Oleh: Binsen S. Sidjabat 1
STA Tiranus Bandung bssidjabat11@yahoo.com

## Abstrak
Pendidikan Agama Kristen (PAK) memiliki peran penting membimbing peserta didik memahami  hubungan  iman  Kristen  dengan  beragam  aspek  kehidupan,  termasuk  politik. Paparan di bawah ini menerangkan bagaimana materi ajar PAK terkait politik untuk membekali mahasiswa. Telaah terhadap materi PAK di tingkat perguruan tinggi dari empat sumber dipilih, mengajak pendidik Kristen baik dalam konteks sekolah maupun  dalam konteks gereja untuk mengembangkan materi kurikulum pembelajaran yang lebih relevan dan kreatif.
Kata kunci: pendidikan agama Kristen, politik, perguruan tinggi, materi ajar.

## Abstrak
This article considers that Christian Religious Education is significant to guide students understand Christian faith and its application to all aspects of life, including the dimension of political responsibility. This article then describes the messages of curriculum materials used in teaching Christianity in higher education institution. The exploration of four main textbooks is intended to motivate Christian educators both in university and church contexts to develop a more relevant teaching materials and creative learning process.
Key words: Religious Education, politics, higher education, learning materials.

## 1. Pendahuluan
Perlunya pendidikan politik bagi warga gereja dari remaja, pemuda, dewasa awal hingga lanjut  usia,  sangat  tampak  dewasa  ini.  Tidak  sedikit  warga  jemaat  memandang  politik  tabu untuk  dibicarakan,  karena  sikap  dan  perilaku  partai-partai  politik  dan  para  politisi  yang dianggap kurang sesuai keinginan hati mereka. Warga jemaat dapat menyimak informasi media sosial tentang pejabat pemerintah dan atau anggota dewan perwakilan rakyat di tingkat pusat maupun daerah, melakukan korupsi lalu berurusan dengan pengadilan kemudian dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.
Pendidikan  Agama  Kristen  (PAK)  penting  perannya  di  dalam  sistem  pendidikan nasional. Hal itu diperlihatkan oleh peluang terbuka bagi pendidikan konteks sekolah hingga perguruan  tinggi  guna  mengelola  pembelajaran  agama  dan  budi  pekerti.  Undang-undang pendidikan nasional (No. 20 tahun 2003, Pasal 12, Ay. 1) menjadi landasan juridis bagi guru
1 Binsen S. Sidjabat (Ph.D) adalah dosen Pendidikan Kristen di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, Bandung, sekaligus menjabat Ketua.
dan dosen pendidikan agama Kristen, untuk melaksanakan tugas mereka. Sejak beberapa tahun lalu PAK telah diintegrasikan pula ke dalam pendidikan karakter (Lase, 2007).
PAK  bertujuan  untuk  menuntun  peserta  didik  dalam  tingkat  perkembangannya memahami  iman  Kristen  yang  akan  memperkaya  iman,  moral  dan  spiritualitasnya,  dalam melaksanakan tugas dan panggilan hidup.  Dalam perkataan lain, PAK bukan hanya menjadi arena dimana pengajar dan pembelajar  membahas iman Kristen sebagai  doktrin berdasarkan Alkitab  dan  tradisi  gereja,  tetapi  juga  membahas  iman  Kristen  sebagai  kehidupan.  PAK mengingatkan  pengajar  dan  membimbing  pembelajar  menyatakan  kehidupan  bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelas, kita dapat menyimak paparan pakar PAK mengenai tujuan dan tugas pendidikan Kristen di bawah ini.
Groome  (1980)  memandang  PAK  sebagai  upaya  menuntun  peserta  didik  sebagai pembuat  sejarah  kehidupan,  memahami  Kerjaaan  Allah,  dan  memiliki  iman  secara  kognitif, afektif dan konatif dalam arti mewujud dalam melaksanakan tugas dan panggilan hidup (35- 81).  Bagi  Wilhoit  (1991),  PAK  harus  menuntun  peserta  didik  memahami  ajaran  Alkitab, kemudian menemukan serta memberi makna dalam kehidupan, serta hidup setia sebagai orang Kristen (14-15). Dalam pemahaman Astley (2000), PAK merupakan bimbingan bagi peserta didik mengerti arti menjadi manusia bagi diri sendiri dan sesame, bagi dan di hadapan Allah, dan menyatakan pengalaman hidup bersama Allah dalam tugas keseharian (7-11). Belakangan ini  Seymour  (2014)  mengusulkan  agar  PAK  merupakan  upaya  pembimbingan  peserta  didik mengenal pribadi dan ajaran Yesus Kristus, dan mewujudkan nilai-nilai hidup Kristus dalam memenuhi panggilan dan tugas hidup serta dalam menghadapi beragam  tanggung jawab dan tantangan maupun peluang (21-45).
Menyimak hakikat dan tujuan itu, maka tanggung jawab Kristen dalam bidang politik juga patut dibicarakan oleh pengajar dan pembelajar. Tan Giok Lie (2013) mendesak pendidik Kristen di Indonesia perlu memahami konteks yang menantang gereja dan sekolah, termasuk kekuatan-kekuatan masyarakat dan partai-partai politik, supaya dapat memberikan pelayanan pembinaan warga gereja secara efektif. Hal serupa juga dikemukakan oleh Elizabeth Phillips (2012) tentang perlunya pengenalan tentang beragam pendekatan pendidikan politik dari sudut iman Kristen, lalu memaknainya dalam konteks dimana peserta didik beraktivitas.
Generasi muda khususnya yang belajar di perguruan tinggi, berusia 18-25 tahun, adalah individu  yang  tengah  bertumbuh  meresponi  beragam  tugas-tugas  kehidupan  baik  untuk kepentingan  pribadi,  keluarga  dan  komunitasnya.  Mereka  itu  patut  mendapat  bimbingan bagaimana memahami panggilan Kristen dalam kehidupan politik di tanah air, agar bersikap positif,  kritis  dan  konstruktif  serta  dinamis  dalam  meresponi  beragam  tantangan  terhadap kehidupan  bernegara,  berbangsa  dan  bermasyarakat,  seperti  dewasa  ini.  Sebab,  kita  dapat
melihat  adanya  upaya-upaya  untuk  mengubah  dasar  dan  haluan  negara  kepada  yang  bukan berdasar  kepada  Pancasila,  UUD  45,  kebhinekaan  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).  Upaya  demikian  pada  dasarnya  merupakan  pengkhianatan  kepada  komitmen  para pendiri negara dan bangsa ini.

## 2. Masalah dan metode
Terkait  dengan  penjelasan  di  atas  agar  pengajar  PAK  dapat  memiliki  wawasan  yang memadai, maka diperlukan model materi pembelajaran tentang politik yang dapat dipahami dan untuk membangun penyiapan lebih baik.  Terkait dengan kebutuhan itu uraian ini membahas materi  PAK  tentang  politik  dalam  empat  model  materi  ajar  PAK  di  perguruan  tinggi,  yang ditulis dalam kurun waktu berbeda. Hasil telaah dari keempat materi ajar itu diharapkan berguna untuk  memperlihatkan  pentingnya  pendidikan  politik  dari  iman  Kristen,  baik  di  perguruan tinggi, gereja dan perkumpulan pelayanan kaum muda di luar gereja.
Pertanyaan yang menuntun keseluruhan telaah dokumen tertulis ini adalah: Apa yang dikemukakan oleh para penulis materi ajar PAK di perguruan tinggi mengenai tanggung jawab mahasiswa atau generasi muda, yang kelak akan menjadi cendekiawan di tengah masyarakat, dalam  kehidupan  politik?    Metode  yang  ditempuh  mewujudkan  studi  ini  ialah  penelitian literatur  dengan  pendekatan  deskriptif  analisis  dan  evaluatif.  Menurut  Bloor  dan  Wood (2006:53-60),  Warren  dan  Karner  (2015:  169-207)  studi  ini  merupakan  penelitian  kualitatif menempuh  metode  kajian  dokumen  ( document  analysis )  dan  telaah  pemaparan  ( discourse analysis ).
Sumber  data  primer  ialah  tulisan-tulisan  dalam  buku  materi  ajar  PAK  di  Perguruan Tinggi tentang iman Kristen dan politik.  Ada empat sumber belajar PAK konteks perguruan tinggi  yang  menjadi  fokus  kajian.  Pertama, Mengasihi  Tuhan  Allah  dan  Sesama  Manusia: Pendidikan  Agama  Kristen  Untuk  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia (1999).    Kedua, Iman  Di Tengah Masyarakat: Penuntun Kuliah Pendidikan Agama Kristen (U.T.Saputra, 2004). Ketiga, Materi  Ajar  Matakuliah  Pengembangan  Kepribadian:  Pendidikan  Agama  Kristen  di Perguruan Tinggi (2007). Keempat, Pendidikan Agama Kristen (John Haba, dkk., 2008). Yang menarik ialah bahwa sumber pertama ditulis sebelum reformasi. Tiga sumber berikutnya pada masa setelah reformasi. Analisis terhadap sumber-sumber kajian ini menghasilkan empat jenis penjelasan tentang tanggung jawab Kristen dalam politik.

## 3. Analisis dan deskripsi
3.1. Iman Kristen dan Politik dalam Materi Ajar PAK Sebelum Reformasi.
Materi  ajar PAK  berjudul Mengasihi  Tuhan Allah dan Sesama Manusia: Pendidikan Agama Kristen Untuk Perguruan Tinggi di Indonesia (1999) terdiri dari sejumlah topik yang diedit  oleh  almarhum  Pdt.  Dr.  A.A.  Sitompul.  Buku  ini  memuat  tujuh  pokok  bahasan  yaitu: manusia,  agama,  gereja,  iman  Kristen  dan  IPTEK,  mahasiswa  dan  pembangunan,  etika  dan iptek, serta kapita selekta. Secara keseluruhan materi ajar memuat dua puluh topik pengajaran yang  dapat  dipercakapkan  oleh  dosen  bersama  mahasiswa.  Materi  ajar  ini  hadir  pada  masa dimulainya gerekan reformasi (1998), kemudian diterbitkan satu tahun berikutnya. Oleh karena itu yang menjadi  konteks sosial  dan politik dari topik-topik bahasan di  dalam buku itu ialah warisan Orde Baru.
Secara  garis  besar  buku  ini  mulai  dengan  bahasan  tentang  manusia,  yang  mengajak mahasiswa mengerti hakikat dirinya, tanggung jawabnya dan hubungannya dengan keutuhan ciptaan (10-38). Dalam bahasan agama, mahasiswa berkenalan dengan pengertian agama dan hakikat  agama  Kristen  (39-57).  Dalam  bahasan  gereja,  mahasiswa  dapat  membaca  hakikat gereja, keesaan gereja, dan dinamika gereja di Indonesia (58-74). Dalam bahasan iman Kristen dan  politik,  dosen  dapat  mengajak  mahasiswa  mendiskusikan  sikap  hidup  Kristen  terhadap iptek  dan  hubungannya  dengan  iman.  Hubungan  iman  dengan  seni  tidak disertakan  (75-95). Dalam bahasan etika dan iptek, dibicarakan etika ilmu pengtahuan dan teknologi, etika kerja, profesi  dan jabatan, serta etika seksual  (128-161). Dalam bagian kapita selekta, aspek-aspek bioteknologi,  okultisme  primitif  dan  modern,  pluralitas  agama  dan  pluralisme,  serta  tugas mendesak dari pendidikan Kristen merupakan pokok-pokok bahasan (62-197).
Tanggung  jawab  mahasiswa  Kristen  dalam  politik  dibicarakan  dalam  pokok  bahasan “Mahasiswa dan Pembangunan.” Pada masa sebelum reformasi itu banyak topik diskusi teologi juga selalu dihubungkan dengan pembangunan. Tidak jelas nama penulis pokok bahasan ini. Tiga sub tema yang disajikan di dalamnya adalah tanggung jawab mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  (96-106),  hakikat  kebersamaan  dan  kepelbagaian (107-112), dan pembangunan sumber daya cendekiawan muda (113-127).
Yang menarik, materi ajar sebelum reformasi ini mengajukan tiga pertanyaan pengarah, yakni: Bagaimana tanggung jawab mahasiswa Indonesia yang berkualitas dalam partisipasi berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernegara  dilihat  dari  dimensi-dimensi  tangggung  jawab HAM?  Dengan  kata  lain,  apa  yang  dapat  diberikan  mahasiswa  bagi  bangsa,  Negara  dan masyarakat  dalam  aspek-aspek  nasionalitas,  demokrasi  serta  HAM?  Sebagai  mahasiswa
Kristen,  apa  ciri  khas  pemaknaan  berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernegara  yang direalisasikan? (97).
Mengenai  tanggung  jawab  mahasiswa  (18-25  tahun)  membangun  kualitas  dirinya, materi  ajar  ini  menekankan  perlunya  penemuan  jatidi  diri  secara  Kristen,  memahami  esensi kekristenan yakni “kejujuran di dalam kasih dan kasih yang jujur” (99). Selain memiliki jatidiri secara  rohani,  dikemukakan  pula  bahwa  mahasiswa  Kristen  patut  mengembangkan  jatidiri kebangsaan, kesetiaan kepada jatidiri sendiri, di samping memiliki misi hidup sebagai mahluk ciptaan Tuhan (99).
Sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab  mahasiswa  sebagai  warga  negara,  ditegaskan pentingnya pengertian tentang kekuasaan negara dan aparatur negara. Disarankan mahasiswa harus  mampu  mengidenfikasi  secara  kritis  perilaku  yang  menyimpang  dari  pemegang kekuasaan negara, kemudian menyuarakan penyimpangan itu secara bijak sebagai bagian dari gerakan moral. Tepatnya dikemukakan:
Mahasiswa perlu memahami tata kekuasaan dan tata keadaan negara. Mereka perlu  peduli  agar  layanan  kemasyarakatan  itu  tidak  menyeleweng,  tidak  statis,  tetapi berkembang dinamis menuju penciptaan, terobosan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan dirinya. Ini merupakan tanggung jawab mahasiswa memberdayakan diri dengan kecendekiawanannya di dalam moral bernegara. (100)
Kemudian,  materi  ajar  ini  mengajak  mahasiswa  mempercakapkan  tanggung  jawab bermasyarakat secara proaktif. Ditegaskan bahwa “bermasyarakat merupakan aksi yang luas, mulai dari hidup dan bersama masyarakat sampai mewujudkan peluang-peluang yang berarti bagi masyarakat lokal.” Ditambahkan pula, bahwa secara praktis perwujudan tanggung jawab bermasyarakat  itu  “tidak  sekedar  aksi  sosial  seperti  partisipasi  gotong-royong  dalam  sapta pesona,  tetapi  juga  penciptaan  latihan  keterampilan  dan  pasarnya  untuk  mengatasi  masalah pengangguran” (101).
Untuk mewujudkan tanggung jawab dalam masyarakat dan negara, diungkapkan bahwa mahasiswa  harus  ulet  dan  tangguh.  Mahasiswa  Kristen  patut  giat  mengembangkan nasionalismenya, dengan berpegang teguh kepada UUD 1945 dan Pancasila, mengingat “tata kekuasaan  di  Indonesia  ialah  Demokrasi  Pancasila  dan  tata  pemerintahan  yang  diatur  dalam UUD ’45” (101). Jika hal ini dipahami maka tugas mahasiswa ialah turut serta mengingatkan pemangku kekuasaan negara sebagai abdi rakyat guna mensejahterakan kehidupan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri atau golongannya.
Materi  ini  juga  mengajak  mahasiswa  bersikap  kritis  dalam  arti  “memahami  etika bernegara  dan  misi  negara  mencapai  layanan  yang  bertanggung  jawab”  berupa  pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat.  Tersirat  kuat  keinginan penulis materi untuk  memotivasi mahasiswa  aktif  memantau  kemajuan  pembangunan  selama  ini.  Dengan  tegas  dinyatakan
bahwa “mahasiswa patut memahami seberapa jauh dan wajar capaian pembangunan itu oleh penguasa bagi rakyatnya” (102). Kepatutan lain yang perlu dipahami mahasiswa ialah sebagai berikut:
Mahasiswa  pantas  mengetahui  bagaimana  wujud  nyata  capaian  pembangunan itu dari kurun waktu ke waktu. Mahasiswa patut mempelajari data-data hasil dan tindak pembangunan  sebagai  bukti  kesetiaannya  bagi  moralnya,  cermin  kecintaannya  bagi nusa  dan  bangsa.  Mereka  patut  memperjuangkan  keterbukaan  data  dan  informasi tentang rencana, proses, tindakan dan evaluasi pembangunan itu (102).
Selanjutnya, materi ajar mengajak mahasiswa memahami hakekat demokrasi Pancasila. Setelah  menjelaskan  demokrasi  berupa  “pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk rakyat,”  kemudian  dikemukakan  bahwa  pemilihan  wakil-wakil  rakyat  yang  akan  duduk  di pemerintahan  dan  kekuasaan  adalah  sesuai  dengan  demokrasi  Pancasila.  Namun,  diingatkan bahwa mahasiswa patut  terus mengamati apakah kekuasaan yang dipegang oleh wakil-wakil rakyat itu dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak secara adil dan jujur, atau sebaliknya. Tentang perlunya sikap kritis itu, materi ajar berkata:
Mahasiswa perlu memahami watak kekuasaan itu di tangan penguasa. Sebagai intelektual bangsa mereka perlu dengan logika intelektualnya, bagaimana kekuasaan itu melayani rakyat secara benar. Umumnya aparat kekuasaan itu bila tidak terkendali dapat keluar  dari  relnya.  Demokrasi  membawakan  hakikat  keusaaan  bahwa  rakyatlah  yang berkuasa dan kekuasaan itu dilakukan melalui perwakilan yang dipilihnya. Kekuasaan itu absah hanya bila pemegang kekuasaan menjaga kepercayaan atas pemberi kuasa itu dan di dalam hal ini adalah rakyat” (104).
Materi yang secara terselubung tampak setuju dengan perjuangan mahasiswa di kala itu (1998)  untuk  menjatuhkan  rezim  Orde  Baru  yang  lama  berkuasa,  akhirnya  menyajikan pemikiran  tentang  perlunya  mahasiswa  Kristen  mengerti  tanggung  jawab  HAM.  Ditekankan bahwa pemerintah, penguasa dan rakyat patut menghargai hak-hak azasi individu dan golongan. Untuk  membekali  mahasiswa  melibatkan  diri  dalam  pengelolaan  HAM,  cakupan  tugas  itu secara garis besar ditegaskan sebagai berikut:
HAM  berkenaan  dengan  hakikat  manusia  sebagai  mahluk  beragama,  mahluk ekonomi,  mahluk  sosial,  mahluk  politik,  mahluk  simbolik,  mahluk  cengkerama,  dan mahluk  bernaluri  keindahan.  Secara  formal  hakikat  bawaan  ini  dituangkan  dalam konsep-konsep  HAM,  antara  lain  kebebasan  memeluk  agama,  mengatur  kehidupan sendiri,  mengatur  tata  sosial  atas  dasar  kesepakatan,  berserikat  dan  mengutarakan pendapat (105).
3. 2. Iman Kristen dan Politik dalam Iman di Tengah Masyarakat (2004)
Pdt. U.T. Saputra, penulis materi ajar ini, menyatakan bahwa PAK yang relevan bagi mahasiswa  bukan  lagi  yang  bersifat  doktrinal,  melainkan  yang  membicarakan  iman  nyata dalam  perilaku  keseharian  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  (2004:  iii).
Dalam kaitan itu disajikanlah sembilan pokok bahasan yakni: manusia sebagai mahkota ciptaan Allah  (2004:1-10);  Tuhan  Allah,  Pencipta,  Penyelamat  dan  Pembaharu  (2004:11-18); pengambilan keputusan etis moral (2004:19-28); tanggung jawab Kristen menghadapi IPTEKS (2004:29-42);  umat  Kristen  dalam  masyarakat  (2004:43-56);  umat  Kristen  menghadapi kebudayaan  (2004:57-64);  mahasiswa  dan  politik  (2004:65-74);  memelihara  dan mengembangkan hukum (2004:75-86); dan pluralisme dan agama (2004:87-96).
Mendahului  tanggung  jawab  mahasiswa  Kristen  dalam  bidang  politik,  Saputra menyediakan  paparan  singkat  tentang  panggilan  hidup  di  tengah  masyarakat.  Dikemukakan bahwa  mahasiswa  Kristen  patut  memahami  diri  mereka  sebagai  bagian  dari  masyarakat Indonesia  yang  oleh  kehendak  Tuhan  menyatakan  kasih  kepada  sesamanya  (2004:48-49). Meskipun  menghadapi  beragam  tantangan  namun  Saputra  mengajak  mahasiswa  untuk membangun optimisme, keteladanan dalam kejujuran, sikap inklusif bukan eksklusif (2004:51- 52).  Selain  itu  ia  memotivasi  mahasiswa  agar  berkontribusi  aktif  di  tengah  masyarakat meskipun  menanggung  resiko  seperti  kesalahpahaman  dan  penolakan  (2004:52-53).  Di samping hadir dan berkarya sebagai manusia terdidik, mahasiswa Kristen patut tekun berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan masyarakat (2004:53-54).
Terkait dengan iman Kristen dan politik, Saputra menjelaskan pengertian politik dan menyebut  beberapa  sistem  politik.  Kemudian,  ia  menegaskan  bahwa  demokrasi  merupakan sistem  politik  yang  tepat  bagi  bangsa  Indonesia  karena  dua  alasan,  yaitu:  “ Pertama, rakyat memiliki  wewenang  yang  mekanismenya  diatur  oleh  system  hukum  untuk  secara  langsung mengawasi  penguasa  dan  kekuasaan. Kedua, melalui  sistem  demokrasi,  dinamika  dan keseimbangan  kebebasan  individu  dan  keteraturan  hidup  bermasyarakat  dapat  dipelihara” (2004:69).
Dalam  materi  ajar  itu,  selanjutnya  Saputra  mengemukakan  hubungan  iman  Kristen dengan negara berdasarkan Matius 22:15-22, Roma 13:1-7, dan 1 Petrus 2:11-17. Inspirasi dari Perjanjian  Lama  tentang  kerajaan  Israel  juga  dijadikan  bahan  pemikiran  untuk  mahasiswa. Ditekankan bahwa dalam kerajaan Israel, Allah dianggap oleh umat dan pemimpin sebagai Raja mereka. Namun, Gereja tidak boleh memiliki pemahaman seperti bangsa Israel di masa lalu itu. Warga Gereja berbeda dengan umat Israel di masa Perjanjian Lama. Gereja harus memandang dirinya  sebagai  lembaga  rohani  atau  komunitas  spiritual  dengan  tugas  kenabian.  Untuk memperjelas, Saputra menuliskan:
Gereja  bukan  lembaga  politik  melainkan  lembaga  rohani  atau  komunitas spiritual. Sekalipun demikian, gereja memiliki tanggung jawab, tugas dan misi politik. Gereja  terpanggil  untuk  menjadi  nabi,  imam  dan  raja,  menjadi  saksi  Kristus  dalam berbagai  sendi  kehidupan.  Kristus  sendiri  meminta  gereja  untuk  menjadi  terang  dan garam di tengah dunia (70).
Saputra, lebih jauh mengajak mahasiswa mengerti pentingnya peran warga gereja dalam kehidupan  politik.  Ada  tiga  alasan  yang  dikemukakan.  Pertama,  untuk  mengkritisi pemerintahan  yang  otoriter.  Kedua,  bersama  segenap  anggota  masyarakat  patut  mengawasi pengelolaan kekuasaan supaya tidak hanya bagi  kepentingan individu  dan golongan. Ketiga, untuk bersama anggota masyarakat membangun “kehidupan bersama yang tertib, aman, adil, dan damai diantara seluruh masyarakat” (71).
Dalam  menjalankan  perannya  sebagai  terang  dan  garam  dalam  kehidupan  politik, Saputra  mengusulkan  supaya  Gereja  memohon  karunia  Roh  Kudus  untuk  memberikan kemampuan membedakan yang salah dengan yang benar, kemudian bersama masyarakat dalam konteks mengupayakan terwujudnya yang baik dan benar itu. Hal ini disebutnya sebagai peran inspiratif. Sejalan dengan itu, Saputra menekankan perlunya peran kritis, dimana Gereja patut turut  serta  dengan  masyarakat  menentang  hal-hal  yang  dilihatnya  bertentangan  dengan kehendak Allah (71).
Dalam  menjalankan  tanggung  jawab  politiknya,  saputra  mengajak  mahasiswa  untuk mehamai bahwa  warga Gereja tidak boleh memiliki  tujuan hanya untuk merebut  kekuasaan, melainkan  untuk  mendatangkan  “keadilan,  kesejahteraan,  kesetaraan  dan  perdamaian”  bagi masyarakat (71). Dengan tegas Saputra mengingatkan bahwa dukungan Gereja dan warga tidak boleh tertuju kepada partai politik tertentu secara parsial, “melainkan kepada prinsip keadilan, prinsip  kebenaran,  prinsip  kejujuran,  prinsip  kesetaraan,  prinsip  perdamaian”  (72).  Dalam perkataan  lain,  Saputra  menolak  keterlibatan  mahasiswa  dalam  politik  praktis  yang  sifatnya diduga oportunis.
Hal lain yang juga menjadi masukan Saputra untuk mahasiswa ialah partisipasi mereka di  dalam pemilihan umum, dan beragam  kegiatan lain yang bernuansa politis. Bagi Saputra, mahasiswa  Kristen  tidak  patut  menjadi  golongan  putih  (golput).  Nasihatnya  dikemukakan sebagai berikut:
Kita  harus  ambil  bagian  dalam  kehidupan  masyarakat.  Itu  berarti  kita  terkait dengan problem sosial politik, kendati kita tidak melibatkan diri dalam politik praktis, misalnya  dalam  PEMILU  yang  disebut  sebagai  pesta  demokrasi,  orang  Kristen  ikut memilih, pesparawi tingkat nasional perlu diikuti agar kesempatan itu tidak terbuang, hal  pencatatan  perkawinan  anggota-anggota  jemaat  di  kantor  catatan  sipil,  masalah SBKRI  dan  gnti  nama  dengan  segala  implikasinya,  perijinan  pembangunan  rumah ibadah,  pajak-pajak,  dan  lain-lain.  Kesemuanya  itu  meminta  kita  untuk  tidak mengabaikan peran kita di tengah kehidupan bangsa Indonesia (72).
Dalam  bagian  akhir  paparannya,  Saputra  mengajak  mahasiswa  untuk  partisipatif menentukan  aturan  hidup  bersama  masyarakat  dan  bangsa.  Dipahami  bahwa  sebagai  bagian integral dari bangsa Indonesia, mahasiswa Kristen sebagai warga gereja, sebagai individu dan
kelompok, “juga mengemban tugas untuk turut serta mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45” (73). Karena itu, dikatakan bahwa mahasiswa patut mempelajari kehidupan sosial dan politik yang berkembang.
Selain  itu,  jiwa  mahasiswa,  menurut  Saputra,  haruslah  diwarnai  oleh  kesediaan bersama-sama  dengan  rakyat  Indonesia  lainnya  mengatasi  krisis  nasional  yang  terjadi, khususnya  krisis  nilai-nilai  hidup,  melalui  pendidikan  yang  mencerdaskan,  menjunjung demokrasi,  menghormati  hak  azasi  manusia,  dan  melestarikan  lingkungan.  Saputra  bahkan mengingatkan  mahasiswa  untuk  berani  mengemukakan  pendapat  politik,  “misalnya  dengan mengangkat  issu  politik  tertentu,  melakukan  studi  secara  akademis,  menyalurkan  wacana melalui berbagai media…” (74).
3. 3. Iman Kristen dan Politik dalam Matakuliah Pengembangan Kepribadian (2007)
Materi ajar PAK ini hadir dalam masa reformasi di bidang pendidikan termasuk dalam konteks perguruan tinggi, yang menekankan kurikulum berbasis kompetensi.  Pengembangan kepribadian  mahasiswa  di  kala  itu  dipandang  pemerintah  sangat  penting.  Dalam  kaitan  itu, berdasarkan SK No.38/Dikti/Kep/2002 dan SK No. 43/Dikti/Kep/2006, materi kuliah PAK ini menyajikan sembilan substansi kajian, yakni: Tuhan Yang Maha esa dan Ketuhanan; Manusia; Hukum;  Moral;  Ilmu  Pengetahuan,  Teknologi,  dan  Seni  (IPTEKS);  Kerukunan  Antar  Umat beragama; Masyarakat; Budaya; dan Politik.
Dalam substansi kajian kesembilan yaitu Politik, melalui diskusi materi ajar, diharapkan mahasiswa  (1)  mampu  menjelaskan  kontribusi  nilai-nilai  kristiani  terhadap  kehidupan berpolitik; (2) mampu menganalisis peranan generasi  muda Kristen dalam kehidupan politik untuk mewujudkan persatuan kesatuan bangsa; (3) mampu mendaftarkan sejumlah tantangan (khususnya  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  beragama)  yang  dihadapi  dalam  mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (2007:175).
Materi ajar ini mula-mula mengajak mahasiswa memahami istilah politik berdasarkan Kamus  Bahasa  Indonesia,  dan  secara  etimologis.  Istilah  kedua,  yang  dianggap  penting dijelaskan oleh penulis materi ajar ialah sekularisasi. Tampak bahwa penjelasan kedua istilah kurang memadai dikemukakan, sehingga kurang membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang tepat.
Selanjutnya,  substansi  kajian  membahas  dua  hal  besar  namun  dikemukakan  secara ringkas.  Pertama,  diterangkan  pengertian  partisipasi  politik,  sebagai  “keikutsertaan  warga dalam  berbagai  proses  politik,  tidak  hanya  mendukung  keputusan  atau  kebijakan  yang  telah digariskan  oleh  para  pemimpinnya,  tetapi  setiap  proses  dan  tahapan  yang  mengarah  dan bermuara  kepada  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak”
(176).  Disinggung  pula  bahwa  partisipasi  politik  berbeda  dengan  mobilisasi  politik,  “yang sifatnya  menggerakkan  masyarakat  untuk  mendukung  kebijakan  yang  telah  ditentukan  oleh para pemimpinnya” (176).
Kedua, materi ajar ini menyajikan perspektif Kristen terhadap politik. Ada empat aspek yang  dipaparkan  untuk  dibahas  mahasiswa  bersama  dosen.  Pertama  sekali  dikemukakan pandangan Alkitab terhadap politik dengan hanya mengacu kepada seruan nabi Yeremia untuk umat  Yehuda  agar  mengusahakan  kesejahteraan  pemerintah  dan  masyarakat  dimana  mereka berada (Yeremia 29:4-7). Lalu dikemukakan bahwa hal senada disampikan oleh rasul Paulus dengan menyebut nats acuan yakni Roma 13:1-7, tanpa memberi uraian tentang pesan apalagi dignifikansinya.  Jadi,  referensi  Alkitab  mengenai  partisipasi  mahasiswa  dalam  kehidupan politik sangat dangkal.
Seterusnya,  didaftarkan  dua  belas  butir  prinsip-prinsip  Kristiani  dalam  kehidupan berpolitik, yaitu: kasih, kebangsaan, kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kesetiakawanan, tulus, jujur, rendah hati, kepeloporan, kesamaan, dan kesetiaan (179-180). Setiap istilah dijelaskan secara ringkas.
Lebih  jauh,  materi  ajar  mengajak  mahasiswa  memahami  partisipasi  Kristen  dalam dialog dan kerjasama. Ditegaskan bahwa hal itu diperlukan mengingat realitas bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk, dan kemajemukan harus dipahami sebagai kekuatan dan kekayaan, bukan  kelemahaman  yang  harus  dihapuskan.  Ditekankan  bahwa  kemajemukan  merupakan kekayaan yang perlu dikelola agar tidak menjadi sumber malapetaka. Oleh karena itu, sikap memandang diri paling benar atau eksklusif, harus dihindarkan. Dalam sebuah alinea, penulis materi ajar ini menyatakan:
Eksklusivitas  melahirkan  kecurigaan  pihak  lain,  yang  pada  gilirannya  mudah menyulut  pertikaian.  Untuk  menangkalnya  dibutuhkan  dialog  dan  kerjasama antarkomunitas-komunitas  yang  ada  guna  membina  saling  pengertian.  Dengan demikian  diharapkan  dapat  terwujud  suatu  komunitas  nasional  yang  didalamnya terdapat berbagai komunitas, dimana dialog dan kerjasama menjadi gaya hidup. Dengan demikian,  dialog  dan  kerjasama  adalah  bagian  fundamental  dalam  rangka  tanggung jawab sosial dan politik. (181)
Akhirnya, materi ajar ini menuntun mahasiswa membahas aspek tantangan dan peluang. Tantangan yang dikemukakan ialah politik identitas, dimana beragam komunitas di masyarakat menekankan  pembedaan  dirinya  dengan  yang  lain  berdasarkan  agama.  Penulis  materi  ajar secara  tegas  menyatakan  bahaya  dari  politik  identitas.  Dituliskan,  “Sering  terjadi  agama dijadikan komoditas  politik yang  melayani  kepentingan  sesaat  dan  sekelompok  masyarakat. Politisasi  agama  seperti  ini  potensial  memunculkan  berbagai  konflik  yang  pada  gilirannya melahirkan  kekerasan  keagamaan  yang  berakar  dalam  keyakinan  keagamaan  yang  keliru” (182).  Mengenai  peluang  dalam  berpolitik,  materi  ajar  tidak  memberi  penjelasan  konkrit.
Namun,  secara  tersamar  dikemukakan  bahwa  keinginan  pemerintah  dan  masyakarat  untuk menghormati  dan  memelihara  kemajemukan  untuk  kemajuan  bersama,  merupakan  peluang untuk membangun keikutsertaan politik.
Hal menarik dari materi ajar ini ialah disajikannya metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi  dan  studi  kasus.  Untuk  maksud  itu,  materi  ajar  menyajikan  empat  kasus.  Dua  kasus menyajikan pernyataan politik mengenai kekerasan terhadap gereja di masa lalu yang terjadi di Jawa Timur (1996). Satu kasus karikatur memberi ruang untuk tanggapan dan diskusi. Kasus terakhir  berupa  slogan  yang  perlu  diperbincangkan  mahasiswa,  yakni: Partisipasi  Politik Kristen, Yes; Partai Politik Kristen, No. (183-186).

## 3. 4. Iman Kristen dan Politik dalam Pendidikan Agama Kristen (2008).
Materi  ajar  ini  disusun  oleh  sejumlah  penulis  untuk  mahasiswa  Universitas  Terbuka dengan  nama  “Buku  Materi  Pokok  MKDU  4222/3  sks/Modul  1-9.”  Berdasarkan  SK  No. 43/Dikti/Kep/2006, sama seperti bahan ajar di atas, buku ajar ini juga membicarakan sembilan substansi kajian, yakni: Tuhan Yang Maha Esa; Manusia; Masyarakat; Hukum; Moral; Budaya; Ilmu  Pengetahuan,  Teknologi  dan  Seni;  Politik;  dan  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama. Tampak  bahwa  materi  ajar  tentang  Iman  Kristen  dan  Politik  ditempatkan  dalam  urutan kedelapan (Modul 8.3-8.12).
Penulis materi ajar ini, Pdt. Dr. Nazarius Rumpak, mengajak mahasiswa memahami dua hal saja. Pertama, kekuasaan dan pemerintah. Kedua, Iman Kristen dan tanggung jawab politik. Yang  menarik,  Rumpak  mengajukan  sebuah  pertanyaan  pokok  yaitu: Apakah  orang  Kristen boleh  berpolitik? (8.3).  Jawaban  yang  diberikan  ialah  bahwa  orang  Kristen  boleh  berpolitik mengingat  peran  politik  sebagai  alat  pengendali  kekuasaan  agar  tidak  korup  atau disalahgunakan oleh pemangku jabatan di pemerintahan atau oleh mereka yang duduk sebagai perwakilan  rakyat.  Disinggung  pula  bahwa  Alkitab  juga  mengisahkan  penyalah  gunaan kekuasaan di zaman kerajaan Israel (2 Samuel 8:17).
Ketika membahas informasi Alkitab mengenai keterlibatan orang Kristen dalam politik, Rumpak  menyinggung  pesan  Kejadian  1:26-28,  dimana  manusia  diberi  Allah  mandat  untuk mengelola ciptaan. Didasarkan oleh pesan rasul Paulus kepada jemaat di Roma (Roma 13:1), ditegaskan bahwa kekuasaan adalah milik dan pemberian Allah kepada manusia. Karena itulah disebut  bahwa  pemerintah  adalah  hamba  Allah  untuk  mengatur  kehidupan  manusia  ke  arah lebih  baik.  Walapun  pemerintah  tidak  sempurna,  materi  ajar  memotivasi  mahasiswa  untuk mendukung upaya pemerintah menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (8.4).
Dikemukakan  pula  bahwa  mahasiswa  patut  sadar  jika  kekuasaan  cenderung disalahgunakan oleh pemegangnya, dianggap sebagai miliknya, sebagai hasil upayanya, bukan
sebagai pemberian Allah (8.4). Oleh sebab itu, menurut penulis materi ajar, mahasiswa patut melakukan peran kenabian guna mengingatkan penguasa bahwa kekuasaan adalah milik Allah untuk kesejahteraan rakyat dalam negara.
Ketika  membahas  tanggung  jawab  Kristen  dalam  kehidupan  politik,  materi  ajar mengajak  mahasiswa  memahami  beberapa  perkara  penting.  Pertama,  ditekankan  bahwa mahasiswa  tidak  sepatutnya  menjauhkan  diri  dari  politik  melainkan  melibatkan  diri.  Kedua, salah satu cara keterlibatan diri itu ialah berupaya menjadi pemegang kekuasaan dengan strategi yang baik dan benar (8.5). Jika mahasiswa kelak menjadi pemegang kekuasaan, mereka harus menggunakan tugas itu sebagai instrumen memuliakan Allah. Keterlibatan dalam politik patut dipahami sebagai panggilan mulia, dan arena untuk melayani Tuhan dan sesama. Secara tegas Rumpak menyatakan,
Politik adalah sebuah bidang kehidupan dimana setiap pengikut Kristus dapat memperjuangkan terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah dalam Yesus Kristus, yakni keadilan,  kebenaran  dan  damai  sejahtera  bagi  semua  orang  tanpa  membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras, golongan dan sebagainya dari orang yang memegang kekuasaan (8.5).
Bagi Rumpak, keterlibatan lain mahasiswa dalam politik ialah sebagai anggota partai politik (8.6). Namun, jika hal itu terwujud diingatkan bahwa anggota partai politik tidak boleh bersikap eksklusif yakni semata-mata mementingkan diri dan partainya. Orang Kristen sebagai anggota partai patut membawa suara kenabian untuk mengkritisi penyalah gunaan kekuasaan atau penyimpangan peraturan dan perundagan yang berlaku.  Ditegaskan  bahwa berdiam  diri dan  tidak  menyuarakan  kebenaran  ketika  melihat  penyimpangan  kekuasaan,  adalah  sikap bertentangan dengan panggilan kenabian orang Kristen. Tepatnya dinyatakan bahwa “berdiam diri  dengan  alasan  ingin  bersikap  netral  jelas  bukan  pilihan  yang  tepat,  sebab  secara  tidak langsung ini berarti orang Kristen ikut membiarkan orang-orang yang tertindas dan teraniaya tetap hidup dalam penderitaan mereka” (8.6).
Dengan  suara  kenabian,  orang  Kristen  dalam  politik  harus  cerdas  melihat  adanya penyalahgunaan  agama  dalam  merebut,  mempertahankan,  dan  mengendalikan  kekuasaan. Dalam konstalasi dinamika politik yang diamati, Rumpak melihat bahwa sentimen agama kerap dipergunakan sebagian kelompok untuk mencapai kekuasaan. Namun, diingatkan bahwa sama seperti  dengan  agama  lain,  kekristenan  pun  tidak  patut  dijadikan  alat  legitimasi  kebijakan pemerintah yang salah (8.7).
Selanjutnya,  orang  Kristen  yang  terlibat  dalam  politik  perlu  memahami  bahwa ketaatannya  kepada  pemerintah  tidak  boleh  menghalangi  sikap  tunduk  kepada  Allah,  sesuai pesan Markus 12:17 (8.7). Bertolak dari pesan Markus itu Rumpak selanjutnya berpendapat:
Karena itu ketaatan yang dapat diberikan kepada pemerintah bukanlah sebuah ketaatan yang mutlak, melainkan sebuah ketaatan yang terbatas, yakni  ketaatan yang diberikan  dalam  rangka  ketaatan  kepada  Allah.  Yesus  sendiri  mempersilakan  orang- orang  untuk  taat  pada  kaisar  Romawi  melalui  kesediaan  mereka  membayar  pajak. Namun  demikian,  tidak  semuanya  harus  diberikan  kepada  Kaisar.  Tetap  ada  bagian yang  dikhususkan  bagi  Tuhan  dan  tidak  boleh  diberikan  kepada  siapapun,  termasuk kepada Kaisar” (8.7).
Hal  menarik  lainnya  yang  diingatkan  oleh  materi  ajar  ini  ialah  bahwa  Gereja  hadir bukan  untuk  menguasai  pemerintah  atau  membuatnya  tunduk.  Sebaliknya,  bagi  Rumpak, Gereja memberikan suara kenabian dalam arti mengingatkan pemerintah untuk bertindak dan bersikap  baik  kepada  rakyat,  tidak  menyalahgunakan  kekuasaan.  Melanjutkan  gagasan  itu, tentang  hubungan  iman  Kristen  terhadap  politik  Rumpak  menekankan  bahwa  iman  Kristen hanya  memberi  “petunjuk  tentang  bagaimana  agar  kekuasaan  itu  sungguh-sungguh  dapat dipakai untuk sebuah tujuan yang benar dan adil” (8.8). Lebih jauh dikemukakan bahwa iman Kristen sepatutnya menjadi sumber moral “dari setiap perilaku dan kebijakan politik, sehingga setiap tindakan yang diambil tidak akan membawa dampak yang destruktif bagi umat manusia” (8.8).
Tampaknya  penulis  materi  menyadari  bahwa  adakalanya  orang  Kristen  yang  terlibat dalam  politik  akan  menyuarakan  hal-hal  yang  dianggap  pemerintah  menentang  dirinya  atau dipandang  sebagai  anti  pemerintah.  Tidak  sedikit  orang  Kristen  menghindari  politik  karena tuduhan demikian. Diingatkan  oleh Rumpak,  bahwa jika saja orang Kristen sebagai  anggota partai mengkritisi pemerintah karena tidak berpihak kepada orang-orang lemah, maka mereka harus  meyakinkan  bahwa  yang  diperbuat  ialah  mengingatkan  pemerintah  untuk  melakukan tugas dan fungsinya, yakni melakukan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Pada  bagian  akhir  paparan  itu,  materi  ajar  menegaskan  bahwa  setiap  orang  Kristen memiliki  dua  sisi  dalam  bersikap,  yaitu  sikap  yang  positif  dan  kritis.  Orang  Kristen  harus bersikap  positif  dalam  arti  membuang  prasangka  buruk  terhadap  pemerintah  seraya  berdoa baginya agar menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Orang Kristen harus bersikap kritis dalam  arti  “tidak  terkooptasi  oleh  pemerintah  yang  pada  gilirannya  akan  mematikan  suara kenabian iman Kristen.” Disarankan bahwa “yang penting adalah bagaimana bersikap positif tanpa  kehilangan  suara  kenabian  dan  bagaimana  bersikap  kritis  tanpa  harus  anti  terhadap pemerintah” (8.8). Materi ajar itu diakhiri Rumpak dengan kegiatan latihan mahasiswa, dengan cara mengerjakan lima tugas. Disajikan pula sebuah rangkuman yang tersusun dengan baik.

## 4. Hasil Temuan dan Penilaian
Keempat materi ajar PAK di atas merupakan pokok-pokok pikiran para penulis untuk diperbincangkan dosen bersama mahasiswa. Materi pertama ditulis dalam awal masa reformasi
tampak  menyuarakan  keberanian  untuk  melakukan  kritik  terhadap  pemerintah  yang  dinilai menyalahgunakan kekuasaan, dan melakukan pelanggaran HAM di kala itu. Jika kita melihat ke  belakang,  memang  kejatuhan  Orde  Baru  di  kala  itu  adalah  disebabkan  oleh  banyaknya penyalahgunaan  wewenang,  korupsi  merajalela,  dan  pelanggaran  HAM  membuat  rakyat menderita. Materi PAK pertama itu kurang menunjukkan dasar-dasar Alkitab melainkan lebih menampilkan sikap dan pandangan teologi politik penulisnya. Mahasiswa diajak untuk proaktif dan  kritis  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan,  pelaksanaan  demokrasi Pancasila dan penegakan HAM.
Pesan materi ajar PAK yang dikemukakan oleh Saputra, tampak mengemukakan respon mahasiswa  Kristen  terhadap  permasalahan  bangsa,  negara  dan  masyarakat  lima  atau  enam tahun  setelah  reformasi.  Pemikiran  yang  disajikan  mengajak  mahasiswa  mampu  membaca situasi dan kondisi, lalu dalam terang iman Kristen bertindak bijak. Bekerjasama dengan pihak lain yang berbeda guna menyuarakan kadilan dan kebenaran, bagi Saputra, merupakan perilaku kristiani.  Keterlibatan  dalam  kehidupan  politik  bagi  Saputra  menuntut  mahasiswa  Kristen membangun  spiritualitas  dan  kecerdasan,  disamping  keberanian  menangung  resiko.  Secara terselubung Saputra mengajak mahasiswa untuk tidak tenggelam dalam penilaian diri sebagai elemen masyarakat komunitas minoritas. Sama seperti mahasiswa dari kelompok masyarakat majoritas, mahasiswa Kristen punya hak, dan peluang dalam partisipasi politik secara cerdas dan  bermoral.  Terselubung  pesan  dan  sikap  kearifan  pastoral  dalam  materi  ajar  yang  ditulis Saputra.
Tekanan  dari  materi  ketiga  ialah  dua  belas  nilai-nilai  yang  ditawarkan  kepada mahasiswa  jika  mereka  berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik.  Selain  itu,  materi  ajar menegaskan  perlunya  sikap  positif  terhadap  kemajemukan  dan  pentingnya  melepas  sikap eksklusif agar biasa bekerjasama dengan komunitas dan golongan lain dengan relasi dialogis. Materi  ajar  ini  sudah  lebih  jauh  paparannya  dari  materi  pertama  dan  kedua,  dimana  sikap fenomenal yaitu politik diskriminatif dan politik identitas golongan, dikatakan harus diwapadai. Materi  ajar  itu  menyatakan  bahwa orang  Kristen  pun  tidak patut  melakukan  politik  berbasis identitas agama dan budaya, mengingat masyarakat Indonesia yang bhinneka. Pascareformasi, sikap dan praktik politik berbasis identitas ini yang tampak berkembang di tanah air. Untuk itu, materi  ajar  menyajikan  beberapa  alinea  pemikiran  untuk  tindaklanjuti  dalam  diskusi. Dibandingkan  dengan  dua  materi  ajar  sebelumnya,  materi  ajar  pengembangan  dari  yang dihasilkan pada tahun 2006, sudah memuat strategi pembelajaran yaitu studi kasus.
Materi  ajar  keempat  sarat  dengan  suara  pastoral  dan  kenabian.  Pertanyaan  yang Rumpak, Apakah  orang  Kristen  boleh  berpolitik? dapat  menjadi  pembuka  awal  dalam pembelajaran  politik  dalam  konteks  pembinaan  warga  Gereja.  Pertanyaan  itu  sangat  krusial
bagi  warga  jemaat.  Kemudian,  mandat  kultural  berdasarkan  Kejadian  1:26-27  yang dikemukakan  sangat  tepat  dalam  memotivasi  mahasiswa  peduli  dengan  kehidupan  politik. Dalam  zamannya  (bisa  jadi  dalam  masa  pemerintahan  Presiden  SBY),  Rumpak  tampaknya mengamati penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dan partai politik. Baginya, hal itu menjadi sebuah alasan kuat memotivasi mahasiswa menjadi anggota partai politik dengan tetap bersikap inklusif, bukan partisan.
Rumpak selanjutnya memperlihatkan sikap positif terhadap politik yaitu sebagai sarana mempermuliakan Tuhan dan melayani sesama. Namun tidak dijelaskan sejauhmana tanggung jawab pendeta dalam politik. Selain itu, komentarnya mengenai ketundukan kepada pemerintah yang  tidak  boleh  melebih  ketundukan  kepada  Allah  berdasarkan  Markus  12:17,  menjadi keunikan  materi  ajar  yang  disajikan.    Hal  lain  yang  juga  khas  dalam  paparan  Rumpak  ialah peran Gereja sebagai sumber moral bagi orang Kristen yang memasuki dunia politik. Gereja sebagai institusi agama diingatkan agar tidak menguasai pemerintah apalagi negara. Kemudian, perlunya  memelihara  keseimbangan  sikap  positif  dan  kritis  yang  diungkapkan,  akhirnya menjadikan materi ajar yang ringkas itu melengkapi kekurangan dari tiga materi sebelumnya.
Keempat materi ajar belum memperlihatkan paparan tentang ajaran Alkitab mengenai tanggung  jawab  Kristen  dalam  pemerintahan  dan  politik.  Teks  yang  dipergunakan  sangat terbatas  yaitu  tanggung  jawab  manusia  menurut  Kejadian  1:26-27,  kasih  kepada  Allah  dan manusia dalam Matius 22:15-22, dan sikap terhadap pemerintah menurut Roma 13:1-7 dan I Petrus  2:11-17.  Padahal,  dengan  memberikan  pandangan  Alkitab  mengenai  tujuan pemerintahan  seperti  di  Israel,  bagaimana  pengausa  bisa  berhasil  dan  bagaimana  bisa  gagal, akan membantu mahasiswa mengerti prinsip kepemiminan politik.  Tulisan  ini  mengusulkan agar dosen pengampu PAK memberikan paparan yang jauh lebih luas tentang ajaran Alkitab mengenai kekuasaan dan etika politik.

## 5. Simpulan dan saran
Pokok  bahasan  iman  Kristen  dan  politik  penting  dikembangkan  dalam  PAK  di perguruan tinggi. Diperlukan juga buku-buku politik dari perspektif Kristen yang ditulis oleh para politisi selain oleh pendeta dan dosen. Pendidikan politik bagi warga dan pemimpin gereja sangat  penting  dalam  konteks  bangsa  dan  masyarakat  Indonesia  yang  tengah  menyongsong pemilihan  legislatif  dan  pemilihan  preseden  dan  wakilnya  pada  tahun  2019.  Menarik  sekali mengamati bahwa perguruan tinggi umum melalui mata kuliah pengembangan kepribadian dan pendidikan agama, membuka ruang interakti edukatif bagi dosen dan mahasiswa, membahas tanggung jawab dalam kehidupan politik.
Materi  ajar  yang  dibahas  memberikan  pokok-pokok  pikiran  yang  dapat  membantu dosen dan mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi teologi, menyimak panggilan Kristen dalam pembangunan kehidupan politik di tanah air, agar selaras dengan cita-cita lihur pendiri bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan komitmen memelihara kemajemukan dan keutuhan negara kesetuan Republik Indonesia (NKRI). Keempat materi ajar sederhana itu dapat  menjadi  sumber gagasan  bagi  gereja untuk  mengelola pembelajaran warga memahami tanggung jawab politik, tanpa harus terlibat dalam politik praktis dan apalagi mengembangkan perilaku politisasi agama.
Dari studi sederhana di atas, tulisan ini menilai sudah saatnya topik pendidikan politik dipercakapkan  dalam  perguruan  tinggi  teologi.  Sebab,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Elizabeth Phillips (2012:674-686) dalam konteks perguruan tinggi teologi, belum terbuka ruang secara signifikan bagi bahasan politik dari segi iman Kristen. Muncul dan perkembang perasaan dan  sikap  bahwa  perguruan  tinggi  teologi  tidak  boleh  terlibat  dalam  politik  praktis.  Padahal para  lulusan  perguruan  tinggi  teologi  patut  cerdas  memahami  politik  supaya  dapat  memberi masukan kritis, positif, kreatif dan konstruktif bagi warga jemaat yang dilayani. Dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kepala Gereja, warga jemaat memahami tanggung jawab sosial dan politik (Parrett & Kang, 2009; Ismail, 2013:130-132; Ismail 2018:136-139).
Pembelajaran Etika Sosial dan Politik akan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai tanggung jawab politik warga negara. Para pakar pendidikan politik dari Akademi Leimena,  misalnya,  dapat  membantu  komunitas  perguruan  tinggi  teologi  dan  warga  jemaat, dalam  aspek  yang  penting  ini.  Beragam  tulisan  yang  disajikan  dalam  beragam  kesempatan seminar dan lokakarya, juga dapat menjadi bahan masukan berharga.

## Daftar Pustaka
Anthony, Michael J. 2001. Introducing Christian Education: Foundations for the Twenty-first Century. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic.
Astley, Jeff. 2000. Learning the Way: Research and Reflection in Adult Christian Education.
Leominster, UK: Gracewing.
Bloor, Michael and Fional Wood. 2006. Keywords in Qualitative Methods. London: SAGE Publications.
Groome, Thomas H.1980. Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Haba, John., dkk. 2008. Pendidikan Agama Kristen: Buku Materi Pokok Modul 4222/3 sks/Modul 1-9. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
Ismail, Andar. 2013. “Apakah Yesus Ikut Pemilu?” Selamat Sehati: 33 Renungan tentang
Sehati Sepikir. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 130-132.
------. 2018. “Pilih Gubernur dan Pilih Semangka.” Selamat Mengaku: 33 Renungan tentang Identitas. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 136-139.
Lie, Tan Giok. 2013. The Context and Challenges of the Church’s Educational Ministry in Indonesia. Christian Education Journal, 3 (10), 233-240.
Mengasihi Tuhan Allah dan Sesama Manusia. (1999). Pendidikan Agama Kristen untuk Perguruan Tinggi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kebangkitan Hidup Baru.

## Materi Ajar Matakuliah Pengembangan Kepribadian: Pendidikan Agama Kristen di
Perguruan  Tinggi. 2007.  Tim  Pengembang  Matakuliah  Pengembangan  Kepribadian Pendidikan  Agama  Kristen.  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen Pendidikan Nasional. Bandung: Penerbit Bina Media Indonesia.
Parett, Gary A., S. Steve Kang. 2009. Teaching the faith, Forming the Faithful. Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press.
Pazmino, Robert W. 2008. Foundational Issues in Christian Education: An Introduction in Evangelical Perspectives. 3 rd Edition. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic.
Phillips, Elizabeth. 2012. Approaching the Approaches: Teaching Poltical Theology trhough and within Situatedness. Political Theology, 13 (6), 674-686
Saputra, U.T. 2004. Iman Di Tengah Masyarakat: Penuntun Kuliah Pendidikan Agama Kristen. Bandung: Bina Media Informasi.
Seymour, Jack. 2014. Teaching the Way of Jesus: Educating Christian for Faithful Living.
Nashville: Abingdon Press.
Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wihoit, Jim. (1991). Christian Education: The Search for Meaning. 2 nd Edition. Grand
Rapids, Michigan: Baker Book House.
Warren, Carol A.B, and Tracy Xavia Karner. 2015. Discovering Qualitative Methods. Oxford: Oxford University Press.