## UPAYA PENANGANAN GANGGUAN KESEHATAN MENTAL DI PROVINSI GORONTALO
Mental Health Disorders Treatment Effort in The Gorontalo Province

## Lukman Nul Hakim
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
SekretariatJenderal DPR-RI
Naskah diterima: 23 Februari 2012 Naskah diterbitkan: 18 Juni 2012
Abstract: Gorontalo  is  one  of  the  youngest  provinces  in  Indonesia.  As  a  new  province Gorontalo is facing problems of public service infrastructure, including those to manage the mental health problems. This research tries to find out how the local government of Gorontalo manages to solve all the problems despite the limitations. Method of literature review and in-depth interview has been used to find the answer for the two research questions: how the local government of Gorontalo manage the mental health problem? And what ought to be done so that mental health issue can be managed properly? Researcher found that the province health service has listed people with severe mental health problem from each municipality and give them haloperidol medicine. Unfortunately all those actions is thanks to the special program from Ministries of health (center government), not the initiative from the local government. The State should therefore propose a bill to force the local government to pay more attention to the mental health problem.
Keywords : Gorontalo province, mentalhealth, mental health legislation.
Abstrak: Gorontalo  adalahsalah  satu  provinsi  termuda  di  Indonesia.  Sebagai  provinsi  baru Gorontalo  menghadapi  masalah  infrastruktur  pelayanan  publik,  termasuk  masalah  kesehatan mental.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengetahui  bagaimana  pemerintah  daerah  Gorontalo berhasil  menyelesaikan  masalah  kesehatan  mental  tersebut  meskipun  dengan  berbagai keterbatasan. Metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka dan wawancara mendalam digunakan  untuk  menemukan  jawaban  atas  dua  pertanyaan  penelitian  berikut:  bagaimana Pemerintah  Daerah  Gorontalo  menangani  permasalahan  gangguan  kesehatan  mental  di wilayahnya? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar orang dengan masalah mental dapat lebih tertangani dengan baik? Berdasarkan kajian ini ditemukan bahwa terdapat penduduk yang mengalami kesehatan mental dan telah mendapat pengobatan medis dengan obat haloperidol. Pengobatan tersebut berkat program khusus yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, bukan inisiatif dari pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu negara harus membuat regulasi untuk memaksa pemerintah daerah agar lebih memperhatikan masalah kesehatan mental.
Kata kunci : Provinsi Gorontalo, penanganan kesehatan mental.

## Pendahuluan
Gorontalo  merupakan  salah  satu provinsi  termuda  di  Indonesia,  yang dibentuk  pada  tanggal  16  Februari  2001. Provinsi ke-32 di Indonesia ini merupakan hasil  pemisahan  dari  Provinsi  Sulawesi Utara.  Sebagai  provinsi  baru,  Gorontalo dihadapkan  pada  permasalahan  belum memadainya  sarana  dan  prasarana pendukung  pelayanan  masyarakat.  Salah satunya  adalah  sarana  dan  prasarana untuk  penanganan  masyarakat  dengan gangguan  kesehatan  mental  atau  disebut juga kesehatan jiwa. 1 Gangguan kesehatan jiwa yang masif di masyarakat memberikan dampak luas terhadap kinerja suatu negara. Albert  M.,  dkk.  (dalam  Hakim,  2010) menuliskan  bahwa  gangguan  kesehatan jiwa  mengakibatkan  disabilitas  yang akan  memengaruhi  indeks  pembangunan manusia (Human  developmental  Index/ HDI) dan  kemampuan  daya  saing  bangsa Indonesia. Menurut data World Economic Forum 2 , posisi daya saing Indonesia tahun 2011-2012 berada pada urutan ke 46 dari 142 negara yang disurvei, turun 2 digit dari tahun sebelumnya. Dengan posisi ini maka Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang  menempati  urutan  ke-2,  Malaysia (21), Brunei Darussalam (28), dan Thailand (39). Banyak  faktor  yang  berkontribusi terhadap rendahnya daya saing Indonesia, dan kesehatan mental dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat lajunya pembangunan  sosial bangsa Indonesia dan
1 Kata Mental dan Jiwa dalam tulisan ini digunakan secara  bergantian.  Secara  umum  penulis menggunakan kata mental, karena kata itu yang digunakan  secara  internasional.  Akan  tetapi dalam literatur perbukuan di Indonesia sering kali digunakan kata Jiwa.Untuk kutipan maka penulis harus menulis sesuai tulisan yang dikutip.
2 “ The  Global  Competitiveness  Index ”,  World Economic Forum, diakses pada 7 Agustus 2012.
mengganggu  target  pencapaian  visi  misi nasional. Ketika gangguan mental terjadi hanya pada individu maka masalah tersebut hanya  menghambat  potensi  satu  orang, akan  tetapi  ketika  masalah  gangguan mental  ini  menjadi  kolektif,  maka  akan memperlambat  kemampuan  Indonesia, sehingga menjadikan daya saing Indonesia menjadi rendah.
Sementara  itu,  penyelenggaraan kesehatan di daerah juga tidak terlepas dari kebijakan kesehatan di pusat. Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai undang- undang  tentang  kesehatan  jiwa/  mental. Dalam  Naskah  Akademik  Qanun  Aceh tentang  Kesehatan  Jiwa  yang  disusun oleh Kelompok Advokasi Kesehatan Jiwa Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas  Indonesia,  dituliskan  bahwa hingga  tahun  2005  sekitar  78%  negara di  dunia  telah  memiliki  perundangan kesehatan  jiwa,  sedangkan  Indonesia bukan merupakan salah satu dari negara- negara tersebut.
Berdasarkan  Riset  Kesehatan  Dasar tahun  2007,  Gorontalo  dinyatakan  sebagai provinsi dengan urutan kedua untuk kategori provinsi  dengan  jumlah  penduduk  yang mengalami gangguan emosi, sebesar 16,5%. Posisi  pertama  ditempati  oleh  Provinsi Jawa  Barat  dengan  20,0%,  dan  peringkat ketiga  Provinsi  Sulawesi Tenggara  dengan 16,0%. Kondisi-kondisi di atas merupakan realitas  yang  harus  dibenahi  oleh  Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  penelitian  ini  untuk  menjawab pertanyaan  berikut:  1)  Bagaimana Pemerintah Daerah Gorontalo menangani permasalahan gangguan kesehatan mental di  wilayahnya?  dan  2)  Hal-hal  apa  saja yang  harus  dilakukan agar  orang  dengan masalah  mental  dapat  lebih  tertangani dengan baik?
Dalam  upaya  menjawab  pertanyaan- pertanyaan di atas peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data  sekunder  dari  buku,  koran, dan  internet.  Peneliti  juga  melakukan pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam  dan  observasi  dilapangan. Keseluruhan  data  tersebut  kemudian diolah  dengan  pendekatan  deskriptif analitis  yaitu  dianalisa  berdasarkan  data- data yang tersedia secara detail.

## Sarana Prasarana Kesehatan
Salah  satu  indikator  pembangunan  di bidang  kesehatan  adalah  tersedianya  sarana dan  prasarana  kesehatan  yang  bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan  Pusat  Kesehatan  Masyarakat atau  Puskesmas  di  Provinsi  Gorontalo  dari tahun 2006 hingga 2010 meningkat dengan pesat. Peningkatan jumlah Puskesmas antara tahun 2006 hingga 2010 yaitu mulai dari 21, 51,  73,  74,  dan  84  unit.  Ditambah  dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 257 unit,  Puskesmas  Keliling  (Pusling)  darat 82  unit  dan  Pusling  air  4  unit.  Sarana  dan prasarana kesehatan tersebut untuk melayani 1.038.585  penduduk.  Sehingga  rasio Puskesmas  per  100.000  penduduk  adalah sebesar  7,95,  berarti  1  puskesmas  untuk melayani 12.578 orang.
Sedangkan  untuk  Rumah  Sakit,  per tahun  2010  di  Provinsi  Gorontalo  telah didirikan enam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan jumlah tempat tidur (TT) sebanyak  826.  Keenam  Rumah  Sakit  itu adalah  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD),  Rumah  Sakit  Umum  (RSU) Prof.  Dr.  Aloe  Saboe  Kota  Gorontalo, BLUD  RSU  Dr.  M.  M.  Dunda,  RSUD Tani  dan  Nelayan  Kabupaten  Boalemo, RSUD  Pohuwato,  RSUD  Toto  Kabila, dan  RSUD  Tombulilato.  Untuk  Upaya Uelayanan  Kesehatan  yang  Bersumber
Daya  Masyarakat  (UKBM)  di  Provinsi Gorontalo  per  tahun  2010  terdapat  1225 unit posyandu, 338 Polindes/ Poskedes dan 348 desa siaga. Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di bidang  kesehatan  dibedakan  dalam  tujuh jenis, yaitu: medis, perawat-bidan, farmasi, gizi,  sanitasi,  kesehatan  masyarakat  dan teknis  medis.  Untuk  tenaga  medis,  di Provinsi  Gorontalo  terdapat  330  orang yang terdiri dari 58 orang dokter spesialis, 242 dokter umum, dan 30 orang dokter gigi. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk adalah  22,9.  Angka  ini  masih  rendah dibandingkan  dengan  indikator  Indonesia Sehat  2010  yang  mencanangkan  rasio  40 untuk  dokter  umum.  Untuk  tahun  2010, jumlah  perawat/  bidan  sebanyak  1951 orang, farmasi 157 orang, gizi 259 orang, sanitasi  228  orang,  kesehatan  masyarakat 372 orang dan teknisi medis 69 orang.

## Gangguan Kesehatan Mental di Provinsi
Gorontalo
Berdasarkan  hasil  riset  kesehatan dasar  tahun  2007,  untuk  gangguan  mental emosional,  Provinsi  Gorontalo  menempati peringkat  nasional  tertinggi  kedua  dengan 16,5%.  Posisi  tertinggi  ditempati  Jawa Barat  dengan  20,0%  dan  peringkat  ketiga adalah  Sulawesi  Tenggara  dengan  16,0%. Penyumbang  terbesar  atas  tingginya  angka gangguan  mental  emosional  di  Gorontalo disebabkan tingginya perilaku mengonsumsi minuman  beralkohol  di  dua  wilayah perbatasan Gorontalo, yaitu yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. 3 Sedangkan perilaku mengonsumsi minuman alkohol dan merokok merupakan kebiasaan tidak sehat yang berhubungan dengan depresi dan  kecemasan  (Lukman,2010).  Perilaku
3 Berdasarkan  data  hasil  wawancara  dengan Kepala  Seksi  Pelayanan  Kesehatan  Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
mengonsumsi  minuman  beralkohol  masuk dalam kategori gangguan seperti tertulis dalam buku panduan the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) , yang dipublikasikan  oleh American  Psychiatric Association .  Buku  ini  merupakan  rujukan utama untuk para psikiater dan psikolog klinis untuk  mendiagnosis  kelainan/  gangguan/ penyakit mental.
Fakta  lain  adalah  data  dari  Dinas Kesehatan  Provinsi  Gorontalo  bahwa  di enam kabupaten/ kota di Provinsi Gorontalo terdapat  96  orang  penderita  gangguan kejiwaan  berat  dan  65  orang  diantaranya mengalami pemasungan.
Dalam bukunya ‘ Abnormal Psychology and  Modern  Life’ (Carson  dkk.,  1996) menuliskan  bahwa  orang-orang  yang mempunyai  gangguan  kejiwaan mood (mood  disorder), masuk  dalam  kategori orang  yang  berisiko  tinggi  melakukan bunuh diri. Selain penderita mood disorder, orang yang rentan untuk melakukan bunuh diri  juga  adalah  orang  yang  mengalami perpisahan  atau  bercerai,  orang  yang lanjut usia, pecandu alkohol, dan penderita schizophrenia . Bunuh  diri  juga  rentan  terjadi  pada anak-anak  yang  orang  tuanya  bercerai, meninggal atau berpisah, atau jika seorang
anak berada dalam lingkungan rumah yang melecehkan,  lalai,  dan  semrawut.  Temuan lain  adalah,  enam  hingga  delapan  persen orang yang mencoba melakukan bunuh diri mempunyai sejarah anggota keluarga yang bunuh diri. Lebih jauh menurut Berman & Jobes  (dalam  Carson  dkk.,  1996)  melihat aksi  bunuh  diri  melalui  media  berakibat pada  meningkatnya  kasus  bunuh  diri  pada remaja,  hal  ini  disebabkan  remaja  mudah terpengaruh  oleh  sugesti  dan  remaja mempunyai  kecenderungan  berperilaku meniru (imitative) . Jumlah  kasus  bunuh  diri  di  Provinsi Gorontalo meningkat dari tahun ke tahun.
Berikut data kasus bunuh diri di Provinsi Gorontalo antara tahun 2009 s.d 2011. 4 Grafik di atas menunjukan peningkatan yang  mengkhawatirkan.  Pada  tahun  2009 terjadi 4 kasus, dan menjadi 6 kasus di tahun 2010, dan 7 kasus pada tahun 2011. Secara persentase antara tahun 2009 dan 2010 terjadi peningkatan sebesar 11% jumlah orang yang melakukan  bunuh  diri.  Sedangkan  antara tahun  2010-2011  peningkatannya  sebesar 6%.
4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo dan wawancara dengan AKP Sahrul SH.

## Grafik 1. Data Kasus Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Gorontalo
Secara nasional fenomena bunuh diri juga  mempunyai  kecenderungan  yang meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Menurut WHO  untuk  Jakarta  angka  bunuh  diri meningkat  dari  112  kasus  pada  tahun 1996 menjadi 146 pada tahun 1998. Ada peningkatan sebesar 13,1% perilaku bunuh diri  dalam  rentang  dua  tahun  tersebut. Diduga peningkatan tersebut dikarenakan krisis moneter yang mengalami puncaknya di  Indonesia  pada  tahun  1998.  Kasus bunuh  diri  di  Jakarta  pada  tahun  2008 dan  2009  masing-masing  sebanyak  102 kasus. 5 Fenomena tingginya kasus bunuh diri ini juga terjadi di Bali, antara Januari- September  2010  saja  di  Bali  telah  ada 146 kasus. Daerah lain yang mempunyai banyak  kasus  bunuh  diri  adalah  Gunung Kidul, pada tahun 2007 terjadi 31 kasus, tahun 2008 sebanyak 29 kasus, dan tahun 2009  juga  sebanyak  29  kasus. 6 Adapun urutan modus bunuh diri di Indonesia yang sering digunakan –dari yang paling sering hingga  lebih  jarang–yaitu  gantung  diri, terjun bebas, potong urat nadi, membakar diri, minum racun, menceburkan diri, dan menembak diri (Hakim, 2011).
Hasil  temuan  data  di  Gorontalo mengonfirmasi  kecenderungan  yang  telah ada  mengenai  cara  bunuh  diri.  Sebanyak 94% pelaku bunuh diri memilih cara dengan
5 “Cinta,  Cara  Ampuh  Cegah  Bunuh
Diri,” http://news.detik.com/read/2011/ 02/21/150312/1575227/159/cinta-cara-ampuh- cegah-bunuh-diri, diakses pada 22 Juli2012.
6 Hasil  wawancara  dengan  Psikolog  RSUD
Wonosari.
gantung diri. Dari 17 kasus bunuh diri di Gorontalo,  16  diantaranya  menggunakan cara  gantung  diri,  dan  hanya  satu  dengan meminum racun (Data Kepolisian Daerah Gorontalo).
Berdasarkan data dari Polda Gorontalo tergambar  sebab-sebab  orang  melakukan aksi  bunuh  diri.  Penyebab  utama  adalah masalah  ekonomi,  dilanjutkan  dengan penyebab  stres,  kemudian  masalah  rumah tangga  (suami  memiliki  Wanita  Idaman Lain/WIL), putus cinta, dan karena pelaku bunuh diri menderita penyakit epilesi (ayan) (lihat Grafik 3). Data  Polda  Gorontalo  menunjukan gambaran penyebaran kasus bunuh diri di Provinsi  Gorontalo,  dengan  kasus  bunuh diri  tertinggi  terjadi  di  Kota  Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan 4 kasus. Sementara wilayah dengan kasus terkecil adalah Kabupaten Bone Bolango.
Upaya  Penanganan  Gangguan  Mental di Provinsi Gorontalo Pada  Dinas  Kesehatan  Provinsi Gorontalo,  bagian  yang  berhubungan langsung  dengan  penanganan  Orang dengan  Masalah  Kejiwaan  (ODMK) adalah  Seksi  Pelayanan  Khusus  (SPK). Seksi  ini  menangani  beberapa  hal  yaitu: gangguan  kejiwaan,  mata,  jamaah  haji, daerah  terpencil,  kesehatan  kerja.  Tupoksi Dinas  Kesehatan  (Dinkes)  melakukan sosialisasi  tentang  gangguan  kejiwaan, mendata anggota masyarakat yang memiliki
Grafik 2. Data Kasus Bunuh Diri di Provinsi Gorontalo
Aspirasi Vol. 3No. 1, Juni 2012
gangguan  kejiwaan,  kemudian  melakukan pengobatan. 7
Hingga saat ini, di Provinsi Gorontalo belum tersedia Rumah Sakit Jiwa. Pada masa pemerintahan Gubernur Fadel Muhammad, Pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai kebijakan untuk membangun Rumah Sakit Jiwa.  Namun  terkendala  oleh  beberapa hal: pertama, tidak adanya informasi yang adekuat  tentang  jumlah  dan  data-data pendukung terkait penderita gangguan jiwa di  Gorontalo; kedua, terbatasnya  jumlah sumber daya manusia, yaitu hingga saat ini Gorontalo tidak mempunyai satu orang pun tenaga psikiater ataupun psikolog klinis. Penanganan  ODMK  yang  telah dilakukan  oleh  Pemprov  Gorontalo  saat
7 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala  Dinas  Provinsi  Gorontalo,  Kasubdin
Pengendalian  Penyakit  dan  Penyehatan Lingkungan (P2PL) dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.
ini  lebih  dikarenakan  adanya  program dari  Kementerian  Kesehatan  pusat  yaitu
program  ‘Indonesia  Bebas  Pasung’. Dengan  adanya  program  ini  penanganan ODMK  dilakukan  dengan  penyuntikan obat haloperidol.
Berdasarkan  pengamatan  Dinkes Provinsi  Gorontalo,  faktor-faktor  yang menjadi  penyebab  utama  gangguan kejiwaan  adalah  faktor  kemiskinan, keturunan,  kegagalan  pernikahan  dan kegagalan  pendidikan.  Sedangkan  faktor yang  menghambat  penanganan  ada  dua, yaitu  ketiadaan  sumber  daya  manusia  dan minimnya anggaran.
Prevalensi  ODMK  di  Provinsi Gorontalo  cukup  tinggi.  Gorontalo menempati  peringkat  kedua  tertinggi setelah  Jawa  Barat  untuk  provinsi dengan  persentase  penduduk  yang memiliki  masalah  dengan  gangguan
Grafik 4. Penyebaran Kasus Bunuh Diri di Provinsi Gorontalo

## Grafik 3. Gambaran Penyebab Bunuh Diri
Lukman Nul Hakim, Upaya Penanganan Gangguan Kesehatan
mental  emosional,  sementara  untuk jenis  gangguan  kejiwaan  berat  telah teridentifikasi sebanyak 95 orang.
Dalam  rangka  program  ‘Indonesia Bebas Pasung’, sejak bulan November 2012 Dinkes Provinsi mendapatkan bantuan obat haloperidol  dari  Kementerian  Kesehatan Pusat. Untuk dapat mendistribusikan kepada penderita,  Dinkes  Kota  berusaha  membuat database penderita gangguan mental dengan bantuan  kecamatan  dan  kelurahan.  Teknis pengobatan  kemudian  dilakukan  sebulan sekali dengan mendatangi ke tempat-tempat penderita  pasung.  Kemudian  selama  12 bulan obat injeksi tersebut diberikan kepada
penderita dengan dosis setengah ampul. Permasalahan  selanjutnya  adalah penanganan  pasca  penyembuhan,  yaitu rehabilitasi. Menurut  Vikram Patel (2001) rehabilitasi merupakan suatu proses dalam membantu orang-orang menemukan jalan untuk kembali kepada kehidupan normal mereka  sebelum  mereka  sakit.  Beberapa hal  yang  dapat  dilakukan  dalam  proses rehabilitasi  ini  menurut  Patel  (2001) adalah sebagai berikut:
“Meyakinkan bahwa
penyakit mereka  benar-benar  dapat  diobati; merencanakan  rehabilitasi  bersama pasien dan keluarganya; menyarankan
berbagai kegiatan yang mungkin dapat pasien  lakukan  dan  menyenangkan baginya; ingatlah selalu kemampuannya sebelum ia sakit ketika merencanakan rehabilitasi;  lakukan  konseling  pada keluarga  pasien  sehubungan  dengan pengobatan  kepada  pasien  sebagai orang  dewasa  (artinya  biarkan  ia membuat keputusan sendiri); ajaklah ia untuk melakukan kontak sosial dengan orang lain, seperti dengan teman-teman, tetangga,  dan  saudara-saudara;  pasien dengan tipe religius, dapat dianjurkan mengikuti  kegiatan-kegiatan  spiritual selama tidak memengaruhi pengobatan medisnya;  rujuklah  pasien  ke
perusahaan lokal yang diketahui dapat memberikan  pekerjaan  bagi  orang- orang  dengan  keterbatasan;  rujuklah ia  untuk  pelatihan  kejuruan,  seperti bertukang  atau  keahlian  lainnya; monitor  kemajuan  secara  teratur,  dan gunakan pertemuan lanjutan ini dengan memberikan  konseling  kepadanya, sesuai  dengan  gangguan  kesehatan jiwanya  dan  kesulitan  hidup  yang mengganggunya.”
Penanganan  rehabilitasi  ODMK merupakan  ranah  tanggung  jawab  Dinas Sosial  (Dinsos).  Kepala  Dinsos  Provinsi
Tabel 1. Data Kepadatan Penduduk, Kasus Bunuh Diri dan Kasus Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Gorontalo
Wilayah Kepadatan Penduduk Kasus Bunuh Diri Kasus Gangguan Jiwa Berat Kota Gorontalo 2.822 4 39 Kabupaten Gorontalo 192 4 20 Kabupaten Gorontalo Utara 72 2 16 Kabupaten Bone Bolango 71 1 10 Kabupaten Boalemo 56 3 5 Kabupaten Pohuwato 30 3 6 Total 17 96
Gorontalo  menyadari  bahwa  belum  ada upaya  yang  cukup  untuk  rehabilitasi  di wilayah  kerjanya,  juga  belum  adanya upaya  sistematis  bersama  baik  di  antara beberapa  instansi  yaitu  dinkes  provinsi, dinkes  kabupaten/  kota,  dinsos  provinsi, dinsos  kabupaten/  kota,  dan  dinsos, RSUD,  maupun  pihak-pihak  lain  dalam upaya  penanganan  gangguan  kejiwaan. Idealnya  setelah  pasien  ditangani  oleh dinkesmaka  selanjutnya  dapat  diberikan penanganan oleh dinsos untuk membantu ODMK beradaptasi dengan lingkungan. Bentuk  kerjasama  yang  sudah dilakukan sejauh ini adalah ketika dinsos melakukan razia dan mendapatkan ODMK maka  akan  ditempatkan  ke  dalam  salah satu  ruang  di  panti  jompo.  Setelah  itu, dinsos  akan  menghubungi  dinkes  untuk memberikan penanganan secara medis. Menyadari  kurangnya  penanganan ODMK, sebagai bentuk upaya promotif dan preventif, RSUD Aloei Saboe telah bekerja sama  dengan  psikiater  asal  Manado  untuk mengisi  program  konsultasi  psikologis  di TVRI  Gorontalo  dan  di  radio.  Sedangkan upaya kuratif dilakukan RSUD bekerja sama dengan  psikiater  untuk  membuka  praktik di  RSUD  Aloei  Saboe  selama  seminggu dalam sebulan. Dalam upaya kuratif tersebut dinkes provinsi dibantu oleh semua dinkes kabupaten/  kota,  dengan  mendata  para ODMK  berat  dan  melakukan  intervensi berupa penyuntikan obat haloperidol.
Jaminan  kesehatan  untuk  ODMK di  Provinsi  Gorontalo  tergolong  dapat dikatakan  cukup  maju.  Pemerintah  daerah memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),  Jaminan  Kesehatan  Daerah (Jamkesda),  Jaminan  Kesehatan  Mandiri (Jamkesma),  dan  Jaminan  Kesehatan Semesta  (Jamkesta),  untuk  meng -cover penanganan gangguan kejiwaan. Sebenarnya  pemerintah  Provinsi
Gorontalo  telah  menganggarkan  5% Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) untuk kesehatan. Namun anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk  belanja  pegawai  daripada  untuk penanganan ODMK. Anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBD ini berlaku untuk layanan  kesehatan  secara  umum,  tidak ada  alokasi  penganggaran  khusus  untuk ODMK. Hal ini terjadi karena minimnya anggaran  akibat  lebih  banyak  digunakan untuk anggaran biaya rutin daerah seperti gaji pegawai.
Selain  itu,  di  dinkes  tidak  ada  pejabat struktural  yang  fokus  menangani  gangguan kejiwaan. Hanya ada SPK yang menangani hal- hal berikut: gangguan kejiwaan, mata, jamaah haji,  daerah  terpencil,  dan  kesehatan  kerja. Kepada dinkes dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tujuh orang staf, namun ternyata tidak ada staf yang mempunyai kekhususan keilmuan  sesuai  dengan  jenis  pelayanan  di SPK. Banyaknya jenis pelayanan yang harus dilakukan oleh satu orang pejabat membuat konsentrasi  penanganan  menjadi  terpecah dan  tidak  fokus.  Seharusnya  seksi  khusus ini dipecah dalam beberapa jabatan selevel, minimal  eselon  IV.  Dengan  adanya  jabatan khusus tersebut maka akan berdampak pada adanya anggaran yang sesuai dengan bidang pelayanan.
Simpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  perhatian  terhadap masalah psikologis di Provinsi Gorontalo masih  sangat  rendah.  Hal  ini  terlihat mulai  dari  anggaran  yang  dikhususkan untuk  penanganan  gangguan  kesehatan jiwa yang belum ada, serta belum adanya Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang mempunyai  keilmuan  khusus  seperti: dokter kejiwaan, psikolog klinis, dan lain- lain.  Bahkan  sampai  saat  ini  di  provinsi
Lukman Nul Hakim, Upaya Penanganan Gangguan Kesehatan
tersebut juga belum dilakukan upaya yang sistematis  untuk  menangani  masalah- masalah tersebut.
Kurangnya perhatian terhadap masalah kesehatan jiwa di daerah juga dikarenakan tidak  adanya  perhatian  dari  pemerintah pusat.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  tidak adanya  regulasi  yang  mengatur  khusus tentang kesehatan jiwa. Saat ini, kesehatan jiwa hanya diatur dalam Undang-undang tentang  Kesehatan  tahun  2009  bab  XXII pasal 204.

## Saran
Berdasarkan  permasalahan  yang telah diuraikan di atas, maka beberapa hal berikut  dapat  dijadikan  saran  perbaikan untuk  upaya  penanganan  gangguan kesehatan jiwa, antara lain:
Perlu  adanya  kebijakan  di  tingkat 1. nasional terkait penyebaran/penempatan dokter  ahli  kejiwaan,  sehingga  dapat tersebar  secara  proporsional  sesuai kebutuhan daerah masing-masing; Perlunya upaya mendorong 2. peningkatan  jumlah  SDM  bidang kejiwaan,  seperti  dokter  kejiwaan, psikolog  klinis  ataupun  perawat kejiwaan,  baik  di  tingkat  nasional maupun  daerah.  Salah  satu  caranya melalui  pemberian  beasiswa  yang disertai dengan ikatan dinas; Perlu  adanya  kebijakan  dari  pusat 3. bahwa  setiap  provinsi  sedikitnya mempunyai satu rumah sakit jiwa dan dinsos  di  setiap  provinsi  juga  harus memiliki panti laras; Perlu  ada  ketentuan  yang  mengatur 4. bahwa setiap provinsi harus mempunyai sebuah  sistem  yang  terintegrasi  untuk penanganan ODMK, mencakup langkah- langkah preventif, promotif, dan kuratif dan rehabilitatif; Perlu dibuat kebijakan yang mengatur 5.
sampai  dengan  tingkat  dinkes kabupaten/ kota terdapat jabatan yang khusus  menangani  bidang  kesehatan jiwa.  Jika  di  Kemenkes  terdapat Direktorat  Khusus  Kejiwaan,  maka minimal di daerah juga terdapat jabatan (eselon IV) yang menangani hal ini; Masalah  kesehatan  jiwa  merupakan 6. tanggung  jawab  lintas  kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Agama,  Kementerian  Kesehatan, Kementerian  Pendidikan,  dan  lain- lain. Hal ini membutuhkan pengaturan koordinasi  yang  baik,  agar  instansi- instansi  tersebut  dapat  ‘dipaksa’ melakukan  kerjasama  lintas  sektor dalam  menangani  permasalahan  ini secara kolektif; Perlu ada upaya promotif dan preventif 7. agar cara berpikir masyarakat mengenai gangguan  kejiwaan  dapat  diubah. Tidak  lagi  memandang  penyakit  ini sebagai sebuah kutukan yang tidak bisa disembuhkan. Harus ditanamkan dalam pikiran  masyarakat  bahwa  gangguan kejiwaan  dapat  sembuh  kembali  dan ODMK  mempunyai  hak  untuk  hidup secara layak seperti orang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Carson,  Robert.C.,  Butcher,  James  N., &  Mineka,  Susan.  1996. Abnormal Psychology  and  Modern  Life.  10 th Ed . New York: Harper Collins Publisher Inc.
Hakim,  Lukman  N.  2010. Pembentukan  UU Kesehatan Jiwa Sebagai Upaya Mendorong Pembangunan Sosial, dalam Ujianto Singgih Prayitno (Ed), Pembangunan Sosial: Wacana, Implementasi  dan  Pengalaman  Empirik, Jakarta:  Pusat  Pengkajian  dan  Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
Dharmono,  Suryo.,  dkk.  2007. Draf  Naskah Akademik Qanun Aceh tentang Kesehatan Jiwa. Jakarta:  Departemen  Psikiatri Fakultas Kedokteran.
Patel, Vikram. 2001. Ketika Tidak Ada Psikiater . CBM International: Banda Aceh NAD.
Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Internet
“Cinta Cara Ampuh Cegah Bunuh Diri”, http:// news.detik.com/read/2011/02/21/15031 2/1575227/159/cinta-cara-ampuh-cegah- bunuh-diri, diakses pada 22 Juli2012.