## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN

## Cahya Palsari
Universitas Pendidikan Ganesha Email :

## Abstrak
Keadilan  dan  ketidakadilan  menurut  hukum  akan  diukur  dan  dinilai  oleh  moralitas  yang  mengacu  pada harkat dan martabat manusia. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak ke  dalam  peristiwa  kongkrit.  Tulisan  ini  membahas  tentang  peran  hakim  dalam  menjamin  kepastian hukum,keadilan  di  masyarakat  dan  kemanfaatnya,  khususnya  dalam  menangani  perkara  pidana.  Kajian dalam tulisan ini menggunakan analisis normative penjatuhan putusan pengadilan yang berdasar dari tujuan dan  fungsi  ilmu  hukum.  Tulisan  ini  berkesimpulan  bahwa  dalam  penjatuhan  putusan  pengadilan  Hakim sebagai ujung tombak penegakan keadilan perlu mempunyai persepsi yang sama tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana yang mana harus sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum yaitu, keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan.
Kata kunci: Keadilan, Putusan Hakim, Kemanfaatan, Kepastian

## Abstract
Justice  and  injustice  according  to  law  will  be  measured  and  judged  by  morality  which  refers  to  human dignity and worth. Judges participate in the formation of the law, not objectively like the laws made by the legislature,  but  apply  the  abstract  text  of  the  law  into  concrete  events.  This  paper  discusses  the  role  of judges in ensuring legal certainty, justice in society and its benefits, especially in handling criminal cases. The study in this paper uses a normative analysis of court decisions based on the objectives and functions of legal science. This paper concludes that in imposing court decisions, judges as the spearhead of justice enforcement need to have the same perception about the application of the principle of freedom of judges in  imposing  crimes  which  must  be  in  accordance  with  the  objectives  and  functions  of  the  law,  namely, justice, judgment, and expediency.
Keywords: Justice, Judge's Decision, Benefit

## PENDAHULUAN
Hukum  menetapkan  apa  yang  harus  dilakukan,  apa  yang  boleh  dilakukan  serta  apa  yang dilarang  untuk  dilakukan.  Sasaran  hukum  yang  hendak  dituju  bukan  saja  orang  yang  nyata-nyata berbuat  melawan  hukum,  melainkan  juga  perbuatan  hukum  yang  mungkin  terjadi,  dan  kepada  alat perlengkapan  negara  untuk  bertindak  menurut  hukum.  Sistem  bekerjanya  hukum  yang  demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral pun adalah unsur  hakikat  hukum,  sebab  tanpa  adanya  moralitas  maka  kehilangan  supremasi  dan  ciri independennya.  Keadilan  dan  ketidakadilan  menurut  hukum  akan  diukur  dan  dinilai  oleh  moralitas yang  mengacu  pada  harkat  dan  martabat  manusia.  Undangundang  hanya  menjadi  hukum  bila

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
memenuhi prinsip-prinsip keadilan.
Hukum  yang  terekam  dalam  peraturan-peraturan  tertulis  maupun  yang  merupakan  kaidah hukum  dan  dalam  hukum  yang  tidak  tertulis  merupakan  sesuatu  yang  abstrak  dan  berlaku  umum, sedangkan  hukum  yang  konkrit  dan  khusus  sifatnya  manakala  telah  diterapkan/diberlakukan  pada kasus yang tertentu. Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentranformasikan ide-ide yang  bersumber  pada  nilai-nilai  moral  yang  bersifat  abstrak  ke  dalam  peristiwa  konkrit,  sehingga putusan hakim memvisualisasikan asas-asas  yang  abstrak menjadi  kaidah hukum  konkrit. Misalnya kebijakan  pidana  terhadap  penyalahgunaan  narkotika,  dalam  hal  seseorang  yang  menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dirinya sendiri dalam batas kepemilikan yang minimum  untuk  konsumsi  satu  hari.  Hal  ini  jelas  berbeda  dengan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika dalam kategori orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika dan kemudian mengedarkannya.
Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (ius curia novit), maka putusan itu harus memuat pertimbanganpertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar  di  kalangan  forum  keilmuan,  masyarakat  luas  dan  para  pihak  yang  berperkara.  Hakim  perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.
Tentunya  dengan  keadilan  yang  diberlakukan  dan  dengan  keputusan  hakim  yang  tepat  dan tidak  dapat  diganggu  gugat,  memberikan  manfaat  berupa  hak  yang  diberikan  dan  kewajiban  yaitu berupa  putusan  hakim  yang  harus  pertanggung  jawabkan,  dan  dengan  diadilinya  pelaku  mendapat haknya  sebagai  manusia  atau  sebagai  hak  asasi  manusia  dan  korban  mendapatkan  keadilan  dengan pelaku melaksanakan kewajibannya yang mana dengan putusan hakim secara adil.

## Pembahasan Tujuan Ilmu Iukum
Guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, dibutuhkan  aturan-  aturan  hukum  yang  diadakan  atas  kehendak  serta  keinsyafan  masing-  masing anggota  masyarakat  itu.  Peraturan-  peraturan  hukum  yang  bersifat  mengendalikan  serta  memaksa anggota  masyarakat  untuk  patuh  mentaatinya,  menyebabkan  adanya  penyeimbang  dalam  setiap perhubungan  dalam  masyarakat.  Tiap  ikatan  kemasyarakatan  tidak  boleh  berlawanan  dengan ketentuan- ketentuan dalam perturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat.
Untuk melindungi supaya peraturan- peraturan hukum tersebut dapat berlangsung terus serta diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan- peraturan hukum  yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas- asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum  bertujuan menjamin adanya kepastian hukum  dalam masyarakat serta hukum  itu harus pula bersendikan pada keadilan, ialah asas- asas keadilan dari masyarak itu.
Beberapa  pendapat  sarjana  hukum  terjakit  dengan  tujuannya,  Mertokusumo  (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherkeit), keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan (Zweckmasigkeit). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata  hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Pengantar Ilmu Hukum Wiryono Prodjodikoro sebagaimana  dikutip  R  Soeroso  (2002)  mengemukakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.
A. Kepastian Hukum

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dalam  menegakkan  hukum  terdapat  3  faktor  yang  wajib  dicermati,  ialah:  kepastian  hukum, kemanfaatan serta keadilan. Ketiga faktor tersebut harus terdapat kompromi, harus mendapat atensi secara  proporsional  seimbang.  Namun  dalam  praktek  tidak  senantiasa  mudah  mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga faktor tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak  ketahui  apa  yang  mesti  diperbuatnya  dan  akhirnya  timbul  keresahan.  Namun  sangat menitikberatkan pada kepastian hukum, sangat ketat mentaati peraturan hukum dampaknya kaku serta hendak memunculkan rasa tidak adil.
Terdapatnya  kepastian  hukum  ialah  harapan  untuk  pencari  keadilan  terhadap  tindakan sewenang-  wenang  dari  aparat  penegak  hukum  yang  terkadang  senantiasa  arogansi  dalam melaksanakan  tugasnya  selaku  penegak  hukum.  Sebab  dengan  terdapatnya  kepastian  hukum masyarakat  hendak  tahu  kejelasan  akan  hak  serta  kewajiban  menurut  hukum.  Tanpa  ada  kepastian hukum  maka  orang  hendak  tidak  ketahui  apa  yang  harus  diperbuat,  tidak  mengetahui  perbuatanya benar  ataupun  salah,  dilarang  ataupun  tidak  dilarang  oleh  hukum.  Kepastian  hukum  ini  bisa diwujudkan  lewat  penoramaan  yang  baik  serta  jelas  dalam  sesuatu  undang-  undang  dan  akan  jelas pulah  penerapanya.  Dengan  kata  lain  kepastian  hukum  itu  berarti  pas  hukumnya,  subjeknya  serta objeknya dan ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya tidak dianggap sebagai  elemen  yang  absolut  terdapat  tiap  dikala,  tetapi  fasilitas  yang  cocok  dengan  situasi  serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi.
Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang  menuntut  agar  setiap  hukum  itu  harus  sesuai  dengan  cita-cita  keadilan  masyarakat.  Apabila ditinjau  dalam  konteks  yang  lebih  luas  pemikiran  mengenai  keadilan  itu  berkembang  dengan pendekatan  yang  berbeda-beda,  karena  perbincangan  tentang  keadilan  yang  tertuang  dalam  banyak literatur itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh karena itu menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir sulit untuk dilakukan.
Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.  Hakikat  hukum  bertumpu  pada  idea  keadilan  dan  kekuatan  moral.  Idea  keadilan  tidak pernah  lepas  dari  kaitan  hukum,  sebab  membicarakan  hukum  jelas  atau  samar-sama  senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.
Kaidah  hukum  yang  mengandung  nilai-nilai  keadilan  akan  memudahkan  bagi  hakim  dalam menjalankan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi seorang hakim dapat menerapkan kaidah  hukum  tersebut.  Namun  jika  kaidah  hukumnya  samar  bagi  hakim,  maka  terbuka  peluang menjatuhkan  putusan  berdasarkan  keadilan  dengan  menggali  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Putusan hakim dalam perkara pidana akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi  putusan  pengadilan  yang  menyidangkan  dan  memutus  perkara  yang  bersangkutan.  Dalam proses persidangan, setelah selesai dilakukannya pemeriksaan, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa hal-hal berikut ini:
1. Penghukuman bila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Pembebasan jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
Dalam  putusannya  hakim  juga  berpedoman  pada  3  (tiga)  hal  yaitu:  unsur  yuridis  yang merupakan unsur pertama dan utama; unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan hakim yang menciptakan putusan yang adil pada hakikatnya adalah seperti hukum yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok  yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena di situ harus terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan akan penuh nilai jika pertimbangan itu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.
Arti keadilan memiliki makna  yang berbeda-beda, karena  keadilan itu dapat  dilihat dari sisi individu, kelompok, dan masyarakat. Seorang hakim sepatutnya tidak saja melihat keadilan itu dari sisi  subyektif,  tetapi  hakim  dituntut  untuk  obyektif  yang  profesional.  Hakim  yang  memenuhi pertimbangan  hukum  yang  obyektif  dan  profesional,  akan  membuat  putusan  semata-mata  untuk keadilan. Keadilan sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan tujuan dibuatnya hukum. Putusan hakim  yang  baik  adalah  hukum  yang  baik,  salah  satu  tujuan  dari  hakim  memutus  sebuah  putusan karena  hakim  dapat  melakukan  penemuan  hukum.  Salah  satu  tugas  hakim  sebagai  penegak  hukum adalah melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam melakukan penemuan hukum, seorang hakim sepatutnya harus memperhatikan fakta-fakta hukum konkrit yang terjadi (das sein). Fakta konkrit itu kemudian dikonkritkan lagi pada proses aturan hukum yang baik (das sollen) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan.
Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang  adil  dan  diterima  oleh  masyarakat  perlu  mendapat  jaminan  perlindungan,  agar  tidak  ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang di buat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum  yang  objektif  dan  kandungan  etis  moral  yang  kuat  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada masyarakat  pencari  keadilan.  Jaminan  hukum  terhadap  kebebasan  hakim  dalam  menjalankan  tugas peradilan  (within  the  exercise  of  the  judicial  function)  diatur  dalam  konstitusi  negara  dan undangundang.
Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi internasional yang menjamin  kebebasan  hakim  dalam  mengadili  dan  menjamin  imunitas  dari  segala  tuntutan  hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asaaasas peradilan antara lain yaitu ius curia novit (hakim dianggap mengetahui hukum), res judicata pro varitate habetur (putusan hakim dianggap benar). Sedangkan dalam mengadili, hakim dibebaskan dari segala tuntutan hukum, apabila hakim dianggap melakukan kesalahan teknis yuridis, bukan etika dan moral.
Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa mengatakan  ada  asas  nulla  poena  sine  lege  yang  memberi  batas  kepada  hakim  untuk  memutuskan sanksi  pidana  berdasarkan  ketentuan  yang  sudah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan. Meskipun  ada  takaran,  masalah  disparitas  akan  tetap  terjadi  karena  perbedaan  antara  sanksi  pidana minimal dan maksimal dalam aturan itu terlampau besar. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan barang bukti yang sama dan kondisi yang hampir  sama,  misalnya  baru  sekali  pakai.  Meskipun  hakim  sama-sama  menggunakan  Pasal  127 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  bisa  jadi  hukuman  yang  dijatuhkan berbeda.
Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap  peradilan.  Ia  dapat  dilihat  sebagai  wujud  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh  sebagian masyarakat.  Namun  demikian,  Andrew  Ashworth  mengatakan  bahwa  disparitas  putusan  tidak  bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukuman sangat  terkait dengan independensi  hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  model  pemidanaan  yang  diatur  dalam perundang-undangan  (perumusan  sanksi  pidana  maksimal)  juga  ikut  memberi  andil.  Bahkan  hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diri terdakwa.
Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tidak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat  pedoman  pemidanaan  (sentencing  guidelines).  Diskresi  hakim  sangat  mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pemidanaan itu, menurut Andrew Asworth, harus „a strong and restrictive guideline‟. Demikian juga Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang  menjadi  gagasan  untuk  membuat  suatu  pedoman  pemidanaan  yang  mampu  mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Hakim merupakan pihak yang paling menentukan rasa keadilan bagi masyarakat.

## B. Keadilan Hukum
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling  banyak  dibicarakan  sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Acuannya, hukum  memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa dari ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling  penting,  bahkan  ada  yang  berpendapat,  bahwa  keadilan  adalah  tujuan  hukum  satu-satunya. Pengertian dari keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan  maupun  berupa  kerugian.  Dalam  bahasa  praktisnya,  keadilan  dapat  diartikan  sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional,  tetapi  juga  bisa  berarti  memberi  sama  banyak  kepada  setiap  orang  apa  yang  menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.
Dari  sekian  banyak  para  ahli  hukum  telah  memberikan  pendapat  tentang  apa  keadilan  yang sesungguhnya dan dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan  kewajiban.  Untuk  itu  bagaimana  pihak-pihak  yang  saling  berhubungan  mempertimbangkan haknya  yang  kemudian  dihadapkan  dengan  kewibanya.  Disitulah  berfungsi  suatu  keadilan.  praktik penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak. 1
Dalam  putusan  peradilan  pasti  Berbicara  mengenai  sanksi  yang  diberikan  bagi  pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana, maka tidak lepas akan tujuan daripada pemberian sanksi tersebut atau disebut tujuan pemidanaan. Sebelum sampai pada tujuan pemidanaan, perlu disampaikan terlebih dahulu  tujuan  hukum  pidana  itu  sendiri,  yaitu  untuk  melindungi  kepentingan  orang  perorangan (individu)  atau  hak-hak  asasi  manusia  dan  melindungi  kepentingan-kepentingan  masyarakat  dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.
Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atas kasus yang dilakukan. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus  kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat
1 Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:
B/346/2016/Reskrim)." Jurnal Komunitas Yustisia 2.2 (2020): 100-112.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun  juga  sebagai  upaya  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.  Konsepsi  itu  di  Indonesia  disebut pemasyarakatan.
Pada  dasarnya  kepada  seseorang  pelaku  suatu  tindak  pidana  harus  dikenakan  suatu  akibat hukum.  Akibat  hukum  itu  pada  umumnya  berupa  hukuman  pidana.  Ditinjau  dari  sudut  kerugian terpidana, (hukuman) pidana dapat mengenai (Sianturi, 1996: 54):
a. jiwa pelaku: pidana mati.
b. badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), dicap-bara (brandmerk) dan lain sebagainya.
c.  Kemerdekaan  pelaku:  pidana  penjara,  pidana  tutupan,  pidana  kurungan,  pembuangan (verbanning),  pengasingan  (deportatie),  pengusiran,  penginterniran,  penawanan  dan sebagainya.
d.  Kehormatan  pelaku:  pencabutan  hakhak  (tertentu),  pencabutan  surat  izin  mengemudi, pengumuman putusan hakim, tegoran dan lain sebagainya.
e. Harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak/belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.
Akan tetapi adakalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata. Suatu tindakan tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain ialah:
a. Mewajibkan ganti rugi.
b.  Tindakan  tata-tertib  seperti  menempatkan  perusahaan  pelaku  di  bawah  pengampunan, mewajibkan  pembayaran  uang  jaminan,  mewajibkan  membayar  sejumlah  uang  sebagai pencabutan  keuntungan,  melakukan  jasa-jasa,  pembubaran  suatu  organisasi  dan  lain sebagainya.
c. Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke rumah sakit jiwa. d. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotik, psychopath).
e. Perintah hakim untuk pendidikan paksa (anak di bawah umur). Bahkan dalam hal tertentu, tidak dikenakan suatu hukuman.
Definisi  pidana  itu  sendiri  adalah  suatu  penderitaan  yang  sengaja  dijatuhkan  negara  kepada seseorang  yang  telah  melakukan  suatu  tindakan  pidana  Rumusan  lain  menyebutkan  pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.
Melihat itu, maka seringkali wujud sanksi pidana itu memang memberikan penderitaan bagi orang  tersebut.  Betapa  tidak,  narapidana  atau  warga  binaan  dirampas  hak-hak  kemerdekaannya sehingga harus terpenjara di balik jeruji besi. Itu belum dihitung dengan efek stigmatisasi setelah keluar dari penjara.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia  yang  menganut  asas  praduga  tak  bersalah  (presumption  of ennocence),  pidana  sebagai  reaksi  atas  delik  yang  dijatuhkan  harus  berdasarkan  pada  vonis  hakim melalui  sidang  peradilan  atas  terbuktinya  perbuatan  pidana  yang  dilakukan.  Apabila  tidak  terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.
Tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap umum dan memperbaiki si penjahat Tujuan hukum pidana, menurut aliran klasik melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Oleh karena itu, ketika dalam memutuskan vonis kepada terdakwa, tentu hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang mana yang akan dicapai melalui vonis tersebut.
Kini,  pergeseran  paradigma  pemidanaan  itu  sudah  beralih  pada  rasa  keadilan  yang  harus

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
diperoleh semua pihak. Konsep ini hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban yang  merasa  puas  terhadap  vonis  hakim,  melainkan  juga  pelaku  memperoleh  kesempatan  untuk memperbaiki  diri  dan  masyarakat  terpuaskan  dengan  putusan  hakim.  Artinya  seluruh  pihak  yang terlibat dalam konflik pidana merasa memperoleh keadilan yang (mungkin) setara.
Apabila  dikaitkan  dengan  sistem  pemasyarakatan  seyogianya  setiap  masyarakat  yang melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana,  tentunya  setiap  pemberian  sanksi  pidana  harus memperhatikan unsur-unsur yang bersifat:
1.  Kemanusiaan,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  menjunjung  tinggi  harkat  martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan  yang  dilakukan  dan  menyebabkan  ia  mempunyai  sikap  jiwa  yang  positif  dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti  bahwa pemidanaan tersebut  dirasakan  adil,  baik  oleh terhukum  oleh korban ataupun masyarakat.
Begitu  pula  setiap  penjatuhan  sanksi  pidana  kepada  pelaku  kejahatan  haruslah  berhatihati, karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang yang  dijatuhi  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  pembalasan  tetapi  bahwa pidana harus bersifat  prospektif dan berorintasi  ke depan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya sanksi  pidana  tersebut  dapat  tercapai,  maka  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  harus mempertahankan sifat-sifat atau karakter dari si pelaku tindak pidana.

## C. Kemanfaatan
Hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya  pengetahuan,  hukum  tidak  lahir  di  ruang  hampa.  Ia  lahir  berpijak  pada  arus  komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh  potensi-potensi  negatif  yang  ada  pada  manusia.  Sebenarnya  hukum  itu  untuk  ditaati. Bagaimanapun  juga,  tujuan  penetapan  hukum  adalah  untuk  menciptakan  keadilan.  Oleh  sebab  itu, hukum  harus  ditaati  walaupun  jelek  dan  tidak  adil.  Hukum  bisa  saja  salah,  tetapi  sepanjang  masih berlaku,  hukum  itu  seharusnya  diperhatikan  dan  dipatuhi.  Kita  tidak  bisa  membuat  hukum  'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghoramatan pada hukum dan aturan itu sendiri.
Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Jangan  sampai  penegakan  hukum  justru  menimbulkan keresahan masyrakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempuma adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Prof. Satjipto Rahado,  yang menyatakan bahwa :  keadilan memang salah satu  nilai  utama, tetapi  tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan ( utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.
Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan  asas  kepastian  hukum  dan  asas  keadilan,  seyogyanya  dipertimbangkan  asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang  telah  melakukan  pembunuhan,  dapat  mempertimbangkan  kemanfaatan  penjatuhan  hukuman kepada  terdakwa  sendiri  dan  masyarakat.  Kalau  hukuman  mati  dianggap  lebih  bermanfaat  bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.
Hukum  adalah  sejumlah  rumusan  pengetahuan  yang  ditetapkan  untuk  mengatur  lalulintas

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi  ataupun  menjadi  solusi  atas  terjadinya  kemampatan  yang  disebabkan  oleh  potensi- potensi  negatif  yang  ada  pada  manusia.  Sebenarnya  hukum  itu  untuk  ditaati.  Bagaimanapun  juga, tujuan  penetapan  hukum  adalah  untuk  menciptakan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  hukum  harus  ditaati walaupun  jelek  dan  tidak  adil.  Hukum  bisa  saja  salah,  tetapi  sepanjang  masih  berlaku,  hukum  itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan  pada  hukum  dan  aturan  itu  sendiri. Kemanfaatan  hukum  perlu  diperhatikan  karena semua  orang  mengharapkan  adanya  manfaat  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Jangan  sampai penegakan  hukum  justru  menimbulkan  keresahan  masyarakat.  Karena  kalau   kita  berbicara tentang  hukum  kita  cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan,  yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.   Sesuai  dengan prinsip  tersebut  di  atas,  saya  sangat  tertarik  membaca  pernyataan   Prof.  Satjipto  Raharjo,  yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

## D. Hubungan yang berkaitan antaral Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.
Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi  yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum  yang diharapkan.Maka sudah jelas  ketiga  hal  tersebut  berhubungan  erat  agar  menjadikan  hukum,  baik  dalam  artian  formil  yang sempit maupun dalam arti materil  yang luas, ketiganya digunakan sebagai pedoman perilaku dalam setiap  perbuatan  hukum,  baik  oleh  para  subyek  hukum  yang  bersangkutan  maupun  oleh  aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh 5 Undang-undang untuk menjamin berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataanya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan tedadi benturan dengan kemanfaatan.
Sebagai  contoh  dalam  kasus-kasus  hukum  tertentu,  jika  hakim  menginginkan  keputusannya adil  (menurut  persepsi  keadilan  yang  dianut  oleh  hukum  tersebut  tentunya)  bagi  penggugat  atau tergugat  atau  bagi  terdakwa,  maka  akibatnya  sering  merugikan  kemanfaatan  bagi  masyarakat luas,sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas,  dimana  dengan  pengutamaan  "  kepastian  hukum  "  maka  ada  kemungkinan  unsur-unsur  lain diabaikan  atau  dikorbankan.  Demikian  juga  jika  unsur  "  kemanfaatan  "  lebih  diutamakan,  maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

