Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Efektivitas Program Penanggulangan
KemiskinanTerhadap Penurunan Kemiskinan Di Kota Palembang Tahun 2020
Intan Wahyuni Badan Pusat Statistik Kota Palembang Prodi Kependudukan Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya intanwhyn02@gmail.com

## ABSTRAK
Kesejahteraan  yang  merata  dan  tidak  adanya  penduduk  miskin merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan  dunia  sebagaimana tertuang dalam Goal 1 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, yaitu  Tanpa  Kemiskinan.  Angka  kemiskinan  di  Kota  Palembang cenderung  menurun  dari  tahun  ke  tahun,  meskipun  penurunannya tidak  signifikan.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik,  tercatat  dari  tahun 2019  hingga  2020  kemiskinan  di  Kota  Palembang  hanya  mengalami penurunan sebesar 0,01%. Penurunan tersebut tidak cukup signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan dana program penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang pada tahun 2018 ke 2019  sebesar  651,18  persen  (Bappeda  Litbang).  Penelitian  ini  akan menghitung  seberapa  besar  suntikan  dana  program  penanggulangan kemiskinan  dapat  meningkatkan  pengeluaran  masyarakat  miskin  dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Sumber data yang digunakan berasal  dari  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS)  yang merupakan  sumber  data  utama  penghitungan  kemiskinan  di  tingkat nasional. Simulasi ketiadaan program akan dijalankan kepada sampel rumah  tangga  miskin  untuk  melihat  seberapa  besar  perbedaan persentase  kemiskinan  ketika  suntikan  dana  bantuan  pada  rumah tangga tersebut ditarik dari mereka. Terdapat 10 program yang akan dianalisis  dalam  penelitian  ini,  yaitu  program  pemerintah  pusat berupa:PKH, PIP, JKN-PBI, BPNT, dan program pemerintah daerah berupa:  bantuan  pangan,  anak,  disabilitas,  lansia,  bantuan  rutin lainnya,  dan  non  rutin  lainnya  dari  pemerintah  daerah.  Efektivitas program  penanggulangan  kemiskinan  dilihat  dari  tiga  aspek,  yaitu efisiensi, progresivitas, dan ketepatsasaran penyaluran bantuan yang dihitung  dengan  simulasi  ketiadaan  program.  Berdasarkan  ketiga aspek  tersebut,  diketahui  bahwa  program  JKN-PBI  merupakan program  yang  paling  efisien  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Kota Palembang,  diikuti  dengan  program  PKH  dan  PIP.  Dari  seluruh program yang dilaksanakan, semuanya dinilai sudah cukup progresiv atau  berkelanjutan  untuk  dilaksanakan.  Sementara  itu,  masih ditemukan  indikasi  kebocoran  dan  ketidaktepatsasaran  distribusi bantuan dalam program-program tersebut.
Kata  Kunci  :  Bantuan  Sosial,  Efektivitas  Program  Penanggulangan Kemiskinan, Kemiskinan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895

## ABSTRACT
Equitable  welfare  and  the  absence  of  poor  people  are  one  of  the world's  development  goals  as  stated  in  Goal  1  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  2030,  namely  No  Poverty.  The  poverty rate in Palembang City tends to decrease from year to year, although the decline is not significant. According to Statistics Indonesia, it was recorded  that  from  2019  to  2020  poverty  in  Palembang  City  only decreased  by  0.01%.  It  is  not  significant  enough  compared  to  the increase  in funds  for  poverty  reduction  programs  in  Palembang  City in 2018 to 2019 by 651.18 percent (Bappeda Litbang). This study will calculate  how  much  the injection  of  funds  for  the  poverty  alleviation program can increase the expenditure of the poor and get them out of poverty.  Source  of  the  data  is  National  Socio-Economic  Survey (SUSENAS) which is the main data source for calculating poverty at the national level. Simulation of the program’s absence would be run on  a  sample  of  poor  households  to  see  how  big  the  difference  in  the percentage  of  poverty  is  when  the  injection  of  aid  funds  to  these households is withdrawn from them. There are 10 programs that will be analyzed in this study, namely the central government program in the  form  of:  PKH,  PIP,  JKN-PBI,  BPNT,  and  local  government programs in the form of: food assistance, children, disability, elderly, other routine assistance, and other non-routine assistance from local government.  The  effectiveness  of  the  poverty  reduction  program  is seen from three aspects, namely efficiency, progressivity, and targeted distribution of aid which is calculated by simulating the absence of a program. Based on the results, it is known that the JKN-PBI program is  the  most  efficient  program  to  reduce  poverty  in  the  city  of Palembang,  followed  by  the  PKH  and  PIP  programs.  Of  all  the programs  implemented,  all  of  them  are  considered  progressive  or sustainable  enough  to  be  implemented.  Meanwhile,  indications  of leakage and inaccuracy in the distribution of aid were found in these programs.
Keywords  :  Effectiveness  of  Poverty  Reduction  Programs,  Poverty,

## Social Assistance

## A. PENDAHULUAN
Penghapusan  kemiskinan  merupakan  salah  satu  tujuan  penting  yang ingin  dicapai  dalam  pembangunan.  Kesejahteraan  yang  merata  dan  tidak adanya masyarakat miskin merupakan salah satu tujuan pembangunan yang telah  disepakati  oleh  negara-negara  di  dunia  dan  tertuang  di  dalam  Tujuan ke-1  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  tahun  2030,  yaitu No
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Poverty atau  Tanpa  Kemiskinan.  Indonesia  turut  menyepakati  tujuan pembangunan  tersebut.  Salah  satu  bentuk  komitmen  pemerintah  dalam mencapai  TPB  adalah  dengan  menyusun  rencana  pembangunan  untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari tingkat daerah sampai dengan nasional.
Kota  Palembang  sebagai  salah  satu  wilayah  perkotaan  yang  cukup besar  di  Indonesia,  juga  menyusun  rencana  pembangunan  untuk  mencapai tujuan  tersebut  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Palembang  Tahun  2019 – 2024  yang menargetkan  pada  tahun  2024  persentase  kemiskinan  di  Kota  Palembang harus  mencapai  angka  satu  digit  (di  bawah  10  persen).  Untuk  mencapai target  tersebut,  pemerintah  telah  menganggarkan  cukup  banyak  dana pembangunan  dalam  beberapa  program  perlindungan  sosial,  mulai  dari bidang  kesehatan,  pendidikan,  perumahan,  dan  bantuan  sosial  lainnya. Bahkan  pada  tahun  2018  ke  2019,  anggaran  program  pengentasan kemiskinan  di  Kota  Palembang  sudah  ditingkatkan  sebesar  651,18  persen, yaitu dari sekitar 36 miliar pada tahun 2018, meningkat menjadi sekitar 270 miliar  pada  tahun  2019.  Hal  tersebut  menunjukkan  komitmen  tinggi pemerintah Kota Palembang dalam mengentaskan kemiskinan.
Peningkatan anggaran perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan  tersebut  belum  berbanding  lurus  dengan  besaran  penurunan kemiskinan  di  Kota  Palembang.  Pada  Tahun  2020  kemiskinan  di  Kota Palembang  tercatat  sebesar  10,89  persen,  turun  sebesar  0,01  persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 10,90 persen. Penurunan tersebut sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  peningkatan  anggaran  program pengentasan  kemiskinan.  Hal  ini  lah  yang  kemudian  menimbulkan pertanyaan,  apakah  program  perlindungan  sosial  dan  pengentasan kemiskinan  yang  diterapkan  sudah  berjalan  dengan  efektif  dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yemtsov,  Posarac,  Nagernyak,  dan Albegova  di  Rusia  pada  tahun  2019,  mengungkapkan  bahwa  perlindungan sosial  merupakan  faktor  penting  yang  dapat  membantu  mengurangi
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
kemiskinan.  Ravallion,  Jolliffe,  dan  Margitic  mengungkapkan  bahwa pemberian  bantuan  dalam  program  perlindungan  sosial    perlu  ditinjau efektivitasnya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil penelitian  yang  mereka  lakukan  di  US  pada  tahun  2018  menunjukkan bahwa  program  perlindungan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah berpengaruh  dalam  peningkatan  ekonomi.  Meskipun  demikian,  efektivitas program  perlindungan  sosial  tersebut  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun.  Jika  ditinjau  lebih  jauh,  ternyata  pemberian  bantuan  tersebut  tidak tepat  sasaran  dan  program  yang  dijalankan  tidak  benar-benar  memberi solusi pada penurunan kemiskinan di US.
Program  perlindungan  sosial  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  sosial  dengan  cara  mengurangi  kemiskinan.  Bantuan  yang diberikan  dalam  program  perlindungan  sosial  tidak  melihat  besaran kontribusi  yang  diberikan  oleh  penerima  manfaatnya.  Penyaluran  bantuan sosial dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara langsung dalam bentuk uang  ( in-cash  transfers ),  atau  dapat  juga  dalam  bentuk  barang  dan pelayanan  ( in-kind  transfers ).  Bantuan  tersebut  dapat  bersifat  sementara atau  non-rutin  ataupun  bersifat  tetap  atau  rutin,  khususnya  bagi  penduduk rentan  seperti  penyandang  disabilitas,  lanjut  usia,  dan  anak  telantar. Menurut  ILO,  skema  bantuan  sosial  bertujuan  untuk  menyediakan  sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup dibawah standar penghasilan  tertentu tanpa  mempertimbangkan  timbal  balik atau  kontribusi dari individu dan rumah tangga penerimanya. Penentuan penerima bantuan ditetapkan  berdasarkan  tingkat  pendapatan  penduduk  serta  kriteria  sosial ekonomi  lainnya.  Kriteria  penerima  manfaat  dapat  disesuaikan  dengan target atau tujuan yang ingin dicapai dari pemberi bantuan tersebut, seperti dikhususkan  kepada  keluarga  miskin  dengan  anak,  hingga  penduduk  lanjut usia  dengan  penghasilan  yang  terbatas,  rumah  tangga  miskin  yang mempunyai  balita  ataupun  ibu  hamil,  ataupun  kriteria  umum  penduduk dengan pendapatan tertentu.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Beberapa  program  perlindungan  sosial  yang  dijalankan  di  Indonesia diantaranya  adalah  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT);  Bantuan  Sosial Beras  Sejahtera  (BANSOS  RASTRA);  Program  Keluarga  Harapan  (PKH); bantuan  rutin  lainnya  seperti  subsidi  listrik  untuk  keluarga  tidak  mampu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dll; bantuan non  rutin  seperti  bantuan  UMKM  terdampak  Covid-19,  bantuan  keluarga terdampak  bencana,  dll.  Penerima  bantuan-bantuan  tersebut  tercatat  dalam database  penerima  bantuan  yang  dikelola  oleh  Dinas  Sosial  di  masing- masing  Kabupaten/Kota.  Sementara  itu,  beberapa  contoh  program  jaminan sosial  di  Indonesia  diantaranya  adalah  Jaminan  Kesehatan  Nasional Penerima  Bantuan  Iuran  (JKN-PBI);  Jaminan  Kesehatan  Daerah (JAMKESDA);  dan  sistem  asuransi  sosial  lainnya  yang  diperuntukkan kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia,  seperti  asuransi  kesehatan  swasta, asuransi pendidikan swasta, JKN Non-PBI, dan asuransi lainnya.
Program  perlindungan  sosial  di  Indonesia  terdiri  dari  asuransi  sosial dan  bantuan  sosial,  baik  yang  bersumber  dari  APBN  ataupun  APBD. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rachman,  Agustian,  dan  Wahyudi  pada tahun  2018  menunjukkan  bahwa  pemberian  bantuan  pangan  non  tunai (BPNT)  di  lima  kota  besar  di  Indonesia  yaitu:  Bandung,  Bekasi,  Jakarta Barat,  Makassar,  dan  Surabaya,  berpengaruh  terhadap  penurunan kemiskinan.  Hanya  saja,  dampak  dari  program  BPNT  tersebut  tidak cukup signifikan.  Hal  tersebut  dikarenakan  penerima  bantuan  dari  BPNT  tidak semuanya  tepat  sasaran.  Beberapa  penerima  bantuan  masih  tergolong  ke dalam  keluarga  yang  mampu  dan  sudah  pernah  menerima  bantuan  dari program  lain,  sehingga  penerima  bantuan  menjadi  tidak  merata  dan  hanya terfokus ke orang-orang tertentu saja.
Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Putra,  Purnamadewi,  dan Sahara pada tahun 2015 di Indonesia tentang dampak program perlindungan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel  yang signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, yaitu bantuan kelembagaan sosial dan budaya, bantuan
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
infrastruktur,  dan  bantuan  ekonomi  dan  dunia  usaha,  sedangkan  bantuan sumberdaya  manusia  dan  bantuan  daerah  khusus  tidak  signifikan  didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
Penelitian yang dilakukan oleh Lindiasari dan Ramadhani pada tahun 2019,  tentang  Efektivitas  Bantuan  Sosial  dalam  Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Non-parametrik,  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat antara  variabel  bantuan  sosial  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Penerima Bantuan  Iuran  (JKN-PBI)  dan  Beras  Sejahtera  (Rastra),  dan  Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap jumlah penduduk miskin. Selain itu, dari hasil  penelitian  diketahui  bahwa  bantuan  sosial  dapat  menurunkan  jumlah kemiskinan  secara  signifikan.  Adapun  variabel  yang  paling  berdampak adalah program PBI.
Permasalahan  kemiskinan  nyatanya  belum  dapat  dituntaskan  sampai dengan saat ini. Pemerintah Kota Palembang perlu mengevaluasi efektivitas dari  program  pengentasan  kemiskinan  yang  telah  dijalankan.  Efektivitas program  penanggulangan  kemiskinan  dapat  ditinjau  dari  tiga  aspek,  yaitu efisiensi,  progresivitas,  dan  ketapatan  distribusi  bantuan  program,  menurut Yemtschov dkk pada penelitiannya tahun 2019.
Dalam mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan terhadap  penurunan  kemiskinan  di  Kota  Palembang  Tahun  2020,  penulis akan  mencari  tahu  mengenai  efisiensi,  progresivitas,  dan  ketepatan distribusi bantuan program penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang dengan  berfokus  kepada  10  (sepuluh)  program,  yaitu  program  PKH,  PIP, BPNT,  JKN-PBI,  Program  pemda  pangan,  pemda  anak,  pemda  lansia, pemda  disabilitas,  pemda  rutin  lainnya  (seperti:  program  padat  karya UMKM, dsb), dan pemda non-rutin lainnya (seperti: bedah rumah, dsb).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895

## B. METODE PENELITIAN
Program  penanggulangan  kemiskinan  harus  dilakukan  secara terintegrasi  atau  akan  sulit  untuk  mencapai  tujuan  pelaksanaan  program tersebut.  Menurut  Allo  (2016)  bahwa  Program in-kind  transfer (BPNT, JKN-PBI,  dsb)  dan program  cash-transfer (Program  PKH,  bantuan  tunai,
dsb) memiliki dampak yang berbeda terhadap penurunan kemiskinan. Akan tetapi,  jika  kedua  jenis  bantuan  tersebut  diintegrasikan,  maka  akan  dapat mempercepat  penurunan  kemiskinan.  Pada  Gambar  1,  disajikan  pengaruh bantuan  sosial  pada  keseimbangan  pasar  ( market  equilibrium ).  Harga  (P) akan  bergeser  menjadi  P’  ketika  adanya  bantuan  pemerintah  yang  akan menyebabkan supply bertambah  dan  jumlah  barang  (Q)  akan  meningkat sehingga jumlah masyarakat yang menikmati juga akan bertambah. Dengan demikian  ketika  pemerintah  memutuskan  untuk  memberikan  bantuan sebesar  P –P’  maka  total  biaya  yang  harus  dikeluarkan  pemerintah  untuk bantuan adalah sebesar area P-E- E’ - P’, sedangkan manfaat yang didapatkan adalah  sebesar  area  F –E’– Q- Q’,  sehingga  untuk  dapat  mengetahui  apakah bantuan  tersebut  merupakan  sebuah  solusi  yang  tepat  adalah  dengan meninjau  manfaat  yang  didapat  harus  lebih  besar  dari  biaya  yang dikeluarkan untuk bantuan.
Sumber: Rachman, B., Agustian, A., dan Wahyudi. (2018). Gambar 1. Keseimbangan pasar setelah adanya bantuan sosial
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Metode  analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menjelaskan  mengenai dampak  program  perlindungan  sosial  terhadap  tingkat  kemiskinan,  serta efisiensi,  progresivitas,  dan  ketepatan  sasaran  program  perlindungan  sosial yang  diberikan  kepada  masayarakat  miskin  di  Kota  Palembang.  Dalam pengolahan  data,  digunakan  aplikasi  AdePT  6.0  untuk  menghitung  nilai efisiensi  berdasarkan  simulasi  ketiadaan  program  penanggulangan kemiskinan.
Selain  itu, software tersebut  juga  digunakan  untuk  menghitung Indikator Distributional  Characteristic  Index (DCI)  untuk  mengukur porgresivitas  program  penanggulangan  kemiskinan,  serta  menghitung indikator  insiden  relatif,  ketidaktercakupan,  dan  kebocoran  untuk menganalisis  ketepatan  distribusi  bantuan  program  penanggulangan kemiskinan.  Adapun  cara  penghitungan  indikator  tersebut  adalah  sebagai berikut.
1. Distributional Characteristic Index (DCI)
(1)
(bagian dari transfer ke rumah tangga, ), dimana
(2)
Keterangan:
:  penimbang  kesejahteraan,  atau  nilai  sosial  dari  pendapatan tambahan ke rumah tangga h
: bagian dari transfer ke rumah tangga h
Sumber: Yemtsov, Honorati, Evans, Sajaia, Lokhsin (2018)
2. Insiden relatif, ketidaktercakupan, dan kebocoran
Indikator  insiden  relatif  menggambarkan  jumlah  transfer bantuan  yang  diterima  oleh  masyarakat  miskin  terhadap  jumlah  total transfer yang dikeluarkan pemerintah.
Ketidaktercakupan
menggambarkan  banyaknya  rumah  tangga  miskin  yang  tidak
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
menerima  bantuan dari total seluruh penduduk miskin. Sementara itu, kebocoran  menggambarkan  banyaknya  rumah  tangga  tidak  miskin yang menerima bantuan dari total rumah tangga penerima manfaat.
Program  penanggulangan  kemiskinan  yang  akan  dianalisis  adalah program  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Di  dalam Undang-Undang  No.11  tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  dan Undang-Undang  No.13  tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin disebutkan  bahwa  program  perlindungan  sosial  secara  konseptual dimaksudkan  untuk  meringankan  anggota  masyarakat  yang  tidak  mampu dan  telantar  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  ( basic  living needs ),  sehingga  dapat  mengembangkan  dirinya  sebagai  manusia  sesuai dengan  kemanusiaan  yang  bermartabat  sebagai  pelaksanaan  amanat konstitusional bagi pemerintah pusat dan daerah. Program yang berasal dari pemerintah  pusat  yang  akan  dianalisis  adalah  Program  Keluarga  Harapan (PKH),  Program  Indonseia  Pintar  (PIP),  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT) / Program Sembako, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-PBI). Sementara  itu,  program  yang  berasal  dari  pemerintah  daerah  yang  akan dianalisis  adalah  program  pemda  untuk  pangan,  anak,  lansia,  disabilitas, program  pemda  rutin  (seperti:  bantuan  untuk  usaha  rumah  tangga),  dan program  non-rutin  lainnya  (seperti:  bedah  rumah).  Kesepuluh  program tersebut  masing-masing  akan  diukur  efisiensi,  progresivitas,  dan ketepatsasaran  distribusi  bantuan  terhadap  penurunan  kemiskinan  di  Kota Palembang.  adapun  unit  observasi  dalam  penelitian  ini  adalah  860  rumah tangga sampel SUSENAS yang digunakan untuk pengukuran kemiskinan di Kota Palembang pada Tahun 2020.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Efisiensi Program Penanggulangan Kemiskinan
Untuk  melihat  apakah  program  perlindungan  sosial  tersebut dapat berperan dalam penurunan kemiskinan dan kesenjangan di suatu kelompok masyarakat, dapat dilakukan simulasi penghitungan ukuran kemiskinan  dan  kesenjangan  jika  program  perlindungan  sosial tersebut  ditiadakan.  Simulasi  dilakukan  dengan  mengeluarkan  nilai dari  transfer  bantuan  yang  diberikan  terhadap  suatu  rumah  tangga. Jika  kemiskinan  dan  kesenjangan  meningkat  ketika  bantuan  tersebut dikeluarkan,  artinya  program  perlindungan  sosial  tersebut  cukup berperan  dalam  menurunkan  kemiskinan  atau  kesenjangan  di  suatu wilayah.
Sumber : Hasil Olah Data Mikro
Gambar  2.  Simulasi  Besaran Share Program  BPNT  terhadap Pemenuhan Kebutuhan Beras di Rumah Tangga.
Simulasi  ketiadaan  input share bantuan  dalam  pendapatan masyarakat  dilakukan  untuk  melihat  seberapa  besar  suatu  program dapat  memengaruhi  tingkat  kemiskinan.  Kemudian,  hasil  simulasi tersebut  akan  dibandingkan  dengan  tingkat  kemiskinan  ketika  semua input share bantuan  dalam  pendapatan  masyarakat  dimasukkan. Maksudnya,  dari  semua  rumah  tangga  sampel  di  Kota  Palembang dihitung berapa besaran share bantuan dari masing-masing program di masing-masing  rumah  tangga  sampel,  kemudian  besaran  tersebut
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
dikeluarkan  dari  sumber  pendapatan  mereka.  setelah share bantuan dikeluarkan, kemudian dihitung kembali apakah persentase kemiskinan  di  Kota  Palembang  mengalami  peningkatan  atau penurunan  dengan  adanya  pengurangan  sumber  pendapatan  yang berasal  dari  bantuan tersebut.  Misal,  pada  kondisi  awal  dimana input bantuan  dimasukkan,  persentase  penduduk  miskin  sebesar  10,89 persen,  kemudian  setelah share bantuan  dikeluarkan  ternyata persentase  penduduk  miskin  mengalami  peningkatan  sebesar  11,04 persen.  Artinya,  dengan  adanya  bantuan  program  tersebut  efisien menurunkan  kemiskinan  sebesar  0,15  persen.  Adapun  hasil  dari simulasi  penghitungan  kemiskinan  dari  masing-masing  program adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap
Persentase Kemiskinan (Simulasi Ketiadaan Program) di Kota Palembang Tahun 2020 Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase Kemiskinan (P0) Nilai Efisiensi (1) (2) (3) Persentase Penduduk Miskin (Nilai awal ketika semua share bantuan dimasukkan ke dalam pendapatan rumah tangga) 10,89 Simulasi Ketiadaan Program PKH 11,44 0,55 PIP 11,08 0,19 BPNT / Bantuan Sembako 10,89 0,00 JKN PBI 13,99 3,10 Pemda Pangan 10,94 0,05 Pemda Anak 10,89 0,00 Pemda Lansia 11,07 0,18 Pemda Disabilitas 10,89 0,00 Pemda Rutin Lainnya 10,89 0,00 Pemda Non-Rutin Lainnya 10,94 0,05 Sumber : Hasil Olah Data SUSENAS 2020
menggunakan ADePt SP 6.0.
Berdasarkan hasil simulasi ketiadaan program, diketahui bahwa terdapat  enam  program  yang  dapat  meningkatkan  persentase kemiskinan  jika share bantuan  dari  program  tersebut  ditarik  dari
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
masyarakat.  Dengan  kata  lain,  terdapat  enam  program  yang  efisien menurunkan  persentase  kemiskinan,  yaitu  program  PKH,  PIP,  JKN- PBI,  Program  bantuan  pangan  rutin  dari pemerintah  daerah,  program bantuan  rutin  dari  pemerintah  daerah  untuk  lansia,  dan  program pemda  non-rutin  lainnya.  Sementara  itu,  empat  program  bantuan lainnya, yaitu program BPNT/bantuan sembako dari pemerintah pusat, program  rutin  dari  pemerintah  daerah  untuk  anak-anak,  disabilitas, dan  program  rutin  lainnya  dari  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh terhadap persentase kemiskinan di Kota Palembang.
Program  JKN-PBI  merupakan  program  yang  paling  besar pengaruhnya  terhadap  penurunan  persentase  kemiskinan.  Program JKN-PBI  mampu  menurunkan  3,10  persen  kemiskinan  di  Kota Palembang dengan asumsi bantuan lain bernilai konstan. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  program  kesehatan  merupakan  program  yang sangat penting di dalam penanggulangan kemiskinan.
Selain JKN-PBI, program yang berpengaruh cukup besar dalam program  penanggulangan  kemiskinan  adalah  program  PKH.  Program PKH  ditujukan  kepada  keluarga  miskin  dengan  kriteria  mempunyai ibu  hamil  atau  menyusui,  balita,  dan  anak  sekolah.  Program  PKH mencakup  penanggulangan  masalah  kesehatan,  gizi,  dan  pendidikan anak.  Program  PKH  mampu  menurunkan  0,55  persen  kemiskinan  di Kota Palembang dengan asumsi bantuan lain bernilai konstan.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lindiasari  dan  Ramadhani  (2019);  Putra,dkk  (2015),  Carroll  (2009), dan Hardjono (2010). Dalam penelitian-penelitian tersebut disebutkan bahwa  program  bantuan  kesehatan  dan  pendidikan  efektif  dalam menurunkan  kemiskinan  di  Indonesia.  Kesehatan  sangat  penting karena  akan  memengaruhi  kualitas  hidup  masyarakat.  Tubuh  yang sehat  dan  kuat  akan  mampu  digunakan  untuk  bekerja  dan  mencari nafkah.  Tentunya  hal  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap produktivitas  masyarakat.  Selain  itu,  biaya  pengobatan  yang  cukup
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
tinggi di Indonesia juga sangat menyulitkan masyarakat miskin dalam mengakses fasilitas kesehatan.
Berdasarkan  data  SUSENAS  2020,  diketahui  bahwa  sebanyak 27,9  persen  masyarakat  miskin  yang  mempunyai  keluhan  kesehatan tidak  dapat  berobat.  Peristiwa  ini  dikenal  juga  dengan unmeet  need kebutuhan kesehatan, yaitu keadaan dimana penduduk yang sakit dan membutuhkan pengobatan tetapi tidak berobat karena ketidakmampuannya  dalam  mengakses  fasilitas  kesehatan.  Dengan bantuan  asuransi  kesehatan  dari  pemerintah,  diharapkan  dapat mengurangi  beban  masyarakat  miskin  dalam  mengakses  fasilitas kesehatan,  sehingga  dapat  meningkatkan  harapan  hidup  bagi masyarakat miskin.

## 2. Progresivitas Program Penanggulangan Kemiskinan
Selain mengukur besaran efisiensi program terhadap penurunan kemiskinan,  perlu  juga  untuk  menganalisis  lebih  lanjut  bagaimana progresivitas program-program tersebut. Untuk mengukur progresivitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai indikator DCI atau  yang  juga  dikenal  dengan  indikator  Coady  Gross  Hoddinott (CGH).  Nilai  indikator  CGH  dapat  diukur  menggunakan  ADePT Software.  Indikator  CGH  membandingkan  porsi  dari  transfer  budget yang diterima oleh suatu kuantil populasi dibagi dengan porsi populasi dalam  kuantil  tersebut.  Nilai  indikator  CGH  yang  lebih  dari  “1” menunjukkan  bahwa  kelompok  tersebut  menerima  share  keuntungan yang  relatif  lebih  besar  daripada  ukuran  populasinya.  Jika  nilai indikator  CGH  kurang  da ri  “1”  menunjukkan  bahwa  kelompok tersebut menerima share keuntungan  yang relatif lebih kecil daripada ukuran  populasinya.  Berarti,  share  keuntungan  dari  program perlindungan  sosial  tersebut  diberikan    kepada  kuantil  yang  lebih “kaya” dan program tersebut regresif, menurut Yemtsov, dkk (2018).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Tabel 2. Indikator CGH dari Program Perlindungan Sosial di Kota Palembang 2020 Program Penanggulangan Kemiskinan Kuintil Kelompok Pengeluaran 10% 20% 30% 40% (1) (2) (3) (4) (5) PKH 1,23 1,43 1,51 1,64 PIP 1,23 1,83 1,46 1,67 BPNT / Bantuan Sembako 1,24 1,37 1,59 1,62 JKN PBI 1,22 1,35 1,40 1,41 Pemda Pangan 3,94 2,56 2,28 1,71 Pemda Anak 3,02 1,51 1,92 2,50 Pemda Lansia 4,36 3,18 2,97 2,22 Pemda Disabilitas n.a. n.a. n.a. n.a. Pemda Rutin Lainnya 10,00 5,00 3,33 2,50 Pemda Non-Rutin Lainnya 3,99 2,39 1,59 1,20 Sumber : Hasil Olah Data SUSENAS 2020 menggunakan ADePt SP 6.0.
Berdasarkan  Tabel  2,  diketahui  bahwa  nilai  indikator  CGH  di semua program penanggulangan kemiskinan sudah bernilai lebih dari 1, kecuali program rutin pemerintah daerah untuk disabilitas. Artinya, semua  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dijalankan  sudah progresiv,  yang  menunjukkan  bahwa share bantuan  dari  program tersebut  sudah  lebih  besar  dari share populasi  di  semua  kuintil masyarakat.
Meskipun  demikian,  kelompok  masyarakat  di  kuintil  10% mempunyai  nilai  indikator  CGH  yang  lebih  kecil  jika  dibandingkan kelompok  pengeluaran  yang  lebih  besar  di  beberapa  program. Program-program  tersebut,  yaitu  PKH,  PIP,  BPNT/Sembako  dan JKN-PBI.  Artinya, share bantuan  program-program  tersebut  lebih banyak  tersebar  di  kelompok  masyarakat  dengan  pengeluaran  yang lebih  besar.  Pemerintah  sebaiknya  meninjau  ulang  daftar  penerima manfaat  dari  program-program  tersebut  dengan  melakukan update basis  data  penerima  bantuan  melalui  dinas  sosial  ataupun  pihak kelurahan. Perbaikan basis data dapat dilakukan dengan menghapuskan  pemberian  bantuan  kepada  keluarga  yang  sudah
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
berhasil keluar dari kemiskinan dan penambahan daftar keluarga baru yang lebih membutuhkan bantuan.
Menurut Hardjono, dkk (2010), penerima bantuan pemerintah di Indonesia  lebih  banyak  berada  di  kelompok  miskin,  sedangkan kelompok masyarakat sangat miskin sangat jarang menerima bantuan dari  pemerintah.  Kelompok  sangat  miskin  sulit  untuk  dijangkau  oleh pemerintah  dikarenakan  banyak  yang  belum  tercatat  secara administratif  sebagai  penduduk  suatu  wilayah  dan  tidak  mempunyai tempat  tinggal  tetap.  Hal  tersebut  menyulitkan  pemerintah  untuk mendaftarkan  kelompok  masyarakat  tersebut  sebagai  penerima bantuan  karena  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  data  dirinya secara administratif.
3. Ketepatan Distribusi Program Penanggulangan Kemiskinan
Distribusi  bantuan  harus  dilakukan  secara  tepat  sasaran  agar program yang dijalankan dapat efektif menurunkan kemiskin, menurut Yemtschov,  dkk  (2018).  Ukuran  yang  digunakan  untuk  meninjau ketapatan  distribusi  bantuan  tersebut  diantaranya  adalah  nilai  insiden relatif  disribusi  manfaat,  ketidaktercakupan,  dan  kebocoran  distribusi bantuan,  menurut  World  Bank  (2018).  Ukuran-ukuran  tersebut  akan disajikan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 3. Insiden Relatif, Ketidaktercakupan, dan Kebocoran Program
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palembang Tahun 2020 Program Penanggulangan Kemiskinan Status Kemiskinan Ketidak- tercakupan Kebocoran Miskin Non Miskin (1) (2) (3) (4) (5) PKH 2,2 0,5 79,5 85,4 PIP 0,4 0,1 91,6 82,6 BPNT / Bantuan Sembako 1,0 0,3 77,1 89,5 JKN PBI 9,0 2,5 41,5 88,6 Pemda Pangan 0,5 0,1 92,8 78,1 Pemda Anak 0,1 0,0 98,9 83,6 Pemda Lansia 0,5 0,0 96,3 63,2 Pemda Disabilitas 0,0 0,0 n.a. n.a.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Kota Palembang Tahun 2020
Program Penanggulangan Kemiskinan Status Kemiskinan Ketidak- tercakupan Kebocoran Miskin Non Miskin (1) (2) (3) (4) (5) Pemda Rutin Lainnya 0,2 0,0 97,6 0,0 Pemda Non-Rutin Lainnya 2,2 0,5 97,6 65,8 Sumber : Hasil Olah Data SUSENAS 2020 menggunakan ADePt SP 6.0.
Nilai  insiden  relatif  menggambarkan  besaran share bantuan sosial  di  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  terhadap  total  kekayaan dari kelompok tersebut. Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa insiden relatif terbesar kepada kelompok miskin diberikan oleh program JKN- PBI sebesar 9,0 dan disusul oleh program PKH dan bantuan non rutin lainnya  dari  pemda.  Artinya,  program  JKN-PBI  berperan  dalam  9 persen  pendapatan  masyarakat  miskin.  Oleh  karena  itu,  jika  bantuan JKN-PBI  ditarik  dari  masyarakat  akan  cukup  berdampak  terhadap peningkatan kemiskinan.
Ketidaktercakupan menggambarkan persentase penduduk miskin  yang  tidak  menerima  bantuan  program  penanggulangan kemiskinan.  Berdasarkan  Tabel  3,  diketahui  bahwa  hampir  semua program  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  mempunyai  nilai ketidaktercakupan  yang  sangat  tinggi.  Semua  bantuan  pemerintah daerah  hanya  mencakup  kurang  dari  tiga  persen  penduduk  miskin. Artinya, dari 182,60 (000 jiwa) penduduk miskin di Kota Palembang pada  Tahun  2020,  hanya  kurang  dari  5,4  (000  jiwa)  saja  yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
Sementara  itu,  ketidaktercakupan  program  pemerintah  pusat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program pemerintah daerah, dengan  ketidaktercakupan  paling  rendah  adalah  program  JKN-PBI. Program  JKN-PBI  sudah  menjangkau  58,5  persen  penduduk  miskin atau sekitar 106,8 (000 jiwa).
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  program  penanggulangan kemiskinan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  pusat  mencakup  lebih banyak  penduduk  miskin  jika  dibandingkan  dengan  pemerintah daerah.  Salah  satu  penyebab  perbedaan  tersebut  yaitu  anggaran  yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat jauh lebih besar jika dibandingkan anggaran  pemerintah  daerah,  sehingga  cakupan  penerima  pun  dapat berbeda signifikan.
Kebocoran  menggambarkan  persentase  penduduk  non  miskin yang menerima bantuan terhadap total penerima manfaat. Berdasarkan Tabel  3,  diketahui  bahwa  kebocoran  di  setiap  program  masih  sangat besar, yaitu sebesar lebih dari 70 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa  dari  semua  penerima  manfaat,  70  persen  diantaranya  bukan merupakan  penduduk  miskin  atau  masih  dapat  dikategorikan  sebagai rumah tangga  yang mampu dari segi ekonomi, terlihat dari nilai rata- rata  konsumsi  rumah  tangga  tersebut  berdasarkan  hasil  Survei  Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  merupakan  istilah  yang digunakan  bagi  rumah  tangga  yang  menjadi  penerima  manfaat program  bantuan.  Rumah  tangga  yang  terpilih  sebagai  KPM  berasal dari  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang  dikelola  oleh Dinas  Sosial.  Adapun  jumlah  rumah  tangga  dan  penduduk  yang tercatat  di  dalam  DTKS  menurut  Kepmensos  No  146/HUK/2020 adalah sebagai berikut.
Tabel 4. Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kota Palembang 2020 Kecamatan Rumah Tangga Jiwa (1) (2) (3) Ilir Barat I 2.266 9.803 Ilir Barat II 3.768 16.063 Ilir Timur I 1.498 6.687 Ilir Timur II 1.938 8.372 Ilir Timur III 1.959 8.894
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Kecamatan Rumah Tangga Jiwa (1) (2) (3) Bukit Kecil 1.042 4.570 Sukarami 2.765 11.820 Kemuning 1.861 7.799 Kalidoni 3.199 14.924 Sako 2.380 10.222 Sematang Borang 2.253 9.542 Alang-Alang Lebar 1.064 4.852 Gandus 3.142 13.501 Kertapati 8.172 35.924 Plaju 4.310 16.847 Seberang Ulu I 6.066 28.112 Seberang Ulu II 4.375 18.808 Jakabaring 3.883 17.301 Kota Palembang 55.941 244.041 Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang (Kepmensos No 146/HUK/2020)
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Sosial,  diketahui  bahwa  jumlah penduduk  miskin  yang  menerima  bantuan  adalah  sebanyak  244.041 jiwa,  jauh  lebih  besar  dibandingkan  jumlah  penduduk  miskin  yang tercatat  oleh  BPS  pada  Tahun  2020  sebesar  182,6  (000  jiwa).  Wajar saja  jika  dalam  implementasinya  masih  terdapat  rumah  tangga  non- miskin  yang  menerima  program  bantuan.  Hal  tersebut  dikarenakan jumlah  alokasi  penerima  manfaat  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang tercatat oleh BPS.
4. Efektivitas  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota Palembang
Setelah  mengetahui  bagaimana  efisiensi,  progresivitas,  dan ketepatan distribusi bantuan dari masing-masing program perlindungan  sosial,  selanjutnya  kita  akan  mencari  tahu  bagaimana gambaran  efektivitas  dari  masing-masing  program  penanggulan kemiskinan tersebut. Efektivitas program penanggulangan kemiskinan akan digambarkan menggunakan grafik laba-laba. Efektivitas program
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
bantuan  dengan  penampang  yang  lebih  besar  menandakan  program tersebut lebih baik dibandingkan program lainnya.
Gambar 3. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah Pusat di Kota Palembang Tahun 2020.
Berdasarkan  gambar  3,  diketahui  bahwa  di  antara  program- program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, program JKN-PBI mempunyai  efektivitas  yang  paling  besar  dibandingkan  program lainnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  program  kesehatan  merupakan komponen  penting  untuk  menurunkan  kemiskinan.  Efektivitas program JKN-PBI turut dipengaruhi oleh kerjasama antara pemerintah pusat  dan  daerah.  Selain  anggaran  dari  pemerintah  pusat,  program JKN-PBI  juga  berasal  dari  pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun kota  yang  menyebabkan  cakupan  program  tersebut  menjadi  lebih besar dibandingkan dengan program-program lainnya.
Gambar 4. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah Daerah di Kota Palembang Tahun 2020
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Berdasarkan  gambar  4,  diketahui  bahwa  di  antara  program- program  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  daerah,  program  rutin lainnya  mempunyai  efektivitas  yang  paling  besar  dibandingkan program pemerintah daerah lainnya. program pemerintah rutin lainnya meliputi  program  bantuan  UMKM,  subsidi  listrik,  dsb.  Program  ini paling  efektif  karena  tidak  mempunyai  nilai  kebocoran.  Artinya, semua  bantuan  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  sudah  tepat menyasar  penduduk  miskin.  Meskipun  hanya  mencakup  sebagian kecil penduduk miskin, tetapi bantuan yang tepat sasaran dapat efektiv menurunkan kemiskinan.
Ada  beberapa  kemungkinan  suatu  program  perlindungan  sosial yang diterapkan tidak berjalan optimal, diantaranya adalah kurangnya kemauan  politik,  lemahnya  kapasitas  administratif  untuk  penerapan kebijakan,  ketidaktahuan tentang  hak  mereka  di  antara  orang  miskin, dan  stigma  sosial  terhadap  program  yang  dijalankan,  menurut Ravallion,  dkk  (2018).  Perlindungan  sosial  merupakan  kebijakan publik yang  sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan.  Fungsi  paling  dasar  dari  perlindungan  sosial  adalah untuk  melindungi  masyarakat  dari  konsekuensi  negatif  resiko  dan guncangan  negatif  terhadap  kesejahteraan,  menurut  Yemtsov,  dkk (2018).

## D. KESIMPULAN & SARAN

## 1. Kesimpulan
Program  penanggulangan  kemiskinan  oleh  pemerintah  pusat yang  paling  efektif  yaitu  program  JKN-PBI.  Program  kesehatan ternyata paling efisien menurunkan kemiskinan dibandingkan program lainnya.  Program  ini  dikategorikan  progresiv.  Program  ini  juga mempunyai  cakupan  penduduk  miskin  paling  besar  dibandingkan program-program lainnya.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Program  bantuan  rutin  lainnya  dari  pemerintah  daerah mempunyai efektivitas paling besar di antara program pemda lainnya. Program ini meliputi program bantuan UMKM, subsidi, dsb. Program tersebut  juga  menjadi  satu-satunya  program  yang  tidak  mengalami kebocoran  atau  100  persen  mencakup  penduduk  miskin.  Meskipun memiliki  anggaran  yang  paling  kecil  di  antara  program  lainnya, ternyata program ini merupakan program yang pelaksanaannya paling efektif menurunkan kemiskinan.
Semua program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah mengalami  kebocoran  dalam  distribusinya.  Selain  itu,  cakupan penduduk  miskin  dari  program-program  tersebut  juga  masih  sangat kecil.  Artinya,  masih  terdapat  penduduk  non-miskin  yang  menerima bantuan-bantuan  tersebut  dan  masih  banyak  penduduk  miskin  yang belum terdampak bantuan sosial.
Kelompok  sasaran  antara  program  yang  satu  dan  program lainnya  seringkali  tumpang  tindih.  Hal  tersebut  yang  meyebabkan rendahnya ketercakupan dan insiden relatif distribusi bantuan program penanggulangan kemiskinan.

## 2. Saran
Bagi  pemerintah  Kota  Palembang  terdapat  beberapa  saran terkait  pelaksanaan  program  perlindungan  sosial  dan  pengentasan kemiskinan, yaitu sebagai berikut.
a) Penyusunan  program  pengentasan  kemiskinan  berbasis  gender. Misalnya,  program  khusus  yang  menargetkan  kepala  rumah tangga  laki-laki,  beasiswa  pendidikan  bagi  anak-anak  laki-laki, dsb.
b) Pemberian  subsidi  asuransi  ketenagakerjaan  bagi  penduduk miskin, terutama penduduk dengan pekerjaan kasar, agar mereka dapat terhindar dari rentannya kehilangan pekerjaan dan sumber
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
pendapatan. Misalnya, pemberian asuransi kecelakaan kerja bagi buruh bangunan, petugas kebersihan, dsb.
c) Penyediaan  lapangan  pekerjaan  bagi  kepala  rumah  tangga dengan  status  pendidikan  rendah.  Misalnya,  pemberian  porsi pegawai  dengan  kriteria  penduduk  miskin  di  dalam  Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD).
d) Penyusunan  program  perlindungan  sosial  bagi  kepala  rumah tangga wanita dengan status perkawinan cerai. Misalnya dengan pembekalan  keterampilan  menjelang  perceraian,  dan  bantuan sosial  bagi  janda  dan  anak-anaknya  selama  enam  bulan  pasca perceraian.
e) Pengawasan  terhadap  pemberi  kerja  lebih  diperketat  agar  tidak ada lagi pemberian upah di bawah UMR.
f) Revitalisasi  area  permukiman  kumuh.  Misalnya,  pembangunan ulang  permukiman  kumuh  di  sepanjang  aliran  sungai  musi  dan stasiun batu bara di Kota Palembang, atau dengan menyediakan lahan  pindah  bagi  masyarakat  dari  area  kumuh  ke  lokasi permukiman yang lebih baik.
g) Mempermudah  persyaratan  KPR  perumahan  rakyat  terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
h) Pembaharuan  data  penerima  manfaat  secara  rutin  minimal  satu tahun sekali oleh Dinas Sosial dengan memanfaatkan informasi dari  pihak  kelurahan  atau  ketua  SLS.  Mengeluarkan  rumah tangga  yang  sudah  lulus  dari  kemiskinan  dan  menambahkan rumah tangga yang lebih membutuhkan bantuan.
i) Memperluas  cakupan  penerima  manfaat.  Membuat  database penerima  manfaat  yang  terpusat  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih  penerima  bantuan  antar  program  yang  dijalankan  baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
j) Pengawasan  terhadap  program  bantuan  pendidikan  bagi keluarga  miskin  harus  lebih  diperketat.  Pekerja  anak,  terutama
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
pekerja  di  jalanan,  harus  dilindungi  dan  diberikan  akses  gratis terhadap  pendidikan.  Pemberian  akses  pendidikan tersebut  juga harus terus diawasi agar anak-anak dari keluarga miskin tersebut tidak putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Allo  A.G.  2016.  Efektivitas  Pemberian  In-Kind  dan  Cash  Transfer  Terhadap Pengentasan Kemiskinan. Prosiding Seminar Nasional Economic Outlook 2016:  “Strategi  Kebijakan  Ekonomi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Global” dalam  Sutikno,  M.  Rasyid,  K.  Indahsari,  D.  Wahyuningsih,  E.S. Rahayuningsih (Eds). Fakultas Ekonomi, Universitas Trunodjoyo Madura. Sumenep.
BPS. (2020). Kota Palembang Dalam Angka Tahun 2020. Palembang: BPS Kota Palembang.
Financing Social Protection in Developing Asia: Now and In the Future, Prepared for  Asia  Policy  Forum  on  Poverty,  Inequality  and  Social  Protection, Jakarta, Indonesia, May 28 – 30, 2013.
Hardjono, J., Akhmadi, N., & Sumarto, S. (2010). Poverty and Social Protection in Indonesia. Singapore: ISEAS Publishing.
International  Labour  Organization.  (2012). Penilaian  Landasan  Perlindungan Sosial  Berdasarkan  Dialog  Nasional  di  Indonesia:  Menuju  Landasan Perlindungan Sosial Indonesia. Laporan: Jakarta.
Lindiasari, P.S., dan Ramadhani, A.W. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial dalam Penanggulangan  Kemiskinan  di  Tengah  Perlambatan  Ekonomi  Indonesia dengan Pendekatan Nonparametrik. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.5, No.1, Hal. 10-34, ISSN: 2502-6976.
Putra,  E.P.,  Purnamadewi,  Y.L.,  dan  Sahara.  (2015).  Dampak  Program perlindungan  sosial  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan Kabupaten  Tertinggal  di  Indonesia. Jurnal  Tata  Loka,  Volume  17  Nomor 3, Agustus 2015, 161-171.
Jurnal SOSIO DIALEKTIKA 7 (1) (2022) P-ISSN: 2540.8941 e-ISSN: 2623.2944 sosiodialektika@unwahas.ac.id doi; http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895
Rachman,  B.,  Agustian,  A.,  dan  Wahyudi.  (2018).  Efektivitas  dan  Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non- Tunai  (BPNT).  Jurnal  Analisis  Kebijakan  Pertanian,  Vol.  16  No.  1,  Juni 2018: 1-18 DOI: http://dx.doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18 .
Ravallion,  Jolliffe,  Margitic.  (2018). Social  Protection  and  Economic Development:  Are  The  Poorest  Being  Lifted-Up  or  Left-Behind? . Cambridge:  National  Bureau  of  Ecomonic  Research.  Diakses  melalui http://www.nber.org/papers/w24655 , pada tanggal 10 Maret 2020.
The  World  Bank. The  World  Bank  2012-2022  Social  Protection  and  Labor Strategy: Resilience, Equity, and Opportunity .
UN  System  Task  Team  on  The  Post-2015  UN  Development  Agenda.  (2012). Social  Protection:  A  Development  Priority  in  the  Post-2015  UN Development Agenda .
Yemtsov,  Honorati,  Evans,  Sajaia,  dan  Lokhsin.  (2018). Measuring  the Effectiveness  of  Social  Protection  :  Concepts  and  Applications .  World Bank Group.
Yemtsov, Posarac, Nagernyak, dan Albegova. (2019). Russian
Federation  Strengthening  Social  Protection,  towards  More  Effeective  Social Assistance  in  Rusia:  An  Update  of  The  System  Performance  Considering New  National  Target  of  Halving  Poverty  by  2024 .  Rusia:  Report  No AUS0000898.