## OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF PEKERJA DAN PENGUSAHA
Triyono*

## Abstrak
Perubahan  rezim  di  Indonesia  dari  orde  baru  ke  orde  reformasi  melahirkan berbagai perubahan kebijakan tennasuk di bidang ketenagakerjaan, di antaranya melalui implementasi  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yang mengatur tentang Outsourcing. Dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia,  kebijakan outsourcing merupakan salah satu kebijakan yang masih menuai kontroversi di kalangan pekerja  dan  pengusaha.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  kepentingan  serta pemahaman antara pekerja dan pengusaha. Tulisan ini bertujuan mengkaji pennasalahan outsourcing dilihat dari perspektif pengusaha maupun buruh berdasarkan basil kajian literatur. Dalam implementasi tentang hubungan kerja sistem outsourcing, telah ditemui berbagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut antara lain menyangkutjenis pekerjaan yang di-outsourcing, lamanya kontrak, hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pengusaha maupun tidak mengikutsertakan tenaga kerja outsourcing dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan perjanjian  kerja outsourcing dengan  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan, terutama aspirasi buruh dan pengusaha.
Kata kunci: hubungan industrial, outsourcing, pengawasan ketenagakerjaan.
Regime change in Indonesia s new order into the order of the reform has given rise to policy changes,  including in employment policy through the implementation of law No.  13 of 2003 on Manpower,  in  which set about outsourcing policy,  that is still controversial among workers and employers.  This  occurs because of a  difference of interests  as  well as  the  understanding  between  workers  and employers.  This paper aims to examine the issue of outsourcing as seen from the perspective of employers and workers on the basis of the results of the study of literature. In the implementation of the system,  the working relationship has encountered various outsorcing violations. These offences are concerned,  among others,  the types of jobs that are outsourced,  length of contract,  the rights of workers who are not covered by employers as well as excluded labor outsourcing in  the national social security system.  Therefore it takes  concrete steps· to  complete outsourcing agreement involving different stakeholders,  especially the aspirations of workers and employers.
Keywords: industrial relations,  outsourcing,  labour inspection
• Peneliti  pada Pusat Penelitian  Kependudukan-Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (PPK- LIPI). E-mail: triyono_sleman@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat vital karena terkait langsung dengan  kesejahteraan  hidup  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari  bidang yang lain seperti sosial, politik,  ekonomi, keamanan, dan budaya. Hal ini terlihat ketika adanya krisis ekonomi pada tahun 1998.  Krisis  tersebut mengakibatkan  fondasi  perekonomian runtuh.  Dampak dari krisis ini adalah membengkaknya pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Bersamaan dengan adanya krisis ekonomi, Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 juga cenderung bermasalah dalam implementasinya dan setelah melalui proses panjang melalui berbagai perubahan, akhimya undang-undang tersebut dicabut dan  diganti  dengan  undang-undang  yang  baru,  dan  lahirlah Undang-Undang No.  13 Tahun 2013 ten tang Ketenagakerjaan. Lahimya sebuah undang-undang pada dasamya merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.  Selain itu, munculnya produk undang-undang berkaitan dengan perkembangan tingkat kehidupan warga negaranya. Lahimya produk-produk tersebut tentunya diharapkan mampu menciptakan perlindungan dan jaminan kepada  warga negara agar hak dan  kewajiban berjalan seirama. Namun demikian, implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum mampu menciptakan hubungan yang harmonis  antara buruh dan pengusaha. Salah  satu  isi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  kontroversial  adalah ten tang pengaturan dan implementasi outsourcing. Adanya perbedaan yang tajam dalam pelaksanaan outsourcing antara isi undang-undang dengan implementasi di tingkat lapangan menyebabkan permasalahan outsourcingperlu dikaji. Karena permasalahan ini memengaruhi iklim investasi dan ketenangan berusaha dan kelangsungan bekerja secara nasional. Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan akan memengaruhi daya serap tenaga kerja dan tentunya akan berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai tuntutan dari buruh untuk menghapus praktik outsourcing. Di sisi lain pengusaha bersikukuh mempertahankan aturan ini, membuat permasalahan sampai sekarang belum mencapai solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan outsourcing di Indonesia maka akan dibahas di dalam tulisan ini.
Sumber data sebagai bahan kajian dalam tulisan ini adalah studi literatur, baik berupa  hasil-hasil  penelitian,  buku, jumal,  surat  kabar  cetak  maupun elektronik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam kajian ini melihat dari sudut pandang pengusaha, buruh serta keuntungan dan  kerugian  dalam  implementasi outsourcing. Dengan  demikian,  diperoleh gambaran yang jelas bagaimana pelaksanaan outsourcing di Indonesia.

## 46 I Jurnal Kependudukan Indonesia

## PERKEMBANGAN OUTSOURCING
Outsourcing telah  lama  berkembang  di  Indonesia  terutama  dalam  bentuk pemborongan pekerjaan dan dilakukan untuk sektor pertambangan. Kemudian outsourcing berkembang di sektor lain, hal ini  di  antaranya dapat dilihat dari Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 264/KP/1989 tentang Pengelolaan Sub- Kontrak di Kawasan Berikat Nusantara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah nilai  ekspor dan  meningkatkan  kualitas  produk  ekspor.  Selanjutnya, dengan  semakin  pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  pasar  bebas  maka muncullah berbagai bentuk hubungan kerja yang lebih fleksibel yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan efisiensi perusahaan. Hubungan kerja tersebut antara lain perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan outsourcing. PKWT atau pekerja kontrak direkrut  langsung  oleh perusahaan pengguna  tenaga  kerja,  sedangkan outsourcing direkrut  melalui  perusahaan penyedia jasa tenaga  kerja.  Menurut  Priambada  (2000), outsourcing adalah pengalihdayaan sebagian atau seiuruh pekerjaan dan  atau  wewenang kepada pihak lain  guna mendukung  strategi pemakai jasa outsourcing, baik pribadi, perusahaan, divisi, maupun sebuah unit dalam perusahaan
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  13/2003  pada  Pasal  64,  pengertian hubungan kerja sistem outsourcing hanya dapat dilakukan melalui dua bentuk perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, yaitu (1) pemborongan pekerjaan, atau (2) penyedia jasa pekerja/buruh. Dengan demikian, praktik hubungan kerja sistem outsourcing menimbulkan pihak ketiga  dalam  hubungan  kerja  antara pekerja dengan perusahaan, yakni perusahaan pemborongan atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh.  Berbeda dengan outsourcing pemborongan pekerjaan, jenis kegiatan outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh merupakan bentuk bam dalam pengertian outsourcing. Jenis outsourcing melalui penyediaan jasa tenaga kerja juga sering disebut dengan istilah insourcing, yaitu membawa masuk  pekerjalburuh  dari  perusahaan penyedia jasa tenaga  kerja  ke  dalam perusahaan  untuk  melakukan  pekerjaan  tertentu.  Perusahaan  penyedia jasa pekerja/buruh  tersebut  hanya menyediakan jasa tenaga  kerja  dan mengurusi SDM serta administrasinya saja, sementara fasilitas seperti tempat, pengawas, dan semua alat produksi berada di perusahaan pengguna (Yasar, 2009).
Ketentuan outsourcing se1ain diatur dalam Undang-Undang No.  13 Tahun 2003  juga diatur  dalam  aturan  turunan,  yaitu  Kepmenakertrans  Republik Indonesia No.  220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Kepmenakertrans Republik Indonesia  No.  101/MENNI/2004 tentang Tata  Cara Perizinan  Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Pemborongan pekerjaan yang merupakan salah satu dari jenis kegiatan  hubungan  kerja sistem outsourcing sebenamya telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata Buku III Bab 7 A bagian VI .
Secara legal formallegitimasi terhadap pelaksanaan hubungan kerja sistem outsourcing juga diperkuat  dengan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Republik Indonesia No.012/PUU-112003  tanggal 28 Oktober 2004 yang pada intinya menyatakan bahwa pemberlakuan hubungan kerja sistem outsourcing tidak melanggar hak konstitusi warga negara.  Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus menjawab permohonan gugatan hak uji materiil (judicial review) isi Pasal 64-66 yang diajukan oleh sekitar 33  federasi serikat buruh nasional. 1

## PELAKSANAAN OUTSOURCING DI INDONESIA
Dalam pelaksanaan perjanjian kerja seyogianya merupakan  hubungan  yang saling menguntungkan dan dikembangkanjalan tengah bahwa kedua belah pihak menyadari bahwa mereka saling membutuhkan.  Karena jika buruh menuntut upah tinggi, sedangkan di pihak lain pengusaha tidak sanggup maka jalan terakhir adalah perusahaan akan tutup. Jika hal ini terjadi maka pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan.  Di sisi  lain jika pengusaha memberikan upah murah, padahal perusahaan mampu memberikan upah yang lebih tinggi maka menyebabkan semangat kerja buruh semakin menurun dan akibatnya pun basil produksi menurun. Oleh karena itu, hubungan pengusaha dan buruh seharusnya saling menguntungkan, namun yang cenderung terjadi adalah hubungan kerja yang bersifat patron-client, akibatnya muncullah kelas bourgeouis dan ploletariat, seperti yang dikemukakan oleh Karl Max (Piotr Sztompka, 2007).
Lahimya outsourcing untuk menciptakan produktivitas  perusahaan  dan mengakibatkan  keuntungan  semakin  berlipat.  Pemyataan  ini  seperti  yang diungkapkan oleh Abdul Kholek bahwa outsourcing merupakan anak kandung kapitalisme  (Abdul  Kholek,  2010).  Oleh karena  itu,  secara  tidak  langsung munculnya  fenomena outsourcing di  Indonesia  tidak lepas  dari  konspirasi asing agar mereka lebih mudah untuk masuk ke Indonesia dan mendapatkan tenaga  murah  dan  berkualitas.  Dalam pengambilan  kebijakan outsourcing seharusnya dilihat dari berbagai sisi serta disertai kajian akademis. Kemudian ada beberapa tahapan untuk melihat dan merumuskan model kebijakan, yaitu identifikasi,  implementasi, dan evaluasi  (Edi  Suharto,  2005:  78-79).  Tahap identifikasi  adalah  mengumpulkan  data mengenai  persoalan  dan  kebutuhan masyarakat.  Dalam identifikasi  ini  menyangkut berbagai  data permasalahan yang berkaitan dengan outsourcing. Berbagai permasalahan outsourcing mulai dari perjanjian, perekrutan sampai dengan pelaksanaan sampai sekarang masih banyak pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut belum mampu ditangani oleh instansi terkait.
1 Hasil  uji  materiil  Mahkamah  Konstitusi  RI  tentang  praktik outsourcing di  Indonesia  dapat ditelusuri pada http://wwww.mahkamahkonstitusi.go.id.

## 48 I Jurna/ Kependudukan Indonesia
Maraknya praktik outsorcing maupun pesatnya pertumbuhan jenis-jenis usaha  tentunya juga menambah  berbagai  permasalahan  ketenagakerjaan. Permasalahan  ini  dapat  ditemukan  dalam  implementasi outsourcing yang banyak menyimpang. Penyimpangan ini mulai dari jenis-jenis pekeijaan yang di-outsourcing, jaminan sosial, tunjangan, dan kebebebasan berserikat. Namun demikian, dalam pelanggaran ini bukan hanya dari pihak pengusaha namun juga dapat juga dilakukan oleh buruh. Misalnya, dari pihak buruh dengan seenaknya memutus kontrak di tengahjalan karena mendapatkan tawaran yang lebih bagus dari perusahaan lain.
Penetapan jenis pekerjaan  yang  dapat di-outsourcing-kan juga masih menjadi perdebatan, hal itu terkait dengan batasan, pengertian, dan pemahaman mengenai jenis pekeijaan inti (core) dan pendukung (non  core) yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai perusahaan tentunya memiliki pertimbangan sendiri dalam menetapkan peketjaan inti dan pendukung, dengan berbagai pertimbangan seperti  efisiensi,  keuntungan,  kebiasaan perusahaan,  dan  pertimbangan  lain seperti kemanan, selain itu yang menjadi pertimbangan pokok adalah apakah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut (Richard us E.I., dan Richardus J, 2006) Berbagai bentuk petjanjian kerja saat ini lebih mengarah ke outsourcing yang banyak ditentang oleh kaum buruh. Akan tetapi, pertentangan suatu kebijakan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikap,  di sisi lain terdapat pihak yang mendukung.

## OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF PEKERJA DAN PENGUSAHA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF PEKERJA

## Outsourcing dalam Perspektif Pekerja
Untuk  mengetahui  gambaran  tentang  implementasi outsourcing dalam perspektif peketja, dapat dilihat dari basil penelitian Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS, 2008). Hasil riset memperlihatkan bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap buruh outsourcing, dengan 19% dari 25 perusahaan di lima kawasan industri di Serang yang menyelenggarakan perjanjian kerja untuk buruh kontrak tidak dibuat secara tertulis.  Oleh karena itu,  sangat  sulit  untuk  melakukan  tuntutan  kepada  perusahaan jika terjadi perselisihan.  Sementara itu,  ada 27% perusahaan mensyaratkan adanya masa percobaan bagi  buruh kontrak.  Kemudian  dari  25  perusahaan  yang  disurvei di  Serang,  79% perusahaan memperkerjakan buruh kontrak untuk pekerjaan- pekerjaan yang bersifat tetap. Pelanggaran lain adalah terdapat 43% perusahaan mempekerjakan  buruh kontrak dengan  cara memperpanjang  masa  kontrak berulang-ulang kali (FBS, 2008).
Kondisi  tersebut  merupakan  permasalahan  yang  dilematis,  di  satu  sisi pemerintah tengah berusaha meningkatkan investasi, di sisi lain buruh seolah dikorbankan.  Meskipun pemerintah dalam hal  ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigransi (Kemenakertrans) telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengatur outsourcing, namun sampai saat ini pelanggaran masih sering terjadi. Hal ini dikarenakanjumlah pengawas tidak sebanding dengan banyaknya kasus serta jumlah perusahaan.
Kemudian berkembangnya jenis pekerjaan yang ini telah di-outsourcing telah masuk dalam pekerjaan inti perusahaan. Contoh sederhana fenomena ini adalah teller bank yang sekarang di-outsourcing dengan model MT (manajemen training) turut mendukung jalannya outsourcing, adanya pengangguran yang besar juga menyuburkan bisnis ini. Dengan demikian, perusahaan akan sangat mudah untuk  mengganti  karyawan  yang  tidak produktif.  Seperti  yang  telah dijelaskan di atas bahwa penentuan core dan non core dalam perusahaan masih menjadi perdebatan. Meskipun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur. Perdebatan ini berkaitan apakahjenis pekerjaan yang di-outsourcing-kan sesuai dengan karakteristik perusahaan atau semua perusahaaan sama.
Fenomena di atas diperkuat dengan basil pene1itian dari PPM manajemen pada bulan Agustus 2008 bahwa 44 perusahaan dari berbagai industri terdapat lebih dari 50% perusahaan di Indonesia menggunakan tenaga outsource, yaitu sebesar  73%.  Sementara  itu,  sisanya  tidak  menggunakan  tenaga outsource dalam  operasional  di  perusahaannya  (PPM,  2008).  Hal  ini  mencerminkan bahwa outsourcing telah  menjadi  kebutuhan  berbagai  perusahaan.  Di  saat ekonomi masih sulit dan bersaing dengan produk luar negeri maka perjanjian kerja outsourcing tidak dapat dihindari dan menjadi pilihan terakhir meskipun pekerjaan  yang di-outsourcing merupakan  pekerjaan  inti.  Selain  tuntutan dunia kerja, adanya jumlah pencari kerja yang banyak dengan tingkat kualitas SDM  yang  masih  minim  maka semakin  meningkatkan jumlah outsourcing. Adanya over supply tenaga  kerja,  perusahaan  tidak  menjadi  khawatir jika memberhentikan pekerja karena masih banyak pencari kerja yang lain. Hal ini diperkuat dengan jumlah pengangguran di Indonesia yang mencapai 6,8% a tau 8, 12 juta (BPS dalam Viva News, 2011 ). 0 leh karena itu, tidak ada pilihan lain, yang terpenting adalah dapat bekerja. Persepsi seperti ini banyak dijumpai di dalam masyarakat, baik pekerja di sektor industri besar maupun industri kecil menengah.
Buruh sebagai  pihak yang  relatif tidak diuntungkan  dalam  hal  ini  terns mengadakan konsolidasi dan bersuara agar outsourcing ini dihapuskan. Namun, dilihat dari  situasi  ketenagakerjaan saat ini, outsourcing sulit untuk dihapus. Bahkan jika dihapus justru akan mengakibatkan konstalasi ekonomi.  Karena outsourcing ini telah mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan e:fisiensi
50 I Jurnal Kependudukan Indonesia
perusahaan. Di samping itu, jika dihapus maka Indonesia tidak memiliki nilai kompetitif di mata investor asing. Adapun yang bisa dilakukan adalah mengatur bagaimana agar outsourcing tersebut  tidak merugikan buruh.  Jika kebijakan outsourcing ini  tetap  dijalankan tanpa payung  hukum yang jelas maka akan berdampak negatifbagi perekonomian Indonesia. Bahkan ledakan pengangguran akan  terjadi  di  masa yang akan datang.  Mengutip pernyataan  Syamsul Hadi "Pemberlakuan sistem outsourcing, sistem ketenagakerjaan yang melegalkan outsourcing, akan  merugikan  perekonomian  nasional.  Hal  ini  dikarenakan adanya ledakan pengangguran pada tahun yang akan datang" (Hadi, 201 0).
Hal  ini  dikarenakan  setelah  seseorang  tidak  diperpanjang  kontraknya maka buruh mencari pekerjaan di  tempat  lain.  Di pasar kerja  inipun,  buruh harus  bersaing  lagi  untuk  mendapatkan  pekerjaan  baru.  Dalam  berbagai perjanjian kerja  secara  umum buruh selalu  berada dalam  posisi  tawar yang lemah.  Khususnya buruh yang status perjanjian kerjanya outsourcing. Selain mudahnya pemberhentian  sepihak buruh juga mengalami  pemangkasan hak khususnya hak berserikat, padahal buruh memi liki kebebasan untuk berserikat sesuai konvensi ILO (International Labour Organization) No. 87. Akibat adanya pemasungan berserikat ini maka berbagai permasalahan di antara buruh tidak dapat diselesaikan dengan tepat dan berpihak pada pengusaha.
Posisi buruh menjadi semakin lemah karena tidak adanya kesempatan untuk berkumpul  menyatukan  visi  untuk  memperoleh  hak-hak buruh.  Di  sisi  lain, outsourcing merupakan jawaban atas menurunnya tingkat produktivitas buruh. Namun di  sisi  lain, outsourcing pada akhirnya akan mendorong peningkatan skill pekerja karena dituntut untuk selalu mengembangkan diri. Kemudian dari sisi pengusaha outsourcing merupakan salah satu solusi untuk mengatasi biaya produksi yang semakin tinggi. Selain perizinan dan birokrasi yang berbelit-belit dan tidak e:fisien. Hal ini semakin menambah permasalahan karena pemerintah sebagai regulator belum mampu menjadi pengawasan yang baik, namun belum mampu memberikan pelayanan birokrasi yang cepat dan murah.
Dalam tataran internasional outsourcing merupakan hal yang biasa. Karena di negara maju tenaga kerja outsourcing digaji tinggi dan mendapat berbagai jaminan sosial yang diperoleh dari pemerintah seandainya mereka di-PHK. Di Indonesia jaminan sosial nasional untuk sementara belum berlaku meskipun telah  keluar Undang-Undang  Jaminan  Sosial  Nasional No.  40 Tahun  2004. Namun,  sampai  sekarang  belum  terlaksana.  Hal  sangat jelas bahwa  dalam tataran  konstitusional  telah  terjadi  pelanggaran  hampir  selama  7  tahun.  Hal ini dikarenakan pemerintah menunggu disahkannya Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Di sisi  lain outsourcing sendiri telah muncul di  Indonesia pada tahun 1990-an, dapat dikatakan bahwa outsourcing merupakan salah satu hasil business process reengineering (Richardus E.I. dan Richardus Pranoto, 2006). Namun,
Vol. VI, No.1,  2011 lsi
di  Indonesia  barn  membuat  peraturan outsourcing tahun  2003.  Tujuan  awal dibentuknya  peraturan  ini  untuk  melindungi  pekerja outsourcing dan  untuk meningkatkan  investasi.  Peningkatan  investasi  didukung  oleh  kondisi  sosial ekonomi serta daya tarik yang lain seperti murahnya tenaga kerja dan peraturan yang tidak berbelit-belit.
Namun demikian, berbagai pelaksanaan outsourcingmasihjauh dari harapan. Hal  ini  disebabkan oleh pengawasan yang  lemah.  Jika pemerintah Indonesia tetap  memberlakukan outsourcing, pemerintah  seyogianya  menyediakan perlindungan  bagi  buruh.  Program jaminan  sosial  tenaga  kerja  diefektifkan perannya agar dapat menjangkau buruh dari berbagai sektor pekerjaan. Jika hal ini dilakukan maka outsourcing bisa diberlakukan sehingga tenaga outsource memperoleh ban yak kesempatan kerja. Jika hal ini mampu dilakukan maka dapat menunjang program pemerintah untuk meningkatkan investasi hingga tercapai. Karena investasi merupakan salah satu jawaban untuk membuka lapangan kerja. Meskipun  investasi  merupakan  bentuk  ketidakberdayaan  pemerintah  dalam menciptakan kerja secara mandiri, namun hal ini merupakan kebijakan populer bagi jawaban terhadap tingginya angka pengangguran. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan undang-undang investasi tahun 2006. Jika perspektifkapitalisme diterapkan maka posisi dan sikap yang anti-investasi asing hanyalah merupakan pemyataan dan sikap yang skeptis dan terlalu menutup diri. Karena dalam kondisi globalisasi sekat antamegara semakin terkikis. Antarnegara saling tergantung dan  membutuhkan.  Oleh karena  itu,  menutup  diri  terhadap  dunia  luar hanya akan menambah perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Apalagi Indonesia sudah masuk dalam arena pasar bebas bahkan telah menjadi anggota G 20, yang menampatkan Indonesia berada di 20 negara kuat secara ekonomi. Oleh karena itu, outsourcing sebagai salah satu produk kapitalis sekarang sangat sulit untuk dihapuskan karena adanya kebutuhan yang sangat besar dan berkaitan dengan kondisi perekonomian global.
Dengan demikian, agar outsourcing ini tidak eksploitatif dan menghormati hak buruh dengan cara pemberlakuan undang-undang yang tegas dan pengawasan dari pemerintah yang ketat maka kebijakan yang berkaitan dengan outsourcing harus berimbang dan menyeluruh dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah petugas pengawas. Selain itu, pemerintah memberikan pelatihan dan keterampilan kepada generasi muda sehingga mampu menciptakan pekerjaan sendiri tanpa tergantung kepada pemerintah maupun swasta.
Pemerintah selaku pengawas seharusnya memberikan berbagai perlindungan terhadap kaum buruh sehingga eksploitasi modem ini dapat dihindari. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang isinya anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Namun, dengan adanya proses globalisasi ini peranan negara seolah-olah

## 52 I Jurnal Kependudukan Indonesia
semakin tergeser oleh kuatnya multinational cooperation. Hal ini merupakan sebuah realita yang harus dihadapi karena dalam masyarakat ekonomi global seperti sekarang pengaruh dari luar sulit untuk dibatasi.
N amun  demikian,  tidak  selamanya outsourcing terse but merugikan buruh  dan  sangat  eksploitatif.  Karena  ada juga beberapa  perusahaan yang mengikutsertakan pekerja outsourcing ke dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Hal ini seperti yang terjadi di Kota Surabaya. Mengutip pemyataan Darmo Miaryono, "Sekitar 30% dari total pekerja peserta program Jamsostek yang  kami  himpun merupakan  tenaga outsourcing, keikutsertaannya  dalam program ini dibayar oleh perusahaan pengerah tenaga outsourcing," (Bramantya, 2008). Program yang diikuti oleh tenaga kerja outsourcing tersebut merupakan salah  satu  upaya perlindungan  dan jaminan.  Jamsostek  tersebut mencakup jaminan pensiun, hari tua kesehatan, dan kematian. Namun, program Jamsostek yang selama ini hanya menyangkut pekerja di sektor fonnal, sedangkan pekerja di sektornonformal yang mencapai 70% belum dapat dijangkau dari program ini.
Outsourcing dalam Perspektif Pengusaha
Pada  dasamya  apabila outsourcing diterapkan  secara  benar  maka  akan memberikan keuntungan,  baik bagi  buruh  maupun  bagi  perusahaan  karena outsourcing sangat membantu perusahaan untuk dapat survive. Kemudian dari sisi buruh jika outsourcing dilakukan secara benar maka akan membantu karier buruh.  Priambada  (2008)  mengemukakan  beberapa  keuntungan  melakukan outsourcing adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan dapat meningkatkan fokus  bisnisnya.  Ini berkaitan dengan  efisiensi  kerja dan perusahaan mampu menciptakan  produk yang  berkualitas  karena  fokus  terhadap  produk yang dihasilkan  tanpa  memperhatikan noncore perusahaan.  Oleh  karena  itu,  akan ada spesifikasi perusahaan di mata pasar. Kedua, outsourcing membuat risiko operasional  perusahaan  dapat  terbagi  kepada  pihak  lain  sehingga  kerugian perusahaan dapat dikurangi.
Ketiga,  sumber  daya  perusahaan  yang  ada  bisa  dimanfaatkan  untuk kebutuhan yang lain. Perusahaan dapat lebih fokus dan terus berinovasi dengan produk andalan perusahaan. Keempat, mengurangi biaya pengeluaran (capital expenditure) karena dana yang sebelumnya dipergunakan untuk investasi, bisa difungsikan sebagai biaya operasional. Perusahaan dapat menghemat keuangan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Kelima, perusahaan dapat mempekerjakan sumber daya man usia (SDM) yang berkompeten karena tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan outsourcing adalah tenaga yang sudah terlatih sehingga kompeten dalam bidangnya.
Keenam,  mekanisme  kontrol  menjadi  lebih  baik di  kedua  belah  pihak. Baik bagi perusahaan pengguna outsourcing maupun perusahaan outsourcing itu  sendiri.  Ketujuh,  pelaksanaan outsourcing dijadikan  sarana  untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi pekerja. Meskipun sebenamya pelaksanaan outsourcing tersebut menambah biaya, khususnya bagi perusahaan pengguna, namun perusahaan pengguna juga mendapatkan keuntungan berupa efektivitas  kerja  yang  lebih  baik.  Namun,  hanya  segelintir perusahaan  yang mampu melaksanakan outsourcing dengan benar. Jika fenomena pelangggaran ini tidak ban yak tentu saja buruh tidak menuntut agar outsourcing dihapuskan. Bagi buruh yang memiliki kapasitas yang lebih, justru sistem outsourcing ini sangat menguntungkan karena buruh dapat memilih perusahaan sesuai dengan harapannya. Akan tetapi, faktanya hanya segelintir orang yang memiliki keahlian ini. Oleh karena itu, permasalahan ini muncul, seiring dengan kebutuhan hidup yang mendesak dan sulitnya mencari lapangan kerja.
Permasalahan  ini  memang  dilematis  karena  menyangkut  penyerapan tenaga kerja. Di satu sisi sistem outsourcing merupakan tuntutan dunia industri demi untuk e:fisiensi. Di sisi lain, dalam tataran intemasional outsourcing telah menjadi bagian dalam pasar tenaga kerja. Hal  ini dikarenakan selain tuntutan pasar, dunia usaha juga memerlukan tenaga kerja yang murah dan berkualitas. Oleh karena itu, outsourcing merupakan tuntutan yang tidak dihapus. Indonesia pun sudah masuk dalam masyarakat global. Selain itu, dunia usaha memerlukan outsourcing demi meningkatkan keuntungan di  saat usaha sulit dan birokrasi yang masih tumpang tindih menyebabkan biaya produksi tinggi.
Dalam perusahaan outsourcing diperlukan jaminan untuk keberlangsungan perusahaan dan mampu menumpuk kapital. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Max Weber dalamAntony Giddens, "Perusahaan kapitalis modem kemungkinan untuk menghitung secara rasional, keuntungan dan kerugian yang diungkapkan dalam uang. Kapitalisme modem tidak dapat dibayangkan tanpa perkembangan akuntasi  kapital"  (Giddens,  2007).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem outsourcing ini mendukung kapitalisme.  Oleh karena itu, perusahaan sebagai badan yang mencari keuntungan, akan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada demi eksistensi perusahaan tersebut. Hal ini menjadi dilematis karena penghapusan outsourcing justru akan membuat lesu. dunia usaha. Lesunya dunia usaha akan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Efek domino tidak sejalan dengan posisi kaum buruh yang membutuhkan pekerjaan yang pasti. Ketidakpastian hanya akan melemahkan posisi buruh dan semakin mendorong buruh pada posisi yang sulit.
Oleh  karena  itu,  kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah  seyogianya memberikan  perlindungan  yang  seimbang  antara  buruh  dan  pengusaha.
54 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Dengan  demikian,  perjanjian  kerja outsourcing yang  selama  ini  terkesan eksploitatif dapat diminimalisasi dan tujuan outsourcing, yang sebenamya bagus untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  dan  meningkatkan  produktivitas perusahaan, dapat tercapai.

## PELANGGARAN OUTSOURCING DAN  BERBAGAI  FAKTOR PENGARUH  KONDISI EKONOMI PERUSAHAAN
Perusahaan sebagai faktor produksi memerlukan biaya produksi yang efisien dan murah.  Perusahaan merupakan badan yang bergerak untuk mendapatkan keuntungan  dan  memperluas  investasi  dan  pasar.  Seiring dengan persaingan perusahaan yang begitu ketat maka jalan paling mudah untuk menekan efisiensi dengan cara menekan biaya buruh. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi karena  menekan  biaya  buruh  merupakan  cara  termudah  untuk  mengurangi beban  pengeluaran  perusahaan.  Jika beban  perusahaan  dapat  ditekan  maka keuntungan  akan  didapat  dan  bisa untuk  diinvestasikan.  Oleh karena  itu, efisiensi  dan  peningkatan  produktivitas  buruh  merupakan  faktor  terpenting perusahaan akan memperpanjang kontrak ataupun tidak. Faktor ini akan menentukan keberlangsungan perusahaan dalam berproduksi. Jika buruh tersebut memiliki kualitas yang bagus dan kompeten maka perusahaan juga akan merasa kehilanganjika memutus kontrak. Dengan memutus kontrak maka perusahaan harus merekrut buruh yang setara dan memerlukan waktu dan biaya yang tinggi untuk melatih buruh yang barn agar terampil dan kompeten.

## Kondisi Angkatan Kerja
Masih tingginya pengangguran juga akan berdampak terhadap daya tawar nilai tenaga Nilai tawar yang rendah karena banyaknya pengangguran maka akan menyuburkan outsourcing. Berdasar data BPS pada Februari 2011 jumlah pengangguran  6,8%  atau  8,12  juta (BPS  dalam Viva  News, 2011).  Jumlah pengangguran terbuka yang besar akan menurunkan nilai daya tawar pekerja di mata pengusaha. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor misalnya kondisi  ekonomi,  kebijakan pemerintah terhadap pasar serta suku  bunga.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengurangi  pengangguran  diperlukan kebijakan yang  komprehensif meliputi  berbagai  lintas  sektor.  Jika  kebijakan tersebut dapat berjalan maka akan mampu mengurangi pengangguran.  Selain itu, dapat meningkatkan daya tawar posisi buruh sehingga secara tidak langsung akan mengurangi perjanjian kerja outsourcing.
Akibat  banyaknya  permasalahan  yang  menyangkut outsourcing ini diperlukan  langkah-langkah yang nyata  dari  pemerintah untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan Indonesia.  Oleh karena itu, output evaluasi kebijakan pemerintah terhadap outsourcing sangat ditunggu oleh kalangan buruh maupun
Vol. VI, No.  1,  2011 Iss
pengusaha. Hal ini sebagai landasan hukum outsourcing dan sebagai jaminan iklim usaha.
Untuk melihat penerapan outsourcing, dapat dilihat dalam berbagai segi. Bukan hanya dampak negatifnya saja,  tetapi  dampak positif. Dampak positif implementasi outsourcing, yaitu  mampu  menciptakan  lapangan  baru  dan pemasukan  bagi  perekonomian  negara.  Jika  dianalisis  secara  umum  dengan model  kebijakan, yaitu identifikasi,  implementasi, dan evaluasi (Edi Suharto, 2005: 78-79) maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan outsourcing masih banyak pelanggaran. Pelanggaran ini mulai dari produk undang-undang yang  lemah,  kemudian pengawasan  pemerintah juga lemah.  Dalam  tahap implementasi, outsourcing hanya  dimanfaatkan untuk  efisiensi.  Pelaksanaan outsourcing yang  sesuai  dengan  undang-undang  pun sangat  sedikit.  Dalam hal ini pengusaha tidak bisa dipersalahkan karena dalam undang-undang tidak mengatur sanksi bagi pelanggar.
Dalam  melihat permasalahan outsourcing seyogianya juga  melihat fenomena outsourcing di  kancah  internasional  karena  Indonesia  merupakan bagian dari komunitas internasional. Selain itu, dengan melihat dan memahami fenomena outsourcing di  tingkat  internasional  dapat  menjadi  pertimbangan dalam  penerapan  kebijakan  implementasi outsourcing. Untuk  mengetahui gambaran outsourcing dalam tataran Intemasional, penulis mencoba memberikan gambaran sekilas mengenai potensi dan daya saing Indonesia dalam outsourcing.

## Kondisi Sosial Ekonomi Donia
Faktor ekonomi dunia dan regional sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.  Hal  ini  dapat dibuktikan ketika terjadi krisis pada tahun  1997 yang diawali  dari  negara  Thailand  kemudian  merambat  ke  negara-negara  lain, tennasuk Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  sistem  ekonomi  suatu  negara telah menyatu, yaitu ditandai dengan kapitalisme sebagai pemegang ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan peran IMF yang demikian besar terhadap negara- negara  dunia  ketiga,  tennasuk  Indonesia.  Hadirnya outsourcing merupakan salah  satu produk dari  luar dan  menjalar ke  Indonesia  dengan  dalih  sebagai upaya penghematan dan peningkatan investasi. Outsourcing sebagai salah satu upaya yang tepat untuk mengatasi beban perusahaan karena dengan outsourcing perusahaan tidak berkewajiban mengeluarkan uang pensiun ataupun pesangon.
Outsourcing di  negara lain cukup  berkembang,  terutama di negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Negara-negara berkembang merupakan tujuan outsourcing negara-negara barat. Oleh karena itu, persaingan antamegara berkembang cukup ketat untuk mendapatkan offshoring. Offshoring adalah outsourcing yang dilakukan karena melampui batas negara. Jika proses pengalihdayaan dilakukan di dalam negeri  maka disebut outsourcing. Negara
56 I Jurna/ Kependudukan Indonesia
berkembang yang menjadi tujuan utama offshoring adalah India. India sebagai negara yang mampu memanfaatkan kesempatan globalisasi dan tidak menutup diri maka negata ini menjadi tujuan offshoring dengan dukungan tenaga-tenaga professional di bidang IT (Faiz, 2008). Bahkan dalam tulisan Pan Mohamad Faiz lebih lanjut menyatakan bahwa India kini telah menguasai 65% untuk IT dan 46% untuk BPO dari total seluruh pasar global. Perkembangan yang demikian besar karena penerapan outsourcing yang tepat sesuai dengan tujuan awal.
Selain itu, India dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi, juga disertai  dengan  penerapan teknologi  tinggi  sehingga  mampu  bersaing dalam tataran  global  dan  menjadikan  India sebagai  tujuan  utama ojfshoring negara maju. Bahkan Pan Mohamad Faiz dalam tulisannya menjelaskan bahwa "Amerika Serikat sejak tahun 2003  telah memindahkan satu juta white-collar job dengan  cara offshore dan Inggris  telah  memindahkan  sebanyak 250.000 industri  pelayanannya ke  negara-negara  lain.  Pada tahun  2008,  McKinsey Global  Institute  memperkirakan bahwa Amerika direncanakan akan  kembali memindahkan sekitar 2,3 juta pekerjaan pelayanan industri ke berbagai negara dan lnggris akan melakukan ojfshoring sebanyak 650.000 pekerjaan ke berbagai negara (Faiz, 2008).
Outsourcing di Amerika Serikat telah berkembang pesat. Hasil riset AMA menunjukkan bahwa perubahan dari 3 7 aktivitas selama dua tahun terakhir tahun 1994--1996. Perubahan tersebut mengenai peringkat diurutkan dari yang paling tinggi  ke paling rendah. Aktivitas pemeliharaan dan pembersihan bangunan, pada tahun  riset  menduduki  peringkat  64,5%  dalam outsourcing, sementara pertambahannya selama dua tahun terakhir menduduki peringkat paling kecil 37  dengan perkembangan hanya sebesar 21,3%.  Dengan perkataan lain,  dari 37 aktivitas yang diriset, perkembangan outsourcing selama dua tahun paling sedikit adalah 21,3% dan paling banyak 181,2%, yaitu di bidang fungsi klerikal (Richardus  E.I.  dan  Richardus J., 2006).  Perkembangan outsourcing yang demikian besar merupakan tuntutan dari pasar.
0 leh karena itu, jika outsourcing dihapuskan di Indonesia adalah persoalan yang  sulit.  Karena  bagaimanapun juga  kita  telah  masuk  dalam  tataran intemasional jika kita menutup diri  sama saja dengan bunuh diri.  Selain itu, akan menyulitkan perusahaan multinasional untuk berinvestasi karena beban yang dikeluarkan cukup tinggi. Bahkan penerapan sistem ekonomi menutup diri maka Indonesia semakin sulit untuk mengekspor produk-produk lokal, selain itu Indonesia akan sulit mengirim tenaga kerja keluar negeri.  Memang cukup dilematis melihat permasalahan ini. Di satu sisi potensi menerima outsourcing dari negara lain cukup besar namun di sisi lain sumber daya manusia Indonesia tidak siap dan cenderung menolak outsourcing. Penolakan-penolakan merupakan hal yang biasa karena outsourcing yang diterapkan di Indonesia jauh berbeda
Vol. VI, No.  1,  2011 I 57
dengan yang ada di negara maju. Bahkan outsourcing di Jepang dan Amerika Serikat  menjadi  pilihan  bagi  warganya.  Hal  ini  disebabkan  di  Jepang  dan Amerika  Serikat pekerja  di  gaji  besar dan  mendapatkan  kemudahan  dalam mendapatkan kerja. Hal ini dikarenakan tenaga kerja luar memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika outsourcing tumbuh subur di  Jepang dan Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang melimpah pun tidak mampu menolak fenomena ini.
Dalam  era  globalisasi  sekarang  ini  mulai  dari  produk  rumah  tangga sampai poduk teknologi tingkat tinggi bahkan tenaga kerja saling bertukar dan berinteraksi.  Oleh karena itu,  seharusnya Indonesia menerapkan sistem yang mampu memberikan persaingan dalam pasar kerja. Sistem ini misalnya birokrasi yang lebih efisien dan pemangkasan pungutan liar. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai jaminan sosial, sedangkan pengusaha diberi jaminan dan kepastian hukum untuk berinvestasi.
Hal  yang  lebih  krusial  lagi  adalah  dalam  memasuki  zaman  globalisasi, Indonesia seharusnya tidak meninggalkan karakter bangsa.  Karena jika tidak memiliki karakter bangsa yang kuat maka sangat mudah menerima budaya luar tanpa adanya seleksi.  Hal ini  seperti  dalam kasus outsourcing ini.  Penerapan outsourcing hanya  setengah-setengah  sehingga  buruh yang  menjadi  korban. Jika penerapan sistem outsourcing sesuai dengan semangat untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan SDM yang andal maka penyimpangan implementasi outsourcing dapat diminimalisasi. Penyimpangan ini memang anomali di tengah gencarnya iklim pasar bebas dan investasi yang membutuhkan efisiensi, buruh menjadi taruhannya. Apalagi dalam pasar tenaga kerja, sudah menjadi kewajiban suatu negara untuk membuka akses kepada tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang sudah terbiasa dengan outsourcing tentunya akan mampu mendesak pasar lokal jika kualitas tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing.
N amun, kekhawatiran tersebut harus dikikis karena ada fakta yang sangat mencengangkan.  Dalam tataran  internasional,  Indonesia memiliki  daya  tarik untuk  menerima outsourcing dari  luar negeri.  Bahkan Indonesia  menempati urutan kelima dalam daya tarik outsourcing setelah India, Cina, Malaysia, dan Thailand (Khoirudin, 2007). Adapun yang menjadi parameter riset ini didasarkan pada  tiga  parameter utama,  yaitu financial,  people, dan environment. Posisi Indonesia untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut.
58 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Tabell. Posisi Indonesia Ditinjau dari Paramaeter Riset
Parameter Nilai indeks Financial #1 financial a index: 3,3 People #12 people a index: 1,5 Environment
#47 environment a index: 1,1
Data  cliolah  dan  clisitir  Arwan  Khoiruclin  dari http://www. businessweek.com, September 14, 2007).
Melihat parameter tersebut maka Indonesia  memiliki  modal  daya  saing terhadap
lain.  Dari posisi  tersebut dalam  hal  SDM menempati posisi
12 peringkat dunia. Posisi SDM yang masuk 12 besar merupakan potensi yang sangat besar sebagai modal dalam pengembangan perekonomian. Bahkan potensi tersebut dapat didorong sebagai daya tarik.bagi investor luar negeri. Peringkat ini bisa dinaikkan lagi dengan mengadakan berbagai pelatihan. Dengan demikian, negara ini menjadi tujuan utama outsourcing. Namun, berbagai kebijakan yang terkait dengan iklim usaha masih belum mendukung karena tingkat korupsi dan birokrasi  Indonesia  menempati posisi terendah.  Oleh karena  itu,  diperlukan berbagai upaya yang sinkron antarlembaga pemerintah dan masyarakat agar Indonesia mampu bersaing dalam era global.
Berbagai  bayang-bayang  yang  menyelimuti  ketenagakerjaan  selain hantaman  tenaga kerja  asing,  tenaga kerja Indonesia juga dibayangi  dengan pengalihan tenaga kerja manusia ke  teknologi  mesin.  Oleh karena itu,  peran pemerintah sangat diperlukan  untuk memberikan berbagai perlindungan dan kesempatan kepada putra-putra bangsa ini untuk berkarya. Dengan demikian, tenaga kerja  Indonesia  tidak  canggung  dan  mampu bersaing.  Dalam tataran intemasional bukan hanya teknologi, namun budaya juga bertransformasi dalam kehidupan  sehingga budaya outsourcing seharusnya mendekati  ideal  seperti penerapan di negara barat.
Dalam tataran intemasional, kesinambungan antara teknologi dan budaya tampak dalam pendapat yang diungkapkan oleh Kellner. Menurut Kellner dalam bukunya George Ritzer, "Globalisasi melibatkan pasar kapitalis, dan seperangkat relasi  sosial  dan aliran komoditas,  kapital,  teknologi,  ide-ide,  bentuk-bentuk kultur,  dan  penduduk  yang  melewati  batas-batas  nasional".  Transmutasi teknologi dan kapital bekerja sama menciptakan dunia baru yang mengglobal dan saling terhubung. Revolusi teknologi yang menghasilkan jaringan komunikasi komputer, transportasi, dan pertukaran merupakan praanggapan dari ekonomi global, bersama dengan perluasan dari sistem pasar kapitalis dunia yang menarik lebih banyak area dunia dan ruang produksi, perdagangan, dan konsumsi  ke dalam orbitnya.
Vol. VI, No. 1,  2011 I 59
Oleh karena itu, outsourcing sebagai produk kapitalisme seharusnya juga diterima,  dengan  berbagai  peraturan  yang  mampu  melindungi  tenaga  kerja Indonesia. Perluasan pasar karena globalisasi bukan hal yang baru dan fenomena ini muncul akhir-akhir ini karena adanya perjanjian pasar bebas yang baru saja berlaku.  Perjanjian pasar bebas  ini  tentunya juga termasuk persaingan untuk mendapatkan kerja. Dengan demikian, kesan outsourcing sebagai perbudakan jenis baru dapat diminimalisasi.
Melihat  India  yang  berhasil  menjadi  tempat outsourcing, seharusnya memacu semangat dari berbagai pihak mulai dari buruh, pemerintah, sampai dengan pengusaha.  Namun, yang terjadi di Indonesia sebaliknya seolah-olah tidak siap bersaing dengan buruh negara lain. Memang dilematis, di sisi lain ada peluang dan potensi yang sangat besar, namun kita belum mampu memanfaatkan karena faktor internal. Berbagai faktor internal yang menghambat seharusnya diselesaikan dengan langkah konkret.  Langkah ini diambil dengan penerapan aturan  yang  tegas  dan  berimbang.  Pemerintah  dalam  hal  ini  seolah-olah terperangah  melihat fenomena  seperti  ini.  Karena pertumbuhan outsourcing yang tidak  mampu  dikendalikan  dan  semakin  subumya  eksploitasi  terhadap kaum  buruh.  Berbagai  langkah  yang  seharusnya  segera  dilakukan  adalah membuat sistem ketenagakerjaan yang mampu  mendorong  investasi,  namun juga melindungi buruh maupun pengusaha. Perlindungan ini dilakukan untuk menyuburkan iklim usaha dan meningkatkan daya saing terhadap luar negeri.
Setelah mengetahui berbagai data implementasi outsourcing tersebut maka tahap selanjutnya adalah mengevaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk melihat proses maupun basil implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam evaluasi ini apakah akan dikeluarkan produk undang-undang baru atau hanya revisi terhadap undang-undang. Sementara itu, dalam identifikasi permasalahan outsourcing dapat dilihat dari berbagai segi keuntungan dan kerugian, kemudian juga dilihat dampaknya dari segi waktu, baikjangka panjang maupun menengah dalam perekonomian nasional.

## CATATAN PENUTUP
Implementasi outsourcing dalam  dunia  usaha  di  Indonesia  masih  banyak ditemukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut antara lain dalam hal kontrak yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, baik dalam hal pemotongan gaji, praktik kerja yang melampaui jam kerja seharusnya, maupun tidak mengikutsertakan tenaga kerja outsourcing dalam sistemjaminan sosial nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk menyelesaikan perjanjian kerja outsourcing yang melibatkan aspirasi buruh dan pengusaha. Pemerintah seyogianya sebagai regulator dan pengawas terhadap kesepakatan kerja. Selain itu, faktor globalisasi juga menjadi pertimbangan dalam penerapan sistem outsourcing sehingga tidak
60 I Jurnal Kependudukan Indonesia
menghambat iklim investasi. Karena dalam kancah intemasional, hal tersebut sudah berkembang sangat pesat.
Pemerintah  harus  melihat permasalahan  ini  secara  komprehensif agar dapat memberikan solusi yang tepat dan berimbang.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada buruh dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang  melakukan  pelanggaran.  Selain  itu,  pemerintah juga perlu memberikan jaminan dan perlindungan kepada pengusaha terhadap berbagai praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga dapat mengurangi biaya perusahaan. Untuk itu, peran pengawasan ketenagakerjaan harus ditingkatkan, baik terkait dengan pelanggaran outsourcing maupun adanya praktik pungutan liar.
Dengan  adanya  kebijakan yang  berimbang,  baik  bagi  buruh  maupun pengusaha maka akan menjamin ketenangan bekerja dan  berusaha sehingga dunia usaha akan tetap berkembang. Selain itu, iklim investasi akan berkembang dan bersinergi dengan ketenagakerjaan. Hal ini dapat dicapai jika pemerintah mampu memberikan jaminan kestabilan keamanan dan kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam berinvestasi dan perlindungan terhadap tenaga  kerja  dan pengusaha.  Pada  saat yang  sama,  adanya  Undang-Undang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dan  dengan disahkannya  Undang- Undang  Badan Penyelenggaraan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  semoga kesejahteraan pekerja akan lebih terjamin.

