AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index

## Penerapan Larangan Magrib sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem dalam Akad Mudharabah
Implementation of the Maghrib Prohibition as a Solution to Overcoming Agency Problems in Mudharabah Agreements
Ali Wardani a , Wahyuddin Abdullah b , Rika Dwi Ayu Parmitasari c
a UIN Alauddin Makassar, Indonesia; Email: ali.wardani@uin-alauddin.ac.id
b UIN Alauddin Makassar, Indonesia; Email: wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id
b UIN Alauddin Makassar, Indonesia; Email:rparmitasari@uin-alauddin.ac.id
A R T I C L E  I N F O

## A B S T R A C T
Article history: Received: 29 December 2023 Revised: 13 May 2024 Accepted: 13 May 2023 Published: 24 May 2024 The  mudharabah  (profit  sharing)  agreement  is  a  contract  that  is characteristic  of  sharia  financial  institutions.  However,  agency  problems often occur in mudharabah contracts. This article discusses the prevention of  mudharabah  contract  agency  problems  through  the  prohibition  of maghrib  (maisir,  gharar,  usury  and  falsehood).  The  aim  is  to  provide alternative solutions in overcoming mudharabah contract agency problems.
The  research  method  used  is  qualitative  literature  with  a  descriptive approach.  Primary  and  secondary  data  collected  through  orientation and exploration will be analyzed using inductive and deductive techniques. The results  explain  that  potential  agency  problems  can  be  reduced  by implementing sunset prohibitions (maisir, gharar, usury and falsehood) in the  mudharabah  contract  evaluation  process.  Both  in  management processes and financial reports, sunset analysis can be applied to detect or avoid information asymmetries. Keywords: mudharabah, magrib, agency problem A B S T R A K Akad mudharabah (bagi  hasil)  merupakan  akad  yang  menjadi  ciri  khas lembaga keuangan syariah. Namun, seringkali terjadi masalah keagenan di akad mudharabah .  Artikel  ini  membahas  terkait  pencegahan  masalah keagenan akad mudharabah melalui larangan magrib ( maisir , gharar , riba
dan bathil ). Tujuannya yaitu memberikan alternatif solusi dalam mengatasi masalah  keagenan  akad mudharabah .  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  pustaka  dengan  pendekatan  deskriptif.  Data  primer  maupun sekunder  yang  dikumpulkan  lewat  metode  orientasi  dan  eksplorasi  akan disimpulkan dengan teknik induktif dan deduktif. Hasil menjelaskan bahwa ada agency problem dalam akad mudharabah . Masalah ini dapat dikurangi potensinya dengan  menerapkan larangan  magrib  ( maisir, gharar , riba  dan bathil )  dalam  proses  evaluasi  akad mudharabah .  Baik  dalam  proses manajemen  maupun  laporan  keuangan,  analisis  magrib  dapat  diterapkan untuk mendeteksi atau menghindari adanya assymetri information .

## How to cite:
Ali  Wardani,  Wahyuddin  Abdullah,  Rika  Dwi  Ayu  Parmitasari,  “Penerapan  Larangan  Magrib  sebagai  Solusi Mengatasi Agency Problem dalam Akad Mudharabah”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam Vol. 4, No. 1 (2024): 1-11. doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286

## PENDAHULUAN
Pembiayaan mudharabah dalam sistem perbankan syariah masih sangat minim 1 . Selain  karena  persoalan  sumber  daya  insani  yang  kurang,  aspek  lain  yang  tak  kalah penting  yaitu asymmetric  information yang  sering  terjadi. Asymmetric  information merupakan  perbedaan  informasi  yang  diterima  oleh  bank  syariah  dengan  nasabah 2 . Artinya,  pada  akad mudharabah ,  pihak  nasabah  ( mudharib atau agent )  seringkali mendapatkan  informasi  lebih  banyak  terkait  bisnis  atau  usaha  yang  dijalankannya dibandingkan dengan pihak bank syariah ( shahibul mal atau pincipal ). Kondisi ini dapat memicu berbagai persoalan misalnya kecurangan yang dapat saja dilakukan oleh pihak nasabah.  Bagaimanapun,  informasi  sangat  penting  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  akad mudharabah .
Berdasarkan  teori  keagenan,  masalah mudharabah yang  mungkin  timbul  yaitu nasabah ( agent ) terkadang mengalokasikan dana tidak sesuai kontrak atau kesepakatan 3 . Misalnya,  penggunaan  dana  untuk  keperluan  pribadi  nasabah  seperti  membeli  barang berharga yang tidak terkait kebutuhan usaha. Pada kasus lain, nasabah seringkali lalai atas tanggung  jawabnya  sebagai  pengelola  dana 4 .  Sebagai  contoh,  pada  proses  usahanya nasabah kadang menggunakan dana usaha secara berlebihan tanpa pertimbangan kondisi keuangan  perusahaan  sehingga  menimbulkan  kerugian.  Selebihnya,  masalah  lain  yang dapat  terjadi  adalah  terkait  nasabah  yang  tidak  jujur.  Misalnya,  pada  proses  pelaporan keuntungan  usaha,  nasabah  hanya  melaporkan  pendapatan  sebanyak  80%  dari  total pendapatannya.  Tindakan  ini  tentu  melanggar  kesepakatan  dan  dapat  merugikan  bank syariah ( principal ).
Menurut Healy  dan Palepu, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan asymmetri  information 5 . Faktor-faktor  ini  antara  lain  para agent mengetahui  informasi superior perusahaan dibanding principal , insentif kepada agent tidak diberikan dengan baik oleh principal dan akuntansi serta pengauditan yang tidak sempurna 6 . Insentif atau pembagian keuntungan tidak diberikan dengan baik kepada agent dapat memicu tindakan kecurangan oleh para agent untuk mendapatkan keuntungan. Informasi yang lebih banyak ada  di agent dapat  dimanfaatkan  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  tanpa sepengetahuan principal .  Selain  itu,  faktor  akuntansi  dan  pengauditan  yang  tidak sempurna  atau  kurang  baik  akan  memberikan  celah  bagi agent untuk  berbuat  curang terhadap principal .  Akuntansi  dan  pengauditan  yang  kurang  baik  tidak  akan  bisa mendeteksi penyelewengan atau kecurangan dari para agent . Umumnya, terdapat dua jenis asymmetri information yang dapat terjadi. Pertama, adverse  selection merupakan  jenis  asimetri  informasi  yang  mana  terdapat  kesenjangan
1 Mega Puspita, “Peningkatan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah: Telaah Konseptual,” in Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar , vol. 12, 2021, 1526–29.
2 Aswadi  Lubis,  “Agency  Problem  Dalam  Penerapan  Pembiayaan  Akad  Mudharabah  Pada Perbankan Syariah,” Al Qalam 33, no. 1 (2016): 46–62.
3 Multifiah Multifiah, Asfi Manzilati, and Laili Hurriati, “Agency Problem and Its Enforcement In Funding  Mudharabah:  Study  of  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Usaha  Gabungan  Terpadu  Sidogiri,  Malang Branch,” International Journal of Social and Local Economic Governance 1, no. 1 (2015): 52–60.
4 Enny  Puji  Lestari,  “Moral  Hazard  Dalam  Pembiayaan  Sistem  Bagi  Hasil  (Mudharabah  Dan Musyarakah) Pada Bprs Madani Kota Metro,” FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (2019): 132–44.
5 Paul  M  Healy  and  Krishna  G  Palepu,  “Information  Asymmetry,  Corporate  Disclosure,  and  the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature,” Journal of Accounting and Economics 31, no. 1–3 (2001): 405–40.
6 Paul  M  Healy  and  Krishna G  Palepu,  “The  Effect  of  Firms’  Financial  Disclosure  Strategies  on Stock Prices,” Accounting Horizons 7, no. 1 (1993): 1.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286
informasi  perusahaan  antara agent dan principal 7 .  Kondisi  ini  biasanya  terjadi  akibat agent lebih mengetahui  kondisi  terkini dan prospek masa depan perusahaan dibanding pada principal . Kedua, moral hazard merupakan jenis asimetri informasi di mana suatu pihak  dapat  memantau  atau  mengetahui  transaksi  yang  berlangsung  sedangkan  pihak yang  tidak  dapat  melakukannya 8 .  Kondisi  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari  pemisahan kepemilikan dalam suatu perusahaan besar. Baik adverse selection maupun moral hazard dianggap dapat memberikan keuntungan sepihak dalam sebuah akad mudharabah . Terdapat beberapa masalah keagenan yang dapat terjadi dalam akad mudharabah . Masalah-masalah  tersebut  secara  garis  besar  dapat  dibagi  atas  tiga  kategori.  Pertama, masalah  yang  menyangkut  besarnya  ketidakpastian  atau gharar 9 . Akad mudharabah merupakan  akad  yang  pendapatannya  ditentukan  oleh  kemampuan agent sehingga berpeluang  timbulnya  masalah  ketidtransparansian agent .  Kedua, extreme  linearity maksudnya  adalah linier  sharing antara  hasil  dengan  kerja 10 .  Hasil  akhir  tergantung sepenuhnya  pada  tingkat  usaha  dan  kemampuan  pengelolaan agent .  Ketiga,  kekuatan menentukan pilihan ( disrection power ) seringkali hanya ada di agent , padahal dia tidak menanggung resiko financial atas keputusan yang diambi. Masalah ini kadang membuat agent tidak  terlalu  banyak  mempertimbangkan  keputusannya  yang  beresiko menimbulkan kerugian bagi princiipal. Artinya, ada peluang akad mudharabah bersifat bathil terhadap salah-satu pihak.
Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka dapat diajukan masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep magrib dapat berguna dalam mengatasi masalah agency problem pada akad mudharabah ? Terkait tujuan penelitian yaitu memberikan atau mengajukan  alternatif  solusi  mengatasi agency  problem pada  akad mudharabah yang dapat  dijadikan  fondasi  dalam  mengatasi  masalah-masalah  yang  terjadi.  Selain  itu, kelebihan dari penelitian ini yaitu memberikan alternatif solusi yang berasal dari konsep ekonomi syariah sehingga akan lebih cocok diterapkan pada entitas syariah terutama pada akad mudharabah . Konsep yang diajukan penelitian ini berbeda dengan konsep akuntansi konvesional  yang  telah  diajukan  dalam  mengatasi  masalah agency  problem termasuk dalam akad mudharabah di entitas syariah.
Penelitian terdahulu  yang mengkaji terkait masalah assymetri information pada akad mudharabah yaitu  penelitian  Agus  Surono  yang  berjudul,  “Analisis  Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya” 11 . Penelitian dari Universitas Diponegoro ini menjelaskan  bahwa  terdapat  masalah  agensi  dalam  akad mudharabah ,  namun  tidak memberikan  solusi  yang  jelas  terkait  masalah  tersebut.  Solusi  yang  diberikan  masih sebatas solusi singkat yang juga tidak secara jelas berasal dari ekonomi Islam. Padahal ekonomi  Islam  lah  yang  melahirkan  akad mudharabah .  Hal  serupa  ditemukan  pada penelitian  Sofian  Syaiful  Rizal  dan  Nuri  Ma’rifatul  Laily  yang  berjudul,  “Strategi
7 Alias  Candra,  “Asimetri  Informasi  Pada  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  Di  Bank  Syari’ah Mandiri,” Al-Tijary , 2016, 97–107.
8 Mochammad  Andre  Agustianto  and  Muhimmatin  Alfafa,  “Problematika  Moral  Hazard  Pada Pembiayaan  Mudharabah  Di  BMT  Maslahah  Cabang  Ngoro  Kabupaten  Mojokerto,” JIES:  Journal  of Islamic Economics Studies 3, no. 1 (2022): 44–59.
9 Sri  Indah  Istiowati  and  Muslichah  Muslichah,  “Pembiayaan  Mudharabah,  Musyarakah, Murabahah,  Dan  Tingkat  Profitabilitas  Bank  Syariah  Di  Indonesia,” AFRE  (Accounting  and  Financial Review) 4, no. 1 (2021): 29–37.
10 Multifiah,  Manzilati,  and  Hurriati,  “Agency  Problem  and  Its  Enforcement  In  Funding Mudharabah: Study of Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Malang Branch.”
11 Agus Sarono, “Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya,” Diponegoro Private Law Review 4, no. 1 (2019).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286
Perbankan Syariah dalam Menanggulangi Potensi Kerugian pada Akad Mudhrabah” yang menyebut adanya agency problem pada akad mudharabah 12 . Menariknya, penelitian ini memberikan  solusi  yang  lebih  jelas  sesuai  yang  diterapkan  bank  syariah.  Sayangnya, solusi yang diberikan masih kurang bersumber dari ekonomi Islam itu sendiri. Padahal seharusnya  solusi  yang  diberikan  berasal  dari  ekonomi  Islam  yang  melahirkan  akad mudharabah itu sendiri.
Penelitian yang lebih terkait dilakukan oleh Susanti, Ani Yumarni dan Hidayat Rumatiga dari Fakultas Hukum Universitas Djuanda yang berjudul, “Penerapan Prinsip Larangan  “Magrib:  Maysir,  Gharar,  Dan  Riba”  dalam  Pembiayaan  yang  Bergerak  di Bidang Usaha Non Halal” 13 . Penelitian ini menjelaskan masalah keganenan dalam produk pembiayaan  (termasuk  akad  mudharabah)  dan  pelarangan magrib sebagai  salah-satu usaha mencegahnya. Selain itu, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya dari sudut pandang ekonomi Islam tetapi juga dari aspek hukum Indonesia.
Bagaimanapun,  penelitian  ini  mencoba  menutupi  kekurangan  dari  penelitian- penelitian sebelumnya yang memberikan solusi masalah agensi pada akad mudharabah dengan teori yang bersumber dari ekonomi konvensional. Meskipun pada penelitian ini hanya  sebatas  landasan  dasar,  namun  dapat  dijadikan  rujukan  utama  dalam  membuat kerangka  praktis  untuk  mengatasi agency  prolem pada  akad mudharabah dengan  cara yang  lebih  baik  berdasarkan  ekonomi  Islam.  Artinya,  ekonomi  Islam  harus  menjadi bagian  utama  dalam  mengatasi  masalah  yang  berada  pada  lingkup  kegiatan  usahanya termasuk  akad mudharabah pada  entitas  syariah.  Bukan  karena  teori-teori  ekonomi konvensioal  sepenuhnya  salah,  namun  pada  dasarnya  solusi  dari  ekonomi  Islam  akan lebih cocok pada akad mudharabah dibanding solusi dari ekonomi konvensional. Larangan Magrib ( Maisir , Gharar , Riba dan Bathil ) sebenarnya filosofi dasar dari keuangan  Islam  yaitu  menghindari  adanya  praktik magrib ( maisir , gharar , riba dan bathil ). Maisir sendiri merupakan transaksi yang tergantung pada sesuatu yang tidak pasti atau  untung-untungan.  Adapun gharar merupakan  bagian  dari  transaski  yang mengandung  ketidakjelasan  atau  samar .  Riba di  lain  sisi  merupakan  tambahan  yang dibebankan diluar pokok pinjaman atau utang-piutang. Selain itu, riba juga dapat berarti pertukaran yang tidak setara atau senilai antara dua barang yang termasuk barang ribawi . Sesuai sabda Rasulullah SAW setidaknya ada lima barang yang termasuk barang ribawi yaitu emas, perak, gandum, garam, kurma dan syair 14 . Adapun yang terakhir yaitu bathil artinya bersifat merugikan orang lain.
Asymmetri information atau asimetri informasi menjadi teori utama penelitian ini yang  sangat  berkaitan  dengan  masalah  agensi  dan magrib . Asymmetric  information merupakan teori yang menjelaskan adanya perbedaan informasi yang diterima oleh bank syariah  sebagai principal dengan  nasabahnya  sebagai agent .  Teori  asimetri  informasi memberikan gambaran peluang terjadinya masalah keagenan dan magrib . Misalnya, jika pihak nasabah mengetahui kondisi (informasi) usaha di lapangan dibanding bank, maka informasi  tersebut  dapat  digunakan  untuk  keuntungan  nasabah  sendiri.  Pada  akhirnya,
12 Sofian  Syaiful  Rizal  and  Nuri  Ma’rifatul  Laily,  “Strategi  Perbankan  Syariah  Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Mudharabah,” Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) 4, no. 1 (2021): 335–45.
13 Ani Yumarni and Hidayat Rumatiga, “Penerapan Prinsip Larangan ‘Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba’ Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal,” Karimah Tauhid 3, no. 4 (2024): 4310–30.
14 Adanan  Murroh  Nasution,  “Konsep  Pasar  Yang  Islami,” Jurnal  AL-MAQASID:  Jurnal  Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 4, no. 2 (2018): 126–44.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286
kondisi  ini disebut  sebagai  masalah keagenan, atau dari sudut pandang  ekonomi Islam terdapat masalah gharar dan bathil yang dapat saja terjadi.
Akad mudharabah merupakan  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  yaitu  pemilik modal ( shahibul mal ) dan pengelola modal ( mudharib ) untuk mendirikan usaha dengan bagi  hasil  keuntungan  yang  telah  disepakati  di  awal  kontrak 15 .  Dapat  dikatakan,  akad mudharabah merupakan akad pemiayaan yang sering terjadi antara nasabah dengan bank. Akad ini juga banyak diterapkan dalam dunia bisnis di antara orang yang saling percaya karena  landasan  utamanya  yaitu  kepercayaan.  Oleh  karena  itu,  akad  ini  juga  jarang digunakan  dalam  lembaga  keuangan  syariah  karena  sulit  menimbang  kepercayaan terhadap  nasabah  atau  dengan  kata  lain  terlalu  beresiko.  Meskipun  begitu,  akad mudharabah disebut sebagai ciri khas utama lembaga keuangan syariah karena menjadi pembeda terhadap lembaga keuangan non-syariah.
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  pustaka  (Library  Research) dengan  pendekatan  naratif.  Studi  pustaka  atau  kepustakaan  merupakan  kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan 16 . Data inilah yang kemudian disintesis untuk mendapatkan hasil penelitian. Adapun pendekatan naratif yang dimaksud adalah mensintesa  atau  sintesis  data  berupa  narasi  (teknik  kualitatif) 17 .  Data  yang  digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder dan primer. Data primer berupa refrensi terkait magrib ( maisir , gharar , riba dan bathil ) akad mudharabah dan agency problem. Adapun data sekunder yaitu refrensi yang tidak memuat secara khusus pembahasan terkait modal masalah  tersebut.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  terdiri  atas  dua  tahap  yaitu orientasi  dan  eksplorasi.  Tahap  orientasi  yaitu  pengumpulan  data-data  secara  umum sesuai topik penelitian.
Adapun tahap eksplorasi yaitu tahap di mana peneliti akan mengumpulkan data- data yang lebih terarah sesuai fokus penelitian atau bidang yang diteliti. Metode analisis deskriptif dengan teknik analisis data yaitu induktif dan deduktif. Metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa 18 . Deduktif, yaitu membahas data-data yang bersifat umum kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  dari  data-data  tersebut.  Adapun pendekatan  induktif  yaitu  kebalikan  dari  pendekatan  deduktif.  Pendekatan  induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum 19 . Dapat dikatakan bahwa induktif adalah cara mengambil kesimpulan yang bersifat general atau umum. Metode ini sering juga disebut metode induksi.

## PEMBAHASAN
Pada  dasarnya,  masalah  keagenan  disebabkan  oleh  adanya  asimetri  informasi dalam  akad mudharabah .  Informasi  yang  cenderung  pada  salah-satu  pihak  saja  dapat memicu  konflik  kepentingan  di  antara  pelaku  akad mudharabah .  Baik  bank  maupun
15 Chefi  Abdul  Latif,  “Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Pembiayaan  Musyarakah  Di  Perbankan Syariah,” Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY) 2, no. 1 (2020): 9–22.
