Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487

## Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19
Lutfah Fadilah 1 , Asrofi Langgeng Noermansyah 2 , Krisdiyawati 3 ,
1,2.3) Politeknik Harapan Bersama
1 lutfa.fadil@gmail.com , 2 asrofi_langgeng@poltektegal.ac.id , 3 kris.diyawati@gmail.com
*Penulis Korespondensi Diajukan : 30 Juni 2021 Disetujui : 26 Juli 2021 Dipublikasikan
: 1 Agustus 2021

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  income  levels,  tariff  reductions  and  changes  in  payment methods on MSME taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. Data collection techniques used questionnaires, observations, interviews, documentation and literature studies. The population in this study were all MSME taxpayers registered at KPP Pratama Tegal. The number of samples used as many as 50 respondents with the sampling method using purposive sampling method. The data analysis method used multiple linear regression analysis. The results of testing the first hypothesis show that the income level variable has an effect on MSME taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. This shows that the higher the level of income received, the greater the compliance of MSME taxpayers. The results of testing the second hypothesis show that the rate reduction variable has no effect on MSME taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. This shows that someone who does not comply with his obligations as a taxpayer, then even a low tax rate does not affect the level of compliance. The results of testing the third hypothesis show that the variable changes in payment methods affect MSME taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. This means that changes in the method of paying taxes can improve  MSME  taxpayer  compliance  so  that  the  easier  the  tax  payment  method  used,  the  MSME taxpayer compliance will increase.

