DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1 Received: 23 September 2023, Revised: 18 Oktober 2023, Publish: 14 November 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana
Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Dzaky Perdana Dharmawan 1* , Dwi Andayani Budisetyowati 2 , Sabela Gayo 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
*Corresponding Author: dzaky.perdanad@gmail.com
Abstrak: Perkembangan  Teknologi  pada  dasarnya  mempengaruhi  perkembangan perekonomian, tidak terkecuali di Indonesia, dimana teknologi membuat meningkatnya bisnis e-commerce,  salah  satunya  dibidang  perdagangan  kosmetik,  dimana  banyak  perusahaan  e- commerce  maupun  pelaku  usaha  yang  menggunakan  sarana  e-commerce  sebagai  media perdagangan  dengan  sistem  elektronik,  memperdagangkan  kosmetik  melalui  e-commerce, namun tidak jarang pula dalam praktiknya, pada perdagangan kosmetik ditemukan kosmetik palsu yang diperdagangkan di e-commerce, sebagaimana contoh terjadi pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/  PN.Jkt.Tim.,  namun  penanganannya  sendiri  oleh  pemerintah  belum dilakukan secara serius, hal ini terbukti dalam penggunaan pasal dan istilah yang dipergunakan untuk mempidana para pelakunya, dimana dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan,  masalah  penanganan  kasus  ini  sendiri  tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah  yang  umum  dipakai  bagi  pengguna  barang  dan  jasa,  sedangkan  pasien  adalah  istilah khusus  yang  digunakan  bagi  masyarakat  pengguna  barang  dan  jasa  kesehatan,  sehingga penanganan  perkara  ini  terkesan  tidak  secara  serius  ditangani.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat  2,  dan  tidak  memiliki  pengaturan  pemidanaan,  namun  karena  adanya  bahaya  dari peredaran  kosmetik  kepada  wanita  khususnya  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian hasil  penelitian  menunjukkan  tinjauan  dan  pertimbangan  hakim  dalam  memeriksa  perkara pelaku  tindak  pidana  yang  menjual  kosmetik  tanpa  izin  edar  melalui e-commerce pada dasarnya  hanya  menggunakan  ketentuan  Pasal  197  jo  Pasal  106  ayat  1  Undang-Undang
Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak  pidana  perlindungan  konsumen,  seharusnya  bila  memang  hendak  menerapkan  tindak pidana  terhadap  konsumen,  maka  majelis  hakim  menerapkan  ketentuan  Pasal  62  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Keywords: Tindak Pidana, Kosmetik, dan E-Commerce

## PENDAHULUAN
Pengaturan hukum dibidang pertanahan memiliki dalam Konstitusi, yaitu pada Pasal 33 Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyatakan “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat.  ”Kemudian  dalam perkembangannya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok  Agraria,  yang  hingga  saat  ini  masih  menjadi  landasan  yuridis  yang  mengatur mengenai hak-hak atas tanah. 1
Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi pada dasarnya merupakan alat pendukung  kemajuan  peradaban  manusia,  namun  terkadang  kemajuan  teknologi  juga  tidak dapat luput dari adanya penyalahgunaan, yang pada akhirnya berujung pada pelanggaran hak dan pelanggaran hukum. Sejatinya perkembangan teknologi dapat mendukung perkembangan manusia,  terutama  di  Indonesia  yang  merupakan  pemerintahan  yang  menjalankan  sistem demokrasi. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara akan dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalumemberikan  posisi  penting  bagi  rakyat  kendati  secara  operasional  implikasinya diberbagai Negara tidak selalu sama. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat demokrasi  yang dilaksanakan.  Rakyat  berhak  menikmati  demokrasi  sebab  hanya  dengan  demikianlah  arah kehidupan  rakyat  dapat  diarahkan  pada  kehidupan  yang  lebih  adil  dalam  semua  aspek kehidupan.  Maka  dari  itu,  Negara  demokrasi  adalah  Negara  yang  berlmasyarakatskan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. 2
Perkembangan teknologi dan informasi tidak dapat luput dari berkembangnya jaringan internet.  Pada  saat  internet  pertama  kalinya  diperkenalkan,  pemrakarsanya  mungkin  tidak pernah  menduga  bahwa  dampaknya  di  kemudian  hari  akan  sedemikian  hebat.  Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Fakta ketika batasan geografis  yang  membagi  bumi  menjadi  beberapa  negara  akan  pudar  dan  hilang.  Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.  Perkembangan  internet  menciptakan  terbentuknya  suatu  dunia  baru  yang  biasa  disebut dengan  dunia  maya. 3 Disatu  sisi  perkembangan  internet  dan  dunia  maya  sedikit  banyaknya mempengaruhi juga perkembangan kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah masalah perkembangan peredaran obat-obatan yang diedarkan tanpa izin dari pemerintah, yang juga merambah pada dunia maya, dimana transaksi jual beli dan obat-obatan dan alat kesehatan tanpa izin dan pengawasan yang ketat dari pemerintah tentunya dikhawatirkan akan merugikan masyarakat, yang sejatinya merupakan konsumen dari berbagai macam produk dan jasa yang beredar di dalam negeri, tidak terkecuali obat-obatan maupun alat-alat kesehatan lainnya.
