ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 99-110

## REFORMASI BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERIZINAN
Yoga Surya Ramadhan
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yoga.surya4575@gmail.com
Fitria
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fitiria@unja.ac.id
Abstract
The writing of this article is a research using the normative method (doctrinal), which aims to describe how the direction of public service policy reform, especially in regulating the operation of  permits  in  Indonesia.  who  issued  the  permit.  Policies  related  to  licensing  issued  by  the government  are  a  guide  in  the  implementation  of  licensing  services.  Provisions  regarding licensing issues are very broad because of the diversity of types of licenses issued according to the position of each agency itself, so over time there will continue to be reforms in public service policies, especially in terms of licensing policies. These reforms are of course aimed at creating the conditions for public services desired by the community, namely licensing services that are easy, fast, and efficient.
Keywords : Policy Reform, Public Services, Licensing.

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  merupakan  penelitian  dengan  metode  normatif  (doktrinal),  yang bertujuan  untuk  memaparkan  bagaimana  arah  reformasi  kebijakan  pelayanan  publik khususnya  dalam  mengatur  jalannya  perizinan  di  Indonesia.  Kebijakan  terkait  perizinan yang  dikeluarkan  pemerintah  merupakan  penunjuk  arah  dalam  pelaksanaan  pelayanan perizinan. Ketentuan mengenai masalah perizinan sangat luas karena keanekaragaman jenis izin  yang  dikeluarkan  sesuai  dengan  kedudukan  masing-masing  instansi  itu  sendiri,  maka seiring  berjalannya  waktu  terus  terjadi  reformasi  kebijakan  pelayanan  publik  terkhusus dalam hal kebijakan perizinan. Reformasi tersebut tentu saja bertujuan untuk menciptakan kondisi pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan efisien.
Kata Kunci : Reformasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Perizinan.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
A. Pendahuluan Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan  negara  khususnya  dalam pelayanan publik terus mengalami pergeseran  paradigma  dari  stated  oriented menuju  civille  oriented.  Hal  ini  bersamaan dengan  aktifnya  peran  serta  masyarakat dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan.  Dengan  semakin  tingginya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam  pemerintahan,  maka  akan  semakin besar  pula  tuntutan  masyarakat  kepada pemerintah  untuk  dapat  memberikan pelayanan  yang  lebih  baik,  efektif,  dan efisien. 1
Tuntutan  tersebut  menjadi  cambuk bagi  pemerintah,  untuk  mengubah  peran pemerintah dari hanya sekedar memberikan  pelayanan  rutin  seadanya menjadi  pelayanan  masyarakat  yang terencana dan terarah berdasarkan kebijakan guna mewujudkan Good Governance dengan  mengutamakan  mutu pelayanan yang tinggi ( high quality service ).
Pelayanan  Birokrasi  di  Indonesia  masih menimbulkan  permasalahan  dan  masih belum fungsional.
Berbagai  kasus  menunjukan  adanya pencampuradukan  antara  birokrasi  dengan kekuasaan.  Berbagai  peraturan  yang  sudah disepakati  masih  terabaikan,  sehingga menimbulkan banyak keluhan dari
1 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Layanan Publik. Nuansa Cendekia, hlm. 165.
masyarakat  tentang  lemahnya  pelayanan publik.  Hasil  studi  Ichsan  dalam  Pandie mencatat bahwa birokrasi perizinan menjadi  salah  satu  penghalang  utama investasi  di  Indonesia.  Di  banding  dengan negara-negara  ASEAN,  birokrasi  perizinan sangat  buruk  dengan  jumlah  prosedur  19, lama pengurusan perijinan 196 hari dengan biaya  sekitar  286,9%  dari  pendapatan  per kapita.  Selanjutnya,  menurut  studi  dari International  Bank  Reconstruction  and Development dan Bank Dunia,  Indonesia di tahun  2009  berada  diurutan  122  dari  138 negara dalam hal kinerja pemerintah dalam mendukung perekonomian, khususnya menyangkut  pendirian  usaha,  pengurusan izin mendirikan bangunan, dan pendaftaran properti.
