## ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR PROVINSI BENGKULU
Adhitya Yuspitara Karona Cahya Susena Herlin Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu Karona_cs@yahoo.co.uk

## ABSTRAK
Adhitya Yuspitara, Karona Cahya Susena, Herlin; Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran  umum  tentang  tindakan  pemungutan  pajak  dengan  surat  paksa  di  kantor  pajak  Pratama Argamakmur, Mengetahui pengaruh pemungutan pajak dengan surat paksa di kantor dinas pajak pramama argamakmur  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  di  KPP  Prtama  Argamakmur  khususnya  pajak penghasilan badan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan uji hipotesis dengan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pengaruh pemungutan pajak dengan surat kuasa terhadap penerimaan  pajak  di  kantor  pajak  Pratama  Argamakmur  dapat  menarik  kesimpulan  dari  hasil  analisis korelasi  sederhana,  nilai  regresi  linier  sederhana  Y  =  7,105,100,391  +  977.683.917X  r  value  =  0,803 Koefisien  determinasi  =  0,645  dan  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  adalah  5,714>  1,725  hal  ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh pemungutan pajak dengan surat Memaksa melawan penerimaan pajak

## ABSTRACT
Adhitya Yuspitara, Karona Cahya Susena, Herlin ; The purpose of this study is to provide an overview of tax collection actions with a forced letter made in the tax office Pratama Argamakmur, Knowing the effect of tax collection by a forced letter in the tax service office pramama argamakmur in order to increase tax revenue in KPP Prtama Argamakmur in particular corporate income tax.  Data collection method used is secondary data  in  the  form  of  documentation.  The  method  of  analysis  used  is  simple  linear  regression  analysis  and hypothesis testing with t test.
Based on the results of research and data analysis on the effect of tax collection with a letter of force against tax revenue in the tax office Pratama Argamakmur can draw the conclusion of the results of simple correlation analysis,  simple  linear  regression  value  Y=7.105.100,391+977.683,917X  r  value  =  0,803  The  coefficient  of determination = 0.645 and the value of t arithmetic greater than t table is 5,714>1.725 it indicates that Ho is rejected and Ha received which means that there is influence of tax collection with the letter of force against the tax revenue.

## Key Words: Tax collection and Tax Receipts

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  berkembang  yang  melaksanakan  pembangunan.  Salah  satu  kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan.  Pembangunan  tersebut  bertujuan  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat indonesia secara adil makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka di butuhkan dana. Dana ini salah satunya berasal dari penerimaan  pajak.  Pajak  merupakan  pendapatan  negara  yang  cukup  potensial  untuk  dapat  mencapai keberhasilan pembangunan. Peneriman dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Menurut (Andriani dalam Bohari 2012:23) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Dari tahun ke tahun  terlihat  bahwa  penerimaan  pajak  terus  meningkat  dan  memberi  andil  besar  dalam  penerimaan negara.  Penerimaan  dari  sektor  pajak  selalu  dikatakan  primadona  dalam  membiayayi  pembangunan nasional.
Pembangunan  nasional  ini  diharapkan  tidak  hanya  dapat  mengubah  keadaan  kehidupan ekonomi  yang  lebih  baik  juga  mampu  menimbulkan  dorongan  dan  tuntutan  untuk  mengadakan modernisasi  di  segala  bidang  kehidupan  masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional tersebut  diperlukan  investasi  dalam  jumlah  besar  yang  pelaksanaannya  harus  berlandaskan  pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu perlu diletakkan suatu landasan yang dapat menjamin tersedianya dana dari sumber-sumber di dalam negeri guna melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri  sehingga  bantuan  luar  negeri  hanya  merupakan  pelengkap  yang  makin  lama  makin  kecil peranannya. Salah satu sumber dana dari dalam negeri adalah pajak. Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah sumber penerimaan negara paling potensial.
Masyarakat  yang  mandiri  dan  peduli,  diharapkan  mempunyai  kesadaran  yang  tinggi  dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan,  sosialisasi,  pengawasan,  bahkan  sanksi-sanksi  perpajakan  telah  diterapkan  guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan wajib pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Adanya penyimpangan  berupa  pelanggaran  yang  dilakukan  wajib  pajak  tersebut  itulah  yang  menyebabkan tunggakan  pajak  terus  meningkat.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  tindakan  penagihan  pun  dilakukan. Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  ditambah.  Oleh  karenanya  harus  dilakukan  tindakan  penagihan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  memaksa.  Salah  satu  wujud  tindakan  penagihan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000  tentang  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  adalah  dengan diterbitkan  dan  disampaikannya  surat  paksa,  yang  bersifat parate  eksekusi ,  yang  memiliki  kekuatan eksekutorial (executorial  title) dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti  sehingga  dapat  langsung dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan.
Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan  sekaligus,  memberitahukan  surat  paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 2008:173). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak.  Dan  selanjutnya  berupa  penagihan  pajak  aktif  yang  meliputi  penerbitan  surat  teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  1997  Tentang  Penagihan  Pajak  dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
Undang-undang  penagihan  pajak  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan  serta  dapat  mengurangi  tunggakan  pajak  yang  terjadi.  Dengan  dilaksanakannya  tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan tunggakan pajak dapat  berkurang  sehingga  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  diharapkan  mencapai  target  bahkan surplus agar pembangunan nasional berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak dengan surat paksa terdapat banyak kendala sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak bisa secara mudah masuk ke kas negara begitu saja.

## LANDASAN TEORI

## Pajak
Pengertian  pajak  dan  pandangan  para  ahli  dalam  bidang  tersebut  memberikan  berbagai  definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa  yang dimaksud  dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:
Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang  – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:
“Pajak  adalah  kontribusi wajib pajak kepada  negara yang terutang oleh  orang  pribadi atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut  Mardiasmo (2011: 1) bahwa :
“Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang  –  undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Bedasarkan pengertian di atas kesimpulan pajak adalah pungutan atau kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”

## Syarat Pemungutan Pajak
Agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan  hambatan  atau  perlawanan,  maka  menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memunuhi syarat sebagai berikut:
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Undang  dan  pelaksanaan  pemungutan  harus  adil.  Adil  dalam  perundang  –  undangan  diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan  adil  dalam  pelaksanaanya  yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  wajib  pajak  untuk mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan  banding  kepada pertimbangan pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial )
Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

## Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :
a. Official Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
b. Self  Assessment  System, Sistem  ini  merupakan  pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
c. Withholding  System, Sistem  ini  merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak
Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Menurut Agus dan Trisnawati (2013:5 ) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain.
1. Teori asuransi
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk  melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi  (pertanggungan),  untuk  melindungi  orang  dan  kepentingan  tersebut  diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.
2. Teori kepentingan
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.  Pembagian  beban  ini  harus  didasarkan  atas  kepentingan  masing-masing  orang  dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.
3. Teori gaya pikul Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan
pajak disamakan dengan pompa, yaitu  mengambil gaya beli dari  rumah  tangga dalam masyarakat untuk  rumah  tangga  negara,  dan  kemudian  menyalurkan  kembali  ke  masyarakat  dengan  maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

## Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:8), Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: a. Perlawanan pasif
Masyarakat  tidak  bersedia  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sebagaimana  mestinya,  yang  dapat disebabkan antara lain:
1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
b. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
1) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
2) Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melangar Undang – undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Penagihan Pajak
Hal  ini  merupakan  posisi  strategis  dalam  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak sehingga  tindakan  penagihan  pajak  tersebut  dapat  menyelamatkan  penerimaan  pajak  yang  tertunda. Kegiatan  penagihan  pajak  merupakan  ujung  tombak  dalam  menyelamatkan  penerimaan  Negara  yang tertunda,  oleh  sebab  itu  seksi  penagihan  merupakan  seksi  produksi  yang  paling  dibanggakan  oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaaanya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya. Pengertian penagihan pajak sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak yang berbunyi: Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksakan  penagihan  seketika  dan sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

## Dasar Penagihan Pajak
Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini :
1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB)  adalah  surat  ketetapan  yang  menentukan  besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT)  adalah  surat  ketetapan  pajak  yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
4. Surat Keputusan Pembetulan surat  keputusan  pembetulan  adalah  surat  keputusan  yang  membetulkan  kesalahan  tulis,  kesalahan hitung,  dan/atau  kekeliruan  penerapan  ketentuan  tertentu  dalam  peraturan  perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan  pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan  ketetapan pajak, surat keputusan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pajak,  atau  surat  keputusan  pemberian  imbalan bunga.
5. Surat  Keputusan  Keberatan  Surat  Keputusan  Keberatan  adalah  surat  keputusan  atas  keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding
Putusan  Banding  adalah  putusan  badan  peradilan  pajak  atas  banding  terhadap  Surat  Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## Tindakan Penagihan Pajak
Sumber : Ilyas (2010 : 80)
Gambar 1. Tindakan alur penagihan pajak
Kegiatan  penagihan  pajak  sejak  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  sampai  dengan  pengajuan permintaan penetapan tanggal dan pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan,  atau  surat  lain  yang  sejenis  diterbitkan  namun  penanggung  pajak  masih  juga  belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
3. Apabila  utang  pajak  belum  dilunasi  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  tertuang  dalam  surat  paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP),  ternyata  penanggung  pajak  belum  melunasi  utang  pajaknya,  pejabat  menerbitkan  surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara

## Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa berkepala kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi  penagihan  pajak  yang didasari  dengan  surat  paksa,  maka  surat  paksa  mempunyai  kekuatan hukum eksekutorial dan  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan grosse  akte yaitu  putusan  pengadilan perdata  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian,  surat  paksa  langsung  dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
1) Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2) Dasar penagihan.
3) Besarnya utang pajak.
4) Perintah untuk membayar.
Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) Menurut Fidel (2010: 47) UU PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ) yaitu :
1. Falsafah UU PPSP No.19/2000
SPMP/ Penyitaan Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelang 2x24jam 14hari 14hari PROSES dari STP/SKPKB Surat Teguran
Surat Paksa
7 hari 21 hari
a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak
b) Mendorong  peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya
c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan
2. Tujuan perubahan UU PPSP No.19/2000 a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu  perlu  dilaksanakan  tindakan  penagihan  pajak  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang memaksa
b) Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar  pajak  merupakan  posisi  strategis  dalam  peningkatan penerimaan pajak
c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enfercoment untuk  meningkatkan  kepatuhan  yang  menimbulkan  aspek  psikologis  bagi Wajib Pajak
d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal – hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No.19/2000 a) Mempertegaskan  proses  pelaksanaan  penagihan  pajak  dengan  menambahkan  ketentuan Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan
b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif
c) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal
d) Menaikkan  nilai  peralatan  usaha  yang  dikecualikan  dari  penyitaan  dalam  rangka  menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak
e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang
f) Mempertegas  bahwa  pengajuan  keberatan  atau  permohonan  banding  oleh  wajib  pajak  tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak
g) Memberi  kemudahan  pelaksanaan  lelang  dengan  cara  memberi  batasan  nilai  barang  yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi
h) Memperjelas  hak  penanggung  pajak  untuk  memperoleh  ganti  rugi  dan  permulihan  nama  baik dalam hal gugatannya dikabulkan
i) Mempertegas  pemberian  sanksi  pidana  kepada  pihak  yang  sengaja  mencegah,  menghalang  – halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak

## Penerbitan Surat Paksa
Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP (penagihan pajak dengan surat paksa) diterbitkan apabila:
1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

## Pelaksanaan Surat Paksa
Menurut  KUP  (ketentuan  umum    perpajakan)  Surat  Paksa  merupakan  kegiatan  pelaksanaan penagihan  pajak  yang  dilakukan  setelah  penerbitan  Surat  Teguran  /  Surat  Peringatan  atau  sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak pelaksanaanya dilakukan sebagai berikut:
a. Surat paksa memuat jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak sebagaimana mestinya.
b. Surat paksa dikirim melalui pos wesel walaupun tercatat atau oleh juru sita yang di tunjuk. Surat paksa tidak perlu ditandatangani oleh pejabat pajak yang menerbitkan

## KERANGKA ANALISIS
Surat Paksa
Penerimaan Pajak

## Hipotesis
Ho  :  Tidak  ada  pengaruh  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  terhadap  penerimaan  pajak  di  kantor pelayanan pajak pratama Argamakmur  Provinsi Bengkulu
Ha : Ada pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu

## METODOLOGI
Pada penelitian ini  penulis  menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu suatu  bentuk penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  data  data  yang  sesuai  dengan  sebenarnya  yang  dikumpulkan selama penelitian disertai analisis dan interprestasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang penulis ambil dalam hal ini mengenai penagihan pajak dengan surat paksa  terhadap  penerimaan  pajak  kemudian  data  itu  disusun,diolah  dan  di  analisis  dalam  pengujian hipotesis statistik.
Untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  lengkap  dan  akurat,  maka  penulis  menggunakan  metode jenis  data  sekunder  yaitu  berupa  dokumentasi  yang  diperoleh  langsung  dari  kantor  pelayanan  pajak pratama  Argamakmur  berupa  laporan  penagihan,  laporan  penerimaan  pajak  dan  laporan  surat  paksa selaman 20 bulan dari januari 2015 sampai agustus  2016 yaitu sebanyak 310 wajib  pajak penghasilan badan yang mendapatkan surat paksa.
Analisis  regresi  linier  sederhana  digunakan  untuk  menentukan  dasar  ramalan  dari  suatu distribusi data yang terdiri dari variabel akibat/dependent (penerimaan pajak) dan satu variabel faktor penyebab/independent (surat paksa) yang memiliki bentuk hubungan linier. Adapun regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut: Y = a + bX Keterangan: Y = variabel akibat/dependent (penerimaan pajak) X = variabel faktor penyebab/independent (surat paksa) a = bilangan konstan b = koefisien arah regresi linear.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Regresi linier sederhana
Analisis  linier  sederhana  adalah  hubungan  secara  linier  antara    variabel  independent  X  dan variabel dependet Y analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X dan variabel Y dan untuk mengetahui nilai positif atau negatif.
Tabel 1.  Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7105100.391 3009111.029 2.361 .030 SURATPAKSA 977683.917 171099.308 .803 5.714 .000

## a. Dependent Variable: PENERIMAANPAJAK

## Sumber :Data olahan SPSS 16
Hasil penghitungan koefisien regresi sederhana diatas memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 7.105.100,391 koefisien variabel bebas (X) adalah sebesar 977.683,917 Sehingga diperoleh persamaan regresi Y= 7.105.100,391+977.683,917X.
Berdasarkan  persamaan  diatas  diketahui  nilai  konstantanya  sebesar  7.105.100,391  secara matematis,  nilai  konstanta  ini  menyatakan  bahwa  pada  saat  penerimaan  pajak  0,  maka  surat  paksa memiliki nilai 977.683,917, Selanjutnya nilai positif (977.683,917) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (Surat Paksa) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas (Surat Paksa) dengan variabel terikat (Penerimaan Pajak) adalah searah, dimana setiap kenaikan satu satuan variabel surat paksa akan akan menyebabkan kenaikan penerimaan pajak  977.683,917.

## Koofisien Determinasi (r²)
Analisis koofisien determinasi (r²) digunakan untuk mengetahui kekuatan pengaruh panagihan Pajak dengan surat paksa (variabel X) terhadap penerimaan pajak (Variabel Y), Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2 . Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .803 a .645 .625 6358359.684 a. Predictors: (Constant), SURATPAKSA

## Sumber :Data olahan SPSS 16
Tabel 2. menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koofisient korelasi pada tabel Nilai R adalah 0,803. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian berada pada kategori  kuat  karena  nilai  R  mendekati  (1).  Melalui  tabel  diatas  juga  diperoleh  nilai  R  Square  atau koefisien  Determinasi  (KD)  yang  menunjukkan  seberapa  bagus  model  regresi  yang  dibentuk  oleh interaksi  variabel  bebas  dan  variabel  terikat.  Nilai  KD  yang  diperoleh  adalah  64,5%.  Sehingga  dapat ditafsirkan  bahwa  variabel  bebas X  memiliki pengaruh kontribusi sebesar  64,5%  terhadap variabel Y sedangkan 35.5% lainya di pengaruhi oleh faktor lain di luar variabel X.

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis merupakan pengujian yang akan lakukan dalam penelitian yang berkaitan dengan ada  atau  tidaknya  pengaruh  yang  signifikan  antara  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  dengan penerimaan pajak di kantor KPP Argamakmur Provinsi bengkulu dalam hal ini di uji menggunakan Uji T dan dapat dilihat pada tabel 1. diatas.
a) Perumusan Hipotesis
Ho : Tidak ada pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu Ha  :Ada  pengaruh  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  terhadap  penerimaan  pajak  di  kantor pelayanan pajak pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu
b) Penetapan kriteria Besarnya nilai t tabel untuk taraf signifikan 5% db = 18 (db = N – 2 untuk N =20) yaitu 1,725
c) Hasil t hitung
Hasil t hitung diperoleh dengan menggunakan SPSS 16.0 yaitu sebesar 5.714
d) Pengambilan keputusan Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil perhitungan t hitung sebesar 5.714 di atas dibandingkan dengan t tabel (db = 18) yaitu 1,725 taraf signifikan 5%, jadi t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak. Dengan kata lain menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha) untuk pengujian kedua variabel.

## Pembahasan
Masih  banyaknya  tunggakan  pajak  di  KPP  Argamakmur  provinsi  Bengkulu  khusus  nya  pajak penghasilan badan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak, Yang dimaksud penghasilan badan di sini adalah sekumpulan orang /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (UU Nomor 28 tahun 2007).
Dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan tunggakan pajak dapat berkurang, dengan berkurangnya penerimaan pajak maka fungsi pajak tidak akan terlaksana dengan baik seperti Fungsi Penerimaan (Budgetair), Fungsi Mengatur (Regulerend) , Fungsi Pemerataan dan Fungsi Stabilisasi.
Dalam  penelitian  ini  surat  paksa  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak,  hal  ini berarti apabila surat paksa diterbitkan maka penerimaan pajak yang ditrima semakin banyak. Bedasarkan hasil  regresi  sederhana  yaitu  Y=7.105.100,391+977.683,917X,  maka  dari  itu  dapat  di  katakan  bahwa persamaan regresi ini (surat paksa) bernilai positif (+) terhadap (penerimaan pajak) dan menunjukkan hubungan yang searah antara variabel X dan Variabel Y dimana setiap kenaikan satu satuan surat paksa maka menyebabkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 977.683,917X hal ini sesuai dengan teori yang di tulis oleh Siregar (2011:392).
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel (X) surat paksa  berpengaruh  sangat  kuat  terhadap  variabel  (Y)  penerimaan  pajak Di  KPP  Pratama  Argamakmur Provinsi  Bengkulu.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dari  hasil  analisis  nilai  R  sebesar  0,803  Nilai  ini  dapat diinterpretasikan  bahwa  hubungan  kedua  variabel  penelitian  berada  pada  kategori  sangat  kuat  karena nilai  R  mendekati  (1)  maka  dapat  ditarik  bahwa  hipotesis  nol  (Ho)  ditolak  dan  (Ha)  diterima.  Dengan koefisien determinasi sebesar 64.5% maka berpengaruh positif, artinya jika semakin banyak surat paksa yang dilunasi maka semakin penerimaan pajak KPP Pratama Argamakmur. Sedangkan 35,5% merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Y dari faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Yang tidak diteliti diantaranya  sistem  pemungutan  pajak (assigment  system), surat  teguran,surat  perintah  melakukan pelelangan dan lain-lain.
Dari hasil analisi uji t diketetahui bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel (X) surat paksa dan variabel (Y) penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak dan Ha ditrima artinya penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak  dengan  hasil  perhitungan  uji  t  sebesar  5.714,  sedangkan  pada  t  tabel  adalah  1,734  pada  taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa Ha diterima jadi kesimpulanya adalah ada Pengaruh penagihan pajak dengan  surat  paksa  terhadap  penerimaan  pajak  di  kantor  KPP  Argamakmur  Provinsi  Bengkulu.  Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajri (2015) dan Hariani (2014) yang menunjukkan hasil yang signifikan .
Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa sebelum melakukan penagihan  pajak dengan surat paksa tunggakan  pajak  relatif  besar  Namun,  setelah  melakukan  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa  terlihat penurunan  tunggakan  pajak  yang  menyebabkan  penerimaan  pajak  meningkat,  Hal  ini  menunjukkan bahawa surat paksa berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak Hasil uji ini juga memberikan gambaran bahwa wajib pajak badan cenderung akan melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat paksa

## KESIMPULAN
1. Perolehan persamaan regresi linier Y=7.105.100,391+977.683,917X. Bedasarkan persamaan tersebut mempunyai arti bahwa, bila surat paksa naik satu satuan maka penerimaan pajak akan naik satu kali 977.683,917X  satuan.  Tetapi  sebaliknya,  bila  surat  paksa  di  anggap  tidak  ada  (X=0),  Maka  harga penerimaan pajak akan konstan atau tetap yaitu 7.105.100,391 satuan .
2. Hasil r hitung atau kooffisient determinasi diketahui sebesar 0,803 Nilai tersebut lebih mendekati (1) maka ini berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat. Sebaliknya Jika KD mendekati (0), ini berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah
3. Hasil perhitungan t hitung sebesar 5.714 di atas dibandingkan dengan t tabel (db = 18) yaitu 1,734 taraf  signifikan  5%,  jadi  t  hitung  >  t  tabel  maka  Ha  diterima  dan  Ho  di  tolak.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  X  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  Y.  Dari  hasil pengujian  hipotesis  tersebut  terbukti  bahwa  “Ada  pengaruh  penagihan  pajak  dengan  surat  paksa terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu”.

## Saran
Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur  memaksimalkan penagihan pajak agar tidak  terjadi  lagi  tunggakan  pajak  ,mengurangi  surat  paksa  yang  diterbitkan  dan  mempermudah  akses wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, D dan Tarumawijaya, J. 2014. Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang- undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Tax  &  Accounting  Review,  Vol.4,  No.  1. Uiversitas Kisten Petra.
Chrissanti,Y 2005. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak Surabaya) Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.
Fidel. 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta : Murai Kencana Fajri F. 2015. Pengaruh Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.
Hariani Y. 2014. Pengaruh Tunggakan Pajak Terhadap Realisasi Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur.
Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
Ilyas, 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
Mulyadi. 2011. Akuntansi Biaya. Yogyakarya. STIE YPKPN. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : PT. Andi Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi Offset Prakoso, 2006. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Pabuaran. 2005 Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak , Pemeriksaaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan  Pajak.  Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Hassanudin Makasar.
Undang-undang PPSP. Tentang Pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak. Undang-undang. No 19/2000. Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Waluyo dan wiraman B.Ilyas. 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Undang-Undang Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Undang-Undang PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oeh juru  sita Resmi, Siti. 2007. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Tiga. Jakarta: Salemba  Empat Santoso  2009. Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan . Bandung : PT. Refika Aditama Sugiyono. 2010. Sistematika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta Sugiyono. 2011 Sistematika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta Tmbooks. 2015. Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Cv. Andi Offiset Undang-undang no. 28. 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang  No.6  Tahun  1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa
Wijiyanto  2010.  Pengaruh  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Mampang  Prapatan.  Skripsi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negri Jakarta
Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia.. Jakarta : Salemba Empat