## DAFrAR PusTAKA
Bramantya, Kurniawan.  Bisnis Outsourcing di Jatim Cerah. Bisnis Indonesia,  26 Juli 2008, (http://outsourcingonline. wordpress. com/category/berita-outsourcingl, diakses tangga16 Juni 2010).
Eko,  R.l  dan  Richardus  Djokopranoto.  2006. Proses  Bisnis  Outsourcing. Jakarta: Gras indo.
Forum  Solidaritas  Buruh  Serang. "Dampak  Praktik_Kerja_Kontrak_dan_ Outsourcing_Terhadap_Kepastian_Kerja_dan_Kesejahteraan_Buruh_di_ Kabupaten _ Serang". 2009. (http:/ lsuaraso/idaritas.multiply. com/journal/ item/26/, diakses tangga125 Februari 2010).
Giddens, Anthony. 2007. Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Soeheba Kramadibrata
(Penerj.). Jakarta: Universitas Indonesia.
Kho1ek,  Abdul.  Senin.  "Outsourcing  Sebuah  Pengingkaran  Kapitalisme  Terhadap Hak-Hak  Buruh".  ( http://b/og. unsri. ac. id/revolusi_ja/anan/isu-perburuhan/ outsourcing-sebuah-pengingkaran-kapita/isme-terhadap-hak-hak-buruh/ mrdetai//66161), diakses tangga1 7 Juni 2010).
Khoirudin, Arwan, (http://arwankhoiruddin. blogspot. com/2007 11 0/me/ihat-kelebihan- dan-kekurangan-ik/im.html, Tuesday, October 30, 2007, diakses pada tangga1 7 Juni 2010).
Meliana,  Susan.  2010.  "Manfaat  Jasa  Outsourcing  Bagi  Usaha  Kecil" (http://www. managementfile. com/journal.php ?id= 245&sub=journal&page=hr&awal=O diakses tanggal  19 Mei 201 0).
Pan Mohamad Faiz. 4 September 2008. "Indonesia: Membangun Kekuatan Triumvirat
Asia" (http:l/panmohamadfaiz.com/2008/04/09/cindonesia-cina-india-dan  in- donesia-bagian-il, diakses tanggal 7 Juni 201 0).
Pan  Mohamad  Faiz.  May  19,  2007. "Outsourcing (Alih  Daya)  dan  Pengelolaan Tenaga  Kerja  pada  Perusahaan:  (Tinjauan  Yuridis  terhadap  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan)"*, (http://panmohamadfaiz. com/ 2007105119/outsourcing-dan-tenaga-kerja/, diakses  pada tanggal  20  Mei 2010).
Priambudi,  Komang.  2008. Outsourcing  Versus  Serikat  Kerja. Jakarta:  Alihdaya Publishing.
PPM  Riset  Manajemen.  2008.  "Outsourcing". (www.ppmmanajemen.ac.id/. . ./ paper%20outsourcing%20final.doc. diakses tanggal19 mei 2001).
Suharto, Edi. 2005. Ana/isis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
Sztompka, Piotr. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group.
Yasar,  Iftida.  2009. Merancang  Perjanjian  Kerja  Outsourcing. Jakarta:  PPM
Manajemen.
Viva  News.  2011.  "Pengangguran  Turun,  Republik  K.ian  Sejahtera" (http://fokus. vivanews. com/news/read/2 1 8702-pengangguran-turun--be/um-tentu-sejahtera).

## WEBSITE
http://www. koranjakarta. comlberita-detail.php ?id= 34087 http://nasional. vivanews.com/news/read/1 4612 http://outsourcingonline. wordpres.com/category/berita-outsourcing/ http://suarasolidaritas. multiply. com/journal/item/26/ http://blog.unsri.ac. id/revolusi_jalanan/isu-perburuhan/outsourcing-sebuah- pengingkaran-kapitalisme-terhadap-hak-hak-buruh/mrdetai/166 161 ·
http://arwankhoirudin. blogspot. com/2007 11 0/melihat-kelebihan-dan-kekurangan- iklim. htm/1
http://www.managementfile.com/journal.php?id=245&sub=journa/&page=hr&aw al=O
http:/lpanmohamadfaiz.com/2008/04/09/indonesia-cina-india-da-indonesia-bagian-i http://panmohamdfaiz. com/200 7/0511 9/outsourcing-dan-tenaga-kerja/ http://fokus. vibanews. com/news/read/2 1 8702-pengangguran-turun-be/um-tentu- sejahtera www.ppmmanajemen.ac.idl. .. /paper%20outsourcing%20final.doc

## 62 I Jurnal Kependudukan Indonesia