## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 7 No. 3   Juli – September 2022:   180 - 191
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, CLARITY OF BUDGET TARGETS, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE

## PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA
Oleh:
Padilah 1) , Sri Rahayu 2) , Yudi 3)
1) Konsultan Perorangan, Bidang Bina Marga Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, Jambi - Indonesia
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi - Indonesia
Email:  padilahidil@gmail.com 1) sri_rahayu@unja.ac.id 2) yudi_fe@unja.ac.id 3)

## ABSTRCT
The  purpose  of  this  research  is the  effect  of  accountability,  transparency,  clarity  of  budget  targets,  and organizational commitment on village government performance (study of the Bungo District Village  Government). The  samples  in  the  study  were  the  Village  Head,  Village  Secretary,  Village  Consultative  Body  (BPD)  and Community  Leade, amounting to  130 respondents. The data in this study are primary data. Hypothesis was tested by using multiple linear regression analysis with an SPSS software program. The results showed that Accountability and Organizational Commitment affected the performance of the village government, transparency and targets had no effect on the performance of the village government.
Key words:  Public  Accountability,  transpancy,  Clarity  of  Target  Budget,  Organizational  Commitment  and Performanc.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui  Pengaruh Akuntabilitas, transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Bungo). Sampel dalam  penelitian  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  Tokoh  Masyarakat  yang berjumlah  130  responden.  Data  dalam  penelitian  adalah  data  primer.  Pengujian  hipotesis  menggunakan  analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  sedangkan  transparansi  dan  kejelasan  sasaran  anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
Kata kunci: Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Komitmen  Organisasi,  Kinerja Pemerintah Desa.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Desa  merupakan  hierarki  terendah  pemerintahan dari  negara  kesatuan  republik  indonesia.  Terminologi desa,  berasal  dari  bahasa  sanskerta  yaitu  deshi  yang berarti  “tanah  kelahiran”.  Dalam  undang-undang republik  indonesia  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  dan  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintah,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  system  pemerintahan  negara  kesatuan republik  indonesia  pasal  1  ayat  (1)  undang- undang nomor 6 tahun 2014.
Desa  berhak  untuk  mengatur  dan  mengurus pemerintahannya sendiri untuk memajukan perekonomian  desa,  membangun  desanya  masing– masing  dan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakatnya. Sedangkan  pemerintah  desa  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  negara  kesatuan republik  indonesia  pasal  1  ayat  (2)  undang-undang nomor  6  tahun  2014.  Menurut  Medianti  (2018) pemerintah  desa  mempertanggungjawabkan  kegiatan yang  dilaksanakan  dalam  kaitannya  dengan  masalah pembangunan dan pemerintahan desa.
Pertanggungjawaban  yang  di  maksud  adalah  masalah finansial  yang  terdapat  dalam  anggaran  pendapatan belanja  desa  dengan  dana  desa  sebagai  salah  satu komponen di dalamnya.
Berdasarkan  undang-undang  nomor  6 tahun  2014 tentang  desa.  Menjelaskan  bahwa  desa  diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya,  serta  melaksanakan  pembangunan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup masyarakat  desa.  maka  sebagai  tindak  lanjut  dari implementasi  undang-undang  nomor  6  tahun  2014 tentang desa ini, pemerintah melalui APBN (anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara)  telah mengelokasikan  dana  desa.  Dengan  adanya  dana  desa yang  di  terima  desa  dari  pemerintah  pusat  mulai tahun  2015,  maka  penerimaan  desa  mengalami peningkatan  yang cukup  besar,  sehingga desa di tuntut untuk  lebih  akuntabel  dalam  mengelola  keuangannya. Menurut  kementerian  desa,  pembangunan  daerah tertinggal  dan  transmigrasi  RI  (2018)  pemerintah  telah mengalokasikan  anggaran  dana  desa  dengan  nilai yang  cukup  fantastis  untuk  sebuah  program/kebijakan yang baru.
Berdasarkan  data  pada  kementerian  keuangan  RI, jumlah  dana  desa  yang  telah  di  anggarkan  oleh pemerintah  adalah  sebesar  Rp  72,0  triliun.  Pada  tahun 2015,  dana  desa  di  anggarkan  sebesar  Rp  20,7  triliun, dengan  rata-rata  setiap    desa  mendapatkan  alokasi sebesar  Rp  280  juta.  Pada  tahun  2016,  dana desameningkat  menjadi  Rp  46,98  triliun  dengan  rata- rata  setiap  desa  sebesar  Rp  628  juta,  di  tahun  2017
kembali  meningkat  menjadi  Rp  60  triliun  dengan  rata- rata setiap desa sebesar Rp 800 juta, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, di tahun 2019 sebesar 70,0 triliun dengan rata-rata  setiap  desa  sebesar  826,77  triliun  dan  tahun 2020 mengalokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun atau naik  Rp  2 triliun  dari  alokasi  tahun  lalu  sebesar Rp  70 triliun.  Sejak  di  alokasikan  pada  2015,  alokasi dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Selain dana desa  tersebut  sesuai,  undang-undang  nomor  6  tahun 2014  pasal  72,  desa  juga  mengelola  keuangan yang  berasal  dari  pendapatan  asli  desa  dan  pendapatan transfer  lainnya  berupa  alokasi  dana  desa,  bagian  dari hasil  pajak,  retribusi  kabupaten/kota  dan  bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota ( https://kemendesa.go.id/ ).
Dana Desa pada tahun 2018 di  Kabupaten Bungo sebesar Rp.99.662.383.000, meningkat menjadi Rp.173.140.000.000, pada tahun 2021. Lebih lengkapnya  perkembangan  dana  desa  di  Kabupaten Bungo dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## Tabel 1. Perkembangan Dana Desa di
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran Realisasi 2018 Rp  99.662.383.000 Rp  99.662.383.000 2019 Rp  114.776.496.000 Rp  114.776.496.000 2020 Rp  118.383.749.000 Rp   118.383.749.000 2021 Rp   173.140.000.000 Rp   173.140.000.000
Sumber:   Diolah  dari  Data  Dinas  PMD  Kabupaten
Bungo, 2021 Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat  minggu  kedua  bulan  juli  tahun  berjalan.  Pada kenyataannya Realisasi penyerapan dana desa Kabupaten Bungo hingga 21 juli 2021 tergolong rendah yaitu  36,02%  atau  Rp.  62.360.000.000  dari  pagu anggaran  Rp.  173.140.000.000.  Masih  rendahnya realisasi  serapan  dana  desa  di  Kabupaten  Bungo dikarenakan  banyak  desa  yang  terlambat  memenuhi syarat pencairan dana desa sebelumnya ( https://jambi.bpk.go.id ).
Kondisi tersebut memperlihatkan masih lemahnya pemahaman  aparatur  desa  tentang  laporan  keuangan yang  menyebabkan  terlambatnya  pelaporan  keuangan desa. Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK)  menyebutkan adanya  permasalahan  dalam  pengelolaan  dana  desa yang  bersumber  dari  minimnya  pengetahuan  aparatur desa  dalam  tata  kelolanya  sehingga  berpotensi terjadinya  penyelewengan.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam mengelola  keuangan  dana  desa  agar  menjadi  semakin akuntabel  dan  transparan  (Kementerian  Keuangan  RI, 2016).
Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan  pemantauan  atas  korupsi  yang  terjadi  di desa.  Pemantauan  dilakukan  pada  tahun  2015  sampai dengan  tahun  2017.  Hasil  pemantauan  menunjukan bahwa  kasus  korupsi  di  desa  molonjak  naik  tiap tahunnya. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus  dan  meningkat  menjadi  41  kasus  pada  tahun 2016.  Lonjakan  lebih  dari  dua  kali  lipat  kemudian terjadi  pada  tahun  2017  dengan  96  kasus.  Total  kasus korupsi  yang  ditemukan  sebanyak  154  kasus.  Korupsi di  desa  turut  menimbulkan  kerugian  dalam  jumlah besar. ICW mencatat  pada  tahun  2015  kerugian mencapai  Rp9,12  milyar.  Pada  tahun  2016,  kerugian mencapai Rp8,33 milyar dan pada tahun 2017, kerugian melonjak  menjadi  Rp30,11  milyar.  Total  kerugian negara  yang  ditimbulkan  akibat  korupsi  di  sektor  desa mencapai Rp47,56 (ICW, 2018).
Beberapa  kasus  Pengelolaan  dana  desa  yang terjadi  di  Kabupaten  Bungo  yaitu  masih  dijumpai kegiatan  yang  belum  tepat  sasaran.  Salah  satu  desa mengalokasikan dana desa untuk perbaikan pembangunan  jembatan  yang  merupakan  jembatan satu-satunya  akses  warga  ke  ladang,  pengalokasian perbaikan  pembangunan  jembatan  sudah  dianggarkan melalui  dana  desa  (DD)  tahun  2019,  tapi  hingga  akhir tahun  2019  perbaikan  pembangunan  jembatan  tidak kunjung  diperbaiki  (Sidakpost.id).  Penggunaan  dana desa  untuk  Pekerjaan  pembukaan  dan  perkerasan bersumber  dari  anggaran  Dana  Desa  tahun  2019. Namun  dalam  pekerjaan  tersebut  ada  pengelolaan anggaran  yang  tak  dapat  dipertanggung  jawabkan hingga  menjadi  temuan  yang  merugikan  keuangan negara  354  juta  rupiah.  Terdapat  juga  Perangkat  desa yang menggunakan uang desa sebesar Rp 496 juta lebih untuk kepentingan pribadi. Hal ini diakui dalam sidang pemeriksaan terdakwa dugaan korupsi  APBDus  Dusun Air  Gemuruh  tahun  anggaran  2018  dan  2019. (kejaksaan.go.id).
Fenomena  yang  terjadi  di  beberapa  Desa  di Kabupaten  Bungo  masih  ditemukan  permasalahan berupa  penyalahgunaan  dana  desa  di  beberapa  desa  di Kabupaten  Bungo  dalam  penggunaan  dana  desa  oleh beberapa  Rio.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  rendahnya pemahaman  dari  aparat  pemerintahan  desa  di Kabupaten Bungo dalam pengelolaan dana desa secara optimal, sehingga dianggap perlu memperbaiki kembali penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya.  Masalah  tersebut  terjadi  karena dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  masih minimnya  pemahaman  sumber  daya  aparatur  untuk mengelola  laporan  hasil  pengelolaan  dana  desa,  serta dalam  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa, pemerintah  desa  kurang  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang  prioritas  peggunaan  dana  desa,  sehingga muncul  kesalahpahaman  karena  ketidaktahuan  dari masyarakat  terkait  pengelolaan  dana  desa  yang  tidak sesuai  perencanaan.  Padahal  peran  serta  masyarakat menjadi  indikator  penting  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  akuntabilitas,
transparansi dan komitmen organisasi yang tinggi untuk membantu  kepala  desa  dalam  mengelola  dana  desa (Larastika Medianti, 2018). Selain itu sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  tugas  organisasi  dalam  rangka  mencapai tujuan  dan  sasaran  yang  ditentukan  (Suhartono  dan Mochammad, 2006).
Pengelolaan  dana  desa  yang  baik,  aparatur pemerintah desa yang terkait
harus  memiliki  Komitmen  organisasi  sebagai  keadaan dimana  seorang  karyawan  memihak  pada  satu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk  memelihara  keanggotaannya  dalam  organisasi tersebut. Komitmen   organisasi juga dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian  tujuan  organisasi  (Robbins  dan  Judge, 2008).
Kejelasan  sasaran  anggaran  adalah  sejauh  mana tujuan  anggaran  di  tetapkan  secara  jelas  dan  spesifik dengan  tujuan  anggaran  dapat  dimengerti  oleh  orang yang  bertanggungjawab  atas  pencapaian  anggaran tersebut  (Kenis,  1979)  dalam  (Bangun,  2009).  Adanya sasaran  yang  jelas  maka  akan  mempermudah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  tugas  organisasi  dalam  rangka  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Ketidak  jelasan  sasaran  anggran  akan menyebabkan  pelaksanaan  anggaran  menjadi  bingung, tidak  tenang  dan  tidak  puas  dalam  bekerja  (Famela, 2016).
Peneliti  melakukan  replikasi  dari  penelitian  yang dilakuakn  oleh  famela  (2016)  dan  ari  (2020)  karena masih  adanya  inkonsistensi  hasil  penelitian-penelitian sebelumnya.  Penelitian  famela  (2016)  menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran  dan  komitmen  organisasi  terhadap  kinerja manajerial.  Sedangkan  dalam  penelitian  ari  (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap  kinerja  dan  variabel  transparansi,  sedangkan kejelasan  sasaran  anggaran  dan  komitmen  organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
Variabel penelitian sebelumnya masih dipertahankan  dalam  penelitian  ini  dikarenakan terdapat  kesenjangan  hasil  dari  penelitian  sebelumnya. Pemilihan objek dalam penelitian  ini  juga berbeda dari penelitian sebelumnya.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
2. Apakah  transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
3. Apakah  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa  Kabupaten Bungo.
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.

## 1.3.  Tujuan Penelitian
1. Untuk  menguji  pengaruh  akuntabilitas  terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
2. Untuk  menguji  pengaruh  transparansi  terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
3. Untuk menguji  pengaruh  kejelasan sasaran anggaran  terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa Kabupaten Bungo.
4. Untuk  menguji  pengaruh  komitmen  organisasi terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa  Kabupaten Bungo.

## 1.4.   Manfaat Penelitian
1. Bagi  pihak  akademik,  penelitian  ini  diharapkan dapat  menambah  atau  mempekaya  pemahaman mengenai  berbagai  konsep  yang  berkaitan  dengan pemerintah desa.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten, penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  masukan  penting bagi Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bagi  Pemerintah  Desa,  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  informasi  tentang  pentingnya akuntabilitas,  transparansi  dan  kejelasan  sasaran terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa  Kabupaten Bungo.
4. Bagi  Peneliti,  diharapkan  dapat  mengetahui pengaruh  yang  ditimbulkan  dari  akuntabilitas, transparansi dan kejelasan sasaran terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.

## 2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS

## 2.1.  Teori Agensi
Theory  Agency  diperkenalkan  oleh  Jensen  dan Meckling  (1976),  yang  menyatakan  bahwa  hubungan agensi  adalah  kontrak  di  mana  satu  atau  lebih menyerahkan  wewenang  kepada  orang  lain  untuk kepentingan  mereka.  Masalah  hubungan  agensi  ini menghasilkan informasi asimetris dan konflik kepentingan.  Teori  agensi  digunakan  dalam  penelitian ini  karena  adanya  keterkaitan  antara  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  dalam  menyalurkan  dana surplus  pembiayaan  dan  hubungan  antara  masyarakat yang  diwakili  oleh  kepada  pemerintah  daerah  (agen). Adanya  pelimpahkan  wewenang  pemerintah  pusat kepada  otoritas  pemerintah  daerah  untuk  mengatur secara bebas semua kegiatan pemerintah di wilayahnya. Dengan  demikian,  sebagai  konsekuensi  dari  delegasi otoritas  pemerintah  pusat  untuk  menurunkan  anggaran surplus  pembiayaan  yang  tujuannya  adalah  untuk membantu  pemerintah  daerah  dalam  pembiayaan kebutuhan administrasi harian dan memberikan layanan
publik  yang  lebih  baik kepada  masyarakat. Keterkaitan teori  agensi  dengan  penelitian  ini  mengacu  kepada hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

## 2.2.  Konsep Akuntabilitas
Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan Pengawasan  Keuangan  Repubik  Indonesia  (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau dimintai
pertanggungjawaban  atas  dan  menjelaskan  kinerja  dan tindakan  seseorang/pimpinan  suatu  unit  organisasi. terhadap  pihak-pihak  yang  berhak  atau    berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban.

## 2.3.  Transparansi
Pemerintahan yang bersih adalah salah satu tujuan atau ekspetasi  dari Good  Governance ,  selain  pelaksanaan prinsip  akuntabilitas  juga  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  penerapan  prinsip  keterbukaan  atau  yang dinamakan transparansi. (Mardiasmo, 2002) menjelaskan  bahwa  transparansi  berarti    pemerintah secara  terbuka  memberikan  informasi  tentang  kegiatan pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak yang  membutuhkan  informasi  tersebut,  termasuk informasi  tentang  keuangan  serta  informasi  yang  akan dapat  digunakan  untuk  menentukan  pengambilan keputusan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan. Pentingnya prinsip transparansi lebih dikuatkan melalui UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP),  di  dalamnya menjelaskan  azas  keterbukaan  (transparansi)  pada penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  azas  untuk membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoieh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

## 2.4.  Kejelasan Sasaran Anggaran
Anthony  dan  Govindarajan  (2006)  mendefinisikan penganggaran  sebagai  alat  perencanaan  penting  untuk mengendalikan  kinerja  jangka  pendek    dalam organisasi.  Anggaran  operasi  biasanya  mencakup  satu tahun  dan  menguraikan  pendapatan  dan  pengeluaran yang diharapkan untuk tahun tersebut.

## 2.5.  Komitmen Organisasi
2.5.1.  Pengertian Komitmen Organisasi
Griffin,(2004) komitmen organisasi adalah "suatu sikap yang  mencerminkan  sejauh  mana  seorang  individu mengetahui  dan  terhubung  dengan  organisasinya". Robbins,  (2008)  mendefinisikan  komitmen  organisasi sebagai "tingkat kepercayaan  bahwa seorang karyawan mendukung organisasi tertentu untuk tujuan mempertahankan  keanggotaan  dalam  organisasi  itu". Lebih  lanjut Zainuddin (2002)  menyatakan  “komitmen organisasi  sebagai  kekuatan    relatif    individu menentukan partisipasinya dalam bagian-bagian organisasi”.Berdasarkan beberapa pendapat
sebelumnya,  dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan  komitmen  organisasi  adalah  sikap  individu yang  berhubungan  dengan  organisasi  tempatnya bekerja secara konsisten.
2.5.2.  Komponen Komitmen Organisasi
Meyer,  Allen,  dan  Smith  dalam  Soekidjan  (2009), mengemukakan tiga
komponen komitmen organisasional, yaitu:
1. Affective commitment , terjadi ketika karyawan ingin menjadi  bagian  dari  suatu  organisasi  karena hubungan emosional.
2. Continuance  commitment ,  terjadi  ketika  karyawan tinggal dengan organisasi karena mereka membutuhkan  gaji  dan  tunjangan  lainnya,  atau karena  mereka  tidak  dapat  menemukan  pekerjaan lain.
3. Normative  commitment ,  timbul  dari  nilai  yang  ada dalam  diri  karyawan.  Karyawan  tetap  menjadi anggota  organisasi  karena  mereka  sadar  bahwa komitmen  terhadap  organisasi  merupakan  sesuatu yang perlu dilakukan.

## 2.6.   Kinerja Pemeritah Desa
Kinerja  berasal  dari  kata performance, yang  diartikan sebagai  suatu  hasil  kerja  atau  prestasi  kerja.  Kinerja adalah  eksekusi  dari  rencana  yang    telah  disiapkan. Kinerja  yang  efektif  dilakukan  oleh  sumber  daya manusia  yang  memiliki  kompetensi,  kemampuan, motivasi,  dan  kepentingan  (Wibowo,  2007).  Widodo (2005) Kinerja terdiri dari melaksanakan suatu kegiatan dan  menyempurnakannya  sesuai  dengan  tanggung jawab  seseorang  dengan  hasil    yang  diharapkan  atau pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  satu  orang  atau kelompok  orang  dari  suatu  organisasi  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawabnya  untuk  mencapai tujuan  organisasi  yang  relevan  dengan  cara  yang  sah, legal, dan etis.

## 2.7.   Model Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  model  hubungan antar variable, ditunjukkan pada gambar berikut ini:
Sumber: data diolah, 2022
Gambar 1. Model Penelitian
Keterangan: : Pengaruh Parsial X terhadap Y : Pengaruh Simultan X terhadap Y
2.3.   Hipotesis
H1:  Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo H2:  Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo. H3:  Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap pemerintah desa Kabupaten Bungo.
H4:  Komitmen  Organisasi  berpengaruh  terhadap Pemerintah Desa Kabupaten Bungo

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1   Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif,  yaitu  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk menjelaskan  fenomena  yang ada dengan  menggunakan angka  untuk  menjelaskan  karakteristik  individu  atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi yang dilihat. Tujuan penelitian ini dibatasi dengan menggambarkan  karakteristik  sesuatu  sebagaimana adanya  (Syamsudin  dan  Damayanti,  2011).  Sekaran, (2010)  menyatakan  bahwa  penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  tujuan  menyelidiki keadaan,  kondisi  atau  hal-hal  lain.  Peneliti  hanya memotret  apa  yang  terjadi  pada  subjek  atau  area  yang diteliti  kemudian  menjelaskan  apa  yang  terjadi  dalam bentuk laporan penelitian yang sederhana apa adanya.

## 3.2  Objek Penelitian
Sekaran,  (2010)  berpendapat  bahwa  objek  penelitian adalah  bidang  yang  digeneralisasikan  yang  mencakup objek  dan  subjek  dengan  kualitas  dan  karakteristik tertentu  yang  diidentifikasi  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  ditarik  kesimpulan  akhirnya.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  objek  penelitiannya  adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Bungo.

## 3.3  Populasi dan Sampel penelitian
Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang meliputi: objek/subyek dengan kualitas dan karakteristik  tertentu  yang  ditentukan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan    ditarik  kesimpulannya  (Sekaran, 2010).  Sedangkan  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah dan  sifat  yang  dimiliki  oleh  populasi.  Pengukuran sampel adalah langkah yang menentukan besar kecilnya sampel  yang  diambil  ketika  melaksanakan  penelitian pada  suatu  objek.  Untuk  menentukan  ukuran  sampel dapat  dilakukan  secara  statistik  atau  berdasarkan perkiraan penelitian. mewakili (representatif).
Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah purposive  sampling. Menurut  Sugiyono  (2012) purposive  sampling adalah  teknik  sampel  yang
digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan  sampelnya  atau  penentuan  sampel  untuk tujuan  tertentu.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  aparatur  desa  di  Kabupaten  Bungo  yang berjumlah  564  orang  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Anggota  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat pada 141 Desa di Kabupaten Bungo.
Sampel  merupakan  sebagian  perwakilan  populasi yang akan diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin  mempelajari  semua  yang  ada  pada  populasi, misalnya  keterbatasan  dana,  tenaga  dan  waktu,  maka peneliti  dapat  menggunakan  sampel  yang  diambil  dari populasi  itu.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini diambil sebanyak 130 orang yang terdiri dari Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Anggota Badan Permusyawaratan ( BPD), dan Tokoh
Masyarakat.  Teknik  dalam  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  Teknik Nonprobability Sampling, yaitu  dengan Purposive  sampling, yaitu pengambilan  sampel  berdasarkan  kriteria  tertentu  yang
ditetapkan  oleh  peneliti.  Adapun  kriteria  yang dimaksud antara lain:
a. Telah  bekerja  pada  Pemerintah  Desa  selama minimal  1  tahun,  agar  dapat  lebih  memahami tentang  kondisi  dan  karakteristik  di  masing- masing desa.
b. Pernah mengikuti kursus/diklat/bimbingan teknis/sosialisasi  tentang  pengelolaah  keuangan desa  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa.
c. Terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  keuangan desa.

## 3.4  Operasional Variabel
Variabel  penelitian ini meliputi variable Dependen dan independen.  Variabel  independen  terdiri  dari  variabel akuntabilitas,  transparansi,  kejelasan  sasaran  anggaran dan  komitmen  organisasi.  Variabel  Dependen  adalah Kinerja Pemereintah Desa Kabupaten Bungo. Operasionalisasi variabel penelitian digambarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2. Operasional Variabel
Variabel Dimensi Indikator Skala Akuntabilitas Pertanggungjawaban  realisasi  Anggaran organisasi terhadap masyarakat luas. 1.Penganggaran 2.Program 3.Manajerial 4.Manfaat 5.Horizontal 6.Perencanaan 7.Proses 8.Hukum 9.Keuangan 10.Kebijakan 11.Tepat waktu
Likert
Tranparansi Memberikan informasi yang terkait dengan  aktivitas  pengelolaan  sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, termasuk informasi tentang keuangan serta informasi  lainnya  yang  akan  digunakan untuk  pengambilan  keputusan  oleh  pihak- pihak yang berkepentingan. 1.Kegiatan pencatatan kas dapat  diakses. 2. Laporan realisasi dinfokan kepada masyarakat. 3..Akses  yang  mudah  untuk      memperoleh  dokumen publik. 4. akses untuk informasi perencanaan 5. Terbuka hasil pelaksanaan program. 6.  Mengakomodasi  dan  meningkatkan  aspirasi/usulan rakyat
7. Kebijakan Pemerintah Desa. 8. Meningkatkan transparansi. 9. Penyediaan informasi yang bertanggung jawab. 10. Laporan keuangan Pemerintah Desa diterbitkan secara periodik. Likert Kejelasan Sasaran Anggaran Realisasi  anggaran  untuk  masyarakat secara  jelas  dan  transparan  sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan 1. kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja 2. spesifikasi sasaran anggaran pada satuan kerja
3. Tingkat  kepentingan  sasaran  anggaran  pada  setiap program. 4. outcame yang harus dicapai pada setiap progam. 5. Skala prioritas
6. kinerja  untuk  setiap  kegiatan  yang  tercantum  dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur
7. Diuraikan secara jelas,sehingga dapat memahaminya dengan yakin 8. sasaran anggaran tidak membinggungkan 9. Tujuan Likert Komitmen organisasi Identifikasi  dan  keterlibatan  seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi  dan  bersedia  berusaha  keras bagi pencapaian tujuan organisasi.
1.keinginan untuk bekerja keras. 2  memiliki  rasa  tanggung  jawab  untuk  menjaga keberlangsungan organisasi
3.semangat menyelesaikan tugas 4.bertahan dalam perusahaan merupakan kenutuhan
5. merasa memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan
6. upaya yang sangat keras dalam menyelesaikan tugas. Likert
Variabel Dimensi Indikator Skala 7. membanggakan perusahaan kepada oranglain. 8.  peluang  yang  terbaik  bagi  saya  dalam  mengingatkan kinerja organisasi 9.pertimbangan keluar dari organisasi Kinerja Hasil  dari  proses  aktivitas  yang  efektif mulai  dari  proses  perencanaan  dan penganggaran,  pelaporan,  pengawasan, penatausahaan dan staffing 1. tanggung jawab pada setiap tugas 2. disiplin yang harus dimiliki 3. Kemampuan  dalam  melakukan  kerja  sama dengan aparat lain 4. Nilai-nilai kejujuran 5. inisiatif dalam pengambilan keputusan. 6. pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. 7. memiliki  kemampuan  dalam  melaksanakan pekerjaan
8. Pentingnya  tanggung  jawab  pada  setiap  tugas yang dilakukan selaku apparat desa 9. Hasil  kerja  sesuai  dengan  waktu  yang ditentukan. 10. Memiliki inisiatif dalam membantu penyelesaian pekerjaan yang lebih baik.
Sumber: Data Diolah , 2022

## 3.5  Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui investigasi  lapangan  dengan    menggunakan  semua metode  pengumpulan  data  primer  (Sugiono,  2015). Data  primer  menunjukkan  keaslian  informasi  yang terkandung  di  dalam  data  tersebut  (Abdillah  & Jogiyanto, 2015).
Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang berisi daftar pertanyaan yang telah  disiapkan  sebelumnya.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  alat  ukur  berupa lembar  kuesioner  dengan  5  alternatif  jawaban,  data yang  diperoleh  berupa  data  interval  yang  terdiri  dari jawaban  Sangat  Setuju  (SS),  Setuju  (S),  cukup  setuju (CS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).
Tingkat  keyakinan  seorang  karyawan  memihak pada  suatu  organisasi  tertentu  yang    mgkat  keyakinan seorang  karyawan  memihak  pada  suatu  organisasi tertentu  yang  tujdannya  berniat  memelihara  dan mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi itu".

## 3.6  Teknik Analisis Data
Setelah  data  terkumpul  dan  diuji  validitas  dan reliabilitasnya,    selanjutnya  akan  dilakukan  pengujian terhadap  model  statistik  yang  akan  digunakan  dalam pengujian hipotesis.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan model regresi berganda (multiple regressin).  Analisis  regresi  berganda  ini  diolah  dengan menggunakan  program  SPSS  for  windows  versi  24.0. Dalam  sebuah  penelitian,  kemungkinan  munculnya masalah  dalam  analisis  regresi  cukup  sering  adalah dalam  menyesuaikan  model  prediktif  dengan  model yang dimasukkan ke dalam rangkaian data.
Kemungkinan  munculnya  masalah  dalam  analis regresi  cukup  sering  dalam  mencocokkan  model
prediktif  kedalam  sebuah  model  yang  dimasukkan  ke dalam serangkaian data.
Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 e+ B4X4 e
Keterangan:
Y =  Kinerja Pemerintah Desa Α =  Konstanta
B1=  Koefisien regresi akuntabilitas
B2=  Koefisien regresi transparansi B3=  koefisien regresi komitmen organisasi B4=  Koefisien regresi komitmen organisasi X1=  Akuntabilitas
X2=  Transparansi X3=  Kejelasan sasaran anggaran
X4=  Komitmen organisasi E=   error

## 3.7  Teknik Skala Pengukuran
Skala  yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Sekaran (2010).  Skala Likert pada penelitian  ini  menggunakan 5  alternatif  jawaban.  Skor  yang  diberikan  adalah sebagai berikut:
a. Skor 1 yaitu untuk jawaban sangat tidak setuju.
b. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju.
c. Skor 3 untuk jawaban biasa saja.
d. Skor 4 untuk jawaban setuju.
e. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju.
3.8  Uji Kualitas Data
Penelitian mengukur variabel dengan menggunakan  alat  kuesioner  harus  memeriksa  kualitas
data  yang  diperoleh,  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  instrumen  yang  digunakan  valid  dan  reliabel karena  keaslian  data  yang  diolah  akan  menentukan hasil penelitian.
Valid  artinya  alat  instrumen  tersebut  dapat digunakan  untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya diukur.  Instrumen  yang  andal (reliable) adalah instrumen  yang  ketika  digunakan  berulang  kali  untuk mengukur  objek  yang  sama,    menghasilkan  data sama, Sekaran  (2010).  Oleh  karena  itu,  pengujian  validitas dan realibilitas penting dalam suatu penelitian.
3.8.1   Uji Validitas Data
Data  kuesioner  dapat  dinilai  valid  jika  pertanyaan dalam  kuesioner  dapat  mengungkapkan  sesuatu  yang diukur  oleh  kuesioner  yang  terkait.  Validitas  dari pertanyaan  dalam  kuesioner  dapat  diukur  dengan melakukan  korelasi  antar  skorbutir  pertanyaan  dengan total skor kontruk atau variable. Nilai  Correlated item- Total correlation dibandingkan dengan hasil perhitungan  r  table.  pertanyaan  atau  indikator dinyatakan valid jika r hitung >r table (Ghozali, 2011).
3.8.2   Uji Reliabilitas
Tujuan  utama  dilakukan  uji  reliabilitas  adalah  untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran  suatu  instrument  apabila  instrument tersebut  digunakan  sebagai  alat  ukur  suatu  objek  atau responden  (Sekaran,  2010).  Hasil  uji  reliabilitas mencerminkan apakah suatu instrumen penelitian dapat dipercaya  tergantung  pada  seberapa  stabil  dan  akurat instrumen  tersebut  dalam  arti  pengukuran  yang dihasilkan  merupakan  pengukuran  yang  akurat  dari instrumen tersebut.

## 3.9  Uji Asumsi Klasik
Analisis  regresi  dapat  dilakukan  setelah  dipenuhi syarat lolos dari asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk analisis regresi dalam penelitian ini meliputi:
3.9.1   Uji Normalitas
Uji normalitas mempunyai tujuan untuk memastikan apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual berdistribusi normal. Analisis  grafis  dan  pengujian  statistik  merupakan duacara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal.  Distribusi  normal  akan  membentuk  diagonal lurus    dan  histogram  dari  data  yang  tersisa  akan dibandingkan  dengan  diagonal.  (Ghozali  &  Laten, 2012).
Uji    normalitas  dengan  grafik  harus  dilakukan dengan  hati-hati  karena  secara  visual  akan  terlihat normal,  tetapi  secara  statistik  bisa  sebaliknya.  Oleh karena  itu  disarankan  selain  untuk  uji  grafis,  juga dilengkapi  untuk  uji  statistik.  Uji  statistik  sederhana yang  dapat  digunakan  untuk  memeriksa  normalitas residual adalah uji statistik non parametrik.
3.9.2   Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas memiliki tujuan  menentukan apakah model regresi dapat menemukan korelasi antara variabel  independen.  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variable independen  (Ghozali  &  Laten,  2012).  Ketentuan  untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan cara  Nilai  cutoff  yang  umum  dipakai  untuk menunjukkan  adanya  multikolonieritas  adalah  nilai tolerance<0.10 atau sama dengan nilai VIF >10.
3.9.3  Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui  apakah  terdapat  varians  yang  tidak  sama antara  residual  satu  pengamatan  dengan  pengamatan lainnya  dalam  model  regresi.  Untuk  menguji  ada tidaknya dalam uji heterokedastisitas, dapat dilihat dari scatter  plot.  Jika  terdapat  angka  keteraturan,  itu menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  heterokedastisitas. Jika tidak ada sampel yang jelas dan titik-titik berada di atas  dan  di  bawah  0  dan  sumbu  Y,  maka  tidak  ada varians variabel. (Ghozali & Laten, 2012).

## 3.10  Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  ditujukan  untuk  menguji ada  tidaknya  pengaruh  dari  variabel  bebas  secara keseluruhan  terhadap  variabel  dependen  Jika  terdapat deviasi  antara  sampel  yang  ditentukan  dengan  jumlah populasi  maka  tidak  menutup  kemungkinan  untuk terjadinya  kesalahan  dalam  mengambil  keputusan antara menolak maupun menerima suatu hipotesis.
Untuk  menguji  hipotesis  mengenai  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  secara  simultan  dan  parsial,  berpengaruh signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan, digunakan  pengujian  hipotesis  secara  simultan  dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

## 3.10.1   Uji F
Uji  statistik  F  untuk  menjawab  rumusan  masalah no  1  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua variabel  independen  atau  bebas  yang  dimasukkan  ke dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  bersama sama terhadap variable terikat atau dependen. Pengaruh variabel  independen  secara  simultan  terhadap  variable dependen  dianalisis  dengan  menggunakan  uji  F,  yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan  dengan  tingkat  alpha  5%.  Jika  nilai signifikansi  uji  F  lebih  kecil  dari  5%  maka  terdapat pengaruh  antara  semua  variabel  independen  terhadap variable dependen.
Kriteria  pengujian  menurut  Ghozali  &  Laten (2012):
a. Jika probabilitas signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
b. Jika probabilitas signifikan < 0,05 maka  hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).
3.10.2  Uji t
Uji  t  untuk  menjawab  rumusan  masalah  no  2,  3 dan  4  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variable  dependen  (Y).  Signifikan  berarti  pengaruh yang  terjadi  dapat  diterapkan  pada  populasi  (dapat digeneralisasikan).  Uji-t    menunjukkan  pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan  variabel  dependen.  Uji  t  digunakan  untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variable dependen (Y).
Perhitungan yang dapat digunakan untuk menerima  atau  menolak  hipotesis  yang  dirumuskan, yaitu  dengan  melihat  signifikansi (p-value) masing- masing  variable  bebas  dengan  taraf  signifikansi  α  = 0,05.  Kriteria  pengujian  menurut  Ghozali  &  Laten (2012):
a. Jika  probabilitas  >  0,05  maka  hipotesis  ditolak ( 𝐻 0 ) b. Jika  probabilitas  <  0,05  maka  hipotesis  diterima ( 𝐻 𝑎 )
Mencari besarnya 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan rumus :
𝑡𝑖 = 𝛽𝑖 𝑆𝛽𝑖
Keterangan:
ti   : Nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 masing-masing variabel bebas
𝛽 𝑖 : Koefisien regresi masing-masing variabel bebas
S 𝛽 𝑖 : Standar error masing-masing variabel bebas
3.10.3   Koefisien Determinasi ( 𝑅 2 )
Koefisien  determinasi  (R2)  pada  dasarnya  mengukur seberapa  baik  suatu  model  dapat  menjelaskan  varians dari  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  yang  kecil berarti  daya  penjelas  variabel  terikat  terhadap  variabel bebas  sangat  terbatas.  Nilai  angka  yang  mendekati angka  1  berarti  bahwa  variabel  bebas  menyediakan hampir  semua  informasi  yang  diperlukan  untuk memprediksi  variabel  terikat.  Hasil  R2  =  0,67 menunjukkan  bahwa  model  kuat;  R2  =  0,33 menunjukkan  kekuatan  sedang  dan    R2  =  0,19 menunjukkan  kekuatan  rendah  atau  lebih  rendah (Ghozali & Laten, 2012).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja Pemerintah Desa
Koefisien  regresi  (b1)  =  0,235,  jika  variable Akuntabilitas (X1) ditingkatkan 1 satuan  maka  Kinerja (Y)  akan  meningkat  sebesar  0,235  dengan  asumsi
variabel  independen  lainnya  bernilai  tetap.  Hasil perhitungan  dari  uji  t  untuk  Akuntabilitas  (X1)  yang menghasilkan  nilai  thitung  =  2,595  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,011.  Karena  thitung  2,595  >  1, 98969  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,011  menyatakan bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  pemerintah  desa.  Dengan  demikian  dapat dimaknai dengan adanya akuntabilitas, pemerintah desa Kabupaten Bungo bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan  sehingga  kinerja  pemerintah  desa  dapat dinilai  dari  kontribusi  jawaban  responden  yang menggambarkan  tingkat  akuntabilitas  di  Kabupaten Bungo berada dalam kriteria tinggi (baik).
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Famela,  (2016),  yang  menunjukkan  bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.  Pentingnya  akuntabilitas  publik  dalam peningkatan  kinerja  manejerial,  karena  dengan  adanya pertanggungjawaban  publik,  masyarakat  tidak  hanya dapat  mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi  juga  dapat mengetahui  pelaksanaan  kegiatan  yang  dianggarkan sehingga  pemerintah  daerah  berusaha  dengan  baik dalam  melaksanakan  seluruh  perencanaan  yang  ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

## 4.2.  Pengaruh  Transparansi  Terhadap  Kinerja Pemerintah Desa
Hasil uji statistik menunjukkan Transparansi (X2) memiliki  tingkat  signifikan  0,854  lebih  besar  dari  α  = 0,05 dan dengan nilai thitung sebesar 2, 672 lebih besar dari  ttabel  1,98969  Artinya  transparansi  tidak berpengaruh dengan kinerja pemerintah desa. Kurangnya  transparansi  di  pemerintahan  desa  dari mulai proses penganggaran sampai laporan penggunaan dana mengakibatkan kinerja yang dilakukan pemerintah desa kabupaten bungo diragukan oleh masyarakat.
Berdasarkan  karakteristik  Responden  terdapat 20%  dari  92  responden  dengan  tingkat  pendidikan terakhirnya  SMA,  sehingga  pengetahuan  responden terkait  transparansi  masih  terbatas  dan  masih  minim dilakukan  pelatihan  sehinggaa  dapar  mempengaruhi hipotesis yang di uji.
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sukmawati  dan  Alfi  Nurfitriani  (2019)  yang  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah  desa  sehingga  masyarakat  pada  umumnya tidak  mengetahui  secara  terperinci  tentang  APBDes. Bahkan  transparansi  tidak  membawa  dampak  atau pengaruh  positif  kepada  tata  pemerintahan  desa  serta keterbukaan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan- kebijakan  tidak  diketahui  oleh  masyarakat.  Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap  berbagai  produk  hukum  akan  membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui  berbagai  peraturan  perundangan  yang
mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi akan terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa-apa yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kepercayaan  dari masyarakat  terhadap  pemerintah  merupakan  modal yang penting untuk berjalannya pemerintahan.
4.3.   Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran
Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Hasil uji statistik menunjukkan Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)  memiliki  tingkat signifikan 0,979 lebih besar  dari  α  =  0,05  dan  dengan  nilai  t  hitung  sebesar 0, 184 lebih  kecil  dari  t  tabel  1,  98969  Artinya Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh dengan kinerja  pemerintah  desa.  Berdasarkan  karakteristik Responden  terdapat  20%  dari  92  responden  dengan tingkat pendidikan terakhirnya SMA, sehingga pengetahuan  responden  terkait  kejelasan  sasaran anggaran  masih  terbatas  dan  masih  minim  dilakukan pelatihan.
Hasil  penelitian ini mendukung  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Ari  (2020)  yang menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa disebabkan  kurang  tersedianya  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  dianggap  mampu  mengelola  anggaran secara  baik.  Tetapi  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian Famela (2016) dan Sonia (2019) menemukan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Famela (2016), menyatakan  kejelasan  sasaran  anggaran  yang  jelas, maka  akan  mempermudah  suatu  organisasi  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan  tugas  organisasi  dalam  rangka  untuk mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang telah ditetapkan  sehingga  berimplikasi  pada  peningkatan kinerja.

## 4.4.   Pengaruh  Komitmen  Organisasi  terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Pada  hasil  uji  statistik  variabel  komitmen organisasi  memiliki  tingkat  signifikan  0,000  lebih  dari kecil α = 0,05 dan dengan  nilai t hitung sebesar 8,034 lebih besar dari t tabel 1, 98969  serta koefisien regresi bernilai  positif  maka  Hα  diterima  sehingga  variabel komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Famela  (2016)  menunjukkan  bahwa komitmen  organisai  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintahan.  Komitmen  organisasi  yang  tinggi  pada organisasi  akan  menimbulkan  kinerja  yang  tinggi, tingkat  absensi  berkurang,  dan  meningkatnya  loyalitas karyawan pada organisasi. Robbins (2006:229) berpendapat  bahwa  apabila  seseorang  berkomitmen terhadap  sasaran/tujuan  organisasi,  artinya  ia  bertekad untuk tidak meninggalkan sasaran organisasi.
5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Kesimpulan penelitain ini adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  desa  Kabupaten  Bungo.  Hal  ini menunjukkan  akuntabilitas  yang  tinggi  sangat menunjang  kinerja  pemerintah  desa  di  Kabupaten Bungo.
2. Transparansi  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  desa  di  Kabupaten  Bungo.  Hal  ini dikarenakan  kurangnya  tranparansi  di  pemerintah desa  dari  proses  penganggaran  hingga  pelaporan penggunaan  dana  desa  mengakibatkan  kinera pemerintah desa diragukan oleh masyarakat.
3. Kejelasan  Sasaran  Anggaran  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  desa  di  Kabupaten Bungo. Hal ini disebabkan kurang tersedianya SDM yang  dianggap  mampu  mengelola  anggaran  secara baik.
4. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  desa  di  Kabupaten  Bungo.  Artinya semakin  tinggi  komitmen  organisasi,  maka  dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bungo.

## 5.2 Saran
Saran untuk dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi  Pemerintah  Desa,  penelitian  ini  diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan  akuntabilitas,  transparansi,  kejelasan sasaran  anggaran  dan  komitmen  organisasi  untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah  desa  Kabupaten Bungo.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat  dilakukan dengan  metode  lain  untuk  mendapatkan  data  yang lengkap,  misalnya  dengan  melakukan  wawancara secara  langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner  sehingga  jawaban  responden  lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  menggunakan  kuisioner  dalam mengumpulkan  data  penelitian  sehingga  sangat mungkin menimbulkan kekeliruan dalam pengukurannya  karena  jawaban  dari  responden belum  tentu  dapat  menggambarkan  kondisi  yang sesungguhnya.
2. Pada  penelitian  ini,  masih  banyak  variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Variabel lain yang juga mungkin mempengaruhi  kinerja  pemerintah  desa.  Seperti variabel gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja.

## DAFTAR  REFERENSI
Medianti,  Larastika.  (2018).  Kompetensi  Aparatur,
Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa.  JOM  FEB, Volume 1 Edisi 1.
Agus  Suma  Arta,  I.  M.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem Pelaporan  dan  Partisipasi  Masyarakat  Pada Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal Akuntansi , 26 , 709.
Andrianto, N. (2007). Good e-government : transparansi  dan  akuntabilitas  publik  melalui  e- government . Bayumedia.
Daulay,  A.  F.  (2015). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran
Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan  Keuangun  Suiuan  Kerja  Perangkut Daerah  Kota  Lhokseumawe .  Universitas  Syiah Kuala Banda Aceh.
Famela. (2016). dan  Eka Hariyani . pengaruh akuntabilitas  publik,  kejelasan  sasaran  anggaran dan  komitmen  organisasi  terhadap  kinerja manajerial  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Kampar 3 (1).
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  dengan  Program SPSS . Universitas Diponegoro.
Griffin, R. . (2004). Komitmen Organisasi. Terjemahan, . Erlangga.
Hanafiah,  R.  R.  (2016). Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi,  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Dan  Pengawasan  Intern  Terhadap  Pengelolaan Keuangan  Daerah .  Universitas  Syiah  Kuala Banda Aceh.
Hidayat,  T.  (2016).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran
Anggaran,  Struktur  Desentralisasi  Dan  Locus  of Control Terhadap Kinerja Manajerial. Akuntabilitas , 8 (2), 148–161. https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2769
ICW.  (2018). Outlook  Dana  Desa  2018  Potensi Penyalahgunaan  Anggaran  Desa  di  Tahun Politik .
Indrianasari,  N.  T.  (2017).  Peran  Perangkat  Desa Dalam  Akuntanbilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Akuntansi , 1(20 , 1–10.
Iznillah,  M.  L.,  Hasan,  A.,  &  Yesi  Mutia.  (2018).
Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. Jurnal Akuntansi , 7 (1), 29–41.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggan dan  Transmigrasi  Republik  Indonesea .  (2016).
4 (1), 1–23.
Kenis. (1979). Effects on Budgetary Goal 5Characteristic  on  Managerial  Attitude  and
Performance, The Accounting Reviev .
Liper  Siregar.  (2011). Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,
Transparansi  Publik  Dan  Pengawasan  Terhadap Pengelolaan  Apbd  Dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Sebagai  Variabel  Moderator  Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar .
Mahayani,  N.  L.  A.  (2017).  Prosocial  Behavior  dan Persepsi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 12 , 129–144.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik .
BPFE.
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik (Edisi Kedua). Andi.
Munawar, G. I. dan N. (2006). Pengaruh Karakteristik Tujuan  Anggaran  Terhadap  Perilaku,  Sikap,  dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah . 23–26.
Nordiawan,  D.,  &  Hertianti,  A.  (2011). Akuntansi Sektor Publik.Edisi Dua . Jakarta: Salemba Empat.
Puspasari,  N.  (2015).  Fraud  Theory  Evolution  and  Its Relevance  To  Fraud  Prevention  in  the  Village Government  in  Indonesia*. Asia  Pacific  Fraud Journal , 1 (2), 177.
Raba, M. (2020). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi . UMMPress.
Riduwan.  (2012). Metode  dan  Teknik  Menyusun Proposal Penelitian . Alfabeta.
Robbins,  S.  P.  (2008). Perilaku  organisasi (Edisi  12). Salemba Empat.
Sekaran, U. (2010). Research for business methods for business (1 and 2). Salemba Empat.
Subiantoro,  M.  H.,  &  Pituringsih,  E.  (2018).  The Embezzlement Of Village Budget By  Apparatus : A  Case  Study  In  East  Lombok  District  Of  West Nusa  Tenggara  Province  ,  Indonesia. Global Journal of Advanced Research , 1 , 17–25.
Sugiono.  (2015). Statistik  Nonparametris  Untuk Penelitian . Alfabeta.
Suhardjanto,  D.,  &  Yulianingtyas,  R.  R.  (2010).
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap  Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  dalam Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi & Auditing , 8 (1), 1–94.
Suhartono,  E.,  &  Solichin,  M.  (2006). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai
Pemoderasi . 0274 , 1–20.
Sukmawati,  F.,  &  Nurfitriani,  A.  (2019).  Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan  Keuangan  Desa  (  Studi  pada Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Garut  ). Jurnal Ilmiah  Bisnis,  Pasar  Modal,  Dan  UMKM , 2 (1),
52–66.
Suwandi. (2015). Desentralisasi Fiskal dan
Dampaknya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi, Penyerapan  Tenaga  Kerja,  Kemiskinan,  dan Kesejahteraan  di  Kabupaten  atau  Kota  Induk Provinsi Papua. Deepublish.
Syafrial. (2009). Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran
Anggaran, dan Partisipasi  Penyusunan Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja Perangkat Daerah. Universitas Sumatera Utara.
Wijaya, D. (2018). Akuntansi Desa . Gava Media.
Winarni,  E.  D.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Berdasarkan  PP Nomor  8  Tahun  2016  (Studi  Kasus  Di  Desa Srikaton  Kecamatan  Jaken  Kabupaten  Pati). Jurnal Daulat Hukum , 1 (1), 271–282.
wiratna  Sujarweni,  V.  (2015). Akuntansi  desa :  tata keuangan kelola desa (Mona (Ed.)). Pustaka Baru Press.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.