## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 67/PDT/2015/PT-BNA)
LEGAL PROTECTION FOR BUYERS WITH GOOD INTENTIONS (STUDY OF DECISION OF THE BANDA ACEH HIGH COURT NUMBER 67/PDT/2015/PT-BNA)
1 T. Latiful, 2 Marlia Sastro, 3 Herinawati
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
23 Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut kriteria pembeli yang beritikad baik, memberikan kepastian hukum bagi pembeli tanah. Sertifikat tanah atas nama pembeli yang beritikad baik tersebut telah diputuskan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  bahwa  tidak  sah  secara  hukum  jual  beli  tanah objek sengketa dari pihak pemilik awal. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT-BNA dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembeli yang beritikad baik dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  Nomor  67/Pdt/2015/PT-BNA.  Hasil  penelitian menunjukkan (1) Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT-BNA tidak dapat dipenuhi dengan alasan ahli waris masih hidup dan tanah tersebut dalam kondisi sengketa. (2) Pertimbangan hakim bagi pembeli  yang  beritikad  baik  dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  Nomor 67/Pdt/2015/PT-BNA adalah dengan adanya sanggahan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I, II, dan III diam-diam membalik nama sertifikat serta mengambil fasilitas kredit, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang  merugikan  tergugat  dikarenakan  tergugat  harus  mengembalikan  sertifikat  tanah  tersebut kepada penggugat, padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga,  penggugat  yang  membeli  tanah  tersebut  oleh  si  penjual  tanah  sudah  terlepas  ikatan suami-istri  dengan  Penggugat,  maka  Tergugat  sah  memperoleh  tanah  tersebut  tanpa  adanya perbuatan melawan hukum.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembeli, Iktikad Baik.

## ABSTRACT
Legal protection for buyers with good intentions is regulated in SEMA Number 4 of 2016. In  this  provision,  the  criteria  for  buyers  with  good  intentions  provide  legal  certainty  for  land buyers. The land certificate on behalf of the buyer in good faith has been decided by the  High Court of Banda Aceh that it is not legal to buy and sell the disputed land object from the original owner. This study aims to determine the form of legal protection for buyers with good intentions in the decision of the High Court of Banda Aceh Number 67/Pdt/2015/PT-BNA and to know the
judge's consideration of buyers with good intentions in the decision of the High Court of Banda Aceh Number 67/Pdt/2015/ PT-BNA. The results of the study show (1) The form of legal protection for  buyers  with  good  intentions  in  the  decision  of  the  High  Court  of  Banda  Aceh  Number 67/Pdt/2015/PT-BNA cannot be fulfilled on the grounds that the heir is still alive and the land is in dispute. (2) The consideration of the judge for the buyer in good faith in the decision of the High Court of Banda Aceh Number 67/Pdt/2015/PT-BNA is the rebuttal of the Plaintiff, Defendants I, II, III, IV, V, VI, Co-Defendant I, II , and III secretly reversed the name of the certificate and took credit  facilities,  this  action  was  against  the  law.  So  the  judge  passed  a  decision  that  was detrimental to the defendant because the defendant had to return the land certificate, and return it to the plaintiff, even though the defendant bought the land when the land owner was still alive. Thus, the plaintiff who bought the land by the seller of the land had separated from the husband and wife bond with the plaintiff, so the defendant legally acquired the land without any unlawful acts.
Keywords : Legal Protection, Buyer, Good Faith.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  maka  sesuatu  yang  dilakukan  harus  berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Negara kita memiliki itikat baik dalam menjalankan suatu aturan apalagi dalam suatu jual beli. Itikad baik yang ditunjukan oleh pihak pembeli yaitu dengan  membayar  harga  yang  telah  disepakati,  dan  pihak  penjual  berkewajiban  menyerahkan objek jual beli yang telah dibayar kepada pihak pembeli dalam keadaan tidak sedang dijaminkan ke  instansi  manapun  atau  tidak  dalam  sengketa. 1 Kejujuran  atau  itikad  baik  dapat  dilihat  pada waktu  mulai  berlakunya  suatu  perhubungan  hukum  atau  pada  waktu  pelaksanaan  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum tersebut. 2
Perlindungan  Hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan/atau  korban,  perlindungan  hukum  korban  kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Setiono, Perlindungan  Hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk  menikmati  martabatnya sebagai manusia. 3
Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya  telah  mengetahui  adanya  cacat  cela  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  yang dibelinya; Dari hasil tinjauan literatur, telah dapat dilihat adanya kesepakatan di antara para penulis bahwa “pembeli yang beritikad baik” seharusnya ditafsirkan sebagai: “pembeli yang jujur, tidak mengetahui  cacat  cela  terhadap  barang  yang  dibeli”.  Pemaknaan  itikad  baik  di  dalam  literatur dibagi menjadi dua kategori, yakni itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif, meskipun dalam hal pembeli beritikad baik ini literatur di Indonesia hanya mengacu pada pengertian subyektifnya
1 Kansil, C. S. T., Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 19 2 Ibid 3 Setiono, Supremasi Hukum , UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.
saja.  Itikad  baik  subyektif    diartikan  sebagai  kejujuran  pembeli  yang  tidak  mengetahui  adanya cacat  cela  dalam  peralihan  hak,  sedangkan  itikad  baik  obyektif  diartikan  sebagai  kepatutan,  di mana  tindakan  seseorang  (misalnya  pembeli)  juga  harus  sesuai  dengan  pandangan  umum masyarakat. 4
Putusan-putusan  Mahkamah  Agung  sejak  tahun  1950-an  sebelum  berlakunya  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga telah memberikan  penafsiran  atas  pengertian  pembeli  beritikad  baik.  Menurut  Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  112  K/Sip/1955  dan  Nomor  3447  K/Sip/1956,  pembeli beritikad  baik  diartikan  sebagai  pembeli  yang  sekali-kali  tidak  menduga  bahwa  orang  yang menjual  suatu  benda  (bukan  satu-satunya)  orang  yang  berhak  atas  benda  yang  dijualnya. Mahkamah Agung juga pernah menyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242 K/Sip/1958, bahwa pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum (dalam jual beli yang dilakukannya), adalah pembeli yang beritikad baik.
Sesudah  berlakunya  UUPA,  Mahkamah  Agung  sebenarnya  masih  mengartikan  pembeli beritikad  baik  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1230  K/Sip/1980 yaitu sebagai pembeli yang tidak mengetahui adanya kekeliruan dalam proses jual beli (peralihan hak), seperti misalnya telah dicabutnya surat kuasa penjual oleh pemilik asal tanahnya. Namun, itikad baik juga mulai memperoleh makna lain, tertuang pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1237  K/Sip/1973  yaitu  bahwa  pembeli  telah  dianggap  beritikad  baik,  apabila jual beli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Sehubungan  dengan  permasalahan  pembeli  yang  beritikad  baik,  terdapat  sebuah kasus/perkara  perdata  di  Pengadilan  Negeri  Lhoksukon  Aceh  Utara  mengenai  pembeli  yang beritikad baik, dimana perkara tersebut telah sampai pada Putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN.LSK. Perkara tersebut bermula dari jual beli tanah yang  dilakukan dengan penjual yang memegang sertipikat hak milik atas tanah tersebut, dimana jual beli dilaksanakan di hadapan PPAT sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), yang kemudian sertipikat hak milik tersebut telah dibaliknamakan menjadi atas nama pembeli yang beritikad baik tersebut.
Namun ternyata setelah sertipikat dibaliknamakan, pembeli baru mengetahui bahwa tanah yang telah menjadi miliknya tersebut ternyata adalah tanah sengketa antara penjual dengan pemilik sebelumnya  atau  milik  pihak  penggugat  pada  perkara  perdata  Nomor  14/PDT.G/2013/PN.LSK yang telah sampai pada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA. Mengingat perkara tersebut berkaitan dengan pengakuan hak milik yang dipegang oleh pembeli yang beritikad baik tersebut, maka perlu diketahui sah atau tidaknya hak milik yang diperolehnya tersebut.  Menurut  KUHPerdata,  unsur  mengetahui  sah  atau  tidaknya  hak  milik  yang  diperoleh, disebutkan sebagai unsur utama yang membedakan antara  bezit  (kedudukan berkuasa) beritikad baik dengan bezit (kedudukan berkuasa) beritikad buruk. 5
Pasal 531 KUHPerdata  menyatakan: “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh  barang  itu  dengan  mendapatkan  hak  milik  tanpa  mengetahui  adanya  cacat  cela  di dalamnya.” Sementara Pasal 532 KUHPerdata menyatakan: “Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya  mengetahui,  bahwa  barang  yang  dipegangnya  bukanlah  hak  miliknya.  Bila pemegang  besit  digugat  di  muka  Hakim  dan  dalam  hal  ini  dikalahkan,  maka  pemegang  besit
4 Widodo Dwi Putro, dkk, Pembeli Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah , Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta, 2016, hlm. 16
5 Ibid, hlm 17
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 2 - November 2023, pp. 381-396
dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.” 6
Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  (PP  No.  24  Tahun  1997),  menyebut  istilah  itikad  baik  dalam  hubungannya dengan penguasaan fisik atas tanah, yang menyatakan: “penguasaan atas tanah tersebut dilakukan dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh  yang  bersangkutan  sebagai  yang  berhak  atas  tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.” Sejauh ini, Mahkamah Agung telah berupaya  untuk  menyatukan    pandangan-pandangan  tersebut,  melalui  kesepakatan  Rapat  Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:
a. “Perlindungan  harus  diberikan  kepada  pembeli  yang  itikad  baik  sekalipun  kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”
b. “Pemilik  asal  hanya  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Penjual  yang  tidak berhak.”
Dalam  kesepakatan  Rapat  Pleno  Kamar  Perdata  selanjutnya,  sebagaimana  dilampirkan dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  5  Tahun  2014,  disebutkan  dua kriteria berikut (dikutip sebagaimana aslinya) :
a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1) Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
2) Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;
3) Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan  hukum  adat,  yaitu  dilakukan  secara  tunai  dan  terang  (dihadapan/diketahui Kepala Desa setempat).
b. Melakukan  kehati-hatian  dengan  meneliti  hal-hal  berkaitan  dengan  objek  tanah  yang diperjanjikan, antara lain:
1) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
2) Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
3) Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan, atau;
4) Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
Berdasarkan  hal  di  atas,  dalam  hal  ini  pihak  manakah  yang  seharusnya  mendapatkan perlindungan hukum, apakah pemegang hak atas tanah atau pemilik asalnya, atau pembeli yang mengaku beritikad baik, karena pembeli yang beritikad baik dan pemegang hak asal adalah pihak yang sama-sama pada posisi yang merasa benar dan sama-sama merasa dirugikan oleh perbuatan hukum yang dilakukan pihak penjual yang menjual tanah objek sengketa tersebut kepada pihak pembeli yang beritikad baik.
Terdapat perkembangan yang positif bagi pembeli tanah yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  sebagai  hasil  rapat  pleno  untuk  membahas  permasalahan hukum  oleh  Mahkamah  Agung  terkait  dengan  pembelian  tanah  yang  dibeli  oleh  pihak  yang memiliki itikad baik. Pada tahun 2012 dikeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
6 Ibid
Pengadilan,  pada  poin  9  dijelaskan  bahwa  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  pembeli  yang beritikad baik, meskipun setelah terjadinya peralihan hak diketahui, bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak.  Kemudian pada tahun 2016,  Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno.  Kamar  Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam poin 4 rumusan hukum kamar perdata mengatur mengenai kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi. Hal  ini  menjelaskan  kriteria  pembeli  yang  dianggap  memiliki  itikad  baik  dalam  melakukan pembelian tanah, sehingga sangat positif bagi semua pembeli tanah, dan khususnya sangat positif bagi semua pembeli tanah, dan khususnya sangat penting bagi perkembangan peraturan mengenai tanah di Indonesia.
Dengan adanya SEMA No. 4 Tahun 2016 yang merumuskan kriteria pembeli yang beritikad baik,  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pembeli  tanah.  Konsep  kepastian  hukum  mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang  diberikan  pada  individu  terhadap  kesewenang-wenangan  individu  lainnya,  hakim  dan administrasi (pemerintah).
Permasalahan  dalam  kasus  ini  menjadi  semakin  rumit  karena  sertifikat  tanah  yang  telah menjadi atas nama pembeli yang beritikad baik tersebut telah  diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa tidak sah secara hukum jual beli tanah objek sengketa dari pihak pemilik awal. Oleh  karena  sita  eksekusi  tersebut  pihak  pembeli  yang  beritikad  baik  merasa  dirugikan  yang menguasai  sertipikat  tanah  atas  nama  pembeli  tadi  juga  merasa  dirugikan  karna  permasalahan tersebut.  Sehingga  dalam  kasus  ini  terdapat  pihak  yang  merasa  dirugikan  hak-haknya  dalam permasalahan ini. .

## B. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Menurut Sema Nomor 4 Tahun 2016
Dаlаm memutus perkаrа ini, mаjelis hаkim membuаt pertimbаngаn hаkim mendаsаrkаn pаdа Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 angka 1 huruf C menjelаskаn bаhwа “Pembeli terhаdаp tаnаh milik аdаt/yаng belum terdаftаr yаng dilаksаnаkаn menurut ketentuаn hukum аdаt yаitu dilаkukаn secаrа tunаi dаn terаng (dihаdаpаn/diketаhui kepаdа Desа setempаt)”, sehinggа  Penguggаt  secаrа  hukum  dinyаtаkаn  selаku  Pembeli  Yаng  Beritikаd  Bаik.  Selаin  itu, Mаjelis Hаkim menimbаng berdаsаrkаn Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dijelаskаn  bаhwа  “Perlindungаn  hаrus  diberikаn  kepаdа  pembeli  yаng  itikаd  bаik  sekаlipun kemudiаn diketаhui bаhwа penjuаl аdаlаh orаng yаng tidаk berhаk (obyek juаl beli tаnаh).”
Untuk perkаrа ini mаjelis hаkim mempertimbаngkаn bаhwа berdаsаrkаn Pasal 1457 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  suаtu  perjаnjiаn  dengаn  mаnа  pihаk  yаng  sаtu  mengikаtkаn dirinyа  untuk  menyerаhkаn  suаtu  bendа  mаnа  pihаk  yаng  sаtu  mengikаtkаn  dirinyа  untuk menyerаhkаn  suаtu  bendа  dаn  pihаk  lаin  membаyаr  hаrgа  yаng  telаh  dijаnjikаn  dimаnа  dаlаm hukum bаrаt, juаl beli diаnggаp telаh terjаdi аntаrа keduа belаh pihаk pаdа sааt merekа mencаpаi kаtа sepаkаt mengenаi hаrgа yаng diperjuаl belikаn, selаin hаl tersebut menurut mаjelis hаkim, tаnаh objek sengketа merupаkаn tаnаh yаng belum bersertifikаt, sehinggа dikаtegorikаn sebаgаi tаnаh аdаt.
Selain itu pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan
dengan  itikad  baik.”  Pelaksanaan  dengan  itikad  baik,  ada  dua  macam,  yaitu  sebagai  unsur subyektif,  dan  sebagai  ukuran  obyektif  untuk  menilai  pelaksanaan.  Dalam  hukum  benda  unsur subyektif berarti “kejujuran” atau “kebersihan” si pembuatnya. Namun dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  bukanlah  dalam  arti  unsur  subyektif  ini,  melainkan pelaksanaan  perjanjian  itu  harus  berjalan  dengan  mengindahkan  normanorma  kepatutan  dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  kepatutan  dan  kesusilaan  itu,  undang-undang  pun  tidak memberikan  perumusannya,  karena  itu  tidak  ada  ketetapan  batasan  pengertian  istilah  tersebut. Tetapi  jika  dilihat  dari  arti  katanya,  kepatutan  artinya  kepantasan,  kelayakan,  kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. 7
Kriteria Pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi olehhukum diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno  KamarMahkamah  Agung  Tahun  2016  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas bagiPengadilan, sebagai berikut: 8
1. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukanPeraturan Perundang- undangan, yaitu :
a) Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
b) Pembelian  tanah  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997) atau;
c) Pembelian  terhadap  tanah  milik  adat/  yang  belum  terdaftaryang  dilaksanakan  menurut ketentuan hukum adat, yaitu :
1) Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat);
2) Didehului  dengan  penelitian  mengenai  status  tanahobjek  jual  beli  dan  berdasarkan penelitian tesebutmenunjukan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
d)   Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
2. Melakukan  kehati-hatian  dan  meneliti  hal  yang  berkaitan  dengan  obyek  tanah  yang diperjanjian antara lain :
a) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanahyang menjadi obyek jual beli, sesuai dengan buktikepemilikanya, atau :
b) Tanah/ obyek yang diperjual belikan tersebut tidak dalamstatus disita, atau;
c) Tanah obyek yang diperjual belikan tidak dalam statusjaminan/ hak tanggungan, atau;
d) Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keretangan dari BPN dan Riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
Ukuran perlindungan bagi pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tanah dan bangunan dapat dilihat pula dengan tidak dapat mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya terhadap obyek yang  diperjual  belikan,sebagaimana  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  34 K/Sip/1956, tertanggal 1 Agustus 1956, yang menyatakan “ Menurut hukum adat harus dihargai itikad baik dari seseorang pembeli yang tidak mengetahuidan tidak dapat mengetahui siapa pemilik
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , PT Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 99.
8 Boris Tampubulon, Pembeli yang Beritikad Baik Dilindungi Hukum:Ini Kriterianya , 5 Juni 2017, hlm 44
sebenarnya, membelii sebidang tanah dengan terang (dimuka yang berwajib) yang memang benar- benar  sudah  untuk  dikeahui  siapa  pemilik  sebenarnya,  karena  pemilik  ini  tidak  menguasai tanahnya  sejak  1932,  sedang  tanah  ini  sebelum  jual  beli  yangmenghabiskan,  telah  dua  kali diperjualbelikan oleh orang lain dari pemilik itu”.
Prinsip kehati-hatian ( duty of care ) dalam jual beli tanah dan bangunan masih sedikit sekali disinggung. Akan tetapi, prinsip kehati- hatian dalam jual beli tanah dan bangunan menjadi tolak ukur bagi pembeli yang dapat dikatakan sebagai pembeli yang berirtikad baik.Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa seorang Pembeli dapat dikategorikan beritikad baik adalah seseorang ketika dia  memenuhi  prinsip  kehati-hatian  dalam  melakukan  transaksi  atau  negosiasi.  Prinsip  ini merupakan pengembangan dari yurisprudensi di Belanda, walaupun tidak dijumpai satu ketentuan dalam  KUHPerdata  yang  mengatur  kewajiban  umum  itikad  baik  dalam  hubungan  pra-kontrak, tetapi  yurisprudensi  telah  mengakui  adanya  kewajiban  tersebut.  Dalam  perkara  Baris  v. Riezenkampt,HR  15  November  1957,  NJ  1958,  67,  Hoge  Raad  memutuskan  bahwa  hubungan hukum  prakontrak  merupakan  suatu  hubungan  hukum  yang  dikuasai  itikad  baik  ( een rechtsverhouding die door de geode trouwbeheerst wordt ). 9
Selanjutnya, Ridwan Khairandy juga menegaskan bahwa untuk menentukan apakah pembeli beritikad baik ( good faith ) atau beritikad buruk ( bad faith ) dalam transaksi jual-beli tanah dapat dipergunakan  kriteria:  jika  setelah  membaca  Surat  Jual  Beli  Tanah  pembeli  menemukan keterangan didalamnya yang isinya saling bertentangan satu sama lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan atau keragu-raguan siapa sebenarnya pemiliktanah yang menjadi objek jual beli ini, Pembeli seharusnya meneliti masalahtersebut. Bilamana tidak, bahkan transaksi terus dilanjutkan padahal kemudian ternyata tanah tersebut bukan milik Penjual, maka Pembeli yang demikian ini termasuk  Pembeli  Beritikad  Buruk  ( bad  faith )  dan  tidak  akandilindungi  oleh  hukum.  Adanya keterangan yang saling bertentangan seharusnya mendorong pembeli untuk meneliti fakta material tersebut. Seharusnya, penekanan kewajiban tidak hanya dikaitkan dengan keragu- raguan seperti yang muncul dalam perkara, tetapi kewajiban itu ditekankanpada setiap transaksi yang dilakukan pembeli. 10
Itikad  baik  pada  tahap  pra-kontrak  merupakan  kewajiban  untuk  memberitahukan  atau menjelaskan  dan  meneliti  fakta  material  bagi  para  pihak  yang  berkaitan  dengan  pokok  yang dinegosiasikan itu. Menurut Robert S. Summer, salah satu bentuk itikad buruk dalam melakukan transaksi  jual  beli  yaitu  tidak  menjelaskan  fakta  material  dan  mengambil  keuntungan  dari lemahnya posisi tawar pihak lain. Sehubungan dengan haltersebut, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan bahwa para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban itikad baik, yakni  kewajiban  untuk  meneliti  ( onderzoeksplicht )  dan  kewajiban  untuk  memberitahukan  atau menjelaskan ( mededelingsplicht ).
Itikad baik dalam pra-kontrak mewajibkan para pihak untuk menjelaskan dan meneliti fakta material dari objek tanah yang menjadi transaksi jual beli. Dijelaskan bahwa kasus-kasus yang ada didominasi oleh perkara yang berkaitan dengan jual beli dan berkaitan pula dengan peralihan hak. Dari sisi ini, sesungguhnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat didekati dari sisi itikad baik yang bersifat subjektif dalam peralihan hakyang diatur Pasal 530-537 KUHPerdata yang mengatur tentang  bezit  dengan  itikad  baik  dan  Pasal  1386  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa “Pembayaran dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutang adalah sah, juga bila piutang tersebut karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain,
9 Ridwan Khairandy, Op.Cit , hlm 162 10 Ridwan Khairandy, Loc.Cit , hlm. 165
diambil dan penguasaan oleh orang itu”.
Ridwan  Khairandy  mengatakan,  Hakim  dalam  perkara-perkara  ini  tidak  menelusuri  lebih lanjut apakah Pembeli juga sedemikian rupa telah melakukan kewajiban meneliti fakta material yang berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan. Dengan penelusuran ini akan dapat diketahui apakah Pembeli setelah meneliti fakta material yang berkaitan dengan transaksi yang ada, ternyata betul-betul  tidak  mengetahui  cacat  hukum,  sehingga  dia  dapat  dikategorikan  sebagai  Pembeli Beritikad  Baik.  Apabila  setelah  mengetahui  adanya  cacat  tersebut,  tetapi  tetap  juga  membeli tanahtersebut, maka dia adalah Pembeli Beritikad Buruk. 11
Dengan  demikian,  hal  yang  menjadi  ukuran  bahwa  pembeli  dapat  dinyatakan  pihak  yang beritikad  baik  adalah  dengan  mengetahui  apakah  pembeli  tersebut  memahami,  mencermati  dan meneliti fakta material bahwa hal- hal yang terkandung dalam obyek jual beli tersebut sudah layak untuk diperjual belikan disertai dengan prinsip kehati-hatian.
Pembuktian  itikad  baik  subyektif  yang  disamakan  dengan  kejujuran,  tidak  ada  unsur  tipu daya  dan  tidak  mengambil  keuntungan  dengan  cara  merugikan  orang  lain.  bisa  diukur  melalui terpenuhinya  prinsip  kehati-hatian  oleh  kedua  belah  pihak,  di  mana  Penjual  harus  menjelaskan fakta  material  dan  pembeli  harus  melakukan  penelitian  terhadap  tanah  yang  menjadi  objek transaksi  jual  beli.  Oleh  karena  itu,  seorang  Pembeli  yang  tidak  melakukan  penelitian  terlebih dahulu mengenai tanah yang menjadi objek transaksi jual beli, akan dikategorikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik.
Apabila kita melihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT- BNA bahwa Penggugat/Pembanding di dalam gugatannya pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan  Negeri  Lhoksukon  memutuskan  sebagai  berikut:  yang  pada  pokok  perkaranya menyatakan tidak sah secara hukum jual beli tanah objek perkara dari Almarhumah Murdiati Binti Tgk. Jalil Kepada Tergugat V dan balik nama Sertifikat No. 7 atas nama tergugat V dengan urutan Tergugat  III,  menyatakan  sah  dan  berharga  sita  jaminan  atas  tanah  terperkara  yang  telah diletakkan, kemudian menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI  serta  turut  Tergugat  I,  II,  dan  Turut  Tergugat  III  adalah  tindakan  dan  perbuatan  melawan hukum.
Berdasarkan perkara di atas terhadap analisis putusan Hakim yang menyatakan bahwa oleh pembeli telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melawan dasar-dasar dari ketentuan pembelian yang beritikad baik dengan cara melawan hukum, patut dikatakakan bahwa perbuatan dari pembeli tersebut sudah memenuhi syarat dikarenakan dalam pembelian tanah yang dilakukan oleh tergugat harus dilindungi dikarenakan pada sewaktu pembelian tanah tersebut sudah dilihat segala bentuk dari pada objek tanah dan tidak ada perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dari itu menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembelian beritikat baik oleh pembeli patut untuk dilindungi.
