P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020

## EFEKTIVITAS SIDANG JARAK JAUH DENGAN TELECONFERENCE PADA SIDANG PERKARA PIDANA DI INDONESIA
Oleh:
Mazmur Septian Rumapea Markus Antonius Juny vania

## mazmurpaulus20@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

## ABSTRAK
Dengan  semakin  berkembangnya  zaman  teknologi Teleconference maka banyak yang akan terjadi permasalahan di dalam persidangan peradilan pidana  di  Indonesia.    Tujuan  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  mencari  tau seberapa ekfektivitas sidang peradilan pidana diIndonesia. Karena ada dua sisi efek  dari  sidang  peradilan  ini.  Efek  sisi  yang  pertama  itu  tentang keuntungannya yaitu disaat masa kini Indonesia di landa Pandemi Covid-19, banyak  persidangan  yang  terganggung  dengan  masalah  ini,  jadi  sidang teleconference ini sangat efisien, waktu cepat, dan tidak berbiaya mahal dalam perjalanan sidangnnya. Di satu sisi lain juga sumber daya manusia di bidang teknologi beserta koneksi yang kurang memadai dan jika tidak terjadi Pandemi Covid-19 jelas sangat tidak efisien di karenakan masih belum ada diatur dalam undang – undang..
Kata Kunci : Efektivitas, sidang peradilan, koneksi, pandemi
With the development of the era of Teleconference technology, many problems will occur in criminal justice trials in Indonesia. The purpose of this study is to find out how criminal justice trial in Indonesia is. Because sthere are two sides to the effect of this trial. The first side effect is about the advantages, namely that when Indonesia is currenly hit by the covid-19 Pandemic, many trials are disturbed by this problem, so  this telecomferemce session is very efficiet, time is fast, and does not  cost a lot of money  in the course of the trial. On the other hand,  human  resourseinin  the  field  of  technology  and  connections  are inadequate  and  if  the  Covid-19  Pandemic  does  not  occur,  it  is  clearly  very inefficient because there is still no regulated in the law.

## Keyword : Effectiveness, judicial trial, connection, pandemic

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  3  UUD  1945  berisikan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara hukum  yang  memprioritaskan  landasan  hukum  di  setiap  aktivitas.  Sudah seharusnya  seluruh  masyarakat  harus  paham  terhadap  hukum  yang  berlaku  dan tidak  mengacuh  begitu  saja,  jika  diabaikan  maka  akan  terkena  dampak  pada kehidupan  bermasyarakat,  sebab  perilaku  dan  semua  aktivitas  kita  berasaskan hukum  di  dalam  peraturan  perundang-undangan,  seusai  menyadari  peraturan hukum  yang  berlaku  maka  seseorang  akan  menyadari  kesalahannya,  maka kewajiban  seseorang  akan  tahu  apa  yang  akan  terjadi  jika  menghadapi  masalah hukum 1 .
Terlalu banyak pelanggar hukum di Indonesia yang menyebabkan penuhnya lapas dan sidang terpaksa tidak bisa ditunda meskipun tengah terjadi wabah virus corona.  Menurut  Mahkamah  Agung,  pengadilan  di  Indonesia  ini  harus  tetap dilaksanakan  karena  mengingat  waktu  penahanan  para  terdakwa  terbatas.  Jadi sidang tetap harus dijalankan apapun alasannya. 2
Mengenai  administrasi  panggilan  secara  elektronik,  pihak  pihak  yang menghadiri  sidang  pun  juga  akan  dipanggil  dalam  menyampaikan  secara elektronik. Kemudian penggugat atau pemohon akan melakukan pendaftaran secara elektronik dan memberikan persetujuan secara tertulis. Lalu tergugat atau termohon setelah menyatakan persetujuannya kemudian akan dipanggil secara elektronik, dan kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektonik. Selanjutnya juru sita atau juru sita pengganti akan mengirimkan surat  panggilan  persidangan  kepada  para  pihak  secara  elektronik  melalui  sistem informasi pengaduan 3 . Panggilan tersebut akan dikirim secara elektronik ditujukan ke daerah domisili elektronik para pihak. Bagi yang berada di luar wilayah hukum, maka pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
1 https://kawanhukum.id/kondisi-hukum-indonesia/.  Diakses  pada  tanggal  18  Juni 2021 pada pukul 23.20
2 https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/14123961/tetap-gelar-sidang-di- tengah-pandemi-virus-corona-ini-alasan-ma diakses pada 25 Juni tahun 2021 pukul 19.39
3 Anggraeni Dewi, “Wabah pandemi Covid19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik” Buleltin Hukum dan keadilan, Vol.4 No 1 tahun 2020
Mahkamah  Agung  telah  menerbitkan  Peraturan  No.  4  Tahun  2020  tentang Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Secara  Elektronik. Situasi  Indonesia pada sidang peradilan jarak jauh ini saat  ini banyak terjadi  pro dan  kontra  terhadap  sistem  kebijakan  ini  dikarenakan  kurangnya  alat  memadai, sinyal  yang  kurang  bagus,  serta  kualitas  audio  dan  visual  secara  jelas.  Di  dalam persidangan  peradilan  Indonesia  tidak  bisa  di  tunda  sampai  keadaan  pandemi selesai  dikhawatirkan masa tahanan habis  dan terdakwa harus di  lepaskan secara hukum dari tahanan sebelum persidangan kembali di mulai 4 .
Kondisi Peradilan Pidana di Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai kritik  dari  masyarakat.  Beraneka  ragam  kritik  yang  diterima  baik  yang  bertautan dengan  kekuatan  hukum,  kualitas  hukum,  kesadaran  hukum,  ketidakpastian beraneka macam hukum yang bertautan dengan proses kelangsungan hukum dan serta melemahnya pelaksanaan peraturan.
Persidangan  secara  teleconference  diinginkan  bagi  pihak  yang  berperkara sebab  persidangan  dapat  diterapkan  secara  cepat  dan  efisien 5 .  Manfaat  lainnya sebagaimana  dikemukakan  oleh  Hakim  Agung  Syamsul  Maarif  antara  lain memotong  interaksi  fisik  dalam  pelayanan  publik  dan  memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. 6
Pemeriksaan saksi secara teleconference, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat  itu,  untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada  mantan  Presiden  BJ  Habibie  untuk  memberikan  kesaksian  lewat teleconference  dalam  kasus  penyimpangan  dana  non-budgeter  Bulog  atas  nama terdakwa  Akbar  Tandjung.  Sejak  pengadilan  memberikan  izin  kepada  mantan
4 https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan- persidangan-pidana-secara-elektronik/. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pada pukul 11.41
5 Cahyaningrum, Dian. 2020. PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020- 191.pdf. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pada pukul 11.58
6 Ibid
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020
Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan 7
Dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia,  Pelaksanaan  sidang  perkara pidanaemelalui sistem Teleconference merupakan hal yang masih tidak lazim untuk penerapannya. Selain karena sistem ini belum diatur dan ditetapkan dalam KUHAP, penerapan  teleconference  juga  masih  manuai  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  peneliti  mencoba  menelaah  seberapa efektifnya  penggunaan  teleconference  sebagai  salah  satu  alternatif  pemeriksaan dalam perkara pidana di Indonesia. Maka peneliti akan menanggapi dan mengkaji mengenai  sebereapa  efektivitas  sidang  jarak  jauh  dengan  teleconference  pada pidana  di  Indonesia  dengan  judul “EFEKTIVITAS  SIDANG  JARAK  JAUH DENGAN TELECONFERENCE PADA PERKARA PIDANA DI
INDONESIA"

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kebijakan hukum sidang jarak jauh yang dilakukan melalui teleconference pada perkara pidana di indonesia ?
2. Bagaimana efektivitas Teleconference sidang jarak jauh  pada peradilan di Indonesia?

## TUJUAN PENELITIAN
1.   Untuk menganalisis kebijakan hukum sidang jarak jauh  yang dilakukan melalui teleconference pada perkara pidana di Indonesia
2. Untuk  menganalisa  efektivitas  Teleconference  sidang  jarak  jauh  pada peradilan di Indonesia
7 Dian Erdianto dan Eko Soponyono “ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia”. Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hal. 66

## METODE PENELITIAN
Penulisan jurnal “ Efektivitas Sidang Jarak Jauh dengan Teleconference pada Perkara Pidana di Indonesia” menggunakan jenis metode penelitian hukum karena yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian hukum  normatif  adalah  metode  yang  mengedepankan  penggunaan  bahan pustaka 8

## PEMBAHASAN
Sidang dengan sarana Teleconference di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada  tahun  2002,  telah  dilakukan  model  pemeriksaan  saksi  dengan  teknologi multimedia. Walaupun belum disinggung di dalam KUHAP, sidang dengan sarana Teleconference ini termasuk sebagai kebijakan hukum pidana.
Berikut tahap-tahap untuk pelaksanaan Persidangan :
a. Persiapan persidangan
b. Panggilan sidang
c. Dakwaan
d. Pemeriksaan Saksi dan Ahli
e. Pemeriksaan Terdakwa
f. Pemeriksaan Barang Bukti
g. Tuntutan, Pembelaan, Reploik dan Duplik
h. Putusan dan Pemberitahuan Putusan 9
Dalam  mendukung  pelaksanaan  persidangan Teleconference ,  Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perma 1/2019 memperkenalkan istilah Sistem  Informasi  yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk  memberi
8 Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 116. Lihat juga : Ida Bagus Wyasa Putra, 2016, “Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan”, Udayana University Press, Denpasar, hal. 54. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13
9 H. Masyhudi dan Sigid Suseno, Sidang Virtual (Jakarta; Kompas Penerbit Buku,2021), hal 66-71
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020
pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik 10 .
Pengertian judul dalam penulisan penelitian hukum ini adalah :
1. Teleconference
Definisi teleconference yaitu :
a.      Teleconference  atau  yang  biasa  disebut  juga  dengan  teleseminar adalah  jenis  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang dengan system tatap muka melalui aplikasi online menggunakan koneksi  jaringan  internet  untuk  mengakses  dan  biasanya dilakukan  jika  berhalangan  untuk  bertemu  atau  sedang  berada dalam  jarak  jauh..  Pertemuan  tersebut  bisa  menggunakan  suara yang memudahkan pesertaekonferensiountukemelihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa.
B.   Perangkat Audio, video,  dan  /  atau  layanan  data seperti telepon, komputer,  telegraf,  teletip,  radio,  dan  televisi  disediakan  oleh Teleconference sehingga sangat didukung oleh telekomunikasi.
C.  Terdapat bermacam-macam layanan teleconference di Indonesia baik  melalui  telepon  ataupun  mobile  ( Audio  Conference )  yang mampu  melakukan  pembicaraan  lebih  dari  50  pengguna  dalam satu  konferensi.  Banyaknya  pengguna  bisa  disesuaikan  dengan kemauan penyelenggara teleconference. Sistem conference juga menyediakan fasilitas yang dinamakan PIN (Personal
Identification  Number)  ,  yang  fungsi  utamanya  adalah  untuk menjamin  dengan  naman  kerahasiaannya  dalam  suatu  proses conferensi dari pemanggil yang tidak diundang atau tidak dikenal dalam pelaksanaan teleconference. 11
Di  Indonesia,  terdapat  beberapa  jenis-jenis  teleconference  berdasarkan fungsinya :
10 Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2
11 https://www.scribd.com/document/401554384/PENGERTIAN- TELECONFERENCE-docx. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 12.55

## - Audio Conference :
Jenis  percakapan  yang  mencakup  dua  atau  lebih  pengguna  dengan  hanya menggunakan  audio  atau suara, tanpa melakukan tatap muka, untuk  jenis audio conference ini bisa dilakukan dimana saja karena sangat fleksibel dan tidak diperlukan koneksi internet yang lancar.
- Video Conference
Sebuah  teknologi  komunikasi  yang  dapat  melakukan  proses  komunikasi dari  lokasi  yang  jauh  dan  dapat  juga  mengakses  foto  ataupun  video  dan suara.  Biasanya  video  conference  ini  lebih  sering  digunakan  oleh  media televisi  dan  perusahaan  yang  besar  mengingat  untuk  mengakses  video conference ini dibutuhkan system  dan perangkat  yang khusus.  Tetapi ada juga layanan video conference yang bisa diakses bermodalkan laptop yang disebut juga Cloud Meeting.
- Web Conference
Biasanya  dikenal  dengan  sebutan  webinar  yaitu  suatu  fasilitas  dimana fasilitas  tersebut  menawarkan  aliran  data  yang  dimana  peserta  bisa mengakses  conference  tersebut  dengan  menggunakan  audio,  teks,  video hingga  file  presentasi.  Bisa  disimpulkan  bahwa  web  conference  lebih praktis diterapkan daripada Video Conference. 12

## Perlengkapan alat Teleconference
Beberapa  alat  –  alat  yang  bisa  digunakan  untuk  melaksanakan teleconference:
- Perangkat yang memfasilitasi teleconference, biasanya tablet, hp dan juga komputer
- Perangkat lunak atau software, umumnya seperti Skype dan Zoom.
- Koneksi  internet  yang  cepat,  untuk  koneksi  yang  cepat  dibutuhkan  akses Wi-fi atau kabel LAN
- Peralatan pendukung audio dan video, biasanya perangkat telekomunikasi jaman  sekarang  sudah  menyediakan  fasilitas  audio  dan  video  yang  sudah
12 https://www.kongkow.com/blog/read/mengenal-jenisjenis-telekonferensi. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 01.15
canggih, tetapi untuk fasilitas video membutuhkan perangkat yang memiliki akses kamera depan.

## 2. Kesaksian
Saksi dalam bahasa Indonesia adalah seseorang yang menyaksikan, atau mengetahui dengan jelas peristiwaedalam suatu kejadian perkara. 13
Syarat – syarat untuk menjadi saksi :
a. Syarat Formil
Yaitu  saksi  wajib  mengucapkan  sumpah  terlebih  dahulu  sebelum memberikan  pernyataan.  Untuk  syarat  menjadi  saksin  juga  harus diatas 15 tahun, berakal sehat, dan tidak berhubungan darah dengan pihak terdakwa ataupun dalam hubungan suami istri, bahkan apabila sudah berceraipun 14
b. Syarat materil
Yaitu  keterangan  yang  diberikan  saksi  dengan  alat  bukti  minimal sejumlah  dua  orang  saksi  karena  jika  hanya  satueorang  maka  iru  bukan merupakan  saksi.  Perihal  ini  susah  diatur  dalam  asas unnus  testis  nullus testis . 15
Jenis-jenis saksi :
a. Saksiayangememberatkanoterdakwa (Saksi A Charge )
b. Saksi yang meringankaneterdakwa (A De Charge)
c. Saksi Ahli
d. SaksieKorban
e. Saksi de Auditu
f. Saksi Mahkotao(Kroongetuide)
g. Saksi pelapor (Whistleblower)
h. Saksiepelakuoyang bekerjasama (Justice Collaborator)
13 Purwa darmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal 825.
14 Reminceloke, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019) : hal 271.
15 https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara- perdata-seri-ii-alat-bukti-saksi/. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021

## 3. Pengadilan
Pengadilan  Negri  dan  Pengadilan  Tinggi  di  lingkungan  Peradilan Umum  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang Peradilan Umum.

## 4. Perkara pidana
Pemeriksaan   dalam   tahap   pembuktian   di   persidangan   oleh hakim dimana  tahapan  yang  dimaksudkan  adalah  pemeriksaan  saksi  yang kemudian    memberikan keterangan dimana selanjutnya keterangan tersebut menjadi   dasar   bagi   hakim   dalam   membuat putusan.
5.  Faktor yang menjadi kendala dalam persidangan teleconference A Faktor eksternal
1.  Kurangnya penyuluhan terkait pelaksaan sidang virtual
Secara  fakta,  masih  banyak  kendala  di  lapangan  menyangkut  e-litigasi, meski begitu, persidangan tetap harus dilaksanakan apa pun kendala yang dialaminya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  salah  satunya  karena  minimnya sosialisasi hukum terkait persidangan virtual yang dilakukan.

## B. Faktor internal

## 1. Sumber  daya  manusia
Menurut  Ombudsman  Republik  Indonesia,  lembaga  pemerintah yang mempunyai hak untuk mengawasi pelayananan publik pada beberapa pengadilan  Negeri  di  Indonesia  menunjukkan  pelaksanaan  sidang  virtual masih banyak masalah yang dihapi. Salah satu kendala utama yang dihadapi pengadilan yaitu sumber daya manusia di bidang IT atau juga biasa disebut dengan teknologi informasi. Kendala yang paling besar juga dialami yaitu sarana  prasarana  internet  atau  komputer  yang  tidak  mendukung.  Menurut Nugroho  Andriyanto  bahwa  pengadilan-pengadilan  belum  didukung  oleh beberapa teleconference yang memadai, seperti layar, mikrofon, proyektor,
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020
kamera,  dan  pengeras  suara  sehingga  pada  pelaksanaan  sidang  virtual  di daerah sering kali kurang jelas visualnya 16

## 2. Sarana  prasarana
Salah satu aplikasi yang sering kali digunakan dalam persidangan online adalah  melalui  zoom.  Namun,  dalam  penggunaan  aplikasi  ini  untuk melakukan  proses  sidang  secara  online  menimbulkan  potensi  terjadinya peretasan dari pihak yang tidak dikenal, Selama sidang online belakangan ini, kasus peretasan menjadi kendala yang lumayan besar. Khususnya pada masa pandemi mengingat untuk koneksi internet di Negara Indonesia masih sangat  tidak  stabil  terlebih  untuk  sejumlah  daerah  kepulauan  atau  daerah pegunungan  sangat  menggangu  proses  persidangan,  Kondisi  ini  tentu berpotensi  terjadinya  benturan  dalam  jadwal  persidangan  karena  koneksi internet harus stabil pada seluruh peserta teleconferensi ini.
3. Lemah secara hukum
Sidang  dengan  kondisi  dimana  terdakwa  telah  berada  di  Lembaga permasyarakatan  dan  berhalangan  hadir  secara  langsung  bertentangan dengan  Pasal  145  dan  Pasal  154  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
1. Bagaimana  kebijakan  hukum  sidang  jarak  jauh  yang  dilakukan  melalui teleconference pada perkara pidana di indonesia ?
Guna  menekan  laju  penyebaran  wabah  Covid-19    dan  menerapkan kebijakan  pembatasan  sosial, persidangan  dilaksanakan  dengan  saran Teleconference  sebagaimana  tercakup  dalam  Instruksi  Jaksa  Agung  Nomor  5 Tahun  2020  dan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2020  yang  berisi  penyesuaian  sistem  kerja  dalam  masa  pandemi  Covid-19. 17 Terlepas dari surat edaran tersebut diatas, pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik
16 https://www.pa-surabaya.go.id/Pemeriksaan-saksi-dengan-sidang-teleconference, diakses pada tanggal 28 mei 2021, pukul 13.20 WIB.
17 Akmal Nur, “ Legalitas Persidangan Daring di Masa Covid-19 dalam Pespektif Hukum Pidana” Jurnal Inovasi Penelitian , Vol.1 No 6, November 2020 hal. 2
Indonesia  No  B-049/A/Suja/03/2020  memiliki  poin-poin  penting  yang  perlu diperhatikan;  menyelesaikan  sejumlah  persidangan  yang  tidak  memungkinkan ditambahnya perpanjangan waktu, kerja sama antara Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala  Rutan/Lapas  untuk  melakukan  persidangan  secara  Teleconference,  dan menunda persidangan yang masih memiliki batas waktu.
Perkembangan  teknologi  yang  pesat  tidak  diantisipasi  oleh  pembuat undang-undang  pada  saat  itu  sehingga  pemeriksaan  saksi  secara  virtual  hanya disinggung  secara  lex  specialis  dan  penggunaan  Teleconference  diakui  dalam yuriprudensi.
Negara Indonesia sebagai negara yang termasuk keluarga civil law system tidak  menganut  asas  precedent  yang  merupakan  salah  satu  karakteristik  dari common law system 18 . Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hakim kemudian untuk mengikuti keputusan hakim terdahulu. Namun demikian, suatu putusan hakim akan diikuti oleh hakim-hakim yang kemudian dan menjadi yurisprudensi dengan alasan putusannya baik perkaranya sama, dan rasa hormat karena diputus oleh hakim yang memiliki reputasi baik karena pengalaman dan keahliannya. Oleh karena itu agar penggunannya  media teleconference dalam  pemeriksaan  di  persidangan  menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus terkait pelaksaan teleconference.
Meskipun  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) tidak mengatur acara persidangan melalui teleconference , namun ada peraturan  lain  yang  mengatur  tentang teleconference sebagaimana  Pasal  9  Ayat (3) UU 31/2014 tentang Perubahan Atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
18 Erdianto Dian dan Eko Soponyono. 2015. https://media.neliti.com/media/publications/163126-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam- pemberian-k.pdf Diakses pada tanggal 25 Juni pada pukul 10.49

## 2. Bagaimana efektivitas Teleconference sidang jarak jauh  pada peradilan di Indonesia
Dengan perkembangan teknologi yang canggih, pertemuan virtual saat ini telah  menyediakan  kualitas  video  dan  suara  yang  cukup  jelas  sehingga  prinsip kehadiran yang bersangkutan; mengawasi gerak-gerik, tatapan mata dan ekspresi wajah telah tercapai dengan Teleconference 19 . Selain dari itu, dalam persidangan virtual  seorang  saksi  akan  mengucapkan  sumpah  terlebih  dahulu  pada  awal persidangan  sehingga  ketentuan  Pasal  161  Ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP  yang mencakup sumpah sebagai syarat mutlak sebuah persidangan tetap terpenuhii 20 .
Keterangan suatu saksi yang berhalangan hadir didalam persidangan tetapi telah disumpah dan keterangan dari saksi tersebut tetap dianggap sah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/1988 merupakan contoh nyata yang dapat digunakan sebagai referensi untuk sidang virtual yang masih diragukan keefektifan nya.
Dengan  adanya  terobosan  inovasi  teknologi  yang  dapat  memudahkan pelaksanaan  persidangan,  ada  baiknya  jika  Teleconference  juga  dapat dipertimbangkan  sebagai  suatu  alat  persidangan  yang  sah  secara  hukum  dan menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mencakup syarat- syarat suatu persidangan secara virtual. Jika di kemudian hari persidangan virtual telah  disahkan  dalam  mata  hukum,  akan  tercipta  lebih  banyak  kelebihan  dan efektifitas yang didapatkan dibanding dengan kejadian yang diragukan.
Adanya ketidakpastian dalam peraturan persidangan melalui Teleconference memicu berbagai pro dan kontra terutama pada level teoritis yang permasalahannya dapat dikelompokkan sebagai berikut 21
19 Sinta Dewi.2012. Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi melalui Audio Visual (Telconference di Persidangan Perkara Pidana . Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Depok
20 Andi Hamzah. 1993. Hukum Acara Pidana di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, hlm 261 .
21
Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki
“MembangunBudayaHukumPersidanganVirtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana viaTelekonferensi),” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  Volume  2,  Nomor3,  Tahun 2020, hlm.298-299

## 1. Lokasi sidang
Seperti  yang  tertera  dalam  Pasal  230  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP  berisi pengaturan bahwa sidang wajib dilaksanakan dalam  ruang sidang dengan dihadiri  pihak-pihak  terkait,  sedangkan  sebagaimana  diketahui  bahwa persidangan  virtual  memperbolehkan  pihak-pihak  terkait  tidak  berada dalam ruang yang sama (ruang persidangan).
2. Kehadiran saksi dan terdakwa
Berkaitan  dengan  keterangan  diatas,  aturan  atas  kehadiran  saksi  dan terdakwa sebagai pihak yang bersangkutan secara langsung di dalam ruang sidang  juga  berbeda  dengan  maksud  dari  persidangan  virtual  yaitu membatasi kehadiran seseorang dalam ruang sidang.
3. Keterbukaan sidang untuk umum
Tercakup  dalam  pasal  195  KUHAP,  sebuah  keputusan  pengadilan  akan dianggap  sah  dalam  mata  hukum  jika  diputuskan  dalam  sidang  terbuka untuk umum, yang secara tidak langsung tertentangan dengan persidangan virtual disebabkan oleh tidak adanya pihak eksternal.
4. Sistem yang masih kurang baik,
terkait  pelaksanaan  untuk  sidang  online  paling  sering  digunakan  adalah melalui  aplikasi  zoom  atau  Google  meet.  Namun  penggunaan  aplikasi online seperti itu rentan mengalami peretasan dari pihak luar. Kendala lain yang dialami adalah masalah sinyal internet mengingat di sejumlah daerah di Negara Indonesia ini masih banyak yang belum memiliki kondisi internet yang  stabil,  bahkan  ada  sejumlah  daerah  yang  tidak  tersambung  internet sama sekali.

## 5. Pengajuan barang bukti yang kurang jelas.
Dalam proses pengumpulan barang bukti terdakwa, sangat sulit dalam proses pembuktian tersebut karena terdakwa tersebut tidak berhadapan langsung
dengan penuntut dan penasihat hukum dalam proses pembuktian fakta sehingga menyulitkan proses sidang tersebut.

## Kesimpulan
1. Penerapan untuk sidang secara teleconference belum ada diatur oleh Undang- undang secara menyeluruh. Jadi hanya dapat dipakai seumpama jika dalam keadaan  genting  baik  oleh  penuntut  umum,  penasehat  hukum  dan  juga penyidik  jika  disetujui  oleh  Majelis  Hakim.  Untuk  teleconference  sendiri akan  dapat  diakses  secara  menyeluruh  jika  Lembaga  legislatif  Indonesia mensahkan kebijakan pembuatan UU yang dapat mengatur secara keseluruh untuk pemakaian teleconference di peradilan.
2. Dalam persidangan jarak jauh pada teleconference masih banyak masalah di dalam persidangan perkara di Indonesia. Beberapa masalah tersebut meliputi perundang-undangan,  faktor  eksternal,  faktor  internal,  lingkungan  yang kurang memadai dan juga sinyal yang kurang mendukung. Tetapi, tidak dapat disanggah  keberadaan  pemeriksaan  teleconference  ini  sangatlah  efektif karena  sangat  menghemat  biaya  dan  proses  pemeriksaan  perkara  menjadi lebih praktis dan tidak bertele-tele, karena tidak ada alasan untuk menunda sidang lebih lama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia . Sinar Grafika,  Jakarta, 1993
Bagus Wyasa, “ Hukum Sebagai Suatu Sistem ”, Fikahati Aneska, Jakarta 2012
Ida  Bagus  Wyasa,  P  “Teori  Hukum  Dengan  Prientasi  Kebijakan”,  Udayana University Press, Denpasar, 2016
Masyudi,  H  dan    Sigid  Suseno,  “ Sidang  Virtual”, Kompas  Penerbit  buku,
Jakarta, 2021.
Darmita Purwa, “ Kamus Umum Bahasa Indonesia ”, Balai Pustaka, 1976
Sinta  .,Dewi., Kajian  Yuridis  terhadap  Keterangan  Saksi  melalui  Audio  Visual , 2012
Soekanto, Soerjono, “ Penelitian Hukum Normatif” , Rajawali Pers, Jakarta,2009
Yahya, Achad “ Kejagung: ada 176.912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19”
J urnal :
Anggraeni Dewi, “ Wabah pandemi Covid-19,Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektonik ”, Buletin Hukum dan keadilan, Vol.4 No 1 tahun 2020
Aryantha, Wijaya “ Kekuatan nilai kesaksian dalam perkara pidana melalui media visual teleconference’ Jurnal Kerta Wicara, Vol 09 Tahun 2020
Dewi Rahmaningsi Nugroho, S.Suteki “ Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual  (studi  perkembangan  sidang  tindak  pidana  via  telekonferensi)”
Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia, Vol 2, No 3 Tahun 2020
Dian  Edianto,  Eko  Soponyono,  “ Kebijakan  hukum  pidana  dalam  pemberian keterangan saksi  melalui media  teleconference di Indonesia ”, Jurnal Law Reform, Vol 11 tahun 2015
Junita Monica, Dini Fitriwati, “ Efektivitas Pengunaan aplikasi zoom sebagai media pembelajaran online pada mahasiswa saat pandemi covid-19 ”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 9 No 2 Tahun 2020
Norika,  Fajriana  “ Teleconference  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  di pengadilan ” Badamai Law Jurnal, Vol 3 Tahun 2018
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.5 No.1 / Januari 2020
Nur,  Akmal,  “ Legalitas  persidangan  daring  di  masa  pandei  covid-19  dalam pesperktif  hukum  pidana”  Jurnal  Inovasi  Penelitian ,  Vol  1  No  6  Tahun 2020
Reminceloke, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 1, No 2
Swindy.  A.J.Tintingon,  “ Kesaksian  saksi  melalui  teleconference  dalam persidangan di pengadilan ”, Lex et Societatis, Vol 2 Tahun 2014
Perundang-undagan :
Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2
Internet:
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan- agama/beritadaerah/pemeriksaan-melalui-teleconference-era-baru- persidangan-di-pengadilan-agama-pekanbaru-24-4
https://kawanhukum.id/kondisi-hukum-indonesia/
https://manplawyers.co/2019/10/07mengenal-alat-alat-bukti-dalam-huukum- acara-perdata-seri-ii-alat-bukti-saksi/
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/14123961/tetap-gelar-sidang- di-tengah-pandemi-
https://nasional.kontan.co.id/news/ini-kendala-sidang-online-mulai-dari- potensi-diretas-hingga-masalah-koneksi-internet
https;//www.kongkow.com/blog/read/mengenal-jenisjenis-telekonferensi https;//www.scribd.com/document/401554384/PENGERTIAN- TELECONFERENCE-docx
https://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi- 3/teleconference/
https://www.pa-surabaya.go.id/Pemeriksaan-saksi-dengan-sidang- teleconference,
http://id.wikipedia.org/wiki/saksi