## IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 40 TAHUN 2022
Muhammad Pratama Mulya Sunarko 1 , Dipo Wahjoeono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: pratamamulya01@gmail.com, dipo@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Fatwa  halal  yang  merupakan  satu  dari  sekian  produk  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  kini tereduksi  kekuatannya.  Apabila  dahulu  memiliki  superioritas  alur  pendaftaran  sertifikasi  halalnya, maka  kini  beralih  kewenangan  deklaratifnya  ke  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia.  Ini merupakan  implikasi  dari  terbitnya  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal Nomor 40 Tahun 2022. Percepatan pengurusan sertifikasi, kepastian hukum, penataan kewenangan, dan  pengembangan  ekosistem  halal  di  Indonesia  menjadi  target  dari  beralihnya  kewenangan sertifikasi halal melalui keputusan tersebut.
Kata Kunci : Label Halal, Legitimasi, Kepastian Hukum

## Abstract
Halal fatwas in one of the hundred products from Majelis Ulama Indonesia. In recent days, it become  less-binding  related  to  policy  in  Indonesia.  Religion  Ministry  of  Industri  take  over  the authority of that declaration product control to accelerate timing of certification process, legalize the certainty of halal, and to maximize ecosystem development of halal in Indonesia. Through Keputusan Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  No.40  Tahun  2022,  this  transition  of development has legal constitute in this country.
Keywords : Halal Label, legitimation, Legal Certainty

## PENDAHULUAN
Terdapat sebuah anekdot logikalisasi sederhana a la emha ainun nadjib yang kerap disapa oleh Cak Nun. Umumnya, seperti di Jepang dan Kuala Lumpur yang 90 persen jalanannya  dipenuhi  oleh  mobil  atau  kendaraan  roda  empat,  maka  sepeda  motor  atau kendaraan  roda  dua  diwajibkan  untuk  menyalakan  lampu  meskipun  pada  siang  hari.  Ini meningkatkan kewaspaan pengguna jalan lain, yang mayoritas adalah pengguna mobil agar lebih mudah untuk melihat gerak dan kelok dari sepeda motor. Logika sederhana inilah yang digunakan  oleh  Cak  Nun  dalam  melihat  pentingnya  penggunaan  sertifikasi  label  halal  di Indonesia.
Analogi  ini  digunakan  dalam  termin  sertifikasi  halal.  Indonesia  yang  mayoritas penduduknya beragama islam, seharusnya kebanyakan makanan  dan obat yang beredar di masyarakat  adalah  makanan  dan  obat  yang  secara  syariat  masuk  ke  dalam  kategori  halal.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Oleh karena itu tidak memerlukan lagi adanya sertifikasi halal, justru yang termasuk dalam kategori  minoritas  (makanan  non-halal)  yang  seharusnya  memerlukan  sebuah  sistem registrasi  berupa  sertifikasi.  Sebuah  anekdot  lucu  untuk  memantik  bagaimana  keberadaan sebuah  kebijakan  dipengaruhi  oleh  agenda  politik,  bukan  merupakan  sebuah  kepentingan mendasar.
Dilihat dari kacamata berpikir seperti itulah, maka sertifikasi label halal yang berada di  Indonesia,  yang  sudah  menjadi  sebuah  produk  kebijakan  sejak  tahun  1976,  menjadi sebuah  hal  yang  penting-tidak  penting  di  masyarakat.  Penting  karena  merupakan  sebuah tuntunan  untuk  menjalani  hidup  sesuai  syariat  islam,  tidak  penting  karena  kedudukannya hanya  berupa  fatwa.  Fatwa  merupakan  nasihat  dari  seorang  ahli  dalam  bidangnya,  jika bicara  mengenai  syariat  maka  ahli  dalam  bidang  agama,  yang  merupakan  nasihat  atau petuah untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Karena sifatnya hanya berupa nasihat, maka tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  tidak  memiliki  daya  sanksi  apabila  tidak mematuhi,  dan  tentu  saja  tidak  memiliki  dasar  hukum  atau  dasar  konstitutif  yang  jelas dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang biasa disebut status quo.
Fatwa mengenai halal dan tidak halalnya sebuah produk, mengalami perkembangan dalam  dinamikanya  berkaitan  dengan  perkembangan  zaman.  Dulu  fatwa  merupakan  hak prerogatif  Majelis  Ulama  Indonesia,  yang  didalamnya  merupakan  kumpulan  dari  dua polarisasi  islam  di  Indonesia,  Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah,  agar  supaya  dalam menyikapi  sebuah  kejadian  tidak  menimbulkan  perbedaan  yang  membingungkan  umat. Contoh, fatwa awal dan akhir bulan Ramadhan yang berkaitan dengan ibadah puasa, fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  obat-obatan  yang  boleh  beredar  sesuai  dengan  syariat Islam-yang  supaya  bebas  dari  materi  haram  seperti  babi  dan  seterusnya,  hingga  fatwa mengenai sertifikasi label produk halal.
Sertifikasi label halal merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh Umaro ’ melalui alim ulama yang ada di Indonesia, demi menjamin kepastian produk yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak agar sesuai dengan syariat islam, artinya tidak mengandung materi yang dilarang pemakaiannya – atau proses pembuatannya yang tidak sesuai ajaran Al-quran dan Hadist  Nabi.  Berkantor  pusat  di  Jakarta,  Lembaga  Pengkajian  Produk  Halal  meregulasi produk-produk mana saja yang kandungan zat didalamnya sudah sesuai dengan syariat, dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
produk-produk  mana  sajakah  yang  belum  lolos  uji  sehingga  diperlukan  perubahan  baik secara materi maupun struktur pembuatan produk tersebut.
Majelis  Ulama  Indonesia  memiliki  legitimasi  tertinggi  dalam  kaitannya  mengenai penerbitan  sertifikat  halal  suatu  produk.  Namun  perkembangan  hukum  di  Indonesia  pada tahun  2021,  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.39  Tahun  2021,  mengubah  beberapa ketentuan  yang  terdapat  pada  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014.  Bila  dahulu  bersifat sukarela  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  maka  kini  semenjak  terbitnya  PP 39/2021  yang  diteruskan  secara lex  specialis oleh  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal, maka  pengurusan  sertifikasi  produk halal  bersifat wajib.  Kini  semua produk harus memenuhi unsur halal secara materi dan proses pembuatan. Pengurusannya juga sudah melalui Lembaga Negara, yakni Kementrian Agama bukan lagi melalui Organisasi Masyarakat  Non-Pemerintah  seperti  sebelumnya  yakni  Majelis  Ulama  Indonesia.  Adapun mengenai sanksi dan tata cara peralihannya akan dikemukakan berikutnya.
Perpindahan ini mengakibatkan beberapa perubahan yang akan dibahas pro-kontra, minus-positifnya  dalam  jurnal  penelitian  kali  ini.  Bagaimana  pelaku  usaha  mengurus perpanjangan  sertifikasi  halalnya,  seberapa  Panjang  tenggat  waktu  yang  diberikan, bagaimana  produk  yang  sudah  dicetak – dan  didistribusikan  ke  masyarakat  apakah  harus ditarik kembali, bagaimana perbedaan alur dan mekanisme pengurusan sertifikasi halal kini era  Kementrian  Agama  dan  dahulu  era  Majelis  Ulama  Indonesia.  Ini  akan  dibahas  tuntas dalam  jurnal  penelitian  kali  ini,  beserta  pendapat  tokoh  dan  para  ahli  yang  berkompeten dalam hal ini. Sertifikasi label halal pasca terbitnya Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH memiliki subjek menarik untuk diteliti milestone nya dalam kancah perpolitik dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  hal  ini,  peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  undang-undang  ( statute approach), konseptual  ( conceptual  approach), dan  pendekatan  kasus  ( case  approach) sehingga  nantinya  dapat  memudahkan  peneliti  dalam  melakukan  penyelesaian  masalah pada isu-isu hukum yang dikemukakan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Penggunaan  undang-undang  sebagai  sebuah  metode  pendekatan  penelitian  skripsi.  Di dalam penelitian ini yang menggunakan pencarian bahan hukum dari peraturan perundang- undangan,  menjadi  pondasi  dalam  menjawab  problematika  yang  ada  dalam  rumusan masalah baik yang berkaitan dengan legitimasi Majelis Ulama Indonesia sebagai  organisasi masyarakat  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penentuan  sebuah  produk  kebijakan  sesuai syariat Islam maupun dasar hukum beralihnya kewenangan tersebut ke Kementrian Agama Republik Indonesia.
Menggunakan metode pendekatan konseptual ( conceptual approach). Dalam penelitian ini, metode  pendekatan  konseptual  berbeda  dengan  metode  pendekatan  sebelumnya,  yakni pendekatan  undang-undang.  Pendekatan  jenis  mengedepankan  analisa  penyelesaian masalah  utama  terhadap  isu  hukum  yang  ada  serta  aturan-aturan  hukum  yang  ada  di dalamnya.
Terakhir  adalah  pendekatan  kasus,  yang  mana  pendekatan  jenis  ini  mengemukakan perbandingan dengan kasus konkret yang ada di lapangan dengan argumentasi hukum yang komprehensif.  Tentunya  perbandingan  yang  dijadikan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah perbandingan  yang  memiliki  kesamaan  baik  materi,  sifat,  ataupun  kemiripan  struktural dengan kasus yang dijadikan topik utama dalam penelitian kali ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Legitimasi  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  organisasi  masyarakat  yang  memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa produk halal
Awal  mula  munculnya  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  sebuah  organisasi masyarakat adalah untuk mempersatukan umat islam yang ada di Indonesia. Pada era orde baru, dimana Indonesia yang masih belum lama terbebas dari penjajahan Belanda & Jepang, serta era setelah selesainya pemberontakan yang dipengaruhi oleh  ideologi komunis yakni Partai Komunis Indonesia, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman sangat  tinggi.  Baik  dari  segi  banyaknya  pulau  yang  menyebabkan  banyaknya  suku  dan  ras yang  secara  langsung  menimbulkan  perbedaan  pola  berpikir  dan  keyakinan,  maka dikhawatirkan Indonesia akan menjadi  sebuah negara yang terpecah belah. Tidak memiliki magnet  dan  Kompas  kemana  harus  berjalan,  mengikuti  siapa  sosok  pemimpin  dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kaitannya dengan ilmu keagamaan yang turut andil dalam perkembangan ilmu sosial politik domestik.
Keberadaan  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  diyakini  dapat  menjadi  alat  pemersatu umat  islam  di  Indonesia,  karena  memegang  dua  kutub  aliran  islam  terbesar  yakni Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama,  diharapkan  oleh  Presiden  Soeharto  yang  menjabat sebagai  presiden  pada  waktu  itu  untuk  mendorong  stabilitas  keamanan  regional,  baik security  issues kawasan  yakni  di  lingkup  negara-negara  Asean  maupun  internasional  yang berkaitan  dengan  negara-negara  islam  seperti  Arab  Saudi  dan  Mesir.  Majelis  Ulama Indonesia yang diketuai oleh Muhammadiyah dan wakilnya dari Nahdlatul Ulama, ataupun sebaliknya  yakni  ketuanya  dari  Nahdlatul  Ulama  dan  wakilnya  dari  Muhammadiyah,  telah menghasilkan beberapa produk yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan umat islam di  Indonesia,  baik  secara  langsung  ataupun  tidak,  memberikan  dampak  positif  bagi persatuan umat di Indonesia.
Memang  apabila ditilik dari  segi history ,  keberadaan Majelis  Ulama  Indonesia tidak seperti keberadaan wali songo beberapa ratus tahun lalu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.  Majelis  Ulama  Indonesia  secara de  facto tidak  berwenang  untuk  mengangkat  dan memberhentikan  Umaro ’ ,  atau  yang  dalam  hal  lain  disebut  dengan  pemimpin.  Majelis Ulama  Indonesia  justru  mengikuti  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Umaro ’ ,  adapun  fungsi  dan tugas  pokok  Majelis  Ulama  Indonesia  hanya  berkutat  di  seputar  masalah  kemaslahatan umat yang berkaitan dengan syariat Islam. Arah pembangunan dan kebijakan sebuah negara tidak  dipengaruhi  oleh  urun  rembug  yang  dilakukan  oleh  para  cendekia  muslim  melalui majelis  ulama  Indonesia.  Kebijakan  pemerintah  Indonesia  justru  seringkali  berlawanan dengan value atau norma – norma yang dimiliki oleh anggaran dasar  dan anggaran rumah tangga Majelis Ulama Indonesia.
Sebut  saja  pembolehan  konsumsi  minuman  alkohol  di  Bali,  Lombok,  Tana  Toraja Labuan  Bajo  dan  beberapa  daerah  di  Indonesia  Timur.  Secara  hakikat,  kebijakan  ini bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan syariat Islam. Hal yang dilarang oleh Al-quran dan Hadist, justru bertentangan dengan garis kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Berdalih percepetan pertumbuhan ekonomi dan kearifan lokal, fatwa atau saran dan panduan dari Majelis Ulama Indonesia dikesampingkan dalam hal ini.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Berbeda  dengan  hal  itu,  kedudukan  wali  songo  pada  zaman  dimana  beliau  masih memegang  tampuk  tertinggi  di  perpolitikan  negara  bangsa  sungguh  jauh  berbeda. Keputusan  keputusan  yang  dibuat  oleh  wali  songo  seperti  hukum  yang  harus  ditaati  oleh masyarakat.  Pun  halnya  dengan  pengangkatan  atau  pelantikan  Raden  Patah  menjadi pemimpin di  Semarang-Jawa  Tengah.  Beliau  diangkat  dan diberi  legitimasi  kekuasaan  oleh wali  songo  untuk  memegang  tampuk  kepemimpinan  tertinggi  mencakup  ekonomi,  sosial, budaya hingga keagamaan. Pada waktu itu, pemerintahan dan agama adalah sesuatu yang belum dapat terpisahkan. Paling tidak dapat disejajarkan dengan pemerintahan di Kerajaan Inggris yang dapat kita lihat pada masa kini. Your voice is my command, perintahmu adalah sebuah keharusan bagi kami untuk menjalani.
Kini,  paling  tidak  sebelum  Undang-Undang  Hak  Cipta  2020  digulirkan,  kedudukan fatwa  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Apa  yang difatwakan,  tidak  menjadi  hal  wajib  untuk  dilakukan.  Misalnya  produk  minuman  kemasan Aquase-dari Probolinggo. Sempat tidak memiliki label halal tetapi masih dapat terdistribusi penjualannya. Masih tetap dapat dijual dan dibeli dalam sebuah transaksi yang sah dimata hukum  Indonesia.  Fatwa  tidak  memegang  peranan  penting  dalam  arah  kebijakan perpolitikan  domestik,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  daya  paksa  untuk  melakukan sesuatu tindakan yang dibenarkan oleh sistem politik domestik atau peraturan perundangan di Indonesia.
b. Implikasi peralihan kewenangan sertifikasi produk halal dari Majelis Ulama Indonesia ke Kementrian Agama.
Setelah  diundangkannya  omnibus  law  sebagai  sebuah  sumber  hukum  yang mencakup  beberapa  aspek,  salah  satunya  yang  mendapatkan  perubahan  adalah kewenangan sertifikasi produk halal yang dahulu menjadi milik Majelis Ulama Indonesia kini beralih ke Negara melalui Kementrian Agama. Perpindahan atau peralihan kewenangan ini dilakukan atas dasar untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai bagaimana kehalalan sebuah produk memiliki nilai  atau value dalam kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan  umat.  Kini  menjadi  wajib  bagi  setiap  unit  usaha  untuk  mensertifikasikan produknya agar memiliki label halal apabila produk tersebut memang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Didukung oleh kemudahan dan percepatan layanan, proses sertifikasi halal menjadi lebih  ringkas  karena  kini  jumlah  laboraturium  dan  asesmen  yang  mengecek  kualitas  atau materi  dasar  sebuah  produk  tersebar  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Lab-lab  tersebut dibawah supervisi Kementrian Agama Republik Indonesia, biasanya lab-lab yang terletak di perguruan  tinggi  negeri  yang  memiliki  fakultas  kedokteran  ataupun  farmasi.  Sebut  saja Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanudin, Universitas Diponegoro, Universitas  Gajah  Mada  dan  lain  sebagainya.  Ini  berbeda  dengan  kondisi  dahulu  kala sebelum diundang-undangkannya Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  No.40  Tahun  2022,  yang  mana  setiap  pengurusan  sertifikasi  label  halal  harus  ke Jakarta  atau  Bogor.  Hanya  di  dua  tempat  itu  saja  yang  dapat  menjadi  lokasi  pengurusan sertifikasi halal.
Setali  tiga  uang,  munculnya  lab-lab  rujukan  dibawah  supervisi  Kementrian  Agama Republik  Indonesia,  juga  akan  menaikkan  jumlah  produk  yang  akan  diurus  label  halalnya sebelum  dipasarkan  ke  konsumen.  Memang,  dulu  ketika  masih  bersifat  sukarela,  tidak semua  orang  atau  pelaku  usaha  mau  untuk  mengurus  sertifikasi  label  halal  karena  dirasa belum perlu. Tanpa label itupun produk masih tetap laku dipasaran, dan perusahaan tidak dikenai sanksi apapun.
Dari  segi  ekonomi,  implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.39  tahun  2021  akan meningkatkan  pendapatan  negara  karena  setiap  pengurusan  sertifikasi  halal  akan  dikenai biaya. Ini tentu diharapkan mampu membantu pemulihan ekonomi makro Indonesia pasca pandemi  Covid-19  yang  menghabiskan  begitu  banyak  biaya.  Bagaimanapun  juga,  setiap tindakan yang bertujuan untuk menambah pundi-pundi cadangan devisa, akan mengurangi jumlah  hutang  luar  negeri  supaya  tidak  memberatkan  anak  cucu  kelak  dan  menurunkan posisi tawar Indonesia dalam kancah perpolitikan dunia.
Kembali  ke  permasalahan  implikasi  peralihan  kewenangan  jaminan  produk  halal, satu  yang  menjadi  nilai  positif  adalah  bagaimana  asesor  tidak  diwajibkan  beragama  Islam, namun cukup menguasai aspek ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan subjek yang diuji. Ini  menunjukkan ‘ keramahan ’ pemerintah  negara  yang  akan  pindah  di  Ibukota  Negara Kalimantan  Timur  ini  dalam  menyadari  prinsip-prinsip  bhinneka  tunggal  ika.  Dimana  yang menjadi poin penting perkembangan ilmu pengetahuan dan arah kemajuan sebuah bangsa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
adalah  ilmu,  bukan  lagi  agama  yang  justru  menurut  peneliti  dikhawatirkan  menimbulkan perpecahan.  Tentu  kejadian  212  di  Jakarta  lalu  cukup  menjadi  pembelajaran  kita  semua bahwa seharusnya agama tidak perlu dijadikan kambing hitam dalam perpecahan persatuan di Indonesia.
Peralihan  kewenangan  ini  juga  menghapus  kekurangan  dari  Undang-Undang  No.8 Tahun 1999 dimana isinya menyebutkan bahwa keharusan mengurus sebuah produk hingga memiliki label halal masih bersifat sukarela. Ini tentu saja menimbulkan kekosongan hukum yang  menghasilkan  konflik  laten,  bagaimana  sebuah  produk  dapat  diklaim  memenuhi prasyarat  secara  materi  dan  proses  masuk  kedalam  kategori  produk  halal  secara  syariat Islam.  Sebuah  upaya  yang  harus  diapresiasi  secara  positif  meskipun  seolah-olah mengeliminasi  kewenangan  Majelis  Ulama  Indonesia  melalui  LPPOM  dan  komisi  fatwa dalam hal penetapan produk halal.
Sejak  maret  2022,  kini  yang  memiliki  legitimasi  untuk  mendeklarasi  dalam  sebuah sertifikat  apakah  produk  tersebut  lolos  uji  kelayakan  halal  adalah  Kementrian  Agama Republik  Indonesia.  Termasuk  perpanjangan,  setiap  lima  tahun  Kementrian  Agama  wajib memberikan perpanjangan sertifikasi label halal kepada pemohon yang dalam hal ini adalah pelaku usaha semampang tidak merubah isi dan proses yang berada dalam unit usahanya.
Taka da gading yang tak retak, maka kemajuan yang dicapai oleh  bangsa Indonesia terkait  dengan  kepastian  hukum  label  halal  dan  segala  percepatan  yang  mengikutinya, masih memiliki celah untuk dilakukan pembenahan dalam berbagai sudut. Sebut saja sanksi pidana  kepada  subjek  hukum  yang  tidak  melakukan  pendaftaran  dan  melalui  serangkaian alur  sertifikasi  halal  yang  telah  menjadi  hukum  positif  di  Indonesia.  Undang-Undang  tidak memberikan sanksi pidana yang jelas baik tersirat maupun tersurat dalam kaitan hal ini, dan juga  undang-undang  tidak  atau  belum  memberikan  peraturan  lanjutan  bagaimana  secara detil beracara dalam sidang di pengadilan negeri terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak melakukan pengurusan sertifikasi label halal.
Tentunya  hal  ini  mengurangi  daya  cengkeram  undang-undang  itu  sendiri,  karena larangan  yang  diberikan  tidak  memiliki  daya  paksa.  Agama  menunjukkan  kepada  kita bagaimana  kepercayaan  terhadap  surga  dan  neraka  membantu  umat  manusia  untuk berlaku  baik,  agar  menghindari  siksa  neraka  dan  mendapatkan  nikmat  surga.  Agama
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
mengajarkan bahwa hukum karma akan membalas setiap perlakuan manusia, baik ataupun buruk  pasti  mendapatkan  balasan.  Apabila  tidak,  tentunya ‘ kekosongan ’ tersebut  menjadi tanda  tanya  dalam  setiap  benak,  dalam  hal  ini  adalah  benak  pelaku  usaha  mengenai pentingnya mendaftarkan produknya melalui Kementrian Agama.
Kekurangan yang lain adalah bagaimana label “ tidak halal ” juga perlu diinformasikan kepada  masyarakat.  Seperti  halnya  dulu  di  setiap  kemasan  yang  mengandung  babi  diberi stiker dengan jelas “ mengandung babi ” untuk memudahkan masyarakat mengetahui apakah produk yang dikonsumsinya ini menjadi layak dan sesuai tuntunan syariat. Ini menjadi celah bagaimana  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  dapat  dievolusikan  menjadi  lebih  baik khususnya  oleh  para scholar ilmu  hukum  mengenai  batasan-batasan  apa  saja  yang  masih diperbolehkan sesuai syariat.
Contoh,  dalam  sebuah  rumah  makan  atau  restoran  yang  menjual  babi,  tak  jarang masyarakat  muslim  ragu  atau  pindah  sehingga  tidak  makan  di  restoran  tersebut dikhawatirkan  proses  pembuatan  makanan  halal  pun  tercampur  oleh  materi  yang  tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Misalnya apakah panci dan penggorengannya dipisahkan dengan  panci  yang  memproses  makanan  babi,  apakah  minyaknya  juga  tidak  mengandung minyak  babi,  begitu  pula  sanitasi  piring  sendok  gelas  dan  lain  sebagainya.  Apabila  kelak dapat  diselesaikan  lebih  baik,  maka  tentu  peradaban  masyarakat  Indonesia  akan  menjadi lebih sempurna.

## KESIMPULAN
Implikasi  peralihan  kewenangan  produk  halal  menihilkan  kekosongan  hukum  terhadap wajibnya pengurusan label halal bagi pelaku usaha. Hal ini berdampak pula pada legitimasi Majelis  Ulama  Indonesia  yang  berpindah  ke  Kementrian  Agama  (Negara)  untuk memutuskan masalah-masalah prinsipil yang berkaitan dengan kemaslahatan umat islam di Indonesia.  Adapun  yang  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  adalah  bagaimana  sanksi  dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi label halal dan bagaimana hukum  pidana  di  Indonesia  mengatur  tata  cara  beracara  di  pengadilan  negeri  setempat terkait hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Cak Nun Urun Logika & Akal Sehat Kepada MUI Soal Sertifikasi Halal - YouTube, diakses pada 17 Juni 2022 Pukul 23.54 WITA
Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia, Awalnya Menandai Produk Babi (kompas.com), diakses pada 18 Juni 2022 Pukul 15.50 WIB
Arti  Fatwa  di  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  (lektur.id),  diakses  pada  18  Juni  2022
Pukul 15.53 WIB
Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (mui.or.id), diakses pada 18 Juni 2022 Pukul 15.58 WIB PP  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal  - Coesmana Family, diakses pada 18 Juni 2022 Pukul 16.13 WIB
Minuman  Alkohol  Bali  Kini  Legal,  Saatnya  Regulasi  Alkohol  Nusantara?  (phinemo.com), diakses pada 19 Juni 2022 Pukul 12.59 WIB