## PERAN DPRD DALAM IMPLEMENTASI FORMULASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016

## Syahrial, Meyzi Heriyanto, dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract:  The  Role  of  DPRD  in  Implementation  of  Regional  Regulation  Formulation Number 11 Year 2016. The purpose of this study is to analyze the role of the Regional People's Representative  Council  (DPRD)  in  the  Implementation  of  Bengkalis  Regency  Medium-Term Development  Plan  (RPJMD)  Formulation  and  to  ﬁnd  out  the  constraints  of  the  Regional Development  Plan  Regional  Regulation  Middle  Area  (RPJMD)  of  Bengkalis  Regency  in  2016- 2021. This study uses a qualitative approach. Primary data is obtained directly through interviews with key informants from Bappeda and Members of the Bengkalis District Representative Council (DPRD) for the 2014-2019 period. The results of this study indicate that in the preparation of the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD), there are ﬁve roles of the Regional People's Representative  Council (DPRD)  in  the  Implementation of  the  Bengkalis  Regency  Medium  Term Development  Plan  (RPJMD)  Formulation  in  2016-2021,  namely  1)  Special  Committees  (Special Committee) Regional People's Legislative  Assembly (DPRD) discusses with regard to the stages of  the  preparation  of  the  Regional  Medium-Term  Development  Plan  (RPJMD),  2)  Seeing  and paying  attention  to  the  relationship  of  the  elected  district  head's  vision  and  mission  with  the proposed  Regional  Medium-Term  Development  Plan  (RPJMD),  3)  Exploring  comprehensively and  holistically  between  vision  and  mission  with  the  regional  Medium  Term  Development  Plan (RPJMD),  4)  Paying  attention  and  discussing  the  indicators  to  be  achieved  in  the  Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) carefully, and 5 ) The Special Committee reported the results  of  the  discussion  and  conclusions  at  the  Dew  plenary  meeting  the  Bengkalis  Regional Representative (DPRD) in order to seek approval from the factions to establish a regional Medium Term Development Plan (RPJMD) into the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). The  obstacles  that  caused  the  delay  of  the  Bengkalis  Regency  Medium-Term  Development  Plan (RPJMD)  were  stipulated,  namely  Political  Communication  which  had  not  yet  been  disbursed, Local  Government  did  not  implement  the  Public  Consultation  Stages  Forum,  the  diﬃculty  in obtaining  data  for  the  Regional  Medium-Term  Development  Plan  (RPJMD),  Regent  does  not directly  capture  existing  problems  and  schedules  that  are  too  late  to  be  included  because  the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) is conducting a recess.
Key words: role of DPRD, implementation, formulation, RPJMD
Abstrak: Peran DPRD Dalam Implementasi Formulasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dalam  Implementasi  Formulasi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Kabupaten  Bengkalis  dan  mengetahui  kendala-kendala  Perda  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Bengkalis  tahun  2016-2021.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  primer  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dengan key  informan  yang  berasal  Bappeda  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Bengkalis  Periode  2014-2019.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam penyusunan  Perda  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  terdapat  lima peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  Implementasi  Fomulasi  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2021, yaitu 1)  Panitia  Khusus  (Pansus)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  membahas  dengan memperhatikan  tahapan-tahapan  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD), 2) Melihat dan memperhatikan hubungan visi dan misi bupati terpilih dengan ranperda Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  yang  diajukan,  3)  Menggali  secara komprehensif  dan  holistik  antara  visi  dan  misi  dengan  ranperda  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD),  4)  Memperhatikan  serta  membahas  secara  seksama  indikator- indikator yang akan dicapai di dalam ranperda  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)  tersebut,  dan  5)  Pansus  melaporkan  hasil  pembahasan  serta  kesimpulan  pada  rapat paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Bengkalis  dalam  rangka  meminta persetujuan  kepada  fraksi-fraksi  untuk  menetapkan  ranperda  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD).  Kendala-kendala  yang  menyebabkan  terlambatnya  Perda  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Bengkalis  ditetapkan,  yaitu Komunikasi  Politik  yang  belum  cair,  Pemerintah  Daerah  tidak  melaksanakan  Tahapan  Forum Konsultasi Publik, sulitnya mendapatkan data untuk Penyususnan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD),  Bupati  tidak  menangkap  langsung  problem  yang  ada  dan  jadwal yang    yang  terlambat  dimasukkan  karena  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sedang melakukan reses.
Kata kunci: peran DPRD, implementasi, formulasi, RPJMD

## PENDAHULUAN
Undang-undang  nomor  8  tahun  2015 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penepatan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubenur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang  mengamanahkan bahwa, pemilihan Gubenur dan Wakil Gube- nur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota setiap 5 (lima) tahun se- kali  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indone- sia.  Setelah  berakhirnya  proses  Pemilihan Kepala  Daerah  dengan  terpilihnya  Kepala Daerah,  tahapan  selanjutnya  dalam  melaku- kan  kepemimpinan  daerah  barulah  dimulai. Salah  satu  kewajiban  Kepala  Daerah  adalah merealisasikan  Visi  dan  Misi  merujuk  pada dokumen  persyaratatan  calon  kepala  daerah untuk  segera  disusun  dalam  bentuk  draft RPJMD  (Rancangan  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah).
Rancangan  Pembangunan  Jangka  Me- nengah Daerah adalah penjabaran visi, misi, tujuan,  sasaran,  strategi  dan  kebijakan  yang akan dilaksanakan. RPJMD merupakan ama- nat  UU  No  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  UU No 23 Tahun 2014 Pasal 65 huruf C, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan me- ngajukan  rancangan  Perda  tentang  RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD  untuk  dibahas  bersama  DPRD,  serta menyusun  dan  menetapkan  RKPD.  DPRD memiliki tiga fungsi dalam pelaksaaan tugas dan  kewenanagannya,  yang  dituangkan  da-
lam pasal Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: fungsi pembentukan Perda Kabupaten/ Kota,  anggaran  dan  pengawasan.  Dalam  hal formulasi RPJMD, DPRD Kabupaten Beng- kalis  menjalankan  fungsinya  sebagai  pem- bentukan peraturan daerah (legislasi).
Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pe- rencanaan Pembangunan Daerah yang meru- pakan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tu- gas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 di- sebutkan  bahwa  Kepala  Bappeda  menyiap- kan  rancangan  awal  RPJMD  sebagai  penja- baran  dari  visi,  misi,  dan  program  Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Dae- rah, kebijakan umum, program prioritas Ke- pala  Daerah,  dan  arah  kebijakan  keuangan Daerah.  Selanjutnya,  Kepala  SKPD  menyi- apkan  rancangan  Renstra-SKPD  sesuai  de- ngan  TUPOKSI  dengan  berpedoman  pada rancangan  awal  RPJMD.  Kepala  Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan meng- gunakan  rancangan  Renstra-SKPD  dan  ber- pedoman pada RPJP Daerah.
Berdasarkan  hasil  pemilihan  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  Kabupaten Bengkalis,  Komisi  Pemilihan  Umum  mene- tapkan  Amril  Mukminin  dan  Muhammad sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih un- tuk periode 2016-2021 yang secara resmi di- lantik  oleh  Plt.  Gubenur  Riau  H.  Arsyad juliandi  Rachman  pada  tanggal  17  Februari 2016  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri
Dalam  Negeri  nomor  131.14.646  tentang Pengangkatan  Bupati  Bengkalis  dan  Surat Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor 131.14.663  tentang  Pengangkatan  Wakil Bupati Bengkalis.
Sesuai  amanat  Undang-Undang  Re- publik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Ten- tang Pemerintahan Daerah sebagaimana diu- bah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  Ten- tang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No- mor  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  Pasal  264  ayat  4,  maka  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  perlu  menyusun  Ren- cana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Dae- rah (RPJMD) untuk periode 2016-2021 yang penetapan  PERDA  RPJMD  tersebut  paling lambat  6  bulan  setelah  kepala  daerah  dilan- tik. UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan Pe - raturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pera- turan  Perundang-undangan  yang  dibentuk oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Ka- bupaten/Kota  dengan  persetujuan  bersama Bupati/Walikota.  Perda  RPJMD  Kabupaten Bengkalis  mengalami  keterlambatan  dalam penetapan  dikarenakan  adanya  keterlamba- tan  dari  pihak  Eksekutif  menyampaikan Draft  Ranpeda  tersebut  kepada  DPRD  ke Bengkalis  dan  berujung  pada  keterlambatan penetapan perda itu sendiri. Selain keterlam- batan  tersebut  ada  beberapa  tahapan  dalam rangka  penyusunan  Draft  RPJMD  sebagai- mana  diatur  pada  Permendagri  no  54  tahun 2010 belum terlaksana sebagaimana seharus- nya,  sehingga  perlu  kiranya  ada  beberapa perbaikan  administratif  yang  merupakan  sa- lah satu faktor keterlambatan tersebut.
Keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Re- publik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2008  ten- tang Tahapan Tata Cara Penyusunan Penge- ndalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah ini tampaknya juga belum rinci dan sistema- tis dalam mengatur dan sebagai acuan untuk menyusun  perencanaan  pembangunan  yang meliputi:  RPJPD,  RPJMD  dan  RKPD.  Di dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 itu sebenar- nya  juga  telah  ada  tahapan  rencana  pemba- ngunan daerah yaitu:
1.  Penyusunan rancangan awal.
2.  Pelaksanaan Musrenbangda.
3.  Perumusan rancangan akhir.
4.  Penetapan rencana.
Dalam perjanannya realisasi program kerja yang tertuang dalam visi dan misi Ke- pala Daerah seringkali mengalami kegagalan dalam  proses  pembangunan  yang  tertuang itu. Sehingga dalam pelaksanaan dan realisa- sinya  tidak  sesuai  harapan,  diantaranya adalah :
Pertama, Kepala Daerah terpilih belum memahami  secara  komprehensif  visi  dan misi  yang  akan  diterjemahkan  ke  dalam RAN-RPJMD.  Kedua,  penyusunan  visi  dan misi  calon  Kepala  Daerah  disusun  oleh  tim pemenangan, tetapi calon Kepala Daerah ha- nya  memahami  persoalan  konsepnya  saja, calon  Kepala  Daerah  tidak  memahami  sam- pai  pada  tatalaksana  pencapaiannya.  Ketiga, terjadinya dinamika perubahan regulasi yang sangat dinamis. Diantaranya adalah undang- undang  pemilihan  umum,  undang-undang susduk,  dan  undang-undang  23  Tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah.  Keempat,  pe- nurunan  etos  kerja  eksekutif  pasca  pilkada, karena  transisi  kepemimpinan  mempengaru- hi  kinerja  aparatur  pemerintah  disebabkan apartur  pemerintah  terlibat  dalam  politik praktis, hal inilah yang membuat menurunan etos kerja paratur pemerintah menurun. Keli- ma, komunikasi politik pasca pilkada di lem- baga DPRD yang tidak mencair. Kepala Da- erah  terpilih  harus  membangun  komunikasi politik  dengan  partai  non-pemerintah  dalam artian  partai  yang  tidak  mendukung  calon yang  menang,  political  will  yang  dibangun harus merangkul segala komponen yang ada dalam lembaga legislatif itu.
Kelemahan  Perda  RPJMD  yang  dia- manatkan dalam peraturan tersebut tidak me- muat  dan  menjelaskan  secara  terang  sanksi kepada  Kepala  Daerah,  jika  perencanaan RPJMD  nya  tidak  sesuai  dengan  harapan atau deviasi yang terlalu besar, penyampaian visi misi yang terlalu tinggi oleh calon Kepa- la Daerah saat kampanye. Sehingga realisasi dalam  RPJMD  banya  yang  tidak  sesuai  de- ngan kondisi dan keadaan daerah, baik seca- ra  geopolitik  maupun  secara  sosiologis,  dan lain-lain.
Namun  demikian  peraturan  daerah (PERDA) itu memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi  muatan  rancangan  Perda  yang  akan dibentuk.  Pemikiran  ilmiah  tersebut  menga- rah  kepada  penyusunan  argumentasi  ﬁloso- ﬁs, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidaknya penyusunan Perda.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  uraian persoalan-persoalan yang ada pada paragraf- paragraf  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti  lebih  jauh  persoalan  diatas  dengan Judul:  Peran  DPRD  Dalam  Implementasi Formulasi  Peraturan  Daerah  Nomor  11 Tahun  2016  (Studi  Kasus  Pada  Formulasi Perda  RPJMD  Kabupaten  Bengkalis  Tahun 2016-2021)
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  dan persoalan  yang  ditemui,  maka  dirumuskan masalah  yang  menjadi  arahan  dan  pedoman dalam penelitian, yaitu:
1. Bagaimana  peran  DPRD  dalam  Im- plementasi  Formulasi  RPJMD  Ka- bupaten Bengkalis?
2. Apa  saja  kendala-kendala  Perda RPJMD  Kabupaten  Bengkalis  tahun 2016-2021 terlambat ditetapkan?
Sejauh  mana  penelitian  yang  dilaku- kan  tentu  mempunyai  sasaran  yang  hendak dicapai  atau  menjadi  tujuan  penelitian.  De- ngan kata lain tujuan penelitian adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya ke- simpang  siuran.  Adapun  tujuan  dari  peneli- tian ini, yaitu:
1. Untuk  menganalisa  peran  DPRD  da- lam Implementasi Formulasi RPJMD Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk  mengetahui  kendala-kendala Perda  RPJMD  Kabupaten  Bengkalis tahun  2016-2021  terlambat  ditetap- kan.
Thomas  R  Dye  dan  Harmon  Zeigler (1970)  dalam  The  Irony  of  Democracy memberikan  suatu  ringkas  pemikiran  me- nyangkut teori elit, sebagai berikut :
1.  Masyarakat  terbagi  dalam  suatu  ke- lompok kecil yang mempunyai keku- asaan  (power)  dan  massa  yang  tidak mempunyai  kekuasaan.  Hanya  seke-
lompok kecil saja orang yang menga- lokasikan  nilai-nilai  untuk  masyara- kat  sementara  massa  tidak  memu- tuskan kebijakan.
2.  Kelompok kecil yang memerintah itu bukan  tipe  massa  yang  dipengaruhi. Para elit ini (the rullung class) biasa- nya  berasal  dari  lapisan  masyarakat yang ekonomi yang tinggi.
3.  Perpindahan  dari  kedudukan  non-elit ke elit sangat pelan dan berkeseimba- ngan untuk memelihara stabilitas dan menghindari  revolusi.  Hanya  kala- ngan  non-elit  yang  telah  menerima konsensus  elit  yang  mendasarkan yang dapat diterima ke dalam lingka- ran yang memerintah.
4.  Elit  memberikan  konsensus  pada  ni- lai-nilai  dasar  sistem  sosial  dan  pe- meliharaan sistem.
5.  Kebijakan publik tidak mereﬂeksikan tuntutan-tuntutan  massa,  tetapi  nilai- nilai elit yang berlaku. Perubahan-pe- rubahan dalam kebijakan publik ada- lah  secara  ikramental,  ketimbang  se- cara revolusioner. Perubahan peruba- han  ikramental  memungkinkan  mun- culnya tanggapan-tanggapan hanya a- kan mengancam sistem sosial dengan perubahan  sistem  yang  relatif  kecil dibandingkan bila perubahan tersebut didasarkan  teori  rasional  kompre- hensif.
6.  Para  elit  secara  relatif  memperoleh pengaruh  langsung  yang  kecil  dari massa  yang  apatis.  Sebaliknya,  para elit  mempengaruhi  massa  yang  lebih besar

## METODE
Adapun  jenis  penelitian  pada  peneli- tian  ini  adalah  deskriptif  yaitu  merupakan penelitian  terhadap  masalah-masalah  berupa fakta-fakta  saat  ini  dari  suatu  populasi  yang meliputi penilaian sikap atau pendapat terha- dap  individu,  organisasi,  keadaan.  Data  pri- mer adalah data utama yang diperoleh secara langsung  dari  penelitian  lapangan  dan  studi pustaka  ( library  research ).  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  ialah  dengan  menggunakan teknik  wawancara (interview). Untuk  jenis data kualitatif, analisis data dilakukan secara simultan  dengan  proses  pengumpulan  data (on  going  analysis). Analisis  ini  dilakukan mengikuti  proses  antara  lain,  reduksi  data (sortir data), penyajian data dan menarik ke- simpulan  berdasarkan  reduksi (sortir) dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya.

## HASIL
Peran DPRD dalam
Implementasi Fomulasi RPJMD Dalam Implementasi Fomulasi
RPJMD  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2016- 2021, DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki peran sebagai berikut:
Panitia  Khusus  (Pansus)  DPRD  membahas dengan memperhatikan tahapan-tahapan pe- nyusunan RPJMD.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  Sopyan,  S.  Pdi  yang  merupakan  ang- gota tim Pansus sekaligus ketua fraksi Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP) yang  mengatakan  bahwa  “Peran  pertama DPRD  dalam  formulasi  Perda  RPJMD Bengkalis  adalah  pembentukan  Pansus  Pe- nyusunan  Perda  RPJMD.”  Pansus  DPRD yang  telah  dibentuk  untuk  penyususunan Ranperda  RPJMD  tersebut  akan  membahas Ranperda RPJMD tersebut dengan memper- hatikan  tahapan-tahapan  penyusunan  Perda RPJMD  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Da- lam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010.
Melihat  dan  memperhatikan  hubungan  visi dan misi bupati
Hubungan  visi  misi  yang  relevan  de- ngan ranperda sangat mempengaruhi kesepa- katan  antara  kepala  daerah  dengan  DPRD dalam  menyusun  Perda  RPJMD.  Karena RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi bupati terpilih untuk menuang- kan  visi  dan  misinya  secara  detail  dengan menggunakan  indikator-indikator  tertentu yang  relevan  dengan  kearifan  lokal  di daerahnya.

