## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

## Dian Sulistyorini Wulandari
Universitas Pelita Bangsa diansulis1845@gmail.com
ABSTRAK  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kemanfaatan  NPWP, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran account  representative sebagai  variabel  moderasi.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  wajib  pajak  yang  berada di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Cibitung. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling . Sampel di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada pada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer  yang  dikumpulkan  melalui  survei  kuesioner  secara  langsung.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  menyebar  100  kuesioner  kepada  responden.  Analisis  data menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dan  analisis  regresi  moderating dengan  pendekatan  nilai  selisih  mutlak.  Analisis  regresi  linear  berganda  untuk hipotesis kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak. Analisis regresi linear  berganda dengan  nilai  uji  selisih  mutlak  untuk  hipotesis  kemanfaatan  NPWP, kualitas  pelayanan,  dan  sanksi  pajak  yang  dimoderasi  oleh  peran account representative . Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa  kemanfaatan  NPWP,  kualitas  pelayanan,  dan  sanksi  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Analisis  variabel  moderating degan  selisih mutlak menunjukkan  bahwa  peran account  representative tidak  dapat memoderasi kemanfaatan NPWP dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi dapat memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata  Kunci  : Kemanfaatan  NPWP,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan,  Peran Account Representative dan Kepatuhan Wajib Pajak
ABSTRACT - This study aims to examine the effect of the benefits of NPWP, service quality,  and  tax  sanctions  on  taxpayer  compliance  with  account  representative performance as a moderating variable. This research is quantitative research with a descriptive  approach.  The  population  in  this  study  are  all  taxpayers  who  are  in  the Tax  Office  (KPP)  Pratama  Cibitung.  The  sampling  technique  uses  purposive sampling.  The  sample  in  this  study  is  the  taxpayer  who  is  at  the  Tax  Office  (KPP) Pratama  Cibitung. The  data used  in this  study  are primary  data  collected  through  a questionnaire  survey  directly.  Data  collection  was  carried  out  by  distributing  100
questionnaires to respondents. Data analysis uses multiple linear regression analysis and  moderating  regression  analysis  with  the  absolute  difference  value  approach. Multiple linear regression analysis for the hypothesis of the benefit of NPWP, service quality, and tax sanctions. Multiple linear regression analysis with absolute difference test  values  for  the  hypothesis  of  the  benefits  of  NPWP,  service  quality,  and  tax sanctions  that  are  moderated  by  the  performance  of  account  representatives. The results of research with multiple linear regression analysis show that the benefits of NPWP,  service  quality  and  tax  sanctions  have  a  positive  and  significant  effect  on taxpayer  compliance.  Analysis  of  moderating  variables  with  absolute  difference shows  that  account  representative  performance  cannot  moderate  the  benefits  of NPWP  and  tax  sanctions  on  taxpayer  compliance  but  can  moderate  the  quality  of service to taxpayer compliance.
Keywords :Utilization  of  NPWP,  Service  Quality,  Tax  Sanctions,  Account representative Performance, and Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh pemerintah  Indonesia  yang  tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara  Indonesia  1945  salah  satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.  Kesejahteraan  untuk  rakyat Indonesia  dapat  diwujudkan  dengan jalannya  kegiatan  pemerintahan  yang baik,  memperhatikan  keadaan  ekonomi penduduk    serta  adanya  pembangunan yang  berkesinambungan  di  seluruh bidang,  untuk  itu  diperlukan  sumber pembiayaan yang memadai. Pajak sebagai  sumber  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  yang  terbesar saat  ini,  hampir  75%  sumber  APBN negara  Indonesia  berasal  dari  pajak, oleh  karena  itu  menurut  Resmi  (2016) pajak  dianggap  sebagai  fungsi budgeter yang
membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.
Pada  saat  ini  pajak  memberikan peran yang sangat penting untuk negara, terutama dalam membiayai pembangunan  nasional.  Peranan  pajak yang  tidak  dapat  tergantikan  oleh sumber-sumber penerimaan negara lainnya  seperti  penerimaan  bukan  pajak bahkan  dengan  hutang  sekalipun  yang
membuat pemerintah Indonesia menggencarkan  kegiatan-kegiatan  yang dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak sesuai  dengan  target  yang  diharapkan. Untuk  dapat  melihat  besarnya  peranan pajak  dalam  penerimaan  dalam  negeri, dibandingkan dengan jenis-jenis penerimaan  bukan  pajak  maka  disajikan tabel  dibawah  yang  menyajikan  data persentase  realisasi  penerimaan  negara dari  sektor  pajak  dan  bukan  pajak untuk 3 tahun terakhir.
Tabel 1 Persentase realisasi penerimaan Negara dari  sektor  pajak  dan  bukan  pajak  dalam  APBN (miliar rupiah)
Sumber penerimaan 2016 2017 I. Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan perpajakan Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Bea  perolehan  hak  atas tanah & bangunan Cukai Pajak lainnya
Pajak Perdagangan
internasional Bea Masuk Pajak Ekspor 1,784,249.70 1,495,893.80 1,461,818.70 784,726.90 493,888.70 17,295.60 0 157,158.00 8.749.60 34,075.10 33,735.00 340.10 1,736,256.70 1,495,893.80 1,461,818.70 784,726.90 493,888.70 17,295.60 0 157,158.00 8,749.60 34,075.10 33,375.00 340.10

## Penerimaan Bukan Pajak
Penerimaan  Sumber  Daya Alam Bagian laba BUMN
Penerimaan  Bukan  Pajak
Lainnya
Pendapatan Badan Layanan Umum 245,083.60 90,524.30 34,164.00 84,124.00 36,271.20 240,362.90 80,273.90 38,000.00 84,430.70 37,658.30 II Hibah 1,975.20 1,372.70 Jumlah 1,786,225.00 1,737,629.40 (Sumber : www.bps.go.id , 2019)

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Dilihat  dari  tabel  di  atas  efektivitas penerimaan  pajak  masih  belum  stabil masih  ada  kenaikan  dan  penurunan setiap  tahun.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa pemerintah kurang optimal dalam penyerapan penerimaan perpajakan, dalam  hal  ini  seharusnya  pemerintah meningkatkan  kinerja  khususnya fiskus agar  penerimaan  dari  perpajakan  dapat optimal.
Wajib  pajak  mempunyai  kewajiban untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP),  dimana  NPWP  ini  berfungsi sebagai  alat  identitas  wajib  pajak  dalam administrasi perpajakan, satu wajib pajak hanya  mempunyai  satu  nomor  NPWP yang  berfungsi  untuk  menertibkan  dan memudahkan wajib pajak untuk melakukan  pembayaran  dan  pelaporan pajaknya  (Halim  dkk,  2016).  Bahkan Resmi (2011) berpendapat adanya manfaat  yang  diberikan  kepada  wajib pajak  terkait  kepemilikan  NPWP  ini diantara-Nya  adalah  sebagai  salah  satu syarat dalam pembukaan rekening koran dan  dalam  mengajukan  kredit  di  bank. Selain  itu  NPWP  bermanfaat  untuk mengurus
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan untuk membayar
pajak dimuka (angsuran/kredit  pajak)  atas  Fiskal  Luar Negeri  ketika  wajib  pajak  ditolak  keluar negeri (Halim dkk, 2016).
Aparatur  pajak  telah  memberikan banyak  manfaat  ketika  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  kepada wajib  pajak,  oleh  karena  itu  kepemilikan ini diwajibkan dan wajib pajak termotivasi tidak  hanya  untuk  memiliki  NPWP tersebut  tetapi  juga  termotivasi  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Masruroh,  2013).  Sistem  pemungutan pajak  di  Indonesia  mengenal  adanya system  Self  Assessment ,  dimana  dalam sistem  ini  wajib  pajak  bertindak  aktif dalam menghitung, menyetor dan melapor. Kepemilikan NPWP ini sebagai
wujud  pelaksanaan  dalam system  self assessment . Oleh karena itu kemanfaatan  NPWP  (Nomor  Pokok Wajib  Pajak)  diduga  sebagai  salah  satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.
Wajib  pajak  yang  terdaftar  saat  ini pada  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP) menurut www.pajak.go.id berjumlah 36.031.972 dan 16.599.632 diantara-Nya wajib  menyampaikan  SPT.  Dari  jumlah wajib  pajak  yang  terdaftar  tersebut  yang telah  menyampaikan  SPT  tahun  pajak 2016  adalah  9.789.398  atau  sekitar 58,97%.  Jika  disandingkan  dengan  data jumlah penduduk Indonesia yang disampaikan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri bahwa jumlah penduduk Indonesia  per  18  September  2017  yang telah  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk elektronik (E-KTP)
sebanyak 175.949.127.  Jika  diasumsikan  bahwa jumlah  tersebut  adalah  jumlah  orang dewasa yang berpenghasilan (aktif maupun pasif) dan yang tidak berpenghasilan, sehingga dapat disimpulkan  hanya  36.031.972  dari 175.949.127 penduduk atau hanya sekitar 0,21% penduduk yang ber E-KTP yang  memiliki  NPWP.  Adapun  data perbandingan  jumlah  tenaga  kerja  dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung pada tahun 2013-2015 disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 2 Jumlah tenaga kerja Kabupaten Cibitung &  Jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  di  KPP  Pratama Cibitung
Tahun Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Cibitung Jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Cibitung 2013 1.268.648 237.684 2014 1.295.522 266.011 2015 1.334.821 291.603 (Sumber : KPP Pratama Cibitung, 2019)
Berdasarkan  tabel  diatas  terdapat selisih  yang  cukup  jauh  antara  jumlah tenaga  kerja  dengan  jumlah  wajib  pajak yang  terdaftar  ber  NPWP  di  KPP Pratama  Cibitung.  Berdasarkan  data  di atas dapat dilihat bahwa masih kurangnya  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban- kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi  dalam  sistem  administrasi perpajakan yang berlaku.
Peraturan  pajak  yang  semakin berkembang  dan  selalu  mengalami perubahan,  menuntut  wajib  pajak  untuk selalu mengikuti peraturan pajak tersebut. Untuk memaksimalkan
pemahaman wajib pajak perlu ditingkatkan  fungsi  pelayanan.  Kantor Pelayanan  Pajak  sebagai  tempat  yang melakukan  pelayanan  langsung  kepada wajib  pajak,  dituntut  adanya  pelayanan yang  prima  dari  para fiskus dan pegawainya  supaya  wajib  pajak  dapat menjalani kewajiban perpajakannya dengan baik.
Salah satu cara untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak yaitu  dengan  memberikan  pelayanan pajak  yang  baik  kepada  wajib  pajak (Masruroh,  2013).  Adapun  penelitian yang  mendukung  hal  diatas  adalah penelitian  oleh  Fuadi  (2013)  yang berpendapat  bahwa  kualitas  pelayanan petugas  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di Jawa  Timur.  Kualitas  pelayanan  harus selalu  ditingkatkan  untuk  meningkatkan kepatuhan dan kepuasan wajib pajak.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak salah  satunya  dengan  sanksi  pajak. Sanksi  pajak  ini  dapat  berupa  adanya penegakan  hukum  perpajakan  yang tegas  kepada  wajib  pajak  yang  tidak menjalankan kewajiban pajaknya, seperti masih banyak wajib pajak yang terlambat membayarkan  dan  melapor  pajak  yang
menjadi kewajibannya. Peraturan perpajakan  terdiri  atas  undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan  tata  cara  perpajakan,  peraturan perpajakan  tersebut  agar  dipatuhi  harus diterapkan adanya sanksi pajak. Adapun usaha  aparatur  pajak  dalam  pencapaian tujuan  perpajakan  itu sendiri  tidak  selalu lancar.  Wajib  pajak  mempunyai  banyak alasan  untuk tidak membayar atau tidak melaporkan  kewajiban  perpajakannya kepada  petugas  pajak  salah  satunya adalah  adanya  sanksi  pajak  yang dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang melanggar  peraturan  perpajakan  yang dianggap memberatkan wajib pajak.
Fenomena perpajakan yang berkembang di Indonesia adalah banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang tidak  sebenarnya,  hal  ini  didasarkan dengan  adanya  kebijakan fiskus pajak yaitu sunset  policy yang  dilakukan  pada tahun  2008  dan  juga tax  amnesty pada tahun 2016 dan juga tahun 2017. Sunset policy sendiri  yaitu  kebijakan  pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan  berupa  bunga  yang  diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  (Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007),  Sedangkan Tax  Amnesty sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok  wajib  pajak  tertentu  sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak  (termasuk  dihapuskannya  bunga denda)  yang  berkaitan  dengan  masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Pada tahun ini, wajib pajak  seperti  mendapat  pengampunan atas kelalaian mereka dalam melaporkan pajak  seperti  kurang  bayar  dan  tidak bayar. Fenomena tersebut diatas menjadi  bukti  bahwa  wajib  pajak  tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan  terhadap  sanksi  yang  akan diterima  apabila  melanggar  peraturan pajak.

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Sanksi
perpajakan menurut undang-undang  Pasal  7  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  ketentuan  umum perpajakan  (KUP)  terdiri  dari  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana,  untuk sanksi  administrasi  terdiri  dari  denda, sanksi  bunga,  dan  sanksi  kenaikan. Sanksi  berupa  bunga  sebesar  2%  per bulan,  sanksi  denda  administrasi  mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP)  ditambah  200%,  dan  sanksi berupa  kenaikan  50%  dan  100%.  Untuk sanksi  pidana  dapat  berupa  denda pidana,  pidana  kurungan,  serta  pidana penjara. Pemberlakuan sanksi perpajakan  mempunyai  tujuan  untuk memberikan  efek  jera  kepada  wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga  tercipta  kepatuhan  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Aparatur  pajak  menerapkan  sanksi pajak hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung,  menyetor  dan  melapor sendiri  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan system  self  assessment yang diterapkan  di  Indonesia  (Adrianti,  Wella, 2013).  Adapun  jumlah  wajib  pajak  yang telah  melaporkan  pajak  tahunannya  di KPP Pratama Cibitung :
Tabel  3  Jumlah  Wajib  Pajak  yang  telah melaporkan  Pajak  tahunannya  di  KPP  Pratama Cibitung
(Sumber : KPP Pratama Cibitung, 2019)
Tabel  diatas  menjelaskan  bahwa terdapat kenaikan dan penurunan
kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya perpajakannya. Wajib pajak yang tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang cukup dapat menimbulkan  ketidakpatuhan  sehingga wajib pajak secara tidak sengaja melakukan  hal-hal  yang  melanggar kewajiban  perpajakannya,  seperti  tidak mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) dan para wajib pajak melakukan kewajiban  perpajakan  tidak  sepenuhnya benar,  seperti  tidak  membayar  dan melaporkan  pajak  tidak  sesuai  dengan tarif  pajak  yang  berlaku  (Mulyanti  & Febby Sry Sugiharty, 2016).
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan  dan  kepatuhan  wajib  pajak, maka Direktorat
Jenderal Pajak mengupayakan  penerapan  modernisasi administrasi  perpajakan.  Suyanto  (2017) berpendapat  Modernisasi  administrasi perpajakan memberikan banyak perubahan mendasar
seperti restrukturisasi organisasi sampai dengan pengembangan  sumber  daya  manusia serta  penggunaan  teknologi  informasi dalam  administrasi  perpajakan.  Dalam system modernisasi  perpajakan,  Kantor Pelayanan Pajak
Modern harus melakukan proses pengelompokan
potensi  pajak  berdasar  keunggulan fiskus diwilayah wajib pajak atau mapping dan  pembuatan  profil  wajib pajak, dimana dibutuhkan Account Representative dalam  pembuatan  profil tersebut  yang  dituntut  untuk  lebih  dekat, lebih  mengenal,  dan  lebih  mengetahui akan kondisi Wajib Pajaknya.
Account Representative pada Kantor  Pelayanan  Pajak  diatur  dalam Keputusan  Menteri  Indonesia  Nomor: 79/PMK.01/2015  menerangkan Account Representative merupakan  salah  satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan Negara dibidang perpajakan
Tahun 2016 2017 2018 Realisasi SPT 85.113  80.654  80.545 Badan 2.758 3.474 3.496 Op non karyawan 1.756 2.510 2.204 Op karyawan  80.599  74.670  74.845
yang  mengemban  tugas  intensifikasi perpajakan melalui
pemberian bimbingan/ himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak (Widomoko, 2017). Tugas Account Representative lainnya  adalah  untuk memberikan  pengawasan  yang  intensif kepada  wajib  pajak.  Untuk  menopang penerapan system  self  assessment di Indonesia maka sangat diperlukan peran Account Representative (Irawan, 2013). Berdasarkan  uraian  di  atas  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  yang  menganalisis  pengaruh Kebermanfaatan NPWP, Kualitas
Pelayanan,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibitung Dengan Account Representative
Sebagai Variabel Moderasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting
mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self  Assessment di  mana  dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  membayar  dan  melaporkan kewajibannya (Tiraada, 2013).
Dalam  pajak,  aturan  yang  berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang  terhadap  Undang-Undang Perpajakan.  Tuntutan  kepatuhan  bagi wajib  pajak  orang  pribadi  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  perpajakan.  Pasal  12  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2000
Menjelaskan  keharusan  Wajib  Pajak membayar  pajak  sebagai  berikut:  “  (1) Setiap  Wajib  Pajak  wajib  membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan,  dengan  tidak menggantungkan  pada  adanya  surat ketetapan  pajak.  (2)  Jumlah  pajak  yang terhutang  menurut  Surat  Pemberitahuan yang  disampaikan  Oleh  Wajib  Pajak adalah  jumlah  pajak  yang  terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan”
Kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut Purnaditya (2015)
merupakan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam rangka  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan  negara  yang  diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat penting ketika di
Indonesia menganut sistem Self
Assessment sejak  reformasi  perpajakan tahun  1983  sampai  terakhir  tahun  2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan Tersebut menjadi UU No. 16 tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 18 Tahun 2000.

## Kemanfaatan  Nomor  Wajib  Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah  nomor  yang  diberikan  kepada wajib  pajak  sebagai  sarana  dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal diri  atau  identitas  wajib  pajak  dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  NPWP  yang  dikeluarkan oleh
Direktorat
Jenderal Pajak merupakan  satu  set  nomor  yang  terdiri dari  11  (sebelas)  angka/  digit  dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga)
kelompok yang tiap kelompok mempunyai  arti  tersendiri  (Tjahjono  dan Husein,  2009:  45).  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP)  merupakan  suatu  sarana

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
dalam  administrasi  perpajakan  yang dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal diri  atau  identitas  wajib  pajak.  Setiap wajib  diberikan  satu  NPWP,  dan  nomor pokok  wajib  pajak  dipergunakan  untuk menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Kualitas pelayanan Parasuraman  et  al  (1988)  dalam Kartika Candra Kusuma (2014) mengemukakan 5 (lima) dimensi kualitas jasa yaitu: a)  Keandalan ( Reliability )
Keandalan merupakan kemampuan untuk  memberikan  jasa  seperti  yang dijanjikan  dengan  akurat  dan  terpercaya sesuai yang diharapkan pelanggan yang tercermin  dari  ketepatan  waktu,  layanan yang  sama  untuk  semua  orang  dan tanpa kesalahan.
b)  Ketanggapan ( Responsiveness )
Daya tanggap adalah kemampuan untuk membantu  dan  memberikan  pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna. Dimensi ini menekankan pada perhatian, kecepatan, dan ketepatan dalam menghadapi  permintaan,  pertanyaan, komplain  dan  masalah  dari  pengguna layanan.  Daya  tanggap  dikomunikasikan pada  konsumen  melalui  waktu  tunggu untuk  dilayani,  jawaban  dari  pertanyaan yang  mereka  ajukan  atau  perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang ada,  juga  meliputi  fleksibilitas  dan kemampuan  untuk  melayani  kebutuhan pelanggan.
c)  Jaminan (Assurance)
Jaminan  adalah  pengetahuan  karyawan dan kesopanan/keramahannya, kemampuan perusahaan serta karyawannya  untuk  menumbuhkan  rasa percaya  pelanggan  kepada  perusahaan,
yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya  yang  dimiliki  para  staf,  bebas dari bahaya risiko atau keragu-raguan.
d)  Empati ( Emphaty )
Empati  merupakan  perhatian  tulus, caring  (kepedulian),  yang  diberikan kepada pelanggan yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi  yang  baik,  perhatian  pribadi, dan  memahami  kebutuhan  pelanggan. Pelanggan  ingin  perusahaan  memahami mereka dan sangat penting bagi perusahaan mereka.
e)  Bukti Langsung ( Tangible )
Bukti  langsung,  didefinisikan  sebagai penampilan  fasilitas  fisik,  peralatan, personal,  dan  alat  komunikasi.  Semua peralatan  tersebut  mewakili  pelayanan secara  fisik  atau  memberikan  image pelayanan  yang  akan  digunakan  oleh penguna untuk mengevaluasi kualitas.

## Sanksi Perpajakan
Menurut  Mardiasmo  (2013)  sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan  wujud  dari  tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan  undang-undang  maupun peraturan  turunannya.  Dalam  undang- undang  perpajakan  dikenal  dua  macam sanksi,  yaitu  sanksi  administrasi  dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran  suatu  norma  perpajakan ada  yang  diancam  dengan  sanksi administrasi  saja,  ada  yang  diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana.  Sanksi administrasi
dikenakan
terhadap pelanggar ketentuan
peraturan perudang-undangan  perpajakan  yang akibat umumnya tidak merugikan negara.  Sanksi  administrasi  berupa
bunga  2%  sebulan  dikenakan  terhadap wajib  pajak  yang  membetulkan  SPT, dikenakan  SKPKB  (Surat  Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar),  tidak  melunasi utang  pajak  pada  saat  jatuh  tempo terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT,  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT (Sutedi, 2011: 221).

## Account Representative
Pengertian Account  Representative berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2008 adalah  petugas  yang  berada  di  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  yang  telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. Account  Representative (AR) berkewajiban melaksanakan
pengawasan kepatuhan kewajiban
perpajakan,  melaksanakan  bimbingan dan  melaksanakan  himbauan  kepada Wajib  Pajak  (WP).  Setiap Account
Representative (AR) mempunyai beberapa  Wajib  Pajak  (WP)  yang  harus diawasi.  Penugasan  pelayanan  oleh Account  Representative (AR)  dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan  produktivitas  kerja  karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.
Peran Account Representative adalah  penghubung  antara  KPP  dan wajib  pajak  yang  bertanggung  jawab untuk
menyampaikan
informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Mereka dilatih untuk memberikan  respons  yang  efektif  atas pertanyaan  dan  permasalahan  yang diajukan  oleh  wajib  pajak  setanggap mungkin. Account  Representative juga bertanggung jawab agar wajib pajak juga mendapatkan haknya secara transparan, Account
Representative
memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan wajib pajak dalam hubungannya
dengan
kewajiban perpajakannya. Untuk itu Account
Representative secara berkala mendapatkan  pelatihan  dan  pendidikan dari berbagai narasumber Account Representative dikembangkan untuk melayani  secara  prima  wajib  pajak dengan  memenuhi  kebutuhan  akan fasilitas yang diharapkan dan memberikan  kenyamanan  kepada  wajib pajak  (Denziana,  2015).  Berdasarkan ulasan  dan  pendapat  diatas  dapat disimpulkan bahwa fungsi Account Representative yang berhubungan langsung  dengan  wajib  pajak  secara garis besar mencakup edukasi, pendampingan, dan pengawasan.