1 Amalia Mia, Modul Panduan Pendaftaran Tanah , Bappenas : Jakarta, 2016. hlm. 7
2 Losina Purnastuti, Perdagangan Elektronik Suatu Bentuk Pasar Baru Yang Menjanjikan, Yogyakarta : UNY Press, 2004. hlm. 10
3 M. Alvi Syahrin, Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa E-Commerce, Tanggerang : Mahara Publishing, 2017. hlm. 2
Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik  dalam  dunia  bisnis  terdapat  berbagai  macam  bentuknya  diantaranya  adalah Elektronic Commerce atau biasa disebut dengan e-commerce atau dikenal juga dengan istilah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang disingkat juga dengan PMSE pada Peraturan Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  yaitu  Perdagangan  yang  transaksinya  dilakukan  melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Elektronic Commerce yang selanjutnya dalam penulisan  ini  disebut e-commerce dapat  diartikan  secara  gramatikal  sebagai  perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver . 4
Perkembangan  saat  ini  semakin  memudahkan  orang  maupun  perusahaan  untuk melakukan berbagai  macam  transaksi jual beli melalui  media elektronik.  Pada prinsipnya e- commerce menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (time and space) yang selama  ini menjadi  isu  utama. Peluang untuk  membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya. 5
Di  Indonesia,  lahirnya  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  merupakan  awal  adanya  harapan  dari  pengawasan  dan  penindakan masalah yang terdapat di dunia maya. Namun transaksi elektronik tidak diatur secara khusus dalam  suatu  undang-undang,  keberadaan  pasal  ini  sangat  penting  untuk  memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna sarana e-commerce . Terlebih dahulu saat ini pemerintah  tengah  mematangkan  lahirnya  peraturan  pemerintah  di  bidang  transaksi elektronik. 6
Khusus  mengenai  kesehatan  dan  obat-obatan,  dalam  praktiknya  sendiri,  upaya peningkatan  kesehatan  ini  terhambat  dengan  banyaknya  upaya  dari  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab  yang  terlibat  dalam  hal  pemalsuan  sarana  pelayanan  kesehatan,  salah satunya  adalah  adanya  peredaran  obat-obatan  tanpa  izin  dari  pemerintah,  pada  media e- commerce yang terjadi tanpa adanya pengawasan maupun upaya pencegahan yang konkrit dari pemerintah,  dimana  peradaran  obat-obatan  ini  sendiri  sedikit  banyaknya  berdampak  pada kondisi kesehatan yang terjadi di masyarakat, namun jarang mendapatkan perhatian dan upaya pencegahan yang serius dari pemerintah.
Contoh  nyatanya  terjadi  pada  perkara  Putusan  No.323/Pid.Sus/2019/  PN.Jkt.Tim., dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus  ini sendiri tergolong  cukup unik,  karena pada dasarnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan  istilah  konsumen  sendiri  merupakan  istilah  yang  umum  dipakai  bagi  pengguna
4 Susanto dan Muhammad Duddy Sinantara, Pengantar Hukum Bisnis, Tanggerang : UNPAM Press, 2019. hlm. 189
5 Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik, Surabaya : UPH Press, 2015. hlm. 43
6 Tami  Rusli, Pengaturan  Hukum  E-Commerce  Untuk  Melakukan  Kegiatan  Perdagangan  Di  Indonesia, Lampung : UNILAM Press, 2018. hlm. 113-114
barang  dan  jasa,  sedangkan  pasien  adalah  istilah  khusus  yang  digunakan  bagi  masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini cukup menjadi perhatian peneliti, karena terkesan tidak secara serius ditangani sedangkan diketahui terdakwa Fano Tandyo sendiri melakukan penjualan 500 obat-obatan maupun alat kesehatan tanpa izin edar dalam wujud  sabun  pembersih  wajah dan krim wajah  yang  seringkali dikonsumsi oleh para wanita di Indonesia, dimana obat-obatan itu sendiri merupakan hasil pemalsuan pelaku, dan pelaku sendiri akhirnya hanya menerima hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, dan subsider tiga bulan kurungan, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah dilakukan selama 5-13 Tahun, dimana 5 tahun diantaranya dilakukan terdakwa melalui e-commerce sejak Tahun 2016 melalui aplikasi e-commerce Shopee dan Buka Lapak. Seharusnya penanganan perkara terhadap peredaran obat dan alat kesehatan diterapkan sebagaimana  terjadi  pada  perkara  Putusan  Nomor  190/Pid.Sus/2021/PN  Tnn  yang mempidanakan terdakwa Taufik Yantu Alias Aldo tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena menjual obat hexymer melalui aplikasi Shopee tanpa izin dari BPOM, serta sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met, yang mempidanakan terdakwa Septia Meti Putri karena menjual sabun pembersih wajah dan krim wajah melalui aplikasi Shopee dan dipidana dengan tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Disatu  sisi  Badan  POM  juga  telah  menyusun  rancangan  Peraturan  Badan  POM  yang mengatur  peredaran  Obat  dan  Makanan  secara  daring,  termasuk  dalam  hal  ini  kosmetik berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  80  tahun  2017  tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan.  Peraturan  ini  mencakup  aspek  pencegahan  dan  penindakan  dengan  mekanisme business to consumer , yaitu pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring dari pelaku usaha  sampai  produk  tersebut  diterima  oleh  konsumen,  dengan  tujuan  memberikan perlindungan kepada mereka yang menggunakan produk yang dijual di toko online . Adanya peraturan atas peredaran Obat dan Makanan secara daring ini mewajibkan pemilik situs jual beli secara daring menyeleksi produk yang akan dijual dalam kanal mereka. Dalam rancangan aturan Badan POM tentang Peredaran Obat dan Makanan secara daring disebutkan bahwa jenis produk  yang  diatur  peredarannya  antara  lain  obat,  obat  tradisional,  obat  kuasi,  suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Khusus untuk obat, peredaran secara daring hanya dapat dilaksanakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apotek. 7

## RESEARCH METHODS

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  Penelitian  Jenis  Hukum  Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menekankan pada data sekunder dalam peneltian dan mengkaji asas-asas, hukum positif yang berasal dari data kepustakaan. 8

## Pendekatan Penelitian
Adapun  pendekatan  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  diantaranya adalah:
a. Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
7 BPOM RI, Himpunan Aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta : BPOM RI, 2020. hlm. 22
8 Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23
b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang  memberikan  sudut  pandang  analisa  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian hukum  dilihat  dari  aspek  konsep-konsep  hukum  yang  melatarbelakanginya,  atau  bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
c. Pendekatan  Analitis  ( Analytical  Approach )  adalah  analisis  terhadap  bahan  hukum  untuk mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  peraturan perundang-undangan  secara  konsepsional,  sekaligus  mengetahui  penerapannya  dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.
d. Pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dimana  pendekatan  Kasus  ( Case  Approach )  adalah pendekatan  dalam  penelitian  hukum  normatif  yang  peneliti  mencoba  membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan

## Sumber Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  data  sekunder  dalam  penelitian.  Data sekunder  merupakan  data  kepustakaan  yang  di  dalamnya  mengandung  bahan  hukum,  yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan
8) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
b. Bahan Hukum Sekunder
Terdiri  dari  doktrin-doktrin  yang  dituangkan  melalui  buku-buku  yang  membahas mengenai teori kepastian hukum, jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Jual Beli, dan Peralihan Hak Atas Tanah.

## c. Bahan Hukum Tersier
Terdiri  dari  jurnal-jurnal  penelitian  yang  menjelaskan  mengenai  masalah  kepastian hukum,  jual  beli,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  Akta  Jual  Beli,  dan  Peralihan  Hak  Atas Tanah .

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum  yang  dikaji.  Bahan-bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul,  selanjutnya  klasifikasi, diseleksi  dan  dipastikan  tidak  bertentangan  satu  sama  lain,  untuk  memudahkan  analisis  dan konstruksi.

## Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :
a. Penafsiran gramatikal
Sebagian  menyebutnya  sebagai  penafsiran  penafsiran  berdasarkan  tata  bahasa  atau ilmu bahasa ( de gramatikale of taalkundige interpretatie ). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari.
b. Penafsiran historis
Penafsiran  ini  didasarkan  pada  sejarah  terbentuknya  suatu  rumusan  hukum  atau perundang-undangan ( wethistorie interpretatie ). Penafsir melihat suasana bagaimana dulu suatu  perundang-undangan  terbentuk,  termasuk  menyelidiki  sistem  hukum  dan  politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu perundang-undangan.
c. Penafsiran sistematis Penelitian  terhadap  sistematik  hukum  dapat  dilakukan  pada  perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian,  pokok/dasar  dalam  hukum,  yakni  masyarakat  hukum,  subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.
d. Penafsiran teleologis Penafsiran  teleologis  sering  digabung  dengan  penafsiran  sosiologis.  Ini  terjadi  jika makna suatu undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Interpretasi teleologis dapat dimaknai suatu teks hukum masih berlaku tetapi sudah usang, tidak sesuai lagi untuk diterapkan ke dalam peristiwa dan kebutuhan masa kini.

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pengawasan  Obat  dan  Makanan  di  Indonesia  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang  berisiko  terhadap  kesehatan,  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  melaksanakan pengawasan full spectrum yang komprehensif dan sistematik, mulai dari standardisasi, evaluasi pre-market , hingga pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium  produk  obat  dan  makanan  yang  beredar,  inspeksi  cara  produksi  dan  distribusi dalam  rangka  pengawasan  implementasi  Cara  Produksi  dan  Cara  Distribusi  yang  baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana  bidang  obat  dan  makanan  yang  disertai  dengan  upaya  penegakan  hukum  dan pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  Badan  Pengawasan Obat dan Makanan tidak bertindak sebagai single player , melainkan juga melalui kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan lintas sektor dan masyarakat agar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan efektif.
Badan  pengawas  obat  dan  makanan  (yang  kemudian  disingkat  menjadi  BPOM) merupakan  instansi  pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  dibidang  pengawasan  dan penegakan hukum yang dilakukan dengan kerjasama aparatur penegak hukum dan masyarakat, berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  103  Tahun  2001  tentang Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Wewenang,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pemerintah  Non  Departemen  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun 2013.
Lingkungan strategis yang semakin dinamis disadari berimplikasi pada semakin luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab pengawasan obat dan makanan yang harus dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
tidak mungkin berperan sendiri . Jejaring kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai  pihak harus senantiasa dijalin, dibina  dan dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Peningkatan  beban  kerja  serta  kompleksnya  permasalahan  pengawasan  Obat  dan Makanan perlu diimbangi dengan perkuatan institusi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang  konsisten,  pemantapan  sumber  daya  manusia  yang  profesional,  serta  dukungan  sarana dan prasarana yang memadai.
Dalam  buku  ini  ini  disampaikan  hasil  pengawasan  obat  dan  makanan  yang  dilakukan Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  selama  tahun  2015,  yang  mencakup  standardisasi, evaluasi pre-market dalam rangka pemberian persetujuan izin edar, pengawasan post-market setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat  dan  makanan  yang  beredar,  inspeksi  cara  produksi  dan  distribusi  dalam  rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.  Di  samping  itu,  disampaikan  pula  upaya  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan sendiri  maupun  bermitra  dengan  pemangku  kepentingan.  Pengawasan  oleh  masyarakat merupakan  salah  satu  pilar  dari  3  pilar  pengawasan,  karena  masyarakat  yang  cerdas  akan mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu memilih obat dan makanan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhannya.
Selama  tahun  2015,  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  telah  melakukan  evaluasi pre-market dan memberikan persetujuan izin edar dan notifikasi terhadap 59.913 produk obat, obat  tradisional,  kosmetik,  suplemen  kesehatan,  dan  makanan.  Pengawasan post-market dilakukan  dengan  cara  pengambilan  sampel  dan  pengujian  laboratorium  terhadap  76.209 sampel produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan. Selain itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga melakukan pengujian sampel barang bukti kasus Narkotika dan Psikotropika dari Kepolisian sebanyak 3.048 sampel. Di tingkat produksi dan distribusi, telah dilakukan inspeksi terhadap 5.114 sarana produksi dan 43.077 sarana distribusi obat  dan  makanan.  Terhadap  berbagai  pelanggaran  peraturan  di  bidang  Obat  dan  Makanan, 277 pelanggaran di bidang obat dan makanan ditindaklanjuti dengan pro-justisia, 52 perkara (18,77%) diantaranya telah mendapat putusan pengadilan.
Untuk melindungi masyarakat dari klaim  yang menyesatkan, Badan Pengawasan Obat dan  Makanan  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  55.643  iklan  obat,  obat  tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang beredar.
Untuk  melindungi  masyarakat  dari  informasi  yang  tidak  lengkap,  tidak  obyektif  dan menyesatkan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap 60.683 penandaan  obat,  obat  tradisional,  suplemen  makanan,  kosmetik  dan  pangan  yang  beredar, termasuk  label  halal  pada  produk  pangan.  Sebagai  salah  satu  pilar  pengawasan  obat  dan makanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian komunikasi, informasi dan edukasi timbal balik dengan konsumen mempunyai arti penting dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat  membentengi  diri  dari  obat  dan  makanan  yang  berisiko  terhadap  kesehatan. Pemberdayaan  masyarakat  terus  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  seperti  membuka  akses langsung melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM), mengeluarkan Peringatan Publik ( public warning) , pameran, Iklan Layanan Masyarakat, Talk  Show ,  penerbitan  buletin,  penyuluhan  langsung  ke  berbagai  lapisan masyarakat, serta berbagai tulisan di media cetak.
Selama Tahun 2015, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah menerima pengaduan dan  permintaan  informasi  mengenai  Obat  dan  Makanan  sejumlah  29.053  layanan  ULPK  di
Pusat dan 31 Balai Besar/Balai Pengawasan Obat dan Makanan seluruh Indonesia serta Contact Center HALO BPOM 1500533.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga telah menerbitkan sebanyak 40 Siaran Pers termasuk Peringatan Publik dimana 12 siaran pers diterbitkan melalui konferensi pers. Selain itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga terlibat dalam 36 talkshow di media televisi serta 148 wawancara media kepada pimpinan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Perkuatan jejaring kerja dengan instansi terkait dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota melalui MoU terus ditingkatkan dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga mengintensifkan kerjasama luar negeri yang tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, namun  juga  untuk  mendukung  Agenda  Nawa  Cita  ke-6  dalam  meningkatkan  produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Pada tahun 2015, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan 25 pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan.
Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran obat dan makanan ilegal ataupun palsu serta obat keras di sarana yang tidak berhak, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan  investigasi  awal  dan  penyidikan  kasus  tindak  pidana  bidang  obat  dan  makanan, secara  khusus  menindaklanjuti  kasus  pelanggaran  bidang  obat  dan  makanan  termasuk  yang dilakukan oleh instansi  penegak hukum  lainnya. Selain itu, setiap tahun  Badan Pengawasan Obat  dan  Makanan  juga  melakukan  operasi  gebrak  kejut  gabungan  nasional  dan  operasi gabungan daerah serta SATGAS Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan melibatkan pihak  terkait,  antara  lain  Kepolisian  Daerah,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan, dan lain-lain.
Sehubungan  dengan  penelitian  ini  pada  perkara  Putusan  pada  perkara  Putusan No.323/Pid.Sus/2019/  PN.Jkt.  Tim.,  dimana  terdakwa  Fano  Tandyo  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Perlindungan  Konsumen”  yang  diatur  dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan,  masalah  penanganan  kasus  ini  sendiri  tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah  yang  umum  dipakai  bagi  pengguna  barang  dan  jasa,  sedangkan  pasien  adalah  istilah khusus  yang  digunakan  bagi  masyarakat  pengguna  barang  dan  jasa  kesehatan,  sehingga penanganan perkara ini cukup menjadi perhatian peneliti, karena terkesan tidak secara serius ditangani sedangkan diketahui terdakwa Fano Tandyo sendiri melakukan penjualan 500 obat- obatan maupun alat kesehatan tanpa izin edar dalam wujud sabun pembersih wajah dan krim wajah yang seringkali dikonsumsi oleh para wanita di Indonesia, dimana obat-obatan itu sendiri merupakan hasil pemalsuan pelaku, dan pelaku sendiri akhirnya hanya menerima hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, dan subsider tiga bulan kurungan, sedangkan tindak pidana  yang dilakukan oleh terdakwa sudah dilakukan selama 5-13 Tahun, dimana  5 tahun diantaranya dilakukan terdakwa melalui e-commerce sejak Tahun 2016 melalui aplikasi e-commerce Shopee dan Buka Lapak.
Seharusnya penanganan perkara terhadap peredaran obat dan alat kesehatan diterapkan sebagaimana  terjadi  pada  perkara  Putusan  Nomor  190/Pid.Sus/2021/PN  Tnn  yang mempidanakan terdakwa Taufik Yantu Alias Aldo tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena menjual obat hexymer melalui aplikasi Shopee tanpa izin dari BPOM, serta sebagaimana  terjadi  dalam  perkara  Putusan  Nomor  180/Pid.Sus/2021/PN  Met,  yang mempidanakan terdakwa Septia Meti Putri karena menjual sabun pembersih wajah dan krim wajah melalui aplikasi Shopee dan dipidana dengan tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal
197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Diketahui pula Pada tahun 2019-2021 ditemukan sejumlah 277 perkara pelanggaran di bidang  obat  dan  makanan  yang  ditindaklanjuti  dengan  pro-justisia,  52  perkara  (18,77%) diantaranya telah mendapat putusan pengadilan.
Ditinjau  dari  jenis  komoditi,  pelanggaran  terbanyak  yaitu  pelanggaran  di  bidang kosmetika  sebanyak  96  (34,66%)  perkara,  disusul  pelanggaran  di  bidang  obat  tradisional sebanyak 71 (25,63%) perkara, di bidang obat sebanyak 63 (22,74%) perkara, dan di bidang pangan  sebanyak  47  (16,97%)  perkara.  Dari  pelanggaran  ini,  sebagian  besar  merupakan pelanggaran  tanpa  izin  edar,  dan  tanpa  kewenangan  dan  keahlian.  Berikut  adalah  profil penyidikan obat dan makanan berdasarkan jenis komoditi.
Di  satu  sisi  pengaturan  mengenai  kosmetik  sendiri  memiliki  pengaturan  yang  belum cukup  lengkap  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan, dimana istilah kosmetik sendiri hanya disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pasal 1 angka 4 menyebutkan, “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.” Sedangkan Pasal 105 ayat 2 menyebutkan, “Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.”
Kemudian dalam rancangan undang-undang kesehatan tahun 2023, kosmetik juga hanya di bahas dalam beberapa pasal diantaranya : a. Pasal 1 angka 13 yang menyatakan, “Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.”
b. Pasal 146 ayat 3 yang menyatakan, “Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya.”
c. Pasal 155 yang menyatakan, “1)Hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) yang digunakan untuk kepentingan medis, herbal, farmasi, kosmetik, dan aromaterapi diperlakukan  secara  khusus.  2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengaturan  khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
d. Pasal 380 ayat 6, yang menyatakan “Dalam hal diperlukan Dokumen Karantina Kesehatan untuk Obat, makanan, kosmetik, Alat Kesehatan, dan bahan adiktif berdasarkan permintaan negara tertentu, BKKN menerbitkan sertifikat kesehatan atau surat keterangan tentang Obat, makanan, kosmetik, Alat Kesehatan, dan bahan adiktif.”
Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pengaturan  hukum  terkait  kosmetik  pada Undang-Undang  Kesehatan  maupun  rancangan  undang-undang  kesehatan,  tidak  secara spesifik mengatur mengenai pidana dalam hal peredaran kosmetik tanpa izin.
Namun bila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 yang menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dimana bila mengacu pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin  edar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Dimana penggunaan istilah sediaan farmasi pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan  tersebut  dapat  disesuaikan  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang Kesehatan dimana kosmetik termasuk sebagai sediaan farmasi pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan.
Sehingga  apabila  melihat  dari  permasalahan  yang  terdapat  pada  perkara  Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt. Tim., hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya  bahaya  dari  peredaran  kosmetik  kepada  wanita  khususnya  penegakan  hukum  dapat dilakukan  dengan  menerapkan  ketentuan  Pasal  197  jo  Pasal  106  ayat  1  Undang-Undang Kesehatan.

## Analisa Tinjauan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Pelaku Tindak Pidana Yang Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui E-commerce
Dalam upaya menjalankan hukum sebagaimana mestinya tentunya hukum pidana harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada umumnya dalam menjalankan hukum  pidana dikenal  dua istilah  yang erat  berhubungan dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, yaitu Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.
Dalam bukunya Amir Ilyas menjelaskan makna Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya  diartikan  sebagai  hukum,  sedangkan  “pemidanaan”  diartikan  sebagai penghukuman. 9
Beranjak pada tujuan pemidanaan Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para  ahli  untuk  menjelaskan  secara  mendetail  mengenai  pemidanaan  dan  tujuan  sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu : 10
a. Teori absolut atau teori pembalasan ( vergeldings theorien ).
Aliran ini  yang menganggap sebagai  dasar dari hukum  pidana adalah alam  pikiran untuk pembalasan  ( vergelding atau vergeltung ).  Teori  ini  dikenal  pada  akhir  abad  18  yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant , Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak. Menurut  Kant  mengemukakan  bahwa  pembalasan  atau  suatu  perbuatan  melawan  hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak diljatuhkan. Menurut Stahl mengemukakan bahwa  Hukum  adalah  suatu  aturan  yang  bersumber  pada  aturan  Tuhan  yang  diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib  memelihara  dan  melaksanakan  hukum  dengan  dengan  cara  setiap  pelanggaran terhadap hukum  wajib dibalas  setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. 11 Menurut Herbert L. Packer seorang sarjana yang menghendaki tetap dipertahankannya sanksi pidana menyatakan pula bahwa :
1) Sanksi pidana sangatlah  diperlukan, kita tidak dapat  hidup  sekarang maupun di  masa yang akan datang tanpa pidana.
2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan  pengancam  yang  utama  dari  kebebasan  manusia  (kebebasan  untuk melakukan perbuatan pidana). Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat dan cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. 12
9 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta : Rangkang Education, 2016. hlm. 95
10 Ibid ., hlm.97
11 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakkan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana ,  Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 98
12 Ibid ., hlm. 31
b. Teori relatif atau teori tujuan ( doel theorien ).
Teori  ini  yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum  dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri.  Oleh karena pidana itu mempunyai  tujuan-tujuan tertentu, maka  disamping  tujuan  lainnya  terdapat  pula  tujuan  pokok  berupa  mempertahankan ketertiban  masyarakat  ( de  handhaving  der  maatshappeljikeorde ).  Teori-teori  yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut :
1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran- pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
2) Ajaran  mengenai  pemaksaan  secara  psikologis  yang  telah  diperkenalkan  oleh  Anslm Fuerbach.  Menurutnya  ancaman  hukuman  itu  harus  harus  dapat  mencegah  niat  orang untuk  melakukan tindak  pidana, dalam arti  apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka  pasti  dikenakan  sanksi  pidana,  maka  mereka  pasti  akan  mengurungkan  niat mereka untuk melakukan kejahatan. 13
c. Teori Gabungan ( vernegins theorien ).
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut  oleh  Pompe  Pompe  menyatakan  Orang  tidak  menutup  mata  pada  pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan  tujuan  sanksi-sanksi  itu.  Dan  karena  hanya  akan  diterapkan  jika  menguntungkan pemenuhan  kaidah-kaidah  dan  berguna  bagi  kepentingan  umum.  Van  Bemmelan  pun menganut  teori  gabungan  menyatakan  ”Pidana”  bertujuan  membalas  kesalahan  dan mengamankan  masyarakat.  Sementara  ”tindakan”  bermaksud  mengamankan  dan memelihara  tujuan.  Jadi  pidana  dan  tindakan,  keduanya  bertujuan  mempersiapkan  untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. 14
Tina  Asmarawati  yang  mengutip  dari  Nigel  Walker  mengemukakan  bahwa  dalam pelaksanaan hukum  pidana atau  yang lebih dikenal  dengan istilah pemidanaan perlu adanya pembatas ( the limiting principles ), dimana pembatasan tersebut harus meliputi : 15
a. Jangan Hukum Pidana digunakan semata-mata sebagai alat atau untuk tujuan pembalasan atau retributif.
b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan,
c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan saranan-saranan yang lain yang lebih ringan,
d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila  kerugian atau bahaya  yang ditimbulkan dari pidana lebih besar daripada kerugian atau perbuatan atau tindak pidana itu sendiri,
e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah,
13 Ibid., hlm. 99-100
14 Ibid ., hlm. 101-102
15 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia , Yogyakarta : Deep Publish, 2015. hlm. 42
f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
Adapun Andi Sofyan, mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan harus memiliki tujuan menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para  pelaksana  penegak  hukum  sesuai  fungsi  dan  wewenang  masing-masing,  demi terselenggaranya  negara  hukum  sesuai  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 16
Disatu sisi Moeljatno mengemukakan bahwa pemidanaan atau Penerapan hukum pidana atau suatu perundangundangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain.  Dalam  hal  seseorang  melakukan  perbuatan (feit) pidana  sedangkan  perbuatan  tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana. 17
Mengenai  tujuan  pemidanaan  Amir  Ilyas  mengemukakan  bahwa  dalam  masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pdana : 18
Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan  dari  masyarakat  ramai  terpisah  dari  kebiasaan  hidup  sebagaimana  layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.
Putusan  hakim  merupakan  hasil  dari  proses  hukum  di  pengadilan,  yang  merupakan kesimpulan dari pembuktian dengan pertimbangan hukum dan alasan yang kuat, dalam rangka mengakhiri suatu perkara untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim harus dan wajib  menjamin  kepastian  hukum  yang  adil  karena  putusan  hakim  merupakan  hukum  yang sebenarnya, konkret dan langsung mengikat. Hakekat hukum yang sebenarnya adalah putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.
Putusan  hakim  bukan  sekedar  pernyataan  tertulis  dari  sebuah  dokumen  hukum,  tetapi putusan  hakim  merupakan  pengakhiran  dari  semua  proses  hukum,  maka  harus  dan  wajib menjamin kepastian hukum  yang adil.  Kepastian hukum  yang  adil menjadi  kunci  akhir dari hakikat putusan hakim itu sendiri. Kepastian hukum yang adil harus dan wajib menjadi ruh dari putusan  hakim.  Putusan  hakim  adalah  hakikat  hukum  yang  sebenarnya  (ontologi),  sebagai metode  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  (epistemologi),  guna  menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam negara hukum Indonesia (aksiologi).
Menurut  Wiryono  Kusumo,  Pertimbangan  atau  yang  sering  disebut  juga  considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. 19
Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah  dan  kepala  putusan,  pertimbangan,  dan  amar.  Dari  cakupan  itu,  yang  dipandang sebagai  dasar  putusan  adalah  pertimbangan.  Alasan-alasan  yang  kuat  dalam  pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. 20
16 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 12-13
17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Op. Cit., hlm.7
18 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana , Op. Cit., hlm.96
19 S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri , Jakarta : Pradnya Paramita, 2009, hlm. 41  dalam Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Deeppublishing, 2016. hlm. 101
20 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22 dalam Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Deeppublishing, 2016. hlm. 101
Sehingga  dapat  dikatakan  dasar  petimbangan  merupakan,argumen  yang  menjadi dasar/bahan  untuk  menyusun  pertimbangan  majelis  hakim  sebelum  majelis  hakim  membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa,dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik  dan tepat  pertimbangan  yang di  gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan,akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim  yang  membuat  putusan  tersebut.  Selain  itu  berkaitan  dengan  keadilan  itu  sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar- benar bisa di percaya,adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh  sebab  itu  maka,ke  obyektifan  hakim  dalam  mengadili  perkara,tanggung  jawab  hakim terhadap  putusanya,serta  kebebasan  hakim  dalam  mengadili  dan  memutus  perkara  menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.
Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili  oleh  seorang  hakim.  Hakim  memberikan  keputusannya  mengenai  hal-hal  sebagai berikut :
a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.
Syarat  sah  nya  suatu  putusan  hakim  mencakup  dua  hal  yaitu  memuat  hal-hal  yang diwajibkan dan diucapkan di  sidang  yang terbuka untuk  umum.  Hal  itu  harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat  1  KUHAP  yang  menentukan  “jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa  bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.
Teori  dasar  pertimbangan  hakim,  yaitu  putusan  hakim  yang  baik,  dan  sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan ( the four way test ) berupa : 21
a. Benarkah putusanku ini?
b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
d. Bermanfaatkah putusanku ini?
Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam  proses peradilan pidana terdapat  dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  luar  kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan RI Tahun 1945.”
Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Asas  Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan,  “Hakim  dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum  yang  hidup  dan  berkembang  didalam  masyarakat.  Putusan  pengadilan  merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan
21 Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman . Surabaya : Bina Ilmu. 2014. hlm 136
memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Proses  atau  tahapan  penjatuhan  putusan  oleh  hakim,  dalam  perkara  pidana,  menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : 22
a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
b. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana, dimana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti  melakukan  perbuatan  pidana  melanggar  suatu  pasal  tertentu,  hakim menganalisis  apakah  terdakwa  dapat  dinyatakan  bertanggung  jawab  atas  perbuatan pidana yang dilakukannya.
c. Tahap Penentuan Pemidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.
Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :
a. Surat
b. Petunjuk
c. Keterangan terdakwa
d. Keterangan Saksi
e. Keterangan Ahli
Selain itu, putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu : 23
a. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
c. Unsur  Sosiologis,  yaitu  mempertimbangkan  tata  nilai  budaya  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat.
Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :
a. Faktor  Yuridis,  yaitu  Undang-Undang  dan  Teori-teori  yang  berkaitan  dengan  kasus atau perkara.
b. Faktor Non Yuridis,  yaitu  melihat dari lingkungan  dan berdasarkan hati  nurani  dari hakim itu sendiri.
Selain itu menurut Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal  dan  juga  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  hukuman  yang  lebih  tinggi  dari  batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori  atau  pendekatan  yang  dapat  dipergunakan  oleh  hakim  dalam  mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 24
a. Teori  Keseimbangan.  Yang  dimaksud  dengan  keseimbangan  disini  adalah keseimbangan  antara  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  hukuman  yang  wajar  bagi  setiap  pelaku  tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu  penggugat  dan  tergugat,  dalam  perkara  perdata,  pihak  terdakwa  atau  Penuntut
22 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 61
23 Ibid.
24 Jaja Ahmad Jayus, Disparitas Putusan Hakim:  “Identifikasi dan Implikasi” , Jakarta Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014. hlm. 3-4
Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
c. Teori Pendekatan Keilmuwan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  secara  sistematik  dan  penuh  kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
d. Teori  Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari  seorang hakim merupakan hal  yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
e. Teori Ratio  Decindendi. Teori  ini  didasarkan  pada  landasan  filsafat  yang  mendasar yang  mempertimbangkan  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok  perkara  yang  disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan serta  pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi  yang  jelas  untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
f. Teori  Kebijaksanaan.  Aspek  teori  ini  menekankan  bahwa  pemerintah,  masyarakat, keluarga  dan  orang  tua  ikut  bertanggung  jawab  untuk  membimbing,  membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.
Dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat permasalahan dimana pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/  PN.Jkt.Tim.,  dimana  terdakwa  Fano  Tandyo  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Perlindungan  Konsumen”  yang  diatur  dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan,  masalah  penanganan  kasus  ini  sendiri  tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah  yang  umum  dipakai  bagi  pengguna  barang  dan  jasa,  sedangkan  pasien  adalah  istilah khusus  yang  digunakan  bagi  masyarakat  pengguna  barang  dan  jasa  kesehatan,  sehingga penanganan perkara ini cukup menjadi perhatian peneliti, karena terkesan tidak secara serius ditangani sedangkan diketahui terdakwa Fano Tandyo sendiri melakukan penjualan 500 obat- obatan maupun alat kesehatan tanpa izin edar dalam wujud sabun pembersih wajah dan krim wajah yang seringkali dikonsumsi oleh para wanita di Indonesia, dimana obat-obatan itu sendiri merupakan hasil pemalsuan pelaku, dan pelaku sendiri akhirnya hanya menerima hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, dan subsider tiga bulan kurungan, sedangkan tindak pidana  yang dilakukan oleh terdakwa sudah dilakukan selama 5-13 Tahun, dimana 5 tahun diantaranya dilakukan terdakwa melalui e-commerce sejak Tahun 2016 melalui aplikasi e-commerce Shopee dan Buka Lapak.
Seharusnya penanganan perkara terhadap peredaran obat dan alat kesehatan diterapkan sebagaimana  terjadi  pada  perkara  Putusan  Nomor  190/Pid.Sus/2021/PN  Tnn  yang mempidanakan terdakwa Taufik Yantu Alias Aldo tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena menjual obat hexymer melalui aplikasi Shopee tanpa izin dari BPOM, serta sebagaimana  terjadi  dalam  perkara  Putusan  Nomor  180/Pid.Sus/2021/PN  Met,  yang mempidanakan terdakwa Septia Meti Putri karena menjual sabun pembersih wajah dan krim wajah melalui aplikasi Shopee dan dipidana dengan tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Selain  itu  dalam  uraian  sebelumnya  juga  diketahui  di  satu  sisi  pengaturan  mengenai kosmetik  sendiri  memiliki  pengaturan  yang  belum  cukup  lengkap  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana istilah kosmetik sendiri
hanya disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kemudian pada ketentuan Pasal 1 angka 4 menyatakan, “Sediaan farmasi adalah obat, bahan  obat,  obat  tradisional,  dan  kosmetika.”  Sedangkan  Pasal  105  ayat  2  menyebutkan, “Sediaan  farmasi  yang  berupa  obat  tradisional  dan  kosmetika  serta  alat  kesehatan  harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.”
Dalam perkembangannya pada tahun 2023 pemerintah juga telah menyusun rancangan undang-undang kesehatan tahun 2023, namun di dalam rancangan undang-undang kesehatan tahun 2023, permasalahanan pengaturan hukum mengenai kosmetik juga hanya di bahas dalam beberapa pasal diantaranya :
e. Pasal 1 angka 13 yang menyatakan, “Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.”
f. Pasal 146 ayat 3 yang menyatakan, “Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya.”
g. Pasal 155 yang menyatakan, “1)Hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) yang digunakan untuk kepentingan medis, herbal, farmasi, kosmetik, dan aromaterapi diperlakukan  secara  khusus.  2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengaturan  khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
h. Pasal 380 ayat 6, yang menyatakan “Dalam hal diperlukan Dokumen Karantina Kesehatan untuk Obat, makanan, kosmetik, Alat Kesehatan, dan bahan adiktif berdasarkan permintaan negara tertentu, BKKN menerbitkan sertifikat kesehatan atau surat keterangan tentang Obat, makanan, kosmetik, Alat Kesehatan, dan bahan adiktif.”
Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pengaturan  hukum  terkait  kosmetik  pada Undang-Undang Kesehatan maupun rancangan undang-undang kesehatan, tidak secara spesifik mengatur mengenai pidana dalam hal peredaran kosmetik tanpa izin.
Namun bila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 yang menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
Dimana  bila  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  197  Undang-Undang  Kesehatan  yang menyatakan,  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan  yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Dimana penggunaan istilah sediaan farmasi pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan  tersebut  dapat  disesuaikan  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang Kesehatan dimana kosmetik termasuk sebagai sediaan farmasi pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  tinjauan  dan  pertimbangan  hakim  dalam  memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce pada dasarnya  hanya  menggunakan  ketentuan  Pasal  197  jo  Pasal  106  ayat  1  Undang-Undang Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak  pidana  perlindungan  konsumen,  seharusnya  bila  memang  hendak  menerapkan  tindak pidana  terhadap  konsumen,  maka  majelis  hakim  menerapkan  ketentuan  Pasal  62  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun majelis hakim sudah tepat dalam mempidanakan pelaku dengan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang- Undang  Kesehatan  karena  sebagaimana  penjelasan  dari  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang Kesehatan bahwa kosmetik termasuk bagian dari sediaan farmasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya bahaya dari peredaran kosmetik kepada  wanita  khususnya  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  menerapkan  ketentuan Pasal  197  jo  Pasal  106  ayat  1  Undang-Undang  Kesehatan.  Kemudian  hasil  penelitian menunjukkan tinjauan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce pada dasarnya hanya menggunakan ketentuan  Pasal  197  jo  Pasal  106  ayat  1  Undang-Undang  Kesehatan  dan  terdapat  kesalahan dengan  menyebutkan  bahwa  tindak  pidana  tersebut  adalah  tindak  pidana  perlindungan konsumen,  seharusnya  bila  memang  hendak  menerapkan  tindak  pidana  terhadap  konsumen, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## Saran
Peneliti  menyarankan  agar  kedepannya  pemerintah  menambah  perangkat  aturan  yang mengatur mengenai peredaran kosmetik dan sanksi pidana bagi peredaran kosmetik tanpa izin edar, khususnya peredaran kosmetik melalui e-commerce .
Peneliti menyarankan agar kedepannya hakim dalam memutus perkara  yang berkaitan dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar, khususnya peredaran kosmetik melalui e-commerce, dapat  memiliki  perangkat  hukum  yang  tepat  dan  spesifik  sehingga  tidak  menimbulkan kerancuan  penerapan  hukum  ke  depannya  yang  dapat  membuat  masyarakat  meragukan integritas hakim dalam menegakan hukum.

## REFERENCES
Amalia Mia, Modul Panduan Pendaftaran Tanah , Bappenas : Jakarta, 2016. Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta : Rangkang Education, 2016. Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012 Jaja Ahmad Jayus, Disparitas Putusan Hakim: “Identifikasi dan Implikasi” , Jakarta Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakkan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005 BPOM  RI, Himpunan  Aturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia, Jakarta: BPOM RI, 2020.
Lilik Mulyadi. Kekuasaan Kehakiman . Surabaya : Bina Ilmu. 2014.
Losina Purnastuti, Perdagangan  Elektronik  Suatu  Bentuk  Pasar  Baru  Yang  Menjanjikan, Yogyakarta : UNY Press, 2004.
M. Alvi Syahrin, Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa E-Commerce, Tanggerang : Mahara Publishing, 2017.
Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik, Surabaya : UPH Press, 2015.
S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri , Jakarta : Pradnya Paramita, 2009
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2005
Susanto dan Muhammad Duddy Sinantara, Pengantar Hukum Bisnis, Tanggerang : UNPAM Press, 2019.
Tami  Rusli, Pengaturan  Hukum  E-Commerce  Untuk  Melakukan  Kegiatan  Perdagangan  Di Indonesia, Lampung : UNILAM Press, 2018. Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia , Yogyakarta: Deep Publish, 2015.