## Keywords : Income Level, Decrease Rate, Changes In Payment Methods, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan unsur penting di Negara Indonesia karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar. Tanpa adanya pajak maka Negara Indonesia akan mengalami permasalahan dalam pembangunan  dan  dalam  upaya  mensejahterakan  masyarakat.  Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara ( Sukrisno & Estralita, 2012 ). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkat penerimaan negara dari pajak melalui beberapa sektor ekonomi masyarakat, salah satunya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah  telah  memulai  upaya  intensif  menyadarkan  pelaku  UMKM  untuk  membayar  pajak karena  sebelumnya  fokus  penagihan  pajak  hanya  pada  pelaku  usaha  besar.  Kebijakan  ini  diharapkan akan  menaikkan  penerimaan  pajak  sekaligus  memperluas  basis  penagihannya.  Hal  ini  karena  usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam  perekonomian  nasional.  UMKM  memiliki  omset  dan  laba  yang  jauh  lebih  kecil  dibandingkan dengan  pelaku  usaha  besar  tetapi  keberadaan  usaha  ini  banyak  dijumpai  di  seluruh  sudut  wilayah Indonesia  sehingga  mampu  memberikan  sumbangsih  yang  berarti  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Akan tetapi,  keberadaan  jumlah  UMKM  yang  banyak  ternyata  belum  sebanding  dengan  kontribusi
penerimaan  pajak  yang  diberikan  oleh  pelaku  UMKM.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat kepatuhan  pelaku  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  masih  sangat  rendah  (Direktorat Jenderal Pajak).
Kepatuhan pelaku UMKM yang sangat rendah adalah masalah pemerintah yang harus ditanggapi dengan serius. Sekarang ini, pelaku UMKM sedang dihadapkan dengan masa pandemi covid-19 . Jika kepatuhan  pelaku  UMKM  yang  sebelumnya  saja  sudah  sangat  rendah  maka  adanya  masa  pandemi covid-19 ini akan mengakibatkan tingkat kepatuhan pelaku UMKM semakin lebih rendah lagi. Hal ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  harus  berupaya  agar  kepatuhan  pelaku  UMKM  tidak  semakin  lebih rendah.  Upaya  pemerintah  tersebut  yaitu  dengan  menerbitkan  PMK  No.44  tahun  2020.  Dimana peraturan  tersebut  menjadi  solusi  terbaik  pada  masa  pandemi covid-19 yang  diharapkan  mampu meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan  pelaku  UMKM  dalam  memenuhi  kewajibannya  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, salah satunya yaitu tingkat pendapatan. Pedapatan Pelaku UMKM merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan saling terkait dengan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan. Pada masa pandemi covid-19 tingkat pendapatan pelaku UMKM akan mengalami penurunan dan akan menemukan kesulitan untuk  membayar  pajaknya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendapatan  seseorang  dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya.
Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pelaku  UMKM  adalah  penurunan  tarif  pajak. Terkait tarif pajak, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya berjumlah tidak melebihi  Rp  4,8  miliar  dalam  1  tahun  dikenai  tarif  1%  (satu  persen).  Pemerintah  pula  merevisi  dan mengganti  peraturan  tersebut  dengan  peraturan  pemerintah  nomor  23  tahun  2018  yaitu  tentang penurunan tarif PPh final yang semula 1% dan kini diturunkan menjadi 0,5%. Dengan adanya kebijakan ini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pelaku  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
Selain  beberapa  faktor  diatas,  pemerintah  juga  memanfaatkan  adanya  perkembangan  teknologi yaitu  dengan  cara  melakukan  pembaruan  mengenai  pembayaran  pajak  yang  bisa  di  lakukan  secara online . Cara pembayaran yang awalnya secara manual harus ke kantor pajak sekarang bisa dilakukan dimana  saja  dengan  menggunakan  e-billing.  Perubahan  cara  pembayaran  ini  diharapkan  lebih memudahkan  para  pelaku  UMKM  yang  sibuk  dengan  kegiatan  usahanya  agar  memenuhi  kewajiban perpajakan. Dengan adanya kemudahan tersebut, di harapkan tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak akan meningkat.
Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal dalam memenuhi kewajibannya masih rendah. Hal ini  dibuktikan  dengan  hasil  observasi  dan  wawancara  kepada  wajib  pajak  UMKM  diketahui  bahwa sebelum masa pandemi covid-19, masih banyak Wajib Pajak UMKM yang tidak mengetahui perubahan tarif PPh UMKM yang  turun menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Hal itu disampaikan langsung oleh Wajib  Pajak  UMKM  pada  saat  melakukan  pelaporan  SPT  Tahunan.  Selain  itu,  Pada  masa  pandemi covid-19  pemerintah  membuat  kebijakan  agar  wajib  pajak  melakukan  pelaporan  SPT  Tahunan  dan pembayaran pajak melalui online. Pada kenyataannya banyak wajib pajak yang kesulitan atas kebijakan pemerintah tersebut. Pada masa pandemi covid-19 juga banyak Wajib Pajak UMKM yang mengeluhkan terkait pendapatannya yang menurun dan kesulitan dalam membayar pajak. Hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan Ernawati  (2014) menyatakan  bahwa  variabel  tingkat pendapatan  berpengaruh  secara  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  KPP  pratama  Bulukumba, sedangkan penelitian Isawati (2016) menunjukan bahwa variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  bumi  dan bangunan. Hasil penelitian dari Nadhor (2019) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat, sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Yusro  dan  Kiswanto  (2014) bahwa  tarif  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian dari Wahyuningsih
(2016) diketahui  bahwa  mekanisme  pembayaran  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta.
Berdasarkan  permasalahan  dan  hasil  penelitian  terdahulu  maka  penelitian  ini  akan  mengkaji kembali  pengaruh  tingkat  pendapatan,  penurunan  tarif  dan  perubahan  cara  pembayaran  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  dimana  penelitian  ini  sejenis  dengan  penelitian Nadhor  (2019) dan penelitian Wahyuningsih (2016) . Akan tetapi penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya dengan  beberapa  perbedaan  yaitu  menambahkan  variable  independen  berupa  tingkat  pendapatan  dan objek  yang  diteliti  pada  wajib  pajak  UMKM  di  wilayah  KPP  Pratama  Tegal  yang  terkena  dampak pandemi covid-19.

## STUDI LITERATUR

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan  adalah  tindakan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Syah & Krisdiyawati, 2017) . Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak formal  dan  kepatuhan  pajak  material.  Kepatuhan  pajak  formal  adalah  kepatuhan  yang  diatur  sesuai dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  perpajakan.  Kepatuhan  pajak  material  adalah  suatu  keadaan saat wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Ramdan, 2017)

## Tingkat Pendapatan
Pendapatan  adalah  tanggung  jumlah  uang  atau  nilai  yang  selama  tahun  takwim  diperoleh seseorang dari usaha dan tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, hak atas pembayaran berkala, dan tambahan  harta  yang  ternyata  dalam  tahun  takwim  kecuali  jika  hal  sebaliknya  dibuktikan  oleh  wajib pajak (Haswidar, 2016 ).

## Penurunan Tarif
Tarif merupakan suatu pedoman  dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi  maupun  badan,  selain  sebagai  sarana  keadilan  dalam  penetapan  utang  pajak.  Berdasarkan  PP No.46 Tahun 2013, UMKM di Indonesia yang memiliki omset kurang dari 4,8 Milyar dalam satu tahun dikenakan PPh final sebesar 1%. Pada bulan Juli 2018 pemerintah kembali menerbitkan PP No.23 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan ini pemerintah menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% (Marasabessy, 2020) .

## Sistem Pembayaran Pajak
Perubahan  cara  pembayaran  dari  sistem  manual  ke online adalah  penerapan e-billing yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014, dimana mulai  tanggal 1 juli  2016  wajib  pajak  dapat  menggunakan  mekanisme e-billing direktorat  jenderal  pajak  untuk membayar  pajak  yang  terutang. E-Billing adalah  metode  pembayaran  pajak  secara  elektronik menggunakan kode billing . Kode billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas  suatu  jenis  pembayaran  atau  setoran  pajak  yang  akan  dilakukan  Wajib  Pajak.  Sementara billing  system adalah  sistem  yang  menerbitkan  kode billing untuk  pembayaran  atau  penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual (E. Handayani, 2018) .

## Hipotesis Penelitian Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat  pendapatan
seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.
Selain itu dalam teori ekonomi dikatakan bahwa I atau Income = C atau Consumtion , dimana besarnya  penghasilan  akan  sama  dengan  besarnya  konsumsi.  Konsumsi  disini  termasuk  juga pengeluaran untuk membayar pajak karena wajib pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi yaitu menghabiskan nilai guna dari suatu barang, dalam hal ini yang dimaksud adalah nilai guna atas tanah dan  bangunan (Haswidar,  2016) .  Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Ernawati  (2014) terkait identifikasi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berpenghasilan menengah rendah menunjukan  bahwa  variabel  pendapatan  memiliki  pengaruh  terhadap  kesediaan  membayar  pajak. (Ernawati, 2014)
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : H 1 :  Tingkat  pendapatan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  masa  pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Tegal.

## Pengaruh Penurunan Tarif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Tarif  pajak  merupakan  suatu  pedoman  dasar  dalam  menetapkan  berapa  besarnya  utang  pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018. Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan utility wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak,
Penurunan  pajak  UMKM  ini  nantinya  akan  mengurangi  biaya  bagi  pelaku  usaha  UMKM, sehingga  kemungkinan  mereka  akan  mengembangkan  usaha  kecilnya  menjadi  usaha  menengah,  lalu usaha menengah mengembangkannya menjadi usaha besar. Dampak dari penurunan tarif pajak UMKM ini  diharapkan  akan  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  UMKM  dalam  membayar  pajak.  Sehingga dengan hal ini akan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak untuk Negara. Mengingat kepatuhan pajak  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  dinilai  masih  minim.  Jadi  dengan  diturunkannya  tarif pajak UMKM diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Nadhor  (2019) menyimpulkan  bahwa penurunan  tarif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  kepatuhan  wajib pajak UMKM (Nadhor, 2019) . Menurut Ramdan (2017) menyimpulkan bahwa perubahan  tarif pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM (Ramdan,  2017) .  Hal  ini  berarti  bahwa adanya perubahan tarif pajak yang semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : H 2 : Penurunan Tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid- 19 pada KPP Pratama Tegal.

## Pengaruh Perubahan Cara Pembayaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sejalan  dengan  pengenaan  pajak  bagi  UMKM  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  tahun  2013,  Direktorat  Jenderal  Pajak  juga  memberlakukan  pembayaran  pajak  secara elektronik yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-05/PJ/2017 tanggal 4 April 2017.  Pada  dasarnya  Peraturan  ini  menekankan  perubahan  cara  pembayaran  pajak  yang  tadinya menggunakan Surat Setoran Pajak (manual) menjadi Surat Setoran Elektronik (SSE) yang dikelola oleh Sistem Elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terhubung dengan Modul Penerimaan Negara. Perubahan cara pembayaran pajak secara elektronik membuat wajib pajak lebih mudah dan lebih cepat dalam membayar pajak karena bisa kapan saja dan dimana saja menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini dapat menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak.
Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Kusnandar  (2019)  menyimpulkan  bahwa perubahan cara pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti perubahan cara pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga semakin  baik  sistem  Pembayaran  pajak  yang  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  UMKM  maka  kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin baik.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :
H 3  : Perubahan  Cara  Pembayaran  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Tegal.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif,  dimana  penelitian  ini  terdapat  satu  variable dependen  dan  tiga  variable  independen.  Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  kualitatif  dan  data kuantitatif (Sangadji,  2010) .  Data  kualitatif  berupa  data  yang  diperoleh  dari  jawaban  kuesioner  yang disebarkan  kepada  sejumlah  responden.  Data  kuantitatif  berupa  hasil  perhitungan  kuesioner.  Sumber data  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  yang  berupa  persepsi  responden  atas  kuisioner  yang diberikan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  pelaku  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Tegal hingga tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 15.211 orang. Teknik pengambilan sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis Non  probability  sampling yaitu  dengan  metode purposive sampling (Sugiyono, 2016) . Adapun kriteria sampel adalah UMKM perseorangan yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun, wajib pajak UMKM yang masih aktif dan berlokasi di kabupaten Brebes serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha.
Berdasarkan  kriteria  tersebut  maka  didapatkan  jumlah  sampel  yang  digunakan  sebanyak  50 responden sehingga total kuisioner yang diolah sebanyak 50 (lima puluh). Instrumen penelitian diukur menggunakan  model  skala  likert  5  poin.    Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 22 (Ghozali, 2016) . Adapun persamaan regresi linier berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut  :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e

## HASIL
Hasil uji validitas untuk masing-masing pertanyaan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel pertanyaan  Person Corelation  Sig. (2-tailed)  Keterangan Tingkat Pendapatan (X1) 1 0,866 0,000 VALID 2 0,886 0,000 VALID 3 0,383 0,006 VALID 5 0,389 0,005 VALID Penurunan Tarif (X2) 1 0,548 0,000 VALID 2 0,689 0,000 VALID 3 0,677 0,000 VALID 4 0,431 0,000 VALID 5 0,775 0,000 VALID 6 0,708 0,000 VALID Perubahan Cara Pembayaran (X3) 1 0,624 0,000 VALID 2 0,547 0,000 VALID 3 0,519 0,000 VALID 4 0,532 0,000 VALID 5 0,727 0,000 VALID 6 0,475 0,000 VALID Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 1 0,524 0,000 VALID 2 0,722 0,000 VALID 3 0,776 0,000 VALID 4 0,588 0,000 VALID 5 0,721 0,000 VALID 6 0,728 0,000 VALID
Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa hasil uji validitas menggunakan Pearson Correlation menunjukkan  bahwa  setiap  pertanyaan  dari  seluruh  variabel  memiliki  nilai  signifikansi  <  0,05  yang artinya seluruh pertanyaan dalam variabel dinyatakan valid.
Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing pertanyaan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

## Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Berdasarkan  tabel  2  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha pada  keseluruhan variabel dalam penelitian ini lebih dari 0,60 yang artinya keseluruhan variabel adalah reliabel.
Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Standardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .96890428 Most Extreme Differences Absolute .084 Positive .084 Negative -.074 Test Statistic .084 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  diketahui  bahwa  hasil  uji  normalitas  dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov  Test menunjukan  nilai  signifikansi  (2-tailed)  sebesar  0,200  >  alpha  0,05  yang berarti data berdistribusi normal.
Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .708 2.722 .260  .796 Tingkat_Pendapatan -.109 .108 -.162 - 1.008 .319 Penurunan_Tarif .067 .108 .100 .621  .538 Perubahan_Cara_Pembayaran .042 .083 .078 .510  .613
Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel tingkat pendapatan sebesar  0,319  >  0,05,  variabel  penurunan  tarif  sebesar  0,538  >  0,05  dan  variabel  perubahan  cara
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Tingkat Pendapatan (X 1 ) 0,775 Reliabel Penurunan Tarif (X 2 ) 0,776 Reliabel Perubahan Cara Pembayaran (X 3 ) 0,727 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,769 Reliabel
pembayaran sebesar 0,613 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terkena gejala heterokedastisitas.
Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini :
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Tingkat_Pendapatan .821 1.217 Penurunan_Tarif .813 1.229 Perubahan_Cara_Pembayaran .902 1.109
Berdasarkan  tabel  5  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai tolerance dari  semua  variabel menunjukkan  angka  >  0,10  dan  nilai  VIF  dari  semua  variabel  menunjukkan  angka  kurang  dari  <  10 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penelitian  ini  model  regresi  tidak  terkena  gejala multikolinearitas.
Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini : Tabel 6. Hasil Persamaan Regresi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.708 4.269 .400  .691 Tingkat_Pendapatan .658 .169 .462 3.886  .000 Penurunan_Tarif .068 .170 .048 .401  .691 Perubahan_Cara_Pembayaran .424 .130 .370 3.256  .002
Berdasarkan tabel 6 diatas maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut : Y= 1.708 + 0, 658 X 1 + 0.068 X 2 + 0.424 X 3
Hasil uji parsial (uji t)  dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :
Tabel 7. Hasil Uji T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.708 4.269 .400  .691 Tingkat_Pendapatan .658 .169 .462  3.886  .000 Penurunan_Tarif .068 .170 .048  .401  .691 Perubahan_Cara_Pembayaran .424 .130 .370  3.256  .002
Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan (X1) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,005 sehingga H 1 diterima, yang berarti tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  masa  pandemi covid-19 .  Sedangkan  variabel  penurunan  tarif  (X2) memiliki  nilai  signifikansi  0,691  >  0.05  sehingga  H 2 ditolak,  yang  berarti  penurunan  tarif  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  masa  pandemi covid-19 .  Adapun  variabel perubahan  cara  pembayaran  (X3)  memiliki  nilai  sigifikansi  0,002  <  0,05  sehingga  H 3 diterima,  yang berarti perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 .
Hasil uji simultan (uji F)  dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :
Tabel 8. Hasil Uji F
Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada uji F yaitu sebesar 0,000 <  alpha  0,05  sehingga  variable  tingkat  pendapatan,  penurunan  tarif  dan  perubahan  cara  pembayaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 .682 a .466 .431 2.407
Berdasarkan  tabel  9  di  atas  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pengaruh  tingkat  pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  0,431  atau  43,1%,  sedangkan  sisanya  56,9%  dijelaskan  oleh  variabel  lainnya.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  ketiga  variable  tersebut  cukup  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  hasil  uji  t  diketahui  bahwa  variabel  tingkat  pendapatan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  masa  pandemi covid-19 pada  KPP  Pratama  Tegal . Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendapatan  seseorang  sangat  mempengaruhi  kepatuhan dalam  memenuhi  kewajibannya.  Berdasarkan  hasil  observasi  sebagian  besar  wajib  pajak  UMKM merasa lebih patuh ketika mereka memperoleh pendapatan yang tinggi. Pada masa pandemi covid-19 banyak  wajib  pajak  UMKM  yang  merasa  keberatan  ketika  membayar  pajaknya  karena  memperoleh pendapatan  yang  rendah.  Mereka  cenderung  menolak  atau  tidak  mau  membayar  pajaknya  karena kebanyakan  dari  mereka  lebih  mementingkan  kebutuhan  pokoknya  dibandingkan  untuk  membayar pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pendapatan  yang  diterima  maka  semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya semakin rendah pendapatan yang diterima maka semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian  dari Ernawati  (2014) menyatakan  bahwa  variabel  tingkat  pendapatan  berpengaruh  secara positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  KPP  pratama  Bulukumba (Ernawati,  2014) .  Selain  itu  hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Megantara (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel penghasilan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Megantara et al., 2017) . Hasil penelitian yang sama juga oleh Yuliyanah et. al (2018) yang menyatakan  bahwa  omzet  penghasilan  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM di Kota Tegal (Yuliyanah et al., 2019) .

## Pengaruh Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  hasil  uji  t  diketahui  bahwa  variabel  penurunan  tarif  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  masa  pandemi covid-19 pada  KPP  Pratama  Tegal.  Tarif  pajak  dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan karena pada masa pandemi covid-19 wajib pajak cenderung mengabaikan  besarnya  tarif  pajak.  Hal  tersebut  dapat  ditunjukan  dengan  masih  terdapat  wajib  pajak yang tidak mengetahui adanya penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% dan wajib pajak

## ANOVA a
Model Sum of Squares  df  Mean Square F Sig. 1  Regression 232.286 3 77.429 13.363  .000 b Residual 266.534 46 5.794 Total 498.820 49
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx
masih tetap membayar pajak dengan tarif berapapun. Pada dasarnya jika wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan mengerti akan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan membayar pajak dengan tingkatan tarif pajak berapapun sesuai dengan penghasilannya. Jika wajib pajak adalah seseorang yang tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, maka tarif pajak yang rendah pun tidak mempengaruhi tingkat kepatuhannya. Dapat diartikan bahwa naik atau turunnya tarif Pajak masih belum bisa  mempengaruhi  peningkatan  ataupun  penurunan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Hasil  penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa tarif  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Di  Kabupaten  Jepara (Yusro, 2014) .  Selain  itu  juga  hasil  penelitian Mir’atusholihah  (2014) menyatakan  bahwa  tarif  pajak berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  KPP  Pratama  Malang  Utara ( Mir’atusholihah et al., 2014 ).

## Pengaruh Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  hasil  uji  t  diketahui  bahwa  variabel  perubahan  cara  pembayaran  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  perubahan  cara  pembayaran  dari  manual  ke online mempermudah  wajib  pajak UMKM dalam membayar pajak yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Pada masa pandemi covid-19 keharusan untuk membayar pajak secara online menjadi pilihan yang tepat bagi wajib pajak. Dimana  direktorat  jendral  pajak  membuat  kebijakan  untuk  membatasi  pelayanan  tatap  muka  kepada wajib pajak. Perubahan cara pembayaran yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja bahkan lebih mudah dan lebih cepat dengan menggunakan website www.pajak.go.id sehingga dapat meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Hal  ini  berarti  perubahan  cara pembayaran  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  sehingga  semakin  baik  Cara Pembayaran  pajak  yang  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  UMKM  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM akan  semakin  baik.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  dari Wahyuningsih  (2016) yang menyatakan  bahwa  mekanisme  pembayaran  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta (Wahyuningsih, 2016) .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat  pendapatan  memiliki  nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H 1 diterima. Hal ini berarti tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  masa  pandemi covid-19 .  Selanjutnya,  hasil pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  variabel  penurunan  tarif  memiliki  nilai  signifikansi sebesar 0,691 > 0,05 sehingga H 2 ditolak. Hal ini berarti penurunan tarif wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 . Sedangkan, hasil pengujian hipotesis ketiga  menunjukkan  bahwa  variabel  perubahan  cara  pembayaran  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar 0,002 < 0,05 sehingga H 3 diterima. Hal ini berarti perubahan cara pembayaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19 .

## SARAN
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, menambah jumlah sampel yang diteliti, dan meneliti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19.
REFERENSI
E. Handayani. (2018). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Billing Direktorat Jenderal Pajak [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. In Universitas Islam NegeriSyarif Hidayatullah (Vol. 1, Issue 1).
Ernawati. (2014). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi , 1–24. Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  22 (Edisi  5).  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Haswidar,  H.  (2016).  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan,  Pengetahuan,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 5 Nomor 2, Agustus 2021 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.xxx.xxx
Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. In Skripsi .
Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). Skripsi .
Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi  Perpajakan,  dan  Kemauan  Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. E-Journal S1 Ak , 7 (1), 1– 10.
Mir’atusholihah,  Kumadji,  S.,  &  Ismono,  B.  (2014).  Pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Jurnal Mahasiswa Perpajakan , 3 (1), 1–10.
Nadhor, K. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Semarang Barat (Vol. 1, Issue 1) [UIN Walisongo Semarang].
Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif,Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Dengan  Keadilan  Pajak  Sebagai  Variabel  Moderasi Pada UMKM Di Kota Makasar. In Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar (Vol. 53, Issue 9). Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
Sangadji, E. M. A. S. (2010). Metodologi Penelitian - Pendekatan . CV. Andi Offset. Sugiyono, S. (2016). Statistika Untuk Penelitian . Alfabeta. Sukrisno & Estralita. (2012). Akuntansi Perpajakan (2nd ed.). Salemba Empat.
Syah, A. langgeng N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  Pada  Kantor UPPD/Samsat Brebes). Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 , 65–77.
Wahyuningsih,  T.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Tarif  Pajak,  Mekanisme  Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel Di Surakarta. In Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Vol. 147).
Yuliyanah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment  System  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah (Umkm) Di Kota Tegal. Multiplier: Jurnal Magister Manajemen , 3 (1). https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286
Yusro,  H.  W.  &  K.  (2014).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Mekanisme  Pembayaran  Pajak  Dan  Kesadaran Membayar  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Di  Kabupaten  Jepara. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 429–436. https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4201