## REPRODUKSI ELIT PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONE DAN GOWA
Oleh:  Imam Mujahidin Fahmid, Arya Hadi Dharmawan, Lala. M. Kolopaking, Darmawan Salman*

## ABSTRACT
This study aims to describe the response of ethnic political subculture Bugis Bone and Gowa Makassar in the reform era, especially in the formation of a new elite. The results of this study indicate that the model of ethnic identity politics in Bugis Bone strengthened and weakened  in  Gowa  Makassar  etnicity.  Bone  aristrocrat  succes  to  maintain  its  relationship with the masses, rather Gowa aristocrat, was decreased political function. In Bone, there was an elite formation process that is conducted by the clan of Page, while the political stage in Gowa more open and filled by a diverse political community. Bone society’s political choices are  more  primordial,  caused  by  power  relations  that  continue  to  be  maintained  by  the nobility of Bone. While the diversity of political choices made by people of Gowa due to the weak political control by elites and Gowa aristocrat.
Key Words: Local elite, politics, autonomy.

## Pendahuluan
Pola  pembentukan  elit  pada  setiap rezim  selalu  mengalami  perubahan,  baik perubahan  pada  proses  pembentukannya, maupun  perubahan  pada  formasi  dan struktur kelompok elit. Perubahan- perubahan  ini  kadangkala  disertai  dengan kompetisi  yang  sangat  ketat  yang  berujung pada  konflik  sosial.  Dalam  kompetisi merebut panggung kekuasaan tersebut, para elit sering memanfaatkan issu-issu primordial  yang  berbasis  etnisitas  sebagai alat  tunggangannya.  Pemanfaatan  issu etnisitas  ini  jikalau  tidak  dikontrol  akan menimbulkan persoalan sosial yang rumit.
Issu  etnisitas  juga  telah  melahirkan pola politik yang beragam yang ditonjolkan
oleh  setiap  sub-kultur  politik.  Pola  politik etnis  Bugis  kabupaten  Bone  berbeda caranya  merespon  proses  pembentukan  elit pada  era  otonomi  daerah  dengan  etnis Makassar kabupten Gowa.
Perbedaan  respon  ini  setidaknya disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti; kemampuan  elit  lama;  aristokrat  dan  para bangsawan merawat dan memperluas kekuasaannya,  dan  daya  tahan  calon  elit baru melakukan perombakan struktur kekuasaan melalui berbagai cara. Selain itu, masuknya  konsep  demokrasi  global  juga mewarnai  perubahan  sistem  politik  pada sub-kultur  politik  Kabupaten  Bone  dan Gowa.
Penelitian  ini  ingin  melihat  respon etnis Bugis Bone dan etnis Makassar Gowa dalam proses pembentukan elit dan bagaimana  dua  subkultur  politik  tersebut melakukan  reproduksi  elit,  terutama  pada era  otonomi  daerah.  Merujuk  pada  tujuan penelitian tersebut, lokasi penelitian  adalah Kabupaten Bone dan Gowa pada aras mezo, sedangkan  pada  mikro  dipilih  masing- masing dua desa pada Kabupaten Gowa dan Bone. Sedangkan Propinsi Sulawesi Selatan mewakili aras makro. Pengamatan terutama dilakukan  pada  aktor-aktor  elit  yang mengisi panggung kekuasaan pada masing- masing kabupaten dan bagaimana komunitas pada kabupaten tersebut, memberikan dukungan politik atau mereduksi  dukungan  politiknya  terhadap elit-elit tertentu.

## Respon  Politik  Etnis  Bugis  Bone  dan Makassar Gowa
Proses  pembentukan  elit  pada  era otonomi daerah sesuai amanat UU 32 tahun 2004  di  Kabupaten  Bone  dan  Gowa  tidak bisa dilepaskan dengan proses pembentukan elit pada masa sebelumnya yakni; Aristokrasi,  Kolonialisme,  Orde  Lama,  dan Orde Baru. Mayoritas elit-elit yang ada saat ini  baik  yang  berada  di  panggung kekuasaan  politik  di  Kabupaten  Bone  dan Gowa,  maupun  elit  yang  berasal  dari
Kabupaten  Bone dan Gowa  yang berkiprah di panggung politik pada level provinsi dan nasional,  proses  kelahirannya  sulit  tidak dikaitkan  dengan  era  politik  sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa nama elit baru, baik dari Kabupaten Bone maupun Kabupaten  Gowa  yang  tidak  memiliki hubungan  sejarah  dengan  era  politik sebelum otonomi daerah.
Beberapa    elit  yang  diproduksi  oleh otonomi  daerah  berdasarkan  UU  32  tahun 2004  antara  lain  dari  Bone  adalah  Anis Matta (Sekjen PKS, Wakil Ketua DPR RI), Akmal  Pasluddin  (Ketua  PKS  Sulsel,  dan wakil  ketua  DPRD  Sulsel),  AM  Fatwa (Anggota  DPD  RI).  Sedangkan  dari Kabupaten  Gowa  terdapat  nama-nama antara lain Amir Uskara (Ketua PPP Sulsel, dan  anggota  DPRD  Sulsel),    dan  Hasrullah (mantan  anggota  DPRD  Sulsel).  Nama- nama  ini  lahir  sebagai  elit  baru  melalui rahim  reformasi,  dan  menjadikan  partai politik sebagai tunggangan untuk memasuki panggung kekuasaan.
Sedangkan  elit-elit  yang  masih bertahan,  dan  memiliki  hubungan  dengan rezim  sebelumnya  adalah;  keluarga  Yasin Limpo  dan  Ryas  Rasyid  di  Gowa,  dan keluarga  besar  Arung  Tarassu,  Jusuf  Kalla, Nurdin Halid di Bone.
Melalui UU 32 tahun 2004, diberikan  kesempatan  yang  sama  kepada
semua komponen masyarakat untuk berkompetisi  merebut  panggung  politik, akan  tetapi  kelonggaran  panggung  politik tidak  serta  merta  diikuti  oleh  institusi negara  yang  lain.  Birokrasi  pemerintah misalnya masih mempertahankan tradisinya dalam  hal  menentukan  pejabat  yang  akan mengisi  jabatan-jabatan  strategis,  terutama eselon dua dan tiga.
Di  Kabupaten  Bone  misalnya, kekuatan aristokrasi dan sentimen kedaerahan  menjadi  penentu  yang  cukup berpengaruh  dalam  memilih  calon-calon pejabat eselon dua dan tiga. Sangat terbatas jumlah  pejabat  eselon  dua  dan  tiga  di Kabupaten  Bone  yang  tidak  bergelar ”andi,”  dan  hampir  semua  pejabat  adalah putra  asli  Bone.  Gelar  ”andi”  adalah  salah satu  varian  yang  dapat  dipakai  untuk menentukan posisi kebangsawanan seseorang  di  Kabupaten  Bone.  Kondisi  ini menunjukkan  kuatnya  peranan  aristokrasi mempertahankan  dirinya  dalam  struktur kekuasaan di Bone.
Sebaliknya,  ruang  kekuasaan  yang disajikan  di  atas  panggung  birokrasi Kabupaten  Gowa  jauh  lebih  ”fleksibel” dibandingkan  dengan  Kabupaten  Bone. Jabatan-jabatan  strategis  pada  eselon  dua dan  tiga  diisi  oleh  beragam  suku  dan  etnis, dan dari berbagai latar belakang keturunan. Kecenderungan  ini  dapat  dibaca  bahwa  di
Kabupaten  Gowa,  sentimen  kesukuan  dan status kebangsawanan tidak ikut berpengaruh  dalam  memposisikan  pejabat eselon dua dan tiga. Fakta ini bisa dimaknai sebagai  pertanda    tumbuhnya  birokrasi rasional. Penjelasan lain adalah, terputusnya relasi  antara  kekuasaan  birokrasi  saat  ini dengan  kekuasaan  sebelumnya,  terutama dengan  kalangan  penguasa  yang  berdarah aristokrat.
