Vol. 6 No. 2 (2022)
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
69

## TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENGANIAYAAN PELAKU KEJAHATAN YANG TERTANGKAP TANGAN MENURUT KUHP
Brian Samosir 1 , Daffa Arkhan Firmansyah 2 , Gilbert Gideon Purba 3 1 2  3 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Email: 1 briansamosir@gmail.com , 2 daffaarkhan@gmail.com , 3 gilbertgideon409@gmail.com

## Abstract
The crime of assault is quite rampant in Indonesia. The reasons behind it are also varied, starting from intentional acts to mere retaliation for perceived wrongdoings or the pain suffered  by  the  assailant.  Acts  of  assault  can  be  carried  out  individually  or  collectively.  So, what happens when someone or a group of individuals assault a thief caught red-handed in the act of theft? Can the act of assault be justified legally, or does it result in other criminal acts? This  research  will  specifically  discuss  the  legal  consequences  of  assault  committed  against criminal perpetrators. Through a juridical examination of the act of assault by individuals who directly apprehend the criminal, the aim is to analyze legal issues related to assault carried out by  those  who  catch  criminals  in  the  act.  In  order  to  establish  a  common  understanding  of assault,  it  is  necessary  to  examine  the  applicable  legal  provisions.  Therefore,  the  research methodology used is normative juridical research. This method involves analyzing the law as it is  formulated  into  legal  materials,  such  as  legislation,  particularly  the  Indonesian  Criminal Code  (KUHP),  relevant  court  decisions,  and  various  principles  and  norms  that  serve  as benchmarks  for  human  behavior  deemed  appropriate.  The  results  of  this  research  aim  to determine whether the act of assault carried out by individuals who directly apprehend criminal perpetrators can be justified, even when done to apprehend a perpetrator caught in the act of a crime. Criminal sanctions can be imposed on such actions, regardless of the underlying reasons, if they meet the criteria of assault as defined in Article 170 of the Indonesian Criminal Code. Therefore, this research will culminate in determining whether the act of apprehension permits members of the public (outside law enforcement officials) to use violence or engage in assault during the arrest of a criminal. The legitimate and applicable legal procedures for conducting arrests will be elaborated upon. This is important to ensure that individuals apprehended in the act of a crime by an individual or the public at large are dealt with fairly and in accordance with the principles, norms, and applicable laws and regulations.
Keywords : vigilante, KUHP, criminals
Vol. 6 No. 2 (2022)
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
70

## Abstrak
Tindak  pidana  penganiayaan  cukup  marak  terjadi Indonesia.  Alasannya juga beragam, dimulai dengan unsur kesengajaan atau semata-mata balasan atas perbuatan  dan  rasa  sakit  yang  diterima  si  penganiaya.  Tindakan  penganiayaan juga  dapat  dilakukan  secara  sendiri  atau  bersama-sama.  Lantas,  bagaimana jadinya  jika  dalam  suatu  keadaan  seseorang/sekelompok  warga  melakukan penganiayaan  terhadap  seorang  pencuri  yang  tertangkap  tangan  sedang melakukan  aksi  pencurian?  Apakah  tindakan  penganiayaan  dapat  dibenarkan secara  hukum  atau  justru  menghasilkan  perbuatan  perbuatan  pidana  lain? Penelitian  ini  akan  secara  khusus  membahas  akibat  hukum  yang  terjadi  dari tindakan  penganiayaan  yang  dilakukan  pada  pelaku  pidana.  Melalui  tinjauan yuridis terhadap tindakan penganiayaan pelaku kejahatan yang tertangkap tangan ditujukan  untuk  menganalisis  permasalahan  hukum  yang  berkaitan  dengan tindakan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  menangkap  pelaku kejahatan  secara  langsung.  Agar  diperoleh  satu  permulaan  pemahaman  yang sama  tentang  penganiayaan,  maka  persoalan  ini  perlu  dikaji  dengan  melihat kembali  aturan  hukum  yang  berlaku.  Sehingga,  metode    penelitian  yang digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif.  Metode  ini  digunakan  dalam penelitian terkait dengan melakukan analisis terhadap hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertuang menjadi bahan hukum ke dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  KUHP  ditambah  dengan  putusan-putusan pengadilan yang relevan, maupun berbagai kaidah dan norma yang merupakan patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  Hasil  penelitian  ini  untuk menunjukkan  apakah  tindakan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang menangkap  pelaku  kejahatan  secara  langsung  dapat  dibenarkan  sekalipun dilakukan  untuk  menangkap  pelaku  kejahatan  yang  tertangkap  tangan.  Sanksi Pidana dapat dijatuhkan kepada tindakan tersebut apakah sudah sesuai dengan delik penganiayaan yang terkandung dalam pasal 170 KUHP, terlepas dari alasan apapun yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan bermuara pada satu  hasil  apakah  tindakan  penangkapan  yang  dilakukan  memperbolehkan masyarakat  (diluar  unsur  penegak  hukum)  untuk  menggunakan  tindakan kekerasan  atau  tindakan  penganiayaan  dalam  penangkapan  pelaku  kejahatan. Dalam  melakukan  penangkapan,  akan  dijabarkan  bagaimana  prosedur  hukum yang  sah  dan  berlaku.  Hal  ini  penting  agar  pelaku  tindak  kejahatan  yang tertangkap tangan oleh seseorang maupun khalayak ramai dapat ditindak secara adil dan sesuai dengan prinsip, kaidah dan peraturan hukum yang berlaku.
Kata Kunci: main hakim, KUHP, pelaku kejahatan
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
71

## A. Pendahuluan
Penganiayaan  adalah  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  seseorang terhadap  orang  lain,  baik  secara  fisik maupun psikologis. Tindakan penganiayaan  dapat  terjadi  dalam berbagai  konteks,  seperti  di  tempat kerja,  di  lingkungan  sekolah,  dalam hubungan  pribadi,  atau  bahkan  di tempat  umum.  Pelaku  penganiayaan seringkali  didorong  oleh  niat  jahat, emosi  yang  tidak  terkendali,  atau keinginan  untuk  mendominasi  dan mengendalikan orang lain. Penganiayaan  dapat  berupa  pukulan, tendangan, cakaran,
ancaman, pelecehan  verbal,  atau  penyerangan dengan menggunakan senjata.
Sedangakan  tertangkap  tangan meruapakan  suatu  istilah  yang digunakan  untuk  menggambarkan situasi  ketika  seseorang  tertangkap atau  ditemukan  dalam  keadaan melakukan  tindakan  yang  tidak pantas,  melanggar  hukum,  atau melanggar  aturan.  Istilah  ini  sering digunakan  dalam  konteks  perbuatan kriminal atau pelanggaran disiplin.
Meski  memiliki  definisi  yang berbeda, penganiayaan dan tertangkap tangan tetap merujuk pada satu  persoalan  yang  sama  dimana keduanya  merupakan  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan dapat  mengakibatkan  konsekuensi hukum bagi pelakunya.
Tindakan penganiayaan terhadap pelaku  kejahatan  yang  tertangkap tangan  menjadi  perdebatan  yang hangat  dalam  dunia  hukum,  karena dapat menimbulkan berbagai dampak yang kompleks dan kontroversial.
Sebagai contoh, tindakan penganiayaan  dengan  melakukan kekerasan  yang  menimbulkan  rasa sakit atau luka di tubuh pelaku tindak kejahatan yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  dapat  dianggap sebagai  tindakan  yang  dibenarkan karena diperlukannya tindakan tersebut  untuk  menangkap  pelaku kejahatan  yang  berbahaya,  namun sebaliknya  juga  dapat  dianggap sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).
Maka  dari  itu,  perlu  dilakukan tinjauan  melalui  pendekatan  yuridis terhadap  tindakan    penganiayaan yang  dialami  pelaku  kejahatan  yang tertangkap  tangan  menurut  KUHP. Tinjauan  ini  dimaksudkan  untuk memberi  pemahaman  serta  persepsi yang  lebih  tepat  dan  sesaui  koridor hukum  tentang  hak  dan  kewajiban pelaku  kejahatan  dan  aparat  penegak hukum,  serta  menghindari  adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum. Selain  itu,  tinjauan  yuridis  ini juga  penting  untuk  mengoptimalkan implementasi Pasal 170 KUHP, yang memberikan  perlindungan  hukum bagi pelaku kejahatan yang tertangkap tangan  agar  terhindar  dari  tindak penganiayaan  yang  dilakukan  oleh aparat penegak hukum. Implementasi yang  baik  akan  memastikan  bahwa hak  asasi  manusia  pelaku  kejahatan tetap  terjaga,  sekaligus  memperkuat kepercayaan  masyarakat  terhadap sistem  hukum  yang  adil  dan proporsional.
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
72
Dengan demikian, tinjauan yuridis terhadap tindakan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan  yang  tertangkap  tangan menurut  KUHP  merupakan  upaya yang  penting  dalam  memperbaiki sistem  hukum  Indonesia,  dan memberikan  perlindungan  yang  adil bagi  semua  warga  negara,  termasuk pelaku kejahatan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang
sudah diterakan diatas, dapat dimengerti  bahwa  masih  terdapat beberapa permasalahan perihal penganiayaan  terhadap  pelaku  tindak kejahatan  yang  terjadi.  Dalam  hal  ini penelitian  akan  mambahas  beberapa hal, diantaranya: 1. Bagaimana tindakan penganiayaan  terhadap  pelaku kejahatan yang tertangkap tangan menurut  Ketentuan  Pasal  170 Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana? 2. Bagaimana  implementasi  Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  dalam  kasus- kasus  tindakan    penganiayaan terhadap  pelaku  kejahatan  yang tertangkap tangan?
3. Bagaimana  dampak  hukum  dari tindakan  penganiayaan  terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan menurut Ketentuan Pasal 170 KUHP?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  salah  satu sarana  dalam  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  hal  ini
disebabkan,  penelitian  bertujuan untuk  mengungkapkan  kebenaran secara  sistematis,  metodelogis,  dan konsisten.  Melalui  proses  penelitian tersebut  diadakan  analisis  dan konstruksi  terhadap  data-data  yang telah dikumpulkan
Menurut  Sugiyono  (2014),  suatu metode  penelitian  pada  hakekatnya adalah sarana ilmiah untuk memperoleh  data  dan  informasi untuk  tujuan  dan  aplikasi  tertentu.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut, empat  kata  kunci  memerlukan perhatian  khusus,  yaitu  metode ilmiah,  data,  tujuan  dan  kegunaan. Ilmu  hukum  yang  bersifat  progresif berusaha menghadirkan hukum secara  utuh  dan  menyeluruh  sesuai dengan  tuntutan  ilmu  hukum  itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  diperlukan suatu  metode  penelitian  demi mencapai  arah  penelitian  yang komprehensif.
Metode  penelitian  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian pendekatan yuridis  normatif.  Metode  penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan  dalam  penelitian  hukum yang  berfokus  pada  analisis  terhadap peraturan  perundang-undangan  dan sumber  hukum  lainnya.  Metode  ini digunakan  untuk  mengidentifikasi, memahami,  dan  menafsirkan  nilai- nilai  dan  norma-norma  hukum  yang berlaku  dalam  suatu  sistem  hukum. Ruang  lingkup  dari  suatu  penelitian hukum  normatif  menurut  Soerjono Soekanto meliputi:
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . . 73 1. Penelitian akan asas-asas hukum. 2. Penelitian akan sistematika hukum. 3. Penelitian akan taraf sinkronisasi hukum  secara  vertikal  dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.
Penelitian  ini  menggunakan sumber-sumber  data  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer, berupa peraturan perundang- undangan  yang  ada  terkait  perihal permasalahan pada penelitian.

## D. Hasil dan Pembahasan
Tindakan Eigen Richting atau yang dikenal oleh masyarakat dengan main hakim  sendiri  adalah  tindakan mengambil  hukum  dan  menegakkan keadilan secara mandiri tanpa melalui prosedur hukum yang resmi.
Tindakan  ini  dilakukan  oleh  individu atau kelompok yang merasa memiliki hak  atau  kepentingan  pribadi  yang terancam,  merasa  tidak  puas  dengan proses hukum yang lambat atau tidak memuaskan,  atau  merasa  hukuman yang diberikan tidak cukup berat.
Main  hakim  sendiri,  atau  dalam bahasa belanda yang istilahnya adalah Eigen  Richting,  merupakan  tindak pelaksanakan suatu hak yang dilakukan atas kehendak sendiri yang bersifat  semaunya,  tanpa  adanya perjanjian antar pihak yang berkepentingan.  Pada  hakikatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi perorangan (Mertokusumo, 1996). Tindakan  main  hakim  sendiri seringkali  dilakukan  dengan  cara
kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, seperti pemukulan, penyiksaan, penyerangan, atau pembunuhan. Tindakan ini merupakan  suatu  tindak  pidana dikarenakan melanggar hukum publik dan  dapat  dikenai  sanksi  pidana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan  main  hakim  sendiri dapat  menimbulkan  dampak  negatif yang sangat besar, seperti menghilangkan rasa keadilan, merusak proses hukum yang adil dan transparan, serta menimbulkan ketidakstabilan  sosial  dan  keamanan. Maka  dari  itu,  penting  sifatnya  bagi para  masyarakat  untuk  menghindari dan  tidak  melakukan  tindakan  main hakim  sendiri  serta  mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut dengan cara yang legal dan adil. Peraturan  perundang-undangan di  Indonesia,  khususnya  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana, tidak mengatur secara khusus tentang tindakan  main  hakim  sendiri,  namun apabila  terjadi  suatu  perbuatan  main hakim  sendiri,  adapun  pasal  yang mengatur  perihal  dalam  ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana  apabila  digunakan  ancaman oleh  pelaku  main  hakim  sendiri. Dalam unsur terpenuhinya dari suatu perbuatan  main  hakim  sendiri,  maka pelaku  main  hakim  sendiri  dipidana sebagaimana  yang  tertera  dalam ketentuan  pasal  170  yang  secara realita kerap digunakan sesuai dengan
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
74
dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, sebagai berikut : “melarang  untuk  memerlukan tekanan  terhadap  orang  atau  barang secara  terang-terangan  dan  bersama menurut  aturan  ayat  (1)  dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama lima (5) tahun enam (6) bulan, apabila kekerasan  tersebut  menimbulkan akibat yang tidak diinginkan menurut ketentuan ayat (2), berupa hancurnya barang  atau  luka  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  tujuh  (7) tahun,  bila  menyebabkan  luka  berat diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  Sembilan  (9)  tahun  dan jika kekerasan menyebabkan kematian  diancam  pidana  penjara paling lama dua belas (12) tahun.” Tindakan  Penganiayaan  menurut
Ketentuan Pasal 170 KUHP
Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  dipilah  kedalam  3  buku berbeda  yang  mengatur  tiga  perihal pidana  yang  berbeda.  Buku  1 membahas  tindak  pidana  umum, Buku 2 membahas tindak pidana dan Buku  3  membahas  tindak  pidana Pelanggaran.
Adapun  isi  Pasal  170  KUHP tentang  pengeroyokan  dan  ancaman pidananya adalah sebagai berikut: Pasal 170 KUHP:
(1) “Barang  siapa  dengan  sengaja menganiaya  orang  lain,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  atau  pidana denda  paling  banyak  kategori empat.”
(2) “Apabila  penganiayaan  yang dilakukan  sebagaimana  dalam
ayat  (1)  tersebut  mengakibatkan luka-luka  berat,  dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  kategori  empatApabila penganiayaan  yang  dilakukan sebagaimana  dalam  ayat  (1) tersebut  mengakibatkan  matinya orang  lain,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  12 tahun  atau  pidana  denda  paling banyak kategori empat.”
(3) “Tindakan  penganiayaan  sendiri telah  diatur  dalam  KUHP,  Pasal 170 KUHP yang terdapat dalam bagian  Buku  2  tentang  Pidana Kejahatan, tepatnya pada Bab V Tentang  Kejahatan  Terhadap Ketertiban Umum.” Kejahatan  terhadap  ketertiban umum  dapat  dimaknai  bahwasannya tujuan utama dari perbuatan  tersebut adalah  untuk  mengganggu  ketertiban umum  dan  terjadinya  keserawutan yang menyangkut keamanan masyarakat,  sehingga  harus  dapat dibuktikan  kejahatan  yang  dilakukan untuk  membuat  suasana  tidak  aman tersebut. Menurut  J.  M.  Van  Bemmelen, pasal 170 ditempatkan dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum karena perbuatan penganiayaan merupakan tindak pidana  yang  ditujukan    terhadap penguasa  umum  dan  menyangkut paut  masyarakt  dan  khalayak  ramai, misalnya  menyerang  aparat  sipil penegak  hukum  yang  bertugas  saat melakukan demonstrasi atau meluluh lantakan dan merusak fasilitas umum.
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . . 75 Seperti yang di jelaskan oleh Van Bemmelen,Belanda menggunakan pasal  yang  sesuai  (Pasal170  = Pasal141 Staffwetboek Belanda)untuk menekan aksi-aksi terkait demonstrasi,  yang  sering  berupa pelemparan  batu  ke  petugas  yang memantau demonstrasi atau memberikan keamanan. Dalam pemahaman  hukum  Indonesia,  pasal tersebut  juga  menargetkan    kepada yang  melangsungkan  aksi  unjuk  rasa kemudian menyerang aparat, merusak fasilitas  umum  dan  mengganggu keamanan  masyarakat.  Oleh  karena itu,  pasal  tersebut  bertujuan  sebagai pelindung  bagi  masyarakat  umum, dan  terciptanya  ketertiban  umum dalam keberlangsung di ruang publik. Pemahaman terhadap pasal 170 pada Bab  V  ditujukan  sebagai  acuan perkara tindak pidana, oleh karena itu “kejahatan terhadap ketertiban umum” diartiikan mempunyai prinsip utama    dalam  hal  mengganggu ketertiban umum yang harus dibuktikan  bahwa  tindak  pidana tersebut  dilakukan  dengan  tujuan untuk  menciptakan  suasana  yang membahayakan.
Adanya  korban  atau  kematian dan  kerusakan  harta  benda  bukanlah maksud  utama  sebagaimana  Pasal 170,  tetapi  merupakan  dampak  dari tindakan                            kekerasan  yang mana  pelakunya  bersifat  ruah. Masalah  utama  Pasal  170  adalah dampak  dari  penggunaan  kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Mengenai  kejahatan  terhadap ketertiban  umum  pada  umumnya adalah suatu pengelompokan terhadap  kejahatan  yang  menurut sifatnya  mengancam  kelangsungan hidup masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban  masyarakat.  Permasalah tersebut  didefinisikan  dalam  m.v.t (memory  van  toelichting)  sebagai suatu  kejahatan  yang  menurut pemahaman awalnya itu membahayakan kehidupan masyarakat  dan  dapat  mengganggu tatanan alam masyarakat. Van Bemmelen dan Van Hattum juga menegaskan bahwasannya kejahatan  yang  mempengaruhi  dan bercondong pada terganggunya ketertiban  umum  haruslah  diawasi demi  menjaga  masyarakat  serta negara  agar  tetap  berfungsi.  Contoh khusus kejahatan terhadap ketertiban umum  yang  tertera  pada  KUHP adalah:  penodaan  bendera  negara, lagu kebangsaan dan lambang negara; mengungkapkan perasaan permusuhan  terhadap  pemerintah; mengungkapkan permusuhan terhadap  kelompok  tertentu;  ujaran kebencian publik menciptakan kekacauan. Secara  doktrinal,  berlandaskan pada  KUHP  Indonesia  dan  KUHP Belanda, perkara pidana  yang terdapat  pada  KUHP  itu  dibagi menjadi  tiga  bagian,  yaitu  Bagian  I:
Tindak  Pidana  terhadap  Negara; Bagian  II  Tindak  Pidana  Terhadap Masyarakat; Bagian III Tindak Pidana kepada  atau  yang  menyangkut Individu.  Pengelompokan  tersebut telah  sesuai  dengan  pembagian kebutuhan bagi kelompok yang ingin dilindungi KUHP.
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
76
Maka  dari  itu  pengaturan mengenai  kejahatan  suatu  tindakan kekerasan  secara  kolektif  atau  yang diperbuat secara bersama.  Pada Pasal 170  KUHP,  tindak  pidana  gabungan kekerasan terhadap orang atau benda pada  dasarnya  adalah  tindakan anarkis  dalam  rangka  demonstrasi massa,  dimana  suatu  tindakan pemberontakan  ini  dapat  berupa pecobaan  kekerasan  massal  yang ditujukan pada orang atau benda.

## Implementasi Pasal 170 KUHP
Tim  BPHN  memberikan  terjemahan terhadap  Pasal  170  KUHP,  dengan bunyi sebagai berikut:
(1) Barang siapa di muka umum dan bersama-sama menggunakan kekerasan  terhadap  orang  atau barang,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun enam bulan.
(2) Pelaku diancam:
a. dengan  pidana  penjara  paling lama  tujuh  tahun,  bila  ia dengan sengaja menghancurkan barang- barang  atau  mengakibatkan luka-luka dengan kekerasan; b. penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan itu  mengakibatkan  luka-luka berat; c. dua  belas  tahun  penjara  jika kekerasan menyebabkan kematian. (3) Pasal 89 tidak berlaku.4 Terjemahan  pasal  170  KUHP menunjukkan beberapa perbedaan dalam kata-kata tetapi pada  intinya  sama  artinya. Unsur-unsur tindak pidana Pasal
170  ayat  (1)  KUHP,  adalah sebagai berikut: a. Barang siapa Secara umum, idiom "seseorang" digunakan sebagai  padanan  dari  "hij die".Beberapa undang-undang di luar KUHP juga menggunakan istilah “semua”;  Idiom  “semua” dalam  KUHP  mengacu  pada orang perseorangan, sedangkan  “semua”  diartikan secara  tegas  sebagai  “orang pribadi”  atau  “badan”  dalam berbagai  ketentuan  di  luar KUHP. Namun, masih banyak  undang-undang  yang berlaku  untuk  standar  dan perusahaan yang menggunakan "siapa saja" b. Dengan terang-terangan/ secara terbuka Pelanggaran  itu  melanggar ketertiban umum. Oleh karena  itu  harus  terlihat  oleh masyarakat  umum.  ...  HR berpendapat  bahwa  pasal  ini tidak  berlaku  untuk  tindak kekerasan  yang  dilakukan  di tempat  sepi  yang  tidak mengganggu ketertiban umum,  meskipun  perbuatan tersebut  dilakukan  di  jalan utama di Haarlemmeerhout. c. Dengan  tenaga  bersama/ secara bersama-sama
Tindakan  penganiayaan  yang dilakukan  menuntut  adanya dua  atau  lebih  pelaku  yang bersekongkol  untuk  saling
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
77
membantu  dalam  melakukan kekerasan. d. Menggunakan/ melakukan kekerasan Telah atau bermaksud menggunakan kekerasan terhadap  orang  lain.  Ini berarti  penyerang  bertindak secara  sadar  dan  sengaja untuk menyakiti, melecehkan, atau  menggunakan  kekerasan fisik  terhadap  korban.  Niat untuk menggunakan kekerasan  merupakan  elemen penting  dalam  menentukan apakah  seseorang  melanggar pasal 170 KUHP atau tidak.
e. Terhadap orang/manusia atau barang Tindakan  penganiayaan  yang dilakukan  terhadap  subjek hukum  atau  sesuatu  yang bersifat  merugikan  sesuai dengan  klausa  yang  terdapat dalam pasal 170 KUHP. Dalam  Pasal  170  KUHP  suatu tindakan penganiayaan yang dilakukan  dengan  sengaja  terhadap orang  lain.  Dikategorikan  sebagai Penganiayaan  jika  terjadi  ketika seseorang secara langsung melakukan tindakan kekerasan atau menggunakan kekuatan fisik sehingga mengakibatkan cedera atau gangguan kesehatan pada korban.
Pada  Pasal  170  KUHP,  pidana yang  diberikan  tergantung  pada tingkat  keparahan  penganiayaan. Apabila  suatu  penganiayaan  tersebut berdampak  pada  luka-luka  biasa  atau cedera  ringan,  pelaku  dapat  dijatuhi kurungan  badan  paling  lama  5  tahun
atau denda. Namun, jika penganiayaan  berdampak  pada  luka berat,  korban  meninggal  dunia, penganiayaan  berat  yang  tidak  dapat disembuhkan,  atau  menyebabkan cacat  tetap  atau  kehilangan  anggota tubuh  atau  organ  lain,  pidana  yang diberikan akan lebih berat.

## Dampak Hukum
Dampak  hukum    dari  Pasal  170 KUHP  tergantung  pada  konteks pelanggaran dan keputusan pengadilan yang diberlakukan. Berikut  adalah  beberapa  dampak hukum yang mungkin timbul sebagai akibat pelanggaran Pasal 170 KUHP:
1. Pidana Penjara Pelanggar  Pasal  170  KUHP dapat  dihukum  dengan  pidana penjara  sesuai  dengan  tingkat keparahan  penganiayaan  yang dilakukan. Jika terbukti bersalah, pelaku  dapat  dikenai  hukuman penjara  dengan  rentang  waktu yang  ditentukan  dalam  pasal tersebut, seperti paling lama 5, 7,
12,  15,  sampai  20  tahun, tergantung pada akibat penganiayaan. 2. Denda Selain pidana penjara, pengadilan juga  dapat  menjatuhkan  denda kepada  pelaku  yang  terbukti melanggar  Pasal  170  KUHP. Besaran  denda  yang  ditetapkan dapat bervariasi tergantung pada kebijaksanaan  pengadilan  dan kategori  denda  yang  berlaku dalam hukum pidana setempat.
