## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA DEPOK
Ida Nurhayati dan Indianik Aminah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta idanoeng@yahoo.co.id
Abstrak Penyadaran  terhadap  hak-hak  anak  perlu  diketahui  dan  diimplementasikan  pada  seluruh masyarakat, khususnya para guru Sekolah Dasar yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak didiknya yang rata-rata masih pada usia anak, sehingga baik cita-cita Undang- Undang Perlindungan Anak dan seluruh bangsa dapat terwujud.Penelitian ini dilakukan di SDN Anyelir I dan SD Muhammadiyah I kota Depok. Metode yang dilakukan dengan cara interview    para  kepala  sekolah  tersebut  dan  menyebarkan  angket  kepada  perwakilan  wali murid  pada  kedua  sekolah  tersebut,  untuk  dapat  diambil  data  yang menggambarkan/menunjukkan bagaimana semua kompeonen sekolah dapat memahami dan menerapkan UU Perlindungan Anak melalui peraturan sekolahnya.
Kata kunci : implementasi, perlindungan anak, tingkat sekolah dasar
Abstrak Awareness  on children's  rights needs  to be  known  and implemented  on the  entire community, particularly primary school teachers who are directly associated with children on average students who are still at the age of the child, so that both the ideals of the Child Protection Act and the  whole nation can this be  done in  the SDN terwujud.Penelitian Carnations I and SD Muhammadiyah I Depok city. The method is done by interviewing the head  of the  school  and spread  the questionnaire to representatives  of both parents at the school, to be  able  to take data that  describe / show how all schools kompeonen can understand  and implement  the Child  Protection  Act through  the school rules.
Keywords: implementation, child protection, primary school level
PENDAHULUAN Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB tersebut memuat 10 asas tentang  hak-hak  anak,  yaitu  :  hak  untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan  mereka  berkembang secara  sehat  dan  wajar  dalam  keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial  termasuk  gizi    yang  cukup, perumahan,  rekreasi  dan  pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan  dan  perlakuan  khusus  jika mereka cacat,tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasihdan rasa aman  sedapat  mungkin  dibawah  asuhan serta  tanggung  jawab  orang  tua  mereka sendiri  mendapat  pendidikan,  dan  dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk  yang  pertama  memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan  anak,  kekejaman  dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.
Perlindungan  anak,  adalah  hak  anak sejak  dalam  kandungan  atas  kesempatan, fasilitas, pertumbuhan secara wajar, baik
jasmaniah,  rohaniah,  sosial  sampai menjadi dewasa.
Kesejahteraan  anak  merupakan  hak asasi  anak  yang  harus  diusahakan bersama. Pelaksanaannya tergantung pada partisipasi  yang  baik  antara  Subyek  dan obyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Menghalangi pengadaan  kesejahteraan  anak  dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat  yang  adil  dan  makmur, spiritual dan materiil merupakan penyimpangan  yang  mengandung  faktor- faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan)  dan viktimogen (menimbulkan korban).  Penyadaran  terhadap  hak-hak anak  inilah  yang  perlu  diketahui  dan diimplementasikan pada seluruh masyarakat, khususnya para guru Sekolah Dasar yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak didiknya yang rata-rata masih pada usia anak, sehingga baik cita- cita  Undang-Undang  Perlindungan  Anak dan seluruh bangsa dapat terwujud.

## Metodologi
Metode  pendekatan  yang  dipakai adalah  pendekatan  normatif  empiris, dengan  mengumpulkan  data  tidak  saja dari  kepustakaan  tetapi  juga  dilapangan dan penelitian lapangan berarti berkomunikasi  dengan  para  guru  dan pihak  yang  berwenang  di  sekolah,  dari KPAI  sebagai  data  sekunder  untuk melengkapi  data    di  lapangan  mengenai penegakan/pelaksanaan  Undang-Undang Perlindungan Anak. dalam hal ini melalui informan  yang  penentuannya  atas  dasar pengamatan  terhadap  hal-hal  yang berkaitan  dengan  data-data  kasus pelanggaran  UU  Perlindungan  Anak,. Pendekatan  ini  dapat  juga  disebut normatif  sosiologis  atau  juga  yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai penerapan antara faktor  sosiologis  terhadap  faktor  yuridis dalam  konteks  penerapan  suatu  aturan hukum  tentang  perlindungan  anak  di masyarakat.  Dengan  demikian  dapat
terwujud    hak  dan  kewajiban  yang  jelas untuk masyarakat terutama pihak sekolah sebagai lembaga formal yang mempunyai peranan besar dalam mendidk kedisiplinan anak. Sampel dan Data Penelitian Didalam  penelitian  ini  penulis berusaha  menggambarkan  sosialisasi /pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan  Anak  baik  bagi  para  orang tua, guru/pihak sekolah maupun pemerintah.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan  untuk  memberikan gambaran tentang sifat/ karakteristik suatu gejala  yang  ada  dalam  masyarakat, kemudian  dari  keadaan  tersebut  ditarik kesimpulan-kesimpulan  khusus  untuk mencapai  kesimpulan  umum  melalui proses  abstraksi  terhadap  kenyataan.
Dalam penelitian  ini  gejala  yang diperhatikan adalah bagaimana implementasi/penerapan, kendalanya berlakunya,  serta  dasar  pemikiran mengenai    cara-cara  pemberian  sanksi terhadap pelanggaran aturan sekolah.
Analisa data dilakukan secara kualitatif sesuai  dengan  jenis  data  yang  diteliti. Data  primer  yang  diperoleh  dari responden  langsung  dalam  hal  ini  adalah para wali murid sekolah dasar yang secara langsung  dapat  merasakan,  melihat,  dan mengamati pelaksanaan peraturan sekolah dimana  para  anak  mereka  bersekolah. Demikian juga informasi/hasil wawancara dengan  guru  yang  mewakili  pihak sekolah,  dan  data  sekunder  yang  kami peroleh  dari  website  KPAI,  kemudian diinventarisasi  dan  dikelompokkan  guna menemukan indikasi-indikasi khusus yang berkenaan  dengan  yang  akan dianalisa. Data  yang  telah  dikelompokkan  akan dikaitkan  satu  dan  lainnya  serta diinterpretasikan dengan perspektif bidang  sosiologi,  dan  hukum  formal dalam konteks bagaimana implementasi/pelaksanaan  dan  penegakan
hukum/peraturan  yang  berkaitan  dengan perlindungan anak.

## Pembahasan
Anak Dalam Kedudukan Hukum Dimensi-dimensi  yang  mendasar  dari hak perlindungan anak, meliputi kedudukan  subsistem  hukum  antara seorang anak dengan sistem hukum yang mengatur  manusia/orang  dewasa  dalam kinerja  hukum  positif. Dalam  cara pandang  ini  perlu  diketahui  status  anak atau  pengertian  anak  dalam  karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang  berbeda  dari  keadaan  hukum  dari orang dewasa.
Anak  dalam  kedudukan  hukum meliputi  pengertian  kedudukan  anak  dari pandangan  sistem  hukum  atau  disebut kedudukan  anak  dari  pandangan  sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Kedudukan  anak  dalam  artian  dimaksud meliputi  pengelompokan  ke  dalam subsistem pengertian dalam: 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata;
3. Hukum Pidana, meliputi:
a. Undang-Undang  No.  3  Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
b. Undang-Undang No. 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Undang-Undang  No.  39  Tahun ..tentang  HAM  (Hukum  Tata Negara).

## Batas Usia Anak
Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997  untuk  disebut  sebagai  anak,  maka orang  itu  harus  berada  pada  batas  usia bawah  atau  usia  minimum  nol  (0)  tahun (terhitung  dalam  kandungan)  sampai dengan  batas  usia  atas  atau  usia
maksimum  18  sesuai  dengan  ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk  meletakkan  batas  usia  seseorang yang  layak  dalam  pengertian  hukum nasional, telah dirumuskan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut: 1. Batas  usia  seorang  menurut ketentuan hukum perdata berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata  ayat  (1)  sebgai berikut: a. Batas  antara  usia  belum dewasa ( minderjerigheid ) dengan telah dewasa ( meerderjerigheid ),  yaitu  21 tahun;
b. Dan seorang anak yang berada dalam  usia  dibawah  21  tahun yang  telah  menikah  dianggap telah dewasa.
2. Batas usia anak menurut UU No 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan Pasal 7 ayat (1); Pasal 47 ayat (1); dan  Pasal  50  ayat  (1),  sebagai berikut: a. Dalam  Pasal  7  ayat  (1) menyebutkan batas usia minimum  untuk  dapat  kawin bagi  seorang  pria,  yaitu  19 tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 tahun; b. Dalam  Pasal  47  ayat  (1) menyebutkan batas usia minimum  18  tahun  berada dalam  kekuasaan  orang  tua selama  kekuasaan  itu  tidak dicabut;
c. Dalam  Pasal  50  ayat  (1) menyebutkan  batas  usia  anak yang  belum  mnecapai  usia  18 tahun  atau  belum  pernah kawin  berada  pada  status perwalian.

## Hasil Pembahasan
Dari sejumlah cara pengumpulan data, dalam  lapangan  kami  mendapatkan  data tentang Tata Tertib Siswa di SDN Anyelir I  Depok,  dimana  dari  tatatertib  tersebut dapat  diketahui  bahwa  di  dalam  tata tertibnya sekolah tersebut selain mendidik siswa  tidak  hanya  disiplin,  tetapi  juga membangun  moral  siswa  untuk  bisa menjadi  manusia  disiplin,  bertanggung jawab,  sopan  dan  santun  dalam  bersikap dan bertutur kata terhadap guru, orang tua dan sesama. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan  UU  Perlindungan    Anak Pada  Tingkat  Sekolah  Dasar,  bagaimana sekolah dalam memberikan hukuman bagi siswa  yang  melanggar  aturan  sekolah, serta  bagaimana  pemahaman  para gurunya terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari tabel yang ada, menunjukkan bahwa sebagian besar (65%) para guru dan wali murid  mengetahui  UU  Perlindungan
Anak.
Dari  tabel  yang  ada,  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  (75%)  sekolah dalam  membuat  peraturan  sekolah/tata tertib  sekolah  mengacu  pada  UU Perlindungan  Anak.  Dari  data  yang  ada menunjukkan  bahwa  (60%)  pelanggaran yang  sering  dilakukan  oleh  siswa  adalah datang  terlambat,  kemudian  (35%)  tidak mengerjakan  tugas,  dan  (5%)  berkelahi dengan temannya.
Kesimpulan 1. Bagian  yang  penting  dalam  melihat apakah suatu Undang-Undang Perlindungan  Anak  itu  ditaati, khususnya  di  tingkat  sekolah dasar/madrasah  adalah  ketika  para guru  atau  pengelola  sekolah  dalam memperlakukan siswanya sudah baik. Terutama  siswa  yang  melanggar peraturan sekolah. Sekolah, dalam hal ini  memberikan  sanksi  kepada  para
siswa  yang  melannngar  peraturan sekolah  70%-80%  sudah  dilakukan dengan cara memberikan tugas.
2. Hal  ini  tentunya  tidak  semata-mata hanya  memberikan  tugas,  melainkan sekaligus  memberikan kedisiplinan, tanggung jawab terhadap suatu tugas yang telah diberikan oleh guru.
3. Dengan tidak dilakukannya hukuman fisik,  melainkan  lebih  ditekankan pada  pemberian  tugas,  pekerjaan rumah,  menggambarkan  bahwa  pada prinsipnya  pihak  sekolah  (guru)  dan orang tua/wali murid telah memahami/mengetahui  bahwa  anak- anak  sangat  perlu  untuk  dilindungi demi kebaikan untuk masa depannya.

## Saran
1. Sebaiknya para orang tua lebih intensif dalam  menjalin  hubungan  dengan pihak  sekolah,  bukan  saja  dari kuantitas  kunjungan  ke sekolahnya, melainkan  lebih  ke  arah  berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya memahami  dan  medidik  anak-anak dalam hal di luar maslah pelajaran.
2.  Demikisan  pula  pihak  sekolah  sering melibatkan  para  orang  tua/wali  murid untuk  selalu  berkoordinasi,  terutama dalam  hal  mendisiplinkan  para  siswa, sehingga  ada  kesesuaian  (tidak kontradiktif)  antara  pendidikan  di sekolah  dengan  di  rumah/lingkungan keluarga.
3.  Demi  tersosialisasikannya  Undang- Undang  Perlindungan  Anak,  sebaiknya para  orang  tua/wali  murid  dan  sekolah selalu  mencari/memperbaiki  format pendisiplinan dalam rangka mewujudkan  manusia  yang  berkualitas yang beradab. Daftar Pustaka
Adi, Rianto. 2004 . Metodologi Penelitian Sosial dan  Hukum. Jakarta. Granit.
Atmasasmita, Romli.
2002. Pengadilan  Hak  Asasi Manusia  dan  Penegakannya  di Indonesia. Jakarta. Badan Pembinaan Hulum Nasional Departemen  Kehakiman  Dan HAM. RI.
Krisnawati, Emeliana.
2005. Aspek  Hukum  Perlindungan Anak . Bandung.CV. Utomo.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.
1995. Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Wadong,  Maulana,  Hasan.      2000. Pengantar  Advokasi  dan  Hukum
Ida Nurhayati dan Indianik Aminah, Implementasi Undang Undang Perlindungan