## TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAS KESEHATAN ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA
Veronica Komalawati * ) verokoma@gmail.com
Dina Aisyah Alfarijah *) dina16001@mail.unpad.ac.id
(Diterima 21 Februari 2020 , disetujui 27 Juli 2020 )

## ABSTRACT
Children  is the  subject  of  law  purely  born  as  the  result  of  their  parent’s marriage  and  have  the  right  to  receive  protection  on  their  viability  in  order  to grow  and  thrive  naturally.  Parents  are  responsible  of  their  children’s  viability even when they were born with defect, whether it’s physical or psychological, with  no  discrimination.  In  point  of  fact,  not  every  child  is  born  in  healthy condition, when some are born with health issue that includes mental disorder. Health isn’t only an element of welfare that everyone needs, but  it  is  also one of  the human rights guaranteed in the constitution. Parents that are supposed to  be  the  ones  responsible  in  fulfilling  the  needs  of  their  mentally  disabled children,  in  reality,  often  neglect  their  responsibility.  The  method  used  to examine  this  problem  is  library  research,  specifically  by  referring  to  the  legal norm contained in the legislation. The study result shows that the fulfillment of children with mental disorder’s rights can be realized through the availability of comprehensive  health  service.  Parents  are  responsible  in  realizing  their children’s right in receiving their needed health service, even when the parents hand them over to the third party, they are still responsible in doing so.
Keywords : mental disorder, child health, parental responsibility
* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Anak  adalah  subjek  hukum  yang  utuh  dilahirkan  akibat  perkawinan  orang tuanya  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  kelangsungan hidupnya  agar dapat tumbuh  kembang  secara  wajar.  Orang tua  bertanggung jawab  atas  kelangsungan  hidup  anak  sekalipun  ia  lahir  dalam  keadaan gangguan  kesehatan  baik  fisik  maupun  psikis  tanpa  diskriminasi.  Faktanya tidak  semua  anak  lahir  dalam  kondisi  sehat  tetapi  mengalami  gangguan kesehatan  termasuk  gangguan  jiwa.  Kesehatan  bukan  hanya  merupakan unsur  kesejahteraan  yang  dibutuhkan  setiap  orang  tetapi  merupakan  salah satu  Hak  Asasi  Manusia  yang  dijamin  secara  konstitusional.  Orang  tua  yang seharusnya  pertama-tama  bertanggung  jawab  mewujudkan  pemenuhan  hak anak  yang  menderita  gangguan  jiwa,  pada  kenyataannya  orang  tua melepaskan  tanggung  jawabnya.  Metode  pendekatan  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif  yaitu  mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang- undangan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  anak penderita gangguan jiwa dapat diwujudkan dengan tersedianya fasilitas upaya pelayanan  kesehatan  secara  komprehensif.  Orang  tua  bertanggung  jawab mewujudkan  hak  anak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang dibutuhkannya,  sekalipun  orang  tua  menyerahkan  kepada  pihak  ke-tiga,  ia tetap bertanggung jawab mewuudkan hak anak tersebut.
Kata kunci: Gangguan jiwa; kesehatan anak; tanggung jawab orang tua.

## I. Pendahuluan
Anak  adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya.  Anak  adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  pada  masa  depan.  Supaya  anak mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut  kelak,  maka  anak  perlu  mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,  mental,  sosial,  dan  berakhlak  mulia.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan perlindungan  serta  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  serta  adanya  perlakuan  tanpa diskriminasi. (Judiasih, 2015: 19-20)
Anak  dapat  diartikan  sebagai  seseorang  yang  dilahirkan  dari  perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk menciptakan suatu tujuan yaitu membentuk keluarga. Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang- Undang  Dasar    Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal  28B  ayat
(1)  menegaskan  bahwa  membentuk  keluarga  dan  mendapatkan  keturunan hanya dapat dilakukan melalui suatu perkawinan yang sah.
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. (Ridwan, 1992: 66)  Keluarga yang terdiri dari suami dan istri serta anak-anak disebut  keluarga  inti.  Orientasi  utama  terbentuknya  keluarga  inti  adalah kelahiran  anak.  Keluarga  inti  mendasarkan  pola  interaksi:  istri  bergantung pada suami dan anak-anak bergantung pada kasih sayang orang tua mereka. Oleh sebab itu, batasan tentang keluarga inti akan membawa relasi tanggung jawab suami-istri pada pengasuhan anak. (Rochmat, 2010: 2)
Didasarkan  prinsip  hukum  keluarga  yang  dianut  di  Indonesia  maka kewajiban  untuk  megasuh,  memelihara  dan  melindungi  anak  bukan  hanya kepada  orang  tuanya  semata-mata,  akan  tetapi  keluarga  yang  mempunyai hubungan  sedarah  dalam  garis  lurus  keatas  atau  kebawah  sampai  dengan derajat  ketiga.  Bahwa  yang  dimaksud  keluarga  merupakan  dua  atau  lebih pribadi  yang  tergabung  karena  adanya  hubungan  darah,  hubungan perkawinan,  atau  pengangkatan,  hidup  di  dalam  satu  rumah  tangga, berinteraksi  satu  sama  lain  dan  di  dalam  perannya  masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. (Ria , 2016: 104)
Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang    Kesehatan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  kesehatan,  termasuk anak  bahkan  anak  yang  menderita  gangguan  jiwa.  Kesehatan  merupakan salah  satu  unsur  kesejahteraan  dan  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia  yang  harus  dipenuhi.  Sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  18H  ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hidup  dan kebebasan  manusia  akan  menjadi  tidak  bermakna  apabila  kesehatannya tidak  terurus.  Oleh  karena  itu,  setiap  manusia  berhak  atas  kesehatan  yang optimal dan negara berkewajiban memenuhi hak tersebut. (Titon, 2007:  2).
Dalam  mewujudkan  hak  atas  kesehatan,  maka  setiap  orang  bebas untuk  menentukan  upaya-upaya  dalam  merawat  kesehatannya.  Sehingga untuk  itu  ditegaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (3)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  bahwa  setiap  orang
berhak  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab  menentukan  sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Pada  kenyataannya,  tidak  semua  anak  terlahir  dalam  kondisi  yang sehat  baik  tubuh,  fisik,  jasmani.  Banyak  sekali  anak-anak  yang  dilahirkan dalam  kondisi  tidak  sehat,  yakni  yang  mengalami  cacat  fisik,  sosial, intelektual bahkan anak mengalami penderita gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan  kumpulan  dari  keadaan-keadaan  tidak  normal,  atau  kondisi dimana  seorang  individu  mengalami  kesulitan  dalam  menyesuaikan  dirinya dengan  kondisi  disekitarnya,  ketidakmampuan  dalam  memecahkan  sebuah masalah  sehingga  menimbulkan  stress  yang  berlebihan  menjadikan kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan akhirnya terkena sebuah gangguan kesehatan mental. (Adisty dkk, 2015: 253)
Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa adalah  orang  yang  mengalami  gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan perasaan  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala  dan/atau perubahan  perilaku  yang  bermakna,  serta  dapat  menimbulkan  penderitaan dan  hambatan  dalam  menjalankan  fungsi  orang  sebagai  manusia.  WHO ( World  Health  Oganization) mengangkat  beberapa  jenis  gangguan  jiwa seperti  Schizoprenia,  Alzheimer,  Epilepsi,  Keterbelakangan  mental  sebagai isu  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  lebih  serius  lagi.  (Nadira  dkk,  2014: 138).  Berdasarkan  Informasi  yang  didapat  bahwa  prevalensi  gangguan mental  pada  populasi  dunia  menurut  WHO  memprediksi  pada  tahun  2015 sekitar 15% dan pada negara-negara berkembang prevalensinya lebih tinggi. (Adisty dkk, 2015: 253)
Faktor-faktor  penyebab  gangguan  kejiwaan  diantaranya  karena  faktor somatogenik,  faktor  psikogenik  meliputi  interaksi  Ibu-Anak  yang  tidak abnormal seperti tidak adanya rasa percaya, kehilangan yang menyebabkan kecemasan,  depresi,  rasa  malu  atau  salah,  dan  faktor  sosiogenetik  yang didalamnya  terdapat  kestabilan  keluarga,  pola  mengasuh  anak,  keluarga dengan ekspresi emosi tinggi atau rendah, tingkat pendapatan atau ekonomi, fasilitas  kesehatan,  pendidikan  serta  kesejahteraan  yang  tidak  memadai. (Adisty dkk, 2015: 255)
Bebagai  macam  permasalahan  kerapkali  dijumpai  anak-anak  yang
mengalami gangguan jiwa cenderung tidak mendapatkan perhatian keluarga, bahkan  keluarga  tidak  dapat  memenuhi  atau  mewujudkan  hak  anak,  dan salah satu faktornya adalah faktor ekonomi.  Akibatnya anak itu terlantar dan hanya  dirawat  di  lingkungan  keluarga  yang  pada  akhirnya  hak  anak dirampas,  padahal  anak  dalam  kondisi  dan  keadaan  gangguan  jiwa  berhak atas  pelayanan  kesehatan  khusus  untuk  jiwa  yang  sehat  bagi  anak  karena anak  juga  sama  layaknya  seperti  orang  dewasa  yang  berhak  atas pemenuhan  kesehatannya.  Pernyataan  tersebut  maksudnya  tidak  adanya diskriminasi bagi setiap orang sekalipun anak penderita gangguan jiwa.
Anak yang dalam kondisi dan keadaan gangguan jiwa tersebut berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak-hak nya untuk dapat di lindungi untuk mendapatkan  perawatan  dan  pengobatan  sekalipun.  Sebagai  contoh  nyata adalah berdirinya Yayasan Daarul Ihsaan sebagai lembaga rehabilitasi yang memberikan  perlindungan  khusus bagi  anak gangguan  jiwa  yaitu  perawatan dan pengobatan kepada anak dengan harapan anak dapat kembali sehat dan kembali normal akal dan jiwanya.
Rehabilitas  merupakan  sebuah  kegiatan  ataupun  proses  untuk membantu  para  penderita  yang  mempunyai penyakit  serius  atau  cacat  yang memerlukan pengobatan  medis  untuk  mencapai  kemampuan  fisik psikologis dan sosial yang maksimal. (David dan dkk, 2009: 180)
Orang  tua  yang  sudah  tidak  sanggup  lagi  memenuhi  kebutuhan  anak yang  dalam  kondisi  dan  keadaan  gangguan  jiwa,  maka  pihak  ketiga  berhak melaksanakannya yaitu Lembaga Rehabilitasi. Anak yang diserahkan kepada pihak  ketiga  tersebut  bisa  di  dalam  lembaga  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah untuk rehabilitasi dengan fasilitas- fasilitas yang mendukung bagi pertumbuhan  dan  perkembangan  kesehatan  jiwa  anak.  Hal  tersebut ditegaskan  didalam  Pasal  44  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang  komprehensif  bagi  anak  agar  setiap  anak  memperoleh  derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
Orang  tua  telah  memutuskan  anak  untuk  diserahkan  kepada  pihak ketiga  justru  yang  menjadi  persoalannya  pada  saat  ini  yaitu  orang  tua memutuskan  hubungan  begitu  saja  sehingga  anak  menjadi  terlantar  tanpa
adanya  kehadiran  dari  orang  tua  yang  seharusnya  memberikan kesejahteraan  bagi  anak  dan  membiayai  pelayanan  kesehatan  bagi  anak penderita  ganggua  jiwa,  namun  seringkali  orang  tua  atas  kewajibannya mengasuh  dan  mendidik  anak  banyak  yang  terbengkalai  hingga  anak mengalami kesehatan yang terganggu sampai pada masalah kesehatan jiwa dan hal tersebut bisa terjadi pada usia anak-anak.
Perlindungan  terhadap  anak  tersebut  hakikatnya  bukan  hanya  untuk melindungi  anak  saja,  melainkan  juga  untuk  melindungi  hak-hak  mereka sebagai subjek hukum seutuhnya. Kesehatan anak penderita gangguan  jiwa berkaitan  dengan  kesejahteraan  hidup  anak penderita gangguan jiwa yang oleh  karenanya,  perlu  dilakukan  upaya  pemenuhan  dan  perlindungan terhadap hak atas kesehatan anak penderita gangguan jiwa.
Didasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang akan  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana  pemenuhan  hak  atas kesehatan  anak  penderita  gangguan  jiwa  dan  bagaimana  tanggung  jawab orang  tua  dalam  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  anak  penderita  gangguan jiwa yang telah diserahkan kepada pihak ke-tiga.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  pendekatan  yuridis normatif, yaitu yaitu dengan menitikberatkan penggunaan data sekunder baik yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu guna  diperoleh  gambaran  menyeluruh  dan  sistematis  tentang  masalah  yang diteliti.  Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  yuridis  kualitatif,  yaitu  dengan  melihat  pada permasalahan  yang  ada  dihubungkan  dengan  peraturan-peraturan  sebagai hukum postif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Hak Anak Penderita Gangguan Jiwa Atas Kesehatan
Anak  merupakan  seorang  manusia  mahkhluk  ciptaan  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  di  dalam  dirinya  terlekat  harkat  dan  martabat  sebagai manusia  seutuhnya.  Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang berdasarkan  Ketuhanan  meyakini  bahwa  anak  merupakan  amanah,
anugerah,  dan  titipan  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sehingga  tidak  ada seorangpun yang berhak untuk merampas hak-hak anak.
Hak  hidup  merupakan  hak  asasi  yang  paling  mendasar  dalam  diri setiap  manusia.  Negara  Indonesia  menganut  paham  bahwa  setiap  orang berhak  untuk  hidup  dan  harus  menghormati  kehidupan  ( pro-life ).  Hidup adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipertahankan  oleh  keluarga,  orang  tua,  masyarakat,  pemerintah  dan negara.
Anak  yang  hakikatnya  merupakan  umat  manusia  dan  juga  subjek hukum  yang  utuh,  berhak  mengenyam  hak  untuk  hidup  sebagai  bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya  disingkat  DUHAM)  merupakan  suatu  instrumen  hukum internasional  yang  telah  diterima  oleh  bangsa  Indonesia  untuk dilaksanakan.
DUHAM  juga  merupakan  salah  satu  landasan  pembentukan Undang-Undang  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  di  negara  Indonesia. Konvensi  Hak-Hak  Anak  merupakan  bagian  dari  DUHAM  yang  memuat mengenai  hak-hak  anak.  Negara  Indonesia  sebagai  negara  peserta  wajib untuk menjamin hak-hak anak tersebut.
Konvensi  Hak-Hak  Anak  mengelompokkan  hak-hak  anak  ke  dalam empat  jenis.  Salah  satu  dari  pengelompokkan  hak  tersebut  yakni  Hak Terhadap  Kelangsungan  Hidup  atau Survival  Rights .  Hak  terhadap kelangsungan  hidup  yakni  adalah  hak-hak  anak  untuk  melestarikan  dan mempertahankan  hidup,  serta  hak  untuk  memperoleh  standar  kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.  (Saraswati, 2009: 21)
Penyelenggaraan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  terdiri  dari atas  empat  prinsip  yang  salah  satunya  adalah  berdasarkan  prinsip  hak untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Gangguan  jiwa  merupakan  salah  satu  masalah  kesehatan masyarakat  yang  ada  di  Indonesia.  Gangguan  jiwa  adalah  kumpulan  dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun  dengan  mental.  Keabnormalan  tersebut  di  bagi  ke  dalam  dua
golongan  yaitu:  gangguan  jiwa  (Neurosa)  dan  sakit  jiwa  (Psikosa). (Yoseph, 2010: 7).
Anak penderita gangguan jiwa berhak atas kelangsungan hidup dan hidup sejahtera, yang oleh karenanya berhak atas upaya pemenuhan dan perlindungan  hak-hak.  Kesehatan  adalah  salah  satu  dari  unsur kesejahteraan  anak,  termasuk  juga  anak  penyandang  disabilitas,  dan merupakan bagian dari hak hidup anak, yang mana pemenuhannya harus dilakukan  oleh  keluarga  terutama  orang  tua,  pemerintah,  dan  juga masyarakat.
Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  mengartikan  kesehatan  keadaan  sehat, baik  secara  fisik,  mental,  sipiritual  maupun  sosial  yang  memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan meliputi  juga  kesehatan  badan,  rohani,  juga  sosial,  dan  bukan  hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. (Soerjono,1987: 26)
Pentingnya  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  dan  unsur kesejahteraan  menyebabkan  negara  mengupayakan  berbagai  kegiatan dalam  rangka  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  salah  satunya  adalah  melalui pelayanan kesehatan.
Pelayanan  kesehatan  adalah  setiap  upaya  yang  diselenggarakan baik sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan  meningkatkan  kesehatan,  mencegah  dan  menyembuhkan  penyakit, serta  memulihkan  kesehatan  perorangan,  keluarga,  kelompok,  dan/atau masyarakat. (Veronica, 2002: 78)
Setiap  anak  termasuk  anak  penderita  gangguan  jiwa  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  dengan  kebutuhan fisik,  mental,  spiritual,  dan  sosial.  Hal  tersebut  dinyatakan  secara  tegas dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Untuk  menjamin  perlindungan  hak  anak  terhadap  kesehatan,  maka pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan  yang  komprehensif  bagi  anak,  agar  setiap  anak  memperoleh derajat  kesehatan  yang  optimal  sejak  dalam  kandungan.  Penyediaan
fasilitas  dan  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  secara  komprehensif didukung oleh  peran  serta  masyarakat.  Upaya  tersebut  meliputi:  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif,  baik  untuk  kesehatan  dasar  maupun rujukan.  Khusus  bagi  keluarga  yang  tidak  mampu  upaya  tersebut dilakukan  diselenggarakan  secara  cuma-cuma  dan  pelaksanaan  semua ketentuan  tersebut  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. (Prinst, 2003: 159)
Pasal  147  ayat  (1)  Undang-Undang  Republi  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 ten tang  Kesehatan  menekankan  bahwa  “Upaya penyembuhan  penderita  gangguan  kesehatan  jiwa  merupakan  tanggung jawab  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat”,  jaminan  ini penting karena bagi orang dalam keadaan sakit jiwa dalam hal penikmatan hak-hak  hukum  dan  konstitusional  harus  terlebih  dahulu  disembuhkan; karena  pada  dasarnya  orang  sakit  jiwa  juga  memiliki  hak  yang  sama sebagai  warga  negara  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang-undang  yaitu sebagaimana  bunyi  Pasal  148  ayat  (1)  UU  Kesehatan  yang  menyatakan “Penderita  gangguan  jiwa  mempunyai  hak  yang  sama  sebagai  warga negara”.  Pasal  149  menyebutkan  bahwa  penderita  gangguan  jiwa  yang terlantar,  menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau orang  lain,  dan  atau  mengganggu  ketertiban  dan/atau  keamanan  umum wajib  mendapatkan  pengobatan  dan  perawatan  dan  fasilitas  pelayanan kesehatan. ( Prinst, 2003: 25-26).
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  menyembuhkan orang  sakit  jiwa  akan  lebih  jelas  lagi  jika  kita  membaca  ketentuan  Pasal 149  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan sebagai berikut.:
1)  Penderita  gangguan  jiwa  yang  terlantar,  menggelandang, mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan/atau mengganggu  ketertiban  dan/atau  keamanan  umum  wajib mendapatkan  pengobatan  dan  perawatan  di  fasilitas  pelayanan kesehatan.
2)  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat wajib melakukan  pengobatan  dan  perawatan  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  bagi  penderita  gangguan  jiwa  yang  terlantar, menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau
orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
3)  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  atas pemerataan  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
4)  Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  termasuk  pembiayaan pengobatan  dan  perawatan  penderita  ganguan  jiwa  untuk masyarakat miskin.
Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  negara  dalam  rangka melaksanakan  perlindungan  atas  hak-hak  anak  harus  didasarkan  atas prinsip-prinsip  non-diskriminasi,  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak. (Muladi, 2009: 233)
Untuk mencegah  adanya bentuk diskriminasi, Menteri Kesehatan RI mengajak  seluruh  jajaran  kesehatan  untuk  dapat  melaksanakan  Empat Seruan  Nasional  Stop  Stigma  dan  Diskriminasi  terhadap  penderita gangguan jiwa, yaitu:
1.  Tidak  melakukan  stigmatisasi  dan  diskriminasi  kepada  siapapun juga dalam pelayanan kesehatan;
2.  Tidak  melakukan  penolakan  atau  menunjukkan  keengganan untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  penderita gangguan jiwa;
3.  Senantiasa  memberikan  akses  pada  pelayanan  kesehatan  baik akses pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi maupun reintegrasi ke masyarakat pasca perawatan di rumah sakit jiwa atau di panti sosial;
4.  Melakukan  berbagai  upaya  promotif  (pemeliharaan/penjagaan) dan  preventif (pencegahan)  untuk  mencegah  terjadinya masalah kejiwaan,  mencegah  timbulnya  atau  kambuhnya  gangguan  jiwa, meminimalisasi  resiko  masalah  kesehatan  jiwa,  serta  mencegah timbulnya dampak psikososial. ( http://www.depkes.go.id )
Pasal  148  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang  sama  sebagai  warga  negara,  maka  orang  penderita  gangguan  jiwa memiliki  hak  konstitusional  untuk  sembuh  dan  mendapatkan  pelayanan kesehatan.  Hak  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  diatur  dalam  Pasal  70 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa  yang diantaranya yaitu sebagai berikut:
(1)  ODGJ berhak :
a.  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan  Jiwa  di  fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
b.  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan  Jiwa  sesuai  dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
c.  mendapatkan  jaminan  atas  ketersediaan  obat  psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
d.  memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
e.  mendapatkan  informasi  yang  jujur  dan lengkap  tentang data kesehatan  jiwanya  termasuk  tindakan  dan  pengobatan  yang telah  maupun  yang  akan  diterimanya  dari  tenaga  kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
f.  mendapatkan  pelindungan  dari  setiap  bentuk  penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
g.  mendapatkan  kebutuhan  sosial  sesuai  dengan  tingkat gangguan jiwa;
h.  mengelola  sendiri  harta  benda  miliknya  dan/atau  yang diserahkan kepadanya.
(2)  Hak  ODGJ  untuk  mengelola  sendiri  harta  benda  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  hanya  dapat  dibatalkan  atas penetapan pengadilan.
Undang-Undang  lain  menyatakan  bahwa  penderita  gangguan  jiwa berhak  mendapatkan  perawatan  atas  biaya negara.  Hal  tersebut  tertuang dalam  Pasal  42  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa setiap warna negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh  perawatan,  pendidikan,  pelatihan  dan  bantuan  khusus  atau biaya  negara  untuk  menjamin  kehidupan  yang  layak  sesuai  dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan    bernegara.  Dengan  demikian  rehabilitasi  menjadi  penting  untuk dilakukan  karena  rehabilitasi  merupakan  amanat  Undang-Undang  yang
harus  ditaati  dan  dijalankan  oleh  pemerintah  dan  harus  didukung  oleh seluruh masyarakat. (http://www.komnasham.go.id)
2.2. Pemenuhan  Hak  Anak  Penderita  Gangguan  Jiwa  Atas  Kesehatan  di Indonesia
Kemerdekaan berekspresi daKehadiran seorang anak tidak terlepas dari  adanya  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan. Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Perkawinan  adalah satu-satunya  lembaga  yang  dapat  digunakan  untuk  mewujudkan  hak berkeluarga dan mendapatkan keturunan.
Anak  sebagai  keturunan  orang  tua  adalah  subjek  hukum  seutuhnya mempunyai  hak  dan  kewajiban  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan negara. Adapun hak- hak  anak  didasarkan  undang-undang  perlindungan  anak  diantaranya  hak hidup,  hak  beribadah  menurut  agamanya,  hak  untuk  mengetahui  orang tuanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapat pendidikan, hak diasuh orang tuanya.
