E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## TINDAK  PIDANA  PENYALAHGUNAAN  DATA  PRIBADI  DALAM  HUKUM SIBER INDONESIA

## Desmon Trisandi, Ahmad Sofian
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia Email: inp.desmon@gmail.com, ahsofian@gmail.com

## Abstrak
Kasus  kebocoran  data  milik  pribadi  yang  bersifat  privasi,  marak  terjadi  di  Indonesia beberapa  tahun  belakangan  ini.  Regulasi  yang  mengaturnya  dirasa  saling  tumpang  tindih dan  tidak  terdapat  keharmonisan  dan  sinkronisasi  antara  peraturan  yang  satu  dengan peraturan  yang  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis pengaturan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam hukum siber di Indonesia dan untuk  mengetahui  mengenai  yang  seharusnya  tentang  perlindungan  hukum  data  pribadi dari  tindak  pidana  siber.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  bersifat deskriptif  analitis.  Penelitian  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dengan  cara  studi dokumen  atas  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  serta  tersier.  Data  hasil penelitian  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  dan  lapangan  kemudian  dianalisis secara  kualitatif  dan  disusun  secara  deskriptif.  Temuan  penelitian  pertama  bahwa pengaturan  tindak  pidana  penyalahgunaan  data  pribadi  dalam  hukum  siber  di  Indonesia masih berdiri terpisah dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, sehingga belum ada regulasi yang fokus mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi. Aturan  hukum  di  Indonesia  tentang  kebocoran  data  pribadi  hanya  mewajibkan penyelenggara  sistem  elektronik  untuk  melakukan  pemberitahuan  kepada  pemilik  data sesuai  Pasal  14  Ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Hal  yang  seharusnya  lebih  penting  dari sekedar pemberitahuan, bahwa harus dilanjutkan menjadi sebuah aturan baru yang isinya mengawal proses bocornya data pribadi yang gagal dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik, sebagai  sebuah  kelanjutan  tindakan  dalam  hukum  acara;  dengan  masuknya sistem pembuktian dimana data pribadi tersebut bocor karena memang dicuri, tidak sengaja bocor, ataupun sengaja dicuri.
Keyword: Tindak Pidana Siber, Perlindungan Data Pribadi, Privasi

## Abstract
Cases of private data leaks that are private in nature have been rife in Indonesia in recent years.  The  regulations  that  govern  it  are  felt  to  overlap  and  there  is  no  harmony  and synchronization  between  one  regulation  and  another.  This  study  aims  to  examine  and analyze the regulation of criminal acts of misuse of personal data in cyber law in Indonesia and  to  find  out  what  should  be  about  the  legal  protection  of  personal  data  from  cyber crimes.  This  research  is  a  normative  research  with  analytical  descriptive  nature.  The research was conducted using library research by means of document studies on primary legal  materials  and  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  research  data  obtained from  library  and  field  research  were  then  analyzed  qualitatively  and  compiled
descriptively. The first research finding is that the regulation of criminal acts of misuse of personal  data  in  cyber  law  in  Indonesia  still  stands  separately  in  different  laws  and regulations, so there is no regulation that focuses specifically on protecting personal data. The  legal  rules  in  Indonesia  regarding  the  leakage  of  personal  data  only  oblige  the electronic  system  operator  to  notify  the  data  owner  in  accordance  with  Article  14 Paragraph  (5)  of  Government  Regulation  Number  71  of  2019  concerning  Electronic System  and  Transaction  Operators.  What  should  be  more  important  than  just  a notification,  that  it  must  be  continued  into  a  new  regulation  containing  the  contents  of guarding  the  process  of  leaking  personal  data  that  has  failed  to  be  protected  by  the electronic  system  operator,  as  a  continuation  of  action  in  procedural  law;  with  the inclusion  of  a  proof  system  where  the  personal  data  is  leaked  because  it  was  stolen, accidentally leaked, or deliberately stolen.
Keyword: Cyber Crime, Personal Data Protection, Privacy

## Pendahuluan
Teknologi  saat  ini  berkembang  semakin  pesat  seperti  memberikan  akses kemudahan  dan  kecepatan  dalam  hal  mengurus  dokumen  dan  data  yang  kita  gunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap data pribadi penduduk disimpan dan dilindungi oleh negara  (Undang-Undang,  23  C.E.).  Seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  28H  ayat  (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” dalam hal ini termasuk juga rahasia data pribadi.
Kontras dengan yang sedang marak terjadi belakangan ini beberapa contoh kasus kebocoran  data  pribadi  dalam  dalam  dunia cyber contohnya  seperti  pada  Mei  2021 BPJS  Kesehatan  mengalami  kebocoran  data  peserta  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  dijual  di Raid  Forums seharga  0,15  Bitcoin  (Akbar,  2021).    Hal  itu dilakukan  oleh  salah  satu  pengguna  forum  dengan  nama  id  ' Kotz '.  Dalam pernyataannya  data  yang  dijual  termasuk  data  penduduk  yang  sudah  meninggal.  Ali Ghufron  Mukti  selaku  Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan  mengakui  bahwa  sebagian data  yang  diperjualbelikan  di  internet  memiliki  kesamaan  dengan  yang  dimiliki  oleh BPJS, tapi pihak BPJS belum bisa memastikan apakah kebocoran data tersebut adalah milik BPJS atau bukan, karena masih dilakukan penelusuran digital forensic (Silvia et al., 2024). Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena sangat kompleks dan melibatkan data yang jumlahnya sangat besar. Kemudian kasus selanjutnya adalah kebocoran data pada platform Cermati dan Lazada, kasus kebocoran data yang terjadi pada dua perusahaan itu beredar juga di situs Raid Forums sekitar akhir tahun 2020. Dalam kasus ini sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari tujuh belas perusahaan, dan  sebagian  besar  merupakan  data  finansial.  Sedangkan,  Lazada  mengalami kebocoran  sejumlah  1,1  juta  data.  Dalam  hal  ini,  pihak  Lazada  menyatakan  bahwa insiden terkait keamanan data di Singapura melibatkan database khusus redmart yang di- hosting oleh penyedia layanan pihak ketiga.
Perlindungan  Data  Pribadi  Pengguna  Internet  dalam  peraturan  perundang- undangan  khususnya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), belum terdapat muatan aturan perlindungan data pribadi
secara khusus. Pada ketentuannya, terletak dalam Pasal 26 ayat (1) dan penjelasannya dalam UU ITE, yang berbunyi  (Sujamawardi, 2018).
“ Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut data  pribadi  seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan ”
Kasus  yang  diangkat  dalam  penulisan  tesis  ini  ialah  mengenai  kebocoran  data pribadi milik warga negara yang termasuk dalam tindak pidana cyber crime atau yang kini  dikenal  dengan  tindak  pidana  siber . Data  pribadi  yang  bisa  diakses  tanpa persetujuan  pemiliknya  merupakan  suatu  tindakan  yang  disebut  sebagai cracking (Barkatullah, 2019) . Cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem  elektronik.  Selain  merusak, cracking merupakan  pembajakan  data  pribadi maupun account pribadi  seseorang,  sehingga  mengakibatkan  hilang  atau  berubah  dan digunakan  tanpa  persetujuan  pemilik.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  data  pribadi oleh cracker dengan tujuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran sesuai Pasal 26 ayat (1) UU ITE.
Seseorang  yang  melakukan  tindakan cracking, dapat  dikatakan  termasuk perbuatan dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi
“ Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apapun  dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan .”
Peraturan  terkait  data  pribadi  di  Indonesia,  baik  dari  segi  regulasi  dan implementasinya,  masih  dirasa  belum  memberikan  perlindungan  secara  komprehensif (Disemadi,  2021).  Peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  masih  saling  tumpang tindih  dan  belum  mengarah  pada  satu  persoalan  khusus  yang  semakin  dirasa  penting, yakni perlindungan data pribadi yang bersifat privasi. Regulasi yang ada di Indonesia, masih  belum  mencangkup  semua  aspek  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  data pribadi, sehingga keamanan akan privasi masyarakat sebagai pemilik data pribadi masih belum tercapai.
Terkait  hal  tersebut,  berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  telah dijabarkan, maka dengan penulisan tesis ini, penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan  yang  berjudul  “Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Data  Pribadi  Dalam  Hukum Siber Indonesia.”. selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam hukum siber di Indonesia dan  untuk  mengetahui  mengenai  yang  seharusnya  tentang  perlindungan  hukum  data pribadi dari tindak pidana siber.

## Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep
Sumber : Penulis, diolah pada tahun 2022

## Metode Penelitian Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian  hukum  normatif  ini  akan  dijabarkan  sesuai  dengan  sifatnya,  yaitu  secara deskriptif  analitis.  Penelitian  deskriptif  memiliki  karakteristik  yaitu  cenderung menggambarkan  suatu  fenomena  apa  adanya  dengan  cara  menelaah  secara  teratur  dan ketat serta mengutamakan obyektifitas secara cermat (Furchan, 2004). Penelitian hukum normatif  menekankan  pada  penggunaan  data  sekunder,  yang  berisikan  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  menggunakan  obyek kajian penulisan berupa sumber buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal akademis, hasil seminar penelitian dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian tesis ini.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  dalam  penulisan  tesis  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  yang  nantinya  mengkaji  aturan-aturan  hukum  yang  akan  mengatur  tentang perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  sesuai  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  baik  (Munawar  et  al.,  2021).  Selain  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  penulis  juga  menggunakan  pendekatan komparatif atau comparative approach .
Sehingga  dalam  penulisan  tesis  ini  dilakukan  dua  pendekatan  dalam  metode penelitian,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  yang  menelaah  sumber-sumber peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  data  pribadi  yang kemudian dilakukan pendekatan perbandingan hukum guna mengkaji tentang persamaan dan  perbedaan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  beberapa  Negara terkait dengan perlindungan data pribadi.

## Data
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  guna  menunjang  data primer yakni terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
5) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
7) Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
8) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
9) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
11) Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
12) Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  14/SEOJK.07/2014  tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.
13) General Data Protection Regulation European Union
14) Data Protection Act Inggris Tahun 1998
15) Personal Data Protection Act 2012
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  fakta  hukum,  doktrin,  asas-asas  hukum,  dan pendapat  hukum  dalam  literatur,  jurnal,  hasil  penelitian,  dokumen,  surat  kabar, internet,  dan  majalah  ilmiah  tentang  hukum  siber  dan  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi.  Pada  penulisan  tesis  ini,  penulis  lebih  banyak menggunakan sumber literature buku teori terkait dengan hukum siber di Indonesia, jurnal ilmiah terkait penelitian dalam konteks perlindungan data pribadi, serta penulis juga  banyak  menggunakan  buku  terkait  teori  kepastian  hukum  dan  teori pertanggungjawaban  pidana  yang  digunakan  sebagai  bahan  hukum  sekunder,  serta buku metodologi hukum normatif.
c. Bahan Hukum Tersier
1) Kamus Bahasa Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

## Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara yaitu  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  penelitian  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dilakukan studi kepustakaan  yaitu  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  kasus, literatur  buku,  makalah,  artikel  ataupun  hasil  penelitian  dan  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku serta teori yang berkaitan dengan penulisan tesis. Data tersebut kemudian  diolah  dan  dikaji  dengan  teori-teori  yang  ada,  dan  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  perbandingan  hukum  dalam  metodologi  penelitian  hukum normatif guna menjawab terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis.

## Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  penulis  adalah  kualitatif.  Metode  ini menghasilkan data deskriptif analisis yang menyatakan mengenai sasaran penelitian yang bersangkutan dengan baik secara tertulis maupun lisan dan berdasarkan perilaku nyata. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan  dengan  meneliti  dokumen  dan  pustaka  serta  peraturan  perundang-undangan terkait.  Penulisan  tesis  ini  menggunakan  proses  berpikir  deduktif.  Melalui  prosedur logika  deduktif,  akan  diperoleh  kesimpulan  khusus  yang  diarahkan  pada  penyusunan jawaban  teoritis  terhadap  permasalahannya  (Sunggono,  2003).  Proses  berfikir  deduktif adalah suatu metode penalaran berfikir yang bertolak dari hal umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus (Susanto, 2015).

## Hasil dan Pembahasan

## Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Hukum Siber di Indonesia
Penyalahgunaan  data  pribadi  dalam  kasus  kebocoran  data  pribadi  di  Indonesia merupakan wujud dari tindak pidana siber yang pengaturannya masih timpang tindih dan belum  terfokus  pada  pelaku  tindak  pidana  siber  itu  sendiri.  Peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  hukum  siber,  belum  terfokus  pada  satu peraturan yang khusus sehingga diasumsikan bahwa pengaturan hukum akan hal tersebut masih belum dirasakan manfaatnya (Alfian, 2018).
Beberapa  waktu  belakangan  terdapat  informasi  yang  cukup  menimbulkan pertanyaan besar tentang kasus kebocoran data dari diretasnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jayani, 2022). Dugaan bocornya data pribadi milik Presiden RI tersebut didapatkan dari aplikasi PeduliLindungi.  Semenjak Pandemi Covid-19  melanda  Indonesia,  aplikasi  PeduliLindungi  yang  dicanangkan  oleh Pemerintah untuk penanganan dan pendataan Covid-19, merupakan aplikasi utama yang wajib  dimiliki  oleh  warga  negara,  untuk  kepentingan  pendataan  dan  keperluan  yang lainnya,  dengan  cara  memasukan  Nomor  Induk  Kependudukan.  Data  KTP  yang  harus diunggah  ke  dalam  aplikasi  PeduliLindungi  tersebut,  disimpan  dalam  aplikasi  yang nantinya dipergunakan untuk keperluan, seperti untuk check-in ke mall atau ke fasilitas umum lainnya.
Gambar 2. Laporan Kasus Pencurian Data (2016-2020) (Jayani, 2022).
Sumber : Grafik Patroli Siber Tahun 2015-2020 katadata.com
Kasus  kebocoran  data  yang  tercatat  dalam  Polisi  Siber  sejak  tahun  2016  terus meningkat  hingga  tahun  2020  sebanyak  81%  dari  tahun-tahun  sebelumnya  (Jayani, 2022).  Kebocoran  data  pribadi  yang  diduga  dicuri  oleh  oknum  tertentu,  dilaporkan masyarakat  dan  terus  meningkat  tanpa  ada  upaya  hukum  yang  dapat  memberi  solusi dalam pencegahannya, karena sulitnya menjangkau para pelaku pencurian data pribiadi. Kondisi saat Pandemi Covid-19 juga menjadi pemicu banyaknya kasus kebocoran data milik pribadi karena segala transaksi beralih ke sistem online secara perlahan.

## Perlindungan Hukum Data Pribadi Dari Tindak Pidana Siber
Wujud  instrumen  hukum  untuk  memberi  perlindungan  data  pribadi  kepada masyarakat  saat  ini  di  Indonesia,  masih  belum  didapati  adanya  bentuk  peraturan perundang-undangan  yang  memadai  dan  komprehensif.  Aturan  mengenai  perlindungan data  pribadi  belum  diakui  sebagai  wujud  hak  asasi  manusia  yang  harus  dihargai  dan dilindungi.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  dengan  jelas memberi penghormatan dan menegakkan HAM, namun dalam ranah perlindungan data pribadi sebagai ranah privasi, tidak diatur secara tegas. Ketentuan tersebut hanya tersirat pada  Pasal  28H  Ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, bahwa negara memberikan kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya.
Pentingnya untuk segera disahkannya RUU Perlindungan data Pribadi karena pada kasus  kebocoran  data  pribadi  yang  seharusnya  bersifat  privasi,  kini  sudah diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggungjawab yang hanya mengeruk keuntungan pribadi  saja,  kebocoran  data  pribadi  tersebut  baik  untuk  kepentingan  kebutuhan  data, bahkan sampai dengan kebutuhan akan rekaman medis juga telah diperjual belikan pada situs Dark Web . Data pribadi yang bocor diperjualbelikan dalam laman situs yang tidak terpantau atau illegal (Annur, 2022).
Penanganan yang dilakukan sebagai upaya represif oleh pihak berwenang, dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sejak tahun 2019 sampai  dengan  tahun  2021,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  telah  menangani kasus  dugaan  kebocoran  data  pribadi  terhadap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik sebanyak  tiga  puluh  enam  penyelenggara  (Doni,  2022).  Sebanyak  empat peneyelenggara  sistem  elektronik  telah  diberi  sanksi  teguran  tertulis,  delapan  belas diberi  rekomendasi  teknis  peningkatan  tata  kelola  dan  sistem  elektronik,  dan  sisanya ada  sembilan  pihak  penyelenggara  sistem  elektronik  yang  sedang  dalam  proses  untuk diberikan sanksi akhir. Disahkannya rancangan undang-undang menjadi undang-undang untuk perlindungan data pribadi ini secara otomatis akan membantu pihak Pemerintah
dalam  memaksimalkan  sistem  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  adanya  kasus kebocoran  data  pribadi.  Selain  dari  pihak  Pemerintah,  dalam  hal  perlindungan  data pribadi tentunya tidak jauh dari partisipasi masyarakat Indoensia sendiri.
Aturan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perlindungan  data  pribadi  yang  sudah  ada,  diharapkan  menjadi  acuan  untuk  mencapai Undang-Undang  Perlindungan  data  Pribadi  yang  ideal  setelah  ada  sinkronisasi  dan harmonisasi terhadap aturan yang satu dengan yang lainnya. Sumber hukum yang saat ini  terkait  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia,  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam  Sistem  Elektronik.  Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem Elektronik mengatur bahwa (Anggraeni, 2018):
“yang  dimaksud  dengan  data  pribadi  adalah  data  perseorangan  tertentu  yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

## Pembahasan
Pertama, pengaturan tentang data pribadi dan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi  dalam  hukum  siber  di  Indonesia  masih  berdiri  terpisah  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berbeda-beda,  sehingga  belum  ada  regulasi  yang  fokus mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan hak milik yang melekat pada setiap individu, dan atas kepemilikannya itu diatur dalam Pasal 28  H  Ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  setiap warga Negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang, atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak-hak konsumen  dalam  transaksi  elektronik,  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas keamanan termasuk  juga  dilindungi  atas  informasi  data  pribadinya.  Data  pribadi  yang  bersifat privasi  dalam  dunia  perbankan  dan  telekomunikasi  juga  diatur  dalam  regulasi  yang berdiri secara terpisah, yakni pada Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perbankan.  Pengertian  atau  definisi  tentang  data  pribadi  dijabarkan melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, namun  yang  mengatur  tentang  kriteria  data  perorangan,  justru  dijabarkan  dalam dalam Pasal  84  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang data pribadi, justru tidak didapati pada  satu  wadah  yang  khusus  mengaturnya,  melainkan  berdiri  secara  terpisah-pisah, baik  pengertiannya,  kriterianya  ataupun  ketentuan  lainnya.  Hal  inilah  yang  menjadi dasar,  bahwa  di  Indonesia  belum  ada  payung  hukum  yang  tepat  dalam  rangka memberikan  perlindungan  data  pribadi  yang  bersifat  privasi  kepada  warga  negaranya. Pengaturan  perlindungan  data  pribadi  dari  tindak  pidana  penyalahgunaan  data  pribadi dalam hukum siber di Indonesia masih belum ditemukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan  perundang-undangan  tentang  perlindungan  data  pribadi.  Ketentuan  akan aturan  yang  ada  tentang  perlindungan  data  pribadi  masih  terbagi-bagi  dalam kewenangan antar Lembaga Negara yaitu antara Kementrian Komunikasi dan Informasi dengan  produk  hukum  berupa  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelengaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik, sehingga belum ada payung hukum yang tepat dan komprehensif untuk  mengatur  terkait  tindak  pidana  penyalahgunaan  data  pribadi  sebagai  bentuk perlindungan privasi.
Kedua,  perlindungan  hukum  data  pribadi  dari  tindak  pidana  siber  di  Indonesia seharusnya  dapat  mengadopsi  dari  peraturan  perlindungan  data  pribadi  yang  ada  di dunia.  Sebagai  contoh,  Indonesia  dapat  mengadopsi  ketentuan  regulasi  perlindungan data  pribadi  yang  diformulasikan  oleh General Data Protection Regulation European Union dimana  lingkup  rumusan  aturan  dalam  regulasi  dapat  meliputi  (1)  Subyek pemilik  data  pribadi;  (2)  Lembaga  sah  yang  berdiri  sendiri  atau  bersama-sama menentukan  tujuan  perlindungan  data  pribadi;  (3)  wujud  kegiatan  yang  dilakukan Lembaga  dalam  melakukan  tujuan  pemrosesan  data  pribadi;  (4)  Pihak  yang  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan,  pengaksesan,  dan  berhak  untuk menghalangi pengiriman data pribadi kepada yang bukan berhak atas akses data pribadi. Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia  harus  lebih menekankan  pada  klasifikasi  dan jenis-jenis yang termasuk dalam pelanggaran tindak pidana  pencurian  data  pribadi;  hukum  acara  dalam penyelesaian sengketa pada  kasus kebocoran  data  pribadi;  serta  wujud tanggung  jawab  pidana (pertanggungjawaban pidana)  bagi  siapapun  yang  melanggar  privasi  dalam  ketentuan  pengaksesan  data pribadi.

## Kesimpulan
Secara  keseluruhan,  konteks  hukum  siber  dan  perlindungan  data  pribadi  di Indonesia  masih  terfragmentasi  dan  belum  memiliki  regulasi  yang  menyeluruh. Keterpisahan  regulasi  mengenai  data  pribadi  dan  tindak  pidana  penyalahgunaannya menimbulkan  kekosongan  hukum  yang  perlu  diatasi  untuk  melindungi  hak  privasi individu sesuai dengan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945.  Perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  seharusnya  disinkronkan  dan diharmonisasikan  dalam  satu  payung  hukum  komprehensif.  Adopsi  ketentuan  regulasi perlindungan  data  pribadi  dari  aturan  internasional,  seperti  General  Data  Protection Regulation  European  Union,  dapat  menjadi  landasan  untuk  merumuskan  undang- undang perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Diperlukan penekanan pada klasifikasi pelanggaran tindak pidana terkait data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penetapan pertanggungjawaban pidana sebagai upaya penguatan perlindungan privasi dalam era digital di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Akbar, C. (2021). Syailendra Persada, 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia . https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di- indonesia
Alfian,  M.  (2018).  Penguatan  Hukum  Cyber  Crime  di  Indonesia  dalam  Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Kosmik Hukum , 17 (2).
Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk
Harmonisasi  Dan  Reformasi  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 48 (4), 814–825. Annur,  C.  M.  (2022). Pencurian  Data  Pribadi  Dalam  Pusaran  Bisnis  Fintech  Ilegal . Katadata.Com.
https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data- pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia . Nusamedia. Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam  mewujudkan  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia. Jurnal  Wawasan Yuridika , 5 (2), 177–199. Doni. (2022). Memastikan Data Pribadi Aman . Indonesia.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadi- aman/0/artikel
Furchan. (2004). Pengantar Penelitian dan Pendidikan . Pustaka Pelajar Offset. Jayani,  D.  H.  (2022). Pencurian  Data  Pribadi  Makin  Marak  Kala  Pandemi . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi- makin-marak-kala-pandemi
Munawar,  M.,  Marzuki,  M.,  &  Affan,  I.  (2021).  Analisis  Dalam  Proses  Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Ilmiah METADATA , 3 (2), 452–468.
Silvia, A. F., Saputra, W., Sunaryo, H., & Sinlae, F. (2024). Analisis Keamanan Data Pribadi  pada  Pengguna  BPJS  Kesehatan:  Ancaman,  Risiko,  Strategi  Kemanan (Literature  Review). Nusantara  Journal  of  Multidisciplinary  Science , 1 (6),  201– 207.
Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dialogia Iuridica , 9 (2). Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum . Susanto, A. F. (2015). Penelitian hukum: transformatif-partisipatoris . Undang-Undang. (23 C.E.). tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .
Copyright holder:
Desmon Trisandi, Ahmad Sofian (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: