## PENGELOLAAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK PADA PLATFORM DIGITAL
NIZAR FIKRI 1 , ELFRIDA RATWATI GULTOM 2
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti nizarfikri89@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id
Abstract: Copyright in addition to having moral rights to its creators also has economic rights in  the  form  of  royalty.  The  rules  of  implementation  of  the  Law  Number  28  of  2014  on  the Copyright  are  the  Government  Regulations  No.  56  Year  2021  On  the  Management  of Copyright of  Songs  and/or  Music.  The  purpose  of    this  Government  Regulation  is  to  provide protection  and  legal  certainty  to  the  creators  and  to  optimize  the  management  function  of royalty in accordance  with the provisions of  Articles 87, Articles 89 and 90 of the Copyright Act, it is necessary to from a system of management system of the copyright royalties of songs and/or  music  implemented  by  the  Collective  Management  Institute  (LMK)  and  the  National Collegiate  Management  Institute.  (LMKN).  The  purpose  of  LMKN  is  to  become  a  one-door royalty management service. This paper analyzes the authority and tasks of LMK and LMKN in managing the royalties of music or songs used on digital platforms such as streaming apps. From  the  results  of  the  research,  it  was  concluded  that  there  are  two  different  agencies  with different  authority  in  the  management  of  royalties,  namely  LMK  and  LMKN.  One  of  the differences  is  that  the  LMKN  has  the  authority  to  regulate  and  set  values  that  will  have  a difference with the LMK so as to give more legal certainty about the duties and authority of the LMK and the LNKN.
Keywords: Copyright, Authority, LMK, LMKN, Royalty, Digital Platform.
Abstrak: Hak  cipta  selain  memiliki  hak  moral  terhadap  peciptanya  juga  memiliki  hak ekonomi dalam bentuk royalty. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang  Hak  CIpta  adalah  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan/atau  Musik.  Tujuan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  ini adalah  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  pencipta  dan  untuk mengoptimalkan  fungsi  pengelolaan  royalty  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  87,  pasal  89  dan pasal  90  UU  Hak  Cipta,  perlu  dibentuk  sistem  pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  lagu  dan/atau music  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK)  dan  Lembaga Manajemen  Kolektif  Nasional  (LMKN).  Dibentuknya  LMKN  salah  tujuannya  adalah  agar menjadi layanan pengelolaan royalti satu pintu. Tulisan ini menganalisa kewenangan dan tugas LMK  dan  LMKN  dalam  mengelola  royalti  musik  atau  lagu  yang  digunakan  pada  platform digital  berupa  aplikasi  streaming.  Dari  hasil  penelitian,  disimpulkan  terdapat  dua  lembaga berbeda  dengan  kewenangan  berbeda  dalam  pengelolaan  royalti  tersebut,  yaitu  LMK  dan LMKN.  Salah  satu  perbedaannya  yaitu  LMKN  memiliki  berwenang  untuk  mengatur  dan menetapkan  nilai  yang  akan  memiliki  perbedaan  dengan  LMK  sehingga  lebih  memberikan kepastian hukum tentang tugas dan kewenangan LMK dan LMKN.
Kata Kunci: Hak CIpta, Kewenangan, LMK, LMKN, Royalti, Platform Digital.

## A.Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  sekarang  ini,  segala  unsur  yang  terkait  dengan  hak  kekayaan intelektual  mulai  mengalami  peningkatan.  Oleh  karenanya,  hal  ini  memerlukan  perlakuan khusus  mengingat  perkembangan  teknologi  kekayaan  intelektual  masih  tergolong  baru mengingat  perkembangan  kehidupan  masyarakat  yang  terus  bergerak  maju,  oleh  karena  itu hukum  juga  harus  sejajar  mengikuti  perkembangan  ini  ,  supaya  tidak  ketinggalan  dalam perkembangan  tersebut.  dan  memenuhi  keinginan  masyarakat.   Satjipto  Rahardjo  mengklaim bahwa  hukum  diciptakan  untuk  manusia,  bukan  sebaliknya.  Dalam  tulisan  saat  ini,  penulis akan  berbicara  secara  mendalam  tentang  topik  pengelolaan  royalty  hak  cipta  musik  dan  lagu pada platform digital berupa aplikasi streaming. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta, yang  hadir  dengan  sendirinya  atas  dasar  prinsip  deklarasi  setelah  ciptaan  itu  dibuat  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengesampingkan  batasan-batasan  yang  ditentukan  undang-undang.  Hak
Cipta melindungi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu jenis ciptaan yang dilindungi adalah lagu dan musik. ( Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , n.d.)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta Lagu dan Musik (PP Royalti) merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (UU  Hak  Cipta).  Adapun  tujuan  pembuatan  ketentuan pelaksanaan ini adalah untuk memberikan pelindungan hak ekonomi atas lagu dan/atau musik, serta  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pemilik  Hak  Terkait.  Oleh  karena  itu,  siapa  pun apabila menggunakan suatu  karya untuk  tujuan  komersial dapat dikenai hak pengelolaan  atas lagu  dan/atau  musik  tersebut.(Indarsen,  2022).  Selanjutnya,  Ketentuan  Pemberlakuan  ini bertujuan  untuk  memaksimalkan  pengelolaan  royalti  yang  diperoleh  dari  pembayaran  baik verupa produk lagu atau musik untuk penggunaan karya dan produk hak terkait.  Sebagaimana yang  dijelaskan  pada  Pasal  87,  Pasal  89,  dan  Pasal  90  UU  Hak  Cipta.  Oleh  karena  itu, dikembangkan  sebuah  sistem  pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  lagu  dan/atau  musik  yang dilaksanakan  oleh  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional.  Dibentuknya  LMKN  salah tujuannya adalah agar menjadi layanan pengelolaan royalti satu pintu.(Sardjono, 2016).
Salah  satu  hal  yang  diatur  dalam  PP  Royalti  yaitu  bentuk  layanan  publik  yang  bersifat komersial  yang  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  royalti  pada  Orang  yang  membuat produk  lagu  maupun  musik,  yang  merupakan  pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Cipta Terkait lewat LMKN. ( Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti  Hak  Cipta  Lagu  Dan/Atau  Musik ,  n.d.)  Sebagaimana  diatur  pada  Pasal  3  ayat  (2)  PP Royalti Tahun 2021, Bentuk pelayanan publik meliputi seminar dan konferensi bisnis, seperti halnya kafe, tempat makan, atau tempat publik lainya (Kharisma & Agus Riswandi, 2022). Di sisi  lain,  Pasal  2  ayat  3  dari  PP 56  tahun  2021 mengatur  bahwa  layanan  publik  yang  bersifat komersial  mencakup  bentuk  analog  dan  digital.  (Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  56  Tahun 2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  Dan/Atau  Musik,  n.d.)  Apabila dibandingkan antara Pasal 2 dan Pasal 3, poin-poin dalam PP No. 56/2021 tidak menyebutkan secara  eksplisit  bahwa  ada  keterkaitan  musik  digital  di  dalam  platform  streaming  dalam  hal pengelolaan  royalti  di  Indonesia.  Hal  ini  cukup  kontras  bila  dibandingkan  dengan  Amerika Serikat  misalnya,  keberadaan  lembaga  manajemen  kolektif  di  sana  telah  mencakup  ruang digital.
Perlu  diperhatikan  bahwa  salah  satu  alasan  kuat  di  balik  diterapkannya  Peraturan Pemerintah  (PP)  tentang  royalti  musik  di  Indonesia  adalah  adanya  tekanan  dari  musisi  lokal yang  khawatir  akan  pemenuhan  hak  mereka  di  platform-platform  musik  digital.  Seperti  yang telah  disebutkan  sebelumnya,  PP  No.  56/2021  menegaskan  bahwa  royalti  akan  dikumpulkan dari  semua  jenis  musik  yang  diputar  untuk  tujuan  komersial,  termasuk  musik  yang  diputar melalui  platform  daring  atau  secara  digital.(Jeheskiel  Walukow  et  al.,  2022).  Dalam  sebuah lokakarya  yang  dilakukan  pada  6  September  2022  oleh  Kemenkumham,  Kemenparekraf  dan Google,  permasalahan  serupa  menjadi  salah  satu  hal  yang  dibahas.  Luke  Anthony,  Music Counsel,  APAC  Google,  mengatakan  kalua  peraturan  pada  saat  ini  tidak  mencerminkan  cara kerja  pasar  dan  bertentangan  dengan  praktik  perizinan  /lisensi  media  digital  yang  bergerak cepat. Salah satunya yaitu  lisesnsi musik dan lagu yang dinilai kaku. Menurut UU Hak Cipta pada    Pasal  9  Ayat  Ke  1  dan  Ke  2,  dan  Pasal  28,  siapa  pun  yang  ingin  mengeksploitasi  hak ekonomi  atas  ciptaan  yang  memiliki  lisensi,  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari pemilik  lisensi  tersebut. Dampaknya,  YouTube  dan  penyedia  layanan  digital  lainnya mengalami operasi yang tidak stabil dan hambatan saat memasuki pasar baru. Anthony menilai besarnya  hambatan  ini  kemudian  menghalangi  para  kreator  atau  pencipta  untuk mengeksploitasi hak ekonomi yang dimiliki atas ciptaannya.
PP  Royalti  belum  menyebutkan  aturan  berkaitan  dengan  media  digital  yang menggunakan  musik  secara  komersial.  Sebagaimana  dalam  Pasal  3,  yang  secara  umum menekankan  penggunaan  musik  secara  komersial  oleh  usaha-usaha  konvensional  dan  bukan oleh  platform  digital.  Di  sisi  lain,  membuat  dan  mengimplementasikan  regulasi  yang menyentuh usaha digital itu lebih rumit dibandingkan dengan meregulasi usaha konvensional. Salah satu faktor yang mempersulit, misalnya aspek yurisdiksi, karena sebuah lagu/musik saat
ini  dapat  diakses  tanpa  batasan  geografis/semakin  global.  Misal,  apabila  regulasi  tersebut diarahkan untuk mengatur penarikan royalti dari YouTube dan Spotify, perlu dipertimbangkan terlebih  dahulu  perbedaan  aturan  dan  mekanisme  copyright  yang  sudah  terlebih  dahulu diimplementasikan oleh platform-platform tersebut. Pada titik  ini, sebuah regulasi yang dapat menyeimbangkan  antara  kepentingan  Pencipta,  Pemilik  Hak  Terkait,  penyedia  layanan  dan pengguna.

## B.Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang dipakai pada penulisan ini yaiti metode hukum normatif. Metode penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  informasi pustaka  biasa  disebut  dengan  sumber  hukum  sekunder.  Pada  umumnya.  Penelitian  dengan metode ini seperti ini, hukum yang ada disusun berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law on the books).  atau hukum dipahami selaku aturan atau norma yang memberikan  acuan  manusia  untuk  bertindak  yang  pantas  di  lingkungannya.  Pendekatan  yang akan digunakan adalah pendekatan hukum. Ketetapan yang umumnya dijadikan sebagai dasar dalam  penelitian  ini  adalah  UU  Hak  Cipta,  Permenkumham  Tata  Cara  Permohonan  dan Penerbitan  Izin  Operasional  Serta  Evaluasi  LMK,  dan  PP  Pengelolaan  Royalti.  Kemudian untuk  pendekatan  konseptual  untuk  pemahaman  terkait  hak  cipta,  menjelaskan  kemungkinan pencipta  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  hak  ekonomi  ciptaannya  sendiri  dalam  bentuk royalti  yang  dikumpulkan  melalui  pengelolaan  hak  secara  kolektif  oleh  baik  LMK  pada umumnya  maupun  LMKN  yang  berapa  dibawah  naungan  negara.  Pembagian  sumber  hukum yang  ada  dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  3  diantaranya:  Bahan  Utama,  termasuk pengaturan  -pengaturan  hukum  yang  ada  tersusun  secara  hirarki  dimulai  dengan  UUD  1945, UU  Hak  Cipta,  juga  PP  Royalti.  Bahan  Kedua,  diperoleh  melalui  naskah  atau  tulisan,  yang berisi  hasil  penelitian  sebelumnya,  artikel-artikel  internasional  yang  membahas  terkait pemberian  royalti  dari  LMK  atau  LMKN.  Bahan  Ketiga,  berbentuk  penjelasan  atau  anjuran yang  bermanfaat  sebagau  sumber  bahan  primer  dan  sekunder  seperti,  diantaranya  adalah kamus, ansiklopedia, serta literasi hukum.

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1. Pembahasan
Penelitian  ini  menggunakan  teori  pelindungan  hukum  sebagai  pisau  analisis  dalam menganalisis  permasalahan  terkait  pengelolaan  royalti  lagu  dan  musik  di  platform  digital berupa  aplikasi  streaming  musik  di  Indonesia.  Perlindungan  hukum  yang  preventif  adalah perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif.  Perlindungan  tersebut  membuat  warga  negara mempunyai  kesempatan  menyuarakan  keberatan  sebelum  keputusan  pemerintahan  berbentuk definitif.  Perlindungan  preventif  ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  litigasi  dan  penting untuk  langkah  pemerintah  yang  didasarkan  pada  kebebasan  dalam  melakukan  tindakan. Adanya  perlindungan  tersebut  dapat  mendorong  pemerintah  dalam  mengambil  keputusan mengenai asas freies ermessen dengan lebih berhati-hati, dan warga negara dapat menyuarakan keberatannya.
Perlindungan lebih awal tersebut dapat mengatasi sengketa yang timbul. Disini lah peran negara  dalam  melakukan  Tindakan  apabila  terjadinya  suatu  sengketa.  Terdapat  2  badan peradilan  dalam  menangani  perlindungan  hukum  bagi  rakyat:  a)  Pengadilan  dalam  lingkup Peradilan Umum; dan b) Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Negara merupakan suatu institusi yang memberlakukan hukum untuk melindungi hak-hak para warganya.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Maria  Theresia  Geme  yang  memberikan definisi  perlindungan  hukum  yaitu  perlindungan  hukum  mengacu  pada  tindakan  yang dilakukan  negara,  menegakkan  hukum  yang  tujauan  untuk  menjamin  hak-hak  individu  atau sekelompok individu.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menjadikan  hukum yang  ada  dalam  UU  tersebut  menjadi  aturan  dasar  mengenai  pencatatan  Hak  Cipta,  dan pelindungan  Hak  Cipta,  masyarakat  kreatif  menggunakannya  sebagai  instrumen,  mengubah karya-karya ciptaan menjadi sesuatu hal yang memiliki nilai ekonomis, mendorong kehidupan
ekonomi masyarakat secara luas. Gagasan dasar yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban  dan  keteraturan  dalam  upaya  pembangunan  dan  inovasi  mutlak  diperlukan  dan bahwa hukum seharusnya mengarahkan aktivitas manusia ke arah pengembangan dan inovasi yang  diinginkan.  Teori  ini  mengungkapkan  bahwa  antara  kondisi  masyarakat  dan  kondisi penegak hukum dengan aturan-aturan hukumnya harus mempunyai sinergi timbal balik secara selaras.  Pelindungan  terhadap  Hak  Cipta  merupakan  amanat  Undang-Undang  yang  peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu  dan  Musik.  Ciptaan  berupa  lagu/musik  yang  telah  diumumkan  secara  sah  dimiliki  oleh seseorang sesuai dengan prinsip pelindungan otomatis hak cipta.
Sedangkan kepastian hukum Hak Cipta dalam amanat Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal perlindungan Hak Cipta pada poin 22 Pasal 1 UU tersebut,  hal  ini  sesuai  dengan  teori  Sudikno  Mertokusumo  bahwasanya  Kepastian  hukum adalah  jaminan  bahwa  hukum  berlaku,  bahwa  pemegang  hak  dapat  menuntut  haknya,  dan keputusan dapat ditegakkan, sesuai dengan larangan pembajakan dan penggandaan produk hak cipta secara tidak sah demi memperoleh keuntungan ekonomi, bisa dituntut dengan ganti rugi pemilik Hak Cipta.
2. Tata Cara Pengelolaan Royalti.
Lembaga  Manajemen  Kolektif  Negara  mengelola  royalti  berdasarkan  informasi  dari pusat  data  lagu  dan/atau  musik  terintegrasi.  Setiap  orang  dapat  mengeksploitasi  karya  music maupun lagu secara komersial sebagai bentuk pelayanan publik secara komersil yang caranya melalui  permohonan  sertifikat  hak  cipta  atau  hak  terkait  lewat  LMKN.  Pelaksanaan pendaftaran sertifikat hak cipta disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Dalam sertifikat hak  cipta  atau  lebih  dikenal  dengan  lisensi  meliputi  kewajiban  pelaporan  apabila  lagu digunakan  maupun  musik  kepada  LMKN  lewat  SILM  (Kependekan  dari  Sistem  Informasi Lagu dan/atau Musik). Dalam hal ini, Siapapun yang mengunakan lagu maupun musik secara komersial  berdasarkan  perjanjian  lisensi  dalam  bentuk  layanan  publik  komersial  membayar royalti  melalui  LMKN.  PP  No.  56  Tahun  2021  menyatakan  bahwa  dalam  hal  komersialisasi lagu dan/atau musik yang tidak ada perjanjian lisensi tetap dapat digunakan untuk pertunjukan akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  menghapus  kewajiban  untuk  membayar  royalti  melalui  LMKN setelah penggunaannya. Penggunaan yang bersifat komersial pada pelaku usaha kecil diberikan tarif khusus yang lebih ringan sesuai dengan ketetapan menteri.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 juga menjelaskan pengumpulan royalti dari pemilik ciptaan, pemegang sertifikat hak cipta serta pemilik hak terkait yang sudah atau belum menjadi  anggota  Lembaga  Manajemen  Kolektif. Dalam  menghimpun  royalti  LMKN  harus berkoordinasi serta menetapkan nilai royalti masing-masing LMK berdasarkan kelaziman yang berlandaskan  keadilan.  Dalam  pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021 disebutkan  bahwa  royalti  yang  dikumpulkan,  dikelola,  kemudian  digunakan  untuk  3  hal diantaranya  distribusi  kepada  pemilik  ciptaan,  pemegang  sertifikat  hak  cipta  dan  pemilik  hak yang  terdaftar  sebagai  anggota  oleh  LMK.  Royalti  dibagikan  atas  dasar  data  penggunaan informasi  lagu  dan/atau  musik  di  SILM.  Royalti  tersebut  oleh  LMK  akan  dibagikan  kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2021,  LMKN menyimpan dan mengumumkan royalti kepada pemilik ciptaan, pemegang sertifikat hak cipta serta  pemilik  hak  terkait  yang  sudah  atau  belum  menjadi  anggota  LMK.  Apabila  pemilik ciptaan, pemegang sertifikat hak cipta serta pemilik hak terkait yang sudah atau belum menjadi anggota LMK dalam jangka waktu tersebut, maka royalti dibagikan. Akan tetapi apabila belum terdata  sebagai  anggota,  royalti  dapat  dialihkan  menjadi  dana  cadangan.  Apabila  perselisihan atau  sengketa  terkait  pendistribusian  royalty  terjadi,  pihak-pihak  yang  berkaitan  dapat mengajukan  hal  tersebut  kepada  Dirjen  untuk  melakukan  mediasi  dalam  rangka  penyelesaian sengketa. Pada  bagian  akhir  PP  No.  56  Tahun  2021  ditentukan  bahwa  LMKN  wajib melakukan  audit  keuangan  dan  audit  kinerja  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  royalty,  yang dilakukan  minimal  satu  tahun  sekali  dalam  setahun  oleh  akuntan  publik  dan  diumumkan hasilnya  kepada  publik.  Menteri  akan  mendirikan  pusat  informasi  lagu  dan/atau  musik  dan SILM LMKN setelah peraturan inuditetapkan.

## 3. Implementasi Hukum di Bidang Lagu/Musik
Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  royalty  merupakan kompensasi  dari  penggunaan  hak  ekonomi  atas  ciptaan  atau  karya  yang  mana  hak  ciptanya diperoleh  pencipta  atau  pemilik  hak  terkait.  Salah  satu  bentuk  hak  ekonomi  yaitu  hak  untuk melakukan  pengumuman.,  "Mengumumkan"  merujuk  pada  berbagai  kegiatan,  seperti memutar,  menyiarankan,  pameran,  penjualan,  mendistribusikan  hasil  ciptaan  dengan  lewat bermacam  cara,  diantaranya  menggunakan  cara  digital,  maupun  cara  lainya  sehingga  ciptaan tersebut bisa dinikmati oleh beberapa orang.
Contoh  media  penyiaran  lagu  maupun  musik  yang  paling  laris  saat  ini  yaitu  Spotify. Spotify merupakan media penyiaran lagu maupun musik di mana diperlukan untuk melakukan label  dan  menjadi  mitra  dari  media  tersebut  untuk  mengunduh  musik  dari  pemilik  hak  cipta lagu/musik  Langkah ini diambil untuk mengurangi resiko kemungkinan penyalahgunaan Hak Cipta,  karena  Spotify  merupakan  media  penyiaran  lagu  maupun  musik  yang  banyak  dipakai negara-negara di seluruh dunia.
Bagan 1.1 Kebijakan penyiaran lagu maupun musik pada media penyiaran Spotify.(Akbar & Fajar ND, 2020)
Secara singkat, mekanisme yang dibangun Spotify untuk mengelola royalti dapat dilihat sebagaimana  bagan  di  atas.  Berikut  ini  adalah  penjabaran  singkatnya:  a)  Pendengar  atau pengguna  berhak  untuk  mendengarkan  lagu  atau  musik  sesuka  hati  dengan  membayar  biaya berlangganan. Ada juga opsi bagi pendengar untuk mendengarkan musik secara gratis, namun dalam hal  ini pengguna akan diberikan iklan  yang muncul di antara lagu atau saat pergantian lagu;  b)  Spotify  berhak  untuk  mengelola  hak  cipta  secara  komersial  untuk  ciptaan,  termasuk pembayaran  dari  pendengar  premium  dan  pengiklan  bagi  pengguna  gratis.  Namun,  sebelum menyerahkan royalti kepada pemilik ciptaan, dan pemegang sertifikat hak cipta Spotify wajib mendistribusikan  royalti  kepada label  distributor terlebih  dahulu;  c) Label  Distributor , bekerja  sama  dengan  Spotify,  salah  satunya  ialah  Believe  Music  bertanggung  jawab  atas distribusi royalti ke Digital Publisher . Namun, juga akan mendapatkan fee sesuai kesepakatan sebelumnya  dalam  kontrak;  d) Digital  Publisher berkewajiban  mendistribusikan  lagu  atau musik  yang  pengelolaannya  telah  dialihkan  dari  artis.  Oleh  karena  itu,  dalam  penjualan  lagu atau musik tersebut Digital Publisher akan mendapatkan fee dari royalti. Hal ini sama dengan label distributor, di mana pembayaran fee kepada Digital Publisher sesuai dengan kontrak atau kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak;  dan  e)  Sebagai  pencipta  lagu  maupun  musik,  yang menciptakan  karya,  yang  akan  pengelolaan  dan  pemasarannya  akan  dilakukan Digital Publisher .  Seorang  pencipta  lagu  maupun  musik  berhak  mendapatkan  royalty  dari  hasil karyanya  t.  Jumlah  royalti  yang  diterima  artis  tergantung  pada  kontrak  dengan Digital Publisher .(Akbar & Fajar ND, 2020).
Dari  penjabaran  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  kerumitan  dan  proses  yang panjang  dalam  proses  pengelolaan  royalti  lagu/musik.  Oleh  karena  itu,  sebuah  kebijakan ditetapkan  di  Amerika  Serikat  pada  11  Oktober  2018  untuk  menyederhanakan  yaitu Mechanical Licensing  Collective (MLC) di  Amerika Serikat. MLC dibentuk berdasarkan The Music  Modernization  Act  ( MMA ) .  Pada  prinsipnya,  MLC  memiliki  fungsi  sama  dengan LMKN,  yaitu  untuk:  a)  Mendapatkan  informasi  tentang  karya  musik  dan  siapa  yang  akan menerima  royalti  atasnya;  b)  Memilik  tanggung  jawab  untuk  membayar  royalti  dari  karya
musik  tersebut;  dan  c)  Memberikan  sertifikat  hak  cipta  pada  label  musik,  yang  kemudian pembayaran  dari  label  music  tersebut  dapat  diberikan  hasilnya  kepada  pemilik  sertifikat  hal cipta dari lagu maupun music tersebut.(Ginting, 2019)
Salah satu hal penting mengenai MLC adalah adanya kewajiban bagi para pencipta lagu dan publisher musik untuk mendaftarkan diri ke dalam komisi tersebut agar bisa mendapatkan pembayaran  royalti.  Hal  yang  membedakan  antara  keduanya  adalah  MLC  memiliki kewenangan  untuk  mengelola  royalti  dari  platform  digital,  sedangkan  pada  LMKN  tidak memiliki kewenangan tersebut (setidaknya hingga tulisan ini dibuat).

## 4. Rekomendasi Pembaharuan Hukum
Model di atas dapat diterapkan pada lembaga LMKN, karena MLC memiliki kesamaan secara prinsip dengan LMKN dan bertujuan sama yaitu menjadi layanan satu pintu. Hal yang menjadi  berbeda  adalah  LMKN  belum  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  royalti  dari platform-platform streaming lagu atau musik yang bersifat digital. Oleh karena itu, terkait hal tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut mengenai pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia, yaitu:
a.Ruang lingkup bentuk layanan publik komersial yang sifatnya digital.
b.Besaran tarif royalti yang harus ditarik oleh LMKN dari penyedia layanan streaming lagu dan musik.
c.Sistem  data  yang  dapat  menjamin  bahwa  distribusi  royalti  dilakukan  secara  adil, transparan, dan akuntabel.
d.Bentuk lisensi yang perlu dibuat antara LMKN dan layanan streaming .

## D.Penutup
Membayangkan  keuntungan  royalti  yang  bisa  diperoleh  oleh  LMKN  dari  platform- platform  seperti  YouTube  dan  Spotify  memang  menarik,  terutama  jika  musisi  dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat dari regulasi negara dan regulasi platform yang sudah ada. Namun, mewujudkan keuntungan tersebut ternyata proses yang rumit. Hal ini disebabkan oleh  adanya  berbagai  regulasi  yang  berbeda  di  setiap  platform,  dan  pengalaman  Indonesia dalam  menghadapi  regulasi  konten  daring  yang  terbatas  pada  pemblokiran  dan  sensor.  Oleh karena  itu,  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  platform-platform  tersebut,  termasuk regulasi  dan  kepentingannya,  sangat  penting.  Kolaborasi  juga  diperlukan  dalam  proses  ini, termasuk  perhatian  terhadap  musisi-musisi  kecil,  bukan  hanya  label-label  musisi  besar. Meskipun Pasal 16 PP 56/2021 menyatakan  bahwa jumlah  royalti dapat berubah berdasarkan persetujuan  pemilik  musik  dan  pengguna,  tetap  diperlukan  pengelaborasian  lebih  lanjut mengenai jenis-jenis penggunaan komersial musik dan mekanisme transparansi yang terkait.

## Daftar Pustaka
Agus  Sardjono,  Brian  A  Prastyo,  dan  Derezka  G  Larasati,  “The  Effectiveness  of  National Collective Management Organization Regulation,” Indon. L. Rev. 6 (2016): 331.
Akbar,  Muh.  H.,  &  Fajar  ND,  M.  (2020).  Mekanisme  Pembayaran  Royalti  Lagu  Dan  Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik. Media of Law and Sharia , 1 (2), 81–94.
Ginting,  A.  R.  (2019).  Peran  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  dalam  Perkembangan Aplikasi  Musik  Streaming. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum , 13 (3),  379. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.379-398
Indarsen,  G.  (2022). Konsekuensi  Hadirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik Gabriel Indarsen . Jeheskiel Walukow, A., Rumokoy, D. A., & Neman Palilingan, T. (2022). Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021
Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik . https://id.creativecommons.net/2019/12/27/apa-yang-
Kharisma,  F.,  &  Agus  Riswandi,  B.  (2022). Pelaksanaan  Pembayaran  Royalti  Atas  Lagu Dalam  Live  Performance  Kepada  Pencipta  Lagu  Di  Kafe  Roemah  Kesambi  Kota Cirebon .
Sardjono,  A.  (2016). Problem  Hukum  Regulasi  Lmk  &  Lmkn  Sebagai  Pelaksanaan  Undang- Undang Hak Cipta 2014. Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (1), 50.
Lintang  Tribuana,  “Hari  Musik  Nasional,  Bens  Leo  Ingatkan  Musisi  Pentingnya  Hak  Cipta :
Okezone  Celebrity,”  Diakses  11  April  2023  https://celebrity.okezone.com/,  9  Maret 2021,  https://celebrity.okezone.com/read/2021/03/09/205/2374830/hari-musik-nasional- bens-leo-ingatkan-musisi-pentingnya-hak-cipta.
Raquel Xalabarder,  “Copyright: Choice of Law  and Jurisdiction in the Digital Age,”  Annual Survey of International & Comparative Law 8, no. 1 (2002): 80.
DJKI Kemenkumham. “Kemenkumham, Kemenparekraf, dan YouTube Bahas Aturan Royalti Musik/Lagu.”  Diakses  11  April  2023.  https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail- artikel/kemenkumham-kemenparekraf-dan-youtube-bahas-aturan-royalti- musiklagu?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri.
“The  Music  Modernization  Act  |  U.S.  Copyright  Office.”  Diakses  11  April  2023. https://www.copyright.gov/music-modernization/.
Tribuana, Lintang. “Hari Musik Nasional, Bens  Leo  Ingatkan Musisi Pentingnya Hak Cipta : Okezone  Celebrity.”  Diakses  11  April  2023  https://celebrity.okezone.com/,  9  Maret 2021.  https://celebrity.okezone.com/read/2021/03/09/205/2374830/hari-musik-nasional- bens-leo-ingatkan-musisi-pentingnya-hak-cipta.