Abstract: Indonesia is a state of law. This is due to the existence of a fundamental judicial power  that  adheres  to  the  principles  of  the  administration  of  judicial  power.  One  of  the principles is the principle of simple, fast and low cost. This is manifested in the settlement of a simple lawsuit. The purpose of this study is to analyze the challenges of settling a simple lawsuit.  The  research  method  used  is  normative  juridical  and  uses  juridical  and  theoretical foundations in analyzing this research. The theory used is the Theory of Legal Certainty by Gustav and Theory of Legal Systems by Lawrence. The results of the study, it was found that Indonesia has provided legal certainty in the settlement of simple lawsuits by stipulating this in PERMA Number 4 of 2019. However, its application still varies based on obstacles caused by legal culture.
Keywords: Judicial Power, Principle, Lawsuit, Simple
Abstrak: Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  tersebut  tercermin  dari  adanya kekuasaan  kehakiman  yang  bersifat  fundamental  yang  berpegang  teguh  pada  asas-asas penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman.  Salah  satu  asasnya  adalah  asas  sederhana,  cepat dan biaya ringan. Hal ini diwujudkan dalam penyelesaian gugatan sederhana. Tujuan dalam penelitian  ini  adalah  menganalisis  mengenai  tantangan  penerapan  penyelesaian  gugatan sederhana.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dan  menggunakan landasan yuridis dan teoritis dalam menganalisis penelitian ini. Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum Oleh Gustav dan Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence.  Berdasarkan hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  Indonesia  telah  memberikan  kepastian  hukum  dalam penyelesaian  gugatan  sederhana  dengan  diaturnya  hal  tersebut  dalam  PERMA  Nomor  4 Tahun  2019.  Namun  penerapannya  masih  ditemui  berbagai  hambatan  yang  dikarenakan lemahnya faktor struktur dan kultur hukum.
Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Asas, Gugatan, Sederhana

## TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERKAIT KASUS PERJANJIAN

## Shenti Agustini
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Email: Shenti_Monroe@yahoo.com
Vol.9, No.1 2023
Article History Received: 13/10/2022 Revised: 26/11/2022 Accepted:  08/12/2022
Citation Suggestion: Shenti Agustini, Tantangan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian. JUSTISI. Vol 9, No. 1. 18-29

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip konstitusionalisme  dan  telah  diamanatkan  dalam  Undnag-Undang  Dasar  1945.  Amanat  ini berkembang  menjadi  sebuah  cita-cita  atau staatside  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. 1 Salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah memiliki kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.
Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  mengalami  berbagai  perubahan  sejak  sebelum dan  sesudah  perubahan  UUD  1945.  Kekuasaan  kehakiman  yang  semula  dilakukan  oleh pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan peradilan  tata  usaha  negara  dengan  Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan  tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.
Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan.  Kekuasaan  kehakiman  dalam  susunan  kekuasaan  negara  menurut  UUD  1945 setelah  perubahan  tetap  ditempatkan  pada  kekuasaan  yang  mandiri  bebas  dari  campur tangan kekuasaan lain. 2
Penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasan  Kehakiman.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman harus berpegang  teguh  pada  asas-asas  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana diatur dalam Pasal 2, salah satu asasnya yaitu asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Kekuasan  kehakiman  yang  biasanya  disebut  sebagai  Lembaga  yudikatif  adalah Lembaga  yang  melakukan  penegakan  hukum  yang  berhubungan  dengan  penyelesaian sengketa.  Sebagai  Lembaga  yudikatif,  maka  kekuasaan  kehakiman  memiliki  kewenangan untuk  memeriksa  dan  mengadili  sengketa  yang  berada  dibawah  kekuasaan  kehakiman  di Mahkamah Agung. 3
Dalam  rangka  menjalankan  kewenangannya  tersebut,  Lembaga  kehakiman  harus mampu  menjamin  penyelenggaraan  kekuasaan  yang  merdeka  yang  memiliki  makna  yaitu
1 Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.
2 Achmad  Edi  Subiyanto.  (2012).  Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah  Perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 9(4), hlm. 662.
3 Anita Afriana, An An Chandrawulan. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. Jurnal Bina Mulia, 4(1), hlm. 54.
bebas  dari  campur  tangan    dari  pihak  lainnya. 4 Terkait  dengan  kekuasaan  kehakiman, Indonesia mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menetapkan  bahwa “peradilan  yang  dimaknai  sebagai  suatu  proses  yang  dijalankan  di  pengadilan  yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4)).
Berdasarkan  peraturan  tersebut,  juga  dijelaskan  bahwa  salah  satu  asas  yang dipegang  dalam  menjalankan  fungsi  kekuasaan  kehakiman  adalah  asas  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan.  Sederhana  artinya  tidak  bertele-tele,  cepat  berarti  proses  pemeriksaan perkara  dilakukan  dengan  tidak  memakan  waktu  lama.  Biaya  ringan  berarti  dalam  proses peradilan tidak membutuhkan biaya besar. 5
Gugatan  sederhana  mempunyai  tujuan  yaitu  menciptakan  keadilan  melalui penetapan  panjar  biaya  dan  penyederhanaan  proses  persidangan  yang  cukup  cepat. Pencapaian keadilan dalam pengadilan merupakan sebuah tantangan. Pencapaian keadilan ini  memiliki  makna  bahwa  dalam  hal  penyelesaian  permasalahan  hukum  harus  melalui proses  yang  adil  dan  efektif  dengan  harapan  putusan  yang  dihasilkan  dapat  memberikan keadilan. 6
Upaya  tersebut  belum  berhasil  dilakukan  karena  terdapat  masalah  dalam prakteknya,  yang  berakibat  belum  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  dengan lahirnya gugatan sederhana. 7 Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa  terdapat beberapa  tantangan  dalam  penyelesaian  gugatan  sederhana  sering  muncul  pada  proses penerapannya yaitu waktu penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, domisili para pihak yang tidak jelas serta mekanisme eksekusi yang belum maksimal. 8
Perbedaan  antara  penelitian  terdahulu  dengan  yang  saat  ini  dilakukan  adalah penelitian  terdahulu  membahas  penerapan  penyelesaian  sengketa  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  dengan  studi  lapangan  pada  pengadilan  dengan  menggunakan  metode empiris,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  teknik
4 Ni’matul Huda. (2005). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 194.
5 Muhamad  Noor.  (2020).  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan  Berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum  dan Hukum  Islam, 11(1), Hlm. 53.
6 Estu  Dyah  Arifianti  dkk.  (2017).  Perluasan  Akses  Terhadap  Keadilan  Melalui  Gugatan  Sederhana  : Sebuah refleksi. Jurnal Jentera, 1(2), hlm. 152.
7 Yoghi  Arief  Susanto.  (2022).  Gugatan  Sederhana  Pada  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Pengadilan Agama. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(1), Hlm. 77.
8 Adi  Nur,  Palti,  Rosa,  Rouli,  Sri,  “Problematika  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  dan  Arah Penguatannya  Dalam  Mengoptimasi  Sistem  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan”, http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/22930/10929
kepustakaan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan asas  hukum  dalam  Lembaga  kehakiman  dan  sejauh  apa  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  tersebut  berlaku  di  Lembaga  kehakiman.    Selain  daripada  itu,  dalam  penelitian  ini secara khusus membahas tentang penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan juga sangat sering digunakan dalam kasus perjanjian atau wanprestasi/pelanggaran atas  sebuah  perjanjian,  sebagai  contoh  perjanjian  kredit.  Menurut  Kamus  Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang  dibuat oleh dua  pihak atau lebih, tertulis  maupun  lisan,  masing-masing  sepakat  untuk  mentaati  isi  persetujuan  yang  telah dibuat  bersama.”  Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata,  “Suatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang atau lebih”.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini yaitu  pertama,  Bagaimana  penerapan  penyelesaian  gugatan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan, khususnya dalam kasus perjanjian?. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan  penyelesaian  gugatan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  khususnya  pada kasus perjanjian?.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  dimana  datanya bersumber  dari  data  sekunder  yang  ditemukan  dari  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  studi  kepustakaan. 9 Data  sekunder  yang  dimaksud  adalah  bersumber  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.  Dalam  menganalisis  penelitian  ini,  maka  akan  digunakan  landasan  yuridis  dan landasan teori.  Teori hukum yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum Oleh Gustav Radbruch dan Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence M. Friedman.

## PEMBAHASAN
Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Sebagai  Perwujudan  Asas  Sederhana,  Cepat,  dan Biaya Ringan.
Gugatan memiliki arti yaitu sebuah tuntutan hak yang dilayangkan dari  penggugat
9 Tantimin, Elizabeth Sinukaban. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait  Ketidaksetaraan  Gender  di  Indonesia.  Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  8(3),  Hlm. 398.
kepada  pihak  tergugat  pada  pengadilan.  Biasanya  gugatan  terjadi  karena  tergugat melakukan  pelanggaran  hak  dan  kewajiban  yang  berdampak  kerugian  pada  pihak penggugat  dan  tergugat  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam  memenuhi  hak  dan  melakukan kewajibannya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa dan penyebab penggugat melayangkan gugatannya pada pengadilan. 10
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:  “Peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan“.  Dalam penjelasannya,  yang  dimaksud  dengan  “sederhana”  adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian perkara  dilakukan  dengan  cara  efisien  dan  efektif.  Yang  dimaksud  dengan  “biaya  ringan” adalah  biaya  perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, cepat dapat diartikan dapat menempuh waktu yang singkat. 11
Makna  dan  tujuan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  bukan  hanya sekedar  menitik  beratkan  unsur  kecepatan  dan  biaya  ringan.  Bukan  berarti  pemeriksaan perkara  dilakukan  seperti  ban  berputar.  Tidak  demikian  maknanya,  asas  ini  bukan bertujuan  untuk  menyuruh  hakim  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  dalam  tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama  sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.  Apa  yang  sudah  memang  sederhana,  jangan  dipersulit  oleh  hakim  ke  arah  proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. 12 Asas-asas dalam ilmu hukum  merupakan fondasi dari kokohnya bangunan  norma yang terbangun di atas. Asas hukum disebut juga, sebagai bintang pemandu yang memberikan arah, kemana norma hukum itu akan bergerak. 13
Terdapat  beberapa  kriteria  untuk  mencapai  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan biaya ringan melalui gugatan sederhana yaitu sebagai berikut: 14
1. Dilihat  dari  jenis  perkaranya  seperti  perkara  wanprestasi  yang  muncul dikarenakan  adanya  perjanjian  yang  telah  memiliki  jangka  waktu.  Hal  ini  akan mempersingkat waktu persidangan karena adanya jangka waktu yang jelas antara kapan terjadinya dan berakhirnya perjanjian tersebut.
2. Nilai  gugatan  perdatanya  maksimal  Rp.  500.000.000  (lima  ratus  juta).  Hal  ini
10 Sarwono. (2011). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 31.
11 Susanto, Ananda. (2004). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Pustaka Dua, hlm. 94.
12 Maya Hildawati Ilham. (2021). Kajian Atas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. Jurnal Verstek, 7(3), hlm. 213.
13 Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. (2022). Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Journal of Judicial Review, 24(1), hlm 36.
14 Shifa  Adinatira  Harviyanti.  (2021).  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Sebagai  Pelaksanaan  Asas Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Untuk  Mewujudkan  Access  to  Justic. Jurnal  Verstek, 9(3), hlm. 65.
bermakna  bahwa  tidak  semua  perkara  wanprestasi  dapat  ditempuh penyelesaiannya  melalui  gugatan  sederhana.  Dengan  adanya  pembatasan maksimal  nilai  perkara  tersebut,  maka  diharapkan  jika  nilai  perkaranya  dibawah Rp.  500.000.000  (lima  ratus  juta)  maka  penyelesaian  perkara  tersebut dimungkinkan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
3. Diatur  pula  bahwa  perkara  yang  diselesaikan  melalui  pengadilan  khusus, sengketa hak atas tanah tidak dimungkinkan untuk diselesaikan melalui gugatan sederhana karena 2 (dua) perkara tersebut harus melalui proses pembuktian yang cukup Panjang sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat
4. Terdapat  sayarat  dimana  suatu  perkara  terdiri  dari  1  (satu)  penggugat  dan tergugat, dengan pengecualian apabila terdapat kepentingan hukum yang sama. Oleh  sebab  itu  perkara  perdata  dengan  kumulasi  gugatan  dapat  diselesaikan menggunakan  gugatan  sederhana.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  dapat mempersingkat waktu.
5. Suatu  perkara  juga  dapat  diajukan  gugatan  sederhana  jika  perkara  tersebut diketahui  domisili  wilayah  tempat  tinggal  tergugat  dan  domisili  tempat  tinggal tergugat  dan  penggugat  berada  pada  wilayah  hukum  yang  sama.  Hal  ini  juga menjadi  kriteria  dari  terselenggaranya  penyelesaian  gugatan  secara  sederhana karena  jika  domisili  tempat  tinggal  tergugat  dan  penggugat  berada  di  wilayah hukum  yang  sama,  maka  dapat  mempercepat  proses  peradilan  yang  akan berlangsung.
Kemudian terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana ini secara eksplisit diatur dalam  PERMA  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4  (Empat)  Lingkungan  Peradilan  merupakan  petunjuk teknis  pelaksanaan  proses  peradilan  yang  mengatur  mengenai  jangka  waktu  penyelesaian perkara.
Penyelesaian gugatan sederhana adalah wujud dari penerapan asas sederhana, cepat dan  biaya  ringan.  Secara  eksplisit,    penyelesaian  gugatan  sederhana  sudah  diatur    dalam PERMA  Nomor  4  Tahun  2019.  Tentunya  pengaturan  tentang  penyelesaian  gugatan sederhana  ini  adalah  salah  satu  upaya  dalam  memberikan  kepastian  hukum.  Gustav Radbruch  dalam  teorinya  mengatakan  bahwa  tujuan  kepastian  hukum  merupakan  tingkat pertama yang harus dicapai. 15 Teori Kepastian oleh Gustav Radbruch memiliki makna yaitu pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara  normatif,  bukan  sosiologis.  Kepastian  hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Menurut  Gustav,  hukum  itu  harusnya  positif. Hukum  itu positif  artinya  bahwa  hukum  positif  itu  adalah  perundang-undangan.  Jika  dilihat  dari pemaknaan  yang  pertama  yang  menyatakan  bahwa  hukum  positif  adalah  peraturan perundang-undangan,  maka  peraturan  yang  mengatur  tentang  prosedur  penyelesaian
15 Ahmad  Zaenal  Fanani.  (2011).  Berpikir  Falsafati  Dalam  Putusan  Hakim.  Artikel  ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304, hlm. 3.
gugatan sederhana yang diatur dalam PERMA 4 Tahun 2019 bukanlah kategori dari hukum positif karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 yang menjelaskan mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan,  SPERMA  tidak  termasuk  dalam  jenis  dan  hierarki  perundang- undangan. Namun pada Pasal 8 dijelaskan pula bahwa meskipun substansi PERMA berfungsi sebagai  peraturan  kebijakan,  namun  dasar  pembentukan  PERMA  adalah  pada  Pasal  79 Undang-Undang  Mahkamah  Agung,  maka  PERMA  tetap  digolongkan  sebagai  bagian  dari peraturan perundang-undangan dan tetap memiliki kekuatan hukum tetap.
Selain itu, penyelesaian gugatan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut sangatlah  berguna  dalam  penyelesaian  kasus  perjanjian.  Sebuah  perjanjian  dapat dikategorikan  sebagai  perjanjian  jika  memenuhi  kriteria  yairu  terdapat  para  pihak  dalam perjanjian  dengan  minimal  2  orang,  terdapat  kata  sepakat  antara  para  pihak  tersebut, terdapat  tujuan  yang  hendak  dicapai,  terdapat  prestasi  yang  harus  dan  akan  dilakukan, dapat  dibuat  secara  lisan  dan  tertulis,  dan  terdapat  syarat-syarat  tertentu  sebagaimana  isi perjanjian  pada  umumnya.  Perjanjian  adalah  sebuah  hukum  bagi  para  pihak  yang membuatnya.  Namun  sering  sekali  para  pihak  melanggar  dari  ketentuan  perjanjian  yang telah  disepakati.  Jika  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  melanggar  dari  ketentuan  dalam perjanjian, maka pihak yang melanggar tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau pelanggaran prestasi atau pelanggaran perjanjian.
Dalam menyelesaikan kasus perjanjian seperti ini, sering sekali para pihak menempuh jalur  persidangan.  Mengenai  penyelesaian  sengketa  perjanjian  dalam  pengadilan,  maka dapat  digunakan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Sebagai  contoh  penyelesaian  kasus  perjanjian  kredit  perbankan.  Gugatan  sederhana merupakan  wadah  yang  efektif  bagi  pencari  keadilan,  terutama  para  kreditur  baik perbankkan maupun perorangan. Bisa dibayangkan apabila nilai materiil perjanjian mereka dengan debitur hanya di bawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) misalnya kemudian mereka harus  melalui  proses  pengadilan  perkara  perdata  biasa,  maka  waktu  dan  biaya  yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai gugatan. Lebih lebih setelah terbitnya Perma No.4 Tahun  2019  sebagai  perubahan  Perma  No.2  Tahun  2015,  khususnya  perihal  nilai  materiil gugatan  yang  semula  maksimal  Rp.  200.000.000  (dua  ratus  juta)  menjadi  Rp.  500.000.000 (lima ratus juta) sangat membantu para kreditur. 16
Berdasarkan  teori  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  penyelesaian  gugatan sederhana sebagai wujud dari asas sederhana, cepat, biaya ringan telah memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat dengan diaturnya prosedur penyelesaian gugatan melalui produk  hukum  PERMA  sehingga  asas  yang  dipegang  atau  diatur  dalam  kekuasaan kehakiman  tidak  hanya  menjadi  sebuah  asas  belaka  namun  dituangkan  dalam  sebuah bentuk yaitu adanya aturan terkait prosedur penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

## Tantangan Penyelesaian Gugatan Sederhana
16 Erna Purnawati. (2020). Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong. Jurnal Juridica, 2(1), Hlm. 33.
Terdapat  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  oleh  peradilan  dalam    menerapkan penyelesaian  gugatan  sederhana  ini.  Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu, ditemukannya berbagai tantangan dalam mewujudkan hal ini yaitu sebagai berikut:
1. Hasil penelitian terkait penerapan gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi di Pengadilan  Negeri  Selong  menunjukkan  bahwa  penerapan  Perma  Nomor  2  Tahun 2015  dan  Perma  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  di  Pengadilan  Negeri  Selong  terlaksana  secara  efektif  dengan  kendala- kendala  yang  lebih  disebabkan  oleh  kelemahan  Perma  itu  sendiri  secara  internal seperti  faktor  kesiapan  tergugat,  alamat  para  pihak  atau  domisili  para  pihak  yang berpindah-pindah.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  penyelesaian  sengketa  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  di  Pengadilan  Negeri  Makassar,  menunjukan  bahwa  hasil  Penerapan sistem  gugatan  sederhana  telah  berusaha  memenuhi  ketentuan  tata  cara penyelesaian  gugatan  sederhana  sesuai  dengan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2015 ditinjau  dari  aspek  kriteria  perkara  dan  prosedur  tahapan  beracara  gugatan sederhana, namun belum cukup efektif dalam hal limitasi waktu penyelesaian dimana terdapat satu perkara yang melebihi batasan waktu penyelesaian yakni lebih dari 25 hari  sejak  sidang  pertama.  Penerapan  gugatan  sederhana  dalam  penyelesaian perkara  wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  terdapat  kendala  internal  dan eksternal  dalam  pelaksanaannya  (a)  kendala  internal  tidak  adanya  peraturan  yang jelas  mengenai  mekanisme  eksekusi  khususnya  upaya  paksa  terhadap  putusan- putusan  gugatan  sederhana,  (b)  kendala  eksternal  yaitu  domisili  tergugat  yang pada  blangko  pendaftaran  hanya  berdasarkan  keyakinan  penggugat  sehingga memunculkan  kemungkinan  tergugat  telah  pindah  domisili  dan  berbeda  yurisdiksi hukum  dengan  penggugat  dan  masih  kurangnya  sosialisasi  mengenai  tata  cara penyelesaian  gugatan  sederhana  membuat  pihak  berperkara  tidak  paham mengenai alur proses penyelesaian perkara. 17
3. Berdasarkan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  juga  mengkaji  terkait  implementasi dari  penyelesaian  sengketa  sederhana  ditemukan  berbagai  hal  hambatan  dalam menerapkan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  yaitu  hambatan  yang  datang dari  pihak  internal  yaitu  berupa  pejabat  peradilan  yang  tidak  atau  kurang professional.    Faktor  profesionalisme  pejabat  peradilan  merupakan  salah  satu penentu  dalam  pemberdayaan  pengadilan  menerapkan  asas  tersebut  pada pelaksanaan  tugas  pokok  peradilan.  Sementara  keberdayaan  pengadilan menerapkan  azas  dimaksud,  sudah  merupakan  tuntutan  dan  harapan  masyarakat kepada  pejabat  peradilan. Kemudian  hambatan  juga  dapat  datang  dari  pihak
17 Sri, Lukman, Irsyad. (2018). Penerapan Sistem Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), hlm 87.
eksternal  yaitu  dari  para  pihak  yang  sedang  bersengketa.  Ada  kalanya  setelah dipanggil  untuk    menghadap  sidang  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan, pemohon/penggugat  atau  kuasanya  hadir  namun  termohon/tergugat  tidak  hadir, dan  sebaliknya,  justru  termohon/tergugat  atau  kuasanya  yang  hadir,  sedang pemohon/penggugat sendiri tidak hadir. 18
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  dapat  diketahui  bahwa  tantangan  yang dialami  dalam  menerapkan  penyelesaian  sengketa  sederhana  itu  dapat  muncul  dari beberapa faktor yaitu kecakapan dari hakim dalam peradilan dalam menyelesaikan gugatan sederhana,  infrastruktur  atau  sarana  prasarana  yang  tersedia  pada  peradilan  seperti  yang ditemui  pada  pengadilan  negeri  Singaraja  bahwa  ruang  sidang  yang  tersedia  terbatas sehingga  menghalangi  penyelesaian  sengketa  sederhana,    komitmen  dan  itikad  baik  dari para pihak yang sedang bersengketa juga menjadi sebuah hambatan karena terkadang para pihak yang dipanggil tidak hadir dalam persidangan.
Tantangan-tantangan  yang  dihadapi  ini  menjadikan  penerapan  PERMA  Nomor  4 Tahun 2019 tidak dapat diterapkan dengan efektif sehingga pencapaian dari asas sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  tidak  dapat  terwujud  dalam  lingkungan  peradilan  Indonesia.  Jika dianalisis  menggunakan  Teori  Sistem  Hukum  oleh  Lawrence  M.  Friedman,  dalam  teorinya menyatakan bahwa  sistem hukum itu meliputi struktur, substansi dan kultur hukum. Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum  seperti  mesin.  Substansi  apa  yang  dihasilkan  atau  dikerjakan  oleh  mesin  itu.  Dan budaya  hukum  masyarakat  adalah  apa  saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk menghidupkan  atau  mematikan  mesin  itu  serta  memutuskan  bagaimana  mesin  itu digunakan. 19
Pertama, Komponen Struktur Hukum yaitu terdiri dari Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya,  Cara  naik  banding  dari  satu  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya,  Bagaimana badan  legislatif  ditata. 20 Struktur  hukum  adalah  aparat  penegak  hukum.  Dalam  kasus  ini maka  para  hakim  yang  memegang  andil  dalam  menyelesaikan  gugatan  sederhana  dan menerapkan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Berdasarkan  beberapa  kasus  yang ditemukan, salah satu faktor pengambat adalah lemahnya profesionalisme pejabat peradilan. Kedua, Komponen  Substansial  Hukum  yaitu  terdiri  dari  aturan  norma  dan  perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut, Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam  sistem  hukum  itu  keputusan  yang  mereka  keluarkan  dan  aturan  baru  yang  mereka terapkan. Subtansi hukum yang dikaji dalam peneliian ini yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini sudah secara tegas
18 Widowati. (2021). Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Jurnal Hukum Yustitiabelen, 7(1), hlm. 95.
19 Abdul  Halim  Barkatullah,  “Budaya  Hukum  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Sistem  Hukum”, http://eprints.ulm.ac.id/138/
20 Lawrance  M.  Friedman.  (1975). The  Legal  System:  A  Social  Science  Prespective. New  York:  Russel Foundation .
menyebutkan  bahwa  salah  satu  asas  yang  dipegang  dalam  menjalankan  kekuasaan kehakiman  adalah  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Hal  ini  memiliki  makna  bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Asas ini kemudian dituangkan melalui penyelesaian gugatan sederhana yang diatur prosedurnya dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA tidak ada dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  namun  PERMA  tetap  memeiliki  kekuatan  hukum yang  mengikat  sebagai  sebuah  produk  hukum  positif.  Hal  ini  dipertegas  dalam  pasal  79 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, secara subtansi sudah sangat tegas mengatur terkait prosedur penyelesaian gugatan sederhana.
Ketiga, Komponen budaya (Budaya hukum masyarakat) yaitu sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu  Kultur  hukum  eksternal  dan  Kultur  hukum  internal.  Kultur  hukum  eksternal  adalah kultur  hukum  yang  ada  pada  pupulasi  masyarakat  umum.  Kultur  hukum  internal  adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu  kultur  hukum  yang  memiliki  suatu  kultur  hukum  internal.  Penyelesaian  gugatan sederhana bermaksud untuk mempermudah jalannya proses persidangan. Namun, semangat ini  belum  mengakar  pada  budaya  masyarakat  Indonesia  terutama  dalam  lingkungan peradilan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya para pihak yaitu tergugat dan penggugat yang belum kooperatif seperti tidak hadirnya para pihak dalam persidangan yang pada akhirnya menghambat penyelesaian gugatan sederhana, kecakapan jaksa dalam mengikuti proses penyelesaian sengketa sederhana yang kurang sigap.
Berdasarkan  Teori  Sistem  Hukum  oleh  Lawrance,  maka  hambatan-hambatan  yang ditemukan  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut  menunjukan  bahwa  penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini belum berjalan cukup baik karena lemahnya struktur hukum dan kultur hukum.

## KESIMPULAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  salah  satu  ciri  negara  hukum  adalah adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang fundamental. Indonesia telah memiliki perangkat  hukum  yang  mengatur  tentang  kekuasaan  kehakiman  yaitu  pada  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman.
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini mengatur pula seperangkat asas yang  harus  dipegang  teguh  dalam  menjalankan  tugas,  pokok  dan  fungsi  kekuasaan kehakiman. Salah satu asasnya adalah asasa sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini juga terwujud  dalam  penyelesaian  gugatan  sederhana  yang  diterapkan  dalam  lingkungan
peradilan.
Terkait  dengan  prosedur  penyelesaian  gugatan  sederhana,  diatur  dalam  PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Posisi PERMA tidak ada  dalam hirarki  perundang-undangan namun PERMA  tetap  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sebagaimana  sebuah  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  Teori  Kepastian  Hukum  Oleh  Gustav,  Indonesia  telat  memberikan kepastian  hukum  dalam  penyelesaian  gugatan  sederhana  dengan  diaturnya  dalam  hukum positif.    Namun,  walaupun  penyelesaian  gugatan  sederhana  sudah  diatur  dalam  hukum positif  di  Indonesia  namun  penerapannya  masih  ditemukan  beberapa  hambatan.  Jika mengacu  pada  Teoeri  Sistem  Hukum  Oleh  Lawrence  M.  Friedman,  ditemukan  hambatan penerapan penyelesaian gugatan sederhana tersebut terdapat pada lemahnya struktur dan kultur hukum yang ada.

## ACKNOWLEDGEMENT
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih tersebut secara khusus, peneliti sampaikan kepada  Fakultas  Hukum  Universitas  Internasional  Batam,  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam yang juga sudah mendanai penelitian ini melalui hibah penelitian yang telah diberikan.

## REFERENSI

## Buku
Ahmad Zaenal Fanani. (2011). Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304. Jimly Asshiddiqie. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Ni’matul Huda. (2005). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sarwono. (2011). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Susanto, Ananda. (2004). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya:
Pustaka Dua.
Lawrance M. Friedman. (1975). The Legal System: A Social Science Prespective.  New York: Russel Foundation .

## Jurnal
Achmad Edi Subiyanto. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 9(4), 662.
Anita Afriana, An An Chandrawulan. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. Jurnal Bina Mulia, 4(1), 54.
Estu Dyah Arifianti dkk. (2017). Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana : Sebuah refleksi. Jurnal Jentera, 1(2), 152.
Erna Purnawati. (2020). Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong. Jurnal Juridica, 2(1), 33.
Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. (2022). Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Journal of Judicial Review, 24(1), 36.
Made Witama Mahardipa, Ni Putu Rai Yuliartini, Ratna Artha Windari. (2019). Implementasi Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Pada  Perkara  Pidana  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B. Jurnal  Komunitas  Yustisia  Universitas Pendidikan Ganesha,  2(3), 181.
Maya Hildawati Ilham. (2021). Kajian Atas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. Jurnal Verstek, 7(3), 213.
Muhamad Noor. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 53.
Shifa Adinatira Harviyanti. (2021). Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Untuk  Mewujudkan  Access  to Justic. Jurnal Verstek, 9(3), 65.
Sri, Lukman, Irsyad. (2018). Penerapan Sistem Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara  Wanprestasi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar.  Jurnal  Pemikiran,  Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 87 .
Tantimin, Elizabeth Sinukaban. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan  Terkait  Ketidaksetaraan  Gender  di  Indonesia.  Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 398.
Yoghi Arief Susanto. (2022). Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(1), 77.
Widowati. (2021). Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Jurnal Hukum Yustitiabelen, 7(1), 95.

## Website
Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum”, http://eprints.ulm.ac.id/138/
Adi Nur, Palti, Rosa, Rouli, Sri, “Problematika Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Arah Penguatannya  Dalam  Mengoptimasi  Sistem  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan”,
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/22930/10929