## IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SMA NEGERI 4 SINGARAJA
Dewa Nyoman Redana 1 dan I Nyoman Suprapta 2

## ABSTRAKSI
Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler  yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Adapun tujuan dari  kurikulum  merdeka  belajar  adalah  mengembalikan  otoritas  sekolah  dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya.
Beberapa  pokok  permasalahan  dapat  dirumuskan  yaitu  :  1)  bagaimanakah Implementasi Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja ?;  2) apakah faktor pendukung dan  faktor  penghambat  implementasi  kurikulum  merdeka  di  SMA  Negeri  4 Singaraja?
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  penulis  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  kualitatif.Pengambilan  informan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Sedangkan  pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik observasi,  wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  dengan tahapan  ;pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  serta  simpulan  dan verifikasi.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  bahwa  Implementasi  Kurikulum
Merdeka  di  SMA  Negeri  4  Singaraja  dipengaruhi  oleh  empat  variabel  yaitu  : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adanya keempat faktor tersebut menyebabkan kurikulum merdeka dapat diimplementasikan dengan baik di SMA Negeri 4 Singaraja.
Adapun  faktor  pendukung  dari  implementasi  kurikulum  merdeka  di  SMA Negeri  4  Singaraja  adalah  tersedianya  sumber  daya  yang  cukup  memadai  untuk melaksanakan  kurikulum  merdeka.  Juga  karena  isi  dari  kurikulum  tersebut  cukup mudah  untuk  dipahami.  Sedangkan  yang  menjadi  faktor  penghambatnya  adalah masih  minimnya  kemampuan  implementor  dalam  hal  ini  masih  banyaknya  guru- guru  di  SMA  Negeri  4  Singaraja  yang  belum  memahami  isi  dari  kurikulum merdeka  sehinga  mereka  agak  sulit  untuk  melaksanakannya  dalam  proses pembelajaran.

## Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kurikulum, Kurikulum Merdeka
1 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email dewa.redana@unipas.ac.id 2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email nym.suprapta@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Upaya  peningkatan  kualitas  SDM  Indonesia  didukung  oleh  pemerintah melalui  tujuan  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  yang  mengutamakan pencapaian  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berbudi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan juga harus  menumbuhkan  jiwa  patriotik  dan  mempertebal  rasa  cinta  tanah  air, meningkatkan  semangat  kebangsaan  dan  kesetiakawanan  sosial,  dan  sikap  saling menghargai jasa para pahlawan serta berkeinginan untuk maju. Hal tersebut sengaja dirumuskan agar memberikan suasana kebatinan dan semangat serta motivasi bagi setiap  elemen  bangsa  yang  terkait  untuk  terus  berusaha  mencapai  cita-cita  yang mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ( Sudirman, 2004 ).
Pendidikan  adalah  proses  dimana  seseorang  mengembangkan  kemampuan sikap  dan  bentuk-bentuk  tingkah  laku  lainnya  di  dalam  masyarakat  di  mana  ia hidup,  proses  sosial  di  mana  orang  dihadapkan  pada  pengaruh  lingkungan  yang terpilih  dan  terkontrol  (khususnya  yang  datang  dari  sekolah),  sehingga  ia  dapat memperoleh  atau  mengalami  perkembangan  kemampuan  sosial  dan  kemampuan individu yang optimal ( Ihsan, 2016 : 4 ). Lebih jauh dijelaskan oleh Ihsan ( 2016 : 110 ) bahwa ”pendidikan merupakan suatu sistem bercirikan memiliki tujuan atau sasaran  pendidikan  dan  berfungsinya  komponen-komponen  pendidikan  seperti peserta didik, pendidik,  kurikulum, tujuan pendidikan, peralatan  atau  fasilitas, dan lain-lain”.
Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan memegang peranan yang sangat  penting  demi  tercapainya  tujuan  pendidikan  itu  sendiri.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  1  ayat 19, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujian, isi, dan bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu.  Selanjutnya seperti  yang  diatur  dalam  pasal  36  ayat  2,  kurikulum  pada  semua  jenjang pendidikan  dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan pendidikan,  potensi  daerah,  dan  peserta  didik.  Kemudian  menurut  Trump  dan Miller sebagaimana dikutip Anshari ( 2014 ) menyatakan kurikulum juga termasuk metode  mengajar  dan  belajar,  cara  mengevaluasi  murid  dan  seluruh  program, perubahan tenaga pengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah ruangan serta kemungkinan memilih mata pelajaran.
Pengertian  kurikulum  senantiasa  berkembang  terus  sejalan  dengan perkembangan  teori  dan  praktik  pendidikan.  Ibrahim  (dalam  Ruhimat,  2014  :  6)
mengelompokkan  kurikulum  menjadi  tiga  dimensi,  yakni  kurikulum  sebagai substansi,  kurikulum  sebagai  sistem,  dan  kurikulum  sebagai  bidang  studi. Kurikulum  sebagai  substansi  memandang  kurikulum  sebagai  rencana  kegiatan belajar  bagi  siswa  di  sekolah  atau  sebagai  perangkat  tujuan  yang  ingin  dicapai. Suatu  kurikulum  dapat  juga  menunjuk  pada  suatu  dokumen  yang  berisi  rumusan tentang  tujuan,  bahan  ajar,  kegiatan  belajar  mengajar,  jadwal  dan  evaluasi.  Suatu kurikulum  juga  dapat  digambarkan  sebagi  dokumen  tertulis  sebagai  hasil persetujuan  bersama  antara  penyusun  kurikulum  dan  pemegang  kebijakan pendidikan dan masyarakat.
Sejak pemerintahan Orde Baru, berbagai macam kurikulum pernah ditetapkan dan  dilaksanakan  dalm  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Diantaranya  Kurikulum 1975,  Kurikulum  1984,  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK),  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),  Kurikulum  2013  (K-13,  dan  yang  sekarang telah ditetapkan dan akan mulai dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2022/2023 yakni Kurikulum Merdeka atau Kurikulum Pancasila.
Oleh karena kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian  program  pendidikan  dengan  kebutuhan  dan  potensi  yang  ada  pada daerah  dan  peserta  didik,  maka  pengembangan  Kurikulum  Merdeka  yang memberikan  kebebasan  kepada  peserta  didik  tetap  mengacu  pada  standar pendidikan  nasional  untuk  menjamin  pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional. Standar  nasional  pendidikan  tediri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan, tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan  dan  penilaian  pendidikan ( Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010 )
Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler  yang beragam. Di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Adapun tujuan dari  kurikulum  merdeka  belajar  adalah  mengembalikan  otoritas  sekolah    dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di  daerahnya.  Mempercepat  pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional.  Menyiapkan tantangan global era revolusi 4.0. ( Kemendikbudristek, 2022 )
Implementasi  kurikulum  merdeka  menuntut  satuan  pendidikan  di  setiap jenjang  sekolah  memberikan  fasilitas  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  belajar. Pada  prinsipnya,kurikulum  merdeka  menuntut  satuan  pendidikan  di  sekolah memberi  fasilitas  penuh  agar  kurikulum  merdeka  ini  bisa  diimplementasikan
dengan baik. Adapun ciri khasdari Kurikulum Merdeka Belajar adalah : 1) Berbasis Proyek  dan  Karakter  ;  2)  Fokus  pada  Materi  Esensial  ;  dan  3)  Fleksibilitas  bagi Guru dan Siswa.
Apapun jenis dan nama kurikulum yang digunakan dalam proses pendidikan, pada akhirnya semua bertujuan untuk pencapaian tujuan pendidikan dalam arti luas dan  peningkatan  prestasi  belajar  siswa.  Akan  tetapi  berbagai  kendala  sering dihadapi  oleh  para  pelaku  pendidikan  karena  kebijakan  pemerintah  tentang kurikulum  sebagai  salah  satu  komponen  pendidikan  sering  berubah-ubah  seiring pergantian pejabat. Para guru sebagai tenaga pendidikan sering mengalami masalah dalam penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena satu  kurikulum  belum  benar-benar  dipahami  dan  diterapkan  dengan  baik,  sudah muncul  kebijakan  baru  tentang  perubahan  kurikulum.  Bahkan  permasalahan  yang sudah  mulai  muncul  khususnya  di  SMA  Negeri  4  Singaraja,  adalah  adanya beberapa orang guru yang tidak mau mengajar di Kelas X Tahun Ajaran 2022/2023, karena Kurikulum Merdeka akan diterapkan dan dilaksanakan pada siswa Kelas X Tahun Ajaran 2022/2023.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitan dengan  judul  :  ”  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  Sekolah  Menengah  Atas Negeri 4 Singaraja ”
Bertolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja ?
2. Apakah  faktor  pendukung  dan  faktor  penmghambat  implementasi  Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja ?

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  jenis  atau  metode  penelitian  yang dipergunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor dalam  Moleong  (2007:3)  mendefinisikan  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).
Dalam penelitian yang dilaksanakan, maka informan yang dipandang mampu memberikan  informasi  yang  akurat  antara  lain:  Kepala  SMA  Negeri  4  Singaraja,
Wakil  Kepala  Sekolah  dan  para  guru  dan  siswa  di  SMA  Negeri  4  Singaraja. Informan  dipilih  secara purposive  sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tertentu  ini,  misalnya  orang  tersebut yang  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan  atau  dia  sebagai penguasa  sehingga  memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek/situasi  sosial  yang diteliti (Sugiyono,2013:219 )
Hal  pertama  yang  dilakukan  sebelum  memulai  seluruh  tahapan  penelitian kualitatif  adalah  menetapkan research  question atau  fokus  penelitian  (Hendarso,
2011).Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :
1.  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SMA  Negeri  4  Singaraja,yang  meliputi  : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2.  Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  implementasi  kurikulum  merdeka  di SMA Negeri 4 Singaraja, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 4 Singaraja. Lokasi ini dipilih dengan  alasan  karena  sepanjang  pengamatan  peneliti  belum  pernah  ada  yang meneliti  sebelumnya.  Juga  karena  data-data  yang  dibutuhkan  cukup  tersedia. Selanjutnya  teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi, wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  dengan  analasis data  kualitatif  dengan  prosedur  :  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan simpulan serta verifikasi ( Sugiyono, 2013)

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
3.1 Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja
Sebagai  bagian  dari  upaya  pemulihan  pembelajaran,  Kurikulum  Merdeka (yang  sebelumnya  disebut  sebagai  kurikulum  prototipe)  dikembangkan  sebagai kerangka kurikulum  yang   lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi  esensial dan pengembangangan karakater serta kompetensi peserta didik.
Hakekat  dari  “implementasi  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  terencana dan  bertahap  yang  dilakukan  oleh  instansi  pelaksana  dengan  didasarkan  pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang” (Yasa dan Sandiasa, 2018:  4).    Terkait  implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SMA  Negeri  4  Singaraja, sebagai  sebuah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  maka  keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan ditentukan oleh beberapa faktor atau variabel,
dam masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Variabel- variabel tersebut adalah : komunikasi, sumbedaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 3.1.1 Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan atau implementor mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan. Pelaksana kebijakan harus menyampaikan kepada kelompok sasaran apa yang menjadi tujuan dari  dilaksanakannya  kebijakan  tersebut.  Terkait  dengan  implementasi  Kurikulum Merdeka  di  SMA  Negeri  4  Singaraja,  pelaksana  program  dalam  hal  ini  pelaksana kurikulum  merdeka  tersebut  harus  paham  dan  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan.
Berdasarkan  penyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  ketiga  orang informan  tersebut  yakni  Kepala  Sekolah,  Komite  Pembelajaran,  dan  Guru Penggerak  di  SMAN  4  Singaraja,  dapat  diketahui  bahwa  untuk  kelancaran  dan keberhasilan  Kurikulum  Merdeka,  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  kurikulum tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mensosialisasikan kepada guru pengajar dan siswa sebagai kelompok sasaran tentang tujuan dan manfaat dari diberlakukannya kurikulum tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards  III    (Subarsono,  2014)  bahwa  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi yang artinya, keberhasilan implementasi kebijakan  mensyaratkan  implementor  mengathui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran ( target group ) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 3.1.2 Sumberdaya
Implementasi sebuah kebijakan sangat memerlukan adanya sumberdaya yang menjadi  pendukung  pelaksanan  kebijakan  tersebut.  Sehebat  apapun  perencanaan yang  dilakukan,  semulia  apapun  tujuan  dari  dikeluarkannya  kebijakan  tersebut, tanpa  dukungan  sumberdaya  yang  memadai  ”sumberdaya  manusia  yang  mumpuni dibidangnya  (Sandiasa  dan  Sudianing,  2021:  36),  kebijakan  tersebut  tidak  akan berhasil.  Sumberdaya  yang  dimaksudkan  disini  adalah  sumberdaya  manusia  dan sumberdaya finansial.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan melalui  proses  wawancara,  dapat  diketahui  keberhasilan  pelaksanaan  Kurikulum Merdeka  di  SMAN  4  Singaraja  sangat  didukung  oleh  adanya  pelaksana  kebijakan yakni  Komite  Pembelajaran  dan  Guru  Penggerak  yang  memiliki  kompetensi  dan komitmen  yang  tinggi,  serta  dana  yang  memang  sudah  dialokasikan  oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III ( Subarsono, 2014 ), bahwa sumberdaya merupakan variabel  yang mempengaruhi implementasi kebijakan.  Walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi apabila  kekurangan  sumberdaya  untuk melaksanakan, implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud sumberdaya  manusia,  yakni  kompetensi  implementor,  dan  sumberdaya  finansial. Sumberdaya  adalah  faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja.

## 3.1.3 Disposisi
Pelaksana  kebijakan  apalagi  kebijakan  yang  bersentuhan  langsung  dengan mayarakat, haruslah dipilih orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu  sesama,  memiliki  kejujuran,  serta  berlaku  adil  dan  bersifat  demokratis. Begitu  pula  dengan  pelaksanaan  Kurikulum  Merdeka  yang  lebih  banyak mengadopsi  model  pembelajaran  di  negara  maju,  memerlukan  orang-orang  dalam hal  ini  para  guru,  baik  yang  bertugas  sebagai  guru  penggerak  maupun  sebagai komite  pembelajaran,  yang  memiliki  komitmen,  kejujuran  dan  kemampuan  untuk menyukseskan  pelaksanaan  Kurikulum  Merdeka  yang  digagas  oleh  Kementerian Pendidikan dan Kebudayan,Riset dan Teknologi..
Berdasarkan  hal-hal  yang disampaikan oleh para informan , dapat diketahui bahwa terkait Kurikulum Merdeka, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang jujur,  memiliki  komitmen  untuk  membantu  sesama,  bersikap  adil  dan  demokratis serta  mau  menerima  masukan  dan  saran  demi  perbaikan  pelaksanaan  program tersebut  kedepannya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono, 2014)  tentang  disposisi  sebagai  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan.  Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat  menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa  yang dinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor  memiliki  sikap  dan  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

## 3.1.4  Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menjadi  sangat  penting  dalam  implementasi  kebijakan, yang  menyangkut  dua  hal  yakni  mekanisme  dan  struktur  organisasi  pelaksana  itu sendiri  yang  tertuang  dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (  SOP  )  pelaksanaan. Berkaitan  dengan  implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SMA  Negeri  4  Singaraja, maka mekanisme pencairan anggaran pelaksanaan proyek pembelajaran serta SOP dalam pelaksanaannya tidaklah terlalu rumit.
Berdasarkan  hal-hal  yang  disampaikan  oleh  ketiga  orang  informan  tersebut, dapat  diketahui  bahwa pelaksana Kurikulum Merdeka di  SMA Negeri 4 Singaraja berusaha  untuk  mempermudah  proses  pelaksanaan  proyek-proyek  pembelajaran dengan tidak menerapkan prosedur dan struktur birokrasi  yang panjang dan rumit, karena semua itu akan mempersulit guru dan peserta didik. Meskipun memang yang namanya struktur birokrasi dengan SOP tersebut memang harus dijalankan. Hal ini sesuai  dengan  yang  dismpaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono,  2014  )  yang mengatakan  bahwa  struktur  birokrasi  yang  bertugas  mengimplementasikan kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan. Struktur  birokrasi  yang  panjang  dengan  SOP  yang  rumit  dan  terkesan  kaku  justru akan  melemahkan  proses  pengawasan  dan  menimbulkan red-tape ,  yakni  prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks.  Ini  pada  gilirannya  menyebabkan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## 3.2  Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat  Implementasi  Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja
Berhasil  atau  gagalnya  implementasi  sebuah  kebijakan  akan  ditentukan  oleh banyak  faktor.  Dalam  hal  ini  akan  ada  faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka di  SMA  Negeri  4  Singaraja,  maka  ada  faktor  pendukung  dan  penghambat  dari implementasi kebijakan tersebut.

## 3.2.1  Faktor Pendukung
Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SMA  Negeri  4  Singaraja  yang pelaksanaannya  dimulai  di  kelas  X  tahun  ajaran  2022/2023  dapat  berjalan  dengan
baik disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung, baik yang berupa faktor internal maupun faktor eksternal.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  ketiga  orang informan  tersebut  di  atas,  yakni  Kepala  SMA  Negeri  4  Singaraja,  Komite Pembelajaran  dan  guru  pengajaran  di  Kelas  X,  dapat  diketahui  bahwa  keberadaan SDM  yang  memadai,  dalam  hal  ini  guru-guru  yang  sudah  siap  melaksanakan Kurikulum  Merdeka,  adanya  Komite  Pembelajaran  dan  Guru  Penggerak  menjadi faktor  pendukung  internal  keberhasilan  pelaksanaan  Kurikulum  Merdeka  di  SMA Negeri 4 Singaraja. Hal tersebut juga didukung oleh teknis pelaksanaan kurikulum tersebut  yang  tidak  terlalu  sulit  dan  mudah  dipahami.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan oleh Edward III ( Subarsono, 2014 ) bahwa sumberdaya adalah faktor penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Juga  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Masmanian  dan  Sabatier  (  Subarsono,  2014  ),  bahwa  tingkat kesulitan  teknis  dari  masalah  kebijakan  menjadi  salah  satu  variabel  yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan tersebut,  yakni  Kepala  SMA  Negeri  4  Singaraja,  Wakil  Kepala  Sekolah  Bidang Kurikulum,  dan  seorang  peserta  didik,  dapat  dipahami  bahwa  faktor  pendukung ekstenal keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja adalah tentang kejelasan isi kebijakan, yakni dalam hal ini isi Kurikulum Merdeka yang  jelas  dan  rinci  sehingga  lebih  mudah  dalam  dilaksanakan.  Hal  ini  sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier ( Subarsono, 2014 ), yang mengatakan  bahwa  semakin  jelas  dan  rinci  isi  sebuah  kebijakan  akan  mudah diimplementasikan  karena  implementor  mudah  memahami  dan  menterjemahkan dalam tindakan nyata.

## 3.2.2 Faktor Penghambat
Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang baru diterapkan di SMA Negeri 4  Singaraja,  yakni  pada  tahun  ajaran  2022/2023,  tentunya  akan  dijumpai  faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan kurikulum tersebut.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang informan  yakni  Kepala  SMA  Negeri  4  Singaraja,  Wakil  Kepala  Sekolah  Bidang Kurikulum, dan seorang guru penggerak, dapat diketahui bahwa faktor penghambat implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SMA  Negeri  4  Singaraja  diantaranya  adalah
masih  minimnya  kemampuan  implementor  dalam  hal  ini  guru  yang  mengajar  di kelas X. Hal ini seseuai dengan yang disampaikan oleh David L.Weimer dan Aidan R.  Vining  (  Subarsono,2014)  yang  mengatakan  bahwa  salah  satu  variabel  yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program,  yakni kemampuan implementor,  dimana  keberhasilan  suatu  kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

## 4. Penutup

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas, dapat disampaikan beberapa simpulan yakni :
1. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Singaraja dipengaruhi oleh beberapa  faktor,  yaitu  :  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.
2. Yang  menjadi  faktor  pendukung  implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  SMA Negeri  4  Singaraja  adalah  :  ketersediaan  sumber  daya  yang  cukup  memadai dalam  hal  ini  keberadaan  komite  pembelajaran  dan  guru  penggerak  di  SMA Negeri 4 Singaraja. Juga karena isi dari Kurikulum Merdeka tidaklah terlalu sulit untuk diterjemahkan dan diterapkan dalam proses pembelajaran. Sedangka yang menjadi  faktor  penghambatnya  adalah  kemampuan  dari  implementor  dalam  hal ini para guru yang mengajar di kelas X yang belum semuanya memahami isi dari kurikulum tersebut,  salah satunya dikarenakan  mereka belum pernah mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka.

## 4.2 Saran-saran
Beberapa hal dapat kami sarankan melalui hasil penelitian ini, yaitu :
1. SMA Negeri 4 Singaraja sebagai salah satu SMA favorit di Kabupaten Buleleng, harus  bisa  memanfaatkan  dengan  baik  semua  variabel  yang  menjadi  faktor keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka tersebut.
2. Hal-hal  yang  menjadi  faktor  pendukung  keberhasilan  pelaksanaan  Kurikulum Merdeka  hendaknya  dimaksimalkan,  sedangkan  yang  menjadi  faktor penghambatnya diminimalisir dengan cara lebih banyak lagi mengirim para guru untuk mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka

## Daftar Pustaka
Anshari, Hafi, 2014, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional : Surabaya
Hendarso,  Emy  Susanti,  2011,  Metode  Penelitian  Sosial,  Berbagai  Alternatif Pendekatan  dalam  Bagong  Suyanto  dan  Sutinah  (ed), Penelitian  Kualitatif  : Sebuah Pengantar, Kencana Prenada Media : Jakarta
Ihsan,Fuad, 2016, Dasar-Dasar Kependidikan , Rineka Cipta : Jakarta
Kementerian  Pendidikan,Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi,  2022, Buku  Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka , Jakarta
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
Ruhimat,Toto,  2014, Kurikulum  dan  Pembelajaran ,  Universitas  Pendidikan Indonesia : Bandung
Sandiasa,  Gede    dan  Ni  Ketut  Sudianing  ,  2021.  “Pelaksanaan  Administrasi  Dan Pola  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Menghadapi    Covid  19”. Dalam Jurnal Widya Publika. Vol.9, No.1 Juni 2021
Subarsono,  AG.  2014, Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori  dan Aplikasi, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sudirman,AM.,  2004, Posisi,Strategi  dan  Model  Pembelajaran  Sejarah  Berbasis Kompetensi (Makalah) , IKIP Negeri Singaraja
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D, Alfabeta  : Bandung
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yasa,  I  Gede  Dana  dan  Gede  Sandiasa,  2018.    “Implementasi  Kebijakan  Desa Pakraman  Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018