## Vol. 2                                   No. 2                              November 2020

## DIPLOMA III KEBIDANAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN
Puji Hastuti 1 , Rusmini 2
Poltekkes Kemenkes Semarang pujih75@gmail.com

## ABSTRACT
Law  Number  4  Of  2019  On  Midwifery:  Diploma  Iii  Midwifery  Cannot  Conduct Independent  Practice  Of  Midwives.  From  time  to  time,  the regulation  of  midwife practice  always  changes  according  to  the  needs  and  development  of  the community  and  government  policies  in  improving  the  public  health  status.  The most  recent  regulation  on  midwifery  practice  is  Law  Number  4  of  2019 concerning Midwifery. There are several obstacles faced in the implementation of quality  services,  including  constraints  on  professionalism,  competence,  and authority. Different levels of education, different competencies at these levels and overlapping  authorities  still  need  to  be  improved  in  accordance  with  currently developing  regulations.  Research  objectives  to  find  out  the  implementation  of Law  Number  4  of  2019  concerning  Midwifery  in  Banyumas  Regency.  Analytical survey research. with a cross sectional approach.The research will be carried out in  2020.  The  population  of  this  research  is  all  midwives  who  work  in  the Banyumas  Health  Office  with  a  total  of  890  people.  The  sample  used  was  100 people with the sampling technique using random sampling. The results showed that  most  midwife  education  was  71%  D3  and  the  lowest  was  S2  /  S3  with  a percentage of 2%. Recommendations for midwives who do not have professional education to attend this education if they want to practice independently.
Keywords : Midwifery;Law;Diploma III

## ABSTRAK
Regulasi praktek bidan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sesuai dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat  dan  kebijakan  pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Regulasi praktek bidan yang terbaru  adalah  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Kebidanan.  Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan yang berkualitas tersebut  diantaranya  kendala  profesionalitas,  kompetensi,  dan  kewenangan. Perbedaan tingkat pendidikan, kompetensi yang berbeda pada tingkatan tersebut dan  kewenangan  yang  masih  tumpang  tindih  kiranya  masih  perlu  diperbaiki menyesuaikan  dengan  regulasi  yang  berkembang  saat  ini.  Tujuan  penelitian Mengetahui  implementasi  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Kebidanan  di  Kabupaten  Banyumas.  Penelitian  survey  analitik.  dengan pendekatan  cross  sectional  karena  dilakukan secara  serentak  dan  dalam  waktu yang tidak lama. Penelitian akan dilaksanakan tahun 2020. Populasi penelitian ini adalah  seluruh  bidan  yang  bertugas  di  Wilayah  Dinas  Kesehatan  Banyumas dengan  jumlah  890  orang.  Adapun  sampel  yang  digunakan  adalah  100  orang dengan  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan random sampling. Hasil penelitian menunjukan pendidikan bidan terbanyak D3 71% dan terendah S2/S3 dengan  presentase  2%.  Rekomendasi  bagi  bidan  yang  belum  memiliki pendidikan profesi untuk mengikuti pendidikan tersebut jika ingin praktek mandiri.
Kata Kunci : Undang-Undang; Kebidanan; Diploma III

## Pendahuluan
Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah  terwujudnya  pelayanan  publik  yang
berkualitas.  Pelayanan  publik  merupakan kewajiban  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang terhadap pemerintah untuk

## Vol. 2                                   No. 2                              November 2020
memenuhi hak-hak warga negaranya.
Pelayanan  kesehatan  adalah  salah  satu pelayanan publik yang seharusnya diberikan  oleh  pemerintah,  sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan yang  berbunyi  pemerintah  bertanggung jawab  atas  ketersediaan  segala  bentuk upaya  kesehatan  yang  bermutu,  aman, efisien, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan  tersebut  semestinya  diberikan oleh  tenaga  kesehatan  yang  berkualitas termasuk di dalamnya tenaga bidan.
Praktek  pelayanan  bidan  merupakan layanan kesehatan yang memiliki kontribusi cukup  besar  dalam  peningkatan  kesehatan khususnya  kesehatan  ibu  dan  anak.  Untuk itu  seorang  bidan  harus  dapat  menjaga kualitas dan keamanannya dengan memberikan layanan sesuai dengan kewenangannya,  dilandasi  dengan  regulasi pelayanan praktek yang jelas.
Regulasi  praktek  bidan  dari  waktu  ke waktu  selalu  mengalami  perubahan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  perkembangan masyarakat  dan  kebijakan  pemerintah dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat.  Regulasi  praktek  bidan  yang terbaru  adalah  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2019  tentang  Kebidanan  yang dikeluarkan  dengan  pertimbangan  antara lain pelayanan kesehatan kepada masyarakat  khususnya  perempuan,  bayi, dan  anak  yang  dilaksanakan  oleh  bidan secara  bertanggung  jawab,  akuntabel. bermutu, aman, dan berkesinambungan.
Namun  ada  beberapa  kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pelayanan yang berkualitas tersebut diantaranya kendala  profesionalitas,  kompetensi,  dan kewenangan.Perbedaan tingkat pendidikan, kompetensi  yang  berbeda  pada  tingkatan tersebut  dan  kewenangan  yang  masih tumpang tindih kiranya masih perlu diperbaiki  menyesuaikan  dengan  regulasi yang berkembang saat ini.
Menurut  Amalia,  Nur  2017  dilema hukum yang dihadapi bidan yaitu kurangnya pengetahuan  bidan  tentang  peraturan- peraturan
kebidanan sehingga menimbulkan ketakutan bidan dalam mengambil  keputusan  dan  hal  ini  dapat menimbulkan  kelalaian  dalam  memberikan tindakan  medis.  Pengetahuan  tentang peraturan  perundang-undangan  adalah  hal
yang bersifat mutlak. Semua orang dianggap  tahu  jika  sebuah  undang-undang sudah resmi diundangkan.
Pengetahuan tentang peraturan tersebut  dapat  diperoleh  bidan  melalui pendidikan,  seminar,  sosialisasi,  media social dan lain-lain.
Dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  2019  dituliskan  bahwa  praktik  bidan mandiri  dapat  dilakukan  oleh  bidan  dengan latar  belakang  pendidikan  profesi.  Namun belum semua bidan di Kabupaten Banyumas  memiliki  pendidikan  profesi. Untuk  itu  peneliti  ingin  melakukan  kajian tentang  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  bidan di Kabupaten Banyumas.
Dinas  Kesehatan  Banyumas  memiliki tenaga  bidan  sekitar  890  orang  yang bekerja  di  instansi  puskesmas  dan  rumah sakit.  Jumlah  tersebut  belum  termasuk bidan  praktek  mandiri  yang  memberikan pelayanan  kebidanan  di  seluruh  wilayah dinas  kesehatan  Banyumas.  Berdasarkan uraian  di  atas  dan  data  tersebut  peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui  Implementasi  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Kebidanan Di Kabupaten Banyumas.

## Metode Penelitian
Penelitian  survey  analitik.  dengan pendekatan cross sectional dan populasinya seluruh bidan yang bertugas di Wilayah Dinas Kesehatan Banyumas dengan  jumlah  890  orang.  Sampel  yang digunakan  100  responden  dengan  teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Adapun data  penelitian  disajikan dengan  prosentase  yang  menggambarkan tentang  frekuensi  dari  berbagai  pendidikan bidan  di  Kabupaten  Banyumas.  Pendidikan yang  dikaji  adalah  mulai  dari  Diploma  1, Diploma  3,  Diploma  4  atau  Sarjana  dan Pasca Sarjana yang terdiri dari S2 atau S3.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  Hastuti,  2020  tentang pendidikan  bidan  di  Kabupaten  Banyumas ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

## Vol. 2                                   No. 2                              November 2020
Tabel  1  Distribusi  frekuensi  pendidikan bidan Pendidikan F % D1 0 0 D3 71 71 D4 / Sarjana 27 27 S2/S3 2 2 Total 100 100
Sumber : Data Primer Terolah Tahun 2020
Berdasarkan  tabel  1  tersebut  dapat diketahui  pendidikan  bidan  terbanyak  D3 71% dan terendah S2/S3 2 %.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2019  tentang  Kebidanan  dibentuk  dengan salah  satu  pertimbangan  bahwa  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggung  jawab,  akuntabel.  bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan  pada  kendala  profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan.
Sebagaimana yang disampaikan Amalia,  Nur  (2017)    dilema  hukum  yang dihadapi bidan yaitu
kurangnya pengetahuan  bidan  tentang  peraturan- peraturan kebidanan
sehingga menimbulkan ketakutan bidan dalam mengambil  keputusan  dan  hal  ini  dapat menimbulkan  kelalaian  dalam  memberikan tindakan  medis.  Sedangkan  dilema  etik semua  bidan  mengalami  kesulitan  dalam menyakinkan keluarga pasien untuk melakukan perujukan bila terjadi kegawatdaruratan, sehingga membuat bidan bertindak di luar kewenangannya.
Hal tersebut berarti peningkatan pengetahuan  bidan  sangat  penting  dalam kaitannya  dengan  pelayanan  kebidanan. Bidan  dapat  meningkatkan  kompetensi dirinya  salah  satunya  adalah  melalui pendidikan.
Di  Kabupaten  Banyumas  sendiri sudah  dilaksanakan  program  peningkatan pendidikan  dari  diploma 3  bidan  ke  sarjana terapan dengan menjalin kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten banyumas dan Poltekkes  Kemenkes  Semarang  dengan penyelenggaraan kelas alih jenjang. Pendidikan tersebut diikuti oleh bidan-bidan yang  bekerja  dari  Puskesmas  maupun Rumah Sakit.
Hal  tersebut  juga  sejalan  dengan penelitian Ambar Dwi Erawati, 2019
menunjukkan  persepsi  setuju  terhadap perubahan  kualifikasi  pendidikan  bidan vokasi  (81.3%),  tidak  setuju  (18.7%)  dan persepsi  setuju  terhadap  pendidikan  bidan akademik (71.9%), tidak setuju (28.1%) dan persepsi setuju dengan kualifikasi pendidikan profesi bidan (15.6%) yang tidak (84.4%).  Bidan  di  wilayah  Ranting  III  IBI Semarang sebagian besar memiliki persepsi setuju terhadap perubahan kualifikasi  pendidikan  bidan  vokasi  dan pendidikan  bidan  akademik  dan  sebagian besar  persepsi  yang  tidak  setuju  terkait dengan kualifikasi pendidikan profesi bidan.
Dukungan dari DKK Banyumas dalam program  peningkatan  pendidikan  dirasakan sangat berarti mengingat kebutuhan terhadap  peningkatan  pendidikan  sejalan dengan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa untuk bisa melaksanakan  praktik  bidan  mandiri  maka bidan harus berpendidikan profesi.
Meskipun  begitu  masih  banyak bidan  yang  belum  meneruskan  pendidikan ke profesi karena institusi yang melaksanakan  pendidikan  profesi  bidan juga belum banyak sehingga harus menunggu giliran kuota untuk bisa mengikutinya  di  samping  juga  kesibukan kerja,  ijin  atasan,  alasan  keluarga  factor ekonomi  yang  belum  memungkinkan  untuk meneruskan pendidikan.
Hal  tersebut  sejalan  dengan        hasil penelitian  Prastyoningsih  2019  tentang factor  penghambat  bidan  pada  pendidikan jenjang  profesi  di  Jurusan  Kebidanan Poltekkes  Kemenkes  Surakarta  adalah  hal yang  menghambat  bidan  dalam  pendidikan berkelanjutan  pada  jenjang  profesi  yaitu: jarak  dan  waktu,  keluarga,  perijinan,  dan beban kerja. Pemahaman terhadap regulasi pendidikan  bidan  pada  seluruh  lapisan masyarakat sangat diperlukan untu k mengatasi berbagai hambatan dari berbagai factor .
Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2019  menyebutkan  bidan  lulusan pendidikan  Kebidanan  di  bawah  diploma tiga  Kebidanan  yang  telah  melakukan Praktik Kebidanan sebelum Undang- Undang  ini  diundangkan  masih  tetap  dapat melakukan  praktik  kebidanan  untuk  jangka waktu  paling  lama  Bulan  Oktober  Tahun 2020.

## Vol. 2                                   No. 2                              November 2020
Salah  satu  profesi  kesehatan  yang selalu  bersinggungan  dengan  manusia (khususnya  perempuan),  lingkungan  dan budaya  adalah  profesi  kebidanan.  Untuk dapat  menjalankan  praktek  kebidanan dengan  baik  membutuhkan  pengetahuan klinik  yang  baik,  pengetahuan  yang  up  to date dan juga harus mempunyai pemahaman  isu  etik  dalam  pelayanan kebidanan. Dalam menjalankan dan mengembangkan profesionalismenya, seorang  bidan  harus  menunjukkan  kualitas yang  tinggi.  Mereka  perlu  mempelajari, memahami,  dan  mengaplikasikan  etika, moral, serta nilai-nilai agar dalam menjalankan  profesionalismenya  agar  tidak menimbulkan konflik. (Rita Yulifah, 2013).
Bidan  lulusan  pendidikan  diploma tiga  dan  Bidan  lulusan  pendidikan  diploma empat  yang  telah  melaksanakan  Praktik Kebidanan  secara  mandiri  di  Tempat Praktik  Mandiri  Bidan  sebelum  Undang- Undang ini diundangkan, dapat melaksanakan  Praktik  Kebidanan  secara mandiri  di  Tempat  praktik  Mandiri  Bidan untuk  jangka  waktu  paling  lama  T  (tujuh) tahun setelah
Undang-Undang ini diundangkan.
Praktik mandiri bidan tersebut merupakan  salah  satu  upaya  terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan salah satunya ditunjang perkembangan  ilmu  teknologi  kesehatan yang semakin maju. Hal tersebut juga diikuti dengan  perkembangan  hukum  di  bidang kesehatan,  sehingga  secara  bersamaan, terkait  dengan  aktivitas,  perilaku,  sikap  dan kemampuannya dalam  menjalankan profesi kesehatan, petugas kesehatan menghadapi masalah hukum (Sari, 2019)
Sebagaimana  disampaikan  dalam Undang-undang  kebidanan  jangka  waktu Bidan lulusan pendidikan diploma tiga yang melaksanakan  praktik  mandiri,  Bidan  dapat mengikuti penyetaraan Bidan lulusan pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi
pembelajaran  lampau  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan ( UU No 4 Tahun 2019)
Dengan  terbitnya  UU  No  4  Tahun 2019  ini  maka  menjadi  keharusan  bagi bidan untuk dapat meningkatkan kompetensi  dirinya  dan  bagi  bidan  yang akan  melaksanakan  praktik  bidan  mandiri
maka  harus  meningkatkan  pendidikannya ke  jenjang  pendidikan  profesi.  Mereka dapat  meningkatkan  pendidikan  dengan bekerja  sama  seperti  yang  dilakukan  oleh Dinas Kesehatan dengan organisasi profesi dan institusi pendidikan. Walaupun peningkatan  pendidikan  juga  mungkin  tidak akan semudah membalikkan telapak tangan sebagaimana penelitian Prastyoningsih 2019  tentang  factor  penghambat  bidan pada  pendidikan  jenjang  profesi  di  Jurusan Kebidanan  Poltekkes  Kemenkes  Surakarta adalah  hal  yang  menghambat  bidan  dalam pendidikan  berkelanjutan  pada  jenjang profesi  yaitu:  jarak  dan  waktu,  keluarga, perijinan,  dan  beban  kerja.  Faktor-faktor tersebut  kemungkinan  besar  juga  akan terjadi  di  daerah  lainnya  termasuk  di Kabupaten Banyumas.

## Kesimpulan
Pendidikan  bidan  di  Kabupaten banyumas terbanyak D3 71% dan terendah S2/S3  2  %.  Rekomendasi  bagi  bidan  yang belum  memiliki pendidikan profesi jika ingin praktek mandiri untuk mengikuti pendidikan profesi  tersebut  difasilitasi  oleh  Dinas Kesehatan  bekerja  sama  dengan  institusi pendidikan yang menyelenggarakan program  pendidikan  profesi.  Pelaksanaan praktek  mandiri  tersebut  juga  dilaksanakan dengan
berperilaku profesional berlandaskan kode etik profesi,
Perilaku  profesional  tersebut  akan bersifat mengikat jika butir perilaku tersebut diturunkan dalam bentuk kode etik. Kehadiran kode etik profesi bidan berdampak  positif  terhadap  penegakan disiplin  di  kalangan  profesi  bidan.  Adapun kode  etik  profesi  bidan  dirumuskan  dalam bentuk  kewajiban  sesuai  dengan  kelompok sasaran yang dilayani. (Tanjung, 2015).

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  terutama ditujukan kepada Direktur Poltekkes
Kemenkes
Semarang yang
telah menfasilitasi  dana  penelitian  melalui  DIPA Poltekkes  Kemenkes  Semarang  tahun 2020.  Ucapan  terima  kasih  dapat  juga disampaikan  kepada  pihak-pihak  yang membantu  pelaksanaan  penelitian  ini  yang tidak bisa disebutkan  satu persatu.

## Vol. 2                                   No. 2                              November 2020

## Daftar Pustaka
Ambar  Dwi  Erawati  2019,  Persepsi  Bidan
Terhadap Kualifikasi Pendidikan Bidan Dalam Undang - Undang No.4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Amalia,  Nur  (2017) Dilema  Hukum  &  Etik Bidan  Dalam  Mengambil  Keputusan Medis Untuk Mewujudkan Pelayanan Kebidanan Komprehensif Di Puskesmas Kec.Lakudo Kab.Buton Tengah . Thesis. http://repository.unika.ac.id/15024/
Prastyoningsih  2019,  Factor  Penghambat
Bidan  Pada  Pendidikan  Jenjang Profesi di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta
Jurnal Kesehatan Prima Vol 13 No 2 http://jkp.poltekkes- mataram.ac.id/index.php/home/articl e/view/247
Profil  Kesehatan  Kabupaten  Banyumas
Tahun 2015
Rita  Yulifah,  S.  (2013)  Konsep  Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan,
Narratives  of  Therapists’  Lives.  doi:
10.1055/s-2008-1040325. Sari,  W.  S.  (2019)  ‘Gambaran  Tingkat pengetahuan Kode Etik Bidan Dalam Penerapan Kewenangan Bidan  di  Praktik  Mandiri  Bidan Wilayah Puskesmas Mantrijeron Kota  Yogyakarta’,  (Program  Studi, Kebidanan Terapan, Sarjana Kesehatan, Fakultas Ilmu).
Sukarman  Purba,  dkk.  Etika  Profesi:
Membangun  Profesionalisme  Diri Yayasan Kita Menulis, 2020
Tanjung,  R.  D.  S.  (2015)  ‘Model  ketulusan (altruistic)  bidan  dalam  memberikan pelayanan’,  Jurnal  Pendidikan  dan Kepengawasan, 2(1), pp. 18 –32. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2019
Tentang Kebidanan