## PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH PRAPERADILAN DALAM KONSTELASI PANCASILA
Ariesta Wibisono Anditya 1
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Jalan Sosio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman, DIY

## Abstract
Indonesian supremacy of law principle is the ground rule to control the democracy flow in society. In order to do so, Pretrial institution is introduced. Pretrial, under Constitution Court Session Number 21/PUU-XII/2014, also has a jurisdiction in examining suspect naming procedure by investigator.Despite being regulated, there was found in which judgemade decision to name a suspect, whereas the provision instructed the judge to only take measure and examine suspect naming by investigator, therefore undermining given regulation.This conceptual research conducted under normative method. Historical, grammatical, concept and case approach also applied. The result demonstrates that evaluating suspect naming could support and undermine Pancasila simultaneously. Therefore, to enforce better law regarding such is to pass the regulation under legislative consent which will put more power to enforce.
Keywords :  pretrial; Pancasila; suspect naming; democracy

## Abstrak
Praperadilan hadir sebagai bentuk pengawasan terhadap peran penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan kewenangan salah satunya untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Wujud kontrol yang demikian ternyata tidak sepenuhnya diterapkan oleh hakim dengan baik. Peristiwa yang menjadi bukti luputnya penerapan pemeriksaan sah atau tidaknya tersangka salah satunya ditunjukkan dengan adanya hakim Praperadilan memerintahkan menetapkan tersangka yang melampaui batas kewenangan hakim Praperadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan filosofis,  gramatikal,  konsep dan kasus. Hasil menunjukkan bahwa wewenang Praperadilan dalam menentukan sah atau tidaknya tersangka dapat mendukung, tetapi sekaligus dapat juga menjadi alat peruntuh demokrasi Pancasila. Oleh karenanya, diperlukan tindakan lebih lanjut oleh lembaga legislatif agar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat mengikat dan memaksa melalui perantara undang-undang. Kata kunci : praperadilan; Pancasila; penetapan tersangka; demokrasi
1 Alumni Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat korespondensi:ariesta.wa@gmail.com.

## A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), sebagai dasar konstitusi Indonesia, telah memuat aturan dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bahwa Indonesia adalahnegara hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar. 2 Berdasarkan asas demokrasi, hukum yang telah disahkan oleh pemerintah mempunyai m a k n a   b a hw a   hu ku m   t e r s e but merupakan hasil muatan aspirasi dan persetujuan rakyat, oleh karena itu, rakyat wajib mematuhi hukum tersebut. 3
Organisasi pemerintahan yang dipilih dan dijalankan oleh rakyat dibatasi oleh hukum. Negara hukum memiliki konsep bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum yang turut menjamin hak asasi manusia serta persamaan hukum. 4
S a l a h   s a t u   w u j u d   k o n s e p tersebut adalah keberadaan lembaga Praperadilan. Lembaga ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan kekuasaan terhadap kewenangan penyidik kepada seorang tersangka untuk melindungi hak asasi tersangka sebagai manusia dihadapan hukum. 5 Berdasarkan Putusan
2 Undang-Undang Dasar 1945, Bab I Pasal 1 angka (1) dan (2).
3 Mahfud MD, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.
4 Valina Singka Subekti, 2015, Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 120-121.
5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU- XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, hlm. 47-48.
Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan lembaga Praperadilan juga termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, p enggeledahan dan p enyitaan. 6 Mahkamah Konstitusimemperluas kewenangan Praperadilan dalam wujud melakukan  pengawasan terhadap penyidik atau penuntut umum dalam pelaksanaan  kewenangan. 7 Dengan demikian, seorang tersangka dapat mengajukan permohonan sampai pada tahap Praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan dirinya menjadi tersangka. Yang menjadi persoalan adalah potensi pelaksanaan putusan ini yang melampaui batas amanah. Hal ini menimbulkan tantangan bagi para penegak hukum yang terlibat dalam proses Praperadilan, khususnya Hakim.
Lembaga Praperadilan lahir karena adanya hak habeas corpus, sebagaimana yang dianut oleh hukum Anglo Saxon , yang dimaksudkan untuk menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan pembuktian bahwa pejabat berwenang, dalam hal ini penyidik, telah melakukan kewajibannya tanpa melanggar hukum. 8 Demikian pula 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, hlm. 109-110.
7 Ibid., hlm. 105-106.
8 Rahmad R. Choiruddin, et al , “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah
Ariesta Wibisono Anditya PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA...

## pasca pemberlakuan Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU- XII/2014 terkait perluasan wewenang yang diberikan kepada lembaga Praperadilan dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, juga harus memperhatikan dan memenuhi prinsip habeas corpus. Pancasila, serupa dengan prinsip habeas corpus, mengandung asas kemanusiaan, yang berarti bahwa hukum nasional harus mencerminkan perlindungan hak asasi manusia. 9
Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Rahayu, pelaksanaan hukum tergantung kepada faktor yang mempengaruhi penegak hukum itu, dalam hal ini hakim Praperadilan. 10 Oleh karena itu, perlu adanya kajian terhadap pelaksanaan kewenangan Praperadilan dalam menjalankan Pasal 77 KUHAP sesuai putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014 oleh hakim dalam perspektif Pancasila. Tulisan konseptual ini akan membahas tentang dampak perluasan kewenangan lembaga Praperadilan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam penetapan tersangka dalam perspektif ideologi Pancasila dan Solusi bagi penetapan tersangka oleh Praperadilan yang berkesesuaian dengan Adicita Pancasila.
Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 6.
9 Derita Prapti Rahayu, 2014, Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 73.
10 Ibid., hlm. 93-95.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan metode normatif yakni menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan- bahan hukum. 11 Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat seperti peraturan dasar, peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan norma atau kaidah dasar. Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti jurnal, artikel, atau karya tulis dari sarjana hukum serta sejenisnya disebut bahan hukum sekunder. Kemudian yang terakhir merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dinamakan bahan hukum tersier. 12
Penulis menggunakan pendekatan yuridis-historis dalam menganalisis bahan-bahan pustaka untuk menemukan perkembangan materi yang sedang dikaji. 13 Pendekatan yuridis-filosofis juga digunakan dalam meneliti, khususnya untuk mengkaji kedudukan antara materi yang dibahas dengan teori- teori hukum terkait termasuk ideologi Pancasila. 14 Interpretasi gramatikal dan metode pendekatan undang-undangjuga diaplikasikan sebagai pisau analisis mengingat bahasa dalam perundang-
11 Soerjono Soekanto, et al, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.
12 Ibid., hlm. 13.
13 Mukti Fajar, et al., 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 189.
14 Ibid., hlm. 186-187.
undangan merupakan sarana penting berlakunya hukum. 15 Dengan ketiga metode pendekatan, materi yang hendak dikaji kemudian dilengkapi dengan contoh kasus agar melengkapi data guna menjawab pertanyaan penelitian. 16

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Sejarah Terbentuknya Praperadilan dan Perkembangannya di Indonesia
To n g g a k   s e j a r a h   k e l a h i r a n Praperadilan dapat dibagi ke dalam tiga tahapan. Pertama, bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945, seluruh badan- badan negara dari peraturan terdahulu sampai berdirinya Negara Republik Indonesia masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. 17 Kedua, diperbaharuinya HIR ( Herziene Inlandsche Reglement ) atau Reglemen Indonesia Bumiputera (RIB) Stbl. 1941.441, hadirnya Undang-Undang No.1/Drt/Tahun 1951 (Lembaran Negara RI Tahun 1951 Nomor 9) berikut dengan peraturan  perundang-undangan yang terkait hukum acara pidana. Ketiga, disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76). 18
Praperadilan merupakan lembaga yang baru, dalam artian, lembaga ini merupakan terobosan dalam sistem
15 Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57.
16 Mukti Fajar, et al., Op.cit., hlm. 190-192.
17 Monang Siahaan, 2017, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Grasindo, Jakarta, hlm. 8.
18 Ibid.
peradilan pidana di Indonesia dan belum pernah ada sebelumnya.
Herziene Inland sche Reglement tidak mengenal model Praperadilan sehingga perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa belum sepenuhnya terjamin. 19 KUHAP, dengan demikian telah membentuk terobosan sistem perlindungan melalui lembaga Praperadilan. Praperadilan merupakan  pengawasan horizontal terhadap penyidik dan penuntut umum yang diduga melaksanakan kewajiban melampaui batas kewenangan terhadap tersangka atau terdakwa. 20
KUHAP memerlukan perubahan seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya keperluan manusia yang terus berkembang sehingga perlu adanya penyesuaian agar KUHAP dapat berpihak pada penegakan hak asasi manusia berdasarkan jiwa bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Mahkamah Konstitusi telah mengubah beberapa pasal KUHAP dengan rincian sebagai berikut : 21
a.  P utus an   Nomor   6 5 / P U U - VII/2010, Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1)huruf aharus dimaknaitermasuk pula “Orang yang dapat memberikan
19 Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 4.
20 Ibid.
21 Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm.
4.
Ariesta Wibisono Anditya PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA...
keterangan d a l am rang ka penyidikan, penuntutan,dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dania alami sendiri;
b.  P utus an   Nomor   6 5 / P U U - IX/2011, mencabut Pasal 83 ayat (2);
c.  Putusan Nomor 98/PUU-X/2012,
f r a s a   “Pi h a k   ke t i g a   y ang berkepentingan“ dalam Pasal 80 dimaknai “Termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga s w a d a y a m a s y a r a k a t   a t a u organisasi kemasyarakatan.”;
d. P u t u s a n   N o m o r   1 1 4 / PUU-X/2012, mencabut frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244;
e.  Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, Pasal 197 ayat (2) huruf k, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum;
f.  P utus an   Nomor   3 4 / P U U - XI/2013, mencabut Pasal 268 ayat (3);
g.  Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”;
h.  P utus an   Nomor   2 1 / P U U - X I I / 2 0 1 4 ,   f r a s a   “ b u k t i permulaan”, “bukti permulaan y a n g   c u k u p”   d a n   “ b u k t i
yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan, Pasal 77 huruf a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan; i.  P u t u s a n   N o m o r   1 3 0 / P U U - X I I I / 2 0 1 5 ,   P a s a l 1 0 9   a y a t   ( 1 )   m e n g i k a t sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan d a n   m e n y e r a h k a n   s u r a t p e r i n t a h   d i m u l a i n y a penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik”.
Sebelum perubahan-perubahan tersebut muncul, wujud perlindungan hak asasi manusia sekaligus implementasi asas habeas corpus melalui Praperadilan tertuang dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, sebagai landasan Praperadilan,yang menyatakan : “ Praperadilan adalah wewenang p e ng a d i l an   n e ge r i   u ntu k me me r i k s a   d an   me mutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a.  sah atau tidaknya suatu p enang kap an dan at au penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b.  sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c.  permintaan ganti kerugian at au   r e h a b i l i t a s i   o l e h tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang p erkaranya t ida k diajukan ke pengadilan.”
Kemudian, atas dasar perkembangan kebutuhan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, mengacu pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014yang menjadi pokok materi pada tulisan ini, maka  wewenang Praperadilan diatur sebagai berikut : “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a.  s a h   a t a u   t i d a k n y a penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b.  ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
Pasal tersebut diperluas sehingga harus dimaknai termasuk penetapan ters ang ka, p eng gele da han, dan penyitaan. Manakala ketentuan tersebut tidak diindahkan, konsekuensinya adalah bahwa keputusan menjadi inkonstitusional dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hadirnya keputusan MK yang memodifikasi Pasal 77 huruf a KUHAP yang seolah melindungi kepentingan hak
asasi manusia ternyata menuai pro dan kontra, khususnya dari para akademisi dan praktisi.
2.  Penilaian Akademisi dan Praktisi Terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait Pasal 77 huruf a KUHAP Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menuai pro dan kontra, khususnya dari Hakim Konstitusi antara lain I Dewa Gede Palguna, Muhammad Alim dan Aswanto. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjabarkan pendapatnya bahwa: 22 a.  Praperadilan adalah lembaga yang berkenaan dengan akibat hukum penggunaan upaya paksa oleh  penyidik atau penuntut, penetapan tersangka bukanlah upaya paksa, sehingga penetapan tersangka bukanlah wewenang Praperadilan;
b.  Kewenangan penetapan tersangka akan lebih baik jika dikembalikan kepada kesadaran penyidik, dengan perbandingan di Belanda, Rechter commissaris melakukan pengawasan tugas jaksa, jaksa melakukan  pengawasan tugas polisi;
c.  KUHAP menganut due process model sehingga mengutamakan kehati-hatian supaya terhindar dari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, due process model sendiri diadopsi dari Amerika dimana Praperadilan
22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014, Op.cit., hlm. 115-116.
Ariesta Wibisono Anditya PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA...
tidak disebutkan dengan jelas keberadaannya, melainkan dikenal magistrate, terdiri atas warga negara biasa dan tidak memeriksa penetapan tersangka;
I Dewa Gede Palguna pada dasarnya tidak menghendaki penetapan tersangka menjadi  wewenang Praperadilan melainkan mengembalikan kesadaran due process of law kepada penyidik atau jaksa agar lebih berhati-hati menjalankan wewenangnya.
Hakim Konstitusi Muhammad Alim menekankan bahwa apabila prosedur dan proses penyidikan sudah benar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka kewenangan penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan tidak diperlukan. 23 Keberadaan kewenangan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan dalam KUHAP memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat norma baru dan melampaui kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 24 Selanjutnya, Hakim Konstitusi Aswanto mengemukakan pendapatnya yang senada dengan Hakim Konstitusi Muhammad Alim, bahwa tidak diaturnya ketentuan yang memberi  kewenangan Praperadilan untuk menetapkan tersangka tidak lantas membuat Pasal 77 huruf a KUHAP inkonstitusional. Dalam hal apabila kewenangan penetapan tersangka oleh lembaga Praperadilan dipandang penting untuk diatur, maka kewenangannya
23 Ibid.
24 Elly Kusumastuti, “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan”, Yuridika, Volume 33, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 14.
berada pada pembuat undang-undang untuk mengubah ketentuan tersebut. 25 Selain pendapat kontra dari  ketiga hakim konstitusi tersebut, terdapat hakim konstitusi lain yang memiliki pendapat berbeda, yakni Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Beliau menghimbau agar penyidik dan penuntut umum memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan amanat putusan. Ketika pemeriksaan Praperadilan, hakim tentu memiliki waktu yang terbatas, meskipun demikian, dalam menegakkan mandat putusan MK, hakim perlu menyadari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menekan integritas kehakiman. 26
B erdasarkan penelitian yang dilakukan Ely Kusumastuti, seorang jaksa, menyebutkan bahwa MK tidak memperhatikan muatan filosofis pendirian Praperadilan, bahwa hadirnya lembaga tersebut untuk melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa terhadap upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum. Andaikata obyek Praperadilan masuk pada penetapan tersangka, maka sudah seharusnya menjadi  kewenangan absolut hakim untuk memeriksa pokok perkara.Pada kenyataannya,  kewenangan masing- masing telah dipisahkan secara proporsional supaya tidak terjadi tumpang tindih. 27
Sudut pandang yang lain berasal dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Marcus Priyo Gunarto,
25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014, Op.cit., hlm. 122-125.
26 Ibid., hlm. 111-113.
27 Elly Kusumastuti, Op.cit., hlm. 15-16.
yang menyatakan bahwa kewenangan penetapan tersangka oleh Praperadilan di satu sisi tidak termasuk dalam kompetensi Praperadilan karena tujuannya berbeda dengan awal tujuan Praperadilan dalam mengontrol upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, namun di sisi lain, karena rasa keadilan, lambat laun Praperadilan juga perlu untuk memiliki kompetensi menetapkan seseorang menjadi tersangka. 28
3.  Pelaksanaan Putusan MK Nomor
21/PUU-XII/2014 oleh Hakim Praperadilan
a.  Perkara Praperadilan Jon Riah Ukur alias Jonru pada November 2017 Pe n g a d i l a n   N e g e r i   J a k a r t a Selatan memutuskan untuk menolak permohonan Praperadilan dari Jon Riah Ukur alias Jonru untuk seluruhnya. Jonru mengatakan tidak ada gelar perkara terhadap penetapan tersangka, sementara dengan terang tim kuasa hukum Polda Metro Jaya memberikan bukti bahwa terdapat gelar perkara. Bukti lain yang menyebabkan terangnya putusan Hakim Lenny adalah pernyataan Jonru yang mengatakan bahwa proses penyidikan dan pemeriksaan melanggar hak asasi manusia, dilakukan terus menerus sehingga membuat Jonru sakit, sementara bukti sakit tidak dapat ditunjukkan. 29
28 Marcus  Priyo  Gunarto,  “Polemik  Perintah P e n e t a p a n   Te r s a n g k a ”, h t t p : / / w w w. mediaindonesia.com/read/detail/155747- polemik-perintah-penetapan-tersangka , diakses 24 April 2018.
29 Yulida Medistiara, “Hakim Tolak Praperadilan Jonru, Penetapan Tersangka Sah”, https:// news.detik.com/berita/3736381/hakim-tolak-
Atas dasar kondisi tersebut, Hakim Lenny menyebut proses penangkapan dan penahanannya dinyatakan sah sehingga menolak permohonan Jonru seluruhnya. Selain itu, keputusan Hakim Lenny memberikan bukti bahwa Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah dijalankan dengan baik oleh Hakim Lenny.

## b.  Perkara Praperadilan Ilham Arief
Sirajjudin dan Hadi Poernomo pada Mei 2015
Menjelang beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai perluasan kewenangan lembaga Praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam proses perkara Praperadilan Putusan Nomor 32/Pid. Prap/2015/PN.JKT.Sel dan Putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel telah berusaha menerapkan putusan MK tersebut. 30
Dalam dasar putusan, mengacu pada pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Pe ny e l i d i k ,  pe ny i d i k , dan  penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pe m b e r a nt a s a n   Ko r u p s i , diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”
praperadilan-jonru-penetapan-tersangka-sah , diakses 24 April 2018.
30 Ardli Nuur Ihsani, “Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka”, Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 1, Nomor 2, September , 2017, hlm. 70-71.
Ariesta Wibisono Anditya PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA...
Hakim Praperadilan menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dilandasi oleh alasan bahwa penyidikan dan penyelidik independen adalah tidak sah keberadaannya sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan oleh mereka juga harus dianggap tidak sah, termasuk penetapan tersangkanya. 31

## c.  Perkara Praperadilan Mohammad
Reza Pahlevi pada Oktober 2016 Perkara Praperadilan ini merupakan bentuk pelaksanaan putusan MK yang baik. Hakim, dengan dasar hukum bahwa setelah memeriksa bukti P.2 hingga P.8 terbukti tidak relevan untuk mendukung penetapan tersangka, lagipula Termohon, Kejaksaan Tinggi Lampung, tidak berhasil menunjukkan bukti asli P.1 kepada hakim.Dengan demikian, kepada Mohammad Reza Pahlevi, pengadilan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan penetapan tersangka kepadanya batal dan tidak sah. 32
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang menunjukkan bahwa putusan MK telah dilaksanakan sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

## d.  Perkara Praperadilan Sehan
Salim Lanjar Pengadilan Negeri Kotamobagu, Sulawesi Utara Pada Januari 2016
P u t u s a n   d a l a m   p e r k a r a   i n i merupakan contoh lain implementasi
31 Ibid., hlm. 81-82.
32 Wanda Rara Farezha, et al., “Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/ Pid.Pra/2016/PN.Tjk)”, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Tahun  2017, hlm. 8-10.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Hakim memutus bahwa penetapan tersangka kepada Sehan Salim Lanjar tidak sah karena dasar penetapan tersangkanya tidak berdasar atas hukum. 33

## e.  Perkara Praperadilan Jessica Pengadilan Jakarta Pusat Pada 2016
Jessica yang menjadi tersangka pada kasus kematian Wayan Mirna Salihin mengajukan Praperadilan. Hakim telah menilai bahwa penyelidikan, penetapan tersangka, penahanan, dan pencekalan Jessica sesuai dengan hukum, oleh karenanya sah. Tim kuasa hukum Jessica juga tidak dapat memberikan bukti atas dalil-dalilnya di depan sidang keputusan hakim pun menolak permohonan Jessica. 34

## f.  Perkara Praperadilan La Nyalla Mattaliti Pada Tahun 2016
Pada keputusan Praperadilan perkara ini, pengujian sah atau tidaknya tersangka La Nyalla Mattaliti didasarkan pada ne bis in idem perkara, dengan demikian, hakim telah melampaui kewenangannya karena sudah membicarakan  pokok perkara. 35 Hakim menyatakan bahwa: “...penyidikan untuk kedua k a l i ny a   at a s   d a n a   h i b a h
33 Haposan D.P. Saragih, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan”, Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 5, Tahun 2016, hlm. 57.
34 Ibid., hlm. 57-58.
35 Fachrizal Afandi, “Memeriksa Keabsahan Penetapan  Tersangka  atau  Menguji  Pokok Perkara?”, , http://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt574e7c88a8193/memeriksa-keabsahan- penetapan-tersangka-atau-menguji-pokok- perkara-broleh--fachrizal-afandi - , diakses 25 April 2018.
Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara ne bis in idem maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.”
Putusan hakim tidak mewakili keberadaan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 justru melampaui wewenangnya sebagai hakim praperadilan, amanat KUHAP serta Putusan MK.

## g.  Perkara Praperadilan Terpidana
Diar Kusuma Putra dan Terpidana Nelson Sembiring
Perkara Praperadilan ini menyita perhatian publik. Sebelum terbit Surat Edaran  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Statuts Daftar Pencarian Orang (DPO), pemohon yang ternyata masuk dalam Daftar Pencarian Orang masih dapat mengajukan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. 36
Selain itu, dalam amar putusannya, hakim menyebut penetapan tersangka atas para pemohon tidak sah dengan alasan :
“. . . h a k i m   p r a p e r a d i l a n berpendapat bahwa proses dan prosedur Penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon disamping tidak sah formal juga secara materiel
merupakan pengulangan fakta- fakta terdahulu yang telah dipertanggung jawabkan oleh terpidana: DIAR KUSUMA PUTRA dan terpidana DR.IR. NELSON SEMBIRING.M.Eng.- atau penyelidikan dan penyidikan yang kedua kalinya atas dana hibah pemerintah daerah Jawa- Timur pada Kadin Jawa Timur adalah tidak relevan dan tidak mungkin lagi untuk dibuka kembali sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak sah dan melanggar Hukum.” 37
Membaca alasan tersebut, dengan mengacu pada Praperadilan yang telah disebutkan pada huruf f di atas, hakim Praperadilan dalam kasus ini melakukan hal yang sama dengan hakim pada kasus sebelumnya di atas, yaitu telah memasuki pokok perkara dan bukan menguji formalitas penetapan tersangkanya. Dengan demikian Putusan MK telah dilampaui.

## h.  Perkara Praperadilan Kasus Bank
Century Tahun 2018
Hakim Effendi Mukhtar dalam Praperadilan Boediono, Muliaman D Hada, Raden Pardede dan kawan-kawan dapat disebut serupa seperti putusan kasus sebelumnya, melampaui kewenangan amanat putusan MK. Perbedaannya adalah, pada putusan perkara ini, hakim Praperadilan memerintahkan untuk menetapkan tersangka,
Ariesta Wibisono Anditya PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA...
“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan, dan  menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan. Sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat” 38
P a s a l   7 7   h u r u f   a   K U H A P, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 m e n g i n s t r u k s i k a n   a g a r   h a k i m Praperadilan memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, bukan untuk  menetapkan tersangka. Selain melampaui kewenangan amanat putusan MK, hakim Praperadilan tersebut juga menjalankan wewenang merangkap sebagai  penyidik untuk menentukan tersangka. 39
38 Marcus Priyo Gunarto, Loc.cit.

## 4.  Pemahaman Konstelasi Pancasila Dengan Perkembangan Wewenang Praperadilan Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014
Menurut kamus daring bahasa Indonesia, kata ‘Konstelasi’ bermakna kumpulan orang, sifat, atau benda yang berhubungan, kaitan, atau susunan. 40 Konstelasi merupakan usaha untuk menemukan kaitan antara materi yang dikaji atau bahan-bahan yang menjadi sumber data untuk menemukan sebuah petunjuk. 41 Merujuk pada penjelasan kata ‘Konstelasi’ tersebut, tulisan ini bermaksud mengkaji hubungan antara keberadaan  wewenang Praperadilan pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pancasila. Pokok pengkajian akan terbagi dua yakni aspek-aspek yang mendukung hidup dan berkembangnya Pancasila serta aspek- aspek yang menghambatnya.
Dengan melihat sejenak pada sejarah lahirnya demokrasi Pancasila di Indonesia maka akan dipahami bahwa jalan yang dilalui untuk menyematkan jiwa Pancasila dalam konstitusi tidaklah mudah. Mendasarkan hanya pada asas universal vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) nampaknya tidak cukup mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Perkembangan asas demokrasi hingga akhirnya terkristalisasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilalui dalam enam tahap yakni, tradisi
40 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web. id/konstelasi, diakses26 April 2018
41 Sulistyowati Irianto, et al., 2013, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Cetakan Kedua,Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. xix-xx.
demokrasi dari nenek moyang bangsa Indonesia, demokrasi dalam konsep Indonesia abad ke-20, demokrasi sosial ekonomi Soekarno-Hatta, pembentukan dasar negara Soepomo, pembentukan konstitusi UUD 1945, kristal Demokrasi Pancasila. 42
Menurut Soekarno, Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Secara logis dapat dimaknai, dalam pelaksanaannya, segala perilaku yang terkait hak demokrasi harus dipertanggungjawabkan atas dasar Tuhan dalam keyakinan masing-masing, menjunjung nilai kemanusiaan, menjamin persatuan bangsa dan membawa manfaat keadilan sosial. 43 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945telah memuat aturan dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar.
Berdasarkan asas demokrasi, hukum yang telah disahkan oleh pemerintah mempunyai makna bahwa hukum tersebut merupakan hasil muatan aspirasi dan persetujuan rakyat, oleh karenanya, rakyat wajib mematuhi hukum tersebut. 44 Organisasi pemerintahan yang dipilih dan dijalankan oleh rakyat dibatasi oleh hukum. Negara hukum memiliki konsep bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum yang turut menjamin hak asasi manusia serta persamaan hukum. 45
42 Mahfud MD, Op.cit., hlm. 31-43.
43 Ibid., hlm. 43.
44 Ibid. , hlm. 2.
45 Valina Singka Subekti, Op.cit., hlm. 120-121.
Hukum memegang peran dalam proses berjalannya kedaulatan menuju manfaat sosial. Konsep teori berfungsinya hukum sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana sistem hukum ini dapat mengontrol masyarakat adalah Konsep Integrasi Bradmeier. 46 Dalam cara pandang Bradmeier, masyarakat berperan sebagai pemberi masukan  ( input ) yang bertujuan untuk memberikan hasil ( output ) dalam bentuk terciptanya integrasi dan koordinasi antar sektor masyarakat lainnya. 47 Penjabaran konsep ini digambarkan sebagai berikut : a.  Dalam sektor politik misalnya, masukan dari masyarakat sebagai pembuat hukum serta legitimasinya mengesahkan hukum, maka akan menghasilkan tujuan hukum serta dasar kuasanya penegakan hukum;
b.  Dalam sektor yang bersifat adaptif, peran masyarakat dapat menghasilkan pengetahuan terhadap masalah-masalah serta kemampuan untuk menata ke s e i mb ang an   y ang   tel a h terganggu oleh masalah-masalah tersebut;
c.  Dalam sektor budaya, peran masyarakat dapat memberikan keadilan yang mencakup bagian terkecil masyarakat karena penggalian pengetahuan dan nilai budaya dapat digunakan dalam proses pembentukan peraturan. 48
46 Derita Prapti Rahayu, Op.cit., hlm. 66-57. 47 Ibid.
48 Ibid.
Ariesta Wibisono Anditya PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA...
Jika membahas penegakan hukum dengan budaya Pancasila dan dikaitkan dengan teori Bradmeier, hukum yang sesuai dengan jiwa Pancasila tentu juga akan sesuai dengan identitas dan aspirasi bangsa Indonesia. Pancasila harus dimaknai sebagai tolok ukur baik dan buruk, sebuah postulat, ukuran bagi seluruh kegiatan kemasyarakatan, kenegaraan dan perorangan serta harus dimaknai sebagai tujuan atau arah. 49
Setiap tindakan yang memegang teguh Pancasila sebagai norma akan terhindar dari segala permasalahan. 50
Mahfud MD mengemukakan gagasan bahwa kehadiran Pancasila dalam konstitusi bagi Warga negara Indonesia, sebagai manusia yang dihadapkan pada realita yang dinamis, memberi pengertian bahwa negara aktif untuk turut campur dalam kegiatan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi proses dinamis dalam masyarakat berpotensi memicu polemik antara  pemerintah dan masyarakat dengan masing-masing berpijak pada alasan konstitusional. 51
Penulis sependapat dengan gagasan yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor   2 1 / P U U - X I I / 2 0 1 4   y ang memperluas  wewenang Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka berpotensi memicu konflik antara masyarakat dan pemerintah dengan alasan konstitusional.
49 Sunoto, 1987, Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Logika, Metafisika dan Etika, Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 116-117.
50 Ibid.
51 Mahfud MD, Op.cit., hlm. 41.
Contoh nyata atas gagasan tersebut adalah sebagai berikut :
a.  Serangkaian peristiwa sebelum adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- X I I / 2 0 1 4   tel a h   me nd ap at permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka seperti perkara Praperadilan Komjen Budi Gunawan dengan Hakim Sarpin Rizaldi, Mukti Ali dengan Hakim Kristanto Sahat, Djudju Tanuwidjaja dengan Hakim Sugeng Warmanto dan beberapa lainnya; 52
b.  Pe r k ar a - p e r k ar a   t e r s e but dipandang cenderung melanggar hak asasi manusia, khususnya menyangkut penetapan yang tidak sah atau tidak sesuai prosedur atas status tersangka seseorang; 53
c.  Gerakan perjuangan hak asasi manusia muncul karena terdapat kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban, dalam hal ini seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka. Gerakan demikian berbasis pada alasan konstitusional yaitu bahwa
52 Komariah Emong Sapardjaja, “Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan : Sebuah Analisis Kritis”, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 21-22.
53 Paul Eliezer Tuama Moningka, “Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol  Terhadap Tindakan Penyidik Dalam  Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK  Nomor: 21/PUU-XII/2014”, Lex Crimen, Volume VI, Nomor 6, Tahun 2017, hlm.
9-11.
Indonesia menganut prinsip negara hukum dan due process of law, serta menjunjung tinggi UUD 1945 dan Pancasila; 54
d.  Masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh Bachtiar Abdul F a t a h   m e m o h o n   k e p a d a Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan memberikan solusi atas kekosongan hukum tersebut, yang akhirnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 55 e.  Mahkamah Konstitusi melihat hal demikian penting dan berpotensi memicu terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan; 56
Berdasarkan penjelasan-penjelasan t e r s e but ,   p e r lu a s a n   w e w e n a n g
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Ibid., hlm. 10., baca juga Ardli Nuur Ihsani, Op.cit., hlm. 71.
Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka telah sesuai dengan jiwa Pancasila dalam UUD 1945 berdasarkan uraian :
a.  Terpenuhi tanggung jawab religious. Hal ini terbukti dari Kepala Putusan dicantumkan i r a h - i r a h   D e m i   Ke a d i l an Berdasarkan Ketuhanan Yang Ma ha E s a. D a lam ha l ini keputusan MK menunjukkan adanya integirtas moral hakim konstitusi dan tanggung jawab kepada Tuhan;
b.  Terpenuhi nilai kemanusiaan. Lahirnya putusan MK tersebut berperan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia; 57 c.  Terpenuhi nilai kehendak mempersatukan persekutuan bangsa yang beragam untuk dipandang sama dalam menuntut hak-haknya di hadapan hukum; 58 d.  Terpenuhi nilai kedaulatan masyarakat demokrasi karena telah tercapai keputusan MK yang didahului dengan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, tujuan bersama dan tujuan negara. 59
Di sisi lain, melalui contoh-contoh perkara pada sub-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa adanya ketidak- konsistenan dan ketidak-teraturan penerapan putusan MK tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya langkah-langkah penyelesaian
57 Derita Prapti Rahayu, Op.cit., hlm. 72-73. 58 Ibid.
59 Ibid.
Ariesta Wibisono Anditya PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA...
agar pelaksanaan putusan MK dapat berjalan maksimal yaitu berupa :
a.  Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan negara yang paling lemah dan bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ lain, oleh karenanya, putusan MK bersifat sementara hingga ditindaklanjuti oleh addressat putusan MK tersebut untu k dip atu hi, mis a lnya supaya lembaga legislatif segera mengubah pasal terkait agar kekuatan hukumnya lebih tinggi serta membangun integritas penyidik, penyelidik, penuntut umum serta hakim mengenai wawasan terkait pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Praperadilan; 60
b.  A r g u m e n t a s i   m e n g e n a i Mahkamah Agung telah membuat norma baru dalam putusannya juga mengamanatkan secara tidak langsung kepada lembaga legislatif untuk menunjukkan tindakan lebih lanjut. Kekuatan putusan MK hanya berlangsung sementara, jika tidak dibentuk sebuah reforma undang-undang, maka dapat terus bermunculan organ-organ hukum yang salah menerapkan atau bahkan tidak mematuhi putusan MK tersebut; 61
60 Syukri  Asy’ari, et al., 2013, “Model dan Implementasi  Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)” ,  Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember, 2013hlm. 679.
61 Mohammad Mahrus Ali, et al., 2014, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitutional Bersyarat Serta
Menurut Erna Ratnaningsih, seorang akademisi, yang menyebabkan persoalan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikarenakan ketiadaan lembaga eksekutor yang bertugas menjamin pelaksanaan putusan final MK tersebut dan sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain yaitu eksekutif dan legislatif. 62 Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan diatur bahwa dalam hal terjadinya kekosongan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut harus ditindaklanjuti dengan Undang- Undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden.
Berdasarkan beberapa putusan yang telah dibahas ini menunjukkan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perbedaan karena tidak ada peraturan perundang- undangan yang mengatur jelas mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Praperadilan. Putusan perkara Praperadilan Ilham Arief Sirajjudin dan Hadi Poernomo, La Nyalla Mattaliti, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, serta putusan perkara Praperadilan Boediono, Muliaman D Hada, Raden Pardede dan kawan-kawan adalah contoh putusan Praperadilan yang tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi namun dalam
Memuat Norma Baru” , Jurnal Konstitusi ,  Volume 12, Nomor 3, September, 201,  hlm. 651-653.
62 Erna Retnaningsih, “Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” , http://business- law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes- dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/, diakses 10 Juni 2018.
putusan perkara Praperadilan selain yang disebut tersebut telah menerapkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dengan baik. Hal ini mempunyai arti bahwa, di satu sisi, kewenangan lembaga Praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka telah berkesesuaian dan memenuhi tujuan perlindungan hak asasi manusia serta penegakan demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh ideologi Pancasila. Di sisi lain, ketiadaan peraturan dengan jenjang yang lebih tinggi membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan secara konsisten dan maksimal seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.
Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan tersebut adalah pertama, pemerintah bertindak segera untuk mengisi kekosongan hukum dengan Peraturan Perundangan yang bersifat mengikat. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai organ pemaksa dan bergantung kepada organ-organ lain dalam pemerintahan untuk memberikan kekuatan mengikat atas putusannya. Kedua, menumbuhkan kesadaran hukum pada segenap warga negara Indonesia untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes yang berarti, berlaku untuk setiap individu.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1.  Perluasan wewenang lembaga Prap eradilan b erdasarkan
Putusan MK untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka telah sesuai dengan ideologi Pancasila karena telah menc a kup as as-as as yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Kondisi yang demikian berarti telah  mendukung berkembang dan hidupnya Pancasila sebagai jiwa bangsa.
2.  Adanya perbedaan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor   2 1 / P U U - X I I / 2 0 1 4 yang berpotensi mengancam perwujudan prinsip kepastian hukum. Di satu sisi, Dampak yang diberikan atas kehadiran wewenang Praperadilan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka telah berkesesuaian dan memenuhi tujuan perlindungan hak asasi manusia serta penegakan demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh ideologi Pancasila. Di sisi lain, ketiadaan peraturan dengan jenjang yang lebih tinggi membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan secara konsisten dan maksimal.

## Daftar Pustaka

## Buku
Eddyono, Supriyadi Widodo, 2017, Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
Ariesta Wibisono Anditya PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA...

## Fajar, Mukti, et al., 2015, Dualisme
Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
Irianto, Sulistyowati, et al., 2013, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Cetakan Kedua,Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
MD,Mahfud, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno, 2009, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta.
Rahayu, Derita Prapti, 2014, Budaya Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta. Siahaan, Monang, 2017, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Grasindo, Jakarta.
Soekanto,Soerjono, et al, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Subekti,Valina Singka, 2015, Dinamika Konsolidasi  Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Sunoto, 1987, Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Logika, Metafisika dan Etika, Hanindita Offset, Yogyakarta.

## Jurnal
Ali, Mohammad Mahrus, et al., 2014, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusiyang Bersifat Konstitutional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru” , Jurnal Konstitusi ,  Volume 12, Nomor 3, September, 2015.
Asy’ari, Syukri, et al., 2013, “Model d a n   Imp l e m e nt a s i   P ut u s a n Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun2003-2012)” ,  Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember, 2013. Choir uddin, R ahmad R ., et al , “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Tersangka Sebagai Perluasan Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
Farezha,Wanda Rara, et al., “Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2016/PN.Tjk)”, Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2017.
Ihsani,Ardli Nuur, “Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana  Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka”, Jurnal Hukum Legal Standing, Volume 1, Nomor 2, Bulan September,Tahun2017. Kusumastuti, Elly, “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan”,
Yuridika, Volume 33, Nomor 1, Tahun 2018.
Mon i ng k a , Pau l   E l i e z e r   Tu ama , “Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014”, Lex Crimen, Volume VI, Nomor 6, Tahun 2017.
Sapardjaja,Komariah Emong, “Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis”, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015. Saragih,Haposan D.P., “Penerapan Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan”, Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 5, Tahun 2016.

## Internet
Afandi, Fachr iza l, “Memer i ks a Keabsahan Penetapan Tersangka atau Menguji Pokok Perkara?.”, http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt574e7c88a8193/ memeriksa-keabsahan-penetapan- tersangka-atau-menguji-pokok- perkara-broleh--fachrizal-afandi - , diakses 25 April 2018 Gunarto,Marcus Priyo, “Polemik Perintah Penetapan Tersangka”, http:// www.mediaindonesia.com/read/ detail/155747-polemik-perintah-
penetapan-tersangka , diakses 24 April 2018.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https:// kbbi.web.id/konstelasi , diakses 26 April 2018. Medistiara, Yulida, “Hakim Tolak Praperadilan Jonru, Penetapan Tersangka Sah”, DetikNews, https:// news.detik.com/berita/3736381/ hakim-tolak-praperadilan-jonru- penetapan-tersangka-sah, diakses 24 April 2018.
Retnaningsih, Erna, “Asas Erga Omnes d a l a m   P u t u s a n   M a h k a m a h Konstitusi” , http://business-law. binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga- omnes-dalam-putusan-mahkamah- konstitusi/, 10 Juni 2018.

## Peraturan Perundangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

## Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.