## Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Nani Anggriani 1
1 Universitas Muhammadiyah Sukabumi nanianggriani1510@gmail.com
Idang Nurodin 2
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Deni Iskandar 3
3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi
ABSTRAK  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  1)  Penerapan  Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 2)  Penerapan  Prinsip  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes).  3)  Faktor  pendukung  dan  Penghambat  dalam  penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Variabel terdiri dari Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel independen, variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  sebagai  variabel  independen.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  observasi  dan  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Hasil deskripsi dapat dilihat dari perbandingan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan hasil realisasi di lapangan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam  Negeri    Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan,  meskipun terdapat beberapa hal dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan  Pertanggungjawaban  yang  masih  belum  sesuai  dikarenakan  sumber  daya manusia yang kurang mendukung.
Kata  Kunci  : Akuntabilitas,  Transparansi,  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa
ABSTRACT - This research was aimed to find out : 1) Application of Accountability Principles  in  Management  of  Income  and  Village  Budget.  2)  Application  of Transparenci Principles in Management of Income and Village Budget. 3) Supporting and Inhibiting Factors in applying the principles of Accountability and Transparency in the  Management  of  income  and  Village  Budgets.  The  variabel  of  this  reasech  was consisted of Accountability, Tranparency as independent varable and management of income  and  Village  badgets  as  dependent  variable.  The  research  methode  used  is qualitative  method  with descriptive  approach.  This  research  was  conducted  using observation and interview techniques with the parties involved in managing the income
and Village Budget. The results of the description can be seen from the comparison of Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 with the results of realization in the  field.  Management  of  the  income  and  Village  Budget  from  the  Planning, Implementation,  Administration,  Reporting  and  Accountability  phases  is  broadly  in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Financial Management, although there are several things in Planning, Implementation, Administration,  Reporting  and  Accountability  still  not  suitable  because  human resources are less supportive.
Keywords: Accountability,  Transparency  and  management  of  income  and  village budgets

## PENDAHULUAN
Prinsip
akuntabilitas dan
transparansi  merupakan  prinsip  yang harus  diterapkan  dalam  pengelolaan dana  yang  diterima  oleh  Desa.  Dana Desa  yang  diterima  oleh  desa  dari pemerintah  yang  jumlahnya  cukup besar  ini  perlu  dikelola  secara  efisien dan  efektif.  Hal  ini  untuk  menghindari terjadi  tindakan  kecurangan (Fraud) dalam pengelolaannya.
Adapun permasalahan yang terjadi  pada  Desa  Citanglar,  Desa Jagamukti  dan  Desa  Kademangan yaitu  kurangnya  keterbukaan  kepada masyarakat. Pelaksanaan musyawarah terkait  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Desa (APBDes) belum terlaksana  secara  maksimal,  padahal tanpa musyawarah Desa, akses masyarakat
dalam memperoleh informasi  pengelolaan  dana  desa menjadi tertutup. Hakikatnya
Musyawarah  Desa  ini  adalah  amanah dalam  implementasi  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Ketidakterbukaan dalam pengelolaan  dana  desa  ini,  salah satunya  tidak  adanya  musyawarah desa  yang  diamanatkan  oleh  UU  ini, mendorong  penulis  mencermati  dan meneliti terkait APBDes dikelola dengan  akuntabel  dan  transparan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1) Mengetahui bagaimana anggaran
pendapatan  dan  belanja  desa  dikelola dengan menggunakan prinsip akuntabilitas. 2) Mengetahui
bagaimana  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  dikelola  dengan  prinsip transparansi.  3)  Mengetahui  faktor pendukung  dan  penghambat  dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja  desa  dengan  menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi . Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul “ Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ”

## LANDASAN TEORI

## Akuntabilitas
Asas dan prinsip yang menentukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa agar dapat dipertanggungjawabkan
sesuai undang-undang  kepada  masyarakat adalah  prinsip  akuntabilitas.  (Sholeh  :
2015). Lebih lanjut, Akuntabilitas merupakan  kemampuan otoritas yang lebih tinggi dalam memberikan jawaban kepada masyarakat luas atas tindakan seseorang/sekelompok  orang  dalam suatu organisasi. (Sholeh : 2015).
