Abstrak: Sistem  demokrasi  liberal  dan  kapitalisme  merupakan  dua  persyaratan  penting,  yang diterima secara global, untuk mengakomodasi terjadinya pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini merupakan suatu pelajaran yang diambil dari negara-negara Barat yang maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Bagaimana pun, wilayah Asia Timur/Tenggara  menjadi  unik  bagi  penulis  karena  ia  mendapati  adanya  suatu  anomali  di  dalam keterkaitan  antara  tipe  rezim/pemerintahan  yang  diadopsi  suatu  negara  dengan  pembangunan ekonomi  negara  yang  bersangkutan.  Penulis  menggunakan  kasus  Singapura,  Korea  Selatan,  dan Jepang sebagai contoh dari anomali antara keterkaitan tipe rezim dengan pembangunan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Timur/Tenggara untuk mengkaji topik ini secara lebih mendalam. Dari studi kasus yang dipaparkan di dalam makalah, penulis menyimpulkan bahwa secara esensial, bukanlah bentuk atau tipe rezim yang diadopsi oleh suatu negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan ekonomi, tetapi unit-unit kebijakan yang bersifat suportif bagi pembangunan (baik di dalam rezim otoriter atau liberal) yang diterapkan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara bersangkutan.
Kata Kunci: Pembangunan ekonomi, Asia Timur, Asia Tenggara, Rezim otoriter, Demokrasi.
Abstract: Liberal democracy and capitalism are two essential requirements, globally accepted, to accomodate  the  development  of  developing  countries.  This  is  a  lesson,  learned  from  developed countries in the West such as the United States and countries in the western Europe. However, the region of (South)East Asia is unique to the author for she indicated an anomaly in the relation between the type of regime, adopted by a country, and its economic development. The author uses the case of Singapore, South Korea, and Japan as examples of this anomaly that she has indicated before, which happened in the relation between the type of regime and the economic development in (South)East Asia  region  to  study  this  topic  deeper.  From  the  case  studies,  described  in  the  paper,  the  author concludes  that  essentially,  it  is  not  the  form  or  type  of  regime  that  directly  affect  the  economic development, but the applied supportive policy units (both   authoritarian and liberal regime) which can affect the development of economy significantly.
Keywords: economic development, East Asia, Southeast Asia, Authoritarian Regime, Democracy.

## Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
Cristine Natalia
Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan E-mail: zcristine@yahoo.com

## Pendahuluan
Di  dalam  makalah  ini,  penulis
berusaha mengidentifikasi keterkaitan antara  tipe  rezim  yang  dianut  oleh  suatu negara dengan pembangunan ekonomi yang terjadi  di  dalam  negara  tersebut.  Penulis akan memfokuskan diri kepada pembangunan  ekonomi  di  delapan  negara kekuatan  ekonomi  di  kawasan  Asia  Timur dan  Tenggara  yang  kemudian  membentuk sebuah  kelompok  ekonomi  regional  yang diberi sebutan “East Asian Miracles” .
Sebagai  langkah  pertama  sebelum
mendiskusikan  lebih lanjut mengenai topik ini,  penulis  harus  menjelaskan  terlebih dahulu apa yang ia pahami dengan sebutan “rezim”.  Istilah  “rezim”  yang  dimengerti oleh  penulis  merujuk  pada  sebuah  sistem atau  cara  yang  telah  diperintahkan  untuk melakukan sesuatu; sebuah sistem pemerintahan,  khusunya  yang  bersifat otoriter 1 .
Oxford  Dictionaries,  'Definition  of  “regime”  in English',<,http://www.oxforddictionaries.com/defini tion/english/regime>,viewed  on  November  3, 2013.Selain  itu,  kata  “otoriter”  merujuk  kepada sebuah  sistem  pemerintahan  yang  memaksakan kepatuhan  yang  ketat  kepada  masyarakat  terhadap
1
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
“Demokrasi liberal” lazim digunakan untuk merujuk kepada sistem demokrasi yang dianut negara-negara yang  berorientasi  “Barat”  seperti  Amerika  Serikat, A u s t r a l i a ,   S e l a n d i a   B a r u ,   K a n a d a ,   d a n Inggris.Demokrasi  liberal  dikenal  juga  dengan sebutan  “demokrasi  konstitusi”  atau  “demokrasi borjuis”.  Australian  Politics,  'Liberal  Democracy', a u s t r a l i a n p o l i t i c s . c o m <http://australianpolitics.com/democracy-and- politics/key-terms/liberal-democracy>,  diakses  15 Oktober  2014.
3
2 Sistem demokrasi liberal dan kapitalisme 2 merupakan  dua  persyaratan penting, yang diterima secara global, untuk mengakomodasi  terjadinya  pembangunan ekonomi  di  negara-negara  berkembang. “Demokrasi  liberal”  merupakan  sebuah frasa  yang  merujuk  kepada  sistem  politik yang  berusaha  untuk:  (a)  melindungi  dan meningkatkan  kebebasan-kebebasan  sipil terhadap  gangguan  pemerintah,  institusi, atau  elit-elit  yang  berkuasa  di  dalam masyarakat;  (b)  membatasi  dan  meregulasi intervensi  pemerintah  di  dalam  kegiatan- kegiatan  politik,  ekonomi,  dan  moral  yang berkenaan  dengan  kewarganegaraan;  (c) meningkatkan jangkauan kebebasan intelektual,  politik,  dan  beragama  yang ditujukan untuk warga negara; (d) bersikap skeptis  terhadap  berbagai  permintaan  elit- elit  yang  berusaha  mencari  hak-hak istimewa  tertentu;  (e)  membangun  sebuah masyarakat  yang  terbuka  terhadap  bakat dimana  anggota-anggota  di  dalamnya memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk meraih  penghargaan  berdasarkan  usaha yang  diberikan,  bukan  berdasarkan  status; (f)  menyusun  seperangkat  peraturan  yang
dapat memaksimalkan kesejahteraan bersama 3 . Hal ini merupakan suatu pelajaran  yang  diambil  dari  negara-negara Barat  yang  maju  seperti  Amerika  Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat. Pemikiran  yang  diberikan  oleh  pandangan kapitalisme  adalah  untuk  meningkatkan kinerja  pasar  yang  mana  kemudian  akan meningkatkan  perekonomian  suatu  negara dengan ketiadaan intervensi dari pemerintah.  Kapitalisme  merupakan  sistem pasar  yang  akan  paling  efektif  diterapkan suatu  negara  apabila  dibarengi  dengan rezim  demokrasi  liberal.  Bagaimana  pun, kita  tidak  dapat  mengabaikan  kemunculan kekuatan-kekuatan ekonomi di Asia, khususnya Asia  Timur  dan  Tenggara  yang pembangunan ekonominya menonjol dibandingkan  dengan  wilayah  lain.  Tidak hanya  menjadi  kekuatan  ekonomi  yang menonjol  secara  regional,  tetapi  negara- negara  ini  kemudian  masuk  ke  dalam kategori negara maju di dalam skala global.
penguasa, yang lazimnya mengorbankan kebebasan- kebebasan individual dari anggota masyarakat yang bersangkutan.  Oxford  Dictionaries,  'Authoritarian', <http://www.oxforddictionaries.com/definition/engli sh/authoritarian>, diakses 15 Oktober 2014. “Kapitalisme”  merujuk  kepada  sebuah  sistem ekonomi-politik  dimana  kontrol  atas  kegiatan  tukar menukar (perdagangan) dan industri tidak dipegang oleh  pemerintah  tetapi  oleh  pemilik  swasta  dan bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  (profit).
O x f o r d   D i c t i o n a r i e s ,   ' C a p i t a l i s m ' <http://www.oxforddictionaries.com/definition/engli sh/capitalism>, diakses 15 Oktober 2014.
Asia  Timur  dan  Tenggara  dipilih oleh  penulis  karena  kawasan  ini  memiliki rekor  yang  luar  biasa  atas  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan. Tetapi  dari  sekian  banyak  negara  di  Asia,
John  Page,  1994,  'The  East  Asian  Miracle:  Four Lessons  for  Development  Policy',  in  The  National B u r e a u   o f   E c o n o m i c   R e s e a r c h ,     N B E R Macroeconomics Annual 1994, Vol. 9, MIT Press, pp.
219.
Martinussen,  J.,  1997,  Society,  State  &Market:  A Guide  to  Competing  Theories  of  Development, London, pp. 269.
4 5 6 7 8
9 In 2014, Japan is ranked as the 4th richest country in the world based on GDP and 28th based on GDP per capita.  World's  Richest  Countries,  'Richest  Nations' <http://www.worldsrichestcountries.com/>,  diakses 15 Oktober 2014.
In  2014,  South  Korea  is  ranked  as  the  13th  richest country in the world based on GDP and the 29th based on GDP per capita. Ibid.
In  2014,  Singapore  is  ranked  as  the  39th  richest country  in  the  world  based  on  GDP  and  the  third richest based on GDP per capita. Ibid.
Menurut John Page, negara-negara yang termasuk ke dalam  East  Asian  Miracles  adalah  Jepang,  Hong Kong, Taiwan,  Korea  Selatan,  Singapura, Thailand, Malaysia,  dan  Indonesia.  Walaupun  demikian,  data yang  digunakan  di  dalam  makalah  ini  berasal  dari tahun 1994.Penulis tidak menutup kemungkinan atas berbagai penyesuaian terhadap data yang tersedia.
hampir  keseluruhan  dari  pencapaian  ini hanya  terjadi  pada  delapan  negara  di kawasan Asia Timur/Tenggara yang memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang “ajaib”  yang  kemudian  lebih  dikenal dengan  sebutan “East  Asian  Miracles” 4 .
Delapan  negara  ini  dalam  “East  Asian Miracles”  ini  lazim  disebut  sebagai “High Performing  Asian  Economies” (HPAEs) yang  mana  berarti  negara  Asia  yang memiliki  perekonomian  berkinerja  tinggi. Adapun  negara-negara  ini  terdiri  dari Jepang,  empat  Macan  Asia  (Hong  Kong, Korea  Selatan,  Singapura,  Taiwan),  serta tiga  negara  ekonomi  industri  baru  di kawasan Asia Tenggara  yang tergabung  ke dalam  ASEAN  (Indonesia,  Malaysia,  dan Thailand).  Sejak  tahun  1960,  berdasarkan data  yang  diperoleh  dari  Bank  Dunia, delapan negara HPAEs, yang telah disebutkan,  telah  bertumbuh  secepat  lebih dari  dua  kali  pertumbuhan  yang  dialami oleh  negara-negara  lainnya  yang  berada  di kawasan,  kurang  lebih  tiga  kali  lebih cepat daripada  kawasan Amerika  Latin  dan Asia
Selatan,  serta  lima  kali  lebih  cepat  dari kawasan Afrika Sub-Sahara 5 .
Walaupun  demikian,  dari  kedelapan negara  yang  termasuk  ke  dalam  kategori “East  Asian  Miracles” ,  penulis  hanya
mengambil  tiga  studi  kasus  yaitu  Jepang 6 yang memeluk rezim pemerintahan otoriter, Korea  Selatan 7 yang  memeluk  rezim pemerintahan  demokrasi,  dan  Singapura 8 yang masuk ke dalam kategori hybrid.
Gambar 1. Kawasan Asia Timur dan
Tenggara 9
Kekuatan-kekuatan ekonomi di kawasan  Asia  Timur  dan  Tenggara  ini memiliki cakupan kerangka kebijakan yang luas;  dimulai  dari  sistem  pasar  bebas  yang hampir  sempurna  yang  diterapkan  oleh Hong  Kong  hingga  rezim  kebijakan  yang sangat  selektif  yang  diadopsi  oleh  Jepang dan  Korea  Selatan.  Kemudian,  apa  yang menjadi perhatian di dalam kasus ini adalah fakta  bahwa  sebagian  besar  dari  negara-
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
Ohno, K., 2007,'The East Asian Growth Regime and Political  Development',  National  Graduate  Institute for Policy Studies, Tokyo.
Ibid.
Ibid. 10 11
negara  yang  telah  disebutkan  sebelumnya
memeluk rezim otoriter 10 yang mana merupakan kontradiksi dari sistem demokrasi  liberal  dan/atau  kapitalisme.  Isu ini  kemudian  mengangkat  pertanyaan  yang kompleks dan kontroversial perihal hubungan antara pemerintah, sektor swasta/privat,  dan  pasar  di  dunia  yang mana  kemudian  membawa  penulis  ke dalam  satu  pertanyaan  yang  akan  dicoba untuk dijawab di dalam  makalah ini, yaitu: “Adakah  pengaruh  rezim  sebuah  negara terhadap pembangunan ekonminya?”
Berdasarkan  argumen  Martinussen, yang  tertulis  di  dalam  bukunya, Society,
State & Market ,  sekurang-kurangnya terdapat tiga pandangan berbeda yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi fenomena ini: pandangan neo-klasik, pandangan  revisionis,  dan  pendekatan fungsional 11 . Pandangan  pada  neo-klasik memberi  penekanan  pada  kesuksesan negara  kekuatan  ekonomi  Asia  dalam memenuhi dasar-dasar pembangunan ekonomi  dengan  benar;  bahwa  negara- negara  tersebut  menarik/menahan  diri  dari intervensi  atas  formasi  harga,  perdagangan asing, dan fungsi ekonomi dari perusahaan- perusahaan  swasta.  Bagaimana  pun,  dalam waktu  yang  bersamaan,  para  pemikir  neo- klasik  mencatat  juga  bahwa  di  negara-
negara kekuatan ekonomi Asia Timur/Tenggara  ini,  pemerintah  terlibat aktif dalam menyediakan lingkungan makro ekonomi  yang  stabil  dan  kerangka  kerja legal  yang  handal,  serta  insentif-insentif politik  untuk  pembangunan  industri  yang berorientasikan ekspor 12 .
Pandangan  kedua  diambil  dari  para pemikir  revisionis.  Mereka  berargumen bahwa  di  dalam  negara  kekuatan  ekonomi di Asia Timur dan Tenggara, seperti Korea Selatan dan Taiwan, pemerintah melakukan intervensi di dalam sistem ekonomi dengan cara  yang  kritis  dan  memanipulasi  harga- harga secara sadar untuk meningkatkan pembangunan  selektif pada sektor-sektor tertentu.
Pemerintah melakukan  intervensi  dalam  artian  bahwa mereka  akan  selalu  ada  untuk  mengatur kontes-kontes  yang  terjadi  di  dalam  proses ekonomi yang mana nantinya akan berguna untuk  menghindari  kompetisi  yang  tidak diperlukan di antara perusahaan-perusahaan lokal. Hal ini akan dibahas di dalam bagian selanjutnya, berkaitan dengan sistem perekonomian  yang  terjadi  di  Korea Selatan.
Pandangan  terakhir  yang  disebutkan oleh  Martinussen,  tetapi  tidak  kalah penting, adalah pandangan  dari pendekatan fungsionalisme. Pendekatan fungsionalisme digunakan oleh World Bank untuk merumuskan  dengan  lebih  baik  berbagai
110

## Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
Bell,  D.  A.,  1997,  '  A  Communitarian  Critique  of Authoritarianism: The Case of Singapore', Political Theory, Vol. 25., No.1., pp 7.
Lingle, C., 1998, 'Singapore and Authoritarian Capitalism',  The  Locke  Luminary,  Volume  1, No.1, Part 3.
13
14
kondisi  yang  esensial  yang  diperlukan untuk  membangun  perekonomian  sebuah negara  yang  berkinerja  tinggi,  khususnya untuk  kasus-kasus  yang  terjadi  di  negara- negara Asia  dan Afrika.  Untuk  melakukan campur tangan yang terbaik di dalam sistem pasar,  diperlukan  interaksi  antara  dua kelompok  pilihan  kebijakan,  dua  metode disiplin  yang  bersifat  kompetitif,  tiga  buah fungsi  sentral  dari  manajemen  ekonomi,
yang mana akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

## Studi Kasus Singapura
Menjadi contoh sukses dari pembangunan  ekonomi  di  Asia  Tenggara selama  lebih  dari  dua  dekade,  penulis merasa perlu untuk memperhitungkan peran Singapura sebagai salah satu negara kuat di
kawasan. Bentuk “halus”
dari otoritarianisme  yang  dianut oleh  Singapura menjadi  suatu  aset  bagi  negara  ini  untuk dapat  memelihara  proses  politik  internal dan  pembangunan  ekonomi  yang  stabil dalam waktu yang bersamaan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Ralf
Dahrendorf tentang Singapura bahwa warga negara,  yang  patuh  pada  hukum,  yang mengerjakan  pekerjaan  mereka  dengan tekun  dan  hidup  di  dalam  keadaan  pribadi yang tidak bersifat ofensif, tidak perlu takut atas  kemurkaan  pemimpin  mereka,  tetapi sebaliknya, mereka yang mengkritisi pemerintah  atas  kekuasaannya  yang  tidak
akuntabel,  mereka  yang  menggunakan kebebasan  berpendapat  untuk  mengekspos nepotisme,  mereka  yang  berani  menantang pemerin kandidat- kandidat  alternatif  di  dalam  pemilihan umum  – orang-orang  ini  berada  dalam masalah 13 .    Dari  penjelasan  yang  diberikan Dahrendorf,  pemerintah  otoriter  Singapura memberikan  kebebasan  pada  rakyatnya untuk  menjalankan  kehidupan  pribadi mereka  masing-masing  dan  hal ini  berlaku selama  rakyat  tidak  mengganggu  atau menjadi  ancaman  bagi  pemerintah  dan proses politik. Gangguan  yang terjadi yang disebabkan  oleh  kritik  rakyat  ini  dapat kemudian dikategorikan sebagai kriminalisasi  terhadap  partai  yang  sedang memegang  kekuasaan  yang  mana  sangat dilarang oleh sistem hukum yang berlaku di Singapura.
Rezim otoriter-kapitalis yang berlaku di  Singapura  memiliki  pengaturan  politik yang unik yang membaur dengan kebijakan-kebijakan ekonominya.
Singapura menggabungkan rasa tidak aman nasional  dengan  rasa  takut  yang  sifatnya
tah dengan menempatkan
abstrak  dan  tidak  diketahui  jelas  apa penyebabnya terhadap hukuman yang dapat dijatuhkan  oleh  pemerintah 14 .    Kombinasi seperti  ini  telah  menjadi  kunci  dari
pada
111
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
Ibid. Bell, D.A., Loc. cit.
The  Heritage  Foundation,  2013,  'Singapore Economic  Freedom  Score',  2013  Index  of
Economic Freedom, viewed on September 29, 2013<http://www.heritage.org/index/country/
singapore>.
15 16 17
pelaksanaan fobokrasi, atau yang kemudian disebut juga sebagai “Demokrasi ala Asia”. Pemerintah yang menganut prinsip “mengatur  dengan  rasa  takut” dari rezim People’s Action Party (Partai Aksi Rakyat) menggabungkan  nilai  demokrasi  barat dengan  kumpulan  nilai-nilai  tradisional Asia  tertentu  yang  bersifat  unik 15 .     Hal inilah  yang  kemudian  mengklasifikasikan pemerintahan  di  Singapura  ke  dalam kelompok “hybrid”.
Lee  Kuan  Yew,  mantan  perdana menteri Singapura yang memegang kekuasaan sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1990, berpendapat bahwa
pembatasan-pembatasan      terhadap       hal kebebasan  demokratis  diperlukan  untuk memelihara tradisi komunitas di Singapura. 16 Tradisi  komunitas/kelompok dalam latar belakang sejarah Asia merupakan hal yang sulit untuk dilepaskan. Berpindah  dari  satu  identitas  ke  identitas yang  lain  akan  membutuhkan  proses evolusi  yang  panjang.  Lee  Kuan  Yew menambahkan  bahwa  apabila  Singapura menerapkan model demokrasi Barat, negara ini akan memiliki tingkat kriminalitas yang lebih  tinggi,  memiliki  lebih  banyak  ibu tunggal dengan anak-anak yang nakal, lebih banyak obat-obatan terlarang, yang kemudian  akan  bermuara  kepada  keadaan ekonomi yang miskin dan semua pencapaian  yang  telah  diraih  akan  menjadi
suatu  hal  yang  sia-sia.  Amerika  Serikat mungkin  lebih  mengutamakan  demokrasi daripada ketertiban komunitas, tetapi Singapura  akan  tetap  lebih  mengutamakan ketertiban  komunitas  daripada  demokrasi. Hal  ini,  lagi,  diperlukan  untuk  memelihara proses  politik  dan  ekononomi  dengan kinerja tinggi yang stabil dalam waktu yang bersamaan.
Berdasarkan  data  dari  The  Heritage Foundation, Singapura mendapat skor rata- rata  sebesar  88.0  dan  menempati  peringkat kedua  dunia  di  dalam  index  Sepuluh Kebebasan Ekonomi (Ten Economic Freedoms).  Sepuluh  Kebebasan  Ekonomi dapat  dibagi  ke  dalam  empat  kelompok utama:  aturan hukum, pemerintahan  yang terbatas,  efisiensi  peraturan,  dan  pasar terbuka 17 .
Di dalam kelompok pertama, Singapura  mendapatkan  skor  masing- masing  sebesar  90.0  untuk  unit  kebebasan properti  dan  92.0  untuk  kebebasan  dari korupsi. Di dalam aturan hukum Singapura, pengadilan dagang berfungsi secara efisien, tidak  ada  pengambilalihan  kontrak  dagang. Singapura  menerapkan  rezim  pengaturan dan  pengamanan  hak  properti  intelektual yang  paling  kuat  di  Asia.  Pemerintah Singapura bersifat  anti korupsi dan
112

## Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
Ibid. Ibid. 18 19
menerapkan hukum yang tegas untuk kasus suap yang dilakukan oleh warga negaranya, baik  yang  terjadi  di  dalam  maupun  di  luar negeri 18 .
Gambar 2. Bagan Kebebasan Ekonomi Singapura: Rule of Law
Di dalam kelompok kedua,
Singapura  mendapatkan  skor  masing- masing sebesar 91.3 untuk unit pengeluaran pemerintah  dan  91.1  untuk  kebebasan fiskal. Singapura menetapkan pajak pendapatan  tertinggi  di  angka  20  persen, sedangkan  pajak  perusahaan  tertinggi  di angka  17  persen.  Jumlah  dari  total keseluruhan pajak sama dengan 14.1 persen dari total pendapatan  domestik.  Sebesar  17 persen  dari  GDP  digunakan  sebagai anggaran belanja pemerintah 19 .
Gambar 3. Bagan Kebebasan Ekonomi Singapura: Limited Government
Sumber : The Heritage Foundation,
Sumber : The Heritage Foundation, Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Singapore Economic Singapore Economic F F F reedom Score, 2013.
reedom Score, 2013.
reedom Score, 2013.
Pada  kelompok  ketiga,  Singapura mendapatkan  skor  masing-masing  sebesar 97.1  untuk  kebebasan  berwirausaha,  91.4
untuk  kebebasan  tenaga  kerja,  dan  82.0 untuk kebebasan moneter. Secara keseluruhan,  sistem  regulasi  yang  berjalan di  Singapura  merupakan  salah  satu  yang paling  efisien  dan  transparan  di  dunia. Tanpa membutuhkan batas modal minimal, memulai  bisnis  di  Singapura  hanya membutuhkan  waktu  selama  lebih  kurang tiga  hari.  Upah  minimum  tidak  ditentukan oleh  undang-undang,  tetapi  Dewan  Upah Nasional  memberikan  pedoman  untuk berbagai penyesuaian atas upah pekerja.

## Gambar 4. Bagan Kebebasan Ekonomi
Singapura: Regulatory Efficiency
Pada  kelompok  terakhir,  Singapura mendapatkan  skor  sebesar  90.0  untuk kebebasan  berdagang.  Hal  ini  cenderung disebabkan  oleh  rezim  perdagangannya yang bersifat sangat terbuka dan kompetitif, juga  oleh  ketiadaan  pajak  yang  dikenakan terhadap barang-barang impor. Unit
kebebasan  investasi  diberikan  skor  sebesar 75.0,  hal  ini  disebabkan  oleh  kesamaan perlakuan yang diberikan pemerintah terhadap bisnis asing dan domestik, namun perlu  dicatat  bahwa  investasi  asing  di bidang  bisnis  pelayanan  tetap  diberikan batasan.  Negara  ini  mendapatkan  skor sebesar  80.0  untuk  kebebasan  finansial
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
Martinussen, J., Op.Cit.
yang  tercermin  dari  keterbukaan  pasar domestik terhadap bank-bank asing.
Gambar 5. Bagan Kebebasan Ekonomi Singapura: Open Markets
Studi Kasus Korea Selatan Tidak seperti Singapura yang memberikan kebebasan berekonomi kepada rakyatnya,  di  dalam  kasus  yang  terjadi  di Korea  Selatan,  pemerintah  mengeluarkan instruksi  langsung  yang  ditujukan  kepada bank  dan  mengarahkan  investasi  dengan pemberlakuan  kebijakan-kebijakan  kredit selektif 20 . Pemerintah setuju untuk memisahkan  dan  memberikan  prioritas kepada  sektor-sektor  dan  industri-industri yang  menonjol  di  dalam  pertumbuhan ekonomi negara. Sektor-sektor dan industri- industri  yang  diberikan  prioritas  ini kemudian ditawarkan “pinjaman kebijakan” berupa  tingkat  bunga  yang  jauh  lebih rendah  dari  tingkat  bunga  normal  di pasaran,  ditambah  dengan  bantuan  berupa dukungan  administrasi  dan  teknis  dari negara.  Bagaimanapun,   hal    ini    penulis menggarisbawahi  fakta  bahwa  dasar-dasar dari  kesuksesan  ekonomi  pasar  Korea
Selatan  diletakkan  pertama  kali  oleh mantan pemimpin otoriter Park Chung Hee dan Chun Doo Hwan beberapa dekade lalu pada  era  pasca  Perang  Dingin;  rezim demokrasi  di  Korea  Selatan  tidak  terjadi hingga pertengahan tahun 1980-an.
Lagi-lagi,  berbeda  dengan  sistem otoriter-kapitalis  Singapura,  Korea  Selatan memeluk  sistem  demokrasi  dalam  proses politik tetapi ketika menyentuh perekonomian, pemerintah melakukan
intervensi. Walaupun langkah -langkah besar menuju liberalisasi telah diambil pada tahun  1980-an,  intervensi,  hingga  kini, masih  terjadi  secara  sistematis  di  dalam kompetisi  pasar  di  antara  perusahaan- perusahaan;  pemerintah  memaksa  mereka untuk  bekerja  sama  untuk  mengelola berbagai  sumber  daya  yang  langka. Sebagaimana  telah disebutkan  sebelumnya, kontes  di  dalam  proses-proses  ekonomi dikelola  oleh  pemerintah  dalam  rangka menghindari berbagai kompetisi yang tidak perlu  di  antara  perusahaan-perusahaan nasional.  Tingkat  intervensionisme  yang tinggi di Korea Selatan merupakan hal yang membuat  perbedaan  dengan  apa  yang terjadi di Singapura.
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari The  Heritage  Foundation,  Korea  Selatan menempati  posisi  di  peringkat  ke-34  dunia dan  peringkat  ke-8  dari  41  negara  di kawasan Asia Pasifik dengan skor rata-rata sebesar  70.3  di  dalam  Index  Negara Ekonomi Bebas pada tahun 2013.
Sumber : The Heritage Foundation,
reedom Score, 2013.
Singapore Economic F

## 114
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
Ibid. The Heritage Foundation, op. cit.
The  Heritage  Foundation,  2013,  'South  Korea Economic Freedom Score', 2013 Index of Economic Freedom,  viewed  on  September  29,  2013  < http://www.heritage.org/index/country/southkorea>
21
22 23
Pada  kelompok  pertama,  Korea Selatan  mendapatkan  skor  masing-masing 70.0 untuk unit hak properti dan 54.0 untuk kebebasan  dari  korupsi.  Aturan  hukum dalam negeri Korea Selatan berjalan secara efektif  dan memungkinkan  sistem yudisial berjalan  dengan  efisien.  Bagaimana  pun, perlindungan terhadap hak properti intelektual  perlu  ditingkatkan.  Masalah korupsi masih menjadi masalah yang kerap terjadi:  sejak  tahun  1990  tujuh  orang pemimpin  dari  grup-grup  bisnis  raksasa  di Korea  Selatan  telah  mendapatkan  perintah hukuman penjara selama rata-rata 22 tahun, tetapi  perintah  hukuman  penjara  ini  terus menerus ditangguhkan 21 .

## Gambar 6. Bagan Kebebasan Ekonomi
Korea Selatan: Rule of Law
Pada kelompok kedua, Korea Selatan mendapatkan  skor  masing-masing  72.8  di dalam  pembelajaan  pemerintah  serta  73.0 untuk kebebasan fiskal.  Pemerintah menetapkan  pajak  penghasilan  tertinggi sebesar  35  persen  dan  pajak  perusahaan tertinggi  sebesar  22  persen.  Anggaran belanja  pemerintah  setara  dengan  30.1 persen  dari  total  output  domestik  total.
Korea Selatan memiliki surplus yang relatif kecil di dalam neraca anggaran.
Utangpublik  berada  stabil  di  bawah  angka 30 persen dari GDP 22 .

## Gambar 7. Bagan Kebebasan Ekonomi
Korea Selatan: Limited Government
Di  dalam  kelompok  ketiga,  Korea Selatan  meraih  skor  sebesar  72.6  untuk kebebasan  berdagang  serta  masing-masing 70.0  untuk  kebebebasan  berinvestasi  dan finansial. Kerangka kerja  dari  regulasi kewirausahaan  di  Korea  Selatan  bersifat kompetitif  dan  memiliki  kapabilitas  untuk menopang  aktivitas  dan  inovasi  wirausaha. Dengan  ketiadaan  batas  minimum  modal, hanya  diperlukan  lima  prosedur  dan  tujuh hari  untuk  memulai  bisnis  di  negara  ini. Pasar  tenaga  kerja  terus  bersifat  dinamis, walaupun  dibatasi  oleh  kekakuan  regulasi pemerintah. Adanya  serikat  buruh   hal  ini menjadi     risiko    tambahan    yang   harus dipertimbangkan  sebelum  memulai  bisnis di Korea Selatan 23 .
Sumber : The Heritage Foundation,
Singapore Economic Freedom Score, 2013.
Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles

## Gambar 8. Bagan Kebebasan Ekonomi
Korea Selatan : Regulatory Efficiency
Korea Selatan : Regulatory Efficiency
Di  dalam  kelompok  terakhir,  Korea Selatan meraih skor masing-masing sebesar 72.6 di dalam kebebasan berdagang, 70.0 di dalam  kebebasan  investasi,  serta  70.0  di dalam kebebasan finansial. Korea Selatan mengenakan tarif  dagang  rata-rata sebesar  8.7  persen,  tetapi  diperkirakan bahwa  tarif  ini  akan  berangsur-angsur diturunkan sehubungan dengan pemberlakuan  persetujuan  perdagangan bebas  di  kawasan.    Perekonomian  Korea Selatan  meningkatkan  keterbukaan  dan transparansinya terhadap investasi asing 24 .

## Gambar 9. Bagan Kebebasan Ekonomi

## Studi Kasus Jepang
Apabila  kita  berbicara  mengenai pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia  II,  kita  akan  kemudian  berbicara
tentang  berbagai  proses  panjang  dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah  Jepang  untuk  memulihkan keadaan  ekonomi  dalam  negeri  hingga dapat berkiprah kembali di dalam komunitas  ekonomi  internasional.  Sistem kekaisaran  dalam kehidupan  politik  Jepang jelas  mencerminkan  bahwa  negara  ini menganut  rezim  otoriter;  sedangkan  di dalam  pembangunan  ekonomi,  pemerintah Jepang  menerapkan  suatu  cara  unik  yang dapat  mendorong  ekonomi  baik  secara makro  dan  mikro.  Pembangunan  Ekonomi Jepang ( Japanese Economic Development ), atau  biasa  disebut  sebagai  JEM,  kemudian disusun  oleh  para  peneliti  untuk  dapat menganalisis dengan lebih baik pertumbuhan  ekonomi  Jepang  yang  ajaib. Di  dalam  teori  JEM,  tiap-tiap  variabel ekonomi  berevolusi  melalui  tiga  tahapan yang tidak akan dibahas lebih jauh di dalam tulisan  ini; the  short-run  dynamics , the short-run equilibrium , dan the steady
state . Kesuksesan ekonomi Jepang
cenderung  disebabkan  oleh  sejarah  yang dialaminya  di  dalam  Perang  Dunia  II. Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia  II,  Jepang  harus  memulai  segalanya dari  sisa-sisa  kehancuran  yang  ada. Pertumbuhan ekonomi penting yang pertama di Jepang terjadi pada tahun 1955- 1973. Pertumbuhan pada tahun ini mendorong  perekonomian  di  Jepang  ke dalam  industrialisasi  berskala  penuh,  juga sebagai  motor  untuk  menjadi  kekuatan
Sumber : The Heritage Foundation,
Singapore Economic Freedom Score, 2013.
Sumber : The Heritage Foundation,
Singapore Economic Freedom Score, 2013.
116
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
Martinussen, J., Op.Cit.
Kimura,  F.,  2009,  'Japan's  Model  of  Economic Development: Relevant and Non Relevant Elements for  Developing  Economies',  Research  Paper  No. 2009/22, United Nations University, pp. 1.
Ibid.
25 27 26
ekonomi  terbesar  kedua  di  dunia  Barat 25 .
Jepang  berhasil  meraih  ambisinya  dan menjadi  negara  non-Barat  pertama  yang sukses  dalam  industrialisasi.  Kesuksesan ekonomi Jepang melahirkan sebuah pelajaran  dan/atau  model  yang  patut  ditiru bagi  negara-negara  tetangganya.  Walaupun demikian,  dilihat  dari  sudut  pandang  studi pembangunan saat ini, sejarah perekonomian  Jepang  memiliki  faktor- faktor  umum  dari  pembangunan  ekonomi yang  lazim;  stabilitas   ekonomi  makro, pembangunan  sumber  daya  manusia,  dan tersedianya berbagai infrastruktur ekonomi 26 .
Walaupun  Jepang  memiliki  jalan uniknya sendiri untuk mencapai kesuksesan pembangunan  ekonomi,  secara  garis  besar, strategi pertumbuhan ekonomi Jepang tidak jauh  berbeda  dari  apa  yang  dilakukan pemerintah  Singapura  dan  Korea  Selatan dalam  artian  bahwa  intervensi-intervensi yang  dilakukan  pemerintah  dalam  sistem perekonomian  terjadi  juga  di  Jepang.
dominan  dari  tingkat    kebebasan  ekonomi yang  relatif  sehat  di  semua  area  yang tercermin di dalam aturan Sepuluh
Kebebasan Ekonomi (Ten Economic
Freedoms).
Berdasarkan  data  dari  Heritage
Foundation,  di  dalam  kelompok  pertama, peraturan mengenai hukum, Jepang mendapatkan  nilai  skor  80.0  masing- masing  untuk  hak  properti  dan  kebebasan darikorupsi 27 .    Peraturan   Jepang  mengenai hak  properti  tersusun  dari  kerangka  kerja yudisial yang solid yang dapat memberikan proteksi  atas  hak  properti  riil  dan intelektual, bagaimana pun, hal ini terkadang  dapat  menghabiskan  waktu yang lama dan mahal. Sistem peradilan di Jepang bersifat independen dari intervensi- intervensi  politik  tetapi  (sehingga)  tingkat efisiensinya  menjadi  rendah.Pengadilan- pengadilan  di  Jepang  tidak  mengenal diskriminasi  terhadap  para  investor  asing; pemerintah  Jepang  menghormati  kontrak yang ditandatangani oleh investor asing.

## Gambar 10. Bagan Kebebasan Ekonomi
Jepang: Rule of Law
Perekonomian    Jepang    dapat    dikatakan mendapat      manfaat         yang         sangat
Di  dalam  kelompok  kedua,  Jepang mendapatkan skor yang relatif lebih rendah dari  negara-negara  lain.  Kebebasan  fiskal (69.2)  dan  pengeluaran  pemerintah  (45.0) menjadikan  ukuran  utang  publik  lebih  dari dua kali lebih tinggi dari ukuran
Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Freedom Score, 2013.
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
perekonomian  Jepang.  Pajak  pendapatan tertinggi adalah sebesar 40 persen. Pemerintah  menurunkan  pajak  perusahaan hingga  tingkat  25.5  persen,  tetapi  pajak- pajak lokal dapat sewaktu-waktu meningkat secara  signifikan. Besarnya beban  pajak secara  keseluruhan  setara  dengan  28.8 persen  dari  besarnya  total  pendapatan domestik. Besarnya pengeluaran pemerintah  adalah  sebanyak  42.8  persen dari  nilai  GDP  dengan  defisit  anggaran yang berada di sekitar  batas 10 persen dari nilai GDP.

## Gambar 11. Bagan Kebebasan Ekonomi Jepang: Limited Government
Di dalam kelompok efisiensi peraturan, kebijakan-kebijakan Jepang mendapatkan  skor  yang  cukup  tinggi  bila dibandingkan  dengan  negara-negara  lain. Kebebasan  berbisnis  mencapai  nilai  81.3, kebebasan  buruh  dengan  nilai  80.3,  dan skor sebesar 90.6  untuk kebebasan moneter di  dalam  negeri 28 .    Skor-skor  yang  tinggi yang  didapatkan  Jepang  dapat  dikatakan sangat  dipengaruhi  oleh  jumlah  prosedur yang  relatif  lebih  sedikit  yang  diperlukan oleh  para  pebisnis  untuk  mendirikan perusahaan-perusahaan; mereka tidak
Ibid.
Ibid. 28 29 membutuhkan modal pembangunan minimum. Walaupun demikian, dinamika  pertumbuhan kewirausahaan di
Jepang  terhalang  dengan  adanya  kekakuan berbagai regulasi yang sulit untuk dihapuskan,  termasuk ke dalamnya  adalah berbagai persyaratan lisensi yang terkadang membebani
pembangunan bisnis. Produktivitas  dalam  negeri  secara  negatif dipengaruhi  juga  oleh  kecenderungan  akan jaminan  penempatan  kerja  seumur  hidup dan  upah  berbasis  senioritas.  Diskriminasi senioritas di dalam pembangunan kewirausahaan  menjadi  suatu  penghalang atas  kebutuhan  akan  pasar  buruh  yang fleksibel.   Bagaimanapun,    inflasi    masih berada  di  dalam  batas  minimal  dengan adanya tingkat produktivitas yang tinggi.

## Gambar 12. Bagan Kebebasan Ekonomi
Jepang: Regulatory Efficiency
Kelompok  terakhir  adalah  mengenai pasar  terbuka.  Di  dalam  kelompok  ini, Jepang  memiliki  skor  yang  kurang  lebih relatif 29 .   Poin   81.8  untuk  kebebasan perdagangan;  besar trade-weighted  tariff atau  tarif  perdagangan  berbobot  adalah sebesar  1.6  persen,  tetapi  ada  hambatan perdagangan  berlapis  yang  diterapkan  oleh
Sumber : The Heritage Foundation,
Sumber : The Heritage Foundation, Singapore Economic Singapore Economic F F reedom Score, 2013. reedom Score, 2013.
118 Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
pemerintah  Jepang.  Untuk  kebebasan berinvestasi,  negara  ini  mendapatkan  skor sebesar  60.0;  investasi  asing  secara  formal diterima dengan tangan terbuka, sedangkan investasi  lokal  harus  tunduk  kepada beberapa batasan yang diberikan.
Walaupun  demikian,  ada  pemberlakuan atas  peraturan  yang  dianggap  berlebihan serta sistem peradilan yang lambat didalam perusahaan-perusahaan domestik yang menjadi  penghambat  bagi  para  investor asing.  Untuk  kebebasan  finansial,  Jepang mendapatkan  skor  sebesar  50.0  yang disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh intervensi  politik  dari  pemerintah  terhadap sektor finansial serta kurangnya pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Gambar 13. Bagan Kebebasan Ekonomi Jepang: Open Markets Kesimpulan Mitos tentang perekonomian berkinerja  tinggi  di  negara-negara  Asia
Timur dan Tenggara, bagi penulis, bukanlah merupakan sebuah misteri setelah dilakukan  peninjauan  lebih  dalam  atas kasus-kasus  yang  terjadi.  Negara-negara  di Asia  Timur  dan  Tenggara  sepertinya  tidak akrab dengan sistem demokrasi, khususnya yang  bersifat liberal, tetapi  mereka  mampu
membangun  perekonomian  mereka  dengan sukses.  Para  pemimpin  otoriter  di  negara- negara  kekuatan  ekonomi  yang  telah disebutkan  sebelumnya  cenderung  untuk melakukan  intervensi  pada  tingkat  yang tinggi, yang berbeda dengan intervensionisme  yang  dilakuan  di  Asia Selatan  dan Afrika.  Pada  kasus-kasus  yang lebih tua, penekanan terletak pada ketersediaan  sebuah  kerangka  kebijakan untuk  mengatur  kompetisi,  pertumbuhan dan  ekspor  di  dalam  suatu  negara, sedangkan pada kasus-kasus yang belakangan terjadi, penekanan terletak pada batasan-batasan dan kontrol terhadap ekonomi.
Peran yang dimainkan
pemerintah dalam kasus East Asian Miracle adalah  sebagai wasit  dalam  kondisi yang disebut  sebagai  kontes  yang  terjadi  di antara perusahaan-perusahaan terutama yang bersifat lokal. Bagaimana pun, penulis juga  mencatat  bahwa  di  dalam  kasus East
Asian  Miracle ,  terdapat  prasyarat  yang tidak ditemukan di negara-negara berkembang  lainnya,  khususnya  yang berkaitan  dengan  sejarah  kebangsaan. Sebagai  tambahan,  bentuk  intervensi  yang dilakukan  para  pemerintah  di  Timur  Jauh cenderung bersifat market - friendly
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah dipaparkan  sebelumnya,  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  sebenarnya  tipe  rezim tertentu  tidak  berhubungan,  setidaknya secara  langsung,  dengan  pembangunan ekonomi  suatu  negara.  Sebagaimana  telah
Sumber : The Heritage Foundation,
Singapore Economic Freedom Score, 2013.
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
disebutkan oleh Przeworski bahwa bukanlah  “rezim”,  melainkan  “kebijakan” yang  memberikan  perbedaan-perbedaan yang  relevan  di  dalam  pembangunan ekonomi  suatu  negara.  Rezim  otoriter mutlak  mungkin  saja  lebih  tidak  disukai oleh lebih banyak masyarakat, tetapi sedikit porsi dari demokrasi di dalam proses politik dengan  pemimpin  otoriter  telah  terbukti efektif dalam pembangunan ekonomi negara-negara East  Asian  Miracles .  Sistem kepemimpinan  otoriter  tidak  berarti  bahwa sang  pemimpin  harus  selalu  menjadi seorang  tiran;  menjadi  sesosok  figur  yang penuh kebajikan ( benevolent father ) merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat dipilih  oleh  pemimpin  dalam  sistem  rezim otoriter.

## REFERENCES

## BOOK
Balaam, David N. and Michael Veseth, 2001, Introduction to International Political
Economy,  Second  Edition,  Prentice- Hall, Inc., New Jersey.
Garnaut,  Ross  and  Peter  Drysdale, 1994,Asia  Pacific  Regionalism: Readings  in  International  Economic Relations,  Harper  Educational Publisher, New South Wales.
Martinussen,  John,  1997,Society,  State  &
Market:  A  Guide  to  Competing
Theories of Development, Zed Books,
Ltd., London.
Page,  John,1994,  'The  East Asian  Miracle: Four  Lessons  for  Development Policy'  in  the  National  Bureau  of
E c o n o m i c   R e s e a r c h , N B E R
Macroeconomics Annual 1994,Vol. 9, MIT Press, pp. 219-282.
Przeworski, Adam  and  Fernando  Limongi, 1993,The  Journal  of  Economic Perspectives,  'Political  Regimes  and E c o n o m i c   G r o w t h ' ,   Vo l u m e 7,American  Economic  Association <http://www.jstor.org/stable/213844 2>, viewed on September 16, 2009.
Stiglitz,  Joseph  E.,  Jean  P.  Fitoussi,  and Amartya  Sen,  2010,Report  by  the Commission  on  the  Measurement  of Economic  Performance  and  Social Progress.<http://www.stiglitz-sen- fitoussi.fr/documents/rapport_anglai s.pdf>, viewed on August 21, 2013.

## Jurnal and Website
Bell,  Daniel  A.,  1997,  'A  Communitarian Critique  of  Authoritarianism:  The
Case  of  Singapore',Political  Theory,
Volume  25,  No.1,  pp  6-32.  Sage
P u b l i c a t i o n ,   I n c . <http://www.class.uh.edu/faculty/tso mmers/Open%20and%20Closed%20 Societies/communatarian%20challen ge%20case%20of%20singapore.pdf >, viewed on September 28, 2013.
Kimura, Fukunari, 2009, 'Japan's Model of Economic  Development:  Relevant and  Non  Relevant  Elements  for Developing  Economies',  Research Paper  No.  2009/22,  United  Nations University.
Lingle,  Christopher,  1998,  'Singapore  and Authoritarian  Capitalism',The  Locke
Luminary,  Volume  1,  No.1,  Part  3.
<http://www.thelockeinstitute.org/jo urnals/luminary_v1_n1_p3.html>, viewed on September 28, 2013.
The  Heritage  Foundation,  2013,'Japan Economic  Freedom  Score',2013 Index  of  Economic  Freedom< http://www.heritage.org/index/countr
120

## Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles
y  /japan>viewed  on  September  29, 2013.
The  Heritage  Foundation,  2013,  'Singapore Economic Freedom Score',2013 Index o f   E c o n o m i c   F r e e d o m . <http://www.heritage.org/index/countr y/singapore>,  viewed  on  September 29, 2013.
The Heritage Foundation, 2013, 'South Korea Economic Freedom Score',2013 Index of  Economic  Freedom.  <http://www. heritage.org/index/country/southkorea >, viewed on September 29, 2013.
Cristine Natalia, Keterkaitan Tipe Rezim dengan Pembangunan Ekonomi Suatu Negara Studi Kasus East Asian Miracles