## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 11 Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
URGENSI KEBERADAAN MOTIF DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Puja Anzhalna 1*
1* Puja Anzhalna; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, J l. Lengkong Besar No.68 Kota Bandung, Indonesia, email : 191000102@mail.unpas.ac.id

## INFO ARTIKEL

## Abstract
Riwayat Artikel Diterima: 4 Agustus 2023 Direvisi: - Diterima: 4 Agustus 2023 Diterbitkan: September 2023 This research is entitled The Urgency of Motive Existence in the Crime  of  Premeditated  Murder  Based  on  the  Perspective  of Criminal  Law.  This  study  aims  to  find  out  how  urgent  the motive  is  in  the  crime  of  premeditated  murder  from  the perspective of criminal law. The method used in this study is normative juridical research with a contextual approach and a review of laws and regulations. The results of the study state that  the  urgency  of  having  a  motive  in  the  crime  of premeditated murder is not important to prove in court. In the construction  of  Article  340  of  the  Criminal  Code,  there  is  no element of motive in the construction of the offense. The motive element  in  the  construction  of  the  offense  is  usually characterized  by  the  sentence  "With  intent"  or  the  reason "because".  The  existence  of  the  word  "premeditated"  in  the crime of premeditated murder is an intentional pattern, which in the context of the classical theory of dolus is known as dolus premeditatus. In the judicial process, motive is indeed part of determining the severity of the sentence that is acquitted, but it is  causal  in  nature.  Apart  from  that,  his  motive  was  only  to convince the Panel of Judges that he had indeed committed a crime .
Keywords: Crime of Premeditated Murder; Motive; Urgency
DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2
Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.  All  writings  published  in  this  journal  are  personal views  of  the  authors  and  do  not  represent  the  views  of  this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terutama dalam bidang informasi  memiliki  pengaruh  terhadap  pesatnya  penyebaran  setiap  kabar  dan  berita  dari berbagai  daerah  yang  ada  di  Indonesia  untuk  mudah  diketahui  dan  diakses  oleh  setiap individu.  Salah  satu  berita  tersebut  mengenai  berita  tentang  tindak  pidana.  Utrecht menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang terdiri dari seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan di dalam KUHP tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat diancam sanksi. Adanya  ancaman  pidana  terhadap  orang  yang  melanggar  aturan  mengenai  larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana. Adapun salah satu berita mengenai tindak pidana yang  sering  terdengar  saat  ini  dan  menjadi  perbincangan  hangat  oleh  masyarakat  adalah mengenai  tindak  pidana  kejahatan  terhadap  nyawa  yakni  tindak  pidana  pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo Cs.
Tindak  pidana  pembunuhan  sendiri  merupakan  kesengajaan  menghilangkan  nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain maka pelaku harus melakukan sesuatu atau  suatu  rangkaian  tindakan  yang  berakibat  dengan  meninggalnya  orang  lain  dengan catatan opzet dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut 1 . Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang telah  diatur  dalam  Pasal  340  KUHP  yang  rumusannya  di  dalam  bahasa  Belanda  berbunyi sebagai berikut :
"Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met de doodstraft of levenslange gevangenisstraft of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren."
Artinya :
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain,  karena  bersalah  telah  melakukan  suatu  pembunuhan  dengan  direncanakan  lebih  dulu, dipidana  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  dengan  pidana  penjara selama- lamanya dua puluh tahun.”
1 P.A.F Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 1.
Adapun perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sendiri yakni terdapat pada pelaksanaan pembunuhan. Pembunuhan biasa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dilakukan dengan seketika pada saat niat timbul sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya memiliki jeda setelah timbulnya niat untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan. Dalam tindak pidana pembunuhan pelaku tidak hanya membunuh  korbannya  begitu  saja  tetapi  pelaku  sebelumnya  sudah  memiliki  “motif” tersendiri untuk membunuh korbannya, karena seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku yang mendasari seseorang untuk melakukan hal itu adalah suatu “motif”. Tidak terkecuali  tindak  pidana,  seseorang  akan  melakukan  tindak  pidana  atas  dasar  yang mengawalinya.