Berdasarkan  dengan  pembeli  yang  beritikad  baik  bila  kita  lihat  dari  Perlindungan  hukum yang  memiliki  suatu  konsep  yang  universal  dari  sebuah  negara  hukum.  Pada  dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum  represif  yakni:  Perlindungan  Hukum  Preventif  yang  pada  dasarnya  preventif  diartikan sebagai pencegahan.
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat
11 Ridwan Khairandy, Op.Cit , hlm 163
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 2 - November 2023, pp. 381-396
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 12 Sedangkan menurut C.S.T. Kansil  perlindungan  hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat penegak hukum untuk memberikan rasa  aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 13 Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum  adalah  suatu  tindakan  untuk  melindungi  atau  memberikan  pertolongan  kepada  subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. 14
Pembeli yang beritikad baik adalah Pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya  telah  mengetahui  adanya  cacat  cela  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  yang dibelinya; Dari hasil tinjauan literatur, telah dapat dilihat adanya kesepakatan di antara para penulis bahwa “pembeli yang beritikad baik” seharusnya ditafsirkan sebagai: “pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli”. Mengenai pengertian pembeli beritikad baik, R. Subekti merumuskan bahwa pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang sama sekali tidak mengetahui  bahwa  ia  berhadapan  dengan  orang  yang  sebenarnya  bukan  pemilik,  sehingga  ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yang memperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum. 15
Sedangkan,  menurut  Ridwan  Khairandy  merumuskan  pembeli  beritikad  baik  adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari  barang  yang  dijualnya  itu. 16 Makna  “pembeli  beritikad  baik”  sebagaimana  diidentifikasi sebagai berikut: 17
1. Pembeli  yang  beritikad  baik  adalah  pembeli  yang  tidak  mengetahui  dan  tidak  dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya.
2. Pembeli  dapat  dianggap  beritikad  baik,  jika  ia  telah  memeriksa  secara  seksama  fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum  dan  pada  saat  proses  peralihan  hak  atas  tanah.  Jika  pembeli  mengetahui  atau dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual), namun ia tetap meneruskan jual beli, pembeli tidak dapat dianggap beritikad baik.
3. Dalam perkara lelang, putusan-putusan hakim pada dasarnya melindungi pembeli lelang, kecuali  ketika  pembeli  menyalahgunakan  keadaan  atau  hak  atas  tanah  terkait  ternyata telah dihapuskan.
4. Meskipun  terdapat  ketentuan  yang  membatasi  bahwa  keberatan  atau  gugatan  atas  hak atas tanah terdaftar hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun, namun jangka
12 Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 2 (2016): 448-467
13 Larasati,  Fadhila  Restyana,  and  Mochammad  Bakri.  "Implementasi  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor 4  Tahun 2016  pada  Putusan  Hakim dalam  Pemberian  Perlindungan  Hukum  bagi  Pembeli  Beritikad  Baik." Jurnal Konstitusi 15, no. 4 (2019): 881-902
14 Philipus  M.  Hadjon,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  (Gajah  Mada  University  Press: Yogyakarta, 2011), hlm.10.
15 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm. 15
16 Sekarini,  Marsha  Angela  Putri,  and  I.  Nyoman  Darmadha.  "Eksistensi  Asas  Kebebasan  Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum (2018)
17 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersiil, Edisi 1 Cetakan ke-1,  (LaksBang  Mediatama:  Yogyakarta,  2008),  Bdk.  Jonaedi  Efendi,  Rekonstruksi  Dasar  pertimbangan  Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. (Prenadamedia: Jakarta, 2008), hlm. 5.
waktu ini pada praktiknya tidak mengikat. Karena, ketentuan daluwarsa ini tidak berdiri sendiri, melainkan mempersyaratkan adanya itikad baik pemegang sertifikat yang harus ditetapkan oleh hakim (lihat poin 2 di atas), di samping sertifikat harus diterbitkan secara sah dan tanah dikuasai secara nyata oleh pemegang sertifikat.
Pemaknaan itikad baik di dalam literatur kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori, yakni itikad  baik  subyektif  dan  itikad  baik  obyektif,  meskipun  dalam  hal  pembeli  beritikad  baik  ini literatur  di  Indonesia  hanya  mengacu  pada  pengertian  subyektifnya  saja.  Itikad  baik  dalam pengertian Objektif disebutkan dalam pasal 1338 ayat 3 BW “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.  Itikad baik yang dimaksud merupakan itikad baik dalam arti objektif, yitu itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian.
Munir Fuadi merumuskan bahwa itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu  kontrak,  bukan  pada  pembuatan  suatu  kontrak. 18 Itikad  baik  subyektif  diartikan  sebagai kejujuran pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat cela dalam peralihan hak; Sedangkan itikad baik obyektif diartikan sebagai kepatutan, di mana tindakan seseorang (misalnya Pembeli) juga harus  sesuai  dengan  pandangan  umum  masyarakat.  Ukuran  kepatutan  tersebut,  dalam  hal  ini kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipenuhi  pembeli,  akan  diuraikan  lebih  lanjut  pada  poin selanjutnya. Menurut KUH Perdata, bagaimanapun juga, unsur mengetahui sah atau tidaknya hak milik yang diperoleh, disebutkan sebagai unsur utama yang membedakan antara bezit (kedudukan berkuasa)  beritikad  baik  dengan bezit (kedudukan  berkuasa)  beritikad  buruk.  Pasal  531  KUH Perdata menyatakan: “ Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan  mendapatkan  hak  milik  tanpa  mengetahui  adanya  cacat  cela  di  dalamnya.”  Sementara Pasal  532  KUH  Perdata  menyatakan:  “ Besit dalam  itikad  buruk  terjadi  bila  pemegangnya mengetahui,  bahwa  barang  yang  dipegangnya  bukanlah  hak  miliknya.  Bila  Pemegang Besit digugat  di  muka  Hakim  dan  dalam  hal  ini  dikalahkan,  maka  ia  dianggap  beritikad  buruk  sejak perkara diajukan.”
Sementara itu bila dilihat dengan teori keadilan yang merupakan suatu tujuan hukum, maka secara  prinsip  iktikad  baik  harus  dilindungi  oleh  Undang-Undang,  oleh  sebab  itu  dalam  teori keadilan sendiri harus disertai dengan nilai yang tinggi. Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  adil  apabila  telah  didasarkan  pada  perjanjian  yang  telah disepakati. 19 Berdasarkan teoeri keadilan diatas maka apabila kita kaitkan dengan pembeli yang beritikad  baik,  keadilan  belum  sepenuhna  didapatkan  oleh  tergugat  dalam  putusan  Pengadilan Tinggi  Banda  Aceh  Nomor  67/PDT/2015/PT-BNA,  karena  dalam  hal  ini  pembeli  seharusnya mendapatkan hak-haknya kembali seperti yang dikatakan oleh ahli bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang sebagai bentuk dalam perlindungan hukum agar tujuan hukum yang berkeadilan didapatkan oleh tiap-tiap warga negara dan patut untuk dilindungi.
Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi  semua  masyarakat.  Diantara  sekian  banyaknya  pemikiran  dan  konsep  keadilan,  salah  satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound,
18 Rusmiyati dan Antari Innaka, 2012, Kedudukan Asas Itikad Baik Dalam Pengertian Objektif (Kepatutan) Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Akta Kuasa Menjual Tanah (Sudi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Register Perkara Nomor 01/PDT.G/2010/PN.SLMN. Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada, Volume V, April 2012, hlm. 18.
19 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.
yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. 20
Konsep keadilan dalam teori ini juga harus dilihat bagaimana dalam pembeli yang beritikad baik tersebut, maka bentuk keadilan ini sebenarnya tolak ukurnya dengan nilai-nilai dan perbuatan yang  dilakukan  oleh  setiap  manusia,  baik  itu  dalam  bersosial,  tingkah  laku  perbuatan  dan sebagainya harus dilihat  dengan iktikad seseorang tersebut, maka dari itulah baru terlihat nilai- nilai keadilan yang muncul dalam suatu perkara.

## 2. Pertimbangan  Hakim  Bagi  Pembeli  Yang  Beritikat  Baik  Dalam  Putusan  Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA
Dalam  pertimbangan  hakim  bagi  pembeli  yang  beritikad  baik  dalam  putusan  Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/PDT/2015/PT-BNA Menimbang, bahwa penggugat dengan surat guguatannya  tertanggal  10  september  2013  yang  telah  di  daftarkan  di  Pengadilan  Negeri Lhoksukon  yang  di  bawah  register  No.14/Pdt.G/2013/PN-LSK  tertanggal  25  September  2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
1) Bahwa Penggugat dengan Almarhumah Murdiati Binti Tgk. Haji Jalil adalah suami-isteri yang  telah  bercerai  sesuai  dengan  keputusan  Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  Nomor 33/Pdt.G/2011/MSY-LSK tanggal 30 Maret 2011 dan telah pula dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor 08/AC/2011/MSY-LSK tanggal 30 Maret 2011.
2) Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Almarhumah Murdiati Binti Tgk. Haji Jalil  ada  memiliki  harta  bersama  (gono  gini)  sebidang  tanah  dan  berikut  bangunan diatasnya terletak di Desa Alue Drien, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara yang luasnya ± 2246 m 2 dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan dengan batas Medan-Banda Aceh\
- Sebelah Utara dengan Tanggul Sungai
- Sebelah  Barat  dengan  tanah  Dahlan/tanah  H.  Ahmad/tanah  Syahbuddin/tanah Almusri/tanah Junaidi
- Sebelah Timur dengan tanah Abdul Gani
3) Bahwa  Almarhumah  Murdiati  Binti  Tgk.  Haji  Jalil  pada  tanggal  12  juni  2013  telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tigs) orang anak yaitu tergugat I, II, dan tergugat III;
4) Bahwa  terhadap  harta  bersama  peggugat  dengan  Almarhumah  Murdiati  Binti  Tgk.  Haji Jalil telah ada putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 171/Pdt.G/2011/MSY-LSK tanggal 06 Maret 2012;
5) Bahwa dalam masa persidangan perkara harta bersama antara penggugat dengan Murdiati Binti  Tgk.  Haji  Jalil  di  mahkamah  syar’iyah  lhoksukon  dengan  perkara  Nomor: 171/Pdt.G/2011/MSY-LSK oleh Almarhumah Murdiati Binti Tgk. Haji Jalil menjual tanah tersebut kepada T. Undahri In Casu Tergugat IV di Notaris. PPAT Cut Artian Delina, S.H, hal ini tanpa sepengatahuan dan seizin dari penggugat, kemudian setelah diketahui adanya jual beli tanah berikut bangunan diatas yang nota bane harta bersama Penggugat dengan Almarhumah  Murdiati  Binti  Tgk.  Haji  Jalil  maka  oleh  Penggugat  mendatangi  Kantor Notari/PPAT  Cut  Artian  Delina,  S.H  In  Casu  Tergugat  VI  dengan  maksud
20 Satjipto  Rahardjo,  Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah,  Ctk.  Kedua,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.203-204
melarang/menyanggah  bahwa  tanah  berikut  bangunan  diatasnya  dalam  Perkara  di mahkamah Syar’iyah Lhoksukon.
6) Bahwa sebelum terjadi perkara perceraian Penggugat dengan Almarhumah Murdiati Binti Tgk.  Haji  Jalil  oleh  Penggugata  terlebih  dahulu  telah  melakukan  pemblokiran  Sertifikat Hak Milik Nomor: 7 kepada turut Tergugat I In Casu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara tertanggal 15 Desember 2010.
7) Bahwa  dengan  adanya  sanggahan  Penggugat  kepada  Tergugat  VI  maka  tanpa sepengetahuan  Penggugat  oleh  Tergugat  IV  bersama  dengan  Tergugat  VI  secara  diam- diam  merobah  nama  pembeli  kepada  adik  kandung  Tergugat  IV  yaitu  kepada  T. Muhammad In Casu Tergugat V dan semua bukti penerimaan uang kepada Almarhumah Murdiati Binti Tgk. Haji Jalil In Casu Tergugat I, II dan Tergugat III adalah Tergugat IV.
8) Bahwa  setelah  Penggugat  membuat  surat  Pemblokiran  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor:  7 tertanggal 15 Desember 2010 sebagaimana dalam poin 6 gugatan maka oleh Tergugat VI mengeluarkan surat keterangan No:478/PPAT/XII/2010 dalam surat tersebut menerangkan bahwa  terhadap  Sertifikat  Hak  Milik  No:7  atas  nama  Almarhumah  Murdiati  Binti  Tgk. Haji Jalil telah dilakukan transaksi jual beli antara Almarhumah Murdiati Binti Tgk. Haji Jalil dengan T. Undahri In casu tergugat IV dan pada saat tersebut dalam proses balik nama untuk dan atas nama T. Undahru pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara.
9) Bahwa  kendatipun  ada  surat  Pemblokiran  dari  penggugat  dan  surat  keterangan  dari Tergugat  VI  ternyata  oleh  turut  Tergugat  I  melakukan  balik  nama  sertifikat  NO:  7  dari nama Murdiati Binti Tgk. Haji Jalil kepada nama T. Muhammad In cacu Tergugat V, maka nyata-nyata hal ini telah mengelabui Penggugat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan turut Tergugt I.
10) Bahwa sertigikat hak milik No: 7 atas nama T.  Muhammad  In Casu tergugat V dengan bersama-sama  Tergugat  IV  mengambil  fasilitas  kredit  di  PT  Bank  Danamon  Cabang Lhokseumawe In Casu Turut Tergugat III dengan membuat perjanjian kredit pada Kantor Notaris Gomsalati, SH in casu turut Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2012.
11) Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, II, serta Turut Tergugat III yang melakukan balik nama sertifikat No: 7 serta mengambil fasilitas kredit yang menjadi anggunan tanah objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum.
12) Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illosoir kelak karena adanya kekhawatiran yang  didasarkan  sangka  beralasan  tergugat-tergugat  akan  memindahkan  atau mengosongkan  tanah  sengketa  karena  itu  Penggugat  mohon  agar  Pengadilan  Negeri Lhoksukon  atau  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berkenan  terlebih  dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah Objek sengketa dan berikut bangunan diatasnya.
13) Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal  lagi  kebenarannya  oleh  Tergugat-Tergugat  sehingga  putusan  ini  memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.
Maka  dalam  hal  ini  Hakim  Pengadilan  Negeri  Lhoksukon  mengadili  utusan  ini  dengan mengigat pasal 157 RBg Jo Pasal 283 RBg, Pasal 279-282 Rv dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;
Dalam Konpensi Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengangkat  sita  jaminan  (conservatoir  beslag)  yang  diletakkan  dalam  perkara  ini berdasarkan  Berita  Acara  Sita  Jaminan  Nomor  14/Pdt.G/2013/PN-LSK  tanggal  16  Juli 2014 karena tidak sah dan tidak berharga ;
Dalam Rekonpensi
- Menolak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konpensi dan Rekonpensi
- Menghukum  Penggugat  Konpensi/Tergugat  Rekonpensi  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah Rp. 7.321.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Lhoksukon pada hari Kamis, Tanggal 11 September 2014 oleh kami Zainal Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Teuku Almadyan, S.H., M.H dan Mustabsyirah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim anggota,  yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan  Negeri  Lhoksukon  tanggal  26  September  2013  Nomor:  14/Pdt.G/2013/PN-LSK, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, dalam sidang yang terbuka untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  beserta  Hakim  Anggota  tersebut,  didampingi  oleh  Hermina Silaban,  S.H,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Lhoksukon  dan  dihadiri  oleh  Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
Berdasarkan  putusan  diatas  maka  dapat  kita  analisis  jika  Pembeli  mengetahui  cacat  cela dalam proses peralihan hak atas tanah, tetapi tetap meneruskan jual beli, maka itikad baik dianggap tidak ada. Hal ini dapat terjadi, karena Pembeli dianggap telah mengetahui bahwa objek sengketa yang  dibelinya  sedang  dan  telah  dikuasai  oleh  pemilik  asal  (Putusan  MARI  No.  1847 K/PDT/2006),  ketika  Pembeli  sepatutnya  mengetahui  tanah  yang  dibelinya  hanya  diperolehnya dari salah satu Ahli Waris tanah tersebut, karena Pembeli telah mengetahui ada yang menghuni objek  sengketa  (Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1923  K/Pdt/2013),  atau  jika  Pembeli  telah mengetahui bahwa sertifikat atas nama anak yang belum dewasa. Dalam situasi seperti ini, secara yuridis posisi Pembeli tidak dilindungi, sehingga bisa jadi hak dianggap tidak beralih kepadanya. Bahkan,  jual  beli  dapat  dianggap  tidak  pernah  ada,  dan  masing-masing  pihak  dikembalikan  ke keadaannya semula, sebelum peristiwa “jual beli” tersebut terjadi.
Pada saat penggugat telah menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut, maka diartikan telah  memberikan  persetujuan  terhadap  semua  terhadap  syarat  dan  ketentuan  yang  tercantum dalam  isi  perjanjian  jual  beli  tersebut  yang  mengakibatkan  adanya  konsenkuensi  yang  telah mengikatkan dirinya terhadap perjanjian jual beli tersebut. Dengan tercapainya kata sepakat maka ketentuan – ketentuan yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi dan perjanjian jual beli dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Akibat  dari  putusan  tersebut  maka  dalam  hal  ini  Pembeli  selaku  tergugat  mengalami kerugian dikarenakan harus mengembalikan sertifikat tanah tersebut, dan harus mengembalikan kepada  penggugat,  padahal  dalam  kasus  ini  Tergugat  membeli  tanah  tersebut  sewaktu  pemilik tanah  masih  hidup,  dan  oleh  karena  sebab  itu  penggugat  yang  membeli  tanah  tersebut  oleh  si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami-istri dengan Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat telah sah memperoleh tanah tersebut dari hasil jual beli tanpa adanya perbuatan melawan hukum.
Dаlаm  perjаnjiаn  juаl  beli  tersebut,  Penggugаt  telаh  melаkukаn  persyаrаtаn  ini  sehinggа
Penggugаt secаrа hukum dinyаtаkаn sebаgаi Pembeli yаng Beritikаd Bаik dаn hаrus dilindungi oleh Undаng-Undаng.
Menurut  mаjelis  hаkim,  berdаsаrkаn  SEMA  Nomor  7  Tahun  2012  dalam  butir  IX dirumuskаn  bаhwа  “Perlindungаn  hаrus  diberikаn  kepаdа  pembeli  yаng  itikаd  bаik  sekаlipun kemudiаn  diketаhui  bаhwа  penjuаl  аdаlаh  orаng  yаng  tidаk  berhаk  (objek  juаl  beli  tаnаh)  dаn pemilik аsаl hаnyа dаpаt mengаjukаn gugаtаn gаnti rugi kepаdа Penjuаl yаng tidаk berhаk.” Oleh kаrnа  itu,  berdаsаrkаn  SEMА  ini  Penggugаt  dаpаt  diberi  perlindungаn  hukum  dаlаm  juаl  beli tаnаh objek sengketа. Hаl lаin yаng menjаdi pertimbаngаn mаjelis hаkim bаhwа terdаpаt surаt pernyаtааn juаl beli аntаrа Tergugаt I dаn Penggugаt disepаkаti penyerаhаn аtаs tаnаh objek juаl beli tersebut kepаdа Penggugаt selаku pembeli pаdа sааt sertipikаt tаnаh telаh terbit.
Dаlаm hаl juаl beli dilаkukаn di hаdаpаn kepаlа desа, dikаtаkаn sаh menurut hukum, аpаbilа syаrаt-syаrаtnyа  dipenuhi,  yаitu  “terаng”  dаn  “tunаi”.  Terаng  аrtinyа  tidаk  dilаkukаn  secаrа sembunyi-sembunyi, dаn “tunаi”  аdаnyа duа perbuаtаn yаng dilаkukаn secаrа bersаmааn yаitu pemindаhаn hаk dаri si penjuаl kepаdа si pembeli dаn pembаyаrаn hаrgа bаik sebаgiаn mаupun seluruhnyа dаri pembeli kepаdа penjuаl. “Pembаyаrаn hаrgа juаl beli bisа dibаyаrkаn seluruhnyа mаupun sebаgiаn.
Dаlаm Pаsаl 1234 Kitаb Undаng-Undаng Hukum Perdаtа, diаtur bаhwа: Perikаtаn ditujukаn untuk  memberikаn  sesuаtu,  untuk  berbuаt  sesuаtu,  аtаu  untuk  tidаk  berbuаt  sesuаtu.  Dаlаm perjаnjiаn  juаl  beli  prestаsi  yаng  dimаksud  аdаlаh  memberikаn  sesuаtu,  yаitu  Tergugаt  I memberikаn sertipikаt tаnаh yаng telаh dibeli oleh Penguggаt. Dаlаm kondisi tertentu sаlаh sаtu pihаk dengаn tidаk memenuhi prestаsi mengаkibаtkаn terjаdinyа ingkаr jаnji аtаu wаnprestаsi.

## C. KESIMPULAN
Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT-BNA dianggap tidak dapat dipenuhi dengan alasan bahwa  ahli  waris  pada  kasus  tersebut  masih  hidup  dan  tanah  tersebut  dalam  kondisi  sengketa berdasarkan  pelaporan  penggugat  kepada  pihak  BPN  yang  memblokir  terhadap  sertifikat  tanah tersebut.  Namun  dalam  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2016 Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  dalam  poin  4  rumusan  hukum  kamar perdata  mengatur  mengenai  kriteria  pembeli  beritikad  baik  yang  perlu  dilindungi  yang menjelaskan  bahwa  kriteria  pembeli  yang  dianggap  memiliki  itikad  baik  dalam  melakukan pembelian tanah, sehingga sangat positif bagi semua pembeli tanah, dan khususnya sangat penting bagi  perkembangan  peraturan  mengenai  tanah  di  Indonesia  maka  harus  dilindungi  serta memerhatikan hak-haknya yang dianggap memiliki itikad baik.
Pertimbangan  hakim  bagi  pembeli  yang  beritikad  baik  dalam  putusan  Pengadilan  Tinggi Banda  Aceh  Nomor  67/Pdt/2015/PT-BNA  tersebut  adalah  menimbang  bahwa  dengan  adanya sanggahan Penggugat maka tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III secara diam-diam membalik nama sertifikat serta mengambil fasilitas kredit, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga diakibatkan hal tersebut  hakim  menjatuhkan  putusan  yang  merugikan  pembeli  selaku  tergugat  dikarenakan tergugat  harus  mengembalikan  sertifikat  tanah  tersebut,  dan  harus  mengembalikan  kepada penggugat, padahal dalam kasus ini Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup,  dan  oleh  karena  sebab  itu  penggugat  yang  membeli  tanah  tersebut  oleh  si  penjual  tanah sudah  terlepas  ikatan  suami-istri  dengan  Penggugat,  maka  dalam  hal  ini  Tergugat  telah  sah
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 2 - November 2023, pp. 381-396
memperoleh tanah tersebut dari hasil jual beli tanpa adanya perbuatan melawan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , PT Citra Aditya, Bandung, 2000 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersiil , Edisi 1 Cetakan ke-1, LaksBang Mediatama: Yogyakarta, 2008
Bdk.  Jonaedi  Efendi, Rekonstruksi  Dasar  pertimbangan  Hukum  Hakim  Berbasis  Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat . Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Prenadamedia: Jakarta, 2008
Boris Tampubulon, Pembeli yang Beritikad Baik Dilindungi Hukum:Ini Kriterianya , 5 Juni 2017 Kansil, C. S. T., Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gajah  Mada  University  Press: Yogyakarta, 2011
R. Subekti, Aneka Perjanjian , Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah , Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
Setiono, Supremasi Hukum , UNS, Surakarta, 2004
Widodo Dwi Putro, dkk, Pembeli Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah , Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta, 2016

## B. Artikel Jurnal
Larasati,  Fadhila  Restyana,  and  Mochammad  Bakri.  "Implementasi  Surat  Edaran  Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Putusan Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik." Jurnal Konstitusi 15, no. 4 (2019): 881-902
Permadi,  Iwan.  "Perlindungan  hukum  terhadap  pembeli  tanah  bersertifikat  ganda  dengan  cara itikad baik demi kepastian hukum." Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 2 (2016): 448-467 Rusmiyati  dan  Antari  Innaka,  2012,  Kedudukan  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Pengertian  Objektif (Kepatutan) Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Akta Kuasa Menjual Tanah (Sudi  Kasus  Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sleman  Register  Perkara  Nomor 01/PDT.G/2010/PN.SLMN. Jurnal  Penelitian  Hukum  Gadjah  Mada ,  Volume  V,  April 2012
Sekarini, Marsha Angela Putri, and I. Nyoman Darmadha. "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 2018