Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378

## Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Pertanahan Nasional Terkait Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah
Nugraha Medica Prakasa nugrahamedicaprakasa84@gmail.com
Pengadilan Negeri Kota Agung, Indonesia Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

## Abstract
Land  registration  is  a  government  task  carried  out  in  order  to  ensure  legal certainty  in  the  land  sector  (a  "Rechts  Kadastre"  or  "Legal  Cadastre").  The purpose  of  land  registration  is  stated  in  Article  3  of  Government  Regulation Number  24  of  1997.  To  achieve  this  orderly  administration,  every  plot  of  land and  apartment  unit  including  transfer,  encumbrance  and  write-off  must  be registered  in  Government  Regulation  Number  24  of  1997.  Article  1  paragraph (20) states: "Certificate is a certificate of proof of rights as intended in Article 19 paragraph  (2)  letter  c  UUPA  for  land  rights,  management  rights,  waqf  land, ownership rights to apartment units and mortgage rights, each of which has been recorded in the relevant land book.
The  method  used  in  this  research  is  a  normative  approach  and  a  Socio  Legal approach which originates from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed using qualitative analysis methods.
The  results  of  this  research  answer  that  the  form  of  unlawful  action  by  the National Land Agency regarding land ownership certificates based on Decision Number  169/Pdt.G/2022/PN.Tjk  is  not  carrying  out  community  requests regarding  Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land Registration  Article  57  paragraph  (1)  which  explains  that  at  the  request  of  the right  holder  a  new  certificate  is  issued  as  a  replacement  for  a  certificate  that  is damaged, lost, still uses a blank certificate that is no longer used or that was not handed  over  to  the  auction  buyer  in  an  execution  auction.  Meanwhile,  the analysis  of  the  judge's  considerations  regarding  unlawful  acts  by  the  National Land  Agency  regarding  certificates  of  ownership  of  land  based  on  Decision Number  169/Pdt.G/2022/PN.Tjk  is  from  a  normative  aspect  because  Certificate of  Ownership  Number  926/Kd,  issued  on  May  9  1977,  is  located  in  Sukarame Village,  Kedaton  District,  Bandar  Lampung  City  with  Measurement  Letter Number 2931/1977 dated 7 February 1977 with an area of 8,400 (eight thousand four hundred) square meters in the name of Purwanto, which is a legal product of State Administrative Officials and is owned by the Plaintiff based on a gift from his parents.
Keywords: judge, unlawful acts, national land agency, certificate of ownership, land.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378

## Abstrak
Pendaftaran  tanah  merupakan  tugas  Pemerintah  yang  diselenggarakan  dalam rangka  menjamin  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  (suatu  “Rechts Kadaster”  atau  “Legal  Cadastre”).  Tujuan  pendaftaran  tanah  dinyatakan  dalam Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997.  Untuk  mencapai  tertib administrasi  tersebut  setiap  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  termasuk peralihan,  pembebanan  dan  hapusnya  wajib  didaftar  Peraturan  Pemerintah Nomor 24  Tahun 1997  Pasal 1  ayat  (20) menyebutkan:  "Sertipikat  adalah  surat tanda  bukti  hak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing-masing  sudah  dibukukan  dalam  buku tanah yang bersangkutan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif dan  pendekatan  Socio  Legal  yang  bersumber  dari  pengumpulan  data  yang diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  kemudian  dianalisis  dengan metode analisis kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  menjawab  bahwa  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  oleh Badan  Pertanahan  Nasional  terkait  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  berdasarkan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk adalah tidak melaksanakan permohonan masyarakat  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 ayat (1) yang menjelaskan bahwa atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang,  masih  menggunakan  blanko  sertifikat  yang  tidak  digunakan  lagi  atau yang  tidak  diserahkan  kepada  pembeli  lelang  dalam  suatu  lelang  eksekusi. Sedangkan  analisis  pertimbangan  hakim  terhadap  perbuatan  melawan  hukum oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  terkait  sertifikat  hak  milik  atas  tanah berdasarkan  Putusan  Nomor  169/Pdt.G/2022/PN.Tjk  yaitu  dari  aspek  normatif karena  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  926/Kd  Penerbitan  tanggal  9  Mei  1977 terletak  di  Desa  Sukarame  Kecamatan  Kedaton  Kota  Bandar  Lampung  dengan Surat Ukur Nomor 2931/1977 tanggal 7 Februari 1977 Luas 8.400 (delapan ribu empat ratus) meter persegi atas nama Purwanto merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan telah dimiliki Penggugat berdasarkan pemberian dari orang tuanya.
Kata  Kunci: hakim,  perbuatan  melawan  hukum,  Badan  Pertanahan  Nasional, sertifikat hak  milik, tanah.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378

## I. PENDAHULUAN
Peranan  tanah  bagi  pemenuhan  berbagai  keperluan  akan  meningkat,  baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha, sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan,  pertama-tama  memerlukan  tersedianya  perangkat  hukum  yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.
Mengingat  pendaftaran  tanah  diselenggarakan  untuk  menjamin  kepastian hukum,  pendaftaran  tanah  ini  diselenggarakan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dan  Pemerintah.  Adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun 1961  meneguhkan  untuk  pertama  kalinya  Indonesia  mempunyai  suatu lembaga  tanah,  hal  ini  tambah  sempurna  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Sebelum  adanya  kedua  produk  hukum ini, dikenal Kantor Kadaster sebagai Kantor Pendaftaran untuk hak-hak atas tanah.
Untuk  mencapai  tertib  administrasi  tersebut  setiap  bidang  tanah  dan  satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (20) menyebutkan: "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  Ayat  (2)  huruf  c  UUPA  untuk  hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan,  tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."
Sertipikat hak atas tanah dapat rusak karena bencana alam, atau kejadian lain, sehingga  tidak  dapat  dengan  jelas  menyatakan  hak-hak  yang  terkandung  di dalamnya.  Dalam  keadaan  demikian  dimungkinkan  diterbitkan  sertipikat pengganti.  Keputusan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  10  Tahun  1993  Pasal  1  huruf  d,  menyatakan  bahwa  penggantian sertipikat adalah penggantian sertipikat lama dengan sertipikat baru. Pasal 2 huruf  a  angka  4  menyatakan  bahwa  salah  satu  latar  belakang  pemberian
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
sertipikat  baru  sebagai  pengganti  sertipikat  yang  hilang,  rusak  atau dibatalkan.  Penerbitan  sertipikat  pengganti  tercantum  dalam  Pasal  57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang meliputi:
(1) Atas  permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  sertipikat  baru  sebagai pengganti  sertipikat  yang  rusak,  hilang,  masih  menggunakan  blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
(2) Permohonan  sertipikat  pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) hanya  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  namanya  tercantum  sebagai pemegang  hak  dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan  atau  pihak  lain yang  merupakan  penerima  hak  berdasarkan  akta  PPAT  atau  kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan pasal 41, atau akta  sebagaimana  dimaksud  Pasal  43  ayat  (1),  atau  surat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, atau kuasanya.
(3) Dalam  hal  pemegang  hak  atau  penerima  hak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  sudah  meninggal  dunia,  permohonan  sertipikat  pengganti dapat  diajukan  oleh  ahli  warisnya  dengan  menyerahkan  surat  tanda bukti sebagai ahli waris.
(4) Penggantian  sertipikat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di  catat pada buku tanah yang bersangkutan.
Menjadi menarik ketika ada permohonan penggganti sertifikat hak atas tanah yang blankonya telah rusak dan juga merupakan blanko lama karena terbitan Departemen  Dalam  Negeri  dalam  hal  ini  pemohon  mendaftarkan permohonan  tersebut  di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Bandar  Lampung, namun  dalam  permohonan  tersebut  mendapat  penolakan  yang  dikarenakan buku  tanah  dan  surat  ukur  yang  menjadi  arsip  serta  rujukan  dalam memperoses  permohonan  tersebut  dinyatakan  hilang.  Implikasi  yuridis  dari permasalahan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  permasalahan  ini  terkait dengan  enggannya  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  dalam mengindahkan  proses  permohonan  pendafataran  tanah  masyrakat,  dalam hal ini proses pendaftaran tanah yang diajukan adalah permohonan ganti blanko sertifikat  karena  sertifikat  yang  pegang  oleh  pemohon  masih  produk  atau keluaran  Departemen  Dalam  Negeri  (Edaran  Lama),  yang  saat  ini  institusi yang menerbitkan sertifikat tanah adalah Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
Dasar  dikeluarkannya  aturan  mengenai  pembaharuan  blanko  sertifikat  telah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  Pasal  57  ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa  atas permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  sertifikat  baru  sebagai  pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang  eksekusi.  Dalam  penjelasan  Pasal  57  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas bahwa di waktu lampau telah beberapa kali  dilakukan  penggantian  blanko  sertifikat  dengan  tujuan  untuk memperkecil  kemungkinan  pemalsuan.  Sehubungan  dengan  itu  apabila dikehendaki oleh pemegang hak, sertifikatnya boleh diganti dengan sertifikat yang menggunakan blanko baru. Maka dari penjabaran tersebut diatas bahwa dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Tjk penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah.
