INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2286-2295 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Perlindungan Konsumen Asuransi Kebakaran Rumah Tangga
Aisyah Eka Sari 1 ✉ , Jihan Fadillah Panjaitan 2
Universitas Labuhanbatu (ULB)
Email: aisyahekasari48@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Asuransi kebakaran rumah tangga adalah bentuk perlindungan finansial yang diberikan kepada pemilik rumah  terhadap  risiko  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kebakaran.  Di  Indonesia,  permintaan  akan asuransi  ini  semakin  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya proteksi finansial. Namun, meskipun regulasi asuransi telah diatur, banyak pemegang polis yang mengeluhkan proses klaim yang rumit dan kurang transparan. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum dan kebijakan terkait perlindungan konsumen dalam asuransi kebakaran rumah tangga, dengan tujuan  untuk  menemukan  solusi  yang  dapat  meningkatkan  kepuasan  dan  perlindungan  konsumen. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  regulasi  dan  kebijakan  yang  ada  serta mengidentifikasi celah-celah yang ada dalam praktik perlindungan konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara  dengan  ahli  hukum,  praktisi  asuransi,  dan  konsumen,  serta  data  sekunder  dari  literatur terkait.  Metodologi  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam perlindungan konsumen dan mencari solusi yang efektif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  regulasi  yang  ada  sudah  cukup  memadai, implementasinya di lapangan masih perlu diperbaiki. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh proses  klaim  yang  rumit  dan  lambat,  serta  kurangnya  transparansi  dari  perusahaan  asuransi. Pembahasan penelitian ini menekankan pentingnya peran OJK  dalam memperkuat pengawasan dan penegakan regulasi, serta perlunya perusahaan asuransi untuk meningkatkan edukasi dan pelayanan kepada  konsumen.  Kesimpulannya,  untuk  meningkatkan  perlindungan  konsumen  dalam  asuransi kebakaran rumah tangga, diperlukan langkah-langkah konkrit seperti penyederhanaan proses klaim, peningkatan transparansi, dan perbaikan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Asuransi, Hukum Asuransi, Metode Yuridis Normatif, Perlindungan Korban, Regulasi Asuransi di Indonesia

## Abstract
Household fire insurance is a form of financial protection provided to homeowners against the risk of loss caused by fire. In Indonesia, demand for this insurance is increasing along with increasing public awareness about the importance of financial protection. However, even though insurance regulations have been regulated, many policyholders complain that the claims process is complicated and lacks transparency. This research focuses on analyzing laws and policies related to consumer protection in household fire insurance, with the aim of finding solutions that can increase consumer satisfaction and protection. This research aims to analyze the implementation of existing regulations and policies and identify gaps in consumer protection practices. Using a normative juridical approach and qualitative analysis,  this  research  collected  primary  data  through  interviews  with  legal  experts,  insurance practitioners and consumers, as well as secondary data from related literature. This methodology allows researchers to gain a comprehensive picture of the challenges faced in consumer protection and find effective  solutions.  The  research  results  show  that  although  existing  regulations  are  adequate,  their implementation in the field  still  needs to be improved. Many consumers feel disadvantaged by the complicated and slow claims process, as well as the lack of transparency from insurance companies. The discussion of this research emphasizes the important role of the OJK in strengthening supervision and enforcement of regulations, as well as the need for insurance companies to improve education and service  to  consumers.  In  conclusion,  to  increase  consumer  protection  in  household  fire  insurance, concrete  steps  are  needed  such  as  simplifying  the  claims  process,  increasing  transparency,  and improving complaints and dispute resolution mechanisms.
Keywords: Insurance,  Insurance  Law,  Normative  Juridical  Methods,  Victim  Protection,  Insurance Regulations in Indonesia

## PENDAHULUAN
Asuransi kebakaran rumah tangga memberikan perlindungan finansial kepada pemilik rumah terhadap risiko kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Perlindungan ini  mencakup  penggantian  atau  perbaikan  rumah  yang  rusak  akibat  kebakaran.  Di Indonesia,  minat  terhadap  asuransi  ini  terus  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi finansial. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah polis asuransi kebakaran yang diterbitkan setiap tahunnya.
Namun, meskipun memiliki regulasi yang cukup, banyak pemegang polis yang masih merasa  tidak  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  asuransi. Ketidakpuasan ini terutama dirasakan dalam proses klaim yang sering kali tidak berjalan lancar.  Konsumen  sering  menghadapi  hambatan  birokrasi  dan  kurangnya  transparansi dalam proses ini. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap perusahaan asuransi.  Permasalahan  utama  yang  sering  dihadapi  adalah  ketidakjelasan  dalam
penanganan  klaim.  Banyak  konsumen  yang  merasa  dipersulit  dalam  proses  pengajuan klaim. Beberapa konsumen melaporkan adanya penundaan klaim tanpa alasan yang jelas.
