doi: 10.14710/teknik.v41n2.27252               Copyright © 2020, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Hambatan Signifikan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Pelaksana Konstruksi
Debby Willar *, Daisy Debora Grace Pangemanan
Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado, Jl. Kampus Politeknik Desa Buha Kairagi, Manado, Indonesia 95252

## Abstrak
Penerapan sistem mutu/ sistem manajemen mutu (SMM) pada penyelenggaraan konstruksi telah menjadi salah satu persyaratan bagi para kontraktor agar layak mengikuti pelelangan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Seiring upaya para BUJK kualifikasi K, M, dan B mengembangkan dan menerapkan sistem mutu  secara  efektif,  masih  terdapat  hambatan  yang  mengakibatkan  sistem  mutu  perusahaan  kontraktor belum maksimal diterapkan sehingga belum menerima manfaat yang maksimal pula.  Studi ini bertujuan mengevaluasi  hambatan-hambatan  yang  signifikan  dialami  oleh  para  BUJK  kualifikasi  K,  M,  dan  B dalam  menerapkan  sistem  mutu/SMM  ISO  9001,  serta  mengevaluasi  jika  terdapat  perbedaan  hambatan yang  signifikan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif  menggunakan  survei  kuesioner, yang  melibatkan  102  profesional  BUJK  di  daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Hasil  studi  memaparkan dalam masa satu dekade menerapkan sistem mutu, perbeadaan hambatan yang signifikan diantara ketiga kualifikasi  kontraktor  yaitu,  kontraktor  K  memahami  SMM  sebatas  memenuhi  persyaratan  pelanggan proyek, dan pemeriksaan mutu berkala proyek yang sementara dikerjakan belum sesuai dengan prosedur. Kontraktor  M  mengalami  kendala  atas  komitmen  manajemen  untuk  menyediakan  biaya  khusus pengembangan  SMM,  biaya  pelatihan  dan  promosi,  dan  kendala  mengendalikan  kegiatan  proyek  agar memenuhi target waktu dan biaya. Kontraktor B tidak mengalami hambatan signifikan penerapan SMM, namun  berupaya  agar  penerapan  SMM  bermanfaat  mengurangi  biaya  operasional.  Hasil  studi bermanfaat bagi para BUJK untuk menetapkan strategi dan skala prioritas dalam mengatasi hambatan, serta secara bersama-sama saling koordinasi untuk meminimalisir hambatan implementasi SMM.
Kata kunci : hambatan signifikan; pengembagan SMM; penerapan SMM; sistem mutu; kontraktor

## Abstract
[Title: Significant Barriers in Implementing Quality Management System of Construction Companies] Having  a  quality  management  system  (QMS)  has  become  one  of  the  requirements  for  Indonesian contractors (small, medium, and large-scale qualification) to be eligible to participate in the construction of  infrastructure  projects.  Although  the  contractors  have  been  trying  to  develop  and  implement  QMS effectively, obstacles hinder them from achieving this  effect, which eventually impacts effective outcomes and benefits. A survey of 102 North Sulawesi Province professionals is used to identify these barriers. The results  suggest  that  small-scale  contractors  still  assume  QMS  is  limited  to  meeting  the  customers’ requirements,  and  experiencing  project  quality  control  is  not  part  of  the  procedures.  Medium-size contractors  encounter  constraints  management  commitment  to  provide  the  budget  for  developing  QMS, training,  promotion,  and  controlling  project  activities  to  meet  time  and  cost  constraints.  Large-scale contractors are trying to reduce the operational costs as an impact of the possession of QMS.  The study results  are  useful  for  construction  companies  to  establish  strategies  and  priorities  in  overcoming  the barriers  while  building  up  effective  coordination  and  communication  to  minimize  the  barriers  to implementing their QMSs.
Keywords : significant barriers; QMS development; QMS implementation; quality system; contractor
------------------------------------------------------------------ *) Penulis Korespondensi. E-mail: debby.willar@sipil.polimdo.ac.id

## TEKNIK, 41 (2), 2020, 101

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk meningkatkan  kinerja  dan  daya  saing  penyedia  jasa konstruksi lokal dan nasional adalah dengan mendorong kontraktor  dan  konsultan  untuk  mengembangkan  dan menerapkan  sistem  mutu  atau  sistem  manajemen  mutu (SMM)  di  tingkat  proyek  dan  di  tingkat  organisasi. Memiliki  sertifikat  SMM  dan  sertifikat  manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) serta sertifikat manajemen lingkungan (SML) untuk pekerjaan konstruksi  yang  bersifat  kompleks  dan/atau  untuk pelaku  usaha  berkualifikasi  besar  (B)  telah  menjadi syarat  kualifikasi  administrasi  Badan  Usaha  Jasa Konstruksi (BUJK) untuk mengikuti pengadaan pekerjaan  jasa  konstruksi  milik  pemerintah.  Oleh karenanya,  para  BUJK  berupaya  untuk  memperoleh sertifikat-sertifikat  tersebut  guna  kelangsungan  usaha bisnis  jasa  konstruksinya.  Bahkan,  para  BUJK kualifikasi  kecil  (K)  dan  menengah  (M)  sedang berupaya  memiliki  sertifikat  SMM  dan  SMK3  untuk dapat  mengikuti  pengadaan  proyek-proyek  konstruksi pemerintah,  ketika  Kementerian  PUPR  telah  membuka kesempatan  bagi  kontraktor  K  untuk  mengikuti  lelang pengadaan  proyek  hingga  Rp  10  miliar  dan  kontraktor M hingga Rp 100 miliar; sebelumnya nilai proyek untuk diikuti kontraktor K sampai dengan nilai Rp 2,5 miliar.
Isu mutu produk konstruksi dan K3L (keselamatan,  kesehatan  kerja  dan  lingkungan)  saat  ini dikedepankan  oleh  para  pemangku  kepentingan  proyek nasional  untuk  meminimalisir  kejadian  kegagalan produk konstruksi yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kinerja industri konstruksi Indonesia.  Secara  khusus,  mutu  produk  konstruksi tampaknya  dapat  dicapai  bilamana  kebutuhan  semua entitas  utama  dan  individu  yang  terlibat  dalam  proyek (konsultan  perencana,  konsultan  pengawas,  kontraktor dan  pemilik  proyek)  telah  terpenuhi.  Untuk  itu, diperlukan  standar  mutu  dan  sistem  mutu  yang memastikan terpenuhinya spesifikasi dan kriteria produk yang  ditunjang  oleh  mutu  jasa  penyelenggaraan  proyek guna menghasilkan produk konstruksi yang bermutu dan handal.
Mutu dan sistem mutu pada jasa konstruksi telah berkembang  sejak  para  pemangku  kepentingan  proyek konstruksi memahami bahwa memenuhi persyaratan dan kepuasan pelanggan proyek mengakibatkan peningkatan kinerja  bisnis  konstruksi.  Dalam  upaya  untuk  mencapai mutu dan inovasi sebagai komponen utama keberhasilan bisnis  jasa  (termasuk  jasa  konstruksi),  para  peneliti menyatakan bahwa para penyedia jasa perlu menerapkan suatu  sistem  mutu/  sistem  manajemen  mutu  (seperti SMM  ISO  9001)  secara  efektif  (Willar dkk .,  2015; Murmura  dan  Bravi,  2017;  El  Manzani dkk .,  2019). Mutu  proyek  konstruksi  perlu  dikendalikan  selama proyek  berlangsung,  mulai  tahap initiating , planning ,
executing , controlling , hingga closing untuk menghasilkan  mutu  produk  konstruksi  yang  optimal (Latief  dan  Utami,  2009).  Persyaratan  mutu  khususnya pada jasa konstruksi telah diatur  melalui Permen PUPR 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dan Surat Edaran  Menteri  PUPR  Nomor  15/SE/M/2019  tentang Tata  Cara  Penjaminan  dan  Pengendalian  Mutu Pekerjaan  Konstruksi  di  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat.
Sistem mutu yang umumnya digunakan oleh para BUJK  kualifikasi  B  untuk  menggerakkan  mutu  di tingkat  organisasi  dan  tingkat  proyek  adalah  Sistem Manajemen  Mutu  (SMM)  ISO  9001  (versi  2008  dan versi terbaru 2015); selanjutnya dalam tulisan ini disebut SMM  ISO  9001.  SMM  ISO  9001  digunakan  oleh  para pelaku  penyelenggara  proyek  konstruksi  sebagai  tolok ukur  penerapan  persyaratan  mutu  pelanggan  dan pengendalian  proses  disepanjang  tahapan  pelaksanaan proyek. SMM ISO 9001 adalah sistem mutu yang paling dikenal  dan  direkomendasikan  oleh  berbagai  industri termasuk  sektor  jasa  konstruksi  untuk  penerapan manajemen  mutu  dan  pengendalian  proses  konstruksi (Watson  dan  Howarth,  2011;  Willar dkk. ,  2015;  Willar, 2017).  SMM  ISO  9001  adalah  standar  mutu  yang generik,  diadopsi  oleh  perusahaan  konstruksi  untuk diterapkan baik di tingkat perusahaan maupun di proyek, meskipun  setiap  proyek  memiliki  karakteristik  yang unik  dan  melibatkan  berbagai  macam  pihak  yang berkepentingan  (Willar,  2012).  Versi  SMM  ISO 9001:2015  meliputi  persyaratan  standar  mutu  pada konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan sumber daya dan aspek softskills , operasional dan  evaluasi  kinerja;  standar  mutu  tersebut  sinergi dengan  pengelolaan  mutu  pada  jasa  konstruksi  yang berkarakter  dinamis,  melibatkan  banyak  sumber  daya manusia,  modal,  peralatan,  dan  kompleksitas  hubungan kerja antar organisasi jasa konstruksi.
Implementasi  suatu  sistem  mutu  yang  sukses pada  jasa  konstruksi,  seperti  SMM  ISO  9001, membutuhkan  perencanaan,  operasi,  dan  tinjauan/ evaluasi sistem yang efektif serta meningkat berkesinambungan  bukan  hanya  di  kantor  pusat perusahaan namun juga di tingkat proyek. Willar (2012) menyatakan  bahwa  implementasi  suatu  SMM  yang efektif berpotensi memberikan manfaat yang dibutuhkan apalagi bagi jasa konstruksi  yang tingkat persaingannya sangat  tinggi.  Pengertian  efektif  sesuai  dengan  definisi British  Standards  Institute (BSI)  (2009)  adalah  tingkat kesuksesan kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan  dan  hasil  yang  direncanakan  dapat  sesuai dengan  yang  dibutuhkan;  oleh  Ismyrlis  dan  Moschidis (2018),  hasil  yang  direncanakan  sesuai  dengan  yang dibutuhkan  adalah  definisi  dari  pengertian  kinerja  yang juga  menjadi  alat  ukur  mengelola  perusahaan.  Dengan
kata  lain,  kepemilikan  SMM  dan  keberhasilan menerapkannya  dapat  menjadi  alat  ukur  kinerja perusahaan.
Manfaat  penerapan  SMM  ISO  9001  untuk meningkatkan  kinerja  bisnis  perusahaan  (termasuk bisnis jasa konstruksi) telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu, antara lain, dapat  mendukung inovasi produk (El  Manzani dkk. ,  2019),  meningkatkan  kinerja perusahaan  (Ismyrlis  dan  Moschidis,  2018),  dan meningkatkan  mutu  produk  konstruksi  (Kumar  dan Kumar,  2019).  Organisasi  konstruksi  memang  perlu meningkatkan  kinerjanya  secara  konsisten  untuk memenuhi  kepuasan  pelanggan,  dan  SMM  ISO  9001 dapat  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  menetapkan standar mutu serta evaluasi manajemen mutu konstruksi (Rumane, 2011; Watson dan Howarth, 2011).  Pada jasa konstruksi, konteks utama kepemilikan SMM ISO 9001 adalah menjamin kepuasan pelanggan proyek disepanjang  tahapan  siklus  hidup  proyek  konstruksi ( project life cycle ).
Namun demikian, para peneliti bidang SMM jasa konstruksi menemukan bahwa mulai tahap pengembangan dokumen mutu hingga tahap penerapannya,  terdapat  banyak  kendala.  Ketersediaan sumber daya, seperti tenaga kerja yang kompeten, modal yang cukup, dan peralatan yang memadai adalah faktor- faktor  yang  dapat  menghambat  efektifitas  penerapan SMM  ISO  9001  (Nugroho dkk. ,  2012).  Kendala kurangnya pemahaman SMM oleh pemangku kepentingan  internal  organisasi  (Kumar  dan  Kumar, 2019),  dapat  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  dan promosi  SMM  sehingga  mengakibatkan  dokumen  mutu yang  dikembangkan  sebagai  persyaratan  awal  memiliki sistem mutu/SMM  ISO 9001  belum konsisten diterapkan  di  tingkat  proyek  (Artha dkk. ,  2013;  Willar, 2017).  Hambatan  komunikasi  serta  hubungan  yang kurang serasi antara kontraktor dan sub-kontraktor pada saat  pelaksanaan  proyek  (Agustiawan dkk. ,  2019), sementara  komunikasi  internal  dan  eksternal  yang efektif  (aspek softskills )  sangat  dibutuhkan  untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi disepanjang project life cycle .
Demikian pula dengan hambatan karena kurangnya  kesadaran  dan  motivasi  manajemen  dan  staf (Kam  dan  Hamid,  2015),  yang  merupakan  hambatan yang  selalu  ditemukan  jika  terdapat  suatu  perubahan kebiasaan  yang  lama  dalam  internal  organisasi. Hambatan-hambatan yang masih terjadi disebabkan oleh kepemilikan  sertifikat  SMM  ISO  9001  sebatas  pada tujuan  agar  memenuhi  persyaratan  mengikuti  lelang proyek  (Willar dkk .,  2015).  Walaupun  tampaknya  saat ini  kinerja  keberhasilan  penerapan  sistem  mutu  internal dan  atau  SMM  ISO  9001  mengalami  peningkatan,  para BUJK masih mengalami kendala dalam penerapannya.
Untuk meningkatkan kinerja mutu maka organisasi  konstruksi  perlu  membuka  diri  dan  terus belajar  dari  kesalahan  dan  menjadikannya  suatu kebiasaan  (Love  dan  Smith,  2016).  Dinamika  dan keunikan  proyek  konstruksi  yang  melibatkan  berbagai macam  pelaku  yang  berkepentingan  ( stakeholders ) dengan  persyaratannya  masing-masing,    mengakibatkan industri konstruksi dapat mengalami kesulitan menerapkan suatu standar mutu seperti SMM ISO 9001.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  studi penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi  hambatan- hambatan  yang  signifikan  dialami  oleh  para  BUJK  di- ketiga  jenjang  kualifikasi  (K,  M,  dan  B)  dalam menerapkan  sistem  mutu/SMM  ISO  9001,  serta mengevaluasi  jika  terdapat  perbedaan  hambatan  yang signifikan.  Studi  topik  ini,  yaitu  evaluasi  hambatan implementasi  sistem  mutu/SMM  ISO  9001  pada  BUJK kualifikasi  K,  M,  dan  B  secara  bersama-sama,  belum pernah  dilakukan  sebelumnya.  Hasil  studi  penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi para kontraktor lokal  dan  nasional  untuk  menetapkan  strategi  dan  skala prioritas  dalam  mengatasi  hambatan,  serta  bagi pemangku  kepentingan  penyelenggara  jasa  konstruksi untuk  saling  koordinasi  meminimalisir  hambatan- hambatan  dalam  menerapkan  sistem  mutu/SMM  pada jasa konstruksi di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Permasalahan yang diteliti dalam studi ini adalah yang terkait dengan hambatan-hambatan yang signifikan dialami  oleh  para  kontraktor  kualifikasi  K,  M,  dan  B dalam  menerapkan  sistem  mutu/SMM  ISO  9001. Permasalahan  tersebut  diuraikan  menjadi  tiga  rumusan masalah, yaitu: (1) Apakah yang menjadi hambatan bagi kontraktor  kualifikasi  K,  M,  dan  B  dalam  menerapkan sistem mutu/SMM di tingkat perusahaan konstruksi; (2) Apakah  yang  menjadi  hambatan  bagi  kontraktor kualifikasi  K,  M,  dan  B  dalam  menerapkan  sistem mutu/SMM pada pelaksanaan proyek konstruksi; dan (3) Apakah  yang  menjadi  hambatan  bagi  kontraktor kualifikasi K, M, dan B dalam menerapkan pengendalian mutu hasil proyek konstruksi.
Menurut  Fellows  dan  Liu  (2015),  survei  adalah strategi  yang  tepat  untuk  menjawab  tipe  rumusan masalah  seperti  pada  studi  penelitian  ini.  Ke-tiga rumusan masalah diuraikan dalam pernyataan- pernyataan  berbentuk  kuesioner  yang  akan  diisi  oleh para responden. Kuesioner adalah instrumen pengumpulan  data  yang  efisien  dan  tepat  digunakan apabila  peneliti  telah  mengetahui  dengan  pasti  variabel yang  akan  diukur  serta  tanggapan  dari  para  responden (Sugiyono, 2016).
Pada  studi  penelitian  ini  variable-variabel  yang diukur  adalah:  pengembangan  sistem  mutu/SMM kontraktor kualifikasi K, M, dan B (variabel B1 sampai
doi: 10.14710/teknik.v41n1.27252               Copyright © 2020, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
dengan  B12),  hambatan  penerapan  sistem  mutu  di tingkat  perusahaan  konstruksi  (variabel  C1  -  C14), hambatan  penerapan  sistem  mutu  pada  pelaksanaan proyek  konstruksi  (variabel  D1  –  D19),  dan  hambatan penerapan  pengendalian  mutu  hasil  proyek  konstruksi (variabel E1 – E10). Variabel-variabel tersebut dipelajari untuk mengevaluasi hambatan-hambatan yang signifikan  dialami  oleh  para  BUJK  di-ketiga  jenjang kualifikasi  dalam  menerapkan  sistem  mutu/SMM  ISO 9001,  serta  mengevaluasi  jika  terdapat  perbedaan hambatan  yang  signifikan  pada  variabel-variabel  B sampai dengan E.
Sampel pada penelitian ini adalah para responden yang  bekerja  pada  kontraktor  kualifikasi  K,  M,  dan  B yang  berkantor  pusat  di  Kota  Manado  dan  sekitarnya, dan  sedang  melaksanakan  proyek  konstruksi  bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, dan lapangan terbang  di  daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Para responden diminta untuk  menyediakan penilaian tingkat persetujuan  dan  pendapat  mereka  atas  12  variabel keadaan  pengembangan  sistem  mutu/SMM  kontraktor (variabel  B),  14  variabel  hambatan  penerapan  sistem mutu  di  tingkat  perusahaan  (variabel  C),  19  variabel hambatan  penerapan  sistem  mutu  pada  pelaksanaan proyek  konstruksi  (variabel  D),  dan  10  variabel hambatan  penerapan  pengendalian  mutu  hasil  proyek konstruksi  (variabel  E).  Setiap  variabel  dinilai berdasarkan  rentang  lima  (5)  skala  nilai,  mulai  nilai 1=sangat  tidak  signifikan  hingga  nilai  5=sangat signifikan.
Data  hasil  pengumpulan  kuesioner  diolah menggunakan  metode  statistik  terapan,  yaitu  analisis statistik deskriptif dan tes parametrik ANOVA (analysis of variance ). Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan  gambaran  umum  atas  hasil  analisis  data. Tes  ANOVA  dilakukan  untuk  menguji  apakah  terdapat perbedaan  yang  signifikan  dalam  nilai  rata-rata hambatan-hambatan  implementasi  sistem  mutu/SMM ISO 9001 pada tiga jenjang kuaifikasi BUJK.
Kuesioner dikirim ke responden pada bulan April 2019. Pada bulan Juni 2019, 102 kuesioner dikembalikan  oleh  para  responden,  terdiri  dari  27 (26,47%)  orang  bekerja  pada  kontraktor  kualifikasi  K, 42  (41,18%)  orang  pada  kontraktor  kualifikasi  M,  dan 33 (32,35%) orang pada kontraktor kualifikasi B; semua responden  sedang  terlibat  dalam  pembangunan  proyek konstruksi  di  wilayah  Sulawesi  Utara.  Sebagian  besar responden  (61,80%)  menyatakan  bahwa  dalam  tiga tahun  terakhir  mengerjakan  proyek  pemerintah,  13,70% proyek  swasta,  dan  24,50%  mengerjakan  proyek pemerintah dan swasta (lihat Tabel 1).
Data  pada  Tabel  1  juga  menunjukkan  44,10% responden  memiliki  pengalaman  kerja  6  -  10  tahun, 35,30%  kurang  dari  lima  tahun,  dan  sisanya  lebih  dari 11  tahun.  Berdasarkan  posisi  dalam  organisasi,
mayoritas  responden  adalah  staf  teknik  45,10%,  staf administrasi  16,70  %, quality  controller 14,70%,  dan project manager 11,80%. Sehubungan dengan kepemilikan  sistem  mutu  dalam  perusahaan  konstruksi, 25,50%  responden  menyatakan  bahwa  organisasi  telah memiliki  sistem  mutu  internal,  21,60%  memiliki sertifikat  SMM  ISO  9001,  14,70%  memiliki  gabungan ISO  9001  dan  OHSAS  18001,  serta  38,20%  memiliki ISO  9001,  OHSAS  18001,  dan  ISO  14001.  Secara umum,  74,5%  responden  bekerja  pada  organisasi  yang memiliki  SMM  ISO  9001  dengan  rata-rata  pengalaman kerja  6  –  10  tahun,  sehingga  dianggap  memahami  dan mengetahui  tujuan  pengumpulan  data  pada  studi penelitian ini.
Tabel 1 . Data responden survei kuesioner (N=102)
Karakteristik Responden Frekuensi % A1. Pengalaman kerja: < 5 tahun 36 35,30 6 - 10 tahun 45 44,10 11 - 15 tahun 12 11,80 16 - 20 tahun 5 4,90 21 - 25 tahun 3 2,90 > 26 tahun 1 1,00 A2. Bekerja pada kontraktor: K 27 26,47 M 42 41,18 B 33 32,35 A3. Posisi responden: Staf administrasi 17 16,70 Staf teknik 46 45,10 Staf logistik 1 1,00 Superintendent 1 1,00 Supervisor 3 2,90 Project controller 2 2,00 Quality controller 15 14,70 Project manager 12 11,80 Manajer 1 1,00 Direktur 2 2,00 A4. Sistem dalam perusahaan: Sistem mutu internal 26 25,50 SMM ISO 9001 22 21,60 ISO 9001, OHSAS 18001 15 14,70 ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 39 38,20 A5. Dalam 3 tahun terakhir mengerjakan proyek: Pemerintah 63 61,80 Swasta 14 13,70 Pemerintah dan Swasta 25 24,50
3. Pembahasan 3.1 Analisis Statistik Deskriptif Nilai mean dan standar deviasi  (SD) adalah alat analisis  statistik  deskriptif  yang  digunakan  untuk menjawab  rumusan  masalah  penelitian.  Nilai mean menunjukkan  nilai  rata-rata  pernyataan  responden. Nilai  SD  yang  besar  (>  30% mean )  menunjukkan adanya  variasi  yang  besar  atau  adanya  kesenjangan yang cukup besar antara pernyataan responden dengan nilai  terendah  dan  tertinggi.  Selengkapnya,  Tabel  2 sampai dengan Tabel 5 menunjukkan hasil analisis data menggunakan statistik deskriptif, yang menggambarkan  hambatan-hambatan  signifikan  yang dialami  oleh  kontraktor  K,  M,  dan  B  dalam mengembangkan  dan  menerapkan  sistem  mutu/SMM ISO 9001.
Tabel  2 .  Pengembangan  sistem  mutu/  SMM  kontraktor kualifikasi K, M, dan B (N=102)
Var Mean SD Var Mean SD B1 3,54 1,17 B7 4,15 0,71 B2 4,13 0,82 B8 3,90 0,84 B3 3,94 0,79 B9 4,35 0,73 B4 4,20 0,80  B10 4,27 0,80 B5 4,39 0,72  B11 4,31 0,73 B6 3,69 0,95  B12 4,24 0,71
Tabel  2  menunjukkan  hasil  analisis  nilai  rata- rata  ( mean )  persetujuan  dan  pendapat  para  responden sehubungan  dengan  keadaan  pengembangan  sistem mutu/SMM  ISO  9001  di  perusahaan  kontraktor kualifikasi  K,  M,  dan  B.  Para  responden  menyatakan setuju  bahwa  pengembangan  sistem  mutu/  SMM dimulai  dengan  penyiapan  dokumen  mutu  tingkat perusahaan dan tingkat proyek (variabel B2, mean =4,13),  tujuan  utama  menerapkan  SMM  agar kontraktor  lebih  efektif  dan  efisien  mengendalikan aktifitas  proyek  (B4, mean =4,20),  penerapan  SMM membutuhkan komitmen manajemen, keterlibatan aktif semua  karyawan,  dan  berlakunya reward  and punishment (B5, mean =4,39),  penerapan  SMM  dapat meningkatkan mutu layanan (B7, mean =4,15), penerapan  SMM  bermanfaat  meningkatkan  daya  saing kontraktor  di  tingkat  global  (B9, mean =4,35), penerapan  SMM  menjadikan  kontraktor  lebih  inovatif membangun  proyek  (B10, mean =4,27),  penerapan SMM menjadikan kontraktor lebih mudah membangun konstruksi  berkelanjutan  (B11, mean =4,31),  dan penerapan SMM menjadikan para karyawan lebih puas (B12, mean =4,24).
Variabel  dengan  nilai  rata-rata mean <  4,00 mengindikasikan  tanggapan  responden  yang  tidak
setuju dengan keadaan pengembangan sistem mutu/SMM  ISO  9001  pada  kontraktor  kualifikasi  K, M,  dan  B.  Pernyataan  rata-rata  para  responden  yang tidak  setuju  berkaitan  dengan  pengembangan  SMM perusahaan  kontraktor  menggunakan  jasa  konsultan (B1),  SMM  kontraktor  sukses  diterapkan  karena Manager  Mutu  diberi  kewenangan  lebih  besar  (B3), penerapan  SMM  bermanfaat  mengurangi  biaya operasional  kontraktor  (B6),  dan  penerapan  SMM bermanfaat meningkatkan keuntungan kontraktor (B8).
Hasil  studi  ini  dengan  jelas  menunjukkan pengembangan  sistem  mutu/SMM  ISO  9001  yang efektif  di  ke-tiga  kualifikasi  kontraktor  memerlukan komitmen  manajemen  yang  tinggi  dan  keterlibatan aktif  para  karyawan.  Selanjutnya,  para  responden menyadari  bahwa  penerapan  SMM  yang  efektif bermanfaat  meningkatkan  daya  saing  kontraktor  untuk mengikuti  tender  proyek  di  tingkat  global.  Komitmen manajemen dan karyawan untuk keberhasilan penerapan sistem mutu/SMM kontraktor memang terus ditekankan  oleh  para  peneliti  bidang  SMM  (Kam  dan Hamid,  2015;  Willar dkk. ,  2015;  Wang, dkk. 2016;
Ismyrlis  dan  Moschidis,  2018),  agar  tidak  menjadi hambatan  awal  dalam  mencapai  tujuan  utama menerapkan  SMM.  Para  responden  menyetujui  bahwa keberhasilan  menerapkan  sistem  mutu/SMM  dapat menjadikan  kontraktor  lebih  inovatif  membangun proyek, lebih mudah menghadapi tren untuk membangun  konstruksi  berkelanjutan,  dan  menjadikan karyawan lebih puas.
Hasil  studi  ini  juga  menunjukkan  bahwa pengembangan sistem mutu/SMM ISO 9001 kontraktor kualifikasi  K,  M,  dan  B  telah  mengikuti  tahapan  pada umumnya,  yaitu  dimulai  dari  pengembangan  dokumen mutu. Pengembangan dokumen mutu sebagai instrumen dalam menetapkan standar untuk IPO ( input –  proses  –  output )  operasional  perusahaan  konstruksi kebanyakan menggunakan konsultan sistem mutu yang menyediakan  jasa  pengembangan  dokumen  hingga mendapatkan  sertifikat  SMM  ISO  9001.  Menurut Nikolaidis  dan  Adamidou  (2016)  sebagian  besar perusahaan  ukuran  kecil  yang  bergerak  di  bidang  jasa telah  menyadari  akan  kompetisi  pasar  yang  semakin tinggi,  sehingga  telah  menggunakan  tenaga  konsultan SMM  dalam  mendesain  sistem  mutu  yang  tepat  bagi mereka. Keterlibatan jasa konsultan dalam pengembangan sistem mutu/SMM tentu saja memerlukan  tambahan  biaya,  yang  terkadang  hal  ini dapat menjadi hambatan dalam
memulai mengembangkan  sistem  mutu/SMM  para  BUJK. Namun demikian, alokasi dana pengembangan dokumen  SMM  telah  masuk  pada  skala  prioritas kontraktor  yang  berkomitmen  menerapkan  mutu  pada proses dan produk konstruksinya.
Tabel  3  menunjukkan  hasil  analisis  nilai  rata- rata  ( mean )  tanggapan  para  responden  sehubungan dengan  hambatan-hambatan  yang  signifikan  yang dialami  oleh  para  BUJK  dalam  menerapkan  sistem mutu/SMM  ISO  9001  di  tingkat  perusahaan.  Para responden  menyatakan  bahwa  hambatan-hambatan yang dimakud yang cukup signifikan adalah kurangnya anggaran yang mendukung penerapan sistem mutu/SMM (C3, mean =3,10), SMM belum tersosialisasi  ke  semua  tingkatan  perusahaan  (C4, mean =3,35),  manajemen  lambat  menanggapi  keluhan dan  kebutuhan  karyawan  (C5, mean =3,28),  kurangnya penghargaan  untuk  mendukung  penerapan  SMM, seperti  pelatihan,  promosi,  dan  bonus  finansial  (C6, mean =3,34),  SMM  dianggap  sebagai  sistem  tentang dokumentasi  mutu  saja  (C7, mean =3,07),  sulit memahami terminologi SMM ISO 9001 dan menggabungkannya  dengan  sistem  mutu  lainnya  (C8, mean =3,26).
Variabel  dengan  nilai  rata-rata mean <  3,00 mengindikasikan  tanggapan  responden  yang  tidak signifikan  sehubungan  dengan  hambatan  penerapan sistem mutu di tingkat perusahaan konstruksi. Hambatan-hambatan  yang  tidak  signifikan  tersebut yaitu,  manajemen  menganggap  SMM  hanya  untuk memenuhi  persyaratan  pelanggan  proyek  (C1),  C2 kurangnya  komitmen  dan  motivasi  manajemen  serta tidak  konsisten  dalam  pengambilan  keputusan  (C2), dokumen mutu SMM disediakan hanya untuk memenuhi laporan audit atau permintaan pemilik proyek (C9), C10 komunikasi  internal  antara  manajemen  dan  staf,  dan diantara  staf  berjalan  kurang  lancer  (C10),  komunikasi antara  perusahaan  dengan  sub-kontraktor,  pemasok  dan kontraktor lainnya berjalan kurang lancer (C11), kurang
jelas  SMM  yang  dimiliki  para  rekanan  seperti,  sub- kontraktor,  pemasok  dan  kontraktor  lainnya  (C12), kontraktor  kurang  memiliki  tenaga  manajemen  mutu maupun  tenaga  ahli  yang  profesional  di  bidang manajemen  proyek,  bidang  teknik  sipil  dan  lingkungan (C13),  dan  kontraktor  masih  kurang  menerapkan manajemen risiko proyek (C14).
Memahami konsep sistem mutu pada perusahaan konstruksi,  seperti  terminologi  dan  konsep  SMM  ISO 9001,  memang  agak  lambat  dialami  oleh  perusahaan kontraktor  apalagi  menggabungkannya  dengan  sistem mutu  lainnya  (Kam  dan  Hamid,  2015),  misalnya  SMM ISO 9001 digabungkan dengan OHSAS 18001 dan ISO 14000.  Hal  ini  tentu  saja  dapat  menghambat  untuk tersosialisasinya  SMM  ke  semua  tingkatan  organisasi. Apalagi,  jika  pemahaman  SMM  adalah  sebatas dokumentasi  mutu  saja  dan  bukan  sebagai  instrumen yang  membantu  melakukan  perubahan  (Willar dkk. , 2015).  Sementara  itu,  pemberian  motivasi  kepada  para karyawan agar terlibat aktif dan bekerja sama tim dalam menerapkan  SMM,  apalagi  diberi  penghargaan  atas kinerja  mereka,  dapat  menjadi  penentu  keberhasilan penerapan sistem  mutu  kontraktor, sehingga berdampak pada  peningkatan  kinerja  perusahaan  (Wahid,  2012; Ilkay  dan  Aslan,  2012).  Kebutuhan  alokasi  biaya penerapan  SMM  dan  tindak  lanjutnya  pada  kontraktor disemua kualifikasi tidak hanya di tahap awal saja, tetapi secara  rutin  berkelanjutan  untuk  memastikan  efektifitas penerapan sistem mutu yang berdampak pada peningkatan  kinerja  bisnis  kontraktor;  yang  pada gilirannya dapat mengurangi kenaikan biaya operasional kontraktor;  dikarenakan  rendahnya  biaya  pekerjaan ulang dan biaya cacat atau kegagalan produk konstruksi.
Tabel  3 .  Hambatan  penerapan  sistem  mutu  di  tingkat perusahaan konstruksi (N=102)
Var Mean SD Var Mean SD C1 2,75 1,25 C8 3,26 0,81 C2 2,94 1,07 C9 2,94 1,15 C3 3,10 1,08  C10 2,93 1,11 C4 3,35 1,09  C11 2,67 1,11 C5 3,28 0,97  C12 2,89 1,08 C6 3,34 1,16  C13 2,73 1,13 C7 3,07 1,14  C14 2,75 1,15
Tabel  4 .  Hambatan  penerapan  sistem  mutu  pada pelaksanaan proyek konstruksi (N=102) Var Mean SD Var Mean SD D1 2,12 1,12  D11 2,16 1,10 D2 2,01 1,15  D12 2,26 1,13 D3 2,47 1,16  D13 2,22 1,16 D4 2,47 1,09  D14 2,24 1,14 D5 2,41 1,16  D15 2,36 0,94 D6 2,45 1,06  D16 2,29 0,98 D7 2,41 1,11  D17 2,32 1,07 D8 2,56 1,11  D18 2,19 1,02 D9 2,43 1,09  D19 2,17 1,13 D10 2,33 1,15
Sehubungan  dengan  hambatan  penerapan  sistem mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi, hasil analisis nilai rata-rata ( mean < 3,00) pada Tabel 4 menunjukkan tidak  adanya  hambatan  yang  signifikan  berdasarkan pernyataan  para  responden.  Variabel-variabel  tersebut adalah,  kontraktor  mengerjakan  proyek  kurang  sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak (D1), kontraktor tidak melakukan  pemeriksaan  mutu  material  konstruksi  (D2), kontraktor  kurang  konsisten  menerapkan  kesehatan  dan keselamatan  kerja  dan  kesehatan  lingkungan  (D3), kontraktor belum menerapkan manajemen risiko proyek (D4),  tenaga  ahli  yang  disediakan  oleh  kontraktor kurang  kompeten  (D5),  sumber  daya  proyek  yang tersedia  kurang  memenuhi  standar  yang  tertuang  dalam kontrak  (D6),  pekerjaan  dilaksanakan  kurang  sesuai dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  (D7),  tidak tersedia catatan hasil pekerjaan yang sesuai dengan SOP (D8),  pemeriksaan  mutu  berkala  pada  proyek  yang sementara  dikerjakan  kurang  sesuai  dengan  prosedur kerja  (D9),  tidak  tersedia  catatan  hasil  pemeriksaan mutu  berkala  pada  proyek  yang  sementara  dikerjakan (D10), tidak tersedia catatan pengukuran hasil pekerjaan mingguan, (D11).
Selanjutnya,  tidak  terdapat  pula  hambatan  yang signifikan  yang  berkaitan  dengan  selama  pembangunan proyek,  komunikasi  internal  dan  eksternal  (sub- kontraktor,  pemasok,  konsultan,  kontraktor  lainnya) kurang  lancar  (D12),  selama  pembangunan  proyek, komunikasi dengan pemilik proyek kurang lancer (D13), selama  pembangunan  proyek,  pelanggan  (pemilik) proyek  kurang  puas  atas  capaian  pembangunan  (D14), hubungan  kontraktor  utama  dengan  sub-kontraktor, pemasok,  dan  kontraktor  lainnya  kurang  berlandaskan hubungan  yang saling  menguntungkan (D15), para sub- kontraktor,  pemasok,  konsultan  dan  kontraktor  lainnya kurang kompeten dalam tugasnya masing-masing (D16), pengawasan  pelaksanaan  proyek  kurang  disiplin dilakukan  oleh  kontraktor  dan  konsultan  pengawas (D17),  tidak  tersedia  catatan  pengawasan  proyek  oleh kontraktor  yang  sesuai  dengan  catatan  konsultan pengawas (D18), dan tidak menerapkan pengukuran atas hasil pengawasan pekerjaan (D19).
Tabel  5 .  Hambatan  penerapan  pengendalian  mutu  hasil proyek konstruksi (N=102)
Var Mean SD Var Mean SD E1 2,28 1,16 E6 2,14 1,15 E2 2,16 1,16 E7 2,01 1,06 E3 2,10 1,14 E8 2,07 0,98 E4 2,02 1,13 E9 2,21 1,05 E5 2,11 1,10 E10 2,20 1,00
Hasil  analisis  nilai  rata-rata  ( mean )  pada  Tabel  5 juga menunjukkan tidak adanya hambatan yang signifikan atas  penerapan  pengendalian  mutu  hasil  proyek konstruksi.  Variabel-variabel  tersebut  adalah,  hasil  akhir proyek (produk konstruksi) tidak memenuhi target waktu dan  biaya  (E1),  produk  konstruksi  kurang  sesuai  dengan spesifikasi  dalam  kontrak  (E2),  pemilik  proyek  kurang puas dengan hasil akhir proyek konstruksi (E3), pengguna proyek  menyatakan  kurang  puas  atas  produk  konstruksi (E4),  produk  konstruksi  diselesaikan  dengan  adanya konflik (E5), produk konstruksi kurang memenuhi standar keamanan  sosial  dan  lingkungan  (E6),  tim  pelaksana proyek kurang puas dengan hasil akhir proyek (E7), tidak tersedia catatan pengukuran hasil akhir proyek konstruksi (E8), masa pemeliharaan proyek kurang dilakukan dengan benar, yaitu untuk memeriksa bagaimana fungsi bangunan setelah  serah  terima  dengan  pemilik  (E9),  setelah  masa pemeliharaan  berakhir,  tidak  dilakukan  pengukuran  dan evaluasi  atas  seluruh  proses  pembangunan  proyek  dari awal hingga akhir penutupan kegiatan proyek (E10).
Penerapan  sistem  mutu  hingga  ke  tingkat pelaksanaan  proyek  konstruksi  bertujuan  memastikan pembangunan  proyek  sesuai  dengan  persyaratan  dan spesifikasi  yang  ditetapkan  oleh  pemilik  proyek. Peningkatan  efektifitas  penerapan  sistem  mutu  dan pengendalian  mutu  di  tingkat  proyek  konstruksi  di Indonesia, dapat lebih ditingkatkan lagi jika sistem mutu/ SMM  ISO  9001  terintegrasi  dengan  SMK3/  OHSAS 18001  (Meijer  dan  Visscher,  2017;  Odigie dkk. ,  2017). Demkian  pula  menurut  Agustiawan  (2019)  dalam  studi kinerja  pembangunan  proyek  infrastruktur  di  Indonesia, sangat  penting  bagi  kontraktor  utama  dan  sub-kontraktor serta  pemasok  untuk  menjaga  hubungan  yang  saling menguntungkan serta memelihara konsistensi pelaksanaan pembangunan di sepanjang tahapan penyelenggaraan  proyek.  Meijer  and  Visscher  (2017) menyatakan bahwa produk konstruksi yang kurang sesuai dengan  spesifikasi  dalam  kontrak  dapat  mengakibatkan pemilik  proyek  kurang  puas  dengan  hasil  akhir  proyek konstruksi;  hal  ini  mengartikan  kegagalan  dalam  proses pengendalian mutu proyek yang sedang dikerjakan.

## 3.2 Analysis of Variance
Hasil analisis data dengan tes parametrik Analysis of Variance (ANOVA) dapat dilihat pada Tabel 6 sampai dengan  Tabel  9.  ANOVA test digunakan  untuk  menilai jika  terdapat  perbedaan  hambatan  implementasi  sistem mutu/SMM  ISO  9001  yang  signifikan  diantara  para kontraktor  kualifikasi  K,  M,  dan  B.  Hasil  tes  ANOVA pada  Tabel  6  sampai  dengan  Tabel  9  menunjukkan memang  terdapat  perbedaan  yang  dimaksud  berdasarkan nilai signifikansi ( p ) < 0,05.
Tabel  6  memaparkan  adanya  perbedaan  yang signifikan  diantara  ketiga  kualifikasi  kontraktor  terhadap keadaan  pengembangan  sistem  mutu/SMM  kontraktor.
Dibandingkan  dengan  kontraktor  M  dan  K,  kontraktor kualifikasi  B  lebih  siap  dengan  ketersediaan  dokumen mutu sebagai langkah awal menerapkan SMM ( mean =4,67; p =0,004).  Kontraktor  B  juga  lebih menyadari  bahwa  SMM  bermanfaat  mengurangi  biaya operasional kontraktor ( mean =4,00; p =0,003). Budihardja dan  Indryani  (2010)  menemukan  bahwa  ketersediaan dokumen  SMM  termasuk  pengendalian  dokumen  dan rekaman  pada  pelaksanaan  proyek  konstruksi  gedung sangat berpengaruh meningkatkan biaya proyek. Kemampuan  modal  kerja  kontraktor  kualifikasi  B  lebih memenuhi akan hal ini dibandingkan dengan kontraktor K dan  M.  Sebaliknya,  penerapan  SMM  diharapkan  dapat mengurangi biaya mutu (Budihardja dan Indryani, 2010), dan bermanfaat mengurangi biaya operasional perusahaan (Mahmood dkk. ,  2014;  Nugroho dkk. ,  2012).  Terjadinya efisiensi  biaya  operasional  perusahaan  BUJK  sebagai akibat  dari  kepemilikan  sistem  mutu/SMM,  pada umumnya  terjadi  karena  berkurangnya  biaya  perbaikan pekerjaan  berulang  ( re-work ).  Hal  ini  telah  dialami  oleh rata-rata kontraktor kualifikasi B.
Hasil  analisis  data  pada  Tabel  7  menunjukkan bahwa kecuali variabel C1, disemua variabel C yang diuji, kontraktor  kualifikasi  M  lebih  menekankan  adanya hambatan-hambatan yang signifikan yang dapat menghalangi  efektifitas  penerapan  SMM  di  tingkat perusahaan, dibandingkan kontraktor kualifikasi K dan B.
Kontraktor kualifikasi M lebih  menyadari bahwa kurangnya anggaran  khusus pengembangan SMM (C3), SMM  belum  tersosialisasi  ke  semua  tingkatan perusahaan  (C4),  manajemen  lambat  menanggapi keluhan  dan  kebutuhan  karyawan  (C5),  kurangnya pelatihan,  promosi,  dan  bonus  finansial/  penghargaan untuk  mendukung  penerapan  SMM  (C6),  SMM dianggap sebagai sistem tentang dokumentasi mutu saja (C7),  sulit  memahami  terminologi  SMM  ISO  9001  dan menggabungkannya  dengan  sistem  lainnya  yang dibutuhkan  (C8),  dokumen  mutu  SMM  disediakan hanya  untuk  memenuhi  laporan  audit  atau  permintaan pemilik  proyek  (C9),  komunikasi  internal  antara manajemen  dan  staf,  dan  diantara  staf  berjalan  kurang lancar (C10), komunikasi antara perusahaan dengan sub- kontraktor,  pemasok  dan  kontraktor  lainnya  berjalan kurang  lancar  (C11),  SMM  yang  dimiliki  para  rekanan seperti: sub-kontraktor, pemasok dan kontraktor lainnya kurang  jelas  (C12),  kontraktor  kurang  memiliki  tenaga manajemen  mutu  maupun  tenaga  ahli  yang  profesional di  bidang  manajemen  proyek,  bidang  teknik  sipil  dan lingkungan  (C13),  dan  kontraktor  masih  kurang menerapkan  manajemen  risiko  proyek  (C14).  Di  lain pihak,  kontraktor  kualifikasi  K  lebih  menganggap kepemilikan  SMM  hanya  untuk  memenuhi  persyaratan pelanggan proyek saja (C1).
Tabel 6 . Hasil tes ANOVA pengembangan sistem mutu kontraktor kualifikasi K, M, dan B (N=102)
Var Kualifikasi Mean F Sig. B2 B 4,67 4,05 0,004 M 3,57 K 4,11 B6 B 4,00 4,24 0,003 M 3,93 K 3,78 Catatan: Sig. p < 0,05
Tabel 7 . Hasil tes ANOVA hambatan penerapan sistem mutu kontraktor kualifikasi K, M, dan B (N=102)
Var Kualifikasi Mean F Sig. C1 B 2,75 4,52 0,002 M 3,29 K 3,30 C3 B 2,08 5,50 0,000 M 3,71 K 3,44 C4 B 2,50 5,68 0,000 M 3,93 K 3,81 C5 B 2,42 5,48 0,001 M 4,00 K 3,44 C6 B 2,67 4,00 0,005 M 4,21 K 3,56 C7 B 2,08 6,02 0,007 M 3,86 K 3,44 C8 B 2,59 6,69 0,000 M 3,64 K 3,44 C9 B 1,92 6,43 0,000 M 3,64 K 3,41 C10 B 2,25 5,49 0,001 M 3,64 K 3,15 C11 B 2,42 5,12 0,001 M 3,71 K 2,81 C12 B 2,50 4,44 0,002 M 3,86 K 3,00 C13 B 2,25 6,26 0,000 M 3,93 K 2,78 C14 B 2,08 9,30 0,000 M 4,07 K 2,81 Catatan: Sig. p < 0,05
Kontraktor  kualifikasi  M  lebih  menyadari  bahwa kurangnya  anggaran  khusus  pengembangan  SMM  (C3), SMM  belum  tersosialisasi  ke  semua  tingkatan  perusahaan (C4),  manajemen  lambat  menanggapi  keluhan  dan kebutuhan  karyawan  (C5),  kurangnya  pelatihan,  promosi, dan  bonus  finansial/  penghargaan  untuk  mendukung penerapan  SMM  (C6),  SMM  dianggap  sebagai  sistem tentang  dokumentasi  mutu  saja  (C7),  sulit  memahami terminologi  SMM  ISO  9001  dan  menggabungkannya dengan  sistem  lainnya  yang  dibutuhkan  (C8),  dokumen mutu  SMM  disediakan  hanya  untuk  memenuhi  laporan audit  atau  permintaan  pemilik  proyek  (C9),  komunikasi internal  antara  manajemen  dan  staf,  dan  diantara  staf berjalan  kurang  lancar  (C10),  komunikasi  antara perusahaan dengan sub-kontraktor, pemasok dan kontraktor lainnya berjalan  kurang lancar  (C11),  SMM  yang dimiliki para  rekanan  seperti:  sub-kontraktor,  pemasok  dan kontraktor  lainnya  kurang  jelas  (C12),  kontraktor  kurang memiliki  tenaga  manajemen  mutu  maupun  tenaga  ahli yang  profesional  di  bidang  manajemen  proyek,  bidang teknik  sipil  dan  lingkungan  (C13),  dan  kontraktor  masih kurang  menerapkan  manajemen  risiko  proyek  (C14).  Di lain  pihak,  kontraktor  kualifikasi  K  lebih  menganggap kepemilikan  SMM  hanya  untuk  memenuhi  persyaratan pelanggan proyek saja (C1).
Murmura  dan  Bravi  (2017)  menyatakan  bahwa perusahaan  yang  mengadopsi  SMM  ISO  9001,  baik  kecil maupun  besar,  memiliki  tujuan  yang  berbeda-beda  ketika mengembangkan  SMM  ISO  9001,  namun  yang  sama adalah  hambatan  yang  terkait  dengan  birokrasi.  Hal  ini diakui pula oleh kontraktor kualifikasi K di Indonesia, yang pada  mulanya  mengganggap  sistem  mutu  menjadi  suatu keharusan agar dapat mengikuti lelang proyek.
Kontraktor  kualifikasi  M  lebih  menekankan perlunya  dukungan  manajemen  untuk  keberhasilan penerapan SMM melalui alokasi dana untuk pelatihan dan pengembangan  profesionalisme  karyawan,  membangun program SMK3L dan manajemen risiko, serta membangun komunikasi internal dan eksternal yang lebih efektif. Wang dkk. (2016) menemukan bahwa salah satu tantangan besar
dalam mengadopsi standar-standar bidang teknik konstruksi  adalah  faktor  manajemen  dan  pengetahuan. Demikian pula,  hambatan-hambatan  yang dinyatakan oleh para  responden  perwakilan  kontraktor  M  umumnya  dapat dicegah  jika  kontraktor  Indonesia  memiliki  pula  suatu budaya  perusahaan  yang  dapat  mendukung  efektifitas penerapan  mutu  dan  sistem  mutu  jasa  konstruksi (Agustiawan dkk ., 2019; Willar dkk ., 2016).
Tabel  8  menunjukkan  hasil  tes  ANOVA  yang menjelaskan  perbedaan  yang  signifikan  atas  hambatan implementasi sistem mutu kontraktor kualifikasi K, M, dan B di tingkat proyek, dimana hasil yang signifikan terdapat pada  kontraktor  M  dan  K.  Kontraktor  M  lebih  menaruh perhatian terhadap penerapan SMK3 ( mean =2,93; p =0,014).  Odigie dkk. (2017)  telah  menekankan  integrasi SMK3  pada  SMM  sangat  strategis  untuk  keberhasilan kedua sistem tersebut.
Sementara itu, kontraktor K lebih menekankan pada prosedur  pemeriksaan  mutu  berkala  ( mean =2,85; p =0,004) dan ketersediaan catatan pemeriksaan ( mean =2,74; p =0,048) sebagai  hambatan  yang  signifikan  pada  penerapan  sistem mutu  di  tingkat  proyek.  Kurangnya  konsistensi  para  staf mengerjakan  kegiatan  proyek  sesuai  SOP  termasuk mendokumentasikan kegiatan proyek  (dalam bentuk laporan tertulis),  menurut  Artha dkk. (2013)  merupakan  hambatan terbesar dalam implementasi SMM ISO 9001.
Kontraktor kualifikasi K tampaknya masih kesulitan dengan sistem dokumentasi mutu, sedangkan kontraktor M menyadari  bahwa  persaingan  bisnis  konstruksi  yang  ketat dengan  kontraktor  B  dapat  memberi  nilai  tambah  jika kontraktor  M  lebih  fokus  pada  permasalahan  K3L. Berdasarkan  hasil  studi  penelitian  ini,  bagi  industri konstruksi  Indonesia,  perhatian  dan  komitmen  kontraktor kualifikasi  K  dan  M  terhadap  mutu  konstruksi  telah meningkat,  sejak  mutu  dan  K3L  menjadi  fokus  utama dalam  meningkatkan  daya  saing  jasa  konstruksi  nasional; walaupun  menurut  Ilkay  dan  Aslan  (2012),  memiliki sertifikat  SMM  ISO  9001  belum  menjamin  dapat meningkatkan  kinerja  perusahaan  kategori small  to medium-sized enterprises (SMEs).
Tabel 8 . Hasil tes ANOVA hambatan implementasi sistem mutu kontraktor kualifikasi K, M, dan B di  tingkat  proyek (N=102)
Var Kualifikasi Mean F Sig. D3 B 2,50 3,32 0,014 M 2,93 K 2,89 D9 B 2,67 4,15 0,004 M 2,71 K 2,85 D10 B 2,50 2,50 0,048 M 2,57 K 2,74
Catatan: Sig. p < 0,05
Tabel  9 .  Hasil  tes  ANOVA  hambatan  penerapan pengendalian  mutu  kontraktor  kualifikasi  K,  M,  dan  B (N=102) Var Kualifikasi Mean F Sig. E1 B 2,83 2,51 0,047 M 2,86 K 2,19 Catatan: Sig. p < 0,05
Selanjutnya,  sesuai  dengan  data  pada  Tabel  9, perbedaan  yang  signifikan  tampak  pada  kontraktor kualifikasi  M  ( mean =2,86; p =0,047)  yang  lebih menekankan pada hasil akhir proyek (produk konstruksi)  agar  memenuhi  target  waktu  dan  biaya, dibandingkan  kontraktor  K  dan  B.  Dari  hasil  ini, tampaknya kontraktor M lebih siap untuk meningkatkan daya  saingnya  ketika  mereka  memahami  bahwa  selain aspek K3, kontrol ketepatan waktu penyelesaian proyek dan  kontrol  realisasi  biaya  proyek  secara  rutin  dan berkesinambungan  dapat  meningkatkan  daya  saing kontraktor  M  diantara  kontraktor  K  dan  B.  Meijer  dan Visscher  (2017)  ketika  melakukan  evaluasi  terhadap sistem  pengendalian  mutu  konsruksi  di  tujuh  negara  di Eropa  menemukan  bahwa  pengendalian  mutu  semakin difokuskan melalui suatu kerangka pengendalian checks and  balances di  sepanjang  proses  konstruksi,  dengan lebih  mengedepankan aspek  K3 pada proyek konstruksi yang kompleks.

## 4. Kesimpulan
Studi  penelitian  ini  menyediakan  pengetahuan empiris  kepada  profesional  jasa  konstruksi  di  daerah maupun di tingkat nasional tentang hambatan-hambatan yang  signifikan  dalam  menerapkan  sistem  mutu/  SMM perusahaan kontraktor. Studi ini juga menginformasikan terdapat  perbedaan  hambatan  yang  signifikan  diantara kontraktor  kualifikasi  K,  M,  dan  B.  Perbedaan kualifikasi  menunjukkan  perbedaan  hambatan,  namun hambatan-hambatan yang hampir sama dialami teridentifikasi pula melalui studi ini.
Hasil  studi  mendukung  dan  konsisten  dengan hasil  tinjauan  pustaka  sehubungan  dengan  hambatan- hambatan  dalam  menerapkan  sistem  mutu  jasa konstruksi  di  tingkat  perusahaan,  yaitu:  perlunya peningkatan  pemahaman  konsep  sistem  mutu  apalagi jika  diintegrasikan  dengan  sistem  K3  dan  lingkungan, sistem mutu jangan dianggap hanya sistem dokumentasi saja, dan pentingnya pemberian motivasi dan penghargaan  bagi  karyawan.  Sedangkan  hambatan penerapan  sistem  mutu  di  tingkat  proyek  dan pengendalian  mutu  hasil  proyek  konstruksi  tidak  ada yang  signifikan.  Selanjutnya,  ANOVA test digunakan untuk  mengevaluasi  perbedaan  hambatan  diantara kontraktor  kualifikasi  K,  M,  dan  B.  Kontraktor  K menekankan  pada  hambatan  bahwa  ketersediaan  SMM sebatas  memenuhi  persyaratan  pelanggan  proyek,  dan prosedur  pemeriksaan  mutu  berkala  proyek  belum konsisten  diterapkan.  Kontraktor  M  menekankan  pada kebutuhan komitmen manajemen dan kendala memenuhi  target  waktu  dan  biaya  pada  penyelesaian proyek  konstruksi.  Kontraktor  B  lebih  fokus  pada manfaat SMM yang dapat mengurangi biaya operasional.
Evaluasi  hambatan-hambatan  yang  signifikan tersebut  menjadi  masukan  bagi  para  kontraktor  untuk menetapkan strategi dan skala prioritas dalam mengatasi hambatan,  serta  secara  bersama-sama  saling  koordinasi untuk  meminimalisir  hambatan  penerapan  SMM. Pengembangan  budaya  organisasi  BUJK  sebagai penggerak  efektifitas  penerapan  SMM  menjadi  salah satu strategi untuk mengatasi hambatan yang dimaksud. Karakter  budaya  organisasi  masing-masing  kontraktor dipastikan  berbeda,  namun  ciri  dan  tipologi  yang  perlu dibangun  oleh  para  BUJK  mencakup  area:  manajemen yang  kuat,  pemberian  motivasi  dan  penghargaan, membangun komunikasi yang efektif, dan mentargetkan suatu standar mutu pada proses dan produk konstruksi.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Pusat  Penelitian  dan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Politeknik  Negeri Manado yang telah mendanai studi penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Agustiawan,  Y.,  Coffey,  V.,  &  Lamari,  F.  (2019). Improving  Relationship  Quality  between  Main Contractors  and  Sub-Contractors  in  Indonesian Infrastructure Projects. MATEC Web of Conferences 276 , 1-9.
Artha, P. G. B., Adnyana, I. B. R., & Widhiawati, I. A. R.  (2013).  Implementasi  Sistem  Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 pada Proyek Alaya Resort Ubud. Jurnal  Ilmiah  Elektronik  Infrastruktur Teknik Sipil , 2(1), 1-8. British Standard Institute (BSI). (2009). ISO 9000:2000
Quality  Management  Systems  -  Fundamentals and Vocabulary . http://www.bsigroup.com (accessed March 29, 2010).
Budihardja,  S.,  &  Indryani,  R.  (2010).  Pengaruh Penerapan  Sistem  Manajemen  Mutu  Terhadap Biaya  Mutu  pada  Proyek  Konstruksi  Gedung  di Surabaya. Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII , Program Studi MMT- ITS, Surabaya, 7 Agustus 2010, 1–7.
El Manzani, Y., Sidmou, M. L., & Cegarra, J-j. (2019). Does  IS0  9001  Quality  Management  System Support  Product  Innovation?  An  Analysis  from the Sociotechnical Systems Theory. International Journal  of  Quality  &  Reliability  Management , https://doi.org/10.1108/IJQRM-09-2017-0174. Fellows,  R.,  &  Liu,  A.  (2015). Research  Methods  for Construction ,  Fourth  ed.,  Oxford:  Wiley- Blackwell.
Ilkay, M. S., & Aslan, E. (2012). The Effect of the ISO 9001  Quality  Management  System  on  the Performance  of  SMEs. International  Journal  of
doi: 10.14710/teknik.v41n1.27252               Copyright © 2020, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Quality  &  Reliability  Management ,  29(7),  753- 778.
Ismyrlis,  V.,  Moschidis,  O.  (2018).  A  Theoretical  and Statistical Approach of Six Sigma Differentiation from  Other  Quality  Systems. International Journal of Lean Six Sigma , 9(1), 91-112.
Kam,  K.  Jh.,  &  Hamid,  A.  H.  A.  (2015).  The  True Motives  Behind  the  Adoption  of  QLASSIC-CIS 7:  2006:  As  A  Quality  Assurance  Initiative  in Construction  Industry. International  Journal  of Quality  &  Reliability  Management ,  32(6),  603- 616.
Kumar,  T.  M.  N.,  &  Kumar,  P.  N.  (2019). Implementation  of  Quality  Management  System in Construction Industry. International Journal of Research in Engineering, Science and Management , 2(6), 122-130.
Latief, Y., & Utami, R. P. (2009). Penerapan Pendekatan Metode  Six  Sigma  dalam  Penjagaan  Kualitas pada  Proyek  Konstruksi. Makara , Teknologi, 13(2), 67-72.
Love,  P.  E.  D.,  &  Smith,  J.  (2016).  Error  management: implications for construction. Construction Innovation , 16(4), 418-424.
Mahmood,  Sh.,  Ahmed,  Sy.  M.,  Panthi,  K.,  &  Kureshi, N.  I.  (2014). Determining  the  Cost  of  Poor Quality  and  Its  Impact  on  Productivity  And Profitability .  Built  Environment  Project  and Asset Management, 4(3), 296-311.
Meijer,  F.,  &  Visscher,  H.  (2017).  Quality  Control  of Constructions: European
Trends
and Developments. International  Journal  of  Law  in the Built Environment , 9(2), 143-161.
Murmura,  F.,  &  Bravi,  L.  (2017).  Empirical  Evidence about  ISO  9001  and  ISO  9004  in  Italian Companies. The TQM Journal , 29(5), 650-665. Nikolaidis,  Y.,  &  Adamidou,  A.  (2016).  Quality Assurance Mapping in Greek Service Companies. The TQM Journal , 28(3), 431-454.
Nugroho,  M.  S.,  Bisri,  M.,  &  Anwar,  M.  R.  (2012).
Kajian Terhadap Implementasi Manajemen Mutu pada  Pengelolaan  Proyek  Perumahan. Jurnal Rekayasa Sipil , 6(2), 134-143.
Odigie, M. E., Badar, M. A., Sinn, J. W., Moayed, F., & Shahhosseini,  A.  M.  (2017).  An  Optimal Integrated  QSMS  Model  from  Cluster  Analysis. The TQM Journal , 29(3), 438-466. Rumane,  A.  R.  (2011). Quality  Management  in Construction  Projects .  Boca  Raton,  FL:  CRC Press.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Wahid, R. A. (2012). Beyond Certification: A Proposed Framework  for  ISO  9000  Maintenance  in Service. The TQM Journal , 24(6), 556-568. Wang, W., Zhang, Sh., & King,  A. P. (2016). Research on  the  Adoption  Barriers  of  the  Engineering Construction  Standards  in  China. Structural Survey , 34(4/5), 367-378. Watson, P. & Howarth, T. (2011). Construction Quality Management . New York: Spon Press. Willar,  D.  (2012). Improving  quality  management system implementation in Indonesian construction companies . PhD Thesis, Queensland University of Technology, Brisbane.
Willar, D. (2017). Developing Attributes for Evaluating Construction  Project-based  Performance. The TQM Journal , 29(2), 369-384.
Willar,  D.,  Coffey,  V.,  &  Trigunarsyah,  B.  (2015). Examining  the  Implementation  of  ISO  9001  in Indonesian  Construction  Companies. The  TQM Journal , 27(1), 94-107.
Willar,  D.,  Trigunarsyah,  B.,  &  Coffey,  V.  (2016). Organisational  Culture  and  Quality  Management System
Implementation in Indonesian Construction Companies. Engineering,
Construction  and  Architectural  Management , 23(2), 114-133.