3. Catatan Kriminal
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
78
Pelanggaran  Pasal  170  KUHP dapat mencatatkan catatan kriminal  pada  rekam  jejak pelaku.  Catatan  kriminal  dapat berdampak  negatif  terhadap reputasi  dan  kehidupan  pribadi pelaku,  seperti  kesulitan  dalam mendapatkan  pekerjaan  atau mengakses  beberapa  hak  atau fasilitas di masa depan. 4. Tanggung Jawab Sipil Selain konsekuensi pidana, pelaku  penganiayaan  juga  dapat dikenai  tanggung jawab  sipil.  Ini berarti  korban  penganiayaan dapat  menuntut  ganti  rugi  atas kerugian  fisik,  emosonal,  atau materiil  yang  diderita  sebagai akibat dari tindakan penganiayaan tersebut. E. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan terhadap tindakan penganiayaan  yang  terjadi  kepada pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, dapat ditarik kesimpulan: 1. Penganiayaan  terhadap  orang lain telah diatur dalam Pasal 170 KUHP  yang  merupakan  pasal dalam  hukum  pidana  Indonesia. Dapat  dikenai  pasal  ini  saat seseorang dengan sengaja melakukan  tindakan  kekerasan atau penganiayaan secara langsung kepada individu lain. 2. Dampak hukum dari pelanggaran  Pasal  170  KUHP yaitu  pidana  penjara  dengan rentang  waktu  yang  ditentukan berdasarkan  tingkat  keparahan penganiayaan, denda sesuai kebijaksanaan
pengadilan,
catatan  kriminal  yang  dapat berakibat  negatif  pada  reputasi pelaku,  serta  tanggung  jawab sipil  di  mana  korban  bisa meminta ganti rugi atas kerugian yang dirasakan oleh korban. 3. Pelaku penganiayaan dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan  berbagai  rentang  waktu, sesuai  pada  tingkat  keparahan penganiayaan yang dilakukan. 4. Bukan hanya pidana penjara saja, pengadilan  dapat  menjatuhkan denda  kepada  pelaku  yang terbukti  melanggar  Pasal  170
KUHP.
5. Pelanggaran  Pasal  170  KUHP dapat  menimbulkan  catatan kriminal  pada  rekam  jejak pelaku,  yang  bisa  berdampak negatif  terhadap  reputasi  dan kehidupan pribadi pelaku. 6. Korban penganiayaan juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian  fisik,  emosional,  atau materiil  yang  diderita  sebagai akibat dari tindakan penganiayaan tersebut. . Daftar Pustaka
Indonesia.  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Prabowo,  T.  F.  P.  Pendapat Masyarakat  Terhadap  Perbuatan
Main  Hakim  Sendiri.  Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018. Muladi.  Kapita  Selekta  Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
FH UM Cirebon
Brian Samosir, et.all., Tinjauan Yuridis . . .
79
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Ambon:  Universitas  Pattimura, 1986. Sapto  Handoyo,  D.P.,  Asmak,  ul
Hosnah., et al. “Pemberian Remisi Bagi  Koruptor  Dikaitkan  Dengan Komitmen  Pemerintah  Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.”  Palar  (Pakuan  Law Review), Vol. 8, No. 4 (2022): 75. Sumardi,  Efendi.  “Kejahatan  Main Hakim  Sendiri  (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah.” Jurnal Perundang Undangan  dan  Hukum  Pidana
Islam, Vol. 5, no.1 (2020): 55-57 Subhan, Ruben, A., Amir, S. “Kajian Yuridis  Tentang  Perbuatan  Main Hakim  Sendiri  Terhadap  Pelaku
Kejahatan  Begal  Motor  Menurut Hukum Pidana Indonesia.” Legalitas Vol. 6, no. 2 (2014): 61- 62. Kompas.  “Aksi  "Driver"  Ojol  Main Hakim Sendiri, Pengamat: Masyarakat Masih  Tidak  Paham Dasar Hukum”, kompas.com.
https://regional.kompas.com/rea d/2022/09/30/110000278/aksi- driver-  ojol-main-hakim-sendiri- pengamat--masyarakat-masih- tidak-
paham?page=all#page2 (diakses 8 April 2023). DNT Lawyers. “Main Hakim Sendiri Apakah Dapat Dipidana”, dntlawyers.com. https://dntlawyers.com/main- hakim-sendiri-apakah- dapat-
dipidana/#:~:text=Main%20haki m%20sendiri%20tidak%20ada,3)
%20dan%20pasal%20354%20KU HP (diakses 8 April 2023). Binus  University.  “TAFSIR  DELIK PENYERANGAN  DI  PASAL 170 KUHP”, business- law.binus.ac.id.  https://business- law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir
-delik-penyerangan-di-pasal-170- kuhp/ (diakses 25 Mei 2023)