## Menggali  secara  komprehensif  dan  holistik antara visi dan misi
Setelah  Melihat  dan  memperhatikan hubungan  visi  dan  misi  bupati  terpilih dengan ranperda RPJMD yang diajukan oleh kepala  daerah,  kemudian  DPRD  kabupaten Bengkalis akan menggali secara komprehen- sif  dan  holistik  antara  visi  dan  misi  dengan Ranperda RPJMD tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat menentukan arah dan tujuan yang diharapkan pemerintah daerah di dalam ran- perda RPJMD tersebut. Nantinya diharapkan RPJMD tersebut akan memberikan sudut pa- ndang  yang  lebih  luas  dalam  melihat  per- soalan yang ingin dipecahkan di daerah.
Memperhatikan  serta  membahas  secara seksama indikator-indikator
Pada  tahapan  ini  Ranperda  RPJMD tersebut akan dibahas berdasarkan indikator- indikator  yang  akan  dicapai  dalam  Perda RPJMD  tersebut.  Dimana  indikator-indika- tor tersebut adalah merupakan tolok ukur ke- berhasilan program kerja dari  kepala daerah.

## Pansus melaporkan hasil pembahasan
Peran DPRD selanjutnya dalam penyu- sunan  ranperda  RPJMD  adalah  pansus RPJMD akan melaporkan dan membahas ke- simpulan pada rapat paripurna DPRD Beng- kalis dalam rangka meminta persetujuan ke- pada  fraksi-fraksi  untuk  menetapkan  ran- perda  RPJMD  menjadi  Peraturan  Daerah RPJMD.
Setelah  ranperda  RPJMD  disetujui oleh setiap fraksi untuk disahkan, maka ran- perda  RPJMD  akan  menjadi  RPJMD  yang merupakan rule kepala daerah dalam mewu- judkan  visi  dan  misi  roda  pemerintahannya selama lima tahun ke depan.
Kendala-Kendala Peraturan Daerah (Perda) RPJMD
Berdasarkan hasil wawancara yang pe- nulis  lakukan  bersama  para key  informan yang penulis anggap mumpuni dalam menja- wab pertanyaan yang relevan dengan peneli- tian  yang  penulis  lakukan,  maka  didapatkan beberapa  kendala-kendala  yang  menyebab- kan  terlambatnya  Perda  RPJMD  Kabupaten Bengkalis  ditetapkan,  yaitu  Komunikasi  Po- litik  Yang  Belum  Cair ,  Pemerintah  Daerah
tidak melaksanakan Tahapan Forum Konsul- tasi  Publik,  Sulitnya  Mendapatkan  Data  un- tuk  Penyusunan  Ranperda  RPJMD,  Bupati Tidak  Menangkap  Langsung  Problem  Yang Ada dan Jadwal Terlambat Dimasukkan Ka- rena DPRD Sedang Melakukan Reses.

## PEMBAHASAN
Dalam  penyusunan  rumusan  RPJMD, Kepala  Derah  dan  DPRD  merupakan  unsur paling  penting  dalam  setiap  proses  peneta- pan  RPJMD  tersebut.  Kepala  Daerah  dan DPRD merupakan golongan elit  yang terda- pat di daerah, sehingga mulai dari proses pe- rumusan  hingga  penetapan  Perda  RPJMD menggunakan model elit.
Teori  elit  merupakan  teori  pembuatan kebijakan  yang  provokatif.  Sebab  kebijakan merupakan  hasil  olah  ﬁkir  dan output kerja elit, yang sekaligus mencerminkan nilai serta kebutuhan mereka. Tujuan melayani elit, sa- lah satu yang mungkin merupakan keinginan publik adalah visi kesejahteraan massa seca- ra  imajiner.  Teori  elit  dalam  konteks  ini  le - bih  menumpukkan  perhatian  pada  peran  elit dalam  pembuatan  kebijakan  yang  memang pada kenyataan (dalam sistem politik) orang yang  memerinah  selalu  jauh  lebih  sedikit berbanding  orang  yang  diperintah.  (Leo Agustino, 2016).
Beberapa  golongan  teori  yang  ada  da- lam  pembagian  di  bidang  analisis  kebijakan publik, merupakan salah satu cara/upaya pa- ra pakar analisis kebijakan publik agar dapat membantu  mereka  dalam  menyederhanakan kenyataan permasalahan politik yang ada di- dalam  permasalahan  kebijakan  publik.  Ini sedikit  mengutip  pernyataan  dari  Thomas  R Dye  (1970)  mengatakan  bahwa “a  model  is merely  an  abstraction  or  representation  of political  life”. Artinya  apa  yang  di  sebut teori itu pada hakikatnya adalah suatu upaya menyederhanakan  atau  mengejawantahkan kenyataan politik. Selain itu tujuan dibentuk- nya teori-teori kebijakan publik ini juga me- rupakan salah satu hal yang dibutuhkan para ahli  kebijakan  publik  dalam  proses  menga- nalisis kebijakan publik, yang biasa menggu- nakan alat-alat konseptual (conceptual tools) tertentu yang dimaksudkan untuk membantu
pekerjaan  mereka  dalam  memahami  dan memvisualisasikan  realita  kebijakan  publik yang kompleks. Diantara sejumlah alat kon- septual  yang  ada  inilah  yang  sering  dipakai dan bermanfaat bagi keperluan analisis ialah yang  berupa  teori  dan  atau  tipologi-tipologi tertentu.
Dari  sudut  pandang  teori  elit,  kebija- kan adalah nilai dan pilihan yang dipilihkan oleh  elit  pemerintah.  Penjelasan  utama  teori elit adalah bahwa kebijakan publik tidak di- tentukan  oleh  ‘massa’  melalui  tuntutan  dan kebutuhan mereka, tetapi ditentukan oleh elit yang  mengatur  institusi  politik.  Dye  dan Zigler  (1970)  dalam  buku  klasik  mereka yang  berjudul The  Irony  of  Democrasy memberikan  ringkasan  mengenai  teori  elit sebagai berikut :
1) Masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok  besar.  Kelompok  pertama, mereka  yang  berjumlah  sedikit  dan mempunyai  kekuasaan,  dan  kelom- pok  kedua,  adalah  mereka  yang  ber- jumlah  banyak  dan  kurang  mempu- nyai kekuasaan.
Dalam  rumusan  Perda  RPJMD  ke- lompok  yang  berjumlah  sedikit  ada- lah  kepala  daerah  beserta  perangkat- nya dan DPRD.
Setiap masyarakat diperintah oleh se- kelompok  kecil  orang  yang  mempu- nyai  kualitas  yang  diperlukan  dalam kehidupan sosial dan politik. Kelom- pok  kecil  itu  disebut  dengan  elit, yang  mampu  menjangkau  pusat  ke- kuasaan. Elit adalah orang-orang ber- hasil  yang  mampu  menduduki  jaba- tan  tinggi  dalam  lapisan  masyarakat. Pada umumnya elit berasal dari kelas yang  sama,  yaitu  orang-orang  kaya dan  pandai  yang  mempunyai  kelebi- han  dalam  matematika,  bidang   mu- sik, karakter moral dan sebagainya.
2) Sedikit orang yang memerintah tidak sama  dengan  massa  yang  diperintah, mereka  sering  disebut  dengan  istilah elit. Elit secara tidak proporsional di- ambil dari masyarakat dengan tingkat sosio politik atau sosio ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya.
Sebagi  penyelengggara  negara  yang menduduki  jabatan  di  daerah,  kepala daerah dan DPRD merupakan tingkat sosiopolitik  yang  tinggi  dari  masya- rakat lainnya.
3) Perpindahan  dari  kelompok  non-elit ke kelompok  elit  harus  dapat  meme- lihara  kestabilan  dan  harus  menhin- dari  perubahan  secara  besar-besaran.
Hanya  non  elit  yang  telah  diterima dalam ‘kesepakatan elit  dapat diizin- kan  masuk  dalam  lingkaran  peme- rintah.
Seorang kepala daerah pada awalnya datang  dari  kelompok  non  elit,  na- mun ketika ia terpilih menjadi kepala daerah,  maka  ia  telah  memasuki  ke- lompok  elit.  Sehingga  ia  harus  bisa diterima  dalam  kesepakatan  elit  un- tuk  bisa  masuk  ke  dalam  lingkaran pemerintah  atau  yang  didukung  oleh para elit lainnya.
4) Elit  membuat  kesepakatan  berdasar sistem nilai tertentu dan memelihara- nya.
Perumusan RPJMD merupakan kese- pakatan  yang  berdasarkan  sistem  ni- lai  tertentu  yang  menggunakan  indi- kator-indikator  pencapaian  yang  te- lah  disepakati  bersama  oleh  kepala daerah dan DPRD.
5) Kebijakan  publik  tidak  mencermin- kan  kepentingan  atau  kebutuhan massa,  tetapi  lebih  mencerminkan kepentingan  dan  kebutuhan  elit.  Pe- rubahan  dalam  kebijakan  publik  le- bih  merupakan  penambahan  dari  pa- da perombakan.
Penyusunan  RPJMD  tersebut  meru- pakan cerminan dari visi dan misi ke- pala daerah terpilih yang pada akhir- nya  disepakati  bersama  DPRD.  Isi dari RPJMD tersebut juga tidak sela- lu  merupakan  kebutuhan  masyarakat secara  krusial,  namun  lebih  kepada agenda  yang  diinginkan  kepala  dae- rah dan DPRD.
6) Elit  merupakan  subjek  dan  sering mempengaruhi massa berbanding se- baliknya. Dalam hal ini setiap kebija-
kan  yang  dibuat  oleh  kepala  daerah dan  DPRD  akan  sangat  mempenga- ruhi kehdupan masyarakat di daerah- nya.
Dalam penyusunan Perda RPJMD, ter- dapat lima peran DPRD dalam Implementasi Fomulasi  RPJMD  Kabupaten  Bengkalis  Ta- hun  2016-2021,  yaitu  1)  Panitia  Khusus (Pansus)  DPRD  membahas  dengan  mem- perhatikan tahapan-tahapan penyusunan RPJMD,  2)  Melihat  dan  memperhatikan hubungan  visi  dan  misi  bupati  terpilih  de- ngan  ranperda  RPJMD  yang  diajukan,  3) Menggali  secara  komprehensif  dan  holistik antara  visi  dan  misi  dengan  ranperda RPJMD, 4) Memperhatikan serta membahas secara  seksama  indikator-indikator  yang akan dicapai di dalam ranperda RPJMD ter- sebut, dan 5) Pansus melaporkan hasil pem- bahasan  serta  kesimpulan  pada  rapat  pari- purna  DPRD  Bengkalis  dalam  rangka  me- minta persetujuan kepada fraksi-fraksi untuk menetapkan  ranperda  RPJMD  menjadi  Pe- raturan Daerah RPJMD. Pada setiap tahapan penyusunan RPJMD tersebut, peran elit poli- tik di daerah sangatlah krusial. Karena meru- pakan  nakhoda  dalam  pembangunan  di daerahnya.
Penyusunan Perda RPJMD mengalami keterlambatan  yang  terkendala  oleh  bebera- pa  hal,  yaitu:  Pertama , komunikasi  politik yang belum cair. Dari perspektif komunikasi politik,  manusia  merupakan  makhluk  sosial. Layak  makhluk  sosial  manusia  tentu  saling berinteraksi satu sama lain. Timbal balik da- lam  interaksi  tersebut  merupakan  sarat  dari komunikasi baik berupa nasihat, ajakan atau seruan  dalam  memainkan  peran  sebagai makhluk  sosial.  Seruan  dalam  berinteraksi bisa  berupa  pesan  politisi,  mengandung nilai-nilai yang berhubungan dengan politik, sehingga komunikasi politik harus dijaga de- ngan  baik  oleh  kepala  daerah  dengan  mitra kerjanya di daerah, yaitu DPRD.
Kendala  yang  kedua  adalah  Pemerin- tah Daerah tidak melaksanakan Tahapan Fo- rum  Konsultasi  Publik;  untuk  menjaga  agar komunikasi antara kepala daerah dan DPRD selalu terjalin dengan baik, maka kepala dae-
rah dalam hal penyusunan perda RPJMD ha- rus  menjaga  komunikasi  politiknya  dengan DPRD.  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Kepala  Daerah  dalam  penyusunan  perda RPJMD  tersebut  akan  menjadi  blunder  bagi Pemerintah Daerah dalam perjalanan penyu- sunan  dan  penetapan  RPJMD  bersama  ang- gota DPRD Kabupaten Bengkalis.
Menurut Dye, (1970) teori elit menga- takan  bahwa  “rakyat”  mempunyai  perilaku apatis,  dan  tidak  memiliki  informasi  yang baik  tentang  kebijakan  publik.  Oleh  karena itu,  sebenarnya  para  elit  membentuk  opini masyarakat  luas  megenai  persoaalan-perso- alan  kebijakan  dan  bukan  masyarakat  luas membentuk  opini  publik.  Dengan  demikian, para  pejabat  publik  dan  birokrat  hanya  se- kedar  menjalanakan  kebijakan-kebijakan yang diputus  oleh  para  elit.  Kebijakan-kebi- jakan  publik  mengalir  “ke  arah  bawah”  dari para elit ke masyarakat luas. Jadi kebijakan- kebijakan  publik  itu  bukan  berasal  dari  tun- tutan-tuntutan dari masyarakat luas.
Dalam  perjalanan  penyusunan  ranper- da RPJMD tersebut, pihak ketiga juga meng- alami kesulitan dalam menyusun draf RPJM tersebut. Penulis akan membahas ini dengan menggunakan  persepktif  perilaku  organisai. Perilaku  organisasi  itu  sendiri  berkaitan  de- ngan  bagaimana  orang  bertindak  dan  bere- aksi  dalam  semua  jenis  organisasi.  Dalam kehidupan  organisasi,  orang  dipekerjakan, dididik  dan  dilatih,  diberi  informasi,  dilin- dungi,  dan  dikembangkan.  Perilaku  organi- sasi  adalah  suatu  studi  tentang  perilaku  ma- nusia  dalam  pengaturan  organisasi,  hubu- ngan antara  individu  dengan organisasi,  dan orga-nisasi itu sendiri. (Tyagi, 2000)
Dengan  demikian  perilaku  organisasi pada  hakikatnya  dapat  memperbaiki    sikap dan  perilaku  individu  dan  kelompok  dalam organisasi  sehingga  dapat  memberikan  kon- tribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini belum dilakukan oleh ke- pala  daerah  terpilih  pada  masa  awal  pem- erintahannnya,  yaitu  saat  penyusunan  Ran- perda  RPJMD.  Sehingga  berdampak  kepada sulitnya  pihak  ketiga  dalam  mendapatkan data  dalam  penyusunan  draf  RPJMD  ter- sebut.
Kendala  selanjutnya  dalam  implemen- tasi  formulasi  Perda  RPJMD  Kabupaten Bengkalis  ialah  disebabkan  oleh  Bupati  Ti- dak  Menangkap  Langsung  Problem  Yang Ada.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  bupati  ha- nya  fokus  dalam  penetapan  visi  dan  misi saja, namun pada saat penyusunan draf Ran- perda  RPJMD,  bupati  melibatkan  pihak  ke- tiga  bersama  Bappeda  Kabupaten  Bengkalis untuk  menyusun  dan  menetapkan  indikator penjabaran visi dan misinya tersebut.
Dari  semua  rentetan  kendala-kendala di atas yang menyebabkan keterlambatan pe- netapan  Perda  RPJMD  tersebut,  maka  akan bermuara pada keterlambatan Kepala Daerah dalam memasukkan jadwal pembahasan draf RPJMD  Karena  sudah  hampir  memasuki waktu deadline ditambah lagi pada saat yang sama  DPRD  Kabupaten  Bengkalis  sedang melakukan reses.

## SIMPULAN
Dalam penyusunan Perda RPJMD, ter- dapat lima peran DPRD dalam Implementasi Fomulasi  RPJMD  Kabupaten  Bengkalis Tahun  2016-2021,  yaitu  1)  Panitia  Khusus (Pansus)  DPRD  membahas  dengan  mem- perhatikan tahapan-tahapan penyusunan RPJMD, 2) Melihat dan memperhatikan hu- bungan  visi  dan  misi  bupati  terpilih  dengan ranperda  RPJMD  yang  diajukan,  3)  Meng- gali secara komprehensif dan holistik antara visi  dan  misi  dengan  ranperda  RPJMD,  4) Memperhatikan  serta  membahas  secara  sek- sama  indikator-indikator  yang  akan  dicapai di  dalam  ranperda  RPJMD  tersebut,  dan  5) Pansus  melaporkan  hasil  pembahasan  serta kesimpulan  pada  rapat  paripurna  DPRD Bengkalis  dalam  rangka  meminta  persetu- juan  kepada  fraksi-fraksi  untuk  menetapkan ranperda  RPJMD  menjadi  Peraturan  Daerah RPJMD.
Kendala-kendala  yang  menyebabkan terlambatnya  Perda  RPJMD  Kabupaten Bengkalis  ditetapkan,  yaitu  Komunikasi  Po- litik yang belum cair, Pemerintah Daerah ti- dak  melaksanakan  Tahapan  Forum  Konsul- tasi Publik, sulitnya mendapatkan data untuk Penyususnan  Ranperda  RPJMD,  Bupati  ti- dak menangkap  langsung  problem  yang  ada
dan jadwal yang terlambat dimasukkan kare- na DPRD sedang melakukan reses.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, Leo. 2016, Dasar-dasar kebijakan Publik, (edisi revisi), Alfabeta, Bandung.
Dye ,  T.R.  (1976), What  Governments  Do,
Why  They  do  it,  What  Diﬀerence  it Makes. Tuscaloosa,  Ala:  University Alabama Press.
Dye,  Thomas.  R  &  Zeigler,  Harmon.  1970.
The  Irony  of  Democracy. Belmont: Wadsworth.
Greenberg,
Jerald and Robert A. Baron.(2013). Behavior in Organizations. New  Jersey:  Pearson
Education, Inc.
Henri, Ida. 2012. Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi . Jakarta: Kencana. Lasswell,  H.D.  1971. A  Pre-View  of  policy sciences. New York: Elsevier. Tyagi, Archana. 2000. Organization
Behaviro. New Delhi: Exel Books.