Jurnal EK&BI, Volume 4, Nomor 1 Juni 2021                                                                                                                 ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v4i1.219

## ANALISIS IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP RISIKO THEFT OF CASH SIKLUS PENDAPATAN
Ajeng Ayu Selva Mutiara Dewi 1) , Rhosalina Damayanti 2) , Nehemia Vedryan Ardhito 3) , Febrianti Kartikaningrum 4) , Nandha Victoria Panggabean 5) , Dionisius Adita Putra 6)
1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana email: 232018143@student.uksw.edu
2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana email: 232018046@student.uksw.edu
3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana email: 232018024@student.uksw.edu
4 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana email: 232018067@student.uksw.edu
5 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana email: 232018021@student.uksw.edu
6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana email: 232018107@student.uksw.edu

## Abstract
Public  organizations  are  expected  to  be  able  to  manage  their  resources  with  adequate  internal controls,  to  suppress  the  increase  in  cases  of  corruption  due  to  misuse  of  assets.  This  research  is  a qualitative  descriptive  research  conducted  at  GKI  Tegalrejo  Salatiga  by  collecting  primary  data  from interviews  with informants. The information obtained then processed by data reduction techniques, data presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  show  that  there  is  still  a  risk  of  theft  of  cash  in  the income cycle at GKI Tegalrejo, but it can be mitigated by controlling practices according to the concept of COSO. Some of the obstacles encountered in implementing this internal control include the church council not being fully able to understand the Tata Laksana Gereja, the absence of Standard Operating Procedures (SOP), lack of supervision on CCTV monitor, and lack of the function of the priest as a supervisor. This research is expected to be able to encourage congregational participation to assess the practice of internal control at GKI Tegalrejo Salatiga, serve as evaluation material for the GKI Tegalrejo Salatiga council to improve its internal control, and for academics, it is hoped that this research can become a reference in developing next researches.
Keywords : internal control, theft of cash, income cycle

## 1. PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  masih  sering  ditemukan adanya  kasus  korupsi  yang  terjadi  pada sejumlah  organisasi  sektor  non  publik  seperti kasus  korupsi  senilai  Rp  2,3  Miliar  yang menimpa salah satu gereja di wilayah Serpong, Jawa  Barat  yang  dilakukan  oleh  bendahara gereja pada tahun 2015 [1]. Sekitar tahun 2006 hingga  2010  silam,  kembali  lagi  terjadi  kasus korupsi  pada  Gereja  Katolik  Fransiskus  Asisi
Paroki  Panakkukang  di  Makassar,  Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh mantan bendahara gereja terkait dengan melaksanakan kecurangan berupa penyelewengan dana gereja sebesar Rp 4 Miliar [2].
Korupsi merupakan bentuk kecurangan yang  cukup  umum  di  Indonesia  di  samping penyalahgunaan  aset,  hal  ini  didukung  oleh suatu  penelitian  pada  tahun  2013,  Negara Indonesia  tercatat  sebagai  salah  satu  negara
Jurnal EK&BI, Volume 4, Nomor 1 Juni 2021                                                                                                                 ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v4i1.219
dengan  tingkat  penyalahgunaan  aset  dalam bentuk Corruption Perception Index (CPI) yang cukup  tinggi  dan  menyebabkan  Negara Indonesia menduduki peringkat ke-18 dari total 174  negara  yang  tergabung  di  dalamnya  [3]. Hasil Report  to  The  Nation yang  dilaksanakan oleh ACFE ( Association  of  Certified  Fraud Examiners )  menunjukkan  bahwa  sebesar  83% total kasus penyalahgunaan aset telah terjadi dan telah dilaporkan bahkan terus meningkat  untuk setiap  tahunnya  [4].  Penyalahgunaan  aset  atau assets  misappropriation merupakan  salah  satu bentuk  klasifikasi  kecurangan  atau fraud pada ruang  lingkup  akuntansi  yang  hingga  saat  ini masih  kerap  ditemui  terkhusus  pada  organisasi sektor publik ( public sector ) di Indonesia [5]. Penyalahgunaan aset atau assets misappropriation masih  sering  dijumpai  dan terus meningkat pada setiap tahunnya.
Peningkatan  kasus  penyalahgunaan  aset  ini dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  salah satunya  adalah  pengendalian  internal  yang diterapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan  masih  kurang  memadai. ACFE ( Association  of  Certified  Fraud  Examiners ) menyatakan  bahwa  lebih  dari  2000  kasus penyalahgunaan aset yang terjadi pada sejumlah negara  menyebabkan  organisasi  yang  terkait mengalami  kerugian  mencapai  5%  dari  total pendapatan  yang  seharusnya  diterima  oleh organisasi  terkait  [6].  Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Tjungadi & Rahadian, 2020 telah  terjadi  kasus  penyalahgunaan  kas  dalam suatu  organisasi  nirlaba  di  Indonesia  yang berupa  penggelapan  dana  sekitar  tahun  2014 hingga 2017 silam.
Pentingnya peran organisasi publik bagi suatu  negara  terkhusus  negara  Indonesia,  tentu menuntut  adanya  pengelolaan  aset  yang  dapat dipertanggung jawabkan pada organisasi  terkait agar  dapat  membantu  dalam  meminimalisir terjadinya kecurangan atau fraud dalam bentuk penyalahgunaan  aset  ( assets  misappropriation ) yang dapat memberikan kerugian bagi organisasi  terkait  dan  juga  bagi  negara
Indonesia  [8].  Salah  satu  penyebab  terjadinya penyalahgunaan aset atau assets misappropriation yang  terus  meningkat  setiap tahunnya  adalah  kurang  memadainya  fungsi atau  peranan  dari  pengendalian  internal  yang menjadi  dasar  utama  dalam  meminimalisir terjadinya risiko kecurangan terhadap aset suatu organisasi  tertentu  [9].  Sistem  pengendalian internal merupakan suatu sistem yang dirancang untuk melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan  aktivitas  operasional  hingga  finansial perusahaan  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan yang  seharusnya  demi  mencapai  tujuan organisasi  atau  perusahaan  tersebut  [10]. Dengan adanya fungsi dari sistem pengendalian internal  ini  diharapkan  dapat  membantu  dalam menopang  kinerja  suatu  organisasi  atau perusahan  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan yang  diharapkan  serta  dapat  membantu  dalam memitigasi  terjadinya  risiko  kecurangan  yang mungkin terjadi [11].
Endiana,  2020  menyatakan  bahwa dengan  adanya  sistem  pengendalian  yang diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat menjadi parameter atau tolak ukur  keberhasilan  suatu  organisasi  atau perusahaan  dalam  memitigasi  terjadinya  risiko kecurangan  atau fraud .  Namun  berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia, menyimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah  organisasi  atau  perusahaan  yang menerapkan  sistem  pengendalian  internal dengan kurang maksimal atau dengan kata lain sistem  pengendalian  internal  yang  diterapkan masih  belum  memadai  sehingga  pencegahan terhadap  kecurangan  atau fraud masih  belum dapat dilaksanakan dengan maksimal [12].
Penelitian  ini  dilakukan  di  GKI Tegalrejo  Salatiga,  sebagai  salah  satu  entitas publik  yang  bergerak  dalam  bidang  pelayanan keagamaan.  Pokok  persoalan  yang  menjadi pusat perhatian dalam penelitian kali ini adalah implementasi  pengendalian  internal  terkait dengan kemungkinan terjadinya
Jurnal EK&BI, Volume 4, Nomor 1 Juni 2021                                                                                                                 ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v4i1.219
penyalahgunaan aset atau assets
misappropriation berupa theft  of  cash pada siklus  pendapatan  di  GKI  Tegalrejo  Salatiga. Untuk menjawab persoalan penelitian yang ada, dirumuskan  bahwa  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi  sistem  pengendalian  internal menurut Committee of Sponsoring
Organizations  of  the  Treadway  Commission (COSO) terhadap risiko theft of cash pada siklus pendapatan  di  GKI  Tegalrejo  Salatiga.  Secara teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  mampu membantu  mahasiswa  dan  akademisi  untuk dapat  memahami  pelaksanaan  pengendalian internal terkait risiko asset misappropriation dan juga  memperkaya  literatur  akademis  bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini  bermanfaat  bagi  majelis  dan  pengurus  GKI Tegalrejo  Salatiga  dalam  mengevaluasi  praktik pengendalian internal yang dilakukan, sehingga dapat  dilakukan  perbaikan  dan  meningkatkan pos pengendalian internal yang sudah baik agar dapat  memitigasi  risiko  dengan  lebih  optimal. Penelitian ini juga bermanfaat bagi jemaat GKI Tegalrejo Salatiga agar jemaat dapat membantu melakukan  pengawasan  dan  mengevaluasi kinerja pengurus GKI Tegalrejo Salatiga dalam praktik pelaksanaan pengendalian internalnya.

## Siklus Pendapatan
Siklus  pendapatan  merupakan  kegiatan penyerahan  barang  atau  jasa  untuk  menerima imbalan. Siklus pendapatan mengandung informasi yang rinci terkait kegiatan penerimaan pesanan  barang  atau  jasa,  penyerahan  barang atau  jasa,  dan  penerimaan  pembayaran  atas barang  atau  jasa  yang  diberikan  [13].  Ikatan Akuntan  Indonesia  melalui  PSAK  45  tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba menyatakan  operasional  organisasi  nirlaba berasal  dari  pendapatan  yang  diperoleh. Pendapatan  ini  juga  akan  menambah  jumlah aktiva  bersih  tidak  terikat,  kecuali  jika penggunaannya  dibatasi  oleh  pihak  yang memberikan  dana.  Pendapatan  juga  menjadi salah satu cara organisasi untuk bertahan hidup.
Khusus  bagi  organisasi  nirlaba,  pendapatan berasal  dari  kontribusi,  sumbangan,  dan pendapatan lain yang sifatnya bukan merupakan barang  atau  jasa  hasil  pertukaran  (ISAK-35, n.d ) . Bagi organisasi keagamaan seperti gereja, pendapatan  yang  sebesar-besarnya  bukanlah tujuan  utama  berjalannya  organisasi,  juga karena  pendapatan  diterima  berasal  dari persembahan  yang  diberikan  jemaat  dalam bentuk dan jenis yang berbeda [16].

## Kecurangan
Kecurangan  dilakukan  dalam  berbagai bentuk  dan  membawa  dampak  buruk  bagi organisasi.  Kecurangan  terjadi  dalam  banyak bidang, baik sebagai bentuk pengambilan paksa hak  orang  lain  maupun  pembenaran  atas perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  [17]. Menurut Dinata (2018), tindak kecurangan sulit untuk  dikendalikan  dan  merupakan  tindakan tersembunyi  yang  tidak  mudah  diungkapkan. Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  pihak  yang terlibat dalam lingkar kecurangan, menganggap bahwa tindakannya wajar dan sah. Kecurangan seakan  sudah  mengakar  dan  terus  menjalar sebagai  kebiasaan.  Faktor  penyebab  terjadinya kecurangan  saat  ini  berkembang  menjadi The Crowe Fraud Pentagon [19]. The Crowe Fraud Pentagon ini  menyebutkan  bahwa  lima penggerak  utama  tindak  kecurangan  adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, dan  arogansi.  Arogansi  menurut The  Crowe Fraud Pentagon mengacu pada sikap superioritas  individu  dibarengi  keserakahannya akan memungkinkan tindak kecurangan. Kemudian  kompetensi  berarti  bahwa  individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan  sistem  pengendalian  internal yang  ada  untuk  menguntungkan  diri  sendiri. Danuta  (2017)  menambahkan  konsep  bahwa dengan kesadaran organisasi dalam meningkatkan  pengendalian  internalnya,  maka sebagian  besar  kecurangan  terjadi  karena motivasi  dari  diri  pelaku.  Dalam  hal  ini, arogansi  dan  kompetensi  mengambil  peran besar  dan  saling  mempengaruhi.  Kompetensi
yang  dimiliki  harus  mampu  mendukung arogansi individu tersebut, dan sebaliknya, agar tindak kecurangan bisa terjadi.
Gambar 1 The Crowe Fraud Pentagon Model
Sumber: Jonathan T. Marks (2012) Association of Certified Fraud Examiners (2016) menyebutkan bahwa
kecurangan  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam model fraud tree . Model fraud tree oleh ACFE memiliki  tiga  cabang  utama,  yaitu  korupsi, penyalahgunaan  aset  ( misappropriation  of assets) ,  dan  kecurangan  pelaporan  keuangan. Korupsi terjadi karena adanya skema penyalahgunaan  pengaruh  seorang  individu  di dalam organisasi dengan melanggar kewajibannya.  Kemudian  penyalahgunaan  aset merupakan  konsep  seorang  individu  mencuri atau  menyalahgunakan  sumber  daya  organisasi yang  seharusnya  digunakan  untuk  pencapaian tujuan  organisasi.  Yang  terakhir  merupakan kecurangan  pelaporan  keuangan  yaitu  skema kecurangan yang disengaja oleh karyawan yang bertanggung  jawab  atas  laporan  keuangan dengan  melakukan  salah  saji  material  dalam laporan keuangan organisasi. Menurut Udayani dan  Sari  (2017),  tindakan    kecurangan  yang tidak  etis  dipengaruhi  salah  satunya  sistem pengendalian  internal  dan  pengawasan top management yang kurang efektif.
Asset Misappropriation
Asset  misappropriation adalah  bentuk tindak kecurangan yang paling sering terjadi dan dipengaruhi faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi,  bahkan  hingga  kapabilitas  pelaku [24]. Asset  misappropriation dapat  dilakukan oleh  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan
organisasi  dan  merupakan  salah  satu  isu  yang berkembang  dalam  ranah  akuntansi  dan  audit [25] .  Asset  misappropriation adalah  tindakan penyalahgunaan  atau  pencurian  aset  organisasi yang  sering  dilakukan  oleh  pihak  internal organisasi  baik  dalam  jumlah  kecil  maupun besar [26]. Dalam penelitian Kazemian (2019), elemen  dalam fraud  pentagon berhubungan positif dengan terjadinya asset misappropriation. Dalam Association of Certified  Fraud  Examiners  atau  ACFE  (2016) menyebutkan bahwa dalam fraud tree, komponen asset  misappropriation terbagi  ke dalam  tujuh  kategori  utama  dan  salah  satunya berupa  pencurian  kas. Asset  misappropriation dalam  bentuk  pencurian  kas  sebagian  besar dilakukan  oleh  karyawan  atau  pihak  yang bertanggung  jawab  atas  kas  karena  adanya kesempatan untuk melakukannya secara langsung [28].
