Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone

## Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2014-2015 Pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone
Agustiani
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone agustianiiainbone@yahoo.co.id
Nahariah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al –Furqan Makassar nahariah@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  (1)  What  is  the  description  of  the  implementation  of  performance- based  Budget  management  accountability  at  the  Regional  Financial  and  Asset  Management Agency  of  the  Regency.  Bone.  (2)  Constraints  in  implementing  performance-based  Budget Management  accountability  at  the  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency,  Kab. Bone.  (3)  What  is  the  solution  to  the  obstacles  to  the  implementation  of  performance-based Budget Management accountability at the Regional Financial and Asset Management Agency of the  Regency.  Bone.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  budget  management accountability activities at the Regional Financial and Asset Management Agency in Kabupaten Bone, it has implemented 4 (four) accountability principles, namely budget planning, budgeting, budget  execution,  and  budget  accountability.  However,  there  are  still  obstacles  from  the application  of  budget  management  accountability  principles,  namely  weaknesses  in  Human Resources and Coordination in budgeting. As for the solutions to these constraints, as long as they are adapted to existing activities, follow the schedule and need more maximal socialization to  the  parties.  party  responsible  for  caramusyawaramufakat  Regional  Government  Budget Team.
Keywords: Accountability, Budget Management.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana gambaran implementasi akuntabilitas pengelolaan  Anggaran  yang  berbasis  kinerja  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah  Kab.  Bone.,  (2)Kendala  implementasi  akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  yang berbasis  kinerja  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kab.  Bone.,  (3) Bagaimana  solusi  terhadap  kendala  implementasi  akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  yang berbasis  kinerja  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kab.  Bone.Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  kegiatan  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sudahmenerapkan 4 (empat) prinsip  akuntabilitas  yang  dilaksanakan  yaitu  perencanaan  anggaran,  penganggaran, pelaksanaan anggaran,dan pertanggung jawaban anggaran. Akan tetapi Dari penerapan prinsip
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  masih  terdapat  kendala,  yaitu  kelemahan  pada  Sumber Daya  Manusia  dan  Koordinasi  dalam  penyusunan  anggaran.Adapun  solusi  terhadap  kendala tersebut,yaitu  sepanjang  disesuaikan  dengan  kegiatan  yang  ada,mengikuti  scedul  dan  perlu adanya  sosialisasi  yang  lebih  maksimal  kepada  pihak-pihak  yang  bertanggungjawab dengancaramusyawaramufakat Tim AnggaranPemerintah Daerah.

## Kata Kunci : Akuntabilitas, PengelolaanAnggaran.

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  merupakan  prinsip  dari good  governance .  Pelaksanaan good governance sangat  diperlukan  untuk  membangun  dan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  kepada  suatu  organisasi.  Perwujudan  tata  kelola  yang  baik  ( good governance )  dan  bersih  secara  umum  harus  berdasarkan  prinsip-prinsip  keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi,  responsif,  dan  membuka  partisipasi  masyarakat,  merupakan  tuntutan sekaligus. kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. 1
Terselenggaranya Good  Governance Merupakan  persyaratan  bagi  setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa dan bernegara.  oleh  karena  itu  diperlukan  pengembangan  dan  penetapan  sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan  dan  pengelolaan  keuangan  selalu  berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2
Upaya  pengembangan  tersebut  sejalan  dan  berdasarkan  pada  TAP  MPR  RI Nomor XI/MPR/1989 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebasKorupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  dan  undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dan  bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.
1 Novie  Kiftiah  Maries,  dkk, Menelaah  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja , JurusanAkuntansi Program S1,Volume: 7 No: 1 Tahun 2017, h. 2, pada Tanggal 7 Juni 2017.
2 Melina  Marcori  Indani,  dkk, Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Suatu  Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) , h. 1, pada Tanggal 8 Juni 2017.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Dalam  pasal  3  Undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  asas-asas  kepastian hukum,  asas  tertib  penyelenggaraan  negara,  asas  kepentingan  umum,  asas keterbukaan    asas  proporsionalitas  dan  asas  akuntabilitas  dalam  menyelenggarakan pasal  tersebut  dirumuskan  bahwa,  asas  akuntabilitas  adalah  asas  yang  menentukan setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggaraan  negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 3
Pemerintah  telah  menerbitkan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  7  Tahun  1999 tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Hal  tersebut  diwajibkan  bagi  setiap instansi  pemerintah  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan  sumber  daya  dengan  didasarkan  suatu  perencanaan  sinerjik  yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang  disampaikan  kepada  atasan  masing-masing.  Laporan  tersebut  menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4 Terkhusus  pada  Instansi  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  ini mempunyai  tugas  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.  Dalam hal ini Badan Pengolaan Keuangan dan Aset  Daerah Kabupaten Bone dibentuk  berdasarkan Peraturan  Bupati  Bone  Nomor  56  Tahun  2016  Tentang Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1995, Penyelenggaran  Negara  Yang Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme, dalam  http://www.unpad.ac.id/wp- content/uploads/2016/03/UU-N0.-28-thn-1999.pdf, pada Tanggal 1 September 2017.
4 Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1999, Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, dalam  http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/jhom1413950080.pdf,  pada Tanggal 1 September 2017.
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 5 Sangatlah penting peranannya dalam rangka  informasi  dalam  bidang  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  di  Kabupaten Bone.
Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu dilakukannya reformasi anggaran agar  pengalokasian  anggaran  lebih  berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Pentingnya efektivitas  pengelolaan  anggaran  mulai  dari  penyusunan  anggaran,  pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap  akuntabilitas  pemerintah,  sehubungan  dengan  fungsi  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Bentuk  reformasi  anggaran  dalam  upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. 6
Salah  satu  masalah  penting  yang  menjadi  penyenya  adalah  kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagai unsur dari  suatu good  govermance . Good  govermance mengandung  dua  pengertian  yaitu nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginan/kehendak  rakyat  dan  nilai-nilai  yang  dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 7
Masalah  pengelolaaan  keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  merupakan aspek  yang  harus  diatur  secara  hati-hati  oleh  pemerintah  daerah.  Pengelolaan keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan keuangan  daerah  dimana  aspek  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.
5 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone, dalam http://bpkad.bone.go.id/sejarah-kantor/, pada Tanggal 19 Juli 2017.
6 Adelstin Tamasoleng, " Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol.3,No.1, 2015: 97-110, pada Tanggal 7 Juni 2017.
7 Idhar  Yahya,  “ Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah” ,  Jurnal  Sistem Teknik Industri vol. 7, No. 4 Oktober 2006, h. 27, pada tanggal 9 Juli 2017.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  suatu  kegiatan  yang  akan mempengaruhi  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat,  oleh  karena  itu pemerintah daerah menentukan target belanja daerah. Belanja daerah merupakansemua  pengeluaran  pemerintah  pada  satu  periode  anggaran. 8 Setiap satuperiode  (satu  tahun)  kepengurusan,pemerintah  daerah  menentukan  target  belanja pada  setiap  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD).  Target  belanja  daerah  pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di tentukan dalam tabel berikut ini :
Tabel  :  1.  Ringkasan  Dokumen  Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran  Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2016.
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2014 – 2016
Tahun Uraian Jumlah Belanja Daerah Belanja Langsung (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) 2014 26.076.056.957 16.144.101.700 2015 32.337.572.750 18.784.013.500 2016 35.231.133.986 22.758.192.000
Sumber:  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kab.  Bone,  Tahun  2014- 2016.
8 Abdul  Halim, Akuntansi  Sektor  Publik-Akuntansi  Keuangan  Daerah (Jakarta:  Salemba  Empat; 2002),  h.  68. 8 Idhar  Yahya,  “ Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah” ,  Jurnal Sistem Teknik Industri vol. 7, No. 4 Oktober 2006, h. 27, pada tanggal 9 Juli 2017.
8 Abdul  Halim, Akuntansi  Sektor  Publik-Akuntansi  Keuangan  Daerah (Jakarta:  Salemba  Empat; 2002), h. 68.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Melihat  dari  target  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  daerah,  maka  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  hendaknya  dapat  mengelolah  keuangan  ini sebaik mungkin dan setiap belanja yang dikeluarkan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan  dalam  laporan  keuangan  di  setiap  akhir  periode.  Salah  satu prasyarat  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  adalah  dengan  melakukan  reformasi  dalam penyajian  laporan  keuangan,  yakni  pemerintah  harus  mampu  menyediakan  semua informasi  keuangan  relevan  secara  jujur  dan  terbuka  kepada  publik,  karena  kegiatan pemerintah  adalah  dalam  rangka  melaksanakan  amanat  rakyat.  Penyajian  laporan keuangan  yang  lengkap  dan  secara  langsung  tersedia  dan  aksebilitas  bagi  pengguna informasi  menentukan  sejauh  mana  akuntabilitas  (pertanggungjawaban)  pengelolaan keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  tersebut.Kewajiban  seluruh  instansi  baik  di pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  menyusun  laporan  keuangan  sebagai  wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 9
Masalah yang sering terjadi dalam proses akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban  bagi  aparat  pemerintah  masih  belum  sesuai  yang  diharapkan masyarakat  pada  umumnya  karena  instrumen  yang  digunakan  tidak  jelas  lingkup  dan penggunaannya, penyerapan anggaran di awal tahun masih rendah, situasi problematik telatnya  SKPD  dalam  mengumumkan  pengadaan  Barang  dan  Jasa,  perencanaan kegiatan/paket belanja SKPD kurang matang.
Dengan demikian, penelitian ini penting/perlu dilakukan untuk menilai lebih lanjut akuntabilitas  pada  suatu  lembaga  tertentu.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas, maka  penulis  dapat  menarik  rumusan  masalah  yang  akan  menjadi  bahan  penelitian antara  lain  sebagai  berikut.  Bagaimana  implementasi  akutanbilitas  Pengelolaan Anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bone, Bagaimana kendala implementasi akuntabilitas Pengelolaan Anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bone dan
9 Melina Marcori Indani, dkk. Akuntabilitas …, h. 2.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Bagaimana solusi terhadap kendala akuntabilitas Pengelolaan Anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bone.

## METODE

## 1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian

## a.  Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( Field  Research )  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan Field Research adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk melakukan penelitian, dengan menggunakan beberapa teknik. 10
b.  Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Kualitatif.  Pendekatan  Kualitatif merupakan  metode  penelitian  lapangan.  Pendekatan  kualitatif  berupaya  memahami perilaku  dan  lembaga  dengan  memahami  sebaik-baiknya  orang-orang  yang  terlibat. Melalui perspektif ini, peneliti akan memahami berbagai masalah yang terdapat dalam kelompok tersebut. 11
Pada  pendekatan  kualitatif,  peneliti  merupakan  instrumen  utama  dalam pengumpulan  data.  Fokus  penelitiannya  pun  ada  pada  persepsi  dan  pengalaman informan  dan  cara  mereka  memandang  kehidupannya.  Sehingga  tujuannya  bukan untuk  memahami  realita  tunggal,  tetapi  realita  majemuk.  Penelitian  kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya. 12
10 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. III; Jakarta: Indonesia, 1988), h. 246.
11 Baharuddin  Ilyas  dan  Muhammad  Arif  Tiro, Metodologi  Penelitian  untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan Ekonomi (Cet. 1; Makassar: Andira Publisher, 2002), h.241.
12 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif ( Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65-66.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone

## 2.  Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  pengelolaan  anggaran  belanja  pada  badan  pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah  adalah di  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah yang  terletak  di  Jl.H.A.  Mappanyukki,  Kec.  Tanete  Riattang  Barat  Kabupaten  Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

## 3.  Data dan Sumber Data
Data  adalah  sumber  informasi  yang  didapatkan  oleh  penulis,  melalui  penelitian yang  dilakukan.  Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subjek  darimana  data  dapat diperoleh. 13 Maka  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  valid  dan  akurat  dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:
a.  Data primer
Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  data  pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (sumber asli). 14
b.  Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber  kedua  atau  sumber sekunder dari salah satu yang peneliti butuhkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian  ini  seperti  dokumentasi,  artikel  jurnal,  buku-buku  yang  terkait  dengan penelitian,  surat  kabar,  majalah,  artikel,  internet  dan  sumber  lain  yang  membahas tentang penelitian ini. 15

## 4.  Teknik Pengumpulan Data
13 Suharamis  Arikonto, Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek (Cet.  XII;  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002), h. 107.
14 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif (Jakarta:    Kencana  Prenada  Media  Group. 2009), h. 122.
15 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif ..., h. 123.
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  yaitu Field  Research.  Field Research (Riset  Lapangan)  yaitu  pengumpulan  data-data  lewat  penelitian  lapangan, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Implmentasi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  Pada  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kab. Bone
Dalam kegiatan pengelolaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kab.  Bone  dilakukan  dengan  memperhatikan  4  (empat)  prinsip akuntabilitas  yang  dilaksanakan.  Adapun  keempat  prinsip  yang  dimaksud  yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
a.  Perencanaan Anggaran
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor.  52  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  mengenai kebijakan  penyusunan  APBD  yang  di  atur  berdasarkan  UU  Nomor  23  Tahun  2014 belanja daerah yang terbagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Pada tahap perencanaan yaitu menginvestasi, identifikasi dan memetakan permasalahan kemudian pada  tahap  penyampaian  adalah  melihat  proposal  dan  kegiatan,  kebijakan  kewajaran alokasi  anggaran  dan  pertanggungjawaban  yaitu  mengecek  laporan  keuangan  sudah sesuai dengan perencanaan

## Adapun perencanaan anggaran yang dimaksud sebagai berikut:
Tabel :2  Pedoman Perencanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

## Daerah
Pedoman Perencanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone

## 1.  Belanja Pegawai
a)  Penganggaran untuk gaji pokok.
b)  Penganggaran
belanja pegawai untuk kebutuhan. c)  Penggaran  belanja  pegawa
untuk  kebutuhan  kenaikan  gaji berkala.
d)  Jaminan
kesehatan
bagi
Kepala  Daerah,  Wakil  Kepala daerah,  pimpinan dan Anggota DPR dan PNSD. e)  Penganggaran jaminan kecelakaan kerja dan kematian f)  Penggaran tambahan penghasilan PNSD. g)  Penganggaran insentif pemungutan pajak. h)  Tunjangan  profesi  guru  PNSD
dan dana tambahan.

## 1.  Belanja barang dan jasa
a)  Pemberian  jasa  narasumber  atau tenaga  ahli  dalam  kegiatan  yang
dianggarkan. b)  Penganggaran uang yang diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat dalam rangka pemberian hadiah.
c)  Penganggaran belanja barang pakai habis. d)  Pengembangan pelayanan kesehatan. e)  Penganggaran penyelenggaran jaminan  kesehatan  bagi  fakir miskin  dan  orang  yang  tidak mampu f)  Penganggaran belanja yang bersumber  dari  dana  kapitasi jaminan kesehatan nasional.
g)  Penganggaran  pajak  kendaraan bermotor milik pemerintah daerah
h)  Pengadaan  barang  dan  jasa  yang akan  diserahkan  kepada  pihak ketiga atau masyarakat. i)  Penganggaran  belanja  perjalanan dinas. j)  Penyediaan anggaran untuk perjalanan  dinas  yang  mengikut sertakan non PNSD. k)  Penganggaran unutk kegiatan
rapat, Pendidikan, pelatihan, bimbingan tekhnis, sosialisasi, workshop, lokakarya, dan sebagaianya. l)  Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah. 2.  Belanja modal a)  Pengembangan sarana dan
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
prasarana terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
b)  Penganggaran  untuk  barang  milik
daerah. c)  Penganggaran  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum. d)  Penganggaran belanja modal
dalam  rangka  pembelian  aset tetap dan lainnya.
e)  Segala  biaya  yang  dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap.

## Sumber:  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun Anggaran 2016.
Dari  ketentuan  tersebut  kepala  Sub.  Bidang  Perencanaan  Anggaran,  mengemukakan bahwa:
“Bentuk  perencanaan  pengelolaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  BPKAD  Kab. Bone berdasarkan Renstra, RPJMD, Renja, RKPD, RKA-RDPPA sedangkan prosesnya yaitu  penyusunan  proposal  dan  kegiatan,  penyusunan  RKA-RDPPA  dan  penyusunan DPA- DPPA”. 16
Penjabaran  tersebut  bagian  dari  tahapan-tahapan  bentuk  perencanaan  dalam mengelola anggaran telah  mengacu  pada pola  dasar  sesuai dengan  visi  dan  misi  dan utama menjadi perhatian kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten  Bone.  Sehubungan  dengan  hal  yang  dimaksud  perencanaan  anggaran dapat  terealisasi  sesuai  dengan  potensi  dan  kemampuan  seluruh  pemangku kepentingan  di  Kabupaten  Bone  serta  diarahkan  masyarakat  yang  cerdas,  sehat  dan sejahtera,  merupakan  upaya  konkrit  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Berdasarkan  aturan  yang  berlaku  pada  BPKAD  Kab.  Bone  dalam  menetapkan capaian  kinerja  setiap  belanja  telah  berbasis  kinerja  karena  proses  perencanaan
16 Bustan,  “ Wawancara” (Kepala  Sub  Bidang  Perencanaan  Anggaran)  pada  hari  Jumat  Tanggal 21  Oktober  2017,  Pukul  09.00-09.30,  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Bone.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
anggaran yang dilakukan oleh BPKAD Kab. Bone telah sesuai peraturan dalam negeri Nomor. 13 Tahun 2016 sesuai yang dikemukakan oleh kepala Bidang Anggaran bahwa:
“Bahwa semua kegiatan yang ada di BPKAD Kab. Bone dapat diukur kinerjanya baik output maupun outcame sehingga kinerja suatu kegiatan dapat tercapai ”. 17
Pendapat  informan  tersebut  memperjelas  efektifitas  dan  efisiensi  penyusunan anggaran  serta  meningkatkan  akuntabilitas  perencanaan  anggaran  yang  baik  dalam konteks  daerah,  satuan  kerja  perangkat  daerah  maupun  program  dan  kegiatan sehingga  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat  dalam  rangka  peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2.  Penganggaran
Pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  kegiatan  yang  akan  mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, oleh karena itu pemerintah daerah menentukan  target  belanja  daerah.  Setiap  periode  (satu  tahun)  kepengurusan, pemerintah daerah dalam menentukan target belanja setiap Satuan pemerintah Daerah (SKPD). Target belanja daerah pada BPKAD di tentukan dalam tabel sebagai berikut ini Perumusan  penganggaran  yang  telah  dikemukakan  tersebut  telah  melalui mekanisme  yang  ada  setiap  kegiatan  dilaksanakan  sesuai  dengan  dokumen pelaksanaan  anggaran  pada  BPKAD  dan  tidak  boleh  melebihi  dari  apa  yang direncanakan  dalam  dokumentasi  pelaksanaan  anggaran  serta  menerima  usulan rencana  anggaran  masing-masing  bidang  untuk  dijadikan  acuan  dalam  menetapkan sebuah  anggaran  sehingga  pelaksanaan  pengaggaran  daerah  sesuai  tugas  dan tanggungjawabnya.
Penyusunan  anggaran  belanja  pada  setiap  program  dan  kegiatan  untuk  urusan pemerintah  wajib  yang  tidak  terkait  dengan  pelayanan  dasar  dan  urusan  pemerintah
17 Andi  Hasanuddin,  “ Wawancara” (Kepala  Bidang  Anggaran)  pada  hari  Jumat  Tanggal  21 Oktober  2017,  Pukul  09.40-10.20,  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Bone.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
pilihan  berpedoman  pada  standar  belanja  dan  standar  harga  satuan  regional.  Alokasi belanja untuk program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintah tersebut di atas digunakan  sebagai  dasar  penyusunan  RKA-SKPD.  Sesuai  yang  dikemukakan  oleh kepala Sub. Bidang Perbendaharaan bahwa:
“kegiatan  pelaksanaan  penganggaran  yang  dilakukan  BPKAD  Kab.  Bone  yaitu dengan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan,  kemudian  menyusun  dalam  rencana  kerja anggaran (RKA) berdasarkan KUA PPAS”. 18
Berdasarkan  KUA  dan  PPAS  yang  telah  disepakati  Bersama  antara  kepala daerah  dan  DPRD,  kepala  daerah  mengeluarkan  pedoman  penyusunan  RKA-SKPD yang mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai indikator, tolak ukur dan target kinerja dan masing-masing program kegiatan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 3.  Pelaksanaan Anggaran
Beberapa aspek dalam pelaksanaan anggaran memberikan peran dan tanggung jawab  yang  lebih  besar  kepada  pejabat  pelaksana  anggaran,  sistem  pengawasan pengeluaran,  serta  pelaporan  akuntansi,  hal  tersebut  di  pertegas  oleh  Sub.  Bidang Perencanaan  Anggaran  Belanja  Langsung  BPKAD  Kab.  Bone,  beliau  menyatakan bahwa:
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara  pasal  51  ayat  (2),  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  selaku Pengguna  Anggaran  harus  menyelenggarakan  akuntansi  atas  transaksi  keuangan,
18 Andi  Yulianto,  “ Wawancara” (Sub  Bidang  Perbendaharaan)  pada  hari  Jumat  Tanggal  21 Oktober  2017,  Pukul  11.10-11.30,  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Bone.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
aset,  utang,  dan  ekuitas  dana,  termasuk  transaksi  pendapatan  dan  belanja,  yang berada  dalam  tanggung  jawabnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  SKPD  harus  membuat laporan  keuangan  unit  kerja.  Pasal  56  UU  ini  menyebutkan  bahwa  laporan  keuangan yang  harus  dibuat  setiap  unit  kerja  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan yang menyusun laporan arus Kas adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pasal  1  ayat  (48),  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  SKPD  yang  selanjutnya  disingkat  DPA-SKPD  merupakan  dokumen  yang memuat  pendapatan  dan  belanja  setiap  SKPD  yang  digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pasal  1  ayat  (61),  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  yang  digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## 4.  Pertanggungjawaban Anggaran
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  terbuka,  optimal  dan  prima dalam  mewujudkan  visi  Kabupaten  Bone  melalui  pengelolaan  keuangan  yang akuntabel.  Pelayanan  terbuka  dijabarkan  bahwa  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  senantiasa  terbuka,  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  diwujudkan dalam  bentuk  penyusunan  APBD  dan  pertanggungjawabannya  menjadi  dokumen publik.Sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Sekretariat menyatakan bahwa:
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
“Dalam  penerapan  prinsip  prtanggungjawaban  pengelolaan  anggaran  BPKAD Kab. Bone yaitu Bersih, Transparan dan Akuntabel”. 19
Bentuk  transparansi  tersebut  yaitu  dengan  memuat  pada  beberapa  media  lokal maupun nasional serta memuat pada beberapa media online dan juga melalui website BPKAD  terbukti  hal  ini  sebagai  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan  transparasi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaianlaporan pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  daerah  memenuhi  prinsip-prinsip  tepat waktu  dan  disusun  sesuai  standar  akuntasi  pemerintah  yang  telah  diterima  secara umum.  Dalam  ketentuan  pengelolaan  keuangan  daerah  ditetapkan  bahwa  laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  disampaikan  berupa  laporan  keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.
Sehingga  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah,  diperlukan  tahapan- tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, secara sistematis, sinergis dan konprehensif  yang  mengarah  pada  pencapaian  visi,  dan  misi  Kabupaten  Bone sebagaimana tertuang dalamRPJMD 2013-2018.
Sehubungan  dengan  hal  dimaksud,  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  berkewajiban  menyusun  Rencana  Strategis  (Restra)  berdasarkan  skala prioritas  kegiatan pembangunan  yang  dapat  direalisasikan  sesuai dengan potensi  dan kemampuan  seluruh  pemangku  kepentingan  di  Kabupaten  Bone.  Serta  tetap memperhatikan  kebijakan  dari  Bupati  yang  disertai  kekuasaan  atas  pengelolaan keuangan negara dari presiden dengan mempertimbangkan Pembangunan Kabupaten Bone  tahun  3013-2018,  sesuai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  diarahkan  masyarakat  yang  cerdas,  sehat  dan  sejahtera.  Hal  tersebut  telah menjadi  kesepakatan  antara  seluruh  stakeholder  yaitu  Pemerintah  daerah,  DPRD, kelompok-kelompok  masyarakat  baik  yang  bergerak  di  bidang  sosial  dan  budaya, ekonomi maupun politik dan keamanan.
19 H. Najamuddin, “ Wawancara ” (Kepala  Sekretariat) pada hari Jumat Tanggal 21  Oktober 2017, Pukul 11.40-12.10, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Kendala  Implementasi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  yang  Berbasis Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bone
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Bone  menyebutkan sedikitnya  ada  3  kelemahan  yang  menjadi  kendala  utamadalam  proses  pembenahan aset  daerah  yang  selama  ini  menjadi  bumerang  sehingga  Kabupaten  Bone  tidak  bisa mendapati  predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari  Badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ke tiga kendala tersebut yakni:
Pertama  lemahnya  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  menjaga komitmen  untuk  melakukan  pembenahan  aset  dilingkup  masing-masing.  Para  Kepala SKPD cenderung mengabaikan persoalan aset dari pejabat sebelumnya, kendati sudah ada teguran bahkan rekomendasi dari BPK setelah melakukan pemeriksaan.
Kedua,  Kelemahan  pada  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dari  perangkat  SKPD yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  aset  mulai  dari  pengurus  Barang, Bendahara  Barang  sampai  pada  Pejabat  Pelaksanaan  Teknis  Kegiatan  (PPTK), mereka  tidak  paham  mekanisme  pengelolaan  aset.  Sesuai  yang  dikemukakan  oleh Kepala Sub. Bidang Perencanaan Anggaran menyatakan bahwa:
“Ada  beberapa  kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran yaitu Su mber Daya Manusia dan Koordinasi dalam penyusunan anggaran”. 20
Sementara  kendala  yang  ketiga,  terkait  persoalan  finansial  dari  para  perangkat SKPD  dalam  mendata  bengkalai  asset  yang  berada  baik  diunit  kerjanya  masing- masing,  maupun  di  SKPD.  Hal  tersebut  di  sekan  oleh  beberapa  faktor,  termasuk persoalan  komitmen  dari  para  perangkat  penanggung  jawab,  maupun  keterbatasan SDM.
Solusi  Terhadap  Kendala  Akuntabilitas  Pengelolaan  Anggaran  Yang  Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Bone
20 Bustan,  “ Wawancara” (Kepala  Sub  Bidang  Perencanaan  Anggaran)  pada  hari  Jumat  Tanggal 21  Oktober  2017,  Pukul  09.00-09.30,  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten Bone.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Bone dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sebagai  perangkat  Daerah  Kabupaten  Bone, sangat  ditentukan kinerja staf namun juga dipengaruhi oleh peran SKPD terkait dalam menyampaikan informasi, laporan dan data secara akurat dan tepat waktu. Sesuai yang dikemukakan Kepala Sekretariat bahwa:
“Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran oleh BPKAD tidak terdapat kendala sepanjang disesuaikan dengan kegiatan yang ada, karena telah mengikuti scedul”. 21
Ungkapan tersebut bagian dari solusi yang dapat menciptakan pelayanan kantor yang baik dan menciptakan aparat BPKAD yang berkualitas yang mampu menjalankan tugas  dan  fungsinya  dengan  efektif,  efisien,  transparan  dan  akuntabel,  dan meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah yang di pertanggungjawabkan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.
Sebelum  laporan pertanggungjawaban  setiap  karyawan  diterima  terlebih  dahulu dilakukan  evaluasi  secara  administratif  atas  laporan  keuangan  yang  dibuat  demi menghindari  kesalahan  dalam  penulisan  laporan  keuangan.  Hal  tersebut  di  benarkan oleh  Sub.  Bidang  perencanaan  anggaran  belanja  langsung  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kab. Bone bahwa:
“Membenahi  secara  administratif  melalui  analisis  dan  evaluasi  kinerja  setiap pelaksanaan program dan kegiatan”. 22
Sehingga proses pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu pemahaman terhadap petunjuk  teknis ditingkatkan pemantapan dalam perencanaan dan koordinasi mengoptimalkan  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan  fungsi,  hingga  dianggap penyelenggaran urusan perkantoran dan pelayanan masyarakat menjadi tepat sasaran.
21 H. Najamuddin, “ Wawancara” (Kepala  Sekretariat) pada hari Jumat Tanggal 21  Oktober  2017, Pukul 11.40-12.10, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone.
22 Awaluddin,  “ Wawancara” (Sub.  Bidang  Perencanaan  Anggaran  Belanja  Langsung)  pada  hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2017, Pukul 11.40-12.10, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone.
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a.  Dalam  kegiatan  pengelolaan  anggaran  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Bone  dilakukan  dengan  memperhatikan  4 (empat)  prinsip  akuntabilitas  yang  dilaksanakan  yaitu  perencanaan  anggaran, penganggaran,  pelaksanaan  anggaran,  dan  pertanggungjawaban  anggaran. Bentuk  perencanaan  pengelolaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  BPKAD  Kab. Bone  berdasarkan  Renstra,  RPJMD,  Renja,  RKPD,  RKA-RDPPA  sedangkan prosesnya  yaitu  penyusunan  proposal  dan  kegiatan,  penyusunan  RKA-RDPPA dan  penyusunan  DPA-DPPA.  Kegiatan  pelaksanaan  penganggaran  yang dilakukan  BPKAD  Kabupaten  Bone  yaitu  dengan  menyesuaikan  dengan kebutuhan,  kemudian  menyusun  dalam  rencana  kerja  anggaran  (RKA) berdasarkan  KUA  PPAS.  Pertimbangan  pelaksanaan  penganggaran  yang dilakukan  BPKAD  Kabupaten  Bone  yaitu  berdasarkan  pada  dasar  hukum  UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Dalam  ketentuan pengelolaan keuangan  daerah  ditetapkan  bahwa  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  disampaikan  berupa  laporan  keuangan  sesuai  standar  akuntansi pemerintah.
b.  Dalam  pengelolaan  anggaran  ada  beberapa  kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  yaitu  Sumber  Daya  Manusia  dan  Koordinasi dalam penyusunan anggaran. Kelemahan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dari perangkat  SKPD  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  aset  mulai  dari pengurus  Barang,  Bendahara  Barang  sampai  pada  Pejabat  Pelaksanaan  Teknis Kegiatan (PPTK), mereka tidak paham mekanisme pengelolaan aset.
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
c.  Solusi  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  anggaran  oleh  BPKAD  dapat terselesaikan,  sepanjang  disesuaikan  dengan  kegiatan  yang  ada  dan  mengikuti scedul.  Sehingga  proses  pengelolaan  anggaran  yang  berbasis  kinerja  yaitu pemahaman  terhadap  petunjuk  teknis  ditingkatkan  pemantapan  dalam perencanaan  dan  koordinasi  mengoptimalkan  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan fungsi,  hingga  dianggap  penyelenggaraan  urusan  perkantoran  dan  pelayanan masyarakat menjadi tepat sasaran.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:
Kegiatan  pengelolaan  anggaran  perlu  adanya  sosialisasi  yang  lebih  maksimal kepada  pihak-pihak  yang  bertanggungjawab  dengan  cara  musyawara  mufakat  Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah  atas  kendala-kendala  dalam  mengelola  anggaran  pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.

## DAFTAR PUSTAKA
Akdon, Strategic Management For Educational Mnagement, Bandung: Alfabeta, 2006. Anugriani, Rezky
Mulya, “ PengaruhAkuntabilitas, Transparansi, Dan PengawasanTerhadapKinerjaAnggaranBerkonsep Value For Money PadaInstansiPemerintah  Di  Kabupaten  Bone”, Skripsi,jurusanakuntansi, fakultasekonomidanbisnis, universitashasanuddinmakassar.
Arikonto, Suharamis, PenelitianSuatuPendekatanPraktek , Cet. XII; Jakarta: RinekaCipta, 2002. Awaluddin, “ Wawancara ” (Sub
BidangPerencanaanAnggaranBelanjaLangsung) padahariJumatTanggal  21  Oktober  2017,  Pukul  11.45 –  12.35,  di
BadanPengelolaanKeuangandanAset Daerah (BPKAD) Kab. Bone. BadanPengelolaanKeuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Bone, dalamhttp://bpkad.bone.go.id/sejarah-kantor/, padaTanggal 19 Juli 2017.
BadanPengelolaanKeuangandanAset  Daerah  Kabupaten  Bone, RENSTRA, (BPKAD 2013-2018), h. 8.
Bungin,  Burhan, MetodologiPenelitianKuantitatif ,  Jakarta:    KencanaPrenada  Media Group. 2009.
Bustan,
“ Wawancara” (Kepala Sub BidangPerencanaanAnggaran) padahariJumatTanggal 21 Oktober 2017, Pukul 09.00-09.30, di BadanPengelolaanKeuangandanAset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone.
Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone
Departemen  Pendidikan  Nasional, kamusbesarbahasa  Indonesia, Jakarta:  Pusat Bahasa, 2008.
H.  Najamuddin,  “ Wawancara” (KepalaSekretariat)  padahariJumatTanggal  21  Oktober 2017,  Pukul  11.40-12.10,  di  BadanPengelolaanKeuangandanAset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone.
Halim, Abdul, AkuntansiSektorPublik-AkuntansiKeuangan Daerah , Jakarta: SalembaEmpat; 2002.
Hasanuddin,  Andi,  “ Wawancara” (KepalaBidangAnggaran)  padahariJumatTanggal  21 Oktober  2017,  Pukul  09.40-10.20,  di  BadanPengelolaanKeuangandanAset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone.
Ilyas,
Baharuddindan
Muhammad ArifTiro, MetodologiPenelitianuntukIlmu- IlmuSosialdanEkonomi, Cet. 1; Makassar: Andira Publisher, 2002.