## FENOMENA PRAKTIK PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM MASYARAKAT DAN KAITANNYA DENGAN KEPAILITAN
Oleh:

## Bella Christyana Santoso
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
bellchrist@ymail.com

## ABSTRAK
Perjanjian  pinjam  nama (nominee) pada  awalnya  berkembang  di  negara  yang  menganut sistem  hukum Common  Law ,  namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan  karena perkembangan lalu lintas perdagangan  yang tanpa batas (borderless), negara  yang menganut sistem  hukum Civil  Law ,  salah  satunya  Indonesia,  juga  mulai  melakukan  perjanjian  pinjam nama.  Namun,  meski  perjanjian  pinjam  nama  berkembang  dan  dilakukan  oleh  masyarakat Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak, di Indonesia tidak terdapat landasan  hukum  yang  secara  eksplisit  menerangkan  tentang  adanya  perjanjian  pinjam nama/ nominee. Dalam praktek komersial, perjanjian pinjam nama merujuk pada pemahaman mengenai  adanya  pihak  yang  secara  hukum  memiliki  suatu  obyek,  namun  keuntungan memiliki  obyek  tersebut  diperoleh  oleh  pihak  lain.  Apabila  pihak  yang  dipinjam  nama kemudian  dinyatakan  pailit,  maka  obyek  yang  dipinjam  namakan  akan  masuk  dalam  boedel pailit.
Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Kepailitan, Perjanjian Pinjam Nama.

## A. PENDAHULUAN
Manfaat  utama  bagi  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  tidak  lain  adalah  guna memperoleh kepastian hukum. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut “UUPA”) mengatur bahwa surat tanda bukti hak/sertipikat yang diperoleh setelah  tanah  didaftarkan  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  baik  di  dalam maupun diluar persidangan.
Setelah  dipahami  bahwa  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  adalah  berupa  sertipikat, selanjutnya  akan  dibahas  mengenai  kepailitan.  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Hutang  (yang  selanjutnya
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
disebut  “Undang-Undang  Kepailitan”),  disebutkan:  Debitor  Pailit  yang  dinyatakan  pailit, kepengurusan maupun penyelesaiannya terhadap hartanya diurus oleh Kurator.
Debitor  Pailit  tersebut  tidak  memiliki  hak  lagi  untuk  melakukan  kepengurusan terhadap  hartanya  mulai  jam  00.00  pada  hari  dimana  debitor  dinyatakan  pailit  oleh  putusan pengadilan  (Pasal  24  Undang-Undang  Kepailitan).  Dengan  demikian,  Debitor  Pailit  juga haknya  menjadi  hilang  untuk  melakukan  pengurusan  ataupun  menguasai  harta  kekayaannya yang berupa sertipikat hak atas tanah.
Penulis  dalam  Tesis  ini  ingin  mengkaitkan  antara  kepailitan  dan  perjanjian  pinjam nama/ nominee . Pengertian nominee secara umum adalah adanya penunjukan pihak oleh pihak lain  dengan  tujuan  untuk  bertindak  sebagai  wakil  dari  kepentingan  pihak  yang  menunjuk. (Bryan  A.  Garner  :  2014,  1211). 1 Perjanjian  pinjam  nama  ( nominee  contract) dari  jenis kepemilikannya  dikatagorikan  menjadi  2  (dua),  yaitu  hukum  yang  mengakui  kepemilikan seseorang (de jure) dan fakta sesungguhnya suatu obyek tersebut dimiliki oleh seseorang (de facto).  Nominee secara de  jure merupakan  pemegang  hak  yang  sah  (diakui  secara  hukum) terhadap  sebuah  benda,  yang  berarti  benda  tersebut  dapat  dialihkan,  dijual,  dibebani, dijaminkan oleh pemegang hak atas benda tersebut. Adapun pihak beneficiary secara de facto berarti memiliki benda tersebut secara materiil (tapi namanya tidak tercantum secara hukum).
Dalam Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  04/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby juncto Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  09/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby juncto Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  656  K/Pdt.Sus-Pailit/2013 juncto Putusan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  611  K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Putusan  Nomor 28/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016  dibahas  pokok  permasalahan  terkait  adanya  perjanjian  pinjam nama.  Sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  perjanjian  pinjam  nama  tersebut  mengakibatkan pemilik de facto dan pemilik secara de jure (yang namanya tercantum dalam sertipikat) adalah berbeda.  Menjadi  persoalan,  ketika  kemudian  pemilik  secara de  jure tersebut  dinyatakan pailit.
Permasalahan semakin pelik ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang  Pengampunan  Pajak  (yang  selanjutnya  disebut  “Undang-Undang  Pengampunan Pajak”).  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  ditentukan  bahwa, Pengampunan Pajak  adalah  utang pajak dari Wajib Pajak dihapus, apabila  Wajib Pajak mau mengungkap  seluruh  harta  yang  dimilikinya  (baik  di  Indonesia  maupun  luar  Indonesia)
1 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (West group : St. Paul minn, 1999), hlm. 1211.
dengan  tidak  sanksi  apapun  (baik  pidana  maupun  administrasi  yang  berkaitan  dengan perpajakan), namun harus membayar Uang Tebusan.
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak menentukan bahwa setiap Wajib Pajak  berhak  mengikuti  Pengampunan  Pajak.  Pasal  1  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor  PER-11/PJ/2016  pada  pokoknya  mengatur  bahwa  Wajib  Pajak  dapat  melakukan pengungkapan  harta  dengan  cara  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “SPT”).
Kemudian  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  pada pokoknya  mengatur  bahwa  Wajib  Pajak  yang  melakukan  pinjam  nama  dapat  mengajukan Pengampunan  Pajak  atas  obyek  miliknya  yang  belum  dibalik  nama.  Bahkan,  pada  Pasal  15 ayat  (2)  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  ditentukan  bahwa  apabila  obyek  tersebut dibalik  nama  ke  nama  pemilik  yang  sesungguhnya  sebelum  31  Desember  2017,  maka  akan diberi  kemudahan  berupa  pembebasan  pengenaan  pajak  penghasilan.  Singkatnya,  Undang- Undang  Pengampunan  Pajak  mengakui  kepemilikan  seseorang  atas  benda  tidak  bergerak meski benda tersebut belum di balik nama.
Ketika mengungkapkan harta dalam SPT, Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pendukung  (dokumen  kepemilikan),  melainkan  hanya  perlu  melampirkan  Surat  Pernyataan Nominee. Surat  Pernyataan Nominee, yaitu  surat  yang  memuat  keterangan  dari  Pihak  yang Meminjam  Nama  dan  Pihak  yang  Dipinjam  Nama  dihadapan  Notaris  yang  mengemukakan terkait  harta  baik  berupa  hak  atas  tanah  ataupun  beserta  bangunan  yang  berada  diatasnya adalah  benar  milik  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan  surat  pernyataan,  bukan  milik  pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah.
Dalam  hal  ini,  terjadi  pertentangan  norma  antara  UUPA  yang  menyatakan  bahwa sertipikat adalah bukti sah kepemilikan hak atas tanah, dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang mengakui kepemilikan seseorang atas benda tidak bergerak meski benda tersebut belum  di  balik  nama,  bahkan  memberikan  kemudahan  berupa  kemudahan  yaitu  dibebaskan dari  pungutan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  ketika  membalik  nama  obyek  tersebut.  Sebelum adanya  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak,  di  Indonesia  tidak  terdapat  landasan  hukum tentang  adanya  perjanjian  pinjam  nama/ nominee ,  sehingga  pemilik  Obyek  yang  Dipinjam Namakan  seringkali  haknya  menjadi  hilang  atas  Obyek  yang  Dipinjam  Namakan,  salah satunya  apabila  Pihak  yang  Dipinjam  Nama  menjual  atau  dinyatakan  pailit  oleh  Putusan Pengadilan.
Vol 17 No 2 Agustus 2019
Sebuah  ilustrasi  kasus,  A  ingin  membeli  sebidang  hak  atas  tanah  bersertifikat  Hak Milik Nomor 1000 di Jalan Manyar (selanjutnya disebut “SHM Nomor 1000/Manyar”) seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) melalui kredit/cicilan di Bank, namun usaha yang dimiliki A adalah berupa sebuah warung soto di pinggir jalan. Meski usaha A berjalan cukup baik dan A sanggup  untuk  membayar  cicilan  Kredit  Kepemilikan  Rumah  (KPR)  atas  SHM  Nomor 1000/Manyar tersebut, namun tidak ada Bank yang mau memberikan kredit pada A, karena A dianggap tidak memenuhi kriteria pemberian kredit dari Bank.
A  kemudian  meminta  bantuan  dari  B  (saudara  A)  yang  memiliki  slip  gaji  tetap  dari sebuah perusahaan. B mengajukan KPR di Bank X untuk membeli SHM Nomor 1000/Manyar tersebut, namun sesungguhnya uang yang dipergunakan untuk mencicil KPR tersebut berasal dari  A,  yang  akibatnya  pada  SHM  Nomor  1000/Manyar  tersebut  tercantum  nama  B  sebagai pemilik.
Pada saat B mengajukan KPR di Bank, yaitu 1 Januari 2010, oleh dan diantara A dan B dibuat perjanjian pinjam nama, yang kemudian diikuti Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual atas SHM  Nomor  1000/Manyar  di  hadapan  Notaris  Y.  Dalam  kasus  ini,  berarti  A  merupakan Pihak yang Meminjam Nama, dan B adalah Pihak yang Dipinjam Nama.
Meski cicilan itu lunas pada tanggal 1 Januari 2012, namun A tidak melakukan balik nama atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut. Kemudian, setelah keluarnya Undang-Undang Pengampunan  Pajak,  yaitu  pada  tanggal  1  Juli  2016,  A  mengakui  harta  tersebut  dalam  SPT miliknya  dengan  melampiri  Surat  Pernyataan  Nominee  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  15 ayat  (1)  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak.  A  telah  membayar  Uang  Tebusan  atas  SHM Nomor  1000/Manyar,  sehingga  berarti  Negara  mengakui  kepemilikan  A  atas  SHM  Nomor 1000/Manyar tersebut. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, A berhak atas pembebasan Pajak Penghasilan atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut apabila A membaliknama sebelum  tanggal  31 Desember 2016, namun  dalam kasus  ini, A tidak segera melakukan balik nama.
Pada  tanggal  1  Januari  2019,  B  (Pihak  yang  Dipinjam  Nama)  kemudian  dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan. SHM Nomor 1000/Manyar tersebut  oleh  Kurator dimasukan sebagai  boedel  pailit,  karena  dalam  sertipikatnya  tercantum  bahwa  B  sebagai  pemilik  atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut.

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu kaidah atau norma hukum positif digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam masyarakat.
Pendekatan yang digunakan adalah :
1. Statute Approach dan;
2. Conceptual Approach .
Pendekatan Statute Approach (perundang-undangan) dilakukan dengan memfokuskan pada  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  fenomena  hukum  yang dibahas. 2 Pendekatan Conceptual  Approach (konsep)  berarti  menelaah  dari  sudut  pandang perkembangan  doktrin  dalam  ilmu  hukum,  berupa  literatur,  jurnal,  buku,  artikel,  dan  karya ilmiah. 3 Dalam kasus ini, berarti semua bahan yang digunakan adalah yang berkaitan dengan kepailitan, perjanjian pinjam nama, dan Tax Amnesty.

## C. PEMBAHASAN
Perjanjian  menurut  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut “KUH Perdata”) adalah : perbuatan seseorang untuk mengikatkan diri terhadap orang lain. Perjanjian dikatagorikan berdasarkan namanya, dibedakan menjadi :
1. Perjanjian  bernama (nominaat) adalah  perjanjian  ketentuannya  telah  ada  terlebih dahulu dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Misalnya, perjanjian jual beli.
2. Perjanjian  tidak  bernama (innominaat) adalah  tidak  dimuat  ketentuan  ataupun namanya dalam KUH Perdata.
Perjanjian  pinjam  nama  termasuk  perjanjian innominat ,  karena  belum  diatur  secara eksplisit  dalam  KUH  Perdata,  namun  berkembang  dalam  masyarakat. Pengertian nominee menurut Black’s Law Dictionary adalah: 4
1. A person who being nominated in the office, or get appreciation (such as award or status or title because of their capabilities).
2. A person in limited way, act of another in place.
3. A  person  who  get  legal  title  of  things,  but  the  benefit  from  that  things  are  for another person.
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 93.
3 Ibid. hlm. 95.
4 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (West group : St. Paul minn, 1999), hlm. 1072.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian pinjam nama/ nominee memiliki 2 (dua)  pengertian  berbeda.  Pertama, nominee berarti  nominasi,  atau  adanya  calon  untuk memperoleh  suatu  jabatan  atau  penghargaan  tertentu.  Kedua, nominee berarti  adanya  pihak bertindak sebagai wakil dari kepentingan orang lain. Dalam pengertian yang kedua ini, dapat dikatakan seorang menerima kuasa untuk menjadi pemilik dari suatu benda, sedangkan pihak pemberi  kuasa  bukan  merupakan  pemilik  dari  benda  yang  dikuasakan namun  mendapatkan keuntungan apabila benda tersebut dimiliki oleh pihak yang dikuasakan. 5
Perjanjian pinjam nama (nominee) memungkinkan seseorang melakukan penyelundupan hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, penyelundupan hukum  terjadi  jika  seseorang  menghindari  diberlakukannya  hukum  nasional  melalui  suatu upaya atau tindakan yang tidak diperkenankan. 6
Pasal 21 ayat (1) UUPA menerangkan bahwa : hak atas tanah (khususnya berupa Hak Milik) di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh sebab itu, orang  yang  bukan  kewarganegaraan  Indonesia  (atau  dengan  kata  lain  merupakan  Warga Negara  Asing  atau  WNA)  yang  ingin  memiliki  hak  milik  di  Indonesia  melakukan penyelundupan  hukum  berupa  perjanjian  pinjam  nama,  yaitu  meminjam  nama  WNI  untuk membeli  sebidang  hak  atas  tanah  bersertifikat  hak  milik.  Perjanjian  yang  demikian  adalah batal demi hukum, karena mengadung kausa yang terlarang (Pasal 1335 KUH Perdata).
Dalam  kasus  ini,  Penulis  tidak  membahas  perjanjian  pinjam  nama  antara  WNA dengan  WNI,  melainkan  perjanjian  pinjam  nama  tersebut  dilakukan  oleh  antar  WNI  dan bukan  merupakan  penyelundupan  hukum,  karena  tidak  melanggar  syarat  sahnya  suatu perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata :
1. Sepakat diantara para pihak;
2. Masing-masing pihak telah cakap hukum;
3. Terhadap hal/obyek yang tertentu;
4. Tidak mengandung kausa yang terlarang;
Terkait  dengan  perjanjian  pinjam  nama  antara  Pihak  yang  Meminjam  Nama dengan  Pihak  yang  Dipinjam  Nama/Debitor  Pailit,  maka  keabsahannya  dapat diuraikan sebagai berikut:
5 Gunawan  Widjaja, Transplantasi  Trust  dalam  KUHPerdata,  KUHD  dan  Undang-Undang  Pasar  Modal Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 43.
6 Purnadi  Purbacaraka  dan  Agus  Brotosusilo, Sendi-sendi  Hukum  Perdata  Internasional  Suatu  Orientasi, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 87.

## 1. Sepakat diantara para pihak;
Kesepakatan  berarti  adanya  penawaran,  yang  selanjutnya  diikuti  dengan  adanya penerimaan oleh para pihak (ada persesuaian kehendak).
Bahwa perjanjian pinjam nama sebagaimana dibahas dalam Tesis ini, pihak  yang mengikatkan  diri  yaitu  Pihak  yang  Meminjam  Nama  dan  Pihak  yang  Dipinjam Nama/Debitor  Pailit  sepakat  bahwa  SHM  Nomor  1000/Manyar  tersebut diatasnamakan Pihak Yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit.
2. Masing-masing pihak telah cakap hukum;
Pengertian  kecakapan  ditafsirkan  secara a  contrario dalam  Pasal  1330  KUH Perdata,  yang  menentukan  bahwa  yang  ketidakcakapan  dalam  melakukan perjanjian dapat disebabkan karena pihak:
a. Belum dewasa (Pasal 330 KUH Perdata)
b. Berada di bawah pengampuan;
c. Perempuan  yang  telah  kawin  (sudah  dihapus  dengan  SEMA  Nomor  3  Tahun 1963).
Dalam  kasus  ini,  masing-masing  pihak  yang  membuat  perjanjian  pinjam  nama telah cakap hukum.
3. Terhadap hal/obyek tertentu;
Artinya,  isi  perjanjian  paling  tidak  harus  mengenai  suatu  barang  yang  dapat ditentukan  jenisnya.  Dalam  kasus  ini  obyek  yang  diperjanjikan  adalah  hak  atas tanah, yaitu meski dalam SHM Nomor 1000/Manyar tersebut tertulis nama Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit, namun secara materiil kepemilikannya adalah milik Pihak yang Meminjam Nama.
4. Tidak mengandung kausa yang terlarang;
Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa: Perjanjian adalah batal demi hukum jika  dibuat  tanpa  sebab,  atau  memiliki  sebab  palsu/terlarang.    Lebih  lanjut,  R. Setiawan  memberikan  penjelasan  bahwa:  Sebab  palsu  adalah  sebab  untuk menutupi  sebab  yang  sesungguhnya 7 ,  sedangkan  sebab  terlarang  adalah  jika berlawanan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  atau  tidak  sesuai dengna  norma  susila  ataupun  mengganggu  jalannya  ketertiban  (Pasal  1337  KUH Perdata).
7 R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Bina Cipta, Bandung, 1987), hlm. 63.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Dalam  kasus  ini,  Pihak  yang  Meminjam  Nama  diperbolehkan  menurut  Undang- Undang untuk memiliki SHM Nomor 1000/Manyar, karena Pihak yang Meminjam Nama  bukan  WNA,  melainkan  WNI.  Pihak  yang  Meminjam  Nama  hanya  tidak dapat  mengajukan  KPR  di  Bank  karena  usahanya  hanya  berupa  warung  soto, sehingga  ia  meminjam  nama  pihak  lain  untuk  dapat  memiliki  SHM  Nomor 1000/Manyar tersebut.
Maka, perjanjian pinjam nama diantara Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit dengan Pihak yang Meminjam Nama adalah sah.
Tidak  semua  perjanjian  pinjam  nama  merupakan  penyelundupan  hukum. Ketika  perjanjian  pinjam  nama  tersebut  tidak  melanggar  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  maka  perjanjian  pinjam  nama tersebut  boleh  dilakukan.  Pada  umumnya,  ketika  para  pihak  membuat  perjanjian pinjam  nama,  juga  diikuti  dengan  perjanjian  lain  yang  dibuat  untuk  mendukung perjanjian  pinjam  nama  tersebut.  Dalam  kasus  ini,  perjanjian nominee antara  Pihak yang  Meminjam  Nama  dengan  Pihak  yang  Dipinjam  Nama/Debitor  Pailit  diikuti dengan Ikatan Jual Beli dan Kuasa Jual.
1. Ikatan Jual Beli;
Dalam  kasus  ini,  setelah  KPR  tersebut  dilunasi  oleh  Pihak  yang  Dipinjam  Nama (dengan  uang  milik  Pihak  yang  Meminjam  Nama)  ke  Bank,  kemudian  dibuat perjanjian  jual  beli  antara  Pihak  yang  Dipinjam  Nama  dengan  Pihak  yang Meminjam Nama.
2. Kuasa Jual;
Selagi  Pihak  yang  Meminjam  Nama  belum  membalik  nama  SHM  Nomor 1000/Manyar  tersebut  ke  atas  namanya,  untuk  melindungi  kepentingan  hukum Pihak  yang  Meminjam  Nama,  maka  selain  dibuat  Ikatan  Jual  Beli,  juga  dibuat Kuasa  Jual,  sehingga  ketika  akan  dilakukan  balik  nama  sertipikat  tidak  lagi memerlukan kehadiran Pihak yang Dipinjam Nama.
Dalam  kasus  ini,  baik  Ikatan  Jual  beli  maupun  Kuasa  Jual,  keduanya  dibuat dihadapan  Notaris  dalam  bentuk  akta  otentik.  Akta  otentik  memiliki  kekuatan pembuktian sempurna, namun kemudian Pihak yang Dipinjam Nama dinyatakan pailit (sebelum  SHM  Nomor  1000/Manyar  tersebut  dibalik  nama  ke  nama  Pihak  yang Meminjam  Nama).  Akibatnya,  SHM  Nomor  1000/Manyar  tersebut  masuk  dalam
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
boedel  pailit,  dan  akan  dibagikan  secara  proporsional  ke  seluruh  kreditor  Pihak  yang Dipinjam Nama.
Pasal  100  Undang-Undang  Kepailitan  mengatur  bahwa  dalam  waktu  2  (dua) hari sejak diangkat, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit. Untuk menentukan apakah obyek dapat dikatagorikan sebagai harta pailit, te rlebih dahulu harus dipahami bahwa  jaminan  kebendaan  dapat  dikatagorikan  menjadi  2  (dua),  yaitu  jaminan kebendaan umum dan jaminan kebendaan khusus.
Jaminan  khusus  artinya, suatu  benda  dijadikan  jaminan  khusus  untuk  kreditor tertentu melalui perjanjian, sedangkan j aminan kebendaan umum mengacu pada Pasal 1131  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  semua  harta  debitor  baik  yang  ada  sekarang maupun di masa yang akan datang, baik yang bergerak ataupun tidak, menjadi jaminan utang  bagi  seluruh  kreditornya  (baik  disebutkan  ataupun  tidak  disebutkan  dalam perjanjian kreditnya). Dalam kasus ini, Obyek yang Dipinjam Namakan tersebut masuk dalam  harta  pailit  karena  merupakan  jaminan  kebendaan  umum  atas  utang  Debitor Pailit. Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata ditentukan, jika kreditor hanya memegang jaminan  umum,  maka  berarti  harta  debitor  dibagi  secara  seimbang  bergantung  besar kecilnya utang kepada seluruh kreditor tersebut (tanpa ada yang diistimewakan).
Dalam  kasus  ini,  barang  milik  pihak  ketiga  (milik  Pihak  yang  Meminjam Nama)  masuk  dalam  boedel  pailit,  karena  barang  tersebut  secara  formil  tertulis  atas nama  Pihak  yang  Dipinjam  Nama/Debitor  Pailit.  Meskipun  Pihak  yang  Dipinjam Nama/Debitor  Pailit  tidak  menjaminkan  obyek  tersebut  pada  kreditor,  namun  karena obyek tersebut  tercantum  atas namanya, maka obyek tersebut  menjadi  jaminan umum bagi para kreditor dari Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit.
Menurut  pendapat  Dr.  M.  Hadi  Shubhan,  S.H.,  C.N.,  M.H.,  Ahli  Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dibawah sumpah yang dimuat dalam Putusan  Nomor  28/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016,  dikatakan  bahwa  dalam  mengkaji  suatu barang  sebagai  harta  pailit  ataukah  bukan  dapat  dilihat  dengan  dua  cara  yang  lazim, yaitu : Apabila benda tersebut adalah benda terdaftar seperti tanah dan bangunan maka dapat dimintakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat,  siapa  pemegang  hak  atas  tanahnya.  Apabila  tercantum  nama  debitor,  maka dapat  dimasukkan  dalam  daftar  harta  pailit  oleh  kurator;  dan  apabila  benda  bergerak, maka  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1977  KUHPerdata,  yaitu  siapa  yang  menguasai
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
benda  itu,  dialah  dianggap  sebagai  pemilik  barang  bergerak  tersebut (bezit); Sesuai dengan  pendapat    Dr.  M.  Hadi  Shubhan,  S.H.,  C.N.,  M.H.  tersebut,  maka  dapat dikatakan  bahwa  Obyek  yang  Dipinjam  Namakan  tersebut  masuk  dalam  boedel  pailit jika  Pihak  yang  Dipinjam  Nama  dipailitkan,  mengingat  dalam  SKPT  dari  Kantor Pertanahan  setempat  menunjukan  bahwa  pemegang  hak  atas  tanahnya  adalah  Pihak yang Dipinjam Nama.
Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Judex Yuris ) dalam beberapa kasus juga telah membuat putusan-putusan dengan kaidah hukum : “Aset milik pihak ketiga yang menjadi  jaminan  kebendaan  atas  utang  Debitor  Pailit  adalah  harta  pailit  yang  harus diserahkan kepada kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan lebih lanjut”, salah  satunya  tercermin  dari  Halaman  27  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  157 K/Pdt.Sus-Pailit/2014,  serta  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  Undang-undang  Kepailitan  sama sekali tidak menunjuk pada aset agunan milik Debitor Pailit saja tetapi dapat diartikan juga  sebagai  asset  agunan  milik  pihak  ketiga  karena  tentunya  berhubungan  dengan segala perikatan-perikatan yang menimbulkan utang kepada Debitor Pailit, hal tersebut telah  sejalan  dengan  pendapat  saksi  ahli  Hukum  Kepailitan  DR.  M.  Hadi  Shubhan, S.H.,  M.H.,  C.N.,  dari  Universitas  Airlangga  Surabaya  dalam  putusan a  quo ,  yang berpendapat  agunan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  Undang-Undang Kepailitan  tidak  terbatas  benda  agunan  milik  Debitor  Pailit  tetapi  juga  benda  agunan milik pihak ketiga yang menjadi jaminan atas utang Debitor Pailit;
Kembali  pada  persoalan  Pengampunan  Pajak,  bahwa  dalam Pasal  15  ayat  (1) dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Pengampunan  Pajak  pada  pokoknya  diatur  bahwa  jika Wajib  Pajak  dapat  mengungkap  tanah  atau  bangunan  miliknya  (harta  tidak  bergerak) yang belum dibaliknama ke atas nama Wajib Pajak, dan terhadap tindakan balik nama ke nama Wajib Pajak, tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika balik nama tersebut diajukan sebelum 31 Desember 2017.
Dalam kasus ini, dalam SHM Nomor 1000/Manyar tercantum nama Pihak yang Dipinjam  Nama,  sedangkan  dalam  SPT  PPh  Terakhir,  SHM  Nomor  1000/Manyar tersebut  diakui  sebagai  milik  Pihak  yang  Meminjam  Nama  (karena  Pihak  yang Meminjam Nama mengajukan Pengampunan Pajak).
Ketika Pihak  yang  Dipinjam  Nama  kemudian  dinyatakan  pailit,  maka  seluruh harta  milik  Pihak  yang  Dipinjam  Nama  (termasuk  sertipikat  hak  atas  tanah  tersebut)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
masuk  boedel  pailit,  padahal  harta  tersebut  menurut  Undang-Undang  Pengampunan Pajak telah diakui sebagai harta milik Pihak yang Meminjam Nama (bukan milik pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit).
Selain  SPT  milik  Pihak  yang  Meminjam  Nama,  maka  ada  juga  Perjanjian Pinjam  Nama,  Ikatan  Jual  Beli,  dan  Kuasa  Jual  antara  Pihak  yang  Meminjam  Nama dengan Pihak yang Dipinjam Nama/Debitor Pailit (yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris yang masuk sebagai katagori akta otentik) yang dapat dijadikan alat bukti surat di dalam persidangan (Pasal 1886 KUH Perdata).
Sedangkan ketentuan Pasal  15 ayat  (1) dan (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak  dapat  dipergunakan  sebagai  salah  satu  landasan  hukum  bagi  Pihak  yang Meminjam  Nama  dalam  mengajukan  upaya  hukum  untuk  mempertahankan  SHM Nomor 1000/Manyar yang dimasukkan dalam boedel pailit.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  Pihak  yang  Meminjam  Nama  untuk  memperoleh hak atas tanah miliknya yang masih atas nama debitor pailit ada 2 (dua), yaitu :
1. Dengan mengajukan gugatan/perlawanan pihak ketiga terhadap kurator;
Pasal 1131 KUHPerdata memang mengatur bahwa kreditor dapat menagih seluruh  harta  debitor  yang  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari  untuk pelunasan  utang  debitor.  Namun,  harta  tersebut  harus  memenuhi  syarat  untuk dapat dimasukan sebagai boedel pailit.
Syarat  keabsahan  suatu  benda  dapat  dimasukkan  sebagai  boedel  pailit adalah  :  harta  debitur  tersebut  merupakan  harta  yang  benar-benar  dan  secara  sah menurut  hukum  yang  dimiliki  oleh  Debitur,  disini  harus  dapat  dibuktikan  bahwa harta  tersebut  dimiliki  dan  diperoleh  secara  sah  menurut  hukum.  Sebaliknya, apabila tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut dimiliki dan diperoleh secara sah  menurut  hukum  oleh  Debitor,  maka  harta  tersebut  harus  dikeluarkan  dari boedel pailit.
Prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari boedel pailit adalah melalui gugatan yang diajukan ke Kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan). Jika  gugatan  terhadap  harta  pailit  diajukan  kepada  Debitor  Pailit,  maka  putusan tersebut  tidak  akan  berpengaruh  pada  harta  pailit  (Pasal  26  ayat  (2)  Undang- Undang Kepailitan).  Dalam  kasus  ini, berarti Pihak  yang Meminjam Nama dapat mengajukan gugatan lain-lain kepada Kurator.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Plw.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 611 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dibahas  tentang  adanya  perjanjian  pinjam  nama,  yaitu  antara  Robert  William Foreman  (Warga  Negara  Irlandia)  dengan  ST.  Ristati  Isja  Sadar,  S.H.  (Warga Negara  Indonesia),  yang  kemudian  ST.  Ristati  Isja  Sadar,  S.H.  mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri.
Harta milik Robert William  Foreman berupa Sertipikat  Hak Milik  Nomor 8766/Kelurahan  Kerobokan  (selanjutnya  disebut  “SHM  Nomor  877/Kelurahan Kerobokan”) dimasukkan dalam boedel pailit oleh Kurator. Oleh sebab itu, Robert William  Foreman  kemudian  mengajukan  gugatan  kepada  Kurator  dengan memberikan kontra bukti  ( tegen bewijs )  yaitu berupa Akta Notariil  (Akta Nomor 74 yang dibuat dihadapan Notaris antara Robert William Foreman dan ST. Ristati Isja  Sadar  yang  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  ST.  Ristati  Isja  Sadar membeli  SHM  Nomor  877/Kelurahan  Kerobokan  dengan  uang  yang  berasal  dari Robert William Foreman, yang dalam akta juga diterangkan bahwa penamaan ST. Ristati  Isja  Sadar  pada  SHM  Nomor  877/Kelurahan  Kerobokan  tersebut  sifatnya hanyalah  sementara  hingga  adanya  Peraturan  Pemerintah  Indonesia  yang memperbolehkan orang asing memiliki tanah dengan status hak milik.
Dalam  akta  tersebut  juga  diterangkan  janji  dari  ST.  Ristati  Isja  Sadar bahwa  apabila  kelak  ada  perubahan  peraturan  perundang-undangan  mengenai kepemilikan  tanah  bagi  orang  asing,  maka  ST.  Ristati  Isja  Sadar  berjanji  dan mengikatkan diri untuk membantu Robert William Foreman mengalihkan  haknya kepada  Robert  William  Foreman.  Atas  dasar  itu,  Robert  William  Foreman mendalilkan  bahwa  tidak  ada  alasan  hukum  apapun  yang  dapat  membenarkan perbuatan  Kurator  untuk  melakukan  segala  urusan  dan  pemberesan  dari    harta pailit setelah diberitahukan dan diketahuinya bahwa yang dikatakan sebagai “harta pailit” sesungguhnya adalah hak dan milik orang lain, yaitu milik Robert William Foreman. Dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 656 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan:
1. Robert  William  Foreman  adalah  pemilik  atas  SHM  Nomor  877/Kelurahan Kerobokan;
2. Sah dan mengikat Akta Nomor 74 yang dibuat antara Robert William Foreman dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
ST. Ristati Isja Sadar yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H;
3. Penyegelan atas SHM Nomor 877/Kelurahan Kerobokan adalah tidak sah dan tidak berharga;  Serta  memerintahkan  Kurator  untuk  mengeluarkan  SHM  Nomor 877/Kelurahan Kerobokan dari harta pailit ST. Ristati Isja Sadar.
Secara merdeka, Hakim bebas memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya,  dan  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  haruslah  mempunyai dasar.  Namun  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  khususnya  perkara sebagaimana diuraikan diatas, hakim tidak memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan yang berlaku. Hakim tidak serta merta memutus perkara berdasarkan kepastian  hukum  belaka.  Sudikno  Mertokusumo  mendeskripsikan  bahwa  putusan pengadilan  harus  sekaligus  mengakomodir  3  (tiga)  hal,  yaitu  kepastian  hukum (rechtssherheit) , kemanfaatan (zueckmassigkzit) , dan keadilan (gerechtigkeit) . 8
Kemanfaatan  yang maksud adalah  bahwa  hukum dalam masyarakat  harus dapat  memberikan  manfaat  baik  bagi  masyarakat  secara  umum  serta  bagi  para pihak secara khusus. Maka  kemanfaatan hukum  yang tercermin dari putusan atas kasus  ini  adalah  hak  Robert  William  Foreman  atas SHM  Nomor  877/Kelurahan Kerobokan yang telah dibelinya tersebut walaupun dibeli  dengan cara meminjam nama ST. Ristati Isja Sadar dikembalikan kepada Robert William Foreman.
Keadilan dari putusan hakim atas kasus diatas adalah walaupun nama yang tercantum didalam sertifikat adalah nama ST. Ristati Isja Sadar dan sertifikat saat itu berada bersama ST. Ristati Isja Sadar karena Robert William Foreman adalah WNA,  namun  hakim  memutuskan  dalam  putusannya  bahwa  Robert  William Foreman  adalah  pemilik  sebenarnya SHM  Nomor  877/Kelurahan  Kerobokan tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  apabila  hakim  tidak  sekedar  menerapkan kepastian hukum,  melainkan juga menerapkan keadilan dan kemanfaatan  hukum, maka  besar  kemungkinan  apabila  Pihak  yang  Meminjam  Nama  mengajukan gugatan  terkait  Obyek  yang  Dipinjam  Namakan  tersebut,  maka  obyek  tersebut dapat  dikeluarkan  sebagai  boedel  pailit,  karena  Pihak  yang  Meminjam  Nama diakui sebagai pemilik yang sah atas SHM Nomor 1000/Manyar tersebut.
8 Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 207.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Tinjauan  selanjutnya  dilihat  dari  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Cbi.  Dalam  Putusan  tersebut  diuraikan  kronologi  sebagai berikut : Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah dengan yang dimana pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut diatasnamakan Tergugat. Penggugat mengatasnamakan  pembelian  2  (dua)  bidang  tanah  ke  atasnama  Tergugat  karena Penggugat  adalah  WNA  yang  dilarang  memiliki  Hak  Milik  atas  tanah  tersebut. Penggugat dalam meminjam nama Tergugat untuk membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut  atas  dasar  kepercayaan  agar  nama  Tergugat  tercantum  di  2  (dua)  bidang sertifikat.
Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 124/Pdt.G/2014/PN.Cbi menerima  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian  karena  Majelis  Hakim mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
1. Bahwa  Penggugat  adalah  pembeli  dari  2  (dua)  bidang  tanah  tersebut  yang diperkuat oleh pernyataan saksi-saksi dan bukti pembayaran pembelian 2 (dua) bidang tanah;
2. Bahwa  saksi-saksi  mengakui  bahwa  Tergugat  hanyalah  pihak  yang  namanya dipinjam oleh Penggugat untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut  yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi;
3. Bahwa  Penggugat  juga  merupakan  pihak  yang  membangun  dan  membeli segala perabotan rumah yang ada diatas 2 (dua) bidang tanah.
Dari  pertimbangan  diatas,  bahwa  terdapat  perbuatan  dan  kesepakatan pinjam  nama  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dimana  kesepakatan  itu  dilakukan atas  dasar  kepercayaan.  Yang  membayar  dan  pemilik  sebenarnya  2  (dua)  bidang tanah tersebut adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanyalah dipinjamnamanya untuk administrasi kepemilikan sertifikat bukti hak atas tanah atas 2 (dua) bidang tanah  tersebut.  Hakim  tidak  serta  merta  memutuskan  didalam  putusannya  agar menyatakan  bahwa  2  (dua)  bidang  tanah  tersebut  adalah  sah  milik  Tergugat ataupun  menyatakan  bahwa  2  (dua)  bidang  tanah  tersebut  jatuh  kepada  negara, sehingga  dapat  dikatakan,  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tidak  hanya memperhatikan  kepastian  hukum,  melainkan  juga  harus  mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan hukum.
2. Dengan mengajukan diri sebagai kreditor konkuren;
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
Apabila gugatan lain-lain sebagaimana diuraikan pada poin 1 diatas ditolak oleh  Majelis  Hakim,  Pihak  yang  Meminjam  Nama  masih  dimungkinkan  untuk melakukan  upaya  hukum  lain,  yaitu  dengan  mengajukan  diri  sebagai  kreditor konkuren. Konsekuensinya,  Pihak  yang  Meminjam  Nama  belum  tentu  mendapat pengembalian  uang  senilai  Obyek  yang  Dipinjamnamakan,  karena  pembagian harta pailit diantara kreditor konkuren berlaku asas pari passu prorata parte. Pari passu ,  artinya,  para  kreditur  tidak  ada  yang  didahulukan  (akan  mendapat pelunasan  secara  bersama-sama). Prorata  parte ,  berarti  secara  proporsional (tergantung besar kecilnya utang) debitor terhadap para kreditor tersebut.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang  Kepailitan,  ditentukan bahwa  utang  merupakan  kewajiban  berupa  uang  maupun  yang  bisa  dinyatakan dengan  uang,  baik  yang  secara  langsung  dibuat  maupun  di  kemudian  hari  yang berasal  dari  Undang-Undang  ataupun  perjanjian,  yang  jika  tidak  dipenuhi  oleh debitor maka memberikan hak tagih kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan dari seluruh harta kekayaan debitor.
Dilihat  dari  definisi  utang  dari  Undang-Undang  Kepailitan  sebagaimana diuraikan  diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  definisi  utang  tidak  dapat ditafsirkan  secara  sempit,  melainkan  harus  secara  luas  karena  utang  yang dimaksud  tidak  hanya  sebatas  utang  yang  timbul  dari  perjanjian  pinjam meminjam/ perjanjian kredit/ perjanjian utang piutang, tetapi juga termasuk untuk utang  yang  timbul  karena  undang-undang  atau  perjanjian  lain  yang  dapat  dinilai dengan  sejumlah  uang.  Dari  definisi  yang  luas  tersebut,  maka  berarti  Perjanjian Pinjam Nama dan Ikatan Jual Beli antara Pihak yang Meminjam Nama dan Pihak yang  Dipinjam  Nama  dalam  kasus  ini,  masuk  dalam  pengertian  utang,  sehingga berhak untuk ditagihkan dalam rapat pencocokan piutang.
Untuk mengajukan tagihan bersama dengan para kreditur lain dalam rapat pencocokan  piutang, kreditur  perlu  menunjukan  adanya  utang,  yang  dibuktikan melalui perjanjian. Pasal 1314 KUHPer berbunyi :
1. Perjanjian dibedakan menjadi perjanjian cuma-cuma atau atas beban;
2. Perjanjian  cuma-cuma  adalah  perjanjian  yang  mana  hanya  salah  satu  pihak yang memperoleh manfaat/keuntungan, tanpa ada keuntungan bagi pihak lain;
3. Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang memberi kewajiban bagi masing- masing  pihak  untuk  berbuat  sesuatu,  tidak  berbuat  sesuatu,  atau  memberikan sesuatu.
Dari  uraian  ketentuan  Pasal  1314  KUH  Perdata  diatas,  maka  dapat diketahui  bahwa  ada  perjanjian  sepihak  dan  ada  perjanjian  yang  bersifat  timbal balik.  Perjanjian  sepihak,  berarti  hanya  salah  satu  pihak  yang  mempunyai kewajiban/prestasi  terhadap  pihak  lain,  contohnya  perjanjian  hibah.  Adapun perjanjian  timbal  balik,  berarti  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  memiliki kewajiban/prestasi yang harus diselesaikan, yang berarti ada hak dan kewajiban di masing-masing  pihak  dimana  hak  dan  kewajiban  tersebut  saling  berhadapan  satu sama lain.
Berdasarkan  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  ditentukan bahwa  jika  debitor  dinyatakan  pailit  dalam  putusan  namun  ada  perjanjian  timbal balik  antara  debitor  dengan  pihak  lain  yang  belum  atau  baru  sebagian  terpenuhi, maka  perjanjian  tersebut  menjadi  sirna  dengan  adanya  putusan  pailit,  sehingga pihak  yang  mengadakan  perjanjian  (yang  dirugikan)  tersebut  berhak mempertanyakan  kepastian  apakah  perjanjian  tersebut  dilanjutkan  untuk  jangka waktu  tertentu  sesuai  kesepakatan  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  dengan kurator,  atau  berhak  untuk  bergabung  dengan  para  kreditur  sebagai  kreditor konkuren  untuk  memperoleh  pelunasan  atas  prestasi  dari  perjanjian  timbal  balik yang belum terpenuhi.
Dalam hal ini, ikatan jual beli antara Pihak yang Meminjam Nama dengan Pihak  yang  Dipinjam  Nama/Debitor  Pailit  adalah  perjanjian  timbal  balik  (karena memberikan  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak),  dimana  perjanjian tersebut  hapus  dengan  adanya  putusan  pernyataan  pailit,  dan  Pihak  yang Meminjam  Nama  berhak  mengajukan  diri  sebagai  kreditor  konkuren  dalam  rapat pencocokan piutang untuk mendapat ganti rugi.

## D. PENUTUP
Perjanjian  pinjam  nama  memberikan  kedudukan  yang  lemah  bagi  pihak  yang meminjam  nama,  namun  bukan  berarti  meniadakan  upaya  hukum.  Dalam  kasus  ini,  upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  Pihak  yang  Meminjam  Nama  jika  Pihak  yang  Dipinjam Nama  dipailitkan  adalah  dengan  mengajukan  gugatan  tersendiri  terhadap  kurator  yang
menangani perkara debitor pailit/pihak yang dipinjam namanya, atau dengan mengajukan diri dalam rapat pencocokan piutang sebagai kreditor konkuren. Jadi, sebaiknya tidak melakukan perjanjian  pinjam  nama  karena  perjanjian  tersebut  memberikan  kedudukan  hukum  yang lemah  bagi  Pihak  yang  Meminjam  Nama,  mengingat  hukum  pertanahanan  Indonesia menganut sistem pendaftaran, yang berarti yang pemilik hak atas tanah diakui adalah sesuai dengan  nama  yang  tercantum  dalam  sertipikat.  Meskipun  sistem  pendaftaran  Indonesia adalah sistem pendaftaran positif bertendensi negatif, yang artinya pemegang hak atas tanah tersebut  masih  memungkinkan  untuk  digugat  selama  Penggugat  dapat  membuktikan  bahwa ia yang berhak atas hak atas tanah tersebut, namun proses persidangan memakan waktu yang panjang  serta  rumit,  serta  menghabiskan  banyak  biaya.  Oleh  karena  itu,  alangkah  baiknya bila  sejak  semula  diadakan  perjanjian  yang  menjamin  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak untuk menghindari potensi/peluang terjadinya permasalahan yang dikemudian hari.
Vol 17 No 2 Agustus 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Darmodiharjo,  D.,  Shidarta.  2008. Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Garner, A. Bryan. 1999. Black’s Law Dictionary, West group : St. Paul minn.
Gunawan  Widjaja.  2008. Transplantasi  Trust  dalam  KUHPerdata,  KUHD  dan  Undang- Undang Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Latief. Herlina. 2010. Tanggung Jawab Notaris Terkait Praktek Nominee di Indonesia, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo.  Sudikno . 2010. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Yogyakarta  :  Cahaya Atma Pustaka.
Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. 1983. Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi, Jakarta: Rajawali.
Setiawan, R. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung : Bina Cipta, Bandung.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).