Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak; Jeane Nelje Saly (2023), Tinjauan Hukum terhadap Generic Terms dalam Perlindungan Merek, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## TINJAUAN
HUKUM

## TERHADAP GENERIC TERMS DALAM PERLINDUNGAN MEREK
Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak, Jeane Nelje Saly Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: yemima.205200244@stu.untar.ac.id, jeanes@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  kegiatan  perdagangan  barang  dan  jasa  di  Indonesia  mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan  karena  adanya  perkembangan  teknologi informasi  dan  transportasi  yang  menyebabkan  aktivitas  di  sektor  perdagangan dalam penciptaan karya atas barang dan jasa mengalami perkembangan yang pesat. Salah  satu  bentuk  perlindungan  karya  yang  dinamakan  hak  kekayaan  intelektual adalah  penggunaan  merek  dagang.  Melalui  penelitian  ini,  akan  membahas mengenai tinjauan hukum terhadap generic terms yang merupakan salah satu dari beberapa syarat yang dilarang dalam hal mengajukan permohonan atas pendaftaran nama  merek.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  yaitu  deskriptif  analitis  melalui  pendekatan  kasus  yang mengkaji Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini diharapkan agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang merupakan calon pendaftar merek untuk mengetahui kriteria-kriteria nama merek apa saja yang dapat didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan, dalam hal ini adalah mengenai merek yang mengandung unsur generic terms . Kesimpulan membuktikan bahwa generic terms atau  istilah  umum merupakan  sebuah  makna  yang  merujuk bentuk kelompok dari produk atau istilah yang umum pada kalangan konsumen atau publik. Seharusnya, merek yang didaftarkan dengan menggunakan generic terms atau  peristilahan  umum  yang  merupakan  bagian  dari  public  domain  tidak  dapat lolos  atau  melalui  tahapan  pemeriksaan  substantif  dalam  proses  pemeriksaan merek.  Hal  tersebut  perlu  dicegah  karena  apabila  permohonan  merek  tersebut dikabulkan  dikhawatirkan  dapat  memberikan  hak  monopoli  bagi  pemilik  merek atas  penggunaan  merek  tersebut  sehingga  merek  tersebut  tidak  dapat  bersaing secara efektif.
Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Generic Terms .

## Abstract
The  development  of  trade  activities  in  goods  and  services  in  Indonesia  has increased quite significantly due to developments in information and transportation technology which have caused activities in the trade sector in the creation of works for goods and services to experience rapid development. One form of law protection called intellectual property rights, namely trademarks. Through this research, we
will discuss legal reflections on general terms which are one of several conditions that  are  prohibited  when  submitting  an  application  for  trademark  name registration.  This  research  method  uses  a  normative  method  with  research specifications, namely analytical descriptive using a case approach that examines Verdict  Number  85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.  Niaga.Jkt.Pst.  The  aim  of  this research  is  to  provide  knowledge  to  the  public  who  are  prospective  trademark registrants to know the criteria for brand names that can be registered or cannot be registered, in this case regarding brands that contain elements of generic terms. The conclusion proves that a generic term is a meaning that refers to a group of products or terms that are common among consumers or the public. Supposedly, brands registered using generic terms or general terms that are part of the public domain  cannot  pass  or  go  through  the  substantive  examination  stage  in  the trademark  examination  process.  This  needs  to  be  prevented  because  if  the trademark  application  is  granted,  inquiries  can  give  the  trademark  owner monopoly  rights  over  the  use  of  the  trademark  so  that  the  trademark  cannot compete effectively.
Keywords:  Intellectual Property Rights, Trademark, Generic Terms.

## Pendahuluan
Pada saat ini, perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena adanya perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan barang dan jasa  mengalami  perkembangan  yang  pesat  (Jened,  2010).  Hal  tersebut  terbukti  dengan adanya  sektor  ekonomi  kreatif  yang  merupakan  sektor  dengan  pertumbuhan  ekonomi tercepat di dunia. Dengan sektor ekonomi kreatif, Indonesia dapat menyumbang sekitar 82 miliar USD terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan sekitar 23,9 miliar USD terhadap ekspor nasional (Kementerian Luar Negeri, 2023).
Kehidupan  dalam  persaingan  sektor  ekonomi  kreatif  merupakan  wadah  bagi setiap  orang  berlomba-lomba  untuk  melahirkan  setiap  karya  baru  untuk  memperoleh manfaat  bagi  kehidupannya.  Tak  lepas  dari  itu,  setiap  orang  memiliki  hak  dan kewajibannya untuk memperoleh suatu hal. Oleh karena itu,  perlu adanya peran hukum untuk mengatur hak dan kewajiban tersebut.
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dapat  diartikan  sebagai  hasil  olah  pikir  dan kreativitas yang dimiliki oleh manusia sehingga dapat menghasilkan berbagai ciptaan dan penemuan  baru  di  berbagai  bidang,  baik  itu  di  bidang  seni,  sastra,  ilmu  pengetahuan, maupun  teknologi  yang  mana  hal  tersebut  nantinya  akan  menghasilkan  manfaat  bagi perekonomian nasional maupun internasional (Gautama, 1990).
Tubuh  HKI  sendiri  terbagi  menjadi  2  (dua)  kelompok,  yaitu  hak  milik perindustrian dan hak cipta. Hak milik perindustrian sendiri terdiri lagi dari merek, paten, rahasia  dagang,  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  dan  perlindungan varietas tanaman (Michael & Kansil, 2021). Sedangkan hak cipta meliputi bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan hak cipta.
Lahirnya HKI tiada lain tiada bukan merupakan wujud dari perindungan hukum bagi setiap aspek kegiatan manusia dalam proses menghasilkan karya-karyanya dengan beberapa alasan di dalamnya. Pertama, pentingnya perlindungan HKI dinyatakannya oleh Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi, “Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang  diperoleh  dari  ciptaan  ilmiah,  kesustraan  atau  artistik  dalam  hal  dia  sebagai pencipta”.
Oleh karena itu, perlindungan terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi karya yang merupakan hasil jerah payah suatu pihak agar dapat diterima oleh publik  dan  apabila  tidak  dilindungi  khawatirnya  akan  terdapat  pihak  lain  yang  ingin memboncengi atau memakai karya hasil jerah payah pihak lain tersebut tanpa izin.
Kedua,  perlindungan  HKI  dilakukan  sebagai  bentuk  pemberian  dorongan  dan imbalan  dari  segi  ekonomi  atas  inovasi  dan  penciptaan  karya  oleh  suatu  pihak.  Hal tersebut diupayakan karena mengingat suatu proses dalam menciptakan atau menemukan suatu karya memerlukan banyak biaya dan waktu, sehingga tidaklah cukup hanya dibayar dengan sebuah apresiasi, pujian semata, atau respons lainnya yang serupa.
Perlindungan  HKI  di  Indonesia  sudah  tidak  asing  lagi  di  kalangan  masyarakat karena  sudah  adanya  beberapa  peraturan  yang  mengakomodasi  hal  tersebut.  Pada penelitian kali ini, penulis memilih fokus pembahasan mengenai salah satu wujud dari HKI yaitu merek. Peraturan mengenai merek sudah ada di Indonesia sejak tahun 1961 yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan  yang  mengalami  pencabutan  perubahan  sebanyak  3  (tiga)  kali  dengan undang-undang yang baru.
Pertama, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dicabut dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  yang  dicabut  dengan undang-undang  yang  berlaku  hingga  saat  ini  yaitu  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  “UU MIG”). Peraturan terkait merek juga diatur dalam beberapa peraturan turunan lainnya.
Menurut  Pasal  1  UU  MIG,  merek  dapat  diartikan  sebagai  tanda  yang  berupa gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Perlindungan hukum atas  merek diharapkan dapat menjamin kualitas dan mutu barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  oleh  produsen  kepada  konsumennya,  untuk menyematkan sebuah nama, dan menghindari terjadinya itikad buruk dari pihak lain atas produk yang telah ada (Pakpahan & Haryanto, 2021).
Dalam perlindungan merek dikenal prinsip “ first to file” , yang artinya ialah suatu merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan terlebih dahulu apabila kepemilikan atas suatu merek ingin diakui secara sah oleh hukum (Nabilah, Sudjana, & Rafianti, 2018). Sistem  administrasi  merek  yang  demikian  merupakan  hal  yang  begitu  penting  atas kepemilikan  hak  merek  (Abdurahman,  2020).  Pengakuan  atas  kepemilikan  terhadap sebuah merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada
pemilik  merek  untuk  menggunakan  merek  tersebut  atau  memberi  pihak  lain  untuk menggunakannya.
Oleh  karena  itu,  siapa  yang  terlebih  dahulu  mendaftarkan  merek,  maka  dialah yang berhak atas penggunaan merek tersebut dan pihak lain tidak diperkenankan untuk mendaftarkan merek dengan nama yang sama. Sehingga, perlindungan atas merek dapat diberikan setelah seseorang mendaftarkan merek tersebut.
Pasal  20  UU  MIG  mengatur  mengenai  ketentuan  atas  merek  yang  tidak  dapat didaftarkan.  Pada  penelitian  ini,  penulis  akan  mempusatkan  pembahasan  pada  2  (dua) syarat  pendaftaran  merek  yang  tidak  dapat  diajukan.  Pertama,  merek  yang  tidak  dapat didaftarkan adalah apabila suatu merek bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kedua, merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Dewasa  ini,  banyak  sekali  terjadi  permasalahan  yang  ada  di masyarakat terkait dengan pendaftaran merek karena menggunakan nama-nama yang terdiri dari persitilahan yang sebenarnya merupakan istilah umum yang ada dalam masyarakat. Salah satu kasus dalam hal tersebut adalah pada penelitian kali ini. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis hendak melakukan pembahasan mengenai generic terms.
Seperti pada kasus putusan yang telah dipilih dalam pembahasan kali ini, bermula dengan didaftarkannya suatu merek dengan nama “ Open Mic Indonesia” pada tanggal 5 Juni 2015 dengan nomor pendaftaran IDM000477953 pada kode kelas 41 (jasa) dengan jenis hiburan, acara hiburan radio, dan hiburan televisi oleh Ramon Pratama alias Ramon Papana.  Kemudian,  setelah  didaftarkannya  merek  tersebut,  banyak  sekali  pihak  yang merasa dirugikan.
Tergugat  yang  memberikan  somasi  kepada  beberapa  café  ataupun  pihak  yang menggunakan istilah “ Open Mic ” dalam penyelenggaraan acara di tempat hiburan mereka masing-masing.  Melalui  somasi  yang  dilayangkan,  tergugat  menuntut  sebesar Rp250.000.000,00 kepada pihak-pihak tersebut dengan dasar mereka menggunakan kata “ Open Mic ” tanpa izin kepaada pemilik merek “ Open Mic Indonesia” dan hal tersebut dituding  merupakan  tindakan  dalam  pelanggaran  hak  cipta.  Hal  tersebut  jelaslah menimbulkan  keresahan  masyarakat  dan  membatasi  karya  seniman  yang  ingin meningkatkan  kemampuannya  dalam  bidang  seni,  terkhusunya  dalam  bidang  lawak tunggal ( stand up comedy ).
Maka  dari  itu,  untuk  menindaklanjuti  sikap  dari  pemegang  hak  atas  merek tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2022, Perkumpulan Stand Up Indonesia mengajukan gugatan  pembatalan  atas  merek  tersebut  dengan  pokok  gugatan  sebagai  berikut:  a) Penggugat termasuk pihak yang berkepentingan apabila merujuk pada Pasal 76 ayat (1) UU MIG; b) Pemohon pendaftar merek beritikad tidak baik; c) Pendaftaran merek “ Open Mic Indonesia”  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  d)  Istilah  “ Open  Mic ”  adalah generic terms di bidang jasa hiburan (Bersifat, 2016).
Berdasarkan latar belakang di atas, timbul pertanyaan yang menjadi permasalahan untuk  diteliti  lebih  lanjut  oleh  penulis,  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  tinjauan
hukum  terhadap generic  terms dalam  perlindungan  merek?  dan  (2)  Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst?
Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  kali  ini  penulis  hendak  mengangkat  judul “Tinjauan Hukum Terhadap Generic Terms dalam Perlindungan Merek (Studi Putusan 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.  Niaga.Jkt.Pst)”.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah dengan  harapan  agar  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  yang  merupakan calon pendaftar merek untuk mengetahui kriteria-kriteria nama merek apa saja yang dapat didaftarkan  atau  tidak  dapat  didaftarkan,  dalam  hal  ini  adalah  mengenai  merek  yang mengandung unsur generic terms.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif,  yaitu  suatu  metode penelitian yang mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  permasalahan  hukum  yang  diteliti  (Marzuki,  2013).  Normatif memiliki  arti  sebagai  kaidah  yang  berlaku  atau  yang  seharusnya/sepantasnya.  Oleh karena itu, melalui penggunaan metode penelitian ini akan dilengkapi dengan beberapa doktrin-doktrin yang berlaku.
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yang  nantinya  dalam penelitian  ini  adanya  pemaparan  berupa  analisis  dari  isu  yang  diangkat.  Spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini bertujuan agar penelitian ini dapat memperoleh kebenaran dan gambaran yang lengkap serta sistematis terkait isu hukum dan permasalahan yang akan dibahas.
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  kasus  ( case approach) karena  pembahasan  isu  hukum  dalam  pembahasan  ini  diangkat  dari  sebuah Putusan Pengadilan
Niaga dengan nomor 85/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/
PN.Niaga.Jkt.Pst.

## Hasil dan Pembahasan
Merek merupakan suatu tanda untuk memberikan identitas atau pengindividualisasian  terhadap  suatu  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan.  Pada  dasarnya, dalam  konsep  perlindungan  merek  dinyatakan  jika  merek  yang  tidak  memiliki kemampuan sebagai daya pembeda, maka merek tersebut tidak dapat dilindungi.
Tidaklah adil bahwa sebuah suatu hal yang sudah menjadi milik umum ( public domain )  yang  meliputi generic terms,  deceptive terms, dan geographically  deceptively misdescriptive dijadikan  sebagai  objek  monopoli  oleh  salah  satu  pihak  saja  (Sumarto, Harsono Adi, 1989). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek diberikan untuk  melindungi  itikad  baik  dalam  penggunaannya  sebagai  suatu  identitas  untuk membedakan barang dan jasa.
Permohonan  atas  pendaftaran  merek  dilakukan  melalui  2  (dua)  tahap  dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tahap pertama yaitu pemeriksaan formalitas yang dilakukan selama 15 (lima belas) hari. Setelah pemeriksaan formalitas selesai, hasil pemeriksaan akan diumumkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Setelah itu, pada tahap
kedua, akan dilakukannya pemeriksaan substantif yang dilakukan dalam waktu 150 hari. Jika merek yang didaftarkan tidak ada penolakan, maka sertifikat merek dapat diterbitkan setelahnya.
Seharusnya,  merek  yang  didaftarkan  dengan  menggunakan generic  terms atau peristilahan  umum  yang  merupakan  bagian  dari public  domain tidak  dapat  lolos  atau melalui tahapan pemeriksaan substantif dalam proses pemeriksaan merek. Pun demikian, suatu hal yang telah menjadi public domain yang menjadikan suatu karya tidak dapat lagi digunakan  untuk  kepentingan  umum  tidak  dapat  didaftarkan  sebagai  Hak  Kekayaan Intelektual (Yanto, 2012).
Terdapat sebuah teori Abercrombie Classification yang membagi merek menjadi ke dalam 5 (lima) kategori berdasarkan tahap kekuatannya mulai dari asal kata atau nama yang  mendapatkan  perlindungan  tertinggi  hingga  merek  yang  tidak  dapat  diberikan perlindungan.
1. Fanciful Trademark
Peristilahan  ini  digunakan  untuk  menggambarkan  kondisi  merek  yang  dibuat berdasarkan  kata-kata  yang  berasal  dari  khayalan  yang  unik  dan  produknya menggambarkan  penamaannya.  Hal  tersebut  merupakan  upaya  pokok  untuk membedakan  atau  menandakan  suatu  barang  dan  jasa  berdasarkan  keunikan namanya, contohnya adalah merek Kodak.
2. Arbitrary Trademark
Peristilahan  ini  digunakan  untuk  menggambarkan  penamaan  merek  yang  diambil dari kata-kata yang artinya sudah terdapat dalam kamus dan tidak mengandung kaitan dengan produk barang atau jasa pada merek tersebut. Contohnya adalah merek Jaguar yang merupakan nama hewan namun dijadikan sebagai merek dari sebuah mobil.
3. Suggestive Trademark
Peristilahan yang digunakan pada merek dengan kondisi memiliki kaitan erat atau secara  langsung  menggambarkan  barang  atau  jasa  dari  merek  tersebut,  contohnya adalah merek Sunny untuk sebuah lampu.
4. Descriptive Trademark
Peristilahan  ini  digunakan  pada  merek  dengan  kondisi  yang  memiliki  unsur pemaknaan  kata  yang  dengan  langsung  menggambarkan  kondisi  barang  atau  jasa tersebut, contohnya merek Mie Gelas yang artinya produk tersebut menggambarkan produk mie yang dijual dengan penyajian di dalam gelas
5. Generic Terms
Peristilahan ini digunakan pada merek dalam kondisi yang menjelaskan produk yang ditampilkan.  Tanda-tanda  ini  bersifat  menerangkan  objek  secara  umum  dengan menggunakan kata umum, contohnya kata “Meja” untuk menggambar produk berupa meja.
Apabila  dikaji  lebih  dalam, generic  terms atau  istilah  umum  dapat  diartikan sebagai suatu makna yang merujuk bentuk kelompok dari produk atau istilah yang umum pada kalangan konsumen atau publik. Sebuah merek yang menggunakan istilah umum
( generic  terms) merupakan  gambaran  yang  menandakan genus atau  asal  muasal  dari produknya.
Menurut  kamus  umum  bahasa  Inggris,  arti  kata  “ generic ”  adalah  umum,  atau berkaitan dengan satu kelas atau jenis barang atau jasa yang sama. Contoh yang dijadikan sebagai  tanda  milik  umum  adalah  tanda  tengkorak  dengan  dua  tulang  bersilang,  hal tersebut  diartikan  sebagai  tanda  bahaya  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tanda  dari contoh yang tadi disampaikan tidak dapat lagi didaftarkan sebagai sebuah merek.
Dalam beberapa penerapan hukum, tidak ada istilah-istilah yang bersifat generik atau  yang  sekadar  deskriptif  bisa  dijadikan  sebagai  merek  dagang  (Rohman,  2016). Meskipun demikian, berdasarkan Undang-Undang Merek Amerika Serikat, Lanham Act No.  15  Tahun  1946  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  “Lanham Act)” ,  memberikan pengecualian  penting  sehubungan  dengan  istilah-istilah  deskriptif  yang  memperoleh makna sekunder, namun hal ini tidak memberikan pengecualian untuk merek generik.
Lanham Act mengatur  pembatalan  merek  terdaftar  jika  sewaktu-waktu  suatu penggunaan nama suatu merek beralih menjadi nama deskriptif umum suatu barang atau substansi  (Hartono,  Suryani,  &  Syailendra,  2023).  Hal  ini  menandakan  bahwa  bukti makna  sekunder  yang  berdasarkan  hal  itu,  beberapa  merek  yang  “sekadar  deskriptif” mungkin  saja  untuk  didaftarkan  dan  tidak  dapat  diubah  menjadi  istilah  umum  untuk merek dagang.
Dalam Lanham Act juga diatur mengenai sebuah merek yang harus ditinggalkan atau tidak digunakan lagi apabila terjadi salah satu unsur di bawah ini: 1) Ketika merek tersebut  sudah  tidak  digunakan  dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  dan terdapat bukti ditinggalkannya “ prima facie ”. 2) Ketika perilaku pemilik hak atas merek tersebut  lalai  dalam  menggunakan  merek  tersebut  dan  menyebabkan  merek  tersebut kehilangan nilai esensialnya dan berubah menjadi nama generik pada suatu barang atau jasa (Precillia, Santoso, & Njatrijani, 2016).
Penggunaan  kata  dari istilah  umum  pada  merek  menjadi  suatu  persyaratan atas tidak  dikabulkannya  permohonan  merek  karena  hal  tersebut  dikhawatirkan  dapat memberikan  hak  monopoli  selama  penggunaan  merek  oleh  pemilik  hak  atas  merek tersebut  baik  itu  pada  tanda  maupun  bagi  produk  yang  dihasilkan  sehingga  membuat persaingan tidak sehat karena membuat merek tersebut tidak dapat bersaing secara efektif (Tampubolon,  2022).  Contoh  penggunaan generic  terms dalam  usaha  adalah  seperti penggunaan kata “Kopi” untuk penjualan merek produk kopi, penggunaan kata “Gula” untuk penjualan merek produk gula, lalu penggunaan kata “Beras” untuk penjualan merek produk gula.
Penggunaan  kata  atau  tanda  yang  berhubungan  langsung  secara  melekat ( inherent) dengan jenis barang atau jasa yang bersangkutan kecuali tulisan perkataan sifat tersebut  hanya  berupa  tambahan  atau  disebut  dengan “secondary  meaning” untuk membedakan jenis produksi atau sifat produksi jenis yang sama oleh produsen yang sama dapat dibenarkan (Harahap, 1996).
Namun, yang menjadi larangan adalah saat perkataan tersebut menerangkan dari sifat  produk  tersebut  dan  berdiri  sendiri  sebagai  merek.  Maka  dari  itu,  perlu  adanya
penambahan  kata  lain  untuk  menjadi  penamaan  sebuah  merek,  seperti  contohnya penambahan  kata  “ko”  untuk  merek  permen  kopi  “Kopiko”.  Penggunaan  hal  tersebut digunakan  untuk  penamaan  merek  yang  memiliki  daya  pembeda  yang  lemah  atau descriptive trademark (Saidin,  H.  OK.,  2007).  Hal  ini  dilarang  agar  tidak  terjadinya penjualan atas barang atau jasa yang sejenis dengan nama merek yang sama. Apabila hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan membingungkan konsumen.
Istilah umum tidak boleh dipertahankan sebagai merek dagang meskipun istilah tersebut merupakan istilah baru yang ditemukan dan berhasil didaftarkan sebagai merek oleh pemilik (Wibowo & Hadi, 2017). Seperti pemilik hak atas merek “ Rollerblade s”, “ facial tissue”, dan ”fotocopy” yang  pada  praktiknya  menghabiskan  banyak  uang  dan waktu  untuk  mengawasi  penggunaan  merek  mereka  dan  mencoba  untuk  mencegah penyalahgunaan merek milik mereka. Namun, betapapun kerasnya mereka berusaha, jika masyarakat  mulai  menggunakan  istilah  tersebut  sebagai  istilah  umum,  merek  dagang tersebut dibatalkan dan istilah tersebut akan berpindah menjadi domain publik.
Tidak  peduli  seberapa  banyak  uang  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  pengguna istilah  umum  sebuah  merek  untuk  mempromosikan  penjualan  barang  dan  jasanya, seberapa besar kesuksesan yang telah dicapainya untuk mengamankan identifikasi publik, mereka  tidak  dapat  menghilangkan  hak  dari  produsen  pesaing  untuk  menyebut  suatu barang dengan namanya. Hal tersebut ditegaskan dengan bunyi dari Pasal 6 quinquies B ayat (2) Konvensi Paris:
“ Trademarks  covered  by  this  Article  may  be  neither  denied  registration  nor invalidated except in the following cases:
1. ….;
2. when  they  are  devoid  of  any  distinctive  character,  or  consist  exclusively  of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, or the time of production, or have become customary in the current language or in the  bona  fide  and  established  practices  of  the  trade  of  the  country  where protection is claimed”
Istilah “ open mic” sudah  menjadi istilah umum  karena  merupakan istilah  yang biasa digunakan di bidang jasa hiburan berkaitan dengan pertunjukan seni yang meliputi lawakan  tunggal  ( stand  up  comedy ),  pertunjukan  musik,  pembacaan  puisi,  syair,  dan kegiatan seni lainnya.
Permasalahan  pada  kasus  ini adalah  pemegang  hak atas merek,  Ramon  Papana melakukan  tindak  monopoli  atas  penggunaan  kata  “ Open  Mic ”,  padahal  merek  yang terdaftar adalah dengan menggunakan kata utuh “ Open Mic Indonesia”. Pada tanggal 1 April  2017,  Ramon  Papana  melakukan  pengumuman  untuk  masyarakat  umum  terkait pelarangan penggunaan istilah “ open mic” , dengan dalih bahwa setiap masyarakat yang hendak menggunakannya harus melakukan izin terlebih dahulu kepadanya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pihak  pemilik  merek  “ Open  Mic Indonesia” melakukan pemberian somasi terus menerus kepada beberapa pihak yang menggunakan istilah “ open mic ” dalam acara atau kegiatan yang mereka selenggarakan.  Adapun denda
dari somasi yang dilayangkan oleh pemilik merek tersebut bernilai ratusan juta rupiah. Sehingga, banyak pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut.
Meskipun kata “ open mic ” merupakan kata umum, namun merek tersebut diikuti dengan kata “Indonesia” dan lukisan bergambar mikrofon, sehingga unsur merek yang dilindungi pada merek tersebut adalah kata “ Open Mic Indonesia” dan lukisan tersebut secara satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, merek milik Ramon Papana seharusnya bukan dilihat secara parsial atau bagian per bagian.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila kata “ open mic” tidak dijadikan sebagai nama  dari  suatu  merek.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dengan  pengertiannya  yang  terdapat dalam beberapa kamus mendunia, salah  satunya adalah Oxford Learner’s Dictionaries yang  mendefinisikan “open mic” sebagai  sebuah  acara  di  suatu  tempat  dimana  semua orang dapat menyanyi, bermain musik atau menceritakan lelucon.
Maka  dari  itu,  Majelis  Hakim  pada  Putusan  85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst  memutuskan  amar  putusan  sebagai  berikut:  1)  Mengabulkan  gugatan Penggugat; 2) Menyatakan merek “ Open Mic Indonesia” dengan Nomor Pendaftaran …. Milik Tergugat melanggar Pasal 20 huruf a dan/atau Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis …. 3) Menyatakan  batal  terhadap  pendaftaran  merek  “ Open  Mic Indonesia”  ….;  4) Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara a quo ;  5)  Memerintahkan  Turut  Tergugat  untuk  menghapuskan  merek  “ Open  Mic Indonesia” ….; 6) Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan penghapusan pendaftaran merek “ Open Mic Indonesia” ….; 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. ….

## Kesimpulan
Generic terms atau istilah umum merupakan sebuah makna yang merujuk bentuk kelompok  dari  produk  atau  istilah  yang  umum  pada  kalangan  konsumen  atau  publik. Seharusnya,  merek  yang  didaftarkan  dengan  menggunakan generic  terms atau peristilahan  umum  yang  merupakan  bagian  dari public  domain tidak  dapat  lolos  atau melalui tahapan pemeriksaan substantif dalam proses pemeriksaan merek. Hal tersebut perlu dicegah karena apabila permohonan merek tersebut dikabulkan dikhawatirkan dapat memberikan hak monopoli bagi pemilik merek atas penggunaan merek tersebut sehingga merek tersebut tidak dapat bersaing secara efektif.
Penggunaan kata atau tanda yang berhubungan langsung secara melekat dengan jenis  barang  atau  jasa  yang  bersangkutan  harus  disertai  dengan  kata  tambahan  yang disebut dengan “ secondary meaning ” untuk membedakan jenis produk atau sifat produksi jenis yang sama oleh produsen yang sama.

## BIBLIOGRAPHY
Abdurahman, Humaedi. (2020). Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu. Aktualita (Jurnal Hukum) , 3 (1).
Bersifat,  Yang.  (2016). Pendaftaran  terhadap  merek  yang  bersifat  generic  dan descriptive .
Gautama, Sudargo. (1990). Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual . Eresco.
Harahap,  M.  Yahya.  (1996). Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 .
Hartono,  Margareta  Kristiani,  Suryani,  Cendana,  &  Syailendra,  Moody  Rizqy.  (2023). Pembatalan  Merek  Yang  Telah  Terdaftar  Berdasarkan  Undang-Undang  Merek Nomor 20 Tahun 2016. Unes Law Review , 5 (4), 3411–3422.
Jened,  Rahmi.  (2010). Hak kekayaan  intelektual:  penyalahgunaan  hak  eksklusif .  Pusat Penerbitan dan percetakan Unair.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2013).  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Michael, Michael, & Kansil, Christine S. T. (2021). ANALISIS TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT  JENDERAL  HAKI  TERHADAP  KASUS  PENDOMPLENGAN NAMA/PASSING  OFF  TERHADAP  MEREK  TERKENAL  “M&G”  DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  GEOGRAFIS  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  NO  526K/PDT.  SUS- HKI/2020). Jurnal Hukum Adigama , 4 (2), 424–448.
Nabilah,  Ilvi,  Sudjana,  Sudjana,  &  Rafianti,  Laina.  (2018).  Penggunaan  Nama  Desa Trusmi Pada Merek Dagang Terdaftar Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 2 (1), 46–55.
Pakpahan,  Yohan  Prawira,  &  Haryanto,  Imam.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI PRINSIP “USE IN COMMERCE.” Dialogia Iuridica , 12 (2), 22–35.
Precillia,  Yolanda,  Santoso,  Budi,  &  Njatrijani,  Rinitami.  (2016).  Analisis  Yuridis Pendaftaran Merek Deskriptif Yang Menjadi Merek Generik (Studi Kasus: Putusan Nomor: 179/Pk/Pdt. Sus/2012). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–9.
Rohman,  Taufikur.  (2016). Perlindungan  Hukum  Hak  Merek  Bagi  Pendaftar  Pertama (First To File) Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 304 K/Pdt. Sus-HKI/2014) .
Tampubolon, Fiona Christa. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERHADAP PENGGUNAAN KATA “ACC” ANTARA MEREK KLIKACC DAN ACC MEMBERI KEMUDAHAN .
Wibowo,  Ari,  &  Hadi,  Hernawan.  (2017).  Penerapan  Prinsip  Itikad  Baik  dan  Daya Pembeda  dalam  Pendaftaran  Merek  Dagang  yang  Bersifat  Keterangan  Barang (Descriptive  Trademark)  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2001 Tentang Merek. Privat Law , 3 (1), 164801.
Yanto, Oksidelfa. (2012). Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain  Kelemahan  Sistem  First  To  File  Dalam  Perlindungan  Hukum  Atas  Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). ADIL: Jurnal Hukum ,
3 (1), 23–45.

## Copyright holder:
Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak; Jeane Nelje Saly (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: