## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat Dengan Pendekatan  Restoratif
Neni Vesna Madjid 1* , Tegar Ariwibawa 2
1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: nenivesna@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 07/04/2023 Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang jenis kecelakaan lalulintas berat. Penelitian ini  merupakan  penelitian  Yuridis  Empiris.  Penyelesaian  kecelakaan  lalulintas golongan  berat  dengan  pendekatan restorative  justice sebagai  model  alternatif penyelesaian  tindak  pidana  pelanggaran  lalulintas  di  Kepolisian  Resort  Pesisir Selatan dilakukan dengan saling memaafkan oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menabrak menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban, dan membantu biaya berobat dan perbaikan kendaraan korban. Korban bersedia dilakukan restorative justice karena suatu kecelakaan itu adalah suatu musibah  bagi  pemakai  jalan.  Permasalahan  ini  tidak  ada  yang  menghendaki sehingga penyelesaian tersebut dianggap adil. Para pihak melakukan perdamaian secara tertulis yang telah diketahui oleh Wali nagari dimana korban berdomisili maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka Lantas bahwa kedua belah pihak  dalam  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  ingin  diselesaikan  secara kekeluargaan.  Hambatan  dalam  penyelesaian  kecelakaan  lalulintas  golongan berat  dengan  pendekatan Restorative  Justice Di  Polres  Pesisir  Selatan  adalah pertama, penyelesaian tindak pidana lalu-lintas melalui restorative justice untuk kecelakaan golongan berat belum ada payung hukumnya; kedua, besaran ganti rugi yang diminta korban sering terlalu besar sehingga terkesan dijadikan sebagai alat  mencari  keuntungan;  ketiga,  keterbatasan  kemampuan  ekonomi  pelaku tindak  pidana  lalu-lintas  (kecelakaan  golongan  berat);  keempat,  keterlibatan pihak-pihak  tertentu  yang  tidak  terkait  langsung  dengan  peristiwa  kecelakaan sering menjadi hambatan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.
Diterima, 26/04/2024
Dipublikasi, 06/05/2024 Kata Kunci:
Kecelakaan; Lalulintas; Pendekatan Restoratif
Abstract Keywords: Accident; Traffic; Restorative Approach Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the types of serious traffic accidents. This research is an empirical juridical research. Settlement of heavy class traffic accidents with a  restorative  justice  approach  as  an  alternative  model  for  solving  traffic violations at the South Pesisir Resort Police is carried out by forgiving each other by both parties, then the crashing party undertakes to provide compensation to the victim, and helps with medical and repair costs. victim's vehicle. The victim is willing to do restorative justice because an accident is a disaster for road users. No one wants this problem so that the settlement is considered fair. The parties made peace in writing which was known to the Wali Nagari where the victim was domiciled, so the letter was handed over to the traffic accident investigator that both parties in the traffic accident case wanted to resolve it amicably. Obstacles in solving heavy traffic accidents using the Restorative Justice approach at the Pesisir  Selatan  Police  are  first,  the  settlement  of  traffic  crimes  through restorative justice for heavy class accidents does not yet have a legal umbrella; secondly, the amount of compensation demanded by victims is often too large to give the impression of being used as a means of seeking profit; third, the limited economic capacity of the perpetrators of traffic crimes (severe class accidents); fourth,  the  involvement  of  certain  parties  that  are  not  directly  related  to  the
accident  often  becomes  an  obstacle  to  reaching  an  agreement  between  the perpetrator and the victim.

## PENDAHULUAN
Pengaturan kecelakaan Lalu Lintas dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal antara lain, Pasal 359 KUHP, berbunyi: ”Selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara.”  Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum,  namun melalui pendekatan keadilan restoratif yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Konsep  Keadilan  restoratif,  sebagaimana  disampaikan  Bismar  Siregar  "Bila  untuk menegakkan  keadilan  saya  korbankan  kepastian  hukum,  akan  saya  korbankan  hukum  itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan” adalah satu pandangan keadilan tindak pidana yang pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian  keadilan  yang  terjadi  atas  suatu  perkara  pidana  melibatkan  korban,  pelaku  dan masyarakat  dalam  usaha  perbaikan,  rekonsiliasi  dan  penjaminan  keberlangsungan  usaha perbaikan  tersebut. 1 Suatu  keadilan  yang  dapat  dimenangkan  oleh  semua  pihak  pada  proses restoratif  justice ,  hal  ini  sesuai  dengan  pengamalan  Pancasila  terutama  pada  sila  ke-4  yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan  sebagaimana  juga  diatur  Pasal  28D  dalam  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  depan hukum.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  yang  akan  digunakan  sebagai acuan  dasar  penyelesaian  perkara  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana guna  dapat  memberikan  kepastian  hukum,  sebagaimana  diatur  tentang  penghentian penyelidikan  (SPP-Lidik)  dan  penhentian  penyidikan  (SP3)  dengan  alasan  demi  hukum berdasarkan  keadilan  restoratif.  Pasal  1  huruf  3  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Perpol)  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan Keadilan  Restoratif,  menyatakan  bahwa    Keadilan  Restoratif  adalah  Penyelesaian  tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Salah  satu  contoh  kecelakaan  lalulintas  berat  adalah  yang  terjadi  di  daerah  Siguntur dalam Wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan, pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022, ketika satu mobil Pick Up Mitsb.L300 yang dikemudikan oleh Toni, dikarenakan mengalami pecah ban sehingga berjalan oleng ke kanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Sepeda Motor Yamaha Vega ZR yang dikemudikan oleh Rifin sehingga karena jarak relatif dekat  terjadilah  kecelakaan  lalu  lintas.  Akibat  yang  terjadi  pengendara  sepeda  motor
1 Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice , Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 55.
mengalami luka berat. Dalam kasus tersebut di atas penyidik Unit Laka Satlantas Polres Pesisir Selatan  melakukan  upaya  proses  penyelesaian  perkara  dengan  pendekatan  restorarif.  Pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berat dengan pendekatan restoratif justice oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan serta hambatannya

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis , yaitu penelitian yang  menggambarkan  tentang  penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  berat  dengan pendekatan restoratif  justice oleh  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan.  Pendekatan  yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum restoratif  justice pada kecelakaan lalu lintas.  Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan  penelitian  untuk  melihat  bekerjanya  aturan-aturan  hukum  tersebut  dalam prakteknya pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berat dengan pendekatan restoratif justice oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian  Kecelakaan  Lalulintas  Golongan  Berat  Dengan  Pendekatan  Restorative
Justice Sebagai Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalulintas Di

## Kepolisian Resort Pesisir Selatan
Hukum  pada  dasarnya  melindungi  manusia  dari  perbuatan  yang  merugikan,  serta melindungi manusia dari kesewenang-wenangan. Berkaitan dengan hal ini menurut Mochtar Kusumaatmadja,  sebagaimana  di  kutip  oleh  Bernarl  Arief  Sidharta  bahwa  tujuan  hukum berdasarkan  cita  hukum  Pancasila  adalah  untuk  memberikan  pengayoman  kepada  manusia, yakni  melindungi  manusia  secara  pasif  (negatif)  dengan  mencegah  tindakan  sewenang- wenang,  dan  secara  aktif  (positif)  dengan  menciptakan  kondisi  kemasyarakatan  yang manusiawi  yang  memungkinkan  proses  kemasyarakatan  berlangsung  secara  wajar  sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. 2
Menurut Satjipto Rahardjo: Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia.  Membicarakan  hubungan  antar  manusia  adalah  membicarakan  keadilan.  Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan  keadilan  pula.  Kita  tidak  dapat  membicarakan  hukum  hanya  sampai  kepada wujudnya sebagai bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita- cita keadilan masyarakatnya. 3
Menurut Mudzakkir, terdapat beberapa alasan dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana yakni: Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan,  baik  aduan  yang  bersifat  absolut  maupun  aduan  yang  bersifat  relatif;  Pelanggaran hukum  pidana  tersebut  memiliki  pidana  denda  sebagai  ancaman  pidana  dan  pelanggar  telah membayar  denda  tersebut  (Pasal  82  KUHP);  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk kategori  “pelanggaran”,  bukan  “kejahatan”,  yang  hanya  diancam  dengan  pidana  denda; Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium; Pelanggaran hukum pidana tersebut
2 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 58
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 159.
termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk  melakukan  diskresi;  Pelanggaran  hukum  pidana  biasa  yang  dihentikan  atau  tidak diproses  ke  pengadilan  (deponir)  oleh  Jaksa  Agung  sesuai  dengan  wewenang  hukum  yang dimilikinya;  dan  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut  termasuk  kategori  pelanggaran  hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. 4
Berdasarkan  data yang didapatkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan bahwa setiap terjadinya  kecelakaan  selalu  disebabkan  karena  salah  satunya  atau  keduanya  melakukan pelanggaran lalu lintas. Dikatakan oleh Kanit Laka lantas Kesatuan Kepolisian Resor Pesisir Selatan. 5 Kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Pesisir Selatan  pada  Tahun  2020,  2021  dan  2022  setiap  tahunnya  mengalami  penurunan,  ini membuktikan  bahwa  masyarakat  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  mulai  mempunyai  kesadaran hukum  berlalulintas yang dapat  mencegah korban-korban kecelakaan lalu lintas yang semakin banyak, dilihat juga dari banyaknya kendaraan yang setiap tahunnya selalu bertambah, situasi atau jalan yang tidak kunjung dilebarkan dan masih banyak jalan yang rusak dan berlubang diharapkan dari kesadaran masyarakat untuk selalu taat dalam berlalu lintas di jalan raya.
Dalam  melakukan  analisis  ini,  penulis  melihat  kepada  teori  keadilan  restoratif  atau dikenal  dengan  istlah  “ reparative  justice ”  adalah  suatu  pendekatan  keadilan  yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan  pidana.  Dalam  hal  ini korban  juga dilibatkan  di  dalam  proses,  sementara pelaku kejahatan  juga  didorong  untuk  mempertanggungjawabkan  atas  tindakannya,  yaitu  dengan memperbaiki  kesalahan-kesalahan  yang  telah  mereka  perbuat  dengan  meminta  maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.
Langkah-langkah  yang  diambil  oleh  penyidik  setelah  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas yaitu mendatangi TKP, menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas untuk di bawa ke Rumah Sakit/Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan, melakukan olah TKP dilapangan, mencatat  saksi-saksi  untuk  dimintai  keterangan  berkaitan  dengan  kecelakaan  tersebut, mencatat  dan  memotret  serta  mengukur  bukti-bukti  yang  di  dapat  di  lapangan  kemudian mengamankan barang  bukti berupa  kendaraan yang  terlibat kecelakaan  lalu  lintas,  mencatat identitas  korban  dan  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  dan  segera  untuk  menghubungi  keluarga korban  agar  keluarga  korban  secepatnya  mengetahui  kondisi  sesaat  setelah  kejadiann kecelakaan lalu lintas kemudian setibanya di kantor Unit Kecelakaan lalu lintas maka segera membuat laporan polisi kemudian sket TKP berita acara TKP melaporkan kepada atasan dan melengkapi administrasi penyidikan kecelakaan lalu lintas.
Pada  kasus  Nomor:  LP/A/67/IV/2022/SPKT.  Satlantas/Res-Pessel/Polda  Sumbar  dan Kasus  Nomor:  LP/A/279/X/2022/SPKT.  Satlantas/Res-Pessel/Polda  Sumbar,  dilakukan penyelesaian  dengan  kesepakatan  perdamaian,  yakni  dengan  saling  memaafkan  oleh  kedua belah  pihak,  kemudian  pihak  yang  menabrak  menyanggupi  untuk  memberikan  ganti  rugi kepada pihak korban, dan melakukan kesapakatan yakni pihak satu bersedia membantu biaya berobat dan perbaikan kendaraan korban. Hal ini telah memenuhi persyaratan restorative yang
4 Mudzakkir, Alternative  Dispute  Resolution  (ADR):  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia , Makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007
5 Wawancara Kanit Laka Lantas Polres Pesisir Selatan tanggal 10 Maret 2023
diatur dalam Perkap Polri Nomor 18 Tahun 2021.  Penyelesaian tersebut sesuai dengan teori restorative Justice dimana penyelesaian sengketa yang beradilan dan bersifat memulihkan baik itu korban ataupun pelaku.
Menurut Elina, (Keluarga korban kecelakaan lalu lintas golongan berat) bahwa korban menghendaki  suatu  kesepakatan  perdamaian  secara  kekeluargaan  dikarenakan  banyak  hal pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan antara lain biaya rumah sakit yang tinggi sedangkan korban sendiri untuk biaya tersebut tidak memungkinkan untuk bisa membayarnya dikarenakan  perekonomian  yang  kurang  mampu,  sedangkan  apabila  kita  melaksanakan musyawarah untuk mufakat kiranya biaya rumah sakit yang tinggi tersebut bisa dibantu oleh pihak  pelaku/penabrak  maka  dari  itu  pihak  korban  memilih  untuk  permasalahan  kecelakaan lalu  lintas  tersebut  dapat  diselesaikan  diluar  pengadilan.  Seandainyapun  permasalahan  ini dinaikan di pengadilan si pelaku di hukum kami justru tidak mendapatkan uang santunan dari pelaku sehingga sangat berat sekali kami untuk biaya rumah sakit dan biaya hidup sehari-hari. Saya  menyadari  bahwa  suatu  kecelakaan  itu  adalah  suatu  musibah  yang  semua  manusia pemakai jalan tidak mau terlibat kecelakaan lalu lintas kita harus tabah ujian dari Tuhan Yang Maha  Esa,    bagi  keluarga  kami  semua  kejadian  ini  kita  ambil  hikmahnya  untuk  itu  kami menyadari  semua permasalahan  tidak  ada yang menghendaki  sehingga  kami merasakan  ada keadilan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. 6
Pendapat  senada  juga  di  katakan  oleh  Ambri  Pelaku  Laka  lantas  ’’saya  sangat  setuju bahwa kecelakaan lalu lintas tidak perlu  sampai ke pengadilan karena saya pelaku/penabrak tidak sengaja semua itu musibah yang tidak diduga-duga kalau boleh bicara semua pengguna jalan  ingin  selamat  sampai  ke  tujuan,  saya  sendiri  juga  mengalami  luka  ringan  apabila permasalahan  ini  diselesaikan  secara Restorative  Justice kami  bisa  membantu  biaya  yang dibutuhkan  oleh  korban  seandainyapun  kurang  saya  masih  bisa  bekerja  untuk  mencari tambahan serta uangnya kita bantukan kepada korban agar beban hidup dari pihak korban bisa semakin ringan sehingga keadilan dapat diwujudkan. 7
Menurut Kanit Laka Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan bahwa sejatinya dalam  hal  penyelesaian  restorative  justice/  penyelesaian  perdamaian  pada  kasus  kecelakaan yang tergolong berat ini tidak ada petunjuknya/ payung hukumnya, akan tetapi desakan para pihak di lapangan seringkali tidak dapat dielakkan, terutama dari pihak korban yang kebetulan kondisi ekonominya kurang menguntungkan. Bagi keluarga “miskin” menghadapi keluarganya terkapar  dengan  luka  berat  dan  kemungkinan  akan  cacat  seumur  hidup  membuat  mereka tertekan  dan  bingung,  bagaimana  membiayai  pengobatan  ini  sementara  untuk  memenuhi kebutuhan  makan  harus  berjuang  keras  dulu.  Sehingga  mereka  berpendapat  bahwa  bantuan keuangan  dari  pelaku  tindak  pidana  jauh  lebih  penting  dari  pada  menghukum  dan memenjarakan  pelaku  tersebut.  Dalam  keadaan  seperti  ini  kepolisian  hanya  menyediakan tempat namun tidak ikut dalam pertemuan para pihak lebih-lebih memberikan suatu pendapat antara  dalam  permasalahan  tersebut  dikarenakan  penyidik  hanya  bisa  melakukan  mediasi kepada  para  pihak  setelah  para  pihak  melaksanakan  musyawarah  dan  ditemukan  titik kesepakatan maka kesepakatan tersebut untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani
6 Wawancara Elina korban kecelakaan lalu lintas golongan berat, tanggal 10 Maret 2023
7 Wawancara Ambri pelaku kecelakaan lalu lintas golongan berat, tanggal 10 Maret 2023
oleh  para  pihak  sebaiknya  hasil  kesepakatan  yang  sudah  tertulis  diketahui  oleh  Kepala Desa/Lurah dimana korban berdomisili.
Setelah para pihak melakukan perdamaian hasil secara tertulis yang telah diketahui oleh Kades/Lurah dimana korban berdomisili maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka Lantas bahwa kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ingin diselesaikan secara kekeluargaan.  Para  pihak  mengajukan  permohonan  kepada  kepala  kepolisian  Resor  Pesisir Selatan  perihal  permohonan  agar  tidak  dilanjutkan  perkara  kecelakaan  lalu  lintas  yang dialaminya  tidak  dilanjutkan  hingga  ke  Pengadilan 8 .  Terhadap  masalah  Restorative  Justice secara umum  masyarakat  Pesisir  Selatan  mengapresiasi secara positif dan mendukung  pola- pola  penyelesaian  secara  kekeluargaan,  hal  ini  dinyatakan  oleh  tokoh  masyarakat  Pesisir Selatan.  Menurut  seorang  tokoh  masyarakat  di  Pesisir  Selatan  ’’hukum  adat  kedudukannya sama dengan Undang-undang tertulis yang berlaku di Indonesia. Apabila ada kecelakaan lalu lintas  yang  telah  di  selesaikan  dengan  adat  maka  tidak  perlu  lagi  Polisi  turut  serta menyelesaikannya. 9
Berdasarkan uraian  di  atas  maka  dapat  dipahami bahwa mediasi dalam  hukum  pidana adalah  hal  yang  sah-sah  saja  mengingat  keberadaan  restorative  justice  system  dalam  sistem hukum  pidana  sudah  merupakan  suatu  desakan  yang  harus  dijalankan  sepanjang mengakomodir kepentingan para pihak secara proporsional. Hanya saja ada delik-delik tertentu yang dapat dimediasi. 10 Dengan begitu maka penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan  pendekatan Restorative  Justice Sebagai  model  alternatif  penyelesaian  tindak  pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resort Pesisir Selatan sudah selaras deng teori keadilan restoratif.

## Kendala  Dalam  Penyelesaian  Kecelakaan  Lalulintas  Golongan  Berat  Dengan Pendekatan  Restorative  Justice  Sebagai  Model  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana Pelanggaran Lalulintas Di Kepolisian Resor Pesisir Selatan
Dalam realitanya penderitaan dan/atau kerugiannya juga dapat dialami secara bersama artinya  selain  penderitaan physic,  psychis dan  kerugian  materi.  Hal  ini  hampir  sama  halnya dengan  korban  kejahatan  kecuali  kerugian  sosial  yang  hampir  tidak  dialami  oleh  traffic accident victim. 11 Efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bagi korban menurut pendapat  joanna  shapiand  dapat  berupa  kerugian  materi (financial  loos), akibat  psikologi (psyhological effects) akibat fisik (psycal effects) , dan akibat sosial (social effects). 12 Dalam teori Penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi maka sedikitnya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu kaidah hukum atau peraturan, penegak hukum, fasilitas pendukung dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan. 13
8 Wawancara Jadi Pamuas Kanit Laka Lantas Polres Pessel tanggal 10 Maret 2023
9 Wawancara Datuk malin  seorang tokoh Pesisr Selatan, tanggal 10 Maret 2023
10 Bernard Arief Sidharta, Op.Cit .
11 Angkasa, perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam persfektif viktimologi , (makalah disampaikan dalam Training for Trainer on victmology and victim assistance lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013 di Cikopo-Bogor).hlm.5.
12 Jonna shapland, Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim’s Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy , editor Ezzat A Fattah, the Macmillan Press Ltd, London, 1986, hlm.219
13 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 14
Pelaksanaan  kebijakan  restorative  justice  yang  terkait  dengan  kecelakaan  lalu-lintas golongan berat di  wilayah  hukum  wilayah  Polresta  Pesisir Selatan,  masih terdapat  beberapa hambatan. Menurut Syafri Pamuas Kanit Laka Lantas Polres Pesisir Selatan bahwa hambatan tersebut antara lain pertama, penyelesaian tindak pidana lalu-lintas melalui restorative justice untuk kecalakaan golongan berat belum ada payung hukumnya; kedua, besaran ganti rugi yang diminta  korban  sering  terlalu  besar  sehingga  terkesan  dijadikan  sebagai  alat  mencari keuntungan;  ketiga,  keterbatasan  kemampuan  ekonomi  pelaku  tindak  pidana  lalu-lintas (kecelakaan  golongan  berat);  keempat,  keterlibatan  pihak-pihak  tertentu  yang  tidak  terkait langsung  dengan  peristiwa  kecelakaan  sering  menjadi  hambatan  tercapainya  kesepakatan antara pelaku dan korban 14 .
Mengenai  hambatan  pertama,  yakni  penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas golongan  berat  melalui  Restorative  Justice  belum  ada  payung  hukumnya.  Sebagai  Negara hukum maka setiap tindakan pemerintah maupun warga masyarakat harus dilakukan menurut hukum, demikian juga halnya dengan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik di satuan lalu-lintas  yang  menangani  masalah  kecelakaan  lalu-litas.  Guna  menyelesaikan  kecelakaan golongan berat melalui restorative justice ini penyidik mengalami kesulitan yang serius. Hal ini disebabkan bahwa seperti dikemukakan sebelumnya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas golongan  berat  sering  dan  bahkan  sebagian  besar  para  pelaku  dan  korban  sering  ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, sedangkan di sisi lain aturannya tidak atau belum tersedia. Keadaan seperti ini tentu  menempatkan pihak kepolisian khususnya penyidik  menjadi  serba sulit, karena kalau menuruti kehendak para pihak (pelaku dan korban) begitu saja akan beresiko pada jabatan dan kerirnya di kepolisian, tetapi jika ditolak begitu saja dengan alasan tidak ada aturan  hukumnya  pihak  penyidik  merasa  kasihan  terutama  kepada  para  pihak  (pelaku  dan korban kecelakaan). Setelah berinterakasi selama penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas maka penyidik sedikit banyak memahami situasi dan kondisi social ekonomi para pihak tersebut.  Kondisi  ini  ditemui  penyidik  pada  kasus  kecelakaan  berat  dengan  LP/A/67/ IV/2022/SPKT. Satlantas/Res-Pessel/Polda Sumbar.
Di sisi lain menurut Barda Nawawi Arif bahwa konsep pemidanaan untuk penyelesaian masalah kecelakaan lalu-lintas yang ada saat ini, peran korban tidaklah signifikan, korban (atau keluarganya) hanya menjadi saksi di muka persidangan dan apa yang diinginkan oleh korban terhadap pelaku tidak dapat diakomodir, karena akan terbatas dari apa yang telah diatur oleh undang-undang 15 .  Dan  Undang-Undang  Lalu-lintas  cenderung  belum  melindungi  korban secara  indifidual  tetapi  perlindungannya  bersifat  secara  umum,  sehingga  upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun  disanalah  konsep restorative justice memanikan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak,  dikarenakan  tujuan  dari  Restorative  Justice  itu  sendiri  sebagai  bentuk  upaya penyelesaian  kasus  di  luar  pengadilan  untuk  keadilan  dan  membahagiakan  masyarakat khususnya untuk kecelakaan lalu lintas golongan berat, itu dapat dirasakan bagi kedua belah pihak  setelah  terjadinya  kecelakaan  maka  bisa  menambah  menjadi  saudara  menjalin  tali silaturahmi yang semakin erat.
14 Wawancara dengan Jadi Pamuas Kanit Laka Lantas Polres Pesisir selatan , tanggal 10 Maret 2023
15 Barda Nawawi Arief, Op.Cit.
Kemudian  hambatan  bahwa  besaran  ganti  rugi  kadang-kadang  dijadikan  sebagai  alat untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu dalam proses perdamaian pada peristiwa pidana kecelakaan  lalu-lintas  di  wilayah  hukum  Polresta  Pesisir  Selatan  baik  yang  dalam  katagori ringan  maupun  berat  sering  pihak  korban  meminta  bantuan  yang  jumlahnya  terlalu  besar menurut pihak pelaku sehingga keadaan dan klondisi seperti ini menyulitkan terwujudnya titik temu tentang jumlah yang layak untuk bantuan sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab pelaku yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya.
Dalam wawancara yang telah penulis laksanakan dengan korban atas nama Andre selaku korban  kecelakaan  lalu  lintas  pada  LP/A/279/X/2022/SPKT.  Satlantas/Res-Pessel/Polda Sumbar,  penabrak/pelaku  tidak  sangup  atau  tidak  mampu  untuk  memenuhi  biaya  santunan, tidak  mengakui  kesalahan  dan  Ia  hanya  sebagai  sopir/bukan  pemilik  kendaraan. 16 Hal  ini menggambarkan  bahwa  mereka  sangat  bergantung  pada  bantuan  pelaku/penabrak  untuk pemulihan korban, karena merekapun hidup pas-pasan. 17
Kendala selanjutnya yakni Keterbatasan  kemapuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu lintas golongan berat menjadi kendala untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mana  apabila  korban  meminta  ganti  rugi/santunan  yang besar maka pihak pelaku akan berpikir bagaimana untuk memenuhi permintaan tersebut, agar permasalahan bisa secepatnya diselesaikan sedangkan korban sendiri tidak mengetahui kondisi daripada  pelaku  sehingga  suatu  kesepakatan  tidak  dapat  tercapai.  Sedangkan  para  pihak mengharapkan  untuk  mencari  solusi  yang  terbaik  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Dalam wawancara penulis dengan pelaku atas nama Ambri sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. antara lain tidak adanya kesepakatan permasalahan penentuan biaya santunan yang terlalu  besar, merasa  diperas  dan adanya pihak lain  yang ikut  campur  sehingga  kesepakatan damai memenuhi jalan buntu. 18
Menurut Kanit Laka Lantas Polres Pesisir Selatan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana kecelakaan  lalu-lintas di wilayah hukum  Polres Pesisir Selatan adalah sopir/ karyawan pada perusahaan tertentu atau sopir mobil pribadi. Dalam hal ini maka mengemudikan kendaraan merupakan profesi atau pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga si pengemudi yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus kecelakaan golongan berat dimana korban dengan luka dengan kategori berat otomatis memerlukan biaya yang besar, apalagi jika kondisi dan keadaan ekonomi  keluarga  korban  kurang  lebih  sama  maka  bantuan  dari  pelaku  tindak  pidana kecelakaan  sangat  diperlukan  untuk  pemulihan  korban  kecelakaan.  Sedangkan  di  sisi  lain kemampuan ekonomi pengemudi terbatas.
Selanjutnya,  hambatan  keempat,  Keterlibatan  pihak-pihak  yang  tidak  terkait  langsung dalam  peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  dalam  perundingan,  perdamaian  atau  musyawarah seyogyanya tidak usah ikut campur atau ikut dalam melaksanakan pertemuan antara para pihak agar nantinya dalam melaksanakan pertemuan para pihak dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan, dikhawatirkan para pihak disini bukannya akan memberi solusi yang terbaik
16 Wawancara Andre korban kecelakaan lalu lintas golongan berat, tanggal 10 Maret 2023
17 Barda Nawawi Arief, ibid .
18 Wawancara Wawancara Ambri pelaku kecelakaan lalu lintas golongan berat, tanggal 10 Maret 2023
namun justru akan menemuhi jalan buntu dikarenakan pihak-pihak yang tidak terkait belum tentu mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Melihat  pada  hambatan  yang  ada  dalam  penyelesaian  kecelakaan  lalulintas  golongan berat  dengan  pendekatan Restorative  Justice sebagai  model  alternatif  penyelesaian  tindak pidana  pelanggaran  lalulintas  di  Kepolisian  Resor  Pesisir  Selatan  tersebut,  sehingga  penulis berpendapat  bahwa  penyelesaian  kecelakaan  lalulintas  golongan  berat  dengan  pendekatan Restorative Justice sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resor Pesisir Selatan masih belum sesuai dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah tersebut.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu  lintas  golongan  berat  di  wilayah  hukum  Polresta  Pesisir  Selatan  terdapat  beberapa kelemahan. Untuk itu kajian ini akan melihat beberapa upaya atau terobosan para pihak yang berkepentingan  termasuk  kepolisisan  dalam  rangka  mencari  jalan  keluar  dari  hambatan tersebut di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

## KESIMPULAN
Penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan restorative justice sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resort Pesisir Selatan dilakukan dengan saling memaafkan oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang  menabrak  menyanggupi  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  korban,  dan melakukan  kesapakatan  yakni  pihak  satu  bersedia  membantu  biaya  berobat  dan  perbaikan kendaraan korban. Korban bersedia dilakukan restorative justice karena suatu kecelakaan itu adalah  suatu  musibah  bagi  pemakai  jalan.  Permasalahan  ini  tidak  ada  yang  menghendaki sehingga penyelesaian ini dianggap adil. Para pihak melakukan perdamaian secara tertulis yang telah  diketahui  oleh  Wali  nagari  dimana  korban  berdomisili  maka  surat  tersebut  diserahkan kepada penyidik  laka Lantas bahwa kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ingin diselesaikan secara kekeluargaan.
Kendala Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalulintas Golongan Berat Dengan Pendekatan Restorative  Justice Sebagai  Model  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pelanggaran Lalulintas Di Kepolisian Resor Pesisir Selatan adalah pertama, penyelesaian tindak pidana lalu- lintas  melalui  restorative  justice  untuk  kecelakaan  golongan  berat  belum  ada  payung hukumnya;  kedua,  besaran  ganti  rugi  yang  diminta  korban  sering  terlalu  besar  sehingga terkesan dijadikan sebagai alat mencari keuntungan; ketiga, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku  tindak  pidana  lalu-lintas  (kecelakaan  golongan  berat);  keempat,  keterlibatan  pihak- pihak  tertentu  yang  tidak  terkait  langsung  dengan  peristiwa  kecelakaan  sering  menjadi hambatan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Persfektif Viktimologi ,  (makalah  disampaikan  dalam  Training  For  Trainer  On  Victmology  And Victim  Assistance  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  18-28  Maret  2013  di Cikopo-Bogor).
Boediharto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban  Luka  Berat  Atau  Mati  Diwilayah  Polda  Metro  Jaya, Jurnal  Kedokteran Universitas Indonesia, 2007, Vol 37
Bolla, M.E., 2013, Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu lintas Di Ruas Jalan Timor Raya Kota Kupang, Jurnal Teknik Sipil, Vol.II No.2:147-155, Kupang.
Dine  Wahyu  Prima,  Bina  Kurniawan,  Ekawati. Faktor-faktor  yang  berhubungan  terhadap perilaku  safety  riding  pada  mahasiswa  fakultas  X  Universitas  Diponegoro, Jurnal kesehatan masyarakat 2015
Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008
Elisabet Noviana, Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Menggunakan Hukum Adat Oleh Masyarakat  Dayak  Bokidoh  Di  Desa  Engkolai  Kecamatan  Jangkang  Kabupaten Sanggau , Tesis, Pasaca Sarjana, Universitas Tanjungpura, 2017
Fauzi,  N.  N.,  Sumiyattinah,  dan  Azwansyah,  H.  (2014).  “Analisis  Daerah  Rawan Kecelakaan (Black Site) dan Titik Rawan Kecelakaan (Black Spot) di Kota
Hamid  S.  Attamimi, Teori  Perundang-undangan  Indonesia;    Suatu  Sisi  Ilmu  Pengetahuan Perundang-undangan  Indonesia  Yang  Menjelaskan  Dan  Menjernihkan  Pemahaman. Pidato Guru Besar Tetap, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992
Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice , Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017. Jonna shapland, Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim’s Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy , editor Ezzat A Fattah, the Macmillan Press Ltd, London, 1986
Junaidi.  (2013).  “Analisis  Daerah  Rawan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Studi  Kasus (Jalan Gubernur Soebardjo – Landasan Ulin) Kalimantan Selatan”. Kalimantan Selatan. Jurnal Rekayasa Sipil.
Mudzakkir, Alternative  Dispute  Resolution  (ADR):  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Makalah workshop, Jakarta Mukadimah  pertimbangan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Metta Kartika, Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepada Motor di Wilayah Depok, ( Skripsi)  Universitas Indonesia, Jakarta, 2009 Mukadimah  pertimbangan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  :  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Pontianak  pada  Jalan  Khatulistiwa”.  Pontianak.  Jurnal  Mahasiswa  Teknik  Sipil  Universitas Tanjungpura.
Pontianak  pada  Jalan  Khatulistiwa”.  Pontianak.  Jurnal  Mahasiswa  Teknik  Sipil  Universitas Tanjungpura.
Simamora, Janpatar., Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia  in  the  Context  of  State  Institutions’  Authority  Dispute  Settlement,  IOSR Journal
Of  Humanities  And  Social  Science  (IOSR-JHSS)  Volume  24,  Issue  12,  Series.  3 (December 2019)
Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , Rajawali, Jakarta, 1980
Sugiyanto,  G,  Mulyono,  B  dan  Santi,  M.Y,  2014,  Karakteristik  Kecelakaan  Lalu Lintas  Dan  Lokasi  Black  Spot  Kabupaten  Cilacap,  Jurnal  Teknik,  Vol.12 No.4:259-266, Cilacap.
Sri Wibowo, Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Kasus  Di  Wilayah  Sleman ),  Tesis,  Program  Magister  Ilmu  Hukum,  Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016
Satjipto Raharjo, Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara pidana , Mimbar Hukum Vol 20 Nomor 1 Februari 2008
Susan  C.  Hall,  Restorative  Justice  in  the  Islamic  Penal  Law.  A  Cintribution  to  the  Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11
Wiraguna,  A.,  Mahmudah,  A.  M.  H.,  dan  Setiono.  (2017).  “Analisis  Daerah  Dan Titik  Rawan  Kecelakaan  Pada  Ruas  Jalan  Kolektor  Sekunder  Di  Kota Surakarta”. Surakarta. e-Jurnal Matriks Teknik Sipil.