## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA
Muhammad Zulfikar 1 , & Aminah 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Bosowa
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro muhfhy@gmail.com

## ABSTRACT
Terrorism is a crime or a crime of extraordinary importance to the world today especially in Indonesia. Recent terrorism  has  ideological,  historical  and  political  interconnectedness  and  is  part  of  strategic  environmental dynamics  in  the global and  regional  landscape.  Even  though  the ACTS  of  terrorism  that have  occurred  in many areas in recent years have been mostly by indonesians, and few actors on the outside. This study USES the normative yuridis research method by reviewing data sources from legal literature and literature studies. This study aims to learn about the role of BNPT and those in authority on terrorism and society, Indonesia's existing community organizations, and effectively addressing terrorism are needed to actively participate in counterterrorism  activities.  That  is  to  look  at  the  contemporary  developments,  BNPT  continues  to  promote various elements of the nation to together against radicalism, encouraging counter radicalisation, continue to synergize with other government institutions as well as various media to unite and equate Perceptions in the face of these threat. The role of the media in combating terrorism is not effective enough to balance and purify the  mass  media  from  understanding  radicalism,  the  synergity  of  roles  with  various  parties  is  also indispensable. Therefore, it is needed the role of community, community organization, especially the district head, political figure, and scholars of islam in each region actively participated in the eradication of terrorism activities in Indonesia.
Keywords: Terrorism; Eradication; The Role of The BNPT.

## ABSTRAK
Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini  terutama  di  Indonesia. Terorisme  yang  terjadi  akhir-akhir ini  memiliki  keterkaitan  ideologis,  sejarah  dan politis  serta  merupakan  bagian  dari  dinamika  lingkungan  strategis  pada  tataran  global  dan  regional. Kendatipun  aksi  terorisme  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  kebanyakan dilakukan  oleh  orang  Indonesia dan hanya  sedikit  aktor-aktor  dari  luar.  Penelitian  ini  mengunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  mengkaji  sumber  data  dari  literatur  hukum  dan  kajian  kepustakaan. Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  tentang  peran  BNPT dan  pihak-pihak  yang  berwenang  dalam pemberantasan terorisme serta peran masyarakat, organisasi masyarakat yang ada di Indonesia dalam upaya menangani terorisme. Yaitu mencermati perkembangan kekinian, BNPT terus menggalang berbagai elemen bangsa  untuk  bersama  melawan  radikalisme,  menggalakkan  kontra  radikalisasi,  terus  bersinergi  dengan lembaga  pemerintah  lainnya  serta  berbagai  media  untuk  menyatukan  dan  menyamakan  persepsi  dalam menghadapi ancaman tersebut. Adapun Peran dari media dalam pemberantasan terorisme tidak cukup efektif untuk  menyeimbangkan  dan  memurnikan  media  massa  dari  paham  radikalisme,  sinergitas  peran  dengan berbagai  pihak  juga  sangat  diperlukan.  Olehnya  diperlukan  peran  masyarakat,  organisasi  masyarakat, khususnya  Kepala  Daerah,  tokoh  politik,  dan  para  ulama  yang  ada  di  setiap  daerah  secara  aktif  ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberantasan terorisme di Indonesia.
Kata Kunci: Terorisme; Pemberantasan; Peran BNPT.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  memang  selama  ini  menjadi langganan  teror,  kita  bisa  melihat  kejadian  yang nyata  yaitu  di  Surabaya  bulan  Mei  2018  yang  lalu dan juga kenapa setelah ada kejadian bom bunuh diri barulah  pihak  yang  berwenang  baru  mengatakan siaga, melihat keadaan ini sangatlah memprihatinkan maka sudah semestinya pemerintah memprioritaskan hal  seperti  ini.  Mengingat  yang  menjadi  korban kebanyakan adalah masyarakat sipil.
Terorisme  merupakan  suatu  tindak  pidana atau  kejahatan  luar  biasa  yang  menjadi  perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang  terjadi  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  memiliki keterkaitan  ideologis,  sejarah  dan  politis  serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada  tataran  global  dan  regional.  Kendatipun  aksi terorisme  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  dalam beberapa  tahun  terakhir  ini  kebanyakan  dilakukan oleh  orang  Indonesia  dan  hanya  sedikit  aktor-aktor dari luar.
“Namun  tidak  dapat  dibantah  bahwa  aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku  domestik  dengan  mereka  yang  memiliki jejaring trans-nasional” (Hikam, 2016).
Sebagai  konsekuensi  dari  ketidaksepakatan tentang  terorisme  dalam  konflik  bersenjata,  negara sejauh  ini  tidak  dapat  memberikan  definisi  umum tentang seluruh fenomena terorisme dalam perjanjian umum atau aturan yang ada. Namun faktanya, tetap bahwa di bawah aturan kebiasaan internasional saat ini,  terorisme  yang  terjadi  pada  masa  damai  dan
yang bersifat internasional (yaitu tidak terbatas pada wilayah  suatu  negara  dan  menunjukkan hubungan transnasional)  dapat,  tergantung  pada  keadaan, merupakan  diskrit (elemen-elemen  tidak  saling berhubungan). kejahatan  internasional,  atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Berbagai  aksi  teror  yang  terjadi  di  Indonesia cenderung  dilakukan  oleh  pelaku yang  memiliki pemahaman  agama  yang  bersifat  radikal  serta disesuaikan  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan oleh  kelompok  yang  menjadi  kiblat  atau  acuan  dari para  pelaku  tersebut.  Radikalisme  yang  kemudian dapat berakhir pada aksi terorisme dapat disebabkan oleh  banyak  hal,  termasuk  diantaranya  rasa  tidak puas,  merasa  termarjinalkan,  teralienasi,  dan  putus asa (Sadarusalam, Wahyudi, Mundayat, 2018).
Pemberantasan  terorisme  di  Indonesia  harus selalu  di  siagakan  meski  tak  ada  berita-berita  akan adanya sekelompok teroris di suatu daerah tertentu atau  harusnya  pemberantasan  terorisme  itu  sistem kerjanya  diibaratkan  seperti  anti  bodi  yang  ada  di tubuh  manusia. Agar  supaya mempertahankan keamanan negara khususnya Indonesia jangan nanti ada  kejadian  baru  lagi  di  koar-koarkan  tentang pemberantasan teroris, karena yang menjadi korban selama ini adalah kebanyakan dari masyarakat sipil (Cassese, 2006).
Pemberantasan  teroris  di  Indonesia  harus di tata pengelolaannya meskipun memang tidak mudah, namun  sebuah  negara  memang  harus  dan  sudah menjadi  kewajiban  agar  menjaga  keamanan khususnya  di  Indonesia,  pemerintah  pun  sudah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
melakukan  berbagai  cara  dalam  pemberantasan terorisme  di  Indonesia.  Dinamika  seputar  Indonesia melawan terorisme . Hingga saat ini, informasi resmi dari  pihak otoritas Indonesia mengenai  kelompok teroris  dan  upaya  melawan  terorisme  telah  menjadi kajian paling  penting  dalam  membentuk  berbagai analisis baik  di  bidang  akademik  maupun  media massa tentang masalah terorisme di tingkat nasional dan tingkat global (Choiruzzad, 2013).
Terorisme  merupakan  kejahatan  internasional di antara 22 kejahatan yang masuk kategori tersebut (threat  and  use  of  force  against  internationally protected persons, taking of civilian hostages, aircraft hijacking),  karena  dapat  mengancam  perdamaian dan keamanan dunia (Muladi, 2002).
Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme telah disahkan 25 mei 2018 yang lalu, maka sejalan dengan peraturan tersebut diharapkan pemberantasan  terorisme  di  Indonesia  akan  lebih efektif  kedepannya.  Karena  hal  ini  memang  sangat penting  dalam  menjamin  keamanan  Indonesia maupun dari luar serta dari dalam negeri itu sendiri.
Agar Indonesia dapat melakukan pengawasan dan  penjagaan  yang  ketat  dari  segi  pihak  yang memberantas  terorisme  dan  setiap  lapisan masyarakat  serta  organisasi  masyarakat  yang menyimpang  yang  ada  dalam  lingkup  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  melihat  kenyataan pelaku terorisme adalah masyarakat sipil itu sendiri.
Sehubungan  dengan  demikian,  adapun teori yang  dapat  digunakan  sebagai  pisau  analisis  untuk menganalisis permasalahan ini, yaitu :
a. Teori Sosio-Psikologis Narcisistik
Isu-isu terorisme yang merebak dapat di bahas mulai  dari  penyebab  aksi,  cara  berpikir,  dan bertindak.  Melalui  analisis  aspek-aspek  sosio- psikologis,  peneliti  memperoleh  cara  pandang psikologis dan sosiologis kelompok-kelompok teroris internasional dan individu (Djelantik, 2010).
b. Teori Pertanggungjawaban Negara
Menurut Hegel, pertanggung jawaban (schuld) merupakan  pengejawantahan  dari  karakter kemanusiaan (bestimmung),  atau  secara  singkat pertanggung  jawaban  ialah  sisi  kemanusiaan  kita (Alznauer, 2015). Bagi Hegel, pertanggung jawaban dimaknai sebagai suatu yang normatif, sesuatu yang obyektif,  dan  pelaksanaannya  hanya  dilakukan bilamana  dalam  taraf ethical  evaluation (evaluasi etik) tanpa harus bertanggung jawab secara spesifik apa  yang  benar (rechtlich) atau  secara  moral (moralisch). Selain  itu,  menurut  Hegel,  suatu  pihak hanya  dapat  dimintai  pertanggung-jawabannya hanya  jika  ia  dianggap  pantas  untuk  dimintai bertanggung  jawab  terhadap  apa  yang  dia  lakukan, sejauh  dia  mengetahui  apa  yang  telah  dilakukan, serta  mengetahui  apakah  yang  dilakukan  itu  baik atau buruk.
Dari teori diatas dan model penjelasan terkait mengenai terorisme, teori yang sangat sesuai untuk menggambarkan  mengenai  tindakan  terorisme adalah teori sosio-psikologis narcisistik. dikarenakan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
132
hal ini berkaitan dengan pola serta karakteristik dari pelaku  teror  itu  sendiri  dalam  menjalani  aksinya. Selain  itu,  berkaitan  pula  terhadap  kepribadian, perilaku,  serta  cara  berpikir  para  teroris  terhadap lingkungan sosial.
Selanjutnya diperlukan  pengawasan  serta pembinaan  yang  lebih ekstra  dari  pihak-pihak pemerintah  maupun  dari  ormas-ormas,  ataupun komunitas-komunitas dan masyarakat sipil sekalipun dalam memerangi pemberantasan terorisme dari segi lingkungan sosial serta psikologis individualnya.
Bahwa  dari  peneliti  terdahulu  masih  banyak menemukan permasalahan terkait dalam memerangi terorisme yang ada di indonesia. Dalam penanganan pemberantasan  teroris  tersebut  diatas  makalah  ini akan mengulas tentang peran BNPT dan pihak-pihak yang  berwenang  dalam  pemberantasan  terorisme serta masyarakat, organisasi masyarakat yang ada di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana peran BNPT dalam pemberantasan terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana peran  masyarakat  dan  organisasi masyarakat  dalam  pemberantasan  terorisme  di Indonesia?
Penelitian ini  menggunakan  beberapa referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa  peneliti  yang  membahas  mengenai kejahatan  terorisme.  Hasil  penelitian  sebelumnya
akan digunakan untuk mendukung penelitian ini yakni sebagai berikut:
Penelitian menurut Muhammad Ahalla Tsauro, dalam tulisannya berjudul Media Dan Terorisme Uni Eropa:  Dari  Teror  Paris  Hingga  Manchester, media dan terorisme yang samasama saling mempengaruhi dan saling memanfaatkan. Studi kasus yang diambil adalah  rangkaian  teror  di  Paris  (2015)  dan pengeboman  di  Manchester  (2017) karena  kedua kasus ini menjadi isu global yang melibatkan jaringan pemberitaan global. Dengan menggunakan teori Efek CNN  dan  analisis  media,  penulis  melihat bahwa terorisme  dimanfaatkan  untuk  tujuan  kepentingan korporasi  media  global dan  sebaliknya,  media merupakan salah satu sarana penting bagi kelompok teror untuk memperluas pengaruh dan ancamannya terhadap  masyarakat  global. Kemajuan  teknologi informasi  membuat  media,  sadar  atau  tidak,  justru menjadi ‘teman terbaik’ bagi kelompok teroris karena medialah  yang  menjadi  penyampai  pesan  utama mereka (Tsauro, 2017).
Penelitian  Bahtiar  Marpaung,  menganalisis aspek hukum pemberantasan terorisme di Indonesia. kedua tentang perkembangan terorisme di Indonesia (Marpaung, 2007).
Penelitian  menurut  Barry  R.  Posen  dalam tulisannya  yang  berjudul  The  Struggle  against Terorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics, hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam upaya menanggulangi  terorisme  ialah  dengan  sebuah strategi untuk menentukan prioritas dan fokus untuk menggunakan  sumber  daya  suatu  negara  baik

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
sumber  daya  yang  berupa  uang,  waktu,  maupun modal.  Termasuk  juga  sumber  daya  politik dan kekuatan militer negara tersebut (Posen, 2001).
Penelitian Handoko Sujudi, meneliti mengenai Tugas  dan  Kewenangan  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Penanggulangan Terorisme  di  Indonesia  serta  Implementasi  Tugas dan  Kewenangan  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (Sujudi, 2014).
Penelitian Reni Windani, membahas mengenai masalah  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam memerangi  terorisme.  Peran  Indonesia  dibahas dalam lingkup internal dan eksternal (Windani, 2017).

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun teknologi  yang  bertujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis,  metodologis  dan konsisten (Soekanto & Mamudji,  2011).  Metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode Yuridis Normatif,  dimana  penelitian  hukum  ini  memperoleh data dari data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah deskriptif analisis,yakni jenis dan teknik pengumpulan data dengan literatur hukum dan kajian kepustakaan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  BNPT  dalam  pemberantasan  terorisme di Indonesia
BNPT  merupakan  sebuah  Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK)  yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh  seorang  kepala  yang  bertanggung  jawab kepada  Presiden  melalui  koordinasi  Menteri Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan. BNPT  dibentuk  berdasarkan  PERPRES Nomor  46 Tahun  2010  yang  kemudian  direvisi  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme.  BNPT  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun  2010,  mempunyai  tugas  yakni  menyusun kebijakan,  strategi,  dan  program  nasional  di  bidang penanggulangan  terorisme;  mengoordinasikan instansi  pemerintah  terkait  dalam  pelaksanaan  dan melaksanakan  kebijakan  di  bidang  penanggulangan terorisme;  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang penanggulangan  terorisme  dengan  membentuk satuan-satuan  tugas  yang  terdiri  dari  unsur-unsur instansi  pemerintah  terkait  sesuai  dengan  tugas, fungsi,  dan  kewenangan  masing-masing  (Rajab, 2016).
Mencermati  perkembangan  kekinian,  BNPT terus  menggalang  berbagai  elemen  bangsa  untuk bersama melawan radikalisme, menggalakkan kontra radikalisasi. BNPT terus bersinergi dengan lembaga pemerintah  lainnya  dan  berbagai  media  untuk menyatukan  dan  menyamakan  persepsi  dalam menghadapi  ancaman  tersebut. Namun  dalam  hal inilah  melihat  kejadian-kejadian  yang  terjadi  di lingkungan masyarakat, BNPT dan lembaga-lembaga

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
134
pemerintah lainnya harus lebih mengutamakan kerja sama  atau  sinergi  dengan  Pemerintah  Desa atau setidaknya menerjunkan langsung anggotanya dalam hiruk pikuk masyarakat untuk mendeteksi secara dini kegiatan atau gerakan menyimpang.
Komunikasi  yang  terjadi  ketika  seseorang mengkases  media  media massa  adalah  komunikasi yang bersifat satu arah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya interaksi secara langsung antara komunikator dan  komunikan.  Informasi  yang  disampaikan  oleh komunikator  melalui  media  massa  tersebut menjadikan  pembaca  dalam  posisi  pasif.  Artinya bahwa pembaca tidak dapat menolak realitas sosial yang dibangun oleh media. Padahal, kenyataan yang dibangun  oleh  media  belum  tentu  sesuai  dengan realitas sosial sebenarnya (Sari, 2017).
Salah satu upaya BNPT ialah merangkul dan menggandeng  generasi  muda  dalam  memerangi radikalisme di dunia maya. BNPT sudah mengemas dan mengumpulkan sekitar 600 netizen, mulai bloger, desainer komunikasi visual, hingga ahli IT. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya paripurna BNPT untuk  membendung  dan  melawan  radikalisme  dan terorisme  di  Indonesia.  Meski  demikian,  langkah BNPT  bersama  jaringan  FKPT  di  daerah-daerah memerlukan  kesadaran  dan  gerak  bersama  dalam menangkal arus radikalisme yang menyasar generasi muda,  antara  lain,  pertama,  generasi  muda  aktif dalam kegiatan-kegiatan literasi media, literasi digital baik  yang  diadakan  BNPT  maupun  lembaga  non pemerintah.  Tujuannya  agar  kalangan  anak  muda dapat  memiliki  kemampuan  yang  memadai  dalam
memilah  berbagai  informasi  digital  dan  memerangi konten hoax, radikalisme, dan konten negatif lainnya. Dengan  demikian,  kalangan  anak  muda  menjadi agen-agen  pembaru  dalam  memerangi  konten negatif  di  internet  ataupun  jejaring  media  sosial (Alius, 2017).
Melalui  konektivitas  internet,  berbagai  konten radikal  seperti  hakikat  jihad  dengan  mengangkat senjata,  tutorial pembuatan  bom, tutorial  tata  cara penggunaan senjata,  serta  tutorial  penyerangan diunggah  di berbagai media  sosial  dan  disebar secara  masif,  terstruktur  dan sistematis  (Paikah, 2019).
Radikalisme  yang  menyasar  generasi  muda hanya  dapat  di bendung  dengan  penolakan  dan perlawanan dari generasi muda pula. Generasi muda kreatif,  dengan  bahasa  dan  preferensi  yang  sama mampu  menggandeng  dan  merangkul  yang  lain untuk  terhindar  dari  radikalisme  dan  terorisme. Kedua,  peranan  keluarga  sebagai  pelindung  anak dari  radikalisme sangat  penting  untuk  mengawasi dan mengarahkannya.
Orang  tua  harus  mengetahui  aktivitas  anak, aktif  memberikan  pendampingan  dan  pemahaman, proses  pencarian  jati diri  dalam  usia  remaja  sangat rentan  oleh  berbagai  pengaruh  dari  luar. Meskipun mereka  hanya  di  rumah,  jendela  dunia  sangat terbuka melalui  jejaring  internet  dan  media  sosial seperti sekarang ini.
Akses informasi ataupun interaksi komunikasi menjadi  intens  dengan  smartphone  tanpa  perlu keluar rumah. Sebagai penutup, BNPT mengingatkan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
135
generasi  muda  untuk  tidak  menebar  konten hate speech karena  konten  seperti  itu  dapat  menjadi pemicu  dan  memupuk  bibit  kekerasan.  BNPT mengajak  seluruh  anak  muda  bersatu  padu menghadapi  konten  radikal  yang  berisi  kekerasan dan terorisme.
Adapun Silber dan Bhatt, menegaskan bahwa ideologi  merupakan driver yang  memotivasi beberapa  anak  muda  di  Barat  yang  ditelitinya menjadi  teroris  di  tempat  mereka  dilahirkan  dan dibesarkan.  Ideologi  menuntun  pergerakan  mereka, mengidentifikasi  isu-isu,  menyetir  rekrutmen  dan sebagai  landasan/dasar  mereka  bertindak.  Ideologi telah  memberikan  inspirasi  kepada  beberapa kelompok  teroris  lokal  seperti  pengebom  di  Madrid pada  Maret  2004,  pengebom  di  London  pada  Juli 2005,  kelompok  teroris  yang  ditangkap  di  Australia tahun  2005  dan  kelompok  teroris  di  Toronto yang tertangkap pada Juni 2006. Hasil penelitian mereka mengungkap  bahwa  proses  radikalisasi  kelompok teroris yang ditelitinya melalui empat fase yaitu: Pre- Radicalization;  Self-Identification;  Indoctrination; dan Jihadization. Lebih lanjut, Silber menyatakan bahwa setiap  fase adalah  unik  dan  memiliki  ciri  tersendiri (Isnanto, 2015).

## a. Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Visi  BNPT  adalah  untuk  mewujudkan penanggulangan  terorisme  dan  radikalisme  melalui upaya  sinergi  institusi  pemerintah  dan  masyarakat yang meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi  dan  penindakan,  serta  peningkatan
kewaspadaan nasional dan kerja sama internasional untuk  menjamin  terpeliharanya  keamanan  nasional (Bakti, 2014).
Berdasarkan  visi  BNPT  di  atas,  dijabarkan juga  misi  BNPT  sebagai langkah-langkah  BNPT dalam  melakukan  program  untuk  mencapai  visi tersebut. Ada 5 poin misi BNPT yaitu:
1. Melakukan pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan  kewaspadaan  dan  memberikan perlindungan  terhadap  objek-objek  vital  yang potensial menjadi target serangan terorisme.
2. Melakukan  deradikalisasi  dan  melawan propaganda ideologi radikal.
3. Melakukan  penindakan  aksi  terorisme  melalui penggalangan  intelijen  dan  surveillance,  dan penegakan  hukum  melalui  kordinasi  dan kerjasama  dengan  institusi  terkait,  masyarakat, dan seluruh komponen bangsa.
4. Melaksanakan  pembinaan  kemampuan  dan kesiapsiagaan  nasional  terhadap  ancaman  aksi terorisme.
5. Melaksanakan  kerjasama  internasional  dalam penanggulangan terorisme.
Berikut  pasal-pasal  yang  mengatur  peran BNPT dalam penanggulangan terorisme (RUU No 15 Tahun 2003):
• Pasal 43E
1. Badan  yang  menyelenggarakan  urusan  di bidang  penanggulangan  terorisme  yang selanjutnya disebut  Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
136
2. Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk  menetapkan  kebijakan  dan  langkah- langkah  penanganan  krisis,  termasuk pengerahan  sumber  daya  dalam  menangani terorisme.
3. Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme berkedudukan  di  ibukota  Negara  Republik Indonesia.
• Pasal 43F
Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme berfungsi:
1. menyusun  dan  menetapkan  kebijakan, strategi,  dan  program  nasional  di  bidang penanggulangan terorisme;
2. menyelenggarakan  koordinasi  kebijakan, strategi,  dan  program  nasional  di  bidang penanggulangan terorisme; dan
3. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
• Pasal 43G
Melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:
1. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan  kebijakan,  strategi,  dan program  nasional  penanggulangan  terorisme di  bidang  kesiapsiagaan  nasional,  kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
2. mengoordinasikan  antar penegak  hukum dalam penanggulangan terorisme;
3. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan
4. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan  kebijakan,  strategi,  dan program  nasional  penanggulangan  terorisme di bidang kerja sama internasional.
• Pasal 43H Ketentuan  mengenai  susunan  organisasi
Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  diatur dengan Peraturan Presiden.
Jika  kita  melihat  dari  visi  misi  BNPT  diatas sudah sangat bagus, namun dalam kenyataan yang terjadi  di  dalam  lingkungan  Indonesia  belum  terlalu maksimal pelaksanaannya karena masih adanya aksi terorisme  yang  lolos  seperti  di  Surabaya  bulan  5 2018 yang lalu, peran BNPT memang masih minim pencegahan dan deteksi dini yang yang diupayakan sehingga  masih  banyak  yang  bisa  lolos  dari pantauan.
Hal  inilah juga  yang  masih  kurang  dalam pelaksanaan pemberantasan terorisme di Indonesia. dimana  masyarakat  dan  komunitas  belum  terlalu dimaksimalkan  partisipasinya  dalam  pemberantasan terorisme,  buktinya  selama  ini  nanti  setelah  terjadi baru media dan pihak yang berwenang menanyakan pelaku  teror  tersebut  terhadap  masyarakat  atau tetangga si pelaku teror dan mencari tahu asal usul komunitas si pelaku teror.
b. Berbagai  upaya  kebijakan  pencegahan  telah dilakukan oleh BNPT diantaranya (Sihombing,
& Soeriatmadja, 2009) :

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
137
(1). Peran Intelijen
Mengaktifkan  peran  intelijen  yang  aktif, walaupun  upaya  ini  terkendala  oleh  masih  kuatnya resistensi  terhadap  peranan  intelijen  akibat  trauma masa  lalu  oleh  kelompok-kelompok  tertentu. Sehingga  aparat  keamanan  selalu  kecolongan  dan menimbulkan  kesan  hanya  bertindak  reaktif  dan inisiatif lebih banyak di tangan teroris.
Secara  umum  fungsi  sebuah  organisasi intelijen  negara  adalah  mengamankan  kepentingan nasional  (Soegirman,  2012).  Dalam  aplikasi  sistem pemerintah  Indonesia  peranan  intelijen adalah memberikan  peringatan  (early  detection  and  early warning  system)  tentang  hal-hal  yang  berkaitan dengan  ancaman  terhadap  negara  dari  dalam maupun dari luar.
Secara  yuridis  maka  peran  intelijen  jika diterjemahkan  dari  tujuan  Intelijen  Negara  yang tertulis  dalam  UU  Nomor  17  tahun  2011  tentang Intelijen  Negara  Pasal  5  disebutkan  bahwa:  Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen  dalam  rangka  memberikan  peringatan  dini untuk mengantisipasi  berbagai  kemungkinan bentuk dan  sifat  ancaman  yang  potensial  dan  nyata terhadap  keselamatan  dan  eksistensi  bangsa  dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.
(2). Hukum
Membuka wacana dalam rangka membangun perangkat  hukum  yang  efektif,  karena  selama  ini kebijakan  pemerintah  hanya  fokus  pada  upaya
penegakan  hukum,  sementara  pasal  hukum  yang digunakan untuk mengadili sangat lemah dan dasar atau  payung  hukum  yang  digunakan  sangat  lemah. Upaya penegakan hukum selama ini hanya mampu menjerat  pada  tataran  operator  atau  pelaku  di lapangan,  sementara  master  mind,  provokator  dan spiritual leader belum terjangkau. Selain itu regulasi yang ada belum mampu mempersempit ruang gerak aktivitas terorisme.
Agar supaya mencapai sebuah tujuan negara yang  aman  dan  damai  BNPT  mempunyai  sebuah strategi pencegahan terorisme. Strategi pencegahan terorisme  merupakan  serangkaian  pekerjaan  dan cara  bertindak  dalam  melakukan  pencegahan terorisme  itu  sendiri.  Kebijakan  dan  strategi pencegahan  terorisme  sengaja  dirancang  untuk mendeteksi  dan  mencegah  berbagai  macam  aksi terorisme di indonesia.
Program Pencegahan yang dilaksanakan oleh BNPT  terdiri  dari  dua  strategi.  Pertama,  strategi deradikalisasi yang ditunjukan terhadap kelompok inti dan militan terorisme dengan melaksanakan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, reduksi, dan resiosialisasi.
Kedua,  strategi  kontra  radikalisasi  yang ditujukan terhadap kelompok pendukung, simpatisan, dan  masyarakat  dengan  melaksanakan  kegiatan pencegahan  yang  meliputi  kegiatan  pengawasan terhadap  orang,  senjata  api,  dan kegiatan  kontra propaganda,  kegiatan  kewaspadaan  serta  kegiatan perlindungan terhadap objek vital, trasnportasi, VVIP serta lingkungan dan fasilitas publik.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
138
Dalam melaksanakan  tugas  dan fungsi,  di lingkungan  BNPT  dibentuk  Satuan-Satuan  Tugas yang  selanjutnya  disebut  Satgas  yang  terdiri  dari unsur-unsur instansi terkait (PERPRES No. 46 Tahun 2010).  yang  salah  satunya  dari  Mabes  Polri membentuk  Detasemen  Khusus  88/Anti  Teror  yang bertugas  menghentikan  aksi  teror  dan  mengungkap jaringan teroris melalui upaya penegakan hukum.
Dasar  hukum  pembentukan  Densus  88  yaitu SK Kapolri No. 30/VI/2003 Tertanggal 20 Juni 2003, hal  ini  sekaligus  tindak  lanjut  merealisasikan  UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Seperti Densus  88  sendiri  sebenarnya  sudah baik dalam pelaksanaan tugasnya selama ini sudah beberapa  kelompok  terorisme  yang  tertangkap  oleh pasukan pemberantas aksi terorisme tersebut.
Namun  saat  ini  kalangan  radikal-terorisme melihat  perilaku  masyarakat  dan  negara  sebagai gambaran nature  of  people yang  buruk,  jahat, diskriminatif,  korup, thogut dan  tidak  Islami.  Oleh sebab  itu,  pandangan nature  of  people yang  buruk akan  berubah jika  para  aparat  penegak  hukum, pejabat  negara  dan  masyarakat  menciptakan kehidupan  sosial  yang  toleran,  peduli  dan berkeadilan sosial (Zuhri, 2017).
Tetapi  perlunya  pemerataan  dari  segala  sisi mulai  dari  kesejahteraan  masyarakat  serta  keadilan yang  paling mendasar  secara  komprehensif,  untuk meminimalisir  terjerumusnya  warga  dalam  hal-hal
yang  mengarah  ke  kelompok-kelompok  atau gerakan-gerakan yang mengarah ke radikalisme.

## 2. Peran Masyarakat Dan Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Terorisme Yang Ada Di Indonesia

## a. Peran Masyarakat
Pemberantasan  terorisme  pihak  media  saja tidak cukup untuk menyeimbangkan dan memurnikan media  dari  paham  radikalisme.  Sinergitas  peran dengan  berbagai  pihak  juga  sangat  diperlukan, termasuk  tokoh  masyarakat  yang  ada  di  setiap daerah atau Kepala daerah pun harusnya lebih aktif, tokoh politik, dan tokoh ulama.
Basis masyarakat yang harus dibangun adalah gerakan  moral  untuk  melawan  terorisme  ataupun ideologi  radikal.  Gerakan  moral  masyarakat  harus membuat para napiter tidak mengalami keterasingan sehingga  kembali  dapat  berperilaku  sesuai  dengan orang-orang di sekitarnya (Indrawan, & Aji, 2019).
Peran  ulama  sangat  dibutuhkan  dalam pemberantasan terorisme, yakni untuk menghambat arus radikalisme agar tidak terlalu deras mengalir ke media,  seperti  contoh  melalui  fatwa  kolektif  yang dikeluarkan  oleh  para  tokoh  agama.  Namun,  upaya para  ulama  tidak  akan  berdampak  signifikan  tanpa bantuan  media,  karena  tanpa  media  fatwa  dan pemikiran  moderat  dan  toleran  dimaksud  akan terisolasi  dan  terbatas.  Media  sebagai  alat penyampaian  pesan  bagi  para  ulama  dalam menyebarkan  dan  menyampaikan  fatwa-fatwa  yang ada.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Media  dimaksud  tidak  hanya  terbatas  pada media  online,  televisi,  atau  radio  saja,  akan  tetapi juga dengan media cetak, seperti buku dan lain-lain. Maka  dari  itu  masyarakat  harus  dirangkul  oleh pemerintah  ataupun  tokoh  ulama  untuk  ikut  serta dalam  dan  memberikan  arahan  kepada  masyarakat lebih  sistematis  tentang  radikalisme  untuk pemberantasan  terorisme  sebab  bukan  tidak mungkin  semua  lapisan masyarakat  yang  ada  di Indonesia mengerti dan paham akan hal tersebut.
Olehnya  pemerintah  dan  khususnya  BNPT bisa  merangkul  masyarakat,  organisasi,  komunitas yang  ada  di  Indonesia,  dalam  pengarahan  dan menjadikan  sumber  informasi  akan  adanya sekumpulan  komunitas  yang  agak  menyimpang dilingkungan ditengah masyarakat. Lingkungan sosial yang  acuh  tak  acuh  terhadap  kegiatan  masyarakat bisa  dimanfaatkan  oleh  kelompok  teroris  untuk menyemai  dan  menumbuh  suburkan  gerakannya, namun lingkungan sosial juga bisa mempunyai peran ganda.
Dikarenakan  di  satu  sisi  lingkungan  bisa memberikan  sumbangsih  bagi  proses  ideologisasi dan  pembentukan  jaringan  terorisme,  khususnya lingkungan masyarakat yang cenderung tidak peduli atas  apa  yang  terjadi  di  sekitarnya.  Di  sisi  lain, masyarakat  dan  lingkungan  juga  bisa  berperan dalam  menghambat,  mencegah,  dan  mengungkap persoalan  terorisme. Itu  sebabnya  dibutuhkan adanya langkah strategis agar peran masyarakat dan lingkungan  sosial  bisa  optimal  dalam  upaya penanggulangan dan pencegahan terorisme.
Setidaknya  karena  masyarakat  lebih mengetahui tentang kondisi lingkungannya dibanding pihak  lain,  termasuk  dalam  mengenali  pendatang baru  ataupun  perubahan  yang  mengarah  pada radikalisasi  dari  orang/pihak  tertentu.  Misalnya dengan  memaksimalkan peran  lingkungan  sosial yang paling kecil seperti komunitas pemuda di setiap daerah atau RT/RW.
Sebagai ujung tombak aparat negara, pemuda Indonesia atau  RT/RW  bisa  berperan optimal untuk mengontrol setiap aktivitas di lingkungan masyarakat di  lingkungannya.  Melalui  peran  lembaga  di lingkungannya,  ancaman  terorisme  bisa  dicegah secara  dini,  bahkan  potensinya  sekalipun.  Hampir bisa dipastikan, kehadiran jaringan/anggota terorisme yang  bersembunyi  di  tengah-tengah  masyarakat membawa tanda-tanda radikalisasi tertentu. Dengan demikian, sedikit banyaknya faham dan ideologi lain tidak  memiliki  tempat  sehingga  tidak  mampu berkembang di Indonesia. Sebab masalah terorisme bukanlah  masalah  kelompok  tapi  persoalan  bangsa yang  harus  diperangi  oleh  seluruh  elemen masyarakat dan punya komitmen bersama.

## b. Peran Organisasi Masyarakat
Organisasi  masyarakat yang  saya  maksud  di sini  adalah  kelompok  masyarakat  yang  bukan merupakan  bagian  dari  negara  (the  state)  dan  juga bukan bagian dari lembaga bisnis dan ekonomi (the economical).  Contoh  dari organisasi  masyarakat adalah  ormas  semacam  NU,  Muhammadiyah  di samping  juga  LSM-LSM.  Pada  umumnya,  Ormas- ormas  besar  Islam  seperti  NU  dan  Muhammadiyah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
140
memiliki  pandangan  yang  sama  soal  dampak  yang diakibatkan  oleh  ekstrimisme  keagamaan. Sejalan dengan  NU  dan  Muhammadiyah  adalah  MUI  yang sudah  mengeluarkan  fatwa  tentang  keharaman tindakan terorisme.
Pentingnya kajian mengenai Organisasi Islam Transnasional  cukup  beralasan  karena  gerakan keagaamaan  ini  memberi  fenomena  baru  dalam kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia  saat  ini.  Gerakan  tersebut  menunjukkan lingkup  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  wilayah nasional  atau  lokal  seperti  halnya  organisasi kemasyarakat (ormas) Islam seperti Muhammadiyah dan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  yang  menganut  paham Islam  moderat,  namun  gerakan  dan  aktifitas  dari kelompok  ini  telah  melampaui  sekat-sekat  teritorial negara-bangsa (nation-state).
Ideologi  dari  Organisasi  Islam  Transnasional yang  cenderung  fundamentalis,  oleh  BNPT dimasukkan ke dalam kelompok radikal yang ada di Indonesia dan dianggap mengancam keutuhan NKRI karena  sebagian  dari  mereka  ingin  merubah  sistem pemerintahan yang ada saat ini (Hermastuti, 2016).
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dari  segi ekstremisme keagamaan  yang  berdampak  nyata seperti terorisme, sikap lembaga keagamaan sangat jelas,  namun  untuk ekstremisme keagamaan par excellence,  maka  masyarakat  sipil  masih  bersikap ambigu. Misalnya, pada satu sisi, mereka mengutuk pelbagai  bentuk  kekerasan  bermotif  agama  seperti terorisme  dan  lainnya,  namun  pada  sisi  yang  lain mereka  tidak  punya  cara  pandang  dan  sikap  yang
jelas  pada  wacana  keagamaan  yang  menganjurkan kebencian.
Atas nama penghinaan keyakinan, fatwa-fatwa keagamaan  yang  memicu  pada  sikap  ekstremisme dan bahkan tindakan berbasis agama tetap berjalan. Misalnya,  NU,  Muhammadiyah  dan  MUI  mengutuk terorisme  namun  mereka  tidak  berbicara  apa-apa soal  kekerasan  yang  menimpa  kaum  Syiah  dan Ahmadiyah.  Sampai  sekarang,  kita  tidak  bisa menyelesaikan ekstremisme keagamaan yang terjadi di  internal  umat  Islam  sendiri.  Suasana  sekarang adalah suasana penuh propaganda dan setiap upaya yang  diupayakan  untuk  mencari  jalan  keluar distigmatisasi  dengan  hal-hal  yang  buruk (Asrori, 2015).
Melihat  uraian  diatas  di  Indonesia  sendiri memang  belum  terlalu  bersinergi  antara  ormas- ormas  satu  dengan  yang  lainnya  maupun  itu organisasi kecil di lingkungan masyarakat sekalipun, maka  pemerintah  harusnya  lebih  fokus  merangkul dan mengarahkan melalui pelatihan tentang gerakan yang radikal kepada ormas-ormas yang kecil hingga yang besar agar terjadi komunikasi yang baik antara ormas  yang  berbeda  wilayah  sekalipun  dalam pemberantasan  terorisme  di  Indonesia. Namun  kita bisa  melihat  sekarang  disahkannya  Perpu  Ormas dan  banyaknya  ormas  yang  dileburkan  atau dibubarkan oleh pemerintah, sebenarnya hal tersebut juga  baik  dan  pemerintah  ingin  membatasi  ormas- ormas yang radikal.
Namun disisi lain ormas yang dileburkan atau dibubarkan bisa saja akan merasa adanya kebencian

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
141
karena dalam suatu ormas semua anggotanya tidak berpikiran  sama.  Jadi  ini  juga  bisa  menjadi kekhawatiran  bila  salah  satu  atau  lebih  dari  dua anggota ormas tersebut berpikiran seperti ini. Hal Ini juga bisa menjadi salah satu jalan untuk masyarakat dalam  berfikir  serta  bertindak  radikal,  harusnya pemerintah merangkul, memberikan arahan kembali kepada  anggota  ormas  tersebut  yang  dibubarkan yang  juga  adalah  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri untuk  mencegah  dan  membendung  pemberantasan terorisme di Indonesia.
Memang  harusnya  sudah  menjadi  tugas pemerintah  serta  semua  lapisan  untuk  kembali menyadarkan masyarakat dan pemuda-pemuda yang demikian  bersemangat,  agar  kembali  memahami pengertian  baik  dan  buruk,  pengertian  haram  dan halal serta pengertian jihad dan mati syahid.
Di  sisi  inilah  masyarakat  dan  pemuda  banyak digelincirkan. Umumnya serangan teror hanya ramai dibicarakan  saat  kejadian,  dan  biasanya  setelah beberapa  lama  akan  dilupakan.  Perang  dengan terorisme adalah perang yang sangat serius. Strategi budaya  harus  terus  dilakukan  pemerintah.  Akibat kurangnya  perhatian  ini,  sulit  bagi  warga  untuk menilai  sejauh  mana  keberhasilan  ataupun kegagalan  pemerintah  dalam  memberantas radikalisme dan kekerasan yang menyertainya.

## D. SIMPULAN
Untuk  melaksanakan  peran,  serta  tugas  dan fungsi, di lingkungan BNPT dibentuk Satuan Tugas- Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas yang
terdiri  dari  unsur-unsur  instansi  terkait, yang  salah satunya  dari  Polri. Mabes  Polri  membentuk Detasemen  Khusus  88/Anti  Teror  yang  bertugas menghentikan  aksi  teror  dan  mengungkap  jaringan teroris  melalui  upaya  penegakan  hukum  dan  peran intelijen  juga  sangatlah  penting  begitupun  dengan hukum  perannya  sangat  berperan  Untuk  mencapai sebuah tujuan negara yang aman dan damai BNPT mempunyai  sebuah  strategi  pencegahan  terorisme. Strategi  pencegahan  terorisme  merupakan serangkaian  pekerjaan  dan  cara  bertindak  dalam melakukan pencegahan terorisme itu sendiri. Namun sebaiknya  Kebijakan  dan  strategi  pencegahan terorisme  harus  dirancang  sesempurna  mungkin untuk  mencegah  berbagai  macam  aksi  terorisme  di indonesia. Serta ada enam prinsip-prinsip yang harus dikedepankan oleh BNPT yaitu dari segi supremasi, indiskriminasi,  independensi,  koordinasi,  demokrasi dan partisipasi yang keenam inilah harus jadi sebuah acuan. Diantara keenam itu hanya satu yang kurang dalam  pelaksanaannya  yaitu  prinsip  partisipasi dimana kita melihat warga negara Indonesia secara keseluruhan  banyak  yang  masih  awam  akan pemberantasan  terorisme,  serta  komunitas  atau ormas  yang  kecil  yang  berada  di  daerah-daerah dirangkul  dan  diarahkan  oleh  BNPT.  Maka  dari  itu BNPT  harusnya  lebih  menekankan  dan  mengajak dan  memberikan  penyuluhan  atau  pendidikan kepada  masyarakat,  komunitas  atau  ormas-ormas yang  ada  di  daerah  mulai  dari  berbagai  elemen tentang pentingnya akan pemberantasan terorisme.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
142
Dalam  upaya  menangani  terorisme  secara efektif  diperlukan  peran  serta  masyarakat  yang secara  aktif  ikut  berpartisipasi  dalam  melakukan kegiatan  pemberantasan  terorisme. Pelaksanaan dilakukan  oleh  setiap  negara  yang  memiliki  potensi ancaman terorisme dengan menetapkan strategi dan kebijakan  yang  bertujuan  untuk  melakukan penyangkalan akses bagi kelompok teroris terhadap tujuan,  target,  dan  dampak  negatif  yang  bersifat massal  yang  menjadi  tujuan  dari  pelaksanaan aksi/kegiatan  yang  mereka  lakukan.  Masyarakat, Maka  dari  itu  masyarakat  harus  dirangkul  oleh pemerintah  ataupun  tokoh  ulama  untuk  ikut  serta dalam  dan  memberikan  arahan  kepada  masyarakat lebih  sistematis  tentang  radikalisme  untuk pemberantasan  terorisme  sebab  bukan  tidak mungkin  semua  lapisan  masyarakat  yang  ada  di Indonesia  mengerti  dan  paham  akan  hal  tersebut. Olehnya  pemerintah  dan  khususnya  BNPT  bisa merangkul  masyarakat,  organisasi,  komunitas  yang ada di Indonesia, dalam pengarahan dan menjadikan sumber  informasi  akan  adanya  sekumpulan komunitas  yang  agak  menyimpang  dilingkungan ditengah  masyarakat.  selain  dapat  membantu tercapainya  tujuan.  Di  Indonesia  sendiri  memang belum  terlalu  bersinergi  antara  ormas-ormas  satu dengan yang lainnya maupun itu organisasi kecil di lingkungan  masyarakat  sekalipun,  maka  pemerintah harusnya  lebih  fokus  merangkul  dan  mengarahkan melalui  pelatihan  tentang  gerakan  yang  radikal kepada  ormas-ormas  yang  kecil  hingga  yang  besar agar terjadi komunikasi yang baik antara ormas yang
berbeda  wilayah  sekalipun  dalam  pemberantasan terorisme  di  Indonesia. Dengan  demikian,  sedikit banyaknya  paham  dan  ideologi  lain  tidak  memiliki tempat  sehingga  tidak  mampu  berkembang  di Indonesia.  Sebab  masalah  terorisme  bukanlah masalah kelompok tapi persoalan bangsa yang harus diperangi  oleh  seluruh  elemen  masyarakat  dan punya komitmen bersama.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Alznauer,  M.  (2015). Hegel’s  Theory  of Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.
Sihombing, Ivan  TH., &  Soeriatmadja,  Rhousdy. (2009). Kiprah  DKPT  Dalam  Situasi Kontroversi Dan Keterbatasan. Jakarta: S.I.
Djelantik, S. (2010). Terorisme Tinjauan Psiko-Politis,
Peran  Media,  Kemiskinan,  dan  Keamanan Nasional. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Hikam,  Muhammad A.S.  (2016). Deradikalisasi:
Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung  Radikalisme. Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara.
Bakti, Agus S. (2014). Darurat Teorisme: Kebijakan, Pencegahan,Perlindungan,dan Deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.
Soekanto,  Soerjono.,  & Mamudji,  Sri. (2011). Penelitian  Hukum  Normatif, Cetakan  ke-13, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Soegirman,  S.  (2012). Intelijen  Profesi  Unik  Orang-
Orang Aneh. Jakarta: Media Bangsa.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## JURNAL
Sadarusalam.,  Bambang Wiji Asmoro., Wahyudi,
Bambang., & Mundayat,  Aris Arif.  (2018).
Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme Dalam Menanggulangi  Perkembangan  Radikalisme Kontemporer di Indonesia. Jurnal Peperangan Asimetrik, Vol.4, (No. 3), pp.41- 60.
Asrori,  A.  (2015).  Radikalisme  di  Indonesia:  Antara
Historisitas  dan  Antropisitas. Kalam: Jurnal
Studi  Agama  dan  Pemikiran  Islam, Vol. 9, (No.2, Desember), pp.263-264.
Cassese, A. (2006). The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law. Journal of International Criminal Justice, Vol.4, Issue 5,
(November), pp.933–958.
Choiruzzad, Shofwan  Al  Banna.  (2013).  Within  a
Thick Mist: Conspiracy Theories and Counter
Terrorism in Indonesia. International Journal of Social Inquiry, Vol.6, (No. 2), pp.96-116.
Sari, Benedicta Dian Ariska C. (2017). Media Literasi
Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme  Melalui  Media  Internet. Jurnal Peperangan Asimetrik, Vol.3, (No. 1), pp.15- 31.
Hermastuti,  Mirza  D. (2016).  Respon  Organisasi
Islam Transnasional  di  Indonesia  Terhadap Program  Deradikalisasi  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Journal of  International  Relations,  Vol.2, (No.1), pp.122-130.
Isnanto, Samto  H.  (2015).  Berbagai  Masalah  dan Tantangan  Radikalisasi  dan  Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol.5, (No. 2 Agustus), pp.225-
244.
Indrawan, Jerry., & Aji, M. Prakoso. (2019). Efektifitas
Program Deradikalisasi Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Terhadap
Narapidana Terorisme di Indonesia. Jurnal
Pertahanan  dan  Bela  Negara,  Vol.9, (No.  2
Agustus), pp.1-20.
Marpaung, B. (2007). Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme  di  Indonesia, Jurnal  Equality,
Vol.12 (No. 2 Agustus), pp.120-130.
Muladi. (2002).  Hakekat  Terorisme  dan  Beberapa Prinsip Pengaturan  Dalam  Kriminalisasi. Jurnal  Kriminologi  Indonesia, Vol.2 (No.  III Desember), p.3.
Paikah,  N.  (2019).  Kedudukan  dan  Fungsi  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia,  Jurnal  Al-Adalah. Jurnal  Hukum dan  Politik  Islam, Vol.4, (No.  1,  januari), pp.1-20.
Posen, Barry  R. (2001). The  Struggle  against Terorism:  Grand  Strategy,  Strategy  and Tactics. International  Security, Vol  26, (No.
3), pp.39-55.
Rajab,  A.  (2016).  Urgensi  Penguatan  BNPT  Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. Jurnal  RECHTSVINDING; Media

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Pembinaan Hukum Nasional, Vol.5, (No.  1, April), pp.1-15.
Sujudi,  H.  (2014).  Implementasi  Tugas  dan
Kewenangan Badan
Nasional
Penanggulangan  Terorisme  di  Indonesia.
Jurnal Lex  et Societatis,  Vol.II, (No.  8 Sep-
Nov), pp.22-31.
Windani,  R.  (2017).  Peran  Indonesia  dalam Memerangi  Terorisme. Jurnal  Ilmu  Sosial, Vol.16, (No. 2. Edisi Juli-Desember), pp.135- 152.
Zuhri, S. (2017). Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh  BNPT  :  Perspektif Spektrum  Politik.
Jurnal  Ilmu  Kepolisian,  edisi  089  (Agustus-
Oktober), pp.75-81.
Tsauro, Muhammad A. (2017). Media dan Teorisme di Uni Eropa : dari Teror Paris Hingga Bom Manchester. Jurnal  ICMES, Vol.1,  (No.2),
pp.146-165.

## PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010  tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.

## SUMBER ONLINE
Alius,  S.  (2017).  Terorisme  Menyasar  Generasi
Muda. Retrieved from
http://mediaindonesia.com/read/detail/10338 5-terorisme-menyasar-generasi-muda.