## TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN
DIGITAL EVIDENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM

## TINDAK PIDANA TERORISME DI POLRESTABES MAKASSAR
Erwin Gunawan 1 , Bariek Ramdhani P 1
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Erwingunawan01@gmail.com

## Abstrak
Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list. Bagaimana pengaturan alata bukti berupa digital evidence dalam hukum pidana dan apakah dapat digunakan dalam penyelesaian perkara terorisme?. Dalam menjawab  permsalahan  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian berdasarkan asas-asas dan teori. serta menggunakan analisis Normative Kualitative yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitiandengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
Hasil dari penelitian ini yaitu Bahwa pengataturan alat bukti berupa Digital Evidance secara sah telah di perjelas di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui  penegasan  kembali  di  dalam  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2011  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Alat  bukti  elektronik  ini  sangat  dibutuhkan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  guna  untuk menjatuhkan putusan bagi  terdakwa yang di sidangkan dalam kasus kejahatan Teknologi dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana. Dan juga pengaturan alat bukti elektronik  di  dalam  UU  ITE  tersebut  di  atas,  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sudah  di  atur  dalam KUHAP Pasal 184. Serta peran digital forensic dalam melakukan pengolahan alat bukti merupakan suatu langkah yang  diperlukan  dalam  hal  alat  bukti  elektronik  akan  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan. Penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme secara yuridis telah tercantum dalam Pasal  27  Undang-Undang  Terorisme  dan  telah  dibuktikan  keberadaannya  atau  eksistensinya  ke  dalam  putusan Nomor: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel yang dilakukan oleh Terdakwa ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR alias ABU  BAKAR  BAASYIR.  Keberadaan  alat  bukti  elektonik  ini  secara  praktek  telah  dilaksanakan  dan  diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia.
Kata Kunci: Digital Evidence, Alat Bukti, Terorisme.

## Abstract
Digital  evidence  or  electronic  evidence  plays  a  very  important  role  in  investigating  terrorism  cases, because currently communication between actors in the field and leaders or intellectual actors is carried out by utilizing facilities on the internet to receive orders or convey conditions in the field because perpetrators know that tracking on the internet is more difficult compared to tracking via cellphone. Facilities that are often used are e-mail and chat rooms in addition to seeking information using search engines and conducting propaganda through bulletin boards or mailing lists. How to regulate evidence in the form of digital evidence in criminal law and can it be used in solving terrorism cases? In answering this problem, the researcher uses normative legal research methods, which are research based on principles and theory. and using Normative Qualitative analysis, namely the data obtained will be analyzed by discussing and elaborating research results based on norms and doctrines related to the material studied.
The results of this study are that the regulation of evidence in the form of  Digital Evidence has been legally  clarified  in  CHAPTER  III  concerning  Information,  Documents  and  Electronic  Signatures  in  Article  5, Article 6, and through reaffirmation in Article 44 of Law Number 28 2011 concerning Information and Electronic Transactions. This electronic evidence is urgently needed in the Criminal Justice System in order to pass judgment on defendants who are tried in cases of technology crimes by making electronic evidence as legal evidence in criminal  justice  trials.  And  also  the  regulation  of  electronic  evidence  in  the  ITE  Law  mentioned  above,  is  an extension of the evidence that has been regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. As well as the role of digital forensics in processing evidence is a necessary step in the case of electronic evidence being used as a evidence in court. The use of electronic evidence in proving the crime of terrorism legally has been listed in
Article 27 of the Terrorism Law and its existence has been proven in decision Number: 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel which was committed by the Defendant ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR. The existence of this electronic evidence has been practically implemented and acknowledged for its existence in law enforcement in Indonesia.
Keywords: Digital Evidence, Evidence, Terrorism.

## PENDAHULUAN
Terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  peradaban,  serta merupakan  salah  satu  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan  setiap  negara.  Terorisme  yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang kadang-kadang mereka berusaha lebih memaksa masyarakat  umum  atau  otoritas  publik  untuk  memenuhi  tuntutan  tertentu.  Terorisme merupakan  bentuk-bentuk  aksi  kejahatan  dengan  menggunakan  cara-cara  kekerasan  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  ditunjukkan  pada  sasaran  sipil,  baik masyarakat maupun harta kekayaan untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda. Terorisme  juga  merupakan  kejahatan  yang  bersifat  internasional  yang  menimbulkan  bahaya terhadap  keamanan,  perdamaian  dunia,  serta  merugikan  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga perlu  dilakukan  pemberantasan  secara  berencana  dan  berkesinambungan  sehingga  hak  asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
Tindakan terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Menurut  Mudzakkir,  tindakan  teror  fisik  biasanya  berakibat  pada  fisik  (badan)  seseorang bahkan  sampai  pada  kematian,  seperti  pemukulan/pengeroyokan,  pembunuhan,  peledaZkan bom  dan  lainnya.  Non  fisik  (psikis)  bisa  dilakukan  dengan  penyebaran  isu,  ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Menurut Mudzakkir, akibat dari tindakan teror kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak/berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu Negara.  Tindakan  terorisme  yang  sulit  terdeteksi  dan  berdampak  sangat  besar  itu,  harus mendapat  solusi  pencegahan  dan  penanggulangannya  serius  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat.
Terorisme  yang  bersifat  internasional  merupakan  kejahatan  yang  terorganisasi, sehingga  pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  wajib  meningkatkan  kewaspadaan  dan  bekerja sama  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemberantasan  tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata- mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum  melainkan  juga  merupakan  masalah  sosial,  budaya,  ekonomi  yang  berkaitan  erat
dengan  masalah  ketahanan  bangsa  sehingga  kebijakan  dan  langkah  pencegahan  dan pemberantasannyapun  ditujukan  untuk  memelihara  keseimbangan  dalam  kewajiban melindungi  kedaulatan  negara,  hak  asasi  korban  dan  saksi,  serta  hak  asasi  tersangka  atau terdakwa.  Bukanlah  secara  akal  sehat  kita  menyadari,  korban  tragedi  yang  dibuat  oleh  para terorisme  adalah  mereka  yang  tak  tahu  apa-apa  soal  politik.  Korban  adalah  orang  yang merindukan  damai.  Rasa  damai  yang  mereka  rindukan  tetapi  yang  didapat  justru  kepedihan dihati.  Hati  mereka  terluka  sebab  mereka  tak  bersalah  tetapi  dijadikan  sebagai  korban.  Hal itulah  yang  antara  lain  mendasari  penempatan  terorisme  sebagai  kejahatan  yang  tergolong istimewa atau luar biasa. Penempatan demikian ini logis, mengingat terorisme ini dilakukan oleh  penjahat-penjahat  yang  tergolong  profesional,  produk  rekayasa,  dan  pembuktian kemampuan  intelektual,  terorganisir,  dan  didukung  dana  yang  tidak  sedikit.  Tindak  pidana terorisme harus ditangani secara serius dan memerlukan kehatihatian ekstra, khususnya oleh aparat  penegak  hukum  jangan  sampai  tujuan  mulia  untuk  menegakan  hukum salah/disalahgunakan.  Hal  itulah  yang  antara  lain  mendasari  penempatan  terorisme  sebagai kejahatan yang tergolong istimewa/luar biasa (extra ordinary crime).
Upaya  ini  diwujudkan  pemerintah  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Diperlukannya  undang-undang  ini  karena  pemerintah  menyadari  Tindak  Pidana  Terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa ( extraordinary crime ) sehingga membutuhkan penanganan  yang  luar  biasa  juga  ( extraordinary  measures ).  Berdasarkan  Pasal  27  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang mengatur tentang alat bukti, maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, perluasan  alat  bukti  dalam  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat diperhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal  27  huruf  b  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat  ini  komunikasi  antara para pelaku di  lapangan dengan pimpinan atau aktor  intelektualnya  dilakukan  dengan  memanfaatkan  fasilitas  di  internet  untuk  menerima
perintah  atau  menyampaikan  kondisi  di  lapangan  karena  para  pelaku  mengetahui  pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list. Keberadaan alat bukti  elektronik  dalam  kasus  tindak  pidana  terorisme  ini  kurang  mendapatkan  perhatian, dikarenakan dari sekian banyak kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, jarang di temukan pembuktian  di  dalam  persidangan  menggunakan  alat  bukti  elektronik  dalam  mengungkap kasus tindak pidana terorisme.
Berdsarkan latar belakang di  atas,  yang menjadi  rumusan masalah adalah bagaiaman pengaturan  alat  bukti  berupa digital  evidence dalam  hukum  acar  pidana  di  Polrestabes makassar?  dan  Apakah digital  evidence dapat  digunakan  dalam  menyelesaiakan  perkara terorisme di Polrestabe Makassar?

