## PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
Oleh Setiyowati
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Perkawinan campuran beda agama menjadi fenomena yang terus terjadi seiring dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  menjadikan  manusia dapat  berinteraksi  dengan  manusia  di  belahan  dunia  lain.  Permasalahan  yang  timbul adalah  ketidakjelasan  pengaturan  perkawinan  campuran  beda  agama  dalam  UU Perkawinan yang menyebabkan teqadinya diskriminasi kepada pasangan kawin campur beda  agama  yang  melakukan  perkawinan  di  Indonesia  dan  mengalami  kerumitan birokrasi  administrasi  serta  penolakan  pencatatan  dalam  upaya  mengesahkan perkawinan. Dengan demikian diperlukan amandemen UU Perkawinan sehingga terdapat pengaturan  yang  jelas  dan  tegas  pada  perkawinan  campuran  beda  agama  dengan mempertimbangkan keadilan, etika, hubungan intemasional, dan hak asasi manusia.
Kata kunci: perkawinan campuran beda agama, hak asasi manusia, UU Perkawinan

## ABSTRACT
Inter-religious marriage  becomes  a phenomenon  that continues to  occur in line with the development of information and communication technology that makes human beings can interact with people in other parts of the world. The problem that arises is the uncertainty regarding the setting of mixed marriages of different religions in the Marriage Law  that  causes  discrimination  against  inter-religious  marriage  couples  who  perform marriages in Indonesia and undergo the complication of administrative bureaucracy and the refusal of registration in the efforts to legalize the marriage. Thus, the amendment to the  Marriage  Law  is  required  so  that  there  are  clear  and  firm  arrangements  on  mixed marriages  of  different  religions  by  taking  into  account  of  justice,  ethics,  international relations, and human rights.
Keywords : inter-religious marriage, human rights, Marriage Law

## A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghubungkan  manusia  yang  berasal dari  berbagai  belahan  dunia  yang berbeda. Hal ini memungkinkan terjadinya  interaksi antar  manusia dengan berbagai latar belakang
ekonomi, budaya, keyakinan, dan politik melampaui  batas  negara  dan  saling tergantung  satu  sama  lain.  Interaksi  ini memberikan berbagai konsekuensi dalam hubungan antar manusia, diantaranya  perkawinan.  Pasal  10  (1) UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM menyatakan bahwa "setiap orang berhak
untuk membentuk suatu  keluarga  dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang  bebas"  yang  memberi  kewajiban kepada negara untuk menjamin terlaksananya hak tersebut. Pada kenyataannya peraturan tentang
perkawinan  yang  ada  tidak  sepenuhnya dapat memenuhi hak tersebut dalam hal perkawinan beda agama.
Pasangan yang berbeda agama mengalami kesulitan dalam
melaksanakan perkawinan akibat pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang melarang perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh pasangan  yang  berbeda  agama.  Hal  ini menyebabkan terjadinya "penyelundupan hukum" agar
perkawinan  mereka  diakui  oleh  negara. "Penyelundupan  hukum"  ini  berupa berpindah agama sesuai agama pasangannya  untuk  sementara  waktu atau  melakukan  perkawinan  di  luar negeri agar perkawinan dapat disahkan. 1
Terdapat  ketidakadilan  dalam  kedua
1 Setyowati,  2015,  “ Law  smuggling”  in inter-religious marriage in Indonesia, South East  Asia  Journal  of  Contenporary Business, Economics and Law, Vol. 8, Issue 4 ( Dec.2015) h.7
cara  ini.  Pasangan  beda  agama  yang melakukan  perkawinan  di  Indonesia mengalami hambatan dan harus "berjuang"  agar  perkawinan  mereka dianggap  sah  oleh  negara  dengan  tetap memeluk  agamanya  masing-masing.  Di sisi  lain,  perkawinan  beda  agama  yang dilaksanakan  di  luar  negeri  tidak mengalami  hambatan  untuk  disahkan. Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam perkawinan beda agama dalam
perkawinan  campuran  antara  WNI  dan WNA. Di samping persyaratan administrasi,  pasangan  WNI  dan  WNA ini juga wajib mengikuti UU Perkawinan  yang  melarang  perkawinan beda  agama  jika  dilaksanakan  di Indonesia  dan  tidak  terdapat  larangan jika  melaksanakan  perkawinan  di  luar negeri.
