Jurnal Kepariwisataan | P-ISSN 1412-5498 | E-ISSN 2581-1053 Vol. 22 No. 2 – September 2023 DOI: 10.52352/jpar.v22i2.1117 Publisher: P3M Politeknik Pariwisata Bali Available online: https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jpar

## IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN GOLDEN VISA DALAM RANGKA MENDORONG PENGEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PARIWISATA
Angga Wijaya Holman Fasa 1, * , Mahardhika Berliandaldo 2 , Dini Andriani 3 , Ari Prasetio 4
1234 Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gedung Film Pesona Indonesia, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 47, Pancoran, Jakarta 12770
1*) awijayahf@gmail.com, 2 berli.parekraf@gmail.com, 3 dini2702@gmail.com,
4 prasetio.ari@gmail.com Received: July, 2023 Accepted: August, 2023 Published: September, 2023

## Abstract
Many countries already have efforts to accelerate tourism recovery (including the Government of Indonesia). One of the issued policies is facilitating investment in the tourism sector, which is  expected  to  encourage  economic  growth  and  create  sustainable  jobs.  This  study  uses  a qualitative desk study approach or literature research, which aims to analyze the implications of implementing the golden visa policy to encourage investment development in the tourism sector. Besides, this study elaborates explicitly 3 (three) things: existing policies related to visa applications and the context of tourism investment, benchmarking of golden visa policies in some  countries,  and  strategic  policy  implications.    Based  on  the  analysis,  in  formulating appropriate and relevant policies to support sustainable tourism investment, a comprehensive approach  is  needed,  manifested  in  regulations  along  with  adequate  and  effective implementation  supervision.  Related  to  the  efforts  to  attract  foreign  investors  to  invest  in Indonesia, and referring to the example of the application of the Golden Visa that has been carried  out  by  several  countries,  existing  policies  in  Indonesia  can  be  added  with  several requirements  in  the  prerequisite  of  golden  visas  aimed,  so  the  goal  of  national  economic development to prevent harmful excesses can be reached.
Keywords: golden visa, implication, investment, tourism policy, tourism recovery

## Abstrak
Dilatarbelakangi konteks upaya akselerasi pemulihan pariwisata, berbagai negara di dunia (termasuk  Pemerintah  Indonesia)  mengeluarkan  kebijakan  kemudahan  investasi  sektor pariwisata  yang  diharapkan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan metode kualitatif desk study atau penelitian pustaka, serta bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan kebijakan  golden  visa  dalam  rangka  mendorong  pengembangan  investasi  pada  sektor pariwisata yang secara khusus mengelaborasi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan eksisting terkait permohonan visa dan konteks investasi pariwisata; benchmarking kebijakan golden visa di beberapa  negara;  dan  implikasi  kebijakan  strategis.  Berdasarkan  hasil  analisis,  dalam merumuskan  atau  memformulasikan  kebijakan  yang  tepat  dan  relevan  dengan  konteks
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
mendukung  investasi  pariwisata  berkelanjutan  yaitu  dibutuhkan  kebijakan  yang komprehensif  yang  dimanifestasikan  dalam  regulasi  beserta  pengawasan  implementasi secara  memadai  dan  efektif.  Terkait  dengan  upaya  menarik  investor  asing  untuk  dapat berinvestasi  di  Indonesia,  dan  merujuk  pada  contoh  penerapan  Golden  Visa  yang  sudah dilakukan  oleh  beberapa  negara,  maka  dari  kebijakan  yang  sudah  ada  dapat  dilakukan penambahan  persyaratan  dalam  pengembangan  golden  visa  yang  bertujuan  untuk pembangunan ekonomi nasional untuk mencegah ekses negatif.
Kata Kunci: golden visa, implikasi, investasi, kebijakan pariwisata, pemulihan pariwisata

## 1. PENDAHULUAN
Berkaitan dengan konteks pemulihan sektor pariwisata pasca Covid- 19,  data  mutakhir  global  menunjukkan bahwa  terdapat  kenaikan  sebesar  60% dari  tingkat  sebelum  pandemi,  dan kedatangan  wisatawan  internasional hampir tiga kali lipat dari Januari hingga Juli 2022 (+172%) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (UNWTO, 2022a). Sementara  itu  di  Indonesia,  tingkat kunjungan  wisatawan  mancanegara berdsarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) pada  periode  Januari-November  2022 sebanyak  4,58  juta  atau  naik  228,30% dibanding periode yang sama tahun 2021 (BPS,  2023).  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  terdapat  kemajuan  yang  cukup signifikan  dalam  konteks  pemulihan perekonomian berbasis industri pariwisata.  Meskipun  demikian,  untuk mengakselerasi  dan  dapat  bersifat berkelanjutan, sektor pariwisata membutuhkan  investasi  (Khan  et  al., 2020). Investasi  merupakan  salah  satu upaya dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional atau pembangunan suatu negara (Gammeltoft &  Kokko,  2013).  Semakin  pesat pembangunan  dan  tinggi  pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  berbanding  lurus dengan  investasi  yang  diterima  (Nguyen et  al.,  2020).  Oleh  sebab  itu,  banyak negara  berupaya  untuk  meningkatkan iklim investasinya dengan tujuan menciptakan  lapangan  kerja  yang  lebih luas dalam rangka mendongkrak pertumbuhan  ekonomi  (Bond  &  Van Reenen,  2007).  Investasi  pada  sektor pariwisata akan meningkatkan
pertumbuhan  ekonomi  dan  pariwisata dengan  kata  lain  dapat  membuka kesempatan kerja baru bagi tenaga kerja di Indonesia (Sutrisno, 2021). Peningkatan investasi tersebut memberikan  dampak  positif  terhadap pembangunan  kepariwisataan  nasional (Masteriarsa  et  al.,  2020).  Namun demikian, kebijakan investasi khususnya pada  sektor  pariwisata  harus  didorong dengan berbagai regulasi atau kebijakan pendukungnya  agar  mampu  menarik para  investor-investor  besar  sehingga bersedia  untuk  melakukan  investasi  di kawasan  destinasi  pariwisata  Indonesia (Arliman  S,  2018).  Apabila  terdapat faktor  pendukung  yang  berpotensi menghasilkan  keuntungan  bagi  para investor asing, maka dapat memungkinkan minat untuk menanamkan  modalnya  di  Indonesia (Meivitawanli, 2022). Terdapat usaha Pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan investasi  dengan  cara  mengeluarkan paket  regulasi  insentif  yang  bertujuan untuk mendapat manfaat tidak langsung yang dapat dirasakan oleh seluruh negara yaitu  meningkatkan  jumlah  penanaman modal  asing  dan  lapangan  kerja, meningkatkan tabungan dan pendapatan karena  multiplier  effect  investasi, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan penelitian, pengembangan dan teknologi, meningkatkan keragaman barang  dan  jasa  di  pasar,  memperbaiki infrastruktur,  meningkatkan  pasar  yang besar,  dan  menghasilkan  produk  yang lebih murah (Kementerian Investasi/BKPM, 2023). Selain itu, bentuk dukungan kebijakan yang telah dilakukan
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
oleh  pemerintah  Indonesia  adalah dengan  cara  menerbitkan  berbagai aturan  terkait  kemudahan  keimigrasian (Ditjen  Imigrasi,  2022).  Kebijakan keimigrasian yang terkait dengan bidang ekonomi  adalah  berupa  pemberian kemudahan  dan  fasilitas  keimigrasian dalam hal visa (izin masuk), izin tinggal, pengawasan dan penindakan keimigrasian  atas  keberadaan  dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (Kemenkumham, 2022). Kemudahan dan fasilitas  tersebut  meliputi  proses, persyaratan, prosedur, mekanisme,
sistem,  tarif/biaya,  dan  produk  layanan (Ditjen  Imigrasi,  2022).  Upaya  tersebut dengan  tujuan  untuk  menyerap  Sumber Daya  Manusia  Indonesia  sebanyak- banyaknya  di  tengah  persaingan  global yang semakin kompetitif dalam kerangka penguatan ekonomi.
Dalam  kaitannya  dengan  aturan keimigrasian yang dikhususkan bagi para investor,  seperti  visa  tinggal  terbatas dalam  rangka  penanaman  modal  asing untuk  masa  tinggal  1-2  tahun,  serta Second Home Visa diberikan untuk warga negara asing yang ingin tinggal selama 5- 10  di  dengan  tujuan  sebagai  rumah kedua,  dibutuhkan  suatu  mekanisme baru yang dapat memberikan keuntungan  dan  kemudahan  bagi  para investor  (Sinaga,  2022).  Akan  tetapi  hal tersebut  masih  memiliki  kendala  dalam tataran  implemetasi  karena  berbagai persyaratan  dan  kemudahan  bagi  para investor asing masih banyak dipertanyakan (Wildan, 2023). Sehingga, Pemerintah  Indonesia  memiliki  wacana terkait  pembuatan  kebijakan  untuk golden visa agar memberikan kemudahan bagi  para  investor  asing  dalam menjalankan  investasinya  di  Indonesia (Kompas.com,  2022).  Hal  tersebut  akan memberikan ketertarikan investor, khususnya dalam membangun ekosistem pariwisata  melalui  program  investasi pada  sektor  pariwisata  di  masa mendatang  dalam  kerangka  pemulihan pascapandemi Covid-19 (Kumparan.com, 2023).
Salah satu cara untuk meningkatkan investasi yang telah diterapkan beberapa negara  adalah  dengan  mengeluarkan kebijakan  golden  visa  sebagai  visa investor  dengan  harapan  menarik  lebih banyak  investor  dengan  jumlah  yang besar  melalui  instrument  investasi (Surak  &  Tsuzuki,  2021).  Langkah tersebut memiliki kontribusi pada sektor fiskal  dan  meningkatkan  pendapatan negara (Surak, 2022). Akan tetapi, dalam melaksanakan  kebijakan  tersebut  tentu harus  tetap  mewaspadai  dengan  kehati- hatian  terkait  adanya  risiko  seperti hadirnya penumpang gelap yang memanfaatkan golden visa (Bardutzky et al., 2017). Beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan golden visa atau visa  khusus  bagi  investor  asing  dalam rangka  menarik  investor  asing  sebesar- besarnya  (Visas,  2023).  Negara  tersebut telah memiliki regulasi dan program yang mengatur  tentang  golden  visa  berupa pemberian  berbagai  fasilitas,  termasuk izin  tinggal  visa  selama  5 – 10  tahun (Amante  &  Rodrigues,  2021). Berbagai negara  telah  melaksanakan  kebijakan golden  visa  tersebut  seperti  Thailand,
Singapura,  Malaysia,  Uni  Emirate  Arab, serta Inggris dan Amerika Serikat dengan program  terlama  di  dunia  untuk kebijakan  visa  golden.  Selain  itu, setidaknya  lebih  dari  60%  negara  telah memiliki program tersebut di Uni  Eropa (UE) (Pavlidis, 2021).
Program  golden  visa  ini  akan memberikan  kemudahan  bagi  warga negara  asing  (WNA)  yang  akan melakukan  investasi  dalam  rangka pertumbuhan kepariwisataan dan perekonomian  Indonesia  (Kompas.com, 2022). Diharapkan, Golden visa ini dapat diberikan bagi warga negara asing (WNA) yang  bertalenta  dengan  diperuntukan bagi  pemilik  bakat  khusus  digital,  bakat khusus dunia Kesehatan, dan professional bakat khusus lainnya, untuk para pelaku usaha dan investor yang akan memberikan keuntungan dalam
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang (Simangunsong, 2023).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, yang  menjadi  pembeda  dalam  studi  ini yaitu  bertujuan  mengetahui  implikasi penerapan  kebijakan  golden  visa  dalam rangka mendorong pengembangan investasi  pada  sektor  pariwisata.  Belum banyak  studi  dan  literatur  yang menganalisis  secara  khusus  melalui kacamata  elaborasi  3  (tiga)  hal,  yaitu kebijakan  eksisting  terkait  permohonan visa  dan  konteks  investasi  pariwisata; benchmarking kebijakan  golden  visa  di beberapa negara; dan implikasi kebijakan strategis.  Studi  ini  dapat  berkontribusi dalam merumuskan atau memformulasikan  kebijakan  yang  tepat dan  relevan  dengan  konteks  serta kebutuhan Indonesia.

## 2. METODE
Metode  yang  dipergunakan  dalam studi ini adalah kualitatif desk study atau penelitian  pustaka  (Creswell,  J.  W.,  & Creswell,  2018),  dengan  teknik  analisis berupa  analisis  deskriptif  kualitatif. Tahapan  dalam  studi  ini  diantaranya, pertama, pengumpulan data dan informasi  berupa  data  sekunder  yang berasal  dari  literatur  jurnal,  buku, laporan  kajian  dan  laporan  statistik terpilih. Dalam proses penelusuran studi literatur  dilakukan  filterisasi  referensi literatur  yang  relevan  dengan  cara mengakses pangkalan data dan informasi ilmiah  pada  laman Google  Scholar ,  dan laman  sejenisnya. Kedua ,  data  dan informasi  tersebut  kemudian  dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif.  Hal  ini  bertujuan untuk mengelaborasi penyebab
terjadinya  kebijakan,  dan  melakukan analisis serta identifikasi terkait rencana kebijakan mendatang (Ritchie  & Spencer, L.,  2002).  Terkait  hal  tersebut,  studi  ini menganalisis,  antara  lain  (1)  kebijakan eksisting  terkait  permohonan  visa  dan konteks investasi pariwisata, (2) kebijakan  golden  visa  pada  beberapa negara,  dan  (3)  implikasi  kebijakan strategis. Selain  itu,  analisis  yang  digunakan dalam pencarian data dan informasi yaitu penelitian  pustaka  dan  dokumen,  dan menelaah data sekunder berupa keterangan  yang  ada  hubungannya dengan obyek studi (Young & Ryu, 2000). Data sekunder dalam menyusun kajian ini diperoleh  melalui  peraturan  perundang- undangan, akses internet, literatur ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Kebijakan Eksisting terkait  Permohonan  Visa  dan Konteks Investasi Pariwisata Terdapat  beberapa  peraturan  yang telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah Indonesia terkait keimigrasian khususnya  permohonan  visa  yang  dapat digunakan para investor sebelum adanya wacana  golden  visa  di  Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut telah dilaksanakan  dalam  rangka  peningkatan investasi  pada  berbagai  sektor  dalam rangka  pembangunan  ekonomi  nasional.
Berikut ini adalah analisis singkat terkait peraturan  yang  telah  terbit  sebelumnya, yaitu  Surat  Edaran  Nomor  IMI-
0740.GR.01.01  Tahun  2022  Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas
Rumah Kedua, sebagai berikut (Tabel 1):
Tabel 1: Deskripsi Aturan Permohonan Visa di Indonesia [Sumber: Kemenkumham, 2022; Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua, n.d.] Deskripsi Permohonan Visa Republik Indonesia Untuk Investor Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua Kegiatan 1) kegiatan tidak untuk bekerja; Dalam  peraturan  tersebut  terdapat pengaturan  mengenai  Visa  dan  Izin
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
2) permohonan  visa  tinggal  terbatas investor  hanya  dapat  diajukan  oleh korporasi  dengan  tipe  penjamin PMA; 3) sebelum  mengajukan  visa,  pastikan status korporasi PMA aktif; 4) jika  korporasi  masih  berbentuk PMDN,  silahkan  mengajukan  update profil ke subdit visa; 5) pastikan investor asing yang diajukan  visa  tinggal  terbatas investor memiliki nilai saham paling sedikit 10 milyar rupiah. Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang memungkinkan  Orang  Asing  untuk tinggal  di  wilayah  Indonesia  dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. Adapun  sasaran  dari  Kebijakan Keimigrasian ini adalah Para Pebisnis Global, orang asing tertentu atau eks WNI  yang  hendak  tinggal  dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia dan Wisatawan  Lanjut  Usia  yang  ingin tinggal  lebih  lama  dan  berbisnis  di Indonesia  serta  tentunya  digunakan tidak dalam rangka Bekerja. Masa Tinggal  1) Satu  tahun  (untuk  visa  tinggal terbatas berindeks C313) 2) Dua  Tahun  (untuk  visa  tinggal terbatas berindeks C314) 1) jangka  waktu  5  (lima)  tahun, atau 2) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Persyaratan 1) fotokopi  Paspor  Kebangsaan  yang sah dan masih berlaku: a. paling  singkat  12  (duabelas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan  di  Wilayah  Indonesia untuk  waktu  paling  lama  6 (enam) bulan; b. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan  atau  tinggal  di Wilayah  Indonesia  untuk  waktu paling lama 1 (satu) tahun; c. atau  paling  singkat  30  (tiga puluh)  bulan  bagi  yang  akan melakukan pekerjaan atau tinggal  di  Wilayah  Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun. 2) bukti  memiliki  biaya  hidup  bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia rekening koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau Penjamin  dengan  jumlah  sekurang- kurangnya USD 2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara; 3) pasfoto berwarna dengan layer putih 4) bukti  kepemilikan  asuransi  di perusahaan asuransi berbadan hukum  Indonesia  yang  mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia 5) surat rekomendasi dari instansi yang berwenang  di  bidang  penanaman modal 1) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih  berlaku  paling singkat  36 (tiga puluh enam) bulan; 2) Surat  pernyataan  komitmen yang  menyatakan  bahwa  orang asing  yang  mengajukan  Itas Rumah  Kedua  dengan  Izin Tinggal  selama  5  (lima)  tahun
Sanggup memiliki Proof of Fund berupa: a. Rekening  milik  orang  asing yang  bersangkutan  pada Bank  Milik  Negara  dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atau b. Bukti  kepemilikan  properti di Indonesia dengan kategori mewah  atas  nama  orang asing sesuai peraturan perundang-undangan bidang pertanahan/agraria, 3) Pas  foto  berwarna  terbaru dengan  ukuran  4  cm  x  6  cm (empat  sentimeter  kali  enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih; dan 4) Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae).
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
Kemudahan dan kecepatan di dalam pemberian  visa  dan  izin  tinggal  tetap menjadi  salah  satu  fasilitas  yang  dapat ditawarkan  kepada  para  investor  asing bagi  yang  memenuhi  kriteria  tersebut (Wijaya, 2022), namun hal tersebut dapat dijadikan  acuan  kepada  para  investor asing  berdasarkan  nilai  investasi  yang akan  ditanamkan,  kesesuaian  bidang investasi  yang  dipilih,  UMKM  yang  akan dilibatkan, jumlah tenaga kerja lokal yang akan  diserap, dan  mitra  lokal yang  akan dilibatkan (Indrady et al., 2022).  Namun yang menjadi perbedaan dalam persyaratan pemberian kedua Visa diatas dengan  pemberian  jenis  visa  lainnya adalah  adanya Proof  of  Fund .  Aturan tersebut memiliki makna terkait sejumlah dana  atau properti  yang  dimiliki  oleh warga negara asing atau orang asing yang nantinya  akan  diakui  sebagai  bukti memiliki  jaminan  keimigrasian. Proof  of Fund dituangkan dalam Surat Pernyataan
Komitmen dan disampaikan l/ dilaporkan kepada  Kantor  Imigrasi  yang  wilayah kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  warga negara asing tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Izin  Tinggal  Terbatas  (ITAS)  Rumah Kedua dengan menyatakan bahwa warga negara  asing  yang  mengajukan  Izin Tinggal selama 5 (lima) tahun atau ITAS
Rumah  Kedua  dengan  sanggup  memiliki Proof of Fund berupa: a) Rekening  milik  orang  asing  yang bersangkutan  pada  Bank  Milik Negara  dengan  nilai  sekurang- kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atau b) Bukti  kepemilikan  properti  di Indonesia  dengan  kategori  mewah atas  nama  orang  asing  sesuai peraturan perundang-undangan bidang pertanahan/agrarian, c) Persyaratan Proof  of  Fund tersebut tentunya  dimaksudkan  agar  Orang Asing  yang  tinggal  dan  menetap  di Indonesia  adalah  Orang  Asing  yang memang memiliki kemampuan finansial,  sehingga  keberadaannya tidak menjadi beban bagi
Pemerintah Indonesia dan sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam  kaitannya  dengan  sektor pariwisata,  implikasi  atas  penerapan kebijakan  golden  visa  harus  disesuaikan dengan program investasi yang bertujuan dalam  pembangunan  kepariwisataan nasional  dengan  penciptaan  lapangan kerja  baru,  yang  harus  disesuaikan dengan  Rencana  Induk  Pariwisata  atau Masterplan  pembangunan  pariwisata  di destinasi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah (Yuliana  & Subekti, S., 2017).
Selain  itu,  investasi  yang  dilaksanakan pada  sektor  pariwisata  harus  mengacu pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang investasi (Arliman S,
2018). Lebih lanjut, dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional Tahun  2010  -  2025  (RIPPARNAS), diketahui bahwa Arah kebijakan pengembangan  investasi  di  bidang pariwisata meliputi: a. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; b. peningkatan  pemberian  insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. peningkatan  promosi  investasi  di bidang pariwisata. Pada  tataran  praksis,  termuat  di dalam RIPPARNAS, terdapat pula strategi untuk  peningkatan  pemberian  insentif investasi  di  bidang  pariwisata  yang dilakukan  dengan  cara  Menyusun  suatu mekanisme  dalam  menarik  investasi modal asing melalui program keringanan fiscal  khususnya  di  bidang  pariwisata serta  membangun  mekanisme  untuk mendorong  investasi  dalam  negeri melalui  program  keringanan  fiskal khususnya  di  bidang  pariwisata  yang harus  di  sesuaikan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  terkait bidang  keuangan;  melakukan  deregulasi peraturan yang akan menghambat proses
investasi  khusunya  terkait  perizinan; serta  mengembangkan  langkah  strategis berupa  debirokratisasi  investasi  di bidang pariwisata.
Sementara  itu,  berkaitan  dengan regulasi investasi atau penanaman modal,
UU  No.  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  mengamatkan  suatu investasi harus bertujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong  pengembangan  ekonomi kerakyatan; g. mengolah  ekonomi  potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain  itu,  investor  berkewajiban untuk: a. menerapkan  prinsip  tata  kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance );
b. melaksanakan  tanggung  jawab  sosial perusahaan;
c. membuat  laporan  tentang  kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya  kepada  otoritas terkait; d. menghormati  tradisi  budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian beberapa regulasi  di  atas  dapat  diketahui  bahwa pada  prinsipnya  Indonesia  terbuka terhadap  investasi,  termasuk  di  sektor pariwisata.  Namun,  kebijakan  eksisting juga  telah  mengatur  bahwa  mekanisme investasi tersebut juga wajib disesuaikan dengan  arah  kebijakan  nasional  dan serangkaian aturan yang bertujuan untuk mencegah dampak/ekses negatif, sehingga  instrumen  investasi  dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. 3.2. Analisis Benchmarking Kebijakan Golden Visa di Beberapa Negara Implementasi golden visa di berbagai negara  telah  dilakukan  dari  beberapa dekade  terakhir  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  investasi  dari  para investor  besar  dengan  memberikan kemudahan dalam pleaksanaan programnya.  Kebijakan  tersebut  saat  ini akan menjadi wacana besar untuk dapat diterapkan di Indonesia. Berikut analisis benchmarking terkait  kebijakan  atas penerapan  golden  visa  di  beberapa negara, yaitu sebagai berikut (Tabel 2):
Tabel 2. Analisis Perbandingan Kebijakan Golden Visa pada Beberapa Negara
[Sumber: (Franco & Santos, 2021; Susiani, 2023; visaguide.world, 2021) Negara Kebijakan Uni  Emirate Arab (UEA) - UEA menawarkan program residensi 10 tahun dan program residensi 5 tahun dalam paket Golden Visa Dubai.
- Agar memenuhi syarat untuk opsi 10 tahun, investor harus menginvestasikan setidaknya  AED  10  juta  dalam  investasi  publik  atau  menjadi  orang  dengan keterampilan dan bakat luar biasa.
- Untuk opsi 5 tahun, investor harus menginvestasikan jumlah minimum AED 5 juta di sebuah properti di UEA.
- Wirausaha  atau  pelaku  usaha  dengan  pendapatan  1  juta  dirham  per  tahun yang akan membangun bisnis skala menengah dan kecil Malaysia - Menyusun kebijakan visa premium untuk memberikan kemudahan bagi para investor kaya.
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
- Visa tersebut berlaku untuk 20 tahun dengan perpanjangan setiap lima tahun.
- Untuk tahap awal, program tersebut akan memberikan kepada 1,000 investor yang berdampak dan berkontribusi sekitar 200 juta ringgit terhadap ekonomi lokal  dengan  berkewajiban  untuk  mendepositokan  uang  senilai  1  miliar ringgit. Singapura - Telah melaksanakan kebijakan golden visa sejak tahun 2004, yang bertujuan untuk menarik investor dengan masa tinggal selama lima tahun. - Kebijakan bagi investor yakni harus memiliki investasi minimum USD 1,8 Juta di perusahaan yang terdaftar di Singapura.
- Selain itu, memenuhi syarat untuk mendapatkan Singapore Golden Visa jika Anda menginvestasikan setidaknya SGD 2,5 juta dalam salah satu dari berikut ini:
● Bisnis yang sudah ada atau mendirikan bisnis baru.
● Dana yang disetujui di Singapura.
● Mendirikan kantor keluarga tunggal di Singapura.
- Dengan program ini, investor dapat memperoleh status penduduk tetap, dan setelah  dua  tahun  menjadi  penduduk  tetap  di  Singapura,  Anda  dapat mengajukan  permohonan  kewarganegaraan.  Tapi,  Anda  tidak  bisa  menjadi warga negara ganda di Singapura. Thailand - Memberikan  kebijakan  untuk  visa  jangka  Panjang  dengan  durasi  waktu  10 tahun yang diberikan kepada Investor - Mengenalkan  program  tersebut  untuk  membantu  pemulihan  dari  dampak pandemi pada awal tahun 2022
- Investor  harus  memiliki  aset  dengan  nilai  USD  1  juta  sebagai  syarat  yang diwajibkan oleh otoritas Thailand New Zealand - Selandia  Baru  adalah  tujuan  populer  lainnya  untuk  investasi  karena menawarkan kualitas hidup yang sangat baik, jaminan sosial, dan beberapa manfaat lainnya. - Negara ini menawarkan dua jalur berbeda untuk investasi:
● Investor  1  visa.  Untuk  visa  investor  1  di  Selandia  Baru,  investor  harus menginvestasikan setidaknya NZD 10 juta ke dalam opsi investasi yang disetujui,  termasuk  obligasi  pemerintah,  ekuitas,  dana,  properti perumahan baru, properti komersial, atau investasi filantropi. Di bawah program  ini,  investasi  menerima  izin  sementara  yang  dapat  investasi perpanjang, dan setelah tiga tahun, mengajukan permohonan izin tinggal dan kewarganegaraan permanen. ● Visa  investor  2.  Jumlah  minimum  yang  diperlukan  untuk  memenuhi syarat untuk visa investor 2 di Selandia Baru adalah NZD 3 juta. investor harus  menahan  investasi  setidaknya  selama  empat  tahun,  dan  jika investor menginvestasikan NZD, investor dapat mengajukan permohonan izin tinggal permanen dan kemudian untuk kewarganegaraan. Portugal - Program Golden Visa Portugal telah terbukti menjadi skema paling ebagia di Eropa dengan investor tertarik pada fleksibilitas, biaya, dan manfaatnya. - Program tersebut diperkenalkan pada tahun 2012, visa investasi perintis ini secara  efektif  meluncurkan  konsep  Golden  visa  yang  menjadikannya  arus utama  dan  meletakkan  dasar  bagi  negara-negara  lain  seperti  Spanyol  dan Yunani untuk diikuti.
- Sejak  itu,  program  Portugal  telah  secara  aktif  dipromosikan  secara internasional  menarik  lebih  dari  €  6,0  miliar  investasi ke  dalam perekonomian.
- Investor  dapat  menjadi  penduduk  di  Portugal  setelah  menginvestasikan setidaknya € 500.000 di real estat – jumlahnya diturunkan menjadi € 400.000 jika investasi berada di daerah dengan kepadatan rendah.
- Setelah lima tahun, pemegang izin harus mengajukan permohonan izin tinggal permanen atau kewarganegaraan
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
- Sebagian  besar  investor  mengajukan  permohonan  kewarganegaraan  untuk menerima paspor kedua dengan akses ke UE dan Wilayah Schengen. Jerman - Program  Golden  Visa  Jerman  sedikit  berbeda  dibandingkan  dengan  negara lain. - Agar memenuhi syarat untuk Golden Visa Jerman, Investor tidak diwajibkan untuk  menginvestasikan  jumlah  uang  minimum.  Namun,  Anda  sangat dianjurkan untuk berinvestasi setidaknya € 360.000.
- Pertama,  investor  perlu  mengajukan  permohonan  visa  wirausaha  dan membuka bisnis di Jerman. Setelah tiga tahun, investor dapat menerima izin tinggal  permanen,  dan  kemudian  setelah  delapan  tahun,  investor  dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan melalui naturalisasi. Berdasarkan pengalaman implementasi  kebijakan  golden  visa  di berbagai  negara,  terdapat  beberapa perbedaan  persyaratan  dari  masing- masing negara, akan tetapi memiliki satu tujuan yaitu peningkatan investasi asing. Kemudahan  permohonan  visa  bagi  para investor menjadi hal yang sangat penting dalam  mendukung  capaian  investasi tersebut.  Ada  beberapa  hal  yang  dapat diambil dari kebijakan diatas untuk dapat diimplementasikan  di  Indonesia,  yaitu sebagai berikut:
a) Masa  tinggal  dalam  penerapan program  investasi  di  Indonesia  perlu disesuaikan,  seperti  halnya  negara Malaysia  yang  dapat  mencapai  20 tahun. Penyesuaian masa tinggal 20 tahun dapat menjadi  insentif  yang  kuat  bagi investor dan memiliki manfaat potensi untuk  menarik  investasi  jangka panjang. Dengan mengadopsi pendekatan  yang  serupa  dengan Malaysia,  maka  Indonesia  bisa memberikan kesempatan bagi investor  untuk  berkontribusi  secara berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi khususnya sektor pariwisata. b) Adanya  pengaturan  jumlah  minimum investasi dan pengaturan pengelolaan dana investasi. Pengaturan  jumlah  minimun  investasi dan pengelolaan dana investasi dapat memberikan  jaminan  atas  komitmen investor terhadap proyek-proyek yang signifikan.  Hal  ini  juga  dapat memastikan  bahwa  proyek  yang mendapatkan dukungan dalam program  investasi  adalah  yang memiliki potensi nyata untuk memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional, industri pariwisata Indonesia dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. c) Memiliki persyaratan terkait kemampuan investor sebelum pengajuan Golden Visa. Hal  ini  dapat  memastikan  bahwa  para pemohon memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk berinvestasi dan berkontribusi  dalam  pengembangan pariwisata.  Selain  itu  juga  membantu mencegah spekulasi atau penggunaan program  dengan  tujuan  yang  tidak produktif. d) Adanya  kesempatan  ijin  tinggal permanen  serta  dapat  menjadi kewarganegaraan di negara tersebut. Menawarkan  kesempatan  ijin  tinggal permanen dan potensi kewarganegaraan dapat menjadi dorongan yang kuat bagi investor. Hal ini  dapat  berdampak  pada  aliran modal jangka panjang, kestabilan dan kontinuitas investasi ke Indonesia. Beberapa studi menunjukkan dampak  positif  kebijakan  golden  visa, antara lain (Gaspar & Ampudia de Haro, 2020) yang menunjukkan bahwa dengan adanya  kebijakan  tersebut  memperkuat pasar  bebas  dan  menghapus  hambatan sirkulasi  modal  yang  bersifat  sangat penting  untuk  memperluas  hubungan antara  negara-negara  yang  membentuk jalur kerja sama perdagangan. Sementara itu,  hasil  studi  (Pavlidis,  2021)  dan (Lestegás  et  al.,  2018)  menunjukkan bahwa hal tersebut keuntungan ekonomi yang menjanjikan, khususnya
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
peningkatan  aliran  masuk  modal, investasi  sektor  swasta  dan  pendapatan fiskal  untuk  negara  tuan  rumah berpotensi  menimbulkan  keuntungan ekonomi  yang  menjanjikan,  khususnya peningkatan  aliran  masuk  modal, investasi  sektor  swasta  dan  pendapatan fiskal  untuk  negara  tuan  rumah.  Studi
Shachar  (2018)  menunjukkan  bahwa pasca  diimplementasikan,  golden  visa menstimulus  perekonomian  melalui penciptaan lapangan kerja dan penanaman  modal  oleh  investor  asing (Shachar, 2018). Meskipun  demikian,  tidak  hanya dampak  positif  yang  ditimbulkan  dari program  kebijakan  tersebut,  terdapat pula  ekses  negatif.  Perkembangan mutakhir menunjukkan terdapat beberapa  negara  yang  menghentikan kebijakan  golden  visa,  yaitu  Inggris, Hungaria, dan Bulgaria (Aljazeera, 2022;
Allegretti,  2022;  Balakrishnan,  2022; BBC,  2022).  Tidak  hanya  entitas  negara, Parlemen  Uni  Eropa  (MEP)  juga menyerukan  penghentian  kebijakan golden  visa  disebabkan  berdasarkan penilaian implementasi diketahui bahwa kebijakan  tersebut  tidak  dapat  diterima secara  etis,  legal  dan  ekonomis,  dan menimbulkan beberapa risiko keamanan yang  serius;  dan  rentan  terhadap  tindak kejahatan  pencucian  uang,  korupsi,  dan penggelapan  pajak  (Parliament,  2022). Dilatarbelakangi hal tersebut, maka MEP merekomendasikan agar dilakukan beberapa langkah preemtif dan preventif dalam  layanan  permohonan  visa,  antara lain pemeriksaan latar belakang pemohon  yang  ketat  (termasuk  anggota keluarga dan sumber dana), pemeriksaan wajib  terhadap  sistem  peradilan  dan urusan  dalam  negeri  Uni  Eropa,  dan prosedur  pemeriksaan  di  negara  ketiga; kewajiban  pelaporan  untuk  negara anggota,  dan  persyaratan  untuk  tempat tinggal  fisik  minimum  (untuk  pemohon) dan  keterlibatan  aktif,  kualitas,  nilai tambah, dan kontribusi terhadap ekonomi (besaran dan manfaat investasi);  serta  pada  skala  lebih  luas,
aturan  kebijakan  golden  visa  wajib diangkat  pada  level  Uni  Eropa  atau dengan kata lain tidak spesifik per negara anggota (International, 2022; Parliament, 2022). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa  selain  membawa  dampak  positif bagi perekonomian suatu negara, aturan golden  visa  juga  dapat  menimbulkan permasalahan  hukum  yang  berdampak serius.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan kehati-hatian dalam merencanakan, memformulasikan,  menetapkan,  dan mengimplementasikan kebijakan.

## 3.3. Implikasi Kebijakan Strategis
Salah  satu  tujuan  pembangunan kepariwisataan  nasional  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas destinasi pariwisata. Selain itu, pembangunan  kepariwisataan  harus dapat dipasarkan  dengan menggunakan media pemasaran yang efektif dan efisien serta  bertanggungjawab,  dalam  rangka mewujudkan  citra  pariwisata  atau industry  pariwisata yang mampu berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi nasional,  tata  Kelola  pariwisata  dan kelembagaan kepariwisataan yang mampu menumbuhkembangkan industry pariwisata  serta  menyelaraskan  dan mensinergikan  pembangunan  destinasi pariwisata  melalui  pemasaran  dan industry  pariwsata  secara  professional dan  berkelanjutan  (Anwar   Noor,  G.  S., Maulana,  A.  Z.,  &  Putryanda,  Y.,  2018). Sedangkan sasaran pembangunan pariwisata nasional adalah meningkatkan kontribusi  PDB  (Pendapatan  Domestik Bruto)  di  bidang  pariwisata  melalui peningkatan jumlah wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.  Selain  itu  juga,  sasaran lainnya  berupa  peningkatan  jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Tujuan dan sasaran pembangunan  kepariwisataan  tersebut akan memiliki implikasi perubahan yang positif kedepannya dalam pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,  industri  pariwisata  dan
kelembagaan  kepariwisataan  (Subarkah, 2018). Berkaitan  dengan  pembangunan pada  sektor  pariwisata,  perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa paradigma pariwisata telah bertransformasi menuju pariwisata berkelanjutan. Menurut ketentuan Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  No.  9  Tahun  2021 tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan (Permenparekraf No. 9/2021), pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan  dampak  ekonomi, sosial  dan  lingkungan  saat  ini  dan  masa depan.  Dampak  tersebut  akan  memiliki keterkaitan dalam pemenuhan kebutuhan pengunjung, industri, masyarakat,  dan  lingkungan  setempat untuk  dapat  bersinergi  dengan  aktivitas pariwisata  di  sluruh  destinasi  wisata. Selain  itu,  pariwisata  berkelanjutan merupakan bentuk paradigma pariwisata yang mementingkan kepentingan generasi  saat  ini  dan  memenuhi kepentingan  generasi  masa  depan  yang mencakup  kelestarian  alam,  kelestarian eksistensi  budaya  lokal,  edukasi  bagi masyarakat lokal dalam konteks berinteraksi  dengan  wisatawan,  serta bertujuan  untuk  menekan  dampak negatif pada lingkungan dan budaya lokal, dengan  cara  membantu  meningkatkan pendapatan,  pekerjaan,  dan  konservasi ekosistem  setempat  (Arida,  I.  N.  S.,  & Sunarta, 2017). Paradigma ini menekankan bahwa keberhasilan pariwisata  tidak  hanya  diukur  dari kuantitas  dan  intensitas  kunjungan wisatawan,  tetapi  juga  fokus  pada dampak positif yang dapat diberikan oleh pariwisata  pada  tingkat  lokal,  yaitu manfaat  bagi  perekonomian  setempat, serta  dampak  eksternalnya  terhadap masyarakat  dan  lingkungan  (UNWTO, 2022b, 2022c).
Perkembangan  ini  pun  berdampak pada  model  investasi  yang  tepat  dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, yaitu investasi pariwisata berkelanjutan.
Investasi berkelanjutan dapat didefinisikan  sebagai  investasi  yang berkontribusi  untuk  meminimalkan  gas rumah  kaca  dan  polusi,  dengan mempertimbangkan volume proses produksi dan konsumsi tidak terpengaruh,  dan  memiliki  konsep multidimensi yang terkait dengan banyak konsep  seperti  investasi  lingkungan, tanggung jawab sosial dan investasi hijau (OECD,  2018).  Investasi  pariwisata berkelanjutan tidak hanya menitikberatkan pada kemajuan aktivitas dan  pendapatan  ekonomi  tetapi  juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi energi,  pengelolaan  air  dan  limbah  yang sehat dan aman, melestarikan keanekaragaman  hayati,  dan melindungi ekosistem (Paramati et al., 2018). Dengan demikian,  dapat  diketahui  bahwa  dalam konsep ini suatu investasi menitikberatkan  pada  hal-hal  dan kegiatan yang mendukung keberlanjutan relasi antara manusia dengan lingkungannya. Terdapat  beberapa  langkah  yang dapat ditempuh dalam rangka mendorong munculnya investasi pariwisata berkelanjutan, sebagai berikut (Fernandes et al., 2020; Neto, 2003): a. zonasi destinasi pariwisata yang tepat; b. pengembangan  ceruk  dan  produk pariwisata unik, keistimewaan perkembangan  dengan  efek  tidak langsung  ekonomi  positif  yang  jelas, mis.  pariwisata  rumah  kedua  ( second home tourism );
c. perencanaan  investasi  (kebutuhan, aliran investasi, dan proyeksi manfaat keuangan (tingkat pengembalian yang feasible );
d. menggabungkan  antara  manfaat  dan biaya lingkungan;
e. memastikan  sumber  daya  untuk pemantauan  dan  evaluasi  yang  tepat; dan f. tata  kelola  inovatif  yang  dapat memfasilitasi penerapan kondisi sosial dan lingkungan yang diinginkan untuk investasi.
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
Beberapa studi menunjukkan bahwa kesuksesan investasi berkelanjutan membutuhkan  dukungan  instrumen aturan  hukum  komprehensif  beserta monitoring  implementasi  yang  kuat. Studi  Adnyani,  (2021)  menunjukkan bahwa  regulasi  eksisting  tidak  mampu mengendalikan investasi pariwisata yang berpotensi merusak ruang dan lingkungan,  pemberian  izin  investasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan,  sehingga  terdapat kebutuhan analisis fungsi ruang, karakteristik  ruang,  daya  dukung  ruang, serta  toleransi  dan  daya  adaptasi  ruang terhadap dampak (Adnyani, 2021). Studi (Yuliartini  et  al.,  2021)  menunjukkan bahwa  diperlukan  rumusan  ideal  norma hukum  yang  mengatur  pengakuan masyarakat hukum adat sebagai instrumen pengendali investasi pariwisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan  beberapa  aspek: filosofis,  prinsip,  dan  konsep  investasi berkelanjutan  serta  karakteristik  tata ruang,  daya  dukung  destinasi,  toleransi dan  daya  adaptasi  tata  ruang  terhadap dampak  (Yuliartini  et  al.,  2021). Sementara itu, studi (Arjaya  & Budiartha, I.  N.  P.,  2021)  merekomendasikan  agar formulasi materi muatan dalam regulasi/kebijakan  tidak  hanya  berfokus pada kepentingan ekonomi semata-mata tetapi  juga  mempertimbangkan  aspek sosio-budaya  dan  lingkungan  (Arjaya   & Budiartha,  I.  N.  P.,  2021).  Dengan demikian,  dapat  diketahui  bahwa  dalam mendukung investasi pariwisata berkelanjutan dibutuhkan kebijakan yang komprehensif  yang  dimanifestasikan dalam  regulasi  beserta  pengawasan implementasi yang memadai dan efektif.

## 4. KESIMPULAN
Mengacu  pada  agenda  pemerintah terkait  rencana  peningkatan  investasi pada  berbagai  sektor,  perlu  adanya dukungan kebijakan salah satunya terkait keimigrasian dalam perannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen hukum guna
menciptakan  iklim  investasi  yang  sehat, meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha dalam pembangunan  ekonomi  nasional  yang lebih  baik.  Selanjutnya,  setelah  melihat substansi  dari  kebijakan  Visa  dan  Izin Tinggal  rumah  Kedua,  maka  untuk mengakomodir  kebijakan  khusus  bagi para investor, sebagaimana arah kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dalam menciptakan  kemudahan  berusaha  di Indonesia  serta  agar  dapat  menciptakan lapangan  kerja  dan  mengurangi  angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan  perekonomian  nasional, dan perlindungan/pelestarian lingkungan  sesuai  paradigma  pariwisata berkelanjutan  dalam  kerangka  investasi berkelanjutan  ( sustainable  investment ), maka  dapat  meninjau  kembali  regulasi yang ada untuk dilakukan penyempurnaan. Mengingat beberapa kriteria persyaratan  sebagai  Golden  Visa  sudah ada  dalam  kedua  kebijakan  terkait  visa serta  kebijakan  golden  visa  di  berbagai negara, maka dalam penyusunan rencana kebijakan terkait golden visa harus dapat selaras  dengan  kondisi  yang  terdapat  di global saat ini, dengan tujuan memberikan  dampak  positif  terhadap peningkatan  investasi  dalam  rangka pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Dalam rangka  pembangunan  kepariwisataan nasional,  penyusunan  kebijakan  golden visa  ini  akan  memberikan  manfaat  bagi sektor  pariwisata,  seperti  penciptaan lapangan  kerja,  peningkatan  jumlah wisatawan, peningkatan kontribusi sektor  pariwisata,  peningkatan  jumlah capaian  devisa  sektor  pariwisata,  dan pelestarian  lingkungan  dalam  kerangka pembangunan berkelanjutan. Terkait  dengan  upaya  menarik investor asing untuk dapat berinvestasi di Indonesia,  dan  merujuk  pada  contoh penerapan  Golden  Visa  yang  sudah dilakukan  oleh  beberapa  negara,  maka dari  kebijakan  yang  sudah  ada  tersebut, dapat dilakukan penambahan persyaratan dalam pengembangan
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
golden  visa  yang  bertujuan  untuk pembangunan  ekonomi  nasional  serta mencegah  ekses  negatif,  yakni  sebagai berikut: 1) Khusus  bagi  Warga  Negara  Asing selaku investor harus memiliki rekam jejak  usaha  dan  hukum  yang  baik, sehingga  dibtuuhkan  profiling  yang ketat bagi para pemohon. 2) Khusus  bagi  Warga  Negara  Asing selaku  investor  harus  memiliki sejumlah  nilai  investasi  minimum (harus ditentukan jumlahnya berapa) dan  dialokasikan  pada  Perusahaan Negara Republik Indonesia. 3) Khusus  bagi  Warga  Negara  Asing selaku  investor  harus  memiliki sejumlah  nilai  investasi  minimum (harus ditentukan jumlahnya berapa) dan  dialokasikan  pada  Perusahaan Perusahaan  Modal  Asing  (PMA)  di Indonesia.
4) Memiliki  opsi  program  investasi hijau/ eco-friendly dengan  jangka waktu 10 tahun atau 20 tahun dengan diberlakukan syarat minimum investasi  pada  berbagai  sektor prioritas negara. 5) Investor  harus  memiliki  nilai  aset dengan ketentuan minimum (misalnya  US$  1  Juta)  untuk membuktikan kredibilitas yang bersangkutan yang berasal dari pihak yang berwenang mengeluarkan ketentuan tersebut. 6) Kebijakan  pembuatan  golden  visa harus  disertakan  terkait  Bukti Kepemilikan  rekening  /properti  di Indonesia senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 7) Kebijakan  Golden  Visa  yang  dibuat nantinya  harus  merupakan  suatu produk hukum yang bersifat komprehensif  yang  sesuai  dengan tata  laksana  peraturan  perundang- undangan  nasional,  dapat  dijadikan sebagai  dasar  dan  payung  hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Beberapa  implikasi  yang  mungkin timbul  atas  rekomendasi  kebijakan  dari
studi  ini  yang  perlu  dipertimbangkan diantaranya  yaitu  peningkatan  investasi pariwisata,  penciptaan  lapangan  kerja, peningkatan pendapatan negara, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan  pariwisata  berkelas  dunia. Namun,  adanya  manfaat  positif  tersbut juga  penting  untuk  memitigasi  potensi dampak  negatif  seperti  kerusakan lingkungan,  hak  milik  atas  tanah masyarakat  lokal,  disporporsi  ekonomi dan ketahanan sosial budaya masyarakat lokal.
DAFTAR PUSTAKA Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Legal Instruments for Control of Sustainable  Tourism  Investment  in Bali  from  Citizenship  Ecological
Perspective. International Journal of Community  Service  Learning , 5 (4), 333. https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i4 .40648 Aljazeera. (2022). Bulgaria ends controversial  ‘golden  passports’ scheme . https://www.aljazeera.com/news/
2022/3/24/bulgaria-ends- controversial-golden-passports- scheme
Allegretti, A. (2022). UK axes ‘golden visa’ scheme  after  fraud  and  Russia concerns . https://www.theguardian.com/uk- news/2022/feb/17/uk-ministers- plan-to-scrap-golden-visa-scheme- amid-russia-concerns Amante,  M.  F.,  &  Rodrigues,  I.  (2021). Mobility regimes and the crisis: the changing  face  of  Chinese  migration due  to  the  Portuguese  golden  visa policy. Journal  of  Ethnic  and
Migration  Studies , 47 (17),  4081 – 4099. https://doi.org/10.1080/1369183X .2020.1752640 Anwar    Noor,  G.  S.,  Maulana,  A.  Z.,  & Putryanda, Y., M. A. (2018). Strategi Pengembangan  Wisata  Berbasis Kearifan  Lokal  Di  Kalimantan
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
Selatan. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 13 (2),  187 – 197.
http://jkpjournal.com/index.php/
menu/article/view/73 Arida,  I.  N.  S.,  &  Sunarta,  N.  (2017). Pariwisata berkelanjutan. Pariwisata Berkelanjutan. Sustain Press.
Arjaya  & Budiartha, I. N. P., I. M. (2021). The Role of Investment Licensing in Bali  Ecotourism  (Csr  Channeling).
Journal  of  Legal,  Ethical  and
Regulatory Issues , 24 (7), 1 – 12.
Arliman  S,  L.  (2018).  Peran  Investasi dalam  Kebijakan  Pembangunan Ekonomi  Bidang  Pariwisata  di Provinsi  Sumatera  Barat. Kanun
Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 273 – 294. https://doi.org/10.24815/kanun.v2 0i2.10081 Balakrishnan, P. (2022). Effective 5 April 2022,  Bulgaria  terminates  CBI Program . https://best- citizenships.com/2022/09/30/bulg aria-closes-its-golden-passport- program/
Bardutzky, S., Fahey, E., & Tryfonidou, A. (2017). Chapter  8:  Citizenship-for- sale schemes and EU law: can third- country nationals buy their way into becoming subjects of EU law? Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/97817864 35743.00016 BBC.  (2022). UK  scraps  rich  foreign investor visa scheme . https://www.bbc.com/news/uk- politics-60410844 Bond, S., & Van Reenen, J. (2007). Chapter 65  Microeconometric  Models  of Investment  and  Employment.  In Handbook  of  Econometrics (pp. 4417 – 4498). https://doi.org/10.1016/S1573- 4412(07)06065-5 BPS. (2023). Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia  pada  November  2022. Https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelea se/2023/01/02/1973/Jumlah-
Kunjungan-Wisman-Ke-Indonesia- Pada-November-2022-Mencapai- 657-27-Ribu-Kunjungan-Dan-
Jumlah-Penumpang-Angkutan-
Udara-Domestik-Pada-November- 2022-Naik-1-06-Persen-.Html. Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research design: qualitative, quantitative,  and  mixed  methods approaches (Fifth  edit).  SAGE Publications  Sage  CA:  Los  Angeles,
CA. Ditjen Imigrasi. (2022). Plt Dirjen Imigrasi Janjikan  Beri  Kemudahan  Investor Asing  dengan  Second  Home  Visa . https://www.imigrasi.go.id/id/202 2/10/14/plt-dirjen-imigrasi- janjikan-beri-kemudahan-investor- asing-dengan-second-home-visa/ Fernandes,  G.  W.,  Arantes-Garcia,  L., Barbosa,  M.,  Barbosa,  N.  P.  U., Batista, E. K. L., Beiroz, W., Resende, F.  M.,  Abrahão,  A.,  Almada,  E.  D., Alves,  E.,  Alves,  N.  J.,  Angrisano,  P., Arista,  M.,  Arroyo,  J.,  Arruda,  A.  J., Bahia,  T.  de  O.,  Braga,  L.,  Brito,  L., Callisto,  M.,  …  Silveira,  F.  A.  O. (2020).  Biodiversity  and  ecosystem services  in  the  Campo  Rupestre:  A road map for the sustainability of the hottest Brazilian biodiversity hotspot. Perspectives in Ecology and Conservation , 18 (4), 213 – 222. https://doi.org/https://doi.org/10. 1016/j.pecon.2020.10.004 Franco, S. F., &  Santos, C. D. (2021). The impact  of  Airbnb  on  residential property values and rents: Evidence from Portugal. Regional Science and
Urban  Economics , 88 ,  103667. https://doi.org/https://doi.org/10. 1016/j.regsciurbeco.2021.103667 Gammeltoft,  P.,  &  Kokko,  A.  (2013). Introduction: Outward foreign direct  investment  from  emerging economies and national development strategies: three regimes. International  Journal  of Technological  Learning,  Innovation and  Development , 6 (1 – 2),  1 – 20. https://doi.org/10.1504/IJTLID.20 13.051695 Gaspar, S., & Ampudia de Haro, F. (2020). Buying Citizenship? Chinese Golden
Implikasi Penerapan Kebijakan Golden Visa dalam Rangka Mendorong Pengembangan Investasi pada Sektor Fasa,, Berliandaldo, Andriani, Prasetio
Visa Migrants in Portugal. International  Migration , 58 (3),  58 – 72. https://doi.org/10.1111/imig.1262 1 Indrady, A., Sampurno, A., Widati, D. R., & Nugroho,  O.  C.  (2022).  Kebijakan Visa  dan  Izin  Tinggal  Keimigrasian Bagi Penanaman Modal Asing dalam Dimensi  Pertumbuhan  Ekonomi  di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal
Hukum Dan HAM Wicarana , 1 (1), 1 – 28. International,  T.  (2022). Ending  Corrupt Abuse of EU Golden Passports & Visas . https://www.transparency.org/en/ campaigns/ending-corrupt-abuse- european-union-golden-passports- visas Kemenkumham.  (2022). Permohonan Visa  Republik  Indonesia  Untuk Investor . Https://Www.Imigrasi.Go.Id/Id/Pe rmohonan-Visa-Republik- Indonesia-Wisata-Investor-C313/. Kementerian  Investasi/BKPM.  (2023). Indonesian Tourism Investment: How Is It Looking? https://www.investindonesia.go.id /en/article- investment/detail/indonesian- tourism-investment-how-is-it- looking Khan,  A.,  Bibi,  S.,  Lorenzo,  A.,  Lyu,  J.,  & Babar,  Z.  U.  (2020).  Tourism  and Development in Developing Economies:  A  Policy  Implication Perspective.  In Sustainability (Vol. 12, Issue 4). https://doi.org/10.3390/su120416 18 Kompas.com.  (2022). Jenis  Visa  Baru Golden  Visa,  Khusus  untuk  WNA Bertalenta . https://travel.kompas.com/read/2 023/01/17/160400427/jenis-visa- baru-golden-visa-khusus-untuk- wna- bertalenta#:~:text=%22Golden Visa ini diperuntukkan bagi,indonesia ke depannya%2C%22 paparnya. Kumparan.com. (2023). Sandiaga: Golden Visa  Jadi  Karpet  Merah  untuk Wisman  Berkualitas.  In Kumparan Travel . https://kumparan.com/kumparant ravel/sandiaga-golden-visa-jadi- karpet-merah-untuk-wisman- berkualitas-1zeyFAoQIX1/4 Lestegás, I., Lois-González, R.-C., & Seixas, J.  (2018).  The  global  rent  gap  of Lisbon’s historic centre. International  Journal  of  Sustainable Development  and  Planning , 13 (04), 683 – 694. https://doi.org/10.2495/SDP-V13- N4-683-694 Meivitawanli, B. (2022). Effect of Foreign Direct  Investment  in  Tourism  on Economic  Growth:  Empirical  Study in  Indonesia.  In In  Tourism  and Foreign Direct Investment (pp. 194 – 214). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/cha pters/edit/10.4324/97810031554 92-14/effect-foreign-direct- investment-tourism-economic- growth-bryna-meivitawanli Neto,  F.  (2003).  A  new  approach  to sustainable  tourism  development: Moving beyond environmental protection. Natural Resources Forum , 27 (3), 212 – 222. https://doi.org/10.1111/1477- 8947.00056 Nguyen, C. P., Binh, P. T., & Su, T. D. (2020). Capital  Investment  in  Tourism:  A Global Investigation. Tourism Planning  &  Development ,  1 – 27. https://doi.org/10.1080/21568316 .2020.1857825 OECD. (2018). OECD Tourism Trends and Policies 2022 . OECD. https://doi.org/10.1787/a8dd3019 -en Pambudi  Masteriarsa, M. F., Wibowo, A. D. C., Amaliyah, I., & Ardana, A. K., A. S.  (2020).  Strategi  pemulihan ekonomi  sektor  pariwisata  pasca
Covid-19. Majalah Media Perencana , 1 (1), 1 – 21. Paramati, S. R., Alam, M. S., & Lau, C. K. M.
(2018).  The  effect  of  tourism investment on tourism development and  CO  2  emissions:  empirical evidence  from  the  EU  nations. Journal  of  Sustainable  Tourism , 26 (9), 1587 – 1607. https://doi.org/10.1080/09669582 .2018.1489398 Parliament, E. (2022). MEPs call for a ban on ‘golden passports’ and EU rules for ‘golden visas.’ https://www.europarl.europa.eu/n ews/en/press- room/20220211IPR23114/meps- call-for-a-ban-on-golden-passports- and-eu-rules-for-golden-visas Pavlidis, G. (2021). A case of insufficient safeguards  or  state-enabled  money laundering?  ‘Golden  Passport’  and ‘Golden Visa’ investment schemes in Europe. Journal  of  Investment Compliance , 22 (2), 170 – 179. https://doi.org/10.1108/JOIC-01- 2021-0002 Ritchie    &  Spencer,  L.,  J.  (2002). Qualitative data analysis for applied policy  research.  In Analyzing qualitative  data (pp.  187 – 208). Routledge. Shachar, A. (2018). The Marketization of Citizenship in an Age of Restrictionism. Ethics & International  Affairs , 32 (1),  3 – 13. https://doi.org/10.1017/S0892679 418000059 Simangunsong,  W.  S.  (2023). Jenis  Visa Baru Golden Visa, Khusus untuk WNA Bertalenta . Https://Travel.Kompas.Com/Read/ 2023/01/17/160400427/Jenis-
Visa-Baru-Golden-Visa-Khusus- Untuk-Wna-Bertalenta.
Sinaga,  A.  F.  (2022).  Mengenal  Visa Rumah Kedua: Second Home Visa. In Opini . https://palembang.tribunnews.com /2022/12/31/opini-mengenal-visa- rumah-kedua-second-home-visa Subarkah,  A.  R.  (2018).  Diplomasi Pariwisata  Halal  Nusa  Tenggara Barat. Intermestic:  Journal  of
International  Studies , 2 (2),  188. https://doi.org/10.24198/intermes tic.v2n2.6 Surak,  K.  (2022).  Who  wants  to  buy  a visa?  Comparing  the  uptake  of residence  by  investment  programs in  the  European  Union. Journal  of Contemporary  European  Studies , 30 (1), 151 – 169. https://doi.org/10.1080/14782804 .2020.1839742 Surak, K., & Tsuzuki, Y. (2021). Are golden visas a golden opportunity? Assessing the economic origins and outcomes of residence by investment  programmes  in  the  EU. Journal  of  Ethnic  and  Migration Studies , 47 (15), 3367 – 3389. https://doi.org/10.1080/1369183X .2021.1915755 Surat  Edaran  Nomor  IMI-0740.GR.01.01 Tahun  2022  Tentang  Pemberian Visa  Dan  Izin  Tinggal  Terbatas Rumah Kedua. Susiani,  T.  (2023). Perlukah  Indonesia Menerbitkan  Golden  Visa  bagi  Para Investor? Https://Www.Kompasiana.Com/Tit iksusiani0140/63c628b038207a32 374f2e82/Perlukah-Indonesia- Menerbitkan-Golden-Visa-Bagi- Para-Investor?Page=all#section2.
Sutrisno,  E.  (2021).  Strategi  Pemulihan ekonomi  pasca  pandemi  melalui sektor UMKM dan pariwisata. Jurnal
Lemhannas RI , 9 (1), 641 – 660. UNWTO.  (2022a). International  Tourism
Back To 60% Of Pre-Pandemic Levels in January-July 2022 . Barometer. UNWTO. (2022b). Sustainable Development . UNWTO. (2022c). G20 Bali Guidelines for
Strengthening  Communities  and MSME  as  Tourism  Transformation Agents:  A  People-centred  Recovery . World Tourism Organization (UNWTO). https://doi.org/10.18111/9789284 423828 visaguide.world.  (2021). Golden  Visa Programs Worldwide .
Https://Visaguide.World/Golden- Visa/.
Visas,  L.  V.  G.  (2023). All  Citizenship  & Residency by Investment Programmes . https://www.goldenvisas.com/cou ntry?utm_source=GoogleAdwords& utm_medium=PPC&utm_campaign= CampaignTracker&utm_term=La vida golden visas&gclid=Cj0KCQiAw8OeBhCeAR IsAGxWtUxu4val0kgBR6xTJD6Hnx1 9BSh2gPzVySP9a1FojxrY0AlMEUTl
1M8aAma-EALw_wcB Wijaya,  C.  (2022). Berebut  Investor dengan  Visa  Golden,  Perlukah? Https://Fia.Ui.Ac.Id/Berebut- Investor-Dengan-Visa-Golden- Perlukah/. Wildan,  M.  (2023). Beda  Golden  Visa dengan  Second  Home  Visa,  Ini  Kata Kemenkumham . https://news.ddtc.co.id/beda- golden-visa-dengan-second-home- visa-ini-kata-kemenkumham-45060 Young, W. B., & Ryu, H. (2000). Secondary Data for Policy Studies: Benefits and
Challenges. Policy, Politics, & Nursing Practice , 1 (4), 302 – 307. https://doi.org/10.1177/15271544 0000100408 Yuliana  & Subekti, S., D. (2017). Strategi pengembangan  Bandara  Soekarno Hatta  dalam  mendukung  destinasi pariwisata prioritas Tanjung Lesung-Pandeglang  dan  sekitarnya. Jurnal  Transportasi  Multimoda ,
14 (4), 177 – 192.
Yuliartini,  N.  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Adnyani, N. K. S. (2021). RECOGNITION OF SOCIETY RIGHTS IN  TRADITION  SPECIALLY  IN TOURISM  REGULATION  BASED  ON ARTICLE  18B  PARAGRAPH  (2)  OF THE  1945  CONSTITUTION  OF  THE REPUBLIC  INDONESIA. Journal Equity of Law and Governance , 1 (1), 25 – 36. https://doi.org/10.55637/elg.1.1.3 242.25-36