## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX SOCIALIZATION, AND TAXATION SYSTEM MODERNIZATION ON TAX COMPLIANCE OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN DKI JAKARTA PROVINCE
PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI DKI JAKARTA
Gratia Easter Sarah Nta'ola 1 , Christina  Dwi Astuti 2 1,2 1Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
E-mail: gratia023002001121@std.trisakti.ac.id 1 ,  cdwi_astuti@trisakti.ac.id 2
ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Gratia Easter Sarah Nta'ola gratia023002001121@std. trisakti.ac.id Key words: Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Socialization, System
Modernization
Website: https://idm.or.id/JSER/index.p hp/JSER
Page: 2051 - 2067
This  research  aims  to  obtain  empirical  evidence  regarding  the impact  of  tax  understanding,  tax  socialization,  and  system modernization  on  tax compliance  of Micro,  Small,  and  Medium Enterprises  (MSMEs)  in  the  DKI  Jakarta  province.  The population  in  this  study  consists  of  MSMEs  registered  as beneficiaries  of  the  Department  of Industry,  Trade,  Cooperative, Small  and  Medium  Enterprises  (PPKUKM)  of the  DKI  Jakarta Province.  The sampling data  technique  uses  purposive sampling with  a  research  instrument  in  the  form  of a  4-point  Likert  scale questionnaire  as  a  variable  measurement.  The  total  selected samples are 203. The data analysis method used is multiple linear regression  analysis.  The  research  results  show  that  tax understanding  has  a  positive  effect  on  tax  compliance,  system modernization  has  a  positive  effect  on  tax  compliance  and  tax socialization has no effect on tax compliance.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Gratia Easter Sarah Nta'ola gratia023002001121@st d.trisakti.ac.id
Kata kunci: kepatuhan pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem
Website: https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER
Hal: 2051 - 2067
Penelitian ini bertujuan  untuk mendapatkan bukti empiris mengenai  dampak  pemahaman  perpajakan,  sosialisasi perpajakan  dan  modernisasi  sistem  terhadap  kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM) di  provinsi  DKI  Jakarta.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah pelaku UMKM  yang terdaftar  sebagai binaan Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan
Menengah  (PPKUKM)  Provinsi  DKI  Jakarta.  Teknik pengambilan  data  sampel  menggunakan  purposive sampling dengan  instrumen  penelitian  berupa  kuesioner skala  likert  4  poin  sebagai  pengukuran  variabel.  Total sampel yang  terpilih  adalah 203 sampel.  Metode  analisis data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear berganda. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa pemahaman  perpajakan  dan  modernisasi  sistem berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  dan sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Indonesia ialah negara dengan ketergantungan terhadap penerimaan pajak untuk memfasilitasi perkembangan dan membangun prasarana bagi masyarakat, maka dari itu, menunaikan tanggung jawab perpajakan adalah suatu kewajiban warga negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sarana untuk patuh dan wujud bakti kepada negara (Mangoting, 2018). Oleh karena itu, seorang warga negara sangat diharapkan untuk memiliki  kepatuhan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, mulai dari mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat laporan pajak sesuai prosedur serta tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, serta menghitung dan membayarkan pajak dengan jujur sesuai tarif yang berlaku, juga melunasi pajak tepat waktu.  Seorang  warga  negara  yang  memenuhi  semua  tanggung  jawab perpajakannya dapat dikatakan sebagai pribadi yang patuh terhadap peraturan pajak (Waluyo, 2020).
Melalui Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2022, diketahui bahwa salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar selama 3 tahun belakangan ini adalah pajak penghasilan dengan total realisasi penerimaan sebesar 1.072,11 triliun pada tahun 2020, 1.278,63 triliun pada tahun 2021, dan 1.716,76 triliun pada tahun 2022.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021, penghasilan usaha yang dihasilkan atau diperoleh dari wajib  pajak  dalam  negeri,  termasuk  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM), adalah merupakan objek dari pajak penghasilan.
Dilansir  dari  siaran pers  Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi,  memperkuat sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  ialah  kunci  pemulihan perekonomian negara setelah dilanda pandemi Covid-19 dan mencapai kemajuan ekonomi  yang prima.  Pemprov DKI Jakarta sudah menunjukkan perhatian yang sangat besar  terhadap para pelaku  usaha UMKM  dengan menjalankan program Jakpreneur.  Melalui Tribun  News, Kepala  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menjelaskan bahwa Jakpreneur  adalah  program  dari  pemerintah  untuk  memfasilitasi  serta mengembangkan UMKM melalui kerjasama dalam ekosistem kewirausahaan. Tahap bimbingan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM mencakup 7 tahap yaitu pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, serta pemodalan.
Tabel 1. Data Jakpreneur Kumulatif  2018-2023 Tahap Jumlah UMKM Pendaftaran (P1) 370,292 Pelatihan (P2) 238,810 Pendampingan (P3) 216,086 Perizinan (P4) 200,039 Pemasaran (P5) 59,765 Pelaporan Keuangan (P6) 40,496 Permodalan (P7) 8,708
Sumber: Data Mingguan Dinas PPKUKM  Provinsi DKI Jakarta per 13 Oktober 2023
Tabel 1. menunjukkan banyaknya UMKM yang sudah tergabung dalam pembinaan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yang dimuat dalam laporan data mingguan DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Dalam data mingguan tersebut juga menyebutkan bahwa omzet dari UMKM binaan program Jakpreneur ada yang sudah menyentuh angka 6,6 miliar  pada sistem  e-order  selama bulan Januari-Oktober 2023. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM  yang pergerakannya cukup masif hingga ke pelosok daerah  bisa  memberikan  kontribusi  yang  cukup  berarti  sebagai  salah  satu pemasukan pajak nasional (Gunaasih & Zendrato, 2022).
Pajak penghasilan Final untuk pelaku UMKM sendiri diatur dalam PP No. 55 tahun 2022 yang menimbang dari UU HPP No. 7 tahun 2021 dengan tarif sebesar 0,5% bagi UMKM yang mempunyai omzet lebih dari 500 juta dan tidak melebihi 4,8 miliar per tahunnya. Maka  dari  itu,  penting  bagi  para  pelaku  UMKM  untuk  mempunyai kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Selain  tidak  terlambat  dalam melaporkan dan melunasi pajak, Wajib Pajak juga harus mengikuti semua himbauan pemerintah mengenai regulasi  perpajakan yang terbaru. Melalui  UU  HPP No.  7 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022, pemerintah memutuskan sebuah inovasi terbaru yaitu mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Peraturan ini juga berlaku untuk wajib pajak UMKM.
Peraturan terbaru ini  dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses  administrasi, karena selama ini masyarakat memiliki  banyak nomor identitas, seperti NIK, NPWP, Nomor SIM, Nomor Paspor, dan masih banyak lagi. Pemadanan NIK sebagai  NPWP juga  dapat memudahkan DJP  dalam  pendataan Wajib Pajak di Indonesia sehingga”“penerimaa n pajak bisa dimaksimalkan. Namun, penduduk  yang  memiliki  NIK  tidak  otomatis  menjadi  Wajib  Pajak,  karena pemadanan  NIK  sebagai  NPWP  juga  harus  melalui  proses  pemadanan  yang dilakukan melalui website DJP. Pemerintah akan mulai memberlakukan NIK sebagai
NPWP pada 1 Januari 2024, sehingga wajib pajak dihimbau untuk segera melakukan pemadanan sebelum 31 Desember  2023. Jika tidak melakukan pemadanan, Wajib Pajak yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam sistem pelaporan pajak.
Saat ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan tanggung jawab pajak masih tergolong rendah, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan data United Nations Population Fund , Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik, jumlah pelaku UMKM yang bertambah setiap tahunnya tidak diiringi oleh pemahaman yang memadai mengenai kewajiban pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan yang merata, dan keterbatasan dalam pemanfaatan sistem  digital  pembayaran pajak seperti  e-SPT,  e- filing ,  dan  e- billing .  (Wahyuni, Oktarina & Leniwati, 2022:2)
Dalam  pandangan hukum,  pemahaman mengenai  perpajakan merupakan suatu kewajiban  yang  muncul  dikarenakan  diberlakukannya  undang-undang  yang mewajibkan masyarakat untuk membayar sekian persen dari pendapatannya kepada negara, sesuai  tarif  yang  ditetapkan. Kewajiban ini  ditetapkan oleh  negara yang memiliki  wewenang  menegakkannya  secara  paksa,  dengan  tujuan  untuk mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  dana  yang  diperoleh  dari pendapatan pajak  tersebut  (Indrawan  &  Binekas,  2018). Menurut  Putra  (2020), meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  dicapai  melalui  edukasi  atau menyampaikan  pemahaman  mengenai  kewajiban  pajak  kepada  seluruh  warga negara  Indonesia.  Langkah  pertama  bagi  Wajib  Pajak  dalam  mematuhi  aturan perpajakan  adalah  memahami  aspek-aspek  perpajakan  itu  sendiri.  Dengan memahami aspek- aspek ini, Wajib Pajak lebih cenderung mematuhi aturan karena pemahaman tersebut dapat memberikan arahan dan dorongan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku. Gunaasih & Zendrato (2022) juga beranggapan serupa yaitu kecenderungan akan kepatuhan pembayaran pajak bisa meningkat jika seorang wajib pajak mempunyai wawasan perpajakan yang mumpuni seperti yang dijelaskan pada UU HPP No. 7 tahun 2021.
Salah satu cara untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak selain pemahaman pajak, perlu  juga  dilakukan  sosialisasi,  karena  umumnya  masyarakat  awam  tidak menyadari seberapa penting pajak terhadap keberlangsungan suatu negara. Pada tahun 2021, saat UU HPP No. 7 tahun 2021 telah dikeluarkan, Humas Direktorat Jenderal Pajak merilis Paparan Sosialisasi UU HPP No. 7 2021 yang berisikan intisari dari UU HPP agar memudahkan bagi seluruh Wajib Pajak terutama orang awam untuk  mengetahui  pembaharuan dalam  undang-undang pajak  terbaru.  Melalui laman youtube DJP juga melakukan streaming sosialisasi UU HPP yang diadakan di beberapa daerah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Sumatera, Jawa, Indonesia bagian  timur,  dan  lain-lain.  Selain  itu,  DJP  juga  sudah  melakukan  sosialisasi perpajakan dengan iklan, baik di televisi, media cetak, internet, maupun sosial media. Dengan demikian,  pelaksanaan upaya sosialisasi  diharapkan mampu mendorong kepatuhan para pemilik usaha di sektor UMKM dalam membayar pajak serta dapat lebih  memahami  pentingnya  pajak  dalam  mendukung  pembangunan  negara Indonesia (Herlambang, Hernawati & Widiastuti, 2018).
Dalam perkembangan era  digital  saat ini,  modernisasi  sistem  juga penting  agar sistem  perpajakan di Indonesia tidak mengalami ketertinggalan dan selalu selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, yang dilansir melalui portal berita Antara News , Suryo
menyoroti  perlunya  reformasi  perpajakan  di  Indonesia  untuk  mengikuti perkembangan teknologi  dan  menekankan bahwa perubahan akan  terus  terjadi seiring  berjalannya waktu karena situasi  berubah. Terdapat perubahan signifikan dalam cara bertransaksi, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui media digital, jejak digital, komunitas digital, dan transaksi digital yang dianggap tak terhindarkan saat ini.  Saat  ini,  DJP  telah  menerapkan  berbagai  bentuk  modernisasi,  termasuk  e- registration , yang  memungkinkan  pendaftaran NPWP  secara  daring.  Selain  itu, terdapat e-SPT, e- filing , dan e- payment . Moderninasi sistem mempunyai tujuan dalam memudahkan wajib  pajak untuk  menepati  kewajiban perpajakannya, dan dapat diterapkan dari mana saja melalui internet sehingga tidak perlu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Putra, 2020).
Diharapkan  bahwa  ketiga  variabel  penting  ini  akan  mendorong  kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, terutama bagi  para pelaku  UMKM. Penelitian  ini  menggabungkan  dua  penelitian  terdahulu  oleh  Putra  (2020) juga penelitian dari  Gunaasih &  Zendrato (2022). Penelitian ini  mengangkat beberapa variabel  dari  penelitian-penelitian sebelumnya  untuk  meneliti  serta  memperoleh bukti  empiris  mengenai  dampak sosialisasi  perpajakan, pemahaman perpajakan, serta modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha UMKM, terutama di Provinsi DKI Jakarta.

## METODE
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai dampak dari variabel independen,  seperti  Pemahaman  Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan,  serta Modernisasi  Sistem,  terhadap variabel dependen, yakni  Kepatuhan Pajak pelaku UMKM  di  Provinsi  DKI  Jakarta.  Metode  kuantitatif  diterapkan,  yang  mana merupakan  pendekatan penelitian  yang  memanfaatkan data  berupa  angka  dan menerapkan analisis statistik untuk mengkaji masalah tersebut (Sugiyono, 2019:16).
Data penelitian ini dikumpulkan melalui data primer, yakni sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti melalui kuesioner. Subjek penelitian yaitu pelaku UMKM di  Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar sebagai binaan Dinas PPKUKM DKI  Jakarta dalam  program  Jakpreneur. Metode  pengambilan  sampel yang  diterapkan yaitu purposive sampling , yang disesuaikan dengan kriteria  yang ditetapkan,  dan  data  dikumpulkan  dari  Dinas  PPKUKM  Provinsi  DKI  Jakarta. Penelitian ini menerapkan analisis regresi berganda (multiple regression) dan proses pengujian  statistik  diterapkan  melalui  penggunaan  perangkat  lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data atau memberikan gambaran serta deskripsi  tentang data yang dikumpulkan dengan menghitung nilai  minimum,  maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dihitung menggunakan microsoft excel .
Tabel 1. Statistik  Deskriptif Indikator N Skor Mean St. Dev 1 2 3 4 KP 1 203 2 4 111 86 3.38 0.58 KP 2 203 5 12 109 77 3.27 0.68 KP 3 203 1 10 110 82 3.34 0.60 KP 4 203 0 13 100 90 3.38 0.60 KP 5 203 2 7 87 107 3.47 0.62 PP 1 203 1 25 123 54 3.13 0.63 PP 2 203 0 16 127 60 3.22 0.57 PP 3 203 3 22 121 57 3.14 0.66 PP 4 203 2 11 127 63 3.24 0.59 PP 5 203 1 18 131 53 3.16 0.59 SP 1 203 0 6 95 102 3.47 0.56 SP 2 203 14 44 107 38 2.83 0.81 SP 3 203 10 25 119 49 3.02 0.75 SP 4 203 3 18 111 71 3.23 0.67 SP 5 203 2 23 127 51 3.12 0.63 MS 1 203 0 17 108 78 3.30 0.62 MS 2 203 1 9 113 80 3.34 0.59 MS 3 203 3 4 126 70 3.30 0.58 MS 4 203 1 13 112 77 3.31 0.61 MS 5 203 2 14 116 71 3.26 0.63
Data statistik deskriptif untuk variabel dependen kepatuhan pajak menunjukkan terdapat 2 nilai rata-rata paling besar pada variabel ini yaitu pada indikator KP 1 dan  KP  4  dengan  rerata sebesar  3,38. Dapat diketahui  pula  bahwa tidak  ada responden yang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju pada indikator KP 4 dengan  it em  pertanyaan  “Saya  tidak  pernah  memiliki  tunggakan  pajak”. Mayoritas responden sebanyak 107 dari  203 responden menjawab skala 4 atau sangat setuju untuk  indikator pertanyaan KP 5 dengan item  pertanyaan “Saya tidak pernah mendapatkan sanksi pajak karena memiliki tunggakan pajak baik itu sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidana”.  Indikator  KP  5  juga  menjadi indikator yang memperoleh jawaban skala 3 atau setuju paling sedikit  di antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 87 dari 203 orang. Nilai standar deviasi yang paling besar dalam variabel kepatuhan pajak terdapat pada indikator KP 2 sebesar 0,68 yang menunjukkan bahwa indikator KP 2 memiliki variasi data yang paling besar.
Data  statistik  deskriptif  untuk  variabel  independen  pemahaman  perpajakan menunjukkan nilai rata-rata terbesar dalam variabel terdapat pada indikator PP 4 yaitu dengan rerata sebesar 3,24. Dapat diamati bahwa tidak ada responden yang menjawab skala 1  atau sangat tidak setuju  untuk  indikator PP  2  dengan item pertanyaan “Saya memaha mi langkah-langkah pendaftaran diri  sebagai  wajib pajak”. Dalam variabel ini juga mayoritas responden menjawab dengan skala 3 atau setuju untuk semua indikator pertanyaan. Indikator PP 5 dengan pertanyaan “Saya memahami fungsi pajak di Indonesia” menjadi i ndikator yang memperoleh
jawaban skala  3  atau setuju  yang  paling  banyak di  antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 131 dari 203 orang. Nilai standar deviasi terbesar dalam varibel pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,66 yang terdapat pada indikator PP  3  dengan  item  pertanyaan  “Saya  memahami  tata  cara  pelaporan  dan pembayaran pajak”, hal ini menunjukkan bahwa rentang variasi data yang paling lebar untuk variabel pemahaman perpajakan terdapat pada indikator PP 3.
Data  statistik  deskriptif  untuk  variabel  independen  sosialisasi  perpajakan menunjukkan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 2.83 terdapat pada indikator SP  2  dengan  item  pertanyaan  “Saya  merasa  sosialisasi  perpajakan  yang dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  sudah  berjalan  dengan efektif”. Indikator SP 2 juga menjadi indikator yang memperoleh jawaban skala 1 dan skala 2 terbanyak dari  antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 14 dari 203 orang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju dan sebanyak 44 dari 203 orang menjawab skala 2 atau tidak setuju dan indikator SP 2 memperoleh jawaban skala 4  atau setuju  yang paling  sedikit  dari  antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 38 dari 203 orang, sedangkan rata-rata tertinggi berada di indikator SP 1 sebesar 3,47. Mayoritas responden sebanyak 102 dari 203 orang juga menjawab skala 4 atau sangat setuju dan tidak ada yang responden yang menjawab skala 1 atau sangat tidak  setuju untuk  indikator  SP  1  dengan item  pertanyaan “Saya menganggap penyuluhan akan sangat membantu saya untuk memahami aturan perpajakan di  Indonesia”.  Rentang  variasi  data  terbesar  juga  terdapat  pada indikator SP 2 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.81.
Data  statistik  deskriptif  untuk  variabel  independen  modernisasi  sistem menunjukkan tidak ada responden yang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju untuk indikator MS 1 dengan item pertanyaan “Saya menganggap penggunaan website pajak.go.id sebagai  sarana  yang  praktis  untuk  melakukan  aktivasi pemadanan NIK  menjadi  NPWP”. Indikator  MS  3  dengan  pertanyaan “ Saya menganggap pembayaran pajak dengan e- payment sangat  efektif  dan  fleksibel dalam  membantu  memenuhi  kewajiban  perpajakan” menjadi  indikator  yang memperoleh jawaban skala 2 atau tidak setuju paling sedikit yaitu sebanyak 4 dari 203 orang. Nilai rata-rata terendah dalam variabel ini terdapat pada indikator MS 5  sebesar  3.26  dengan  item  pertanyaan  “Saya  mengganggap  prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran dengan modernisasi sistem perpajakan mudah  dimengerti,  dipelajari  dan  dilakukan”,  sekaligus  juga indikator  MS  5 menunjukkan variasi data terbesar dari indikator lainnya dengan standar deviasi sebesar 0.63. Berdasarkan data statistik deskriptif  setiap indikator di  atas, dapat dirangkum statistik deskriptif per variabel sebagai berikut:
Tabel 2. Statistik  Deskriptif  Variabel Variabel Min Max Mean St. Dev Kepatuhan Pajak 2.20 5 3.370 2.325 Pemahaman Perpajakan 2.00 5 3.178 2.198 Sosialisasi Perpajakan 1.60 5 3.134 2.395 Modernisasi Sistem 1.60 5 3.300 2.263
Pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa pada variabel dependen kepatuhan pajak, diperoleh nilai minimum 2,20, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.370, dan
nilai  standar  deviasi  sebesar  2,325.  Pada  variabel  independen  pemahaman perpajakan diperoleh nilai minimum 2, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.178, dan nilai standar deviasi sebesar 2,198. Pada variabel independen sosialisasi perpajakan diperoleh nilai minimum 1.6, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.134,  dan  nilai  standar  deviasi  sebesar  2,395.  Pada  variabel  independen modernisasi sistem diperoleh nilai minimum 1.6, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.3, dan nilai standar deviasi sebesar 2,263.

## 2. Uji Validitas
Dalam penelitian ini  dilakukan  uji  validitas dengan tujuan untuk  mengetahui apakah  item  pertanyaan  yang  digunakan  pada  kuesioner  penelitian  dapat mengungkapkan variabel yang diukur menggunakan kuesioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ini adalah dengan membandingkan jika nilai signifikansi 2- tailed dari indikator yang diuji. Jika nilai signifikansi 2- tailed kurang dari 0,05, maka item pertanyaan indikator tersebut dapat dikatakan valid, sedangkan jika nilai signifikansi 2- tailed dari indikator yang diuji lebih dari 0,05, maka item pertanyaan indikator tersebut tidak valid. Data penelitian untuk uji validitas  ini  diukur  menggunakan pearson  product  moment dan  diolah menggunakan software SPSS  versi  23.  Hasil  uji  validitas  menggunakan SPSS ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji  Validitas Variabel Indikator Sig. (2- tailed) Kesimpulan Kepatuhan Pajak (Y) 5 butir pertanyaan 0.000 Valid Pemahaman Perpajakan (X1) 5 butir pertanyaan 0.000 Valid Sosialisasi Perpajakan (X2) 5 butir pertanyaan 0.000 Valid Modernisasi Sistem (X3) 5 butir pertanyaan 0.000 Valid
Berdasarkan Tabel 3, hasil uji validitas di atas, 20 indikator item pertanyaan dari 4 variabel  penelitian  semuanya  menunjukkan hasil  signifikansi  2- tailed sebesar 0,000. Nilai  signifikansi  2- tailed ini  kurang  dari  0,05  dan  berdasarkan  dasar pengambilan keputusan maka semua indikator item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid, yang artinya semua item pertanyaan dalam kuesioner ini  mampu  mengungkapkan  masing-masing  variabel  penelitian  yang  diukur dalam  penelitian  ini  yaitu  variabel  kepatuhan pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem.

## 3. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas  dalam penelitian ini  dilakukan  dengan tujuan untuk  mengukur konsistensi dari tiap item pertanyaan kuesioner setiap variabel. Kuesioner dapat dianggap  reliabel  ketika  jawaban  responden  menunjukkan  konsistensi  atau stabilitas dari waktu ke  waktu. Uji reliabilitas ini diukur menggunakan formula Cronbach  Alpha dan  diuji  menggunakan software SPSS.  Dasar  pengambilan keputusan  dalam  uji  reliabilitas  ini  adalah  dengan  membandingkan  nilai Cronbach’s Coefficient Alpha dari  setiap variabel yang diuji.  Jika  nilai Cronbach’s Coefficient Alpha lebih  dari 0,70, maka item  pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel, sedangkan jika nilai Cronbach’s Coefficient Alpha kurang dari 0,70, maka item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner tersebut
tidak  reliabel.  Hasil  uji reliabilitas  menggunakan SPSS ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Uji  Reliabilitas Variabel Cronbach's  Alpha Kesimpulan Kepatuhan Pajak (Y) 0.810 Reliabel Pemahaman Perpajakan (X1) 0.772 Reliabel Sosialisasi Perpajakan (X2) 0.734 Reliabel Modernisasi Sistem (X3) 0.805 Reliabel
Berdasarkan tabel hasil  uji reliabilitas di  atas, ketiga variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, sosialisasi  perpajakan dan  modernisasi  sistem  serta variabel dependen yaitu  kepatuhan pajak menunjukkan hasil Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai yang lebih  dari  0,70, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan, semua variabel yang  diuji  dapat dikatakan reliabel.  Hal ini  berarti semua jawaban dari responden dalam kuesioner ini menunjukkan konsistensi.

## 4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  atau multiple  regression digunakan  untuk menentukan seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen. Ini juga dapat menunjukkan arah hubungan dari variabel independen dan  variabel  dependen.  Persamaan  analisis  regresi  linear  berganda  dalam penelitian ini diperoleh dari hasil uji hipotesis menggunakan regresi linear yang diolah dengan SPSS. Hasil uji hipotesis ditampilkan dalam tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji  Hipotesis Variabel Prediksi Arah Unstandardized Coefficients  B Sig.  ( 1- tailed) Kesimpulan Constant 3.909 0.000 Pemahaman Perpajakan (+) 0.317 0.000 H 1 Diterima Sosialisasi Perpajakan (+) 0.075 0.132 H 2 Ditolak Modernisasi Sistem (+) 0.408 0.000 H 3 Diterima Adjusted R Square 0.465 F-Sig 0.000 Fit Model
Berdasarkan Tabel  5, dapat diketahui  bahwa nilai  konstanta diperoleh  sebesar 3,909.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  independen  pemahaman  perpajakan diperoleh  sebesar  0,317. Nilai  koefisien  regresi  variabel independen  sosialisasi perpajakan diperoleh sebesar 0,075. Nilai koefisien regresi  variabel independen modernisasi sistem diperoleh sebesar 0,408. Berdasarkan hasil uji tersebut maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
𝐾𝑃 = 3,909 + 0,317𝑃𝑃 + 0,075𝑆𝑃 + 0,408𝑀𝑆
Keterangan: KP  = Kepatuhan Pajak PP  = Pemahaman Perpajakan SP   = Sosialisasi Perpajakan MS  = Modernisasi Sistem

## 5. Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien  determinasi  dalam penelitian ini  dilakukan dengan tujuan untuk mengetahu  seberapa  besar  variabel-variabel  independen  dapat  memberikan informasi  yang  diperlukan untuk  memprediksi  variabel dependen. Jika  angka Adjusted  R  Square semakin  mendekati  1,  maka  berarti  variabel-variabel independen  tersebut  semakin  mempengaruhi  variabel  dependen  atau  dapat dikatakan variabel-variabel independen memberikan sebagian besar atau hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.
Berdasarkan data yang  tercantum pada  Tabel  5,  dapat  diketahui  bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,465 yang jika diubah ke bentuk persen menjadi 46,5%, artinya  adalah  variabel  pemahaman  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan,  dan modernisasi  sistem  hanya  menjelaskan  46,5%  terhadap  variabel  kepatuhan perpajakan dan sisanya sebesar 53,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

## 6. Uji F
Uji  F  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kecocokan  model penelitian  yang  digunakan dan  memastikan  bahwa persamaan model  regresi dapat secara efektif digunakan untuk menilai dampak variabel independen pada variabel dependen secara keseluruhan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F ini  adalah  dengan  membandingkan  nilai  signifikansi  F  yang  diuji.  Jika  nilai signifikansi  F  lebih  besar  dari  0,05 maka model  regresi  yang  digunakan tidak memiliki  kecocokan, sedangkan jika  nilai signifikansi  F  kurang dari  0,05 maka model regresi yang digunakan memiliki kecocokan.
Berdasarkan data yang  tercantum pada Tabel  5,  dapat  diketahui  bahwa nilai signifikansi  F  adalah  sebesar  0,000,  maka  berdasarkan  dasar  pengambilan keputusan  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  variabel  pemahaman perpajakan, sosialisasi  perpajakan, dan  modernisasi  sistem  terhadap  variabel kepatuhan pajak memiliki kecocokan.

## 7. Uji T
Uji  T  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel independen  terhadap variabel  dependen  secara  individu.  Dasar  pengambilan keputusan dalam uji T ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi tiap variabel independen yang diuji. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai  signifikansi  kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji hipotesis  yang dicantumkan pada tabel 4.7, maka dapat diketahui hasil uji T adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi  variabel  pemahaman perpajakan adalah sebesar  0,000, maka berdasarkan  dasar  pengambilan  keputusan  dapat  disimpulkan  bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti hipotesis pertama diterima.
2. Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi  variabel  sosialisasi  perpajakan  adalah  sebesar  0,131,  maka berdasarkan  dasar  pengambilan  keputusan  dapat  disimpulkan  bahwa
sosialiasi  perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena 0,131 lebih dari 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak.
Berdasarkan  data  yang  tercantum  pada  Tabel  5,  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  variabel modernisasi  sistem  adalah sebesar  0,000, maka  berdasarkan dasar  pengambilan  keputusan  dapat  disimpulkan  bahwa  modernisasi  sistem berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti hipotesis ketiga diterima.

## Pembahasan
1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  pada  hipotesis  pertama mengenai  pengaruh  pemahaman  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak menunjukkan hasil  bahwa pemahaman  perpajakan terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif sehingga H 1 diterima. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan sikap perilaku sebagai salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keinginan seseorang  untuk  bertindak dengan mengetahui akibat dari tindakan yang akan dilakukannya. Dalam hal ini, jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai dan mengetahui tata cara perpajakan serta  fungsi  pajak  di  Indonesia,  maka  wajib  pajak  tersebut  akan  mematuhi peraturan  perpajakan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dengan meningkatnya pemahaman perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Pemahaman perpajakan tentunya dapat membantu pelaku UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan. Para pelaku UMKM kebanyakan enggan untuk membayarkan pajak karena pemahaman yang tidak memadai mengenai peraturan perpajakan.
Dengan mengetahui ketentuan umum perpajakan, langkah-langkah pendaftaran diri sebagai wajib pajak, tata cara pelaporan, pembayaran, hingga mengetahui tarif pajak yang tepat sesuai peraturan pajak yang berlaku dan memahami fungsi pajak di  Indonesia  dapat  membantu  seorang  wajib  pajak  untuk  mematuhi  serta menjalankan  kewajiban  pajaknya.  Memiliki  pemahaman  memadai  terhadap peraturan perpajakan juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, kekeliruan, pelanggaran, bahkan penghindaran pajak. Maka dari itu sangat penting bagi wajib pajak khususnya para pelaku  UMKM untuk memiliki  pemahaman perpajakan yang baik demi mendorong peningkatan terhadap penerimaan pajak negara. Hasil dari  penelitian  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Indrawan &  Binekas  (2018), Cahyani &  Noviari (2019),  Anjelina, Frederica & Iskandar (2023), serta Astina & Setiawan (2018) yang juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  pada  hipotesis  kedua mengenai  pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak menunjukkan hasil  bahwa sosialisasi  perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak sehingga  H 2 ditolak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak  pelaku  UMKM  di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini  membuktikan bahwa di  penelitian ini,  sosialisasi perpajakan yang menjadi faktor eksternal menurut teori atribusi yang menjelaskan faktor penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh dorongan orang lain tidak dapat memengaruhi wajib  pajak dalam mematuhi  kewajiban perpajakannnya.
Meskipun  sosialisasi  perpajakan  menjadi  salah  satu  cara  dari  DJP  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  namun  pada  kenyataan  yang  terjadi sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  belum  efektif  sehingga  tidak  dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.
Tidak  berpengaruhnya sosialisasi  dapat  disebabkan  karena  belum  meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya sosialisasi pajak yang  tidak  seragam  dan  kurangnya  informasi  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak setempat  sebagai  penyelenggara  sosialisasi  serta  petugas  pajak  yang  kurang informatif  dapat  menjadi  faktor  tidak  berpengaruhnya sosialisasi  perpajakan terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil  dari  penelitian  ini  mendukung  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Gunaasih  &  Zendrato  (2022)  yang  juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  Namun  hasil  dari  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh  Wardani &  Wati (2018), Boediono,  Sitawati &  Harjanto (2018), Hardiningsih et al. (2020), Suardana & Gayatri (2020), serta Zelmiyanti & Amalia (2020) yang  menemukan  bahwa sosialisasi  perpajakan memiliki  berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## 3. Pengaruh Modernisasi Sistem terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  pada  hipotesis  ketiga mengenai pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem  terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif sehingga  H 3 diterima.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya modernisasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak pelaku  UMKM di  Provinsi DKI  Jakarta. Hal ini  sejalan dengan presepsi kemudahan dan presepsi kebermanfataan dalam teori Technology Acceptance Model yang berarti dengan adanya modernisasi dalam sistem  perpajakan, wajib pajak menjadi lebih dimudahkan dalam proses pelaporan pajak digital karena sistemnya yang  mudah  dioperasikan  dan  memberikan  manfaat  bagi  wajib  pajak. Diberlakukannya  modernisasi  sistem  selain  untuk  mengikuti  perkembangan zaman juga dapat membantu memudahkan para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Modernisasi dalam sistem perpajakan, terutama dengan menerapkan prinsip self- assessment dan  kemajuan  teknologi  dapat  membantu  meningkatkan  tingkat partisipasi  dan  kepatuhan wajib  pajak. Dengan bantuan teknologi,  pelaporan pajak  menjadi  lebih  efisien,  memungkinkan  pelaku  UMKM  yang  memiliki keterbatasan waktu untuk  melaporkan pajak secara cepat dan mudah. Faktor- faktor seperti  proses  pendaftaran dan pelaporan yang  efisien  menggunakan e- registration , e- filling , dan e-SPT yang semuanya dapat dilakukan secara online dari mana saja, bersama dengan kemudahan dalam penyetoran pajak melalui berbagai platform teknologi seperti ATM, internet banking , atau mobile banking , dapat menjadi faktor utama yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdillah & Suprihatin (2021), Suharyono (2018), dan Kussuari & Boenjamin (2019) yang juga menemukan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil  analisa uji  hipotesis  dan statistik  serta pembahasan yang telah dipaparkan pada  bab  sebelumnya,  maka  dari  itu  penelitian  mengenai  Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi  Perpajakan dan Modernisasi  Sistem  terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
_________. (2023, 7  November). Kode Billing:  Alternatif  Bayar Pajak  di  OnlinePajak Terbaru  2023 . Diakses  31  Oktober  2023, dari  www.online-pajak.com/tips- pajakpay/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online
_________. (2022,  22  Agustus). Program Jakpreneur,  Langkah  Pemprov  DKI  untuk Gerakkan  Ekonomi  Masyarakat  Jakarta. Diakses  17  Oktober  2023,  dari www.tribunnews.com/regional/2022/08/22/program-jakpreneur-langkah- pemprov-dki-untuk-gerakkan-ekonomi-masyarakat-jakarta
Abdillah, J., & Suprihatin, E. (2021). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Indonesian Accounting Research Journal , 2 (1), 1-6.
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes . 50. 179-211. 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 11 (1), 119-130.
Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas  pelayanan  fiskus  dan  kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  tingkat kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 23 (1), 1-30.
Boediono,  G.  T.,  Sitawati, R.,  & Harjanto, S. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  kesadaran  sebagai variabel mediasi. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis , 3 (1), 22-38.
Budi,  P.  W.  E.,  &  Astika, I.  B.  P.  (2023). Religiusitas  Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil  Menengah. E- Jurnal Akuntansi , 33 (1), 104-13.
Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). The Effect of Tax Rates. Tax Understanding, and Tax Sanctions on SME .
Darsono, J. T., Susana, E., & Prihantono, E. Y. (2020). Implementasi Theory of Planned Behavior  terhadap  Pemasaran  Usaha  Kecil  Menengah  melalui  E- Commerce. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , 8 (2), 206-215.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly , 319-340.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Provinsi DKI Jakarta. (2023, 13 Oktober) Data Mingguan Dinas PPKUKM per 13 Oktober 2023.
Diakses  17  Oktober  2023, dari  disppkukm.jakarta.go.id/berita/1263-data- mingguan-dinas-ppkukm-13-oktober-2023
Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021.
Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022.
Firmansyah,  A.,  Harryanto,  H.,  &  Trisnawati,  E.  (2022).  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Dengan Sistem  Informasi  Sebagai Variabel  Intervening. JURNAL  PAJAK  INDONESIA  (Indonesian  Tax Review) , 6 (1), 130-142.
Ghozali,  I.  (2021). Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program  IBM  SPSS  26. Semarang: Universitas Diponegoro.
Gunaasih, S. A. P. P., & Zendrato, R. H. (2022). Investigasi Ketaatan Pajak Pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  terhadap  Asas  Keadilan, Pemahaman, dan Sosialisasi Perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 9 (02), 194-202.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis. UK: Cengage.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R.  A., Ustiawaty, J., Utami, E.  F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
Hardiningsih, P.,  Januarti, I.,  Oktaviani, R.,  &  Srimindarti,  Ceacilia. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and  Education  for  Moderation. Jurnal  Ilmiah Akuntansi  dan  Bisnis .  15.  49. 10.24843/JIAB.2020.v15.i01.p05.
Herlambang, A. A., Hernawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. ULTIMA Accounting, 10 (1), 77 – 95.
Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 6 (3), 419-428.
Jaka. (2023, Maret). Pendaftaran E-Registration Pajak . Diakses 31 Oktober 2023, dari www.pajakku.com/read/5e2ffbfc387af773a9e014c5/Pendaftaran-E- Registration-Pajak Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi  Republik  Indonesia.  (2018). Pemerintah Turunkan Pajak UMKM . Diakses 31 Oktober 2023, dari kominfo.kulonprogokab.go.id/detil/574/pemerintah-turunkan-pajak- umkm
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, 21 Maret).
Siaran  Pers  tentang Akselerasi  Peningkatan  Kualitas  SDM  dan  Jiwa Kewirausahaan untuk  Meningkatkan Peluang  Para  Entrepreneur UMKM . Diakses 17 Oktober 2023, dari www.ekon.go.id/publikasi/detail/3945/akselerasi-peningkatan-kualitas-
sdm-dan-jiwa-kewirausahaan-untuk-meningkatkan-peluang-para- entrepreneur-umk
Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
La Morte, W. W. (2022). The Theory of Planned Behavior . Diakses 23 Oktober 2023, dari sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph- modules/sb/behavioralchangetheories/BehavioralChangeTheories3.html
Mangoting,  Y.  (2018).  Quo  Vadis  Kepatuhan  Pajak? Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 9 (3), 451-470.
Maulida,  Rani.  (2023, 24  Januari). Kepatuhan Wajib  Pajak  Sangat  Dihargai, Simak Indikatornya  di  Sini! Diakses  31  Oktober  2023,  dari  www.online- pajak.com/seputar-efiling/kepatuhan-wajib-pajak-2
Maulida, S. A., Masyhad, M., & Rosyafah, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Tax and Finance , 1 (1), 25-30.
Michael,  A.,  &  Dixon,  R.  (2019). Audit  data  analytics  of  unregulated  voluntary disclosures  and auditing expectations gap. International Journal of Disclosure and Governance , 16 , 188-205.
Mukoffi,  A.,  Himawan, S.,  Sulistyowati,  Y.,  Sularsih,  H.,  &  Boru,  A.  Y.  (2023). Religiusitas,  Moral, Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 18 (1), 19-40.
Peraturan Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  No.  112/PMK.03/2022 tentang Nomor  Pokok  Wajib  Pajak Bagi  Wajib  Pajak Orang  Pribadi,  Wajib  Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan  Pencabutan Penetapan Wajib  Pajak  dengan  Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fair Value:  Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (12), 5432-5443.
Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  karyawan  selama  masa  pandemi  covid- 19. AKUNTABEL , 19 (2), 388-392.
Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan) , 7 (01), 1-12.
Putra,  A.  F.,  &  Osman,  A. H.  (2019).  Tax  compliance  of  MSME’s  taxpayer: Implementation  of  theory  of  planned  behavior. Journal  of  Contemporary Accounting , 1-10.
Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan. Tarif Pajak, dan Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Sistem E-Filing, Tarif Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib .
Sanjaya & Hardiyanto. (2023, 29 Oktober). Ini yang Terjadi Jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan  Melewati  31  Desember  2023. Diakses  30  Oktober  2023,  dari www.kompas.com/tren/read/2023/10/29/123000565/ini-yang-terjadi-jika- nik-dan-npwp-tidak-dipadankan-melewati-31-desember?page=all
Saputra, B. (2023, 23 September). Dirjen Pajak Perlu Reformasi Perpajakan Guna Susul Kemajuan Teknologi . Diakses 17 Oktober 2023, dari www.antaranews.com/berita/3743001/dirjen-pajak-perlu-reformasi- perpajakan-guna-susul-kemajuan-teknologi#mobile-src
Setiawan, D., Kurniawan, B., &  Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 12-24.
Sherlina, V., & Trisnawati, E. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN  E-FILING,  DAN  SANKSI  PERPAJAKAN  TERHADAP KEPATUHAN  ADMINISTRASI  WAJIB  PAJAK  UMKM. Jurnal  Paradigma Akuntansi , 5 (2), 2852-2859.
Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan perhitungan tarif pajak pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 30 (9), 2311-2322.
Sugiyono.  (2019).  Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  fan  R&D. Bandung:Alfabeta.
Suharyono. (2018). The Effect of Applying E-Filling Applications Towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengkalis State Polytechnic Indonesia. International Journal of Public  Finance . 3. 47-62. 10.30927/ijpf.432848.
Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat  Pendidikan  Meningkatkan  Kepatuhan  Membayar  Pajak?. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 11 (2), 420-431.
Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek  pengetahuan,  kesadaran,  kualitas  layanan  dan  kebijakan  sunset policy. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 21 (1), 139-158.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). Monograf Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory of Planned Behavior. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. Simposium Nasional Keuangan Negara , 2 (1), 677-698.
Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening  (Studi  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Kebumen). Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 7 (1), 33-54.
Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) , 7 (01),
27-34.