Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
e-ISSN 2714-5778 | p-ISSN 2746-4733
Vol. 4, No. 2, Mei 2023, Doi: http://doi.org/10.36709/amalilmiah.v4i2.100 Availaible Online at https://amalilmiah.uho.ac.id

## Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah
Rahman Hasima 1) *, Wa Ode Zuliarti 1) , Endah Widyastuti 1) , Rizal Muchtasar 1) , Ali Rizky 1) , Isnayanti 1)
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kendari, Indonesia.
Diterima: 02 April 2023 Direvisi: 25 Mei 2023 Disetujui: 30 Mei 2023
Abstrak
Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum  masyarakat  mengenai  pentingnya  sertifikat  elektronik  sehingga  dapat  memberikan  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  kepemilikan  atas  tanah  bagi  masyarakat.  Metode  pelaksanaan  yang dilakukan  yaitu  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  metode  ceramah  dan diskusi melalui sesi tanya jawab. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa adanya peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  masyarakat  Kelurahan  Anggalomelai  terkait  sertifikat  tanah elektronik sebagai jaminan kepemilikan hak atas tanah sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran hukum  masyarakat  terhadap  pentingnya  sertifikat  tanah  elektronik  yang  ditandai  dengan  antusias masyarakat delam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan.
Kata kunci: hak atas tanah; kepastian hukum; sertifikat tanah elektronik.

## Legal Counseling on Electronic Certificates as a Guarantee of Legal Certainty of Land Rights Ownership
Abstract
The purpose of this service activity is to increase the knowledge and legal understanding of the community regarding the importance of electronic certificates so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The method of implementation carried out is legal counseling to the community using lecture and discussion methods through question and answer sessions. The results of this service activity show that there is an increase in the knowledge and understanding of the law of the Anggalomelai Village community regarding electronic land certificates as a guarantee of ownership  of  land  rights  so  that  it  has  an  impact  on  the  formation  of  public  legal  awareness  of  the importance of electronic land certificates as indicated by the enthusiasm of the community in participating in legal counseling activities as indicated by the many questions asked by counseling participants.
Keywords: land rights; legal certainty; electronic land certificates.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  atas  dasar  hak  menguasai  dari Negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  individualistis
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (2) (2023) : 229-235 Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah
komunalistik religious, selain bertujuan melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum hak atas  tanah  melalui  penyerahan  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  hak  atas  tanah  bagi pemegangnya (Candra, 2003). Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah  yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat adalah  bukti  hak  bagi  pemegang  hak  atas  tanah,  setelah  mengikuti  semua  prosedur pendaftaran  tanah  sesuai  ketentuan.  Terbitnya  sertifikat  akan  terjamin  eksistensi  hak  atas tanah  bagi  pemiliknya  (Juliyanti,  Dharsana,  &  Ujianti,  2022),  walaupun  tanah  miliknya  itu nantinya difungsikan dalam bentuk lain, misalnya bentuk lalu lintas perdagangan. Berdasarkan  data  statistik  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  (ATR/BPN)  hingga  saat  ini  telah  terdapat  72.315.659  sertifikat  tanah  yang  telah terdaftar dengan total luas 30.960.765 Ha, yang persebarannya terdiri atas hak milik sebanyak 66.011.341  sertifikat,  hak  guna  usaha  sebanyak  15.770  sertifikat,  hak  guna  bangunan sebanyak  5.320.176  sertifikat,  hak  pakai  sebanyak  800.246  sertifikat,  hak  pengelolaan sebanyak  5767  sertifikat  dan  tanah  wakaf  sebanyak  162.338  sertifikat.  Data  tersebut membuktikan  bahwa  berbagai  program  pemerintah  terkait  dengan  percepatan  pendaftaran tanah  nasional  telah  membuahkan  hasil,  baik  melalui  pendaftaran  tanah  secara  sporadik maupun melalui program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Meskipun demikian, pada kenyataannya sertifikat hak atas tanah yang merupakan hasil dari berbagai program  pemerintah  tersebut  tidak  dapat  dipungkiri  masih  menyisahkan  celah  dari  segi jaminan kepastian hukum yang berpotensi merugikan masyarakat seperti pemalsuan sertifikat tanah, sertifikat tanah ganda dan maraknya mafia tanah yang penyebab terjadinya berbagai sengketa tanah yang merugikan masyarakat (Alimuddin, 2021).
Saat  ini  banyak  sekali  permasalahan  pertanahan di  Indonesia terutama  tentang data tanah dari Badan Pertanahan Nasional terdapat 126 juta tanah dari data pada tahun 2020 terdapat 82 juta tanah yang sudah terdaftar atau tinggal 30 persen yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat dan banyak tanah yang memiliki sertifikat ganda sehingga Pemerintah seharusnya  menyelesaikan  hal  tersebut  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  jumlah  tanah karena banyak yang berbeda dilapangan dengan Sertifikatnya baik yang tidak sesuai dengan ukuran  hingga  ada  yang  masih  bersengketa  ada  520  desa  yang  memiliki  sengketa  lahan, dengan jumlah 665 ribu hektare total lahan yang tersebar 20 Provinsi di seluruh Indonesia dan banyak lagi sedang bersengketa di Pengadilan (Hakim & Idrus, 2021).
Era digital sebagai era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. Perkembangan menuju era digital sudah tidak dapat dicegah lagi. Dibidang Pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik,  sampai  pada  menuju  dokumen  yang  dihasilkan  berbentuk  dokumen  elektronik (Nafan, 2022). Peluncuran sertipikat tanah elektronik dimulai kebijakannya pada tahun 2021 dengan diterbiykannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Silviana, 2021).
Dalam  Pasal  1  angka  (7)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (2) (2023) : 229-235 Rahman Hasima, Wa Ode Zuliarti, Endah Widyastuti, Rizal Muchtasar, Ali Rizky, Isnayanti
dan perundang-undangan. Sertifikat hak atas tanah elektronik pada prinsipnya sama dengan sertifikat hak atas tanah konvensional yang bertujuan untuk membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia (Ramasari & Aniscasary, 2022).
Adapun  manfaat  dari  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  untuk  masyarakat  saat  ini sangat  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  proses  pendaftaran  tanah  secara elektronik,  sesuai  dengan  tujuan  layanan  elektronik  adalah  untuk  memberikan  informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah dan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka (Andari & Mujiburohman, 2023; Shella & Ramasari, 2022). Kenyataannya dalam masyarakat masih banyak yang belum memahami apa itu sertifikat elektronik dan masih belum bisa meyakinkan publik atas keamanan sertifikat elektronik. Salah satunya  di  Kelurahan  Anggalomelai.  Kelurahan  Anggolomelai  merupakan  salah  satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Abeli Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana sebagian  penduduknya  bekerja  sebagai  petani.  Kehdupan  masyarakat  di  Kelurahan Anggalomelai yang masih mengutamakan rasa kekeluargaan dan gotong royong.
Sertifikat elektronik masih menimbulkan kekhawatiran dan keraguan bagi masyarakat khususnya  masyarakat  Kelurahan  Anggalomelai  Kecamatan  Abeli  Kota  Kendari  karena sertifikat  tanah  elektronik masih belum  bisa meyakinkan publik.  Kecemasan publik tentang sertifikat tanah elektronik salah satunya didasari masalah keamanan. Sistem keamanan digital pemerintah untuk sertifikat tanah elektronik ini juga masih menjadi tanda tanya. Bagaimana apabila terjadi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data penting masyarakat, sehingga bisa disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab ujung-ujungnya masyarakat juga yang dirugikan.  Belum  lagi,  ada  potensi  sistem data sertifikat  elektronik  jadi  target  peretas (hacker).  Seperti  diketahui,  beberapa  kali  situs  dan  pusat  data  milik  instansi  pemerintah mengalami peretasan. Menurut data cyber Bareskrim Polri tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.300  akun  Pemerintah  dan  lembaga  negara  telah  diretas  (Fadhilah,  2022)  sehingga masyarakat  ragu  dengan  program  pemerintah  soal  perubahan  sertifikat  tanah  analog  ke sertifikat tanah elektronik terlebih ketakutan dari masyarakat terkait dengan data yang hilang hingga jumlah tanah yang dapat dirubah jika benar dapat direntas semua berkaitan dengan sistem yang masih meragukan untuk masyarakat pada umumnya.
