## Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019
Ahmad Sholikin
Pengajar Ilmu Politik di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Email: akhmad.sholikin@gmail.com

## Abstract
In  Indonesia,  one  of  the  crucial  topics  in  every  general  election  is  about  money management in elections. The role and function of money in elections is very important in studies in  political  science.  This  issue  then  brings  various  consequences  for  election  participants, election organizers, and from the voter side so that the phenomenon of the widespread practice of money politics is also a major  issue in the implementation of  each  election. The amount  of money  circulating  in  the  2019  Election  has  the  potential  to  increase  from  the  2014  general election.  This  is  based  on  several  things.  First,  the  system  and  mechanical  elections  have  not changed from 2014. This means that the personal side or orientation of the election competition is still based on legislative candidates rather than political parties. Second, the orientation of the 2019  Legislative  Election  competition  remains  based  on  the  popularity  and  personality  of  the legislative candidates. Third, to be elected, every legislative candidate will still try to increase its popularity, increase campaign activities, and personally finance it.
Keywords: Election Funds, Simultaneous Elections, Democratic System, Indonesia

## Abstrak
Di Indonesia salah satu topik yang krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu) adalah menyangkut pengelolaan uang dalam pemilu. Peran dan fungsi uang dalam pemilu adalah sangat penting dalam kajian dalam ilmu ilmu politik. Isu ini kemudian membawa berbagai konsekuensi bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan dari sisi pemilih sehingga fenomena maraknya praktek  politik  uang  juga  menjadi  isu  utama  dalam  penyelenggaraan  setiap  pemilu.  Besarnya peredaran  uang  di  Pemilu  2019  berpotensi  meningkat  dari  pemilihan  umum  2014.  Hal  ini didasarkan  beberapa  hal.  Pertama,  sistem  dan  mekanikal  pemilu  tidak  berubah  dari  2014. Artinya,  sisi  personal  atau  orientasi  kompetisi  Pemilu  masih  berbasis  calon  legislatif dibandingkan partai politik. Kedua, orientasi kompetisi Pemilihan Legislatif 2019 tetap berbasis pada sisi popularitas dan personalitas calon legislatif. Ketiga, untuk bisa terpilih, maka setiap calon  legislatif  tetap  akan  berupaya  meningkatkan  popularitasnya,  meningkatkan  aktivitas kampanye, dan secara personal membiayainya.
Kata kunci: Dana Pemilu, Pemilu Serentak, Sistem Demokrasi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia menjadi ajang bagi masyarakat untuk menghakimi dan mengadili para wakil dan pemimpin terpilih setelah bekerja selama 5 tahun/ 1 periode. Pemilu merupakan  agenda  untuk  melakukan  perubahan  dengan  memilih  pemimpin  yang  baru.  Pemilu yang terselenggara setiap 5 tahun membawa harapan agar para pemimpin tersebut bisa membawa perubahan  yang  berarti  bagi  bangsa  dan  membawa  Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Perjalanan Pemilu  di  Indonesia  sendiri  telah  melewati  banyak  transformasi  yang  panjang  sejak  jaman kemerdekaan.  Terlebih  lagi  saat  masyarakat  Indonesia  bisa  memilih  sendiri  kepala  daerah  dan Presiden secara langsung.
Di Indonesia salah satu topik yang krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu) adalah menyangkut pengelolaan uang dalam pemilu. Peran dan fungsi uang dalam pemilu adalah sangat penting dalam kajian dalam ilmu sosial, khususnya ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Topik  ini  sangat  terkait  dengan  berbagai  isu  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  rangka mendorong perwujudan pemilu yang berintegritas (Norris 2014). Penegakan prinsip transparansi dan  akuntabilitas  masih  belum  dapat  dilakukan  secara  sepenuhnya  dalam  pemilu-pemilu  yang sudah diselenggarakan di negeri ini, baik di pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung, di pemilihan legislatif (pileg), maupun di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Isu transparansi dan akuntabilitas  ini disebabkan  oleh setidaknya tiga  faktor,  yaitu  keterbatasan regulasi yang ada, lemahnya penegakan regulasi, dan masih lemahnya kemauan politik ( political will ) dari semua pemangku kepentingan.
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada Negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematik dan berkala. Oleh karenanya pemilu  digolongkan  juga  sebagai  elemen  terpenting  dalam  system  demokrasi.  Apabila  suatu negara  telah  melaksanakan  proses  pemilu  dengan  baik,  transparan,  adil,  teratur  dan berkesinambungan,  maka  negara  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  negara  yang  tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak  mampu  melaksanakan  pemilunya  dengan  baik,  dimana  terjadinya  berbagai  kecurangan, deskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.
Dalam sistem politik Negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan  setiap  lima  tahun,  baik  untuk  memilih  anggota  legislatif,  maupun  untuk  memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari
anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih President, Gubernur dan Bupati/Walikotanya. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam lembagai eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir  di  negara  ini  sejak  tahun  1998,  dimana  pada  masa-masa  sebelumnya  hak-hak  politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara  mobilisasi,  namun  rakyat  sendiri  tidak  diberikan  hak  politik  yang  sepenuhnya  untuk menyeleksi  para  pemimpin,  mengkritisi  kebijkan,  dan  proses  dialogis  yang  kritis,  sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya (Solikhin, 2017).
Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal  yang  sangat  fundamental  dalam  proses  demokrasi.  Apabila  masyarakat  memiliki  tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan  pemilukada  di  daerah-daerah.  Namun,  tidak  semua  perwujudan  demokrasi  itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi  proses  pemilihan.  Sistem  pemilu  yang  diterapkan  saat  ini  banyak  menimbulkan problematika  di  masyarakat, money  politic ,  mobilisasi  massa  pelibatan  anak-anak,  kecurangan dalam  pelaksanaan  pemilu,  hingga  menghalalkan  segala  cara  untuk  memenangkan  pemilu,  dan irrasionalitas dari para caleg dalam  ikhtiar pemilu,  hingga menghilangkan prinsip  keadilan dan kesetaraan.  Tidak  sedikit  gejolak  kerusuhan,  pertikaian,  dan  pertengkaran  diantara  masyarakat seolah-olah menjadi pembiasaan di kalangan masyarakat sebagai faktor dari sistem pemilu yang dianut (Hayat, 2014: 472).
Hal tersebut merupakan salah satu tantangan dalam pemilu yaitu kecenderungan maraknya praktek  politik  uang  ( money  politic )  yang  berlangsung  hampir  di  seluruh  tingkatan  pemilihan umum. Ari Dwipayana (2009) menyebutkan bahwa politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi  berbiaya  tinggi.  Sedangkan  Wahyudi  Kumotomo  (2009)  menyatakan  bahwa  setiap orang  tahu  bahwa  kasus-kasus  politik  uang  merupakan  hal  yang  jamak  dalam  pemilu  setelah reformasi.  Kendatipun  semua  calon  jika  ditanya  akan  selalu  mengatakan  bahwa  mereka  tidak terlibat  dalam  politik  uang,  warga  akan  segera  bisa  menunjuk  bagaimana  para  calon  itu menggunakan uang untuk “membeli suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini merupakan mata rantai dari terbentuknya kartel politik.
Demokrasi perwakilan  yang mengandalkan  votes (suara) dengan mudah diubah menjadi sebuah  komoditas,  yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibeli  waktu  pemilihan  umum  dengan  segala  teknik  dan  dijual  pula  dengan  segala  teknik. Fenomena  negatif  ini muncul dalam transisi demokrasi di  Indonesia. John Markoff (2002: 206) mengindikasikan bahwa fenomena ini sebagai hybrid dalam demokrasi masa transisi. Fenomena hybrid demokrasi ini merupakan percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah system politik. Larry Diamond memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu  ( pseudo-democracy ).  Indikatornya,  mekanisme  demokrasi  tidak  menjamin  adanya demokrasi  hakiki.  Politik  uang  ( money  politics )  merupakan  salah  satu  fenomena  negative mekanisme  elektoral  di  dalam  demokrasi.  Dalam  demokrasi  yang  belum  matang,  seperti  di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.
Suburnya  politik  uang  itu  juga  tidak  lepas  dari  cara  pandang  masyarakat  pemilih  yang permisif  terhadap  politik  uang  itu.  Pada  proses  demokrasi  di  Indonesia,  termasuk  demokrasi  di level  akar  rumput  (pilkades)  praktek money  politics tumbuh  subur,  karena  dianggap  suatu kewajaran  masyarakat  tidak  peka  terhadap  bahayanya.  Mereka  membiarkannya  karena  tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi. Studi Nico L. Kana  (2001:  9)  di  Kecamatan  Suruh,  misalnya  menemukan  bahwa  pemberian  uang  ( money politics )  sudah  biasa  berlangsung  di  tiap  pilkades  pada  masa  sebelumnya,  oleh  masyarakat setempat  hal  ini  dipandang  sebagai  simbol tali  asih .  Perihal  politik  uang  dari  sudut  pemilih  di pilkada, Sutoro Eko (2004) juga punya penjelasan. Menurutnya politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk  mencari  nilai-nilai  ideal  dan  membangun  visi  bersama,  lemahnya  aturan  main,  dan seterusnya.  Hal-hal  yang  disebut  oleh  Sutoro  Eko  itu  setidaknya  dapat  dilihat  dari  penelitian Ahmad Yani (dkk) (2008), yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye.
Sejak era Reformasi, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan berbagai jenis pemilihan umum (pemilu) secara berkala. Pemilu legislatif (pileg) DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota  telah  diselenggarakan  sejak  tahun  1999,  2004,  2009  dan  sampai  tahun  2014. Sedangkan  pemilu  presiden  (pilpres)  telah  berlangsung  di  tahun  2004,  2009  dan  2014.  Untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) juga secara langsung telah diselenggarakan sejak tahun 2005
dan penyelenggaraaan pilkada secara serentak sejak tahun 2015, 2017, dan 2018 (Sholikin, 2018). Di  tahun  2019,  Indonesia  menyelenggarakan  pilpres  dan  pileg  secara  serentak  untuk  pertama kalinya.
Politik uang di Pemilu 2019 berpotensi meningkat dari pemilihan umum (pemilu) 2014. Hal ini didasarkan beberapa hal. Pertama, sistem dan mekanikal pemilu tidak berubah dari 2014. Artinya,  sisi  personal  atau  orientasi  kompetisi  Pemilu  masih  berbasis  calon  legislative dibandingkan partai politik. Kedua, orientasi kompetisi Pemilihan Legislatif 2019 tetap berbasis pada  sisi  popularitas  dan  personalitas  calon  legislatif.  Ketiga,  untuk  bisa  terpilih,  maka  setiap calon  legislatif  tetap  akan  berupaya  meningkatkan  popularitasnya,  meningkatkan  aktivitas kampanye, dan secara personal membiayainya. KPU pada tahun 2019 mencatat dalam laporannya terkait dana kampanye oleh 16 partai politik senilai Rp 427.151.741.325. Total sumbangan calon legislatif  Rp  337.856.293.303  atau  79,10  persen.  Sedangkan  partai  20,09  persen,  sisanya sumbangan perseorangan. 79,10 persen penerimaan dana kampanye dari calon legislatif, secara konsisten  menunjukkan  orientasi  personal  di  Pileg  2019  sama  kuatnya  dengan  Pileg  2014 (Laporan ICW 2019).
Isu terkait besarnya peredaran uang dalam setiap gelaran pemilu di Indonesia ini kemudian membawa berbagai konsekuensi bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan dari sisi pemilih sehingga fenomena maraknya praktek politik uang juga menjadi isu utama dalam penyelenggaraan setiap pemilu. Hal ini tentu berdampak sangat krusial bagi tegaknya fungsi utama dari pemilu yaitu sebagai  instrumen  untuk  sirkulasi  kekuasaan  dalam  rangka  rekruitmen  untuk  mengisi  jabatan- jabatan publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dalam mengelaborasi berbagai macam literature baik berupa buku, jurnal, maupun literature yang relevan dengan tema tulisan. Metode kepustakaan ini dipilih dikarenakan ingin memadukan hasil temuan bertema sama sebagai  kajian  pendahuluan (preliminary  studies) dengan  kajian  kekinian  (Zed,  2008:  2).  Hal tersebut  ditujukan  untuk  verifikasi  kajian  terdahulu,  sekaligus  menemukan  unsur  kebaruan (novelty) dalam penelitian selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Sistem dan Mekanikal Pemilu 2019
Demokrasi  yang  telah  dibangun  seharusnya  berjalan  tanpa  ada  gangguan  akan menghasilkan suatu system yang demokratis di dalam masyarakat, namun bila dibangun sebagai ajang politik praktis tidak beretika maka sama saja dengan membangun rumah di atas padang pasir. Esensi  demokrasi  adalah  partisipasi  publik  dalam  menentukan  pejabat-pejabat  publik  dalam pembuatan kebijakan publik, demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Asumsi inilah yang mendasari bahwa pemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandigkan dengan perwakilan. Kualitas sistem demokratis  ikut  di  tentukan  oleh  kualitas  proses  seleksi  para  wakil,  termasuk  para  wakil  yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan. Dengan demikian pemilihan umum secara langsung  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  bisa  dipilih  untuk  menigkatkan  legitimasi pemerintahan.
Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi  penting  bagi  keberlangsungan  demokrasi  perwakilan. Kedua, pemilu  mejadi  indikator negara demokrasi. Ketiga, pemilu terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dimana Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan  tumbangnya  penguasa-penguasa  otoriter  akibat  dari  pemilu  yang  mereka  sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu (Pamungkas, 2009: 3-4).
Pemilihan umum adalah suatu contoh partisipasi politik yaitu kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat unutk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan  perwakilan  rakyat  untuk  menjalankan  kedaulatan  rakyat.  Sangat  bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara. Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme pemilihan umum maka keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai energy demokrasi itu sendiri.  Pemilihan  umum  dengan  makna  demokratisnya  adalah  tempat  berkompetisinya  partai politik  yang  secara  umum  dapat  menjadi  tempat  pembelajaran  bagi  elit  dan  komponen  bangsa lainnya. Selain itu pemilihan umum juga terkait dengan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan kepada kandidat dan partai politik yang ada (Hendrik, 2003:52).