## Kesimpulan
Dalam Ilmu Hukum yang menjadi dasar fundamental dari putusan peradilan, penjatuhan pidana

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
sangat  dipengaruhi  oleh  paradigma  hakim  dalam  memahami  hukum  baik  dari  dimensi  ontologi, aksiologis,  maupun epistemologi.  Interpretasi terhadap  asas kebebasan hakim terbagi  ke dalam  dua pandangan,  yaitu:  pertama,  asas  kebebasan  hakim  dalam  melakukan  penjatuhan  pidana  harus berpedoman  pada  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  dan  tidak  boleh  menyimpangi  ketentuan pidana  minimum  tersebut;  kedua,  asas  kebebasan  hakim  dalam  melakukan  penjatuhan  pidana  tidak boleh  dibaca  dan  ditafsirkan  secara  kaku,  sehingga  dengan  demikian  dalam  menjatuhkan  putusan pemidanaan kepada seorang terdakwa hakim harus mendasarkan pada bobot tingkat kesalahannya dan tidak  terikat  dengan  ketentuan  ancaman  pidana  minimum  karena  acuan  tertinggi  yang  dijadikan patokan  oleh  hakim  adalah  nilai  keadilan,  dalam putusan  tersebut  pastinya  harus  ada  manfaat  yang diambil dari kasus tersebut.

## Saran
Hakim  sebagai  ujung  tombak  penegakan  keadilan  perlu  mempunyai  persepsi  yang  sama tentang  penerapan  asas  kebebasan  hakim  dalam  melakukan  penjatuhan  pidana.  Dengan  adanya keseragaman  pola  pikir  dalam  penerapan  aturan  tersebut  dari  para  hakim  di  seluruh  Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas putusan pemidanaan, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat atas putusan hakim tersebut. Dengan adanya pemahaman yang sama atas prinsip kebebasan hakim tersebut diharapkan dapat memperkuat dan menjunjung tinggi kebebasan hakim sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum, dengan tidak meninggalkan nurani dan perkembangan sosial yang aktual.

## Daftar Pustaka
Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap  Curanmor yang  dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim)." Jurnal Komunitas Yustisia 2.2 (2020): 100-112.
Ariyanti,  Vivi.  "Kebebasan  Hakim  Dan  Kepastian  Hukum  Dalam  Menangani  Perkara  Pidana  Di Indonesia." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4.2 (2019): 162-174.
Wijayanta, Tata. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." Jurnal Dinamika Hukum 14.2 (2014): 216-226.
Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. Ganesha Law Review , 1(1), 1-13.
Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. Ganesha Law Review , 1(1), 14-26.
Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. Ganesha Law Review , 1(1), 27-40.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 41-54.
Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 55-67.
Adnyani,  N.  K.  S.,  Mandriani,  N.  N.,  &  Asrini,  N.  K.  P.  (2019).  Policy  Model  Of  Financial Responsibility  And  Measurement  Of  Bali  Women  Performance  In  Sekaa  Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). Ganesha Law Review , 1(1), 68-76.
Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 77-87.
Djatmiko,  A.,  &  Pudyastiwi,  E.  (2019).  The  Role  Of  Indonesian  Labor  Placement  And  Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). Ganesha Law Review , 1(2), 1-17.
Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
2018 Concerning Handling Of Sea Was  In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 18-37.
Rusito,  R.,  &  Suwardi,  K.  (2019).  Development  Of  Death  Penalty  In  Indonesia  In  Human  Rights Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 38-54.
Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. Ganesha Law Review , 1(2), 55-64. Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. Ganesha Law Review , 1(2), 65-72. Adnyani,  N. K. S. (2019). Status  Of Women After Dismissed From Mixed Marriage  In Bali's  Law Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 73-89.
Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. Ganesha Law Review , 1(2), 90-105.
Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 106-175.
Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. Ganesha Law Review , 2(1), 1-16.
Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. Ganesha Law Review , 2(1), 17-28.
Sari,  I.  G.  A.  K.  P.  (2020).  Legal  Protection  For  Children  As  Performance  Of  Criminal  Action.
Ganesha Law Review , 2(1), 26-36.
Praba,  D.  A.  P.  U.  (2020).  De-Radicalization  And  Guidance  For  Criminal  Acts  Of  Terrorism  In Indonesia. Ganesha Law Review , 2(1), 37-43.
Brata,  D.  P.  (2020).  Comparison  Of  Settings  Regarding  The  Dead  Injection  Application  In  The Netherlands And Indonesian Countries. Ganesha Law Review , 2(1), 44-53.
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review , 2(1), 54-69.
Dewi, I. M. P. A. (2020). Persefektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. Ganesha Law Review, 2(1), 70-76.
Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. Ganesha Law Review , 2(1), 77-89.
Gunawan,  I.  G.  N.  K.  H.  (2020).  Imposition  Of  Sanctions  Analysis  Of  Business  Crime  Criminal Abortion. Ganesha Law Review , 2(1), 90-95.
Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. Ganesha Law Review , 2(1), 96- 108.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha Law Review , 2(2), 109-120.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2(2), 121-131.
Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos  (Indekos)  Bagi  Para  Pihak  Terkait  Perjanjian  Lisan  Di  Kota  Singaraja. Ganesha  Law Review , 2(2), 132-143.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 144-154.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 155-166.
Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung  Nomor  264k/Pdt.  Sus-Hki/2015)  Terhadap  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. Ganesha Law Review , 2(2), 167-179. Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). Ganesha Law Review , 2(2), 180-192.
Mu’alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority  (Construction  Of  A  Village  Hall  In  Adipasir  Village,  Rakit  District  Banjarnegara Regency). Ganesha Law Review , 3(1), 1-10.
Sarga,  E.  A.  P.  (2021).  The  Authority  Of  The  Village  Consultative  Body  (BPD)  In  Preparing  The Village  Revenue  And  Expenditure  Budget  (Apbdes)  In  Gumelar  Village,  Gumelar  District, Banyumas Regency In 2020. Ganesha Law Review , 3(1), 11-24.
Fevtianinda,  S.,  Hartariningsih,  N.,  &  Djatmiko,  A.  (2021).  Procedures  For  Management  And Withdrawal Of Parking Payments With" Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking. Ganesha Law Review , 3(1), 25-32. Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. Ganesha Law Review , 3(1), 33-42.
Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. Ganesha Law Review , 3(1), 43-55.
Saskarayani,  I.  A.  G.  M.,  &  Puspawati,  K.  K.  (2021).  Legal  Analysis  Of  Corruption  Cases  Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. Ganesha Law Review , 3(1), 56-67.
Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. Ganesha Law Review , 3(1), 68-78.
Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. Ganesha Law Review , 3(2), 79-84.
Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. Ganesha Law Review , 3(2), 85-96.
Dwipayani,  D.  M.,  &  Fazriyah,  N.  (2021).  Perkara  Penolakan  Pembatalan  Merek  Terdaftar  Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. Ganesha Law Review , 3(2), 97-110.
Sastrawan, G. (2021).  Analisis Yuridis  Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi  Buku Ilmu Pengetahuan. Ganesha Law Review , 3(2), 111-124.
Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001. Ganesha Law Review , 3(2), 125-139.