IDJ , Volume 5, Issue 1 (2024), pp. 66-83 doi: 10.19184/idj.v5i1.47151 © University of Jember, 2024 Published online May 2024

## Mendukung Keberlanjutan: Peran Hukum Internasional dalam Mempertahankan Ekosistem Laut Indonesia
Ajeng Pramesthy H. K.
Universitas Jember, Indonesia
Adinda Syahna Universitas Jember, Indonesia
Kukuh Budi Mulya Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kawasan laut yang luas dimana laut menjadi satu aset  negara  karena  terdapat  ekosistem  dan  keanekaragaman  laut  yang  melimpah.  Seiring berkembangnya  zaman,  kelestarian  ekosistem  laut  dapat  terancam  karena  aktivitas pertambangan  maupun  eksploitasi  kawasan  laut  Indonesia  oleh  berbagai  pihak  yang mengesampingkan pelestarian ekosistem laut berdasarkan hukum yang mengikat. Oleh karena itu perlindungan mengenai kawasan laut Internasional bagi wilayah laut Indonesia menjadi salah satu  urgensi  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Konvensi Hukum  Laut (UNCLOS) 1982 dan beberapa sumber hukum internasional dan nasional turunannya mengatur tentang  perlindungan  dan  pelestarian  ekosistem  laut  yang  diharapkan  dapat  menanggulangi problematika  yang  diakibatkan  atas  pencemaran  atau  kerusakan  yang  terjadi  di  wilayah  laut teritorial  dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia.  Berdasarkan  persoalan  tersebut,  artikel  ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai peran hukum Internasional terhadap pelestarian ekosistem laut di Indonesia dan bagaimanakah upaya pemerintah dalam menyikapi minimnya peran dari hukum positif Indonesia dalam hal pelestarian ekosistem laut. Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  jurnal  ilmiah  ini  adalah  metode  penulisan  hukum normatif dan menggunakan referensi kepustakaan dan peraturan-peraturan hukum. Kesimpulan tulisan  ini  menunjukkan  Indonesia  telah  menjalin  kerjasama  internasional  sebagai  upaya memenuhi  kewajiban-kewajiban  sesuai  UNCLOS  1982  dalam  rangka  menjaga  kelestarian keanekaragaman laut Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Internasional, Hukum Laut, Ekosistem Laut, Keberlanjutan.

## Abstract
Indonesia is an archipelagic country with vast marine areas. The sea is one of its greatest assets due to its diverse marine  ecosystems,  including  both  flora  and  fauna,  as  well  as  valuable  mineral  resources.  However,  with  the advancement of time, the sustainability of marine ecosystems is threatened by mining activities and exploitation. In particular, exploitative activities carried out by foreign nationals in Indonesian waters often disregard binding legal protections. Therefore, protecting Indonesia's marine areas in the international arena is an urgent matter for the  Indonesian  government.  The  United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  (UNCLOS)  of  1982, accompanied by  Indonesian regulations, provide detailed regulations regarding the protection and preservation of Indonesia's marine ecosystems. Consequently, it is hoped that these efforts can address issues arising from pollution and damage in Indonesia's territorial waters and Exclusive Economic Zone. This article aims to understand the role of international legal protection in preserving Indonesia's marine ecosystems. Additionally, it assesses how the government responds to the limited role of Indonesian positive law in marine ecosystem preservation, from the
perspective of international maritime law. This article utilizes normative legal writing, drawing references from relevant literature, library materials, and applicable legal regulations as concrete data sources.
Keywords : UNCLOS 1982, Legal Protection, Marine Environment.

## I. PENDAHULUAN
Laut adalah bagian dari lingkungan hidup yang memiliki peranan tidak kalah penting dengan  wilayah  daratan.  Utamanya  bagi  negara  Indonesia  yang  merupakan  negara kepulauan dimana memiliki wilayah kelaitan yang cukup luas. Laut menjadi salah satu aset  bagi  negara  Indonesia  karena  terdapat  ekosistem  laut  yang  mengandung  banyak keanekaragaman baik hayati maupun hewani, bahkan kekayaan mineral yang memiliki nilai  tidak  kalah  tinggi  dengan  lainnya.  Dalam  sejarah,  laut  terbukti  memiliki  banyak kemanfaatan yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, antara lain sebagai sumber  makanan,  sarana  transportasi,  jalan  raya  perdagangan,  tempat  wisata,  dan sebagai  alat  pembatas  antara  negara  satu  dengan  negara  lain  namun  juga  berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, laut juga dijadikan sebagai sumber eksploitasi atau pertambangan akan sumber daya hayati maupun hewani serta bahan mineral yang terkandung di dalam wilayah laut, hingga di dasar laut. 1 Maka dapat disimpulkan bahwa wilayah laut memiliki potensi yang besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Oleh  karena  itu  untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup  dalam  ekosistem  laut perlu  dilakukan  upaya  pelestarian  yang  berlandaskan  atas  perlindungan  hukum. Terjaminnya mutu ekosistem laut di Indonesia tidak hanya berasal dari peranan regulasi serta peran aktif pemerintah dari dalam negeri saja, mengingat kegiatan eksploitasi laut banyak  dilakukan  oleh  negara  asing  di  wilayah  perairan  laut  Indonesia.  Batas-batas teritorial laut Indonesia dengan negara lain menjadi esensi dalam pemberlakuan hukum kelautan.  Hal  tersebut  tentunya  harus  mendapat  perhatian  khusus  demi  menjaga keutuhan keanekaragaman ekosistem laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sehingga wilayah laut Indonesia juga dilindungi oleh Hukum Laut Internasional, yakni UNCLOS ( United Nations Convention on the Law of The Sea ) 1982 yang dihasilkan dari Konferensi PBB yang diselenggarakan di New York. UNCLOS berisikan pengaturan mengenai Hukum Laut Internasional yang disusun secara utuh dan padu.
Sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan menetapkan regulasi  hukumnya  demi  menjaga  perlidnungan  dan  pelestarian  ekosistem  laut  di Indonesia. 2 Namun  segala  sumber  hukum  yang  berlaku  harus  mengikuti  arus perkembangan  zaman  yang  semakin  berpotensi  lebih  besar  untuk  menimbulkan pencemaran lingkungan laut di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan penangkapan
1 Ayu  Puji  Lestari,  “Book  Review:  Hukum  Laut  Internasional  dan  Pengaturannya  di  Indonesia”  3:2 Padjajaran J Ilmu Huk Law, h. 428–435.
2 Masdin,  “Implementasi  Ketentuan-ketentuan  United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia” (2016) 4:2 J Ilmu Huk Leg Opin, h. 2.
ikan. Sebagai bentuk implementasi atas Hukum Laut Internasional, salah satunya adalah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk menjamin kestabilan ekosistem laut beserta kandungannya dalam jangka waktu yang panjang.
