## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 3, 2022: Social and Government Hal. 207-218 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.273

## EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN BANTUL

## Magfira (1), Erni Saharuddin *(2)
(1) Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, 082138725217
(2) Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, 082138725217
(2) *Korespondesi Penulis: ernisaharuddin@unisayogya.ac.id
Abstrak: Program  Keluarga  Harapan  merupakan  program  dari  Pemerintah  Indonesia  yang  dimulai  tahun 2007.  PKH  adalah  program  perlindungan  sosial  yang  memberikan  bantuan  tunai  kepada  Rumah  Tangga Sangat  Miskin/Keluarga  Sangat  Miskin  (RTSM/KSM)  dengan  diwajibkan  mengikuti  persyartan  dan  ketentuan yang  telah  ditetapkan.  Tujuan  umum  dari  PKH  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat paling miskin. Tujuan jangka pendek dari PKH ini adalah  membantu  mengurangi  beban  pengeluaran  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM),  sedangkan  jangka panjang  diharapkan  dapat  memutus  mata  rantai  kemiskinan  antar  generasi,  sehingga  generasi  berikutnya dapat keluar dari jurang kemiskinan. Desain penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process,  product),  yang  dikembangkan  oleh  Stufflebeam  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Rumusan masalah penelitian ini adalah. Bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul. Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  evaluasi  PKH  di  Kabupaten  Bantul  berjalan  cukup  baik,  terlihat  dari proses kegiatan pertemuan awal, pencairan bantuan, pemuktahiran data, dan verifikasi komitmen peserta PKH. Selain  itu,  PKH  harus  tetap  berlanjut  untuk  kedepannya.  Lalu  proses  pencairan  bantuan  harus  ditingkatkan agar  tidak  terjadi  keterlambatan  dalam  penyaluran  bantuan.  Selain  itu,  proses  pemuktahiran  data  harus ditingkatkan  dan  diperketat  lagi  mengingat  masih  ada  peserta  yang  sudah  mampu  namun  masih  terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Selanjutnya, diperlukan koordinasi dan pengawasan baik dari semua lembaga yang tekait maupun para penerima PKH agar tujuan dari PKH dapat tercapai.
Kata kunci; Evaluasi  Program Keluarga Harapan (PKH), Konteks, Masukan, Proses, Hasil.
Abstract: The Family Hope Program (Program Keluarga Harapan- PKH) is a program from the Government of Indonesia which started in 2007. PKH is a social protection program that provides cash assistance to Very Poor  Households/Very  Poor Families  with  the  obligation  to  follow  the  requirements  and  conditions  that  have been  set.  The  general  objective  of  PKH  is  to  reduce  poverty  and  improve  the  quality  of  human  resources, especially in the poorest community groups. The short-term goal of PKH is to help in reducing the expenditure burden  of  Very  Poor  Households,  while  the  long-term  is  expected  to  break  the  poverty  chain  between generations,  so  that  the  next  generation  can  get  out  of  poverty.  This  research  design  applied  the  CIPP evaluation  model  (context,  input,  process,  product),  which  was  developed  by  Stufflebeam  with  a  qualitative descriptive  approach.  In  writing  this  scientific  paper,  the  writer  formulates  the  problem  as  follows:  How  to evaluate the Family Hope Program (PKH) in Bantul Regency. From the results of the study, it is known that the evaluation of the Family Hope Program (PKH) in Bantul Regency is going pretty well, as can be seen from the process  of  initial  meeting  activities,  disbursing  aid,  updating  data,  and  verifying  the  commitment  of  PKH participants. In addition, the PKH program must continue in the future. Then the process of disbursement of aid must  be  improved  again  so  that  there  is  no  delay  in  the  distribution  of  aid.  In  addition,  the  data  updating process  must  be  improved  and  tightened  considering  that  there  are  still  participants  who  are  capable  but  are still registered as recipients of PKH assistance. Furthermore, coordination and supervision are needed from all relevant institutions and PKH recipients so that the goals of PKH can be achieved.
Keywords: Evaluation Family Hope Program (PKH), Context, Input, Process, Results.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-05-26; Direvisi 2022-06-26; Disetujui: 2022-07-22

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  permasalahan  sosial  yang  mendasar  dalam  proses  pembangunan  di suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah  penduduk  terbesar  keempat  di  dunia  dengan  jumlah  penduduk  27,55  juta  orang.  Sebagai  negara berkembang  Indonesia  masih  memiliki  persoalan  yang  kompleks  seperti  masalah  kemiskinan,  putus  sekolah, pengangguran,  kualitas  kesehatan  yang  memburuk,  kelaparan  hingga  kematian.  Secara  umum  kemiskinan didefinisikan sebagai pembatasan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan  rendahnya  indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia.  Menurut  Burhan  dalam  Rani  Isnaini,  2018. Kemiskinan bagi negara berkembang sudah menjadi hal biasa, masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan menjalani hidup dengan tidak layak, sehingga masalah seperti ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Jika dilihat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, seharusnya sudah dapat berkontribusi  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan,  apabila  Pemerintah  memanfaatkan  dengan  optimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa penduduk Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesian Tahun 2016-2020
Tahun Semester I (Maret) SemesterII (September) 2016 28.005.39 27.764.32 2017 27.771.22 26.582.99 2018 25.949.80 25.674.58 2019 25.144.72 24.785.87 2020 26.424,.02 27.549.69 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.
Dari tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55  juta  orang.  Dibandingkan  dengan  Maret  2020,  jumlah  penduduk  miskin  meningkat  menjadi  1,13  juta orang.  Sementara  jika  dibandingkan  dengan  September  2019,  jumlah  penduduk  meningkat  sebesar  2,76  juta orang (Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020). Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan dari level  9,2%  hingga  9,7%  (Kementerian  Sosial  RI,  2019).  Kemiskinan  dapat  dikaitkan  dengan  kualitas  sumber daya  manusia.  Adanya  kemiskinan  karena  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  kurang  berkualitas.  Hal  ini sebagai  dampak  dari  faktor  pendidikan  dan  kesehatan  yang  masih  rendah.  Rendahnya  pendidikan  keluarga sangat  miskin  akan  menyebabkan  keluarga  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  akan  fasilitas  seperti  pendidikan dan kesehatan.
Penduduk Indonesia memiliki jumlah anak yang tidak bersekolah mulai dari tingkat SD sebanyak 33.265 anak,  SMP  sebanyak  28.651  anak,  SMA  sebanyak  15.953  anak,  dan  SMK  25.357  anak  (Kemendikbud.go.id, 2019).  Sedangkan  untuk  bidang  kesehatan  masalah  gizi  di  Indonesia  pada  tahun  2018  terdapat  17,7%  dan stunting sebanyak 30,8% (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Dalam upaya mengatasi permasalahan ini. Pemerintah khususnya, Kementerian Sosial secara terus menerus berupaya membantu masyarakat agar kehidupannya lebih sejahtera melalui program penanggulangan kemiskinan dengan harapan beban masyarakat dapat berkurang.
Program  penanggulangan  kemiskinan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah daerah,  dunia  usaha,  serta  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  melalui  bantuan sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberdayaan  usaha  ekonomi  mikro  dan  kecil,  serta  program  lain  dalam rangka  meningkatkan  kegiatan  ekonomi.  Namun,  sampai  saat  ini,  masalah kemiskinan masih  belum mencapai target  sesuai  yang  di  rencanakan  oleh  Pemerintah.  Adapun  program  yang  disiapkan  oleh  Pemerintah  dalam penanggulangan  kemiskinan  tersebut  antara  lain  adalah  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  Beras  untuk Rakyat Miskin (RASKIN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kredit Usaha (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya. Menurut  Perpres No 15 Tahun 2010  (pasal  1,  ayat  2),  diantara  program-program  sosial  Pemerintah  dalam  rangka  penanggulangan  tersebut salah satu program yang diharapkan tepat sasaran yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
Sampai  saat  ini,  program  PKH  tidak  terlepas  dari  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan PKH. Terlihat dari beberapa hal sebagi berikut ini: Pertama , proses verifikasi data yang seringkali tidak akurat. Kedua, pembayaran kepada RTSM yang tidak tepat waktu. Proses pencairan dana yang seharusnya tepat  waktu  menjadi  terkendala  akibat  dari  lambatnya  proses  verifikasi.  Ketiga,  tidak  tepat  sasaran.  Kejadian seperti  ini  seringkali  terjadi  di  lapangan,  dimana  masyarakat  sudah  mampu  mendapatkan  bantuan  PKH sedangkan masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan PKH. Keempat, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) seperti tenaga pendamping yang masih kurang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kabupaten  Bantul  pada  bidang  Pendidikan  ditemukan  masih  ada  anak usia  sekolah  yang  mengalami  putus  sekolah  pada  jenjang  SD  dan  SMP  dan  sebagian  dari  anak  tersebut memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian orang tua. Sedangkan, pada bidang kesehatan ditemukan adanya kasus gizi buruk pada balita. Dari gambaran permasalahan tersebut maka menarik untuk mengkaji lebih lanjut ke dalam penelitian dengan judul “ Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul”

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti suatu  disiplin  ilmu.  Metodologi  juga  merupakan  analasis  teoritis  mengenai  suatu  cara  atau  metode.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang dapat memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian. Menurut Arikunto, 2010:151 menjelaskan  bahwa  studi  deskriptif  yaitu  “mengumpulkan  data  sebanyak-banyaknya  mengenai  faktor-faktor yang  merupakan  pendukung  terhadap  penelitian”.  Sukardi  (2004,  hlm.  14)  menambahkan  bahwa  deskriptif dengan  melakukan  eksplorasi,  menggambarkan,  dengan  tujuan  untuk  dapat  menerangkan  dan  memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  serta  mengumpulkan  data-data  yang berkaitan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun hasil dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan mwnggunakan  tknik dokumentasi.  Menurut  Sugiyono  (2016:240)  menyatakan  bahwa dokumentasi  merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari  seseorang.  Teknik pengumpulan data  dengan  dokumentasi  dalam  kata  lain  adalah pengambilan  data  yang diperoleh  melalui  dokumen-dokumen.  Dokumentasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa,  dokumen penduduk miskin, dokumen rekap penerima PKH, Profil Kabupaten Bantul, dan Panduan Program PKH.
Selanjutnya  teknik  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  literatur,  yaitu  dengan  cara  meneliti  dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung penelitian Evaluasi Program  Keluarga  Harapan  di  Kabupaten  Bantul.  Guba  dan  Lincoln  (dalam  Alwasilah,  2009  hlm.  155) membedakan  antara  dokumen  dan  record  sebagai  berikut: Records adalah  segala  catatan  tertulis  yang  telah disiapkan seseorang atau lembaga untuk pembuktian sebuah peristiwa atau menyajikan perhitungan, sedangkan dokumen adalah barang yang tertulis atau terfilmkan selain records yang telah disiapkan khusus atas permintaan peneliti. Arikunto (2010, hlm. 201) menjelaskan dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang- barang tertulis. Kemudian Sukardi (2004, hlm. 34) menjelaskan mengenai macam-macam dokumen atau sumber literatur  diantaranya  adalah,  jurnal,  laporan  hasil  penelitian,  majalah  ilmiah,  surat  kabar,  buku  yang  relevan, hasil-hasil  seminar,  artikel  ilmiah  yang  belum  dipublikasi,  narasumber,  surat-surat  keputusan  dan  sebagainya. Judul penelitian yang digunakan sebagai sumber utama literature dalam penelitan ini adalah:
a. Analisis Pelaksanaan PKH Dalam Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantul, 2018.
b. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pandak, 2018.
c. Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Hidup Masyarakat Di Kecamatan Sewon, 2017.
d. Evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Layanan  Kesehatan  Dan  Pendidikan  Di Kecamatan Jetis, 2018.
e. Penyaluran  Dari  Tunai  Ke  Non  Tunai  (Studi  Peran  Pendamping  Dalam  Mengawal  Konversi  Di Kecamtan Dlingo), 2018.
f. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Triwidadi pajangan Bantul, 2017.
g. Efektivitas Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Jetis, 2018
h. Syafrudin, A., 2019. 65 Keluarga di Pandak Bantul Mengundurkan Diri Secara Sukarela, Tak Lagi Menerima Manfaat PKH – Tribunnews.com
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, content analysis. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan  dan  dokumentasi  dengancara  mengorganisasikan  ke  dalam unit-unit, sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Keluarga  Harapan  memfokuskan  pada  dua  komponen  yaitu  di  bidang  pendidikan (meningkatkan  taraf  pendidikan  pada  anak  RTSM)  dan  kesehatan  (meningkatkan  status  kesehatan  pada  ibu hamil, ibu nifas dan balita). Menurut teori human capital kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan, juga ditentukan oleh pendidikan. Jadi, apabila kualitas sumber daya manusia kurang berkualitas hal
ini  sebagai  dampak  dari  faktor  pendidikan  dan  kesehatan yang  masih  rendah.  Oleh karena  itu,  dengan  adanya Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  ini  diharapkan  dapat  membantu  keluarga  sangat  miskin  agar  mampu meningkatan kualitas hidup dan mampu memutus mata rantai kemiskinan.

## Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul
Dalam  suatu  kebijakan  atau  program  dapat  dikatakan  berhasil,  apabila  kebijakan  atau  program  tersebut sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  dari  program.  Untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  suatu  kebijakan  atau program,  maka  dibutuhkan  suatu  evaluasi.  Evaluasi  program  melihat  apa  yang  sebenarnya  terjadi  setelah kebijakan  tersebut  dilaksanakan  atau  dijalankan.  Dengan  kata  lain,  bisa  dikatakan  bahwa  evaluasi  tersebut mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program tersebut. Evaluasi sangat penting untuk dilakukan dalam suatu program. Tujuan dan sasaran dari suatu program atau kebijakan dapat diukur dengan melalukan evaluasi sehingga evaluasi dapat mengukur sejauhmana hasil  dari  program  atau  kebijakan  tersebut  telah  dicapai.  Dalam  mengukur  keberhasilan  pelaksanaan  PKH  di Kabupaten  Bantul,  ada  beberapa  indikator  yang  menjadi  acuan  untuk  mengetahui  permasalahan  pelaksanaan program.  Peneliti  menggunakan  indikator  dari  Stufflebeam  yaitu,  konteks  ( Context ),  masukan  ( Input ),  proses ( Process), dan hasil ( Product ).
Tabel 2. Indikator Penilaian
No Aspek Indikator Penilaian 1. Konteks 1) Kesesuaian  antara  tujuan  dengan  latar belakang program 2) Kesesuaian  anatara  tujuan  program  dengan kebutuhan masyarakat 2. Masukan 1) Jumlah penerima PKH 2) Tenaga Pendamping 3) Anggaran 3. Proses 1) Pelaksanaan sesuai agenda/rencana 4. Hasil 1) dampak program

## Evaluasi Konteks
Seperti  apa  yang  sudah  dijelaskan  pada  BAB  II  bahwa  model  evaluasi  konteks  ini  adalah  upaya  untuk menggambarkan mengenai relevansi tujuan program PKH dengan Latar belakang PKH, dan kebutuhan peserta PKH. a. Relevansi antara Tujuan program PKH dan Latar belakang PKH.
1) Latar Belakang adanya Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  September 2020,  jumlah  penduduk  miskin  mencapai  27,55  juta orang bertambah sebesar 2,76 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 24,79 juta orang.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  upaya  untuk  menanggulangi  kemiskinan  dalam  bentuk  kebijakan  berupa program perlindungan sosial seperti program Bantuan Langusng Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).  Dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  rumah  tangga  pemerintah  meluncurkan  Program Keluarga Harpan (PKH). PKH bukanlah kelanjutan dari Bantuan Langusng Tunai (BLT) tetapi merupakan salah satu  strategi  penanggulangan  kemiskinan  dimana  ditunjuk  kepada  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM) dengan persyartan yang dikaitkan dengan upaya peningkatan SDM dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi sehingga dapat meningatkan kesejahteraan hidup serta memutus mata rantai kemiskinan sesuai dengan Tujuan dari PKH. Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan di  atas rata-rata nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah persentase penduduk miskin di Kabupaten Bantul.

## Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik D.I Yogkarta, 2019.
Dari  tabel  3.  di  atas  menunjukkan  bahwa  kemiskinan  yang  ada  di  Kabupaten  Bantul  dari  tahun  2018 jumlah  warga miskin  ada 134,48  ribu  atau  sekitar 13,43%. Pada  tahun 2019  jumlah  warga  miskin  ada 131,15 ribu  atau  sekitar  12,92%,  secara  absolut  turun  sekitar  tiga  ribuan  penduduk.  Namun,  pada  tahun  2020  jumlah warga penduduk naik menjadi 138,66 ribu atau sekitar 13,30%.  Kondisi ini menjadi fokus perhatian pemerintah untuk  penanganan  yang  lebih  maskimal.  Tingginya  jumlah  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  sehingga Pemerintah  Kabupaten  Bantul  menerapkan  Program  perilindungan  sosial  seperti  Program  Keluarga  Harapan (PKH).
2) Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)
a) Untuk  meningkatkan  taraf  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  melalui  akses  layanan  pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima
d) Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
e) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
f) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima.
Dari uraian di atas maka dapat dinilai bahwa terdapat kesesuaian/relevansi antara latar belakang program PKH  dan  tujuan  dari  PKH  itu  sendiri.  Jika  dilihat  dari  latar  belakang  munculnya  program  ini  karena  jumlah penduduk  miskin  yang  masih  tinggi,  begitu  juga  khsusunya  yang  terdapat  di  kabupaten  Bantul  angka kemiskinan masih fluktuatif.

## 2) Pendidikan
Angka  putus  sekolah  di  Kabupaten  Bantul  pada  tahun  2017  tingkat  SD/MI  sebanyak  7  siswa  dengan jumlah  sebanyak  81.760  siswa,  tingkat  SMP/MTs  sebanyak  9  siswa  dengan  jumlah  siswa  sebanyak  38.610 siswa (Laporan Kinerja Tahun  Kab Bantul, 2018). Faktor yang mempengaruhi anak sehingga mengalami putus sekolah. Pertama, Faktor social dan budaya. Adanya siswa yang tidak menyelesaikan sekolahnya karena alasan untuk membantu perekonomian orang tua. Kedua, Keluarga. Ketidakharmonisan keluarga dapat menyebabkan anak mengalami putus sekolah.
3) Kesehatan a) Angka Kematian Ibu (AKI) Pada tahun 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 99,45/100.000 Kelahiran Hidup yaitu sejumlah 13 kasus, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 14 kasus sebesar 108,36/100.000.
Tabel 4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019
Tahun 2016 2017 2018 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) 97,65 72, 85 108,36 99,45
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020
Tabel 4. di atas dapat disimpukan bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus angka kematian ibu pada tahun 2018. Hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) menyimpulkan bahwa penyebab kematian ibu pada Tahun 2018 adalah Pendarahan 3 kasus, Paralitis 2 kasus, PEB 4 kasus, Emboli, Paralitis 1 kasus, dan lainnya 2 kasus.
Tahun Jumlah 2016 14,55 2017 14,07 2018 13,43 2019 12,92 2020 13,30
a) Angka Kematian Bayi (AKB)
Pada  Tahun 2019  angka kematian bayi  sebesar 8,41/1.000 kelahiran hidup naik jika dibandingkan tahun 2018 sebanyak 8,27/1.000 kelahiran hidup. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Bantul dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel 5. sebagai berikut ini.
Tabel 5. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2019
Nama 2016 2017 2018 2019 Angka Kematian Bayi (AKB) 7,65 8,74 8,27 8,41
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bantul, 2020
Kasus kematian bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2019 sejumlah 110 kasus, dan terjadi hampir di semua wilayah kecamatan  di  Kabupaten  Bantul.  Kecamatan  dengan  kematian  bayi  tertinggi  yaitu  di  wilayah  Puskesmas Kasihan II sebanyak 13 kasus.
b) Angka Gizi Buruk
Pada tahun 2018 dilaporkan Balita gizi buruk ada 199, dengan jumlah laki-laki 112 balita dan perempuan 87 balita. Kasus balita gizi buruk pada balita tertinggi ada di wilayah puskesmas Bambanglipuro yaitu sebanyak 7 kasus. Hal tersebut perlu diwaspadai mengingat gizi balita menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan dimasa depan (Profil Kesehatan Kab Bantul, 2020).

## c) Pelayanan Ibu Hamil
Pelayanan  Kesehatan  ibu  hamil  meliputi  Pemeriksaan  K1,  K4,  Pemberian  Tablet  Fe1  dan  Fe3,  dan Persalinan  ditolong  oleh  tenaga  kesehatan.  Pemeriksaan  pada  ibu  hamil  K1  pada  tahun  2019  mencapai  100% sehingga  telah  mencapai  targer  K1  95%.  Pada  pemeriksaan  ibu  hamil  K4  tahun  2019  sebesar  89,30%  kurang dari  target  K4  sebesar  95%.  Kunjungan  pemeriksaan  ibu  hamil  K4  tertinggi  pada    tahun  2019  terdapat  di wilayah  Puskesmas  Kasihan  I  sebesar  98,9%,  dan  kunjungan  pemeriksaan  terendah  terdapat  di  wiayah Puskesmas Piyungan sebesar 69,52 %.
Kunjungan  pemeriksaan  ibu  hamil  K4  ini  memperlihatkan  kinerja  pelayanan  kesehatan  bagi  ibu  hamil masih harus ditingkatkan lagi mulai dari promosi kesehatan dengan pemberian motivasi bagi ibu dan keluarga mengenai kepentingan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care/ANC) sesuai dengan prosedur dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada kehamilan. Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun  2014  sampai  dengan  Tahun  2019  stabil  diatas  99,9%.  Cakupan  persalinan  ditolong  oleh  Tenaga Kesehatan pada Tahun 2019 dilaporkan mencapai 99,99% sudah diatas target 95% (Profil Kesehatan Kabupaten Bantul 2020).

## 4) Jumlah Peserta PKH
Pelaksanaan  Program  Keuarga  Harapan  (PKH)  di  Kabupaten  Bantul  dimulai  sejak  tahun  2008  hingga saat ini Pemerintah melaksanaan Program PKH dilaksanakan di 17 Kecamatan.
Tabel 6. Jumlah Peserta PKH Tahun Peserta 2008 853 2009 1708 2010 1628 2011 3341 2012 3164 2013 13598 2014 13178 2015 13045 2016 61143 2017 62798 2018 68279 2019 63296 Sumber: Bappeda, 2019
a) Jumlah Peserta pada komponen pendidikan dan Kesehatan
Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dua komponen yaitu komponen pendidikan dan komponen kesehatan, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

## Tabel 7. Peserta PKH pada komponen Pendidikan dan Kesehatan
Komponen Pendidikan Kesehatan SD SMP SMA Balita Bumil 26512 16075 16675 11989 812
Sumber: Bappeda, 2019
Salah satu tujuan dari PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses  layanan pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial,  maka  berdasarkan  data yang  telah  diuraikan di atas, tujuan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bantul. Pada bidang kesehatan seperti  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  yang  masih  tinggi.  Dengan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dari Kementerian  Sosial  dinilai  sangat  mendukung  upaya  penurunan  AKI,  karena  salah  satu  fokusnya  adalah  ibu hamil yang terdapat dalam rumah tangga miskin. Meskipun tidak berkaitan secara langsung, namun PKH dapat dipandang  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menurunkan  AKI.  melalui  PKH,  ibu  hamil  yang  termasuk  dalam rumah tangga miskin wajib melakukan pemeriksaan kandungan minimal 4 kali di fasilitas pelayanan kesehatan.
Penerima  RTSM/KSM  di  Kabupaten  Bantul  juga  dinilai  berdasarkan  kebutuhan  di  bidang  pendidikan. Angka  putus  sekolah  di  Kabupaten  Bantul  pada  tahun  2017  tingkat  SD/MI  sebanyak  7  siswa  dengan  jumlah sebanyak  81.760  siswa,  tingkat  SMP/MTs  sebanyak  9  siswa  dengan  jumlah  siswa  sebanyak  38.610  siswa (Laporan  Kinerja  Tahun  Kab  Bantul,  2018).  Sehingga  program  PKH  juga  dinilai  relevan  dengan  kebutuhan masyarakat  di  Kabupaten  Bantul.  Berdasarkan  penelitian  dari  Ayurestianti  (2017)  tentang  Evaluasi  Pelayanan Kesehatan  dan  Pendidikan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Jetis  bahwa  dari  dua  komponen tersebut  dikatakan  berhasil  dilihat  pada  komponen  pendidikan  peserta  yang  memiliki  anak  usia  sekolah  atau siswa yang sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA mendapat kemudahan, karena penerima tanpa harus terbebani dengan biaya sekolah diluar kebutuhan pokok-operasional kebutuhan sekolah: seragam, buku, dan lainnya.
Bukti fisik bagi siswa yang menerima bantuan ini adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sementara, peran ibu  hamil  dan  menyusui,  penerima  tersebut  mendapatkan  akses  kesehatan  dengan  mudah  melalui  Kartu Indonesia  Sehat  (KIS).  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riswantoro  (2018)  tentang  Penyaluran Dari  Tunai  Ke  Non  Tunai  (Studi  Peran  Pendamping  Dalam  Mengawal  Konversi  PKH  di  Kecamatan  Dlingo) bahwa  dengan  mekanisme  penyaluran  bantuan  tunai  secara  tidak  langsung  dapat  digunakan  untuk  membeli perlengkapan  anak  yang  sekolah  atau  mencukupi  kebutuhan  nutrisinya.  Sehingga  tujuan  dari  program  dapat tercapai  sesuai  yang  telah  ditentukan,  kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Urika  Tri  Astari  dan  Argo Pambudi  (2018)  tentang  Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Pandak  sudah  sesuai  dengan tujuannya, para peserta PKH mendapatkan haknya berupa uang tunai tanpa adanya penyimpangan hak-hak yang seharusnya diterima oleh peserta PKH.

## Evaluasi Masukan
Tahapan  kedua  dari  model  CIPP  adalah  evaluasi  masukan  ( Input  Evaluation ),  yang  mana  evaluasi  ini berguna  sebagai  penentu  pemenuhan  kebutuhan  yang  akan  dicapai,  dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  tiga indikator penilaian, yaitu:

## 1. Penerima PKH
Dalam  penentuan  jumlah  peserta  PKH  di  Kabupaten  Bantul  pada  komponen  pendidikan  dan  kesehatan memiliki  tahapan  penting  yang  akan  dilakukan.  Pertama,  pada  tahapan  penetapan  sasaran  RTSM/KSM  di Kabupaten Bantul dilakukan dengan cara menghimpun data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Kedua, pendamping  PKH  melakukan  verifikasi  awal  mengenai  kebenaran  jumlah  dan  nama  RTSM/KSM  yang  akan mendapat bantuan tunai. Dalam tahapan penetapan sasaran PKH Kabupaten Bantul pada komponen pendidikan dan kesehatan, ada dua tahapan yang harus disiapkan dalam penetapan sasaran PKH. Pertama, penyiapan data dan penetapan sasaran. Pendamping PKH akan mengumpulkan data keluarga miskin sehingga dapat ditetapkan sebagai  sasaran  PKH.  Kedua,  penetapan  data  awal  validasi.  Pendamping  akan  mengumpulkan  calon  peserta PKH  di  masing-masing  kantor  yang  ada  di  Kecamatan  guna  untuk  validasi.  Apakah  calon  peserta  tersebut memiiki  komponen  pendidikan  dan  kesehatan  atau  tidak  sama  sekali.  Apabila  calon  peserta  tidak  memiliki kedua komponen tersebut maka calon peserta PKH dinyataan tidak lolos. Setelah data tersebut sudah terkumpul selanjutnya  Kabupaten  Bantul  akan  mengajukan  daftar  nama  penerima  bantuan by  name  by  address .  Daftar nama penerima bantuan dilihat kembali oleh pendamping dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Para pendamping PKH dan supervisor program melakukan verifikasi data-data siapa saja yang akan menerima bantuan hingga validasinya terjaga.
Tahapan  penetapan  sasaran  di  Kabupaten  Bantul  sering  mengalami  ketidaktepatan  sasaran.  Dari  hasil penelitian yang dilakukan oleh Urika Tri Astari dan Argo Pambudi (2018) tentang Efektivitas Program Keluarga
Harapan  Di  Kecamatan  Pandak  bahwa  penyebab  terjadinya  ketidaktepatan  sasaran  adalah  data  penerima  PKH yang  tidak  selalu  diperbaharui  sehingga  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  menyimpang  yaitu adanya  masyarakat  yang  dulunya  menjadi  peserta  PKH  namun  sekarang  sudah  mampu  memenuhi  kebutuhan ekonominya  secara  mandiri  tetapi  masih  terdaftar  sebagai  peserta  PKH.  Dalam  hal  ini  pendamping  PKH  dan Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan untuk menghapus atau mengeluarkan peserta PKH karena data tersebut diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  kemudian  diolah  oleh  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) lalu diserahkan kepada Kementerian Sosial.
Hasil  tersebut  sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sukma  Aprilia  Puntorini  dan  Eko  Priyo Purnomo (2018) tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Bantul bahwa dalam penetapan sasaran seringkali terjadi kesalahan. Hal ini disebabkan karena data penerima PKH tidak selalu diperbaharui sehingga terjadinya kurang tepat sasaran. Berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ayurestianti  (2017)  tentang  Evaluasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Dalam  Layanan  Kesehatan  dan  pendidikan  di  Kecamatan  Jetis.  Dalam  tahapan  penetapan sasaran, calon peserta PKH harus memiliki komponen pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga proses untuk menentukan kelayakan penerima bantuan PKH tepat sasaran.
Dari uraian di atas maka dapat dinilai bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul pada indikator penentuan jumlah peserta PKH dalam tahapan pepenetapan sasaran PKH sering mengalami ketidaktepatan sasaran. Ha ini dikarenakan  data penerima  PKH  tidak  selalu  diperbaharui.  Namun, berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan oleh  oleh  Ayurestianti  (2017)  tentang  Evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Layanan  Kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Jetis, yaitu dalam penetapan sasaran harus memperhatikan komponen pendidikan dan kesehatan sehingga tidak terjadi ketidaktepatan sasaran pada caon peserta PKH.

## a. Tenaga Pendamping PKH
Pada  indikator  kedua  dijelaskan  bahwa  tenaga  pendamping  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping tidak hanya memberikan pemahaman mengenai program  PKH.  Akan  tetapi, pendamping  juga  harus  dapat merubah  pola  pikir  para  peserta  PKH  agar  semakin maju dan mengerti bahwa bantuan tersebut juga tidak selamanya mereka dapatkan serta dapat mengembangkan pemikiran masyarakat tentang bagaimana membangun keluarga cerdas, sehat dan sejahtera.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Urika  Tri  Astari  dan  Argo  Pambudi  (2018)  tentang  Efektivitas  Program Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Pandak  Bantul  bahwa  peran  pendamping  yang  dilakukan  di  Kecamatan Pandak  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  peserta  PKH.  Tujuan  diadakannya  sosialisasi  untuk mengukur  pemahaman  peserta  PKH  terhadap  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  seperti,  masyarakat  mampu memahami  apa  itu  PKH,  hak  dan  kewajiban  serta  sanksi-sanksi  bagi  penerima  PKH.  Kegiatan  sosialisasi  ini rutin  dilakukan  setiap  bulan  sekali.  Dulfikar  Asmawi  (2018)  tentang  Efektivitas  Peran  Pendamping  Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Jetis bahwa pendamping PKH sudah melaksanakan semua tugas dengan baik sehingga Keluarga Penerima Manfaat PKH merasa puas dengan kinerja pendamping.
Pelaksanaan  Program  PKH  dapat  berhasil  apabila  sumberdaya  yang  dimiliki  sudah  memadai.  Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Shindi Anggrahani Y.R  (2017) tentang  Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Masyarakat  Di  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul  bahwa  dalam  1 (satu)  Kecamatan  bisa  sampai  9  hingga  10  staf  sebagai  pendamping  dan  salah  satunya  sebagai  Koordinator Camat  (Korcam)  yang  di  bagi  setiap  Kelurahan  atau  Desa  terdapat  2  (dua)  orang  pendamping  sesuai  dengan Pedoman Pelaksanaan PKH. Sedangkan penelitian dari Sukma Aprilia Puntorini dan Eko Priyo Purnomo (2018) tentang  Analisis  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Rangka  Pengurangan  Angka kemiskinan Di Kabupaten Bantul bahwa hambatan dalam pencairan bantuan PKH di Kabupaten Bantul adalah keterlambatan  pendamping  PKH  dalam  memberikan  laporan  ke  pusat.  Hal  ini  disebabkan  karena  minimnya jumlah pendamping PKH, sehingga beban kerja yang mereka (pendamping) terlalu banyak.

## b. Anggaran
Dana  yang  digunakan  untuk Pogram  PKH  bersumber  dari  APBN  serta  didukung  dana APBD  di  setiap daerah.  Dalam  pemberian  dana,  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  ikut  membantu  yaitu  dana  yang  berasal  dari APBD  untuk  pelaksanaan  PKH,  serta  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bantul  membantu  dalam  memberikan  fasilitas PKH. Penyaluran Baantuan PKH di Kabupaten Bantul diberikan setiap tiga bulan sekali, kepada masing-masing peserta  PKH,  pencairan  bantuan  kepada  penerima  PKH  dengan  menerima  uang  melalui  ATM  dari  masing- masing  peserta.  Dalam  penelitian  Shindi  Anggrahani  Y.R  (2017)  tentang  Implementasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Masyarakat  Di  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul bahwa  total  anggaran  dana  bantuan  PKH  dari  masing-masing  Desa  di  Kecamatan  Sewon  Tahun  2017  yang diterima oleh KPM di setiap tahap berjumlah sebagai berikut:

## Tabel 8. Jumlah Total Dana Bantuan PKH di Kecamatan Sewon
Desa Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Pendowoharjo Rp. 592.500.000 Rp. 592.500.000 Rp. 613.500.00 Rp. 514.520.000 Timbulharjo Rp. 826.000.000 Rp. 826.000.000 Rp. 858.000.000 Rp. 703.280.000 Bangunharjo Rp. 559.000.000 Rp. 559.000.000 Rp. 584.000.000 Rp. 482.080.000 Panggungharjo Rp. 570.000.000 Rp. 570.000.000 Rp. 591.500.00 Rp. 477.860.00 Total biaya Rp.2.547.500.000 Rp. 2.547.500.000 Rp.2.647.000.00 Rp.2.177.740.00 Total Keseluruhan Rp. 9.919.740.00
Sumber: Hasil Penelitian Shindi Anggrahani Y.R , 2017.
Dari  jumlah  total  anggaran  bantuan  PKH  yang  dikeluarkan  setiap  tahapannya  bahwa  bantuan  yang diberikan  tidak  lagi  berbeda-beda  sesuai  dengan  komponennya.  Aturan  pada  komponen  pendidikan  dan kesehatan sebesar Rp 1.890.000 per tahun dibagi dalam empat tahap. Berbeda dengan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri atas lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat yakni sebesar Rp 2.000.000 per tahun dibagi empat tahap. Aturan tersebut di terapan sejak tahun 2017 pada tahap ke III tepatnya bulan Agustus. Selanjutnya penelitian  yang  dilakukan  oleh  Moh  Fathur  Rahman  (2017)  tentang  Peran  Pendamping  PKH  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Di  Kelurahan  Triwidadi  Pajangan  Bantul  bahwa    besaran  bantuan  yang diberikan  sebesar  6  juta  Rupiah  dalam  setahun.  Bantuan  tersebut  dari  komponen  siswa  SMA  sebesar  Rp 1.000.000,  penyandang  disabilitas  sebesar  Rp  3.100.000,  dan  lansia  71  tahun  sebesar  RP  1.900.000.  bantuan tersebut diberikan pada 4 tahap selama satu tahun (per 3 bulan).
Penelitian  Sukma  Aprilia  Puntorini  dan  Eko  Priyo  Purnomo  (2018)  tentang  Analisis  Pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Rangka  Pengurangan  Angka  Kemiskinan  Di  Kabupaten  Bantul Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan  PKH  di  Kabupaten  Bantul,  yaitu:  Minimnya  dana  untuk memberikan  sarana  dan  prasarana  pendukung  bagi  pelaksana  PKH,  Kurangnya  ketersediaan  sumber  daya manusia  yaitu  pendamping  PKH,  Menurunnya  kepatuhan  peserta  PKH.  Data  penerima  PKH  tidak  diperbarui sehingga  kurang  tepat  sasaran.  Dari  uraian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  penyaluran  bantuan  kepada  peserta PKH dilakukan dalam 4 tahap, bantuan tersebut diberikan sesuai dengan masing-masing komponen dari peserta PKH.

## Evaluasi Proses
Evaluasi proses dalam model CIPP ini menunjukkan beberapa tahap. Langkah pertama,  tahap pertemuan awal  dan  validasi  calon  peserta  dalam  hal  pertemuan  awal  ini,  pendamping  memberikan  sosialisasi  layanan kesehatan dan pendidikan kepada calon peserta penerima bantuan program.   Program dikatakan sukses apabila informasi mengenai PKH tersampaikan dengan baik kepada masyarakat penerima PKH. Berdasarkan penelitian Sukma  Aprilia  Puntorini  dan  Eko  Priyo  Purnomo  pada  tahun  2018,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bantul melaksanakan  sosialisasi  PKH  setahun  sekali  secara  rutin  dengan  mengundang  pihak-pihak  tertentu  seperti puskesmas,  Dukuh,  camat  dan  pendamping  PKH.  Sedangkan  pendamping  PKH  melaksanakan  sosialisasi sebulan  sekali  dengan  masyarakat  penerima  PKH.  Setelah  sosialisasi  dilakukan  tahap  validasi  untuk memastikan,  apakah  calon  peserta  yang  datang  benar-benar  orang  yang  bersangkutan  atau  bukan.  Jadi, pendamping  akan  memastikan  data  dari  calon  peserta  sesuai  dengan  data  dari  Kementerian  Sosial  RI. Sementara, untuk proses validasi, calon peserta diminta untuk membawa bukti-bukti persyaratan  yang dimiliki sesuai yang telah ditentukan dalam PP No. 10/HUK/2016.
Berikutnya  adalah  tahap  penyaluran  dana,  dimulai  sejak  tahun  2017  proses  penyaluran  dana  melalui online atau  rekening  ATM  BNI.  Setiap  peserta  akan  diberikan  kartu  ATM  BNI  untuk  mengambil  bantuan melalui  rekening  karena  sifatnya  transfers cash  money .  Bantuan  diberikan  satu  tahun  sekali  dengan  4  kali tahapan,  yakni  tiga  bulan  sekali.  Jadi,  tiap  tahunnya  bantuan  PKH  akan  diberikan  ke  peserta  PKH.  Dari penelitian  Shindi  Anggrahani  Y.R    (2017)  tentang  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Masyarakat  Di  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul  bahwa  besaran  bantuan yang  diberikan  dari  segi  komponen  pendidikan  dan  kesehatan  sebesar  Rp.  1.  890.000  per  tahun  dibagi  dalam empat  tahap.  Pada  tahapan  penyaluran  dana  atau  pencairan  bantuan  sering  kali  mengalami  keterlambatan pencairan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  penelitian  Urika  Tri  Astari  dan  Argo  Pambudi  (2018)  tentang Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Pandak  Bantul  bahwa  dalam  proses  pencairan  di Kabupaten Pandak belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena laporan dari pendamping PKH ke  pusat  mengalami  keterlambatan.  Sehingga  pihak  Bank  juga  mengalami  keterlambatan  dalam  proses pencairan bantuan PKH kepada penerima bantuan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shindi  Anggrahani  Y.R    (2017)  tentang  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Masyarakat  Di  Kecamatan  Sewon, Kabupaten  Bantul  bahwa  pendamping  PKH  melaksanakan  seluruh  tahapan  dalam  pelaksanaan  PKH  seperti pertemuan awal, pencairan dana, validasi, varifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, dan  mengawal  penyaluran  bantuan.  Dimana  beberapa  proses  ini  adalah  proses  yang  bersentuhan  langsung dengan  RTSM/KSM  dan  pendamping.  Selain  itu,  pelayanan  yang diberikan  oleh  UPPKH  kurang baik  kepada peserta RTSM/KSM. Hal tersebut dapat dilihat dari Penelitian yang dilakukan oleh Urika Tri Astari dan Argo Pambudi  (2018)  tentang  Efektivitas  Program  Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Pandak  Bantul  dalam  hasil penelitian  tersebut,  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pendamping  kurang  baik  dikarenakan  adanya  kemoloran pencairan hal tersebut dikarenakan keterlambatan laporan dari pendamping ke pusat. Sehingga pihak Bank juga mengalami  keterlambatan  dalam  mencairkan  bantuan  PKH  kepada  penerima  bantuan.  Sedangkan  penelitian yang dilakukan oleh Dulfikar Asmawi (2018) tentang Efektivitas Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Jetis bahwa pendamping PKH sudah melaksanakan semua tugas dengan baik sehingga Keluarga Penerima Manfaat PKH merasa puas dengan kinerja pendamping.

## Evaluasi Hasil
Tujuan  awal  PKH  yaitu  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  keluarga  penerima  manfaat  melalui  akses layanan pendidikan dan kesehatan. Program PKH dalam layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bantul telah  memberikan  beberapa  hasil.  Dari  hasil  penelitian  Ayurestianti  (2017)  tentang  Evaluasi  Pelayanan Kesehatan  dan  Pendidikan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Jetis  menunjukkan  bahwa  pada layanan pendidikan dan kesehatan dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari segi layanan pendidikan, melalui Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP),  semua  peserta  dengan mudah  mengakses  pendidikan  tanpa  harus  terbebani  oleh biaya sekolah. Selain itu, dengan adanya bantuan tunai bersyarat dapat memudahkan penerima untuk memenuhi kebutuhan  sekolah  yang  sifatnya  di  luar  pokok  pembayaran.  Sedangkan  dari  segi  layanan  kesehatan,  dalam meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil atau menyusui dan anak dibawah usia 6 tahun, peserta wajib memenuhi komponen  kesehatan.  Komponen  yang  harus  dipenuhi  adalah  (1)  menimbang  berat  badan  balita,  dan  (2) memeriksa  kehamilan di  fasilitas  kesehatan  seperti posyandu dan puskesmas  selama  satu  bulan  sekali.  Hal  ini merupakan  faktor  yang  mendukung  meningkatnya  taraf  kesehatan  peserta,  sehingga  balita  dan  ibu  hamil  atau menyusui  menjadi  lebih  terkontrol.  Selain  itu,  ketika  komponen  kesehatan  terkena  gizi  buruk,  pendamping langsung melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas setempat untuk menangani hal tersebut.
Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Urika  Tri  Astari  dan  Argo  Pambudi  (2018)  tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Bantul bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan tujuannya dan tanpa ada penyimpangan hak-hak yang seharusnya diterima peserta PKH. Hal  ini  disebabkan  karena  peserta  PKH  mendapatkan  bantuan  secara  utuh  tanpa  adanya  pemotongan  dari pelaksana  PKH.  Dari  penelitian  Shindi  Anggrahani  Y.R  (2017)  tentang  Implementasi  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Masyarakat  Di  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten  Bantul bahwa berbagai fasilitas yang diberikan membuat respon atau feedback dari masyarakat terhadap PKH pastinya karena dapat meringankan beban masyarakat.
Dampak  program  bagi  peserta  PKH  dapat  dilihat  dari  penelitian  Ayurestianti  (2017)  tentang  Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jetis bahwa hasil yang diberikan dalam meningkatkan ekonomi melalui bantuan tunai bersyarat belum terlihat secara signifikan, hal ini disebabkan karena peserta PKH menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan kesehatan serta  keperluan  keluarga  sehari-hari  hanya  hal-hal  konsumtif.  Tapi,  ada  satu  orang  peserta  dari  Dusun  Kiaran yang berhasil memanfaatkan bantuan tunai bersyarat sebagai modal usaha sehingga bisa membeli mobil second dan mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri. Sama seperti yang dilakukan oleh oleh Urika Tri Astari dan Argo Pambudi (2018) tentang  Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak Bantul bahwa bantuan tunai bersyarat yang diberikan terhadap peserta PKH belum memberikan sumbangasih yang berarti bagi peserta PKH. Hal tersebut disebabkan karena besaran bantuan  yang  diberikan  belum  adil  bagi  masing-masing  peserta  PKH  dengan  jumlah  keanggotaan  yang beragam.  Selain  itu,  juga  tingkat  kemiskinan  yang  ada  di  kacamatan  Pandak  belum  mengalami  penurunan peserta PKH bahkan angka kemiskinan di kecamatan Pandak mengalami peningkatan peserta tiap tahunnya.
Tabel 9. Jumlah Peserta PKH di Kecamatan Pandak No Kecamatan 2017 2018 2019 1. Pandak 17,889 18,325 18,794
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2019
Pada  tabel  7.  tersebut  menjelaskan  bahwa  peserta  PKH  di  Kecamatan  Pandak  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya,  namun  pada  akhir  tahun  2019  sebanyak  65  keluarga  dari  penerima  PKH  di  Kecamatan  Pandak mengundurkan  diri  secara  sukarela,  hal  ini  disebabkan  karena  para  penerima  bantuan  PKH  sudah  memiliki usaha sendiri dan mampu untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri (Syarifudin, A., 2019).
Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shindi  Anggrahani  Y.R  (2017)  tentang  Implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Masyarakat  di  Kecamatan  Sewon, Kabupaten Bantul bahwa masyarakat mendukung dan antusias terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini dikarenakan bantuan PKH dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kesehatan serta pendidikan bisa didapatkan.  Selain  itu,  jumlah  peserta  KPM  yang  menurun  membuktikan  bahwa  masyarakat  kini  dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat secara tidak langsung sudah meningkat. Kemudian  penelitian  dari  Moh  Fathur  Rahman  (2017)  tentang  Peran  Pendamping  PKH  Dalam  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Di  Kelurahan  Triwidadi  Pajangan  Bantul  bahwa  sejak  masuknya  PKH  di  Kelurahan Triwidadi  perubahan  positif  terjadi  pada  komponen  pendidikan  dan  kesehatan,  termasuk  juga  ekonomi.  Di wilayah  perekonomian, perubahan  positif  tersebut  salah  satunya peran  dari  pendamping PKH  untuk  mengajak warga  yang  menjadi  dampingannya untuk  memperdayakan  ekonominya.  Hingga  tahun  2019  terdapat  capaian- capaian  yang  telah  diperoleh  PKH  di  Kabupaten  Bantul  diantaranya;  Pertama,  PKH  telah  berhasil  menaikkan angka partisipasi sekolah sebanyak 608 anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah dengan adanya kehadiran 85%  per  bulan  dan  sanksi  apabila  tidak  memenuhi  persentase  kehadiran  tersebut.  Kedua,  sebanyak  478 Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH  telah  menyatakan  mengundurkan  diri  dari  kepesertaan  PKH  karena telah mandiri secara ekonomi (Bantul Gumregah, 2019).

## KESIMPULAN
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul  terlaksana cukup baik, PKH telah memberikan perubahan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat.  Perubahan-perubahan  tersebut  dapat  dilihat  manfaat  dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, peran pendamping dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul secara  umum  sudah  sesuai  dengan  pedoman  pelaksanaan  PKH.  Hasil  evaluasi  PKH  di  Kabupaten  Bantul  di dasarkan  pada  empat  indikator  evaluasi  secara  ringkas  disimpulkan  sebagai  berikut:  Pada  evaluasi  konteks terkait tentang kesesuaian antara tujuan dengan kebutuhan penerima PKH  sudah sesuai. Pemenuhan kebutuhan penerima PKH di bidang pendidikan (KIP) dan kesehatan (KIS) telah mendapatkan akses dengan mudah. Selain itu, penyaluran bantuan secara tunai dapat memudahkan penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada evaluasi masukan yang meliputi kondisi pelaksanaan dalam hal ini peserta PKH, tenaga pendamping dan dana bantuan pada PKH belum sesuai. Pada peserta PKH menunjukkan masih terjadinya ketidaktepatan sasaran. Selain itu, tenaga pendamping PKH di Kabupaten Bantul belum sesuai dengan jumlah yang ditentukan.
Tahapan  proses  Program  PKH  sudah  terlaksana  mulai  pertemuan  awal,  validasi,  varifikasi  komitmen kehadiran  di  layanan  pendidikan  dan  kesehatan,  dan  mengawal  penyaluran  bantuan.  Namun  pada  tahapan penyaluran  bantuan  ini  masih  sering  mengalami  keterlambatan  sehingga  mengakibatkan  ketidakpuasan  di masyarakat. Program PKH memberikan manfaat bagi masyarakat, Hingga tahun 2019 terdapat capaian-capaian yang  telah  diperoleh  PKH  di  Kabupaten  Bantul  diantaranya;  PKH  telah  berhasil  menaikkan  angka  partisipasi sekolah sebanyak 608 anak putus sekolah untuk kembali ke sekolah dengan adanya kehadiran 85% per bulan, Kedua,  sebanyak  478  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH  telah  menyatakan  mengundurkan  diri  dari kepesertaan  PKH  karena  telah  mandiri  secara  ekonomi  (Bantul  Gumregah, 2019).  Selain  itu  program  ini  juga meningkatkan taraf Kesehatan ibu hamil atau menyusui.
Saran peneliti dalam hal ini adalah bahwa proses pelaksanaan pemuktahiran data harus ditingkatkan lagi agar program dapat tepat sasaran, perlunya peningkatan sosialisasi di masyarakat terkait pelaksanaan dan tujuan program PKH, Peningkatan koordinasi antar Lembaga pemerintah agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan PKH.

## REFERENSI
Asmawi,  Dulfikar.  (2018). Efektivitas  Peran  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  Di  Kecamatan  Jetis . Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ayurestianti.  (2017).  Evaluasi  Pelayanan  Kesehatan  Dan  Pendidikan  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)  Di Kecamatan  Jetis .  Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat:  Media  Pemikiran  Dan  Dakwah  Pembangunan. Vol. 1, No. 2: 405-426
Isnani, Rani. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten  Pesawaran.  Bandar  Lampung: Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik.  Universotas  Lampung Bandar Lampung.
Maya,  ddk.  (2018). EVALUASI  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN  (PKH)  DI  KECAMATAN  BOGOR SELATAN KOTA BOGOR . Jurnal Governansi. Vol 4, No 1.
Rahayu,  Shindi  A.Y.  (2017). Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Hidup  Masyarakat  Di  Kabupaten  Bantul  Tahun  2017  (  Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Sewon,  Kabupaten Bantul ). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Rahman,  Moh  Fathur.  (2017). Peran  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Di  Kelurahan  Triwidadi  Pajnngan  Bantul .  Fakultas  Dakwah  Dan  Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Restianti,  Ayu.  (2017).  Evaluasi  Pelayanan  Kesehatan  Dan  Pendidikan  Program  Keluarga  Harapan  Di Kecamatan Jetis, Bantul. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat . Vol 1, No 2. Univesitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Riswantoro. (2018). Penyaluran Dari Tunai Ke Non Tunai (Studi Peran Pendamping Dalam Mengawal Konversi Di  Kecamatan  Dlingo). Jurnal  Pemberdayaan  Masyarakat: Media  Pemikiran  Dan  Dakwah Pembangunan Vol. 2, No. 1: 43-66
Saharuddin,  Erni.  (2014). Evaluasi  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Kelautan  Dan Perikanan  Di  Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan:  (PUMP  Budidaya  Udang-Bandeng) .  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadja Mada. Yogyakarta.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta CV. Bandung
Sukma, Aprilia Puntorini. Eko, Priyo Purnomo. (2018). Analisis Pelaksanaan Pkh Dalam Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Bantul. Jurnal Kesejahteraan  Keluarga Dan Pendidikan . Vol 7, No 2: 230-242
Susanto,  Herman.  (2016). Evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Di  Kecamatan  Kebayoran  Lama Jakarta  Selatan .  Fakultas  Ilmu  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)    Syarif Hidayatullah.
Urika, Tri Astar. Argo, Pambudi. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pandak, Bantul . Journal Student UNY.