## SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK
Zainal Mustakim 1 , Oki Setiawan 2 , Abdul Chalim 3 , Moh Ridho Maulana 4
1,2,3,4 Program Studi Teknik Kimia, Universitas Muhammadiyah Gresik Email: zainalmustakim@umg.ac.id

## ABSTRAK
Perkembangan  dunia  industri  halal  yang  semakin  hari  semakin  berkembang  pesat membuat masyarakat harus ekstra bekerja keras untuk dapat menghasilkan produk makanan yang tidak hanya halal tetapi juga thoyyib (baik). Hal tersebut perlu dilaksanakan, agar makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat memiliki kandungan yang halal dan terhindar dari najis sehingga aman  untuk  dikonsumsi.  Pembekalan  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  untuk  membuat produk halal bagi  masyarakat  khususnya  UMKM merupakan syarat  yang  harus dipenuhi agar dapat menembus pasar halal yang lebih baik ke depan. Pelatihan sertifikasi halal ini dilakukan pada UMKM di wilayah Kecamatan Sidayu Gresik untuk meningkatkan produk halal di daerah tersebut. Untuk keberlanjutan program, diperlukan adanya komitmen dari UMKM untuk selalu menggunakan bahan-bahan  yang halal dan thoyyib dan pendampingan permohonan sertifikasi halal produk.
Kata Kunci:  Sertifikasi Halal, UMKM, Sidayu.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  sektor  industri  di  Kabupaten  Gresik  mengalami  perkembangan  yang signifikan.  Pembangunan  sektor  industri  di  Kabupaten  Gresik  sebagai      bagian      dari  proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan akibat pembangunan industri, menumbuhkembangkan  usaha-usaha  rumahan  atau home  industry di  Kabupaten  Gresik. Banyaknya produk home industry yang selama ini dihasilkan oleh UMKM masih belum memiliki sertifikasi halal sehingga menimbulkan keraguan bagi konsumen untuk mengkonsumsinya.
Halal menurut hukum Islam yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakan atau melakukannya. Dalam hal makanan dan minuman, konsep halal  merupakan  makanan  dan  minuman  yang  memenuhi  syariat  agama  Islam  baik  dari  segi bahan  baku,  bahan  penolong,  bahan  tambahan  yang  digunakan  maupun  cara  produksinya sehingga makanan dan minuman tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa menimbulkan dosa. Penentuan terkait halal dan haram suatu bahan/materi hanyalah oleh Allah SWT (Astuti et al.,  2020).  Minimnya  pemahaman  produsen  khususnya  UMKM  terkait  proses  sertifikasi  halal serta  kurangnya  informasi  terkait  proses  pengajuan  sertifikasi  halal  menyebabkan  banyaknya produk UMKM  yang ada di pasaran belum bisa dipasarkan secara lebih luas. Sertifikasi halal bagi  produk  UMKM  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  pelaku  usaha,  selain  meningkatkan kepercayaan  konsumen  juga  dapat  meningkatkan  jangkauan  pasar  yang  lebih  luas  (Khalimy, 2018).
Sertifikasi  Halal  adalah  suatu  proses  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  produk  melalui beberapa tahapan pemeriksaan dimulai dari data produsen, bahan, proses produksi, dan sistem jaminan  halal  untuk  memenuhi  standar  sesuai  dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH).  Adapun  tujuan  sertifikasi  halal  yaitu  untuk  memberikan  kepastian  hukum khususnya  muslim  terkait  status  kehalalan  suatu  produk  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak konsumen  (Mirdhayati  et  al.,  2020).  Tingginya  tingkat  kepercayaan  konsumen  terhadap kehalalan suatu produk akan berpengaruh terhadap jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.  Pada  awalnya,  pengajuan  sertifikasi  halal  oleh  produsen  masih  bersifat  sukarela (voluntary)  atau  tidak  wajib.  Namun,  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,  produsen wajib mengajukan sertifikasi halal produknya (Akim et al., 2019). Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan
di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal seperti tertuang dalam pasal 4 sehingga produsen diharuskan mengajukan sertifikat halal produknya (Halal, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya pada tahun 2019 semua produk makanan harus  bersertifikasi  halal  sesuai  dengan  penerapan  undang-undang  tersebut  (Gunawan  et  al., 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019, proses sertifikasi halal langsung ditangani  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  sehingga  semua  proses permohonan terpusat di BPJPH dan dapat dilakukan secara online melalui https://ptsp.halal.go.id dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan (Pemerintah, 2014).

## 2. METODE
Metode  dalam  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini  dapat  dideskripsikan  sebagai berikut:
a. Memberikan pengetahuan terkait alur proses sertifikasi halal
b. Memberikan pengetahuan terkait titik kritis penilaian produk
c. Memberikan pengetahuan terkait ketentuan hukum pangan halal
d. Kegiatan dilakukan secara umum menggunakan teknik presentasi
Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kesekretariatan Asosiasi UMKM Sidayu, Desa Purwodadi, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dalam rangka menyukseskan acara pengabdian masyarakat ini, maka  diperlukan  beberapa  bahan  peralatan  seperti  LCD  dan  Laptop  serta  ruangan  yang  dapat menampung peserta pengabdian masyarakat ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tahap Sosialisasi
Sosialisasi  sertifikasi  halal  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memperkenalkan  kepada masyarakat khususnya UMKM yang ingin memiliki sertifikat halal produknya. Secara umum, pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan sebagai berikut:
1) Pelaku  usaha  melakukan  permohonan  sertifikasi  halal  melalui https://ptsp.halal.go.id secara online dengan melengkapi dokumen : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen system jaminan halal.
2) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
3) LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk
4) Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  menetapkan  kehalalan  produk  melalui  sidang  Fatwa Halal
5) BPJPH menerbitkan sertifikat halal
Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun persepsi peserta bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi produsen khususnya UMKM agar produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum hak-hak konsumen khususnya muslim terhadap produk tidak halal. Selain itu, dengan adanya  sertifikat  halal,  produk  yang  dihasilkan  akan  memiliki  banyak  peluang  terutama meningkatnya kepercayaan masyarakat  dan pasar sehingga diharapkan adanya peningkatan daya saing produk dan omset penjualan.  Secara umum, titik kritis penilaian produk terbagi atas  tiga  bagian  yaitu  Penilaian  Bahan  terdiri  atas  bahan  baku,  bahan  tambahan  dan  bahan penolong yang halal dan terhindar dari bahan tidak halal, Penilaian Proses terdiri atas produksi yang tidak terpapar bahan najis, dan Penilaian Alat dan Kemasan dimana alat dan kemasan harus suci dan bebas dari najis. Proses sosialisasi sertifikat halal dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Sosialisasi Sertifikasi Halal di Kec. Sidayu

## B. Rencana Keberlanjutan Program
Program ini dapat dilanjutkan mengingat pentingnya sertifikat halal produk bagi produsen khususnya  UMKM.  Namun  diperlukan  komitmen  dari  produsen  khususnya  UMKM  dalam pengajuan sertifikasi halal dengan menjaga bahan-bahan yang digunakan tetap halal dan terhindar dari bahan yang tidak halal serta membutuhkan adanya pendampingan dari Pendamping Produk Halal (PPH).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan alur proses  pengajuan  sertifikat  halal  dan  titik  kritis  halal  produk  kepada  masyarakat  khususnya UMKM di Kec. Sidayu yang belum memiliki sertifikat halal produk. Pentingnya sertifikasi halal produk bagi produsen selain adanya perlindungan hukum hak-hak konsumen khususnya muslim terhadap produk tidak halal, produk yang dihasilkan akan memiliki banyak peluang diantaranya adanya peningkatan kepercayaan masyarakat dan pasar sehingga diharapkan adanya peningkatan daya  saing  produk  dan  omset  penjualan.  Untuk  keberlanjutan  program,  diperlukan  adanya komitmen  dari  UMKM  untuk  selalu  menggunakan  bahan-bahan  yang  halal  dan  thoyyib  dan pendampingan permohonan sertifikasi halal produk.

## DAFTAR PUSTAKA
Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 31. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258
Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 23–32. https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i1.171
Gunawan,  S.,  Darmawan,  R.,  Juwari,  J.,  Qadariyah,  L.,  Wirawasista,  H.,  Firmansyah,  A.  R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. Sewagati, 4(1), 14. https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446
Halal,  P.  (2014).  UU  No.33  Tahun  2014  (2014).  UU  No.33  Tahun  2014,  1. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014
Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten  Cirebon  Jawa  Barat.  Et-Tijarie:  Jurnal  Hukum  Dan  Bisnis.  https://eco- entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4582
Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Unri Conference Series: Community Engagement, 2, 117–122.
https://doi.org/10.31258/unricsce.2.117-122
Pemerintah, P. (2014). Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019