## PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI STAF
AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Satuan Organisasi  Perangkat Daerah Kab. Bengkalis)
Oleh : Dariana,SE.MM
Dan
Jonase  Oktavia, S.Akun
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  standar akuntansi  pemerintahan,  sistem  pengendalian  internal,  dan  kompetensi  staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 93  eksemplar,  yang  dibagikan  kepada  responden  yang  merupakan  Kepala  Sub- bagian,  Bendahara,  dan  Staf  Akuntansi  bagian  keuangan  pada  31  Satuan Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkalis.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 23.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah,  sistem  pengendalian  internal, dan  kompetensi  staf  akuntansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis.  Sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 42,1% sedangkan sisanya 57,9% dipengaruhi oleh variabel lain.
Katakunci : Akuntansi, Pengendalian, Kompetensi, Laporan Keuangan

## A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah,  Pemerintahan  Daerah  didefenisikan  sebagai  Kewenangan Daerah  Otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  sesuai dengan  aspirasi  masyarakat  itu  sendiri.  Kewenangan  yang  dilimpahkan  kepada Pemerintah  Daerah  merupakan  suatu  tanggung  jawab  yang  harus  dilaksanakan. Pemerintah  dituntut  untuk  menyusun  dan  menyajikan  Laporan  Keuangan  yang berkualitas.
Bentuk  laporan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  Keuangan  Daerah selama  satu  tahun  anggaran  adalah  dalam  bentuk  Laporan  Keuangan  Daerah (LKPD).  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  harus  mengikuti  Standar Akuntansi  Pemerintah  sesuai  Peraturan  Pemerintah  No.71  tahun  2010.  Standar Akuntasi Pemerintah awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005  kemudian  diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010. Tujuan  diberlakukan  hal  tersebut  adalah  agar  lebih  akuntabel  dan  semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.
Adapun  pengertian  Standar  Akuntansi  Pemerintah  menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  dapat  diartikan  sebagai  prinsip-prinsip
akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), serta disusun  dengan  mengacu  kepada  kerangka  konseptual  Akuntansi  Pemerintah. Standar  Akuntansi  Pemerintah  diberlakukan  untuk  memecahkan  berbagai kebutuhan  yang  muncul  dalam  pelaporan  keuangan,  akuntansi,  dan  audit,  di pemerintahan  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  sehingga diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan yang kredibel. 1
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah,  laporan  keuangan  terdiri  dari  Laporan  Realisasi Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo  Lebih  Anggaran,  Neraca,  Laporan Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  dan  Catatan  Atas Laporan  Keuangan,  sehingga  terdapat  penambahan  tiga  laporan  keuangan  yaitu Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  dan  Laporan  Saldo  Lebih Anggaran. 2
Mengenai  kualitas  laporan  keuangan  selain  menggunakan  standar akuntansi  pemerintahan  tidak  terlepas  juga  diterapkannya  sistem  pengendalian internal  pemerintah.  Sistem  pengendalian  internal  adalah  proses  yang  integral pada tindakan dan kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan Nomor 71 Tahun 2010.
Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  60  Tahun  2008.  Pengertian  Sistem  pengendalian  Internal  Pemerintah disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh  dilingkungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Laporan keuangan  yang  memiliki  kualitas  nilai  informasi  yang  baik,  tidak  terlepas  dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  mewajibkan  laporan  keuangan  direview  oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa  Keuangan  untuk  diaudit.  Review  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  tersebut  dilakukan  oleh  Inspektorat  Provinsi  dan  Inspektorat  Kabupaten. Laporan  Keuangan  yang  disajikan  harus  berdasarkan  Sistem  Pengendalian Internal yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI)  memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat ( Disclaimer ) atas LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011. Opini ini menurun dibandingkan dengan opini  yang  diberikan BPK RI  atas  LKPD  Tahun  2010  lalu.  Selain  LHP  atas  LKPD  TA  2011,  BPK  juga menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011.
Hal-hal  yang mempengaruhi pemberian opini  Laporan  Keuangan tersebut salah satunya adalah Permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern,
1 Nordiawan, Ayuningtyas, “ Akuntansi Sektor Publik ”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010),
h. 31
2 Www.span.depkeu.go.id, Diakses pada tanggal 30 Januari 2018, Pukul 21:29 Wib.
antara  lain:  Saldo  persediaan  tidak  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya, Penyajian  Investasi  Non  Permanen  pada  Neraca  tidak  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  dan  pengendalian  internal  atas  pengelolaan  dan  penata usahaan  dana  investasi  non  permanen  lemah,  Pengelolaan  aset  tetap  Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum tertib.
Permasalahan  lain  terkait  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah sisa uang persediaan TA 2010 dan TA 2011 belum disetor ke kas daerah. 3
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  berdasarkan  fenomena  yang  ada  di  Kabupaten  Bengkalis  yaitu mengenai  opini  audit  yang  diberikan  BPK  RI  pada  tahun  2011  yaitu  tidak memberikan  opini.  Hal-hal  yang  menjadi  temuan  BPK  pada  laporan  keuangan tahun  2011  menunjukkan  aset  tetap  yang  tidak  didukung  dengan  dokumen  yang memadai.
Penelitian  ini  replika  dari  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  T. Asri Yunita dengan judul “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SOPD  Kota Dumai)”. Perbedaan  yang  akan  saya  teliti  terdapat  pada  objek  penelitiannya  yaitu Kabupaten Bengkalis.
Selanjutnya  penelitian ini  juga  merujuk  pada  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Nurlaila  yang  berjudul  “Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)”. Dari judul tersebut terlihat adanya perbedaan dengan judul yang akan saya teliti. Pada penelitian yang akan  saya  teliti  menggunakan  variabel  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Kompetensi Staf objek penelitiannya juga berbeda yaitu di Kabupaten Bengkalis. Dari  hasil  uraian  diatas  terkait  dengan  fenomena  yang  dialami  oleh pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  untuk  melihat  adanya  hubungan  antara Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Kompetensi Staf terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
a) Penerapan  Standar  Akuntansi,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan Kompetensi  Staf  Akuntansi  merupakan  faktor  yang  berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
b) Pada tahun anggaran 2011 BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  Kabupaten Bengkalis.
c) Dalam  Laporan  Keuangan  Daerah  adanya  ketidakpatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan.
3 Www.bpk.go.id, Diakses pada tanggal 29 Januari 2018, Pukul 20:15

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka dirumuskan suatu permasalahan pokok sebagai berikut:
a. Apakah  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh terhadap  Kualitas Laporan Keuangan  Daerah  Kabupaten Bengkalis?
b. Apakah  Sistem  Pengendalian  Internal    berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis?
c. Apakah Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis?
d. Apakah  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntasi berpengaruh terhadap  Kualitas Laporan Keuangan  Daerah  Kabupaten Bengkalis?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk  mengetahui,  menguji  dan  menjelaskan  pengaruh  Standar Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
b. Untuk  mengetahui,  menguji  dan  menjelaskan  pengaruh  Sistem Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
c. Untuk mengetahui, menguji dan menjelaskan pengaruh Kompetensi  Staf  Akuntansi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

