## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Dian Esti Pratiwi, Hartiwiningsih, R. Ginting, Subekti, Diana Lukitasari

## Universitas Sebelas Maret
E-mail : dianesti_pratiwi93, hartiwiningsih, rehnalemken_g, subekti, diana_lukita }@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Negara Indonesia merupakan negara demokrasi ditandai dengan banyaknya partai politik yang memegang peran penting didalamnya yang artinya proses rekruitmen pejabat publik melibatkan partai politik, dapat dimaknai  partai  politik  merupakan  satu-satunya  sarana  mencapai  kekuasaan  sehingga  Tindak  pidana korupsi  berkorelasi  langsung  dengan  kedudukan  partai  politik,  politisi  dan  birokrasi.  Penegakan  hukum terkait  pertanggungjawaban  pidana  maupun  administratif  partai  politik  belum  diatur  dalam  Undang- Undang Nasional, sehingga selama ini yang diperkarakan hanya oknum partai politiknya saja, dilain sisi dapat  kita  ketahui  bersama  bahwa  partai  politik  dapat  dikatakan  ikut  menikmati  hasil  korupsi  anggota partainya  untuk  mendanai  kegiatan  partai.  Artikel  ini  akan  membahas  mengenai  konstruksi  ideal  model pertanggungjawaban  pidana  yang  efektif  dan  efisien  terhadap  partai  politik  sebagai  badan  hukum  yang terbukti terlibat korupsi, dan pengaturan korupsi partai politik di masa mendatang dalam Hukum Pidana Nasional.
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Partai Politik, Korupsi

## Abstract
The  state  of  Indonesia  is  a  democratic  country  marked  by  the  number  of  political  parties  that  play  an important role in it, which means that the recruitment process for public officials involves political parties, it  can  be  interpreted  that  political  parties  are  the  only  means  of  achieving  power  so  that  corruption  is directly correlated with the position of political parties, politicians and the bureaucracy. Law enforcement related to the criminal and administrative responsibility of political parties has not been regulated in the National Law, so that so far only the elements of the political party have been prosecuted, on the other hand we can all know that political parties can be said to enjoy the proceeds of corruption by their party members to fund party activities. This article will discuss the ideal construction of an effective and efficient criminal responsibility model for political parties as legal entities proven to be involved in corruption, and the regulation of political party corruption in the future in the National Criminal Law.

## Keywords: Criminal Liability, Political Parties, Corruption

## PENDAHULUAN
Data KPK pada November 2018 menyebutkan sekitar 61.17 % pelaku tipikor yang diproses KPK adalah aktor politik, atau tindak pidana korupsinya berdimensi korupsi politik (political corruption). Mereka yang diproses itu, terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara korupsi. i Padahal anggota DPR/DPRD

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
yaitu  berasal  dari  anggota  partai  politik  yang  mencalonkan  diri  sebagai  peserta  pemilu  yang  sudah terpilih  saat  pemilu.  Data  KPK  sepanjang  tahun  2004  -  2019  terdapat  1152  kasus  yang  melibatkan pejabat  publik dan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 397 orang diantaranya menduduki jabatan politik,  yaitu 257 orang adalah  anggota DPR atau DPRD, 21 orang adalah gubenur dan 119 orang adalah bupati atau walikota dimana semuanya berlatar belakang dari partai  politik. ii Lemahnya  perangkat  hukum  yang  tersedia  serta  lemahnya  penegakan  hukum  di Indonesia maka penegakan hukum terhadap partai politik tidak pernah dilaksanakan. Kondisi seperti ini  sangat  miris  ketika  harapan  dalam  memilih  kepala  daerah  maupun  wakil  rakyat  sudah  ternodai dengan praktik korupsi. iii
Beberapa oknum anggota partai telah menjalani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi  yang  dilakukannya, namun  hanya terbatas pada perbuatan secara  individu. iv Jika di  kaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan  yang terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” dan pemaknaan frasa “Setiap Orang” kemudian dijelaskan didalam  pasal  1  angka  3  yang  berbunyi  “Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau  termasuk korporasi”, maka disini kita dapat menarik kesimpulan bahwa partai politik dapat dimasukkan dalam jenis setiap orang  yang dapat di bebani pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi apabila  terbukti  melakukan  korupsi. v Namun,  hingga  saat  ini  belum  terdapat  aturan  tegas  yang menyatakan  partai  politik  sebagai  korporasi  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya secara pidana, baik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang partai politik, maupun undang-undang Perseroan Terbatas. vi
Bahkan jika kita memahami Pasal 40 (3) UU No.8/2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang larangan partai politik yang menerima pendanaan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas  perbuatan  yang  dilarang  hanyalah  pengurusnya  saja,  bukan  partai  politik.  Padahal,  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengakui keberadaan recht person sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana, yang menyebutnya dengan menggunakan istilah korporasi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  konstruksi ideal  model pertanggungjawaban pidana  yang efektif dan efisien terhadap partai politik sebagai badan hukum yang terbukti terlibat korupsi?
