## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia
Aldi Primananda 1 , Yeniwati 2 , Dwirani Puspa Artha 3
1,2,3 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia
* Korespondensi: aldiprimananda@gmail.com yeniwati.unp@gmail.com

## Abstract
The  study  aims  to  find  out  the  effect  of  (1)  government  budgeting  in  health sector on quality of human resources in Indonesia (2) non cash food assistance programme  on  quality  on  human  resources  in  Indonesia  (3)  smart  indonesia programme  on  quality  of  human  resources  in  Indonesia  (4)  government budgetin  in  health  sector,  non  cash  food  assistance  program  and  smart indonesia program on quality of human resources in Indonesia. This study uses secondary  data  which  source  of  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,  DJPK Kemenkeu,  Kemensos  RI  and  PIP  Kemendikbud.  This  study  uses  panel  data analysis with Random Effect Model (REM) on 34 provinsi In Indonesia during 2018-2020.  The  result  of  the  study  are  (1)  Government  budgeting  in  health sector  has  positively  significant  on  quality  of  human  resources  (2)  Non  cash food  assistance  programme  has  positively  insignificant  on  quality  of  human resources  (3)  Smart  Indonesia  Programme  has  negatively  significant  on quality of human resource (4) Government budgeting in health sector, Non cash food assistance programme and Smart Indonesia Programme have  impact on quality of human resources.
Keywords : HDI,  Human  Resources  Quality,  Government  Expenditures, Health,  Social Assistance, BPNT, PIP

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh (1) pengeluaran pemerintah sektor  kesehatan  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  (2) program  bantuan  pangan  non  tunai  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  di Indonesia (3) program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di  Indonesia  (4)  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan,  program  bantuan pangan  non  tunai,  serta  program  Indonesia  pintar  terhadap  kualitas  sumber daya  manusia  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,  DJPK  Kemenkeu,  Kemensos, dan  PIP  Kemendikbud.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  data  panel dengan  menggunakan  metode Random  Effect  Model (REM)  dengan cross section 34  provinsi  di  Indonesia  dan time  series 2018-2020.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  (2)  Program bantuan pangan non tunai berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas sumber  daya  manusia  (3)  Program  Indonesia  pintar  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  (4)  Pengeluaran  pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, serta program Indonesia pintar  secara  bersama  sama  berpengaruh  terhadap  kualitas  sumber  daya manusia.
Kata  Kunci: IPM,  Kualitas  SDM,  Pengeluaran  Pemerintah,  Kesehatan,  Bansos,  BPNT, PIP
Kode Klasifikasi JEL: 015, H51, H75

## Info Artikel
Diterima:
22 Mei 2023
Disetujui: 29 Juni 2023
Terbit daring: 01 Juni 2023
DOI: -
Sitasi: Primananda, A, Yeniwati & Artha, D,P (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia, 5(2).

