Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2
Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak,Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Selpi Ayu Lestari 1) ; Karona Cahya Susena 2) ; Tito Irwanto 3)
1, Program Studi Akuntansifakultas Ekonomi Universitas Dehasen Kota Bengkulu E-mail: 1) selviayulestri61@gmail.com
How to Cite : Lestari,  A.S.,  Susena,C.K., Irwanto.T.  (2023).  Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Pajak,Kualitas  Pelayanan  Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11(2) . doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [23 Februari 2023] Revised 23 Mei 2023] Accepted [24 Juli 2023]

## ABSTRAK
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  undang – undang  (yang dipaksakan)  dengan  tidak  langsung mendapat timbal balik yang dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  Dalam  rangka  efektifitas  penmerataan  pembangunan, disentralisasi dari pemerintahan pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan – urusan di daerah sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan dan  pembiayaan  diberikan  kepada pemerintah daerah.Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui ada tidaknya pengaruh  persepsi  korupsi  pajak,  kualitas  pelayanan,dan    pengetahuan perpajakan  terhadap  kepatuhan    pajak  wajib  pajak  orang    pribadi  yang terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak    Bengkulu.  Jumlah    sampel  yang digunakan  dalam    penelitian  ini  sebanyak  100  responden  .  Adapun metode penelitian yang digunakan  yaitu  kuantitatif. pengumpulan data menggunakan  kuesioner  dan    metode  analisis  yang  digunakan  adalah regresi  linier  berganda,  uji  determinasi  dan  uji  hipotesis.Hasil  penelitian persamaan regresi linier berganda Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3  +  0,980  (e)  ,  dari  persamaan  regresi  diatas  dapat  dijelaskan  sebagai berikut, konstanta sebesar 0,089 menunjukan bahwa jika variabel-variabel independen (persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan)  diasumsikan  tidak  mengalami  perubahan  (konstan)  maka nilai  Y  (kepatuhan  wajib  pajak  pribadi)  adalah  sebesar  0,089  satuan. Koefisien variabel persepsi korupsi pajak (X1) sebesar 0,082 berarti setiap kenaikan  variabel  persepsi  korupsi  pajak  sebesar  1  satuan.  Koefisien variabel  kualitas  pelayanan  (X2)  sebesar  0,204  berarti  setiap  kenaikan variabel  kualitas  pelayanan  sebesar  1  satuan.  Koefisien  variabel pengetahuan  perpajakan  (X3)  sebesar  0,710  berarti  setiap  kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  whether  there  is  an  influence  of perceptions  of  tax  corruption,  service  quality,  and  knowledge  of  taxation  on the  tax  compliance  of  individual  taxpayers  registered  at  the  Bengkulu  Tax Service  Office.  The  number  of  samples  used  in  this  study  were  100 respondents. The research method used is quantitative.data collection used a questionnaire and the method of analysis used was multiple linear regression, determination  test  and  hypothesis  testing.  The  results  of  this  study  indicate
KEYWORDS tax compliance, perceptions of corruption, service quality, and tax knowledge.
This is an open access article under the CC – BY-SA license
that  perceptions  of  tax  corruption  have  no  effect  on  individual  taxpayer compliance.  Meanwhile,  service  quality  and  knowledge  of  taxation  have  a significant positive effect on individual taxpayer compliance.The results of the multi linear regression equation Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980  e,  from  the  regression  equation  above  can  be  explained  as  follows,  a constans  of  0,089  indicates  that  if  the  independent  variabels  (perceptions  of tax  corruption,  service  quality,  and  knowledge  taxation)  is  assumed  not  to change (constans) then the value of Y (personal taxpayer compliance) is 0,089 units. The coefficient on the variable perception of tax corruption (X1) is 0,082, meaning that for every increase in the variable perception of tax corruption by 1 unit. The coefficient of the service quality variable (X2) is 0,204, meaning that for every increase oin the service quality variable, it is 1 unit. The coefficient on the  variable  knowledge  of  taxation  (X3)  is  0,710,  meaning  that  for  every increase in the variable knowledge of taxation by 1 unit.

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  pungutan  wajib dari  rakyat  untuk  negara.  Berdasarkan  UU  KUP  Nomor  28 Tahun   2007,  pasal  1,  ayat 1, pengertian  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang, dengan   tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan   untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Soemitro  dalam   Resmi  (2014:1),   pajak   adalah iuran  rakyat kepada   kas  negara    berdasarkan  undang – undang   (yang   dapat dipaksakan ) dengan  tidak  langsung  mendapat   timbal  balik  yang  dapat ditunjukan,  dan  yang  digunakan untuk  membayar  pengeluaran  umum.Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat,  serta  tidak  memiliki  tunggakan  atau  keterlambatan  dalam  kewajiban  mereka  untuk menyetorkan pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  aspek  yang  penting  karena  sistem  perpajakan  Indonesia menggunakan  sistem  di  mana  dalam  prosesnya  secara  mutlak  memberikan  kepercayaan  kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Pratama, 2015). Kepatuhan pajak  adalah  suatu  tindakan  wajib  pajak  untuk  tunduk  dan  patuh  melaksanakan  kewajiban melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan peraturan perpajakan (Rachmania, 2016). Beberapa tahun  terakhir  para  wajib  pajak  lebih  waspada  untuk  membayarkan  wajib  pajaknya  dikarenakan beberapa  kasus  dari  karyawan  pajak  melakukan  korupsi  terhadap  hasil  pajak.  Hal  tersebut membuat  masyarakat  kurang  yakin  untuk  membayarkan  pajak  mereka  dan  membuat  persepsi korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak. Pemerintahpun juga telah bersikap tegas terhadap para koruptor.  Hukuman  yang  diberikan  kepada  koruptor  dinilai  sudah  berat,  dimana  tertuang  dalam Undang-Undang  (UU)  Nomor  20  Tahun  2001    tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor).  Selain  itu,  pemerintah  juga  dibantu  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik Indonesia (KPK) untuk memberantas korupsi.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang  bertujuan  terhadap  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk  menekan  pelaku  tindakan  korupsi  tersebut  dinilai  akan  membuat  persepsi  wajib  pajak terhadap  pegawai  pajak  mulai  membaik.  Hal  tersebut  membuat  wajib  pajak  yakin  karena  upaya terbaik  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dari  memberikan  hukuman  yang  berat  sampai dibantu KPK  dalam  memberantas  koruptor  untuk  memajukan  dan  membangun  infrastruktur  dan fasilitas  umum    negara.  Sehingga  dengan  semakin  meningkatnya  persepsi  korupsi  terhadap pegawai  pajak,  kepatuhan  wajib  pajak  pun  juga  akan  meningkat.  Disisi  lain    kualitas      pelayanan juga  akan   mempengaruhi  kepatuhan   wajib  pajak untuk membayarkan  pajak  mereka. Kualitas pelayanan    yang      memuaskan    akan    membuat    para  wajib    pajak    merasa  tertolong    dan menguntungkan dalam   hal  waktu   dan   pelayanan (Andinata, 2015). Boonyarat et al. Pelayanan yang baik dapat membantu wajib pajak saat kesulitan maupun permasalahan terkait perhitungan,
penyetoran  dan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak  sehingga  wajib pajak  merasa  senang, semakin mengerti dan memahami akan kewajiban pajaknya yang harus dipenuhi. Berarti,  semakin baik  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  semakin  patuh  wajib  pajak  dalam  mematuhi  kewajiban perpajakannya.
Faktor   lain  yang   mempengaruhi  wajib  pajak  dalam   membayarkan   pajaknya  adalah pengetahuan    perpajakan.  Pengetahuan    adalah    berbagai  gejala  yang    ditemui    dan    diperoleh manusia    melalui    pengamatan    panca  indra.  Perwira  (2016)    menyebutkan      pengetahuan mengenai  peraturan   perpajakan   adalah  mengetahui  dan   memahami  mengenai  peraturan perundang-undangan  mengenai  Ketentuan   Umum   dan  Tata  Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor  16    Tahun    2009.  Di  mana  pengetahuan  tersebut  mengetauhi    bagaimana      tata    cara pendaftaran   Nomor   Pokok   Wajib Pajak  (NPWP)  bagi  setiap  individu,  mengerti   tentang   hak dan    kewajiban      wajib      pajak,  mengetahui    mengenai    Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP), Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  dan  tarif  pajak  yang  dibebankan,  serta    memiliki    pengetahuan apabila  wajib    pajak    melakukan  pelanggaran      perpajakan      maka    akan    dikenai    sanksi    sesuai dengan Undang-Undang   yang   berlaku. Hal   ini  sangat  penting  untuk dimengerti dan  dipahami oleh    wajib    pajak.  Sehingga      mereka      mengetahui      bagaimana    tata    cara    membayar      pajak dengan     baik  dan  manfaat  yang akan    mereka      rasakan      kembali   maka     tingkat     kepatuhan untuk membayar   pajak   akan   meningkat. Sebaliknya  ketika  wajib pajak memiliki   pengetahuan yang    sangat    rendah    maka  mereka  secara  tidak  langsung  akan  menimbulkan  masalah  bagi pemerintah  karena  akan  menurunkan    tingkat    kepatuhan    mereka  dalam    membayarkan pajak.Persepsi    korupsi    seseorang    berpengaruh    terhadap  kepatuhan  dalam  melakukan pembayaran    wajib  pajak  orang    pribadi,  semakin  banyak  pegawai  pajak  dan  pemerintah  yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan  wajib pajak  terhadap   pajak   itu   sendiri.
Para  wajib  pajak      ikut    merasa  dirugikan  jika    pembayaran  pajaknya  dimanipulasi  dan dimanfaatkan  para aparatur  pajak  untuk  kepentingan  pribadinya.Kondisi  tersebut  menunjukkan bahwa wajib pajak seoalah-olah merasa  tidak   memiliki   hak   atas  penggunaan dana pajak yang dikumpulkan      oleh    pemerintah    lewat    aparatur    pajaknya.  Padahal    dalam  sebuah    penelitian (Casal et al., 2016) menunjukkan  bahwa   jika  wajib pajak   memiliki peran atau kontribusi  dalam hal penggunaan  dan distribusi dana pajak akan   meningkatkan   kepatuhan  wajib pajak  pribadi. Selain  itu  menurut  (Fochmann  dan  Kroll, 2016)  menjelaskan bahwa   kejelasan  distribusi  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Maka   jika  banyak   kasus  yang terungkap   terkait penyalahgunaan dana  pajak  atau  korupsi  pajak maka  akan  mengurangi  tingkat kepatuhan wajib pajak.

## LANDASAN TEORI

## Definisi Pajak
Membahas  mengenai  perpajakan  tidak  terlepas  dari  pengertian  pajak  itu  sendiri,  menurut Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  SH  dalam  bukunyaMardiasmo  (2011:1)    “Pajak  adalah  iur an  rakyat kepadakas Negara  berdasarkan  Undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka paja k memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.  Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara Yang  artinya  setiap  orang  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak.  khususnya  yaitu  warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2.  Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak  yang  seharusnya  dibayarkan, maka ada  ancaman sanksi  administratif maupun  hukuman secara pidana.
3.  Warga Negara Tidak Dapat Imbalan Langsung
ketika wajib pajak patuh membayar pajak, wajib pajak tidak langsung menerima manfaat pajak yang  sudah  dibayar.  Tetapi  yang  akan  dapatkan,  berupa  fasilitas  perbaikan  jalan  raya,  fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lain-lain.

## 4.  Berdasarkan Undang-Undang

## Pengertian Wajib Pajak
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009    Pasal  1  mendefinisikan  Wajib  Pajak  adalah  orang pribadi  ataubadan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat  tinggal atau berada di  Indonesia  ataupun  di  luar  Indonesia.  Mengutip  pada  Undang-Undang  Nomor  17  tahun 2000tentang  PajakPenghasilan  (PPh),  Subjek  pajak  tersebut  juga  digolongkan  menjadidua yaitusubjek  pajak  dalam  negeri  dan  subjekpajak  luarnegeri.Perbedaan    antara  WPDNdan  WPLN adalah sebagai berikut :

## Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN)
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebagai  subjek  pajak  dalam  negeri  diaturdalam  Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagaiberikut
• Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia
• Orang  Pribadi  yang  berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  hari  dalamjangka  waktu  12  bulan, atau
• Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesiadan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

## Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN)
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebagai  subjek  pajak  luar  negeri  menurutUndang-Undang  Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008.
Kriteria disebut Wajib Pajak subjek Luar Negeri adalah sebagai berikut ini:
a.Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atauorang  pribadi  yang tidak  tinggal  di Indonesia  lebih  183  haridalam  jangka  waktu  12  bulan  yang  menjalankan  usaha  ataumelakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  Pasal  1  mendefinisikan  Wajib  Pajak  adalah  orang pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak  dalam menyelenggarakan  perpajakannya  membutuhkan  kepatuhan  wajib pajak  yang  tinggi, yaitu  kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan  kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang  punggung  dari  selfassesment  system,  dimana  wajib pajak  bertanggung  jawab  menetapkan sendiri  kewajiban  perpajakan  kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu  dalam  membayar  dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu  (2010:138), menyatakan  bahwa:  “Kepatuhan perpajakan  dapat didefinisikan  sebaga i  suatu keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya”.  Pengertian  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Chaizi  Nasucha  yang  dikutip  oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:
1.Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2.Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3.Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4.Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Kepatuhan  ada  dua  macam  yaitu  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material.Kepatuhan formal  adalah  suatu  keadaan di mana  wajib pajak memenuhi  kewajibanperpajakan secara  formal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-UndangPerpajakan.  Misalnya  ketentuan  batas  waktu penyampaian  Surat  PemberitahuanPajak  Penghasilan  (SPTPPh)Tahunan  tanggal  31  Maret.  Apabila wajib  pajak  telahmelaporkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan  Tahunan  sebelum  atau padatanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapiisinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana WPmemenuhi semua ketentuan material  perpajakan.  Kepatuhan  material  dapatmeliputi  kepatuhan  formal.  Wajib  Pajak  yang memenuhi kepatuhan  material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat  Pemberitahuan(SPT)  sesuai  ketentuan  dan  menyampaikannya  ke  KPP  sebelum  batas waktuberakhir.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
1.Faktor  Kesadaran  PerpajakanKesadaran  merupakan  sikap  respon  manusia  dalam memahamikeadaan  yang  terjadi/  tindakan  menghadapi  ketetapan  yang  di  tetapkan  olehbadan pemerintahan atau instansi tertentu. Kesadaran kewajiban perpajakanpada sektor usaha kecil dan menengah  menurut  Rahmatika,  Muffi  (2010)dapat  didefinisikan  sebagai  dorongan  atau  sikap  dari usaha  kecil  danmenengah  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan  tanpa  adanya  dorongandari pihak luar dan tanpa ada paksaan. Kesadaran membayar pajakmerupakan keadaan pada saat wajib pajak  mau  membayar  pajak  karenamerasa  tidak  dirugikan  dari  pembayaran  pajak  yang dilakukannya(Fikriningrum, 2012 : 13).
• Irianto  (2005) menguraikan  beberapa  bentuk  kesadaran membayarpajak  yang  mendorong wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  .Kesadaranbahwa  pajak  merupakan  betuk  partisipasi dalam
• menunjangpembangunan  negara.  Menyadari  hal  ini,  wajib  pajak  mau  membayarpajak karena  merasa  tidak  dirugikan  dari  pemungutan  pajak  yangdilakukan.  Pajak  disadari digunakan untuk pembangunan negarasupaya meningkatkan kesejahteraan warga negara.
• Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikannegara. wajib pajak mau membayar  pajak  karena  memahami  bahwapenundaan  membayar  pajak  berdampak  pada kurangnya sumber dayafinansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunannegara.
• Kesadaran  bahwa  pajak  ditetapkan  dengan  undang-undang  dan  dapatdipaksakan.  Wajib pajak  akan  membayar  pajak  karena  pembayaranpajak  disadari  memiliki  landasan  hukum yang kuat dan merupakansuatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

## Persepsi Korupsi Pajak
Dampak  korupsi  uang  pajak  sangat  besar  bagi  perekonomian  Indonesia,  antara  lain, pertumbuhan  ekonomi  terhambat,  karena  tidak  tercipta  harmonisasi  antara  keuntungan  swasta dan kepentingan publik (Veronica, 2015). Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah  tanggapan  (penerimaan)  langsung  dari  sesuatu.  Sedangkan  korupsi  sendiri  menurut  KBBI adalah  penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dan  sebagainya)  untuk keuntungan  pribadi  atau  orang  lain.  Sehingga  persepsi  korupsi  pajak  adalah  tanggapan (penerimaan)  langsung  dari  penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara. Untuk menekan persepsi korupsi  pajak  yang  ditimbulkan  oleh  para  wajib  pajak  terhadap  pegawai  pajak,  ada  baiknya  para pegawai wajib pajak melakukan tugas dengan baik dan bekerja dengan transparan. Karena dengan adanya  berbagai  kasus  pegawai  pajak  yang  tidak  dapat  bekerja  dengan  amanah  seperti  kasus
Kepala  Sub  Direktorat  Bukti  Permulaan  Direktorat  Penegakan  Hukum  Ditjen  Pajak  Handang Soekarno yang tertangkap tangan menerima suap sebesar Rp 1,99 Miliar. Hal menyebabkan tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  pegawai  pajak  menurun  dan  berdampak  terhadap  turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## METODE PENELITIAN

## Uji Validitas
Uji validitas mengunakan SPSS 25 digunakan untuk mendapatkan data valid sah atau valid tidaknya suatu instrumen dalam hal ini adalah kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan  dan  kuesioner  mampu  untuk  mengungkap  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh kuesioner  tersebut.  Untuk  mengukur  validitas  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  korelasi antar  skor  butir  pertanyaan  dengan  total  skor  konstruk  atau  variabel.  Dalam  penelitian  ini menggunakan content validity yang dapat menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang diukur. Adapun kriteria penilaian uji validitas adalah :
a.Apabila r hitung > r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid. b.Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

## Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indikator  dari  suatu  variabel.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang  terhadap  pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Sugiyono (2019:130) sebuah instrumen dan data yang dihasilkan disebut reliable atau terpercaya apabila instrumen  tersebut  secara  konsisten  memunculkan  hasil  yang  sama  setiap  kali  dilakukan pengukuran.  Adapun  cara  yang  digunakan  untuk  menguji  reliabilitas  kuesioner  dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, yaitu :
• Apabila  hasil  koefisien  Alpa  >  taraf  signifikansi  95%  atau  0,5  maka  kuesioner  tersebut reliable.
• Apabila  hasil  koefisien  Alpa  <  taraf  signifikansi  95%  atau  0,5  maka  kuesioner  tersebut tidak reliable.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi  variabel dependen  (variabel terikat)  dan  variabel  independen  (variabel  bebas)  memiliki  distribusi  data yang normal atau tidak,  karena model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal.
Pembuktian  apakah  data  tersebut  memiliki  distribusi  normal  atau  tidak  dapat  dilihat  pada bentuk  distribusi  datanya,  yaitu  pada  histogram  maupun  normal  (Probability  Plot).  Pada histogram, data dikatakan memiliki distribusi yang normal jika data tersebut berbentuk seperti lonceng, sedangkan pada normal probability Plot, data dikatakan normal jika ada penyebaran titik – titik  disekitar  garis  diagonal  dan  penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinearitas
Pada uji multikolinearitas merupakan hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua  variabel  bebas  (variabel  independen).  Pengujian  multikolinearitas  bertujuan  untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen).  Dalam  model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel bebas (variabel independen) menurut (Ghozali, 2018:161).
Uji  multikolinearitas  dapat  dideteksi  dengan  menganalisis  matrik  korelasi  variabel – variabel independen  atau  dengan  menggunakan  perhitungan  nilai  tolerance  dan  VIF.  Jika  antara  variabel
independen  ada  korelasi  yang  cukup  tinggi  (lebih  dari  0,900),  maka  hal  ini  menunjukkan  adanya multikolinearitas atau jika nilai tolerance (kurang dari 0,100), atau nilai VIF (lebih dari 10), maka hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas (Ghozali, 2018:107).

## Uji Heterokedastisitas
Tujuan  uji  heteroskedastinitas  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  variance    dari  residual  setelah  pengamatan  kepengamatan  yang  lain.  Jika variance    dari  residual  satu  pengamatan  kepengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut homokedastisitas, namun jika berbeda di sebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
• Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik – titik  yang  ada  membentuk  suatu  pola  yang  teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
• Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka (0) pada sumbu (Y), maka hal ini mengindikasi tidak terjadi heteroskedastisitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Responden
Pada  penelitian  ini,  data  dikumpulkan  dengan  cara  memberikan  kuesioner  secara  langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kota Bengkulu. Kuesioner mulai disebarkan dari tanggal 8 Oktober 2022 sampai 10 November 2022. Ringkasan pendistribusian kuesioner kepada WPOP di Kota Bengkulu ditunjukkan pada tabel  1 berikut ini.

## Tabel 1. Data Penelitian
Keterangan Jumlah Persentase Kuesiner yang disebar 100 100% Kuesioner yang kembali 100 100% Kuesioner yang tidak kembali 0 0 Kuesioner yang layak 0 0 Sumber: data primer, diolah 2022

## Karakteristik Responde
Responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kota  Bengkulu  dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 kuisioner telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.
Karakteristik  responden  dikelompokkan  menurut  jenis  kelamin,  usia,  pekerjaan  dan pendidikan  terakhir.  Untuk  memperjelas  karakteristik  responden  yang  dimaksud,  maka  disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan pada tabel berikut ini. dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.0 didapatkan hasil uji   F dan uji t sebagai berikut:

## Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin
Gambar 1. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin
Dari  data  karakteristik  responden  berdasarkan  jenis  kelamin    pada  gambar  2  diatas,  maka jumlah responden terbesar adalah  responden  yang  berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 57 orang atau 57%, sedangkan jumlah responden terendah  adalah responden yang berjenis kelamin perempuan  yaitu  sebanyak  43  orang  atau  43%.  Dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar responden  dalam  penelitian  ini  berjenis kelamin laki-laki.

## Karakteristik responden berdasarkan Usia

## Gambar 2. Karakteristik responden berdasarkan Usia Responden
Sumber: data primer, diolah 2022
Dari  data  karakteristik  responden  berdasarkan  usia  pada  gambar  3  diatas,  maka  jumlah responden  terbesar  adalah  responden  berusia  25-35  tahun  yaitu  sebanyak  50  orang  atau  50%, sedangkan  responden  terendah  pada  usia    >55  tahun  sebanyak  1  orang  atau    1%.  Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 25-35 tahun.

## Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan Pekerjaan

## Sumber: data primer, diolah 2022
Dari data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada gambar 4  diatas, maka jumlah responden  terbesar  adalah  responden  yang  bekerja  sebagai  PNS  yaitu  sebanyak    58    orang  atau 58%,  sedangkan  jumlah  responden  terendah  adalah  responden  yang  bekerja  sebagai  pegawai BUMN yaitu sebanyak 4 orang atau 4%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini bekerja sebagai PNS.

## Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir
Gambar 4.  Karakteristik  Berdasarkan  Pendidikan   Terakhir Reponden

## Sumber: data primer, diolah 2022
Data  dari  karakteristik  responden  berdasarkan  pendidikan  terakhir  pada  gambar  5  diatas, maka  jumlah  responden  terbesar  adalah  responden  yang  S1  yaitu  sebanyak  84  orang  atau   84%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden dengan lainnya yaitu sebanyak 1 orang atau 1%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah lulusan S1.

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengetahui  valid  atau  tidaknya  kuesioner  yang  dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung > r tabel.  Dalam  penelitian  ini,  jumlah  data  yang  dapat  digunakan  sebanyak  100  kuesioner,  maka diperoleh nilai (dF) = 100-2 dengan tingkat ke percayaan 95% (α=5%), maka nilai (dF) dari 98 adalah 0,1966. Uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Berikut adalah hasil uji validitas :

## Tabel 2.  Uji Validitas
Variabel Item Corrected Item-Total Correlation  r-tabel Keterangan Persepsi Korupsi Pajak (X1) X1.1 0.581 0,196 Valid X1.2 0.539 0,196 Valid X1.3 0.481 0,196 Valid X1.4 0.497 0,196 Valid X1.5 0.406 0,196 Valid Kualitas  Pelayanan (X2) X2.1 0.591 0,196 Valid X2.2 0.645 0,196 Valid X2.3 0.799 0,196 Valid X2.4 0.735 0,196 Valid X2.5 0.687 0,196 Valid Pengetahuan Perpajakan (X3) X3.1 0.735 0,196 Valid X3.2 0.719 0,196 Valid X3.3 0.749 0,196 Valid X3.4 0.751 0,196 Valid X3.5 0.232 0,196 Valid Kepatuhan  Wajib Pajak (Y) Y1 0.252 0,196 Valid Y2 0.704 0,196 Valid Y3 0.691 0,196 Valid Y4 0.714 0,196 Valid Y5 0.620 0,196 Valid
Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022
Dengan    melihat    tabel  2  ,dapat  diketahui  besarnya  koefisien  korelasi  dari  seluruh  butir pertanyaan  variabel-variabel  penelitian.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  koefisien  korelasi  seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar   dari   r  tabel, dimana  r tabel sebesar   0,196 (r hitung > r tabel).  Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan yang digunaka dalam penelitian ini valid.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan.  Dalam  penelitian  ini  pengujian  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden  memenuhi  syarat  reliable.  Suatu  kuesioner  dapat dikatakan  reliable  jika  nilai  Cronbach  alpha  lebih  besar  dari  0,5  atau  50%.  Uji  reliabilitas  ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

## Tabel 3.  Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha Keterangan Persepsi Korupsi Pajak (X1) 0,656 Reliabel Kualitas Pelayanan (X2) 0,864 Reliabel Pengetahuan Perpajakan (X3) 0,824 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,789 Reliabel

## Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022
Berdasarkan  tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  variabel  dalam  penelitian    ini  dapat dikatakan  reliabel  karena  koefisien  Cronbach  alpha  lebih  besar  dari  0,5.  Maka  dari  itu  dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan memiliki reliabilitas yang baik.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  terikat  dan variabel  bebas  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak  (Ghozali,  2011).  Model  analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25.
a.  Jika  data  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  atau  grafik histogramnya  menunjukan  pola  distribusi  normsl  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas.
Data hasil  pengujian  dapat  dilihat pada gambar berikut  ini :

## Gambar 6. Histogram Hasil Uji Normalitas
b.  Jika  data  menyebar  jauh  dari  garis  diagonal  dan  atau tidak mengikuti  arah  garis  diagonal  atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016 : 163)
Data hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut ini :

## Gambar 7. P-P Plot Uji Normalitas Hasil Uji Normalitas
Grafik  histogram  dan  pp-plot  di  atas  mempertegas  bahwa  model  regresi  yang  diperoleh berdistribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal. Pola histogram tampak mengikuti  kurva  normal  begitu  juga  dengan  hasil  uji  pp-plot,  meskipun  ada  beberapa  data  yang nampak outler, namun secara garis besar distribusi data mengikuti kurva normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinearitas digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Data penelitian  dinyatakan  bebas  multikolinieritas  apabila  VIF<10  (Ghozali,  2011).  Uji  multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25.

## Tabel 4.  Uji Multikolineritas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) .089 .980 .091 .928 Persepsi korupsi pajak .082 .054 .078 1.516  .133 .845 1.183 Kualitas pelayanan  .204 .054 .225 3.757  .000 .620 1.613 Pengtahuan Perpajakan .710 .063 .698 11.364  .000 .587 1.703
Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4, dapat dlihat bahwa tolerance dan VIF dari variabel X1 adalah sebesar 0,845 dan 1,183 untuk variabel X2 adalah sebesar 0,620 dan 1,613, untuk variabel X3 adalah sebesar 0,587 dan 1,703. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara
variabel variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

## Uji Heterokedastisitas
Uji  Heterokedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  (Ghozali,  2016  : 139). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

## Gambar 8. Scatterplot Uji Heterokedastisitas
Dari gambar 4 scatterplot diketahui bahwa scatterplot membentuk titik-titik yang menyebar secara acak dengan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas.

## Koefisien Determinasi
Koefisen determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1).Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :

## Table 5.  Kofisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .887 a .787 .781 1.003 a. Predictors: (Constant),X1, X3, X2
Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022
Berdasarkan    tabel   5,  diperoleh   hasil  bahwa  nilai Adjusted R  Square  sebesar  0,781  hal ini berarti  Persepsi  Korupsi  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Pengetahuan  Perpajakan  mampu menjelaskan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebesar  0,781 atau  78,1%,  setelah  disesuaikan terhadap  sampel  dan  variabel  independen.  Sedangkan  sisanya  21,9%  dijelaskan  oleh  variabel  lain diluar penelitian.

## Uji Hipotesis
Model  regresi  berganda  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  dua  atau  lebih  variabel independen  terhadap  satu  variabel  dependen.  Uji  regresi  linier  berganda  dalam  penelitian  ini menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25.

## Tabel 6.  Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) .089 .980 .091 .928 X1 .082 .054 .078 1.516 .133 X2 .204 .054 .225 3.757 .000 X3 .710 .063 .698 11.364 .000 a. Dependent Variable: Y
b. X1= Pengaruh persepsi korupsi pajak, X2= Kualitas pelayanan, X3= Pengetahuan perpajakan
Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022
Berdasarkan tabel 6, model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

## Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980 (e)
Dari persamaan regresi diatas dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1.  Konstanta  sebesar  0,089  menunjukkan  bahwa  jika  variabel-variabel  independen  (persepsi korupsi  pajak,  kualitas  pelayanan,dan  pengetahuan  perpajakan)  diasumsikan  tidak  mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak pribadi) adalah sebesar 0,089 satuan
2.  Koefisien  variabel  persepsi  korupsi  pajak  (X1)  sebesar  0,082  berarti  setiap  kenaikan  variabel persepsi  korupsi  pajak sebesar 1  satuan, maka  kepatuhan  wajib pajak  pribadi  akan meningkat sebesar 0,082 satuan dengan asumsi variabel lain mengalami perubahan.
3.  Koefisien variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,204 berarti setiap kenaikan variabel kualitas pelayanan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat sebesar 0,204 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4.  Koefisien  variabel  pengetahuan  perpajakan  (X3)  sebesar  0,710  berarti  setiap  kenaikan  variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat sebesar 0,710 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

## Uji T
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik  t.  Uji  t  dilakukan menggunakan  aplikasi  SPSS  Statistik  25.  Hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada  tabel  6  yaitu  Hasil  Uji Regresi Linier Berganda. Berikut ini merupakan penjelasan hasil pengujian hipotesis;
1.  Jika nilai sig. < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y 2.  Jika  nilai sig.  >  0,05,  atau  t hitung  <  t  tabel  maka  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  X  terhadap variabel Y.
T tabel = t (a/2 ; n-k-1) = t (0,025 : 96) =1,984
• Diketahui  nilai  Sig.  Untuk  pengaruh  X1  terhadap  Y  adalah  sebesar  0,113  >0,05  dan  nilai  t hitung 1,516 < t tabel 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak didukung (ditolak) yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
• Diketahui nilai  Sig.  Untuk  pengaruh  X2 terhadap  Y  adalah  sebesar  0,000 < 0,05 dan nilai  t hitung  3,757  >  t  tabel  1,984,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H2  didukung  (diterima) yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y
• Diketahui nilai  Sig.  Untuk  pengaruh  X3 terhadap  Y  adalah  sebesar  0,000 < 0,05 dan nilai  t hitung  11,364  >  t  tabel  1,984,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H3  didukung  (diterima) yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y.

## Uji F
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  statistik  f.  Uji  f  dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistik 25. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel  6

## Tabel 7.  Hasil uji f
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 357,221 3 119,074 118,471 ,000 b Residual 96,489 96 1,005 Total 453,710 99

## Sumber: Hasil Olah data SPSS tahun 2022
Berikut ini merupakan penjelasan hasil pengujian hipotesis:
1. Jika nilai sig. < 0,05, atau f hitung > f tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y
2. Jika  nilai  sig.  >  0,05,  atau  f  hitung  <  f  tabel  maka  tidak  terdapat  pengaruh  variabel  X  secara simultan terhadap variabel Y.

## F tabel = F (k ; n-k) = F (3 : 97) = 2,70
Berdasarkan  tabel  4.13  diketahui  nilai  signifikansi  untuk  pengaruh  X1,  X2,  dan  X3  secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai f hitung 118.471 > f tabel 2,70, sehingga dapat  disimpulkan  H4  diterima  yang  berarti  terdapat  pengaruh  X1,  X2,  dan  X3  secara  simultan terhadap Y.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota  Bengkulu dapat diuraikan hasil analisis regresi berganda, uji determinasi dan uji hipotesis sebagai berikut :

## Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda, Uji Determinasi dan Pengujian Hipotesis
Variabel Nilai Koefisien Adjusted R.Square Sig. keterangan Persamaan Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980 (e) Persepsi korupsi pajak 0,082 0,133 Tidak Signifikan Kualitas Pelayanan 0,204 0,000 Signifikan Pengetahuan Perpajakan 0,710 0,000 Signifikan Uji F 0,000 Signifikan Determinasi 0,781 78,1 % Sumber : data primer, diolah 2022
Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil penelitian menunjukan nilai persamaan  Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  persepsi  korupsi  pajak  berpengaruh    negatif    dan tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti  H1  tidak  didukung  (ditolak).
Berdasarkan  hasil  tersebut,  persepsi  korupsi  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan pajak.  Dampak  korupsi  uang  pajak  sangat  besar  bagi  perekonomian  di  Indonesia.  Padahal  hal tersebut sangat merugikan banyak pihak tidak hanya dari wajib pajak saja tetapi juga berpengaruh terhadap  pembangunan  infrastruktur  Indonesia.  Hal  ini  kemungkinan  karena  sosialisasi  bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan tentang korupsi pajak  sangat kurang di Indonesia. Akibatnya banyak masyarakat yang kepekaan terhadap dampak korupsi pajak masih rendah. Oleh karena itu, pada  penelitian    ini  persepsi  korupsi  pajak  tidak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak pribadi.  Hasil ini  selaras  dengan  penelitian  Budiarti  dan  Sukartha  (2015)  yang  menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. D Safitri (2017) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Adapun  penelitian  menurut    D  Prakusya  (2020)    yang  menyatakan  bahwa  persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib   Pajak
Hasil  penelitian  menunjukan  persamaan  Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  dan    signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan demikian H2 didukung (diterima). Hal ini berarti, kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pelayanan merupakan suatu proses bantuan  yang  diberikan  seseorang  terhadap  orang  lain  dengan  cara  yang  memerlukan  kepekaan dan  hubungan  interpersonal  agar  tercipta  kepuasan  dan  keberhasilan  (Boediono,  2003).    Hasil tersebut  kemungkinan  terjadi  dikarenakan  kinerja  dari  petugas  pajak  di  KPP  Bengkulu  dalam memberikan pelayanan belum menghasilkan hubungan interpersonal dan kepekaan yang baik. Hal tersebut  membuat  para  wajib  pajak  tidak  merasakan  kepuasan  dan    hubungan timbal  balik  yang baik antara petugas dan  para wajib pajak. Oleh karena itu, pada penelitian ini kualitas pelayanan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil ini selaras dengan penelitian I Wayan Mustika Utama (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  VN  Fahtira  (2020)    yang  menyatakan  bahwa  kualitas pelayanan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepuasan  pelanggan.  Adapun  penelitian menurut  Wulandari  dan  Susmita  (2016)    yang  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian menunjukan  nilai  Y  =  0,089  + 0,082  X1  +  0,204 X2 +  0,710  X3  + 0,980  maka dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan    signifikan terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  berarti  H3  didukung  (diterima).  Hal ini dapat  disebabkan responden dalam penelitian ini telah mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap perpajakan.  Kemampuan  dalam  mengetahui  informasi  pajak,  berapa  tarif  pajak  yang  harus dibayarkan  dan  manfaat  apa  saja  yang  didapatkan  ketika  seorang  wajib  pajak  membayarkan pajaknya  dapat digunakan  wajib  pajak  sebagai  dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan  dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung oleh Pratama  (2015) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif  pajak,  memiliki  pengetahuan  tentang  sanksi  jika  melakukan  pelanggaran  perpajakan  dan memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi. Hasil ini selaras dengan pernyataan dari Utomo  (2011)  dan  Pratama  (2015)  bahwa pengetahuan  perpajakan  berpengaruh positif  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Adapun  penelitian  menurut  Samrotun,  Suhendro  (2018)  bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  persepsi  korupsi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dampak  korupsi  uang  pajak  sangat  besar  bagi perekonomian  di  Indonesia.  Padahal  hal  tersebut  sangat  merugikan  banyak  pihak  tidak  hanya dari  wajib  pajak  saja  tetapi  juga  berpengauh  terhadap  pembangunan  infrastruktur  Indonesia. Dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tentang  korupsi  pajak    sangat  kurang  di Indonesia, akibatnya banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari hal ini .
2. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  berarti,  kualitas  pelayanan  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan  pajak.  Pelayanan  merupakan  suatu  proses  bantuan  yang  diberikan  seseorang terhadap orang lain dengan cara yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hasil tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan kinerja dari petugas pajak di KPP Bengkulu dalam  memberikan pelayanan telah menghasilkan hubungan
3. interpersonal  dan  kepekaan  yang  baik.  Hal  tersebut  membuat  para  wajib  pajak  merasakan kepuasan dan  hubungan timbal balik yang baik antara petugas dan  para wajib pajak.
4. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  dapat  disebabkan  kerena  responden dalam  penelitian  ini  telah  mempunyai  kesadaran  dan  kepedulian  terhadap  perpajakan. Kemampuan dalam mengetahui informasi pajak, berapa tarif pajak yang harus dibayarkan dan manfaat  apa  saja  yang  didapatkan  ketika  seorang  wajib  pajak  membayarkan  pajaknya  dapat digunakan  wajib  pajak  sebagai  dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan  dan  untuk menempuh  arah  atau  strategi  tertentu  sehubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban dibidang  perpajakan.  Sehingga  hal  ini  akan  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak  pun meningkat.
5. Hasil perhitungan regresi liner berganda diperoleh persamaan linier berganda Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980 (e)

## Saran
1. Bagi Organisasi , untuk lebih memperhatikan variabel persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan dan  pengetahuan  perpajakan    yang  lebih  mendukung,  mengarahkan  ,  berpartisipasi  dan berorientasi pada kewajiban agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi  Peneliti,  Diharapkan  juga  pada  penelitian  selanjutnya  untuk  menggunakan  metode  lain selain kuesioner dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih valid, serta disarankan untuk dapat menambah jumlah sampel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldeya Veronica 2015.   Pengaruh   Sosialisasi  Perpajakan ,  Pelayanan   Fiskus,Pengetahuan    Pajak ,  Persepsi   Pengatahuan   Korupsi ,     dan    Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan   Wajib   Pajak Orang    Pribadi    (WPOP).Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, vol.     2, no.  2, Oct. 2015
Andinata,  M.  C.    2015.  Analisis  Faktor-Faktor  yang    Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  dalam    Membayar    Pajak    (Studi    Kasus    pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2): 1-15.
Boonyarat,      Nichapat,    Syed      Sofian,      and      Wanida    Wadeecharoen.    2014.The  Antecedents  of Taxpayers Compliance  Behavior and the   Effectiveness  of
Thai   Local   Government   Levied   Tax.  IBT Journal of   Business  Studies(Formerly  Journal  of Management  &  Social  Sciences),  Vol.  10,  No.  1,(Spring 2014) pp  :  23-39.
Casal,  S.  et  al.        (2016),    Tax      compliance      depends    on      voice        of  taxpayers.  Journal        of Economic      Psychology,      56,      pp.    141 – 150,    Available  at  :  http://dx.doi.org/ 10.1016/j.joep.2016.06.005.
Fikriningrum  2012.  “Analisis  Faktor -Faktor  yang  Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Semarang Candisari). Skripsi UNDIP Semarang.
Feryna  Meidya  Rachmania    dkk,  2016,  Pengaruh  Persepsi  Korupsi  Dan  Kualitas  Pelayanan    Fiskus Terhadap    Kepatuhan    Wajib    Pajak,    Jurnal    Perpajakan  (JEJAK).  Vol.  10  No.  1. Perpajakan.studentjournal.ac.id.p.2
Ferdinand,  2016.  Metode  Penelitian  Manajemen:  Pedoman  Penelitian  untuk  Skripsi,  Tesis  dan Disertasi Ilmu Manajemen, Undip.
Fochmann, M., & Kroll, E. B. (2016). The effects of  rewards  on tax  compliance Decisions.  Journal  of Economic  Psychology,  52   (September),  38 – 55. https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009 Ghozali,  2018.  Aplikasi Analisis  Multivarite dengan  SPSS,  Cetakan  Keempat.  Semarang.  Universitas Diponegoro.
Mardiasmo.  2011.  “Perpajakan  Edisi  Revisi”.  Yogyakarta:  Andi.  Riduwan.  2005.  Skala  Pengukuran Variable Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Perwira, A. D. 2016. Pengaruh Pengetahuan  Pajak, Keadilan Pajak dan Niat untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 4(2). Pratama,  I.  G.  2015.  “Pengaruh  P engetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  dan  Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang  Pribadi  Yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Pasuruan)”.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya, 4(2).
Rahmatika, Muffi. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran    Kewajiban Perpajakan pada Sektor  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  yang  berada  di  Wilayah  Jakarta  Timur.  Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Rachmania., S. Astuti  dan N. Utami. 2016. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak danKualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, 10(1): 1-8.
R.A.  Vivi  Yulian  Sari  dan  Neri  Susanti  (2014)  dengan  judul  “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak    dalam    Membayar    Pajak    Kendaraan    Bermotor    (PKB)    di    Unit Pelayanan  Pendapatan  Provinsi  (UPPP)  Kabu paten Seluma”. Rochman Soemitro, SH dalam Resmi (2014:1), Pengertian Pajak, Menurut ahli. Susena, K. C. (2016). Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan  Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-kb) di Dispenda Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014. Ekombis Review, 4(1).
Susena, K. C., & Soleh, A. (2017). Model Proyeksi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu. Ekombis Review, 5(1).
Safroni,Drs  .K.H.M.Ladzi.2012.Manajemen  dan  Reformasi  pelayanan  publik.    Mulyadi,  Deddy.2016 Kebijakan Publik dan Pelayanan publik.
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi Edisi 12. Buku 1. Terjemahan: Diana Angelica, Ria Cahyani dan Abdul Rosyid. Jakarta: Salemba.
Siti  Kurnia  Rahayu,  2017,  Perpajakan  Konsep  dan  Aspek  Formal,.  Bandung:  Rekayasa  Sains.  Siti Resmi, 2017, Perpajakan – Teori dan Kasus, Edisi 10, Buku.
Susmita,  P.  R.,  dan  N.  L.  Supadmi.  2016.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  ,Biaya      Kepatuhan Pajak,  dan  Penerapan   E-Filing   Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(2): 1239-1269
Sugiyono, 2019 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung  Alfabeta.
Tjiptono  &  Chandra,  G.  (2012).  Pemasaran  Strategik.  Edisi  Kedua.  Yogyakarta.    Yogyakarta:  ANDI. Ririn Tri Ratnasari dan Mastuti H. Aksa. (2011).
Undang - Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Tentang Dasar Pengertian Pajak. Undang-Undang No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Veronica, A. 2015.   Pengaruh    Sosialisasi   Perpajakan ,   Pelayanan   Fiskus ,Pengetahuan   Pajak, Persepsi    Pengetahuan    Korupsi ,   dan    Sanksi
Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP) pada  KPP  Pratama  Senapelan Pekanbaru. Jom. FEKON, 2(2): 1 – 15.