Khusus  untuk  mengurus    mendirikan usaha,  pengusaha  harus  melalui  prosedur yang  panjang,  waktu  yang  lama  dan  biaya yang mahal. Studi Eko Prasojo dan Nugroho, dalam  Pandie  berhasil  mengidentifikasi terdapat  1.850  peraturan  yang  tumpang tindih  dan  388  pelayanan  yang  tumpang tindih  pula.  Semua  persoalan  tersebut mengakibatkan pelayanan perizinan
investasi  dan  pengembangan  usaha  di Indonesia  sangat  mahal,  berbelit,  lambat, kental dengan suap. 2
2 William  Djani,  Maria  Magdalena  Lino, Reformasi  Sistem  Birokrasi      Dalam  Pelayanan Perizinan    Di  Pemerintahan  Kota  Kupang,  The Indonesian Journal of Public Administration, Vol.
6. No.1, Juni 2020.
Izin adalah salah satu instrumen yang paling  banyak  digunakan  dalam  hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan  tingkah  laku  masyarakat. Fungsi  pemberian  izin  merupakan  fungsi pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  tiap departemen  untuk  menjalankan  fungsi kebijakan.  Hal  ini  menjadi  bagian  dari persoalan  kehidupan  sehari-hari  karena baik dari pejabat maupun masyarakat selalu berkutat  dengan  masalah  perizinan  untuk menjalankan  aktivitas  agar  mendapat persetujuan  yang  legal  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan dan norma- norma yang berlaku di dalam masyarakat.
Masalah perizinan merupakan kewenangan  yang  merupakan  kewenangan yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik. Selanjutnya pemerintah perlu untuk meningkatkan  profesionalisme  pelayanan publik termasuk dalam melakukan penataan  bidang  perizinan.  Sebagaimana telah diuraikan diatas perizinan merupakan elemen  yang  sangat  diperhatikan,  karena perizinan merupakan jantung untuk melakukan  atau  melaksanakan  suatu perbuatan  atau  kegiatan  dan  merupakan keperluan  publik.  Permasalahan  perizinan di Indonesia yang cukup kompleks yaitu.
Pertama , adanya ketimpangan sumber daya  manusia  dalam  birokrasi  yang  masih terbatas di level daerah. Kedua , pelaksanaan perizinan  usaha  di  Indonesia  masih  identik dengan  biaya  yang  tidak  pasti. Ketiga ,
budaya  elitis  lokal  yang  mengedepankan kedekatan  kekuasaan  juga  menjadi  ranah terjadinya  inkonsistensi  penyelenggaraan perizinan.  Pada  era  otonomi  daerah, kedekatan  dengan  penguasa  menjadi  jurus ampuh  dalam  mendapatkan  proyek  dan berbagai kemudahan usaha lainnya.
Kedekatan  ini  didasari  atas  kepentingan kelompok,  individu,  dan  kekerabatan keluarga.  Seringkali,  proses  transparansi perizinan  tidak  terjadi  jika  melibatkan permohonan  izin-izin  yang  berafiliasi dengan elit lokal.
Keempat ,  moral  hazard  yang  sangat kental  dalam  proses  pelayanan  perizinan usaha juga menjadi penghambat responsitas pemberi layanan kepada penerima layanan.
Praktik suap, budaya
permisif,
menggunakan  pendekatan  individu  tanpa melalui  mekanisme  yang  ada  ketika membuat  izin  menjadi  identifikasi  umum praktik  moral  hazard  dalam  pelayanan perizinan. 3
Fenomena  tersebut  memperlihatkan bahwa  Reformasi  Perizinan  yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  secara  umum masih  parsial  di  mana  reformasi  dilandasi atas  dasar  kebutuhan  dan    desakan peraturan  pusat. Adanya gerakan reformasi
3 Ari Sujipto, Mohammad Thahir Haning dan Suratman, Analisis Reformasi Layanan Publik Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 5. No. 1. Juni 2019.
didasari  oleh  beberapa  alasan  dalam rangka:
1. Merealisasikan baru untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih baik kearah  manajerial  daripada  sekedar
administrative; 2. Sebagai respon terhadap skala penanganan dan cakupan tugas pemerintas; 3. Perubahan  dalam  teori  dan  masalah
ekonomi; dan
4. Perubahan  peran  sector  swasta  dalam penyelenggaraan pelayanan publik Lalu muncul lah pertanyaan
bagaimanakah reformasi terhadap birokrasi dan  perkembangan  kebijakan  pelayanan publik  terkait  masalah  pelayanan  perizinan di Indonesia? Dan kemudian Hal inilah yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu guna memaparkan  bagaimana  arah  reformasi kebijakan  pelayanan  publik  khususnya dalam  mengatur  jalannya  perizinan  di Indonesia, sehingga dapat memberi manfaat pengetahuan  terkait  dengan  reformasi kebijakan pelayanan perizinan di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  erat  kaitanya terhadap  konsep  hukum  yang  digunakan bahwa  menurut  Soetondyo  Wigyosoebroto terhadap  lima  konsep  hukum,  konsep-konsep hukum tersebut sebagai berikut:
1. Hukum  adalah  asas  kebenaran  dan keadilan yang berlaku kodrati dan berlaku universal;
2. Hukum  adalah  norma-norma  positif  di dalam sistem perundang-undangan;
3. Hukum  adalah  apa  yang  diputuskan  oleh hakim  (in  concreto)  dan  tersistemasisasi sebagai judge made law;
4. Hukum  adalah  pola-pola  perilaku  social yang  terlembaga  eksis  sebagai  variable sosial yang empirik; dan
5. Hukum  adalah  manifestasi  makna-makna simbolik  para  perilaku  sosial  sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 4
Pada konsep hukum pertama, kedua dan ketiga  sering  disebut  dengan  konsep  hukum doktrinal  (normatif),  konsep  hukum  ini merupakan suatu norma, baik yang
diindentikan  dengan  keadilan  yang  harus diterapkan ( ius constituedum ) atau norma yang dibentuk  dalam  suatu  perintah  atau  undang- undang  ( ius  constituetum )  agar  terjamin kepastian  hukumnya.  Selanjutnya  ada  pula norma-norma  yang  terdapat  dalam  putusan- putusan  yang  merupakan  produk  hakim ( judgements ),  sehingga  penelitian-penelitian yang  berdasarkan  norma-norma  hukum tersebut sebagai penelitian doktrinal.
Selanjutnya pada  konsep keempat dan kelima adalah  konsep  hukum  normologi.  Penelitian hukum  pada  karya  ilmiah  ini  adalah menggunakan penelitian hukum doktrinal.
4 Setiono.  Pemahaman  Terhadap  Metodologi Penelitian  Hukum.  Surakarta:  Program  Studi Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana  Universitas  Sebelas Maret (UNS), 2010, hlm. 20.
C. Reformasi  Terhadap  Birokrasi    Dan Perkembangan  Kebijakan  Pelayanan
Publik  Terkait  Masalah  Pelayanan Perizinan Di Indonesia Kondisi  pelayanan  publik  khususnya disektor perizinan perlu diadakan
perubahan,  dengan  kata  lain  harus  adanya reformasi birokrasi dalam sistem pelayanan publik  (perizinan).  Dalam  konteks  otonomi daerah,  kesuksesan  pemerintah  daerah dalam memberikan pelayanan publik adalah kunci  utama  karena  pemerintah  daerah bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat di daerah.
Pemerintah  daerah  menyelenggara- kan  otonomi  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. 5 Sejalan dengan otonomi yang seluas-luasnya  dilaksanakan  pula  prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap  daerah  tidak  selalu  sama  dengan daerah lainnya. Seiring dengan hal tersebut maka  penyelenggaraan  otonomi  daerah harus  selalu  berorientasi  pada peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  selalu memperhatikan  kepentingan  dan  apresiasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Peters menjelaskan tentang reformasi dan  reorganisasi  dengan  tiga  model  teori, yaitu top-down  models,  bottom  up  models
5 Syaiful Bakhri. Migas Untuk Rakyat Pergulatan
Pemikiran Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi.  Jakarta:  Grafindo  Khazanah  Ilmu, 2013, hlm. 232 dan institutional  models .  Menurut  model pertama,  yaitu top  down  models ,  Reformasi administrasi publik memiliki tujuan berskala  luas  dan  prosesnya  diinisiasi  dari struktur  kekuasaaan  pemerintah  pusat, berpijak pada asumsi bahwa para pemimpin politik  memahami  dan  peka  terhadap persoalan  yang  dihadapi  dan  kemudian mengembangkan gagasan untuk melakukan reformasi  administrasi  publik.  Model  ini sering  disebut  dengan  model  tradisional dan  pragmatis  dimana  biasa  diberlakukan dalam  sistem  administrasi  yang  memulai perubahan  dengan  intervensi  dari  pusat pemerintahan sejak dari identifikasi, seleksi dan  implementasi  perubahan  administrasi dan administrasi publik.
