## EFEKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF DI PROVINSI GORONTALO

## Ayyub Ishak
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo
Abstrak: Artikel  ini  membahas  tentang  perwakafan  di  Provinsi Gorontalo  dengan  fokus  pembahasan  bertolak  dari  permasalahan pokok,  yaitu  bagaimana  optimalisasi  perwakafan  di  Provinsi Gorontalo. Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  lapangan yang  berlokasi  di  Provinsi  Gorontalo,  pendekatan  yang  digunakan yaitu  pendekatan  syar‟i/teologis  normatif,  sosiologis,  sejarah  dan manajemen.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik;  observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data diawali dengan  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perwakafan  di  Provinsi Gorontalo  perlu  dioptimalkan  penanganan  dan  pengembangannya, karena umumnya harta wakaf digunakan untuk penyediaan fasilitas ibadah  dan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  organisasi kemasyarakatan  dan  yayasan.  Upaya  nazir  dalam  mengelola  dan mengembangkan  harta  wakaf  dilakukan  melalui  program pengklasifikasian  jenis  harta  wakaf,  potensi/produktivitas,  nazir profesional  agar  pengelolaan  harta  wakaf  lebih  optimal. Pengoptimalan  pengelolaan  harta  wakaf  bertujuan  untuk memperoleh  hasil  yang  dapat  dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan dilakukannya wakaf, optimalisasinya diarahkan kepada pengelolaan yang bernilai ekonomi.
This  article  discusses  about  property  donated  (wakaf)  and  its endurance  in  Gorontalo  Province.  The  focus  of  the  discussion  is based on the central issue, is how the endurance of property donated (wakaf) in Gorontalo Province. This research is field research which by adapting qualitative research methodology, and using normative theologies  approach,  sociology  approach,  historical  approach,  and management  approach.  The  data  source  is  taken  from  primer  and secondary  data.  The  result  of  this  research  shown  that  the department,  the  organization  or  the  institute  who  control  the property  donated  (wakaf)    has  been  doing  socialization  of  how importance of property donated (wakaf), The effort and the program of  the  supervisors  (nazir)  in  developing  and  endeavoring    the potency of property donated  in Gorontalo Province, is shown from their  effort  in  arranging  legality  formal  of  the  property  donated (wakaf)  both  in  certificate  of  property  donated  statements  and  in
certificate  of  land  donated,  the  beneficial  of  property  donated (wakaf)  which  is  still  potential  and  productive.  The  benefit  of productivity of property donated for Muslim societies in Gorontalo Province,  is  the  beneficial  of  the  result  of  property  donated management for the necessity of public societies.
Keywords: Wakaf, harta wakaf, nazir

## I. Pendahuluan
Islam  memiliki  instrumen  perekonomian  yang  bertujuan  untuk menyejahterakan umatnya, yang lebih dikenal sebagai ekonomi yang berdasar syar‟i.  Salah  satu  instrumen  dalam  ajaran  Islam  yang  dapat  menyejahterakan umat  adalah  wakaf.  Harta  benda  wakaf  sebagai  aset  umat  yang  umumnya memiliki potensi, semestinya dapat diwujudkan oleh pengelola, dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, melalui pemilihan produk barang  atau  jasa.  Pemilihan  produk-produk  yang  akan  dikelola  dapat memerhatikan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Produk barang atau jasa  tersebut  benar-benar  memiliki  kelebihan,  dan  mampu  memberikan keunggulan  komparatif  sekaligus  kompetitif  dengan  produk  sejenis  yang sudah ada di pasaran.
Pengelolaan  suatu  usaha  membutuhkan  model  manajemen  yang  efektif dan  efisien,  yang  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pengelolaan  dan pengembangan usaha. Model manajemen yang efektif dan efisien mutlak harus dilakukan  oleh  para  penerima  harta  benda  wakaf. 1 Kemutlakan  suatu manajemen bertujuan untuk memberdayakan harta benda wakaf dalam bentuk usaha yang dibutuhkan, berupa barang atau jasa.
Upaya  untuk  mengelola,  mengembangkan,  dan  memberdayakan  harta benda wakaf, dapat dipersiapkan dan direncanakan secara baik dan benar. Hal ini diperlukan agar pemanfaatan harta benda wakaf tidak mengalami kendala, dan  dapat  menghindari  kerugian  dari  pengelolaannya.  Dengan  demikian, diperlukan keseriusan dari pengelola harta benda wakaf, agar wakaf yang ada tidak  terbatas  pada  kegiatan  ibadah  semata,  seperti  yang  terjadi  pada  awal terjadinya aktivitas perwakafan.
Awalnya,  perwakafan  ditempatkan  sebagai  ajaran  yang  murni,  dan dimasukkan dalam kategori ibadah pokok ( mahdah ). Harta benda wakaf pada saat  itu  hanya  diperuntukkan  untuk  kepentingan  pembangunan  fisik  tempat ibadah, sebagai penunjang ibadah pokok. Keberadaan wakaf tersebut ternyata belum  memberikan  kontribusi  sosial  yang  lebih  luas,  karena  hanya  untuk kepentingan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. 2 Wakaf  pada  masa  ini belum  diupayakan  ke  arah  yang  lebih  berdimensi  sosial  dan  ekonomis
1 Kementerian  Agama  RI, Manajemen  Pengelolaan  Proyek  Percontohan  Wakaf  Produktif (Jakarta: t.p., 2011), h. 4.
2 Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (Jakarta: t.p., 2007), h. 2.
terhadap  harta  benda  wakaf  yang    produktif.  Karena,  wakaf  memiliki  fungsi sosial  kemasyarakatan,  yang  merupakan  substansi  perwakafan  dalam perspektif hukum Islam.
Perwakafan  dalam  perspektif  hukum  Islam  memiliki  kedudukan  yang signifikan,  karena  selain  berdimensi  ibadah  juga  berdimensi  muamalah  atau ibadah  sosial,  khususnya  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.  Wakaf merupakan  pranata  keagamaan  dalam  Islam  yang  memiliki  keterkaitan langsung  secara  fungsional  dengan  pemecahan  masalah  sosial  dan kemanusiaan  secara  umum. 3 Wakaf    sesungguhnya    memiliki  peran  besar dalam  mewujudkan  tata  sosial  yang  memiliki  nilai  keadilan.  Pelaksanaan wakaf semestinya memenuhi ketentuan hukum Islam yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, yang telah berlaku di Indonesia. Pelaksanaan  perwakafan  tanah  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk kepentingan peribadatan. 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perwakafan  merupakan  bagian  dari  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  berkaitan  dengan  pemisahan  dari  sebagian  hartanya  untuk keperluan  umum. 5 Undang-undang  yang  mengatur  tentang  wakaf  adalah Undang-Undang  Republik  Indonesia  (UU  RI)  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf. 6
Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tentang wakaf tersebut, dapat  dipahami bahwa  wakaf merupakan  salah satu  komponen ibadah  sosial yang  mampu  mendatangkan  manfaat  yang  besar  terhadap  umat.  Hal  ini nampak dan mengakar di kalangan masyarakat muslim secara umum. Wakaf juga  merupakan  bentuk  kegiatan  ibadah  yang  sangat  dianjurkan  untuk diamalkan oleh umat Islam. Karena wakaf dapat mengalirkan pahala bagi yang melaksanakan  dan  mengamalkannya,  walaupun  orang  yang  berwakaf  telah meninggal  dunia. 7 Karena  itu,  seseorang  yang  memiliki  harta  yang  lebih diharapkan  dapat  menyerahkan  sebagian  dari  harta  tersebut  untuk dimanfaatkan oleh orang lain.
Wakif  menyerahkan  hartanya  menjadi  harta  wakaf  diniatkan  untuk dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  bagi  kepentingan  umat  Islam. Pemanfaatan  harta  wakaf  dalam  bentuk  pegembangan  dakwah  untuk menegakkan ajaran Islam.  Harta  wakaf  yang  diserahkan oleh wakif tersebut
3 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer (Cet.  Ke-3;  Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), h. 409.
4 Republik  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah  (PP)  RI  Nomor  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik” dalam Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 650-651.
5 Republik Indonesia, Instruksi  Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: t.p., 1999),  h. 99.
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: t. p., 2010), h.
3. Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: t. p., 2010), h. 50.
7 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta:  Gama Media, 2001), h. 124.
umumnya  dan  biasanya  terdiri  dari  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak. Sebagian besar wakaf tersebut adalah barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan gedung.
Pentingnya  pengembangan  dan  pemberdayaan  tanah  dan  benda  wakaf, karena wakaf  merupakan salah satu komponen dari ibadah sosial. Komponen ibadah  sosial  yang  terdapat  dalam  wakaf  jika  dikelola  dengan  baik  dan profesioal  dapat  dipastikan  mampu  mendatangkan  manfaat  yang  besar. Manfaat yang besar dapat diraih khususnya dalam pemberdayaan umat, yang mulai mengakar di kalangan masyarakat khususnya  masyarakat  muslim.
Wakaf  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  ibadah  yang  sangat dianjurkan  untuk  dilakukan  oleh  kaum  muslimin,  karena  keberadaan  harta benda wakaf, wujudnya tetap ada dan nilai pahalanya tetap  mengalir kepada wakif,  sepanjang  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  umat. 8 Manfaat  wakaf  yang  memiliki  potensi  apabila  dikelola  dan  diberdayakan dengan  baik  sesuai  dengan  tujuannya,  bukan  hanya  masyarakat  yang menikmati  hasil  wakaf,  tetapi  juga  sang  wakif  walaupun  ia  sudah  meninggal dunia.
Harta  benda  wakaf,  yang  tidak  diupayakan  untuk  pengelolaan  dan pengembangannya,  membutuhkan  perhatian  khusus  dari  semua  pihak. Perhatian  dimaksud  adalah  keterlibatan  semua  pihak,  terutama  nazir  dan unsur-unsurnya,  serta  pihak-pihak  tertentu  yang  memiliki  kepedulian  dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf, seperti wirausahawan yang berjiwa entrepreneur.  Apalagi  harta    benda  wakaf  tersebut  memiliki  potensi  yang cukup besar, untuk kesejahteraan umat dan masyarakat umum di wilayah atau daerah tertentu seperti Provinsi Gorontalo.
Provinsi  Gorontalo  adalah  salah  satu  daerah  yang  memiliki  jumlah penduduk muslim cukup signifikan sekitar 95,63 %. Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan modal dasar dan potensi yang perlu diberdayakan khususnya dalam perwakafan. Masyarakat muslim tersebut banyak yang telah menjadi wakif khususnya dalam mewakafkan tanah untuk kepentingan umum dan  pembangunan  fasilitas  peribadatan.  Di  Provinsi  Gorontalo  banyak  tanah wakaf yang di atasnya dibangun tempat ibadah (masjid dan mushalla), tempat pendidikan, dan bangunan sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan umum lainnya.  Tanah  wakaf  tersebut  masih  memiliki  aset  tanah  yang  berpotensi cukup besar dan produktif, yang tersebar di wilayah Provinsi Gorontalo.
Tanah  wakaf  yang  ada  di  Provinsi  Gorontalo  masih  memiliki  sebagian tanah yang masih produktif dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Luas tanah  wakaf  yang  masih  produktif  dan  dapat  dikembangkan  pengelolaanya terdapat di 13 lokasi dengan luas lebih kurang 10,215 meter persegi, sedangkan sisanya adalah tanah wakaf yang tidak memiliki potensi untuk dikembangkan
8 Didin  Hafidhuddin,  Kata  Pengantar,  dalam  Ahrul  Sani  Fathurrahman  dan  Kuais, Hukum Wakaf,  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan  Terlengkap  tentang  Fungsi  dan  Pengelolaan  Wakaf  serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf. (Cet. 1; Ciputat: Kerjasama Dompet Dhuafa' Republika dengan IMAN Press, 2004), h. ix.
atau tidak produktif. Jumlah tanah wakaf tersebut baik yang produktif maupun yang tidak produktif (lokasi dan luasnya) dikuasai dan dikelola oleh organisasi kemasyarakatan  (Muhammadiyah  dan  Nahdatul  Ulama),  yayasan  berbadan hukum dan organisasi sosial lainnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf,  terutama  tanah  wakaf  yang  masih  produktif,  dan  lokasinya  yang strategis.
Tetapi, lokasi tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid, dan memiliki potensi  untuk  dikembangkan,  tetapi  dalam  pengelolaannya  belum  optimal, sehingga  perlu  dilakukan  upaya  maksimal  oleh  para  nazirnya  untuk mengembangkannya  secara  optimal.  Karena  tanah  wakaf  tersebut  memiliki peluang  yang  besar  untuk  pengembangan  usaha  tertentu,  jika  lokasi  tanah wakaf tersebut dikelola dengan baik, dapat dipastikan akan memperoleh hasil yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  umat.  Peluang tersebut    didasarkan  pada;  lokasi  tanah  wakaf  dekat  dengan  pusat perbelanjaan, berada di tempat yang strategis untuk pengembangan usaha, dan sekitar  lokasi  tanah  wakaf  terdapat  lembaga  pendidikan,  rumah  sakit,  dan pusat perkantoran.
Usaha  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengembangkan  tanah  wakaf  yang memiliki potensi adalah; usaha pelayanan jasa, usaha pelayanan kesehatan, dan penyediaan  kebutuhan  pokok  masyarakat.  Usaha-usaha  tersebut  dapat diperuntukkan  bagi  kepentingan  umum,  dan  hasilnya  dapat  dinikmati  oleh umat  yang  membutuhkan.  Karena,  umumnya  masyarakat  sangat membutuhkan  pelayanan  jasa,  seiring  dengan  meningkatnya  perkembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.
Oleh  karena  itu,  penulis  ingin  mengkaji  lebih  mendalam  dan komprehensif  dalam  bentuk  penelitian  ilmiah  dengan  fokus  permasalahan tentang  optimalisasi  perwakafan.  Optimalisasi  yang  dimaksud  adalah  untuk menjadikan  lebih  baik  terutama  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  yang menyerahkan  atau  memberikan  wakaf  (wakif),  masyarakat  yang  menerima wakaf  (nazir),  harta  wakaf,  dan  hasilnya  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat umum dan umat Islam di Provinsi Gorontalo.

## II. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  yang  mengacu kepada  metode  penelitian  kualitatif  lapangan.  Pelaksanaan  penelitian  ini mengambil lokasi di Provinsi Gorontalo, dengan alasan bahwa lokasi Provinsi Gorontalo yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini, karena daerah  ini  merupakan  salah  satu  daerah  otonom  di  Indonesia  yang  memiliki jumlah  penduduk  muslim  terbanyak,  dan  memiliki  jumlah  tanah  wakaf  yang cukup  signifikan.  Jumlah  tanah  wakaf  yang  berada  di  lokasi  ini,  umumnya digunakan  untuk  pembangunan  tempat  ibadah,  lembaga  pendidikan  dan bangunan sosial lainnya. Tanah wakaf tersebut masih memiliki sebagian tanah yang  produktif  dan  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  bahkan diberdayakan.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  membahas  pokok
permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendekatan syar’i atau  pendekatan normatif,  pendekatan  sosiologis,  pendekatan  sejarah,  dan  pendekatan manajemen.  Berdasarkan  sudut  pandang  penelitian  hukum,  peneliti  pada umumnya  mengumpulkan  data  menurut  sumber  data  yaitu  data  primer;  dan data sekunder.

## III. Pemahaman Umum tentang Perwakafan

## 1. Pengertian Wakaf
Kata  Wakaf 9 berasal  dari  Bahasa  Arab waqf yang  berarti  menahan tindakan  hukum. 10 .  Kata  wakaf  digunakan  dalam  Islam  untuk  maksud pemilikan  dan  pemeliharaan  harta  benda  tertentu  untuk  kemanfaatan  sosial tertentu  pula,yang  ditetapkan  dengan  maksud  mencegah  penggunaan  harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.
Pengertian  secara  bahasa  tentang  wakaf  tersebut  mengindikasikan  sifat abadi  wakaf;  dengan  ungkapan  lain,  istilah  wakaf  diterapkan  untuk  harta benda yang tidak musnah, dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta  benda  itu.  Keabadian  harta  benda  wakaf  dapat  berlangsung  lama  dan manfaatnya dapat dirasakan secara terus menerus oleh masyarakat.
Definisi  wakaf  di  atas,  telah  memaparkan  secara  menyeluruh  tentang wakaf,  dan  dapat  dikategorikan  dalam  bentuk:  Menahan  harta  untuk dikonsumsi  atau  dipergunakan  secara  pribadi;  Perwakafan  mencakup  harta; Melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang- ulang;  Berulang-ulangnya  manfaat  dan  kelanjutannya  baik  yang  berlangsung sebentar  atau  selamanya;  Perwakafan  menghasilkan  manfaat  langsung  dari harta  atau  benda  yang  diwakafkan;  dan  pentingnya  penjagaan  dan kemungkinan  bisa  diambil  manfaatnya  secara  langsung  atau  dari  manfaat hasilnya.
9 Pranata wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu apabila membicarakan  tentang  masalah  perwakafan  pada  umumnya  dan  perwakafan  tanah  pada khususnya,  tidak  mungkin  untuk  melepaskan  diri  dari  pembicaraan  tentang  konsepsi  wakaf menurut  hukum  Islam.  Akan  tetapi,  dalam  hukum  Islam  tidak  ada  konsep  yang  tunggal tentang  wakaf  ini,  karena  banyak  pendapat  yang  sangat  beragam.  Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994),  h.  15.  Wakaf,  merupakan  suatu  aktivitas  ibadah  yang  lebih  banyak  berkaitan  dengan kepemilikan harta-benda, pola pewarisan dan pengembangan sarana ibadah khususnya bidang sosial. Adul Munir Mulkhan, Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah (Cet. I; Yogyakarta: Sipress, 1994), h. 136. 10 Abdul Azis Dahlan, (et. al.,), Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,  1997),  h.  1905.  Dalam  Kamus  Arab-Melayu  yang  disusun  oleh  Muhammad  Fadlullah dan  B.  Th.  Brondgeest  dinyatakan  bahwa,  wakaf  menurut  bahasa  Arab  berarti al-habsu, yang berasal  dari  kata  kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan  orang  dari  sesuatu  atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa ( fi’il madhi ) - yaqifu ( fi’il mudhari’ ) - waqfan ( isim masdar ) yang berarti berhenti atau berdiri. Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

## 2. Sejarah Wakaf
Manusia  telah  mengenal  berbagai  macam  wakaf  sejak  terbentuknya tatanan  kehidupan  bermasyarakat  di  muka  bumi.  Setiap  masyarakat menyediakan  pelayanan  umum  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  secara keseluruhan atau semua anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu.

## 3. Sifat Utama Wakaf
Harta benda wakaf pada hakekatnya  tidak  dapat  diganti, dan jika  harus diganti  maka  membutuhkan  persyaratan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan  kekal  adalah  harta  wakaf  tidak boleh berkurang, apalagi ada upaya  untuk menghapus eksistensi harta benda wakaf.

## 4. Dasar hukum wakaf
Dalil  yang  menjadi  dasar  disyari‟atknnya  ajaran  wakaf  bersumber  dari pemahaman teks ayat al-Qur‟an dan juga sunah. Tidak ada ayat al-Qur‟an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Pemahaman tentang teks ayat al-Qur‟an  dikategorikan  sebagai  amal  kebajikan.  Ayat-ayat  yang  ditemukan dan  dipahami  berkaitan  dengan  petunjuk  umum  tentang  wakaf  sebagai  amal kebajikan, di antaranya:
a. Al-Qur‟an;
Firman Allah swt., dalam QS al-Baqarah/2:261:
                                                                                                      
                                                               

## Terjemahnya:
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji  yang  menumbuhkan  tujuh  tangkai,  pada  setiap  tangkai  ada  seratus  biji.  Allah melipatgandakan  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki,  dan  Allah  Maha  Luas,  Maha Mengetahui.
b. Hadis.
Hadis  yang  berkaitan  langsung  dengan  wakaf,  dimaknai  dari  konteks hadis  tentang  amal  kebajikan  yang  bersifat  umum.  Pemahaman  konteks  atas ajaran  wakaf  juga  diambil  dari  salah  satu  hadis  Nabi  yang  menyinggung masalah sadaqah jariyah, yaitu:
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya dan anak saleh yang mendoakannya.

## c.  Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf 11
1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dinyatakan:
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut syariah. 12
2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang Wakaf, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1)  dinyatakan:
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut syariah. 13
Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas,  bahwa  wakaf  adalah  suatu  tindakan hukum  yang  dilakukan  seseorang  maupun  badan  hukum. 14 Wakaf  sesuai bentuknya  dilembagakan  untuk  selamanya  dan  hasilnya  untuk  kepentingan
11 Di zaman kemerdekaan beberapa ketentuan dan petunjuk mengenai perwakafan dikeluarkan oleh  Departemen  Agama.  Antara  lain;  tahun  1953  petunjuk  mengenai  wakaf,  dan  tiga  tahun kemudian  yakni  tahun  1956  petunjuk  mengenai  wakaf  yang  bukan  milik  kemesjidan  dan prosedur perwakafan tanah. Dalam pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), disebut tentang  hak-hak  tanah  untuk  keperluan  suci  dan  sosial.  Ayat  (3)  pasal  49  UUPA  itu menyatakan  bahwa  perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  diatur  dengan  peraturan pemerintah.  Peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang  perwakafan  tanah  milik  di Indonesia,  baru  dikeluarkan  setelah  17  tahun  berlaku  UUPA,  yaitu  pada  tahun  1977. Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 2006), h. 78-79 dan 101.
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Jakarta: t.p. 2010), h. 3.
13 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang  Wakaf,  Pasal  1  ayat  (1), h.  50. Dasar hukum  perwakafan  dapat  dilihat  dalam  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah  (PP)  RI Nomor  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik” dalam  Muhammad  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan  Pelaksanaan  lainnya  di  Negara  Hukum Indonesia (Cet.  I;  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2004),  h.  650-651.  PP  tersebut  ditindaklanjuti dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6  Tahun  1977  tentang  Pendaftaran  Tanah Mengenai  Perwakafan Tanah Milik Bab I  Ketentuan  Umum Pasal 1 dinyatakan: “Tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28/1977”.
14 Sesungguhnya badan hukum sama seperti persoon atau manusia, sebab badan hukum dapat pula  melakukan  perbuatan  hukum  yang  bersifat  keperdataan  terhadap  orang  atau  pihak  lain atau  badan  hukum  lainnya.  Badan  hukum  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  dengan  siapa saja,  yang  diwakili  oleh  pengurus  atau  organ  badan  hukum  yang  bersangkutan.  Rachmadi Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di  Indonesia (Cet.  I;  Jakarta:  Sinar Grafika, 2006), h. 95.
umum.
3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum Pasal 215 ayat (1) dinyatakan:
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  kelompok  orang  atau badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 15
Inti  dari  dasar  hukum  wakaf  seperti  yang  tercantum  dalam  peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, adalah:
1. Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum;
2. Pelembagaan wakaf;
3. Wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan sosial; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan syariat Islam.

