jpp@utu.ac.id                                                                                                 P-ISSN: 2477-5738, E-ISSN: 2502-0528

## BUDAYA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK POLITIK (STUDI KASUS ACEH BARAT DAN NAGAN RAYA)
Iis Haryani* ) , Balqis Fahira Ninggrum* ) , Syarah Audia* ) , Nofrizal* ) Nodi Marefanda** ** ) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar * ) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar nodimarefanda@utu.ac.id

## Abstract
The  Women  are  often  used  as  political  objects  throughout  the  country  to  gain  advantage  in getting voice support to advance as representatives of the people or other political officials. This research is to analyze the culture of women as political object and want to know the factors that cause  the  influence  of  women  is  bigger  when  compared  to  men  in  West  Aceh  and  Nagan  Raya district.  This  research  uses  qualitative  approach  with  descriptive  type.  The  analysis  is  done  by relying  on  the  findings  of  data  that  have  been  collected  and  relevant  information  from  the bibliography (secondary data). This study uses the theory of Gabriel A. Almond and Malinowsky theory.  The  results  of  the  study  found  that  in  Aceh  Barat  District  and  Nagan Raya District,  the perpetrators were always used as political objects in seeking support to gain power based on the parameters  of  Political  Socialization,  Political  Recruitment,  Political  Communication  and Political Culture. Factors that cause women as a political object are: Money Politic and Poverty, Lack  of  Political  Education,  Women  as  the Majority  as  well  as  the  Conditions  of  a  Patriarchal Society.
Keywords: Aceh Barat dan Nagan Raya, Budaya, Perempuan, Politik.

## PENDAHULUAN
Politik  secara  umum  sering  didefinisikan  sebagai  ilmu  dan  sebagai  seni  maupun  praktik tentang  pemerintahan  yang  identiknya  dengan  kekuasaan  yang  terorganisir.  Politik  adalah  unsur yang  penting  dalam  pemerintahan  suatu  Negara.  Politik  merupakan  sebuah  aspek  utama  yang memegang  pengaruh  terhadap  bidang-bidang  lainnya,  baik  itu  pertahanan,  pendidikan,  ekonomi dan lain-lain. Konsep politik tersebut mengacu pada  hubungan kekuasaan  yang  lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi juga pada masyarakat umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) poin (e) menyebutkan bahwa partai politik  berfungsi  sebagai  salah  satu  rekrutmen  politik  dalam  proses  pengisian  jabatan  politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tentunya hal  tersebut  adalah  konsep  ideal  suatu  partai  politik  untuk  membangun  peradaban  negara  ini dengan melibatkan kaum hawa sebagai partner kerja dalam satu tim. Indonesia merupakan suatu negara  yang  menganut  sistem  demokrasi,  dimana  sistem  demokrasi  kekuasaan  itu  terletak  pada tangan rakyat atau sering disebut dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. di dalam sitem demokrasi tentunya cara menentukan pemimpin itu di pilih langsung oleh rakyat pada pemilihan umum, dimana pemilihan umum ini sering kali para politikus-politikus memamfaatkan situasi dan kondisi demi tercapai nya tujuan yang identik dengan kekuasaan melalui pemilihan umum.
Secara  garis  besar  pemilih  pada  pemilihan  umum  di  Indonesia  didominasi  oleh  kaum perempuan.  Di  dalam  praktik  politik  demokrasi  negeri  ini  para  kandidat  mengandalkan  suara perempuan  menjadi  senjata  utama  dalam  berpolitik,  para  kandidat  berusaha  mempengaruhi semaksimal mungkin para kaum perempuan untuk tujuan mereka, karena suara kaum perempuan merupakan  suara  tetap  dan  kaum  perempuan  banyakan  konsisten  ketika  menggunakan  hak suaranya.
Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa Kabupaten Aceh Barat dan Nagan  Raya  merupakan  salah  satu  basis  politik  partai  lokal  dan  nasional  yang  mayoritas pemilihnya  dari  kaum  perempuan.  Hal  tersebut  memberikan  ruang  kepada  para  kandidat  partai yang  bertarung  untuk  maju  sebagai  perwakilan  rakyat  atau  maju  sebagai  kepala  daerah  untuk memperebutkan  suara  mayoritas  perempaun  untuk  memilih  mereka.  Kenyataan  yang  terjadi  di Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan  Raya,  lebih  banyak  calon  kandidat  mendekati  kaum perempuan  daripada  kaum  laki-laki  sebagai  objek  politik  untuk  memilih  mereka,  dan  strategi yang  dilakukan  tersebut  ternyata  mampu  memberikan  angin  segar  kepada  para  kandidat  yang tampil  memperebutkan  tampuk  kepemimpinan.  Kenyataan  yang  terjadi  tersebut  merangsang peneliti  untuk  mengetahui  faktor  apa  yang  menyebabkan  perempuan  sebagai  obejek  politik  dan memberikan  tandatanya  bagi  peneliti  mengenai  faktor-faktor  pengaruh  kaum  perempuan  lebih besar  bila  dibandingkan  kaum  laki-laki  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan  Raya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, memberikan semangat kepada peneliti untuk mengetahui mengenai perempuan yang selalu dijadikan sebagai objek politik.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis budaya perempuan sebagai objek politik dan  ingin mengetahui faktor-faktor penyebab kaum perempuan sebagai objek politik lebih besar bila dibandingkan kaum laki-laki di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya.

## Rencana Pemecahan Masalah
Minilik  pada  latar  belakang  yang  telah  penulis  uraikan,  maka  rencana  pemecahan  masalah pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif,  yaitu melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan mengumpulkan data-data sekunder dan data hasil interview yang mendalam dan selanjutnya dilakukan analisis dengan teori Gabriel A. Almond dan teori Malinowsky .

## METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  mengenai  Budaya  perempuan  sebagai  objek  politik:  Studi  kasus  di  Kab.  Aceh Barat  dan  Kab.  Nagan  Raya  ini  dilakukan  di  Kab.  Aceh  Barat  dan  Kab.  Nagan  Raya  dengan durasi waktu kurang lebih 3 bulan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Dan  teori  yang  digunakan  adalah  teori  Gabriel  Almond  dan  teori malinowsky.
Teknik Penentuan Informan Teknik penentuan  informan  dalam  penelitian  dengan  menetukan  informan  kunci  yaitu masyarakat khususnya kaum perempuan yang sudah mempunyai hak pilihnya dalam pemilukada. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:
a. Anggota Legislatif yang terpilih;
b. Anggota partai;
c. Masyarakat; dan
d. KPU.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  budaya wanita sebagai objek politik di kabupaten aceh barat dan nagan raya yang dilakukan  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  primer  adalah  peneliti  yang  melakukan tindakan  dan  informan  yang  menerima  tindakan,  sedangkan  data  skunder  yang  berupa  data dokumentasi.  Pengambilan  data  dapat    dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.
a. Observasi
Teknik  pengumpulan  data  dimana  peniliti  mengadakan  pengamatan  secara  langsung terhadap  objek  yang  diteliti.  Metode  observasi  adalah  suatu  usaha  sadar  untuk mengumpulkan  data  yang  dilakukan  secara  sistematis  dengan  prosedur  yang  terstandar, dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh budaya wanita sebagai  objek  politik.  Peneliti  melakukan  penelitian  dengan  pedoman  observasi  yang  telah ditetapkan  (Arikunto, 2006).
b. Wawancara
Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kondisi wanita yang selalu dijadikan sebagai objek politik.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  menghimpun  dan menganalisis  dokumen-dokumen  baik  dokumen  tertulis,  gambar  maupun  dokumen elektronik.  Dokumen-dokumen  yang  dihimpun    dipilih  sesuai    dengan    tujuan    dan    fokus masalah (Sukmadinata, 2005).

## Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  dengan  lebih  banyak  bersifat  uraian  dari  hasil wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Data  yang  telah  diperoleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif serta  diuraikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Menurut  Patton  (Moleong,  2002)  analisis  data  adalah “proses  mengatur  urutan  data,  mengorganisasikannya  ke  dalam  suatu  pola,  kategori  dan  uraian dasar”.  Definisi  tersebut  memberikan  gambaran  tentang  betapa  pentingnya  kedudukan  analisis data  dilihat  dari  segi  tujuan  penelitian.  Prinsip  pokok  penelitian  kualitatif  adalah  menemukan teori dari data.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  langkah- langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2001), yaitu sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Pengumpulan  data  merupakan  bagian  integral  dari  kegiatan  analisis  data.  Kegiatan pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  wawancara  dan  studi dokumentasi.
jpp@utu.ac.id                                                                                                 P-ISSN: 2477-5738, E-ISSN: 2502-0528

## 2. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi  data,  diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatancatatan  tertulis  di lapangan.  Reduksi  dilakukan  sejak  pengumpulan  data  dimulai  dengan  membuat  ringkasan, mengkode,  menelusur  tema,  membuat  gugus-gugus,  menulis  memo  dan  sebagainya  dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. Display Data
Display data  adalah  pendeskripsian  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberikan kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Penyajian  data kualitatif  disajikan  dalam  bentuk  teks  naratif.  Penyajiannya  juga  dapat  berbentuk  matrik, diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification ) Merupakan  kegiatan  akhir  dari  analisis  data.  Penarikan  kesimpulan  berupa  kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.
Antara  display  data  dan  penarikan  kesimpulan  terdapat  aktivitas  analisis  data  yang  ada. Dalam  pengertian  ini  analisis  data  kualitatif  merupakan  upaya  berlanjut,  berulang  dan  terus- menerus.  Masalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  menjadi gambaran  keberhasilan  secara  berurutan  sebagai  rangkaian  kegiatan  analisis  yang  terkait. Selanjutnya  data  yang  telah  dianalisis,  dijelaskan  dan  dimaknai  dalam  bentuk  kata-kata  untuk mendiskripsikan  fakta  yang  ada  di  lapangan,  pemaknaan  atau  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. BUDAYA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK POLITIK

## 1. Sosialisasi Politik
Dalam  kehidupan  politik,  sosialisasi  merupakan  suatu  kunci  bagi  perilaku.  Budaya perempuan  sebagai  objek  politk  di  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan  raya  tidak  terlepas  dari parameter  sosialisasi  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  tertentu  dalam  menyampaikan  dan merekrut  perempuan  sebagai  partisipan  yang  pro  atau  loyal  terhadap  partai,  berikut  disajikan matriks Sosialisasi Politik yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya
Tabel 1. Matriks Sosialisasi Politik di Aceh Barat dan Nagan Raya No Sosialisasi Politik Keterangan 1 2 Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  di Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan  Raya  tidak dilakukan  secara  rutin  dan  ditetapkan  waktunya melainkan jika ada kesempatan maka sosialisasi akan dilakukan.  Namun  kebanyakan  sosialisasi  dilakukan lebih  dominan  kepada  kaum  pria  karena  kaum perempuan  kurang  tertarik  dengan  hal-hal  yang berbau politik.
Sosialisasi  mengenai  perpolitikan  sangat  jarang dilakukan  terhadap  kaum  perempuan  karena  kaum perempuan  kurang  begitu  tertarik  dengan  politik. Terkecuali  jika  kaum  perempuan  diimingi  dengan berbagai  janji  para  kandidat  yang  maju  ke  pentas demokrasi,  kebanyakan  kaum  perempuan  akan mendukung kandidat tersebut.
Partai  politik  dalam  melakukan sosialisasi  lebih  mengutamakan kaum  pria  karena  kaum  pria dikenal  lebih  mengerti  terhadap perpolitikan. Namun untuk sosialisasi  sebagai  loyalis,  hal tersebut  lebih  cendrung  kepada kaum  perempuan  karena  kaum perempaun  dirasa  lebih  menurut dan mampu mempengaruhi keluarganya.
(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)
Di  dalam  kehidupan  politik  sosialisasi  merupakan  suatu  kunci  bagi  perilaku.  Bahwa sosialisasi  politik  merupakan  suatu  proses  bagaimana  memperkenalkan  sistem  politik  pada
jpp@utu.ac.id                                                                                                 P-ISSN: 2477-5738, E-ISSN: 2502-0528
seseorang, dan bagaimana orang  tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala  politik.  Melalui  sosialisasi  politik,  individu-individu  diharapkan  mau  dan  mampu berpartisipasi  secara  bertanggung  jawab  dalam  kehidupan  politik.  Dalam  hal  ini  sosialisasi merupakan  suatu  proses  pedagosis  (proses  pendidikan),  atau  suatu  proses  pembudayaan  insan- insan  politik.  Proses  ini  melibatkan  orang-orang  baik  dari  generasi  tua  maupun  dari  generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini,  ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai  pelaku  utama  dalam  sosialisasi.  Selain  keluarga,  sekolah  (pendidikan),  kelompok  kerja, kelompok  sebaya,  kelompok  agama,  dan  media  massa  berperan  sebagai  agen  atau  perilaku sosialisasi politik.

## 2. Rekrutmen Politik
Perekrutan politik di  Aceh Barat dan Nagan  Raya yaitu berlangsung melalui seleksi dengan ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  suatu  partai  dan  rekrutmen  politik  tersebut  tidak  hanya dilakukan  untuk  masuk  ke  partai  tapi  adajuga  dilakukan  hanya  untuk  memberikan/membantu partai  agar  banyak  masyarakat  meberikan  suarnya  kepada  partai  yang  diusung.Berikut  disajikan matriks Rekrutmen Politik yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya.
Tabel 2. Matriks Rekrutmen Politik di Aceh Barat dan Nagan Raya No Rekrutmen Politik Keterangan 1 Perekrutan  anggota  partai  dilakukan  setiap  tahun dan  keterwakilan  perempuan  di  setiap  partai  di Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan  Raya  selalu mencapai  30%  sebagaimana  amanat  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003. Keterwakilan  kaum  perempuan hanya  memenuhi  syarat  Undang-
Undang  Nomor  12  tahun  2013 karena dalam kenyataan di lapangan perempuan hanya dijadikan  sebagai  objek  politik belaka.  Hal  ini  karena  kaum perempuan  dirasa  belum  mampu mengambil sebuah keputusan maupun suatu kebijakan.
2 Perekrutan  loyalis  dalam  masa  pileg  dan  pilkada biasanya  dilakukan  beberapa  bulan  sebelum pemilihan  dan  yang  direkrut  kebanyakan  memang dari  kaum  perempuan  karena  kaum  perempuan sudah  terbukti  dapat  mendulang  suara  dalam menarik  ketertarikan  masyarakat  terhadap  suatu kandidat.
Perekrutan  yang  dilakukan  bukan hanya sebagi anggota parta melainkan  adajuga  loyalis  seperti kaum  perempuan  yang  dirasa mampu  meberikan  ketertarikan misalnya  melalui tarik suara,
pengaruh dan sebagainya.
3 Seleksi  dalam  rekruitmen  hanya  menjadi  sebuah seremonial  belaka,  kenyataannya  hampir  sebagian besar dikarenakan faktor keluarga, pertemanan dan kebanyakan  untuk  posisi  yang  strategis  di  tubuh parta memang di dominasi kaum laki-laki
Perekrutan politik kebanyakan dilakukan  secara  subjektif,  yaitu mengutamakan kerabat dan sahabat  dan  kalaupun  ada  di  luar itu  hanya  sebagian  kecilnya  dan kebanyakan  bukan  sebagi  subjek tapi  hanya  dijadikan  sebai  objek politk semata. 4 Rekrutmen  politik  dalam  pengisian  jabatan kepartaian  menunjukkan  kecenderungan  upaya internalisasi  demokrasi  prosedural,  namun  hanya menyentuh  jabatan  puncak.  Sedangkan  jabatan lainnya  kebanyakan  melalui  proses  penunjukan secara langsung oleh pimpinan partai
Seharusnya  sistem  prekrutan  di tubuh  partai  untuk  setiap  jabatan dilakukan  secara  objektif  dengan mengedepankan asas profesionalitas dan intelektual kepartaian.
5 Keterwakilan  kaum  perempuan  di  bangku  parelem  Rekrutmen  politik  yang  dilakukan
jpp@utu.ac.id                                                                                                 P-ISSN: 2477-5738, E-ISSN: 2502-0528
di  Kabupaten  Aceh  Barat  hanya  3  orang  dari  total 25 orang dan begitu juga untuk wilayah nagan raya hanya  sekitar  2  Dari  total  25  ini  mengindikasikan bahwa kaum perempuan tidak benar-benar terwakilkan  walaupun  posisi  perempaun  di  kedua kabupaten  menjadi  mayoritas  daripada  kaum  laki- laki. bukalah
semata-mata untuk menaikan  keikut  sertaan  dalam kanca  perpolitikan,  tapi  hanya sekedar  mengisi  kekosongan  atau memenuhi  kuota  dari  permpuan, kenyataannya  di  kedu  Kabupaten keterwakilan  perempuan  sangat sedkit.
(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)
Dalam  rekrutmen  politik  seharusnya  partai  politik  betul-betul  harus  melihat  peluang kedepanya dalam kanca politik khusus nya bagi kaum perempuan, rekrutmen men secara rutinitas setiap tahunnya sangat di perlukan untuk efektifitas kinerja dan mampu bersaing di kanca politik, sehingga kader tercipta dengan pasti di setiap partai politik.

## 3. Komunikasi Politik
Komunikasi politik yang dilakukan untuk mengaspirasikan kepentingan partai politik menjadi suatu  daya  tarik  tersendiri  bila  dilakukan  baik  anggota  partai  kepada  kaum  pria  maupun  kaum perempuan kepada masyarakat karena komunikasi poltik yang dilakukan kepada dan oleh  kaum pria lebih muda tercapaikan. Berikut disajikan matriks Komukasi Politik yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya
Tabel 3. Matriks Komunikasi Politik di Aceh Barat dan Nagan Raya No Komunikasi Politik Keterangan 1 2 3 Dalam  menyampaikan  visi  dan  misi  dari  seorang calon  anggota  misalnya  legislatif,  lebih  mudah dilakukan  kepada  kaum  pria  karena  kaum  pria  di Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan  Raya  lebih mudah  mengetahui  mengenai  perpolitikan  yang terjadi  dan  ruang  gerak  pria  jauh  lebih  besar daripada kaum perempuan.
Komunikasi  politik  paling  gencar  dilakukan  pada saat mendekati pileg dan pilkada.
Kaum  perempuan  dalam  komunikasi  politik biasanya  hanya  berperan  sebagai  loyalis  yang tidak  duduk  dikepartaian  ataupun  ada  juga  yang dikepartaian,  namun  sebagian  kecilnya  dan kebanyakan bukan dijabatan-jabatan strategis.
Sistem  komunikasi  politik  yang sudah  dibangun  selama  ini  di Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan Raya  yang  paling  besar  kepada kaum  pria  melalui  berbagai  media dan  kegiatan,  walaupun  secara umum  hal  tersebut  tidak  kelihatan.
Untuk kaum perempuan komunikasi  politik  dalam  merekrut dukungan  juga  dilakukan,  namun tidak  seintens  terhadap  kaum  pria karena  kaum  pria  lebih  mengetahui terkait masalah politik.
(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

## 4. Budaya Politik
Budaya  politik  menempatkan  peran  yang  penting  bagi  seorang  individu  sebagai  anggota komunitas  politik  dalam  hal  ini  masyarakat  atau  bangsa.  Dengan  demikian,  unit  analisis  dalam budaya politik adalah tingkah laku individu. Konsep budaya politik akan selalu berkaitan dengan sosialisasi politik sebagai upaya  untuk mengetahui orientasi dari pemahaman politik masyarakat sehingga  transfer  nilai  politik  dapat  diukur  perkembangannya.Berikut  disajikan  matriks  Budaya Politik yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya
Tabel 4. Matriks Budaya Politik di Aceh Barat dan Nagan Raya
No Rekrutmen Politik Keterangan 1 Perempuan  yang  memang  sudah  menjadi  objek  Adanya pendekatan yang
2
perpolitikan  dari  masa  pemilihan  yang  dilakukan langsung oleh rakyat dan bahkan dari sejak Indonesia merdeka,  tetap  saja  dipandang  dan  dijadikan  sebagai objek politik belaka.
Penelitian  dari  berbagi  informan  yang  dilakukan  di lapangan  menunjukan  kalau  perempuan  sebagai objek memang sudah mengakar rumput di masyarakat, perlu ada pendekatan yang komperhensif dan  perubahan  pola  pikir  sehingga  perempuan  tidak hanya  dipandang  dan  dijadikan  sebagai  objek  poltik belaka.
dilakukan secara arif dan kontinyu  untuk  perubahan  pola pikir  jikalau  budaya  patriarki yang  sudah  mengakar  rumput selama  ini  hanya  mementingkan satu  golongan  saja  sehingga  hal tersebut  perlu  segera  diatasi misalnya melalui pendidikan politik kepada kaum perempuan.
(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)

## B. FAKTOR-FAKTOR  PEREMPUAN  SEBAGAI  OBJEK  POLITIK  DI  KABUPATEN ACEH BARAT DAN NAGAN RAYA
1. Money Politic dan Kemiskinan
Perpolitikan  lokal  selalu  melahirkan  dinamika.  Hal  ini  menuntut  partai  politik  (parpol) sebagai instrumen demokrasi  harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi  di  masyarakat.  Tak  sedikit,  perubahan  tersebut  menjadi  tantangan  bagi  parpol.  Dengan demikian  para  penguasa  khususnya  jabatan  politik  menggunakan  berbagai  cara  untuk  mencapai tujuan  mereka.  Sehingga  Dalam  dunia  perpolitikan  upaya  mempengaruhi  orang  lain  dengan menggunakan  imbalan  materi  atau  dapat  juga  diartikan  jual  beli  suara  pada  proses  politik  dan kekuasaan  dan  tindakan  membagi-bagikan  uang  baik  milik  pribadi  atau  partai  untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).
Tabel 5. Matriks Money politic dan Kemiskinan No Money politic dan Kemiskinan Keterangan 1 2 Dikabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya money politic terjadi  jauh  sebelum  pemilu  berlangsung dikalangan  kaum  perempuan, money  politic terjadi  pada  kaum  perempuan  begitu  mudah diakibatkan  kaum  perempuan  sangat  mudah  di pengaruh  dan  begitu  cepat  mempengaruhi  orang di sekelilingnya.
Kemiskinan salah  satu faktor  yang menyebabkan terjadinya money  politic, iming-iming  memberi imbalan materi dapat dengan mudah mempengaruhi  para  pemilih,  khususnya  pemilih perempuan. Inilah yang mengakibatkan perempuan  hanya  dijadikan  objek  politik  karena perempuan sangat mudah dipengaruhi.
money  politic ini  terjadi  setahun sebelum  di  selenggarakan  pemilu, dimana  pada  masa-masa  ini  lagi kencar-kencarnya para politikus mencari  dukungan  dan  suara  yang pasti  agar  mereka  dapat  mengukur kekuatan  untuk  menjelang  pemilu,
padahal money politik tidak dibolehkan  dalam  undang-undang, tetapi  hal  ini  terus  dilakukan sehingga  sudah  menjadi  rahasia umum dikalangan masyarakat walaupun  permainan  money  politik dilakukan secara
sembunyi- sembunyi  bahkan  ada  yang  secara kasar  yang  nampak  dilihat  oleh masyarakat  secara  langsung,  dalam permainan  ini  yang  menjadi  target utama ialah kaum perempuan dengan alasan suara kaum perempuan merupakan  suara  yang  pasti  dan mutlak yang dapat dipercaya sebagai kekuatan mereka.
(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)
jpp@utu.ac.id                                                                                                 P-ISSN: 2477-5738, E-ISSN: 2502-0528
Pada dasarnya money politik di lakukan jauh sebelum pemilu dilakukan itu bermaksud untuk mengikat  para  simpatisan  dalam  pentas  demokrasi,  hal  ini  menjadi  rahasia  umum  di  kalangan masyarakat,  selain  itu  juga  maksud  dari  money  politik  yang  di  lakukan  jauh  sebelum  pemilu  di laksanakan  ialah  menjadi  tolak  ukur  bagi  politikus  untuk  melihat  kekuatan  dan  peluang  meeka sehingga mereka mampu melihat kelemahan mereka agar cepat tertutupi dalam mencari suara.
Kebanyakan  money  politik  di  mainkan  di  kalangan  kelompok-kelompok  perempuan,  sebab penyiraman  pemahaman  nya  lebih  mudah  dan  suara  mereka  lebih  meyakinkan  di  bandingkan kaum  lelaki,  sebab  kaum  perempuan  banyak  membuat  kelompok-kelompok  pengumpulannya, sehingga mencari mereka pun begitu mudah untuk di jadikan sebagai objek politik.

## 2. Minimnya Pendidikan Politik
Dengan  tercapainya  kultur  politik kemasyarakatan (civil  society) ,  maka  dimasa  yang  akan datang akan mengantarkan Indonesia dan khususnya Kabupaten Aceh Barat dan Nagan raya pada proses  pendewasaan  demokrasi  yang  matang (mature  democracy) .  Tentu  saja  semua  itu membutuhkan proses gradual yang melibatkan kesadaran pada segenap lapisan masyarakat untuk dapat  turut  andil  dalam  proses  stabilitas  demokrasi,  dan  stabilitas  demokrasi  ini  dapat  terus berjalan dan berkembang seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kemajuanekonomi,  dengan  cara  peningkatan  kesadaran  politik  kemasyarakatan  (Soeharto  A, 2011).  Pendidikan  politik  bagi  kaum  perempuan  perlu  mendapat  dukungan  dari  berbagai  pihak agar  mampu  berperan  aktif  dalam  perpolitikan  sehingga  mendapatkan  pengetahuan  mengenai prinsip-prinsip  demokrasi  denganbegitu  akan  lebih  rasional  dan  beretika  dalam  menyikapi fenomena  demokrasi  dan  politik  dan  pada  endinganya  kaum  perempuan  tidak  hanya  dijadikan sebagai  objek  politik  semata  melainkan  sebagai  subjek  di  kanca  perpolitik.Berikut  disajikan matriks Minimnya Pendidikan Politik Perempuan yang dilakukan di Aceh Barat dan Nagan Raya
Tabel 6. Minimnya Pendidikan Politik Perempuan di Aceh Barat dan Nagan Raya
No Minimnya Pendidikan Politik Perempuan Keterangan 1 Hasil  penelitian  yang  dilakukan  selama  penelitian memperlihatkan  jikalau  kaum  perempuan  di Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan  Raya  berkaitan dengan  tingkat  pendidikan  politik  memang  masih sangat  rendah,  apalagi  dalam  pemberdayaan perempuan sehingga perlu dilakukannya pendekatan  dalam  hal  pengambangan  pendidikan yang  bertujuan  untuk  lebih  memajukan  kaum perempuan  agar  aspirasi  dan  tingkat  keterwakilan kaum perempuan di kanca perpolitikan dapat lebih ditingkatkan. kuota  30%  yang  telah  di  tetapkan dalam Undang-Undang untuk semua  partai  di  Aceh  Barat  dan Nagan  Raya  memang  terpenuhi, tetapi dikarnakan minimnya pendidikan politik perempuan, mereka hanya direkrut untuk memenuhi  syarat  saja.  Seharusnya pendidikan politik bagi kaum perempuan harus lebih ditingkatkan baik  oleh  partai  politik  maupun pemerintah.
2 Kesadaran  politik  dikalangan  kaum  perempuan aceh  barat  dan  nagan  raya  sampai  saat  ini  masih sangat  kurang,  hal  tersebut  dikarenakan  kaum perempuan  yang  ada  di  kabupaten  tersebut memandang kalau politik itu selalu identik dengan hal  yang  tidak  baik  atau  memperoleh  kekuasaan dengan  cara  yang  tidak  baik,  sehingga  kaum perempuan cendrung tidak begitu respect terhadap perpolitikan yang terjadi, apalagi dalam
meningkatkan pendidikan politiknya.
Akibat  kurangnya  kesadaran  dari mayoritas  perempuan  yang  ada  di Aceh Barat dan  Nagan Raya dalam perpolitikan yang menjadikan dirinya  hanya  sebagai  objek  politik saja.
3 Dalam  sistem  perekrutan  perempuan  lebih  mudah dari pada laki-laki. Sehingga  membuat  sebagian  kaum perempuan  lebih  banyak  dijadikan sebagai  alat  untuk  merekrut  massa bagi  partai  dan  sosialisasi  bagi KPU, sehingga dibutuhkan pendidikan politik.
(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)
Pendidikan  politik  di  kalangan  kaum  perempuan  sangat  begitu  rendah,  selain  minimnya pengkaderan  yang  dilakukan  oleh  partai  politik  nasional  dan  lokal  terhadap  kaum  perempuan, keikutsertaan  kaum  perempuan  dalam  politik  begitu  susah  sehingga  mereka  banyak  yang  tidak ingin tahu mengenai kondisi perpolitikan, dengan demikian para kaum perempuan begitu mudah pula untuk dijadikan sebagai objek politik, tetapi mereka secara spontan pula mengikuti jjalannya perpolitikan  itu  diakibatkan  mereka  sangat  mudah  terpengaruh  dengan  situasi  dan  kondisi sehingga secara spontan mereka terpengaruh dalam rekrutmen politik.
Pendidikan  politik  adalah  aktifitas  yang  bertujuan  untuk  membentuk  dan  menumbuhkan orientasi-orientasi  politik  pada  individu.  Pendidikan  politik  bagi  perempuan  merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat secara kuantitatif  jumlah penduduk perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Tentu saja ini merupakan potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Pemberdayaan  perempuan  bukan hanya  bermakna  mengembangkan  potensinya,  tetapi  juga  meningkatkan  partisipasi  dan kemampuan,  semangat  dasar  dari  pendidikan  politik  adalah  mempersiapkan  kader  politik perempuan yang  tangguh. pemberdayaan perempuan di berbagai aspek  kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, sangat penting guna meningkatkan peran politik perempuan.

## 3. Perempuan Sebagai Kaum Mayoritas
Salah  satu  faktor  dari  mayoritas  adalah  karena  jumlah  anggota  grup  yang  banyak.  Seiring dengan  bertambah  banyaknya  anggota,  maka social  influence group  tersebut  semakin  besar. Kebanyakan kaum minoritas sering mengalami kesulitan atau hambatan saat berhadapan dengan kaum mayoritas.
Saat  ini  perempuan  menjadi  kaum  mayoritas,  yang  membuat  perempuan  berperan  penting dalam  politik.  Dikarenakan  pengaruh  perempuan  dalam  hal  mempengaruhi  lebih  besar  daripada laki-laki,
No Perempuan Sebagai Kaum Mayoritas Keterangan 1 Kaum  perempuan  lebih  mudah  dipengaruhi  daripada kaum  laki-laki  baik  didalam  partai  maupun  di pemerintahan. Bisa  kita  lihat  sebagai  contoh dalam pemilihan umum misalnya  wanita  lebih  mudah mempengaruhi keluarganya untuk  mendukung  salah  satu partai 2 Perempuan sebagai kaum mayoritas membuat Perempuan sering  dijadikan  tim  sosialisasi  karena  biasanya perempuan  lebih  mudah  dalam  proses  interaksi  dengan masyarakat. Kemampuan mempengaruhi ini  sering  dimanfaatkan  partai untuk  dijadikan  sebagai  tim kemenangan untuk memperoleh masa. 3 Mayoritasnya perempuan banyak dijadikan sebagai objek politik. Banyaknya jumlah kaum perempuan  dari  pada  laki-laki mengakibatkan    perempuan lebih cenderung sering dijadikan  objek  politik  baik dalam mendulang suara maupun sosialisasi dalam
jpp@utu.ac.id                                                                                                 P-ISSN: 2477-5738, E-ISSN: 2502-0528
perpolitikan.

## (sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)
Perempuan sebagai kaum mayoritas dimana suara terbanyak dipegang oleh kaum perempuan sehingga lebih mudah dipengaruhi dan sering dijadikan tim sosialisasi dalam proses interaksi baik didalam  partai  maupun  pemerintahan.  Kemampuan  inilah  yang  dimanfaatkan  partai  untuk dijadikan tim kemenangan untuk memperoleh massa serta suara untuk para kandidat. Kedudukan perempuan sangat penting sebab mereka adalah bagian terbesar dari pemilih, kekuatan emosional perempuan menjadi peluang bagi partai politik untuk memenangkan calon mereka. Partai politik yang bisa mengelola dukungan perempuan pasti bisa memenangi pemilu. Terkait dengan pemilih perempuan,  tak  sepantasnya  mereka  hanya  menjadi  lumbung  suara  demi  jalan  mulus  bagi  para kandidat memperoleh kemenangan dalam pemilu.

## 4. Kondisi Masyarakat yang Masih Patriarki
Berikut  disajikan  matriks  Minimnya  Pendidikan  Politik  Perempuan  yang  dilakukan  di  Aceh Barat dan Nagan Raya Tabel 2. Minimnya Pendidikan Politik Perempuan di Aceh Barat dan Nagan Raya
No Kondisi Masyarakat yang Masih Patriarki Keterangan 1 2 Laki-laki  yang  masih  dianggap  sebagai  otoritas utama  dalam  mengontrol  dan  mengarahkan sesuatu  hal  seperti  perempuan,  anak-anak  dan harta  benda.  Hal  ini  menyebabkan  perempuan belum mendapatkan kepercayaan dalam memegang  sebuah  kekuasaan,  sehingga  sampai saat  ini  hanya  sebagian  kecil  perempuan  yang ingin terlibat dalam perpolitikan.
Paham  masyarakat  dalam  kehidupan  sosial khususnya  di  masyarakat  Aceh  Barat  dan  Nagan Raya  yang  mayoritas  muslim  masih  kental  akan agama  dan  budayanya  yang  menempatkan  posisi laki-laki  lebih  tinggi  daripada  perempuan  dalam segala  aspek  kehidupan  sosial  khususnya  dalam hal  memimpin,  sehingga  tidak  salah  jika perempuan  hanya  dijadikan  sebagai  objek  belaka dalam  mendukung  atau  mendulang  suara  untuk kepentingan  elit  politik,  khususnya  para  kaum laki-laki. Dalam  aspek  kehidupan  sosial masyarakat  kabupaten  Aceh  Barat dan Nagan Raya, masih menempatkan  posisi  laki-laki  lebih tinggi daripada perempuan sehingga perempuan belum mendapatkan  kepercayaan  dalam memegang  sebuah  kekuasaan  dan hanya  sebagian  kecil  perempuan yang ingin terlibat dalam perpolitikan. Perempuan hanya dijadian objek politik dalam mendukung  atau  mendulang  suara untuk kepentingan kaum elit politik.
(sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian di lapangan, 2017)
C. ANALISIS  HASIL  PENELITIAN  BUDAYA  PEREMPUAN  SEBAGAI  OBJEK POLITIK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAN NAGAN RAYA
1. Perbandingan Aceh Barat dan Nagan Raya
Perbandingan  budaya  perempuan  sebagai  objek  politik  ant      ara  kabupaten  aceh  barat  dan nagan  raya  menunjukan  bahwasanya  gairah  untuk  berpolitik  secara  spontan  nagan  raya  lebih mudah  untuk  dijadikan  sebagai  objek  politik  karena  para  kaum  perempuan  di  nagan  raya menjalankan  komunikasi  politiknya  lebih  maju  dan  amat  sering  dilakukan  pada  acara  tertentu, sehingga di nagan raya pertarungan politik dapat menghilangkan rasa persaudaraan sejenak ketika pemilu,  sehingga  di  nagan  raya  politikus  berpendapat  bahwa  jika  pendukungnya  di  dominasi kaum  perempuan  bahwa  sangat  mudah  untuk  memenangi  pertarungan  politik  ketika  pemilu berlangsung,  sedangkan  di  Aceh  Barat  kaum  perempuannya  secara  sadar  dalam  perpolitikan sehingga mereka dapat memilih salah satu  kandidat  yang dapat menguntungkannya atau mereka mampu  melihat  kedepannya  dari  perpolitikan  tersebut  dan  tidak  jarang  pula  para  kaum perempuan  di  aceh  barat  termakan  dengan  janji-janji  kandidat  ketika  mereka  termakan  dengan
jpp@utu.ac.id                                                                                                 P-ISSN: 2477-5738, E-ISSN: 2502-0528
janji  dan  angin  syurga  dari  kandidat  maka  mereka  melekat  dan  ingin  menyuarakannya  dalam menggalang suara dan mereka sangat sulit untuk berpaling dari satu ke yang lain, sehingga pada saat ini para politikus mengangap suara perempuan lebih terarah dari pada lelaki sehingga mereka sangat mudah untuk di jadikan sebagai objek politik.

## 2. Jumlah  Pemilih  Kaum  Perempuan  dan  Kaum  Laki-Laki  di  Aceh  Barat  dan  Nagan Raya.
Pemilih  kaum  perempuan  dari  setiap  periode  pemilihan  mengalami  peningkatan  dimana  di kabupaten  aceh  barat  kaum  perempuan  lebih  dominan,  disamping  itu  tingkat  partisipasi  politik dalam  mendulang  suara  kaum  perempuan  lebih  mudah  dipengaruhi  dan  mempengaruhi  pemilih lain,  begitu  pula  di  kabupaten  nagan  raya  yang  lebih  dominan  pemilih  dari  kaum  perempuan. Berikut disajikan tabel jumlah pemilih kaum perempuan dan laki-laki di kabupaten aceh barat dan nagan raya:
No Kabupaten Pemilih Laki-Laki Perempuan 1 Aceh Barat 65.385 65.983 2 Nagan Raya 58.480 60.454
(sumber: KIP Aceh Barat dan Nagan Raya, 2017)
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemilih  di  kedua  kabupaten  lebih  dominan  kaum perempuan.  Hal  inilah  yang  mempermudah  partai  politik  dalam  mendulang  suara  karena  kaum perempuan  lebih  menggunakan  perasaannya  sehingga  lebih  mudah  dipengaruhi  dan mempengaruhi pemilih lain, suara kaum perempuan juga sulit berubah-ubah dan konsisten.

## 3. Persentase Kaum Perempuan dalam Parlemen di Nagan Raya dan Aceh Barat
Persentase perempuan dalam parlemen di kabupaten aceh barat dimana dari 25 kursi anggota parlemen  para  kaum  perempuan  hanya  mendapatkan  sebanyak  2  kursi,  sedangkan  di  kabupaten nagan  raya  para  kaum  perempuan  mendapatkan  3  kursi  dari  25  kursi  di  parlemen,  tetapi  para kaum  perempuan  di  parlemen  sangat-sangat  berkompeten,  dimana  para  perempuan  ini  dapat menyuarakan  suara  perempuan  di  parlemen  dan  kelemahannya  ialah  mereka  di  sokong  untuk mengikuti  kehendak  partai  dan  mereka  tidak  sepenuhnya  dan  sekuat  para  kaum  lelaki.  Berikut disajikan persentase perempuan dan laki-laki di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya.
Grafik 1. Perbandingan Kaum Perempaun dan Laki-Laki di Parlemen Kabupaten Aceh Barat
Dalam  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2013 menegaskan  bahwa  keterwakilan perempuan  untuk  partai  politik  dan  lembaga  legislatif  sebanyak  30%.  Namun  jika  dilihat  dari grafik diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen belum memenuhi  kuota, dari 30% tersebut hanya mendapatkan 2 kursi parlemen di kabupaten Aceh Barat.
Grafik 2. Perbandingan Kaum Perempaun Dan Laki-Laki di Parlemen Kabupaten Nagan

## Raya
Dalam  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2013 menegaskan  bahwa  keterwakilan perempuan  untuk  partai  politik  dan  lembaga  legislatif  sebanyak  30%.  Namun  jika  dilihat  dari grafik diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen belum memenuhi  kuota, dari 30% tersebut hanya 3 kursi parlemen di kabupaten Nagan Raya.

## SIMPULAN DAN SARAN
a. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:
1. Di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya perempaun selalu dijadikan sebagai objek politik dalam  mencari  dukungan  untuk  mendapatkan  kekuasaan  berdasarkan  parameter  Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Komunikasi Politik dan Budaya Politik.
2. Faktor-faktor penyebab kaum perempuan sebagai objek politik di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan  Raya  adalah: Money  Politic dan  Kemiskinan,  Minimnya  Pendidikan  Politik, Perempuan Sebagai Kaum Mayoritas serta Kondisi Masyarakat yang Masih Patriarki.
3. Jumlah  kaum  perempuan  di  Parlemen  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  Nagan  Raya  jauh  lebih sedikit jika dibandingkan dengan kaum laki-laki.
b. Saran
1. Perlunya revitalisasi lembaga partai dalam hal penampungan kaum perempuan yang sifatnya fungsional dan bertanggungjawab dalam menyuarakan suara kaum perempuan  sebagai kaum mayoritas.
2. Adanya  pendidikan  politik  secara  komperhensif  terhadap  kaum  perempuan  dalam meningkatkan pengetahuan politiknya di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya.
3. Adanya kesetaraan hak dalam berpolitik antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga kaum perempuan tidak terus menerus dijadikan sebagai objek politik.
4. Adanya  keseimbangan  proporsional  dalam  penempatan  kaum  perempuan  di  parlemen maupun lembaga politik lainnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## REFERENSI
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta:  Rineka Cipta.
Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Sukmadinata. 2005. Metode Penelitian . Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. remaja Rosdakarya Nimrah  S  dan  Sakaria  (2015)  Perempuan  Dan  Budaya  Patriarki  Dalam  Politik  (Studi  Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014). jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1 Nomor 2 July 2015. P-ISSN: 2407-9138.
Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.