## VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAMMENGUNGKAP TINDAK

## PIDANA PEMERKOSAAN

## Sujadi

## Abstrak
Visum et repertum berasal dari kata latin yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris  yaitu something  seen atau appearance ( visum )  dan inventions atau find  out ( repertum ).  Menurut  istilah, visum  et  repertum berarti  laporan  tertulis  yang  dibuat oleh  dokter  berdasarkan  sumpah  jabatannya  terhadap  apayang  dokter  lihat  dan periksa berdasarkan keilmuannya. Laporan tersebut dokter buat atas permintaantertulis  dari  pihak  berwenang  untuk  kepentingan  penyidikan  atau pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak berwenang yang berhak meminta pembuatan visum et repertum kepada dokter adalah polisi,jaksa dan hakim. Jaksa dan hakim meminta pembuatannya melalui polisi.
Tindak  pidana  perkosaan  merupakan  bentuk  perbuatan  pemaksaan  kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual.Dalam  membuktikan  telah  terjadi  peristiwa  hukum  atau  tidak  terhadap dugaan  terjadinya  tindak  pidana  perkosaan  harus  dilakuakn  ekstra  hati-hati  oleh penyidik.  Visum  et  refertum  sangat  membantu  penyidik  dalam  hal  membuktikan peristiwa pidana.
Kata Kunci : visum et refertum,  penyidikan alat bukti, pemerkosan

## Pendahuluan
Dalam  usaha  memperoleh  bukti-bukti  yang  diperlukan  guna  kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang  ahli  sangat  penting  diperlukan  dalam  rangka  mencari  kebenaran  materiil selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.
Suatu  kasus  yang  dapat  menunjukkan  bahwa  pihak  Kepolisian  selaku  aparat penyidik  membutuhkan  keterangan  ahli  dalam  tindakan  penyidikan  yang  dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan  seseorang  dimana  dilakukan  tindakan  seksual  dalam  bentuk  persetubuhan dengan  menggunakan  ancaman  kekerasan  atau  kekerasan  ini,  membutuhkan  bantuan keterangan  ahli  dalam  penyidikannya.  Keterangan  ahli  yang  dimaksud  ini  yaitu keterangan  dari  dokter  yang  dapat  membantu  penyidik  dalam  memberikan  bukti  berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban,
terutama  terkait  dengan  pembuktian  adanya  tanda-tanda  telah  dilakukannya  suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
Fungsi visum  et  repertum dalam  pengungkapan  suatu  kasus  perkosaan sebagaimana  terjadi  dalam  pemberitaan  surat  kabar  di  atas,  menunjukkan  peran  yang cukup  penting  bagi  tindakan  pihak  Kepolisian  selaku  aparat  penyidik.  Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum , menentukan langkah  yang diambil pihak Kepolisian dalam  mengusut suatu kasus perkosaan.
Mengungkap kasus perkosaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik  akan  melakukan  upaya-upaya  lain  yang  lebih  cermat  agar  dapat  ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.Sehubungan dengan fungsi visum  et  repertum yang  semakin  penting  dalam  pengungkapan  suatu  kasus perkosaan,  pada  kasus  perkosaan  dimana  pangaduan  atau  laporan  kepada  pihak Kepolisian  baru  dilakukan  setelah  tindak  pidana  perkosaan  berlangsung  lama  sehingga tidak  lagi  ditemukan  tanda-tanda  kekerasan  pada  diri  korban,  hasil  pemeriksaan  yang tercantum  dalam visum  et  repertum tentunya  dapat  berbeda  dengan  hasil  pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan.