Selain melalui panggung politik dan birokrasi, dua jalur  yang selama ini  – sejak fase  tradisional,  hingga  fase  reformasi  atau otonomi  daerah,-  masih  dalam  penguasaan dan kontrol kalangan bangsawan, reproduksi  elit  di  Bone  juga  dilakukan dengan  cara  lain  yakni;  ”perlawanan  dari belakang”  yang  dilakukan  oleh  Klan  Page. Kalangan  aristokrat  menyebut  perlawanan ini  sebagai  pembangkangan  sosial  dan kultural. Melalui sejumlah aktivitas perampokan,  perjudian  dan  penekanan- penekanan  kepada  terutama  masyarakat pedesaan  sejak  tahun  1970-an,  Klan  Page berhasil  diidentifikasi  sebagai  kekuatan baru yang mengancam kewibawaan kalangan aristokrat yang menduduki panggung kekuasaan formal yakni; eksekutif dan legislatif. Puncaknya, memasuki  era  otonomi  daerah,  Klan  Page menembus  arena  kekuasaan  formal  di berbagai level; dari desa hingga propinsi di
hampir  semua  Jazirah  Sulawesi.  Klan  Page melakukan aktivitas politiknya dimulai dari desa Benteng Tellue Kecamatan Amali.
”Perlawanan  dari  belakang”  yang dilakukan oleh klan Page terhadap panggung  kekuasaan  di  Kabupaten  Bone menunjukkan  ketatnya  kontrol  kalangan bangsawan  terhadap  struktur  kekuasaan  di Bone. Perawatan kekuasaan yang dimainkan oleh kelompok aristokrat menyulitkan kalangan lain menembus arena kekuasaan  di  Bone.  Itu  sebabnya,  Klan Page menerobosnya dengan cara yang tidak lumrah  atau  dianggap  sebagai  cara  yang menyimpang  secara  sosial  dan  kultural. Tapi  cara  ini  ternyata  membuahkan  hasil dalam  mereproduksi  elit-elit  baru  di Kabupaten Bone. Kata kunci dari keberhasilan Klan Page menerobos panggung  kekuasaan  Bone,  bukan  semata karena keberhasilannya membuat jalan baru untuk  mereproduksi  elit,  akan  tetapi  faktor regulasi  otonomi  daerah  melalui  UU  32 tahun  2004  melengkapi  langkah  yang dibangun  oleh  Klan  Page  memasuki  arena kekuasaan formal di Kabupaten Bone.
Cara ”menyimpang” yang dilakukan oleh  Klan  Page  di  Kabupaten  Bone,  tidak terjadi  pada  panggung  kekuasaan  di Kabupaten  Gowa.  Reproduksi  elit  yang terjadi  di  Gowa  pada  era  otonomi  daerah berlangsung  lebih  terbuka,  melibatkan
semua kalangan  yang memiliki hak dengan syarat-sayarat yang ditentukan secara demokratis.  ”Perlawanan  dari  belakang” seperti yang  terjadi  di  Bone  tidak diperlukan  oleh  masyarakat  di  Gowa. Karena  elit  Gowa,  termasuk  didalamnya kaum  aristokrat  tidak  mengontrol  struktur kekuasaan  secara  ketat,  sehingga  menutup pintu  bagi  calon-calon  elit  baru.  Pemain- pemain  baru  yang  ingin    menembus panggung  kekuasaan  di  Gowa  tidak memerlukan ”jalan lain” untuk dilewati.
Ada  beberapa  asumsi  yang  bisa dikembangkan  dari  lemahnya  kontrol  elit Gowa,  terutama  kaum  aristokrat  terhadap ruang struktur kekuasaan di Gowa. Pertama , kelemahan kontrol itu disebabkan karena  menguatnya  perlawanan  massa terhadap  dominasi  kelompok  elit  atau kalangan bangsawan pada ruang kekuasaan, atau  terjadi  kemerosotan  peranan  elit  dan aristokrat,  akibat  tekanan  publik  dan perubahan sistem politik. Kedua , meningkatnya  kesadaran  para  elit  terhadap perubahan  pola  dan  struktur  kekuasaan, sehingga  memberikan  ruang  terbuka  bagi berkembangnya  elit-elit  baru  memasuki struktur kekuasaan.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa di  Kabupaten  Gowa  terjadi  penyatuan kesadaran elit dengan meningkatnya pemahaman massa akan hak-hak politiknya,
menyebabkan terbukanya struktur kekuasaan  bagi  semua  pihak.  Sementara  di Kabupaten  Bone,  para  elit,  terutama  dari kalangan  aristokrat  menempatkan  struktur kekuasaan pada ruang terbatas,  yang masih sulit  diakses  oleh  masyarakat  umum. Bersamaan  dengan  berkembangnya  kultur politik  inklusif  para  elit,  masyarakat sipilnya (civil  society) tidak  melakukan semacam  ”perlawanan”  atau  ”tekanan,” secara  massif  meskipun  mereka  memiliki kesadaran  dan  pengetahuan  yang  baik tentang  hak-hak  dan  kewajiban  politik mereka.  Kehidupan  masyarakat  sipil  di Bone  sudah  sangat  terbuka,  akan  tetapi ideologi  dan karakter politik mereka belum bergeser,  masih  tunduk  pada  para  elit. Dalam  arena  kekuasaan,  elit  aristokrat berhasil  menciptakan  komunitas  mereka sebagai patron bagi masyarakat kebanyakan.  Kecekatan  elit  Bone  gagal diikuti oleh elit dan bangsawan Gowa.
Perbedaan  di  dalam  mereproduksi elit  antara  etnis  Bugis  Bone  dengan  etnis Makassar  Gowa  dapat  diteropong  lebih tajam  pada  kasus  penentuan  elit  atau
pemimpin  yang  melibatkan  partisipasi politik masyarakat. Apakah kekuatan kalangan  aristokrasi  pada  etnis  Bugis  Bone merawat  kekuasaannya  dapat  dibuktikan melalui  persetujuan  dan  ketaatan  politik dari masyarakat melalui pemilu? Sebaliknya  apakah  ruang  politik  dan kekuasaan yang sudah terbuka di Kabupaten Gowa sinkron dengan kesadaran rasional  yang  dimiliki  oleh  masyarakatnya melalui pemilu?
Beberapa  kasus  di  bawah  ini  dapat memberikan  penjelasan  kepada  pembaca tentang preferensi masing-masing masyarakat;  Bone  dan  Gowa  terhadap kekuasaan.  Bagaimana  elit-elit  etnis  Bugis Bone dan etnis Makassar Gowa direproduksi dengan caranya masing- masing.  Pada  kasus-kasus  berikut  ini  akan memperlihatkan bagaimana kekentalan primordial  dalam  menentukan  pilihan politik  terhadap  patronnya,  terjadi  dengan jelas  di  Bone.  Sebaliknya  pilihan  politik publik  Gowa  sangat  beragam,  tidak tergantung pada patron elit.

## Tabel 1.  Pertarungan Elit Partai Golkar pada pemilu 2004 untuk kursi DPR RI Dapil
I, membandingkan elit etnis Bugis Bone dengan elit etnis Makassar Gowa
No Calon Nama Calon Jml Suara %Suara Partai 6 Drs. H.A.M. Nurdin Halid (Bone) 95.95 10.4 1 Andi Mattalatta, SH, MH (Bone) 94.611 10.3 14 Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung (Gowa) 68.062 7.4
2 Prof. Dr. H. Anwar Arifin 53.47 5.8 5 Nurhayati Yasin Limpo (Gowa) 49.352 5.4 3 H. Hamka Yandhu Y.R, SE 42.508 4.6 7 Drs. H. Ibrahim Ambong 36.843 4 4 Idrus Marham 33.759 3.7 8 Drs. H. Hakamuddin Djamal 26.186 2.8 11 Drs. H. Sirajuddin Sewang 25.988 2.8 10 Drs. H. Ibnu Munzir 20.29 2.2 9 Natsir Mansyur, SE 19.622 2.1 12 Drg. Fadillah Ram, M.Kes 12.144 1.3 13 Nur Syamsina Aroepalla 5.844 0.6
Pada  tabel  di  atas,  Partai  Golkar mencalonkan 14 orang kandidat untuk DPR RI daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi daerah  kabupaten/kota;  Makassar,  Gowa, Takalar,  Jeneponto,  Bantaeng,  Bulukumba, Selayar,  Sinjai,  Bone,  Soppeng  dan  Wajo. Dari Kabupaten Bone terdapat dua kandidat;  Andi  Mattalatta  (Urut  1)  dengan Nurdin  Halid  (Urut  6).  Kabupaten  Gowa menyiapkan  dua  nama;  Nurhayati  Yasin Limpo  (urut  5)  dan  Sjahrir  S.  Dg  Djarung (urut  14).  Suara  tertinggi  dari  Kabupaten Bone  diraih  oleh  Nurdin  Halid,  disusul Andi  Mattallata.  Akan  tetapi  Nurdin  Halid tidak  bisa  duduk  di  DPR  RI  karena  masih menggunakan  sistem  nomor  urut.  Andi Mattalatta  duduk  di  DPR  RI  mewakili Sulsel dapil I, sekaligus mewakili Bone.
Hal  yang  sama  terjadi  pada  etnis Makassar Kabupaten Gowa. Suara tertinggi dari  Gowa  justru  diperoleh  Sjahrir  Dg Jarung, namun yang duduk mewakili Sulsel dari  dapil  I,  sekaligus  representasi  dari
Gowa adalah Nurhayati Yasin Limpo. Andi Mattalatta  adalah  golongan  aristokrat  yang terus  bertahan  pada  panggung  kekuasaan sampai  era  otonomi  daerah.  Sedangkan Nurhayati  Yasin  Limpo  adalah  istri  Yasin Limpo  yang  memiliki  peranan  kekuasaan politik  di  Gowa  sejak  Orde  Baru  hingga masa otonomi daerah.
Lebih  dari  65%  perolehan  suara Nurdin Halid dan Andi Mattalatta (hal yang sama juga dicapai oleh Hamka Yandu, lihat tabel  1  ),  dikumpulkan  dari  kabupaten Bone,  sepuluh  daerah  lain  yang  menjadi bagian  daerah  pemilihan  wilayah  I  hanya memberikan  kontribusi  suara  kurang  35%. Sedangkan  Nurhayati  Yasin  Limpo  dan Sjahrir  Dg  Jarung  mengumpulkan  suara  di kabupaten Gowa kurang dari 35%. Sepuluh daerah  lain  menyumbangkan  suara  kepada orang Gowa ini sekitar 65% suara. Data ini menjelaskan  bahwa  etnis  Bugis  Bone memiliki  tingkat  primordialisme  dan  issue
kedaerahn yang relatif tinggi, dibandingkan dengan etnis Makassar Gowa.
Tabel 2. Dukungan masyarakat basis terhadap elit kabupaten Bone pemilu 2009, Dapil DPR RI Sulsel II
DPR RI 2009 B ulu - kumba S inj ai B one Ma ros P angke p B arr u S oppe ng W ajo P are p ar e T otal ANDI RIO IDRIS
PADJALANGI, SH, M.KN  6563  1399  48128  1817  978  1276  956  2744  680  64541 10.17 % 2.17 % 74.57 % 2.82 % 1.52 % 1.98 % 1.48 % 4.25 % 1.05 % 100.00 %
Tabel 3. Dukungan masyarakat basis terhadap elit kabupaten Gowa pemilu 2009, Dapil DPR RI Sulsel I
DPR RI 2009 Ke p. S elaya r B antae ng Je ne pon o Ta ka lar Gow a Ma ka ss r Tota l INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL. SE., MM. 1232  916  3812  1268  12132 16337 35697 3.45 % 2.57 % 10.68 % 3.55 % 33.99 % 45.77 % 100.00 %
Andi  Rio  Idris  Padjalangi  yang terpilih  sebagai  anggota  DPR  RI  pada pemilu  legislatif  2009  adalah  keturunan bangsawan  Bone,  sekaligus  anak  mantu mantan  menteri    Hukum  dan  HAM,  A. Mattalatta,  dan  keponakan  Bupati  Bone  A. Idris  Galigo.  Ia  meraih  suara  sebanyak 64.541  dari  daerah  pemilihan  (dapil)  II yang  meliputi  Kabupaten  Bulukumba, Sinjai,  Bone,  Soppeng,  Wajo,  Pare-Pare, Maros,  Pangkep  dan  Maros  (lihat  tabel  2). Kabupaten  Bone  menyumbangkan  suara sebanyak 74,57%. Itu berarti hanya 25,53% suara yang diperoleh dari delapan
kabupaten  lainnya.  Bandingkan  dengan perolehan  suara  yang  dicapai  oleh  Indira Chunda  Thita  Syahrul,  anggota  DPR  RI dari  dapil  I  adalah  elit  dari  Gowa,  putri sulung  Gubernur  Sulsel,  keponakan  Bupati Gowa  dan  cucu  Yasin  Limpo.  Dukungan yang diperoleh dari daerah basisnya (Gowa) hanya  33,99%.  Thita  justru  memperoleh suara  terbanyak  dari  daerah  ”terbuka” Makassar,  daerah  yang  menjadi  rebutan semua  calon  legislatif.  Sedangkan  daerah lain;  Takallar,  Jeneponto,  Bantaeng  dan Kepulauan  Selayar,  berkisar  antara  3-10% (lihat  tabel  3).  Meskipun  Thita  memili
struktur  kekuasaan  yang  kuat  di  daerah basisnya  (Gowa),  akan  tetapi  dukungan suara tidak mayoritas dari Gowa sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh  Andi Rio Padjalangi di Bone.
Kecenderungan dukungan masyarakat  basis  yang  berbeda  antara Kabupaten  Bone  dan  Gowa  juga  terlihat pada  tabel; 4,  dimana  Andi  Irsan  Idris Galigo  (putra  Bupati  Bone)  yang  terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel pada pemilu 2009  mewakili  dapil  5  (Kabupaten  Bone, Soppeng,  Wajo),  mendapatkan  dukungan suara  dominan  dari  Kabupaten  Bone sebesar  97,78%  dari  total  suara  sebanyak 83.334.  Dua  kabupaten  lainnya  hanya menyumbangkan suara sebesar 2,32% (lihat tabel  4).  Hal  yang  kontras  terjadi  di Kabupaten  Gowa.  Dukungan  suara  yang
diraih oleh Tenri Olle Yasin Limpo (Kakak Bupati  Gowa  dan  Gubernur  Sulsel), memperoleh  suara  yang  cukup  signifikan dari  daerah  lain;  Takalar  dan  Jeneponto yakni 32,84%.
Meskipun  kabupaten  Gowa  masih memberikan  kontribusi  terbesar  yakni 77,16%,  akan  tetapi  elit  Gowa  (Nurhayati Yasin Limpo, Thita Syahrul dan Tenri Olle YL)  mendapatkan  dukungan  yang  cukup baik  dari  etnis  Makassar  di  luar  Kabupaten Gowa. Hal seperti ini tidak terjadi pada elit Bugis  Bone  (Andi  Mattalata,  A.  Rio Padjalangi,  dan  Andi  Irsan  Idris  Galigo). Dukungan  yang  signifikan  etnis  Bugis  di luar  Kabupaten  Bone  terhadap  elit  Bone pada kasus ini tidak terjadi. Dukungan etnis Bugis  Bone  hanya  diperuntukkan  bagi  elit yang berasal dari Bone.
Tabel 4:   Dukungan masyarakat basis terhadap elit kabupaten Bone pemilu 2009,
DPRD Sulsel dapil V
DPRD 1 2009 B one S op pe ng Waj o Tota l H.A.MUH. IRSAN IDRIS GALIGO, ST.,MM 82315 275 744 83334 98.78% 0.33% 0.89% 100.00%
Tabel 5.   Dukungan masyarakat basis terhadap elit kabupaten Gowa pemilu 2009, DPRD Sulsel dapil II
DPRD 1 2009
Gow a Ta ka lar Je ne pon o Tota l
Hj.TENRI OLLE YASIN LIMPO 32715 5289 4395 42399 77.16%  12.47%  10.37%  100.00%

## Beberapa Perbedaan
Data di atas menggambarkan proses reproduksi  elit  antara  subkultur    Bone dengan subkultur Gowa memiliki perbedaan yang cukup jelas. Letak perbedaan  yang  paling  menonjol  terdapat pada preferensi masyarakat yang “tertutup” dan “terbuka” dalam menentukan pemimpin.  Masyarakat  terbuka  adalah masyarakat  yang  berdasarkan  hukum. Rakyat  adalah  yang  berdaulat,  dengan mekanisme  yang  menunjukkan  kedaulatan itu,  yang  diwujudkan  melalui  perwakilan. Proses  itu  berjalan  secara  terbuka  dan menjamin  hak  setiap  warga  untuk  turut serta  di  dalamnya,  dengan  demikian dilengkapi  oleh  mekanisme  komunikasi sosial yang efektif. Penguasa tunduk kepada kedaulatan  rakyat  dan  hukum,  seperti  juga semua warga negara. Penyelenggara negara terbentuk  tidak  atas  dasar  keturunan,  ras, agama,  kesetiaan  perorangan,  tetapi  atas dasar  kecakapan,  integritas,  dan  kesetiaan kepada tugas dan tujuan organisasi.
Masyarakat yang dianggap “tertutup” dalam penelitian ini, berdasarkan
data  di  atas  terjadi  pada  proses  reproduksi elit  etnis  Bugis  di  Kabupaten  Bone. Masyarakat  tertutup  biasanya  melekat dengan  issu-issu  kedaerahan,  primordial dan sektarian. Dalam konteks ini, masyarakat yang “tertutup” akan mengalami  benturan  ideology  (Huntington 1993).  Ideologi  lokal  yang  cenderung bersifat  primordial  dan  sektarian  akan berhadapan  dengan  ideologi  global  yang mengusung  konsep  rasional,  egaliter,  dan kesetaraan  akan  hak  dan  kewajiban. Ideologi  terakhir  ini  dikenal  sebagai ideologi demokrasi.
Proses  reproduksi  elit    di  dalam subkultur  etnis  Makassar  Gowa,  pada  era otonomi  daerah,  relatif  berbeda  dengan yang  terjadi  pada  etnis  Bugis  Bone. Perbedaannya  paling  tidak  terlihat  pada kemampuan politik masyarakat  Gowa  yang memiliki pilihan politik yang lebih luas dan beragam. Pilihan politiknya tidak terkosentrasi  pada  struktur  kekuasaan  yang ada  di  Kabupaten  Gowa.  Keadaan  ini  bisa dimaknai sebagai kuatnya kesadaran politik rasional  pada  masyarakat  Gowa,  atau
melemahnya  kontrol  struktur  kekuasaan yang  ada  di  sana.  Atau,  struktur  kekuasaan di  Gowa  justru  memiliki  kemauan  politik untuk  mendorong  masyarakatnya  menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran politik rasional.
Akan tetapi, jika dicocokkan dengan kriteria elit yang diinginkan oleh masyarakat politik di Gowa, bahwa seorang elit  itu  harus  memenuhi  syarat  antara  lain; kecakapan  atau  kemampuan (competency atau  capacity) yang  berarti  harus  memiliki pendidikan  yang  memadai  dan  pengalaman baik (track  record), maka  pilihan  politik
mereka  bisa  dikategorikan  sebagai  pilihan politik  rasional  dan  terbuka.  Dengan demikian,  dalam  proses  mereproduksi  elit, ideologi  politik  pada  subkultur  politik Gowa  tidak  berbenturan  dengan  ideologi global yang bernama demokrasi.
Berdasarkan  kecenderungan  politik etnis Bugis Bone dan etnis Makassar Gowa yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  varian yang  ikut  berpengaruh  dalam  proses reproduksi  elit  Bugis  Bone  dan  etnis Makassar  Gowa  pada  era  otonomi  dapat dilihat pada tabel 6  di bawah ini.

## Tabel;6 Reproduksi Elit antara Etnis Bugis Bone dengan etnis Makassar Gowa
No Faktor yang mempengaruhi reproduksi elit pada etnis Bugis Bone dan elit etnis Makassar  Gowa pada era otonomi daerah Bone Gowa 1 Latar belakang keluarga atau keturunan adalah hal utama Tidak mempersoalkan latar belakang dan keturunan 2 Issue primordial, sektarian dan etnisitas kedaerahan adalah issue pokok Dapat menerima semua kelompok social, lebih fleksibel dalam issue primordial 3 Pendidikan, pengalaman, competency dan capasity Pendidikan, pengalaman, competency, dan capacity
4 Uang (materi)
Uang (materi)
5 Track record bukan soal utama Track record merupakan soal penting
6 Simbol-simbol budaya masih kuat berperan Simbol budaya mengalami penurunan fungsi
Melihat  faktor  yang  berpengaruh pada  reproduksi  elit  etnis  Bugis  Bone  dan etnis  Makassar  Gowa  pada  era  otonomi daerah  pada  tabel  di  atas,  nampak  jelas keberadaan  elit  di  Kabupaten  Bone  saat  ini
tidak bisa dipisahkan dengan pengaruh para elit  pada  fase-fase  sebelumnya.  Dapat dikatakan  bahwa  elit  dari  Kabupaten  Bone hari ini (era otonomi daerah) sebagian besar adalah  elit  warisan  masa  lalu.  Sedangkan
elit  Gowa  pada  saat  sekarang,  merupakan elit  yang  tumbuh  paling  lama  pada  masa Orde  Baru.  Elit  lama  yang  berkuasa  pada fase  tradional,  feodalisme  dan  fase  Islam moderenisme,  gagal  mempertahankan  dan memelihara  eksistensinya.  Sebagian  besar elit  Gowa  saat  ini  telah berhasil  memotong mata  rantai  kekuasaan  elit  lama,  dan  kini mereka tumbuh sebagai kekuatan baru yang hampir  tidak  memiliki  hubungan  dengan elit-elit masa lampau.

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan  bahwa  terdapat  perbedaan dalam  reproduksi  elit  di  Kabupaten  Bone dan  Gowa  selama  era  otonomi  daerah.  Hal itu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai faktor  yang  melingkupinya,  mulai  dari tradisi,  kultur,  sifat  dan  watak  masyarakat setempat,  kedalaman  pengaruh  elite  di masing-masing  daerah.  Baik  di  Bone maupun  di  Gowa,  struktur  dan  kedudukan elit  mengalami  tantangan  dengan  intensitas yang  berbeda,  sehingga  melahirkan  suatu barisan  elite  baru  dengan  corak  yang berbeda  pula.  Sementara  di  Kabupaten Bone sekarang ini, sebagian besar elit  yang muncul adalah tetap elit warisan masa lalu. Sementara di Kabupaten di Gowa, elit yang muncul  merupakan  elit  yang  tumbuh  agak belakangan.
Secara umum, penelitian ini menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Gowa terjadi  penyatuan  kesadaran  elit  dengan meningkatnya pemahaman massa akan hak- hak  politiknya,  menyebabkan  terbukanya struktur  kekuasaan  bagi  semua  pihak. Sementara  di  Kabupaten  Bone,  para  elit, terutama dari kalangan aristokrat menempatkan  struktur  kekuasaan  pada ruang  terbatas,  yang  masih  sulit  diakses oleh masyarakat umum. Bersamaan dengan berkembangnya  kultur  politik  inklusif  para elit, masyarakat sipilnya (civil society) tidak melakukan  semacam  ”perlawanan”  atau ”tekanan,”  secara  massif  meskipun  mereka memiliki  kesadaran  dan  pengetahuan  yang baik  tentang hak-hak dan kewajiban politik mereka. Mesipun demikian, dapat dikatakan bahwa  mayoritas  elit-elit  yang  ada  saat  ini, baik  yang  berada  di  panggung  kekuasaan politik di Kabupaten Bone dan Gowa, yang berkiprah  di  panggung  politik  pada  level propinsi  dan  nasional,  proses  kelahirannya tidak  dapat  dipisahkan  dari  era  politik sebelumnya, yakni Orde Baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiman,  Franciskus  Budi, Melampaui Positivism dan Modernitas,
Yogyakarta: Kanisius, 2002.
Harian Tribun Timur, Tanggal 9 Mei 2007.
Huntington, Samuel, The Clash of Civilizations  and  the  Remaking  of World  Order .  Simon  &  Schuster, 1997.
Kung, Hans, A Global Ethics for Global
Politics and Economics, SCM Press, 1997.
Limpo,  Syahrul  Yasin, Jangan  Marah  di Muara, Makassar:  Citra  Pustaka, 2005.
Ohmae,  Kenichi, The  End  of  the  Nation
State: The Rise of Regional Economies, New  York:  Simon  and Schuster Inc., 1995.