## PENGARUH KEBIJAKAN TARIFF IMPOR GULA TERHADAP PERMINTAAN GULA INDONESIA

## Oleh
DR. Muhammad Emil Rahman, S.E., M.M. Fajar Mutia Suri, S.E., M.M.
Jurusan Administrasi Niaga, Universitas Tulang Bawang Lampung e-Mail : muhammad.emil.rahman@gmail.com

## ABSTRAK
Industri  gula  Indonesia  masih  tetap  dihadapi  dengan  permasalahan  dalam  mencapai kemandirian  pangan  dimana  untuk  memenuhi  pasokan  konsumsi  baik  untuk  rumah tangga  dan  industri  selalu  berbanding  terbalik  dengan  produksinya.  Keiikutsertaan Indonesia  dalam  berbagai  perjanjian  dan  kesepakatan  perdagangan  seharusnya menjadikan peluang yang dimulai dari komitmen pada GATT dalam kesepakatan WTO dan CEPT pada kesepakatan AFTA dimana pada kesepakatan tersebut bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan transparan khususnya untuk usaha pertanian sehingga menciptakan  industri  pertanian  yang  mandiri  tanpa  bantuan  atau  intervensi didalammnya.  Pada  tahun  2004  berbagai  negara  berkembang  termasuk  Indonesia memulai  pelaksanaan  konteks  dalam  perjanjian  tersebut,    pada  kenyataannya  muncul berbagai  intervensi  yang  lebih  mementingkan  kepentingan  domestik.  Komoditas  gula yang  memiliki  karakteristik  tersendiri  dibandingkan  dengan  komoditas  lainnya, intervensi yang semakin ketat, perubahan harga yang berfluktuasi, dan kondisi produksi yang  semakin  bersaing  dengan  komoditas  substitusinya  menjadikan  pasar  gula Indonesia  semakin  sulit  untuk  mengembangkan  dan  mempertahankan  stabilitas perekonomiannya
Kata Kunci: Kebijakan Tariff, Impor, Gula, Permintaan.

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perdagangan  gula  dunia  pada  tahun 2015  berada  pada  angka  54.8  juta  ton yang  mencukupi  permintaan  gula  dunia sebesar  54.4  juta  ton.  Gula  sebagian besar  diproduksi  oleh  130  negara diseluruh  dunia  dengan  total  produksi sebesar  177.3  juta  ton,  diikuti  total konsumsi  sebesar  170.5  juta  ton  pada tahun  2014.  Pada  tahun  2015  produksi gula  dunia  menurun  sebesar  164.9  juta ton  dengan  peningkatan  total  konsumsi sebesar  171.8  juta  ton.    Pada  Mei  2016 total  produksi  gula  dunia  mencapai 164.9  juta  ton  dari  total  produksi tersebut  sebesar  70  persen  gula  dunia dikonsumsi  pada  tingkat  domestik negara-negara  di  dunia  dan  selebihnya diperdagangkan.  Konsumsi  gula  dunia untuk  periode  tahun  2016  sampai  2017 diperkirakan  akan  mencapai  angka  174 juta  ton    melebihi  produksi  dan  stok yang  terus  berada  di  level  terendah semenjak  periode  tahun  2010  sampai 2011.  Rata-rata  stok  gula  dunia  pada periode tahun 2000 sampai 2007 adalah 55.9 juta ton dengan tingkat pertumbuhan  sebesar  2.98  persen  per tahun.  Hanya  sebagian  kecil  dari produksi gula dunia
yang diperdagangkan  secara  bebas,  namun perubahan  kecil  dalam  produksi  dan kebijakan  pemerintah  masing-masing negara cendrung memiliki dampak yang besar terhadap pasar gula dunia dimana harga  gula  menjadi  tidak  stabil  (USDA 2016).
Ekspor  dan  impor  gula  dunia sebagian besar ditentukan oleh perjanjian  preferensial  dimana  negara- negara  pengekspor  besar  menikmati akses  pada  pasar  domestik  EU  dan Amerika  Serikat  melalui  jalur  khusus. Perdagangan dibawah naungan perjanjian  preferensial  sangat  penting untuk sektor gula negara-negara berkembang. Brazil, Thailand, Australia dan  Guatemala  merupakan  negara pengekspor gula terbesar dengan jumlah total  ekspor  sebesar  68  persen  dari seluruh  ekspor  gula  dunia  atau  sebesar 32 persen dari total produksi gula dunia pada  tahun  2015.  India  mencapai puncak  tertinggi  dalam  mengekspor gula  pada  tahun  2011  namun  periode seterusnya  hingga  tahun  2015  tercatat India  mengalami  penurunan  ekspor  dan produksi gulanya, hal tersebut disebabkan oleh buruknya hasil rendemen  dan  pengolahan  tebu  pada pabrik penggilingan.
Industri  gula  Indonesia  merupakan salah  satu  sektor  strategis  untuk menghadapi  tantangan  pada  lingkup perdagangan  di  pasar  gula  dunia,  hal tersebut  dikarenakan  terdapat  faktor kapasitas
sumberdaya
pertanian khususnya  perkebunan  yang  sangat melimpah  seperti;  iklim  tropis  yang memungkinkan sebagian tanaman berproduksi  sepanjang  waktu,  areal pertanian yang luas, serta jumlah tenaga kerja  pada  sektor  pertanian  yang  cukup banyak.  Luas  areal  perkebunan  tebu dibagi  menjadi  tiga  menurut  status pengusahaannya yaitu; Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan  Besar Negara (PBN)  dan  Perkebunan  Besar  Swasta (PBS).  Pada  tahun  2013  luas  areal perkebunan  tebu  Indonesia  tercatat seluas  470.94  ribu  hektar,  kemudian meningkatan sebesar 0.37 persen menjadi  seluas  472.67  ribu  hektar  pada tahun 2014. Pada tahun 2015 luas areal tanam tebu sedikit mengalami peningkatan  seluas  474  ribu  hektar (BPS  2015).  Secara  keseluruhan  trend perkembangan  luas  areal  tanam  tebu  di Indonesia periode sepuluh tahun terkahir  mengalami  penurunan  dengan rata-rata  luas  areal  sebesar  481  ribu hektar  pertahunnya  atau  0.06  persen pertahunnya.  Penurunan  luas  areal tanam tersebut dikarenakan tidak adanya  kepastian  untuk  memperbaiki atau  menambah  kapasitas  pada  pabrik penggilingan tebu sehingga petani lebih memilih  untuk  menanam  tanaman  padi atau  jagung  (Meylinah  2016).  Tingkat produksi,  impor  dan  konsumsi  gula Indonesia  periode  2013  sampai  2016 dapat dilihat pada gambar 1.5.
Pada  tahun  2014  impor  gula Indonesia  mencapai    2.93  juta  ton dengan  nilai  impor  sebesar  US$  1.31 juta. Volume impor gula Indonesia pada tahun  2015  mengalami  peningkatan sebesar 14.87 persen dengan nilai impor mencapai US$ 1.25 juta. Pasokan impor gula  Indonesia  terbesar  selama  5  tahun berasal  dari  negara  Thailand,  Brazil, Australia,  Afrika  Selatan,  Korea,  dan Guatemala.  Kontribusi  negara  terbesar pengimpor dalam sepuluh tahun terakhir adalah Thailand dengan jumlah ekspor  gula  ke  Indonesia  sebesar  1.79 juta ton dan besar nilai impor mencapai US$  649  juta  atau  53.19  persen  dari total  impor  gula  Indonesia  pada  tahun 2015.  Impor  gula  Indonesia  dari Australia  pada  tahun  2015  mencapai 1.02  juta  ton  dengan  nilai  impor US$  374.38  juta,    dan  impor  gula Indonesia  dari  Brazil  sebesar  458.17 ribu  ton  atau  13.60  persen  dari  total impor  gula  Indonesia  dengan  nilai impor US$ 189.95.

## Perumusan Masalah
Industri  gula  Indonesia  masih tetap  dihadapi  dengan  permasalahan dalam  mencapai  kemandirian  pangan dimana untuk memenuhi pasokan konsumsi  baik  untuk  rumah tangga  dan industri  selalu  berbanding  terbalik dengan  produksinya. Keiikutsertaan Indonesia  dalam  berbagai  perjanjian dan kesepakatan perdagangan seharusnya  menjadikan  peluang  yang dimulai  dari  komitmen  pada  GATT dalam  kesepakatan  WTO  dan  CEPT pada  kesepakatan  AFTA  dimana  pada kesepakatan  tersebut  bertujuan  untuk menciptakan  pasar  yang  adil  dan transparan  khususnya  untuk  usaha pertanian sehingga menciptakan industri pertanian  yang  mandiri  tanpa  bantuan atau  intervensi  didalammnya.  Pada tahun 2004 berbagai negara
berkembang termasuk Indonesia memulai  pelaksanaan  konteks  dalam perjanjian  tersebut,    pada  kenyataannya muncul  berbagai  intervensi  yang  lebih mementingkan  kepentingan  domestik. Komoditas gula yang memiliki karakteristik  tersendiri  dibandingkan dengan  komoditas  lainnya,  intervensi yang  semakin  ketat,  perubahan  harga yang berfluktuasi, dan kondisi produksi yang semakin bersaing dengan komoditas  substitusinya  menjadikan pasar  gula  Indonesia  semakin  sulit untuk mengembangkan dan mempertahankan
stabilitas perekonomiannya.  Berdasarkan  uraian pada latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Tingkat  distorsi  perdagangan  gula dunia  sangat  tinggi  dikarenakan negara-negara maju dan pengekspor gula  terbesar  melakukan  intervensi yang  kuat,  mencakup  kebijakan tarif,  subsidi,  dan  jaminan  harga untuk melindungi aspek
perdagangan  dan  produksinya.  Hal tersebut bertentangan dengan Agreement on Agriculture
(AoA)dalam  forum  WTO  yang menyepakati untuk mengurangi dukungan subsidi domestik
( domestic  support ),  subsidi  ekspor
( export
competition ) dan mengkonversikan  hambatan  impor kepada  penurunan  tarif  (WTO 1999).  Rata-rata  harga  gula  dunia pada  satu  dekade  terakhir  sebesar US$  0.21  per  pound  atau  dibawah rata-rata biaya produksi yang mencapai  US$  0.49  per  pound (Taylor 2016). Indonesia
memberlakukan kebijakan tarif impor sebesar 10 sampai 25 persen, tarif  tersebut  tergolong sangat rendah  jika  dibandingkan  negara- negara  maju  yang  memberlakukan tarif impornya sebesar 25 sampai 50 persen.Distorsi  pada  industri  gula dunia  tersebut  menimbulkan  efek persaingan  yang  tidak  adil  pada aspek  perdagangan  dan  produksi industri gula Indonesia.
2. Turunnya referensi pemerintah mengenai  harga  pokok  tebu  tingkat petani  (HPP)  pada  kurun  waktu terakhir  menimbulkan  isu-isu  yang memperburuk  keadaan  industri  gula di  Indonesia.  Pada  tahun  2015, pemerintah menetapkan HPP sebesar  Rp.  8900  per  kg.  Angka tersebut  jauh  dibawah  HPP  pada tahun 2012 dan 2013 yang mencapai Rp.  11800  dan  Rp.  10250    per  kg.
Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan  HPP  diatas  Rp.  10000 per  kg,  hal  ini  memberikan  dampak terhadap  penurunan  luas  lahan tanam  tebu  sebesar  469.000  hektar. Penurunan  luas  lahan  tersebut  akan menyebabkan  penurunan  jumlah produksi  dan  peningkatan  jumlah impor gula Indonesia. Impor terbesar  gula  Indonesia  berasal  dari negara  satu  regional  yang  terus mengalami  peningkatan  produksi dan  jumlah  ekspor  dengan  luas lahan  tanam  tebu  yang  dimiliki Thailand mencapai 1.5 juta hektar di tahun 2015.
3. Kementerian perindustrian memperkirakan konsumsi gula nasional  Indonesia  pada tahun  2016 mencapai  5.8  juta  ton  yang  terdiri dari  2.9  juta  ton  gula  putih  untuk konsumsi  langsung  pada  pasar domestik  dan  2.9  juta  ton  gula mentah  untuk  segmen  industri berbahan  baku  gula.  Pemerintah menetapkan  pembatasan  impor  gula mentah  sebesar  2.8  juta  ton  yang diperkirakan akan meningkat
ditahun 2017 sebesar 3.2 juta ton.
4. Faktor yang menghambat perkembangan industri gula Indonesia salah satunya adalah terus menurunnya  lahan  tanam  tebu. Mayoritas  lahan  tanam  tebu  di Indonesia  dimiliki  oleh  individu hampir  95  persen  dari  bidang  lahan tanam  tebu  di  pulau  Jawa.  Sifat kepemilikan  lahan  yang  dimiliki oleh individu tersebut rentan terhadap  konversi,  petani  lebih memilih  tanaman  produktif  selain tebu  dan  tinggi  nya  nilai  bidang tanah  seiring  dengan  kepentingan pembangunan perumahan dan bangunan komersial.
5. Indonesia  saat  ini  memiliki  48 pabrik  gula  di  Jawa  dan  15  pabrik gula di luar Jawa yang dimiliki oleh 18  perusahaan.  Mayoritas  pabrik- pabrik tersebut sudah
beroperasiantara  40  sampai  100 tahun, hanya 6 pabrik yang beroperasi kurang dari 25
tahunsehingga produktivitasnya sangat  rendah.  Keseluruhan  pabrik gula di Indonesia memiliki kapasitas total  sebesar  245  900  ton  tebu  per hari  atau  rata-rata  untuk  sebuah pabrik  sebesar  3.900  ton  tebu  per hari dengan tingkat rendemen sebesar  7.1  persen.  Angka  ini rendah  jika  dibandingkan  dengan negara  satu  regional  ASEAN  yaitu Thailand  yang  memiliki  50  pabrik gula  dengan  kapasitas  yang  lebih besar  yaitu  94000  ton  tebu  per  hari dengan  tingkat  rendemen  sebesar 11.82  persen.  Hasil  yang  didapat oleh  Indonesia  adalah  seperempat dari  hasil  yang  diperoleh  oleh Thailand  dengan  kapasitas  sebesar 10.6  juta  ton  tebu  pertahun  dan sebesar 8 juta ton untuk diperdagangkan (Wright dan Meylinah  2016).
Berdasarkan uraian permasalahan diatas  industri  gula  Indonesia  masih dihadapkan  pada  permasalahan  yang kompleks, untuk menyederhanakan permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan penyusunan serta perumusan model  ekonometrika  yang  mampu mengintegrasikan  perubahan-perubahan eksternal  maupun  internal  perdagangan gula  di  pasar  dunia  dan  dampaknya terhadap  industri  gula  domestik  ke dalam suatu kebijakan yang komperhensif.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk  mempelajari  faktor-faktor  yang mempengaruhi penawaran dan permintaan gula Indonesia dan menganalisis dampak dari
pemberlakuan  kebijakan  impor  dan harga  gula  Indonesia.  Secara  khusus, tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan gula Indonesia
2. Menganalisis dampak kebijakan tarif  impor  dan  perubahan  harga gula  terhadap  tingkat  penawaran dan permintaan gula Indonesia
Manfaat  hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan bahan masukan dalam membuat kebijakan dan strategi industri gula  khususnya  yang  berkaitan  dengan kebijakan  tarif  impor  dan  perubahan harga gula di pasar domestikIndonesia.

## 2   TINJAUAN PUSTAKA

## Karakteristik Gula Dunia
Selaingula jagung, gula bit dan tanaman penghasil  gula  lainnya,  gula  berbasis tanaman tebu merupakan sumber utama dalam  perdagangan  gula  dunia . Gula berbasis  tebu  selain  lebih  murah dibandingkan dengan tanaman penghasil gula lainnya proses pengolahaannya  juga  lebih  mudah  dan tidak  eksklusif,  tebu  yang  dipanen  dan diproses pada pabrik gula akan menjadi gula  mentah  ( non-food  grade )  dan selanjutnya disaring menjadi gula kristal ( food grade ). Karakterisitk untuk perdagangan gula akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan spesifik dari konsumen  pada  pasar  gula  dunia, dengan  volume  perdagangan  dan  harga secara  umum  dikategorikan  sebagai jenis  gula  mentah  atau  gula  rafinasi.
Polaritas  gula  atau  tingkat  kemurnian penggilingan adalah pengukuran tingkat kualitas gula  yang diperdagangkan juga merupakan kunci utama yang membedakan  antara  harga  gula  mentah dan gula rafinasi, seberapa dekat warna gula  yang  akan  menjadi  acuan  untuk kemurnian  (kandungan molasses )  gula yang  telah  diolah  dan  isi  dari  dekstran kemurnian gula. Polaritas gula membedakan antara gula rafinasi dengan gula mentah dimana 100 persen polaritas  menandakan  kehalusan  dan kemurnian  gula  dan  dekstran  adalah kandungan serat dari tanaman tebu yang diolah  pada  saat  tebu  dipanen  yang cendrung membuat penyempurnaan pengolahan  tebu  menjadi  lebih  sulit. Ada  empat  jenis  produk  gula  yang diperdagangkan  pada  pasar  gula  dunia berdasarkan  tingkat  polaritasnya,  yaitu; i)  gula  rafinasi  (gula  putih),  ii)  semi rafinasi  atau direct  white ,  iii) very  high polarity raw sugar (VHP) dan, iv)  gula mentah standar.

## Profil industri gula Indonesia

## Perkembangan luas areal tebu Indonesia
Pertumbuhan  luas  areal  tebu  di Indonesia  dari  tahun  1980  sampai  2015 sebesar  1.03  persen  atau  seluas  389.691 hektar  pertahunnya.  Pada  tahun  2015 luas  areal  perkebunan  tebu  di  Indonesia mencapai  455  ribu  hektar  dimana perkebunan  tebu  di  Indonesia  sebagian besar  diusahakan  atau  dikelola  oleh rakyat. Kontribusi pengusahaan perkebunan  tebu  rakyat  sebesar  64 persen  dari  total  seluruh  areal  tebu Indonesia. Laju pertumbuhan perkebunan  rakyat  (PR)  pada  periode 1980  sampai  2015  rata-rata  sebesar  2 persen  atau  sebesar  250.882  hektar
pertahunnya. Luas areal tebu perkebunan besar swasta (PBS) menunjukan peningkatan sebesar 6 persen atau seluas 65.965 hektar setiap tahunnya. Peningkatan  luas  areal  tebu  perkebunan besar  swasta  tersebut  dipicu  oleh dukungan  investasi  pada  peraturan menteri pertanian no. 98 tahun 2013 dan undang-undang  no.  25  tahun  2007 tentang penanaman modal dimana merekomendasikan agar membuka
sepenuhnya bidang usaha untuk penanaman  modal  asing.  Luas  areal perkebunan  tebu  di  Indonesia  terbesar berada  di  provinsi  Sumatera  Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa  Tengah,  D.I  Yogyakarta,  Jawa Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Dari  sembilan  areal  tanam  tebu  tersebut provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan  luas  areal  perkebunan  tebu  yang terbesar.  Pada  tahun    2015  luas  areal perkebunan tebu di provinsi Jawa Timur tercatat  sebesar  45.44  persen  dari  total luas  areal  tebu  Indonesia  atau  seluas 207.15  hektar,  Lampung  memiliki  luas areal  tanam  tebu  sebesar  27.34  persen, Jawa  Tengah  sebesar  10.33  persen  dan Sumatera Selatan sebesar 4.88 persen.
Perkembangan produksi tebu Indonesia
Produksi tebu (setara gula)
Indonesia  pada  tahun  2013  sebesar  2.55 juta ton dan meningkat pada tahun 2014
sebesar  0.86  persen  atau  sebesar  2.77 juta ton.  Pada  tahun  2015  produksi tebu mengalami penurunan sebesar 1.9 persen atau  sebesar  2.72.    Persentase  produksi tebu  terbesar  menurut  pengusahaan tebu dimiliki  oleh  perkebunan  rakyat  (CIV) selama  periode  2012  sampai  2014 sebesar  53.08  sampai  55.74  persen  dan pada  tahun  2015  pengusahaan  tebu  oleh CIV  meningkat  sebesar  14  persen  dari tahun sebelumnya.

## Kebijakan industrigula Indonesia
Tingginya tingkat distorsi pasar gula dunia dalam era liberalisasi perdagangan mengakibatkan meningkatnya harga gula International yang berpengaruh terhadap harga gula Indonesia. Pemerintah mengatasi peningkatan harga gula domestik  dengan  membuka  impor  dan memberikan  subsidi  harga  pada  pasar gula domestik agar konsumen mendapatkan harga gula yang murah.
Tabel. Kebijakan-
kebijakan industri gula
Indonesia SK/Keppres/Kep men Perihal Tujuan
Keppres No. 43/1971,14/7/19 71 Pengadaan, penyaluran dan pemasaran gula nasional Proteksi kestabilan pasokan gula sebagai bahan baku Surat Mensekneg No. B.136/ABN SEKNEG/3/74, 27/3/1974 Penguasaan, pengawasan dan penyaluran gula pasir PNP Penjelasan mengenai Keppres No. 43/1971 yang meliputi gula PNP Inpres No. 9/1975, 22/4/1975 Intensifikasi tebu (TRI) Peningkatan produksi gula serta peningkatan petani tebu Kepmen Perdagangan dan Koperasi No. 122/Kp/III/81, 12/3/1981 Tataniaga gula pasir dalam negeri Menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran gula pasir serta peningkatan pendapatan petani Kepmenkeu No. 342/KMK.011/1 987 Penetapan harga gula pasir pro- Menjamin stabilitas harga, devisa, serta
duksi dalam negeri dan impor
kesesuaian pendapatan petani dan pabrik
Inpres No. 5/1997,
29/12/1997 Program pengembangan tebu rakyat Pemberian peranan pada pelaku bisnis dalam rangka perdagangan bebas Inpres No. 5/1998, 21/1/1998 Penghentian pelaksanaan Inpres No. 5/1997 Kebebasan pada petani untuk memilih komoditas sesuai dengan Inpres No. 12/1992 Kepmen perindag
No.25/MPP/Kep/ 1/1998 Pengaturan tataniaga komoditas impor Mendorong efisiensi dan kelancaran arus barang
Kepmenhutbun No.282/Kpts- XI/1999, 7/5/1999 Penetapan harga provenue gula pasir produksi petani Menghindari kerugian petani dan mendorong peningkatan produksi Kepmenperindag No.
363/MPP/Kep/8/ 1999, 5/8/1999 Tataniaga impor gula Pengurangan beban anggaran pemerintah melalui impor gula oleh produsen Kepermenindag No. 230/MPP/Kep/6/ 1999, 5/6/1999 Mencabut Kepmenperindag No. 363/MPP/Kep/8/ 1999 Pembebanan tarif impor gula untuk melindungi industri dalam negeri. Kepmenkeu No. 324/KMK.01/20 02 Perubahan bea masuk Peningkatan efektivitas bea masuk Kepmenperindag No.643/MPP/Ke
p/9/2002, 23/9/2002 Tataniaga impor gula Pembatasan pelaku impor gula hanya menjadi importir gula, produsen dan importir gula terdaftar untuk peningkatan pedapatan petani/produse n
SK
522/MPP/Kep/9/ 2004 Ketentuan impor gula Revisi dan mempertegas Kepmenperind ag No. 643/MPP/Kep/ 9/2002, 23 September 2002 Kepmen Perdagangan No.
02/M/Kep/XII/2 004, 7/08/2004 Perubahan pada kepmenperind ag no. 527/MPP/Kep /9/2004 Impor gula dapat dilakukan pada  saat persediaan tidak mencukupi dan  saat harga tingkat petani
diatas Rp 3
800 per kg untuk gula kristal putih Kepmen Perdagangan No. 42/M- DAG/Per/5/2016
Penetapan HPP Gula Kristal Putih Meningkatkan insentif petani untuk tetap menanam tebu yang diperlukan untuk mejaga pasokan bahan baku industri gula Sumber : Susila 2005, KPPU 2014, Kementerian perindustian
dan perdagangan 2016
Wolgenant  (1999)  pada  penelitian FAO/ United Nation yang berjudul Effect of  Trade  Liberalization  on  the  World Sugar Market bertujuan untuk mempelajari  perdagangan  gula  di  pasar dunia dengan sekenario pada kesepakatan Uruguay Round atau GATT, efek  perjanjian  liberalisasi  terhadap industri  negara  berkembang  dan  efek liberalisasi  perdagangan  pada  negara Brazil,  China,  Indonesia  dan  Korea. Dampak  liberalisasi  perdagangan  pada pasar  gula  dunia  dinyatakan  bahwa perubahan  tingkat  tarif  pada  tahun  2000 dalam  kesepakatan  GATT/WTO  akan menaikan  harga  gula  dunia  sebesar  7 persen  atau  peningkatan  harga  gula dengan nilai sebesar US$ 0.12 per pound. Perubahan tingkat tarif yang diberlakukan negara-negara terbesar selain  menyebabkan  perubahan  harga juga  menimbulkan  penurunan  produksi gula  dunia  yang  dihasilkan  negara seperti;  Amerika  Serikat,  EU,  Jepang, Australia,  China,  Indonesia,  Philipina, Mexico,  Brazil  dan  Afrika  Selatan. Ekspor  akan  menurun  pada  negara  EU, Australia,  Mexico  dan  Brazil  namun ekspor  akan  meningkat  untuk  negara India  dan  Cuba  terkait  perubahan  tarif
yang  diberlakukan  pada  masing-masing negara tersebut. Banyak negara berkembang  akan  diuntungkan  dari kesepakatan  liberalisasi  perdagangan dikarenakan  hambatan  tarif  yang  relatif lebih  kecil  dibandingkan  negara  maju dan volume impor akan berkurang untuk negara  China,  India,  dan  Indonesia. Pendapatan  dari  ekspor  pada  negara- negara  terbesar  penghasil  gula  akan berkurang  sebesar  4  persen  khususnya ekspor ke pasar Amerika Serikat dan EU yang  memberlakukan  tarif  sebesar  20 persen di tahun 2005.
Abidin  (2000)  dalam  penelitiannya mengenai dampak liberalisasi perdagangan  terhadap  keragaan  industri gula Indonesia dengan
tujuan membangun model ekonometrik industri gula, menganalisis perilaku dan meramalkan dampak liberalisasi perdagangan  tahun  2000  sampai  2010 terhadap industri gula Indonesia. Rentang  waktu  dalam  penelitian  adalah tahun  1969  sampai  1997  yang  diproses menggunakan program SAS/ETS menyatakan  bahwa  sebagian  negara eksportir  terbesar  memberikan  subsidi ekspor  antara  8  persen  sampai  102 persen,  dan  30  persen  negara  eksportir memberlakukan  pajak  ekspor  antara  6 persen  sampai  52  persen.  Negara importir  sebanyak  54  persen  termasuk Indonesia  hanya  memberikan  subsidi impor antara 17 persen sampai 48 persen dan  46  persen  negara  berkembang lainnya  memberlakukan  tarif  impor sebesar 7 persen sampai 173 persen, hal tersebut  mendasari  keberhasilan  atau efektifitas dari kesepakatan dalam perdagangan  liberal  yang  dipengaruhi oleh  kesiapan  untuk  memberlakukan tujuan  dan  menghilangkan  proteksi untuk impor dan ekspornya.
Susila  (2005)  dalam  penelitiannya mengenai  pengembangan  industri  gula Indonesia dengan analisis kebijakan dan keterpaduan sistem produksi dinyatakan bahwa  terdapat  tiga  permasalahan utama  dalam  industri  gula  Indonesia, yaitu  ;  i)  persaingan  yang  kurang  adil ( unfair ) adalah awal dari tingkat distorsi atau proteksi perdagangan yang cenderung akan menurunkan harga gula di  pasar  international.  Untuk  komoditi gula  negara-negara  maju  pada  periode tahun  1999  sampai  2001  memberikan dukungan berupa subsidi senilai US$  6.35  milliar  pertahun  sementara nilai  perdagangan  sebesar  US$  11.6 milliar pertahun, ii) kebijakan pemerintah belum efektif untuk mendorong perkembangan industri gula Indonesia,  dan  iii)  inefisiensi  di  tingkat usahatani  dan  di  PG.    Pada  penelitian ini ditawarkan beberapa alternatif kebijakan  yaitu  membuka  industri  gula Indonesia  untuk  menciptakan  kondisi perdagangan  pergulaan  nasional  yang lebih  liberal  tanpa  adanya  intervensi pemerintah,  menetapkan  tarif  impor sebesar  25  persen,  mencabut  subsidi impor,  tataniaga  impor  dan  menghapus subsidi input. Kebijakan harga provenue Rp.  3400  per  kg  dengan  TRQ  (basis kuota  1  juta  ton,  tarif  rendah  Rp.  700 per  kg  dan  tarif  tertinggi  Rp.  1300  per kg) diharapkan dapat mengurangi dampak  negatif  dari  kenaikan  harga dasar  gabah  terhadap  areal  tebu  dan produksi.

## 3 Kerangka Teoritis

## Pemberlakuan kebijakan tarif impor
Tarif  impor  merupakan  pajak  yang dikenakan  atas  impor  suatu  barang dimana  tarif    tersebut  akan    cendrung menaikkan harga, menurunkan
konsumsi,  dan  menaikkan  produksi domestik (Samuelson dan Nordhaus2001).  Kebijakan  tarif  ini bertujuan  untuk  mengurangi  volume impor, namun disisi lain akan meningkatkan  produksi  dalam  negeri melalui  perbaikan  harga.  Pemberlakuan tarif impor akan menyebabkan kenaikan harga  suatu  produk  di  negara  importir, penurunan konsumsi, peningkatan produksi, penurunan volume impor, dan adanya  penerimaaan  pemerintah  yang berasal    dari    tarif    impor    tersebut. Pemberlakuan    tarif    impor    ini    akan menguntungkan    produsen    domestik karena  harga  impor  suatu  komoditas cendrung  lebih  tinggi  daripada  harga domestik.  Kebijakan  tarif  impor  pada negara kecil ( small country ) diasumsikan  tarif  yang  dikenakan  pada produk  gula  q  pada  pasar  domestik adalah tarif yang dikenakan pada semua unit  yang  diimpor  pada  harga  gula  di tingkat  domestik  maupun  dunia.    Pada gambar 2.2 kondisi sebelum diberlakukannya tarif impor, harga gula berada  pada  titik  P w  , harga  gula  dunia tersebut  adalah  harga  yang  diterima konsumen  dan  produsen  gula  domestik dengan  jumlah  impor  sebesar  q 1 ’  – q 1.
Pada saat negara importir
memberlakukan  kebijakan  tarif  impor sebesar  t  maka  terjadi  pergeseran tingkat  harga  dari  P w ke  P w +  t  dengan jumlah gula yang diimpor sebesar  q 2 ’ – q 2. Kebijakan  tarif  impor  pada small country akan menurunkan tingkat impor gula  pada  negara  tersebut  sebesar  q 1 ’  – q 1 menjadi  q 2 ’  – q 2. Analisis  pada tingkat kesejahteraan dari pemberlakuan tarif  impor  akan  menurunkan  surplus konsumen  sebesar – a – b – c  dan – d, dan  meningkatkan  surplus  produsen sebesar + a. Pemerintah akan mendapatkan keuntungan yang
didapatkan  dari  perhitungan  jumlah gula  yang  diimpor  setelah  diberlakukan kebijakan  tarif  impor  sebesar      q 2 ’ – q 2 dan  penjumlahan  dari  tarif  sebesar  [(P w +  t) – P w =  t]  dimana  pada  gambar  3.3 (a)  ditunjukkan  pada  area  c.  Pada gambar  3.3  (b)  kebijakan  tarif  impor diasumsikan  diterapkan  oleh  negara besar  atau large  country dimana kebijakan  tarif  impor  negara  terbesar tersebut  akan  menurunkan  tingkat impor untuk komoditas gula.
Pada kondisi sebelum diberlakukannya  tarif  impor  harga  gula yang  diterima  oleh  pasar  domestik sebesar  harga  gula  dunia  yaitu  P w dengan  jumlah  gula  yang  diimpor sebesar q 1 ’  – q 1. Pada saat pemberlakuan  tarif  impor  dilakukan maka  harga  semula  sebesar  P w akan bergeser sejajar ke atas dengan penambahan  tarif  menjadi  P w ’+  t  dan menurunkan  jumlah  gula  yang  diimpor sebesar  q 2 ’  – q 2. Tarif  impor  yang diberlakukan tersebut dapat menurunkan  jumlah  gula  yang  impor sebesar q 1 ’ – q 1 ke q 2 ’ – q 2 dikarenakan negara  tersebut  merupakan  negara terbesar  yang  dapat  mempengaruhi tingkat  harga  dunia  dan  menurunkan permintaan gula dunia sebesar P w ke P w ’ dengan tingkat penawaran yang bergeser sejajar ke bawah yang digambarkan  pada  garis  horizontal  S w ’ .
Analisis kesejahteraan dari pemberlakuan  tarif  impor  oleh  negara terbesar akan mengakibatkan penurunan surplus  konsumen  sebesar – a – b – c dan – d,  penambahan  surplus  produsen sebesar + a, dan penambahan pendapatan  pemerintah  sebesar  +  c  dan + e. Pada pengenaan tarif impor tersebut akan  menciptakan  area  b  dan  d  yang merupakan  nilai  yang  hilang  atau
deadweight loss dari pemberlakuan tarif. Pada  dasarnya  tarif  tersebut  dikenakan atas  barang  dan  jasa  merupakan kewajiban produsen untuk
menanggungnya, dan pemerintah seharusnya dapat menjadikan area b dan d  sebagai  pendapatan  yang  dikenakan atas  pajak  atau  tarif  impor  tersebut namun pemerintah tidak dapat menerima  sepenuhnya  keuntungan  dari penetapan tarif impor tersebut dikarenakan bahwa kerugian dari penerapan  tarif  merupakan excess burden dari pajak yang akan dibebankan  kepada  konsumen  dan produsen  (Block  2009).  Penetapan  tarif agar  berada  pada  tingkat  maksimum yaitu  pada  area  e – (b+d),  tarif  pada negara  terbesar  akan  mendapatkan keuntungan  ketika  e  >  b  +  d,  dan mendapatkan kerugian ketika e < b + d. Kesimpulan  untuk  penetapan  tarif impor  yang  diberlakukan  pada small dan large  country dirancang  untuk mengurangi jumlah impor gula, meningkatkan produksi gula dan mengurangi  tingkat  konsumsi  gula domestik.  Pada  kasus small  country pemberlakuan  tarif  impor  akan  selalu menghasilkan penurunan tingkat kesejahteraan  sosial  secara  keseluruhan dan pada large country akan memberikan  hasil  peningkatan  tingkat kesejahteraan  bersih  atau  mengurangi tingkat  kesejahteraan  sosial  secara keseluruhan.
Dampak  dari  pengenaan  tarif impor  oleh  negara  importir  dapat dijelaskan  pada  gambar  kebijakan  tarif impor.  Dengan  asumsi  hanya  ada  dua negara yang memperdagangkan komoditas  gula  yaitu  negara  importir dan eksportir, tarif impor yang dilakukan  adalah  tarif  impor  spesifik
dan negara importir adalah negara besar dimana jumlah importir akan berpengaruh  terhadap  perubahan  harga gula  di  pasar  dunia.  q p (P)  adalah kuantitas  dari  komoditas  gula  yang diimpor  pada  harga  P,  q c (P)  adalah kuantitas  permintaan  komoditas  gula pada harga P, dan Q e (P) adalah jumlah dari  komoditas  gula  pada  harga  P  di pasar  dunia.  Kondisi  awal  sebelum diberlakukannya  kebijakan  tarif    impor gula,  harga  berada  pada  tingkat  harga dunia  P w dengan  tingkat  permintaan konsumen terhadap gula yang diperdagangkan sebesar q c dan produksi domestik sebesar q p . Kurva ED menunjukkan  besarnya  biaya  impor yang berpotongan dengan produksi gula yang ditawarkan oleh negara pengekspor sepanjang garis ES. Apabila pemerintah  negara  A  memberlakukan kebijakan  tarif  impor  sebesar  t    maka biaya  impor  yang  dikeluarkan  akan menjadi  lebih  besar  sehingga  akan menggeser  kurva  ED  sejajar  ke  bawah vertikal  pada  garis  ED’.  Pada  kondisi setelah  diberlakukannya  tarif  impor pada  negara  A  harga  impor  yang diterima oleh konsumen akan meningkat   (Koo, Kennedy 2005)
Kebijakan  tarif  impor  tersebut akan  menyebabkan  penurunan  tingkat kesejahteraan negara eksportir sebesar 2 + 3 + 4 dan pada negara importir tingkat elastisitas  penawaran  ekspor  akan menentukan  tingkat  kesejahteraan  yang
akan  didapatkan.    Dapat  diketahui  jika kebijakan  tarif  impor  dikenakan  pada tingkat yang tinggi maka akan memperbesar peningkatan
kesejahteraan  negara-negara  di  pasar dunia,  berlaku  sebaliknya  jika  tingkat tarif  impor  yang  dilakukan  negara eksportir  kecil  maka  akan  memperkecil tingkat  kesejahteraan  negara  di  pasar dunia  dimana  konsumen  di  negara importir  akan  menerima  harga  yang lebih  rendah  dibandingkan  dengan harga  di  pasar  dunia  dan  produsen  di negara  eksportir  akan  menerima  harga yang  lebih  tinggi.  Dampak  perubahan kesejahteraan
dengan adanya
pemberlakuan tarif impor tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel.  Dampak  kebijakan  tarif  impor
terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi Analisis kesejahteraan Negara Importir A ROW Surplus konsumen - (a+b+c+d) 1 Surplus produsen A - (1+2+3+4) Penerimaan Govt c + e - Kesejahteraan negara - (e+b+d) -2-3-4 Kesejahteraan dunia - - (b+d+2+4) -
Indonesia  adalah  negara  importir terbesar  untuk  komoditas  gula,  tingkat konsumsi  adalah  salah  satu  faktor  yang menentukan  jumlah  impor  komoditas gula.  Impor  gula  dapat  dinyatakan dalam persamaan berikut :
M s = C s – Q s + S s ………………... (3.1)
dimana :
M s adalah jumlah impor gula, C s adalah jumlah konsumsi gula, Q s adalah jumlah produksi  gula,  dan  S s adalah    jumlah stok gula
Fungsi konsumsi  yang menentukan impor  atau  permintaan  gula  dapat dinyatakan dalam persamaan berikut :
C s = f ( P s ,P o ,Y, Pop ,T s ) …………..
(3.2)
dimana : C s adalah  jumlah  konsumsi  gula,  P s adalah  harga  gula,  P o adalah  harga komoditas  subtitusi,  Y  adalah  tingkat pendapatan, Pop adalah populasi penduduk, dan T s adalah selera
Dari  persamaan  konsumsi  (C s ) dapat diketahui jika konsumsi meningkat  disebabkan  oleh  turunnya harga dan konsumsi akan berkurang jika terjadi peningkatan harga. Untuk memenuhi  permintaan  atau  konsumsi suatu  negara  akan  menentukan  tingkat harga  yang  terendah,  oleh  karena  itu nilai  tukar  atau  kurs  didefinisikan sebagai harga mata uang domestik akan mempengaruhi  jumlah  barang  yang akan diimpor (Salvatrore, 1997).
Persamaan  impor  dapat  dinyatakan sebagai berikut :
M s =  f ( P s ,C s ,ER,M s(t-1) ,  TM s ) ………..
(3.3) dimana : M s adalah  jumlah impor gula, P s adalah harga  gula, C s adalahjumlah  konsumsi gula, ER adalah  nilai  tukar, M s  (t-1) adalahimpor gula tahun sebelumnya dan TM s adalah  jika  diasumsikan  negar pengimpor  memberakukan  tarif  impor dan subsidi impor.
Q s = A s x P s ……………………… (3.4)
A s = ( P s ,C s ,ER,M s(t1) ) …………… (3.5)
Kebijakan Harga Pokok Petani Gula
Harga  pokok  petani  (HPP)  untuk gula  merupakan  harga  yang  paling terkecil dalam lingkaran sistem perdagangan  industri  gula.  Penentuan HPP  ini  menggunakan  biaya  pokok produksi  (BPP)  tebu  atau  gula  petani, yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  petani  dan pendapatan  petani  dalam  upaya  untuk meningkatkan produksi tebu dan produktivitas lahan menuju
swasembada  gula.  Selain  itu  kebijakan
HPP  ini  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  konsumsi  gula  domestik dengan  prioritas  harga  yang  relatif terjangkau.  Dan  kebijakan  ini  secara grafis  dapat  dilihat  pada  Gambar berikut :
Penetapan  harga  pokok  petani (HPP)  gula  oleh  pemerintah  sebesar  P 1 mengakibatkan  jumlah  produksi  gula menjadi  sebesar  Q 2 dan  jumlah  yang diminta  oleh  konsumen  sebesar  Q 1 ,  hal tersebut  selanjutnya  direspon  oleh konsumen  yang  akan  menurunkan volume  permintaannya  jika  harga  gula meningkat  dipasar  domestik,  sehingga kebijakan  ini  akan  mencapai  tujuannya jika  pemerintah  mengeluarkan  alokasi anggarannya  untuk  membeli  kelebihan produksi gula sebesar Q 2 – Q 1 sehingga pengeluran untuk alokasi  tersebut
adalah sebesar Q 1 EGQ 2 . Surplus konsumen  sebelum  adanya  kebijakan HPP  ini  adalah  P 0 BC,  dan  surplus produsen  sebesar  P 0 BA,  sedangkan setelah  adanya  kebijakan  maka  surplus konsumen berkurang menjadi P 1 EC dan surplus  produsen  bertambah  sebesar P 1 GA.

## 1 PERUMUSAN MODEL DAN PROSEDUR ANALISIS

## Jenis, Sumber dan Pengolahan Data
Dalam  penelitian  ini  jenis  data yang  digunakan  adalah  data time  series dengan  rentang  waktu  30  tahun  yaitu dari tahun 1985 hingga 2015. Data time series dapat dikembangkan pada model dengan  mudah,  untuk  meramalkan, menafsirkan,  dan  menghipotesis  data ekonomi  (Enders  2004).  Data  gula terkait  dalam  penelitian  ini  diperoleh dari  instansi,  lembaga  dan  organisasi baik  secara  langsung  atau  melalui publikasi  yang  diakses  secara online ,
seperti  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), Kementerian  Perindustrian  Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
Dirjen  Perkebunan  Republik  Indonesia, Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM),  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan Kebijakan  Pertanian  (PSEKP)  dan Asosasi  Gula  Indonesia  (AGI).  Data gulaterkait  dalam  penelitian  ini  yang ditelusuri  secara online melalui  situs resmi International  Sugar  Organization (ISO), Intercontinental  Exchange  : Sugar No.  11 Futures (ICE), United States  Development  of  Agricultural
(USDA), World Bank, Food Agricultural Organization (FAO),
Organisation for Economic Co- operation  and  Development  (OECD), Global Agricultural Information Network  (GAIN),  Brazilian  Sugarcane Industry Association (UNICA),
International  Commission  for  Uniform
Methods  of  Sugar  Analysis (ICUMSA), London International Financial Futures and Options Exchange (LIFE), Organization  of  Petrolieum  Exporting Countries (OPEC), World Trade Organization (WTO)  dan  International Monetary Fund (IMF). Pengolahan data dalam  penelitian  ini  akan  diproses dengan  menggunakan  software  SAS (Statistical  Analysis  System)seri  9.4 yang  mampu  memproses  data  statistik dengan  cepat  dan  akurat  (Sitepu  dan Sinaga  2006)  pada  operating  system Microsoft Windows.
Luas areal perkebunan tebu
Indonesia
Perkebunan tebu Indonesia dalam penelitian  ini  terbagi  menjadi  tiga berdasarkan dengan status pengusahaan, yaitu perkebunan tebu negara , perkebunan tebu swasta dan perkebunan tebu  rakyat.  Areal  tanam  tebu  di Indonesia  dipengaruhi  oleh  harga  gula dimana terdapat perbedaan antara harga gula pada masing-masing area
tanam  tebu  di  Indonesia  yaitu harga  gula  tingkat  petani  (mengikuti harga  lelang  dari  hasil  penggilingan tebu)  pada  area  perkebunan  rakyat  dan area  perkebunan  negara  dan  swasta dipengaruhi  oleh  harga  gula  tingkat pedagang  besar.    Persamaan  areal perkebunan  tebu  di  Indonesia  masing- masing dirumuskan sebagai berikut :
Produktivitas gula hablur Indonesia
Pada sistem produksi gula terdapat  proses  metabolisme  tanaman tebu yang membentuk gula. Gula hablur pada  produktivitas  yang  digunakan yaitu  gula  sukrosa  yang  dikristalkan. Proses pembentukan gula hablur dilakukan  pada  pabrik  gula  dimana tanaman tebu akan diproses melalui alat ekstraksi  untuk  mengeluarkan  nira  dari batang  tebu  yang  selanjutnya  diolah menjadi  kristal.  Hablur  yang  dihasilkan mencerminkan  rendemen  tebu,  tinggi rendahnya hasil rendemen akan ditentukan  oleh  kondisi  tanaman  tebu dan proses penggilingan di pabrik (Data dan Fakta Gula, 2012). Untuk mendapatkan  rendemen  yang  tinggi bibit  tanaman  tebu  harus  bermutu  dan ditebang  pada  saat  yang  tepat  serta didukung dengan sarana pabrik penggilingan  yang  baik.  Produktivitas gula  hablur  Indonesia  dikategorikan pada  status  pengusahaannya yaitu produktivitas  gula  hablur  perkebunan negara,  swasta  dan  rakyat.  Berikut persamaan  produktivitas  gula  hablur Indo nesia :
Harga gula Indonesia
Identifikasi, Estimasi dan ValidasiModel Sistem Persamaan Simultan

## Identifikasi model
Model  ekonomi  gula  yang  telah dirumuskan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari 22 persamaan yang terbagi menjadi
16 persamaan struktural dan 6 persamaan  identitas.  Identifikasi  model persamaan struktural disusun berdasarkan order  condition dengan rumus  (Koutsoyiannis  1977)  ;  (K- M)  ≥ (G – 1),  dimana  G  adalah  jumlah persamaaan ( current endogenous variable ),  M  adalah  jumlah  seluruh peubah  atau  variabel  dalam  model ( endogenous  andexogenous  variable ), dan  K  adalah  total  persamaan  atau jumlah  variabel  endogen  dalam  model ( current endogenous
and predetermined ). Apabila (K- M)≥ (G – 1) maka  persamaan  teridentifikasi  lebih banyak ( over identified ), (K-M)= (G – 1)
maka  persamaan  teridentifikasi  dengan tepat  ( exactly  identified ),  dan  jika  (K-
M)≤ (G – 1) maka persamaan dikatakan tidak teridentifikasi ( un-identified ).
Jumlah variabel terbanyak yang digunakan  dalam  persamaan  adalah  8 variabel  (M),  sehingga  model  dalam penelitian ini (45- 8) ≥ (22-1) persamaannya adalah over identified .

## Estimasi model
Model dalam penelitian ini setelah  dilakukan  indentifikasi  dengan hasil over  identived ,  maka  selanjutnya akan  dilakukan  proses  estimasi  model menggunakan metode 2SLS (Two Stage Least Squares ). Metode 2SLS dikatakan tidak terlalu  sensitif  terhadap  kesalahan spesifikasi model dan
dapat
memberikan  estimasi  parameter  secara konsisten  atau  tidak bias .  Untuk menjelaskan keragaman variabel endogen  pada  model  dalam  penelitian ini  maka  perlu  diketahui  dan  diuji dengan menggunakan pengujian statistik F.
Metode  pengujian  uji  statistik Durbin-h  ( Durbin  Watson  Statistics/d w )
digunakan  untuk  mendeteksi  adanya korelasi  ( autocorrelation )  pada  model yang tidak mengandung variabel bedakala.  Pada  penelitian  ini  pada persamaan mengandung variabel bedakala  sehingga  penelitian  tidak menggunakan metode uji statistik Durbin-h  untuk  menghindari  hasil  yang tidak valid. Uji statistik d h atau Durbin- h statistics adalah metode yang digunakan untuk mengetahui keberadaan  korelasi  pada  persamaan dengan  variabel  bedakala  (Pindyck  dan Rubenfield  1998).  Formula Durbin-h statistics atau  h hitung adalah  sebagai berikut :
h hitung = (1 − 𝑑𝑤 2 ) (√ 𝑁 1−𝑁 (𝑉𝑎𝑟 𝛽) ) Pada formula Durbin-h
statistics atau  h hitung , d w adalah  nilai durbin  watson hitung  pada  pengolahan melalui software SAS, N adalah jumlah pengamatan  contoh, h adalah  nilai statistik durbin  h ,  dan var  β adalah varian  dari  koefisien lag  endogenous. Taraf  α =  15  persen  digunakan  untuk mengetahui  - 1.96  ≤    h hitung ≤  1.96, dimana  dapat  disumpulkan  bahwa persamaan  tidak  mengandung  serial korelasi,  apabila  h hitung <  -  1.96  maka dalam  persamaan  terdapat  autokorelasi negatif  sebaliknya  apabila  h hitung >  1.96 maka dalam persamaan terdapat autokorelasi positif.

## Validasi Model
Pada  tahapan  validasi  model dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  model  yang  digunakan dapat memproyeksikan keadaan perekonomian gula secara nyata. Kriteria  yang  digunakan  pada  tahapan validasi  nilai  estimasi  model  perilaku impor  gula  Indonesia  di  pasar  dunia dalam  penelitian  ini  adalah  RMSPE ( Root  Mean  Square Percent  Error )  dan
U  atau theil’s  inequality  coefficient
(Pindyck dan Rubinfield 1998). RMSPE digunakan  untuk  mengukur  persentase penyimpangan  nilai  estimasi  variabel endogen dari nilai aktual selama periode pengamatan,  jika  semakin  kecil  nilai RMSPE maka estimasi variabel endogen dalam penelitian semakin valid.
Nilai statistik U dapat digunakan dalam mengukur validasi model untuk mengevaluasi kemampuan model menganalisis  simulasi.  Nilai  statistik  U adalah  antara  0  dan  1,  jika  nilai  U  =  1 maka  estimasi  variabel  endogen  tidak mendekati  kenyataan  dan  jika  U  =  0 maka estimasi variabel endogen sempurna  atau  mendekati  kenyataan. Semakin  kecil  nilai  RMSPE  dan  U maka estimasi variabel endogen semakin baik (Sitepu dan Sinaga 2006).
Formula untuk RMSPE dan Udirumuskan sebagai berikut:
RMSPE = 100 [ 1 𝑇 ∑ 𝑇 𝑡=1 (𝑃𝑡 − 𝐴𝑡) / A t ) 2
] 0.5 U = √ 1 𝑇 ∑ 𝑇 𝑡=1 (𝑃𝑡−𝐴𝑡) 2 √ 1 𝑇 ∑ 𝑇 𝑡=1 P t 2 + √ 1 𝑇 ∑ 𝑡 𝑡=1 A t 2
T adalah jumlah periode pengamatan  dalam  simulasi, P adalah nilai  prediksi  ( predicted value )  variabel endogen, dan A adalah nilai pengamatan ( actual value ) variabel endogen.
Simulasi Model
Simulasi historis ( ex post simulation )
Simulasi  historis  pada  penelitian ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi kebijakan  dan  non  kebijakan  ekonomi di sektor pertanian terhadap permintaan dan  penawaran,  perdagangan,  dan kesejahteraan  pelaku  ekonomi  gula
Indonesia  pada  periode  tahun  1985 sampai  2015.  Distorsi  pada  pasar  gula dunia pada analisis simulasi lebih lanjut akan  melihat  dampaknya  terhadap perubahan  tingkat  kesejahteraan  pelaku ekonomi  gula  Indonesia.  Sekenario simulasi  historis  yang  dilakukan  pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan penurunan tarif impor gula Indonesia pada skema GATT/WTO
Terdapat tiga aspek yang dihasilkan pada kesepakatan GATT/WTO  dibidang  pertanian  yaitu  ;
i)  pengurangan  hambatan  akses  pasar berupa  penurunan  tarif  rata-rata  36 persen  dan  minimum  15  persen  untuk setiap  jenis  tarif  di  negara-negara  maju dan  untuk  negara  berkembang  sebesar 24  persen,  ii)  pengurangan  subsidi domestik  dimana  untuk  negara  maju sebesar  20  persen  dan  untuk  negara berkembang  wajib  untuk  mengurangi subsidi domestiknya sebesar 13.3 persen,  dimana  bentuk  dari  pemberian subsidi  tersebut  dihitung  sebagai  kredit dalam  komitmen,  dan  iii)  pengurangan subsidi  ekspor  untuk  negara  maju sebesar 36 persen dan negara berkembang pengurangan subsidi ekspor  wajib  diberlakukan  sebesar  20 persen.
2. Kebijakan penurunan tarif impor gula Indonesia pada skema CEPT/AFTA
Pada  skema  CEPT/AFTA  enam negara  ASEAN  (Brunei  Darussalam, Indonesia,  Malaysia,  Philipina,  dan Thailand)  menetapkan  penurunan  0 sampai  5  persen  pada  tahun  2002 dengan kondisi fleksibilitas atau kondisi apabila  keenam  negara  tersebut  belum mampu  untuk  menurunkan  tarifnya hingga  0  persen  maka  akan  ada kebijaksanaan untuk menurunkan
tarifnya  pada  tahun  2003.  Komoditas gula pada skema CEPT/AFTA termasuk pada  kategori Sensitive  list (SL)  yang merupakan golongan produk unprocessed  agricultural dimana  dapat mengajukan banding penurunan tarifnya untuk  jangka  waktu  yang  lebih  lama. Pada tahun 2015 Kementerian Pertanian menyatakan  bahwa  untuk  produk  gula Indonesia  masih  menerapkan  tarif impornya  sebesar  25  persen,  dengan pertimbangan  bahwa  kondisi  industri gula Indonesia masih mengalami defisit produksi.  Pertimbangan  atas  penetapan tarif impor tersebut berdasarkan keputusan  menteri  keuangan  nomor nomor  546/KMK.01/2003  disebutkan bahwa  Indonesia  akan  menimbang pemberlakuan sisitem klasifikasi barang impor berdasarkan ASEAN
Harmonized Tariff Nomencleature (AHTN) dalam skema CEPT/AFTA.
3.  Kebijakan  peningkatan  harga  pokok gula tingkat petani
Pemerintah  menetapkan  harga pokok  petani  (HPP)  gula  kristal  putih (GKP) salah satunya berdasarkan penyesuaian perhitungan biaya produksi. Melalui  peraturan  menteri  perdagangan (Permendag) nomor 42/M- DAG/PER/5/2016  tentang  penetapan
HPP  GKP  tahun  2016  pemerintah menetapkan HPP sebesar Rp. 9 100 per kg  atau  naik  sebesar  2.25  persen  dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 8 900 per kg.  Pemerintah  akan  menjamin  melalui Bulog  untuk  membeli  gula  dari  petani dengan HPP sebesar Rp. 9 100 per kg.
4. Penambahan luas areal tanam tebu
Dalam peraturan menteri pertanian Repulik Indonesia No. 19/permentan/HK.140/4/2015    tentang rencana  strategis  Kementrian  Pertanian
tahun  2015-2019  dikatakan  bahwa keberlanjutan  sektor  pertanian  tanaman pangan  dihadapi  pada  ancaman  luas tanam  yang  terus  menurun  akibat konversi  lahan  pertanian  produktif  ke penggunaan  non-pertanian  yang  terjadi secara masif. APTRI mengatakan untuk menembus target produksi gula diperlukan  sekitar  280  ribu  hektar  atau 42  persen  dari  total  luas  areal  tanam tebu  Indonesia  saat  ini  yang  mencapai 480 ribu hektar.
5. Revitalisasi pabrik gula Indonesia
Pemerintah  melalui  kementerian BUMN  dan  PTPN  X  akan  berencana untuk  menutup  10  pabrik  gula  yang rata-rata berusia diatas 100 tahun secara bertahap  dengan  mengubah  fungsi menjadi  pabrik  pupuk  atau  pabrik maintanance untuk  mengurangi  biaya produksi  pabrik-pabrik  gula  lainnya melalui  pemutusan  rekanan  terkait peralatan  dan  infrastruktur  pendukung produksi gula Indonesia. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka  diharapkan  pabrik  yang  beralih fungsi  dapat  menjadikan  pendukung tercapainya  efisiensi  kinerja  pabrik penggilingan tebu di Indonesia khususnya pulau Jawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin  Z.  2000.  Dampak  Liberalisasi Perdagangan terhadap Keragaman Industri Gula Indonesia: Suatu Analisis
Kebijakan  [disertasi].  Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
[AGFAE] Asociacion General de
Fabricaantes  de  Azucar  de Espana .  1992. El  Azucar  en LaEspana Contemporanea . hal, 57. Madrid, (ESP) Alas  M.  1996. The  Impact  of  Trade Liberalization by Major Importing and Exporting Countries  on  World  Sugar Trade [disertasi]. University of Colorado (US) Alvarez  J,  Polopolus  LC.  2008. Sugar and the General Agreement on Tariffs  and  Trade .  University of  Florida,  Gainesville,  FL,
(US)
Aradhey A. 2016. India : Sugar Annual Report  2016, USDA/GAIN (US)
Arifin  B.  2008. Indonesian  Sugar  Self-
Sufficency , Economic
Review¸ No. 211, Jakarta Ball  R  J.  1973. The  International Linkage of National Economics  Models . North- Holland  Publisihng  Company , Amesterdam, (NLD) Balistreri  E,.  Jensen  J,  Tarr  D.  2015. What Determines Wheater Prefential  Liberalization  of Barriers againts Foreign Investors  in  Services  Are Beneficial  or  Immizerising: Application  of  the  Case  of Kenya , Vol.9,2015-42 Barros  S.  2016. Brazil  :  Sugar  Annual Report 2016, USDA/GAIN Benirschka M, Koo W W, Lou J. 1996. World Sugar Policy Simulation Model Description and Computer Program Documentation, Agriculture Economics  Report No.  356, Departement  of  Agricultural Economics, North Dakota State, (US)
Block  CD.  2009. Corporate  Taxation Examples  &  Explanations ,  Ed ke – 4, Aspen publishers, (US) Breguet P. 2012. Impact of
Australian  Sugar  Policy  on the  World  Sugar  Economy. FAO  12 th Sugar  Conferene. Fiji, (JPN)
[BPS]  Badan  Pusat  Statitstik.  2015. Statistik  Tebu  Indonesia,
Jakarta
[BPS] Badan Pusat Statitstik. 2016.
Statistik Perdagangan Luar Negeri-Impor, Jakarta
[CEPT-AFTA] The Common Effevtive Preferential Tariff scheme for the ASEAN Free Trade Area. 1992. Singapura Chatenay  PH.  2013. Government Support  and  the  Brazilian Sugar  Industry.  a  report  for American  Sugar  Alliance (UK)
Dardis R, Warner E. 1967. Measures  of  the  Degree  and Cost of Economic Protection of  Agriculture  in  Selected Countries  :  Issue  1384, USDA, Economic  Research Services Data dan Fakta Gula. 2012. Berbagai Istilah terkait Gula Departemen  Perindustrian.  2009. Roadmap Industri Gula, Direktorat  Jendral  Industri Agro dan Kimia, Jakarta Dirjen  Perkebunan.  2014.  Statistik Perkebunan  Indonesia  2013- 2015, Jakarta Diewert WE, Morrison CJ. 1986. Export Supply and Import  Demand  Functions  : A Production Theory Approach,  National  Beureu of Economic Research ,
Cambridge (US)
[EC] European  Commision .  2012. Statistical  and  Economic
Information  Report  2012 , Directorate-General for Agriculture and Rural Development Enders W. 2004. Applied Econometric Time Series. Ed
ke-2 . Wiley. Alabama (US) Fairtrade Foundation. 2013. Fairtrade and Sugar, Commodity Briefing Farrell  R.  2015. Australia  :  Sugar Annual  2015, GAIN report no: AS1508, USDA (US)
[FAO] Food  and  Agriculture Organization .  1997. Impact of  Trade  Liberalization  on the  World  Sugar  Market . Economic and Social Develompment Departement .
Pasific  sugar  conference,
Fiji (JPN) Flach  B et. al.  2016.  EU-28 Biofuels Annual 2016,  GAIN report no : NL6021, USDA (US)
Funk SM, Zook JE, Featherstone AM. 2008. Chicago  Board  of Trade Ethanol Contract Efficency . Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting , Dallas (US)
Galloway  J  H.  2000. Sugar  The Cambridge World History of
Food ,  Cambridge  University Pr (UK) Gujarati D. 2004. Basic Econometrics .  Ed  ke – 4.
McGraw Hill Inc , New York (US) Goldin I, Knudsen O. 1990. Agricultural Trade Liberaliation  :  Implication for  Developing  Countries. ): OECD.Paris (FRA) Gonarsyah  I.  1983. An  Econometric Analysis of the U.S- Japan –
Korea  Market  for  U.S  White Wheat, Departement of Agriculture  and  Resource Economics,  Oregon  State
University
Hill  C,  Griffiths  W,  Judge  G.  1997.
Undergraduate
Econometric. John  Wiley  & Son, Inc. Canada (US) Hubbard M. 2003. Developing Agricultural Trade New Roles  for  Government  in Poor  Countries. Palgrave Macmillan (UK) Houck JP. 1986. Elements of Agicultural  Trade  Policies . Macmillan Publisihng Company,  A  Division  of Macmillan, Canada (US) [ICUMSA] International Commission for  Uniform  Methods  of Sugar Analysis. 2009.
Polarimetry and the International  Sugar  Scale . ISCUMSA Method  SPS-1 . Berlin (DEU) [IMF] International Monetary Fund. 2009. Export and Import, Price, Index, Manual Theory  and  Practice ,  IMF
Multimedia  Services  Section (US)
[ISJ] International  Sugar  Journal. 2015. ISJ’s  World  Sugar Outlook  2015. De  Smet.
Informa. (UK) Johnson GL. 1986. Research Methodology for Economists,  Philosophy  and Practice . Macmillan Publisihng Company, A Division  of Macmillan.  New York, (US) Kementrian Pertanian.2016. Outlook  Tebu  Komoditas Pertanian Subsektor Perkebunan,  Pusat  Data  dan Sistem  Informasi  Pertanian Sekertariat  Jendral,  ISSN 1907-1507, 2016, Jakarta Koutsoyiannis  A.  1977. Theory  of Economoetrics .  Ed  ke – 2. Macmillan Publisihng Company,  A  Division  of Macmillan, London (UK) Krishnan B, Bousso R. 2016. Oil up 7  percent  as  Iran  welcomes output  freeze  without  word on cuts, Reuters, Commodities, 17  Februari 2016 Krugman PR, Obstfeld M. 2003. International Economics Theory and Policy, World Student Series,  Ed  ke – 6. The Addison-Wesley. Boston (US) [KPPU] Komisi Pengawas
Persaingan Usaha. 2014. Laporan Tahunan KPPU 2014.  Biro  hukum,  Humas dan KPPU, Jakarta [LIFE] London International Financial Futures and Options  Exchange .  2016. London Daily Price, contract no. 407, (EU)
Macedo  IC.  2007. Sugar  cane’s
Energy,  Twelve  studies  on Brazilian Sugar cane agribusiness and its sustainability. UNICA,  Sao Paulo (BRZ) Mairon G, Lima B. 2012. Malian  A  H.  2004.  Kebijakan Perdagangan International Komoditas Pertanian Indonesia,  PSEKP,  AKP. Vol  2  No.  2,  Juni  2004, Bogor Messrs,  Akiyama T, Corbin M. 1997. The Japanese Sugar Market. FAO Corporate document repositry. Fiji (JPN)
Mitchell  D  O.  2005. Sugar  Policies: An  Opportunity  for  Change. Global  Agricultural  Trade and  Developing  Countries. Chapter. 8. GAT (US)
Nainggolan  K. 2000. Constraints  and
Consequences of Trade Liberalization on Agriculture  in  Indonesia. Paper  presented  at  the Seminar on  Policy  Analysis of Linkages between Indonesia’s Agricultural production, 12  Juni  2000,
Jakarta Neuman  W  L.  2003. Social  Research Methods,  Qualitiative  and Quantitative Approaches. Ed ke – 5.  Pearson  Education Inc. Boston, (US) Nyberg  J.  2006. Sugar  International
Profile, FAO, (US) OECD/FAO. 2007. OECD-FAO Agricultural  Outlook  2007- 2016 .  Sekjen  OECD  dan
Dirjen FAO, (US)
[OPEC] Organization  of  Petrolieum Exporting  Countries .  2016. Annual  OPEC  oil  price  from
1960  to  2016 , The  Statistics Portal
Outlaw  JL,  Richardson  JW.  2016.
Analysis  of  the  Coalition  for Sugar Reform Amandements to
U.S  Sugar  Policy  :  Potential Effect  on  Policy  and  Industry, American Sugar Alliance, Texas  A&M  University,  17 Mei 2016, (US) Owiye  PO,  Naibei,  IK,  Momanyi  G.
2016. Effect of Trade
Liberalization  of  Performance of  Sugar  Firms  in  Kenya:  The Case  of  Government  Owned Firms , European  Scientific Journal, vol  12,  No.  13.  doi  :
10.19044/esj.2016.v12n13p30 6. Phillips L. 2012. Overview &
OutlookBrazillian  Sugarcane Industry , UNICA, North America Pindyck  R  S  dan  Rubinfield  DL.1998. Econometric Model and
Economic Forecast. Ed ke – 4, McGraw hill, New York (US)
Prasertsri  P.  2016. Thailand  :  Sugar Annual  Report  2016,  report No. TH5047, USDA (US)
Porter  C.  2016. World  Agricultural
Prospects  The  Road  to  2050 , Supply Intelligence Ltd Rahman RY. 2013. Prospek Perdagangan  Gula  Indonesia dalam  Implementasi  Kerangka Perjanjian  Perdagangan  Bebas ASEAN-China.  [tesis].  Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.
[RFA] Renewable  Fuels  Association.
2016 .  Fueling  A  High  Octane Future, 2016 Ethanol  Industry Outlook , tersedia pada :
www.EthanolIRFA.org
Rezbova  H,  Belova  A,  Skubna  O. 2013, Sugar  Beet  Production in  the  European  Union  and their  Future  Trends . Agris  in Economics  and  Informatics, Faculty  of  Economics  and Management ,vol  5,  No  4, Pregue, (CZE)
Samuelson  PA,  Nordhus  WD.  2001. Economics. Ed  ke – 17.
McGraw hill. Virginia, (US) Salvatore  D,  Hagen  JV.  1997. Macroeconomic Policy in
Open  Economies.  Greenwood
Press. (US)
Sekjen  Kementrian  Pertanian.  2014.
Outlook Komoditi Tebu, Pusat Data  dan  Sistem  Informasi Pertanian,  ISSN  1907-1507,
Jakarta Susila  W  R.  2005.  Pengembangan Industri Gula Indonesia: Analisis Kebijakan dan Keterpaduan  Sistem  Produksi. [disertasi], Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor Sitepu  K  R,  Sinaga  B  M.  2006. Aplikasi  Model  Ekonometrika : Estimasi, Simulasi,
Peramalan menggunakan program  SAS,  Program  Studi Ilmu Ekonomi Pertanian,
Bogor  (ID)  :  Institut  Pertanian Bogor
Tim  Dampak  AEC.  2016.  Laporan Dampak  ASEAN Economic Community terhadap  Sektor Industri  Sektor  Industri  dan
Jasa  serta  Tenaga  Kerja  di Indonesia, No. Lap- 10/KF.4/2014, Jakarta Tweeten  L.  1989. Agriculture  Policy and Analysis Tools for Economic Development.
Westview Press Inc, Boulder & San Francisco, (US)
[UNICA] Brazilian  Sugarcane  Industry Association . 2017. UNICAData  tersedia  pada  : http://www.unicadata.com.br/i ndex.php
VanGreasstek C. 2013. The History and Future  of  the  World  Trade Organization . WTO, Atar
Roto Press SA, Geneva (SWZ)
Valdes C, Hjort K,  Seeley R. 2016. Oil Price  and  Ethanol  Demand Drive  Change  in  Agricultural Commodity Production in Brazil ,  Amber  Waves,  USDA, (US)
Wijaya  A.  2000.  Dampak  Liberalisasi Perdagangan  terhadap  Kinerja
Ekonomi  Indonesia  :  Suatu Pendekatan Makroekonometrika. [disertasi], Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor Wright  T,  Meylinah.  2016. Indonesian
Sugar  Annual  Report 2016,
GAIN report No.  ID1614,  21 Maret 2016, USDA (US) Wohlgenant M K. 1999. Effect of Trade Liberalization  on  the  World Sugar Market, Sugar and Baverages Group, Raw Materials, Tropical and Horticultiral  Products  Service Commodities and Trade Division, FAO  of United
Nations , Rome (ITA)
Woo WW, Kennedy PL. 2005. International Trade and Agriculture .  Blackwell.  Victoria
(AUS)