GELIAT POLITIK ISLAM LOKAL DI INDONESIA TAHUN 1998-2021: STUDI POLITIK ISLAM DAERAH KEDIRI, ACEH DAN SUMENEP
*1 Ratih Himamatul Azizah T 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta ,Indonesia *ratihlucu23@gmail.com
Artikel History Submit: 10 Januari 2021 Review: 24 Februari 2021 Revised: 6 April 2021 Accepted: 21 Mei 2021 Abstract: This  article  examines  Islamic  political  governance  in Indonesia.  Islamic  political  revival  began  in  the  reform  era.  Reform era provides  democratic space for  national  political  parties  and local political parties in exploring democracy in the regions. Islamic politics in the region has different forms in carrying it out and does not lose the side of locality because it is in accordance with the socio-cultural conditions  of  the  local  community.  Islamic  politics  in  kediri  by adjusting the socio-cultural condition the people tidak kagetan so that the  form  of  Islamic  politics  kediri  is  an  tolerant.  Politics  Islamic  in sumenep etnic islam politics with the philosophy “bhuppa’, bhabu’, guru, rato” the  from  of  leadership  respect  the kiai as  a  teacher  and  rules. Islamic politics in aceh with characteristics maintains Islamic politics in accordance with Allah provisions.
Keywords: : Islamic politics, localitas, policy, public

## Pendahuluan
Kemunculan  politik  Islam  merupakan  hasil  dari  terombang  ambingnya hubungan  antara  islam  dan  kepemimpinan  Negara  yang  otoriter  pada  era  orde  baru. Politik  islam  menjadi  tonggak  pergerakan  masyarakat  islam  dalam  mendirikan  sitem politik sesuai dengan ajaran islam. Fenomena munculnya politik islam yang menjamur di seluruh  masyarakat  Indonesia  pasca  orde  baru  membuka  keran  demokrasi  dan memperkuat  peluang  komunalisme  yang  memiliki  kepentingan  untuk  membentuk politik islam. Fenomena politik islam di Indonesia terjadi secara transisional dari periode ke  periode  karena  adanya  ancaman  rezim  yang  menimbulkan  kekerasan,  korban  jiwa, harta serta tempat peribadatan. Pada masa orde baru dengan rezim otoriter menjadikan masyarakat tidak dapat mengekspresikan keinginan politik mereka.
Orde baru merupakan kekuasaan yang dipimpin oleh presiden soeharto dimana kepemimpinannya  bersifat  otoriter.  Kepemimpinan  tersebut  menjadikan  masyarakat kesulitan  untuk  bernafas  karena  semua  sudah  diatur  dan  ditentukan  oleh  Negara.  Hal tersebut  berlanjut  sampai  dengan  32  tahun  kepemimpinan  presiden  soeharto.  Pada
tahun 1998 terjadilah gejolak politik hebat di Indonesia yakni aksi demo besar-besaran untuk melengserkan presiden soeharto. Setelah kudeta terjadi reformasi pun di jalankan di  Indonesia.  Perubahan  struktur  kekuasaan  dalam  kepemimpinan  selalu  memberikan perubahan sosial,ekonomi,politik dan budaya dalam masyarakat.
Sejak  era  kolonialisme  belanda  kurang  lebih  tiga  setengah  abad  politik  sudah berlaku  dan  dijalankan  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Pemerintahan  era kolonialisme  belanda  yang  berlangsung  lama  menimbulkan  implikasi  yang  serius  bagi masyarakat Indonesia. Setelah era kolonialisme berakhir tahun 1945 indonesia merdeka kepemimpinan  dilanjutkan  dengan  demokrasi  terpimpin  di  era  presiden  soekarno. Periode  kepemimpinan  presiden  soekarno  pada  tahun  1967  dan  digantingan  rezim presiden  soeharto  dengan  kepemimpinan  otoriter  dan  jauh  dari  nilai-nilai  demokrasi. Dengan kekuasaan terpusat menjadikan pemerintah lokal untuk membangun daerahnya secara  mandiri.  Pasca  berakhirnya  kepemimpinan  presiden  soeharto  ditetapkan desentralisasi  yang  berarti  bahwa  distribusi  kekuasaan dari  pusat  ke  daerah.  Terjadinya perubahan  tersebut  membuka  peluang  bagi  penuasa  lokal  untuk  memperoleh kesempatan  dan  menangkap  jabatan-jabatan  dan  masuk  ke  lembaga  Negara (Harriss:2005).
Pasca  orde  baru  merupakan  keran  pembuka  politik  lokal  dalam  masyarakat Indonesia. Kemunculan berbagai partai politik berkembang hebat. Elite ekonomi tingkat lokal  dan  nasiona  menemukan  ruang  kebebasan  untuk  mengembangkan  kemampua berpolitiknya.  Politik  lokal  dan  nasional  melibatkan  diri  dalam  pemerintahan menggunakan kewenangannya untuk mengontrol dan mellindungi sumber daya yang ada di daerah (Imam:2007). Pada era reformasi muncul berbagai partai politik, partai politik adalah organisasi public yang memiliki tujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkingkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan  tersebut.  Kemunculan  berbagai  partai  politik  ini  memberikan  kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif yang membutuhkan sistem organisasi-birokratif yang menjamin efisiensi dan efektifitas dalam perjuangan politik (Firmanzah, 2011:75).
Setelah gejolak politik orde baru dan pergantian reformasi politik islam menjadi basis  perkembangan  perpolitikan  di  Indonesia.  geliat  politik  islam  lokal  di  beberapa daerah  di  Indonesia  menjadi  penting  untuk  dilihat.  Politik  islam  menjadi  tonggak pembaharuan dan kebangkitan dari masyarakat islam. Kebijakan baru yang memberikan aturan  bahwa  pemerintahan  politik  lokal  mempunyai  hak  untuk  mengatur  daerahnya
masing-masing  memberikan  peluang  bagi  daerahnya  untuk  mengatur  daerahnya  sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya.
Kacamata politik islam lokal di berbagai daerah tidak bisa lepas dari unsur etnis, budaya,  adat  dan  sosial  masyarakat.  oleh  sebab  itu  melihat  gerak  politik  islam  lokal dengan  mempertahankan  lokalitas  daerah  menjadi  ciri  khas  birokrasi  tersebut  dalam menjalankan pemerintahan dan langkah untuk mengambil kebijakan di daerah. Di kediri dengan  unsur  lokal  masyarakat  kediri  yang  “ tidak kagetan” menjadikan  politik  islam  di kediri yang santai dan tenang dalam menghadapi perubahan rezim. Di Sumenep dengan falsafah “bhuppa’, bhabu’, guru, rato” (Zahid,  2020:141-158) . menjadikan  politik  islam  di Sumenep  yang  menghormati  Kiai  dan  penguasa  sehingga  kepemimpinannya  memiliki relasi antara kiai dan bupati. Di Aceh setelah berpuluh-puluh tahun konflik dengan RI menghasilkan penandatangan MoU pemerintah Indonesia memberikan kebijakan daerah aceh untuk mendirikan Politik Lokal sehingga hal tersebut menjadikan politik islam di aceh  yang  kental  akan  keislaman.  Beberapa  contoh  kasus  politik  lokal  diatas menggambarkan  bahwa  di  Indonesia  memiliki  politik  islam  dengan  geliatnya  di  ranah daerah yang mempertahankan kelokalitasannya.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pustaka  mengenai politik islam di  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  terjadi  pada  tahun  1998-2021.  Penelitian  ini dilakukan  di  3  daerah  di  Indonesia  yakni  Kediri,  Sumenep  dan  Aceh.  Metode  dalam pengumpulan  data  di  kediri    dengan  melakukan  wawancara  kepada  aktivis  politik  dan akademisi  bapak  Taufik  alamin  dan  bu  trimurti  ningtyas  dan  buku  catatan  anggota Depag kebupaten kediri bapak masyhuri. Sedangkan di sumenep melakukan wawancara dengan wartawan radar  madura dan  studi kepustakaan buku  A. Dardiri Zubairi selaku aktivis. Di aceh proses pengambilan data dengan studi literatur berbagai buku dan jurnal tentang politik Islam di aceh.
Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di kediri, aceh dan sumenep karena ketiga daerah diatas mempunyai sistem politik islam yang dominan dan berjalan hingga saat ini. Kediri, Aceh, dan Sumenep menjalankan politik islam tidak lepas dari kondisi sosial, budaya,etnis dan ekonomi masyarakat sehingga terbentuklah sistem politik islam lokal  yang  tampil  dengan  lokalitasnya.  Penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  tentang keadaan politik islam lokal di daerah kediri, aceh dan sumenep dari rezim ke rezim dan
melihat pola perubahan sistem politik islam lokal. Peneliti menggunakan multi perspektif baik sejarah, sosiologi, filsafat, ekonomi dalam menjelaskan tentang politik islam lokal di daerah.

## Hasil Penelitian

## A. Politik Islam di Kediri
Kediri dapat dikatakan sebagai wilayah yang meliputi zona hijau(islam) dan zona merah  (nasionalis)  oleh  karena  itu  politik  islam  yang  ada  di  kediri  di  warnai  dengan keislaman  tapi  tidak  terlepas  dari  sisi  nasionalis  oleh  masyarakat  di  kediri.  Kediri merupakan  wilayah  yang  luas  dimana  wujud  keislaman  sangat  nampak  dan  dibuktikan dengan  banyaknya  kiai  atau  tokoh  agama  sebagai  seseorang  yang  di  taati  oleh masyarakat.
Pada tahun 1998 terjadi banyak gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak stabilnya politik, keadaan negara yang kacau balau dan hal tersebut menimbulkan kerisauan dalam masyarakat. Pada orde baru masyarakat terbiasa dengan kepemimpinan yang otoriter dan semua hal yang diatur oleh negara dan pemerintah. Akan tetapi pada tahun 1998 presiden soeharto di kudeta dan kepemimpinan orde baru berubah menjadi reformasi, hal tersebut membuat keterguncangan di dalam masyarakat dan menyebabkan perubahan  sosial.  Perubahan  sosial  merupakan  hal  yang  terjadi  pada  setiap  kehidupan masyarakat.  Perubahan  sosial  dapat  berupa  perubahan  cepat  atau  perubahan  lambat. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut menyebabkan pengaruh yang luas. Perubahan sosial  masyarakat  dapat  mengenai  nilai-nilai  sosial,  pola  perilaku  masyarakat,  susunan kelembagaan, lapisan-lapisan masyarakat, interaksi sosial, dan lain sebagainya (Soekanto, 1994:259).  Perubahan  sosial  yang  disebabkan  oleh  pergantian  rezim  menyebabkan Keterguncangan  terjadi  di  seluruh  wilayah  indonesia  dalam  berbagai  sektor  mulai  dari politik, agama, budaya sehingga memunculkan kerusuhan di berbagai daerah.
Kasus  yang  menjadi  keresahan  skala  nasional  yakni  kasus  yang  menyinggung persoalan agama. Salah satu kasus kekerasan agama yang terjadi di solo. Pasca orde baru munculnya gerakan-gerakan baru karena reformasi dan kebebasan sehingga masyarakat berlomba-lomba.  Di  solo  munculnya  gerakan  yang  dianggap  radikalisme  oleh masyarakat  islam.  Gerakan  tersebut  melakukan  aksi  dakwah  melalui  radio  propaganda abc.  Dalam  radio  ini  mengandung  pembicaraan  kritik  yang  keras  tetang  pembersihan tauhid dari segala pilitheisme dan pentingnya pembersihan tauhid dari segala polieiamw dan pentingnya penegakan hukum islam melalui program radio ini mereka mendapatkan
banyak pengikut di Solo. Hal tersebut menyebabkan kerusuhan dan munculnya teroris dimana-mana.  Polisi  mencari  masyarakat  yang  diduga  teroris  untuk  ditangkap  dan dilenyapkan. Maraknya islamisasi di daerah-daerah Indonesia tidak hanya terjadi di Solo saja namun di daerah lain (Munghis, 2015:15).
Dalam  jurnal  yang  berjudul  radikalisme  islam  di  Indonesia  pasca  reformasi  juga menulis tentang perkembangan dan pertumbuhan gerakan radikalisme di Indonesia hal ini disebabkan karena pergantian rezim sehingga masyarakat maskin terbuka leh karena itu memunculkan gerakan radikalisme islam seperti JI laskar jihat, laskar Junululloh, FPI, MMI,  HTI  merupakan  dampak  dari  tumbangnya  orde  baru  dengan  tumbangnya  orde baru  maka  kelompo  tersebut  bebas  menyuarakan  aspirasi  dan  mengembangkan ajarannya  (Mughis:18).    Radikalisme  yang  telah  berkembang  di  Indonesia  merupakan respon  dari  eberapa  bentuk  tatanan  Negara  yang  dianggap  menyimpang  dari  agama islam. Radikalisme dianggap sebagai perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai dan ajaran islam.  Namun  dalam beberapa  kasus  di  Indonesia  radikalisme menggunakan  aksi  yang frontal dan keras (Hilmy, 2015:411).
Selain  keran  politik  yang  semakin  terbuka  hal  ini  dikaitkan  juga  dengan melemahnya  kondisi  Negara.  Serangkaian  peristiwa  kekerasan  dan  konflik  bernuansa agama  muncul  yakni  peristiwa  bom  di  Jakarta  tahun  2000  dan  bali  1  tahun  2002  juga mewarnai  era  reformasi.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  de  legitimasi  kekuasaan  Negara memberikan ruang bagi gerakan bermunculkan yang di prakasai oleh aktor non Negara.
Jaminan  demokrasi  sebagai  tempat  untuk  memberikan  ruang  partisipatif  bagi kelompok  masyarakat  untuk  menyampaikan  kepentingannya.  Dengan  motto  semua warga Negara memiliki hal yang sama untuk berpendapat sesuai dengan undang-undang yang  berlaku.  kelompok  radikal  merasa  diuntungkan  dengan  adanya  kebebasan berpendapat  menjadikan  meraka  memiliki  ruang  gerak  yang  luas.  Oleh  karena  itu merekajuga  mengambil  tindakan  terhadap  sistem  demokrasi  yang  ada  di  Indonesia. Mereka  menunjukannya  melalui  keengganan  mereka  berjuang  melalui  sistem  parpol. Mereka  menolak  untuk  bergabung  dalam  sistem  partai  politik.  Program  mereka  tidak disalurkan melalui jalur politik formal melainkan melalui media sosial masyarakat. dalam menjalankan  aksi  amar  makruf  nahi  unkar  mereka  tidak  segan  melakukan  kekerasan seperti penyisiran tepat hiburan. Hal tersebut dikatakan sebagai penegakan syariat islam. Kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah tersebut juga menjadi konsen penting bagi pemerintah dan masyarakat kediri.
Setelah terdengar berbagai kasus yang terjadi di kota-kota diatas pemerintah kota kediri melakukan antisipasi dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan  perwakilan  masyarakat  beragama  di  kediri.  pertemuan  tersebut  di  adakan  karena antisipasi kerusuhan akan merembet dan menjadikan kediri sebagai sasaran kerusuhan. Pertemuan  tersebut  diagendakan  setelah  walikota  mas’ud  dilantik  dan  m embentuk kelompok  dialog  antar  agama  di  kediri  kota  dan  kediri  kabupaten.  Dalam  kegiatan tersebut pemuka agama Kristen, katolik, hindu, budha, tionghoa, islam dan kepercayaan berkumpul untuk bermusyawarah tentang kerukunan beragama di kediri kota dan kediri kabupaten.
Gejolak  ramainya  radikalisme  masuk  dan  terorisme  ramai  dimana-mana  tidak membuat  pemerintah  kediri,  tokoh  agama  dan  masyarakat  kediri  ikut-ikutan  karena kediri memiliki sistem dan pola masyarakat yang tidak kaget atau terbiasa dengan hal-hal seperti  perbedaan  agama  dan  keyakinan.  Respon  dan  keadaan  masyarakat  kediri  yang seperti ini tidak bisa lepas dari pemikiran dan budaya masyarakat kediri. dalam prinsip hidup  masyarakat  kediri  memiliki  akar  kerukunan,  tidak  tergesa-gesa  dalam  bertindak dan  menghormati  perbedaan  hal  tersebut  tidak  muncul  secara  tiba-tiba  namun  sudah mengakar dalam prinsip hidup masyarakat kediri sehingga apapun gelojak yang terjadi di manapun masyarakat kediri dapat mengatasi dengan tenang dan aman.
Strategi koordinasi pemerintah tokoh agama dan masyarakat beragama agar tidak terjadi kekerasan beragama. Setelah terjadi kerusuhan di kota-kota besar dan pemerintah kediri kabupaten dan kediri kota melakukan respon terhadap  kejadian tersebut banyak strategi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, tokoh agama dan masyarakat beragama  agar  tidak  terjadi  kerusuhan  beragama.  Strategi  yang  pertama  adalah  pasca reformasi tahun 1998 menjadi titik balik bagi pemerintahan di Indonesia tidak pula bagi pemerintah kediri. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan beragama  dan  ramainya  radikalisme  di  kediri  pemerintah  mengadakan  pertemuan dengan  pemuka  agama.  Kediri  terkenal  dengan  pluralism  dan  keberagaman  agamanya. Masyarakat kediri mayoritas menganut agama Islam, adapula masyarakat agama katolik, hindu,  budha,  Kristen,  Penganut  kepercayaan  lokal  dan  masyarakat  tionghoa  tersebar. Pemerintah  mendatangi  tokoh-tokoh  agama  untuk  melakukan  pendekatan  dan memberikan arahan bahwa tidak ada kerusuhan dan tidak ada konflik beragama di kediri sehingga  tokoh  agama  dapat  menenangkan  dan  memberikan  arahan  kepada  pemeluk- pemeluk agama.
Selanjutnya setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama pada tahun 1999  pemerintah  kediri  membentuk  paguyuban  antar  umat  beragama  dengan  motto “Kediri Guyub Rukun”. Hal ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan wujud kerukunan beragama di kediri agar tidak terjadi kerusuhan antar  umat  beragama.  Paguyuban  Antar  Umat  Beragama  memiliki  visi  misi  “Kediri Guyub  Rukun”  dan  kediri  tidak  ada  konflik  antar  agama.  Untuk  melanjutkan  PAUB membentuk Anggota yang diprakarsai oleh kiai Anwar Iskandar, Pak Amin Junaidi dll. Anggotanya  yakni  dari  Agama  Islam,  Kristen,Katolik,  Hindu,  Budha,  Tionghoa  dan kepercayaan lokal total ada 7 penganut agama dan kepercayaan bergabung. Fungsi dari PAUB  ini  adalah  menjelaskan  menjabarkan  tentang  agama  masing-masing,  perbedaan batas-batas  keragaman  keagamaan  dan  membentuk  dialog  antar  agama  hal  tersebut untuk mencerminkan masyarakat kediri yang selalu toleransi.
Selanjutnya melakukan pawai keliling pusat kediri. Pawai tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dengan alasan diadakan agar penganut agama-agama di kediri tetap tentram,  aman  damai  dan  tidak  terjadi  permusuhan.  Dalam  pawai  tersebut  didiri  oleh walikota,  tokoh  agama,  masyarakat  pemeluk  agama  dan  dilakukan  dengan  aman  dan damai.  Selanjutnya  adalah  koordinasi  penting  yang  ada  di  kediri  yakni  adanya pemerintah,  tokoh  agama  dan  pengusaha di  kediri melakukan  sinergitas pembangunan sistem  politik  di  kediri. pemerintah  disini  memiliki  fungsi  untuk  mengatur  birokrasi  di pemerintahan poros kota dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan serta menjembatani kepentingan-kepentingan agar berjalan dengan baik dan selaras dengan undang-undang. Sedangkan  tokoh  agama  disini  untuk  membantu  pemerintah  dan  masyarakat  agar aspirasi  serta  dialog  dan  keinginan  pemeluk-pemeluk  agama  dapat  tersampaikan  dan tokoh agama sebagai media dakwah karena yang dapat menyentuh langsung ke pemeluk agama adalah tokoh agama. Pengusaha disini adalah sumber dana yang dimiliki langsung oleh  masyarakat  dan  pemerintah.  Pengusaha  di  kediri  terdiri  banyak  dari  masyarakat Suku Tionghoa karena di kediri mayoritas penggerak ekonomi adalah masyarakat suku tionghoa. Pasca 1998 terdapat protes kebencian terhadap suku tionghoa akan tetapi di kediri  hal  tersebut  tidak  menjadi  masalah  akan  tetapi  malah  membuat  masyarakat tionghoa  menjadi  menyatu  dengan  masyarakat  karena  perannya  untuk  menjaga kerukunan beragama.
Yang terakhir adalah kondisi kediri yang di kelilingi oleh pagar pondok pesantren. Tidak bisa di pungkiri pondok pesantren merupakan identitas kediri. Pondok pesantren
sebagai media dakwah dan pembelajaran agama islam dalam masalah aqidah dan syariah mempunyai  kiprah  di  kalangan  masyarakat.  masyarakat  melakukan  segala  kegiatan  dan aktivitasnya, menumbuhkan kesadaran beragama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama seagai pemeluk agama islam tak ayal jika pondok pesantren mempunyai peran besar bagi masyarakat di kediri (Bahari, 2003:)38). Banyak pondok pesantrean tua  yang berada di kediri  dan  menjadi  akar  penguat  masyarakat  dan  birokrasi  di  kediri.  Disini  kiai  dan pondok pesantren memiliki peran dalam proses peredaman konflik antar umat beragama seperti contoh kiai anwar iskandar sebagai bapak kerukunan beragama di kediri beliau di pondok  pesantrennya  memberikan  ceramah  tentang  kerukunan  antar  umat  beragama dan menjelaskan bahwa pluralitas ada dalam kehidupan. Akan tetapi tidak itu saja beliau juga  selalu  mendatangi  langsung  proses  pembangunan  tempat  ibadah  agama  agama katolik,  hindu,  budha,Kristen  dan  turut  membantu  hal  tersebut  merupakan  contoh langsung  yang  dapat  dilihat  langsung  oleh  masyarakat.  Dalam  hal  pendidikan  pondok pesantren lirboyo, wahidiyah, LDII, juga mengajarkan ajaran untuk menghormati umat beragama  oleh  karena  itu  pondok  pesantren  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting dalam meredam konflik antar agama.
Birokrasi  politik  lokal  pasca  1998  di  kediri  juga  mengalami  gejolak.  Akan  tetapi tidak  mempengaruhi  dan  menjadikan  konflik  politik  baru  dalam  masyarakat  karena adanya strategi dan sinergitas yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat kediri. Politik di  kediri  lebih  condong  ke  arah  politik  islam,  karena  mayoritas  masyarakat  kediri beragama islam dan kediri banyak pondok pesantren dan bisa disebut juga dengan kota santri. Kediri didominasi dengan agama islam sehingga hampir seluruh elemen politik di kediri  merupakan  politik  islam.  Akan  tetapi  walaupun  mayoritas  dominasi  islam kelompok agama lain tetap bisa berpolitik dengan bebas kelompok agama hidup lestari dan hidup berdampingan dengan aman.
Politik  islam  di  kediri  seiring  dengan  perkembangan  keagamaan  di  kediri  dan kejadian-kejadian  pasca  orde  baru  memunculkan  kebijakan-kebijakan  pemerintah tentang agama. Hal ini merupakan langkah awal politik islam di kediri yakni membuat kebijakan-kebijakan  tentang  agama  seperti  membentuk  dialog  antar  agama,  membuat PAUB dan mendampingi tokoh-tokoh agama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.
Pemerintah membuat kebijakan tidak serta merta akan tetapi melihat keadaan dari bawah yakni dari sisi masyarakat. Masyarakat kediri adalah basis kehidupan masyarakat islam  sehingga  kebijakan  kepentingan  masyarakat  islam  dipertimbangkan  dalam
perkembangan  politik  islam  di  kediri.  Pada  pemerintahan  di  kediri  banyak  kebijakan seperti  kebijakan  pemerintah  tentang  kebebasan  beribadah  aliran  LDII.  Pemerintah memberikan kebebasan kelompok agama LDII untuk mengadakan pengajian dan agama serta  aliran  lain  untuk  ikut  toleransi  karena  di  kediri  LDII(wali  barokah)  memiliki pondok  dan  pengikut  yang  besar.  LDII  juga  ikut  membantu  pemerintah  dalam mengembangkan perekonomian daerah karena memiliki banyak toko-toko yang berada di  kediri.  begitupun  dengan  aliran  lain  seperti  wahidiyah  saat  mengadakan  mujahadah kubro  hingga  menutup  jalan  wahid  hasyim  di  Bandar  pemerintah  memberikan kebebasan dan anggota kelompok beragama lain ikut mengamankan.
Dengan  banyaknya  pondok  pesantren  di  kediri  peran  kiai  pondok  juga  besar. Peran organisasi NU dan Muhammadiyah juga besar dalam perpolitikan di kediri. dalam pemilihan walikota menggunakan agama sebagai alat politik dan untuk mencari massa. Contohnya saat pemilihan walikota abubakar dan ning lik pak abu berasal dari organisasi muhammadiyah  sedangkan  ning  lik  berasal  dari  organisasi  NU.  Keseimbangan pemilihan  walikota  untuk  memperkuat  calon  dan  mengimbangi  massa  MU  dan  NU untuk  mencari  suara. Pondok  pesantren lewat  maklumat  kiai  juga  di  praktikkan  dalam pemilihan  seperti  pada  saat  pemilihan  presiden  jokowi  dan  makruf  amin  pondok pesantren lirboyo mengeluarkan maklumat untuk memililih jokowi dan KH ma’ruf amin hal  tersebut  membuktikan  bahwa  kiai  memiliki  peran  penting  dalam  politik  islam  di kediri.

## B. Politik Islam Sumenep
Politik  agama  dan  etnis  madura  merupakan  satuan  politik  yang  menjadi karakteristik  politik  islam  di  madura.  Masyarakat  madura  memiliki  falsafah  hidup “bhuppa’,  bhabu’,  guru,  rato” yang  memiliki  arti  (bapak,  ibu,  guru(kiai),  penguasa)  hal tersebut  dinyatakan  sebegai  falsafah  kearifan  lokal  masyarakat  madura.  Kearifan  ini memiliki  makna  hirarkis  yang  menjelaskan  bahwa  ada  empat  pihak  yang  harus  di hormati oleh masyarakat Madura.
Falsafah  hidup  diatas  membentuk  politik  islam  di  madura  yang  tidak  bisa  lepas dari peran penting guru /kiai di ranah politik madura. Kiai adalah guru yang di hormati oleh  masyarakat  madura  sehingga  apa  yang  diajarkan  dan  diucapkan  oleh  kiai  akan  di taati  oleh  masyarakat.  Pada  era  orde  baru  madura  adalah  daerah  yang  menjadi  tempat partai PPP (Zubairi, 2020:112). Kiai-kiai juga dilibatkan dan menjadi penyumbang suara
yang  besar  bagi  politik  islam  di  kabupaten  sumenep.  Kiai-kiai  di  Madura  mengalami intimidasi terutama pada tahun 1977 dan 1982. Seperti aparat yang berkeliaran di rumah para  kiai,  dipanggil  ke  Koramil,  dan  bahkan  banyak  yang  ditahan.  Kenapa,?  Karena peran politik kiai pada masa itu sangatlah nyentrik dan berbahaya bagi penguasa di era Orde Baru. Masyarakat di Pulau garam sangat percaya dengan apa yang dikatakan para kiai,  oleh  karena  itu  pada  saat  orde  baru  kiai  menjadi  ancaman  politik  dan  sasaran pemerintah.
Setelah  rezim  orde  baru  berakhir  pada  tahun  1999  indonesia  mengalami perubahan  sisem  politik  nasional  dan  mempengaruhi  sistem  politik  lokal  di  setiap daerah.  Sejak  era  reformasi,  peran  para  kiai  mulai  berubah  dari  yang  dulu  pernah  di kesampingkan  menjadi  sangat  penting.  Bukan  hanya  saja  sebagai  politisi  aktif,  baik anggota legislatif bahkan ada yang menjadi bupati. Lebih-lebih di Madura dimana posisi dan  peran  kiai  sangat  penting  dalam  segenap  siklus  kehidupan  masyarakat  Madura. Karena kiai bagi orang Madura itu adalah raja setelah penguasa.
Contohnya  di  Sumenep,  empat  periode  terhitung  sejak  era  reformasi kepemimpinannya  dipegang  kiai.  Di  Pamekasan  3  kali  berganti-ganti  tetap  semuanya masih kiai. Di sampang pernah satu kali menyicipi dipimpin kiai. Sedangkan Bangkalan sama  seperti  Sumenep.  Walaupun  berada  dalam  satu  pulau  kebijakan  tentang kepemimpinan  kiai  di  empat  kabupaten memiliki  kebijakan  yang  berbeda-beda,  karena tergantung posisi konteks sosial-politik di wilayah tersebut.
Politik etnis madura yang berkembang dengan mengedapankan kiai dalam peran di  masyarakatnya  teradaptasikan  di  kabupaten  sumenep  dalam  pemerintahan  pasca 1998-saat ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga tidak terlepas dari kepentingan  masyarakat.  namun  yang  menjad  iproblem  yakni  ketika  guru  (kiai)  yang menjabat  menjadi  rato(penguasa/bupati)  dalam  masyarakat  akan  menimulkan kebingungan karena menjadi guru sekaligus rato akan memerankan dua peran satu sisi harus  memerankan  sebagai  guru  dan  satu  sisi  sebagai  penguasa.  Harusnya  domain hirarkis  yang  sakral  saat  terjadi  dua  peran  politik  dengan  kekuatan  sosial  politik menjadikan sifatnya menjadi profan (Zubairu, 2020:113).
Dalam  periode  kepemimpinan  bupati  KH  Ramdlan  Siraj  pada  tahun  2006-2008 politik  islam  di  praktikkan  oleh  bupati  sumenep.  Kebijakan  yang  diambil  oleh  bupati sumenep dengan perancangan APBD untuk menggratiskan SPP anak sekolah. Namun tidak terjadi begitu saja hal ini terjadi karena sekelompok pemuda NU yang tergabung
dalam  Lakpesdam  NU  melakukan  advokasi  pro  poor  budged  APBD  yang  berpihak kepada  masyarakat  miskin.  Mereka  memfalisitasi  dilaksanakannya  pelatihan  membaca dan  membedah  APBD.  Kelanjutannya  APBD  di  bacakan  dalam  seminar,  hearing  ke DPRD dan Dipulikasikan melalui media (Zubairi, 2020).
Pada  periode  KH  Busryo  Karim  terjadilah  kritisisasi  kebijakan  pemda  yang dianggap merugikan masyarakat pesisir selatan dan utara sumenep karena adanya akuisisi lahan. Oleh karena itu santri dan LBM PCNU membahas persoalan akuisisi lahan dalam batshul masail MWC NU. Tidak hanya berhenti disana MWC NU mengadakan istighasah agar  akuisisi  lahan  tidak  dilanjutkan  dan  tidak  berkembang  luas  karena  merugikan masyarakat pesisir. Dalam kepemimpinan bupati Achmad Fauzi dan dewi khalifah tahun 2021  agak  sedikit  berganti  bupati  bukan  seorang  kiai  namun  wakil  bupatinya  adalah seorang nyai. Janji politik yakni melaksanakan program pembangunan daerah sumenep dengan motto sumenep melayani yang di tebarkan kepada masyarakat mampu menyentuh dinding kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat memilihnya menjadi bupati.

## C. Politik Islam di Aceh
Aceh merupakan daerah yang tidak bisa lepas dari agama islam, agama islam yang berkembang di masyarakat aceh sangat kental dan masuk ke dalam adat dan kebudayaan dan  keseharian  masyarakat  aceh.  Bentuk  geografi  aceh  yang  subur  dan  tanah  yang mudah  di  tanami  menjadikan  aceh  sebagai  daerah  yang  mampu  menghasilkan bermacam-macam sumber daya alam. Aceh merupakan salah satu provinsi di inronesia yang  erhasil  dalam  menentang  kekuasaan  belanda  dan  portugis.  Keberhasilan  dan kemampuannya  dibuktikan  dengan  ketidakmampuan  belanda  untuk  memiliki  control penuh  dalam  masa  penjajahan  Indonesia  di  wilayah  aceh.  Idenititas  masyarakat  aceh yang kental akan keislamannya sehingga aceh memiliki identitas sebagai serambi mekah.
Dalam  perkembangan  politik  islam  di  aceh  tidak  bisa  lepas  dari  konflik  yang berkepanjangan  dengan  pergantian  era  kepemimpinan  presiden  Indonesia.  Setelah kemerdekaan  tahun  1945  muncul  konflik  antara  RI  dan  Aceh  sehingga  menimbulkan kasus kekerasan, pelecehan seksual hingga HAM. Pada periode soeharto juga terjadi hal yang  sama  karena  ketidakpuasan  masyarakat  karena  keinginan  terkait  pemulihan pelaksanaan syariat islam sebagai kekuatan sosial politik masyarakat aceh tidak dipenuhi. Keadaan mulai memanas dan muncul Gerakan Aceh Merdeka hingga di jaga ketat oleh tentara selama satu dekade.
Kepemimpinan  soeharto  yang  otoriter  membuat  masyarakat  aceh  resah  dan kecewa.  Setelah  pelengseran  presiden  soeharto  dan  reformasi  di  Indonesia.  Presiden habibi membuat kebijakan baru untuk masyarajat aceh yakni keputusan akan penerapan syariat  islam  di  aceh  untuk  mempererat  silaturahmi  dengan  masyarakat  aceh  (Ilyas, 2008:357).  Setelah  konflik  antara  GAM  dan  Indonesia  sekian  lama  sampai  tanggal  15 agustus tahun 2005 terlaksanalah perdamaian antara aceh dan RI. Hal tersebut menjadi titik  balik  berkembangnya  politik  islam  di  aceh  dan  peran  masyarakat  aceh  dalam pemilihan presiden Indonesia.
Dalam praktik politik islam di aceh dalam pemilihan umum, pada tahun 2007 dan 2008 berbagai partai politik tersebar di aceh. Masyarakat aceh mulai di persiapkan dan diberikan  wawasan  untuk  pemilihan  umum  tahun  2009.  Beberapa  partai  yang  masuk dalam pemilihan  umum di  aceh  tahun  2009  diantaranya  Partai SIRA,  partai  democrat, partai  aceh,  partai  keadilan  sejahtera,  partai  amanat  nasional,  partai  golkar  dan  partai lokal lainnya (Hadiwinata, 2010:157-158). kegiatan tersebut menjadi ajang yang penting bagi  partai  politik  untuk  melebarkan  sayap  dan  mencari  suara  politik  baru.  Begitupun bagi  masyarakat  aceh  menjadi  tempat  untuk  mempraktikkan  demokrasi  serta menyampaikan  pendapat  dan  aspirasi  masyarakat  dan  memperjuangkan  kepentingan kelompok, masyarakat agar di sampaikan dalam proses pembuatan kebijakan dan proses politik di aceh.
Pemerintahan di aceh tingkat provinsi, kabupaten,kecamatan dan desa namun di aceh  memiliki  penamaan  yang  berbeda  yakni gampong (desa)  dikepalai  oleh  kepala  desa dan  dusun  (khusus  di  daerah  pedesaan)  dan  kepala  lingkungan  oleh  kepala  lorong khusus daerah perkotaan (Umar, 2002:3-4). Namun selain pemerintahan formal adapula pemerintahan  informal  yang  menjadi  panutan  masyarakat  aceh  yakni  seperti tuha peut tuha  lapan kepemimpinan  tersebut  terdiri  dari  imam  masjid,  khatib,bilal, teungku  sagoe , masyarakat yang cerdik dan pintar. Setiap masyarakat aceh di daerah perkempungannya terdapat meunasah yakni  tempat  pendidikan  atau  disebut  madrasah  (Azmiati:2011).
Masyarakat aceh yang dikenal dengan taat kepada leluhur budaya dan syariat islam yang melekat  mempunyai  peninggalan  kalimat  yang  menjadi  falsafah  hidup  “ adat  bak  po teumeuruhom, hukom bak syiah kuala, kanun bak putroe phang, reusam bak lakseumana” dimana menerapkan hukum sesuai dengan ajaran islam dan taat kepada allah.
Politik islam di aceh memiliki hak istimewa dari pemerintah repoublik Indonesia. Provinsi aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk
membentuk partai politik lokal setelah diadakannya MoU Helsinki dan UU No,11/2006 tentang pemerintahan aceh (UUPA) dan PP No.20/2007 tentang partai politik lokal di aceh  (Nur,  2014:78-79).  Setelah  adanya  penandatanganan  MoU  (memorandum  of understanding)  antara  GAM  dan  Pemerintah  Indonesia  membuahkan  hasil  yang  baik bagi  masyarakat  aceh.  Penandatanganan  Mou  mengakhiri  konflik  yang  ada  pada masyarakat  aceh  dan  menciptakan  perdamaian.  Hal  ini  membuat  peluang  pagi berkembangnya politik lokal dan demokrasi pada masyarakat aceh (Zulkhairi:175). Oleh karena itu pada pemerintahan aceh memiliki dua partai yang berkembang di masyarakat yakni Partai Nasional dan Partai Lokal.
Geliat politik partai nasional sejak pemilu tahun 1955 dimana terdapat pemilihan umum.  Sejak  pemilihan  umum  tahun  1955-2009  Indonesia  mengalami  perkembangan sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari daftar partai politik yang terdaftar di KPU seluruh Indonesia.  Proses  pemilu  yang  diadakan  dari  tahun  1955  sampai  2014  merupakan bentuk  pemilihan  demokrasi  dimana  puncak  demokrasi  yakni  pada  tahun  1999 memberikan  kesempatan  bagi  partai  politik  baru  untuk  ikut  dan  menunjukkan kualitasnya  kepada  masyarakat  Indonesia.    Pada  pemilihan  uum  tahun  2014  terdapat pemilihan  presiden  dan  pemilihan  legislatif  dimana  keikutsertaan  partai  nasional sebanyak  12  partai  dan  partai  lokal  3  partai  ikut  andil  dalam  pesta  demokrasi  (Nur, 2014:191).
Sedangkan  geliat  partai  politik  lokal  juga  mewarnai  proses  politik  islam  di  Aceh sesuai dengan perjanjian MoU ada banyak partai lokal pada pemilu 2009 yang tercatat untuk mengikuti pemilihan umum namun partai tersebut kuran diminati oleh masyarakat aceh karena memiliki suara yang kurang. Namun ada 3 partai yang masih berjalan dan eksis  di  dunia  politik  dam  membawa  perwalikan  aceh  ke  DPR.  Berikut  daftar  nama partai politik lokal di aceh tahun 2009 yakni Partai Aceh Aman Sejahterra(PAAS), Partai Daulat  Aceh(PDA),  Partai  Suara  Independen  Rakyat  Aceh(SIRA),  Partai  Rakyat Aceh(PRA),  Partai  Aceh(PA)  dan  Partai  Bersatu  Aceh(PBA).  Sedangkan  partai  yang masih  eksis  sampai  saat  ini  ada  3  partai  yakni  Partai  Aceh,  Partai  Nasional  Aceh  dan Partai Daulat Aceh (Nur:201I).
Peran  partai  politik  di  aceh  tidak  bisa  lepas  dari  perjanjian  MoU  yang  telah disepakati  sehingga  partai  politik  lokal  dan  partai  politik  nasional  memiliki  ruang  yang sama untuk melaksanakan demokrasi. Partai politik lokal di aceh memiliki sitem politik tertutup dan tidak memiliki wewenang untuk masuk ke dalam pemilihan umum nasional.
Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  pasal  1  huruf  I  dan  pasal  80  ayat  1  huruf  b  undang- undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh membatasi keikutsertaan partai politik  lokal  do  aceh  hanya  dalam  lingkup  pemilihan  lokal  yakni  dalam  pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah (UU No 11 Tahun 2006).

## Kesimpulan
Fenomena  pergerakan  politik  islam  lokal  di  Indonesia  mulai  muncul  pada  era reformasi.  Kemunculan  politik  Islam  merupakan  hasil  dari  terombang  ambingnya hubungan  antara  islam  dan  kepemimpinan  Negara  yang  otoriter  pada  era  orde  baru. Politik  islam  menjadi  tonggak  pergerakan  masyarakat  islam  dalam  mendirikan  sitem politik  sesuai  dengan  ajaran  islam.  Gerakan  politik  islam  lokal  di  beberapa  daerah  di Indonesia  merupakan  respon  dari  terjadinya  perubahan  rezim  dari  orde  baru  ke reformasi.  Kebangkitan  ditandai  dengan  munculnya  beragai  partai  politik  islam  di Indonesia.  Selain  politik  islam  yang  berkembang  adapula  radikalisme  yang  merupakan respon dari porak-porandanya tatanan Negara yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam.
Namun  beberapa  kasus  di  Indonesia  seperti  di  Solo,  Jawa  Barat  dan  Bali menggunakan kekerasan hingga menimbulkan aksi yang radikal dan keras. Politik islam di  Kediri  merupakan  respon  dari  reformasi  kota  dan  kabupaten  kediri  yang  mayoritas masyarakatnya  islam  menggunakan  model  politik  yang  mengedepankan  toleransi  dan menyatukan kerukunan beragama. Sedangkan aksi radikalisme dihantam oleh masyarakat dan  pemerintah  kediri  dengan  model  masyarakat  kediri  yang tidak  kagetan karena perbedaan  agama  dan  keyakinan  sudah  biasa  bagi  masyarakat  kediri.  sedangkan  di sumenep  model  politiknya  menggunakan  hierarkis  falsafah guru  rato dari  periode  ke periode  bupati  adalah  seorang  kiai. Masyarakat  sumenep  menghormati  kiai  karena  kiai merupakan simbol agama. Kebijakan yang diambil oleh bupati juga sesuai dengan  aksi dan  kebutuhan  masyarakat.  sedangkan  di  aceh  menggunakan  politik  lokal  karena  aceh diberikan  kewenangan  untuk  membentuk  partai  lokal  setelah  MoU  dan  praktik  politik lokal sesuai ajaran agama Islam.

## Daftar Pustaka
Abdul  Mughis.  (2015). Politik  Islam  Dan  Kekerasan  Agama  Di  Indonesia  Pasca  Orde  Baru . MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No.1, Januari.
Alwahadi Ilyas. (2008). Aceh Serambi Mekkah. Banda Aceh:Pemerintah Prov NAD.
Basri  M  Nur.  (2014).  Parnas  vs  Parlok:  Pertarungan  Partai  Politik  dalam  Menguasai Aceh. Banda Aceh: GAMNA Publishing.
Bob Sugeng Hadiwinata dkk (2010) Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara. Jakarta Selatan: Friedrich Ebert Stiftung.
Ghazali M.Bahri. (2003). Pesantren Berwawasan Lingkungan .Jakarta:Prasasti.
Masdar Hilmy. (2015). Radikalisme Agama Dan Politik Demokrasi . MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember
Muhammad Umar (2002)Darah dan Jiwa Aceh Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.
Nur Azmiati, Perkembangan Politik Aceh Pasca Konflik (Aceh:Uin Ar Raniry,2014)
Prof.  Firmanzah,  Ph.  D.  (2011). Mengelola Partai Politik .  Jakarta:  yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Sidel,  John  T.(2005).  “ Bosisme  dan  Demokrasi  Di  Filipina,  Thailand  Dan Indonesia;  Menuju Kerangka  Analisis  Baru  Tentang  “Orang  Kuat  Lokal”, Dalam  John  Harriss  (Ed), Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru. Jakarta:Demos.
Soerjono Soekanto. (1994). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Teuku Zulkhairi. Suara Rakyat Aceh. Banda Aceh: Gamma.
Zamroni Imam.(2007). Juragan, Kiai dan Politik Lokal di Madura . UNISIA , Vol. XXX No. 65 September 2007.
Zubairi A.Dardiri. (2020). Wajah Islam Madura. Jakarta Barat:Tarebooks.
Website dan Undang-Undang
Zahid,  A.  (2020).  DAMPAK  GLOBALISASI  DAN  PERAN  SOSOK  KIYAI  DI SUMENEP  (Kajian  Kritis  Anthony  Giddens  pada  Peran  Kiyai  di  Sumenep, Madura). Jurnal Sosiologi Agama , 14 (2), 141-158.
Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kesultanan_Aceh diakses pada tanggal 22 Juni 2021
Qanun  Aceh  No.  10  Tahun  2008  Tentang  Lembaga  Adat,  Bab  1  Ketentuan  Umum, Pasal 1 Angka 18
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).