Terdapat  pertentangan  pendapat dalam  menyikapi  perkawinan  beda agama  antara  pihak  yang  mendukung dan  pihak  yang  menentang.  Artikel  ini mengkaji si -sisi dalam UU Perkawinan yang dapat dianggap sebagai "kelemahan"  UU  Perkawinan  sebagai sebuah undang-undang tanpa bermaksud mendukung  salah  satu  pihak  yang bertentangan.  Metode  yang  digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Teknik
pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  pustaka  dengan  objek berupa  peraturan  perundang-undangan, buku,  artikel  dalam  jurnal  dan  karya ilmiah lainnya.

## B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang maka permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam tulisan  ini  adalah  bagai  akibat  hukum perkawinan campuran beda agama .

## C. Pembahasan
Perkawinan  merupakan  peristiwa penting  dalam  hidup  setiap  orang  dan karenanya  dijamin  sebagai  salah  satu aspek dalam hak asasi manusia. Dengan melakukan perkawinan maka terbentuklah suatu keluarga yang menjadi  sendi  dasar  atau  utama  untuk terbentuknya bangsa dan negara.
Dengan  demikian,  menjadi  kewajiban negara  untuk  menjamin  terlaksananya hak  ini  dengan  tetap  memperhatikan etika dan budaya. Sebagai implementasi dari  kewajiban  negara,  perlu  ditetapkan peraturan perkawinan untuk melegalkan perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  perkawinan  ini  adalah merupakan  produk  badan  legislatif Negara  Republik  Indonesia  dalam
menciptakan  hukum  nasional  yang secara  relatif  telah  dapat  menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-  undangan  yang  mengatur perkawinan secara seragam dan berlaku untuk  semua  golongan  masayarakat Indonesia.  Namun  demikian,  meskipun sudah  ada  Undang-Undang  Perkawinan yang  bersifat  dan  berlaku  secara nasional  bukan  berarti  undang-undang ini  telah  mengatur  semua  aspek  yang terkait dengan perkawinan, karena pada kenyataannya implementasi undang -undang ini masih menimbulkan banyak masalah.

## 1.  Asas UU Perkawinan
Terdapat  beberapa  asas  dalan  UU Perkawinan, yaitu 2
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan  kekal.  Untuk  itu  suami  isteri perlu saling membantu dan melengkapi,  agar  masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya  membantu  dan mencapai  kesejahteraan  sprituil dan material.
b. Dalam Undang-undang ini
dinyatakan, bahwa suatu
perkawinan  adalah  sah  bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan disamping itu  tiap-tiap  perkawinan  harus dicatat menurut
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa  penting  dalam kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan  dalam  Surat-  surat keterangan,  suatu  akte  resmi  yang juga dimuat dalam pencatatan.
c. Undang-undang  ini  menganut  azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang
bersangkutan,  karena  hukum  dan agama  dari  yang  bersangkutan mengizinkan,  seorang  suami  dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami  dengan  lebih  dari  seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi
berbagai  persyaratan  tertentu  dan diputuskan oleh Pengadilan.