Selain  itu,  persyaratan  klaim  yang  terlalu  rumit  sering  kali  menjadi  hambatan. Kurangnya pemahaman konsumen  mengenai hak-hak mereka juga menjadi  faktor yang memperburuk situasi. Banyak konsumen yang tidak mengetahui secara rinci isi polis mereka. Hal  ini  menyebabkan  ketidakpahaman  dalam  mengajukan  klaim.  Akibatnya,  banyak konsumen yang merasa dirugikan. Beberapa kasus menunjukkan adanya praktik tidak adil yang  merugikan  konsumen.  Praktik-praktik  ini  termasuk  penundaan  klaim  yang  tidak beralasan  dan  persyaratan  klaim  yang  berlebihan.  Konsumen  sering  kali  merasa  bahwa mereka tidak mendapatkan  perlindungan yang seharusnya. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang seharusnya menjamin perlindungan konsumen.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hukum  dan  kebijakan  yang  ada  terkait perlindungan  konsumen  dalam  asuransi  kebakaran  rumah  tangga.  Analisis  ini  akan mencakup  regulasi  yang  ada  serta  praktik  di  lapangan.  Dengan  melakukan  analisis mendalam,  diharapkan  dapat  ditemukan  solusi  untuk  meningkatkan  perlindungan konsumen.  Tujuan  akhirnya  adalah  mengurangi  ketidakpuasan  konsumen.  Metodologi penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  analisis  kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dan  studi  literatur.  Data  primer diperoleh  melalui  wawancara  dengan  para  ahli  hukum,  praktisi  asuransi,  dan  konsumen yang  memiliki  pengalaman  dalam  mengajukan  klaim  asuransi  kebakaran  rumah  tangga. Wawancara  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pandangan  yang  komprehensif  mengenai implementasi regulasi dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan konsumen. Data sekunder  diperoleh  dari  studi  literatur,  termasuk  peraturan  perundang-undangan,  jurnal ilmiah,  laporan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  dokumen-  dokumen  terkait  lainnya. Analisis data sekunder ini membantu untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang berlaku serta perbandingannya dengan praktik di lapangan. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan.
Analisis  data  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  analitis  untuk  memahami  dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan- temuan yang diperoleh dari analisis data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan praktisi asuransi. Rekomendasi ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  konsumen  dalam  asuransi  kebakaran
rumah  tangga.  Diharapkan  juga  dapat  mengurangi  ketidakpuasan  konsumen.  Dengan demikian, industri asuransi akan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memperbaiki proses klaim dan meningkatkan transparansi. Solusi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Selain itu, juga akan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan  perusahaan  asuransi.  Akhirnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.

## Hukum Asuransi
Hukum  asuransi  merupakan  cabang  hukum  yang  mengatur  perjanjian  antara penanggung dan tertanggung . Prinsip utama dalam hukum asuransi adalah utmost good faith  atau  itikad  baik,  yang  mengharuskan  kedua  belah  pihak  untuk  saling  memberikan informasi  yang  benar  dan  lengkap.  Prinsip  ini  sangat  penting  untuk  menghindari misinterpretasi dan sengketa di kemudian hari. Selain itu, prinsip indemnity atau ganti rugi memastikan  bahwa  tertanggung  hanya  menerima  kompensasi  sebesar  kerugian  yang dialami, tidak lebih dan  tidak kurang.  Prinsip  ini bertujuan untuk mencegah  keuntungan yang  tidak  wajar  dari  kejadian  yang  diasuransikan.  Subrogation  atau  hak  penggantian memungkinkan penanggung untuk menuntut pihak  ketiga yang menyebabkan kerugian setelah membayar klaim kepada tertanggung.
Proximate  cause  atau  penyebab  terdekat  merupakan  prinsip  yang  menentukan apakah suatu kerugian ditanggung oleh polis asuransi berdasarkan penyebab langsung dari kerugian tersebut. Penentuan penyebab ini seringkali menjadi titik sengketa dalam klaim asuransi, sehingga pemahaman yang tepat tentang prinsip ini sangat penting bagi kedua belah  pihak.  Dengan  memahami  dan  menerapkan  prinsip-  prinsip  dasar  ini,  diharapkan perjanjian asuransi dapat berjalan dengan adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh tertanggung, yang menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa.

## Perlindungan Konsumen
Perlindungan  konsumen  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  konsumen terpenuhi dan mereka tidak dirugikan oleh  praktik bisnis yang tidak adil. Dalam konteks asuransi, perlindungan konsumen mencakup transparansi informasi, keadilan dalam proses klaim,  serta  adanya  mekanisme  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa  yang  efektif. Transparansi  informasi  adalah  kunci  dalam  perlindungan  konsumen.  Konsumen  harus
diberikan  informasi  yang  jelas  dan  lengkap  tentang  produk  asuransi  yang  mereka  beli, termasuk  syarat  dan  ketentuan  polis,  serta  prosedur  klaim.  Kurangnya  transparansi seringkali menyebabkan ketidakpahaman dan ketidakpuasan saat konsumen mengajukan klaim.
Proses klaim yang adil dan efisien juga merupakan aspek penting dari perlindungan konsumen. Perusahaan asuransi harus memastikan bahwa klaim ditangani dengan cepat dan adil, tanpa adanya penundaan yang tidak perlu atau persyaratan yang berlebihan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif harus tersedia untuk konsumen yang merasa dirugikan. Ini termasuk adanya lembaga mediasi yang independen dan prosedur yang  jelas  untuk  mengajukan  pengaduan.  Dengan  adanya  mekanisme  ini,  diharapkan konsumen  dapat  merasa  lebih  terlindungi  dan  percaya  bahwa  hak-hak  mereka  akan dipenuhi.

## Regulasi Asuransi di Indonesia
Regulasi asuransi di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan praktik bisnis yang adil [9]. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan landasan hukum utama yang mengatur kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  sebagai  lembaga  pengawas  industri  keuangan  memiliki  peran  penting  dalam mengatur  dan  mengawasi  perusahaan  asuransi  .  OJK  telah  mengeluarkan  berbagai peraturan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  konsumen,  termasuk kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen. Selain itu, OJK juga mengawasi proses klaim dan menangani pengaduan konsumen.  Regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari kewajiban  perusahaan  asuransi  dalam  memberikan  informasi,  prosedur  klaim,  hingga mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Namun,  implementasi  dari  regulasi  ini  masih  sering menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Efektivitas regulasi dan pengawasan oleh OJK sangat tergantung pada kerjasama antara perusahaan asuransi dan konsumen. Oleh karena itu,  peningkatan  edukasi  dan  kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan dengan baik dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif . Metode  ini dipilih karena  sesuai untuk  menganalisis  peraturan hukum yang  berlaku dan implementasinya dalam praktik. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara  dengan  para  ahli  hukum,  praktisi  asuransi,  dan  konsumen  yang  memiliki pengalaman dalam mengajukan klaim asuransi kebakaran rumah tangga. Wawancara ini bertujuan  untuk  mendapatkan  pandangan  yang  komprehensif  mengenai  implementasi regulasi  dan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  perlindungan  konsumen.  Data  sekunder diperoleh  dari  studi  literatur,  termasuk  peraturan  perundang-  undangan,  jurnal  ilmiah, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data sekunder ini membantu untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang berlaku serta perbandingannya dengan praktik di lapangan. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data,  analisis  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengumpulkan  informasi  dari  berbagai  sumber  yang  relevan.  Analisis  data  dilakukan dengan  metode  deskriptif  analitis  untuk  memahami  dan  menjelaskan  fenomena  yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan- temuan yang diperoleh dari analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Hukum Terhadap Asuransi Kebakaran Rumah Tangga
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  regulasi  yang  ada  sudah  cukup  mengatur tentang hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Namun, implementasi di lapangan  masih  menemui  berbagai  kendala,  terutama  dalam  hal  proses  klaim  yang seringkali tidak transparan dan memakan waktu lama. Ketidakjelasan dalam penanganan klaim  seringkali  menjadi  sumber  ketidakpuasan  bagi  konsumen.  Beberapa  kasus menunjukkan bahwa perusahaan asuransi seringkali menunda klaim tanpa alasan yang jelas atau  memberikan  persyaratan  yang  terlalu  rumit  bagi  konsumen.  Hal  ini  menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang seharusnya melindungi hak-hak konsumen. Dalam beberapa kasus, konsumen bahkan harus melalui proses hukum untuk mendapatkan hak mereka.
Analisis juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam hukum asuransi, seperti utmost good faith dan indemnity, seringkali tidak diterapkan dengan baik. Kurangnya itikad baik dari kedua belah pihak dapat   menyebabkan   sengketa   yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi yang lebih baik
bagi  konsumen  dan  perusahaan  asuransi. Untuk meningkatkan  perlindungan konsumen, diperlukan perbaikan dalam proses klaim dan penerapan prinsip-prinsip hukum asuransi. Transparansi dalam proses klaim dan pemberian informasi yang jelas kepada konsumen sangat penting untuk mengurangi ketidakpuasan dan sengketa. Selain itu, penguatan peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga sangat diperlukan.

## Perlindungan Konsumen dalam Praktik
Temuan menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang  memadai  mengenai  detail  polis  asuransi  mereka.  Hal  ini  menyebabkan  banyak ketidakpahaman dan ketidakpuasan saat terjadi klaim. Kurangnya edukasi dan transparansi dari perusahaan asuransi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah ini. Proses  klaim  yang  panjang  dan  rumit  seringkali  membuat  konsumen  merasa  dirugikan. Beberapa  konsumen  melaporkan  bahwa  mereka  harus  melalui  berbagai  tahapan  yang melelahkan dan memakan waktu lama untuk mendapatkan klaim yang seharusnya menjadi hak  mereka.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kebutuhan  untuk  menyederhanakan  prosedur klaim dan meningkatkan efisiensi dalam penanganannya. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang ada belum sepenuhnya efektif. Banyak konsumen yang tidak mengetahui cara mengajukan pengaduan atau merasa bahwa prosesnya terlalu rumit. Diperlukan  peningkatan  dalam  aksesibilitas  dan  efisiensi  mekanisme  pengaduan  agar konsumen  dapat  merasa  lebih  terlindungi.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan langkah-langkah konkret dari perusahaan   asuransi   dan   regulator.
Perusahaan  asuransi  perlu  meningkatkan  transparansi  dan  memberikan  informasi yang jelas kepada konsumen. Regulator, dalam hal ini OJK, perlu memperkuat pengawasan dan  menyediakan  mekanisme  pengaduan  yang  lebih  efektif  dan  mudah  diakses  oleh konsumen.

## Peran Otoritas Jasa Keuangan
OJK  sebagai  pengawas  industri  asuransi  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi konsumen.  OJK  telah  mengeluarkan  berbagai  regulasi  untuk  meningkatkan  transparansi dan  akuntabilitas  perusahaan  asuransi.  Namun,  efektivitas  pengawasan  dan  penegakan hukum masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan oleh OJK adalah mewajibkan perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen. Namun, implementasi dari kewajiban ini masih belum optimal, sehingga banyak konsumen yang masih merasa kurang informasi mengenai polis asuransi mereka. OJK  juga  memiliki  peran  dalam  menangani  pengaduan  konsumen  dan  menyelesaikan
sengketa. Namun, banyak konsumen yang merasa bahwa proses pengaduan masih terlalu rumit dan memakan waktu lama. Diperlukan peningkatan dalam efisiensi dan aksesibilitas mekanisme pengaduan untuk memastikan bahwa hak- hak konsumen terlindungi dengan baik.  Untuk  memperkuat  perannya,  OJK  perlu  meningkatkan  kapasitas  pengawasan  dan penegakan  hukumnya.  Hal  ini  termasuk  meningkatkan  kerjasama  dengan  perusahaan asuransi untuk memastikan  bahwa regulasi diterapkan dengan baik. Selain itu, OJK juga perlu  meningkatkan  edukasi  kepada  konsumen  mengenai  hak-hak  mereka  dan  cara mengajukan pengaduan jika merasa dirugikan.

## SIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai asuransi kebakaran rumah tangga di Indonesia sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan. Perlindungan konsumen dapat ditingkatkan melalui edukasi yang lebih baik, transparansi dalam proses klaim, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik. Langkah-langkah yang perlu  diambil  untuk  meningkatkan  perlindungan  konsumen  termasuk  memperbaiki proses klaim agar lebih efisien dan transparan, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh konsumen. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus diperbaiki agar lebih efektif dan mudah diakses oleh konsumen.
OJK sebagai regulator memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan dengan baik. Diperlukan peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  asuransi  mematuhi  regulasi  yang  ada. Selain itu, OJK juga perlu meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara mengajukan pengaduan. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan perlindungan konsumen dalam asuransi kebakaran rumah tangga dapat ditingkatkan. Konsumen akan merasa lebih terlindungi dan memiliki kepercayaan yang lebih  tinggi  terhadap  industri  asuransi,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kesejahteraanmasyarakatsecara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Y. S. J. N. dan B. D. Dhea Nita Syafina Rambe, “Pengaruh Pemahaman Dan Pendapatan Pedagang  Tetap  Terhadap  Keputusan  Menggunakan  Asuransi  Kebakaran Berdasarkan Padat Penduduk,” J. Penelit. dan Karya Ilm., vol. 1, no. 6, p. h. 1 -18, 2023.
S. M. Ferdinand, M. Awaloedin, and M. Nasyubun, “Penggunaan Metode Forensik Dalam
Pengungkapan Kejadian Klaim Asuransi Kebakaran,” Jnanaloka, pp. 77– 89,2023,doi:
10.36802/jnanaloka.2023.v4-no02- 77-89.
S.  Nugraha,  “Penerapan  Asas  Kejujuran  Dalam  Perjanjian  Asuransi  Kebakaran  Di Indonesia,” J. Evid. Law, vol. 2, no. 1, pp. 1– 11, 2023, doi: 10.59066/jel.v2i1.236.
S. Palyama, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt.  Asuransi  Jiwasraya),”  J.  Huk.  dan  Etika  Kesehat.,  vol.  2,  pp.  84– 94,  2022,  doi: 10.30649/jhek.v2i1.48.
M.  H.  A.  Masduqie,  I.  S.  Hardiyanti,  and  A.  S.  Panjaitan,  “Manajemen  Risiko  Asuransi Syariah: Dasar Hukum, Tahapan dan Urgensinya,” Yurisprudentia J. Huk. Ekon., vol. 89, no. 1, pp. 22 – 38, 2023.
Y. S. Rahmalia, “Insurance law Perusahaan Asuransi Dilindungi Secara Hukum Terhadap Tindakan KlaimAsuransiYang Disalahgunakan, ” J. Ilm. Wahana Pendidik., vol. 9, no. 13, pp. 649 – 662, 2023.
A.  Majid  and  Sumriyah,  “Bentuk  perlindungan  hukum terhadap  nasabah  akibat  gagal bayar perusahaan asuransi,” J. Huk. dan Sos. Polit., vol. 1, no. 3, pp. 125– 134, 2023,
[Online]. Available:https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhspwidyakarya/article/view/55
7%0Ahttp
s://journal.widyakarya.ac.id/index.ph
p/jhsp-
widyakarya/article/download/557/578
I.  Syafitri,  “Perlindungan  Konsumen  Industri  Asuransi  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,” Juripol, vol. 4, no. 2, pp. 307 – 319,2021,doi:10.33395/juripol.v4i2.11156.
A. Arta, Z. F. A. Rohmah, Q. Huda, and D. Nurrohman, “Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan,”  J.  Ekon.  Syariah  dan  Bisnis,  vol.  7,  no.  1,  pp.  1– 13,  2024,  doi: 10.31949/maro.v7i1.5792.
I. W. Agustin, “Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering),” Al - Ahkam J.  Ilmu  Syari’ah  dan  Huk.,  vol.  5,  no.  1,  pp.  37– 57,  2020, doi:10.22515/alahkam.v5i1.1963.
V.  Armilda,  S.  Nugroho,  and  L.  Kurniawan,  “Pengaruh  Teknologi  Fintech  dalam Transformasi Industri Asuransi dan Implikasi Regulasi di Indonesia,” J. Ilmu Huk. dan Sos., vol. 2, no. 1, pp. 235 – 245, 2024, [Online]. Available: https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1 557
S. Herman, D. Aulia, P. S. Hukum, F. Hukum, and U. L. Ulb, “Asuransi Dalam Sistem Hukum Indonesia,” pp. 2– 6, 2024.
Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman, “Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah  Pencemaran  dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,” J. Ris. Ilmu Huk., pp. 23 – 28, 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.656.
S. H. Rambe and P. Sekarayu, “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi,” J. Usm Law Rev., vol. 5, no. 1, p. 93, 2022, doi: 10.26623/julr.v5i1.4073.
I.  Rahmawati,  “Analisis  yuridis -  normatif  terhadap  peran  dan  tindakan  telemarketing dalam  transaksi  digital,”  J.  Cakrawala  Huk.,  vol.  11,  no.  1,  pp.  60– 70,2020, doi:10.26905/idjch.v11i1.4047.
A. P. Driyarkara and Natalia Yeti Puspita, “Tanggung Jawab Badan Hukum Usaha Bersama (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912),” J. Paradig. Huk. Pembang., vol. 8, no. 1, pp. 67 – 78, 2023, doi: 10.25170/paradigma.v8i1.3885.