## Visum Et Repertum (VER)
Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya  dikenal  dengan  nama Visum . Visum berasal  dari  bahasa  Latin,  bentuk tunggalnya  adalah visa .  Dipandang  dari  arti  etimologi  atau  tata  bahasa,  kata visum atau visa berarti  tanda  melihat  atau  melihat  yang  artinya  penandatanganan  dari  barang  bukti tentang  segala  sesuatu  hal  yang  ditemukan,  disetujui,  dan  disahkan,  sedangkan Repertum berarti  melapor  yang  artinya  apa  yang  telah  didapat  dari  pemeriksaan  dokter terhadap  korban.  Secara  etimologi visum  et  repertum adalah  apa  yang  dilihat  dan diketemukan (R. Atang Ranoemihardja, 1983: 10).
Abdul  Mun’im  Idris  dalam  R.  Atang  Ranoemihardja,  1983:  18),  memberikan pengertian visum  et  repertum sebagai  berikut:  Suatu  laporan  tertulis  dari  dokter  yang telah  disumpah  tentang  apa  yang  dilihat  dan  ditemukan  pada  barang  bukti  yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.
Pada dasarnya dalam ilmu kedokteran dan kehakiman ada 3 (tiga) jenis visum et repertum , yaitu sebagai berikut: Pertama, Visum et repertum orang hidup. Adapun Visum
et  repertum orang  hidup,  terdiri  dari  3  (tiga)  jenis  yaitu:  (a). Visum  et  repertum luka/ visum  et  repertum seketika/ visum  et  repertum  defenitif .  Visum  ini  tidak membutuhkan  perawatan  dan  pemeriksaan  lanjut  sehingga  tidakmenghalangi  pekerjaan korban.  Kualifikasi  luka  yang  dokter  tulis  pada  bagian  kesimpulan  visum  etrepertum yakni  luka  derajat  I  (satu)  atau  luka  golongan  C.  Dokter  tidak  diperkenankan  menulis lukapenganiayaan  ringan  karena  ini  istilah  hukum.  (b). Visum  et  repertum sementara. Visum  ini  membutuhkan  perawatan  dan  pemeriksaan  lanjut  sehinggamenghalangi pekerjaan  korban.  Kualifikasi  lukanya  tidak  ditentukan  dan  tidak  ditulis  oleh  dokter padabagian  kesimpulan visum  et  repertum .  (c). Visum  et  repertum lanjutan.  Visum  ini dilakukan  bilamana  luka  korban  telah  dinyatakan  sembuh.  Alasanlain  pembuatannya yaitu korban pindah rumah sakit, korban pindah dokter atau korban pulang paksa. Kedua, Visum  et  repertum jenasah.  Visum  ini  dilakukan  Jika  korban  meninggal  dunia  maka dokter membuat visum et repertum jenasah. Dokter menuliskualifikasi luka pada bagian kesimpulan visum  et  repertum kecuali  luka  korban  belum  sembuh  ataukorban  pindah dokter. Ketiga, Expertise merupakan visum et repertum khusus yang melaporkan keadaan benda  atau  bagian  tubuhkorban.  Misalnya  darah,  mani,  liur,  jaringan  tubuh,  rambut, tulang, dan lain-lain. Ada pihak yangmengatakan bahwa expertise bukan termasuk visum et repertum .
Ada  8  (delapan)  hal  yang  harus  diperhatikan  saat  pihak  berwenang  meminta dokter untuk membuat visum et repertum korban hidup, yakni sebagai berikut: Pertama, Harus tertulis, tidak boleh secara lisan; Kedua, Langsung menyerahkannya kepada dokter, tidak  boleh  dititip  melalui  korban  atau  keluarganya,  serta  tidak  boleh  melalui  jasa  pos; Ketiga,  Bukan  kejadian  yang  sudah  lewat  sebab  termasuk  rahasia  jabatan  dokter; Keempat,  Ada  alasan  mengapa  korban  dibawa  kepada  dokter;  Kelima,  Ada  identitas korban;  Keenam,  Ada  identitas  pemintanya;  Ketujuh,  Mencantumkan  tanggal permintaannya; Kedelapan, Korban diantar oleh polisi atau jaksa.

## Proses Penyidikan Tindak Pidana
Fungsi hukum acara pidana, hal ini diantaranya dapat disimpulkan berdasarkan pendapat    JM.  Van  Bemmelen  sebagaimana  dikutip  oleh  Sudjono  (1984:  1),  yang mengemukakan sebagai berikut bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal- hal:  Pertama,  diusutnya  kebenaran  dari  adanya  persangkaan  dilanggarnya  ketentuan pidana  oleh  alat-alat  negara;  Kedua,  diusahakan  diusutnya  para  pelaku  dari  perbuatan tersebut; Ketiga, diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika
perlu  untuk  ditahan;  Keempat,  dikumpulkannya  bahan-bahan  bukti  (bewijsmateriaal) yang  telah  diperoleh  pada  pengusutan  kebenaran  guna  dilimpahkan  kepada  hakim  dan membawa  terdakwa  ke  hadapan  hakim;  Kelima,  menyerahkan  kepada  hakim  untuk diambil  putusan  tentang  terbukti  tidaknya  perbuatan  yang  disangkakan  dilakukan terdakwa  serta  untuk  menjatuhkan  pidana  atau  tindakan  tata  tertib  lainnya;  Keenam, menentukan  upaya-upaya  hukum  yang  dapat  dipergunakan  terhadap  putusan  yang diambil  hakim;  Ketujuh,  akhirnya  melaksanakan  putusan  tentang  pidana  atau  tindakan tata tertib.
Pendapat  tentang  fungsi  hukum  acara  pidana  seperti  dikemukanan  di  atas. bahwa  hukum  acara  pidana  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  suatu  kebenaran  materiil dari  suatu  perkara  pidana  dengan  tujuan  diberikannya  putusan  yang  tepat  dan  adil terhadap  perkara  tersebut,  hal  ini  membawa  akibat  bahwa  dalam  usaha  menemukan kebenaran  tersebut  terdapat  dua  proses  yang  teramat  penting,  kedua  proses  ini  yaitu: Pertama,  Pemeriksaan  penyidikan  atau  pemeriksaan  pendahuluan  sebelum  dihadapkan pada sidang pengadilan; Kedua, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
Sementara tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal  1  angka  13  Undang-undang  Th.2002  No.2  tentang  Kepolisian  RI    serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan  bahwa  “Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiil  yaitu  kebenaran  menurut  fakta  yang sebenarnya.  Abdul  Mun’in  Idris  dan  Agung  LegowoTjiptomartono  (2002:  4), mengemukakan mengenai fugsi penyidikan  adalah Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas,  yaitu  dengan  mencari  dan  menemukan  kebenaran  materiil  yang  selengkap- lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.
R.Soesilo (1990: 27), menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai  berikut  :  “Sejalan  dengan  tugas  Hukum  Acara  Pidana  maka  tugas  penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-
benarnya.Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  penyidikan  adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu  kebenaran  materiil  yang  diharapkan  dan  untuk  meyakinkan  bahwa  suatu  tindak pidana tertentu telah dilakukan.
Selanjutnya  tujuan  utama  dalam  rangka  penyidikan  adalah  mengumpulkan sebanyak  mungkin  keterangan,  hal  ikhwal,  bukti  dan  fakta-fakta  yang  benar  mengenai peristiwa  yang  terjadi.  Berdasarkan  atas  fakta  ini  kemudian  dicoba  membuat  gambaran kembali  apa  yang  terjadi.  Fakta-fakta  yang  masih  kurang  dicari  untuk  dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.
Berdasarkan  uraian  tersebut  tugas  seorang  penyidik  yaitu  mencari  serta mengumpulkan  bukti  atas  suatu  peristiwa  yang  telah  ternyata  sebagai  tindak  pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.
Proses  dilakukannya  penyidikan  suatu  perkara  yang  merupakan  tindak  pidana oleh  penyidik  diberitahukan  kepada  penuntut  umum  dengan  diserahkannya  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  sesuai  dengan  Pasal  109  ayat  (1) KUHAP.  Setelah  bukti-bukti  terkumpul  dan  yang  diduga  sebagai  tersangkanya  telah ditemukan  selanjutnya  penyidik  menilai  dengan  cermat,  apakah  cukup  bukti  untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan  merupakan tindak pidana. Jika penyidik  berpendapat  bahwa  peristiwa  tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana  maka penyidikan dihentikan demi hukum.
Kemudian  dalam  Pasal  8  ayat  (3)  bila  penyidikan  telah  selesai  maka  penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap,  yaitu:  Pertama,  Tahap  pertama  penyidik  hanya  menyerahkan  berkas  perkara; Kedua, Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  penuntut  umum  tidak  mengembalikan  berkas  hasil penyidikan  atau  apabila sebelum  batas  waktu  tersebut  berakhir telah  ada  pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai,  maka  penyidik  menyerahkan  tanggung  jawab  atas  tersangka  dan  barang  bukti kepada penuntut umum.
Pada  dasarnya  proses  pemeriksaan  pada  tahap  penyidikan  merupakan  tahap awal  dari  keseluruhan  proses  pidana.  Tujuan  penyidikan  adalah  untuk  memperoleh keputusan  dari  penuntut  umum  apakah  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat
dilakukan  penuntutan.  Proses  pidana  merupakan  rangkaian  tindakan  pelaksanaan penegakan  hukum  terpadu.  Antara  penyidikan  dan  penuntutan  terdapat  hubungan  erat, bahkan  berhasil  tidaknya  penuntutan  di  sidang  pengadilan  tidak  terlepas  dari  hasil penyidikan

## Tindak Pidana Perkosaan
Tindak  pidana  perkosaan  dalam  kosa  kata  bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata perkosaan yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan atau menggagahi (Diknas, 2002: 94). Pengertian tindak pidana perkosaan tersebut mempunyai makna  yang  luas  yang  tidak  hanya  terjadi  pada  hubungan sexual ( sexual  intercouse ) tetapi dapat terjadi dalam bentuk lain seperti pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya.
Menurut  Soetardjo  Wignjo  Soebroto  (1997:  20),  yang  dimaksud  dengan perkosaan  adalah  Suatu  usaha  melampiaskan  nafsu  seksual  seorang  laki-laki  terhadap seorang  perempuan  yang  menurut  moral  atau  hukum  yang  berlaku  adalah  melanggar. Dalam  pengertian  demikian  bahwa  apa  yang  dimaksud  perkosaan  di  satu  pihak  dapat dilihat  sebagai  suatu  perbuatan  (yaitu  perbuatan  seorang  secara  paksa  hendak melampiaskan  nafsu  seksualnya)  dan  di  lain  pihak  dapat  dilihat  sebagai  suatu  peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial.
Pengertian  perkosaan  tersebut  diatas,  menunjukkan  bahwa  perkosaan merupakan  bentuk  perbuatan  pemaksaan  kehendak  laki-laki  terhadap  perempuan  yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini dengan sendirinya baik secara  moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan di masyarakat.  Terhadap  hal  ini  adalah  wajar  dan  bahkan  keharusan  untuk  menjadikan perbuatan  perkosaan  sebagai  suatu  tindak  pidana  yang  diatur  bentuk  perbuatan  dan pemidanannya dalam hukum pidana materiil yang berlaku.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai  bentuk  perbuatan  dan  pemidanaannya tindak pidana perkosaan atau verkrachting terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  pernikahan,  diancam  karena  melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 1996: 104).
Rumusan  tindak  pidana  perkosaan  dalam  Pasal  285  KUHP  tersebut,  menurut Adami Chazawi (2002: 56), dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai  berikut:  Pertama,  Perbuatannya  :  memaksa,  Kedua,  Caranya,  dilakukan  dengan
sebagai  berikut:  1)  dengan  kekerasan,2)  dengan  ancaman  kekerasan;  Ketiga,  seorang wanita bukan istrinya; Keempat, bersetubuh dengan dia.
Perbuatan memaksa ( dwingen ) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan  menekan  kehendak  orang  lain  itu,  agar  kehendak  orang  lain  tadi  menerima kehendak  orang  yang  menekan  atau  sama  dengan  kehendaknya  sendiri.  Pengertian  ini pada  intinya  bahwa  memaksa  berarti  di  luar  kehendak  dari  seseorang  atau  bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut.
Satochid  Kartanegara  sebagaimana  dikutip  oleh  Leden  Marpaung  (1996:  52), menyatakan  sebagai  berikut  perbuatan  memaksa  ini  haruslah  ditafsirkan  sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat  dilakukan  dengan  perbuatan  dan  dapat  juga  dilakukan  dengan  ucapan.  Perbuatan membuat  seorang  wanita  “menjadi  terpaksa”  bersedia  mengadakan  hubungan  kelamin, harus  dimasukkan  dalam  pengertian  “memaksa”  seorang  wanita  mengadakan  hubungan kelamin,  walaupun  yang  menanggalkan  semua  pakaian  yang  dikenakan  oleh  wanita adalah wanita itu sendiri.
Menurut  R.  Soesilo  (  kekerasan  ialah  “mempergunakan  tenaga  atau  kekuatan jasmani  yang  tidak  kecil  secara  tidak  syah”.  Sementara  Satochid  Kartanegara mengartikan kekerasan adalah “setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (Leden Marpaung, 1996: 52).
Adami Chazawi (2002: 56),memberikan pengertian kekerasan dalam Pasal 285 sebagai  berikut  Kekerasan  yaitu  suatu  cara/upaya  berbuat  (sifatnya  abstrak)  yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan  badan  yang  besar,  kekuatan  badan  mana  mengakibatkan  bagi  orang  lain  itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah  wujud  konkritnya  dari  cara  kekerasan  ada  bermacam-macam  yang  tidak  terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya.
M.H. Tirtamidjaja dalam Leden Marpaung, (1996: 53), mengadakan hubungan kelamin  atau  “bersetubuh”  berati  persentuhan  sebelah  dalam  kemaluan  laki-laki  dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.
Berdasarkan hal tersebut Moch. Anwar (1986: 266) menyatakansebagai berikut Persetubuhan  didefinisikan  sebagai  suatu  peristiwa  dimana  terjadi  penetrasi  penis  ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.
Berbicara  tentang Visum  Et  Refertum sebagai  alat  bukti  yang  kuat  dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada dasarnya  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  kepolisian  terhadap  peristiwa  tindak pidana  pemerkosaan  sangat  sulit  untuk  dibuktikan,  hal  ini  seringkali  pelaku  dan  korban itu sendiri mengelak dalam hal perbuatannyanya .  Alat bukti Visum Et Refertum sangat penting  dalam  pembuktian  tindak  pidana  pemerkosaan.  Berikut  akan  diuraikan  teori pembuktian dalam suatu tindak pidana

## Teori Pembuktian
Proses  pembuktian  dalam  proses  persidangan  mendudukitempat  yang  sangat penting  dalam  pemerikasaan  suatu  perkara.  Darihasil proses  pembuktian inilah  nantinya akan ditentukan nasibterdakwa, apakah dari hasil pembuktian tersebut terdakwadinyatakan  bersalah  atau  dibebaskan.  Definisi  tentang  pembuktianitu  sendiri tidak  tercantum  secara  tegas  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana walaupun terdapat aturan perihalpembuktian. Menanggapi hal tersebut muncul beberapa pendapatdari  para  ahli  hukum  mengenai  pengertian  dari  pembuktian,  diantaranya Pembuktian  merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  berisipenggarisan  dan  pedoman tentang  cara-cara  yang  dibenarkan  Undang-Undang  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengaturalat- alat  bukti  yang  dibenarkan  oleh  Undang-Undang  dan  boleh  dipergunakan  hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2002 : 273).
Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita ( 2003 : 10) hukum pembuktian adalah: ”merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang  sah  menurut  hukum,  sistem  yang  dianut  dalam  pembuktian,  syarat-syarat  dan  tata cara mengajukan bukti tersebut secara kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai  suatu  pembuktian.”dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2002 : 273).

## Kesimpulan
Proses  pembuktian  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas,  merupakan  inti dari  rangkaian  pemeriksaan  dalam  acara  pidana,  oleh  karena  itu  pembuktian  itu  sendiri harus  dilakukan  secara  cermat  dan  tepat  karena  hal  ini  menyangkut  tentang  kehidupan seseorang  pada  nantinya.  Disinilah  diperlukan  adanya  asas-asas  pembuktian  yang meliputi:  Pertama  Pengakuan  tidak  melenyapkan  kewajiban  pembuktian,  meskipun
terdakwa  telah  memberikan  pengakuan  jaksa  penuntut  umum  dalam  peridangan  tetap berkewajiban  untuk  membuktikankesalahan  terdakwa  dengan  menggunakan  alat  bukti yang lain. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pembuktian dari acara pidana itu sendiri yakni mencari dan mendapatkan kebenaran materiil ( substantial truth ), sesuai dengan pasal 189 ayat  (4)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  berbunyi  ;  ”keterangan terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia  bersalah  melakukan  perbuatan yang  didakwakan  kepadanya,  melainkan  harus  disertai  dengan  alat  bukti  yang    sah”. Kedua, Hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan ( notoir feiten ), yang berdasar pada pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi ; ”hal yang secara  umumsudah  diketahui  tidak  perlu  dibuktikan”.  Secara  garis  besar  fakta  notoir dibedakan menjadi dua golonganyaitu : (a). Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa  sesuatu  atau  peristiwa  tersebut  memang  sudah  demikian  halnya  yang  benarnya atau semestinya demikian. (b). Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu  mengakibatkan  demikian  atau  selalu  merupakan  kesimpulan  demikian  (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 20).

## Daftar Pustaka
Moch.Anwar, 1986, Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II, Alumni Bandung.
Chazawi, Adami, 2002, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Hari Sasangka dan Lily RositA.2003. Hukum Pembuktian dalam PerkaraPidana . Bandung. Mandar Maju
Lamintang,P.A.F,    1990, Delik-Delik  Khusus  Tindak  Pidana  Melanggar  Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan, Mandar Maju, Bandung.
Marpaung,  Leden,  1996, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya,
Cetakan I,Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno,  1996, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ,  Cetakan  kesembilan  belas, Bumi Aksara, Jakarta,
Mun’in,  Idries  Abdul  dan  Agung  Legowo  Tjiptomartono,  2002, Penerapan  Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta
Soedjono.D,  1984 ,  Pemeriksaan  Pendahuluan  Menurut  KUHAP ,  Penerbit  Alumni, Bandung.
Soesilo,R. 1990, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor.
Soetardjo  Wignjo  Soebroto,  1997, Kejahatan  Perkosaan  Telaah  Dari  Sudut  Tinjauan Ilmu  Sosial ,  dalam  Eko  Prasetyo  (ed),  Perempuan  Dalam  Wacana  Perkosaan,
PKBI, Yogyakarta.
Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP .Jakarta. Sinar Grafika