…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA STUDI DI PEMERINTAH KOTA MATARAM
Oleh Ismi Arifiana Rahmandari 1) , Indra Kusumawati 2)
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram
Email: 1 ismiarifiana67@gmail.com
Abstrak
Pegawai  Negeri  Sipil  di  Indonesia  pada  umumnya  masih  melanggar  kedisiplinan  di  bidang kepegawaian serta kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Bentuk sanksi administrative terhadap PNS yang  melakukan  tindak  pelanggaran  di  bidang  kepegawaian  yaitu  hukuman  ringan,  sedang  dan berat.  Cara  pelaksanaan  sanksi  terhadap  PNS  yang  melakukan  tindak  pelanggaran  di  bidang kepegawaian yaitu hukuman ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara  tertulis,  hukuman  sedang  berupa  penundaan  kenaikan  gaji  berkala,  penundaan  kenaikan pangkat dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan structural dan pembebasan dari jabatan.
Kata Kunci: Integritas, Mahkamah Agung, Pengadilan, Pembangunan Nasional, Solid

## PENDAHULUAN
Kelancaran  pelaksanaan  pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara. Kesempurnaan aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Pegawai Negeri yang sempurna adalah Pegawai Negeri  yang  penuh  kesetiaan  pada  Pancasila, Undang-undang  Dasar  1945  dan  pemerintah serta bersatu  padu, bermental baik,  berdisiplin tinggi,  berwibawa,  berdaya  guna,  berkualitas tinggi  dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur Negara.
Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi  oleh  birokrasi  Indonesia  berkenaan dengan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  SDM yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang  ditempatkan  dan  bekerja  di  lingkungan birokrasi  untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan. Permasalahan  tersebut  antara  lain  besarnya jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  tingkat pertumbuhan  yang  tinggi  dari  tahun  ke  tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian
kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan  dan  ketidakjelasan  jalur  karier yang dapat ditempuh.
Perwujudan  pemerintah  yang  bersih  dan berwibawa  diawali  dengan  penegakan  disiplin nasional  di  lingkungan  aparatur  Negara khususnya  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih kurang mematuhi  peraturan  kedisiplinan  pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan  dan  pembangunan  nasional. Mereka  seharusnya  menjadi  telada  bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat  dapat  percaya  terhadap  peran Pegawai Negeri Sipil.
Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut,  sebenarnya pemerintah Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 30  Tahun  1980  Tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Pegawai  Negeri  Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik,  namun  realitanya  sering  terjadi  dalam situasi  instansi  pemerintah,  para  pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja pegawai yang bersangkutan ( Adlin & Yusri, 2020).
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum membutuhkan  kedisiplinan  pegawainya  untuk menciptakan  pemerintah  yang  bersih  dan berwibawa.  Seiring  dengan  kerja  seluruh jajaran  Mahkamah  Agung  dan  Pengadilan  di bawahnya  dalam  menyelesaikan  agenda- agenda  reformasi  birokrasi,  pada  tanggal  10 Maret  2008  Presiden  telah  menandatangani Peraturan  Presiden  Nomor  :  19  tahun  2008 mengenai  tunjangan  kinerja  untuk  lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya. Turunnya tunjangan kinerja  adalah awal  untuk  mendorong  seluruh  jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan public  dan  meningkatkan  citra  pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid.
1. Pengertian Penegakan Sanksi Administratif Administrasi adalah keseluruhan aktivitas  dari  pejabat-pejabat  Negara  untuk mencapai  tujuan  Negara  menyelenggarakan kepentingan umum (Amrah, 1985).
Administrasi  dalam  arti  sempit  adalah berarti  segala  kegiatan  tulis  menulis,  catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang  hanya  bersifat  teknis  ketatausahaan belaka.  Dalam  arti  luas  administrasi  Negara sebagai  aparat  atau  gabungan  jabatan-jabatan administrasi  yang  berada  di  bawah  pimpinan pemerintah  melaksanakan  tugas  yang  tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan dan legislative (Rahmat, 2017).
Administrasi  yang  berarti  pengabdian atau  pelayanan,  yang  mengandung  arti  setiap penyusunan keterangan  yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan  suatu  ikhtisar  dari  keterangan- keterangan  itu  dalam  keseluruhan  dan  dalam
hubungannya satu dengan yang lain; administrasi  dapat  berarti  pemerintah  suatu Negara,  provinsi,  dan  kota-kota  besar  (kota praja).
Pengertian  pegawai  negeri  sipil  pusat adalah PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan  umum  (Perum),  yayasan  dan  lain- lain ( Jurdi, 2019 ).
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan Peagawi  Negeri  Sipil  Daerah  adalah  Pegawai Negeri  Sipil  Daerah  Propinsi/Kabupaten/Kota yang  gajinya  dibebankan  kepada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  bekerja pada  Pemerintah  Daerah  atau  dipekerjakan  di luar  instansi  induknya.  Terhadap  Pegawai Negeri  Sipil  Pusat  dan  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah yang dipekerjakan di luar instansi induk gajinya  dibebankan  pada  instansi  yang menerima perbantuan (Amrah, 1985).

## 2. Pengertian  Keputusan  Tata  Usaha Negara
Kompetensi  absolute  Peradilan  Tata Usaha Negara di atur di dalam pasal 1 angka (3) UU  No.  5  tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  No.  9  tahun  2004  yang berbunyi:  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara yaitu, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum perdata (Amrah, 1985).
Berdasarkan  rumusan  pasl  1  angka  (3) diatas dapat  dipahami bahwa suatu  Keputusan Tata  Usaha  Negara  adalah  produk  yang diterbitkan  oleh  pejabat  Tata  Usaha  Negara (atau  jabatan  Tata  Usaha  Negara)  berdasrkan wewenang  yang  ada  padanya  ( atributie) atau diberikan  padanya  dalam  bidang  urusan pemerintah ( delegatie) (Amrah, 1985).
Rumusan masalah masalah dalam penelitian ini adalah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Apakah  bentuk  sanksi  administratif yang  diterapkan  terhadap  pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan pelanggaran di bidang kepegawaian?
2. Bagaimana  cara  pelaksanaannya terhadap  pegawai  negeri  sipil  yang melakukan  tindakan  pelanggaran  di bidang kepegawaian?

## METODE PENELITIAN

## A. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
1. Studi  data  skunder  yaitu  dilakukan dengan  jalan  mengumpulkan  data melalui  bahan-bahan  bacaan  yang ada  relevansinya  dengan  masalah yang diteliti.
2. Studi data lapangan yaitu dilakukan dengan jalan menggunakan metode wawancara  dengan  mengajukan pertanyaan  pada  informan  maupun responden  yang  diperlukan  dalam usulan penelitian.

## B. Analisis Data
Setelah  data  diperoleh  dari  lapangan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dilakukan pengolahan  data  secara  kualitatif  yaitu data yang diperoleh diuraikan kemudian dihubungkan  dengan  teori-teori  yang bersumber  dari  literature  dan  disajikan secara deskriftif yaitu dengan menjabarkan  secara  lengkap  tentang aspek-aspek tertentu yang ada
kaitannya  dengan  permasalahan  yang dibahas,  kemudian  dilakukan  analisis dengan cara menyusun secara sistematis sehingga  diperoleh  suatu  kesimpulan terhadap permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan  pelanggaran  berupa  sanksi disiplin.  Disiplin  pegawai  negeri  sipil merupakan  kesanggupan  pegawai  negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari  larangan  yang  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau  peraturan  kedinasan  yang  apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.  Pelanggaran  disiplin  adalah  setiap ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  Pegawai Negeri  Sipil  yang  tidak  menaati  kewajiban dan/atau  melanggar  larangan  ketentuan disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  baik  yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja (Amrah, 1985).
Bentuk  sanksi  administratif  berupa sanksi disiplin itu adalah sebagai berikut:
a. Hukuman ringan, berupa:
• Teguran Lisan
• Teguran Tertulis
• Pernyataan tidak puas secara tertulis
b. Hukuman sedang, berupa:
• Penundaan  kenaikan  gaji  berkala untuk  masa  sekurang-kurangnya  3 (tiga)  bulan  dan  paling  lama  1  (satu) tahun.
• Penundaan  kenaikan  pangkat  untuk sekurang-kurangnya  6  (enam)  bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan jangka  waktu  21  (dua  puluh  satu) sampai  dengan  25  (dua  puluh  lima) hari.
c. Hukuman berat, berupa:
• Penurunan  pangkat  setingkat  lebih rendah  selama  3  (tiga)  tahun  dengan jangka  waktu  31  (tiga  puluh  satu) sampai  dengan  35  (tiga  puluh  lima) hari.
• Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan  setingkat  lebih  rendah  bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki  jabatan  struktural  atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 36 (tiga  puluh  enam)  sampai  dengan  40 (empat puluh) hari kerja.
• Pembebasan dari jabatan untuk  masa sekurang-kurangnya  selama  1  (satu) tahun dengan jangka waktu 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari.
• Pemberhentian  dengan  hormat  tidak atas  permintaan  sendiri  sebagai
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
pegawai  negeri  sipil  dengan  jangka waktu 46 (empat puluh enam) hari. Faktor  yang  mendorong  terjadinya pelanggaran  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil meliputi:
1. Lemahnya pengawasan atasan langsung;
2. Kurangnya pemahaman terhadap
perundang-undangan yang berlaku; 3. Kurangnya pembinaan/sosialisasi tentang  perundang-undangan  di  bidang kepegawaian disiplin pegawai;
4. Tingkat  kesadaran  disiplin  Pegawai Negeri Sipil.
Tutik, dkk (2016) menyatakan pegawai Negeri  Sipil  yang  melakukan  pelanggaran disiplin  dijatuhi  hukuman  disiplin  menurut ketentuan  yang  berlaku  oleh  pejabat  yang berwenang. Pelanggaran disiplin yang dilakukan  oleh  pegawai  pada  Pelaksana  BPK (Badan Pembina Kepegawaian dijatuhkan oleh Sekretaris Jenderal
selaku
Pembina
Kepegawaian  atau  oleh  Atasan  Langsung sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Keputusan Sekretaris  Jenderal  BPK  No.  119/SK/VIII- VIII.3/8/2001  tentang  Pelimpahan  Wewenang Sekretaris  Jenderal  BPK  Kepada  Para  Pejabat Struktural untuk menjatuhkan hukuman disiplin  terhadap  pegawai  yang  melakukan pelanggaran (Marbun dan Mahfud, 2000) 2. (Hadjon dkk, 2008) Sanksi terhadap pegawai negeri  sipil  yang  melakukan  tindakan pelanggaran di bidang kepegawaian pelaksanaan
tindakan administrative terhadap  pelanggaran  disiplin  pegawai negeri  sipil  dalam  lingkup  pemerintah  kota mataram adalah keputusan yang dipergunakan untuk menilai kinerja pegawai pemerintah telah menerapakan standar kerja melalui  regulasi.  Dalam  hal  ini  terutama kaitannya untuk menjamin adanya objektivitas  dalam  pembinaan  Pegawai Negeri
Sipil sehari-hari.
Bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun  1974  jo.  Undang-undang  Nomor  43 tahun  1999,  Pasal  20  tentang  pokok-pokok kepegawaian,  yang  menyatakan  :  “untuk lebih  menjamin  objektivitas  dalam  jabatan
dan  kenaikan  pangkat  diadakan  penilaian prestasi  kerja”.  Kemudian  ditegaskan kembali  dalam  undang-undang  tersebut bilama telah diadakan penilaian atas prestasi kerja  dikenakan  ketentuan  Pasal  22  sampai dengan  Pasal  26  tentang  pemberhentian seorang  pegawai  negeri  Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian.  Kemudian  undang-undang tersebut dijabarkan secara teknis lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan pegawai  negeri  sipil.  Serta  peraturan pemerintah  nomor  32  tahun  1979  tentang pemberhentian  pegawai  negeri  sipil  dapat diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai pegawai negeri sipil karena:
a. Melanggar sumpah/janji pegawai negeri  sipil,  sumpah/janji  jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
b. Dihukum penjara, berdasarkan
keputusan pengadilan.
Sedangkan pelaksanaan daripada pemberian sanksi kepada pegawai negerin sipil yang melanggar disiplin berdasarkan ketentuan daripada peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2008 tentang pendelegasian wewenang penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi  pegawai negeri  sipil  di  lingkungan  departemen  dalam negeri  diserahkan  kepada  pejabat  eselon  I, eselon  II  dan  eselon  IV  yaitu  pada  pasal  2 sampai dengan pasal 5.
Setiap  pegawai  negeri  sipil  berhak memperoleh gaji layak sesuai dengan pekerjaan dan  tanggung  jawabnya  menurut  undang- undang  nomor  43  tahun  1999  tentang  pokok- pokok kepegawaian pasal 7 menyatakan:
a. Gaji  yang  adil  dan  layak  sesuai  dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
b. Gaji  yang  diterima  oleh  pegawai  negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
c. Gaji pegawai  negeri yang adil dan layak sebagaimana ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Setiap  pegawai  negeri  sipil wajib: a. Setia  dan  taat  pada  Pancasila  dan undang-undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
c. Mentaati  segala  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
d. Melaksanakan  tigas  kedinasan  yang dipercayakan  kepadanya  dengan  penuh pengabdian,  kesadaran  dan  tanggung jawab.
e. Menyimpan rahasia jabatan.
Sanksi disiplin  yang berupa penurunan gaji  sebesar  satu  kalikenaikan  gaji  berkala, ditetapkan  untuk  masa  sekurang-kurangnya  3 (tiga) bulan dari untuk paling lama satu tahun. Setelah  masa  menjalani  hukuman  disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok semula masa penurunan  gaji  tersebut  dihitung  penuh  untuk tersebut  dihitung  penuh  untuk  kenaikan  gaji berkala berikutnya.
Apabila dalam masa menjalani hukuman  disiplin  pegawai  negeri  sipil  yang bersangkutan  memenuhi  syarat-syarat  untuk kenaikan  gaji  berkala,  maka  kenaikan  gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan  berikutnya  dari  saat  berakhirnya  masa menjalani sanksi disiplin.
Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan  pangkat  ditetapkan  untuk  masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling  lama  1  (satu)  tahun,  terhitung  mulai tanggal kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat untuk dipertimbangkan ( Hasyimzoem, dkk 2017). Hukuman yang dapat dijatuhkan sebagai  sanksi  terhadap  pelanggaran  disiplin pegawai negeri sipil ialah teguran lisan, teguran tertulis,  pernyataan  tidak  puas,  penundaan kenaikan  gaji  berkala,  penundaan  kenaikan pangkat,  penurunan  pangkat,  pemindahan sebagai  hukuman,  pembebasan  tugas,  dan pemberhentian.  Selain  dari  pada  keharusan, larangan,  sanksi  dalam  peraturan  disiplin
pegawai negeri sipil juga diatur tentang pejabat yang  berwenang  menjantuhkan  hukuman disiplin dan tata cara mengajukan keberatan/pembelaan, apabila seorang pegawai negeri  sipil  tidak  menerima  disiplin  yang dijatuhkan kepadanya, antara lain:
1. Pelanggaran Disiplin.Secara ucapan, tulisan  atau  perbuatan  pegawai  negeri sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin (kewajiban dan larangan)  adalah pelanggaran disiplin.
2. Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)
3. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak  dapat  menjalankan  kewajiban sebagai pegawai negeri sipil
4. Pegawai  negeri sipil  dapat  diberhentikan dengan  hormat  tidak  atas  permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
5. Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan tidak hormat
Pelaksanaan  sanksinya  berupa  teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis  sehingga  diharapkan  adanya  efek  jera dan  tidak  terjadi  kembali  pelanggaran  oleh oknum  PNS  baik  bagi  yang  telah  melakukan dan  yang  belum  melakukan  pelanggaran kedisiplinan tersebut. 1
Pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran  kedisiplinan  pegawai  negeri  sipil di  lingkup  pemerintah  Kota  Mataram  dinilai belum  dapat  diterapkan  secara  efektif  karena belum  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  perilaku  atau  sikap  tindak  bagi  PNS yang sudah pernah dikenai sanksi atau dengan kata lain penerapan sanksi terhadap PNS yang telah  melakukan  pelanggaran  kedisiplinan  di Kota  Mataram  belum  dapat  memberikan dampak yang positif, tentu tetap muncul kasus yang  sama  dalam  melakukakan  pelanggaran kedisiplinan PNS.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan analisis  dalam  bab  terdahulu,  maka  dapat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Journal of Innovation Research and Knowledge
diajukan kesimpulan. Bentuk
sanski administratif adalah sebagai berikut:
a. Hukuman ringan, berupa:
Teguran  lisan,  jika  pelanggaran  masih juga  dilakukan  maka  diberikan  teguran tertulis  dan juga tidak diindahkan maka diberikan  pernyataan  tidak  puas  secara tertulis  bagi  PNS  yang  melakukan pelanggaran  disiplin  terlambat  masuk kantor,  pulang  kantor  lebih  awal  tanpa alasan  yang  jelas,  tidak  melaksanakan pekerjaan  selama  jam  kantor,  mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak masuk akal.
b. Hukuman sedang, berupa: Penundaan  gaji  berkala  bagi  PNS  yang malas masuk kantor dan tidak melaksanakan  tugas  sesuai  dengan pereintah  atasan  dan  akan  dilanjutkan dengan penundaan kenaikan pangkat dan penurunan  pangkat  bagi  PNS  yang melakukan pelanggaran disiplin menyalahgunakan  wewenang,  poligami tanpa ijin atasan dann istri
c. Hukuman berat berupa: Penurunan  pangkat  setingkat  lebih rendah,  pemindahan  dalam  rangka penurunan  jabatn  setingkat  rendah  bagi
PNS yang menduduki jabatan structural, pembebasan dari jabatan bagi PNS yang melakukan  pelanggaran  disiplin  cerai tanpa cerai tanpa izin atasan, PNS wanita yang menjadi istri kedua.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adlin,  A.,  &  Yusri,  A.  (2020).  Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru  Memberlakukan  Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid-19
Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmiah
Muqoddimah:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik dan Hummanioramaniora , 4 (2), 71-81.
[2] Amrah,  Muslimin,  Prof,  H.  SH.  1985. Beberapa  Asas  dan  Pengertian  Pokok Tentang Administrasi
dan Hukum Administrasi. Bandung,  Percetakan  Offset
Alumni,
[3] Hadjon  Philipus  M.,  Prof.  Dr  S.H.,  dkk. 2008. Pengantar  Hukum  Administrasi Indonesia. Yogyakarta, Gajah Mada
University Press.
[4] Hasyimzoem, Y., Satriawan, M. I., Ade, A. F., & Khoiriah, S. (2017). Hukum Pemerintahan  Daerah .  PT  Raja  Grafindo Persada.
[5] Jurdi,  F.  (2019). Hukum  tata  negara Indonesia . Kencana.
[6] Marbun SF. dan Mahfud MD. 2000. Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta, Liberty.
[7] Rahmat, D. (2017). Implementasi
Kebijakan  Program  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Kabupaten Kuningan. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 35-42.
[8] Tutik,  T.  T.,  &  SH,  M.  (2016). konstruksi hukum  tata  negara  Indonesia  pasca amandemen UUD 1945 . Prenada Media.