Motif  sendiri  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dapat  diartikan  sebagai alasan  (sebab)  seseorang  melakukan  sesuatu.  Sedangkan  pengertian  motif  dalam  Law Dictionary, memiliki pengertian berupa:
“Motive, Cause or reason that moves the will and introduces action. An idea, belief or emotion that impels or incites one to act in accordance with his states of mind or emotion”.
Artinya :
“Motif, penyebab atau alasan yang menggerakan dan melakukan tindakan. Sebuah ide, kepercayaan  atau  emosi  yang  mendorong  atau  menghasut  pikiran  seseorang  untuk bertindak sesuai keadaan atau emosi”.
Dari pengertian yang terdapat dalam Black’s Law Dictionary , maka dapat disimpulkan bahwa  motif  merupakan  istilah  yang  dipergunakan  untuk  menjelaskan  mengapa  (alasan) seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, motif  memiliki kaitannya dengan dorongan yang terdapat pada sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Maka ketika  seseorang  melakukan  kejahatan  hal  yang  pertama  harus  dilihat  dan  diperhatikan adalah  niat  dan  motif  dari  kejahatan  tersebut.  Dengan  diketahuinya  niat  maka  dapat ditentukan apakah pelaku melakukan kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja sedangkan motif dapat menjawab alasan kenapa pelaku melakukan kejahatan tersebut. Motif juga bisa dijadikan salah satu instrumen untuk membuktikan bagaimana kejahatan telah terjadi.
Namun dalam tindak pidana pembunuhan berencana, urgensi keberadaan motif masih menjadi pro dan kontra dikalangan para ahli hukum pidana apakah harus dibuktikan atau tidak dibuktikan dalam persidangan. Seperti ahli hukum pidana Mudzakir dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berpendapat bahwa keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus dibuktikan agar mengetahui hal yang melatarbelakangi suatu
tindak kejahatan. Menurut beliau juga, dengan dibuktikannya keberadaan motif dalam tindak pidana  pembunuhan  berencana  maka  dapat  diketahui  lebih  dalam  setelah  pelaku  selesai melakukan pembunuhan. Berbeda dengan pendapat ahli hukum pidana Mudzakir, Eddy O.S Hiariej  seorang  Guru  Besar  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada berpendapat  bahwa  keberadaan  motif  tidak  perlu  dibuktikan  dalam  tindak  pidana pembunuhan berencana. Menurutnya, dengan adanya kata terencana bukan berarti harus ada motif,  sehingga  harus  dibuktikan  tetapi  kata  terencana  menandakan  bahwa  pelaku memutuskan  dengan  kehendak  tenang,  ada  jangka  waktu  yang  cukup  antara  pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak itu dilakukan.
Adanya perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana di Indonesia mengenai keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana apakah harus dibuktikan atau tidak dalam persidangan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Urgensi  Keberadaan  Motif  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Berdasarkan Perspektif  Hukum  Pidana”. Dengan  melihat  secara  objektif,  penulis  berharap  bisa mendapatkan  gambaran  jelas  bagaimana  urgensi  keberadaan  motif  dalam  tindak  pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan konseptual dan penelahaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian data yang diperoleh dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang digunakan  bersumber  dari  buku,  penelitian  terdahulu,  artikel  ilmiah,  serta  peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder yang digunakan bersumber dari doktrin- doktrin  dan  konsep  hukum  yang  berkaitan  dengan  kajian  keberadaan  motif  dalam  tindak pidana pembunuhan berencana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Tindak  pidana  pembunuhan  dengan  rencana  lebih  dulu  atau  disingkat  dengan pembunuhan  berencana  yang  oleh  pembentuk  Undang-Undang  telah  disebut  dengan  kata moord merupakan  suatu  kejahatan  yang  merampas  nyawa  orang  lain  dengan  dilakukan perencanaan  terlebih  dahulu  mengenai  metode  dan  waktu  dengan  tujuan  memastikan pembunuhan  yang  dilakukan  berhasil  atau  guna  untuk  menghindari  penangkapan.  Dari
rumusan ketentuan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah dijelaskan pada pendahuluan  dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut 2 :
a. Unsur subjektif  :  1. opzettelijk atau dengan sengaja
2. voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu
b. Unsur objektif :  1. beroven atau menghilangkan
2. leven atau nyawa
3. een ander atau orang lain
Tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP sebenarnya dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338 KUHP, yang kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Dengan adanya kata “dengan rencana terlebih  dahulu”  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  seringkali  diartikan  bahwa tindakan itu memiliki suatu rencana, dan rencana tersebut disusun berdasarkan motif atau alasan  yang  mendasarinya.  Padahal  terkait  unsu r  “dengan  rencana  terlebih  dahulu”  atau voorbedachte raad , undang-undang tidak memberikan penjelasannya sehingga memunculkan berbagai pandangan untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata “direncanakan lebih dulu”.
Menurut Prof. Simons berpendapat terkait voorbedachte raad, beliau berpendapat bahwa: “orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan oleh dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannnya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera  melaksanakan  apa  yang  ia  maksud  untuk  dilakukan,  kiranya  sulit  untuk  berbicara  tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”
Sedangkan  Van  Bemmelen  berpendapat  bahwa  unsur voorbedachte  raad pada  tindak pidana  pembunuhan  berencana,  sebenarnya  merupakan  suatu  keadaan  yang  menentukan dapat dipidananya pelaku dan bukan merupakan keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Terkait hal ini, Van Bemmelen mengatakan:
“Mengenai  permasalahan  apakah  perencanaan  lebih  dulu  pada  tindak  pidana  pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan pada tindak pidana penganiayaan dengan direncakan lebih dulu
2 Ibid. Hlm 52.
itu merupakan suatu keadaan yang menentukan pidana atau suatu keadaan yang memperberat pidana terdapat  beberapa  perbedaan  pendapat.  Perencanaan  lebih  dulu  itu  merupakan  suatu  kejiwaan  dan pelaku yang membentuk suatu bentuk opzet yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan  secara  terang  dan  dengan  kepala  dingin  tentang  bagaimana  caranya  ia  akan melakukan  kejahatannya.  Mengingat  penbunuhan  dengan  direncanakan  lebih  dulu  itu  merupakan suatu bentuk pembunuhan tersendiri, maka perencanaan lebih dulu itu menurut hematnya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku”
Terkait unsur “direncanakan lebih dulu” sendiri pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu :
a. Memutuskan  kehendak  dalam  suasana  tenang,  merupakan  pada  saat  memutuskan kehendak  untuk  membunuh  itu  dilakukan  dalam  suasana  (batin)  yang  tenang.  Suasana (batin)  yang  tenang  adalah  suasana  tidak  tergesa  atau  tiba-tiba,  tidak  dalam  keadaan terpaksa  dan  emosi  yang  tinggi.  Sebagai  indikatornya  ialah  sebelum  memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkan dan dipertimbangkan oleh pelaku, dan telah  dikaji  untung  dan  ruginya.  Pemikiran  dan  pertimbangan  seperti  ini  hanya  dapat dilakukan  apabila  ada  dalam  suasana  tenang,  dan  dalam  suasana  tenang  sebagaimana waktu  ia  memikirkan  dan  mempertimbangkan  dengan  mendalam  itulah  ia  akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
b. Ada  tenggang  waktu  yang  cukup,  antara  sejak  timbulnya/diputuskannya  kehendak sampai  pelaksanaan  keputusan  kehendaknya  itu.  Waktu  yang  cukup  ini  adalah  relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berpikir karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu pula tidak boleh terlalu lama, karena  jika  terlalu  lama  sudah  tidak  lagi  menggambarkan  ada  hubungan  antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
c. Pelaksanaan  kehendak  (perbuatan)  dalam  suasana  tenang,  maksudnya  perbuatan dilakukan  dalam  suasana  yang  tidak  tergesa-gesa,  tidak  memiliki  rasa  takut  yang berlebihan dan lain sebagainya
Terdapat  3  (tiga)  unsur/syarat  dengan  rencana  lebih  dahulu  sebagaimana  yang dijelaskan  diatas,  memiliki  sifat  kumulatif  dan  saling  berhubungan,  yakni  suatu  kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena jika sudah terpisah, maka sudah tidak ada lagi unsur
“dengan  rencana  terlebih  dahulu”.    Selain  itu  3  unsur  ini  dalam  Pasal  340  KUHP  pada hakikatnya bukan merupakan motif, melainkan suatu corak kesengajaan yang dalam konteks teori klasik dolus di kenal sebagai Dolus premeditatus .
Dolus premeditatus di dalam perundang-undangan (Belanda) dikenal sebagai dolus yang dipertimbangkan secara matang sedangkan dalam hukum jerman kuno dikenal dengan nama beratene  Mut  dan  Hastemut.  Dolus  premeditatus dapat  dijumpai  dalam  pasal  seperti  pasal pembunuhan berencana, pembunuhan anak dengan rencana terlebih dahulu, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan hanya menjadi alasan untuk memperberat sanksi pidana, yang hanya dapat dibenarkan dari sudut pandang subjektif. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu atau voorbedachten rade dalam dolus premeditatus tidak  termasuk  dari  bentuk  khusus dolus ,  melainkan  hanya memberikan nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana yakni pertimbangan  yang  diambil  secara  tenang  dan  matang.  Didalam  praktik,  istilah  dengan rencana terlebih dahulu juga hanya digunakan sekadar untuk mengeliminasi situasi-situasi psikis,  seperti  bertindak  semata-mata  karena  dorongan  emosi  seketika.  Tetapi  jika  seorang manusia  mempunyai  sedikit  waktu  dan  tidak  menunjukkan  emosi  ekstrem  secara  nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang 3 . Hal ini  sebagaimana  menurut  pendapat  Jan  Remmelink,  yang  menyatakan  bahwa  pembuat undang-undang  (Belanda)  justru  menempatkan  motivasi  pelaku  sejauh  mungkin  di  luar perumusan delik dan sebaliknya merujuk pola kondisi psikis pelaku.
Kemudian,  dalam  hukum  pidana  terdapat  sebuah  ilmu  yang  mempelajari  tentang kejahatan dan tindak kriminal yang dikenal dengan kriminologi. Menurut ilmu kriminologi, pelaku  kejahatan  selalu  disertai  dengan  motif  dan  selalu  ada  sebab  mengapa  pelaku melakukan  kejahatan  tersebut,  bahkan  ada  kriminolog  yang  mengelompokkan  kejahatan berdasarkan motif pelaku seperti yang dikemukakan oleh Bonger yang mengklasifikasikan kejahatan dalam empat golongan yakni:
1. Kejahatan ekonomi, contohnya pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain
2. Kejahatan seksual, contohnya pemerkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya.
3. Kejahatan kekerasan, contohnya penganiayaan, dan pembunuhan.
4. Kejahatan politik seperti makar untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan. Namun motif bukanlah unsur delik yang terdapat dalam rumusan pasal Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak semua rumusan pasal dalam KUHP memiliki
3 Jan Remmelink. 2014. Hukum Pidana . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 170.
motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif. Selain itu meskipun motif merupakan awal dari timbulnya niat untuk melakukan kejahatan yang  mana  niat  jika  dikaitkan  dengan  unsur  delik  berkaitan  dengan  unsur  kesengajaan  / dengan sengaja, tetapi motif dan kesengajaan berbeda. Kesengajaan sendiri merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam hampir semua tindak pidana. Namun, motif biasanya bukan merupakan  unsur  tindak  pidana  kecuali  dengan  kesengajaan  sebagai  maksud  yang mengandung  motif.  Dalam  hukum  pidana,  kesengajaan  adalah  bentuk  kesalahan,  yakni hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Adapun syarat dari kesengajaan adalah wetten en willen (mengetahui dan menghendaki). Pada mengetahui, Pelaku berpikir  tentang  pengetahuan  yang  ada  pada  saat  itu.  Sedangkan  mengenai  menghendaki, tekanan terletak pada tujuan pelaku. Oleh karena itu, pernyatan pelaku mengenai apa yang mendorong  pelaku  pada  saat  itu  untuk  berbuat,  terbatas  nilainya  tidak  lebih  dari  suatu rekonstruksi.  Selain  itu,  hukum  pidana  Indonesia  yang  menganut  teori  ajaran  kesalahan deskriptif normatif, artinya jika perbuatan sudah memenuhi unsur delik (tatbestandmassigkeit) dan  deskripsi  perbuatan  tersebut  sebagaimana  dimaksud  oleh  pembentuk  undang-undang (wesenschau) serta  pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  hakim  dapat  menjatuhkan pidana.  Berdasarkan  teori  kesalahan  deskripsi  normatif  ini,  motif  adalah  sesuatu  yang letaknya di luar unsur delik. Konsekuensi lebih lanjut, motif tidak perlu dibuktikan.
Dalam teori kesalahan tidak membutuhkan motif dalam pertanggungjawaban pidana, hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pertanggungjawaban  pidana  bahwa  ada  tiga  unsur  yang  harus dipenuhi  yaitu;  (a)  adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  kesalahan  oleh  pelaku  yang artinya  adanya  kemampuan  pelaku  menyadari  bahwa  pelaku  mengerti  nilai  dari  akibat perbuatannya,  dan  perbuatannya  yaitu  tidak  diperbolehkan  oleh  masyarakat  dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (b) Adanya hubungan batin  antara  pelaku  dengan  perbuatannya,  baik  yang  berbentuk dolus maupun  culpa  yang artinya pelaku menginsafi hakikat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum dan;  (c) bersifat melawan hukum, dalam hal ini tidak adanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond).
Dalam konstruksi Pasal 340 KUHP diatas, tidak terdapat unsur motif dalam konstruksi delik.  Unsur  motif  dalam  konstruksi  delik  biasanya  dicirikan  dengan  kalimat  “Dengan maksud”  atau  alasan  “karena”.  Secara  ineliable,  dalam  kasus  pembunuhan  berencana memang sudah pasti membutuhkan dan memiliki motif, namun karena motif tidak menjadi unsur  delik,  maka  penyidik  tidak  perlu  mengungkap  atau  menggambarkan  motif  dan
penuntut  umum  tidak  perlu  menguraikan  motif  dalam  dakwaan.  Karena  meskipun  motif, tidak diuraikan terdapat sarana lain yakni barang bukti dan alat bukti yang secara obyektif bisa digunakan untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” beserta rumusan delik dala m Pasal 340 KUHP.
Sebagaimana menurut pendapat Prof. Edward O. S. Hiariej yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut  Umum  pada  kasus  pembunuhan  berencana  kopi  sianida  yang  dilakukan  oleh terdakwa Jessica berpendapat bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana tidak diperlukan  motif  dari  pelaku,  karena  dalam    pencarian  alat  bukti  lebih  penting  daripada sekadar mencari motif pelaku. Kalimat berencana pada Pasal 340 KUHP dimaksudkan dalam konteks teori hukum, disebut kesengajaan untuk tujuan tertentu. Beliau mengatakan bahwa dalam pembunuhan berencana itu butuh pemikiran yang matang, hal  tersebutlah yang harus dibuktikan. Mengenai ada dan tidaknya  motif bukanlah hal yang penting dalam persidangan. Menurutnya,  motif  tidak    diperlukan  sama  halnya  dalam  pembuktian  hukum  juga  tidak diperlukan bukti langsung. Hal ini merujuk pada fakta bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat  langsung  Jessica  memasukkan  racun  sianida  ke  dalam  kopi  Mirna.  Pembuktian perkara  pidana  dapat  dilakukan  dengan  pembuktian  tidak  langsung  yang  di  dapat  dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun dokumen yang ditemukan penyidik.
Selain itu Hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy  Sambo  Cs  juga  menyebutkan  bahwa,  motif  tidak  perlu  dibuktikan  didalam persidangan.  Hal  itu  disebabkan  karena  motif  bukan  bagian  dari  delik  pembunuhan berencana. Hakim juga menyebutkan bahwa dalam proses peradilan, motif memang menjadi bagian  untuk  menentukan  berat  ringan  hukuman  yang  dijatuhkan.  Akan  tetapi  sifatnya kasuistik.  Kasuistik  sendiri  merupakan  pendapat/keputusan  yang  diambil  hanya  berlaku pada peristiwa tertentu. Kata ini digunakan ketika pernyataan yang disampaikan tidak dapat digeneralisir  untuk  kejadian-kejadian  selain  dari  peristiwa  hukum  yang  sedang  dibahas. Artinya,  kasuistik  merujuk  pada  kondisi  khusus  sehingga  hubungan  sebab  akibat  dalam peristiwa tidak dapat dipersamakan dalam peristiwa lain meskipun terdapat kemungkinan, apabila diteliti lebih jauh, antar peristiwa yang satu dengan yang lain memiliki variabel yang mirip.
Perlu  juga  dipahami  bahwa  dalam  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  atas pembunuhan berencana, motif selalu diuraikan. Akan tetapi, penguraian motif dalam surat dakwaan  tersebut  hanya  berfungsi  untuk  mengkonstruksikan  perbuatan  sebagai  suatu
rangkaian.  Sedangkan  terhadap  motif  itu  sendiri  tidaklah  perlu  dibuktikan  karena  bukan merupakan  unsur  pasal  yang  tercantum  dalam  pasal a  quo sehingga  walaupun  motif  itu terbukti  hanya  menambah  kualitas  terhadap  pembuktian,  namun  sebaliknya  jika  motif tersebut  tidak  terbukti  tidak  berarti  pembuktian  terhadap  pidana  tersebut  menjadi  tidak terbukti. Motif juga hanya pertimbangan dalam menjatuhkan  berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada seorang terdakwa serta motif hanya untuk menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana.
Motif juga hanya bahan pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada seorang terdakwa serta motif hanya untuk menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana.

## KESIMPULAN
Urgensi  keberadaan  motif  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  adalah  tidak harus  dibuktikan.  Dalam  konstruksi  Pasal  340  KUHP,  tidak  terdapat  unsur  motif  dalam konstruksi  delik.  Unsur  motif  dalam  konstruksi  delik  biasanya  dicirikan  dengan  kalimat “Dengan  maksud”  atau  alasan  “karena”.  Dengan  adanya  kata  “dengan  rencana  terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan corak kesengajaan yang dalam  konteks  teori  klasik  dolus  dikenal  sebagai Dolus  premeditatus .  Pengertian  dengan rencana terlebih dahulu atau voorbedachten rade dalam dolus premeditatus tidak termasuk dari bentuk  khusus dolus ,  melainkan  hanya  memberikan  nuansa  khusus  pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana yakni pertimbangan yang diambil secara tenang dan matang.  Secara  ineliable,  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  memang  sudah  pasti membutuhkan  dan  memiliki  motif,  namun  karena  motif  tidak  menjadi  unsur  delik,  maka penyidik  tidak  perlu  mengungkap  atau  menggambarkan  motif  dan  penuntut  umum  tidak perlu menguraikan motif dalam dakwaan. Karena meskipun motif, tidak diuraikan terdapat sarana  lain  yakni  barang  bukti  dan  alat  bukti  yang  secara  obyektif  bisa  digunakan  untuk membuktikan  unsur  “Dengan  sengaja”  beserta  rumusan  delik  dalam  Pasal  340  KUHP. Sebagaimana  menurut  pendapat  Prof.  Edward  O.  S.  Hiariej  yang  dihadirkan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  pada  kasus  pembunuhan  berencana  kopi  sianida  yang  dilakukan  oleh terdakwa Jessica berpendapat bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana tidak diperlukan  motif  dari  pelaku,  karena  dalam  pencarian  alat  bukti  lebih  penting  daripada sekadar mencari motif pelaku. Dalam proses peradilan, motif memang menjadi bagian untuk menentukan berat ringan hukuman yang dijatuhkan. Akan tetapi sifatnya kasuistik. Kasuistik sendiri merupakan pendapat/keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu.
Kata  ini  digunakan  ketika  pernyataan  yang  disampaikan  tidak  dapat  digeneralisir  untuk kejadian-kejadian  selain  dari  peristiwa  hukum  yang  sedang  dibahas.  Selain  itu  motif  juga hanya  untuk  menyakinkan  Majelis  Hakim  bahwa  benar  terdakwa  telah  melakukan  tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvat  Andi  Pradikta.  (2022). Motif  dalam  Pembuktian  Pembunuhan  Berencana. https://populinews.com/2022/08/12/motif-dalam-pembuktian-pembunuhan-berencana/
Batubara,  G.  T.,  &  Hulukati,  T.  S.  (2020). DASAR-DASAR  HUKUM  PIDANA (Cetakan  1). Setara Press.
Bolon, J. L. A. T. (2019). Kedudukan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST).
Bryan A Garner. (1891-1991) . Black’s Law Dictionary 6 th end, , Centennial Edition.
Chazawi Adami. (2001). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Raja Grafindo Persada : Jakarta Dirdjosisworo Soedjono. (1984). Alokoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi. Remadja Karya CV : Bandung
Effendi Prihatin. (2017). Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Pro Hukum Vol. VI No.2 Desember 2017
Engelbrecht MR. E.M.L. (1960). De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij NV. Leiden
E. Utrecht. (1994). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas : Surabaya
FNH. (2016). Pro Kontra ‘Motif dalam Kasus Pembunuhan Berencana . https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-motif-dalam-kasus- pembunuhan-berencana-lt57e4aaf2730e6
Hayana.  (2023). Motif  Bukan  Unsur  Delik  dalam  Kasus  Pembunuhan  Berencana  (Moord). https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/motif-bukan-unsur-delik-dalam-kasus- pembunuhan-berencana-moord-1035
Lamintang, P.A.F. (2010). Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan . PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kamus Hukum Online Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Maramba,  Rambu  Susanti  Mila.  (2017). Motif  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dalam  Penjatuhan Pidana  pada  Proses  Pembuktian  dan  Pertimbangan  Putusan  Hakim. Doctoral  dissertation, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW.
Peter Muhammad Marzuki. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group : Jakarta Priyanto Dedik. (2023). Ferdy Sambo Tetap Divonis Mati, Hakim Banding Tegaskan Motif Bunuh Yosua  Tak  Wajib  Di  buktikan. https://www.kompas.tv/nasional/397438/ferdy-sambo- tetap-divonis-mati-hakim-banding-tegaskan-motif-bunuh-yosua-tak-wajib-dibuktikan
Rifkiyati  Bachari.  (2010). Pembunuan  Berencana  dan  Mutilasi. Jurnal  Yudisial  Vol.  III/No- 02/Agustus/2010
Remmelink, Jan. (2014). Hukum Pidana . PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
Rifai  Ahmad.  (2014). Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif .  Sinar
Grafika Wahyuni Willa. (2022). Motif dan Niat dalam Tindak Pidana. https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-dan-niat-dalam-tindak-pidana-
lt6368c05bb7e1c/?page=al