Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika
Oleh: Dwi Putri Melati dwiputri.dm@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## Abstrak
Semakin  hari  Peredaran  gelap  narkotika  sangat  pesat  hingga  berpengaruh kepada  masyarakat  lapisan  bawah  yang  mana  tidak  memandang  status  sosial seseorang.  Banyaknya  peredaran  narkotika  memerlukan  peran  serta  masyarakat guna  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  yang  diharapkan  agar  masyarakat akan  lebih  perduli  untuk  melaksanakan  kontrol  sosial  pada  pengedaran narkotika. Selain Pemerintah Peran serta masyarakat juga sangat di perlukan dan diatur  di  dalam  undang-undang.  Namun  kenyataannya  tidak  sedikit  masyarakat yang  enggan  ikut  serta  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika.  Penulis menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif    dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep,  serta  peraturan  yang  berkenaan  dengan  permasalahan  dalam karya  tulis  ini.  Aparat  penegak  hukum  membutuhkan  peran  masyarakat  untuk mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  peredaran  gelap  narkotika.  Peran masyarakat  sangat  membantu  tugas  aparat  penegak  hukum  tersebut,  maka peredaran  gelap  narkotika  dalam  kehidupan    masyarakat  dapat  diminimalisir, sehingga terhindar dari bahaya peredaran gelap narkotika.
Kata Kunci: Masyarakat, Sosial, Narkotika.

## Abstract
Increasingly, the illicit trafficking of narcotics is so rapid that it affects the lower classes of society who do not consider a person's social status. The large number of  narcotics  trafficking  requires  community  participation  in  the  eradication  of narcotics  crime,  which  is  expected  so  that  the  public  will  be  more  concerned with  exercising  social  control  on  narcotics  distribution.  Apart  from  the Government,  the  participation  of  the  community  is  also  very  much  needed  and regulated in the law. But in reality, not a few people are reluctant to participate in the  eradication  of  narcotics  crime.  The  author  uses  a  normative  juridical approach  by  examining  theories,  concepts,  and  regulations  regarding  the problems  in  this  paper.  Law  enforcement  officials  need  the  role  of  the community to prevent and eradicate the abuse of narcotics trafficking. The role of  the  community  greatly  assists  the  duties  of  the  law  enforcement  officers,  so the  illicit  circulation  of  narcotics  in  people's  lives  can  be  minimized,  so  as  to avoid the dangers of illicit narcotics trafficking
Keyword: Society, Social, Narcotics.

## I. PENDAHULUAN
Banyaknya  Peredaran  gelap  narkotika  di  kehidupan  masyarakat  hingga kepada  masyarakat  lapisan  bawah,  menyebar  ke  semua  kalangan  tanpa membedakan    status  sosial  seseorang  dan  tidak  memilih  siapa  calon korbannya.  Narkotika  mempengaruhi  serta  merusak  keserasian  dalam kehidupan  masyarakat.  Banyak  masyarakat  yang  menjadi  korban  dalam peredaran narkotika dari lapisan atas sepertiorang kaya, pejabat, elite politik, dan  lain  sebagainya  hingga  masyarakat  lapisan  bawah  sekalipun  dan  juga tidak membatasi atau membedakan usia seseorang.
Peredaran  narkotika  berpengaruh  pada  kehidupan    masyarakat  terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial. Hal ini harus ditangani secara serius jika  tidak  maka  akan  merusak  masa  depan  terutama  genersai  muda.  Peran serta  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  membantu  mencegah  dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Kita  perlu  memahami  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  Pasal  104  yang  menjelaskan  bahwa  masyarakat  mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan perkusor  narkotika.    Sehingga    peran  serta  masyarakat  dalam  penanganan narkotika  tidak  hanya  untuk  narkotika  itu  sendiri  akan  tetapi  juga  untuk perkusor  narkotika.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  perkusor  narkotika adalah  zat-zat  atau  bahan  pemula  atau  bahan  kimia  yang  dapat  digunakan dalam  pembuatan  narkotika.  Narkotika  Pada  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dijelaskan  sebagai  zat atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukian  tanaman,  baik  sintetis maupun  semi  sintetis  yang  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran hilangnya arasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Peran  serta  masyarakat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika tersebut harus lebih bergairah untuk melakukan kontrol sosial terhadap tindak
pidana  narkotika.  Peran  serta  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana narkotika diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana narkotika dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertangungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Masyarakat  masih  sangat  kurang  pemahaman    terhadap  peran  serta masyarakat  dalam  pemberantasan  narkotika,  oleh  sebab  itu  penerapan  Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Taun 2009 Tentang Narkotika masih sangat sulit untuk diterapkan. Umumnya masyarakat berfikir bahwa pemberantasan narkotika  merupakan  tangung  jawab  sepenuhnya  aparat  penegak  humum tanpa  harus  ada  peran  serta  masyarakat  didalamnya.  Sekain  itu  masyarakat juga merasa takut untuk melaporkan jika mengetahui tentang penyalahgunaan narkotika diwilayahnya.
Kita  dapat  membaca  Pasal  106  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  hak  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan narkotika diwujudkan dalam bentuk:
a. Mencari,  memperoleh  dan  memberikan  informasi  adanya  dugaan  telah terjadi tindak pidana narkotika.
b. Memperoleh  pelayanan  dan  mencari,  memperoleh  dan  memberikan informasi  tentang  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  narkotika  kepada penegak hukum ang menangani perkara tindak pidana narkotika.
c. Memperoleh  jawaban  atas  pertanyaan  tentang  laporan  yang  diberikan kepada penegak hukum.
d. Memperoleh  perlindungan  hukum  pada  saat  yang  bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
Oleh  karena  itu    peran  serta  masyarakat  sangat  di  perlukan  dan  diatur  di dalam  undang-undang.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak masyarakat  yang  enggan  ikut  serta  dalam  pemberantasan  tindak  pidana narkotika.  Masih  banyak  masyarakat  enggan  melaporkan  tentang  tindak pidana  narkotika  yang  terjadi  di  wilayahnya  karena  sebagian  menganggap bahwa hal itu bukan uruan mereka melainkan tugas dan tanggungjawab pihak Kepolisian dan sebagain lagi ada yang merasa takut untuk melaporkan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  selanjutnya  akan  ditulis  dalam  bentuk  skrisi  dengan  judul “Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika”

## II. METODE PENELITIAN
Pada Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif  dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan yang berkenaan dengan permasalahan dalam karya tulis ini.
Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data pada penelitian ini adalah:
a. Bahan hukum primer terdiri dari:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur dibidang hukum, dan peraturan-peraturan, tulisan ilmiah, surat kabar baik cetak ataupun surat kabar online, yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pemberantasan pengedaran narkotika.
c. Bahan hukum tersier
Adalah  merupakan  bahan  yang  berisikan  pendapat-pendapat  para sarjana dan ahli hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, webside dan lain sebagainya.
2. Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  sumber  data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dari  studi  kepusakaan,  berupa  bahan-bahan  hukum  baik bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  atau  pun  bahan  hukum tersier.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## 3. Analisis Data
Penulisan skripsi ini menggunakan analisis data secara deskriptip kualitatif, dan  dan  penyajian  data  secara  kualitatif  dilakukan  untuk  menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan  data-data  secara  sistematis  sehingga  memperoleh  arti  dan kesimpulan  untuk  menyajikan  data  dalam  bentuk  faktor  yang  mendukung data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyaknya  pelanggaran  terkait  penyalahgunaan  narkotika  diatur  di  dalam peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  Pasal    1  Ayat  (1)  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  bahwa narkotika adalah zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis amupun semi senitetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri, dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  kedalam golongan-golongansebagaimana terlampir dalam undang-undang. Narkotika bukan suatu hal yang baru lagi di dalam kehidupan masyarakat, melihat  banyaknya  berita-berita  terkait  penyalahgunaan  narkotika,  baik melalui  media  massa  cetak,  maupun  media  massa  elektronik.  Narkotika berasal  dari  bahas  inggris  yakni  “ Narcoticis ”  yang  berarti  obat  bius.
Narkotika  dalam  bahasa  yunani  “ Narcosis ”  yang  berarti  menidurkan.
Penegrtian  narkotika  juga  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli,  antara  lain, menurut  Jac  Cobus  narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari tanaman dan bukan tanaman, baik sistetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai  menghiangkan  rasa  dan  dapat  menimbulakan ketergantungan 1 .
1 . Andi Hamzah. Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek . Mandar Maju:  Jogjakarta. 2000,  hlm 9
Wartono  menjelaskan  bahwa  narkotika  adalah  dampak  yang  ditimbulkan antara  lain  dapat  berupa  gangguan  konsentrasi  dan  penurunan  daya  ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbukan kerusuhan, dilingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orang tua  menjadi  renggang,  serta  menimbulkan  perilaku  yang  tidak  diinginkan seperti pencurian atau penodongan. B. Bosu  berpendapat tentang narkotika yakni jenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh si  pemakai  akan  menimbulkan  pengaruh-pengaruh  seperti  berupa memenangkan, merangsang, dan menimbulkan Khayalan atau halusinasi 2 .
Pengaruh narkoba memang berdampak buruk bagi keharmonisan kehidupan masyarakat.  Karena  menimbulkan  keresahan  akibat  perilaku  pengguna narkotika.  Hal  tersebut  akibat  terganggunya  kondisi  pisik  maupun  psikis dari  pengguna  narkotika.  Banyak  pengguna  narkotika  yang  melakukan tindakan kriminal sebagai dampak penggunaan narkotika, dan banyak juga yang alasannya untuk membeli narkotika yang harganya mahal akibat dari kecanduan narkotika.
Indonesia  posisinya  saat  ini  sangat  strategis  sehingga  tidak  hanya  sekedar menjadi  daerah  transit/  lalu  lintas  Narkotika,  tetapi  juga  diduga  menjadi daerah  penghasil  narkoba  dan  derah  tujuan  perdagangan  narkoba  karena jumlah  penduduk  yang  besar,  letak  goegrafis  yang  strategis  dan  kondisi sosial  politik  tengah  berada  pada  proses  transisi  dimana  stabilitas  politik dan  keamanan  masih  sangat  labil  dan  rapuh.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba ( clandenstin lab ) yang cukup besar  di  Indonesia.  Era  globalisasi  yang  ditandai  dengan  kemajuan teknologi  komunikasi,  liberalisasi  perdagangan  serta  pesatnya  kemajuan industri  pariwisata  telah  menjadikan  Indonesia  sebagai  Negara  potensial sebagai  produsen  Narkoba 3 .  Indonesia  memang  merupakan  negara  yang
2 . Wartono, Perkembangan Narkotika Di Indonesia , Reflika Aditama, Jakarta,  2009,  hlm 12
3 Abdul Majid, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Bengawan Ilmu, Jogjakarta, 2015, hlm 26
strategis,  banyak  penduduknya  dan  sangat  kaya  sumber  daya  alam.
Sehingga memang menjadi sasaran dari pengedaran narkotika.
Peredaran  Narkoba  di  Indonesia  pada  hakekatnya  melalui  3  (  tiga  ) komponen  utama  yaitu  produsen,  distributor  dan  konsumen.  Beberapa lingkungan  tempat  yang  sering  menjadi  sasaran  peredaran  gelap  Narkoba antara  lain  lingkungan  pergaulan  dantempat  hiburan  (  Diskotik,  Karaoke, Pub ), lingkungan pekerjaan baik di institusi pemerintahan maupun swasta bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  di  lingkungan  Polri  sendiri  di dapati  kasus  penyalahgunaan  narkoba,  lingkungan  pendidikan  Sekolah, Universitas/Kampus  sangat  memungkinkan  terdapat  peredaran  narkoba karena  banyak  nya  interaksi  yang  terjadi  baik  antar  teman  maupun lingkungannya,  lingkungan  tempat  tinggal  perumahan  asrama,  tempat kost/rumah kontrakan, Apartemen dan Hotel 4 .
Narkotika datang dari dalam dan luar negeri  . Hal ini dapat terjadi melalui pengiriman darat, laut maupun udara. Peredaran Narkoba lewat darat sering terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Negara sekitar. Hal ini terjadi karena  lemahnya  sistem  dan  pengawasan  keamanan  Indonesia  di  daerah perbatasan.  Para  aparat  dan  petugas  yang  bekerja  diperbatasan  tidak didukung  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Serta  kebijakan pemerintah  yang  kurang  memperhatikan  perkembangan  daerah  perbatasan telah  mengakibatkan  kesenjangan  yang  cukup  besar  antara  masyarakat Indonesia  dan  daera  perbatasan.  Hal  ini  cendrung  mendorong  masyarakat local untuk melakukan upaya kriminal dan bukan tidak mungkin membantu atau  membiarkan  terjadinya  peredaran  Narkoba  untuk  mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya 5 .
Peredaran narkotika terjadi di Indonesia, karena masih kurangnya perhatian dari  pemerintah  terhadap  pengendalian  peredaran  narkotika,  yang disebabkan  jumlah  penduduk  yang  sangat  banyak  dan  luasnya  wilayah
4 Ibid , hlm 27
5 Ratna  W.P, Aspek Pidana Penyalahgunaan  Narkotika,  Rehabilitasi vs Penjara ,Gramedia  Pustaka, Jakarta, 2014 hlm 42
teritorial  Indonesia  yang  mana  terdiri  dari  daratan  dan  lautan.  Kurangnya pengawasan  serta  sarana  prasarana  membuat  peredaran  narkotika  sulit untuk dikendalikan.
Penanggulangan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  wajib dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  aparat  penegak  hukum  dan  fungsi terkait.  Namun  demikian  peran  serta  masyarakat  dalam  menanggulangi Narkoba juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal. Langkah penanggulangan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  yang dilakukan  polri  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  upaya  yaitu  preemtif, preventif maupun repsesif 6 .
Walaupun  sudah  dilakukan  pengawasan  namun  peredaran  narkoba  masih banyak  yang  masuk  ke  indonesai  baik  melalui  udara  padahal  beberapa bandara  di  Indonesia  sudah  dilengkapi  dengan  alat  pendeteksi  Narkoba yang  canggih,  namun  masih  banyak  sekali  bandara  yang  belum memilikinya.  Semakin  banyaknya  peredaran  narkotika  semakin  banyak pula  modus  dan  upaya  penyelundupan  Narkoba  ke  Indonesia  semakin berkembang  mulai  dari  melalui  kurir  anak-anak  dan  perempuan  sampai dengan  cara-cara  yang  tidak  masuk  akal  seperti  menelan  Narkoba  dengan dibungkus  semacam  pembungkus  khusus  untuk  menghindari  pendeteksian Narkoba oleh petugas.
Upaya pre-emtif antara lain dilakukan dengan cara educatif pembinaan dan pengembangan  lingkungan pola  hidup  masyarakat,  menciptakan  hubungan yang  harmonis  antar  sesama  masyarakat  dan  antara  masyarakat  dengan Polri  melalui  upaya  penyuluhan  dan  sambang,  meningkatkan  kesadaran masyarakat  dalam  turut  serta  menjaga  keamanan  ditengah  masyarakat  itu sendiri,  dan  memberikan  pencerahan  bahwa  menggunakan,  membeli bahkan  sampai  memperjual  belikan  Narkoba  adalah  perbuatan  melanggar norma  hukum  dan  norma  agama,  serta  mengadakan  pendekatan  solusi
6 Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna W, Narkotika Pisikotropika, Dan Gangguan Jiwa ,  Nusa Media, Surabaya, 2015 hlm 52
usaha  mengantikan  tanaman  ganja  yang  sering  di  tanam  dengan  tanaman pengganti  yang  lebih  memiliki  nilai  jual  tinggi  namun  tidak  melanggar hukum bagi masyarakat petani di Aceh. Disamping itu upaya pre emtif juga dapat  dilakukan  melalui  upaya  lidik,  pengamanan  dan  penggalangan. Upaya  pre-emtif  sebagaimana  tersebut  diatas  dapat  dilakukan  oleh  fungsi Bimbingan  masyarakat  (bimmas)  dan  fungsi  intelijen  Polri.  Disamping  itu upaya  upaya  edukasi,  pembinaaan  dan  pengembangan  lingkungan  hidup juga  dapat  dilakukan  oleh  fungsi  Polair  terhadap  masyarakat  perairan  dan masyarakat kepulauan di pulau-pulau yang sulit terjangkau 7 .
Upaya pencegahan yang dikenal dengan upaya preventif merupakan  upaya mencegah  masuknya  narkoba  dari  luar  negeri  dengan  melakukan pengawasan  secara  ketat  di  daerah-daerah  perbatasan  seperti  Bandara, pelabuhan  laut  dan  perbatasan-perbatasan  darat.  Selain  itu  perlunya pencegakan penyebaran narkotika dengan melakukan razia, pemeriksaan di jalan-jalan,  tempat-tempat  rawan  lalulintas  narkoba  secara  ilegal  atau tempat-tempat  rawan  transaksi  narkoba  seperti  tempat-tempat  hiburan (diskotik,karaoke,pub,  kafe  wareng  remang  dan  lain-lain),  mengadakan patroli  pencarian  sumber  narkoba  atau  ladang  ganja  meliputi  seluruh wilayah terpencil, mencegah kebocoran narkoba dari sumber-sumber resmi seperti Rumah sakit, Apotik, Barang bukti dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan  dan  lainya,  pencegahan  melalui  kegiatan  penyuluhan, penerangan  dan  bimbingan  tentang  bahaya  narkoba,  dan  juga  tentang perlunya  pengawasan  lingkungan  oleh  masyarakat  sendiri  terutama keluarga.  Upaya  preventif  ini  dapat  dilakukan  oleh  fungsi  samapta,  lalu lintas, dan lain-lain.
Sedangkan  upaya  represif  berupa  upaya  penindakan/penegakan  hukum terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  dapat  dilakukan dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara professional oleh fungsi Reskrim/Res  Narkoba  Polri.  Adapun  upaya  tersebut  dilakukan  dengan
7 M. Taufik Makaro dan Suhazir, Tindak Pidana Narkotika , Gahlia Indonesia, Jogjakarta, 2013, hlm 62
memperhatikan  perangkat  hukum  yang  ada  secara  maksimal  dan  tepat sasaran  agar  tercipta  keseimbangan  antara  perbuatan  yang  dilakukan dengan  sanksi  hukuman  yang  diterapkan  serta  menindak  bagi  siapa  saja yang  menghalangi  atau  mempersulit  penyidikan  serta  penuntutan  dan pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  Narkotika  dan  atau  tindak  pidana Prekursor  Narkotika  sebagaimana  diatur dalam  pasal  138 Undang-Undang Nomor  35  tahun  2009.  Dan  perkara  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkoba  termasuk  perkara  yang  didahulukan  dari  perkara  lainya  untuk diajukan ke pengadilan untuk penyelesaian perkara secepatnya sesuai pasal 74  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  dan  pasal  58  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Pisikotropika 8 .
Dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Polri dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah kementerian dan  non  kementerian,  seperti  Dirjen  Bea  Cukai,  Dirjen  Imigrasi, Departemen Agama, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Badan Pom, Kejaksaan, Kehakiman, Badan Narkotika Nasionla (BNN), dan lain-lain. Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  juga  dijelaskan  bahwa Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  penyidik  BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan dalam prakteknya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dapat melakukan kerjasama  dan  koordinasi  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 9 .
Masyarakat  memiliki  peran  serta  dalam  pemberantasan  narkotika  yang diwujudkan  dalam  hak-hak  masyarakat  dalam  pemberantasan  narkotika yaitu:
1. Mencari, memperoleh, dan memberikan, informasi adanya gugatan telah terjadi tindak pidana narkotika dan perkusor narkotika.
2. Memperoleh  pelayanan  dalam  mencari,  memperoleh,  dan  memberikan informasi  tentang  adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  narkotika
8 Syaiful Bahri, Kejahatan Narkotika Dan Pisikotropika , Kawah Media, Jogjakart, 2014, hlm 72
9 Ibid , hlm 74
dan  perkusor  narkotika  kepada  penegak  hukum  atau  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  yang  mengenai  perkara  tindak  pidana  narkotika  dan perkusor narkotika.
3. Menyampaikan  saran  dan  pendapat  secara  bertangung  jawab  kepada penegak  hukum  atau  Badan  Narkotika  Nasional  yang  menangani perkara tindak pidana narkotka dan perkusor narkotika.
4. Memperoleh  jawaban  atas  pertanyaan  tentang  laporan  yang  diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional.
5. Memperoleh  perlindungan  hukum  pada  saat  yang  bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan 10 . Pada  Pasal  107  Undang-Undang  Narkotika  menjelaskan  bahwa masyarakat juga dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan  Narkotika  Nasional  jika  mengetahui  adanya  penyalagunaan narkotika atau predaran gelap narkotikadan perkusor narkotika. Bentuk peran  serta  masyarakat  dapat  diwujudkan  atau  dibentuk  dalam  suatu wadah  yang  di  koordinasi  oleh  Badan  Narkotika  Nasioanl  dan diterapkan juga peraturannya.
Masyarakat  yang  telah  berjasa  dalam  upaya  pencegahan  ,  pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotikadapat diberikan  penghargaan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  piagam,  tanda  jasa, premi  dan/atau  bentuk  penghargaan  lainnyadengan  tetap  mempertahankan jaminan keamanan dan perlindungan tehadap yang diberi penghargaan 11 .
Untuk  melaksanakan  peran  serta  masyarakat  dalam  pemberantasan narkotika  perlu  adanya  pertemuan  yang  sifatnya  berlanjut  dan berkesinambungan    antara  pihak  berwajib,  pihak  pemerintah  dan masyarakat  untuk  membahas  tentang  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda. tokoh masyarakat serta tokoh  pemuda  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  dikalangan masyarakat  terkait  penyalahgunaan  narkoba,  oleh  karena  itu,  peran masyarakat  amat  dibutuhkan  dalam  rangka  membantu  aparat  penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika  dan  prekursor  narkotika.  Dengan  ikut  sertanya  masyarakat membantu  tugas  aparat  penegak  hukum  tersebut,  maka  peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan
10 Supriyadi Wijoyo, Membongkar Kebijakan Narkotika , Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 77
11 Ibid , hlm 79
masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pada  pelaksanaan  penanggulangan  pengedaran  narkotika  memang  sangat dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  antara  pihak  Kepolisian  dengan masyarakat,  khususnya  para  orang  tua  dalam  rangka  pencegahan  dan penyalahgunaan  narkoba  dikalangan  anak-anak  remaja.  tokoh  masyarakat serta  tokoh  pemuda  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  terjadi dikalangan  masyarakat  terkait  penyalahgunaan  narkoba,  oleh  karena  itu, peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika  dan  prekursor  narkotika.  Dengan  ikut  sertanya  masyarakat membantu  tugas  aparat  penegak  hukum  tersebut,  maka  peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## IV. KESIMPULAN
Penanggulangan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkoba  wajib dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  aparat  penegak  hukum  dan  fungsi terkait.  Namun  demikian  peran  serta  masyarakat  dalam  menanggulangi Narkoba juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan  pemerintah  tidak  akan  secara  maksimal.  Pasal  107  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  mengatur  bahwa, masyarakat  juga  dapat  melaporkan  kepada  pejabat  yang  berwenang  atau Badan  Narkotika  Nasional  jika  mengetahui  adanya  penyalagunaan narkotika  atau  predaran  gelap  narkotikadan  perkusor  narkotika.  Pada pelaksanaan  penanggulangan  pengedaran  narkotika  memang  sangat dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  antara  pihak  Kepolisian  dengan masyarakat,  khususnya  para  orang  tua  dalam  rangka  pencegahan  dan penyalahgunaan  narkoba  dikalangan  anak-anak  remaja.  tokoh  masyarakat serta  tokoh  pemuda  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  terjadi
dikalangan  masyarakat  terkait  penyalahgunaan  narkoba,  oleh  karena  itu, peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika  dan  prekursor  narkotika.  Dengan  ikut  sertanya  masyarakat membantu  tugas  aparat  penegak  hukum  tersebut,  maka  peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah,  Andi,  2000, Narkotika  Di  Indonesia  Di  Tinjau  Dari  Berbagai  Aspek . Mandar Maju,  Yogyakarta. Wartono,  2009. Perkembangan  Narkotika  Di  Indonesia ,  Reflika  Aditama,
Jakarta,
Majid,  Abdul,  2015, Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba ,  Bengawan  Ilmu, Yogyakarta,
Ratna  W.P,  2014, Aspek  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika,  Rehabilitasi  vs Penjara ,Gramedia Pustaka, Jakarta. Lisa,  Juliana  dan  Nengah  Sutrisna  W,  2015, Narkotika  Pisikotropika,  Dan Gangguan Jiwa ,  Nusa Media, Surabaya.
Makaro,  M.  Taufik  dan  Suhazir,  2013, Tindak  Pidana  Narkotika ,  Gahlia Indonesia, Yogyakarta.
Bahri,  Syaiful,  2014, Kejahatan  Narkotika  Dan  Pisikotropika ,  Kawah  Media,
Yogyakarta.
Wijoyo,  Supriyadi,  2015, Membongkar  Kebijakan  Narkotika ,  Rineka  Cipta, Jakarta.