2.  Bagaimana pengaturan korupsi partai politik di masa mendatang dalam Hukum Pidana Nasional?

## PEMBAHASAN

## A. Konstruksi Ideal Model Pertanggungjawaban Pidana Yang Efektif Dan Efisien Terhadap Partai Politik Sebagai Badan Hukum Yang Terbukti Terlibat Korupsi
Perbuatan  pidana  koruptif  oleh  partai  politik  ditunjukkan  dengan  hasil  laporan  survei Global Corruption  Barometer (GCB)  tahun  2020  oleh Transparency International  Indonesia (TII)  yakni menempatkan  lembaga  negara  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  institusi  terkorup  di  Indonesia dengan presentase 48%. Kemudian diikuti oleh pejabat pemerintahan, kepolisian, sektor bisnis, hakim atau  pengadilan,  menteri,  lembaga  swadaya  masyarakat,  banker,  TNI  dan  pemuka  agama (www.wartaekonomi.co.id). Dari sekian pelaku tindak pidana korupsi  yang paling banyak berperan adalah para kader dan pengurus partai politik hingga menyentuh angka 35% (www.beritasatu.com).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Mengutip dari www.jogjaidntimes.com tentang data kader atau pengurus partai politik yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terjerat kasus korupsi hingga harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 28 Maret 2019 yaitu Partai Golkar 24 orang, Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  18  orang,  Partai  Demokrat  9  orang,  Partai  Amanat Nasional (PAN) 6 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 orang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2 orang, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) 1 orang dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 orang. Sementara data korupsi oleh kader pengurus partai politik yang pernah menjabat sebagai menteri kabinet era Jokowi- JK dan Jokowi-Ma’ruf setidaknya ada empat orang, yaitu Imam Nahrawi (kader Partai Kebangkitan Bangsa),  Idrus  Marham  (pengurus  Partai  Golkar),  Edhy  Prabowo  (pengurus  Partai  Gerindra)  dan Juliari Batubara (kader PDI-P) (www.cnbcindonesia.com).
Sedangkan  bentuk-bentuk  tindak  pidana  korupsi  oleh  para  kader  atau  pengurus  partai  politik memiliki  beragam  modus,  di  antaranya  suap,  jual  beli  jabatan,  pemerasan  sektor-sektor  strategis, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran pada program pembangunan. Seperti pada kasus Imam Nahrawi, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kader PKB ini telah terbukti menerima suap dengan total Rp 26,5 miliar dari hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta uang komitmen proses kepengurusan proposal hibah KONI kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2018. Pada tanggal 29 Juni 2020, majelis hakim tindak pidana korupsi memberikan sanksi pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak  dipilih  sebagai  pejabat  publik  selama  empat  tahun.  Tidak  hanya  itu,  terdakwa  juga  diwajibkan mengembalikan  uang  negara  sebesar  Rp  18,1  miliar  dalam  kurun  satu  bulan  setelah  putusan berkekuatan hukum tetap.
Kasus korupsi dalam bentuk suap perizinan tambak atau komoditas perairan sejenis lainnya yang menimpa  Edhy  Prabowo,  mantan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  tahun  2019-2020.  Dalam dakwaannya, KPK mendakwakan bahwa Wakil Ketua Partai Gerindra ini telah menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya  salah  satunya  terkait  ekspor  benur.  Edhy  Prabowo  diduga  menerima  Rp  1.800/ekor  benih lobster  yang  melibatkan  PT  Dua  Dutra  Perkasa  (DPP)  dan  PT  Aero  Citra  Kargo  (ACK).  PT  DPP diduga  telah  menstransfer  sejumlah  uang  ke  rekening  PT  ACK  sebesar  Rp  731,57  juta  dan  telah melakukan  sebanyak  10  kali  pengiriman  sehingga  apabila  ditotal  adalah  Rp  9,8  miliar.  Dari  sekian miliar tersebut, Rp 3,4 miliar diperuntukkan secara pribadi kepada Edhy Prabowo beserta istrinya.
Minggu  5  Desember  2020,  KPK  menetapkan  kader  PDI-Perjuangan  sekaligus  Menteri  Sosial, Juliari  Batubara,  sebagai  tersangka  dugaan  korupsi  pengadaan  bantuan  sosial  Covid-19.  KPK melaporkan bahwa JPB telah mengkorupsi bantuan paket sembako sebesar Rp 10 ribu per sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial Covid-19. Selama periode bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2020, Menteri Sosial Juliari Baturia telah membagikan fee kurang lebih Rp 12 miliar kepada  MJS  dan  AW.  Dari  fee  tersebut,  sebanyak  Rp  8,8  miliar  masuk  ke  kantong  pribadi  Juliari Batubara  yang  membuat  keuangan  negara  mengalami  kerugian.  Kasus  ini  juga  sedang  dikaji  oleh penuntut umum KPK untuk menjatuhkan pidana mati karena kerugian negara yang timbul terjadi pada saat bencana pandemi Covid-19.
Beberapa  uraian  kasus  korupsi  di  atas  memang  dilakukan  oleh  individu  sebagai  pelaku  tindak pidana korupsi. Akan tetapi, kedudukan pelaku yang juga merupakan kader dan pengurus partai politik tidak menuntup kemungkinan uang hasil korupsi tersebut  juga mengalir  ke keuangan  atau kegiatan partai  politik. Kasus  korupsi  yang di  dalamnya diduga partai politik terlibat  dalam menikmati  uang hasil korupsi yang merugikan negara antara lain Partai Demokrat yang diduga menikmati hasil tindak pidana  korupsi  dari  kasus  Hambalang,  kasus  Wisma  Atlet  Palembang,  kasus  SKK  Migas,  kasus

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
simulator  SIM,  kasus  suap  TVRI,  kasus  alat  kesehatan  Kementerian  Kesehatan  dan  kasus  e-KTP. Dikutip dari laman www.hukumonline.com, Partai Amanat Nasional (PAN) diduga kuat terlibat dalam kasus  korupsi  Dana  Percepatan  Pembangunan  Infrastruktur  Daerah  (DPPID),  kasus  korupsi  SKK Migas, dan kasus korupsi Hambalang. Majalah Tempo di tahun 2018 juga pernah memberitakan bahwa Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  turut  ikut  menikmati  pusaran  kasus  korupsi  bibit  jagung Kementerian Pertanian, kasus korupsi SKK Migas dan kasus proyek Hambalang.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga pernah disebutkan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dengan dugaan pengurus Dewan Pimpinan Pusat  PAN  dan  pendiri  PAN,  Amin  Rais,  menerima  hasil  tindak  pidana  korupsi  pengadaan  alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Selain itu, Partai Golkar juga pernah diterpa isu terlibat dalam kasus  e-KTP  yang  menempatkan  Setya  Novanto  selaku  Ketua  Umum  Partai  Golkar  sebagai tersangkanya.  Partai  Golkar  diduga  menerima  transfer  uang  sebesar  Rp  5  miliar  untuk  Rampimnas Golkar. Kongres PDI-P di Bali tahun 2015 pun tidak luput dari dugaan menerima hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk suap izin tambang batu bara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Pemerintah  telah  mengatur  formulasi  norma  pertanggungjawaban  terhadap  badan  hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana korupsi, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo  Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Untuk  mengatasi  keraguan  mekanisme  dalam  penegakan  pertanggungjawaban  badan  hukum, Mahkamah  Agung  menetapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi.  Adanya  pengaturan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  badan  hukum  merupakan  langkah-langkah  dalam  penegakan hukum  yang  dapat  diberlakukan  terhadap  partai  politik,  sebagai  konsekuensi  yuridis  yang  telah disetujui  bersama  dan  diyakini  bersifat  netral,  tidak  berpihak  dan  objektif. vii Sebagaimana  rumusan Pasal 4:
Ayat (1): “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.
