## POLITIK PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA TRANSISI DI INDONESIA

## Halili
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY halili@uny.ac.id

## Abstract
This article was aimed at (1) discovering and constructing the political dynamics in formulating the Law of the Court of Human Rights; (2) analyzing its implication on the future  of  politic  of  Human  Rights  in  Indonesia.  This  essay  was  a  result  of  content analysis research with qualitative-comparative approach. The finding showed that (1) substantively, the formulation of Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court has fundamental weaknesses such as a partial adaptation of The Roma Statute, the course of  human  rights  court  was  constructed  weak  by  stating  its  authority  only  on investigation,  whereas attorney  General's  Office authority  on  investigation  lacks  of detail prescription, deleting the responsibility of command such as those on the Rome Statute, etc. A lot of lacks indicate that the law was only an instrument of transitional authority.  The  ‘toothless’  law  indicates  the  victory  of  the  old  regime  in  political battlement and tension with the new regime in reformation era. The politicization of handling of human rights violation before the release of the law of Court on which the Representative People Council has authority to propose but the decision maker is the President by Presidential Decree. 2) the political dynamic has an implication on two long term situations, hoarding impunity and the crises of human rights values.
Keywords:  human  right  court,  political  dynamic,  impunity,  Dinamika  Politik, Impunitas, and value crisis

## PENDAHULUAN
Bekerjanya  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dalam regulasi demokratis tentang kehidupan politik  dan  hukum  merupakan  standar legitimasi  negara-negara  modern  (Savic, 2011). Dalam iklim politik otoritarian di masa orde  baru,  nyaris  tidak  dimungkinkan penyusunan regulasi partisipatif dalam rangka pembangunan  kehidupan  politik  dan  hukum yang  terbuka  dan  setara.  Regulasi  yang dikeluarkan  pemerintah  Orde  Baru  lebih sering  hadir  sebagai  alat  legitimasi  perilaku pemerintah.
Demokratisasi  Indonesia  yang  dimulai sejak  tahun  1998,  dalam  perspektif  HAM menjadi  harapan  bagi  pelembagaan  politik HAM  dalam  bentuk  regulasi  yang  menjadi basis  moral, politis,  dan  legal bagi operasionalisasi  HAM  dalam  kehidupan  riil
bernegara.  Secara  aktual  dan  prospektif, pelembagaan politik HAM tersebut diidealkan berorientasi sebesar-besarnya pada pemenuhan hak-hak mendasar warga negara. Di  samping  itu,  secara  retrospektif  ada tumpuan  asa  pengungkapan  kebenaran  dan pemulihan  hak-hak  korban  dalam  berbagai kasus  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  pada masa  rezim  otoriter  Orde  Baru.  Jadi,  selain dalam rangka membangun sistem yang lebih memungkinkan  jaminan  perlindungan  HAM dalam  jangka  menengah  dan  panjang, demokrasi  seyogianya  dapat  menegakkan keadilan  transisi (transitional  justice) bagi korban  pelanggaran  HAM.  Sebab  warisan masalah  akut  masa  lalu  yang  harus diselesaikan  oleh  pemerintahan  pasca  Orde Baru,  selain  korupsi,  juga  persoalan  HAM (Sparringa, 2010).
Faktanya,  hingga  saat  ini  HAM  tetaplah menjadi  isu  yang  problematik  sebab  tidak kunjung mengemuka upaya serius penyelenggara  Negara  untuk  menuntaskan warisan persoalan HAM, terutama pelanggaran-pelanggaran  HAM  masa  lalu. Fenomena impunitas dalam berbagai pelanggaran  HAM  menjadi  salah  satu problem  serius  bangsa  Indonesia.  Ada keengganan  politik  untuk  menuntaskan kasus-kasus  pelanggaran  HAM  dan  justru mengemuka fenomena penimbunan impunitas (Hendardi, 2010).
Dalam  kerangka rule  of  law, peraturan perundang-undangan  merupakan  salah  satu anatomi  dalam  instalasi  politik  HAM.  Salah satu produk hukum (sekaligus produk politik) sangat  penting  dalam  kerangka  pemenuhan, penegakan  dan  penghormatan  HAM  adalah UU No. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM.  Tidak  saja  penting,  Undang-Undang tersebut merefleksikan bagaimana sesungguhnya potret politik penegakan HAM di Indonesia setelah terjadi pergantian rezim.
Pergulatan  kepentingan  politik  di  balik perumusan  beberapa  UU  di  bidang  HAM mulai  dari  penyusunan  naskah  akademik hingga  pembahasan  di  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) sangat kuat terbaca. Dalam UU HAM  misalnya,  mengemuka  pertarungan kepentingan pada isu apakah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus  sepenuhnya  dari  kalangan  masyarakat sipil  yang  independen  dari  (kemungkinan) intervensi negara atau karena ia adalah komisi negara  maka  harus  tetap  melibatkan  unsur negara.
Demikian  halnya  dengan  UU  Pengadilan HAM. Politisasi atas berbagai aspek UU No. 26  tahun  2000  tersebut  terjadi,  mulai  dari aspek filosofis hingga aspek teknis- redaksional.  Terdapat  banyak  kelemahan
fundamental  dalam  UU  Pengadilan  HAM. Kelemahan  tersebut  antara  lain, pertama, kelemahan substansial dimana UU
Pengadilan HAM merupakan adaptasi parsial dari Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional/ International Crime Court
(ICC). Kedua, ketidaksempurnaan  hukum acara Pengadilan HAM. Ketiga, penelikungan penerjemahan Statuta Roma yang berdampak pada pengaburan substansi pelanggaran HAM yang  menjadi  yurisdiksi  Pengadilan  HAM (Halili, 2010).
Fenomena tersebut menunjukkan kentalnya  nuansa  politik  di  balik  UU Pengadilan  HAM.  Nuansa  politik  tersebut berpangkal  dari,  antara  lain,  perdebatan antara  perspektif  masyarakat  sipil  yang direpresentasikan  oleh  Lembaga  Swadaya Masyarakat  dan  para  aktivis  HAM  dengan perspektif  negara yang  diwakili oleh pemerintah atau pejabat negara dalam seluruh proses penyusunan UU Pengadilan HAM.
Salah satu entry point untuk menganalisis dinamika  politik  di  balik  perumusan  UU Pengadilan  HAM  adalah  dengan  melihat posisi para elit di masa transisi demokrasi di Indonesia.  Dalam  perspektif  para  transitolog demokratisasi merupakan proses yang dipengaruhi  oleh  tindakan,  strategi,  dan pilihan  tertentu  dari  elit  politik  yang bermanfaat bagi transisi demokratis. Sementara beberapa pilihan lainnya sebaliknya  terhadap  demokratisasi.  Jadi, demokratisasi  sebagian  besar  dipengaruhi oleh sekumpulan apa yang dilakukan oleh elit dan  individu,  dan  bukan  oleh  rakyat  pada umumnya.  Tidak  saja  apa  yang  dilakukan, tapi juga kapan, dimana, dan bagaimana. Itu semua  yang  paling  menentukan  transisi  dari sistem otoritarian ke sistem demokratis.
Dengan  kacamata  itu,  bekerjanya  politik penegakan  HAM  sesungguhnya  ditentukan
oleh  pilihan-pilihan  dan  tindakan  elit  politik pada  waktu  merumuskan  regulasi.  Patut diduga kuat, ada pertarungan antara kepentingan  elit  lama  dan  elit  baru  dalam perumusan kedua UU tersebut. Hal itu terlihat misalnya dari eksistensi Pengadilan HAM di wilayah  nasional  dan  adopsi  parsial  Statuta Roma  dalam  yurisdiksi  Pengadilan  HAM. Keduanya mengekspresikan keinginan untuk memberikan proteksi atas elit lama (Soeharto dan  rezimnya)  dari  kemungkinan  diadili melalui ICC atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan  yang  telah  dilakukannya  pada saat memerintah.
Persoalan  permainan  elit  dalam  politik penegakan  HAM  kongruen  dengan  berbagai hasil  penelitian  sebelumnya  tentang  “sepak terjang”  elit  menjelang,  selama,  dan  pasca demokratisasi Indonesia. Studi Demos tentang  “Masalah-masalah  dan  Pilihan- pilihan  Demokratisasi  di  Indonesia”  tahun 2004,  menegaskan  bahwa  jalan  perubahan menuju  demokrasi  pasca  Orde  Baru  telah dibajak oleh sekelompok elite (Demos, 2004). Di  tengah  sistem  yang  masih  tetap  korup, kelompok  elite  itu  menjalankan  kepentingan mereka  melalui  mekanisme  dan  prosedur "demokrasi”.  Dengan  cara  ini,  mereka membuat transisi menuju demokrasi macet di tengah jalan.
Para  pembajak  tersebut  terdiri  dari perpaduan  antara elite lama Orde  Baru  yang masih  bercokol  dalam  “gerbong  reformasi” dengan elite baru yang datang setelah orde itu tumbang. Para elit itu menjadi kekuatan baru di  bidang  ekonomi,  birokrasi,  dan  militer, yang  memegang  peran  menentukan.  Mereka terdapat  dalam  berbagai  lapisan  supra  dan infrastruktur politik: antara lain di parlemen, partai  politik,  serta  berbagai  asosiasi  sipil, politik,  bisnis,  juga  di  tubuh  birokrasi. Gerakan popular yang mendorong
terjungkalnya  Soeharto  dari  kekuasaannya merupakan fragmen pendek dalam demokratisasi  Indonesia.  Segera  setelah  itu, arah demokratisasi dengan berbagai implikasinya  kemudian  dikendalikan  oleh elit-elit pembajak tersebut.
Dengan  potret  demikian,  analisis  politik penegakan  HAM  di  masa  transisi  dapat dibaca  dari  pertarungan  politik  elitis  yang terjadi  dalam  perumusan  UU  Pengadilan HAM. Siapa saja kelompok elit yang terlibat dalam  perumusan  UU  tersebut.  Apa  saja pilihan-pilihan  politik  mereka  dan  mengapa pilihan-pilihan  itu  diambil. Bagaimana pilihan-pilihan tersebut dikontestasikan dalam  perumusan  UU  Pengadilan  HAM tersebut.
Studi  atas  pergulatan  politik  elitis  dalam penyusunan  konstruksi  politik  dan  hukum HAM bermakna, paling tidak, dalam dua hal: pertama, evaluasi  atas  kongruensi  dan koherensi politik HAM dengan demokratisasi yang sedang berlangsung, kedua, menganalisis  sekaligus  menata  ulang  politik HAM yang memungkinkan demokrasi menjadi mekanisme yang dapat mewujudkan keadilan transisional.
Tulisan  ini  akan  mengambil  fokus  pada proses perumusan
Undang-Undang Pengadilan  HAM  pada  tahap  pembahasan RUU-nya dalam sidang-sidang Dewan
Permusyawaratan  Rakyat  (DPR)  serta  hasil perumusan menjadi UU. Studi ini mengungkap  bagaimana  dinamika  politik dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan
HAM, serta menganalisis implikasi dinamika politik  tersebut  terhadap  masa  depan  politik HAM di Indonesia.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  studi  ini adalah content
analysis /analisis konten/analisis isi, dengan pendekatan kualitatif-komparatif. S umber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis paper . Sumber data tersebut berupa dokumen-dokumen  primer  deklarasi  dan dokumen sekunder seperti buku dan dokumen-dokumen  lain  yang  memberikan data penunjang atas dokumen primer.
Dalam analisis konten data sudah tersedia dari  sumber  data  tertentu.  Dalam  penelitian ini  data  yang  dimaksud  adalah  data  yang terdapat  dalam  dua  jilid  dokumen  “Berita Acara  Sidang  DPR  RI  tentang  Proses Perumusan  dan  Pembahasan  Rancangan Undang-Undang  Pengadilan  HAM”  yang berjumlah sekitar 1.500 halaman. Pengadaan data dilakukan dengan unitisasi dan pencatatan.  Unitisasi  dilakukan  dengan penentuan  unit  referensi,  unit  sintaksis,  dan unit tematik.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  dengan bantuan chek  list dan recording  note . Check list dan recording  note tersebut  digunakan untuk melacak dan merekam data. Pengujian keabsahan  data  menggunakan  validitas semantik (untuk mengetahui ketepatan dalam mengartikan  kata)  dan  prediktif  (untuk mengetahui  ketepatan  memaknai  data  yang sudah dikelompokkan secara tematik). Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian analisis  konten  ini  adalah  analisis  deskriptif dan analisis inferensial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kelemahan UU Pengadilan HAM
Pada mulanya  Undang-Undang (UU) No. 26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM dipandang  sebagai  bagian  dari  instrumen
untuk  memperkuat  konstruksi  bangunan HAM  dalam  tatanan  demokrasi  Indonesia Pasca Soeharto. Meskipun “tidak sempurna,” undang-undang tersebut pada mulanya disambut  gembira,  karena  diharapkan  dapat menjadi  payung  hukum  bagi  penuntasan kasus-kasus  pelanggaran  HAM  berat  masa lalu melalui jalur meja hijau.
Pada  perkembangan  selanjutnya,  UU tersebut  disadari  tidak  memiliki  implikasi apapun  bagi  penguatan  penghormatan  dan jaminan  perlindungan  HAM.  Hal  itu  pada pokoknya disebabkan oleh kelemahan mendasar yang terdapat dalam UU dimaksud.
