INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 315-324 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Sejarah: Transformasi Hukum Keluarga Islam Indonesia
Mawardi 1 ✉ , Misra Netti 2 , Muh Rizki 3
(1)(2) Institut Agama Islam (IAI) Lukman Edy, (3) Universitas Islam Indonesia
Email: adivilda@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  islam,  tetapi  tidaklah  menjadikan hukum islam sebagai hukum negara. Inilah yang menjadi diskursus, khususnya di kalangan akademisi, mengenai  pentingnya  peran  Islam  sebagai  agama  utama  negara  dalam  pemberlakuan  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  menarik  perhatian  penulis  karena  memungkinkannya  untuk  mengkaji peran  hukum  Islam  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  mempengaruhi  negara. Untuk gambaran yang jelas, penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan  metode deskriptif kualitatif  yang  mengkaji  konsep,  teori,  asas  hukum  dan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan perubahan hukum keluarga. Hasil penelitian ini adalah meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun tidak berarti Indonesia meniadakan aturan perundang-undang yang berdasarkan hukum Islam. Saat ini undang-undang tersebut hanya terbatas pada beberapa bidang hukum perdata, namun peranannya sangat  penting  khususnya  dalam  bidang  hukum  keluarga  Islam.  Seperti  UU  No.  1  1974  tentang Perkawinan, UU N0. 7 1989 tentang Peradilan agama, UU No. 41 2004 tentang wakaf, INPRES No. 1 1991, dan aturan perundang-undangan lainnya.
Kata Kunci: Transformasi, Hukum Keluarga Islam, Indonesia

## Abstract
Indonesia is a country with a majority Muslim population, but this does not make Islamic law the law of the state. This is what has become a discourse, especially among academics, regarding the importance of  the  role  of  Islam  as  the  main  state  religion  in  the  implementation  of  laws  and  regulations.  This attracted the author's attention because it allowed him to examine the role of Islamic law in various legislative regulations that affect the state. For a clear picture, the author uses library research with a qualitative descriptive method that examines concepts, theories, legal principles and laws related to changes in family law. The results of this  research are that even though Indonesia is not an Islamic country,  this  does  not  mean  that  Indonesia  eliminates  laws  and  regulations  based  on  Islamic  law. Currently this law is only limited to several areas of civil law, but its role is very important, especially in the field of Islamic family law. Like Law no. 1 1974 concerning Marriage, Law N0. 7 1989 concerning Religious Courts, Law no. 41 2004 concerning waqf, INPRES no. 1 1991, and other laws and regulations. Keywords: Transformation, Islamic Family Law, Indonesia

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan instrumentasi keputusan politik, sehingga pembentukan hukum akan  mencerminkan  konfigurasi  kekuatan  dan  kepentingan  politik.  Dalam  aktualisasi kekuatan  dan  kepentingan  politik  ini  terkadang  terjadi  benturan  antara  kepentingan fragmatisme  dengan  kepentingan  yang  bersifat  permanen  dan  berpihak  pada kemaslahatan umat manusia.Padahal keduanya dapat diintegrasikan dalam satu pola yang saling melengkapi dan berkontribusi. Artinya, kepentingan nilai-nilai ideologi yang hidup dan  berkembang  di  tengah  masyarakat  dapat  dikonfigurasi  dengan  kepentingan fragmatisme kekuatan politik.
Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights Pasal 16 menegaskan bahwasanya Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak  bisa  dibatasi  atau  dicegah  oleh  kebangsaan.,  agama,  asalkan  didasarkan  pada pemahaman dan persetujuan (Herawati et al., 2023).
Ketika  masyarakat  muslim  berkesempatan  membina  hukumnya  sendiri,  mereka kembali menjadikan hukum Islam sebagai sumber penting legislasi. Demikian pula adanya yang terjadi dalam lintas sejarah legislasi hukum Islam di Indonesia (Keri, 2019).
Di  Indonesia,  agama  dan  negara  adalah  dua  entitas  yang  berbeda,  dan  masing- masing memiliki otonominya sendiri, di mana ada wilayah yang sepenuhnya “milik” agama, negara  tidak  mungkin  memasukinya  dan  ada  pula  wilayah  yang  sepenuhnya  menjadi kompetensi  negara,  maka  agama  tidak  dapat  ikut  di  dalamnya.  Dalam  lintas  sejarah pembangunan hukum Islam di Indonesia terukir konfigurasi yang saling menunjang antara
kewenangan negara dengan ruang lingkup agama Islam, sehingga pola ini menjadi „keran‟ yang membuka jalan untuk mengalirnya proses legislasi hukum Islam di Indonesia, seperti masalah  perkawinan,  kewarisan,  dan  perwakafan  sebagaimana  yang  dibukukan  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa peraturan perundangundangan lainnya.(Keri, 2019)
Dalam hukum islam,  salah satu aspek  hukum yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari ialah hukum keluarga (Hasan & Najemi, 2024). Hukum keluarga yang memiliki kedudukan  sebagai  inti  dari  syari’ah  menjadikannya  sebagai  pedoman  penting  dalam beragama islam. Latar belakang yang mendasari hukum keluarga sebagai aspek penting ialah  ditinjau  dari  sejarah  serta  peristiwa  yang  berkembang  terutama  di  masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai persoalan keluarga seperti perkawinan, kewarisan dan hal lain yang tidak berangkat dari agama islam membuat hukum islam mengatur aspek kekeluargaan tersebut dalam bermasyarakat yang membutuhkan metode  dan instrumen untuk pembaharuan hukumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  jawaban  dari  keresahan,  ketidakpastian masyarakat  yang  menganut  agama  islam  menjadikan  peraturan  perundang-undangan tersebut menjadi pedoman dan rujukan permasalahan seputar keluarga.(Hutagalung, 2023).
Penulis  merasa  penting  untuk  mengkaji  dan  memunculkan  gambaran  transformasi atau  perubahan  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia.  Mulai  dari  awal  kemunculan  sampai perkembangan yang dirasakan sampai saat ini. Ini sebagai bentuk jawaban atas berbagai pertanyaan  yang  muncul  di  masyarakat  umum  tentang  bagaimana  posisi  Islam  yang merupakan agama mayoritas dalam perkembangan hukum di Indonesia. Seperti isu tentang kawin campuran dimana berbagai penelitian akademis telah banyak mengkaji dinamika dan problematika pernikahan campuran. Beberapa di antaranya menganalisis motif dan proses pengambilan keputusan untuk menikah secara lintas budaya. Sementara penelitian lainnya mengeksplorasi  strategi  adaptasi  budaya  dan  komunikasi  antarbudaya  guna  menjaga keharmonisan  rumah  tangga  campuran.  Studi-studi  terdahulu  memberikan  gambaran mendalam mengenai dinamika pernikahan campuran dari beragam sisi (Akbar et al., 2024).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berisi langkah-langkah atau  cara-cara  operasional  pelaksanaan  yang  bersifat  aplikatif  dan  teknis.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kepustakaan  yang  dibuat  berdasarkan  data  deskriptif  kualitatif tentang sejarah  perkembangan hukum keluarga Islam. Sumber penelitian diperoleh  dari
berbagai  referensi  seperti  perundang-undangan,  jurnal  dan  referensi  lainnya  yang membahas tentang sejarah transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Sejarah Tentang Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada  tahun  1930  berdiri  organisasi  perempuan  yang  menentang  keras  adanya poligami  yaitu  Isteri  Sedar.  Menurut  Isteri  Sedar  organisasi  Perikatan  Perhimpunan  Istri Indonesia (PPII) yang dibangun atas dasar kesamaan sosial, agama dan masalah nasional tidak bisa mengetahui masalah poligami, sehingga isteri sedar tidak menggambungkan diri dengan  PPII.  Tahun  1935  melalui  Kongres  perempuan  organisasi-organisasi  perempuan memutuskan untuk membentuk badan penyelidik tentang kedudukan perempuan dalam hukum  Islam.  Tujuan  adanya  badan  penyelidik  yaitu  untuk  mempersatukan  organisasi perempuan  agar  tidak  bertentangan  dengan  hukum  agama.  Badan  penyelidik  yang dibentuk  diberi  nama  dengan  Komite  Penyelidik  Hukum  Perkawinan  yang  diketuai  oleh Maria Ulfa Santoso.(Suleman et al., 2021a)
Salah  satu  organisasi  yang  ada  sejak  awal  kemerdekaan  yaitu  Persatuan  Wanita republik  Indonesia  (PERWARI)  yang  dibentuk  tahun  1945.  Organisasi  ini  sudah  aktif membela hak-hak kaum perempuan dalam bidang politik, Perkawinan dan juga pekerjaan. Selain  PERWARI  oraganisasi  Gerakan  Wanita  Isteri  Sedar  (GEWIS)  yang  pada perkembanganya  berubah  menjadi  Gerakan  Wanita  Indonesia.  Kedua  organisasi  ini merupakan oraganisasi perempuan yang giat menyoroti permasalahan peremuan dalam keluarga. Mereka juga menuntut adanya undang-undang perkawinan yang baru. Hal ini terbukti ketika pemerintah menetapkan peraturan.(Suleman et al., 2021b).
Tahun 1966 Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto. Pada masa pemerintahanya Soeharto  memperbaiki  sistem  yang  kacau  pada  masa  orde  lama.  Masa  orde  baru pergerakan  oraganisasi  perempuan  dan  yang  bersifat  agama  diberi  ruang  leluasa.  Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah. Melalui beberapa  proses  akhirnya  disetujui  RUU  Perkawinan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya  Menteri  agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  berisi  tentang  pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut.
Diskursus  kontekstualisasi  hukum  Islam  dalam  bangsa  yang  multikultural  seperti Indonesia  ini,  tentunya  telah  menjadi  perhatian  dan  penelitian  berbagai  pihak.  Hal  ini menjadi perhatian mengingat hukum Islam, berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan kesempurnaan  ajarannya,  yang  tidak  hanya  bersifat  profan  tetapi  juga  bersifat  sakral (Zainuddin, 2022).
Setelah  merdeka,  pemerintah  RI  telah  membentuk  sejumlah  peraturan  perkawinan Islam.  Di  antaranya  Undang-  undang  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini  ditetapkan oleh  Presiden  Republik Indonesia pada tanggal  21  Nopember  1946,  yang  terdiri  dari  7  pasal,  yang  isi  ringkasnya  sebagai berikut:(Kumedi, 2021)
a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama
b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
c. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.
d. Pasal  4,  isinya  hal-hal  yang  boleh  dihukum  pada  pasal  3  dipandang  sebagai pelanggaran.
e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.
f. Pasal  4,  isinya  hal-hal  yang  boleh  dihukum  pada  pasal  3  dipandang  sebagai pelanggaran.
g. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.
Pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undang- undang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938. Dan ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang
bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.(Kumedi, 2021)
Akhirnya,  pada  tanggal  31  Juli  1973  pemerintah  dapat  menyiapkan  sebuah  RUU Perkawinan  yang  baru,  kemudian  menyampaikannya  kepada  DPR.,  yang  terdiri  dari  15 (limabelas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, Kedua, melindungi hak- hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Sejarah Terbentuknya Peradilan Agama
a. Peradilan Agama pada masa Kesultanan Islam
Menurut R. Tresna (1977:17), dengan masuknya agama Islam di Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum pradata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya dalam berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya.  Meskipun  hukum  asli  masih menunjukan  keberadaannya,  tetapi  hukum  Islam  telah  merembes  di  kalangan  para penganutnya terutama hukum keluarga.(Ridlo, 2021)

## b. Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Belanda
Masyarakat  pada  masa  itu  dengan  rela  dan  patuh  serta  tunduk  mengikuti  ajaran- ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi. Sejak tahun 1800, para ahli hukum dan ahli  kebudayaan  Belanda  mengakui  bahwa  dikalangan  masyarakat  Indonesia  Islam merupakan agama yang sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya.
Teori receptio in complexu yang dikemukakan Van De Berg mendapat kritikann tajam oleh  Snouck  Hurgronje  karena  teori  receptio  in  complexu  bertentangan  dengan kepentinggan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya mengemukakan teori receptio yang menurut teori ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat.
Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam Teori Snouck ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu
Namun  pendapat  Prof  Snouck  telah  mempengaruhi  jalan  pikiran  ahli  hukum  dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) indisehe Staatsregeling yang  diundangkan  dengan  Staatsblaad  1929  No  212  sebagai  Pasal  75  ayat  (2)  Regeling Reglemen  bunyinya  sebagai  berikut  "Dalam  hal  timbul  perkara  hukum  di  antara  orang muslim  dan  hukum  adat,  mereka  meminta  penyelesaian  maka  penyelesaian  perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain.(Sukri, 2016)

## c. Peradilan Agama pada masa Penjajahan Jepang
Pada  masa  pendudukan  Jepang  peraturan  mengenai  Peradilan  Agama  tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh Gunseikanbu pada akhir Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaaan kepada Dewan Sanyo atau Sanyo KaigiJimushitsu (Dewan Pertimbangan Agung) tentang bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak.(Sukri, 2016)

## d. Peradilan Agama pada masa revolusi
Di jaman revolusi sejak tahun 1945-1950 Pengadilan Agama masih berdasarkankepada peraturan  perundang-undangan  pemerintah  kolonial  yaitu,  Pertama.  Peraturan  tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 No. 116 dan 610) Kedua Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stbl Tahun 1937 No 638 dan 639).

## e. Pasca Revolusi
Pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dap Pasal 1 ayat (4) UU  Darurat No. 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'at  di  luar  Jawa  dan  Madura  Menurut  ketentuan  Pasal  1  PP  tersebut  menyatakan ditempat-tempat  yang  ada  Pengadilan  Negeri  ada  sebuah  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Sedangkan menurut ketentuan Pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.
Adapun  kekuasaan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  itu  menurut  ketetapan Pasal 4 PP No. Tahun 1954 adalah sebagai berikut:
1. Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  memeriksa  dan  memutuskan  perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup  diputus  menurut  agama  Islam  yang  berkenaan  dengan  nikah,  talak,  rujuk, fasakh,  nafakah,  mas  kawin (mahar),  tempat  kediaman,  mut’ah  dan  sebagainya; hadhanah, perkara waris mal waris, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain.
2. Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  tidak  berhak  memeriksa  perkara-perkara tersebut dalam ayat (I) Jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam.
Dengan  keluarnya  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha  Esa”;  Kedua,  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara; Ketiga,  Mahkamah  Agung  adalah  Pengadilan  Negara  Tertinggi.  Keempat,  Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing  departemen  yang  bersangkutan.  Kelima,  susunan  kekuasaan  serta  acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan  pengadilan  agama.  Di  dalam  undang-undang  ini  tidak  ada  ketentuan  yang bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Pasa1  2  ayat  (1)  undang-undang  ini  semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan  agama  yang  mandiri,  sederajat  dan  memantapkan  serta  mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya (Ridlo, 2021).

## SIMPULAN
Setelah  melalui  beberapa  proses  akhirnya  RUU  Perkawinan  menjadi  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan  pengadilan  agama.  Dalam  undang-undang  ini  tidak  ada  ketentuan  yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  memberikan  landasan  untuk  mewujudkan peradilan  agama  yang  mandiri,  sederajat  dan  memantapkan  serta  mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, A., Lubis, A., Putri, M. N., Habib, M. H., & Andinata, M. F. (2024). Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia. 8, 65 – 72.
Hasan, U., & Najemi, A. (2024). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. JOONG-KI : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 269 – 276.
Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum  Perkawinan  Beda  Negara  Berdasarkan  Hukum  Perdata  Internasional Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(4), 125 – 133.
Hutagalung, J. M. (2023). Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia. 23(1), 1 – 12.
Keri,  I.  (2019).  Legislasi  Hukum  Keluarga  Islam  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 16(2), 361. https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.97
Kumedi, J. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Arjasa Pratama, Vol. 46(II), 452 –
476.
Piri,  M.  T.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindakan  Eksploitasi  Anak  (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Lex Administratum, 1(2), 25 – 41.
Ridlo,  M.  (2021). Sejarah  Perkembangan  Peradilan  Agama  pada  Masa  Kesultanan  dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. 7(2).
Sukri, M. (2016). SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis). Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah , 10(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.252
Suleman, Z. Z., Ishak, A., Islam, K. H., & Pendahuluan, A. (2021a). Jurnal Al-Himayah. 5(1),
80 – 97.
Suleman, Z. Z., Ishak, A., Islam, K. H., & Pendahuluan, A. (2021b). Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam. Al Himayah, 5(1), 80 – 97.
Toni, A. (2018). Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia.
MAQASHID Jurnal Hukum Islam, 1(2), 34 – 63. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130
Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Jurnal  Dialektika Hukum, 2(1), 57 – 82. https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510
Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. Al-
Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 60. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942.