## ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS
Nurjannah Aminuddin Ilmar Zulkifli Aspan
Email: nurjannahnunu48@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  Majelis  Kehormatan Notaris  (MKN)  dan  implikasi  keputusan  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam pemeriksaan notaris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan  keputusan  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  pemanggilan notaris  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim.  Adanya  permohonan pemeriksaan  dari  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  maka  MKN  Wilayah akan  membentuk  majelis  pemeriksa  untuk  memanggil,  memeriksa,  dan mendengarkan  keterangan  langsung  dari  notaris.  Hasil  pemeriksaan  dari  Majelis Pemeriksalah  yang  kemudian  menjadi  acuan  MKN  Wilayah  untuk  memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum.
Keputusan  persetujuan  atau  penolakan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah merupakan  keputusan  final  dan  tidak  ada  upaya  lain  yang  dapat  ditempuh  bagi notaris  ataupun  penegak  hukum  sehingga  akibatnya  pihak-pihak  terkait  harus menjalankan keputusan tersebut. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan  (4)  UUJN  ditentukan  bahwa  jika  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari. MKN  Wilayah  tidak  memberikan  jawaban  maka  dianggap  memberikan persetujuan. Dengan demikian proses pemanggilan harus tetap dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan notaris, karena seharusnya MKN Wilayah dapat menyatakan sikap atau pertimbangannya.
Kata Kunci: Keputusan, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris

## Abstract
This  study  aimed  to  determine  and  analyze  the  authority  of  the  Notary  Public Honorary  Board  (MKN)  in  the  investigation  of  the  notary  and  to  know  and analyze  the  implications  of  the  Decision  of  the  Notary  Honorary  Board  in  the investigation  of  notaries.  The  location  of  the  research  was  conducted  in  the Regional  Office  of  the  Ministry  of  Justice  and  Human  Rights  of  South  Sulawesi. The results of the study indicate that the Honorary Board of Notary is authorized to conduct an investigation and issue a decision on approval or rejection of a call of  a notary by an investigator, public prosecutor or judge.  With the existence of an  investigation  request  from  the  investigator,  public  prosecutor,  or  judge  then the  Regional  Notary  Honorary  Board  will  form  an  investigator  board  to  call, examine,  and  listen  to  the  direct  statement  from  the  notary.  The  result  of  an investigation from the Investigator Board then becomes the reference of Regional MKN  to  give  approval  or  reject  the  request  of  the  notary  calling  by  the  law enforcer.  The  decision  of  the  approval  or  rejection  of  the  Regional  Notary
Honorary Board of  the Notary is  final and there is  no other attempt that can be taken by the notary or law enforcers so that the parties concerned must follow the decision. Indeed, based on the provisions of Article 66 Paragraph (3) and (4) of Law  on  Notary  Position  (UUJN)  it  is  stipulated  that  if  within  30  (thirty)  days. Regional MKN does not give an answer it is considered to give consent. Therefore the  calling  process  must  keep  running.  This  may  harm  notary,  because  it  is supposed that Regional MKN can state its position or consideration.
Keywords: Decision, Honorary Board of Notary, Notary
A. Latar Belakang Masalah
Notaris merupakan pejabat umum  yang  diberikan  kewenangan untuk membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan  oleh  suatu  peraturan umum  atau  akta  lainnya  yang  telah ditentukan oleh undang-undang. 1
Kewenangan  yang  dimaksud  untuk membuat  akta  otentik  yang  berisi tentang  perbuatan,  perjanjian,  dan ketetapan  yang  dibuat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  dan yang  sesuai  dengan  keinginan  para pihak  yang  berkepentingan  untuk dituangkan  kedalam  akta  otentik. Pembuatan  akta  otentik  dapat  dibuat oleh  notaris  sepanjang  pembuatan akta  tersebut  tidak  merupakan  tugas pejabat lain dan atau orang lain yang dikecualikan oleh penetapan undang- undang.
1 Lumbun  Tobing  G.H.S,  1996, Undang- Undang  Jabatan  Notaris ,  Erlangga,  Jakarta, hlm. 31.
Keberadaan  notaris  sebagai salah  satu  pejabat  negara  sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat  di  Indonesia.  Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah  dalam  hal  ini  negara, yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada  notaris  untuk  menjalankan sebagian  urusan  atau  tugas  negara, khususnya  dalam  bidang  hukum perdata.
Notaris  dalam  menjalankan tugas  profesinya  sebagai  Notaris diawasi  dan  dibina  oleh  Organisasi Notaris.  Organisasi  Notaris  tersebut tergabung  dalam  satu  wadah  yang bernama  Ikatan  Notaris  Indonesia (INI).  Notaris  dalam  melaksanakan tugasnya  sebagai  pejabat  umum harus  sesuai  dengan  aturan  hukum yang terdapat  dalam Undang-undang Jabatan  Notaris  maupun  Kode  Etik yang  terdapat  di  Organisasi  Notaris. Jika  melihat  tugas  dan  tanggung jawab  notaris  sebagai  sebuah Profesi pejabat  umum  pembuat  akta  otentik,
dimungkinkan  dalam  melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris, ia  sewaktu-waktu  dapat  dipanggil oleh  penegak  hukum  sebagai  saksi maupun  dalam  kaitannya  dengan pelanggaran  hukum  pidana  yang dilakukan notaris ketika melaksanakan  jabatannya  sebagai notaris.  Hal  ini  disebabkan  notaris bisa saja
menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
Pelanggaran hukum pidana yang  dimaksud  saat  menjalankan tugas  dan  jabatannya  sebagai  notaris adalah  membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat dalam akta otentik yang  dibuat  notaris.  Disamping  itu, juga  memasukkan  keterangan  palsu ke  dalam  suatu  akta  otentik  yang dibuat  notaris,  sedangkan  mengenai notaris bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh  penegak  hukum  adalah  notaris menjadi saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan  dengan  akta  yang dibuatnya.
Undang-undang Nomor 30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (UUJN)  pada  Pasal  66  sebelum adanya Judicial Rieview ke Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 66
Ayat  (1)  menentukan  ketika  notaris
dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus dengan mendapat persetujuan  dari  Majelis  Pengawas Daerah. Namun dalam Pasal 66 Ayat 1  Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2014  harus  mendapat  persetujuan dari  Majelis  Kehormatan  Notaris. Baik  dalam  Undang-undang  yang lama  (Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004)  maupun  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014 munculnya  kembali  frasa  Pasal  66 memberikan  suatu  ruang  bahwa notaris  yang  akan  diperiksa  oleh pihak  kepolisian,  penuntut  umum dan hakim harus mendapat persetujuan dari lembaga yang ada di Organisasi Notaris yang diberi wewenang oleh Undang-undang.
Pasal  66  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  menentukan bahwa  untuk  kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum atau  hakim  dengan  persetujuan Majelis
Kehormatan Notaris
berwenang untuk mengambil
fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat- surat  yang  dilekatkan  pada  minuta
akta  atau  protokol  notaris  dalam penyimpanan notaris  dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan akta  atau  protokol  notaris  yang berada  dalam  penyimpanan  notaris. Adanya  aturan  terkait  hal  tersebut maka  Majelis  Kehormatan  Notaris (MKN)  berperan  melindungi  profesi notaris,  dalam  hal  ini  menyangkut kerahasian  akta  yang  dibuat  oleh Notaris. Majelis Kehormatan Notaris dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya surat permintaan persetujuan pemeriksaan wajib
memberikan  jawaban  menerima  atau menolak  permintaan  persetujuan, dalam  hal Majelis Kehormatan Notaris  tidak  memberikan  jawaban dalam  jangka  waktu  yang  telah dietentukan maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Diketahui  bahwa  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  adalah badan atau pejabat yang melaksanakan  urusan  pemerintahan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Pejabat Tata Usaha  Negara  mengeluarkan  suatu keputusan  berupa  Keputusan  Tata
Usaha  Negara  yaitu  suatu  penetapan tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang berisi  tindakan  hukum  tata  usaha negara  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,  yang  menimbulkan  akibat hukum  bagi  seseorang  atau  badan hukum perdata.
Majelis  Kehormatan  Notaris melaksanakan tugasnya sesuai
dengan peraturan perundang- undangan  dalam  hal  ini  UUJN dengan mengeluarkan keputusan terhadap notaris yang dalam pemeriksaan,  baik  itu  pemberian persetujuan ataupun penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut  umum  ataupun  hakim. MKN  harus  melakukan  pemeriksaan terlebih  dahulu  kepada  notaris  yang bersangkutan  mengenai  akta  yang telah  dibuatnya  guna  mengetahui patut  tidak  patutnya  notaris  dapat diperiksa  oleh  penyidik,  penuntut umum ataupun hakim.
Adanya  pemanggilan  notaris oleh  penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim  terkait  suatu  permasalahan hukum  yang  dihadapi  oleh  notaris kerap  menimbulkan  permasalahan
dalam praktiknya, misalnya permohonan  yang  diajukan  oleh penegak  hukum  tidak  menjelaskan secara  lengkap  kronologis  terhadap apa  yang  dimohonkannya  dan  tidak semuanya  penegak  hukum  paham terkait mekanisme pemanggilan Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan akta  atau  protokol  notaris.  Dengan demikian  MKN  harus  berhati-hati untuk memberikan persetujuan terhadap  permohonan  dari  penegak hukum tersebut.
Selain  itu  berkaitan  dengan keputusan pemberian pesetujuan atau penolakan MKN terhadap
pemeriksaan  notaris  serta  kurun waktu  30  (tiga  puluh)  hari.  MKN
tidak  memberikan  jawaban  terkait pemeriksaan
notaris, tentu menimbulkan  akibat  hukum  bagi notaris  terhadap  jabatannya.  Oleh karena  waktu  yang  sangat  terbatas tersebut  sebaiknya  dapat  disikapi dengan bijak oleh MKN.
Berdasarkan hal tesebut di atas, maka  tujuan  penulisan  artikel  ini adalah untuk
mengetahui kewenangan  Majelis  Kehormatan Notaris  dalam  pemeriksaan  notaris serta  implikasi  terhadap  keputusan
Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam pemeriksaan notaris.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan  adalah  metode  penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan  atas  isu  hukum  serta permasalahan yang timbul didalamnya,  sehingga  hasil  yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya  atau  isu  yang  diajukan. Peter  M.  Marzuki  dalam  bukunya Penelitian Hukum, menyatakan bahwa  penelitian  hukum  merupakan proses  untuk  menemukan  aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi.
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan statue  approach dan conceptual  approach .  Pendekatan statue  approach yaitu  pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ber- sangkut  paut  dengan  permasalahan (isu  hukum)  yang  kaji.  Sedangkan pendekatan conceptual  approach adalah  pendekatan  dengan  melihat pandangan-pandangan  dan  doktrin-
doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu  hukum.  Bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi :
a. Bahan Hukum Primer terdiri dari beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan penelitian  ini,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004, Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2016
Tentang Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang
Nomor  51  Tahun  2009  Tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  literatur  atau  buku- buku  teks  yang  ditulis  oleh  para ahli  hukum,  jurnal-jurnal  hukum hasil-hasil  penelitian,  artikel  atau karya  tulis  yang  dipublikasikan melalui  internet,  dan  pendapat dari para ahli hukum.
c. Bahan  Hukum  Tersier  berupa bahan-bahan hukum yang memberikan  petunjuk  maupun
penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  seperti  kamus  hukum dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia  (KBBI)  yang  terkait dengan penelitian ini.
Teknik pengolahan bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif adalah analisis yang menguraikan atau menjelaskan
mengenai kewenangan Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah  dalam pemeriksan  notaris  dan  implikasi terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Kewenangan Majelis Kehormatan  Notaris  dalam Pemeriksaan Notaris Kewenangan Majelis Kehormatan  Notaris  bersumber  dari Undang-Undang (kewenangan
atribusi)  yakni  dalam  Pasal  66  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  30  tahun 2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang menentukan  secara  jelas  mengenai kewenangan
dari Majelis
Kehormatan  Notaris  yakni  Majelis
Kehormatan Notaris berwenang untuk  mengambil  fotokopi  minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan  pada  minuta  akta  atau protokol  notaris  dalam  penyimpanan notaris  dan  memanggil  notaris  untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan  dengan  akta  atau  protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris guna kepentingan  proses  peradilan  dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim yang akan melakukan pemeriksaan  terhadap  notaris  harus melalui  persetujuan  dari  Majelis Kehormatan Notaris.
Selain  itu,  kewenangan  MKN diatur  dalam  Pasal  1  Angka  1 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Majelis  Kehormatan  Notaris,  yang menentukan bahwa Majelis
Kehormatan  Notaris  adalah  suatu badan  yang mempunyai  kewenangan
untuk melaksanakan pembinaan
Notaris  dan  kewajiban  memberikan persetujuan  atau  penolakan  untuk kepentingan  penyidikan  dan  proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris
untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan  dengan  akta  atau  protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris
Adapun  syarat  pemanggilan notaris  oleh  penyidik,  penuntut umum,  maupun  hakim  dilakukan apabila : 2
a. adanya  dugaan  tindak  pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau  surat-surat  notaris dalam penyimpanan notaris;
b. belum  gugur  hak  menuntut berdasarkan ketentuan
tentang daluwarsa dalam peraturan perundang- undangan  di  bidang  hukum pidana;
c. adanya penyangkalan keabsahan  tanda  tangan  dari salah satu pihak atau lebih;
d. adanya  dugaan  pengurangan atau penambahan atas  minuta akta; atau
e. adanya dugaan notaris
melakukan pemunduran
tanggal (antidatum). Berdasarkan hal tersebut, penulis berkesimpulan
bahwa
2 Pasal  27  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7 tahun  2016  Tentang  Majelis  Kehormatan Notaris.
pemanggilan  notaris  oleh  penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim  harus berkaitan dengan minuta akta dan/atau  surat-surat  notaris,  baik  itu berkaitan dengan penyangkalan keabsahan  tanda  tangan  dari  salah satu  pihak  atau  lebih,  pengurangan atau  penambahan  atas  minuta  akta, atau pemunduran tanggal (antidatum) dan diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan  namun  belum  gugur  hak menuntutnya.
Tabel 1. Data Pemanggilan Notaris oleh Penegak Hukum Bulan/ Tahun Kepol isian Kejak saan Penga dilan Jum lah 23 Januari – 8 Desemb er 2017 38 2 1 41
Januari 2018 7 - - 7 Total 48 Sumber : Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi SULSEL, 2018 Adapun  kewenangan  Majelis Kehormatan
Notaris terhadap pemeriksaan  notaris,  antara  lain
melakukan  pemeriksaan  terhadap permohonan  yang  diajukan  oleh penegak  hukum  dan  mengeluarkan
keputusan
persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan
pemanggilan  yang  diajukan  tersebut.
Namun sebelum melakukan pemeriksaan, maka Majelis
Kehormatan  Notaris  Wilayah  harus melakukan  prosedur  pemeriksaan, yakni sebagai berikut :
1. Pembentukan Majelis Pemeriksa Pembentukan majelis pemeriksa  dilakukan  paling lambat  5  (lima)  hari  kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Adapun anggota  majelis  pemeriksa sebanyak  3  (tiga)  orang  yang terdiri dari setiap unsur
Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah (Unsur Notaris,
Pemerintah  dan  Ahli  atau Akademisi)  dan  dibantu  oleh 1 (satu) orang sekretaris.
2. Pemanggilan  Notaris  oleh
Majelis Pemeriksa
Pemanggilan terhadap  notaris dilakukan dalam waktu paling  lambat  5  (lima)  hari sebelum pemeriksaan dilakukan.  Namun,  apabila dalam keadaan mendesak pemanggilan  dapat  dilakukan melalui  faksimili  dan/atau surat  elektronik  yang  segera
disusul dengan surat pemanggilan.  Notaris  wajib hadir  memenuhi  panggilan majelis  pemeriksa  dan  tidak boleh diwakilkan. Jika notaris yang  dipanggil    tidak  hadir setelah  dipanggil  secara  sah dan  patut  sebanyak  2  (dua) kali  berturut-turut,  majelis pemeriksa  dapat  mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik,
penuntut umum, atau hakim.
3. Pemeriksaan  Notaris  oleh Majelis Pemeriksa Pemeriksaan notaris oleh majelis  pemeriksa  dilakukan dengan mengidentifikasi masalah  yang  ada,  dalam  hal
ini pokok perkara yang dimohonkan  oleh  penyidik,
penuntut  umum,  atau  hakim dan mendengarkan keterangan  dari  pihak  notaris yang bersangkutan. Selanjutnya merumuskan alternatif permasalahan dengan mempertimbangkan akibat  yang  timbul  yaitu melakukan  pengkajian  dari unsur-unsur majelis pemeriksa. Setelah majelis pemeriksa melakukan  pemeriksaan  terhadap notaris  sesuai  dengan  permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim,  dan mendengarkan secara langsung keterangan dari notaris yang diperiksa  maka  majelis  pemeriksa mengeluarkan keputusannya. Apabila majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum,  atau  hakim,  notaris  wajib untuk  memberikan  fotokopi  minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut  umum,  atau  hakim  dan menyerahkan  fotokopi  minuta  akta dan/atau surat-surat dengan dibuatkan  berita  acara  penyerahan yang ditandatangani  oleh  notaris  dan penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim  dengan  disaksikan  oleh  2 (dua) orang saksi.
Menurut  Mohammad  Yani, dinyatakan bahwa : 3
Dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan
3 Hasil  wawancara  dengan  Mohammad Yani,  S.H.,  M.H.  Kepala  Bagian  Hukum  di Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Provinsi  Sulawesi  Selatan    dan Sekretaris  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  pada tanggal 15 Mei 2018.
terhadap permohonan penyidik, penuntut  umum  atau  hakim, jika  dianggap  secara  nyata telah  melanggar  ketentuan  dari peraturan  perundang-undangan yang  ada  dalam  hal  ini  UUJN. Lain  halnya  apabila  penolakan terhadap permohonan penyidik,
penuntut  umum  atau  hakim, pertimbangannya apabila unsur-unsur  pembuatan  akta telah  terpenuhi  atau  pokok perkara yang dimohonkan tidak ada kaitannya dengan notaris. Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa dilaporkan kepada Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah, dan Ketua Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah  wajib
mengirim laporan setiap bulan
kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan
Notaris Pusat. Hasil dari pemeriksaan majelis pemeriksa
inilah  yang  menjadi  acuan  bagi
MKN  Wilayah  untuk  mengeluarkan keputusan persetujuan atau
penolakan tehadap permohonan
penyidik, penuntut umum atau hakim terhadap pemanggilan notaris. 2. Implikasi terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Adanya  keputusan  persetujuan ataupun penolakan terhadap
pemanggilan  notaris  oleh  penegak
hukum,  tentu  memberikan  akibat bagi  pihak-pihak  yang  terkait.  Dari hasil penelitian penulis terkait keputusan persetujuan atau penolakan  pemanggilan  notaris  oleh penyidik, penuntut umum atau hakim,  dalam  kurun  waktu  setelah terbentuknya  Majelis  Kehormatan Notaris  Wilayah  Provinsi  Sulawesi Selatan  hingga  Januari  2018,  yang antara lain diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2. Bulan/Tahun Disetuji Ditolak 23 Januari-8 Desember 2017 23 18 Januari 2018 2 5 Sumber : Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi SULSEL, 2018 Akibat adanya keputusan persetujuan pemanggilan notaris oleh penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim  berkaitan  pokok  perkara  yang diajukan maka notaris yang bersangkutan harus memenuhi panggilan  tersebut.  Namun,  dalam Pasal  27  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  7  Tahun  2016  ditentukan bahwa  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah  dapat  mendampingi  notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan  penyidik.  Kata  “dapat”
didampinginya  seorang  notaris  oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam proses pemeriksaan di
hadapan  penyidik,  tidak  mewajibkan bagi  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah untuk melakukan pendampingan. Selain itu belum jelas tata cara ataupun
bentuk pendampingan yang akan dilakukan.
Sama halnya dengan keputusan persetujuan,  keputusan  penolakan terhadap  pemanggilan  notaris  oleh penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim  juga  harus  dipatuhi  oleh pihak-pihak  terkait  dalam  hal  ini penyidik,  penuntut  umum  maupun hakim,  yakni  tidak  dapat  memeriksa notaris berdasarkan permohonan atas pokok perkara yang disangkakan.
Suatu keputusan tentunya
melahirkan  suatu  norma  hukum.
Norma  hukum  adalah  pedoman berperilaku  yang  mempunyai  akibat hukum. Norma hukum sebagai
norma  perilaku  meliputi:  perintah, larangan, dispensasi, dan izin. Masing-masing  norma  hukum  itu bermakna : 4
4 Gede  Marhaendra  Wija  Atmaja,  2015,
Prinsip  dan  Teknik  Penyusunan  Keputusan
Administrasi Pemerintahan , Fakultas Hukum  Universitas  Udayana,  Denpasar. hlm. 14 1) Norma  perintah  adalah keharusan melakukan sesuatu. Penandanya
adalah  kata  “wajib”  atau
“harus”. 2) Norma  larangan  adalah keharusan tidak melakukan sesuatu.
Penandanya  adalah  kata “dilarang”.
3) Norma  dispensasi  adalah kebolehan  khusus  tidak melakukan  sesuatu  yang secara umum diperintahkan.
Penandanya  adalah  kata-
kata  “dikecualikan  dari kewajiban”.
4) Norma izin adalah kebolehan khusus
melakukan  sesuatu  yang secara  umum  dilarang. Penandanya  adalah  kata
“dapat”.
Berkaitan dengan adanya
keputusan persetujuan ataupun
keputusan penolakan terhadap permohonan  pemanggilan  notaris oleh  penyidik,  penuntut  umum, ataupun  hakim  merupakan  suatu keputusan  dengan  norma  perintah, sehingga  harus  dipatuhi  oleh  pihak
yang  bersangkutan  dalam  hal  ini penyidik, penuntut umum, hakim dan notaris itu sendiri.
Ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (3)  dan  (4)  UUJN,  menentukan bahwa  jika  dalam  jangka  waktu  30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan,  Majelis  Kehormatan Notaris tidak mengeluarkan keputusan persetujuan atau
penolakan  maka  dianggap  menerima permintaan  persetujuan.  Ketentuan Pasal  tersebut  dianggap  merugikan notaris,  karena  tanpa  bersidangnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu 30 hari,
dianggap telah
menyetujui permintaan para penyidik.
Konsep pada Pasal 66 Ayat (3) dan  (4)  disebut  konsep  fiktif  negatif dalam  peradilan  Tata  Usaha  Negara. Hal  ini  sah-sah  saja  sebab  yang
menjadi pihak dan yang
berkewajiban  mengeluarkan  surat adalah  pemerintah.  Tetapi  menurut Habib  Adjie 5 ,  penerapan  konsep  ini
5 Habib  Adjie,  2015, Memahami  Kembali Pemanggilan Notaris, Pengambilan, Penyitaan  Minuta  akta  Notaris  Oleh Penyidik  Dan  Perlindungan  Notaris  Dalam Menjalankan  Tugas  Jabatannya.  Makalah pada  Seminar  Nasional:  Perlindungan Hukum  Terhadap  Notaris  Lampu  Merah Oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris ,  di
tidak  tepat  bagi  Notaris,  karena bukan suatu hubungan hukum antara pemerintah  dengan  masyarakat.  Lain halnya apabila seorang notaris langsung memenuhi panggilan penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim dengan tidak melalui mekanisme  dari  MKN  Wilayah. maka semuanya akan menjadi tanggung  jawab  dirinya  sendiri dengan segala
konsekuensi hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan  pernyataan  Ria  Trisnomurti, yang mengatakan bahwa: 6
Boleh saja notaris tanpa melalui MKN, akan tetapi bagi seorang notaris seharusnya tidak  menghadapi  sendiri  jika ada pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.  Tetap  berpegang  pada ketentuan yang berkaitan dengan  pemeriksaan.  Karena tidak  menutup  kemungkinan persoalan yang sebenarnya hanya  antara  para  penghadap namun  jika  notaris  terlibat maka akan menjadi
permasalahan  antara  notaris dengan  penghadap  dalam  hal ini  membuka  rahasia  sehingga dapat  dituntut  ganti  kerugian dan  jika  terjadi  pelaporan  ke
Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro 6 Juni 2015. Semarang. hlm.10.
6 Hasil Wawancara dengan Dr. Ria Trisnomurti,  S.H.,M.H.  Notaris  di  Kota Makassar  dan  anggota  Majelis  Kehormatan Notaris  Wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan, pada tanggal 25 April 2018.
Majelis Pengawas Notaris maka  akan  lebih  fatal  karena akan berdampak pada pemberhentian sebagai notaris.
Pemanggilan  oleh  penyidik, penuntut umum, atau hakim terhadap notaris  dengan  terlebih  dahulu  harus meminta  persetujuan  MKN  Wilayah merupakan  fase  yang  harus  diikuti. Kewajiban untuk melalui mekanisme dari  MKN  Wilayah  tersebut  berlaku untuk penyidik, penuntut umum, atau hakim karena merupakan bagian dari hukum acara untuk panggilan terhadap  notaris.  Adapun  implikasi atau  akibat  dari  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  MKN  Wilayah adalah  harus  dipatuhi  dan  dijalankan oleh pihak-pihak terkait yakni notaris dan penegak hukum.

## D. Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Majelis  Kehormatan  Notaris berwenang  untuk  melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh
penyidik, penuntut umum, atau hakim.  Adanya  permohonan pemeriksaan dari penyidik,
penuntut  umum,  atau  hakim maka  MKN  Wilayah  akan membentuk  majelis  pemeriksa untuk  memanggil,  memeriksa, dan  mendengarkan  keterangan langsung  dari  notaris.  Hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksalah  yang  kemudian menjadi  acuan  MKN  Wilayah untuk  memberikan  persetujuan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum.
2. Keputusan  persetujuan  atau penolakan Majelis Kehormatan Notaris  Wilayah  merupakan keputusan  final  dan  tidak  ada upaya lain yang dapat ditempuh  bagi  notaris  ataupun penegak hukum sehingga akibatnya  pihak-pihak  terkait harus  menjalankan  keputusan tersebut.  Bahkan  berdasarkan ketentuan  Pasal  66  Ayat  (3) dan  (4)  UUJN  ditentukan bahwa jika dalam jangka waktu 30  (tiga  puluh)  hari  MKN Wilayah tidak memberikan jawaban maka dianggap memberikan persetujuan. Dengan demikian proses pemanggilan harus tetap
dilaksanakan.  Hal  ini  dapat merugikan notaris, karena seharusnya MKN Wilayah
dapat  menyatakan  sikap  atau pertimbangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Tobing,  G.H.S,  Lumbun,  1996, Undang-Undang Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta. B. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir Atmaja,  Gede  Marhaendra  Wija 2015, Prinsip  dan  Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi  Pemerintahan . Fakultas  Hukum  Universitas
Udayana, Denpasar.
C. Makalah/ Pidato Adjie,  Habib,  2015, Memahami Kembali Pemanggilan Notaris, Pengambilan, Penyitaan Minuta akta Notaris  Oleh  Penyidik  Dan Perlindungan  Notaris  Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya.  Makalah  pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampu Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris , di Magister  Kenotariatan  FH Universitas  Diponegoro  6 Juni 2015.
D. Peraturan Perundang- Undangan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 2009 Tentang  Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris