## Management and Supervision of Regular School Operational Assistance (BOS) Funds at Hosana Christian Elementary School Kupang

## Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Pada SD Kristen Hosana Kupang
Novita Konnianty Lassi 1* , Yolinda Yanti Sonbay 2 , M.E Perseveranda 3
Universitas Widya Mandira Kupang konny.lassi@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the management and supervision of Regular BOS funds at Hosana Christian Elementary School Kupang, and to analyze the obstacles in the management and supervision of Regular BOS funds at Hosana Christian Elementary School. This research uses a qualitative approach. The results of the study show that the planning and budgeting of BOS funds at SD Kristen Hosana is carried out by the BOS management team which has been carried out based on the stages of planning and budgeting in the 2022 technical year, but the preparation of the RKAS document is carried out based on the needs of the school and has not been based on the School Self-Evaluation (EDS). The implementation of BOS fund  administration  at  Hosana  Christian  Elementary  School  is  in  accordance  with  the  stages  of implementing BOS fund administration in the 2022 BOS fund management technique, but the school has not made PBJ documents and conducted an inventory of goods financed from BOS funds. Reporting and accountability of BOS funds at Hosana Christian Elementary School are carried out in accordance with the stages of reporting and accountability of BOS funds in the 2022 BOS fund management guidelines. Internal supervision of Regular BOS funds at Hosana Christian Elementary School is carried out by the principal, teacher council and committee. However, the supervision carried out has not gone well. Keywords : management and supervision, BOS funds, Hosana Christian Elementary School Kupang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengelolaan  dan  pengawasan  dana  BOS  Reguler  pada  SD Kristen Hosana Kupang, dan untuk menganalisis kendala-kendala dalam pengelolaan dan pengawasan dana  BOS  Reguler  pada  SD  Kristen  Hosana.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perencanaan  dan  penganggaran  dana  BOS  di  SD  Kristen  Hosana dilakukan  dengan  menyusun  RKAS  oleh  tim  manajemen  BOS  yang  telah  dilaksanakan  berdasarkan tahapan-tahapan  perencanaan  dan  penganggaran  pada  juknis  tahun  2022  akan  tetapi  penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan belum berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).  Pelaksanaan  penatausahaan  dana  BOS  di  SD  Kristen  Hosana  sudah  sesuai  dengan  tahapan- tahapan  pelaksanaan  penatausahaan  dana  BOS  pada  juknis  pengelolaan  dana  BOS  tahun  2022  akan tetapi  sekolah  belum  membuat  dokumen  PBJ  dan  melakukan  inventarisasi  barang  yang  dibiayai  dari dana  BOS.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana  BOS  di  SD  Kristen  Hosana  dilaksanakan  sudah sesuai  dengan  tahapan-tahapan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana  BOS  pada  juknis pengelolaan  dana  BOS  tahun  2022.  Pengawasan  internal  dana  BOS  Reguler  pada  SD  Kristen  Hosana dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru dan komite. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik.
Kata kunci : pengelolaan dan pengawasan, dana BOS, SD Kristen Hosana Kupang

## 1. Pendahuluan
Program  BOS  merupakan  implementasi  dari  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003 pasal  34  ayat  2  menyebutkan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  daerah  menjammin terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut biaya.  Konsekuensi  dari  amanat  undang-undang  tersebut  adalah  pemerintah  pusat  dan
daerah  wajib  memberi  layanan  pendidikan  bagi  seluruh  peserta  didik  pada  Tingkat pendidikan  dasar  dan  menengah  dengan  menjamin  tidak  terbebani  oleh  biaya  pendidikan. Biaya  pendidikan  merupakan  salah  satu  komponen  instrument  ( instrumental  input )  yang berperan  penting  dalam  penyelenggaran  pendidikan  disekolah.  Dalam  rangka  pelaksanaan otonomi  daerah  dan  desentralisasi  pendidikan,  menejemen  keuangan  sekolah  perlu dilakukan  untuk  menunjang  penyediaan  sarana  dan  prasarana  dalam  mengefektifkan kegiatan  belajar  mengajar  dan  meningkatkan  prestasi  belajar  peserta  didik.  (Mulyasa, 2016:195).
Program  Bantuan  Oparasional  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  yang  kemudian disebut dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang dikenal Dana BOS adalah dana yang  digunakan  terutama  untuk  mendanai  belanja  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan dasar  dan  menengah  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar  dan  dapat  dimungkinkan untuk  mendanai  beberapa  kegiatan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Dana BOS terdiri atas dana BOS reguler dan dana BOS kinerja. Dana BOS reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  sedangkan  dana  BOS  kinerja adalah dana yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dinilai  berkinerja  dengan    baik.  Satuan  Pendidikan  yang  menerima  dana  BOS  meliputi  SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena  itu,  mulai  tahun  2009  pemerintah  telah  melakukan  perubahan  tujuan,  pendekatan dan  orientasi  program  BOS,  dari  perluasan  akses  menuju  peningkatan  kualitas.  Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme  penyaluran.  Tujuan  program  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  adalah untuk membantu biaya operasional sekolah non-personalia, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar  (APK)  pendidikan  dasar  dan  menengah,  mengurangi  angka  putus  sekolah, membebaskan  pungutan  seluruh  peserta  didik  miskin  dari  seluruh  pengutan  dalam  bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, memberikan kesempatan yang setara ( equal opportunity ) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu,  serta  meningkatkan  kualitas  proses  pembelajaran  di  sekolah.  Dengan  adanya program ini, diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pendidikan yang lebih berkualitas bagi semua siswa di Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008).
Satuan Pendidikan diberi keleluasan dalam mengelola Dana BOS yang telah diterima. Pengelolaan  dana  BOS  dilakukan  oleh  tim  manajemen  sekolah  dengan  kepala  satuan Pendidikan  atau  kepala  sekolah  selaku  penanggungjawab  pengelolaan  dana  BOS.  Dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab,  kepala  satuan  pendidikan  penerima  dana  BOS membentuk  tim  BOS  sekolah  yang  terdiri  atas  kepala  sekolah  sebagai  penanggung  jawab, bendahara  BOS,  tiga  orang  anggota  yang  terdiri  dari  satu  orang  guru,  satu  orang  unsur komite dan satu orang tua/wali peserta didik.
Moekijat  (2000:1)  mengemukakan  pengertian  pengelolaan  adalah  suatu  proses tertentu  yang  terdiri  atas  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  dan  pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia  dan  sumber-sumber  lain.  Sedangkan  Terry  (2009:9)  mengemukakan  bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan  atas  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Nomor  63  Tahun
2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  pasal  56  ayat  (1)  dijelaskan bahwa  pengelolaan  dana  BOS  meliputi  perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan penatausahaan,  serta  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Pengelolaan  BOS  tidak  terlepas dari peranan kepala sekolah yaitu bagaimana kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk  operasional  sekolah.  Kepala  sekolah  professional  dituntut  memiliki  kemampuan manajemen  keuangan  sekolah,  baik  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawabannya.  Aspek  mendasar  dari  manajemen  adalah  perencanaan,  dalam  hal pembiayaan yang disebut penganggaran. (Makmun, 2009:17).
Perencanaan  merupakan  proses  penyusunan  berbagai  keputusan  yang  akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini  menunjukan  bahwa  kepala  sekolah  merencanakan  keuangan  untuk  rencana  kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada disekolah merupakan sesuatu yang sangat penting.  Dalam  manajemen  pembiayaan,  satu  diantara  instrumen  yang  penting  adalah penyusunan  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS).  Penyusunan  RKAS  mendasari pelaksanaan dan pelaporan.
Perencanaan  dan  penganggaran  dalam  pengelolaan  dana  BOS  merupakan  tahapan awal  yang  penting  untuk  menentukan  kebutuhan  dan  alokasi  dana  yang  diperlukan  sesuai dengan  prioritas  pendidikan.  Arifin  (2019:72),  mengemukakan  bahwa  perencanaan  dan penganggaran dana BOS adalah proses penyusunan rencana dan anggaran yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan penggunaan dana secara tepat dan efisien. Suyanto (2018,115)  mendefenisikan  bahwa  pelaksanaan  penatausahaan  adalah  proses  pelaksanaan administrasi keuangan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana BOS. Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah proses penyampaian informasi secara akurat dan transparan  mengenai  penggunaan  dana  BOS  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan (Mulyadi,2020:88).
Pengelolaan dana BOS sebagai bagian dari manajemen keuangan sekolah yang efektif dan  efisien  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Dalam  konteks  ini, pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara profesional dan transparan untuk memastikan bahwa  penggunaan  dana  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  dan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.(Fitri, 2014).
Wiguna  (2008:14),  menyebutkan  bahwa  sedikitnya  ada  empat  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  pengelolaan  dana  BOS  yaitu  efisien,  efektifitas,  transparansi  dan akuntabilitas.  Pertama,  efisien  maksudnya  adalah  dana  yang  telah  didapatkan  oleh  sekolah digunakan  dengan  sebaik-baiknya  dengan  memperhatikan  kebutuhan  -  kebutuhan.  Artinya bantuan  tersebut  jangan  sampai  salah  penggunaan  dan  tepat  sasaran.  Kedua,  efektivitas maksudnya adalah kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, transparansi. Transparansi ini sangat penting,  karena  jika  dari  pihak  sekolah  kurang  adanya  transparansi  maka  dari  pihak  wali murid juga akan melakukan protes kepada sekolah. Dan ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak sekolah. Keempat, akuntabilitas maksudnya adalah dalam pencairan dana BOS ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan petunjuk teknis, dana BOS Reguler hanya bisa digunakan oleh sekolah- sekolah penerima untuk membiayai komponen-komponen berupa : penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan  jasa,  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  penyediaan  alat  multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian,
penyelenggaraan  kegiatan  dalam  mendukung  keterserapan  lulusan  dan/atau  pembayaran honor.
Dana BOS bagi satuan pendidikan merupakan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dalam  pengelolaannya  wajib mendapatkan  pengawasan  secara  internal  maupun  eksternal  dari  lembaga  terkait. Pengawasan pengelolaan keuangan negara tentu memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan  dari  setiap  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Pada  dasarnya,  pengawasan  berguna untuk  menjamin  pengelolaan  dana  BOS  tidak  menyimpang  dari  rencana  yang  telah ditetapkan.  Pengawasan  keuangan  negara  selalu  memiliki  andil  dalam  setiap  tahap,  yaitu mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban.
Menurut Dale (Winardi, 2007:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.  Untuk  menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang  telah  diberikan  oleh  pimpinan kepada  bawahannya  dapat  berjalan  sesuai  menurut  rencana,  maka  seorang  pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik,  serta  membawa  pengikutnya  kepada  sasaran  yang  hendak  dituju  sesuai  ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono 2002:81) .
Pengawasan dana BOS sebagai bagian dari sistem pengawasan keuangan yang efektif sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  penggunaan  dana  tersebut  sesuai  dengan  tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengawasan harus dilakukan secara partisipatif, objektif, transparantif, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS tidak menyimpang dari tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. (Fitri, 2014)
Komite sekolah memiliki peran penting dalam pengawasan dana BOS. Mereka harus melakukan pengawasan atas terlaksananya pengelolaan dana BOS, melalui pemantauan dan pengawasan  yang  efektif  dan  efisien.  (SMR  Vigowati  Kafomay,  2020).  Keterlibatan masyarakat  dalam  pengawasan  dana  BOS  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks  ini,  keterlibatan  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  pengadaan  kotak  saran  dan evaluasi  yang  berkala,  serta  melalui  partisipasi  aktif  dalam  pengawasan  dana  BOS.  (Fitri, 2014.)
Mengingat  pentingnya  program  BOS  dalam  menjamin  akses  pendidikan  yang berkualitas,  pengelolaan  dan  pengawasan  dana  BOS  menjadi  hal  yang  sangat  krusial. Pengelolaan  dana  BOS  yang  baik  dan  akuntabel  akan  memastikan  bahwa  dana  tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain  itu,  pengawasan  yang  ketat  terhadap  penggunaan  dana  BOS  juga  diperlukan  untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi (Hartono & Husain, 2019).
Namun,  dalam  praktiknya,  masih  sering  ditemukan  berbagai  permasalahan  dalam pengelolaan  dan  pengawasan  dana  BOS.  Beberapa  laporan  mengungkapkan  adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan dana BOS, kurangnya transparansi, dan lemahnya sistem pengawasan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022). Hal ini  tentu  saja  dapat  menghambat  tercapainya  tujuan  program  BOS  dan  berdampak  pada kualitas pendidikan.
Berdasarkan  fenomena  yang  ditemui  dilapangan  bahwa  pada  SD  Kristen  Hosana, sarana  prasarana  penunjang  kegiatan  pembelajaran    kurang  memadai,  seperti  alat  peraga dan  alat  multimedia  pembelajaran  yang  mana  memiliki  peran  penting  dalam  proses pembelajaran  untuk  membantu  siswa  memahami  konsep-konsep  yang  diajarkan  dengan lebih  baik.  Tanpa  adanya  alat  peraga  pembelajaran,  proses  pembelajaran  dapat  menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa, sehingga mempengaruhi efektivitas pembelajaran
dan  pemahaman  siswa  terhadap  materi  Pelajaran.  Selain  itu,  masih  ada  beberapa  kondisi meja  dan  kursi  yang  sudah  tidak  layak  untuk  digunakan,  hal  ini  dapat  mengganggu kenyamanan  siswa  selama  proses  belajar  mengajar.  Kondisi  tersebut  dapat  mempengaruhi konsentrasi  siswa  dan  kinerja  belajar  mereka,  ketersediaan  meja  dan  kursi  yang  memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan guru. Selain itu, ketersediaan komputer di lab komputer yang belum memadai, jumlah komputer  yang  tidak  memadai  dapat  menghambat  akses  siswa  terhadap  teknologi  dan sumber  daya  pembelajaran  digital.  Lab  komputer  yang  minim  komputer  juga  dapat mengganggu  pelaksanaan  mata  pelajaran  yang  memerlukan  penggunaan  teknologi,  seperti pembelajaran komputer atau pengajaran berbasis multimedia. Sarana prasarana yang tidak memadai dapat menghambat proses pembelajaran dan kenyamanan siswa dan guru dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa dan  kinerja  guru  serta  berpotensi  mengurangi  efektivitas  pendidikan  secara  keseluruhan. Selain  sarana  prasarana  yang  belum  memadai  di  SD  Kristen  Hosana  juga  tidak  melakukan inventarisasi.  Tidak  melakukan  inventarisasi  dapat  mengakibatkan  ketidakjelasan  dalam pengelolaan aset sekolah. Dari fenomena yang ada dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana BOS di SD Kristen Hosana belum dilakukan secara efektif dan efisien.
Oleh  karena  itu,  penelitian  yang  mendalam  terhadap  pengelolaan  dan  pengawasan dana  BOS  menjadi  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat mengidentifikasi  permasalahan-permasalahan  yang  ada,  serta  memberikan  rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan dan pengawasan dana BOS di SD Kristen Hosana. Dengan demikian,  program  BOS  dapat  diimplementasikan  secara  lebih  efektif  dan  efisien,  sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Dari  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  “ Pengelolaan  dan Pengawasan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Reguler  Pada  SD  Kristen  Hosana Kupang ”.

## 2. Tinjauan Pustaka Konsep Pengelolaan Keuangan Sekolah
Menurut  Nugroho  (2003,119)  mengemukakan  bahwa  pengelolaan  merupakan  istilah yang  dipakai  dalam  ilmu  manajemen.  Secara  etimologi  istilah  pengelolaan  berasal  dari  kata Kelola  ( to  manage )  dan  biasanya  merujuk  pada  proses  mengurus  atau  menangani  sesuatu untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Jadi  pengelolaan  merupakan  ilmu  manajemen  yang berhubungan  dengan  proses  mengurus  dan  menangani  sesuatu  untuk  mewujudkan  tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi  manajemen  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengorganisasian  dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.
Sementara  Terry  (2009,9)  mengemukakan  bahwa  pengelolaan  sama  dengan manajemen  sehingga  pengelolaan  dipahami  sebagai  suatu  proses  membeda-bedakan  atas perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan  dengan  memanfaatkan  baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengelolaan  atau  yang  sering  disebut  manajemen  pada  umumnya  sering  dikaitkan dengan  aktivitas-aktivitas  dalam  organisasi  berupa  perencanaan,  pengorganisasian, pengendalian,  pengarah  dan  pengawasan.  Istilah  manajemen  berasal  dari  kata  kerja to manage yang  berarti  menangani  atau  mengatur.  Dari  pengertian  pengelolaan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang  meliputi  fungsi-fungsi  menajemen,  seperti  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menajemen  keuangan.  Secara  umum,  manajemen  keuangan  merupakan  pengendalian  atas fungsi-fungsi  keuangan  yang  meliputi  kegiatan  perencanaan,  penganggaran,  pengelolaan,
pencairan, penyimpangan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan. Manajemen keuangan di tingkat  sekolah  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan  manajemen  keuangan  secara  umum. Departemen  Pendidikan  Nasional  (2011)  mendefinisikan  pengelolaan  keuangan  sebagai tindakan  pengurusan/ketatausahaan  keuangan  yang  meliputi  pencatatan,  perencanaan, pelaksanaan,  pertanggungjawaban  dan  pelaporan.  Dengan  kata  lain  pengelolaan  keuangan sekolah  merupakan  rangkaian  aktivitas  yang  mengatur  keuangan  sekolah  mulai  dari perencanaan,  pembukuan,  pembelanjaan,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  keuangan sekolah.
Pengelolaan  keuangan  sekolah  secara  profesional  memungkinkan  satuan  pendidikan tumbuh  secara  optimal  dan  pada  akhirnya  diharapkan  mampu  mendukung  kegiatan  belajar mengajar  yang  berkualitas.  Sekolah  bukanlah  lembaga  yang  bersifat  mencari  profit,  maka setiap penerimaan sekolah harus digunakan kembali untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Pendidikan itu sendiri.
Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan  bahwa  dana  pendidikan  adalah  seluruh  pengeluaran  yang  berupa  sumber  daya (input) baik berupa barang maupun uang yang ditunjukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar.

## Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Menurut  Wikipedia  Bantuan  Operasioanal  Sekolah  (BOS)  adalah  bantuan  pendidikan yang  berbentuk  dana  yang  diberikan  kepada  sekolah  dan  madrasah  untuk  kepentingan nonpersonalia.  Dana  BOS  diberikan  berdasarkan  jumlah  siswa  yang  dimiliki  sebuah  sekolah. Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  teknologi  Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Bantuan  Operasional  Sekolah,  dan  Bantuan  Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, pasal 1 ayat (4) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang  selanjutnya  disebut  Dana  BOS  adalah  dana  yang  digunakan  terutama  untuk  mendanai belanja  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  sebagai  pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  karena  berupaya  memahami  dan mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terkait dengan pengelolaan dan  pengawasan  dana  BOS  Reguler  di  SD  Kristen  Hosana  Kupang.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  desain  studi  kasus  yang  berupaya  menelaah  sebanyak  mungkin  data mengenai subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam  data  mengenai  pengelolaan  dan  pengawasan  dana  BOS  Reguler  di  SD  Kristen Hosana  Kupang  yang  dihasilkan  melalui  wawancara  yang  mendalam,  pengamatan  non partisipan, catatan lapangan, serta data dokumenter.

## 4. Hasil dan Pemabahasan
Pengelolaan dana BOS Reguler di SD Kristen Hosana Kupang dilakukan mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Pada Pengelolaan dana BOS reguler di SD Kristen Hosana telah mengikuti tahapan- tahapan  teknis  pengelolaan  dana  BOS  baik  itu  tahapan  perencanaan  dan  penganggaran, tahapan pelaksanaan penatausahaan dan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, akan tetapi tahapan-tahapan tersebut masih ada beberapa poin yang masih belum sesuai dengan peraturan juknis saat ini. Pengawasan dana BOS di SD Kristen Hosana telah dilakukan secara internal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan sekolah yang terdiri
dari  Kepala  sekolah,  dewan  guru,  komite  dan  masyarakat.  Berikut  pembahasan  terkait pengelolaan dan pengawasan dana BOS reguler di SD Kristen Hosana Kupang.

## Perencanaan dan penganggaran
Tahapan perencanaan dana BOS Reguler dimulai dari penyusunan rencana anggaran. Anggaran  merupakan  suatu  rencana  terinci  yang  dinyatakan  secara  formal  dalam  ukuran kuantitatif untuk mengejar sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan dalam kurun waktu  tertentu.  (Hansen  &  Mowen,  2009:423).  Oleh  karena  itu,  dalam  anggaran  tergambar kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga.  Komponen  esensial  dari penganggaran adalah: rencana, operasional dan sumber daya, keuangan, menyeluruh/komperhensif,  dan  koordinasi.  Dalam  penganggaran,  sekolah  harus mempertimbangkan  prioritas  kebutuhan  dan  memastikan  alokasi  dana  yang  efektif  untuk mendukung  kegiatan  operasional  sekolah.  Hartono  dan  Husain  (2019)  menyatakan, Penyusunan  anggaran  perlu  mempertimbangkan  skala  prioritas  kebutuhan  sekolah  agar pemanfaatan dana BOS dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Perencanaan  dan  penganggaran  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Reguler diimplementasikan  ke  dalam  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  yang  disusun oleh tim manajemen BOS sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, ketua komite, salah  satu  perwakilan  guru  dan  salah  satu  perwakilan  orang  tua/wali  siswa.  Sebelum melakukan  penyusunan  RKAS,  kepala  sekolah  bersama  operator  dan  bendahara  mengikuti bimbingan  teknis  (bimtek)  yang  diselenggarakan  oleh  dinas  P&K.  setelah  mengikuti  bimtek kepala sekolah membentuk tim manajemen BOS sekolah yang terdiri dari 5 orang yakni kepala sekolah, bendahara, ketua komite, salah satu perwakilan guru dan salah satu perwakilan orang tua murid.
Dalam  penyusunan  RKAS  penggunaan  dana  untuk  masing-masing  anggaran disesuaikan  dengan  peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Nomor 63 Tahun 2022, komponen yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS Reguler hanya komponen  peruntukan  yang  ada  pada  petunjuk  teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) Reguler yaitu 12 komponen, yakni :
1) penerimaan peserta didik baru,
2) pengembangan perpustakaan,
3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler,
4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran,
5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah,
6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan,
7) pembiayaan langganan daya dan jasa,
8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,
9) penyediaan alat multimedia pembelajaran,
10) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, 11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, 12) pembayaran honor.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  perencanaan  dan  penganggaran dana BOS pada SD Kristen Hosana dilakukan sebelum menggunakan dana BOS dan dilakukan setiap  awal  tahun.  Perencanaan  dan  penganggaran  dana  BOS  disusun  untuk  satu  tahun anggaran  dalam  bentuk  dokumen  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS). Penyusunan  dokumen  RKAS  berdasarkan  kebutuhan  sekolah  akan  tetapi  belum  berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan penganggaran dana BOS, dengan  beberapa alasan yaitu sebagai berikut:
1. Penilaian Kebutuhan Prioritas : melalui proses EDS, sekolah dapat mengevaluasi kondisi dan  kebutuhan  prioritas  mereka.  Ini  membantu  dalam  menentukan  area-area  yang memerlukan  perbaikan  atau  peningkatan  yang  kemudian  dapat  diakomodasi  melalui alokasi dana BOS.
2. Pengambilan  Keputusan  yang  Terinformasi  :  Hasil  dari  EDS  memberikan  data  informasi yang akurat tentang kinerja sekolah, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan siswa. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi tentang alokasi dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
3. Transparansi  dan  Akuntabilitas  :  EDS  membantu  sekolah  untuk  menjaga  transparansi dalam  penggunaan  dana  BOS  dengan  memberikan  pemahaman  yang  jelas  tentang kebutuhan dan prioritas sekolah.
4. Perencanaan yang lebih efektif : dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari EDS, sekolah dapat merencanakan penggunaan dana BOS secara lebih efektif. Hal ini memungkinkan  sekolah  untuk  mengalokasikan  dana  untuk  program-program  atau kegiatan yang akan memberikan dampak yang maksimal dalam pembelajaran siswa. Jika  dokumen  RKAS  yang  disusun  tidak  berdasarkan  EDS  maka    kebutuhan  prioritas sekolah tidak terpenuhi dan perencanaan menjadi tidak efektif. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan ada beberapa komponen permasalahan yang menjadi kebutuhan prioritas sekolah seperti sarana prasarana yang belum memadai contohnya seperti meja dan kursi ada beberapa yang sudah tidak layak untuk digunakan, meja dan kursi yang digunakan sudah tidak layak akan membuat peserta didik tidak nyaman dalam menerima pembelajaran dan pembelajaran pun bisa  tidak  efektif.  Walaupun,  dalam  juknis  BOS  ada  komponen  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  sekolah  pada  poin  ke  2  yakni  perbaikan  meubeliar,  dan/atau  pembelian  meja dan/atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau  jumlahnya  kurang  mencukupi  kebutuhan.  Selain  meja  dan  kursi  alat  peraga  dalam menunjang  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran  juga  tidak  ada,  sedangkan  alat  peraga  itu sangat  penting  dalam  proses  pembelajaran  yang  mana  digunakan  untuk  memvisualisasikan konsep,  menjelaskan  ide  atau  mendemonstrasikan  suatu  proses  secara  konkret.  Selama  ini guru kesulitan dalam menjelaskan materi-materi yang membutuhkan alat peraga, sedangkan dalam juknis BOS sekolah dapat menganggarkan alat peraga dengan komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler poin 1a yakni penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran. Contoh berikutnya alat multimedia pembelajaran yang masih kurang  yakni  LCD  proyektor  dan  komputer  yang  tersedia  di  ruangan  komputer.  Jumlah proyektor  dan  komputer  yang  kurang  memadai  ini  dapat  menghambat  guru-guru  dalam berkreasi  menyampaikan  materi  pembelajaran  yang  membutuhkan  alat  multimedia  untuk dipahami  oleh  para  peserta  didik.  Sedangkan  pada  juknis  dana  BOS  sekolah  dapat menganggarkan alat multimedia pada komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran. Berikut tabel rincian komponen anggaran dana BOS berdasarkan dokumen RKAS tahun 2023 dengan total penerimaan dana BOS Reguler pada tahun 2023 adalah Rp 273.910.000.

## Tabel 1. Rincian Komponen Anggaran Tahun 2023
Komponen Anggaran (Rp) Persentase (%) Penerimaan peserta didik baru 3.600.000 1,3 Pengembangan perpustakaan 92.271.000 33,7 Pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran dan ekstrakurikuler 16.078.394 5,9 Pelaksanaan  kegiatan  asesmen  dan evaluasi pembelajaran 16.586.596 6,1 Pelaksanaan  administrasi  kegiatan sekolah 34.692.595 12,7 Pengembangan  profesi  guru  dan tenaga kependidikan 2.865.000 1 Pembiayaan langganan daya dan jasa 0 0 Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana sekolah 2.756.915 1 Penyediaan alat multimedia 42.293.500 15,4
pembelajaran Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian 0 0 Penyelenggaraan  kegiatan  dalam mendukung keterserapan lulusan 0 0 Pembayaran honor 62.766.000 22,9

## Sumber : dokumen RKAS SD Kristen Hosana
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase  pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah  adalah 1 %, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler 5,9 % dan penyediaan alat multimedia pembelajaran adalah 15,4 %. Yang mana seharusnya ketiga komponen ini seharusnya mendapatkan perhatian prioritas dari tim manajemen sekolah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran dana BOS reguler di sekolah.

## Pelaksanaan Penatausahaan
Pelaksanaan  pada  dasarnya  terdiri  dari  dua  sisi  yaitu  sisi  penerimaan  dan  sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh sekolah. Pada  tingkat  sekolah  dasar,  sumber  biaya  adalah  dari  pemerintah  baik  dari  pusat  maupun daerah, dari masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga atau yayasan serta orang tua siswa  berupa  iuran  sekolah  maupun  sumber  lainnya.  Salah  sumber  penerimaan  SD  Kristen Hosana adalah dana BOS Reguler, jumlah penerimaan dana BOS reguler setiap tahun berbeda- beda  bergantung  pada  jumlah  siswa  di  sekolah  yang  memiliki  Nomor  Induk  Siswa  Nasional (NISN).  Semakin  banyak  siswa  maka  semakin  besar  dana  BOS  reguler  yang  diterima.  Jumlah penerimaan  SD  Kristen  Hosana  pada  tahun  2023  adalah  senilai  Rp  273.910.000,-  jumlah penerimaan  tersebut  berdasarkan  jumlah  siswa  yang  terdaftar  pada  data  pokok  pendidikan (Dapodik)  tahun  ajaran  2022/2023  yang  memiliki  NISN  sejumlah  301  siswa  dan  setiap  siswa memperoleh dana sebesar Rp 910.000,-
Sedangkan  pengeluaran  adalah  alokasi  besarnya  biaya  pendidikan  untuk  setiap komponen  yang  harus  dibiayai,  misalnya  dipergunakan  untuk  membiayai  kegiatan  proses belajar  mengajar,  ketatausahaan,  sarana  dan  prasarana  sekolah,  honor  dan  pengembangan sumber daya manusia sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Dalam biaya pengeluaran sekolah dipakai istilah pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang tiap-tiap tahun, seperti gaji,  barang  yang  harus  sering  diganti.  Sedangkan  pengeluaran  untuk  barang-barang  yang tahan lama seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga dan fasilitas belajar lainnya. Pelaksanaan merupakan implementasi dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap  perencanaan  yang  tertuang  dalam  dokumen  RKAS.  Pelaksanaan  program  BOS  harus diupayakan  sesuai  dengan  RKAS  yang  telah  disusun  bersama  oleh  komponen  sekolah  mulai dari  kegiatan  penerimaan  dana  BOS  hingga  kegiatan  pengeluaran  sesuai  RKAS.  Dalam melaksanakan  anggaran  dan  membelanjakan  keuangan  dana  BOS  melakukan  pembukuan dengan mencatat sumber dana yang masuk beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci serta menyetor pajak yang harus dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku. Adapun buku yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS adalah : 1) Buku Kas Umum (BKU) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang meliputi semua transaksi eksternal yang berhubungan dengan pihak ketiga. 2) Buku Kas Pembantu (BKP) untuk mencatat tiap transaksi tunai data terlampir. 3) Buku Pembantu Bank (BPB) untuk mencatat tiap  transaksi  melalui  bank,  baik  cek,  giro,  maupun  tunai  data  terlampir.  4)  Buku  Pembantu Pajak (BPP) untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak data terlampir.
Pencatatan penerimaan dana BOS yang dilakukan bendahara SD Kristen Hosana adalah dengan  cara  dana  BOS  yang  masuk  ke  rekening  sekolah  ditarik  oleh  bendahara  dan  kepala sekolah  kemudian  di  catat  dalam  BKU  dan  BKP  dana  BOS.  Setelah  melakukan  pencairan, sekolah  dapat  melakukan  pembelanjaan  untuk  kepentingan  kegiatan  dan  program  sekolah
sesuai dengan RKAS. Segala pengeluaran keuangan dicatat oleh bendahara di dalam buku kas pembantu secara rinci.
Pelaksanaan  keuangan  BOS  akan  dianggap  efektif  apabila  merujuk  pada  Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk satu tahun pelajaran (Koswara, 2010:4). Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, implementasi merupakan salah satu fungsi administrasi keuangan, yaitu mulai dari pengajuan pencairan dana, transaksi kegiatan berupa serah terima uang  dan  pembuatan  kuitansi.  Semua  pelaksanaan  dana  BOS  dilaporkan  oleh  bendahara kepada kepala sekolah setiap tahap, sebagai bahan untuk membuat laporan pertahap  yang akan dikirim ke dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kota Kupang yang disertai bukti-bukti pengeluaran kas dan bukti setor pajak. Selain itu sekolah juga melaporkan penggunaan dana BOS secara online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh kemendikbudristek. Dari paparan tersebut  pelaksanaan  penatausahaan  dana  BOS  dari  mulai  penerimaan  dan  pengeluaran semuanya dicatat dan dinput ke aplikasi yang disediakan oleh kementrian yaitu ARKAS.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  SD  Kristen  Hosana,  tahapan  pelaksanaan penatausahaan pada poin kedua belum sesuai. Dimana sekolah tidak membuat dokumen PBJ berdasarkan  peraturan  Menteri  nomor  18  tahun  2022  tentang  pengadaan  barang/jasa  oleh satuan pendidikan dan sekolah tidak melakukan inventarisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri nomor  18  tahun  2022  tentang  pengadaan  barang/jasa  oleh  satuan  pendidikan,  pasal  12 sekolah harus membuat dokumen perencanaan PBJ, dokumen perencanaan PBJ berdasarkan kebutuhan barang/jasa satuan pendidikan dan RKAS yang telah  diatur pada pasal 13 ayat 1 dan  2.  Inventarisasi  barang  merupakan  kegiatan  pencatatan,  pengurusan,  dan  pengawasan terhadap  barang-barang  milik  negara  yang  berada  di  lingkungan  sekolah.  (Barnawi  &  Arifin, 2012:197). Tujuan inventarisasi barang adalah untuk mengamankan dan memelihara barang- barang  inventaris  sekolah  dari  kemungkinan  kehilangan  atau  penyalahgunaan.  (Syahril, 2015:58). Inventarisasi bertujuan untuk menjaga agar barang-barang inventaris sekolah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar di  sekolah."  (Sulistyorini,  2009:37).  Inventarisasi  barang  bertujuan  untuk  menghindari terjadinya  pemborosan  dalam  pengadaan  barang  yang  sebenarnya  sudah  dimiliki  oleh sekolah."  (Barnawi  &  Arifin,  2012:198).  Dari  paparan  diatas  dapat  dikatakan  Inventarisasi barang  di  sekolah  merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan.  Inventarisasi barang  merupakan  kegiatan  pencatatan,  pengurusan,  dan  pengawasan  terhadap  barang- barang  milik  sekolah.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah,  jenis,  dan  kondisi barang yang dimiliki sekolah.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bagian  akhir  dari  pengelolaan  dana  BOS  adalah  penyusunan  laporan.  Suatu  laporan hendaknya disusun secara sistematis dan mudah dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan  program  BOS  yang  dilaksanakan  sekolah.  Permana  (2005:9)  menyatakan, “Pelaporan  merupakan  bagian  dari  proses  monitoring  dan  evaluasi  praktik  manajemen keuangan. Pelaporan bermaksud memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan yang telah  direalisasikan  berdasarkan  rencana  yang  telah  dibuat”.  Pelaporan  keuangan  BOS merupakan  perwujudan  dari  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS  terhadap publik dalam hal ini masyarakat dan orang tua siswa. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam  rangka  meningkatkan  dukungan  orangtua,  masyarakat  dan  pemerintah  dalam penyelenggaraan  seluruh  program  pendidikan  di  sekolah.  Disamping  itu  transparansi  dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Laporan  merupakan  pertanggungjawaban  dari  semua  pelaksanaan  kegiatan  sekolah yang dibiayai dari dana BOS. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan wajib dibuatkan laporan hasil  pelaksanaan  kegiatan,  Seluruh  arsip  data  keuangan,  baik  yang  berupa  laporan-laporan
keuangan  maupun  dokumen  pendukungnya  seperti  lampiran  foto  kegiatan,  foto  absensi, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggalnya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawaban atau pengelola dana BOS ditingkat sekolah kepada tim manajemen BOS Kota menggunakan format realisasi penggunaan dana setiap transaksi dilaporkan secara online pada aplikasi yang telah disediakan oleh kementrian yaitu aplikasi ARKAS.
Sistem dan prosedur atas pelaporan dana BOS sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Dimana semua transaksi ada bukti lampirannya agar dapat dipertanggungjawabkan.  Laporan  dana  BOS  tersebut  juga  sudah  dilaporkan  secara  manual maupun secara online. Laporan manual berupa dokumen LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) di periksa oleh pihak dinas dan disimpan sebagai dokumen arsip dan laporan online di Aplikasi ARKAS yang sudah terhubung langsung dengan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dari hasil temuan dilapangan diketahui bahwa pengelolaan dana BOS Reguler di SD Kristen  Hosana  Kupang  disusun  berpedoman  terhadap  peraturan  Menteri  Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis  pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan.

## Pengawasan
Pengawasan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian  pengelolaan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku, kesesuaian  antara  hasil  yang  dicapai  dengan  perencanaan  yang  ditetapkan,  kendala  dan kesulitan  yang  dihadapi  serta  untuk  mengukur  ketepatan  pelaksanan  program  sesuai  waktu yang  ditentukan.  Dalam  penelitian  Sukmadilaga,  dkk  (2015)  disebutkan  bahwa  pengawasan keuangan  bertujuan  untuk  menjamin  ketaatan  pada  peraturan  perundang-undangan, kebijakan,  dan  ketentuan  yang  berlaku  serta  untuk  menghindari  penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara. Menurut penelitian Sukirman dan Sari (2013) pengawasan keuangan bertujuan untuk menjaga aset dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan organisasi.
Pengawasan  dana  BOS  merupakan  aspek  penting  dalam  pengelolaan  dana  BOS  agar dapat  dimanfaatkan  secara  efektif  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan.  Pengawasan diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  dana  BOS  digunakan  secara  tepat  sasaran,  transparan, dan akuntabel. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pengawasan internal dilakukan oleh  pihak  sekolah  sendiri,  terutama  oleh  kepala  sekolah  dan  dewan  guru.  Pengawasan  ini meliputi pemantauan penggunaan dana BOS, pengecekan laporan pertanggungjawaban, serta evaluasi terhadap pencapaian target dan tujuan penggunaan dana BOS. Pengawasan internal dana  BOS  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  di  lingkungan  sekolah.  Keterlibatan pemangku  kepentingan  ini  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  pengelolaan  dana  BOS dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengawasan  internal  dalam  pengelolaan  dana  BOS  Reguler  pada  SD  Kristen  Hosana dilakukan  kepala  sekolah,  dewan  guru  dan  komite.  Kepala  sekolah  memiliki  peran  utama dalam pengawasan internal dana BOS. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan dana BOS di sekolahnya. (Buku Panduan BOS, 2020). Dalam buku panduan BOS dijelaskan  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  kepala  sekolah  dalam  pengawasan  tersebut antara lain, memantau penggunaan dana BOS secara berkala, mengevaluasi pencapaian target dan  tujuan  penggunaan  dana  BOS,  mamastikan  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban yang  akurat  dan  tepat  waktu.  Berdasarkan  hasil  penelitian  kepala  sekolah  sudah  melakukan pengawasan yakni pengawasan kepada bendahara setiap tahap  dengan melakukan opname kas  dan  memeriksa  laporan  yang  sudah  dibuat  oleh  bendahara  serta  mengawasi  setiap kegiatan baik akademik maupun non akademik yang dianggarkan menggunakan dana BOS agar
berjalan  dengan  baik.  Akan  tetapi,  belum  melakukan  evaluasi  pencapaian  target  dan  tujuan penggunaan dana BOS.
Dewan  guru  turut  berperan  dalam  pengawasan  pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah. Berdasarkan permendikbud No. 8/2020, Pasal 33 ayat 1  dewan guru juga berperan penting dalam pengawasan internal dana BOS. Peran dewan guru meliputi, memberikan masukan dan saran  terkait  prioritas  penggunaan  dana  BOS,  memantau  pelaksanaan  kegiatan  yang  didanai dari  dana  BOS,  dan  berpartisipasi  dalam  evaluasi  pencapaian  tujuan  penggunaan  dana  BOS. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dewan  guru  telah  melakukan  pengawasan yaitu  turut  memantau  pelaksanaan  kegiatan  yang  didanai  dari  dana  BOS  akan  tetapi  dewan guru belum paham tentang juknis sehingga dalam rapat penyusunan RKAS yang diadakan tidak memberikan  masukan  dan  saran  terkait  kebutuhan  prioritas  yang  dapat  dianggarkan menggunakan  dana  BOS  dan  juga  tidak  berpartisipasi  dalam  evaluasi  pencapaian  tujuan penggunaan dana BOS.
Sekolah  wajib  memberikan  akses  kepada  komite  sekolah  dan  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  tentang  pengelolaan  dana  BOS  serta  melibatkan  komite  sekolah  dan masyarakat  dalam  pengawasan  pengelolaan  dana  BOS.  Berdasarkan  Permendikbud  No. 8/2020,  Pasal  34    Komite  sekolah,  yang  merupakan  lembaga  mandiri  yang  mewadahi  peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, juga memiliki peran dalam pengawasan internal dana BOS. Peran komite sekolah meliputi : memantau penggunaan dana BOS secara berkala, memberikan masukan dan saran terkait prioritas penggunaan dana BOS,  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS.  Berdasarkan  hasil penelitian pengawasan komite sudah dilakukan yakni memantau penggunaan dana BOS secara berkala  dan  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS  akan  tetapi kurangnya  pemahaman  terkait  juknis  BOS  sehingga  belum  memberikan  masukan  dan  saran terkait prioritas penggunaan dana BOS. Masyarakat dalam hal  ini orang tua murid juga tidak melakukan  pengawasan  dana  BOS  dikarenakan  tidak  ada  papan  informasi  penggunaan  dana BOS yang dipajang dihalaman sekolah untuk diketahui oleh Masyarakat.

## Kendala-kendala Pengelolaan dan Pengawasan Dana BOS
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  ada  empat  kendala  yang  dihadapi  dalam pengelolaan dan pengawasan dana BOS Reguler di SD Kristen Hosana. Yang pertama sedikitnya pegawai  administrasi  di  sekolah  sehingga  gurulah  yang  menjadi  bendahara  BOS.  Bendahara kesulitan  dalam  pengelolaan  dana  BOS  Reguler  karena  harus    mengurus  keuangan  serta administrasi  dan  menyusun  laporan  keuangan.  Terganggu  dengan  tugas  pokoknya  yaitu mengajar dan mendidik. Hal ini tidak sesuai dengan tupoksi sebagai guru sehingga kesulitan dalam  mengelola  administrasi  keuangan.  Berdasarkan  permendikbud  15  tahun  2018  tugas guru  adalah  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai  dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah. Mengacu pada permendikbud tersebut bahwa tugas tidak terkait dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu bendahara BOS yang berasal dari guru kesulitan dalam pengelolaan kauangan dan kesulitan dalam Menyusun administrasi keuangan serta  membuat  laporan  keuangan.  Selain  itu  waktu  yang  bersamaan  dengan  kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru sementara itu disisi lain guru sebagai bendahara BOS juga  mengerjakan  administrasi  keuangan  hal  ini  menyebabkan  kurang  optimalnya  guru  baik sebagai pendidik maupun bendahara BOS dalam mengelola keuangan.
Kendala kedua adalah harga barang pada toko siplah sering berubah dan ketersediaan barang  yang  tidak  lengkap  sehingga  dapat  memperlambat  perencanaan  dan  pelaksanaan pembelanjaan.  Perubahan  harga  barang  dan  ketersediaan  barang  yang  tidak  lengkap  pada toko  siplah  merupakan  salah  satu  kendala  yang  sering  dihadapi  sekolah  dalam  perencanaan dan  pelaksanaan  pembelanjaan  dengan  menggunakan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS).  Hal  ini  dapat  memperlambat  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembelanjaan  di
sekolah,  terutama  dalam  hal  perencanaan  anggaran,  penyusunan  RKAS  dan  proses pembelanjaan.  Perubahan  harga  barang  yang  tidak  terduga  dapat  menyebabkan  anggaran yang telah disusun menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Ketika harga barang meningkat, anggaran  yang  dialokasikan  menjadi  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolah. Sebaliknya, jika harga barang turun, terdapat kemungkinan terjadinya sisa anggaran yang tidak terpakai. Ketidaklengkapan ketersediaan barang pada toko siplah dapat menghambat proses penyusunan  RKAS  yang  memerlukan  rincian  kebutuhan  barang  beserta  anggaran  yang dibutuhkan.  Jika  ketersediaan  barang  tidak  lengkap,  maka  penyusunan  RKAS  menjadi  tidak akurat  dan  harus  dilakukan  revisi.  Perubahan  harga  barang  yang  tidak  terduga  dapat menyebabkan  proses  pembelanjaan  menjadi  terhambat.  Ketika  harga  barang  meningkat, sekolah harus melakukan penyesuaian anggaran atau mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut. Sementara itu, ketidaklengkapan ketersediaan barang pada toko siplah  dapat  menyebabkan  sekolah  harus  mencari  sumber  pengadaan  barang  lain  yang tentunya membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama.
Kendala  ketiga  adalah  aplikasi  Arkas  yang  sering  diupdate  sehingga  butuh  waktu maintenance beberapa hari. Aplikasi Arkas merupakan aplikasi berbasis online yang digunakan sekolah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pengelolaan dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Aplikasi  ini  dikembangkan  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  untuk  memudahkan  sekolah  dalam  melakukan perencanaan  dan  penganggaran  serta  pelaporan  penggunaan  dana  BOS.  Namun,  ketika aplikasi Arkas sering diupdate oleh Kemendikbud, hal ini dapat menimbulkan kendala dalam pengelolaan  dana  BOS  di  sekolah,  antara  lain  :  terhentinya  akses  aplikasi  sementara  waktu, perlunya  waktu  maintenance,  adaptasi  dengan  fitur  baru,  potensi  kehilangan  data, keterlambatan  penyusunan  RKAS  dan  pelaporan.  Pada  saat  proses  update  aplikasi  Arkas dilakukan,  sekolah  tidak  dapat  mengakses  aplikasi  tersebut  untuk  melakukan  penyusunan RKAS,  penginputan  data,  atau  pembuatan  laporan.  Hal  ini  dapat  mengganggu  kegiatan pengelolaan dana BOS yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Setelah proses update aplikasi Arkas selesai, biasanya diperlukan waktu maintenance selama beberapa hari untuk  melakukan  penyesuaian  dan  pembenahan  sistem.  Pada  masa  ini,  sekolah  tetap  tidak dapat mengakses aplikasi Arkas sehingga kegiatan pengelolaan dana BOS terhenti sementara. Ketika  aplikasi  Arkas  diupdate,  seringkali  terdapat  perubahan  tampilan,  penambahan  fitur baru, atau perubahan sistem operasi. Hal ini menuntut pengelola dana BOS di sekolah untuk mempelajari  dan  beradaptasi  dengan  perubahan  tersebut,  yang  tentunya  membutuhkan waktu  dan  usaha  tambahan.  Dalam  proses  update  aplikasi  Arkas,  terdapat  risiko  kehilangan data  atau  tidak  sinkronnya  data  yang  telah  diinput  sebelumnya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan sekolah harus menginput ulang data yang telah dimasukkan sebelumnya, sehingga memakan waktu  dan  tenaga  ekstra.  Akibat  dari  kendala-kendala  di  atas,  sekolah  dapat  mengalami keterlambatan  dalam  penyusunan  RKAS  dan  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban penggunaan  dana  BOS.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  keterlambatan  pencairan  dana  BOS berikutnya atau terganggunya kegiatan operasional sekolah yang bergantung pada dana BOS.
Kendala keempat adalah perubahan juknis yang terjadi hampir setiap tahun sehingga sulit  memahami  perubahan  juknis  tersebut.    Petunjuk  teknis  (juknis)  penggunaan  dana  BOS merupakan  pedoman  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai acuan bagi sekolah dalam mengelola dana BOS. Juknis ini berisi aturan, ketentuan, dan prosedur yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan  pelaporan  penggunaan  dana  BOS.  Namun,  permasalahan  yang  sering  dihadapi  oleh sekolah adalah perubahan juknis yang terjadi hampir setiap tahun. Hal ini dapat menyulitkan sekolah  dalam  memahami  dan  mengimplementasikan  perubahan  tersebut,  antara  lain  : Perubahan  juknis  yang  sering  terjadi  dapat  menyebabkan  ketidakkonsistenan  dalam  aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh sekolah. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam penerapannya. Setiap perubahan juknis dapat membawa perubahan
pada  prosedur  pengelolaan  dana  BOS,  seperti  mekanisme  perencanaan,  penggunaan, pelaporan,  atau  pengawasan.  Sekolah  harus  menyesuaikan  diri  dengan  prosedur  baru tersebut, yang tentunya membutuhkan waktu dan usaha tambahan. Seringkali, sosialisasi dan pelatihan  mengenai  perubahan  juknis  tidak  dilakukan  secara  maksimal  kepada  seluruh sekolah.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kurangnya  pemahaman  dan  kesiapan  sekolah  dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Perubahan juknis juga dapat mengubah item-item pembiayaan  yang  dapat  dibiayai  dengan  dana  BOS.  Sekolah  harus  memahami  dengan  baik perubahan  tersebut  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  penggunaan  dana  BOS.  Interval perubahan juknis yang terlalu singkat, misalnya setiap tahun, dapat memberikan waktu yang terbatas  bagi  sekolah  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  tersebut  sebelum  juknis  baru kembali dikeluarkan.

## 5. Penutup
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  perencanaan  dan penganggaran  dana  BOS  di  SD  Kristen  Hosana  dilakukan  dengan  menyusun  RKAS  oleh  tim manajemen  BOS  yang  telah  dilaksanakan  berdasarkan  tahapan-tahapan  perencanaan  dan penganggaran  pada  juknis  tahun  2022  akan  tetapi  penyusunan  dokumen  RKAS  dilakukan berdasarkan  kebutuhan  sekolah  dan  belum  berdasarkan  Evaluasi  Diri  Sekolah  (EDS). Pelaksanaan  penatausahaan  dana  BOS  di  SD  Kristen  Hosana  sudah  sesuai  dengan  tahapan- tahapan pelaksanaan penatausahaan dana BOS pada juknis pengelolaan dana BOS tahun 2022 akan tetapi sekolah belum membuat dokumen PBJ dan melakukan inventarisasi barang yang dibiayai  dari  dana  BOS.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana  BOS  di  SD  Kristen  Hosana dilaksanakan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS  pada  juknis  pengelolaan  dana  BOS  tahun  2022.  Pengawasan  internal  dana  BOS  Reguler pada SD Kristen Hosana dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru dan komite. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti  selanjutnya  adalah  melakukan  penelitian  selanjutnya  tentang  pengelolaan  dana  BOS menggunakan sistem aplikasi ARKAS.

## Daftar Pustaka
Admin. 2013. “Perbaiki Kualitas Pendidikan dengan Tingkatkan Anggaran”,
Admin. 2020. “Materi Sosialisasi SBM, Bimtek dan PMK”. https://anggaran.kemenkeu.go.id/materi-sosialisasi.
Amin Widjaja Tunggal. 2013. Pokok Pokok Auditing dan Jasa Asurans. Jakarta. Harvindo Arifin, H. M. 2019. Pengantar Manajemen Pendidikan . Raja Grafindo Persada.
Armansyah, Mochamad Rahmat. 2019. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  Terhadap  Pencegahan  Fraud”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Bandung.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2021 ). Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2020 .
Buku  Panduan  Bantuan  Operasional  Sekolah  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan.
Buku  Panduan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Keuangan.
Gurnadi,  Syaiful  Anwar.  2015.  “Pengaruh  Pengendalian  Preventif,  Pengendalian  Operasional dan  Pengendalian  Kinerja  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah”.  Skripsi.  Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung.
Halim  dan  Iqbal.  2012.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Edisi  Ketiga.  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta:
Penerbit Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah . Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Hartono,  A.,  &  Husain,  S.  (2019).  “ Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  di Sekolah Dasar ”. Jurnal Manajemen Pendidikan, 7(1), 45-54. https://keuda.kemendagri.go.id/artikel Indah,  Siti  Nur  Mawar.  2010.  “ Pengaruh  Kompetensi  dan  Independensi  Auditor  Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP Di Semarang)”. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah . Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan Kajian Sistem Pengawasan Dana BOS. Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Makmun,  U.S.  2009.  Perencanaan  pendidikan  suatu  pendekatan  komprehensif.  Bandung  :
Remaja Rosda Karya.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset Mulyadi. 2020. Akuntansi Sektor Publik . Selemba Empat. Mulyasa, E. 2016. Konsep, Strategi dan Implementasi . Bandung : Remaja Rosda Karya. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  No.13  Tahun  2006,  tentang pedoman  pengelolaan keuangan daerah
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Perubahan Permendikbud  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Petunjuk  Teknis  Penggunaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia,  Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005,  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta.
Rahajeng,  Anggi.  2016.  Perencanaan  Penganggaran  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta  :  Gajah Mada University Press.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahuun  2004  tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Siregar, Syofian. 2012. Statistik Parametrik . Jakarta : PT Bumi Aksara.
Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.
Sukirman,  &  Sari,  M.  P.  (2013).  “ Integritas  Auditor  Internal  dalam  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan Organisasi” . Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 2(3), 59-72. Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). “ Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan  Fraud  Pengadaan  Barang/Jasa  pada  Satuan  Kerja  di  Wilayah  Jakarta Utara ”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 17(2), 89-104.
Suryani, I., & Hendryadi, A. (2015). Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
Suyanto. 2018. Manajemen Keuangan Pendidikan . Penerbit Buku Kita. Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual untuk SKPD . Bandung : Alfabeta.
Tuanakotta,  Theodorus  M.  2013. Audit  Berbasis  ISA  (International  Standards  on  Auditing) . Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
Wardani,  Putu.,  Dewi,  Gusti.,  Kurniawan,Putu.  2019.  “Analisis  Penyebab  Terjadinya  Fraud dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi . Vol. 10 No. 2. pp. 33-44.