d. Undang-undang ini menganut
prinsip,  bahwa  calon  suami  isteri
itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,  agar  supaya  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada perceraian dan mendapat keturunan yang  baik  dan  sehat.  Untuk  itu harus  dicegah  adanya  perkawinan diantara  calon  suami  isteri  yang masih  dibawah  umur.  Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah
e. bahwa batas umur yang lebih rendah bagi  seorang  wanita  untuk  kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan  batas  umur  untuk kawin  baik  bagi  pria  maupun  bagi wanita,  ialah  19  (sembilan  belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
e. Karena  tujuan  perkawinan  adalah untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia  kekal  dan  sejahtera,  maka undang-  undang  ini  menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya  perceraian,  harus  ada alasan-  alasan  tertentu  serta  harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
f. Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan  suami  baik  dalam kehidupan  rumahtangga  maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga  dengan  demikian  segala sesuatu  dalam  keluarga  dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
Dari  penjelasan  pasal  per  pasal, UU  Perkawinan  menganut  prinsip Ketuhanan  Yang Maha  Esa.Perkawinan dalam  Pasal  1  UU  Perkawinan  disebut sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memberi konsekuensi bahwa  perkawinan  harus  dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu (Pasal 2 Ayat 1). Selain dilakukan sesuai dengan  hukum  masing-  masing  agama, perkawinan  akan  dianggap  sah  jika dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  (Pasal  2  Ayat 2) 3 ,  dan  pencatatan  merupakan pengakuan  keabsahan  perkawinan  oleh
3 Untuk  perkawinan  yang  dilaksanakan  secara islam  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama, Sedangkan  non  Islam  di  Kantor  Catatan  Sipil sebagai Syarat sahnya perkawinan.
negara.  Perkawinan  juga  menganut prinsip  kesukarelaan  sehingga  hanya dapat  dilangsungkan  jika  disetujui  oleh kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1) dan  tidak  terdapat  larangan  untuk melakukan perkawinan.
Prinsip penting lainnya dalam UU Perkawinan ini adalah pemyataan bahwa perkawinan  hanya  dapat  dilangsungkan oleh  seorang  pria  dan  wanita,  sehingga tidak  dimungkinkan  berlangsungnya perkawinan antar dua orang sejenis.

## 2. Perkawinan  Campuran
Perkawinan campuran adalah
perkawinan  antara  dua  orang  yang  di Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang berlainan
karena perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan
Indonesia. 4 Menurut  Pasal  57  UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah  perkawinan  antara  dua  orang yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak berkewarganegaraan Indonesia.
4 Moh.Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam  Suatu  Analisis  DariUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, h.196.
Terdapat tiga komponen penting dalam perkawinan campuran ini, yaitu: a. dilakukan  oleh  dua  orang  yang tunduk pada hukum yang berlainan b. dilaksanakan di Indonesia
c. pasangan berbeda kewarganegaraan, sal ah satunya warga negara Indonesia (WNI
Perkawinan  campuran  juga  harus dilaksanakan  sesuai  UU  Perkawinan (Pasal  59  Ayat  2).Hal  ini  memberi konsekuensi  pemenuhan  Pasal  2  UU Perkawinan  yaitu  sesuai  hukum  agama masing-masing dan dicatat.
Dalam kasus tertentu, perkawinan campuran  dapat  berlangsung  dalam perbedaan  agama  dari  pasangan  yang berbeda  kewarganegaraan.  Hal  ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara  juga  merupakan  pasangan  lintas agama. 5
Catatan  penting  dari  pengaturan perkawinan  campuran  adalah  tidak adanya sebutan "perkawinan campuran" bagi pasangan WNI-WNA yang melangsungkan  perkawinan  di  luar negeri.
Perkawinan pasangan WNI-WNA  di  luar  negeri  diatur tersendiri  dalam  Pasal  56  dengan ketentuan dianggap sah jika
dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan berlangsung (Ayat 1) dan mendaftarkan surat  bukti  perkawinan  ke  Kantor Pencatatan  di  tempat  tinggal  pasangan (Ayat  2). Aturan tentang perkawinan di luar  negeri  ini  juga  berlaku  bagi pasangan
WNI-WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri.
3. Perkawinan beda agama
Perkawinan  beda  agama  adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan  (seorang  pria  dan  seorang wanita)  yang  memeluk  agama  yang berbeda. Perkawinan beda agama selalu menimbulkan perdebatan antara kelompok masyarakat  yang mendukung dan kelompok masyarakat yang menentang. Hal ini disebabkan penafsiran  yang  berbeda  atas  Pasal  2 Ayat  1  UU  Perkawinan.  Satu  pihak menyatakan bahwa perkawinan dilakukan  sesuai  hukum  agama  dan kepercayaannya dilakukan oleh pasangan  yang  memiliki  agama  yang sama  karena  setiap  agama  melarang perkawinan  beda  agama.  Sebaliknya, pihak  yang  mendukung  perkawinan beda  agama  menyatakan  perkawinan dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.
Perbedaan  penafsiran  tersebut
diakibatkan karena tidak adanya peraturan  yang  mengatur  secara  jelas dan  tegas  tentang  perkawinan  beda agama.  Perbedaan  penafsiran  ini  teijadi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tidak  mengatur  perkawinan  beda agama. 6
Penafsiran  larangan  perkawinan  beda agama  dapat  dilihat  pada  putusan  MA tanggal 20 juni 1989, Reg .Nomor 1400 K/Pdt/1086  20  juni  1989,  dalam memutus  perkara  yang  diajukan  oleh Andy Vony Gani (beragama Islam) dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (beragama Kristen). MA memerintahkan pegawai  Kantor  Catatan  Sipil  tmtuk mencatat  perkawinan  tersebut  dengan alasan  Vony  dianggap  melepaskan agama  Islam  dan  menundukkan  diri
pada agama Kristen dengan
melangsungkan pemikahan secara
Kristen. 7
Di sisi lain, pemuka dan lembaga agama memiliki penafsiran yang berbeda  dalam  hal  perkawinan  beda agama. Sebagian dari mereka melarang,
6 Abdurrahman, 2011, Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Perkawinan, Jakarta,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, h.175.
7 Djaja S. Meliala, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung, Nuansa Aulia, h.98.
namun  sebagian  lainnya  mengijinkan dengan  persyaratan  tertentu. 8 Meskipun telah  diakomodasi,  tidak  mudah  untuk mencatatkan  perkawinan  agar  dianggap sah  oleh  negara  karena  Kantor  Urusan Agama  maupun  Kantor  Catatan  Sipil (KCS)  menolak  untuk  mencatat.  KCS akan  mencatat  perkawinan  tersebut setelah mendapat perintah Pengadilan.
Penafsiran pembolehan
perkawinan beda agama adalah perkawinan  pasangan  beda  agama  yang dilangsungkan  di  luar  negeri  di  negara yang tidak mempersoalkan agama dalam melaksanakan  perkawinan.  Perkawinan dianggap sah karena diatur Pasal 56 UU Perkawinan.

## 4.  Analisis  perkawinan  beda  agama dalam perkawinan campuran
Dilihat  dari  sisi  Hak  Asasi Manusia,  perkawinan  merupakan  hak prerogatif  dari  setiap  orang,  sehingga negara  tidak  boleh  ikut  campur  dalam
8 Yayasan  Paradigma  adalah  salah  satu  lembaga yang paling terkenal dalam melayani pernikahan beda  agama  antara  islam  dan  non  islam  dan memberikan  layanan  konseling  bagi  pasangan beda  agama.  Meskipun  beerapa  gereja  menolak perkawinan beda agama namun beberapa gereja lain  mengakomodasi  perkawinann  beda  agama dengan  persyaratan  tertentu.  Demikian  juga lembaga  agama  non  islam  yang  lain  Matekin (Konghuchu). Hal ini mungkin didasarkan pada kenyataan  bahwa  dalam  golongan  minoritas sangat  sulit  untuk  menemukan  pasangan  yang seiman untuk kawin, lebih-lebih dalam komunitas yang kecil.
menentukan  pasangan  hidup.  Negara hanya  melayani  dan  menyelenggarakan pencatatan perkawinan tanpa ikut menentukan  pasangan.  Hal  ini  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal  10  (1)  yang  menyatakan  bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah.
Perkawinan  yang  sah  hanya  dapat berlangsung  atas  kehendak  bebas  calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (Ayat 2 UU HAM). Prof. Jimly Asshiddiqie
menyatakan  bahwa  materi  Hak  Asasi Manusia  yang  telah  diadopsi  kedalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945  mencakup  27  materi  yang  antara lain adalah bahwa: 9
a. Setiap  orang  berhak  membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
b. Setiap  orang  berhak  bebas  dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas  dasar  apapun  dan  berhak
9 Nurul Khomar, 2013, Hak Asasi Manusia
dalam Negara Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika,hlm.101.
mendapat  perlindungan  terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif c. setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini  kepercayaan,  menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
Pernyataan  setiap  orang  berhak membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah mengharuskan orang memenuhi ketentuan  Pasal  2  UU  Perkawinan sebagai  syarat  sahnya  perkawinan. Ketentuan  yang sama juga berlaku bagi pasangan  kawin  campur  dan  pasangan beda  agama,  atau  pasangan  kawin campur yang beda agama.
Persoalan  yang  timbul  adalah banyaknya  pasangan  kawin  campur yang beda agama yang akan melaksanakan perkawinan di Indonesia. Larangan  perkawinan  beda  agama  juga berlaku  bagi  pasangan  kawin  campur. Jalan  keluar  yang  disarankan  untuk mempermudah berlangsungnya perkawinan adalah berpindahnya agama sal  ah  satu  pasangan  mengikuti  agama pasangannya. 10 Dengan  demikian  secara
10 Lihat Juiani Luthan, 2013, Proses Masuk
Islam di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, 5 September 2013,
Http://percaindonesia.com/proses-masuk-isl am-di-masjid-sunda-kelapa-jakarta/
administrasi telah memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan.  Berpindahnya  agama tidak selalu  harus  permanen.  Bisa  saja  yang bersangkutan kembali memeluk agamanya  semula  setelah  perkawinan berlangsung  karena  perpindahan  agama hanya  digunakan  untuk  "menyiasati" kesulitan administrasi dalam perkawinan beda agama.
"Siasat"  lain  yang  digunakan untuk  melegalkan  perkawinan  beda agama adalah melakukan perkawinan di luar  negeri  di  negara-negara  yang  tidak mempersoalkan
agama dalam
pelaksanaan perkawinan. Dengan mengikuti  Pasal  56  UU  Perkawinan, maka  perkawinan  beda  agama  antara WNI  dan  WNA  di  luar  negeri  dapat disahkan dan dicatat di KCS. Ketentuan ini  mendiskriminasi  pasangan  kawin campur  beda  agama  yang  melakukan perkawinan  di  Indonesia.  Pasangan kawin campur beda agama di Indonesia tidak  dapat  melakukan  perkawinan karena  adanya  larangan  perkawinan beda agama, sementara pasangan kawin campur  beda  agama  yang  melakukan perkawinan  di  luar  negeri  diterima keabsahannya,  meskipun  melanggar ketentuan  Pasal  2  UU  Perkawinan.  Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Prof. Wahyono Darmabrata dalam Siti
Baroroh  menyatakan  terdapat  empat cara yang populer yang biasa dilakukan oleh  pasangan  beda  agama,  yaitu meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara  pada  salah  satu  hukum agama, dan menikah di luar negeri. 11
Pasal  1  angka  3  UU  HAM memberikan  pengertian  bahwa  yang dimaksud  dengan  diskriminasi  sebagai setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung  didasarkan  pada  pembedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa, keyakinan,  politik,  yang  berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan,  pengakuan,  pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik individual  maupun  kolektif  dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya,  dan  aspek  kehidupan  lainnya. Ketentuan  ini  dapat  dipahami  juga bahwa  terjadi  diskriminasi  kepada pasangan kawin campur beda agama.
11 Siti Baroroh, 2014, Praktik Perkawinan Beda Agama  Di  Indonesia, Makalah  Seminar  Sehari kajian  Kritis  atas  perkawinan  Beda  Agama  di Indonesia,  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan Pusat  Muhammadiyah,  Yogyakarta  tanggal  13 Desember 2014, h.2
Soelistyowati Soegondo 12 berpendapat bahwa
seharusnya  negara  tidak  membeda- bedakan dalam melindungi dan melayani warga negaranya dalam menggunakan  Hak  Asasinya  khususnya untuk  bisa  melangsungkan  perkawinan walaupun pasangannya beda agama dan keyakinan.  Oleh  sebab  itu,  seharusnya Kantor Catatan Sipil mencatat
perkawinan lintas agama tersebut. 13
Bunyi  Pasal  2  UU  Perkawinan juga  memberikan  penafsiran  bahwa perkawinan  selain  memenuhi  syarat yang  ditetapkan  UU,  juga  memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, jika agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan  beda  agama  tidak  boleh dilaksanakan.  Namun  demikian,  tidak diatumya  perkawinan  beda  agama memberikan  pemahaman  bahwa  negara tidak mendukung atau melarang perkawinan  beda  agama.  Pembolehan maupun  larangan  perkawinan  beda agama  diserahkan  kepada  penafsiran masing-masing  agama. 14 Perkawinan
12 Salah  satu  anggota  Komnas  Hak  Asasi Manusia
13 Anonim,  2003,  UU Perkawinan  Tidak Melarang Perkawinan Beda Agama, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol62 68/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan- beda-agama.
14 Faiq  Tobroni,  2015, Kebebasan  Hak  Ijtihad
juga seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek  formal,  tetapi  juga  harus  dilihat dari aspek
spiritual dan sosial. 15 Meskipun banyak pertangan dari pemuka  maupun  lembaga  keagamaan, perkawinan beda agama masih mendapat  dukungan  dari  sebagian pemuka  dan  lembaga  keagamaan  agar dapat diterima dan disahkan oleh negara.
Persoalan  tafsir  Pasal  2  UU Perkawinan  juga  membatasi  pemeluk agama yang tidak diatur dalam KepPres RI No 6 tahun 2006 hanya menetapkan agama  Islam,  Kristen,  Katholik,  Hindu, Buddha  dan  Kong  Hu  Chu  sebagai agama  yang  diakui  negara  . 16 Dengan demikian  syarat  sahnya  perkawinan menurut UU Perkawinan hanya berlaku bagi  pemeluk  agama-agama  tersebut, sehingga perkawinan  yang dilakukan di luar agama-agama tersebut pencatatannya  ditolak.  Kehadiran  UU No  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan Administrasi Kependudukan yang mengatur  kewajiban  mencatat  peristiwa
Nikah  Beda  Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, september 2015, h.657
15 Jaih ubarok, 2015, pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,h.126 16 Negara mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci dan menetapkan islam, kristen,
Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu sebagai agama yang diakui negara
penting (termasuk
perkawinan)
kependudukan  belum  memungkinkan diterimanya pencatatan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia.
UU  Perkawinan  telah  berusia  42 tahun tanpa amandemen, sehingga tidak dapat  mengikuti  perkembangan  sosial, ekonomi,  maupun  teknologi  dalam masyarakat  yang  mendunia.  Interaksi antar  bangsa  semakin  intens  seiring meningkatnya  teknologi  informasi  dan komunikasi,  sehingga  dunia  berubah menjadi  "desa",  dimana  setiap  orang saling mengenal satu sama lain. Interaksi antar  agama,  budaya,  status  sosial  dan ekonomi dapat berujung pada hubungan perkawinan pasangan beda agama.
Negara  melalui  UU  Perkawinan secara  nyata  melakukan  diskriminasi kepada  pasangan  kawin  campur  beda agama
yang
melangsungkan
perkawinannya  di  Indonesia,  sehingga mereka  terpaksa  melakukan  "siasat" untuk  mencurangi  undang-undang  guna menghindari birokrasi administrasi yang rumit.
Perkawinan campuran beda agama  perlu  diatur  secara  jelas  dengan mempertimbangkan asas keadilan, etika, hubungan intemasional, hak asasi
manusia,  dan  interaksi  antar  bangsa  di dunia karena perkawinan campuran beda
agama  menjadi  suatu  fenomena  yang tidak bisa dihindari. Perbedaan penafsiran  mungkin  disebabkan  karena para  aktor  hukum  pada  masa  sekarang tidak  memahami  maksud  pembuat undang-undang  Perkawinan  pada  masa itu.Para legislator dapat memiliki tujuan yang berlainan dalam pembuatan undang- undang. Hal ini yang
menyebabkan  penafsiran  perundangan selalu dibahas dalam literatur hukum. 17 Amandemen  UU  Perkawinan perlu dilakukan agar didapatkan kepastian hukum dan keadilan serta hak karena  maksud  legislator  penyusun  UU Perkawinan  sudah  tidak  dapat  dilacak lagi.

## D. Penutup
Kesimpulan
UU Perkawinan sebagai satu-satunya peraturan perkawinan yang mengikat semua golongan tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan  campuran  beda  agama. Perkawinan campuran beda agama yang tidak  diatur  secara  tegas  menyebabkan penafsiran  yang  berbeda-beda  tentang
17 Lawrrence M. Friedman, M Khozim (pent.), Nurainun Mangunsong (peny.), 2009, Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, Bandung,
Nusamedia h.65
sahnya  perkawinan.  UU  Perkawinan juga  mendiskriminasi  pasangan  kawin campur beda agama yang melaksanakan perkawinan di Indonesia karena lembaga pencatat menolak untuk mencatat perkawinan tersebut, sementara perkawinan  antar  WNI-WNA  beda agama  yang  dilangsungkan  di  luar negeri  dapat  langsung  dicatat.  Oleh karena  itu,  perkawinan  campuran  beda agama  perlu  diatur  secara  jelas  dengan mempertimbangkan asas keadilan, etika, hubungan intemasional, hak asasi manusia,  dan  interaksi  antar  bangsa  di dunia karena perkawinan campuran beda agama  menjadi  suatu  fenomena  yang
tidak bisa dihindari. Selain menghindarkan diskriminasi,
amandemen  juga  akan  memberikan kepastian  hukum  karena  tidak  teijadi perbedaan penafsiran.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, 2011, Laporan Akhir
Kompedium Bidang Hukum Perkawinan,
Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional,Kementerian Hukum dan HAM RI.
Anonim,  2003,  UU Perkawinan  Tidak Melarang Perkawinan Beda
Agama,
http://www.hukumonline.com/b erita/bac a/hol6268/uu-perkawina n-tidak-melarang-perkawinan-be da-agama,  diakses  tanggal  5 Februari 2016.
Baroroh  Siti,  2014, Praktik  Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Makalah Seminar Sehari Kajian Kritis atas Perkawinan  Beda  Agama  di Indonesia,  Majelis  Tarjih  dan
Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta tanggal 13 Desember 2014.
Friedman  Lawrrence  M.,  Khozim  M (pent.),  Mangunsong  Nurainun (peny.),  2009, Sistem  Hukum Perspektif  Umu  Sosial, Bandung, Nusamedia
Khomar Nurul, 2013, Hak Asasi Manusia dalam  Negara  Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika.
Luthan Juliani, 2013, Proses masuk Islam di Masjid  Sunda  Kelapa  Jakarta, 5 September
2013, http://percaindonesia.com/proses- masuk-islam-di-masj id-sunda-kelapa- jakarta/ diakses 4 Februari 2016 .
Meliala  Djaja  S.,  2014, Hukum  Perdata Dalam  Perspektif  BW, Bandung,
Nuansa Aulia.
Mubarok  Jaih,  2015, Pembaruan  Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung,
PT Remaja Rosdakarya.
Ramulyo Moh.Idris, 1996, Hukum
Perkawinan  Islam  Suatu  Analisis  Dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam, Jakarta,
Bumi Aksara.
Setiyowati,  2015, "Law  smuggling"  in inter- religious marriage in
Indonesia, South East Asia Journal
of Contemporary Business,
Economics and Law, Vol. 8, Issue
4 (Dec. 2015), h.7-10.
Tobroni Faiq, 2015, Kebebasan Hak Ijtihad
Nikah  Beda  Agama  Pasca  Putusan
Mahkamah
Konstitusi, Jumal Konstitusi, Volume 12,
Nomor 3, September 2015,
h.605-630.