## HUKUM, MORAL, DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)
Legal, Moral, and Authority in the Study (Law is A Tool of Social Engineering)
Fithriatus Shalihah Oksep Adhayanto Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Email: fithriatus@law.uir.ac.id

## Abstract
The  negative  impact  of  the  use  of  law  as  a  means  of  changing  society  in authoritarian countries is seen already clear when in authority a regime that was decades on authority in Indonesia. The regime overcome all the forces that exist in society and the bureaucracy is crucial. Political parties in that era  were  not  independent.  The  decisions  in  the  field  of  legislation  more influenced by the government's political vision. Here, the law has been used as  synonymous  with  power,  so  that  can  not  be  distinguished  more  clearly, where the law  where power, where  “rechtsstaat” and where “machtstaat”, where  state  laws  and  which  countries  tyranny  legitimized  by  law.  The  law should  be  given  charges  philosophical  truth  values  are  deduced  from  the principles of  the  law  by  the authorities, in  fact the loaded  power  itself  that must be regarded as truth. Manipulation of the truth that's going on here is misdirection  logic  through language games that  the  law  is  the  same as the laws in the flow of positivism.
Keywords: Legal, Moral and Authority

## Abstrak
Dampak  negatif  penggunaan  hukum  sebagai  sarana  perubahan  masyarakat dalam  negara  otoriter  terlihat  sudah  secara  terang  benderang  ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim tersebut  mengatasi  semua  kekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat  dan birokrasinya  sangat  menentukan.  Partai-partai  politik  pada  era  itu  tidak
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi  politik  pemerintah.  Disini  hukum  telah  dijadikan  identik  dengan kekuasaan,  sehingga  tidak  dapat  dibedakan  lagi  secara  tegas,  mana  hukum mana  kekuasaan,  mana rechtsstaat dan  mana machtstaat ,  mana  negara hukum dan mana negara tirani yang dilegitimasi secara hukum. Hukum yang seharusnya  diberi  muatan-muatan  nilai-nilai  kebenaran  filosofis  yang dideduksi  dari  asas-asas  hukum  oleh  kekuasaan,  pada  kenyataanya  diberi muatan  kekuasaan  itu  sendiri  yang  harus  dipandang  sebagai  kebenaran. Manipulasi kebenaran  yang terjadi disini  berakar  penyesatan logika  melalui permainan  bahasa  ( language  of  the  game )  bahwa  hukum  itu  sama  dengan undang-undang dalam aliran positivisme.
Kata Kunci: Hukum, Moral, dan Kekuasaan

## A. Pendahuluan
Perkenankan, dalam refleksi berpikir pada tulisan ini penulis memulai dengan  sebuah  kalimat  Indonesia  dalam  carut  marut.  Dilatar  belakangi dengan  berbagai-bagai  persoalan  penegakan  hukum  di  negeri  ini  yang semakin  memprihatinkan.  Hukum  di  suatu  negara  bertujuan  untuk memberikan  ketertiban dan keamanan  bagi  masyarakat.  Ketertiban  tersebut akan  terjaga  apabila  masyarakat  menaati  hukum  yang  ada.  Menurut  Van Apeldorn,  hukum  tidak  cukup  diartikan  sebagai  aturan  yang  mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Agar terwujudnya kepastian hukum bagi  setiap  warga  negara,  penting  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  mematuhi hukum/perundang-undangan  yang  berlaku.  Dan  hal  ini  juga  berlaku  bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setidaknya dalam  pengamatan  penulis,  dalam  kajian  keilmuan,  ada  dua  kubu  yang sedang berseteru dan bertarung dalam pentas hukum nasional sebagai akibat dari  adanya  perbedaan  pandangan  tentang  ontologi  hukum  berikut  metode penemuan dan pengkajian terhadap hukum.
Kubu  yang  pertama  bisa  disebut  sebagai  kubu  normatif  (positivis) yang  menyatakan  bahwa  ilmu  hukum  merupakan  suatu  disiplin  yang sui generis , yakni ilmu jenis sendiri dengan karakternya yang khas yang bersifat normatif. 1 Sebagai  konsekwensi  logis  dari  karakternya  yang  khas  normatif maka  penelitian  sosial  tentang  hukum  atau sosiolegal  research dianggap sebagai  bukan  penelitian  hukum. 2 Sedangkan  kubu  yang  kedua
1 Hadjon,  Philipus  M.  dan  Djatmiati,  Tatiek  Sri.  (2005). Argumentasi  Hukum .  Yogyakarta:
Gajahmada University Press, p. 1.
2 Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media, p. 87-91.
berpandangan  bahwa  ilmu  hukum  merupkan  disiplin  ilmu  yang  bersifat interdisipliner,  sehingga  hukum  tidak  akan  dipahami  dengan  baik  tanpa melibatkan kajian-kajian ilmu-ilmu yang lain terhadap hukum. 3
Kubu  yang  penulis  sebut  pertama  bisa  dikatakan  sebagai  pendukung aliran  pemikiran  doktrinal  yang  mengkonsepkan  hukum  sebagai  sesuatu yang  berlandaskan  pada  logika  normatif.  Sebaliknya kubu  yang  kedua  bisa dikatakan  sebagai  kubu  penganut  aliran  pemikiran  non  doktrinal  yang mengkonsepkan  bahwa  logika  hukum  yang  berlandaskan  pada nomos (realitas sosial).
Trubek  berpendapat,  dan  kemudian  lebih  dipertegas  oleh  pendapat Satcipto  rahardjo,  yang  mengemukakan  bahwa  dunia  hukum  yang  semula bersifat esoterik yang mengklaim sebagai suatu wilayah yang otonom, tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, disebabkan adanya dua faktor, yaitu: 4
1. Ketidakmampuan  sistem  hukum  yang  ada  untuk  dijadikan  suatu  sarana pengaturan  masyarakat  Indonesia  masa  kini.  Hal ini  dikarenakan adanya proses  transformasi  politik,  dengan  akibat  hukum  kehilangan cengkramannya di tengah masyarakat.
2. Adanya  suatu  keinginan  terhadap  pembentukan  Indonesia  baru  dengan sarana hukum yang lebih akomodatif serta responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
Kecenderungan pemerintah yang memerintah dengan kekuasaan demi menegakkan  kewibawaan  terlihat  semenjak  awal  (orde  lama)  sampai  orde baru, dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mencapai 32 tahun. Setelah  waktu  yang  lama  tersebut  kemudian  orang  mulai  terhenyak  dan sadar  untuk  memperjuangkan  hukum  menjadi  panglima  yang  harus membawa  perubahan  pada  bangsa.  Mengedepankan  hukum  yang  mampu pula bekerja dengan efektif di tengah-tengah masyarakat. Sekitar tahun 1998 kemudian  dimulai  orde  dengan  suatu  orde  yang  baru,  dinamakan  orde reformasi,  yang  kemudian  ingin  mengedepankan  moral  terhadap  hukum dengan  didasarkan  adanya  keinginan  untuk  melaksanakan  hukum,  dan mengembalikan kewibawaan hukum.

## B. Pembahasan
1. Hukum, Moral dan Kekuasaan dalam Telaah Law is a Tool of Social

## Engineering
Sampailah  Indonesia  saat ini  pada  sebuah  orde  yang  penulis  gamang menyebutnya  sebagai  orde  apa.  Sebutlah  masih  kelanjutan  orde  reformasi
3 Rahardjo, Satjipto. (1986). Ilmu Hukum . Bandung: Alumni, p. 5.
4 Ali,  Achmad. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis):  dalam Tulisan Hukum Sebagai Kenyataan dalam Masyarakat. Jakarta: PT.  Toko Gunung Agung Tbk., p. 53-54.
dengan segala tujuannya dalam penegakan hukum sebagaimana telah penulis sebutkan  di  atas,  namun  realitasnya  wajah  penegakan  hukum  di  negri  ini jauh  dari  apa  yang  diharapkan,  yakni  hukum  menjadi  panglima  yang  harus membawa  perubahan  pada  bangsa.  Era  reformasi  salah  satunya  bercita-cita mengedepankan hukum yang mampu pula bekerja dengan efektif di tengah- tengah  masyarakat,  juga  keinginan  besar  untuk  mengedepankan  moral terhadap  hukum  dengan  didasarkan  adanya  keinginan  untuk  melaksanakan hukum, dan mengembalikan kewibawaan hukum.
Berbicara  tentang  penegakan  hukum,  penulis  selalu  teringat  sebuah adagium yang berbunyi fiat justisia et pareat mundus ( meskipun dunia akan runtuh  hukum  harus  ditegakkan).  Adagium  tersebut  memberikan  gambaran bahwa  selain  hukum  harus  ditegakkan  juga  akan  memberikan  kepastian hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  bagi  pencari  keadilan.  Kepastian, kemanfaatan  dan  keadilan  hukum  tidak  hanya  akan  memberikan perlindungan  bagi  pencari  keadilan  tetapi  juga  akan  dapat  menciptakan ketertiban  dalam  masyarakat.  Keadilan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  hukum  itu  sendiri.  Hukum  pada  dasarnya  berintikan keadilan.  Gustav  Radbruch  menyatakan  bahwa  keadilan  merupakan  salah satu nilai-nilai dasar dari hukum. 5
Semua  aparat  penegak  hukum  berkewajiban  mewujudkan  cita-cita hukum  secara  utuh,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  menurut  tujuan  dan kepastian  hukum.  Namun  amanah  yang  ideal  tersebut  belum  sepenuhnya membumi,  karena  kenyataan  yang  tak  terbantahkan  dapat  dirasakan  dan dilihat  saat  ini  adalah  kondisi  penegakan  hukum  di  Indonesia  sudak mencapai  titik  nadir.  Masyarakat  tidak  menghormati  hukum  demikian  pula wibawa  penegak  hukum  kian  merosot,  sehingga  hukum  tidak  lagi  dapat memberikan  rasa  aman  dan  tenteram.  Hukum  tidak  dapat  menyelesaikan berbagai  berbagai  persoalan  yang  mengedepankan  dalam  dinamika masyarakat  dan  kepastian  hukum  semakin  dipertanyakan. 6 Hukum  menjadi bertambah  lumpuh  menghadapi  berbagai  pelanggaran  dan  kejahatan  yang terjadi  sehingga  keadilan  menjadi  utopia  dalam  masyarakat.  Masyarakat semakin tidak terlindungi, tersubordinasi serta tereksploitasi.
Pemikiran  Roscou  Pound 7 yang  telah  menempel  dalam  pemikiran penulis  adalah law  is  a  tool  of  social  engineering. 8 Bagi  Pound  hukum  itu
5 Satjipto Rahardjo. Op. Cit ., p. 6.
6 Warassih,  Esmi.  (2001). Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Hukum (Proses  Penegakan  Hukum  Dan  Persoalan  Keadilan) .  Semarang:  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro.
7 Sebagaimana  telah  disampaikan  oleh  Edi  Setiadi  (Guru  Besar  Hukum  Pidana  dan  Hukum Peradilan  Pidana  Unisba)  dalam  materi  kuliah  Teori  Hukum,  Bandung,  2013,  dimana Roscou  Pound  adalah  seorang  ahli  dan  akademisi  hukum  yang  hidup  dan  dibesarkan  di tengah  tradisi  hukum Common  law Amerika.  Pound  menempuh  awal  karirnya  sebagai
dapat  dimanfaatkan  sebagai  alat  rekayasa  masyarakat  dalam  rangka mencapai tujuannya. Pound juga meyakini bahwa hukum itu diselenggarakan  dengan  tujuan  memaksimumkan  pemuasan  kebutuhan  dan kepentingan  ( interest) .  Pound  cenderung  melihat  kepentingan  (bukan  etika atau  moral)  sebagai  unsur  hakiki  dalam  percaturan  hukum,  dan  karena  itu pantas  dijadikan  sebagai konsep jurisprudence. Dikatakan  pada  hakikatmya hukum  itu  diperlukan  karena  dalam  kehidupan  ini  banyak  terdapat kepentingan  yang  minta  dilindungi.  Pada  hakikatnya  hak  tidak  lain  dari kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
Mukhtar  Kusumaatmadja  berargumentasi  bahwa  pendayagunaan hukum  sebagai  sarana  untuk  merekayasa  masyarakat  menurut  skenario kebijakan  pemerintah  (eksekutif)  amatlah  diperlukan  oleh  negara-negara yang  sedang  berkembang,  jauh  melebihi kebutuhan  yang  dirasakan  negara- negara  industri  maju  yang  telah  mapan.  Negara-negara  maju  memiliki mekanisme  hukum  yang  telah  ‘jalan’  untuk  mengakomodasi  perubahan- perubahan  dalam  masyarakatnya,  sedangkan  negara-negara  tengah berkembang  tidaklah  demikian.  Padahal  harapan-harapan  dan  keinginan masyarakat-masyarakat  di  negara  sedang  berkembang  akan  terwujudnya perubahan-perubahan  yang  membawa  perbaikan  taraf  hidup  amatlah besarnya.  Melebihi  harapan-harapan  yang  diserukan  oleh  masyarakat- masyarakat  di  negara-negara  yang  telah  maju. 9 Namun  yang  menjadi kegundahan  penulis  adalah  strata  Indonesia  dalam  kategori development country sejak  adanya  pemikiran  tersebut  di  era  80-an  sampai  dengan  detik ini  tidak  pernah  ada  pergeseran  pada  strata  yang  lebih  tinggi.  Beberapa kalangan berpendapat justru mungkin kondisinya lebih buruk lagi.
Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat tidak selalu membawa  dampak  positif  bagi  masyarakat  yang  bersangkutan.  Dalam konteks  tersebut,  Esmi  Warassih 10 mengingatkan  bahwa  agar  para  penstudi dan  pengguna  hukum  harus  selalu  menyadari  secara  sungguh-sungguh
pengacara  dan  sebagai auxiliry  judge pada Nebraska  Supreme  Judicial  Court ,  dan  sampai menduduki jabatan Guru Besar Hukum pada Universitas Harvard.
8 Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial ( law is a tool of social engineering ) mau  tidak  mau  menempatkan  peraturan  perundang-undangan  pada  posisi  yang  sangat penting  dalam  mengatur  tata  kehidupan masyarakat.  Konsep  hukum sebagai  alat  rekayasa sosial  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Roscou  Pound.  Mukhtar  Kusumaatmadja  yang mengetengahkan  konsep  Pound  tentang  perlunya  memfungsikan law  as  a  tool  of  social engineering di Indonesia. (lihat Wignyosoebroto, Soetandyo. (1995). Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional , Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia .
Jakarta: Rajawali Pers, p. 231.
9 Kusumaatmadja,  Mokhtar.  (1986). Pembinaan  Hukum  dalam  rangka  Pembangunan Nasional . Bandung: Binacipta, p. 2-7.
10 Warassih,  Esmi.  (2005). Pranata  Hukum:  Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang:
Suryandaru Utama Semarang.
bahwa  hukum  itu  tidak  begitu  saja  jatuh  dari  langit,  tetapi  ia  dibuat  dan selalu  dalam  lingkup  sosial  tertentu.  Dengan  meminjam  kata-kata Sinzheimer,  Esmi  Warassih  yang  merupakan  Guru  Besar  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro  Semarang  ini  menegaskan  bahwa  hukum  tidaklah bergerak dalam  ruang  hampa  dan  berhadapan  dengan  hal-hal  yang  abstrak. Melainkan  ia  selalu  berada  dalam  suatu  tatanan  sosial  tertentu  dan  dalam lingkup manusia-manusia yang hidup. 11
Ada  tiga  macam  kepentingan  yang  barangkali  perlu  diketahui,  yakni kepentingan  individu,  kepentingan  umum  (kepentingan  badan-badan pemerintah  sebagai  pemilik  harta  kekayaan),  dan  kepentingan  sosial  (yaitu kepentingan  untuk  melindungi  dan  menegakkan  nilai-nilai  yang  dijunjung tinggi  dalam  masyarakat  seperti  halnya  keamanan  umum,  perlindungan sumber daya alam, kemajuan dalam kehidupan politik dan budaya, dan lain sebagainya.  Jika  pada  abad  19  ditengarai  hukum  lebih  banyak  mengakui hak-hak  individu,  maka  menurut  Pound,  pada  abad  20  seyogyanya  hukum ditelaah  untuk  lebih  mendahulukan  kebutuhan,  tuntutan  dan  kepentingan. 12 Pound  berpendapat  bahwa  pembuat  hukum  harus  mempelajari  efek  sosial yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  institusi  dan  doktrin  hukum,  berbanding dengan  efek  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  sarana  kontrol  atau  sarana rekayasa  lain  yang  bukan  hukum.  Dengan  anjurannya  yang  demikian  ini sebenarnya  Pound  telah  mengajak  masyarakat  untuk  memperhatikan sosiologi hukum.
Masyarakat  dan  hukum  adalah  dua  identitas  yang  tidak  bisa dipisahkan.  Dalam  ilmu  hukum,  terdapat juga  adagium  populer Ibi  sosietas ibi  ius (dimana  ada  masyarakat  disitu  ada  hukum).  Untuk  mewujudkan keteraturan  dalam  masyarakat  dibutuhkan  struktur  tatanan  (pemerintahan) yang  diikat  oleh  hukum.  Hukum  dan  moral  ibarat  dua  sisi  mata  uang. Menurut  Thomas  Aquinas,  perintah  moral  yang  paling  dasar  adalah melakukan  hal  baik,  menghindari  yang  jahat.  Kaidah-kaidah  moral  akan mendapat  pengakuan  yang  konkrit  ketika  di back  up oleh  aturan  hukum. Oleh karenanya keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku  moral  yang  baik  yang  patuh  terhadap  aturan  hukum  yang berkeadilan.
Fenomena  hukum  dan  moral  menjadi  hal  yang  banyak  dibicarakan saat  ini.  Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  tidak  diiringi dengan good morality ( penulis mencontohkan misalnya kasus Gubernur non aktif  DKI  Jakarta  Basuki  Cahaya  Purnama),  sehingga  perbuatannya seringkali menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Moralitas sangat penting
11 Telah  dikutip  juga  oleh  Shalihah,  Fithriatus.  (2015). Buku  Ajar  Sosiologi  Hukum .
Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
12 Wignjosoebroto,  Soetandyo.  (2002). Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya . Jakarta: Elsam.
dalam menjalankan kepemimpinan. Apabila moral pemimpinnya baik maka kekuasaannya akan mensejahterakan, namun jika moral pemimpinnya buruk maka kekuasaannya dapat menyengsarakan.
Dalam  hubungan  dengan  kekuasaan,  hukum  juga  berfungsi  sebagai sarana  legitimasi  bagi kekuasaan  formal  lembaga-lembaga  negara,  unit-unit pemerintahan, serta pejabat negara dan pemerintahan. Keabsahan kekuasaan itu dilakukan dengan penetapan landasan hukum bagi kekuasaan itu melalui aturan-aturan hukum. Kemudian agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan  secara  yurudis  dan  etis.  Dari  penjelasan  mengenai hubungan ketergantungan antara hukum dan kekuasaan di atas, sebagaimana nampak  bahwa  hukum  dan  kekuasaan  adalah  dua  sisi  dari  satu  mata  uang yang sama, sangat tergantung dari mana hukum dilihat. Pada stu sisi, hukum adalah kekuasaan atau wewenang legal, dan pada sisi lain hukum itu adalah aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku para penyelenggara pemerintahan dalam  lalu  lintas  sosial.  Karakteristik  hubungan  hukum  dan  kekuasaan terutama  dalam  konteks  legalisasi  kekuasaan  dan  penegakan  hukum, dijelaskan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  dengan  slogan  “ hukum  tanpa kekuasaan  adalah  angan-angan,  dan  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah kelaliman”. 13
Ungkapan  tersebut  mengandung  arti,  bahwa  pada  satu  sisi,  kaidah- kaidah  hukum  tidak  akan  ada  gunanya  jika  ditegakkan  oleh  kekuasaan negara,  artinya  hukum  itu  hanya  dapat  ditegakkan  jika  dengan  kekuasaan. Pada  sisi  lain,  ungkapan  itu  bermakna,  bahwa  kekuasaan  tanpa  landasan hukum  adalah  kesewenang-wenangan,  dan  berarti  tidak  akan  berdaya  guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat umum. Sehubungan dengan deskripsi  di  atas,  pokok  permasalahannya  terletak  pada  apa  yang  kan dijadikan  parameter legalitas  kekuasaan  itu.  Apakah  setiap  kekuasaan  yang berdasarkan aturan hukum itu dapat diklasifikasikan sebagai kekuasaan  yang sah dan oleh karena itu harus diterima dan ditaati. Apakah jika aturan hukum yang dijadikan dasar itu dibuat melalui proses yang tidak sepenuhnya sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  atau  aturan  hukum  yang  dijadikan dasar  kekuasaan  itu  bertentangan  dengan  nilai  kebenaran,  keadilan  dan kemaslahatan  yang  merupakan  inti  dari  hukum  itu,  harus  diterima  sebagai hukum. Apakah kekuasaan yang sewenang-wenang dapat melahirkan hukum yang berkeadilan ( just-law ). 14
Hukum  tidak  steril  dari  subsistem  kemasyarakatan  lainnya.  Politik kerapkali  melakukan  intervensi  atas  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum
13 Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan
1, Edisi 1. Bandung: Alumni, p. 6.
14 Shalihah,  Fithriatus.  (2015). Buku  Ajar  Sosiologi  Hukum .  Pekanbaru:  Fakultas  Hukum
Universitas Islam Riau, p. 76.
sehingga  hukum  tidak  selalu  menjamin  kepastian  hukum,  penegak  hak-hak masyarakat  atau  penjamin  keadilan.  Pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum sangat  dipengaruhi  oleh  konfigurasi  politik,  konfigurasi  politik  yang demokratis  akan  melahirkan  hukum  yang  responsif  sementara  konfigurasi politik  yang  otoriter  akan  melahirkan  produk  hukum  yang  represif. 15
Dampak  negatif  penggunaan  hukum  sebagai  sarana  perubahan  masyarakat dalam  negara  otoriter  terlihat  sudah  secara  terang  benderang  ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim tersebut  mengatasi  semua  kekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat  dan birokrasinya  sangat  menentukan.  Partai-partai  politik  pada  era  itu  tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah.
Pada tataran empiris, apakah efektifitas penegakan hukum bergantung pada legalitas kekuasaan. Sekalipun hukum sangat erat hubungannya dengan kekuasaan,  tetapi  studi  tentang  kekuasaan  dalam  prespektif  hukum  masih sangat  terbatas  sehingga  konsep-konsep  kekuasaan  dalam  sisi  hukum  tidak mengalami  banyak  kemajuan  jika  di  bandingkan  dengan  studi  politik terhadap  kekusaaan.  Oleh  karena  itu  konsep-konsep  kekuasaan  yang berkembang  hingga  saat  ini  lebih  didominasi  oleh  pemikiran  politik  dan sosiologis.  Kecenderungan  studi  hukum  lebih  terfokus  kepada  pertama, aspek  hukum  sebagai  kaidah  tingkah  laku.  Dalam  konteks  ini  hukum dikonsepkan  sebagai  aturan-aturan  tingkah  laku  dalam  kehidupan masyarakat  yang  bersifat  memaksa dan  jika  aturan itu  dilanggar  maka  akan mendapat  reaksi  dan  sanksi  negatif  dari  negara.  Jadi  hukum  dipahami sebagai  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan  ( das  sollen )  dalam  kehidupan masyarakat.  Studi  hukum  lebih  terfokus  juga  pada  pemahaman  hukum sebagai  relitas  sosial  ( das  sein ).  Hukum  sebagai  kenyataan  dapat  diamati melalui  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  atau  hukum  yang  diterapkan melalui lembaga  peradilan  ( the living law ),  perilaku  melanggar  hukum, dan perilaku taat hukum sebagai kelompok yang tidak ramah lingkungan, karena tidak dirasakan manfaat kehadirannya dalam masyarakat. 16
Minimnya kajian hukum dari sisi etis filosofis ternyata telah membuat kalangan  hukum  kehilangan kemampuan  untuk  membedakan antara  hukum dan  kekuasaan,  antara  hukum  dan  negara  kekuasaan,  antara  supremasi hukum  dan  supremasi  kekuasaan,  karena  aturan-aturan  (uang  dipandang sebagai  hukum  itu)  hanyalah  ekspresi  dari  kekuasaan  dalam  pengertian hukum itu hanya merupakan daftar urutan kepentingan kelompok pemegang kekuasaan  negara  ( the  rulling  class ).  Hukum  yang  berkarakter  demikian semua  berfungsi  sebagai  alat  justifikasi  berbagai  kebijakan  penguasa  yang
15 MD, Mahfud. (1998). Politik Hukum Indonesia . Jakarta: LP3ES.
16 Shalihah, Fithriatus. Op.Cit., p. 81.
jika  dipandang  dari  dimensi  hukum  dalam  prespektif  filosofis  adalah tindakan yang melawan hukum, dan pada gilirannya hanya akan melahirkan sikap  saralisasi  aturan  perundang-undangan,  yang  bermuara  pada  hilangnya keberanian  untuk  melakukan  kritik  terhadap  ketentuan-ketentuan  aturan- aturan formal yang tidak memnuhi syarat materiil substabtif sebagai hukum, bersamaan dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 17

## C. Penutup
Bagi Pound dengan law is a tool of social engineering nya hukum itu dapat  dimanfaatkan  sebagai  alat  rekayasa  masyarakat  dalam  rangka mencapai tujuannya. Pound juga meyakini bahwa hukum itu diselenggarakan  dengan  tujuan  memaksimumkan  pemuasan  kebutuhan  dan kepentingan  ( interest) .  Pound  cenderung  melihat  kepentingan  (bukan  etika atau  moral)  sebagai  unsur  hakiki  dalam  percaturan  hukum . Dikatakan  juga pada  hakikatnya  hukum  itu  diperlukan  karena  dalam  kehidupan  ini  banyak terdapat  kepentingan  yang  minta  dilindungi,  sehingga  hak  merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
Dampak  negatif  penggunaan  hukum  sebagai  sarana  perubahan masyarakat  dalam  negara  otoriter  terlihat  sudah  secara  terang  benderang ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim  tersebut  mengatasi  semua  kekuatan  yang  ada dalam  masyarakat dan birokrasinya  sangat  menentukan.  Partai-partai  politik  pada  era  itu  tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah.
Disini  hukum  telah  dijadikan  identik  dengan  kekuasaan,  sehingga tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana hukum mana kekuasaan, mana rechtsstaat dan  mana machtstaat ,  mana  negara  hukum  dan  mana  negara tirani  yang  dilegitimasi  secara  hukum.  Hukum  yang  seharusnya  diberi muatan-muatan  nilai-nilai kebenaran  filosofis  yang  dideduksi dari asas-asas hukum  oleh  kekuasaan,  pada  kenyataanya  diberi  muatan  kekuasaan  itu sendiri yang harus dipandang sebagai kebenaran. Manipulasi kebenaran yang terjadi disini berakar penyesatan logika melalui permainan bahasa ( language of  the  game ) 18 bahwa  hukum  itu  sama dengan  undang-undang  dalam aliran positivisme.
17 Ibid ., p. 82.
18 Sebuah istilah yang disebut oleh Kapitra Ampera, sebagaimana disampaikan dalam materi Kode  Etik  Profesi  pada  Pendidikan  Khusus  Profesi  Advokat,  di  Fakultas  Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, November 2016.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ali,  Achmad.  (2002). Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  kajian  Filosofis  Dan Sosiologis):  dalam  Tulisan  Hukum  Sebagai  Kenyataan  dalam Masyarakat. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk. Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri. (2005). Argumentasi Hukum . Yogyakarta: Gajahmada University Press. Kusumaatmadja,  Mochtar.  (2002). Konsep-Konsep  Hukum  Dalam Pembangunan , Cetakan 1, Edisi 1. Bandung: Alumni. ______________________.  (1986). Pembinaan  Hukum  dalam  rangka
Pembangunan Nasional . Bandung: Binacipta.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media. MD, Mahfud. (1998). Politik Hukum Indonesia . Jakarta: LP3ES. Rahardjo, Satjipto. (1986). Ilmu Hukum . Bandung: Alumni. Shalihah,  Fithriatus.  (2015). Buku  Ajar  Sosiologi  Hukum .  Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Warassih,  Esmi.  (2001). Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan) . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. _____________.  (2005). Pranata  Hukum:  Sebuah  Telaah  Sosiologis .
Semarang: Suryandaru Utama Semarang.
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  (2002). Hukum:  Paradigma,  Metode  dan
Dinamika Masalahnya . Jakarta: Elsam. _______________________.  (1995). Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum Nasional , Dinamika  Sosial  Politik  Dalam  Perkembangan  Hukum  Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.