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.  Dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis,  data  skunder  yang  dikumpul  dari bahan  hukum  primer,  baik  berupa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan pelaksanaannya: bahan hukum skunder maupun bahan hukum tersier yang dilakuakan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Alat Bukti Berupa Digital Evidence dalam Hukum Acara Pidana
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  sarana  yang  dimiliki  oleh  negara  dalam menjalankan  kewajiban  memberikan  perlindungan  pada  hak  setiap  warga  negara  untuk mendaptkan  rasa  aman  terutama  terhadap  ancaman  terjadinya  kejahatan.  Jika  dibandingkan hukum  yang lainnya, hukum pidana ini memiliki karakteristik yang khas yang terletak pada adanya sanksi  yang sangat tegas  yaitu berupa nestapa. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana harus selalu di reevaluasi, direkonstruksi, diharmonisasikan dan diaktualisasikan secara cermat dan  tepat,  melalui  pemahaman  dan  pemikiran  yang  utuh  agar,  di  satu  sisi  handal  dalam mengantisipai perkembangan kejahatan tetapi di sisi lain tidak mengancam hak asasi, harkat dan martabat manusia. 1
1 Aloysius Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm 1.
Kedudukan  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam  hukum  pidana  Indonesia sendiri  belum  mempunyai  status  yang  jelas.  Edmon  Makarim  mengemukakan  bahwa keberadaan  alat  bukti  elektronik  masih  sangat  rendah.  Dalam  mengemukakan  alat  bukti elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan  berdiri  sendiri,  harus  dapat  menjamin  bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2
Undang-undang  di  atas  menjelaskan  bahwa  dalam  pembuktian  didalam  persidangan dengan  alat  bukti  elektronik  sangat  berkaitan  erat  dengan  pendapat/keterangan  ahli.  Selain karena  adanya  undang-undang  yang  mengatur  (dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya),  keterangan/pendapat  ahli  seakan  tidak  bisa  terlepas  dari  bukti  elektronik karena  kerumitan  memahami  alat  dan  sistem  alat  bukti  tersebut.  Sehingga  dapat  dipastikan untuk zaman sekarang aparatur hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu.
Alat  bukti  merupakan  dasar  penegakan  hukum  dalam  hukum  pidana.  Hampir  semua tindakan  yang  dilakukan  Kepolisian  didasarkan  pada  alat  bukti,  seperti  dalam  melakukan penangkapan, penahanan, dan juga menjadikan seseorang sebagai tersangka, harus didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang. Proses penggeledahan dan penyitaan juga dilakukan untuk mencari alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana.
Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu 3 : a) Keterangan saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.
Informasi  elektronik  dalam  UU  ITE  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum,  sistem  yang  dianut  dalam  pembuktian,  syarat-syarat  dan  tata  cara  mengajukan  alat bukti  tersebut  serta  kewenangan  Hakim  untuk  menerima,  menolak,  dan  menilai  suatu pembuktian. Dimana sumber-sumber hukum pembuktian dalam hal ini adalah: undangundang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi.
Dan  yang  dimaksud  dengan  alat  bukti  adalah  segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya
2 Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 456
3 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981.
dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu  tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal ini  berkaitan  dengan  adanya  asas  legalitas  yang  menyatakan  bahwa  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
UU ITE secara sah sudah mengatur mengenai hal ini. Hal ini ditunjukkan dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan “microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam  perkara  pidana  di  pengadilan  mengganti  alat  bukti  surat,  dengan  catatan  microfilm tersebut  sebelumnya dijamin keotentikasiannya  yang dapat  ditelusuri  kembali dari registrasi maupun berita acara” 4
Legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE disebutkan, yaitu 5 :
a. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
b. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
c. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ktentuan yang diatur dalam UU ini.
d. Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
1) Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
2) Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 444 UU No. 11 Tahun 2008, maka status bukti
4 Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm 270.
5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2011 entang infomasi dan transaksi Elektronik.
elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di aindonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan15. Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang  beridiri  sendiri  juga  dapat  digunakan  dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana  terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013).
Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan  dari  alat  bukti  elektronik  telah  diterima  dalam  sistem  hukum  pembuktian  di Indonesia di berbagai peradilan, pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negaram mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase.
Akan tetapi penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas topik ini terkait hukum acara lainnya. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tesebut mengandung makna memperluas cakupan  atau  ruang  lingkup  alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP  dan  mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan  mengenai  pembuktian  yang  diatur  dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah  di  persidangan,  sama  seperti  terhadap  alat  bukti  lainnya,  yaitu  persyaratan  formil  dan persyaratan  materiil.  Persyaratan  tersebut  ditentukan  berdasarkan  jenis  alat  bukti  elektronik yang dimaksud dalam bentukk original atau hasil cetaknya.
Persyaratan materiil  alat bukti elektronik  diatur alam  Pasal  5 ayat  (3) UU  ITE,  yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  ITE.  Lebih  lanjut,  Sistem  Elektronik  diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persayratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik: 1.Andal, aman, dan bertanggungjawab; 2. Dapat menampilkan kembali  Informasi  atau  Dokumen  Elektronik  secara  utuh;  3.  Dapat  melindungi  ketersedian, keutuhan,  keotentikan,  kerahasaiaan,dan  keteraksesan  informasi  Elektronik;  4.  Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan daoat beroprasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah
ditetapkan tersebut.
Association  of  Chief  Police  Officers  (ACPO)  memberikan  empat  prinsip  dalam penanganan  alat  bukti  elektronik,  yaitu17: Pertama ,  semua  penanganan  terhadap  alat  bukti elektronik  (yaitu  data  yang  diperoleh  dari  komputer  atau  media  penyimpanan,  atau  alat  dan perangkat  elektronik  lain)  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  tidak  boleh mengakibatkan  adanya  perubahan  atau  kerusakan  terhadap  data  agar  dapat  diterima  di pengadilan. Kedua , dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi  untuk  melakukannya,  dan  harus  mampu  memberikan  penjelasan  mengenai relevansi tindakannya terhadap data dan akibat dari perbuatannya itu. Ketiga, bahwa harus ada prosedur  dan  proses  yang  jelas  yang  diterapkan  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisa  alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemuan barang bukti yang mengandung alat bukti elektronik, pembungkusan barang bukti, pemeriksaan,  analisa  dan  pelaporan. Keempat ,  harus  ada  pihak  atau  pejabat  yang bertanggungjawab  untuk  memastikan  pelaksanaan  kegiatan  agar  sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan serta keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud.

## B. Digital Evidance Dalam Pembuktian Perkara Terorisme
Mengingat  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme,  merupakan  undang-undang  khusus  (lex  specialis)  dimana  secara  khusus juga mengukur tentang alat bukti sebagaiman diatur dalam Pasal 27, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :
1. Alat bukti sebagaiamana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapakan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang sesuai dengan itu
3. Data,  rekaman,  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan/atau  didengar,  yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,  benda  fisik  ataupun  selain  kertas,  atau  yang  terrekam  secara  elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Tulisan, suara, atau gambar
b. Peta, rancangan,foto, atau sejenisnya
c. Huruf,  tanda,  angka,  simbol,  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang
mengatur tentang alat bukti, maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, perluasan alat bukti dalam Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat diperhatikan  bunyi ketentuan dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c yang menyebutkan alat bukti elektronik.
Perlu  dipahami  bahwa  keberadaan  alat  bukti  elektronik  ini  tidak  dapat  dilepaskan dengan  modus  operandi  tindak  pidana  terorisme  yang  dalam  melaksanakan  niatnya  dalam melakukan  terorisme  menggunakan  teknologi  tinggi,  baik  didalam  berkomunikasi  maupun dalam melaksanakan tindak pidana yang direncanakannya. Begitu pula jaringannya pun tidak sekedar lintas wilayah, lintas pulau, melainkan sudah melintas batas teritorial negara
Mengenai perluasan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  tidak terdapat atau tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal ini terjadi karena disebabkan pembuat undang-undang pada waktu itu tidak memperkirakan atau memperhitungkan adanya kemajuan  yang  begitu  cepat  atau  revolusi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  sangat cepat sekali saat ini, sehingga KUHAP tak mampu untuk mengantisipasinya. Dengan kata lain, alat  bukti  yang  diatur  berdasarkan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  tentang  keterangan  saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, apabila diterapakan dan mengacu secara formal dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana terorisme dirasakan kurang dapat  mengakomodir  penyelesaian  kasus  terorisme  yang  bersifat  “extra  ordinary  crime” sehingga dalam prakteknya menimbulkan problematik.
Pada proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, pembuktian sangat terkait erat  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  untuk  membuktikan  seseorang  terlibat  atau  tidak dalam peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi. Proses pembuktian memegang peranan yang  sangat  penting,  mengingat  beratnya  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  terorisme sebagaimana  diatur  dalam  UndangUndang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme,  yaitu  hukuman  seumur  hidup  atau  hukuman  mati  yang sesungguhnya  bertentangan  dengan  HAM.  Oleh  karena  itulah  perlu  dikaji  mengenai  sistem pembuktian,  beban  pembuktian,  dan  alat  bukti  terkait  perkara  tindak  pidana  terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
Alat bukti yang diatur dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  berdasarkan  KUHAP  tidak diakui sebagai alat bukti tetapi berdasarkan doktrin dikategorikan sebagai barang bukti yang berfungsi  sebagai  data  penunjang  alat  bukti.  Akan  tetapi,  dengan  adanya  Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini kedua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta memiliki ketentuan pembuktian sama dengan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP, meskipun demikian prinsip lex specialis derogate lex generalis tetap berlaku.
Dengan penafsiran secara a contrario, dapat diartikan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan  khusus  (Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme, maka yang diberlakukan adalah ketentuan umum (KUHAP).
Sementara,   pengelolaan   barang   bukti    secara    umum    diatur dalam Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia .

## KESIMPULAN
1. Bahwa  pengataturan  alat  bukti  berupa Digital  Evidance secara  sah  telah  di  perjelas  di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik ini sangat dibutuhkan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  guna  untuk  menjatuhkan  putusan  bagi terdakwa  yang  di  sidangkan  dalam  kasus  kejahatan  Teknologi  dengan  menjadikan  alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana. Dan juga  pengaturan  alat  bukti  elektronik  di  dalam  UU  ITE  tersebut  di  atas,  merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah di atur dalam KUHAP Pasal 184. Serta peran digital forensic  dalam  melakukan  pengolahan  alat  bukti  merupakan  suatu  langkah  yang diperlukan dalam hal alat bukti elektronik  akan  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  dalam persidangan. Seharusnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi Teknologi dan Informasi memasukkan Pasal mengenai Digital Forensik guna mengolah dokumen elektronik atau barang bukti elektronik agar dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan.
2. Penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana terorisme secara yuridis telah  tercantum  dalam  Pasal  27  Undang-Undang  Terorisme  dan  telah  dibuktikan keberadaannya  atau  eksistensinya  ke  dalam  putusan  Nomor:  148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel
yang dilakukan oleh Terdakwa ABU BAKAR BIN ABUD BAASYIR alias ABU BAKAR BAASYIR.  Keberadaan  alat  bukti  elektonik  ini  secara  praktek  telah  dilaksanakan  dan diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya eksistensi alat bukti elektronik dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme tersebut, maka keberadaanya telah diakui sebagai alat bukti yang sah. Apabila alat bukti elektornik ini mampu digunakan dengan baik sesuai dengan pengaturannya  yang tertera dalam Pasal 27 Undang-Undang Terorisme,  maka  alat  bukti  ini  dapat  mempermudah  dan  membuat  penyidik  maupun penuntut umum semakin mudah untuk menangkap dan menuntut para pelaku tindak pidana terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitra. Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Jakarta:
Raih Asa Sukses. 2011.
Ali  Syafa’at,  Muchamad.  Tindak  Pidana  Teror  Belenggu  Baru  bagi  Kebebasan  dalam Terorisme, Definisi, dan Aksi Regulasi, Jakarta: Imparsial. 2003.
Djelantik, Sukarwarsini. 2010. Terorisme : Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hamdi  Saepul  Asep  &  E.  Baharuddin,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Aplikasi  Dalam Pendidikan, (Yogyakarta : Deepublish, 2014).
Indriyanto  Seno  Adji,  2001,  Terorisme  dan  Ham  dalam  Terorime  :  Tragedi  Umat  Manusia.
O.C. Kaligis & Associates. Jakarta. H. 17
Kahfi,   Syahdatul.   Terorisme   di   Tengah   Arus   Global   Demokrasi. Jakarta: Spectrum.
2006.
Mardenis,  Pemberantasan  Terorisme  (Politik  Internasional  dan  Politik  Hukum  Nasional Indonesia).
Samata-Gowa: Alauddin University Press.
Soemantri, Ronny Hanitijo. 1995. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. Soerodibroto, Soenarto. 2016. Kuhp Dan Kuhap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Subekti, R. 2010. Hukum Pembuktian. Jakarta : Pradnya Paramita
Sutrisno  Hadi,  Metodologi  Penelitian,  (Yogyakarta:  Andi  Ofiset,  2002),  hal.  36  Prasetyo,
Teguh. 2015. Hukum Pidana. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Syamsuddin, Rahman. 2013. Hukum Acara Pidana Dalam Integritasi Keilmuan .