## D. Hipotesis
Dari  kerangka  pemikiran  diatas  maka  dapat  ditarik  hipotesis  sebagai berikut:
1. Hipotesis pertama
H 1
: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Hipotesis kedua H 2
: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap
Kualitas Laporan Keuangan 3. Hipotesis ketiga H 3
: Kompetensi Staf berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan
Keuangan
4. Hipotesis keempat
H 4
: Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan
Kompetensi  Staf  berpengaruh  positif  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.
E. Definisi Operasional Variabel
Dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  variabel  yaitu  variabel  bebas ( Defendant  Variabel) dan  variabel  terikat (Independent  Variabel). Variabel bebasnya terdiri atas Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan  Kompetensi  Staf.  Sedangkan  variabel  terikatnya  adalah  Kualitas  Laporan Keuangan.
Tabel 1 Variabel Penelitian Variabel Defenisi Indikator Skala Pengukuran Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X 1 ) Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menjadikan laporan keuangan pemerintah. (Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) 1. Basis akuntansi 2. Nilai historis
3. Substansi mengungguli bentuk
4. Perioditas
5. Konsistensi
6. Pengungkapan
7. Lengkap 8. Penyajian wajar.
Likert Sistem
Pengendalian Internal (X 2 ) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat Daerah. (Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008) 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi  dan komunikasi 5. Pemantauan Likert
Kompetensi
Staf Akuntansi (X 3 ) Kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seorang serta mempunyai prilaku yang dapat diprediksi pada saat melakukan pekerjaan. (Spencer dan Spencer) 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Konsep diri dan nilai-nilai 4. Karakteristik pribadi 5. Motif Likert Kualitas Laporan Keuangan (Y) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 1. Relevan 2. Andal
3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami. Likert
informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (Indra Bastian)

## B. Landasan Teoritis

## 1. Kualitas Laporan Keuangan
Laporan  Keuangan  adalah  catatan  informasi  suatu  entitas  pada  suatu periode  akuntansi  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan  yang terstruktur mengenai posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan. Tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  posisi keuangan,  realisasi  anggaran,  arus  kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 4
Menurut  Farid  dan  Siswanto  yang  dimaksud  dengan  laporan  keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. 5
Menurut  Munawir  laporan  keuangan  pada  dasarnya  adalah  hasil  dari proses  akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut. 6
Sedangkan  Laporan  Keuangan  menurut  Baridwan  adalah  ringkasan  dari suatu  proses  pencatatan,  merupakan  suatu  ringkasan  dari  transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 7
Laporan Keuangan Sektor Publik merupakan representasi posisi keuangan dari  transaksi-transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  entitas  sektor  publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan,  kinerja,  dan  arus  kas  suatu  entitas  yang  berguna  bagi  sejumlah  besar pemakai (wide  renge  users) untuk  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. 8
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi tujuannya. Ada empat prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  merupakan  Laporan  Keuangan gabungan  dari  seluruh  SOPD  dan  laporan  keuangan  PPKD  sebagai  PPKD/BUD.
4 Febrian  Cahyo,  “Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah:  Faktor    yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SOPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.22 No.2 :188-200, 2015, h.189
5 Farid dan siswanto, “Analisis Laporan Keuangan” (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.2
6 Munawir, “ Analisa Laporan Keuangan (Edisi Keempat)”, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.2
7 Baridwan, Zaki, “ Pengantar Akuntansi Edisi 21” , (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h.17
8 Indra Bastian, “ Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar”, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.297
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  ini  dibuat  setiap  semester/tahunan  dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. 9
Karakteristik  kualitatif  merupakan  hal  yang  penting  dalam  laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: 10
a. Dapat dipahami
Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan  sektor  publik  adalah  kemudahannya  untuk  dipahami  pengguna. Maksudnya,  pemakai  diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang ativitas  ekonomi,  bisnis,  dan  akuntansi,  serta  memiliki  kemauan  untuk  belajar tentang  informasi  yang  disampaikan.  Namun  demikian,  informasi  yang seharusnya diungkapkan dalam laporan sektor publik tidak boleh disembunyikan dengan alasan apapun, kecuali berlawanan dengan hukum.
b. Relevan Informasi  yang  disajikan  haruslah  relevan  agar  memenuhi  kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi laporan keuangan berkualitas yang dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini dan juga untuk memprediksikan masa depan.
c. Keandalan
Agar  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dapat  bermanfaat,  informasi yang disajikan juga harus bersifat andal. Informasi yang berkualitas baik memiliki keandalan.  Andal  disini  dimaksudkan  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya.
d. Dapat dibandingkan Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar
periode  atau  mengidentifikasi  kecendrungan  posisi  dan  kinerja  keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi  posisi  keuangan,  kinerja,  serta  perubahan  posisi  keuangan  secara relatif.
Kualitas  laporan  keuangan  menunjukkan  bagaimana  kondisi  suatu pemerintahan. Apabila kualitasnya baik maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah  tersebut  telah  menjalankan  pemerintahannya  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan  berdasarkan  standar  akuntansi  pemerintah  dan  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan sebaliknya, jika kualitas laporan keuangan suatu pemerintah itu buruk maka dapat diindikasikan masih ada permasalahan dan buruknya  sistem  pemerintahan  disuatu  daerah,  sehingga  masih  banyak  hal  yang perlu  diperbaiki  baik  dalam  standar  akuntansi  yang  belum  sesuai,  pengendalian
9 Nunuy  Nur  Afiah,  “ Akuntansi  Pemerintah,  Implementasi  Akuntansi  Keuangan Pemerintah Daerah” Lihat Pada Ema Nirwana dan Jhon Suhaidi, “Analisis Basic Cash Towards Accrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012-2014”, Jurnal Akuntansi Syariah, 1-206, 2017, h.178
10 Ihayul  Ulum,  “ Akuntansi  Sektor  Publik  Sebuah  Pengantar ”,  (Malang:  Universitas Muhammadiyah, 2004), h.185
internal  yang  kurang  memadai  hingga  tidak  taat  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## 2. Standar Akuntansi Pemerintah
Menurut  Wijaya,  standar  akuntansi  pemerintahan  (SAP)  merupakan standar  akuntansi  pertama  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  akuntansi pemerintahan  Indonesia.  Sehingga  dengan  adanya  standar  ini,  maka  laporan keuangan  pemerintah  yang  merupakan  hasil  dari  proses  akuntansi  diharapkan dapat  digunakan  sebagai alat  komunikasi  antara  pemerintah  dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 11
Standar  akuntansi  pemerintah  merupakan  dasar  yang  digunakan  dalam akuntansi  pemerintah  di  Indonesia.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003,  maka  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2005  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Didalam  SAP, mengandung  prinsip-prinsip  cara  penyusunan  dan  penyajian  Laporan  Keuangan Pemerintah. Maka dari itu, SAP merupakan salah satu syarat  yang penting untuk mendukung meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-
Undang  diharapkan  agar  dapat  menciptakan  Laporan  Keuangan  yang  transparan dan  akuntabel  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan  negara  agar  dapat menciptakan pemerintahan yang baik ( good governance ).
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  diberlakukan  untuk  memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam laporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan,  baik  pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah,  sehingga diperlukan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang  kredibel. 12 Perkembangan  SAP mengacu  pada  praktik-praktik  terbaik  ditingkat  Internasional  dengan  tetap mempertimbangkan  kondisi  di  Indonesia,  baik  peraturan  perundangan  praktik- praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu strategi  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  dilakukan  dengan proses  transisi  menuju  basis  akrual.  Berdasarkan  UU  Nomor  24  Tahun  2005 bahwa  untuk  pengakuan  transaksi  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dicatat dengan  basis  kas.  Sementara  aset,  utang,  dan  ekuitas  dana  dicatatat  berdasarkan basis akrual.
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dari  penerapan  SAP  berbasis  akrual dimaksudkan  untuk  memberi  manfaat  lebih  baik  bagi  para  pemangku kepentingan,  baik  para  pengguna  maupun  para  pemeriksa  laporan  keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah  satu  prinsip  akuntansi  yaitu  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Sesuai  dengan  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  penerapan  SAP  berbasis  akrual  dapat
11 Adi, Wijaya, “ Kebijakan Pembangunan Daerahh Dalam Era Otonomi” (Jakarta: P2E- LIPI, 2003), h. 4 12 Nordiawan, Ayuningtyas, “Akuntansi Sektor Publik”, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.31
dilaksanakan  secara  bertahap.  Pemerintah  dapat  menerapkan  SAP  berbasis  kas menuju  akrual  paling  lambat  pada  tahun  2014.  Selain  mengatur  SAP  berbasis akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP berbasis kas menuju akrual yang saat ini masih digunakan seluruh entitas.
Basis  akrual  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui  transaksi  dan peristiwa  lainnya  pada  saat  transaksi  dan  peristiwa  tersebut  terjadi  dan  bukan hanya  pada  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayar.  Manfaat  basis  akrual antara lain: 13
a. Memberi gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
b. Menyajikan informasi yang sebenarnya  mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
c. Bermanfaat  dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  terkait  dengan jasa layanan efesiensi dan pencapaian tujuan.
Standar  akuntansi  pemerintah  dapat  diartikan  sebagai  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), serta disusun dengan mengaju kepada kerangka konseptual pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hal yang perlu dipahami  dan  dipatuhi  dalam  menyusun  standar  akuntansi  pemerintahan  dalam rangka  penyelenggaraan  akuntansi  yaitu  prinsip  akuntansi  dan  pelaporan keuangan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pengguna  dapat  memahami  laporan keuangan yang disajikan.
Berikut  ada  delapan  prinsip  yang  digunakan  dalam  akuntansi  dan pelaporan keuangan pemerintah: 14
a. Basis akuntansi
Basis  akuntansi  yang  digunakan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah adalah  basis  akrual,  untuk  pengakuan  pendapatan-laporan  operasional,  beban, aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  Dalam  hal  aturan  perundangan  mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka  entitas wajib menyajikan laporan demikian.
Basis  akrual  untuk  laporan  operasional  berarti  bahwa  pendapatan diakui Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan  dicatat  pada  saat  terjadinya  transaksi,  atau  pada  saat  kejadian  atau  kondisi lingkungan  berpengaruh  pada  keuangan  pemerintah,  tanpa  memperhatikan  saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
b. Prinsip realisasi
Bagi  pemerintah,  pendapatan  basis  kas  yang  tersedia  yang  telah diotorisasikan  melalui  anggaran  pemerintah  suatu  priode  akuntansi  akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan  realisasi  anggaran  masih  merupakan  laporan  yang  wajib  disusun,  maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran yang telah menambah atau mengurangi kas.
13 Abdul Halim, “ Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah”, (Jakarta: Jagakarsa, 2007), h.49
14 Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Auntansi Pemerintah.
Prinsip  layak  temu  daya-pendapatan (matching  cost  against  revenue principle) dalam  akuntansi  pemerintah  tidak  mendapat  penekanan  sebagaimana yang dipraktikkan dalam akuntansi komersial.
c. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta
peristiwa  lain  yang  seharusnya  disajikan,  maka  transaksi  atau  peristiwa  lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.  Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain  tidak  konsisten  atau  berbeda  dengan  aspek  formalitasnya  maka  hal  tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
d. Prinsip periodesitas Kegiatan  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  entitas  pelaporan  perlu dibagi  menjadi  periode-periode  pelaporan  sehingga  kinerja  entitas  dapat  diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode pertama yang digunakan  adalah  tahunan.  Namun,  periode  bulan,  triwulanan,  dan  semesteran juga dianjurkan.
e. Prinsip konsistensi
Perlakuan  akuntansi  yang  sama  diterapkan  pada  kejadian  yang  serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  tidak  boleh  terjadi  perubahan  dari  satu  metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
Metode  akuntansi  yang  dipakai  dapat  diubah  dengan  syarat  bahwa metode  yang  baru  diterapkan  mampu  memberikan  informasi  yang  lebih  baik dibanding metode lama. Pengaruh atas penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
f. Prinsip pengungkaan lengkap Laporan  keuangan  menyajikan  secara  lengkap  informasi  yang
dibutuhkan  oleh  pengguna.  Informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembaran muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
g. Prinsip penyajian wajar
Laporan  keuangan  menyajikan  dengan  wajar  laporan  realisasi anggaran,  laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih,  neraca,  laporan  operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan.

