## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume  4 Nomor 2,  September 2022
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660
Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Feny Sahara 1* , Faizal Anwar 2 , Titi Darmi 3
*1,2,3 Universitas Muhammadiyah Bengkulu-Jl. Bali, Kp. Bali Kec. Teluk Segara, Kota
Bengkulu
E-mail : fenysaharaysff@gmail.com . No. HP : 089626956076
Abstract: The distribution of Non-Cash Food Aid (BPNT) by the Bengkulu City Government  aims  to  fulfill  basic  food  needs  for  the  underprivileged,  but  there are  problems  encountered  in  the  field  such  as  inaccuracy  of  targets  in distribution  and  the  distribution  is  not  timely.  Researchers  are  interested  in investigating  more  deeply  how  the  implementation  of  the  Non-Cash  Food Assistance (BPNT) policy and what are the obstacles in implementing the Non- Cash  Food  Assistance  (BPNT)  policy  in  Muara  Bangkahulu  District,  Bengkulu City.  The  research  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative research  method.  The  results  of  the  research  regarding  the  implementation  of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy in Muara Bangkahulu District are: (1) Interorganizational communication carried out by the implementers, namely starting  before  the  launch  of  the  Non-Cash  Food  Assistance  (BPNT)  program through e-Warong in Muara Bangkahulu District has been implemented well, (2) the  characteristics  of  implementers  in  the  process  of  implementing  BPNT policies through e-Warong in Muara Bangkahulu District in providing services to KPMs  are  in  accordance  with  existing  procedures,  (3)  Social,  Economic  and Political conditions in the distribution of BPNT in Muara Bangkahulu District has been  good  in  the  process  of  distributing  BPNT,  and  (4)  The  disposition  or attitude  of  the  implementers  of  the  parties  in  the  implementation  of  the  Non- Cash  Food  Assistance  Policy  (BPNT)  has  been  realized  quite  well  to  the community in Muara Bangkahulu District so that the Implementation of the Non- Cash  Food  Assistance  Policy  (BPNT)  is  running  in  accordance  with  applicable regulations and Alan effectively.
Keywords : Non-Cash Food Assistance (BPNT), Policy
Implementation
Abstrak: Penyaluran  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  oleh  Pemerintah Kota  Bengkulu  ini  bertujuan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pangan  pokok  bagi masyarakat  kurang  mampu,  namun  terjadinya  permasalahan  yang  ditemui  di lapangan seperti ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dan pembagiannya tidak  tepat  waktu.  Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  dalam  bagaimana implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dan  apa  saja hambatan dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan  Muara  Bangkahulu  Kota  Bengkulu.    Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian  mengenai  implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu secara: (1) Komunikasi
Interorganisasional  yang  dilakukan  oleh  para  pelaksana  yaitu  dimulai  sebelum diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong
di  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  sudah  dilaksanakan  dengan  baik,  (2) Karakteristik pelaksana dalam proses implementasi kebijakan BPNT melalui e- Warong  di  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  dalam  memberikan  pelayanan kepada  KPM  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ada,  (3)  Kondisi  Sosial, Ekonomi dan Politik dalam penyaluran BPNT di Kecamatan Muara Bangkahulu pengaruhnya  sudah  baik  dalam  proses  penyaluran  BPNT,  dan  (4)  Disposisi atau  sikap  pelaksana  pihak-pihak  dalam  implementasi  Kebijakan  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  sudah  terealisasikan  dengan  cukup  baik  kepada masyarakat  di  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  sehingga  Implementasi Kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  berjalan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan efektif.
Kata  kunci: Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT),  Implementasi Kebijakan.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan adalah salah satu masalah yang paling memprihatinkan dari setiap negara. Dalam arti yang lebih kecil, kemelaratan dianggap sebagai kondisi tidak  adanya  uang  tunai  dan  barang  dagangan  untuk  menjamin  ketahanan. Sementara  itu,  kemelaratan  dari  perspektif  yang  luas  adalah  keanehan  yang kompleks atau multi-segi. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan penduduk suatu negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  seperti  pangan,  sandang,  papan, pendidikan, kesejahteraan dan ketiadaan pekerjaan  ( Darmi, T., & Mujtahid, I. M. 2020).
Menurut  catatan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  pada  Maret  2021  proporsi masyarakat  miskin  berubah  menjadi  10,14%  dari  keseluruhan  penduduk Indonesia  atau  sekitar  27,54  juta  manusia.  Sementara  itu,  jumlah  masyarakat miskin pada September 2021 berubah menjadi 26,50 juta manusia, lebih rendah 1,05  juta  jumlah  masyarakat  dibandingkan  September  2020  dan  lebih  rendah 1,04  juta  manusia  dari  Maret  2021.  Salah  satu  upaya  pemerintah  Indonesia untuk  mengurangi  kemiskinan  adalah  melalui  kebijakan  Bantuan  Non  Tunai (BPNT).
Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  adalah  bantuan  sembako  yang diberikan  secara  non-uang  dari  pihak  berwenang  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan sebesar Rp. 110.000/KPM, namun pada tahun 2020 harga  bantuan  BPNT  yang  semula  Rp.  110.000,-  sesuai  KPM  setiap  bulannya akan  naik  menjadi  Rp.  200.000,-  sesuai  KPM  per  bulan  (Kemensos  RI,  2020), melalui  mekanisme  rekening  digital  berbentuk  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS). Bantuan tersebut tidak dapat diuangkan, namun dapat ditukarkan dengan beras
atau  telur  melalui  E-Warong  atau  dealer  yang  telah  disediakan  bekerjasama dengan Bank BRI. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat memaksimalkan  keistimewaan  para  penerima  manfaat  dan  dapat  berjalan dengan  efektif  dan  kondusif,  serta  mengantarkan  manusia  Bengkulu  menjadi lebih  sejahtera  di  masa  depan.  Tujuannya  untuk  menumbuhkan  efektivitas penyaluran  bansos  agar  jauh  lebih  fokus  dan  mendorong  terpenuhinya  inklusi ekonomi di kalangan masyarakat, khususnya kelas bawah (APS, 2018).
Di Provinsi Bengkulu sendiri penyaluran BPNT ini menjadi terlaksana pada tahun  2018  yang  diberikan  tanpa  penundaan  dengan  bantuan  penggunaan Menteri Sosial Idrus Marhan diamati dengan bantuan penggunaan Plt. Gubernur Bengkulu  Rohidin  Mersyah.  Untuk  BPNT  Provinsi  Bengkulu  terdapat kabupaten/kota  yang  telah  melakukan  pengajuan  BPNT  pada  tahun  2018 khususnya  Kota  Bengkulu  yang  mencapai  1.727  KPM  dan  Kabupaten  Rejang Lebong  yang  mencapai 21.465  KPM  dengan  biaya  sebesar  2,1  M.  Untuk  tahun 2021  ragam  KPM  di  Provinsi  Bengkulu  telah  berkembang  dibandingkan  tahun 2018  (Awalnya  BPNT  ini  menjadi  peruntukan  di  Provinsi  Bengkulu)  yang mencapai 20.447 KPM (BPS Bengkulu, 2021).
Pada  Juli  2021  jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  di  Kota Bengkulu menjadi 15.494 KPM. Di Kota Bengkulu terdapat sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Gading Cempaka, Kampung Melayu, Muara Bangkahulu, Ratu Agung,  Ratu  Samban,  Selebar,  Singaran  Pati,  Sungai  Serut  dan  Teluk  Segara. Setiap  kecamatan  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  dan  menikmati aplikasi  dari  pemerintah  ini.  Untuk  Kecamatan  Muara  Bangkahulu,  ragam  KPM tahun  2021  dari  aplikasi  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  sebanyak  1.953 KPM untuk 7 desa di Kecamatan Muara Bangkahulu.
Dalam  penyaluran  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  melalui  sarana Pemerintah  Kota  Bengkulu,  tidak  jarang  kendala  yang  dihadapi  di  lingkungan disiplin  termasuk  yang  terjadi  pada  Program  Kesejahteraan  Beras  (RASTRA) dulu  sampai  sekarang.  ,  khususnya  ketidaktepatan  tujuan  dalam  penyaluran kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM).  Artinya,  dalam  aplikasi  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  ini  yang  bertujuan  untuk  mendorong  pemenuhan inklusi keuangan di dalam jaringan, khususnya keanggunan pusat perbelanjaan, namun  sebenarnya  tidak  jarang  ditemukan  di  dalam  disiplin  itu.  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  harus  mendapatkan  sekarang  tidak  lagi mendapatkannya,  sebaliknya  individu  yang  sekarang  harus  tidak  lagi
mendapatkan  melainkan  mendapatkan.  Kemudian  ditemukan  masalah  yang berbeda,  termasuk  distribusi  sumber  daya  yang  sekarang  menjadi  tidak  tepat waktu,  yang  terkadang  tidak  lagi  selesai  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditentukan.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam bagaimana  implementasi  aplikasi  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yang ditujukan  untuk  jaringan  keelokan  pusat  penurunan  ini  sesuai  dengan  target sistem ini agar sistem ini tidak lagi muncul sebagai mubazir.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas,  penulis  mendeskripsikan permasalahan  tersebut  sebagai  upaya  terakhir  yang berjudul  “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu”.

## METODE
Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  pada  Implementasi  Kebijakan Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  wilayah  Kecamatan  Muara  Bangkahulu Kota  Bengkulu  adalah  dengan  penggunaan  teknik  deskriptif  kualitatif  yang sebagian besar untuk menyediakan statistik deskriptif dalam bentuk frase tertulis atau  lisan.  dari  manusia  dan  perilaku  lokasi.  Peneliti  memilih  teknik  kualitatif untuk mencapai statistik yang ekstra efektif, lengkap dan bersih. Sumber statistik dari  penelitian  ini  adalah  statistik  nomor  satu  dan  statistik  sekunder  yang menggunakan  strategi  deret  statistik  dalam  bentuk  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Evaluasi  data  yang  digunakan  berupa  strategi  deret  statistik, reduksi, penyajian statistik dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahun  2017,  Pemerintah  Indonesia  melaksanakan  Program  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dalam  rangka  meningkatkan  pengentasan kemiskinan  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  selain  menumbuhkan  aturan  di dalam  subjek  keamanan  sosial  dan  diarahkan  untuk  membangun  sistem keamanan  sosial,  khususnya  bagi  orang  miskin.  Penyelenggaraan  BPNT  di Indonesia  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  miskin,  bagian  dari masyarakat yang sangat menginginkan bantuan dari siapa saja, khususnya dari pemerintah.  Penerapan  BPNT  secara  berkelanjutan  hingga  minimal  tahun  2021 akan mendongkrak keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Untuk  melihat  implementasi  software  BPNT  yang  disalurkan  kepada  KPM di  Kabupaten  Muara  Bangkahulu  Kota  Bengkulu,  peneliti  mengangkat  berbagai rambu  yang  sejalan  dengan  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Nugroho,  2009) khususnya  Komunikasi  Antar  Organisasi,  Karakteristik  Pelaksana,  Ekonomi, Sosial  dan  Kondisi  Politik  dan  Disposisi  atau  Sikap  Pelaksana.  .  Untuk  lebih jelasnya simak penjelasan berikut ini:

## 1.  Komunikasi Antarorganisasi
Dalam  sebuah  peliputan  apa  saja  keinginan  dan  tujuan  peliputan  yang harus  dikomunikasikan  kepada  lembaga  tujuan  agar  dapat  mengurangi  distorsi implementasi.
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Kabupaten  Muara Bangkahulu  dari  segi  komunikasi  sudah  cukup  baik,  komunikasi  dilakukan melalui  sosialisasi.  Sosialisasi  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  telah dilakukan sebanyak 5 kali, dihadiri oleh camat, lurah, penyuluh sosial kecamatan, TKSK  (tersedia  di  setiap  kecamatan),  pemilik  e-Warong  serta  perwakilan masyarakat yang menerima bantuan ini.
Sosialisasi tentang BPNT sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan cukup baik, mengapa dikatakan demikian? Sesuai dengan pedoman umum BPNT 2019, tujuan sosialisasi tentang BPNT ini adalah:
a.  Memberikan  pengetahuan  kepada  pemangku  kepentingan  pada  tingkatan yang berharga dan terdekat mengenai pedoman dan program BPNT.
b.  Memberikan  pengetahuan  kepada  KPM  tentang  motif  dan  mekanisme pemanfaatan program BPNT.
c.  Memberikan fakta tentang mekanisme pengadaan BPNT.
Maka sosialisasi tentang BPNT ini dilakukan dengan tujuan agar kebijakan BPNT dipahami dan dapat diketahui dengan menyeluruh dengan dilakukan komunikasi secara  menyeluruh  kepada  masyarakat  dan  pihak  pemangku  kepentingan seperti pemerintah Kecamatan Muara Bangkahulu yang tujuannya adalah untuk penyaluran    Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.

## 2.  Karakteristik Pelaksana
Pelaksana  adalah  mereka  yang  mewujudkan  setiap  kebijakan  yang  harus didukung  oleh  setiap  sumber  daya  yang  memadai,  baik  sumber  daya  manusia maupun sumber daya keuangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  proses pendistribusian BPNT di Kecamatan Muara Bangkahulu ditinjau dari karakteristik pelaksana,  terdapat  beberapa  kendala  di  beberapa  kelurahan  yaitu  adanya masyarakat  yang  menukarkan  saldonya.  kepada  agen  e-Warong  BRI  di  desa- desa yang bukan tempat tinggalnya, padahal masing-masing kelurahan tersebut telah  memiliki  e-Warong  yang  direkomendasikan  oleh  lurahnya  masing-masing. Kemudian  kendala  lainnya  adalah  untuk  stok  barang.  Dahulu  pendistribusian barang  yang  disediakan  di  e-Warong  sudah  selesai,  namun  karena  masyarakat bebas  memilih  kebutuhan  apa  saja  yang  diinginkan,  maka  barang  yang  banyak dipilih  cepat  habis,  seperti  beras  dan  telur.  Yang  kemudian  dapat  menghambat pendistribusian  kebutuhan  masyarakat,  karena  itu  masyarakat  harus  menunggu lagi barang yang mereka butuhkan.
Ciri-ciri pemaksaan aktor terutama didasarkan sepenuhnya pada efek studi yang telah dilakukan terutama didasarkan sepenuhnya pada wawancara adalah sifat-sifat  yang  ada  pada  aktor  pemaksaan  di  dalam  Kelurahan  di  mana  aktor pemaksaan  tegas,  disiplin,  tipe  dan  menyenangkan  untuk  setiap  jaringan  yang menerima  bantuan  ini.  Untuk  ciri-ciri  perangkat  lunak  BPNT  yang  sesuai  di Kabupaten  Muara  Bangkahulu,  hasil  akhirnya  adalah  para  pelaku  pembebanan mulai  dari  Kelurahan,  Pembantu,  Koordinator  dan  Pemilik  e-Warong  telah memenuhi  standar,  terutama  bahwa  setiap  pelaku  memiliki  karakter  penawaran umum  yang  berperilaku  dengan  cara  yang  sopan  dan  menyenangkan  bagi orang-orang  yang  terdaftar.  sebagai  KPM.  Hal  ini  dapat  berdampak  positif terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan BPNT sehingga implementasi ini dapat berjalan dengan baik.

## 3.  Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Pada  saat  implementasi  kebijakan  ini  tentunya  tidak  lepas  efek  dari ekonomi,  sosial  dan  politik  (ecospol).  Pengaruh  tersebut  berdampak  signifikan terhadap  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
Dari  hasil  penelitian  di  Kabupaten  Muara  Bangkahulu  dapat  disimpulkan bahwa  jika  kita  lihat  dari  segi  sosial  dalam  masyarakat  di  wilayah  Kecamatan Muara  Bangkahulu  sangat  responsif  dengan  adanya  BPNT  ini,  respon  tersebut dapat  dilihat  dari  cara  masyarakat  mendukung  hal  tersebut.  bantuan,  dengan membantu  proses  adanya  barang  di  e-Warong  meskipun  masyarakat  tidak menerima bantuan ini.
Namun jika dilihat dari data mata pencaharian warga disini, kondisi banyak masyarakat  disini  yang  layak  tetapi  tidak  mendapatkan  bantuan  ini  dan  juga waktu  menerima  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  para  KPM  masih  belum terlaksana  dengan  baik  hal  itu  dapat  dilihat  dari  mesin  EDC  yang  terkadang masih  sering  terjadinya  kemacetan  dalam  pengoperasiannya,  hal  itulah  yang dapat menyebabkan tidak efektifnya dalam pendistribusiannya.

## 4.  Disposisi atau Sikap Pelaksana
Disposisi  adalah  dedikasi  dan  pola  pikir  aparat  penegak  hukum  terhadap suatu  kebijakan  ataupun  program,  yang  terkhusus  dalam  hal  aparatur  birokrasi. Jika implementor memiliki disposisi atau pola pikir yang baik, maka ia akan dapat melakukan  suatu  kebijakan/program  dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhan liputan  atau  pembuat  kebijakan,  namun  jika  pelaksana  memiliki  pola  pikir  yang kurang  efektif  dengan  pembuat  kebijakan/program,  maka  cakupan  atau  teknik implementasi perangkat mungkin juga kurang efektif. .
Dari  hasil  kajian  di  Kabupaten  Muara  Bangkahulu,  dapat  disimpulkan bahwa selama frase disposisi atau pola pikir para pelaksana, bantuan atau pola pikir  para  pelaksana,  dan  pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  telah  terwujud cukup  baik  kepada  masyarakat  di  Kabupaten  Muara  Bangkahulu  agar Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  berjalan.  sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan efektif.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  topik  masalah  di  atas dalam  penulisan  skripsi  ini,  yang  telah  dideskripsikan  dan  telah  diuraikan mengenai  pelaksanaan  dalam  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di wilayah  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  Kota  Bengkulu,  berikut  kesimpulannya dapat ditarik :
1.  Dari segi Komunikasi Antar Organisasi yang dilakukan oleh pelaksana yaitu sebelum  diluncurkannya  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) melalui  e-Warong  di  Kabupaten  Muara  Bangkahulu  sudah  terlaksana dengan baik.
2.  Sikap  pelaksana  dalam  proses  implementasi  kebijakan  BPNT  oleh  e- Warong  di  kabupaten  Muara  Bangkahulu  dalam  memberikan  pelayanan KPM sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini.
3.  Kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  pendistribusian  BPNT  di  Kabupaten Muara  Bangkahulu  berdampak  positif  terhadap  proses  pendistribusian BPNT.
4.  Disposisi  atau  sikap  pihak  pelaksana  dalam  implementasi  Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terpantau dengan baik di masyarakat Kabupaten  Muara  Bangkahulu,  sehingga  pelaksanaan  Kebijakan  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan efektif.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa usulan yang peneliti rekomendasikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan  kebutuhan  teoritis  dan  praktis  untuk  mendukung  kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT), khususnya di Kabupaten Muara Bangkahulu, Nama Kota Bengkulu sebagai berikut:
1.  Pihak pelaksana perlu koordinasi yang baik agar tidak terjadi inkonsistensi data.
2.  Perlu adanya respon cepat dari pejabat terkait untuk menangani perangkat EDC tersebut.
3.  Harus  dilakukan  penilaian  terhadap  para  pelaksana  yang  tidak  dapat berperilaku baik dalam pelayanan publik.
4.  Sehubungan  dengan  situasi  sosial  yang  tidak mendukung,  perlu  diberikan lebih  banyak  bantuan  dengan  penerapan  kebijakan  bantuan  pangan nontunai (BPNT).
5.  Transparansi  dan  manajemen  yang  lebih  ketat  diperlukan  untuk menghindari penyimpangan.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul. 2014. Analisis Kebijakan; dari Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Akib  Haedar.  2010.  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1(1).
APS.  2018.  Mensos  RI  Serahkan  PKH  dan  BPNT  di  Bengkulu.  Pemerintah Provinsi  Bengkulu.https://bengkuluprov.go.id/mensos-ri-serahkan-pkh-dan- bpnt-di-bengkulu/
Basriati, B. 2021. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan  Parangloe  Kabupaten  Skripsi  tidk  diterbitkan.  Makassar  : Universitas Muhammadiyah Makassar.
BPS  Bengkulu,  P.  2020.  Jumlah  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dan Anggaran  Bantuan  Sosial  Pangan  Menurut  Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Bengkulu. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2021/07/07/629/jumlah-keluarga- penerima-manfaat-kpm-dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut- kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu-2020.html
BPS  Bengkulu,  P.  2022.  September  2021,  Persentase  Penduduk  Miskin  di Provinsi  Bengkulu  turun  menjadi  14,43  persen.  Badan  Pusat  Statistik Proivinsi
Bengkulu. https://bengkulu.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/719/september-2021-
Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan. JIPAGS  (Journal  of  Indonesian  Public Administration and Governance Studies) , 3 (1).
Kharismawati,  IK.  2017. “ Implementasi  Bantuan  Pangan  Non-Tunai(Bpnt) Melalui  E-Warung  Di  Kelurahan  Sidosermo  Kecamatan  WonocoloKota Surabaya”, Jurusan  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Hukum UNS. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
Kementrian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Indonesia.  2019. “Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai”
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung.  PT  Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2018  di  akses pada 06 Januari 2020 pada situs : http://pusdatin.kemensos.go.id
Siregar, A. A. 2019. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu . Tesis tidak diterbitkan. Medan : Universitas Sumatera Utara.
Suharto.  2014. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  &  Pekerjaan  Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Widoyoko,  Eko  Putro.  2012. Teknik  Penyusunan  Instrumen  Penelitian.
Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
Yulianto Kadji. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Fakta Realitas. Gorontalo:UNG Press.
Zulbaidah. 2021. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) . Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh : UIN AR  Raniry.