Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## PENEGAKAN KODE ETIK DENGAN REVITALISASI PADA PERAN DAN FUNGSI IKATAN NOTARIS INDONESIA
Oleh: Nabila Syafitri Ritonga
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia nabilaasyafitrii@gmail.com
Mohamad Fajri Mekka Putra
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
fajriputra@yahoo.com Naskah Diterima : 8 Agustus 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 November 2022

## Abstrak
Revitalisasi  yaitu  cara  untuk  menghidupkan  kembali  sesuatu  yang  sebelumnya tidak  berjalan  dengan  baik  atau  tidak  efektif.  Peran  dan  fungsi  Ikatan  Notaris Indonesia  selama  ini  masih  dinilai  kurang  memadai  dan  tidak  berfungsi sebagaimana  mestinya,  sehingga  masih  ditemukan  beberapa  notaris  yang melanggar  kode  etik  dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Peran  dan  fungsi notaris  dalam  kebangkitan  eksistensi  Ikatan  Notaris  Indonesia  merupakan  salah satu  upaya  untuk  mengurangi  adanya  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan oleh  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  terkait  penyebab  terjadinya ketidakmaksimalnya  suatu  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  yaitu  dimana  notaris yang  tidak  menjalankan  profesinya  secara  profesional.  Pada  saat  ini,  banyak Notaris yang kurang memahami nilai ilmu mutu dan tidak memahami kaidah etika dan norma hukum, dan karena kedudukan Notaris maka Ikatan Notaris Indonesia sudah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Dengan  adanya permasalahan  seperti ini maka diperlukan untuk diadakan merevitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia  agar  mengurangi  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan oleh Para Notaris.
Kata kunci: Kode Etik, Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris.

## Abstract
Revitalization  is  a  way  to  streamline  or  revive  something  that  was  previously ineffective. The Indonesian Notary Association has so far been seen as inadequate and not running well. There are several officials, in this case notaries who violate the code of ethics and the position of a notary. The Role and Function of Notaries in  the  Awakening  of  the  Existence  of  the  Indonesian  Notary  Association  as  an effort to minimize the occurrence of violations committed by Notary officials  in carrying out their duties as a public. external elements, factors that influence the role and function of the Indonesian Notary Association (INI) are not yet maximized
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
is  a  notary  who  is  not  professional  in  carrying  out  his  profession.  In  this  case, there are many notaries who do not understand the value of quality science and do  not understand  the  rules  of  code  of  ethics  and  law.  The  position  of  notaries makes the Indonesian Notary Association challenge its duties and functions to the fullest.  All  data  were  obtained  from  informants/resources  when  conducting research through direct interviews, using qualitative data analysis with detailed methods, developing, giving meaning, and so on which were detailed in the form of clear sentence descriptions and then connecting the theory with the reality of its implementation.
Keywords:  Code  of  Ethics,  Revitalizing  the  Role  and  Function  of  the  Notary Association.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara monarki konstitusional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (Ayat  3)  UUD  1945.  Di  Indonesia,  hukum  dibagi  menjadi  lima  bagian,  salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. KUHPerdata mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan KUH Perdata. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris menyatakan:
“ Notaris adalah satu-satunya orang yang memutuskan untuk membuat akta yang diaktakan, tanggal, akta, dan jaminan penghasilan dari akta, kontrak, dan  ketentuan  yang  ditentukan  dalam  notaris  dengan  aturan  umum  atau pihak yang berkepentingan.”
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  fungsi  notaris  adalah  membuat  akta  yang disahkan dan diresmikan di tempat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang. 1 Profesi  didefinisikan sebagai  kegiatan  tetap  dalam  bidang  tertentu  berdasarkan  kemampuan  khusus, yang  dipraktikkan  secara  bertanggung  jawab  untuk  tujuan  menghasilkan  uang. Kualifikasi  profesional  ini  mencakup  spesialisasi,  kompetensi  dan  kompetensi, bersifat permanen dan berkelanjutan, memiliki layanan dan tanggung jawab yang berharga,  dan  tertanam  dalam  organisasi  profesional.  Seseorang  harus  memiliki etika  dan  moral  dalam  meniti  karir.  Etika  dan  moralitas  ada  dalam  bentuk kehendak  manusia  berdasarkan  kesadaran,  dan  kesadaran  adalah  suara  hati
1 Indonesia , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Ps. 1868
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
nurani. 2 Etika  dan  moralitas  adalah  keyakinan  dan  praktik  yang  memandu seseorang dalam mengatur perilaku manusia, termasuk aktivitas profesional. 3
Pekerjaan  adalah  pekerjaan  yang  dilakukan  sebagai  sarana  dasar  hidup  dan didasarkan pada bakat-bakat tertentu yang lebih konkrit dari pada konsep kerja. Pengertian profesi di atas merupakan pengertian umum tentang profesi. Ada pula gagasan  tentang  profesi  mulia  yang  tujuan  utamanya  adalah  mengabdi  kepada masyarakat dan masyarakat, seperti profesi hukum.
Pengurus  terdiri  dari  tiga  aspek:  akademisi,  pemerintah  dan  organisasi kenotariatan,  khususnya  Institut  Kenotariatan  Indonesia  (disingkat  INI)  yang membawahi  notaris.  Dewan  Pengawas  memastikan  bahwa  notaris  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  untuk kepentingan masyarakat yang notaris bertanggung jawab. Sementara itu, Majelis Kehormatan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  mengawal  pelaksanaan  Kode  Etik Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, terdapat tata tertib organisasi.  Artinya,  pemenuhan  kewajiban  oleh  anggota  Asosiasi,  khususnya kepatuhan  terhadap  kewajiban  administrasi  dan  keuangan.  Asosiasi.  Namun banyak  notaris  yang  masih  boleh  dilarang,  baik  yang  dilarang  oleh  UU  No.  2 Tahun 2014 yang mengatur status notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Tidak semua notaris di lingkungan organisasi menerapkan kedisiplinan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Menurut penulis, keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI)  sudah  tidak  efektif  dan  masih  ada  alasan  bagi  notaris  untuk  melakukan pelanggaran di Indonesia, sehingga perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsi Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  bertujuan  untuk  meminimalkan  terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh Notaris Indonesia
Sebagai contoh, terjadinya kasus pelanggaran undang-undang notaris dan undang- undang notaris oleh seorang notaris berinisial FS.  Bahwa,  FS bertindak sebagai kuasa  ganda  untuk  penjual  dan  pembuat  akta  jual  beli  tanah,  dan  FS  bertindak
2 C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Pokok-Pokok  Etika  Profesi  Hukum, (Jakarta:  Pradnya Paramita, 2003), hlm. 6
3 Frans Hendra Winata, Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 4
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
sebagai  notaris  untuk  mengikat  penjual  dan  pembeli  untuk  akta  tersebut. 4 Hal tersebut  sejalan  dengan  kode  etik  dan  persyaratan  hukum  bisnis  notaris  bahwa notaris  harus  menjalankan  tugasnya.  Berawal  dari  kasus  seperti  inilah,  peran Ikatan  Notaris  Indonesia  yang  sudah  ada  dipertanyakan,  namun  pelanggaran serupa  terus  berlanjut  dan  upaya  untuk  meminimalkan  terjadinya  pelanggaran kode etik notaris telah dituntut Notaris Indonesia.
Berdasarkan informasi latar belakang di atas, pertanyaan penelitian berikut akan digunakan untuk mengembangkan rumusan masalah dalam penyusunan artikel ini.
1. Mengapa perlu memperbaharui tugas dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk memajukan peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan atau  kebenaran  melalui  langkah-langkah  yang  sistematis. 5 Penelitian  hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Revitalisasi Peran dan Fungsi  Ikatan Notaris Indonesia (INI)
1. Revitalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Berdasarkan  Soerjono  Soekanto  bahwa  peran  bisa  di  definisikan  sebagai aspek  dinamis  kedudukan  (status),  apabila  seseorang  melaksanakan  hak dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan suatu peranan. 6
4 Hukum  online,  Muhammad  Yasin,  kasus  Bapaten  “ Jika  Notaris  Merangkap  Menjadi  Makelar Tanah”, diakses dari http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18121/jika-Notaris- merangkapjadi- makelar-tanah, pada tanggal 12 September 2022
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.1.
6 Soerjono Soekanto, Teori Peranan , (Jakarta: Bumi aksara, 2002), hlm. 243.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Adapun peran Ikatan Notaris Indonesia menurut pasal 82 (ayat 3) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia  dibentuk  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  meningkatkan kualitas  profesi  notaris.  Peran  Ikatan  Notaris  Indonesia  adalah  sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk:
a. Meningkatkan kualitas keilmuan.
Tujuan  Ikatan  Notaris  Indonesia  untuk  meningkatkan  kualitas keilmuan  adalah  agar  para  notaris  dapat  mengikuti  perkembangan hukum  dari  tahun  ke  tahun  nya.  Ilmu  terus  berkembang  seiring perkembangan zaman, pasti ada ilmu-ilmu baru yang perlu diketahui para pejabat notaris guna meningkatkan kualitas keilmuan.
b. Meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan kenotariatan
Meningkatkan ilmu baru perlu sekali yang bertujuan sebagai asupan baru,  tips,  dan  strategi  dalam  menjalankan  profesinya  bagi  para pejabat  notaris  agar  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  kode  etik dan Undang-Undang Jabata Notaris.
c. Sosialisasi mengenai peraturan baru yang berkaitan dengan organisasi
Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Tujuan  mengadakan  sosialisasi  bertujuan  untuk  memberikan informasi  baru  akan  peraturan-peraturan  atau  keilmuan  baru  yang berhubungan  dengan  kenotariatan.  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI) tidak  memiliki  wewenang  untuk  bersosialisasi  yang  berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik.
Dalam realitanya terdapat beberapa para pejabat notaris yang melakukan sebuah  pelanggaran  seperti  adanya  kesalahan  dalam  pembuatan  akta,  Itu artinya  para  pejabat  notaris  masih  kurang  akan  kualitas  keilmuannya sehingga  penulis  simpulkan  bahwa  peran  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI) belum cukup efektif. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah Revitalisasi agar Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat berperan dengan baik.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## 2. Revitalisasi Fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Fungsi adalah jabatan dari pekerjaan yang dilakukan dan kegunaan suatu hal. 7 Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi memiliki arti  pekerjaan  dan  pola  prilaku  yang  diharapkan  dan  ditentukan berdasarkan  status.  Untuk  menjalankan  kegiatan  organisasi  khususnya organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  diperlukan  suatu  perencanaan dan  pelaksanaan  sistem  dengan  baik  untuk  menjalankan  fungsi  Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Fungsi Ikatan Notaris Indonesia yaitu sebagai pengayoman kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan pembinaan kepada para pejabat notaris secara internal dengan perangkat yang sudah ada dan sudah jelas. Dimana yang dimaksud dengan perangkat disini adalah ketentuan-ketentuan yang diatur  dalam  Kode  Etik  Notaris  dan  sumpah  jabatan.  Selain  itu,  fungsi Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  adalah  sebagai  organisasi  yang  memiliki wewenang untuk mengingatkan para anggotanya apabila terdapat sebuah pelanggaran.  Organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  tidak  bisa menghukum seorang pejabat notaris yang melakukan sebuah pelanggaran. Majelis kehormatan Notaris (MKN) adalah instansi yang memiliki peran untuk  menentukan  bilamana  terdapat  notaris  yang  ternyata  melakukan suatu tindakan kejahatan (melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan  kepolisian  atau  kejaksaan),  yang  nanti  akan  disaring  di  Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bahwasanya notaris tersebut benar atau tidak benar melakukan kesalahan atau dianggap melanggar atau tidak melanggar. Sebelum  dipanggil  lebih  lanjut  ke  kepolisian/kejaksaan,  notaris  terlebih dahulu  akan  dipanggil  ke  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  untuk dimintai  keterangan  dan  nanti  akan  disimpulkan  apakah  notaris  tersebut berhak untuk dipanggil ke perkara selanjutnya atau dianggap sudah cukup bukti menuju kejenjang penyidikkan.
7 A.A.Waskito, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, edisi  3,  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka) . hlm. 171 .
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW)  adalah  instansi  yang  memiliki  peran untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris. Majelis pengawas  Notaris  tidak  hanya  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan terhadap notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap  notaris  yang  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris. 8 Dalam realitanya cara yang diberikan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak efektif, beberapa Notaris masih saja mendapatkan  selah  untuk  melakukan  pelanggaran,  dan  Ikatan  Notaris Indonesia (INI) tidak dapat berbuat apapun karena Ikatan Notaris Indonesia (INI)  tidak  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  mengingatkan  bilamana terjadi sebuah pelanggaran. Karena hal itu, fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang amat sangat lemah maka perlu adanya sebuah revitalisasi agar Ikatan Notaris Indonesia (INI) berfungsi dengan baik dan efektif. 9

## B. Upaya  Terhadap  Revitalisasi  Peran  dan  Fungsi  Ikatan  Notaris  di
Indonesia
1. Upaya Terhadap Revitalisasi Peran dan Fungsi Ikatan Notaris din Indonesia
Pada  kenyataannya  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  sudah menjalankan  peranannya  berdasarkan  kewenangan  yang  diberikan kepada Ikatan Notaris Indonesia seperti:
a. Meningkatkan kualitas keilmuan.
Tujuan  Ikatan  Notaris  Indonesia  untuk  meningkatkan  kualitas keilmuan  adalah  agar  para  notaris  dapat  mengikuti perkembangan  hukum  dari  tahun  ke  tahun  nya. 10 Ilmu  terus berkembang seiring perkembangan zaman, selalu ada ilmu-ilmu baru  yang  perlu  diketahui  para  pejabat  notaris  guna
8 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), hlm. 130.
9 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang , (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm 194.
10 Wawancara dengan Wendy Trijaya, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Bandar Lampung,
16 September 2022
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
meningkatkan  kualitas  keilmuan.  Kualitas  keilmuan  menjadi suatu  pegangan  untuk  meningkatkan  kualitas  status  profesi sebagai  ahli  hukum  yang  bukan  sekedar  hanya  pembuat  akta tanah.
b. Meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan kenotariatan
Peningkatan  ilmu  baru  perlu  sekali  sebagai  asupan  baru,  tips, dan  strategi  dalam  menjalankan  profesinya  bagi  para  pejabat notaris.
c. Sosialisasi  mengenai  peraturan  baru  yang  berkaitan  dengan organisasi.
Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  mengadakan  sosialisasi  guna memberikan informasi baru akan peraturan-peraturan atau ilmu baru yang berhubungan dengan kenotariatan.
Adanya kegiatan sosialisasi mengenai gabungan Ikatan Notaris Indonesia, bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan Majelis Pengawas Notaris di wilayah maupun daerah dapat memperkuat Kode Etik Notaris agar tidak dilanggar  oleh  para  pejabat  notaris,  dengan  memberikan  penerapan berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan terkait tugas jabatan Notaris yang baik dan benar. Dalam asas-asas pemerintahan yang baik, dikenal asas-asas sebagai berikut: 11
a. Asas persamaan;
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk  kepada  ketentuan-ketentuan  KUHPerdata  dan  tanah- tanah yang terdaftar, dimana peralihan hak nya harus dilakukan dan  didaftarkan  pada  pejabat-pejabat  yang  disebut  sebagai pejabat-pejabat balik nama (Overschrijving-ambtenaren).
Sesuai  dengan  perkembangan  jaman,  institusi  Notaris  telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya
11 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik , (Bandung: Refika Aditama, 2013) , hlm. 82-87.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) semakin meneguhkan istitusi  notaris.  Dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan  keadaan  sosial-ekonomi  atau  alasan  lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh notaris dalam  melayani  masyarakat,  hanya  alasan  hukum  yang  boleh dijadikan  dasar  bahwa  notaris  tidak  dapat  memberikan  jasa kepada  yang  menghadap  notaris.  Bahkan  dalam  keadaan tertentu,  notaris  wajib  memberikan  jasa  hukum  di  bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu. 12
b. Asas kepercayaan;
Jabatan  notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  yang  harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai  orang  yang  dapat  dipercaya.  Notaris  sebagai  jabatan kepercayaan  tidak  berarti  apa-apa  jika  ternyata  mereka  yang menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  notaris  adalah  orang  yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya  (yang  menjalankan  tugas  jabatan  notaris)  harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Salah  satu  bentuk  dari  notaris  sebagai  jabatan  kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan.
Pelaksanaan notaris ssebagai jabatan kepercyaan dimulai ketika calon  notaris  disumpah  atau  mengucapkan  janji  (berdasarkan agama  masing-masing)  sebagai  notaris.  Sumpah  atau  janji sebagai  notaris  mengandung  makna  yang  sangat  dalam  yang harus  dijalankan  dan  mengikat  selama  menjalankan  tugas
12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , Ps. 37
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
jabatan sebagai notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal harus dipahami, yaitu :
1. Notaris  wajib  bertanggung  Jawab  kepada  Tuhan  Yang
Maha  Esa,  karena  sumpah  atau  janji  yang  diucapkan berdasarkan  agama  masing-masing.  Dengan  demikian artinya  segala  sesuatu  yang  dilakukan  notaris  dalam menjalankan tugas Jabatannya akan dimintai pertanggung jawabannya dalam bentuk yang dikenhendaki Tuhan.
2. Notaris  wajib  bertanggung  jawab  kepada  negara  dan masyarakat,  artinya  negara  telah  memberi  kepercayaan untuk  menjalankan  tugas  negara  dalam  bidang  hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang pempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna,  dan  kepada masyarakat  yang  telah  percaya  bahwa  notaris  mampu memformulasikan  kehendaknya  ke  dalam  bentuk  akta notaris,  dan  percaya  bahwa  notaris  mampu  menyimpan (merahasiakan)  segala  keterangan  atau  ucapan  yang diberikan di hadapan notaris. 13
c. Asas kepastian Hukum;
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara  normatif  kepada  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam  akta.Bertindak  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum  yang  berlaku,  sehingga  jika  terjadi  permasalahan,  akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.
13 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 24
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
d. Asas kecermatan;
Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  berlaku.Meneliti  semua bukti  yang  diperlihatkan  kepada  notaris  dan  mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari pasal 161 (ayat 1) huruf a Undang- Undang No 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  Notaris  wajib  bertindak seksama. 14
Pelaksanaan asas kecermatan wajb dilakukan dalam pembuatan akta dengan:
1. Melakukan  pengenalan  terhadap  penghadap,  berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan,  kemudian  mendengarkan  dan  mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
3. Memeriksa  bukti  surat  yang  berkaitan  dengan  keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan  saran  dan  membuat  kerangka  akta  untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi  segala  teknik  administratif  pembuatan  akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salin, dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan  kewajiban  lain  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.
e. Asas pemberian alasan;
Setiap  akta  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  notaris  harus mempumyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan  atau  ada  pertimbangan  hukum  yang  harus dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.
14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Ps. 161 ayat (1)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
Pasal  15  Undang-Undang  No  2  tahun  2014  Tentang  Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan notaris dalam menjalankan  tugas  jabatanya. 15 Penyalahgunaan  wewenang yaitu  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  notaris  di  luar  dari wewenang  yang  telah  ditentukan.  Jika  notaris  membuat  suatu tindakan  di  luar  wewenang  yang  telah  ditentukan,  maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
g. Larangan untuk bertindak sewenang-wenang;
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang  diperlihatkan  kepada  notaris.  Dalam  hal  ini  notaris mempunyai  peranan  untuk  menentukan  suatu  tindakan  dapat dituangkan  dalam  bentuk  akta  atau  tidak,  dan  keputusan  yang diambil  harus  didasarkan  pada  alasan  hukum  yang  harus dijelaskan kepada para pihak.
Untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris,  ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas , yaitu:
a. Asas proporsionalitas ;
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris,  notaris  wajib  bertindak
15 Ibid , Ps. 15
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
untuk  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dalam perbuatan hukum. 16 Selain hal itu, notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak yang menghadap kepada Notaris, karena pada dasarnya notaris di tuntut untuk senantiasa mendengarkan dan mempertimbangkan  seperti  apa  keinginan  para  pihak  agar tindakannya  diutarakan  ke  dalam  akta  notaris,  sehingga keinginan atau kepentingan para pihak terjaga secara profesional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris.
b. Asas profesionalitas ;
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berkewajiban untuk memberikan  pelayanan  kepada  klien  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku dalam UUJN sendiri, kecuali terdapat alasan-alasan untuk  melakukan  penolakan.  Asas  inipun  mengutamakan keilmuan  sebagai  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  yang berdasar kepada UUJN ataupun kode etik. Tindakan profesional notaris  bisa  dilihat  dalam  menjalankan  tugasnya  diwujudkan pada saat melayani masyarakat dan pembuataan akta yang dibuat dihadapan para penghadap oleh Notaris.

## 2. Upaya Terhadap Revitalisasi Fungsi Ikatan Notaris Indonesia
Adapun upaya dalam merevitalisasi fungsi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah dengan cara:
1. Penegakan Kode Etik
Penegakan  Kode  Etik  yaitu  usaha  dalam  melaksanakan  kode etik  tersebut  sebagaimana  mestinya,  yang  bertujuan  untuk mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran  yang  tidak  diinginkan.  Jika  terjadi suatu  pelanggaran,  memulihkan  kode  etik  yang  dilanggar
16 Ibid, Ps. 16 ayat (1)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
tersebut yang harus ditenggakan kembali, karena pada dasarnya kode  etik  bagian  dari  hukum  positif.  Maka,  norma-norma penegakan  hukum  Undang-Undang  juga  berlaku  pada  saat penegakan kode etik. Pengertian penegakan kode etik dalam arti sempit  yaitu  memulihkan  hak  dan  kewajiban  yang  telah dilanggar,  sehingga  dari  situlah  timbul  keseimbangan  seperti semula.  Pemulihan  sendiri  berbentuk  dalam  penindakan terhadap  pelanggar  kode  etik.  Penindakan  tersebut  meliputi tingkatan berikut:
a. Mengucilkan  para  pelanggar  dari  kelompok  profesi sebagai  orang  yang  tidak  dihormati  sampai  si pelanggar menyadari atas perbuatan yang
dilanggarnya.
b. Kemudian  teguran  himbauan  agar  menghentikan pelanggaran  dan  tidak  mengulangi  pelanggaran tersebut.
Pada  dasarnya  mengenai  kode  etik  sendiri  bercermin kepada  hukum  Undang-Undang.  Maka,  sejauh  mana  Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik yang merugikan kepentingan negara  ataupun  kepentingan  umum,  diberlakukan  sanksi Undang-Undang  yang  sesuai  dengan  berat  ringannya  suatu pelanggaran yang dilakukan. Dalam penjatuhan sanksi tersebut Ikatan Notaris Indonesia (INI) pastikut berperan, bukan hanya berupa nasihat-nasihat saja.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## IV. PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut pada bab-bab  sebelumnya,  disini  penulis  akan  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Alasan diperlukan adanya tindakan merevitalisasi peran dan fungsi
Ikatan Notaris Indonesia, karena selama ini Ikatan Notaris Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya belum maksimal dan belum berjalan secara efektif, yang berdampak masih banyak beberapa para noratis  yang  masih  memiliki  kesempatan  untuk  melakukan pelanggaran-pelanggaran  dalam  Kode  Etik  dan  Jabatan  Notaris. Sebenarnya,  tujuan  adanya  pelaksanaan  merevitalisasi  peran  dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia ini bermaksud untuk meminimalisir penyalahgunaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Notaris. Sehingga, kedepannya minim ditemukan  notaris-notaris  yang  melakukan  kesalahan  dalam menjalankan jabatannya.
2. Upaya  dalam  pelaksanaan  merevitalisasi  peran  Ikatan  Notaris
Indonesia menjadi efektif yaitu dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi gabungan, yang dimana akan dilaksanakan dengan Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas  Wilayah  (NPW)  yang  akan  melaksanakan  sosialisasi sesuai  dengan  kewenangan  jabatan  masing-masing.  Seperti  halnya Ikatan  Notaris  Indonesia  akan  mensosialisasikan  mengenai meningkatan kualitas keilmuan, meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan kenotariatan, dan sosialisasi peraturan-peraturan yang baru berkaitan  dengan  Organisasi.  Sedangkan,  Majelis  Kehormatan Notaris  dan  Majelis  Pengawas  Wilayah  dapat  melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya mengetahui pelanggaran- pelanggraan  seperti  apa  yang  dilarang  dalam  Undang-Undang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Jabatan  Notaris  dan  memberitahukan  dampak  jika  melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Upaya agar upaya fungsi dan peran Ikatan Notaris Indonesia menjadi efektif  yaitu dilakukan  dengan  adanya  penegakan  kode  etik  dalam kepatuhan para anggota Ikatan Notaris Indonesia, serta melakukan tindaklanjut  seperti  teguran  atau  himbauan  agar  menghentikan pelanggaran  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  menjalankan jabatannya sebagai Notaris, jika para notaris memahami secara bijak mengenai  sosialisasi-sosialisasi  tersebut  pada  dasarnya  sebagai wadah berkumpul untuk membentuk profesionalitas. Yang dimana pada  dasarnya  Ikatan  Notaris  Indonesia  sebagai  organisasi pemersatu bagi seluruh anggota-anggota Notaris.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Adjie,  Habib, Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Publik, Bandung, PT Refika Aditama, 2017. Christine  C.S.T.  Kansil,  C.S.T.  Kansil, Pokok-pokok  Etika  Profesi  Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003. Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2014.
Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia, Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu, Sekarang dan di Masa Datang , Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008 . Soekanto, Soerjono Teori Peranan , Jakarta: Bumi aksara, 2002. Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Waskito, A.A, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka . Winata,  Frans  Hendra, Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Profesi  Hukum  di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
b. Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987

## c. Internet
Hukum online, Muhammad Yasin, kasus Bapaten “ Jika Notaris Merangkap Menjadi Makelar Tanah”, diakses dari http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18121/jika-Notaris- merangkapjadi- makelar-tanah, pada tanggal 12 September 2022