Pengendalian internal
Pengidentifikasian sedini mungkin tindak kecurangan sudah menjadi prioritas bagi organisasi  dan  berkembang  menjadi  kebutuhan suatu  organisasi  [29].  Pengendalian  internal merupakan suatu proses yang menjadi pedoman dalam  meningkatkan  keamanan  data  atas  suatu sistem  tertentu  agar  tujuan  organisasi  dapat tercapai  [30].  Pengendalian  internal  menurut The Committee of Sponsoring Organizations of the  Treadway  Commission (COSO)  adalah tindakan pimpinan organisasi untuk mendukung tercapainya  tujuan  organisasi  pengelolaan risiko. Komponen pengendalian internal menurut COSO diantaranya: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  serta pemantauan. Lingkungan pengendalian dideskripsikan  sebagai  serangkaian  standar sebagai dasar pelaksanaan pengendalian internal di dalam organisasi untuk membantu pencapaian tujuan strategis, membantu menyediakan  laporan  keuangan  yang  andal, mendorong efektivitas dan efisiensi operasional organisasi,  kepatuhan  terhadap  hukum  yang
berlaku  dan  mengamankan  aset  organisasi. Penilaian risiko menjadi dasar dalam penentuan tingkat risiko dan pengelolaan risiko.  Aktivitas pengendalian  berisi  rangkaian  tindakan  seperti kebijakan  dan  prosedur  sebagai  tahap  lanjutan penilaian  risiko.  Informasi  dan  komunikasi berarti  bahwa  informasi  di  dalam  organisasi mampu  dikomunikasikan  baik  kepada  pihak internal  maupun  eksternal.  Yang  terakhir, pemantauan  yaitu  kegiatan  pengawasan  dan evaluasi berkala terkait pelaksanaan
pengendalian internal dalam organisasi.
Penelitian ini akan menggunakan lima komponen pengendalian menurut
The
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the Treadway Commission (COSO).
Gambar 2 Komponen Pengendalian Internal
menurut COSO Sumber: coso.org 2. METODE PENELITIAN Jenis  Penelitian  dan  Teknik  Pengumpulan
Data
Penelitian ini merupakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di GKI Tegalrejo Salatiga. Teknik pengumpulan    data  untuk  mendukung  hasil penelitian  adalah  melalui  wawancara  dengan narasumber  yang  dalam  hal  ini  dilakukan kepada  pendeta  GKI  Tegalrejo  Salatiga. Wawancara dilaksanakan dengan mempersiapkan  kerangka  pertanyaan  yang dapat  dikembangkan  secara  situasional.  Untuk memperkuat bukti penelitian, teknik dokumentasi  juga  digunakan  selama  proses wawancara  dengan  narasumber.  Dokumentasi
dilakukan  dengan  mencatat  hasil  wawancara, merekam  proses  wawancara,  dan  mengambil beberapa foto dengan narasumber serta kondisi lingkungan di sekitar objek penelitian.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis  data    tiga    rangkaian.  Yang  pertama yaitu  reduksi  data, kedua  penyajian  data,  dan kemudian  dilakukan    penarikan    kesimpulan. Reduksi  data  dilaksanakan dengan memilih dan meringkas data dari berbagai dokumentasi yang ditemukan  di  lapangan.  Dalam  proses  ini, dilakukan  pembuangan  data-data  yang  kurang relevan  dengan  penelitian  selain  itu  juga menggolongkan,  memusatkan,  meringkas,  dan mengorganisasi data sedemikian rupa yang terus berlanjut  sampai  kesimpulan  penelitian  dapat dibuat.  Setelah  reduksi  data,  kemudian  adalah penyajian    data    yang  dilakukan    dengan penyusunan  dan  pengklasifikasian  data,  untuk membantu proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian  ini,  penyajian  data  berbentuk  teks naratif  yang  berisi  temuan  di  lapangan.  Proses terakhir merupakan penarikan kesimpulan. Pada proses  ini,  penelitian  berfokus  pada  data  yang telah  terpilih  untuk  dilakukan  analisis  lebih dalam.  Hasil  penelitian  akan  terlebih  dahulu dilakukan  verifikasi  dengan  hasil  wawancara dan  temuan  di  lapangan  serta  permintaan konfirmasi kepada  narasumber.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Objek Penelitian
GKI  Tegalrejo  Salatiga  adalah  satu gereja  di  Salatiga,  Jawa  Tengah  yang  juga merupakan bagian keanggotaan dari GKI Klasis Magelang.  Gereja  ini  telah  berdiri  sejak  tahun 1966  menempati  salah  satu  rumah  warga  di Karang  Kepoh,  Tegalrejo,  Argomulyo,  Kota Salatiga,  Jawa  Tengah  Pada  tahun  1972  telah didirikan  rumah  ibadah  di  Karang  Kepoh  dan kemudian  pada  tahun  1993  mulai  didirikan kembali gedung gereja baru yang terletak di Jl. Tegalrejo  Raya  No  66A  Salatiga.  Jumlah anggota  jemaat  terus  mengalami  peningkatan dari waktu ke  waktu dan mencapai 200 hingga
300 orang yang terdaftar sebagai anggota jemaat gereja.  Sejak  tahun  2013  pendeta  aktif  di  GKI Tegalrejo Salatiga adalah Pdt. Raharjo Widhipangreksa.
Aktivitas  operasional  GKI  Tegalrejo Salatiga didukung dengan perolehan pendapatan GKI  Tegalrejo  Salatiga  yang  bersumber  dari persembahan  yang  jemaat  dan  simpatisan  serta merupakan  satu-satunya  sumber  pendapatan bagi  gereja.  Persembahan  di  GKI  Tegalrejo Salatiga  di  bagi  ke  dalam  beberapa  jenis  di antaranya: persembahan mingguan, persembahan  bulanan,  persembahan  syukur, persembahan persepuluhan, persembahan rumah  emeritus,  persembahan  seribu  rumah Tuhan,  dan  persembahan  perantara.  Pemberian persembahan  dapat  dilakukan  secara  langsung maupun melalui transfer bank.
Di  tengah  pandemi  Covid-19,  GKI
Tegalrejo Salatiga juga memberikan
kelonggaran bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan untuk dapat mengantarkan  persembahannya  ke  gereja selama hari kerja. Perolehan persembahan akan dikelola  langsung  oleh  bendahara  majelis  GKI Tegalrejo Salatiga. Persembahan yang diberikan secara  langsung  akan  disimpan  dalam  bentuk cash  on  hand, sementara  persembahan  melalui transfer bank akan disimpan dalam bentuk cash on  bank. Karena  persembahan  adalah  satu- satunya sumber pendapatan bagi GKI Tegalrejo Salatiga,  maka  diperlukan  pengendalian  yang tepat dan memadai dalam pengelolaan perolehan persembahan ini.
Siklus Pendapatan di GKI Tegalrejo Salatiga Sumber pendapatan utama GKI Tegalrejo  Salatiga  adalah  persembahan  yang diberikan  oleh  jemaat  dan  simpatisan.  Konsep persembahan  yang  dimaksud  disini  hampir seperti  donasi  bagi  organisasi  publik  lainnya, seperti yayasan. Karena pendapatan ini bersifat tidak memaksa, maka jumlah persembahan juga tidak mampu ditentukan secara pasti oleh gereja.
“Pendapatan kita hanya dari persembahan, biasanya bentuknya uang.
Jumlahnya juga beda-beda, gak bisa dipastikan. Kalau  disini  persembahan  itu  ada  beberapa jenisnya.  Jadi  gak  cuma  persembahan  minggu biasa,  ada  persembahan  syukur,  persembahan perantara,  persembahan  persepuluhan.  Ya sama kaya di GKI Salatiga.”
Perbedaan jenis persembahan yang ada di GKI Tegalrejo Salatiga merupakan salah satu fasilitas  bagi  jemaat  yang  ingin  memberikan persembahan  untuk  dapat  lebih  fokus  dengan tujuan  pemberian  persembahan.  Akan  tetapi, secara keseluruhan,  kecuali  persembahan perantara,  maka  jenis-jenis  persembahan  yang ada  akan  digunakan  untuk  operasional  dan pembangunan gereja. Siklus pendapatan di GKI Tegalrejo Salatiga dimulai dari proses penerimaan  persembahan,  penghitungan  dan penyimpanan persembahan, pencatatan persembahan, dan pelaporan penerimaan persembahan.
Proses  penerimaan  persembahan  dapat dilakukan secara tunai maupun transfer melalui bank  dan QR  Code. Waktu  dan  jumlah pemberian  persembahan  juga  tidak  dibatasi.
Tetapi  proses  penghitungan  dan  pencatatan persembahan  dilakukan  di  hari  Jumat  setiap minggunya. Bendahara majelis menjadi penanggung  jawab  proses  penghitungan  dan pencatatan  persembahan  hingga  nanti  proses pelaporan penerimaan persembahan.
“Selama  pandemi  ada  kelonggaran kapan  masukin  persembahan.  Gak  harus Minggu.  Silakan  mau  masukkan  kapan  saja kotaknya ya disini ini terus. Kalau mau transfer juga  bisa.  Rekening  kita  tulis  di  warta.  Di Youtube juga ada.”
Berdasarkan kutipan wawancara dengan  Pdt.  Widhi  diketahui  bahwa  tidak  ada batasan  bagi  jemaat  yang  ingin  memberikan persembahan.  Persembahan  dapat  diberikan kapan  saja  dan  melalui  beberapa  media  yang difasilitasi gereja. Persembahan yang diperoleh secara  tunai  akan  disimpan  bendahara  dalam bentuk cash  on  hand, sementara  persembahan yang  ditransfer  akan  disimpan  dalam  bentuk
Jurnal EK&BI, Volume 4, Nomor 1 Juni 2021                                                                                                                 ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v4i1.219
cash  on  bank. Pencatatan  untuk  persembahan tunai  dilakukan  secara  manual  dan  akan dilakukan input ke  komputer  dalam  bentuk laporan  bulanan.  Pencatatan  untuk  penerimaan persembahan  via  transfer  bank  hanya  akan dilakukan  melalui  bukti  rekening  koran  yang dikeluarkan bank. Rincian penerimaan persembahan akan dilaporkan secara mingguan kepada jemaat melalui warta jemaat yang dapat diakses  secara online melalui website gereja maupun didapatkan di pintu depan gereja setiap hari Minggu. Sesuai dengan penelitian (Bigky & Rahmah,  2019),  yang  menjelaskan  bahwa  bagi organisasi keagamaan seperti gereja, pendapatan  yang  sebesar-besarnya  bukanlah tujuan  utama  berjalannya  organisasi,  pun demikian arti persembahan sebagai pendapatan di GKI Tegalrejo Salatiga. Meskipun demikian, pengelolaan siklus pendapatan di GKI Tegalrejo Salatiga  harus  dilakukan  dengan  optimal  dan meminimalisir risiko yang ada agar operasional gereja tidak terganggu.
Risiko Theft of Cash
Setiap  organisasi  pasti  memiliki  risiko dalam  operasionalnya.  Berdasarkan  penelitian yang dilaksanakan pada GKI Tegalrejo Salatiga, risiko  terbesar  yang  dapat  terjadi  pada  GKI Tegalrejo  Salatiga  dalam  pelaksanaan  aktivitas organisasi yang terkait dengan siklus pendapatan  adalah  risiko  kecurangan  berupa pengambilan persembahan yang tidak sah ( theft of  cash )  oleh  pihak  internal  gereja.  Risiko  ini muncul  hampir  di  setiap  tahap  pengelolaan siklus pendapatan gereja. Risiko ini disebabkan kurangnya  otorisasi  dan  pemisahan  tugas  yang jelas  antar  bendahara,  keterlibatan  divisi  lain dalam  urusan  keuangan,  dan  tidak  tersedianya Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam pengelolaan  persembahan.  Risiko theft  of  cash ini akan menghambat proses operasional di GKI Tegalrejo Salatiga. Dalam kepengurusan gereja, dibentuk  divisi  kebendaharaan  dengan  anggota Ibu Estu dan Ibu Tri, namun pada kenyataannya pengelolaan  persembahan  dapat  diketahui  dan melibatkan  hampir  semua  pengurus  gereja,
termasuk pendeta. Hal ini dibenarkan oleh Pdt. Widhi selaku narasumber utama.
“Sebenarnya  pendeta  itu  gak  boleh pegang  apa-apa,  kami  memantau  saja.  Tapi saya  kebetulan  ada  di  gereja  kecil,  jadi  saya banyak terjun di hampir semua bidang. Ada apa apa bareng-bareng, jadi semua tau semua.”
Dalam  satu  siklus  pendapatan  ini, terdapat  beberapa  bagian  yang  menyebabkan potensi risiko theft of cash. Pertama, risiko theft of  cash saat  tahap  penerimaan  persembahan. Risiko ini berupa pengambilan amplop persembahan  pada  kotak  persembahan  yang terletak  di  dalam  gedung  gereja  dalam  jangka waktu setelah ibadah hingga proses penghitungan persembahan, hari Jumat minggu berikutnya.
“Persembahan itu ada kantong merah, hijau,  sama  biru.  Tapi  selama  pandemi  kita pakai satu kotak persembahan aja.”
Selama penelitian, Pdt. Widhi mengatakan  bahwa  upaya  menghadirkan  satu kotak persembahan ini adalah untuk mengurangi kontak  fisik  akibat  kantong  persembahan  yang diedarkan.  Penyediaan  kotak  persembahan  di dalam gedung gereja berbentuk seperti mangkok besar  yang  terbuka  agar  mudah  bagi  jemaat untuk memasukkan persembahan dan mengurangi  risiko  sentuhan  fisik  antar  jemaat. Akan  tetapi,  dari  kemudahan  yang  diberikan justru memunculkan risiko theft of cash karena mempermudah  proses  pengambilan  amplop persembahan.  Risiko  ini  semakin  mungkin terjadi  dikarenakan  setelah  ibadah  selesai, amplop  persembahan  yang  sudah  terkumpul tidak  diamankan  dan  dibiarkan  berada  dalam kotak persembahan yang terbuka.
Temuan  di  objek  penelitian  adalah bahwa  setelah  ibadah  selesai,  pendeta,  majelis, dan  jemaat  akan  meninggalkan  gedung  gereja dan  akan  menyisakan  beberapa  petugas multimedia, petugas ibadah, dan penatalayanan gereja  di  dalam  gedung  gereja.  Dengan kesempatan  yang  ada,  memungkinkan theft  of cash dilakukan  oleh  pihak  internal  gereja  pada
saat ini, hingga penguncian gedung gereja pasca ibadah.  Penguncian  gedung  gereja  dilakukan oleh penatalayanan, kunci gereja juga disimpan di  Kantor  Tata  Usaha  (TU)  gereja,  dan  tidak dilakukan penghitungan serta pendataan amplop persembahan  yang  ada  di  dalam  kotak persembahan,  sehingga  risiko  pengambilan amplop  persembahan  ( theft  of  cash )  sangat mungkin dilakukan.
Risiko theft  of  cash juga  terjadi  pada penerimaan persembahan melalui transfer bank dan scan  QR  code dengan  dilakukannya penarikan  saldo  tidak  sah  karena  ketiadaan pencatatan manual oleh bendahara, penghitungan,  dan  pengecekan  saldo  bank maupun e-wallet secara berkala.
“Rekening kita hanya satu, pakai BRI.
Digunakan  untuk  transfer  persembahan  juga. Pencatatan  transfer  bank  nanti  dimasukkan  ke laporan  laba  rugi  to.    Ada  rekapannya  pake rekening koran yang muncul di email. Kalo pake QRIS kita gak tahu identitasnya.”
Terkait  dengan QR  Code, dari  aplikasi e-wallet yang  digunakan  tidak  menyediakan laporan  berkala.  Bahkan  tidak  tercantum identitas  lengkap  pihak  yang  melakukan pengiriman  atau  penarikan  dana.  Terkait transfer  bank,  otorisasi  rekening  sepenuhnya ada  di  tangan  bendahara.  Namun  demikian, bendahara  majelis  juga  tidak  melakukan pengecekan  rekening  koran  secara  berkala sehingga  tingkat controlling saldo  rekening bank rendah.
Dalam proses penghitungan
persembahan, risiko theft of cash muncul ketika proses  penghitungan  amplop  persembahan berasal dari kotak persembahan di gedung gereja dan  kotak  persembahan  dari  kantor  TU  gereja. Risiko ini berupa pengambilan amplop persembahan  secara  tidak  sah  selama  proses penghitungan,  karena  belum  tersedia  rincian pencatatan penerimaan persembahan dan jumlah amplop yang tersedia cukup banyak.
“Ada dua bendahara sama penatalayanan  nanti  (Kak  Melben)  yang
menghitung  persembahan.  Pencatatan  seperti akuntansi biasa ada pemasukan ada pengeluaran. Yang mengelola bendahara. ” Setelah proses penghitungan, persembahan  yang  diterima  secara  tunai (melalui  kotak  persembahan)  tidak  disetorkan ke  bank.  Uang  persembahan  akan  disimpan dalam  bentuk cash  on  hand dan  dibawa  oleh bendahara.  Pdt.  Widhi  menyampaikan  bahwa penyimpanan kas di bank hanya dilakukan pada kas  yang  memang  dikirim  ke  bank  melalui persembahan transfer.
“Persembahan  yang  udah  dihitung nanti  ya  disimpan  bentuknya  tunai  dipegang bendahara. Yang ditransfer di bank ya tetap di bank.”
Risiko  terkait theft  of  cash ini  dapat terjadi pada saat penyimpanan cash on hand atas uang persembahan. Risiko ini juga dimungkinkan  terjadi  karena  tidak  tersedianya pembagian  tanggung  jawab  yang  jelas  antara penanggung jawab bendahara pengelola cash on hand dengan  bendahara  yang  bertanggung jawab  dalam  menyimpan  catatan  penerimaan persembahan.
Setelah  penghitungan  persembahan, akan melakukan pencatatan penerimaan persembahan secara manual di dalam buku kas gereja.  Selama  penghitungan  dan  pencatatan persembahan,  pendeta  akan  menjadi  pengawas namun tidak rutin karena cukup padatnya jadwal pelayanan  pendeta.  Terkait  dengan  proses pencatatan  penerimaan  persembahan, risiko theft  of  cash muncul  dengan  dilakukannya manipulasi data pencatatan dengan understatement pencatatan  dan  dilakukan pengambilan persembahan secara tidak sah. Dalam  proses  penghitungan,  bukti pencatatan hanya ada pada catatan manual, tidak tersedia  kuitansi.  Sehingga  proses  manipulasi data  dapat  dilakukan,  hal  ini  sejalan  dengan konsep The  Crowe  Pentagon  Fraud yang menyebutkan  bahwa  kesempatan  merupakan salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  tindak kecurangan.  ACFE  juga  menambahkan  bahwa
karyawan yang bertanggung jawab atas laporan keuangan  mungkin  juga  akan  melakukan kecurangan  dengan  melakukan  salah  saji material dalam laporan keuangan organisasi.
“Nanti  kita  juga  akan  masukin transaksi  ke  komputer  nanti  pos-pos  jurnalnya terkomputerisasi  dan  bisa  dilihat  realisasi anggaran berapa persen. Bendahara kita sepuh, gagap teknologi, yang penting bikin jurnal terus nanti  baru  dimasukkan  ke  excel  dibantu  istri saya kebetulan akuntan.”
Dari  kutipan  wawancara  di  atas diketahui  bahwa  dalam  pelaporan,  bendahara yang sebelumnya melakukan pencatatan manual,  akan  dibantu  oleh  akuntan  (istri pendeta)  dalam  melakukan  proses posting ke laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh gereja.  Bendahara  tidak  mampu  melakukan posting dan input sendiri  karena  keterbatasan usia  dan  kemampuan  dalam  pengoperasian teknologi yang dipakai. Risiko manipulasi data juga  muncul  pada  tahap  pelaporan  ini,  karena dimungkinkan  bahwa  akuntan  akan  bekerja sama dengan bendahara untuk melancarkan aksi theft of cash ini.

## Pengendalian Internal menurut COSO
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan wawancara,  beberapa  bentuk  pengendalian sudah  diterapkan  untuk  mengidentifikasi, mitigasi  dan  meminimalisir  dampak  risiko akibat asset misappropriation khususnya theft of cash oleh  internal  GKI  Tegalrejo  Salatiga . Pengidentifikasian pengendalian internal dalam penelitian ini menggunakan komponen pengendalian  internal  menurut The Committee of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway Commission (COSO). Pertama adalah lingkungan  pengendalian  yang  dideskripsikan sebagai standar dan dasar pelaksanaan pengendalian  internal  dalam  organisasi  serta sebagai payung dari semua komponen pengendalian
internal.
Lingkungan
pengendalian  di  GKI  Tegalrejo  Salatiga  sudah tersedia,  melalui  peraturan  Gereja  Kristen Indonesia (GKI) yang kemudian disebut sebagai
Tata Laksana GKI dan Tata Gereja. Ketersediaan Tata Laksana GKI dan Tata Gereja ini dijadikan sebagai payung hukum pelaksanaan  operasional  dan  segala  bentuk pelayanan di GKI Tegalrejo Salatiga.
“Kita  pelaksanaan  gereja  itu  kan  ada Tata Laksana GKI. Jadi kalau sama-sama GKI ya peraturannya ada. Kita juga punya visi dan misi gereja, ada tata gereja.”
Kutipan
wawancara ini mengindikasikan  bahwa  ketersediaan  Tata Laksana GKI dan Tata Gereja menjadi pedoman pelaksanaan  pengendalian  internal  di  GKI Tegalrejo  Salatiga . Setiap  keputusan  oleh majelis  dan  pendeta  juga  didasarkan  pada  Tata Laksana  GKI  dan  Tata  Gereja. Komponen pengendalian  internal  kedua  adalah  penilaian risiko. Penilaian risiko di GKI Tegalrejo sudah mampu terimplementasi pada risiko theft of cash di  GKI  Tegalrejo  Salatiga  didukung  dengan mampunya  GKI  Tegalrejo  Salatiga  dalam mendeskripsikan  penilaian  risiko  ini  ke  dalam beberapa  aktivitas  pengendalian. Pada  tahap penerimaan  persembahan,  bentuk  aktivitas pengendalian  yang  dilakukan  adalah  dengan melakukan penyeragaman pemberian
persembahan melalui amplop.
“Kita kalo persembahan pasti diamplop.”
GKI Tegalrejo Salatiga juga melakukan aktivitas  pengendalian  berupa  penutupan  dan penguncian gedung gereja segera setelah ibadah selesai  dan  tidak  akan  menggunakan  gedung gereja  kecuali  untuk  persiapan  ibadah  dan pelayanan ibadah Minggu, serta memperlengkapi dengan pemasangan CCTV di dalam  dan  luar  gedung  gereja  agar  aktivitas  di gereja dapat terekam. Terkait dengan penerimaan persembahan melalui transfer bank, aktivitas  pengendalian  yang  dilakukan  oleh majelis  GKI  Tegalrejo  Salatiga  adalah  dengan menyampaikan  permintaan  kepada  bank  untuk mengirimkan  rekening  koran  secara  berkala  ke alamat  email  gereja.  Hal  ini  juga  disampaikan oleh Pdt. Widhi selama wawancara.
“Ini  rekening  koran  yang  kita  minta nanti  dikirim  terus  sama  bank.  Jadi  kita  bisa control  lewat  sini.  Ada  detailnya  siapa  yang kirim, kapan kirim.”
Persembahan  yang  diterima  melalui transfer  bank  disimpan  menjadi  satu  di  satu rekening  yang  sama.  Aktivitas  ini  dilakukan sebagai  salah  satu  bentuk  pengendalian  agar keluar masuk kas GKI Tegalrejo Salatiga terjadi di satu rekening yang sama dan mempermudah pengumpulan  bukti  serta  arsip  transaksi. Aktivitas  pengendalian  terkait  dengan cash  on hand adalah  dengan  mempercayakan  uang persembahan  untuk  disimpan  oleh  bendahara dan tidak ditinggalkan di gereja.
Pada proses penghitungan dan pencatatan juga dilakukan
aktivitas pengendalian  dengan  melakukan  penghitungan dan pencatatan penerimaan persembahan dilakukan  dalam  waktu  yang  sama  untuk mendukung  tersedianya  data  yang real  time antara  data  tertulis  dengan  jumlah  yang  ada . Beberapa kali juga pendeta akan terlibat dalam penghitungan  dan  pencatatan  persembahan sebagai pengawas.
“Persembahan  nanti  dihitung  sama dicatat di hari Jumat. Harinya sama.”
Pada tahap pelaporan, untuk memitigasi risiko theft  of  cash dan  manipulasi  data antara akuntan  dan  bendahara,  dilakukan  proses pengawasan  oleh  pendeta  selama  masa input data  ke  laporan  keuangan.  GKI  Tegalrejo Salatiga  juga  melakukan cross  check jumlah persembahan  (bagi  jemaat  yang  memberikan kode pada amplop) dan penyampaian transparansi  penerimaan  persembahan  kepada jemaat,  melalui  warta  jemaat  yang  diterbitkan setiap hari Minggu.
“Ya  kita  laporan  terus  melalui  warta jemaat  itu  setiap  minggu.  Ada  yang pake  kode artinya  dia  jemaat  disini  jadi  ada  catatannya nanti.”
Ketersediaan  warta  jemaat  ini  juga merupakan  salah  satu  pengendalian  internal pada  komponen  informasi  dan  komunikasi
terkait siklus pendapatan dilakukan oleh majelis GKI Tegalrejo Salatiga. Penyampaian informasi penerimaan persembahan juga akan dilaksanakan  tahunan  melalui  persidangan majelis diperluas. Persidangan ini akan dihadiri majelis, pendeta, dan jemaat.
“Nanti  majelis  juga  akan  melaporkan program  dan  evaluasi  tahunan  di  persidangan majelis  diperluas.  Biasanya  isinya  evaluasi kemarin sama rencana program tahun berikutnya. Semua gereja GKI pasti gitu.”
Komponen pengendalian internal
menurut COSO yang terakhir adalah pemantauan,  yaitu  kegiatan  pengawasan  dan evaluasi berkala terkait pelaksanaan pengendalian  internal.  Proses  pengelolaan persembahan  akan  dilakukan  pengawasan  oleh pendeta.  Evaluasi  kinerja  majelis  gereja  dan juga  pengendalian  internal  secara  keseluruhan akan dilaksanakan di akhir tahun dalam bingkai persidangan majelis diperluas. Kegiatan pengawasan secara periodik juga dilakukan oleh klasis GKI sebagai induk gereja, untuk melihat bagaimana  kondisi  terkini  gereja  dan  apakah terdapat  masalah  yang  harus  dibantu  untuk diselesaikan.  Kegiatan  pengawasan  ini  disebut sebagai  perlawatan  rutin  jemaat  dan  dilakukan oleh  sinode  GKI  ke  gereja-gereja  Kristen Indonesia melalui masing-masing klasis.
“Pemantauan kita dari Sinode, biasanya  lewat  klasis.  Namanya  perlawatan rutin  jemaat.  Gunanya  ya  untuk  memantau, menilai  proporsi  kekuatan  jemaat  dan  gereja terus  nanti  menilai  proporsi  tanggung  jawab bersama klasis yang bisa ditanggung gereja.”
Praktik  pengendalian  internal  dan kinerja majelis gereja seluruhnya akan dilakukan  audit  oleh  anggota  jemaat  yang berprofesi  sebagai  akuntan  atau  auditor. Ketentuan  ini  juga  termasuk  ke  dalam  Tata Laksana GKI.

## Pembahasan
Komponen pengendalian internal menurut COSO pada siklus pendapatan di GKI Tegalrejo Salatiga telah terimplementasi, namun
masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam pelaksanaan  pengendalian  internal  ini.  Mulai dari lingkungan pengendalian yang ada, majelis gereja  tidak  sepenuhnya  mampu  memahami Tata  Laksana  GKI  dan  Tata  Gereja  karena jarang  dilakukan  sosialisasi  dan  pemahaman bersama  tentang  peraturan  ini.  Akibatnya, keberadaan  Tata  Laksana  GKI  dan  Tata  gereja hanya  sebatas  sebagai  peraturan  tertulis  dan tidak  dikaji  lebih  jauh  terkait  pemaknaan  dan implementasinya.  Terkait  penilaian  risiko, kendala yang dihadapi adalah ketiadaan Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pelaksanaan pengelolaan penerimaan persembahan, sehingga sulit  menentukan  risiko-risiko  yang  mungkin terjadi  karena  tidak  tersedia  panduan  dan kebijakan tentang tindakan yang diizinkan atau tidak.  Tingkat  kepercayaan  antar  individu  dan hubungan  kekerabatan yang terbangun, dengan keterbatasan  kualitas  sumber  daya  manusia dalam kepengurusan GKI Tegalrejo Salatiga ini semakin  membatasi  tingkat  penilaian  akan risiko theft of cash yang bisa terjadi.
Kendala  dari  keseluruhan  aktivitas pengendalian  antara  lain  tidak  dilakukannya otorisasi  persembahan  yang  telah  diberikan  di kotak persembahan gereja. Amplop persembahan  akan tetap berada di dalam kotak persembahan  yang  terbuka  dan  akan  diambil oleh bendahara ketika akan dilakukan penghitungan.  Kendala  lain  adalah  kurangnya pengawasan pada layar monitor CCTV dan tata letak  monitor  CCTV  yang  membelakangi karyawan TU sehingga meminimalisir kemampuan  pengontrolan.  Kesibukan  masing- masing  bendahara  majelis  juga  mengakibatkan bendahara jarang melakukan pengecekan terhadap  saldo  di  bank  maupun  pengecekan rekening koran secara berkala.
Sementara kendala pada tahap informasi  dan  komunikasi  adalah  mengenai akses keterbukaan informasi yang dimuat dalam warta  jemaat.  Pihak  majelis  gereja  harus  terus melakukan  evaluasi  apakah  penyampaian informasi melalui warta jemaat ini sudah cukup
efektif  atau  lebih  baik  menggunakan  media verbal  melalui woro-woro dan  sosialisasi. Selama  pengamatan  dilakukan,  kesadaran jemaat untuk mengambil  warta jemaat  tidaklah begitu tinggi. Kendala pada komponen pemantauan  adalah  pengawasan  oleh  pendeta selama  proses  penghitungan  dan  pencatatan persembahan  terkendala  jadwal  pelayanan pendeta  yang  cukup  padat  dan  mengakibatkan kurang maksimalnya fungsi pemantauan.
Kendala  lain  adalah  perlawatan  rutin  jemaat yang  dilakukan  klasis  diberikan  dalam  jangka tahunan  sehingga  memungkinkan  fenomena yang  terjadi  pada  saat  perlawatan  berbeda dengan situasi dan fenomena yang biasa terjadi. Kendala dalam praktik pengendalian internal ini nanti  akan  dinilai  dalam  kegiatan  audit  yang dilakukan  oleh  anggota  jemaat  yang  berprofesi sebagai akuntan atau auditor.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pengendalian internal atas risiko asset misappropriation  -  theft  of  cash pada  siklus pendapatan  GKI  Tegalrejo  Salatiga  telah terimplementasi  dengan  baik  menurut  5 komponen  pengendalian  internal  menurut COSO.  Majelis  GKI  Tegalrejo  Salatiga  telah mengoptimalkan  upaya  pengendalian  pada lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan untuk memitigasi risiko theft of cash pada penerimaan persembahan.  Adapun  beberapa  kendala  masih ditemui seperti majelis gereja tidak sepenuhnya mampu  memahami  Tata  Laksana  GKI,  majelis gereja masih belum sepenuhnya mampu menilai risiko theft  of  cash karena  belum  tersedianya SOP terkait, kurangnya pengawasan pada layar monitor CCTV karena tata letak monitor CCTV yang  membelakangi  karyawan  TU,  rendahnya intensitas  pengecekan  saldo  di  bank  maupun pengecekan  rekening  koran  oleh  bendahara, rendahnya  kesadaran  jemaat  untuk  membaca informasi  di  warta  jemaat,  serta  terbatasnya sumber  daya  manusia  dalam  kepengurusan
gereja  sehingga  tidak  mampu  memberikan tanggung  jawab  kepada  salah  satu  pihak  untuk menjadi  pengawas  kegiatan-kegiatan  terkait siklus  pendapatan  yang  terjadi.  GKI  Tegalrejo Salatiga juga melaksanakan kegiatan audit yang dilakukan  oleh  jemaat  yang  berprofesi  sebagai akuntan  atau  auditor  untuk  menilai  dan mengevaluasi kinerja majelis gereja selama satu tahun.
Implikasi  penelitian  ini  adalah  untuk mendorong jemaat dalam meningkatkan partisipasi dan kepeduliannya terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh GKI Tegalrejo  Salatiga,  terutama  terkait  proses penerimaan  persembahan  dengan  memberikan rekomendasi yang membangun. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi bagi majelis GKI Tegalrejo Salatiga untuk memperbaiki dan meningkatkan pengendalian internal yang dilakukan. Implikasi secara  teoritis  juga  bagi  akademisi,  diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu  acuan dalam  pengembangan  teori  dan  penelitian selanjutnya.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini adalah  terbatasnya  waktu  untuk  kegiatan pengamatan dan wawancara
dengan narasumber.  Narasumber  memiliki  jadwal pelayanan  yang  cukup  padat  serta  kegiatan lainnya yang mengakibatkan sulitnya pembuatan schedule dengan narasumber. Selain itu, dilakukan pembatasan penelitian dari pihak pengurus  gereja,  sehingga  peneliti  tidak berkesempatan untuk bertemu dengan bendahara  majelis.  Dampak  pembatasan  ini adalah  kemungkinan  terdapat  beberapa  data yang bersifat subjektif karena hanya bersumber dari pendeta. Pandemi yang sedang terjadi juga membatasi waktu dan sarana pertemuan dengan narasumber yang  hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka saran yang dapat kami berikan kepada GKI Tegalrejo Salatiga yaitu diharapkan GKI  Tegalrejo  Salatiga  dapat  meningkatkan
praktik  pengendalian  internal  yang  telah  ada. Saran  bagi  penelitian  selanjutnya  adalah melakukan  penelitian  mengenai  siklus  yang lainnya,  seperti  siklus  pengeluaran  kas. Penelitian  selanjutnya  juga  diharapkan  dapat dilakukan pada objek lembaga pemerintah untuk menilai  risiko  dan  pengendalian  internal  yang diterapkan.
5. REFERENSI
[1] E.  A.  Wibowo  and  H.  Kristanto, “Korupsi  dalam  Pelayanan  Gereja : Analisis  Potensi  Penyimpangan  dan Pengendalian  Internal,” Integritas ,  vol.
3, no. 2, pp. 105–136, 2017.
[2] M.  M.  Meriani  and  C.  D.  Wenny, “Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Nirlaba Dan Organisasi Profit  Oriented,” Economic ,  pp.  1–12,
2018. [3] M.  Rizky  and  F.  A.  Fitri,  “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal,
Ketaatan  Aturan  Akuntansi,  Penegakan Hukum,  dan  Perilaku  Tidak  Etis terhadap Kecurangan Akuntansi,” J. Ilm.
Mhs. Ekon. Akunt. , vol. 2, no. 2, pp. 10– 20, 2017.
[4] Y.  Septiani,  “Pendeteksian  Fraud  Atas Aset  Pada  PT  .  ICS,”  pp.  1085–1090, 2016.
[5] A. I. Sofia, “Masyarakat Sebagai Korban Sekaligus  Pelaku  Dalam  Korupsi  di Sektor Pelayanan Publik,” 2020.
[6] S. Wulandari and M. Marwata,
“Pengaruh  Keamanan  Aset  Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan
Peralatan Kantor: Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang
Kota Salatiga,” J. Akunt. DAN BISNIS  J.
Progr. Stud. Akunt. , vol. 6, no. 1, pp. 22– 35, 2020, doi: 10.31289/jab.v6i1.2802.
[7] M.  A.  H.  Tjungadi  and  Y.  Rahadian, “Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian  Internal  pada  Gereja Toraja ABC,” J. ASET (Akuntansi Riset) ,
vol. 12, no. 2, pp. 241–264, 2020.
[8] D.  Ramdhani,  “Peran  Keutamaan Organisasi  Dan  Akuntabilitas  Publik
Dalam  Memengaruhi  Kinerja  Sektor Publik  Di  Organisasi  Perangkat  Daerah Propinsi Banten,” J. Ris. Akunt. Terpadu , vol. 11, no. 2, 2018, doi:
10.35448/jrat.v11i2.4261. [9] U. N. Dewi, N. Fathurrahmi, and D. Puji, “Pengaruh Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap  Upaya  Pencegahan  Fraud Dalam Pengelolaan Persediaan Abstrak,” vol. 4, pp. 1–17, 2021. [10] A.  K.  Kalendesang,  L.  Lambey,  and  N. S. Budiarso, “Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang  Dagang  Pada  Supermarket Paragon  Mart  Tahuna,” Going  Concern J.  Ris.  Akunt. ,  vol.  12,  no.  2,  pp.  131– 139, 2017, doi: 10.32400/gc.12.2.17443.2017. [11] Endiana, “Pengendalian
Internal
Terhadap  Kinerja  Perusahaan,” J. KRISNA  Kumpul.  Ris.  Akunt. ,  vol.  11, no. 2, pp. 179–189, 2020.
[12] D.  Rusvianto,  S.  Mulyni,  and  I. Yuliafitri, “Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kota
Bandung),” vol. 4, 2018.
[13] I. S. Marifati and U. Ubaidillah, “Sistem Informasi  Akuntansi  Siklus  Pendapatan Pada  Usaha  Bengkel  Budi  Barokah Sokaraja,” Indones.  J.  Softw.  Eng. ,  vol. 5,  no.  1,  pp.  44–51,  2019,  doi: 10.31294/ijse.v5i1.5863.
[14] Ikatan  Akuntan  Indonesia,  “PSAK  45 :
Pelaporan keuangan Organisasi Nirlaba,” Akunt.  Menengah  1 ,  no.
paragraf  08,  p.  243,  2016,  [Online]. Available: https://blud.co.id/wp/wp- content/uploads/dlm_uploads/2017/09/P SAK-45-Pelaporan-Keuangan-
Organisasi-Nirlaba.pdf.
[15] “ISAK-35-Entitas-Berorientasi- Nonlaba-21092020.” .
[16] F. M. Bigky and M. Rahmah, “Perlakuan Akuntansi  Organisasi  Nirlaba  Terkait Dengan PSAK No.45 Tahun 2017 Pada Gereja HKBP Maranatha,” J. Akunt. dan Bisnis  Krisnadwipayana ,  vol.  6,  no.  1, pp. 29–36, 2019.
[17] M.  Ali  Akbar et  al. ,  “Peran  Good Corporate Governance
dalam
Pencegahan  Fraud,” J.  Chem.  Inf. Model. ,  vol.  53,  no.  1,  p.  287,  2019, [Online].
Available:
http://dx.doi.org/10.3923/ijss.2016.1.8% 0Ahttp://dx.doi.org/10.3923/ijss.2015.1 42.152%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.sol ener.2019.02.027%0Ahttps://www.gold er.com/insights/block-caving-a-viable- alternative/%0A???%0Ahttp://repositor y.ut.ac.id/6444/1/6-ismawan.
[18] R.  O.  Dinata,  G.  Irianto,  and  A.  D. Mulawarman,  “Menyingkap  Budaya Penyebab  Fraud:  Studi  Etnografi  Di Badan  Usaha  Milik  Negara,” J.  Econ. , vol.  14,  no.  1,  p.  66,  2018,  doi: 10.21831/economia.v14i1.18453.
[19] C. Horwarth, “Why the Fraud Triangle is No  Longer  Enough,” Crowe  Horwath , 2011. www.crowe.com.
[20] K. S. Danuta, “Crowe’s Fraud Pentagon Theory  dalam  Pencegahan  Fraud  pada Proses Pengadaan melalui E- Procurement,” J. Kaji. Akunt. , vol. 1, no.
2, pp. 161–171, 2017, doi:
10.33603/jka.v1i2.826.
[21] J. T. Marks, “Playing offense in a high- risk environment,” Crowe Horwath , vol.
94,  no.  8,  p.  14,  2012,  [Online]. Available: http://0-
search.ebscohost.com.wam.city.ac.uk/lo gin.aspx?direct=true&db=bth&AN=446
18947&site=ehost-live.
[22] Association of Certified Fraud
Examiners,  “The  Fraud  Tree,”  no.
December, pp. 1–13, 2016.
[23] A. A. K. F. Udayani and M. M. R. Sari, “Analisis  Pengaruh  Moralitas  Individu,
Asimetri Informasi  Dan  Pengaruh Pengendalian  Internal  Dan  Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi,” E-Jurnal Akunt.  Univ.  Udayana ,  vol.  18.3.,  pp.
1774–1799, 2017. [24] M.  Siahaan,  H.  Umar,  and R. B.  Purba,
“Fraud Star Drives to Asset Misappropriation Moderated by Internal
Controls,” J.  Southwest  Jiaotong  Univ. , vol.  54,  no.  4,  pp.  1–10,  2019,  doi: 10.35741/issn.0258-2724.54.4.24.
[25] A.  I.  Zahari,  J.  Said,  and  R.  Arshad,
“Organisational  fraud:  a  discussion  on the theoretical perspectives and dimensions,” J.  Financ.  Crime ,  vol.  27, no. 2020, 2020.
[26] M.  Bakri,  N.  Muhamad,  and  J.  Said, “Mitigating asset misappropriation through integrity and fraud risk elements: evidence emerging
economies,” J.  Financ.  Crime ,  vol.  24, pp. 242–255, 2017.
[27] S. Kazemian, J. Said,  E. Hady Nia,  and H.  Vakilifard,  “Examining  fraud  risk factors on asset misappropriation:
evidence  from  the  Iranian  banking industry,” J. Financ. Crime , vol. 26, no. 2, pp. 447–463, 2019, doi: 10.1108/JFC- 01-2018-0008.
[28] J.  P. Kennedy,  “Asset  misappropriation in  small  businesses,” J.  Financ.  Crime , vol.  25,  no.  2,  pp.  369–383,  2018,  doi:
10.1108/JFC-01-2017-0004.
[29] Y.  Septriyani  and  D.  Handayani,
“Mendeteksi Kecurangan Laporan
Keuangan dengan Analisis Fraud
Pentagon,” J.  Akuntansi,  Keuang.  dan Bisnis ,  vol.  11,  no.  1,  pp.  11–23,  2018,
[Online].
Available:
http://jurnal.pcr.ac.id.
[30] M.  Aynurrahman,  “Analisis  Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap
Institusi  (  Studi  Pada  Universitas Wiraraja ),” 2019.
[31] A.  Schandl  and  P.  L.  Foster,  “COSO Internal Control - Integrated Framework: An  Implementation  Guide  for  the Healthcare  Industry,” COSO  -  Comm. Spons.  Organ.  Treadw.  Comm. ,  no. January, p. 5, 2019, [Online]. Available: https://www.coso.org/Documents/COS O-CROWE-COSO-Internal-Control- Integrated-Framework.pdf.
[32] “Internal Control - Integrated Framework,” COSO  -  Committee  of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission , 2013. https://www.coso.org/Documents/99002 5P-Executive-Summary-final-
may20.pdf (accessed Mar. 27, 2021).