Desain  pemilu  serentak  di  kebanyakan  negara  lain  menunjukkan  bahwa  sistem  pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengkombinasikan waktu
pelaksanaan  yang  serentak,  sistem proporsional dalam  pemilu  legislatif,  dan  sistem plurality dalam menentukan pemenang pemilu presidennya (Wijayanti & Purwaningsih, 2015: 52). Sistem plurality sendiri  sebetulnya  cenderung  menghasilkan  sedikit  kandidat  presiden.  Ketika  pemilu presiden para pendukung kandidat dalam sistem ini cenderung mengabaikan Para kandidat yang tidak kompetitif ( nonaviable ) supaya mereka dapat fokus pada dua kandidat teratas.
Hal  ini mendorong proses  koalisi antar partai sejak awal  karena  hanya ada satu putaran pemilihan.  Partai  yang  mestinya  mengajukan  calon  sendiri  namun  calonnya  kurang  kompetitif cenderung akan mendrop calonnya dan meng- endorse satu di antara dua calon paling kompetitif dengan harapan akan mendapatkan konsesi politik pasca pemilu presiden. Dampak – reduktif dari sistem plurality menjadi tidak berpengaruh terhadap penyederhanaan partai di legislatif, dengan asumsi  pemilu  legislatif  dilaksanakan  dengan  system  proporsional.  Mekanisme plurality ini berpengaruh terhadap partai-partai ketika dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Partai- partai cenderung akan mencalonkan salah satu dari dua kandidat paling kompetitif, dan berujung pada mengumpulnya dukungan partai-partai legislative pada dua kandidat tersebut. Ketika salah satu dari kandidat itu memenangkan pemilu presiden, maka dukungan terhadap presiden tersebut di  legislatif  cenderung  akan  mayoritas  atau  mendekati  mayoritas.  Dengan  demikian  gabungan sistem pemilu presiden plurality yang dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif adalah yang paling mungkin membantu penguatan sistem presidensial multipartai.
Sistem pemilu presiden dengan majority runoff , di sisi lain, cenderung memiliki dampak - inflationary terhadap  jumlah  partai,  sekalipun  dilaksanakan  serentak  dengan  pemilu  legislatif. Partai  dan  kandidat  yang  berkompetisi  dalam  sistem  ini  lebih  terfokus  pada  bagaimana  maju keputaran  kedua. Selama tidak ada  kandidat  yang sangat dominan maka seorang  kandidat  yang memperoleh  minimal  sepertiga  dari  suara  punya  kemungkinan  untuk  maju  ke  putaran  kedua (Wijayanti & Purwaningsih, 2015: 52).
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Beberapa  pasal  tersebut mengatur  ketentuan  Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  dan  Pemilihan  Presiden  yang  di laksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak  atau  Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan  dan  Pemilihan  Presiden  dilakukan  secara
serentak  yang  dimulai  pada  tahun  2019  dan  tahun-tahun  selanjutnya  (Putusan  Mahkamah Konstitusi, 2013: 85-87).
Sehingga  dengan  demikian  pertumbuhan  partisipasi  rakyat  dalam  hal  politik  akan meningkat.  Bagi  warga  Negara  dengan  pengetahuan  politik  yang  rendah  dan  keadaan  ekonomi menengah ke bawah akan sangat sulit bagi mereka agar terhindar dari money politic , karena hal tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Disadari atau tidak semakin maraknya money  politic  di  dalam  masyarakat  sehingga  masyarakat  semakin  pasif  terhadap  kehidupan berpolitik dan bahkan cenderung acuh. Hal ini didorong oleh pelaku para calon pemimpin Negara yang  menjamur  kemunculannya  dan  bertarung  demi  memperoleh  suara  terbanyak  dan  menhadi pemenang  dan  tidak  mengedepankan  aspek  demokratis  aktif.  Mereka  para  calon  pemimpin melakukan berbagai macam cara agar menjadi pemenang dalam pemilihan dengan mengorbankan harta  bendanya  untuk  membeli  suara  rakyat.  Padahal  disadari  atau  tidak  merekalah  bibit-bibit koruptor. Pada akhirnya money politic menjadi ajang yang sudah layak dan lazim dilakukan setiap kali ada pemilu /pemilukada di dalam masyarakat tanpa adanya pencegahan atau penindakan dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah (Rahmatia, 2015 : 376).
Politik dan uang merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah „politik uang‟ (dalam bahasa Inggris: “ money politics ‟) mungkin termasuk salah satu istilah yang sudah sangat sering  didengar.  Istilah  ini  menunjuk  pada  penggunaan  uang  untuk  mempengaruhi  keputusan tertentu,  entah  itu  dalam  Pemilu  ataupun  dalam  hal  lain  yang  berhubungan  dengan  keputusan ‐ keputusan penting. Dalam pengertian seperti ini,  “uang‟ merupakan “alat‟ untuk mempengaruhi seseorang  dalam  menentukan  keputusan.  Tentu  saja  dengan  kondisi  ini  maka  dapat  dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain, tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut. Praktik politik uang (money politics) dalam  Pemilu  Serentak  2019  diperkirakan  akan  naik.  Kondisi  ini  dipicu  sistem  pemilihan proporsional terbuka,  ditambah  dengan  bertambahnya  aktor  politik  yang  maju  sebagai  calon legislatif (caleg) sehingga dipastikan persaingan akan semakin ketat. Di sisi lain, perhatian publik dan  media  massa  dalam  pemilu  serentak  ini  lebih  banyak  tersedot  pada  perhelatan  pemilihan presiden  (pilpres)  sehingga  pertarungan  di  tingkat  bawah  dalam  kontestasi  pemilihan  legislatif (pileg) diperkirakan akan semakin brutal .
Sistem  pemilu  serentak  tahun  2019  memakai open  list  proprotional  system ,  sehingga kemungkinan  besar  praktik  politik  uang  akan  menjadi new  normal ,  normalitas  baru  karena
mekanismenya  masih  sama  dengan  system  pemilu  periode  sebelumnya.  Dalam  penelitian  yang dilakukan  Indikator  Politik  Indonesia  (IPI)  2018,  praktik  politik  uang  di  Indonesia  sungguh memprihatinkan karena berada di posisi ketiga terbesar di dunia. Rata-rata 28,6 persen pemilih di Indonesia  mengakui  menerima  politik  uang.  Angka  tertinggi  dengan  berbagai  macam  metode bertanya kepada responden di 2014, itu 33 persen. Artinya satu dari tiga orang Indonesia menerima politik uang. Itu equal dengan 60 juta orang. Kenyataan ini jika dibandingkan pada pemilu-pemilu sebelumnya juga ada tren terus meningkat. Pada Pemilu 2009, praktik politik uang hanya mencapai 10%, kemudian pada Pemilu 2014 naik menjadi 33%. Sementara sasaran dari praktik politik uang ini adalah orang yang dekat dengan partai politik. Sehingga secara relatif cenderung orang yang dekat dengan partai disasar politik uang, tapi secara absolut, politik uang itu terjadi di swing voters (Muhtadi : 2018).

## b. Orientasi Kompetisi Berbasis pada sisi Popularitas dan Personalitas
Kehidupan politik di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia umum, ketika terjun dalam arena politik membutuhkan modal yang cukup banyak. Seperti di antaranya harus cerdas, credible , accountable ,  punya  jaringan  yang  luas,  bermoral,  amanah,  dan  punya  uang  banyak.  Namun demikian yang terakhir (uang) selalu menjadi problem tersendiri. Terutama bagi mereka yang baru pernah  terjun  dalam  dunia  politik  praktis  dan  tidak  mempunyai  cukup resources untuk  itu. Menghilangkan  kesempatan  munculnya  pimpinan  yang  berkualitas.  Uang  dan  politik  ibarat makanan  (nasi)  dan  lauk.  Keduanya  harus  selalu  seiring  dan  seirama.  Nasi  tanpa  lauk  yang menyertainya  hanya  akan  membuat  makan  tidak  berasa.  Begitu  pun  terjun  dalam  dunia  politik praktis tanpa mempunyai uang hanya akan membuat imaginasi kekuasaan semakin menjauh.
Dana dan kuasa adalah dua sisi mata uang, saling melengkapi dan saling menguatkan. Dana menjadi modal untuk merebut kekuasaan; kuasa menjadi alat penting untuk mengumpulkan dana. Demikian seterusnya, sehingga tidak ada pemegang kekuasaan yang tak berhasrat mengumpulkan dana; sebaliknya tidak ada pemilik dana yang bisa mengabaikan kekuasaan. Di sinilah hubungan partai politik dengan uang menjadi tak terpisahkan. Sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai  politik  membutuhkan  uang  agar  misinya  berhasil;  selanjutnya  ketika  sukses  memegang kekuasaan, partai politik terus mengakumulasi uang agar terus bisa bertahan. Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legetimasi kekuasaan  adalah dukungan rakyat  yang dicerminkan  oleh  hasil pemilu.  Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar.
Namun, partai politik sesungguhnya tidak hanya butuh dana kampanye, tetapi juga dana untuk  menggerakkan  organisasi  sepanjang  waktu  antara  dua  pemilu.  Dana  jenis  ini  juga  tidak sedikit, karena demi menjaga kepercayaan rakyat, partai politik harus terus eksis melalui beragam kegiatan:  operasional  kantor,  pendidikan  politik,  kaderisasi,  unjuk  publik  ( public  expose ),  serta konsolidasi organisasi yang melibatkan kepengurusan tingkat pusat, daerah hingga pelosok desa. Pada  awalnya  dana  politik,  baik  dana  operasional  partai  politik  maupun  dana  kampanye, didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis yang kuat antara anggota dengan partai  politik  sebagai  alat  perjuangan  ideologi,  menyebabkan  anggota  sukarela  memberikan sumbangan kepada partai politik. Partai berbasis massa luas tentu saja mendapatkan dana besar meskipun nilai sumbangan per anggota kecil.
Namun  seiring  dengan  redupnya  hubungan  ideologis  antara  anggota  dengan  partai, karakter  partai  politik  berbasis  massa  mulai  pudar.  Padahal  kebutuhan  partai  politik  akan  dana tidak  pernah  berkurang,  bahkan  terus  bertambah.  Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi komunikasi  massa  di  satu  pihak,  dan  kebebasan  berpolitik  untuk  mengakses  kekuasaan  di  lain pihak,  menyebabkan  kompetisi  merebut  dukungan  rakyat  melalui  pemilu  menjadi  sangat  ketat. Yang pertama ditandai oleh berkembangnya metode kampanye yang memanfaatkan media massa, seperti surat kabar, radio dan televisi, yang membutuhkan biaya tidak sedikit; sedang yang kedua ditandai  oleh  munculnya  kelompok-kelompok  kepentingan  yang  berubah  menjadi  partai  politik sehingga persaingan antarpartai menjadi lebih sengit.
Akibatnya,  upaya  merebut  dan  mempertahankan  pengaruh  partai  politik  di  masyarakat membutuhkan  dana  operasional  partai  politik  tidak  sedikit;  demikian  juga  kampanye  untuk memperebutkan dukungan rakyat melalui pemilu, membutuhkan dana besar. Pada kondisi iuran anggota tidak bisa diharapkan lagi, maka untuk mendapatkan dana besar, partai politik mau tidak mau  berpaling  kepada  para  penyumbang,  baik  penyumbang  perseorangan,  kelompok  maupun lembaga, khususnya badan usaha. Di sinilah partai politik menghadapi dilema besar: di satu pihak, untuk  mempertahankan  pengaruh  dan  merebut  suara  rakyat,  partai  politik  membutuhkan  dana besar;  di  lain  pihak,  besarnya  dana  sumbangan  membuat  partai  politik  tergantung  kepada  para penyumbang,  sehingga  partai  politik  bisa  terjebak  kepada  kepentingan  para  penyumbang  dan melupakan misi memperjuangkan kepentingan rakyat.
Hal  ini  berarti  bahwa  bagi  mereka  yang  ingin  terjun  dalam  dunia  politik  mereka  harus mempunyai uang yang cukup. Sebab, uang adalah salah satu faktor determinan untuk bisa maju dalam  kancah  politik.  Sehingga  dalam  kajian  ilmu  politik,  penting  untuk  mempertanyakan
seberapa penting uang dalam politik dan sejauhmana uang memberi pengaruh terhadap kehidupan politik di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri uang memegang peranan penting dalam proses-proses politik.  Bagaimana  tidak.  Seseorang  yang  tadinya  tidak  popular  dan  tidak  punya  kapasitas  dan kredibilitas  bisa  dengan  mudah  menggapai  kekuasaan  yang  diperebutkan  banyak  orang  hanya dengan  benda  yang  bernama  uang.  Dalam  ranah  politik  uang  merupakan  faktor  yang  sangat penting.
Uang bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi terbentuknya keseimbangan demokrasi. Namun, uang juga bisa menjadi bencana manakala pemanfaatannya tidak didasarkan pada aturan legal formal dan cenderung untuk mendanai aktivitas-aktivitas ilegal. Dalam konteks yang demikian uang acap kali menjadi alat membeli suara ( money politics ). Atau sebagai alat jual beli  jabatan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  oknum  untuk  mengejar  kepentingan  politik  sesaat. Kenyataan  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  bagi  mereka  yang  mempunyai  uang  banyak  uang sering  kali  menjadi  alat  untuk  mencapai  kekuasaan.  Sementara  bagi  mereka  yang  tidak  berduit mereka  akan  menghalalkan  segala  cara  untuk  mendapatkan  uang  tersebut.  Kondisi  di  atas menegaskan  bahwa  tidak  selamanya  uang  memberikan  dampak  positif.  Pengaruh  uang  dalam dunia politik memberikan risiko yang sangat rawan.
Setidaknya office  of  democracy  and  governance (2003)  mencatat  ada  4  macam  potensi risiko  yang  kemungkinan  besar  akan  timbul. Pertama adalah  " uneven  playing  field ".  Dalam konteks  ini  uang  memberikan  dampak  pada  kompetisi  yang  tidak  sehat  antara  satu  kelompok dengan kelompok yang lain. Asumsi yang dibangun adalah sportivitas permainan politik menjadi kian  langka  manakala  uang  hanya  dimanfaatkan  oleh  segelintir  kelompok  sehingga  kondisi tersebut  berdampak  pada  keterbatasan  ruang  gerak  bagi  kelompok  yang  lain  yang  tidak mempunyai cukup uang. Kedua adalah " unequal access to the office". Kondisi ini mengisyaratkan bahwa uang telah menciptakan kondisi diskriminatif terhadap politik representasi. Hal ini terjadi sebab kekuasaan hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang mempunyai kontribusi uang sangat besar. Ketiga adalah " co-opted politicians ". Uang menciptakan relasi yang tidak seimbang antara pemerintah  (sebagai  pihak  yang  menerima  uang)  dan  donator  (pihak  yang  memberi  uang). Ironisnya, pemerintah akan berada pada posisi yang lemah. Kondisi demikian akan terjadi di mana bagi mereka yang telah menyuntikkan dananya. Mereka akan dengan mudah melakukan kooptasi dan  intervensi  terhadap  para  birokrat  dan  politisi  sehingga  roda  pemerintahan  tidak  lagi independen. Keempat adalah "tainted  politics". Uang  berisiko  terhadap  lahirnya  sistem pemerintahan  yang  korup  dan  mengesampingkan  eksistensi  hukum.  Pada  konteks  ini  roda
pemerintahan bisa berjalan. Namun demikian wibawa pemerintah serta supremasi hukum menjadi barang langka.
Berpijak dari fenomena tersebut untuk mengontrol merajalelanya praktek penyelewengan uang dalam dunia politik harus ada good will dan komitmen semua pihak untuk berusaha keras agar  bisa  membendung  praktek  terlarang  tersebut.  Aturan  dengan  mengikutsertakan  semangat kredibelitas dan akuntabilitas saja tidak cukup sehingga aspek moral harus ditempatkan di garda terdepan. Moralitas memberi andil  yang cukup besar dalam rangka membendung praktek  kotor yang kerap muncul dalam dunia politik.

## c. Peran Uang dalam Pemilu Serentak 2019
Di antara banyak faktor penting agar sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik, hanya sedikit yang diperdebatkan secara luas mengenai pembiayaan kampanye dalam pemilihan umum (pemilu).  Untuk  beberapa  orang,  uang  dalam  arena  politik  berfungsi  sebagai  bentuk  ekspresi kebebasan berbicara serta sebagai  instrumen  yang efektif untuk menginformasikan pemilih dan membangun  demokrasi  yang  inklusif.  Namun,  bagi  yang  beberapa  pendapat  lain,  penggunaan uang  yang  tidak  terkendali  dalam  politik  dapat  mengikis  fungsi  demokrasi  karena  dapat menyebabkan kampanye yang berlebihan, akses yang tidak setara terhadap kekuasaan, dan politisi yang terikat dengan kelompok-kelompok kepentingan khusus (Coate, 2002 : 630).
Dalam  prakteknya,  hampir  setiap  negara  dengan  pluralisme  politik,  telah  mengadopsi beberapa  jenis  peraturan  keuangan  politik  mulai  dari  kewajiban  menginformasikan  sumber sumbangan dan kewenangan pengungkapan dana sumbangan tersebut, hingga formula persyaratan untuk  membatasi  kontribusi  kampanye  dan  /  atau  belanjanya.  Riset  Marcin  Walecki  bahkan menguraikan  bahwa  terhadap  60  negara  demokrasi  terdapat  25  negara  telah  memiliki  regulasi mengenai  batasan  dana  kampanye.  Beberapa  negara  tersebut  diantaranya  Kanada,  Perancis, Irlandia,  Israel,  Italia,  Selandia  Baru,  Spanyol  dan  negara-negara  Britania  Raya  termasuk  di dalamnnya Inggris (Walecki, 2007 : 3). Negara-negara seperti Kanada dan Inggris bahkan telah membatasi belanja kampanye oleh partai dan individu selama beberapa dekade terakhir. Saat ini, partai politik di Kanada  hanya dapat membelanjakan 73,5 sen untuk setiap pemilih di distrik di mana  mereka  bersaing.  Di  Britania  Raya,  legislasi  yang  mengatur  pengeluaran  telah  ada  sejak Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 1883. Pada pemilihan umum 2005, belanja kampanye di tingkat nasional dibatasi sekitar US $ 42.000 per konstituen yang dipertandingkan (Scarrow, 2007 : 203).
Fakta terbaru bahkan menyatakan bahwa dua pertiga dari negara-negara Organisation for Economic  Co-operation  and  Development  (OECD) telah  mempunyai  regulasi  mengenai  batas pengeluaran  kampanye untuk partai atau  kandidat (Speck, 2013  : 17). Salah satu dari beberapa pengecualian  di  antara  negara-negara  maju  adalah  Amerika  Serikat,  dimana  Mahkamah  Agung Amerika Serikat dalam kasus McCutcheon v. Federal Election Commission memutuskan bahwa pembatasan  dana  kampanye  adalah  inkonstitusional  dan  berpotensi  melanggar  hak  kebebasan berbicara.  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  pada  medio  2014  dalam  perkara McCutcheon  v. Federal  Election  Commission telah  membatalkan  ketentuan  mengenai  pembatasan  keseluruhan jumlah  dana  yang  bisa  diberikan  para  donor  bagi  kampanye  politik.  berdasarkan  ketentuan pembatasan dana kampanye, para donor bisa memberi sumbangan kepada para calon dan kegiatan politik sebanyak yang diinginkan asalkan jumlah totalnya tidak melebihi 123,300 $. Putusan itu diambil  dengan  dengan  perbandingan  5  berbanding  4  hakim  yang  menentang.  Kelima  hakim agung yang setuju berasal dari partai konservatif dan diangkat oleh presiden dari Partai Republik, sementara  empat  hakim  lainnya  berasal  dari  partai  liberal  diangkat  oleh  presiden  dari  Partai Demokrat.  Ketua  hakim  agung,  John  Robert  dalam  putusan  tersebut  bahkan  menolak  pendapat pemerintahan  Presiden  Barack  Obama  bahwa  pembatasan  sumbangan  diperlukan  untuk memerangi korupsi dalam politik. John Robert mengemukakan “Spending large sums of money in connection  with  elections,  but  not  in  connection  with  an  effort  to  control  the  exercise  of  an officeholder’s official duties, does not give rise to such quid pro quo corruption. Nor does the possibility that an individual who spends large sums may garner “influence over or access to” elected  officials  or  political  parties.  And  because  the  Government’s  interest  in  preventing  the appearance of corruption is equally confined to the appearance of quid pro quo corruption, the Government may not seek to limit the appearance of mere influence or access” (Waldman, 2014 : 4).
Di  Indonesia  sendiri,  pasca  jatuhnya  rezim  Orde  Baru,  dana  yang  dihabiskan  nyatanya semakin meningkat; demikian juga dengan gelombang dana yang berputar dalam penyelenggaran maupun  kontestasi  pilkada.  Peningkatan  jumlah  dana  itu  tidak  hanya  terjadi  pada  biaya penyelenggaraan yang dibebankan pada APBN dan APBD tetapi juga biaya kampanye yang harus ditanggung  partai  politik,  calon  anggota  legislatif,  calon  presiden,  dan  calon  kepala  daerah (Kompas, 2016). Selain  itu, Kenaikan  harga pokok  kebutuhan  kampanye akibat  inflasi tahunan dengan  sendirinya  menaikkan  total  harga  kebutuhan  kampanye.  Demikian  juga  penambahan jumlah  pemilih,  jumlah  kursi  yang  diperebutkan,  dan  jumlah  calon,  mengakibatkan  total  biaya kampanye  menjadi  berlipat.  Selain  faktor  ekonomi  dan  demografi  tersebut,  peningkatan  dana
kampanye  juga  disebabkan  oleh  faktor  politik.  Perubahan  sistem  pemilu  atau  instrumen  sistem pemilu nyatanya telah melipatgandakan biaya kampanye. Pemilu 1999 yang menggunakan daftar calon  tertutup  dan  Pemilu  2009  yang  menggunakan  daftar  calon  terbuka,  telah  menggandakan dana kampanye. Pada Pemilu 1999 kampanye hanya dilakukan oleh partai politik; sedangkan pada Pemilu 2009, selain partai politik, para calon anggota legislatif juga berkampanye, hal serupa juga terjadi dalam Pemilu 2014 dan 2019.
