## PELAKSANAAN PROGRAM ZERO STREET CRIME DALAM MENAGGULANGI KEJAHATAN JALANAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR
Ahmad Akbar Maulana 1 , Hamsir 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Akbarmaulana0307@gmail.com

## Abstrak
Masalah utama dari penelitian ini merupakan bagaimana upaya dari tindakan yang terkait dengan tindak pidana kejahatan terkhususnya pada kejahatan jalanan yang sampai saat ini marak terjadi, dalam perkara ini ada banyak jenis tindakan yang beragam  seperti curas, curat, curanmor dan lain sebagainya. ” Maka dengan adanya peraturan yang telah dibuat dalam “ KUHP  serta pelaksanaan dari  sebuah program  yang telah diterapkan dalam upaya  penanggulangan  kejahatan  jalanan  yang  hingga  saat  ini  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  Resort  Kota Besar  Makassar. Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan  penelitian  lapangan.  Dengan  pendekatan penelitian  menggunakan  penelitian  peraturan  perundang-undangan  serta  dari  pelaksanaan  dari  program  yang terkait,  melakukan  pendekatan  yuridis  empiris  atau  fakta  yang  terjadi  dalam  praktek  dilapangan  dan  juga pendekatan  sosiologis. ” Sumber  data  yang  digunakan  data  primer  dan  data  sekunder, “ serta  metode  dalam pengumpulan  data  merupakan  hasil  dari  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan  untuk  mengolah serta menganalisa data dilakukan dengan dua tahap, yaitu 1) Teknik  pengolahan data dalam bentuk klasifikasi data,  reduksi  data  dan  editing  data.  2)  Teknik  analisa  data. ” Adapun  hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu: ” 1) Pada  pelaksanaan  program Zero  Street  Crime menggunakan  tiga  fungsi  yaitu  fungsi  preemtif,  preventif  dan repsif  dengan  tujuan  untuk  menekan  angka  kejahatan  jalanan  yang  ada  di  wilayah  makassar  serta  berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap “ Polri dan juga menciptakan situasi Kamtibmas yang bebas dari gangguan kejahatan terkhusus pada kejahatan jalanan. ” 2) Hambatan yang dihadapi oleh oleh pihak Polrestabes Makassar  ialah  kurang  jumlah  personil  yang  tidak  sebanding  dengan  luasnya  wilayah  kota  makassar,  tidak adanya  wadah  seperti  panti  rehabilitasi  yang  mampu  memberikan  pembinaan  yang  baik  bagi  para  ANJAL (Anak  Jalanan), “ PMKS  (Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial),  begitupun  dengan  vonis  atau  hukuman yang rendah sehingga memunculkan banyaknya para residivis. ” Implikasi penelitian ini dapat menjadi referensi atau  masukan  bagi  pihak  Polrestabes  Makassar,  Pemerintah  dan  juga  masyarakat  terhadap  masalah  kajahatan jalanan agar dapat bersinergi dalam menanggulangi terjadinya aksi-aksi tindakan kejahatan di jalanan.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Penanggulangan, Program Zero Street Crime.

## Abstract
The main problem of this research is how the efforts of actions related to criminal offenses, especially in street  crimes, ” have been  rampant so far, in  this case there are many different  types of  actions such as curas, spout, curanmor and so on. “ So with the existence of regulations that have been made in the Criminal Code ” as well as the implementation of a program that has been implemented in efforts to tackle “ street crimes that have been carried out by the Makassar City Police Resort to date. ” The type of research used is field research. ” With a research approach using statutory research as well as from the implementation of related programs, using an empirical  juridical  approach  or  facts  that  occur  in  practice  in  the  field  and  also  a  sociological approach. “ Sources of data used are primary data and secondary data, as well as methods in data collection are the  result  of  observations, ” interviews  and  documentation. “ Meanwhile,  data  processing  and  analyzing  was carried  out  in  two  stages,  namely  1)  data  processing  techniques  in  the  form  of  data  classification,  data reduction  and  data  editing.  2)  data  analysis  techniques. ” The  results  of  the  research  obtained  are: ” 1)  The implementation  of  the  Zero  Street  Crime  program  uses  three  functions,  namely  preemptive,  preventive  and responsive functions with the aim of suppressing the number of street crimes in the Makassar area and trying to increase  public  trust  in  the  Police  and  also  create  a  social  security  situation  free  from  crime  disturbance especially  in  street  crime.  2) “ The  obstacles  faced  by  the  Makassar  Police  are  the  insufficient  number  of personnel  that  are  not  proportional  to  the  area  of  the  city  of  Makassar, ” the  absence  of  a  forum  such  as  a rehabilitation  institution  that  is  able  to  provide  good  guidance  for “ ANJAL  (Street  Children),  PMKS  (People with  Social  Welfare  Problems)  ,  as  well  as  low  verdicts  or  sentences  that  gave  rise  to  many  recidivists. ” The implication  of  this  research  can  be  a  reference  or  input  for  the  Makassar  Police,  the  Government  and  the community on the problem of street crimes so that they can work together in tackling the occurrence of crimes on the streets.
Keywords: Implementation, Countermeasures, Zero Street Crime Program.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbesar,  sehingga  terkait dengan  kemajuan  dan  kemakmuran  di  bidang  ekonomi  sulit  teratasi.  Hal  tersebut  membuat banyaknya  terjadi  kesenjangan  dan  ketimpangan  sosial,  yang  dalam  hal  ini  dapat menyebabkan  kecemburuan  serta  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugikan  orang lain. “ Tindakan  kriminalitas  merupakan  sebuah  pilihan  demi  memuaskan  dan  memenuhi kebutuhan  pribadinya. ” Banyaknya  aksi  kriminalitas  yang  terjadi  di  era  sekarang  membuat pemerintah kian berupaya untuk melakukan pemberantasan aksi kriminalitas tak terlepas oleh pihak  Kepolisian.  Dari  sekian  banyaknya  kota  di  Indonesia  dengan  angka  presentase kejahatan  yang tinggi salah satunya kota makassar, dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. “ Maka  kota  makassar  pun  dikatakan  sebagai  kota  metropolitan  terbesar  di  Indonesia timur, ” tidak  hanya  itu  kota  makassar  juga  dijuluki  sebagai  surge  bagi  para  pelaku  tindak kejahatan  terbukti  dengan  banyaknya  aksi  kejahatan  seperti  kekerasan,  perampasan, pencurian  hingga  pada  pembunuhan. “ Pada  dasarnya  hal  tersebut  disebabkan  oleh  faktor perekonomian yang mendesak dan tak kunjung terselesaikan. ”
Dengan  demikian  kebijakan  sosial  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk  mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) ” yang mungkin yang mungkin dapat mencapai/menunjang  terwujudnya  tujuan  nasional  (kesejahteraan), “ sebab  dari  kebijakan kriminal  upaya  perlindungan  masyarakat  (khususnya  pada  penanggulangan  kejahatan) ” serta kebijakan penegakan hukum yang merupakan unsur dari upaya untuk kembali memperbarui nilai-nilai  substansi  hukum  ( legal  Substance )  sehingga  dapat  mengefektifkan  penegakan hukum  yang  ada. 1 “ Berbagai  macam  interaksi  yang  terjadi  di  kehidupan  masyarakat  yang menimbulkan  benayknya  konflik/benturan  demi  mewujudkan  kepentingan  masing-masing maysrakat. ” Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  ancaman  kriminalitas  yang  dihadapi  oleh Kepolisan  dalam  upaya  penguatan  keamanan  dan  ketertiban  sebagai  wujud  dari  kegiatan pengamanan  paket  kebijakan  ekonomi  melalui  program  aksi  nasional  pembersihan kriminalitas,  preman  dan  premanisme  ( program  quick  wins )  yang  merupakan “ munculnya aksi-aksi  premanisme  yang  terjadi  dan  menimbulkan  keresahan  dan  ketidaktentraman ” bagi pelaku bisnis maupun masyarakat. 2
1 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Sinar Grafik, 2015), h.102
2 https://jurnal.usu.ac.id/ , USU law Journal , h.1
Berbagai  macam  upaya,  baik  dari  tindakan  preventif  dan  juga  tindakan  represif  yang merupakan bagian usaha oleh pihak Kepolisian guna melakukan pencegahan kejahatan yang terjadi  di  jalanan. ” Upaya  ini  dilakukan  agar  bagaiman  dapat  menekan  angka  kejahatan jalanan  sampai  pada  tingkat  nol  ( Zero )  atau  setidaknya  pada  angka  minimal, “ beberapa  cara dalam  upaya  preventif  begitupun  dangan  represfi  yang  dimana  upaya  preventif  ini  guna melakukan pengendalian serta pencegahan dari tindakan kejahatan jalanan seperti melakukan aksi  sosialisasi  dikalangan  masyarakat,  melakukan  patrol,  pangaturan,  penjagaan  dan pengawalan  serta  pelayanan  masyarakat  yang  merupakan  tugas-tugas  esensial  dari  upaya preventif. ” Adapun  upaya  dalam  tindakan  represif  sebagai  dari  upaya  pengedalian  terhadap peristiwa  yang  telah  terjadi  seperti  melakukan  sebuah  penyelidikan  dan  penyidikan  yang dimana  upaya  penyidikan  oleh  pihak  Kepolisian  baik  dalam  hal  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang untuk “ mencari serta mengumpulkan bukti yang dimana dengan bukti dapat membuat terang benderang sebuah tindak piadna. 3 ”
Ketika  penanggulangan  kejahatan  dilakukan  dengan  mendayagunakan  hokum pidana, ” mungkin yang pertama kali dilakukan adalah dengan melarang perbuatan-perbuatan tertentu  disertai  ancaman  sanksi  pidananya  melalui  suatu  kebijakan. 4 Beberapa  ketentuan produk  hukum  menjadikan  pedoman  bagi  aparat  penegak  atau  pelaksana  hukum  dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memajukan dan melindungi masyarakat. “ Oleh karena itu hukum ialah alat ataupun perangkat yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan  bernegara. ” Indonesia  sebagai  negara  hokum  dan  berideologikan  pancasila  yang  artinya semua  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila  harus  dijadikan  cerminan  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  untuk  menciptakan  keamanan,  ketertiban,  keadilan serta  kesejahteraan  bagi  warganegaranya. 5 “ Jika  hal  ini  masih  saja  dibiarkan  dan  tidak terselesaikan  dengan  tuntas  dan  hanya  berlarut-larut  maka  akan  menghambat  akses masyarakat dalam beraktifitas. ” Sebuah sistem terhadap penanganan tindak kejahatan jalanan yang  seolah-olah  pihak  kepolisian  sulit  untuk  melacak  jejak  bagi  para  pelaku,  sehingga mempersulit  untuk  mengungkap  berbagai  kasus  kejahatan  yang  ada. “ Harus  diakui  bahwa perlu upaya penanganan yang serius, sebab perkembangan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. ” Berdasarkan pada uraian diatas yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis,  maka  penulis  hendak  mengkaji  dan  meneliti  terkait
3 Rodliyah, Hukum Pidana Khusus, (PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), h. 17
4 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafik,2015), h. 239
5 Al Qadri, Sahrifal, and Hamsir Hamsir. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana”. 2020. Alauddin Law Development Journal 2.1
dengan bagaimana upaya serta apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar dalam  penegakan  sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  kejahatan  jalanan  dan  juga hambatan  apa  saja  yang  mempengruhi  dalam  menjalankan  program Zero  Street  Crime . Sehingga  penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pelaksanaan  Program Zero  Street Crime Sistem  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan  Jalanan  Di  wilayah  Hukum  Polretabes Makassar.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  penelitian  yuridis  empiris  atau  fakt  yang  terjadi  di  lapangan  sert pendekatan  sosiologis.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan sekunder,  selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  merupakan  wawancara, observasi  dan  dokumentasi  untuk  mendapat  data  berupa  dokumen  yang  berfungsi  untuk melengkapi  data  penelitian  penulis.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Polrestabes  Makassar dengan  melakukan  wawancara  langsung  dengan  pihak  kepolisian,  serta  mengambil  data  di Polrestabes Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Menanggulangi Kejahatan  Jalanan

## Oleh Pihak Polrestabes Makassar
Bentuk  dari  tindakan  nyata  dalam  ruang  lingkup  perkotaan  adalah  aksi kriminalitas, ” selain  dari  sifatnya  yang  kasat  mata  juga  umumnya  berlangsung  secara fisik. “ Kota  makassar  yang  dijuluki  sebagai  salah  satu  surge  bagi  para  pelaku  kejahatan mengakibatkan  selalu  saja  berada  dalam  baying-bayang  kriminalitas, ” pada  rentang  waktu yang panjang sebuah aksi kriminalitas di kota makassar cenderung dikaitkan dengan karakter penduduk  yang  keras.  Namun  pada  kenyataannya, “ era  pembaharuan  dan  moderisasi  kota menjadi  pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  menciptakan  ruang  kejahatan  atau  praktik kejahatan  dalam  berbagai  bentuk  tingkatannya,  sehingga  persoalan  sosial  dan  gangguan keamanan memungkinkan meluasnya ruang sekaligus tindakan kejahatan. ”
Oleh  sebab  itu,  melihat  dari  persoalan  tersebut  kini  membuat  jajaran  pemerintah  kota makassar ” begitupun  tak  terlepas  dari  pihak  Kepolisian  Resort  Kota  Besar  Makassar  ikut mengambil  peran  dalam  menanggulangi  kejahatan  khususnya  pada  tindakan  kejahatan jalanan melalui program Zero Street Crime. Begitu juga yang telah disampaikan oleh Iptu Ali
Haeruddin,  SH  yang  menyatakan  bahwa  “Dengan  program  tersebut  kiranya  mampu memberikan  upaya  penanggulangan  dan  pencegahan  tindakan  kejahatn  khusunya  pada tindakan  kejahatan  jalanan  yang  kerap  menyerang  masyarakat  kota  makassar,  begitu  juga peran  pemerintah  kota  makassar  agar  kiranya  mampu  mengoptimalkan  perannya  dalam mewujudkan tata ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat kota makassar”.
Aktivitas dan interaksi sosial masyarakat dijalan, kini kian menimbulkan ancaman dan gangguan  keamanan  yang  seriang  kali  melahirkan  sosok  korban, ” hal  tersebut  dipengaruhi oleh  laju  perkembangan  serta  dampak  dari  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  kehidupan masyarakat.  Begiutpun  pada  gangguan  dan  ketertiban  masyarakat  di  jalan  ( Street  Crime ), yang kini merupakan “ sebuah fenomena tindak pidana yang sering terjadi di jalanan sehingga dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat begitupun menghambat aktivitas hingga pada laju perputaran perekonomian. ” Maka hal tersebut perlu perhatian oleh aparat kepolisian agar dapat mengendalikan  aksi-aksi  kejahatan dijalan, “ sebab  seyogyanya  kepolisian  seakan  telah melekat pada tubuh masyarakat dalam penaggulangan kejahatan ” yang merupakan salah satu fungsi utama untuk membasmi kejahatan jalanan melalui program-programnya. 6
Dalam upaya penaggulangan kejahatan jalanan, unsur-unsur yang memiliki tugas dalam menanggulangi  tindakan  tersebut  pada  ruang  lingkup  Polrestabes  Makassar  yakni  seluruh personil  Polrestabes  Makassar  yang  terlibat. ” Namun  yang  memiliki  tugas  pokok  dalam  hal ini adalah Sat Binmas, Sat Lantas, Sata Sabhara dan Sat Reskrim, dari masing-masing satuan tersebutlah  yang  menjalankan  fungsi  dari  penaggulangan  kejahatan  jalanan  melalui  pola preemtif,  preventif  dan  juga  represif.  Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  oleh  Iptu  Ali Haeruddin,  SH  yang  menyatakan  bahwa  “Pola  tersebut  sebenarnya  merupakantugas  dari setiap  anggota  personil  yang  ada,  namun  setelah  dibentuknya  sebuah  program Zero  Street Crime maka  ditunjuklah  beberapa  satuan  guna  mengoptimalkan  masalah  kejahatan jalanan. “ Begitu  juga  dengan  mengkhususkannya  jalur-jalur  yang  telah  ditetapkan  sebagai jalur Zero  Street  Crime ” wajib  aman  dari  segala  gangguan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat (Kamtibmas)”.
Dalam pelaksanaannya pihak kepolisian memiliki aturan ataupun pedoman pelaksanaan program Zero Street Srime yang disebut sebagai dasar hukum pelaksanaan agar dapat sejalan dengan  sistem  regulasi  hokum  yang  ada  begitu  juga  dengan  tidak  menyeleweng  serta memberikan  batasan  terkait  tugas-tugas  dalam  pelaksanaan  program  tersebut.  Sebab,
6 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, (Laksbang Mediatama Surabaya, 2008), h. 197
kaitannya  terhadap  penanggulangan  kejahatan  jalanan  bahwa  fungsi  hukum  di  tempatkan sebagai  acuan  dan  pedoman  sehingga  memungkinkan  berinteraksi  terhadap  acuan  dan pedoman  yang  lain. 7 Maka  dari  itu  diberikanlah  dasar  hukum  sebagai  rujukan  pelaksanaan program Zero Street Crime sebagai berikut:
a) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
d) Surat  Perintah  Kapolrestabes  Makassar  Tentang  Pelaksanaan  Program Zero  Street Crime.
“ Perkembangan  tindakan  kejahatan  jalanan  yang  secara  umum  dikota  makassar  pada dasarnya  tidak  stabil  sejak  tahun  2017  sampai  2019  menaglami  peningkatan  dan  juga penurunan, hal tersebut  tidak luput  dari  adanya  perubahan  pola  kehidupan  masyarakat  yang semakin  lama  mengalami  pergeseran  menjadi  masyarakat  yang  lebih  komplek  serta  pada perubahan pola interaksi sosial di kalangan masyarakat. Faktor yang mendukung hal tersebut tak  lain  merupakan  faktor  lingkungan,  ekonomi  dan  kemiskinan  serta  faktor  moral  dan agama,  begitu  juga  dengan  rutinnya  upaya  patrol,  sosialisasi  dan  pembinaan  sehingga menyebabkan  naik  turunnya  angka  kejahatan  jalanan  yang  terjadi.  Dapat  dilihat  dengan jumlah perkembangan kejahatan jalanan di kota makassar sebagai berikut:
a) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2017
No Jenis Kejahatan Jumlah Laporan Jumlah Selesai 1 Curas 751 254 2 Curat 1073 309 3 Curanmor 1139 206 4 Curi Biasa 1065 327
Data  diatas  menunjukkan  banyaknya  jumlah  laporan  dari  berbagai  wilayah  di Kepolisian  Sektor  yang  merupakan  bagian  dari  Polrestabes  Makassar,  dari  angka presentasi tingkat kejahatan jalanan di tahun 2017 menunjukkan 4.028 kasus atau sekitar 39,39%dengan  berbagai  macam  jenis  kejahatan  jalanan  yang  ada,  dibandingkan  pada tahun sebelumnya di tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 15% dari tahun sebelumnya.
7 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (LKUI, Jakarta, 1994), h. 180

## b) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2018
No  Jenis Kejahatan Jumlah Laporan Jumlah Selesai 1 Curas 893 228 2 Curat 1366 341 3 Curanmor 1127 148 4 Curi Biasa 1758 512
Pada  tahun  2018  data  laporan  kembali  mengalami  kenaikan  yang  sangat  drastis hingga mencapai 5.144 jumlah kasus, ini setara dengan 50,31% dengan jumlah presentase naik  menjadi  28%  atau  1.116  kasus.  Sehingga  membuat  pihak  Polrestabes  Makassar semakin  gencar  dalam  melaksanakan  upaya  penanggulangan  demi  meminimalisir  angka kejahatan  jalanan,  begitupun  dengan  masing-masing  Kepolisian  Sektor  untuk  mereda tingkat kejahatan jalanan.
c) Data angka kejahatan jalanan di tahun 2019
No Jenis Kejahatan Jumlah Laporan Jumlah Selesai 1 Curas 198 193 2 Curat 323 282 3 Curanmor 162 84 4 Curi Biasa 370 354
Peralihan dari tahun 2018 menuju 2019 hingga pada pelaksanaan program Zero Street  Crime yang  kian  mengalami  pembaharuan,  membuat  cacatan  yang  baik dikarenakan data angka kejahatan jalanan di tahun ini mengalami penurunan yang luar biasa  hingga  mencapai  pada  angka  1.053  kasus,  dengan  presentasi  mencapai  10.30% dari  hasil  presentasi  sebelumnya.  Ini  menandakan  angka  penurunan  berada  pada  titik presentasi 80% atau setara dengan 4.091 jumlah kasusu yang menurun.
Dari beberapa karakteristik diatas dapat diketahui bahwa suatu kejahatan terorganisasi sebelum  melakukan  tindakannya  selalu  ada  perencanaan, ” dan  dari  aspek  kejahatan terorganisasi  inilah  yang  membedakan  dari  kebanyakan  kejahatan  lainnya  dan  bahka membuat  tindakan  kejahatan  berjalan  dengan  lancar. “ Secara  umum,  alquran  menggunakan berbagai  terma  yang  berkaitan  dengan  kejahatan. ” Kata  ini  digunakan  oleh  malaikat  untuk menunjukan  reaksi  mereka  ketika  Tuhan  menyampaikan  maksudnya  untuk  menciptakan
manusia.  Selengkapnya  malaikat  memberi  tanggapan  sebgaimana  terekam  dalam  surah  al- Baqarah [2]: 30 berikut:
َكُّب َر َلاَق ْذِإ َو
ِةَكِئ َلََمْلِل ُلَعْجَتَأ اوُلاَق ۖ ًةَفيِلَخ  ِض ْرَ ْلْا يِف ٌلِعاَج يِ نِإ َءاَمِ دلا  ُكِفْسَي َو اَهيِف ُدِسْفُي  ْنَم اَهيِف
َنوُمَلْعَت  َلَ اَم ُمَلْعَأ يِ نِإ َلاَق ۖ  َكَل  ُسِ دَقُن َو َكِدْمَحِب ُحِ بَسُن ُنْحَن َو
Artinya :
Mereka  berkata “Apakah  Engkau  akan menjadikan  di  bumi  (Makhluk)  yang  akan  merusak didalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dengan memuji- Mu dan mensucikan-Mu.”
Hal tersebut menandakan bahwa para malaikat telah mengetahui akan adanya sebuah prilaku manusia dalam melakukan tindakan kejahatn ketika diturunkan dimuka bumi.
Dapat  dilihat  bahwa  hampir  setiap  harinya  persoalan  kejahatan  jalanan  ini  menjadi pembicaraan  baik  dalam  media  pertelevisian  bahakn  dalam  media  surat  kabar.  Berikut  ada faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  para  pelaku  dalam  melakukan  aksi  kriminalitas  yaitu antara lain:
a) Kepadatan “ penduduk  (faktor  demografi)  yang  kian  meningkat  disetiap  tahunnya sehingga  menimbulkan  persaingan  di  berbagai  bidang  yang  semakin  sengit, ” dari  hal tersebut  timbulnya “ peningkatan  kejahatan  jalanan  menjadi  permasalahan  yang memungkinkan terjadi di tengah-tengah kepadatan penduduk yang ada. ”
b) Tingkat  kemiskinan  dan  pengangguran. “ Sebuah  persaingan  yang  keras  ditengah kepadatan  penduduk  membuat  daya  beli  masyarakat  semakin  menurun  serta  tingkat krisis  moneter  global  yang  memaksa  tingkat  pengangguranpun  meningkat. ” Terhadap keadaan  tersebut  membuat  angka  kemiskinan  di  indonesia  semakin  bertambah. “ Yang menyebabkan  pada  keadaan  yang  mendasak  hingga  putus  asa  yang  berujung  pada sebuah  aksi  kejahatan  dan  jalanan  lah  yang  merupakan  tempat  dalam  memperoleh nafkah. ”
c) Kecemburuan  dan  rasa  dendam. “ Sebuah  kecemburuan  serta  dendam  yang  mendalam antar  individu  atau  kelompok  seakan  menjadikan  pintu  timbulnya  sebuah  perpecahan diantara masing-masing pihak yang berujug pada permusuhan/tawuran jalanan. ”
d) Kontroling  sosial.  Lemahnya  dalam  melakukan  upaya  pengontrolan  sosial  menjadi penyebab  timbulnya  aksi-aksi  kejahatan  jalanan,  bahkan  situasi  di  jalan  raya  tidak memungkinkan  pihak  kepolisian  selalu  ada  dalam  mengontrol  aktivitas-aktivitas  yang yang terjadi dijalanan.
Bentuk  sosialisasi  dan  pembinaan  dikalangan  masyarakat  telah  diberikan  begitu  juga dengan  upaya  pencegahan  lain  telah  dilaksanakan  untuk  mengoptimalkan  program Zero
Street crime demi menanggulangi angka kejahatan jalanan di wilayah kota  makassar, ” untuk itu  dalam  pelaksanaan  program  ini  kepolisian  berusaha  keras  meningkatkan  efektivitas kinerjanya agar dengan segala keterbatasan kepolisian mampu melakukan fungsi-fungsinya. Pelaksanaan bentuk kegiatan telah disesuaikan dengan fungsi satuan  masing-masing, 8 ” maka dari  itu  bentuk  pelaksanaan zero  ztreet  crime ini  dilaksanakan  dengan  mengutamakan kegiatan  keamanan  terbuka  dan  tertutup  selama  masa  penanganan  kejahatan  jalanan  ( street crime) berlangsung yaitu sebagai berikut:
a) Pengamanan Terbuka
1) Meningkatkan “ pembinaan  terhadap  masyarakat  guna  menumbuhkan  partisipasi masyarakat  dalam  pengamanan  lingkungan,  baik  lingkungan  pemukiman  kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi system keamanan swakarsa. ”
2) Melaksanakan  pengamanan  di  simpul-simpul  jalan,  pengatran  penyeberangan, pengalihan  lantas,  patrol,  penjagaan  pada  lokasi  rawan  kajahatan  jalanan, mengamankan serta menangkap pelaku kejahatan jalanan curat, curas, curanmor.
b) Pengamanan Tertutup
1) Melaksanakan “ deteksi  dini  terhadap  aspek-aspek  kondisi  situasi  masyarakat  yang merupakan  factor-faktor  koleratif  kriminigen  yang  dapat  menimbulkan  bentuk- bentuk  gangguan  kamtibmas  khususnya  kejahatan  jalanan  curat,  curas  dan curanmor. ”
2) Melaksanakan  penggalangan  dalam  rangka “ cegah  dini  (penangkalan)  terhadap terjadinya  kejahatan  jalanan  yang  merupakan  potensi  kerawanan  sehungga  tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang mersehkan masyarakat. ”
3) Monitoring  kegiatan  masyarakat  dan  melaksanakan  tindakan  pencegahan  guna mengatisipasi atau menekan terjadinya tindak pidana jalanan.
“ Besarnya peran kepolisian dalam memberikan pengamanan di lingkungan masyarakat agar  tetap  kondusif  dan  bersih  dari  tindakan  kejahatan  jalanan  yang  ada  dengan  tetap mengoptimalkan  upaya  dari  sistem  hukum  yang  ada. ” Sekalipun  hukum  adalah  produk manusia, tetapi hukum digunakan untuk membantu tata tertib sebuah keutuhan negara, karena tidak ada hukum yang tak membantu dalam tata tertib keutuhan Negara, maka hukum yang terburuk pun masih mempunyai sanksi begitupun dalam sanksi syariah. 9
8 Mulyana  W.  Kusumah,  Krimonologi  dan  Masalah  Kejahatan  (Suatu  Pengantar  Ringkas),  (Armico, Bandung, 1998), h. 58
9 Abd  Shomad,  Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia,  (Kencana Prenadamedia Group, 2017), h. 165
“ Bila kita lihat bahwa untuk membentuk tatanan hukum yang utuh, ” maka tak terlepas dari  berbagai  unsur  termasuk  pada  unsur  agama. “ Friedrich  Julius  stahl  masih  mengakui adanya  pengaruh  agama  terhadap  hukum,  ia  berpendapat  bahwa  hukum  juga  memperoleh kekuatan mengikat dari ordonansi ketuhanan yang menjadi sandaran Negara. 10 ” Maka dari itu peran kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan yang ada telah sesuai dengan sistem  regulasi  hukum  yang  ada  termasuk  pada  hukum  islam, “ karena  dapat  dilihat  bahwa dalam  ajaran  hukum  islam  terdapat  beberapa  metode  untuk  mencegah  dan  menanggulangi kejahatan seperti metode preventif dan represif serta menambahkan metode edukatif. ”
B. Hambatan Dalam Menjalankan Pelaksanaan Program Zero Street Crime
“ Kepolisian yang merupakan sebuah instansi yang berperan untuk memeberikan upaya penegakan  hukum, ” salah  satunya  adalah  kejahatan  jalanan  agar  bagaiamana  dapat memberikan sebuah penanggulangan. Hal tersebut dikarenakan bila sebuah tindakan kejahatan yang  dibiarkan  berlarut-larut  maka  dapat  menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi  masyarakat. Banyaknya  upaya  pencegahan  dan  penindakan  yang  telah  dilakukan, “ seperti  halnya  pada program Zero  Street  Crime yang  dilakukan  oleh  Polrestabes  Makassar  dengan  berbagai satuan  tugasnya  telah  melaksanakannya  secara  maksimal  dalam  menanggulangi  kejahatan jalanan. ” Akan  tetapi  dalam  menjalankan  pelaksanaannya  masih  saja  dihadapkan  pada beberapa hambatan dan kendala, “ hal ini b isa kita lihat dengan seriang munculnya kasus-kasus kejahatan  jalanan  di  kota  makassar, ” padahal  sudah  dilaksanakan  program Zero  Street Crime. “ Hal ini menunjukkan bahwa Polrestabes Makassar dalam mewujudkan program Zero Street Crime masih saja mengalami hambatan, sehingga kasus kejahatan jalanan belum bias ditekan hingga pada titik Zero (Nol). ”
“ Usaha-usaha  Kepolisian  dalam  melakukan  penanggulangan  kejahatan  di  Kota Makassar,  tidak  selamanya  berjalan  mulus. ” Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  factor-faktor penghambat  yang  mempersulit  pelaksanaan  program Zero  Street  Crime ini.  Adapun hambatan-hambatan  yang  ditemui  dalam  mewujudkan  program Zero  Street  Crime, diantaranya sebagai berikut :
a. Hambatan dalam menjalankan fungsi preemtif
Dalam  pelakasanaan  penanggulangan  kejahatan  jalanan,  Polrestabes  Makassar menajalankan  fungsi  preemtif. ” Akan  tetapi  masih  saja  menghadapi  hambatan  melalui sistem  penegakannya,  sama  halnya  pada  fungsi  preemtif  ini  masih  saja  mengalami
10 Singgih, S.H, Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan, (Pusat Study Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta,2005), h. 83
beberapa  hambatan  seperti  belum  lengkapnya  sarana  dan  prasarana  untuk  kegiatan pembinaan  terhadap  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS). “ Kebanyakan latar  belakang  dari  para  PMKS  tersebut  karena  mereka  terbelakang  dari  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  sebab  pada  pelaksanaan Zero  Street  Crime Anak  Jalanan  (Anjal) begitupun dengan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantang (PGOT) yang merupakan masalah  sosial  yang  terkait  pada  SDM-nya. ” Hal  tersebut  dilihat  dengan  banyaknya pendataan  terhadap  Anjal  dan  PGOT  yang  berhasil  terjaring  dalam  razia, “ kebanyakan hanyalah pada lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak pula ada dari mereka yang putus sekolah sampai tidak lulus Sekolah Dasar (SD). ”
b. Hambatan dalam upaya fungsi preventif
Hambatan  yang  dihadapi  dalam  menjalankan  fungsi  preventif  oleh  Polrestabes Makassar  adalah  keterbatasan  personil  dan  anggoat  polisi, ” karena  untuk  melaksanakan suatu  program  pastilnya  dibutuhkan  pelaku  yang  akan  bertindak.  Sehingga  dalam kaitannya  pada  program Zero  Street  Crime pelaku  yang  akan  bertindak  dalam pelaksanaannya  yaitu  jajaran  anggota  personil  yang  ditunjuk  oleh  Polrestabes  Makassar berdasarkan  tanggung  jawab  masing-masing  satuan. “ Seperti  fungsi  Preemtif  diemban oleh  Sat  Binmas  dan  Sat  Lantas,  fungsi  preventif  diemban  oleh  Sat  Sabhara  dan  Sat Lantas dan fungsi represif diemban oleh Sat Reskrim, ” terlepas dari hal tersebut masing- masing  satuan  juga  wajib  menjalankan  program  tersebut. “ Sehingga  masing-masing satuan dapat bekerja sama dengan satuan lainnya guna kelancaran pelaksanaan program tersebut. ”
Walaupun  seluruh  anggota  personil  telah  dikerahkan, ” namun  dalam pelaksanaannya masih saja ditemui hambatan seperti jumlah anggota personil yang tidak memadai dengan luasnya wilayah kota makassar dan juga jumlah penduduk yang sangat besar,  sehingga  tidak  mendukung  dalam  upaya  pelaksanaan  pengamanan  yang ada. “ Kemudian,  kendala  juga  datang  dari  pelaksanaan  tugas  di  lapangan,  yang  dimana polis tidak dapat menedintifikasi siapa-siapa saja yang merupakan pelaku kejahatan. ” Lain halnya  dengan  para  pelaku  yang  sudah  jelas  mengetahui  pihak  kepolisian,  dengan demikian  mereka  akan  mencari  target  operasi  yang  dirasa  aman  dari  penjagaan polisi. “ Misalnya  saja  ketika ada  event-event  besar  yang  dilakukan  baik  dari  pemerintah maupun  komunitas  masyarakat, ” tentunya  kepolisian  akan  ditarik  guna  mengamankan jalannya acara. Sehingga pada daerah yang menjadi tanggung jawabnya pun kosong dari penjagaan  polisi, “ sedangkan  personil  lainpun  juga  memiliki  tugasnya  masing-masing. Kesempatan  tersebutlah  yang  seringkali  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  untuk
melancarkan aksi kejahatannya. ”
c. Hambatan dalam menjalankan fungsi represif
Dalam menjalanakan fungsi represif untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan jalanan, tentunya ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Makassar, seperti :
1) Kesulitan saksi dalam pengungkapan kejahatan jalanan
Dalam pelaksanaan program Zero Street Crime masih saja ada kesulitan dalam saksi  yang  terjadi, ” sehingga  untuk  melaksanakan  program  ini  belum  bisa  maksimal. Seperti  yang  diketahui “ bahwa  pada  Pasal  1  angka  26  KUHAP  telah  menyebutkan bahwa  saksi  merupakan  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  ia dengar,lihat  dan  rasakan  sendiri. ” Dikarenakan  pada  TKP  merupakan  jalan  raya sehingga  pelaku  denga  mudah  memiliki  akses  yang  luas  untuk  bisa  melarikan  diri dengan secepatnya, begitu juga dengan peran masyarakat yang lalai atau lambat dalam melaporkan  setiap  peristiwa  dari  tindakn-tindakan  kejahatan  jalanan  yang  telah terjadi. “ Sehingga  menyebabkan  banyaknya  TKP  rusak  atau  hilang  jejak,  rusaknya TKP  mengakibatkan  polisi  sulit  untuk  mengidentifikasi  sidik  jari  maupun  alat  bukti lainnya.
Kemudian,  pada  praktiknya  kebanyakan  orang-orang  yang  melihat  kejadian  di TKP  enggan/tidak  mau  dijadikan  sebagai  saksi. ” Hal  tersebut  disebabkan  karena kebanyakan  pada  orang-orang  yang  kurang  peduli  dan  tidak  ingin  dikait-kaitkan dengan masalah orang lain, sehingga tidak mau dijadikan sebagai saksi untuk diambil keterangannya. “ Hal  tesebut  yang  menjadi  hambatan  pihak  kepolisian,  sehingga kesulitan  dalam  melaksanakan  fungsi  represif  pada  program Zero  street  Crime guna menanggulangi kejahatan jalanan. ”
2) Vonis yang diterima pelaku masih terlalu ringan
Dalam  mewujudkan Zero  Street  Crime hambatan  berikutnya  datang  dari  vonis yang  diterima  oleh  para  pelaku  masih  terlalu  ringan  dengan  perbuatan  yang  ia perbuat, ” walaupun  pada  dasarnya  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  tidak terlalu besar, namun dengan adanya tindakan-tindakan kejahatan dapat menimbulkan dampak  yang  luas  bagi  bagi  masyarakat. “ Seperti  pada  perasaan  tidak  aman  ketika melintasi  jalan  raya,  terutama  paa  jalan  yang  terbilang  sepi, ” belum  lagi  ketika  para pelaku  telah  keluar  dari  penjara,  ada  kemungkinan  untuk  mengulangi  perbuatannya lagi hingga lahir para pelaku residivis. “ Beberapa faktor menjadi penyebabnya, seperti
hukuman  yang  diterima  akibat  kejahatan  yang  telah  dilakukan  dirasa  tidak  terlalu berat. ” Begitupun dengan mencari sebuah modus-modus baru yang menyulitkan polisi dalam  melacak  mereka. “ Akan  tetapi  jika  vonis  yang  diberikan  kepada  para  pelaku kejahatan  jalanan  lebih  dimaksimalkan,  maka  akan  dapat  mengeliminasi  pelaku- pelaku yang ada. 11 ”
3) Lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan  program Zero  Street  Crime belum  bisa menjalankan fungsi decara maksimal
Dalam  pelaksanaan  program Zero  Street Crime sebagai  upaya  penanggulangan kejahatan jalanan tentunya tidak hanya merupakan tugas dari pihak kepolisian, ” tetapi juga  melibatkan  tugas  dari  instansi  lain  seperti  Satuan  Pamong  Praja  (Satpol  PP), Dinas  Sosial,  Pengadilan  dan  juga  Lembag  Permasyarakatan  (Lapas). “ Nantinya masing-masing  instansi  tersbut  saling  bekerja  sama  satu  sama  lain,  mulai  pada pencegahan  maupun  penjatuhan  sanksi  hukuman  bagi  para  pelaku. ” Sebagai  bentuk kerja sama maka dilakukan upaya operasi terpadu atau razia terpadu yang diantaranya dilakukan oleh Sat Binmas, Sat Sabhara serta Sat Sabhar dan Dinas Sosial. Kemudian yang  nantinya  yang  terjaring  razia, jika mereka  Anjal  dan  PGOT  maka  akan  dibawa dan dikumpulkan di Polrestabes Makassar untuk dilakukan pendataan serta diberikan pembinaan.  Untuk  para  PMKS  tersebut  diarahkan  ke  dinas  sosial  untuk  diberikan pembinaan  lebih  lanjut, “ sedangkan  bagi  para  pelaku  kejahatan  maka  akan  diproses secara  hukum  melalui  pengadilan  yang  kemudian  akan  dimasukkan  ke  dalam  Lapas jika mendapatkan vonis hukuman. ”
Namun  dalam  pelaksanaannya  seringkali  instansi-instansi  yang  terlibat  tidak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Contohnya saja pada Lapas, seperti yang  kita  ketahui  sebagai  wadah  pembinaan  narapidana  diharapkan  bisa  merubah seorang  penjahat  menjadi  yang  lebih  baik  serta  dapat  memiliki  keterampilan  positif yang  mampu  diaplikasi  ketika  keluar  dari  Lapas,  akan  tetapi  malah  menjadi  lebih pintar  dan  memiliki  banyak  modus-mudos  lain  dalam  melakukan  tindak  kejahatan. Begitupun  pada  Dinas  Sosial  yang  belum  maksimal  dalam  memberikan  pembinaan secara  intensif,  sehingga  perlu  adanya  sebuah  wadah  yang  kiranya  mampu memberikan  pembinaan  seperti  panti  rehabilitasi.  Hal  terbutlah  yang  menjadi penghambat dalam mewujudkan Zero street Crime di kota makassar.
11 Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk,  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoraktif Suatu Terobosan Hukum (Sinar Grafik, 2013), h. 137

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  pada  sebuah  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah dikemukakan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ;
1. Dalam  pelaksanaan Zero  Street  Crime ,  maka  pihak  Polrestabes  Makassar  telah memberikan  fungsi  pelaksanaan  berupa  fungsi  preemtif,  fungsi  preventif  dan  fungsi represif.  Pada  dasarnya  pelaksanaan  tersebut  lebih  mengutamakan  upaya  pencagahan hingga  pada  upaya  penindakan,  yang  dimana  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  empat satuan  yang  ditunjuk  seperti  Sat  Binmas,  Sat  Lantas,  Sat  Sabhara  dan  Sat  Reskrim. Semuanya  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  berbeda  dalam  menjalankan  program zero street crime, pelaksanaan tersebut dimulai dari upaya pencagahan berupa sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat, melakukan patroli/razia serta melakukan penertiban di jalan hingga nantinya diberikan upaya penindakan bagi yang tertangkap melakukan sebuah kejahatan.
2. Bentuk-bentuk  hambatan  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  jalanan  masih  saja terus menyimpan beberapa PR bagi segenap unsur pelaksananya.  Seperti tidak adanya wadah  atau  tempat  berupa  panti  rehabilitasi  untuk  memberikan  pembinaan  bagi penyandang  masalah  kesejahteraan  social  (PMKS)  dan  anak  jalanan  (ANJAL)  yang banyak  meresahkan  masyarakat,  begitu  juga  dengan  unsur  personil  yang  tidak memadai/kurang  dengan  jumlah  penduduk  dan  luas  wilayah  kota  makassar  sehingga tidak  mendukung  dalam  upaya  penanganan  yang  ada.  Selain  itu  yang  juga  hambatan datang  dari  vonis  atau  hukuman  yang  rendah  sehingga  bermunculan  banyaknya residivis  dengan  bernbagai  modus  yang  beragam.  Sebagai  tindak  lanjut  terhadap program Zero Street Crime Polrestabes Makassar tetap menjalankan program tersebut, walaupun  dengan  berbagai  hambatan-hambatan  yang  pasti  akan  muncul  dalam pelaksanaannya.  Selain  itu,  pada  dasarnya  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam program Zero Street Crime merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Kencana Prenadamedia Group, 2017)
Al Qadri, Sahrifal, and Hamsir Hamsir. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana”. 2020. Alauddin Law Development Journal 2.1 https://jurnal.usu.ac.id/ , USU law Journal
M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Sinar Grafik, 2015) Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Sinar Grafik,2015)
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (LKUI, Jakarta, 1994) Mulyana  W.  Kusumah,  Krimonologi  dan  Masalah  Kejahatan  (Suatu  Pengantar  Ringkas),
(Armico, Bandung, 1998)
MALOKO, M. T., FUADY, M. I. N., MULIYONO, A., & RAYA, M. Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti-Corruption Behavior Development.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Raya, M. Y., Aryani, M., Hidayat, T., & Fuady, M. I. N. (2021). Government Policy in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Nurlaelah. (2020). Aplikasi Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal isnpiratif Pendidikan .
Rodliyah, Hukum Pidana Khusus, (PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017)
Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk,  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoraktif Suatu Terobosan Hukum (Sinar Grafik, 2013)
Sadjijono,  Seri  Hukum  Kepolisian  Polri  dan  Good  Governance,  (Laksbang  Mediatama Surabaya, 2008)
Singgih,  S.H,  Kejahatan  Korporasi  Yang  Mengerikan,  (Pusat  Study  Hukum  Bisnis  Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta,2005)