Nataliningrum, Rr : Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada...

## Medika Kartika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan

## PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KOTA CIMAHI JAWA BARAT INDONESIA
(IMPLEMENTATION OF HEALTH PROTOCOL DURING PANDEMI COVID-19 AT PUBLIC HEALTH CENTRES IN CIMAHI WEST JAVA INDONESIA)
Rr. Desire Meria Nataliningrum 1* , Evi Sovia 2 , Anita Liliana Susanti 3
1 Laboratorium Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Jawa Barat, Indonesia
2 Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Jawa Barat, Indonesia
3 Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Jawa Barat, Indonesia
Email korespondensi : desiremeria@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRAK
Terkait dengan penatalaksanaan pandemi Corona virus disesase-19 (Covid-19), Kementerian Kesehatan  Republik  Indonesia  telah  memberikan  pedoman  bagi  tenaga  kesehatan  tentang pengelompokan  risiko  tenaga  kesehatan  di  fasitas  pelayanan  kesehatan,  bekerja  pada  masa pandemi,  penelusuran  tenaga  kesehatan  yang  terkonfirmasi  positif,  dan  koordinasi  diantara petugas  lintas  instansi.  Tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di  Pusat  Kesehatan  Masyarakat (Puskesmas)  memiliki risiko  tinggi  penularan infeksi  Covid-19.  Tujuan penelitian ini  adalah untuk  mengetahui  gambaran  pelaksanaan  protokol  kesehatan  pada  masa  pandemi  Covid-19 yang  dilakukan  di  10  Puskesmas  di  Kota  Cimahi.  Penelitian  menggunakan  disain  potong lintang dengan memberikan kuesioner dalam bentuk google form kepada Kepala Puskesmas. Hasil  penelitian  menunjukkan  8  dari  10  Puskesmas  dikunjungi  lebih  dari  100  orang pengunjung  terkait Covid-19. Area triase sebagai area skrining pasien  hanya  dimiliki oleh 7 Puskesmas, dan hanya 4 Puskesmas yang memberlakukan pengisian formulir self assessment pada  pengunjung.  Semua  Puskesmas  melakukan  pemeriksaan  suhu  tubuh  pada  pengunjung sebelum memasuki ruangan Puskesmas. Akan tetapi hanya 1 puskesmas yang memiliki ruang isolasi.  Lima  puskesmas  memberlakukan  pemisahan  area  pasien  dengan  keluhan  Infeksi Saluran  Pernafasan  Atas  (ISPA).  Semua  puskesmas  memberlakukan  penggunaan  Alat Pelindung  Diri  (APD)  sesuai  dengan  kelompok  risiko  tetapi  hanya  2  puskesmas  yang memiliki sistem pengawasan penggunaan APD. Sebagian  puskesmas memiliki ruang khusus untuk  memakai  dan  melepaskan  APD.  Sembilan  Puskesmas  memiliki  prosedur  penanganan limbah APD bekas pakai. Sistem rujukan pasien terkonfirmasi Covid-19 dimiliki oleh semua puskesmas. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di 10 Puskesmas di Kota Cimahi masih belum optimal. Disarankan kepada Kepala Puskesmas untuk meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan.
ARTIKEL PENELITIAN
DOI
DOI
Kata kunci : pandemi Covid-19, protokol kesehatan, puskesmas

## ABSTRACT
Ministry  of  Health  Republic  Indonesia  has  given  guidelines  for  healthcare  worker  for grouping transmission risk, work within pandemic, tracing positive confirmation worker, and coordinating among regional officer due to manage Covid-19 pandemic. Health worker who work  in  Public  Health  Centre  (Puskesmas)  has  high  risk  groups  based  on  classification  of risk.  This  study  aimed  to  describe  how  the  health  protocol  within  covid-19  pandemic  was implemented  at  10  puskesmas  in  Cimahi  West  Java.  The  research  method  is  crosssectional design,  where  head  of  puskesmas  interviewed  with  10  questions.  The  results  showed  that  8 from  10  centres  were  visited  by  more  than  100    patients  related  to  Covid-19.  Triage  area owned  by  7  centres  but  only  four  oblige  patients  to  fill  self-assessment  form.  All  centres checked patient’s temperature before coming in puskesmas, but only one has isolation room. Separation area for patient with Upper Respiratory Tract Infection (URTI) did by 5 centres. Health  workers  in  all  centres  wear  appropriate  personal  protective  equipment  (PPE),  but only 2 have supervision system. Half of health centres have a room for donning and doffing PPE. Management of disposal of PPE implemented by 9 centres. Referred system for Covid- 19 patients implemented by all centres. We concluded that health protocol has not been fully implemented  yet  by  public  health  centres.  Suggestion  monitoring  of  implementation  health protocol should be addressed to the head of health center to reduce risk of transmission.
Keywords : covid-19 pandemic, health protocol, public health center

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  sampai  saat  ini masih  belum  dapat  diatasi  dengan  tuntas. Dokter sebagai tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam peperangan  melawan  wabah  penyakit, termasuk  penyakit  Covid-19.  Hal  ini menyebabkan  dokter  memiliki  risiko  yang sangat  tinggi  untuk  terpajan  patogen Covid-19. 1,2 Menurut  data  Pusara  Digital Tenaga  Kesehatan  Indonesia,  sampai dengan  tanggal  3  Maret  2021  tercatat tenaga  kesehatan  yang  meninggal  akibat Covid-19  sebanyak  842  orang. 3 Ikatan Dokter  Indonesia  (IDI)    menyebutkan Indonesia  saat  ini  menduduki  peringkat pertama kematian tenaga kesehatan
terbanyak  di  Asia,  dan  lima  besar di seluruh  dunia. 4 Di  Kota  Cimahi  tercatat pada data tanggal 18 Maret 2021 sebanyak 197  kasus  terkonfirmasi  positif.  Data tersebut tidak memisahkan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. 5
Fasilitas  Kesehatan  tingkat  pertama menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. 6 Tenaga  kesehatan  di  fasilitas kesehatan  baik  tingkat  pertama  maupun lanjut  mempunyai  risiko  tertular  pajanan biologi  virus Severe  Acute  Respiratory Syndrome  (SARS)-CoV-2 dari level  rendah hingga  level  sangat  tinggi. 1,2,6,7 Sebuah analisis  dilakukan  pada  tenaga  kesehatan yang bekerja sebagai garis depan pelayanan  pandemi  Covid-19  di  Negara
Inggris  dan  Amerika  Serikat  dengan masyarakat  umum.    Dibandingkan  dengan masyarakat umum, tenaga kesehatan mempunyai  risiko  11,6  lebih  cepat dilaporkan  terkonfirmasi  positif  Covid-19. (HR  11·6  ;95%  CI:  10·9  to  12·3).  Tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif terutama pada kelompok yang menggunakan  Alat  Pelindung  Diri  (APD) daur  ulang  atau  menggunakan  APD  yang tidak sesuai. 8 Pencegahan infeksi di tempat kerja  membutuhkan  pendekatan  yang terintegrasi  di  berbagai  bidang  keilmuan termasuk pelaksanaan Program Pencegahan  Infeksi  (PPI).  Tujuan  dari Program  PPI  adalah  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  rumah  sakit  dan fasilitas kesehatan lainnya melalui pencegahan  dan  pengendalian  infeksi, melindungi sumber daya manusia kesehatan  dan  masyarakat  dari  penyakit infeksi  yang  berbahaya,  serta  menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial. 9 . Peran tenaga  kesehatan  di  garda  terdepan khususnya dalam upaya promotif preventif dalam masa Pandemi COVID-19 ini sangat berperan  besar. 6 Tenaga  kesehatan  juga harus menjalankan program Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) dalam memberikan  pelayanan  kesehatan,  yang melekat  pada  kesehatan  masyarakat  dan sosial dalam komunitas. 7,9
Dalam bidang K3 digunakan hierarki pengendalian pajanan di tempat kerja yang pada masa pandemi Covid-19 dikhususkan pada  pajanan  biologi  virus  SARS  Cov-2. Hirarki  pengendalian  pajanan  dimulai  dari eliminasi,  substitusi,  rekayasa  tehnik, rekayasa  administrasi,  dan  penggunaan APD. 7 Eliminasi dilakukan untuk menghilangkan sumber bahaya secara fisik dengan  melakukan  desinfektan,  mencuci tangan  sesuai  prosedur,  dan  membatasi akses. Subsitusi tidak dapat dilakukan pada kasus  ini.  Rekayasa  tehnik  dilaksanakan dengan mengatur ventilasi ruangan, menggunakan  filter  udara,  tabir  pemisah saat  melakukan  pelayanan  kesehatan. Rekayasa  adminsitrasi  dilakukan  dengan melakukan  skrining  pada  pasien  dan tenaga  kesehatan  menggunakan  kuesioner dan  pengukuran  suhu,  pengaturan  jam kerja 40 jam seminggu (waktu kerja harian 7-8 jam dan tidak melebihi 12 jam sehari), pengaturan  gizi  dokter,  dan  kegiatan olahraga, pembiayaan pemeriksaan kesehatan  berkala,  jaminan  kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian  dokter,  serta  kompensasi  selama masa  karantina  atau  isolasi.  Saat  istirahat dan melaksanakan ibadah mengikuti protokol  kesehatan  seperti  saat  makan tidak  berhadap-hadapan,  dengan  peralatan makan masing-masing dan tidak prasmanan.  Penggunaan APD yang sesuai
dengan level risiko mutlak harus dilakukan dengan  memperhatikan  urutan  pemakaian dan  pelepasan,  serta  dilakukan  di  ruang ganti  khusus. 7,9,10 Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pelaksanaan  protokol kesehatan berdasarkan hirarki pengendalian  pajanan  pada  masa  pandemi Covid-19  di  Puskesmas  wilayah  Kota Cimahi.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif,  dengan  menggunakan  disain potong  lintang.    Subyek  penelitian  adalah 10  orang  Kepala  Puskesmas  di  wilayah Kota  Cimahi.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan kuesioner berdasarkan ketentuan protokol kesehatan pada fasilitas pelayanan  kesehatan  menurut  SK  Menkes NOMOR  HK.01.07/MENKES/1591/2020 Tentang  Protokol  Kesehatan  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan  dan  Pengendalian  Covid-19 dan  buku  Pedoman  Standar  Perlindungan Dokter  di  Era  Covid-19  yang  dikeluarkan oleh  Tim  Mitigasi  Dokter  dalam  Pandemi Covid-19 PB IDI. 7,10
Terdapat 10 pertanyaan dalam kuesioner tersebut dengan jawaban ya atau tidak, ditujukan kepada  Kepala Puskesmas dengan  menggunakan google  fromulir  /  g- form . Pertanyaan dalam kuesioner mencakup  ada  atau  tidaknya  area  triase penerimaan  pasien,  penggunaan  formulir
self-assessment pada  pasien,  pengukuran suhu  pasien  sebelum  memasuki  ruangan Puskesmas,    ada  atau  tidaknya  ruang isolasi  pasien  yang  tidak  lolos  skrining  di area  triase,  pengaturan  pemisahan  pasien yang  menderita  ISPA,  standar  prosedur operasional  (SPO)  penggunaan  APD, adanya  pengawasan  penggunaan  APD, adanya  ruang  ganti  penggunaan  dan pelepasan  APD,  adanya  prosedur  APD bekas  pakai  dan  adanya  prosedur  rujukan pasien  terkonfirmasi  Covid-19.  Data  hasil penelitian dianalisa secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil g-form yang menunjukkan karakteristik  responden,  yaitu  Kepala Puskesmas di  10 Puskesmas Kota Cimahi, disajikan dalam Tabel 1. Menurut Peraturan  Menteri  Kesehatan  no  75  tahun 2014  pasal  33,  untuk  menjadi  seorang Kepala Puskesmas haruslah seorang sarjana,  memiliki  kompetensi  kesehatan masyarakat,  memiliki  masa  kerja  di puskesmas  minimal  2  tahun,  dan  telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. Kepala Puskesmas
bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas. 11 Seluruh  Kepala  Puskesmas dalam  penelitian  ini  telah  memenuhi kriteria tersebut, bahkan  dua orang  Kepala Puskesmas memiliki gelar sarjana strata-2. Sebanyak  8  orang  Kepala  Puskesmas sudah  bekerja  sebagai  Kepala  Puskesmas
lebih  dari  1  tahun  namun  kurang  dari  5 tahun.  Hal  ini  menunjukkan  kepala puskesmas  sudah  memiliki  pengetahuan dan    pengalaman  yang  cukup  dalam menangani wabah penyakit.
Dari  data  yang  didapat  jumlah kunjungan  pasien  terkonfirmasi  Covid-19 lebih  dari  100  orang  setiap  bulan  di  8
Puskesmas.    Data  yang  didapat  dari  Profil Kesehatan  Kota  Cimahi  tahun  2019, didapatkan  rerata  kunjungan  rawat  jalan Puskesmas  sebesar  5.078  setiap  bulannya. Hal  ini  menunjukkan  hampir  2  %  dari kunjungan rawat jalan pasien adalah pasien terkait Covid-19. 12
Tabel 1 Karakteristik responden kepala puskesmas Kota Cimahi
Lama Kerja Jumlah Persentase < 1 tahun 0 0 <  5 tahun 8 80 >5 tahun 2 20 Pendidikan terakhir S1 8 80 S2 2 20 Jumlah kunjungan pasien terkonfirmasi Covid < 100 / bulan 2 20 >100 / bulan 8 80 Gambaran pelaksanaan protokol
kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-19, dapat  dilihat  di  Tabel  2.    Untuk meminimalkan  risiko  terjadinya  pajanan virus SARS-CoV-2 kepada petugas kesehatan  dan  non  kesehatan,  pasien  dan pengunjung di fasilitas pelayanan kesehatan,  perlu  memperhatikan  prinsip pencegahan dan pengendalian risiko penularan,  yaitu menerapkan kewaspadaan isolasi  untuk  semua  pasien,  menerapkan pengendalian  administrasi,  dan  melakukan pendidikan dan pelatihan. 13 Strategi Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi (PPI)  untuk  mencegah  atau  memutuskan
rantai  penularan  infeksi  Covid-19  di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dicapai dengan  penerapan  prinsip  pencegahan  dan pengendalian  risiko  penularan  Covid- 19. 2,9,10
Hasil  penelitian  menunjukkan  70% Puskesmas  telah  mengadakan  ruang  triase untuk  tindakan  skrining  pada  pasien.  Area triase  dimaksudkan  untuk  melakukan skrining  adanya  kemungkinan  infeksi Covid-19  pada  pasien  yang  datang. 7,8,13,14
Area ini dibuat di luar pintu masuk tempat pasien diminta untuk mengisi formulir self- assessment yang  menjelaskan  kondisi pasien  selama  14  hari  terakhir  dan
melakukan  pengukuran  suhu  tubuh. 7,10,13,14
Bila hasil pengisian formulir memiliki skor lebih  dari  5  dan  atau  pengukuran  suhu lebih dari 37,3°C, maka pasien seharusnya dibawa  ke  ruang  isolasi  dan  dilakukan pemeriksaan  skrining  Covid-19  ( Rapid swab  Antigen atau  RT-PCR  ( Reverse Transcriptase
Polmerase
Chain
Reaction ). 14
Tenaga  kesehatan  sebaiknya  juga menjalankan  pemeriksaan  skrining  Covid- 19,  terutama  saat  diketahui  melayani pasien terkonfirmasi Covid-19 atau kontak erat.  Tenaga  kesehatan  bisa  menerapkan deteksi dini dengan menggunakan kuesioner  Early  Warning  Score  yang diformulasikan  oleh  Cong-Yin  Song,  Jia Xu,  Jian-Qin  He,  dan  Yuan-Qian  Lu adalah  peneliti  dari  Zejiang  University, Cina  dan  telah  dipublikasikan  pada  8 Maret  2020. 7,15 Setiap  item  memiliki  skor yang berbeda. Jika skor yang didapat lebih dari  >10  kemungkinan  besar  pasien tersebut mengalami covid-19.
Tenaga kesehatan yang
terkonfirmasi  positif  Covid-19,  harus menjalani perawatan sesuai dengan tatalaksana  sesuai  standar. 7,13,14 Penilaian kembali  kerja  setelah  tenaga  kesehatan tersebut menjalani perawatan dapat mengikuti  pedoman  pemeriksaan  kontak erat  dan  kembali  kerja  atau  Return  To Work (RTW) dari KMK 413 tahun 2020. 7
Panduan  lain  untuk  kembali  kerja  juga ditetapkan  oleh Centers  for  Disease Control  and  Prevention (CDC),  yang mempertimbangkan  gejala  klinis  yang dialami  dan  kondisi  tenaga  kesehatan. 17
Pertimbangan kembali kerja harus dilakukan  agar  tenaga  kesehatan  dapat melindungi  diri  dari  kemungkinan  tertular kembali  dari  pasien  yang  dilayani  atau sebaliknya menulari pasien saat melakukan pelayanan kesehatan.
Dari hasil penelitian terlihat  bahwa seluruh puskesmas melakukan pemeriksaan  suhu  pada  pasien,  namun tidak  semua  memberikan  formulir self assessment pada  pasien.  Tercatat  hanya empat Puskesmas yang melakukan skrining menggunakan formulir self assessment dan  hanya  1  puskesmas  yang memiliki ruang isolasi. Hal ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  protokol kesehatan    dan  skrining  pengunjung puskesmas  belum  dilaksanakan  secara optimal  sehingga  risiko  penularan  Covid- 19 masih mungkin terjadi dari pengunjung ke  pengunjung,  atau  dari  pengunjung  ke tenaga kesehatan di Puskesmas. Pada masa pandemi Covid-19, tindakan skrining pada pengunjung  Puskesmas  yang  dilaksanakan di  area  triase  bertujuan  untuk  menurunkan risiko penularan dari pengunjung ke tenaga kesehatan  di  Puskesmas.  Hal  ini  perlu mendapat  perhatian,  mengingat  aktivitas
masyarakat  sudah  mulai  kembali  normal setelah  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  selesai  dilaksanakan  pada  bulan Juni  2020,  sementara  kesadaran  untuk melaksanakan  3M  (menggunakan  masker, menjaga  jarak,  mencuci  tangan)  belum
dilaksanakan  dengan  tertib.  Hal  tersebut menambah  risiko  adanya  pengunjung berstatus  suspek  yang  dapat  menjadi sumber  penularan  infeksi  Covid-19  bagi pengunjung  lainnya  dan  bagi  tenaga kesehatan Puskesmas.
Tabel 2 Pelaksanaan protokol kesehatan di puskesmas Kota Cimahi No Pelaksanaan  protokol kesehatan Jumlah Persentase(%) 1 Ruang triase 7 70 2 Lembar self assessment 4 40 3 Pemeriksaan suhu pasien 10 100 4 Ruang Isolasi 1 10 5 Pemisahan pasien ISPA 5 50 6 SOP APD 10 100 7 Pengawasan penggunaan APD 8 80 8 Ruang ganti APD 5 50 9 SOP APD bekas pakai 9 90 10 SOP Rujukan pasien Covid 19 10 100 Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan  gejala  ISPA  ringan  sampai berat bahkan sampai terjadi Acute Respiratory  Distress  Syndrome (ARDS), sepsis  dan  syok  septik,    sehingga  perlu dipertimbangkan Covid-19 sebagai etiologi yang  paling  memungkinkan  untuk  pasien yang  mengalami  ISPA.  Salah  satu  upaya penemuan  kasus  Covid-19  adalah  dengan melakukan  pemantauan  kondisi  kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap  semua  orang  yang  berada  di lokasi  kegiatan  tertentu  seperti  tempat kerja,  tempat  dan  fasilitas  umum  atau kegiatan lainnya. 2,13,14
Pelayanan  medik  dapat  dimodifikasi antara lain dengan menerapkan triase/skrining  terhadap  setiap  pengunjung yang  datang,  mengubah  alur  pelayanan, menyediakan  ruang  pemeriksaan  khusus ISPA,  mengubah  posisi  tempat  duduk pasien  (jarak  dengan  petugas  diperlebar), menggunakan  kotak  khusus  bagi  pasien yang mendapatkan tindakan yang berpotensi  menimbulkan  aerosol  yang dilakukan  disinfeksi sesuai pedoman setelah  pemakaian,  atau  menggunakan sekat  pembatas  transparan  antara  petugas kesehatan  dan  pasien. 10,19 Sebagian  dari puskesmas  sudah  melakukan  pemisahan pasien  yang  menderita  ISPA,  namun
sebagian  lainnya  belum  melaksanakan pemisahan  tersebut.  Pada  masa  pandemi Covid-19, penderita ISPA diwaspadai juga sebagai pasien Covid-19, sehingga pemisahan  pasien  penderita  ISPA  dan pasien  bukan  penderita  ISPA  penting dilakukan untuk mengurangi risiko penularan . 13,14,19
Sekretaris  Jenderal Ikatan  Ahli Kesehatan Masyarakat  Indonesia (IAKMI) Dedi  Supratman  mengungkapkan  jumlah kematian  tenaga  kesehatan  akibat  Covid- 19 di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia  Tenggara  dan  dunia,  yakni  mencapai
2,4%. Berdasarkan Indeks Pengaruh Kematian  Nakes  (IPKN)  karena  Covid-19 yang  dibuat  oleh  tim Pandemic  Talks , Indonesia  mendapatkan  nilai  223,  yang berarti  memiliki  dampak  kematian  nakes terburuk  di  dunia. 20 Hal  tersebut  dapat disebabkan  karena  penerapan  protokol kesehatan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan yang  kurang  maksimal  dan  kurangnya ketersediaan  APD  yang  layak  di  tempat kerja.
Penggunaan  APD  harus  disesuaikan dengan  level  risiko  tempat  kerja  di Puskesmas.  Pada  kelompok  risiko  rendah menggunakan  masker  bedah  3  lapis  dan sarung  tangan  bila  diperlukan.  Kelompok risiko sedang menggunakan penutup kepala,  masker  bedah  3  lapis,  baju scrub/pakaian  jaga,  sarung  tangan  lateks,
pelindung  wajah,  dan  pelindung  kaki. Puskesmas  di  Kota  Cimahi  tidak  memiliki rawat  inap  sehingga  tidak  ada  ruang perawatan  pasien  Covid-19.  Kelompok risiko tinggi dan sangat tinggi dimiliki oleh Puskesmas  dengan  fasilitas  pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tenaga kesehatan  yang  bekerja  pada  fasilitas tersebut  harus  menggunakan  penutup kepala, pelindung mata dan wajah, masker bedah/N95, baju scrub/pakaian jaga, gown, sarung  tangan  lateks,  dan  pelindung kaki. 7,20
Seluruh  puskesmas  mempunyai  SPO penggunaan APD, namun hanya 8 puskesmas  yang  menjalankan  pengawasan penggunaan APD tenaga kesehatan. Pengawasan  penggunaan  APD  diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan sudah  menggunakan  APD  sesuai  dengan tingkat  risiko  di  tempat  kerjanya  untuk mengurangi  risiko  penularan.  Kecukupan ketersediaan  APD  menjadi  salah  satu faktor  yang  berperan  penting  pada  saat tenaga  kesehatan  memberikan  pelayanan kesehatan.
Perwakilan  Solidaritas  Berantas Covid-19,  Prof.  Akmal  Taher  menyatakan adanya sebuah penelitian yang menunjukkan  bahwa  salah  satu  sumber penularan  Covid-19  di  kalangan  dokter adalah  di  ruang  ganti  baju  Rumah  Sakit. 21
Ruang  ganti  APD  sebaiknya  disediakan  di
Puskesmas  sebagai  tempat  menggunakan dan  melepas  APD.  Ruang  ganti  sebaiknya memiliki  pintu  masuk  dan  pintu  keluar terpisah untuk mengurangi risiko penularan  dari  APD  yang  digunakan  saat melakukan pelayanan kesehatan.
Puskesmas  yang  memiliki  ruang  ganti hanya  sebanyak  5  Puskesmas.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  risiko  penularan masih  dapat  berlangsung  di  dalam  ruang pelayanan  Puskesmas.  Selain  kamar  ganti yang  berperan  dalam  penularan  infeksi, penularan  penyakit  tetap  bisa  terjadi walaupun  petugas  sudah  mengenakan  alat pelindung  diri  yang  sesuai  standard.  Hal ini diduga sebagai akibat self- contaminating saat  proses  melepaskan  alat pelindung diri ( doffing ). 7,22,23 Patogen yang
terdapat pada cairan yang
mengkontaminasi APD dapat tetap infeksius  selama  beberapa  waktu  sehingga urutan  pelepasan  APD  harus  benar-benar diperhatikan,  agar  petugas  kesehatan  tidak tertulari setelah selesai melakukan pelayanan kesehatan.
World  Health  Organization (WHO) dan  badan  kesehatan  publik  di  Inggris ( Public  Health  England )  menyarankan memasukkan  limbah  APD  saat  Covid-19 ke dalam kantung  plastik kuning  dua lapis dan  ditampung  selama  72  jam  di  tempat sementara  sebelum  dibuang  ke  fasilitas pengolahan akhir. Metode autoklaf
memperlakukan  limbah  medis  menjadi steril dengan cara menggunakan uap panas, dicacah,  dan  akhirnya  dibuang  ke  Tempat Penampungan Akhir (TPA). Dalam dekontaminasi  peralatan  perawatan  pasien dilakukan penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi  darah  atau  cairan  tubuh ( pre-cleaning , cleaning ,  disinfeksi,  dan sterilisasi)  sesuai  SPO. 7,24,25 Sebanyak  9 Puskesmas  memiliki  SPO  APD  bekas pakai  sesuai  dengan  Pedoman  Pencegahan dan  Pengendalian  Infeksi  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan, berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017.
Pasien  positif  Covid-19  dengan gejala  sakit  berat  akan  diisolasi  di  rumah sakit  atau  rumah  sakit  rujukan.  Pasien diisolasi  minimal  10  hari  sejak  muncul gejala  ditambah  3  hari  bebas  demam  dan gejala  pernapasan.  Pasien  akan  dilakukan lagi  tes  swab  jika  hasilnya  negatif  maka pasien  akan  dinyatakan  sembuh.  Layanan alih  rawat  non  isolasi  diperuntukkan  bagi pasien  yang  sudah  memenuhi  kriteria selesai  isolasi  tetapi  masih  memerlukan perawatan  lanjutan  untuk  kondisi  tertentu yang  terkait  dengan  komorbid,  co-insiden, dan komplikasi. Lain halnya dengan pasien positif  Covid-19  dengan  gejala  sakit ringan-sedang.  Pasien  diimbau  untuk isolasi  mandiri  di  rumah,  RS  Darurat,  RS,
maupun  RS  Rujukan  Covid-19.  Isolasi minimal  10  hari  sejak  munculnya  gejala ditambah  3  hari  bebas  demam  dan  gejala pernapasan.  Setelah  itu  pasien  dinyatakan selesai  isolasi. 2,7,13,14 Seluruh  Puskesmas memiliki sistem rujukan pasien terkonfirmasi
Covid-19. Hal ini menunjukkan  penanganan  kasus  Covid-19 ditangani sesuai dengan kriteria rujukan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan protokol kesehatan pada masa  pandemi  Covid-19  di  10  Puskesmas di  Kota  Cimahi  masih  belum  optimal. Mengingat risiko penularan Covid-19 yang ada dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas,  disarankan  kepada  Kepala Puskesmas  agar  pelaksanaan  protokol kesehatan dapat ditingkatkan.

## KONFLIK KEPENTINGAN
Tidak  ada  konflik  kepentingan dalam penulisan artikel ini.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini dibiayai oleh
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian
Kepada  Masyarakat  (LPPM),  Universitas Jenderal Achmad Yani.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Prevention, identification and management of health worker infection  in  the  context  of  COVID-
19,  Interim  Guidance,  World  Health Organization, October 30 th 2020.
2.  Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian  Coronavirus  Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020. 3.  https://nakes.laporcovid19.org/ diunduh tanggal 3 Maret 2021 4.  IDI: Kematian Tenaga Medis
Indonesia  3  Besar  di  Dunia  : https://nasional.kompas.com/read/20 21/01/28/15003431/idi-kematian- tenaga-medis-indonesia-3-besar-di- dunia., diunduh 28 Januari 2021
5.  Data Kasus COVID-19 Kota Cimahi,
https://covid19.cimahikota.go.id/ diunduh tanggal 18 Maret 2021
6.  Jambore Virtual Bagi Tenaga Kesehatan Di Faskes Tingkat Pertama Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional 2020, https://kesga.kemkes.go.id,  diunduh 4 Maret  2021 7. Pedoman Standar Perlindungan
Dokter  Di  Era  Covid-19  ,  Tim Mitigasi  Dokter  Dalam  Pandemi Covid-19,PB IDI, Agustus 2020
8.  Risk  of  COVID-19  among  frontline healthcare  workers  and  the  general community:  a  prospective  cohort study,  Long  H.  Nguyen  MD,  David
A.Drew,  PhD,  Amit.D.Joshi,PhD,  et all  ,  National  Institutes  of  Health,
NCBI, May 25th 2020. 9.  Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian  Infeksi  Di  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  ,  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017. 10.  Protokol  Kesehatan  Di  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  ,  Keputusan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1591/2020. 11.  Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014.
12.  Profil  Kesehatan  Kota  Cimahi tahun  2019,  Dinas  Kesehatan  Kota
Cimahi.
13.  Pedoman Pencegahan dan Pengendalian  Coronavirus  Disease
(Covid-19),Kementrian Kesehatan
Republik  Indonesia,  revisi  5,  Juli
2020.
14.  Pedoman  Tatalaksana  Covid-19,
PDPI,  PERKI,  PAPDI,  Perdatin,
IDAI, edisi 3, Desember 2020 15.  Panduan Pencegahan Dan
Pengendalian  Corona  Virus  Disease
2019  (Covid-19)  Di  Tempat  Kerja Perkantoran  Dan  Industri  Dalam Mendukung  Keberlangsungan  Usaha Pada  Situasi  Pandemi,  Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07 Menkes / 328 / 2020 16.  Corona Virus Disease (COVID-19) Early Warning Score.
https://gustinerz.com/corona-virus- disease-covid-19-early-warning- score diunduh 21 Maret 2021 17.  Return  to  Work  Criteria  for Healthcare  Personnel  with  SARS- CoV-2  Infection (Interim  Guidance), Centers  for  Disease  Control  and Prevention,
https://www.cdc.gov/coronavirus/20 19-ncov/hcp/return-to-work.html diunduh 22 Maret 2021
18.  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Pada
Pelayanan  Kesehatan  Puskesmas  Di Masa Pandemi Covid-19, Kementrian Kesehatan RI dan Unicef, https://covid19.go.id/storage/app/me dia/Materi%20Edukasi/2020/Desem ber/Finalization%20- %20Progress%2006b%20- %20IEC%20Puskesmas.pdf  diunduh 4 maret 2021
19.  Indeks  Kematian  Tenaga  Medis Indonesia Terburuk di Dunia
https://mediaindonesia.com/humanio ra/333367/indeks-kematian-tenaga- medis-indonesia-terburuk-di-dunia. diunduh 22 Maret 2021. 20.  Standar  APD  untuk  Penanganan COVID-19  di  Indonesia  Revisi  3, Gugus  Tugas  Pecepatan  Penanganan Covid, 11 Agustus 2020 21.  Ruang  Ganti  Baju  RS,  Potensi Besar  Tenaga  Medis  Terinfeksi Corona, https://www.kompas.com/sains/read/ 2020/04/13/120300523/ruang-ganti- baju-rs-potensi-besar-tenaga-medis- terinfeksi-corona,  diunduh  22  Maret 2021
22.  Using
Personal Protective Equipment (PPE), Centres for
Disease  Control  and  Prevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/20 19-ncov/hcp/using-ppe.html  Updated Aug.  19,  2020,  diunduh  22  Maret
2021.
23.  How  to  put  on  and  how  to  remove personal protective equipment,
World Health Organization, https://www.who.int/publications/i/it em/WHO-HIS-SDS-2015.1 24
January  2015,  diunduh  22  Maret
2021.
24.  Pedoman Pengelolaan Limbah
Rumah  Sakit  Rujukan,  Rumah  Sakit
Darurat Dan Puskesmas Yang Menangani Pasien Covid-19, Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia,
https://kesmas.kemkes.go.id/assets/u pload/dir_519d41d8cd98f00/files/Pe doman-Pengelolaan-Limbah- Fasyankes-Covid-19_1571.pdf diunduh tanggal 25 Maret 2021 25.  Empat  cara  mengelola  limbah masker  dan  APD  selama  pandemi COVID-19