Pencemaran  laut  yang  disebebkan  akibat  kegiatan  eksploitasi  menjadi  urgensi untuk  segera  ditangani,  maka  Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  upaya untuk menyelamatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Indonesia sesuai yang  diamanatkan  di  dalam  UNCLOS  1982.  Perlindungan  tersebut  ditujukan  bagi lingkungan  laut  yang  kemudian  disebut  dengan  Kawasan  atau The  Area. Dalam pelaksanaannya,  semua  tindakan  yang  diambil  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Pasal-Pasal di dalam UNCLOS 1982. Adapun beberapa aspek penting yang berperan  dalam  pelestarian  dan  perlindungan  ekosistem  atau  lingkungan  laut,  yakni pencemaran  lingkungan  laut,  upaya  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut, bantuan teknis, pengaturan dan penegakan hukum nasional, tanggung jawab dan ganti rugi,  serta  klasifikasi  tentang  kekebalan.  Semua  aspek  tersebut  harus  diperhatikan secara  menyeluruh  untuk  menghindari  keadaan  timpang  tindih  dalam mengimplementasikan ketentuan UNCLOS 1982.
Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) telah jelas memberikan arahan bagi setiap negara untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekosistem lautnya secara rinci dan  menyeluruh.  Bahkan  Hukum  Laut  Internasional  telah  menjabarkan  mengenai mekanisme secara ilmiah dan teknis dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati maupun hewani yang terkandung di dalam ekosistem laut dan kemudian disebut dengan Kawasan  ( The  Area ).  Namun  dengan  adanya  regulasi  hukum  yang  melindungi  segala aktivitas  di  Kawasan  belum  menjadi  cukup  jika  negara-negara  dalam  wadah internasional tersebut tidak memberikan peranan yang aktif dan positif terhadap hukum yang sedang diberlakukan.
Bentuk implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjaga ekosistem  laut  tidak  hanya  memenuhi  perintah  UNCLOS  1982,  namun  banyak  sekali upaya yang dilakukan secara mendalam sehingga ekosistem laut Indonesia benar – benar terjaga.  Pemerintah  Indonesia  turut  serta  dalam  mengimplementasikan  Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 dengan bukti adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang  Perairan  di  Indonesia.  Undang-Undang  ini  merupakan  pengaturan  yang berkaca dari UNCLOS 1982 yang bertujuan untuk mengatur segala aspek dalam bidang kelautan,  termasuk  perlindungan  lingkungan  laut.  Segala  bentuk  perlindungan, pelestarian,  pemanfaatan,  serta  pengelolaan  lingkungan  laut  yang  menjadi  acuan  bagi pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang ini.  Dapat  diartikan  bahwa  kiblat  hukum  laut  di  Indonesia  sesuai  dengan  Hukum Nasional sekaligus Hukum Internasional yang sedang berlaku saat ini. Adapun beberapa hal  yang  menjadi  esensi  berkaitan  dengan  implementasi  hukum  internasional  dalam maksud menjaga perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Indonesia sesuai dengan Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  1996  adalah  perlindungan  terhadap  pencemaran lingkungan  laut,  perlindungan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  hayati  di  laut,  dan
kerja  sama  internasional  di  bidang  perlindungan  lingkungan  laut.  Setiap  kerja  sama Internasional  yang  fokus  membahas  Perlindungan  Lingkungan  Laut  selalu  sejalan dengan  aturan-aturan  yang  termuat  dalam  UNCLOS  1982.  Aktivitas  eksploitasi  yang saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lain menjadi faktor adanya kerja sama  internasional  ini  dijalankan.  Sehingga  dalam  pengaturannya  selalu  diunggulkan bahwa kerja sama harus bersifat saling menguntungkan bagi setiap negara anggotanya. Selain  itu  keterbatasan  kemampuan,  teknologi,  bahkan  dana  yang  dimiliki  oleh  satu negara  dapat  teratasi  jika  turut  aktif  dalam  menjalankan  kerja  sama  Internasional, dimana  negara  maju  akan  menyalurkan  bantuannya  kepada  negara  berkembang  yang sedang  mengalami  pencemaran  air  laut  di  kawasannya.  Sehingga  perlindungan ekosistem laut dan pelestarian sumber daya hayati maupun hewani di dalamnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak kehilangan peran pentingnya sebagai aset Negara Indonesia  yang  berdampak  tinggi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia, khususnya masyarakat yang menduduki wilayah pesisir.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  termasuk  dalam  metode  yuridis  normatif,  yakni penelitian  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  didapatkan melalui  sumber-sumber  terpercaya.  Pendekatan  yuridis  merupakan  pendekatan  yang mengacu pada hukum atau regulasi yang saat ini sedang berlaku (hukum positif), teori- teori hukum, serta doktrin.

## III. SUMBER HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Laut merupakan wilayah teritorial dalam suatu negara yang memiliki peran penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia serta merupakan bagian dari lingkungan hidup. Oleh karena itu untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam ekosistem laut perlu dilakukan upaya pelestarian yang berlandaskan atas perlindungan hukum. Batas- batas teritorial laut Indonesia dengan negara lain menjadi esensi dalam pemberlakuan hukum kelautan. Hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian khusus demi menjaga keutuhan keanekaragaman ekosistem laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Wilayah laut Indonesia dilindungi oleh Hukum Laut Internasional yang bersumber dari kebiasaan internasional.  Perbuatan  yang  dilakukan  secara  berkala  dalam  jangka  waktu  yang panjang  melahirkan  sebuah  kebiasaan  internasional  yang  telah  dianggap  sebagai kebiasaan  umum  yang  diterima  sebagai  hukum  dasar  kesamaan  kebutuhan  di  laut. Sebagai  sumber  Hukum  Internasional,  kebiasaan  internasional  yang  telah  terjalin memiliki kaitan yang erat dengan perjanjian internasional. 3
Konferensi PBB yang membahas tentang hukum laut pada tahun 1958 di Jenewa telah  melahirkan  sumber  hukum  laut  secara  legal  yang  terdiri  dari  empat  konvensi, yakni: 4
3 Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  “Perlindungan  dan  Pelestarian  Lingkungan  Laut  Menurut  Hukum Internasional” (2020) 4:2 Tanjungpura Law J 4.
4 I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia (Yrama Widya, 2014) h. 17.
a. Konvensi  yang  mengatur  mengenai  Laut  Teritorial  dan  Zona  Tambahan,  atau dengan  kata  lain  disebut  sebagai Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. Konvensi ini berlaku mulai tanggal 10 September 1964. 5
b. Konvensi  yang  mengatur  mengenai  Laut  Lepas,  atau  dengan  kata  lain  disebut sebagai Convention of the High Seas, belaku mulai tanggal 30 September 1962. 6
c. Konvensi  yang  mengatur  tentang  Perikanan  dan  Perlindungan  Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas, atau dengan kata lain disebut sebagai Convension of Fishing and Conservation of the High Seas, berlaku mulai pada tanggal 20 Maret 1966.
d. Konvensi yang mengatur tentang Landas Kontinen, atau dengan kata lain s=disebut sebagai Convention of the Continental Shelf, berlaku mulai tanggal 10 Juni 1964. 7
Sumber hukum yang lahir atas adanya konferensi PBB yang dilaksanakan di New York  dan  Jenewa  tidak  hanya  meliputi  empat  konferensi  yang  telah  disebutkan. Konferensi tersebut juga melahirkan sebuah kesepakatan yang menjadi sumber hukum internasional, yakni kesepakatan Konvensi Hukum Laut PBB atau dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) yang  mulai  berlaku  pada  tahun  1982. UNCLOS 1982 berisikan tentang pengaturan mengenai ketentuan kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan. 8
UNCLOS  1982  atas  hasil  konvensi  PBB  membahas  mengenai  Hukum  Laut mengatur  mekanisme  kerja  yang  komprehensif  untuk  pengaturan  semua  ruang  laut, pemanfaatan  untuk  kedamaian  dan  pendayagunaannya  secara  adil,  efisien,  konservasi sumber  daya  hayati  yang  meliputi  pengkajian,  perlindungan  dan  tentu  pelestarian lingkungan  laut  dan  konservasi  keanekaragaman  hayati  dan  masalah-masalah  yang memiliki kaitan erat antara satu dengan yang lain. Pada konvensi PBB yang dilaksanakan tahun 1958 mengatur tentang Laut Lepas, di mana dalam UNCLOS Laut Lepas diartikan sebagai seluruh bagian laut yang tidak berada di dalam zona yurisdiksi nasional, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, perairan pedalaman atau perairan kepulauan. Pada Bab VI dan XI UNCLOS, yang dimaksud dengan laut lepas hanya untuk wilayah perairan saja. Oleh karena itu dasar laut, dasar samudra, serta lapisan tanah yang mendasari laut lepas tidak termasuk bagian dari laut lepas sehingga tidak dapat disebut sebagai “ The Area ”. 9 Laut  lepas  adalah  laut  yang  bersifat  terbuka  untuk  seluruh  wilayah  negara  di dunia  dan  di  dalamnya  terdapat  enam  kebebasan  dan  tentunya  kebebasan  tersebut
5 E Ereli, “Submerged Lands Act and the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone” (1966) 41 Tulane Law Rev 555.
6 D Laffoley & D Freestone, “A World of Difference-Opportunities for Applying the 1972 World Heritage Convention to the High Seas” (2017) 27 Aquat Conserv Mar Freshw Ecosyst 78–88.
7 T L McDorman, “The Continental Shelf Regime in the Law of the Sea Convention: A Reflection on the First Thirty Years” (2012) 27:4 Int J Mar Coast Law 743–751.
8 Mangku, supra note 3, h. 5.
9 Yasin Nur A H A S, Liem Tony Dwi Soelistyo & Ika Shinta Utami Nur Agustin, “Pengelolaan Kekayaan Hayati  di  KAwasan  ‘The  Area’  Menurut  UNCLOS  1982  [Studi  Tentang  Nodul  Polimetalik] (Polymetallic Nodules)” (2020) 3:1 J Huk Bisnis Bonum Commune 26–38.
merupakan bentuk kepastian hukum atas dasar hukum laut internasional UNCLOS. 10 Kebebasan  mengenai  wilayah  laut  serta  keanekaragaman  yang  ada  di  dalamnya  tidak serta merta dapat diartikan secara sempit. Kebebasan terhadap sumber daya laut harus tetap  diterapkan  sejalan  dengan  pengaturan  yang  termuat  dalam  UNCLOS  1982  dan aturan hukum laut internasional yang lain, yakni empat konvensi sesuai dengan hasil PBB tahun 1958, di mana pertimbangan wilayah negara lain juga harus menjadi esensi bagi  segala  aktivitas  yang  akan  dijalankan.  UNCLOS  kembali  mempertegas  bahwa kebebasan  terhadap  laut  lepas  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  hak  yang  tertulis  di dalam  pengaturan  tentang  kawasan. 11 Kawasan  biasa  disebut  dengan  “ The  Area ”  yang diartikan sebagai dasar samudera atau dasar laut beserta tanah di bawahnya, yang berada di luar batas yurisdiksi nasional, 12 sesuai dengan pembukaan UNCLOS 1982.
Definisi Area yang diatur dalam UNCLOS tepatnya pada Pasal 1 mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Resolusi Majelis Umum mengenai Kawasan. Revolusi tersebut menghasilkan  sebuah  pengertian  bahwa  di  dalam  Kawasan  tertentu  tidak diperkenankan adanya perampasan dan tidak diberikan kesempatan kepada negara lain untuk  berdaulat  di  atasnya.  Eksploitasi  yang  dilakukan  di  dalam  Kawasan  harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, tujuan tersebut dipertahankan oleh UNCLOS yang tertuang dalam BAB XI tentang penetapan rezim untuk eksploitasi dan  eksplorasi  sumber  daya  mineral  yang  terkandung  di  Kawasan. 13 Sebagai  bentuk implementasi  dari  tujuan  tersebut  UNCLOS  membentuk  sebuah  organisasi  antar pemerintah, yakni Otoritas Dasar Laut Internasional atau dikenal dengan International Seabed  Authority. Organisasi  ini  dibentuk  melalui  negara-negara  pihak  dengan  tujuan untuk  mengatur,  mengelola,  serta  mengendalikan  aktivitas  di  area  kawasan  dan mengelola kelestarian ekosistem laut sebagai bentuk warisan bersama penduduk dari seluruh  negara  ( the  common  heritage  of  mankind ). 14 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kawasan  dengan  laut  lepas  memiliki  pengertian  yang  berbeda  meskipun  keduanya adalah  daerah  kelautan  atau  maritim  dari  suatu  negara.  Perbedaan  antara  kedua  hal tersebut  utamanya  dapat  ditinjau  dari  status  hukum  yang  berlaku,  di  mana  enam kebebasan yang telah disebutkan sebelumnya dapat diterapkan di dalam wilayah laut lepas,  sedangkan  sumber  daya  yang  terkandung  dalam  kawasan  merupakan  warisan bersama dari penduduk seluruh negara atau dalam jangka luasnya adalah seluruh umat manusia. Dengan maksud menjaga warisan atau sumber daya yang terkandung dalam wilayah  kelautan,  maka  konvensi  UNCLOS  menetapkan  prinsip  saling  menghargai 15 “pertimbangan yang masuk akal/wajar”, sesuai dengan pasal 87 (2) yang  menyebutkan
10 United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  (UNCLOS) .  Pasal  86  ke  89.  Kebebasan  dari:  navigasi, overflight,  kebebasan  untuk  kabel  awam  dan  pipa  bawah  laut,  kebebasan  untuk  pulau  buatan membangun dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, kebebasan memancing, kebebasan penelitian ilmiah. Lihat juga pasal 116- 119.
11 Ibid, pasal 87.
12 Ibid, bab 1, pasal 1(1).
13 Ibid, pasal 134-135.
14 Online: <hukumkelautan.pdf>, h. 10.
15 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) , supra note 10, pasal 147 ayat (1) dan (3).
bahwa  hak-hak  yang  tertulis  dalam  aturan  tersebut  harus  menjadi  pertimbangan  dan perhatian bagi semua negara yang melaksanakan aktivitas di area kawasan.

## IV. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM UNCLOS 1982
Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut memiliki kaitan yang begitu erat dengan kondisi serta masalah-masalah yang ada dalam ekosistem laut utamanya sesuatu yang menyangkut  pada  kawasan  atau The Area. Terwujudnya  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan  laut  memerlukan  kerja  sama  dari  para  otorita  untuk  memperhatikan tindakan-tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan di Kawasan, sesuai dengan yang telah  diamanatkan  pada  Konvensi  PBB  Pasal  145. 16 Sehingga output yang  didapatkan yakni  ekosistem  laut  yang  terjamin  kelestariannya  dan  dapat  dimanfaatkan  secara efektif,  serta  tidak  menimbulkan  suatu  kerugian  baik  dalam  jangka  waktu  pendek maupun panjang. Implementasi akan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 berupa  peraturan-peraturan,  ketentuan-ketentuan,  dan  prosedur  yang  dibuat  oleh otorita yang harus dipenuhi ketika melaksanakan aktivitas di Kawasan ( The Area ), antara lain sebagai berikut : 17
a. Pencegahan,  pengurangan,  dan  pengendalian  pencemaran  dan  masalah  yang mengancam kelestarian lingkungan laut termasuk garis pantai serta keseimbangan ekologi laut. Dalam hal ini dampak negatif yang ditimbulkan atas aktivitas seperti pengeboran,  pengerukan,  penggalian,  pembangunan,  pembuangan  limbah,  dan pengoperasian  atau  pemeliharaan  instalasi-instalasi  pipa  saluran  harus  menjadi perhatian secara khusus.
b. Perlindungan  dan  pemeliharaan  atas  sumber  daya  atau  keanekaragaman  yang terkandung di dalam Kawasan serta upaya pencegahan atas kerusakan ekosistem laut yang terdiri dari flora dan fauna lingkungan laut.
Ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  kemudian  dipertegas  kembali  pada UNCLOS  1982  Pasal  192  yang  menyebutkan  bahwa  perlindungan  dan  kelestarian lingkungan laut menjadi kewajiban tersendiri bagi masing-masing negara. Selanjutnya pada  Pasal  193  menegaskan  mengenai  setiap  negara  diberikan  hak  untuk  melakukan aktivitas eksploitasi atas keanekaragaman hayati maupun hewani yang terdapat dalam lingkungan lautnya sendiri. Aktivitas eksploitasi yang dimaksud harus terkontrol sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kewajibannya dalam menjaga dan melindungi kelestarian wilayah Kawasan ( The Area ). 18 Oleh karena itu, Konvensi PBB 1982 (UNCLOS) memberikan tekanan terhadap kewajiban dari setiap negara untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut.
Perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut  menjadi  urgensi  dalam  menjaga keseimbangan  ekosistem  laut.  Potensi  pencemaran  lingkungan  yang  terjadi  dapat bersumber  dari  banyaknya  kapal  yang  melintas  dan  mengalami  kecelakaan  sehingga
16 Parthiana, supra note 4, h. 226.
17 Mangku, supra note 3, h. 11.
18 Ibid .
terjadi tumpahnya minyak ke laut dan tentu saja hal tersebut mengancam keselamatan ekosistem yang terdampak. Untuk menanggulangi hal tersebut, peranan dari Konvensi PBB yakni UNCLOS 1982 sangat diperlukan karena didalamnya menjelaskan mengenai penyelesaian  sengketa  dan  perlindungan  terhadap  lingkungan  laut.  Sehingga  dalam merealisasikan  hasil  konvensi  yang  telah  ditetapkan,  setiap  negara  harus  turut mengambil tindakan sebagai wujud pencegahan pencemaran lingkungan atau ekosistem laut baik secara individual maupun bersama-sama. Pencemaran lingkungan itu sendiri terbagi atas beberapa jenis sesuai yang disebutkan dalam Pasal 194 ayat 3 UNCLOS 1982, yakni sebagai berikut : 19
a. Dilepaskannya zat-zat berbahaya, beracun, atau zat yang mengganggu kestabilan lingkungan laut
b. Pencemaran yang ditimbulkan dari kendaraan air
c. Pencemaran  yang  timbul  dari  peralatan  atau  instalasi  yang  digunakan  dalam aktivitas eksploitasi kekayaan alam di dasar laut
d. Pencemaran  dari  lain-lain  instalasi  dan  peralatan  yang  sedang  dioperasikan  di dalam laut
UNCLOS 1982 pada Bab XII memuat terkait aspek penting yang berperan dalam pelestarian dan perlindungan ekosistem atau lingkungan laut. Aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut : 20

## 1. Pencemaraan Lingkungan Laut
Pencemaran  lingkungan  laut  adalah  salah  satu  aspek  yang  diatur  secara  tegas dalam UNCLOS 1982. Yang pertama tercantum pada Pasal 194 yang menyatakan bahwa  masing-masing  negara  harus  berperan  aktif  dalam  mengambil  segala tindakan  serta  keputusan  sebagai  upaya  untuk  mencegah,  mengurangi,  dan mengendalikan  pencemaran  lingkungan  laut,  baik  yang  ditimbulkan  dari kendaraan air maupun sumber mana pun. Kedua yakni pasal 195 sebagai bentuk lanjutan  dari  pasal  194,  di  mana  mengarahkan  kepada  setiap  negara  dalam melaksanakan  keputusannya  dalam  hal  ini  adalah  tindakan  pencegahan, pengurangan,  dan  pengendalian  pencemaran  harus  terarah  sehingga  tidak menimbulkan bahaya bahkan kerusakan dari daerah satu ke daerah lainnya, atau menimbulkan pencemaran baru dari satu ke yang lain. Selanjutnya adalah pasal 196 yang  menjelaskan  bahwa  setiap  negara  diberikan  kewajiban  untuk  mengambil tindakan  yang  bertujuan  untuk  mencegah,  mengurangi,  dan  mengendalikan pencemaran  lingkungan  atau  ekosistem  laut,  di  mana  hal  tersebut  merupakan dampak negatif atas penggunaan teknologi ketika kegiatan eksploitasi dilakukan. Kemudian  dijelaskan  lebih  rinci  pada  Pasal  204  yang  menyebutkan  mengenai aktivitas  eksploitasi  yang  memprioritaskan  kelestarian  ekosistem  laut  harus melalui  tahap  mengatur,  menilai,  dan  menganalisis  berdasarkan  metode  ilmiah tentang risiko atau dampak terhadap pencemaran lingkungan laut.
19 Ibid .
20 Ibid, h. 12–13.

## 2. Upaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut
Setiap  negara  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  kerja  sama  baik  secara regional  maupun  global  sebagai  wujud  upaya  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan  laut  sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  197-201  UNCLOS  1982.  Pasal tersebut menyebutkan beberapa bentuk kerja sama yang dapat diterapkan, seperti penanggulangan  bersama  atas  bahaya  terjadinya  pencemaran  laut,  pertukar informasi  terkait  adanya  pencemaran,  pembentukan  penanggulangan  darurat, kajian, program-program riset, serta pembuatan kriteria ilmiah untuk mengatur prosedur  dan  praktik  bagi  pencegahan,  pengurangan,  dan  pengendalian pencemaran lingkungan atau ekosistem laut.
3. Bantuan Teknis Aspek bantuan teknis berkaitan erat dengan kerja sama internasional yang diatur dalam Pasal 202 dan 203 UNCLOS 1982. Pada Pasal 202 memberikan ketetapan bagi negara-negara maju untuk menyulurkan bantuan secara teknis kepada negara berkembang  dalam  rangka  upaya  menjaga  perlindungan  dan  kelestarian lingkungan  laut.  Selanjutnya  Pasal  203  memberikan  penjelasan  terkait  tujuan pencegahan,  pengurangan,  dan  pengendalian  lingkungan  laut  bagi  negara berkembang.  Di  mana  negara  berkembang  harus  memperoleh  dukungan  berupa perlakuan khusus oleh organisasi-organisasi internasional dalam hal alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya.
4. Pengaturan dan Penegakan Hukum Nasional Pengaturan dan penegakan hukum nasional diatur dalam Pasal 207-212 UNCLOS 1982,  di  mana  konvensi  hukum  laut  PBB  mewajibkan  setiap  negara  untuk menetapkan aturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran  lingkungan  laut  dari  segala  sumber.  Sebagai  contoh  adalah pencemaran  yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  –  kegiatan  di  Kawasan  ( The  Area ), pencemaran  akibat  dari  aktivitas  dumping,  kendaraan  air,  bahkan  pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas daratan maupun udara.
5. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi Pasal 235 UNCLOS 1982 memuat ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab bagi setiap negara dalam setiap proses upaya perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  lautnya.  Pelaksanaan  ganti  rugi  tidak serta merta dilakukan tanpa adanya payung hukum yang melindungi, pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi juga termasuk atas tanggung jawab  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintahan  dari  suatu  negara bersangkutan.  Selain    tanggung  jawab  mengenai  ganti  rugi,  setiap  negara  harus mampu menjamin ketersediaan atas upaya dalam penuntutan ganti rugi tersebut. Sebagai  pendukung  jaminannya,  maka  disarankan  untuk  menjalin  kerja  sama dalam  melaksanakan  hukum  internasional  yang  berlaku  demi  membantu penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi.
6. Klasifikasi Tentang Kekebalan
Ketetapan  atas  berlakunya  Konvensi  Hukum  Laut  sebagaimana  tertuang  dalam UNCLOS 1982 mengatur dan memberikan batasan mengenai pengoperasian kapal perang, kapal bantuan, dan lain-lain sesuai dengan Pasal 236-237. Selain itu isi dari pasal  tersebut  menegaskan  mengenai  kewajiban-kewajiban  yang  dilimpahkan kepada  setiap  negara  untuk  mengendalikan  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan laut sesuai dengan wilayah teritorialnya secara legal.
Hukum Laut PBB 1982 utamanya pada Bab XII telah jelas memberikan arahan bagi setiap negara untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekosistem lautnya secara rinci dan menyeluruh. Bahkan Hukum Laut Internasional telah menjabarkan mengenai mekanisme secara ilmiah dan teknis dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati maupun hewani yang terkandung di dalam ekosistem laut dan kemudian disebut dengan Kawasan  ( The  Area ).  Namun  dengan  adanya  regulasi  hukum  yang  melindungi  segala aktivitas  di  Kawasan  belum  menjadi  cukup  jika  negara-negara  dalam  wadah internasional tersebut tidak memberikan peranan yang aktif dan positif terhadap hukum yang  sedang  diberlakukan.  Organisasi  internasional  global  dan  regional  dapat membentuk  suatu  perjanjian  yang  mengatur  tentang  standar,  ketentuan,  dan  praktik secara  internasional  menjadi  sebuah  prosedur  yang  memiliki  tujuan  utama  yakni perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut  beserta  kekayaan  di  dalamnya.  Sebagai contoh dalam realitasnya adalah negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia merupakan negara yang saling berbatasan secara teritorial laut, yakni yang terdapat pada titik lokasi Selat  Malaka. 21 Untuk  itu  ketiga  negara  tersebut  harus  bertindak  searah  dengan  197 UNCLOS  1982,  di  mana  negara-negara  yang  bersangkutan  memiliki  kewajiban  untuk membentuk kerja sama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut. Organisasi internasional  memiliki  peranan  penting  terhadap  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  pencemaran  lingkungan  laut.  Karena  dengan  kerja  sama  yang dilakukan, suatu negara dapat memperoleh sumber informasi tidak hanya melalui satu arah  saja,  melainkan  dapat  menerima  informasi  atau  pemberitahuan  dari  negara kemitraannya. Adapun dampak positif yang didapatkan selain sebagai sumber informasi adalah dengan menjalin kerja sama dalam bentuk organisasi internasional, maka suatu negara dapat menerima bantuan yang dinilai kompeten untuk menyelesaikan sengketa lingkungan laut secara efisien. Karena organisasi internasional berperan penting dalam melakukan  pengkajian,  dan  penyelenggaraan  program  riset  untuk  mencegah  dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut yang sedang terjadi.

## V. IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA EKOSISTEM LAUT
Beberapa  hal  yang  menjadi  esensi  yang  berkaitan  dengan  implementasi  hukum internasional  dalam  maksud  menjaga  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut Indonesia sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah : 22

## a. Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut
21 Ibid , h. 14.
22 Masdin, supra note 2, h. 5-10.
Indonesia  memiliki  regulasi  hukum  yang  bagian  dari  isinya  mengatur  mengenai Perlindungan  terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Laut,  yakni  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).  Regulasi  tersebut  memiliki  tujuan  penting  yakni  menjaga  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  kerusakan  dan/atau  pencemaran lingkungan  hidup,  dalam  hal  ini  termasuk  kawasan  Laut.  Kaitannya  dengan kawasan laut adalah terdapat pada Pasal 3 huruf a UUPPLH yang menyebutkan bahwa  undang-undang  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  melindungi  wilayah perairan Indonesia dari berbagai pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilaksanakan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  yurisdiksi  Indonesia.  Sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat menjadi acuan perlindungan hukum bagi penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan laut baik yang terjadi di dalam maupun  di  luar  yurisdiksi  Indonesia.  Pasal  67  Undang-Undang  ini  yang  berisi "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah  dan  menanggulangi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup", menunjukkan  jika  terjadi  penyalahgunaan  terhadap  ekosistem  laut,  maka  asas tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability )  dapat  diterapkan.  Hal  tersebut  sejalan dengan  Pasal  88  UUPPLH  yang  isinya  memiliki  kesamaan  dengan  pasal  235 UNCLOS  1982  mengenai  tanggung  jawab  dan  kewajiban  ganti  rugi  atas pencemaran dan/atau kerusakan yang telah ditimbulkan.
UUPPLH  bukan  merupakan  satu-satunya  regulasi  hukum  yang  mengatur mengenai  perlindungan  lingkungan  laut  di  Indonesia.  Perlindungan  laut  juga dirumuskan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  sektoral,  yakni  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1973  tentang  Landas  Kontinen  Indonesia  dan  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).
Di  dalam  kedua  pengaturan  tersebut  mengamanatkan  kewajiban  bagi  seluruh pelaku  aktivitas  di  Kawasan  laut  ( The  area )  atas  tanggung  jawabnya  untuk melindungi kelestarian lingkungan laut sebagai wujud teritorial dari eksploitasi yang  dilakukan.  Pada  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1973 menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  melaksanakan  aktivitas  di  Landas Kontinen  Indonesia  diberikan  kewajiban  untuk  mengambil  upaya  pencegahan terjadinya pencemaran air laut serta udara di lingkup Landas Kontinen Indonesia. Kemudian  pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983  yang  maknanya hampir sama dengan Undang-Undang sebelumnya, di mana pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan aktivitas di dalam wilayah ZEEI diberikan tanggung  jawab  untuk  mengambil  langkah-langkah  dengan  tujuan  sebagai pencegahan,  pengurangan,  dan  penanggulangan  pencemaran  lingkungan  laut khususnya yang ada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kedua pasal tersebut telah memberikan keterangan secara rinci dan jelas sehingga jika terjadi  suatu  pelanggaran  selama  kegiatan  dilaksanakan,  maka  secara  mutlak pelaku  pelanggaran  akan  diberikan  sanksi  pertanggung  jawaban  dan  ganti  rugi dengan  nominal  yang  memadai,  serta  pelaksanaan  rehabilitasi  lingkungan  laut
yang harus disegerakan. Selain sanksi tersebut, tindakan pencemaran lingkungan laut  dapat  pula  dijerat  dengan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI Pasal 16 ayat (3).
Jika  diperhatikan  lebih  mendalam  lagi  terkait  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1973  tentang  Landas  Kontinen  Indonesia  maka  akan  didapati  kelemahan  dan kekurangan yang dinilai tidak sesuai dengan sumber Hukum Laut Internasional yang  berlaku,  yakni  UNCLOS  1982.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  konsep Landas Kontinen yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 dijadikan sebagai dasar dalam  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1973,  di  mana  Konvensi Jenewa tidak sejalan dengan keputusan yang ada di dalam UNCLOS 1982, seperti halnya  mengenai  penetapan  batasan  Landas  Kontinen,  penetapan  garis  batas landas kontinen, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Pasal 1 huruf  a  Undang-Undang  Landas  Kontinen  Indonesia,  yang  berisi  “Landas Kontinen  Indonesia  adalah  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya  di  luar  perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam”. Bunyi pasal tersebut semakin menegaskan bahwa pengaturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tidak lagi searah dengan ketentuan di dalam perkembangan Hukum Laut yang saat ini dianut oleh setiap negara yakni UNCLOS 1982. Oleh karena  itu  untuk  menghindari  adanya  tumpang  tindih  pemberlakuan  regulasi hukum  terkait  perlindungan  lingkungan  laut  maka  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1973 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia yang telah mereduksi ketetapan-ketetapan UNCLOS 1982.
Perkembangan regulasi hukum mengenai perlindungan dan pelestarian ekosistem laut  Indonesia  tidak  berhenti  sampai  di  titik  itu  saja.  Pemerintah  Indonesia kembali  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  yang  isinya  mengatur  pencemaran secara spesifik yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan/atau  Perusakan  Laut.  PP  Nomor  19 Tahun  1999  memberikan  pernyataan  bahwa  setiap  orang  atau  warga  negara dilarang  melakukan  aktivitas  yang  berpotensi  menimbulkan  pencemaran  atau kerusakan lingkungan laut termasuk keanekaragaman yang berada di dalamnya. Tidak hanya bentuk penanggulangan saja yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 1999,  namun  setiap  orang  diwajibkan  untuk  melakukan  penanggulangan  jika terjadi  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  kegiatannya  melalui  upaya  pemulihan mutu laut. Meskipun aturan yang tertulis dalam Peraturan ini cukup rinci dalam menangani pencemaran di wilayah laut Indonesia, namun PP Nomor 19 Tahun 1999 ini dinilai masih memiliki kelemahan. Karena ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982 khususnya pada Bagian 5 Bab XII Pasal 207 sampai Pasal 212 belum direduksi secara menyeluruh dalam pembuatan PP tersebut.
Berikutnya regulasi hukum yang turut membantu dalam menangani perlindungan terhadap pencemaran lingkungan laut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Undang  –  Undang  tersebut  memuat  aturan tentang perlindungan lingkungan maritim dan segala sumber daya di dalamnya. Beberapa aspek yang diatur dalam lingkungan ini seperti terpenuhinya mekanisme dan  syarat-syarat  tentang  pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  akibat kegiatan kepelabuhan, tata cara sistem operasi kapal, proses pengangkutan limbah dan bahan bakar berbahaya, serta pembuangan limbah di wilayah laut merupakan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayaran ini. Dengan adanya kehadiran  regulasi  hukum  yang  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap lingkungan laut memberikan kepastian hukum akan keberadaan keanekaragaman hayati  serta  hewani  yang  dimiliki  oleh  negara  Indonesia.  Peran  seluruh  warga negara maupun pelaku aktivitas eksploitasi dalam kawasan laut menjadi penting untuk mewujudkan tujuan akan dibentuknya regulasi hukum yang telah dibentuk. Sehingga  pemanfaatan  keanekaragaman  laut  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan maksimal.
b. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Laut Perlindungan kawasan laut dari adanya pencemaran tentu memiliki kaitan yang begitu erat dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di laut. Karena di  dalam kawasan laut yang harus dihindarkan dari terjadinya pencemaran terdapat  keanekaragaman  atau  sumber  daya  alam  hayati  yang  berperan  aktif menjadi salah satu aset berharga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di laut dilindungi oleh kepastian hukum yang tertuang di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ZEEI. Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara  Indonesia  memiliki  hak  dan  kedaulatan  untuk  melaksanakan  kegiatan eksploitasi  dan  eksplorasi  di  dalam  wilayah  ZEEI,  konservasi  serta  pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat dalam dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya, serta segala aktivitas yang masih memiliki kaitan  selama  dijalankan  di  dalam  wilayah  ZEEI  tersebut,  contohnya  yakni pembangkit tenaga air, arus, dan angin. Berikutnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati di laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang memberikan pernyataan bahwa ZEEI dan perairan Indonesia  merupakan  bagian  dari  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut bukan berarti bahwa wilayah laut di luar ZEEI tidak dilindungi oleh hukum, namun diatur dalam peraturan perundang- undangan  standar  Internasional  yang  berlaku,  yakni  UNCLOS  1982.  Undang- Undang ini dibentuk untuk melindungi segala kegiatan dalam rangka pengelolaan perikanan  di  wilayah  perairan  Republik  Indonesia.  Pengelolaan  perikanan  itu sendiri bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan yang optimal dan terjaminnya kelestarian perikanan yang terkandung di wilayah laut Indonesia.  Sebagai upaya untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  dilakukan  perlindungan  terhadap ekosistem, jenis ikan, serta genetika ikan. Oleh sebab itu segala tahapan eksploitasi
telah diatur, dengan memberikan larangan untuk menggunakan zat-zat berbahaya yang  dapat  merugikan  dan  atau  merusak  ekosistem  laut.  Kemudian  di  dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  menyatakan  bahwa  setiap  orang dilarang mengambil alih hak, menguasai, menggunakan, dan atau mengoperasikan alat  tangkap  ikan  yang  memiliki  potensi  untuk  mengganggu  dan  merusak kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia  sesuai  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  Undang  –  Undang  ZEEI  dengan Undang-Undang  Perikanan  tidak  dapat  dipisahkan  karena  bersifat  saling melengkapi dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum laut nasional dengan alasan bahwa Undang-Undang tentang Perikanan telah merealisasikan ketentuan- ketentuan  UNCLOS  1982.  Selain  itu  Undang-Undang  tentang  Perikanan  juga memiliki  kelebihan  yakni  berlaku  bagi  kapal-kapal  berbendera  Merah  Putih (Indonesia) yang melakukan penangkapan ikan, meskipun berada di luar wilayah perikanan Republik Indonesia, atau biasa disebut dengan laut lepas.
Perlindungan  sumber  daya  hayati  maupun  hewani  di  dalam  laut  Indonesia  juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya. Adapun beberapa tujuan atas dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  mutu  kehidupan  manusia,  menyeimbangkan  ekosistem  laut,  dan mewujudkan  kelestarian  sumber  daya  hayati.  Sehingga  dalam  hal  ini  Pemerintah Indonesia  telah  memberikan  payung  hukum  yang  mampu  membantu  menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia.
Dalam  mengimplementasikan  hukum  laut  nasional  maupun  internasional  yang sedang  berlaku,  dibutuhkan  adanya  kerja  sama  yang  harus  dijalin  sebagai  faktor pendukung  terlaksana  dan  terciptanya  tujuan  dari  Hukum  Laut  itu  sendiri.  Berikut adalah  uraian  secara  singkat  mengenai  kerjasama  internasional  yang  dilakukan  oleh Indonesia di Bidang Perlindungan Lingkungan Laut :
1. Deklarasi Kelautan Manado ( Manado Ocean Declaration ) Tahun 2009 Adanya deklarasi ini ditandai dengan kesepakatan yang diambil dalam Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado. Deklarasi ini terdiri dari 14 paragraf pembuka inti dan 21 poin kesepakatan operatif. Adapun poin-poin penting dalam Deklarasi Kelautan Manado adalah sebagai berikut :
a. Poin  1  yang  berisi  mengenai  komitmen  negara  anggota  untuk  melakukan perlindungan wilayah laut dalam jangka panjang, menjalankan manajemen pengelolaan  sumber  daya  laut  dan  daerah  pantai  dengan  melakukan pendekatan ekosistem.
b. Poin 2 yang berisi tentang strategi nasional untuk mengelola ekosistem laut beserta kawasan pantai yang meliputi mangrove, lahan basah, lamun, dan terumbu karang.
c. Poin  4  menjelaskan  mengenai  kesepakatan  untuk  meminimalisir pencemaran laut, daerah pesisir, dan daratan serta memajukan pengelolaan ikan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan daya saing bagi masyarakat di daerah pesisir.
d. Poin  10  berisi  mengenai  pemberian  dukungan  finansial  dan  intensif  yang ditujukan kepada negara berkembang untuk mewujudkan lingkungan yang baik utamanya bagi daerah yang rentan terkena dampak perubahan iklim.
e. Poin 14 dan 15  pembangunan perlindungan laut melalui kerjasama nasional dan regional.
2. Memorandum of Understanding (MoU) between the Governiment of Australia and Indonesia an Oil Pollution Preparedness and Response 1996
Tujuan dibentuknya MoU yakni sebagai alat untuk mempererat hubungan kerja sama antar dua negara terkait mempertahankan kelestarian laut, khususnya ketika terjadi suatu keadaan darurat antara kedua negara tersebut. Butir – butir penting dari MoU ini adalah sebagai berikut : 23
a. Promosi kerja sama yang saling menguntungkan dalam tahap kesiapan yang bertujuan untuk merespon pencemaran minyak di laut.
b. Kerjasama pertukaran informasi mengenai kejadian pencemaran minyak di laut.
c. Menjalin  kerja  sama  yang  saling  menguntungkan  dengan  menanggulangi pencemaran  yang  terjadi  akibat  tumpahnya  minyak  atau  bahan  bakar  di wilayah laut.
d. Membangun capacity building yang lebih baik dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan bersama.
e. Promosi untuk melakukan penelitian dan riset dalam menciptakan takaran atau  ukuran,  mekanisme,  standar,  dan  peralatan  yang  diperlukan  dalam aktivitas eksploitasi.
f. Kerja sama yang ditujukan pada keadaan darurat seperti mobilisasi personil, logistik,  dan  peralatan-peralatan  yang  dibutuhkan  dalam  situasi  yang mendesak dan lain sebagainya.
3. MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981 Negara  yang  menjadi  anggota  terlaksananya  kerja  sama  ini  adalah  Indonesia,
Malaysia,  dan  Filipina  di  mana  kerja  sama  ini  membahas  mengenai Penanggulangan Pencemaran oleh Minyak di Laut Sulawesi. Perjanjian atau kerja sama ini berisikan tentang :
a. Pelatihan  dan  pendidikan  yang  diberikan  kepada  personil  tahunan  dalam rangka MARPOLEX dan isu lain yang berkaitan.
b. Kerja sama yang dijalankan oleh ketiga anggota tersebut dalam menghadapi pencemaran tumpahan minyak di sepanjang Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Sulu.
23 Steffi Dwithasari, Kajian MoU 1996 .
c. Tata  cara  komunikasi  antara focal  point pada  setiap  negara  dalam  hal perencanaan suatu operasi oil spill conbat, dan lain-lain.
4. Marine Pollution Exercise (MARPOLEX)
MARPOLEX  merupakan  kerja  sama  yang  dijalankan  antara  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  Kementrian  Perhubunngan  Republik  Indonesia  dengan Philippines Coast Guard yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Kegiatan ini merupakan wujud realisasi dari MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981 . Meskipun pada MoU Sulawesi disebutkan terdapat tiga negara anggota, sayang disayangkan  pada  implikasinya  hanya  Indonesia  dan  Filipina  yang  aktif  dalam menjalankan  perjanjian  yang  disepakati  bersama.  Oleh  karena  itu  latihan  rutin yang diadakan MARPOLEX dinilai belum terlaksana secara maksimal.
5. Mou  between  Indonesia-Malaysia-Singapore  with  the  Malacca  Straits  Council  on  the Establishment of Revolving Fund Committee 1981
Tujuan dari kerja sama ini adalah sebagai sumber dana darurat atau dana talangan jika  terjadi  pencemaran  akibat  tumpahan  minyak  yang  berasal  dari  tumpahan kapal yang sedang melintas di Selat Malaka dan Singapura. Sebagai negara anggota diberikan  hak  untuk  menarik  sejumlah  dana  untuk  membantu  mengatasi pencemaran air laut yang sedang dialami. Berdasarkan isi dari perjanjian tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah menyepakati pengelolaan dana darurat dengan sistem rotasi jangka waktu lima tahun sekali.
6. MoU for ASEAN Oil Spill Response Action Plan (ASEAN-OSRAP)
Kerja sama ini memiliki tujuan sebagai payung hukum bagi negara-negara anggota ASEAN  dalam  menanggulangi  permasalahan  polusi  air  laut  yang  terjadi  akibat tumpahan  minyak.  ASEAN-OSRAP  menyebutkan  beberapa  poin  penting  dalam perjanjiannya, yakni:
a. Membentuk bagan atau rangka-rangka kerja sama untuk pemberian bantuan yang saling menguntungkan kepada setiap negara anggota ASEAN
b. Meningkatkan  kecakapan  atau  kemampuan  negara  anggota  untuk merespons polusi minyak yang  terjadi di dalam wilayah negara ASEAN.
c. Membuat  skema  bantuan  baik  secara  eksternal  maupun  internal  yang dibutuhkan  di  dalam  merespons  polusi  air  akibat  tumpahan  minyak  yang terjadi di wilayah laut negara ASEAN.
d. Membuat  langkah-langkah  pengelolaan  bencana  di  dalam  menanggapi pencemaran minyak di wilayah laut negara anggota ASEAN.
Keberadaan  kerja  sama  internasional  yang  dianut  oleh  Pemerintah  Indonesia merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  atas  sumber  Hukum  Laut  Internasional UNCLOS  1982.  Setiap  kerja  sama  Internasional  yang  fokus  membahas  Perlindungan Lingkungan  Laut  selalu  sejalan  dengan  aturan-aturan  yang  termuat  dalam  UNCLOS 1982. Aktivitas eksploitasi yang saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lain  menjadi  faktor  adanya  kerja  sama  internasional  ini  dijalankan.  Sehingga  dalam pengaturannya  selalu  diunggulkan  bahwa  kerja  sama  harus  bersifat  saling menguntungkan  bagi  setiap  negara  anggotanya.  Selain  itu  keterbatasan  kemampuan,
teknologi,  bahkan  dana  yang  dimiliki  oleh  satu  negara  dapat  teratasi  jika  turut  aktif dalam menjalankan kerja sama Internasional, di mana negara maju akan menyalurkan bantuannya kepada negara berkembang yang sedang mengalami pencemaran air laut di kawasannya. Sehingga perlindungan ekosistem laut dan pelestarian sumber daya hayati maupun hewani di dalamnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak kehilangan peran  pentingnya  sebagai  aset  Negara  Indonesia  yang  berdampak  tinggi  terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang menduduki wilayah pesisir.

## VI. KESIMPULAN
UNCLOS 1982 secara komprehensif mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dari pencemaran akibat eksploitasi. Pasal 192 menegaskan kewajiban setiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya, serta mewajibkan pencegahan, minimisasi, dan pengendalian pencemaran laut. Kerja sama internasional penting sebagai pelengkap  sumber  hukum  laut  internasional.  Meskipun  Indonesia  telah  membentuk peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 dan PP Nomor 19 Tahun 1999,  beberapa  di  antaranya  masih  memiliki  kelemahan  dalam  kesesuaiannya  dengan UNCLOS 1982. Meskipun demikian, Indonesia telah menjalin kerja sama internasional sebagai upaya memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai UNCLOS 1982.

## VII. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Parthiana,  I  Wayan, Hukum  Laut  Internasional  dan  Hukum  Laut  Indonesia (Yrama  Widya, 2014).

## Jurnal
A  H  A  S,  Yasin  Nur,  Liem  Tony  Dwi  Soelistyo  &  Ika  Shinta  Utami  Nur  Agustin,
“Pengelolaan  Kekayaan  Hayati  di  KAwasan  ‘The  Area’  Menurut  UNCLOS  1982 [Studi  Tentang  Nodul  Polimetalik]  (Polymetallic  Nodules)”  (2020)  3:1  J  Huk Bisnis Bonum Commune 26–38.
Ereli, E, “Submerged Lands Act and the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone” (1966) 41 Tulane Law Rev 555.
Laffoley, D & D Freestone, “A World of Difference-Opportunities for Applying the 1972 World  Heritage  Convention  to  the  High  Seas”  (2017)  27  Aquat  Conserv  Mar Freshw Ecosyst 78–88.
Lestari,  Ayu  Puji,  “Book  Review:  Hukum  Laut  Internasional  dan  Pengaturannya  di Indonesia” 3:2 Padjajaran J Ilmu Huk Law 428–435.
Mangku, Dewa Gede Sudika, “Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional” (2020) 4:2 Tanjungpura Law J 4.
Masdin, “Implementasi Ketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia” (2016) 4:2 J Ilmu Huk Leg Opin 2.
McDorman, T L, “The Continental Shelf Regime in the Law of the Sea Convention: A Reflection on the First Thirty Years” (2012) 27:4 Int J Mar Coast Law 743–751.

## Laporan Resmi
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) .
Dwithasari, Steffi, Kajian MoU 1996 .