Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 171-176

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Tinjauan Yuridis Sistem Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

## Mahzaniar*
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara , Indonesia
Diterima Agustus 2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

## Abstrak
Pembahasan artikel ini  adalah  tentang  suatu  tinjauan  terhadap  sistem  pelayanan  bagi  masyarakat  miskin  serta  cara penanggulangannya berdasarkan undang-undang no.23 tahun 1992. Sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin akan sangat  efisien,  karena  berkerjasama  dengan  puskesmas  yang  ada.  Dan  warga  yang  mampu  membantu  memberikan  donatur untuk masyarakat yang kurang mampu dalam kesehatan. Bagaimana penerapan pelayanan kesehatan diberikan kelurahan sei rengas  permata  dan  kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  pelayanan  kesehatan masyarakat  miskin  dan  cara penanggulangnya. Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan maka  diketahui  bahwa  pelayanan  kesehatan  sangat  baik  dan berkerjasama dengan puskesmas yang ada dikelurahan tersebut. Kendala-kendala yang di hadapi pada saat pelayanan tidak ada di dapat kendala atau masalah saat pelayanan kesehatan karena masyarakat sangat perduli dengan kesehatan diri mereka,dan satu sama lain saling membatu untuk menjaga kesehatan dengan cara memberi donatur dana bagi yang membutuhkannya. Kata Kunci : Kesehatan, Hukum Kesehatan, Masyarakat Miskin

## Abstract
The discussion of this article is about an overview of the service system for the poor and how to overcome it based on law no.23 of 1992. The health care system for the poor will be very efficient, because it is in cooperation with the existing puskesmas. And citizens who are able to help provide donors to the community who are less able in health. How the implementation of health services is given kelurahan sei rengas gems and constraints faced in the health services of the poor and how to overcome them. From the results of observations  made  it  is known  that  the  health  service  is very  good  and  cooperate  with  the  existing  puskesmas  dikelurahan. The constraints faced at the time of the service is not in the constraints or problems when health services because the community is very concerned with their health, and each other mutually help to maintain health by donating funds for those who need it.
Keywords : Health, Health Law, Poor People
How to Cite : Mahzaniar, (2017). Tinjauan Yuridis Sistem Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2): 171-176
*Corresponding author: E-mail: mahzaniarumn@gmail.com p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Sejarah panjang perkembangaan masyarakat,  tidak  hanya  dimulai  pada munculnya ilmu pengetahuan saja, tetapi sudah dimulai sebelum
berkembangnya ilmu pengetahuan  modern.  Dan  begitu  juga  sejarah perkembangan  kesehatan  masyarakat  di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Belanda abad-16.  Kesehatan  masyarakat  di  Indonesia pada  waktu  itu  dimulai  dengan  adanya  upaya pemberantasan  cacar  dan  kolera  yang  sangat ditakuti  ole  masyarakat  pada  waktu  itu.  Sudah banyak  ahli  kesehatan  membuat  batasan kesehatan  masyarakat.  Secara  kronologis, batasan-batasan  kesehatan  masyarakat  mulai dari batasan  yang  sangat  sempit  sampai batasan yang luas seperti yang kita anut saat ini dapat  diringkas  seperti  berikut.  Batasan  yang paling  tua,  dikatakan  bahwa  kesehatan masyarakat  adalah  upaya-upaya  untuk mengatasi  masalah-masalah  sanitasi  yang mengganggu kesehatan.  Dengan  kata  lain, kesehatan  masyarakat  adalah  sama  dengan sanitasi. Upaya memperbaiki dan meningkatkan sanitasi  lingkungan  merupakan  kegiatan kesehatan  masyarakat.  Kemudian  pada  akhir abad  ke-18  dengan  ditemukan  bakteri-bakteri penyebab  penyakit dan  beberapa  jenis imunisasi,  kegiatan  kesehatan  masyarakat adalah pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui
perbaikan sanitasi lingkungan  dan  pencegahan  penyakit  melalui imunisasi.
Pada  awal  abad  ke-19,  kesehatan masyarakat  sudah  berkembang  dengan  baik, kesehatan  masyarakat  diartikan  sesuatu  upaya integrasi  antara  ilmu  sanitasi  dengan  ilmu kedokteraan.  Sedangkan  ilmu  kedokteraan merupakan  integrasi  antara  ilmu  biologi  dan ilmu  sosial.  Dalam  perkembangan  selanjutnya, kesehatan  masyarakat  diartikan  sebagai aplikasi  dan  kegiatan  terpadu  antara  sanitasi dan pengobatan (kedokteraan)
dalam mencegah  penyakit  yang  melanda  penduduk atau  masyarakat.  Oleh  karena  masyarakat sebagai  objek  penerapan  ilmu  kedokteran  dan sanitasi  mempunyai  aspek  sosial  ekonomi  dan budaya  yang  sangat  kompleks.  Akhirnya
kesehatan  masyarakat  diartikan  sebagai aplikasi  keterpaduan  antara  ilmu  kedokteran, sanitasi,  dan  ilmu  sosial  dalam  mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat.
Kesehatan  adalah  kebutuhan  penting setiap  manusia.  Demi  mendapatkannya, manusia  rela  mengorbankan  apa  yang dimilikinya agar tidak lagi didera oleh penyakit. Dan  dalam  setiap  doa,  mereka  tidak  lupa menyisipkankan  permintaan  kepada  Tuhan untuk  selalu  diberi  kesehatan.  Kebutuhan  atas kesehatan telah menjadi segala-galanya bahkan dibanding  kebutuhan  atas  uang  sekalipun. “Untuk  apa  mempunyai  uang  banyak  kalau sakit-sakitan”,  demikian  ungkapan  yang  sering kita dengar untuk menggambarkan kedudukan kesehatan terhadap kebutuhan lainnya.
Hidup  di  kota  metroplolis,  kesehatan telah  menjadi  barang  yang  mahal.  Bisnis  jasa medis  telah  menjadi  bidang  usaha  yang menguntungkan.  Meskipun  telah  berdiri puskesmas-puskesmas  dan  rumah  sakit pemerintah,  rumah  sakit  swasta  juga  tetap banyak berdiri.Ini artinya  warga  metropolis mempunyai banyak pilihan manakala membutuhkan  jasa  medis.  Bagi  warga  yang kondisi  keuangannya  mampu,  memilih  rumah sakit  adalah  hal  yang  mudah.  Namun,  tidak demikian  dengan  orang  yang  kondisi keuangannya hanya cukup untuk makan sehari- hari.  Apalagi,  kalau kebutuhan  untuk  makan sehari-hari  saja  kurang,  tentu  harapan  mereka tinggal  berdoa  kepada  tuhan  dan  pasrah  pada keadaan.  Disadari  atau  tidak  pelayanan kesehatan  tidak  sekedar  bermakna  sosial namun mengarah pada usaha komersialisasi. Di beberapa  kasus,  ada pasien  yang  di  “sandera” oleh  penyedia  jasa  medis  dengan  alasan  biaya pengobatan  belum  terbayar.  Fenomena memprihatinkan  lainnya  adalah  wacana penolakan  beberapa  rumah  sakit  terhadap penggunaan kartu jaminan kesehatan. Meskipun,  sekedar  wacana,  hal  itu  cukup memberikan  bukti  kepada  masyarakat  tentang pengabaian hak-hak dasar masyarakat dibidang kesehatan.
Sulit  untuk  diterima  akal  sehat kemanusiaan  apabila  seseorang  tidak  diberi pelayanan  kesehatan  dengan  alasan  pasien
tidak  memiliki  cukup  biaya.  Padahal  si  pasien ini  kemungkinan  membutuhkan  pertolongan segera  guna  menyelamatkan  jiwa  si  pasien. Begitu ironis apabila niatan untuk memberikan pertolongan  tersbut  bergantung  pada  mampu atau tidaknya si pasien nantinya membayar jasa pelayanan  medis  dari  pihak  yang  memberi pertolongan. Selain itu, sungguh memilukan bila seorang  ibu  dan  anak  (bayi  yang  dilahirkan) tidak  diperbolehkan  hanya  gara-gara  belum membayar  kekkurangan  biaya  persalinan. Kepentingan  orang  miskin  terhadap  hak pelayanan  kesehatan  perlu  diperhatikan  oleh hukum.  Meskipun  hubungan  antara  pasien dengan  lembaga  penyedia  jasa  diawali  dari hubungan  kontraktual  keperdataan  namun perikatan ini tidak boleh menjadi beban bagi si miskin.  Alasan  kekurangan  biaya  pada  diri pasien,  hendaknya  tidak  menjadi  dasar untuk menolak  perikatan  terapeutik  antara  pasien dengan lembaga penyedia jasa medis.
Beberapa  kali  media  massa  baik  cetak maupun  elektronik  menyuguhkan  kasus-kasus yang terkait dengan masalah kesehatan seperti terjadinya  kasus  gizi  buruk  serta  masalah buruknya  pelayanan  Rumah  Sakit  Pusat maupun  Daerah.  Buruknya  layanan  kesehatan masih  menjadi  keluhan  kalangan  masyarakat yang  kurang  mampu  di  Indonesia.  Buruknya pelayanan  tersebut  dapat  dilihat  dari  berbagai aspek. Mulai dari antrean panjang yang kurang kondusif,  kerumitan  dalam  mengurus  syarat- syarat  administrasi,  sampai  adanya  calo  dalam pengurusan  pelayanan  kesehatan  gratis  bagi warga miskin yang kerap dijadikan lahan bisnis untuk  bebrapa  oknum.  Bahkan  sejumlah penolakan  yang  dilakukan  beberapa  rumah sakit  besar  di  Indonesia  kepada  warga  kurang mampu  pun  masih  sering  terjadi.  Selain  itu adanya  permintaan  uang  muka  sebagai  syarat masuk  perawatan  hingga  pungutan  pungutan liar untuk memperoleh kartu berobat gratis.
Kartu  berobat  gratis  merupakan  salah satu  program  pemerintah  yang  sangat  baik namun  juga  belum  cukup  meringankan penderitaan  warga  kecil  dalam  menggratiskan biaya  pengobatan.  Faktanya,  di  lapangan banyak  dijumpai  berbagai  kejanggalan dalam memperoleh akses kesehatan yang semestinya.
Kemiskinan  mungkin  sulit  dihapus  dari  muka bumi ini. Bahkan negara-negara maju sekalipun, kemiskinan  masih  menjadi  momok.  Di Indonesia,  kemiskinan  merupakan  salah  satu permasalahan  besar  yang  tengah  dihadapi, dengan  jumlah  penduduk  miskin  yang  cukup besar  di  antara  negara-negara  berkembang lainnya. Pelayanan rumah sakit yang hangat dan tulus  sangat  dibutuhkan  warga  kecil  untuk menikmati  kesehatan.  Untuk  itu,  pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi rumah sakit yang  bisa  menampung  pasien  miskin  melalui Peraturan  Pemerintah.  Upaya  pemerintah untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan terhadap  warga  miskin  melalui  JAMKESMAS masih  belum  dapat  terealisasi  dengan  baik. Banyak  pasien  pengguna  JAMKESMAS  yang dipersulit  dengan  urusan  administrasi. Pemerintah  perlu  memberikan  perhatian khusus  untuk  menangani  masalah  ini.  Hal  ini karena  kesehatan  merupakan  hak  dasar  setiap warga  negara.  Negara  wajib  memberi  jaminan kesehatan  kepada  warganya,  termasuk  warga miskin.
Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  28  H dan  Undang-Undang  Nomor  23/  1992  tentang kesehatan,  menetapkan  bahwa  setiap  orang berhak  mendapat  pelayanan  kesehatan.  Maka, setiap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat berhak  memperoleh  perlindungan  terhadap kesehatanya,  dan  negara  bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat  bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin dan tidak  mampu.  Angka  kesehatan  masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena  sulitnya  akses  terhadap  pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti  tidak adanya  kemampuan  secar  ekonomi  karena biaya pengobatan penyakit yang relatif mahal.
Bagi  warga  miskin  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  memuaskan  adalah hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai  macam  syarat  yang  ditentukan  oleh pihak  rumah  sakit.  Syarat-syarat  tersebut menjadi  alat untuk  mempersulit  pasien  warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan.  Pihak  rumah  sakit  terlalu
mementingkan syarat daripada pelayanan yang diberikan.
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan bagi  masyarakat miskin  mempunyai  arti penting,  karena  beberapa  alasan  pokok  yakni: Kesehatan masyarakat menjamin terpenuhinya keadilan  sosial  khusunya  bagi  masyarakat miskin,  sehingga  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi  dan  kematian balita  3  (tiga)  kali  dan  5 (lima)  kali  lebih  tinggia  dibanding  keluarga tidak  miskin.  Di  sisi  lain  penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin,  dapat  mencegah  8  (delapan)  juta kematian tiap tahunnya. Dan untuk kepentingan  politis  nasional  yakni  menjaga keutuhan integrasi bangsa dengan
meningkatkan  upaya  pembangunan  (termasuk kesehatan)  di  daerah  miskin  dan  kepentingan politis  internasional  untuk  menggalang kebersamaan  dalam  memenuhi  komitmen global  guna  menurunkan  angka  kemiskinan melalui  upaya  perbaikan  pelayanan  kesehatan bagi keluarga miskin.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kesehatan  penduduk  yang  baik,  pertumbuhan ekonomi  akan  baik  pula  dengan  demikian upaya mengatasi kemiskinan akan lebih mudah dengan  prospek  ke  depan  yang  jauh  lebih berhasil.
Kemiskinan  dan  penyakit  hubungannya sangat  erat,  tidak  akan  pernah  putus  kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi,  yakni  pada  kemiskinannya  atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan  sehingga  orang  miskin  menjadi rentan  terhadap  berbagai  macam  penyakit, karena  mereka  mengalami  gangguan  seperti (Notoatmodjo,  2011: 303):  menderita  gizi buruk; Kurangnya  pengetahuan  warga  tentang kesehatan; Kurangnya perilaku hidup sehat dan bersih; Lingkungan  pemukiman  yang  kurang memadai; dan Tidak  tersedianya  biaya kesehatan.
Sebaliknya  kesehatan  mempengaruhi kemiskinan.  Masyarakat  yang  sehat  akan menekan tingkat kemiskinan karena orang yang sehat  mempunyai  kondisi  sebagai  berikut: Prodiktivitas  kerja  tinggi; Rendahnya  biaya
pengeluaran untuk
keperluan berobat;
Masyarakat  dapat  berinvestasi  dan  menabung;
Meningkatnya  mutu  pendidikan; Angka
fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian) rendah; dan Stabilitas ekonomi terjamin.
Pelayanan  kesehatan  yang  termasuk dalam  kelompok  kesehatan  masyarakat ditandai  dengan  cara  pengorganisasian  yang umumnya  secara  bersama-sama  dalam  suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan  meningkatkan  kesehatan  serta  mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.  Kesehatan merupakan  hal  yang sangat penting bagi semua umat manusia tanpa membedakan  status  sosialnya.  Jika  seseorang sakit,  dia  tidak  akan  mampu  melaksanakan berbagai tugas dan kewajibannya. Hal tersebut akan  berdampak  bagi  kelangsungan  hidupnya dan keluarganya. Oleh karena itu, semua orang berlomba-lomba  menjaga  kesehatan  mereka. Tapi  sayang  sekali,  penyakit  sering  tiba-tiba datang  dalam  kehidupan  manusia.  Bagi  orang yang  mampu,  mereka  dapat  dengan  mudah memperoleh  perawatan  atau  pengobatan dengan  biaya  mereka  sendiri.  Tetapi, bagaimana  dengan  nasib  warga  miskin?  Bagi mereka  kesehatan  adalah  hal  yang  sangat mahal.
Apabila  mereka  terkena  penyakit,  hal tersebut  merupakan  hal  yang  sangat menakutkan.  Mereka  akan  sangat  sulit  untuk mendapatkan  kesembuhan  dari  penyakit tersebut karena buruknya pelayanan kesehatan di  negara  kita  terutama  bagi  golongan  seperti mereka. Bagi warga miskin untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  memuaskan  adalah hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai  macam  syarat  yang  ditentukan  oleh pihak rumah  sakit.  Syarat-syarat  tersebut menjadi  alat  untuk  mempersulit  pasien  dari warga  miskin  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan.

## PEMBAHASAN
Proses  penerapan  pelayanan  kesehatan yang  ada  di  kelurahan  adalah  dengan  melalui posyandu-posyandu yang  ada  dan  melalui penyuluhan-penyuluhan  PKK    agar  mereka lebih  memahaminya  terhadap  kesehatan  dan
berkerja  sama  juga  pada  lintas  sektoral, puskesmas, dalam  penyuluhan  kesehatan tersebut. Pihak  setempat dalam  pelayanan kesehatan  lebih  meninjau  dan  memperhatikan warganya  yang  kurang  mampu  dan  memberi kartu  jaminan  kesehtan  buat  keluarga  yang kurang  mampu, dengan  cara  mendatangi  ke rumah warga
yang kurang
mampu, menanyakan  apa  sudah  memiliki  kartu kesehatan, dan merujuk berobat ke puskesmas terdekat  bila  masyarakat  tersebut belum mempunyai  kartu  kesehatan.  Dan  bagi masyarakat yang kurang mampu,juga mendapat bantuan  oleh  pihak  kelurahan setempat dari donatur-donatur yang ada yang sudah  mau ikut serta  dalam  berpartisipasi  memberikan bantuan  dana, dan langsung memberikan bantuannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanggapan masyarakat terhadap
pelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkan undang-undang  no  2  tahun  1992, sangat mendukung  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  oleh  badan  kesehatan. Masyarakat umum  mengibau  jangan  ada  perbedaaan pelayanan yang diberikan badan kesehatan oleh masyarakat  yang  kurang  mampu.  Karena  bagi mereka  mendapatkan  kesehatan  penting walaupun  mereka  orang  tidak  mempunyai apapun.  kelompok  kesehatan  masyarakat ditandai  dengan  cara  pengorganisasian  yang umumnya  secara  bersama-sama  dalam  suatu organisasi.
Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan  kesehatan  serta  mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.Kesehatan  merupakan  hal  yang sangat penting bagi semua umat manusia tanpa membedakan  status  sosialnya.  Jika  seseorang sakit,  dia  tidak  akan  mampu  melaksanakan berbagai tugas dan kewajibannya. Hal tersebut akan  berdampak  bagi  kelangsungan  hidupnya dan keluarganya. Oleh karena itu, semua orang berlomba-lomba  menjaga  kesehatan  mereka. Tapi  sayang  sekali,  penyakit  sering  tiba-tiba datang dalam kehidupan manusia.
Bagi  warga  miskin  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  memuaskan  adalah hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi
berbagai  macam  syarat  yang  ditentukan  oleh pihak rumah  sakit.  Syarat-syarat  tersebut menjadi  alat  untuk  mempersulit  pasien  dari warga  miskin  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan.  Pihak  rumah  sakit  terlalu mementingkan syarat daripada pelayanan yang diberikan.  Pasien  kalangan  kurang  mampu seringkali  mendapat  perlakuan  yang  berbeda dari  pihak  rumah  sakit.  Mereka  dijadikan pasien  kelas  dua.  Pihak  rumah  sakit  lebih mendahulukan  pasien  yang  memiliki  uang daripada  pasien  yang  menggunakan  kartu kesehatan.
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat  miskin  masih  belum  dapat dirasakan.  Masyarakat  golongan  miskin seringkali  tidak  mendapatkan  pelayanan  yang layak.  Mereka  harus  dihadapkan  dengan berbagai  syarat  yang  mempersulit.  Ditambah lagi  dengan  sikap  diskriminasi  yang  dilakukan oleh  pihak  rumah  sakit. Dalam  hal  ini, pemerintah  perlu  meninjau  kembali  kinerja rumah  sakit  khususnya  dalam  pelayanan terhadap  warga  kurang  mampu.Permasalahan utama pelayanan kesehatan saat ini antara lain adalah  masih  tingginya  disparitas  status kesehatan  antar  tingkat  sosial ekonomi,  antar kawasan,  dan  antara  perkotaan  dengan perdesaan.
Kendala-kendala  yang  di  hadapi  dalam pelayanan  kesehatan dan tidak  mendapatkan kendala-kendala  apapun  karena  semua  warga sangat  menuruti  prosedur  yang  di  berikan dalam  menjaga  kesehatan.  Namun dalam penanggulangan  yang  dilakukan  dalam kesehatan  warga  kurang  mampu  dengan  cara ikut  sertanya semua  kalangan dalam  melayani kesehatan  yang  dilakukan. Contohnya  dalam mengadapi  warga  yang  terkena  penyakit demam  berdarah,  pihak  kelurahan  juga turut serta dalam  hal  tersebut,  dengan  turun  tangan memeriksa  AB  dan  mengambil  hasilnya, kemudian memberitahu  ke puskesmas  untuk memeriksa  warga  yang  terkena  demam berdarah, kemudian  melaporkan  ke  kantor kecamatan  agar  melakukan penyemprotan  di rumah korban, dan di rumah semua warga agar tidak ada korban seperti itu lagi.

## SIMPULAN
Perapan  pelayanan  kesehatan  di kelurahan setempat yaitu  dengan  melalui posyandu-posyandu  yang  ada  dan  melalui penyuluhan PKK agar mereka lebih memahami kesehatan dan berkerjasama juga dengan lintas sektoral,  puskesmas  dalam  penyuluhan kesehatan  tersebut. Masyarakat  miskin  di kelurahan setempat memberikan  tanggapan yang  positif  atas  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  kepada  masyarakat  miskin  di kelurahan setempat. Kendala-kendala  yang  di hadapi  dalam  pelayanan  kesehatan  di kelurahan setempat tidak  ada  karena  warga kelurahan  sangat  turut  serta  melayani kesehatan bagi warga yang kurang mampu, dan warga yang mampu juga memberikan donatur- donatur untuk pelayanan kesehatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Singarimbun, M.,(1976), “Penduduk Dan Kemiskinan ” Jakarta: Bharatara Karya Aksara. Penny,  D.H.,  (1976), “ Penduduk  Dan  Kemiskinan” Jakarta: Bharata Karya Aksara. Wie,  T.K.,  (1981), “ Pemerataan  Kemiskinan Ketimpangan ”, Jakarta: Sinar Harapan Hendrik,  (2010), “Etika  Dan  Hukum  Kesehatan” Jakarta: Buku Kedokteraan EGC. Ns.  Ta’adi, Ns.,  (2011), “Hukum  Kesehatan” Jakarta: Buku Kedokteraan EGC. Notoatmodjo, S.,  (2011) “Kesehatan  Masyarakat” Jakarta: Rineka Cipta Peraturan Perundang-undang Undang-Undang  No.  23  Tahun  1992  Tentang Kesehatan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2001 Tentang Sistem Jaminan Sosial. Undang-Undang No. 44  Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. -Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2012 Tentang  Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan
Kesehatan.
Peraturan  Presiden  No.  12  Tahun  2013  Tentang Jaminan Kesehatan. Internet http://www.artikata.com/arti-352171-suatu.html http://bvbx666.blog.com