INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7401-7414 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Manajemen Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak
Jon Kenedi 1 ✉ , Seno Andri 2 , Okta Karneli 3
Universitas Riau
Email: jokejahad@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi berbagai permasalahan manajemen kepegawai yang menjadi Tugas dan Fungsi  serta  Tata  Kerja  Badan  Kepegawainan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah Kabupaten  Siak,  dalam  melaksanakan  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang urusan dan pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Siak.  Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana Manajemen Pelayanan Kepegawaian  Pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah Kabupaten  Siak  serta  kendala  yang  dihadapi  dalam  Manajemen  Kepegawaian  pada  Badan Kepegawaian dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  manajemen  kepegawaian  pada  Badan  Kepegawainan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak belum terlaksana dengan baik.  Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian terjadi kelebihan beban kerja (over capasity),  dimana  jumlah  pegawai  yang  saat  ini  bertugas  pada  pada  Badan  Kepegawainan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang seharusnya.  Kelebihan beban kerja tersebut berdampak pada kurangnya inovasi kerja pegawai. Key Words: Manajemen Kepegawaian; Pengembangan SDM.

## Abstract
This  research  is  motivated  by  various  personnel  management  issues  which  are  the  Duties  and Functions  and  Work  Procedures  of  the  Siak  Regency  Regional  Human  Resources  Development Agency, in carrying out the preparation and implementation of regional policies in the field of staffing affairs and services, transfers, employee development, education and training in Siak Regency . The purpose of this study was to find out how the Management of Personnel Services at the Siak Regency Regional Personnel and Human Resource Development Agency and the constraints faced in Personnel Management at the Siak Regency Regional Personnel and Human Resource Development Agency. The results of the study indicate that the implementation of staffing management at the Regional Human Resources Development Agency in Siak Regency has not been carried out properly. This is because in the implementation of personnel management there is an overload of work (over capacity), where the number of employees currently serving at the Siak  Regency Regional Human Resource Development Personnel Agency does not match the number of needs that should be. The excess workload has an impact on the lack of employee work innovation.
Key Words: Personnel Management; HR Development.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pegawai Aparatur Sipil  Negara/  Pegawai  (PNS)  dituntut  untuk  bekerja  secara  profesional.    Namun,  pada kenyataannya,  profesionalisme  yang  diharapkan  belum  sepenuhnya  terwujud.  Perdebatan tentang kinerja administrasi publik di seluruh dunia selalu ditandai dengan ketidakpuasan. Baik politisi  maupun  warga,  bahkan  juga  pegawai  administrasi  sendiri  mengkritisi  administrasi dengan kata kunci: ”terlalu lamban, terlalu m ahal, terlalu jauh dari kebutuhan manusia, korup, buruk  mutu  serta  pemborosan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia”. Penyebab  utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian tersebut, disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum  proporsional.  Kompetensi  menyangkut  kewenangan  setiap  individu  untuk  melakukan tugas  atau mengambil keputusan sesuai dengan  peranannya dalam organisasi yang  relevan dengan  keahlian,  pengetahuan,  dan  kemampuan  yang  dimiliki.  Kompetensi  yang  dimiliki pegawai  secara  individual  harus  mampu  mendukung  pelaksanaan  strategi  organisasi  dan mampu  mendukung  setiap  perubahan  yang  dilakukan  manajemen.  Dengan  kata  lain, kompetensi yang dimiliki individu dapat mendukung sistem kerja berdasarkan tim (Rivai, 2009: 289)  Dari kompetensi, kinerja atau kualitas pelayanan dihasilkan, kemudian dari kinerja atau kualitas pelayanan maka menghasilkan prestasi kerja dan terwujudnya efektivitas dan efisiensi.
Manajemen  kepegawaian  di Indonesia secara umum memiliki pola/ siklus yang baku, prosedural. Pada tahap awal didahului oleh Proses Pengadaan Pegawai (antara lain meliputi perencanaan SDM, rekruitmen, seleksi, dan orientasi), Proses Pengembangan Pegawai (meliputi pelatihan dan pengembangan, promosi dan mutasi, serta pengembangan karier), Pengelolaan Kinerja (meliputi pengelolaan insentif, penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan kode etik), dan Pemeliharaan  Hubungan  Kerja  (meliputi  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  pembinaan hubungan kepegawaian, serta fasilitas dan pelayanan kesejahteraan). Menurut Sedarmayanti, (2009:371) Tujuan manajemen PNS yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan  pembangunan  secara  berdayaguna  dan  berhasilguna  dengan  dukungan  PNS  yang profesional,  bertanggungjawab,  jujur  dan  adil  melaluli  pembinaan  yang  dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dalam  hal  kepegawaian  daerah,  pada  pelaksanaan  manajemen  kepegawaian  khususnya promosi, mutasi dan demosi merupakan fenomena  yang sering terjadi  di sebuah  organisasi perangkat daerah.
Namun pada kenyataannya prinsip ini bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di Indonesia, dimana pengangkatan seorang PNS dalam suatu  jabatan kadang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pejabat struktural yang ada banyak yang ditempatkan tidak  sesuai  dengan  latar  belakang  kemampuan,  keahlian,  pengalaman,  dan  pendidikan. Ironisnya, hal ini dilakukan bukan karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada, tetapi lebih berdasarkan kepentingan politik, serta adanya imbalan jasa dari salah satu pejabat tinggi kepada  PNS  tersebut.  Pengangkatan  pejabat  struktural  sering  pula  hanya  berdasarkan pertimbangan  karena  orang  tersebut  termasuk  kerabat  dari  pemimpin,  sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas pemerintahan. (Hartini, 2014:39-40)
Untuk  kelancaran  manajemen  PNS  daerah,  di  bentuk  Badan  Kepegawaian  Daerah Provinsi  atau  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  atau sebutan lain untuk Kabupaten/Kota yang merupakan perangkat daerah dan merupakan Instansi yang  mengurusi  administrasi  kepegawaian.  Pembentukan  Instansi  ini  pada  umumnya didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah masing-masing. Oleh sebab itu maka sebagai garda terdepan  pelayanan  publik,  ASN  haruslah  di  manage  dengan  baik.  Agar  mereka  dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik pula sesuai jabatan yang diembannya dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Untuk wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau manajemen kepegawaain dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak. Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Bupati  Siak  Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak.  Perekrutan  PNS  pada  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak yang seharusnya penempatanya sesuai dengan Formasi atau kebutuhan tetapi kenyataannya belum ditempatkan sesuai dengan formasi yang telah ditentukan, begitu juga penempatan dan pemindahan  PNS dalam jabatan yang seharusnya menerapkan Systim Merit (memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja) tetapi  pada  kenyataannya  lebih  mengedepankan  alasan  kekeluargaan  dan  kedekatan  yang disebut dengan Spoil System.
Namun  unsur  subjektivitas  masih  mendominasi  dalam  setiap  pengisian  jabatan  pada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak. Dimana Untuk menempatkan seorang pegawai dalam jabatannya lebih ditentukan oleh like or dislike dari atasan atau pejabat politik.  Begitu pula dengan profesionalisme para pegawai Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  dalam melaksanakan tugas masih kurang.  Tingkat keahlian atau disiplin ilmu para petugas, tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka laksanakan.  Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang di miliki  para  petugas  mengakibatkan  para  pegawai  tidak  dapat  bekerja  dengan  objektif  dan profesional.  Jumlah personel pegawai yang saat ini bertugas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak jika disesuaikan dengan tingkat kebutuhan menurut jabatan yang ada pada masing-masing bidang masih belum mencukupi karena  belum  terisinya  kebutuhan  sesuai  dengan  penghitungan  analisis  jabatan  dan  analisi beban kerja di masing-masing unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak.  Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengetahui tentang manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  serta  mengetahui  Kendala  apa  yang  dihadapi  dalam Manajemen  Kepegawaian  pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan penilitian deskriptif kualitatif.  Menurut Bogdan dan Taylor  (Lexy  J.  Moleong,  2011:  4),  penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang  dapat  diamati.  Penelitian  dilaksanakan  pada  kantor  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.  Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling.  Purposive Sampling menurut Satori (2007:6),  dengan  cara  terlebih  dahulu  ditetapkan  situasi  sosial  atau  site  penelitian,  yang
merupakan tempat di mana permasalahan atau fenomena sosial yang akan diteliti betul-betul ada.  Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak. Sedangkan yang menjadi key informan adalah kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak. Pada  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  pada  setting  alamiah  dengan  sumber  data primer dan dengan cara, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif.    Proses  analisis  data  dimulai  dengan  menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh  Miles  dan  Huberman  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  jenuh, (Moleong, 2011:248).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen  Kepegawaian  pada  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.

## a) Perencanaan Pegawai
Perencanaan Pegawai Negeri Sipil secara umum merupakan inti dari manajemen Sumber Daya Manusia karena akan digunakan sebagai dokumen standar untuk rekrutmen dan penataan komposisi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan beban kerja nyata organisasi.  Dalam  tahapan  perencanaan  kebutuhan  pegawai  di  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak diawali dengan penghitungan AnJab dan ABK pada setiap Bagian dan Bidang di lingkungan organisasi BKPPSDM. Dimana Perencanaan  kebutuhan  PNS  tersebut  diawali  dari  usulan  kebutuhan  oleh  masing-masing Bagian dan Bidang di lingkungan organisasi BKPPSDM  sebelum kebutuhan  formasi pegawai tersebut diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tahapan perencanaan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga sesuai dengan pendapat Sedarmayanti  (2010:  374-382)    mengenai  perencanaan  kebutuhan  pegawai    dimana  dalam perencanaan  kebutuhan  pegawai  pada  organisai  pemerintah  dilaksanakan  dengan “Memperhatikan beban kerja yang ada saat ini dan memperkirakan beban kerja pada masa yang akan datang”.

## b) Pengorganisasian Pegawai
Pengorganisasian  adalah  proses  penciptaan  hubungan  antara  fungsi,  personel,  dan faktor fisik, sehingga kegiatan yang harus dilakukan menjadi satu kesatuan dan terarah untuk mencapai tujuan  bersama.  Menurut T. Hany Handoko dalam (Farida 2017) Pengorganisasian adalah kegiatan mengklasifikasikan pengaturan berbagai hubungan antara jabatan, personalia dan  faktor  fisik.  Dalam  pelaksanaan  manajemen  kepegawaian  diketahui  bahwa pengorganisasian  pegawai  di  lingkungan  organisasi  BKPSDMD  Kabupaten  Siak  sudah  di laksanakan sesuai dengan instruksi atasan dan peraturan yang berlaku. Namun dalam tahapan implementasi masih ditemui berbagai permasalahan terkait dengan pengorganisasi pegawai. Permasalahan tersebut antara lain yaitu:
1. Tidak semua tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan  tepat  waktu  dan  tepat  sasaran  sehingga  menimbulkan  keterlambatan  dalam pelayanan kepegawaian;
2. Terjadi  kecemburuan  sosial  antar  masing-masing  pegawai  akibat  dari  tidak  adanya pemerataan pembagian tugas dan wewenang;
3. Kurangnya kerjasamayang baik antara ASN dengan atasan
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masing-masing informan, permasalahan ini terjadi karena:
1. Ketimpangan Kompetensi dari masing-masing pegawai;
2. Rendahnya kemampuan manajerial pegawai
3. Rendahnya semangat  kerja pegawai
4. Pegawai cepat merasa puas dengan keadaan saat ini;
5. Jumlah sumberdaya manusia yang terbatas;
6. Ego dari masing-masing Bagian ataupun Bidang yang merasa paling penting/dominan, paling banyak beban kerjanya, sehingga menyebabkan tidak adanya integrasi, dan terjadi pengkotakan antar sesama Bagian ataupun Bidang di internal organisasi;
7. Perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang belum update;
8. Kurangnya apresiasi/reward dari pimpinan terhadap kinerja dari masing-masing pegawai. Berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai pengorganisasian pegawai dilingkungan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dapat diketahui bahwa manajemen kepegawaian berdasarkan indikator organisasi berlum terlaksana  dengan  baik,  karena  dalam  tahapan  implementasi  masih  ditemui  berbagai permasalahan terkait dengan pengorganisasi pegawai.

## c) Pengarahan Pegawai
Pengarahan ( directing) adalah kegiatan mengarahkan seluruh pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja  secara efektif  dan efisien  dalam membantu tercapainya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin dengan menugaskan bawahan untuk melakukan semua tugasnya dengan baik, Hasibuan (2001:21-23). Dalam melaksanakan fungsi  pengarahan  sebagai  upaya  pelaksanaan  manajemen  kepegawaian  pada  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  sudah dilaksanakan dengan baik.  Pimpinan organisasi sudah memberikan pengarahan kepada para pegawai akan berbagai tugas yang harus dilakukan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan tentunya akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.  Disamping  itu,  untuk  kinerja  pegawai  serta  memberikan  motivasi  kepada  para pegawai dalam bekerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak saat ini telah berupaya untuk:
1. Memberikan tambahan penghasilan dari beban kerja yang dilaksanakan ASN di atas dari tambahan penghasilan ASN di lain instansi,
2. Melakukan evaluasi kinerja terhadap bidang tugas masing-masing pegawai
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi, baik melalui pendidikan, maupun pelatihan
4. Mempercayakan tanggungjawab pekerjaan yang lebih kepada masing-masing pegawai.
d) Pengendalian Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dalam melaksanakan fungsi manajerial sumberdaya manusia yang ada  di internal  organisasi sudah melakukan pengendalian pegawai yang bertujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai tersebut dapat berjalan dengan baik/tidak menyimpang serta sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Adapun upaya yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi manajerial pengendalian Pegawai Negeri Sipil tersebut antara lain adalah:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten  Siak membuat  Susunan  Organisasi  Tata  Kerja  (SOTK)  yang  memuat  deskripsi  dari  tupoksi masing-masing Bidang dan Bagian dan diturunkan ke masing-masing ASN disetiap bidang dan Bagiannya. Semua SOTK Setiap ASN mempunyai tupoksi sesuai jabatan yang dimiliki dan harus dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan;
2. Segenap jajaran Pimpinan organisasi BKPSDMD Kabupaten Siakselalu  memberikan arahan, bimbingan serta melaksanakan evaluasi kinerja pegawai’
3. Membuat Perjanjian Kinerja dengan para pejabat Administrator (Sekretaris dan para Kabid), berbentu  Pakta  Integritas  yang  harus  menjadi  pedoman  para  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan tentang target yang harus dicapai pada setiap triwulan.
Berbagi  langkah  pengendalian  pegawai  yang  segenap  pimpinan  dilakukan  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai dapat berjalan dengan baik/tidak menyimpang dan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

## e) Pengadaan Pegawai
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengisi formasi yang lowong, artinya formasi yang lowong tersebut dikarenakan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau pemekaran organisasi yang kemudian ditetapkan dengan  keputusan  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  pendayagunaan  aparatur negara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak masih  kekurangan  jumlah  pegawai.  Dengan  konsisi  tersbut,  maka  akan  secara  langsung berdampak  pada  kinerja  organisasi  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Daerah  Kabupaten Siak  dalam memberikan pelayanan administrasi  kepegawaian  di Kabupaten Siak. Berdasarkan informasi yang disampaikan informan penelitian diatas diketahui bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dalam  melaksanakan  fungsi  manajerial  sumberdaya  manusia  yang  ada  yaitu  pengadaan pegawai  sudah  melaksanakan  tahapan  pengadaan  pegawai  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku. Namun dalam melaksanakan kegiatan tersebut, organisasi Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  masih memiliki  kedala  antara  lain  adalah  masih  kurangnya  sumberdaya  manusia  pegawai  yang bertugas,  minimnya    sarana,  prasarana Computer  Assisted  Test  (C.A.T),  dan  regulasi  sistem pengadaan pegawai yang berubah-ubah.

## f) Pengembangan Pegawai
Pengembangan  pegawai  ( employee  development)  merupakan  salah  satu  faktor  penting dalam pengelolaan SDM di suatu organisasi.  Organisasi atau dalam hal ini manajer (pimpinan) wajib men- support semua pegawainya dalam pengembangan karier dan kualitasnya sebagai SDM, karena hal ini pada akhirnya akan menghasilkan  kepuasan kerja, loyalitas, komitmen; dan secara khusus akan menghasilkan keahlian yang ‘langka’ ( scarce talent) yang dapat digunakan sebagai  sumber competitive  advantages.  Jika  masalah  pengembangan  pegawai  tidak
diperhatikan,  sangat  mungkin  akan  terjadi  output  SDM  yang  negatif,  seperti  ketidakpuasan kerja, yang pada akhirnya akan memunculkan resistance, kecenderungan untuk keluar (intention to  leave).  Hal  ini  berarti  dengan  pengembangan  pegawai  berarti  manajer  atau  pimpinan membantu  pegawai  untuk  berkinerja  lebih  efektif,  dan  memberikan  lingkungan  yang mendukung  pengembangan  diri  dan  juga  memberikan  kepuasan.  Pengembangan  pegawai yang  dilaksanakan  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah Kabupaten  Siak  dianalisis  berdasarkan  pelaksanaan  pengembangan  kompetensi  PNS  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  yang bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki PNS dengan tugas dan fungsi  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Namun  padat  tahapan  pelaksanaannya,  upaya pengembangan  kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil  dilingkungan  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Dukungan anggaran pendanaan yang masih belum memadai
2. Masih rendahnya keinginan pribadi PNS dalam pengembangan diri
3. Terjadinya intervensi politik kekuatan lain diluar organisasi terkait dengan pertimbangan kapasitas pegawai.

## g) Kompensasi Pegawai
Kompensasi adalah semua pemberian yang diterima pegawai dari instansi, baik berupa uang, barang langsung maupun barang tidak langsung sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikannya kepada instansi, Hasibuan (2017:119).  Kompensasi harus ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan patut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Asas adil dan patut diharapkan dapat lebih diperhatikan yaitu dengan melakukan evaluasi dan pengawasan kompensasi dengan sebaik-baiknya agar kompensasi yang diberikan dapat mendorong kerja dan kepuasan kerja. Pelaksanaan pemberian kompensai bagi pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak sudah dilaksanakan namun dalam tahap pelaksanaan pemberian kompensai bagi pegawai tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan dirasakan kurang adil oleh sebagian pegawai. Hal  ini  disebabkan  karena  masih  banyak  PNS  yang  tidak  melaksanakan  tugas  dengan  baik namun mendapatkan kompensasi yang sama dengan pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Disamping itu  kompensasi yang selama ini diberikan pada pegawai masih sebatas penghargaan yang  bersifat nasional yang  bisa  diajukan ASN bila disetujui pimpinan. Permasalahan terkait dengan pemberian kompensasi pada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak yang belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik karena belum adanya indikator penilaian untuk pemberian penghargaan ASN di BKPSDM Kabupaten Siak.

## h) Pengintegrasian Pegawai
Pengintegrasian ( integration) adalah kegiatan menyatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, sehingga tercipta kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. Organisasi  memperoleh  keuntungan,  karyawan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dari  hasil pekerjaannya.  Integrasi  penting  dan  sulit  dalam  manajemen  sumber  daya  manusia,  karena menyatukan  dua  kepentingan  yang  saling  bertentangan,  Hasibuan  (2001:21-23).    Prinsip pengintegrasian  adalah  menghasilkan  kerjasama  atau  simbiosis  mutualisme  yang  baik  dan saling  menguntungkan.  Pimpinan  dalam  melakukan  integrasi  harus  mematuhi  prinsip  dan metode  yang  memadai.  Upaya  pengintegrasian  pegawai  di  lingkungan  organisasi  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  yang bertujuan untuk menyesuaikan sikap-sikap pegawai dengan keinginan organisasi agar dapat bekerja  sama  dengan  baik,  mengatasi  konflik  dan  perselisihan  agar  semua  pihak  dalam organisasi dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi belum dilaksanakan. Belum  dilaksanakannya  pengintegrasian  pegawai  ini  disebabkan  karena  masing-masing aparatur yang bertugas masih menempatkan ego dalam setiap pengambilan keputusan.  Begitu juga  dengan  dengan  beban  kerja  yang  begitu  besar  bagi  masing-masing  aparatur  yang bertugas yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya waktu untuk saling bersosialisasi dengan PNS lain diluar bidang tugasnya.  Hasil temuan penelitian yersebut bertentangan dengan konsep pengintegrasian  pegawai  menurut  Hasibuan  (2009:130)  dimana  pengintegrasian  adalah kegiatan  memadukan  keinginan  pegawai  dan  kepentingan  organisasi  sehingga  terwujud kerjasama yang memberikan kepuasan.

## i) Pemeliharaan Pegawai
Keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  sangat  ditentukan  oleh keberadaan  pegawai,  sehingga  perlu  selalu  diupayakan  untuk  menjaga  dan  memelihara pegawai  agar  merasa  betah,  bertahan,  dan  melaksanakan  tugas  dengan  baik, (Sofyandi:2008:181).  Pemeliharaan  pegawai  sebagai  wujud  pelaksanaan  fungsi  manajemen kepegawai dianalisis melalui upaya yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  untuk  mempertahankan  dan  meningkatan kondisi fisik pegawai (kesehatan dan keselamatan) dan pemeliharaan sikap yang menyangkut (program pelayanan pegawai), supaya mereka tetap mau bekerja di dalam organisasi sampai dengan  pensiun.  Pemeliharaan  pegawai  dilingkungan  organisasi  Badan  Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian  diketahui  bahwa  pemeliharaan  pegawai  di  lingkungan  organisasi  BKPSDMD Kabupaten Siak sudah di laksanakan dengan baik. Adapun upaya pelaksanaan pemeliharaan pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah:
1. Memberikan  jaminan  kecelakaan  dan  jaminan  keselamatan  dalam  bentuk  PBJS  kepada seluruh pegawai;
2. Melaksanakan senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan setiap hari kamis;
3. Mengadakan  ceramah  agama  1  (satu)  bulan  sekali  dilingkungan  organisasi  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Upaya  pemeliharaan  pegawai  yang  dilakukan  kepada  seluruh  pegawai  Badan
Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Kabupaten  Siak  ini  sesuai dengan fungsi pemeliharaan pegawai menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi pegawai agar seluruh pegawai tetap sehat dalam menjalankan tugas serta terkontrol sikap dan emosinya.  Disamping  itu  juga  keamanan  dan  keselamatan  pegawai  mendapat  jaminan, sehingga minimal telah sampai pada tingkat kesejahteraan.

## j) Pemberhentian Pegawai
Pemberhentian Pegawai ASN termasuk dalam Manajemen PNS. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, antara lain disebutkan bahwa  dalam  rangka  penyelenggaraan  Manajemen  PNS  berdasarkan Merit  System  (Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi). , kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa memandang latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, usia, atau kondisi kecacatan8), perlu diatur manajemen pegawai negeri sipil. Dalam melaksanakan pemberhentian pegawai sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  Kabupaten  Siak  sudah  dilaksanakan  dengan  baik,  dimana  proses  pemberhentian pegawai sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Pelaksanaan  Manajemen  Kepegawaian  pada  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
Badan Pengembangan Kepegawaian  dan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak bertugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah yang berkomitmen untuk memajukan  dan  mengembangkan  sistem  manajemen  kepegawaian  yang  efektif  dan  efisien, sehingga mampu mendorong peningkatan profesionalisme kerja Aparatur Sipil Negara. (ASN)
dan kualitas  pelayanan publik sehingga tercipta good  governance.  pemerintahan yang baik. Namun  dalam  pelaksanaan  manajemen  kepegawaian  pada  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak masih ditemui beberapa kendala yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan manajemen kepegawaian  yang saat ini sedang dilaksanakan. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak antara lain adalah terkait dengan kelebihan beban kerja ( over capasity). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang saat ini bertugas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan  yang  seharusnya.    Hal  ini  mengakibatkan  masing-masing  pegawai  mengalami kelebihan beban kerja (over capacity). Dari informasi yang disampaikan juga diketahui bahwa seharusnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak seharusnya memiliki 90-an PNS, sementara yang ada hari ini hanya 37 PNS, . sehingga pegawai yang ada hanya bisa focus pada penyelesaian tugas-tugas rutin kedinasan.  Sehingga tiap PNS memiliki kelebihan beban kerja, dan berdampak pada kurangnya inovasi kerja pegawai.
Permasalahan ini juga pada akhirnya menyebabkan terjadi ketidak merataan beban kerja pada masing-masing Bagian/Bidang yang ada di internal organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, sehingga terjadi permasalahan dimana ada Bidang atau Bagian yang terlalu banyak aktifitasnya dan ada Bidang atau Bagian yang terlalu sedikit aktifitasnya.  Sehingga  terjadi kondisi dimana adanya pejabat atau pegawai yang terlalu bertumpuk-tumpuk tugasnya dan ada pejabat atau pegawai yang sedikit beban kerjanya sehingga tampak terlalu banyak menganggur.

## SIMPULAN
Tahapan perencanaan  pegawai BKPSDMD Kabupaten Siak telah  dilaksanakan dengan baik  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.    Dalam  upaya  pengorganisasian pegawai,  sudah  di  laksanakan  sesuai  dengan  instruksi  atasan  dan  peraturan  yang  berlaku. Namun dalam tahapan implementasi masih ke tidak meratanya pembagian beban kerja pada masing-masing  Bagian/Bidang  yang  ada  di  internal  organisasi.    Dalam  pelaksanaan  fungsi pengarahan,  segenap  jajaran  pimpinan  BKPSDMD  Kabupaten  Siak  sudah  melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.  Pimpinan organisasi sudah memberikan pengarahan kepada para  pegawai.  Segenap  jajaran  pimpinan  sudah  melakukan  pengendalian  pegawai  agar pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  pegawai  tersebut  dapat  berjalan  dengan baik/tidak menyimpang serta sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai organisasi. BKPSDMD Kabupaten Siak sudah melaksanakan tahapan pengadaan pegawai sesuai dengan
peraturan  perundangan  yang  berlaku.    Pengembangan  kompetensi  pegawai  dilaksanakan berdasarkan  pada  kualifikasi,  kompetensi  dan  kinerja  melalui  pemetaan  talenta  pada  setiap rumpun jabatan.
Kompensasi  bagi  pegawai  tersebut  belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan  baik  dan dirasakan kurang adil karena masih banyak PNS yang tidak melaksanakan tugas dengan baik namun mendapatkan kompensasi yang sama dengan pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Belum dilaksanakannya pengintegrasian pegawai dilingkungan organisasi BKPSDMD Kabupaten Siak  karena  masing-masing  aparatur  yang  bertugas  masih  menempatkan  ego  dalam  setiap pengambilan keputusan.  Pemeliharaan pegawai di lingkungan organisasi BKPSDMD Kabupaten Siak  sudah  di  laksanakan  dengan  baik.    BKPSDMD  Kabupaten  Siak  sudaj  melaksanakan perlindungan/pemeliharaan  kondisi  fisik,  mental,  dan  emosi  pegawai  agar  seluruh  pegawai tetap  sehat  dalam  menjalankan  tugas  serta  terkontrol  sikap  dan  emosinya.    melaksanakan pemberhentian pegawai sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian pada BKPSDMD Kabupaten Siak sudah dilaksanakan dengan baik, dimana proses pemberhentian pegawai sudah dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Kendala  yang  dihadapi BKPSDMD Kabupaten Siak dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian adalah terkait dengan kelebihan  beban  kerja  (over  capasity),  dimana  jumlah  pegawai  yang  saat  ini  bertugas  pada BKPSDMD Kabupaten Siak tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang seharusnya.  Kelebihan beban kerja tersebut berdampak pada kurangnya inovasi kerja pegawai.
BKPSDMD Kabupaten Siak hendaknya segera melakukan penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas, karena berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, jumlah pegawai BKPSDMD Kabupaten Siak seharusnya berjumlah 90 (sembilan puluh) orang, namun saat ini jumlah PNS  yang ada hanya 37 (tiga puluh tujuh) orang PNS.  Dengan kurangnya formasi PNS  yang    bertugas  pada  BKPSDMD  Kabupaten  Siak  maka  para  PNS  mengalami  kelebihan beban kerja (over capasity).  Kelebihan beban kerja pegawai tersebut mengakibatkan pegawai hanya bisa fokus pada penyelesaian tugas-tugas rutin dan berdampak pada penurunan kualitas kerja  pegawai  dan  kurangnya  inovasi  pegawai.  BKPSDMD  Kabupaten  Siak  hendaknya  selalu melakukan pembaharuan (update) terhadap pembaharuan data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.  Karena dengan dilakukannya update  data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja  maka  akan  diketahui  jumlah  pegawai  dan  kompetensi  pegawai  yang  sesuai  dalam menjalankan tugas pelayanan administrasi kepegawai di Kabupaten Siak.

## DAFTAR PUSTAKA
Farida, Umi. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia I. Ponorogo: UNMUH PONOROGO PRESS Hartini, Sri, 2014. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta
Hasibuan, Malayu S.P.  2001.  Manajemen Sumber Daya Manusia.  Jakarta:  PT Bumi Aksara Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Daerah Kabupaten Sia
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Rivai, H.V. dan E.J. Sagala.2009. MSDM untuk Perusahaan, Dari Teori ke Praktik. Rajawali Pers.

## Jakarta
Satroni  ,  Ladzi.  2007.  Manajemen  dan  informasi  pelayanan  publik  dalam  konteks  birokrasi Indonesia. Malang. Aditiya publisisng
Sedarmayanti,  2009.  MSDM  Reformasi  Birokrasi  dan  Manajemen  PNS.  PT.  Refika  Aditama,

## Bandung
Sedarmayanti.  2010.  Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  Cetakan ke-4.  Bandung:  PT Refika Aditama
Sofyandi, Herman. 2008. MSDM. Graha Ilmu. Yogyakarta.