## IMPLEMENTASI ZAKAT SEBAGAI ISLAMIC SOCIAL SECURITY MENURUT PANDANGAN MUHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI
Siti Nur Azizah, Rofika Febriani, dan Sirajul Arifin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: azizahsiti4816@gamail.com , rofikafebriani597@gamil.com, dan Sirajul.arifin@uinsby.ac.id

## Abstract
This  article  aims  to  examine  the  implementation  of  zakat  as  Social  Security  according  to Muhammad  Nejatullah  Siddiqi's  view  and  how  it  is  implemented  in  Indonesia  through  a literature study. M.N Siddiqi is one of the leading economists mainstream who upholds Zakat as  a  source  of  state  funding.  The  main  characteristics  of  Islamic  Economics  are  the implementation of zakat, the abolition of usury, and social security. The application of Zakat as  Social  Security  in  Indonesia  has  been  practiced  for  a  long  time  by  the  Amil  Zakat Institutions,  namely  BAZNAS,  LAZ  and UPZ  which  are  implemented through  the  Humanity, Health,  and  Da'wah  Program.  However,  in  its  implementation,  there  needs  to  be  an integration between the social security agency and the BAZ and LAZ to realize social security for  zakat.  This  activity  also  does  not  escape  the  role  of  the  government  in  supporting  the implementation of zakat as a source of state funding.
Keyword : Zakat, Social Security, M.N Siddiqi.

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  Implementasi  zakat  sebagai  Jaminan  Sosial  menurut pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Bagaimana penerapannya di Indonesia melalui studi pustaka. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa M.N Siddiqi adalah salah satu tokoh ekonom  yang  tergolong  dalam  aliran  mainstrem  yang  menjunjung  Zakat  sebagai  sumber pendanaan  Negara.  Menurut  M.N  Siddiqi  ciri  utama  Ekonomi  Islam  adalah  Implementasi zakat dan penghapusan riba, serta Jaminan sosial yang didalamnya adalah bagian dari konsep pelaksanaan  zakat.  Penerapan  Zakat  sebagai  Social  Security  di  Indonesia  sebenarnya  sudah lama  dipraktikkan  oleh  Lembaga  Amil  Zakat/  Lembaga  Pengelola  Zakat  yaitu  BAZNAS, LAZ  maupun  UPZ  yang  diimpelementasikan  melalui  Program  Kemanusian,  Kesehatan,  dan Dakwah.    Namun  dalam  pelaksanaanya,  perlu  adanya  integrasi  antara  badan  jaminan  sosial dan  Badan  Amil  Zakat  serta  Lembaga  Amil  Zakat  untuk  merealisasikan jaminan sosial  atas zakat.  Kegiatan  ini  juga  tidak  luput  dari  peran  pemerintah  dalam  mendukung  pelaksanaan zakat sebagai sumber dukungan untuk pelaksanaan jaminan sosial.
Kata Kunci: Zakat, Jaminan Sosial, M.N Siddiqi.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara berkembang  yang  sampai  saat  ini  masih didapati  ketimpangan  ekonomi  didalamnya. Penyebabnya beragaram, salahsatunya adalah  harta  yang  masih  dikuasi  oleh kelompok  masyarakat  tertentu.  Artinya masih ada sebagian kelompok yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterbatasan finansial yang dimiliki.  Dalam  hal  ini  adalah  kemiskinan, yang  juga  masih  menjadi  perhatian  dunia, termasuk Indonesia.
Penyebab kemiskinan yang bersumber dari berbagai faktor masih menjadi permaslahan negara yang harus diselesaikan.  Salah  satu  penyebab  yang masih  berlangsung  serta  sedang  dirasakan dampaknya  adalah  adanya  pandemi  Covid- 19,  yang  sudah  berlangsung  2  tahun  di Indonesia sejak Maret 2019, cakupan akibat yang  dirasakan  berimplikasi  pada  aspek sosial  ekonomi  di  seluruh  Indonesia. Kondisi  ini  kemudian  ditetapkan  sebagai kondisi  darurat  dan  bencana  nasional melalui  Keputusan  Presiden  No.  11  tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional (Provinsi Banten, 2020).
Diantara dampak Covid-19 yang nyata adalah  meningkatnya  jumlah  pengangguran akibat  PHK  masal  yang  dilakukan  oleh berbagai  perusahaan  swasta,  beragam  usaha tutup akibat pembatasan kegiatan atau social distancing , yang berimbas pada kemampuan daya  beli  masyarakat,  dan  tergoncangnya keseimbangan  konsumsi  dan  produksi  yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi.
Keadaan  ini  menjadi  kekhawatiran tersendiri  bagi  negara  karena  berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Tercatat  persentase  penduduk  miskin  pada September  2020  sebesar  10,19  persen, meningkat  0,41  persen  poin  terhadap  Maret 2020  dan  meningkat  0,97  persen  poin terhadap  Maret  2019  (BPS  Indonesia, 2020).Yang artinya Jumlah penduduk miskin  pada  September  2020  sebesar  27,55
juta  orang,  meningkat  1,13  juta  orang terhadap  Maret  2020  dan  meningkat  2,76 juta  orang  terhadap  September  2019. Kenyataan  tersebut  menjadi  deretan  bukti bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan  besar  bangsa  ini.  Dengan mengetahui  fakta  bahwa  negara  Indonesia adalah  Negara  dengan  mayoritas  masyrakat beragama  Islam,  menjadi  kenyataan  pahit, ketika kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar negara.
Perekonomian menjadi tulang
punggung  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Islam  juga  melarang  umatnya  menumpuk harta kekayaan karena Islam tidak membenarkan  kaum  muslimin  memperkaya dan  mementingkan  diri  sendiri  demi keuntungan  pribadi,  sebab  menumpuknya harta  dapat  menghambat  perputaran  dan merusak  keseimbangan  perekonomian  di masyarakat  (RASYID,  2020).  Diantara solusi  Islam  dalam  upaya  pemerataan pendapatan dan kemakmuran adalah dengan memberdayakan  ekonomi  umat  melalui zakat, Infak sedekah dan wakaf.
Dengan  memberdayakan  Zakat,  Infak dan  Sedekah  dapat  menjadi  salah  satu alternatif  negara  dalam  menyelesaikan permasalahan  kemiskinan,  karena  negara butuh dana dukungan lain selain dana pajak. Bentuk dukungan tersebut sangat dibutuhkan  dalam  upaya  memberdayakan masyarakat  sehingga  kesejahteraan  dapat diwujudkan  (Arif,  2012).  Artinya  adanya Zakat,  Infaq  dan  sedekah  menjadi  jawaban atas  upaya  untuk  membantu  menjamin  hak setiap  warga  negara.  Sebagaimana  dalam UUD  1945  pasal  34  ayat  (1)  menyatakan bahwa Fakir dan Miskin terlantar dipelihara oleh  Negara.  Jaminan  yang  diberikan Negara  oleh  masyarakat  yang  tidak  mampu dalam  pelayanan  kesejahteraan  adalah sistem jaminan sosial.
Jaminan  sosial  yang  diberikan  Negara kepada masyarakat yang tidak mampu  yaitu dalam  bentuk  bantuan  sosial,  seperti jaminan kebutuhan, kesahatan, dan pendidikan.  Sebagaimana  selaras  dengan implementasi zakat sebagai sumber
keuangan  menurut  Islam,  yang  diberikan kepada  orang  yang  berhak  menerima manfaat  ( mustahik) ,  dari  orang  yang berkewajiban  untuk  mengeluarkan  sebagian hartanya ( muzakki) . Bentuk pemberian dana zakat atau sering disebut sebagai pendistribusian zakat sangat beragam, disesuaikan  dengan  kebutuhan mustahik pada  saat  itu.  Sebagaimana  tercermin  juga dalam  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang pengelolaan  zakat,  bahwa  pendistribusian dilakukan dengan dua bentuk, yaitu konsumtif  dan  produktif,  tidak  dapat dilakukan  pedistribusian  produktif  bila mustahik belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Disinilah  zakat  mengisi  tempat dalam membantu tugas negara mensejahterakan  masyarakat.  Sebagaimana telah  banyak  penelitian  yang  menyatakan bahwa  zakat  memiliki  dampak  terhadap peningkatan  taraf  hidup  mustahik,  melalui program  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga zakat (Muharir & Mustikawati, 2020).
Pada  model  pemberdayaan  ekonomi, zakat memiliki pengaruh terhadap konsumsi dan  produksi.  Sebab  dalam  Islam  zakat dianggap sebagai jenis pajak kekayaan yang spesifik dengan tujuan pertumbuhan melalui distribusi  kembali  yang  memungkinkan dalam  bentuk  produktivitas.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  zakat  secara  berkelanjutan akan  meningkatkan  kapasitas  produktif  dari penerimaan  zakat  yang  selanjutnya  dapat meningkatkan produktivitas rata-rata mustahik  (Pusat  Kajian  Strategis  Badan Amil  Zakat  Nasional  (Puskas  Baznas), 2019).  Peningkatan  produktivitas  mustahik tersebut  berimbas  pada  peningkatan  jumlah pendapatan dari masyarakat penerima manfaat  zakat,  sehingga  peluang  untuk mencapai  kesejahteraan  dalam  masayarakat lebih tinggi.
Pada  aspek  sosial  dan  ekonomi  zakat berpengaruh terhadap terciptanya keamanan dan  menghilangkan gap antara  masyarakat miskin  dan  kaya  karena  ketajaman  dari perbedaan  pendapatan  yang  diperoleh.  Jika pengelolaan  zakat  dilakukan  oleh  negara, maka akan berpeluang besar dalam
menunjang  terbentuknya  keadaan  ekonomi yang  “ growth  with  equality”, yakni  adanya produktivitas yang meningkat disertai dengan  pendapatan  yang  merata  serta jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  bertambah bagi masyarakat (Aravik, 2017).
Dengan  eksistensi  zakat  di  negara yang  mayoritas  Islam,  serta  dengan  potensi zakat  mencapai  327,6  T  (Puskas  BAZNAS, 2021),  menjadi  optimisme  untuk  bisa menjadikan  zakat  sebagai  salah  satu alternatif  isntrumen  jaminan  sosial  yang diberikan  kepada  masyarakat  yang  tidak mampu,  di  samping  instrument  jaminan sosial  yang  sudah  ada.  Untuk  itulah  penulis mengajukan  bentuk  jaminan  sosial  yang bersumber  dari  dana  zakat  yang  diyakini sebagai  salah  satu  upaya  kebijakan  yang dilakukan  untuk  mengentaskan  kemiskinan, dengan menggunakan pemikiran M.N Nejatullah siddiqi yang berfokus pada zakat dan  jaminan  sosial  yang  menjadi  perhatian serta relevansinya di Indonesia.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian (Aidil, 2017) dengan judul “Zakat Sebagai Instrumen Jaminan Sosial Modern : Alternatif  Strategik,  zakat  memiliki  peran utama  dalam memainkan  peran  yang  paling signifikan dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dalam penelitian tersebut  juga  dikatakan  bahwa  zakat  bisa menjadi  peran  utama  dalam  jaminan  sosial negara  dengan  berbagai  pertimbangan dibanding  dengan  instrumen  jaminan  sosal konvensional.  Dalam  menulis  artikel  ini penulis  tidak  mencantumkan  metodologi yang digunakan. Perbedaan antara penelitian Aidil Alfin dengan penelitian yang dilakukan  dengan  penulis  adalah  perbedaan dalam  menentukan  sudut  pandang  terhadap konsep pemberlakukan zakat sebagai instrumen jaminan sosial.
Serta penelitian (Wartini, 2014) dengan  judul,  “Jaminan  Sosial  dalam Pandangan  Ibnu  Hazm  dan  Relevansinya dengan  Pengembangan  Jaminan  Sosial  di Indonesia”  penelitian  ini  adalah  penelitian yang  menggunakan  metode  kepustakaan
dengan fokus pembahasan tentang pemikiran  Ibn  Hazm  terhadap  jaminan sosial,  yaitu  membicarakan  tentang  konsep BPJS  dan  jaminan  sosial.  Ijtihad  Ibn  Hazm dalam penelitian ini dikatakan liberal karena pernyataannya mengenai zakat bahwa setiap orang  kaya  bertanggung  jawab  dalam jaminan  sosial  bagi  kalangan  orang  miskin. Kemudian  pendapat  tersebut  menjadi  dasar dalam  artikel  tersebut  dalam  mengkritik BPJS  yang  berkembang  di  Indonesia. Artikel  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang akan  peneliti  lakukan,  dimana  dari  sisi sundut  pandang  dan  acuan  yang  diambil peneliti lebih fokus terhadap pemikiran dari M.N  Siddiqi  tentang  jaminan  sosial  dan zakat, serta memberikan penjelasan lanjutan terhadap  penerapan  zakat  menjadi  jaminan sosial di Indonesia.
Naeful  Edwin  Kiky  Aprianto  (2017) dengan  judul  Konstruksi  Sistem  Jaminan Sosial  dalam  Prespektif  Ekonomi  Islam” dalam  artiket  tersebut  dijelaskan  bahwa konstrksi  jaminan  sosial  dalam  ekonomi Islam memiliki 4 tahapan , yaitu 1) jaminan individu terhadap dirinya 2) anatara individu dengan  keluarga  (jaminan  keluarga),  3) individu dengan masyarakat (jaminan masyarakat),  4)  antara  masyarakat  dengan suatau  negara  (jaminan  negara).  Jadi  dalam artikel  ini  disimpulkan  bahwa  konstruksi jaminan  sosial  itu  digambarkan  dengan beberapa  lapisan  sesuai  dengan  tingkat kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan.  Jika    permaslahan  tingkat individu sanggup diselesaikan oleh individu, maka  cukup  dilevel  tersebut.  Namun, apabila  tidak  bisa  diselesaikan  dalam  level tersebut  maka  akan  diselesaikan  ke  level yang lebih tinggi, yaitu keluarga, masyarakat.  Jika  sampai  le  vel  masyarakat belum  bisa  diselesaikan  maka  akan  diambil alih menjadi kewajiban negara.
Amin  Songgirin  Rizky  Dwi  Pradana (2020)  dengan  judul  artikel  :  “ Zakat  for Business  Invesment  as  Social  Security ” dalam  artikel  ini  dijelaskan  bahwa  menurut UUD  1945,  fakir    miskin  dan  anak-anak trelantar  dipelihara  oleh  negara,  Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh  rakyat  ,  Negara  juga  bertanggung jawab  atas  penyediaan  fasilitas  kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak. Dengan  potensi  zakat  dapat  didistribusikan sebagai  jaminan  sosial  untuk  kesejahteran masyarakat  golongan  yang  tidak  mampu. Agar  tetap  berjalan  dan  berkenlajutan  maka pendistribusian  dilakukan  dengan  investasi usaha.  Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian  yang  akan  diteliti  dari  sudut pandang yang diambil.
Andi  bahri  S  (2016),  dengan  judul “Zakat  Sebagai  Instrumen  Pembangunan Ekonomi  Kesejahteraan  Ummat”  dalam jurnal  ini  dijelaskan  bahwa  salah  satu instrumen  untuk  kesehteraan  yang  juga sangat relevan dengan permasalahan ekonomi  dan  sosial.  Atikel  ini  menawarkan analisis  tentang  charity  adalah  salah  satu intrumen  dari  perkembangan  ekonomi  dan kesejahteraan  umat,  maka  perlu  dilakukan pengoptimalan pengelolaan zakat.
Frimansyah  (2013),  dengan  judul “Zakat  sebagai  instrumen  pengentasan kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan”, metode  yang  digunakan  adalah  diskriptif analisis  dan  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder  yang  diperoleh  dari study literatur .  Dari  penelitian  ini  menghasilkan, pertama  adanya kesenjangan antara potensi dan  realisasi  zakat  di  Indonesia,  kedua, belum  adanya  peran  penghimpunan  dana dari  lembaga  zakat  yang  resmi  Ketiga, belum maksimalnya distribusi zakat produktif.  Namun,  tidak  bisa  dipungkiri kehadiran  program  zakat  telah  mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penerimaan zakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif.  Dengan  pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literature  ( Library  Reseach). Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengembangkan  kerangka ilmiah  yang  terarah  dan  baik.  Penelian literature dilakukan untuk menelaah literatur-literatur yang sesuai dengan
permasalahan, yaitu dengan cara melakukan pemahaman  secara  mendalam  terhadap penelitian  berupa  jrunal-jurnal  atau  dalam bentuk  lain  yang  terkait  dengan  pemikiran M.N  S  iddiqi  tentang  zakat  dan social security .
Hasil telaah dari bergai kajian literatur ini  digunakan  untuk  mengetahui  pemikiran M.N  Siddiqi  mengenai  implementasi  zakat sebagai social security dan relevansinya jika diterapkan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  juga tergolong  sebagai  studi  tokoh,  karena mengkaji pemikiran tokoh M.N Siddiqi.

## KONSEP DASAR Pengertian Zakat
Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yang menjadi salah satu pilar penting dalam Islam yang berkaitan dengan sosial ekonomi.  Menurut  bahasa,  zakat  adalah “mensucikan”, “berkah”, dan “berkembang”.  Sedangkan  zakat  dalam  arti istilah  yaitu  mengeluarkan  harta  dengan jumah tertentu, sayarat tertentu dan diberikan  kepada  orang  tertentu  pula  yang dikenal dengan mustahik. Zakat juga dilihat dari sudut pandang sosiologis, yang diyakini bahwa  memiliki  tujuan  untuk  membantu sesama  manusia  dalam  hal  ini  adalah mustahik, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang kaya  dan  orang  miskin,  serta  hal  lain  yang timbul adalah akan tumbuh rasa kekeluargaan  dan  persaudaraan  antara muzaki dengan mustahik (Firmansyah, 2013).
Dari  sudut  pandang  syariah  zakat didefinisakan  dengan  menunaikan  hak  yang wajib  menurut  syariah  pada  harta  tertentu dan  pada  masa  tertentu  yang  diberikan golongan  tertentu  dengan  sayarat  tertentu pula (Aidil, 2017).
Menurut  sebagian  besar  ulama,  di dalam  zakat  terdapat  proses  penyucian tazkiyah (penyucian)  jiwa,  harta  dan masyraka.  Sebagaimana  dalam  sebuah hadits,  Rasullah  SAW,  bersabda:  “ Harta tidak  berkurang  karena  shadaqah  (zakat) dan  shadaqah  (zakat)  tidak  diterima  dari
penghianatan (HR.  Muslim),  sementara  itu dalam  terminologi  Ilmu  fiqih  ,  zakat diartikan  sebagai  “sejumlah  harta  tertentu yang  diwajibkan  Allah  untuk  diserahkan kepada orang-orang yang behak menerimanya  dengan  persyaratan  tertentu” (Khasan, 2011).
Orang  yang  berhak  menerima  zakat disebut  juga  dengan  mustahik,  dalam  surah at-Taubah dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang  berhak  menerima  zakat,  diantaranya  : fakir,  miskin,  amil,  muallaf,  hamba  sahaya ( riqab ), orang-orang yang berhutang ( gharimin ), fi  sabillilah, dan  para  musafir ( ibnu sabil) .
Zakat mengandung aspek sosial, moral dan  ekonomi.  Diantaranya  aspek  social peran  zakat  adalah  sebagai  alat  yang digunakan  untuk  menyelesaikan  perkara kemiskinan yang sudah diajarkan oleh Islam dan  dicontohkan  oleh  Nabi  sendiri.  Aspek moral  yang  terkandung  dalam  zakat berkaitan  dengan  sifat  manusia  yang  akan terkikis  dari  ketamakan  dan  keserakahan. Sementara  dari  segi  aspek  ekonomi,  zakat mencegah  bertumpuknya  harta  diantara orang-orang  kaya.  Sebab  zakat  sebagai sumbangan  wajib  yang  dikaluarkan  oleh kaum  muslimin  untuk  perbendaharaan negara (Aravik, 2017).
Zakat  memiliki  kesamaman  prinsip utama  dalam  Islam,  yakni  pendistribusian harta kekayaan, agar harta tidak menumpuk diantara  orang-orang  kaya.  Menjadi  penting sebuah  aturan  tersebut  menjadi  prinsip  dan harus  dijalankan.  Jika  prinsip  tersebut terabaiakan,  akan  terjadi  ketidakadilan ekonomi di masyarakat.

## Zakat Menurut M.N Siddiqi
M.N Siddiqi adalah ekonom yang tergolong kedalam  aliran  mainstream.  Pada  dasarnya pendekatan ekonomi yang digunakan adalah pendekatan  ekonomi  neo  klasik  yang  telah dimodifikasi  dengan  mengabungkan  antara kebutuhan  akan  Fiqih  dan  ilmu  ekonomi, yang  sesuai  dengan  pendekatan  neoklasik pada umumnya. (Aravik, 2017).
Menurut  M.N  Sidiqi  dalam  sistem ekonomi  Islam  yang  menjadi  ciri  utamanya adalah  mengimplementasikan  zakat  dan menghilangkan  riba.  Maka  jika  dua  unsur ini  tidak  ada  yaitu  zakat  dan  pengahapusan riba  maka  tidak  bisa  disebut  sebagai ekonomi  Islam.  Karena  zakat  dan  riba keduanya  disebut  dalam  hadits  dan  quran. Sebagaimana  ciri  utama  yang  membedakan ekonomi  Islam  dan  sistem-sistem  ekonomi modern  yang  lain,  menurut  M.N  Siddiqi adalah kerangka ekonomi Islam dan sistem- sistem ekonomi modern. Sebab  dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan  ekonomi  merupakan  sarana untuk  mencapai  tujuan  spritual  dan  moral (Ghafur,  2010).  Zakat  menjadi  salah  satu alat  dalam  mewujudkan  kemakmuran  dan kesejahteraan ekonomi dalam perekonomian Islam.
Jadi, zakat merupakan ibadah maliyah (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga dipandang sebagai salah satu fondasi sistem  keuangan  dan  ekonomi  Islam,  sebab zakat  telah  mempresentasikan  sebagai sumber  uatam  dalam  pembiayaan  jaminan sosial.  Ada  yang  menyatakan  zakat  juga sebagai  bagian  dari  jihad  di  jalan  Allah, mengingat  peranya  yang  cukup  potensial bagi  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi umat (Khasan, 2011).
Selain  dilihat  sebagai  alat  menajemen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, Siddiqi juga berpendapat  bahwa,  dalam  pelaksanaan zakat  perlu  dipertimbangkan  meningkatan atau  penurunan  terhadap  nilai  uang  yang ditentukan  pasar,  agar  kebermanfatanya mampu dirasakan dengan maksimal (Kamil, 2016).
Sidiqi  juga  berpendapat  bahwa  dalam Islam  konsep  dari  harta  kekayaan  ( al- Ghany) adalah sebuah karunia dan pemberian  dari  Allah.  Manusia  sejatinya hanya  memiliki  hak  guna  ( amanat), atas kekayaan  tersebut,  sebab  pemilik  yang sebenarnya adalah Allah SWT.
Islamic  Social  Security/ Jaminan  Sosial dalam Islam
Secara  etimologi Social  Security dibagi  menjadi  dua  kata,  yaitu social dan security. Security adalah memberikan tanggung  jawab  jaminan  pinjaman  yang diterima  atau  dijanjikan  kepada  pihak  lain. Sementara Social adalah  sesuatu  yang berkaitan dengan komunitas atau masyarakat.  Dari  tekstual  kata  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  ada  kewajiban  bagi seseorang  dalam  suatu  negara  secara bersama-sama  untuk  menjamin  kehidupan universal  dalam  setiap  kebutuhan  waga negara (Syufaat, 2019).
Secara  garis  besar,  jaminan  sosial diartikan  sebagai  skema  pencegahan  bagi masyarakat  terhadap  peristiwa  ketidak amanan  ekonomi  seperti  inflasi,  fluktuasi nilai tukar, dan pengangguran yang diakibatkan  oleh  kebiajakan  publik  yang bersifat  ekspansif,  sehingga  pembelian dikurangi  dan  didorong  ke  arah  kemiskinan (Syufaat, 2019).
Dalam Islam, secara etimologi jaminan  sosial  yang  dalam  bahasa  Arab disebut  dengan takaful  ijtimai terdiri  dari dua  kata,  pertama takaful yang  bermakna “pengharusan”  atau  “kewajiban”  dan  kedua ijtimai adalah  penisbatan  kepada Ijtimai yang berarti masyarakat (Syantoso & Islam, 2014).
Jaminan  sosial  menurut  Ibn  Azam disebut  dengan kafalah adalah  jaminan, pembebanan,  pertanggungan,  penerimaan (pengalihan hak). Jadi orang yang menjamin adalah  orang  yang  menerima  jaminan, menanggung,  bertanggung  jawab,  menjadi beban.  Pada  umumnya  kebolehan  jaminan itu pada setiap hak orang yang menjual atau lainya.  Oleh  karena  itu  tidak  pada  jual  beli semata hanya pengalihan hak saja (Syufa’at, 2015).
Ibnu  Hazm  juga  menyatakan  bahwa dalam  sebuah  negara,  ada  keharusan  bagi orang-orang  yang  mampu  (kaya)  untuk menanggung kehidupan terhadap masyarakat miskin.
Pada masa khulafaur Rasyidin, jaminan  sosial  dilaksanakan  oleh  suatu lembaga  negara  yang  dikenal  dengan  nama Baitulmal.  Lembaga  ini  memainkan  peran utama  sebagai  pengambil  atama  kebijakan anggaran negara, termasuk memasok jaminan  sosial  kepada  seluruh  masyarakat dengan  tidak  membedakan  suku,  bangasa, agama dan warna kulit (Alfin, 2014).
Jadi,  jaminan  sosial  dapat  diartikan sebagai  tanggung  jawab  penjamin  yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terhadap  individu yang membutuhkan dengan  cara  menutupi  kebutuhan  mereka, dan berusaha untuk merealisasikan kebutuhan  mereka,  memperhatikan  mereka, dan  menghindarkan  keburukan  dari  mereka (Syantoso & Islam, 2014).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Biografi  Muhammad  Nejatullah  Siddiqi (M.N. Siddiqi)
M.N Siddiqi lahir di Gorakhpur, India, pada tahun  1931.  Pendidikan  awalnya  diperoleh di  Darsagh  Jamaat-e-Islmai  JInd,  Ranpur, dan  pendidikan  universitasnya  di  Muslim University,  Aligarh.  Beliau  adalah  murid dari  sanvi  Darsgah  Jamaat-e-Islmai  JInd, Rampur, mengenyam pendidikan di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgarh, Serta salah  satu  tokoh  ekonomi  Islam  dengan madzhab Mainstream yang  berkontribusi besar  dalam  perkembangan  ekonomi  Islam terutama pada periode kontemporer (Aravik, 2017).  Beliau  mulai  menulis  tentang  Islam dan ekonomi Islam yang pada saat itu belum banyak  ditemui  literaturnya.  salah  satunya adalah  Jurnal,  dalam  penulisan  karya ilmiyah  dilakukan  oleh  beliau  pada  saat memasuki  pertengahan  tahun  lima  puluhan, karya pertama dalam bidang ekonomi islam, yaitu Some  Aspects  of  the  islamic  economy (1970) dan The economic enterprise in islam (1972).
Universitas  Aligarh  adalah  tempat pertama  kali  karir  M.N  Siddiqi  dimulai, yaitu  penunjukan  beliau  sebagai  Profesor dan  kepala  di Departemen  of  Islamic Studies ,  beliau  juga  menjadi  salah  satu
pelopor  pendirian  International Centre  for
Research in Islamic Economics .
Dalam dunia pengajaran dan penelitian  M.N  siddiqi  sudah  melalang buana,  seperti  diketahui  pengalamannya sebagai  dosen  dan  peneliti,  yaitu:  Dosen (Asisten  Profesor)  di  bidang  ekonomi, Universitas  Muslim  Aligarh,  India.  1961- 1974.  Pembaca  ( Associate    Profesor) di bidang    ekonomi,    Universitas    Muslim Aligarh,  India.  1975-1976,  Profesor  Studi Islam,  Universitas  Muslim  Aligarh,  India. 1977-1983,  Profesor  Ekonomi,  Universitas King  Abdul  Aziz,  Jeddah,  Arab  Saudi, 1978-200, Rekan, Pusat Studi Timur Dekat, Universitas  California,  Los  Angeles.  2001, Kunjungan  Sarjana,  Institute  Pelatihan  dan Penelitian  Islam,  Bank  Pembangunan  Islam (IDB), Jeddah, Arab Saudi. November 2002 –  April  2003,  Konsultan  ke  perusahaan swasta,  American  Islamic  Finance,  Los Angeles.  Juni  2004  –  Desember  2005, Profesor  Universitas  yang  terhormat  di Universitas  Islam  Internasional,  Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus-September 2006.
Dalam berkarnya tercatat ada 16 buku yang telah beliau tulis dalam bahasa Inggris. 13 dalam bahasa Urdi, 7 dalam bahsa Arab, dan  beberapa  dalam  bahsa  Indonesia, Malaysia,  Turki,  Persia  dan  Hindia  yang diterjemahkan  dari  karya  bahasa  Inggris Asli.  Konsentrasi  penulisan  M.N  Siddiqi berkaitan dengan financial issue yang ditulis dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun terakhir,  serta  sejumlah  buku  tentang ekonomi Islam yang menunjukkan pendekatan  ‘ekonomi  berdasarkan fiqh -nya. Pada  tahun  1982,  M.N  Siddiqi  dianugerahi oleh King  Faisal  International  Prize  for Islamic  Studie s  karena  kontribusi  yang dilakukan dalam bidang ekonomi islam.
Karya    ilmiah    M.N  Siddiqi    yang telah  dipublikasikan    secara    luas    dan dicetak    dalam  beberapa    bahasa    terutama Bahasa  inggris,  diantaranya: Recent Theories  of  Profit,  A Critical Examination (1971), Muslim Personal Law (1972), Some Aspects  of  the  Islamic  Economy (1972),
Economic    Enterprise    in    Islam (1972), Contemporary    Literature    on  Islamic Economics (1972), Muslim    Economic Thinking (1981), Issues    in    Islamic Banking (1983), Banking  Without  Interest (1983), Partnership  and  Profit-Sharing  in Islamic Law (1985), Insurance in an Islamic Economy (1985), Teaching  Economics  in Islamic  Perspective (1996), Role  of  State in    Islamic    Economy (1996), Economics, An  Islamic    Approach (2001), Islamic Public    Economics (2001), Dialogue    in Islamic  Economics (2002), Riba,  Bank Interest and the Rationale of its Prohibition (2004), dan Islamic  Banking  and  Finance in  Theory  and  Practice:  A  Survey  of  the Art (2006) (Aravik, 2017).

## Implementasi Zakat Sebagai Redistribusi Pendapatan
Zakat adalah ibadah yang memiliki dua arah kebaikan,  diantaranya  adalah  kebaikan sebagai  wujud  penghambahaan  diri  kepada Allah  dan  sebagai  wujud  makhluk  sosial. Karena  wujud    hubungan  manusia  kepada Allah  ( hablum  minallah) salah  satunya diwujudkan dalam membayar zakat. Dengan membayar  zakat  dapat  dikatakan  bahwa seseorang  telah  mentaati  perintahkan-Nya, dan  sebagai  pertanda  kecintaan  seorang hamba kepada penciptanya (Arif, 2012).
Terdapat  perintah  untuk  membayar zakat  di  dalam  Al-quran,  Qs.  Al-taubah (9):103  yang  artinya: Ambilah  zakat  dari bagian  harta  merela,  dengan  zakat  itu kalian  membersihkan  dan  mensucikan mereka  dan  berdoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman  jiwa  bagi  mereka,  dan  Allah maha  mendengar  lagi  maha  mengetahui.” (Qs.  Al-Taubah  (9);103). Dari  ayat  tersebut dengan  jelas  menyatakan  perintah  untuk mengambil zakat dari muzakki.
Seseorang  dapat  dikatakaan  beriman jika  ia  bersedia  mematuhi  segala  hal diperintahkan  oleh  Penciptanya,  termasuk dalam hal membayar zakat sebagai perintah ayat  di  atas.  Dalam  praktik  zakat,  bukan hanya  bukti  wujud  kecintaan  dan  keimanan
dari  seorang  hamba  kepada  Tuhannya, namun lebih dari pada itu, di dalamnya juga terdapat  aspek  sosial.  Dengan  membayar zakat  kepada  yang  membutuhkan  secara tidak langsung memberikan dampak hubungan  baik  antara  pemberi  manfaat dengan  penerima  manfaat,  salah  satunya adalah dapat menciptakan hubungan kekeluargaan.
Sedang  makna  terminologis  adalah sebagian  harta  yang  dikeluarkan  dengan persyaratan  tertentu  yang  diberikan  kepada masyarakat  tertentu  atau  yang  disebut dengan  mustahik  serta  dengan  kurun  waktu tertentu  (Beik,  2009).  Artinya  zakat  dapat dikeluarkan  setelah  beberapa  persyaratan terpenuhi,  seperti  harta  milik  sendiri, diberikan kepada mustahik atau 8 asnaf dan ketika  harta  sudah  mencapai  satu  tahun (haul) serta jumlahnya sesuai dengan nishab atau kadar ukuran diwajibkanya zakat.
Zakat  berfungsi  sebagai  salah  satu media  untuk  distribusi  keadilan  sosio- ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan,  yang  mencakup  kesejaheraan individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan  berarti  telah  tercukupinya kebutuhan  dasar manusia,  meliputi  makana, minuma,  pakaian  tempat  tinggal,  kesehatan, pendidikan,  keamanan  serta  sistem  negara yang  menjamin  terlaksananya  kecukupan kebutuhan dasar secara adil (Fadilah, 2020).
Zakat disebut juga sebagai mekanisme distribusi  kekayaan  yang  bertujuan  agar harta kekayaan tidak terpusat pada sekelompok  orang  kaya.  Zakat  diberikan kepada  orang  yang  memenuhi  syarat  untuk menerima zakat. Sebagaimana telah dijelaskan  dalam  Al-quran  orang  yang berhak menerima zakat disebut juga sebagai mustahik, yang  termasuk mustahik ada delapan  golongan  dalam  Surat  At-Taubah  : 60, yang artinya :
“ Sungguh  zakat  hanya  untuk  oran-orang fakir,  orang  miskin,  amil,  orang  yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk membebaskan  orang  yang  berhutang,  untuk jalan  Allah  dan  untuk  orang  yang  dalam
perjalanan,  sebagaimana  kewajiban  dari Allah.  Allah  maha  mengetahui,  maha bijaksanan”.
Selaras  dengan  prinsip  kepemilikan harta, sebagaimana Firman Allah Surah AL- Hasr-  59:7  bersabda:  “... Supaya  harta  itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.
Dalam hal ini jelas diterangkan bahwa harta  kekayaan  tidak  boleh  berada  dalam circle kelompok  tertentu,  bahwasanya  harta kekayaan  tersebut  harus  bisa  diedarkan diberbagai  kalangan  dan  kelompok  untuk pemerataan  dan  keadilan  karena  ada  hak orang lain didalamnya.
Dalam  hal  distribusi  kekayaan,  Islam telah  merumuskan  tiga  keadilan  distributif, yaitu  :  pemerataan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  dalam  kerangka  partisipasi, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam rangka  memastikan  keamanan  sosial,  dan meningkatkan  kapasitas  dan  otoritas  bagi mereka  yang  kurang  mampu,  dan  peran negara merupakan pelengkap bagi pasar etis dengan  maksud  untuk  menjamin  rasa keadilan public (Rosadi & Athoillah, 2016). Kebutuhan  merupakan  alasan  untuk mencapai pendapatan minimum. Kecukupan dalam  memenuhi  standart  hidup  yang  baik merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem  redistribusi  kekayaan.  Walaupun setiap  individu  sudah  berupaya  untuk mencapai  tingkat  kemapanan  materi,  tetap saja  secara sunnatuallah selalu  ada  pihak yang sur-plus dan  pihak  yang defisit (Syukur,  2018).  Disinilah  letak  fungsi dilaksanakannya  redistribusi  pendapatan, dengan konsep moral dan etika dalam Islam yang  tinggi  melalui  syariatnya,  yaitu  zakat, infaq, sedekah dan lain-lain.
Selain  sebagai  redistribusi  kekayaan, zakat  juga  memiliki  fungsi  yang    akan memberikan multiplier  effect yang  sangat besar,  salah  satunya  adalah  mendongkrak pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  sangat beralasan karena zakat menggenjot konsumsi  dan  investasi  di  kalangan  dhuafa. Sebagaimana  pada  zaman  Kholifah  Umar bin  Abdul  Aziz,  zakat  menenui  masa
kejayaanya.  Dalam  kurun  waktu  yang kurang  dari  dua  tahun  5  bulan,  beliau berhasil  menjadikan  zakat  sebagai  sarana mensejahterakan masyarakat. Terbukti bahwa  tidak  ditemui  lagi  masyarakat  yang berhak menerima zakat (mustahik) di daerah tersebut (Aqbar & Iskandar, 2020).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan  bahwa,  redistribusi  kekayaan yaitu penyebaran harta yang merata dikalangan  masyarakat  yang  dilaksanakan dengan  menggunakan  zakat  sebagai  alat distribusi  harta  dari  orang  yang  sudah memenuhi  syarat  untuk  mengeluarkan  harta kepada  orang  yang  membutuhkan,  yang diharapkan  akan  terciptanya  kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat.. Dengan adanya  redistribusi  kekayaan  melalui  zakat, orang  yang  kurang  mampu  akan  merasakan peningkatan  konsumsi  karena  penambahan pendapatan dari pendistribusian zakat, maka kesejahteraanpun  akan  meningkat.  Jika sasaranya  semakin  bertambah  di  setiap kesempatan, maka tidak menutup kemungkinan  bahwa  kemiskinan  akan berkurang.
Implementasi Zakat dan Islamic Social Securty Prespektif Muhammad Nejatullah Siddiqi
Muhammad  Nejatullah  Siddiqi  termasuk ekonom  Islam  Kontemporer  yang  tergolong sebagai  tokoh  aliran mainstream .  Dengan pendekatan yang digunakan adalah neoklasik  yang  dimodifikasi,  yaitu  dengan menggabungkan  antara  kebutuhan  akan fiqih dan ilmu ekonomi.
M.N  Siddiqi  menyatakan  bahwa sistem  ekonomi  islam  memiliki  spesifik aspek  diantaranya  adalah  keuangan  negara, keuangan  dan  bank,  jaminan  sosial  dan asuransi, hubungan industri dan pengembangan serta pertumbuhan.
Dalam  pembahasan public  finance atau  keuangan  publik  M.N  Siddiqi  lebih menekankan  pada  implementasi  Zakat, sebagaimana  dalam  bukunya “ Ecomic Thinking” yang menyebutkan bahwa bagian utama  dari  keuangan  publik  dalam  Islam
adalah  Zakat . Dalam  hal  cakupanya, tarifnya, penerima manfaatnya telah dibahas secara  detail  dalam  berbagai  kajian  ilmu tentang zakat.
Zakat  bukan  hanya  sebagai  keuangan publik  yang  wajib  dibayarkan  bagi  orang muslim  yang  sudah  memenuhi  syarat,  tapi lebih  dari  pada  itu,  zakat  memiliki  aspek spiritual  bagi muzakki atau  yang  disebut sebagai orang  yang berhak membayar zakat dan  sebagai  wujud  ketaatan  hamba  kepada Tuhanya,  dari  sisi  sosial,  zakat  menjadi transfer harta dari orang yang memiliki harta kepada  yang  tidak  memiliki  harta,  yang berdampak  pada  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat.
Implementasi
zakat dalam
mensejahterakan masyarakat dianggap sebagai istrumen paling efektif dan essensial yang tidak terdapat dalam sistem kapitalisme  maupun  sosialisme.  Secara ekonomi,  zakat  berfungsi  sebagai  sarana distributif,  yang  artinya  zakat  memiliki peran  sebagai  pendistribusian  kembali (redistribusi)  pendapatan  dari muzakki kepada mustahik serta zakat memungkinkan adanya    alokasi  konsumsi  dan  investasi (Rahmawaty, 2013) . Alokasi tersebut berimplikasi  pada  peningkatan  pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat.
Sehingga,  pelaksanaan  zakat  telah mencerminkan  kegiatan jaminan  sosial  bagi masyarakat, bahwa yang dibayarkan kepada mustahik  dalam  hal  ini  adalah  asnaf  yang terdiri  dari;  fakir,  miskin,  amil  (pengelola zakat),  ghorimin  (orang  yang  memiliki hutang),  budak  (hamba  sahaya),  fisabillilah (untuk  keperluan  di  jalan  Allah),  ibnusabil, mualaf  (orang  yang  mendapat  hidayah Islam),  yaitu  didistribusikan  untuk  keadilan sosio-ekonomi,  serta  dapat  meningkatkan kesejahteraan  orang  miskin  (Kholis,  2015). Praktik  jaminan  sosial  dalam  zakat  yang dimaksud yaitu memberikan bantuan material  serta  bantuan  kesehatan  kepada musatahik.
Jaminan  sosial  sendiri  adalah  usaha terpadu dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan
kesejahteraan  sosial  yang  menyeluruh, diberikan  kepada  mereka  yang  memiliki kesusahan hidup (Aidil, 2017).
Kesusahan  hidup  yang  dimaksud disini  adalah  kesusahan  dalam  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Naerul  Edwin  Kiky Aprianto  dalam  Kontruksi  Sistem  Jaminan Sosial  dalam  Prespektif  Islam,  dalam penelitiannya menyatakan bahwa konstruksi jaminan    sosial    dalam  ekonomi    Islam memiliki  empat  sistem  tahapan,  yaitu:  (1) jaminan  individu    terhadap    dirinya (jaminan    individu),    yang    dapat    berupa kewajiban    bekerja    untuk    memenuhi kebutuhan    hidupnya;    (2)    antara  individu dengan    keluarganya    (jaminan    keluarga), yang  dapat  berupa pembagian  harta  waris; (3)    individu    dengan    masyarakatnya (jaminan  masyarakat),  yang  dapat  berupa pendistribusian  zakat,  infak,  sedekah,  dan wakaf;  dan  (4)  antara  masyarakat  dalam suatu  negara  (jaminan  negara),  yang    dapat berupa    pembentukan    lembaga    jaminan sosial  masyarakat (Aprianto, 2017).
Menurut  Ibnu  Hazm  jaminan  sosial adalah  “ orang-orang  kaya  dari  penduduk setiap  negeri  wajib  menanggung  kehidupan orang-orang fakir miskin di antara  mereka. Pemerintah  harus  memaksakan  hal  ini  atas mereka, jika zakat dan harta kaum muslimin tidakcukup untuk mengatasinya, orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan  yang  semestinya,  pakaian  untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan  tempat  tinggal  yang  dapat  melindungi mereka  dari  hujan,  panas  matahari,  dari pandangan  orang-orang  yang  lalu  Lalang ” (Syufa’at, 2015)
Dalam sebuah negara keharusan bagi seseorang  yang  kaya  (mampu)  untuk menanggung kehidupan terhadap masyarakat  miskin.  Karena  itu  peran pemerintah dalam hal ini adalah menegakkan  pelaksanaan  terhadap  mereka yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan  zakat,  ketika  mereka  tidak membayar  zakat  atau  harta–harta  lainnya yang  menjadi  milik  harta  kekayaan  kaum muslimin.  Penegakan  kebijakan  tersebut
dilakukan agar masyarakat miskin merasakan  perut  kenyang,  berteduh  saat hujan dan panas atau memiliki tempat untuk beristirahat di saat panas dan dinggin.
Fakta  sejarah  menunjukkan  bahwa Nabi  Muhammad  sebagai  pemimpin  umat telah memungut zakat dan mendistribusikan kepada  masyarakat  yang  membutuhkan. Begitupun  pada  masa  Khalifah  Abu  Bakar r.a  beliau  telah  memerangi  orang-orang yang  enggan  membayar  zakat.  Pelaksanaan kebijakan  tersebut  masih  diteruskan  oleh penguasa-penguasa sesudahnya, ini menandakan  bahwa  pemerintah  memiliki peran  penting  dalam  realisasi  distribusi zakat.
Sebagaimana
M.N Siddigi berpendapat    bahwa  di  dalam  kontek  zakat pada umumnya terdapat jaminan sosial bagi masyarakat  (Aravik,  2017).  Sebagai  mana zakat  adalah  sebagian  harta  yang  dimiliki oleh  sesesorang  yang  sudah  sampai  Nishab yang  telah  mencapai  satu  tahun  atau  haul yang  ditujukan  untuk  mustahik,  yang  telah diatur dalam al-quran.
Kaitan  antara  zakat  dan  jaminan sosial  tercermin  dalam  pelaksanaan  zakat yaitu  peratanggungjawaban  atas  kehidupan orang  yang  tidak  mampu  dari  orang  yang memiliki  kemampuan  untuk  membayar zakat.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa,  jaminan sosial  yang  diberikan  kepada  mustahik adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang  memiliki  harta  (dalam  hal  ini  sudah berkewajiban  untuk  membayar  zakat)  yang kemudian  disalurkan  kepada  orang  yang membutuhkan,    sebagai  bentuk  jaminan berupa pemenuhan kebutuhan secara materil, kesehatan dan lain sebagainya.
Dalam  hal  ini  semakin  ditegaskan bahwa  zakat  adalah  salah  satu  instrumen yang  mampu  melaksanakan  jaminan  sosial kepada  masyarakat.  Dalam  setiap  kegiatan ekonomi Islam, pendistribusian harta kepada masyarakat  yang  membutuhkan  sangat disoroti,  karena  tujuan  setiap  negara  adalah kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana  penelitian  Aidil  Allfin  yang menyatakan  bahwa  zakat  dijadikan  sebagai
instrument  jaminan  sosial  dalam  Islam. Dalam  hal  ini  ada  peran  pemerintah  yang memiliki kewenangan penuh dalam mewujudkan jaminan sosial bagi masyarakat (Aidil, 2017).
Keseriusan  M.N  Siddiqi  dalam mengkaji  zakat  secara  komprehensif  karena adanya kepercayaan sebagai landasan filosofis  dari  sistem  ekonomi  Islam,  yaitu tauhid,  ibadah,  kholifah,    takaful,  jaminan sosial  serta  adanya  larangan  riba  dan kewajiban  membayar  zakat  dalam  sistem ekonomi  Islam  sehingga  kesejahteraan masyarakat  dapat  tercapai.  (Aravik,  2017) Artinya  jaminan  kepada  fakir  dan  miskin salah  satunya  adalah  bentuk  jaminan  yang diupayakan untuk diberikan melalui penghimpunan  dana  zakat.  Dana  zakat memiliki konteks didalamnya sebagai wujud jaminan  sosial,  serta  sebagai  bentuk  upaya dalam membantu pemerintahan mewujudkan tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pemerataan pendapatan memlalui redistribusi dan menghilangkan kemiskinan.
Pelaksanaan  jaminan  di  Indonesia diatur  dalam  Undang-Undang  No  40  Tahun 2014  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional. Dalam undang-undang dasar jenis program  dari  jaminan  Sosial  adalah: jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun, dan  jaminan  kematian.  Dalam  operasional jaminan  kesehatan  diberlakukan  membayar iuran  untuk  setiap  anggota  yang  mengikuti jaminan sosial, iuran program jaminan sosial bagi  fakir  miskin  dan  orang  yang  tidak mampu  dibayar  oleh  pemerintah  untuk jaminan Kesehatan (Undang-undang, 2004).
Pelaksanaan Jaminan Sosial menurut makna  dan  sistemnya  sudah  sesuai  dengan pelaksanaan  jaminan  sosial  menurut  Islam, namun  penerimaan jaminan  untuk  fakir  dan miskin masih menggunakan dana pajak dari masyarakat  yang  dibagi  untuk  operasional lainnya,  yang  dirasa  belum  optimal  sebagai upaya  jaminan  kepada  masyarakat  yang kurang  mampu.  Di  sinilah  M.N  Siddiqi memberikan  penawaran  yang  dituangkan
dalam pemikiran bahwa pelaksanaan jaminan sosial negara bisa mengimplementasikan dana zakat atau zakat sebagai  sumber  pembiayaan  untuk  jaminan sosial  masyarakat.  Karena  M.N  Siddiqi mengangap bahwa jaminan sosial dan zakat adalah sesuatu yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan, yaitu tercermin sebuah konsep  jaminan  sosial  yang  ada  dalam konteks pelaksanaan zakat.
Jadi, menurut M.N siddiqi menggunakan  zakat  sebagai  alat  untuk mensupport  dana  lain  selain  dana  pajak untuk  memaksimalkan  pemberian  jaminan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini adalah fakir dan miskin  ( mustahik ).  Karena  ada  optimisme Indonesia  bisa  menerapkan  pemikiran  dari Muhammad  Nejatullah  Siddiqi  tersebut, dengan bukti mayoritas maysarakat Indonesia  adalah  muslim  dengan  jumlah potensi  zakat  yang  dimiliki  sebesar  317  T ditahun  tahun  2021  (Dzulfiqar,  2020).  Dan di  Indonesia  juga  telah  ditemui  beberapa praktik  jaminan  sosial  melaui  dana  zakat yang sebenarnya sudah dilaksanakan. Namun  praktik  tersebut  masih  dilakukan mandiri oleh beberapa Lembaga, diantaranya  telah  dilakukan  oleh  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  yang  kedua lembaga tersebut dibentuk dan diatur dalam UU.  Namun,  belum  ada  upaya  dari pemerintah  untuk  memastikan  bahwa  dana zakat  bisa  dijadikan  sebagai  jaminan  sosial kepada masyarakat yang tergolong sebagai 8 asnaf. Praktik yang dijalankan oleh Lembaga  pengelola  zakat  di  Indonesia adalah  wujud  dari  telaah  yang  memang secara  teoritis  dan  praktikal  sudah  sesuai dengan  jaminan  sosial  sebagaimana  konsep yang ditawarkan oleh M.N Siddiqi.
BAZNAS  adalah  lembaga  pengelola zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  yang selanjutnya  melakukan  penghimpunan  yang dilakukan  secara  nasional,  sedangkan  LAZ lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat yang  memiliki  tugas  untuk  membantu
BANAZ dalam penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
Sebagaimana  fungsi  dibentuknya lembaga  pengelola  zakat  yang  diatur  dalam UU  No.  23  Tahun  2011  adalah  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efesiensi pengelolaan  zakat,  serta  meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
mayarakat dan
menanggulangi kemiskinan.
BAZNAS  dan  LAZ  melaksanakan jaminan  sosial  melalui  beberapa  program pemberdayaan yang diciptakan untuk mendistribusiakan zakat.
Dalam
pendistribusiannya secara garis besar melalui  dua  bentuk,  yaitu  secara  konsumtif dan  secara  produktif.  Secara  konsumtif lembaga amil zakat/lembaga pengelola zakat memiliki program yang mencakup kebutuhan dasar/konsumtif, kesehatan, pendidikan,  dan  dakwah,  sedangkan  secara produktif atau pemberdayaan berupa pemberian  modal  dalam  bentuk  uang ataupun  bentuk  lain  yang  dibutuhkan  untuk menunjang kemampuan mustahik.
Diantara program yang dilaksanakan oleh BAZNAS untuk mendistribusikan dana yang  dihimpun  adalah Zakat  Community Development (ZCD)  program, Mustahik Service  Counters (MSC),  BAZNAS Healty Home (BHH), Smart  Home  of  the  Nation’s Childern (SHNC), baitul  Qirad BAZNAS (BQB), Disaster  Emergemcy  Response Program , 10 00 Ulama regeneration program (Songgirin  &  Pradana,  2020). Sedangkan  program  LAZ  pelaksanaanya tidak  jauh  dari  program  kemanusiaan  dan kesehatan,  sama  halnya  dengan  BAZNAS hanya diinovasikan sebagaimana karakteristik  dan  kreatifitas  dari  lembaga serta  mustahik  yang  menjadi  sasarn  untuk menerima zakat. Secara garis besar pemanfaatan  yang  diberikan  adalah  untuk mensejahterakan  mustahik.  Hal  ini  sesuai dengan  definisi  jaminan  sosial  yang  telah dilaksankaan pada umumnya, yang menjamin kesejahteraan masyarakat lingkup kesahatan, pendidikan, dll.
Dalam  pendistribusian  zakat  menjadi penting  untuk  diketahui  oleh  amil  orang- orang yang berhak untuk mendapatkan zakat (mustahik).  Dalam  Al-quran  tidak  semua orang  berhak  mendapatkan  zakat.  Zakat hanya  diperuntukkan  bagi  8  golongan  yang disebut  sebagai  asnaf  zakat.  salah  satunya adalah Fakir dan Miskin. Dalam hal ini fakir dan  miskin  menempati  urutan  teraras  dari penerimaan  zakat,  karena  keadaan  yang dibutuhkan adalah keadaan mendesak berupa kebutuhan konsumtif.  Di sini adalah wujud  dari  konsep  jaminan  sosial.  Yang mana masyarakat yang memiliki kemampuan  (kaya)  ikut  andil  bersama pemerintah  dengan  menjamin  masyarakat yang  lain  dalam  hal  kebutuhan  dasar  yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang kurang mampu.
BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan zakat harus saling bergandengan tangan, dalam artian bekerjasama untuk menghimpun dan mendistribusikan  zakat  diseluruh  pelosok negeri.  Sehingga  tidak  ada  pendistribuskian yang double account dari penerima manfaat, serta  pemerataan  pendistribusian  zakat benar-benar dapat diwujudkan.
Ada optimisme untuk BAZ dan LAZ mewujudkan jaminan sosial yang menyeluruh.  Terbukti  dari  menyebarnya BAZ  dan  LAZ  hingga  keplosok  negeri. Sebagaimana di telisik dari laman web PPID BAZNAS  menyebutkan  bahwa    ada  27 Lembaga  Amil  Zakat  Nasional,  yang  setiap lembaga  tersebut  memiliki  cabang  di berbagai  daerah  (PPID  Baznas,  2020), belum  lagi  BAZNAS  yang  ada  dihampir seluruh  daerah,  serta  lembaga  amil  zakat yang belum terdaftar sebagai LAZ Nasional. Apalagi saat ini BAZNAS telah melaksanakan  berbagai  terobosan  untuk memaksimalkan  penghimpunan  zakat,  salah satu upaya yang dilakukan adalah BAZNAS mengandeng  masjid–masjid  serta  isntansi pemerintahan  untuk  menjadikan  UPZ  atau Unit Pengumpul Zakat. Keadaan ini menjadi optimisme  pengelolaan  zakat,  sehingga mampu  menjadi  isntrumen  penting  dalam
negara untuk membantu pemerintah mengurangi kemiskinan.
Oleh  karena  tu  dapat  dikatakan bahwa  konsep  yang  diterapkan  BAZNAS dan LAZ sudah selaras dengan konsep M.N Siddiqi  tentan  zakat  yang  bisa  dijadikan sebagai dana  alternatif dan dukungan untuk menjadi  instrument  jaminan  sosial  di Indonesia.  Namun  dalam  pelaksanaanya, perlu adanya integrasi antara badan jaminan sosial dan Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil  Zakat  untuk  merealisasikan  jaminan sosial  atas  zakat.  Kegiatan  ini  juga  tidak luput dari peran pemerintah dalam mendukung  pelaksanaan  zakat  sebagai sumber dukungan untuk pelaksanaan jaminan  sosial.  Sebagiamana  jaminan  sosial yang  telah  dilakukan  oleh  BAZNAS,  masih perlu  dilakukan  pemaksimalan  pengelolaan zakat, agar semakin banyak dana zakat yang dihimpun  semakin  banyak  pula  jaminan social  yang  ditujukan  untuk  kesjehateraan masyarakat

## KESIMPULAN
Pemikiran  M.N  Siddiqi  lebih  menekankan pada  pengimplemetasian  Zakat,  terbukti bahwa  dalam  bukunya Ecomic  Thinking menyebutkan  bahwa Bagian  utama  dari keuangan  Publik  Islam  adalah  Zakat. Zakat bukan  hanya  sebagi  keuangan  publik  yang wajib  dibayarkan  bagi  orang  muslim  yang sudah  bersyarat,  tapi  lebih  dari  pada  itu, zakat memiliki aspek spiritual bagi muzakki atau yang disebut sebagai orang yang berhak membayar zakat dan sebagai wujud ketaatan hamba  kepada  Tuhanya,  dari  sisi  sosial, zakat menjadi transfer harta dari orang yang memiliki  harta  kepada  yang  tidak  memiliki harta, yang mampu mensejahterakan masyarakat.
Salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat  adalah  dengan  Jaminan  sosial yaitu  usaha  terpadu  dari  pihak  pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan  sosial  yang  menyeluruh, diberikan  kepada  mereka  yang  memiliki kesusahan  hidup.  Kesusahan  hidup  yang
dimaksud  disini  adalah  kesusahan  dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Zakat  bisa  menjadi  alternatif  sumber bagi pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia,  bahkan  Indonesia  secara  tidak langsung mengelola zakat yang diimplementasikan  dalam  bentuk  kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat  Nasional)  dan  LAZ  (Lemabaga  Amil Zakat).

## DAFTAR PUSTAKA
Aidil.  (2017).  Zakat  Sebagai  Instrumen
Jaminan Sosial moderen:Alternatif Strategik. AlHURRIYAH:Jurnal Hukum Islam , 02 (01), 31–43.
Alfin, A. (2014). Model Implementasi Zakat
Sebagai  Instrumen  Jaminan  Sosial  ( Kajian  Pada  Baitulmal  Majlis  Agama Islam. Media  Syariah , XVI (2),  287– 328.
Aprianto, N. E. K. (2017). Kontruksi Sistem
Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi  Islam. Economica:  Jurnal Ekonomi Islam , 8 (2), 237–262. https://doi.org/10.21580/economica.20 17.8.2.1334
Aqbar,  K.,  &  Iskandar,  A.  (2020). Kontekstualisasi Kebijakan Zakat
Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia . 3 (3).
Aravik,  H.  (2017).  Esensi  Zakat  Sebagai Instrumen  Finansial Islami. Economica Sharia , 2 (2), 101–112.
Arif,  M.  N.  R.  Al.  (2012).  Filosofi  Dasar Ekonomi Islam. ESPA4528/Modul 1 , 1 , 1–51.
Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat Dalam
Mengurangi  Kemiskinan:  Studi  Kasus Dompet  Dhuafa  Republika. Pemikiran Dan Gagasan , 2 (January 2009), 45–53.
BPS  Indonesia.  (2020).  STATISTIK  Profil
Kemiskinan di Indonesia. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret ,
07 (56), 1–12. Dzulfiqar, M. (2020). Potensi zakat nasional 2020  berkisan  Rp  340an  triliun . GoRiau.
https://www.goriau.com/berita/baca/pot ensi-zakat-nasional-2020-berkisar-rp- 340an-triliun.html
Fadilah,  N.  (2020).  Konsep  Kesejahteraan Sosial  dalam  Perspektif  Ekonomi Islam. SALIMIYA:  Jurnal  Studi  Ilmu Keagamaan Islam , 1 (1), 49–67. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/sal imiya Firmansyah. (2013). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
Jurnal Ekonomi  Dan  Pembangunan , 21 (2), 179–190.
https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/arti cle/view/66/26
Ghafur,  A.  (2010). Pemikiran  Ekonomi Kontemporer,  dalam  Marya  Ulfa, Kapita  Selekta  Ekonomi  Kontemporer . Alfabeta.
Kamil, S. (2016). Ekonomi Islam,
Kelembagaan, dan Konteks
Keindonesiaan . PT. Grafindo Persada. Khasan, M. (2011). Zakat dan sistem sosial- ekonomi  dalam  Islam. Dimas:  Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan , 11 (2), 151–172.
Kholis,  N.  (2015).  Kesejahteraan  Sosial  Di Indonesia  Perspektif  Ekonomi  Islam. Akademika , Vol. 20 (02), 250.
Muharir,  M.,  &  Mustikawati,  M.  (2020).

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL DALAM USAHA
PEMULIHAN  KONDISI  EKONOMI DAN  SOSIAL  BUDAYA  MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan
Pengembangan  Perbankan  Syariah , 5 (2), 91–101. https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.126
PPID Baznas. (2020). LAZ Nasional – PPID BAZNAS .  Data  Lembaga  Amil  Zakat
(LAZ) Resmi Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat (Skala: Nasional). https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/ Provinsi Banten. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 PEMBANGUNAN  INFRASTRUKTUR
PUPR DIHENTIKAN . https://dpupr.bantenprov.go.id/post/da mpak-pandemi-covid-19- pembangunan-infrastruktur-pupr- dihentikan
Pusat  Kajian  Strategis  Badan  Amil  Zakat
Nasional  (Puskas  Baznas).  (2019). Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia .
Desember , 3–4. Puskas  BAZNAS.  (2021). Outlook  Zakat 2021 . https://puskasbaznas.com/publications/ books/1418-outlook-zakat-indonesia- 2021
Rahmawaty,  A.  (2013).  Upaya  Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. Equilibrium , 1 (1), 1–17. RASYID,  N.  (2020).  Sejarah  Ekonomi Islam. Pribadi , 1 , 10–20.
Rosadi,  A.,  &  Athoillah,  M.  A.  (2016).
Distribusi  zakat  di  Indonesia:  antara
sentralisasi
dan desentralisasi.
IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan , 15 (2), 237.
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.2 37-256 Songgirin,  A.,  &  Pradana,  R.  D.  (2020). Zakat  for  Business  Investment  As Social  Security. Jurnal  Surya  Kencana Satu :  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan
Keadilan , 11 (2), 129. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v 11i2.8036 Syantoso,  A.,  &  Islam,  U.  (2014).  Analisis
Fiqh  Keuangan  Badan  Penyelenggara
Jaminan Sosial (Studi Terhadap Undang-Undan  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelengara  Jaminan Sosial). AT-THARADHI  Jurnal  Studi
Ekonomi , 7 (1), 41–47.
Syufa’at.  (2015). Fiqih  Jaminan  Sosial.pdf (pp. 111–122).
Syufaat.  (2019).  Proceeding  of  3  rd
International Conference on
Empowering Moslem Society in the 4.0
Industry  Era. International  Conference
of Moslem Society , 3 (2010), 48–57.
Syukur,  M.  (2018).  Distribusi  Perspektif
Etika  Ekonomi  Islam. Profit :  Jurnal
Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 2 (2), 33–51. https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559
Undang-undang.  (2004). Undang-Undang No.  40  Tahun  2004 (Issue  40). http://eprints.uanl.mx/5481/1/10201499
95.PDF
Wartini,  A.  (2014).  JAMINAN  SOSIAL
DALAM PANDANGAN IBNU HAZM

## DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN
JAMINAN  SOSIAL  DI  INDONESIA. In HUNAFA:  Jurnal  Studia  Islamika (Vol.  11,  Issue  2,  pp.  245–275). http://www.jurnalhunafa.org/index.php /hunafa/article/view/356/342