UU tersebut “mengadopsi” secara terbatas yurisdiksi  Pengadilan  Pidana  Internasional (PPI) yang ditegaskan dalam Bagian 2 Statuta Roma,  khususnya  Pasal  5  sampai  8. Sebagaimana mafhum, yurisdiksi Mahkamah Pidana  Internasional  sesuai  Statuta  Roma meliputi empat kejahatan extraordinary , yaitu genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
Pelanggaran  HAM  berat  yang  menjadi yurisdiksi  dari  Pengadilan  HAM  hanya meliputi  dua  jenis  kejahatan,  yaitu  genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Parsialitas adaptasi yang dilakukan merupakan salah satu kelemahan substansial yang  sangat  mendasar dari  UU  Pengadilan HAM. Pengabaian atas kejahatan perang dan kejahatan agresi menunjukkan politik hukum di  balik  UU  Pengadilan  HAM  tidak sepenuhnya  berdasar  pada  komitmen  atas penegakan HAM.
Selain  itu,  kelemahan  lain  dari  UU Pengadilan  HAM  adalah  pada  aspek  hukum acara  Secara  garis  besar,  hukum  acara Pengadilan
HAM meliputi empat kewenangan  utama,  yakni  penyelidikan, penyidikan (di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan untuk
kepentingan  penyidikan),  penuntutan,  dan pemeriksaan di pengadilan.
Penyelidikan  terhadap  pelanggaran  HAM berat  dilakukan  oleh  Komnas  HAM  dengan cara membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisioner  Komnas  HAM  dan  unsur masyarakat (Pasal 18 UU No. 26 tahun 2000). Namun,  kewenangan  tersebut  hanyalah proses  awal  yang  merupakan  kewenangan Komnas  HAM  dari  seluruh  proses  panjang mengadili  pelaku  pelanggaran  HAM  berat. Bila Komnas HAM menemukan dugaan dan bukti awal terjadinya pelanggaran HAM berat sebagaimana  menjadi  yurisdiksi  Pengadilan HAM,  maka  Komnas  HAM  melaporkannya untuk dilanjutkan ke tahapan acara selanjutnya, yaitu penyidikan.
Tahapan  acara  pengadilan  HAM  berupa penyidikan  dan  penuntutan  berada  di  tangan Jaksa  Agung.  Dua  kewenangan  utama  ini sebenarnya  merupakan  kewenangan  kunci dari Pengadilan HAM. Di sinilah persoalannya. Sangat jelas, terdapat perbedaan background professional  dan institusional  antara  Komnas  HAM  dan Kejaksaan Agung. Komnas HAM merupakan lembaga  yang  secara  spesifik  “bergelut” dengan persoalan perlindungan dan penegakan HAM. Namun,
dengan kewenangan yang sangat kecil yang dimilikinya, kinerja Komnas HAM seringkali tidak berpengaruh besar bagi upaya penghukuman  atas  pelanggaran  HAM.  Pada praktiknya,  terdapat  perbedaan  perspektif sangat  mendasar  atas  sebuah  pelanggaran HAM.  Komnas HAM  sesuai dengan expertise- nya seringkali menggunakan perspektif  HAM  bagi  sebuah  kejahatan extraordinary, sedangkan  Kejaksaan  Agung melihatnya  dari  kacamata  hukum  pidana biasa  yang  justru  melemahkan  efektivitas kinerja  penyelidikan  yang  telah  dilakukan
oleh  Komnas  HAM  sebelumnya.  Tak  hanya dengan  Kejaksaan  Agung,  perbedaan  cara pandang  tersebut  terjadi  juga  dengan  para hakim  yang  melakukan  pemeriksaan  dalam proses peradilan.
Masalah  tersebut  terjadi  karena  UU Pengadilan  HAM  tidak  disertai  dengan peraturan  khusus  yang  jelas  dan  detail mengenai  prosedur  hukum  acara  dalam rangka  pengadilan  HAM  tersebut.  Berbeda halnya  dengan  Statuta  Roma.  Statuta  Roma dilengkapi  dengan  hukum  acara  khusus  dan penjelasan  unsur-unsur  kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional  dalam  dua  peraturan  yang dibuat terpisah, yakni Rules of Procedure and Evidence sebagai  hukum  acaranya,  dan Element of Crimes sebagai penjelasan unsur- unsur  kejahatannya.  Dua  aturan  tersebut memberikan pemahaman yang sama mengenai  substansi  sekaligus  tata  caranya kepada  hakim  dan  aparat  penegak  hukum lainnya  dalam  rangka  pengadilan  pelaku- pelaku  kejahatan  yang  menjadi  yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.
Selain  itu,  juga  terjadi  pelemahan signifikansi  UU  Pengadilan  HAM,  sebab semuanya  kemudian  dikembalikan  kepada Pasal  10  yang  berbunyi:  “Dalam  hal  tidak ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini, hukum  acara  atas  perkara  pelanggaran  hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.”
Kelemahan lain dari UU Pengadilan HAM adalah penelikungan transliteratif atas prinsip-prinsip  dan  ketentuan  mengenai kejahatan  genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  yang  diatur  dalam  Statuta Roma.
Terdapat begitu banyak ketidakteraturan  penggunaan  padanan  dan serapan  Bahasa  Indonesia  dari  ketentuan aslinya  yang  termuat  dalam  Statuta  Roma
(Smith,  2008)).  Misalnya,  frasa “…directed against civilian population…” diterjemahkan menjadi “ditujukan secara langsung terhadap penduduk  sipil…”  Adanya  kata  “secara langsung”  dalam  frasa  tersebut  berimplikasi terhadap terjadinya kesulitan untuk  menjerat pelaku-pelaku  pelanggaran  yang  bertindak tidak di lapangan (tidak langsung).
Di samping itu, dalam kejahatan terhadap kemanusiaan Pengadilan HAM tidak mencantumkan  satu  jenis  kejahatan  yang menjadi bagiannya dalam Statuta Roma, yaitu Pasal  7  huruf  (k)  yang  berisi:  “Tindakan- tindakan tidak berperikemanusiaan lain yang mempunyai  sifat  yang  sama  yang  dengan sengaja  menyebabkan  penderitaan  yang  luar biasa  atau  luka  yang  serius  terhadap kesehatan tubuh atau mental.”
Tidak  diadaptasinya  bentuk  kejahatan tersebut  dalam  kejahatan  kemanusiaan  versi Pengadilan HAM Indonesia
akan menyebabkan  tidak  diakomodirnya  bentuk- bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  manusia dan perangkat teknologi belakangan ini.
Ketidaksesuaian  adaptasi  UU  Pengadilan HAM  atas  Statuta  Roma  juga  terjadi  dalam pengaturan mengenai tanggung jawab komando.  Hal  itu  terlihat  dalam  Pasal  42, yang  menggunakan  kata  “dapat”  dan membuang frasa “secara pidana” sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28 Statuta  Roma  dengan  frasa “shall  be criminally  responsible”, yang  mestinya diserap  dalam  padanan  bahasa  Indonesia menjadi  “harus  bertanggungjawab  secara pidana”.  Ketentuan  dalam  UU  Pengadilan HAM tersebut memberikan penegasan bahwa seorang  komandan  tidak  harus  selalu mempertanggungjawabkan  secara  pidana setiap  tindakan  bawahan  di  lapangan,
sekalipun  hal  itu  sebagai  akibat  ekoran  dari komando yang telah diberikannya.

## 2. Dinamika Politik Dalam Perumusan

## Uu Pengadilan Ham
Bahwa keberadaan UU No. 26 Tahun 2000 tentang  Pengadilan  HAM  merupakan  reaksi terhadap  aspirasi  dunia  internasional  yang ingin  mengadili  mereka  yang  dituduh melakukan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan di Timor Timur pasca jejak pendapat jelas tak dapat  dipungkiri  oleh  siapapun.  Sementara secara  positif  harus  dikatakan  bahwa keberadaan  UU  tersebut  patut  diapresiasi sebagai  bukti  bahwa  Bangsa  Indonesia berkehendak baik (good will) untuk menyelesaikan  sendiri  dugaan  pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM nasional.
Perlu  mendapat  catatan  juga  bahwa Pengadilan  HAM  di  Indonesia  merupakan mekanisme  nasional  pengadilan  pelanggaran HAM  berat  satu-satunya  di  dunia.  Setiap pelanggaran  berat  HAM (gross  violation  of human  rights) merupakan  yurisdiksi  dari Mahkamah  Pidana  Internasional,  sehingga pelanggaran  demikian  selalu  dibawa  untuk diselidiki dan diadili dalam mahkamah pidana di  bawah  yurisdiksi  PBB  tersebut.  Oleh karena itu, berbagai pelanggaran HAM berat yang  terjadi  lazimnya  diseret  ke  Mahkamah Pidana  Internasional,  seperti  para  pejabat tinggi  Nazi  Jerman,  diktator  Chile  Augusto Pinochet, penjahat perang Yugoslavia Slobodan Milosevic, dan lain sebagainya.
Melihat  parsialitas  adaptasi  sebagaimana dibahas  dalam  pembahasan  di  muka  dapat dianalisis beberapa dinamika politik di dalam perumusan Undang-Undang Pengadilan HAM,  antara  lain: Pertama ,  ketegangan pertarungan elitis. Dalam pembahasan Undang-Undang  Pengadilan  HAM  sangat tampak tarik menarik di level elit, yaitu antara elit  lama  dengan  elit  baru.  Elit  lama  di  sini
dapat dilokalisasi pada mereka yang dibesarkan  oleh  Pemerintahan  Soeharto  dan memiliki  kepentingan (interest) atau  paling tidak,  hasrat  untuk  melindungi  Soeharto sebagai  patronnya.  Sedangkan  elit  baru adalah mereka yang lahir dari rahim autentik reformasi.
Sebagaimana  kita  tahu,  salah  satu  dari enam  tuntutan reformasi adalah “Pengadilan mantan  presiden  Soeharto  dan  kroni- kroninya”  baik  untuk  berbagai  kasus pelanggaran  HAM,  seperti  Tanjung  Priok, penembakan  misterius,  penculikan  aktivis, dan sebagainya, maupun kasus-kasus korupsi yang  terjadi  dalam  pemerintahannya.  Dalam konteks wacana pengadilan mantan presiden Soeharto  dalam  kasus-kasus  pelanggaran HAM,  elit-elit  lama  yang  masih  berkuasa melalui  kewenangan  lembaga  legislatif cenderung  ingin  melindungi  Soeharto  dari kemungkinan diseretnya Soeharto ke Mahkamah Pidana Internasional. Perumusan UU
Pengadilan HAM
merupakan  sebentuk  kemenangan  elit  lama dalam kontestasi sikap politik elit lama versus elit  baru  dalam  isu  pengadilan  mantan presiden
Soeharto untuk berbagai pelanggaran  HAM  berat  yang  terjadi  dalam pemerintahannya. Pengadilan HAM di tingkat  nasional  ini  oleh  dunia  internasional dibaca  sebagai  itikad  baik  Indonesia  untuk mengungkap kasus-kasus  pelanggaran  HAM masa  lalu  yang  juga  menjadi concern internasional.  Hal  itu  terbukti  dari  semakin memudarnya perhatian dunia atas pelanggaran  HAM  di  Indonesia  pada  masa lalu  dan  kemungkinan  membawanya  ke pengadilan HAM di tingkat internasional.
Secara  faktual  terbukti  bahwa  UU Pengadilan  HAM  merupakan  mekanisme yang  tidak  pernah  secara  serius  digunakan sebagai mekanisme nasional untuk mengadili
pelanggaran-pelanggaran HAM  yang terjadi, baik di masa lalu maupun setelah diundangkannya  UU  Nomor  26  tahun  2000. Hingga  meninggalnya  Soeharto  bahkan hingga 15 tahun pasca reformasi tidak tampak intensi  pemerintah  untuk  melakukan  proses penegakan hukum atas pelanggaran- pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Kedua ,  politisasi  pelanggaran  HAM.  Di samping tarik-menarik politis elit lama versus elit  baru  secara  formal-prosedural,  secara substantif  UU  Pengadilan  HAM  juga melakukan politisasi pelanggaran HAM masa lalu,  atau  sebelum  diundangkannya  UU Pengadilan  HAM.  Pasal  43-yang  terdiri  dari tiga  ayat  itu  memberi  ruang  keterlibatan Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  yang berhak mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Untuk pelanggaran HAM berat masa lalu, kewenangan penyelidikan  yang  diberikan  UU  kepada Komnas HAM dapat dianulir oleh intervensi politik DPR yang menentukan perlu tidaknya Pengadilan HAM ad hoc. Penjelasan Pasal 43 ini membatasi kewenangan penyelidikan oleh Komnas  HAM  dengan locus  delicti dan tempus  delicti tertentu.  Pembatasan  ini  dan politisasi  Pengadilan  HAM ad  hoc atas pelanggaran  HAM  masa  lalu  melalui keterlibatan  “politisi”  Parlemen  justru membuka  kemungkinan  terjadinya  “politik dagang sapi” dalam proses penghukuman atas terjadinya pelanggaran HAM.
3. Implikasi  Dinamika  Politik  Tersebut Terhadap Masa Depan Politik HAM Di Indonesia
“Politisasi”  dalam  perumusan  salah  satu instrumen  HAM  nasional  berupa  UU  No  26 Tahun  2006  tentang  Pengadilan  HAM  pada akhirnya berimplikasi pada, paling tidak, dua situasi berikut.
Pertama , penimbunan impunitas. Orentlicher (dalam Meijer, 2005) mendefinisikan impunitas
sebagai ”...ketidakmungkinan, de  jure atau de  facto dalam  membawa  para  pelaku  pelanggaran HAM untuk mempertanggungjawabkan tindakan  yang  mungkin  menjadikan  mereka bisa  didakwa,  ditangkap,  diadili  dan—jika ditemukan bersalah, dihukum dengan penghukuman yang tepat, dan untuk memberikan  reparasi  bagi  para  korban kejahatan mereka. ”
Dalam  pandangan  Orentlicher,  impunitas muncul  dari  kegagalan  negara  memenuhi kewajibannya  untuk  melakukan  investigasi atas pelanggaran HAM dan untuk mengambil langkah-langkah  dan  tindakan  yang  tepat terhadap  para  pelaku,  khususnya  dalam bidang  hukum,  dan  para  korban  serta mencegah  keberulangan  dari  kejahatan tersebut.
Dalam kaitan dengan fenomena impunitas, keberadaan  UU  No  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM tidak berdampak signifikan terhadap  penghapusan  impunitas,  bahkan tidak berhasil membongkar impunitas  dalam kasus  pelanggaran-pelanggaran  HAM  berat sebelum  maupun  setelah  2000.  Sejak diundangkannya  UU  Pengadilan  HAM  pada era Pemerintahan Abdurrahman Wahid paling tidak  telah  sembilan  kasus  yang  telah diselidiki  oleh  Komnas  HAM,  dan  menurut laporan  Komisi  diduga  terjadi  pelanggaran HAM  berat  pada  kasus-kasus  tersebut. Peristiwa-peristiwa yang telah diselidiki oleh Komnas  adalah  Tragedi  Tanjung  Priok (1984),  Peristiwa  Kerusuhan  Semanggi  Mei (1998),  Peristiwa  Trisakti  (1998),  Peristiwa Semanggi  I  (1998),  Peristiwa  Semanggi  II (1999),  Peristiwa  Timor  Timur  (1999), Peristiwa  Abepura  (2000),  Peristiwa  Wasior (2001-2002), serta Peristiwa Wamena (2003).
Sebagai follow up atas  penyelidikan  yang telah  dilakukan  oleh  Komnas  HAM  telah dibentuk dua Pengadilan HAM Ad Hoc, yaitu untuk  Peristiwa  Tanjung  Priok  tahun  1984 dan  Peristiwa  Kerusuhan  Pasca  Jajak Pendapat  di  Timor  Timur  tahun  1999.  Satu- satunya  Pengadilan  HAM  permanen  yang diselenggarakan  berdasarkan  UU  No.  26 tahun  2000  adalah  Pengadilan  HAM  di Makassar  untuk  mengadili  pelaku-pelaku yang diduga melakukan pelanggaran HAM di
Abepura. Pengadilan
tersebut diselenggarakan  menindaklanjuti  laporan KPP HAM Abepura tahun 2000.
Hasilnya, hampir seluruh pengadilan yang berlangsung  berakhir  dengan  dibebaskannya tersangka pelaku pelanggaran HAM tersebut. Kecuali  Eurico  Guteres yang  sempat mendekam  di  LP  Cipinang  setelah  divonis bersalah  oleh  Pengadilan  HAM ad  Hoc Kerusuhan  Pasca  Jajak  Pendapat  di  Timor Timur,  meskipun  akhirnya  dibebaskan  oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.
Meskipun Pengadilan HAM secara formal telah 13 tahun yang lalu yurisdiksinya diatur melalui  UU  No.  26  tahun  2000,  namun sampai saat ini belum ada pelanggaran HAM yang berhasil dijerat. Pelanggaran HAM berat yang  direkomendasikan  oleh  Komnas  HAM (paling tidak sembilan kasus yang dinyatakan di muka) dan disitir oleh berbagai media dan komunitas  internasional  sampai  detik  ini direkognisi  berlangsung  tanpa  pelaku.  UU Pengadilan  HAM  gagal  menjadi  sistem hukum HAM yang menjamin pengungkapan, penghukuman,  dan  pemidanaan  pelanggaran HAM berat.
Realitas  ini  berbeda  dengan  berbagai fenomena  internasional  dimana  hadirnya instrumen dan mekanisme international legal law telah dengan sangat signifikan menurunkan  tingkat  pelanggaran  HAM
sangat  serius  seperti  yang  berlangsung  pada tahun 1990-an serta meningkatkan penghukuman terhadap pelaku-pelaku pelanggaran  HAM  sangat  serius  tersebut. Pengadilan HAM di Indonesia belum terbukti berhasil  memberikan  efek  jera (deterrence effect). Fakta ini mengamini apa yang disebut sebagai  faktor  legal  yang  melanggengkan impunitas.
Kedua ,  krisis  nilai  HAM. Krisis  nilai HAM yang terjadi pasca diundangkannya UU No  26  Tahun  2006  semakin  dalam.  Krisis nilai  yang  dimaksud  adalah  situasi  dimana nilai-nilai  HAM  yang  diambil  kebajikan- kebajikan dan kemanusiaan universal
semakin tergerus dalam mengontrol perilaku penyelenggara negara.
Sebagaimana kita ketahui, HAM merupakan  sekumpulan  hak  dasar  yang bersifat  inheren  dengan  manusia  karena kodrat  mereka  sebagai  manusia.  HAM  juga berkaitan  atau  bahkan  merupakan  bagian pokok  dari  harkat  dan  martabat  manusia (human dignity). Dengan demikian, nilai-nilai HAM  merupakan  nilai  luhur  yang  levelnya barangkali seluhur manusia itu sendiri. Maka upaya  untuk  menjadikan  HAM  sebagai permainan  politik  demi  menyelamatkan patron politik tertentu akan membawa HAM pada  krisis  nilai,  dimana  sekumpulan  nilai- nilai  bajik  di  dalamnya  telah  diperalat  oleh penyelenggara  negara  untuk  kepentingan- kepentingan politik sesaat.
Dalam  konteks  kelembagaan  negara, HAM  merupakan core  content dalam konstitusi  negara,  sebagaimana  lazim  terjadi dalam  konstitusi-konstitusi  negara  modern. Dengan demikian kerangka jaminan konstitusional negara demokrasi modern pada dasarnya  merupakan  mekanisme  untuk pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan HAM.
Krisis nilai HAM menunjukkan pengabaian pemerintah atau pejabat penyelenggara  negara  terhadap  pelanggaran HAM  yang  terjadi.  Pengabaian  demikian berarti  juga  melakukan  pengabaian  atas ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945,  terutama Pasal  28A  sampai  Pasal  28J.  Jika  situasi  ini berlangsung secara terus menerus maka akan lahir  situasi  anomali  dan  anomik,  dimana prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan bahkan jaminan  konstitusional  HAM  hanya  akan indah  di  atas  kertas  tetapi  hampa  di  dalam tindakan dan kenyataan.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  terdahulu  dapat  ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan penelitian ini: Pertama.  S ecara  substantif,  perumusan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 Tentang Pengadilan HAM memuat beberapa kelemahan  fundamental,  antara  lain  adaptasi parsial  tentang  yurisdiksi  Pengadilan  HAM dari  Statuta  Roma,  hukum  acara  Pengadilan HAM yang secara sengaja dikonstruksi lemah dengan  menempatkan  Komnas  HAM  hanya berwenang  di  tahap  penyelidikan,  sementara penyidikan  oleh  Kejaksaan  Agung,  tanpa regulasi lebih derivat dan detail mengenai hal itu, penghilangan pertanggungjawaban komando  seperti  yang  diatur  dalam  Statuta Roma, dan sebagainya. Banyaknya kelemahan fundamental menunjukkan bahwa Undang-Undang  ini  hanyalah  instrumen politis  penyelenggara  negara  pada  masa transisi.  Rumusan  UU  HAM  yang  “tak bertaring” ini menunjukkan kemenangan elit lama dalam ketegangan dan kontestasi politik dengan  elit  politik  baru  era  reformasi. Politisasi  juga  terjadi  dalam  penanganan pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan, yang
menempatkan  DPR  memiliki  kewenangan mengusulkan, sedangkan Presiden
kewenangan  memutuskan  dalam  bentuk Kepres.
Kedua. Dinamika politik demikian berimplikasi pada dua situasi jangka panjang; pertama , penimbunan impunitas. keberadaan UU  No  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM  tidak  berdampak  signifikan  terhadap penghapusan impunitas, bahkan tidak
berhasil membongkar impunitas dalam kasus pelanggaran-pelanggaran HAM berat sebelum maupun setelah 2000. Kedua, krisis nilai  HAM.  HAM  merupakan  sekumpulan hak  dasar  yang  bersifat  inheren  dengan manusia  karena  kodrat  mereka  sebagai manusia.  HAM  juga  berkaitan  atau  bahkan merupakan  bagian  pokok  dari  harkat  dan martabat  manusia (human  dignity) .  Maka upaya  untuk  menjadikan  HAM  sebagai permainan  politik  demi  menyelamatkan patron politik tertentu akan membawa HAM pada  krisis  nilai,  dimana  sekumpulan  nilai- nilai  bajik  di  dalamnya  telah  diperalat  oleh penyelenggara  negara  untuk  kepentingan- kepentingan politik sesaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Demos.  (2004). Transisi  demokrasi  telah dibajak. Jakarta: Demos.
Halili. (2010). Pengadilan ham dan pelanggengan budaya impunitas.
Jurnal Civics .
Hendardi.  (2010,  Mei  12).  Menimbun impunitas. Kompas , 6.
Savic,  O.  (2011,  Maret  18). The  politics  of human rights . Retrieved from http://usm.maine.edu/~bcj/issues/thre e/preface.html
Smith,  R.  K.  (2008). Hukum  hak  asasi manusia. Yogyakarta:  Pusat  Studi HAM UII.
Sparringa, D. (2010, January 28). Wawancara
Tahun 20004 . Retrieved from http://www.kompas.co.id/kompas- cetak/0402/07/Politikhukum/842339