## 5. Unsur-unsur Wakaf
Ulama  telah  menyepakati  bahwa  dalam  pembentukan  wakaf  diperlukan beberapa  rukun  atau  unsur  dari  wakaf,  yaitu:  a.  Orang  yang  berwakaf  atau wakif,  yakni  pemilik  harta  benda  yang  melakukan  tindakan  hukum;  b.  Harta yang diwakafkan sebagai obyek perbuatan hukum; c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima; dan d. Pernyataan wakaf dari wakif.
Menurut  perspektif  fikih  Islam,  adanya  wakaf  harus  memenuhi  4  rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu:
a. Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut dengan wakif;
b. Adanya benda yang diwakafkan yang disebut dengan mawkuf bih, sebagai objek wakaf;
c. Adanya penerima wakaf yang disebut dengan nazir sebagai subjek wakaf;
d. Adanya ‘aqad atau  lafaz  atau  pernyataan  penyerahan  wakaf  dari  tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf.
6. Macam-macam Wakaf
Macam-macam  wakaf  bila  ditinjau  dari  segi  peruntukan  kepada  siapa wakaf itu diberikan, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:
a. Wakaf ahli
Wakaf  yang  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu,  seorang  atau  lebih, keluarga si wakif atau bukan, dan wakaf seperti ini disebut wakaf zurri. Wakaf jenis  ini  (wakaf  ahli/ zurri )  kadang-kadang  juga  disebut  wakaf ‘ala  al-aulad , yaitu  wakaf  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan  dan  jaminan  sosial  dalam lingkungan  keluarga  (famili),  lingkungan  kerabat  sendiri. 16 Wakaf  ahli  untuk
15 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta: t.p. 1999), h. 99.
16 Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah (Lebanon:  dar  al-„Arabi,  1971),  h.  1069.  Muhammad  Abid Abdullah al-Kabisi, mengistilahkan dengan wakaf khusus, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, seperti wakaf  keluarga dan sejenisnya. Ahrul Sani Faturrahman, dkk., Hukum
sekarang ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena  sering  menimbulkan  kekaburan  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan oleh keluarga yang diserahi harta benda wakaf.
b. Wakaf khairi Wakaf khairi yaitu wakaf  yang  secara  tegas  untuk  kepentingan  agama (keagamaan)  atau  kemasyarakatan  (kebajikan  umum). 17 Seperti  wakaf  yang diserahkan  untuk  keperluan  pembangunan  masjid,  sekolah,  jembatan,  rumah sakit,  dan  panti  asuhan  anak  yatim.  Wakaf  ini  ditujukan  untuk  kepentingan umum  dengan  tidak  terbatas  penggunaannya  yaitu  mencakup  semua  aspek kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.
c. Wakaf Tunai Wakaf tunai 18 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang, wakaf tunai telah menjadi perhatian fuqaha. Beberapa  sumber  menyebutkan  bahwa  wakaf  uang  telah dipraktikkan/dilakukan  oleh  masyarakat  yang  menganut  mazhab  Hambali. 19 Wakaf tunai (uang) diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan  pembangunan,  karena  wakaf  tunai  melibatkan  mayoritas  masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

## 7. Optimalisasi Perwakafan
Kata  optimalisasi  berasal  dari  kata  optimal  yang  bermakna  paling bagus/tinggi;  tertinggi;  terbagus;  paling  menguntungkan.  Optimalisasi  sama dengan  pengoptimalan,  yaitu  proses,  cara,  perbuatan  mengoptimalkan (menjadikan  paling  baik,  paling  tinggi). 20 Optimalisasi  yang  dimaksudkan adalah  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  menjadikan  paling  dan menguntungkan  dalam  sebuah  usaha.  Dengan  demikian,  optimalisasi perwakafan adalah usaha mengoptimalkannya agar bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuan dilakukannya wakaf.

## IV. Pentingnya Perwakafan oleh Wakif
Masyarakat  muslim  yang  memiliki  kelebihan  harta  dapat  direktrut menjadi  wakif,  dengan  melakukan  pendekatan;  keagamaan,  kesejahteraan sosial,  bukti  keberhasilan  pengelolaan,  dan  efektivitas  pemanfaatan  hasil. 21
Wakaf:  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan  Terlengkap  tentang  Fungsi  dan  Pengelolaan  Wakaf  serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, h. 125. 17 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 1069. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, mengistilahkan dengan  wakaf  untuk  tujuan  kemaslahatan  umum,  yaitu  seperti  mewakafkan  masjid  dan barang-barang lainnya. Lihat Ahrul Sani Faturrahman, dkk., Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, h. 125.
18 Wakaf  uang  telah  lama  dipraktikkan/dilakukan  di  berbagai  negara  seperti  Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, h. 89.
19 Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: t.p., 2007), h. 3.
20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 985-986. 21 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, h. 123-126.
Wakif  harus  memenuhi  syarat  mempunyai  kecakapan  melalaui tabarru melepaskan  hak  milik  tanpa  imbangan  materil. 22 Pelepasan  hak  milik  oleh wakif  berdasarkan  kebebasan  berkehendak  dari  wakif.  Persyaratan  seorang calon  wakif  agar  sah  adalah  harus  memiliki  kecakapan  hukum  atau kamalul ahliyah ( legal  competent )  dalam  membelanjakan  hartanya.  Kecakapan  dalam bertindak  memiliki  kriteria,  yaitu:  merdeka,  berakal  sehat,  dewasa  ( balig )  dan tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).
Merdeka adalah salah satu syarat bagi seorang wakif dalam mewakafkan hartanya. 23 Wakaf yag dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena  wakaf  adalah  pengguguran  hak  milik  dengan  cara  memberikan  hak milik  itu  kepada  orang  lain.  Sedangkan  hamba  sahaya  tidak  mempunyai  hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
Ulama sepakat bahwa wakif haruslah berakal dalam melaksanakan akad wakaf, agar wakaf dianggap sah dalam rangka kelangsungan pengelolaannya. 24 Oleh karena itu tidak sah jika wakaf diberikan oleh orang gila.
Status hukum wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum balig tidak sah.  Karena,  anak-anak  belum  dapat  membedakan  sesuatu,  dan  tidak  layak bertindak  sekehendaknya. 25 Wakaf  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  belum dewasa ( balig ) hukumnya tidak sah, karena anak yang belum dewasa tersebut dipandang  tidak  cakap  melakukan  akad  dan  tidak  cakap  pula  untuk menggugurkan hak miliknya.
Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat  kebaikan  ( tabarru’ ),  maka  wakaf  yang  dilakukan  oleh  orang  tersebut hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan , wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah.

## V. Nazir Profesional dalam Mengelola Harta Wakaf
Keprofesionalan    seseorang    adalah    mengandalkan    cara  kerja  purna waktu dan hidup dari hasil pekerjaannya.  Seorang   yang   profesional  harus memperoleh  imbalan  yang  memadai  atas  pekerjaan  yang  dilakukannya,  dan memungkinkan  untuk  hidup  secara  layak  sebagai  manusia.  Karena,  hanya dengan imbalan yang layak  seseorang  bisa  diharapkan dapat bekerja dengan tekun,  rajin,  giat  dan  serius. 26 Keprofesionalan  tersebut  dapat  pula diimplementasikan dalam mengelola dan memberdayakan wakaf.
Ciri-ciri  atau  karakteristik  profesi,  yang  juga  berlaku  dalam  pekerjaan mengelola  wakaf,  jika  pekerjaan  ini  (kerja-kerja)  nazir  dikategorikan  sebagai profesi, yaitu:
22 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah, h. 9. 23 Ahrul  Sani  Faturrahman,  dkk., Hukum  Wakaf:  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan  Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, h. 229.
24 Ahrul  Sani  Faturrahman,  dkk., Hukum  Wakaf:  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan  Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, h. 219.
25 Ahrul  Sani  Faturrahman,  dkk., Hukum  Wakaf:  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan  Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, h. 224.
26 Departemen Agama RI, Nazir Profesional dan Amanah (Jakarta: t.p., 2005), h. 72.
a. Adanya keahlian dan keterampilan khusus untuk bisa menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik;
b. Adanya komitmen moral yang tinggi;
c. Seseorang yang profesioal adalah orang yang hidup dari profesinya;
d. Pengabdian kepada masyarakat;
e. Pada  profesi  luhur  biasanya  ada  izin  khusus  untuk  menjalankan  profesi tersebut;
f. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari organisasi profesi. 27
Keahlian  dan  keterampilan  khusus  ini,  secara  umum  dimiliki  dengan kadar,  lingkup,  dan  tingkat  yang  melebihi  keahlian  dan  keterampilan  yang dimiliki oleh orang banyak lainnya.  Komitmen  moral ini biasanya dituangkan khusus untuk  profesi  yang  luhur,  dalam bentuk  aturan  khusus  yang  menjadi pegangan  bagi  setiap  orang  yang  mengemban  profesi  yang  bersangkutan, termasuk  dalam  mengoptimalkan  potensi  harta  wakaf.Potensi  wakaf  jika dimenej  dengan  baik  dan  dikelola  berdasarkan-asas-asas  profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. 28
Pengelola wakaf biasa disebut dengan istilah mutawalli atau nazir (untuk selanjutnya  menggunakan  kata  nazir).  Tanggung  jawab  pengelola  adalah mengatur  harta  wakaf  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  penerima  wakaf. Tugas pertama nazir adalah menjaga harta wakaf, kemudian memaksimalkan hasil  dan  manfaatnya  untuk  penerima  wakaf. 29 Dokumen  wakaf  biasanya menyebutkan cara memberikan kompensasi kepada nazir atas jerih payahnya.
Pengelolaan potensi wakaf produktif secara profesional oleh nazir semata- mata  untuk  kepentingan  kesejahteraan  umat  manusia,  khususnya  muslim Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih  dalam  keterpurukan  ekonomi  yang sangat menyedihkan. 30 Pemberdayaan potensi wakaf produktif membutuhkan keberadaan nazir yang profesional, bahkan menempati posisi sentral.

## VI. Harta Wakaf Produktif
Pengembangan wakaf produktif haruslah memperhatikan kaidah-kaidah transaksi  yang  diperkenankan  Rasulullah  saw.  Transaksi  yang  dilakukan sebagaimana  lazimnya,  baik  penjualan,  pembelian,  sewa-menyewa,  gadai, maupun  kerjasama  bagi  hasil,  terutama  dalam  bentuk mudharabah. 31 Perencanaan  pengembangan  wakaf  Islam  ke  depan  harus  sejalan  dengan perkembangan bentuk barang yang ada, dan mendorong terbentuknya  wakaf baru  untuk  menambah  pertumbuhan  aset  wakaf  yang  sudah  ada  dan  telah berlangsung  lama.  Hal  ini  penting  untuk  melindungi  dan  menjaga
27 Departemen Agama RI, Nazir Profesional dan Amanah, h. 75-78.
28 Departemen Agama RI, Perkembangan   Pengelolaan   Wakaf di Indonesia (Jakarta: t.p., 2005), h. 12 29 John    L.  Esposito, The  Oxford  Encyclopedia  of  the  Modern  Islamic  World, (New  York:  Oxford Univesity Press, 1995), h. 312-313. Eva Y.N, et. al. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, h. 147. 30 Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, h. 6.
31 Departemen  Agama  RI, Strategi  Pengembangan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia, h.  108.  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 165-175.
keberlangsungan wakaf, sehingga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pengembangannya di bawah naungan hukum Islam yang komprehensif. 32 Aset  wakaf  dapat  diambil  manfaatnya  dari  hasil  pengelolaan  yang  baik  dan benar, berdasarkan teori yang telah berlaku dan berkembang di masyarakat.
Penyusunan  perencanaan  program  harus  memperhatikan  unsur  dan fungsi  manajemen.  Dua  unsur  manajemen  yang  harus  dipersiapkan  adalah subjek  pelaku  dan  objek  tindakan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  subjek pelaku  manajemen  adalah  manajer.  Sedangkan  objek  tindakan  manajemen adalah organisasi,  sumber  daya  manusia, dana,  operasi/produksi,  waktu  dan objek  lainnya.  Dengan  demikian  dalam  pengelolaan  wakaf  hendaknya diterapkan  empat  fungsi  standar  manajemen,  yaitu  fungsi  perencanaan ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ),  pengarahan  ( actuating ),  dan pengawasan  ( controlling ). 33 Hal  ini  tidak  dapat  dihindari  dalam  rangka melakukan pengelolaan sebuah unit usaha sebagai wujud dari pemberdayaan harta benda wakaf secara modern.

## VII. Pengelolaan Harta Wakaf
Islam mengakui adanya kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi (muamalah).  Kebebasan  ini  tidak  bersifat  mutlak,  karena  dibatasi  dengan kemaslahatan  individu  dan  masyarakat  publik. 34 Kebebasan  dalam  Islam bertujuan untuk kemaslahatan yang  merupakan tujuan pemberlakuan hukum Islam. Tujuan syariat (hukum Islam) adalah untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Segala  sarana  produksi  harus  dimanfaatkan  untuk  kepentingan komunitas umat secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi diperbolehkan asalkan tidak merugikan kepentingan umum atau umat, dan tidak melanggar hukum serta nilai-nilai Islam. 35 Pemanfaatan apa saja yang berada di atas bumi dapat dilakukan  oleh  siapa  saja,  sepanjang  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan masyarakat banyak, dan dalam kajian wakaf manfaat merupakan tujuan akhir dari  pengembangan  dan  pemberdayaan  harta  benda  wakaf.  Bentuk  investasi usaha yang akan dilakukan harus memenuhi standar syariah, yaitu:
a. Akad musyarakah
Akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih (termasuk nazir wakaf) dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan  sejumlah  modal  dengan  pembagian  keuntungan  sesuai kesepakatan bersama.
b. Akad mudharabah
Mudharabah adalah salah  satu bentuk kerja  sama dalam lapangan  ekonomi,
32 Muhyidin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif, h. 67.
33 Muhyidin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif ,  h. 20.
34 Ahmad  Ibrahim  Abu  Sinn, Al-Idarah  fi  al-Islam, terj.  Dimyauddin  Djuwaini, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer , h. 21.
35 Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama tentang Masalah-masalah; Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM, h. 312.
yang biasa disebut qiradh yang berarti al-qat’ (potongan).

## VIII. Pemanfaatan Harta Wakaf
Pengoptimalan  fungsi  wakaf  dengan  berorientasi  pada  sosial  dan ekonomi,  membutuhkan  peran  masyarakat  dan  pemerintah.  Partisipasi negara/pemerintah  terutama  dalam  penyediaan  fasilitas  (kemudahan)  dan pengaturan  wakaf  yang  memberikan  dorongan  dan  motivasi  untuk mengoptimalkan  tujuan-tujuan  wakaf,  terutama  tujuan  yang  bersifat ekonomis. 36 Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 37 Fungsi  wakaf  adalah  mengekalkan  manfaat  benda  wakaf  sesuai dengan tujuan wakaf. 38 Harta wakaf adalah dana umat, maka pemanfaatannya haruslah untuk kemaslahatan umat pula. 39 Hal ini memerlukan perhatian khusus  di  tengah  upaya  untuk  mengoptimalkan  tujuan  wakaf,  berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf.
Pemanfaatan  wakaf  tidak  dapat  dilepaskan  dari  bentuk  harta  yang diwakafkan.  Pemanfaatan  wakaf  pada  masa  Rasulullah  masih  sangat sederhana, karena karakteristik harta yang diwakafkan, yang bersifat utuh dan abadi. 40 Aspek  keutuhan  dan  keabadian  pokok  harta  benda  wakaf  dan pemanfaatan  hasil  dari  pengelolaannya  menjadi  ciri  utama  antara  wakaf dengan ibadah sosial lainnya. Harta benda wakaf memiliki nilai manfaat atau keabadian.

## IX. Pengoptimalan Perwakafan Di Provinsi Gorontalo A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Provinsi Gorontalo, 41 yang terletak
36 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 119. 37 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, h. 4. 38 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia, h. 100. 39 A.  Qodri  Azizy, Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat  (Meneropong  Prospek  Berkembangnya Ekonomi Islam), h. 123. 40 Departemen Agama RI, Wakaf Tunai dalam Perspektif  Hukum Islam , h. 61.
41 Nama  Gorontalo  atau  dalam  sebutan  lama Hulontalo yang  berasal  dari  kata Huluntulangi, kemudian  mengalami  proses  perubahan  menjadi Hulontalangi artinya  “Lembah  Mulia”.  Sejak kedatangan  Kolonial  Belanda,  kata Hulontalo berubah  menjadi  Gorontalo,  akibat  sulit diucapkan  bagi  orang-orang  Belanda.  Menurut  S.R.  Nur,  ketika  melakukan  penelitian  sejak tahun  1960-an,  kata  Gorontalo  yang  asli  tidak  bisa  dilacak  lebih  jauh,  tetapi  ditemukan beberapa  keterangan  tambahan  bahwa  kata  Gorontalo  berarti  “Lembah  Mulia”,  penjelasan lainnya  adalah: Hua  Lolontalengo (orang  Goa  yang  berjalan  kian  kemari); Pogolatalo atau Pohulatalo (tempat  menunggu).  Lihat  S.R.  Nur  (1979),  dalam  Hasanuddin  dan  Basri  Amin, Gorontalo dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 14. Alim S. Niode dan M. Husein Mohi (Elnino), Abad Besar Gorontalo (Cet. I; Gorontalo: Presnas Publishing, 2003), h. 8. Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Provinsi  Gorontalo,  yang  disahkan  dalam  Rapat  Paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  - Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 5 Desember 2000.  – sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi  Sulawesi  Utara  -  Gorontalo  benar-benar  diresmikan  menjadi  provinsi  dan  melantik Penjabat Gubernur Gorontalo Tursandi Alwi, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Soerjadi Sudirja atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2001. Alim S. Niode
pada  0 0 19'  –  1 0 15'  Lintang  Utara  dan  121 0 23'  –  125 0 14'  Bujur  Timur  dan ketinggian di atas permukaan laut 05 – 25 meter. Provinsi Gorontalo memiliki luas  12.219,84  km 2 ,  wilayahnya  berbatasan  dengan  Laut  Sulawesi/Samudera Pasifik (sebelah utara), Provinsi Sulawesi Utara (sebelah timur), Teluk Tomini (sebelah  selatan)  dan  Provinsi  Sulawesi  Tengah  (sebelah  barat). 42 Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia, hasil pemekaran dari Provinsi Sulawsi Utara.

## 1. Perwakafan di Provinsi Gorontalo
Hasil penelusuran di lingkungan Kementerian Agama, khususnya bidang yang memiliki tugas terkait dengan perwakafan di Provinsi Gorontalo, ternyata jumlah tanah wakaf yang didapatkan tidak akurat, karena antara satu dengan lainnya tidak sama jumlah tanah wakaf. Bahkan data yang didapatkan adalah data untuk tahun 2011 mencapai 1436 lokasi dengan luas 326.656,34 M 2 . 43 Harta benda  wakaf  di  Provinsi  Gorontalo  bertambah  hanya  sebanyak  64  lokasi  jika melihat data tanah wakaf tahun 2005. 44
Jumlah  tanah  wakaf  tersebut  di  atas  dikelola  oleh  nazir  dalam  bentuk organisasi  kemasyarakatan  yang  ada  di  Provinsi  Gorontalo;  seperti Muhammadiyah,  Nahdatul  Ulama  dan  Yayasan  berbadan  hukum  seperti Yayasan  Tinelo  Lipu  Gorontalo.  Berdasarkan  hasil  pengamatan,  wawancara dan studi dokumentasi serta pengolahan data tentang perwakafan di Provinsi Gorontalo, diperoleh data bahwa wakif menyerahkan harta wakaf kepada nazir untuk  dikelola  sesuai  dengan  tujuan  wakaf.  Pengelola  harta  wakaf  oleh  nazir dalam  bentuk  organisasi  maupun  yayasan  jumlahnya  berbeda  antara  satu dengan lainnya.

## 2. Dinamika Perwakafan di Provinsi Gorontalo
Perwakafan di Provinsi Gorontalo memang sudah eksis, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanah yang sudah diwakafkan oleh masyarakat. Wakif yang berasal  dari  masyarakat  memberikan  sebagian  hartanya  kepada  nazir,  untuk dimanfaatkan  bagi  kepentingan  pembangunan  sarana  ibadah.  Masyarakat  di Provinsi  Gorontalo  semakin  banyak  yang  ingin  berwakaf,  dengan  berbagai bentuk harta benda  yang  dimilikinya.  Tetapi, keinginan  tersebut mulai  pudar karena  adanya  ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  orang  yang  akan  diberi kepercayaan untuk mengelola harta benda wakaf yang diserahkan.
dan M. Husein Mohi (Elnino), Abad Besar Gorontalo (Cet. I; Gorontalo: Presnas Publishing, 2003), h. 58.
42 Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo dalam Angka (t.tp.: t.p., 2012), h. 8. Posisi koordinat Provinsi Gorontalo terletak antara 0 0 19‟-1 0 19‟ Lintang Utara dan 121 0 23‟-123 0 43‟ Bujur Timur.  Titik  pusat  (sentrum)  Provinsi  Gorontalo  terletak  pada  koordinat  0 0 39‟45,2”  Lintang Utara dan 122 0 24‟35,4” Bujur Timur. Syafrudin Katili, dkk., “Pemetaan Arah Kiblat Daerah Kota dan Kabupaten Provinsi Gorontalo”, Laporan Hasil Penelitian Kelompok (Gorontalo: Lemlit IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2011), h. 29-30.
43 Sumber Data: Seksi Pemberdayaan Wakaf pada Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
44 Departemen Agama RI, Direktori Tanah Wakaf se Kalimantan dan Sulawesi (Jakarta: t.p., 2005), h. 311-349.
Pengembangan  wakaf  di  Provinsi  Gorontalo  mulai  nampak  dengan dimulainya  model  wakaf  tunai.  Model  wakaf  tunai  yang  meliputi;  akad (kontrak)  yang  memuat  penyerahan  modal  khusus  atau  semaknanya  dalam jumlah,  jenis,  dan  karakter  (sifat)  dari  orang  yang  diperbolehkan  mengelola harta kepada orang lain yang aqil (berakal), mumayyiz (dewasa) dan bijaksana, yang  dipergunakan  untuk  berusaha  (produk  atau  jasa)  dengan  mendapatkan bagian  tertentu  dari  keuntungan  menurut nisbah pembagiannya  dalam kesepakatan. Usaha dalam bentuk produk atau jasa dapat dilakukan oleh siapa saja  termasuk  nazir  wakaf,  karena  seorang  nazir  adalah  orang  yang  berakal, dewasa dan bijaksana.

## 3. Problematika perwakafan di Provinsi Gorontalo
Penyelesaian  secara  administratif  atas  tanah  wakaf  membutuhkan perhatian  penuh  dari  nazir,  dan  pihak  terkait  lainnya  untuk  berupaya  secara maksimal  untuk  menyelesaikannya.  Karena,  jika  tanah  wakaf  tidak  memiliki legalitas  formal  akan  menjadi  kendala  tersendiri  dalam  pengelolaan, pengembangan  dan  pemberdayaan  harta  benda  (tanah)  wakaf.  Apalagi  jika tanah  wakaf  tersebut  memiliki  potensi  dan  produktif  untuk  dikembangkan, serta berada di lokasi yang strategis secara ekonomi untuk diberdayakan.
Eksistensi  wakaf  di  Provinsi  Gorontalo  masih  memerlukan  perhatian, penanganan  dan  pembenahan  ke  arah  yang  lebih  optimal.  Penanganan perwakafan  harus  dilakukan  lebih  serius  oleh  pihak  yang  terkait,  terutama yang  berhubungan  dengan  jumlah  tanah  wakaf,  keberadaan  nazir, pengembangan  harta  benda  wakaf  yang  memiliki  potensi,  dan  problem penataan administrasi dan pensertifikatan tanah wakaf.

## B. Peranan  Masyarakat  Muslim  sebagai  Wakif  dalam  Mengoptimalkan Perwakafan di Provinsi Gorontalo
Masyarakat muslim yang memiliki kelebihan harta di Provinsi Gorontalo umumnya  memberikan  sebagian  harta  yang  dimilikinya  untuk  diwakafkan. Masyarakat  tersebut  ketika  menyerahkan  sebagian  hartanya  disebut  sebagai wakif  yang  mewakafkan  hartanya  untuk  dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan peruntukan  harta  wakaf  kepada  nazir.  Bahkan  dalam  perkembangannya peruntukan  wakaf  tersebut  merupakan  hasil  dari  sosialisasi  peraturan  yang berkaitan dengan wakaf.
Harta benda yang akan diwakafkan adalah yang terbaik, memiliki potensi dan  produktif  sehingga  dapat  dikembangkan  melalui  pengelolaan  yang  baik. Produktivitas  harta  benda  wakaf  diyakini  mampu  memperbaiki  kondisi perekonomian  berbagai  lembaga  keagamaan,  sehingga  tetap  eksis  dan  dapat dimanfaatkan secara  berkesinambungan.  Eksistensi harta  benda wakaf  seperti tanah,  dan  dimanfaatkan  dalam  waktu  yang  lama  membutuhkan  legalitas formalnya,  yakni  dengan  mengupayakan  penyelesaiann  administrasi perwakafan  sampai  dengan  pensertifikatan  tanah  wakaf,  yang  merupakan salah satu jenis dari harta benda yang banyak diwakafkan oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Wakif  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  perwakafan  yang
berasal  dari  masyarakat.  Harta  benda  wakaf  semakin  bertambah  jumlahnya karena adanya kesediaan masyarakat untuk menyerahkan sebagian dari harta benda yang dimilikinya untuk diwakafkan.
Peranan masyarakat untuk menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya untuk  diwakafkan  sangat  baik  dan  termotivasi  untuk  melakukannya. Masyarakat  termotivasi  untuk  berwakaf  karena  adanya  sosialisasi  tentang wakaf, dan mereka meyakini bahwa dengan berwakaf merupakan bagian dari ibadah,  dan  atas  kesadaran  sendiri  untuk  berwakaf,  termasuk  dalam  bentuk uang tunai.
Masyarakat dalam melakukan wakaf khususnya wakaf tunai, antara lain sangat  berkaitan  dengan  upaya  pengembangan  umat,  dan  sangat  disadari bahwa  di  dalam  harta  yang  dimiliki  terdapat  hak  orang  lain,  serta  dengan wakaf  tunai  seseorang  bisa  berwakaf  untuk  kepentingan  masyarakat  luas. Sebagian besar masyarakat muslim  di Provinsi Gorontalo dalam  mewakafkan harta  yang  dimilikinya  diniatkan  untuk  investasi  masa  depan,  dalam  hal  ini sebagai amal jariyah dan semata-mata untuk amal kebajikan.
Hikmah  dan  manfaat  yang  bisa  diambil  dari  kegiatan  wakaf,  baik  bagi wakif maupun bagi masyarakat yang berperan dalam perwakafan, antara lain: Menunjukkan  kepedulian  dan  tanggung  jawab  terhadap  kebutuhan masyarakat;  Keuntungan  moril  bagi  wakif  dengan  mendapatkan  pahala  yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia; Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam;  Merupakan  sumber  dana  potensial  bagi  kepentingan  peningkatan kualitas umat.

## C.  Upaya  dan  Program  Nazir  dalam  Mengoptimalkan  Pengawasan  dan Pengelolaan Potensi Harta Wakaf di Provinsi Gorontalo
Keberadaan  nazir  sebagai  penerima,  pengelola,  dan  melakukan pengembangan  wakaf  dengan  melakukan  pemberdayaan  atas  harta  benda wakaf,  membutuhkan  pengetahuan  yang  memadai  untuk  mewujudkannya. Pengetahuan  nazir  agar  bertambah,  maka  mereka  dilibatkan  dalam  kegiatan studi  banding,  khususnya  di  tempat  yang  pengelolaan  dan  pemberdayaan wakaf oleh nazir yang dinilai sudah berhasil. Kegiatan yang dilaksanakan ini, bertujuan  agar  nazir  dapat  melakukan  upaya  kerjasama  dengan  masyarakat lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  merubah  pola  pikir  para  nazir  dalam mengelola  dan  memberdayakan  harta  benda  wakaf,  agar  harta  benda  wakaf yang  berada  dibawah  pengawasannya  dapat  memberikan  manfaat  kepada masyarakat secara umum.
Nazir  yang  ada  di  Provinsi  Gorontalo  berupaya  memanfaatkan  potensi wakaf  yang  ada  dengan  memberdayakan  tanah  wakaf  ke  arah  yang  lebih produktif  dan  menghasilkan.  Seperti  nazir  yang  memiliki  program  dengan melakukan usaha dalam bentuk pelayanan jasa, seperti penyediaan tempat kost bagi masyarakat yang  membutuhkan, dan usaha  pelayanan jasa lainnya  yang dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat.
Seorang nazir yang diberikan amanah terkait dengan harta benda wakaf,
seharusnya  mampu  menunjukkan  keprofesionalannya  dalam  mengawasi  dan memberdayakan  potensi  harta  benda  wakaf  secara  optimal,  terutama  yang berkaitan  dengan  pengawasan  harta  benda  wakaf  dan  pengelolaan  potensi wakaf.
Tanah yang telah diwakafkan yang memiliki potensi dan produktif untuk dikembangkan  sangat  kurang,  tetapi  terdapat  tanah  wakaf  yang  berada  di lokasi  tertentu  yang  dapat  dikembangkan  dan  diberdayakan.  Tanah  wakaf tersebut membutuhkan penanganan yang serius oleh pihak terkait, agar tanah wakaf  bisa  berproduksi.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  menjadikan  tanah wakaf tersebut dapat menghasilkan dan dapat bermanfaat.
Tanah  wakaf  yang  memiliki  potensi  dan  produktif  tentunya  akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat khususnya umat Islam. Program yang dilakukan  adalah  mendistribusikan  hasil  yang  diperoleh  dari  tanah  wakaf seperti  sawah,  kepada  Panti  Asuhan  Yatim,  kelanjutan  pembangunan  masjid, dan pemberian beasiswa kepada siswa atau peserta didik yang kurang mampu. Bahkan  ketika  mendapatkan  bantuan  dari  Kementerian  Agama  Provinsi Gorontalo,  dimanfaatkan  untuk  membeli  tanah  sawah  yang  produktif  dan menghasilkan.  Dan  sampai  sekarang  ini  hasil  dari  pengembangan  wakaf tersebut sudah dapat dinikmati oleh pengelola dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut.

## D.   Manfaat  yang  Diperoleh  dari  Hasil  Pengembangan  Harta  Wakaf Produktif di Provinsi Gorontalo
Manfaat dari hasil pengelolaan wakaf di Provinsi Gorontalo belum terlihat secara  signifikan,  karena  sebagian  besar  harta  benda  wakaf  yang  ada  belum dikembangkan berdasarkan tujuan wakaf dan upaya pemanfaatannya. Manfaat wakaf  secara  ekonomi  belum  banyak  yang  dikembangkan,  karena  para  nazir memahami bahwa manfaat wakaf terbatas pada peruntukan berdasarkan Akta Ikrar  Wakaf  (AIW).  Walaupun  demikian  tetap  dilakukan  upaya  dengan menghimbau  kepada  para  nazir  untuk  melakukan  upaya  memberdayakan wakaf ke arah yang lebih bermanfaat kepada masyarakat secara optimal.
Manfaat  yang  diperoleh  dari  hari  pengelolaan  dan  pengembangan  harta benda  wakaf  yang  dimiliki  pondok  pesantren,  adalah  untuk  menunjang keberlangsungan  proses  pembelajaran  di  pondok  pesantren,  kesejahteraan guru,  pembiayaan  penghuni  panti  asuhan  yatim  dan  ekonomi  lemah. Disamping  itu,  pengembangan  wakaf  ini  melibatkan  masyarakat  sekitar sebagai  tenaga  kerja  dalam  pengelolaan  kolan  ikan,  peternakan  sapi,  dan pembuatan meja  kursi. Dengan  demikian, mereka  dapat  menikmati  hasil  dari pengembangan  dan  pemberdayaan  wakaf  yang  dilaksanakan  oleh  nazir  di pondok pesantren di Provinsi Gorontalo.
Pengembangan  wakaf  di  Provinsi  Gorontalo  dapat  dilakukan  ke  arah wakaf  produktif  dan  menghasilkan.  Jika  hal  ini  dilakukan  secara  maksimal, efektif dan efisien, maka masyarakat dan umat akan lebih terjamin kehidupan ekonominya. Pengembangan wakaf ke arah wakaf produktif dapat diupayakan dengan  memberdayakan  tanah  yang  di  atasnya  sudah  dibangun  masjid  dan
masih  memiliki  sisa  tanah  yang  ada  dengan  bentuk  usaha  yang  manfaatnya dapat  digunakan  untuk  pemeliharaan  masjid  tersebut.  Di  samping  itu,  lokasi tanah  wakaf  yang  telah  digunakan  untuk  sarana  pendidikan,  dan  strategis untuk pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Dengan demikian, diperlukan sosialisasi  yang  lebih  intensif  tentang  peraturan  peundang-undangan  tentang wakaf, yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada nazir.

## X. Penutup
Masyarakat di Provinsi Gorontalo banyak yang memiliki keinginan untuk berwakaf  sesuai  pengetahuan  yang  dimiliki,  bersumber  dari  al-Qur‟an  dan hadis yang disampaikan melalui ceramah agama. Sumber tersebut merupakan dasar disyariatkannya ajaran wakaf, termasuk peraturan perundang-undangan tentang  wakaf  yang  telah  berlaku  di  Indonesia.  Pemberlakukan  peraturan tersebut disosialiasikan oleh pihak Kementerian Agama, sehingga masyarakat yang  ingin  berwakaf  semakin  termotivasi  untuk  melakukannya  sebagai investasi  masa  depan.  Masyarakat  menyadari  betapa  besar  manfaat  yang dihasilkan  oleh  wakaf,  sehingga  timbul  keinginan  berbuat  baik  melalui  harta benda  yang  dimilikinya.  Peranan  masyarakat  untuk  berwakaf  dengan menyerahkan  sebagian  harta  bendanya  atau  dalam  bentuk  uang  tunai,  yang dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan keperluan sosial. Perbuatan wakaf dilakukan dengan niat mengamalkan ajaran agama  untuk  tujuan  ibadah,  perlu  dioptimalkan  ke  arah  yang  lebih  baik terutama harta yang diwakafkan oleh wakif dan masih produktif.
Nazir  adalah  yang  menerima  harta  benda  wakaf  yang  diserahkan kepadanya,  dan  bertanggung  jawab  terhadap  keberlangsungan  harta  benda wakaf. Umumnya nazir di Provinsi Gorontalo belum melakukan upaya secara optimal  dan  maksimal  serta  program  yang  jelas,  untuk  pengelolaan  harta benda wakaf. Nazir seharusnya mendapatkan pembinaan lebih baik lagi, agar dapat mengelola, mengembangkan dan memberdayakan harta benda wakaf ke arah yang  lebih optimal. Tercapainya tujuan wakaf ditentukan oleh eksistensi nazir yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Keprofesionalan seorang nazir  ditunjukkan  dengan  pengerahan  seluruh  tenaga,  pikiran,  keahlian  dan keterampilannya  untuk  mengelola  wakaf  berdasarkan  komitmen  yang  telah ditetapkan,  dan  perencanaan  program  yang  akan  dijalankan.  Kewajiban  nazir adalah  merumuskan  program  untuk  menjaga  dan  mengelola  harta  benda wakaf, berupaya memanfaatkan potensi wakaf ke arah lebih produktif; dalam bentuk  pelayanan  jasa,  atau  usaha  produktif  lainnya  yang  digunakan  untuk pemeliharaan  harta  benda  wakaf  yang  berada  di  bawah  pengawasan  nazir. Nazir  harusnya  profesional  dalam  mengawasi  dan  memberdayakan  harta benda  wakaf,  yang  ditunjukkan  dengan  kejujuran,  kepercayaan,  kecerdasan dan  transparansi.  Diperlukan  perubahan  paradigma  tentang  nazir,  dari pengelolaan  konsumtif  menuju  produktif,  dari  nazir  tradisional  yang berdasarkan kepercayaan menuju nazir profesional berdasarkan keahlian.
Produktivitas  harta  benda  wakaf  seperti  tanah,  dapat  dilihat  dari  letak strategis dan dikelola dengan baik, akan memiliki nilai manfaat yang besar bagi
masyarakat  umum.  Harta  benda  wakaf  yang  ada  di  Provinsi  Gorontalo sebagian  besar  dalam  bentuk  tanah  dan  sudah  dimanfaatkan  untuk pembangunan    masjid,  sekolah,  pondok  pesantren,  dan  panti  asuhan.  Hal  ini dapat dilakukan upaya pengelolaan ke arah lebih optimal, karena tanah yang sudah  dimanfaatkan  tersebut,  masih  memiliki  potensi  ekonomi  untuk dikembangkan  ke  arah  usaha  produktif.  Manfaat  yang  diperoleh  dari pemberdayaan  wakaf  adalah  keberlangsungan  aksistensi  lembaga  keagamaan seperti  pondok  pesantren,  kesejahteraan  guru  di  lembaga  pendidikan  dan penghuni panti asuhan yatim. Manfaat dari hasil pengelolaan wakaf produktif umumnya  bersifat  konsumtif,  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok. Manfaat  dari  harta  benda  wakaf  yang  dikelola  oleh  nazir  bagi  masyarakat secara  luas  adalah  tercapainya  kesejahteraan  kelompok  masyarakat  tertentu, pengelola dan pemeliharaan fasilitas peribadatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Masalah  Perwakafan  Tanah  Milik  dan  Kedudukan  Tanah  Wakaf  di Negara Kita. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. Al-Ida>rah fi al-Isla>m, terj. Dimyauddin Djuwaini,
Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer. Jakarta; Remaja Grafindo Persada, 2008. al-Alabij, Adijani. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Ali,  Mohammad  Daud, Sistem  Ekonomi  Zakat  dan  Wakaf .  Cet.  I;  Jakarta:  UI- Press, 2006.
Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia.
Azizy,  A.  Qodri. Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat  (Meneropong  Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam). Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka. t.tp.: t.p., 2012.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Islam  tentang  Wakaf,  Ijarah,  dan  Syirkah. Cet.  II; Bandung: Alma‟arif, 1987.
Dahlan,  Abdul  Azis.  (et.  al.,), Enciklopedi  Hukum  Islam Jilid  6.  Cet.  I;  Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Departemen  Agama  R.I., Direktori  Tanah  Wakaf  se  Kalimantan  dan  Sulawesi. Jakarta: t.p., 2005.
_______. Wakaf  Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: t.p., 2005. _______. Perkembangan   Pengelolaan   Wakaf di Indonesia. Jakarta: t.p., 2005.
_______. Nazir Profesional dan Amanah. Jakarta: t.p., 2005.
_______. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: t.p., 2006. _______. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jakarta: t.p., 2007. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa. Cet. III, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Esposito,  John    L. The  Oxford  Encyclopedia  of  the  Modern  Islamic  World, (New York: Oxford Univesity Press, 1995.
Hafidhuddin,  Didin.  Kata  Pengantar,  dalam  Ahrul  Sani  Fathurrahman  dan Kuais, Hukum  Wakaf,  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan  Terlengkap  tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf. Cet. 1; Ciputat: Kerjasama Dompet Dhuafa' Republika dengan IMAN Press, 2004. Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Hasanuddin  dan  Basri  Amin. Gorontalo  dalam  Dinamika  Sejarah  Masa  Kolonial. Yogyakarta: Ombak, 2012
Katili,  Syafrudin.,  dkk.,  “Pemetaan  Arah  Kiblat  Daerah  Kota  dan  Kabupaten Provinsi  Gorontalo”, Laporan  Hasil  Penelitian  Kelompok. Gorontalo:  Lemlit IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2011.
Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: t.p., 2007.
_______. Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif. Jakarta: t. p., 2011.
Khaeruman,  Badri. Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial:  Fatwa  Ulama  tentang Masalah-masalah; Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Molewong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Cet.  16;  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2002.
Mudzhar, M. Atho‟. “Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam”, dalam Amin  Abdullah,  dkk., Mencari  Islam:  Studi  Islam  dengan  Berbagai Pendekatan. Cet. I;  Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000. Mulkhan,  Abdul  Munir. Masalah-masalah  Teologi  dan  Fiqh  dalam  Tarjih Muhammadiyah. Cet. I; Yogyakarta: Sipress, 1994. Niode,  Alim  S.  dan  M.  Husein  Mohi  (Elnino), Abad  Besar  Gorontalo. Cet.  I; Gorontalo: Presnas Publishing, 2003.
Republik Indonesia, Instruksi  Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) . Jakarta: t.p., 1999.
_______. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: t. p., 2010. _______. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: t. p., 2010. Rida,  Muhyidin  Mas. Manajemen  Wakaf  Produktif. Cet.  I;  Jakarta:  KHALIFA, Pustaka al-Kautsar Grup, 2005.
_______. Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia. Cet.  I;  Yogyakarta:    Gama Media, 2001.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Lebanon: dar al-„Arabi, 1971.
Satori, Djam‟an  dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. III; Bandung Alfabeta, 2011.
Sudjana,  Nana. Tuntunan  Penyusunan  Karya  Ilmiah:  Makalah,  Skripsi,  Tesis  dan Artikel. Cet. 12; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni. Metodologi    Penelitian  Sosial-Agama. Cet.  Ke-2; Remaja Rosdakarya,  2003.
Suma,  Muhammad  Amin. Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan Peraturan  Pelaksanaan  lainnya  di  Negara  Hukum  Indonesia. Cet.  I;  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,
2005.
_______. Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di  Indonesia. Cet.  I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Cet. Ke- 3; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.