## Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Profesionalisme Account Representative
Selma Putri Safira 1 , Indrawati Yuhertiana 2*
1,2) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”Jawa Timur Surabaya
1) selmaputrisafira@gmail.com, 2) yuhertiana@upnjatim.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 9 Januari 2023 Disetujui : 4 Februari 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
This study aims to test and find empirical evidence on the factors that determine individual taxpayer compliance moderated by Account Representative Professionalism (Empirical Study at KPP  Pratama  Surabaya  Mulyorejo).  The  sample  used  in  this  study  is  active  taxpayers  who  are registered  at  KPP  Pratama  Surabaya  Mulyorejo.  Data  was  collected  using  one  of  the  non- probability  sampling  methods,  namely  incidental  sampling.  Data  collection  by  distributing questionnaires to WPOP. The number of questionnaires distributed was 100 questionnaires. This study uses a multiple regression model whose management is carried out with the SmartPLS 3.0 software  program.  The  analysis  in  this  study  includes  two  measurements,  namely:  outer  model measurements  such  as  convergent  &  discriminant  validity  tests,  and  reliability  tests;  and,  inner model  measurements  (goodness  of  inner  model)  such  as  R-Square,  path  coefficients,  and moderation tests. The results of the analysis use the outer model measurement with all variables having  a  significant  effect  on  taxpayer  compliance.  Then  the  measurement  of  the  inner  model (goodness  of  inner  model)  uses  R-Square  with  e-filling  system  variables,  tax  socialization,  tax sanctions,  and  Account  Representative professionalism  of  39.9%,  while the remaining  60.1% is influenced by other variables. Measurement of the inner model using the path coefficients test states that the e-filling system variables, tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while the tax socialization variable has a negative and significant effect on taxpayer compliance. The last measurement of the inner model using the moderation test explains that the Account Representative's professionalism towards the e-filling system variable & tax sanctions can be said to be a predictor moderating variable, while to the tax socialization variable it can be said to be a potential moderating variable. So based on the conclusion, that the e-filling system and tax sanctions  have  a  significant  effect  on  taxpayer  compliance,  while  tax  socialization  has  no significant effect on taxpayer compliance. And the professionalism of Account Representatives is not able to moderate the influence of the e-filling system, tax socialization, or tax sanctions.

## Keywords: Account Representative ; Tax ; taxpayer compliance

## PENDAHULUAN
Tahun  2022  adalah  zaman  di  mana  teknologi  menjadi  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia (kebutuhan primer). Kebutuhan yang setara dengan sandang, pangan, dan papan. Ketika awal-awal abad ke 21, masyarakat masih keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokoknya. Berselang 10 tahun kemudian, teknologi mulai menjadi bagian dari kehidupan, tetapi belum seutuhnya. Banyak perusahaan-perusahaan  teknologi  yang  membuat  layanan  agar  memudahkan  aktivitas  manusia, seperti layanan chatting instan, media sosial, dan layanan lainnya. Perlahan-lahan aktivitas manusia mulai shifting dari  zaman  harus  keluar  rumah  ke  zaman  hanya  diam  saja  di  rumah.  Salah  satu aktivitas yang memudahkan pergerakan manusia adalah sistem pelaporan pajak. Pemerintah paham
bahwa  sistem  pajak  harus  dipermudah  (modernisasi)  sesuai  dengan  perkembangan  zamannya, sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  kepatuhan  penerapan  modernisasi administrasi  perpajakan  (Wulandari,  2019).  Pada  kenyataannya,  sejak  tahun  2002,  pemerintah melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sudah  meluncurkan  program  reformasi  birokrasi  yaitu modernisasi  administrasi  perpajakan,  reformasi  kebijakan,  serta  intensifikasi  dan  eksitensifikasi perpajakan (Sitio & Zulfadil, 2017). Tujuan dari program modernisasi sistem perpajakan adalah pelayanan yang baik dan mudah serta pengawasan yang intensif dengan good governance. Bukan  hanya  tentang  sistem  administrasi  saja  yang  dimodernisasi  DJP,  tetapi  demi mewujudkan reformasi birokrasi yang modern, sebagaimana sistem administrasinya, DJP membuat fungsi  baru  pada  sistem  perpajakan,  yaitu  membentuk Account  Representative (AR)  di  setiap Kantor Pelayanan Pajak sebagai mediator antara wajib pajak dan fiskus (Sitio & Zulfadil, 2017). AR  sama  seperti  seorang sales di  sebuah  perusahaan.  Tugasnya  adalah  memberi  edukasi, konsultasi,  dan  pengawasan,  bahkan  membantu  wajib  pajak  yang  sedang  mengalami  kesulitan (Widomoko  &  Nofryanti,  2017).  Maka  dari  itu,  pemerintah  mengupayakan  segala  cara  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar jumlah pajak bisa meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sampai saat ini pajak masih menjadi sumber penerimaan yang terbesar dan paling potensial bagi APBN Negara. Berikut ini adalah paparan data tentang penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2017 – 2022).
Tabel 1. Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara
Tahun Penerimaan  Negara (dalam triliun) Penerimaan  Pajak (dalam triliun) Presentase (%) 2017 Rp1.750,30 Rp1.498,90 86% 2018 Rp1.894,70 Rp1.618,10 85% 2019 Rp2.165,10 Rp1.786,40 83% 2020 Rp2.233,20 Rp1.865,70 84% 2021 Rp1.743,60 Rp1.444,50 83%
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan (diolah)
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  penerimaan  pajak  dari  tahun  ke  tahun  selalu mengalami fluktuasi, meskipun demikian pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan  negara  selama  enam  tahun  terhitung  dari  tahun  2015-2020  yaitu  dengan  persentase diatas 70%, bahkan mencapai 81%-82% di tahun 2020, 2016 dan 2017, di mana sisanya adalah hibah. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN. Tingginya penerimaan Negara  harusnya  di  selaraskan  dengan  tumbuhnya  persentase tax  ratio, karena  suatu  Negara dikatakan tidak berhasil dalam menggali potensi penerimaannya jika tingkat tax ratio masih rendah. Maka bisa disimpulkan bahwa pajak adalah pendapatan utama negara, dan negara sebagai “sebuah perusahaan” yang harus melayani “ customer ” dengan baik sehingga customer (wajib pajak) akan merasa puas dan aman. Dan ini lah yang akan membuat kepatuhan pajak akan meningkat.
Tabel 2. Presentase Kepatuhan Pajak Tahun Presentase (%) 2017 9,89% 2018 10,24% 2019 9,77% 2020 8,33% 2021 9,11% Sumber: DJP Kementerian Keungan (Diolah)
Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kurang dari yang seharusnya yaitu 15% seperti apa  yang  dikatakan  oleh  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia,  Sri  Mulyani.  Dari  tahun  2017
hingga 2021 tax ratio paling tinggi di  tahun 2018 yakni 10,24%. Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Artinya banyaknya wajib pajak yang memiliki pendapatan yang besar tidak ikut serta dalam menjadi bagian dari orang-orang yang patuh terhadap pertumbuhan pembangunan negara.
Penelitian  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  menggunakan  variabel  dependen sistem e-filling , sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan memiliki hasil yang beragam diantaranya penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kusumayanthi  &  Suprasto,  2019)(Suratningsih  &  Merkusiwati, 2018), (Suprayogo & Hasymi, 2018), (L.P.Y. Ristyani, 2021),  (Adawiyah & Prasetyono, 2021), (Solichah, 2018) dan (Halimah, 2021) menunjukkan bahwa sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian (Wijayani, 2019) menyatakan bahwa e-filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi perpajakan terdapat perbedaan dimana pada penelitian (Sitio & Zulfadil, 2017), (Pakpahan, 2018), (Adawiyah & Prasetyono, 2021), (L.P.Y. Ristyani, 2021) dan (Halimah, 2021) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian (Kusumayanthi & Suprasto, 2019)  menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Variabel  sanksi  pajak  juga  terdapat perbedaan  dimana  pada  penelitian  (Sitio  &  Zulfadil,  2017),    (Wulandari,  2019),  dan  (Solichah, 2018) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan  menurut  penelitian  dari  (Wijayani,  2019)  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian  (Sitio & Zulfadil, 2017) dan (Pakpahan, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang dimoderasi oleh profesionalisme account respesentative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Sitio & Zulfadil,  2017)  dan  (Pakpahan,  2018)  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  yang  dimoderasi  oleh profesionalisme account representative berpangaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian dari (Wulandari, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak yang dimoderasi  oleh  profesionalisme account  representative tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan fenomena penelitian terdahulu, Peneliti memiliki sebuah dasar pemikiran untuk melakukan  penelitian  ini.  Dimana  di  dalam  penelitian  ini  mengembangkan  beberapa  penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  dimoderasi  Profesionalisme Account  Representative. (Studi  Empiris  Pada  KPP  Pratama Surabaya Mulyorejo)

## STUDI LITERATUR

## Atribution Theory
Teori atribusi yang dikembangkan oleh (Heider, 1958) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku  orang  lain  atau  dirinya  sendiri  apakah  melakukan  sesuatu  dari  faktor  internal  misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun faktor eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. (Heider, 1958) menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal  (atribut  lingkungan  seperti  aturan  dan  cuaca)  itu  bersama-sama  menentukan  perilaku manusia.  Pernyataan  ini  menekankan  bahwa  secara  tidak  langsung  adalah  determinan  paling penting untuk perilaku.
Teori  atribusi  ini  relevan  untuk  menjelaskan  perilaku  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajibannya  membayar  pajak.  Teori  ini  diadopsi  guna  menjelaskan  bahwa  Wajib  pajak  akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya jika lewat pengamatan dan  pengalaman  langsungnya,  pajak  yang  dibayarkan  telah  digunakan  untuk  membantu pembangunan di wilayahnya (Jatmiko, 2006). Disamping itu, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban  perpajakan  ditentukan oleh  suatu  keadaan,  baik  dari  faktor  eksternal misalnya  sanksi pajak, sosialiasi pajak dan kualitas pelayanan, sedangkan dari faktor internal adanya pengetahuan wajib  pajak  mengenai  perpajakan.  Kemudian,  seseorang  dengan  tingkat  pengetahuan  dan pemahaman  yang  tinggi,  maka  hal  tersebut  akan  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

## Compliance Theory
Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap  perintah  atau  aturan  yang  diberikan.  Pada  tahun  1972,  Allingham  dan  Sandmo mengembangkan  teori  untuk  mempelajari  perilaku  wajib  pajak  ketika  menghadapi  sebuah keputusan untuk melaporkan jumlah penghasilan ketika menghadapi pemeriksaan dan denda. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela.
Menurut  (Young,  1979),  kepatuhan  terjadi  ketika  suatu  perilaku  actual  subjek  sesuai dengan  perilaku  yang  telah  ditentukan  dalam  suatu  peraturan.  Teori  kepatuhan  mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dimana dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Kesadaran untuk mematuhi peraturan merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak.

## Definisi Pajak
Terdapat  banyak  definisi  atau  batasan  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  pakar, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan  pengertian  pajak.  Definisi  pajak menurut  Undang-Undang  No.  16  tahun  2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
(Mardiasmo, 2010) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat untuk mengisi kas negara, bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Resmi, 2009) bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan Masyarakat kepada kas Negara yang disebabkan suatu keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan dari pemerintah serta dapat dipaksanakan, dan tidak ada jasa imbal secara langsung dari Negara, untuk memelihara kesejahteraan umum.

## Sistem E-Filling
Sistem E-Filling adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem daring dan tepat waktu menggunakan website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui Penyediaan Jasa Aplikasi yang telah disetujui oleh DJP. Dengan menggunakan sistem ini adalah langkah yang baik dalam memodernisasi sistem perpajakan  Indonesia,  dan  diharapkan  bisa  memberikan  kualitas  pelayanan  yang  lebih  mudah, cepat, efisien dan lebih baik bagi Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan untuk melapor pajak.
Penelitian  menurut  (Kusumayanthi  &  Suprasto,  2019),  (Suratningsih  &  Merkusiwati, 2018), (Suprayogo & Hasymi, 2018), (L.P.Y. Ristyani, 2021), (Solichah, 2018), (Hamilah & Aliza, 2021)  menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem  E-Filling  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Wijayani, 2019) bahwa dengan menggunakan sistem E-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:
H1: Terdapat pengaruh penerapan sistem E-Filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

## Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi  Perpajakan  adalah  sebagai  suatu  upaya  dari  DJP  untuk  memberikan  arahan, informasi,  serta  pembinaan  kepada  masyarakat  dan  secara  khusus  bagi  Wajib  Pajak  itu  sendiri, tentang segala hal yang berhubungan dengan peraturan undang-undang perpajakan.  Langkah ini dilakukan DJP agar dapat terciptanya partisipasi dari masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi hak  dan  kewajibannya  sehingga  memungkinkan  munculnya  kesadaran  tentang  perpajakan.  Jika
pemerintah dalam hal ini DJP berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan      lebih memahami pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
Penelitian  menurut  (Sitio  &  Zulfadil,  2017),  (Pakpahan,  2018),  (L.P.Y.  Ristyani,  2021), (Adawiyah & Prasetyono, 2021), dan  (Hamilah & Aliza, 2021), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  penelitian menurut  (Kusumayanthi  &  Suprasto,  2019)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka hipotesis yang dirumuskan adalah:
H2: Terdapat pengaruh penerapan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

## Sanksi Perpajakan
Sanksi Perpajakan adalah hukuman negatif kepada mereka yang melanggar peraturan, dan denda  adalah  hukuman  dengan  cara  membayar  sejumlah  uang  tertentu.  Bisa  dikatakan  bahwa sanksi berupa denda adalah hukuman negatif kepada siapapun yang melanggar. Selain itu, sanksi perpajakan  juga  bisa  dikatakan  sebagai  hukuman  dalam  bentuk  administrasi  dan  pidana  yang dijeratkan  kepada  masing-masing  individu  yang  melanggar  aturan  perpajakan  secara  sadar  dan nyata telah ditetapkan di dalam Undang-undang perpajakan.
Penelitian menurut (Sitio & Zulfadil, 2017), (Kusumayanthi & Suprasto, 2019), (Wulandari, 2019),  (Pakpahan,  2018),  (Solichah,  2018),  dan  (Hamilah  &  Aliza,  2021),  menunjukkan  bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Wijayani,  2019)  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:
H3:  Terdapat  pengaruh  penerapan  sanksi  perpajakan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib pajak

## Account Representative
Menurut (Sitio & Zulfadil, 2017), demi mewujudkan reformasi birokrasi baru atau kantor modern,  akhirnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  membentuk  Account  Representative  (AR)  di setiap Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai mediator antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Maka, AR adalah aparat pajak yang ditunjuk oleh DJP yang bertugas melayani, mengawasi dan memberikan sosialisasi terhadap Wajib Pajak.
Tujuan  DJP  melakukan  melakukan  modernisasi  perpajakan  (sistem  ini)  adalah  untuk mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) yang tinggi, kepercayaan dan tingkat produktivitas  aparat  pajak  yang  tinggi.  Secara  prinsip  dasar,  Account  Representative  memiliki tugas  dalam  melayani,  mengawasi,  serta  memberikan  sosialisasi  kepada  wajib  pajak.  Maka, dengan hadirnya AR, seharusnya wajib pajak akan semakin patuh dan paham terhadap peraturan perpajakan  yang  berlaku,  khususnya  sistem  ¬E-Filling,  sebab  AR  bisa  membantu  wajib  pajak dalam mengisi formulir untuk SPT.
Menurut penelitian dari (Suratningsih & Merkusiwati, 2018), Account Representative yang memoderasi  sistem  ¬E-Filling  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  perpengaruh  signifikan  di KPP Denpasar. Sedangkan menurut penelitian dari  (Luh Putu Yasinta Ristyani & Dewi, 2021), dan (Kusumayanthi & Suprasto, 2019) , AR memiliki pengaruh yang signifikan pada penerapan sistem ¬E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah:
H4:  Terdapat  pengaruh  penerapan  sistem  E-Filling  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dimoderasi Profesionalisme Account Representative
Menurut penelitian dari (Sitio & Zulfadil, 2017) dan (Pakpahan, 2018), bahwa profesionalisme Account  Representative  mampu  memoderasi  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Sedangkan  menurut  (Kusumayanthi  &  Suprasto,  2019).  Profesionalisme  AR  tidak berpengaruh terhadap sosialiasasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti membuat hipotesis yang dirumuskan adalah:
H5: Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi Profesionalisme Account Representative
Menurut  penelitian  dari  (Sitio  &  Zulfadil,  2017),  dan  (Pakpahan,  2018),  bahwa profesionalisme  Account  Representative  mampu  memoderasi  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sebaliknya menurut  (Wulandari, 2019), Profesionalisme AR tidak  berpengaruh  terhadap  moderasi  sanksi  perpajakan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka hipotesis yang bisa dirumuskan adalah:
H6:  Terdapat  pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dimoderasi Profesionalisme Account Representative

## METODE

## Metode Penelitian
Berdasarkan penjelasan beberapa hipotesis terkait pengaruh sistem E-Filling, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh profesionalisme account representative, maka Peneliti membuat suatu kerangka penelitian berikut ini:

## Gambar 1. Kerangka Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan    pendekatan    kuantitatif,    yaitu    suatu    pendekatan    yang memfokuskan  analisisnya  pada  data  numerik  (angka)  dan  diolah  dengan  menggunakan  metode statistik. Jenis data yang digunakan  adalah  data  primer  yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan kuisioner, dan diberikan kepada responden (Wajib Pajak Orang Pribadi).  Teknik sampel  yang    digunakan  menggunakan  metode  insidental  sampling,  yaitu  teknik  penentuan berdasarkan kebetulan. Artinya siapa saja yang secara kebetulan berpapasan, Peneliti akan gunakan sebagai sampel, apabila menurut Peneliti cocok untuk dijadikan responden.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data PLS (Partial Least Squares) dengan menggunakan software SmartPLS 4.0 yang dijalankan dengan bantuan komputer. Menurut (Abdillah & Hartono, 2015),  PLS  adalah  teknik  statistika  multivariat  yang  melakukan  pembandingan  antara  variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah suatu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik  pada  data,  seperti  ukuran  penelitian  kecil,  adanya  data  hilang  (missing  values),  dan multikolinearitas.

## HASIL
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi.  Berdasarkan kuisioner pada  penelitian  ini  sebanyak  100  sampel/responden  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  orang pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Surabaya  Mulyorejo.  Berikut  ini  peneliti deskripsikan data demografi identitas responden yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan yang akan disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 3. Identitas Responden
Variabel Pengukuran n % Jenis Kelamin Laki-laki 61 61% Perempuan 39 39% Usia 31 – 40 Tahun 26 26% 41 – 50 Tahun 31 31% 51 – 60 Tahun 9 9% Kurang dari 31 Tahun 34 34% Tingkat Pendidikan Diploma 18 18% S1 53 53% S2 3 3% SMA 25 25% SMP 1 1%
Sumber : Data primer diolah tahun 2022
Karakteristik  responden  berdasarkan    jenis    kelamin    pada    tabel    yang  menunjukkan persentase  responden    laki-laki    sebesar    61%    atau    61    orang    sedangkan    untuk    responden perempuan  sebesar 39%  atau  39  orang.  Dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  responden  laki- laki    lebih    unggul   dari  responden    perempuan.  Karakteristik    berdasarkan    usia    menunjukkan bahwa  26%  atau  26  orang responden  memiliki  usia  berkisar  31-40 tahun,  31%  atau  31  orang responden  memiliki  usia berkisar  41-50 tahun, dan 9% atau 9 orang responden memiliki usia 51- 60  tahun,  dan  34%  atau  34  orang  responden  memiliki  usia  kurang  dari  31  tahun.  Karakteristik berdasarkan  tingkat  pendidikan  menunjukkan bahwa  1%  atau  1  orang  responden  memiliki tingkat pendidikan SMP, 25% atau 25 orang responden memiliki tingkat pendidikan SMA, 3% atau 3  orang  responden  memiliki  tingkat  pendidikan  S2,  53%  atau  53  orang  responden memiliki tingkat pendidikan S1, dan 18% atau 18 orang responden memiliki tingkat pendidikan Diploma.
Validitas  konvergen  ( convergent  validity )  adalah  nilai  faktor loading pada  variabel  laten dengan indikator-indikatornya.
Convergent Validity mempunyai makna sebagai seperangkat indikator yang mewakili satu variabel laten dan mendasari variabel laten tersebut. Perwakilian tersebut dapat didemonstrasikan melalui unidimensionalitas yang dapat diekspresikan dengan menggunakan nilai loadings factor dan nilai rata-rata varian yang diekstraksi ( Average Variance Extracted / AVE). Berikut ini adalah hasil pengujian kualitas data dengan uji convergent validity : Nilai loadings  factor dinyatakan  valid  apabila  memiliki  nilai  >  0.60  dan  nilai Average Variance  Extraced (AVE)  setidak-tidaknya  sebesar  >  0,5.  Nilai  ini  menggambarkan  validitas konvergen yang memadai dan mempunyai arti bahwa satu variabel laten mampu menjelaskan lebih dari  setengah  varian  dari  indikator-indikatornya  dalam  rata-rata  yang  dimaksudkan  untuk mengetahui valid tidaknya indikator dalam mengukur dimensi. Convergent validity setiap indikator dalam  mengukur  dimensi  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya loading  factor (Ghozali:2012).  Hasil pengujian convergent validity disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4. Nilai Outer Loadings Indikator Nilai Loading Hasil Y1.1 0.713 Valid Y1.2 0.731 Valid Y1.3 0.626 Valid Y1.4 0.801 Valid Y1.5 0.684 Valid X1.1 0.868 Valid X1.2 0.857 Valid X1.3 0.842 Valid X1.4 0.828 Valid X1.5 0.728 Valid X2.1 0.882 Valid X2.2 0.906 Valid X2.3 0.842 Valid X2.4 0.930 Valid X2.5 0.790 Valid X3.1 0.788 Valid X3.2 0.658 Valid X3.3 0.796 Valid X3.4 0.890 Valid X3.5 0.901 Valid Z1.1 0.682 Valid Z1.2 0.688 Valid Z1.3 0.596 Valid Z1.4 0.830 Valid Z1.5 0.900 Valid Sumber: Output Smart PLS 3.0.
Berdasarkan hasil dari Tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator adalah valid karena nilai loading lebih besar dari 0,5. Hal ini berarti bahwa korelasi antar indikator dengan konstruk  atau  variabel  memiliki  ukuran  refleksi  yang  tinggi.  Sehingga  semua  indikator  yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid sebagai pengukur variabelnya.
Uji validitas diskriminan ditunjukkan oleh nilai cross loadings . Hasil discriminant validity dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 5. Cross Loading Masing-Masing Indikator Dari Variabel
Indikator X1- Sistem E-Filling X2- Sosialisasi Perpajakan X3- Sanksi Pajak Y- Kepatuhan Wajib Pajak Z-Account Representative X1.1 0.868 0.580 0.556 0.514 0.080 X1.2 0.828 0.593 0.512 0.399 0.119 X1.3 0.728 0.503 0.362 0.367 0.240 X1.4 0.842 0.640 0.425 0.373 0.210 X1.5 0.857 0.705 0.490 0.440 0.230 X2.1 -0.283 0.882 0.285 0.297 0.228 X2.2 -0.149 0.906 0.380 0.261 0.192 X2.3 -0.017 0.842 0.293 0.101 0.093 X2.4 -0.241 0.930 0.339 0.268 0.184 X2.5 -0.137 0.790 0.151 0.088 0.113 X3.1 0.569 0.370 0.788 0.399 0.045 X3.2 0.394 0.380 0.658 0.223 0.212 X3.3 0.316 0.113 0.796 0.455 0.139 X3.4 0.488 0.252 0.890 0.402 0.085 X3.5 0.571 0.385 0.901 0.461 0.112 Y1.1 0.489 0.294 0.447 0.713 0.098 Y1.2 0.309 0.155 0.355 0.731 0.055 Y1.3 0.416 0.173 0.229 0.626 0.176 Y1.4 0.317 0.151 0.343 0.801 0.323 Y1.5 0.229 0.161 0.367 0.684 0.072 Z1.1 0.433 0.540 0.209 0.139 0.682 Z1.2 0.090 0.134 0.068 0.033 0.688 Z1.3 0.019 0.047 0.026 0.056 0.596 Z1.4 0.011 -0.018 0.029 0.146 0.830 Z1.5 0.144 0.090 0.120 0.239 0,900
Sumber: Output Smart PLS 3.0 .
Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diartikan bahwa diketahui  masing- masing indikator memiliki cross loading (terhadap dimensi atau variabel yang diukur) yang lebih besar daripada nilai cross loading terdapat dimensi atau variabel lainnya. Sehingga indikator tersebut dikatakan valid untuk mengukur dimensi atau variabel yang bersesuaian jika nilai cross loading > 0,50. Dimana jika nilai korelasi  indikatornya  lebih  tinggi  ke  konstruknya  sendiri  dibandingkan  korelasi  indikatornya terhadap konstruk lain maka dapat disimpulkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada indikator masing-masing lebih baik dibandingkan dengan indikator dilainnya. Nilai cross loading dari masing-masing indikator X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5 yang merupakan indikator dari sistem
e-filiing memiliki nilai cross loading sebesar 0.868, 0.828, 0.728, 0.842, 0.857, sedangkan X2.1, X2.2,  X2.3,  X2.4,  X2.5,  yang  merupakan  indikator  sosialisasi  perpajakan  memiliki  nilai cross loading sebesar 0.882, 0.906, 0.842, 0.930, 0.790, X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, yang merupakan indikator dari sanksi pajak memiliki nilai cross loading sebesar 0.788, 0.658, 0.796, 0.890, 0.901. Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, yang merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak memiliki nilai cross  loading  sebesar  0.713,  0.731,  0.626,  0.801,  0.684.  Z1.1,  Z1.2,  Z1.3,  Z1.4,  Z1.5,  yang merupakan indikator dari account representative memiliki nilai cross loading sebesar 0.682, 0.688, 0.596, 0.830, 0,900.
Pengukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  menguji  reliabilitas  konstruk  dalam  penelitian  ini adalah cronbach alpha dan composite reliability , Suatu penelitian mempunyai reliabilitas komposit yang baik apabila nilai cronbach alpha dan composite reliability > 0,6, Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas data dengan uji cronbach alpha dan composite reliability :
Tabel 6.Nilai Uji Reliabilitas
Variabel Composite Reliability X1-Sistem E-Filling 0.915 X2-Sosialisasi Perpajakan 0.940 X3-Sanksi Pajak 0.905 Y-Kepatuhan Wajib Pajak 0.837 Z-Peranan Account Representative 0.861
Sumber: Output Smart PLS 3,0,
Berdasarkan pada tabel 6. maka dapat disimpulkan bahwa nilai composite reliability pada variabel sistem e-filling, sosialisasi perpajakan , sanksi pajak , kepatuhan wajib pajak dan peranan account representative memiliki nilai lebih dari 0,6, Secara keseluruhan, hasil outer model konstruk reflektif sudah memenuhi syarat.
R-square  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  perubahan  variabel  independen  terhadap variabel dependen
Tabel 7. Nilai R-square Variabel R-square R-square adjusted Y- Purchase decision 0.399 0.353
Sumber: Output Smart PLS 3,0,
Berdasarkan  pada  tabel  7. maka  nilai  R- square sebesar  0,399  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  sistem e-filling ,  sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan peranan account representative sebesar 39,9%, Sedangkan sisanya sebesar 60,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini Pengujian path  coefficients ini  digunakan  untuk  menguji  apakah  terdapat  pengaruh  variabel laten independen terhadap variabel laten dependen, Pengujian ini dapat dilihat dari nilai p-values, Apabila  nilai  p-values  <  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antar  variabel tersebut, Pengujian signifikansi dapat diketahui melalui T-statistik lebih besar dari nilai kritis (t- tabel  1,96).  Dengan  menggunakan  PLS  ( partial  least  square )  versi  3  dan  dengan  perhitungan bootstrapping untuk menguji hipotesis, maka diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :
Tabel 8. Path  coefficients Pengaruh Langsung Eksogen Endogen Path Coefficients T- Statistics P- Value Sistem E-Filling Kepatuhan Wajib Pajak 0.449 2.949 0.003 Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak -0.235 1.557 0.120 Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak 0.284 2.207 0.028 Peranan Account Representative Kepatuhan Wajib Pajak 0.126 0.876 0.381
Keterangan :
X1 :  Sistem E-Filling
X2 :  Sosialisasi Perpajakan
X3 :  Sanksi Pajak
Z1 :  Peranan Account Representative
Y1 :  Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh  sistem e-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  menghasilkan  koefisien  jalur sebesar 0.449 dengan nilai t-statistik sebesar 2.949. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien jalur bernilai positif dan T-Statistik > 1.96. Nilai p-value sebesar 0.003 atau dibawah 0.05 Hal ini berarti sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sistem sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan koefisien jalur sebesar -0.235 dengan nilai t-statistik sebesar 1.557. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien jalur bernilai positif dan T-Statistik > 1.96. Nilai p-value sebesar 0.120 atau diatas 0.05 Hal ini berarti sistem sosialisasi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh sistem sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan koefisien jalur sebesar 0.284 dengan nilai t-statistik sebesar 2.207. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien jalur  bernilai  positif  dan  T-Statistik >  1.96.  Nilai  p-value  sebesar  0.028  atau  diatas 0.05  Hal ini berarti sistem sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis 1, Terbukti Menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem E-Filling maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Penerapan Sistem E-Filling memberikan pengaruh signifikan dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem E-Filling merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-filling merupakan  bagian  dari  reformasi  administrasi  perpajakan  yang  bertujuan  untuk  memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak Hal ini diperkuat oleh pernyataan responden X1.1.
Hipotesis 2, Tidak Terbukti Sosialisasi  perpajakan  tidak  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Penerapan  Masalah Sosialisasi Perpajakan di kecamatan Mulyorejo adalah kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi  biasanya  dilakukan  di  instansi  besar  seperti  Balai  kota  Surabaya  atau  di  gedung Pemerintah  wilayah  Mulyorejo  yang  melibatkan  perwakilan  dari  masing-masing  lini  lapisan
masyarakat  yang  pada  dasarnya  masyarakat  membutuhkan  sosialisasi  yang  lebih  terperinci  dan dekat  kepada  masyarakat  secara  langsung  sehingga  sosialisasi  akan  tepat  sasaran  karena  semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi yang menguji sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan,  baik  dari  faktor  eksternal  misalnya  sosialisasi  prosedur  perpajakan  dan  tidak  sesuai dengan penelitian (Sitio & Zulfadil, 2017), (Pakpahan, 2018), (Luh Putu Yasinta Ristyani & Dewi, 2021),  (Adawiyah  &  Prasetyono,  2021),  dan  (Hamilah  &  Aliza,  2021),  menunjukkan  bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Hipotesis 3, Terbukti
Semakin tegas  sanksi  perpajakan  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin meningkat.  Sanksi pajak merupakan perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar seperti pengaruh sosial dari orang lain. Persepsi wajib pajak tentang pengenaan sanksi pajak masing-masing memiliki penilaian yang berbeda. Dari hasil pengamatan peneliti, yaitu dengan penerapan sanksi pajak seperti sanksi administrasi untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi. Hal ini didukung oleh pernyataan responden pada indikator X3.1 yang menjawab setuju bahwa menurut Peneliti sanksi pajak  yang  diterapkan  harus  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  Tindakan pemberian  sanksi  secara  tegas  akan  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan.
Hipotesis 4, Tidak Terbukti Kinerja account representative bukan sebagai moderator hubungan antara system e-filling dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja account representative bukan variabel moderasi hubungan antara sistem e-filling dengan kepatuhan wajib pajak. Justifikasi yang mungkin dapat menjelaskan tidak adanya moderasi atau interaksi antara kinerja account representative dengan dengan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Surabaya  Mulyorejo  karena account  representative membutuhkan penyuluhan yang konsisten dengan frekwesi yang lebih sering dilakukan dalam waktu yang lama dan dilakukan oleh petugas pajak yang memiliki kompetensi yang tinggi dan berpengalaman.
Hipotesis 5, Tidak Terbukti
Terkait sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo kepada wajib pajak tentang tugas account  representative adalah  banyak  Wajib  Pajak  tidak  pernah  mendapat  sosialisasi  dari KPP  terkait  apa  itu account  representative dan  tugas-tuganya,  hal  ini  dapat  ditunjukkan  dari pernyataan  responden  Z1.2  yang  menjawab  kurang  setuju  bahwa account  representative Memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak dan pernyataan Z1.3 yang menjelaskan bahwa  wajib  pajak  kurang  setuju  bahwa account  representative mampu  menjawab  setiap pertanyaan dari wajiib pajak.
Hipotesis 6, Tidak Terbukti Kinerja account  representative bukan  sebagai  moderator  hubungan  antara  sanksi  pajak dengan kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Surabaya  Mulyorejo.  Justifikasi  yang  mungkin  dapat menjelaskan  tidak  adanya  moderasi  atau  interaksi  antara  kinerja  account  representative  dengan dengan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo karena karena  sanksi  pajak  diterapkan  agar  peraturan  atau  undang-undang  perpajakan  ditaati  hal  ini ditunjukkan  dalam  pernyataan  responden  X3.4  yang  menjawab  setuju  bahwa  wajib  pajak  akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanki perpajakan. Wajib pajak akan patuh  membayar  pajak  apabila  memandang  sanksi  akan  lebih  banyak  merugikannya  (Jatmiko, 2006).

## PEMBAHASAN
Penerapan sistem E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi E-filling merupakan  bagian  dari  sistem  dalam  administrasi  pajak  yang  digunakan  untuk menyampaikan  SPT  secara  online yang  realtime  kepada  kantor  pajak.  Jadi,  penerapan  sistem  e- filling adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Penerapan  sistem  e-filling  adalah  suatu  proses  atau  cara  memanfaatkan  sistem  yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal  Pajak.  Peneliti  (Wulandari,  2019)  mengatakan  semakin  baik  penerapan  sistem  e-filing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Penerapan sistem e-filing dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing. Menurut (Lai, 2005) e-filing dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu minat penggunaan, sikap, kemudahan penggunaan persepsi, dan kegunaan persepsi.  Wajib  Pajak  yang  menganggap  bahwa  sistem  efiling  bermanfaat  dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan e-filing dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh.
Penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa system e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 terbukti.  Artinya menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem E-Filling maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Penerapan Sistem E-Filling  memberikan  pengaruh  signifikan  dominan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  karena Penerapan Sistem E-Filling merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  E-filling  merupakan  bagian  dari reformasi  administrasi  perpajakan  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak Hal ini diperkuat oleh pernyataan responden X1.1 Menurut Peneliti mekanisme pelaporan SPT melalui e-filing memiliki keamanan  data  dapat  terjamin.  Penerapan  Sistem  E-filling  diharapkan  dapat  memberikan kenyaman dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Sosialisasi  Perpajakan  dan  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  merupakan  faktor  penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan adalah langkah awal dalam mengenalkan  sekaligus  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  tentang  perpajakan. Masyarakat  yang  adalah  Wajib  Pajak  akan  mengetahui  informasi  perpajakan  yang  akan memudahkan  masyarakat  dalam  menjalankan  kewajiban  pajaknya.  Wajib  Pajak yang  mengikuti sosialisasi secara otomatis akan lebih memahami informasi perpajakan termasuk prosedur pajak. Pemahaman  Prosedur  Pajak  akan  membuat  Wajib  Pajak  mengerti  langkah-langkah  dalam melakukan kewajiban pajaknya.
Penelitian  ini  dapat  diperoleh  hasil  bahwa  system  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 tidak terbukti. Artinya sosialisasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Penerapan Masalah Sosialisasi Perpajakan di kecamatan Mulyorejo adalah kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi biasanya dilakukan di instansi besar seperti Balai kota Surabaya atau di gedung Pemerintah wilayah Mulyorejo  yang  melibatkan  perwakilan  dari  masing-masing  lini  lapisan  masyarakat  yang  pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara  langsung  sehingga  sosialisasi  akan  tepat  sasaran  karena  semua  lapisan  masyarakat  dapat merasakannya.  Sosialisasi  pajak  di  wilayah  Mulyorejo  belum  memasuki  instansi  kecil  seperti kantor kecamatan dan kelurahan yang belum terjamah sehingga Wajib Pajak kurang memahami makna pajak dan sanksi yang ada di dalam sosialisasi pajak.

## Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  3  terbukti.  Artinya  semakin  tegas  sanksi perpajakan  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin  meningkat.  Sanksi  pajak  merupakan perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar seperti pengaruh sosial dari orang lain. Persepsi wajib pajak tentang pengenaan sanksi pajak masing-masing memiliki penilaian yang berbeda. Dari hasil pengamatan peneliti, yaitu dengan penerapan sanksi pajak seperti sanksi administrasi untuk
wajib  pajak  yang  melakukan  pelanggaran  administrasi.  Perbuatan  yang  dapat  dikenakan  sanksi adminstrasi misalnya terlambat membayar pajak untuk wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda.
Pengenaan sanksi perpajakan dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya  sesuai  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  perpajakan  Hal  ini  didukung  oleh pernyataan responden pada indikator X3.1 yang menjawab setuju bahwa menurut Peneliti sanksi pajak  yang  diterapkan  harus  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  Tindakan pemberian  sanksi  secara  tegas  akan  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penerapan  sistem  E-Filling  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi dimoderasi profesionalisme Account Representative
Penelitian  ini  dapat  diperoleh  hasil  bahwa account  representative tidak  memoderasi pengaruh  system e-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  4  tidak  terbukti.  Artinya  kinerja account  representative bukan  sebagai  moderator hubungan  antara  system e-filling dengan  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja account  representative bukan  variabel moderasi hubungan antara sistem e-filling dengan kepatuhan wajib pajak. Justifikasi yang mungkin dapat  menjelaskan  tidak  adanya  moderasi  atau  interaksi  antara  kinerja  account  representative dengan  dengan  sistem e-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo  karena account  representative membutuhkan  penyuluhan  yang  konsisten  dengan frekwesi yang lebih sering dilakukan dalam waktu yang lama dan dilakukan oleh petugas pajak yang  memiliki  kompetensi  yang  tinggi  dan  berpengalaman. Account  representative bertugas memberikan pengawasan kepatuhan perpajakan, melaksanakan bimbingan serta himbauan kepada wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  atribusi  yang  menguji  sebab  perilaku  seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya system e-filling dalam membantu wajib pajak dalam menggunakan system e-filling pajak namun tidak sejalan dengan peranan account representative dalam membantu wajib pajak dalam memperkuat penggunaan e-filling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peneilitan ini tidak sesuai  dengan  penelitian  dari  (Suratningsih  &  Merkusiwati,  2018), account  representative yang memoderasi sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Denpasar. Sedangkan menurut penelitian  dari  (Luh  Putu  Yasinta  Ristyani  &  Dewi,  2021),  namun  sejalan  dengan  penelitian (Kusumayanthi  &  Suprasto,  2019),  bahwa account  representative memiliki  pengaruh  yang signifikan pada penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi dimoderasi profesionalisme Account Representative
Penelitian  ini  dapat  diperoleh  hasil  bahwa account  representative tidak  memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis  5  tidak  terbukti.  Artinya  kinerja account  representative bukan  sebagai  moderator hubungan  antara  system  sosialisasi  perpajakan dengan  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama Surabaya  Mulyorejo.  Justifikasi  yang  mungkin  dapat  menjelaskan  tidak  adanya  moderasi  atau interaksi  antara  kinerja  account  representative  dengan  dengan  sosialisasi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Surabaya  Mulyorejo  karena account  representative membutuhkan  penyuluhan  yang  konsisten  dengan  frekwesi  yang  lebih  sering  dilakukan  dalam waktu  yang  lama  dan  dilakukan  oleh  petugas  pajak  yang  memiliki  kompetensi  yang  tinggi  dan berpengalaman. account representative meskipun dapat dikatakan sebagai salah satu ujung tombak dalam  kaitannya  penggalian  potensi  penerimaan  negara  dalam  bidang  perpajakan,  yang  dimana memiliki  tugas  untuk  konsultasi  dan  pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak  tetapi.  Hal  ini  dapat ditunjukkan  dari  pernyataan  responden  Z1.2  yang  menjawab  kurang  setuju  bahwa account representative Memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak dan pernyataan Z1.3 yang menjelaskan  bahwa  wajib pajak  kurang  setuju  bahwa account  representative mampu menjawab setiap pertanyaan dari wajiib pajak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  teori  atribusi  yang  menguji  sebab  perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal  misalnya  peranan account  representative dalam  membantu  wajib  pajak  dalam memberikan sosialiasi prosedur perpajakan dan tidak sesuai penelitian (Sitio & Zulfadil, 2017)dan (Pakpahan, 2018), bahwa profesionalisme Account Representative mampu memoderasi sosialisasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian menurut  (Kusumayanthi  &  Suprasto,  2019)  Profesionalisme  AR  tidak  berpengaruh  terhadap sosialiasasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi profesionalisme Account Representative
Penelitian  ini  dapat  diperoleh  hasil  bahwa account  representative tidak  memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 tidak terbukti. Artinya kinerja account representative bukan sebagai moderator hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Justifikasi yang mungkin  dapat  menjelaskan  tidak  adanya  moderasi  atau  interaksi  antara  kinerja  account representative  dengan  dengan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama Surabaya  Mulyorejo  karena  karena  sanksi  pajak  diterapkan  agar  peraturan  atau  undang-undang perpajakan  ditaati  hal  ini  ditunjukkan  dalam  pernyataan  responden  X3.4  yang  menjawab  setuju bahwa  wajib  pajak  akan  selalu  menghindari  perilaku  yang  mengakibatkan  menerima  sanki perpajakan. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  atribusi  yang  menguji  sebab  perilaku  seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal yaitu sanksi pajak namun tidak sejalan dengan peranan account representative dalam membantu wajib pajak dalam memberikan sosialiasi prosedur perpajakan dan tidak sesuai penelitian (Sitio & Zulfadil,  2017),  dan  (Pakpahan,  2018),  bahwa  profesionalisme Account  Representative mampu memoderasi  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  sebaliknya  menurut (Wulandari, 2019), Profesionalisme AR berpengaruh terhadap moderasi sanksi perpajakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Pengaruh Sistem E-Filling , Sosialisasi Perpajakan dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Profesionalisme Account Representative Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya  Mulyorejo)”  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa:  1.  Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penerapan  Sistem  E-Filling  oleh  KPP  Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Sosialisasi  pajak  di  wilayah  Mulyorejo  belum memasuki instansi  kecil  seperti  kantor  kecamatan  dan  kelurahan  yang  belum terjamah  sehingga Wajib  Pajak  kurang memahami makna  pajak  dan  sanksi  yang  ada  di  dalam  sosialisasi  pajak.  3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tindakan pemberian sanksi secara  tegas  oleh  KPP  Pratama  Surabaya  Mulyorejo  akan  dapat  mendorong  wajib  pajak  untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka akan  semakin  tinggi  pula  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  4. Account representative tidak mampu memoderasi pengaruh sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Wajib  pajak  tidak  menuntut account representative karena  wajib pajak  lebih fokus kepada sistem e-filling . 5. Account representative tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. account representative hanya berfokus pada pelayanan dan  pengawasan  secara  langsung  terkait  kemungkinan  adanya  kesalahan  penghitungan,  bukan pengarahan  secara  berkala.6. Account  representative tidak mampu memoderasi  pengaruh  sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Account representative berfokus pada hubungan komunikasi dengan baik kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya bukan mendasari wajib pajak dalam memberikan sanksi perpajakan.

## REFERENSI
Abdillah,  W.,  &  Hartono, J.  (2015). Partial  Leasst  Square (PLS)-Alternatif  Structural  Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis . Yogyakarta : Andi Offset.
Adawiyah, A., & Prasetyono, H. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jagakarsa. Journal of Applied Business and Economic , 8 (1), 42–55. Halimah, M. N. (2021). Tinjauan Atas Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT.Errita Pharma . Universitas Widyatama.
Hamilah,  H.,  &  Aliza,  S.  (2021).  The  Influence  of  The  E-Filing  Implementation,  Taxation Socialization and Tax Penalties on Individual Taxpayer Compliance In KPP Pratama Jakarta Timur. Dinasti International Journal of Management Science , 3 (2), 343–358. Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations . New York : Wiley. Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak .  Universitas Diponegoro.
Kusumayanthi,  L.  O.,  &  Suprasto,  H.  B.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  E-Filing,  Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi .
Lai. (2005). Intrinsic and Extrinsic Motivation in Internet Usage, Omega, Internasional Journal of Management Science. International Journal of Management Science , 27 . Mardiasmo. (2010). Perpajakan . Andi.
Pakpahan,  Y.  E.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Efektivitas  Pengawasan,
Pemahaman Ketentuan Perpajakan Konsultasi, Sosialisasi Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  Dengan  Profesionalisme  Account  Representative  Sebagai  Variabel Moderating. Jurnal Ilmiah Maksitek , 3 (2). Resmi, S. (2009). Perpajakan : Teori dan Kasus . Jakarta : Salemba Empat. Ristyani,  L.P.Y.  (2021). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Pengawasan  Account Representative, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pe . Universitas Pendidikan Ganesha. Ristyani, Luh Putu Yasinta, & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal AKuntansi Profesi , 12 (2).
Sitio, S. ., & Zulfadil. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Profesionalisme  Account Representative  Sebagai  Variabel  Moderating  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya Pekanbaru. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis , 157–159.
Solichah,  D.  P.  (2018). Pembetulan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Pajak  Penghasilan  Badan Sehubungan  Dengan  Kesalahan  Dalam  Pengkreditan  Pajak  Penghasilan  Pasal  22 . Universitas Airlangga.
Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Pemahaman  Internet  Sebagai  Variabel  Moderasi  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. Jurnal Profita , 11 .
Suratningsih, N. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Peran  Account  Representative  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal Akuntansi , 24 , 1220–1247.
Widomoko, W., & Nofryanti, N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh  Account  Representative  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). Jurnal Renaissance , 2 (1), 132–146.
Wijayani, I. G. A. M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak  Dan  Penerapan  E-Filing  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen ,
1 (1), 101–141.
Wulandari,  R.  (2019). Pengaruh  Kebijakan  Administrasi  Perpajakan  dan  Kualitas  Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Surabaya Mulyorejo . Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Young, O. R. (1979). Compliance and Public Authority : A Theory With International Appliance . MD : Johns Hopkins University Press.