## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
DENGAN MODEL CIPP (CONTEX, INPUT, PROCESS, PRODUCT) DI KOTA BITUNG
Silke Pantouw Charles R. Ngangi Tommy F. Lolowang

## ABSTRACT
This  study  aims  to  evaluate  the  Implementation  of  Minapolitan  Area  Development Program with CIPP Model (Context, Input, Process, Product in Bitung City) This research was conducted from May until July 2016 in Bitung City The data collection method used is primary and  secondary  data.  The  analytical  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative analysis  which is used to  clearly describe the condition  of development  of Minapolitan  area in Bitung City Evaluation model used is CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, Product, Result) The  result  of  the  research  is  Context  Evaluation (1)  Based  on  the  evaluation  of  the implementation context of the development program of Minapolitan area in Bitung City is very suitable  if  the  City  of  Bitung  stipulated  by  the  decree  of  the  minister  of  marine  and  fishery Number  KEP.32  /  MEN  /  2010  because  Bitung  City  meets  the  requirements  of  a  region determined as gai  area minapolitan  one of  which is a strategic location  and natural  resources available.  (2)  Based  on  input  evaluais  seen  from  several  aspects,  among  others:  (a) infrastructure  aspect,  (b)  institutional  aspect  and  regulation,  (c)  funding  aspect,  (3)  Based  on process evaluation,  where the blue ocean port  becomes the motto  of the mover and the harbor continues  to  be  developed  to  match  the  fishing  port  in  the  Philippines.  (4)  Based  on  product evaluation, the implementation of minapolitan program in Bitung City increases the volume and value of capture fisheries production in Bitung City.
Keywords: evaluation, implementation, development program Minapolitan area, Bitung City

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) di Kota Bitung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2016 di Kota Bitung.  Metode  pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan  sekunder.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisa  kualitatif  yang  bersifat deskriptif  yang  digunakan  untuk  mengambarkan  atau  menguraikan/mengevaluasi  secara  jelas  mengenai kondisi pengembangan kawasan minapolitan  di Kota Bitung. Model Evaluasi yang digunakan adalah Model Evaluasi  CIPP  ( Context,  Input,  Process,  Product.  . Hasil  penelitian  diperoleh  Evaluasi  Kontex (Context Evaluation) yaitu (1)  Berdasarkan    evaluasi    konteks    pelaksanaan    program    pengembangan    kawasan minapolitan di Kota Bitung sudah sangat sesuai jika Kota Bitung ditetapkan dengan Surat Keputusan  Menteri Kelautan    dan    Perikanan  Nomor  KEP.32/MEN/2010  karena  Kota  Bitung  memenuhi  syarat-syarat  sebuah kawasan ditetapkan sebagai  kawasan  minapolitan  yang salah satunya adalah letak yang strategis  dan sumber daya  alam  yan  tersedia. (2)  Berdasarkan    evaluasi    input  dilihat  dari  beberapa  aspek  antara  lain  :  (a)  Aspek infrastruktur,  (b)  Aspek  kelembagaan  dan  regulasi,  (c)  Aspek  pendanaan,  (3)  Berdasarkan  evaluasi  proses, sudah  sesuai  dengan    rencana  awal  dimana  pelabuhan  Samudera  biru    menjadi    motto    penggerak    dan pelabuhan  tersebut  terus  dikembangkan  untuk  menyamai  pelabuhan perikanan di Filipina. (4) Berdasarkan evaluasi produk, pelaksanaan  program  minapolitan di Kota Bitung  meningkatkan volume dan nilai produksi perikanan tangkap di Kota Bitung.
Kata kunci : evaluasi, pelaksanaan, program pengembangan kawasan Minapolitan, Kota Bitung

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  memiliki  potensi  sumber  daya alam  yang  berlimpah  untuk  dimamfaatkan  secara tepat  dan  berkelanjutan  guna  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu  potensi sumber  daya  alam  tersebut  adalah  berbagai  jenis sumber  daya  kelautan  dan  perikanan.  dengan potensi  yang  sedemikian  besar,  dirasakan  masih kurangnya  pemamfaatan  terhadap  kekayaan kelautan tersebut. Sehingga untuk mengeksploitasi  sumber  daya  tersebut  secara optimal  dan  tentunya  tanpa  mengesampingkan kelestarian  lingkungan  disekitarnya  diperlukan sebuah  perencanaan  pembangunan  yang  tepat sasaran    dan  konsep  yang  berpihak  pada stakeholder  dan  dijalankan  secara  berkelanjutan. Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan  dan  pengembangan  kelautan  dan perikanan  belum  optimal  dan  berkesinambungan, salah satunya adalah masih kurangnya perencanaan  pengembangan  yang  komprehensif, integratif, dan berkelanjutan, Perencanan Pembangunan yang berbobot sangat penting untuk menambahkan elemen yang berwawasan lingkungan demi kelangsungan hidup keanekaragaman  hayati  yang  ada  di  muka  bumi ini, melalui  pengembangan kawasan  yang merupakan  suatu  usaha  untuk  membangun  dan meningkatkan saling ketergantungan dan interaksi  antara  sistem  ekonomi,  manusia  atau masyarakat  dan  lingkungan  hidup  serta  sumber daya  alam  yang  ada  di  dalamnya  dalam  satu ekosistem.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut pemerintah  melalui  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan  mengeluarkan  beberapa  kebijakan antara  lain  dengan  ditetapkankannya  Konsepsi Minapolitan  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  Nomor  PER.12/MEN/2010  tentang Minapolitan, yaitu sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan  prinsip-prinsip  terintegrasi,  efesiensi, berkualitas  dan  percepatan.  Konsep  ini  akan berjalan dengan baik jika seluruh aspek penggerak siklus aquabisnis  mampu  dibangun secara efektif. Pencapaian  produksi  dan  kapasitas  usaha  akan mampu  dicapai  jika  para  pelaku  utama  maupun pelaku  usaha  secara  ekonomi  mampu  mencapai titik  optimal  dari  kelayakan  usaha.  Sedangkan kelayakan usaha tentunya sangat bergantung pada jalannya subsistem-subsistem yang saling berinteraksi mulai dari kegitatan di hulu ( on farm )
sampai  kegiatan  di  hilir  ( off  farm ),  hal  ini  karena keberadaan  subsistem  dalam  siklus  yang  berjalan secara efektif akan mampu meningkatkan efesiensi  produksi.  Bitung  memiliki  sumberdaya laut  dan  perikanan  yang  sangat  potensial mencapai 587 ribu ton, sementara yang dimanfaatkan  baru  147  ribu  ton  atau  sekitar 25,04%. Potensi ikan ini tersebar di TelukTomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau, Laut Sulawesi, dan utara Pulau Halmahera. Sumberdaya  laut  yang  terkandung  di perairan  tersebut  antara  lain  ikan  tuna,  cakalang, tongkol, paruh panjang, ikan tenggiri, cumi-cumi, ikan  karang,  dan  lain-lain.  Bitung  memiliki  letak strategis  karena  berada  di  Selat  Lembeh  yang berhadapan  dengan  Laut  Sulawesi  dan  Samudera Pasifik  sehingga  berperan  sebagai  pelabuhan perikanan  lingkar  luar  Indonesia.  Keberadaannya di  bibir  Asia  dan  Pasifik  memungkinkan pengembangan  Bitung  menjadi  salah  satu  pusat kegiatan  ekonomi  regional  di  Kawasan  Timur Indonesia.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kota Bitung  yang  merupakan  merupakan  salah  satu kawasan  minapolitan  di  wilayah  Indonesia  yang ditetapkan  dengan  keputusan  Menteri  Kelautan dan  perikanan  Republik  Indonesia  Nomor KEP.32/MEN/2010  dan  Nomor.  39/Men/2011 dan Pemerintah Kota Bitung menetapkan Kawasan  Minapolitan  Perikanan  di  Kota  Bitung dengan Surat Keputusan  Walikota Bitung No.130 Tahun  2010.  Penetapan  sebagai  kawasan minapolitan  ini  menuntut  komitmen  kota Bitung  dalam  pelaksanaan  konsep  ini  dengan memenuhi  syarat  kesiapan  yang  mengacu  pada indicator pilar pembangunan Minapolitan.
Program  pengembangan    minapolitan ini  memerlukan  suatu  evaluasi  terhadap tujuan  awal  dicanangkannya  program  ini. Evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap apa  yang  telah  dilaksanakan  sehingga  bisa menjadi koreksi bagi program pengembangan kawasan  Minapolitan  di  Kota  Bitung  secara keseluruhan untuk menujang kemajuan kawasan  tersebut,  Evaluasi  diperlukan  untuk mengetahui kesesuaian efektifitas dan efesiensi  kegiatan  antara  perencanaan  dan pelaksanaan  serta  keberhasilan  kegiatan. Berdasarkan  pada  hal-hal  tersebut  diatas maka  akan  diteliti  hal-hal  tentang  “Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan  Dengan  Model  CIPP (Context, Input, Process, Product) di Kota Bitung”.

## Rumusan Masalah
Mengacu  dari  berbagai  hal  yang telah di  uraikan  diatas,  maka  perumusan  masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan kawasan Minapolitan di kota Bitung? Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  di  capai  dalam penelitian ini adalah: Mengeva lu a s i P e la k sa na a n P ro g ra m pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Bitung.

## Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi: 1. Pemerintah  daerah,  hasil  penelitian  ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah Bitung dan Kementrian  Kelautan  dan  perikanan dalam  menyusun  kebijakan  khususnya kebijakan  yang  berhubungan  dengan Minapolitan di  Kota Bitung.
2. Memberikan  kontribusi  bahan  referensi dan  sumber  informasi  oleh  pihak  lain yang  memerlukan  penelitian  yang  lebih lanjut,    terutama    yang  berkaitan    dengan
Evaluasi Pengembangan
Kawasan Minapolitan di Kota Bitung.
3. Memberikan  informasi  serta  menambah wawasan  bagi  penulis  dan  para pembaca tentang Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kota Bitung.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Tempat dan waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Bitung,  berlangsung  3  bulan  yaitu  dari  dari bulan Mei  sampai dengan Juli 2016.

## Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  Primer  diperoleh  dengan  observasi melalui peninjauan langsung ke lapangan dan wawancara  serta  pengambilan  data  di  lokasi penelitian,  Data  Sekunder  berupa  data  yang sudah  dipublikasikan  oleh  berbagai  instansi
pemerintah,  antara  lain  peta,  buku  pedoman, laporan  instansi,  buku  statistik  dan  tulisan ilmiah.

## Definisi Operasional
Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan  Kawasan Minapolitan  dengan Model  CIPP  ( Context,  Input,  Process, Product) di  Kota  Bitung  dengan  melihat capaian indikator  keberhasilannya yaitu capaian  dari  indikator  utamanya  berupa peningkatan  produksi  dan  produkstivitas nelayan.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  dalam penelitian ini didahului dengan mengumpulkan  data  dari  instansi  terkait kemudian diolah untuk menjawab selanjutnya dilakukan  evaluasi  dengan  menggunakan model  CIPP (Context,  Input,  Process, Product).

## Metode Analisis Data
Metode  analisis yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk mengambarkan  atau  menguraikan/mengevaluasi secara  jelas  mengenai  kondisi  pengembangan kawasan  minapolitan  di  Kota  Bitung.  Model Evaluasi  yang  digunakan  adalah  Model  Evaluasi CIPP ( Context, Input, Process, Product) :
1. Evaluasi  Konteks,  aspek  yang  dievaluasi adalah  latar  belakang  Kota  Bitung  sebagai kota  minapolitan  dengan  melihat  syarat sebuah  kota  atau  daerah  ditetapkan  sebagai kota minapolitan.
2. Evaluasi  Input,  aspek  yang  dievaluasi adalah;
a. Aspek Infrastruktur, kelengkapan fasilitas  dalam  menunjang  pelaksanaan program pengembangan
kawasan
minapolitan .
b. Aspek  Kelembagaan  dan  Regulasi, Komitmen  daerah  dan  pusat  dalam pelaksanaan  program  pengembangan kawasan minapolitan.
c. Aspek  Pendanaan,  ada  tidaknya  dana yang tersedia dalam nedukung pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan.
3. Evaluasi  Proses  merupakan  pelaksanaan program pengembangan minapolitan. Yang  akan  dievaluasi  adalah  program- program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncakan.
4. Evaluasi  Produk  adalah  hasil  proses kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan  dan  yang  akan  dievaluasi adalah apakah dengan pelaksanaan minapolitan  meningkatkan  produksi  dan produktivitas nelayan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian

## Sejarah Kota Bitung
Munculnya Bitung ke medan sejarah tidak terlepas  dari  perjuangan  seorang  yang  bernama Simon  Tudus  sebagai  Tunduang  Wanua  Bitung. Berawal  dari  satu  tekad  untuk  membuka  sebuah huma  di  kawasan  yang  terletak  di  tepian  pantai. Simon  mendirikan sebuah  gubuk di bawah pohon besar  di  antara  sekian  banyak  pohon  bitung  yang tumbuh  subur  di  daerah  rawa.  Pohon  itu  tumbuh di rentang pagar Pos I Pelabuhan Bitung sekarang dan  kurang  lebih  30  meter  dari  tepian  pantai  saat air  pasang  naik.    Keberadaan  gubuk  di  huma tentunya  menjadi  tempat  berteduh  khususnya ketika  laut  kurang  bersahabat.  Setiap  orang  yang mencari  tempat  berteduh,  Simon  Tundus  akan menjawab  di  gubuk  bawah  pohon  bitung.  Suatu ketika  Simon  Tudus  sedang  berteduh  setelah menyaksikan  banyaknya  nelayan  berdatangan secara  bergantian,  tidak  saja  dari  sekitar  Tonsea, Sangihe  Talaud  dan  Maluku,  Habibu  dan Papagami  yang  beragama  Islam,  ia  melihat  suatu hal  yang  mengagumkan  yakni  bermacam-macam burung  silih  berganti  hinggap  di  pohon  bitung. Atas peristiwa ini ia berfirasat bahwa suatu waktu tempat ini akan didiami oleh banyak suku bangsa.
Dalam Kamus Sangirees-Nederlands Woordenboek yang diedit oleh Mr. K.G.F. Stellen dan  Drs.  W.Aerbersold  dari  penulis  N.    Adrian, 1893,    cetakan    terakhir    tahun  1959,      kata Bitung      adalah      nama      sebuah  pohon,    Stevige Koroestige    Boom.    Dalam  bahasa  botani  disebut Hivia  Hospital.  Dari  sekian  banyak  pertemuan para  nelayan  maka  kata  bitung  (Witung)  sudah beralih  makna  dari  nama  pohon  ke  penunjukan tempat.  Akhirnya  makna  ini  berkembang  sampai sekarang. Para pemukim beragama Kristen terdiri
dari Elias Lontoh Sompotan, Daniel Mais Pongoh, Hendrikus  Langie  Langelo,  Martinus  Langelo, Andries Rompis, Mais Pantow, Benyamin Wangi, Andries  Hendrik  Dulang  Kansil  dan  Yesaya Malalutan.  Mereka  inilah  antara  lain  penduduk Bitung  pertama          setelah          Simon          Tudus yang  merupakan  perintis  terbentuknya  Desa Bitung (Negeri Bitung).
Pada  tanggal  1  Januari  1918  Bitung diakui  oleh  Pemerintah  Belanda    sebagai  suatu negeri,  walaupun  pengesahannya  baru  pada tanggal  1  Januari  1928  setelah  dikeluarkan  beslit oleh pemerintah. Tahun 1926 Theopilus Bawotong,  Frederik  Tidatu  dan  Hendrik  Dulok Kansil mewakili penghuni Desa Bitung menghadap  Hukum  Besar  Tonsea  di  Airmadidi. Tahun  1927  Bitung  menjadi  desa  di  bawah Kehukumtuaan  Madidir  dengan  Elias  Lontoh Sompotan,  cucu  mantu  Simon  Tudus  diangkat menjadi  kepala  jaga  tuduan.  Tahun  1927  Elias Lontoh  Sompotan  diangkat  menjadi  Hukum  Tua sampai tahun 1928, dan diganti oleh H.L.Langelo. Pada 1 Juli 1947 Bitung  menjadi  distrik bawahan yang  berdiri  sendiri  terpisah  dari  distrik  bawahan dengan  luas  wilayah  19.870  Ha,  terdiri  dari 13.428  jiwa  tersebar  pada  11  desa.  Tahun  1964 dengan  SK  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I Sulawesi  Utara  Nomor  244  Tahun  1964,  Bitung ditetapkan  menjadi  satu  Kecamatan  dengan jumlah  penduduk  32.000  jiwa  tersebar  pada  28 desa dengan luas wilayah 29,79 km². Tahun 1967 dibentuklah  Kantor  Penghubung  atau  Wakil Bupati  Minahasa  di  Bitung,  sebagai  koordinator seluruh  Pemerintahan  dan  Pembangunan.  Tahun 1968 Gubernur Propinsi Sulawesi Utara membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan  Bitung.  Awal  April  1971  Bupati Minahasa  menetapkan  Struktur  Organisasi  dan Tata  Kerja  dari  Penghubung  Bupati  Minahasa  di Bitung.  Pada  tanggal  2  Juli  1974,  Gubernur Provinsi  Sulawesi  Utara  mengangkat  W.  A. Worang  sebagai  kepala  atas  3  lembaga  yakni penghubung, bupati, dan kepala dinas pembangunan  Bitung.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1975,  maka  pada tanggal  10  April  1975  Kecamatan  Bitung diresmikan  sebagai  Kota  Administratif  yang pertama  di  Indonesia,  dengan  luas  wilayah  304 km² terdiri dari 3 kecamatan dan 35 desa. Dengan semakin  berkembangnya  Bitung  yang  kemudian dijuluki  Kota  Serba  Dimensi  yaitu  Kota Pelabuhan,  Kota  Industri,  Kota  Perdagangan, Kota  Pariwisata  dan  Kota  Pemerintahan,  pada tanggal  10  Oktober  1990  Kota  Administratif
Bitung  meningkat  statusnya  menjadi  Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Bitung  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1990,  dengan  luas wilayah 304  km², 3  kecamatan  dan 44  kelurahan. Drs. S.H. Sarundayang merupakan Walikotamadya  Kepala  Daerah  tingkat  II  Bitung yang  pertama.  Pada  tahun  1995,  sesuai  dengan dengan  PP  Nomor  43  Tahun  1995  tanggal  6 Desember  1995  terbentuklah  Kecamatan  Bitung Timur  hasil  pemekaran  dari  Kecamatan  Bitung Tengah.    Dengan  demikian  Kota  Madya  Bitung menjadi  4  wilayah  kecamatan.  Memasuki  era otonomi  daerah,  penyebutan  kotamadya  dirubah menjadi  “kota”  sehingga  menjadi  “Kota  Bitung”. Pada  tanggal  14  Desember  2001  berdasarkan Surat  Keputusan  Walikota  Bitung  Nomor  100 Tahun  2001  Kecamatan  Bitung  Tengah  mekar menjadi  dua  kecamatan  bertambah  Kecamatan Bitung  Barat  sehingga  sejak  saat  itu  jumlah kecamatan  di  Kota  Bitung  menjadi  5  kecamatan. Jumlah  kelurahan  juga  mekar  menjadi  60  dari sebelumnya  yang  44  kelurahan.  Dan  akhirnya pada  tanggal  10  Oktober  2007  kembali  Kota Bitung mengalami pemekaran sehingga menjadi 8 kecamatan  dan  69  kelurahan  Kota  Bitung dipimpin  oleh  seorang  Walikota  yang  memiliki masa jabatan 5 tahun.

## Geografi
Kota Bitung terletak pada posisi geografis 1°23'23"      -      1°35'39"      LU      dan  125°1'43"  - 125°18'13"  BT.  Luas  Wilayah  Lautan  439,8  Km 2 dan  Wilayah  daratan  Kota  Bitung  mempunyai luas 31.350,35 Ha terbagi  dalam  delapan  wilayah kecamatan  serta  69  kelurahan.  Berikut  adalah nama  kecamatan  yang  terdapat  di  Kota  Bitung, dengan jumlah kelurahan.
1) Kecamatan  Ranowulu  yang  memiliki  11 Kelurahan.
2) Kecamatan Matuari yang memiliki 8
Kelurahan.
3) Kecamatan  Girian    yang  memiliki  7
Kelurahan.
4) Kecamatan Madidir yang memiliki 8 Kelurahan. 5) Kecamatan Maesa yang memiliki 8 Kelurahan.
6) Kecamatan  Aeertembaga  yang  memiliki  10 Kelurahan.
7) Kecamatan  Lembeh  Utara  yang  memiliki  10 Kelurahan.
8) Kecamatan Lembeh Sealatan yang memiliki 7 Kelurahan.
Dilihat  dari  aspek  topografis,  keadaan tanah  sebagian  besar  daratan  Bitung  atau  45,06 persen  berbukit  dan  32,73  persen  bergunung. Hanya  4,18  persen  merupakan  dataran  landau serta  sisanya  18,03  persen  berombak.  Mulai  dari bagian  Timur,  dari  pesisir  pantai  Aertembaga, sampai  dengan  Tanjung  Merah  di  bagian  Barat, merupakan  daratan  yang  relatif  cukup  datar dengan kemiringan 0 – 15 derajat, sehingga secara fisik  dapat  dikembangkan  sebagai  wilayah perkotaan,  industri,  perdagangan  dan  jasa  serta pemukiman.
Kota Bitung berbatasan dengan : 1) Sebelah utara dengan : Kecamatan Likupang  (Kabupaten  Minahasa  Utara  dan Laut Maluku); 2) Sebelah Timur dengan : Laut Maluku; 3) Sebelah Selatan dengan : Laut Maluku 4) Sebelah Brat dengan : Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara). Visi Kota Bitung
Arah kebijakan pembangunan Kota Bitung  adalah  menjadikan  kota  bitung  menjadi kota  berkelanjutan  ( sustainable  city ).  Dengan kualitas  air  dan  kualitas  udara  yang  terjaga  baik, lingkungan hidup dan ekosistim alam yang lestari serta  kehidupan  masyarakat  kota  dengan  ikatan sosial  dari  semua  elemen  lapisan  masyarakat terjalin dengan baik disertai dengan ketersediaaan layanan publik yang memadai sehingga keamanan dan  kenyamanan  penduduk  terjamin  dan  kota bitung menjadi kota yang produktif serta memiliki daya  saing  yang  tinggi.  Berdasarkan  Visi Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota  Bitung  2011  –  2016  adalah  Bitung  Kota Bahari yang sejahtera, demokratis dan damai Visi Pembangunan  Kota  Bitung  ini  memiliki  makna sebagai berikut:
1. Terwujudnya  Kota  Bitung  sebagai  Kota Bahari  karena    aktivitas  perekonomian  warga kota Bitung banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang  berhubungan  dengan  wilayah  laut  dan
pesisir  pantainya,  serta  adanya  pelabuhan Internasional Bitung sangat berpeluang menjadi  pintu  gerbang  Indonesia  untuk kawasan  Asia  Pasifik,inilah  potensi  kota Bitung  yang  harus  dioptimalkan  disamping potensi  hutan  cagar  alam  dan  pertanian  serta perkebunan,demi  untuk  mencapai  masyarakat kota yang sejahtera.
2. Terwujudnya  Kota  Bitung  yang  Sejahtera mengandung pengertian sejahtera yang terukur  dan  nyata,  Sejahtera  yang  nyata adalah, terpenuhinya semua kebutuhan seperti kebutuhan  Pangan,  Kebutuhan  Sandang,  dan kebutuhan  hubungan  suami  dan  istri  serta keluarga ini hal mendasar yang harus terjamin pemenuhannya. Sejahtera yang akan diwujudnyatakan  juga  termasuk  rasa  aman, bebas  dari  segala  ancaman,  kejahatan  dan konflik,  serta  bebas  memeluk  agama  serta menjalankan ibadah secara damai.
3. Terwujudnya  Kota  Bitung  yang  Demokratis mengandung pengertian bahwa semua
penduduk warga kota Bitung akan diperlakukan  sama  dihadapan  hukum,  warga kota  berhak  mendapatkan  keadilan  dan  tidak ada  diskriminasi,  Semua  warga  kota  boleh menyampaikan pendapatnya, dan ikut berorganisasi (yang tidak terlarang). Pendapat Masyarakat  akan  diperhatikan  dan  sangat dihargai.
4. Terwujudnya  Kota  Bitung  yang  Damai mengandung  pengertian  bahwa  kehidupan masyarakat  kota  Bitung  senantiasa  diwarnai nilai-nilai  religius  dan  budi  pekerti  yang luhur.  Kehidupan  damai  juga  berarti  bahwa upaya penyelesaian  konflik tidak selalu  harus memutuskan siapa yang benar atau siapa yang salah,  upaya  damai  adalah  hakekatnya musyawarah untuk mufakat, tanpa mengesampingkan  rasa  keadilan.  Masyarakat kota  Bitung  adalah  masyarakat  yang  Hidup Damai  dalam  keadilan.  Inilah  yang  akan mewarnai kehidupan masyarakat kota Bitung. Sesuai  dengan  harapan  terwujudnya  Visi Pembangunan  Kota  Bitung  maka  ditetapkan Misi  Pembangunan  kota  Bitung  2011-2016 sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  Visi
Pembangunan  tersebut.  Misi  Pembangunan Kota Bitung dijabarkan sebagai berikut:
1. Menjadikan  Bitung  sebagai  Pintu  gerbang Indonesia  di  kawasan  Asia  Pasifik  dengan Kota yang bercirikan kota Bahari.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kota
3. Menciptakan  kondisi  masyarakat  kota  yang Demokratis
4. Menjaga kerukunan dan kedamian. Sebuah  kesimpulan  dari  Visi  dan  Misi Pembangunan
Kota Bitung menyangkut pengembangan Kawasan Minapolitan adalah, Visi dan  Misi  Pembangunan  Kota  Bitung  adalah sangat mendukung keberadaan dan pengembangan  Kawasan  Minapolitan  di  Kota Bitung.  Melalui  Visi  dan  Misi  ini  Kota  Bitung tentunya  memiliki  komitmen  dalam  mewujudkan Kawasan Minapolitan.

## Hasil Penelitian

## Konsep Minapolitan di Indonesia
Indonesia  adalah  negara  maritim  terbesar di  dunia  dimana  ±  2/3  dari  seluruh  wilayah Indonesia  merupakan  laut.  Menurut  Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  No.  KEP.  18/MEN/2011,  luas  wilayah laut  Indonesia  adalah  5,8  juta  km  2  ,  dengan panjang  pantai  95.181  km.  Dengan  luas  wilayah laut Indonesia tersebut, maka Indonesia dikaruniai dengan keanekaragaman kehidupan hayati (seperti ikan  dan  terumbu  karang)  dan  nonhayati.  Karena itu,  perikanan  laut  (meliputi  perikanan  tangkap dan perikanan budidaya)  merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dalamupaya mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan kesempatan  kerja,  dan  mengurangi  kemiskinan. Secara  nasional,  menurut  data  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  potensi  sumber  daya perikanan  tangkap  Indonesia  sebesar  6,4  juta  ton per  tahun.  Produksi  perikanan  tangkap  di  laut sekitar  4,7  juta  ton  per  tahun,  dari  jumlah tangkapan  yang  diperbolehkan  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  maksimum  5,2  juta  ton per  tahun,  berarti  hanya  tersisa  0,5  juta  ton  per tahun.  Akan  tetapi  sumbangan  dari  sektor perikanan  untuk  seluruh  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  pada  tahun  2011  baru  sekitar  3,1%  atau sebesar  Rp227.761  miliar.  Jumlah  produksi perikanan Indonesia sangat kecil apabila dibandingkan  dengan  negara  lain  dengan  panjang
pantai  yang  lebih  pendek.  Negara  India  yang dengan panjang pantai 8.041 km dapat menghasilkan  2,95  juta  ton  pada  tahun  1998, kemudian  negara  Cina  dengan  panjang  pantai hanya 14.500 km  menjadi penghasil ikan terbesar pada  tahun  1999  sebesar  30  juta  ton  .  Mantan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Rokmin  Dahuri juga  mengatakan,  potensi  perikanan  Indonesia pada tahun 2011 sekitar 65 juta ton per tahun, dan baru dimanfaatkan 13,4 juta ton atau 20,7%,  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  sumber  daya  alam dari  sektor  perikanan  di  Indonesia  masih  sangat berpotensi  untuk  digali.  Untuk  itulah  digalakan revolusi  biru  dan  pengembangan  kawasan Minapolitan  di  daerah-daerah  Indonesia  yang potensial.
Pada tingkat implementasi, Revolusi  Biru akan  dilaksanakan  melalui  sistem  pembangunan sektor  kelautan  dan  perikanan  berbasis  wilayah menggunakan  konsep  Minapolitan.  Minapolitan sendiri  berasal  dari  kata  mina  berarti  ikan  dan politan  berarti  polis  atau  kota,  sehingga  secara bebas  dapat  diartikan  sebagai  kota  perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong  percepatan  pembangunan  ekonomi kelautan  dan  perikanan  dengan  pendekatan  dan sistem  manajemen  kawasan  cepat  tumbuh layaknya  sebuah  kota  (Sunoto,  2010)  Konsep Minapolitan  di  Indonesia,  merupakan    konsepsi pembangunan  ekonomi  kelautan  dan  perikanan berbasis  kawasan  berdasarkan  prinsip-prinsip terintegrasi,  efisiensi,  berkualitas  dan  percepatan. Sedangkan  kawasan  Minapolitan  di  Indonesia merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai  fungsi  utama  ekonomi  yang  terdiri dari  sentra  produksi,  pengolahan,  pemasaran komoditas  perikanan,  pelayanan  jasa,  dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
Konsep  Minapolitan  didasarkan  pada  potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar dan berbagai  kebijakan,  program,  dan  kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah dilaksanakan  dan  dirasakan  manfaatnya.  Namun, sejalan  dengan  perubahan  yang  begitu  cepat  di segala  bidang,  baik  secara  internasional  maupun nasional,  maka  kebijakan,  program  dan  kegiatan pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan memerlukan  penyesuaian  atau  perubahan  agar dapat  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  yang  lebih fokus  pada  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. Untuk  memenuhi  harapan  tersebut,  diperlukan kebijakan  strategis  yang  didasarkan  pada  realitas beserta permasalahannya dan  kondisi  masa depan yang  diharapkan.  Realitas  dan  permasalahan,
sekaligus tantangan yang perlu mendapat perhatian  serius  dalam  penyusunan  kebijakan strategis ke depan adalah sebagai berikut:
1. Luas laut Indonesia 5,8 juta km2 atau 2/3 luas wilayah  RI  dan  panjang  pantai  95.181  km, akan tetapi PDB perikanan baru sekitar 3,2%.
2. Potensi  sumberdaya  perikanan  tangkap  6,4 juta ton per tahun, akan tetapi nelayan masih miskin. 3. Produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per tahun dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun, sehingga
hanya tersisa 0,5 juta ton per tahun. 4. Produksi Tuna naik 20,17% pada tahun 2007, akan tetapi produksi Tuna hanya  4,04%  dari  seluruh  produksi  perikanan tangkap. 5. Jumlah  nelayan  (laut  dan  perairan  umum) sebesar
2.755.794 orang, akan tetapi  lebih  dari  50%  atau  1.466.666  nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan. 6. Jumlah  nelayan  naik  terus,  yaitu  2,06%  pada tahun 2006-2007, sedangkan ikan makin langka. 7. Jumlah  RTP/Perusahaan  Perikanan  Tangkap 958.499 buah, naik 2,60%, akan  tetapi  sebanyak  811.453  RTP  atau  85% RTP berskala kecil tanpa perahu,  perahu  tanpa  motor,  dan  motor tempel. 8. Armada  perikanan  tangkap  di  laut  sebanyak 590.314 kapal, akan tetapi 94%
berukuran  kurang  dari  5  GT  dengan  SDM berkualitas  rendah  dan  kemampuan  produksi rendah.
9. Potensi  tambak  seluas  1.224.076  ha,  akan tetapi realisasi baru seluas 612.530 ha. 10. Potensi  budidaya  laut  seluas  8.363.501  ha, akan tetapi realisasi hanya seluas
74.543 ha. 11. Tenaga kerja  budidaya  ikan  sebanyak 2.916.000 orang, akan tetapi kepemilikan  lahan  perkapita  rendah  dan hidupnya memprihatinkan.
12. Jumlah  industri  perikanan  lebih  dari  17.000 buah, akan tetapi sebagian besar tradisional, berskala mikro dan kecil.
13. Industri pengalengan ikan yang terdaftar lebih dari  50  perusahaan,  akan  tetapi  yang berproduksi kurang dari 50% dengan kapasitas produksi maksimum sekitar 60%.
14. Ekspor produk perikanan 857.783 ton  dengan nilai  US$  2.300.000,  akan  tetapi  produksi turun  7.41%  pada  tahun  2006-2007,  bahkan volume  ekspor  udang  turun  5.04%  dan nilainya pun turun 6.06%.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan  dan menjawab tantangan tersebut diperlukan kebijakan  strategis  yang  inovatif  dan  langkah- langkah  terobosan  yang  efektif.  Untuk  mencapai maksud dan tujuan tersebut diperlukan perubahan cara  berfikir  dan  orientasi  pembangunan  dari daratan  ke  maritim  dengan  gerakan  yang mendasar  dan  cepat,  yaitu  Revolusi  Biru.  Pada tataran implementasi diperlukan sistem pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan berbasis  wilayah  dengan  konsep  Minapolitan. Konsep  pembangunan  tersebut  sejalan  dengan arah  umum  pembangunan  nasional  dan  arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan pengembangan  kawasan.  Sejalan  dengan  arah kebijakan  nasional  tersebut,  pembangunan  sektor kelautan  dan  perikanan  perlu  dilakukan  dengan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi unggulan  menjadi  lebih  produktif  dengan  konsep Minapolitan.  Untuk  itu  dibutuhkan  percepatan peningkatan produksi  dan pendapatan  masyarakat kelautan  dan  perikanan  sebagai  langkah  strategis perwujudan Revolusi Biru.
Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan  ekonomi  kelautan  dan  perikanan  yang pada  umumnya  berada  di  pedesaan  lambat berkembang  karena  kurangnya  sarana,  prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia juga relatif rendah dibandingkan  dengan  sumberdaya  manusia  di perkotaan.  Kawasan  pedesaan  lebih  banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di perkotaan. Dengan konsep Minapolitan, pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan kemudahan  atau  peluang  yang  biasanya  ada  di perkotaan  perlu  dikembangkan  di  pedesaan, seperti  prasarana,  sistem  pelayanan  umum, jaringan  distribusi  bahan  baku  dan  hasil  produksi di  sentra  produksi.  Sebagai  sentra  produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana,  energi,  jaringan  distribusi  bahan  baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai. Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu
1. Minapolitan  sebagai  konsep  pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan 2. Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas  utama  produk  kelautan  dan perikanan
Konsep  Minapolitan  didasarkan  pada  3  asas, yaitu 1. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat,
2. Keberpihakan  pemerintah  pada  rakyat  kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan
3. Penguatan  peran  ekonomi  daerah  dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat.
Ketiga  prinsip  tersebut  menjadi  landasan perumusan  kebijakan  dan  kegiatan  pembangunan sektor  kelautan  dan  perikanan  agar  pemanfaatan sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  benar-benar untuk  kesejahteraan  rakyat  dan  menempatkan daerah  pada  posisi  sentral  dalam  pembangunan. Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi serta mendorong  percepatan  peningkatan  produksi, pengolahan dan atau pemasaran 1. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong  agar  pengalokasian  sumberdaya pembangunan  direncanakan  dan  dilaksanakan secara  menyeluruh  atau  holistik  dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders , baik instansi sektoral,
pemerintahan  pusat  dan  daerah,  kalangan dunia usaha maupun
masyarakat.
Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan  agar  program  dan  kegiatan percepatan  peningkatan  produksi  didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi,  sumberdaya  manusia,  prasarana yang  memadai,  dan  sistem  manajemen  yang baik.
2. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan  dan  perikanan  harus  dilaksanakan secara  efisien  agar  pembangunan  dapat dilaksanakan  dengan  biaya  murah  namun mempunyai  daya  guna  yang  tinggi.  Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur  dapat  dilakukan  secara  efisien dan  pemanfaatannya  pun  diharapkan  akan lebih  optimal.  Selain  itu  prinsip  efisiensi diterapkan  untuk  mendorong  agar  sistem
produksi  dapat  berjalan  dengan  biaya  murah, seperti  memperpendek  mata  rantai  produksi, efisiensi,  dan  didukung  keberadaan  faktor- faktor  produksi  sesuai  kebutuhan,  sehingga menghasilkan  produk-produk  yang  secara ekonomi kompetitif.
3. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan  sektor  kelautan  dan  perikanan harus  berorientasi  pada  kualitas,  baik  sistem produksi  secara  keseluruhan,  hasil  produksi, teknologi  maupun  sumberdaya  manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.
4. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan  untuk  mendorong  agar  target produksi  dapat  dicapai  dalam  waktu  cepat, melalui  inovasi  dan  kebijakan  terobosan. Prinsip  percepatan  juga  diperlukan  untuk mengejar  ketinggalan  dari  negara-negara kompetitor, melalui peningkatan market share produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.
Sasaran pelaksanaan Minapolitan, meliputi:
1. Meningkatkan kemampuan
ekonomi masyarakat  kelautan  dan  perikanan  skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
a. penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
b. pengembangan  sistem  produksi  kelautan dan  perikanan  efisien  untuk  usaha  mikro dan kecil;
c. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
d. pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  usaha kelautan  dan  perikanan  skala  menengah  ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
a. deregulasi usaha kelautan dan perikanan; b. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi; c. penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif barriers );
d. pengembangan prasarana
untuk mendukung  sistem  produksi,  pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
e. pengembangan sistem insentif dan disinsentif  ekspor-impor  produk  kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan  sektor  kelautan  dan  perikanan menjadi  penggerak  ekonomi  regional  dan nasional, antara lain berupa:
a. pengembangan  sistem  ekonomi  kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
b. pengembangan kawasan ekonomi kelautan  dan  perikanan  di  daerah  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
c. revitalisasi  sentra  produksi,  pengolahan, dan/atau  pemasaran  sebagai  penggerak ekonomi masyarakat; dan
d. Pemberdayaan  kelompok  usaha  kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.
Pengembangan kawasan minapolitan dimulai  dari  pembinaan  unit  produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi  di  sentra  produksi,  pengolahan dan/atau  pemasaran  di  suatu  kawasan  yang diproyeksikan  atau  direncanakan  menjadi kawasan  minapolitan  yang  dikelola  secara terpadu. Pengembangan kawasan  minapolitan dilakukan melalui:
a. kampanye Nasional;
b. menggerakkan produksi, pengolahan, dan/atau  pemasaran  di  sentra  produksi unggulan pro usaha kecil;
c. mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan,  dan/atau  pemasaran  menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan minapolitan;
d. pendampingan  usaha  dan  bantuan  teknis di  sentra  produksi,  pengolahan,  dan/atau pemasaran  unggulan  berupa  penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis; dan
e. pengembangan  sistem  ekonomi  kelautan dan perikanan berbasis wilayah .
Selanjutnya,  konsep  minapolitan  akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan. Kawasan-kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui pembinaan sentra produksi  yang  berbasis  pada  sumberdaya kelautan  dan  perikanan.  Setiap  kawasan minapolitan beroperasi beberapa sentra produksi  berskala  ekonomi  relatif  besar,  baik tingkat  produksinya  maupun  tenaga  kerja
yang terlibat dengan jenis komoditas unggulan  tertentu.  Dengan  pendekatan  sentra produksi,  sumberdaya  pembangunan,  baik sarana  produksi,  anggaran,  permodalan,. maupun  prasarana  dapat  dikonsentrasikan  di lokasi-lokasi  potensial,  sehingga  peningkatan produksi kelautan dan perikanan dapat dipacu lebih cepat.

## Kawasan Minapolitan di Kota Bitung
Kota  Bitung  sangat  baik  dilakukan  usaha untuk  pengembangan  perikanan  tangkap  karena potensi  sumberdaya  hayati  perikanan  ditemukan hampir  sepanjang  pantai  dan  menyebar  diseluruh perairannya,  terutama  di  kawasan  perairan pertemuan antara laut Sulawesi dan Laut Maluku. Kawasan  ini  kaya  akan  jenis  ikan,  baik  ikan pelagis  maupun  ikan  damersal.  Sumberdaya manusia pada bidang perikanan dan kelautan tidak hanya pembudidayaan ikan/nelayan atau masyarakat  nelayan  pada  umumnya,  tetapi  juga termasuk  aparat  pembina  perikanan  itu  sendiri. Sedangkan  untuk  konsumsi  ikan  perkapita penduduk  Kota  Bitung  pada  tahun  2009  telah melampaui ketentuan Widya Karya Gizi Nasional 1993  (26,55  Kg/Kapita/Tahun)  yaitu  sebesar  35 Kg/Kapita/Tahun.  Kawasan  Minapolitan  Kota Bitung  adalah  salah  satu  kawasan  pengembangan Minapolitan  berbasis  perikanan  tangkap  dari beberapa  kawasan  minapolitan  di  Indonesia  yang ditetapkankan  melalui  SK  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  :  KEP.32/MEN/2010  dan ditindak  lanjuti  oleh  Walikota  Bitung  dengan menetapkan  Kawasan  Minapolitan  Kota  Bitung meliputi  Kecamatan  Aertembaga,  Kecamatan Lembeh  Selatan  dan  Kecamatan  Lembeh  Utara dengan  basis  area  Pelabuhan  Perikanan  Samudra Bitung, melalui Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor :130 Tahun 2010 Kota Minapolitan Bitung atau kota perikanan di Bitung merupakan peluang bagi  Kota  Bitung,  Provinsi  Sulawesi  Utara,  serta Indonesia  untuk  membangkitkan  ekonomi  negara
melalui  pengembangan  wilayah  pesisir.  Tak hanya perikanan saja, Minapolitan juga mencakup pengembangan  di  bidang  industri  pengolahan produk laut, pariwisata kelautan, pendidikan serta pelayanan  jasa,  dll.  Jika  efisiensi  serta  akselerasi diharapkan  dalam  pelaksanaan  konsep  Kota Minapolitan  Bitung,  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah  optimalisasi  penangkapan ikan  melalui  pengembangan  teknologi  juga pemanfaatan potensi alam melalui Local Economic  Development  (LED) .  Namun  dari  segi perencanaan,  yang  perlu  diperhatikan  adalah bagaimana  pengembangan  Minapolitan  Kota Bitung  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  dalam memperbaiki  citra  pedesaan  daerah  laut/pesisir. Banyak kawasan pesisir yang mengalami pembangunan namun gagal dalam proses pengembangannya.  Konsep  Kota  Minapolitan memang  dirasa  cukup  ideal  untuk  mengangkat kawasan  pesisir  Bitung  baik  dari  segi  ekonomi lokal  maupun  kesejahteraan  masyarakatnya. Tetapi jika dalam pelaksanaanya terjadi ketidakseimbangan dalam kinerja tiap ‐ tiap stakeholder ,  maka  konsep  Minapolitan  tersebut bisa  jadi  hanya  berjalan  sendiri,  tanpa  beriringan dengan  kebutuhan  dasar  masyarakat  yang  berada di  dalamnya.  Pusat  pengembangan  Kawasan Minapolitan kota Bitung dimana sentra pengembangannya  yang  ditetapkan  di  Kecamatan Aertembaga  dan  Lembeh  Selatan  serta  Lembeh Utara,karena dengan pertimbangan dimana kecamatan ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini antara lain dengan adanya fasilitas atau  infrastruktur  seperti  adanya  pelabuhan perikanan,  unit  pengolahan  ikan  dan  kemudahan aksebilitas karena lokasinya terletak di pusat kota, Hal  ini  terkait  juga  dengan  visi  kota  Bitung sebagai  Kota  Bahari,  maka  menjadi  acuan  dalam pelaksanaan  pembangunan  termasuk  aktivitas bagi  para  nelayan  untuk  menjaga  dan  melindungi setiap kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir pantai.  Ada tiga hal penting yang perlu  diperhatikan  dalam  perencanaan  tata  ruang kawasan  pesisir  Kota  Bitung yang  akan dikembangkan  sebagai  kawasan  Minapolitan Berbasis perikanan tangkap:
1. Faktor  ekologis  yang  dapat  diidentifikasi melalui  eksisting  fisik,  kondisi  eksisting struktur  tata  ruang  dan  lingkungan  juga ekosistem  pesisir.  Mengingat  bahwa  konsep Minapolitan  ini  haruslah  berorientasi  pada lingkungan juga agar pengembangan Minapolitan yang ada terarah tepat sasaran.
2. Faktor kondisi sosial, dimana segala komposisi  demografi  penduduk,  adat ‐ budaya, proses  sosial  (kerjasama/konflik)  hingga peran  lembaga  masyarakat/pemerintah,  perlu diidentifikasi  apakah  menimbulkan  suatu potensi ataupun masalah. Identifikasi keadaan sosial  ini  perlu  diprioritaskan  agar  mampu mengetahui kebutuhan dasar untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar.  Seringkali  aspek  sosial  ini  sangat sensitif dalam metode
pendekatan pengembangannya.  Terutama  yang  berkaitan dengan adat ‐ budaya. Karena
begitu beragamnya  kultur  yang  ada  di  Kota  Bitung ini,  diharapkan  peran  lembaga  pemerintahan di  wilayah  Kota  Bitung  bisa  lebih  berperan aktif  dalam  memahami  karakter  sosial masyarakat  setempat.  Tiap ‐ tiap  Bappeda sebaiknya  konsisten  dalam  pengkoordinasian, pemanfaatan ruang antar sektor. Sementara itu perlu  dibentuk  dinas  teknis  yang  khusus bertanggung  jawab  terhadap  pengaturan teknis sektor tersebut.
3. Faktor  terakhir  adalah  pertimbangan  dari faktor ekonomi. Perlu dilakukan identifikasi  pada  proses  koleksi ‐ distribusi dalam kegiatan ekonomi lokal/regional sumber  daya  pesisirnya.  Selain  itu  domain serta persebaran kegiatan ekonomi di kawasan Bitung  yang  ingin  dikembangkan  dengan konsep Minapolitan perlu ditelusuri.

## Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Minapolitan di
Bitung Menggunakan Model CIPP ( Context, Input, Process, and Product Evaluation )
Pada dasarnya, definisi dari suatu evaluasi berbeda-beda  sesuai  dengan  pendapat  dari masing-masing  pakar  evaluasi.  Definisi  tersebut berkembang sesuai dengan pakar yang mengemukakannya.  Evaluasi  merupakan  suatu istilah  baru  dalam  kajian  keilmuan  yang  telah berkembang  menjadi  disiplin  ilmu  sendiri.  Ilmu kajian  tentang  evaluasi  ini  juga  telah  banyak memberikan  manfaat  dan  kontribusi  dalam memberikan  informasi  data,  khususnya  mengenai pelaksanaan suatu program tertentu yang akhirnya mampu  memberikan  rekomendasi  dan  digunakan oleh  pelaksana  program  tersebut  yang  dijadikan suatu keputusan.
Dalam proses
pengimplementasian suatu program, tentu mempunyai perbedaan dalam  evaluasi. Perbedaan tersebut  terjadi  karena  adanya  perbedaan  maksud dan  tujuan  dari  suatu  program.  Misalkan  saja,
evaluasi  dalam  proses  pembelajaran  dilakukan dengan  tujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  hasil belajar  telah  tercapai  dengan  optimal  sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Sedangkan  pada  evaluasi  pada  kinerja  pegawai dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melihat  kualitas, loyalitas,  atau  motivasi  dari  kerja  pegawai, sehingga dapat menghasilkan hasil produksi. Oleh karena  adanya  perbedaan  tersebut,  muncul beberapa teknik evaluasi dalam pengimplementasian  suatu  program.  Salah  satu teknik  dalam  evaluasi  ialah  model  evaluasi  CIPP ( Context, Input, Process, Product ).
Evaluasi pelaksanaan kawasan Minapolitan  di  Kota  Bitung  Provinsi  Sulawesi Utara  menggunakan  metode  analisis  deskriptif CIPP  ( Context,  Input,  Process  and  Product Evaluation )  atau  EKMPP  (Evaluasi  Konteks, Masukan,  Proses,  dan  Produk).  Dengan  melihat Indikator  Kinerja  Utama  Minapolitan  Perikanan Tangkap yaitu :
1. Peningkatan  Produksi  dan  Produktivitas Nelayan
2. Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan
3. Peningkatan Multiplier Effect
4. Peningkatan  kualitas  manajemen    pelayanan pelabuhan perikanan.
5. Pengawalan Pengembangan Pelabuhan Sebagai Sentra Usaha

## Context Evaluation
Evaluasi  konteks  mencakup  analisis masalah  yang  berkaitan  dengan  lingkungan program  atau  kondisi  objektif  yang  akan dilaksanakan.  Evaluasi  konteks  ini  menjawab pertanyaan:  “Apa  yang  harus  dilakukan?” khususnya  apa  yang  harus  dilakukan  dalam rangka  menjadikan  Kota  Bitung  sebagai  Kota Minapolitan  sesuai  dengan  visi  dan  misi  serta tujuan  Kota  Bitung  serta  mengacu  pada  Indikator Kinerja Utama Minapolitan Perikanan Tangkap. Evaluasi  Pelaksanaan  Program    pengembangan minapolitan  di  Kota  Bitung  dilihat  dari  aspek konteks meliputi :
Latar Belakang Bitung sebagai kawasan Minapolitan
Persyaratan  sebuah  kawasan  ditetapkan  sebagai kawasan  minapolitan  adalah sebagai berikut :
1. Komitmen daerah
2. Ketersediaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya manusia
3. Adanya aktivitas usaha penangkapan ikan
4. Adanya  aktivitas  pengolahan  dan  pemasaran hasil-hasil laut dan perikanan
5. Adanya  aktivitas  usaha  pendukung  terkait dengan aktivitas utama tadi
6. Lingkungan yang layak
7. Sesuai  dengan  Renstra,  RTRW,  dan  lain-lain dari perencanaan awal kota Bitung
8. Adanya fasilitas pendukung untuk menunjang kawasan Minapolitan
9. Memiliki letak strategis
10. Memiliki  data dan  informasi  yang terkait  dan relevan tentang penciptaan
Dari  persyaratan  diatas  dapat  dilihat Kota  Bitung  memiliki  komoditas  unggulan, Bitung  merupakan  salah  satu  kota  penghasil ikan  terbesar  di  Indonesia.  Bitung  memiliki letak  strategis  karena  berada  di  Selat  Lembeh yang  berhadapan  dengan  Laut  Sulawesi  dan Samudera  Pasifik  sehingga  berperan  sebagai pelabuhan  perikanan  lingkar  luar  Indonesia. Keberadaannya  di  bibir  Asia  dan  Pasifik memungkinkan  pengembangan  Bitung  menjadi salah  satu  pusat  kegiatan  ekonomi  regional  di Kawasan  Timur  Indonesia.  Dengan  potensi besar  ini,  maka  di  Bitung  seharusnya  dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian  dari  sektor  kelautan.  Namun, pengembangan sektor kelautan ini masih belum menjadi  prioritas  dan  mendapatkan  perhatian sepenuhnya  dari  para  pemegang  kebijakan. Akibatnya,  potensi  kelautan  belum  diolah secara  maksimal  sehingga  sektor  kelautan belum  mampu  meningkatkan  perekonomian secara signifikan. Menjadi potensi dan produksi perikanan laut di Kota Bitung maka, pengembangan  indstri  perikanannya  lebih  tepat diarahkan  pada  industri  pengolahan  perikanan laut, khususnya untuk peningkatan nilai tambah potensi  beberapa  jenis  ikan  ekonomis  tinggi seperti cakalang, tuna, dan layang. Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara memiliki keanekaragaman  hayati  yang  tinggi  dimana daerah  ini  memiliki  spesies  endemik  langka,
kawasan  pemijahan  ikan  paus,  daerah  migrasi ikan  pelagis  (tuna,  cakalang,  serta  tongkol), potensi  ini  menjadi  keunggulan  tersendiri  yang dimiliki  Kota  Bitung  dan  Provinsi  Sulawesi Utara.  Bahkan  60%  dari  2.000  jenis  ikan  yang ada  di  perairan  Indonesia  berada  di  perairan kawasan  Kota  Bitung  dan  Provinsi  Sulawesi Utara.  Dari  tahun  ke  tahun  terjadi  peningkatan volume  dan    nilai  ekspor  perikanan  di  Kota Bitung. Hal ini berarti bahwa kota Bitung layak untuk dijadikan sebagai Kota Minapolitan yang memfokuskan  perekonomian  pada  potensi kelautan  khususnya  pada  perikanan  tangkap, serta pengolahan produk-produk hasil perikanan.  Pada  Tabel    1  berikut  merupakan Tabel  permintaan  ekspor    ikan  di  Kota  Bitung untuk negara tujuan dari tahun 2006-2015.
Tabel 1.  Permintaan Ekspor Ikan Kota Bitung untuk
Negara   Tujuan 2006-2015 No. Negara-Negara Pengimpor Total Permintaan Ekspor Ikan Rata- Rata/Tahun (Ribuan ton) Total Perkembangan GDP Negara Pengimpor (Juta US$) 1. Jepang 723.234 311,318 2. Amerika Serikat 435.600 628,696 3. Singapura 335.679 120,779 4. Korea Selatan 319.110 240,557 5. Kanada 234.889 219,887 6. Australia 325.560 201,445 7. Tiongkok 113.563 100,366 8. Italia 120.300 199,887 Sumber : Word Bank (IBRD, Annual Report  Look (2015)
Tabel  1    ini  menjelaskan  dimana  total permintaan  dan  total  GDP  dari  Negara pengimpor  ikan  di  Kota  Bitung.  Pada  tabel tersebut  Nampak  total  permintaan  ikan  oleh Negara pengimpor ikan dengan total perkembangan  GDP  Negara  pengimpor  iakan dari  tahun  2006-2015.  Negara  pengimpor  ikan di  Bitung  terdapat  delapan  Negara  yaitu: Jepang,  Amerika  Serikat,  Canada,  Korea Selatan, Singapore, Autralia, China, Itali. Untuk Negara pengimpor ikan terbesar adalah : Jepang sebesar  723.234  ton  dan  total  GDP  US$ 311,318 dan berikutnya adalah  negara  Amerika Serikat  sebesar  435.600  ton  dan  total  GDP sebear  US$  628,696  .  Sedangkan  dilihat  dari tabel diatas bahwa sebagian ada dikawasan Asia seperti:  Singapore,  China,  Korea  Selatan  dan dibenua  Eropah.  GDP  dari  Negara  pengimpor pada  nyatanya  sangat  berpengaruh  pada permintaan akan ekspor ikan di Bitung dan turut
pula  berpengaruh  pada  pertumbuhan  industri dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dari  Tabel  3 terlihat bahwa permintaan ekspor ikan dari Kota Bitung berasal dari negara-negara maju, negara- negara besar, serta negara-negaradi Asia lainnya seperti dari Jepang, Amerika Serikat, Singapura,  Korea  Selatan,  Kanada,  Australia, Tiongkok, dan Italia. Karena besarnya permintaan  tersebut  maka  tujuan  ekspor perikanan  tersebut  yang  sangat  besar  membuat potensi  pengembangan  Kota  Bitung  sebagai kawasan  Minapolitan  sangat  luas  dan  besar. Pada  Tabel  2  merupakan  data jumlah perahu/kapal ikan di Kota Bitung.
Tabel  2.    Jumlah  Perahu/Kapal  Ikan  di  Kota  Bitung
Tahun 2011- 2015 Tahun Perahu Tanpa Motor Perahu Motor Tempel Kapal Motor Jumlah 2011 1.029 520 409 1.600 2012 700 510 776 1.986 2013 690 515 778 1.983 2014 588 1.150 983 2.721 2015 601 1.142 871 2,726
Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka
Pada  tahun  2011  ditinjau  dari  kategori kapal  yang  tersebar  di  Kota  Bitung,  jumlah perahu  tanpa  motor  yang  digunakan  untuk menangkap  ikan  sebesar  40  persen.  Sedangkan pada  tahun  2015  jumlah  kapal  motor  kurang dari  5  GT  sebesar  5  persen  dari  total  jumlah kapal yang ada. Kapal motor dengan kategori 6- 10  GT  yang  terdapat  di  Bitung  sebanyak  10 persen.  Pengurusan  administrasi  seperti  surat izin  usaha  perikanan,  surat  izin  penangkapan ikan  untuk  kapal  kurang  dari  10  GT  dilakukan di  Kota  Bitung.  Kapal  penangkap  ikan  dengan kategori 11-30 GT atau kapal yang memperoleh izin pada tingkat provinsi berjumlah sebanyak 9 persen  dari  total  jumlah  kapal  yang  terdapat  di Kota  Bitung.  Kapal  dengan  kategori  lebih  dari 30  GT  terdapat  di  Kota  Bitung  sebanyak  35 persen.
Seiring  waktu  usaha  perikanan  tangkap dengan kapal motor lebih mendominasi saat ini. Hal  ini  terjadi  seiring  peningkatan  pendapatan para  nelayan sekaligus pemilik  usaha  dari  hasil penangkapan  ikannya.  Kapal  motor  memiliki kapasitas penangkapan ikan dalam jumlah yang besar dan anak buah kapal dengan jumlah lebih dari  5  orang.  Hal  ini  tentunya  membuat  usaha perikanan  tangkap  membutuhkan  modal  yang
cukup  besar  agar  bisa  meningkatkan  hasil produksinya  sehingga  pendapatannya  juga  ikut meningkat. Dari uraian persyaratan Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  di  Kota Bitung  sudah  sangat  sejalan  dengan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota Bitung 2011– 2016 dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap
pembangunan
perekonomian  Kota  Bitung.  sedangkan  sasaran pembangunannya adalah : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan
perikanan  di  Kawasan  Minapolitan  khususnya dan Kota
Bitung umumnya.
Dan
Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  sudah sesesuai  dengan  dokumen  RTRW  Kota  Bitung 2010  –  2030  dimana  Kawasan  perikanan sebagai  kawasan  Minapolitan  di  Kota  Bitung akan  diarahkan  ke  Kecamatan    Aertembaga (khususnya Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Makawidey),  Kecamatan  Lembeh  Utara,  dan Kecamatan  Lembeh  Selatan.    Penetapan kawasan  Minapolitan  ini  didasarkan  pada kriteria bahwa wilayah kawasan dapat dimanfaatkan  untuk  kegiatan  penangkapan, budi  daya,  dan  industri  pengolahan  hasil perikanan; dan wilayah kawasan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Saat ini  kegiatan  di  kawasan  perikanan  Bitung meliputi kegiatan penangkapan, kegiatan budidaya perikanan darat, dan kegiatan  industri pengolahan  hasil.  Secara  umum  rencana struktur  ruang  Kota  Bitung  sesuai  dengan dokumen  RTRW  Kota  Bitung  2010  –  2030 dapat dilihat dari peta berikut :
Secara Geografis Bitung  Pada kawasan Minapolitan Kota Bitung  terdapat dua  kawasan secara  geografis  terpisah  yaitu  kawasan  yang berada  pada  Zona  inti  pengembangan  terdapat di  Kecamatan  Aertembaga  tepatnya  pada

## kedudukan  Pelabuhan  Perikanan  Samudra
(PPS) Bitung dan Zona pengembangan dalam kawasan  minapolitan  Kota  Bitung  yang secara langsung mendukung kebutuhan terhadap  zona  inti.  Zona  pengembangan  di dalam  kawasan  minapolitan  Kota  Bitung adalah kawasan Pulau Lembeh yaitu kecamatan  Lembeh  Utara  dan  Kecamatan Lembeh Selatan, dan wilayah lain yang ada di Kecamatan Aertembaga di luar Zona inti.
PPS  Bitung  berada  pada  0  koordinat geografi  0  26`55`  Lintang  0  Utara  dan  125 12`20`  Bujur  Timur  (berseberangan  dengan Pulau  Lembeh).  Kondisi  geografis  tersebut menyebabkan lokasi pelabuhan menjadi terlindungi  terhadap  pengaruh  ombak  dan angin. Letak  PPS  Bitung,  juga  telah  menjadikan posisi pelabuhan berhadapan langsung dengan daerah  tangkapan  (fishing  ground)  yang potensial  di  ZEEI  Laut  Sulawesi,  Samudera Pasifik,  dan  sekitarnya.  PPS  Bitung  ditinjau berdasarkan  aspek  topografi,  mempunyai karakteristik wilayah yang berbukit (45,06%), bergunung (32,73%), daratan landau (4,18%), dan  berombak  (18,03%).  Lokasi  PPS  Bitung bagian  timur  dimulai  dari  pesisir  pantai Aertembaga  sampai  dengan  Tanjung  Merah, sedangkan  wilayah  baratnya  merupakan daratan  yang  relatif  cukup  datar  dengan kemiringan  0  –  150  (Direktorat  Jenderal Perikanan Tangkap, 2015).
Dilihat  dari  letak  Geografis  yang  ada sangat  tepat  PPS  Bitung  sebagai  Zona  inti Pengembangan  Kawasan  Minapolitan  karena PPS  Bitung  terletak  di  di  bibir  pasifik  dan Perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) dengan  potensi  sumberdaya  ikan  yang  relatif cukup  besar  berada  pada  WPP  –  RI  715,  716, dan WPP-RI 717.
Kawasan  inti  Minapolitan  di  Pelabuhan Perikanan  Samudra  sudah  sangat  tepat  salah satunya adalah lokasi tersebut didukung dengan 45  Unit  Pengolahan  Ikan,  5  (lima)  galangan kapal, pelabuhan umum , pelabuhan peti kemas dan  dekat  dengan  bandara  internasional  Sam Ratulangi.
Zona  pengembangan  dalam  kawasan minapolitan  Kota  Btung  adalah  kawasan  yang secara langsung mendukung kebutuhan terhadap  zona  inti.  Zona  pengembangan  di dalam kawasan minapolitan Kota Bitung adalah kawasan  Pulau  Lembeh  yaitu  kecamatan Lembeh  Utara  dan  Kecamatan  Lembeh  Selatan kemudian  wilayah  lain  yang  ada  di  Kecamatan Aertembaga di luar zona inti
Dilihat  dari  Aspek  Geografis  Kondisi pemanfaatan lahan saat ini di zona pengembangan  untuk  Kecamatan  Aertembaga adalah  berupa  permukiman,  jasa-perdagangan, industri  (pengolahan  ikan)  dan  pariwisata. Kegiatan  permukiman  yang  berada  di  pesisir pantai terletak di bagian utara kawasan  yaitu di Keluarahan  Tandurusa,  Kelurahan  Makawidey dan  Kelurahan  Kaswari.  Sedangkan  pada kelurahan  lainnya,  kegiatan  permukiman  lebih menjauhi  pesisir  pantai  dan  kegiatan  yang medominasi adalah kegiatan kepelabuhanan dan pariwisata.  Kegiatan  pariwisata  pada  zona  ini sangat menonjol, hal ini terlihat dari banyaknya
jumlah prasarana pendukung berupa resort yang terletak  di  tepi  pantai.  Kondisi  ini  juga ditunjang  oleh  keberadaan spot  diving yang banyak  tersebar  di  Selat  Lembeh.  Berdasarkan hal tersebut di  atas maka dalam pengembangan Kota  Bitung  sebagai  Kota  Minapolitan  antara lain melalui pengembangan Pelabuhan Perikanan  Samudera  (PPS) Bitung ,  Sulawesi Utara,  akan  dijadikan  sebagai  pelabuhan perikanan  internasional  menyamai  pelabuhan perikanan  di  Filipina.  Dimana  pengembangan pelabuhan  (PPS)  mengalami  peningkatan  di tahun 2017. Saat  ini, pelabuhan  yang berada di atas  lahan  seluas  8,5  hektare  tersebut  mampu menampung  dan  mengolah  hasil  perikanan tangkap  yang  siap  ekspor  ke  sejumlah  negara. Seluruh  kegiatan  dalam  rangka  perwujudan struktur  ruang  Kota  Bitung  yang  ada  di Kecamatan Aertembaga sebagai zona pengembangan  akan  sangat  membantu  dalam meningkatkan  aksesibilitas  terhadap  zona  inti, sirkulasi serta sistem ketersediaan prasarana dan sarana pendukung Zona pengembangan  lainnya adalah  dua  kecamatan  yang  ada  di  Pulau Lembeh  yaitu  Kecamatan  Lembeh  Utara  dan Kecamatan Lembeh Selatan. Kondisi
pemanfaatan lahan saat ini di zona pengembangan  Pulau  Lembeh  didominasi  oleh kegiatan  permukiman,  perikanan,  perkebunan dan  pariwisata.  Kegiatan  permukiman  pada umumnya  berada  di  pesisir  pantai  sehingga memungkinkan masyarakat yang ada melakukan kegiatan penangkapan ikan dan juga berkebun.
Kegiatan perikanan di zona pengembangan  ini  selain  perikanan  tangkap juga  terdapat  beberapa  masyarakat  yang melakukan  kegiatan  budidaya  laut  seperti  KJA (Keramba  Jaring  Apung)  yang  banyak  terdapat di bagian pesisir barat Pulau Lembeh. Kegiatan industri  perkapalan  seperti  galangan  kapal  atau dock  yard terdapat  di  Kecamatan  Lembeh Selatan  dengan  konsumen  yang  berasal  dari Kota Bitung dan sekitarnya. Kegiatan pariwisata  pada  zona  ini  adalah  seperti  halnya pada  zona  pengembangan  di  Kecamatan Aertembaga  yaitu berupa bangunan resort  yang banyak  terdapat  di  tepi  pantai  dengan memanfaatkan spot diving yang banyak tersebar
di Selat Lembeh. Penempatan Zona pengembangan  kawasan  Minapolitan  Sudah sangat  tepat  dilihat  dari  aspek  geografis  yang
ada akan sangat membantu dalam meningkatkan  aksesibilitas  terhadap  zona  inti, sirkulasi serta sistem ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.

## Input Evaluation
Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan  sumber-sumber  yang  tersedia, alternatif-alternatif  strategi  yang  harus  harus dipertimbangkan    untuk  mencapai  suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas  sistem,    strategi  program,  desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan  dan penjadwalan atau bagaimana cara  melakukannya?.  Pelaksanaan  Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kota Bitung  dilihat  dari  aspek input (masukan) dilihat dari indikator utama  minapolitan yaitu peningkatan  kualitas  manajemen  pelayanan pelabuhan  perikanan  yang  meliputi  beberapa aspek :
A. Aspek Infrastruktur Pemerintah  Kota  Bitung  mengharapkan
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudera, dimana kelengkapan fasilitasnya  lebih  ditingkatkan  sehingga dapat menjadi pelabuhan perikanan bertaraf  internasional,  sehingga  mampu menyaingi  pelabuhan  perikanan  General Santos yang ada di Pilipina.
Fasilitas Pendukung Kegiatan Perikanan Kota Bitung
1) Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bitung
2) Pelabuhan Umum Samudera Bitung
3) Pelabuhan Peti Kemas Bitung 4) Tampat Pelelangan Ikan / Tempat
Pendaratan Ikan Bitung
5) SPDN ( Solar Paket Dealer Nelayan )
6) Laboratorium  Pengolahan  dan  Pengujian Mutu Hasil Perikanan
7) Pabrik Es
8) Akademi Perikanan Bitung 9) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penangkapan Ikan Aertembaga
10) Akademi Maritim Indonesia Bitung
11) Tangkahan–tangkahan :
 Dermaga  Khusus  PT.  Anekaloka Indotuna
 Dermaga Khusus Naemundung
 Dermaga Khusus PT. Pathemang Raya
 Dermaga  Khusus  PT.  Bitung  Mina Utama
 Dermaga Khusus PT. Binatang Mandiri Bersaudara
 Dermaga Khusus PT. Perikani Bitung
PPS  Bitung  saat  ini  memiliki  areal reefer  container,  bengkel  kapal  perikanan,  cold storage,  pengolahan  ikan,  dermaga,  docking hingga log perbekalan. Dengan diimplementasikannya  Kota  Bitung  sebagai  Kota Minapolitan  ke  depan  pelabuhan  ini  bisa  menjadi pelabuhan perikanan internasional.

## B. Aspek Kelembagaan Dan Regulasi
Yang  ingin  diwujudkan  pada  intinya bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  nelayan,  hal  ini dapat  dicapai  dengan        meningkatkan produksi komoditas perikanan dan menciptakan iklim investasi yang
kondusif bagi dunia usaha.
Aspek  Input  Kelembagaan  dan  Regulasi meliputi
1. Penetapan  Dasar  hukum  terhadap  titik- titik  penyelaman  (dive  sites) yang termasuk  dalam  Daerah  Perlindungan
Laut  dan  Kawasan  Konservasi  Laut (KKL) di Selat Lembeh Kota Bitung.
2. Pelatihan ketrampilan kerja sektor perikanan
3. Sosialisasi  Peraturan-peraturan  di  bidang lingkungan  hidup  bagi  stakeholder  dan masyarakat
4. Master plan kawasan Minapolitan
C. Aspek Pendanaan Pada  Aspek  Pendanaan , tentunya  pemerintah Kota  Bitung  sangat  mengharapkan  bantuan dari kementerian terkait untuk dapat mewujudkan  konsep  pengembangan  kawasan minapolitan  di  Kota  Bitung.  Diharapkan  ada kerja  sama  dengan  kementerian  dan  lembaga pemerintah pusat yang terkait  lewat program- program  pembinaan  ekonomi,  dunia  usaha, pengembangan  investasi  usaha  serta  fasilitas peluang-peluang  dari  lembaga  keuangan  dan perbankan.
Pada Pengembangan Kawasan
Minapolitan Tersedianya dana pada Tahun 2011 sejumlah  Rp.  177.131.554.00  0  pada  Tahun 2012 Sejumlah Rp.166.016.250.000 Pada Tahun  2013  Sejumlah  Rp.  94.000.627.000  dan Pada tahun 2014 Sejumlah Rp. 87.728.625.000

## Process Evaluation
Evaluasi  proses  merupakan  evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi  permasalahan  prosedur  baik tatalaksana  kejadian  dan  aktifitas  termasuk menganalisis  Apakah  yang  dilakukan  sesuai rencana?”  Dalam  rangka  mengembangkan Bitung sebagai minapolitan percontohan, Pelabuhan  Perikanan  Samudera  (PPS)  Bitung terus  dikembangkan  dan  diperlengkapi  dengan berbagai  fasilitas  meliputi  perluasan  area pelabuhan,  pembangunan  tempat  pendaratan kapal,  tempat  pelelangan  ikan,  SPDN  dan SPBN,  sarana  air  bersih,  pabrik  es,  kedai pesisir, gedung pertemuan nelayan,
pembangunan laboratorium pengujian mutu dan lain sebagainya. Pada Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan  Minapolitan  tidak  terlepas  dari kerjasama  yang  baik  antara  dinas  terkait  dan stakeholder  yang  ada.  Oleh  karena  itu  agar pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan  tertata  dengan  baik  dengan pemamfaatan  ruang  kawasan  yang  optimal pemerintah  Kota  Bitung  menetapkan  kawasan pengembangan  minapolitan  melalui  keputusan Walikota  Bitung,  nomor  130/2010  tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Dalam Daerah Kota  Bitung.  Dan  membentuk  Tim  Pokja Minapolitan sesuai dengan SK Walikota Bitung Nomor 149/2010.
Pada Evaluasi Proses ini ada dilihat dari pelaksanaan permasalahan infrastruktur :
1) Terjadi  kemahalan  harga  air  bersih  yang disalurkan  ke  kapal  perikanan  yaitu  sebesar Rp. 28.000/M 3 . Hal ini mendorong Kementerian  PU  membangun  resorvoir  air bersih dengan kapasitas 50 M 3 dalam rangka implementasi  konsep  minapolitan  di  zona inti.
2) Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL) yang  tersedia  hanya  100  M3  baru  dapat menampung  limbah  buangan  TPI  dan belum  terkoneksi  dengan  limbah  industri.
Dalam  rangka  pengendalian  limbah  di pelabuhan  perikanan  dilakukan  dengan upaya usulan pengembangan
pembangunan IPAL Terpadu.
3) Lahan    industri  perikanan  di  PPS  Bitung sangat  terbatas  hanya  5,7  Ha,  sedangkan permintaan  lahan  untuk  usaha  industri pengolahan  ikan  sangat  tinggi.  Untuk dapat  mengakomodir  kebutuhan  lahan tersebut,  maka  dilakukan  perluasan  lahan dengan  membeli  sebagian  lahan    PT. Perikanan Nusantara seluas 8 (delapan) ha
4) Percepatan  sertifikasi  lahan  tersebut  dan pemberian  ijin  sewa  lahan  dalam  rangka pemanfaatan tanah reklamasi untuk industri pengolahan oleh investor.
Tabel    3.  Infrastruktur  yang  di  bangun  pada  kurun waktu  2010-2013  di  kawasan  zona  inti Minapolitan NO KEGIATAN JUMLAH BIAYA Rp (000) SUMBER DANA 1 Pembangunan Trestel Dermaga Tahap I dan II 12.289.288.000 APBN KKP 2 Pembangunan Revetment 909,612,000 APBN KKP 3 Pembangunan Gedung Kantor 849,554,000 APBN KKP 4 Pembangunan Jalan dan Drainase 370,333,000 APBN KKP 5 Pembangunan Pemyediaan Air Bersih 199,000 APBN KKP
Dalam  pengembangan  Bitung  sebagai Kota  Minapolitan  telah  dilaksanakan  berbagai pengembangan  dan  semuanya  sesuai  dengan rencana  awal  dimana  Pelabuhan  Perikanan Samudera (PPS) Bitung menjadi motor penggerak pengembangan kawasan Minapolitan di  Kota  Bitung.  Dimana  pelabuhan  ini  terus dikembangkan  menyamai  pelabuhan  perikanan di  Filipina  dan  terus  ditingkatkan  hingga  tahun 2017.  Pelabuhan  ini  akan  meningkat  di  lahan seluas  8,5  hektar  dan  mampu  menampung  dan mengolah  hasil  perikanan  tangkap  yang  siap diekspor  ke  seluruh  dunia.  Seiring  dengan pengembangan  minapolitan,  usaha  pengolahan ikan  kini  tengah  digalakkan  di  kalangan masyarakat pesisir. Sedikitnya terdapat 61perusahan  pengolah  ikan  yang  didukung  15 dermaga/tangkahan pendaratan
di luar Pelabuhan Bitung. Sementara itu unit pengolahan  ikan  yang  turut berkembang adalah pengalengan  ikan  tuna.  Saat  ini  terdapat  5 pengolahan  pengalengan  ikan  di  Kota  Bitung
yang  diserap  oleh  pasar  internasional.  Saat  ini terus dikembangkan dan ditingkatkan pelabuhan Bitung seperti  areal reefer container, bengkel kapal perikanan, cold storage, pengolahan  ikan,  dermaga,  docking  hingga  log perbekalan.  Untuk  itu  PPS  Bitung  akan menyamai pelabuhan General Santos di Filipina dan  pengelolaan  uang  yang  ada  akan  mencapai Rp  2,5  triliun.  Bahkan  potensinya  akan meningkat dua kali lipat pada saat kondisi lahan yang  ditingkatkan  mencapai  20Ha.  Selain  itu akan  ditingkatkan  kualitas  pengolahan  di  PPS dimana  peredaran  uang  akan  meningkat mencapai  Rp  5  triliun  per  tahun.  Keterbatasan yang ada berupa kapasitas dermaga yang hanya dapat menampung kapal di atas 30 Gt (groston), masih  terbatasnya  daya  listrik  pelabuhan  yaitu hanya  30KVA,  serta  kapasitas  air  bersih  untuk nelayan  yang  hanya  70  ton  serta  kurangnya konektivitas  ke  perusahaan  perikanan  (pabrik) serta  masih  lemahnya  pelaksanaan  Port  State Measure.

## Product/Output Evaluation
“Apakah  pelaksanaannya  berhasil  tercapai?” Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dalam  hubungannya  dengan  konteks.  Evaluasi produk  atau  hasil  adalah  evaluasi  mengukur keberhasilan  pencapaian  tujuan  atau  dengan kata lain untuk menjawab pertanyaan “Apakah  pelaksanaannya  berhasil  tercapai?” Evaluasi Produk Berdasarkan data perbandingan  kawasan  Minapolitan  dari beberapa  daerah  Minapolitan  di  Indonesia berikut  perbandingan  Outcome  Minapolitan pada beberapa Kota Minapolitan di Indonesia sebelum  dan  sesudah  diimplementasikannya Kota Minapolitan.
Berdasarkan Gambar 8 outcome volume produksi perikanan tangkap (ton) di 8 Kawasan
Minapolitan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan  kota  minapolitan  terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimlementasikan kawasan minapolitan  di  beberapa  daerah  di  Indonesia. Khusus  di  Kota  Bitung  sebelum  implementasi kawasan Minapolitan volume produksi perikanan  tangkap  adalah  sebesar  12.831  ton sedangkan setelah implementasi kawasan minapolitan  di  Kota  Bitung  terjadi  peningkatan sebesar  26.436  ton,  dimana  terjadi  peningkatan sebesar 48,53% setelah diimplementasikan kawasan  Minapolitan  di  Kota  Bitung  khusus untuk volume produksi perikanan tangkap .
Berdasarkan  Gambar  9  nilai  produksi perikanan  tangkap  di  6  Kawasan  Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah  yang  telah  diimplementasikan  kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimlementasikan  kawasan  minapolitan  di beberapa  daerah  di  Indonesia.  Khusus  di  Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan  nilai  produksi  perikanan  tangkap adalah  sebesar  Rp  186.256  juta  dan  setelah implementasi  terjadi  peningkatan  menjadi  Rp 941.433 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 5  kali  lipat  terhadap  nilai  produksi  perikanan tangkap  di  Kota  Bitung,  bahkan  kota  Bitung mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan  dengan  5  kawasan  Minapolitan lainnya di Indonesia.
Berdasarkan  Gambar  10    pendapatan nelayan  (Rp)  di  5  Kawasan  Minapolitan  yang telah  ditetapkan  pemerintah  dimana  semua
daerah  yang  telah  diimplementasikan  kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimlementasikan  kawasan  minapolitan  di beberapa  daerah  di  Indonesia.  Khusus  di  Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan pendapatan nelayan rata-rata adalah  sebesar  Rp  1,5  juta  sedangkan  setelah implementasi  kawasan  Minapolitan  di  Kota Bitung pendapatan nelayan rata-rata menjadi Rp 2,908  juta  dimana  terjadi  peningkatan  sebesar Rp  1.408.166,  atau  terjadi  kenaikan  sebesar hampir 100%.
Outcome  volume  produksi  perikanan tangkap  di  8  Kawasan  Minapolitan  yang  telah ditetapkan  pemerintah  dimana  semua  daerah yang  telah  diimplementasikan  kota  minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimlementasikan  kawasan  minapolitan  di beberapa  daerah  di  Indonesia.  Khusus  di  Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan volume produksi perikanan tangkap  adalah  sebesar  12.831  ton  sedangkan setelah  implementasi  kawasan  minapolitan  di Kota Bitung terjadi peningkatan sebesar 26.436 ton, dimana terjadi peningkatan sebesar 48,53% setelah diimplementasikan kawasan Minapolitan  di  Kota  Bitung  khusus  untuk volume produksi perikanan tangkap.
Nilai produksi perikanan tangkap di 6 Kawasan  Minapolitan  yang  telah  ditetapkan pemerintah  dimana  semua  daerah  yang  telah diimplementasikan  kota  minapolitan  terlihat terjadi
peningkatan sebelum
diimplementasikan
dan sesudah
diimlementasikan  kawasan  minapolitan  di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan nilai produksi perikanan tangkap adalah  sebesar  Rp  186.256  juta  dan  setelah implementasi terjadi peningkatan  menjadi  Rp 941.433  juta  dimana  terjadi  peningkatan sebesar  5  kali  lipat  terhadap  nilai  produksi perikanan  tangkap  di  Kota  Bitung,  bahkan kota  Bitung  mengalami  peningkatan  paling tinggi  dibandingkan  dengan  5  kawasan Minapolitan lainnya di Indonesia. Pendapatan nelayan di 5 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan  pemerintah  dimana  semua  daerah yang telah diimplementasikan kota
minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum  diimplementasikan  dan  sesudah diimlementasikan  kawasan  minapolitan  di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan  pendapatan  nelayan  rata-rata adalah  sebesar  Rp  1,5  juta  sedangkan  setelah implementasi  kawasan  Minapolitan  di  Kota Bitung  pendapatan  nelayan  rata-rata  menjadi Rp  2,908  juta  dimana  terjadi  peningkatan sebesar  Rp  1.408.166,  atau  terjadi  kenaikan sebesar hampir 100%.

## Tabel  4.  Volume dan Nilai Produksi Perikanan
Laut di Kota Bitung 2010 - 2016 Tahun Volume Nilai 2001 126,530.7 467,884.180 2002 115,489.5 864,726.682 2003 117,434.0 550,321.848 2004 133,034.6 685,723.608 2005 133,924.8 706,107.470 2006 132,706.9 498,940.681 2007 135.272.1 843,341.828 2008 142,362.4 850,490.445 2009 145.053.2 932,961.830 2010 146,940.4  1,214,967,019.18 2011 147,069.8  1,691,579,260.00 2012 159,319.4 1.692.015,445 2013 133,277.6 2.820,272,085 2014 124,501.4 2,420,827.540 2015 59,441.3 925,924,990 2016 49,834.4 1,221,999,118.5 Sumber : Bitung dalam Angka 2017
Pada  Tabel  4    diatas  dapat  dilihat adanya penurunan produksi di tahun 2014 hal ini  disebabkan  karena  menurunya  produksi unit  pengolahan  ikan  di  Kota  Bitung  hal  ini disebabkan karena kurangnya pasokan Bahan baku, yang merupakan dampak dari moratorium  kapal  asing,  dimana 54.223  ton atau  36  persen  bahan  baku  UPI  bergantung pada perusahaan penangkapan ikan eks asing. Hal  ini  juga  menyebabkan  Unit  Pengolahan Ikan  melakukan  pengurangan  jumlah  hari operasi  dan  penyesuaian  kebutuhan  tenaga kerja, terutama tenaga kerja  borongan,  bukan tenaga kerja tetap.
Tabel  5.  Volume  dan  Nilai  Ekspor  Perikanan yang  melalui  BKIPM  Manado  di Kota Bitung 2014 - 2016 Tahun Volume Nilai
2014 1.341.557,82 40.125.619.655 2015 1.164.011,10 38.117.375,493,00 2016 24.912.446,53  1.191.696.176.279,00 Sumber BKIPM Dalam Angka 2017
Dilihat dari Tabel 5 Untuk Volume dan Nilai  Ekspor  Perikanan  yang  melalui  BKIPM Manado meningkat signifikan dari kurun waktu 2014-2016
Tabel  6.    Perkembangan  Nilai  Investasi  di  Kota
Bitung Tahun 2003 - 2014 Tahun Industri Kecil Industri Agro, Logam, Dan Kimia Jumlah Total 2003 43.962 394.740 408.702 2004 45.005 496.663 541.668 2005 48.062 496.663 544.725 2006 117.656 455.860 573.516 2007 135.145 656.838 791.983 2008 136.750 659.118 795.868 2009 141.005 659.988 800.123 2010 143.253 679.708 822.961 2011 5.594.411 8.289.988 13.884.399 2012 18.650.950 75.102.000 93.752.950 2013 18.653.909 1.308.887.689 1.327.541.598 2014 18.655.000 1.631.621.628 1.650.276.628
Sumber : Bitung Dalam Angka 2017
Tetapi  walau  produksi  menurun  Nilai Investasi  meningkat  di  Kota  bitung  kurun  waktu 2003-2014    dilihat  dari  tabel  11dan  juga  Nilai Tukar Nelayan (NTN) di provinsi Sulawesi Utara. Menurut data Badan Pusat Stastistik (2015), NTN di  Bitung  meningkat  dari  109,40  pada  2014 menjadi 111,42 pada 2015. Untuk itu, pemerintah mengapresiasi peningkatan produktivitas perikanan  di  Bitung  dan  berkomitmen  perikanan tangkap  seratus  persen  diperuntukkan  bagi  usaha dalam negeri.

## Pembahasan
Kota  Bitung  merupakan  salah  satu wilayah di Indonesia yang menjadi daerah yang difokuskan oleh pemerintah untuk dikembangkan  sebagai  wilayah  atau  kota Minapolitan.  Kota  minapolitan  merupakan pembangunan  kota  dimana  ekonomi  berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan  dengan  sektor  utama  pada  kelautan dan  perikanan.  Selain  itu  kota  atau  kawasan minapolitan  meurpakan  bagian  wilayah  yang mempunyai  fungsi  utama  ekonomi  yang  terdiri dari  sentra  produksi,  pengolahan,  pemasaran
komoditas  perikanan,  pelayanan  jasa,  dan/atau kegiatan  pendukung  lainnya.  Kota  Bitung dipilih  menjadi  salah  satu  kota  kawasan Minapolitan  lewat penetapa pemerintah.  Bitung dijadikan sebagai kawasan atau kota Minapoltan didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  RI  No.  32/MEN/2010 tgl.  14  Mei  2010,  dimana  kota  Bitung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Minapolitan  dari  197  Kabupaten/Kota  di Indonesia  serta  SK  Walikota  Bitung  No.  130 Tahun  2010  tentang  Penetapan  Kawasan Minapolitan  Perikanan  Tangkap  Kota  Bitung. Kota Bitung dipilih karena:
1. Bitung memiliki letak strategis yang berada di selat  Lembeh  dan  berhadapan  dengan  Laut Sulawesi  dan  Samudera  Pasifik  sehingga berperan sebagai pelabuhan perikanan lingkar luar Indonesia.
2. Kota  Bitung  dan  Provinsi  Sulawesi  Utara memiliki  keanekaragaman  hayati  yang  tinggi dimana  daerah  ini  memiliki  spesies  endemik langka, kawasan pemijahan  ikan paus, daerah migrasi  ikan  pelagis  (tuna,  cakalang,  serta tongkol),  potensi  ini  menjadi  keunggulan tersendiri  yang  dimiliki  Kota  Bitung  dan Provinsi  Sulawesi  Utara,  selain  itu  60%  dari 2.000  jenis  ikan  yang  ada  di  perairan Indonesia  berada  di  perairan  kawasan  Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Lokasi Bitung berada di bibir Asia dan Pasifik memungkinkan pengembangan Bitung menjadi  salah  satu  pusat  kegiatan  ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia.
4. Potensi pengembangan  yang besar dan belum dimanfaatkan  sepenuhnya  pada  sektor  bahari dan  kelautan  serta  produksi  dan  pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan  yang  terus  menerus  dari  volume dan nilai ekspor perikanan di Kota Bitung.
6. Sumber daya manusia trampil dan
berpengalaman  di  bidang  kelautan  serta infrastruktur  penunjang  yang  cukup  sehingga layak  dijadikan  sebagai  pusat  pengembangan industri kelautan di Indonesia.
Evaluasi pelaksanaan kawasan Minapolitan di Bitung  menggunakan  Model    CIPP  ( Context, Input,  Process,  and  Product  Evaluation )  dalam rangka mengetahui keberhasilan atau sejauh mana suatu  tujuan atau program berhasil atau pencapaian yang telah dicapai antara lain:
Evaluasi Konteks ( Context Evaluation ) Kota Minapolitan yang telah dijalankan di Kota  Bitung  sejak  tahun  2010,  dimana  kota Bitung mensinkronkan visi, misi serta tujuan kota Bitung  dengan  program  kota  Minapolitan. Pertimbangannya  karena  Bitung  memiliki  letak strategis  karena  berada  di  Selat  Lembeh  yang berhadapan  dengan  Laut  Sulawesi  dan  Samudera Pasifik  sehingga  berperan  sebagai  pelabuhan perikanan  lingkar  luar  Indonesia.  Keberadaannya di  bibir  Asia  dan  Pasifik  memungkinkan pengembangan  Bitung  menjadi  salah  satu  pusat kegiatan  ekonomi  regional  di  Kawasan  Timur Indonesia.  Dengan  potensi  besar  ini,  maka  di Bitung  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan perekonomian dari sektor kelautan.
Masalahnya  adalah  pengembangan  sektor kelautan  masih  belum  menjadi  prioritas  dan mendapat  perhatian  sepenuhnya  (100%).  Hal  ini berdampak  pada  sektor  kelautan  belum  mampu meningkatkan perekonomian kota, wilayah, secara  signifkan.  Hal  ini  kemudian  maka  industri perikanan  diarahkan  pada  industri  pengolahan perikanan  laut,  khususnya  peningkatan  nilai tambah  potensi  beberapa  jenis  ikan  ekonomis tinggi  seperti  cakalang,  tuna,  dan  layang.  Luaran atau  output  yang  diharapkan  dari  pengembangan Kota  Minapolitan  di  Kota  Bitung  berupa  hasil kegiatan Minapolitan berupa:
1) Pembinaan dan pengelolaan usaha di bidang Minapolitan;
2) Kelembagaan usaha di bidang Minapolitan;
3) Investasi  dan  permodalan  di  bidang Minapolitan;
4) Ketenagakerjaan di bidang Minapolitan;
5) Serta  pengembangan  dan  peningkatan  serta perbaikan sarana dan prasana yang mendukung Minapolitan
Dari  luaran  atau  output  akan  membawa outcome atau hasil berupa:
1. Terjadi peningkatan produksi non migas yaitu ikan, ekspor ikan dan produk-produk perikanan;
2. Produktivitas  kota  dan  masyarakat  meningkat atau naik;
3. Harga ikan mengalami peningkatan;
4. Kesempatan  kerja  naik  dan  pengangguran menurun;
5. Terjadi  diversifikasi  usaha  baik  usaha  mikro, kecil  dan  menengah di seputaran usaha-usaha berbasis minapolitan
Luaran atau ouput tadi memiliki manfaat atau benefit kepada masyarakat, lingkungan dan warga Kota Bitung berupa,
1) Perbaikan kesehatan masyarakat;
2) Peningkatan pendidikan masyarakat;
3) Peningkatan pendapatan masyarakat;
4) Perbaikan  infrastruktur  penunjang  seperti air bersih dan listrik;
5) Peningkatan  perumahan  dan  lingkungan perumahan yang baik;
6) Kemanan menjadi baik dan tingkat kriminalitas menurun
Kesemuanya dari Kota Minapolitan Bitung ini berdampak  secara  tidak  langsung  pada  naiknya atau meningkatnya kesejahteraan rakyat (kesra) di segala  bidang,  dan  produksi  yang  meningkat berdampak  pada  PDRB  atau  produk  domestik bruto  mengalami  peningkatan  yang  signifikan. Untuk  itu  pengembangan  Kota  Minapolitan  di Kota Bitung antara lain yaitu,
1) Identifikasi  potensi  masalah,  serta  produk- produk unggulan;
2) Penetapan lokasi utama minapolitan;
3) Penetapan kawasan minapolitan;
4) Pengembangan Masterplan Minapolitan;
5) Membuat  Proposal  Bisnis  (Busines  Plan) tentang Kota Minapolitan Kota Bitung;)
6) Membuat  Rencana  Tindakan  (Action  Plan) terkait  dengan  pelaksanaan  Bitung  menjadi Kota Minapolitan.
Evaluasi Masukan ( Input Evaluation ) Untuk  itu  dalam  rangka  mencapai  visi, misi  serta  tujuan  Kota  Bitung  sebagai  kota Minapolitan  maka  perlu  diketahui  faktor  yang bisa mendorong, mengakselerasi, serta melanggengkan  pencapaian  tujuan  tersebut.  Hal tersebut bisa dicapai antara lain dari,
1) Komitmen daerah;
2) Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
3) Adanya aktivitas usaha penangkapan ikan;
4) Adanya aktivitas pengolahan dan pemasaran hasil-hasil laut dan perikanan;
5) Adanya  aktivitas  usaha  pendukung  terkait dengan aktivitas utama tadi;
6) Lingkungan yang layak;
7) Sesuai  dengan  Renstra,  RTRW,  dan  lain- lain dari perencanaan awal kota Bitung;
8) Adanya fasilitas pendukung untuk menunjang kawasan Minapolitan tadi;
9) Memiliki letak strategis;
10) Memiliki  data  dan  informasi  yang  terkait dan  relevan  tentang  penciptaan  Kota Minapolitan Kota Bitung .
Selain itu, karakteristik  utama yang diperlukan bagi Kota Minapolitan yaitu sumber daya  alam,  sumber  daya  manusia  serta  sarana dan prasarana. Ketiga hal ini telah dimiliki oleh Kota  Bitung  dimana  sumber  daya  alam  berupa ikan  yang  sangat  melimpah,  sumber  daya manusia  dimana  banyak  terdapat  tenaga terampil  dan  berpengalaman  serta  terdidik  di bidang kelautan serta didukung oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang biasa melaut khususnya  masyarakat  yang  berasal  dari wilayah  kepulauan  yaitu  Nusa  Utara  baik Sangihe,  Talau,  serta  Sitaro,  selanjutnya  juga sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  seperti pelabuhan  laut  alam,  adanya  pelabuhan  laut besar  yang  terus  diperluas  dan  dikembangkan, dukungan  pemerintah  serta  perahu-perahu  dan pabrik-pabrik  perikanan  yang  turut  mendukung Kota Bitung sebagai Kota Minapolitan.
Evaluasi Proses ( Process Evaluation ) Dalam  pengembangan  Bitung  sebagai Kota  Minapolitan  telah  dilaksanakan  berbagai pengembangan  dan  semuanya  sesuai  dengan rencana  awal  dimana  Pelabuhan  Perikanan Samudera (PPS) Bitung menjadi motor penggerak pengembangan  kawasan  Minapolitan  di  Kota Bitung. Dimana pelabuhan ini terus dikembangkan  menyamai  pelabuhan  perikanan  di Filipina dan terus ditingkatkan hingga tahun 2017. Pelabuhan  ini akan  meningkat di  lahan seluas 8,5 hektar  dan  mampu  menampung  dan  mengolah hasil  perikanan  tangkap  yang  siap  diekspor  ke seluruh  dunia.  Saat  ini  terus  dikembangkan  dan ditingkatkan pelabuhan Bitung seperti areal reefer container,  bengkel  kapal  perikanan,  cold  storage, pengolahan  ikan,  dermaga,  docking  hingga  log perbekalan. Untuk itu PPS Bitung akan menyamai pelabuhan  General  Santos  di  Filipina  dan pengelolaan uang yang ada akan mencapai Rp 2,5 triliun.  Bahkan  potensinya  akan  meningkat  dua kali  lipat  pada  saat  kondisi  lahan  yang ditingkatkan  mencapai  20Ha.  Selain  itu  akan ditingkatkan  kualitas  pengolahan  di  PPS  dimana peredaran  uang  akan  meningkat  mencapai  Rp  5
triliun  per  tahun.  Keterbatasan  yang  ada  berupa kapasitas  dermaga  yang  hanya  dapat  menampung kapal  di  atas  30  Gt  (groston),  masih  terbatasnya daya  listrik  pelabuhan  yaitu  hanya  30KVA,  serta kapasitas air  bersih  untuk  nelayan  yang  hanya  70 ton  serta  kurangnya  konektivitas  ke  perusahaan perikanan (pabrik) serta masih lemahnya pelaksanaan Port State Measure.
Evaluasi Produk/Luaran ( Product/Output Evaluation ) Outcome  volume  produksi  perikanan tangkap  di  8  Kawasan  Minapolitan  yang  telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah  diimplementasikan  kota  minapolitan  terlihat terjadi  peningkatan  sebelum  diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan  di  beberapa  daerah  di  Indonesia. Khusus  di  Kota  Bitung  sebelum  implementasi kawasan  Minapolitan  volume  produksi  perikanan tangkap  adalah  sebesar  12.831  ton  sedangkan setelah  implementasi  kawasan  minapolitan  di Kota  Bitung  terjadi  peningkatan  sebesar  26.436 ton,  dimana  terjadi  peningkatan  sebesar  48,53% setelah  diimplementasikan  kawasan  Minapolitan di  Kota  Bitung  khusus  untuk  volume  produksi perikanan  tangkap.  Nilai  produksi  perikanan tangkap  di  6  Kawasan  Minapolitan  yang  telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah  diimplementasikan  kota  minapolitan  terlihat terjadi  peningkatan  sebelum  diimplementasikan dan sesudah diimlementasikan kawasan minapolitan  di  beberapa  daerah  di  Indonesia. Khusus  di  Kota  Bitung  sebelum  implementasi kawasan  Minapolitan  nilai  produksi  perikanan tangkap  adalah  sebesar  Rp  186.256  juta  dan setelah  implementasi  terjadi  peningkatan  menjadi Rp  941.433  juta  dimana  terjadi  peningkatan sebesar  5  kali  lipat  terhadap  nilai  produksi perikanan  tangkap  di  Kota  Bitung,  bahkan  kota Bitung  mengalami  peningkatan  paling  tinggi dibandingkan  dengan  5  kawasan  Minapolitan lainnya  di  Indonesia.  Pendapatan  nelayan  di  5 Kawasan  Minapolitan  yang  telah  ditetapkan pemerintah  dimana  semua  daerah  yang  telah diimplementasikan  kota  minapolitan  terlihat terjadi  peningkatan  sebelum  diimplementasikan dan sesudah diimlementasikan kawasan minapolitan  di  beberapa  daerah  di  Indonesia. Khusus  di  Kota  Bitung  sebelum  implementasi kawasan  Minapolitan  pendapatan  nelayan  rata- rata adalah sebesar Rp 1,5 juta sedangkan setelah implementasi  kawasan  Minapolitan  di  Kota Bitung  pendapatan  nelayan  rata-rata  menjadi  Rp
2,908 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.408.166,  atau  terjadi  kenaikan  sebesar  hampir 100%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan  yang  telah  dipaparkan  pada  bab sebelumnya, maka kesimpulannya yaitu:
1. Berdasarkan  Evaluasi  Konteks  pelaksanaan program pengembangan  kawasan minapolitan di Kota Bitung sudah sangan sesuai jika Kota Bitung  ditetapkan  dengan  Surat  Keputusan Menteri  Kelautan  dan  perikanan  Nomor KEP.32/MEN/2010  karena  Kota  Bitung memenuhi  syarat-syarat  sebuah  kawasan ditetapkan sebagai  kawasan  minapolitan yang salah  satunya  adalah  letak  yang  strategis  dan sumber daya alam yan tersedia.
2. Berdasarkan evalasi input dilihat dari beberapa aspek antara lain :
a. Aspek  Infrastruktu,  masih  kurangnya fasilitas  pendukung  yang  ada  dalam menunjang pengembangan kawasan minapolitan  di  Kota  Bitung,  sehingga  di butuhkan  perhatian  pemerintah  pusat  dan daerah  dalam  pengembangan  infrastruktu yang  memadai  agar  program  tersebut mencapai target yang ditetapkan.
b. Aspek  Kelembagaan  dan  Regulasi,  masih kurangnya lahan industri sehingga menghambat investasi dalam peningkatan kawasan minapolitan, sehingga dibutuhmkan  komitmen  daerah  dan  pusat untuk  menetapkan  lahan  industri  bagi pelaku usaha dan memudahkan regulasi.
c. Aspek Pendanaan, tesedianya dana  dalam pengembangan kawasan minapolitan untuk
mengembangan kawasan
minapolitan.
3. Berdasarkan  evaluasi  proses,  sudah  sesuai dengan  rencana  awal.  Di  mana  Pelabuhan Samudara  Birung  menjadi  motor  penggerak dan  pelabuhan  tersebut  terus  dikembangkan untuk  menyamai  pelabuhan  perikanan  di Filipina.
4. Berdasarkan  Evaluasi  produk,  pelaksanaan program minapolitan di Kota Bitung
meingkatkan  volume  dan  nilai  produksi perikanan tangkap di Kota Bitung.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka saran dari penulis yaitu:
1. Kawasan  Minapolitan  di  Kota  Bitung  perlu dipertahankan  dan  ditingkatkan  sehingga mencapai kota Bitung sebagai kota Minapolitan  internasional  yang  sarana  dan prasarana, infrakstruktur, sumber daya manusia,  serta  menjaga  sumber  daya  alam dari  penangkapan  yang  berlebihan.  Hal  ini perlu  ada  peran  serta  dari  seluruh  komponen di Kota Bitung serta daerah-daerah sekitar.
2. Peningkatan  Pelabuhan  Perikanan  Samudera Bitung  menjadi  setera  dengan  pelabuhan perikanan di Filipina bahkan melebihi Filipina bahkan menjadikan pelabuhan Bitung sebagai hub utama dari seluruh pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia.
3. Perlu  adanya  komitmen  dari  pemerintah pusat,  kawasan,  provinsi  serta  daerah  dalam rangka  menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Minapolitan  nomor  satu  di  Indonesia.  Hal  ini jika  terealisasi  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  di Indonesia, kawasan serta provinsi dan terutama di Kota Bitung.
4. Perlu  adanya  perhatian  jangka  panjang terhadap  lingkungan  hidup  penyangga  kota Bitung,  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia yang disekolahkan ataupun dilatih di bidang  perikanan  dan  kelautan  di  perguruan tinggi  dan  lembaga  pelatihan  terkemuka  di luar  negeri,  serta  menarik  investasi  besar- besar  pada  industri  pengolahan  perikanan  di Kota Bitung.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous.  2010  Keputusan  Menteri  Kelautan Nomor  KEP32/MEN/2010  Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.
Anonimous.  2010  Peraturan    Menteri  Kelautan Nomor  :  PER18/MEN/2012  Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawsan Minapolitan.
Anonimous,  2012  Peraturan  Daerah  Kota  Bitung Nomor 11 Tahun 2013
Anonimous,  2012  Surat  Keputtusan  Walikota
Bitung Nomor 130 Tahun 2010
Anonimous, 2017 BKIPM Dalam Angka
Anonimous. 2013 Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Pengembangan  Kawasan Minapolitan.
Arikunto,  S.  2006.  Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktik  (Edisi  Revisi  VI ed.). Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Bitung,  2017  Kota Bitung Dalam Angka 2017
Bitung 2015, RPJP Kota Bitung 2005-2025
CV  Sulfana  Jaya,  2011  Masterplan  Kawasan Minapolitan Kota Bitung
Hasibuan, H. Malayu SP. (2009). Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta Penerbit: Bumi Aksara.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2014. Capaian  2010-2014  dan  Strategi
Pengembangan Minapolitan Perikanan  Tangkap  2015-2019. Rekornas Minapolitan 2014, Batam, 21-23 September . Kementerian Pekerjaan Umum, 2012 Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan menuju keharmonisan Kuncoro,  Mudrajad.  2003.  Metode  Riset untuk Bisnis & Ekonomi,
Erlangga, Jakarta.
Mustafa,  Z.  2009.  Mengurai  Variabel  Hingga Instrumentasi. Bandung, Penerbit Graha Ilmu
Mangkunegara.  A.  P.  2009.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Perusahaan.  Cetakan Ketiga. Bandung: Rosdakarya
Mathis  dan  Jackson.  2006. Manajemen  Sumber Daya  Manusia  (Human  Resource Management). Salemba Empat, Jakarta.
Mustofa,  Beny  Ivan.  2011.  Evaluasi  Program
Pengembangan  Kawasan  Minapolitan
“Kampung  Lele”  frngsn  Model  CIPP (Context,  Input,  Process,  Product )
Didesa  Tegalrejo  Kecamatan  Sawit
Kabupaten Boyolali
Pramoda,  R.,  Zulham,  A.,  dan  Sari,  Y.  D.  2013.
Kebijakan Penetapan Pelabuhan Perikanan  Samudera  (PPS)  Bitung sebagai  Kawasan  Inti  Minapolitan. Jurnal Borneo Administrator . 9(1): 33- 52.
Radityo  Pramoda,  Armen  Zulham,  Yesi  Deswita
Sari.  2013.  Kebijakan  pPenetapan Pelabuhan  Perikanan  Samudera  (PPS) Bitung sebagai Kawasan Inti Minapolitan
Riduwan.  2010.  Metode  &  Teknik  Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Robbins,  S.  P.  2006. Perilaku  Organisasi .  Penerbit Indeks. Jakarta.
Riduwan.  2010.  Metode  &  Teknik  Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Penerbit
Alfabeta
Sakul,  dan  Gosal.  2015.  Pabrik  Pengolahan  Ikan Tuna  di  Bitung. Jurnal  Unsrat .  128- 137.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta, cv. Bandung.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta, CV. Bandung.
Siagian,  S.  P.  2002.  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Tumengkol, W. L. Palar, S. W. Dan Rotinsulu, D. Ch.
2014.  Kinerja  dan  Daya  Saing  Ekspor Hasil  Perikanan  Laut  Kota  Bitung. Jurnal MIE . FEB Unsrat.
Yamin,  S.,  dan  Kurniawan,  H.  2009.  SPSS  Complete: Teknik  Analisis  Statistik  Terlengkap dengan Software SPSS. Jakarta: Penernit Salemba Infotek.
Yusuf Faida  T, 2000 Evaluasi Program Jakarta. PT. Rineka Cipta
Yulighin  Khoirul  Aswana,  Anthon  Efai,  Agus
Tjahjono,  2013,  Evaluasi  Terhadap Implementasi  Program  Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)  Brodong  Kabupaten  Lamongan Jawa Timur. JurnalECSOFim 1 (1):97