## HUKUMAN PIDANA AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI PADA INDUSTRI TAMBANG
Syarif Saddam Rivanie Parawansa 1 , Koesrianti 2 , Toetik Rahayuningsih 3 ,
Dian Anggraece Sigit Parawansa 4 Universitas Airlangga 1-3 Universitas Hasanuddin 4
Email : ivanparawansa@gmail.com

## Abstract
Mining  with  the  environment  basically  has  a  close  relationship  caused in  the  management  of  natural  resources,  which  through  mining  must  have benchmarks that are environmentally friendly based on legal norms by taking into account  the  community's  condition.  However,  often  the  environmental  damage caused  by  mining  often  harms  the  community.  The  form  of  punishment  is  in  the form  of  criminal  sanctions  for  corporate  actors  who  commit  environmental damage due to mining. Where law enforcers are obliged to impose strict sanctions on those who are not responsible for the destruction carried out in which for the perpetrators  of  environmental  destruction  apply  strict  liability,  for  the perpetrators  of  environmental  destruction,  to  the  Regional  Government  and  the Central  Government  for  not  easily  issuing  documents  licenses  relating  to  the issuance of mining permits because it is feared that it will pollute or damage the environment.
Keywords: Destruction, Environment, Mining, Criminal Law

## Abstrak
Pertambangan  dengan  lingkungan  hidup  pada  dasarnya  ada  keterkaitan erat  disebabkan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dimana  melalui pertambangan  haruslah  memiliki  tolak  ukur  yang  berwawasan  lingkungan  hidup berdasarkan  pada  norma  hukum  dengan  memperhatikan  keadaan  masyarakat. Namun,  seringkali  kerusakan  lingkungan  hidup  akibat  pertambangan  seringkali merugikan  masyarakat.  Bentuk  hukuman  berupa  sanksi  pidana  bagi  pelaku korporasi  yang  melakukan  kerusakan  lingkungan  akibat  pertambangan.  Dimana para  penegak  hukum  wajib  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  pihak  yang tidak  bertanggungjawab  atas  pengrusakan  yang  dilakukan  yang  dimana  bagi pelaku  pengrusakan  lingkungan  berlaku strict  liability (pertanggungjawaban mutlak),  bagi  pelaku  pengrusakan  lingkungan,  kepada  Pemerintah  Daerah  dan Pemerintah Pusat untuk tidak mudah mengeluarkan surat-surat izin yang berkaitan dengan  penerbitan  izin  pertambangan  karena  dikhawatirkan  akan  mencemarkan atau mengrusakkan lingkungan.
Kata Kunci :  Pengrusakan, Lingkungan, Pertambangan, Hukum Pidana

## PENDAHULUAN
ingkungan  Hidup  yang  asri,  aman,  dan    nyaman  merupakan  dambaan setiap insan dan Negara di dunia. Dewasa ini masyarakat internasioanal mengalami era globalisasi pada semua sektor kehidupan.  di  Indonesia pembangunan berkelanjutan perlu didukung serius semua pihak dengan upaya penegakan hukum lingkungan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menyelematkan  lingkungan  hidup  dewasa  ini,  dan  masa  depan.  Undang-undang No.23  tahun  1997  tentang  Pengelolaan  lingkungan  hidup  (UUPLH)  yang diberlakukan  sejak  tanggal  19  september  1997  dan  diubah  dengan  UU  No.32 tahun  2009  merupakan umbrella  provision atau  payung  hukum  peraturan perundang-perundangan  berkaitan  lingkungan  sebagai  pengganti  UU  No.4  tahun 1982  hinga  saat  ini  belum  ada  persamaan  persepsi  mengenai  pengertian penegakan  hukum  lingkungan.  Penegakan  hukum  yang  dilakukan  selama  ini semata-mata ditafsirkan secara sempit dari segi penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yang berlaku secara represif. 1
Pada  hukum  lingkungan  penegakan  meliputi  sanksi  hukum  administrasi dan  hukum  perdata.  Sementara  hakikat  sanksi  hukum  pidana  adalah  sarana  atau alat untuk memidana (menghukum) secara fisik dan materil bagi  para pencemar lingkungan  yang terbukti bersalah dengan melanggar hukum. Makna hakiki dari penegakan  hukum    ( law  enforcement )  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan / atau badan hukum  (koorporasi)  dengan  adanya  perintah,  larangan  dan  ancaman,  sanksi pidana  yang  dapat  dikenakan  terhadap  setiap  pelanggar  yang  terbukti  bersalah terhadap putusan hakim. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  terhadap  setiap  perbuatan  orang  yang melanggar  hukum.  Penegakan  hukum  lingkungan  hidup  berkaitan  erat  dengan kemampuan  aparatur  penegak  hukum  dan  kepatuhan  warga  masyarakat  terhadap berbagai  peraturan  hukum  lingkungan  yang  berlaku  (ius  operatum)  dan  meliputi pada  tiga  bidang  hukum,  yaitu  administrasi,  perdata,  dan  pidana  atas  segala perusakan  dan  /  atau  pencemaran  lingkungan.  Upaya  dalam  menyelamatkan lingkungan  hidup  tergantung  pada  kesadaran  hukum,  yakni  pemerintah,  aparat penegak hukum, masyarakat setempat dan pihak pencemar dengan bersama-sama menjaga lingkungan dan kepatuhan hukum.
1 Teguh Sulistia, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011 , h. 159-160
L
Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan penuh  terhadap  peraturan  dan  persyaratan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara umum  dan  individual  melalui  pengawasan  dan  penerapan  (atau  ancaman)  dari sanksi  administrasi,  keperdataan  dan  kepemidanaan  yang  dapat  dikenakan terhadap para pelanggarnya dalam upaya mencapai harmonisasi  lingkungan yang diciptakan.  Penegakan  hukum  lingkungan  ini  justru  sangat  dibutuhkan  bagi Negara-negara  berkembang,  karena  kesadaran  hukum  masyarakat  masih  lemah untuk  dapat  melestarikan  lingkungan  hidup.  Pencemaran  dan  perusakan lingkungan  menyebabkan  kerugian  besar  secara  materil  dan  imateril,  terutama kesulitan dalam memulihkan kembali lingkungan yang rusak.
Sesuai  dengan  sifat  dan  efektivitas  masalah  lingkungan,  maka  upaya penegakan  hukum  lingkugan  terhadap  perbuatan  yang  mencemarkan  dan  /  atau merusak  lingkungan  dalam    dua  bentuk  sebagai  berikut. Pertama, penegakan hukum  lingkugan  preventif.  Penegakan  hukum  ini  berarti  pengawasan  aktif dilakukan  terhadap  kepatuhan  kepada  peraturan  lingkungan  tanpa  kejadian langsung yang menyangkut pada peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan dan sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar oleh pencemar.Instrumen dalam  penegakan  hukum  lingkungan  preventif  adalah  penyuluhan,pemantauan dan  penggunaan  kewenangan  yang  sifatnya  pengawasan  melalui  pengambilan sampel,penghentian  mesin-mesin  pabrik  dan  sebagainya  pihak  penegakakan hukum  yang  utama  adalah  pejabat  atau  aparatur  pemerintah  yang  berwenang dalam  member  perizinan  dan  mampu  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan. Kedua, penegakan hukum lingkungan represif. Penegakan hukum  ini  dilakukan  dalam  hal  setiap  perbuatan  yang  diduga  telah  melanggar peraturan/undang-undang  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  secara  langsung perbuatan  terlarang  tersebut.  Penindakan  secara  sanksi  secara  umumnya  selalu menyusul  pada  bentuk  pelanggaran  peraturan  dan  biasanya  tidak  dapat meniadakan  atau  memulihkan  kembali  akibat  pelanggaran  tersebut.  Pihak penegakan  hukum  lingkungan  yang  utama  adalah  kepolisian,  jaksa,  hakim  dan penasehat hukum. Untuk menghindari penegakan hukum pidana secara berulang- ulang  maka  para  pelaku  (pencemar)  sendiri  yang  seharusnya  menghentikan keadaan itu kesadaraan hukum dari para pencemar sebenarnya yang dituntut untuk terciptan lingkungan hidupyang sehat, asri dan nyaman bagi semua pihak. 2
Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat didalam bumi mulai dari permukaan  tanah  sampai  kedalaman  tertentu,  hanya  dapat  ditambang  satu  kali
2 Ibid., h. 163
karena tak terbarukan (non-renewable resources) , waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan  sebelumnya  penambangan  lama  (lebih  kurang  5  tahun).  Karena  letak potensi sumberdaya mineral pada umumnya di daerah pedalaman ( remote areas ), maka  pembukaan  suatu  tambang  akan  menjadi  pemicu  pembangunan  dan pengembangan  daerah  tertinggal  dan  memberikan  dampak  ganda  yang  positif dalam berbagai sektor (multiplier effect) . 3
Undang-undang  pertambangan  yang  berlaku  saat  ini  adalah  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  2009.  Undang-undang  tersebut  mengatur  tentang Pertambangan  di  bidang  mineral  dan  batubara.  Pengertian  pertambangan  dalam Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  adalah  sebagian  atau seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan mineral  atau  batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengelolaan  dan  pemurnian,  pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 4 Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan  kegiatan  pertambangan  umum  yang  30  tahun  lalu  adalah  melalui perjanjian,  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## PEMBAHASAN
Otto  Soemarwoto  mengemukakan  bahwa  dalam  bahasa  Inggris  istilah lingkungan  adalah environment .  Selanjutnya  dikatakan,  lingkungan  atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau  organisme  dan  berpengaruh  pada  kehidupannya. 5 Adapun  M.  Daud  Silalahi merumuskan  dalam  bukunya  bahwa  yang  dimaksud    dengan  kerusakan lingkungan  hidup  adalah  deteriorasi  lingkungan  dengan    hilangnya  sumber  daya air,  udara,  dan  tanah.  Kerusakan  lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  dari sepuluh  ancaman  yang secara resmi diperingatkan oleh High  Level  Threat  Panel (yang menangani masalah lingkungan) dari PBB. 6
3 Gatot  Supramono, Hukum  pertambangan  Mineral  dan  BatuBara  di  Indonesia. Jakarta: Rineka cipta,  2012, h .3
4 Penjelasan UU No.4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
5 Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1).
6 M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, cet. Ke-1, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 21.

## A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi
Dalam  mempertahankan  dan  memelihara  hukum  lingkungan  berada  di tangan  para  pejabat  administrasi,  karena  para  pejabat  administrasi  tersebut  yang mengeluarkan  izin  dan  dengan  sendirinya  terlebih  dahulu  mengetahui  jika  tidak ada  izin  atau  syarat-syarat  dalam  izin  dilanggar.  Penelusuran  dari  dokumen- dokumen (AMDAL, izin (lisensi), dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan- jabatan  yang  terdapat  pada  badan  hukum  (korporasi)  yang  bersangkutan)  akan menghasilkan  data,  informasi  dan  fakta  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat  diketahui  pula,  bagaimana  hak  dan  kewajiban  pengurus-pengurus perusahaan,  dapat  untuk  memantau,  mencegah  dan  mengendalikan  dampak negatif  kegiatan  perusahaan.  Penelusuran  itu  menjadi  dasar  apakah  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.
Penegakan  hukum  pidana  merupakan ultimum  remedium atau  upaya hukum  terakhir  karena  tujuannya  adalah  untuk  menghukum  pelaku  dengan hukuman  penjara  atau  denda.  Jadi,  penegakan  hukum  pidana  tidak  berfungsi untuk  memperbaiki  lingkungan  yang  tercemar,  tetapi  penegakan  hukum  pidana selalu diterapkan secara selektif.
Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yakni:  perbuatan  mencemari  lingkungan  dan  perbuatan  merusak  lingkungan. Dalam  hal  tindak  pidana  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan korporasi dalam Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai strict liability. Pasal  88  menyebutkan  “setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu  pembuktian unsur kesalahan.”
Asas ini termuat dalam Pasal 88 UUPPLH yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:
Pasal  88  UUPLH:  Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3, dan/atau  80  UU  RI  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Rumusan pasal tersebut secara jelas bersifat khusus karena unsur-unsurnya telah  secara  khusus  menunjuk  kepada  hal  atau  syarat  tertentu  sehingga  dapat
diidentifikasi  atau  digolongkan  ke  dalam  bentuk  pertanggungjawaban  tertentu. Selain itu, Pasal 88 UUPPLH mengandung beberapa unsur penting, yaitu:
a. Setiap orang (perseorangan atau badan usaha);
b. Suatu tindakan, usaha atau kegiatan;
c. Menggunakan B3;
d. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
e. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
f. Tanggungjawab timbul secara mutlak atas kerugian yang terjadi;
g. Tanggungjawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
Penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dapat  dibebaskan  dari kewajiban  membayar  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  jika  yang bersangkutan  dapat  membuktikan  bahwa  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c. Adanya  tindakan  pihak  ketiga  yang  menyebabkan  terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Badan hukum  atau korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan secara pidana harus  dikaitkan  dengan strict  liability ,  karena  suatu  korporasi  sulit  untuk  dilihat dari  hal  “mampu  bertanggungjawab”  atau  melihat  korporasi  melakukan  tindak pidana  dengan  kesalahan  berupa  kesengajaan  atau  kelalaian,  sehingga  lebih  baik melihat  korporasi  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  maka  hukuman  pidana merupakan  suatu  konsekuensi.  Dimaksudkan  dengan strict  liability adalah pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan (liability  without  fault ),  yang  dalam  hal  ini pembuat  sudah  dapat  dipidana  jika  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam  undang-undang  tanpa  melihat  lebih  jauh sikap batin pelaku
Hukum  pertambangan  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan hukum  lingkungan  karena  setiap  usaha  pertambangan  berkaitan  dengan pertambangan  umum  maupun  pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  diwajibkan untuk  memelihara  kelangsungan  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)  yang  selanjutnya  disingkat  menjadi  UUPPLH. 7 Salah  satu  permasalahan dalam  pertambangan,  yaitu  adanya  perusakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh
7 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia , Rajawali Pers, 2017, h, 29.
perusahaan pertambangan. Sebagai kegiatan yah ng berhubungan dengan bentang alam, tentu kegiatan pertambangan akan terkait dengan lingkungan hidup.
Secara  normatif  hubungan  erat  rezim  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  dengan  rezim  pengusahaan  pertambangan  telah  ada  baik melalui  berbagai  ketentuan  yang  mengatur  antara  keduanya.  Misalnya  dalam perizinan  pengusahaan  pertambangan  menyaratkan  adanya  syarat  dokumen Analisis,  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnya  disingkat menjadi  AMDAL,  dalam  setiap  pengusahaan  pertambangan  mineral  dan batubara. 8
Pengaturan  mengenai  perizinan  lingkungan  atas  setiap  usaha  dan/atau kegiatan  yang  wajib  memiliki  Amdal  atau  UKL-UPL  diatur  dalam  Pasal  36 UUPLH.  Dalam  Pasal  36  UUPLH  diatur  bahwa  setiap  usaha  dan/atau  kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan  tersebut  diterbitkan  berdasarkan  keputusan  kelayakan  lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL atau rekomendasi UKL-UPL. 9 Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya. 10 Izin  lingkungan  tersebut  diterbitkan  oleh  Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau bupati/walikota apabila permohonan izin telah dilengkapi  dengan  Amdal  atau  UKL-UPL.  Izin  lingkungan  merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 11
Izin lingkungan dibatalkan apabila :
a. Persyaratan  yang diajukan dalam permohonan izin  mengandung cacat hukum,  kekeliruan,  penyalahgunaan,  serta  ketidakbenaran  dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
b. Penerbitan  tanpa  memenuhi  syarat  sebagaimana  tercantum  dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup UKL-UPL; atau
c. Kewajiban  yang  ditetapkan  dalam  dokumen  Amdal  atau  UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
8 Redi  Ahmad, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, Sinar Grafika, 2017, h 37.
9 Pasal 36 ayat (2) UUPLH
10 Pasal 36 ayat (3) UUPLH
11 Ibid .
d. Selain  hal  tersebut,  pada  huruf  a  sampai  dengan  huruf  d,  izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara 12 dan/atau dicabut. 13
Ketentuan  lebih  lanjut  UU  PPLH  mengenai  izin  lingkungan,  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012  tentang  Lingkungan  selanjutnya disingkat menjadi  (PP Izin  Lingkungan). Baik dalam UU PPLH maupun PP Izin Lingkungan, terdapat sedikitnya 3 (tiga) izin yang harus dimiliki pemohon usaha atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu : 1) izin lingkungan; 2) Amdal atau UKL-UPL; 3) izin usaha/kegiatan.
Dalam  konsiderans  pembentukan  UU  Nomor  4  tahun  2009,  ditegaskan bahwa  mineral  dan  batu  bara  yang  terkandung  dalam  wilayah  hukum pertambangan  Indonesia  merupakan  kekayaan  alam  tak  terbarukan  sebagai karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak,  karena  itu  pengelolaannya  harus  dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  berkeadilan. Dipertimbangkan pula, bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang  merupakan  kegiatan  usaha  pertambangan  di  luar  panas  bumi,  minyak  dan gas  bumi  serta  air  tanah  mempunyai  peran  penting  dalam  memberikan  nilai tambah  secara  nyata  kepada  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Adapun  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  UU  Ini  diatur  dalam  pasal- pasal sebagai berikut:
Pasal 158
- Setiap orang;
- Yang melakukan usaha pertambangan;
- Tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37, Pasal  40  ayat  (3),  Pasal  48,  pasal  67  ayat  (1),  Pasal  74  ayat  (1)  atau ayat (5);
- Dipidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal  37  ditentukan,  IUP  diberikan  oleh:  a.  Bupati/walikota  apabila  WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada  lintas  wilayah  kabupaten/kota  dalam  1  (satu)  provinsi  setelah  mendapatkan
12 Pasal 40 ayat (2) UUPPLH
13 Pasal 1 Angka 1 PP Izin Lingkungan
rekomendasi  dari  bupati/walikota  setempat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  dan  c.  Menteri  apabila  WIUP  berada  pada  lintas  wilayah provinsi  setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  gubernur  dan  bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal  40  ayat  (3),  pemegang  IUP  yang  bermaksud  mengusahakan  mineral lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  wajib    mengajukan  permohonan  IUP baru kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal  49,  IUP  Operasi  produksi  diberikan  oleh:  (a)  bupati/walikota  apabila lokasi  penambangan,  lokasi  pengolahan,  dan  pemurnian,  serta  pelabuhan  berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; (b) gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi  pengolahan  dan  pemurnian,  serta  pelabuhan  berada  di  dalam  wilayah kabupaten/kota yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  (c)  menteri  apabila  lokasi  penambangan,  lokasi  pengolahan,  dan  pemurnian, serta  pelabuhan  berada  di  dalam  satu  wilayah  provinsi  yang  berbeda  setelah mendapatkan    rekomendasi  dari  gubernur  dan  bupati/walikota  setempat  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal  67  ayat  (1),  Bupati/walikota  memberikan  IPR  terutama  kepada penduduk  setempat,  baik  perseorangan  maupun  kelompok  masyarakat  dan/atau koperasi.
Pasal  74  ayat  (1),  IUPK  diberikan  oleh  menteri  dengan  memperhatikan kepentingan  daerah.  Pasal  74  ayat  (5),  pemegang  IUPK  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
Pasal 159
- Pemegang IUP, IPR atau IUPK;
- Yang dengan sengaja;
- Menyampaikan  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43  ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau pasal 111 ayat (1);
- Dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
- Dipidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Dalam  Pasal  43  ayat  (1)  ditentukan:  dalam  hal  kegiatan  eksplorasi  dan kegiatan  studi  kelayakan,  pemegang  IUP  eksplorasi  yang  mendapatkan  mineral atau  batubara  yang  tergali  wajib  melaporkan  kepada  pemberi  IPR.  Pasal  81  ayat (1), dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK
Eksplorasi  yang  mendapatkan  mineral  logam  atau  batubara  yang  tergali  wajib melaporkan kepada menteri.
Pasal  105  ayat  (4),  badan  usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  wajib  menyampaikan  laporan  hasil  penjualan  mineral  dan/atau  batubara yang  tergali  kepada  menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan kewenangannya. Pasal 110, pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data  yang  diperoleh  dari  hasil  eksplorasi  dan  operasi  produksi  kepada  menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal  111  ayat  (1),  pemegang  IUP  dan  IUPK  wajib  memberikan  laporan tertulis  secara  berkala  atas  rencana  kerja  dan  pelaksanaan  kegiatan  usaha pertambangan    mineral  dan  batubara  kepada  menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
Pasal 160  ayat (1)
- Setiap orang;
- Yang melakukan eksplorasi;
- Tanpa  memiliki  IUP  atau  IUPK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 37 atau pasal 74 ayat (1);
- Dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

## PENUTUP
Tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  pada  umumnya  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Secara  spesifik  ketentuan  pidana  mengenai pencemaran  lingkungan  hidup  tedapat  dalam  ketentuan  pidana  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009.  Mengenai  sanksi  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan hidup  dalam  pasal  97  sampai  dengan  pasal  120.  Dengan  diaturnya  ketentuan pidana  mengenai  pidana  tersebut  dapat  dipastikan  jika  perbuatan  subjek  hukum baik  orang  maupun  perseorangan  badan  usaha  merupakan  salah  satu  tindak pidana. Dengan diklarifikasinya perbuatan kerusakan lingkungan kedalam  tindak pidana  maka  pihak  penegaak  hukum  wajib  memberikan  sanksi  terhadap  pihak- pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  atas  tindak  tidana  yang  menyebabkan kerusakan  lingkungan.  Adapun  saran  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah disarankan  agar  lebih  tegas  dan  bijaksana  dalam  menjalankan  ketentuan perundang-undangan  dalam  hal  pengawasan  peizinan  bagi  korporasi  (badan usaha) dan dapat mengawasi segala kegiatan badan usaha agar tidak terjadi tindak pidana kerusakan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Redi.  2017. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  Mineral  dan Batubara, Yogyakarta : Sinar Grafika,
Salim HS. 2017. Hukum Pertambangan Di Indonesia , Jakarta : Rajawali Pers.
Silalahi,  M.Daud.  2001. Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan Indonesia, cet. Ke-1, Bandung: Alumni Sulistia,  Teguh.  2011. Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi, Jakarta : RajaGrafindo Persada,
Supramono,  Gatot.  2012. Hukum  Pertambangan  Mineral  dan  BatuBara  di Indonesia. Jakarta: Rineka  Cipta,
Undang-Undang No.4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup,