## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  269-277  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7569.269-277

## RAGAM PUTUSAN HAKIM TENTANG HARTA BERSAMA: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HARTA BERSAMA DI INDONESIA
Roro Retno Wulan Sari 1 , Azhari Akmal Tarigan 2 , Muhammad Syukri Albani Nasution 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan E-mail: 1 wulansari121196@gmail.com, 2 azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id, 3 sukri_albani@yahoo.co.id

## Abstrak
Berdasarkan perkembangan hukum yang aktual dan dinamis di masyarakat Indonesia, penelitian ini merupakan kajian hukum Islam  yang  membahas  masalah  hukum  yang  berkaitan dengan  harta bersama. Menurut  sejumlah putusan  pengadilan,  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  pada  umumnya  tidak  mengikuti  aturan  hukum  dalam mempertimbangkan kasus-kasus tuntutan pembagian harta bersama yang mengharuskan pembagian harta secara merata  (setengah  bagian)  antara  suami  dan  istri.  Beberapa  pengadilan  juga  mengabaikan  ketentuan  Pasal  97, yakni  tidak  membagi  harta  bersama  secara  adil  sesuai  dengan  asas  contra  legem.  Penelitian  ini  menggunakan metodologi  berbasis  kasus  kualitatif  untuk  mengkaji  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  terkait  harta  bersama. Berkaitan  dengan  nilai  keadilan,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pembagian  harta  bersama  antara  mantan suami  dan  mantan  istri  harus  mempertimbangkan  upaya  masing-masing  untuk  memperoleh  harta  selama perkawinan.  Apabila  salah  satu  pihak  telah  merugikan  pihak  lain  (pasangan  atau  istri)  karena  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  dalam  waktu  yang  lama,  pembagian  yang  adil  tidak  selalu  berarti  pembagian  yang sama  (50:50  Pasal  97  KHI).  Untuk  menimbulkan  kepastian  hukum,  maka  sebaiknya  Pasal  97  tentang  harta bersama  juga  memuat  perjanjian-perjanjian  yang  memenuhi  kaidah-kaidah  keadilan  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Kata kunci: Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam, Kepastian Hukum, Keadilan

## Abstract
Based on actual and dynamic legal developments in Indonesian society, this research is a study of Islamic law that  addresses  legal  issues  relating  to  joint  property.  According  to  a  number  of  court  decisions,  the  panel  of judges at the Religious Courts in general did not follow the rule of law in considering cases of demands for the division  of  joint  assets  which  required  the  distribution  of  assets  equally  (half  a  share)  between  husband  and wife.  Several  courts  have  also  ignored  the  provisions  of  Article  97,  namely  not  dividing  joint  assets  fairly  in accordance  with the contra legem principle. This study uses a qualitative case-based methodology to  examine the  decisions  of  religious  court  judges  regarding  joint  assets.  With  regard  to  the  value  of  justice,  this  study concludes  that  the  distribution  of  joint  assets  between  ex-husbands  and  ex-wives  must  consider  each  other’s efforts to obtain assets during marriage. If one party has harmed the other party (spouse or wife) because they cannot fulfill their obligations for a long time, fair distribution does not always mean equal distribution (50:50 Article 97 KHI). In order to create legal certainty, it is advisable that Article 97 regarding joint property also contains agreements that comply with the principles of justice that apply in society.
Keywords: Joint Property, Compilation of Islamic Law, Legal Certainty, Justice

## I. PENDAHULUAN
Karena  belum  terjadi  dan  belum  banyak  diperdebatkan  pada  saat  itu,  maka  masalah  kepemilikan harta  bersama  diangkat  sebagai  masalah  hukum  yang  tidak  pernah  diperhitungkan  oleh  para  akademisi fikih  sebelumnya.  Studi  fikih  tradisional  (hukum  Islam)  tidak  mencakup  gagasan  tentang  harta  bersama atau  hukumnya.  Aturan  pendapatan  dan  warisan,  yang  merupakan  topik  utama  studi  dalam  fikih  Islam klasik,  sering  menjadi  topik  yang  sering  dibahas.  Namun,  masalah  harta  bersama  perkawinan  mendapat perhatian lebih pada periode sekarang.
Menurut hukum Islam, istri hanya mendapat hak nafkah dari suami sedangkan suami berhak penuh
atas  harta  yang  terkumpul  selama  perkawinan.  Namun,  tidak  ada  ayat  yang  tegas  dalam  Al-Qur’an  dan Hadits yang mengatakan bahwa istri hanya berhak atas rezeki suami dan segala harta yang diperoleh suami selama perkawinan adalah miliknya semata-mata. Lebih lanjut, baik Al-Qur’an maupun Hadis tidak secara tegas menyatakan bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan harus seketika menjadi milik istri.
Beberapa  pakar  hukum  Islam  berpendapat  bahwa  Alquran  tidak  mengatur  tentang  harta  bersama. Bersama murid-muridnya, Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef sependapat. Akan tetapi, sejumlah pakar hukum Islam terkemuka berpendapat bahwa harta bersama tidak diragukan lagi diatur oleh hukum Islam,  mengingat  masalah-masalah  kecil  sekalipun  dicakup  oleh  ajaran  Islam  secara  menyeluruh  dan memiliki  landasan  hukum  yang  kuat.  Jika  Alquran  tidak  memasukkan  peraturan-peraturan  tertentu, peraturan-peraturan tersebut seringkali diatur oleh Hadits, sumber lain hukum Islam yang mapan.
Menurut ajaran Islam, suami dan istri dilarang berbagi harta bersama ketika mereka menikah. Aset suami dan istri tetap menjadi milik pribadi dari pemiliknya masing-masing, dengan istri memiliki kendali penuh atas kedua perangkat aset tersebut. Akibatnya, wanita yang sudah menikah dianggap dalam  Islam mampu bertindak tanpa bantuan suaminya, termasuk mengatur keuangannya. Akibatnya, perempuan bebas melakukan berbagai tindakan hukum dalam masyarakat tanpa berkonsultasi dengan pasangannya  (Jamil, 1982).  Keyakinan  bahwa  suami  istri  tidak  berbagi  harta  selain  melalui  syirkah  didukung  oleh  sejumlah dalil, antara lain nas-nas Al-Qur’an seperti Surat An-Nisa ayat 34 dan Surat At-Thalaq ayat 6.
Menurut  Islam,  suami  yang  berperan  sebagai  pemimpin  keluarga  bertanggung  jawab  penuh  atas perlindungan istri, termasuk kebutuhan jasmani, rohani, moral, dan materi serta rumah, biaya perawatan, dan  pendidikan  anak-anak.  Tidak  ada  harta  bersama  antara  suami  dan  istri  karena  istri  hanya  dipandang sebagai penerima pasif dari pemberian suami. Segala sesuatu yang dipersembahkan suami kepada istrinya, seperti  pemberian  berupa  perhiasan,  dianggap  sebagai  milik  pribadinya  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat oleh suami, kecuali biaya rumah tangga dan pendidikan anak.
Kecuali dalam keadaan syirkah, harta suami tetap menjadi milik pribadinya. Menurut tradisi fikih, harta bersama hanya dapat tercipta melalui syirkah, sehingga menimbulkan harta campuran antara suami dan  istri  yang  sulit  dipisahkan.  Akibatnya,  harta  yang  diciptakan  melalui  syirkah  antara  suami  dan  istri disebut  sebagai  harta  bersama  dalam  Islam  ketika  terjadi  percampuran  kepemilikan  antara  keduanya (Manan, 2006).
Karena  hasil  kerja  sama  selama  perkawinan  menjadi  milik  bersama,  maka  harta  hasil  perkawinan suami  istri  melalui  syirkah,  maka  harta  tersebut  dianggap  tambahan.  Harta  syirkah  akan  dibagi  antara suami dan istri berdasarkan kontribusi bisnis mereka di syirkah, atau dapat dibagi dua untuk keduanya jika pernikahan putus karena perceraian atau talak.
Yahya  (1993)  mengklaim  bahwa  meskipun  tidak  disebutkan  secara  langsung,  pandangan  Ismail Muhammad Syah tentang harta bersama konsisten dengan gagasan bahwa pencarian suami istri bersama harus masuk dalam kategori muamalah. Hal ini mungkin karena banyak penulis kitab fikih adalah orang Arab  yang  hanya  membahas  tentang  berbagi  atau  syirkah  dan  kurang  paham  dengan  hadis  yang melibatkan  pencarian  suami  istri  bersama.  Namun,  melalui  syarikat  abdan,  para  ahli  hukum  Islam Indonesia  telah  mengambil  strategi  dan  memadukannya  dengan  hukum  adat.  Kemungkinan  mengadopsi urf  (adat)  sebagai  sumber  hukum  Islam  dan  sesuai  dengan  gagasan  al-’adatul  muhakkamah  (adat  yang diterima sebagai hukum) tidak bertentangan dengan strategi ini. Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 85–97,  yang  mengakui  syirkah  abdan  sebagai  dasar  pengembangan  asas-asas  yang  mengatur  harta bersama suami istri dalam kompilasi tersebut, juga diilhami oleh strategi ini.
Harta  bersama  itu  bermacam-macam  bentuknya,  menurut  Pasal  91  Kompilasi  Hukum  Islam. Pertama, aset bersama dapat mencakup harta bergerak, tidak bergerak, surat berharga, atau aset berwujud dan  tidak  berwujud.  Kedua,  aset  bersama  fisik  mencakup  berbagai  barang  mahal  dan  barang  lainnya. Ketiga,  hak  atau  kewajiban  adalah  contoh  aset  bersama  yang  tidak  berwujud.  Keempat,  dengan persetujuan pihak lain, salah satu pihak dapat mengagunkan harta bersama sebagai agunan. Seorang suami atau istri juga dilarang menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan semua pihak, menurut Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (Manan, Abdul, Fauzan, 2001).
Baik suami maupun istri bertanggung jawab atas harta bersama, dan harta bersama akan dibagi rata jika  terjadi  perceraian,  kematian  dalam  keluarga,  atau  putusan  pengadilan  yang  mengakhiri  perkawinan. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur pembagian ini dengan pembagian 50:50 antara para pihak, sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  97:  “Janda  atau  duda  yang  diceraikan  masing-masing  berhak  atas setengah  dari  harta  bersama,  kecuali  ada  ketentuan  lain  dalam  perkawinan  itu.  perjanjian.”  Banyak kalangan  dan  akademisi  yang  menilai  pembagian  50:50  yang  diamanatkan  Kompilasi  Hukum  Islam
didasarkan pada  keadilan bagi mantan suami  istri tanpa memperhitungkan  secara mendalam upaya yang dilakukan masing-masing pihak untuk memperoleh harta dalam keluarga.
Pengaturan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  harta  bersama  mengakui  semakin  pentingnya perempuan  sebagai  istri  dalam  rumah  tangga.  Bahkan  sebagian  kelompok  masyarakat  Indonesia memandang  fungsi  ini  sebagai  kewajiban,  seperti  halnya  mengurus  rumah  dan  tanggung  jawab  lainnya. Meskipun suami terutama bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sudah menjadi praktik standar  di  dunia  modern  bagi  istri  untuk  bekerja  serta  berkontribusi  pada  kebutuhan  keuangan  rumah tangga.  Posisi  kekayaan  rumah  tangga,  keadaan  perkawinan,  dan  kemungkinan  perceraian  semua  pasti dipengaruhi  oleh  hal  ini.  Dengan  asumsi  bahwa  peran  perempuan  dalam  rumah  tangga  berubah  dan berdampak  pada  pengelolaan  harta  dalam  perkawinan,  maka  peneliti  mengkaji  landasan  hukum  konsep harta bersama di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  kajian  kali  ini,  isu  hukum  harta  bersama  dibahas  dalam  kaitannya  dengan  bagaimana masyarakat  Indonesia  berkembang.  Majelis  hakim  Pengadilan  Agama  pada  umumnya  memutuskan pembagian harta bersama sesuai dengan norma perundang-undangan, yaitu membagi harta bersama secara merata  (setengah  bagian)  antara  suami  dan  istri,  berdasarkan  beberapa  putusan  pengadilan.  Karena anggapan umum bahwa pemerataan itu tidak adil, strategi ini menimbulkan banyak masalah di Pengadilan Agama.
Ketika  salah  satu  pihak  melanggar  tugasnya  dan  merugikan  pihak  lain  sementara  pihak  yang dirugikan  harus  menerima  pembagian  yang  sama,  sejumlah  masalah  muncul.  Ketidakadilan  juga  terjadi ketika,  meskipun  suami  adalah  pencari  nafkah,  istri  tidak  secara  langsung  menyumbang  untuk memperoleh  uang  dan  tetap  menerima  bagian  yang  sama  pada  saat  perceraian.  Meskipun  terjadi ketidakadilan dimana istri bekerja untuk menghidupi keluarga dan suami menganggur atau cacat, namun pembagian  harta  bersama  antara  kedua  belah  pihak  tetap  sama  jika  terjadi  perceraian.  Isu-isu  ini menunjukkan  bahwa,  dalam  beberapa  situasi,  pembagian  aset  bersama  yang  adil  belum  tentu  konsisten dengan gagasan keadilan.
Selama  ini  asas  contra  legem  telah  diterapkan  oleh  berbagai  hakim  Pengadilan  Agama  dalam putusan-putusan yang menyangkut harta bersama guna menegakkan nilai keadilan. Peneliti kini mengkaji gagasan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  harta  bersama  secara  lebih  detail  dan  menganalisisnya  dengan menggunakan  metode  nilai  keadilan  korektif  karena  banyaknya  persoalan  harta  bersama  yang  telah dijelaskan sebelumnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  filosofis  dan  bersifat  kualitatif. Metode ini berusaha mengkaji prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam hukum dari sudut sosiologis. Alih-alih  dipandang  sebagai  hukum  tertulis  (law  in  a  book),  hukum  justru  dipandang  sebagai fenomena  sosial  (law  in  action).  Efisiensi  peraturan  hukum,  ketaatan  pada  aturan  hukum,  fungsi pranata atau pranata hukum dalam penegakan hukum, dan dampak  hukum terhadap fenomena sosial menjadi  bidang  perhatian  utama  dalam  penelitian  hukum  sosiologis  (Soekanto,  1995).  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pendapat  para  ahli  hukum  keluarga  Islam  tentang  pengertian pembagian  harta  bersama  dalam  kaitannya  dengan  ketentuan  KHI  yang  mengatur  tentang  hak-hak perempuan dalam penelitian ini.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Pengadilan Agama, dan berbagai buku dan penelitian yang membahas hak dan posisi perempuan dalam kaitannya dengan tema  besar seperti harta bersama dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori  karena  fokus  penelitian  ini  adalah  pada  harta  bersama  di  KHI (Marzuki,  2008).  Data  primer  akan  diambil  dari  sumber-sumber  tersebut  serta  data  sekunder. Sampling  purposive  sampling  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  memilih  sampel,  dan  salah  satu teknik  adalah  pendekatan  bola  salju,  yang  melibatkan  pencarian  responden  dan  informan  kunci. Sesuai dengan kebutuhan penelitian, informan kunci  ini akan mengarahkan kita pada informan baru. Subyek penelitian terdiri dari dua komponen: KHI dan pendapat para ahli hukum privat Islam.
Selain  itu,  pengumpulan  data  lapangan  akan  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  hakim pengadilan  Indonesia  selain  menelusuri  pasal-pasal  dalam  KHI  dan  mengumpulkan  putusan  dari Pengadilan  Agama  di  Indonesia  sebagai  sumber  tertulis.  Pendekatan  wawancara  mendalam  akan digunakan  untuk  melakukan  wawancara  ini,  yang  memerlukan  pertukaran  tanya  jawab  langsung antara pewawancara dan informan. Pewawancara dan informan terlibat dalam keterlibatan yang lebih lama selama wawancara, apakah panduan wawancara tertulis digunakan atau tidak (Bugin, 2007).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Konsep Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam
Salah  satu  jenis  harta  yang  dimiliki  seseorang  adalah  harta  bersama.  Kekayaan  penting  bagi orang-orang karena memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai status sosial  yang  tinggi  dalam  masyarakat.  Dari  sudut  pandang  hukum  dan  peraturan  serta  ekonomi, keberadaan aset memiliki implikasi yang signifikan. Seseorang biasanya terbiasa mengelola hartanya dari  sudut  pandang  ekonomi,  tetapi  dari  perspektif  hukum,  pengetahuan  tentang  hukum  yang mengatur aset, terutama yang diperoleh setelah menikah, masih terbatas (Damanhuri, 2007).
Dalam  konteks  rumah  tangga,  kata  “harta  bersama”  mengacu  pada  status  hak  milik  bersama suami  dan  istri  sebagaimana  diakui  norma-norma  setempat  atau  “urf”  (Effendi,  2004).  Secara etimologis,  kata  “milik”  dan  “bersama”  membentuk  frasa  “milik  bersama”.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia mengartikan “harta” sebagai benda (seperti uang dan barang lainnya) yang berubah menjadi kekayaan,  yang  meliputi  kekayaan  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud.  Harta  yang digunakan  atau  dimanfaatkan  secara  bersama-sama  disebut  sebagai  “milik  bersama”  (Pembinaan, 1995).
Harta  bersama  (gono-gini)  menurut  buku  Sayuti  Thalib  “Hukum  Keluarga  Indonesia”  adalah segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  perkawinan  melalui  usaha  bersama  atau  perseorangan  dari kedua  belah  pihak.  Harta  bersama  (gono-gini)  menurut  Muhammad  Syaifuddin  dalam  bukunya “Hukum  Perceraian”  adalah  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  baik  dengan  tenaga  suami maupun istri. Dengan kata lain, harta bersama adalah harta yang dihimpun selama perkawinan, sejak awal sampai dengan bubarnya, baik akibat perceraian maupun kematian (Syaifuddin, 2013).
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf f, harta dalam perkawinan yang disebut juga syirkah adalah  harta  yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh  suami  istri selama  perkawinan  dan  disebut  sebagai  harta  bersama,  tanpa  memandang  siapa.  terdaftar  sebagai pemilik terdaftar.
Harta  bersama  juga  diatur  dalam  Pasal  35  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  yang  berbunyi,  “Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama.” Definisi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa semua harta yang diperoleh suami istri selama  mereka  menikah  dianggap  sebagai  harta  bersama.  Dalam  perkawinan  pada  hakekatnya  tidak ada percampuran harta antara suami dan istri, dan ini disebut sebagai harta bersama. Gagasan tentang harta bersama berasal dari konvensi dan tradisi Indonesia, yang kemudian diakui dan dijunjung tinggi oleh undang-undang positif dan hukum Islam negara saat ini (Susanto, 2008).
Undang-undang dan aturan berikut memberikan landasan hukum untuk properti bersama:
a. Pasal  35  sampai  dengan  37  Bab  VII,  “Harta  Harta  Dalam  Perkawinan”  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
b. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  Bab  VII  tentang  Akad  Nikah  (Pasal  45  s/d  52)  mengatur tentang  harta  bersama  yang  berkaitan  dengan  akad  nikah,  sedangkan  Bab  XII  tentang  Harta Dalam Perkawinan (Pasal 85 s/d 97) mengatur tentang harta bersama secara keseluruhan.
Untuk memperjelas isi teks, struktur kalimat pada contoh di bawah ini diperbaiki:
Berikut  penjelasan  Pasal  VII  Pasal  35  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Harta Harta  Kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan  dianggap  sebagai  harta  bersama.  sebagai  hadiah atau warisan.
Berikut  ini  adalah  pembenarannya:  Undang-undang  ini  membedakan  dua  kategori  harta perkawinan:  harta  bersama  (Pasal  35  ayat  1),  yaitu  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  baik secara  bersama-sama  maupun  oleh  suami  istri  secara  terpisah.  Kategori  kedua  adalah  harta  warisan (Pasal  35  ayat  2),  yang  diatur  sebagai  hak  individu  masing-masing  pasangan  untuk  mengurusnya sendiri  berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974.  Dengan  demikian,  harta warisan dikecualikan dari harta bersama perkawinan.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lebih lanjut memberikan keterangan tentang pengurusan  harta  bersama  dalam  Pasal  36  yang  berbunyi:  “Suami  istri  bertanggung  jawab  secara tanggung renteng mengurus harta bersama. sesuai dengan kesukaan masing-masing.Menurut Pasal 37, hukum  yang  berlaku  bagi  masing-masing  pasangan  akan  mengatur  harta  bersama  jika  perkawinan berakhir dengan perceraian.
Penjelasan  Pasal  36  menegaskan  bahwa  suami  dan  istri  mempunyai  hak  bersama  untuk mengurus harta perkawinan. Dengan kata lain, karena kedua belah pihak berbagi tanggung jawab dan hak  hukum  yang  sama  sebagai  pemilik  bersama  properti,  keseimbangan  keputusan  harus  dibuat  di antara mereka.
Menurut  Pasal  37,  jika  suami  dan  istri  memutuskan  untuk  bercerai,  harta  bersama  akan  diatur oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya semuanya termasuk dalam istilah “hukum”.
Selain  itu,  BAB  XIII  tentang  Harta  Perkawinan  (pasal  85–97)  Kompilasi  Hukum  Islam membahas  beberapa  unsur  harta  bersama.  Hal  ini  mencakup  berbagai  pokok  bahasan  yang  tercakup dalam pasal-pasal tersebut, seperti pengertian harta bersama, pemisahan harta, pewarisan, perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, dan tanggung jawab memelihara harta bersama antara suami dan istri.
Ketika  menyusun  pasal  85–97  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  otoritas  hukum  Islam sepakat bahwa konsep harta bersama antara suami dan istri harus didasarkan pada syirkah abdan dan syirkah mufawadhah. Mereka memadukan penerapan hukum adat dengan metode syirkah  abdan dan syirkah mufawadhah. Strategi ini sesuai dengan penggunaan  ‘urf sebagai sumber hukum dan sejalan dengan  prinsip  al-adat  al-muhakkamah.  Gagasan  ini,  yang  dikenal  dengan  syarikah  abdaan mufawadhah,  mengacu  pada  fakta  bahwa  suami  dan  istri  biasanya  bekerja  sama  dalam  budaya Indonesia  untuk  menghidupi  diri  sendiri,  membangun  tabungan  untuk  masa  depan,  dan  mewariskan warisan kepada keturunan mereka setelah meninggal. Syariah mufawadhah mengacu pada kerja sama yang  tidak  terbatas  antara  suami  dan  istri  dalam  menciptakan  uang  selama  mereka  menikah,  kecuali jika harta itu diberikan sebagai hibah, hadiah, atau warisan kepada salah satu dari mereka.

## 3.2 Pembagian Harta Bersama berdasarkan Keadilan
Aristoteles  (2004)  mengemukakan  pendapatnya  tentang  gagasan  keadilan  dalam  karyanya “Nichomachea’s  Ethics”.  Keadilan,  menurut  Aristoteles,  adalah  kebajikan  utama  dan  mensyaratkan kepatuhan  terhadap  hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis  yang  berlaku  di  polis  saat  ini.  Selain  itu, menurutnya  keadilan  adalah  cita-cita  universal.  Menurut  Aristoteles,  keadilan  memiliki  dua  aspek: pertama,  sebagai  kebajikan  umum  yang  menghubungkan  manusia  dengan  aturan  dan  norma  yang berlaku; dan kedua, sebagai keutamaan moral tertentu, berkaitan dengan bagaimana orang berperilaku dalam  keadaan  tertentu.  Ini  sebagian  besar  difokuskan  pada  pengembangan  interaksi  interpersonal yang positif dan mencapai  keseimbangan di  antara banyak pihak yang terlibat. Dasar dari parameter keseimbangan ini adalah gagasan persamaan numerik dan proporsional.
Keadilan  menurut  Aristoteles  adalah  suatu  cara  pembagian  berdasarkan  proporsi  atau kesebandingan. Ia membedakan antara keadilan distributif (iustitia distributive) dan keadilan remedial atau  korektif  dalam  situasi  ini.  Sesuai  dengan  posisi  dan  kontribusi  masing-masing  individu,  barang dan  jasa  harus  didistribusikan  secara  adil  (Dwisvimiar,  2011).  Secara  teori,  ini  berkaitan  dengan mengalokasikan  bagian  yang  sama  kepada  orang-orang  dengan  kondisi  yang  sebanding.  Di  sisi  lain, orang  dengan  berbagai  keadaan  akan  diberikan  alokasi  sesuai  dengan  keadaannya,  yang  mewakili gagasan  bahwa  setiap  orang  dianggap  sama  dalam  satu  konteks  dan  diperlakukan  berbeda  dalam konteks lain (Suliantoro, 2018).
Alokasi hak dan kewajiban menurut proporsinya merupakan aspek lain dari keadilan distributif. Meskipun  dapat  juga  digunakan  dalam  pemeriksaan  masalah  lain  (Darmodiharjo,  2006),  gagasan  ini secara  moral  mengarahkan  proses  politik  yang  terkait  dengan  distribusi  imbalan  dan  biaya  dalam masyarakat (B. Miller, 2017).
Sebaliknya,  keadilan  korektif  menekankan  restitusi  atau  pemulihan  kerusakan  untuk memulihkan  keseimbangan  yang  terganggu  oleh  tindakan  yang  tidak  adil.  Pemulihan  kerugian  yang disebabkan oleh pelanggaran atau penipuan termasuk dalam premis ini (Fadhilah, 2013). Gagasan ini menjadi dasar pertanggungjawaban hukum, yang menurutnya setiap kegiatan yang disengaja atau lalai yang  merugikan  individu  lain  dapat  menimbulkan  tindakan  hukum  (Kurniawan,  Faizal,  Peter Mahmud  Marzuki,  Erni  Agustin,  2018).  Gagasan  keadilan  korektif  dalam  hukum  perdata  mengacu pada kemungkinan menggugat untuk setiap kegiatan yang merugikan orang lain karena kecerobohan atau niat jahat. Ide ini karena itu sangat terkait dengan apa yang diperhitungkan dalam tindakan sipil.
Menurut  teori  keadilan  korektif,  hakim  dapat  membantu  memulihkan  keseimbangan  dengan membuat  penilaian  yang  adil.  Dalam  menghadapi  perlakuan  tidak  adil  dan  rasa  sakit  yang ditimbulkan  oleh  ketidakadilan,  prinsip  tindakan  yang  adil  adalah  keputusan  yang  tepat  (Budiarto, 2005).
Dengan  teori  keadilan  korektif  yang  digagas  oleh  Aristoteles,  jika  dikaitkan  dengan  konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai analaisis hukum maka akan terlihat bagaimana hukum tersebut (besaran hak atas harta bersama) kepada mantan isteri dan mantan suami seharusnya diberikan, dan apakah dengan menerapkan pembagian 50:50 atas harta bersama kepada mantan suami dan mantan isteri di saat putuskan ikatan perkawinan telah terciptanya kesetaraan di antara keduanya, serta dengan teori keadilan korektif ini akan memformulasikan kembali bagaimana seharusnya konsep harta  bersama  di  Indonesia,  sebagaima  sejatinya  dan  dengan  analisis  melalui  keadilan  korektif  akan membangun kembali kesetaraan pembagaian harta bersama tersebut.
Jika dicermati tentang persoalan harta bersama di Indonesia, baik dalam hal menetapkan harta bersama  maupun  penyelesaian  pembagian  harta  bersama  ada  kaitan  dengan  pola  relasi  perkawinan antara  suami  dan  isteri.  Pola  relasi  perkawinan  ada  kaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  yang dilaksanakan  oleh  suami  dan  isteri.  Menurut  Scanzoni  dikutip  dalam  penelitian  Jony  Eko  Yulianto, apabila  suami  yang  mencari  nafkah  dan  tugas  isteri  menyediakan  keperluan  rumah  tangga  seperti menyiapkan makanan suami dan anak-anak serta menyelesaiakan tugas-tugas rumah tangga yang lain. Pola perkawinan seperti ini disebut dengan owner property, isteri memiliki tugas mengurus keluarga. dalam pola perkawinan owner property isteri tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga (Yulianto, Jony Eko, 2016). Suami memiliki  kekuasaan yang  kuat dengan peran  suami sebagai pencari  nafkah, sedangkan isteri masih tergantung dengan suami terutama dalam hal ekonomis disebabkan isteri tidak bekerja.  Pola  selanjutnya  yang  dikemukan  oleh  Scanzoni  yaitu head-complement ,  yaitu  isteri merupakan pelengkap suami (Yulianto, Jony Eko, 2016).
Dalam  perkawinan  jenis  ini,  tugas  suami  tidak  hanya  menafkahi  istrinya  secara  materi  tetapi juga menunjukkan cinta dan kasih sayang, memuaskan kebutuhan seksualnya, memberikan dukungan emosional,  menjadi  teman  yang  dapat  diandalkan,  menjaga  jalur  komunikasi  yang  terbuka,  dan memiliki  pemahaman  yang  menyeluruh.  dari  istrinya.  Pengambilan  keputusan  untuk  masa  depan keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dalam pola ini, istri tunduk pada keputusan  suami,  berbeda  dengan  pola  kepemilikan  harta,  dimana  suami  memiliki  kekuasaan  untuk memutuskan langkah-langkah bagi keluarga. Suami tetap dituntut bekerja untuk menghidupi keluarga, seperti halnya dalam pengaturan kepala dan pelengkap, sedangkan istri bertugas mengurus rumah dan pendidikan anak. Namun ada kesempatan bagi pria dan pasangan untuk mengatur tugas ini bersama. Kalaupun  bisa  bekerja  di  luar  rumah,  suami  tetap  bersedia  membantu  pekerjaan  rumah  tangga  demi menafkahi  istrinya.  Gaya  hubungan  pernikahan  ini  mencoba  agar  suami  dan  istri  saling  memenuhi kebutuhan  satu  sama  lain  di  luar  kebutuhan  finansial,  rumah  tangga,  dan  seksual  saja.  Tujuan utamanya adalah agar keduanya menikmati kebersamaan satu sama lain sebagai individu, menemukan kepuasan  dalam  hubungan  mereka,  mengembangkan  rasa  saling  percaya,  berbagi  dalam  segala keadaan, dan terlibat dalam aktivitas baik dalam suka maupun duka.
Apabila  dilihat  dari  perkara  harta  bersama  umumnya  yang  peneliti  teliti,  bahwa  pola perkawinan yang dijalani adalah pola head-complement bahwa suami tidak menjadi bos dalam rumah tangga,  akan  tetapi  suami  dan  isteri  saling  melengkapi.  Hal  tersebut  terlihat  dari  fakta-fakta  yang dikemukana  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  serta  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama.  Bahwa suami  yang  mencari  nafkah  di  luar  rumah  dan  isteri  melakukan  kewajibannya  sebagai  ibu  rumah tangga  dengan  mengurusi  keperluan  keluarga.  dalam  perkara  ini,  majelis  hakim  tetap mempertimbangkan  persoalan  hak  dan  kewajiban  antara  suami  dan  isteri  dalam  menyelesaikan perkara  harta  bersama.  Selama  hak  dan  kewajiban  dilaksanakan  dan  ada  kesukarelaan  antara  kedua pihak  karena  memang  menyadari  bahwa  suami  isteri  bukan  perkara  hanya  peran  saja  tetapi  saling mengisi  kekurangan,  maka  terjadilah  kesatuan  antara  suami  dan  isteri  baik  dalam  hal  peran  maupun dalam harta tanpa melihat siapa yang memberi lebih banyak.  Ini juga dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal  34  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Perkawinan.  Namun  disaat  salah  pihak  (suami  atau isteri)  tidak  menjalankan  kewajibannya  dalam  waktu  yang  lama,  maka  peneliti  berpendapat  bahwa membagi  harta  bersama  berdasarkan  besaran  bagian/porsi  yang  sama  diantra  keduanya  bukanlah merupakan keadilan, karena terdapat salah satu pihak (suami atau isteri) yang dirugikan.
Sehingga menurut peneliti, hal ini juga yang menjadi dasar sebagian hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara pembagian harta bersama menggunakan asas contra legem sehingga keluar dari ketentuan  Pasal  97  KHI  dan  Pasal  37  Undang-undang  Perkawinan,  demi  memenuhi  nilai  keadilan, adapun  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  yang  membagai  harta  bersama  berdasarkan  keadilan korektif diantaranya adalah:
a. Pengadilan Agama Sidoarjo Putusan Nomor: 71/ Pdt.G/ 2013/ PA.Sda. Pada putusan bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Isteri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3.
b. Pengadilan Agama Brebes Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA. Bbs. Pada putusan bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Isteri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3.
c. Pengadilan  Agama  Mojokerto  Putusan  Nomor:  0521/Pdt.G/2013/PA.M.  Pada  putusan bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Isteri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3.
d. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  266  K/AG/2010.  Pada  putusan  pembagian  harta bersama bagian ¾ untuk isteri, dan bagian ¼ untuk suami.
e. Pengadilan  Agama  Pekanbaru  Putusan  Nomor:  1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr.  Pada  putusan bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Isteri mendapatkan 2/3 dan suami mendapat 1/3.
f. Mahkamah  Syar’iyah  Lhoksukon  Putusan  Nomor:  168/Pdt.G/2014/MS-Lsk:  menetapkan bahwa penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian, sementara tergugat (isteri) mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama.
Putusan  hakim  Pengadilan  Agama  terkait  harta  bersama  diatas,  menunjukkan  bahwa  hakim dalam  keadaan  tertentu  menggunakan asas  contra  legem dalam  putusannya.  Walapun  mengenai pembagian harta bersama telah di atur dalam Kompilasi  Hukum Islam pada Pasal 97, namun dengan dihadapkan  oleh  realita  persidangan  dan  dinamika  hukum  yang  berkembang  dimasyarakat  sehingga Pasal 97 tidak dapat diterapkan. Sehingga hakim harus keluar dari aturan hukum yang telah ditetapkan dan menggunakan asas contra legem demi terwujudnya putusan yang berkeadilan.
Sebagai  perbandingan,  konsep  harta  bersama  dengan  pembagian  besaran  yang  sama  pada masing-masing  mantan  suami  isteri  tidak  terjadi  di  Malaysia.  Konsep  harta  bersama  di  Malaysia justru  dibagi  sesuai  dengan  besaran  peran  suami  dan  isteri  saat  waktu  terjalinnya  hubungan  rumah tangga, dan ini dianggap sesuai dengan nila keadilan.
Malaysia  memiliki  undang-undang  berbeda  yang  mengatur  aset  bersama  daripada  Indonesia, terlepas  dari  fakta  bahwa  kedua  negara  menyoroti  pentingnya  keadilan  terkait  dengan  gagasan  aset bersama. Pembagian harta bersama diatur secara ketat di Indonesia dengan mengalokasikan setengah porsi kepada masing-masing pihak. Namun, tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana membagi aset bersama di bawah Hukum Keluarga Malaysia, khususnya di bidang yang melibatkan  kemitraan. Jika  dapat  dibuktikan  bahwa  suami  dan  istri  bekerja  sama  untuk  memperoleh  harta  yang disengketakan,  maka  dalam  hal  ini  pembagian  harta  bersama  akan  sama  rata.  Pembagian  harta bersama akan berubah sesuai dengan sumbangan masing-masing suami istri untuk memperoleh harta selama perkawinan, tetapi bila sumbangan atau usaha itu hanya berasal dari salah satu pihak.
Enakmen,  teori  hukum  Malaysia,  menyatakan  bahwa  ada  kasus  dimana  pembagian  harta bersama tidak dilakukan secara adil. Menurut argumentasi peneliti terhadap Pasal 97 Kitab Undang- undang Hukum Islam (KHI), hakim sewaktu-waktu dapat memutuskan besarnya porsi yang diberikan kepada  mantan  suami  dan  mantan  istri  secara  ex  officio  (dari  kewenangan  jabatannya).  Ungkapan “itic  case”  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  keadaan  tertentu.  Misalnya,  seorang  hakim  dapat menganggap  seorang  suami  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  jika  ia  tidak  mampu  menjalankan tanggung  jawabnya  sebagai  kepala  keluarga  yang  wajib  melindungi  dan  menafkahi  keluarga.  Dalam hal  ini,  hakim  dapat  mempertimbangkan  fakta  bahwa  wanita  tersebut  tetap  memenuhi  kewajibannya sebagai seorang istri dan memberikan kontribusi lebih untuk kebutuhan keluarga.
Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  pembagian  harta  bersama  berdasarkan Pasal  97  KUHAP  tidak  selalu  mencerminkan  keadilan  dalam  beberapa  putusan  Pengadilan  Agama. Sekalipun  salah  satu  pihak—suami  atau  istri—tidak  menjalankan  kewajibannya  secara  memadai, hakim  Pengadilan  Agama  tetap  membagikan  sebagian  harta  kepada  masing-masing  pasangan, meskipun  dalam  jumlah  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  dilakukan  karena  keadaan  yang  berbeda membutuhkan  pengambilan  keputusan  yang  proporsional  dan  harta  bersama  diperoleh  selama pernikahan.
Majelis  hakim  tetap  berdasarkan  kepada  ketentuan  yang  ada  terkait  penetapan  yuridiksi  harta bersama,  apabila  terbukti  harta  bersama  maka  kedua  belah  pihak  mempunyai  hak  terhadap  harta
tersebut.  Meskipun  yang  didapatkan  oleh  suami  atau  isteri  lebih  kecil  dari  bagian  yang  didapatkan, majelis hakim sudah memenuhi asas keadilan. Pertimbangan dan putusan hakim tersebut dapat dilihat dengan  pola  relasi  pasangan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Pola  relasi  ini  dapat  mendukung keharmonisan  rumah  tangga  apabila  dijalankan  sesuai  dengan  tujuannya,  yaitu  untuk  mencapai keluarga sakinah  mawaddah  warahmah .  Apabila  pola  relasi  ini  tidak  dilaksanakan  sebagaimana mestinya,  seperti  isteri  dominan  sebagai  pencari  nafkah  utama  sedangkan  suami  tidak  bekerja  dan tidak  berusaha  menggantikan  peran  isteri  sebagai  ibu  rumah  tangga,  maka  dari  itu  tidak  sewajarnya hak didapatkan oleh suami. Hal ini disebabkan karena kewajiban hanya dilaksanakan oleh satu pihak. Rumah tangga  akan terbangun dengan kokoh apabila ada kerjasama antara suami dan  isteri (Utomo, 1997).
Berkaitan  dengan  perkara  harta  bersama,  apabila  isteri  sebagai  pencari  nafkah  utama  dalam menghidupi dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan suami yang menggantikan pekerjaan isteri  sebagai  manajer  rumah  tangga,  maka  terjadi  kesebandingan  dalam  pelaksanaan  hak  dan kewajiban.  Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi  perceraian  maka  pembagian  harta  bersama  dapat  dibagi setara  (sama  rata).  Akan  tetapi,  apabila  tidak  ada  kesebandingan  hak  dan  kewajiban  pada  masa perkawinan (isteri sebagai pencari nafkah utama) maka mantan isteri sebagai double burden (bekerja ganda) berhak mendapatkan bagian lebih banyak dari pada mantan suami. Begitu juga sebaliknya, jika isteri ketika masa perkawinan tidak menjalankan kewajibannya sebagai  isteri, seperti mengurus anak dan  kebutuhan  lainnya  maka  isteri  mendapatkan  lebih  sedikit  dari  suami.  Namun  jika  isteri  tetap menjalankan kewajibannya maka isteri berhak mendapatkan sama banyak dengan suami.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulannya,  persoalan  harta  bersama  dalam  konteks  hukum  Islam  mengalami  perjalanan panjang  dari  kurangnya  perhatian  di  masa  lalu  hingga  menjadi  fokus  perdebatan  saat  ini.  Kajian hukum  mengenai  harta  bersama  dalam  perkawinan  memiliki  akar  kuat  dalam  ajaran  Islam,  dengan pendekatan  tradisional  dan  kontemporer  yang  beragam.  Terdapat  perbedaan  pandangan  mengenai apakah  Al-Qur’an  dan  Hadits  mengatur  secara  langsung  harta  bersama,  namun  fakta  bahwa  harta bersama  ada  dan  menjadi  perhatian  dalam  hukum  Islam  adalah  jelas.  Dalam  konteks  hukum perkawinan  Islam,  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  kepemilikan  harta  bersama  antara  suami dan istri. Dalam pandangan tradisional, suami memiliki hak penuh atas harta yang dihasilkan selama perkawinan, sementara istri memiliki hak nafkah dari suami. Namun, pandangan ini tidak lagi mutlak, terutama  di  era  modern  di  mana  perempuan  juga  berkontribusi  ekonomi  dalam  rumah  tangga. Undang-undang  di  Indonesia,  seperti  Kompilasi  Hukum  Islam,  mencoba  mengatur  tentang  harta bersama  dengan  mempertimbangkan  prinsip  keadilan.  Pembagian  harta  bersama  saat  perceraian sering  menjadi  perdebatan,  dengan  pendekatan  distributif  dan  korektif  sebagai  landasan.  Keadilan distributif  mengupayakan  pembagian  proporsional  berdasarkan  kontribusi  masing-masing  pihak, sementara  keadilan  korektif  menekankan  pemulihan  keseimbangan  yang  terganggu  akibat  tindakan yang  tidak  adil.  Pentingnya  kesetaraan  dan  keadilan  dalam  pembagian  harta  bersama  juga  terlihat dalam  pola  hubungan  perkawinan  yang  berkembang  di  masyarakat.  Pola  kepemilikan  yang  lebih inklusif,  di  mana  suami  dan  istri  melengkapi  satu  sama  lain  dalam  kontribusi  dan  tanggung  jawab, memainkan  peran  dalam  pembagian  yang  adil.  Dalam  konteks  ini,  hukum  Islam  dan  aturan  hukum nasional perlu selalu disesuaikan dengan dinamika sosial dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Secara  keseluruhan,  perkara  harta  bersama  dalam  hukum  Islam  memiliki  dimensi  kompleks  yang mencakup  ajaran  agama,  norma  sosial,  dan  nilai-nilai  keadilan.  Kompilasi  Hukum  Islam  dan interpretasi  keadilan  menjadi  panduan  dalam  merumuskan  hukum  yang  sesuai  dengan  konteks  dan perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristoteles, N. E. (2004). Sebuah Kitab Suci Etika, terj. Embun Kenyowati . Jakarta: Teraju.
B.  Miller,  C.  (2017). Bisteributive  Justice  and  Empirical  Moral  Psychology,  The  Stanford  Encyclopedia  of Philosophy . Jakarta: Paramita.
Budiarto,  Y.  dkk.  (2005).  Peran  Keadilan  Distributif,  Keadilan  Prosedural  Dan  Keadilan  Interaksional Perusahaan  Terhadap  Komitmen  Karyawan  Pada  Perusahaan  (Studi  Pada  Perusahaan  X). Jurnal Psikologi , 3 (2). Bugin,  B.  (2007). Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Sosial  lainnya .
Jakarta: Kencana. Damanhuri, A. (2007). Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama . Bandung: CV. Mandar Maju. Darmodiharjo, D. dan S. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3). Effendi, S. dan M. Z. (2004). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah . Jakarta: Kencana.
Fadhilah, N. (2013). Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif. Jurnal Cita Hukum , 5 (1). Jamil, L. (1982). Aneka Hukum Perceraian Indoenesia . Jakarta: Ghia Indonesia.
Kurniawan, Faizal, Peter Mahmud Marzuki, Erni Agustin, dan R. A. (2018). Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice). Yuridika , 33 (1). Manan, Abdul, Fauzan, M. (2001). Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Manan, A. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Mohamed,  M.  (2017). Maheran  selaku  para  Ahli  Keluarga  Islam  di  Selangor,  Harta  Sepencarian .  Malaysia: Artikel Malaysia.
Pembinaan, P. (1995). Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua . Jakarta: Balai Pustaka. Soekanto,  S.  dan  S.  mamudji.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Cet.  IV .  Jakarta: Rajawali Pers.
Suliantoro,  B.  W.  dan  C.  W.  M.  R.  (2018).  Konsep  Keadilan  Sosial  dalam  Kebhinekaan  Menurut  Pemikiran Karen J. Warren. Respons , 23 (1). Susanto, H. (2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, . Jakarta Selatan: Visimedia. Syaifuddin, M. dkk. (2013). Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika. Thalib,  S.  (1974). Hukum  Kekeluargaan  Indonesia:  Berlaku  Bagi  Umat  Islam .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indoenisa UI-Press.
Utomo, S. B. (1997). Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer . Jakarta: Mondar Maju. Yahya, H. (1993). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Jakarta: Pustaka Kartini.
Yulianto,  Jony  Eko,  D.  (2016).  Studi  Fenomenologis  Interaksi  Kuasa  pada  Relasi  Perkawinan  Wirausahawan Perempuan di Indonesia, INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 1 (2).