## KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

## THE POSITION AND AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COURT IN CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

## AD. Basniwati
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : baniwati@yahoo.co.id
Naskah diterima :10/04/2014; revisi : 29/05/2014/; disetujui : 31/05/2014

## A bstrAct
According to institutional or organization system the existence of constitutional court as one of judicial body is not a subordinate of supreme courts other judicial body. This is mean; there are dual highest judicial body among judicial authorities,  which are the supreme court and constitutional court. The arising problem is related to the function and position of constitutional court  in constitutional system of the people of Indonesia. Standing position of constitutional court as a highest judicial body implicates to the Supreme Court. Where  before the formation of constitutional court,  supreme court was the highest judicial body which coordinates all judicial power, afterward,  there is one judicial body which stand equally to it,  that is constitutional court. Moreover,  through its constitutional authority.  Constitutional court hold the authority implementation of Supreme Court to examine regulation which hierarchy level lower than the law against the valid law.

## Keywords : Constitutional Court

## A bstrAk
Secara kelembagaan atau tata organisasi,  keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak berada di bawah Mahkamah Agung,  sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman,  yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang ada adalah Bagaimana fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang mandiri di bidang yudisial berimplikasi terhadap Mahkamah Agung, jika sebelumnya kedudukan Mahkamah Agung adalah Badan Peradilan tertinggi yang membawahi seluruh Pengadilan di Negara Republik Indonesia,  kini ada satu badan peradilan yang tidak berada di bawah, bahkan kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan konstitusionalnya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, dapat menunda pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
Kata Kunci :    Mahkamah Konstitusi,

## PENDAHULUAN
p embeNtukaN m aHkamaH Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat de ngan Mahkamah Agung merupakan hal
yang relatif baru di Indonesia. Pengem- bangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepaTuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum
Ad. Basniwati  | Kedudukan dan Wenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan ........
telah mendapat pengakuan dan jaminan dari Negara Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ada- lah Negara hukum yang melaksanakan ke- daulatan rakyat berdasarkan UUD 1945. Artinya,  Negara Republik Indonesia mele- tak kan hukum pada kedudukan yang ter- tinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan ke hi dupan ma- syarakat berbangsa dan ber negara.
Memperhatikan perjalanan sejarah ke- negaraan Republik Indonesia,  perkem- bangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip Negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini ter bukti dalam praktik ketatanegaraan pe nguasa menggunakan wacana Negara hukum den- gan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi Negara hukum itu sendiri. Kelemahan ter sebut menurut Abdul  Hakim  G.  Nusa n tara 1 dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah,  mem fasilitasi pro ses rekayas- an sosial dan untuk mem fasilitasi pertum- buhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya seb- agai  sarana dalam me ngangkat harkat serta martabat rakyat. Adapun menurut Bagir Manan adanya ke lemahan dan kekurangan dalam UUD 1945, serta lemahnya keingi- nan untuk me  m bangun kehidupan berkon- stitusi se cara wajarlah yang melahirkan praktik ke negaraan yang jauh dari prinsip- prinsip dasar UUD 2 .
Selanjutnya Sistem UUD 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan eksekutif (Presiden) tanpa membuka ruang  checks and balances sehingga UUD
1 Abdul Hakim G. Nusantara,  Politik Hukum Indonesia (Jakarta : Yayasan LBHI,  1998),  hlm. 19
2 Bagir Manan,  Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta : FH UII Press,  2003),  hlm. ix
1945 menjadi instrumen politik yang ampuh bagi tumbuh-kembangnya otorita- ari anisme sebagaimana dipraktikkan pada masa orde lama,  terlebih lagi orde baru 3 .
Contoh konkret yang menunjukkan kelemahan UUD 1945, menurut Estiko dan Suhartono adalah terjadinya konflik atau perseteruan antara lembaga legislatif dengan eksekutif, seperti dalam proses pem    berhentian  Presiden  Soekarno  di ta hun 1966, dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, dari jabatan Pre- siden Republik Indonesia 4 .
Berdasarkan uraian permasalahan keta- tanegaraan di atas,  Majelis Permusy awara- tan Rakyat Republik Indonesia hasil pe- milihan umum Tahun 1999 dalam salah satu naskah perubahan UUD 1945,  yakni Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo- nesia Tahun 2001 telah mengakomodir suatu lembaga Negara bernama Mahkamah Konstitusi.
Menurut Jimly Asshiddiqie, keber adaan Mahkamah Konstitusi banyak di pakai ter- utama di Negara-negara yang sedang men- galami perubahan dari sistem pe merin- tahan Negara yang otoritarian men jadi Negara yang sistem pemerin tahan nya demo kratis,  dan ditempatkan sebagai ele- men penting dalam sistem pe merin tahan Negara konstitusional mo dern. Pem- bentukan Mahkamah Konstitusi sebagai peng adilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang men dasari atau melandasi kegiatan Negara serta se-
3 Bagir Manan,  Loc.Cit. Lihat juga Bambang Widjojanto,  Saldi Isra,  dan Marwan Mas (Edi), Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,  2002),  hlm. xii-xiii
4 Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi (Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi,  2003),  hlm. xi
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
252~264
bagai parameter untuk mencegah Negara bertindak secara tidak konsti tusional 5 .
Selanjunya menurut Estiko dan Suharto Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewe- nangan mengadili,  sedangkan secara ke- lem bagaan atau tata organisasi, keber- adaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak tergantung pada/atau berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan per- adilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman,  yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Hal ini sejalan dengan ajaran Trias Politica dari Montesquieu yang meng- ingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga. Pada ajaran Trias Politica ter- sebut, menurut Bagir Manan 6 terdapat checks and balances yang berarti dalam hubungan antar lembaga Negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam konstitusi.
Menurut ketentuan Pasal 24C Per- ubahan Ketiga UUD 1945 Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Mahkamah Konsti- tusi memiliki peranan yang strategis ter- hadap perimbangan kekuasaan ( checks and balances ) antarlembaga Negara dalam
5 Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi),  Mahka- mah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konsti- tusi (Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI,  Agarino Abadi,  2003),  hlm. xi
6 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta : FH UII Press,  2003),  hlm. 15-16
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu sebagai penjaga atau pengawal kontitusi. Hal ini secara tegas dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,  bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi dan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara,  serta merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketata negaraan di masa lalu.
Sehingga setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan Susunan kekua- saan Negara yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga forum antara DPR dan DPD,  DPA di hapus kare- na dilihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pen- gawasan. Aturan tentang BPK ditambah, selain itu UUD 1945 setelah perubahan menampakkan lembaga-lembaga baru ter- diri dari Komisi Pemilihan Umum,  Bank Indonesia,  ditambah juga Lembaga Kekua- saan yaitu : Mahkamah Agung,  Mah- kamah Konstitusi,  dan Komisi Yudisial.
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini hendak menguji Kedudukan dan Wenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem keta- tanegaraan Republik Indonesia Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada pe- nelitian ini,  sering kali hukum dikonsep- sikan sebagai apa yang tertulis dalam per- aturan perundang-undangan ( Law in book ) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang me rupakan pato- kan berperilaku masya rakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguh- nya hukum juga dapat dikonsepkan seb- agai apa yang ada dalam tindakan ( Low in action ). Low in book adalah hukum yang se-
Ad. Basniwati  | Kedudukan dan Wenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan ........
harusnya berjalan sesuai harapan, keduan- ya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan  masya rakat.
Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.

## PEMBAHASAN
A. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK)
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsi- nya ide MK ( Constitutional Court ) dalam aman demen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana diru- muskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C,  dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pem- bentukan  MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ken- egaraan modern yang mun cul di abad ke- 20.
Ketentuan umum mengenai Mahkamah Konstitusi ini dalam UUD 1945 dican- tumkan dalam Pasal 7B ayat (1),  (3),  (4), (5),  dan Pasal 24 ayat (2),  Pasal 24C ayat (1),  (2),  (3),  (4),  (5),  dan ayat (6) seb- agai hasil perubahan ketiga UUD 1945 pa- da tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil pe- rubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Berdasarkan Aturan Peralihan ini- lah, Mahkamah Konstitusi Republik Indo- nesia benar-benar dibentuk sebelum tang- gal 17 Agustus 2003. Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai mahkamah ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang No. 24 Ta- hun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(LN-RI Tahun 2003 No. 98,  dan TLN-RI No. 4316),  dan Keputusan Presiden yang menetapkan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia ditetapkan pada tang- gal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003.
Dengan telah terbentuk dan berfungsi- nya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme peng ujian konstitusionalitas oleh lembaga per adilan yang tersendiri dapat diseleng garakan den- gan sebaik-baiknya. Namun, dalam Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 ditentukan pula bahwa “Mahkamah Konstitusi diben- tuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum di bentuk segala ke- wenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Artinya, sejak disah kannya nas- kah Perubahan Keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, ke- wenangan judisial untuk me  laku kan pen- gujian konstitusional ( constitutional re- view ) itu sudah berlaku dan untuk semen- tara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi Sementara.
B. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah  untuk mengawal ( to guard ) konsti- tusi agar dilaksanakan dan di hormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konsti tusi. Bahkan di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelind- ung ( protector ) konstitusi. Sejak di- inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945,  bah- wa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia ( funda- mental rights ) juga benar adanya. 7
7 Maruarar Siahaan, Op.Cit .,  hlm. 11
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 252~264
Dalam penjelasan Undang-Undang No- mor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut 8 :
“…salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerin- tahan Negara yang stabil,  dan juga merupakan koreksi terhadap peng- alaman kehidupan ketata negaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.
Lebih jelas Jimly Asshiddiqie meng- uraikan:
“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksi- kan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konsti- tusional di tengah kehidupan masya- rakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konsti- tusi dihormati dan dilaksa nakan oleh semua komponen Negara secara kon- sisten dan bertanggung jawab. Di ten- gah kelemahan sistem konstitusi yang ada. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlang- sungan bernegara dan bermasya- rakat”. 9
8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum.
9 Cetak Biru,  Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya,  Sekretariat Jenderal MKRI,  2004. hlm. Iv. Seperti dikutip oleh Maruarar Siahaan,  Op.Cit.,  hlm. 12
Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang- kadang kabur. Akan tetapi,  yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.
Lembaga Negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menaf\sirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi,  yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mah- kamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.
Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Un- dang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Memutus sengketa kewenangan lemba- ga negara yang kewenangannya diberi- kan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4.  Memutus perselisihan tentang hasil pe- milihan umum.
Sedangkan kewajiban yang sekaligus ke- wenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
Ad. Basniwati  | Kedudukan dan Wenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan ........
putusan atas pendapat DPR bahwa Pre- siden dan/atau Wakil Presiden diduga:
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :
a.  pengkhianatan terhadap negara,
b.  korupsi,
c. penyuapan,
d.  tindak pidana berat lainnya;
2.  atau perbuatan tercela,  dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden se- bagai mana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945.
Selanjutnya lebih terperinci Menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang me- ngadili pada tingkat pertama dan ter- akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter- hadap  Un da ng-Undang  Dasar,  memu tus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,  memutus pem- bubaran partai politik,  dan me mutus perselisihan tentang hasil pe milihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Per- wakilan Rakyat mengenai dugaan pe- lang garan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya Secara khusus,  wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitu- si dengan rincian sebagai berikut :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang me- ng adili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Memutus sengketa kewenangan lem- baga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.  Memutus pembubaran partai politik; dan
d.  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Per- wakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah me- lakukan pelanggaran hukum berupa pe- ngkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan,  tindak pidana berat lain- nya,  atau perbuatan tercela,  dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden se- bagai mana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indo- nesia Tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
a.  Pengkhianatan  terhadap  Negara  adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
b.  Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagai- mana diatur dalam undang-undang;
c.  Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d.  Perbuatan  tercela  adalah  perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden;
e.  Tidak lagi memenuhi syarat sebagai
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 252~264
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang diten- tukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.
Sedangkan Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan :
4. Mahkamah Konstitusi berwenang me- ng adili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repu- blik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
c.  Memutus pembubaran partai politik; dan
e.  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Selain kewenangan sebagaimana di- maksud pada ayat (1). Mahkamah Konsti tusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Pre siden diduga telah melakukan pe- lang garan hukum berupa peng khia- natan terhadap Negara,  korupsi,  pe- nyu apan,  tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela,  dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 menetapkan ketentuan Pasal 7B ayat (1),  (3),  (4),  dan ayat (5); Pasal 24 ayat (2); dan Pasal 24C ayat (1),  (2),  (3),  (4),  (5),  dan ayat (6). Sedangkan Perubahan Keempat pada tahun 2002 mengadopsi ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan :
“Mahkamah Konstitusi dibentuk se- lambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewena- ngannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
Sedangkan Pasal 7B ayat (1),  (3),  (4), dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :
(1)Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan per mintaan kepada Mahkamah Konsti- tusi untuk memeriksa,  meng adili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2)Pengajuan permintaan Dewan Per- wakilan Rakyat kepada Mahkamah Konsti tusi hanya dapat dilakukan den- gan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Per wakilan Rakyat yang hadir dalam sidang pari- purna yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)Mahkamah Konstitusi wajib meme- riksa,  mengadili,  dan memutus dengan se adil-adilnya terhadap pendapat De- wan Perwakilan Rakyat tersebut  paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
(4)Apabila Mahkamah Konstitusi me- mutus kan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa peng khia- natan terhadap Negara, korupsi,  penyu-
Ad. Basniwati  | Kedudukan dan Wenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan ........
apan, tindak pidana berat lain nya,  atau perbuatan tercela,  dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Pre- siden tidak lagi memenuhi syarat seb- agai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelengg- arakan sidang paripurna untuk mene- rus kan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ke pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan per- adilan umum,  lingkungan peradilan agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Neg- ara,  dan oleh sebuah Mahkamah Kon- stitusi.”
Selanjutnya berdasarkan  Pasal 24 C yang berisi 6 ayat berbunyi sebagai berikut:
(1)Mahkamah Konstitusi berwenang men- gadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter hadap Und- ang-Undang Dasar,  me mu tus sengketa kewenangan lembaga Negara yang ke- wenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar,  memutus pem bubaran partai politik, dan me mutus perselisi- han tentang hasil pe milihan umum.
(2)Mahkamah Konstitusi wajib mem beri- kan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai  dugaan pe langgaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Un- dang Dasar.
(3)Mahkamah Konstitusi mempunyai Sem- bilan orang anggota hakim konsti tusi yang ditetapkan oleh Presiden,  yang di- ajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(4)Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
(5)Hakim konstitusi harus memiliki integ- ritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,  negarawan yang menguasai kon- sti tusi dan ketatanegaraan,  serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.
(6)Pengangkatan dan pemberhentian ha- kim konstitusi,  hukum acara serta ke- ten tuan lainnya tentang Mahkamah Kon  sti tusi diatur dengan undang- undang.
1.  Susunan Organisasinya
Perlu diperhatikan juga Di samping fungsi dan kewenangan Mahkamah Kon- sti tusi akan tetapi susunan organisasinya jelas sangat penting,  karena  kaitn dengan susunan organisasi ini adalah menjelaskan tentang jumlah susunan anggota,  yang ter- diri dari sembilan Hakim Konstitusi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C,  ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :
“Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konsti- tusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung,  tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”

## Pada ayat (4) juga ditentukan :
“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”.
Ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Un- dang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :
Mahkamah Konstitusi mempunyai Sem- bilan orang anggota Hakim Konstitusi
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
252~264
yang ditetapkan dengan Keputusan Pre- siden.
(1)Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap ang- gota,  dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi.
(2)Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun.
(3)Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mah- kamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  rapat pemi- lihan Ketua dan Wakil Ketua Mah- kamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pe- milihan Ketua dan Wakil Ketua sebagai- mana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.
Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (5) Undang-undang Dasar  Tahun 1945 :
“Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,  adil,  negarawan yang me- nguasai konstitusi dan ketata- negaraan,  serta tidak merangkap se- bagai pejabat Negara.”
Pada ayat (6) ditentukan pula :
“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi,  hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang- undang.”
Dari ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut,  untuk menjadi hakim konsti tusi,  seseorang haruslah : (i) me- miliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (ii) adil; dan (iii) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata- negaraan. Ketiga hal itulah yang dirinci sebagai syarat hakim konstitusi menurut
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Ta- hun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu,  dapat dikatakan bahwa hakim konstitusi merupakan satu-satunya pejabat Negara yang dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang disebutkan secara eksplisit sebagai negarawan. Presiden, Wakil Presiden,  Menteri, anggota dan pim pinan DPR,  MPR,  dan DPD,  pim- pinan dan anggota BPK ataupun para Hakim Agung adalah pejabat tinggi Negara yang tidak harus merupakan negarawan. Tetapi hakim konstitusi dipersyaratkan harus negarawan.
Persyaratan untuk diangkat menjadi hakim konstitusi seperti dimaksud di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu bahwa calon hakim konstitusi itu adalah:
1)  Warga Negara Indonesia.
2)  Berpendidikan sarjana hukum.
3)  Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan.
4)  Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
5) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,  dan
6)  Memunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun.
Setiap Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,  jelas harus berstatus Warga Negara Indonesia. Karena para anggota Mahkamah Konstitusi itu adalah hakim,  maka syarat pendidikan sarjana hukum juga logis. Demikian pula syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,  ataupun syarat tidak sedang dinyatakan pailit, juga dapat di-
Ad. Basniwati  | Kedudukan dan Wenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan ........
anggap sudah seharusnya demikian. Namun,  syarat usia sekurang-kurangnya 40 tahun dan syarat pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun masih dapat diperdebatkan,  terutama jika di kait kan dengan kualifikasinya sebagai negarawan yang memunyai integritas dan kepribadian yang tak tercela,  adil,  serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Apakah seorang yang baru berusia 40 tahun dapat diharapkan menjadi seorang negarawan seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
2.  Hakikat,  Tugas dan Kewenangannya
Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,  Mahkamah Konstitusi ber- wenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter- hadap undang-undang dasar,  memutus seng keta kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Un- dang-Undang Dasar, memutus pem bu- baran partai politik,  dan memutus perseli- sihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu,  Pasal 24C ayat (2) menam- bahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden me- nurut Undang-Undang Dasar. Kewa jiban ini secara timbal balik juga berisi ke- wenangan Mahkamah Konstitusi untuk me mutus perkara yang dimaksud, se hingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Kon- stitusi memiliki lima bidang kewenangan peradilan,  yaitu :
1) Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang
2) Peradilan sengketa kewenangan kon- sti  tusional  lembaga  Negara.
3) Peradilan perselisihan hasil pemi- lihan umum.
4) Peradilan pembubaran partai politik; dan
5) Peradilan atas pelanggaran oleh Pre siden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3.  Pengujian Undang-Undang
Pengujian undang-undang menempat- kan undang-undang sebagai objek per- adilan, yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan Undang- Undang Dasar, maka sebagian materi atau- pun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. 10 Pemeriksaan pengujian undang-undang dapat dilakukan secara materiil ( materiile toetsing ) atau secara formal ( formele toetsing ). 11 Jika pengujian dilakukan atas materi undang-undang, maka hal itu dapat disebut pengujian materiil. Misalnya,  pengujian atas proses prosedural terbentuknya undang-undang itu ataupun atas proses administratif peng- undangan dan pemberlakuannya untuk umum yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun prosedur menurut undang-undang yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar,  dapat disebut sebagai pengujian yang bersifat formil.
Sifat formil dalam pengujian itu sendiri dapat terkait dengan : (i) apakah bentuk atau format undang-undang yang dibentuk sudah tepat menurut Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-unda- ngan berdasarkan Undang-Undang Dasar; (ii) sejauh mana prosedur yang ditempuh dalam proses pembentukan undang-und- ang memang ditaati,  (iii) apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang memang berwenang untuk itu; dan (iv) apakah prosedur peng- undangan dan pemberlakuannya sesuai
10 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang ,  Setjen dan Kepaniteraan NKRI, Jakarta,  2005. Baca juga Modul Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,  Op.Cit.
11 Lihat juga Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia ,  Alumni,  Bandung,  1997
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
252~264
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan ber- dasarkan Undang-Undang Dasar.
Dalam bahasa Inggris,  konsep peng- ujian peraturan perundang-undangan ini biasa dikaitkan dengan istilah judicial re- view atau dalam bahasa Belanda dengan istilah toetsingsrecht yang berarti hak me- ng uji atau hak uji. Seperti penulis gambar- kan dalam berbagai buku,  seperti buku Model-Model Pengujian Konstitusional di Ber bagai  Negara. 12 Di Indonesia ber- kembang luas kesalahpengertian dalam memahami makna istilah-istilah judicial review dan toetsingsrecht itu. Oleh karena itu, kita perlu membedakan pengertian pengujian itu dari berbagai seginya. Per- tama,  pengujian dari segi subjeknya terdi- ri atas : (i) pengujian oleh lembaga ekseku- tif yang dapat disebut executive review ; (ii) pengujian oleh lembaga legislatif dapat disebut legislative review ; (iii) pengujian oleh lembaga peradilan disebut judicial re- view .
Kedua,  dari segi objeknya,  pengujian dalam arti “review ” dalam bahasa Inggris dapat terdiri atas (i) pengujian terhadap norma konkrit berupa keputusan-ke- putusan yang bersifat administratif yang dalam bahasa Belanda biasa disebut bes- chikking ,  disebut sebagai judicial review juga seperti yang dikenal dalam sistem per- adilan Tata Usaha Negara di Indonesia; (ii) pengujian terhadap norma konkrit berupa putusan pengadilan,  dalam bahasa Inggris juga biasa disebut judicial review ,  yaitu :
(a) review atas vonis pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat banding;
(b) review atas vonis pengadilan tingkat banding oleh pengadilan kasasi; dan (c) re- view atas vonis pengadilan kassi oleh Mah- kamah Agung sendiri,  yaitu melalui me- kanisme Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa yang dalam baha-
12 Jimly Asshiddiqie,  Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,  Op.Cit.
sa Inggrisnya juga disebut judicial review . Kedua jenis judicial review di atas sama-sa- ma merupakan bentuk abstract judicial re- view .
Abstract judicial review itulah yang kita kenal dengan istilah pengujian undang- undang dan peraturan perundang-un- dangan di bawah undang-undang dalam sistem hukum di Negara kita. Istilah- istilah tersebut di atas berbeda dari istilah toetsingsrecht yang berasal dari konsep hukum Belanda. Istilah toetsingsrecht itu berarti hak untuk menguji atau hak uji yang sering diidentikkan dengan per- kataan judicial review ,  padahal berbeda. Yang idenitk adalah toetsing dan review , sedangkan kata recht menunjuk kepada pengertian hak untuk menguji yang dapat diberikan oleh sistem hukum di masing- masing Negara kepada lembaga mana saja. Kebetulan di dalam sistem hukum Belanda tidak dikenal adanya mekanisme pe- ngujian konstitusionalitas atas undang- undang produk parlemen. Produk per- aturan yang dapat diuji abstrak dalam sistem hukum Belanda hanya peraturan di bawah undang-undang saja. Sebelum refor- masi,  sistem hukum Indonesia juga mirip dengan Belanda,  yaitu tidak menge nal pe- ngujian atas konstitusionalitas und ang- undang.
Namun,  sekarang setelah reformasi, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang- undang,  sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang ter- hadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian,  berdasarkan UUD 1945 dewasa ini,  sistem hukum Republik Indonesia mempraktikkan proses pengujian norma yang bersifat abstrak secara sepenuhnya. Maksudnya tidak lain adalah agar ke- seluruhan sistem norma hukum dalam Negara hukum Republik Indonesia benar-
Ad. Basniwati  | Kedudukan dan Wenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan ........
benar mencerminkan cita-cita hukum atau rechtsidee yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana Negara hukum yang demokratis dan sekaligus Negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau consti tusional  democracy ,  lihat Jimly Asshi ddiqie,  Konstitusi dan Konstitusi- onalitas Indonesia,  Kompress,  Jakarta, 2004. Lihat juga John Ferejohn and Pasquale Pasquino, Rule of Democracy and Rule of Law, dalam Jose Maria Maravall and Adam Przeworksi eds. Democracy and the Rule of Law,  Cambridge University Press,  2003,  hlm. 242-260

## SIMPULAN
Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang mandiri di
bidang yudisial berimplikasi terhadap Mah  kamah Agung,  jika sebelumnya kedu- dukan Mahkamah Agung adalah Badan Peradilan tertinggi yang membawahi se- luruh Pengadilan di Negara Republik Indonesia,  kini ada satu badan peradilan yang tidak berada di bawah, bahkan kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi bah- kan,  Mahkamah Konstitusi melalui kewe- nangan konstitusionalnya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang,  dapat menunda pelaksanaan kewenangan Mah- kamah Agung dalam menguji Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang terhadap Undang- Undang.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan
Keempat ,  Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Asshiddiqie,  Jimly. 2006. Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara , Kompress,  Jakarta. Asshiddiqie,  Jimly. 2005. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang , Pusat Study Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Azhary,  M. Tahir. 1992. Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam,  Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini . Jakarta : Bulan Bintang.
Estiko,  Didit Hariadi,  dan Suhartono (Ed). 2003. Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi , Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI,  Agarino Abadi.
Huda,  Ni’matul. 2003. Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945 . Yogyakarta : FH UII Press.
Kusnardi,  M. dan Bintan R. Saragih. 1994. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945 . Jakarta : Gramedia. Lampung Post (Lampung). 10-11 Agustus 2003. Logeman,  J.H.A. 1975. Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Judul Asli : Over de Theorie van een Stellig Staats Recht , 1948). Diterjemahkan oleh Makkatutu dan J.C. Pengkerego. Jakarta : Ichtiar Baru-Van Huove.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
252~264
Manan,  Bagir. 2003. Teori dan Politik Konstitusi . Yogyakarta : FH UII Press.
Mertokusumo,  Sudikno,  dan A. Pitio. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum,  Kerj Sama antara Konsorsium Ilmu Hukum ,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  dan The Asia Foundation. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Nusantara Abdul Hakim G. 1998. Politik Hukum Indonesia . Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Panggabean,  Henry P. 2001. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Sri Soemantri. 1997. Hak Uji Material di Indonesia ,  Alumni,  Bandun. Wahyono,  Padmo. 1987. Kamus Tata Hukum Indonesia . Jakarta. Ind. Hill-Co.
Widjojanto,  Bambang,  Saldi Isra,  dan Marwan Mas (Ed.). 2002. Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRRI/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPRRI/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman..
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.