Ayat (2): “Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
3. Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pencegahan, mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Meskipun  telah  dibuat  formulasi  norma  hukum,  tetapi  dalam  aplikasi  penegakan  hukum, tampaknya  berjalan  di  tempat,  karena  tidak  ada  satu  pun  partai  politik  yang  dapat dipertanggungjawabkan sebagai badan hukum tindak pidana korupsi. Penegak hukum berpandangan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik tetap merupakan pertanggungjawaban individu, belum dapat dikenakan ke partai politik karena bukan kebijakan partai. Jika  demikian  adanya  maka  proses  pencarian  kebenaran  dan  keadilan  tidak  tercapai,  karena  tataran praktiknya lebih pada hal-hal procedural . viii
Sehubungan  perkembangan  ilmu  hukum,  khususnya  undang-  undang  di  luar  KUHP  mengenai pelaku tindak pidana, tidak hanya manusia individu, tetapi juga dikenal korporasi atau badan hukum. Korporasi, yang berasal dari kata corporate, adalah suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dan  anggota-anggota  tersebut  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sendiri,  yang  terpisah  dari  hak  dan kewajiban tiap-tiap anggota, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Dwi Priyatno. ix Oleh karenanya korupsi yang dilakukan anggota/pengurus partai politik, tidak hanya dipertanggungjawabkan  secara  individu  kepada  pengurus/anggota  partai  politik.  Namun dipertanggungjawabkan secara pidana kepada partai politik, yang memperoleh manfaat/ keuntungan dari  tindak  pidana  tersebut.  Bahkan  terhadap  partai  politik  yang  melakukan  pembiaran  bagi anggota/pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam perkembangan perundang-undangan maka dikenal, ada tiga model pengaturan atau ajaran x : pertama  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  yang  dipertanggungjawabkan  adalah  orang,  (Pasal  59 KUHP, yang menegaskan tugas mengurus suatu “kesatuan orang” atau korporasi harus berada pada pengurusnya).  Oleh  karenanya  korporasi  bukan  subjek  tindak  pidana.  Namun  dalam  praktik  yang menjadi masalah adalah, bagaimana jika ketentuan pidana yang bersangkutan memberikan kewajiban kepada  seorang  pemilik  perusahaan  atau  pengusaha,  sedangkan  pemilik  atau  pengusahanya  adalah suatu  korporasi,  namun  ketentuan  pidana  tidak  menyatakan  bahwa  penguruslah  yang  harus bertanggung jawab. Siapakah yang harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana? Untuk mengatasi hal ini, maka muncul ajaran kedua.
Kedua , yang menyatakan melakukan tindak pidana orang dan/ atau korporasi/badan hukum dan yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana  hanya  orang,  dapat  ditemukan  dalam Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Pembukaan  Apotek, Undang-Undang Nomor  36 Tahun 1999 tentang  Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Ajaran ketiga ,  yang  menyatakan  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana, ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Darurat  Tahun  1955  tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi, Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

## B. Pengaturan Korupsi Partai Politik Di Masa Mendatang Dalam Hukum Pidana Nasional
Konsep Pemilu (Pemilihan Umum) yang dianut dalam negara demokrasi adalah salah satu pilar utama  dari  akumulasi  kehendak  rakyat.  Pemilu  merupakan  prosedur  demokrasi  untuk  memilih pemimpin. Melalui Pemilu rakyat memilih wakilnya, kemudian para wakil rakyat diberikan mandat kedaulatan rakyat dalam melnyelenggarakan negara. Melalui Pemilihan Umum rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan  DPRD.  Melalui  Pemilihan  Umum  lokal  yang  disebut  Pilkada,  rakyat  juga  menunjukkan kedaulatannya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
Proses  penyelenggaran  pemilu  tidak  lepas  dari  peran  partai  politik.  Peran  partai  politik  hampir mendominasi di seluruh kehidupan demokrasi. Implementasinya terlihat pada proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden  yang diharuskan memiliki manajemen  yang akomodatif terhadap partai  politik. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dalam rangka memenuhi kebutuhan demokrasi yakni menampung dan menyampaikan aspirasi, partai politik memiliki  peran  yang  besar  sebagai  wadah  partisipasi  setiap  warga  negara  terhadap  kebijakan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
pemerintah.
Meskipun banyak kasus yang diduga partai politik berada di dalam pusaran menikmati hasil tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada individu baik itu kader atau pengurus partai politik. Padahal penegak hukum bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  untuk  menelusuri  aliran  dana  hasil  tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader atau pengurus partai politik guna mengetahui apakah hasil korupsi tersebut juga dinikmati untuk keperluan partai politiknya. Seharusnya, laporan PPATK bisa menjadi alat bukti kuat bagi hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada partai politik dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi.  Anggapan  bahwa  perbuatan  kader  atau  pengurus  partai  politik bukan  kebijakan  partai  politik  sehingga  pertanggungjawaban  pidana  hanya  bisa  dijatuhkan  kepada individu  tersebut  seharusnya  perlu  dikaji  kembali  karena  fakta-fakta  hukum  menunjukkan  adanya kemungkinan partai politik menerima transfer hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader atau  pengurusnya.  Dengan  demikian,  diperlukan  mekanisme  pemidanaan  partai  politik  dalam mempertanggungjawaban perbuatan badan hukumnya terkait kasus tindak pidana korupsi.
Kemungkinan adanya permainan kotor diindonesia disebabkan karena kondisi kesehatan internal partainya  itu  sendiri.  Secara  hakiki,  sulit  dapat  melihat  ada  partai  yang  benar-benar  sehat  kondisi internalnya,  terdapat  paling  tidak  dua  indikator;  yakni  kepemilikan  basis  massa;  dan  kedua  adanya ketersediaan dukungan finansial  yang riil.  Partai-partai  di  negara  Indonesia ini mengalami  penyakit yang  sama,  tidak  cukup  sehat  dari  keduanya.  Pola  yang  terbentuk  menjadi  sangat  standar,  yang kemudian diketahui partai berorientasi untuk menambah pengasilan sebanyak-banyaknya agar dapat membiayai partai untuk mendapatkan basis dukungan. Uang banyak yang dikumpulkan tersebut oleh partai adalah dalam kerangka menuai kesetiaan pemilih dan suara mereka dalam pemilu. Semua cara, baik legal maupun illegal, dilakukan untuk menambah pundi-pundi partai yang akan digunakan sebagai operasional dalam proses pemilihan umum kelak.Gejala pemilu berbiaya mahal terjadi karena adanya kompetisi antar partai politik untuk merebut hati konstituen dengan tawaran uang. Bahwa masih ada yang tidak sepenuhnya bermain uang, tidak mungkin untuk dipungkiri, namun model pembelian suara konstituen sangat jamak, merupakan hal lain yang tidak bisa dinafikan. Wajar jika dalam konteks ini, sangat jarang ada partai yang bisa tegas dan keras terhadap prilaku fungsionaris yang kedapatan atau terbukti  bermain-main  dengan  uang  negara.  Bahkan,  sulit  untuk  berharap  banyak  mereka  ikut mengambil tempat dalam upaya menertibkan oknum internal partai yang bermain dengan berbagai hal yang berbau koruptif.
Kuatnya  hubungan  antara  partai  politik  bahkan  parlemen  dengan  konsep  koruptif  tentu menimbulkan  banyak  pertanyaan,  termasuk  hingga  ke  dalam  pertanyaan  filosofis  yang  tentunya membutuhkan  banyak  perdebatan.  Misalnya,  kecenderungan  pertanda  gagalnya  demokrasi  liberal yang dibina sekian lama dengan model kepartaian dan sistem perwakilan. Kemungkinan terjadi dan tidaknya  namun  intinya,  harus  ada  yang  diagregasi  dan  dilakukan  dalam  upaya  menyelesaikan persoalan bangsa diantara sekian banyak persoalan bangsa yang menyangkut perihal demokrasi.
Barangkali,  salah  satu  yang  paling  penting  adalah  penegakan  hukum  yang  kuat  yang  menjadi tantangannya. Dari lembaga penegak hukum yang ada, hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap paling mampu.  KPK dengan marwahnya sebagai  lembaga luar biasa  yang diberikan kewenangan menyelesaikan keterpurukan bangsa akibat adanya kasus-kasus korupsi beraktor politik. KPK harus mampu (able) dan mau (will) untuk mengambil peran penting dalam kewenangannya ini dengan disertai dukungan masyarakat sipil yang kuat. Tanpa dukungan tersebut, gejala KPK melawan politik dan partai seringkali berbuah ‘serangan balik’ yang dengan mudah bisa melumpuhkan KPK. Beberapa perkara yang telah terjadi diwaktu lalu telah memperlihatkan potret tersebut. Artinya, ketika harapan disandarkan pada KPK, upaya masih banyak yang harus dilakukan untuk perbaikannya.
Pada kasus yang membelit partai, kita selalu berharap partai mau menjadi pendorong perbaikan,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dan bukan melanggengkan kebiasaan yang ada selama ini. Aktor partai kotor yang kemudian dibela mati-matian  oleh  partai.  Kita  berharap,  mereka  mau  membuka  diri  dan  memperbaiki  partai,  karena itulah tantangan di sistem demokrasi. Kolaborasi antara prosesi internal partai dan penegakan hukum yang kencang sangat kita harapkan sebagai jawaban dari upaya untuk membersikan kekotoran partai. Jika internal partai bisa menggerakkan mekanisme internalnya secara baik, maka penegakan hukum bisa menjadi turbin penggerak secara kuat. Mekanisme internal yang lebih berimplikasi etik dan model penegakan  hukum  yang  lebih  bernilai  secara  hukum.  Namun,  Itupun  masih  tidak  cukup  sehingga diharapkan adanya perbaikan sistem hukum mengenai kepartaian, termasuk aturan penggunaan dana dalam  kontestasi  pemilu,  bahkan  pembiayaan  partai.  Lebih  besar  lagi,  perbaikan  aturan  secara menyeluruh perihal pembiayaan demokrasi.
Selain  itu,  dalam  peran  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai  penyelenggara  mempunyai wawasan  pengetahuan  hukum  yang  baik  bahwa  kriteria  calon  pejabat  publik  sangat  penting diperhatikan terutama terkait dengan rekam jejak karir yang menyangkut etika dan moral. Sedangkan untuk  partai  politik sendiri  mempunyai wawasan hukum  agar dapat  menata tata Kelola manajemen partainya  agar  berintegritas,  serta  selektif  dalam  hal  rekruitmen.  integritas  partai  dapat  terbentuk dengan adanya budaya yang ada pada partai itu sendiri. Di lain sisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai user partai politik sangat erat hubungannya jika dalam masa pemilihan umum sehingga dapat saling berkolaborasi untuk menekan adanya budaya koruptif pada kader-kader partai politik maupun menjadi  suatu  budaya  anti  korupsi  yang  diterapkan  pada  partai  politik  yang  bersangkutan.  Salah satunya  ada  pada  peran  KPU  Kabupaten  Sragen,  yang  selalu  menjadi  penyelenggara  tetap  pesta demokrasi terhadap pemilihan legislative maupun eksekutif.
Partai politik sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga  mengindikasikan bahwa pertanggung-  jawaban pidana terhadap partai  politik atas tindak pidana korupsi  dapat  dikenakan ke partai  politik  itu  sendiri  dan/atau  ke  sekelompok  warga  yang  membentuk  atau  menjalankan  partai politik  tersebut.  Dasarnya  adalah  Pasal  1  angka  3  jo  Pasal  1  angka  1  UU  No.  31  Tahun  1999. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  partai  politik  harus  dibedakan  antara  subjek  yang  ada  dalam partai politik dengan partai politik itu sendiri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) huruf f UU No. 2 Tahun 2008  jo  Pasal  2  ayat  (4)  huruf  f  UU  No.  2  Tahun  2011,  Anggaran  Dasar  partai  politik  memuat kepengurusan partai politik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus partai politik dengan partai politik itu sendiri mesti dibedakan.
Pertanggugjawaban  pidana  partai  politik  yang  dimasukkan  dalam  kategori  korporasi  mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016. Korporasi dalam Perma ini diartikan dengan “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Melalui bunyi ketentuan korporasi  itu,  maka  syarat  dari  korporasi  adalah  adanya  sekumpulan  orang  dan  kumpulan  tersebut dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Partai politik sendiri ditentukan harus berbadan hukum.
Meski demikian, harus diakui masih terdapat kelemahan jika mengartikan partai politik sebagai korporasi berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016. Sebab, Pasal 1 angka 8 Perma tersebut menuliskan tindak  pidana  oleh  korporasi  adalah,  “...tindak  pidana  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban pidana  korporasi  sesuai  dengan  undang-undang  yang  mengatur  korporasi.”  Sampai  penelitian  ini ditulis,  pemerintah  (DPR  dan/atau  Presiden)  belum  membuat  undang-undang  khusus  tentang korporasi.  Aturan  mengenai  korporasi  atau  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  diatur berserakan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  yang  digunakan  untuk mengukur korporasi adalah prinsip umum tentang korporasi.
Pada  2013,  Pusat  Kajian  Antikorupsi  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  (Pukat) melakukan penelitian bertajuk “Pemidanaan Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi di  Indonesia.” xi

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Sebagian hasil penelitian menyatakan,
“...untuk melihat dan menilai sebuah korporasi, setidaknya dibutuhkan tiga batasan. Pertama, legal personality. Ada unsur dalam sebuah korporasi yang memiliki otoritas mengelola aset atau membuat perjanjian. Kedua, limited liability.  Harus dipisahkan antara aset  korporasi  dan aset  individu  dalam korporasi tersebut. Ketiga, delegated management. Terdapat struktur yang diisi oleh masing-masing subjek yang memiliki kewenangan masing-masing.” xii
Dengan  menggunakan  pendekatan  yang  diurai  oleh  Pukat,  maka  perihal  selanjutnya  yang ditentukan dari partai politik apakah dapat dikategorikan sebagai korporasi adalah mendeteksi batasan korporasi  (legal  personality,  limited  liability,  dan  delegated  management)  di  dalam  partai  politik. Perihal demikian salah satunya dapat dibaca dari pengelolaan keuangan partai politik.
Pada  tahun  2014,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  melakukan  riset  bertajuk  “Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011”. xiii Sebagian temuan riset berisi bahwa partai politik memiliki dua rekening bank. Satu rekening difungsikan untuk kas umum partai politik.  Sedangkan  rekening  lainnya  dimanfaatkan  untuk  menampung  dana  kampanye. xiv Penelitian tersebut tidak sampai mengarah ke pengelolaan aset masing- masing partai.
Akan tetapi, dengan mengacu bahwa terdapat pemisahan kepemilikan dana untuk partai melalui kas umum partai politik maupun dana untuk kampanye dengan aset para pengurus partai, maka prinsip umum korporasi yang berupa limited liability (memisahkan pengelolaan uang partai dengan pengurus) dan  delegated  management  (susunan  kepengurusan  partai)  telah  terpenuhi  dalam  partai  politik. Selanjutnya, apabila pelaksanaan perjanjian didelegasikan ke struktural tertentu dalam partai politik berdasarkan AD/ART-nya, maka prinsip limited liability telah juga terpenuhi.
Dengan  demikian,  memeriksa  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  partai  politik  dapat dianalogikan dengan memeriksa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam  Perma  No.  13  Tahun  2016.  Alasan  pemidanaan  dan  tata  cara  pemeriksaan  terhadap pertanggungjawaban  pidana  partai  politik  atas  tindak  pidana  korupsi  secara  mutatis  mutandis mengikuti ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016.
Yang sangat harus diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik tidak dapat dibebankan karena perbuatan pidana pribadi anggota yang tidak dilakukan untuk dan atas nama, atau  tidak  mendapatkan  mandat  sebelumnya,  dari  partai  politik.  Baik  dalam  ruang  lingkup  publik maupun privat. Ketentuan ini diakui sebagai ketentuan universal dari penyelenggaraan partai politik. xv Sepanjang anggota yang melakukan pidana bukan untuk dan atas nama partai politik, maka partai tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sekaligus untuk menjamin hak asasi manusia dalam berpolitik.
Hasil suara rakyat  yang  selanjutnya ditampung dan diolah oleh partai  politik  sehingga menjadi kebijakan partai untuk kemudian diumumnya sebagai program kerja partai. Setiap program kerja partai politik akan diperjuangkan oleh para kadernya yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat  pusat  maupun  daerah  agar  tereasilasikan  dan  sekaligus  melaksanakan  janji  kampanyenya. Realisasi tersebut tentu ada di pihak pemerintah, oleh karena itu, partai politik dalam posisi ini adalah sebagai  penyambung  lidah  antara  rakyat  dengan  penguasa,  yaitu  pemerintah.  Akan  tetapi,  dalam melaksanakan  tugasnya  sebagai  penyambung  lidah  rakyat,  partai  politik  sering  kali  melakukan tindakan yang diluar jalur yang seharusnya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil partai justru bersifat merugikan kepentingan umum hanya demi kekuasaan partai semata. Keluh kesah rakyat kecil hanya dijadikan ajang pencintraan semata, namun perwujudannya nihil dan bahkan menguntungkan kalangan papan atas dan kepentingan kelompok tertentu. Tidak jarang pula, tindakan atas nama partai politik malah menjadikan penghambat pembangungan dan melanggar hak-hak sipil lainnya. Bentuk- bentuk tindak pidana korupsi oleh para kader atau pengurus partai politik memiliki beragam modus, di antaranya  suap,  jual  beli  jabatan,  pemerasan  sektor-sektor  strategis,  merugikan  keuangan  negara,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran pada program pembangunan.
Ada beberapa solusi untuk menghindari korupsi Parpol. Pertama, harus ada larangan yang tegas perihal  rangkap jabatan bagi sebagi pejabat negara yang juga fungsionaris Parpol.  Kedua, harus ada akuntabilitas dan transparansi pendanaan Parpol sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (3) Konvensi PBB mengenai Antikorupsi yang telah diratifikasi Indonesia. Pendanaan Parpol harus jelas termasuk asal-usul dana yang disumbangkan kepada Parpol. Hal ini untuk mencegah Parpol dijadikan tempat pencucian uang. Ketiga, masih berkaitan dengan pendanaan, jika korupsi yang dilakukan oleh fungsionaris  Parpol  adalah  kejahatan  yang  sistematis  dan  terorganisir  oleh  Parpol  baik  langsung maupun  tidak  langsung,  harus  ada  sanksi  yang  lebih  tegas  dengan  tidak  mengikutsertakan  Parpol tersebut dalam Pemilu berikunya atau bahkan membubarkan Parpol tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN
1. Ada tiga model pengaturan atau ajaran terhadap pertanggungjawaban pidana partai politik yang terlibat korupsi, ajaran ketiga yang menyatakan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana, ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana  Ekonomi,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Lingkungan  hidup,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Partai  politik  apakah  dapat  dikategorikan  sebagai  korporasi  adalah  mendeteksi  batasan korporasi  (legal  personality,  limited  liability,  dan  delegated  management)  di  dalam  partai politik.  Memeriksa  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  partai  politik  dapat  dianalogikan dengan memeriksa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam perma  no.  13  tahun  2016.  Alasan  pemidanaan  dan  tata  cara  pemeriksaan  terhadap pertanggungjawaban pidana partai politik atas tindak pidana korupsi secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan yang sebagaimana diatur dalam perma no. 13 tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
i Zulkifli  Aspan.  “ Menjerat  Kader,  Melepas  Partai  Politik;  Pertanggungjawaban  Pidana  Partai Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi ”. Jurnal Al – Adalah : Jurna Hukum dan Politik Islam. Vol.5 No.1. Januari 2020. Hal. 71
ii https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1938-perlu-penegakan-hukum-tegas-untuk-partai- politik-yang-korup diakses pada 20 Januari 2021, Puku 15.58
iii Adelina, Loc. Cit ., hlm 60 iv Maria Silvya E. Wangga. “ Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ”. Jurnal Integritas Vol.4 No.2. Desember 2018. Hal. 257
v Zainal  arifin  Mochtar.  “ Pertanggungjawaban  Partai  Politik  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Korupsi ”. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.31 No.2. Juni 2019. Hal. 158
vi Aspan. Loc. Cit ,. Hal.83 vii Adji,  FX,  Samekto,  2004,  Semarang:  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas  Diponegoro, Keterkaitan  Kapitalisme  dengan  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan  dan  Implementasi  Konvensi  Keanekaragaman  Hayati  dalam  Kajian  Studi Hukum  Kritis  (Critical  Legal  Studies), ringkasan  disertasi  untuk  memperoleh  Gelar  Doktor Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hal.2.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
viii _____________. STHM/Vol.1Nomor.4/Febuari 2012, Keadilan Versus Prosedural Hukum: Kritik Terhadap Hukum Modern , Jurnal Hukum Militer, Pusat Studi Hukum Militer. Hal. 6.
ix Muladi  &  Dwidja  Priyatno,  1991,  Bandung:  Sekolah  Tinggi  Hukum, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana , Hal. 18-20.
x Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 174. xi Hifdzil  Alim,  dkk.,  2013, Pemidanaan  Korporasi  atas  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia , Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM.
xii Ibid, Hal. 7 xiii Penelitian  dilaksanakan  di  bawah  pimpinan  Rooseno,  SH.,  MHum,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2014.
xiv Ibid., Hal. 56.
xv Venice Commision, Compilation of Venice Commission Opinions and Reports Concerning Political Parties ,  diterbitkan  pada  15  Maret  2016  di  Strasbourg,  hlm  55.  European  Commission  for Democracy Through Law atau lebih dikenal dengan Venice Commision dalam rapat plenonya pada 11-12 Maret 2016 menyatakan, “ A Political party as a whole cannot be held responsible for  the individual behaviour  of  its members  not  authorised by the party within  the frame  of political/public and party activities .”