihak muzakki maupu mustahik. Dengan adanya trasparansi ini juga akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik  karena  tidak  hanya  melibatkan  pihak  intern  saja  namun  juga  pihak  ekstern  seperti  muzakki,  akuntan,  auditor  maupun masyarakat umum, sehingga dengan trasparansi ini masyarakat tidak tumbuh rasa curiga kepada lembaga Baitul Mal. Selanjutnya, dengan terbukanya laporan keuangan zakat maka pihak masyarakat akan lebih percaya dalam menyalurkan dana  zakat  kepada  lembaga  tersebut  dan  secara  langsung  laporan  keuangan  keuangan  tersebut  akan  diterbitkan  secara trasparansi sebagai  wujud  pertanggungjawaban  terhadap  muzakki  dan  kepada  Allah  SWT,  ini  merupakan  wujud pertanggungjawaban moral bagi lembaga khususnya Baitul Mal.
Menurut pandangan islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur) sebagaiman firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 152, yang artinya “ dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga sampai dian dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang malainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat ” Pengelolaan laporan keuangan sebagai bentuk trasparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada  muzakki. Maka dari itu laporan keuangan merupakan media antara pengelola dan masyarakat, ini sesuai dengan standar akuntansi no. 1 yaitu laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan Pengelolaan laporan keuangan dalam kontek trasparansi akan menjadi kontol bagi muzaki atau masyarakat terhadap Baitul Mal Kota Langsa, sehingga transparansi ini akan dikaitkan dengan akses bagi masyarakat agar mendapatkan informasi pengguna dana sebanyak mungkin. Dalam kontek ini harus diketahui bahwa masyarakat sekarang ini sudah mulai kritis dalam hal trasparansi. untuk itu, laporan keuangan tidak boleh menyesatkan, dan laporan keuangan harus mencakup seluruh informasi yang relevan dengan cara tidak memihak, dapat dipahami dan tepat waktu, ini dikenal dengan prisip pengungkapan penuh (Baitul Mal Kota Langsa)
Untuk itu, setiap kejadian atau fakta yang terjadi perlu di ungkapkan secara terbuka supaya laporan keuangan dapat bersifat informatif dan dapat memberikan arti bagi pihak yang berkepentingan. Dalam pengungkapan fakta yang terjadi harus dihindari adanya laporan keuangan yang dapat menyesatkan bagi publik. Selain itu perlu adanya informasi deskripsi mengenai laporan keuangan.  Dengan  adanya  prinsip  pengungkapan  ini  diharapkan  bagi  pihak  inverstor  dalam  hal  ini  adalah  muzakki  dapat mengetahui isi dari pada laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan menampilkan informasi penting dan akurat. Sehingga semua yang telah dilakukan harus disampaikan ke publik.
Pada dasarnya Baitul Mal Kota Langsa sudah menerapkan prinsip trasparansi yaitu dengan cara melaporan rencana kerja tahunan dalam buku laporan laporan penerimaan dan penyaluran zakat baitul mal kota langsa. Jadi dalam hal ini Baitul Mal Kota Langsa menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stekeholder dalam pengelolaan zakat (Raudha, 2017). Namun dalam aplikasinya belum menerapkan dalam konsep PSAK 109.
Pada Baitul Mal Kota Langsa, semua penerimaan zakat yang dikelola oleh  Baitul Mal Kota Langsa yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus di setor ke kas umum daerah daerah. PAD  tersebut disimpan dalam rekening khusus Bendahara umum daerah (BUD) Kota Langsa yang ditujuk oleh walikota. Untuk pengumpulan dana zakat yang disampaikan pada rekening tersendiri dan hanya dapat dicairkan untuk kegiatan yang diajukan oleh Baitul Mal Kota Langsa (Syahri, 2017). Salah satu bentuk transparansi pertanggungjawaban  lain  yang  dilakukan  oleh  pihak  Baitul  Mal  Kota  Langsa  adalah  dengan  cara mempublikasikan melalui majalah, bulletin, jurnal, radio, televisi, internet, koran dan mengirikan langsuk ke muzakki. Selain itu juga dengan cara menemplekan ditempat papan pengumuman yang ada pada kantor dan tempat umum lainnya (Juwaini, 2017)

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Adapun beberapa kesimpulan dari pembahasan dan penelitian ini sebagai berikut:
1. Dalam menyajikan laporan keuangan pihak Bitul Mal Kota langsa hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana, buku kas pembantu, rekap penerimaan zakat per bank dan merakap penermaan zakat per katagori serta rekap penerimaan zakat menurut klasifikasi katagori penerimaan zakat, dan pihak Bitul Mal Kota langsa belum menerapkan sesuai dengan PSAK 109 yang seharusnya menyajian: neraca, Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan Keuangan (CALK).
2. Dalam penyajian laporan keuangan secara akuntabilitias pihak Baitul Mal Kota Langsa belum menerapkan sistem penyajian  laporan  keuangan  sesuai  dengan  PSAK  109  yang  bertujuan  untuk  pengukuran,    penyajian,  dan pengungkapan  pada  transaksi zakat  karena  laporan  keuangan  itu  sendiri  harus siap  di  audit  oleh  pihak  internal maupun eksternal. trasparansi pada Baitul Mal Kota Langsa yaitu keterbukaan dalam informasi yang menyangkut tentang  laporan  keuangan,  periode  pelaporan.  Dalam  menerapkan trasparansi ini  pihak  Baitul  Mal  Kota  Langsa melaporkan  rencana  kerja  tahunan,  laporan  penerimaan  zakat  dalam  buku  laporan  penerimaan  dan  penyaluran zakat.

## Rekomendasi
Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:
1. Dalam penyajian laporan keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa hendaknya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang didalamnya mencakup neraca, Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan Keuangan (CALK).
2. Untuk pelaporan laporan keuangannya pihak Baitul Mal Kota Langsa hendaknya membuat sendiri laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan tidak direkap oleh dinas pengelolaan kekayaan dan aset (DPKA).
3. Untuk trasparansi dan akuntabilitas hendaknya laporan keuangan Batul Mal Kota Langsa di audit oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ameriska. (2009). Akuntabilitas pada Maal Wat Tamwil ditinjau dari Perspektif Shari’ate Enterprise Theory. Tesis. Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang
Amri Cahyadi. (2015). Permasalaha dalam penerapan akuntansi zakat PSAK 109, http:/www.kompasiana.com/muhammad amri cahyadi/permasalahan-dalam-penerapa-akuntansi-zakat-psak-109  5581f04023afbd1a0ee10831,  diakses  anggal  4 September 2017
Hery. (2009). Teori Akuntansi , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Wawancara:
Wawancara dengan Syahri (sekretariat) baitul Mal Kota Langsa, 5 September 2017 Wawancara dengan Tgk. Alam Syah kepala Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 6 September 2017 Wawancara dengan juwaini (kabag umum) Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 5 September 2017 Wawancara dengan radiah bagian keuangan Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 7 September 2017
Wawancara dengan Raudhah bagian keuangan Baitul Mal Kota Langsa, 6 September 2017