## KAJIAN KEPEMIMPINAN WALIKOTA PEKALONGAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Muhammad Adnan

## Abstract
Improving people ’s welfare is an important indicator for the leadership’s success of a regional leader. With numbers of indicators, Pekalongan is one area that was considered successful under the leadership  of    dr.  Bashir  Ahmad  from  2005-2010  and  2010-present.  The  success  is  determined  by various factors both personal and environmental factors.
This  research  was  conducted  to  answer  the  problem  of  personality  strenght  aspect/political personality  (microenvironment)  and  social  environment  aspect  (macroenvironment)that  support  or reject  the  mayor’s  political  leadership,  dr.  Bashir  ahmad.  Using  qualitative  analysis  as  type  of research with in-depth interview and documentation study as data collecting technique.
The  result  of  this  research  shows  that  the  successful  leadership  of  dr.Bashir  as  mayor  of Pekalongan in realizing people’s welfare with micro analysis is influenced by his personal’s character which  are  visionary,  hardworker,  commited  in  vision  and  programs  that  has  been  established, unyielding,  and  dare  taking  risks.  W hile  in  macro  perspective,  the  success  of  bashir’s  leadership  is determined  by  his  ability  to  establish  patterns  of  good  communication  with  parliament,  NGO’s,  and mass media so he can create conducive and productive climate. And in reforming the bureaucracy.
Keywords: political leadership, a nalysis Micro-Macroenvironments

## A. PENDAHULUAN
Upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  menjadi  salah  satu  tanggung jawab  pemerintah  daerah.  Terlebih  dengan  model  desentralisasi  saat  ini,  dimana pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  yang  cukup  luas  untuk  melakukan akselerasi  dan  kreativitas  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.Dengan kondisi yang demikian, kepala daerah kemudian menjadi aktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai  aktor  penting  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, kepemimpinan  kepala  daerah    tidak  saja  kepemimpinan  yang  mampu mengendalikan  berbagai  kepentingan  politik  para  elit  di  daerah,  memaksimalkan kinerja  birokrasi,  namun  lebih  dari  itu  adalah  kepemimpinan  yang  efektif  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kota  Pekalongan  sebagai  salah  satu  daerah  otonom  merupakan  Kota  yang dinilai  memiliki  kinerja    baik  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Dalam  penanggulangan  kemiskinan  misalnya,tingkat  kemisikinan  di  Kota Pekalongan  mencapai  8,6%  pada  tahun  2010,angkat  tersebut  relatif  lebih  rendah jika  dibandingkan  dengan  kota-kota  lainnya  di  Jawa  Tengah  sepeti  dengan  Kota Tegal yang masih lebih dari 10%.
Keberhasilan Kota Pekalongan ini sulit dijelaskan tanpa melibatkan persoalan leadership  Walikotanya  yang notabene seorang  dokter,  yang  dikenal  sangat  dekat dengan kalangan rakyat miskin, memiliki personalitas hangat dan seorang keturunan Arab  yang  yang  telah  melampaui  batas-batas  kesukuan.  Seorang  Walikota  yang masih  menyisakan  waktu-nya  untuk  melayani  pasien  khususnya  dari  kalangan masyarakat bawah.
Namun  demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya  memusatkan  perhatian  pada aspek  personalitas  Walikota  saja  ( microenvironment )  akan  tetapi  untuk mendapatkan  cakupan  kajian  yang  lebih  luas  dan  menghindari bias maka pendekatan macroenvirontment juga akan dilakukan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek kekuatan personalitas/ political  personality ( microenvironment )  dan  aspek  lingkungan  sosial
( macroenvironment ) yang mendukung maupun yang menolak eksistensi kepribadiannya tetapi yang pada  level tertentu menjadi kekuatan bagi  personalitas tersebut.  Dengan  kondisi  diatas  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk  oleh Walikota  Pekalongan  menciptakan transforming  leadership sebagai  bekal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. PEMBAHASAN
B.1. Analisis Microenvironment dr.  Basyir    dikenal  sebagai  sosok  berkemauan  kuat  dan  pekerja  keras.  Sifat itulah  yang  kemudian  menjadikan  visi  yang  dimilikinya  secara  serius  diperjuangan hingga terlaksana. Ketikadr. Basyir sudah memiliki keinginan berupa program/kegiatan  misalnya,  maka  dr.  Basyir  akan  berupaya  keras  untuk mewujudkannya  meski  awalnya  tidak  di  setujui  oleh  kalangan  dewan  sekalipun. Berbagai cara, dalam makna positif, dilakukan untuk mewujudkan apa yang telah di cita-citakan dan di janjikannnya.
Terkait  dengan  etos  kerja  keras  yang  diteladankan  oleh  dr.  Basyir  adalah sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  informan,  bahwa  ketika  ada  kunjungan  ke Jakarta  dr.  Basyir  beserta  rombongan  seringkali  harus  mandi  di  Stasiun  Gambir untuk  menghemat  waktu.  Bahkan  bila  jalanan  sudah  mulai  macet  maka  dr.  Basyir tanpa  canggung  langsung  mencari  ojek  agar  dapat  segera  menuju  kantor-kantor kementrian yang menjadi tempat tujuan. Dalam setiap perjalanannya ke ibu kota dr. Basyir  selalu  berusaha  mengefektifkan  perjalanan  dinasnya  untuk  menyelesaikan permasalahan yang ada.Etos kerja keras juga ditunjukkan dengan praktik melayani pasien yang dilakukan ditengah-tengah kesibukannya sebagai walikota.
Sebagai  seorang  dokter,  yang  memiliki  darah  keturunan  Arab,  beliau  telah sejak  lama  dikenal  sebagai  tokoh  yang  memiliki  jiwa  sosial  sangat  tinggi.  Selain melalui  berbagai  kegiatan  organisasi  sosial  kemasyarakatan  yang  diikutinya,  dr. Basyir  seringkali  memberikan  pengobatan  gratis  terhadap  pasien  tidak  mampu. Bahkan sering kali justru memberikan uang saku untuk pasien tersebut.

## B.2. Analisis Macroenvironment

## B.2.a. Soliditas Dukungan Partai Politik
Pasangan  walikota  dan  wakil  walikota  yang  sedang  menjabat  saat  ini,  yaitu dr. HM Basyir Ahmad dan H. Arslan Junaid, bukanlah pasangan yang diusung oleh mayoritas  partai  di  parlemen.  Namun  hanya  melalui  dua  partai  saja  yaitu  Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan total jumlah kursi di parlemen hanya  10  kursi  dari  25  kursi  yang  ada.    Demikian  halnya  pada  era  kepemimpinan pertama  tahun  2005-2010  dimana  pasanganHM  Basyir  Ahmad  dan  H.  Abu Almafachir  yang  hanya  didukung  oleh  partai  Golkar  dengan  jumlah  5  kursi  di DPRD.Oleh  karenanya  dibutuhkan  komunikasi  politik  yang  tepat  untuk  dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
Adanya  dukungan  yang  positif  yang  diperoleh  dari  kalangan  dewan  (DPRD) dikarenakan  program  dan  kebijakan  yang  digelontorkan  oleh  pemerintah  kota mayoritas bersifat populis serta menyentuh kebutuhan masyarakat sejauh ini selalu memperoleh dukungan yang positif dari kalangan DPRD.
Kondusifnya hubungan yang terjalin antara eksekutif  dengan legislatif, meski sesekali  juga  terjadi  ketegangan,  di  Kota  Batik  ini  tidaklah  dibangun  dalam  waktu singkat.  Hal  ini  berproses  sejak  awal  masa periode  pertama  kepemimpinan  dr.  HM Basyir  Ahmad  bersama  wakilnya  dahulu,  H  Abu  Almafahir  hingga  sekarang berpasangan  dengan  H  Arslan  Djunaid.  Tak  ubahnya  tabiat  politik  yang  seolah  tak
mengenal  kawan  atau  lawan  sejauh  kepentingan  semata,  keharmonisan  kedua lembaga (eksekutif dan legislatif) tersebut seringkali juga mengalami ketegangan.
Terdapat  pula  upaya  khusus  yang  sengaja  dilakukan  oleh  dr.  Basyir  untuk selalu  memperbaiki  hubungan  dan  komunikasinya  terhadap  DPRD.  Salah  satunya adalah  transparansi.  Melalui  transparansi  (keterbukaan)  yang  dimulai  sejak perencanaan  hingga  capaian  hasil  kinerja.  Semuanya  dipaparkan  secara professional dan rasional tanpa ada rekayasa ataupun pengondisian.
Di  sisi  lain,  untuk  semakin  menghangatkan  hubungan  dan  komunikasi diantara  lembaga  eksetif  dan  legislatif  tersebut  dibangun  suasana  kekeluargaan melalui  acara-acara  di  luar  kedinasan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  istri  dr. Basyirjuga tercatat sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan yang berasal dari fraksi Golkar. Hal ini pulalah yang turut mendorong dan memperlancar harmonisasi kedua lembaga tersebut.

## B.2.b. Vokalitas dan Akseptabilitas LSM
Tak  hanya  disegani  oleh  sesama  rekan  dan  “rival”  politiknya  baik  di  DPRD maupun di luar parlemen, di mata LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pun secara umum dr. Basyir meninggalkan citra positif. Melalui hasil keringat dan kerja kerasnya membangun  serta  memberdayakan  masyarakat  Kota  Pekalongan  dr.  Basyir  cukup memperoleh banyak pujian dari berbagai pihak, termasuk LSM.
Keberhasilan  ini  salah  satunya  dikarenakan  dalam  proses  pembangunan, LSM  dipandang  sebagai  potensi  dan  diajak  berpartisipasi  dan  bekerja  sama membangun, memberdayakan dan memecahkan permasalahan sosial kemasyarakatan.
Diikutsertakannya  LSM  dalam  partisipasi  pembangunan,  turut  mendorong keberhasilan  akselerasi  pembangunan  di  Kota  Pekalongan.  Hal  ini  selain  terbukti mempercepat  dan  keterbukaan  pembangunan  di  satu  sisi,  di  sisi  lain mengembangkan kondusifitas kehidupan sosial politik masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan  minimnya  aksi  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  kalangan  masyarakat ataupun aliansi LSM lainnya.

## B.2.c. Loyalitas Birokrasi
Berbagai perubahan dan kemajuan lain juga berhasil dicapai terutama dalam pembangunan  birokrasi,  baik  secara  struktural  maupun  budaya.  Pada  awalnya seringkali  birokrasi  tidak  mampu  merespon  pola  kerja  walikotanya  yang  cukup agresif dan progresif tersebut. Sehingga seringkali apa yang menjadi visi pemimpin tidak mampu diterjemahkan dan direalisasikan secara cepat dan tepat.
Kemudian  melalui  reformasi  birokrasi  yang  digalakkan  perlahan  tetapi  pasti kinerja  birokrasi  dapat  dikatakan  semakin  meningkat.  Reformasi  birokrasi  yang dimulai  melalui  kebijakan zero  growth kemudian  dilanjutkan  dengan  peningkatan kapasitas  birokrasi  agar  dapat  bekerja  secara  cepat  menyerap  dan  memecahkan permasalahan masyarakat serta mengikuti ritme kerja walikotanya.
Pendistribusian  pegawai  negeri  sesuai  dengan  latar  belakang  dan kemampuannya juga menjadi modal utama dalam upaya membangun birokrasi yang responsif  di  Kota  Pekalongan.  Prinsip the  right  man  in  the  right  place benar-benar diaplikasikan  tanpa  adanya  muatan  politis.  Sehingga  tak  jarang  bahwa  akhirnya mereka yang lebih muda dan visioner dapat berkembang secara pesat dalam karier. Tanpa  terlalu  kaku  terbebani  oleh  mekanisme  daftar  urutan  kepegawaian  yang seringkali lebih memperhatikan pangkat dan golongan ketimbang skill pegawai yang bersangkutan.
Penyerapan  nilai-nilai  dan  etos  kinerja  perusahaan  privat  ke  dalam  tubuh birokrasi  tersebut  dapat  dikatakan  cukup  berhasil  diwujudkan  di  jajaran pemerintahan Kota Pekalongan. Bahkan saat ini telah berkembang merambah pada kinerja  birokrasi  berbasiskan  teknologi  infromasi.  Terutama  terkait  dengan penggunaan Operational  System (OS),  misalnya,  kini  mulai  digunakan  OS  resmi yang  berbasis  Linux.  Selain  itu  pelaksanaan e-government telah  mulai  dilakukan sejak  beberapa  waktu  lalu.  Bahkan  kini  mulai  dijajaki  kerja  sama  penggunaan teknologi  informasi  dalam  proses  pelayanan  publik  bersama  LIPI.  Hal  ini  tujuannya semata-mata digunakan untuk memberikan pelayanan birokrasi yang maksimal dan professional,  Sehingga  dapat  merespon  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks secara efektif dan efisien.
Kemampuan  seorang pemimpin  dalam mengkomunikasikan  visi  dan misinya terhadap  bawahan  merupakan  salah  satu  prasyarat  keberhasilan  manajerial pemimpin  tersebut. Begitu  pula  dengan  seorang  kepala  daerah harus  cakap dalam mengkomunikasikan visi dan misinya agar dapat ditangkap oleh jajaran birokrasinya. Karena sebaik dan sesempurna apapun visi dan misi yang diemban seorang kepala daerah  tetapi  bila  salah  dalam  memilih  strategi  komunikasi  tehadap  birokrasi  yang dipimpinnya  maka  potensi  untuk  tidak  terwujud  akan  menjadi  lebih  besar.  Bahkan bias  jadi  justru  dapat  menimbulkan  konflik  tersendiri.  Maka  saat  seperti  inilah  seni kepemimpinan  seorang  kepala  daerah  diuji.  Yaitu  bagaimana  seorang  kepala daerah  dapat  menggerakkan  birokrasinya  secara  efektif  dan  efisien  untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkannya sendiri.

## B.2.d. Kondusivitas Media Masssa
dr.  HM  Basyir  Ahmad  merupakan  sosok  yang  dikenal  ramah  terhadap  awak media.  Terhadap  wartawan  manapun  dan  kapanpun  beliau  mengaku  selalu  siap untuk  dimintai  keterangan.Keterbukaan  dan  keluwesan  dalam  memberikan penjelasan  terhadap  para  wartawan  merupakan  nilai  tambah  bagi  seorang  kepala daerah. Menjaga hubungan agar tetap harmonis terhadap para pelaku media massa merupakan kebutuhan yang tak bisa dipandang sebelah mata.  Hal ini penting untuk membangun  citra  positif  di  mata  publik.  Terlebih  dengan  jangkauan  media  massa yang  sangat  luas  dapat  menjadi  ajang  promosi  gratis  baik  bagi  pribadi  walikota sendiri maupun citra pemerintah kota secara umum.
Kesadaran  dr.  Basyir  terhadap  arti  penting  peran  media  massa  ini  terlihat dengan  upaya  mendekatkan  diri  dengan  para  wartawan  dengan  diadakannya agenda coffie morning yang sengaja diselenggarakan oleh pemerintah kota.
Keharmonisan  antara  walikota  dengan  awak  media  ini  nampak  dengan minimnya    pemberitaan  negatif  yang  menyangkut  Pemerintah  Kota  Pekalongan. Sebaliknya  pemberitaan  dengan  intensitas  yang  cukup  tinggi  adalah  pemberitaan yang menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah.
Namun  demikian  suatu  kali  hubungan  walikota  dengan  media  massa  juga pernah mengalami ketegangan. Begitulah  dinamika yang terjadi antara walikota dan media  massa.  Tetapi  ketegangan  tersebut  dapat  segera  dicairkan  sehingga  tak sampai berlarut-larut.

## C. PENUTUP
Keberhasilan  kepemimpinan    dr.  Basyir  sebagai  walikota  Pekalongan  dalam mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  dengan  analisis micro dipengaruhi  oleh  sifat pribadi  dr. Basyir yang visioner, pekerja keras, komitmen terhadap visi dan program yang telah ditetapkan, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko.
Kemampuan dr. Basyir membangun hubungan yang produktif dan kondusif dengan DPRD,  partai  politik,  LSM,  media  massa,  serta  manajemen  birokrasi  yang  baik merupakan kunci keberhasilan dari sudut pandang analisis macroenvironments .

## DAFTAR RUJUKAN
Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997. Lexi J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung, Rosdakarya, 2002. Neuman,  W Lawrence. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approch. Boston. Allyn and Bacon. 1997 Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah . Jakarta, Grasindo, 2007. Patton, M Quinn, Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.2006. Huda, Ni’matul. Hukum Pemerintahan Daerah . Nusamedia. Bandung.2009 Syaukani dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005. Sinambela,  Mahadi  &  Azhari  S, Dilema  Otonomi  daerah  &  Masa  Depan  Nasionalisme  Indonesia . Yogyakarta, Balairung & Co, 2003. Surya Adisubrata, Winarna, Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia (Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi) . Semarang, Aneka Ilmu, 2003.