## 3. Sistem Pengendalian Internal
Dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  transparan  dan akuntabel  maka  untuk  tercapainya  efektivitas  standar  akuntansi  pemerintah diperlukan  suatu  pengendalian  internal  yang  memadai.  Sistem  pengendalian internal  yang  memadai  dapat  mencegah  terjadinya  berbagai  kecurangan  di pemerintahan.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sangat  rentan  terjadinya kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  sehingga menimbulkan kerugian pada negara.
Dari  segi  pengertiannya,  sistem  pengendalian  intern (intern  control system) dapat  dibagi  dua  yaitu  dalam  arti  sempit  dan  dalam  arti luas.  Dalam  arti sempit dapat diartikan sebagai internal check yang merupakan sistem yang secara
otomatis  dapat  saling  memeriksa  pencatatan  data  akuntansi  yang  dilakukan  oleh suatu bagian yang dengan dilakukan oleh bagian lain dalam pekerjaan yang sama. Sedangkan  dalam  arti  luas  pengawasan  intern  tidak  hanya  meliputi  pekerjaan pengecekan  melainkan  meliputi  semua  alat-alat  yang  digunakan  pimpinan  untuk mengadakan pengawasan. 15
Menurut  AICPA  pengertian  dari  pengawasan  intern  adalah  pengawasan intern  itu  meliputi  struktur  organisasi  dan  semua  cara-cara  serta  alat-alat  yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan  harta  milik  perusahaan,  memeriksa  ketelitian  dan  kebenaran  data akuntansi,  memajukan  efisiensi  di  dalam  usaha,  dan  membantu  mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. 16
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengertian sistem pengendalian  internal  pemerintah  disingkat  SPIP  adalah  sistem  pengendalian internal  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  dilingkungan  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 60 Tahun 2008  pasal  2  menyatakan  bahwa  pengendalian  atas  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  dilaksanakan  dengan  pedoman  pada  sistem  pengendalian  internal pemerintah  (SPIP).  SPIP  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai bagi  tercapainya  efektivitas  dan  efesiensi  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan pemerintah  negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengaman  aset  negara,  dan ketaatan terhadap peraturran perundang-undangan. 17
Unsur sistem pengendalian internal merupakan dasar untuk penyelenggaraan  dan  sebagai  tolok  ukur  pengujian  efektivitas  penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Unsur pengendalian internal meliputi: 18
a. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  merupakan  elemen  terpenting  yang melandasi  unsur-unsur  lainnya  dalam  sistem  pengendalian.  Lingkungan pengendalian  berkaitan  dengan  orang,  moralitas,  integritas,  kejujuran,  dan kompetensi.  Pimpianan  instansi  pemerintah  dan  seluruh  pegawai  harus menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  dalam  keseluruhan  organisasi  yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat.
b. Penilaian Risiko
15 Zulhendri,  “Sistem  Pengendalian  Intern  Dalam  Sistem  Penggajian  di  PT  Chevron Pacific Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.4 No.2 99-201, 2015, h. 178
16 American  Institute  Of  Certified  Public  Accountans,  “ Intrnal  Control  Elements  Of Coordinated  System  and  Its  Importance  to  Management  and  The  Independent  Public Accountants”, (1949)  Lihat  Pada  Zulhendri,  “Sistem  Pengendalian  Intern  Dalam  Sistem Penggajian  di  PT  Chevron  Pacific  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita, Vol.4  No.2  99-201, 2015, h. 179
17 Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Internal.
18 Agoes, Sukrisno, “ Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid 1  Edisi  3”, (Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia,  2004)  Lihat  Pada Amalia  Ika Paristu,  “Sistem  Pengendalian  Internal  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  (Studi  Komparatif    Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa), Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bianis, Vol.1 No.2, 150-168, 2014, h.153
Pengendalian  internal  harus  memberikan  penilaian  atau  resiko  yang dihadapi  unit  oraganisasi  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam.  Penilaian  resiko terdiri  atas  identifikasi  risiko  dan  analisis  risiko.  Penilain  risiko  diawali  dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten  baik pada  tingkat  instansi  maupun  pada  tingkat  kegiatan.  Selanjutnya  instansi pemetintah  mengidentifikasi  secara  efisien  dan  efektif  risiko  yang  dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapain tujuan. Penilain risiko mencakup:
1) Identifikasi risiko
Mengidentifikasi  secara  efisien  dan  efektif  risiko  yang  dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. 2) Analisis risiko Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.
c. Kegiatan Pengendalian Kegiatan  pengendalian  internal  adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang
dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.
d. Informasi Dan Komunikasi Informasi  harus  dicatat  dan  dilaporkan  kepada  pimpinan  instansi
pemerintah dan pihak lain ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana  tertentu  serta  tepat  waktu  sehingga  memungkinkan  pimpinan  instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
Instansi  pemerintah  harus  memiliki  instansi  yang  relevan  dan  dapat diandalkan  baik  informasi  keuangan  maupun  non  keuangan,  yang  berhubungan dengan  peristiwa-peristiwa  ekternal  serta  internal.  Informasi  tersebut  harus direkam  dan  dikomunikasikan  kepada  pimpinan  instansi  pemerintah  dan  lainnya diseluruh  instansi  pemerintah  yang  memerlukannya  dalam  bentuk  serta  dalam kerangka  waktu  yang  memungkinkan  yang  bersangkutan  melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.
Pimpinan  instansi  pemerintah  menggunakan  berbagai  bentuk  dan sarana  dalam  mengkomunikasikan  informasi  yang  penting  kepada  pegawai  dan lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
1) Pimpinan  instansi  pemerintah  sudah  menggunakan  bentuk  dan sarana  komunikasi  efektif,  berupa  buku  pedoman  kebijakan  dan prosedur,  surat  edaran,  memorandum,  papan  pengumuman,  situs internet dan intranet, rekaman, video, e-mail, dan arahan lisan. 2) Pimpinan  telah  melakukan  komunikasi  dalam  bentuk  tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai diseluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian internal.
e. Pemantauan.
Evaluasi  terpisah  diselenggarakan  melalui  penilaian  sendiri,  review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat  pengawasan  internal  pemerintah  atau  pihak  eksternal  pemerintah  dengan
menggunakan  daftar  uji  pengendalian  internal.  Evaluasi  terpisah  terhadap pengendalian  internal  dilakukan  secara  berkala  dan  kelemahan  yang  ditemukan diteliti lebih lanjut.
Ciri-ciri pengendalian internal yang efektif yaitu: 19
1) Tujuan yang jelas Jika  pengendalian  tidak  dapat  dimengerti  maka  prosedur pengendalian  tersebut  tidak  akan  digunakan  dan  jika  tidak mempunyai  tujan,  maka  pengendalian  tersebut  tidak  mempunyai nilai. 2) Dibangun untuk tanggung jawab bersama Pengendalian harus dimanfaatkan oleh seluruh pengguna. 3) Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan Biaya  yang  dikeluarakan  harus  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan, maka dari itu jangan sampai biaya tersebut melampaui manfaat. 4) Didokumentasikan Proses  dokumentasi  harus  sederhana  dan  dapat  dimengerti,  jelas hubungan risiko pengendalian dan memberikan keyakinan  kepada manajemen  bahwa  pengendalian  manajemen  berada  pada tempatnya. 5) Dapat diuji dan direview Proses  pengendalian  manajemen  dan  dokumentasinya  dapat  diuji dan direview agar dapat disempurnakan. 6) Dapat dikelola Pengendalian  internal  yang  akan  ditetapkan  dapat  ditambah,
dikurangi, diubah maupun diperbarui.

## A. Metodologi Penelitian
Setelah  melakukan  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  kuesioner yang  telah  diberikan  kepada  responden  dan  semua  kuesioner  telah  terkumpul, maka  data  tersebut  dikelompokkan  menurut  variabel  masing-masing  dan dilanjutkan memberikan skor untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan.
Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dianggap valid dan konsisten,
maka  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  data.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  alat  bantu software SPSS  versi  23.0.  seluruh  data yang  telah  dirangkum  lalu  ditabulasikan  sesuai  dengan  masing-masing  variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Setelah  itu  akan  dilanjutkan  dengan melakukan  hipotesis  menggunakan  rumus  statistika.  Metode  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Uji Kualitas Data
Suatu  penelitian  yang  tidak  valid  atau  konsisten  akan  berdampak  pada kesimpulan penelitian yang menjadi bias dan tidak tepat sasaran. Dalam penelitian ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  sehingga
19 Akmal, “ Pemeriksaan Intern (Internal Audit)”, (Petukangan Utara: PT. Indeks, 2006), h. 25
diperlukan  pengujian  kualitas  data  untuk  mengetahui  keabsahan  suatu  hasil penelitian.  Suatu  penelitian  dikatakan  valid  bila  terdapat  kesamaan  antara  data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti.
a. Uji Validitas Data
Uji  validitas  data  bertujuan  untuk  mengukur  apa  yang  ingin  diukur atau  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mengenai  sasaran.  Uji  validitas  dengan menggunakan  analisis  faktor  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kevalidan  butir pertanyaan  untuk  masing-masing  variabel  atau  untuk  mengetahui  validitas konstruk  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  disediakan  dapat  diukur  dengan mengkorelasikan skor pada setiap pertanyaan dengan jumlah total skornya. Untuk menguji  validitas  antara  masing-masing  skor  total  dengan  menggunakan  rumus teknik korelasi product momen dengan rumus sebagai berikut:
r = ∑    ∑   ∑
√   ∑ ∑       ∑ ∑ Keterangan : r  : Koefesien korelasi product momen x  : Jumlah skor untuk indikator X y  : Jumlah skor untuk indikator Y
n  : Banyaknya responden (sampel) dari valiabel x, y dari kuesioner Seperti  yang  telah  dikemukakan  bahwa,  analisis  faktor  dilakukan dengan cara mengkolerasikan jumlah skor dari sejumlah pertanyaan dengan  skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 keatas maka faktor tersebut merupakan konstruksi yang kuat. 20
b. Uji Reabilitas Data
Untuk  uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  koefisien Alpha  cronbach’s. koefisien  ini  merupakan  reliabilitas  yang  paling  sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variasi dari item-item, baik untuk format  benar  atau  salah  atau  bukan,  seperti  format  pada  skala likert sehingga koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal consistency. Jika  koefisien  alpha  yang  dihasilkan  lebih  besar  dari  0.60  (a>0,60)  maka instrumen  tersebut  dikatakan  reliabel,  apabila  sebaliknya  alpha  lebih  rendah  dari 0,60 (a<0,60) maka instrumen tersebut tidak reliabel. 21 Untuk menguji realibilitas dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  koefisien  reliabilitas Alpha Cronbach’s dengan rumus sebagai berikut:
a= [ ] [ ]
Keterangan : A : Koefisien Reabilitas
k : Jumlah instrumen pertanyaan/ pernyataan
∑ : Jumlah varians dari setiap instrumen
Sx 2 : Varian dari keseluruhan instrument .
20 Sugiyono,  “ Metodologi  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D)” , (Bandung: Alfabeta, 2009), h.178 21 Sofian Siregar, “ Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS” (Jakarta: Kencana, 2013), h. 57

## PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Karakteristik Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  responden  yang  bekerja  pada  SOPD Kabupaten  Bengkalis.  Penyebaran  Kuesioner  dalam  penelitian  ini  dilakukan secara  langsung  oleh  peneliti  kepada  pegawai  yang  bekerja  pada  SOPD Kabupaten  Bengkalis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode propotional  sampling yang  dimana  sampel  dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  pertimbangan tertentu. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja pada bagian keuangan pada setiap SOPD Kabupaten Bengkalis.
Dari  120  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  120  responden,  didapat sebanyak 93 kuesioner yang memenuhi karakteristik data penelitian. Distribusi ke 93 kuesioner tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner Keterangan Jumlah Kuesioner yang dikirim 120 Kuesioner yang kembali 93 Kuesioner yang dapat digunakan 93 Kuesioner yang tidak kembali 27 Tingkat pengembalian kuesioner (93/120 x 100%) 77,5% Tingkat pengembalian yang digunakan (93/120 x 100%) 77,5% Sumber : Kuesioner Penelitian
Dari  table  1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kuesioner  yang  tidak  kembali sebanyak 27 kuesioner yang disebabkan kehilangan dan rusak.
B. Karakteristik Responden Penelitian
Karakteristik  yang  diteliti  meliputi  jenis  kelamin,  umur  dan  tingkat pendidikan responden. Ringkasan mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase (%) Laki-Laki 39 41,9 Perempuan 54 58,1 Jumlah 93 100 Sumber : Kuesioner Penelitian 2018 Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia Frekuensi (Orang) Persentase (%) 20 – 25 8 8,6 26 – 30 17 18,3 31 – 35 21 22,6
36 – 40 27 29,0 < 40 20 21,5 Jumlah 93 100 Sumber : Kuesioner Penelitian 2018 Tabel 4 Karakteristik Responden  Berdasarkan   Tingkat   Pendidikan No Tingkat Pendidikan Frekuensi (Orang) Persentase (%) 1 S2 8 8,6 2 S1 41 44,1 3 Diploma 4 - - 4 Diploma 3 23 24,7 5 SLTA Sederajat 21 22,6 Jumlah 93 100 Sumber : Kuesioner Penelitian 2018 Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Masa Kerja (Tahun) Frekuensi (Orang) Persentase (%) 0 – 5 9 9,7 6 – 10 17 18,3 11 – 15 22 23,7 16 – 20 26 27,9 ≥ 21 19 20,4 Jumlah 74 100 S umber : Kuesioner Penelitian 2018
Berdasarkan  tabel  2,  3,  4  dan  5  dapat  dilihat  bahwa  karekteristik responden  dalam  penelitian  ini  lebih  didominasi  oleh  perempuan  yaitu  sebanyak 54  orang  responden  atau  58,1%,  dan  laki-laki  39  orang  atau  41,9%.  Sedangkan berdasarkan usia dalam penelitian ini lebih didominasi oleh pegawai yang berusia 36-40 tahun sebanyak 27 orang atau 29,0%, kemudian pegawai yang berusia 31- 35 tahun sebanyak 21 orang atau 22,6%, usia >40 tahun berjumlah 20 orang atau 21,5%,  usia  26-30  tahun  sebanyak  17  orang  atau  18,3%,  dan  usia  20-25  tahun sebanyak 8 orang atau 8,6%.

## C. Hasil Statistik Deskriptif
Gambaran  mengenai  variabel-variabel  penelitian  yaitu  Penerapan standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem Pengendalian  Internal,  Kompetensi  Staf dan  Kualitas  Laporan  Keuangan  disajikan  dalam  tabel descriptive  statistic yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel  6 Statistik Deskriptif Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N Y 15.3441 1.94207 93 X1 26.1398 2.47418 93 X2 15.4731 2.01403 93 X3 16.0323 1.87924 93 Sumber : Pengolahan Data SPSS
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X 1 ) Berdasarkan pengujian statistik  diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ( mean )  sebesar  26,1398  dengan  standar  deviasi  sebesar  2,47418.  Nilai  rata-rata 26,1398 menunjukkan besarnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 26,1398.  Nilai  rata-rata  dan  nilai  standar  devisiasi  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar devisiasinya.
2. Sistem Pengendalian Internal (X 2 )
Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ( mean )  sebesar  15,4731  dengan  standar  deviasi  sebesar  2,01403.  Nilai  rata-rata 15,4731  menunjukkan  besarnya  Sistem  Pengendalian  Internal  sebesar  15,4731. Nilai  rata-rata  dan  nilai  standar  devisiasi  Sistem  Pengendalian  Internal  ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar devisiasinya.
3. Kompetensi Staf (X 3 )
Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ( mean )  sebesar  16,0323  dengan  standar  deviasi  sebesar  1,87924.  Nilai  rata-rata 16,0323 menunjukkan besarnya  Kompetensi Staf sebesar 16,0323. Nilai rata-rata dan  nilai  standar  devisiasi  Kompetensi  Staf  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat penyebaran  data  yang  baik  karena  nilai  rata-ratanya  lebih  besar  daripada  standar devisiasinya.
4. Kualitas Laporan Keuangan (Y) Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ( mean )  sebesar  15,3441  dengan  standar  deviasi  sebesar  1,94207.  Nilai  rata-rata 15,3441  menunjukkan  besarnya  Kualitas  Laporan  Keuangan  sebesar  15,3441. Nilai  rata-rata  dan  nilai  standar  devisiasi  Kualitas  Laporan  Keuangan  ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar devisiasinya.

## D. Hasil Uji Analisis Data
Data  yang  telah  dikumpulkan,  terlebih  dahulu  akan    diperiksa kelengkapannya  agar  selanjutnya  dapat  dianalisis.  Langkah  selanjutnya  yaitu melakukan  pengujian  terhadap  validitas  dan  reabilitas  data.  Pengujian  data  ini dilakukan  secara  keseluruhan  pada  semua  pertanyaan  yang  digunakan  untuk mengukur variabel-variabel penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 23.0. for windows
2. Hasil Uji Kualitas Data
a. Hasil Uji Validitas Data
Uji  validitas  data  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidaknya  suatu kuesioner.  Seluruh  pertanyaan  didalam  penelitian  ini  berjumlah  23  pertanyaan yang  harus  dijawab  oleh  responden.  Uji  signifikansi  dilakukan  dengan membandingkan r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2 dengan  alpha  0,05,  n  adalah  jumlah  sampel.  Dalam  penelitian  ini  df  =  93-2=91, sehingga  dapat  r  tabel  untuk  df  (91)  =  0,2039    Berdasarkan  analisis  yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 7 Hasil Uji Validitas X1 Correlations SAP1 SAP2 SAP3 SAP4 SAP5 SAP6 SAP7 SAP8 X1 SAP 1 Pearson Correlation 1 .252 * .463 ** .299 ** .351 ** .262 * .131 .299 ** .586 ** Sig. (2-tailed) .015 .000 .004 .001 .011 .212 .004 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 SAP 2 Pearson Correlation .252 * 1 .345 ** .270 ** .418 ** .276 ** .363 ** .458 ** .646 ** Sig. (2-tailed) .015 .001 .009 .000 .007 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 SAP 3 Pearson Correlation .463 ** .345 ** 1 .292 ** .450 ** .335 ** .437 ** .462 ** .738 ** Sig. (2-tailed) .000 .001 .005 .000 .001 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 SAP 4 Pearson Correlation .299 ** .270 ** .292 ** 1 .294 ** .328 ** -.025 .227 * .546 ** Sig. (2-tailed) .004 .009 .005 .004 .001 .809 .028 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 SAP 5 Pearson Correlation .351 ** .418 ** .450 ** .294 ** 1 .487 ** .407 ** .485 ** .746 ** Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 SAP 6 Pearson Correlation .262 * .276 ** .335 ** .328 ** .487 ** 1 .222 * .362 ** .605 ** Sig. (2-tailed) .011 .007 .001 .001 .000 .032 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 SAP 7 Pearson Correlation .131 .363 ** .437 ** -.025 .407 ** .222 * 1 .473 ** .572 ** Sig. (2-tailed) .212 .000 .000 .809 .000 .032 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 SAP 8 Pearson Correlation .299 ** .458 ** .462 **
.227 * .485 ** .362 ** .473 ** 1  .734 ** Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .028 .000 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 X1 Pearson Correlation .586 ** .646 ** .738 ** .546 ** .746 ** .605 ** .572 ** .734 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 93 93 93
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber : Pengolahan Data SPSS

## Uji Validitas Data X2
Correlations SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 X2 SPI1 Pearson Correlation 1 .389 ** .494 ** .107 .409 ** .709 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .306 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 SPI3 Pearson Correlation .389 ** 1 .528 ** .449 ** .314 ** .777 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .000 N 93 93 93 93 93 93 SPI2 Pearson Correlation .494 ** .528 ** 1 .380 ** .303 ** .754 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .000 N 93 93 93 93 93 93 SPI4 Pearson Correlation .107 .449 ** .380 ** 1 .178 .595 ** Sig. (2-tailed) .306 .000 .000 .088 .000 N 93 93 93 93 93 93 SPI5 Pearson Correlation .409 ** .314 ** .303 ** .178 1 .640 ** Sig. (2-tailed) .000 .002 .003 .088 .000 N 93 93 93 93 93 93 X2 Pearson Correlation .709 ** .777 ** .754 ** .595 ** .640 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber : Pengolahan Data SPSS
Tabel 9 Hasil Uji Validitas X3 Correlations KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS1 Pearson Correlation 1 .333 ** .638 ** .588 ** .601 ** Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 KS2 Pearson Correlation .333 ** 1 .376 ** .306 ** .376 ** Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .000 N 93 93 93 93 93 KS3 Pearson Correlation .638 ** .376 ** 1 .643 ** .783 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 KS4 Pearson Correlation .588 ** .306 ** .643 ** 1 .651 ** Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 N 93 93 93 93 93 KS5 Pearson Correlation .601 ** .376 ** .783 ** .651 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Pengolahan Data SPSS
Tabel 10

## Hasil Uji Validitas Y
Correlations LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 Y LK1 Pearson Correlation 1 .595 ** .208 * .063 .164 .544 ** Sig. (2-tailed) .000 .045 .548 .116 .000 N 93 93 93 93 93 93 LK2 Pearson Correlation .595 ** 1 .511 ** .325 ** .302 ** .767 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .003 .000 N 93 93 93 93 93 93 LK3 Pearson Correlation .208 * .511 ** 1 .233 * .172 .582 ** Sig. (2-tailed) .045 .000 .025 .100 .000 N 93 93 93 93 93 93 LK4 Pearson Correlation .063 .325 ** .233 * 1 .745 ** .752 ** Sig. (2-tailed) .548 .001 .025 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 LK5 Pearson Correlation .164 .302 ** .172 .745 ** 1 .751 ** Sig. (2-tailed) .116 .003 .100 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93 Y Pearson Correlation .544 ** .767 ** .582 ** .752 ** .751 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 93 93 93 93 93 93
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Sumber : Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  di  atas  dapat  dijustifikasi  bahwa keseluruhan  instrumen  pernyataan  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel- variabel  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  valid,  hal  ini  dapat  kita lihat  dari  nilai  r  hitung  seluruh  indikator  lebih  besar  dari  r  tabel  n  74,  α5%  = 0,2039.
b. Hasil Uji Reabilitas Data
Hasil uji reabilitas data penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 11 Hasil Uji Reabilitas Data X1 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .797 8 Sumber : Pengolahan Data SPSS Tabel 12 Hasil Uji Reabilitas Data X2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .727 5
Sumber : Pengolahan Data SPSS
Tabel 13
Hasil Uji Reabilitas Data X3

## Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items .838 5 Sumber : Pengolahan Data SPSS Tabel 14 Hasil Uji Reabilitas Data Y Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .715 5

## Sumber : Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  hasil  uji  reabilitas  di  atas  dapat  dijustifikasikan  bahwa keseluruhan  instrumen  pernyataan  yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel- variabel  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  dinyatakan  reliabel,  hal  ini  terlihat dari nilai cronbach alpha seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  dan  reabilitaas  diatas  terlihat  bahwa seluruh  instrumen  pernyataan  yang  digunakan  untuk  mengukur  keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga data  yang  dihasilkan  dari  instrumen  pernyataan  dalam  penelitian  ini  berkualitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  berguna  untuk  mengetahui  apakah  variabel  dependen, independen  atau  keduanya  berdistribusi  normal,  mendekati  normal  atau  tidak. Model  regresi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau  mendekati normal.  Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kolmogorov-smirnov  Test. Suatu  data  dikatakan  berdistribusi  secara  normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-failed) lebih besar dari α 5%. 22 Berikut tabel hasil uji normalitas data:
Tabel 15

## Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Predicted Value N 93 Normal Parameters a,b Mean 15.3440860 Std. Deviation .71982679 Most Extreme Differences Absolute .116 Positive .116 Negative -.067 Test Statistic .116 Asymp. Sig. (2-tailed) .103 c a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.

## Sumber : Pengolahan Data SPSS
Tabel  15  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai Asymp  Sig  Kolomogorov- Siminov (K-S) lebih besar dari α 5%. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.
22 Husein  Umar, “Metode    Penelitian  Untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis”, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000)

## b. Hasil Uji Heterokedastisitas Data
Untuk  mengetahui  adanya  heterokedastisitas  atau  tidak  dilakukan dengan  melihat  grafik  plot  ( scatterplot) antara  nilai  prediksi  variabel  terikat (ZPRED)  dengan  residual  (SRESID).  Jika  grafik  plot  menunjukkan  suatu  pola titik  yang  bergelombang  atau  melebar  kemudian  menyempit,  maka  akan disimpulkan  bahwa  terjadi  heterokedastisitas.  Namun,  jika  ada  pola  yang  jelas, serat  titik-titik menyebar  diatas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y  maka  tidak terjadi heterokedastisitas. 23

## Gambar 1

## Gambar 2
P-Plot
23 Imam Ghozali, “ Aplikasi Analisis  Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (Edisi kelima)”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h.139

## Sumber: Pengolahan Data SPSS
Dapat  dilihat  dari  gambar  1 di  atas,  terlihat  bahwa  titik-titik  tidak membentuk  pola  tertentu  dan  menyebar  pada  sumbu  Y,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  dalam  penelitian  ini  tidak  terdapat heterokedastisitas.
c. Hasil Uji Multikolinieritas Data
Suatu  variabel  dikatakan  terbebas  dari  penyimpangan  multikolinieritas, apabila  nilai tolerance diantara  0.1-1.0,  dan  nilai  VIF  diantara  1.0-10,  hasil  uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 16 Hasil Uji Multikolinieritas Data Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 21.213 6.408 3.310 .001 x1 .499 .166 .332 3.013 .004 .460 2.174 x2 .638 .160 .425 3.982 .000 .984 1.017 x3 .320 .134 .263 2.384 .020 .465 2.151 a. Dependent Variable: y
Sumber : Pengolahan Data SPSS
Tabel  16  di  atas  menunjukkan  bahwa  keseluruhan  nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0- 10.  Dengan  demikian  dapat  dijustifikasi bahwa  keseluruhan  variabel  bebas  yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.
4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Metode  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  analisis regresi  linear  berganda.  Regresi  linier  berganda  berguna  untuk  mendapatkan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan  permasalahan,  kerangka  konsep  dan  hipotesis  dalam  penelitian  ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini:
Y = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3
Keterangan   :
Y : Kualitas Laporan Keuangan X 1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X 2 : Sistem Pengendalian Internal X 3 : Kompetensi Staf Akuntansi a : Konstanta b 1 , b 2 , b 3 : Koefisien Regresi Berikut ini addalah hasil uji regresi yang didapat:
Tabel 17 Hasil Pengujian Hipotesis Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 21.213 6.408 3.310 .001 x1 .499 .166 .332 3.013 .004 x2 .638 .160 .425 3.982 .000 x3 .320 .134 .263 2.384 .020 a. Dependent Variable: y
Sumber : Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  17  di  atas  maka  dapaat  persamaan  regresi  linear bergandanya adalah sebagai berikut:
Y = 21,213 + 0,499X 1 + 0,638X 2 + 0,320X 3 Penjelasan dari angka diatas adalah sebagai berikut:
a. Nilai  konstanta  (a)  sebesar  21,213.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika semua  variabel  bebas  tidak  berpengaruh,  maka  besarnya  kualitas laporan keuangan adalah 21,213.
b. Nilai  koefisien  regresi  variabel  penerapan  standar  akuntansi pemerintah  sebesar  0,499.  Artinya  adalah  bahwa  setiap  penerapan standar  akuntansi  pemerintah  sebesar  1  satuan  maka  akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,499 dengan asumsi variabel lain tetap.
c. Nilai  koefisien  regresi  variabel  sistem  pengendalian  internal  sebesar 0,638.  Artinya  adalah  bahwa  setiap  sistem  pengendalian  internal sebesar  1  satuan  maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan sebesar 0,638 dengan asumsi variabel lain tetap.
d. Nilai  koefisien  regresi  variabel  kompetensi  staf  akuntansi  sebesar 0,320. Artinya adalah bahwa setiap kompetensi staf akuntansi sebesar 1  satuan  maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  sebesar 0,320 dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji Signifikan Simultan)
Untuk  menguji  apakah  variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi,  Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Kompetensi  Staf  Akuntansi  secara  simultan memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan, maka  dilakukan  pengujian  hipotesis  simultan  sebagai  berikut:  dengan  taraf signifikan (α) : 0,025, jika nilai F hitung >  F tabel maka dan  H 4 diterima. Nilai  F hitung dapat diketahui dari tabel berikut ini:
Tabel 18
Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 47.670 3 15.890 4.725 .004 b Residual 299.319 89 3.363 Total 346.989 92 a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 Sumber : Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  18  di  atas,  dapat  diketahui  nilai  F hitung sebesar  4,725. Nilai ini akan  dibandingkan  dengan  nilai  F tabel . Dengan α=0.025  v=3 dan df=89 diketahui  nilai  F tabel sebesar  3,266601.  Dari  nilai  tersebut,  diketahui  nilai  F hitung (4,937)  >  F tabel (3,308)  sehingga  H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Artinya  terdapat
pengaruh  simultan  yang  signifikan  variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi  (X 1 ), Sistem Pengendalian Internal (X 2 ), dan Kompetensi Staf Keuangan (X 3 ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
6. Hasil Uji Determinasi (R 2 ) Koefisien  determinasi  (R 2 )  merupakan  untuk  mengukur  seberapa  besar kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:
Tabel 19 Hasil Uji Determinasi X1 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .366 a .190 .122 1.94209 a. Predictors: (Constant), x1

## Sumber : Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  19  di  atas,  diketahui  nilai  R  Square  sebesar  0,421 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 19%.
Tabel 20 Hasil Uji Determinasi X2 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .237 a .176 .043 2.02731 a. Predictors: (Constant), x2
Sumber : Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  20  di  atas,  diketahui  nilai  R  Square  sebesar  0,421 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 17,6%.

## Tabel 21 Hasil Uji Determinasi X3
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .307 a .125 .082 1.98590 a. Predictors: (Constant), x3
Sumber : Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  21  di  atas,  diketahui  nilai  R  Square  sebesar  0,421 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 12,5%.
Tabel 22
Hasil Uji Determinasi Simultan Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

## Sumber : Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan  tabel  22  di  atas,  diketahui  nilai  R  Square  sebesar  0,421 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  adalah  sebesar  42,1%  sedangkan  sisanya  57,9%  dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini.

## E. Hasil Hipotesis
Uji  t  bertujuan  untuk  menguji  seberapa  jauh  satu  variabel  independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah  ada  pengaruh  yang  signifikan  dari  masing-masing  variabel  independen, maka  dibandingkan  antara  nilai  t hitung dengan  t tabel serta  membandingkan  nilai signifikan  t  dengan level  of  significant (a).  nilai  dari level  of  significant yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  5%  (0,05).  Apabila  sig  t  lebih  besar  dari 0,05 maka H 0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka  H 0 ditolak.  Bila  H 0 ditolak  berarti  ada  hubungan  yang  signifikan  antara variabel independen terhadap variabel dependen. 24 Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai berikut:
t tabel = n- k – 1: α / 2 = 93- 3-1 : 0,05 / 2 = 89 : 0,025 = 1,986979 Keterangan : n : jumlah k : jumlah variabel bebas 1 : konstan
Berikut  adalah  hasil  pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

## 1. Hasil hipotesis H 1
Untuk  melihat  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  digunakan  uji  statistik  t.  Uji  statistik  t bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  secara  paralel  antara  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  dengan  membandingkan  t hitung dengan  t tabel serta melihat signifikannya. Dimana t hitung > t tabel dan sig.t < α = 0,05, maka H 1 diterima. Dan sebaliknya jika t hitung < t tabel dan sig.t > α = 0,05, maka H 1 ditolak. Dari tabel 18 diatas dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,013>1,994 dan sig.t  0,004<0,05  dengan  demikian    H 1 diterima.  Dari  hasil  pengujian  tersebut, maka disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Standar  akuntansi  pemerintahan,  selanjutnya  disebut  dengan  SAP,  adalah prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan
24 Imam Ghozali, “ Aplikasi Analisis  Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (Edisi kelima)”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h.40
1 .491 a .421 .220 4.65750 .421 4.725 3 89 .004 1.786
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 b. Dependent Variable: Y
laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang  menjamin  laporan  keuangan  disusun  memenuhi  kualifikasi  informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. 25
Dalam  penelitian  ini  apabila  pemerintahan  Kabupaten  Bengkalis  telah memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010,  maka  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  akan  lebih  berkualitas  yang memenuhi karakteristik kualitatif yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan,  serta  juga  akan  mendapatkan  opini  audit  Wajar  Tanpa Pengecualian dari BPK
2. Hasil hipotesis H 2
Untuk  melihat  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas laporan keuangan digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh  secara  paralel  antara  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dengan  membandingkan  t hitung dengan  t tabel serta  melihat  signifikannya.  Dimana t hitung > t tabel dan sig.t < α = 0,05, maka H 2 diterima. Dan sebaliknya jika t hitung < t tabel dan sig.t > α = 0,05, maka H 2 ditolak.
Dari  tabel  18  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  t hitung >  t tabel yaitu  3,982>1,994 dan sig.t 0,000<0,05 dengan demikian  H 2 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka  disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengendalian  internal  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dalam mengendalikan  kegiatan  pemerintahan  di  setiap  SOPD.  Karena  bertujuan  untuk memastikan  terwujudnya  rencana  kerja  pemerintah  dan  mencegah  hal-hal  yang dapat merugikan negara.
3. Hasil hipotesis H 3
Untuk  melihat  pengaruh  kompetensi  staf  akuntansi  terhadap  kualitas laporan keuangan digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh  secara  paralel  antara  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dengan  membandingkan  t hitung dengan  t tabel serta  melihat  signifikannya.  Dimana t hitung > t tabel dan sig.t < α = 0,05, maka H 3 diterima. Dan sebaliknya jika t hitung < t tabel dan sig.t > α = 0,05, maka H 3 ditolak.
Dari  tabel  18  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  t hitung >  t tabel yaitu  2,384>1,994 dan sig.t 0,020<0,05 dengan demikian H 3 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka  disimpulkan  bahwa  kompetensi  staf  akuntansi  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan.
Didalam  penyusunan  laporan  keuangan,  hal  yang  sangat  penting  adalah kompetensi staf dibidang akuntansi. Hal ini dikarenakan apabila staf mempunyai kompetensi akuntansi yang baik, maka diharapkan dapat membuat dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
.

## KESIMPULAN
1. Hasil pengujian hipotesis pertama t hitung > t tabel yaitu 3,012>1,994 dan sig.t 0,004<0,05  membuktikan  bahwa  variabel  Penerapan  Standar  Akuntansi
25 Indra Bastian, “ Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar”, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.138
Pemerintahan  (SAP)  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  sebesar  19%.  Hasil  Penelitian  ini mendukung penelitian terdahulu Nurlaila (2014), Riani Nurhayati (2013), I Dagong (2013) yang mengemukakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP)  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  t hitung >  t tabel yaitu  3,982>1,994  dan  sig.t 0,000<0,05 membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis  sebesar  17,6%.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian terdahulu  dari  Dwi  Seftihani  Riana  (2014),  dan  Tantriana  Sukmaningrum dan  Puji  Harto  (2012)  yang  menyatakan  bahwa  Sistem  Pengendalian Internal  Berpengaruh  Secara  Simultan  Dan  Signifikan  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  t hitung >  t tabel yaitu  2,384>1,994  dan  sig.t 0,020<0,05 membuktikan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis sebesar  12,5%.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  terdahulu  dari Ni  Luh  Nyoiman  Ari  Udiyanti,  Anantawikrama  Tungga  Atmadja,  dan Nyoman  Ari  Surya  Darmawan  (2014)  Desiana  (2012)  yang  menyatakan bahwa  kompetensi  staf  akuntansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan tehadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil  pengujian  hipotesis  keempat  F hitung >  F tabel yaitu  4,937>3,308  dan sig.t  0,004<0,05  membuktikan  bahwa  Penerapan  Standar  Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis sebesar  42,1%.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  terdahulu  dari Ni  Luh  Nyoiman  Ari  Udiyanti,  Anantawikrama  Tungga  Atmadja,  dan Nyoman  Ari  Surya  Darmawan  (2014)  T.  Asri  (2015)  yang  menyatakan bahwa  Penerapan  Standar  Akuntansi,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan Kompetensi  staf  akuntansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  tehadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim, “ Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah”, (Jakarta: Jagakarsa, 2007)
Adi,  Wijaya,  “ Kebijakan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi” (Jakarta: P2E-LIPI, 2003)
Akmal,  “ Pemeriksaan  Intern  (Internal  Audit)”, (Petukangan  Utara:  PT.  Indeks, 2006)
Al  haryono  jusup,  “ Dasar-Dasar  Akuntansi  Jilid  2” ,  (Yogyakarta:  Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN, 2001)
Baridwan,  Zaki,  “ Pengantar  Akuntansi  Edisi  21” ,  (Jakarta:  Salemba  Empat, 2004)
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, “  Al-Hikmah  Al-Qur’an  dan Terjemahannya’, (Bandung: Diponegoro, 2005)
Dharma “ Manajemen Supervisi”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) Diana dan  Setiawati, “ Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur, dan Penerapan (Edisi 1)”, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011) Farid dan siswanto, “Analisis Laporan Keuangan” (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Harahap, Sofyan Syafri, “ Analisis Kritis  Atas Laporan Keuangan” (Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada, 2004)
Imam Ghozali, “ Aplikasi Analisis   Multivariate  Dengan  Program  IBM.  SPSS  19 (Edisi kelima)”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011) Indra  Bastian,  “ Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar”, (Jakarta:  Erlangga, 2010)
Moeheriono,  “ Pengukuran  Kinerja  Berbasis  Kompetensi”, (Depok:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2012)
Mulyadi, “ Sistem Akuntansi Edisi Ketiga” , (Jakarta: Salemba Empat,  2001)
Munawir,  “ Analisa  Laporan  Keuangan  (Edisi  Keempat)”, (Yogyakarta:  Liberty,
2004)
Nordiawan,  Ayuningtyas,  “ Akuntansi  Sektor  Publik ”,  (Jakarta:  Salemba  Empat, 2010)
Rosidah, “ Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Yogyakarta: Graha Ilmu,  2003) Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang Standar  Auntansi  Pemerintah.Www.bpk.go.id,  Diakses  pada  tanggal  29 Januari 2018, Pukul 20:15
Www.kepegawaian.unhas.ac.id,  diakses  pada  tanggal  28  Januari  2018,  pukul 23:18 Wib
Www.span.depkeu.go.id , Diakses  pada  tanggal  30  Januari  2018,  Pukul  21:29 Wib.