16 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Iqra’: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi 8, no. 1 (2014): 68–74.
17 Siswanto,  “Systematic  Review  Sebagai  Metode  Penelitian  Untuk  Mensintesis  Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar),” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 13, no. 4 (2010): 21312.
18 Kazwaini, “Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi,” An-Nida’ 41, no. 1 (2018): 83–100.
19 Widodo  Winarso,  “Membangun  Kemampuan  Berfikir  Matematika  Tingkat  Tinggi  Melalui Pendekatan  Induktif,  Deduktif  Dan  Induktif-Deduktif  Dalam  Pembelajaran  Matematika,” Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching 3, no. 2 (2014).
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286
nasabah, jika memiliki keuntungan dari segi informasi, maka dapat saja memanfaatkan informasi tersebut demi keuntungannya. Sebagai contoh, nasabah dapat saja melakukan manipulasi  laporan  keuangannya  yang  akan  diserahkan  kepada  bank  agar  sebagian keuntungan  yang  seharusnya  milik  bank  dapat  diambil.  Sebaliknya,  bank  dapat  saja menyiasati perjanjian sebagai pemilik modal untuk usaha nasabah. Perjanjian ini misal terkait dengan nisbah bagi hasil dan kepemilikan aset usaha.
Jika disimak lebih jauh, asimetri informasi berkaitan dengan masalah gharar atau ketidakjelasan. Akad mudharabah yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam proses perjanjiannya  berpeluang  menimbulkan  asimetri  informasi  yang  pada  akhirnya  akan menimbulkan masalah keagenan. Selain gharar , unsur lainnya yang dapat menyebabkan masalah  keagenan  dalam  akad mudharabah yaitu  unsur maisir (judi), riba dan bathil . Pada kasus maisir /judi, praktek untung-untung  atau spekulasi dapat  dilakukan nasabah dalam  usahanya  tanpa  mempertimbangkan  kerugian  yang  dapat  ditimbulkannya. Akibatnya, nasabah kerap kali mengambil keputusan yang merugikan bank yang menjadi sumber modal usahanya.
Gambar 1. Hubungan Akad Mudharabah, Masalah Keagenan dan Magrib
Adapun dari segi riba , keuntungan yang berlipat menjadi dilarang karena dapat melanggar  aturan  akad mudharabah serta  dapat  menimbulkan  masalah moral  hazard pada bank. Di lain sisi, aspek bathil akan menjadi bagian krusial karena mencakup segala tindakan dalam akad mudharabah . Bathil yang berarti perbuatan yang merugikan orang lain  dapat  mencakup  asimetri  informasi  secara  khusus  dan  masalah  keganenan  secara luas.  Agar  penjelasan  terkait  larangan magrib ( maisir , gharar , riba dan bathil )  dalam upaya  mengatasi  masalah  keagenan  pada  akad mudharabah menjadi  lebih  mudah dipahami, berikut penjelasannya:
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286

## Larangan Maisir (Untung-untungan/Judi)
Setiap investasi pasti memiliki ketidakpastian hasil. Tidak terkecuali dalam akad mudharabah , ketidakpastian hasil juga akan ada 20 . Namun yang perlu dipahami bahwa ada batasan tertentu dari ketidakpastian yang dapat diprediksi, sehingga hasil benar-benar menjadi sesuatu dapat diperhitungkan. Inilah batasan antara ketidakpastian dalam akad mudharabah dengan maisir atau untung-untungan. Hasil dalam akad mudharabah dapat diperhitungkan dan diprediksi melalui usaha, berbeda dengan maisir yang menyandarkan segalanya pada keberuntungan semata. Artinya, ada perbedaan antara investasi pada akad mudharabah dengan maisir atau dikenal pula dengan judi. Selanjutnya,  dalam  upaya  mencegah agency  problem pada  akad  mudharabah, maka diperlukan larangan terhadap perilaku yang bersifat bermain pada keberuntungan. Seorang shahibul  mal tidak  dapat  langsung  memilih mudharib dengan  bermodal  pada keberuntungan bahwa semoga saja mudharib yang dipilihnya adalah orang yang dapat dipercaya.  Bahkan,  pada  kasus  yang  ekstrim  mungkin  memilih mudharib -nya  dengan mengundi.  Padahal,  mengundi  nasib  sudah  masuk  dalam  kategori  judi  dana  perilaku syetan 21 . Perilaku semacam ini tidak hanya akan beresiko besar bagi shahibul mal untuk mendapatkan mudharib yang tidak terpercaya, tetapi berpeluang membuat dirinya sendiri menjadi tidak tenang dalam mempercayakan dananya pada sang mudharib . Pada titik ini, akan muncul bibit-bibit agency problem .
Jadi,  pada dasarnya seorang shahibul  mal harus  memilih  mudharib-nya dengan ketat  dan  kriteria  tertentu.  Cara  ini  dilakukan  untuk  menghindari mudharib yang  tidak dapat dipercaya serta menjaring mudharib yang tentunya dapat dipercaya. Mudharib yang memenui kriteria dapat dipercaya tentu akan lebih memberi ketentraman bagi shahibul mal untuk mempercayakan dananya. Beberapa kriteria mudharib yang dapat dipercaya yaitu  memiliki track  record yang  baik,  jaminan  bisnis,  hubungan  historis,  kebiasaan bisnis, hubungan baik dengan pemilik dana, diterima pasar, proyek milik sendiri, mampu menangkap peluang, mampu membaca bahasa bisnis, dari kelas sosial yang baik, keahlian seusai dengan bisnisnya, mampu membaca resiko bisnis, memiliki komitmen dan berasal dari keluarga bisnis 22 .

## Larangan Gharar (Ketidakjelasan)
Pada  aspek  pelarangan gharar atau  ketidakjelasan  dilakukan  beberapa  langkah untuk  mencegah  assymetri  information.  Menurut  Muljawan,  setidaknya  langkah  yang dapat  diambil  yaitu  menentukan  kriteria  nasabah  secara  ketat,  peningkatan  kualitas transparansi  dan  melakukan  pelaporan  keuangan  secara  ketat  agar  resiko  dapat dikurangi 23 . Adapun pendapat yang lebih religius disampaikan oleh Iwan, bahwa setiap transaksi akad mudharabah harus memenuhi standar halal dan tidak melanggar syariah. Selanjutnya,  keterbukaan  kepengurusan,  pencatatan  keuangan  yang  baik  dan  ketaatan
20 Retno Amalia Rahayu, “Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi Konvensional Dan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada PrimKopKar  PT.  Wonosari  Jaya  Dan  Koperasi  Syariah  An-Nisa),” Jurnal  Akuntansi  UNESA 1,  no.  2 (2013): 10–24.
21 Mahfud  Nugroho  and  Fitria  Yuni  Astuti,  “Jual  Beli  Mystery  Box  Pada  E-Commerse  Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” Journal Economic Insights 1, no. 2 (2022): 137–47.
22 Muhammad Muhammad, “Atribut Proyek Dan Mudharib Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syari’ah di Indonesia,” Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) 21, no. 3 (2006): 221– 35.
23 Dadang Muljawan, “Bank Syariah, Filosofi Dan Operasi,” Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia , 2001.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286
terhadap  ajaran  agama  juga  menjadi  sangat  berharga.  Menurut  Iwan,  jika  semua  hal tersebut  ada  dalam  proses  akad mudharabah setidaknya  resiko  atas  masalah  keagenan dapat dikurangi. Pendapat lain yang juga menarik yaitu menerapkan honesty compatible dalam akad mudharabah 24 . Artinya, agent dapat diberi bonus jika kinerjanya bagus, baik berupa saham usaha atau insentif.
Cara  lain  yang  sangat  baik  dalam  mengatasi  masalah  keagenan  dalam  akad mudharabah yaitu menerapkan akuntansi atau pelaporan keuangan yang ketat. Artinya, membentuk komite audit yang akan bertugas melakukan audit keuangan dan mengawasi laporan keuangan secara ketat 25 . Cara ini akan sangat membantu dalam mencegah para mudharib melakukan  kecurangan  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Komite  audit meliputi  berbagai  tugas,  yaitu  melakukan  pengawasan  terhadap  laporan  keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal usaha 26 . Adanya komite  audit  tentu  akan  membuat  para mudharib melaksanakan  tugasnya  dengan  baik seusai  kontrak,  juga  membuat  para shahibul  mal lebih  tenang  dan  dapat  percaya sepenuhnya kepada para mudharib .

## Larangan Riba (Tambahan yang Zalim)
Riba bukan lagi menjadi hal baru yang dianggap dapat merugikan dalam sebuah akad termasuk akad mudharabah 27 . Pada akad mudharabah , riba dilarang dalam lingkup usaha  yang  dilakukan mudharib .  Tentu,  seorang mudharib dilarang  untuk  melakukan bisnis yang melanggar aturan syariah, apalagi yang berkaitan dengan riba misalnya utang piutang yang berbunga. Jika seorang mudharib melakukan usaha dalam kaitannya dengan riba,  maka  hal  ini  dapat  berdampak  pada  batalnya  akad mudharabah karena  telah melanggar  aturan  syariah.  Maka  keuntungan  yang  dihasilkan dari  usaha mudharib tergolong haram untuk diambil atau dipungut. Artinya, riba secara alami telah membuat agency problem karena seorang shahibul mal tidak akan mempercayakan dananya dalam usaha yang mengandung unsur riba.
Selain  itu,  dengan  mencegah  adanya  riba  dalam  akad mudharabah maka  dapat meningkatkan kepercayaan para shahibul mal kepada para mudharib 28 . Shahibul mal juga tak perlu khawatir bahwa dana yang diinvestasikannya akan digunakan untuk usaha yang melanggar syariah. Artinya, akan terbangun kepercayaan di antara mudharib dan shahibul mal sehingga dengan sendirinya akan mencegah munculnya agency problem . Pada sisi mudharib , ketenangan diri juga akan muncul karena dengan adanya larangan riba, maka kejelasan  dana  bisnis  sebagai  investasi  bukan  sebagai  pinjaman  akan  terjamin.  Maka mudharib tak perlu cemas jika diminta mengembalikan dana usaha beserta kelebihannya jika sewaktu-waktu usaha mengalami kesulitan keuangan.
24 Aminudin  Salsabila,  “Optimalisasi  Skema  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Akad  Musyarakah  Untuk Mengatasi  Agency  Problem  Melalui  Incentive  Compatible  Constraints  Di  BMT  Dana  Mentari Muhammadiyah Purwokerto” (IAIN Purwokerto, 2020).
25 Sigit  Pramono,  “Permasalahan  Agency  Theory  Dan  GCG  Pada  Perbankan  Syariah,” Media Akuntansi. Edisi 52 (2006): 2006.
26 Anak  Agung  Putu  Gede  Bagus  Arie,  Putu  Gede  Bagus  Arie  Susandya,  and  Ni  Nyoman  Ayu Suryandari,  “Dinamika  Karakteristik  Komite  Audit  Pada  Audit  Report  Lag,” Media  Riset  Akuntansi, Auditing & Informasi 21, no. 2 (2021): 175–90.
27 Dyah  Ayu  Perwitasari,  “Internalisasi  Nilai-Nilai  Keadilan  Dalam  Praktik  Pembiayaan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah,” JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) 2, no. 1 (2017).
28 Muhammad  Rosid,  “Penerapan  Perjanjian  Akad  Mudharabah  Muqayyadah  Dalam  Skema Pembiayaan  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  Cabang  Pembantu Banyuputih),” LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2021): 55–73.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286

## Larangan Bathil (Zalim/Merugikan Orang Lain)
Larangan bathil atau  berbuat  sesuatu  yang  merugikan  mungkin  menjadi  yang paling krusial dari yang lain. Pada dasarnya, baik maisir , gharar dan riba dilarang karena juga megandung kebathilan. Maka, aspek larangan berbuat bathil juga akan ada dalam akad mudharabah 29 .  Melarang  adanya  perbuatan bathil sama  saja  dengan  mencegah agency  problem terjadi.  Adanya  larangan  ini  akan  membuat  pelaku  akad mudharabah lebih tenang dalam prosesnya. Mereka tak perlu ragu dalam melakukan tugasnya masing- masing sebagai pihak yang berakad. Artinya, kedua belah pihak tidak akan khawatir akan dicurangi pihak lain akibat adanya asimetri informasi dan dengan sendirinya mencegah agency problem . Sebagai upaya mencegah adanya potensi merugikan salah-satu pihak, maka  perlu  beberapa  upaya.  Misalnya,  membentuk  komite  audit  yang  akan  memantau mudharib sehingga potensi kecurangan yang dilakukan oleh mudharib dapat dikurangi 30 . Contoh  lainnya  adalah  dengan  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  akan mengawasi lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari aturan syariah yang dapat saja  malah  berbuat bathil atau  merugikan  para mudharib .  Tentu,  melalui  pihak-pihak ketiga yang bertindak sebagai pengawas ini maka masalah perbuatan bathil yang dapat memicu munculnya agency problem dapat dicegah dengan baik.

## KESIMPULAN
Masalah agency  problem pada  akad mudharabah disebabkan  oleh  asimetri informasi  yang  dapat  saja  terjadi.  Asimetri  informasi  yang  terjadi  dapat  dikurangi potensinya dengan menerapkan larangan magrib ( maisir , gharar , riba dan bathil ) dalam proses evaluasi akad mudharabah. Hal ini dikarenkanan larangan magrib terutama terkait gharar akan berdampak pada terbukanya informasi bagi kedua pihak yang berakad. Pada akhirnya,  asimetri  informasi  yang  merupakan  akar  dari  masalah  keagenan  pada  akad mudharabah dapat  dihindari.  Baik  pada proses  manajemen maupun laporan keuangan, analisis magrib dapat  diterapkan  untuk  mendeteksi  atau  menghindari  adanya agency problem . Maka, diperlukan diskusi lebih lanjut untuk menyusun konsep magrib sebagai standar evaluasi bagi penerapan akad mudharabah pada lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Agustianto, Mochammad Andre, and Muhimmatin Alfafa. “Problematika Moral Hazard
Pada  Pembiayaan  Mudharabah  Di  BMT  Maslahah  Cabang  Ngoro  Kabupaten Mojokerto.” JIES: Journal of Islamic Economics Studies 3, no. 1 (2022): 44–59. Arie, Anak Agung Putu Gede Bagus, Putu Gede Bagus Arie Susandya, and Ni Nyoman Ayu Suryandari. “Dinamika Karakteristik Komite Audit Pada Audit Report Lag.” Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 21, no. 2 (2021): 175–90.
Budiono, Arief. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Law and Justice 2, no. 1 (2017): 54–65.
Candra,  Alias.  “Asimetri  Informasi  Pada  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  Di  Bank Syari’ah Mandiri.” Al-Tijary , 2016, 97–107.
Harahap,  Nursapia.  “Penelitian  Kepustakaan.” Iqra’:  Jurnal  Perpustakaan  Dan Informasi 8, no. 1 (2014): 68–74.
29 Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” Law and Justice 2, no. 1 (2017): 54–65.
30 Pramono, “Permasalahan Agency Theory Dan GCG Pada Perbankan Syariah.”
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286
Healy, Paul M, and Krishna G Palepu. “Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature.” Journal of Accounting and Economics 31, no. 1–3 (2001): 405–40.
———.  “The  Effect  of  Firms’  Financial  Disclosure  Strategies  on  Stock  Prices.” Accounting Horizons 7, no. 1 (1993): 1.
Istiowati, Sri Indah, and Muslichah Muslichah. “Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,
Murabahah,  Dan  Tingkat  Profitabilitas  Bank  Syariah  Di  Indonesia.” AFRE (Accounting and Financial Review) 4, no. 1 (2021): 29–37.
Kazwaini. “Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi.” An-Nida’ 41, no. 1 (2018): 83–100.
Latif,  Chefi  Abdul.  “Pembiayaan  Mudharabah  Dan  Pembiayaan  Musyarakah  Di Perbankan  Syariah.” Jurnal  Ilmu  Akuntansi  Dan  Bisnis  Syariah  (AKSY) 2,  no.  1 (2020): 9–22.
Lestari, Enny Puji. “Moral Hazard Dalam Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Pada  Bprs Madani  Kota Metro.” FINANSIA:  Jurnal  Akuntansi Dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (2019): 132–44.
Lubis, Aswadi. “Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah.” Al Qalam 33, no. 1 (2016): 46–62.
Muhammad,  Muhammad.  “ATRIBUT  PROYEK  DAN  MUDHARIB  DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARI’AH DI INDONESIA.” Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) 21, no. 3 (2006): 221–35. Muljawan,  Dadang.  “Bank  Syariah,  Filosofi  Dan  Operasi.” Jakarta:  Biro  Perbankan Syariah Bank Indonesia , 2001.
Multifiah,  Multifiah,  Asfi  Manzilati,  and  Laili  Hurriati.  “Agency  Problem  and  Its Enforcement  In  Funding  Mudharabah:  Study  of  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Malang Branch.” International Journal of Social and Local Economic Governance 1, no. 1 (2015): 52–60. Nasution, Adanan Murroh. “Konsep Pasar Yang Islami.” Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 4, no. 2 (2018): 126–44.
Nugroho, Mahfud,  and  Fitria Yuni Astuti. “Jual Beli Mystery Box Pada E-Commerse Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam.” Journal  Economic  Insights 1,  no.  2 (2022): 137–47.
Perwitasari, Dyah Ayu. “Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah.” JIA  (Jurnal  Ilmiah  Akuntansi) 2,  no.  1 (2017).
Pramono,  Sigit.  “Permasalahan  Agency  Theory  Dan  GCG  Pada  Perbankan  Syariah.” Media Akuntansi. Edisi 52 (2006): 2006.
Puspita,  Mega.  “Peningkatan  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank  Syariah:  Telaah Konseptual.”  In Prosiding  Industrial  Research  Workshop  and  National  Seminar , 12:1526–29, 2021.
Rahayu, Retno Amalia. “Analisis Perbandingan Penerapan Pengukuran Kinerja Berbasis Balance  Scorecard  Pada  Badan  Usaha  Berbentuk  Koperasi  Konvensional  Dan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada PrimKopKar PT. Wonosari Jaya Dan Koperasi Syariah An-Nisa).” Jurnal Akuntansi UNESA 1, no. 2 (2013): 10–24.
Rizal,  Sofian  Syaiful,  and  Nuri  Ma’rifatul  Laily.  “Strategi  Perbankan  Syariah  Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Mudharabah.” Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) 4, no. 1 (2021): 335–45.
Rosid,  Muhammad.  “Penerapan  Perjanjian  Akad  Mudharabah  Muqayyadah  Dalam
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 4(1), 2021: 1-11 doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1286
Skema  Pembiayaan  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Di  KJKS  BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih).” LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2021): 55–73.
Salsabila,  Aminudin.  “Optimalisasi  Skema  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Akad  Musyarakah Untuk  Mengatasi  Agency  Problem  Melalui  Incentive  Compatible  Constraints  Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.” IAIN Purwokerto, 2020.
Sarono,  Agus.  “Analisis  Problem  Pembiayaan  Mudharabah  Serta  Solusinya.” Diponegoro Private Law Review 4, no. 1 (2019).
Siswanto. “Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian  (Sebuah  Pengantar).” Buletin  Penelitian  Sistem  Kesehatan 13,  no.  4 (2010): 21312.
Winarso,  Widodo.  “Membangun  Kemampuan  Berfikir  Matematika  Tingkat  Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif Dan Induktif-Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika.” Eduma:  Mathematics  Education  Learning  and  Teaching 3,  no.  2 (2014).
Yumarni, Ani,  and Hidayat  Rumatiga. “Penerapan Prinsip  Larangan  ‘Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba’ Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal.” Karimah Tauhid 3, no. 4 (2024): 4310–30.