Vol. 28, No. 1, 2021
DOI: https://doi.org/ 10.36667/tajdid.v28i1.424

## Perbandingan Hukum Kewarisan Mawâni’ Irtsi
dan Dzaw Al-Arham dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Waris Mesir

## Hasan Bisri
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung email: hasanbisri@uinsgd.ac.id

## Ayi Ishak Sholih Muchtar
Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis email: ayiishaksm@iaid.ac.id
Received: November 11, 2020  Accepted: May 21, 2021

## Abstract
This  study  aims  to  compare  the  inheritance  law  in  Egypt with  the  existing  inheritance  law  in  the  compilation  of Islamic law in Indonesia. More specifically, this comparative study  focuses  on  the  issue  of mawani‟  irtsi (barrier  of inheritance) and inheritance of dzaw arham (relatives of male or  female).  This  is  a  qualitative  research  based  on  library research.  The  content  analysis  method  is  used  to  describe mawani‟ irtsi and dhaw arham in the inheritance laws of Egypt and Indonesia. The results of this study indicate differences between the inheritance laws of Egypt and  Indonesia; first : the  compilation  of  Indonesian  inheritance  law  always adjusts  to  the  times,  while  the  Egyptian  inheritance  law  is still traditional by maintaining the views of classical scholars. This is evident when it explained one barrier to inheritance namely religious differences; second : Indonesian inheritance legal  material  explored  classical  books,  studied  modern legislation,  and  observed  local  traditions.  This  can  be  seen when it explained that men and women get the same share as  long  as  the  basis  of  their  agreement.  While  Egyptian inheritance laws do not take into account modern legislation and  do  not  adopt  local  traditions; third :  the  material
description  in  the  compilation  of  inheritance  law  in Indonesia is concise and sometimes general in nature while the  description  of  the  material  inheritance  law  of  Egypt  is more  detailed.  This  is  seen  when  it  explained  one  of  the barrier of inheritance is intentionally killing an heir. In the inheritance law of Egypt, it is explained in detail about types of  killings  which  are  a  barrier  to  inheritance,  while  in  the compilation  of  Indonesian  inheritance  law  is  explained  in general.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkomparasi  undang- undang waris di Mesir  dengan undang-undang waris yang ada  dalam  kompilasi  hukum  Islam  di  Indonesia.  Lebih spesifik,  penelitian  komparasi  ini  fokus  pada  masalah mawani‟ irtsi (penghalang waris) dan warisan terhadap dzaw arham (kerabat  laki-laki  atau  perempuan).  Ini  adalah penelitian  kualitatif  berdasarkan  studi  pustaka  ( library research ). Metode analisis isi (content analysis) dipakai untuk mendeskripsikan mawani‟  irtsi dan dzaw  arham dalam undang-undang waris Mesir dan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara undang-undang waris Mesir dan Indonesia; pertama : kompilasi hukum waris Indonesia  selalu  menyesuaikan  dengan  perkembangan zaman,  sementara  undang-undang  waris  Mesir  masih bersifat  tradisional  dengan  mempertahankan  pandangan ulama-ulama  klasik.  Hal  ini  tampak  ketika  menjelaskan salah satu penghalang waris yaitu perbedaan agama; kedua : materi hukum waris Indonesia, selain menggali kitab klasik juga  mengkaji  perundang-undangan  modern  dan memerhatikan  tradisi-tradisi  lokal.  Hal  ini  terlihat  ketika menjelaskan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  mendapat bagian  yang  sama  asal  ada  kesepakatan  ahli  waris.
Sementara undang-undang
waris Mesir tidak
memperhatikan perundang-undangan modern dan kurang mengadopsi  tradisi  lokal; ketiga :  uraian  materi  dalam kompilasi  hukum  waris  di  Indonesia  singkat,  padat,  dan
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
143
terkadang  bersifat  umum  sementara  uraian  materi  hukum undang-undang  waris  Mesir  lebih  rinci  dan  detail.  Hal  ini terlihat  ketika  menjelaskan  penghalang  waris  adalah membunuh  pewaris  dengan  sengaja.  Dalam  undang- undang waris Mesir dijelaskan secara detail macam-macam pembunuhan  yang  menjadi  penghalang  waris,  sementara dalam  kompilasi  hukum  waris  Indonesia  dijelaskan  secara umum.
Keywords: Dzaw al-arham , compilation of Islamic law, mawani 'irtsi , Egypt

## Pendahuluan
Hukum  kewarisan  secara  fundamental  merupakan ekspresi  langsung  dari  teks-teks  suci  sebagaimana  pula  telah menjadi  konsensus  keberadaannya.  Ia  manifestasi  dari rangkaian  teks  dokumen  suci  dan  telah  memperoleh  prioritas yang  tinggi  dalam  keterlibatannya  sebagai  fenomena  prinsip yang fundamental dalam Alqur‟an. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri  bahwa  kelahiran  hukum  waris  dipresentasikan dalam  teks-teks  yang  rinci,  sistematis,  konkrit  dan  realistis,  di samping  bukan  untuk  sekedar  merespons  problem  hukum  di zaman  pemunculannya,  tetapi  lebih  jauh  adalah  demi  mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran. Sisi ini juga dapat  dibuktikan  dengan  refleksinya  mampu  memberikan paparan  ide  dasar  sistem  kewarisan  Islam  yang  sesungguhnya tanpa  adanya  berbagai  interpretasi,  meskipun  dalam  masalah tertentu dilakukan secara ijtihadi. 1
Berangkat dari realitas teks inilah, kelompok tradisionalis Islam tetap menolak adanya berbagai ide pembaruan terhadap hukum  waris  Islam.  Lebih  jauh  dalam  berbagai  tebaran  kitab- kitab  fikih  klasik,  hukum  waris  disebut  dengan  istilah farâid bentuk plural dari farîdhah (bagian), yang berarti bagian-bagian
1 Anwar  Harjono, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Alquran  Komentar  atas Hazairin  dalam  Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  UI  Press, 1981), 63.
yang telah ditentukan, walaupun dalam realitasnya, sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti dalam masalah radd atau „aul . 2 Pengertian  „ditentukan‟  adalah  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan  wahyu  sebagai  dokumen  suci.  Bila  ia  demikian selanjutnya akan dipahami sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap sebagai compulsory law  (dwingend  recht) ,  hukum  yang  berlaku  secara  mutlak. Khazanah  pemikiran  klasik  ini  direflesikan  dari  rangkaian pemahaman teks-teks suci mengenai hukum waris adalah qath‟i , baik  dari  segi  wurudnya  maupun  dalalahnya,  sehingga dipandang  tidak  perlu  lagi  interpretasi.  Ayat-ayat  yang mengatur pembagian warisan (QS An Nisa: 11-12) bersifat qat‟i al-dalâlah sebagai  refleksi  sejarah  dari  adanya  kecenderungan materialitis  umat  manusia,  di  samping  sebagai  rekayasa  sosial ( social  engineering )  terhadap  sistem  hukum  yang  berlaku  di masyarakat Arab pra-Islam. 3
Walaupun  demikian,  bagi  kalangan  pembaru,  hukum waris dalam hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipil bisa saja  ditafsirkan  dan  direkonstruksi,  sesuai  dengan  kondisi- kondisi  yang  memungkinkan  untuk  dipertimbangkan.  Dalam konteks lain secara realistis, ada beberapa problem hukum waris yang  menjadi  polemik  ulama  klasik,  karena  nash  tentang masalah  tersebut,  tidak  tegas,  sehingga  tidak  heran  apabila memunculkan  hukum  waris  versi  sunni  dan  syi‟ah  serta perbedaan  tajam  di  kalangan  mereka  masing-masing  tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kewarisan, yang kenyataan ini  memotivasi  perlunya  pembaruan  hukum  waris.  Noel Coulson dalam karyanya, A History of Islamic Law dan Succession
2 Ibrahim Al-Bâjûri, Hasyiah Bajûri, ,Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.), 68. al- Imâm Taqî al-Dîn Abî Bakr ibn Muhammad al-Husaynî Al-Dimisqi, Kifâyah al-Akhyâr fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr, Juz II ((Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 15. al- Imâm  al-Qâdhî  Abû  al-Walîd  Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad  ibn Ahmad Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid fî Nihâyah al-Muqtashid, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr li Thibâ‟ah wa al-Nasyr wa al-Tawjî, 1995), 276.
3 Al-Nawâwi  Al-Jâwi, Marâh  Labîd  al-Tafsîr  al-Munîr  li  Ma‟âlim  al-Tanzîl (Semarang: Usaha Keluarga, n.d.), 141–142.
145
in  the  Muslim  Family menawarkan  perlunya  penafsiran  secara sosiologis terhadap hukum waris Islam. 4
Dengan  cara  ini,  hukum  waris  juga  dibahas  lewat kesejarahan dengan segala perkembangan bangsa Arab. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilinial, maka  aturan  memberikan  bagian  kepada  laki-laki  memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan kekerabatan itu, tetapi  masyarakat-masyarakat  Islam  dunia  itu  tidak  selamanya harus berstruktur kekerabatan patrinial. Di masyarakat tertentu seperti  Sumatera  Barat,  sistem  kekerabatan  yang  berlaku  dan dominan  adalah  matrinial.  Sebagai  akibatnya,  banyak  hak  dan tanggung  jawab  juga  berada  pada  kaum  perempuan.  Dalam masyarakat  modern  yang  cenderung  memberikan  kesempatan seimbang  kepada  laki-laki  dan  perempuan  yang  oleh  Hazairin disesebut  bilateral,  maka  perlu  kajian  yang  serius  terhadap aspirasi  dan  tuntutan  kesetaraan  dalam  hak  warisan.  Teori „bilateral‟  secara  umum  dapat  dipahami  sebagai  sistem  garis keturunan dari pihak ayah dan ibu. Berbeda dengan „patrinial‟ yang  mengambil  garis  keturunan  keutamaan  ayah  dan sebaliknya  „matrinial‟  yang  menghubungkan  garis  keturunan keutamaan lewat ibu. 5
Penafsiran  semacam  ini,  tentu  saja  memungkinkan konstruksi-konstruksi  tertentu  dalam  hukum  waris  akan berubah,  sehingga  akan  menimbulkan  reaksi  keras  dari kalangan  tradisionalis  yang  mengkhawatirkan  akan  mengubah teks-teks suci. Di penghujung tahun 1980-an, Munawir Sjadzali, yang  ketika  itu  Menteri  Agama  melontarkan  gagasan reaktualisasi  hukum  Islam  dalam  bidang  pembagian  waris dengan cara memberikan bagian yang sama terhadap anak laki- laki  dan  perempuan.  Maka,  spontan  banyak  ulama menentangnya karena dianggap bertentangan dengan ayat-ayat
4 Noel  James  Coulson, A  History  of  Islamic  law (New  Brunswick  USA: AldineTransaction,  2011),  5.  dan  Martha  Mundy,  “The  family,  inheritance, and Islam: A re-examination of the sociology of Fara‟id law,” in Islamic law: social and historical contexts , ed. Aziz Al-Azmeh (Routledge London, 1988), 2.
5 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al-Qur‟an (Jakarta:  Tintamas, 1982), 11.
Alqur‟an yang secara s harîh (jelas) telah mengatur hal itu secara rinci.  Gagasan  Munawir  Sjadzali  memfokuskan  perhatian kepada  konsep  „egalitarianisme‟  sebagai  konsep  yang  rasional dalam  kehidupan  sosial,  karena  konsep  keadilan  dahulu berhadapan  dengan  konsekuensi-konsekuensi  baru  dalam perubahan sosial yang jauh berbeda dengan zaman ketika teks- teks suci diturunkan. 6
Reaktualisasi  yang  digulirkan  Munawir  Sjadzali  di  atas tidak  hanya  terbatas  di  sekitar  hukum  waris  saja,  tetapi menyebar kepada hukum keluarga lain, khsusunya perkawinan. Pemikiran-pemikiran baru umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai salah satu bentuk hukum berdasarkan literatur  hukum  Islam.  Pembaruan  pemikiran  hukum  Islam yang  dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang  itu  seringkali juga bertentangan dengan apa yang tertuang dalam kitab-kitab fikih sebagai literatur hukum baku yang ada. Di antara masalah yang  telah  dituangkan  dalam  berbagai  hukum  keluarga  di dunia  Islam  yang  semuanya  tidak  tercantum  atau  bahkan berlawanan  dengan  kitab-kitab  fikih  adalah:  masalah pembatasan umur minimal pasangan yang hendak melangsungkan  perkawinan,  masalah  pencatatan  perkawinan, masalah  poligami  dan  masalah  penjatuhan thalak (cerai)  di depan  pengadilan. 7 Gagasan  reaktualisasi  hukum  Islam  dalam bentuk  undang-undang  ini  menarik  untuk  disimak  dan  dikaji secara  lebih  intens.  Karena  itu  dalam  tulisan  ini,  akan diketengahkan  undang-undang  waris  yang  berlaku  di  Mesir, kemudian dikomparasikan dengan KHI yang menjadi sandaran hukum di Pengadilan Agama. Kajian ini akan lebih difokuskan kepada masalah dzaw al-arhâm (kerabat dekat) dan mawâni‟ al-irts (penghalang kewarisan).
6 Munawir Sjadzali, “Reaktualisasi ajaran Islam,” dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam , ed. Iqbal Abdurrauf Saimima (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 1–11.
7 M. Atho Mudzhar dan Mathori Alwustho, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 165–166.
147

## Konsep Kewarisan
Dalam  literatur  kitab-kitab  fikih  klasik  akan  ditemukan penggunaan  kata farâ‟id, bentuk  plural  dari farîdhah yang artinya  ketentuan,  hal  ini  karena  dalam  Islam,  pembagian warisan  yang  menjadi  hak  ahli  waris  telah  dibakukan  dalam Alqur‟an,  walaupun  dalam  realisasinya  sering  kali  tidak  tepat secara  persis  nilai  nominalnya,  seperti  masalah radd (penyelesaian  kelebihan  dalam  pembagian  harta  warisan)  dan „aul (penyelesaian  kekurangan  dalam  pembagian  harta  waris). Kata farâ‟id sinonim  dengan  kata  „ mawârits ,  yang  menurut  al- Syarbini  adalah  ilmu  fikih  yang  berkaitan  dengan  pembagian harta  warisan,  pengetahuan  tentang  cara  perhitungan  yang tepat  menyampaikan  kepada  pembagian  harta  waris  dan pengetahuan  tentang  bagian-bagian  yang  wajib  dari  harta peninggalan  untuk  setiap  pemiliki  hak  waris. 8 Sementara  itu dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  171  huruf  a menerangkan:  “ Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagian masing-masing . Kata „waratsa‟ sebagai asal kata „kewarisan‟ digunakan  dalam  Alqur‟an,  karena  melalui  Alqur‟an  dan sunnah, hukum kewarisan dibangun dan dikembangkan.
Kata  „ waratsa ‟  secara  etimologis  memiliki  beberapa  arti. Pertama mengganti  (QS.  al-Naml/27:  16),  artinya  “ Sulaiman menggantikan  kenabian  dan  kerajaan  Daud  AS  serta  mewarisi  ilmu pengetahuannya ”; kedua memberi  dan  menyerahkan  (QS.  al- Zumar/39:  74);  dan ketiga mewarisi  (QS.  Maryam/19:  6). Sementara  itu,  secara  terminologis,  hukum  kewarisan  adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian- bagian  yang  diterima  dari  harta  peninggalan  itu  untuk  setiap orang  yang  berhak.  Dalam  redaksi  yang  lain,  Hasby  Ash- Shiddieqy  mengemukakan,  hukum  kewarisan  adalah  hukum
8 Muhammad al-Khâthib al-Syarbinî, Mughnî al-Muhtâj, Juz III (Kairo: al-Bâbi al-Halabi, 1958), 3. dan Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.
yang  mengatur  siapa-siapa  orang  yang  berhak  mewarisi  dan tidak  mewarisi,  bagian  penerimaan  setiap  ahli  waris  dan  cara- cara  pembagiannya. 9 Bebeda  dengan  kedua  definisi  di  atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaiman  pelbagai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tentang kekayaan  seseorang  pada  waktu  ia  meninggal  akan  beralih kepada orang lain yang masih hidup. 10
Sementara itu dalam undang-undang kewarisan di Mesir, digunakan term „ tirkah ‟ sebagai sinonim „warits‟. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir (KUHW), pasal 4, ayat 2, menyatakan “ tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal  dengan  mencakup  seluruh  harta  atau  tanggungan  yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan- pelunasan hutang, baik hutang „ainiyah maupun muthlaqah, sisa yang diwasiyatkan dan yang diterimakan ahli waris ”. Definisi ini diadopsi dari  pandangan  mayoritas  ulama  yang  menyatakan  bahwa tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal,  baik  berupa  harta  benda,  maupun  hak-hak  harta benda ( „ibârah „ammâ yatrukuhu al-syakhash ba‟da mawtih min amwâl wa  huqûq  mâliyah ). 11 Hal  ini  didasarkan  kepada  sabda  Nabi Muhammad  SAW  yang  berbunyi:  Barangsiapa  yang meninggalkan  suatu  hak  atau  harta,  maka  hak  atau  harta  itu adalah  untuk  ahli  waris  setelah  kewafatannya  ( man  taraka  haqq aw  mâl  fa  huwa  liwaratsatih  ba‟da  mawtih ).  Sebagian  ulama Hanafiyah  tidak  mengakui  bahwa  kata  „haqq‟  sebagai  hadis, karena itu hadis tersebut tidak menunjukkan ketentuan warisan hak-hak. Tetapi, diakui bahwa ada sebagian hak-hak yang dapat dimasukkan  kepada  harta  benda  yang  dapat  dipusakai,  jika hak-hak  tersebut  mengikuti  kepada  harta  bendanya. 12 Segala sesuatu  yang  ditinggalkan  hendaknya  dapat  dipahami  secara
9 Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris , 8.
10 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Indonesia (Bandung: Sumur, 1983), 13. 11 „Umar „Abd Allâh, Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah (Kairo: Dâr al-Ma‟ârif, 1960), 15–16.
12 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet ke-2 (Bandung: Al-Ma „arif, 1981), 38–39. dan Umar Abd Allâh, Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah , 15–16.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
149
luas,  sehingga  dapat  meliputi  hal-hal  berikut  ini: pertama kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan, seperti benda-benda  tetap,  benda-benda  bergerak,  denda  wajib  yang dibayarkan  kepadanya  oleh  si  pembuuh  yang  melakukan pembunuhan  khilaf,  dan  piutang-piutang  yang  menjadi tanggungan orang lain; kedua , hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli  untuk  mendayagunakan  dan  menarik  hasil  jalan lalulintas, sumber air minum dan irigasi pertanian; ketiga , hak- hak  yang  bukan  kebendaan,  seperti  hak khiyar (memilih),  hak syuf‟ah (keberhakan  kawan  sekutu  mengambil  bagian  kawan sekutunya  dengan  ganti  harta)  yang  memanfaatkan  barang yang  di  wasiyatkan;  dan keempat benda-benda  yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang digadaikan,  barang-barang  yang  telah  dibeli  dan  sudah dibayarkan  harganya,  tetapi  barangnya  belum  diberikan  dan barang  maskawin  dalam  akad  perkawinan  yang  belum diserahkan kepada istrinya.
Hukum warisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena  sering  menimbulkan  akibat-akibat  yang  tidak menguntungkan  bagi  keluarga  yang  ditinggal  mati.  Bahkan turunnya  Alqur‟an  yang  mengatur  pembagian  warisan  yang penunjukannya  bersifat qath‟i  al-dalâlah adalah  merupakan refleksi  sejarah  dari  adanya  kecenderungan  materialistis manusia,  di  samping  sebagai  rekayasa  sosial  terhadap  sistem hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  Arab  pra-Islam.  Surat  al- Nisâ‟/4:  11-12,  misalnya  diturunkan  untuk  menjawab  tindakan kesewenangan saudara Sa‟ad ibn al-Rabi‟ yang ingin menguasai kekayaan  peninggalannya  ketika  Sa‟ad  tewas  di  medan peperangan.
Turunnya  surat  al-Nisâ‟  tersebut,  menurut  al-Jawi, merupakan  awal  penentuan  bagian  warisan  dalam  Islam.  Al- Jawi  menjelaskan  secara  lengkap  riwayatnya  sebagai  berikut: Sa‟ad  ibn  al-Râbi‟  tewas  dalam  medan  pertempuran  sebagai syahid.  Ia  meninggalkan  dua  orang  anak  perempuan  dan seorang istri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-lakinya itu mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah  istri  Sa‟ad  kepada  Nabi,  lalu  berkata  kepadanya,
“Wahai Rasulallah, ini adalah dua anak perempuan Sa‟ad yang tewas  dalam  medan  pertempuran,  pamannya  telah  mengambil semua  harta  kedua  anaknya”.  Maka  Nabi  SAW  bersabda, “Kembalilah  kamu,  barangkali  Allah  akan  memberi  keputusan dalam masalah ini”. Kemudian kembalilah istri Sa‟ad itu dalam keadaan menangis. Maka turunlah ayat ini (QS. Al-Nisâ‟/4: 11- 12). Lalu Rasulallah SAW memanggil pamannya dan bersabda, “Berilah  kedua  anak  perempuan  Sa‟ad  dua  pertiga  ( al- tsulutsayn ),  ibunya  seperdelapan  ( al-tsumun )  dan  sisanya  untuk kamu”. 13
Dalam  riwayat  Ahmad,  al-Nasâ‟i  dan  al-Dâr  Quthnî disebutkan  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda:  “ Pelajarilah  oleh kalian  Alqur‟an  dan  ajarkanlah  kepada  orang  lain.  Dan  pelajarilan ilmu  fara‟id  dan  ajarkanlah  kepada  orang  lain,  karena  aku  adalah manusia  yang  bakal  terenggut,  sedangkan  ilmu  akan  hilang.  Hampir dua  orang  yang  bertengkar  tentang  pembagian  warisan  tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberi fatwa kepada mereka” (HR.  Ahmad  al-Nasâi,  dan  al-Dâr  Quthnî).  Hadis  tersebut mengisyaratkan  keprihatinan  Rasulallah  SAW  bahwa  dalam pembagian  warisan  tidak  jarang  menjadi  pemicu  terjadinya pertengkaran;  karena  itulah  Islam  berkepentingan  untuk mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan  bagi  para  pemeluknya.  Sejauh  mana  hukum kewarisan Islam dapat dipahami telah dapat mewujudkan  rasa keadilan,  memang  menuntut  kearifan  tersendiri,  karena  Islam menentukan  bagian  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan perempuan.  Karena  itu,  diperlukan  wawasan  kesejarahan, paling  tidak  sistem  sosial  dan  sistem  hukum  yang  melingkupi ketika Islam itu diturunkan di Jazirah Arab.
Bangunan  hukum  kewarisan  Islam  memiliki  dasar  yang sangat kuat, yaitu Alqur‟an yang dalam kedudukannya qath‟i al- wurûd dan qath‟i  al-dalâlah ,  meskipun  dalam  tataran  aplikasi ( tanfîdz ), sering ketentuan baku Alqur‟an tentang bagian-bagian warisan  mengalami  perubahan  pada  hitungan  nominalnya. Menurut  al-Syâthibi,  terhadap  ketentuan  Alqur‟an  yang
13 Al-Jâwi, Marâh Labîd al-Tafsîr al-Munîr li Ma‟âlim al-Tanzîl , 141–142.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
151
kandungannya  ibadah  atau  bukan  ibadah mahdhah yang  sudah dirinci  dalam  Alqur‟an  seperti  hukum  warisan  perlu  diterima secara ta‟bbudi atau diterima secara taken for granted . Karena itu, realisasinya,  apa  yang  ditegaskan  Alqur‟an  diterima  dengan senang  hati  sebagai  bukti  kepatuhan  kepada  keputusan- keputusan  Allah.  Selain  Alqur‟an,  hukum  kewarisan  juga didasarkan  kepada  sunnah  Rasulallah  SAW,  pendapat  para sahabat,  baik  yang  disepakati  maupun  yang mukhtalaf  „alayh , seperti  masalah radd dan „aul ,  yang  masing-masing  sahabat berjalan menurut hasil ijtihadnya. Meskipun hukum kewarisan sudah dinyatakan syarîh , termaktub dalam Alqur‟an dan sunnah, namun  sering  dijumpai  kasus-kasus  yang  menyimpang  atau tidak  persis  sama  seperti  yang  dikehendaki  dalam  Alqur‟an. Kendati demikian, ketentuan baku dalam Alqur‟an dan sunnah tetap menjadi pedoman utama untuk menentukan proporsionalitas  pembagian  warisan,  sehingga  didapatkan  rasa keadilan di kalangan pihak ahli waris.
Penghalang  Saling  Mewarisi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam dan Undang-Undang Waris Mesir
Pada  masa  pra  Islam,  sebab-sebab  mewarisi  terdiri  dari: pertalian  darah  ( al-qarâbah ),  janji  setia  ( al-hilf  wa  al-mu‟aqadah ), dan pengangkatan anak ( al-tabanni ); kemudian pada masa awal Islam,  ketiga  sebab  tersebut  masih  tetap  dijalankan,  ditambah dengan  hiujrah  dan  ikatan  persaudaraan  antara  kaum Muhajirin  dan  Anshar.  Ketika  Islam  sudah  sempurna diturunkan,  maka  yang  diteruskan  hanyalah  yang  pertama, sedangkan empat lainnya ditiadakan. 14 Dengan demikian dapat dijelaskan  bahwa  sebab-sebab  mewarisi  dalam  Islam  adalah sebagai berikut: Pertama pertalian darah (al-qarâbah) . Semua ahli waris  yang  ada  pertalian  darah,  baik  laki-laki  maupun perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian warisan  menurut  jarak  kekerabatannya;  bahkan  bayi  yang masih  berada  dalam  kandungan  memiliki  hak  yang  sama
14 Ahda  Fithriani,  “Penghalang  Kewarisan  Dalam  Pasal  173  Huruf  (a) Kompilasi  Hukum  Islam,” Syariah:  Jurnal  Hukum  dan  Pemikiran 15,  no.  2 (2016): 33.
dengan anak yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan,  ahli  waris  yang  lebih  dekat  dapat  menutupi  ahli waris  yang  lebih  jauh,  sesuai  dengan  ketentuan  Alqur‟an  dan sunnah.  Karena  itu,  sistem  kekerabatan  yang  dipakai  dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental , artinya penentuan
hubungan kekerabatan dihubungkan  kepada  garis  Ibu  dan  ayah,  meskipun  diakui, bahwa bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki. 15
Kedua hubungan
perkawinan
( al-mushâharah ). Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum  agama  dan  negara  menyebabkan  adanya  hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengethui  adanya  perkawinan  tersebut,  hanya  dapat dibuktikan  melalui  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah.  Termasuk  dalam  ikatan  perkawinan  adalah apabila  istri  dicerai raj‟i oleh  suaminya  selama  berada  dalam masa  tunggu  ( „iddah ),  karena  wanita  yang  berada  dalam  masa tunggu ( „iddah raj‟i ), suaminya yang paling berhak merujuknya, sehingga statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suaminya. Ketiga memerdekakan  hamba  sahaya  ( al-walâ ‟). Apabila pemilik budak telah membebaskan budaknya, sehingga budak  tersebut  dapat  bertindak  sendiri,  mengurusi  dan bertransaksi  terhadap  harta  bendanya  sendiri  serta  cakap melakukan  tindakan  hukum  lain,  maka  sebagai  imbalannya, hukum  Islam  memberikan  hak walâ‟ ,  atau  kekerabatan berdasarkan  pembebasan.  Orang  yang  memegang  hak  walâ‟ tersebut  memiliki  hak  mewarisi  harta  peninggalan  budaknya, apabila  budak  tersebut  meninggal  dunia.  Badran  menjelaskan bahwa  menurut  ulama  Hanafiyah  dan  Syi‟ah  Imâmiyah, walâ‟ sebagai  penyebab  waris-mewarisi,  sedangkan  jumhur  ulama tidak sependapat dengan pandangan ini. 16
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  mencantumkan bagian  ketiga  ini,  karena  dalam  kehidupan  sekarang  ini,
15 „Umar „Abd Allâh, Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah , 113–115.
16 Badrân  Abû  al-„Ayn  Badrân, al-Mirâts  al-Muqâran  bayna  al-Madzâhib  al- Suniyyah wa al-Madzâb al-Ja‟fari wa al-Qanûn (Mesir: Dâr al-Ma‟ârif, 1971), 73– 74.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
153
perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu, sebab- sebab  mewarisi  menurut  KHI  terdiri  dari  dua  bagian,  karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan (Pasal 174, ayat I, KHI).
Kemudian  dalam  pasal  171  huruf  c,  KHI  menyebutkan bahwa  “ ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. ” Ketentuan ini senada dengan hukum kewarisan di Mesir yang  termuat  dalam  Undang-Undang  No.  77  tahun  1943 tentang hukum warisan, yang menyebutkan, “ tidak ada hak saling pusaka-mempusakai  antara  orang  muslim  dengan  bukan  muslim ”. 17
Ketentuan  ini  sekaligus  untuk  menafikan  adanya  penghalang saling  mewarisi  secara  keseluruhan  sebagaimana  yang termaktub  dalam  berbagai  kitab  fikih  klasik.  Kendatipun demikian,  ketentuan  tersebut  masih bersifat  global.  Berikut  ini akan  diketengahkan  penghalang  saling  mewarisi,  yaitu;  1) pembunuhan; 2) berbeda agama; 3) perbudakan.

## a. Pembunuhan
Pembunuhan  yang  dilakukan  ahli  waris  terhadap pewarisnya  menyebabkan ia  terhalang  haknya  untuk  mewarisi. Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  173 berbunyi:  “ seorang  terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan  hukum  yang  tetap,  dihukum  karena:  a)  dipersalahkan  telah membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau  menganiaya  berat  pada pewaris;  b)  dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan pengaduan  bahwa  pewaris  telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang diancam  dengan  hukum  5  tahun  penjara  atau  hukuman  yang  lebih berat .  Ketentuan  ini  termaktub  pula  dalam  Undang-Undang Hukum Waris (UUHW) Mesir pasal 5 yang berbunyi: “ Termasuk dari  penghalang  mempusakai  ialah  pembunuhan  orang  yang mewariskan  dengan  sengaja,  baik  pembunuhan  itu  pelakunya  sejati, maupun  orang  yang  turut  berbuat,  atau  pembuat  saksi  palsu  yang kesaksiannya  menyebabkan  adanya  putusan  mati  dan  dilaksanakan,
17 Rahman, Ilmu  Waris,  cet  ke-2 ,  580.  dan  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), 155.
apabila  pembunuhan  itu  tanpa  alasan  dan  udzur  dan  pembunuhnya orang  yang  sehat  pikirannya  serta  telah  mencapai  usia  13  tahun ”. Dalam  Undang-Undang  Hukum  Waris  Mesir  ini,  terlihat  ada perluasan  pelaku  pembunuhan,  yaitu  orang  yang  melakukan penipuan  dan  kebohongan  dalam  bersumpah  di  depan pengadilan,  sehingga  menyebabkan  keluarnya  keputusan pengadilan untuk melakukan qisas kepada orang yang didakwa melakukan kejahatan berat, padahal pada hakikatnya, dia tidak melakukan  seperti  yang  dipersaksikan  tersebut.  Maka  orang yang  bersaksi  pulsu  itu  terkena  halangan  untuk  menerima warisan.
Pembunuhan  sebagai  penghalang  saling  mewarisi didasarkan  pada  riwayat  Ibnu  „Abbâs:  Rasulahhah  SAW bersabda:  “ barangsiapa  membunuh  seorang  korban,  maka  ia  tidak berhak mewarisinya, meskipun korban tidak memiliki ahli waris lainnya selain  dirinya,  baik  itu  orang  tuanya,  atau  anaknya,  maka  bagi pembunuh  tidak  berhak  atas  warisan ”  (HR.  Ahmad);  dan  dalam riwayat  lain  yang  diriwayatkan  oleh  al-Nasâ‟i,  Rsulallah  SAW bersabda  “tidak  ada  hak  bagi  pembunuh  sedikit  pun  dari warisan yang dibunuh ( laysa li al-qâtil min al-mirâts sya‟iun ). Para ulama sepakat bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang  mewarisi,  hanya  saja  mereka  berbeda  pendapat jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi tersebut. Para  ulama  madzhab  Hanafi  menyatakan  bahwa  pembunuhan yang  menjadi  penghalang  mewarisi  adalah  pembunuhan  yang terkena  pidana qisas dan kafarah ,  sebagaimana  firman  Allah menegaskan:  “ Hai  orang-orang  beriman,  diwajibkan  atasmu  qisas, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ”, (al-Baqarah/2: 178), dan  dalam  ayat  lain:  “ Dan  barang  siapa  yang  membunuh  orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah dimasukan ke dalam neraka  jahannam  dengan  kekal  di  dalamnya ”  (al-Nisâ‟/4:  93). Kemudian  dalam  ayat  lain  yang  menegaskan  tentang pembunuhan  dengan  pidana  sanksi  kafarah  adalah  :  “ Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
155
memerdekakan  seorang  hamb  sahaya  yang  beriman  serta  membayar denda untuk diserahkan kepada keluarganya ” (al-Nisâ‟/4: 192). 18
Adapun  pembunuhan  yang  tidak  menjadi  penghalang menurut  ulama  madzhab  Hanafi  ada  empat  macam.  Yaitu: pembunuhan  tidak  langsung,  pembunuhan  karena  hak, pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  cakap bertindak,  dan  pembunuhan  karena  udzur.  Abdullah  Rahman menjelaskan  bahwa  pembunuhan  tidak  langsung  seperti menggali  lobang  tanpa  izin  dari  pemerintah,  lalu  ada  orang yang  lewat  dan  terperosok  dalam  lobang  hingga  meninggal. Pembunuhan  karena  hak  seperti qishash dan  membela  diri, kehormatan dan harta milik. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap seperti dilakukan oleh anak yang belum dewasa.  Pembunuhan  karena  udzur,  seperti  seorang menyergap istrinya yang berzina, hingga membawa kematian. 19
Sementara  itu,  menurut  ulama  madzhab  Maliki, pembunuan  yang  menjadi  penghalang  mewarisi  adalah pembunuhan sengaja yang disertai permusuhan, baik langsung ( mubâsyarah )  maupun  tidak  langsung  ( tasabbub ).  Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi  adalah: pembunuhan  karena  hilaf;  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh orang  yang  tidak  cakap  bertindak;  pembunuhan  yang  bukan permusuhan;  dan  pembunuhan  karena  udzur.  Berbeda  secara radikal dengan dua madzhab di atas, adalah pandangan ulama madzhab  al-Syâfi‟i.  Menurut  mereka,  setiap  pembunuhan  itu secara  mutlak  menjadi  penghalang  mewarisi,  baik  langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, baik  dilakukan  oleh  orang  yang  cakap  bertindak  atau  tidak; semuanya  menjadi  penghalang  mewarisi.  Oleh  karena  itu, menurut mereka, pembunuh yang dikenai pidana qishash tidak dapat  mewarisi  harta  peninggalan  korban  yang  terbunuh, hakim  yang  menjatuhkan  pidana  mati  tidak  mewarisi
18 Charisul Asbachi, “Studi Komparatif  Pemikiran Imam Haramain Dengan Ibnu  Hazm  Tentang  Hak  Waris  Bagi  Pembunuh,” Legitima:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2019): 64.
19 „Umar Abd Allâh, Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah , 79–81. dan
Rahman, Ilmu Waris, cet ke-2 , 86–91.
peninggaan  orang  yang  diperintahkan  dibunuh,  regu  tembak yang mengeksekusi pidana mati tidak dapat mewarisi terhukum yang  dibunuhnya,  TNI/Polri  yang  diperintahkan  menembak keluarganya  yang  menjadi  pemberontak  tidak  dapat  mewarisi harta  peninggalan  keluarganya,  orang  gila  atau  belum  dewasa yang  membunuh  walinya  atau  orang  tuanya,  tidak  dapat mewarisi  harta  peninggalan  orang  tuanya;  dan  orang  yang tindakannya  menyebabkan  kematian  seseorang  tidak  dapat mewarisi  harta  peninggalan  korbannya,  walaupun  maksudnya hanya  untuk  memberikan  pelajaran  atau  peringatan.  Mereka mengajukan  alasan  berdasarkan  keumuman  sabda  Rasulallah SAW.  :  Tidak  ada  hak  bagi  si  pembunuh  mewarisi  sedikit  pun ( laysa li al-qâtil min al-mîrâts sya‟un, -- rawâhu al-Nasâ‟i ). 20
Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir
mengadopsi  pandangan  ulama  madzhab  Maliki  dalam menetapkan pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi. Pembunhan  pengahalang  itu  adalah  pembunuhan  yang dilakukan dengan sengaja, baik sebagai pelaku utama, maupun sebagai  orang  yang  turut  berbuat,  seperti  orang  yang menghasut  atau  memberi  jalan  kemudahan  untuk  melakukan pembunuhan;  dan  demikian  pula  sebagai  penyebab  terjadinya pembunuhan  seperti  saksi  palsu  dan  meracuni,  dengan  syarat bahwa  pembunuhan  itu  bukan  karena  alasan  yang  sah  atau bukan  karena  udzur.  Dalam  teks  Undang-Undang  Hukum Waris  Mesir,  pasal  5  tersebut  adalah  sebagai  berikut: Termasuk penghalang  mewarisi  adalah  membunuh  orang  yang  mewariskan dengan sengaja, baik pembunuhnya sejati, maupun yang turut berbuat, ataupun  saksi  palsu  yang  kesaksiannya  menyebabkan  putusan  pidana mati  dan  dieksekusinya  mati,  apabila  pembunuhan  tersebut  tanpa alasan  jelas  dan  udzur,  serta  pembunuhnya  adalah  orang  yang pikirannya  sehat  dan  telah  mencapai  usia  15  tahun.  Pembunuha  itu dipandang  udzur,  apabila  untuk  pembelaan  diri  yang  dibenarkan syara‟ .  Dalam  hukum  adat  yang  berlaku  di  Indonesia  juga menyatakan  bahwa  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan sengaja yang mengakibatkan kematian orang yang mewariskan,
20 „Umar „Abd Allâh, Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah , 81–82. dan Rahman, Ilmu Waris, cet ke-2 , 91–92.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
157
dapat  menjadi  penghalang  mewarisi. 21 Pembunuhan  yang ditetapkan  sebagai  penghalang  mewarisi  agar  tidak  terjadi benih  permusuhan  yang  menghancurkan  manusia  di  muka bumi ini, karena tindakan itu menyebabkan dia terkena pidana qishash dan  tidak  menerima  harta  warisan.  Karena  itu,  yang terpenting  adalah  bagaimana  membuktikan  bahwa  seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris.

## b. Berbeda Agama
Kompilasi  tidak  menegaskan  secara  eksplisit  perbedaan agama  antara  ahli  waris  dan  pewarisnya  sebagai  penghalang mewarisi.  Kompilasi  hanya  menegaskan  bahwa ahli  waris beragama  Islam  pada  saat  meninggalnya  pewaris (Psl.  171  huruf  c, KHI).  Untuk  mengidentifikasi  seorang  ahli  waris  beragama Islam,  pasal  172  KHI  menyatakan,  “ ahli  waris  dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya ”. 22 Sedangkan identitas  pewaris  hanya  dijelaskan  dalam  ketentuan  umum huruf b, yang berbunyi: Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,  meninggalkan  ahli  waris  dan  harta  peninggalan (pasal  171). Ketentuan  yang  tercantum  dalam  Kompilasi  ini  mirip  dengan apa  yang  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Hukum  Waris Mesir  yang  menetapkan  bahwa  perbedaan  agama  itu  menjadi penghalang  dalam  waris-mewarisi.  Hal  ini  terlihat  dalam Undang-Undang  Hukum  Waris,  pasal  6  yang  menegaskan: Tidak ada saling waris-mewarisi antara orang Muslim dengan bukan buslim.  Saling  dapat  mewarisi  antara  orang  bukan  Muslim  dengan sebagian  mereka  satu  sama  lain .  Ketentuan  ini  menunjukkan bahwa  pandangan  jumhur  ulama  yang  terdapat  dalam  kitab- kitab klasik begitu dominan dalam penyusunan undang-undang ini,  walaupun  Mesir  dikenal  sebagai  negara  yang  sudah
21 Prodjodikoro, Hukum Waris Indonesia , 91.
22 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , 156. dan Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 405–406.
berhubungan  dengan  negara-negara  sekular  Barat  seperti Inggris dan Prancis.
Pengertian  berbeda  agama  di  sini  adalah  antara  orang Islam  dan  non-Islam,  perbedaan  agama  yang  bukan  Islam, seperti antara agama Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian  ini.  Dasar  hukum  berbeda  agama  sebagai penghalang  saling  mewarisi  adalah  hadis  riwayat  Bukhari  dan Muslim: Nabi bersabda, “ lâ yarits al-muslim al-kâfir wa lâ al-kâfir al-muslim , orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis lain menyatakan, “ lâ yatâwarats ahl al-millatayin syattâ , tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk  agama  yang  berbeda-beda  (HR.  Ashhâb  al-Sunan). Kedua  hadis  di  atas  diperkuat  oleh  Alqur‟an  yang  berbunyi: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang- orang kafir untuk menguasai orang mukmin . (al-Nisâ‟/4: 141). Selain hadis  di  atas,  Nabi  Muhammad  mempraktekan  pembagian warisan,  yang  menunjukkan  bahwa  perbedaan  agama menyebabkan antara mereka tidak bisa saling mewarisi, seperti ketika Abû Thâlib paman kesayangan beliau, meninggal dunia. Abu  Thalib  meninggal  sebelum  masuk  Islam  yang meninggalkan empat orang anak; „Uqail dan thalib yang belum masuk  Islam,  sementara  „Ali  dan  Ja‟far  sudah  masuk  Islam; kemudian  Rasulullah  membagikan  harta  warisannya  hanya kepada „Uqail dan Thâlib saja, tidak kepada dua anaknya yang sudah  masuk  Islam.  Rahman  dan  „Abd  „Allah  menambahkan bahwa  sesudah  pembagian  peninggalan  Abi  Thalib,  Nabi Muhammad,  bersabda: lâ  yaritsu  al-muslimu  al-kâfira ,  orang Islam  tidak  boleh  mewarisi  orang  kafir,  dan  demikian  pula sebaliknya. 23
Kemudian  secara  logika  sosial  dideskripsikan,  waris- mewarisi merupakan
media
penghubung untuk
mempertemukan  ahli  waris  dengan  orang  yang  mewariskan dikarenakan  adanya  kekuasaan  perwalian  dan  adanya  jalinan
23 Rahman, Ilmu Waris, cet ke-2 , 99. dan „Umar Abd Allâh, Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah , 88–90.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
159
rasa  tolong-menolong  antara  keduanya.  Di  samping  itu  juga untuk  mempererat  tali  persaudaraan  antara  para  penerima waris  dengan  keluarga  orang  yang  mewariskan.  Oleh  karena itu,  keduanya  terdapat  perbedaan-perbedaan  dalam  hak kebendaan,  seperti  hak  untuk  memiliki,  menguasai  dan membelanjakan  sebagaimana  yang  diatur  menurut  ajaran agama  masing-masing.  Maka  kekuasaan  perwalian  antara mereka  menurut  hukum  tidak  ada  lagi.  Ini  secara  jelas menunjukkan bahwa perbedaan agama antara mereka menjadi penghalang untuk bisa saling mewarisi.
Saling  mewarisi  yang  berlainan  agama  dapat  dibagi secara global menjadi tiga macam. a) orang kafir mewarisi orang Islam; b) orang  Islam mewarisi orang kafir; dan  c) orang kafir mewarisi  orang  kafir.  Bagian  pertama, kafir  mewarisi  muslim , para  ulama  secara  bulat  menetapkan  bahwa  orang  kafir  tidak dapat mewarisi orang Islam, karena statusnya lebih rendah dari orang  Islam.  Dalam  masalah  ini,  muncul  persoalan,  apabila pewaris  memeluk  Islam  sesudah  meninggalnya  orang  yang mewariskan, padahal harta peninggalannnya belum dibagikan. 24 Menurut  jumhur  ulama,  tetap  terhalang  mewarisi,  karena  hak mewarisi itu sejak kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan  mulainya  pembagian  harta  warisan.  Ahmad  Ibn  Hanbal dalam  salah  satu  pendapatnya  menyatakan,  pewaris  tersebut tidak  terhalang  mewarisi,  karena  predikat  berlainan  agama sudah hilang sebelum pembagian harta warisan.
Dalam  bagian  kedua, muslim  mewarisi  kafir ,  menurut jumhur  ulama  menyatakan,  muslim  tidak  dapat  mewarisi  kafir dengan alasan apa pun. Karena itu,  suami muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang kafir kitabiyah , kerabat muslim tidak dapat  mewarisi  harta  peninggalan  kerabatnya  yang  kafir, demikian seterusnya. 25 Sedangkan para ulama Syi‟ah Imamiyah berpendapat,  larangan  mewarisi  karena  perbedaan  agama  itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang  non-muslim.  Karena  itu,  apabila  seorang  istri  kitabiiyah
24 Rahman, Ilmu Waris, cet ke-2 , 99. dan Badrân, al-Mirâts al-Muqâran bayna al- Madzâhib al-Suniyyah wa al-Madzâb al-Ja‟fari wa al-Qanûn , 90–91.
25 Rahman, Ilmu Waris, cet ke-2 , 100.
meninggal,  suaminya  yang  beragama  Islam  dapat  mewarisi harta  peninggalannya.  Mereka  berhujjah,  agama  Islam  itu tinggi  ( al-Islâm  ya‟lû  wa  lâ  yu‟lâ  „alaih ),  sehingga  membawa ketinggian  martabat  umat  Islam.  Sebagai  bukti  ketinggiannya, mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang non-muslim. Di samping  itu,  dapat  dibuat  analogi  hak  mewarisi  muslim terhadap  yang  mewariskannya  yang  non-muslim  dengan pernikahan.  Jika  seorang  muslim  diperbolehkan  menikahi wanita kitabiyah , maka hendaknya demikian pula dalam masalah warisan.  Argumentasi  Pandangan  ini  dibantah  jumhur  ulama dengan  menyatakan,  ketinggian  Islam  itu  adalah  agama  Islam itu  sendiri,  sehingga  jika  Islam  telah  melekat  pada  satu  segi tidak  secara  otomatis  melekat  pada  segi-segi  yang  lain. Kemudian mengenai analogi waris-mewarisi dengan
pernikahan  adalah  tidak  tepat,  seorang  budak  dapat  menikahi wanita  budak,  tetapi  tidak  dapat  mewarisinya,  dan  seorang muslim  itu  dapat  memeperoleh  harta  rampasan  perang ( ghanimah) non-muslim,  tetapi  tidak  dapat  memperoleh  orang non-muslim dengan jalan mewarisi. Kalau pernikahan itu „ illat - nya  untuk  melanjutkan  keturunan  dan  memenuhi  tuntutan biologis,  sedangkan  waris-mewarisi  itu „illat -nya  untuk memperkuat  ikatan  perwalian  dan  saling  tolong  menolong. Karena  itulah  Undang-Undang  Hukum  waris  Mesir  memilih pandangan  jumhur  ulama  dengan  menyebutkan: lâ  yatâwarts bayna  muslim  wa  ghayr  muslim ,  tidak  ada  hak  saling  mewarisi antara muslim dan non-muslim.
Bagian  ketiga; kafir  mewarisi  kafir .  Abu  Hanifah  dan  al-
Syâfi‟i
berpendangan bahwa ditinjau dari aspek bertentangannya  dengan  Islam,  mereka  itu  dianggap  sebagai satu  agama  saja,  sehingga  mereka  saling  mewarisi  satu  sama lain, seperti antara Kristen dengan Yahudi, atau Kristen dengan Budha  dan  Hindu,  ataupun  perbedaan  sektenya,  seperti Katholik  Romawi  dengan  Orthodok  Yunani,  demikian seterusnya. 26 Sementara itu menurut ulama lain, seperti Ahmad
26 Badrân, al-Mirâts al-Muqâran bayna al-Madzâhib al-Suniyyah wa al-Madzâb al- Ja‟fari wa al-Qanûn , 91.
161
ibn  Hanbal,  Malik  ibn  Anas  dan  Marzûq  dari  madzhab  Maliki menetapkan  bahwa  mereka  tidak  dapat  saling  mewarisi  satu sama lain, karena Rasulullâh SAW bersabda: Tidak dapat saling mewarisi  dua  orang  pengikut  agama  yang  berbeda-beda  ( lâ yatawârats ahl al-millatayn syattâ, rawâhu Ashhâb al-Sunan ). 27 Dalam KHI  dan  Undang-Undang  Waris  Mesir  tidak  disinggung masalah warisan antara non-muslim. Demikian pula orang yang murtad tidak memuat satu pasal pun tentang saling mewarisi di antara  orang  murtad.  Dengan  demikian,  sesuai  dengan  fasal 280,  no.  78,  Undang-Undang  Hukum  Waris  Mesir,  masalah tersebut  harus  diselesaikan  menurut  pendapat  Abû  Hanifah yang  terkuat,  yaitu  orang  murtad  tidak  dapat  mempusakai orang  yang  tidak  murtad  dan  ahli  waris  yang  murtad  yang beragama  Islam  dapat  mewarisi  harta  peninggalannya  yang didapat  ketika  masih  memeluk  agama  Islam,  sedangkan  harta peninggalannya  yang  diperoleh  mulai  dari riddah sampai meninggal dunia di setorkan kepada kas negara.
Jika  meninjau  hukum  adat  yang  berlaku  di  seluruh lingkungan hukum Indoneia, tidak mengenal perbedaan agama itu  sebagai  penghalang  mewarisi,  kendatipun  pada  awalnya agama  mereka  sama, kemudian salah seorang  dari orang yang mewariskan  atau  ahli  warisnya  murtad. 28 Kemudian  jika dikaitkan  dengan  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia ( Universal  Declaration  of  Human  Rights )  tahun  1948,  yang  salah satu  fasalnya  menyamakan  kedudukan  agama  yang  dipeluk oleh rakyat di masing-masing negara, sehingga tidak ada agama yang  superior  dan  inferior  atau  diskriminasi  agama  dan keyakinan  masing-masing,  maka  secara  jelas  tidak  ada penghalang saling mewarisi antara mereka.
Dalam  lampiran  Deklarasi  Universal  Tentang  hak-Hak Asasi Manusia, pada fasal 2 yang berbunyi: “semua orang berhak atas kebebasan-kebebasan, seperti bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama,  politik  atau  pendapat  lain,  asal  mula  kebangsaan  ataupun
27 „Umar „Abd Allâh, Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah , 105.
28 Prodjodikoro, Hukum Waris Indonesia , 19.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
kemasyarakatan,  milik  kelahiran  ataupu  kedudukan  lain ”. 29 Aturan ini,  menurut  hemat  penulis  dapat  diterapkan  di  Indonesia dengan  mengamandemen  peraturan  yang  tercantum  dalam KHI, apabila para pemeluk non-muslim tidak memusuhi, tidak agresif  baik  secara  fisik  maupun  mental,  cenderung  ingin berdampingan  dan  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang menimbulkan fitnah dan rasa kebencian kepada umat Islam.

## c. Perbudakan
Budak menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang  dipandang  sebagai  tidak  cakap  melakukan  perbuatan hukum.  Demikian  konsensus  mayoritas  ulama.  Dasar hukumnya  adalah  firman  Allah  SW  yang  berbunyi: Allah  telah membuat  perumpamaan  (yakni  seorang)  budak  hamba  sahaya  yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun , (al-Nahl/16: 75). Sebagai  fakta  sejarah,  budak  memang  pernah  ada,  bahkan boleh  jadi  secara de  facto realitas  mereka  masih  belum  hilang dari  muka  bumi,  meski  secara de  jure eksistensi  mereka dianggap  tidak  ada.  Kehadiran  Islam  dengan  semangat egalitarianisme menempatkan  tindakan  memerdekakan  hamba sahaya,  sebagai  perbuatan  amat  mulia,  bahkan  oleh  Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum) bagi pelaku kejahatan, seperti membunuh dengan khilaf, zhihâr dan  sumpah  palsu  (QS.  al-Nisâ‟/4:  92;  al-Mujâdalah/58:  3;  dan al-Mâ‟idah/5:  89).  Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  ada  lagi perbudakan di permukaan bumi.
Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.
Dzaw al-Arhâm dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Waris Mesir
Terma „ dzaw al-arhâm‟ memiliki arti luas sebagai perkataan untuk  setiap  orang  yang  dihubungkan  nasabnya  kepada
29 E Sobirin Najd dan Naning Mardiniah, ed., Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi (Jakarta: Cesda LP3ES, 2000), 3–11.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
163
seseorang,  karena  adanya  kaitan  darah,  sebagaimana  firman Allah  menyatakan:  “ orang-orang  yang  memiliki  pertalian  kerabat, sebagian  mereka  adalah  lebih  berhak  dari  pada  sebagian  mereka  yang lain  di  dalam  ketetapan  Allah ”,  (QS.  Al-Anfâl/8:  75).  Berdasarkan ayat  ini,  „ dzaw  al-arhâm ‟  atau ahl  al-arhâm secara  umum  dapat diartikan,  sanak  kerabat  laki-laki  maupun  perempuan  yang dihubungkan  dengan  garis  laki-laki  ataupun  garis  keturunan perempuan. Tetapi dalam kajian hukum kewarisan Islam, dzaw al-arhâm diberi  batasan  khusus,  yaitu:  mereka  yang  menurut ketentuan  kewarisan  tidak  termasuk  ahli  waris ahli  al-furûdh , dan ahl  al-„ashabah ,  baik  laki-laki  maupun  perempuan. Hubungan  kerabat  mereka  dengan  orang  yang  meninggal dunia  terikat  oleh  garis  keturunan,  seperti  cucu  pancar perempuan  ( bintu-bintu ,  dan ibn  bintu ). 30 Mereka  ini  di  dalam Alqur‟an  tidak  memperoleh  kesempatan  disebut  secara  tegas sehingga  para  sahabat  setuju  untuk  meletakkan  sanak  kerabat yang dinyatakan sebagai dzaw al-arhâm ini bukan ahli waris yang secara  tegas  diatur  dalam  ayat-ayat  mawarits,  sebagaimana Sabda  Nabi  Muhammad  SAW  yang  ditakhrijkan  al-Turmudzi menyatakan:  Dari  „Amr  ibn  Khârijah,  saya  mendengar  Nabi SAW  bersabda:  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  pemberian hak  untuk  mereka  yang  berhak  saja,  ( inna  Allâh  „‟Azza  wa  Jalla A‟thâ kulla dzî haqq haqqah ). 31
Berdasarkan keterangan Nabi SAW ini, maka apa yang di luar  penyebutan  ayat  mawaris  sulit  diterima  sebagai  hukum Allah. Di samping itu, adanya keterangan yang tersebut dalam hadis riwayat Ibn „Abbâs yang terkait dengan sabda Nabi SAW, rajulin  dzakarin ,  yang  sama  artinya  dengan  tidak  memasukkan mereka  yang  bergaris  keturunan  perempuan,  sekalipun berjenis  kelamin  laki-laki.  Kemudian  apabila  ahli  waris  yang berkedudukan sebagai ahli „ashabah dan ahli al-furûdh tidak ada, maka  hak  milik  harta  peninggalan  akan  kemana  dialihkannya;
30 „Umar  „Abd  Allâh, Ahkâm  al-Mawârits  fî  al-Syarî‟ah  al-Islâmiyyah ,  351.  dan Achmad  Kuzari, Sistem  Asabah:  Dasar  Pemindahan  Hak  Milik  atas  Harta Tinggalan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 172–173.
31 Muhammad ibn „Isa Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, Juz  III (Kairo:  Dâr al-Fikr, 1978), 394.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
apakah  bisa  ditujukkan  kepada dzaw  al-arhâm .  Pandangan mereka  yang  tidak  menempatkan  hak  perpindahan  milik kepada dzaw  al-arhâm mendasarkan  bahwa  pada  saat  itu  hak tidak bisa pindah kemana-mana, sehingga kepemilikan harta itu tidak  bertuan  lagi.  Karena  itu,  kewajiban  hukum  adalah melindungi hak milik tersebut, dan  di dalam ilmu fikih masuk ke  dalam  kategori ri‟âyah  al-mashlahah ,  pengurusan  sesuatu untuk  kemanfaatan  dan  kebaikan.  Para  sahabat  nabi  yang sependapat dengan pandangan ini adalah Zayd ibn Tsâbit, dan Ibn „Abbâs; dari kalangan tabi‟in adalah Sa‟id ibn al-Musayyab, Sa‟id  ibn  Jubayr;  dan  dari  ulama  madzhab,  antara  lain  adalah Sufyan  al-Tsawri,  Imam  Malik,  Imam  al-Syâfi‟i,  al-Awza‟i  dan Ibn  Hazm.  Menurut  mereka,  harta  peninggalan  harus diserahkan  ke Bayt  Mâl atau  Kas  Negara.  Dengan  penyerahan kepada  Kas  Negara  ini,  maka  berarti  memperhatikan kemaslahatan  umum,  tidak  hanya  sekelompok  tertentu  saja, seperti dzaw al-arhâm. 32
Argumentasi  kelompok  ulama  yang  menolak dzaw  al- arhâm mendapatkan harta warisan adalah: pertama , dalam ayat- ayat  mawaris,  Alqur‟an  hanya  menjelaskan  hak  warisan  dan ketentuan  besar  kecilnya  penerimaan  para  ahli  waris  dari golongan ashhâb  al-furûdh dan „ashabah saja;  sedangkan  hak warisan  dan  ketentuan  besar  kecilnya  penerimaan  ahli  waris dari  golongan dzaw  al-arhâm tidak  dijelaskan  sama  sekali. Ketiadakaan  penjelasan  ini  dan  ketentuan  besar  kecilnya penerimaan dzaw  al-arhâm bukanlah  suatu  kelupaan  dan keteledoran  Allah  SWT,  karena  Allah  SAW  tidak  pernah  lupa sama  sekali  sebagaimana  firman-Nya: Dan  tidaklah  sekali-kali Tuhanmu  lupa (QS.  Maryam/19:  64).  Dengan  demikian, menetapkan  hak  dan  ketentuan  besar-kecilnya  penerimaan warisan dzaw  al-arhâm berarti  menambah  ketentuan  hukum baru  yang  tidak  tercantum  dalam  nash  yang  sharîh.
32 „Umar  „Abd  Allâh, Ahkâm  al-Mawârits  fî  al-Syarî‟ah  al-Islâmiyyah ,  265.dan Rahman, Ilmu  Waris,  cet  ke-2 ,  352.  dan  Laras  Shesa,  “Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah,” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2018): 147.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
165
Penambahan  hukum  terhadap  nash-nash  yang  mutawatirah dari  hasil  pemikiran  semata-mata,  secara  yuridis  tidak  dapat diterima. Kedua ,  hadis  yang  diriwyatkan  „Atha  ibn  Yassâr: inna Rasul Allâh SAW rakiba ilâ qabâ yastakhîru Allâh ta‟âla fî al-„ammah wa  al-khâlâh  fa  anjzala  „alayh  an  lâ  mîrâtsa  lahumâ ,  bahwa Rasulallah  SAW  mengenakan  jubah,  pakaian  luar  untuk beristikharah, minta petunjuk baik kepada Allah tentang pusaka „ammah dan khâlah .  Kemudian  Allah  memberi  petunjuk  bahwa keduanya tidak ada hak pusaka, (HR. Sa‟ad dalam Musnadnya). Hadis ini memberikan pegangan kuat bahwa dzaw al-arhâm yang dalam  hadis  tersebut  adalah „ammah dan khâlah tidak  memiliki hak warisan.
Sementara  itu,  kelompok  ulama  lain  yang  dipelopori empat orang khalifah, Ibn Mas‟ûd., Muâdz ibn Jabal, Ibn Sirîn, Abû  Hanifah,  Ahmad  ibn  Hanbal,  Ishâq  ibn  Râhawayh  dan lainnya  menyatakan  bahwa dzaw  al-arhâm dapat  tampil menduduki  tempat  ahli  waris  untuk  memperoleh  harta peninggalan.  Menurut  mereka,  bagian  ayat,  „ ba‟dhuhum  awlâ  bi b‟dh  fî  kitâb  Allâh ‟,  maksudnya  adalah  „ ba‟dhuhum  awlâ  bi  mirâtsi ba‟dhuhum  fi  mâ  kitâb  Allâh  wa  hakama  bihi ”,  artinya  sebagian kerabat  itu  lebih  utama  mempusakai  harta  peninggalan sebagian  kerabat  yang  lain  menurut  ketentuan  Allah.  Bukan berarti  bahwa  sebagian  kerabat  itu  lebih  utama  dari  pada sebagian  kerabat  lain,  hingga  membawa  akibat  adanya penafsiran  untuk  menyisihkan dzaw  al-arhâm dari  pengertian kerabat secara umum. 33
Pandangan  ini  didasarkan  kepada  suatu  pemikiran bahwasannya memberikan hak kewarisan kepada dzaw al-arhâm bukan merupakan hukum tambahan di luar Alqur‟an dan hadis, tapi  mengikuti  alur  ketentuan  secara  berurutan  setelah  yang khusus  berlaku,  kemudian  ketentuan  umum  mengikutinya. Kalau  ayat  mawaris  berisi  ketentuan  rinci  siapa  dan  berapa besar bagian atau hak memperoleh harta peninggalan itu, maka ayat  yang  lain  telah  memberi  petunjuk  dan  pernyataan mengenai  hak-hak  sesama  sanak  kerabat,  termasuk  hak  untuk
33 Rahman, Ilmu Waris, cet ke-2 , 353.
mendapat  warisan;  dan  demikian  pula  beberapa  kandungan dari  hadis  nabi  SAW,  sekalipun  sifatnya  lebih  umum.  Firman Allah yang bersifat umum tentang mawarits berbunyi: orang yang memiliki  hubungan  kerabat  itu  sebagiannya  lebih  berhak  terhadap sesamanya  dari  pada  yang  bukan  kerabat  di  dalam  kitab  Allah ,  (QS. Al-Anfâl/8:  75).  Ayat  ini  merupakan  kelanjutan  dari  firman Allah tentang persaudaraan melalui hijrah bersama, dan dalam hal  ini,  mufassir  Ali  al-Sâyis  menerangkan  bahwa  hubungan kerabat  itu  lebih  patut  dan  merupakan  hak  yang  lebih  kuat untuk  menciptakan  tolong  menolong  serta  saling  membantu dibanding  dengan  hubungan  karena  hijrah  saja.  Ketentuan keutamaan  itu  termaktub  dalam  kitab  Allah,  yakni  hukum- hukumnya  adalah  atas  ketetapan-Nya  di  dalam  kitab  Allah untuk  hamba-hamba  yang  beriman,  agar  mempererat  tali hubungan  persaudaraan,  saling  berwasiat,  saling  mewarisi  dan lain-lain. 34
Keterangan mufassir di atas, pararel dengan ulama fikih yang  mengkomparasikan  antara bayt  al-mâl dengan dzaw  al- arhâm dengan  keunggulan dzaw  al-arhâm yang  dinilai  memiliki dua  unsur,  sama-sama  muslim  dan  kedekatan  kekerabatan, sementara bayt al-mâl , manfaatnya hanya satu unsur yakni untuk sesama  Islam  saja.  Dengan  demikian,  mereka  cenderung memilih  bahwa  harta  peningggalan  sebaiknya  untuk dzaw  al- arhâm .  Kemudian  menurut  riwayat  dari  „A‟isyah  dan  Abû Umamah  bahwa khâl ,  saudara  ibu  berjenis  laki-laki,  termasuk yang  mendapat  harta  peninggalan,  padahal  jika  dihubungkan dengan  garis  keturunan  perempuan  seperti khâl ini  adalah termasuk  kategori dzaw  al-arhâm . 35 Dengan  demikian,  riwayat dari  Rasulallah  SAW  telah  memungkinkan dzaw  al-arhâm menerima  hak  kewarisan  dalam  ketentuan  dan  ukuran  yang ditetapkan para ulama fikih dengan mengacu kepada spirit, ruh dan  nilai-nilai  kekerabatan  universal  yang  tertera  dalam  teks- teks Alquran dan sunnah.
34 Muhammad  „Ali  Al-Sâyis, Tafsîr  Ayât  al-Ahkâm (Kairo:  Muhammad  „Ali Shabîh, n.d.), 353–354.
35 Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, Juz III , 285.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
167
Perbedaan  pandangan  di  kalangan  ulama  fikih  tentang hak  kewarisan dzaw  al-arhâm ini,  bukanlah  perbedaan  yang paradoks,  karena  seperti  yang  disampaikan  oleh  Hasbi  ash- Shiddieqy,  memberi  petujuk  bahwa  ada  titik  temu  atau  paling tidak  dapat  dikatakan  kelihatan  ada  arah  menuju  terpadunya dua  pendapat  itu.  Lebih  lanjut  Hasbi  menyatakan,  semenjak permulaan  abad  keempat  hijriyah,  hukum  memberi  pusaka kepada dzaw al-arhâm telah menjadi hukum yang disepakati oleh keempat  madzhab,  karena  ulama  madzhab  Maliki  dan  Syafi‟i telah  mengambil  pula  pendapat  ini  walaupun  berlawanan dengan  pendapat  imam  madzhab  mereka,  lantaran  tidak teraturnya  lagi  keadaan bayt  al-mâl, atau  kas  perbendaharaan negara  disebabkan  kerusakan  masa  dan  kedzaliman  para penguasa. 36
Dalam  pada  itu,  ulama  yang  mensepakati dzaw  al-arhâm memperoleh  hak  kewarisan,  dapat  dikelompokan  menjadi  tiga aliran yang pola penyelesaian atau pemberiannya berbeda-beda. Pertama  ulama  ahl  al-rahim .  Menurut  ulama  ini,  sanak  kerabat yang berkedudukan dzaw al-arhâm itu sama haknya, dalam arti bahwa  seorang dzaw  al-arhâm akan  mendapat  bagian  harta peninggalan  yang  sama  besar  dengan  yang  lain.  Aliran  yang ditokohi  Hasan  ibn  Muyassar  ini  tidak  begitu  banyak pengikutnya, bahkan dapat dikatakan, aliran ini hampir punah ditelan  masa. Kedua  ulama  ahl  al-tanzîl .  Mereka  memiliki  pola penyelesaian  pembagian  harta  warisan  dengan  aturan  yang mirip  dengan  aturan  ahli  waris  pengganti;  caranya menggunakan  istilah mudlâ  bih dan mudlî .  Yang  dimaksud dengan mudlî adalah dzaw  al-arhâm yang  dinyatakan memperoleh  hak  warisan  atas  harta  peninggalan,  dan  yang dimaksud mudlâ  bih adalah  ahli  waris  yang  sudah  meninggal lebih  dahulu,  yang  menjadi  penghubung  garis  keturunan ( nasab )  antara mudlî dengan  orang  yang  meninggal  ( muwarrits ). Dalam  ketentuan  menurut ahli  al-tanzîl ini, mudlî menempati kedudukan mudlâ bih sehingga bisa terjadi seorang perempuan
36 Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris , 288. dan Yusuf Musa, al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam (Kairo: Dar al-Ma‟rifah, 1960), 285.
dihukumi  sebagai  seorang  laki-laki.  Tokoh  utama  yang termasuk  dalam  aliran  ini  adalah  „Alqamah,  al-Sya‟bi,  Masrûq, Abû Nu‟mân, dan Hasan ibn Zayd.
Ketiga  ulama  ahl  al-qarâbah .  Mereka  memiliki  pola penyelesaian  yang  dikonsepkan  oleh  „Ali  ibn  Abî  Thâlib; kemudian konsep ini diikuti oleh Imam Abû Hanifah, dan para ulama  madzhab  Syafi‟i,  antara  lain  al-Baghawi  dan  Mutawalli. Konsep ini dalam memberikan dan menentukan bagian kepada dzaw  al-arhâm mirip  dengan  dengan  cara  mendudukkan  para ahli waris sebagai ahli al-„ashabah . Dzaw al-arhâm yang ada dikaji berurutan  dari  tiga  sisi,  pertama jihah -nya;  kedua darajah -nya; dan  ketiga quwwah -nya.  Ketika  melihat  keutamaan jihah ,  maka diurutkan  mulai  dari  arah  yang  ke  bawah,  atau bunuwwah (urutan  anak  ke  bawah),  arah  yang  ke  atas ubuwwah (urutan bapak ke atas), arah ke samping ukhuwwah (arah saudara), dan terakhir  arah umuwwah (arah  keibuan).  Jadi,  prinsip hâjib dan mahjûb jelas  digunakan  dalam  konsep  ini.  Pada  sisi berikutnya, yang  berderajat  paling  dekat  mengenai  garis  keturunan  yang menghubungkan  pewaris  akan  menutup  mereka  yang derajatnya  lebih  jauh.  Sisi  yang  terakhir quwwah ,  maka  yang sekandung  akan  dimenangkan  dengan  yang  seayah,  karena kedudukan yang kuat. Adapun kalau ada dua orang atau lebih memiliki arah, derajat dan kekuatan yang sepadan, maka dzaw al-arhâm itu  bersekutu  dalam  hak  pembagiannya,  dan  kalau jenis  kelaminnya  berbeda,  berlaku  rumus  perimbangan  dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. 37
Dengan memperhatikan kajian dzaw al-arhâm di atas, maka akan  ditinjau  peraturan  yang  sudah  ditetapkan,  baik  di  dalam KHI  maupun  Undang-Undang  Hukum  Waris  Mesir.  Dalam KHI  tidak  diatur  secara  rinci  tentang  pembagian  waris  untuk dzaw al-arhâm , tetapi hanya dinyatakan secara umum pada pasal 191 yang berbunyi: Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris, atau ahli  warisnya  tidak  diketahui  ada  atau  tidaknya,  maka  harta  tersebut atas  putusan  Pengadilan  Agama  diserahkan  penguasaannya  kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum .
37 Rahman, Ilmu Waris, cet ke-2 , 353–363.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
169
Dengan  bunyi  pasal  ini,  berarti dzaw  al-arhâm diserahkan sepenuhnya  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  mengatur  dan mengurusnya.  Keputusan  Pengadilan  Agama  dapat  saja memutuskan  bahwa  harta  peninggalan  ini  diberikan  kepada dzaw  al-arhâm ,  atau  diserahkan  kepada Baitul  Mal ,  tergantung kepentingan dan kemaslahatan yang dominan pada saat proses keputusan  itu  di  buat.  KHI  ini  tampaknya  kurang mengakomodasi  dan  menjelaskan dzaw  al-arhâm secara  rinci, kemungkinan  situasi  politik  dan  sosial  pada  saat  pembuatan KHI  tersebut,  karena  pada  saat  itu,  pemerintah  menerapkan sistem  stabilitas  nasional.  Dengan  pencantuman dzaw  al-arhâm, dikhawatirkan  akan  menimbulkan  pro-kontra  di  kalangan masyarakat  dan  perdebatan  berkepanjangan,  sehingga mengancam  soliditas  masyarakat.  Tetapi  kemudian,  sesudah bergulirnya  reformasi  yang  disusul  dengan  penerapan  sistem sistem permerintahan yang demokratis dan penghormatan hak- hak publik, maka perubahan untuk penyempurnaan peraturan dalam KHI tersebut, perlu dilakukan yang lebih komprehensif dan  mencakup  segala  ruang,  agar  tidak  menimbulkan kekosongan hukum.
Berbeda  dengan  KHI  yang  tidak  secara  rinci menyebutkan dzaw  al-arhâm ,  maka  Undang-Undang  Hukum Waris  Mesir  justru  sebaliknya,  yaitu  menjelaskan  secara  rinci dan  jelas  hak  warisan dzaw  al-arhâm .  Dalam  Undang-Undang tersebut menyebutkan: Apabila tidak terdapat seorang dari golongan ashhâb  al-nasab  dan  tidak  terdapat  seseorang  dari  dzaw  al-furûdh- nasabiyah, maka harta peninggalan atau sisanya untuk dzaw al-arhâm (UUHW,  pasal  31).  Selanjutnya,  dalam  pasal  31  tersebut menjelaskan  empat  rumpun dzaw  al-arhâm ,  yang  sebagiannya harus  didahulukan  pada  sebagian  yang  lain  dalam  mewarisi. Rumpun  pertama cucu-cucu  perempuan  dan  anak  cucu perempuan  pancar  laki-laki  betatapun  menurunnya; rumpun kedua kakek  ghayr  shahih  dan  nenek  ghayr  shahih  betapaun tingginya; rumpun ketiga anak-anak saudara seibu, anak-anaknya saudari  seibu-sebapak,  anak-anak  perempuan  saudara-saudari seibu-bapak,  anak-anak  perempuannya  anak-anak  laki-lakinya
saudara  seibu-bapak,  dan  anak-anak  mereka  betapapun rendahnya.
Rumpun  keempat meliputi  enam  kelompok  yang sebagiannya  harus  didahulukan  atas  yang  lain  menurut  tertib berikut  ini:  a)  „ amm-„amm orang  yang  meninggal  ibu, „ammah „ammah , khal-kh al  dan khâlah-khâlah seibu-bapak;  b)  anak-anak dari orang-orang yang disebutkan dalam bagian rumpun di atas betatpaun  rendah  menurunnya,  anak-anak  perempuan „amm „amm si  orang  yang  meninggal  seibu-bapak,  cucu-cucu perempuan  pancar  laki-laki  mereka, dan  anak-anak  dari  cucu- cucu  tersebut  betapa  rendah  menurunnya;  c) „Amm-„amm dari bapak  orang  yang  meninggal  tunggal  ibu,  „ammah-„ammah, khalah-khalah,  khal-khal  dan  khalah-khalahnya  seibu-sebapak; d)  anak-anak  dari  orang  tersebut  di  atas  betapa  pun menurunnya,  anak-anak  perempuan  dari „amm-„amm yang meninggal  seibu-bapak  atau  sebapak  dan  anak-anak  mereka betapaun  menurunnya;  e) „Amm-„amm bapak  dan  bapaknya orang yang meninggal tunggal ibu, „amm-„amm bapak dari ibu orang  yang  meninggal, ammah,  khal-khal dan khalah-khalah keduanya seibu-bapak; f) Anak-anak dari orang yang tersebut di atas,  anak-anak  perempuannya  „amm-„amm  dari  bapaknya bapak  yang  meninggal  seibu-bapak,  cucu  perempuan  pancar laki-laki  mereka,  dan  anak-anaknya  orang-orang  perempuan tersebut  betapapun  menurunnya.  Kemudian  dalam  pasal  32 disebutkan  bahwa  rumpun  pertama  dari dzaw  al-arhâm yang paling utama dari mereka dalam mewarisi adalah mereka yang terdekat  tingkatannya  kepada  orang  yang  meninggal.  Apabila mereka sama tingkatannya, maka anaknya shâhib al-fardh adalah lebih  utama  dari  pada  anaknya dzaw  al-arhâm . 38 Selanjutnya, untuk  perbedaan  jenis  kelamin,  maka  warisan  untuk dzaw  al- arhâm tetap  memutuskan  bahwa  laki-laki  dua  kali  bagian  dari perempuan, dengan mengacu kepada ayat Alqur‟an yang tegas, li  adzkari  mitsl  hadhdh  al-unstayayn .  Dalam  hal  ini,  tidak  terlihat pembaruan pemikiran dalam hukum waris, kendatipun banyak
38 „Umar „Abd Allâh, Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah , 372–373.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
171
pandangan  yang  menghendaki  agar  pembagian  laki-laki  dan perempuan memiliki hak yang sama.
Dengan  memperhatikan  dua  undang-undang  tentang hukum  waris  di  dua  negara,  Indonesia  dan  Mesir,  terlihat bahwa ada perbedaan yang mencolok antara keduanya. Pertama KHI terlihat sudah mengalami kemajuan, dan berupaya untuk selalu menyesuaikan  dengan  perkembangan zaman, sementara Undan-Undang  Hukum  Waris  Mesir  masih  bersifat  tradisional dan  mepertahankan  pandangan-pandangan  ulama  klasik.  Hal ini  tampak  ketika  menjelaskan  penghalang  saling  mewarisi dalam  perbedaan  agama.  Kompilasi  tidak  menegaskan  secara eksplisit  perbedaan  agama  antara  ahli  waris  dan  pewarisnya sebagai  penghalang  mewarisi.  Kompilasi  hanya  menegaskan bahwa  ahli  waris  beragama  Islam  pada  saat  meninggalnya pewaris,  sedangkan  identitas  pewaris  hanya  dijelaskan  dalam ketentuan  umum,  yaitu  orang  yang  saat  meninggalnya  atau yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan Agama,  meninggalkan  ahli  waris  dan  harta  peninggalan  (KHI, pasal 171, huruf b dan c). Sementara itu, dalam UUHW Mesir secara  jelas  dinyatakan,  bahwa  antara  orang  Islam  dengan bukan  Islam  tidak  dapat  saling  mewarisi.  Peraturan  ini menunjukkan  bahwa  tidak  ada  kompromi  dalam  penghalang saling  mewarisi  di  kalangan  masyarakat,  sehingga  terhindar multi-interpretasi  dalam  menerapkan  hukum  waris  di masyarakat.
Kedua materi hukum waris . Dalam KHI, materi hukum waris, selain  digali  dari  kitab-kitab  klasik,  juga  mengkaji  perundang- undangan  modern  yang  sudah  diberlakukan  di  beberapa negara  muslim,  seperti  Turki,  Tunisia  dan  Maroko,  bahkan memperhatikan  pula,  tradisi-tradisi  lokal  dan  kajian-kajian ulama  kontemporer  yang  berupaya  keras  mengaktualisasikan hukum  waris  dengan  dunia  modern.  Dalam  KHI  pasal  176 menyatakan  bahwa  bila  anak  perempuan  menjadi  ahli  waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Kemudian pasal 183,  KHI  menyatakan  dalam  pembagian  harta  warisan  setelah masing-masing  menyadari  bagiannya,  maka  dapat  dilakukan
perdamaian.  Ide  pokok  dari  kedua  diktum  itu  adalah  bahwa sesuai dengan ajaran Alqur‟an, maka anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan, tetapi untuk memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, maka dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan  perempuan,  asalkan  para  ahli  waris  sepakat  demikian. 39
Sementara  itu,  dalam  UUHW  Mesir  tidak  ditemukan  pasal perdamaian  antara  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam pasal 19, Undang-Undang itu menyatakan, pusaka-mempusakai dalam  hal  tersebut  di  atas,  bagi  laki-laki  sebanding  dengan bagian  dua  orang  perempuan.  Pasal  ini  tidak  dilanjutkan dengan pasal perdamaian, kemudian hanya dilanjutkan dengan masalah hijab .  Ini  menunjukkan,  bahwa  Undang-Undang  ini banyak mengadopsi dari kitab-kitab klasik, tanpa memperhatikan  perkembangan  zaman  yang  muncul  pada  saat itu,  sehingga  ruang  untuk  mufakat  antara  ahli  waris  tidak dicantumkan. Karena itu, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan,  harus  dilaksanakan  selaras  dengan  teks  undang- undang  tersebut,  selaras  dengan  teks  dalam  Alqur‟an  dan sunnah.
Ketiga  uraian  materi .  Dalam  KHI,  uraian  materi  singkat, padat dan kadang-kadang bersifat umum, seperti terlihat dalam pasal  173.  Dalam  pasal  ini  diatur  tentang  terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa tindakan kriminal terhadap pewaris, tetapi sebagaimana dikemukakan di atas, ketentuan ini tidak mencantumkan bahwa murtadnya  seseorang  menjadi  penghalang  utama  untuk menjadi  ahli  waris.  Hal  demikian,  seharusnya  ditambahkan dalam  pasal  173  ini.  Kemudian  dalam  pasal  174  menyebutkan secara singkat, yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris  menurut  hubungan  perkawinan,  lalu  disebutkan keutamaan dari masing-masing ahli waris yang ada. Hanya saja, di  sini  tidak  menyebutkan  bagaimana  pewarisan  dari  seorang pewaris  yang  meninggal  dunia  tanpa  meninggalkan  ahli  waris
39 Atho‟  Muzdhar  dan  Khairuddin  Nasution,  ed., Hukum  Keluarga  di  Dunia Islam  Modern:  Studi  Perbandingan  dan  Keberanjakan  UU  Modern  dari  Kitab- Kitab/fiqih (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 198–212.
TAJDID | Vol. 28, No. 1, 2021
173
sama sekali. Hal ini, memang ada diatur dalam pasal 191, tetapi pembagian  warisnya  tidak  disebutkan.  Demikian  pula, mengenai keutamaan yang sifatnya lebih kasusistik dimana satu ahli  waris  dapat  meng- hijab ahli  waris  lainnya,  seharusnya dimuat lebih rinci. Sementara itu, dalam UUHW Mesir, uraian materi  hukumnya  lebih  rinci  dan  detail.  Hal  ini  terlihat  ketika menjelaskan penghalang-penghalang ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan dalam pasal 5 yang mnyebutkan, penghalang mewarisi  adalah  membunuh  orang  yang  mewariskan  dengan sengaja.  Kemudian  dijelaskan  macam-macam  pembunuhan yang dapat menyebabkan penghalang mewarisi secara lengkap. Demikian  pula  ketika  menerangkan dzaw  al-arhâm yang tercantum dalam pasal 31. Peraturan hak waris dzaw al-arhâm ini sangat  luas,  sehingga  menghabiskan  8  pasal  secara  rinci. Dengan uraian yang luas ini, diharapkan masalah-masalah waris yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  dapat  secara langsung direspon dan diselesaikan di pengadilan agama, tanpa memberikan ruang ijtihad baru di kalangan hakim. Di satu sisi, rincian  peraturan  yang  luas  ini  menguntungkan  bagi  para hakim  dan  pencari  keadilan,  karena  dapat  diputus  langsung sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  tetapi  di  sisi  lain,  peraturan yang  rinci  ini  sangat  sulit  menerima  pandangan  baru  dan ijtihad  kontemporer  yang  selaras  dengan  tantangan  zaman, sehingga  undang-undang  tersebut  kaku,  tidak  fleksibel  dan cenderung melawan perkembangan zaman.
Kemudian muncul pertanyaan: apakah hukum waris Islam itu  dapat  berubah  karena  perubahan  struktur  sosial  ?  kalau diamati  secara  seksama,  ternyata  memang  demikian,  bahwa hukum waris Islam itu, setidak-tidaknya dalam pelaksanaannya bukan  hanya  dapat  berubah  karena  struktur  sosial,  tetapi karena sebab lebih kecil yaitu struktur keluarga. Adanya konsep „awl dalam  sistem  waris  sunni  adalah  bukti  bahwa  pelaksanaan hukum  waris  Islam  iu  dapat  berubah  karena  perubahan strukrur keluarga. Sementara itu dalam Alquran pun dipegang juga prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, di luar anak.  Ditambahkan  lagi,  bahwa  ibu  (perempuan)  dan  bapak
(laki-laki)  ditetapkan  dalam  Alquran  memperoleh  bagian  yang sama.

## Kesimpulan
Dari pemaparan tersebut di atas, maka dalam akhir tulisan ini dapat simpulkan hal-hal sebagai berikut: pertama : fenomena yang muncul pada abad ke 20, adanya usaha Dunia Islam untuk melakukan pembaruan hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum waris, seperti di Maroko, Tunisia, Turki, dan Ethiopia; kedua :  hukum  waris  Indonesia  tercantum  dalam  Kompilasi Hukum Islam, yang isinya sudah mengalami perubahan selaras dengan watak keindonesiaan; ketiga : ketentuan-ketentuan waris yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  bertolak  dari Alqur‟an,  sunnah  dan  ijma‟  „ulama,  kemudian  disusul  dengan ijtihad untuk masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam kedua  sumber  di  atas; keempat :  KHI  dan  Undang-Undang Hukum  Waris  Mesir,  secara  umum  memiliki  beberapa kemiripan dalam menyusun materi hukumnya, hanya saja KHI lebih  singkat  dan  padat  dibandingkan  dengan  UUHW  Mesir yang cenderung  luas dan panjang lebar. Di samping itu dalam KHI  sudah  mengakomodasi  struktur  sosial  Indonesia,  dan ijtihad hukum waris kontemporer; sementara itu, UUHW Mesir cenderung  mengadopsi  kitab-kitab  klasik  tanpa  sentuhan pemikiran baru hukum waris; kelima : pembaruan Hukum waris di Indonesia bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum  perempuan,  melindungi  kerabat  yang  tidak  mendapat warisan,  dan  pencapaian  prinsip-prinsip  keadilan  secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007. Al-Bâjûri,  Ibrahim. Hasyiah  Bajûri,  ,Juz  II .  Beirut:  Dâr  al-Fikr,
n.d.
Al-Dimisqi,  al-Imâm  Taqî  al-Dîn  Abî  Bakr  ibn  Muhammad  al-
175
Husaynî. Kifâyah al-Akhyâr fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr, Juz II .
Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
Al-Jâwi, Al-Nawâwi. Marâh Labîd al-Tafsîr al-Munîr li Ma‟âlim al-
Tanzîl . Semarang: Usaha Keluarga, n.d.
Al-Sâyis,  Muhammad  „Ali. Tafsîr  Ayât  al-Ahkâm .  Kairo: Muhammad „Ali Shabîh, n.d.
Al-Turmudzi,  Muhammad  ibn  „Isa. Sunan  al-Turmudzi,  Juz  III .
Kairo: Dâr al-Fikr, 1978.
Allâh, „Umar „Abd. Ahkâm al-Mawârits fî al-Syarî‟ah al-Islâmiyyah .
Kairo: Dâr al-Ma‟ârif, 1960.
Asbachi,  Charisul.  “Studi  Komparatif  Pemikiran  Imam
Haramain  Dengan  Ibnu  Hazm  Tentang  Hak  Waris  Bagi Pembunuh.” Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1
(2019): 59–73.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi. Fiqhul  Mawaris .  Jakarta:  Bulan  Bintang,
1973.
Badrân,  Badrân  Abû  al-„Ayn. al-Mirâts  al-Muqâran  bayna  al- Madzâhib  al-Suniyyah  wa  al-Madzâb  al-Ja‟fari  wa  al-Qanûn .
Mesir: Dâr al-Ma‟ârif, 1971.
Coulson,  Noel  James. A  History  of  Islamic  law .  New  Brunswick USA: AldineTransaction, 2011.
Fithriani, Ahda. “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a)  Kompilasi  Hukum  Islam.” Syariah:  Jurnal  Hukum  dan Pemikiran 15, no. 2 (2016). Harjono,  Anwar. Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Alquran Komentar  atas  Hazairin  dalam  Pembaharuan  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: UI Press, 1981. Hazairin. Hukum  Kewarisan  Bilateral Menurut  al-Qur‟an .  Jakarta:
Tintamas, 1982.
Kuzari, Achmad. Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas
Harta Tinggalan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Mudzhar, M. Atho, dan Mathori Alwustho. Membaca Gelombang Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi .  Yogyakarta:  Titian  Ilahi Press, 1998.
Muhammad  al-Khâthib  al-Syarbinî. Mughnî  al-Muhtâj,  Juz  III . Kairo: al-Bâbi al-Halabi, 1958.
Mundy,  Martha.  “The  family,  inheritance,  and  Islam:  A  re-
examination of the sociology of Fara‟id law.” In Islamic law: social and historical contexts , diedit oleh Aziz Al-Azmeh, 1–123.
Routledge London, 1988.
Musa,  Yusuf. al-Tirkah  wa  al-Miras  fi  al-Islam .  Kairo:  Dar  al- Ma‟rifah, 1960. Muzdhar, Atho‟, dan Khairuddin Nasution, ed. Hukum Keluarga di  Dunia  Islam  Modern:  Studi  Perbandingan  dan  Keberanjakan UU  Modern  dari  Kitab-Kitab/fiqih .  Jakarta:  Ciputat  Press,
2003.
Najd, E Sobirin, dan Naning Mardiniah, ed. Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi . Jakarta: Cesda LP3ES, 2000.
Prodjodikoro,  Wirjono. Hukum  Waris  Indonesia .  Bandung: Sumur, 1983.
Rahman,  Fatchur. Ilmu  Waris,  cet  ke-2 .  Bandung:  Al-Ma  „arif, 1981.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 1997.
Rusyd, al-Imâm al-Qâdhî Abû al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn  Muhammad  ibn  Ahmad  Ibn. Bidâyah  al-Mujtahid  fî Nihâyah al-Muqtashid, Juz II . Beirut: Dâr al-Fikr li Thibâ‟ah wa al-Nasyr wa al-Tawjî, 1995.
Shesa,  Laras.  “Keterjaminan  Kedudukan  Dzaul  Arham  Dalam Kewarisan  Islam  Melalui  Wasiat  Wajibah.” Al-Istinbath:
Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2018): 145–166.
Sjadzali,  Munawir.  “Reaktualisasi  ajaran  Islam.”  In Polemik Reaktualisasi  Ajaran  Islam ,  diedit  oleh  Iqbal  Abdurrauf Saimima. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.