## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Penyuluhan Hukum Tentang Keabsahan Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah
Barzah Latupono 1* , Adonia Ivonne Laturette 2 , Merry Tjoanda 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: * barzahlatupono75@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx Dikirim: 12/02/2021 Direvisi: 24/02/2021 Dipublikasi: 26/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Marriage Law; Marriage Validity .
Introduction: The rise of marriages that are carried out without going through the  marriage  procedure  in  the  Marriage  Law  has  resulted  in  many  problems regarding  the  validity  of  marriage  in  the  Central  Maluku  district,  causing various legal problems in the local community.
Purposes of Devotion: Providing legal understanding regarding the validity of marriage in communities in the TNS sub-district, Central Maluku district. Method  of  Devotion: Performed  with  the  lecture  method  by  each  of  the presenters.  The  lecturer  is  given  time  to  deliver  the  material,  after  which  the participants are invited to ask a problem or question, which is then answered in turn by the speaker according to the problem being asked.
Results of the Devotion: It is important for all circles of society to understand the Marriage Law, this is so that the marriage is carried out in accordance with the law so that it can become a legal marriage.

## Abstrak
Kata Kunci: Hukum Perkawinan;
Keabsahan Perkawinan.
Latar  Belakang: Maraknya  perkawinan  yang  dilakukan  tanpa  melalui prosedur  perkawina  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yang mengakibatkan  banyak  persoalan  tentang  keabsahan  perkawinan  di kabupaten  maluku  tengah  sehingga  menimbulkan  berbagai  persoalan hukum di masyarakat setempat.
Tujuan  Pengabdian: Memberikan  pemahaman  hukum  terkait keabsahan perkawinan pada masyarakat   di kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.
Metode Pengabdian: Dilakukan dengan metode ceramah oleh masing- masing  pemateri.  Penceramah  diberi  waktu  untuk  menyampaikan materinya, setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.
Hasil/Temuan  Pengabdian: Pentingnya  bagi  semua  kalangan masyarakat  memahami  Hukum  Perkawinan  hal  ini  bertujuan  agar perkawinan  yang  dilakukan  seuai  dengan  undang-undang  sehingga dapat menjadi suatu perkawinan yang sah.

## 1. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang

## Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 46 – 53
E-ISSN: 2775-6203
meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan,  memelihara  anak-anak  tersebut  menjadi  anggota-anggota  masyarakat  yang sempurna (volwaardig) 1 . Perkawinan merupakan salah  satu  momen  sakral  yang  umumnya  akan dilalui  oleh setiap  manusia.  Sebagai makhluk sosial  manusia  mempunyai  naluri  untuk  selalu ingin hidup  bersama  dan  saling  berinteraksi  dengan  sesamanya  dan  perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya 2 .  Peristiwa perkawinan selalu memerlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan  tanggung  jawab  masing-masing  anggota  keluarga,  guna  membentuk  rumah  tangga  yang bahagia dan sejahtera Untuk itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat  dan  juga  institusi  negara  tidak  ketinggalan  mengatur  perkawinan  yang  berlaku  di kalangan  masyarakatnya.  Sudah  menjadi  kenyataan  umum  bahwa  pengaturan  masalah perkawinan  di  dunia  tidak  menunjukkan  adanya  keseragaman,  keberbedaan  itu  tidak  hannya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawianan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan.
Jika melihat persoalan perkawinan di Indonesia, maka hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019  tentang  Perkawinan.  Undangn-undang  ini  terdiri  dari  14  bab  dan  67  pasal,  dan  untuk implementasinya  dilengkapi  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  peraturan pelaksanannya  dan  dinyatakan berlaku  efektif  sejak  tanggal  1  Oktober 1975. Perkawinan  sangat penting yaitu untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat  sesuai  dengan  kedudukan  manusia  sebagai  mahluk  yang  sempurna  yaitu  memiliki akal (pikiran)  dan  perasaan  (hati).  Pergaulan  hidup  berumah  tangga  dibina  dalam  suasana  damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat. 3
Pendaftaran  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam masyarakat  yang  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  dan  masing-masing  suami  isteri  mendapat salinannya,  apabila  terjadi  perselisihan  atau  percekcokan  diantara  mereka  atau  salah  satu  tidak bertanggung jawab, Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk  melindungi  dari  fitnah  dan  qadzaf  zina  (tuduhan  zina).  Maka  jelaslah  bahwa  pencatatan nikah  untuk  mendapatkan  Akta  Nikah  tersebut  adalah  sangat  penting.  Hal  ini  berbeda  dengan pemahaman  tentang  ketentuan  perkawinan  oleh  sebagian  masyarakat  Muslim  yang  lebih menekankan  perspektif  fiqh  sentris 4 .  Menurut  pemahaman  versi  ini,  perkawinan  telah  cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek
1 Titik Triwulan and Trianto, Poligami Prespektif Perikatan Nikah (Jakarta: Presasti Pustaka, 2007).
2 Muchtar  Anshary  Hamid  Labetubun  and  Sabri  Fataruba,  “Implikasi  Hukum  Putusan  Pengadilan  Terhadap Pembatalan Perkawinan,” Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 54–59, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430, h. 57.
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Yogyakarta: UII Press, 2000).
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
nikah  di  bawah  tangan.  Pada  awalnya  perkawinan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan,  adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Adanya  ikatan  perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  maka  demi  hukum  terjadi percampuran  harta  di  antara  keduanya.  Percampuran  harta  ini  menyebabkan  munculnya  harta bersama,  yaitu  keseluruhan  harta  yang  diperoleh  selama  masa  perkawinan  (Widanarti,  2018). Namun  demikian, ada perkecualian  terhadap  percampuran  harta  ini,  yaitu  terhadap  harta  yang diperoleh  sebelum  perkawinan,  harta  yang  diperoleh  berdasarkan  pemberian  dan  harta  yang diperoleh berdasarkan pewarisan 5 . Fenomena kehidupan rumah tangga yang terjadi salah paham, perselisihan,  pertengkaran  yang  berkepanjangan  sehingga  memicu  putusnya  hubungan  antara suami istri, namun ada juga perselisihan dalam rumah tangga tapi tidak putus hubungan dalam arti bercerai tetapi  suami pergi berselingkuh. 6
Salah satu daerah dengan angka perkawinan semakin meningkat adalah Kabupaten Maluku Tengah,  khususnya  di  kecamatan  TNS,  sebuah  lokasi  yang  berada  di  Masohi  didaerah  Waipia. Kecamatan TNS merupakan  daerah yang cukup sejuk yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Manusella di kaki gunung SS. Kabupaten Maluku Tengah memiliki wilayah laut dan darat yang luas, sehingga salah satu roda perekonomian daerah ditopang oleh hasil pertanian dan hasil laut. Sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan TNS dengan mata pencaharian  sebagai  Petani  dan  Nelayan  yang  memanfaatkan  sumber  daya  di  wilayah tersebut.penduduknya  terdiri  dari  masyarakat  asli  dan  masyarakat  pendatang  yang  sudah melakukan  perkawinan  yang  mengakibatkan  bertambahnya  penduduk  diwilayah  ini,  maka  tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai  pemahaman masyarakat tentang pentingnya perkawinan yang sah di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.
Perlunya  kegiatan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  Kecamatan  TNS  Kabupaten Maluku  Tengah  dengan  materi  yang  berkaitan  dengan  Hukum  Perdata  khususnya  keabsahan perkawinan, yaitu terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin apabila  akan  melakukan  suatu  perkawinan  .dengan  tujuan  untuk  membantu  memberikan pemahaman  secara  mendalam  kepada  masyarakat  Kecamatan  TNS  Kabupaten  Maluku  Tengah terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perkawinan yang sah dimata agama maupun hukum.
Sasaran dalam penyuluhan hukum bidang keperdataan pada pengabdian masyarakat adalah masyarakat secara keseluruhan, yang terdiri dari:  perangkat desa, dan para sesepuh desa, serta tokoh masyarakat. Hal ini diharapkan nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat secara umum, terutama  apabila  terjadi  permasalahan,  maka  perangkat  desa,  sesepuh  desa,  maupun  tokoh masyarakat  ini  bisa  memberikan  penjelasan,  karena  memang  biasanya  masyarakat  umum  akan bertanya  kepada  mereka  apabila  terjadi  sengketa  atau  permasalahan  dalam  keluarga  atau  pun lingkungannya.
5 Herni Widanarti, “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri  Denpasar  No:  536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.),”  Diponegoro  Law  Review  2,  no.  2  (2018):  161–69, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827.
6 Barzah  Latupono,  “Akibat  Hukum  Dalam  Perkawinan  Yang  Dilakukan  Oleh  Suami  Tanpa  Ijin  Istri  Sahnya,” Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 60–67, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431, h. 60.

## 2. Metode Pengabdian
Penyuluhan  hukum  perdata  mengenai  keabsahan  perkawinan  dalam  rangka  pengabdian kepada masyarakat di kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. Terdapat 3 (tiga) orang pemateri dalam satu kecamatan, yang akan memberikan penyuluhan mengenai keabsahan suatu perkawinan. Ketiga penceramah diberi waktu untuk  menyampaikan  materinya,  setelah  selesai  baru  di  persilahkan  peserta  mengajukan permasalahan  atau  pertanyaan,  yang  kemudian  dijawab  secara  bergiliran  oleh  pemateri  sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Keabsahan Suatu Perkawinan
Perkawinan  di  Indonesia  diatur  melalui  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  dan  untuk implementasinya  dilengkapi  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  peraturan pelaksanannya  dan  dinyatakan  berlaku  efektif  sejak  tanggal  1  Oktober  1975  menyatakan  bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  ini  maka  perkawinan  harus  dilakukan  sesuai  dengan syarat perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan yaitu: yarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan  ada  2  yaitu:  a.  Syarat-syarat  Materiil:  syarat-syarat  materiel  yaitu mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal  yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat-syarat materiel dibagi 2 yaitu: 1) Syarat Materiel Mutlak Syarat materiel mutlak yaitu, syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh  setiap  orang  yang  hendak  kawin,  dengan  tidak  memandang  dengan  siapa  hendak  kawin. Syarat  tersebut  ialah:  a)  Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  suami  istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan); b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya; c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  19  tahun;  d)  Bagi  wanita  yang  putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu: (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130  hari; (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari ; Apabila perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan; (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.  2) Syarat Materil Relatif Syarat materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiel relatif.
Menurut  Pasal  8  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  syarat-syarat  tersebut  adalah:  a) Perkawinan  dilarang  antara  dua  orang  yang:  (1)  Berhubungan  darah  dalam  garis  ketururan  ke bawah  atau  ke  atas;  (2)  Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara saudara,  antara  seorang  saudara  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara seorang  dengan  saudara neneknya;  (3)  Berhubungan  semenda,  yaitu  mertua,  anak  tiri,  menantu,  dan  ibu-bapak  tiri;  (4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi susuan; (5) Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri
lebih dari seorang; (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku yang dilarang. (Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974). b. Syarat-syarat Formal Syarat- syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya.
Syarat-syarat  formal  diatur  dalam  Pasal  3  sampai  dengan  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu: 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan; pemberitahuan dapat dilakukan oleh mempelai sendiri atau diwakilkan kepada orang tua dan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan melampirkan identitas  para pihak yang sesuai dengan syarat perkawinan.: 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan setelah itu petugas akan mengecek kebenaran data-data yang dimasukan sesui dengan syart perkawinan dan kalau semua  syarat  perkawinan  terpenuhi  maka  akan  ada;  3)  Pengunguman  tentang  pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
Gambar 1.

## Foto pada saat kegiatan pengabdian berlangsung
Perkawinan menurut UU Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing- masing  orang  yang  melangsungkan  perkawinan.  Hal  ini  berbeda  dengan  konsepsi  perkawinan menurut  hukum  perdata  barat  yang  memandang  perkawinan  hanya  sebagai  perbuatan keperdataan  belaka  sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  26  Burgerlijk  Wetboek  yang  menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya.
UU Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing agama dan kepercayaan itu dan pada penjelasannya disebutkan bahwa: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan  undang-undang  Dasar  1945  yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
Berdasarkan isi dan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa  perkawinan  mutlak  harus  dilakukan  menurut  hukum  dan  kepercayaan  masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:
1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Bagi  masyarakat  yang  beragama  Islam  tidak  ada  kemungkinan  untuk  kawin  dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang yang beragama Kristen dan bagi orang  Hindu,  Budha  seperti  yang  dijumpai  di  Indonesia.  Undang-undang  Perkawinan  ini menentukan  juga  bahwa  suatu  perkawinan  baru  dapat  dikatakan  sebagai  perkawinan  yang  sah menurut  hukum  apabila  perkawinan  itu  dilakukan  menurut  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  dan  ayat  (2)  menentukan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi  perkawinan  itu  harus  dilakukan  menurut  hukum  agama  kemudian  dicatat  atau didaftarkan  menurut  hukum  Negara.  Pendaftaran  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya. Bagi isteri akan mendapatkan hak sebagai seorang istri dan anaknya akan berkedudukan sebagai anak sah yang akan mendapatkan hak-haknya baik itu hak pemeliharaan maupun hak waris, dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan  itu  (harta  bersama  dalam  perkawinan  dan  hak-hak  perkawinan)  dan  juga  untuk melindungi  dari  fitnah  dan  qadzaf  zina  (tuduhan  zina).  Maka  jelaslah  bahwa  pencatatan  nikah untuk  mendapatkan  Akta  Nikah  tersebut  adalah  sangat  penting.  Pada  awalnya  perkawinan  di bawah  tangan  yang  dilakukan,  adalah  didasarkan  pada  suatu  pilihan  hukum  yang  sadar  dari pelakunya,  bahwa  mereka  menerima  tidak  mendaftarkan  atau  mencatatkan  perkawinannya  ke KUA maupun KCS, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau  memenuhi  ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  UU  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan perkawinan semacam ini tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hokum bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pengingkaran terhadap kedudukan istri maupun anak.
Keberadaan  akta  perkawinan  secara  hukum  memegang  peranan  yang  sangat  penting, khususnya  dalam  upaya  mempertahankan  dan  melindungi  hak-hak  seseorang  serta  untuk membuktikan  bahwa  suatu  peristiwa  hukum  telah  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  ketika  terjadi tuntutan  ataupun  gugatan  dari  pihak  lain  tentang  keabsahan  suatu  perbuatan  hukum,  maka peranan  alat  bukti  (dalam  hal  ini  adalah  akta  perkawinan)  menjadi  sangat  penting  Berdasarkan logika  hukum  dari  Pasal  2  ayat  (1)  tersebut  dapat  ditarik  kaidah  hukum  bahwa  sah  tidaknya perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Hanya saja perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat dan atau tidak dicatat tidak memenuhi aspek hukum administrasi  negara  sehingga  tidak  memiliki  dokumen  resmi  dari  negara  (akte  nikah)  dan berimplikasi tidak mempunyai kekuatan hukum. Kaidah hukum ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2). 7
Perkawinan  yang  tidak  tercatat  banyak  dampak  buruknya,  maka  peraturan  perundang- undangan  menggariskan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dilakukan  di  hadapan  pejabat  dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan  dicatat  dikandung  maksud  agar  tercipta  ketertiban  dan  kepastian  hukum.  Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di KUA sedangkan bagi yang beragama selain Islam  dicatatkan  di  KCS,  sedangkan  bagi  Pemahaman  masyarakat  terhadap  tata  cara  dalam
7 Barzah Latupono, “Prinsip Pencatatan Perkawinan Di Indonesia” (Disertasi: Universitas Airlangga, 2015).
melangsungkan  perkawinan  dan  pencatatan  perkawinan  masih  cukup  rendah  ,terlebih  syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelainya.
Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai  keabsahan suatu  perkawinan, diharapkan akan merubah perilaku dan pola pikir masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai perkawinan yang sah sesuai syarat-syarat yang harus dipenuhi  sebelum melangsungkan perkawinan. Tahap pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dimulai  dengan  menentukan  tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi  pengabdian.  Hal  ini  diharapkan  apa  yang  akan  diberikan  pada  masyarakat  dilokasi pengabdian  akan  lebih  bermanfaat  dan  tidak  sia-sia.  Berdasarkan  observasi  awal  dari  hasil  pra survey  ditemukan  hal  yang  diperlukan  untuk  dijelaskan  ke  masyarakat.  Dengan  tema  yang dipaparkan  adalah  tentang  perkawinan  dan  keabsahan  Perkawinan  bagi  masyarakat  yang  akan melangsungkan perkawinan di Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan masalah yang  dipilih  maka  target  kegiatan  ini  agar  masyarakat  dapat  melakukan  perkawinan  yang memenuhi  syarat-  syarat  perkawinan  seperti  yang  diatur  dalam  hukum  agar  perkawinan  ini menjadi  sah  baik  dalam  hukum  agama  maupun  hukum  negara.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  merupakan  salah  satu  langkah  awal  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat.  Dengan  dilaksanakan  kegiatan  Pengabdian  pada  Masyarakat  dalam  bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai keabsahan suatu perkawinan. Bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen dilingkungan Hukum  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura  sebagai  pelaksanaan  pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Gambar 2.

## Foto Bersama setelah Kegiatan Pengabdian Berakhir

## 4. Kesimpulan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tridarma tenaga pendidik untuk berperan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat khusus mengenai perkawinan.  Melalui pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum yang membahas tentang keabsahan suatu perkaawinan. Penyuluhan hukum ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keabsahan suatu perkawinan dan  diharapkan  masyarakat  di  kecamatan  TNS  Kabupaten  Maluku  Tengah    kedepan  dalam melakukan  perkawinan  harus  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  yang  ditetapkan  dalam Undang-undang.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kegiatan  Penyuluhan  Hukum  kepada  Masyarakat  Negeri  Wotay  ini  adalah  bagian  dari Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bagian  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas Pattimura  Tahun  2021.  Kegiatan  ini  sudah  boleh  terlaksana  dengan  baik  karena  bantuan  dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Ibu Bupati yang ikut memfasilitasi kegiatan ini, Pejabat Negeri Wotay Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Wotay,  Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

## Referensi
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Yogyakarta: UII Press, 2000.
Labetubun,  Muchtar  Anshary  Hamid,  and  Sabri  Fataruba.  “Implikasi  Hukum  Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan.” Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 54–59. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430.
Latupono, Barzah. “Akibat Hukum Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Tanpa Ijin  Istri  Sahnya.”  Batulis  Civil  Law  Review  1,  no.  1  (2020):  60–67. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431.
———. “Prinsip  Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.”  Disertasi:  Universitas Airlangga, 2015.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
Triwulan, Titik, and Trianto. Poligami Prespektif Perikatan Nikah. Jakarta: Presasti Pustaka, 2007.
Widanarti,  Herni.  “Akibat  Hukum  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Harta  Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.).” Diponegoro
Law Review 2, no. 2 (2018): 161–69.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827.