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  perubahan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  publik  menjadi  lebih  baik  demi  tercapainya  pembangunan  yang  maksimal, pemerintah  perlu  memperhatikan  berbagai  aspek  di  seluruh  bidang,  terutama  yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan publik, seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan di bidang sosial lainnya. Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek vital yang perlu diperhatikan pemerintah. Pembangunan ini diartikan sebagai suatu proses  guna  melipatgandakan  pilihan-pilihan  yang  ada  pada  manusia.  Dari  pilihan  itu, pilihan  yang  paling  utama  yaitu  untuk  berumur  panjang  serta  sehat,  memiliki  ilmu pengetahuan, serta untuk memiliki saluran terhadap sumber daya yang diperlukan sehingga bisa hidup dengan layak (BPS Sumatera Barat, 2021). Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya diperlukan untuk menghasilkan pilihan ini, kualitas manusia ini dapat  dilihat  pada  indeks  pembangunan  manusia.  Indeks  pembangunan  manusia  yaitu sebuah  indeks  pengukuran  perbandingan  pada  harapan  hidup,  melek  huruf,  pendidikan, serta standar hidup untuk seluruh negara di dunia (Jasasila, 2020).
Kualitas Sumber Daya Manusia yang di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengukur  pencapaian  pembangunan  manusia  berdasarkan  beberapa  komponen  dasar standar hidup.  Sebagai  indikator  standar  hidup, IPM  terdiri  atas  tiga  aspek  dasar. Aspek- aspek  tersebut  antara  lain  berumur  panjang  dan  sehat,  pengetahuan  beserta  kehidupan yang layak. Karena berbagai faktor, ketiga aspek tersebut memiliki penjelasan yang sangat luas.  Untuk  mengukur  aspek  kesehatan,  dengan  menggunakan  angka  harapan  hidup  saat lahir serta untuk mengukur aspek pengetahuan dengan menggunakan kombinasi indikator angka  melek  huruf  serta  rata-rata  lama  sekolah.  Lalu  untuk  mengukur  kehidupan  yang layak,  dengan  menggunakan  indikator  kemampuan  daya  beli  masyarakat  terhadap beberapa  kebutuhan  pokok  yang  bisa  dilihat  pada  rata-rata  besarnya  pengeluaran  per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakilkan pencapaian pembangunan untuk hidup yang layak (BPS Sumatera Barat, 2021). Jika ketiga aspek indikator indeks ini tinggi, maka dapat dikatakan masyarakat akan semakin sejahtera begitupun sebaliknya, jika ketiga aspek  indikator  ini  menurun  hingga  dapat  diucapkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat akan semakin menurun (Zainuddin, 2015).
Sejak dari tahun 1990 perkembangan tingkat taraf hidup manusia (indeks HDI) di seluruh dunia  diteliti  serta  laporannya  diterbitkan  oleh United  Nations  Development  Program (UNDP).  Menurut  UNDP  (2020)  Dalam  laporan  pembangunan  manusia  Indonesia,  nilai IPM  Indonesia  pada  tahun  2019  yaitu  0,718  yang  meletakkan  posisi  Indonesia  pada kategori  pembangunan  manusia  yang  tinggi,  meletakkan  pada  107  dari  189  negara  dan wilayah. Menurut UNDP (2020) Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, IPM Indonesia  masih  berada  dibawah  IPM  Singapura,  Brunei  Darussalam,  Malaysia,  Thailand dan Filiphina, meskipun tren peningkatan IPM di Indonesia dari tahun 1990 sampai saat ini naik  sebesar  37,3%.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Indonesia  perlu  memperbaiki  dan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  di  tengah  persaingan  global  saat  ini.  Berikut adalah pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2018-2020.
Gambar 1 memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan selama  tahun  2018  sampai  dengan  2020  yaitu  sebesar  71.39  pada  tahun  2018  dan meningkat hingga sebesar 71.94 pada tahun 2020.Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya,  nyatanya  tren  peningkatan  IPM  tersebut  justru  mengalami  penurunan  setiap tahunnya  yaitu  sebesar 0,81% pada  tahun  2018 dan  menurun  menjadi 0,02% pada  tahun 2020. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa faktor turunnya rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan dan Pandemi Covid-19 ikut memberikan dampak perlambatan pertumbuhan IPM pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.
2018 2019 2020 IPM 71,39 71,92 71,94 Tren 0,81 0,74 0,02 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 71,1 71,2 71,3 71,4 71,5 71,6 71,7 71,8 71,9 72 Tr e n IP M ( % ) Ind e ks P e m ba ng un an M anu si a (I P M )

## Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

## Gambar 1. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia di Indonesia Tahun 2018-2020
Menurut  Mathai  dkk.  (2020)  Indeks  pembangunan  manusia  dapat  dipengaruhi  oleh pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  dalam  berbagai  sektor,  salah  satunya  adalah pengeluaran  pemerintah  di  sektor  kesehatan  serta  perlindungan  sosial.  Menurut  Rostow dalam  model  pembangunan  juga  menguraikan  bahwasannya  pembangunan  ekonomi, aktifitas pemerintah beranjak dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran guna aktivitas sosial berupa program kesejahteraan beserta program pelayanan kesehatan. Pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  untuk  program  kesejahteraan  dan  aktivitas  sosial tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran bantuan sosial. Dimana Kebijakan  ini  dilakukan  pemerintah  sebagai  instrumen  keadilan  dan  pemerataan  dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Mangkoesoebroto, 2001).
Menurut Sukirno (2005) menyatakan bahwasannya pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yang mana digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memberikan  pelayanan  pada  masyarakat  guna  mendorong  peningkatan  sumber  daya manusia.  Dalam  mengeluarkan  anggaran  untuk  proses  pembangunan,  pemerintah membagi kedalam beberapa fungsi. Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006,  penggolongan  belanja pemerintah menurut  fungsi berupa pelayanan  umum, ketertiban serta ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan serta fasilitas umum, kesehatan,  pariwisata  serta  budaya,  pendidikan  serta  perlindungan  sosial.  Menurut Mangkoesoebroto  (2016)  pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  kebijakan  pemerintah. Pemerintah  yang  membuat  sesuatu  kebijakan  tertentu  mempunyai  efek  biaya  yang  wajib dikeluarkan.  Biaya  itu  didanakan  dari  anggaran  pemerintah  yang  sudah  menjadi pengeluaran  untuk  pemerintah.  Anggaran  yang  dialokasikan  bagi  sesuatu  bidang membuktikan janji pemerintah terhadap kasus pada bidang itu.
Menurut  Kemenkeu  (2022)  Program  perlindungan  sosial  merupakan  salah  satu  upaya untuk  mencapai  kesejahteraan  bangsa,  khususnya  bagi  mereka  yang  miskin  dan  rentan terhadap kemiskinan. Indonesia telah memiliki program perlindungan sosial yang beragam seperti  mulai  dari  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP),  Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN),  Kartu  Pra  Kerja,  Program  Beras  Untuk  Keluarga  Sejahtera (Rastra),  Program  Bidikmisi  Anak  Usia  Sekolah,  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  serta  lain sebagainya.  Selain  itu,  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  perlindungan  sosial  sebagai
variabel  yang  mempengaruhi  indeks  pembangunan  manusia  lebih  ditekankan  untuk mendukung  atau  membantu  masyarakat  miskin  dan  rentan  terhadap  kemiskinan  karena status  mereka  sebagai  pihak  yang  terkena  dampak  signifikan  ketika  terjadi  guncangan ekonomi seperti meningkatnya harga barang dan bahan bakar (Adah dkk., 2019).
Menurut Mankiw (2006) pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan cara melakukan  penyempurnaan  kualitas  modal  manusia,  yang  terdiri  dari  pendidikan  serta kesehatan. Perbaikan pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia diperlukan mampu memperluas  kesempatan  guna  mencapai  kehidupan  yang  layak.  Modal  manusia  yang tertuju pada perbaikan pendidikan serta kesehatan adalah tujuan pembangunan mendasar pada suatu wilayah. Berikut adalah pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Indonesia tahun 2018-2020.
2018 2019 2020 Tren Kesehatan 13,01 7,37 10,86 Tren IPM 0,81
0,74 0,02 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 2 4 6 8 10 12 14 Tr e n IP M ( % )
Tr e n K e se ha ta n (% )

## Sumber : DJPK Kemenkeu, 2022

## Gambar  2  Pertumbuhan  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan  (Juta Rupiah ) di Indonesia Tahun 2018-2020
Gambar  2  Memperlihatkan  bahwa  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  mengalami  pertumbuhan  tren  yang  bervariasi  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2020,  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  mengalami  pertumbuhan peningkatan  sebesar  10,86%  dibandingkan  tahun  2019  yang  hanya  mengalami pertumbuhan  sebesar  7,37%.  Disisi  lain,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  justru mengalami  tren  pertumbuhan  yang  menurun  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  0,03% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 0,74%. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tren yang  meningkat  pada  pengeluaran  pemerintah  bidang  kesehatan  justru  diikuti  tren penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini bertentangan dengan Covey pada penelitian  Nasution  dkk  (2021),  bahwa  untuk  menciptakan  manusia  yang  produktif, kesehatan adalah hal yang paling penting dan harus ditingkatkan kualitasnya. Fenomena ini diduga  terjadi  karena  Pandemi  COVID-19  yang  menyebabkan  kualitas  pembangunan manusia  menurun  serta  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengeluarkan  pengeluaran sektor kesehatan dalam jumlah lebih banyak untuk memberikan fasilitas yang memadai dan perawatan yang lebih baik bagi masyarakat yang terkena COVID-19 (Kemenkeu, 2020)
Selanjutnya  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  juga  berpengaruh  terhadap  indeks pembangunan  manusia.  Karena  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  adalah  program program  rutin  dari  pemerintah  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  bahan pangan sehingga dengan adanya program ini tentunya dapat meningkatkan kualitas sumber
Aldi Primananda, Yeniwati & Dwirani Puspa Artha: Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah Sektor …………………. 15
daya  manusia.  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  adalah  upaya  memperbarui  Program Subsidi  Rastra  yang  diwujudkan  berdasarkan  pedoman  Presiden  RI  guna  meningkatkan efektifitas serta ketetapan sasaran program, dan guna mendorong komprehensif keuangan. Penyaluran  bantuan  pangan  non  tunai  ini  dilakukan  dengan  cara  bertahap  dimulai  dari tahun 2017 di beberapa daerah yang tertentu di Indonesia dengan akses serta fasilitas yang memadai  (Bappenas,  2017).  Program  Bantuan  Pangan  Non  tunai  yaitu  bantuan  pangan dengan  wujud  non  tunai  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  Keluarga  Penerima Manfaat  perbulannya,  dengan  menerapkan  sistem  akun  elektronik  sehingga  hanya  dapat dipergunakan  untuk  berbelanja  bahan  pangan  pada  e-warong  yang  telah  berkolaborasi dengan  bank  Himbara.  Sehingga  dengan  adanya  program  ini  dapat  meringankan  beban KPM dan meningkatkan akses rakyat miskin akan gizi yang seimbang, sehingga secara garis besar  penyaluran  bantuan  ini  tentunya  dapat  berdampak  bagi  peningkatan  kemampuan ekonomi  dan  kesejahteraan  penerima  manfaat.  Besaran  manfaat  yang  diterima  oleh  KPM dalam  program  BPNT  pada  mulanya  senilai  Rp  110.000.-  kemudian  mengalami  2  kali kenaikan yakni Rp 150.000.- dan sekarang ini sebesar Rp 200.000/KPM/bulan yang mana tidak  dapat  diambil  secara  tunai,  hanya  dapat  ditukarkan  dengan  bahan  pangan  sesuai kebutuhan di E-warong (Agustina & Megawati, 2022).
Berikut adalah pertumbuhan program bantuan pangan non tunai di Indonesia pada tahun 2018-2020.
2018 2019 2020 Tren BPNT 0 -3,05 16,07 Tren IPM 0,81
0,74 0,02 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 -5 0 5 10 15 20 Tr e n IP M ( % )
Tr e n B P N T (% )

## Sumber : Kemensos RI, 2022

## Gambar 3 Pertumbuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Jumlah Orang Penerima) di Indonesia Tahun 2018-2020
Gambar  3  Memperlihatkan  bahwa  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  mengalami  pertumbuhan  tren  yang  bervariasi  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2020,  pengeluaran  bantuan  pangan  non  tunai    (BPNT)  mengalami pertumbuhan peningkatan yang signifikan sebesar 16,07% dibandingkan tahun 2019 yang justru berada pada tren negatif sebesar -3,05%. Disisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru mengalami tren pertumbuhan yang menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,03%  dibandingkan  pada  tahun  2019 sebesar 0,74%.  Fenomena  ini menunjukkan bahwa peningkatan  pengeluaran  program  bantuan  pangan  non  tunai  tidak  menyebabkan meningkatnya  indeks  pembangunan  manusia.  Hal  ini  justru  berbanding  terbalik  dengan tujuan dan pencapaian yang diharapkan oleh pemerintah melalui program BPNT ini untuk mendorong  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan (Kemensos, 2022).
Selain itu, program Indonesia pintar berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Karena program indonesia pintar merupakan program program rutin dari pemerintah yang diberikan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  bantuan  pendidikan  sehingga  tentunya  dapat meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Bentuk  pengeluaran  sosial  di  bidang pendidikan  yang  ikut  menunjang  peningkatan  kesejahteraan  adalah  Program  Indonesia Pintar (PIP). Pada dasarnya PIP yaitu penuntasan daripada program Bantuan Siswa Miskin. Permendikbud  No.12  Tahun  2015  menguraikan  bahwasannya  Program  Indonesia  Pintar adalah  pemberian  bantuan  tunai  pendidikan  pada  anak  usia  sekolah  dari  pada  keluarga pemilik  Kartus  Keluarga  Sejahtera,  dengan  kata  lain  yang  memenuhi  persyaratan  yang sudah di tetapkan sebelumnya yang dapat dilihat dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar pada  anak  usia  sekolah  yang  berasal  dari  keluarga  yang  kurang  mampu  pemilik  KKS. Penerima KIP yaitu anak usia 6-21 tahun yang menempuh pendidikan maupun yang tidak, serta berasal dari keluarga penerima KKS ataupun yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan  adanya  program  ini  tentu  akan  memiliki  tujuan  yang  akan  dicapai  dengan memberikan  kontribusi  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  melalui pendidikan. Pendidikan yang baik tentu akan menciptakan kualitas SDM yang cerdas dan berkualitas  (Yusup  dkk.,  2019).    Dikutip  dari  Eka  Rahmawati  (2022)  Bantuan  PIP disampaikan  pada  peserta  didik  yang  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan.  Kuantitas  dana yang diberikan untuk peserta didik adalah SD/MI/Paket A sebesar Rp. 450.000 per tahun, SMP/MTS/Paket  B  sebesar  Rp.  750.000  per  tahun,  SMA/SMK/MA/Paket  C  sebesar  Rp. 1.000.000 per tahun.
2018 2019 2020 Tren PIP 0 -1,47 -1,69 Tren IPM 0,81
0,74 0,02 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 -1,8 -1,6 -1,4 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 Tr e n IP M ( % ) Tr e n P IP ( % )

## Sumber : PIP Kemendikbud, 2022

## Gambar 4 Pertumbuhan Program Indonesia Pintar (PIP) (Jumlah Orang Penerima) di Indonesia Tahun 2018-2020
Gambar  4  Memperlihatkan  bahwa  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  dan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  mengalami  pertumbuhan  tren  yang  menurun  setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Program Indonesia Pintar (PIP) mengalami tren pertumbuhan yang  negatif  yaitu  sebesar  -1,69%  yang  menurun  dibandingkan  pada  tahun  2019  yaitu sebesar -1,47%. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami  penurunan  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  0,03%  dibandingkan  pada  tahun 2019  sebesar  0,74%.  Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa  penurunan  Program  Indonesia Pintar  (PIP)  akan  diikuti  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Indonesia.  Penurunan program  indonesia  pintar  hingga  mencapai  tren  yang  negatif  diduga  karena  Pandemi COVID-19 yang menyebabkan fokusnya pemerintah pada pengeluaran program kesehatan serta kurangnya realisasi pemerintah mengenai program Indonesia pintar pada masyarakat
Aldi Primananda, Yeniwati & Dwirani Puspa Artha: Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah Sektor …………………. 17
dan  penyebarannya  tidak  merata  sehingga  terdapat  masalah  atau  fenomena  pada  tahun tersebut.  Menurut  Zamjani  (2018)  pemerintah  bersama  dengan  kemensos  perlu berkolaborasi  dalam  mempercepat  proses  pembaruan  dan  pemadanan  data  sehingga kesalahan  target  penerima  dapat  diminimalisir,  dengan  begitu  masyarakat  yang  memiliki kualitas kesejahteraan yang rendah bisa terbantu dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengkaji  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  dan  bantuan sosial  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Jenis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang bersumber dari situs resmi https://.bps.go.id/, https://djpk.go.id/, https://pip.kemdikbud.go.id/, serta kementerian sosial republik Indonesia. Jenis data yang dipakai berupa data panel yang mana gabungan  dari  data time  series beserta cross  section .  Data time  series dari  periode  2018 sampai 2020 sedangkan data cross section yaitu 34 Provinsi di Indonesia. Data yang di teliti meliputi  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan,  bantuan  pangan  non  tunai,  program Indonesia  pintar  serta  kualitas  sumber  daya  manusia.  Berdasarkan  sifatnya  data  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuantitatif yang mana metode riset yang berfokus pada  penggunaan  angka,  tabel,  grafik,  yang  menunjukkan  perkembangan  dari  pengeluaran pemerintah  sektor  kesehatan,  bantuan  pangan  non  tunai,  program  Indonesia  pintar  serta kualitas  sumber  daya  manusia.  Metode  analisis  data  merupakan  metode  yang  digunakan untuk  membuktikan  hipotesis  yang  diajukan.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  model regresi  data  panel  serta  didapatkan  hasil  estimasi Random  Effect  Model (REM).  Dengan menggunakan  analisis  regresi  panel  maka  dapat  di  prediksi  pengaruh  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Software Eviews 9 serta Microsoft Excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  terdapat  4  variabel  yang  diteliti  yaitu  terdapat  1  variabel  terikat  dan  3 variabel  bebas.  Yang  mana  variabel  bebas  terdiri  dari  pengeluaran  pemerintah  sektor kesehatan,  bantuan  pangan  non  tunai  dan  program  Indonesia  pintar,  sedangkan  variabel terikatnya adalah kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  regresi  estimasi Random  Effect  Model pada  gambar  diatas  maka  dapat diperoleh persamaan :
Yit = 62.343 + 1.144log(KESEHATAN)it + 0.208log(BPNT)it – 0.735log(PIP)it
(1)
Pada hasil yang didapat, memperlihatkan bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya dengan nilai R-Squared adalah 0.237 yang berarti bahwasannya variabel bebas di model  mampu  menjelaskan  variabel  terikat  sebesar  23.7%  serta  77.3%  dijelaskan  oleh variabel lain dari luar penelitian ini.

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan  terhadap  Kualitas Sumber Daya Manusia
Berdasarkan dari hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan pada penelitian  ini  bahwasannya  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Peristiwa  ini diketahui  dari  nilai  probabilitas  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  0.0000  dengan tingkat α yaitu  5%.  Artinya,  ketika  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  mengalami peningkatan  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  akan  meningkat  sebesar  0.0000  persen. Peristiwa  ini  berarti  bahwasannya  ketika  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan mengalami  peningkatan,  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  juga  akan  mengalami
peningkatan  yang  signifikan,  dan  begitupun  sebaliknya,  apabila  pengeluaran  pemerintah sektor  kesehatan  mengalami  penurunan,  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  juga mengalami penurunan.
Hasil  penelitian  ini  sependapat  dengan  penelitian  Susanti  &  Hidayat  (2020)  yang menyatakan  bahwasannya  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Hal ini mengindikasikan bahwasannya besarnya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang dialokasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipergunakan untuk berbagai program yang  tepat  sehingga  memiliki  pengaruh  langsung  terhadap  peningkatan  kualitas pembangunan manusia.
Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28H Ayat 1) dan  Undang-Undang  No.23  Tahun  1992  tentnag  kesehatan  bahwasannya  pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan upaya guna memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  (Kuncoro,  2013).  Serta  juga  didukung oleh  Teori  Public  Finance  (Musgrave,  Richard  A  Musgrave,  1989)  yang  menganggap bahwasannya  pengeluaran  pemerintah  pada  sektor  kesehatan  berlaku  dimana  peran pemerintah amat dibutuhkan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang bisa diukur dengan  angka  harapan  hidup  yang  berupa  salah  satu  indikator  dari  Indeks  Pembangunan Manusia.

## Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  hasil  penelitian  membuktikan  bahwasannya  program  bantuan  pangan  non tunai memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di  Indonesia.  Peristiwa  ini  diketahui  dari  nilai  probabilitas  program  bantuan  pangan  non tunai 0.3809 dengan tingkat α yaitu 5%. Artinya, ketika program bantuan pangan non tunai mengalami  peningkatan  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  akan  meningkat  sebesar 0.3809 persen. Hal ini berarti bahwa ketika program bantuan pangan non tunai mengalami peningkatan, maka kualitas sumber daya manusia juga akan mengalami peningkatan namun tidak  signifikan,  dan  begitupun  sebaliknya,  apabila  program  bantuan  pangan  non  tunai mengalami  penurunan,  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  juga  mengalami  penurunan. Hasil  penelitian  ini  sependapat  dengan  penelitian  Tamara  &  Yeniwati  (2020)  yang menyatakan  bahwasannya  pengeluaran  pemerintah  bidang  bantuan  sosial  berpengaruh positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  di  Indonesia,  dimana program bantuan pangan non tunai ini termasuk kedalam program bantuan sosial.

## Pengaruh Program Indonesia Pintar terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  dari  hasil  olahan  data  serta  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan membuktikan  bahwasannya  program  Indonesia  pintar  memiliki  pengaruh  negatif  dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Peristiwa ini diketahui dari nilai  probabilitas  program  Indonesia  pintar  0.0367  dengan  tingkat α yaitu  5%.  Artinya, ketika  program  Indonesia  pintar  mengalami  peningkatan  maka  kualitas  sumber  daya manusia  akan  menurun  sebesar  0.0367  persen.  Hal  ini  berarti  bahwa  ketika  program Indonesia  pintar  mengalami  peningkatan,  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  mengalami penurunan  yang  signifikan,  dan  begitupun  sebaliknya,  apabila  program  Indonesia  pintar mengalami penurunan, maka kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan. Hasil penelitian  ini  sependapat  dengan  penelitian  Setiawan  &  Fikriah  (2020)  yang  menyatakan bahwasannya pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia,  dimana  program  Indonesia  pintar  ini termasuk kedalam program perlindungan sosial.
Aldi Primananda, Yeniwati & Dwirani Puspa Artha: Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah Sektor …………………. 19

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  Regresi  Panel  dengan  menggunakan Random  Effect  Model dan  pembahasan  terhadap  hasil  dari  penelitian  antara  variabel  bebas  dan  variabel  terikat, maka  dapat  di  ambil  simpulannya  sebagai  berikut  :  (1)  Pengeluaran  pemerintah  sektor kesehatan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  di Indonesia.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  ketika  Pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan mengalami  peningkatan  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  tentu  akan  mengalami peningkatan yang signifikan. (2) Program bantuan pangan non tunai berpengaruh positif dan tidak  signifikan  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia  di  Indonesia. Hal  ini  mengartikan bahwa  ketika  program  bantuan  pangan  non  tunai  mengalami  peningkatan  maka  kualitas sumber  daya  manusia  tentu  mengalami  peningkatan  namun  tidak  signifikan.  (3)  Program Indonesia pintar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa ketika program Indonesia pintar meningkat maka kualitas sumber daya manusia akan mengalami penurunan yang signifikan.
Berdasarkan  uraian  dari  penelitian  ini,  maka  dapat  dikemukakan  beberapa  saran  yaitu pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap kualiatas sumber daya manusia di Indonesia. Maka dari itu, disarankan kepada pemerintah untuk mempertahankan program-program kesehatan yang sudah berjalan dengan baik serta disarankan  agar  pemerintah  juga  memperhatikan  anggaran  kesehatan  untuk  provinsi  yang masih  rendah  tingkat  kualitas  sumber  daya  manusianya  seperti  provinsi  papua  barat  dan papua. Bantuan pangan non tunai berdampak positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Maka  dari  itu,  disarankan  kepada  pemerintah  untuk memperhatikan sasaran orang yang akan menerima bantuan ini, karena pengaruhnya sudah positif  akan  tetapi  manfaatnya  tidak  terasa  oleh  penerima  bantuan,  sehingga  diharapkan kedepannya  manfaat  dari  bantuan  ini  dapat  dirasakan  oleh  penerima  bantuannya,  serta disarankan kepada pemerintah juga memperhatikan sasaran orang yang menerima bantuan ini pada provinsi yang masih rendah kualitas sumber daya manusianya seperti papua barat dan  papua.  Program  Indonesia  pintar  berdampak  negatif  dan  signifikan  terhadap  kualitas sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Maka  dari  itu,  disarankan  kepada  pemerintah  untuk memperhatikan sasaran orang yang akan menerima bantuan ini, karena pengaruhnya masih negatif  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia,  akan  tetapi  jika  dilihat  dari  manfaatnya, manfaatnya  sudah  dapat  disarakan  oleh  penerima  bantuan,  serta  disarankan  kepada pemerintah  juga  memperhatikan  sasaran  orang  yang  menerima  bantuan  ini  pada  provinsi yang masih rendah kualitas sumber daya manusianya seperti papua barat dan papua. Penulis mengharapkan  peneliti  maupun  pengembang  ilmu  selanjutnya  dapat  melakukan pengembangan  lebih  lanjut  atas  pengeluaran  pemerintah  sektor  keseshatan,  program bantuan  pangan  non  tunai,  program  Indonesia  pintar  terhadap  kualitas  sumber  daya manusia di Indonesia karena penulis menyadari penelitian ini masih terdapat kekurangan.

## DAFTAR RUJUKAN
Adah,  M.,  Pudjihardjo,  &  Burhan,  U.  (2019).  The  Effect  Of  Government  Spending  On Education,  Health  and  Social  Protection  Sectors  Towards  The  Human  Development Index  in  Central  Kalimantan. International  Journal  of  Social  and  Local  Economic Governance (IJLEG) , 5 (1), 42 – 48.
Agustina,  D.,  &  Megawati,  S.  (2022).  Evaluasi  Kebijakan  Program  Bantuan  Pangan  Non Tunai  (BPNT)  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kabupaten  Mojokerto. Publika ,
10 (1), 175 – 190. Bappenas. (2017). Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai . BPS  Sumatera  Barat.  (2021). Indeks  Pembangunan  Manusia .  sumbar.bps.go.id. https://sumbar.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html Eka Rahmawati. (2022). Mengenal PIP dan Besaran Dana yang Diterima . Nusamandiri.
Jasasila, J. (2020).  Pengaruh  Tingkat Kemiskinan  dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011 -2019. Eksis: Jurnal Ilmiah
Ekonomi dan Bisnis , 11 (1), 40. https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.192 Kemenkeu. (2020). DJPB Kemenkeu . Kemenkeu. (2022). Kementerian Keuangan . Kemensos. (2022). Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai . Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (4 ed.). Erlangga. Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik (Edisi 3). FE UGM. Mangkoesoebroto, G. (2016). Ekonomi Publik (Edisi 3). BPFE. Mankiw, N. G. (2006). Pengantar Teori Ekonomi Makro (Ketiga). Salemba Empat.
Mathai, K., Duenwald, C., & Guscina, A. (2020). Social Spending for Inclusive Growth in the Middle East and Central Asia. In International Monetary Fund (Nomor 20). Musgrave,  Richard  A  Musgrave,  P.  B.  (1989). Public  Finance  in  Theory  and  Practise .  Mc Graw Hill Book Company.
Nasution,  D.  P.,  Daulay,  M.  T.,  &  Handani,  E.  (2021). Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan . 14 (1), 33 – 49.
Setiawan,  A.,  &  Fikriah,  F.  (2020).  Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Bidang  Pendidikan, Kesehatan  Dan  Perlindungan  Sosial  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  …. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi … , 5 (4), 212 – 221. Statistik, B. P. (2021). Badan Pusat Statistik . https://www.bps.go.id/. Sukirno, S. (2005). Pengantar Mikro Ekonomi . PT RajaGrafindo Persada.
Susanti,  E.,  &  Hidayat,  N.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor Pendidikan,  Kesehatan  Dan  Infrastruktur  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di Provinsi Kalimantan Timur. Eco-Build Journal , 4 (2), 25 – 34. Tamara, Y., & Yeniwati, Y. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial Dan  Kesehatan,  Konsumsi  Rumah  Tangga  Dan  Pendidikan  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan , 2 (3). https://doi.org/10.24036/jkep.v2i3.10287
Yusup,  W.  B.,  Ismanto,  B.,  &  Wasitohadi,  W.  (2019).  Evaluasi  Program  Indonesia  Pintar dalam  Peningkatan  Akses  Pendidikan  di  Sekolah  Menengah  Pertama. Jurnal Manajemen Pendidikan , 6 (1), 44 – 53. https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53 Zainuddin.  (2015).  Analisis  Dampak  Inflasi,  PDRB  Dan  Perkembangan  Upah  Minimum Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat Di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi , 1 (1), 45 – 52. Zamjani,  I.  (2018).  Pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  Bagi  Penerima  Kartu  Indonesia
Pintar Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan , 11 (2), 64 – 82. https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.225