## Wajah Hukum, 3(1), 60-64
ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v3i1.48 Dedy Syaputra

## Analisa Ekonomi Atas Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Dedy Syaputra 1
Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi Broni Kota Jambi (0741) 65351 Gmail : dedysyaputra83@gmail.com
Abstrak. Kehidupan dimasyarakat tidak akan jauh dari permasalah ekonomi, maka permasalahan ekonomi pun akan menjadi  permasalahan    hukum  jika  aspek    pemenuhan  kebutuhan  sehari  hari  mengalami  kekurangan.  Maka  akan timbul permasalahan criminal seperti pencurian, dan lain-lain. Bahkan dalam skala yang lebih besar dapat timbulnya kejahatan  kerah  putih  atau white  collar  crime. Tujuan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  ekomomi  atas hukum, atau yang umumnya di kenal sebagai “Economic Analysis of Law” akan menguji secara sistemik bagaimana orang  bertindak  melawan  insentif-insentif  hukum  dan  menganalisanya  menurut  ukuran-ukuran  kesejahteraan  social. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma hukum pidana terhadap penangulangan tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Abstract. Life in the community  will not be  far from economic problems, so even  economic problems  will become a legal problem if the aspect of fulfilling daily needs suffers. Then criminal problems will arise such as theft, and others. Even on a larger scale can the white collar crime arise. The purpose of this study aims to analyze economics of law, or commonly known as "Economic Analysis of Law" will test systemically how people act against legal incentives and analyze them according to social welfare measures. The method used is a normative juridical approach, which is to find the legal norms and norms for dealing with corruption.
Keywords: Economic Analysis of Criminal Law, Corruption Crime

## PENDAHULUAN
Ilmu  hukum  merupkan  suatu  cabang  ilmu  untuk  membahas  hukum  dari  segala  aspeknya.  Namun demikian  Ilmu  hukum  tetap  berada  pada  karakternya  yaitu Sui  Generis 2 .  Oleh  karena  itu,  apapun  kajian ilmu hukum  dan apapun pendekatan yang digunakan dalam ilmu hukum, outputnya adalah ilmu hukum itu sendiri.  Baik melalui  pendekatan  dogmatik  atau melalui  pendekatan  sosiologis  bahkan  melalui  pendekatan socio legal studies.
Dikatakan  di  awal  bahwa  ilmu  hukum  adalah  bersifat sui  generis atau  ilmu  yang  berdiri sendiri.Walaupun  demikian  hukum  itu  sendiri  merupakan  alat  pengendalian  social  yang  secara  sosiologis berarti  berhubungan  dengan  unsur-unsur  social,  fenomena  social  yang  terjadi  di  masyarakat.Sehinnga hukum pun tidak jauh dari sgala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu sendiri.
Kehidupan  dimayarakat  tidak  akan  jauh dari  permasalah  ekonomi, maka  permasalahan  ekonomi  pun akan menjadi permasalahan  hukum jika aspek  pemenuhan kebutuhan sehari hari mengalami kekuranagan. Maka  akan  timbul  permasalahan  criminal  seperti  pencurian,  dan  lain-lain.  Bahkan  dalam  skala  yang  lebih besar  dapat  timbulnya  kejahatan  kerah  putih  atau white  collar  crime 3 .Oleh  karenanya  pada  tahun  1960an muncul pemikiran tentang analisis ekonomi terhadap hukum 4 .
1 Dedy Syaputra, SH,.MH,. Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2 Sui generis adalah merupakan bahasa latin yang mengandung arti  bahwa hanya satu untuk jenisnya sendiri. Artinya ilmu hukum  bukanlah  bagian  dari  ilmu-ilmu  lainya,  ilmu  social  maupun  imu  humaniora,  melaikan  adalah  ilmunya  tersendiri.  Nurul Qahar, Logika Hukum ,  (Arus Timur;Makassar Cet. I 2014) Hlm. 28 3 Kejahatan  kerah  Putih  tau  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang-  orang  berendidikan  dan  berkedudukan.  Biasanya melibatkan korporasi ataupun pejabat  negara
4 Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 7. No. 1, Januari–Juni 2017, dalam tulisan Ady Irawan, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia . Hlm. 1
Bidang  Analisis  ekomomi  atas  hukum, atau  yang  umumnya  di  kenal  sebagai “Economic Analysis of Law 5 ” yang  menguji  secara  sistemik  bagaimana  orang  bertindak  melawan  insentif-insentif  hukum  dan menganalisanya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan social 6 .
Secara  garis  besar  Analisis  Ekonomi  Atas  Hukum  menerapkan  pendekatannya  untuk  memberikan sumbangan  pikiran  atas  dua  permasalahan  dasar  mengenai  aturan-aturan  hukum.  Yakni  analisis  yang bersifat “positive” atau “descriptive” ,  berkenaan  dengan  pertanyaan  apa  pengaruh  aturan-aturan  hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (the identification of the effects of a legal rule ); dan analisis yang bersifat “normative” , berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturanaturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (the social desirability of a legal rule) 7 .
Atas paparan diatas, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan analisis ekonomi terhadap hukum  dalam  pertanggungjawaban  tindak  pidana  korupsi  dan  contoh  kasus-kasus  yang  Inkracht  dengan mempertimbangkan Analisis ekonomi atas hukum.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji kaidah-kaidah  hukum  pidana,  peraturan  perundang-undangan,  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Analisis Ekonomi atas Hukum Pidana
Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur 'perbuatan atau tindakan  yang  dapat  dipidanakan'  dan  unsur  'pertanggungjawaban  pidana  kepada  pelakunya'.  Sehingga dalam  syarat  hukuman  pidana  terhadap  seseorang  secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  akan  ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu 8 .
Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea 9 , Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan  sangat  tergantung  pada  soal  apakah  dalam  melakukan  perbuatannya  itu  si  pelaku  juga  mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam  hubungannya  dengan  kelakuannya  yang    dapat  dipidana  serta  berdasarkan  kejiwaannya  itu  pelaku dapat dicela karena kelakuanya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku 10 .
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  istilah  asing  disebut  dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang  menjurus  kepada  pemidanaan  pelaku  dengan  maksud  untuk  menentukan  apakah seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan  pidana  yang  terjadi  atau tidak.  Selain  itu,  menurut  Tresya  bahwa  tanggung  jawab  ini  tentunya  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik mungkin, tanpa mengorbankan salah satu pihak (pihak konsumen dan pelaku usaha) 11 .
Unsur-unsur pertanggung jawaban tindak pidana ada tiga, yaitu;
1) Mampu bertanggung jawab.
5 Pemikiran ini dilatar belakangi oleh  mazhab utilitarianisme yang di pelopori oleh Jeremy Bantham (1789) pemikiran ini tersebar dalam tulisan-tulisan berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik dan substantial treatment yang membahas tentang proses-prose hukum.Namun pemikiran ini terlambat sampai tahun 1 960an dan muncul kembali pada tahun 1990an.
6 Ibid., Hlm. 1 7 Ibid., Hlm. 2
8 Indrianto  Seno Aji , Antar Penegak Hukum dan Korupsi  Sistematik Sebagai Kendala Penegak Hukum Di Indonesia, (UI, FEMM, Jakarta. 2007), hal 1
9 Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan
10 Ibid., Hlm 2
11 Tresya , Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018)., Hlm 175.
Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

## 2) Kesalahan dianggap ada,
Apabila  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaian  telah  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
3) Tidak ada alasan pemaaf.
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak.Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan  dapat  menentukan  apakah  akan  dilakukannya  tindakan  tersebut  atau  tidak.  Tiada  terdapat  “alasan pemaaf”,  yaitu  kemampuan  bertang  gungjawab,  bentuk  kehendak  dengan  sengaja  atau  alpa,  tiada terhapus keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.
Analisis ekonomi atas hukum membangun asumsi baru bahwa manusia secara rasional akan berusaha mencapai  kepuasan  maksimum  bagi  dirinya.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  prinsip  utama  yang digunakan  untuk  memahami  analisis  ekonomi  atas  hukum  pidana  adalah  prinsip  rasionalitas  dan  prinsip efisiensi.Analisisekonomi atas hukum bekerja dengan menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna menganalisis aturan dan hukum yang digunakan pada kalangan masyarakat tertentu 12 .
Steven  Shavell, dalam  tulisannya  berjudul Economic  Analysis  of  Lawmenyatakan  bahwa  dalam rangka  pendekatan  ekonomi  untuk  menganalisa  hukum  maka  terdapat  dua  pertanyaan  pokok  yakni: pertanyaan deskriptif berkenaan dengan akibat dari aturan-aturan hukum terhadap perilaku dan hasilnya; dan pertanyaan evaluatif, berkenaan dengan kehendak masyarakat mengenai dampak dari aturan hukum. Dalam menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  metode  yang  digunakan  adalah  analisa  ekonomi  secara  umum. Setiap  orang  atau  badan  diasumsikan  bersifat  rasional  kedepan  dan  kerangka  ekonomi  kesejahteraan digunakan untuk menentukan apa yang sebetulnya menjadi kehendak masyarakat.
Dari  beberapa  macam  sanksi  pidana  pokok  yang  terdapat  dalam  Pasal  10  KUHP,  jika  diselaraskan dengan prinsip efisiensi sebagaimana dalam kajian ekonomi terhadap penegakan hukum untuk tindak pidana white  collar  crime ,  maka  sanksi  pidana  denda  dan  sanksi  hukuman  mati  bisa  dikatakan  memiliki  ciri efisiensi tersebut. 13
Adapun  sanksi  pidana  denda (fines), yang  merupakan  bentuk  sanksi  keuangan,  adalah  pidana  yang efisien  karena  penjatuhannya  tidak  memerlukan  biaya  apapun.  Negara  sendiri  tidak  mengeluarkan  biaya apapun  ketika  menjatuhkan  sanksi  pidana  denda.Pidana  denda  dianggap  sangat  efisien  dalam  mencegah pelaku  untuk  melakukan  kejahatan.Selain  pidana  denda,  pidana  mati  juga  merupakan  bentuk  pidana  yang efisien  karena  tidak  memerlukan  ongkos  apapun.Tetapi  pidana  mati  baru  bisa  dikatakan  efisien  jika  jarak antara  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  dengan  pelaksaan  pidana  mati  itu  tidak  terlalu  lama  (singkat). Artinya,  jika  jarak  tersebut  lama  (antara  vonis  dan  eksekusi)  maka  tidak  bisa  dikatakan  efisien  mengingat narapidana yang dijatuhkan vonis mati tersebut akan menunggu eksekusi di dalam penjara 14 .
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor), misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana tambahan. Pasal 34 huruf c menyebutkan salah satu bentuk pidana tambahan tersebut adalah berupa uangpengganti.  Konsep  yang  kurang  lebih  sama  dengan  sedikit  modifikasi  dianut  oleh  UU  penggantinya yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.
Pertimbangan  lain  yang  melatarbelakangi  munculnya  konsep  pidana  uang  pengganti  adalah  dalam rangka  mengembalikan  uang  negara  yang  melayang  akibat  suatu  tipikor.  Pemikiran  ini  sejalan  dengan definisi tipikor. Menurut UU, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan  yang „merugikan keuangan negara‟. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu tipikor pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara.
12 Mahrus Ali. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. (Yogyakarta : UII Press 2011) hlm. 11
13 Al’ Adl, Volume VI Nomor 12, Juli-Desember 2014 dlam Yati Nurhayati, ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Hlm. 74-75
Oleh  karena  itu,  adalah  suatu  hal  yang  wajar  apabila  pemerintahkemudian  menerapkan  sebuah kebijakan dalam hal ini tertuang dalam produk perundang-undangan dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.
Dalam  UU  No  31  Tahun  1999  jo.  UU  No  20  Tahun  2001,  bentuk  perbuatan  'Korup'  atau  korupsi dikelompokkan menjadi 7 bagian, yaitu:
1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.
Dari  pngelompokan  diatas,  perlu  kita  ketahui  kiranya  apa  yang  di  maksud  dengan  tindak  pidana korupsi, berdasarkan Pasal 2 ayat 1  Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “Setiap orang  yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau  pereknomian Negara”.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  di  tarik  unsur  dalam  penetapan  pertanggngjawaba  pidana  daam tindak pidana korupsi; yaitu:
1. Setiap Orang
Kata  setiap  orang  mempunyai  arti  sebagai  subjek  hukum  yang  jika  diuraikan  akan  menjadi  orang  atau badan  hukum  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dimintai  pertanggungjwaban  atas perbuatanya.
2. Melawan Hukum.
Adapun  yang  dimaksud  unsur  ini  mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formil  maupun materiil  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Yang dimaksud dengan unsur iniadalah semua jenis tindak pidana yang tercantum dalam perbuatan yang di  larang  dalam  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dilakuakan  baik  secara    sadar  maupun  tidak  sadar  digunakan  untuk  kepentingan  diri  sendiri  atau  suatu kelompok.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
Dalam ha ini yang menjadi pihak korban adalah Negara, namum secara sadar atau tidak tindak  pidana korupsi ini sebenarnya merugikan seluruh rakyat yang ada di suatu Negara tersebut.
Peranan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  tersebut  sangat besar.Kasus-kasus  ini  sangat  sulitterungkap  ke  permukaan  jika  BPK  tidak  menemukan  kerugian negara.Menurut pasal 8 ayat (4)  Undang- undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil  dari  Audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  merupakan  dasar  penyidikan  bagi  pejabat  penyidik  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (KUHAP). 15 Analisis  biaya  terhadap  hasil-hasil  yang diperoleh  dalam  hubungannya  dengan  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  harus  diperhatikan  dalam penanggulangan tindak pidana korupsi artinya apakah hasil yang ingin  dicapai memadai dengan biaya yang dikeluarkan.

## Contoh Kasus- Kasus yang Inkracht dengan mempertimbangkan Analisa Ekonomi atas Hukum Tabel  1
Pidana Uang Pengganti dalam Beberapa Kasus Korupsi (berdasarkan putusan inkracht dan in absentia ) NO. Terpidana Kerugian Negara Uang Pengganti 1. Hendra Raharja Korupsi BLBI Bank BHS Rp.305.345.074.000 dan AS$2.304.809,36 Rp. 1.9 Triliun
15 Al’ Adl, Volume VI Nomor 12, Juli-Desember 2014 dlam Yati Nurhayati, ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Hlm. 74-75
2. Bob Hasan Korupsi Pemotretan dan Pemetaan Hutan lindung AS$243 juta Rp1,9 triliun Samadikun Hartono Korupsi BLBI Bank Modern Rp80.742.270.581 Rp169 miliar Sudjiono Timan Korupsi BPUI Rp1,29 trilun Rp369 miliar Huzrin Hood Korupsi  APBD  Kepulauan  Riau  (Kepri)  Tahun  2001 dan 2002 Rp3,4 miliar Rp3,4 miliar Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Aryawan Korupsi BLBI Bank Surya. Rp1, 5 triliun Rp1, 5 triliun Eddy Tansil Korupsi BAPINDO Rp1,3 triliun uang pengganti Rp500 miliar dan membayar kerugian negara Rp1,3 triliu Asriadi, Korupsi di bidang pajak Rp40 miliar Rp13 miliar Iwan Zulkarnaen Korupsi Bidang pajak Rp40 miliar Rp27 miliar

## *Sumber ICW

## SIMPULAN
Pemikiran mengenai Analisis ekonomi terhadap hukum dilatar belakangi oleh mazhab utilitarianisme yang  di  pelopori  oleh Jeremy  Bantham  (1789)  pemikiran  ini  tersebar  dalam tulisan-tulisan  berupa  analisis atas  hukum  pidana  dan  penegakannya,  analisis  mengenai  hak  milik  dan substantial  treatment yang membahas tentang proses-prose hukum. Namun pemikiran ini terlambat sampai tahun 1 960an dan muncul kembali pada tahun 1990an.
Steven  Shavell, dalam  tulisannya  berjudul Economic  Analysis  of  Lawmenyatakan  bahwa  dalam rangka  pendekatan  ekonomi  untuk  menganalisa  hukum  maka  terdapat  dua  pertanyaan  pokok  yakni: pertanyaan deskriptif berkenaan dengan akibat dari aturan-aturan hukum terhadap perilaku dan hasilnya; dan pertanyaan evaluative.
Di  Indonesia  sendiri  penerapan  analisa  ekonomi  atas  hukum  dalam  pertanggujawaan  pidana  korupsi dilakuakan dalam perhitungan kerugian Negara, serta dalam penerapan sanksi dalam pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ady Irawan. Jurnal Pendidikan Ips, Vol. 7. No. 1, Januari–Juni 2017,
Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Indrianto  Seno Aji , Antar Penegak Hukum Dan Korupsi  Sistematik Sebagai Kendala Penegak Hukum Di Indonesia, (Ui, Femm, Jakarta. 2007) Mahrus Ali. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. (Yogyakarta : Uii Press 2011) Al’  Adl,  Volume  Vi  Nomor  12,  Juli-Desember  2014  Dlam  Yati  Nurhayati, Analisis  Ekonomi  Terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Tresya ,  Peran  Bpom  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Pangan  Tanpa  Izin  Edar, Jurnal  Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018)

## Perundang-Undangan
Kumpulan  Kitab  Undang-undang  hukum  (KUHPerdata,  KUHPidana,  KUHAP).  Cetakan  II  Tahun  2016. Wacana Intelectual
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang- undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan