PENGARUH JUMLAH PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA,

## DAN SURAT SITA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK TANGERANG SELATAN

## Andrianto Saputra
Universitas Multimedia Nusantara rainheartnet@yahoo.com

## Waluyo

## Universitas Multimedia Nusantara

## Abstract
Tax Revenue is one of the most important sources of revenue for making the state expenditure budget (APBN). The purpose of this study is to analyzing the influences of issuance Warning Letter  (Surat  Teguran),  Letter  of  Tax  Compulsion  (Surat  Paksa),  and  Confiscation  Letter (Surat Sita) in partially and simultaneously to the tax revenue.
Objects  in  this  research  are  Tax  Service  Office  (Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama) Serpong and Tigaraksa at South Tangerang Tax Service Office for the period 2008-2011, the sample  is  selected  by  Convience  Sampling  Method.  The  data  used  in  this  research  are numbers of Warning Letter, Letter of Tax Compulsion, and Confiscation Letter based on tax assisment  letter  (Surat  Ketetapan  Pajak)  and  Tax  Collection  Letter  (Surat  Tagihan  Pajak) and Also Tax Revenue issued by the Tax Service Office serpong and Tigaraksa
The result of this study are (1) Issuance of Warning Letter has not significant influenced to tax revenue, (2) Issuance of Letter of tax Compulsion has significant influence to  tax  revenue,  (3)  Issuance  of  Confiscation  Letter  has  not  significant  influence  to  tax revenue,  and  (4)  In  Simultaneously  Issuance  of  Warning  Letter,  Letter  of  Tax  Compulsion, and Confiscation Letter has significant influence to tax revenue.
Keyword: Confiscation Letter, Letter of Tax Compulsion, Tax Revenue, Warning Letter.

## I. Pendahuluan
Untuk  mensukseskan  pembangunan  nasional,  peranan  penerimaan  dalam  negeri  sangat penting  dan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  strategis.  Pembangunan  negara  tidak  akan berjalan  tanpa  adanya  dukungan  dana  terutama  dari  penerimaan  dalam  negeri.  Berdasarkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  terdapat  indikasi  bahwa  dari  tahun  ke tahun kebutuhan negara dalam hal belanja negara mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2011  besarnya  belanja  negara  sebesar  Rp.1.320,7  (dalam  Triliun)  meningkat  menjadi Rp.1.435,4  (dalam  Triliun)  pada  tahun  2012.  Salah  satu  sumber  penerimaan  negara  dalam APBN yang dapat diandalkan yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Dalam APBN 2012, pajak  diperkirakan  akan  memberikan  pemasukan  sebesar  Rp.1.032,6  (dalam  Triliun)  dari Rp.1.311,4  (dalam  Triliun)  yang  merupakan  perkiraaan  Pendapatan  Negara  dan  Hibah.  Hal
ini menyebabkan besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan dalam APBN.
Hasil  dari  reformasi  perundang-undangan  perpajakan  telah  memberikan  keleluasaan kepada  masyarakat  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini  terlihat  pada penerapan  sistem  pemungutan  pajak  dengan  menggunakan self  assessment  system .  Sistem pemungutan  pajak self  assessment  system adalah  sistem  yang  memberikan  kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri  pajak  yang  terutang.  Dalam self  assessment  system wajib  pajak  berperan  besar  dan aktif  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  sedangkan  pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak berperan  sebagai  pembina,  pengawas,  peneliti,  serta  memberikan  pertunjuk  dan  juga  sanksi terhadap wajib pajak. Dalam memenuhi rencana penerimaan pajak dan meningkatkan jumlah WP  dan  kepatuhan  WP  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  di  Indonesia,  sudah menjadi  tugas  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sebagai  lembaga  otoritas  pajak  di  Indonesia. Dengan  Kantor  Wilayah  DJP  dan  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  yang  bertanggung  jawab secara langsung kepada DJP dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Jenis KPP terdiri atas KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama.
Salah  satu  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah untuk  SPT  yang  disampaikan  dan  dilaporkan  oleh  WP  akan  diteliti  dan  diperiksa  oleh  KPP tempat  WP  tersebut  terdaftar,  untuk  memastikan  bahwa  SPT  tersebut  telah  dibuat  sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Ada beberapa indikasi KPP dalam memeriksa SPT  yang  dilaporkan  wajib  pajak  yaitu  apabila  SPT  dilaporkan  tidak  tepat  waktu,  SPT tersebut  dilaporkan  rugi,  SPT  yang  dilaporkan  lebih  bayar, gross  profit yang  dilaporkan dalam  SPT  dibawah  rata-rata gross  profit lokasi  tempat  usaha  WP  dan  juga  menggunakan random  sampling dalam  memilih  SPT  yang  akan  dianalisis  dan  diperiksa.  Apabila  kegiatan pemeriksaan  atas  SPT  yang  dilaporan  menghasilkan  Surat  Ketetapan  Pajak.  Dimana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Surat  Tagihan  Pajak,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  serta  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  Tambahan,  dan  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
Proses  penagihan  pajak  terjadi  apabila  Wajib  Pajak  tidak  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  dengan  baik  dan  dari  hasil  pemeriksaan  SPT.  Proses  penagihan  pajak dilakukan  secara  aktif  dan  pasif.  Proses  penagihan  pajak  pasif  dilaksanakan  dengan menerbitkan  Surat  Tagihan  Pajak  untuk  WP  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  seperti  telat  menyampaikan  SPT  dan  Surat  Ketetapan  yang  merupakan  hasil dari  kegiatan  pemeriksaan  SPT  yang  telah  dilaporkan  oleh  WP,  dimana  jika  hasil pemeriksaan  ditemukan  SPT  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  atau  setelah diteliti  dan  diperiksa,  nilai  pajak  dari  SPT  tersebut  bertambah  sehingga  jumlah  pajak  yang harus dibayarkan bertambah maka akan diterbitkan Surat Ketetapan.
Proses  penagihan  pajak  secara  aktif  dilakukan  apabila  WP  setelah  menerima  Surat Teguran dan Surat  Ketetapan Pajak tidak melunasi  kewajiban pajaknya sampai jatuh tempo maka  akan  diterbitkan  Surat  Teguran  untuk  menegur  WP  untuk  melunasi  kewajiban perpajakannya.  Apabila  WP  telah  menerima  Surat  Teguran  dan  sampai  Surat  Teguran  itu
jatuh  tempo,  WP  belum  melunasi  kewajiban  perpajakannya  maka  akan  diterbitkan  Surat Paksa  untuk  memaksa  WP  melunasi  kewajiban  perpajakannya.  Jika  penagihan  dengan menggunakan  Surat  Tagihan,  Surat  Ketetapan,  Surat  Teguran,  dan  Surat  Paksa  telah dilakukan dan WP belum melunasi kewajiban  perpajakannya dan diragukan itikad baik WP untuk  melunasi  kewajiban  perpajakannya.  Maka  WP  tersebut  akan  dikenakan  sanksi penyitaan atas hartanya oleh KPP. Sanksi penyitaan merupakan upaya terakhir dalam proses penagihan pajak, dengan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut disita dan  akan  dilelang.  Hasil  lelang  tersebut  akan  digunakan  untuk  melunasi  kewajiban perpajakan  WP,  dan  apabila  hasil  lelang  memiliki  jumlah  yang  tersisa  akan  dikembalikan kepada WP.
Periode  penelitian  menggunakan  data  tahun  2008  sampai  dengan  2011  di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar didalam wilayah Tangerang Selatan. Objek penelitian adalah  KPP  Serpong  dan  KPP  Tigaraksa.  Peneliti  memberikan  batasan-batasan  masalah terhadap variabel yang akan diteliti. Batasan-batasan tersebut adalah:
a. Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang diterbitkan berdasarkan Surat Ketetapan dan Surat Tagihan yang diterbitkan oleh KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.
b. Penerimaan Pajak dari KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.
c. Penelitian dilakukan dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2011.
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Apakah Penerbitan Surat Teguran mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
2. Apakah Penerbitan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
3. Apakah Penerbitan Surat Sita mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak?

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

## Pajak
Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) No.28 tahun 2007 adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat dan  Pajak  yang  terutang  menurut  Undang-Undang  KUP  No.28  Tahun  2007  adalah  pajak yang  harus  dibayar  pada  suatu  saat,  dalam  Masa  Pajak,  dalam  Tahun  Pajak,  atau  dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Menurut (Waluyo, 2011) ada 3 cara untuk penetapan pajak yang terutang:
1. Stelsel nyata ( rill stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  penghasilan  yang  nyata,  sehingga pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun,  yakni  setelah  penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui.
2. Stelsel anggapan ( fictive stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  suatu  anggapan  yang  diatur  oleh  undang-undang, sebagai  contoh  Pajak  penghasilan  pasal  25  (PPh25)  penghasilan  suatu  tahun  dianggap sama  dengan  tahun  sebelumnya  sehingga  pada  awal  tahun  pajak  telah  dapat  ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel campuran
Stelsel  ini  merupakan  kombinasi  antara  stelsel  nyata  dan  stelsel  anggapan  pada  awal tahun,  besarnya  pajak  dihitung  berdasarkan  suatu  anggapan  kemudian  pada  akhir  tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan  lebih  besar  daripada  pajak  menurut  anggapan  maka  Wajib  Pajak  harus menambah  kekurangannya.  Demikan  pula  sebaliknya,  apabila  lebih  kecil,  maka kelebihannya dapat diminta kembali.
Menghitung,  memperhitungkan,  menyetorkan,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak yang terutang merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP)  yang berdasarkan dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu self assestment system . Wajib Pajak menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Kewajiban WP  adalah  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  ke Kantor  Pelayanan  Pajak  yang  wilayahnya  merupakan  tempat  tinggal  atau  kedudukan  WP, melaporkan  seluruh  kewajiban  perpajakan  ke  KPP  dimana  WP  terdaftar  dengan menggunakan SPT, dan membayarkan kewajiban pajaknya tersebut ke kantor pos atau bank persepsi.  SPT  menurut  Undang-Undang  KUP  No.28  tahun  2007  adalah  Surat  yang  oleh Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek pajak,  dan/atau  bukan  objek  pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan peraturan-perundangan perpajakan.
SPT  yang  telah  diisi  selanjutnya,  disampaikan  secara  langsung  ke  KPP  tempat  WP terdaftar  atau  disampaikan  dengan  cara  lain  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak yaitu  dapat  dilakukan  melalui  kantor  pos  dengan  tanda  bukti  pengiriman  surat.  Untuk  SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

## Timbulnya Utang Pajak dan Dasar Penagihannya.
Utang  Pajak  Menurut  Undang-Undang  No.19  tahun  2000  tentang  penagihan  pajak  dengan surat  paksa  adalah  pajak  yang  masih  harus  dibayar  termasuk  sanksi  administrasi  berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Menurut  (Ilyas,  2010), timbulnya utang pajak didasarkan pada dua pendapat  yang berbeda,  yaitu Pendapat pertama menyatakan  bahwa  utang  pajak  timbul  pada  saat  diundangkannya  Undang-Undang  pajak artinya  suatu  Undang-Undang  diundangkan  oleh  pemerintah,  maka  pada  saat  itulah  timbul utang  pajak  sepanjang  apa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  tersebut  menimbulkan  suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang.
Pendapat  kedua,  menyatakan  bahwa  utang  pajak  timbul  pada  saat  dikeluarkannya  Surat Ketetapan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, artinya seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang  terutang.  Sesuai  dengan  pendapat  pertama,  timbulnya  utang  pajak  didasarkan  pada sistem pemungutan di Indonesia yaitu self assestment system yang memberikan kepercayaan kepada  WP  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetorkan,  dan  melaporkan  sendiri besarnya  pajak  yang  terutang  dengan  menggunakan  SPT.  Atas  SPT  yang  dilaporkan  WP tersebut, Direktur Jenderal Pajak sebagai pengawas dapat melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap SPT yang telah dilaporkan WP sebagai tindakan pengawasan.
Jika  SPT  yang  disampaikan  terlambat  atau  hasil  penelitian  SPT  terdapat  kekurangan pembayaran  pajak  akibat  salah  tulis  atau  salah  hitung  maka  akan  diterbitkan  Surat  Tagihan Pajak.  Dan  juga  jika  hasil  pemeriksaan,  ditemukan  SPT  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya atau setelah diteliti ditemukan bahwa nilai pajak yang harus dibayarkan dari SPT tersebut  bertambah  sehingga  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  bertambah  maka  akan diterbitkannya  Surat  Ketetapan.  Surat  Ketetapan  Pajak  sendiri  terbagi  menjadi  4  jenis  yaitu Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar Tambahan  (SKPKBT),  Surat  Ketetapan  Pajak  Nihil  (SKPN),  dan  Surat  Ketetapan  Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Dasar hukum dalam proses penagihan pajak adalah Undang-Undang KUP  No.28  tahun  2007  Pasal  18  ayat  1  menyebutkan  bahwa  Surat  Tagihan  Pajak,  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  serta  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  dan Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding,  serta  Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

## Dasar Penagihan Pajak
Penagihan pajak menurut Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa  adalah  serangkaian  tindakan  agar  Penanggung  Pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika dan  sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  menjual  barang  yang  telah  disita.  Tindakan Pelaksanaan penagihan pajak ini dimulai dengan diterbitkannya.

## Surat Teguran
Menurut  (Ilyas,  2010)  penerbitan  surat  teguran  merupakan  tindakan  awal  dari  pelaksanaan penagihan  pajak  dan  pelaksanaannya  harus  dilakukan  sebelum  diterbitkannya  Surat  Paksa (SP).  Surat  Teguran  sebagai  awal  dari  tindakan  pelaksanaan  penagihan  pajak  diterbitkan setelah  tujuh  hari  sejak  tanggal  jatuh  tempo  pelunasan  Surat  Tagihan  dan  Surat  Ketetapan pajak  apabila  wajib  pajak  belum  melunasi  utang  pajak.  Dasar  hukum  penerbitkan  Surat Teguran merupakan bagian dari Undang-Undang mengenai Surat Paksa yaitu Pasal 8 sampai 11  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor.24/PMK.03/2008  dan  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

## Surat Paksa
Surat  Paksa  (SP)  menurut  Undang-Undang  KUP  No.28  tahun  2007  adalah  surat  perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut (Ilyas,2010) Ada tiga hal yang menyebabkan Surat Paksa diterbitkan, yaitu:
1. Apabila Penanggung Pajak (PP) tidak melunasi  utang  pajak  sampai  dengan  tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain  yang sejenis;
2. Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang penagihan dengan Surat paksa menegaskan  bahwa  untuk  menyampaikan  SP  kepada  orang  pribadi,  jurusita  pajak  harus menyerahkan kepada:
a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan;
b. Orang  dewasa  yang  bertempat  tinggal  bersama  ataupun  yang  bekerja  ditempat  usaha penanggung pajak, apabila penangung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
c. Salah  satu  ahli  waris  atau  pelaksana  wasiat  atau  yang  mengurus  harta  peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
d. Para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi
Sementara  itu,  Pasal  10  ayat  4  Undang-Undang  No.19  tahun  2000  tentang  penagihan dengan surat paksa menegaskan bahwa penyampaian SP untuk WP badan, harus disampaikan oleh jurusita pajak kepada:
a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau;
b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat  usaha badan  yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang bagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dasar  hukum  Surat  Paksa  adalah  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000  tentang penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  dan  pasal  15  sampai  23  Peraturan  Menteri  Keuangan No.  24/  PMK.03  /2008.  SP  disampaikan  kepada  Penanggung  Pajak  paling  lambat  21  hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila SP diterbitkan sebelum 21 hari setelah surat teguran diterbitkan maka SP menjadi batal demi hukum.

## Surat Sita
Penyitaan adalah satu tindakan  yang dilakukan oleh jurusita pajak   untuk  menguasai barang penanggung  pajak  guna  dijadikan  jaminan  untuk  melunasi  utang  pajak  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000 tentang  penagihan  dengan  Surat  Paksa  Pasal  11  Penyitaan  merupakan  tindakan  penagihan lebih lanjut setelah diterbitkannya SP  yang hanya dilakukan setelah lewat batas waktu 2x24
jam sejak SP diterbitkan. Artinya apabila Penanggung pajak/WP tetap tidak melunasi  utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam SP, barulah penyitaan dapat dilaksanakan.
Menurut (Ilyas, 2010) tujuan penyitaan  jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Sehingga penyitaan  dapat  dilakukan  terhadap  barang  milik yang berada  di  tempat tinggal, kedudukan. Barang yang sebagai objek sita berupa:
a. Barang  bergerak  termasuk  mobil,  perhiasan,  uang  tunai,  dan  deposito  berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi,  saham,  atau  surat  berharga  lainnya,  piutang,  dan  penyertaan  pada  perusahaan lain.
b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
a. Pakaian  dan  tempat  tidur  beserta  perlengkapannya  yang  digunakan  oleh  penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari negara.
d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha  sehari-hari  dengan  jumlah  seluruhnya  tidak  lebih  dari  Rp.20.000.000  (  dua  puluh juta  rupiah  ).  Besarnya  nilai  peralatan  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.
f. Peralatan  penyandang  cacat  yang  digunakan  oleh  penanggung  pajak  dan  keluarga  yang menjadi tanggungannya.

## Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita telah dilakukan sebelumnya. Menurut M Syahab (2008), Penagihan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh secara signifikan terhadap  Penerimaan  Pajak  penghasilan  Badan  dimana  Penagihan  Pajak  memberikan pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh sebesar 15,01% dan Surat Paksa sebesar 8,78%. Ginting  (2006)  dalam  penelitiannya  mengenai  Pengaruh  Pemberian  Surat  Penagihan Terhadap  Pembayaran  Tunggakan  Pajak  Penghasilan  di  Tiga  Kantor  Pelayanan  Pajak mendapatkan  hasil  bahwa  Wajib  Pajak  lebih  banyak  melunasi  utang  pajaknya  setelah diberikan Surat teguran sebesar 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa.
Penelitian  Liona  (2010)  menghasilkan  bahwa  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  dan surat  sita  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pencairan  tunggakan pajak.  Nurbaiti  (2010)  dalam  penelitiannya  mendapatkan  hasil  bahwa  Surat  Teguran  dan Surat  Paksa  secara  simultan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pelunasaan  tunggakan pajak  dan  secara  individual  hanya  Surat  Paksa  yang  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pelunasan  tunggakan  pajak,  Surat  Teguran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pelunasan tunggakan pajak.

## Hipotesis
Berdasarkan  kajian  teori  di  atas  dan  tujuan  dari  penelitian  ini,  maka  didapatkan  beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut adalah
Ha 1 : Penerbitan Surat Teguran  mempunyai  pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
Ha 2 : Penerbitan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
Ha 3 : Penerbitan Surat Sita mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

## III. Metode Penelitian

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  yang  terdaftar  di  wilayah Tangerang Selatan, yaitu KPP Serpong yang berlokasi di Jl Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No.5, Bumi Serpong Damai dan KPP Tigaraksa yang berlokasi di Jalan Permata Raya C1 No,100 Lippo Karawaci, Tangerang.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, menggunakan Causal Study. Causal Study adalah penelitian yang ingin menggambarkan  hubungan  sebab  akibat  (melihat  ada  atau  tidak  pengaruh  yang  signifikan atas satu atau lebih masalah antar variabel dalam penelitian) (Sekaran, 2010).

## Definisi Operasional Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

## a. Variabel Dependen
Variabel  Dependen  adalah  variabel  yang  menjadi  sasaran  utama  dalam  penelitian (Sekaran, 2010). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak yang diterima atas pelunasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Serpong dan KPP Tigaraksa,  pajak  yang  dibayarkan  tersebut  merupakan  Penerimaan  Pajak  bagi  KPP Serpong dan KPP Tigaraksa. Variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio  dengan  membandingkan  Realisasi  penerimaan  pajak  dengan  Rencana  penerimaan pajak (Syahab, 2008).

## b. Variabel Independen
Variabel    Independen    adalah    variabel    yang   mempengaruhi  variabel  dependen (Sekaran, 2010). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:
1. Penerbitan Surat Teguran.
Tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran  yang  tercantum  dalam  Surat  Tagihan  dan  Surat  Ketetapan  Pajak (Wirawan,  2010).  Surat  Teguran  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  skala  rasio membandingkan  jumlah  Surat  Teguran  dengan  jumlah  Surat  Tagihan  dan  Surat Ketetapan pajak (Nurbaiti, 2010).

## 2. Penerbitan Surat Paksa
SP  adalah  surat  perintah  untuk  membayar  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak yang diterbitkan setelah 21 hari, sejak surat teguran diterbitkan (Undang-Undang No 19  tahun  2000  tentang  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa).  Surat  Paksa  dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio membandingkan jumlah Surat Paksa dengan jumlah Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak (Syahab, 2008).
3. Penerbitan Surat Sita
Surat  Sita  ialah  surat  yang  diterbitkan  setelah  2  x  24  jam,  setelah  surat  paksa diberitahukan  dan  utang  pajak  belum  dilunaskan.  Surat  sita  dalam  penelitian  ini diukur  dengan  skala  rasio  dengan  membandingkan  jumlah  surat  sita  dengan  jumlah Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak(Liona, 2010).

## Teknik Pengumpulan Data.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  merupakan data  yang  diperoleh  telah  diolah,  dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  jumlah Surat Tagihan, Surat Ketetapan, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Rencana Penerimaan Pajak,  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  KPP  Serpong  dan  KPP  Tigaraksa  dari  tahun  2008- 2011. Data yang digunakan diperoleh dari KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.

## Teknik Pengambilan Sampel.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  KPP  yang    terdaftar  di  Tangerang  Selatan.  Definisi populasi menurut (Sekaran, 2010), yaitu populasi kelompok orang, kejadian, atau benda yang ingin  diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini adalah KPP yang terdaftar di Tangerang Selatan yaitu KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.
Sampel  Kantor  Pelayanan  Pajak  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  dipilih  dengan convenience sampling, refers to the  a non probability sampling design in which information for  data  for  the  research  are  gathered  from  members  of  population  conveniently (Sekaran, 2010) yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih karena kemudahan dalam memperoleh data  dalam penelitian.

## IV. Hasil dan Pembahasan

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  meneliti  pengaruh  penerbitan  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan  Surat  Sita terhadap penerimaan pajak didalam wilayah Tangerang Selatan. Wilayah  Tangerang Selatan terdiri  dari  7  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Serpong,  Serpong  Utara,  Ciputat,  Ciputat  Timur, Pamulang, Pondok Aren, dan Setu (Sumber: tangerangselatankota.go.id):

## Tabel 4.1

## Wilayah Kerja KPP Serpong dan KPP Tigaraksa
Wilayah Kerja KPP Serpong 1  Serpong
2  Serpong Utara
3  Ciputat
4  Ciputat Timur
5  Pamulang 6  Pondok Arena Wilayah Kerja KPP Tigaraksa 1  Balaraja 10  Kresek 19  Setu 2  Cikupa 11  Legok 3  Cisauk 12  Kronjo 4  Cisoka 13  Mekarbaru 5  Curug 14  Pagedangan 6  Gunung Kaler 15  Panongan 7  Jambe 16  Solear 8  Jayanti 17  Sukamulya 9  Kelapa Dua 18  Tigaraksa Sumber: KPP Serpong dan KPP Tigaraksa
Berdasarkan Rekapitulasi Surat  ditemukan bahwa pada bulan Januari 2010 jumlah Surat Teguran  yang  diterbitkan  sejumlah  224  lembar  melebihi  Jumlah  Surat  Tagihan  dan  Surat Ketetapan  pada  bulan  tersebut  sejumlah  37  lembar,  dan  juga  untuk  Surat  Paksa  ditemukan bahwa  pada  bulan  Febuari  2011    jumlah  Surat  Paksa  yang  diterbitkan  sejumlah  23  lembar melebihi  Jumlah  Surat  Teguran  yang  diterbitkan  pada  bulan  tersebut  10  lembar.  Hal  ini terjadi  dikarenakan  adanya  penundaaan  penerbitan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa. Kemudian ditemukan juga pada bulan-bulan tertentu jumlah surat yang diterbitkan adalah 0, sebagai  contoh  pada  bulan  Januari  2008  jumlah  Surat  Teguran  yang  diterbitkan  adalah  0 sedangkan  jumlah  Surat  Tagihan  dan  Ketetapan  yang  diterbitkan  pada  bulan  tersebut sebanyak  14  lembar  sehingga  menyebabkan  ketidakjelasan  apakah  surat  Tagihan  dan  Surat Ketetapan telah dilunasi atau belum dilunasi dikarenakan terjadi penundaan penerbitan Surat Teguran.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pada  apa  yang  terjadi  dilapangan  belum  tentu  sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

## Analisa dan Pembahasan Uji Kualitas Data
Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:
Pengaruh Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Selatan
Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test AbsRes_1 N 48 Normal Parameters a,b Mean ,2008 Std. Deviation ,22169 Most Extreme Differences Absolute ,184 Positive ,163 Negative -,184 Kolmogorov-Smirnov Z 1,274 Asymp. Sig. (2-tailed) ,078 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  hasil  Uji  Kolmogorov-Smirnov  diketahui  nilai  signifikansi  sebesar  0,078, dimana  nilai  signifikansi  hasil  pengujian  jika  lebih  besar  dari  0,05  maka  data  terdistribusi secara normal.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi. Jika uji asumsi klasik terpenuhi maka nilai uji t dan F tidak bias dan jika uji asumsi klasik tidak terpenuhi maka uji analisis regresi tidak dapat dilakukan. Uji Asumsi klasik terdiri atas:
a. Uji Multikolonieritas
Hasil  uji  multikolonieritas  dengan  menggunakan  perhitungan  nilai tolerance dan  VIF adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance  VIF 1 ST ,720 1,390 SP ,997 1,003 SS ,720 1,389 a. Dependent Variable: TR Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan Tabel 4.3 hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen  yang  memiliki  nilai Tolerance kurang  dari  0,10  yang  berarti  tidak  ada korelasi antar variabel independen  yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel
independen  yang  memiliki  nilai  VIF  lebih  dari  10.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
b. Uji Autokorelasi
Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test ) adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4 Hasil Uji Durbin-Watson
Model Summary b Model Durbin- Watson 1 1,875 a
a. Predictors: (Constant), SS, SP, ST b. Dependent Variable: TR Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  Tabel  4.4  diketahui  bahwa  nilai  DW  sebesar  1,875.  Nilai  DW  pada  tabel DW  dengan  menggunakan  nilai  signifikansi  5  %  dengan  jumlah  sampel  (n)  48,  jumlah variabel independen 3 maka nilai (du)  sebesar 1,67. Oleh karena itu nilai DW 1,875 lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 2,33 (4-1,67(4-du)), dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.
c. Uji Heteroskedastisitas
Hasil  uji  Heteroskedastisitas  dengan  menggunakan  grafik  plot  antara  nilai  prediksi variabel independen yaitu ZPRED dengan residual nya SRESID adalah sebagai berikut:

## Gambar 4.1

## Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan gambar 4.1 grafik s catterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta  tersebar  baik  diatas  maupun  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Dapat  disimpulkan bahwa  model  regresi  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  sehingga  model  regresi  layak dipakai  untuk  memprediksi  penerimaan  pajak  berdasarkan  Surat  Teguran,  Surat  Paksa, dan Surat Sita.

## Uji Hipotesis
Uji  Hipotesis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerbitan  Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang diukur  dengan   pembandingan antara jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sita dengan jumlah Surat Tagihan dan Surat Ketetapan, baik secara  simultan  maupun  individual  terhadap  penerimaan  pajak.  Pengujian  hipotesis  dengan menggunakan regresi linier berganda adalah:
a. Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan  hasil  pengelolaan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ditemukan  nilai Adjusted R Square adalah sebagai berikut:

## Tabel 4.5
Hasil Uji Kelayakan ( Adjusted R Square )

## Model Summary
Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate 1 ,518 a ,268 ,218 ,31059296715
a. Predictors: (Constant), SS, SP, ST Sumber: Data yang diolah
Dari hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai R sebesar 0,518. Dari nilai R yang  didapat  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  variabel  independen  dan  variabel dependen adalah kuat, karena nilai tersebut berada dalam kriteria nilai >0,50 – 0,75. Nilai adjusted R Square pada tabel 4.5 adalah sebesar 0,218 yang menunjukkan bahwa 21,8% variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  yaitu  Penerimaan  Pajak,  dapat  dijelaskan  oleh variasi    dari    ke    tiga  variabel  independen  yaitu  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan  Surat Sita.  Sedangkan  sisanya  sebesar  78,2%  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak digunakan dalam penelitian ini

## b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen  yang dimasukkan  ke  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap variabel  dependen  (Ghozali,  2011).  Uji  Statistik  F  yang  dilakukan  dengan  tingkat signifikansi sebesar α = 0,05%, hasil ujinya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik F ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 1 Regression  1,557 3 ,519 5,380 ,003 a Residual 4,245 44 ,096 Total 5,802 47 a. Predictors: (Constant), SS, SP, ST
b. Dependent Variable: TR Sumber : Data yang telah diolah
Berdasarkan  hasil  uji  F  didapatkan  bahwa  nilai  F  sebesar  5,380  dengan    probabilitas sebesar  0,003  atau  lebih  kecil  dari    0,05.  Hasil  Penelitian      ini      menunjukkan      bahwa secara    simultan    seluruh    variabel    independen  yang  terdiri  atas  Surat  Teguran,  Surat Paksa, dan  Surat Sita  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

## c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  Statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen  (Ghozali, 2011). Hasil Uji Statistik t adalah sebagai berikut:

## Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  ,945 ,069 13,767 ,000 ST -,002 ,059 -,006 -,040 ,968 SP 2,612 ,651 ,518 4,010 ,000 SS -,644 8,844 -,011 -,073 ,942
a. Dependent Variable: TR Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan hasil uji t pada  tabel 4.7,  diperoleh  koefisien  regresi sebesar -0,002 untuk variabel Surat Teguran, oleh karena itu, setiap kenaikan jumlah Surat Teguran sebesar 1% akan  menyebabkan pengurangan   penerimaan   pajak   sebesar   0,002 , Uji   Statistik  t menunjukkan  nilai t sebesar -0,040 dengan tingkat  signifikan  sebesar  0,968    atau lebih  besar  dari  0,05. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Ha 1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  penerbitan  Surat  Teguran  tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.  Hasil  Penelitian  mendukung  hasil  penelitian  Nurbaiti  (2010)  dan  tidak  sejalan
dengan  penelitian  Giskin  (2006)  yang  menemukan  bahwa  Wajib  Pajak  lebih    banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran.
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7, diperoleh koefisien regresi sebesar 2,612 untuk variabel  Surat  Paksa,  oleh  karena  itu  untuk  setiap  kenaikan  jumlah  Surat  Paksa  sebesar 1% akan menyebabkan peningkatkan penerimaan pajak sebesar 2,612 Hasil uji statistik t menunjukkan  nilai  t  sebesar  4,010  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,000  atau  lebih kecil  dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini  berarti  Ha2  diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  Penerbitan  Surat  Paksa  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Penerimaan Pajak.  Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Syahab  (2008),  Liona  (2010),  dan  Nurbaiti (2010).
Berdasarkan hasil uji t  pada  tabel  4.7, diperoleh  koefisien  regresi  sebesar   -0,644 untuk variabel  Surat  Sita  oleh  karena  itu setiap kenaikan jumlah Surat  Sita  sebesar 1%        akan        menyebabkan    pengurangan      penerimaan    pajak  sebesar  0,644    Hasil  uji Statistik t diperoleh nilai t sebesar -0,073  dengan  tingkat  signifikan  sebesar 0,942 atau lebih    besar    dari  0,05.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Ha 3 ditolak  sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Sita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  Penerimaan  Pajak.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Liona (2010)  yang  menemukan  bahwa  Surat  Sita  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pencairan tunggakan pajak. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dibuat persamaan regresi  sebagai berikut:
PP it = 0,945-0,002 ST it + 2,612 SP it - 0,644 SS it + e
Dimana:
PP it = Penerimaan Pajak ST it = Surat Teguran KPP i pada periode t SP it = Surat Paksa KPP i pada periode t
SS it = Surat Sita KPP i pada periode t e  = error

## V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat  Sita  baik  secara  bersama-sama  maupun  secara  individual  terhadap  penerimaan  pajak. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penerbitan Surat Teguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar - 0,002, nilai t sebesar -0,40 dengan tingkat signifikan sebesar 0,968 lebih besar dari 0,05. Hasil  Penelitian  mendukung  hasil  penelitian  Nurbaiti  (2010)  dan  tidak  sejalan  dengan penelitian Giskin   (2006) yang menemukan bahwa Wajib Pajak  lebih  banyak  melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran.
2. Penerbitan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan   pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistit t dengan nilai   koefisien  regresi  sebesar  2,612,
nilai t sebesar 4,010 dengan tingkat signifikan   sebesar  0,000  atau  lebih  kecil  dari  0,05. Hasil penelitian ini berarti Ha 2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini mendukung penelitian Syahab (2008), Liona (2010), dan Nurbaiti (2010)
3. Penerbitan Surat  Sita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal  ini ditunjukkan oleh pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,644, dan nilai t sebesar -0,073 dengan tingkat signifikan sebesar 0,942 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Liona  (2010)  yang  menemukan  bahwa  Surat  Sita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak.
4. Penerbitan  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  dan  Surat  Sita  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji  statistik  F  yang  menghasilkan nilai F 5,380 dengan tingkat signifikansi  sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05.

## Keterbatasan
Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu 1. Nilai adjusted R square yang besarnya hanya 21,8% yang berarti bahwa 21,8% variabel dependen  yaitu  penerimaan  pajak  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen,  yaitu jumlah  penerbitan  surat  teguran,  surat  paksa,  dan  surat  sita,  sedangkan  sisanya  sebesar 78,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini
2. Berdasarkan penelitian ini  tindakan  penyitaan  tidak  memberikan tambahan yang berarti untuk penerimaan pajak

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatasan  yang  ada  dalam  penelitian  ini,  maka  terdapat beberapa  saran  yang  tujukan  kepada  para  peneliti  selanjutnya,  terutama  yang  berkaitan dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan Penerimaan Pajak yaitu:
1. Untuk  penelitian  selanjutnya,  agar  menambah  faktor-faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi penerimaan pajak, seperti sosialisasi pajak.
2. Barang yang disita didalam tindakan penyitaan lebih baik adalah barang yang mempunyai nilai jual dipasar, sehingga hasil dari penyitaan  nantinya akan dilelang dengan menghasilkan hasil yang memberikan tambahan kepada penerimaan pajak.

## VI. Referensi
Burton, Richard. “Memahami Masalah Penagihan Pajak”. Jurnal Perpajakan Indonesia.
Vol.1, No.1, Agustus 2001, Hlm. 20-24.
Ghozali  Imam.  2011.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19
Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ginting, Riskon. “Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran   Tunggakan Pajak Penghasilan”. Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol.5, No.1, Maret  2006, Hlm.11-20.
Gunadi.  “Teknik  Pemeriksaan  Pajak  Untuk  Penetapan  Surat  Ketetapan  Pajak”.  Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4, No.9 dan Vol4, No.10, Juli 2005, Hlm. 18-25 dan 10-13.
Ilyas Wirawan B, Burton Richard. 2010.  Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Jeane Saly, Neltje, S.H. M.H.. “Aspek Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”. Jurnal
Penelitian Hukum APMI DE JURE. Vol.3, No.08, Agustus  1999, Hlm 124-141. Kuntarto, Ninik M. 2008. “Cermat Dalam Berbahasa Teliti Dalam Berpikir”. Jakarta:
Mitra Wacana Media.
Liona,  Mecca.  2010.    “Pengaruh  Penagihan  Pajak  Dengan  Surak  Paksa  Dan  Surat  Sita Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu”. Skripsi. Jakarta: Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
M Syahab Zakiah. “Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol.13, No.2   Agustus
2008,
Hlm. 137-152.
Nurbaiti, Lia. 2010. “Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap   Penerimaan
Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan
Pajak   Pratama
Jakarta Cilandak”. Skripsi. Jakarta: Jurusan Akuntansi, FakultasEkonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
Pardede,  Marulak,  S.H.,  M.H.,  APU.  “Dis-sinkronisasi  Peraturan  Perundang-undangan Dalam Perpajakan Pada Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”.     Jurnal  Legislasi Indonesia.  Vol.3, No.3, September 2006, Hlm. 103-117.
Pemerintahan  RI.  2010.    Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  62  PMK  .01  Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak,  Jakarta.
______________.  2010.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  80  PMK  .03,Tentang Penentuan  Tanggal  Jatuh  Tempo  Pembayaran  Dan  Penyetoran  Pajak,  Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan
Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan
Penundaaan  Pembayaran Pajak.  Jakarta.
______________. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK .03 Tentang Bentuk, Dan  Isi  Surat  Pemberitahuan,  Serta  Tata  Cara  Pengambilan  Pengisian, Penandatangan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.  Jakarta
______________.  2007.  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum Perpajakan. Jakarta.
______________.  2000.  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2000  Tentang  Penagihan  Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta.
Purnawan,  Amin.  “Pelaksanaan  Tindakan  Penagihan  Pajak  Kaitannya  Dengan  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dan  Aspek  Keadilannya”.  Jurnal  Hukum.  Vol.14,  No.1,  Januari  2004, Hlm. 33-51.
Sarwono,  Jonathan.  2011.  Buku  Pintar  IBM  SPSS  Statistics  19  Cara  Operasi  Prosedur Analisis Data dan Interpretasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Sekarang,  Uma.  2010.    Research  Methods  for    Business,  New  York:  John  Wiley  and  Sons,
Ltd, Publication.
Suhartono  Rudy,  Ilyas  Wirawan  B.  2010.  Ensiklopedia  Perpajakan  Indonesia,. Jakarta:Salemba .
Waluyo. 2010.  Perpajakan Indonesia 1 dan 2 Edisi 10.  Jakarta: Salemba 4.
Website:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/07/07054923/5.89  Juta  Wajib  Pajak tak patuh
http://tangerangselatankota.go.id http://www.depkeu.go.id/Ind/ http://www.fiskal.depkeu.go.id http://www.pajak.go.id./ http://www.ortax.org/ortax/ http://www.tribunnews.com/2011/04/08/wajib-pajak-indonesia-capai-19-juta