Muhasabatuna:
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam E-ISSN: 2774-8855, P-ISSN: 2774-4388
Volume 2 Nomor 2, December 2020 Page: 01-18

## Analisis  Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah
Yuli Dwi Yusrani Anugrah 1 Mahfuddhotul Laila 2 1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia
2 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia E-mail: 1 anggara.yusrani@gmail.com 2 mahfuddhotullalila06@gmail.com
Abstrak:
Artikel ini menganalisis dan konsep-konsep pembiayaan murabahah, hal ini  dilakukan  karena  masih  adanya  penyimpangan  penerapan  pembiayaan murabahah  yaitu  perbedaan  antara  aturan  yang  mendasari  pembiayaan murabahah  dengan  praktik  yang  ada  dilapangan.  Dalam  artikel  ini membandingkan  antara  aturan  yang  ada  dengan  situasi  praktik  langsung dilapangan dengan melibatkan beberapa informan (praktisi dan nasabah yang bersangkutan) serta dengan dukungan beberapa literatur  pendukung lainnya. Hasil  penelitian  ini  menyebutkan,      penerapan murabahah dalam  praktik perbankan  syariah  dibagi  menjadi  tiga  kategori:  Tipe  pertama  konsisten terhadap fiqih  muamalah .  Tipe  Kedua  mirip  dengan  tipe  yang  pertama,  tapi perpindahan  kepemilikan  langsung  dari supplier kepada  nasabah,  sedangkan pembayaran  dilakukan  bank  langsung  kepada  penjual  pertama/ supplier dan Tipe  Ketiga  Bank  melakukan   perjajian murabahah dengan  nasabah,  dan  pada saat  yang  sama  mewakilkan  ( akad  wakalah )  kepada  nasabah  untuk  membeli sendiri barang yang akan dibelinya.  Pelayanan pembiayaan murabahah pada tipe  2  dan  3  masih  perlu  ditinjau  dan  di  evaluasi  ulang  karena  meskipun pembiayaan  tersebut  di  anggap  sah  menurut  hukum    KUHP,  tetapi  masih belum sah secara hukum islam karena masih tidak terpenuhinya rukun jual beli yaitu  atas  kepemilikan  objek  murabahah  tersebut.  Untuk  itu  peneliti melakukan  pengembangan  konsep  yang  ada  yaitu  dengan  system  kerjasama antara bank dan supliyer, seperti yang tergambar pada konsep 4.
Kata Kunci: Bank Syariah, Murabahah, Konsep Murabahah, Pengembangan Konsep

## 1. PENDAHULUAN
Disahkannya Undang-undang
No.  10  Tahun  1998  memberikan
peluang  bagi  perbankan  terutama bank-bank konvensional untuk melakukan dual banking system (Bank
Volume 1 Nomor 1, Juni 2020
Konvensional  mendirikan  divisi syariah) , sistem operasionalnya dengan membuka unit usaha syariah (UUS)  bahkan  mendirikan  sendiri badan  usaha  syariah  (BUS) . Tidak hanya  itu,  dengan  dikeluarkannya undang-undang  ini  telah  membuka kesempatan  lebih  luas  bagi  bank syariah,  baik  yang  UUS  maupun BUS  untuk  berkembang,  bahkan dalam  hal  pengembangan  inovasi produk-produknya (Sula, 2010). 1
Berdasarkan  perkembangan peraturan
perbankan,
Bank Indonesia  menerbitkan  undang- undang  yang  lebih  spesifik  yaitu undang-undang  No.  21  Tahun  2008 yang menjelaskan tentang perbankan  syariah.  Dengan  adanya peraturan Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai  landasan  hukum  yang  jelas dari  sisi  kelembagaan  dan  sistem operasional  serta    memicu  peluang yang  lebih  besar  yang  diberikan kepada masyarakat untuk
mendapatkan  pelayanan  perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. 2
Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir  ini  perbankan  syari’ah secara  keseluruhan  terdiri  dari  Bank Umum  Syari’ah  (BUS),  Unit  Usaha
Syari’ah (UUS) dan Bank
Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS).
3
1 Atik  Emilia  Sula. “Reformasi  Akad Pembiayaan  Murabahah  dengan  Sistem  Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah” . Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto  2010.
2 Undang-Undang Perbankan, UU no.21/2008 tentang perbankan Syariah
3 Data  Statistik  Perkembangan  Bank Syariah tahun 2016. 2017.
Tabel  1.1.  Berikut  daftar  data perkembangan  Bank  Syariah  di Indonesia, Desember 2016.
Perbankan Syariah KPO / KC KCP / UPS KK Bank Umum Syariah 473  1207  189 Unit Usaha Syariah 149 135 48 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 95 -  192 Jumlah 717  1342  429 Sumber: Data Statistik OJK, Perbankan Syariah, Desember 2016 Terdapat beberapa jenis pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh bank syariah, salah satunya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi  yang  banyak  dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank  syariah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang  pada  harga  asal  dengan tambahan keuntungan yang disepakati,  dengan  pihak  bank selaku  penjual  dan  nasabah  sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan  secara  angsuran  ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Para  ekonom-ekonom  Islam
dan  ahli-ahli  Fiqh,  menganggap Murabahah sebagai bagian dalam jual beli.  maka,  secara  umum  kaidah
( http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan- statistik/statistik-perbankan- syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--- Desember-2016.aspx )
yang  digunakan  adalah  jual  beli. Sebagai  akad  jual  beli  maka murabahah memiliki  rukun  dan syarat  jual  beli,  diantaranya;  Rukun jual  beli murabahah ada  tiga,  yaitu akad  ( ijab  qabul ),  orang-orang  yang berakad  (penjual  dan  pembeli)  dan ma’kud  alaih (obyek  akad)  (  Hendi Suhendi.  2002,  dalam  Rahmatuloh Pajar, 2015). 4 Sedangkan syarat yang harus  dipenuhi  pada  barang  yang akan  diperjualbelikan  sesuai  dengan fatwa DSN nomor 4/DSN-
MUI/IV/2000  ada  empat  syarat diantaranya;  1)  barang  harus  ada  2) barangnya  berupa  harta  yang  jelas harganya  3)  barang  dimiliki  sendiri dan  4)  barang  diserahkan  pada waktu akad. 5 Departeman Perbankan
Syariah  Otoritas  Jasa  Keuangan (2015)  mengungkapkan  bahwa  ada perbedaan  antara  Murabahah dalam fiqih  klasik  dan  dalam  praktek perbankkan. Murabahah dalam fiqih kalsik menyebutkan transaksi murabahab  dilakukan  secara  tunai, sedangkan dalam praktek perbankan nasabah bisa melakukan dengan cara cicilan.  Perbedaan  kedua,  dalam fiqih  kalsik  mengemukakan  penjual membeli  barang  langsung  kepada produsen yang kemudian dijual lagi kepada  pembeli  akhir.  Sedangkan dalam  praktek  perbankan  syariah
Bank selaku sebagai penjual mewakilkan kepada
pembeli
4 Pajar Rahmatuloh, “ Akad Murabahah dan Implementasinya  pada  Syariah  Dihubungkan  dengan Kebolehan  Praktek  Murabahah  Menurut  Para  Ulama . ” Scientika Vol. 1 No. 2 2015
5 Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  04/DSN - MUI/IV/2000 tentang Murabahah https://drive.google.com/file/d/1EFophPK_Y-
KBp3cokTEXGOpS3bVK7DVN/view
(nasabah)  untuk  membeli  barang sendiri  kepada  produsen,  kemudian melakukan  akad  antara  bank  dan nasabah  pada  saat  belum  jelas kepemilikannya.
Artikel online ( Pengusahamuslim.com ) juga
menjelaskan  bahwa  tidak  semua kegiatan  yang  ada  di  bank  syariah telah  sesuai  atau  bertentangan dengan fatwa DSN MUI.
Dari  beberapa  perbedaan diatas  antara  fiqih  muamalah murabahah  dan  praktek  yang  ada dalam  perbankan  syariah,  peneliti melakukan  analisis  terhadap  konsep pembiayaan murabahah pada perbankan  syariah.  Tujuan  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi dalam
memberi  alternatif  solusi    terkait dengan pembiayaan murabahah .

## 2. LANDASAN TEORI
Pengertian Bank Syariah “Bank  syariah  adalah  bank yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah  Islam  atau bank  yang  tata  cara  beroperasinya mengacu kepada ketentuan- ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist” (Syafi’i  Antonio,  dalam  Hanum: 2014) 6
Dalam  undang-undang  nomor  21 tahun  2008  pasal  1  pengertian perbankan syariah adalah: 7
6 Zulia Hanum, “ Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Priman Medan”. . Jurnal Ilmu Ekonomi dan  Studi  Pembangunan.  ISSN  1693-7600,Vol  14 no 01
7 Undang-Undang
Perbankan, UU no.21/2008 tentang perbankan Syariah
Volume 1 Nomor 1, Juni 2020
“ Perbankan  syariah  adalah  segala sesuatu  yang  menyangkut  tentang Bank  Syariah dan  Unit  Usaha
Syariah,  mencakup  kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya”.
Perbakan  Syariah  merupakan Bank  yang  menjalankan  kegiatan operasionalnya  dengan  prinsip  bagi hasil,  berfungsi  sebagai  lembaga intermediasi  yaitu,  menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat  yang  membutuhkan dana tersebut (Sari) 8 .
Akuntansi syariah merupakan serangkaian  proses  akuntansi  atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan  Allah  SWT.  Menurut  Ali (2008),  perbankan  islam  atau  yang lebih sering disebut dengan perbankan syariah merupakan sistem  perbankan  yang  dalam pelaksanaan  operasionalnya  tidak menggunakan  sistem  bunga  ( riba ),
spekulasi ( maisir ), dan
ketidakpastian  atau  ketidakjelasan ( gharar ).  Perbankan  syariah  tidak mengenakan  konsep  bunga  dalam operasionalnya,
namun bukan berarti  ia  tidak  mengenakan  beban pada  mereka  yang  menikmati jasanya. Konsep beban
ini merupakan  salah  satu  aktivitas
8 Winda  Citra  Sari, “Upaya  yang  Harus Dilakukan  Perbankan  Syariah  Dalam  Menjaga Kredibilitas  dan  Kepercayaan  Publik  Terkait  Produk Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah”
bisnis  yang  dilakukan  perbankan syariah. 9
Pengertian Murabahah
Al-Qur’an, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah , meski di sana ada sejumlah  acuan  tentang  jual  beli, laba, rugi, dan perdagangan.
Demikian pula dalam hadis,
tampaknya  tidak  ada  hadis  yang memiliki  rujukan  langsung  kepada murabahah. Namun  m urabahah ini,
meski  sedikit  ada  pembahasan  jual beli  dalam  kitab-kitab  fiqh.  Aturan yang mendasari transaksi murabahah  yaitu  Standart  Nasioal Majelis  Ulama  Indonesia  (SN  MUI) dan PSAK 102. Menurut Adiwarman Karim  (2008),  ” Murabahah adalah akad  jual  beli  barang  dengan menyatakan  harga  perolehan  dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan
pembeli” 10 . Murabahah menurut Latif  (2016)  adalah  menjual  barang dengan harga modal (biaya perolehan) dan ditambah keuntungan,  yang  diketahui  oleh kedua  belah  pihak  (penjual  dan pembeli).
Dalam  Undang-  Undang  RI No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1 ) huruf d yang dimaksud dengan 11 “Akad  murabahah  adalah  Akad Pembiayaan  suatu  barang  dengan
9 Zainuddin  Ali, “ Hukum  Perbankan Syariah , “ Sinar Grafika, Jakarta.
10 Karim  Adiwarman,.  “ Ekonomi  Makro Islam ,” Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 11 Undang-Undang  Perbankan,  UU no.21/2008 tentang perbankan Syariah
menegaskan  harga  belinya  kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya dengan  harga  yang  lebih  sebagai keuntungan yang disepakati.”
Murabahah merupakan  salah satu  bentuk  jual  beli  yang  bersifat amanah. Bai’  al-  murabahah menurut para  ulama  fiqh  adalah  jual  beli barang  pada  harga  asal  dengan tambahan keuntungan
yang disepakati.  Dalam bai’  al-murabahah , penjual  menyebutkan  dengan  jelas harga  pembelian  barang  kepada pembeli  kemudian  ia  mensyaratkan atas keuntungan (laba) dalam jumlah tertentu  (Wahbah  az-Zuhaili  dalam Rahmawati 2007). 12 Murabahah adalah  akad  jual beli  barang  dengan  harga  jual sebesar  biaya  perolehan  ditambah keuntungan  yang  disepakati  dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan  barang  tersebut  kepada pembeli (PSAK 102). 13
Fatwa  DSN  Tentang  Transaksi Murabahah dan Aturan PSAK 102 A. Fatwa  DSN  Tentang  Transaksi Murabahah
Ada  beberapa  landasan  yang mendasari  pembiayaan murabahah dalam  perbankan  syariah.  Berikut landasan-landasan fatwa DSN
tentang transaksi Murabahah . 14
12 Anita  Rahmawaty  , “Ekonomi  Syari’ah:
Tinjauan  Kritis  Produk  Murabahah  dalam  Perbankan Syari’ah  di  Indonesia”. Jurnal  Ekonomi  Islam .  Vol.  I, No. 2, Desember 2007 13 Penerapan PSAK  102 untuk Murabahah di  PT  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Gorontalo,
diakses
tanggal 6 Maret 2019
http://eprints.ung.ac.id/4932/9/2013-1-62201- 921409015-bab4-26072013030245.pdf
14 DSN-MUI Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
1. Fatwa  DSN  MUI  No.  04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murabahah :  Ketentuan  Umum
Murabahah 2. Fatwa  DSN  MUI  No.  13/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah . 3. Fatwa  DSN  MUI  No.  16/DSN- MUI/IV/2000  Tentang  Diskon dalam Murabahah .
4. Fatwa  DSN  MUI  No.  17/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Sanksi atas
Nasabah  Mampu  yang  Menunda- nunda Pembayaran dalam Murabahah .
5. Fatwa  DSN  MUI  No.  23/DSN- MUI/III/2002  Tentang  Potongan Pelunasan   dalam Murabahah
6. Fatwa  DSN  MUI  No.  46/DSN- MUI/III/2005  Tentang  Potongan Tagihan   dalam Murabahah .
7. Fatwa  DSN  MUI  No.  47/DSN- MUI/III/2005 Tentang Penyelesaian  Piutang Murabahab Bagi  Nasabah  Tidak  Mampu
Membayar.
8. Fatwa  DSN  MUI  No.  48/DSN- MUI/III/2005 Tentang

## Penjadwalan  Kembali  Tagihan
Murabahah
9. Fatwa  DSN  MUI  No.  48/DSN- MUI/III/2005  Tentang  Konversi Akad Murabahah
B. Standart  Akuntansi  Keuangan Transaksi  Murabahah  (PSAK 102)
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=murabah ah
Volume 1 Nomor 1, Juni 2020
Standart  akuntansi  keuangan Murabahah yang  digunakan  adalah PSAK 102: 15 Murabahah diartikan sebagai transaksi  dengan  akad  jual  beli barang  dengan  menyatakan  harga perolehan  dan  keuntungan  (margin) yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan  pesanan  atau  tanpa pesanan. Pembayaran transaksi
murabahah  bisa  dilakukan  dengan cara tunai dan dicilan. Murabahah berdasarkan
pesanan  dapat  bersifat  mengikat atau  tidak  mengikat  pembeli  untuk membeli  barang  yang  dipesannya. Dalam murabahah pesanan  mengikat berarti pembeli tidak dapat membatalkan  pesanannya.  Jika  asset murabahah yang  telah  dibeli  oleh penjual  mengalami  penurunan  nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka  penurunan  nilai  tersebut menjadi  tanggungan  penjual  dan akan mengurangi nilai akad.
Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
Pembayaran tangguh adalah pembayaran  yang  dilakukan  tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan  secara  angsuran  atau sekaligus pada waktu tertentu. 16 Akad murabahah memperkenankan  penawaran  harga yang berbeda untuk cara
pembayaran  yang  berbeda  sebelum akad murabahah dilakukan.  Namun
15 Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan  (PSAK)  102. “ Akuntansi  Murabhah . ” Ikatan Akuntansi Indonesia 16 (PSAK) 102. op. cit
jika  akad  tersebut  telah  disepakati, maka  hanya  ada  satu  harga  (harga dalam akad) yang digunakan. 17
Harga  yang  disepakati  dalam
murabahah adalah harga jual, sedangkan  biaya  perolehan  harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan  diskon  sebelum  akad murabahah , maka diskon itu merupakan hak pembeli. 18 Penjual dapat meminta pembeli  menyediakan  agunan  atas piutang murabahah .  Penjual  dapat meminta uang muka kepada pembeli  sebagai  bukti  komitmen pembelian sebelum akad disepakati.Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah , jika  akad murabahah disepakati.  Jika akad murabahah batal,  maka  uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah  dikurangi  kerugian  riil  yang ditanggung oleh penjual. 19
Jika  pembeli  tidak  dapat menyelesaikan  piutang murabahah sesuai  dengan  yang  diperjanjikan, maka  penjual  dapat  mengenakan denda  kecuali  jika  dapat  dibuktikan bahwa  pembeli  tidak  atau  belum mampu  melunasi  disebabkan  oleh force majeur . Denda tersebut didasarkan  pada  pendekatan ta’zir yaitu  untuk  membuat  pembeli  lebih disiplin  terhadap  kewajibannya. Besarnya denda  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  dalam  akad  dan  dana yang berasal dari denda
17 (PSAK) 102. op. cit
18 Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK)  102. “ Akuntansi  Murabhah . ” Ikatan Akuntansi Indonesia
19 (PSAK) 102. op. cit
diperuntukkan sebagai dana kebajikan. 20 Penjual  boleh  memberikan potongan  pada  saat  pelunasan piutang murabahah jika  pembeli:  (a) melakukan  pelunasan  pembayaran tepat  waktu;  atau  (b)  melakukan pelunasan  pembayaran  lebih  cepat dari waktu yang telah disepakati. 21
Penjual  boleh  memberikan potongan dari total piutang
murabahah yang  belum  dilunasi  jika pembeli: (a) melakukan pembayaran cicilan  tepat  waktu;  dan  atau  (b) mengalami  penurunan  kemampuan pembayaran. 22

## Konsep Pembiayaan Murabahah
Para  ekonom-ekonom  Islam dan  ahli-ahli  Fiqh,  menganggap Murabahah sebagai bagian dalam jual beli.  maka,  secara  umum  kaidah yang  digunakan  adalah  jual  beli. Sebagai  akad  jual  beli  maka murabahah memiliki  rukun  dan syarat  jual  beli,  diantaranya;  Rukun jual  beli murabahah ada  tiga,  yaitu orang-orang  yang  berakad  (penjual dan  pembeli),  akad  ( ijab  qabul ),  dan ma’kud  alaih (obyek  akad)  (  Hendi Suhendi.  2002,  dalam  Rahmatuloh Pajar, 2015). 23 Sedangkan syarat yang harus  dipenuhi  pada  barang  yang akan  diperjualbelikan  sesuai  dengan fatwa
DSN
nomor 4/DSN- MUI/IV/2000  ada  empat  syarat
20 (PSAK) 102. op. cit 21 (PSAK) 102. op. cit 22 Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK)  102. “ Akuntansi  Murabhah . ” Ikatan Akuntansi Indonesia 23 Pajar  Rahmatuloh, “ Akad  Murabahah dan Implementasinya  pada  Syariah  Dihubungkan  dengan Kebolehan  Praktek  Murabahah  Menurut  Para  Ulama . ” Scientika Vol. 1 No. 2 2015
diantaranya;  1)  barang  harus  ada  2) barangnya  berupa  harta  yang  jelas harganya  3)  barang  dimiliki  sendiri dan  4)  barang  diserahkan  pada waktu akad. 24 Adapun mekanisme pembiayaan murabahah bank  syariah adalah sebagai berikut 1. Nasabah mengajukan permohonan  pembelian  barang kepada bank.
2.  Bank  mempelajari  permohonan nasabah.  Apabila  diterima,  maka bank membeli barang/ aset sesuai spesifikasi pesanan nasabah secara sah dari penjual pertama.
3. Bank menawarkan barang dengan spesifikasi  yang  diminta  dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
4.  Bank  dan  nasabah  melakukan transaksi  jual  beli murabahah meliputi  negosiasi  harga,  sistem dan  jangka  waktu  pembayaran, ijab  dan  kabul,  serah  terima barang.
5. Nasabah membayar kewajibannya kepada  bank,  baik  secara  angsur atau  sekaligus  dalam  jangka waktu  yang  telah  disepakati bersama.
24 Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  04/DSN - MUI/IV/2000
tentang Murabahah https://drive.google.com/file/d/1EFophPK_Y- KBp3cokTEXGOpS3bVK7DVN/view
Volume 1 Nomor 1, Juni 2020

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini difokuskan pada  lembaga  perbankan  syariah, unit  penelitan  ini  yaitu  pada  Bank Syariah  Mandiri  cabang  Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data triangulasi,  yaitu  dengan  cara melakukan  gabungan  dari  teknik wawancara,  dokumentasi  dan  studi pustaka.
Teknik  dokumentasi  disini dilakukan  untuk    mendapatkan berbagai  bahan  tentang  kebijakan  , peraturan,    dan  literatur  lain  terkait dengan pembiayaan murabahah.
Teknik  studi  pustaka  disini digunakan untuk menelusuri berbagai literatur-literatur, penelitian-penelitian  terdahulu,  dan hasil  penelitian  terkait  dengan pembiayaan murabahah.
Teknik wawancara disini dilakukan untuk memperoleh informasi  dari  informan-informan yang berkepentingan
didalam transaksi  pembiayaan  murabahah, informan  disini  dari  praktisi  dan nasabah.

## 4. PEMBAHASAN
Konsep dan Penerapan Pembiayaan Murabahah.
Seperti yang telah kita ketahui secara umum bahwa dalam melakukan  transaksi  jual  beli  dalam syariah  islam  harus  ada  rukun  dan syarat dalam transaksi tersebut.
Pembiayaan murabahah
berlandasan  pada  fatwa  DSN-MUI,
UU, dan PSAK. Peraturan peraturan tersebut yang mendasari pembiayaan murabahah, pada perbankkan syariah dalam praktiknya  belum  ada  keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah dimungkinkan  beberapa faktor yang melatar belakanginya. Ada  beberapa  tipe  penerapan murabahah dalam  praktik  perbankan syariah,  yang  dibagi  menjadi  tiga kategori  besar  (Rahmatuloh  Pajar, 2015), yaitu: 25 1). Tipe Pertama penerapan murabahah dengan  tipe  konsisten terhadap fiqih  muamalah .  Tipe  ini bank  membeli  dahulu  barang yang  akan  dibeli  oleh  nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas  nama  bank  kemudian  dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan  sesuai  kesepakatan.
Pembelian dapat dilakukan secara tunai  ( cash ),  atau  tangguh   baik berupa  angsuran  atau  sekaligus pada waktu tertentu. 26
Skema: Konsep Tipe Pertama
2). Tipe Kedua hampir mirip dengan tipe yang pertama, tapi
25 Pajar Rahmatuloh, “ Akad Murabahah dan Implementasinya  pada  Syariah  Dihubungkan  dengan Kebolehan Praktek Murabahah Menurut Para Ulama . “ . Scientika Vol. 1 No. 2 2015.
26 Pajar Rahmatuloh op. cit
perpindahan kepemilikan langsung  dari supplier kepada nasabah,  sedangkan  pembayaran dilakukan  bank  langsung  kepada penjual pertama/ supplier .
Nasabah  selaku  pembeli  akhir menerima
barang
setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan
bank.
Pembelian dapat dilakukan secara tunai  ( cash ),  atau  tangguh  baik berupa  angsuran  atau  sekaligus pada waktu tertentu. 27

## Skema Konsep Tipe 2
3).  Tipe  ketiga,  Bank  melakukan perjajian murabahah dengan
nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan ( akad wakalah ) kepada nasabah  untuk  membeli  sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu  dikredit  ke rekening  nasabah dan  nasabah  menandatangi  tanda terima  uang.  Tanda  terima  uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah  tidak  berhutang  kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana  pinjaman. Tipe ini yang  sering  diterapkan  oleh LKS.Tipe ketiga ini bisa menyalahi  ketentuan  syariah  jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,  sementara  akad  jual  beli murabahah telah
dilakukan
27 Pajar Rahmatuloh op. cit
sebelum  barang,  secara  prinsip, menjadi milik bank. 28

## Skema Konsep Tipe 3
Beberapa Hal yang Menjadi Perhatian  Bank  Syariah  Terkait dengan Murabahah Menurut  Rahmatullah,  Pajar (2015)  menyebutkan  ada  tiga  tipe yang sering dilakukan oleh perbankan syariah dalam pembiayaan  Murabaha.  Dari  ketiga konsep  tersebut  masih  mempunyai banyak  kelemahan  pada  tiap-tiap konsep tersebut. Diantanya:
Pada  konsep  tipe  1,  setelah melakukan  wawancara  terhadap pelaku  pembiayaan  murabahah  di salah satu lembaga keuangan syariah (MR. F) mengungkapkan :
Ane: anda selaku pelaku di perbankkan syariah  apakah  dalam  penerapan proses  pembiayaan  murabahah tersebut  dengan  konsep  tipe  1 yang sesuai dengan fiqih muamalah.?
Mr.  F:  Tidak  di  tempat  saya  bekerja saya  pelaksanaan  pembiayaan murabahah  dilakukan  dengan wakalah-wal murabahah. Ane: Kenapa seperti itu? Kenapa tidak pakai sesuai dengan konsep yang sudah  ditentukan  berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut?
Mr. F  : Kita tidak mau ribet dengan hal tersebut, ambil yang simple saja.
28 Pajar Rahmatuloh op. cit
Volume 1 Nomor 1, Juni 2020
Hal ini juga didukung dengan hasil  penelitian  di  BSM  Gorontalo
(eprints.ung.ac.id) , Dalam penelitianya ia melakukan wawancara  kepada  nasabah  BSM
Cabang  Gorontalo  yang  melakukan pembiayaan murabahah
melalui media  handphone  via  SMS,  seberti dibawah ini. 29
P:  Assalaamu’alaykum.  Ustad  mf mengganggu. Ustad pada saat ustad melakukan  pembiayaan  murabahah di  BSM  akadnya  itu  akad murabahah atau wakalah?? Syukran ustad N: Murabahah P: Tapi yang BSM kasih dalam bentuk uang ustad?? Atau??
N:  Ya...  Uang  yang  mestinya  selalu saya  pertanggungjawabkan  dengan kwitansi  pembelian  brg...  Hx kenyataanx  sy  hx  trima  uang  sj... sptx mrk dan sy jg tak mau ribet.
Pada  konsep  tipe  ke  2, menurut  Rahmatuloh,  Pajar  (2015) Transaksi  tersebut  lebih  dekat dengan murabahah yang  asli,  tapi rawan  dari  masalah  legal.  Dalam beberapa  kasus  ditemukan  adanya klaim  nasabah  bahwa  mereka  tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak  ketiga  yang  mengirimkan barang.  Kasus  tersebut  banyak terjadi dikarenakan,
meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan   bank, perjanjian  ini  kurang  memiliki kekuatan  hukum  karena  tidak  ada
29 Penerapan  PSAK  102  untuk  Murabahah  di PT  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Gorontalo ,  diakses tanggal 6 Maret 2019 http://eprints.ung.ac.id/4932/9/2013-1-62201- 921409015-bab4-26072013030245.pdf tanda bukti bahwa nasabah menerima  uang  dari  bank  sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk
mengindari  kejadian  seperti  itu maka  ketika  bank  syariah  dan nasabah  telah  menyetujui  untuk melakukan  transaksi  murabahah maka bank akan mentransfer pembayaran  barang  ke  rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk  ditranfer  ke  rekening supplier . Dengan  cara  seperti  ini  maka  ada bukti  bahwa  dana  pernah  ditranfer ke  rekening  nasabah.  Namun dengan  model murabahah seperti  ini tetap  saja   berpeluang  melanggar ketentuan  syariah,  ini  dikarenakan pihak bank sebagai pembeli pertama tidak  pernah  menerima  barang ( qabdh ) atas namanya tetapi langsung atas  nama  nasabah.  Karena  dalam prinsip  syariah  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan  setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Pada konsep tipe ke 3, Konsep tersebut  sangat  rentan  terhadap penyalahgunaan dana yang
diperoleh  atas  akad murabahah .  Ini dikarenakan  pihak  LKS  langsung memberikan  dana  tersebut  kepada nasabah  tanpa  mengetahui  secara jelas  penggunaan  dana  tersebut, missal  dalam  akad  dana  tersebut akan  digunakan  untuk  renovasi rumah  (membeli  semen)  akan  tetapi nasabah  menyalahgunakan  dana tersebut  untuk  membeli  furniture bukan  untuk  memebeli  semen.  Hal ini  sering  terjadi  karena  kurangnya evaluasi  terhadap  penggunaan  dana tersebut. Pihak bank juga tidak akan
ambil  pusing  untuk  hal  seperti  ini,
pihak bank biasanya hanya mementingkan  kewajiaban  akan angsuran nasabah tersebut terpenuhi. Dalam  memberikan  layanan murabahah untuk  tipe  2  dan  3 tersebut perlu ditinjau dan dievaluasi  ulang  karena  walaupun murabahah dilakukan  berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan dianggap  sah  menurut  hukum, tetapi  transaksi  tersebut  secara hukum  Islam  masih dikatakan  tidak sah  karena  tidak  terpenuhinya  salah satu rukun jual beli yaitu kepemilikan  atas  obyek  murabahah (Imama, Lely Shofa). Sebagai alternatif,  bank  dapat  melakukan sistem perwakilan pengadaan
barang  kepada  nasabah  sesuai dengan  acuan  yang  ditetapkan  oleh DSN-MUI  atau  mengadakan  kerja sama  dengan  supplier  barang dimaksud sehingga murabahah memenuhi  standar,  baik  secara hukum maupun sosial.
Permasalahan lain yang
sering  terjadi  biasanya  tentang penundaan  pembayaran murabahah . Seperti  yang  dijelaskan  pada  fatwa DSN-MUI  mengenai  hal  “Jika nasabah  telah  dinyatakan  pailit  dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus  menunda  tagihan  utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau  berdasarkan  kesepakatan”. Berdasarkan
hasil wawancara dengan  informan  (praktisis)  Bank Syariah  Mandiri,  pernyataan/fatwa ini tidak sejalan dengan kenyataanya. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa penundaan ini tetap menjadi  kewajiban  yang  harus
dibayar  oleh  nasabah  dan  juga dikenakan  denda  atas  penundaanya tersebut.
Permasalahan  lain  tentang potongan tagihan dalam murabahah. Seperti  yang  dijelaskan  pada  fatwa DSN-MUI  mengenai  hal  potongan tagihan  dalam murabahah terutama pada  nasabah  yang  mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (praktisis)  Bank  Syariah  Mandiri, potongan pembayaran tagihan tersebut    hampir  tidak  pernah  ada kenyataannya. Evaluasi Terkait Konsep Pembiayaan Murabahah Murabahah sebagai salah satu bentuk  jual  beli  amanah,  terkait dengan  segala  aturan  syariah  yang berlaku pada jual dan aturan khusus yang  berlaku  pada  murabahah sebagai  jual  beli  amanah.  Dalam praktik  murabahah  bank  syariah, baik  mengacu  kepada  ketetapan DSN-MUI  maupun  praktiknya  di sektor  perbankan,  rukun  jual  beli berupa  keberadaan  dua  pihak  yang bertransaksi,  obyek  jual  beli,  harga, dan akad telah terpenuhi dan sesuai dengan  tuntunan  syariah.  Akan tetapi,  terdapat  beberapa  hal  terkait murabahah  yang  perlu  dievaluasi kembali dalam pelaksanaannya seperti obyek murabahah.
Seperti  yang  telah  dijelaskan di  atas,  kita  ketahu  bahwa  ada  tiga tipe  dalam  konsep  dalam  pelayanan pembiayaan murabahah, yang paling  sering  dipraktekkan  dalam dunia  perbankan  yaitu  pada  tipe  2 dan tipe 3. Dimana dalam
Volume 1 Nomor 1, Juni 2020
pengadaan  objek  (barang  yang dibeli)  bank  mewakilkan  pengadaan objek  tersebut  kepada  nasabah dengan  memberikan  kesepakatan akad  murabahah  diawal.  Hal  ini menimbulkan  permasalahan  hukum atas  objek  kepimilikannya,  karena objek /barang tersebut tidak diketahui kepemilikannya. Pada tipe 2 dan 3 tersebut tidak diperkenannkan karena, kedua
pihak  melakukan  jual  beli  barang yang  tidak  ada  ( bai’  al-ma’dum )  dan barang yang diperjualbelikan barang milik orang lain ( bai’ milk al-gair/ bai’ al-fudhuli ).
Pelayanan pembiayaan
murabahah  tersebut  perlu  ditinjau dan  di  evaluasi  ulang  karena meskipun  pembiayaan  seperti  tipe  2 dan  3  tersebut  di  anggap  sah menurut  hukum    KUHP,  tetapi masih  belum  sah  secara  hukum islam karena masih tidak
terpenuhinya  rukun  jual  beli  yaitu atas  kepemilikan  objek  murabahah tersebut. Hal ini bisa dicegah dengan melakukan  system  kerjasama  antara bank  dan  supliyer,  atau  melalui konsep dibawah ini:
Penjelasan:
1. Nasabah  sebelum  melakukan negosiasi atas pembiayaan murabahah,  nasabah  tersebut melakukan survey pendahuluan atas  objek  yang  diinginkan.
Setelah  menemukan  barang yang  sesuai  keinginan  (harga dan kualitasnya) nasabah tersebut  melakukan  pemesanan awal  atas  barang  tersebut dengan supliyer dengan mengatakan  “saya  akan  ambil barang  ini  tetapi  saya  akan mengajak  pihak  bank,  karena saya akan melakukan pembiayaan murabahah”. 2. Kemudian  nasabah  datang  ke Bank untuk pengajuan pembiayaan  barang  (negosiasi & persyaratan), 3. Setelah negosiasi dan persyaratan  di  setujui,  nasabah mengajak pihak bank ke supliyer  atas  barang  yang diinginkan.  (Hal  ini  dilakukan agar  antara  nasabah  dan  pihak perbankkan
mengetahui harga/diskon  yang  diperoleh, maksud  disini  agar  terjalin saling  keterbukaan  atas  asal usul  dan  kualitas  barang  yang diinginkan)
4. Setelah  deal  atas  pengadaan barang tersebut, maka diadakan akad atas pembiayaan murabahah. 5. Setelah barang di bayarkan oleh pihak  Bank,  maka  barang tersebut  di  kirimkan  kepada nasabah. 6. Nasabah melakukan pembayaran  kewajibannya  ke pihak Bank (Tunai /anggunan). Konsep  ini  dibuat  agar terpenuhinya rukun atas pembiayaan murabahah dan keabsahaannya dimata hukum
KUHP  maupun  hukum  islam.  Hal ini  dibuat  juga  untuk  menghindari penyalahgunaan  atas  dana  seperti yang  dikhawatirkan  pada  konsep  3. Dengan konsep ini diharapkan dapat menjawab atas kekhawatiran keabsahannya  dalam  pelaksanaan pembiayaan murabahah dimata islam.

## 5 KESIMPULAN
Pembiayaan murabahah berada pada  system  transaksi  jual-beli, Seperti yang telah kita ketahui secara umum bahwa dalam dalam melakukan  transaksi  jual  beli  dalam syariah  islam  harus  ada  rukun  dan syarat  dalam  transaksi  tersebut. Pembiayaan murabahah berlandasan pada  fatwa  DSN-MUI,  UU,  dan PSAK.  Peraturan  peraturan  tersebut yang    mendasari  pembiayaan murabahah, namun pada  perbankkan syariah dalam    praktiknya  banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan,  dan  belum  adanya keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah . Dalam prakteknya, ada beberapa  tipe  penerapan murabahah yaitu Tipe pertama konsisten terhadap fiqih muamalah . Tipe Kedua mirip  dengan  tipe  yang  pertama,
tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah,  sedangkan  pembayaran dilakukan  bank  langsung  kepada penjual  pertama/ supplier -  nasabah selaku  pembeli  akhir  menerima
barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan  bank,  dan  Tipe Ketiga  Bank  melakukan   perjajian murabahah dengan  nasabah,  dan pada  saat  yang  sama  mewakilkan ( akad wakalah ) kepada nasabah untuk membeli  sendiri  barang  yang  akan dibelinya.
Namun  dari  ketiga  konsep yang sering digunakan oleh lembaga keuangan  syariah  pada  pembiayaan tersebut masih terjadi penyimpangan  maka  masih  perlu ditinjau dan di evaluasi ulang karena meskipun  pembiayaan  tersebut  di anggap sah menurut hukum  KUHP, tetapi  masih  belum  sah  secara hukum  islam  karena  masih  tidak terpenuhinya  rukun  jual  beli  yaitu atas  kepemilikan  objek  murabahah tersebut.
Untuk itu peneliti melakukan  pengembangan  konsep yang  ada  yaitu  dengan  system kerjasama  antara  bank  dan  supliyer, seperti yang tergambar pada konsep 4.

## REFERENSI
Adiwarman,  Karim.  2008, Ekonomi Makro  Islam ,Jakarta  :  PT.  Raja
Grafindo Persada Ali, Zainuddin, 2008, Hukum Perbankan Syariah , Sinar Grafika, Jakarta. Ariyani, Dinna. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan  Murabahah,  Bagi Hasil  dan  Pinjaman  Qardh
Terhadap  pertumbuhan  Laba bersih pada Bank Syariah periode Triwulan  2011  sampai  Triwulan 2013 .
Data  Statistik  Perkembangan  Bank Syariah  tahun  2016.  2017.
Volume 1 Nomor 1, Juni 2020
( http://www.ojk.go.id/id/ka nal/syariah/data-dan- statistik/statistik-perbankan- syariah/Pages/Statistik- Perbankan-Syariah--- Desember-2016.aspx )  diakses tanggal 6 Maret 2018 Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah https://drive.google.com/file/
d/1EFophPK_Y- KBp3cokTEXGOpS3bVK7DVN /view
DSN-MUI Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia https://dsnmui.or.id/kategor i/fatwa/?s=murabahah Hanum, Zulia. 2014. Analisis Penerapan Transaksi Murabahah  pada  PT.  Bank Pembiayaan  Rakyat  (BPR)
Syariah  Gebu  Priman  Medan.
. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan . ISSN 1693- 7600,Vol 14 no 01 Juli 2014 Hasmitha,  Dwi  dan  Ja’far,  Hotmal. Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah untuk  Pembiayaan  Konsumtif Strudi Kasus pada PT. Muamalat  Indonesia  Cabang Medan .  Fakultas  Ekonomi Universitas  Sumatera  Utara: Medan Penerapan PSAK 102 untuk Murabahah  di  PT  Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo,  diakses  tanggal  6 Maret 2019 http://eprints.ung.ac.id/4932 /9/2013-1-62201-921409015- bab4-26072013030245.pdf Imama,  Lely  Shofa. Konsep  dan Implementasi  Murabahah  pada Produk Pembiayaan Bank Syariah . STAIN Pamekasan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan  (PSAK)  102.  2007. Akuntansi  Murabhah. Ikatan Akuntansi Indonesia Rahmatuloh,  Pajar.  2015. Akad Murabahah dan Implementasinya  pada  Syariah Dihubungkan  dengan  Kebolehan
Praktek  Murabahah  Menurut Para  Ulama .    Magister  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas  Islam  Bandung. Scientika Vol. 1 No. 2 2015.
Rahmawaty  ,  Anita.  2007.  Ekonomi Syari’ah: Tinjauan Kritis Produk  Murabahah  dalam Perbankan Syari’ah di Indonesia. Jurnal  Ekonomi Islam .  Vol.  I, No.  2, Desember
2007
Sari,  Winda  Citra. Upaya  yang  Harus Dilakukan  Perbankan  Syariah Dalam  Menjaga  Kredibilitas  dan Kepercayaan Publik Terkait Produk  Pembiayaan  Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah .
Sula,  Atik  Emilia.  2010.  Reformasi Akad Pembiayaan Murabahah dengan  Sistem  Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010 .  Universitas Trunojoyo Madura. Undang-Undang  Perbankan,  UU no.21/2008  tentang  tentang perbankan Syariah Yusuf ,Muhammad. Analisis Penerapan Pembiayaan
Murabahah Berdasarkan Pesanan  dan  Tanpa  Pesanan Serta Kesesuaian
dengan PSAK  102. Accounting  and Finance  Department,  Faculty  of Economics  and  Communication. BINUS  University:  Jakarta Barat