## HIPOTESIS PENELITIAN
Pengaruh
Kemanfaatan NPWP

## Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah  identitas  diri  wajib  pajak  dalam administrasi  perpajakan,  dimana  satu wajib  pajak  akan  mempunyai  satu NPWP.  Dengan  adanya  NPWP  ini aparatur pajak dapat memantau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan  oleh  seorang  wajib  pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak juga memberi beberapa  manfaat  terhadap  wajib  pajak, seperti  sebagai  salah  satu  syarat  dalam pembukaan rekening giro dan pengajuan kredit  di  bank.  Manfaat  NPWP  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  untuk memotivasi wajib pajak mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.
Menurut  Nengsih  dan  Rahayu (2016) kemanfaatan NPWP berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, ini  berarti  bahwa  semakin  kepemilikan NPWP  memberikan  manfaat  kepada wajib pajak, maka wajib pajak juga akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan.  Wajib  pajak  akan  menjadi sadar  akan  kewajiban  perpajakan  dan tidak  melakukan  perlawanan  pajak  yang mengarah pada kegiatan

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
ketidakpatuhan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis pertama sebagai berikut:
H1  :  Kemanfaatan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Pengaruh Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelayanan fiskus bertujuan  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam menjalankan kewajibannya. Fiskus harus  memberikan  pelayanan prima dan memuaskan wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan  mereka  pada  peraturan perpajakan.  Pengetahuan  perpajakan berupa  peraturan  perundang-undangan pajak  yang  berlaku,  hak  dan  kewajiban wajib pajak, sampai pada sanksi perpajakan jika mereka tidak melaksanakan kewajiban pajak. Menurut Fuadi (2013) pengaruh kualitas
pelayanan  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pernyataan  ini  bermakna  semakin  tinggi dan  tinggi  kualitas  pelayanan fiskus kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka hipotesis kedua sebagai berikut:
H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh  positif  terhadap  kewajiban wajib pajak
Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Teori  atribusi  berpendapat  bahwa, penilaian  tentang  perilaku  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban perpajakan  dipengaruhi  oleh  salah  satu penyebab  eksternal  yaitu  sanksi  pajak. Teori  tersebut  berpendapat  adanya proses  pengalaman  dan  pengamatan dalam  menjatuhkan  sanksi  pajak  oleh fiskus kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan.
Menurut  Tiraada  (2013)  sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Fuadi  (2013) menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Semakin  tinggi  pengenaan sanksi  pajak  kepada  wajib  pajak  maka akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.  Sanksi  perlu  untuk  diterapkan agar peraturan dan perundang- undangan  perpajakan  tidak  dilanggar. Jika  kewajiban  pajak  tidak  mentaati, maka  akan  ada  resiko  hukum  yang terjadi  pada  wajib  pajak.  Resiko  hukum adalah  penerapan  sanksi  perpajakan. Penerapan tersebut berfungsi memberikan  efek  jera  kepada  wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan  sehingga  tercipta  kepatuhan wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Berdasarkan  penjabaran di  atas,  maka  hipotesis  ketiga  sebagai berikut:
H3  :  Sanksi  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan Account
Representative

## sebagai Variabel Moderasi
Teori  atribusi  berpendapat  bahwa, persepsi  wajib  pajak  dalam  membuat keputusan  tentang  perilaku  kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban  perpajakan    dipengaruhi  oleh penyebab  internal  yaitu  kemanfaatan NPWP.  Jika  wajib  pajak  memperoleh pengetahuan  mengenai  manfaat  atas kepemilikan NPWP berdasar pengamatan  dan  pengalaman  langsung dijabarkan  dalam  teori  pembelajaran sosial (Masuroh dan Zulaikha, 2013).
Wajib  pajak  ketika  telah  memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan  wajib untuk  memiliki  NPWP.  Pendaftaran  diri dan perolehan NPWP diharapkan
sebagai bentuk kesadaran dan suka rela wajib pajak untuk melakukannya. Namun,  jika  wajib  pajak  yang  telah memenuhi persyaratan dan tidak mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh NPWP  maka  Direktorat  Jendral  Pajak dapat memberikan NPWP secara jabatan (Masuroh dan Zulaikha, 2013).
Penelitian  yang  telah  dilakukan Nofri  (2010)  penerimaan  pajak  dapat ditingkatkan ketika wajib pajak patuh dan tepat  waktu  dalam  membayar  pajak, dimana  kegiatan  ini  merupakan  fungsi pengawasan  oleh  petugas Account Representative .  Dengan  dilibatkannya Account Representative diharapkan wajib  pajak  yang  tidak  patuh  terhadap norma perpajakan akan semakin berkurang  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Selain itu Account Representative
dapat menangani
berbagai kasus perpajakan menjadi lebih cepat teratasi.
Peran Account Representative (AR) dapat  memperkuat  hubungan  antara kemanfaatan  NPWP  dengan  kepatuhan wajib  pajak.  Jika  wajib  pajak  yang  telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan dirinya dalam memperoleh NPWP  tetapi  tidak  dilakukan,  maka  AR dapat  berfungsi  sebagai  pihak fiskus yang menerbitkan NPWP dengan jabatan.  Selain  itu  AR  juga  berfungsi dalam  sosialisasi  tentang  hak  dan kewajiban wajib pajak jika sudah memiliki  NPWP  seperti  waktu  untuk pembayaran  dan  pelaporan.  Peran  AR untuk  wajib  pajak  yang  ber  NPWP sebagai pihak perantara penyedia informasi  peraturan  perpajakan  kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka hipotesis keempat sebagai berikut:
H4:  Peran Account  Representative memoderasi hubungan
antara
Kemanfaatan  NPWP  dengan  kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan Account Representative sebagai Variabel Moderasi Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak  berhubungan  erat  dengan  kualitas pelayanan  terbaik  yang  diberikan  aparat pajak  kepada  wajib  pajak.  Pelayanan yang  berkualitas  adalah  pelayanan  yang dapat  memberikan  kepuasan  kepada wajib  pajak  dan  tetap  dalam  batas memenuhi  standar  pelayanan  yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus  dilakukan  secara  terus-menerus (Supadmi,  2009).  Apabila  pelayanan yang  diberikan  oleh  aparat  pajak  tidak memenuhi  atau  melebihi  harapan  wajib pajak,  berarti  pelayanan  yang  diberikan tidak berkualitas. Pelayanan yang berkualitas  akan  memberikan  kepuasan kepada  wajib  pajak  sehingga  akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kembali. Semakin baik kualitas pelayanan  pajak  yang  diberikan  oleh aparat  pajak  maka  wajib  pajak  akan merasa  puas  sehingga  wajib  pajak  akan menjadi patuh. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan  pajak  maka  wajib  pajak  akan cenderung  untuk  tidak  patuh  (Masuroh dan Zulaikha, 2013).
Peran Account Representative (AR) dapat  memperkuat  hubungan  antara kualitas  pelayanan  dengan  kepatuhan wajib pajak. Peran Account
Representative adalah penghubung antara  KPP  dan  wajib  pajak  yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi  perpajakan  secara  efektif  dan profesional. Mereka dilatih untuk memberikan  respons  yang  efektif  atas pertanyaan  dan  permasalahan  yang diajukan  oleh  wajib  pajak  setanggap mungkin. Account  Representative juga bertanggung jawab agar wajib pajak juga mendapatkan haknya secara transparan,

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Account Representative memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan wajib pajak dalam
hubungannya
dengan
kewajiban perpajakannya. Untuk itu Account Representative secara berkala
mendapatkan  pelatihan  dan  pendidikan dari berbagai narasumber Account Representative dikembangkan untuk melayani  secara  prima  wajib  pajak dengan  memenuhi  kebutuhan  akan fasilitas yang diharapkan dan memberikan  kenyamanan  kepada  wajib pajak (Anggrita dan Handi, 2015).
Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pengembangan dan perbaikan guna meningkatkan penerimaan pajak. Account
Representative yang  ditunjuk  untuk memberikan  pelayanan  pajak  kepada wajib  pajak,  juga  menjalankan  fungsi konsultasi.  Konsultasi  cukup  penting karena, dengan adanya konsultasi diharapkan  wajib  pajak  bias  bertanya kepada  petugas Account  Representative tentang  undang-undang  atau  peraturan perpajakan yang tidak dimengerti, sehingga  terjadinya  kerja  sama  yang baik  antara  wajib  pajak  dengan  Kantor Pelayanan  Pajak  dimana  diwakili  oleh petugas Account Representative (Widomoko dan Nofriyanti, 2015).
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka hipotesis kelima sebagai berikut: H5: Peran Account Representative memoderasi  hubungan  antara  Kualitas Pelayanan  dengan  kepatuhan  wajib pajak
Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative sebagai Variabel Moderasi Peran
Account Representative dapat  memperkuat  hubungan  antara sanksi  pajak  dengan  kepatuhan  wajib pajak.  Dimana  peran  AR  tersebut sebagai  pihak  yang  mengawasi  setiap
wajib pajak dalam menjalankan kewajiban  perpajakannya.  Jika  wajib pajak  terindikasi  tidak  patuh  maka  AR akan menerapkan  sanksi  terhadap  wajib pajak yang dapat berupa denda maupun hukuman.  Dimana  saat  ini  wajib  pajak mempunyai pandangan jika sanksi tersebut akan memberatkan wajib pajak. Oleh  karena  itu  daripada  harus  kena sanksi,  wajib  pajak  memilih  untuk  patuh terhadap  peraturan  perpajakan  dan melaksanakan kewajibannya. Sanksi perpajakan  harus  ada  dan  diterapkan untuk  mendorong  kewajiban  perpajakan dan  memberikan  efek  jera  bagi  wajib pajak  yang  tidak  patuh.  Berdasarkan penjabaran  di  atas,  maka  hipotesis keenam sebagai berikut:
H6:  Peran Account  Representative memoderasi  hubungan  antara  Sanksi Pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

## Kerangka Penelitian
Berdasar atas pemaparan hipotesis diatas  maka  kerangka  penelitian  dalam penelitian ini :
Gambar 1 Kerangka Pikir Sumber : Data yang diolah, 2019

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan        metode        deskriptif dan  verifikatif    dengan    pendekatan kuantitatif  yang        digunakan        untuk memberikan  gambaran    mengenai    data atau  kejadian berdasarkan   fakta   yang ada      dengan  melakukan    penelitian
yang    menekankan  analisisnya      pada data  numerik.      Data  yang      digunakan dalam      penelitian      ini  adalah    data sekunder  berupa    Laporan  Perpajakan yang    menitikberatkan    pada  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi, Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan,  Sanksi  Pajak  dan  Peran Account Representative sebagai variable moderasi.        Sampel  yang      digunakan untuk   penelitian   ini meliputi     periode 2018.     Teknik pengumpulan data yang digunakan  yaitu  metode  observasi  dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Hipotesis
Teknik  analisis  yang  digunakan untuk  menguji  hipotesis  H1,  H2  dan  H3 menggunakan  analisis  regresi  berganda dengan meregresikan variabel independen (Kemanfaatan NPWP, Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Pajak) terhadap  variabel  dependen  (kepatuhan wajib  pajak),  sedangkan  untuk  menguji hipotesis  H4,  H5  dan  H6,  menggunakan analisis  moderasi  dengan  pendekatan absolut  residual  atau  uji  nilai  selisih mutlak.  Uji  hipotesis  ini  dibantu  dengan menggunakan program SPSS versi 22.

## Hasil  Uji  Regresi  Linear  Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2 dan H3
Pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 dilakukan  dengan  uji  regresi  linear berganda pengaruh Kemanfaatan NPWP,  Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel 4 Uji regresi berganda Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.827 3.175 .576  .566 X1_KNPWP .538 .152 .347  3.543  .001 X2_KP .055 .099 .054  2.539  .047 X3_SP .276 .131 .196  2.104  .038 a. Dependent Variable: Y_KW
Sumber : Data yang diolah, 2019
Y= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e Y=1,827+0,538X 1 +0,055X 2 +0,276X 3 +3,1
75
Keterangan : 1. Nilai konstanta sebesar 1,827
menunjukkan  bahwa  jika  variabel- variabel  independen  (kemanfaatan NPWP,  kualitas  pelayanan fiskus dan sanksi  perpajakan)  diasumsikan  tidak mengalami perubahan (konstan) maka  nilai  Y  (kepatuhan  wajib  pajak) sebesar 1,827.
2. Koefisien  regresi  kemanfaatan  NPWP sebesar  0,538  menyatakan  bahwa setiap  kenaikan  kemanfaatan  NPWP sebesar 1 poin maka akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak sebesar 0,538.
3. Koefisien  regresi  kualitas  pelayanan fiskus sebesar  0,055  menyatakan bahwa  setiap  kualitas  pelayanan fiskus sebesar  1  poin  maka  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak sebesar 0,055.
4. Koefisien  regresi  sanksi  perpajakan sebesar  0,276  menyatakan  bahwa setiap  sanksi  perpajakan  sebesar  1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,276.
5. Eror dalam  penelitian  ini  adalah sebesar  3,175  yang  berarti  bahwa pada  populasi  penelitian  (wajib  pajak yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Cibitung)  terdapat  selisih  antara  nilai duga  dengan  nilai  hasil  pengamatan sebesar 3,175.
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembuktian  hipotesis  dapat  dijelaskan sebagai berikut :

## Kemanfaatan NPWP
Dari  hasil  pengujian  independen  sampel t-test  menunjukkan  nilai  sig  0,001  dan nilai t hitung 3,543. Oleh karena t tabel ≤ t  hitung  ≥  t tabel  (1,660  ≤  3,543≥  1,660)

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
dan  p  value  <  0,05  atau  (0,001  <  0,05). Maka kesimpulannya adalah H1 diterima,  artinya  kemanfaatan  NPWP berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## Kualitas pelayanan
Dari  hasil  pengujian  independen  sampel T-test  menunjukkan  nilai  sig  0,047  dan nilai t hitung 2.539. Oleh karena t tabel ≤ t hitung ≥ t tabel (1,660 ≤ 2,539 ≥ 1,660) dan  p  value  <  0,05  atau  (0,047  <  0,05). Maka kesimpulannya adalah
H2
diterima,  artinya  kualitas  pelayanan fiskus berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Sanksi Pajak
Dari  hasil  pengujian  independen  sampel T-test menunjukkan nilai 0,038 dan nilai t hitung  2,104.  Oleh  karena  t  tabel  ≤  t hitung  ≥  t  tabel  (1,660  ≤  2,104  ≥  1,660) dan  p  value  <  0,05  atau  (0,038  <  0,05). Maka kesimpulannya adalah H3 diterima, artinya sanksi perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini adalah
Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary b Mo del R R Squar e Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .460 a .211 .178  2.87105 1.595
a. Predictors: (Constant), XM_AR, X3_SP, X1_KNPWP, X2_KP b. Dependent Variable: Y_KW
Sumber : Data diolah, 2019
Dari  hasil output pada  tabel  4.16. menunjukkan  besarnya  nilai adjusted R 2 adalah  0,178  atau  17,8  %  variasi kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dijelaskan
oleh variasi dari ketiga variabel independen kemanfaatan
NPWP, kualitas  pelayanan fiskus ,  dan  sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya (100% - 17,8%  = 82,2%)  dijelaskan oleh  variabel lain diluar model. Nilai standar eror of the estimate (SEE) sebesar 2,871.

## Uji Simultan (Uji F)
Hasil  uji  simultan  (Uji  F)  pada penelitian ini adalah
Tabel 6 Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 196.593 3 65.531  7.899  .000 b Residual 796.447  96 8.296 Total 993.040  99 a. Dependent Variable: Y_KW
b. Predictors: (Constant), X3_SP, X2_KP, X1_KNPWP

## Sumber : Data diolah, 2019
Dari  hasil output diatas  bahwa  nilai F hitung sebesar 7,899 jika dibandingkan dengan  F  tabel  pada  tingkat  signifikansi 5%  yaitu  2,70  maka  nilai  F  hitung  lebih besar dari F tabel (7,899 > 2,70), artinya bahwa  kemanfaatan  NPWP,  kualitas pelayanan fiskus dan  sanksi  perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  Uji  Regresi  Moderasi  dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak Terhadap  Hipotesis  Penelitian  H4,  H5 dan H6
Langkah  uji  nilai  selisih  mutlak dalam  penelitian  ini  dapat  digambarkan dengan  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Y  =  α  +  β1.ZX1  +  β2.ZX2  +  β3.ZX3  + β4.ZM  +  β5.[ZX1-ZM]  +  β6.[ZX2-ZM]  + β7.[ZX3-ZM] + e
Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel Account
Representative atas pengaruh Kebermanfaatan NPWP,
Kualitas Pelayanan  dan  Sanksi  Pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tabel  7  Regresi  dengan  Interaksi  Menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B
Std. Error Beta 1 (Constan t) - 26.39 0 25.238 -1.046 .298 X1_KNP WP .261 1.343 .168 .195 .846 X2_KP .187 .794 .182 .236 .814 X3_SP 1.944 1.054 1.383 1.845 .068 XM_AR 1.987 1.680 1.124 1.183 .040 X1.XM .014 .089 .235 .163 .871 X2.XM .011 .053 .227 .200 .042 X3.XM .112 .070 1.592 1.588 .116
a. Dependent Variable: Y_KW Sumber : Data diolah, 2019
Hasil interpretasi dari hipotesis penelitian (H4,  H5,  dan  H6)  yang  diajukan  dapat dilihat sebagai berikut:
Account  Representative memoderasi hubungan  antara  Kemanfaatan  NPWP dengan kepatuhan wajib pajak (H4)
Diperoleh  nilai  signifikan  uji  t variabel account  representative sebesar 0,040.  Nilai  tersebut  kurang  dari  0,05 yang  berarti  bahwa  terdapat  pengaruh variabel account representative terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi  dengan  interaksi  diperoleh  nilai signifikansi interaksi Kemanfaatan NPWP  dan Account  Representative sebesar 0,871 yang menunjukkan bahwa interaksi  tersebut  tidak  berpengaruh. Karena  koefisien  b2  signifikan  dan  b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel Account Representative
termasuk  dalam  kategori  prediktor  yang artinya bahwa variabel Account Representative merupakan variabel
independen dan tidak termasuk ke dalam variabel moderasi.
Hasil  uji  nilai  selisih  mutlak  yang terlihat pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel  moderating  X1.XM  memiliki  t- hitung  sebesar  0,163  <  1,660  dengan tingkat  signifikan  0,871  >  5%  (α=0,05). Nilai  koefisien  moderat  antara  variabel Kebermanfaatan NPWP dengan Account Representative 0,163.  Koefisien  regresi ini berarti Account Representative memperlemah hubungan Kebermanfaatan NPWP terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  Hal  ini  berarti bahwa account  representative bukan merupakan  variabel  moderasi  yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel kebermanfaatan NPWP  dengan  kepatuhan  wajib  pajak. Jadi  H4  yang  menyatakan account representative dapat memoderasi hubungan antara
kebermanfaatan NPWP  dengan  kepatuhan  wajib  pajak ditolak.
Account  Representative memoderasi hubungan  antara  Kualitas  Pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak (H5)
Diperoleh  nilai  signifikan  uji  t variabel account  representative sebesar 0,040.  Nilai  tersebut  kurang  dari  0,05 yang  berarti  bahwa  terdapat  pengaruh variabel account representative terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi  dengan  interaksi  diperoleh  nilai signifikansi  interaksi  kualitas  pelayanan dan  pelayanan fiskus sebesar  0,042 yang  menunjukkan  bahwa  interaksi tersebut  berpengaruh.  Karena  koefisien b2  signifikan  dan  b3  signifikan,  maka penggunaan variabel account representative termasuk  dalam  kategori quasi  moderasi  yang  artinya  bahwa variabel account representative merupakan variabel yang mampu memoderasi  hubungan  antara  variabel kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
wajib  pajak  dan  sekaligus  menjadi variabel independen.
Dari  hasil  uji  nilai  selisih  mutlak yang  terlihat  pada  tabel  7  menunjukkan hasil  bahwa  variabel  moderating  X2.XM mempunyai  t-hitung  sebesar  0,200  >  t table 1,660 dan tingkat signifikansi 0,042 <  5%(α=0,05).  Hal  ini  berarti  bahwa variabel account representative merupakan  variabel  yang  memperkuat hubungan  variabel  kualitas  pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi H5 yang menyatakan bahwa account representative memoderasi  hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak diterima.
Account  Representative memoderasi hubungan antara Sanksi Pajak dengan kepatuhan wajib pajak (H6)
Diperoleh  nilai  signifikan  uji  t variabel account  representative sebesar 0,040.  Nilai  tersebut  kurang  dari  0,05 yang  berarti  bahwa  terdapat  pengaruh variabel account representative terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi  dengan  interaksi  diperoleh  nilai signifikansi  interaksi  sanksi  pajak  dan pelayanan fiskus sebesar  0,116  yang menunjukkan  bahwa  interaksi  tersebut tidak  berpengaruh.  Karena  koefisien  b2 signifikan  dan  b3  tidak  signifikan,  maka penggunaan
variabel
Account
Representative termasuk  dalam  kategori prediktor  yang  artinya  bahwa variabel Account
Representative merupakan variabel  independen  dan  tidak  termasuk ke dalam variabel moderasi.
Dari  hasil  uji  nilai  selisih  mutlak yang  terlihat  pada  tabel  7  menunjukkan hasil  bahwa  variabel  moderating  X3.XM mempunyai  t-hitung  sebesar  1,588  >  t table 1,660 dan tingkat signifikansi 0,116 >  5%(α=0,05).  Hal  ini  berarti  bahwa variabel account representative merupakan  variabel  yang  memperlemah hubungan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Jadi  H6  yang
menyatakan bahwa account representative memoderasi  hubungan antara  sanksi  pajak  dengan  kepatuhan wajib pajak ditolak.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

## Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .483 a .233 .175 2.87660
a. Predictors: (Constant), X3.XM, X2_KP,
X1_KNPWP, XM_AR, X3_SP, X2.XM, X1.XM
Sumber : Data diolah, 2019
Berdasarkan
Hasil uji koefisien determinasi, nilai R 2 ( Adjusted R Square ) sebesar  0,175.  Hal  ini  berarti  17,5% kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh variabel  X3.XM,  X2_KP,  X1_KNPWP, XM_AR, X3_SP, X2.XM, X1.XM, sedangkan  sisanya  sebesar  82,5% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang belum diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Simultan (Uji F)
Tabel 9 Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Square s df Mean Square F Sig. 1 Regressi on 231.75 5 7  33.108  4.001  .001 b Residual 761.28 5 92 8.275 Total 993.04 0 99 a. Dependent Variable: Y_KW
b. Predictors: (Constant), X3.XM, X2_KP, X1_KNPWP,
XM_AR, X3_SP, X2.XM, X1.XM Sumber : Data diolah, 2019 . Hasil Anova atau F Tes menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 4,001 dengan tingkat signifikansi 0,001 jauh dibawah 0,05. Hal ini  berarti  bahwa  variable  X3.XM, X2_KP,  X1_KNPWP,  XM_AR,  X3_SP, X2.XM,  X1.XM  secara  bersama-sama
atau  simultan  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Kebermanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian  menunjukkan  bawa  koefisien regresi sebesar 3,543 dan nilai signifikansi  sebesar  0,001.  Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Hasil statistik deskriptif kemanfaatan NPWP
menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar responden  adalah  setuju.  Hal  ini  berarti bahwa  kepemilikan  NPWP  dirasakan bermanfaat  bagi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang berpenghasilan di Kabupaten Bekasi..
Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan bahwa  dengan  memiliki  NPWP,  wajib pajak  orang  pribadi  akan  termotivasi untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban  pembayaran  dan  pelaporan pajaknya.  Kepemilikan  NPWP  ini  pada dasarnya  diwajibkan  pada  wajib  pajak yang telah memenuhi persyaratan, hal ini supaya  pemerintah  dapat  mengawasi kepatuhan  wajib  pajak.  Agar  wajib  pajak mempunyai kesadaran
dalam mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh NPWP
maka diperlukan peran pemerintah dalam sosialisasi akan manfaat NPWP ini kepada wajib pajak.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan  bahwa  Kualitas  Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil analisis  menunjukkan  bawa  koefisien
regresi sebesar 2,539 dan nilai signifikansi  sebesar  0,047.  Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kualitas  Pelayanan  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  statistik  deskriptif  kualitas pelayanan menunjukkan bahwa jawaban sebagian besar responden adalah setuju.  Hal  ini  berarti  bahwa  wajib  pajak orang  pribadi  yang  berpenghasilan  yang terdaftar  di  KPP  Pratama  Cibitung berpendapat  bahwa  kualitas  pelayanan yang  disajikan  oleh  aparatur fiskus kepada wajib pajak dinilai baik.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar  dan  melaporkan  pajaknya. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  kualitas pelayanan  dari  aparat  pajak  dapat memenuhi  atau  melebihi  harapan  wajib pajak.  Aparat  pajak  terus  berupaya meningkatkan pelayanan melalui perkembangan teknologi informasi dengan  tersedianya  fasilitas  e-SPT  dan e-filling.  Walaupun  belum  sepenuhnya efektif  tetapi  dapat  memudahkan  wajib pajak.  Semakin  banyaknya  wajib  pajak yang  sudah  memahami  bagaimana menggunakan e-SPT dan e-filling karena seringnya  sosialisasi  perpajakan  yang dilakukan oleh fiskus . Aparat pajak perlu melakukan  strategi  khusus  untuk  terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP  OP  yang  melakukan  usaha  di Kabupaten Bekasi.

## Pengaruh  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil analisis  menunjukkan  bawa  koefisien regresi sebesar 2,104 dan nilai signifikansi  sebesar  0,038.  Berdasarkan

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
hasil analisis menunjukkan bahwa Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  statistik  deskriptif  sanksi perpajakan menunjukkan bahwa jawaban  sebagian  besar  responden adalah netral. Hal ini berarti bahwa wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan yang terdaftar pada kpp pratama cibitung berpendapat sanksi pajak yang diberikan aparatur fiskus kepada  wajib  pajak  yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dinilai netral.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan  karena  sanksi  pajak  yang diberlakukan  pemerintah fiskus kepada wajib  pajak  dinilai  lebih  berat  jika dibandingkan dengan melakukan kewajiban  perpajakan  sehingga  wajib pajak lebih memilih untuk patuh daripada melaksanakan sanksi perpajakan. Aparatur fiskus sebaiknya  memberikan pengetahuan  perpajakan  akan  sanksi pajak  ini  kepada  wajib  pajak  melalui sosialisasi. Penerapan sanksi perpajakan  terhadap  wajib  pajak  yang melanggar peraturan perpajakan ini juga harus  dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu dan dilakukan secara konsisten.
Account  Representative Memoderasi Hubungan Antara Kemanfaatan NPWP dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan account representative dapat  memoderasi  hubungan  antara kebermanfaatan
NPWP dengan kepatuhan  wajib  pajak  ditolak.  Dari  hasil penelitian variabel
Account Representative termasuk  dalam  kategori prediktor  yang  artinya  bahwa  variabel Account Representative merupakan variabel  independen  dan  tidak  termasuk ke dalam variabel moderasi.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa account  representative tidak
dapat memoderasi variabel kemanfaatan NPWP wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  kinerja  dari account  representative belum  dapat memenuhi  atau  melebihi  harapan  wajib pajak  dalam  hal  kemanfaatan  NPWP. Adanya  pelayanan  dan  komunikasi account  representative yang  kurang memuaskan  kepada  wajib  pajak  saat memberikan informasi akan manfaat dan pentingnya
NPWP, membuat
kepercayaan  wajib  pajak  kepada  aparat pajak menjadi turun. Account Representative terus berupaya meningkatkan
pelayanan melalui perkembangan teknologi informasi dengan  tersedianya  fasilitas  e-SPT  dan e-filling .  Namun,  hal  ini  masih  belum sepenuhnya  efektif  dan  belum  dapat memudahkan wajib pajak. Masih banyak wajib  pajak  yang  belum  memahami bagaimana  menggunakan  e-SPT  dan e- filling karena untuk mengisi formulir SPT manual saja masih banyak yang kesulitan. Selain itu, keterbatasan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan fasilitas  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak menjadi hambatan untuk dapat mengaksesnya. Account  representative perlu  melakukan  strategi  khusus  untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP OP.
Account  Representative Memoderasi Hubungan  Antara  Kualitas  Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan account representative dapat  memoderasi  hubungan  antara kualitas  pelayanan  dengan  kepatuhan wajib pajak diterima. Dari hasil penelitian variabel account representative termasuk dalam  kategori  quasi  moderasi  yang artinya bahwa variabel account representative merupakan  variabel  yang mampu  memoderasi  hubungan  antara
variabel  kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dan  sekaligus menjadi variable independen.
Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan bahwa account  representative dapat memoderasi  variabel  kualitas  pelayanan kepada wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  Kualitas pelayanan  menjadi  kunci  bagi  aparat untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak dan  kepuasan  wajib  pajak  terhadap kinerja Account  Representative .  Kualitas pelayanan  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  kualitas pelayanan  akan  memberikan  suatu dorongan  kepada  wajib  pajak  untuk menjalin  suatu  hubungan  yang  dinamis dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP). Account Representative dapat mengawasi  dan  mengingatkan  wajib pajak  tentang  pajak  yang  dikenakan terhadap  wajib  pajak,  hal  ini  akan berakibat  pada  kepatuhan  wajib  pajak tersebut untuk membayarkan kewajibannya  yaitu  membayar  pajak.
Seorang Account Representative
memberikan
konsultasi
tentang perpajakan  yang  dihadapi  oleh  wajib pajak.
Account  Representative Memoderasi Hubungan
Antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan account representative dapat  memoderasi  hubungan  antara sanksi  pajak  dengan  kepatuhan  wajib pajak  ditolak.  Dari  hasil  penelitian variabel
Account
Representative termasuk  dalam  kategori  prediktor  yang artinya bahwa variabel Account Representative merupakan variabel independen dan tidak termasuk ke dalam variabel moderasi.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa account  representative tidak dapat  memoderasi  variabel  sanksi  pajak untuk  patuh  melaksanakan  kewajiban
perpajakannya.  Hal  ini  dapat  terjadi karena  pengetahuan  wajib  pajak  yang minim  mengenai  sanksi  perpajakan. Pemberian  sanksi  yang  memberatkan wajib  pajak  bertujuan untuk  memberikan efek  jera  sehingga  tercipta  kepatuhan pajak.  Namun,  pengetahuan  wajib  pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan  bahwa  sanksi  bukan  hal yang  menakutkan  atau  memberatkan sehingga  dapat  mencegah  terjadinya ketidakpatuhan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan tentang pengaruh kemanfaatan  NPWP,  kualitas  pelayanan fiskus  dan  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  studi  pada  wajib pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Cibitung dengan Peran Account Representative sebagai Variabel
Moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kemanfaatan  nomor  pokok  wajib pajak (NPWP) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak untuk membayar pajak.
4. Account representative
dapat
memoderasi
hubungan antara kebermanfaatan NPWP dengan kepatuhan wajib pajak ditolak.
Account Representative termasuk dalam  kategori  prediktor  yang  artinya bahwa variabel Account
Representative merupakan  variabel independen  dan  tidak  termasuk  ke dalam variabel moderasi.
5. Account representative
dapat
memoderasi hubungan antara kualitas

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
pelayanan  dengan  kepatuhan  wajib pajak diterima. Account representative termasuk dalam kategori quasi moderasi yang artinya bahwa variabel account  representative merupakan variabel  yang  mampu  memoderasi hubungan  antara  variabel  kualitas pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dan  sekaligus  menjadi  variabel independen.
6. Account representative
dapat memoderasi  hubungan  antara  sanksi pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak ditolak.
Account Representative
termasuk  dalam  kategori  prediktor yang  artinya  bahwa  variabel Account Representative merupakan  variabel independen  dan  tidak  termasuk  ke dalam variabel moderasi.
Saran penulis untuk penelitian yang lebih  lanjut  dan  untuk  KPP  Pratama Cibitung  untuk  meningkatkan  kinerjanya dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak adalah :
1. Saran Teoritis
a. Bagi  para  peneliti  lain  yang  ingin melakukan penelitian sejenis, hendaknya memperhatikan responden jika hendak menggunakan metode survei.
Karena  Karakteristik  data  yang diperoleh hanya terbatas pada wajib pajak  yang  aktif  dalam  pelaporan perpajakan  yang  sering  bimbingan dan  konsultasi  dengan account representative .  Wajib  pajak  ini  tentu mempunyai  pemahaman  yang  baik tentang perpajakan.
b. Peneliti lain juga hendaknya memperhatikan  hal-hal  lain  yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan wajib pajak, seperti realisasi penerimaan,  tingkat  penyampaian
SPT  Tahunan,  jumlah  wajib  pajak efektif, dan lain-lain.
2. Saran Praktis
a. Salah  satu  upaya  dalam  rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah  dengan  pelayanan  prima terhadap wajib pajak. Kantor
Pelayanan Pajak harus tetap menjaga  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  terhadap  wajib  pajak. Direktorat  Jenderal  Pajak  perlu menetapkan standar kualitas pelayanan  prima,  seperti  :  tata  cara menyapa,  tata  cara  menyampaikan informasi, dan lain-lain.
b. Direktorat  Jenderal  Pajak  pajak sebaiknya  secara  terus  menerus melakukan  inovasi  dalam pelayanan sehingga  dapat  merangkul  dan memberikan  pemahaman  yang  baik kepada masyarakat yang apatis dan cenderung tidak paham dalam perpajakan.
c. Direktorat  Jenderal  Pajak  sebaiknya berkoordinasi dengan instansi- instansi lain dalam mengawasi pemenuhan perpajakan wajib pajak.
Keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini adalah:
a.  Sedikitnya  wajib  pajak  dan  waktu yang  singkat  sehingga  kurang  dapat menggambarkan persepsi wajib pajak secara  utuh  terhadap  penelitian  hasil konkret dari kinerja account representative . Peneliti mengharapkan  untuk  peneliti  setelah ini untuk mencakup tempat yang lebih luas  dan  menjangkau  dari  semua karakteristik yang ada.
b.  Penelitian  ini  hanya  menggunakan sampel  pada  satu  KPP  Pratama Cibitung, sehingga tidak dapat mencerminkan karakteristik responden    daerah  lain,  karena perilaku  dan  persepsi  wajib  pajak sangat  erat  dengan  karakteristik wilayahnya.
c.  Sampel  tidak  memisahkan  antara wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan,  dan  wajib  pajak  bendahara.
Hal  ini  di  sebabkan  penelitian  ini masih  merupakan  penelitian  untuk memberikan fenomena yang ada dari gambaran umumnya saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  Puspita  dan  Feri  Prasetyo. 2014.  E-Filling  Sebagai  Peran
Indonesia dalam Memberikan Apresiasi dan Kontribusi Mendukung  Komunitas  ASEAN dalam Kemudahan Pelayanan
Pajak.  Jurnal  Khatulistiwa.  Vol.  2, No. 2, Hal: 1-11.
Brata,  Januar  D,.  2017.  Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus  dan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  yang  melakukan  kegiatan usaha  dan  pekerjaan  bebas  di kota  Samarinda.  Forum  ekonomi Vol. 19 No.1.
Christover, Arnold Putra. 2016. Pemahaman  Ekstensifikasi  Wajib Pajak  dan  Intensifikasi  Pajak terhadap  Prsepsi  Fiskus  tentang Penerimaan  Pajak.  Jurnal  EMBA.
Vol. 4, No. 1, Hal: 1241-1253.
Farikha, Intan. 2016. Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account  Representative  kairan dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi. Vol. 5, No. 3, Hal: 1-17.
Fuadi,  Arabella  O.,  Mangitong  Y.  2013. Pengaruh kualitas pelayanan pajak,  sanksi  perpajakan  dan biaya  kepatuhan  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.
Program akuntansi pajak program akuntansi universitas Kristen petra. Tax  Accounting  &  review. Vol. 1 No. 1 Ghozali, Imam. Aplikasi Analsis Mutivariate  dengan  Program  IBM
SPSS 21. Universitas Diponegoro. Semarang. 2013. Ghozali,  Imam.  2016. Aplikasi  analisis multivariatedengan  program  spss. Vol.  ke  VIII:  Badan  penerbit Universitas Diponegoro
Irawan,  Rahmawati  dan  Arja  Sadjiarto.
2014. Pengaruh Account Representative terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal Tax and Accounting. Vol. 4, No. 2, Hal: 1-13.
Jotopurnomo,  Cindy.,&  Mangoting,  Y. 2013.  Pengaruh  kesadaran  wajib pajak,  kualitas  pelayanan  fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di Surabaya. Tax  Accounting  &
Review , Vol. 1 No. 1 Masruroh, siti. 2013. Pengaruh kemanfaatan NPWP, Kualitas
pelayanan, sanksi perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak (Studi  empiris  pada  WP  OP  di kabupaten Tegal. Fakultas
Ekonomika  dan  bisnis  Universitas Diponegoro.  E-jurnal  Vol.2  No.4 Tahun 2013. Hal 1-15 Mintje, Megahsari Septiani. 2016.
Pengaruh  sikap,  kesadaran  dan pengetahuan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  dalam memiliki NPWP (studi kasus pada wajib  pajak  orang  pribadi  pemilik UMKM  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Manado).  Jurnal  EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016 Hal. 1031- 1043
Muzaki, Ahmad Faozan. 2014. Kesadaran wajib pajak, pelayanan

## ANALISIS KEMANFAATAN NPWP,KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBITUNG DENGAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL MODERASI
fiskus  dan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak (Studi kasus di KPP Pratama Kota Tegal). Fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto.  E-Jurnal  akuntansi Vol XII No. 1. Pandiangan,  Liberti.  2008.  Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Purnaditya,  Riano  R,.  2015.  Pengaruh pemahaman pajak , kualitas pelayanan,  dan  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak (Studi  empiris    WP  OP  yang melakukan Usaha di KPP Pratama  Semarang  Candisari). Fakultas  ekonomika  dan  Bisnis Universitas  Diponegoro.  E-jurnal Vol.4 No.4 Tahun 2015.  Hal. 1-11 Rahmawati, Sri. 2015. Pengaruh kemanfaatan NPWP, Kualitas pelayanan,  dan  Kesadaran  wajib pajak  terhadap  Kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi.  Jom  FEKON Vol. 2 NO. 2.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba empat
Sugiyono. 2017. Metode penelitian
kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabet
Tene,  Johanes  Herbert.  2017.  Pengaruh pemehaman wajib
pajak,
kesadaran  wajib  pajak,  sanksi perpajakan  dan  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuha  wajib  pajak (studi  empiris  pada  wp-op  yang terdaftar di KPP Pratama
Manado). Jurnal EMBA Vol.5, Hal.
443-453.
Tiraada,  Tryana  A.M.  2013.  Kesadaran perpajakan,  sanksi  pajak,  sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di  Kabupaten  Minahasa  selatan. Jurnal  EMBA  Vol.  1  No.  3  Hal. 999-1008
Winerungan, Oktaviane L,. 2013. Sosialisasi  perpajakan,  pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan WP OP  di  KPP  Manado  dan  KPP Bitung.  Jurnal  EMBA  Vol.  1  No.3.
Hal 960-970
Widomoko dan Novryanti. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Oleh Account Representative (AR)
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Renaissance. Vol. 2, No. 1, Hal: 132-146.