Berdasarkan hal tersebut, akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai
bentuk  pertanggungjawaban  lembaga yang diberi wewenang dalam pengelolaan sumber daya Publik.

## Transparansi
Transparansi  merupakan  prinsip keterbukaan  diperolehnya  informasi yang benar dan jujur dalam pengelolaan  keuangan  desa  dengan tetap  tidak  diabaikannya  perlindungan pada hak pribadi dan golongan. (Sholeh : 2015).
Transparansi bagian dari penyedia informasi tentang pemerintah bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang  akurat  dan  memadai.  (Dwiyanto :2015)
Berdasarkan  pengertian  diatas dapat
dipahami
Transparansi
merupakan  diperolehnya  informasi- informasi  yang  terbuka  mengenai informasi keuangan maupun kebijakan- kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah serta  menjamin  diperolehnya  akses informasi bagi masyarakat.

## Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Cakupan  pengelolaan  APBDesa dimulai dari tahap pelaksanaan, penatausahaan  dan  terakhir  tahap pertanggungjawaban. (Sholeh:2015)
APBDes  ini  hakikatnya  merupakan rencana tahunan pemerintah Desa.
Adapun penelitiannya
sebelumnya  dilakukan  oleh  Iqsan
(2016)  melakukan  penelitian  dengan judul  “Transparansi  pemerintah  desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur ” diperoleh hasil bahwa  transparansi  pemerintah  desa terlaksana  dengan  baik.  Soeharso (2017)  melakukan  penelitian  yang
berjudul  “  Akuntabilitas  Pemerintah Desa  dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desan Argorejo dan Desa Argodadi Kecamatan Sedayu
Kabupaten  Bantul”  diperoleh  hasil bahwa akuntabilitas pemerintahan desa sudah mulai dilakukan secara bertahap.
Pembinaan  lebih  lanjut  dalam administrasi sangatlah diperlukan,
mengingat masih ditemukan keterlambatan
dalam pelaporan keuangan  desa.  Nafidah  dan  Anisa (2017)  juga  melakukan  penelitian “akuntabilitas  pengelolaan  keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. Penelitian  ini  memberikan  gambaran bahwa  akuntabilitas  dapat  dicapai dalam pengelolaan keuangan desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan    peneliti dalam  menganalisis,  menggunakan metode  kualitatif.  Pendekatan  metode kualitatif  yang  diambil  merupakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif  ini,  data  yang  diamati berbentuk kata-kata dan gambar, tidak menggunakan  data  berbentuk  angka. Metode  kualitatif  deskriptif  ini  diyakini dapat menganalisis penerapan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Citanglar,
Desa Jagamukti dan Desa Kademangan. Informan  dalam  penelitian  ini adalah terdiri dari:
1.  Kepala Desa
2.  BPD
3.  Masyarakat Desa

## HASIL PENELITIAN
Pengelolaan APBDES, khususnya  di  Desa  Citanglar,  Desa Jagamukti  dan  Desa  Kademangan Kecamatan  Surade  dimulai  dari  tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes
a. Tahap perencanaan
1. Perencanaan Desa Citanglar Perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Des Citanglar  dimulai  dari  dusun yang disebut dengan Musyawarah  Dusun  (Musdus) yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh  perempuan  dan  Tokoh Masyarakat  untuk  membahas berbagai perencanaan pembangunan desa yang dibutuhkan  Masyarakat  sesuai dengan  kondisi  dan  potensi Desa  dan  dapat  didanai  oleh APBDes yang selanjutnya akan dibahas  dalam  Musyawarah Desa  (Musdes)  yang  dihadiri oleh  BPD,  Tokoh  perempuan, para ulama, Tokoh Masyarakat, Karang  Taruna  dan  lembaga- lembaga  yang  ada  di  Desa Citanglar untuk menyusun Rencana  Kerja  Pemerintah Desa (RKPDes). 2. Perencanaan Desa Jagamukti
Perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  di
Desa  Jagamukti  dimulai  dari tahapan  dusun  yang  disebut dengan  Musyawarah  Dusun (Musdus)  yang  dihadiri  oleh kepala  desa,  perangkat  desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),  Tokoh  perempuan  dan
Tokoh Masyarakat untuk membahas berbagai perencanaan pembangunan desa yang
dibutuhkan
Masyarakat sesuai dengan kondisi  dan  potensi  Desa  dan dapat  didanai  oleh  APBDes yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes)  yang  dihadiri  oleh BPD,  Tokoh  perempuan,  para ulama, Tokoh Masyarakat,
Karang  Taruna  dan  lembaga- lembaga  yang  ada  di  Desa Jagamukti  untuk  menyusun Rencana  Kerja  Pemerintah Desa (RKPDes).
3. Perencanaan Desa Kademangan Perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  di Desa Kademangan dimulai dari dusun  yang  disebut  dengan Musyawarah  Dusun  (Musdus) yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Tokoh  perempuan  dan  Tokoh Masyarakat  untuk  membahas berbagai perencanaan
pembangunan desa yang dibutuhkan  Masyarakat  sesuai dengan  kondisi  dan  potensi Desa  dan  dapat  didanai  oleh APBDes yang selanjutnya akan dibahas  dalam  Musyawarah Desa  (Musdes)  yang  dihadiri oleh  BPD,  Tokoh  perempuan, para ulama, Tokoh Masyarakat, Karang  Taruna  dan  lembaga- lembaga  yang  ada  di  Desa Kademangan  untuk  menyusun Rencana  Kerja  Pemerintah Desa (RKPDes).
b.  Pelaksanaan
1. Pelaksanaan Desa Citanglar Pelaksanaan pembiayaan
program yang dilakukan Desa Citanglar yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana  kegiatan  (TPK) desa  yang  ada  di  Desa Citanglar sesuai dengan ketentuan pemerintah kabupaten  Sukabumi.  dan untuk  menerapkan  prinsip transparansi kepada masyarakat  perangkat  desa mensosialisasikan segala kegiatan pembangunan beserta anggaran yang dianggarkan  dalam  berbagai acara  yang  diadakan  oleh masyarakat maupun perangkat  desa  Citanglar, seperti  dalam  acara  Maulid Nabi,  Isra  Mi’raj  ataupun acara  lainnya  yang  dihadiri oleh masyarakat desa Citanglar.  Dengan  demikian Masyarakat  mengetahui  dan penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi ter jalankan dengan Baik. 2. Pelaksanaan Desa Jagamukti Pelaksanaan kegiatan- kegiatan pemberdayaan Masyarakat  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan oleh tim pelaksana  desa  yang  ada  di Desa Jagamukti. Kepala Desa melakukan Musyawarah Dusun merencanakan APBDes untuk tahun berjalan setelah  dititik  dusun  selesai maka dilaksanakan musyawarah  desa  dengan melibatkan  perangkat  Desa,
BPD,  RT,  RW  dan  lembaga masyarakat lainnya.
3. Pelaksanaan Desa Kademangan Dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sangat diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam  pengelolaannya,  dari segi akuntabilitas pengelolaan APBDes,  desa  Kademangan Melakukan  setiap  tahapan- tahapan Pengelolaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adapun dari sisi Transparansinya Desa Kademangan  menyampaikan setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai anggaran sampai waktu pelaksanaannya kepada masyarakat,  sehingga  asas- asas akuntabilitas
dan transparansinya terjalankan dengan  baik  sesuai  dengan undang-undang  yang  berlaku tentang pengelolaan Keuangan Desa. c.  Penatausahaan 1. Penatausahaan Desa Citanglar Tahap penatausahaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Desa  (APBDes)  di Desa  citanglar  dilakukan  oleh
Bendahara  Desa.  Bendahara
Desa wajib melakukan pencatatan  terhadap  seluruh transaksi yang berupa penerimaan  dan  pengeluaran kas dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskudes)  Bendahara  wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban.  Laporan pertanggungjawaban
disampaikan  oleh  bendahara
Desa  Citanglar  setiap  akhir bulan kepada Kepala Desa. 2. Penatausahaan Desa Jagamukti Pada Desa Jagamukti, tahapan penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa melakukan  pencatatan  atas transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran Kas dengan  menggunakan  sistem keuangan desa (Siskudes)
Bendahara  Desa  Jagamukti melakukan  setiap  pencatatan harus sistematis dan kronologis atas  transaksi  yang  terjadi. Bendahara  desa  Jagamukti mempertanggungjawabkan uang melali laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa. 3. Penatausahaan Desa Kademangan Tahapan penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) di Desa Kademangan  dilakukan  oleh bendahara  Desa.  Bendahara desa  melakukan  pencatatan atas  transaksi-transaksi  yang terjadi secara sistematis dengan  menggunakan  sistem keuangan desa (Siskudes) Selain itu juga Bendahara Desa Jagamukti  melakukan  laporan pertanggungjawaban kepada kepala Desa setiap akhir bulan. d. Pelaporan
1. Pelaporan Desa Citanglar
Pelaporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan  setiap  pencairan Dana  Desa  sebanyak  tiga tahap,  dimana  setiap  tahap harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban  sebagai syarat untuk pengajuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Desa  (APBDes)  tahap selanjutnya.  Selain  itu  juga pelaporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan  untuk  mengetahui seperti apa pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  yang dilakukan oleh perangkat Desa Citanglar tersebut, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala Desa Citanglar  kepada  Pemerintah Kabupaten  Sukabumi  melalui Camat.
2. Pelaporan Desa Jagamukti Tahapan pelaporan dilaksanakan di Desa Jagamukti sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa Jagamukti terhadap dana Desa yang  telah  diterima  setelah dikelola  dan  dipakai  untuk kegiatan pemberdayaan
Masyarakat  Desa.  Selain  itu bentuk pelaporan juga dilaksanakan untuk mengetahui proses pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  yang  ada  di  Desa Jagamukti. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  dilakukan  dua tahap,  yaitu  laporan  realisasi
APBDes  semester  pertama
pada  bulan  juli  tahun  berjalan dan  laporan  realisasi  APBDes semester  akhir  tahun  pada bulan januari tahun berikutnya.
3. Pelaporan Desa Kademangan
Pelaporan
pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dana Belanja Desa (APBDes) Desa Kademangan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban  terhadap Dana  Desa  yang  diterima  oleh Desa  Kademangan  setelah dikelola  dan  digunakan  untuk kepentingan  masyarakat  Desa Kademangan seperti pembuatan  jalan,  pendanaan lembaga  kesehatan  dan  lain- lain.   Selain  itu  juga pelaporan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dilaksanakan untun mengetahui perkembangan proses  pengelolaan  APBDes yang  pelaporannya  terdiri  dari dua tahap yaitu laporan realisasi  APBDes  semester pertama  pada  bulan  Juli  tahun berjalan  dan  laporan  realisasi semester  akhir  pada  bulan
Januari tahun berikutnya.
e. Pertanggungjawaban 1. Pertanggungjawaban Desa Citanglar Pertanggungjawaban  kepada masyarakat dilakukan oleh perangkat desa Citanglar dengan memberikan informasi- informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) dan program- program  yang  dilaksanakan Desa pada
perkumpulan
masyarakat yang rutin dilaksanakan.  Selain  itu  juga perangkat  desa  memasang papan nama kegiatan mengenai kegiatan yang dilaksanakan  juga  anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan  tersebut  sehingga masyarakat mengetahui
kegiatan  desa  yang  sedang dilakukan.  Hal  tersebut  dapat membimbing masyarakat untuk ikut aktif dan berpartisipasi dan memberikan  masukan  terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) yang dilakukan sehingga  asas  transparansi dalam  pengelolaan  APBDes terlaksana.
2. Pertanggungjawaban Desa Jagamukti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sumber pendapatan desa yang sangan  membantu  pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dan melakukan pembangunan desa untuk menyejahterakan masyarakat  melalui  program- program pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan  jalan,  kegiatan pengelolaan Poskesdes, kegiatan fasilitasi keluarga Berencana  dan  lain-lain  yang harus  di  kelola  berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat  desa  Jagamukti maupun  kepada  pemerintahan diatasnya  yaitu  kepada  bupati atau
Walikota melalui
kecamatan.
3. Pertanggungjawaban Desa Kademangan Pertanggungjawaban  kepada masyarakat dilakukan oleh kepala  desa  dan  perangkat desa dengan memberikan informasi-informasi  mengenai program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh APBDes yang sedang dilaksanakan oleh Desa Kademangan  pada  kegiatan- kegiatan perkumpulan masyarakat  seperti  isra  mi’raj, maulid  nabi  ataupun  acara pengajian mingguan Desa sehingga masyarakat mengetahui dan dengan demikian dari kegiatan tersebut dapat  mengajak  masyarakat untuk  ikut  berpartisipasi  dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan  Masyarakat  di
Desa  Kademangan  sehingga akan tercipta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Desa  (APBDes)  yang akuntabel dan transparan.
2. Transparansi Pengelolaan APBDes a. Transparansi Desa Citanglar
Penerapan prinsip transparansi  pada  pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  yang dilakukan perangkat Desa Citanglar dapat dilihat dari musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan  di  Desa  Citanglar  yang mengundak  sejumlah  perwakilan masyarakat  seperti  perwakilan perempuan,  Karang  taruna  dan masih banyak lagi. Dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan
Musyawarah Desa (Musdes)
tersebut setiap masukan ataupun pendapat  dari  masyarakat  di
tampung dan dicatat untuk dibentuk program kerja yang akan masuk  ke  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes).
Pelaksanaan  pembangunan Desa  yang  didanai  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBdes)  demi  terlaksananya penerapan  prinsip  Transparansi dalam  pengelolaannya  perangkat desa  memasang  papan  kegiatan sehingga masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dalam  kegiatan  tersebut.  Selain itu  juga  dilakukannya  sosialisasi dengan  cara  menyampaikannya dalam kegiatan-kegiatan perkumpulan  masyarakat  seperti isra  mi’raj  dan  maulid  nabi ataupun kegiatan pengajian mingguan.
Selain itu juga dilakukannya pengawasan
dengan terjun langsung ke lapangan pada saat kegiatan oleh Badan Permusyawatan Desa (BPD)  dan  Tim  Pendamping Kecamatan serta Tokoh masyarakat untuk evaluasi kegiatan pembangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Citanglar dapat diketahui bahwa aksesibilitas masyarakat  terhadap  data-data yang  bersifat  keuangan  seperti
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  dan laporan Realisasi APBDes pemerintah desa Citanglar membatasinya  sebagai  bentuk kehati-hatian perangkat desa
Citanglar  dari  pihak-pihak  yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan data-data keuangan desa untuk hal-hal yang dapat  merugikan  Desa.  Hal  ini tentunya mengurangi prinsip Transparansi  dalam  pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Desa  (APBDes)  di  Desa
Citanglar.
b. Transparansi Desa Jagamukti Pada saat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang  didanai  oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) perangkat Desa  memasang  papan  program kegiatan berupa banner yang ada dilokasi pembangunan dan dikantor  Desa  juga  dipasang Anggaran Pendapatan
dan belanja Desa (APBDes) sehingga informasi  mudah  di  akses  oleh masyarakat  untuk  mengetahui jumlah anggaran yang digunakan disetiap program kegiatan pemberdayaan Masyarakat. Sehingga transparansi dalam kegiatan  pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) terjalankan.
c.  Transparansi Desa Kademangan Bentuk  transparansi  yang dilakukan Desa Kademangan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  Desa  Kademangan yaitu dengan melakukan musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dimana setiap masyarakat mengajukan  program  kegiatan yang dicatat dan ditampung untuk dijadikan program Anggaran Pendapatan  dan  belanja  Desa (APBDes)  Desa  Kademangan. Selain  itu  juga  perangkat  desa mensosialisasikan setiap kegiatan yang  didanai  oleh  Anggaran pendapatan  dan  Belanja  Desa
(APBDes) dalam kegiatan-
kegiatan perkumpulan masyarakat  desa,  seperti  maulid Nabi, isra Mi’raj ataupun kegiatan
pengajian  mingguan.  Namun  di Desa Kademangan Belum memasang  papan  Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Desa  (APBDes)  yang seharusnya  di  pasang  di  depan kantor  Desa.  Sehingga  untuk Transparansi APBDes nya belum terlaksana dengan Baik.

## PENUTUP

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang bertuang  pada  pembahasan,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  akhir  dari penelitian Penerapan Prinsip
Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam
Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di  Desa Citanglar,  Desa  Jagamukti  dan  Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten  Sukabumi  adalah  sebagai berikut: 1.  Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan  Desa Kademangan adalah sebagai berikut: a.  Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya  sudah  sesuai dengan Peraturan Menteri dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  Musyawarah  Dusun (Musdus)  dan  Musyawarah
Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk
menampung aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun masih  kegiatan  musyawarah dusun  (Musdus)  ini  masih kurang efektif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia  dan  juga  kurangnya kesadaran masyarakat mengenai  partisipasi  dalam pengelolaan APBDes b.  Akuntabilitas tahap Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya  sesuai  dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.  Hal  ini  dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan serta adanya rekening kas Desa. c.  Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Desa  (APBDes)  di Desa Citanglar, Desa jagamukti dan  Desa  Kademangan  pada penerapannya  telah  sesuai dengan Peraturan Menteri dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 tentang pengelolaan  Keuangan  Desa. Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  penggunaan  Sistem Keuangan Desa untuk pengelolaan Keuangan Pemerintah  Desa.  Buku  Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi APBDes. d.  Tahap Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban Realisasi APBDes  di  Desa  Citanglar, Desa  Jagamukti  dan  Desa Kademangan telah dilaksanakan  sesuai  dengan Peraturan Menteri
dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Yaitu  ketiga  desa  telah melaporkan Realisasi Semester  satu  dan  dua  serta laporan  Realisasi  APBDes  di akhir tahun angggaran.
2.  Penerapan Transparansi Desa Citanglar,  Desa  Jagamukti  dan Desa Kademangan untuk
penerapannya masih kurang sesuai dengan  Peraturan  Menteri  dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa,  karena  meskipun  sudah adanya papan pengumuman mengenai  pengelolaan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes). Akan tetapi untuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa tidak diinformasikan kepada
masyarakat  secara  tertulis  dan memberikan batasan kepada masyarakat,  jadi  tidak  semua masyarakat dapat mengakses data terkait  laporan  realisasi  APBDes. hal  ini  tentu  mengurangi  tingkat Transparansi  di  Desa  Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan. 3.  Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  belanja  Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan  Desa Kademangan
yaitu adanya perangkat desa yang kompeten dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Desa terjalankan. Sedangkan untuk hambatannya yaitu kurangnya sumberdaya
manusia yang memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi  dalam  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja Desa.

## SARAN
Dalam rangka meningkatkan kualitas  pengelolaan  keuangan  desa yang berkualitas sehingga mewujudkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, maka  peneliti  memberikan  beberapa saran  atau  rekomendasi  berdasarkan hasil penelitian di Desa Citanglar, Desa Jagamukti  dan  Desa  Kademangan Kecamatan Surade.
1.  Untuk  pemerintahan  Desa  yang sudah melaksanakan Prinsip akuntabilitas dan Transparansi
dalam pengelolaan Keuangan Desa  dengan  baik  semoga  bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi, sementara yang belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan  transparansi  dengan  sesuai diharapkan untuk melaksanakannya karena akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa adalah salah bentuk pengimplementasian Peraturan Menteri  dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Keuangan.
2.  Untuk peneliti selanjutnya
diharapkan  dapat  menambahkan indikator-indikator  yang  relevan untuk
mengukur tingkat
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa
(APBDes)

## DAFTAR PUSTAKA
Efra.  2017. Akuntabilitas  Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes)  tahun 2015  Berdasarkan  Permendagri
No.  113  Tahun  2014 .  Vol.4  No.
3.
http://kupang.tribunnews.com/2016/0
4/08/masalah-pengelolaan- keuangan-desa.(27 Maret 2019).
Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  (APBDes) .  Vol.  4 No. 1. Lina dan Nuranisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaam Keuangan Desa . Vol. 10 No. 2. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah.
Soleh,  Chabib  dan  Rochmansjah,
Heru. 2015. Pengelolaam Keuangan  Desa.  Jatinangor: Fokus Media.
Sugiyono.  2017.  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni  wiratna.  2015. Akuntansi Desa  Panduan  Tata  Kelola Keuangan  Desa .  Yogyakarta  : Pustaka Baru Press Yogyakarta
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .