## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 32 - 43
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153

## KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEGAGALAN BANGUNAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI
Agustina 1, Sagita Purnomo 2
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 1,2
E-mail: sagitapurnomo@gmail.com
History: Received  : 03 Mei 2023 Revised : 10 Mei 2023
Accepted  : 23 Mei 2023 Published  : 25 Mei 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  secara  mendalam  faktor  penyebab  terjadinya sengketa  dalam  pekerjaan  konstruksi  dan  mengkaji  secara  komperhensif  mekanisme penyelesaian  sengketa  konstruksi  yang  diakibatkan  oleh  kegagalan  bangunan.  Jenis penelitian bersifat normatif law dengan pendekatan deskritif-analitis, membasa gejala dan permasalahan  hukum  yang  ada  serta  mengujinya  bersadarkan  peraturan  perundang- undangan maupun norma norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa dalam pekerjaan konstruksi dikarenakan adanya konflik kepentingan para pihak, kesalahan dalam  menerjemahkan  kontrak  kerja  dan  keterlambatan  pembayaran.  Mekanisme penyelesaian  sengketa  konstruksi  dapat  dilakukan  melalui  musyawarah  mufakat,  litigasi (pengadilan) dan non-litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Kegagalan Bangunan, Pekerjaan Konstruksi, Sengketa.

## Abstract
This study aims to discuss in depth the factors that cause disputes in construction work and comprehensively  examine  the  mechanisms  for  resolving  construction  disputes  caused  by building  failures.  This  type  of  research  is  normative  in  nature  with  a  descriptive-analytical approach, exploring existing legal symptoms and problems and testing them based on statutory regulations and legal norms. The results of this study indicate that the emergence of disputes in  construction  work  is  due  to  conflicts  of  interest  of  the  parties,  errors  in  translating  work contracts and late payments. Construction dispute settlement mechanisms can be carried out through consensus agreement, litigation (court) and non-litigation in accordance with applicable laws and regulations.
Keyword : Building Failture, Construction Service, Construction Work, Disputes

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  pembangunan  di  Indonesia  menjadikan  usaha jasa  konstruksi  tumbuh  menjadi  industri  komersil  yang  memerlukan kejalasan  tentang  pengaturan  hukum  guna  memberikan  kepastian  kepada pihak-pihak di dalamnya. Aktivitas jasa konstruksi tidak pernah luput dari persoalan hukum atau sengketa yang berasal dari pengguna, penyedia jasa atau  pun  pihak  ketiga  dalam  menafsirkan  kontrak  (instruksi  kerja), kesengajaan  atau  kealfaan  ataupun  hal-hal  diluar  kendali  ( forcemaor) (Agustina  &  Purnomo,  2023).  Undang-Undang  Nomor  :  18  Tahun  1999 sebagimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Jasa  Konstruksi  sebagai  salah  satu  payung  hukum  pelaksanaan pembangunan  nasional  harus  mampu  memberikan  kepastian  hukum  dan mengakomodir berbagai kepentingan.
Kondusivitas  iklim  usaha  jasa  konstruksi  dan  penguatan  sumber  daya manusia  sangat  dibutuhkan  dalam  menghadapi  persaingan  global  yang semakin kompetitif, karena itu dibutuhkan penguatan regulasi (St Wardah Hanafie Das & Halik, 2022). Standar penyelenggaraan jasa konstruksi harus
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan…
tertuang dalam klausul kontrak yang berpedoman pada peraturan standar bangunan  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia.  Kontrak  sebagai  pedomana dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  harus  memuat  aspek-aspek penting  seperti  aspek  teknis,  hukum,  administrasi,  keuangan,  perpajakan, serta sosial ekonomi, termasuk opsi penyelesaian sengketa jika terjadi konflik kepentingan  antar  pihak.  Sayangnya  kebanyakan  para  pihak  dalam  jasa konstruksi  lebih  mementingkan  aspek  ekonomi  dan  mengabaikan  aspek lainnya terutama aspek hukum. Aspek hukum baru mendapat perhatian saat terjadi sengketa (Simatupang, 2018)
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017, dasar hukum konstruksi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor : 18 Tahun 1999, memiliki  lingkup  regulasi  yang  lebih  ketat  bagi  pelaku  usaha  konstruksi, salah  satunya  adalah  ancaman  sanksi  pidana  atas  kegagalan  kegagalan bangunan.
Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  :  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Konstruksi menyebutkan:
1) Barang  siapa  melakukan  perencaanaan  pekerjaan  konstruksi  tidak memenuhi  ketentuan  keteknikan  dan  mengakibatkan  kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak;
2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan  dan  mengakibatkan  kegagalan  pekerjaan  konstruksi  atau kegagalan  bangunan  dikenakan  pidana  paling  lama  5  tahun  penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 persen dari nilai kontrak;
3) Barang  siap  yang  melakukan  pengawasan  pelaksanaan  pekeraan konstruksi  dengan  sengaja  memberi  kesempatan  kepada  orang  yang melakukan  pekerjaan  konstuksi  melakukan  penyimpangan  terhadap ketentuan  keteknikan  yang  mengakibakan  timbulnya  kegagalan pekerjaan  konstruksi  atau  kegagalan  bangunan  dikenakan  pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak.
Bahwa ketentuan pidana ini dianggap sebagai penghambat perkembangan usaha dan pekerjaan konstruksi karena banyak pelaku usaha konstruksi merasa “ dikriminalisasi ” akan sanksi pidana jika pekerjaan yang dilakukan  tidak  sesuai,  tidak  tepat  waktu  atau  mengalami  kegagalan bangunan.  Namun  di  sisi  lain,  adanya  sanksi  pidana  justru  memberi kepastian hukum dan jaminan bagi pengguna jasa dan atau konsumen, atas kualitas produk jasa konstruksi.
Undang-Undang  Nomor  :  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  tidak mengatur  bentuk  pertanggungjawaban  hukum  (pidana)  apabila  terjadi kegagalan  bangunan  (Yushar,  2019).  Penghapusan  sanksi  pidana  dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi secara tidak langsung telah memicu maraknya persoalan hukum (terutama yang terkait dengan kegagalan bangunan) dalam kegiatan jasa konstruksi.
Penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  sangat  mungkin  terjadi perselisihan atau sengketa ( disputes ) (Suntana Djatnika, 2018). Karena itu, Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi, mengatur  perihal  penyelesain  sengketa  diantaranya  melalui  upaya
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan… musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak membuahkan hasil, maka  para  pihak  dapat  menempuh  opsi  lain  (penyelesaian  melalui  litigasi dan non litiigasi) yang harus termuat jelas dalam kontrak kerja konstruksi, sehingga para pihak memiliki opsi mengenai tata cara penyelesaian sengketa dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku (Yuliawati Harahap, 2020).
a. Jasa Konstruksi
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
b. Kegagalan Bangunan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi
c. Pekerjaan Konstruksi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  menyebutkan  bahwa  Pekerjaan  Konstruksi  adalah keseluruhan  atau  sebagaian  kegiatan  yang  meliputi  pembangunan, pengoprasian,  pemeliharaan,  pembongkaran  dan  peembangunan kembali suatu bangunan. Bahwa dalam pekerjaan konstruksi, pemilik dan  pengguna  jasa  konstruksi  harus  memperhatikan  aspek  standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.
d. Sengketa Adalah perselisihan atau perkara di pengadilan atau di luar pengadilan yang  terjadi  akibat  perselisihan  antara  pihak  yang  merasa  dirugikan oleh pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  pokok  permasalahan,  jenis  penelitian  hukum  yang dilakukan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian  yang menganalisis  hukum  tertulis,  yurisprudensi  dan  norma-norma  yang  hidup dalam masyarakat. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  maupun norma-norma  hukum  yang  berlaku.  Teknik  pengumpulan  data  dilakuak dengan cara studi kepustakaan ( library research ) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  yang  dapat berupa  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  dan  karya  ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan jurnal ilmiah (Hanitijo Soemitro, 1990).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa dalam Pekerjaan Konstruksi
Berdasarkan data investigasi Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  Republik Indonesia,  selama  tahun  2017  hingga  bulan  Agustus  tahun  2021,  telah terjadi  sebanyak  39  kasus  kecelakaan  konstruksi  dan  banyak  mengalami kegagalan  bangunan.  Tentu  jumlah  kejadian  kecelakaan  konstruksi  di lapangan  lebih  banyak  dari  catatan  tersebut.  Kecelakaan  konstruksi  dan
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan…
kegagalan  bangunan  ini  menimbulkan  kerugian  moril  dan  material  yang sangat besar sebagai akibat dari rendahnya kualitas dan keandalan proses penyelenggaraan konstruksi, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dirumuskan strategi penanganannya (Kementerian PUPR, 2021).
Kegagalan  pekerjaan  konstruksi  merupakan  keadaan  hasil  pekerjaan konstruksi  yang  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  pekerjaan  sebagaimana disepakati  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  baik  sebagian  maupun keseluruhan  sebagai  akibat  kesalahan  pengguna  jasa  atau  penyedia  jasa. Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawas konstruksi bebas  dari  kewajiban  untuk  mengganti  atau  memperbaiki  kegagalan pekerjaan konstruksi yang tidak disebabkan kesalahan sendiri (Kementerian PUPR, 2017).
Secara  umum  kecelakaan  kerja  konstruksi  berawal  dari incident ,  yaitu tidak  berlangsungnya  penyelenggaraan  konstruksi  sesuai  dengan  yang direncanakan,  kemudian  berkembang  menjadi accident akibat  kelalaian pekerja yang menimbulkan gangguan atau hambatan pada pelaksanaan dan kerugian.  Perumusan  konsepsi  tersebut  disertai  asumsi  bahwa  sistem penyelenggaraan  konstruksi  dalam  seluruh  tahapan asset  life  cycle telah disiapkan dan dilaksanakan dengan baik (Kementerian PUPR, 2021).
Data  kecelakaan  konstruksi  diatas  menunjukkan  adanya  kemungkinan ketidaktertiban  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  pada  tahap  pelaksanaan dan  atau  tahap asset  life  cycle seperti  rendahnya  kompetensi  pekerja konstruksi,  tidak  standarnya  komponen  dan  material  konstruksi,  tidak berfungsinya  peralatan,  gagalnya  elemen  konstruksi  berfungsi,  tidak disiapkannya  metoda  kerja,  lemahnya  pengawasan,  tidak  lengkapnya perancangan, dan perencanaan konstruksi.
Kegagalan bangunan dapat terjadi karena faktor  teknis dan non-teknis. Faktor  teknis  terjadi  karena  adanya  penyimpangan  pada  spesifikasi  yang tidak sesuai seperti kesepekatan pada kontrak, sedangkan pada faktor non- teknis  dapat  terjadi  karena  proses  pra  kontrak,  tidak  kompetennya  badan usaha  dan/atau  tenaga  kerja,  serta  tidak  profesionalnya  tata  kelola manajerial  di  antara  para  pihak  yang  terlibat  dalam  konstruksi.  Bahwa potensi penyebab permasalahan kegagalan bangunan meliputi :
1) Kesalahan  perencanaan  atau  kegagalan  perancangan,  hal  ini  terjadi tidak hanya karena kesalahan pada desain, namun terjadinya kesalahan perhitungan,  sebagai  contoh  belum  terhitungnya  beban  yang  akan ditanggung suatu struktur, pemilihan bahan atau material yang tidak tepat, kolom yang terlalu jauh dan sebagainya;
2) Kesalahan  pelaksanaan  konstruksi  berakibat  pada  kegagalan struktural,  misalnya  struktur  tulangan  yang  tidak bonding dan pengelasan tidak sempurna dan lain sebagainya;
3) Kegagalan pondasi, misalnya akibat pondasi yang dibuat kurang sesuai dengan jenis tanahnya;
4) Belum disusunnya suatu panduan operasional dan pemeliharaan oleh konsultan  perancang,  yang  dapat  memberikan  kemudahan  dan berkeselamatan.  Panduan  ini  seharusnya  disusun  oleh  konsultan perancang  dan  disesuaikan  oleh  kontraktor  berdasar design  and build nya;
5) Kelalaian  pemanfaatan  misal  dengan  tidak  memperhatikannya kapasitas  beban  hidup  dalam  gedung,  lalai  dalam  pemanfaatan  ruas jalan;
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan…
6) Kelalaian  pemeliharaan  bangunan  seperti  tidak  tersedia fire  hydrant , maintenance perpipaan, maintenance mekanikal elektrikal pada gedung, atau preservasi pada jalan.
Potensi  penyebab  terjadinya  kegagalan  bangunan  dapat  dimulai  dari tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi hingga tahapan pengoperasian  dan  pemeliharaan.  Kegagalan  bangunan  dapat  terjadi berdasarkan kriteria yang mencakup aspek struktural dan aspek fungsional. Untuk  itu,  guna  menentukan  tingkat  keruntuhan  atau  tidak  berfungsinya suatu bangunan, maka dibutuhkan peran penilai ahli yang akan melakukan penilaian kegagalan bangunan tersebut. Bahwa untuk mengetahui siapakah yang bertanggungjawab atas kegagalan bangunan tersebut maka diperlukan Penilai  Ahli  yang  dapat  membantu  dan  mengambil  keputusan  dalam terjadinya  kegagalan  bangunan  ( forensic  engineering ),  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi memuat kewajiban  bagi  penyedia  jasa  atas  kegagalan  bangunan  terbatas  dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana umur konstruksi yang harus dinyatakan  dalam  kontrak  kerja  konstruksi.  Dalam  hal  rencana  umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab  atas  kegagalan  bangunan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  penyerahan  akhir  layanan  jasa konstruksi.  Lewat  dari  10  tahun,  maka  tanggung  jawab  beralih  kepada pengguna jasa konstruksi (Sarwono Hardjomuljadi, 2014).
Bahwa dalam usaha jasa konstruksi yang kompetitif, pengendalian biaya merupakan  hal  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  kontraktor  dalam kesuksesan proyek yang ditangani. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi banyak dijumpai proyek yang mengalami pembengkakan biaya ( cost overrun ) maupun  keterlambatan  waktu.  Pembengkakan  biaya  pada  tahap pelaksanaan  proyek  konstruksi  sangat  tergantung  pada  perencanaan, koordinasi  dan  pengendalian  serta  perhitungan  biaya  dari  kontraktor. Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  proses  penyelenggaraan  konstruksi secara  garis  besar  dapat  digolongkan  menjadi  dua  yaitu  (Diphohusodo, 1996):
a) Kelompok masalah yang berhubungan biaya, mutu dan waktu seperti pekerjaan terlambat sehingga biaya tidak hemat, mutu pekerjaan tidak memenuhi  standar  yang  direncanakan.  Penyelenggaraan  konstruksi selalu  ditujukan  untuk  menghasilkan  suatu  bangunan  yang  bermutu dengan  pembiayaan  yang  tidak  boros,  dan  semuanya  harus  dapat diwujudkan dalam rentang waktu yang terbatas.
b) Masalah  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  koordinasi  dan pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen. Sesuai dengan keadaan alamiahnya,  mekanisme  proses  konstruksi  melibatkan  banyak  unsur pelaksana  konstruksi,  sejak  pemberi  tugas  atau  pemilik  sebagai pemrakarsa, para konsultan, kontraktor sebagai pembangun, pemasok material,  sampai  para  pekerja  bangunan.  Dalam  penyelenggaraan konstruksi, faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama karena biasanya  menyangkut  jumlah  yang  besar  dan  rentan  terhadap  resiko kegagalan.
Fluktuasi pembiayaan suatu konstruksi bangunan juga tidak terlepas dari  pengaruh  situasi  ekonomi  umum.  Indonesia  yang  merupakan
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa
Kegagalan…
negara sedang berkembang, dimana pembangunan dari segi fisik sedang giat-giatnya dikerjakan, sangat merasakan pengaruhnya di bidang jasa konstruksi.
Permasalahan  dalam  jasa  konstruksi  terjadi  apabila  salah  satu  pihak tidak  memenuhi  kewajiban  yang  tercantum  dalam  kontrak  yang  telah disepakati.  Sengketa  konstruksi  lazim  terjadi  terutama  mengingat  praktik dalam jasa konstruksi yang sarat dengan risiko dan berbagai kepentingan. Pelaksanaan  proyek  konstruksi  diawali  dengan  kontrak  konstruksi  yang telah menjabarkan kondisi-kondisi apabila terjadi sengketa konstruksi dan prosedur  penanganannya.  Sengketa  konstruksi  cenderung  timbul  apabila salah  satu  pihak  menganggap  bahwa  pihak  lainnya  telah  melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya. Menurut Halerad, sengketa  konstruksi  dapat  dibagi  ke  dalam  4  (empat)  kategori,  yang  dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Sengketa berkaitan dengan waktu (keterlambatan progress);
2) Sengketa berkaitan dengan finansial (klaim dan pembayaran);
3) Sengketa  berkaitan  dengan  standar  pekerjaan  (desain  dan  hasil pekerjaan);
4) Konflik kepentingan dalam industri konstruksi (Seng Hansen, 2015).
Priatna  Abdulrrasyid  dalam  bukunya  yang  berjudul  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  menyebutkan  sengketa  konstruksi disebabkan oleh :
a) Informasi desain yang tidak tepat ( delayed design information );
b) Informasi desain yang tidak sempurna ( inadequate designinformation );
c) Investigasi lokasi yang tidak sempurna ( inadequate site investigation );
d) Reaksi klien yang lambat ( slow client response );
e) Komunikasi yang buruk ( poor communication );
f) Sasaran waktu yang tidak realistis ( unrealistic time targets) ;
g) Administrasi  kontrak  yang  tidak  sempurna  ( inadequate  contract administration );
h) Kejadian ekstern yang tidak terkendali ( uncontrollable external events );
i) Informasi tender yang tidak lengkap ( incomplete tender information );
j) Alokasi resiko yang tidak jelas ( unclear risk allocation );
k) Keterlambatan-ingkar  bayar  ( lateness-non  payment ).  (Kementerian PUPR, 2017)
Bahwa sebagai upaya menghindari persoalan hukum, maka pemenuhan aspek  formal  harus  diperhatikan  oleh  para  pihak,  termasuk  dalam  hal  ini adalah  pihak  yang  menerima  pekerjaan.  Dalam  hal  ini  perlu  dipastikan bahwa pihak yang menerima pekerjaan sebelum menandatangani perjanjian konstruksi  mendapat  penawaran  sesuai  prosedur  yang  benar  dan  tidak dengan cara yang melanggar hukum (dengan gratifikasi), sebab jika terjadi hal tersebut maka penerima pekerjaan akan dianggap tidak beriktikad baik. Yurisprudensi
Mahkamah
Agung Repulik Indonesia
Nomor
384/K/Pid.Sus/2000, terkait kontrak konstruksi menyebutkan bahwa tidak adanya iktikad baik dalam perdata dapat dipersamakan dengan adanya niat jahat  dalam  pidana,  terlebih  jika  kontrak  konstruksi  tersebut  telah terlaksana  maka  sama  artinya  dengan  niat  jahat  tersebut  telah  selesai dilaksanakan.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Murtir  Jedawi  bahwa  aspek penyimpangan  aspek  formal  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan merupakan  penyalahgunaan  kewenangan yang  mengandung unsur pidana (Murtir Jedawi, 2012).
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan…
Bahwa  dalam  hal  pihak  yang  membuat  kontrak  konstruksi  khususnya pada  proyek  pemerintah  harus  memastikan  terpenuhinya  aspek  formal. Persoalan  pidana  dalam  hal  proyek  pemerintah  adalah  dimulai  dari  cacat prosedur, dalam hal ini jika penyelidik atau penyidik berhasil membuktikan adanya kesengajaan pada prosedur tersebut maka unsur tindak pidana telah terpenuhi  dan  peristiwa  itu  akan  mengesampingkan  semua  kesepakatan perdata yang disepakati dalam kontrak konstruksi (Marcus Gunarto, 2015). Menghindari  cacat  prosedur,  maka  para  pihak  harus  memastikan  aspek formal  dan  prosedur  pemberian  pekerjaan  telah  memenuhi  peraturan perundang-undangan.  Kelalaian  dalam  pemenuhan  prosedur  itu  dianggap sebagai  tindak  pidana,  meskipun  hanya  sebatas  kelalaian.  Solusinya  para pihak  harus  memiliki  standar  kepatuhan  ( compliance )  yang  dituangkan dalam  bentuk  form  pemenuhan  prosedur  sebelum  kontrak  konstruksi ditandatangani (Marcus Gunarto, 2015).
Selanjutnya  adalah  terkait  persoalan  substansi  kontrak  konstruksi, timbulnya persoalan pada substansi kontrak selain dapat terjadi pada proyek pemerintah  dapat  juga  terjadi  pada  proyek  swasta.  Persoalan  terkait substansi  dari  kontrak  konstruksi  bersumber  dari  cacat  materil  pada pelaksanaan kontrak. Persoalan pada fase ini terjadi karena ada cacat pada pemenuhan  perjanjian  itu,  artinya  persoalan  bersumber  pada  objek perjanjian  konstruksi.  Cacat  material  dalam  hal  ini  selain  memiliki konsekuensi  perdata,  seperti  tuntutan  ganti  rugi  maupun  upaya  perdata lainnya, juga berpotensi memiliki konsekuensi secara pidana.
Menghindari adanya cacat material maka penyusunan term and condition serta  lampiran  kontrak  konstruksi  utamanya  yang  menyangkut  spesifikasi pekerjaan,  bahan/maerial,  waktu,  maupun  spesifikasi  lainnya  haruslah ditentukan secara jelas dan rinci. Joni Emerzon menyatakan bahwa dalam pembuatan kontrak konstruksi harus dihindari kekosongan hukum maupun ruang  tafsir  karena  hal  tersebut  akan  berpengaruh  pada  objek  perjanjian yakni pemenuhan pekerjaan konstruksi (Joni Emirzon, 1999). Delik pidana dapat terjadi jika ada kesengajaan terkait cacat mateill, misalnya upaya mark down (membuat kualifikasi yang lebih rendah dari kesepakatan) atau mark up terkait  volume  bahan  yang  digunakan.  Cacat  tersembunyi  yang mengakibatkan cacat material dipandang sebagai perwujudan dari niat jahat dalam  ranah  hukum  pidana,  sehingga  hal  tersebut  menggugurkan  segala bentuk  kesepakatan  perdata  yang  ada.  Sebaliknya  jika  bukan  merupakan cacat tersembunyi yang disengaja maupun tidak ada unsur tipu daya maka segala bentuk perselisihan yang terjadi merupakan bentuk sengketa privat (perdata).
Potensi  sengketa  perdata  atau  pidana  yang  bersumber  dari  substansi kontrak,  dalam  hal  ini  tahap  penyusunan  kontrak  konstruksi  ( contract drafting) menjadi bagian yang sangat penting. James Doherty menguraikan dalam  penyusunan  kontrak  konstruksi  akan  lebih  ideal  jika  didahului pertemuan para pihak, pada fase ini para pihak menguraikan secara detail kondisi penawaran ( offering ) dan kondisi penerimaannya ( acceptance ). Tahap ini seringkali disebut tahap pra-kontraktual, tahap ini penting ketika terjadi perbedaan  tafsir  atau  pemahaman  maka  berita  acara  rapat  ( minute  of meeting )  dapat  menjadi  penting  untuk  membantu  para  pihak  menghindari sengketa.
B. Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pekerjaan Konstruksi Akibat Kegagalan Bangunan
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa
Kegagalan… Bahwa dalam memilih penyedia jasa sangat perlu untuk mempertimbangkan  kesesuaian  bidang,  yaitu  keseimbangan  antara kemampuan, beban kerja dan kinerja dari penyedia jasa. Asas Keseimbangan dapat  merujuk  pada  alasan  pembenaran  bagi  keberadaan  kontrak  dapat dijadikan sebagai alasan menggugat keabsahan suatu kontrak serta sebagai syarat  atas  berlakunya  suatu  perjanjian.  Pihak  penyedia  jasa  yang  telah dipilih oleh pengguna jasa maupun pengguna jasa itu sendiri memiliki suatu prestasi yang harus diselesaikan secara patut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan (Tabriz Sulthanah, 2021). Prestasi merupakan suatu hal yang harus  dipenuhi  dalam  suatu  karena  dengan  dipenuhinya  prestasi  bisa dikatakan sebagai hakikat dari perikatan. Pasal 1234 KUHPerdata membagi prestasi ke dalam tiga bentuk, yaitu :
1) Prestasi untuk menyerahkan sesuatu;
2) Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu;
3) Prestasi  untuk  tidak  melakukan  atau  tidak  berbuat  sesuatu  (Anita Sinaga, 2017).
Asas  keseimbangan  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  merupakan  bagian terpenting  yang  harus  diperhatikan  agar  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan dalam  pelaksanaannya.  Menerapkan  asas  keseimbangan  secara  optimal terutama dengan kemampuan penyedia jasa dengan beban kerjanya dapat mencapai keberhasilan pekerjaan konstruksi dan melaksanakan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi,  membahas  tentang  perlindungan  yang diberikan  kepada  pengguna  jasa  atas  kegagalan  bangunan  termasuk membahas  mengenai  masa  retensi  atau  masa  pemeliharaan.  Perlindungan hukum  terhadap  pengguna  jasa  konstruksi  atas  kegagalan  bangunan  juga diberikan  dengan  adanya  sanksi  administatif  terhadap  penyedia  jasa  yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Sanksi administratif diatur dalam Pasal 89-102 Undang-Undang Nomor 2 tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  dalam  bentuk  peringatan  tertulis, denda  administratif,  penghentian  sementara  kegiatan  layanan  jasa konstruksi,  pencantuman  dalam  daftar  hitam,  pembekuan  izin  dan/atau pencabutan izin. Sanksi administratif yang diberikan kepada penyedia jasa bertujuan  agar  penyedia  jasa  tersebut  menjalankan  hak  dan  kewajiban sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan.  Sanksi  administratif  juga  menjadi salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pengguna jasa  agar  penyedia  jasa  yang  akan  menjalankan  suatu  proyek  telah memenuhi standar penyelenggaraan jasa konstruksi.
Akibat hukum dari kegagalan bangunan menimbulkan  kewajiban pihak yang membuat kesalahan bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dan  dapat  dikenakan  sanksi.  Bentuk  tanggung  jawab  dari  pelaksana  jasa konstruksi  dengan  cara  mengganti  kerugian  yang  timbul  dari  kegagalan bangunan  dan  atau  kegagalan  pekerjaan  konstruksi  itu.  Tanggung  jawab pelaksana  konstuksi  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan  jasa  konstruksi adalah menjalankan hal dan kewajiban yang sudah dicantumkan di pasal- pasal  dalam  kontrak  kerja.  Hal-hal  yang  diatur  dalam  kontrak  kerja konstruksi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  penyedia  jasa  konstruksi  atau pelaksana jasa konstruksi (konraktor) yakni dengan menjalankan setiap hak dan kewajiban sesuai dengan yang telah diatur dan disepakati kedua belah pihak (Suharnoko, 2004)
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan…
Pasal 67 Ayat (1)  Undang-Undang Nomor : 2  Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi  menyebutkan  bahwa  Penyedia  Jasa  atau  Pengguna  Jasa  wajib memberikan  ganti  kerugian  dalam  hal  terjadi  kegagalan  bangunan sebagimana  dimaksud  dalam  Pasal  65  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3). Tanggung jawab atas kegagalan bangunan maksudnya pelaksana pekerjaan konstruksi  wajib  memberikan  ganti  rugi  dan  memperbaiki  bangunan  yang gagal itu.. Tanggung jawab atas kegagalan bangunan menimbulkan beberapa kerugian salah satunya yakni terbuangnya biaya pembangunan yang gagal, maka jika terjadinya kegagalan bangunan pihak pelaksana jasa konstruksi wajib  mengganti  biaya  pembangunan  ulang  atau  biaya  perbaikan  berupa biaya  pembelian  bahan-bahan  konstruksi  yang  akan  digunakan  dan  juga bertanggung jawab untuk memperbaiki atau membuat ulang bangunan yang telah gagal tersebut.
Pemilihan cara penyelesaian sengketa merupakan bagian dari risiko yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa hukum dalam suatu kontrak kerja konstruksi dapat diselesaikan melalui beberapa pilihan yang disepakati  oleh  para  pihak,  yaitu  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa berupa  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  penilai  akhli,  badan peradilan  atau  arbitrase  baik  lembaga  atau ad  hoc .  Pilihan  penyelesaian sengketa harus secara tegas dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  :  2  Tahun  2017  tentang  Jasa Konstruksi.
Penyelesaian  sengketa  konstruksi  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan maupun  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  secara  sukarela  para  pihak yang  bersengketa.  Sengketa  yang  terjadi  dalam  kontrak  kerja  konstruksi diselesaikan  dengan  prinsip  dasar  musyawarah  untuk  mencapai kemufakatan.  Dalam  hal  musyawarah  para  pihak  tidak  dapat  mencapai suatu  kemufakatan,  para  pihak  menempuh  tahapan  upaya  penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
Perselisihan  atau  sengketa  akibat  klaim  konstruksi  merupakan  suatu tuntutan  maupun  permohonan  atas  suatu  keadaan.  Secara  umum penyelesaian perselisihan/sengketa konstruksi adalah :
a) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)
1) Mengajukan gugatan gantirugi secara keperdataan;
2) Laporan pidana jika dalam persoalan pekerjaan konstruksi terdapat unsur-unsur  tindak  pidana,  misalnya  penipuan  penggelapan, suap/KKN dan lain sebagainya.
Contoh  penyelesaian  sengketa  konstruksi  melalui  gugatan  perdata  di pengadilan  (litigasi)  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  Nomor 408/Pdt.G/2014/PN.  Medan,  antara  Andre  Roland  Bastiaanas  (Penggugat, melawan  Developer  Vista  Estate  (Tergugat  I)  dan  PT.  Bank  CIMB  Niaga (Tergugat II) sebagai pemberi fasilitas kredit rumah aquo . Bahwa Penggugat membeli sebuah rumah dari Tergugat I yang tertuang dalam PPJB, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Tergugat I belum menyelesaikan pembangunan  dan  menyerahkan  rumah  yang  diperjanjikan  kepada Penggugat,  sementara  kewajiban  Penggugat  untuk  membayar  angsuran kredit kepada Tergugat II terus berjalan.
Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : menyatakan  Tergugat  I  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum terhadap  Penggugat,  menghukum  Penggugat  untuk  membayar  ganti  rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 232.557.295 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan…
Lima Ratus Lima Puluh Tuju Ribu Dua Ratus Sempilan puluh Dua Rupiah) dan  menyatakan  demi  hukum  semua  kewajiban  Penggugat  berupa cicilan/angsuran yang belum dibayar sejak November 2010, kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 032/PK/02/2/07/09, tertanggal 8 Juli 2009 dan berikut bunga-bunganya untuk dihapus seluruhnya.
Contoh  lainnya  pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 102/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Jkt.Pst,  antara  PT.  Binakarya  Bangun Propertindo terhadap konsumennya Ng Hui-Hui dalam jual beli Apartemen Pluit  Sea  View,  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  bangunan  dan  gagal melakukan  penyerahan  fisik  bangunan  sebagaimana  yang  diperjanjikan PPJB.  Bahwa  akibat  gagal  bangun  bangunan  oleh  PT.  Binakarya  Bangun Propertindo tersebut, Ng Hui-Hui mengambil tindakan hukum mengajukan Gugatan PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa adapun putusan tersebut  menyatakan  Termohon  PT.  Binakarya  Bangun  Propertindo  dalam keadaan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang Sementara.
b) Penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi)
Bahwa penyelesaian sengketa pekerjaan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu :
1) Negosiasi.
Dapat  dilakukan  secara  langsung  diantara  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.  Terkadang  diperlukan  pihak  ketiga  sebagai  ahli  yang independent  dalam  menilai  pennasalahan.  Hasil  penilaiannya  pihak ketiga  akan  dijadikan  dasar  negosiasi  kedua  belah  pihak  yang bersengketa dalarn menyelesaikan perselisihan.
2) Mediasi Didampingi masing-masing ahlinya dan masuk dalam proses negosiasi yang  melibatkan  masing-masing  Mediator  selaku  katalisator  dalam menyelesaikan sengketa. Semua keraguan yang dipertentangkan akan dibeberkan dan dicarikan jalan keluamya.
3) Konsiliasi ( Mini Trial )
Konsiliasi  menunjukan  adanya  semangat  kebersamaan  untuk menyelesaikan suatu sengketa. Langkah ini merupakan kelanjutan. dari proses  Mediasi  bila  belum  diperoleh  kesepakatan  dengan  memasukan Neutral Advisor (Konsiliator).
4) Arbitrase
Merupakan  sistem  pengadilan  swasta  dalam  perkara  secara  perdata yang  berarti  para  pihaklah,  dan  bukan  negara,  yang  mengawasi kewenangan  dan  kewajiban  para  pihak.  Arbitrase  merupakan  metode kontraktual  untuk  penyelesaian  sengketa  dimana  pihak-pihak  terkait menciptakan  suatu  forum,  memilih  sendiri  hakim-hakim  swasta  yang dirasa  berkualitas,  melepaskan  hak  untuk  menyelidiki  maupun menuntut, mengenyampingkan kejadian dan membiarkan berbagai isu ditentukan  oleh  pertimbangan  keadilan  serta  kesamaan  derajat sehingga  diperoleh  keputusan  oleh  Arbiter.  Keputusan  oleh  Badan  ini bersifat  final  &  binding,  mengakhiri  persengketaan  para  pihak berdasarkan persetujuan para pihak (Mochamad Yusuf, 2008).

## SIMPULAN
Konflik  atau  sengketa  dalam  kontrak  jasa  konstruksi  disebabkan  oleh beberapa faktor, diantaranya : informasi desain yang tidak tepat dan tidak
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan…
lengkap, reaksi klien yang lambat, komunikasi yang buruk, sasaran waktu yang  tidak  realistis,  administrasi  kontrak  yang  tidak  sempurna,  kejadian ekstern  yang  tidak  terkendali,  informasi  tender  yang  tidak  lengkap  serta alokasi  resiko  yang  tidak  jelas,  keterlambatan-ingkar  bayar.  Selain  itu, kegagalan  bangunan  juga  dapat  terjadi  karena  ketidak  jelasan  atau kurangnya pemahaman pihak penyedia asa konstruksi dalam menerjemahkan  serta  memahami  kontrak.  Penyelesaian  sengketa  dalam kontrak  jasa  konstruksi  berdasarkan  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  :  2 Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi  dapat  dilakukan  melalui  beberapa cara,  yaitu  pertama  melalui  musyawarah  untuk  mufakat.  Bahwa  jika musyawarah  mufakat  tidak  membuahkan  hasil,  maka  para  pihak  dapat melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  secara  sukarela  baik  melalui melalui pengadilan (litigasi) muapun di luar pengadilan (mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase).
Bahwa  para  phak  menjunjung  tinggi  dan  menerapkan  asas  itikad  baik dalam  perjanjian.  Kontrak  jasa  konstruksi  harus  dibuat  dengan  terperinci (memuat spesifikasi, batas waktu, alternatf penyelesaian sengketa dan lain sebagainya)  dan  mudah  diterjemahkan  dan  dipahami  oleh  masing-masing pihak. Dalam kontrak jasa konstruksi, para pihak harus berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan proporsional, dengan demikian  potensi  untuk  timbulnya  sengketa  konstruksi  dapat  diantisipasi; Penyelesaian sengketa konstruksi melalui litigasi, pengadilan harus mampu mengimplementasian asas peradilan cepat dan biaya ringan, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih evisien dan efektif guna memnhui rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  A.,  &  Purnomo,  S.  (2023).  KAJIAN  HUKUM  PENYELESAIAN
SENGKETA KEGAGALAN BANGUNAN DALAM PEKERJAAN
KONSTRUKSI. JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana , 5 (2), 40 – 55.
Djatnika, Suntana. (2018)  “Kontrak Kerja Konstruksi (Tata Cara Ber kontrak Konstruksi  dan  Penyelesaian  Sengketa)”.  Institut  Arbiter  Indonesia (IARBI.
Ginting,  Yeremia,  Reansa.  (2019).  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak Dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Akibat  Terjadinya  Keadaan  Kahar”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
Gunarto,  Marcus.  “Aspek  Pidana  Pada  Proyek  Konstruksi  Pemerintah”. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 45, No. 1. 2015.
Hansen,  Seng.  (2015).  “Manajemen  Kontrak  Konstruksi” .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Harahap, Yuliawati.  (2020).  “Tanggung  Jawab  Hukum  Penyedia  Jasa Konstruksi  Atas  Kegagalan  Bangunan  (Studi  Pada  PT.  Swastika  Nusa Persada)”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  “Peran  Penilai  Ahli  dalam  Penanganan  Ke gagalan Bangunan  dan  Kegagalan  Konstruksi  (Menurut  UU  Nomor  18  Tahun 1999 Jo PP 29 Tahun 2000)”. Jurnal Konstruksia. Vol 6. No 1 Desember 2014.
Jedawi, Murtir. (2012). “Hukum Administrasi Negara”. Jakarta: Total Media.
Agustina 1, Sagita Purnomo 2, Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kegagalan…
Kementerian  Pekeraan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia.
(2021). “Era Baru Konstruksi Berkarya Menuju Indonesia Maju (Buku I)”.

## Jakarta
Mulyo,  Sulistijo,  Sidarto.  (2018).  “ Proyek  Infrastruktur  Dan  Sengketa Konstruksi”. Jakarta : Prenadamedia Grup.
Pelatihan  Penyelesaian  Sengketa  K ontrak  Konstruksi.  “Substansi  Kontrak Konstruksi Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi”. Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  Sumber  Daya  Air  dan  Konstruksi  Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bandung, 2017.
Simatupang, T. H. (2018). Aspek hukum periklanan . PT Citra Aditya Bakti. Sinaga,  Niru,  Anita.  “ Peranan  Asas  Keseimbangan  dalam  Mewujudkan Tujuan Perjanjian” , Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol.8, No.1. 2017. St Wardah Hanafie Das, M. P., & Halik, A. (2022). KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH BERBASIS VIRTUAL . Uwais Inspirasi Indonesia.