Hal  ini  tentunya  berdampak  kepada  masih  belum  terwujudnya  kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dengan alat bukti sertifkat di masyarakat. Berangkat  dari  kesenjangan  tersebut  pemohon  pencari  kepastian  hukum membawa  ranah  ini  ke  meja  hijau  dalam  hal  ini  adalah  Pengadilan  Negeri Tanjung  Karang  karena  BPN  dirasa  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum  dengan  tidak  mengindahkan  permohonan  pendaftaran  tanah  terkait sertifikat  pengganti  karena  rusak  tersebut  dan  telah  lalai  hingga  hilangnya buku tanah dan surat ukur yang menjadi rujukan BPN dalam merealisasikan setiap permohonan masyarakat terkait dengan pendaftaran tanah.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. 1 Hal  ini  disebabkan  peneliti  menggunakan  bahan-bahan kepustakaan  sebagai  data  untuk  menganalisis  kasus  dalam  penyusunan penelitian ini. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-
1 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada, hlm.78
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum  (mengkaji  norma dalam  peraturan  perundang-undangan  sampai  sejauh  mana  hukum  positif tertulis  yang  ada  sinkron  atau  serasi  satu  sama  lain  baik  secara  vertikal maupun horizontal), sejarah hukum. 2

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implikasi  yuridis  perbuatan  melawan  hukum  Istilah onrechtmatigedaad dalam  Bahasa  Belanda  memiliki  arti  yang  sempit  digunakan  dalam  Pasal 1365 Burgerlijk  Wetboek (BW).  Pasal  ini  diartikan  berbeda-beda  diantara ahli  hukum,  ada  yang  mengartikan  sebagai  Perbuatan  Melanggar  Hukum dan  ada  pula  yang  mengartikan  Perbuatan  Melawan  Hukum.  Pasal  1365 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  menyatakan  bahawa  “ Als onrechtmatigedaad  worden  aangemerkt  een  inbreuk  op  een  recht  en  een doen  of  nalaten  in  strijd  met  een  wettelijke  plicht  of  met  hetgeen  volgens ongeschreven  recht  in  het  maatschappelijk  verkeer  betaamt,  een  ander behoudens  de  aanwezigheid  van  een  rechtvaardigingingsgrond .” Code Civil Perancis mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Titel IV Chapter II artikel 1382 sampai dengan artikel 1386 dengan judul Delicts and  Quasi  Delicts .  Artikel  1382 Code  Civil Perancis  menyatakan  bahwa:
“ Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it accorred to make reparation .”
Subekti  juga  menggunakan  istilah  perbuatan  melanggar  hukum  dalam menerjemahkan  BW,  ini  bisa  dilihat  pada  terjemahan  bahasa  Indonesia untuk  Pasal  1365.  Terminologi  perbuatan  melawan  hukum  antara  lain digunakan  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman,  dengan  mengatakan:  Pasal 1365  KUH  Perdata  menentukan  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melawan hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain  mewajibkan  orang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  ini  mengganti  kerugian  tersebut.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
Hoffman  menerangkan  bahwa  untuk  adanya  suatu  perbuatan  melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:
1. Er moet een daad zijn verricht (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. Die  daad  moet  onrechtmatig  zijn (perbuatan  itu  harus  melawan hukum);
3. Die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. De  daad  moet  aan  schuld  zijn  te  wijten (perbuatan  itu  karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).
Sejalan  dengan  Hoffman,  Mariam  Darus  Badrulzaman  mengatakan  bahwa syarat-syarat  yang  harus  ada  untuk  menentukan  suatu  perbuatan  sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat  positif  maupun  yang  bersifat  negatif,  artinya  setiap  tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian.
4. Ada  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  melawan  hukum  itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan. 3
Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata,  maka  pada  pelaku  harus  mengandung  unsur kesalahan  ( schuldelement )  dan  melakukan  perbuatan  tersebut.  Karena  itu, tanggungjawab  tanpa  kesalahan  ( strict  liability )  tidak  termasuk  tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Bilamana dalam  hal-hal  tertentu  berlaku  tanggungjawab  tanpa  kesalahan  ( strict ZiabiZity ),  hal  demikian  bukan  berdasarkan  Pasal  1365  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia.
Karena  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Indonesia mensyaratkan  untuk  dikategorikan  perbuatan  melawan  hukum  harus  ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu.
3 Kamagi, Gita Anggreina, P erbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya , Lex Privatum 6. No. 5, 2018, hlm. 3
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
Akibat  perbuatan  melawan  hukum  diatur  pada  Pasal  1365  KUH  Perdata sampai dengan 1367 KUH Perdata sebagai berikut:
1. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dikutip bunyinya:
Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.
2. Pasal 1366 KUH Perdata, menyebutkan:
Setiap  orang  bertanggung-jawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang disebabkan  karena  perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang diesbabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Pasal 1367 KUH Perdata, menyebutkan:
Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena  perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.
Berdasarkan  kutipan  Pasal  tersebut  di  atas,  secara  umum  memberikan gambaran  mengenai  batasan  ruang  lingkup  akibat  dari  suatu  perbuatan melawan  hukum.  Akibat  perbuatan  melawan  hukum  secara  yuridis mempunyai  konsekuensi  terhadap  pelaku  maupun  orang-orang  yang mempunyai  hubungan  hukum  dalam  bentuk  pekerjaan  yang  menyebabkan timbulnya  perbuatan  melawan  hukum.  Sehingga  akibat  hukum  ideal  yang timbul  dari  suatu  perbuatan  melawan  hukum  akan  diwujudkan  dalam bentuk ganti kerugian terehadap korban yang mengalami. 4 Implikasi yuridis dari  permasalahan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  permasalahan  ini terkait dengan enggannya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mengindahkan  proses  permohonan  pendafataran  tanah  masyrakat,  dalam hal  ini  proses  pendaftaran  tanah  yang  diajukan  adalah  permohonan  ganti
4 Adji,  Indriyanto  Seno, Perspektif  Perbuatan  Melawan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi , Jurnal Hukum Pro Justitia 25, No. 4 (2007).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
blanko sertifikat karena sertifikat yang pegang oleh pemohon masih produk atau  keluaran  Departemen  Dalam  Negeri  (Edaran  Lama),  yang  saat  ini institusi  yang  menerbitkan  sertifikat  tanah  adalah  Kementrian  Agraria  dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Dasar dikeluarkannya aturan mengenai pembaharuan blanko sertifikat telah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  Pasal  57  ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa  atas permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  sertifikat  baru  sebagai  pengganti sertifikat  yang  rusak,  hilang,  masih  menggunakan  blanko  sertifikat  yang tidak  digunakan  lagi  atau  yang  tidak  diserahkan  kepada  pembeli  lelang dalam suatu lelang eksekusi. Dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas bahwa di waktu lampau telah  beberapa  kali  dilakukan  penggantian  blanko  sertifikat  dengan  tujuan untuk  memperkecil  kemungkinan  pemalsuan.  Sehubungan  dengan  itu apabila dikehendaki oleh pemegang hak, sertifikatnya boleh diganti dengan sertifikat yang menggunakan blanko baru.
Maka  dari  penjabaran  tersebut  diatas  bahwa  dalam  Putusan  Nomor 169/Pdt.G/2022/PN  Tjk  penggugat  adalah  pemilik  sah  atas  bidang  tanah terletak di JL. Prof Hamka Rt. 017 LK. I Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung seluas 8.400 m2 dengan Nomor Sertifikat hak  milik  926  KD  surat  ukur  2931  tahun  1977  atas  nama  sertifikat  hak milik  Purwanto  yang  penggugat  dapatkan  dari  orang  tua  penggugat  yang bernama  bapak  alm  pardi,  dalam  hal  ini  memiliki  sebidang  tanah  yang terletak di JL. Prof Hamka Rt. 017 LK. I Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung seluas 8.400 m2 dengan Nomor Sertifikat hak  milik  926  KD  surat  ukur  2931  tahun  1977  atas  nama  sertifikat  hak milik Purwanto dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Wuri Wulandari
- Timur berbatasan dengan Triono A
- Selatan berbatasan dengan Mustika
- Barat berbatasan dengan Misirja/Dalimun.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
Berangkat  dari  yuridis  kepemilikan  tersebut  diatas  bahwa  pada  mulanya penggugat  sebagai  pemegang  hak  berkehendak  untuk  mengganti  blanko sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak  milik  Purwanto  karena  sertifikat  hak  milik  masih  terbitan  lama  yaitu terbitan  departemen  dalam  negeri.  Penggugat  secara  aktif  mengurus  tanah tersebut  dan  menanam  padi  dilokasi  tanah  tersebut  yang  berada  didesa sukarame kecamatan sukarame kota bandar lampung tanah yang terletak di JL. Prof Hamka RT. 017 LK. I Kelurahan Sukarame kecamatan sukarame kota bandar lampung seluas 8.400 m dengan nomor Sertifikat hak milik 926 KD  surat  ukur  2931  tahun  1977  atas  nama  sertifikat  hak  milik  Purwanto. Bahwa  Penggugat  bermaksud  untuk  mengganti  blangko  karena  sertifikat hak  milik  926  KD  surat  ukur  2931  tahun  1977  atas  nama  sertifikat  hak milik Purwanto dikarenakan saat ini administrasi pertanahan ada diwilayah kementrian agraria dan tata ruang sesuai dengan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah  24  tahun  1997.  Tetapi  pada  kenyataannya  permohonan  ganti blangko tersebut belum dikabulkan oleh badan pertanahan nasional bandar lampung  karena  hilangnya  buku  tanah  dan  warkah  terhadap  sertifikat  hak milik  926  KD  surat  ukur  2931  tahun  1977  atas  nama  sertifikat  hak  milik Purwanto  sebagai  arsip  badan  pertanahan  nasional  bandar  lampung menyatakan bahwa sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto surat ukur 2931 tahun 1977 adalah sah milik penggugat.
Menjadi  problematika  ketika  badan  pertanahan  nasional  bandar  lampung telah membenarkan serifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto adalah milik pengugat berdasarkan pemeriksaan pada sistem badan pertanahan nasional kota bandar lampung, yang juga penggugat juga telah meminta persetujuan RT, Kepala Desa dan Camat  setempat  untuk  meminta  keterangan  bahwa  tanah  dengan  sertifikat hak  milik  926  KD  surat  ukur  2931  tahun  1977  atas  nama  sertifikat  hak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
milik Purwanto adalah tanah yang benar-benar tidak bermasalah dan adalah benar-benar milik Pemohon sejak tahun 1977.
Perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  oleh pemerintah  merujuk  pada Pasal  1365  KUH  Perdata,  yang  manyatakan:  Tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut.  Dalam  perkembangannya,  ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata tersebut telah mengalami pergeseran penafsiran melalui yurisprudensi, yang dapat  dipilah  dalam  dua  periode,  yaitu periode  sebelum 1919  dan  sesudah 1919.  Pada  periode  sebelum  1919  ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata ditafsirkan secara sempit, dengan unsur- unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Timbulnya kerugian;
3. Hubungan  kausal  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan kerugian;dan
4. Kesalahan para pelaku.
Berdasarkan  unsur-unsur  Pasal  1365  KUH  Perdata  tersebut  menunjukkan bahwa  penafsiran  atas  Pasal  tersebut  mengartikan  bahwa  perbuatan melawan  hukum  sama  dengan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan undang-undang ( onrechtmatigedaad onwetmatigedaad ). Interpretasi perbuatan  melnggar  hukum  sama  artinya  dengan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  undang-undang  tersebut  disebabkan  oleh  aliran legisme yang dominan pada saat itu. Aliran ini menganggap bahwa hukum hanyalah apa yang tercantum dalam undang-undang, di luar undang-undang tidak  terdapat  hukum.  Penafsiran  yang  sempit  terhadap  unsur-unsur perbuatan  melawan  hukum  ini  berakibat  pada  sempitnya  perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  diatas  bahwa  konsekuensi  dengan  adanya hukum  adalah  keputusan  Hakim  harus  menemukan  keadilan,  akan  tetapi persoalan  keadilan  tidak  akan  berhenti  dengan  pertimbangan  hukum semata-mata,  melainkan  persoalan  keadilan  biasanya  dihubungkan  dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
kepentingan  individu  para  pencari  keadilan,  dan  itu  berarti  keadilan menurut  hukum  sering  diartikan  sebuah  kemenangan  dan  kekalahan  oleh pencari  keadilan.  Penting  kiranya  untuk  memberikan  pemahaman  bahwa sebuah  keadilan  itu  bersifat  abstrak,  tergantung  dari  sisi  mana  kita memandangnya  oleh  karena  itu  dalam  rangka  memaksimalkan  tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.
Sehubungan  dengan  pertimbangan  Hakim  terhadap  perbuatan  melawan hukum  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  terkait  sertifikat  hak  milik  atas tanah  berdasarkan  Putusan  Nomor  169/Pdt.G/2022/PN.Tjk  maka  dalam putusannya hakim memutuskan : 1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk  seluruhnya;  2.  Menyatakan  sah  Purwanto  sebagai  pemilik  Sertifikat Hak  Milik  926  KD  Surat  Ukur  2931  tahun 1977  atas  nama  Sertifikat  Hak Milik  Purwanto; 3.  Memerintahkan  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  cq Kantor  Pertanahan  Bandar  Lampung  untuk  melakukan  pencetakan  atau pembukuan  pada  blanko  baru  Sertifikat  Hak  Milik  926  KD  Surat  Ukur 2931 tahun 1977 atas nama Purwanto.
Sejalan dengan fakta hukum dan pertimbangan hakim tersebut diatas dalam memutus  perkara  perbuatan  melawan  hukum  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Kota  Bandar  Lampung  terhadap  permohonan  Sertipikat Hak Milik Nomor 926/Kd yang diterbitkan tanggal 9 Mei 1977 terletak di Kelurahan  Sukarame  Kecamatan  Kedaton  Kota  Bandar  Lampung  dengan Surat Ukur Nomor 2931/1977 tanggal 7 Februari 1977 Luas 8.400 (delapan ribu  empat  ratus)  meter  persegi  atas  nama  Purwanto  merupakan  produk Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  terbit  setelah  memenuhi  syarat  dan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dan  Peraturan Pelaksana  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Nomor  3  Tahun 1997.  Selain  itu  Pasal  1925  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa  pengakuan yang  diberikan  di  hadapan  Hakim,  merupakan  suatu  bukti  yang  sempurna terhadap  orang  yang  telah  memberikannya,  baik  sendiri  maupun  dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Bahwa Pasal 174 HIR/311 RBg, menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup  menjadi  bukti  untuk  memberatkan  orang  yang  mengaku  itu,  baik yang  diucapkannya  sendiri,  maupun  dengan  pertolongan  orang  lain,  yang istimewa dikuasakan untuk itu.
Hal  ini  sejalan  dengan  landasan  teoritis  bahwa  pengakuan  adalah keterangan  sepihak  dari  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perkara,  dimana  ia mengakui  apa-apa yang  dikemukakan  oleh  pihak  lawan.  Pengakuan  masih diperselisihkan oleh para ahli hukum sebagai alat bukti Subekti mengatakan bahwa tidak tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila  dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh  pihak  lain,  maka  yang mengemukakan  dalil  itu  dibebaskan  dari  pembuktian,  sedangkan  Schoeten dan  Load  Enggens  berpendapat  bahwa  pengakuan  sebagai  alat  bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu  pernyataan  oleh  salah  satu  pihak  yang  berperkara  dalam  proses persidangan.  Pengakuan  merupakan  pernyataan  kehendak  ( wisverlaring ) dari salah satu pihak yang berperkara.
Dengan  demikian  semua  pernyataan  yang  bersifat  pengakuan  di  muka hakim  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  ( rechtshadeling )  dan  setiap perlawanan  hukum  itu  merupakan  suatu  hal  yang  bersifat  menentukan secara  mutlak  ( berchikkingshandeling ).  Demikian  juga  dengan  pengakuan yang  diucapkan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  persidangan,  misalnya terhadap  hal-hal  kebendaan  ( vermogensrechten )  yang  dimiliki  sendiri perbuatan  yang  dilakukan  sendiri  olehnya.  Oleh  karena  dalam  pasal  174- 176  HIR,  pasal  311-313  R.Bg.  dan  pasal  1923-1928  KUH  Perdata  telah ditetapkan  bahwa  pengakuan  merupakan  alat  bukti,  maka  demi  kepastian hukum  harus  dinyatakan  bahwa  pengakuan  itu  merupakan  alat  bukti  yang sah menurut hukum. Selain aspek pengakuan terhadap kepemilikan hak tas tanah,  Hakim  juga  melihat  bahwa  Negara  melalui  Kantor  Pertanahan memfasilitasi  permohonan  sertifikat  pengganti  karena  hilang,  rusak  dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378
karena  blanko  lama  seperti  yang  di  alami  oleh  Purwanto.  Penerbitan sertifikat  tanah  pengganti  karena  hilang  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah maupun penerbitan sertifikat pengganti karena  rusak.  Akan  tetapi  di  dalam  penerbitan  sertifikat  pengganti  karena hilang  harus  dilakukan  penelitian  terlebih  dahulu  mengenai  data  yuridis mengenai  bidang  tanah  tersebut  dan  pengumuman  di  media  masa.  Hal  ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dari sertifikat hilang tersebut dan  penipuan  dari  pemohon  sertifikat  pengganti  karena  hilang,  yang memberi  keterangan  palsu  yang  mengatakan  sertifikatnya  hilang,  ternyata dijadikan jaminan hutang kepada seseorang.
Penerbitan sertifikat tanah pengganti ini sangat penting bagi pemegang hak atas tanah, karena dengan sertifikat ini lah bukti yang menunjukkan bahwa dia  adalah  pemilik  dari  tanah  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut maka  dalam  hal  ini  Pemerintah  memberikan  solusi  ataupun  jalan  keluar bagi  masyarakat  yang  mengalami  kerusakan  ataupun  kehilangan  sertifikat hak atas tanah yaitu dengan adanya suatu sertifikat pengganti.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  57  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  yang  isinya  :  Atas  permohonan  pemegang  hak diterbitkan  sertifikat  baru  sebagai  pengganti  sertifikat  yang  rusak,  hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak  diserahkan  kepada  pembeli  lelang  dalam  suatu  lelang  eksekusi.  Dan mengenai  penerbitan  sertifikat  pengganti  ini,  lebih  jelas  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  BPN  nomor  3  tahun  1997  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  juga  membahas  tentang  sertifikat  tanah pengganti, yaitu pada Pasal 33 yang mengatakan sertifikat baru hanya dapat diberikan  oleh  kantor  agraria  kepada  yang  berhak  sebagai  pengganti sertifikat yang rusak atau hilang.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378

## IV. PENUTUP
Bentuk perbuatan melawan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan
Nomor
169/Pdt.G/2022/PN.Tjk adalah tidak melaksanakan permohonan masyarakat  terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  Pasal  57  ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa  atas permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  sertifikat  baru  sebagai  pengganti sertifikat  yang  rusak,  hilang,  masih  menggunakan  blanko  sertifikat  yang tidak  digunakan  lagi  atau  yang  tidak  diserahkan  kepada  pembeli  lelang dalam  suatu  lelang  eksekusi.  Sedangkan  analisis  pertimbangan  hakim terhadap  perbuatan  melawan  hukum  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional terkait  sertifikat  hak  milik  atas  tanah  berdasarkan  Putusan  Nomor 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk  yaitu  dari  aspek  normatif  karena  Sertipikat  Hak Milik  Nomor  926/Kd  Penerbitan  tanggal  9  Mei  1977  terletak  di  Desa Sukarame  Kecamatan  Kedaton  Kota  Bandar  Lampung  dengan  Surat  Ukur Nomor 2931/1977 tanggal 7 Februari 1977 Luas 8.400 (delapan ribu empat ratus)  meter  persegi  atas  nama  Purwanto  merupakan  produk  Pejabat  Tata Usaha  Negara  yang  sah  dan  telah  dimiliki  sebagai  bentuk pengakuan  oleh penggugat berdasarkan pemberian dari orang tuanya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2599 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 363 – 378

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Peter  Mahmud  Marzuki,  2010, Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Kencana Prenada

## Jurnal dan Sumber Lain
Kamagi,  Gita  Anggreina,  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Onrechtmatige Daad)  Menurut  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Dan  Perkembangannya, Lex  Privatum, Vol.  6.  No.  5,
2018
Adji,  Indriyanto  Seno,  Perspektif  Perbuatan  Melawan  Hukum  Terhadap
Tindak  Pidana  Korupsi, Jurnal  Hukum  Pro  Justitia ,  Vol.  25,
No. 4 (2007).