Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242

## PERMUFAKATAN FRAUD APARATUR NEGARA DAN PELAKU USAHA DALAM KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DIPANDANG DARI PERSPEKTIF AUDIT FORENSIK

## Aryanto Nur
Fakultas Teknik Informatika Universitas Binasarana Informatika email: aryantonur@gmail.com

## ABSTRACT
Fraud  clearly  and  significantly  harms  the  country's  finances  or  the  economy,  such  as  fraud  in  the government goods/services procurement sector. This sector involves many parties and spends a lot of money or state wealth for each implementation. Fraud is an extraordinary crime so it is only natural that it is threatened with the offense of conspiracy, because the perpetrators are not just one person, but more than one person, (state apparatus and business actors). This research adopts the fraud tree theory in  an organization. Occupational fraud  tree against  organizations is  divided  into three  main branches,  namely  corruption,  asset  misappropriation,  and  financial  statement  fraud.  The  fraud  tree theory  is  used  in  this  study  to  analyze  the  planned  behavior  of  government  officials  in  consensual fraud that  is detrimental  to  state  finances for the  procurement  of  goods/services.  The  research  uses qualitative methods with data collection methods using literature studies, based on fraud cases that have  occurred  in  the  last  five  years  (2017-2022),  with  five  samples.  The  object  of  this  study  is secondary data in the form of fraud agreements between state apparatus and business actors in state finances  in  the  procurement  of  goods/services  in  Indonesia.  In  the  procurement  of  government goods/services, state apparatus and business actors must be committed not to commit fraud. The role of a forensic audit is the best way to prevent and detect fraud.
Keywords: Consensus fraud, procurement of goods/services, forensic audit

## ABSTRAK
Fraud secara  jelas  dan  nyata  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara,  seperti fraud sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini melibatkan banyak pihak dan mengeluarkan uang atau kekayaan  negara  yang  tak  sedikit  setiap  pelaksanaannya. Fraud merupakan tindak  pidana luar  biasa sehingga wajar apabila diancam dengan delik permufakatan jahat, karena pelakunya bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang, (aparatur negara dan pelaku usaha). Penelitian ini mengadopsi teori pohon  kecurangan  ( the  fraud  tree )  dalam  sebuah  organisasi. Occupational  fraud  tree terhadap organisasi  dibagi  menjadi  tiga  cabang  utama,  yaitu corruption (korupsi), asset  misappropriation (penyalahgunaan aset), dan financial statements fraud (kecurangan laporan keuangan). The fraud tree theory digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisa  perilaku  terencana  aparatur  pemerintah dalam melakukan pemufakatan fraud yang merugikan keuangan negara untuk pengadaan barang/jasa. Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  metode  pengumpulan  data  menggunakan  studi literatur,  berdasarkan  kasus fraud yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  (2017-2022), dengan lima sampel. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa permufakatan fraud aparatur  negara  dan pelaku  usaha  dalam  keuangan  negara  pada  pengadaan  barang/jasa  di  Indonesia. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, aparatur negara dan pelaku usaha harus berkomitmen tidak melakukan fraud , Peran audit forensik merupakan cara yang terbaik dalam mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan).
Kata Kunci: Permufakatan fraud , pengadaan barang/jasa, audit forensic
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242

## PENDAHULUAN
Permufakatan fraud dapat mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara, merugikan keuangan negara dengan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, suap- menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan  kepentingan  untuk  memperkaya diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  entitas. Fraud (kecurangan)  adalah  sebagai  segala cara  yang  dirancang  oleh  kecerdikan manusia  untuk  merugikan  orang  lain dengan  penyajian  yang  tidak  sesuai. (Albrecht  &  Zimbelman  (2019)).  Salah satu perilaku terbesar yang tergolong fraud yang  sangat  mengancam  perekonomian suat  negara  dan  entitas  adalah  Korupsi. Korupsi  menurut  UU  No.31  Tahun  1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau korupsi  yang  berakibat  merugikan  negara atau  perekonomian  Negara.  Permufakatan jahat  dalam  tindak  pidana  korupsi  diatur dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  juncto UU  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan  Pasal  14.  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  tidak  hanya  menjerat pelaku akan tetapi juga orang yang berniat melakukannya  melalui  delik  pemufakatan jahat  (samenspanning).  Pasal  tersebut mengatur  adanya  ancaman  pidana  bagi setiap  orang  yang  melakukan  percobaan, pembantuan,  atau  permufakatan  jahat untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Sanksinya  pun  cukup  berat  terutama apabila  dilakukan  oleh  pejabat  negara. Pemufakatan  jahat  dalam  Pasal  88  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)
juga  menyatakan  bahwa  “Dikatakan  ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih  telah  sepakat  akan  melakukan kejahatan”.  Permufakatan  jahat  menurut Pasal  88  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  terjadi  apabila  dua  orang atau  lebih  sepakat  akan  melakukan kejahatan.  Permufakatan  jahat  dianggap telah  terjadi  setelah  dua  orang  atau  lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan  kejahatan,  meskipun  pada akhirnya  tindak  pidana  tidak  atau  belum dilakukan.  Jadi,  baru  pada  tahapan  niat untuk  melakukan  perbuatan  jahat  saja dapat dikenakan delik.
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)  mencatat  telah  menangani  1.310 kasus  tindak  pidana  korupsi  sejak  2004 hingga 20 Oktober 2022 Tercatat, terbanyak  199  kasus  tahun  2018  dan terkecil  2  kasus  tahun  2004.  Jenis  perkara tindak  pidana  korupsi  yang  terbanyak adalah  penyuapan  yakni  sebanyak  867 kasus.  Kasus  penyuapan  terbanyak  pada tahun  2018  yakni  sebanyak  168  kasus. Pengadaan  barang/jasa  merupakan  tindak pidana  korupsi  yang  terbanyak  kedua ditangani  KPK  yakni  274  kasus.  Yang  ke tiga,  penyalahgunaan  anggaran  sebanyak 57  kasus.  Kemudian,  sebanyak  49  kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU),
Gambar 1
(Sumber: Data olahan peneliti, 2022
Gambar 2
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
(Sumber: Data olahan peneliti, 2022
Gambar 3
(Sumber: Data olahan peneliti, 2022
Pungutan  atau  pemerasan  berada  di posisi  berikutnya  yakni  27  kasus.  Diikuti oleh perizinan dan perintangan penyidikan masing-masing  sebanyak  25  kasus  dan  11 kasus.  Data  kasus fraud tersebut  bisa terlihat pada gambar 1 dan 2).
Kasus  pengadaan  barang/jasa  yang terbanyak  terjadi  pada  tahun  2021  dengan 30  kasus,  terkecil  tahun  2004,  dengan perkembangan yang bergelombang sampai tahun  2022  ini.  Data  per  oktober  2022 kasus fraud pengadaan barang dan jasa 11 kasus, ini menandatakan terjadinya penurunan.  Data  kasus fraud tersebut  bisa terlihat pada gambar 3.
KPK  juga  mencatat  tindak  pidana korupsi  mayoritas  dilakukan  di  instansi pemerintah  kabupaten/kota  sebanyak  537 kasus sejak 2004 hingga 2021. Diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak  406  kasus  dan  160  kasus.  ( gambar  4).  (sumber:  KPK,  Aceh  Journal National  (AJNN),  dan  diolah  penulis, 2022).
Gambar 4

## (Sumber: Data olahan peneliti, 2022
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mencatat  total  kerugian  negara akibat  korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa saja  di  tahun  2005-2009.mencapai  Rp 689,195 milliar. Jumlah tersebut sangatlah besar.  Jumlah  kerugian  negara  tersebut dihitung  setelah  ada  putusan  hukum  yang tetap.  Nilai  rata-rata  kerugian  negara  35 persen dari total nilai proyek (anggaran). Maraknya kasus korupsi dalam pengadaan barang  dan  jasa  dikarenakan  sistem pengadaan  yang  tertutup  dan  tidak akuntabel.  Kerugian  negara  ini  karena tindak pidana di bidang pengadaan barang dan jasa biasanya karena proses penunjukkan langsung. Korupsi pengadaan barang, 94 persen karena modus penunjukan  langsung  atau  Rp  647  milliar. Sedangkan  karena  kasus  mark  up  atas harga  pengadaan  sarana  sebesar  6  persen atau Rp 41,3 milliar, tahun 2005-2009.
Anggaran  belanja  nasional  pengadaan barang  dan  jasa  tahun  2022  adalah  Rp 1.031,7  triliun.  (Sumber:  Berita  on  line merdeka 6 Oktober 2022).
Kasus  korupsi  pengadaan  barang  dan jasa  megaproyek  yang  terbesar  sepanjang sejarah di Indonesia terjadi pada pengadaan Kartu Tanpa Penduduk Elektronik  (KTP  Elektronik).  yang  terjadi sejak  2010-an.  Melalui  bukti-bukti  yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan  fakta  bahwa  negara  harus menanggung  kerugian  sebesar  Rp  2,314 triliun,  dari  total  dana  proyek  yang dianggarkan  sebesar  Rp.  5,9  triliun.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
Artinya  hampir  50%  dana  proyek  KTP Elektronik  ini  telah  dikorupsi.  Setelah melakukan  berbagai  penyelidikan  sejak 2012.yang melibatkan banyak orang sebagai  tersangka  korupsi,  yaitu  14  orang pelaku,  salah  satunya  Ketua  DPR  Setya Novanto  waktu  itu,  ditetapkan  menjadi tersangka  kasus  perintangan  penyidikan pembuat  keterangan  palsu.  Kasus  korupsi pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terbesar lainnya  adalah  kasus  korupsi  proyek pembangunan  Pusat  Pendidikan,  Pelatihan dan  Sarana  Olah  Raga  Nasional  (P3SON) di  Hambalang  atau  dikenal  dengan  Kasus Hambalang.  Kasus  ini  mulai  diselidiki oleh  KPK  sejak  tahun  2011.  Kerugian negara akibat kasus ini adalah sebesar Rp. 706  miliar  dari  total  anggaran  proyek  Rp 2,5  triliun.  telah  menyeret  beberapa  nama politisi, dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya, khususnya di Kementerian  Pemuda  dan  Olah  Raga (Kemenpora).
(Tempo.co, 19/02/17).
Dalam Kasus ini Terbukti ada
'kongkalikong' antara sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek Hambalang ini.
Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap  upaya  pencegahan  korupsi  pada pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah ditemukan  bahwa  korupsi  PBJ  paling banyak  terjadi  pada  5  (lima)  tahapan  atau proses. Antara lain: (1) tahap perencanaan anggaran; (2) tahap perencanaan-persiapan PBJ  Pemerintah;  (3)  tahap  pelaksanaan PBJ  Pemerintah;  (4)  tahap  serah  terima dan pembayaran; dan (5) tahap pengawasan dan pertanggungjawaban (Laptah KPK, 2016).
Oleh  karena  itu  korupsi  di  sektor  ini harus  menjadi  perhatian  bersama.  Bukan hanya oleh KPK, Kejaksaan dan Kehakiman  sebagai  stakeholder  utama pencegah  dan  pemberantas  korupsi,  tetapi Pesatnya  pembangunan  tentunya  harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan  barang  dan  jasa  untuk
keperluan pembangunan infrastruktur, oleh sebab  itu  pengadaan  barang  dan  jasa merupakan  satu  kebutuhan  yang  tidak dapat  dihindari.  Hal  ini  otomatis  akan banyak  menyerap  anggaran  untuk  PBJ tersebut.  Untuk  itu  pemerintah  perlu  dan harus bisa mengantisipasi atau meminimalisir fraud pada  bidang  PBJ tersebut, karena sering sekali dari tahun ke tahun  terjadi fraud dan  ini  mengalami peningkatan,  modusnya  pun  juga  semakin beraneka ragam.
Menyikapi beberapa permasalah tersebut  di  atas,  pengawasan  terhadap pelaksanaan    pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah tersebut yang sudah dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan turunannya serta penindakanna bila terjadi harus dioptimalkan dengan menjalankan  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Demi mewujudkan  akuntabilitas  pelaksanaan mandat konstitusional, terutama pembangunan  infrastruktur  negara  dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan  barang  dan  jasa  terdapat  tiga bidang  peraturan  yang  yang  mengaturnya, yaitu: 1) Hukum Administrasi Negara atau Hukum  Tata  Usaha  Negara,  2)  Hukum Perdata,  dan  3)  Hukum  Pidana.  Profesi audit  forensik  yang  mempunyai  keahlian dalam  menginvestigasi  indikasi  adanya korupsi  atau fraud pada  perusahaan  atau instansi  negara  sangat  diperlukan.  Audit forensik  merupakan  pihak  independen yang  memiliki  gabungan  dari  keahlian  di bidang  akuntansi,  audit,  dan  hukum  yang bertujuan  untuk  membuktikan  adanya tindakan fraud (kecurangan).  Tujuan  dari audit  forensik  adalah  mendeteksi  atau
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
mencegah  berbagai  jenis  kecurangan ( fraud ). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik  telah tumbuh pesat. Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku  Usaha  Dalam  Keuangan  Negara Pada  Pengadaan  Barang/Jasa  Dipandang Dari  Dari  Perspektif  Audit  Forensik. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan  sumbangsih  pemikiran  bagi pembaca,  baik  secara  teoritis  maupun praktis.  Manfaat  teoritis  penelitian  ini adalah  menjadi  bahan  tambahan  referensi bagi  penelitian  selanjutnya  yang  akan membahas  mengenai  Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku Usaha Dalam Keuangan Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa  Dipandang  Dari  Perspektif Audit  Forensik.  Bagi  aparatur  negara  dan pelaku usaha diharapkan penelitian ini bisa mencegah sedini mungkin tindakan Permufakatan Fraud yang  akan  terjadi dalam  keuangan  negara  pada  pengadaan barang/jasa.

## Permufakatan Fraud
Permufakatan fraud sangatlah menarik untuk  dikaji,  sebab  dalam  praktiknya permufakatan  jahat  melibatkan  orang- orang  yang  sangat  berpengaruh,  proses pembuktiannya  juga  tidak  mudah  dan sering  terdapat  pro  kontra  berkaitan dengan  pembuktian  unsur  kesepakatan dalam tindak pidana, perdata, dan administratif.  Permufakatan  jahat  dalam tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  pasal 15  undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  1999  juncto  UU  No.  20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Setiap  orang  yang melakukan  percobaan,  pembantuan,  atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana  korupsi,  dipidana  dengan  pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal  3,  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  14. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001
tidak  hanya  menjerat  pelaku  akan  tetapi juga  orang  yang  berniat  melakukannya melalui delik pemufakatan jahat
(samenspanning).  Pasal  tersebut  mengatur adanya  ancaman  pidana  bagi  setiap  orang yang  melakukan  percobaan,  pembantuan, atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan tindak  pidana  korupsi.  Sanksinya  pun cukup  berat  terutama  apabila  dilakukan oleh  pejabat  negara.  Pemufakatan  jahat dalam  Pasal  88  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  juga  menyatakan bahwa “Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila  dua  orang  atau  lebih  telah  sepakat akan melakukan kejahatan”. Permufakatan jahat  menurut  Pasal  88  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terjadi apabila  dua  orang  atau  lebih  sepakat  akan melakukan  kejahatan.  Permufakatan  jahat dianggap  telah  terjadi  setelah  dua  orang atau  lebih  mencapai  suatu  kesepakatan untuk  melakukan  kejahatan,  meskipun pada  akhirnya  tindak  pidana  tidak  atau belum  dilakukan.  Jadi,  baru  pada  tahapan niat untuk  melakukan perbuatan jahat  saja dapat dikenakan delik.

## Fraud
Menurut  the  Association  of  Certified Fraud Examiners (ACFE Indonesia, 2018), fraud adalah  perbuatan-perbuatan yang  melawan  hukum  yang  dilakukan dengan  sengaja  untuk  tujuan  tertentu (manipulasi  atau  memberikan  laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi  ataupun  kelompok  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung  merugikan pihak  lain.  Jadi  dapat  diambil  gambaran bahwa Fraud itu adalah sebuah kecerdikan yang  dilakukan  oleh  manusia,  yang direncanakan dan dilakukan secara pribadi maupun  secara  perkelompok  untuk  dapat mendapatkan  manfaat  serta  keuantungan dari  pihak  lain  dengan  cara  yang  dapat merugikan  orang  banyak  sehingga  dapat
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain atau  instansi. The  Association  of  Certified
Fraud
Examiners
(ACFE)
mengklasifikasikan  kecurangan  ( fraud )  ke dalam  tiga  bentuk  berdasarkan  perbuatan, yaitu  penyimpangan  atas  asset  ( asset misappropriation ),  kecurangan  laporan keuangan  ( fraudulent  financial  reporting ) dan korupsi ( corruption )

## Korupsi
Pengertian  Korupsi  menurut  UU No.31  Tahun  1999  Jo  UU  No.20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  adalah  tindakan  melawan hukum  dengan  maksud  memperkaya  diri sendiri,  orang  lain,  atau  korupsi  yang berakibat merugikan negara atau perekonomian  Negara.  Secara  gamblang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20  Tahun  2001,  tindak  pidana  korupsi  di jelaskan  dalam  13  pasal.  Berdasarkan pasal-pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan ke  dalam  30  (tiga  puluh)  bentuk/jenis tindak  pidana  korupsi,  dan  dari  30  (tiga puluh)  jenis  tindak  pidana  korupsi  pada dasarnya  dikelompokkan  dalam  tujuh kelompok  pidana  korupsi  dan  Tindak pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  korupsi,  yakni  sebagai  berikut  : Tujuh Kelompok Pidana Korupsi:1. Merugikan  keuangan  Negara,  2.  Suap- menyuap,  3.  Penggelapan  dalam  jabatan, 4.  Pemerasan,  5.  Perbuatan  curang,  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi.  Tindak  pidana  lain  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi: merintangi  proses  pemeriksaan  perkara korupsi,  tersangka  tidak  memberikan keterangan  mengenai  kekayaannya,  bank yang tidak memberikan keterangan rekening  tersangka,  saksi  atau  ahli  yang tidak  memberi  keterangan  atau  memberi keterangan  palsu,  orang  yang  memegan rahasia  jabatan  tidak  memberi  keterangan atau memberi keterangan palsu, saksi yang membuka  identitas  pelapor,  mark  up
harga,  SPPD  fiktif,  pengurangan  fisik bangunan, pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan  barang  dan  jasa,  pelanggaran lainnya yang merugikan pemerintah daerah. (KPK RI, 2006)
Aparatur Negara Aparatur Negara adalah alat kelengkapan  negara  terutama  meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian,  yang  mempunyai  tanggung jawab  melaksanakan  roda  pemerintahan sehari-hari yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara  dan  abdi  masyarakat,  bertugas  dan bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan negara  dan  pembangunan  serta  senantiasa mengabdi  dan  setia  kepada  kepentingan, nilai- nilai dan cita- cita perjuangan bangsa dan  negara  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945.  (Ariani, 2022). Aparatur Negara sebagai penyelenggara  pemerintahan  diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif  guna  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  secara  adil,  demokratis  dan bermartabat.

## Pelaku Usaha
Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan  yang  melakukan  usaha dan/atau  kegiatan  pada  bidang  tertentu yang  melakukan  Penyediaan  Barang/Jasa Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut Penyedia, berdasarkan kontrak atau penunjukan  lansung  untuk  pembeliaan Barang  dan  penyediaan  jasa  Pemerintah. (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah)

## Barang/Jasa
Produk  adalah  barang  yang  dibuat atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  Pelaku
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
Usaha.  Barang  adalah  setiap  benda  baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak  maupun  tidak  bergerak,  yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan  atau  dimanfaatkan  oleh Pengguna  Barang.  (Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah).  Jasa adalah tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan pada suatu pihak kepada pihak lain yang dasarnya bersifat itangible (tidak berwujud  fisik)  dan  tidak  menghasilkan atas kepemilikan sesuatu. (Tjiptono, 2019) Jasa  Konsultansi  adalah  jasa  layanan professional  yang  membutuhkan  keahlian tertentu  diberbagai  bidang  keilmuan  yang mengutamakan adanya olah pikir. (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah).  Jasa  Lainnya  adalah  jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem  tata  kelola  yang  telah  dikenal  luas di  dunia usaha untuk  menyelesaikan suatu pekerjaan.  (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

## Keuangan Negara
Dalam  rangka  pencapaian  tujuan bernegara  sebagaimana  tercantum  dalam alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan  dalam  berbagai  bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut  menimbulkan  hak  dan  kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang yang  perlu  dikelola  dalam  suatu  sistem pengelolaan  keuangan  negara.  Keuangan
negara  merupakan  salah  satu  unsur  pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara  dan  mempunyai  manfaat  yang sangat  penting  guna  mewujudkan  tujuan Negara  untuk  mencapai  masyarakat  yang adil,  makmur  dan  sejahtera  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  Presiden  sebagai  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara, pendelegasian  kekuasaan  Presiden  kepada Menteri  Keuangan  dan  Menteri/Pimpinan Lembaga,  susunan  APBN  dan  APBD, ketentuan  mengenai  penyusunan  dan penetapan  APBN  dan  APBD,  pengaturan hubungan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  bank  sentral,  pemerintah  daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan  keuangan  antara  pemerintah dengan  perusahaan  negara,  perusahaan daerah  dan  perusahaan  swasta,  dan  badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan  bentuk dan  batas  waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Keuangan Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan).  Dalam  rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan
negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka,  dan  bertanggung  jawab  sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam  Undang-Undang  Dasar.  Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar  1945,  Undang-undang  tentang Keuangan  Negara  perlu  menjabarkan aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Dasar  tersebut  ke  dalam asas-asas  umum  yang  meliputi  baik  asas-
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
asas  yang  telah  lama  dikenal  dalam pengelolaan  keuangan  negara,  seperti  asas tahunan,  asas  universalitas,  asas  kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan  kaidah-kaidah  yang  baik) dalam  pengelolaan  keuangan  Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara  adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan  pemerintah  yang  memenuhi prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan  disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah  yang  telah  diterima  secara umum,  berupa  laporan  keuangan  yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan  catatan  atas  laporan  keuangan  yang disusun  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintah.

## Kerugian Keuangan Negara
Dalam
rangka akuntabilitas
pengelolaan
keuangan negara menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/ bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna  barang  bertanggung jawab  atas  pelaksanaan  kebijakan  yang ditetapkan  dalam  Undang-undang  tentang APBN/Peraturan  Daerah  tentang  APBD, dari  segi  manfaat/hasil  ( outcome ).    Selain itu  perlu  ditegaskan  prinsip  yang  berlaku universal  bahwa  barang  siapa  yang  diberi wewenang  untuk  menerima,  menyimpan dan  membayar  atau  menyerahkan  uang, surat  berharga  atau  barang  milik  negara bertanggungjawab  secara  pribadi  atas semua  kekurangan  yang  terjadi  dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara  oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal. (Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara).
Kerugian keuangan Negara
disebabkan  oleh  berkurangnya  kekayaan Negara  yang  disebabkan  suatu  tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan  atau  sarana  yang ada  pada  seseorang  karena  jabatan  atau kedudukan,  kelalaian  seseorang  dan  atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan  manusia  ( force  majure ). Pengertian  Kerugian  Keuangan  Negara Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum baik  sengaja  maupun  lalai.  (Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2006  Tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan).
Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil,  makmur,  sejahtera,  dan  tertib berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945.  Untuk  mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  adil,  makmur, dan  sejahtera  tersebut,  perlu  secara  terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.
Berbagai  praktik  kejahatan  yang terjadi  di  masyarakat  secara  umum  selain merugikan  aspek  diri  pribadi    warga negara dan secara khusus pada aspek yang merugikan  Negara,  dalam  hal  ini  tindakan atau praktik yang secara langsung maupun tidak  langsung  merugikan  Negara  yang salah  satunya  adalah  merugikan  keuangan Negara.  Adanya  catatan-catatan  penting tentang praktik kecurangan yang dilakukan oleh  pejabat  Negara  baik  yang  dilakukan atas  jabatan  yang  melekat  pada  dirinya maupun  pada  stratifikasi  pengelolaan keuangan  yang  secara  tidak  langsung merugikan keuangan Negara dengan upaya dengan  niat  memperkaya  diri  sendiri, orang  lain  ataupun  suatu  korporasi.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
Keuangan  Negara  sendiri  merupakan semua  hak  dan  kewajiban  Negara  yang dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara.
Tugas  pemeriksaan  tanggung  jawab atas pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  sebagai  lembaga  Negara  yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan  Pasal  23E  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.    Selanjutnya  pada  Pasal  10 ayat (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah  kerugian  negara  yang  diakibatkan oleh  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja  maupun  lalai  yang  dilakukan  oleh bendahara,  pengelola  BUMN/BUMD,  dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan negara.  (2)  Penilaian  kerugian  keuangan negara  dan/atau  penetapan  pihak  yang berkewajiban  membayar  ganti  kerugian sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. (Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksa Keuangan).
BPK  dalam  pelaksanaan  tugasnya dalam  melakukan  perhitungan  kerugian keuangan  negara  tidak  menjadi  lembaga tunggal  yang  dapat  menetapkan  suatu temuan kerugian keuangan Negara. Terdapat  pula  lembaga  pemerintah  yang dibentuk  berdasarkan  kerangka  acuan Peraturan  Pemerintah  Nomor    60    Tahun 2008    tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  yang  dengan  hal  tersebut kemudian  diterbitkan  Peraturan  Presiden Nomor    192    Tahun  2014    tentang  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan yang  secara  sah  membentuk  suatu  badan yang disebut Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  yang hadir sebagai  salah    satu    Aparatur  Pengawas Intern    Pemerintahan    (APIP)    yang  dapat melakukan  perhitungan    atas    kerugian
keuangan  negara  secara  mandiri  untuk kepentingan pemerintah. Pada tahun 2008, BPKP  menerbitkan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  Bantuan  Penghitungan Kerugian  Negara.  Dari  uraian  di  ini  jelas bahwa  BPKP  salah  satu  instansi  yang berwewenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara bukan menetapkan  adanya  kerugian  keuangan Negara,  sedangkan  yang  menetapkan adanya  kerugian  keuangan  Negara  adalah merupakan  wewenang  mutlak  dari  hakim yang mengadilinya.
Tuanakotta  dalam  Anwar  (2017) mengungkapkan  tentang  delapan  metode penghitungan kerugian negara yaitu:
1. Kerugian Total ( total loss ), metode ini melalui  penjumlahan  seluruh  nilai angka yang dianggap sebagai kerugian keuangan Negara;
2. Kerugian  Total  dengan  Penyesuaian, metode  ini  dengan  menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian dengan penyesuaian ke atas;
3. Kerugian    Bersih    ( net  loss ),    metode ini    dengan  cara  menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian  dengan  penyesuaian  ke bawah;
4. Harga  Wajar,  yaitu  menggunakan metode  perbandingan  harga  wajar dengan harga realisasi;
5. Harga Pokok, metode ini menggunakan  harga    pembanding seperti  harga  pokok    dan  harga perkiraan sendiri ( owner’s estimate );
6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penggunaan metode ini dengan membandingkan  HPS      dengan  harga pasar, informasi   biaya  satuan, daftar biaya/tarif  barang/jasa,  biaya  kontrak, dan daftar biaya standar;
7. Penggunaan  Jasa  Penilai,    metode  ini menggunakan jasa  ahli  untuk menilai kerugian terkait aset; dan
8. Biaya  Kesempatan  ( opportunity  cost ), metode ini digunakan untuk
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
memberikan
penilaian apakah pengambilan keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternatif,  dan  memilih  alternatif terbaik yang diambil. Secara praktik, pendekatan perhitungan  kerugian  keuangan  Negara menjadi  unsur  pokok      pembuktian  dalam suatu  perkara  tindak  pidana  korupsi. Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan mengacu pada teori yang terus dikembangkan untuk mencapai  tingkat  akurasi  yang  mutakhir, sehingga dalam pembuktian yang dilakukan  bisa  lebih  objektif.  Unsur kerugian  keuangan  Negara  merupakan salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana korupsi. Jika dilihat pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  RI Nomor    20    Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi bahwa orientasi dalam pemaknsaan kerugian keuangan  negara  menjadi  unsur yang    menjadi    hubungan    kausalitas dengan  perbuatan  terdakwa  pada  kasus tindak  pidana  korupsi.  Pemenuhan  unsur berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya  kewajiban  Negara  yang hadir  dengan  tanpa  perimbangan  prestasi atau  kesesuaian  yang  disebabkan  oleh perbuatan  melawan  hukum.124  Secara argumentum  a  contrario  pada  kerugian keuangan  Negara  dalam  penjelasan  UU Tindak Pidana Korupsi tersebut mengerucut  pada  luasan  maksud  untuk mengantisipasi  penyimpangan  keuangan Negara.  Rumusan  unsur-unsur  pada  Pasal 2  dan  Pasal  3  dalam  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yaitu:  1).  Pasal  2, dengan  unsur  sebagai  berikut:  Setiap orang; Memperkaya diri sendiri, orang lain atau  korporasi;  Dengan  cara  melawan hukum; Dapat merugikan keuangan Negara  atau  perekonomian  Negara.  2). Pasal  3,  dengan  unsur  sebagai  berikut:
Setiap orang;
Dengan tujuan menguntungkan  diri    sendiri    atau  orang lain atau suatu korporasi; Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana  yang  ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukan;  Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian  Negara.Terdapat  dua  tahap yang  menjadi  penentuan  dan  aspek  yang harus  terpenuhi  dalam  proses  penyidikan tindak  pidana  korupsi  yakni  menentukan kerugian  Negara  dan  tahap  menghitung jumlah  besaran  kerugian  Negara  tersebut. Pada  penyidikan  tindak  pidana  korupsi, pemeriksa  (auditor)  atau  akuntan  atau auditor  forensik  merupakan  pihak  yang bertanggungjawab  menghitung  kerugian keuangan Negara, berdasarkan hal tersebut maka  penyidik  bekerja  secara  koordinatif kepada instansi yang terkait.

## Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Negara dalam menjalankan tata pemerintahan  yang  ideal  dapat  dipastikan memerlukan  berbagai  instrumen  utama maupun perangkat yang menjadi pelengkap  agar  tercapainya  suatu  tujuan kenegaraan  dan  tujuan  kebangsaan.  Salah satunya upaya untuk melengkapi perangkat-perangkat yang dibutuhkan pemerintah yakni melalui bentuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah.  Target  pemerintah  dengan melengkapi  berbagai  instrumen  serta perangkat  dalam  menjalankan  pemerintah melalui pembangunan dalam segala bidang,  salah  satunya  pada  infrastruktur serta berbagai kegiatan atau program serta proyek lain yang diadakan oleh pemerintah,  seperti  pembangunan  sarana dan  prasarana  fisik  demi  kelancaran pelayanan publik ke masyarakat.
Regulasi  yang  mengatur  tentang  PBJ yang dapat dilihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah merliputi:  Barang;  Pekerjaan  Konstruksi; Jasa  Konsultansi;  dan  Jasa  Lainnya. Pengadaan  Barang/Jasa  adalah  kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah yang  dibiayai,  oleh  APBN/APBD  yang prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan, sampai dengan serah terima ,hasil pekerjaan.  Pasal  4  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan  barang/jasa  yang  tepat  dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek  kualitas,  kuantitas,  waktu,  biaya, lokasi,  dan  Penyedia;  b.  meningkatkan penggunaan  produk  dalam  negeri;  c. meningkatkan  peran  serta  Usaha  Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
d. meningkatkan peran Pelaku Usaha
nasional;  e.  mendukung  pelaksanaan penelitian  dan  pemanfaatan  barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industry kreatif; g. mewujudkan  pemerataan  ekonomi  dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan
Prinsip  dalam  penyelenggaraan  PBJ menerapkan prinsip sebagai berikut: Efisien;  Efektif;  Transparan;  Terbuka; Bersaing;  Adil;  dan  Akuntabel.  Selain tujuan dan prinsip di atas, diatur pula etika dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dengan setiap pihak memenuhi etika  sebagai  berikut:  a.  Melaksanakan tugas  secara  tertib,  disertai  rasa  tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan  ketepatan  tujuan  PBJ;  b.  Bekerja secara      profesional,      mandiri,      dan menjaga      kerahasiaan  informasi  yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah  penyimpangan  PBJ;  c.  Tidak saling mempengaruhi baik langsung
maupun  tidak  langsung  yang  berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. Menerima dan    bertanggung    jawab      atas      segala keputusan    yang  ditetapkan  sesuai  dengan kesepakatan  tertulis  pihak  yang  terkait;  e. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya pertentangan  kepentingan  pihak  yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak  sehat  dalam  PBJ;  f.  Menghindari dan mencegah  pemborosan dan kebocoran keuangan  Negara;  g.  Menghindari    dan mencegah    penyalahgunaan    wewenang dan/atau  kolusi;  dan  h.  Tidak    menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima  hadiah,  imbalan,  komisi,  rabat, dan  apa  saja  dari  atau  kepada  siapapun yang  diketahui  aau  patut  diduga  berkaitan dengan PBJ.

## Audit forensik
Audit forensik adalah suatu metodologi  dan  pendekatan  khusus  dalam menelisik  kecurangan  ( fraud ),  atau  audit yang  bertujuan  untuk  membuktikan  ada atau  tidaknya fraud yang  dapat  digunakan dalam  proses  litigasi.  Hal  tersebut  bisa diartikan  audit  forensik  bisa  digunakan  di pengadilan  atau  proses  hukum.  Seorang akuntan  forensik  menerapkan  keahlian investigasinya dalam menelisik kecurangan  ( fraud ).  Audit  forensik  tidak berkepentingan  untuk  mencapai  opini umum  tentang  laporan  keuangan  secara keseluruhan.  Audit  forensik  lebih  spesifik dan  ditentukan  oleh  ruang  lingkup  jasa yang dikomunikasikan dalam surat lembaga.  Audit  Forensik  dapat  bersifat proaktif  maupun  reaktif.  Proaktif  artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara  itu,  reaktif  artinya  audit  akan dilakukan  ketika  ada  indikasi  (bukti)  awal terjadinya fraud .  Audit  tersebut  akan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
menghasilkan  “ red  flag ”  atau  sinyal  atas ketidakberesan.  Dalam  hal  ini,  audit forensik  yang  lebih  mendalam  dan investigatif akan dilakukan. Audit forensik dimulai  dari  adanya  indikasi  kuat  telah terjadi fraud dalam  suatu  entitas.  Indikasi tersebut  berasal  dari:  a.  Pengaduan  dari dalam  atau  luar  entitas, b. Audit sebelumnya,  c.  Permintaan  pihak-pihak berwenang  tertentu,  d. Issu dan  berita dimedia massa, e. Sumber-sumber lainnya.
Hal-hal  yang  perlu  di  perhatikan dalam  audit  forensik  adalah  3  (tiga)  hal dalam pengumpulan bukti untuk  menintak lanjutinya,  yaitu:  a.  Relevan:  Bukti  audit dikatakan  relevan,  apabila  bukti  tersebut secara logis mempunyai  hubungan dengan masalah,  mendukung  atau  menguatkan pendapat  atau argumen  yang berhubungan dengan  tujuan  dan  simpulan  audit.  b. Kompeten: Bukti audit dikatakan kompeten,  apabila  bukti  tersebut  sah  dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaiannya  dengan  fakta.  Bukti  yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan  hukum  dan  undang-undang. Bukti  yang  dapat  diandalkan  berkaitan dengan sumber dan cara memperoleh bukti audit  itu  sendiri.  c.  Cukup:  Bukti  audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menarik suatu simpulan audit.
Selanjutnya barulah dilakukan analisis terhadap  informasi  awal  tersebut  dengan menjawab pertanyaa 5W + 1H: 1.Penyimpangan  apa  yang  terjadi  dan dampaknya  ( What /Apa),  2.Dimana  tempat terjadinya
penyimpangan ( Where /Dimana), 3.Kapan waktu
terjadinya  penyimpangan  ( When /  Kapan),
4.Mengapa penyebab terjadinya
penyimpangan  ( Why/ Mengapa),  5.Siapa Pihak-pihak
yang bertanggung jawab/terkait  ( Who /Siapa),  6.  Bagaimana modus  penyimpangan  ( How /  Bagaimana). Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi  atau  mencegah  berbagai  jenis
fraud (kecurangan). Audit forensik mengungkap  sebab-sebab  terjadinya  suatu perbuatan  hukum  khususnya  kejadian tindakan kriminal yang dilakukan seseorang.  Forensik  (berasal  dari  bahasa Yunani  yang  berarti  “debat”  atau “perdebatan”)  artinya  forensik  adalah bidang  ilmu  pengetahuan  yang  digunakan untuk membantu proses penegakan hukum untuk  mencari  keadilan  melalui  proses penerapan  ilmu  atau  sains.  Audit  forensik juga  bisa  dikatakan  ilmu  aplikatif  yang digunakan untuk kepentingan penyelidikan kriminal  dalam  rangka  untuk  mencari bukti  yang  dapat  digunakan      dalam proses  penyelesaian  suatu  kasus  kriminal. Seorang  auditor  forensik  harus  bisa menguasai ilmu tentang akuntansi, hukum, audit investigatif, kriminologi, dan psikologi  untuk  menelaah fraud yang terjadi, mencari bukti-bukti, dan menghadirkan bukti tersebut di persidangan. Standar Practices For Investigative  and  Forensic    Accounting (IFA)    Kanada  dan  Forensic  Accounting pada  praktik-praktik  yang  telah  dilakukan di  Indonesia  membagi  atas    tiga    manfaat dari    aktivitas    yang    dilakukan    oleh seorang  auditor forensik, yakni:
1) Dukungan kepada manajemen, sebagai aspek penunjang utama dalam menjalankan sistem manajemen terpadu yang efektif dan efisien.
2) Dukungan  dalam  proses  hukum, sebagai  penyedia  data  serta  informasi faktual yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.
3) Keterangan  ahli,  sebagai  penyedia informasi  yang  menjelaskan  tentang kondisi
tertentu
sepanjang pemeriksaan berlangsung.
Langkah  yang dilakukan oleh seorang auditor forensik bertujuan untuk melakukan  pengungkapan  terhadap  setiap tindakan-tindakan  tertentu  yang  berpotens
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
merugikan  manajemen  yang  diperiksanya. Pemeriksaan  forensik  tersusun  secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkap  kasus-kasus  korupsi    secara khusus,  tindak    pidana    keuangan,    dan kejahatan  yang lazimnya  disebut  dengan white  collar  crime . Untuk memulai suatu investigasi auditor forensik harus melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  atau pemeriksaan  awal  guna  mendapatkan bahan  bukti  yang  relevan  dan  memadai. Audit forensik bertujuan untuk mengumpulkan  bukti  yang  berorientasi membantu  pihak  aparat  penegak  hukum melalui cara dan upaya yang mendekatkan bukti  akuntansi  menjadi  bukti  yang  bisa untuk  dipergunakan  di  pengadilan.  Upaya penelusuran  terhadap  kecurangan  pada sebuah instansi atau perusahaan merupakan  tujuan  utama  dari  audit forensik.  Dalam  pelaksanaannya  auditor forensik  harus  memeriksa  pembukuan secara  keseluruhan  dan  saksi yang berkaitan.  Fokus  utama  tersebut  untuk mendapatkan  hasil  terhadap  kasus  yang dihadapi  seperti:  a.  Pembuktian  suatu kerugian;  b.  Pembuktian  terhadap  orang perorangan  yang  terlibat  dan  bertanggung jawab  atas  kerugian;  c.  Menelusuri  motif dan  cara  yang  digunakan  pelaku;  d. Pembuktian yang meneruskan untuk ditolerir  atau  yang  tidak  wajar  guna mengungkap  unsur  kesengajaan;  dan  e. Mengidentifikasi      kerugian  atau  bentuk kejahatan  lain  yang  bisa  diungkap.  Oleh karena  itu,  audit  forensik  lebih  berfokus dan  mengarah  kepada  kasus  pembuktian penyimpangan  keuangan  yang  dilakukan secara  melawan  hukum  dan  pada  kasus- kasus  korupsi.  Temuan  dalam  hasil pemeriksaan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bagi penyidik, jaksa atau pengacara dalam menyimpulkan suatu  kasus  hukum  pidana  atau  perdata. Seorang  auditor  forensik  dituntut  harus mampu  untuk  keluar  dari  berbagai informasi  dan  tidak  terpaut  pada  angka-
angka yang tampak, khususnya kemampuan  untuk  menelusuri  situasi bisnis    yang  saat    ini  berkembang  dengan tujuan  agar  keakuratan  informasi  yang diungkapkan  bisa  lebih  maksimal  hingga proses pengungkapan penyimpangan.
Profesi  audit  forensik  di  Indonesia  telah lama  dikenal  secara  praktik  pemeriksaan internal  atau  pemeriksaan  laporan-laporan keuangan. Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Nomor: KEP.46/Men/II/2009 pada tanggal 27  Februari  2009    tentang  Standar Kompetensi    Kerja    Nasional    Indonesia (SKKNI)    Bidang    Audit    Forensik  secara sah    menyatakan  kualifikasi    kompetensi audit  forensik  sebagai profesi.

## Kerangka Berpikir
Gambar 5 Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN
Adapun  lokasi  penelitian  dilakukan Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku  Usaha  Dalam  Keuangan  Negara Pada  Pengadaan  Barang/Jasa  Dipandang Dari  Dari  Perspektif  Audit  Forensik  yang ada  di  Indonesia.  Penelitian  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Metode  pengumpulan  data menggunakan  studi  literatur,  berdasarkan kasus fraud yang  terjadi  dalam  kurun waktu  lima  tahun  terakhir  (2017-2022), dengan lima sampel dari 86 kasus di KPK.. Objek  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang  berupa fraud aparatur negara  dan  pelaku  usaha  dalam  keuangan negara  pada  pengadaan  barang/jasa  di Indonesia.
Sedangkan metode penelitian kualitatif diartikan adalah metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya  adalah  eksperimen)  dimana peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna dari generalisasi. (Sugiyono, 2020). Data  literatur  yang  dikumpulkan  dan dianalisis dengan pemahaman interprestasi dari penulis yang menggambarkan Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku  Usaha    Dalam  Keuangan  Negara Pada  Pengadaan  Barang/Jasa  Dipandang Dari Dari Perspektif Audit Forensik.
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan metode content analysis, dimana dimaksudkan  untuk  mengungkapkan  dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya,  yang secara insentif, mendalami secara  detail  dan  komperehensif  melalui analisis  dan  penelahaan  (Harnovinsah, 2019).  Sehingga  penelitian  ini  dapat memberikan gambaran secara detail mengenai  latar  belakang,  sifat-sifat,  dan karakter  pada  kasus  yang  bisa  dijadikan suatu  hal  yang  bersifat  umum.  Metode  ini juga  menjadi  suatu  kesempatan  untuk melakukan suatu analisa yang intensif dan mendalam  mengenai  unsur-unsur  khusus dan terperinci.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan metode dokumentasi dan menggunakan sumber data sekunder (Sugiyono, 2020), yaitu data yang diperoleh dari buku, bacaan online, jurnal, dan referensi kepustakaan lainnya.
Sementara  untuk  metode  analisis  yang dilakukan melalui analisis kualitatif.
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan metode content analysis, dimana dimaksudkan  untuk  mengungkapkan  dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya,  yang secara insentif, mendalami secara  detail  dan  komperehensif  melalui
analisis  dan  penelahaan  (Harnovinsah, 2019). Sehingga dapat dikatakan penelitian ini  bisa  memberikan  keterangan  secara detail  mengenai  latar  belakang,  sifat-sifat, dan karakter pada kasus-kasus yang terjadi dan suatu hal bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  kasus  Kasus  Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku Usaha Dalam  Keuangan  Negara  Pada  Pengadaan Barang/Jasa yang ditangani KPK (Sumber: data  KPK,  lieratur  pustaka,  media online , dan  diolah  penulis)  dirangkum  sejak  dari tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
1. 15  Oktober  2021,  Bupati  Musi Banyuasin  Sumatera  Selatan  2017  – 2022  Dodi  Reza  Alex,  Kepala  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR)  Kabupaten  Musi Banyuasin  Sumatera  Selatan  Herman Mayori,  Kepala  Bidang  SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin  Sumatera  Selatan  (Pejabat Pembuat  Komitmen  Dinas  PUPR) Eddi
Umari, swasta Direktur
PT.Selaras Simpati Nusantara/PT.SSN Suhandy. Cara melakukan fraud, Dodi Atur  Pembagian Fee/ suap:  uang  tunai total Rp.1,77 Miliar. Dodi menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai  proyek paket pekerjaan. Adapun pembagiannya,  yaitu  10  persen  untuk Dodi  Reza  Alex  Noerdin,  3-5  persen untuk  Herman  Mayori  selaku  Kadis PUPR  Kabupaten  Muba,  dan  2-3 persen  untuk  Kabid  SDA/PPK  Dinas PUPR  Muba  Eddi  Umari  serta  pihak terkait  lainnya.  KPK  menduga  Dodi Reza  Alex  Noerdin,  dkk.  akan mendapat  Rp  2,6  miliar,  dari  Empat proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang  (PUPR)  Kabupaten Muba pada 2021 dengan nilai kontrak Rp  19,8  miliar  dari  sumber  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
(APBD), APBD-Perubahan 2021, dan Bantuan  Keuangan  Provinsi  kepada PUPR.  Suhady  diduga  menjanjikan uang  Rp.2,6  miliar  kepada  Dodi,  jika perusahaannya  memenangkan  tender di Dinas PUPR Musi Banyuasin. Pada 2020  PT  SSN  tercatat  memenangkan Rehab  Daerah  Irigasi  (IPDMIP)  di Kelurahan  Ngulak  I  Kec.  Sanga  Desa dengan  nilai  Rp.3,27  miliar. Dodi telah  melanggar  pasal  12  huruf  A Undang-undang Tindak
Pidana
Korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 juncto pasal  4  karena  telah  menerima  suap. (Pratama, 2022).
2. 6  Januari  2022,  Wali  Kota  Bekasi Rahmat  Effendi,  Sekretaris  Dinas Penanaman  Modal  dan  PT.SP.  M Bunyamin  (MB),  Lurah  Jati  Sari Mulyadi  (MY),  Camat  Jatisampurna
Wahyudin (WY), Kepala Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  Kota  Bekasi  Jumhana Lutfi (JL), Direktur PT ME Ali Amril (AA),  pihak  swasta  Lai  Bui  Min
(LBM),  Direktur  PT  KBR  Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud  Saifudin (MS). Dalam Anggaran  pendapatan  belanja  daerah atau APBD Kota Bekasi 2021. APBD Perubahan  2021,  Pemkot  Bekasi menetapkan  belanja  modal  ganti  rugi tanah  dengan  nilai  total  anggaran sebesar  Rp.286,5  miliar,  ganti  rugi tanah  itu  adalah  pembebasan  lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu  senilai  Rp.21,8  miliar. Selain  itu  ada  juga  pembebasan  lahan Polder  penanggulangan  banjir  2021 senilai  Rp  25,8  miliar  dan  lahan Polder  Air  Kranji  senilai  Rp.21,8 miliar. Ada pula ganti rugi lain dalam bentuk  tindakan  melanjutkan  proyek pembangunan  gedung  teknis  bersama senilai  Rp.15  miliar.  Cara  melakukan fraud, Rahmat Effendi diduga meminta  sejumlah  uang  kepada  pihak
yang  lahannya  diganti  rugi  oleh Pemkot Bekasi. Uang tersebut diberikan kepada orang-orang kepercayaan Rahmat Effendi, yaitu JL dan WY. JL diketahui telah menerima uang sejumlah Rp.4 miliar dari  LBM. Sementara WY menerima uang sejumlah  Rp.3  miliar  dari  MS,  dan Rp.100 juta dari
SY mengatasnamakan sumbangan ke salah  satu  masjid  yang  berada  di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi. Adanya penyerahan sejumlah uang dari Sekretaris Dinas Penanaman Modal  dan  PTSP  Kota  Bekasi  MB kepada Wali Kota Bekasi. Penyerahan dilakukan  MB  kepada  Wali  Kota  di rumah  dinas  Wali  Kota.  Rahmat Effendi  telah bersalah sesuai  Pasal  12 huruf  a,  Pasal  12  huruf  b,  Pasal  12 huruf  f,  Pasal  12  B  UU  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana diubah  dengan  UU  Nomor  20  Tahun 2001  jo  Pasal  65  Ayat  1  KUHP. Rahmat Effendi didakwa telah menerima  suap  sebesar  Rp.10  miliar dari persekongkolan dalam pengadaan lahan  di  Kelurahan  Sepanjang  Jaya untuk kepentingan pembangunan polder  air.  Rahmat  juga  didakwa menerima  uang  sebesar  Rp7,1  miliar dari  setoran  para  pejabat  dan  ASN  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Bekasi terkait lelang jabatan. (Taher, 2022).
3. 13  Desember  2021,  Nama  15  orang sebagai  tersangka  suap  pengadaan barang  dan  jasa  di  Dinas  PUPR Kabupaten  Muara  Enim,  Sumatera Selatan  dan  pengesahan  APBD  tahun 2019. Merupakan anggota dan mantan anggota  DPRD  Muara  Enim.  Kelima belas tersangka terdiri dari 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode  2014-2019,    adalah  Daraini (DR),  Eksa  Hariawan  (EH),  Elison (ES),  Faizal  Anwar  (FA),  Hendly
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
(HD),  Irul  (IR),  Misran  (MR),  Tjik Melan  (TM),  Umam  Pajri  (UP),  dan Willian  Husin  (WH).  Selanjutnya, lima anggota DPRD Kabupaten
Muara Enim periode 2019-2023, yaitu Agus  Firmansyah  (AFS),  Ahmad Fauzi (AF), Mardalena (MD),
Samudera  Kelana  (SK),  dan  Verra Erika  (VE).  Anggota  Dewan  ini diduga  menerima  pemberian  uang sekitar sejumlah Rp.3,3 miliar sebagai uang  aspirasi  atau  uang  ketuk  palu yang  diberikan  oleh  Robi  Okta Fahlevi  selaku      kontraktor  yang mempunyai  pengalaman  mengerjakan berbagai  proyek  di  Dinas  PUPR Kabupaten Muara Enim. Robi bersama  Elfin  MZ  Muchtar  menemui Bupati  Muara  Enim  saat  itu,  Ahmad Yani  kemudian  memerintahkan  A Elfin  MZ  Muchtar  untuk  aktif mengakomodir  keinginan  Robi  Okta. Kongkalikong  itu  berlanjut  dengan kesepakatan pemberian fee sebesar 10 persen  dari  nilai  proyek  jika  Robi berhasil  dimenangkan.  Ahmad  Yani agar kembali mendapat proyek pengadaan barang dan jasa pada 2019 lalu. Robi akhirnya memenangkan dan mengerjakan  proyek  dengan  nilai kontrak mencapai Rp.129 miliar untuk 16  paket  proyek  pengerjaan  jalan. Dalam kasus  ini pemberian uang oleh Robi Okta Fahlevi untuk para anggota DPRD  diduga  dengan  total  sejumlah Rp5,6  miliar,  Ahmad  Yani  (Bupati) sekitar  Rp1,8  miliar,  dan  Juarsah (Wakil  Bupati)  sekitar  Rp2,8  miliar.
Penerimaan oleh para tersangka dilakukan  secara  bertahap  dan  diduga akan  digunakan  sebagai  bagian  dari biaya  kampanye  mengikuti  pemilihan anggota  DPRD  Kabupaten  Muara Enim  tahun  berikutnya.  Rata-rata anggota  DPRD  Kabupaten  Muara Enim  tersebut  mendapat  jatah fee Rp200  juta.  Anggota  DPRD  telah
bersalah  sesuai  dijerat  Pasal  12  huruf a  atau  Pasal  11  Undang-undang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi  (UU  Tipikor)  UU  nomor  31 tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  nomor  20  tahun  2001 tentang  pemberatasan  Korupsi  juncto pasal  55  ayat  1  ke  1  KUHP.  (Nufus, 2021).
4. 18  Januari  2022.  Bupati  Langkat Sumatera Utara Terbit Rencana
Perangin  Angin,  bersama  lima  orang lainnya  pengusaha  Muara  Perangin Angin,  Iskandar  Parangin  Angin,  tiga orang kontraktor Marcos Surya Abadi, Shuhanda  Citra,  dan  Isfi  Syahfitra. Mereka merupakan orang kepercayaan Terbit.  Direktur  Perusahaan  Daerah Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Wampu periode  2021–2025  Herman  Sukendar Harahap.  Dalam  operasi  tersebut, KPK  mengamankan  barang  bukti berupa  uang  tunai  Rp  786  juta. Kabupaten  Langkat,  Terbit  Rencana Perangin  Angin  terbukti  menerima suap  senilai  Rp.572  juta  berkaitan dengan  paket  pekerjaan  di  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Langkat  pada  2020  sampai  2022. Yang  bertentangan  dengan  kewajiban terdakwa  Terbit  Rencana  Perangin Angin  selaku  penyelenggara  negara. Uang tersebut diberikan dari perusahaan  milik  Muara  Perangin Angin  yaitu CV. Nizhami, CV Sasaki dan perusahaan lain miliknya. Dimana dengan  cara  mengatur  proses  tender pengadaan  di  unit  kerja  pengadaan barang  dan  jasa  Kabupaten  Langkat. Tersangka  MR  (Muara  Perangin- angin) menggunakan beberapa bendera  perusahaan  untuk  total  nilai paket  proyek  yang  dikerjakan  sebesar Rp  4,3  miliar.  Terbit  meminta commitment fee kepada Muara karena telah  memenangkan  tender  11  paket
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
pekerjaan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  dan
Dinas Pendidikan Pemerintah
Kabupaten  (Pemkab)  Langkat  pada 2021. Pertama, empat paket pekerjaan jalan  hotmix  di  Dinas  PUPR  dengan nilai  proyek  Rp  2,86  miliar.  Kedua, lima  paket  pekerjaan  penunjukan langsung  Dinas  PUPR  senilai  Rp 940.558.000. “Lalu dua paket pembangunan  sekolah  SMP  di  Dinas Pendidikan dengan nilai total pekerjaan  sejumlah  Rp  940.558.000. Perusahaan-perusahaan  yang  menjadi kolega  Terbit  itu  diberi  istilah  Grup Kuala dan proyek yang mesti dimenangkannya memiliki kode
"Daftar Pengantin".
Berbagai perusahaan  dalam  Grup  Kuala,  wajib memberi  upeti  senilai  15,5  persen hingga 16,5 persen. Atas perbuatannya terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dan Iskandar diancam  pidana  dalam  Pasal  12  huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001
tentang  Perubahan  Atas  Undang Undang  Republik  Indonesia  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1 KUHP. (Hantoro, 2020).
5. 04  Desember  2020,  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen  Pendis  Kementerian  Agama, Undang  Sumantri.  KPK  menetapan tersangka  berdasarkan  pengembangan kasus  korupsi  pengadaan  Peralatan Laboratorium Komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan Pengadaan
Pengembangan  Sistem  Komunikasi dan  Media  Pembelajaran  Terintegrasi untuk  Jenjang  Madrasah  Tsanawiyah
dan  Madrasah  Aliyah  pada  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam  Kemenag tahun  2011.  Kasus  ini  dimulai  saat Zulkarnaen Djabar bersama-sama
Dendy dan Fahd El Fouz mempengaruhi pejabat di Kementerian Agama untuk memenangkan PT.BKM sebagai Pelaksana  Proyek  Pengadaan  Lab Komputer MTs pada Tahun Anggaran 2011.  Atas  perbuatannya  membantu memuluskan  pemenangan  PT.BKM ketiganya menerima aliran dana terkait  proyek.  Setelah  ditemukan sejumlah fakta tentang dugaan keterlibatan pihak lain, KPK membuka  penyelidikan  baru,  KPK kemudian menemukan bukti
permulaan yang cukup dan meningkatkan  perkara  ke  penyidikan kasus  tersebut.  Dalam  penyidikan tersebut  KPK  akhirnya  menetapkan Undang  Sumantri  sebagai  tersangka. Dalam  kasus  ini  terdapat  dua  dugaan tindak  pidana  korupsi  yaitu  pertama untuk pengadaan Peralatan Laboratorium  Komputer  Madrasah Tsanawiyah serta Pengadaan
Pengembangan  Sistem  Komunikasi dan  Media  Pembelajaran  Terintegrasi Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  dan Madrasah Aliyah (MA). Dimana pada bulan Agustus 2011, Pimpinan Komisi VIII DPR RI bersama Badan Anggaran  Komisi  VIII  DPR  RI, menandatangani  lembar  persetujuan Program  dan  Kegiatan  RAPBNP
Kementerian Agama (Kemenag) Tahun Anggaran 2011. Dalam lembaran  persetujuan  itu  terdapat alokasi anggaran dengan jumlah total: Rp114 Milyar,  yaitu untuk pengadaan peralatan Laboratorium Komputer Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  sebesar Rp40  milyar,  pengembangan  Sistem Komunikasi  dan  Media  Pembelajaran Terintegrasi  pada  Jenjang  Madrasah
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
Tsanawiyah  (MTs)  sebesar  Rp23,25 milyar  dan  pengembangan  Sistem Komunikasi  dan  Media  Pembelajaran Terintegrasi  pada  Jenjang  Madrasah Aliyah (MA) sebesar Rp50,75 Milyar.
Tersangka  Undang  Sumantri  selaku Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  di lingkungan  Ditjen  Pendis  Kemenag mendapat arahan agar untuk menentukan  pemenang  paket-paket pengadaan pada Dirjen Pendis tersebut,  sekaligus  diberikan  ”daftar pemilik  pekerjaan”.  Kemudian  pada Oktober  2011,  Tersangka  Undang Sumantri selaku PPK menandatangani dokumen  Harga  Perkiraan  Sendiri (HPS) Spesifikasi Teknis
Laboratorium  Komputer  MTs  yang diduga diberikan oleh PT. CGM  yang ditawarkan  paket  pekerjaan  tersebut.
Setelah  lelang  diumumkan,  PT.  CGM menghubungi rekanannya dan
meminjam perusahaan untuk
mengikuti  lelang  dengan  kesepakatan ”biaya peminjaman” perusahaan. Lalu pada  bulan  November  2011,  diduga terjadi  pertemuan  untuk  menentukan pemenang  dan  segera  mengumumkan PT.  BKM  sebagai  pemenang.  Atas pengumuman  tersebut,  perusahaan- perusahaan  lain  yang  menjadi  peserta lelang tersebut menyampaikan sanggahan. Tersangka Undang
Sumantri  selaku  PPK  mengetahui adanya  sanggahan  tersebut,  namun setelah bertemu dengan pihak pemenang  lelang,  Undang  Sumantri langsung menandatangani kontrak bersama  PT  BKM.  Pada  Desember 2011  dilakukan  pembayaran  atas Peralatan  Laboratorium  Komputer
MTs  Tahun  Anggaran  2011  sejumlah Rp.27,9 Milyar yang diduga mengakibatkan  kerugian  keuangan negara  setidaknya  Rp12  Milyar. Sedangkan untuk pengadaan Pengembangan  Sistem  Komunikasi
dan  Media  Pembelajaran  Terintegrasi Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  dan Madrasah  Aliyah  (MA),  pada  bulan Agustus  2011,  pihak  Kementerian Agama  melalui  salah  satu  pejabatnya menyetujui konsep Sistem
Komunikasi  dan  Media  Pembelajaran Terintegrasi  untuk  Madrasah  yang dipresentasikan  oleh  PT.  TELKOM. Selanjutnya,  PT  TELKOM  diminta menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan  sesuai  dengan  konsep  yang telah dibahas tersebut untuk persiapan lelang.    Jadi  selama  bulan  Oktober 2011  diduga  telah  terjadi  pertemuan- pertemuan  antara  beberapa  pihak untuk  menentukan  pemenang  dalam Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi  dan  Media  Pembelajaran
Terintegrasi  MTs  dan  MA.  Saat pengadaan, diduga terdapat permintaan  agar  proyek  “dijaga” untuk  menentukan  pemenang  lelang. Lalu pada November 2011, Tersangka Undang Sumantri selaku PPK menetapkan dan menandatangani dokumen  Harga  Perkiraan  Sendiri (HPS)  untuk  kedua  proyek  tersebut. Nilai  HPS  diduga  disesuaikan  dengan nilai  penawaran  yang  sudah  dapat memfasilitasi jatah untuk pihak “Senayan”  dan  pihak  Kemenag  saat itu.  Pada  tanggal  17  November  2011 Tim ULP mengumumkan pemenangnya  yaitu  PT.  TELKOM. Terakhir  pada  bulan  Desember  2011 dilakukan  pembayaran  total  Rp56,6 Milyar  untuk  kedua  proyek  tersebut dengan  dugaan  kerugian  keuangan negara setidaknya Rp4 Milyar. Undang  Soemantri  diduga  melanggar Pasal  2  ayat  (1)  dan/atau  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Ferdiansyah, 2022).

## Fraud Tree (Pohon Kecurangan)
ACFE  Indonesia  (2020  membuat suatu  klasifikasi  yang  disebut  “ Fraud Tree ”  yaitu  sistem  klasifikasi  mengenai kemungkinan  kecurangan  yang  dilakukan oleh seseorang di dalam suatu entitas yang menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud  tree. Pohon  ini  memberikan gambaran cabang-cabang dari fraud dalam hubungan  kerja,  beserta  ranting  dan  anak rantingnya. Pohon kecurangan ( fraud tree ) menjelaskan  jenis-jenis  kecurangan  dalam hubungan  kerja  dan  cabang-cabangnya dalam  sebuah  organisasi. Occupational fraud  tree terhadap  organisasi  dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu corruption (korupsi), asset
misappropriation (penyalahgunaan asset ), dan fraudulent statements (laporan keuangan yang mengandung kecurangan).

## 1. Corruption (Korupsi)
Association  of  Certified  Fraud  Eximiners (ACFE) dalam (Tuanakotta, 2014)
menyatakan bahwa korupsi dapat dikelompokan menjadi empat skema yaitu: a. Conflicts of interest (konflik kepentingan),  yaitu:  konflik  yang terjadi  ketika  pegawai,  manajer,  atau eksekutif  yang  memiliki  kepentingan ekonomi  atau  kepentingan  pribadi yang  tidak  dapat  diungkapkan  dalam suatu transaksi sehingga dapat memberikan  dampak  buruk  terhadap perusahaan. Konflik kepentingan dikelompokan  menjadi  tiga  yaitu skema  pembelian,  skema  penjualan, dan skema lainnya.
b. Bribery (suap),  yaitu  pemberian, penawaran, penerimaan, atau
permohonan  sesuatu  yang  bertujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Skema  penyuapan  secara  umum terdiri  dari  dua  kategori,  yaitu  skema kickback dan skema bid-rigging.
c. Illegal  Gratuties (persenan  illegal), yaitu:  tindakan yang  melibatkan pemberian,  penerimaan,  penawaran atau permohonan sesuatu yang berharga  karena  tindakan  resmi  yang dilakukan. Transaksinya terjadi setelah  fakta  tersebut  dilakukan. Contohnya: hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah
perpisahan, dan sebagainya.
d. Economic Extortion (pemerasan ekonomi), yaitu: tindakan yang menggunakan  ancaman  kekuatan  oleh individual atau organisasi untuk mendapatkan  sesuatu  yang  bernilai. Item  yang  benilai  tersebut  dapat berupa  aktiva  keuangan,  informasi, dan  kerjasama  untuk  mendapatkan keputusan  yang  diinginkan  mengenai sesuatu yang dikaji.
Contohnya:  seorang  staff  pembelian mengancam
pemasok untuk memberikan  uang  kepada  dia,  agar perusahaan  tempat  dia  bekerja  tidak membeli barang kepada pemasok lain.

## 2. Asset

## Misappropriation
(Penyalahgunaan Asset),
Penyalahgunaan  aset  adalah  bentuk  dari kecurangan  yang  dilakukan  dengan  cara memiliki  aset  secara  tidak  sah  dan penggelapan  terhadap  aset  perusahaan untuk  memperkaya  diri  sendiri  dan kepentingan  pribadi.  Penyalahgunaan  aset dibagi  menjadi  dua  kategori  utama  yaitu pencurian kas dan pencurian atas persediaan dan aset lain.
a. Cash ,  merupakan  kecurangan  pada bagian  kas  (uang  tunai  yang  dapat digunakan  untuk  membiyai  operasi perusahaan)
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
b. Inventory  And  All  Other  Assets (Persediaan  dan  Aset  Non  Kas  Lain), merupakan kecurangan disini diartikan dengan pelaku yang menargetkan barang inventaris, peralatan,  perlengkapan,  aset  selain kas untuk dicuri dengan berbagai cara. Skema  ini  mencakup  penyalahgunaan aset selain uang tunai.
3. Fraudulent  Statements  (Laporan Keuangan Yang Mengandung Kecurangan).
Financial  statements  fraud (kecurangan laporan  keuangan)  adalah  kecurangan laporan  keuangan  dapat  didefinisikan sebagai  kecurangan  yang  dilakukan  oleh manajemen dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor.
a. Net Worth/net income Overstatements,
yaitu: menyajikan asset atau pendapatan  pada  laporan  keuangan lebih tinggi dari yang sebenarnya.
Gambar 6 The Fraud Tree
Sumber : https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx
b. Net
Worth/net
Income Understatements, yaitu:  menyajikan aset  atau  pendapatan  pada  laporan keuangan  lebih  rendah  dari  yang sebenarnya.
Untuk mendeteksi permufakatan fraud aparatur  negara  dan  pelaku  usaha  dalam keuangan negara pada pengadaan
barang/jasa, auditor, entitas, dan pemeriksa harus  mempelajari  indikator/tanda-tanda atau symptons ( red flags ) dan mengejarnya (menindak lanjutinya) sampai semua bukti terkumpul.  Pemeriksa  harus  menemukan apakah  tanda-tanda  tersebut  merupakan hasil  dari  suatu  tindakan fraud atau  hal yang  lain.  Keberadaan  tanda-tanda fraud harusnya  dapat  disadari  dan  selanjutnya menjadi indikator yang dapat
ditindaklanjuti  untuk  menemukan  dan membuktikan  adanya fraud. Tanda-tanda dari perilaku fraud tercermin dari perilaku mereka,  yaitu    a.Prilaku  yang  bermewah mewah,  b.  Mempunyai  hubungan  yang akrab  dengan  kolega,  pembeli  atau pemasok, c.sikap dan prilaku yang lihai, d. Tekanan dari keluarga agar tampak sukses, e.Tidak  puas  dengan  gaji,  f.Kesulitan keuangan, g.Tidak suka membagi tugas. h. Tekanan yang berlebihan dari entitas. Dari tanda-tanda  perilaku fraud tersebut  kita bisa melihat bahwa faktor pendorong fraud tersebut  terjadi  adalah  karena Greed (Keserakahan),
Opportunity
(Kesempatan), Need (Kebutuhan),  dan
Pressure (Tekanan). Dalam masing-masing tahapan pengadaan  barang  dan  jasa,  pada  Kasus Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku  Usaha    Dalam  Keuangan  Negara Pada  Pengadaan  Barang/Jasa    di  atas,
fraud sudah  terjadi  sejak  dari  penyusunan anggaran, perencanaan, tender, pelaksanaan  pekerjaan,  dan  pembaran. Pejabat pelaksana anggaran
diskriminatif/mengarah  pemenan  tender, peserta  tender  yang  sering  ikut  dalam proses  penawaran  tapi  tidak  pernah menang, pengumuman terbatas jadwalnya, manipulasi.  pemenang  tidak  sesuai  hasil evaluasi/syarat  tidak  lengkap;  mendapat banyak paket; evaluasi, pengaduan masyarakat  atau  peserta  tender  tidak digubris. proses pengawasan dan pertanggungjawaban  tidak  sesuaui  standar pelaporan.  proyek  atau  paket  sudah  dijual
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
terlebih  dahulu  kepada  vendor  sebelum anggaran disetujui atau disahkan, terjadinya  rekayasa  dokumen  serta  Harga Perkiraan  Sendiri  (HPS),  dan  spek  teknis dibuat oleh vendor, seperti mark up harga, suap  kepada  pihak-pihak  terkait  serta manipulasi  pemilahan  pemenang.  serta suap  kepada  penegak  hukum  nntuk meringankan  hukuman.  Pada  tahapan perencanaan  atau  persiapan  pengadaan barang/jasa terdapat beberapa pola penyimpangan:  a.  Merugikan  keuangan negara dengan melawan hukum, dan untuk memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi,    menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  dan dapat  merugikan  keuangan  negara,  b. Suap-menyuap,  menyuap  aparatur  negara, memberi  hadiah  kepada  aparatur  negara karena  jabatannya,  c.  Perbuatan  curang, aparatur  negara  membiarkan  perbuatan curang,  sehingga  merugikan  orang  lain,  d. Benturan  kepentingan  aparatur  negara dalam  pengadaan  aparatur  negara  geri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya,  e.  Gratifikasi,  aparatur  negara yang berhubungan dengan jabatan/ kewenangangannya  menerima  gratifikasi dan  tidak  lapor  ke  KPK  dalam  jangka waktu  30  hari,  f. Mark  up harga, pelanggaran  prinsip-prinsip  pengadaan barang  dan  jasa,    yang  dapat  merugikan pemerintah  daerah  dan  pusat  (negara), panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan bahkan dapat dikendalikan oleh pihak- pihak  tertentu,  g.  pelaporan  yang  tidak jujur dan meloloskan bukti-bukti akuntansi yang tidak benar.
Dampak  dari fraud pengadaan  bukan hanya  kerugian  negara. Fraud pengadaan juga  menghambat  pemenuhan  pelayanan publik. Lebih jauh, fraud pengadaan dapat membahayakan  jiwa  seseorang,  misalnya dalam  kasus sekolah  roboh  karena pembangunan tidak sesuai spesifikasi, atau jalanan rusak yang mengakibatkan
kecelakaan. Paling tidak ada tiga hal  yang dapat  dilakukan  untuk  mencegah  atau meminimalisir terjadinya fraud di pengadaan barang/jasa. Pertama, membuka data  pengadaan  lebih  rinci  dan  lengkap, meskipun sebagian besar pengadaan barang/jasa telah dilakukan secara elektronik, namun data yang dapat diakses oleh  publik  masih  terbatas.  Kalaupun  data tersedia, terkadang informasi yang disajikan tidak lengkap. Selain itu, saat ini data  yang  tersedia  baru  sampai  tahap penetapan  pemenang.  Sedangkan  data mengenai  implementasi  pengadaan  tidak tersedia.  Kedua,  membangun  kesadaran dan  meningkatkan  kapasitas  masyarakat dalam  hal  pengadaan  barang/jasa.  Ketiga, dengan  masyarakat  yang  sadar  dan memiliki kapasitas maka pemerintah dapat mendorong keterlibatan  masyarakat  dalam melakukan pemantau pengadaan barang/jasa.  Pemantauan  yang  dilakukan dapat  membantu  kerja  -  kerja  penegak hukum  maupun  inspektorat  daerah  dalam hal  pengawasan  terhadap  pengadaan. Keempat  harus  selalu  berupaya  dalam pencegahan fraud pengadaan  pengadaan barang/jasa,  seperti  memberi  arahan  yang jelas  dan  kuat  agar  proses  pengadaan  ini lebih transparan dan terbuka serta mendorong  proses  pengadaan  dengan memanfaatkan teknologi digital.
Mekanisme perencanaan, penganggaran,  dan  pelaksanaan  pekerjaan sampai  pembayaran  pada  pengadaan barang/jasa merupakan proses yang melibatkan  banyak  orang,  proses  ini  tidak luput  dari  politik  dan  kepentingan.  Dalam melaksanakan  hal  tersebut  diperlukan aparatur pemerintah yang berintegritas dan memiliki  komitmen  terhadap  birokrasi yang bersih dan regulasi yang tegas. Selain itu pihak legislative juga selayaknya harus benar  benar  memahami  batas  tugas  dan kewenangannya dalam proses perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan pekerjaan sampai pembayaran
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
dan lebih menyadari bahwa keberadaannya mewakili kepentingan rakyat bukan mewakili golongan tertentu. Sistem partisipatif  murni  melibatkan  masyarakat juga  harus  dikembalikan  pada  porsi  yang sebenarnya. Dan yang tidak kalah pentingnya  pengawasan  setiap  lini  harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.  Bisa  juga  dengan melibatkan  auditor  forensickpihak  ketiga untuk  melakukan  penyuluhan-penyuluhan kepada perangkat pemerintahan, inspektorat,  dan  pelaku  usaha,  sesuai materi, peran, dan fungsi masing- masing.untuk mencapai clean government . Jadi  diperlukan  komitmen,  akuntabel,  dan transparansi  dari  semua  pihak  dalam proses  ini  untuk  mencegah  terjadinya fraud. Dengan  komitmen  dan  transparansi tersebut masyarakat dapat bebas mengakses  dan  melakukan  pengawasan terhada  masalah  ini,  sehingga  semakin kecil  celah  ruang  gerak  pelaku fraud melakukan fr aud pada pengadaan barang/jasa.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  didapatkan  melalui hasil  dan  pembahasan  secara  umum fraud dapat didefinisikan suatu perbuatan curang yang  melawan  hukum  yang  dilakukan secara sengaja baik sendiri maupun secara bersama-sama  untuk  tujuan  tertentu  di dalam  atau  di  luar  organisasi  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Berdasarkan Fraud  Tree terdapat  3  (tiga) kelompok  besar  fraud  yaitu; corruption, asset  misappropriation dan fraudulen statement dengan  beberapa  rantingnya. Fraud terjadi karena Greed (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan),
Need
(Kebutuhan), dan Pressure (Tekanan).
Ada beberapa modus operandi keterlibatan pejabat publik dan perusahaan swasta dalam fraud pengadaan barang/jasa
(PBJ)  dalam  penelitian  ini,  yaitu:    (1) Suap pelaku usaha  kepada pejabat publik; (2) pejabat publik menggunakan perusahaan  boneka/perusahaan  tertentu untuk  diajak  kerjasama  melakukan fraud ; dan  (3)  kolusi  antar  peserta  tender, penetapan  harga  (mark-up;  mark-down), kartel,  dan  praktik  yang  tidak  kompetitif. (4) terjadinya persekongkolan/ pemufakatan  yang  tidak  baik  atau  tidak sehat  antara  aparatur  negara  dengan pelaku usaha.
Mekanisme
perencanaan,
penganggaran,  dan  pelaksanaan  pekerjaan sampai  pembayaran  pada  pengadaan barang/jasa merupakan proses yang melibatkan banyak orang, proses ini tidak luput dari politik dan kepentingan. Dalam melaksanakan  hal  tersebut  diperlukan aparatur  pemerintah  yang  berintegritas dan memiliki komitmen terhadap birokrasi yang  bersih  dan  regulasi  yang  tegas. Selain itu pihak legislative juga selayaknya  harus  benar  benar  memahami batas  tugas  dan  kewenangannya  dalam proses  perencanaan,  penganggaran,  dan pelaksanaan pekerjaan sampai
pembayaran,  dan  lebih  menyadari  bahwa keberadaannya mewakili kepentingan rakyat  bukan  mewakili  golongan  tertentu. Sistem  partisipatif  murni  melibatkan masyarakat  juga harus dikembalikan pada porsi yang sebenarnya.
Dalam pengadaan barang/jasa sebaiknya dari proses perencanaan anggaran  menekankan  upaya  pencegahan fraud sebagai  langkah  awal  pencegahan fraud, tidak  kalah  pentingnya  dalam  hal ini pengawasan setiap lini harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, daengan melibatkan peranan audit forensik untuk dan mendeteksi, mencegah terjadinya fraud (kecurangan).  Audit forensik mempunyai kemampuan memberikan
pernyataan secara
keahliannya, termasuk melakukan
Bimbingan  Teknis  (BIMTEK),  sesuai
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
materi,  peran,  dan  fungsi  masing-masing, agar  terdeteksi,  terantisipasi  perbuatan seseorang/kelompok  orang  yang  akan berniat  melakukan fraud di  segala  lini dalam  pemerintahan,  sehingga  semakin kecil  celah  ruang  gerak  pelaku fraud melakukan fraud pada pengadaan barang/jasa.  Ini  tentunya  bertujuan  untuk mencapai clean government . Dari berbagai  upaya  pencegahan  tersebut, komitmen, peran aktif, kejujuran, akuntabel,  dan  transparansi  pemerintah dan seluruh pihak terkait (aparatur negara, pelaku  usaha,  dan  masyarakat)  agar  di dalam  proses  pengadaan  barang/jasa dikedepankan, untuk mencegah terjadinya fraud, demi  hasil  pengadaan  barang/jasa yang  bernilai  guna  untuk  kepentingan entitas  dan  publik.  Aparatur  negara  harus berkomitmen
tidak menerima
suap/gratifikasi,  karena  aturannya  sudah ada tentang pengadaan barang/jasa (termasuk  dengan  mengunakan online ) dan  perbuatan  melakukan fraud itu sendiri.    Aparatur  negara,  pelaku  usaha tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk  memberi  atau  menerima  hadiah, imbalan,  komisi,  rabat,  dan  apa  saja  dari atau  kepada  siapapun  yang  diketahui  atau patut  diduga  berkaitan  dengan  pengadaan barang/jasa (PBJ) tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  keluarga,  teman-teman,  dan semua  pihak  yang  telah  membantu  dalam pelaksanaan  dan  penulisan  peneliti  ini untuk di jadikan jurnal ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh  Journal  National  Network ( 2022).
KPK  Tangani  274  Tipikor  Pengadaan Barang  dan  Jasa  sejak  2004  hingga Oktober  2022. Author Tim  Redaksi.
Diambil  tanggal  01  November  2022 Dari  https://www.ajnn.net/news/kpk- tangani-274-tipikor-pengadaan-
barang-dan-jasa-sejak-2004-hingga- oktober-2022/index.html ACFE  Indonesia.  (2018).  Survei Fraud Indonesia 2016. In Indonesia Chapter #111. https://doi.org/10.1201/978131517814 1-3 ACFE  Indonesia.  (2020).  Survei Fraud
Indonesia  2019.  In  Indonesia  Chapter #111  (Vol.  53,  Issue  9).  https://acfe- indonesia.or.id/survei-fraud- indonesia/
Fikri,  H.  (2018).  Akuntan  Forensik  Salah Satu  Upaya  Pencegahan  (Preventif)
Sejak Dini Terhadap Kejahatan
Korupsi  Di  Indonesia.  Jurnal  Hukum Mimbar  Justitia,  4  (2),  186–206. Diambil  tanggal  01  November  2022 Dari https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/
download/498/521
Anwar,  Saiful.  (2017)Analisis  Penetapan
Metode Penghitungan Kerugian Keuangan  Negara  Oleh  Perwakilan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa  Yogyakarta  (Kasus  Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah Kepada  KONI),  ABIS:  Accounting andBusiness Information System Journal.  5  (2),  6.  Diambil  tanggal  01 November 2022 Dari https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/vie w/59287/28950 Ariani,  Fifi.  (2022).  Peran  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  dalam  Mewujudkan Indonesia  Emas  2045, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Diambil tanggal 01 November 2022 Dari https://lan.go.id/?p=9996 Badan Pengawasan Keuagan dan Pembangunan (BPKP). (2009). Kumpulan  Modus  Operandi  Kasus- Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: BPKP. DPR-RI. (1999). Undang-Undang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun
1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi.  Diambil  tanggal  01 November 2022 Dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Deta ils/45350/uu-no-31-tahun-1999 DPR-RI. (2001). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Diambil  tanggal  01 November 2022 Dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/docum ent/uu/UU_2001_20.pdf DPR-RI. (2003). Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2003  Tentang  Keuangan  Negara. Diambil  tanggal  01  November  2022
Dari.  https://jdih.kemenkeu.  go.id/ fulltext/2003/17tahun2003uu.htm DPR-RI.  (2004).  Undang-Undang  No  32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah. Diambil tanggal 01 November 2022 Dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/docum ent/ uu/33.pdf DPR-RI. (2006). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun
2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Diambil tanggal 01 November 2022 Dari https://jambi.bpk.go.id/ wp- content/uploads/2020/08/UU-No-15- Tahun-2006.pdf DPR-RI. (2010). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang.  DPR-RI.  Diambil tanggal  01  November  2022  Dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/docum ent/uu/UU_ 2010_8.pdf
Ferdiansyah, Benardy  (2022). KPK limpahkan berkas eks pejabat Kemenag Undang Sumantri ke pengadilan. Diambil tanggal 01
November 2022 Dari
https://sumsel.antaranews.
com/berita/534794/kpk-limpahkan- berkas-eks-pejabat-kemenag-undang- sumantri-ke-pengadilan
Fikri,  H.  (2018).  Akuntan  Forensik  Salah Satu  Upaya  Pencegahan  (Preventif)
Sejak Dini Terhadap Kejahatan
Korupsi  Di  Indonesia.  Jurnal  Hukum Mimbar  Justitia,  4  (2),  186–206.
Diambil  tanggal  01  November  2022 Dari https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/ article/download/498/521
Gbegi,  D.  O.,  Chia,  G.  A.,  &  Duenya,  M.
I. (2018). Analysis of public acceptability of forensic audit practice in  Benue  State  Local  Government Councils.  AE-FUNAI  Journal  of Accounting,  Business  and  Finance ,  2
(1),  178–186.  Diambil  tanggal  01 November 2022 Dari https://www.researchgate.net/publicati on/346963789_Analysis_of_Public_
Acceptability_of_Forensic_Audit_Pra ctice_in_Benue_State Hantoro,  Juli.  (2020).  Bupati  Langkat Nonaktif  Terbit  Rencana  Perangin Angin  Divonis  9  Tahun  Penjara. Diambil  tanggal  01  November  2022 Dari https://nasional.tempo.co/
read/1647238/bupati-langkat- nonaktif-terbit-rencana-perangin- angin-divonis-9-tahun-penjara
Harnovinsah.
(2019). Metodologi Penelitian.  Pusat  Bahan  Ajar  dan Elearning, Modul 3-5. Diambil tanggal  01  November  2022  Dari https://mercubuana.ac.id.
Haurissa,  N.  F.,  &  Dewi,  C.  N.  (2021).
Analisis  Meta Fraud di  Pemerintahan Indonesia.  Perspektif  Akuntansi,  4(3), 297–319.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.
(2016). Standar
Akuntansi Pemerintahan  Republik  Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan. Diambil  tanggal  01  November  2022
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242
Dari http://www.ksap.org/sap/wp-
content/uploads/2012/08/Buku-SAP- 2016.pdf
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2006
Memahami  untuk  membasmi:  buku saku  untuk  memahami  tindak  pidana korupsi/ Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta : Komisi Pemberantasan  Korupsi.  https://pip- semarang.ac.id/wp- content/uploads/2019/09/buku _saku_korupsi.pdf Mahkamah  Mgung.    (2021).  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (2021). Diambil tanggal 01 November 2022 Dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/leg al-product/kitab-undang-undang- hukum-pidana/detail Mulyadi,  R.,  &  Nawawi,  M.  (2020).
Pengaruh  Audit Forensik, Audit Investigasi,  Profesionalisme  terhadap Pencegahan
Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten). Jurnal  Riset  Akuntansi  Terpadu, 13(2),  272.  Diambil  tanggal  01 November 2022 Dari https://doi.org/10.35448/jrat.v13i2.90 48
Nufus, Wilda Hayatun (2021). 15 Anggota
DPRD  Muara  Enim  Tersangka  Suap Diduga  Terima  Rp  3,3  M.  Diambil tanggal  01  November  2022  Dari https://news.detik.com/berita/d-
5853553/15-anggota-dprd-muara- enim-tersangka-suap-diduga-terima- rp-33-m.
Panjaitan,  I.  A.  (2018).  Whistleblowing : Meningkatkan  Hasil  Audit  Forensik dalam Pengungkapan
Tindakan Korupsi  oleh  Auditor  Pemerintah. Jurnal  Insitusi  Politeknik  Ganesha Medan,  1(1),  50–60.  Diambil  tanggal 01 November
2022 Dari https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/j uripol/article/view/90
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2008).
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008
Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia. Diambil tanggal 01 November 2022 Dari https://www.bpkp.go.id/public/ upload/unit/sakd/files/PP60Tahun200 8_SPIP.pdf
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 02 Februari 2021. Diambil tanggal 01 November 2022 Dari https://jdih.lkpp.go.id/ regulation/peraturan-
presiden/peraturan-presiden-nomor- 12-tahun-2021
Pratama,  Ilham Rian (2022). KPK Tuntut Eks  Bupati  Musi  Banyuasin  Dodi Reza  Alex  Noerdin  10  Tahun  Penjara dan  Denda  Rp  1  Miliar.  Diambil tanggal  01  November  2022  Dari https://www.tribunnews.com/nasional/ 2022/06/16/kpk-tuntut-eks-bupati- musi- banyuasin-dodi-reza-alex- noerdin-10-tahun-penjara-dan-denda- rp-1-miliar Putu, N. L., Darmayanti, A., Sujana, E., & Kurniawan,  P.  S.  (2018).  Metode Deteksi Dan Pencegahan Fraud (Tindakan Kecurangan)
Pada
Inspektorat  Di  Bali:  Persepsi  Auditor Internal.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi)  Universitas  Pendidikan Ganesha,  9(1),  2614–1930.  Diambil tanggal  01  November  2022  Dari https://ejournal.undiksha.ac.id/ index.php/S1ak/article/view/20406 Ramadhani, A. R., Triyuwono, I., Purwanti,  L.,  Ekonomi,  F.,  &  Bisnis, D.  (2019).  Riset  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia Mengungkap
Cara  Melakukan  Praktik Fraud di Pemerintah Kota Malang.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 656-681 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.242

## Mengungkap Cara Melakukan Praktik
Fraud Di  Pemerintah  Kota  Malang,  4 No.1  Apr,  53–66.  Diambil  tanggal  01
November 2022 Dari
https://journals.ums.ac.id/index.php/re aksi/article/view/7311/4551 Sugiyono.  (2020).  Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sulastri,  S.  (2014). Fraud Pada  Sektor
Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian  Internal,  Dan  Etika Organisasi  Pemerintah  (Studi  Empiris Dinas Pemerintah Provinsi Dki
Jakarta).  Jurnal  Magister  Akuntansi Trisakti,  1(2),  199–227.  Diambil tanggal  01  November  2022  Dari https://doi.org/10.25105/jmat.v1i2.493 8 Taher,  Wiguna  (2022).  Korupsi  Rp  17 Miliar,  Wali  Kota  Bekasi  Cuma
Dituntut 9 Tahun. Diambil tanggal 01 November 2022 Dari https://www.inilah.com/korupsi-rp- 17-miliar-walkot-bekasi-cuma- dituntut-9-tahun
Tjiptono. Fandy. (2019). Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan. Edisi
1. Yogyakarta: Andy.
Tuanakotta,  T.  M.  (2016).  Akuntansi Forensik  &  Audit  Investigasi-Edisi  2 (2nd ed.). Salemba Empat.
Yulistianingsih,  A.  R.  D.,  Hadi,  F., Nurhabiba,  &  Suhartono.  (2020). Peranan  Akuntan  Forensik  Dalam Mengatasi Fraud Dan  Korupsi  Di
Lembaga Pemerintahan. Islamic Accounting and Finance Review, 1(2), 135–146. Diambil tanggal 01 November 2022 Dari
https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/ download/18290/pdf