Teten Masduki (2004) menyebutkan bahwa politik uang (money politics) berbeda dengan ongkos  politik (cost  politic). Politik  uang  menurutnya  ialah  pemberian  uang,  atau  barang,  atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya  menjadi  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah.  Sedangkan  biaya  politik (cost  politic) misalnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah uang politik,  atau  biaya  atau  ongkos  politik.  Lebih  jauh  Teten  Masduki  (2004)  menyebutkan  bahwa politik  uang  merupakan  fenomena  baru  yang  rnuncul  dalam  dua  kali  pemilu  terakhir.  Dalam pemilu-pemilu pada era Orde Baru, tindak korupsi dalam pemilu lebih didominasi oleh manipulasi perhitungan suara dan pemilih, yang dilakukan oleh panitia pemilih dan birokrasi pemerintah. Di masa lalu, upaya untuk memengaruhi pemilih dilakukan oleh partai penguasa (the ruling party) dalam penggunaan fasilitas publik, seperti pembangunan proyek-proyek pemerintah yang populis menjelang pelaksanaan pemilu. Perkembangan  ini  kemungkinan ada  kaitannya dengan semakin terbukanya  penyelenggaraan  pemilu  karena  dijalankan  oleh  sebuah  lembaga  yang  relatif independen dan bukan oleh birokrasi pemerintah seperti di masa lalu. Besarnya pengaruh politik partai  yang  berkuasa  terhadap  penyelenggaraan  pemilu  juga  semakin  berkurang.  Dengan demikian, korupsi dalam pemilu sekarang telah bergeser ke ranah yang melibatkan uang, misalnya dalam bentuk pembelian suara (vote buying), baik langsung atau tidak.
Akhirnya, kampanye di media massa elektronik, khususnya televisi, yang semakin mahal, juga  berdampak  langsung  pada  penambahan  biaya  kampanye.  Dalam  hal  ini,  partai  politik  dan calon tidak bisa menghindari kampanye di televisi, karena televisi merupakan media yang paling luas  dalam  menjangkau  masyarakat  dan  paling  efektif  dalam  meyakinkan  pemilih.  Biaya kampanye  yang  terus  meningkat  akhirnya  menimbulkan  ketimpangan  atau  ketidakadilan  di kalangan partai politik peserta pemilu dan calon. Partai politik dan calon yang memiliki dana besar dapat  memaksimalkan  kampanyenya untuk  merebut suara pemilih sedangkan partai politik dan
calon yang memiliki dana pas-pasan terpaksa berkampanye apa adanya sehingga sulit merebut hati pemilih.  Dari  pemilu  ke  pemilu  menunjukkan  peran  besar  televisi  dalam  mempengaruhi  suara pemilih sehingga partai politik dan calon yang mampu membeli lebih banyak iklan kampanye di televisi  cenderung  berhasil  meraih  suara.  Padahal,  kenyataannya  tidak  semua  partai  politik  dan calon memiliki kemampuan membeli iklan kampanye di televisi secara maksimal (Muhtadi, 2018 : 58).
Jika selama masa pemilu besarnya dana kampanye menimbulkan ketidakadilan di kalangan partai politik peserta pemilu dan kandidat. Selain itu, pada pasca pemilu besarnya dana kampanye menyebabkan korupsi di lingkungan pejabat politik. Hal itu terjadi karena para kader partai politik yang  menduduki  jabatan  politik  harus  mengumpulkan  dana  untuk  membiayai  kegiatan  partai politik dan mempersiapkan dana kampanye untuk pemilu berikutnya. Keharusan mengumpulkan dana  itulah  yang  mendorong  mereka  menyalahgunakan  kewenangannya  sebagai  pejabat  publik untuk memanfaatkan atau mengambil dana  negara  yang dikelolanya. Terus meningkatnya dana kampanye, di satu pihak telah menimbulkan ketidakadilan di kalangan peserta pemilu dan calon; di lain pihak, telah mendorong terjadinya korupsi di lingkungan pejabat politik. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, sebab pada ujungnya hal itu akan menjadikan rakyat tidak percaya  kepada  pemilu  sebagai  instrumen  demokrasi,  menyebabkan  tidak  percaya  kepada demokrasi sebagai  tatanan  yang paling sedikit menistakan  kemanusiaan. Oleh  karena  itu,  harus ada upaya nyata agar dana kampanye bisa dikontrol sehingga tercipta keadilan dalam berkampanye serta mencegah sedini mungkin agar para pejabat politik hasil pemilu tidak terlibat korupsi. Upaya yang paling mudah dilakukan sekaligus paling efektif hasilnya adalah melakukan pembatasan dana kampanye (Afifuddin, dkk, 2015 : 18).
Saat  ini,  regulasi  pembatasan  dana  kampanye  dari  sisi  pemasukan  atau  penyumbang terbukti  belum  mampu  membatasi  dana  kampanye  secara  keseluruhan  sehingga  menimbulkan ketimpangan  di  kalangan  partai  politik  peserta  pemilu  dan  calon  serta  mendorong  terjadinya korupsi  di  lingkungan  pejabat  politik  pasca  pemilu.  Terdapat  beberapa  contoh  aktual  praktik korupsi yang dikaitkan upaya memperoleh dana kampanye, misalnya kasus penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu  yang  memiliki skandal penyuapan dengan pengusaha sekaligus pengurus Partai Demokrat, Hartati Murdaya. Hartati memiliki kepentingan untuk mengurus hak guna usaha perkebunan dan memberikan suap kepada Bupati Amran senilai Rp 3 miliar, yang kebetulan saat itu menjadi kontestan pilkada 2012 (Irawan, dkk, 2012 : 18). Hasil penelitian Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu tahun 2009-2010 juga menunjukkan bahwa saat Pemilu dan Pemilukada digelar, pemerintah.
Selain potensi korupsi, pengaturan dana kampanye pilkada yang saat ini terurai khususnya dalam  Peraturan  KPU  No  5  Tahun  2017,  nyatanya  masih  menyisakan  beragam  permasalahan seperti masih dimungkinkannya non bank transferred based donation yang jelas hal ini membuka peluang  munculnya  donasi  yang  tidak  terdokumentasi  dan  tidak  dilaporkan,  Tidak  adanya pembatasan maksimal sumbangan dana kampanye dari calon dan partai politik yang keadaan ini jelas  membuka  ruang  untuk  munculnya  modus  melaporkan  donasi  pihak  lain  sebagai  dana kampanye dari calon atau partai politik (untuk menghindar dari  ketentuan pembatasan), Sistem audit  dana  kampanye  yang  tidak  memadai,  dan  belum  terhubungnya  pengawas  pemilu  dengan lembaga-lembaga  lain  yang  memiliki  relevansi  dalam  pemeriksaan  dana  kampanye,  misalnya kantor pajak dan bank.

## d. Mahalnya Ongkos Pemilu dalam Sistem Demokrasi
Pemilu serentak memerlukan modifikasi (perubahan) pada sistem pemilihan legislatifnya. Tanpa perubahan sistem, Pemilu 2019 bisa lebih buruk kualitasnya dibanding dengan Pemilihan legislative 2014. Tanpa penyempurnaan sistem, Pemilu 2019 bisa menjadi ajang lebih maraknya praktek politik uang ( money politics ), gagal mewujudkan sistem presidensial yang dicita-citakan, dan akibatnya akan mendistorsi implementasi ketentuan konstitusi yang terkait dengan kedaulatan rakyat.  Implikasi  yang  diharapkan  dari  adanya  pemilu  serentak  adalah  efisiensi  pelaksanaan pemilu  disertai  efektivitas  yang  mengikutinya,  yang  dapat  menekan  pengeluaran  dana  negara dalam  pemilu.  Dengan  pemilu  serentak,  maka  partai  politik  dituntut  untuk  menyederhanakan system parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak  kepada  konsepsi  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  didukung  secara  penuh  dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Sholikin, 2013).
Selain itu, hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat secara relevan antara anggota legislatif  terpilih  dengan  presiden  terpilih  terhadap  penguatan  sistem  presidensial.  Presiden sebagai kepala negara dapat melakukan fungsinya terhadap sistem presidensial secara sistematis korelatif dengan integrasi yang signifikan dalam kerjasama dengan DPR. DPR menjadi penguat dalam sistem presidensial terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Presiden dapat melaksanakan wewenang  presidensialnya  dengan  dukungan  yang  sangat  kuat  di  parlemen  sebagai  penyangga pemerintahan  melalui  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  legislator.  Oleh  karenanya,  system
pemilu  serentak  harus  didukung  oleh  sistem  multipartai  sederhana  sebagai  komponen  penting dalam pemilu.
Di Indonesia, pemilu anggota legislatif dilaksanakan terlebih dahulu dari pemilu presiden. Tingkat partisipasi politik dari masyarakat pada pemilu legislatif dalam pemilu 2009 sebesar 71%, sementara dalam pilpres turun menjadi 72,09%. Sedangkan dalam pemilu 2014, partisipasi pemilih dalam  pemilu  anggota  legislatif  sebesar  75,1%  sedangkan  dalam  pemilihan  umum  presiden sebesar  69,58%  (Purnamasari,  2017).  Penurunan  tingkat  partisipasi  pemilih  ini  bias  dihindari apabila dilaksanakan pemilu serentak. Dengan demikian, pemilu serentak antara pileg dan pilpres akan meningkatkan partisipasi. Argumen pemilu serentak akan meningkatkan partisipasi pemilih, selain alasan efisiensi waktu, tenaga dan biaya dari pemilih yang dikeluarkan untuk datang ke TPS. Riker dan Ordeshook (dalam Stockemer & Calca, 2014: 564) menyatakan bahwa pemilu serentak akan memberikan dorongan psikologis, yaitu mereka menilai bahwa mereka memilih dua pejabat tinggi secara serentak.
Pemilu serentak memberikan peluang bagi terciptanya system pemerintahan presidensial yang lebih kuat dan stabil. Hal ini karena koalisi yang dibentuk dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan  lebih awal  dan didasarkan  kepada  visi misi  yang sama, tidak  semata-mata  untuk  memenangkan  pemilihan.  Hal  ini  sebagaimana  dinyatakan  oleh Reynolds, Reilly, & Ellis (2008: 124) bahwa pemilu serentak menguntungkan partai pendukung presiden,  dan  mengurangi  fragmentasi  antara  legislative  dan  eksekutif.  Dengan  demikian  maka koalisi yang dibangun akan menjadi lebih solid. Koalisi yang memperoleh dukungan mayoritas di parlemen  dan  memenangkan  pilpres  kemungkinan  akan  berjuang  untuk  memenangkan  pilkada. Kekuasaan yang sama pada level nasional dan lokal akan memudahkan presiden dalam melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berjenjang sehingga pemerintahan juga akan lebih efektif.
Dengan  peluang  adanya  pemilu  serentak,  partai  politik  bisa  melaksanakan  fungsi- fungsinya secara lebih efisien. Waktu, tenaga dan biaya yang dibutukan oleh partai politik untuk kampanye menjadi  lebih efisien  karena dilakukan secara bersamaan. Koalisi dalam mengusung pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  bisa  dilakukan  lebih  awal.  Partai  politik,  bahkan partai kecil sekalipun mempunyai peluang yang sama dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan capres dan cawapres yang popular dan bisa diterima oleh partai- partai yang lain merupakan cara untuk mendongkrak suara partai dan memenangkan pemilu.
Peluang adanya pemilu serentak bagi penyelenggara pemilu adalah efisiensi biaya pemilu itu  sendiri.  Dalam  konteks  Indonesia,  penyelenggara  pemilu  meliputi  KPU  dan  Bawaslu  yang dalam pelaksanaan tugasnya secara etis dikontrol oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiu (DKPP).  KPU  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pemilu  mulai  dari  pendataan  pemilih, menerima  dan  memvalidasi  nominasi  kontestan  pemilu  baik  partai  politik  maupun  kandidat, melaksanakan  pemilu,  perhitungan  suara  dan  rekapitulasi  suara.  Sementara  Bawaslu  bertugas mengawasi  pelaksanaan  pemilu  agar  sesuai  dengan  asas  pemilu  yang  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi tersebut tentunya terkait banyak aspek teknis  pemilu  dan  manajemen  pemilu  yang  harus  dilakukan.  Sistem  pemilu  yang  berbeda membutuhkan pengaturan dan persiapan serta manajemen pemilu yang berbeda. Peluang terbesar dari  penyelenggara  pemilu  dengan  dilaksanakannya  pemilu  serentak  adalah  efisiensi  anggaran pemilu, karena pemilu tidak lagi dilaksanakan berkali kali.

## KESIMPULAN
Demokrasi memang bukan sistem yang murah termasuk untuk membiayai pemilu, negara- negara  lainnya  yang  menganut  demokrasi  juga  mengalaminya.  Pemilu  presiden  Srilanka  pada 2015. Sebanyak 15 juta pemilih terdaftar dalam pemilu itu. Dalam penyelenggaraan pemilu itu, pemerintah SriLanka mengalokasikan dana hingga 1,3 miliar rupee atau setara dengan US$9,29 juta. Pemilu Kenya pada 2017 misalnya, sebanyak 19 juta pemilih akan menentukan presiden dan anggota legislatif secara serentak. Pemilu yang diklaim terbesar sepanjang sejarah Benua Afrika itu menghabiskan anggaran hingga US$ 480 Juta. Contoh lainnya Negara adidaya AS juga punya anggaran  yang  fantastis  dalam  membiayai  pemilu  presiden  dan  kongres  2016,  yakni  US$  6,5 miliar. Dana itu digunakan untuk mengakomodir sebanyak 137,5 juta pemilih. Jika dibandingkan dengan  AS,  anggaran  pemilu  Indonesia  memang  terbilang  sedikit.  Namun,  nilai  Rp24,8  triliun bukanlah angka yang kecil.
Menurut Ohman (2014), agar reformasi pembiayaan pemilu dapat dilakukan dengan baik, paling  tidak  ada  dua  hal  penting  yang  harus  diperhatikan.  Pertama  adalah  menetapkan  tujuan politik ( political goals ) dari regulasi dan implementasi tentang pembiayaan pemilu. Kesepakatan para  aktor  dalam  menentukan political  goals perlu  sebagai  bagian  penting  untuk diimplementasikan bersama. Dalam konteks Indonesia kekinian, political goals ini belum nampak terlihat  bila  dibaca  dalam  regulasi  yang  ada.  Kedua,  dalam  melakukan  reformasi  pembiayaan pemilu,  kita  perlu  mempertimbangkan  konteks  lembaga-lembaga  politik  yang  ada,  misalnya sistem pemilu, pola pengorganisasian partai politik, sistem  kepartaian dan  model perwakilan di
parlemen yang bekerja di sebuah negara perlu juga diperhatikan secara serius. Seharusnya semua faktor tersebut ini memiliki sinergi satu sama lain sehingga kita dapat mengarah pada satu tujuan yang sama.
Pemilu  serentak  diharapkan  bukan  hanya  instrumen  yang  mekanistik  dan  teknokratis,  tetapi juga  bagian  dari  pendidikan  politik  sebagai  solusi  atas  apatisme  publik  yang  terjadi.   Pilkada serentak  adalah  medan  kontestasi  politik  dengan  seperangkat  aturan  main  yang  tidak  secara otomatis menghasilkan figur-figur pemimpin yang transformasional. Oleh karenanya, publik harus memiliki kapasitas berdemokrasi untuk melakukan penyaringan para elit tersebut. Pemilu serentak secara langsung merupakan anak kandung dari gerakan reformasi tentu masih banyak menyisakan persoalan, namun tetap melangkah dan melakukan perbaikan melalui regulasi pilkada merupakan sebuah proses yang baik. Karena sesungguhnya, demokrasi kita adalah pilihan terbaik dari pilihan terburuk  yang  ada (the  best  of  the  worst), dan  sudah  sepatutnya  kita  terus  belajar  tanpa  harus kembali ke belakang.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin,  M.,  Sunanto,  Masykurudin  Hafidz,  Zaid  Muhammad.  (2015). Menguak  Dana Kampanye  Dalam  Pemilu    Legislatif  2014:  Temuan  Pemantauan  di  Tiga  Provinsi Kalimantan  Selatan,  Lampung  dan  Maluku .  Jakarta:  Jaringan  Pendidikan  Pemilih  untuk Rakyat.
Budiarjo,  Miriam  (1998), Partisipasi  dan  Partai  Politik:  Sebuah  Bunga  Rampai .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Budiardjo, Miriam (2008), Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Coate,  Stephen.  (2004). Pareto-improving  campaign  finance  policy .  (American  Economic Review, Vol 94 No 3, 2004), Hlm 628–655.
Dakhidae,  Daniel  (2011), Melawan  Politik  Kartel  Dalam  Demokrasi  di  Indonesia ,  Makalah Ilmiah, Yogyakarta: FISIPOL UGM.
Damsar (2010), Pengantar Sosiologi Politik , Jakarta; Kencana Prenada Media Group Djani, Luki, dan Badoh, Ibrahim (2006), Dana Kampanye Kerap Luput dari Perhatian , Kompas, 16 Desember 2006.
Dwipayana, AAGN Ari, (2009), Demokrasi Biaya Tinggi , Yogyakarta: Jurnal FISIPOL UGM. Eko, Sutoro (2004), Pilkada Secara Langsung : Konteks, Proses, dan Implikasi, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
Forest, Liacco and Teresita Dy (2000), Controlling Illegal Influence Of 'Money Politics' , IFES. Ghozali, Imam (2006), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hair, Jr., J.F Black., W.C. Babin, B,J., Anderson, R.E., and Tatham, R.L (2006), Multivariate Data Analysis , 6th Edition, Prentice Hall.
Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, N., Nurhasim, M. (2014).
Pemilu Nasional Serentak 2019 . Diakses dari
http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE SUMMARY PEMILU SERENTAK 2019.pdf .
Huntington,  Samuel  P.  dan  Joan  Nelson  (1994), Partisipasi  Politik  Di  Negara  Berkembang , Jakarta: Rineka Cipta.
Irawan,  Ade,  Abdullah  Dahlan,  dan  Apung  Widad.  (2012). Korupsi  Pemilukada .  Jakarta: Indonesian Corruption Watch.
Kana, Nico L (2001), Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh : Kasus Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Renai Tahun 1 No. 2.
E Hall Krejcie, Robert. V dan Daryle W. Morgan (1970), Determining Sample Size For Research Activities , Educational and Psychological Measurement , 30: 607 – 610.
Markoff, John (2002), Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan  Perubahan Politik , Yogyakarta: CCSS.
Masduki, Teten (2004), Politik Uang Dalam Pemenangan Pemilu , Kompas, 2 Juli 2004.
Mas’oed, Mochatar dan Collin MacAndrews (1986), Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta:
Gajahmada University.
Muhtadi, Burhanuddin. (2018). Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, And Winning Margins . Canbera: Disertasi Pada Australia National University.
Nunnaly, J (1978), Psychometric Methods , New York: McGraww-Hill.
Pamungkas,  Sigit  (2009), Perihal  Pemilu .  Yokyakarta:  Lab.  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
Pfeiffer,  Silke  (2004), Vote  Buying  and  Its  Implications  for  Democracy:  Evidence from  Latin America, TI.
Rahmatia  HL.  Sikap  Dan  Pengetahun  Masyarakat  Terhadap  Money  Politic  Dalam  Pemilu Legislatif  Tahun  2014  Di  Kabupaten  Gowa.  Jurnal  Al  Daulah  Fakultas  Syariah  Dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Alaudin  Makassar  Vol.4/No.2/Desember  2015 hlm. 376. 3
Reynolds, A., Reilly, B., &  Ellis,  A. (2008). Electoral System Design: The New International
IDEA Handbook . Stockholm: Idea International. Diakses dari http://www.idea.int/publications/esd/ upload/ESD_Handb_low.pdf.
Scarrow,  Susan  E.  (2007). Political  finance  in  comparative  perspective .  (Annual  Review  of Political Science, Vol 10 No 1, 2007), Hlm 193–210.
Speck,  Bruno  Wilhem.  (2013). Money  in  politics:  Sound  political  competition  and  trust  in government . Technical report, (OECD: Background paper, 2013) Hlm 16-17.
Sholikin, A. (2013). Pemikiran Politik Negara Dan Agama “Ahmad Syafii Maarif.” Universitas Airlangga.
Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten  Bojonegoro. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan Praktek Administrasi , 15 (1), 35–50.
Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. Journal of Governance , 2 (1).
Sekaran, Uma (2003), Research Methods for Business , A skill building approach, 4th edition, John Wiley &Sons.hair.
Shively, Phillips, W (1987), Power and Choice: An Introduction to Political Science, New York : Random House.
Surbakti,  R.,  Supriyanto,  D.,  &  Asy’ari,  H.  (2011). Merancang  Sistem  Politik  Demokratis Merancang Sistem  Politik  Demokratis  Menuju  Pemerintahan  Presidensial  yang  Efektif . Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
USAID ( 2003), Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies, Technical Publication Series, November 2003, Washington D.C.
Waldman, Paul. (2014). How Our Campaign Finance System Compares to Other Countries . (The American Prospect, 4 April 2014) Hlm 4.
Walecki, Marcin. (2007). Spending limits as a policy option . (IFES Political Finance White Paper Series. June. 2007) Hlm 3.