Hal ini membuat Kelurahan Anggalomelai menjadi salah satu target pengabdian kepada masyarakat mengenai sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas  tanah.  Dengan  demikian,  agar  masyarakat  mengetahui  tentang  sertifikat  elektronik sebagai  jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  maka  perlu  dilakukan penyuluhan  hukum  di  Kelurahan  Anggalomelai  Kecamatan  Abeli  Kota  Kendari  dengan harapan setelah diadakannya penyuluhan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai  masalah  yang  mereka  hadapi,  terutama  tentang  sertifikat  elektronik  sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  terdapat  beberapa  masalah  yang  dihadapi  terkait penyuluhan  hukum  mengenai  sertifikat  elektronik  sebagai  jaminan  kepastian  hukum kepemilikan hak atas tanah antara lain: (1) masih banyak masyarakat tidak mengetahui apa itu sertifikat elektronik, (2) kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sertifikat elektronik sebagai  alat  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  dan  jaminan  keamanan  sertifikat  elektronik dalam mencegah praktek mafia tanah, (3) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat  mengenai  pentingnya  sertifikat  elektronik  sebagai  jaminan  kepastian  hukum kepemilikan hak atas tanah.
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (2) (2023) : 229-235 Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah
Solusi permasalahan yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini  adalah  mengadakan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  di  desa  mitra  mengenai sertifikat  elektronik  sebagai  jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat elektronik sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepemilikan  atas tanah bagi masyarakat.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepemilikan atas tanah bagi masyarakat.

## METODE
Objek    (khalayak    sasaran)  Pengabdian kepada  Masyarakat ini  adalah Masyarakat Kelurahan  Anggalomelai  Kecamatan  Abeli  Kota  Kendari.  Pelaksanaan  kegiatan  ini  dimulai pada  tahap  persiapan  dan  tahap  pelaksanaan  program. Pada tahap   persiapan   yaitu   (1) Melaksanakan koordinasi dengan  pihak  terkait di lokasi yang akan dijadikan objek kegiatan, yaitu Kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli Kota Kendari.   Hal   ini   dilaksanakan   agar sasaran  kegiatan  dapat  tercapai  dan  membawa manfaat  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat maupun pemerintah   setempat.   (2) Melakukan survei lapangan untuk mengetahui potensi dan masalah.
Tahap Pelaksanaan, meliputi: 1) penjelasan materi tentang sertifikat elektronik sebagai jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Sesi  ini  juga  menitikberatkan  pada pemberian  penjelasan  mengenai  urgensi  sertifikat  elektronik  sebagai  jaminan  kepastian hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat desa mitra, dan 2) kegiatan penyuluhan hukum sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.
Kriteria keberhasilan kegiatan pengabdian ini    yaitu    dengan    melihat    peningkatan pemahaman  masyarakat  tentang  sertifikat  elektronik  sebagai  jaminan  kepastian  hukum kepemilikan hak atas tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  penyuluhan  hukum  dilaksanakan  di  Kantor  Kelurahan  Anggalomelai Kecamatan  Abeli  Kota  Kendari  yang  dihadiri  30  orang  peserta  yang  terdiri  dari  pegawai kelurahan dan masyarakat Kelurahan Anggalomelai. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang sertifikat elektronik sebagai jaminan  kepastian  hukum  kepemilikan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum seperti pada gambar 1. Kemudian kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  antusias  peserta  dalam  mengikuti  kegiatan  ini  serta  juga  ditandai dengan adanya respon positif dari masyarakat dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan sertifikat  tanah  elektronik  sebagai  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah,  jaminan  keamanan sertifikat  elektronik  dan  penyelesaian  masalah  letak,  batas  dan  luas  tanah  seperti  pada gambar 2.
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (2) (2023) : 229-235 Rahman Hasima, Wa Ode Zuliarti, Endah Widyastuti, Rizal Muchtasar, Ali Rizky, Isnayanti

## Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum
Gambar 2. Peserta yang Mengajukan Pertanyaan
Setelah peserta mengajukan pertanyaan, Tim pengabdian memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Setelah melalui sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta tentunya peserta dapat memahami dan mengetahui tentang sertifikat tanah elektronik bagi masyarakat sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah, seperti pada gambar 3.
Gambar 3. Tim Pengabdian Menanggapi Pertanyaan Peserta Penyuluhan
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (2) (2023) : 229-235 Penyuluhan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah
Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dari tahap penyampaian materi  yang  dilanjutkan  dengan  sesi  tanya  jawab  mampu  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Anggalomelai terkait dengan sertifikat elektronik sebagai jaminan kepemilikan hak atas tanah. Kegiatan pengabdian tersebut terlaksana karena menggunakan  metode  yang  tepat  seperti  ceramah  dan  diskusi  sehingga  membantu masyarakat  untuk  lebih  mudah  memahami  materi  yang  diberikan  pada  saat  pelaksanaan kegiatan terkait dengan sertifikat elektronik sebagai jaminan kepemilikan hak atas tanah.
Secara umum sertifikat tanah elektronik dipahami oleh masyarakat sebagai tanda bukti hak, namun lebih dari ini bahwa sertifikat tanah elektronik sabagai jaminan kepastian hukum dan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakat  demi  terciptanya  keadilan. Pemahaman masyarakat terkait sertifikat elektronik diungkapkan oleh (Ghaniyyu, Pujiwati, & Rubiati, 2022) dalam risetnya bahwa jaminan kepastian hukum pada konversi bentuk sertipikat tanah dari fisik menjadi elektronik terletak dalam ada atau tidaknya permohonan pemeliharaan data  yang  diajukan  sehingga  sertipikat  fisik  akan  tetap  berada  di  tangan  masyarakat sepanjang  tidak  terdapat  permohonan  pemeliharaan  data.  Begitu  juga  hasil  riset  yang dilakukan oleh (Sapardiyono & Pinuji, 2022) menunjukkan sertifikat tanah elektronik secara hukum sah dan legal digunakan sebagai alat bukti kepemilikan bidang tanah seseorang di pengadilan.
Hasil kajian oleh (Alimuddin, 2021) menunjukkan bahwa dokumen elektronikdan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai  dengan  hukum  acara    yang  berlaku  di    Indonesia.  Memperhatikan  pemahaman Masyarakat dan kajian hasil riset yang ada maka masyarakat Kelurahan Anggalomelai harus lebih memahami dan mengetahui terkait dengan sertifikat tanah elektronik sebagai jaminan kepemilikan hak atas tanah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman  hukum  masyarakat  Kelurahan  Anggalomelai  terkait  sertifikat  tanah  elektronik sebagai  jaminan  kepemilikan  hak  atas  tanah  sehingga  berdampak  pada  terbentuknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikat tanah elektronik yang ditandai dengan  antusias  masyarakat  delam  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  hukum  yang  ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan.
Peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  masyarakat  Kelurahan Anggalomelai terkait sertifikat tanah elektronik sebagai jaminan kepemilikan hak atas tanah dapat  terwujud  maka  diperlukan  sosialisasi  secara  masif  kepada  masyarakat  khususnya masyarakat  Kelurahan  Anggalomelai  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional setempat  dan  diperlukan  peran  aktif  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  Kelurahan Anggalomelai  terkait  dengan  pentingnya sertifikat  elektronik  sebagai  bukti  kepemilikan  hak atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia. SASI,  27(3),  335  -  345. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509.
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (2) (2023) : 229-235 Rahman Hasima, Wa Ode Zuliarti, Endah Widyastuti, Rizal Muchtasar, Ali Rizky, Isnayanti
Andari,  D.  W.  T.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2023).  Aspek  Hukum  Layanan  Sertifikat  Tanah Elektronik. Al’  Adl  :  Jurnal  Hukum, 15(1),  164.Chandra,  D.  (2003).  Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan. Jakarta: Grasindo.
Fadhilah. (2022). 1.300 Akun Pemerintah dan Lembaga Negara Di-Hack. Retrieved 26 Juni 2022 from https://www.kompas.tv/article/92028/1-300-akun-pemerintah-dan-lembaga- negara-di-hack
Ghaniyyu,  F.  F.,  Pujiwati,  Y.,  &  Rubiati.  B.  (2022).  Jaminan  Kepastian  Hukum  Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. Jurnal USM Law Review, 5(1), 172-187.
Juliyanti, N. K. E. D.,  Dharsana, I. M. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Tanah  Digital  Dikaitkan  Dengan  Keamanan  Data Pribadi. Jurnal Preferensi Hukum, 4(1), 91-96.
Hakim, A. R., & Idrus, M. A. (2021). Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah. Jurnal JURIDICA, 3(1), 5.
Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(1), 3342 – 3355.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2021  tentang Sertifikat Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
Ramasari, R. D., & Aniscasary, S. (2022). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 2(1), 13.
Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas  Tanah  melalui  Sertipikat  Tanah  Elektronik. Widya  Bhumi,  2(1),  54 – 64. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19
Shella, S. A., & Risti Dwi Ramasari. (2022). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, 2(1), 1 – 14. https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38
Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. Administrative Law & Governance Journal, 4 (1), 1.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).