Model  kedua  adalah bottom  up , reformasi  administrasi  publik  model  ini adalah  implikasi  dari  tuntutan  lingkungan politik,  ekonomi,  sosial  yang  menghendaki perubahan  dan  tuntutan  harus  diadopsi oleh  struktur  administrasi  publik  dalam rangka  keberlanjutannya  untuk  memenuhi tujuan  kolektif.  Asumsi  yang  dibangun sangat  jelas  bahwa  lingkungan  memiliki inovasi  dan  tekanan  terhadap  kebutuhan reformasi  administrasi  publik,  sehingga pemerintah mau tidak mau harus memenuhi permintaan lingkungan tersebut.
Model  ketiga  adalah institusional model yang memulai reformasi administrasi publik  sebagai  buah  dari  kesadaran kelembagaan  akan  kebutuhan  perubahan dan  untuk  itu  perlu  melakukan  modifikasi
nilai-nilai  kolektif,  budaya,  dan  struktur agar  organisasi  senantiasa  adaptif  dengan perubahan  lingkungan  serta  berjalan dinamis.
Dalam  teori  hukum  organisasi  peme- rintahan  terdapat  teori  perbaikan  dan reformasi  birokrasi  merupakan  suatu kegiatan  yang  berkesinambungan  dengan didukung  komitmen  seorang  pemimpin. Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, disusul  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN), serta  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (Adpem),  merupakan  instrumen  pokok untuk  merealisasikan  gagasan  revolusi mental  birokrasi.  UU  Pelayanan  Publik mengatur  proses  dan  kualitas  produk pelayanan  publik  yang  menghubungkan siklus kebutuhan rakyat terhadap kapasitas birokrasi  memenuhi  kebutuhan  rakyat terhadap pelayanan publik.
Undang-Undang ASN melakukan refo- rmasi  pada  level  kualitas  individu  dan kinerja  aparat  birokrasi.  Menurut  Sjachran Basah,  Izin  adalah  perbuatan  hukum administrasi  negara  bersegi  satu  yang menghasilkan  peraturan  dalam  hal  kontreo berdasarkan  persyaratan  dan  prosedur sebagaimana  ditetapkan  oleh  ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6
6 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu  Sanksi  Hukum  Administrasi  Negara, (Surabaya: FH UNAIR, 1995), hlm. 3 .
Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam  arti  luas  berarti  suatu  persetujuan dari  penguasa  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  untuk  memperboleh- kan  melakukan  tindakan  atau  perbuatan tertentu  yang  secara  umum  dilarang.  Izin dalam  arti  sempit  adalah  pengikatan- pengikatan  pada  suatu  peraturan  izin  pada umumnya  didasarkan  pada  keinginan pembuat  undang-undang  untuk  mencapai suatu  tatanan  tertentu  atau  untuk menghalangi keadaan yang buruk.
Tujuannya  ialah  mengatur  tindakan- tindakan  yang  oleh  pembuat  undang- undang  tidak  sepenuhnya dianggap tercela, namun  di  mana  ia  menginginkan  dapat melakukan pengawasan sekadarnya. 7 Izin bertujuan dan berarti
menghilangkan  halangan  di  mana  hal  yang dilarang  menjadi  boleh.  Izin  sebagai  suatu instrument  pemerintah  yang  bersifat yuridis  preventif,  yang  digunakan  sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan  perilaku  masyarakat.  Ateng Syafrudin  membedakan  perizinan  menjadi empat macam: 1. Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan;
2. Dispensasi,  bertujuan  untuk  menembus rintangan  yang  sebenarnya  secara formal  tidak  diizinkan,  jadi  dispensasi hal yang khusus;
7 N. M. Spelt dan J. B. J. M ten Berge
3. Lisensi, adalah izin yang memberikan  hal  untuk  menyele- nggarakan suatu perusahaan; dan 4. Konsesi,  merupakan  suatu  izin sehubungan dengan pekerjaan besar berkenaan  dengan  kepentingan umum. 8 Pemahaman tentang pentingnya melakukan  penataan  ulang  organisasi pemerintahan  dalam  pelayanan  publik khususnya  perizinan,  sebenarnya  sejalan dengan perkembangan ilmu hukum administrasi negara yang berusaha
melakukan Reinventing Government di awal
1990-an.  Perubahan  mendasar  dalam struktur birokrasi berlangsung sangat cepat dengan  pergantian  kepemimpinan  Orde
Baru ke Reformasi. Reformasi kebijakan pelayanan publik, khususnya dalam masalah perizinan merupakan  kegiatan  yang  mendorong  bagi terbangunnya  sektor  ekonomi  formal. Namun  pada  kenyatannya  perizinan  justru
menghambat pembangunan ekonomi,
khususnya untuk pengembangan usaha. Hal ini  karena  Prosedur  perizinan  yang  begitu rumit  dan  berbelit-belit.  Ada  tiga  hal  yang menjadi  keinginan  pelaku  usaha  terkait dengan perizinan ini, yaitu :
1. Adanya penyederhanaan sistem perizinan;
8 Ateng  Syafrudin,  Pengurusan  Perizinan, (Bandung:  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  ST Alosius, 1992), hlm. 4.
2. Penurunan  berbagai  pungutan  yang tumpeng-tindih; dan
3. Serta transparansi biaya perizinan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  Bank  Dunia  pada  tahun  2006- 2008  di  beberapa  daerah  di  Indonesia terhadap  pelaku  usaha  tentang  kondisi perizinan di  Indonesia  menggambarkan  hal yang  sama  dengan  data-data  angka  yang ditampilkan Doing  Business (Bank  Dunia).
Beberapa  komentar    pelaku  usaha  dan menjadi  masalah  utama  perizinan  di Indonesia antara lain:
1. Waktu  pengurusan  izin  relatif  lama, karena  proses  yang  berbelit-belit  dan menyangkut  banyak lembaga teknis;
2. Biaya  yang  relatif  tinggi  karena  proses yang  panjang  dan  tidak  transparan sehingga  terbuka    peluang  untuk terjadinya pungutan liar; dan
3. Tidak  ada kejelasan  baik  biaya  maupun waktu penyelesaian.
Hal  ini  yang  kadang  kala  dalam menjalankan  Otonomi  Daerah  tidak  pernah berhasil,  karena  adanya  pelaku  birokrasi yang  tidak  mengutamakan  kualitas  dalam pelayanan  publik,  terlebih  khusus  untuk pemberian izin mendirikan usaha.  Ada tiga level pembahasan dalam kerangka meningkatkan  pelayanan  publik, Pertama , kebijakan (peraturan perundang- undangan), apakah kebijakan dalam pemberian  pelayanan    publik  sudah  benar- benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kelembagaan,  apakah
lembaga-lembaga yang dibentuk
pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kebutu- han  masyarakat  atau  hanya  berdasar  pada kebutuhan  eksistensi  lembaga-lembaga  di daerah  agar  tidak  dilakukan  likuidasi lembaganya  termasuk  juga  kepentingan- kepentingan  politis  yang  sangat  kental terutama  ketika  masuk  dalam  pembahasan di  tingkat  legislatif. Ketiga ,  sumber  daya manusia,  apakah  sumber  daya  manusia yang memberikan pelayanan juga memerlukan  kecakapan-kecakapan  terten- tu,  karena  saat  ini  telah  terjadi  berbagai perubahan dimana masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, maka
administrasi  negara  tidak  bisa  bertindak hanya  berdasar  pada  perintah  atasan, namun  tuntutan  masyarakat  juga  menjadi bagian penting.
Sebenarnya  jika  pelayanan  publik  di Indonesia  khususnya  bidang  perizinan  bisa berjalan  sesuai  Undang-Undang  yang berlaku maka dapat menunjang perekonomian di  Negara Indonesia sendiri. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan  tersebut,  maka  pemerintah sejak  tahun  1998,  telah  melakukan  upaya perubahan  dalam  menata  organisasi pemerintah disamping melakukan penyederhanaan  proses  perizinan.  Adapun upaya penataan itu sebagai berikut : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor
PER/25/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 2. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang  Pedoman  Umum  Pelayanan Publik;
3. Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang  Petunjuk  Teknis  Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/07/2005 tentang Peningkatan  Kualitas  Pelayan  Publik yang  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme; 5. Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas  Peningkatan  Kualitas  Pelayan Publik; dan 6. Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/07/2005 tentang Peningkatan  Intensitas  Pengawasan dalam Upaya Perbaikan Pelayan Publik. 9
Kemudian  dalam  reformasi  birokrasi pelayanan  publik  dalam  hal  perizinan, pemerintah  meluncurkan  paket  kebijakan terbaru  tentang  investasi  yang  termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomos 3 Tahun  2006.  Paket  kebijakan  ini  adalah
9 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat, Op. Cit. hlm. 169.
jawaban  terhadap  tuntutan  dunia  usaha agar  pemerintah  mereformasi  berbagai kebijakan  dan  meningkatkan  pelayanan guna memperbaiki iklim investasi.
Pemerintah  melalui  Departemen  Dalam Negeri  menindaklanjuti  paket  kebijakan  itu dengan  meluncurkan  kebijakan  yang tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  24  Tahun  2006  Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu, yang inti dari isinya:
1. Penyederhanaan  sistem  dan  prosedur perizinan usaha; 2. Pembentukan Lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah; 3. Pemangkasan waktu dan biaya perizinan;
4. Perbaikan sistem pelayanan;
5. Perbaikan sistem informasi; dan
6. Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi proses penyelenggaraan perizinan. 10
Konsep pelayanan terpadu satu pintu, dalam  Artikel  Ilmiah  yang  berjudul perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu” oleh  Edy  Darmawan    bahwa  konsep pelayanan  terpadu  satu  pintu  dibentuk untuk  menyatukan  proses  pengelolaan pelayanan  baik  yang  bersifat  pelayanan perizinan  maupun  non  perizinan.  Konsep pelayanan terpadu kemudian oleh
Pemerintah  Kabupaten,  Kota  dan  Provinsi diimplementasikan dengan membentuk unit kerja  yang  tugas  pokok  dan  fungsinya
10 Ibid .
menyediakan  pelayanan  perizinan  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dalam bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT), Kantor Pelayanan  Terpadu  (KPT),  dan  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BPPT).  Unit kerja  yang  dibentuk  ini  bertujuan  untuk memberikan  kemudahan  pelayanan  di bidang perizinan dan non perizinan dengan prinsip  mudah,  murah,  cepat,  transparan melalui satu pintu ( one stop service ).
Yang  paling  baru  terkait  kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan adalah yang  diatur  dalam  Omnibus  Law  atau Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja.  Sejak  diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka mulai berlakulah  sistem  baru  pada  lini  pelayanan publik  khususnya  pada  sektor  pelayanan perizinan.  Salah  satu  alasan  dibuatnya undang-undang cipta kerja ini adalah untuk memberikan  kemudahan  atau  penyeder- hanaan  dalam  proses  perizinan  (izin berusaha). Perizinan Berusaha berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja “adalah  legalitas  yang  diberikan  kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. 11
Penyederhanaan  perizinan  berusaha didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  ini  merupakan  salah  satu  cara  yang dibuat  oleh  pemerintah  untuk  memberikan kemudahan bagi para pengusaha,
tentang Cipta Kerja
khususnya bagi para pengusaha UMKM agar dapat  memperoleh  izin  berusaha  dengan mudah,  tidak  berbelit-belit  dan  tidak memakan  waktu  yang  lama  seperti prosedur  perizinan  usaha  yang  diatur  di undang-undang sebelumnya yang mempun- yai  prosedur  yang  berbelit-belit  dan memakan  waktu  yang  lama  dalam  proses mendapatkan  perizinannya.  Salah  satu bentuk  kemudahan  mengurus  perizinan tersebut  yakni  adanya  perizinan  melalui elektronik.
Perizinan  berusaha  di  daerah,  juga turut  mengalami  perubahan  hal  tersebut sejalan dengan turut didiubahnya ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah Perubahan tersebut yakni dengan disisipkannya tambahan pasal baru diantara Pasal  292  dan  Pasal  293  Undang-Undang
Pemerintahan  Daerah,  yaitu  pasal  292A yang berbunyi :
(1) Dalam  hal  penyederhanaan  perizinan dan  pelaksanaan  perizinan  Berusaha oleh  pemerintah  daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang  ini menyebabkan berkurangnya pendapatan  asli  daerah,  pemerintah pusat  memberikan  dukungan  intensif anggaran (2) Pemberian anggaran sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bisa disimpulkan  bahwa  usaha  pemerintah untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  yang baik,  terlebih  di  sektor  perizinan  sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin, hal itu  bisa  dilihat  dari  terus  dilakukannya usaha-usaha  reformasi  kebijakan  pada bidang  pelayanan  publik  perizinan.  Ada beberapa  peraturan  terkait  perizinan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  dari  tahun  ke tahun,  hal  tersebut  dilakukan  pemerintah semata-mata  untuk  mewujudkan  keinginan masyarakat dan
mensejahterakan masyarakat  khususnya  bagi  pengusaha dalam memperoleh izin berusaha.
Dalam permasalahan perizinan sering kali  dijumpai  beberapa  kendala  seperti waktu  pengurusan  izin  relatif  lama,  biaya pengurusannya  relatif  tinggi,  dan  tidak  ada kejelasan  masalah  waktu  penyelesaian  dan juga  biaya.  Hal  ini  terjadi  karena  pelaku birokrasi  tidak  mengutamakan  kualitas pelayanan  publik.  Namun  dengan  berbagai macam  reformasi  kebijakan  terkait  dengan pelayanan  publik  khususnya  perizinan tersebut  tentu  akan  membawa  dampak perubahan  terhadapa  kebijakan  birokrasi perizinana  ke  arah  yang  lebih  baik  lagi. Sehingga pelayanan perizinan akan menjadi semakin  baik  lagi  dan  tidak  lagi  menjadi penghambat  bagi  pembangunan  ekonomi terkhusus untuk para pelaku usaha.

## E. Saran
Menurut penulis dengan dilakukannya reformasi birokrasi dan kebijakan terhadap pelayanan  publik  dibidang  perizinan, seharusnya  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanannya  sehingga  tidak  ada  lagi ketidakpuasan terhadap pelayanan
perizinan  dari  masyarakat  dan  pemerintah sebaiknya  mengoptimalkan  hal  tersebut tidak  hanya  dengan  melakukan  reformasi birokrasi  dan  kebijakan  yang  ada  tetapi lebih kepada bagaimana menerapkan sistem pelayan  birokrasi  yang  lebih  bermutu  dan berorientasi pada masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Jurnal
Adrian  Sutedi.  2010. Hukum  Perizinan dalam  Sektor  Pelayanan  Publik .  Sinar
Grafika. Jakarta.
Ari Sujipto. “Mohammad Thahir Haning dan Suratman, Analisis Reformasi Layanan
Publik  Bidang  Perizinan  pada  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Polewali  Mandar.” Jurnal  Analisis Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik . Volume 5. Nomor 1. Juni 2019. Ateng Syafrudin. 1992. Pengurusan Perizinan .  Pusat  Pendidikan  dan
Pelatihan ST Alosius. Bandung.
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode Penelitian  Hukum .  Bandar  Maju.
Bandung.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat.  2017. Hukum  Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik.
Nuansa Cendekia. Bandung.
Nuria  Siswi  Enggarani.  “Kualitas  Pelayanan
Publik  dalam  Perizinan  di  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Kantor Badan  Penanaman  Modal    dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T)  Kabupaten  Boyolali .”  Jurnal Law  and  Justic., Volume  1.  Nomor  1.
Oktober 2016.
Setiono.  2010. Pemahaman  Terhadap
Metodologi  Penelitian  Hukum .  Program
Studi  Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Sjachran  Basah.  1995. Pencabutan  Izin Sebagai  Salah  Satu  Sanksi  Hukum Administrasi  Negara .  FH  UNAIR.
Surabaya.
Syaiful  Bakhri.  2013. Migas  Untuk  Rakyat Pergulatan  Pemikiran  Dalam  Peradilan Mahkamah Konstitusi . Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta.
William  Djani  dan  Maria  Magdalena  Lino.
“Reformasi  Sistem  Birokrasi      Dalam Pelayanan  Perizinan    Di  Pemerintahan Kota Kupang.” The Indonesian Journal of Public Administration . Volume 6. Nomor
1. Juni 2020.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  97  tahun  2014  tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu
Satu Pintu. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Daerah Peraturan  MENDAGRI  Nomor  24  Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.