“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
75 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima

## ANALISIS EKONOMI  POTENSIAL SEBAGAI DASAR DALAM PERENCANAAN DAN PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Mukhlis mukhlisbima@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian dengan judul Analisis Ekonomi  Potensial Sebagai Dasar Dalam Perencanaan  dan  Pertumbuhan  Pembangunan  Kota  Bima  Provinsi  NTB. Tujuan  penelitian  ini  untuk:  (1)  Mengidentifikasi  dan  menganalisis sektor/subsektor  ekonomi  potensial  di  Kota  Bima,  berdasarkan  kriteria keunggulan  komparatif,  keunggulan  kompetitif,  dan  spesialisasi.  (2) Mengetahui  pola  dan  struktur  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Bima  baik secara    sektoral  maupun secara agregat terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Metode  analisis  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis Location Quatient (LQ). Data yang digunakan adalah data  PDRB Kota  Bima  mulai  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015.  Sumber dataBadan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan antara lain (a) Sektor jasa-jasa menempati peringkat tertinggi dengan rata-rata sebesar 2,000 dan masih menjadi sektor basis atau sektor tersebut  merupakan  sektor  potensial.  (b)  Sektor  listrik,  gas  dan  air  bersih serta  sektor  pengangkutan  dan  komunikasi  masing-masing  rata-rata sebesar  1,952  dan  1,711  tetap  menjadi  sektor  basis.  (c)  Sementara  itu sektor-sektor  yg  lain  masing-masing  dengan  rata-rata  yaitu  :  sektor perdagangan  (0,985),  sektor  keuangan,  persewaan  dan  jasa  perusahaan (0,832), sektor bangunan (0,768), sektor pertanian (0,663), sektor industri pengolahan  (0,574)  serta  sektor  pertambangan  dan  penggalian  (0,004) bukan merupakan sektor basis.

## Kata Kunci : Ekonomi Potensial, Sektor Basis, Location Quetient

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  memperluas  lapangan kerja,  memeratakan  distribusi  pendapatan,  meningkatkan  hubungan  ekonomi regional  dan  mengusahakan  pergeseran  kegiatan  ekonomi  dari  sektor  primer  ke sektor sekunder dan tersier. Dalam kerangka perekonomian daerah, Arsyad (1999) menyatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  proses  dimana pemerintah  daerah  dan  masyarakat  mengelola  sumberdaya  yang  ada  dan membentuk  suatu  pola  kemitraan  antara  pemerintah  dengan  sektor  swasta  untuk menciptakan  suatu  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  perkembangan  kegiatan ekonomi  daerah.  Dalam  kerangka  pencapaian  tujuan  pembangunan  ekonomi
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
76 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
daerah  tersebut  dibutuhkan  kebijakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada kekhasan  daerah    ( endogenous  development ),  dengan  menggunakan  potensi sumberdaya lokal.
Dalam  upaya  mendorong  peningkatan    partisipasi  dan  kreativitas masyarakat  dalam  pembangunan  daerah  maka  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  otonomi  daerah  melalui  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah.  Otonomi  daerah  merupakan perwujudan  kewenangan  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Undang-Undang  Nomor  22  tahun 1999  juga  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  pelaksanaan desentralisasi.
Upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat  telah  tercantum  dalam  GBHN  1999-2004,  yaitu  dengan  memberdayakan pelaku dan potensi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial  sehingga  terjadi  pemerataan  pertumbuhan  ekonomi  sejalan  dengan pelaksanaan  otonomi  daerah.  Sejalan  pula  dengan  isu  lintas  bidang  yang tercantum  dalam  Program  Pembangunan  Nasional  (Propenas  2000-2004)  bahwa untuk  meningkatkan  dan  mempercepat  pembangunan  daerah  dilakukan  dengan konsep  pembangunan  lintas  wilayah.  Isu  pembangunan  lintas  wilayah  mencakup upaya  pengembangan  wilayah  untuk  mendayagunakan  potensi  dan  kemampuan daerah  dengan  berbagai  alat    kebijakan  yang  mendukung  perkembangan perekonomian daerah, berkembangnya pemukiman, perkotaan, pedesaan, wilayah cepat tumbuh, perbatasan dan wilayah tertinggal, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan hidup dan kehidupannya.
Salah satu implementasi Propenas 2000-2004 mengenai isu pembangunan lintas  wilayah  adalah  upaya  pengembangan  wilayah.  Dalam  hal  ini  pemerintah pusat  telah  mengakomodir  keinginan  pemerintah  dan  masyarakat  daerah  melalui pemekaran  wilayah,  baik  pada  tingkat  Provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Di  lain pihak,  setiap  daerah  memiliki  potensi  yang  berbeda-beda  baik  dari  sisi  potensi kandungan  sumber  daya  alam,  kondisi  geografis  maupun  potensi  khas  daerah lainnya.  Oleh  karena  itu  penyusunan  kebijaksanaan  pembangunan  daerah, terutama  bagi  daerah  baru,  tidak  dapat  secara  serta  merta  mengadopsi kebijaksanaan  nasional,  Provinsi  maupun  daerah  induknya  atau  daerah  lain  yang dianggap berhasil. Untuk membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai  dengan  masalah,  kebutuhan  dan  potensi  daerah  yang  bersangkutan.  Oleh karena itu makalah yang mendalam harus dilakukan untuk memperoleh informasi bagi  kepentingan  perencanaan  pembangunan  daerah  (Arsyad,  1999).  Terkait dengan pentingnya identifikasi  kebutuhan dan potensi dalam proses perencanaan pembangunan  daerah,  maka  berbagai pendekatan  model  perencanaan pembangunan  daerah  dapat  dilakukan  untuk  menentukan  arah  dan  bentuk kebijakan  yang  diambil.  Salah  satu  model  pendekatan  pembangunan  daerah adalah  pendekatan  sektoral.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  Aziz  (1994), pendekatan  sektoral  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  selalu  dimulai
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
77 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
dengan pertanyaan “sektor ekonomi apa yang perlu dikembangkan”. Oleh karena itu  identifikasi  dan  analisis  sektor  ekonomi  potensial  menjadi  hal  penting  bagi Kota Bima sebagai daerah otonom yang relatif baru. Kota  Bima  terbentuk  pada tahun  2002  sebagai  pemekaran  dari  Kabupaten  Bima.  Kota  Bima  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2002,  secara geografis  berada  di  bagian  timur  Pulau  Sumbawa  dengan  batas-batas  wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Belo Kabupaten Bima Sebelah Barat  : berbatasan dengan Teluk Bima
Kota Bima memiliki luas 222,25 Km2, dan kalau dilihat  secara geografis terletak antara posisi 180 41’ 00” – 1180 48’ 00” Bujur Timur dan 80 30’ 00” – 80 20’ 00” Lintang Selatan.Secara administratif,  Kota Bima terdiri dari 5 (lima) kecamatan  yaitu Kecamatan Rasanae  Barat,   Rasanae Timur, Mpunda, Raba dan Asakota,  serta terdiri dari  38 kelurahan. Pembentukan Kota Bima ini dilakukan karena keinginan masyarakat dan dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:
1. Memperpendek  rentang  kendali  ( span  of  control )  pemerintah,  sehingga  azas efektifitas  dan  efisiensi    pelaksanaan  pembangunan  bidang  pemerintahan dapat terwujud;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan daerah melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada  pada  daerah    tersebut  secara  optimal,  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan fungsi pengawasan yang efektif terhadap sistem pertahanan dan keamanan  wilayah  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pertahanan  dan keamanan nasional.
Berikut  ini  akan  ditampilkan  data  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Berlaku (ADHB) tahun 2000 menurut lapangan usaha di Kota Bima dari tahun 2004-2007.
Tabel 1. PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2015 (Juta Rupiah)
No Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 1  Pertanian 80.183,07 79.785,98 79.577,31 82.913,58 2  Pertambangan dan Penggalian 426,419 454,52 496,02 534,18 3  Industri Pengolahan 11.790,24 12.242,99 12.733,93 13.244,56 4  Listrik, Gas dan Air Bersih 2.851,33 2.942,50 3.008,78 3.163,42 5  Bangunan 22.899,94 23.993,21 25.843,08 27.398,84 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 59.602,05 63.484,83 67.972,49 72.690,04 7  Pengangkutan dan Komunikasi 54.847,90 59.071,39 63.990,65 68.699,19 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 17.203,41 18.174,90 19.492,14 20.874,19 9  Jasa-Jasa 91.969,85 93.272,09 97.080,48 102.760,41 Jumlah 341.774,20 353.422,41 370.194,88 392.278,41 Sumber :BPS Kota Bima 2015
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
78 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
Jika  dilihat  secara  sektoral  pada  tabel  1,    maka  sektor  jasa  dan  sektor pertanian  tetap  mendominasi  kontribusi  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  Kota Bima.  Selama  tahun  2012-2015    rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran cukup agresif  yaitu  sebesar  16,62  persen  dan  17,86  persen.  Sedangkan  untuk  sektor listrik,  gas  dan  air  bersih  di  peringkat  nomor  dua  terrendah  dan  sektor pertambangan  dan  penggalian  merupakan  sektor  yang  terrendah  atau  paling sedikit menyumbang kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Bima.
Dengan  melihat  pembangunan  ekonomi  Kota  Bima  melalui  deskripsi struktur  dan  pertumbuhan  ekonomi,  maka  tampak  bahwa  Kota  Bima  merupakan wilayah  pusat  pertumbuhan  baru  yang  berkembang  cukup  pesat.  Namun pembangunan ekonomi suatu wilayah, tidak cukup hanya dilihat dari sisi struktur dan  pertumbuhan  ekonomi  saja.  Menurut  Thoha  dan  Soekarni  (2000),  selain struktur dan pertumbuhan ekonomi, kemampuan (potensi) ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui track record indikator-indikator ekonomi seperti: income per kapita,  keunggulan  komparatif,  keunggulan  kompetitif  dan  lain-lain.  Selain  itu sebagai  wilayah  baru,  sangat  penting  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja perekonomian,  pola  struktur  pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  wilayah  (posisi relatif)  maupun  secara  sektoral  (antar  sektor)  dan  bagaimana  pula  tingkat spesialisasi perekonomian di Kota Bima.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  identifikasi  dan  analisis  sektor  maupun subsektor  ekonomi  potensial  dalam  perencanaan  pembangunan  Kota  Bima, dengan  melakukan  perbandingan  terhadap  kondisi  perekonomian  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  sangat  penting  untuk  dikaji  secara  lebih  terinci,  sehingga kegiatan-kegiatan  ekonomi  potensial  Kota  Bima  dapat  lebih  dikembangkan. Dengan  mengetahui  potensi  ekonomi  yang  layak  dikembangkan,  maka penyusunan  perencanaan  pembangunan  Kota  Bima  diharapkan  lebih  terarah sehingga  merangsang  terciptanya  pembangunan  yang  berkelanjutan  ( sustainable development ).
Sebagai  perbandingan  dan  untuk  menghitung  sektor  ekonomi  potensial (basis)  dengan  menggunakan  metode Location  Quotient (LQ)  maka  selanjutnya akan  disajikan  data  PDRB  Atas  Dasar  Harga  Berlaku  (ADHB)  tahun  2000 menurut lapangan usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2012-2015.
Tabel 2. PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2015 (Milyar Rupiah) No LAPANGAN USAHA 2012 2013 2014 2015 1  Pertanian 5.172,68 5.815,16  6.505,20  7.181,23 2  Pertambangan dan Penggalian 7.970,08 9.288,14 10.104,78 12.669,02 3  Industri Pengolahan 763,78 868,58 948,80  1.083,50 4  Listrik, Gas dan Air Bersih 84,54 99,11 112,99 130,55 5  Bangunan 1.314,35 1.470,90  1.649,79  1.917,45 6  Perdagangan, Hotel dan Restoran 2.535,99 2.923,36  3.384,60  3.951,54 7  Pengangkutan dan Komunikasi 1.457,37 1.994,62  2.236,90  2.456,41 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 892,98 998,35  1.141,13  1.315,74
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
79 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
9  Jasa-Jasa 1.953,90 2.224,47  2.512,69  2.816,78 PDRB 22.145,67 25.682,67 28.596,88 33.522,23 PDRB Tanpa Pertambangan Non Migas 14.563,96 16.828,63 18.980,59 21.405,07
Sumber :BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisis Ekonomi  Potensial Sebagai Dasar Dalam Perencanaan dan Pertumbuhan Pembangunan Kota Bima Provinsi NTB. Dengan permasalahan utama penelitian, yaitu: Sektor dan subsektor ekonomi apa yang potensial di Kota Bima,  berdasarkan  kriteria  keunggulan  komparatif,  keunggulan  kompetitif,  dan spesialisasi?  Dan  Bagaimana  pola  dan  struktur  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota Bima  baik  secara  sektoral  maupun  secara  agregat  terhadap  Provinsi  Nusa Tenggara Barat?.

## II. KAJIAN PUSTAKA
A. Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pada  awal  pemikiran  tentang  pembangunan  ekonomi  sering  ditemukan adanya  pandangan  yang  mengidentikkan  pembangunan  dengan  perkembangan (pertumbuhan).  Seluruh  pemikiran  tersebut  didasarkan  pada  aspek  perubahan, dimana  pembangunan  dan  pertumbuhan,  secara  keseluruhan  mengandung  unsur perubahan.  Kedua  hal  tersebut  memiliki  perbedaan  prinsipil,  karena  masing- masing  memiliki  latar  belakang,  hakikat  dan  prinsip  kontinuitas  yang  berbeda, meskipun  keduanya  memiliki  bentuk  refleksi  perubahan  (Bratakusumah,  2003). Menurut  Jhingan  (1988),  beberapa  ahli  ekonomi  seperti  Schumpeter  dan  Ursula Hicks, telah membuat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.  Pertumbuhan  menurut  Schumpeter  merupakan  perubahan  secara spontan  dan  terputus  dalam  keadaan  stasioner  yang  senantiasa  mengubah  dan mengganti situasi  keseimbangan  yang  ada sebelumnya. Sementara pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya terencana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  ekonomi  dengan ditunjang oleh faktor-faktor non ekonomi lainnya (Mangiri, 2000). Namun seiring perkembangan dan era globalisasi seperti sekarang ini, konsep pembangunan dan pertumbuhan  ekonomi  berjalan  seiring,  dimana  jika  terjadi  pembangunan,  maka pertumbuhan merupakan sisi dampak dari adanya suatu pembangunan.
Selanjutnya,  dalam  konteks  pembangunan  ekonomi  daerah  maka pengertian  daerah  ( region )  itu  sendiri  berbeda-beda  tergantung  pada  aspek tinjauannya.  Dari  aspek  ekonomi  oleh  Arsyad  (1999)  daerah  mempunyai  tiga pengertian yaitu:
1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam  berbagai  pelosok  ruang  tersebut  terdapat  sifat-sifat  yang  sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, geografis dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu  daerah  dianggap  sebagai  suatu  ekonomi  ruang  yang  dikuasai  oleh  satu atau  beberapa  pusat  kegiatan  ekonomi.  Daerah  dalam  pengertian  ini  disebut daerah modal.
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
80 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
3. Suatu  daerah  adalah  suatu  ekonomi  ruang  yang  berada  di  bawah  satu administrasi  tertentu  seperti  satu  Provinsi,  kabupaten/kota,  kecamatan,  dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah administrasi.
Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  maka  pengertian  ketiga  lebih  banyak digunakan  dalam  praktek  pembangunan    ekonomi  daerah.  Wilayah  daerah biasanya lebih terbuka dibandingkan dengan wilayah nasional. Pergerakan sumber daya antar daerah lebih bebas bila dibandingkan dengan pergerakan sumber daya antar  negara.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  halangan  berupa  tarif,  kuota,  lisensi ekspor dapat dikatakan tanpa hambatan antar daerah.
Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  dan  memperluas  peluang  kerja bagi masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat  harus  bersama-sama  mengambil  inisiatif  memanfaatkan  seluruh potensi  yang  ada  secara  optimal  dalam  membangun  daerah  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Sjafrizal  (1997)  mengatakan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan daerah,  kebijaksanaan  utama  yang  perlu  dilakukan  adalah  mengusahakan semaksimal  mungkin  agar  prioritas  pembangunan  daerah  sesuai  dengan  potensi yang  dimilikinya.  Hal  ini  perlu  diusahakan  karena  potensi  pembangunan  yang dihadapi  oleh  masing-masing  daerah  sangat  bervariasi.  Karena  itu,  bila  prioritas pembangunan  daerah  kurang  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  masing- masing  daerah,  maka  sumber  daya  yang  ada  kurang  dapat  dimanfaatkan  secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkanrelatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi  daerah  bersangkutan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan ekonomi  dikatakan  berjalan  jika  ditandai  dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi. Terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  maka  teori-teori  pembangunan daerah  banyak  membahas  penggunaan  alat  analisis  dan  metode  statistik  dalam menganalisis perekonomian suatu daerah serta teori tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Todaro (2000) mengatakan bahwa ada  tiga  faktor  atau  komponen  utama  dalam  pertumbuhan  ekonomi.  Pertama, akumulasi  modal  yang  meliputi  semua  bentuk  dan  jenis  investasi  baru  yang ditanamkan  pada  tanah,  peralatan  fisik  dan  sumber  daya  manusia.  Kedua, pertumbuhan  penduduk  yang  beberapa  tahun  selanjutnya  dengan  sendirinya membawa  pertumbuhan  angkatan  kerja  dan  ketiga  adalah  kemajuan  teknologi. Lebih  lanjut  Kuznets  (1999)  mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai kenaikan  jangka  panjang  dalam  kemampuan  suatu  negara  untuk  menyediakan semakin  banyak  jenis  barang  ekonomi  bagi  penduduknya.  Kemampuan  ini tumbuh  sesuai  dengan  kemajuan  teknologi,  penyesuaian  kelembagaan  dan ideologi  yang    diperlukannya  (Jhingan,  1999).  Suatu  perekonomian  dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru  tercipta  apabila  jumlah  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  (tingkat  output) dalam  perekonomian  tersebut  menjadi  bertambah  besar  pada  tahun-tahun berikutnya.  Menurut  Syafrizal  (2002),  teori  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dapat dibagi  atas  empat  kelompok  besar,  yang  masing-masing  didasarkan  pada  asumsi yang berbeda, sehingga memberikan kesimpulan  yang berlainan pula. Kelompok
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
81 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
pertama  dinamakan  sebagai  export  base  modelsyang  dipelopori  oleh  North  pada tahun  1956.  Dalam  teori  export  base  dijelaskan  adanya  perbedaan  sumber  daya dan  keadaan  geografis  antara  daerah,  yang  menyebabkan  masing-masing  daerah mempunyai  keuntungan  lokasi  dalam  beberapa  sektor  atau  jenis  kegiatan produksi. Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor dan  sebagai  sektor  potensial  (sektor  basis)  bagi  pertumbuhan  ekonomi  yang bersangkutan  bila  kegiatan  tersebut  dapat  didorong  pertumbuhannya.  Untuk mengetahui  keuntungan  lokasi  suatu  wilayah,  dapat  dilakukan  melalui  studi terhadap  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di  wilayah  yang  bersangkutan,  seperti tingkat  kesuburan  tanah,  keadaan  geografis,  jaringan  jalan  dan  kualitas  sumber daya  manusia.  Selanjutnya  untuk  mengetahuisecara  kualitatif  dapat  diketahui melalui  teknik  statistik  antara  lain  dengan  perhitungan Location  Quotient . Kelompok kedua lebih banyak berorientasi pada kerangka pemikiran neo classic. Teori  ini  dipelopori  oleh  Stein  pada  tahun  1964,  kemudian  dikembangkan  lebih lanjut  oleh  Roman  pada  tahun  1965  dan  Siebert  pada  tahun  1969.  Model  neo classic  mendasarkan  analisisnya  pada  fungsi  produksi.  Sama  halnya  dengan analisis  pada  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  kelompok  ini  berpendapat  bahwa unsur-unsur  yang  menentukan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  adalah  modal, sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusiadan  lalu  lintas  terhadap  pertumbuhan ekonomi regional. Kelompok ketiga menggunakan alur pemikiran ala Keynes dan menamakan  pendekatannya  sebagai  cumulative  causation  models.  Teori  ini dipelopori  oleh  Myrdal  pada  tahun  1957  dan  kemudian  diformulasikan  lebih lanjut  oleh  Kaldor  pada  tahun  1970.  Penganut  teori    cumulative  causation berpendapat  bahwa  peningkatan  pemerataan  pembangunan  antar  daerah  tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum  neo  classic.  Bagaimanapun  pemerintah  perlu  melakukan  campur  tangan secara aktif dalam bentuk program pembangunan wilayah, terutama untuk daerah yang  tergolong  masih  terbelakang.  Kelompok  keempat  lazim  dinamakan  sebagai core periphery models yang mula-mula diajukan oleh Friedman pada tahun 1966. Kelompok core  periphery  models menekankan  analisisnya  padahubungan  yang erat  dan  saling  mempengaruhi  antar  pembangunan  kota  ( core )  dan  desa ( periphery ). Menurut teori ini gerak pembangunan  perkotaan akan lebih  banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa di sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan juga sangat ditentukan oleh arah pembangunan daerah perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar daerah sangat ditonjolkan.

## B. Struktur Ekonomi Dan Pergeseran Sektoral
Secara teoritis, struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai sisi. Dumairy (1996) membagi struktur ekonomi berdasarkan empat macam sudut tinjauan.  Pertama,  berdasarkan  tinjauan  makro  sektoral,  yang  membagi perekonomian  menjadi  struktur  agraris  ( agriculture ),  industri  ( industrial )  atau niaga  ( commerce ),  tergantung  pada  sektoryang  menjadi  tulang  punggung perekonomian  suatu  wilayah.  Kedua,  berdasarkan  tinjauan  keruangan  (spasial), yang  membagi  perekonomian  menjadi  struktur  pedesaan  (tradisional)  atau perkotaan  (modern).  Ketiga,  berdasarkan  tinjauan  penyelenggaraan,  yang menjadikan  perekonomian  berstruktur  etatis,  egaliter  atau  borjuis.  Predikat  ini
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
82 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
tergantung  pada  siapa  atau  kalangan  mana  yang  menjadi  pemeran  utama  dalam kegiatan  perekonomian  suatu  wilayah.  Keempat,  struktur  ekonomi  dapat  dilihat berdasarkan  tinjauan  birokrasi  pengambilan  keputusan,  yaitu  struktur  ekonomi yang  sentralistik  atau  desentralistik.  Dalam  kaitannya  dengan  struktur ekonomisuatu  wilayah,  Todaro  (2000)  mengatakan  bahwa  proses  pertumbuhan ekonomi  mempunyai  kaitan  erat  dengan  perubahan  struktural  dan  sektoral. Beberapa  perubahan  komponen  utama  struktural  ini  mencakup  pergeseran secaraperlahan-lahan  aktifitas  pertanian  ke  sektor  nonpertanian  dan  dari  sektor industri  ke  sektor  jasa.  Suatu  wilayah  yang  sedang  berkembang  proses pertumbuhan    ekonominya  akan  tercermin  dari  penggeseran  sektor  ekonominya. Yaitu  tercermin  dari  pergeseran  sektor  ekonomi  tradisional  dimana  sektor pertanian  akan  mengalami  penurunan  di  satu  sisi  dan  peningkatan  peran  sektor nonpertanian  di  sisi  lainnya.  Terkait  dengan  proses  pembangunan  daerah,  maka struktur  ekonomi  memiliki  peran  penting  dalam  konsep  pendekatan  model pembangunan  daerah.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  Aziz  (1994),  pendekatan sektoral  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah  selalu  dimulai  dengan pertanyaan  yang  menyangkut  sektor  ekonomi  apa  yang  perlu  dikembangkan, kemudian  dilanjutkan  dengan  pertanyaan  di  mana  aktivitas  sektor  tersebut  akan dijalankan  dan  kebijakan  (strategi  dan  langkah-langkah)  apa  yang  perlu  diambil dalam mencapai tujuan pembangunan.

## C. Teori Basis Ekonomi Dan Sektor Ekonomi Potensial
Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian  daerah  adalah  teori  basis  ekspor  (atau  teori  basis  ekonomi). Menurut  Arsyad  (1999),  teori  ini  menyatakan  bahwa  faktor  penentu  utama pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  berhubungan  langsung  dengan  permintaan barang  dan  jasa  dari  luar  daerah.  Pertumbuhan  industri  yang  menggunakan sumber  daya  lokal,  termasuk  tenaga  kerja  dan  bahan  baku  untuk  diekspor  akan menghasilkan  kekayaan  daerah  dan  menciptakan  peluang  kerja  ( job  creation ).
Daerah  mempunyai  kesempatan  untuk  mengembangkan  sumber  daya  yang dimiliki  dengan  memanfaatkan  tenaga  kerja  yang  ada  termasuk  dari  luar  daerah dalam upaya meningkatkan peluang ekspor. Lebih lanjut dalam analisisnya, teori basis  ekonomi  biasanya  menggunakan  data  PDRB  untuk  mengidentifikasi  dan menentukan  sektor  potensial.  Apabila  sektor  potensial  tersebut  dikembangkan dengan  baik  akan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah,  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah secara optimal.  Mengacu pada teori ekonomi basis tersebut maka Arsyad (2008) menjelaskan  bahwa  teknik Location  Quotient (LQ)  dapat  membagi  kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu:
1. kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar  daerah  yang  bersangkutan.  Sektor  ekonomi  seperti  ini  dinamakan  sektor ekonomi potensial (basis);
2. kegiatan sektor ekonomi yang hanya dapat melayani pasar di daerah itu sendiri dinamakan sektor ekonomi tidak potensial (non basis) atau local industry .
Menurut Syafrizal (2002), dalam kerangkateori basis ekspor ini, diketahui bahwa  peningkatan  ekspor  terjadi  apabila  suatu  daerah  memiliki  keuntungan
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
83 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
kompetitif  ( competitive  advantage )  yang  cukup  besar  pada  beberapa  sektor ekonomi.  Dijelaskan  pula  bahwa  dengan  teori  basis  ekspor  ini,  bahwa  untuk melihat  besarnya  keuntungan  kompetitif  perekonomian  suatu  daerah  dapat dilakukan dengan penaksiran multiplierekspor dan analisis shift share.

## D. Keunggulan Komparatif Dan Keunggulan Kompetitif  Wilayah
Pada  era  otonomi  daerah  seperti  sekarang  ini,  setiap  daerah  memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Untuk  menentukan  arah  dan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  di  suatu  daerah sangat diperlukan informasi mengenai potensi ekonomi wilayah. Potensi ekonomi wilayah  dapat  diketahui  dengan  mengidentifikasi  keunggulan  dan  kelemahan berbagai  sektor  maupun  subsektor  ekonomi  di  wilayah  tersebut.  Sektor  ekonomi yang  memiliki  keunggulan,  memiliki  prospek  yang  lebih  baik  untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang.  Keunggulan  perekonomian  wilayah  tersebut  secara  garis  besar terdiri atas keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif (daya saing). Istilah keunggulan  komparatif  ( comparative  advantage )  mula-mula  dikemukakan  oleh Ricardo  (1917)  terkait  dengan  bahasan  perdagangan  antar  dua  wilayah.  Ricardo membuktikan  bahwa  bila  dua  wilayah  yang  saling  berdagang  masing-masing mengkonsentrasikan  diri  untuk  mengekspor  barang  yang  memiliki  keunggulan komparatif,  maka  kedua  wilayah  tersebut  akan  mendapatkan  keuntungan.  Ide tersebut  bukan  saja  bermanfaat  dalam  perdagangan  internasional  tetapi  juga sangat  penting  diperhatikan  dalam  ekonomi  regional.  Pengetahuan  terhadap keunggulan  komparatif  suatu  daerah  dapat  digunakan  untuk  mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sector yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor tersebut dapat disegerakan tanpa  menunggu  tekanan  mekanisme  pasar  yang  sering  berjalan  terlambat (Tarigan,  2003).  Pada  era  perdagangan  bebas  seperti  sekarang  ini,  keunggulan kompetitif  mendapat  perhatian  lebih  besar  daripada  keunggulan  komparatif. Keunggulan  kompetitif  menunjukkan  kemampuan  daerah  untuk  memasarkan produknya  ke  luar  daerah.  Dalam  analisis  ekonomi  regional,  keunggulan kompetitif  dimaknai  sebagai  kemampuan  daya  saing  kegiatan  ekonomi  suatu daerah  terhadap  kegiatan  ekonomi  yang  sama  di  daerah  lainnya.  Keunggulan kompetitif  merupakan  cermin  dari  keunggulan  pertumbuhan  ekonomi  suatu wilayah  terhadap  wilayah  lainnya  yang  dijadikan  benchmarkdalam  suatu  kurun waktu.  Dalam  kaitannya  dengan  keunggulan  kompetitif,  maka  keunggulan komparatif  suatu  kegiatan  ekonomi  dapat  dijadikan  suatu  pertanda  awal  bahwa kegiatan  ekonomi  tersebut  punya  prospek  untuk  juga  memiliki  keunggulan kompetitif.  Jika  suatu  sektor  memiliki  keunggulan  komparatif  karena  besarnya potensi  sektor  tersebut  maka  kebijakan  yang  diprioritaskanbagi  pengembangan kegiatan  ekonomi  tersebut  dapat  berimplikasi  kepada  terciptanya  keunggulan kompetitif.  Kegiatan  ekonomi  yang  memiliki  keunggulan  komparatif  sekaligus keunggulan kompetitif akan sangat menguntungkan perekonomian suatu wilayah. Terkait  dengan  keunggulan  komparatif  dan  keunggulan  kompetitif,  maka berdasarkan kegiatan ekonominya suatu  wilayah dapat  saja memiliki kedua jenis
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
84 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
keunggulan  tersebut  secara  bersama-sama.  Hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  satu atau gabungan beberapa factor berikut ini (Tarigan, 2003);
1. Memiliki potensi sumber daya alam.
2. Penguasaan  masyarakat  terhadap  teknologi  mutakhir  dan  keterampilan- keterampilan khusus lainnya.
3. Aksesibilitas wilayah yang baik.
4. Memiliki marketyang baik atau dekat dengan market.
5. Wilayah  yang  memiliki  sentra-sentra  produksi  tertentu  atau  terdapatnya aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi.
6. Ketersediaan buruh (tenaga kerja) yang cukup dan memiliki keterampilan baik dengan upah yang relatif rendah.
7. Mentalitas masyarakat  yang baik untuk pembangunan: jujur, terbuka, bekerja keras, dapat diajak bekerja sama dan disiplin.
8. Kebijaksanaan  pemerintah  yang  mendukung  pada  terciptanya  keunggulan suatu kegiatan ekonomi wilayah.

## E. Spesialisasi Perekonomian
Perekonomian  suatu  wilayah  dikatakan  terspesialisasi  jika  suatu  wilayah memprioritaskan  pengembangan  suatu  sektor  ekonomi  melalui  kebijakan  yang mendukung  kemajuan  sektor  tersebut  (Muzamil,  2001).  Pengembangan  sektor prioritas tersebut dapat dilakukan melalui investasi dan peningkatan sumber daya manusia  pada  sektor  tersebut.  Spesialisasi  dalam  perekonomian  merupakan  hal penting  dalam  rangka  memacu  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah.  Dikatakan, jika  suatu  wilayah  memiliki  spesialisasi  pada  sektor  tertentu  maka  wilayah tersebut  akan  memiliki  keunggulan  kompetitif  dari  spesialisasi  sektor  tersebut (Soepono, 1993).
Beberapa ahli ekonomi mulai memperhitungkan efek spesialisasi terhadap perekonomian  suatu  wilayah.  Menurut  Kuncoro  (2002),  salah  satu  upaya  yang dapat  ditempuh  untuk  meningkatkan  keterkaitan  antar  wilayah  adalah  melalui proses  pertukaran  komoditas  antar  daerah.  Hal  ini  dapat  ditempuh  melalui penciptaan spesialisasi antar daerah.
Berbagai  macam  alat  analisis  telah  dikembangkan  untuk  melihat  tingkat spesialisasi  regional.  Marquillas  dalam  Soepono  (1993)  memodifikasi  analisis shift  shareklasik  dengan  memasukkan  efek  alokasi  untuk  melihat  spesialisasi suatu  sektor  dalam  suatu  wilayah.  Selanjutnya  Kim  dalam  Kuncoro  (2002) mengembangkan indeks  krugman untuk  melihat  spesialisasi  regional di  Amerika Serikat.

## F. Pola Dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Gambaran  pola  dan  struktur  pertumbuhan  ekonomi  daerah  merupakan analisis  yang  cukup  penting  untuk  melihatkondisi  perekonomian  suatu  daerah. Dengan melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dapat tergambar potensi relatif  perekonomian  suatu  daerah  baik  secara  agregat  maupun  sektoral  terhadap daerah lain di sekitarnya. Untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah,  para  ahli  ekonomi  biasanya  menggunakan  analisis Klassen  Typology .
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
85 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
Syafrizal  (1997)  mengemukakan  bahwa  analisis  ini  digunakan  untuk  membagi serta membedakan suatu daerah menjadi empat klasifikasi yaitu:
1. Daerah maju dan tumbuh cepat ( rapid growth region ) apabila kabupaten/kota memiliki  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  pendapatan  per  kapita  lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Provinsi;
2. Daerah  maju  tapi  tertekan  ( retarded  region )  apabila  laju  pertumbuhan ekonomi  kabupaten/kota  lebih  kecil  dari  pada  laju  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  akan  tetapi  pendapatan  per  kapita  kabupaten/kota  lebih  besar  dari pendapatan per kapita Provinsi;
3. Daerah  berkembang  cepat  ( growing  region )  yaitu  daerah  yang  berkembang dengan  cepat  apabila  laju  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  lebih  besar dibandingkan  dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  akan  tetapi pendapatan per kapita kabupaten/kota lebih rendah dari pendapatan per kapita Provinsi;
4. Daerah  relatif  tertinggal  ( relatively  backward  region )  apabila  kabupaten/kota memiliki  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  per  kapita  lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Provinsi.
Untuk  melihat  pola  dan  struktur  pertumbuhan  ekonomi  sektoral  dapat  dilakukan melalui  pendekatan  analisis  tipologi  Klassen  seperti  yang  dilakukan  oleh Apriliyanto  (2003),  dengan  membedakan  suatu  sektor  ekonomi  menjadi  empat klasifikasi yaitu;
1. Sektor  potensial  dan  tumbuh  cepat  apabila  suatu  sektor  memiliki  laju pertumbuhan  dan  kontribusi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada tingkat Provinsi;
2. Sektor  maju  tapi  tertekan  apabila  laju  pertumbuhan  suatu  sektor  lebih  kecil dari pada laju pertumbuhan sektor yang sama pada tingkat Provinsi akan tetapi kontribusinya di wilayah tersebut lebih besar dari kontribusi sektor yang sama pada tingkat Provinsi;
3. Sektor berkembang cepat yaitu sektor yang berkembang dengan cepat apabila laju pertumbuhan sektor kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor pada tingkat Provinsi akan tetapi strukturnya pada tingkat kabupaten/kota  lebih  rendah  dari  struktur  sektor  yang  sama  pada  tingkat Provinsi;
4. Sektor  relatif  tertinggal  apabila  kabupaten/kota  memiliki  sektor  yang  tingkat pertumbuhan  dan  kontribusinya  lebih  rendah  dari  tingkat  pertumbuhan  dan kontribusi sektor yang sama pada tingkat Provinsi.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  analisis  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis Location  Quatient (LQ).  Analisis Location  Quotient digunakan  untuk menunjukkan  besar  kecilnya  peranan  sektor  perekonomian  suatu  region  dengan membandingkan  sektor  yang  sama  pada  wilayah  yang  lebih  besar.  Metode  ini digunakan  untuk  mengidentifikasi  sektor  ekonomi  potensial  yang  menjadi unggulan  yang dapat  dikembangkan pada suatu  wilayah dan dipergunakan untuk
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
86 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
mengidentifikasi  keunggulan  komparatif  ( comparative  advantage )  suatu  wilayah (Thoha dan Soekarni, 2000).
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  mengacu  pada  formulasi  yang dikemukakan oleh Arsyad (1999).

## 𝐿𝑄 = Yi, k / Yi, p

## Yk / Yp
Keterangan; Yi,k : Nilai tambah PDRB sektor i di Kota Bima Yk   : Total PDRB di Kota Bima Yi,p : Nilai tambah PDRB sektor i di Provinsi Nusa Tenggara Barat Yp   : Total PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dari hasil analisis Location Quotient (LQ) maka didapat kesimpulan:
1. Jika  nilai  LQ  >  1,  berarti  sektor  tersebut  merupakan  sektor  potensial,  yang menunjukkan suatu sektor yang mampu melayani pasar baik di dalam maupun di luar Kota Bima;
2. Jika  nilai  LQ  <  1,  berarti  sektor  tersebut  bukan  merupakan  sektor  potensial, yang  menunjukkan  suatu  sektor  yang  belum  mampu  melayani  pasar  di  Kota Bima;
3. Jika  nilai  LQ  =  1,  berarti  suatu  sektor  hanya  mampu  melayani  pasar  di  Kota Bima  saja  atau  belum  dapat  memasarkan  hasil  sektor  tersebut  ke  luar  daerah lain.
Berikut  data  hasil  analisis  LQ  dengan  menggunakan  data  PDRB  Kota Bima pada tahun 2010 sampai tahun 2013, ditampilkan pada tabelberikut ini :
Tabel 3 : Hasil Analisis Location Quotient (LQ)
No Lapangan Usaha Analisa LQ Kategori 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata 1 Pertanian 0.912 0.058 0.841 0.843 0.663 - non basis 2 Pertambangan dan Penggalian 0.004 0.000 0.005 0.005 0.004 - non basis 3 Industri Pengolahan 0.812 0.002 0.767 0.718 0.574 - non basis 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 2.912 0.000 2.526 2.370 1.952 + Basis 5 Bangunan 1.051 0.004 1.021 0.996 0.768 - non basis 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.349 0.024 1.297 1.271 0.985 - non basis 7 Pengangkutan dan Komunikasi 2.320 0.012 2.265 2.246 1.711 + Basis 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1.150 0.002 1.102 1.072 0.832 - non basis 9 Jasa-Jasa 2.726 0.027 2.605 2.643 2.000 + Basis
Berdasarkan  tabel  hasil  analisa  data  dengan  metode Location  Quotient (LQ)  maka,  pada  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015,  dari  sembilan  sektor yang  menjadi  sektor  ekonomi  potensial  yang  dimiliki  Kota  Bima  adalah  pada
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
87 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
sektorJasa-jasa  dengan persentase konstribusi  adalah 21% dengan rata-rata tahun 2010 sampai 2013 adalah 2,00. setelah itu disusul dengan sektorlistrik, gas dan air bersih  dengan  persentase  21%  dengan  rata-rata  1,952  dan  sektor  pengangkutan dan  komunikasi  sebesar  18%  dengan  rata-rata  1,711.  Sedangkan  pada  sektor pertanian,  sektor  pertambangan/penggalian,  sektor  industri  pengolahan,  sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektorkeuangan, persewaan dan  jasa  perusahaan  tidak  memberikan  konstribusi  untuk  menempati  sektor unggulan di Kota Bima.
Tahun  2012  sektor  pertanian  menjadi  sektor  yang  mendekati  sektor unggulan  daerah  hasil  analisis  LQ  diperoleh  0,912  mendekati  sektor  unggulan, namun produk pertanian daerah Kota Bima pada tahun ini hanya mampu melayani pasar  di  Kota  Bima  saja  atau  belum  dapat  memasarkan  hasil  sektor  tersebut  ke luar  daerah,  keadaan  ini  sama  halnya  dengan  sektor  industri  dan  pengolahan. Sedangkan  pada  sektor  pertambangan  dan  penggalian  bukan  merupakan  sektor potensial,  yang menunjukkan suatu sektor belum mampu melayani pasar di Kota Bima,  hal  ini  disebabkan  daerah  Kota  Bima  belum  memiliki  asset  pada  sektor ini.Berbeda  dengan  perolehan  rata-rata  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015, sektor  Bangunan,  sektor  Perdagangan,  hotel  dan  restoran,  dan  sektor  keuangan mampu  menjadi  sektor  potensial  daerah  kota  bima  pada  tahun  2012.  Hasilnya terlihat pada grafik berikut ini :
Sedangkan pada tahun 2013 Kota Bima mengalami penurunan pada semua sektor,  sehingga  menyebabkan  semua  sektor  tidak  menunjukkan  adanya konstribusi signifikan terhadap sektor unggulan dalam perekonomian Kota Bima, kondisi  melemahnya  perekonomian  tahun  2013  ini  mempunyai  relasi  yang  kuat dengan  perubahan  iklim  ekonomi  nasional  dan  adanya  perubahan  iklim  dunia (global warning) sehingga memberi perubahan drastis pada sektor pertanian yang berimbas pada terpuruknya  sektor lainnya. Pada aspek lain pengaruh kuat sistem
0 1 1 2 2 3 3 4 2012
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
88 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
perpolitikan  daerah  dan  iklim  politik  nasional  tidak  sehat  menjadi  salah  faktor yang  tidak  bisa  dihindari  sehingga  keadaan  ekonomi  nasional  pada  tahun  2013 menurun  secara  keseluruhan  termasuk  didaerah  Kota  Bima.  Untuk  lebih  jelas terlihat pada grafik berikut :
Tahun  2014  sektor  pertanian  dan  sektor  industri  pengolahan  hampir mendekati  angka  1  yaitu  masing-masing  0,841  dan  0,767    kedua  sektor  tersebut hanya  mampu  melayani  pasar  di  Kota  Bima  saja  atau  belum  dapat  memasarkan hasil  sektor  tersebut  ke  luar  daerah  lain.  Sedangkan  sektor  pertambangan  dan penggalian  hampir  tidak  ada  perubahan  yaitu  sebesar  0,005.  Sektor  jasa-jasa mendominasi dengan angka tertinggi sebesar 2,643 disusul oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 2,370, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,265. Ketiga  sektor  tersebut  menjadi  sektor  andalan  Kota  Bima.  Sementara  itu  sektor perdagangan,  hotel  dan  restoran,  sektor  keuangan,  persewaan,  dan  sektor bangunan masih merupakan sektor basis Kota Bima artinya ketiga sektor tersebut merupakan  sektor  potensial,  yang  menunjukkan  suatu  sektor  yang  mampu melayani  pasar  baik  di  dalam  maupun  di  luar  Kota  Bima.  Hal  ini  terlihat  pada grafik berikut :
0 0 0 0 0 0 0 0 2013
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
89 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
Tahun  2015,  sektor  jasa-jasa  masih  mendominasi  dengan  peringkat tertinggi  sebesar  2,643  mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  sebesar 0,038 disusul oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 2,370 kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,246. Ketiga sektor tersebut hamper setiap tahun mendominasi sektor-sektor yang lain kecuali tahun 2013 disebabkan karena di  Kota  Bima banyak perusahaan penyedia jasa-jasa  atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa-jasa khususnya jasa pengangkutan orang dan barang disebabkan oleh budaya orang Kota Bima yang suka keluar daerah dalam rangka studi/kuliah,  berdagang  dan  mengambil  barang  di  luar  Kota  Bima.  Faktor  lain adalah  kondisi  iklim  dan  geografis  Kota  Bima  yang  beriklim  panas  dan  terik sehingga  kebutuhan  akan  listrik,  gas  dan  air  bersih  sangat  tinggi.  Sedangkan sektor perdagangan, hotel  dan restoran dan sektor  keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tetap menjadi sektor basis dengan angka sebesar 1,271 dan 1,072 atau kedua sektor tersebut merupakan sektor potensial, yang menunjukkan suatu sektor yang mampu melayani pasar baik di dalam maupun di luar Kota Bima. Sementara itu  sektor  bangunan  turun  dari  tahun  2006  dan  tidak  menjadi  sektor  basis  lagi yaitu  sebesar  0,996  artinya  sektor  tersebut  bukan  merupakan  sektor  potensial, yang menunjukkan suatu sektor yang belum mampu melayani pasar di Kota Bima. Keadaan tahun 2015 di Kota Bima terlihat pada grafik berikut ini :
0 1 1 2 2 3 3 2014
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
90 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
Sedangkan  untuk  rata-rata  mulai  tahun  2012-2015  dari  hasil  analisis  LQ terlihat pada grafik berikut ini :

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  Location  Quotient (LQ) di atasmaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a) Sektor jasa-jasa menempati peringkat tertinggi dengan rata-rata sebesar 2,000 dan  masih  menjadi  sektor  basis  atau  sektor  tersebut  merupakan  sektor potensial, yang menunjukkan suatu sektor yang mampu melayani pasar baik di dalam  maupun  di  luar  Kota  Bima  disebabkan  karena  di  Kota  Bima  banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa-jasa dan pelayanan.
b) Sektor  listrik,  gas  dan  air  bersih  serta  sektor  pengangkutan  dan  komunikasi masing-masing  rata-rata  sebesar  1,952  dan  1,711  tetap  menjadi  sektor  basis
0 1 1 2 2 3 3 2015
0 1 1 2 2 3 2012-2015
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
91 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
artinya kedua sektor tersebut merupakan sektor potensial,  yang menunjukkan suatu sektor yang mampu melayani pasar baik di dalam maupun di luar Kota Bima. Hal ini disebabkan karena kondisi iklim dan geografis Kota Bima yang beriklim  tropis  (panas  dan  terik)  sehingga  kebutuhan  akan  sektor  listrik,  gas dan  air  bersih  sangat  tinggi.  Penyebab  yang  lain  adalah  budaya  masyarakat Kota  Bima  yang  suka  ke  luar  daerah  baik  dalam  rangka  studi/kuliah, berdagang dan gemar mengambil barang secara langsung di luar Kota Bima.
c) Sementara  itu  sektor-sektor  yg  lain  masing-masing  dengan  rata-rata  yaitu  : sektor perdagangan (0,985), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,832),  sektor  bangunan  (0,768),  sektor  pertanian  (0,663),  sektor  industri pengolahan  (0,574)  serta  sektor  pertambangan  dan  penggalian  (0,004)  bukan merupakan sektor basis artinya sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor potensial, yang menunjukkan suatu sektor yang belum mampu melayani pasar di Kota Bima. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan ekonomi potensial (basis) Kota  Bima  mulai  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2015  terlihat  dalam diagram analisis LQ berikut ini :

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Rahardo.  2008.  Pengembangan  Wilayah  Konsep  dan  Teori,  Graha Ilmu, Jakarta
Arsyad,  Lincolyn.  1999.  Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta
Aziz,  Iwan  Jaya.  1994.  Ilmu  Ekonomi  Regional  dan  Beberapa  Aplikasinya  Di
Indonesia, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta
Pertanian 7% Pertambanga n dan
Penggalian 0% Industri
Pengolahan 6%
Listrik, Gas dan Air Bersih 21% Bangunan 8% Perdagangan, Hotel dan Restoran 10% Pengangkutan dan Komunikasi 18% Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9% Jasa-Jasa
21%
Diagram Analisis LQ PDRB Kota BIMA Tahun 2012 - 2015
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
92 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
Badan  Pusat  Statistik.  2003.  Pedoman  Penghitungan  PDRB  Kabupaten/Kota: Pengertian Dasar (Buku 1).BPS, Jakarta
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  NTB.  2008.  Produk  Domestik  Regional  Bruto Provinsi NTB Tahun 2007(Draft Publikasi). BPS, NTB
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  OKU  Timur.  2008.  Produk  Domestik  Regional Bruto Kota Bima 2007. BPS, Kota Bima
__________________  2007.  Kota  Bima  dalam  Angka  Tahun  2007  (Draft Publikasi). BPS, Kota Bima
Bratakusumah,  Deddy  dan  Riyadi.  2003.  Perencanaan  Pembangunan  Daerah. Gramedia Press, Jakarta
Budiharsono,  Sugeng.  1995.  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  PAU-EK-UI, Jakarta
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta Jaya,  Wihana  Kirana.  1993.  Pengantar  Ekonomi  Industri:  Pendekatan  Struktur,
Perilaku dan Kinerja Pasar. BPFE, Yogyakarta
Jhingan,  ML.  2000.  Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan.  Rajawali  Press, Jakarta
Kuncoro,  Mudrajad  dan  Hairul  Aswandi.  2002.  Evaluasi  Penetapan  Kawasan Andalan: Studi Empiris DiKalimantan Selatan 1993-1999, Jurnal Ekonomi dan  Bisnis  Indonesia,Vol  17,  Nomor  1,  Tahun  2002  :  27-45,  BPFE, Yogyakarta
Mangiri,  Komet.  2000.  Perencanaan  Terpadu  Pembangunan  Ekonomi  Daerah, Edisi Kedua, BPS, Jakarta
Marwah,  Taufik  dan  Syirod  Saleh.  2002.  Potensi  Relatif  Sektor-Sektor  Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan. Kajian Ekonomi, Vol 1, Nomor 1, Tahun 2002: 1-13, Universitas Sriwijaya, Palembang
Muzamil.  2001.  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Musi  Rawas.  Tesis (Unpublished), Universitas Sriwijaya, Palembang
Nugraha,  Yudhistira  Arya.  2003.  Analisis  Sektor  Ekonomi  Potensial  Kota Prabumulih, Tesis (Unpublished).Universitas Sriwijaya, Palembang
Republik  Indonesia  .1999.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  No. IV/MPR/1999  Tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  Tahun  1999- 2004. Pustaka Setia, Bandung
Saimima,  Habiba.  2003.  Analisis  Sektor  Ekonomi  Potensial  Dalam  Perencanaan Pembangunan Di Kota Ambon (Perbandingan Dengan Kabupaten Lain Di Propinsi  Maluku),  Tesis  (Unpublished).Universitas  Gajah  Mada, Yogyakarta
Sinar  Grafika.  2001.  Propenas  2000-2004,  UU  No.25  Th.2000  Tentang  Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Sinar Grafika, Jakarta.
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Baduose Media, Padang Tarigan, Robinson. 2003. Ekonomi Regional. Bumi Aksara, Jakarta
Tarwiyanto,  Junaidi.  1998.    Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan, Tesis (Unpublished). Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Todaro,  M.P.  2000.  Economic  Development.  Seventh  Edition,  New  York University, Longman, London and New York
“Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" STKIP Bima Vol. 2, No. 1 Januari 2019 e-ISSN: 2614-6002
93 | Program Studi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
Yusuf, Maulana. 1999. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung. Jurnal  Ekonomi dan Keuangan  Indonesia, Vol XLVII, Nomor 2, Tahun 1999 : 219-233