E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## KAJIAN  PENYIARAN  SECARA  ILEGAL  PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Michele Angeline Cristy, Jeane Neltje Saly Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: michele.205200099@stu.untar.ac.id, jeanes@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mendalami  kajian  penyiaran  secara  ilegal  dengan  fokus  pada perspektif  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Latar belakang penelitian muncul dari meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta melalui media  penyiaran  yang  tidak  sah,  yang  berpotensi  merugikan  para  pemilik  karya intelektual.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  dampak  serta  implikasi hukum dari praktik penyiaran ilegal dalam kerangka undang-undang hak cipta yang berlaku. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum, studi literatur, dan penelusuran kasus-kasus terkait untuk menggali informasi terkini. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  praktik  penyiaran  ilegal  merugikan  pemegang  hak  cipta, menciptakan  ketidakadilan  dalam  industri  kreatif,  dan  melanggar  norma  hukum yang  mengatur  hak  cipta.  Implikasi  hukumnya  mencakup  sanksi  yang  dapat diterapkan  terhadap  pelaku  penyiaran  ilegal  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang  Hak  Cipta.  Kesimpulan  penelitian  ini  menekankan  perlunya  penegakan hukum yang lebih ketat dan langkah-langkah preventif untuk mengatasi penyiaran ilegal demi melindungi hak cipta dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam industri  kreatif.  Penelitian  ini  memberikan  wawasan  yang  mendalam  mengenai aspek  hukum  dalam  konteks  penyiaran  ilegal,  merangkum  kompleksitas  isu,  dan menyoroti  perlunya  perhatian  serius  terhadap  perlindungan  hak  cipta  dalam  era digital.
Kata kunci : Penyiaran Ilegal; Undang-Undang Hak Cipta; Perspektif Hukum

## Abstract
This research delves into the study of illegal broadcasting from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The background of the research arises  from  the  increasing  cases  of  copyright  violations  through  unauthorized broadcasting  media,  which  has  the  potential  to  harm  the  intellectual  property owners.  The  objective  of  this  research  is  to  analyze  the  impact  and  legal implications  of  illegal  broadcasting  practices  within  the  framework  of  the prevailing copyright law. The research method involves legal document analysis, literature review, and case studies to gather up-to-date information. The research findings indicate that illegal broadcasting practices harm copyright holders, create injustice in the creative industry, and violate legal norms governing copyright. The
legal  implications  include  sanctions  that  can  be  applied  to  illegal  broadcasting actors  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Copyright  Law.  The  research conclusion  emphasizes  the  need  for  stricter  law  enforcement  and  preventive measures to address illegal broadcasting in order to protect copyright and promote sustainable growth in the creative industry. This study provides in-depth insights into  the  legal  aspects  of  illegal  broadcasting,  summarizes  the  complexity  of  the issue, and highlights the serious attention required for copyright protection in the digital era.
Keywords: Illegal Broadcasting; Copyright Law; Legal Perspective

## Pendahuluan
Penyiaran ilegal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam era digital ini. Fenomena  penyiaran  ilegal  menjadi  semakin  menonjol  seiring  dengan  kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap  konten  digital.  Penyiaran  ilegal  merujuk  pada  praktek  menyebarkan  atau menggunakan karya cipta tanpa izin atau lisensi dari pemilik hak cipta yang sah.
Perspektif yang saling terkait. Pertama, fenomena penyiaran ilegal menciptakan tantangan serius bagi pemegang hak cipta. Dalam era di mana konten digital dapat dengan mudah disalin dan disebarkan, para pencipta dan pemilik hak cipta seringkali menghadapi risiko besar kehilangan kendali atas karya-karya mereka. Hasil kreatif yang merupakan produk  investasi  intelektual  dapat  dengan  cepat  disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak bertanggung jawab, menyebabkan kerugian finansial dan merugikan motivasi untuk terus berinovasi (Kurniawan, 2020);(Fuah, Pi, & Matauli, 2023).
Kedua, dampak penyiaran ilegal terasa secara signifikan di industri kreatif. Pelaku penyiaran ilegal seringkali menyalahgunakan hak cipta tanpa memperhitungkan kerugian yang  dapat  ditimbulkan  pada  ekosistem  industri  tersebut.  Ini  mencakup  merugikan seniman, penulis, musisi, dan semua pihak yang terlibat dalam produksi konten kreatif. Selain  itu,  dampak  ini  juga  dapat  mempengaruhi  investasi  dan  pendapatan  yang seharusnya  mengalir  ke  industri  kreatif,  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  sektor tersebut.
Ketiga,  konteks  hukum  yang  mengatur  hak  cipta,  terutama  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia, menjadi titik sentral dalam memahami latar belakang masalah.  Undang-Undang  Hak  Cipta  ini  seharusnya  memberikan  kerangka  kerja  yang jelas  dan  efektif  untuk  melindungi  hak  cipta  dan  mencegah  praktik  penyiaran  ilegal. Namun,  implementasinya  seringkali  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan,  termasuk ketidakmampuan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta secara efisien di era digital yang terus berkembang.
Keempat,  peningkatan  penggunaan  internet  dan  platform  digital  semakin memperumit  masalah  ini.  Penyiaran  ilegal  tidak  lagi  terbatas  pada  media  tradisional seperti televisi dan radio; sekarang, internet menjadi media utama di mana pelanggaran hak cipta terjadi. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum,
pengawasan,  dan  perlindungan  hak  cipta,  mengingat  batas-batas  wilayah  dalam  dunia maya seringkali menjadi kabur (Mustaqim, 2018);(Sudibyo, 2004).
Selanjutnya,  semakin  canggihnya  teknologi  distribusi  konten  digital  dan perkembangan media sosial telah membuka pintu bagi penyebaran ilegal konten secara lebih  luas  dan  cepat.  Keberadaan  platform-platform  online  yang  memungkinkan  siapa pun  untuk  mengunggah  dan  menyebarkan  konten  tanpa  validasi  hak  cipta  menambah kompleksitas  latar  belakang  masalah  ini.  Tantangan  ini  semakin  diperparah  oleh kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif di dunia maya.
Kelima,  latar  belakang  globalisasi  turut  berkontribusi  pada  eskalasi  penyiaran ilegal.  Keterhubungan  dunia  yang  semakin  erat  secara  ekonomi  dan  budaya  membuat konten digital dapat menyebar dengan cepat melintasi batas negara. Hal ini menimbulkan kesulitan  tambahan  dalam  menegakkan  hak  cipta  di  tingkat  internasional  dan menyusahkan koordinasi antara berbagai yurisdiksi yang memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda.
Pemahaman  terhadap  latar  belakang  masalah  ini  perlu  diperdalam  dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dalam dunia hiburan dan media. Munculnya platform  streaming  dan  layanan  konten  digital  berlangganan  menimbulkan  persaingan yang ketat di industri ini. Sementara itu, penyiaran ilegal tidak hanya merugikan pemilik hak  cipta,  tetapi  juga  merusak  integritas  dan  keseimbangan  pasar  secara  keseluruhan (Pratama, 2019);(Yulisti, 2024).
Dalam rangka mengatasi tantangan penyiaran ilegal, pemahaman komprehensif terhadap  latar  belakang  masalah  ini  menjadi  kunci  untuk  merumuskan  kebijakan, regulasi,  dan  strategi  penegakan  hukum  yang  efektif.  Dengan  memperhitungkan dinamika kompleks dari fenomena ini, langkah-langkah yang holistik dan berkelanjutan dapat diambil untuk melindungi hak cipta, mendukung pertumbuhan industri kreatif, dan memastikan adanya keadilan dalam lingkungan digital yang terus berubah.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  tersebut  dapat  menjadi  sebuah  permasalahan yaitu pertama, bagaimana dampak praktik penyiaran ilegal terhadap pemegang hak cipta dalam kerangka Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia? kedua, sejauh mana efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam mencegah dan menanggulangi praktik  penyiaran  ilegal  di  era  digital,  serta  apa  kendala  utama  yang  dihadapi  dalam implementasinya?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  menganalisis penyiaran  ilegal  dari  perspektif  Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  analisis  dokumen  hukum,  studi  literatur,  dan penelusuran  kasus  terkait  (Susanto,  2021).  Analisis  dokumen  hukum  mencakup pemeriksaan secara rinci terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan terkait. Studi literatur melibatkan review artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian untuk memahami isu-isu yang berkaitan dengan penyiaran ilegal dan hak cipta.
Penelusuran  kasus  dilakukan  untuk  memperoleh  wawasan  praktis  dari  situasi lapangan. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan deduktif untuk mengevaluasi kesesuaian kerangka hukum dengan dinamika penyiaran ilegal. Metode ini diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  implementasi  undang-undang dan tantangan hukum yang dihadapi dalam menanggapi fenomena penyiaran ilegal.

## Hasil dan Pembahasan
A. Dampak  Praktik  Penyiaran  Ilegal  Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  Dalam Kerangka Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Di Indonesia Praktik  penyiaran  ilegal  menciptakan  dampak  serius  terhadap  pemegang  hak cipta dalam kerangka Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia. Fenomena  ini  mencuat  karena  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  semakin canggih, memudahkan penyebaran konten digital tanpa izin. Dampak pertama adalah kerugian finansial yang signifikan bagi pemegang hak cipta. Karya intelektual yang dihasilkan melibatkan investasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang besar. Praktik penyiaran  ilegal  merampas  nilai  ekonomis  dari  karya  tersebut,  mengakibatkan hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Dampak  kedua  adalah  merosotnya  nilai  dan  kontrol  pemegang  hak  cipta terhadap karyanya. Penyebaran ilegal mengakibatkan hilangnya eksklusivitas konten, yang seharusnya menjadi hak prerogatif pemegang hak cipta. Hal ini berdampak pada citra dan reputasi pencipta, karena karya mereka dapat diubah, disalahgunakan, atau dikaitkan dengan konteks yang tidak diinginkan tanpa persetujuan mereka.
Dampak  ketiga  adalah  terjadinya  distorsi  dalam  ekosistem  industri  kreatif.
Pelanggaran hak cipta melalui penyiaran ilegal menciptakan persaingan yang tidak adil  antara  pihak  yang  mematuhi  aturan  dan  yang  tidak.  Ini  dapat  merugikan  para pelaku  industri  yang  berinvestasi  secara  legal,  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam pasar.  Selain  itu,  ketidakpastian  hukum  yang  muncul  dari  praktik  penyiaran  ilegal dapat mengecilkan motivasi para pencipta untuk terus berinovasi dan menciptakan karya baru (Wijaya, 2017);(Soelistyo, 2022).
Fenomena ini juga menimbulkan dampak sosial dan budaya yang tidak dapat diabaikan.  Penyiaran  ilegal  dapat  mengubah  cara  masyarakat  mengakses  dan mengonsumsi  konten,  mempengaruhi  pola  pikir  terkait  nilai  hak  cipta. Ketidakpahaman  tentang  hak  cipta  dapat  berkembang,  membawa  implikasi  jangka panjang  terhadap  apresiasi  terhadap  karya  seni  dan  kreativitas  (Hidayat, 2019);(Senewe, 2015).
Meskipun  Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  menciptakan kerangka  kerja  untuk  melindungi  hak  cipta,  implementasinya  belum  sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah ini. Tantangan utama terletak pada kesulitan dalam mendeteksi  dan  mengatasi  penyiaran  ilegal  di  lingkungan  digital  yang  terus berkembang.  Selain  itu,  keterbatasan  sumber  daya  dan  keterlambatan  dalam penegakan hukum dapat menghambat efektivitas undang-undang.
Pentingnya  pemahaman  yang  mendalam  tentang  dampak  praktik  penyiaran ilegal terhadap pemegang hak cipta membutuhkan pendekatan holistik. Perlu adanya kerjasama  antara  pemerintah,  industri,  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak cipta. Langkah-langkah pencegahan yang  efektif,  seperti  meningkatkan  pendidikan  tentang  hak  cipta  dan  memperkuat mekanisme penegakan hukum, perlu ditempuh untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para pemegang hak cipta.
Sehingga,  dampak  praktik  penyiaran  ilegal  terhadap  pemegang  hak  cipta mencakup  kerugian  finansial,  hilangnya  kontrol  dan  eksklusivitas,  distorsi  dalam industri kreatif, serta dampak sosial dan budaya. Permasalahan ini memerlukan solusi yang holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian,  langkah-langkah  pencegahan  dan  penegakan  hukum  yang  lebih  efektif menjadi  krusial  untuk  melindungi  hak  cipta,  memastikan  keberlanjutan  industri kreatif, dan menghormati kreativitas dan inovasi dalam era digital.

## B. Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek  Penyiaran  Ilegal  Di  Era  Digital,  Serta  Apa  Kendala  Utama  Yang Dihadapi Dalam Implementasinya
Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam mencegah dan menanggulangi praktek  penyiaran  ilegal  di  era  digital  menjadi  fokus  perhatian  dalam  konteks perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  pesat.  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  di  Indonesia  seharusnya  memberikan kerangka  hukum  yang  cukup  kuat  untuk  melindungi  pemegang  hak  cipta  dan mencegah  pelanggaran  hak  cipta.  Namun,  sejauh  mana  undang-undang  ini  efektif dalam  menghadapi  tantangan  penyiaran  ilegal,  serta  kendala  utama  yang  dihadapi dalam implementasinya (Setiawan, 2018).
Undang-Undang Hak Cipta seharusnya menjadi landasan hukum yang tangguh untuk  melindungi  hak  cipta  dalam  semua  bentuknya,  termasuk  di  dalamnya penyiaran. Namun di era digital, praktik penyiaran ilegal semakin berkembang pesat karena kemudahan akses dan distribusi konten melalui internet. Hal ini menciptakan sejumlah tantangan dalam menjaga efektivitas undang-undang tersebut.
Pertama,  kesulitan  dalam  pendeteksian  dan  penegakan  hukum  merupakan hambatan  utama.  Cepatnya  penyebaran  konten  digital  dan  penggunaan  teknologi enkripsi  membuat  sulitnya  mengidentifikasi  dan  melacak  pelaku  penyiaran  ilegal. Selain  itu,  penyiaran  ilegal  sering  kali  melibatkan  pelaku  yang  bersifat  anonim, menyulitkan proses penuntutan dan penindakan hukum.
Kedua,  keberagaman  platform  online  dan  media  sosial  memberikan  ruang gerak  yang  luas  bagi  praktik  penyiaran  ilegal.  Konten  ilegal  dapat  dengan  mudah diunggah  dan  disebarluaskan  tanpa  adanya  validasi  hak  cipta,  memperumit  upaya pengendalian  dan  pencegahan.  Kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan teknologi dan taktik baru yang digunakan oleh pelaku penyiaran ilegal menjadi kunci dalam menjaga efektivitas undang-undang.
Ketidakselarasan antara perkembangan teknologi digital dan undang-undang hak cipta juga menjadi kendala dalam menghadapi penyiaran ilegal. Undang-Undang Hak  Cipta  mungkin  tidak  selalu  mampu  mengikuti  laju  perkembangan  teknologi dengan cepat dan fleksibel. Beberapa ketentuan dalam undang-undang mungkin tidak memadai  dalam  menghadapi  tantangan  spesifik  yang  muncul  dalam  lingkungan digital.
Ketidakselarasan ini dapat menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh  pelaku  penyiaran  ilegal.  Keterbatasan  definisi  dan  ketentuan-ketentuan  dalam undang-undang  bisa  memberikan  celah  untuk  interpretasi  yang  salah  dan penyalahgunaan.  Oleh  karena  itu,  perlu  kajian  mendalam  dan  pembaruan  secara berkala terhadap undang-undang untuk menjaga relevansinya dengan perkembangan teknologi dan praktik industri (Al-Fatih, 2021).
Aspek  globalisasi  juga  memberikan  kendala  tersendiri  dalam  efektivitas Undang-Undang Hak Cipta. Penyebaran konten ilegal melintasi batas negara dengan cepat,  menciptakan  kompleksitas  dalam  penegakan  hukum  yang  melibatkan yurisdiksi  internasional.  Kerjasama  antarnegara  dan  kerangka  kerja  internasional menjadi krusial dalam mengatasi praktik penyiaran ilegal yang melibatkan pelaku dari berbagai belahan dunia (Prasetyo, 2019).
Keterlibatan  pihak  ketiga,  seperti  penyedia  platform  digital,  juga  menjadi elemen kritis. Mereka seringkali dihadapkan pada dilema antara mendukung inovasi dan kebebasan berekspresi di satu sisi, dan mematuhi undang-undang hak cipta di sisi lainnya.  Peran  pihak  ketiga  ini  dalam  memberikan  solusi  yang  adil  dan  seimbang menjadi penting dalam mendukung efektivitas Undang-Undang Hak Cipta.
Dampak  sosial  dan  ekonomi  penyiaran  ilegal  juga  perlu  menjadi  perhatian.
Tidak  hanya  merugikan  pemegang  hak  cipta,  tetapi  juga  berpotensi  merugikan industri  kreatif  secara  keseluruhan.  Distorsi  dalam  persaingan,  berkurangnya pendapatan  yang  seharusnya  mengalir  ke  industri  secara  legal,  dan  penurunan motivasi  untuk  berinovasi  adalah  konsekuensi  serius  yang  dapat  merugikan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di sektor kreatif (Asmanto, 2018).
Untuk  meningkatkan  efektivitas  Undang-Undang  Hak  Cipta  dalam menghadapi penyiaran ilegal di era digital, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama,  perlu  diperkuat  kerjasama  internasional  dan  perjanjian  antarnegara  untuk meningkatkan penegakan hukum lintas batas. Kedua, perlu memperkuat peran pihak ketiga,  seperti  penyedia  platform  digital,  dalam  menerapkan  kebijakan  yang mendukung hak cipta.
Selanjutnya, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mendeteksi  dan  menangani  pelanggaran  hak  cipta  di  era  digital.  Ini  mencakup pelatihan yang intensif, penggunaan teknologi deteksi canggih, dan kerjasama aktif dengan  industri  kreatif.  Peningkatan  dalam  hal  ini  akan  membantu  meningkatkan efisiensi  penegakan  hukum  dan  meminimalkan  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh penyiaran ilegal.
Di  samping  itu,  perlu  dilakukan  evaluasi  dan  pembaruan  terhadap  Undang- Undang Hak Cipta secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Keterlibatan para pakar hukum, pemegang hak cipta, dan pihak terkait lainnya dalam proses  ini  akan  memastikan  bahwa  undang-undang  tersebut  dapat  mengakomodasi dinamika industri dan teknologi secara lebih baik.
Penyadaran  masyarakat  juga  penting.  Pendidikan  mengenai  hak  cipta  risiko penyiaran ilegal, dan dampaknya perlu ditingkatkan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran tersebut dapat membentuk norma-norma yang mendukung hak cipta dan menekan praktik penyiaran ilegal.
Sehingga,  dalam  menghadapi  penyiaran  ilegal  di  era  digital,  evaluasi mendalam terhadap efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dan identifikasi kendala dalam  implementasinya  menjadi  langkah  penting.  Tantangan  kompleks  yang melibatkan aspek teknologi, hukum, dan ekonomi memerlukan pendekatan holistik dan kerjasama lintas sektor untuk mencapai solusi yang efektif. Dengan memahami dampak penyiaran ilegal dan mengatasi kendala dalam penegakan hukum, langkah- langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan industri kreatif, melindungi hak  cipta,  dan  mendorong  pertumbuhan  inovatif  dalam  era  digital  yang  terus berkembang.
Pentingnya  memahami  dampak  dan  kendala  terkait  efektivitas  Undang- Undang Hak Cipta dalam menghadapi penyiaran ilegal di era digital dapat dilihat dari sudut  pandang  dampak  yang  melibatkan  berbagai  aspek.  Salah  satu  dampak  yang perlu  dipahami  lebih  mendalam  adalah  konsekuensi  ekonomi.  Praktik  penyiaran ilegal  tidak  hanya  berdampak  pada  pemegang  hak  cipta,  tetapi  juga  menimbulkan kerugian finansial secara keseluruhan dalam industri kreatif (Asri, 2020).
Kerugian  finansial  terkait  dengan  pembajakan  konten  dapat  mengecilkan motivasi industri kreatif untuk berinvestasi dalam pengembangan karya baru. Pelaku industri yang mendapatkan keuntungan dari hak cipta terancam oleh persaingan yang tidak  sehat  dengan  entitas  atau  individu  yang  menyebarkan  konten  tanpa  ijin.  Ini menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  distribusi  pendapatan  di  industri,  mengurangi daya tarik dan insentif bagi para pelaku industri untuk terus berkreasi.
Dampak  ekonomi  lebih  lanjut  dapat  dilihat  dalam  pengaruhnya  terhadap ekosistem pekerja kreatif. Semakin maraknya penyiaran ilegal dapat mengakibatkan penurunan  permintaan  untuk  layanan  atau  karya  legal,  yang  pada  gilirannya  dapat mengancam keberlanjutan pekerjaan dan pendapatan para seniman, penulis, musisi, dan profesional lainnya yang terlibat dalam produksi konten kreatif.
Selanjutnya,  aspek  dampak  yang  perlu  diperhatikan  secara  komprehensif adalah  implikasi  sosial.  Penyiaran  ilegal  dapat  memengaruhi  budaya  konsumsi masyarakat  dan  pandangan  mereka  terhadap  nilai  hak  cipta.  Adanya  akses  mudah terhadap konten ilegal dapat menciptakan persepsi bahwa konsumsi konten tanpa izin atau lisensi adalah hal yang wajar. Hal ini dapat merusak norma-norma sosial terkait
dengan penghargaan terhadap karya kreatif, memberikan dorongan bagi penyebaran ilegal dan mengurangi kepedulian masyarakat terhadap hak cipta.
Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait hak cipta menjadi faktor penting dalam merumuskan solusi yang efektif. Oleh karena itu, pendidikan publik dan kampanye penyuluhan perlu ditingkatkan untuk memberikan informasi yang jelas dan  menyeluruh  tentang  dampak  negatif  penyiaran  ilegal  terhadap  keberlanjutan ekosistem kreatif dan ekonomi.
Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa kemajuan teknologi digital juga dapat dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  publik.  Penggunaan media  sosial  dan  platform  online  dapat  digunakan  sebagai  alat  efektif  untuk menyampaikan  informasi  tentang  pentingnya  hak  cipta  dan  konsekuensi  penyiaran ilegal.
Kendala  utama  dalam  implementasi  Undang-Undang  Hak  Cipta  perlu dipahami agar langkah-langkah peningkatan dan perbaikan dapat diambil. Salah satu kendala  utama  adalah  ketidakmampuan  undang-undang  untuk  beradaptasi  dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Undang-undang yang tidak sesuai dengan dinamika  digital  dapat  menciptakan  celah  hukum  dan  ketidakpastian  dalam penerapannya (Ayunda & Maneshakerti, 2021).
Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan regulasi secara teratur. Mekanisme  pembaruan  ini  harus  dapat  mengakomodasi  perkembangan  teknologi, memastikan bahwa undang-undang tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak cipta di era digital yang terus berubah.
Selanjutnya,  perlu  diperhatikan  pula  tentang  keberadaan  atau  ketiadaan kerangka  kerja  penegakan  hukum  yang  memadai.  Tantangan  dalam  mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hak cipta di dunia digital dapat melibatkan ketidakcukupan  sumber  daya  dan  keahlian  di  kalangan  aparat  penegak  hukum. Pelatihan  yang  intensif,  investasi  dalam  teknologi  deteksi  yang  canggih,  dan  kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam menanggulangi penyiaran illegal.
Di  samping  itu,  kerjasama  internasional  perlu  ditingkatkan  untuk  mengatasi karakteristik  lintas  batas  dari  penyiaran  ilegal.  Kesepakatan  dan  perjanjian antarnegara  dapat  memberikan  dasar  bagi  kerja  sama  yang  lebih  efektif  dalam mendeteksi dan menanggulangi praktik ilegal yang melibatkan pelaku dari berbagai negara. Penting juga untuk memperkuat peran pihak ketiga, seperti penyedia platform digital. Mereka memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran konten ilegal dan dapat berkontribusi pada pemantauan serta pelaporan pelanggaran hak cipta. Dalam  hal  ini,  kerjasama  aktif  dan  kepatuhan  dari  pihak  platform  dapat meningkatkan  efektivitas  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Dalam  menghadapi  dampak dan kendala terkait efektivitas Undang-Undang Hak Cipta, langkah-langkah strategis ini perlu diambil secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat, regulasi yang adaptif, peningkatan  kapasitas  penegak  hukum,  dan  kerja  sama  internasional  dapat
membentuk  dasar  untuk  menanggulangi  penyiaran  ilegal  secara  efektif  dan memastikan perlindungan hak cipta di era digital yang terus berkembang.

## Kesimpulan
Dalam  menghadapi  praktik  penyiaran  ilegal  di  era  digital,  kesimpulannya mencakup pemahaman mendalam tentang dampak ekonomi dan sosial, serta identifikasi kendala  utama  dalam  implementasi  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Kerugian  finansial, penurunan nilai kreativitas, dan perubahan norma sosial merupakan dampak serius yang perlu  diperhatikan.  Sementara  itu,  ketidakmampuan  undang-undang  untuk  beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan kurangnya kerangka kerja penegakan hukum yang efektif menjadi kendala utama.
Solusi memerlukan evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala, peningkatan kapasitas  penegak  hukum,  dan  kerjasama  internasional  yang  diperkuat.  Kesadaran masyarakat dan peran pihak ketiga, seperti penyedia platform digital, juga krusial dalam memastikan perlindungan hak cipta dan keberlanjutan industri kreatif di tengah dinamika era digital.

## Bibliografi
Al-Fatih,  Sholahuddin.  (2021).  Analisis  Keterhubungan  Konsep  Merek  dengan  Nama Domain: Kajian Kekayaan Intelektual di Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (2),
257–264.
Asmanto, Haery. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu di Media Sosial Youtube). Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 4 (1).
Asri, Dyah Permata Budi. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk  Kreatif  Usaha  Kecil  Menengah  Di  Yogyakarta. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 27 (1), 130–150.
Ayunda,  Rahmi,  &  Maneshakerti,  Bayang.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Atas  Motif Tradisional  Baik  Batam  Sebagai  Kekayaan  Intelektual. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 822–833.
Fuah,  Ricky  Winrison,  Pi,  S.,  &  Matauli,  Kelautan.  (2023).  KREATIFITAS  DAN INOVASI. KEWIRAUSAHAAN DAN BISNIS , 83.
Hidayat, (2019). Peran Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta. Jakarta: Erlangga.
Kurniawan,  (2020). Dampak  Ekonomi  Praktik  Penyiaran  Ilegal  Terhadap  Pemegang Hak Cipta. Jakarta: Rajawali Pers.
Mustaqim, (2018). Pengaruh Penyiaran Ilegal Terhadap Budaya Konsumsi Masyarakat. Yogyakarta: Sinar Grafika.
Pratama,  (2019). Tantangan  Implementasi  Undang-Undang  Hak  Cipta  dalam  Era Digital. Bogor: Ghalia Indonesia.
Prasetyo,  (2019). Kerjasama  Internasional  dalam  Menanggulangi  Penyiaran  Ilegal:
Kasus Studi Praktik Pengawasan Lintas Batas. Jakarta: Gramedia.
Susanto, (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Senewe,  Emma  Valentina  Teresha.  (2015).  Efektivitas  Pengaturan  Hukum  Hak  Cipta Dalam  Melindungi  Karya  Seni  Tradisional  Daerah. Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum) , 2 (2), 12–23.
Setiawan,  (2018). Pembaruan  Regulasi  Hak  Cipta:  Solusi  Adaptif  terhadap Perkembangan Teknologi. Jakarta: Pustaka Digital.
Soelistyo,  Henry.  (2022).  Distorsi  Hak  Moral  Dalam  Orbit  Digital. Technology  and Economics Law Journal , 1 (2), 1.
Sudibyo, Agus. (2004). Ekonomi politik media penyiaran . LKIS Pelangi Aksara.
Wijaya, (2017). Dinamika Perubahan Norma Sosial terkait Hak Cipta dalam Masyarakat Digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yulisti, Prayogi. (2024). Perlindungan Pembeli Hak Cipta Lagu Secara Jual Beli Putus Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum . Magister Kenotariatan.

## Copyright holder:
Michele Angeline Cristy, Jeane Neltje Saly (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: