## Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual
Beli Salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara

## Kabupaten Banjarnegara
Venti Ambarwati
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Ventyaambarwati@yahoo.co.id
Abstrak Transaksi dalam jual beli menjadi salah satu cara untuk meningkatkan taraf  hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Dalam hal ini jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliurip yaitu pengepul besar dapat membeli salak kepada petani sebelum salak dipanen, dengan memberikan pinjaman modal yang dikehendaki petani di awal. Pada umumnya petani mengetahui besarnya selisih harga jual salak yang ditawarkan antara di pasar dan di pengepul desa. Pengepul besar membeli salak petani di desa dengan harga yang murah. Persaingan yang ada di antara pengepul yaitu kepemilikan alat transportasi, jasa pekerja, serta modal. Pengepul menggunakan jasa transportasi dan pekerja yang dimiliki pengepul besar dalam aktifitas dagang mereka. Ketika harga salak sedang murah, terdapat pengepul kecil yang menjual salak kepada pengepul besar tersebut. Dengan banyaknya pasokan salak yang ada di pengepul besar menyebabkan pengepul besar dapat menetapkan harga salak di pasar induk, baik pasar induk Madukara maupun Banjarnegara.

## Kata Kunci : praktik monopoli, persaingan usaha, sosiologi hukum Islam

## A. Pendahuluan
Dalam suatu transaksi jual beli yang baik, seharusnya kita tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Akan tetapi dalam praktiknya banyak cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di negara yang mayoritas penduduknya Islam ini, sudah sewajarnya praktik jual beli atau perdagangan harus sesuai dengan hukum Islam. Salah satunya yaitu dengan tidak
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
292
mempraktikkan monopoli yang menimbulkan unsur kerugian salah satu pihak.
Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara merupakan Desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam hal ini yaitu petani buah salak. Terdapat beberapa pengepul salak di Desa Kaliurip, pengepul besar dan pengepul kecil. Banyak dari petani yang sebenarnya ingin menjual hasil panennya ke pasar. Harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari pada dijual di Desa. Saat harga di pasar mencapai Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram, maka jika dijual ke pengepul besar tadi hanya Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram. Di sebabkan beberapa faktor petani tetap menjualnya kepada pengepul tersebut. Pengepul besar ini lama-lama dapat menguasai pasar. Dengan demikian terdapat praktik monopoli yang dilakukan oleh pengepul salak besar ini. Yang menjadi objek menarik dalam penelitian ini yaitu meskipun petani sudah mengetahui ada persaingan usaha yang tidak sehat, akan tetapi keadaan ini tetap berjalan sampai sekarang.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diangkat penyusun antara lain bagaimana praktik jual beli salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjaregara dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli salak tersebut dari segi analisis persaingan usaha antar pengepul dan transaksi jual beli salak yang masih berlangsung sampai sekarang.
Metode penelitian  yang penyusun lakukan adalah dengan jenis field research yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Bersifat deskriptif analitik yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematik dan akurat. 1 Dalam penelitian ini Penulis berusaha menggambarkan kondisi atau keadaan pelaksanaan jual beli salak di Desa Kaliurip. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan tujuan mendekati masalah- masalah yang ada, dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Teknik pengumpulan data
1 Yuyun Wahyuni, Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan , cet. ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.
menggunakan observasi dan wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit atau kecil. 2 Penyusun mewawancarai lima belas responden yang ada di Dusun Puntuk dan Pramen. Menggunakan populasi dan sampel yaitu para petani, pengepul, serta tokoh agama sebagai petunjuk sejauh mana aplikasi hukum Islam dilaksanakan di masyarakat. Sehingga dapat menjadi salah satu pengaruh dalam transaksi tersebut.
Dalam suatu perdagangan atau jual beli tidak dipisahkan dari suatu adat istiadat dimana jual beli tersebut berlangsung. Adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah adat dalam Islam disebut dengan ‘urf . Dikalangan ‘Ulama tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. 3 ... ﻻو اﻮﻠﻛﺄﺗ ﻢﻜﻟاﻮﻣا ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻞﻄﺒﻟﺎﺑ ... 4
Ayat tersebut merupakan salah satu landasan hukum di dalam Islam tentang larangan praktik monopoli atau ih}tik ā r. Seorang muslim bebas memproduksi atau mengkonsumsi dan mengumpulkan hartanya, tetapi tidak boleh merugikan orang lain.
Perekonomian Islam berupaya menjamin kekayaan yang tidak hanya terkumpul pada salah satu kelompok saja, tetapi harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sistem ekonomi Islam dalam prinsipnya  juga melarang menumpuk kekayaan. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Akan tetapi juga memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat bertentangan dengan prinsip dasar sistem ekonomi Islam. 5
Memang bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menghilangkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R & D …, hlm. 137.
3 Asymuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah), cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88-89.
4 Al-Baqarah (2) : 188.
5 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 , penerjemah Soeroyo dan Nastangin, cet. ke- 1 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 8-10.
294
sehat. Meskipun di Indonesia larangan praktik monopoli tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Monopoli merupakan suatu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau sekelompok pelaku usaha. 6 Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan landasan yuridis filosofis yang tepat. Dan dicantumkannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan pokok yang kuat bagi perekonomian Indonesia. 7
Dalam Undang-undang yang sama Bab V Pasal 25 menyebutkan tentang posisi dominan yaitu Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 8
Ada beberapa hal yang dimungkinkan terjadinya monopoli secara alamiah, antara lain :
a. Monopoli terjadi sebagai suatu akibat dari super skill yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. 9
6 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.
7 Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.
8 Pasal 25 Bab V, Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia.
9 Ibid., hlm. 13.
295
b. Monopoli terjadi karena pemberian negara. Di Indonesia hal ini sangat jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dandikutip kembali dalam Pasal 51.
c. Monopoli merupakan suatu bistirical accident, yaitu monopoli terjadi karena tidak sengaja dan berlangsung karena proses alamiah yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli tersebut terjadi. 10
Kwik Kian Gie, menulis dalam bukunya yang berjudul Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi  Indonesia, mengemukakan bentuk-bentuk monopoli yang pada hakikatnya berbeda-beda, yaitu:
a. Monopoli yang diberikan begitu saja oleh pemerintah kepada swasta. 11
b. Monopoli yang terbentuk karena beberapa pengusaha yang bersangkutan membentuk kartel.
c. Monopoli yang tumbuh karena praktik persaingan yang nakal, misalnya pengendalian produk dari hulu sampai ke hilir. Selanjutnya hilir lainnya di diskriminasi dalam memperoleh  bahan baku yang dikuasainya juga. 12
d. Monopoli yang dibentuk untuk pembentukkan dana, yang penggunaannya untuk kegiatan sosial dan dipertanggung jawabkan kepada publik. Tujuannya sebenarnya baik, akan tetapi prosedurnya jelek.  Karena berate memungut pajak tanpa memlalui undang-undang, sehingga melanggar UUD.
e. Monopoli yang terbentuk karena perusahaan yang bersangkutan selalu menang dalam persaingan yang sudah dibuat wajar dan adil. Monopoli yang seprti ini justru muncul karena unggul dalam segala bidang produktif dan efesien.
f. Monopoli yang disebabkan karena pembentukan kartel defenitif, agar persaingan yang sudah saling mematikan dapat dehentikan. Caranya adalah pembentukan kartel defenitif, agar perusahaan-perusahaan tidak bangkrut.
10 Ibid ., hlm 14. 11 Suhasril dan Muhammad Taufiq Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia ... hlm.31.
12 Ibid ., hlm. 32.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
296
Sifatnya hanya sementara dan setelah dijaga jangan sampai berkembang. 13
Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. 14
Terdapat beberapa tema dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi, diantaranya yaitu: 15
a. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
d. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
e. Studi gerakan masyarakat, membawa faham  yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.
Secara umum ruang lingkup sosiologi hukum yaitu menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku soaial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. 16 Akan tetapi dapat ditentukan bahwa letak atau ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:
a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum.
Sebagai contoh misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan cirri-cirinya gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan. 17
b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, misalnya:
1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga.
2) Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan undang- undang nomor 23 tahun 1999 tentang narkotika dan
13 Ibid. , hlm. 14. 14 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum , (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.
15 M.  Amin  Abdullah  dkk., Rekonstruksi Metedologi Ilmu-Ilmu Keislaman , cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm. 175-178.
16 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam ..., hlm. 4.
17 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hlm. 4.
narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obata terlarang dan semacamnya.
Manfaat Sosiologi Hukum untuk Memahami Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instruman politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi. 18

## B. Pembahasan
Salak pondoh merupakan komoditas utama mata pencaharian masyarakat Desa Kaliurip. Pengembangan penanaman salak pondoh di sekitar  Desa Kaliurip terutama Dusun Puntuk berjalan sangat pesat. Sehingga salak pondoh merupakan pertanian yang menjadi penghasilan pokok bagi petani. Sedangkan merupakan penghasilan sampingan bagi pegawai (PNS/Pegawai Swasta). Oleh karena itu, jual beli salak pondoh menjadi aktifitas yang harus dilakukan oleh petani termasuk untuk mendistribusikannya.
Pendistribusian salak pondoh yang dilakukan oleh petani masyarakat Desa Kaliurip yaitu membawa hasil panen salak kepada pengepul  yang menjadi pilihan mereka. Sebagian kecil petani menjual sendiri hasil panen salak mereka ke pasar induk Madukara atau Banjarnegara. Akan tetapi sebagian besar petani mempercayakan salak hasil panen tersebut kepada pengepul yang mereka kehendaki. Tidak sedikit petani yang sudah mempercayakan hasil panennya tanpa melalui proses tawar menawar. Di antara mereka hanya menggunakan prinsip saling percaya. Bagi petani kecil hanya sebatas keinginan untuk mendapatkan uang di muka setelah melalui proses penimbangan.
Selisih harga yang ditawarkan oleh pengepul seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi petani  untuk menjual hasil panen salak mereka. Akan tetapi harga beli salak bukan menjadi prioritas utama bagi petani untuk memilih pengepul yang mereka kehendaki. Terdapat hal lain yang melatarbelakangi
18 Ibid. , hlm. 8.
298
petani untuk mempercakan hasil salak mereka kepada seorang pengepul.

## 1. Persaingan Usaha Antar Pengepul
Terdapat  beberapa  pengepul  salak  di  Desa  Kaliurip,  baik pengepul besar maupun pengepul kecil. Pengepul kecil belum memiliki alat transportasi dan kepemilikan karyawan tetap yang membantunya dalam proses jual beli salak. Sedangkan pengepul besar sudah memiliki alat transportasi  pribadi dan jumlah karyawan tetap yang cukup banyak dalam kegiatan jual beli.
Selisih harga jual beli salak yang ditawarkan pengepul kecil antara Rp 100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram salak pondoh lebih tinggi dari pengepul besar. Hal ini tergantung kepada kesepakatan dan jenis salak. Ketika harga di pengepul besar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram salak pondoh, maka di pengepul lain dapat menjual salak pondoh dengan harga Rp 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram di pasar induk Madukara atau Banjarnegara. Sedangkan Pengepul besar membeli salak petani di Desa Kaliurip dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram ketika harga di pasar mencapai Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Kepemilikan fasilitas seperti 3 unit truk, 2 unit mobil bok terbuka, dan 4 motor yang ada pada pengepul besar sering digunakan pengepul kecil. Akan tetapi saat pengepul kecil menggunakan jasa dan alat transportasi dari pengepul besar, pengepul kecil tetap dikenakan biaya jasa dan ongkos sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengepul kecil tersebut. Sehingga dengan hal ini, pengepul kecil memberikan kontribusi pendapatan yang lebih kepada pengepul besar.
Pengepul besar sebagai jasa dalam jual beli salak pondoh di Desa Kaliurip memiliki posisi yang sangat dominan. Bahkan di pasar induk Madukara dan Banjarnegara sebagai tempat penyedia salak utama. Dari pengepul besar inilah ketetapan harga akan ditentukan. Pengepul kecil hanya mematok sedikit lebih tinggi dari harga jual di pengepul besar. Hal ini disebabkan oleh cakupan wilayah dagang pada pengepul besar  yang lebih luas dibandingkan dengan pengepul kecil. Pengepul besar tidak
hanya di daerah Banjarnegara saja, akan tetapi sampai ke Ibukota Jakarta dan Sumatera.
Interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan bersama. Keberlangsungan hidup tersebut menyangkut hubungan antar manusia, antar kelompok, maupun antar manusia dengan kelompok. 19 Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia hakikatnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.
Monopoli merupakan salah satu bentuk dari persaingan usaha tidak sehat. Dimana definisi dari monopoli menurut UU nomor 5 tahun 1999 yaitu pengusaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu atau pelaku usaha. 20 Sedangkan praktik monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 21
Di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia tepatnya di bab 5 juga disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat- syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud adalah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh
19 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum … hlm.17 20 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli …., hlm. 13 21 Bab I Pasal 1, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.
300
puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 22
Dari definisi diatas secara langsung merujuk kepada penguasaan pasar. Sehingga praktik jual beli yang dilakukan oleh pengepul besar, sebagaimana yang sudah disebutkan diawal secara tidak langsung telah melakukan praktik monopoli dan memiliki posisi dominan. Karena ketetapan harga salak baik di Desa Kaliurip dan penguasaan pasar baik di pasar induk Madukara dan Banjarnegara ditentukan oleh pengepul besar. Pengepul besar juga menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pengepul besar menguasai 50% (Iima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang yaitu salak dan jasa dari para pekerja di pasar Banjarnegara dan Madukara.
Sehingga dari praktik tersebut terdapat hal penting yang dapat dikemukakan tentang praktik monopoli yang dilakukan pengepul besar yaitu adanya pemusatan kekuatan ekonomi. Pemusatan tersebut berada pada satu pelaku usaha (pengepul besar) dan pemusatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum diantara sesama pengepul. Seharusnya pengepul besar membantu pengepul kecil dengan tidak menetapkan harga pasar yang tinggi sehingga dapat merugikan pengepul kecil dengan mengambil keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar dalam islam sama dengan riba. Sebagaimana dalam qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 yang bahwasannya Alloh menghalalkan jual beli akan tetapi mengharamkan riba dalam transaksi jual beli tersebut.
Transportasi yang digunakan oleh pengepul kecil berasal dari pengepul besar. Pengepul kecil menggunakan truk yang dimiliki oleh pengepul besar untuk mendistribusikan salak dagangannya. Apabila salak yang dimiliki pengepul kecil dalam jumlah yang banyak, maka pekerja dari pengepul besar juga ikut serta membantunya. Setelah salak sampai kepada tempat tujuan, barulah pengepul kecil membayar jasa kepada pengepul besar tersebut. Sehingga secara tidak langsung, pengepul kecil memberikan kontribusi kepada pengepul besar.
22 Bab V Pasal 25, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.
Penggunaan jasa transportasi yang dilakukan oleh pengepul kecil kepada pengepul besar dikarenakan truk yang sudah terbiasa melewati jalan Desa Kaliurip. Ada ketakutan bagi pengepul kecil apabila akan menyewa truk dari luar Desa Kaliurip. Hal ini disebabkan oleh medan jalan desa yang naik turun dan sebagian ada yang rusak. 23 Keadaan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang bahwasanya tidak diperbolehkannya mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Seharusnya pengepul besar membantu pengepul kecil dengan tidak menetapkan harga pasar yang tinggi sehingga dapat merugikan pengepul kecil dengan mengambil keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar dalam islam sama dengan riba. Sebagaimana dalam qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 275 yang bahwasannya Alloh menghalalkan jual beli akan tetapi mengharamkan riba dalam transaksi jual beli tersebut.
Transportasi yang digunakan oleh pengepul kecil berasal dari pengepul besar. Pengepul kecil menggunakan truk yang dimiliki oleh pengepul besar untuk mendistribusikan salak dagangannya. Apabila salak yang dimiliki pengepul kecil dalam jumlah yang banyak, maka pekerja dari pengepul besar juga ikut serta membantunya. Setelah salak sampai kepada tempat tujuan, barulah pengepul kecil membayar jasa kepada pengepul besar tersebut. Sehingga secara tidak langsung, pengepul kecil memberikan kontribusi kepada pengepul besar.
Penggunaan jasa transportasi yang dilakukan oleh pengepul kecil kepada pengepul besar dikarenakan truk yang sudah terbiasa melewati jalan Desa Kaliurip. Ada ketakutan bagi pengepul kecil apabila akan menyewa truk dari luar Desa Kaliurip. Hal ini disebabkan oleh medan jalan desa yang naik turun dan sebagian ada yang rusak. 24 Keadaan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang bahwasanya tidak diperbolehkannya mengambil kesempatan dalam kesempitan.
23 Wawancara dengan Bapak Sukri Ghozali (40) bertempat tinggal di Pramen, wawancara dilakukan  pada hari kamis 23 Oktober 2014 pukul 15.00 WIB.
24 Wawancara dengan Bapak Sukri Ghozali (40) bertempat tinggal di Pramen, wawancara dilakukan  pada hari kamis 23 Oktober 2014 pukul 15.00 WIB.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
302
Meskipun terdapat pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang dilakukan oleh pengepul besar, akan tetapi persaingan usaha dalam jual beli salak ini bukan menjadi permasalahan yang besar. Hal ini disebabkan karena di Desa Kaliurip terdapat banyak pengepul yang masih terikat saudara. Persaingan yang muncul dianggap menjadi pelengkap dalam dunia usaha. Sehingga layaknya dalam keluarga, persengketaan yang ada diselesaikan dengan transparansi dan musyawarah untuk mufakat. 25 Hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliurip.

## 2. Praktik Jual Beli Salak Masih Berlangsung Sampai Sekarang
Keadaan ekonomi yang lemah sering kali menjadi penyebab manusia untuk melakukan berbagai macam cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitupun keadaan yang ada di Desa Kaliurip. Ketika petani membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak 26 , maka mereka dapat meminjamnya terlebih dulu kepada pengepul besar.
Petani biasanya akan mengembalikan pinjaman uang kepada pengepul besar setelah panen salak. Ketika proses penimbangan selesai, barulah mereka megetahui jumlah salak yang mereka jual beserta harga dengan diberikan nota atau sehelai kertas 27 sebagai bukti tertulis. Akan tetapi tidak setiap petani mendapatkan kertas kecil atau nota tersebut, karena ada yang diberitahukan oleh pihak pengepul besar melalui lesan
25 Wawancara dengan Bapak Sukri Ghozali (40) bertempat tinggal di Dusun Pramen, wawancara dilakukan pada hari Jumat 17 Oktober 2014 pukul 15.00 WIB.
26 Kebutuhan yang mengharuskan sesuatu itu ada pada hari dan waktu tersebut, misalnya kebutuhan orang tua untuk membayar uang sekolah anaknya,membeli bahan makanan pokok, kebutuhan untuk mengadakan hajat seperti besar khitanan dan pernikahan.
27 Kertas keci dengan ukuran ± 4x7 cm (jadi, jika selembar kertas HVS dengan ukuran A4 bisa menjadi 15 lembar). Dari kertas tersebut bertuluskan tanggal penjualan, jumlah berat salak yang ditimbang, kemudian dikurangi sesuai ketentuan (berat salak tersebut) dikalikan dengan harga yang sesuai dengan kisaran pengepul. Perkalian terhadap berat salak, harga dan pengurangan sesuai ketentuan pada umumya, maka akan diketahui hasil atau sejumlah uang yang akan diberikan kepada petani.
sebagai bukti pembayaran. Hal ini  tergantung kepada kesepakatan petani dan pengepul tersebut. 28
Setelah mendapatkan nota pembayaran salak, terdapat ketentuan antara pengepul besar dan petani. Jika terdapat kelebihan uang panen  terhadap peminjaman uang oleh petani, maka pengepul besar mengembalikan sisa uang tersebut kepada petani. Dan sebaliknya, apabila terjadi kekurangan dalam jumlah uang panen terhadap peminjaman yang dilakukan oleh petani, maka petani berkewajiban untuk memberikan kekurangan uang tersebut kepada pengepul. Hal ini terjadi tanpa adanya kesepakatan pada saat awal peminjaman uang yang dilakukan oleh petani.
Petani Desa Kaliurip khususnya Dusun Puntuk, tidak terbiasa untuk melakukan peminjaman uang di bank. Hal ini dikarenakan petani tidak ingin dipersulit dengan berbagai ketentuan dan syarat-syarat peminjaman oleh pihak bank. Selain itu jarak antara Desa Kaliurip dengan Ibukota Kecamatan dan Kota terbilang cukup jauh yaitu 12 km. Pengepul besar membeli hasil panen salak petani Desa Kaliurip dengan harga yang murah, yaitu Rp 2.500,00 sampai dengan Rp 4.000,00 per kilogram ketika harga di pasar mencapai Rp 8.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00. Hal ini sebenarnya sangat merugikan petani. Akan tetapi karena peminjaman uang yang diberikan oleh pengepul besar menyebabkan petani enggan untuk menjual hasil panen salak mereka kepada pengepul lain.
Sosiologi hukum pada hakikatnya membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. 29 Sehingga dengan demikian, keadaan jual beli salak yang ada di Desa Kaliurip dapat dikaji dengan menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Karena sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, akan tetapi memperoleh penjelasan yang bersifat internal yaitu yang meliputi tingkah laku seseorang. 30
28 Wawancara dengan Ibu Yati (38) bertempat tinggal di dusun Puntuk, wawancara dilakukan pada hari minggu 19 Oktober 2014 pukul 14.30 WIB.
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum …, hlm. 17.
30 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum …, hlm. 8.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 1, Juni 2015
304
Hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, dimana pengepul membutuhkan stok salak dan petani membutuhkan uang untuk kebutuhan yang mendesak dapat menyebabkan interaksi yang baik. Hal ini dikarenakan pengepul besar tidak memberikan keharusan petani untuk menjual hasil panen salak kepada pengepul tersebut. Petani dengan suka rela memberikan hasil panen serta meminjam uang kepada pengepul besar dan mengembalikan uang tersebut.
Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Bahwasanya perubahan masyarakat terjadi bila seseorang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam hal ini tokoh agama yang ada di Desa Kaliurip membenarkan transaksi jual beli salak tersebut. Bahkan tokoh agama tersebut ikut andil sebagai pengepul salak. Pengepul salak besar juga sudah menyandang gelar sebagai Haji.
Untuk memahami bekerjanya suatu hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu sendiri dalam masyarakat. Diantara fungsi hukum tersebut yaitu fungsi hukum sebagai kontrol, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai instrument politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi. 31 Di dalam fungsi hukum sebagai kontrol dalam masyarakat, bahwasannya hukum adat atau kebiasaan tersebut khususnya dalam transaksi jual beli salak memberikan akibat dari tingkah laku masyarakat. Meskipun sudah diakui bahwa transaksi jual beli salak tersebut tidak sesuai dengan asas muamalah dalam perekonomian Islam. Akan tetapi transaksi jual beli salak di Desa Kaliurip masih berlangsung hingga sekarang dan tidak terdapat persengketaan yang serius. Mengingat keduanya baik antara pengepul maupun petani saling membutuhkan.
Dalam fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Bahwasanya perubahan masyarakat terjadi bila seseorang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam hal ini tokoh agama yang ada di Desa Kaliurip membenarkan transaksi jual beli salak tersebut. Bahkan tokoh agama tersebut ikut andil sebagai pengepul salak. Pengepul salak besar juga sudah menyandang gelar sebagai Haji. Fungsi hukum sebagai pengetahuan merupakan makna yang dapat dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku  warga masyarakat tentang hukum.
31 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum… , hlm. 8
Seperti contoh, seseorang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan jalan melawan hukum. Oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindak pidana pencurian. Karena itu symbol mencuri, berati orang itu perilakunya menyimpang dalam bentuk pencurian. Dalam hal ini terdapat penyimpangan dalam adat kebiasaan transaksi jual beli salak di Desa Kaliurip. Jual beli salak tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hal menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Desa Kaliurip menyimpang dalam bentuk tidak menjalankan hukum Islam, menyadari sebagian besar penduduk Desa Kaliurip beragama Islam.
Selanjutnya, fungsi hukum sebagai alat integrasi yaitu bahwa setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu, ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada yang tidak sesuai. Sehingga keadaan tersebut menyulut konflik dengan  dengan kepentingan lain. Oleh karena itu hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik. Dalam konteks ini, Pengepul besar membeli salak kepada petani, dan petani menyerahkan salak hasil panen kepada pengepul, kemudian petani mendapat sejumlah uang dari pengepul (jual beli). Hal ini sejalan dengan praktik transaksi jual beli salak yang ada di Desa Kaliurip.
Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak adanya unsur pemaksaan untuk menyerahkan hasil panen salak pondoh yang dimiliki petani kepada pengepul besar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pilihan yang dimiliki petani untuk tidak menyerahkan hasil panen salak mereka kepada pengepul besar. Sehingga membuat petani dengan rela menyerahkan hasil panen salak mereka.

## C. Penutup
1. Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
2. Praktik transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliurip, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara adalah pengepul besar dapat membeli salak kepada petani atau penjual sebelum salak dipanen, dengan memberikan pinjaman modal yang dikehendaki petani di awal. Tidak sedikit petani yang mengetahui besarnya selisih
306
harga jual salak yang ditawarkan antara di pasar dan di pengepul desa. Selisih harga jual salak di desa dapat mencapai setengah dari harga yang ditawarkan di pasar. Pengepul besar membeli hasil panen salak di petani dengan harga yang murah yaitu Rp 2.500,00 sampai dengan Rp 4.000,00 per kilogram ketika harga di pasar mencapai Rp
8.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00. Ketika harga salak sedang murah, terdapat pengepul kecil yang menjual salak kepada pengepul besar tersebut. Dengan banyaknya pasokan salak yang ada di pengepul besar menyebabkan pengepul besar dapat menetapkan harga salak di pasar induk, baik di pasar induk Madukara maupun Banjarnegara. Ketika harga salak sedang murah, terdapat pula pengepul kecil yang menjual salak kepada pengepul besar tersebut. Hal ini sudah diketahui oleh khalayak umum, baik petani maupun sesama pengepul, bahkan diakui pula oleh tokoh masyarakat.
3. Praktik transaksi tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dalam hal ini penyusun mengklasifikasikan menjadi dua hal yaitu persaingan usaha antar pengepul dan analisis praktik jual beli salak masih berlangsung sampai sekarang. Dalam persaingan usaha antar pengepul telah terjadi pengambilan kesempatan dalam kesempitan oleh pengepul besar, khususnya dalam jasa transportasi, karyawan, serta kepemilikan modal. Akan tetapi persaingan tersebut dapat diselesaikan dengan transparansi dan musyawarah untuk mufakat, karena diantara pengepul masih terikat hubungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengepul kecil yang ada di Desa Kaliurip. Sedangkan sistem jual beli salak masih berlangsung sampai sekarang disebabkan oleh tidak adanya pilihan dari pihak petani untuk tidak menjual hasil panen salak selain kepada pengepul besar di Desa Kaliurip. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, dimana petani membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak dan pengepul besar membutuhkan hasil panen salak petani.

## Daftar Pustaka
Abdullah, M. Amin dkk., Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman , cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.
307
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum , cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 , Penerjemah oleh Soeroyo dan Nastangin, cet. ke-1, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
Rahman, Asymuni A.,
Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa’idul
Fiqhiyah), cet. ke-1 , Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Sosiologi Hukum , Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, cet. ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013. Tebba, Sudirman, Sosiologi Hukum Islam , cet. ke- 1, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
Wahyuni, Yuyun, Metodologi Penelitian Bisnis Bidang
Kesehatan , cet. ke-1, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.