Hak-hak  tersebut  dapat  dilaksanakan  selama  orang  tua  memiliki kekuasaannya  terhadap  anak.  Kekuasaan  orang  tua  yang  dimaksud adalah  untuk  mewujudkan  hak-hak  anak,  tidak  dikecualikan  hak  terhadap anak  penderita  gangguan  jiwa.  Kecuali  ia  dicabut  secara  hukum  untuk menjalankan kekuasaan orang tua. Kehilangan kekuasaan orang tua tidak seta  merta  membebaskan  mereka  dari  kewajiban  untuk  membiayai pemeliharaan  dan  pendidikan  anak-anaknya  termasuk  membiayai  anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
Kewajiban  untuk  membiayai  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  orang tua  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  merawat  dan  memberikan  kasih sayang  kepada  anaknya  untuk  tumbuh  dan  berkembangnya  anak  secara wajar,  termasuk  kepada  anak  penderita  gangguan  jiwa,  namun  apabila orang  tua  sudah  tidak  sanggup  lagi  melaksanakan  kewajibannya  sebagai orang  tua  maka  orang  tua  berhak  memberikan  kuasa  asuhnya  kepada pihak  ketiga  untuk  merawat  dan  memelihara  anak  penderita  gangguan
jiwa,  hal  demikian  itu  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  namun  orang tua  tetap  berkewajiban  memberikan  biaya  kepada  anaknya  untuk pemenuhan  hak  atas  kesehatan  anak  dan  orang  tua  tetap  memiliki tanggung  jawab  atas  hidup  dan  kelangsungan  hidup  anak.  Apabila seorang  anak  mengalami  gangguan  kesehatan,  maka  orang  tua bertanggung  jawab  atas  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan anak. Kesehatan tersebut harus diwujudkan baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah.
Di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dimuat  tentang  hak-hak  konstitusional  yang  dimiliki  setiap  orang  yang berada  di  wilayah  Indonesia,  tidak  terkecuali  orang  penderita  gangguan jiwa.  Orang  penderita  gangguan  jiwa  memiliki  hak  atas  pelayanan kesehatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.
Menurut Muladi di dalam bukunya yang berjudul Hak Asasi Manusia- Hakekat,  Konsep,  &  Implikasinya  dalam  Perspektif  Hukum  &  Masyarakat menjelaskan  bahwa  kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita bangsa  Indonesia.  Kesejahteraan  anak  termasuk  anak  penderita gangguan  jiwa  merupakan  tanggung  jawab  orang  tuanya,  akan  tetapi negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak anak dan memenuhi kebutuhan  anak.  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  negara  dalam rangka  melaksanakan  perlindungan  atas  hak-hak  anak  harus  didasarkan atas prinsip-psinsip non-diskriminasi, kepentingan yang  terbaik bagi anak, hak  atas  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan,  penghargaan  terhadap anak dan kesejahteraan anak.
Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak  secara  tegas  disebutkan  bahwa  yang  pertama-tama bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  anak  adalah  orang  tua.  Namun sering kali orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya karena berbagai faktor.  Dalam  keadaan  tertentu  anak  tidak  mendapatkan  bantuan pelayanan  kesehatan  yang  dibutuhkankannya  bahkan  diterlantarkan  oleh
orang  tuanya,  akibatknya  gangguan  kesehatan  berkembang  tidak  hanya gangguan fisik akan tetapi gangguan mental atau psikis. Salah satu faktor penyebabnya adalah aktivitas anak dibatasi agar tidak mengganggu orang di sekitarnya.
Setiap  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  khususnya  dari orang  tuanya  karena  memiliki  hubungan  paling  dekat.  Dari  beberapa media,  juga  telah  memberitakan  tentang  ditemukannya  anak  penderita gangguan  jiwa  yang  dipasung  oleh  orang  tuanya  sendiri.  Setiap  anak berhak  hidup  dan  berhak  atas  kelangsungan  hidupnya,  termasuk  anak penderita  gangguan  jiwa.  Sejak  dalam  kandungan,  orang  tua  wajib mempertahankan  kehidupan  anak  agar tumbuh  kembang  sesuai  dengan usianya.  Namun  pada  kenyataannya,  masih  dijumpai  anak-anak  yang mengalami  gangguan  jiwa  cenderung  tidak  mendapatkan  perhatian keluarga,  bahkan  keluarga  tidak  dapat  memenuhi  sekalipun  anak penderita gangguan jiwa berada di Lembaga Rehabilitasi tersebut, namun orang  tua  tetap  berkewajiban  untuk  memberikan  perhatian  dan berkomunikasi dengan anaknya.
Hak  anak  atas  kesehatan  hanya  dapat  diwujudkan  melalui  bantuan orang tuanya, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah. Tanggung jawab  pemerintah  bukan  hanya  menyediakan  fasilitas  yang  dibutuhkan masyarakat,  tetapi  juga  bertanggung  jawab  menyediakan  fasilitas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terjangkau bagi masyarakat.
Kewajiban  negara  terutama  pemerintah  dalam  menghormati  dan melindungi  hak-hak  masyarakatnya  tidak  hanya  berhenti  pada  kebijakan formulatif  saja,  yaitu  pembuatan  peraturan  perundang-undangan, melainkan  juga  pada  kebijakan  aplikatif  serta  kebijakan  eksekutif  yaitu penerapan pada peraturan perundang-undangan tersebut.
Hak  yang  dimiliki  anak  didasarkan  Undang-Undang  Perlindungan Anak  terutama  adalah  hak  atas  kelangsungan  hidup.  Apabila  anak mengalami  gangguan  jiwa,  maka  seharusnya  anak  juga  mendapatkan bantuan  pelayanan  kesehatan  bagi  penderita  gangguan  jiwa.  Di  dalam Pasal  1  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  bahwa  upaya kesehatan  jiwa  ialah  kegiatan  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  jiwa yang  optimal  bagi  setiap  individu,  keluarga,  dan  masyarakat  dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Upaya  tersebut,  walaupun  telah  dilaksanakan  baik  oleh  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  maupun  masyakarat,  namun  dari  pelaksanaan program  kegiatan  upaya  pemenuhan  hak  anak  penderita  gangguan  jiwa atas  kesehatan  hingga  saat  ini  masih  belum  bisa  terealisasikan  secara optimal,  khususnya  karena  masalah-masalah  pembiayaan.  Masalah pembiayaan  perawatan  kesehatan  inilah  yang  selalu  menjadi  faktor penghambat  anak  untuk  mendapatkan  pelayanan  hak  atas  kesehatan yang dibutuhkannya.
Adapun  tujuan  dari  upaya  kesehatan  jiwa  adlaah  untuk  menjamin setiap  orang  dapat  mencapai  kualitas  hidup  yang  baik,  menikmati kehidupan  kejiwaan  yang  sehat,  bebas  dari  ketakutan,  tekanan,  dan gangguan  lain  yang  dapat  mengganggu  kesehatan  jiwa,  menjamin  setiap orang  dapat  mengembangkan  berbagai  potensi  kecerdasan,  memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan kesehatan Jiwa bagi orang dengan gangguan  jiwa  berdasarkan  hak  asasi  manusia.  Penjelasan  dari  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa  dalam  Pasal  4 bahwa  pelaksanaan  dari  program  kegiatan  upaya  kesehatan  jiwa dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Didasarkan Undang-Undang kesehatan jiwa memberikan penjelasan bahwa upaya promotif ialah suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan  penyelenggaraan  pelayanan  Kesehatan  Jiwa  yang  bersifat promosi Kesehatan Jiwa. Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Upaya kuratif kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses  diagnosis  dan  penatalaksanaan  yang  tepat  sehingga  ODGJ  dapat berfungsi  kembali  secara  wajar  di  lingkungan  keluarga,  lembaga,  dan masyarakat.  Dan  upaya  rehabilitatif  Kesehatan  Jiwa  merupakan  kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan  pelayanan  Kesehatan  Jiwa  yang  ditujukan untuk  mencegah  atau  mengendalikan  disabilitas,  memulihkan  fungsi sosial,  memulihkan  fungsi  okupasional,  mempersiapkan  dan  memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.
Upaya-upaya  tersebut  lah  yang  berhak  diberikan  kepada  anak penderita gangguan jiwa, karena anak penderita gangguan jiwa pun sama hal  nya  seperti  orang  dewasa  pada  umumnya  tanpa  adanya  diskriminasi. Dan  untuk  mencegah  adanya  bentuk  diskriminasi,  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  mengajak  seluruh  jajaran  kesehatan  untuk  dapat melaksanakan  Empat  Seruan  Nasional  Stop  Stigma  dan  Diskriminasi terhadap  penderita  gangguan  jiwa,  yaitu  diantaranya  tidak  melakukan stigmatisasi  dan  diskriminasi  kepada  siapapun  juga  dalam  pelayanan kesehatan,  tidak  melakukan  penolakan  atau  menunjukkan  keengganan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita gangguan jiwa, senantiasa  memberikan  akses  pada  pelayanan  kesehatan  baik  akses pemeriksaan,  pengobatan,  rehabilitasi  maupun  reintegrasi  ke  masyarakat pasca  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa  atau  di  panti  sosial;  melakukan berbagai  upaya  promotif  (pemeliharaan/penjagaan)  dan  preventif (pencegahan)  untuk  mencegah  terjadinya  masalah  kejiwaan,  mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, meminimalisasi resiko masalah kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya dampak psikososial.
Didasarkan  Pasal  148  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  penderita  gangguan  jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, maka orang penderita gangguan  jiwa  memiliki  hak  konstitusional  untuk  sembuh  dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Menurut  Lavey  dan  Loomba  sebagaimana  dikutip  Veronica pelayanan kesehatan merupakan  setiap upaya yang diselenggarakan baik sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan  kesehatan,  mencegah  dan  menyembuhkan  penyakit,  serta memulihkan  kesehatan  perorangan,  keluarga,  kelompok,  dan/atau masyarakat. ( Veronica, 2002: 78)
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan  upaya  kesehatan.  Didasarkan  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan menegaskan  bahwa,  “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal  tersebut  ialah  hak  untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dari fasilitas  pelayanan  kesehatan  agar  dapat  mewujudkan  derajat  kesehatan
yang  setinggi-tingginya.  Dan  fasilitas  dari  pelayanan  kesehatan  tersebut berhak diberikan kepada anak penderita gangguan jiwa, sebagaiana kasus yang  menimpa  pada  anak berinisial  UR  seharusnya  menerima  pelayanan kesehatan  yaitu  salah  satunya  fasilitas  kesehatan  untuk  pemenuhan  hak anak  tersebut  dalam  rangka  memelihara  dan  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dengan  melalui  pelayanan kesehatan tersebut.
Penjelasan  di  dalam  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  pun  telah  dijelaskan  bahwa  terdapat  hak- hak  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  yang  diantaranya  Orang Dengan  Gangguan  Jiwa  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan pelayanan  Kesehatan  Jiwa  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  mudah dijangkau,  mendapatkan  pelayanan  Kesehatan  Jiwa  sesuai  dengan standar  pelayanan  Kesehatan  Jiwa,  mendapatkan  jaminan  atas ketersediaan  obat  psikofarma  sesuai  dengan  kebutuhannya,  memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, mendapatkan  informasi  yang  jujur  dan  lengkap  tentang  data  kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya  dari  tenaga  kesehatan  dengan  kompetensi  di  bidang Kesehatan  Jiwa,  berhak  untuk  mendapatkan  pelindungan  dari  setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, mendapatkan  kebutuhan  sosial  sesuai  dengan  tingkat  gangguan  jiwa, mengelola  sendiri  harta  benda  miliknya  dan/atau  yang  diserahkan kepadanya, dan hak orang dengan gangguan jiwa untuk mengelola sendiri harta  benda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  hanya  dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.
Undang-Undang  lain  juga  menyatakan  bahwa  penderita  gangguan jiwa  berhak  mendapatkan  perawatan  atas  biaya  negara.  Hal  tersebut didasarkan  dalam  Pasal  42  Undang-Undang  RI  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang    Hak  Azasi  Manusia  (HAM),  yang  menyatakan  bahwa  setiap warna negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh  perawatan,  pendidikan,  pelatihan  dan  bantuan  khusus  atau biaya  negara  untuk  menjamin  kehidupan  yang  layak  sesuai  dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri dan
kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Dengan  demikian  rehabilitasi  menjadi  penting  untuk dilakukan  karena  rehabilitasi  merupakan  amanat  Undang-Undang  yang harus  ditaati  dan  dijalankan  oleh  pemerintah  dan  harus  didukung  oleh seluruh masyarakat.

## 2.3. Tanggung  Jawab  Orang Tua  dalam  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa
Orang  tua  diartikan  sebagai  pria  dan  wanita  yang  terikat  dalam perkawinan  dan  siap  sedia  untuk  memikul  tanggung  jawab  sebagai  ayah dan  ibu  dari  anak-anak  yang  dilahirkannya. (Kartini,  1982:  48) . Pasal  69 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  menegaskan  bahwa  setiap  hak  asasi  manusia  seseorang menimbulkan  kewajiban  dasar  dan  tanggung  jawab  untuk  menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Berdasarkan hal tersebut, dimana ada  hak  asasi  manusia  maka  disitu  ada  tanggung  jawab  sebagai  bentuk kewajiban menghormati hak asasi manusia.
Orang tua merupakan pihak yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.  Hal  tersebut  disebutkan  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak.  Kemudian  dipertegas  dan diperjelas  lagi  di  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan  bahwa  orang tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengasuh,  memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka.
Dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  dan  pemenuhan  terhadap hak-hak  anak  serta  kesejahteraan  anak,  maka  tanggung  jawab  orang  tua terhadap  anaknya  merupakan  hal  yang  mutlak  dan  tidak  boleh  untuk diabaikan. Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya yakni dengan  menelantarkan  anak  mereka  sehingga  hak-hak  anak  tidak  dapat terpenuhi dan pertumbuhan serta perkembangan anak menjadi terganggu, maka kuasa asuh atas anak mereka tersebut dapat dicabut. (Prinst, 2003: 83).  Namun  demikian,  pencabutan  kuasa  atas  anak  tidak  semerta-merta menghapuskan  kewajiban  orang  tua  untuk  membiayai  penghidupan  dan
pemeliharaan anak mereka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor    4  Tahun  1979  Tentang  Kesejahteraan  Anak. Anak penderita gangguan jiwa memiliki kondisi yang berbeda dengan anak pada  umumnya.  Perbedaan  tersebut  menyebabkan  anak  penderita gangguan jiwa memiliki permasalahan kesehatan jiwa yang kompleks dan lebih rentan terhadap paparan gangguan fungsi otaknya dan atau mental. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  orang  tua  sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  anak  yang  dalam  hal  ini  adalah anak  penderita  gangguan  jiwa  harus  mengupayakan  agar  anak  mereka tetap  menerima  kebutuhan  dasar  mereka  sehingga  anak  penderita gangguan  jiwa  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal sebagaimana anak-anak pada umumnya.
Orang tua baik ayah atau ibu mempunyai peran yang penting dalam hal  pemeliharaan  kesehatan  anaknya,  hal  yang  terpenting  ialah  bagi seorang  ibu  harus  menjaga  kesehatan  anak  semenjak  anak  tersebut masih  berada  di  dalam  kandungan.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu bentuk  tanggung  jawab  ibu  dalam  memelihara  anaknya.  Dengan melakukan  monitor  terhadap  cakupan  gizi  dan  nutrisi  yang  baik  dalam makanan  si  ibu,  maka  janin  dalam  kandungan  ibu  akan  sehat. ( Prinst, 2003: 83)
Seorang  ibu,  walaupun  telah  mengusahakan  kesehatan  baik terhadap janinnya maupun dirinya sendiri, namun hal tersebut tidak dapat menjamin  bahwa  anak  yang  lahir  akan  berada  di  dalam  keadaan  normal seperti  anak  pada  umumnya.  Terdapat  hal-hal  di  luar  kehendak  manusia yang  memungkinkan  seorang  anak  terlahir  dengan  kondisi  yang sebenarnya  tidak  diharapkan  untuk  terjadi,  yaitu  suatu  kondisi  yang menyebabkan  anak  menjadi  berada  dalam  keadaan  cacat  seperti adanya penyakit  atau  kelainan-kelainan  bawaan  salah  satu  contohnya  terdapat anak-anak penderita gangguan jiwa.
Kondisi anak yang demikian itu tentu saja tidak serta merta membuat orang  tua  terutama  ibu  lepas  dari  tanggung  jawabnya  untuk  memelihara dan  mengupayakan  kesehatan  anak  mereka.  Orang  tua  justru  dituntut untuk  lebih  bertanggung  jawab  dan  bekerja  keras  dalam  melakukan pemeliharaan  dan  pengupayaan  kesehatan  anak  mereka  yang  berada
dalam  gangguan  jiwa.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  anak  penderita gangguan  jiwa  memiliki  kebutuhan  yang  khusus  dan  berbeda  dengan anak  pada  umumnya  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  70  huruf  (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Didasakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  diantaranya  Pasal  20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak,  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  bahwa  orang  tua  dan keluarga bertanggung jawab  menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak  dalam  kandungan,  Pasal  131  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan  kewajiban  untuk  mengupayakan  pemeliharaan  kesehatan  anak  yang ditujukan  untuk  mempersiapkan  generasi  yang  akan  datang  yang  sehat, cerdas, dan berkualitas.
Terdapat  pula  penjelasan  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974,  mewajibkan  orang  tua  (ayah  dan  ibu)  untuk  memelihara  dan mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya.  Kewajiban  ini  berjalan sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri.  Undang-undang  No.  1 Tahun 1974 tidak membatasi tanggung jawab ini dengan umur  melainkan status  dan  keadaan  anak  itu  sendiri.  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tidak  membatasi  tanggung  jawab  ini  dengan  umur  melainkan  status  dan keadaan anak itu sendiri.
Anak  penderita  gangguan  jiwa  dianggap  mengganggu  masyarakat dan beban keluarga sehingga penderita gangguan jiwa rentan untuk tidak mendapatkan  pemeliharaan  yang  sewajarnya,  dan  bahkan  ditelantarkan oleh orang tua mereka.
Sama  seperti  anak  pada  umumnya,  anak  penderita  gangguan  jiwa pun  berhak  untuk  sejahtera  dan  tumbuh  berkembang  secara  optimal. Kesehatan baik secara fisik, jiwa, dan sosial merupakan hal yang penting bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Jika  kesehatan  anak
terganggu,  maka  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  akan  terganggu pula.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  orang  tua  sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan  anak  penderita  gangguan  jiwa, harus mengupayakan agar anak mereka tetap menerima kebutuhan dasar mereka  sehingga  anak  penderita  gangguan  jiwa  dapat  tumbuh  dan berkembang secara optimal sebagaimana anak-anak pada umumnya.

## III.  Kesimpulan dan Saran

## 3.1.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  anak  penderita  gangguan  jiwa dapat  diwujudkan  dengan  bantuan  dari  pihak  pemerintah  berupa menyediakan  fasilitas  dan  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang komprehensif  bagi  anak,  agar  setiap  anak  memperoleh  derajat  kesehatan yang  optimal  sejak  dalam  kandungan,  dan  hak-hak  anak  penderita gangguan  jiwa  yakni  berupa  upaya  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  jiwa yang optimal diwujudkan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh,  terpadu,  dan berkesinambungan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/atau masyarakat.  Tanggung  jawab  orang  tua  merupakan  yang  pertama-tama atas  terwujudnya  hak  atas  kesehatan  anak  baik  secara  rohani,  jasmani maupun  sosial,  termasuk  terhadap  anak  penderita  gangguan  jiwa,  orang tua  bertanggung  jawab  atas  kesehatan  anak  apapun  kondisi  dan  keadaan anak tersebut, orang tua memiliki kewajiban atas perawatan, pemeliharaan, dan  peningkatan  kesejahteraan  anak  salah  satunya  kesehatan  bagi  anak penderita gangguan jiwa.

## 3.2.  Saran
Aturan  terkait  perlindungan  anak telah diatur  yaitu  di  dalam  Undang- Undang Perlindungan Anak, sehingga seharusnya pengelola yayasan lebih mewujudkan atau mengimplementasikan dari Undang-Undang Perlindungan  Anak  tersebut.  Orang  tua  seharusnya  lebih  mengoptimalkan pemenuhan  hak  anak  atas  kesehatan  sehingga  anak  memperoleh  hak- haknya,  dan  dari  pihak  lembaga  rehabilitasi  pun  seharusnya  memberikan waktu  atau  jadwal  kunjungan  bagi  orang  tua  yang  ingin  mengunjungi
anaknya  yang  telah  diserahkan  kepada  lembaga  rehabilitasi  tersebut karena  pada  dasarnya  anak  berhak  bertemu  langsung  dan  berhubungan pribadi  secara  tetap  dengan  kedua  orang  tuanya,  selain  itu  perlu  adanya jadwal  khusus  bagi  anak  untuk  mendapatkan  kesempatan  pulang  untuk berkumpul  dengan  orang  tua  dan  keluarganya,  karena  orang  tua  dan keluarga merupakan pihak yang dapat memberikan peran dalam kehidupan pertumbuhan dan perkembangan anak.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Judiasih,  Sonny    Dewi.  2015. Hukum  Keluarga  dan  Waris .  Bandung:  Kalam Media.
Kartono,  Kartini. 1982. Peranan
Keluarga Memandu Anak:  Sari Psikologi Terapan. Jakarta: Rajawali Press.
Komalawati,  Veronica,  2002. Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi Terapeutik  (Persetujuan  Dalam  Hubungan  Dokter  dan  Pasien)  Suatu Tinjauan Yuridis. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Kurnia, Titon Slamet. 2007. Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia . Bandung: PT Alumni.
Saraswati,  Rika.  2009. Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti.
Syahani,  Riduan.  1992. Seluk  Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata. Bandung: Alumni.
Prinst,  Darwin. 2003. Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Yoseph,  Iyus. 2010. Keperawatan Jiwa . Bandung: PT Refika Aditama.

## B.  Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
C. Jurnal dan Makalah Ilmiah
Arnot,  David,    dkk.  2009. Pustaka  Kesehatan  Populer  Pengobatan  Praktis Perawatan Alternatif dan  Tradisional, Vol.  7,  Jakarta:  PT.  Bhuana  Ilmu Populer.
Lubis,  Nadira,  Hetty  Krisnani,  Muhammad  Fedryansyah.  2014. “Pemahaman Masyarakat  Mengenai  Gangguan  Jiwa  dan  Keterbelakangan  Mental”. dalam Jurnal Share Social  Work Jurnal, Vol. 4, No. 2.
Puti, Adisty Wismani,  Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama. 2015. “Kesehatan
Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan  Kesehatan Mental), dalam  Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM” Vol. 2, No. 2.
Rochmat. 2010. Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak , dalam Studi Gender Vol.
5 No.1
Silalahi,  Ria  Agnes  Chrisnalia,  dkk.  2016. “Peran  Save  The  Children  Dalam Menangani  Anak  Disabilitas  di  Bandung”, dalamProsiding  KS: Riset&PKM, Vol.3, No.1.

## D.  Lain-Lain
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  ” Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999,”
Diakses pada          9 September  2016  dari
http://www.komnasham.go.id
M.liputan6.com,  9  kasus  penghinaan  Presiden  Jokowi  berunjung  bui,  diakses pada pada 26 Nopember 2019
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7971580ae48/alasan-pemerintah- adopsi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp/