## PENGARUH NON-TARIFF MEASURES TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE BEBERAPA NEGARA UNI EROPA
The Impact of Non-Tariff Measures on Indonesian Export to Several European Union Countries
Dwika Arga Gunawireja 1
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung, 40141, Indonesia Email: argadwika@gmail.com
Naskah Diterima: 14/04/2022; Naskah Direvisi: 07/06/2022; Disetujui Diterbitkan: 28/09/2022; Diterbitkan Online: 30/12/2022

## Abstrak
Keberhasilan  GATT/WTO  dalam  meliberalisasi  perdagangan  internasional  membuat pengenaan tarif menurun signifikan. Proteksi tarif perlahan ditinggalkan dan saat bersamaan digantikan  oleh  penggunaan  non-tarif  ( Non-Tariff  Measures/NTM )  khususnya Technical Barrier to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) oleh negara-negara maju seperti Jerman,  Perancis,  Inggris,  dan  Italia.  Dengan  menggunakan  pendekatan  gravitasi  dan inventoris  dengan coverage  ratio ,  serta  menggunakan  variabel lag dan lead, penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis (i) dampak sebelum dan sesudah NTM ditetapkan oleh keempat negara EU tersebut terhadap ekspor Indonesia dan (ii) melihat waktu yang diperlukan eksportir untuk  memenuhi  standarisasi  yang  ditetapkan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  secara signifikan Produk Domestik Bruto (PDB) negara importir berpengaruh positif, sedangkan jarak berpengaruh negatif terhadap ekspor Indonesia. TBT berpengaruh positif di tahun yang sama saat  TBT  dilayangkan.  SPS  berpengaruh  negatif  satu  tahun  setelah  SPS  dilayangkan, sedangkan  dua  tahun  setelahnya  berpengaruh  positif.  Eksportir  memerlukan  waktu  hingga dua  tahun  untuk  memenuhi  standarisasi  SPS  yang  ditetapkan  sehingga  ekspor  kembali meningkat.  Lamanya  waktu  yang  diperlukan  menunjukkan  kemungkinan  teknologi  milik produsen  untuk  mencapai  standar  yang  kurang  efektif.  Oleh  karenanya  disarankan  agar pemerintah  membantu  produsen  dalam  pengembangan  teknologi  yang  diperlukan  untuk komoditas yang potensial untuk diekspor dan pembelaan bila ada perlakuan yang tidak adil terkait dengan standar NTM yang diterapkan.
Kata Kunci : Technical Barrier to Trade , Sanitary and Phytosanitary , Ekspor

## Abstract
The  success  of  GATT/WTO  in  liberalizing  international  trade  has reduced  the  imposition  of tariffs significantly. The form of tariff protection is slowly being abandoned and, at the same time, being replaced by the use of non-tariff measures (NTM), especially Technical Barrier to Trade (TBT) and Sanitary and Phytosanitary (SPS) by developed countries such as Germany, France, England, and Italy. By using a gravity and inventory approach with a coverage ratio, as well as using lag and lead variables, the study aims to analyze (i) the impact before and after the NTM has been set by these four EU countries on Indonesian exports and (ii) estimate the time required by exporters to meet the established standards. The results show that the importing  country's  Gross  Domestic  Product  (GDP)  has  a  positive  effect,  while  distance negatively affects Indonesia's export. TBT had a positive effect in the same year that TBT was issued. SPS has a negative effect one year after the SPS was posted, while two years after, it
https://doi.org/10.55981/bilp.2022.1
Published by The National Research and Innovation Agency. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Pengaruh Non-Tariff Measures ..., Dwika Arga Gunawireja | 103
has  a  positive  effect.  It  can  take  up  to  two  years  for  exporters  to  meet  the  stipulated  SPS standards  so  that  exports  increase  again.  The  time  required  shows  that  the  producer's technology to achieve the required standards is still inadequate or  that the ability to handle disputes  is  lacking.  Therefore,  it  is recommended  that the  government  assists  producers  in developing the technology needed for potential commodities to be exported and defending the exporters' interests when there are unfair treatments related to the applied NTM standards.
Keywords : Technical Barrier to Trade, Sanitary and Phytosanitary, Export
JEL Classification: F10, F13, F1

## PENDAHULUAN
Keberhasilan General  Agreement on  Tariffs  and  Trade atau  GATT  (1947) yang pada tahun 1995 menjadi organisasi formal World Trade Organization (WTO) dalam meliberalisasi perdagangan internasional lewat penurunan tarif nyatanya berhasil menurunkan tarif impor barang baik oleh negara  maju  dan  negara  berkembang. Liberalisasi  terjadi  ketika  pemerintah meminimalisir  intervensinya  terhadap perdagangan dengan hanya mengandalkan mekanisme pasar (Yeo & Deng,  2019).  Bentuk  proteksi  tarif  yang perlahan ditinggalkan oleh negara
anggota,  pada  saat  yang  bersamaan digantikan  oleh  penggunaan  non-tarif ( Non-Tariff Measures /NTM). NTM didefinisikan  sebagai  “langkah-langkah kebijakan  selain  tarif  bea  cukai  biasa yang  berpotensi  memiliki  efek  ekonomi pada perdagangan barang internasional, mengubah jumlah yang diperdagangkan, atau  harga  atau  keduanya ”  (UNCTAD, 2010).  Pada  Gambar  1,  tindakan Non- Tariff Measures meningkat sejak dibentuknya WTO. Hal tersebut menandakan  bahwa  negara –  negara anggota  WTO  menyadari  diperlukannya tindakan proteksi terhadap pasar domestiknya. Tindakan   NTM   yang   ada
Gambar 1. Notifikasi WTO terhadap NTM, 1985-2019
Sumber: WIIW NTM Database (2021), diolah
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 N o ti fi kasi Tahun
dapat berupa sanksi perdagangan dengan pelarangan ekspor, kuota ekspor, peningkatan tarif, dan lain – lain yang  termasuk non  technical  measures . Namun tindakan NTM juga dapat berupa ketentuan  yang  didalamnya  terdapat peraturan teknis dan standarisasi terhadap produk tertentu lewat Technical Barrier to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS)  yang  termasuk technical  measures .  Menurut  UNCTAD (2019), TBT mengacu pada aturan teknis dan  prosedur  yang  meliputi  pelabelan, sertifikasi  keamanan,  dan  inspeksi, sedangkan  SPS  mengacu  pada  aturan teknis  dan  prosedur  yang  meliputi pencegahan masuknya zat aditif, kontaminasi,  racun,  atau  penyakit  pada makhluk  hidup  seperti  manusia,  hewan, dan tumbuhan.
Dalam perdagangan internasional, penggunaan  TBT  dan  SPS  ditujukan untuk  memproteksi  konsumen.  Ketika produk  negara  eksportir  tidak  mampu memenuhi  standarisasi  produk  yang ditentukan,  produk  tersebut  dianggap membahayakan keselamatan dan kesehatan negara pengimpor, dan dapat dikembalikan ke negara pengekspor. Hal ini dapat mengurangi persaingan didalam pasar domestik  serta menjadi hambatan bagi negara pengekspor dalam memperluas  pangsa  pasar.  Negara –
negara  maju  seperti  Amerika  Serikat, Jepang,  dan  anggota  EU  mengenakan TBT dan SPS terbanyak diantara negara maju  lainnya (WIIW,  2021).  Hal  tersebut menandakan bahwa negara  terkait  tidak hanya  memahami  pentingnya  proteksi terhadap  warga  negaranya,  namun kemungkinan juga berusaha memproteksi pasar domestiknya. Penggunaan standar TBT dan SPS oleh negara  importir  kepada  produk  yang diimpor  dapat  mengubah  pola  produksi dan  memberikan  hambatan  lebih  besar apabila  negara  yang  mengenakannya adalah negara maju dibandingkan negara berkembang. Berdasarkan temuan  Sithamparam et  al. (2017) penggunaan  NTM  khususnya  langkah – langkah  teknis  seperti  TBT  dan  SPS dianggap ketat dan menimbulkan tantangan peningkatan biaya pada proses produksi khususnya sektor makanan  terutama  dari  usaha  kecil  dan menengah  di  negara  Malaysia  dengan negara  tujuan  EU,  Amerika  Serikat,  dan Jepang. Sedangkan negara tujuan ASEAN dan  Tiongkok peningkatan biayanya tidak begitu signifikan. Temuan serupa  oleh  Kamal  &  Zaki  (2018)  yang mengatakan penggunaan NTM khususnya TBT berimbas pada peningkatan  biaya  tetap  pada  produk ekspor negara Mesir ke negara – negara
Pengaruh Non-Tariff Measures ..., Dwika Arga Gunawireja | 105
Eropa dibandingkan ke negara – negara Asia  Selatan,  Asia  Timur,  Afrika,  dan Timur  Tengah. Lalu temuan oleh Kallummal et al. (2013) yang mengatakan penggunaan SPS lewat European Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) oleh EU dapat meningkatkan biaya akibat penolakan  produk  di  daerah  perbatasan atau di pasar, hilangnya nilai produk, dan biaya transportasi produk ekspor negara – negara Asia Selatan.
Tindakan  TBT  dan  SPS  tidak terkecuali  dikenakan  kepada  produk ekspor  Indonesia  oleh  negara  maju dengan pengenaan NTM terbanyak oleh negara-negara  yang  tergabung  dalam European  Union (EU)  seperti  Jerman,
Perancis, Inggris, dan Italia. Berdasarkan Gambar  2,  sejak  tahun  2010-2019 Indonesia telah dikenakan SPS sebanyak 29 ketentuan, sembilan diantaranya berasal dari Jerman, Perancis,  Inggris,  dan  Italia  yang tergabung dalam EU (WIIW, 2021). Untuk kasus TBT STC yang diangkat pemerintah  Indonesia  kepada  komite WTO  TBT  sebanyak  31  kasus,  18 diantaranya berasal dari Jerman, Perancis, Inggris dan Italia yang sama – sama  tergabung  ke  dalam  EU  (WIIW, 2021). Hal tersebut menandakan, standarisasi  yang  dikenakan  negara  EU memiliki  banyak  ketetapan  yang  harus dipenuhi oleh negara Indonesia.

## Gambar 2. Notifikasi NTM oleh 4 Negara EU untuk Produk Ekspor Indonesia
Sumber: WIIW NTM Database (2021), diolah
Pada  tahun  2010,  Indonesia berhasil mencatatkan 5,2% total ekspornya ke Jerman, Perancis, Inggris, dan  Italia.  Sedangkan  pada  tahun  2019
menurun  hingga  3,8%.  Penurunan  ini kemungkinan  terkait  dengan  NTM  yang mereka kenakan terhadap ekspor Indonesia.  Temuan  Sithamparam  et  al.
0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 N o tifi ka si WT O Tahun TBTstc SPS
suatu  negara.  Penelitian  ini  hanya menggunakan coverage  ratio untuk menghitung tingkat NTM. Coverage ratio secara akurat menggambarkan tindakan NTM karena memasukkan volume
Pengaruh Non-Tariff Measures ..., Dwika Arga Gunawireja | 5
(2017),  Kamal  &  Zaki  (2018),  serta Kallummal  et  al.  (2013)  mengatakan pengenaan NTM oleh negara maju akan menyulitkan  negara  berkembang  dalam memenuhi  ketentuan NTM.  Dilain pihak, temuan dari Hyun & Jang (2019) dan juga Disdier  &  Fugazza  (2020)  menunjukkan bahwa  NTM  mempunyai  potensi  untuk meningkatkan  kualitas  produk,  serta kepercayaan konsumen terhadap produk negara pengekspor sehingga ke depannya  justru  dapat  meningkatkan ekspornya.  Namun  tentunya  hal  yang demikian membutuhkan tenggang waktu.
Selain hasil temuan yang kontradiktif  di  atas,  penelitian  mengenai pengaruh Non-Tariff  Measures (NTM) terhadap  produk  ekspor  sangat  terbatas di  Indonesia.  Beberapa  penelitian  oleh Ardiyanti & Saputri (2018), Saptanto et al. (2017),  Darwanto  et  al.  (2007),  serta Virginia  &  Novianti  (2020)  meneliti pengaruh  NTM  terhadap  komoditas tertentu seperti udang, produk perikanan, dan  karet,  sehingga  analisis  mengenai pengaruhnya  terhadap  ekspor  yang meliputi  berbagai  sektor  lainnya  masih diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat  pengaruh  NTM  terhadap  ekspor Indonesia berdasarkan kode HS-2digit ke beberapa negara European Union khususnya  negara  Jerman,  Perancis, Inggris, dan Italia. Walaupun integrasi EU
melakukan  harmonisasi  dalam  tarif, tetapi dalam NTM belum ada penyeragaman  (Europen,  2021).  Selain itu NTM dapat berpengaruh pada ekspor sebelum  negara  eksportir  mengajukan keberatan dan sesudahnya.

## METODE
Untuk  menghitung  tingkat  NTM, dilakukan  penghitungan  secara  khusus dengan menggunakan pendekatan inventoris yang diperkenalkan  oleh Fugazza  (2013)  yaitu  rasio  kecakupan ( coverage  ratio )  dan  indeks  frekuensi ( frequency  index ).    Pendekatan  ini  telah digunakan oleh Kallummal et al. (2013), Hyun  & Jang  (2019), Virginia  & Novianti (2020),  Wu et  al. (2017),  Wood et  al.
(2019), serta Da Silva-Glasgow & Hosein (2018).  Rasio  kecakupan  menghitung besarnya  cakupan  komoditi  volume ekspor  industri k yang  terkena  NTM terhadap  total  volume  ekspor  pada industri k yang diklasifikasikan berdasarkan  HS-2  digit.  Sedangkan indeks  frekuensi  menunjukkan  ada  atau tidaknya pemberlakuan NTM pada komoditi  di  Industri k serta  memberikan informasi  besaran  tingkat  hambatan
perdagangan  sebagai  perhitungannya, dibandingkan frequency  ratio yang  tidak mempertimbangkan volume perda- gangan  (Hyun  &  Jang,  2019). Coverage ratio dirumuskan sebagai berikut:
𝐶𝑅 𝑗𝑘𝑡 = [ 𝛴 𝐷 𝑗𝑙 𝑉 𝑗𝑙 𝛴 𝑉 𝑗𝑙 ] 𝑥100% ……………. (1)
Dimana:
𝐶𝑅 𝑗𝑘𝑡 merupakan  Coverage  Ratio negara  importir j terhadap  negara eksportir  pada  industri 𝑘 di  tahun t , 𝛴 𝐷 𝑗𝑙 𝑉 𝑗𝑙 Σ𝐷 𝑗𝑖 𝐷 merupakan  total  volume produk yang terkena NTM, 𝛴 𝑉 𝑗𝑙 merupakan  total  volume  produk  yang diimpor, 𝑗 merupakan  negara  importir, 𝑡 merupakan tahun 2010-2019, 𝑘 merupakan klasifikasi produk berdasarkan HS-2 digit yang diobservasi untuk 4 negara, dimana masing – masing industri memiliki sub-sektor yang berbeda jumlahnya    yaitu 𝑙 yang  merupakan klasifikasi produk berdasarkan HS-4 digit. Coverage ratio dinyatakan dalam rentang 0-100%, semakin tingginya nilai coverage  ratio menandakan  cakupan komoditi  ekspor  yang  terkena  NTM semakin  luas.  Sedangkan  semakin rendahnya nilai coverage ratio menandakan  cakupan  komoditi  ekspor yang terkena NTM semakin kecil.
Pemodelan ekonometri pada penelitian ini menggunakan model gravitasi  yang  diperkenalkan  oleh  Jan
Tinbergen (1962), dimana model gravitasi  umumnya  digunakan  saat memodelkan arus perdagangan internasional (Linders & de Groot, 2006). Model gravitasi awalnya berkaitan dengan “hukum gravitasi universal dalam fisika”,  yang  dikembangkan  oleh  Isaac Newton  pada  tahun  1687  dimana  gaya tarik  menarik  antara  benda  sebanding dengan  massa  benda  dan  berbanding terbalik dengan  jarak kuadratnya.  Model gravitasi pada perdagangan internasional diinterpretasi-kan  bahwa  volume  ekspor dari  negara i (eksportir)  ke  negara j (importir)  bergantung  pada  “massa ekonomi”  (diukur  dengan  PDB  negara tersebut)  dan  jarak  yang  diwakili  oleh jarak  geografis  antara  ibu  kota  kedua negara  perdagangan  (Head,  2003). Persamaan teoritis model gravitasi dirumuskan sebagai berikut:
𝐸𝑋 𝑖𝑗𝑘𝑡 = 𝛽 0 𝑌 𝑖𝑡 𝛽 1 𝑌 𝑗𝑡 𝛽 2 𝐷 𝑖𝑗 𝛽 3 ………………. (2)
Dimana:
𝐸𝑋 𝑖𝑗𝑘𝑡 merupakan variabel dependen volume ekspor pada industri 𝑘 dari negara 𝑖 (Indonesia) ke negara 𝑗 (4 negara importir) pada tahun t (2010 – 2019), 𝑌 𝑖𝑡 adalah PDB negara eksportir,
𝑌 𝐽𝑡 adalah PDB negara importir, dan 𝐷 𝑗𝑡 adalah jarak antara jarak antara negara 𝑖 dan negara 𝑗 .
Pendekatan  ini  telah  digunakan oleh Timini dan Conesa (2019), Wu et al,
(2017),  Ardiyanti  &  Saputri  (2018),  Da Silva-Glasgow  &  Roger  (2018),  Kang  & Ramizo  (2017),  De  Lima et  al. (2019),
Yao et  al. (2021),  Wood et  al, (2019),
Hyun  &  Jang  (2019),  serta  Virginia  dan Novianti  (2020).  Mengikuti  Hyun  &  Jang (2019)  pada  penelitian  ini  variabel  PDB negara  eksportir  digantikan  dengan variabel dummy tahun 2011 hingga 2019.
Pada Pasal  2.2 Agreement  on Technical  Barriers  to  Trade ,  TBT mengizinkan  negara –  negara  anggota untuk  membatasi  perdagangan  melalui peraturan teknis dengan syarat dilakukan untuk  ‘memenuhi  tujuan  yang  sah’ (Downes,  2015).  Namun  setiap  negara memiliki hak untuk melayangkan keberatannya  mengenai  peraturan  yang ditetapkan khususnya TBT. Berdasarkan peraturan  yang  ditetapkan  oleh  WTO ( WTO  TBT  Agreement  Article  2.1 ), tindakan  TBT  harus  dikenakan  merata kepada semua negara anggota. Sedangkan tindakan SPS dapat dikenakan  kepada  negara –  negara tertentu, sehingga penelitian ini mengangkat Spesific  Trade  Concern (STC)  yang  merepresentasikan  secara spesifik  ketentuan  TBT  yang  berpotensi menjadi  hambatan  dalam  perdagangan dimana secara khusus pemerintah
Indonesia  menyatakan  keberatannya terhadap  tindakan  TBT  yang  dikenakan oleh  negara  importir  kepada  produk ekspor  Indonesia  di  forum  komite  WTO TBT.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan setiap  negara  yang  dikenakan  TBT memiliki karakteristik dan proses produksi  berbeda  sehingga  disediakan forum bagi negara yang keberatan akan ketentuan TBT.
Penggunaan lag dan  lead  pada variabel  TBT  dan  SPS  (TBT t+1 ,  TBT t-1 , TBT t-2 , SPS t+1 , SPS t-1 dan SPS t-2 ) dalam penelitian ini digunakan untuk menangkap dampak sebelum dan sesudah  NTM  ditetapkan  dan  melihat waktu  yang  diperlukan  eksportir  untuk memenuhi  standarisasi  yang  ditetapkan bila  ada  dampak  positif  dari  NTM. Penelitian ini menambahkan lead variable untuk  melihat  efek  investigasi negara  pengimpor  terhadap  produk ekspor  yang  akan  dikenakan  NTM sebanyak  satu  tahun.  Penggunaan lead variable ini  ditujukan  untuk  melihat apakah satu tahun sebelum ditetapkannya  TBT  dan  SPS  akan berpengaruh terhadap ekspor. Investigasi  negara  pengimpor  seperti dikemukakan  oleh  Staiger  dan  Wolak (1994)  dapat  menyebabkan  ekspor menyusut dikarenakan adanya penyidikan negara pengimpor atas
Pengaruh Non-Tariff Measures ..., Dwika Arga Gunawireja | 109
perdagangan yang dianggap tidak sehat sehingga  mendorong  diberlakukannya NTM.  Perdagangan  yang  tidak  sehat diartikan ketika negara eksportir disinyalir melakukan  praktik  perdagangan  yang dapat merugikan pasar domestik negara pengimpor.  Dalam  konteks  TBT  dan SPS,  investigasi  terhadap  perdagangan dapat  diartikan  ketika  importir  ataupun pemerintah negara importir melihat jenis dan kandungan produk yang tidak sesuai dengan  preferensi  masyarakat,  adanya ketidaksesuaian proses produksi maupun  standarisasi  kesehatan  yang telah  ditetapkan  sehingga  perlahan – lahan akan mengurangi impor. Penelitian ini juga menambahkan lag variable untuk melihat  waktu  yang  diperlukan  eksportir
dalam  memenuhi  standarisasi  hingga dapat  memengaruhi  ekspor  sebanyak satu sampai dua tahun. Penggunaan lag variable ini  karena  pada  dasarnya standarisasi  yang  ditetapkan  berpotensi tidak hanya dapat dipenuhi di tahun yang sama,  namun  juga  berpotensi  dapat dipenuhi satu hingga dua tahun setelahnya.
Penambahan lead dan lag variable pada penelitian ini diadopsi dari penelitan  oleh  Hyun  dan  Jang  (2019) yang  sama –  sama  menambahkan lead variable sebanyak  satu  tahun  dan lag variable sebanyak  dua  tahun,  sehingga model ekonometri gravitasi pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut
𝑙𝑛𝐸𝑥 𝑖𝑗𝑘𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝐼𝑀 𝑗𝑡 + 𝛽 2 𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑗 + 𝛽 3 𝑇𝐵𝑇𝑠𝑡𝑐 𝑖𝑗𝑘𝑡+1 + 𝛽 4 𝑇𝐵𝑇𝑠𝑡𝑐 𝑖𝑗𝑘𝑡 + 𝛽 5 𝑇𝐵𝑇𝑠𝑡𝑐 𝑖𝑗𝑘𝑡−1 + 𝛽 6 𝑇𝐵𝑇𝑠𝑡𝑐 𝑖𝑗𝑘𝑡−2 + 𝛽 7 𝑆𝑃𝑆 𝑖𝑗𝑘𝑡+1 + 𝛽 8 𝑆𝑃𝑆 𝑖𝑗𝑘𝑡 + 𝛽 9 𝑆𝑃𝑆 𝑖𝑗𝑘𝑡−1 + 𝛽 10 𝑆𝑃𝑆 𝑖𝑗𝑘𝑡−2 + 𝑑 2 𝑌𝑅2011 𝑡 … . . +𝑑 10 𝑌𝑅2019 𝑡 + 𝜀 𝑖𝑗𝑘𝑡 . . . . . . . . . . . . . . . (3) Dimana:
𝑙𝑛𝐸𝑥 𝑖𝑗𝑘𝑡 merupakan volume ekspor negara eksportir ke  negara i mportir untuk  industri  k  pada  tahun  t, 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝐼𝑀 𝑗𝑡 merupakan  PDB  negara importir pada tahun t, 𝑙𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑗 merupakan jarak  antara  negara  eksportir  dengan importir, 𝑇𝐵𝑇𝑠𝑡𝑐 𝑖𝑗𝑘𝑡+1 merupakan  kasus Specific Trade Concern Technical Barrier to  Trade yang  dilayangkan  negara eksportir  pada  industri  k  di  tahun  t+1
(lead), 𝑇𝐵𝑇𝑠𝑡𝑐 𝑖𝑗𝑘𝑡 merupakan  kasus Specific Trade Concern Technical Barrier to  Trade yang  dilayangkan  negara eksportir  pada  industri  k  di  tahun  t, 𝑇𝐵𝑇𝑠𝑡𝑐 𝑖𝑗𝑘𝑡−1 merupakan  kasus Specific Trade  Concern  Technical    Barrier  to Trade yang dilayangkan negara eksportir pada  industri  k  di  tahun  t-1  (lag), 𝑇𝐵𝑇𝑠𝑡𝑐 𝑖𝑗𝑘𝑡−2 merupakan  kasus Specific Trade Concern Technical Barrier to Trade
110 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL.16 No.2, Desember 2022
yang  dilayangkan  negara  eksportir pada industri  k  di  tahun  t-2  (lag), 𝑆𝑃𝑆 𝑖𝑗𝑘𝑡+1 merupakan tindakan Sanitary and Phytosanitary yang  dikenakan  oleh negara  importir  untuk  negara  eksportir pada industri k di tahun t+1 (lead), 𝑆𝑃𝑆 𝑖𝑗𝑘𝑡 merupakan tindakan Sanitary and Phytosanitary yang  dikenakan  oleh negara  importir  untuk  negara  eksportir pada  industri  k  di  tahun  t, 𝑆𝑃𝑆 𝑖𝑗𝑘𝑡−1 merupakan tindakan Sanitary and Phytosanitary yang  dikenakan  oleh negara  importir  untuk  negara  eksportir pada industri k di tahun t-1 (lag), 𝑆𝑃𝑆 𝑖𝑗𝑘𝑡−2 merupakan tindakan Sanitary and Phytosanitary yang  dikenakan  oleh negara  importir  untuk  negara  eksportir pada  industri  k  di  tahun  t-2  (lag), 𝑑 2 𝑌𝑅2011 𝑡 … . . +𝑑 10 𝑌𝑅2019 𝑡 merupakan dummy tahun  2011  hingga  2019,  dan 𝜀 adalah error term.  Spesific Trade Concern pada  TBT  yang  dilayangkan pemerintah eksportir dapat berupa permohonan  peninjauan  kembali  terkait urgensi  dalam  menetapkan  peraturan, sifat  produk  yang  tidak  terspesifik
mengenai  jenis  dan  karakteristik  yang dikenakan peraturan, atau bahkan melayangkan permohonannya agar standarisasi tersebut dilonggarkan karena  negara  yang  bersangkutan  tidak dapat  memenuhi  standarisasi.  Upaya  ini bertujuan  agar  produk  tertentu  dapat tetap di ekspor ke negara tujuan.
Penelitian  ini  mencakup  empat negara  keanggotaan European  Union yaitu  negara  Jerman,  Perancis,  Inggris, dan  Italia  dari  tahun  2010  hingga  2019 dengan unit cross section volume ekspor berdasarkan  kode  HS-2  digit  untuk masing –  masing  negara  dari  1-97, sehingga membentuk data panel dengan total observasi sebanyak 3880. Penelitian ini menggunakan data sekunder  yang  diolah  dengan  teknik pooled  cross  section dan time  series. Periode  2010  hingga  2019  diambil dengan mempertimbangkan setelah peristiwa Global  Financial  Crisis (GFC) dan sebelum pandemi Covid-19. Secara detail,  data  dan  sumber  data  disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Data dan Sumber Data
Variabel Satuan Data Sumber Data Ekspor Kilogram UN Comtrade (HS I-97) PDB Importir USD World Bank Jarak Kilometer Distance Calculator Technical Barrier to Trade % (Coverage Ratio) wiiw NTM Database Sanitary and Phytosanitary  % (Coverage Ratio) wiiw NTM Database

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  regresi  pada Tabel 2, Variabel PDB importir (LNGDPIM) memiliki pengaruh signifikan dan  positif  terhadap  volume  ekspor Indonesia. Hasil tersebut signifikan pada α  sebesar  1%.  Artinya,  ketika  PDB negara  importir  mengalami  peningkatan sebesar  1%,  maka  volume  ekspor Indonesia  meningkat  sebesar  2,03%. Hasil tersebut sesuai dengan temuan dari Kahouli & Maktoum (2014) yang menunjukkan  bahwa  pendapatan  mitra dagang sangat memengaruhi perdagangan  internasional.  Peningkatan PDB negara Importir khususnya Jerman,
Prancis,  Inggris,  dan  Italia  menunjukkan kemampuan masyarakat negara- negara tersebut  dalam  mengkonsumsi  barang yang tidak terdapat di negaranya semakin meningkat,  sehingga  akan  mendorong impor dari Indonesia.
Selain itu, variabel jarak (LNDIST) secara negatif dan signifikan memengaruhi  ekspor  Indonesia.  Hasil tersebut  signifikan  pada  α  sebesar  1%. Artinya, ketika terdapat peningkatan pada jarak sebesar 1%, ceteris paribus , maka volume  ekspor  Indonesia  akan  turun sebesar  1,03%.  Hasil  ini  sesuai  dengan temuan  dari  Yao. et  al (2021) yang mengatakan  jarak  akan  menurunkan perdagangan antar mitra dagang karena
biaya  pengiriman.  Jarak  yang  semakin jauh  tidak  hanya  meningkatkan  biaya pengiriman, namun juga memakan waktu tidak  singkat  mengingat  pengiriman barang menggunakan moda transportasi kapal kargo yang dapat memakan waktu berhari –  hari  untuk  dapat  sampai  ke tujuan.

## Tabel 2. Hasil Estimasi Gravity Model
Variabel Dependen: LNEX Variabel Independen Koefisien Prob. C -36,16085 0,0020 LNGDPIM 2,036902*** 0,0000 LNDIST -1,035119*** 0,0001 CRTBTSTC(1) -1,207401 0,1402 CRTBTSTC 3,192226*** 0,0008 CRTBTSTC(-1) 0,315242 0,7603 CRTBTSTC(-2) -0,030036 0,9717 CRSPS(1) -0,458661 0,4896 CRSPS 0,055844 0,9346 CRSPS(-1) -1,182086* 0,0923 CRSPS(-2) 2,216689*** 0,0056 YR2011 -0,438292 0,1268 YR2012 -0,420102 0,1440 YR2013 -0,359279 0,2108 YR2014 -0,541520* 0,0620 YR2015 -0,576727** 0,0458 YR2016 -0,581749** 0,0467 YR2017 -0,866131*** 0,0028 YR2018 -0,400155 0,1716 YR2019 -0,533197* 0,0694 R-squared 0,016595 Keterangan: (***) sig α=1% (**) sig α=5%
(*) sig α=10%
Koefisien variabel Technical Barrier  to  Trade pada  tahun  t+1  secara statistik  tidak  signifikan.  Ini  berarti pengenaan TBT pada komoditas tertentu
112 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL.16 No.2, Desember 2022
tidak  menurunkan  ekspor  pada  saat investigasi  dilakukan  tahun  sebelumnya. Hal serupa ditemukan TBT pada t-1 dan t-2  yang  secara  statistik  tidak  signifikan. Ini berarti pengenaan TBT pada komoditas  tertentu  pada  tahun  ini  tidak berpengaruh  pada  ekspor  di  tahun berikutnya. Sedangkan TBT pada tahun t berpengaruh signifikan dan positif terhadap  ekspor  pada  tahun  t.  Hasil tersebut  signifikan  pada  α  sebesar  1%. Artinya,  ketika  terdapat  peningkatan Coverage  Ratio pada  TBT  sebesar  1% maka  volume  ekspor  Indonesia  akan meningkat  sebesar  3,19%  di  tahun  t. Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan awal yang menyatakan TBT akan mengurangi ekspor karena biaya penyesuaian seperti sertifikasi, pemberian label, dan inspeksi produk. Namun meskipun TBT merupakan hambatan dalam perdagangan,  menurut  De  Lima et  al.
(2019)  penerapan  hambatan  ini  dapat memiliki manfaat bagi konsumen karena standarisasi,  kualitas,  dan  keamanan yang tinggi sehingga akan meningkatkan perdagangan.  Hal  serupa  dinyatakan oleh  Thilmany  dan  Barret  (1996)  yang mengatakan standarisasi kesehatan, pelabelan dan keamanan mampu meningkatkan  kepercayaan  konsumen terhadap  kualitas  produk.  Standarisasi didalamnya  berupa  pemberian  label,
pengemasan,  proses  produksi,  serta perlindungan lingkungan. Signifikasi pada tahun t menandakan Spesific Trade Concern yang  diangkat pemerintah indonesia akibat TBT, akan meningkatkan  ekspor  di  tahun  yang sama. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan pemerintah Indonesia cukup responsif dalam menyatakan keberatannya  terhadap  ketentuan  yang telah  ditetapkan,  atau  pihak European Union cukup kooperatif dalam menanggapi keberatan negara Indonesia sehingga  pemerintah  Indonesia  juga dengan  cepat  berkoordinasi  dengan perusahaan  eksportir  untuk  memenuhi standarisasi. Perusahaan eksportir nampaknya juga merespon dengan cepat ketentuan yang telah ditetapkan European  Union sehingga  pada  tahun yang  sama  standarisasi  telah  terpenuhi, sehingga konsumen atau importir menambah  lebih  banyak  produk  dari Indonesia untuk masuk ke negaranya.
Variabel SPS pada tahun t secara statistik  tidak  signifikan.  Ini  berarti pengenaan SPS pada komoditas tertentu di  tahun  ini  tidak  berpengaruh  terhadap ekspor di tahun ini. Hal serupa ditemukan SPS pada tahun t+1 yang secara statistik tidak  signifikan.  Ini  berarti  pengenaan SPS  pada  komoditas  tertentu  tidak berpengaruh  saat  investigasi  dilakukan
Pengaruh Non-Tariff Measures ..., Dwika Arga Gunawireja | 113
tahun  sebelumnya.  Sedangkan  SPS pada  t-1  berpengaruh  signifikan  dan negatif terhadap ekspor pada tahun t. Hal tersebut signifikan pada α sebesar 10%. Artinya  ketika  terdapat  peningkatan coverage ratio pada SPS satu tahun yang lalu  sebesar  1%,  maka  volume  ekspor akan menurun sebesar 1,18% di tahun ini atau  kenaikan coverage  ratio pada  SPS sebesar 1% di tahun ini akan menurunkan  volume  ekspor  sebesar 1,18%  di  tahun  mendatang.  Lalu  SPS pada  t-2  berpengaruh  signifikan  dan positif terhadap ekspor pada tahun t. Hal tersebut  signifikan  pada  α  sebesar  1%. Artinya  ketika  terdapat  peningkatan coverage ratio pada SPS dua tahun yang lalu  sebesar  1%,  maka  volume  ekspor akan meningkat sebesar 2,21% di tahun ini  atau  kenaikan coverage  ratio pada SPS  sebesar  1%  di  tahun  ini  akan meningkatkan  volume  eskpor  sebesar 2,21% dua tahun setelahnya. Hasil pada variabel tahun t-2 ini tidak sesuai dengan dugaan  awal  yang  menyatakan  SPS akan mengurangi ekspor karena prosedur  yang  memakan  biaya  lewat pencegahan masuknya zat beracun atau penyakit  pada  makhluk  hidup  seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian yang dikemukakan oleh Da  Silva Glasgow  &  Roger  (2018),  dimana
pematuhan terhadap ketentuan – ketentuan yang diberikan akan meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen, sehingga keuntungan akibat pematuhan peraturan lebih  besar  dibandingkan  dengan  biaya yang dikeluarkan. Sedangkan hasil pada variabel  SPS  t-1  sesuai  dengan  dugaan penelitian. Hasil signifikan negatif pada t- 1  menandakan  satu  tahun  setelah  SPS ditetapkan,  eksportir  dinyatakan  tidak mampu memenuhi standarisasi kesehatan yang telah ditetapkan sehingga  importir  memutuskan  untuk mengurangi  impornya  dari  Indonesia. Tentu perusahaan eksportir akan berusaha  memenuhi  standarisasi  yang diberikan untuk dapat kembali meningkatkan ekspor, hal tersebut ditunjukkan  melalui  hasil  positif  dan signifikan pada t-2 menandakan perlunya waktu  hingga  dua  tahun  bagi  eksportir untuk dapat memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan, sehingga negara importir pada akhirnya menambah impor kembali  produk  dari  Indonesia,  karena pemenuhan  standar  yang  diberikan berkaitan  dengan  keamanan  makhluk hidup  baik  manusia,  hewan,  maupun tumbuhan  yang  membutuhkan  waktu tidak  singkat.  Aflatoksin,  pakan  ternak, bakteri, kontaminan, mikrotoksin, okratoksin,  salmonella,  dan  racun  yang
114 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL.16 No.2, Desember 2022
ada  pada  produk  pangan  atau  produk bahan  baku  pembuat  pangan  berisiko membahayakan keamanan makhluk hidup  sehingga  dibutuhkan  biaya  dan waktu yang tidak sedikit untuk memenuhi standarisasi yang diterapkan.
Selanjutnya variabel dummy tahun 2014,  2015,  2016,  2017  dan  2019 berturut turut berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ekspor Indonesia. Hasil tersebut signifikan pada α 10%, 5%, dan 1%.  Artinya  pada  tahun  2014,  2015, 2016,  2017,  dan  2019  berturut  turut terjadi penurunan ekspor sebesar 54,15%,  57,67%,  58,17%,  86,61%,  dan 53,31%  dibandingkan  dengan  tahun 2010.  Tren  Penurunan  ekspor  nyatanya terjadi sejak tahun 2010, namun signifikansi  terjadi  dikarenakan  pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menetapkan  peraturan  larangan  ekspor untuk  produk  tambang  yang  belum diproses, seperti nikel, bauksit, tembaga, dan  besi  dengan  tujuan  agar  produk tersebut  dapat  diolah  didalam  negeri menjadi barang siap pakai sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah. Namun hal tersebut menurunkan ekspor  pada  saat  kebijakan  ditetapkan dan setelahnya karena teknologi produksi yang  masih  terbatas.  Selanjutnya  mata uang  rupiah  yang  melemah  pada  tahun 2019  hingga  rata-rata  Rp.13.900/USD
dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp.12.400/USD tidak mampu dimanfaatkan
oleh eksportir. Kemungkinan  hal  ini  karena tingginya ketergantungan  impor  bahan  baku  oleh industri yang berorientasi ekspor.

## KESIMPULAN  DAN  REKOMENDASI KEBIJAKAN
Dalam  kasus  TBT,  hasil  model menjukkan hasil positif  pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan kemungkinan kecepatan produsen eksportir menyesuaikan  standar  yang  disyaratkan dan atau kinerja  pemerintah yang cukup baik dalam membantu eksportir mendapat  perlakuan  adil.  Hal  serupa perlu dilakukan terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara maju lainnya. Untuk SPS, hasil model menunjukkan  dibutuhkan  waktu  dua tahun untuk meningkatkan ekspor. Standar  terkait  SPS  memang  lebih kompleks dibandingkan dengan TBT dan ini  terutama  akan  menyulitkan  bila produsennya adalah UKM.
Dalam  menghadapi  NTM,  para eksportir  tidak  seharusnya  dibiarkan sendiri  karena  NTM  terkait  dengan persyaratan standar yang relatif kompleks dan kemungkinan besar berbeda  dengan  yang  berlaku  di  negara eksportir.  Diperlukan  transparansi  dan perlakuan  adil  terhadap  eksportir  yang
Pengaruh Non-Tariff Measures ..., Dwika Arga Gunawireja | 115
memasukkan barangnya di negara yang mengenakan NTM.  Negara-negara maju seperti  US  dan  EU  pun  pemerintahnya ikut  membantu  eksportir  mereka  dalam hal  pemberian  informasi  maupun  upaya mendapat perlakuan adil di negara tujuan ekspor.
Komoditas yang sering mengalami masalah SPS adalah komoditas pertanian. Pemerintah melalui Kementerian  Pertanian  dalam  empat tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah SPS ini. Upaya-upaya tersebut antara lain: memberi bimbingan teknis dalam penerapan Good  Handling  Practices (GHP)  dan Good  Agriculture  Practices (GAP); melalui Badan Karantina Nasional melakukan inspeksi langsung ke produsen  dari  proses  budidaya  sampai penanganan pasca panen untuk komoditas yang akan diekspor; menerapkan e-certificate (Ecert); melakukan  perundingan  perdagangan dengan  negara  -    negara  tujuan  ekspor terutama dalam hal penyelarasan peraturan  dan  pemberian  informasi tentang  standar  dan  prosedur  karantina produk  pertanian  yang  telah  dilakukan Indonesia (Kementerian Pertanian, 2019; Gumilar,  2019).  Keberhasilan  upaya tersebut  tentunya  makan  waktu,  namun apabila  dilakukan  secara  konsisten  ke
depannya  akan  dapat  meningkatkan ekspor  komoditas  pertanian  secara signifikan tidak hanya ke EU tapi juga ke berbagai negara lain.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini didukung oleh pendanaan dari Bank Indonesia Institute (BINS).  Penulis  mengucapkan  terima kasih  kepada  staff  BINS  dan  Ibu Yanuarita  Hendrani,  Dra.,  M.A.,  Ph.D. yang telah memberikan masukkan dalam penulisan penelitian ini. Semoga penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi banyak pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanti,  S.  T.,  &  Saputri,  A.  S.  (2018).
Dampak  non-tariff  measures  (ntms) terhadap  ekspor  udang  indonesia. Buletin  Ilmiah  Litbang  Perdagangan,
12 (1), 1-20.
Cho, S. J., Oh, S., & Lee, S. H. (2020). The impact  of  structure  similarity  of nontariff  measures  on  agricultural trade. Sustainability, 12 (24), 1-13.
Da Silva-Glasgow, D., & Roger, H. (2018). Do sps  and  tbt  regulations  inhibit guyana's food and agricultur export to caricom markets? Social and Economic Studies, 67 (2/3), 133-175.
Darwanto, D. H., Hartono, S., & Kuswoyo, T. (2007).  Dampak  hambatan  non-tarif terhadap  permintaan  ekspor  udang indonesia  ke  uni  eropa. Jurnal  Agro Ekonomi, 14 (1), 17-34.
Disdier,  A.-C.,  &  Fugazza,  M.  (2020). A practical  guide  to  the  economic analysis  of  non-tariff  measures. New York: UNCTAD.
116 | Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL.16 No.2, Desember 2022
Distance Calculator. (2021). Distance
Calculator .  Retrieved  from  Distance Calculator: https://www.distancecalculator.net/
Downes, C. (2015). Worth shopping around? Defending regulatory autonomy under the  sps  and  tbt  agreements. World Trade Review, 14 (4), 553-578.
Draganov, P. (2012). Non-tariff measures: A key  issue  in  evolving  trade  policy  .
International Trade Forum (3), 6-7.
Europen.  (2021,  October  7). Tackling  non- tariff and non tax barriers in the singel market .  Retrieved  from  EUROPEN: https://www.europen- packaging.eu/news/tackling-non- tariff-and-non-tax-barriers-in-the- single-market/
Gumilar,  P.  (2019,  August  10). Ini  Lima Upaya  Pemerintah  Genjot  Ekspor Produk  Pertanian .  Retrieved  from Bisnis: https://ekonomi.bisnis.com/read/2019 0810/99/1134927/ini-lima-upaya- pemerintah-genjot-ekspor-produk- pertanian
Head,  K.  (2003). Gravity  for  beginners. Geneva:  UNCTAD.  Retrieved  from https://vi.unctad.org/tda/background/I ntroduction%20to%20Gravity%20Mo dels/gravity.pdf
Hyun,  H.,  &  Jang,  Y.  (2019).  New  trade restrictive  measures  and  exports:
Evidence  from  south  korea. Seoul Journal  of  Economics,  32 (2),  137- 162.
Kahouli,  B.,  &  Maktouf,  S.  (2014).  The  link
between regional
integration agreements, trade flows and economic crisis: A static and dynamic gravity model. International Journal of Development Issues, 13 (1), 35-58.
Kallummal  ,  M.,  Gupta,  A.,  &  Varma,  P.
(2013). Exports of agricultural products  from  south-asia  and  impact
of  sps  measures  :  A  case  study  of european  rapid  alert  system  for  food and feed (rasff). Journal of Economic Policy and Research, 8 (2), 41-75.
Kamal,  Y.,  &  Zaki  ,  C.  (2018).  How  do technical  barriers  to  trade  affect exports? Evidence from egyptian firm- level  data. Journal  of  Economic Integration, 33 (1), 659-721.
Kang, J. W., & Ramizo, D. (2017). Impact of sanitary and phytosanitary measures and technical barriers on international trade. Journal of World Trade, 4 (51), 539-573.
Kementerian  Pertanian.  (2019). Tingkatkan Ekspor Komoditas Pertanian, Kementan Terus Kembangkan Instrumen  Dagang  SPS .  Retrieved from Kementerian Pertanian Republik Indonesia:
https://www.pertanian.go.id/home/?s how=news&act=view&id=3546
Linders,  G.-J.  M.,  &  de  Groot,  H.  L.  (2006).
Estimation  of  the  gravity  equation  in the presence of zero flows. Amsterdam: Tinbergen Institute.
Saptanto, S., Rahadian, R., & Tajerin. (2017).
Dampak hambatan non-tarif terhadap kinerja  makroekonomi  dari  sektor perikanan dengan menggunakan pendekatan model gtap. Jurnal Sosial Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan,
12 (1), 75-91.
Sithamparam,  A.,  Devadason,  E.  S.,  & Chenayah,  S.  (2017).  Stringency  of non-tariff measures in partner countries:  Perceptions  of  malaysian exporters. Malaysian  Journal  of Economic Studies, 54 (1), 1-21.
Staiger,  R.,  &  Wolak,  F.  (1994).  Measuring industry-specific
protection:
Antidumping  in  the  united  states. Brookings  Papers:  Microeconomics 1994 , 51-118.
Pengaruh Non-Tariff Measures ..., Dwika Arga Gunawireja | 117
The Vienna Institute for International Economic.  (2021). WIIW .  Retrieved from  WIIW:  https://wiiw.ac.at/wiiw- ntm-data-ds-2.html
Thilmany, D., & Barret, C. (1996). Regulatory barriers  in  an  integrating  world  food market. Review of Agricultural Economics , 1-29.
Timini,  J.,  &  Conesa,  M.  (2019).  Chinese exports  and  non-tariff  measures: Testing  for  heterogeneous  effects  at the product level. Journal of Economic Integration, 34 (2), 327-345.
Tinbergen,  J.  (1962). Shaping  the  World Economy; Suggestions for an International  Economic  Policy. New York: Twentierh Century Fund.
UN Comtrade. (2021). UN Comtrade Export .
Retrieved from UN Comtrade: https://comtrade.un.org/
UNCTAD.  (2010). Non-tariff  measures:
Evidence  from  selected  developing countries and future research
agenda. Geneva:  United  Nations
Conference on Trade and Development.
UNCTAD. (2019). International classification of  non-tariff  measures. Geneva:
United Nation.
Virginia,  A.,  &  Novianti,  T.  (2020).  Non-tariff measures  (ntms)  and  indonesian natural  rubber  export  to  the  main export  desination  countries. JDE
(Journal  of  Developing  Economies), 5 (1), 54-66.
Wood,  J., Wu,  J.,  Li,  Y.,  &  Jang,  H.  (2017). The economic impact of sps measures  on  agriculturcal  export  to china: An empirical analysis using the ppml  method. Social  Science,  6 (51),
1-18.
Wood, J., Wu, J., Li, Y., & Kim, J. (2019). The impact  of  tbt  and  sps  measures  on japanese  and  korean  exports  to china. Sustainability, 11 (21), 6141.
World Data. (2021). World Bank Open Data .
Retrieved from World Bank: https://data.worldbank.org/
World  Trade  Organization.  (2010). The  wto agreement  series:  Sanitary  and phytosanitary. Geneva:  World  Trade Organization.
World  Trade  Organization.  (2014). The  wto agreement series: Technical barrier to trade. Geneva: World Trade
Organization.
Yao, X., Zhang, Y., Yasmeen, R., & Zhen, C. (2021).  The  impact  of  preferential trade agreements on bilateral trade: A structural  gravity model  analysis. PLos One, 16 (3), 1-20.
Yeo, A. D., & Deng, A. (2019). The trade policy effect in international trade: case of pakistan. Journal of Economic Structures, 8 (1), 1-17.