## PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KEBIJAKAN TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA JAYAPURA

## Silvester Magnus Loogman Palit
Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih Jl. Kamp Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua Indonesia E-mail: silvesterpalit@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  telah  mempengaruhi  perekonomian  nasional  dampaknya  juga  dirasakan sampai  ke  daerah,  yang  menyebabkan  lesunya  kegiatan  usaha  UMKM. Berbagai  kebijakan pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan demi mempertahankan eksistensi UMKM pada masa pandemi  ini.  Perlu  diperhatikan  yaitu  aturan  manakah  yang  benar-benar  mendukung keberlangsungan UMKM dalam menjalankan  kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19 ini.  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  Yuridis  normatif menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini adalah mencoba menganalisis perlindungan hukum pada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid 19 dengan  memperhatikan  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam upaya  pencegahan  dan  penyebaran  penularan  Covid-19.  Kebijakan  yang  ada  dimasa pandemic  covid-19  membuat  pelaku  UMKM  bisa  kembali  bangkit  dan  berkembang  lagi. Inovasi  digital  di  masa  pandemic  ini  diperlukan  sangat  memberikan  pengaruh  pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara khusus. Pelaku UMKM yang  memanfaatkan  dan  beradaptasi  dengan  sarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi digital  dapat  bertahan  di  masa  pandemic  covid  19  yang  belum  tahu  kapan  berakhirnya. Dengan mengurangi  transaksi  menggunakan uang tunai, dan beralih menjadi transaksi  non Tunai bisa membentuk sistem pasar (market) digital, dengan dukungan dari pemerintah.
Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, Kebijakan Covid-19, UMKM.

## A. PENDAHULUAN
Penyebaran covid-19 yang bermula dari  kota  Wuhan,  telah  memasuki Indonesia dan telah menyebar di hampir seluruh  negeri kita ini. Berbagai upaya pencegahan dan penanganan penyebaran  virus covid-19 ini  telah diupayakan  dan  dilakukan  pemerintah. Masyarakat  telah  menyesuaikan  diri dengan  pencegahan  penyebaran  virus ini  dengan  menjaga  jarak,  mencuci tangan,  serta  memakai  masker  baik dilakukan  ditempat  umum  maupun secara mandiri.
Pemerintah  Pusat  pun  akhirnya melakukan  pembatasan  sosial  berskala besar  (PSBB)  yang  kemudian  diikuti oleh  pemerintah  daerah  Papua  dengan pembatasan sosial berskala luas, dengan menjalankan physical  distancing dan social distancing . Hal tersebut mengakibatkan  perekonomian  sektor UMKM  pun  merasakan  dampaknya. Penambahan  kasus  Covid-19  di  Papua juga  bertambah,  dengan  jumlah  kasus Covid-19  per  25  November  2020 mencapai  23.147  orang,  kasus  Positif 11.481  orang,  sembuh  8.775  orang, dirawat  2.510  orang,  suspect  185 orang,  dan  meninggal  196  orang.  Hal ini tentu saja makin membuat masyarakat semakin resah.
Kementerian koperasi  memaparkan bahwa  sekitar  163.713  pelaku  usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) terdampak virus cocid-19 ini. Beberapa bidang  UMKM  yang  terdampak  ini seperti  pelaku  usaha  makanan  dan minuman,  selain  itu  bidang  jasa  dan produksi  juga  ikut  terdampak  pada masa pandemic covid-19 ini. Terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.  Adanya  pandemi  ini
masyarakat diwajibkan untuk mengurangi interaksi dengan orang lain dengan tujuan untuk menekan persebaran virus ini. Dengan kondisi ini banyak  konsumen  yang  beralih  ke pembelian  secara  digital  agar  dapat menjaga  jarak  dengan  orang  lain. Pandemi  Covid-19  ini  secara  tidak langsung  membuat  perubahan  yang sangat besar kepada sistem penjualan di Indonesia  dari  yang  sebelumnya  dapat menjual  dagangannya  secara  langsung terpaksa  harus  menjual  dagangannya secara  digital  ( online) .  Perubahan  ini sangat  berdampak  buruk  bagi  UMKM yang  tidak  mampu  beradaptasi  dengan memasarkan dagangannya secara digital.  Beberapa  UMKM  yang  masih bergantung  pada  penjualan  di  luar digital  ( offline )  harus  terpaksa  gulung tikar. Adanya pandemi Covid-19 membuat  beralihnya  sistem  penjualan dari  yang  biasanya  offline  menjadi online  atau  yang  biasa  disebut  sebagai kewirausahaan  digital.  Pelaku  UMKM memasarkan barang dagangannya menggunakan sarana  media sosial atau market  place  sebagai  perantara  agar mendapatkan pembeli. Pandemi
Covid-19 telah menggoyangkan  perekonomian  tanah air  pada  hampir  seluruh  sektor  usaha. Kondisi  ini  mengancam  bahkan  sudah mengakibatkan  sebagian  perusahaan menutup  usahanya.  Meski  terdapat kebijakan  restrukturisasi  utang  hingga insentif pajak, namun relaksasi tersebut bersifat  sementara  tanpa  ada  kepastian berhentinya  penyebaran  virus  Corona. Dampaknya ekonomi nasional, kesehatan  dan  kesejahteraan  menjadi tidak  menentu.  Perekonomian  yang masih datang dari konsumsi masyarakat,  oleh  karena  pandemic
covid-19 ini  berakibat  daya  beli menurun  karena  penurunan  produksi juga penawaran yang berakibat berkurangnya pendapatan menimbulkan  kerugian bagi  para pelaku usaha. Pemerintah telah berupaya memfokuskan  penghentian  penyebaran virus lebih luas, oleh karena kondisi ini membentuk risiko krisis yang mengancam  perekonomian.  Berbagai kebijakan seperti bantuan sosial, restrukturisasi  kredit  hingga  insentif pajak  telah  diupayakan  pemerintah mendukung  dunia  usaha  bertahan menghadapi krisis dalam masa pandemi ini.  Uang  yang  digelontorkan  akan habis  karena  sumber  masalah  tidak dipadamkan  dan  penyebaran  Virus semakin meningkat dan masalah ekonomi akan semakin meningkat.
Masalah  UMKM  di  masa  pandemi ini  perlu  diberikan  payung  hukum, sehingga dengan payung hukum UMKM  dapat  menjalankan  kegiatan usahanya  dengan  tertib  dan  teratur punya  nilai  kepastian  hukum,  serta keadilan  yang  diberikan  apabila  suatu ketika terdapat permasalahan.
Perlindungan  hukum  yang  mengatur perekonomian  dapat  kita  ditemukan penjabarannya dalam hierarki perundang-undangan  yang  berlaku  di negara  kita.  Payung  utama  perundang- undangannya  bisa  kita  lihat  dalam Pembukaan  UUD  tahun 1945 alinea  4, UUD 1945 Pasal 33 dan 34 ayat (1), dan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. UUD  1945  Pasal  33  dan  34  ayat  (1) mengatur  tentang  Perekonomian  dan tentang Kesejahteraan Sosial.
Dikatakan oleh Satjipto
Pembangunan  hukum  bukan  hanya mengenai aturan atau substansi hukum,
namun  juga  tentang  kelembagaan hukum  dan  budaya  hukum  masyarakat (Sulistyo,2007:2). Mengenai pembangunan hukum dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan,  menjaga  iklim  investasi perlu  mendapatkan  perhatian  yang serius dari pemerintah terutama penegakan  dan  perlindungan  demi mempertahankan
pertumbuhan ekonomi pada masa pandemic covid-19 ini.
Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Pasal 28 A tentang Hak Asasi Manusia  “Setiap  orang  berhak  untuk hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup  dan  kehidupannya”,  kemudian diwujudkan Undang-Undang Kesehatan  Nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan mneurut UU tersebut kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia dan  bagian  dari  kesejahteraan  yang merupakan  bangsa  Indonesia.  Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut kesehatan  dikatakan  sebagai  keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun  sosial  yang  untuk  melakukan hidup  produktif  secara  sosial  dan ekonomis.  Hal  itu  kembali  lagi  yaitu untuk mewujudkan pembangunan kesehatan nasional sebagai amanat dari undang-undang tersebut. Dengan tercapainya kesehatan semua masyarakat maka secara tidak langsung ikut  meningkatkan  derajat  hidupnya sehingga
dapat terwujudnya kesejahteraan tersebut.
Salah  satu  misi  yang  utama  dari pemerintahan  daerah  adalah  dapat mengimplementasikan  kebijakan  yang telah  diatur  oleh  pemerintah  pusat. Dalam proses implementasi ini dimulai dari  penetapan  tujuan  yang  jelas  dan pemahaman  tentang  kondisi  daerah.
Pada  tahap  perencanaan  juga  harus mempertimbangkan
implementasi kebijakan  yang  dapat  menjamin  suatu kualitas hidup yang baik dan menciptakan  suatu  lingkungan  yang sehat.  Dalam  implementasi  kebijakan ini pemerintah daerah berperan sebagai perantara  antara  pemerintah  pusat dengan  masyarakat.  Begitu  pula  peran pemerintah daerah juga menjadi sangat penting  dalam  perberdayaan  kemajuan UMKM  dalam  model  kewirausahaan digitalisasi  UMKM.  Dalam  rangka memenuhi  hak  asasi  manusia  dan mewujudkan  pembangunan  kesehatan serta  untuk  mendapatkan  perlindungan dari  penyebaran Covid-19 ,  Pemerintah Papua menerbitkan Surat Edaran dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi di  Provinsi  Papua  Gubernur  (Surat Edaran Gubernur Nomor 440/5168/SET  tentang  Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Di Provinsi). Peraturan tersebut sebagai bentuk  implementasi  Pasal  59  UU  No. 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua yang mana Pemerintah daerah mempunyai  tanggung  jawab  dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit endemis yang
membahayakan  kelangsungan  hidup penduduk.
Pembangunan kesehatan untuk meningkatan kesadaran, kemauan, serta kemampuan  setiap  orang  untuk  dapat berperilaku  hidup  yang  sehat  demi kesejahteraanya, dimana dalam
penanganan Covid-19 harus melibatkan masyarakat  UMKM  yang  sedang memperjuangkan
hidup dan kehidupannya.  Dari  latar  belakang diatas perlu di analisis bentuk landasan perlindungan hukum  dan upaya
Pemerintah Kota
dalam mempertahankan  pelaku  UMKM  pada masa  pandemi covid -19.  Kebijakan yang  dikeluarkan  merupakan  wujud peran serta Pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia tertutama  hak  atas  kesehatan  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  Kota Jayapura.

## B. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis  normative  (Soerjono  Soekanto dan Sri Mamudji,1985:10 ) , yaitu pendekatan  yang  mengkaji  kaidah- kaidah  hukum  normatif  atau  doktrinal dan  menggali  asas-asas  hukum  yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji.
Sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti maka digunakan sistem pendekatan perundangan-undangan dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk
hukum
(Nasution,2008:92).  Proses  analisis secara deskriptif analitis, dengan maksud  untuk  memperoleh  gambaran mengenai  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  masyarakat  UMKM  pada masa  pandemi  Covid  19.  Bersifat deskriptif  karena  penelitian  ini  tidak hanya  semata-mata  mengumpulkan, menyusun  dan  memaparkan  data  yang diperoleh selama penelitian, tetapi juga mencakup análisis dan interpretasi dari peraturan dan perundangan dengan data yang  terkait  dengan  masalah  yang diteliti.  Data  sekunder  yang  diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku, makalah,  jurnal,  hasil  penelitian  serta peraturan perundang-undangan  yang
terkait  dengan  penelitian  ini,  dengan inventarisasi  dokumen  melalui  studi pustaka.
C. PEMBAHASAN 1. Landasan Perlindungan Terhadap  Usaha  Mikro  Kecil Menengah Sebagai negara hukum Indonesia melaksanakan tanggungjawab terhadap pembangunan ekonomi sesuai hukum positif yang berlaku.
Tanggung jawab di bidang
pembangunan ekonomi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah
Pusat  semata,  namun  juga  menjadi tanggung  jawab  daerah  sesuai kewenangan yang melekat padanya berdasarkan  prinsip  desentralisaasi (Simanjuntak, Jurnal  Kanun ,  Mei 2015:115). Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum ( Rechtsstaat ).  Hal  ini  tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga  UUD  1945.  Konsep  Negara hukum  Indonesia  didasarkan  pada nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila  dan  pembukaan  UUD 1945,  yang  dalam  arti  formal,  dan juga  dalam  artian  material  yaitu sebagai suatu Negara Kesejahteraan
( Welfare State ) atau “Negara
Kemakmuran”  (Utrecth,1960:21- 22).  Terwujudnya  masyarakat  adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila adalah tujuan ingin  dicapai  bangsa  Indonesia (Mubyarto,1987:67),  hal  tersebut terlihat  dari  penerapan  konsep  dan pola negara hukum pada umumnya,
yang di negara kita telah disesuaikan  dengan  kondisi,  yakni
menggunakan tolok ukur
pandangan Bangsa Indonesia. Tujuan  terbentuknya  negara bukan  hanya  untuk  memelihara ketertiban dan keamanan, sebagaimana konsep Negara
penjaga  malam  ( nachtwakersstaat ) namun  aktif  dalam  semua  aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Negara  tidak  dapat  tinggal  diam dengan alasan tidak dapat mencampuri  urusan  masyarakat. Mengingat penolakan terhadap campur  tangan  Negara  (paham liberal)  yang  diperkenalkan  oleh Adam  Smith  memandang  bahwa prinsip  pasar  bebas  ini  sesuai dengan pelaksanaan keadilan (Keraf,1996:141) Paham
liberalisme  tiadak  sesuai  dengan asas demokrasi ekonomi kita sebagaimana dikehendaki konstitusi
Indonesia  yang  terkandung  pada Pasal 33 UUD 1945. Asas demokrasi ekonomi Indonesia menghendaki  kebersamaan  yang berasas kekeluargaan. Terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik  yang  menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik, merupakan  kewajiban  dan  jaminan negara  sebagai  konsep  negara kesejahteraan (Kurniawan dan
Mustafa Lutfi,2011:12). Negara perlu memperluas tanggung  jawab  kepada  masalah- masalah  sosial  ekonomi  dalam masyarakat,  sesuai  konsep  negara kesejahteraan,
sehingga mengakomodir
hambatan- hambatan  yang  dialami  UMKM
dalam menjalankan    usahanya (Assiddiqie,1994:44).      Negara kesejahteraan sebagai perlindungan Negara    terhadap
masyarakat terutama  kelompok  lemah,  seperti orang miskin, cacat, pengangguran.
Konsep tersebut sejalan dengan amanat Alinea ke-4 Pembukaan
UUD  1945  antara  lain  berbunyi sebagai berikut:
“....membentuk  suatu  pemerintah negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial, maka...”
Sebagai      negara hukum,
aktifitas berbangsa serta bernegara antara  pemerintah  dan  rakyatnya sepantasnya   tidak  bertentangan dengan hukum   yang    berlaku.
Hukum dalam konteks luas, baik yang  bersifat  tertulis  maupun  tidak tertulis yang sesuai dengan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan tujuan Negara RI sebagaimana      tertuang       dalam pembukaan UUD 1945 di atas menunjukkan     bahwa Indonesia menganut      konsep Negara kesejahteraan, yang mana tanggung jawab  atas  kesejahteraan  warga  itu berdasarkan  nilai-nilai  kesetaraan dan  keadilan.  Bentuknya  tanggung jawab negara dilihat dalam berbagai campur  tangan  di  bidang ekonomi, terutama    dalam mewujudkan pemerataan        berusaha       dan melindungi  usaha  kecil  dari  situasi
pembangunan  ekonomi  bangsa. Campur  tangan  Negara  tersebut dilakukan  dengan  mengeluarkan berbagai peraturan perundang- undangan  dibidang  ekonomi,  yang berkaitan  dengan  UMKM.  Tidak hanya  dalam  pembukaan  UUD 1945, di dalam Pasal 33 UUD 1945 juga  termuat  mengenai  negara kesejahteraan  tersebut.  Pasal  33 ayat  1  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“.... Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Tersirat dari hal tersebut diatas yang  dapat  dimaknai  mengenai pembangunan ekonomi adalah menciptakan kondisi kegiatan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi pemerataan pendapatan  yang  adil  bagi  seluruh rakyatnya (Suhardi,2002:19). Sehingga penting diperhatikan mengenai perlindungan pelaku UMKM yaitu pengaturannya berdasarkan  prinsip  hukum  yang berdasarkan  keadilan  sosial  dalam pembukaan UUD 1945. Pada Pasal 33  ayat  4  Amandemen  keempat UUD  45  secara  tegas  memasukan prinsip  demokrasi  eknomi  yang berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan
perekonomian nasional yang maju dan bersatu. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia khususnya di Kota Jayapura yang sedang membangun  tidak  cukup  dalam fungsinya  yang  tradisional  yakni untuk  menjamin  adanya  kepastian dan  ketertiban,  namun  hukum sebagai  sarana pembaharuan  selain
sebagai pengatur atau sarana pembangunan menyalurkan kegiatan  manusia  ke  arah  yang diinginkan  oleh  pembangunan  dan pembaharuan.  Dalam  menjalankan fungsinya  hukum  dimanfaatkan sebagai perencanaan dan penanggulangan, karena merupakan hasil  penjelajahan  ide  yg  mengatur kehidupan
masyarakat guna memberi kepastian, pengaman,
pelindung,  dan  penyeimbang  yg dipercaya  mengawal  perubahan sosial juga sarana pembangunan . Menurut Mochtar Kusumaatmadja (dalam Rasjidi dan IB Wiyasa,1993:12) hukum
merupakan  asas  dan  kaidah  yang mengatur kehidupan manusia, yang mewujudkan  berlakunya  asas  dan kaidah itu menjadi nyata. Kehadiran hukum  dalam  masyarakat  yang menghubungkan dan mengatur kepentingan organisasi dalam masyarakat, berperan meminimalkan gejolak dalam proses terwujudnya. Banyak  UMKM  yang  tidak membuka  usahanya  lagi  di  masa pandemi Covid-19 ini sangat memerlukan  perhatian.  Pemerintah pusat  dinilai  perlu  melakukan pendekatan  secara  komprehensif sebagai  upaya  mangatasi  dampak Covid-19 terutama terhadap pelaku usaha  UMKM.  Rangkaian  upaya telah  dipersiapkan  dan  dijalankan oleh  pemerintah  pusat  diantaranya adalah  dari  segi  peningkatan  daya beli, bantuan sosial, bentuan pembiayaan, penurunan pajak.
Upaya-upaya yang telah
dipersiapkan  dan  dijalankan  ini dilakukan  pemerintah  sebagai
upaya menyelamatkan UMKM akibat  adanya  pandemi  Covid-19 yang pemerintah belum mengetahui sampai  kapan  pandemi  ini  akan berakhir (Thaha,2020:149).
Pemerintah  sangat  berperan menentukan  arah  dan  kebijakan bagi  pemerataan  pendapatan  bagi UMKM  terutama  dimasa  pandemi covid-19 ini. Kebijakan publik yang dikeluarkan sebagai bentuk
perhatian pemerintah melalui berbagai  produk  hukum,  seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai peraturan daerah. Peran  pemerintah  pusat  dalam pengembangan UMKM ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini sangat  penting  mengingat  tujuan pemerintah  adalah  menjamin  agar UMKM dapat tetap bertahan dalam memajukan  usahahanya  dan  tetap dapat
meningkatan perekonomiannya  baik  di saat masih  terjadi  pandedi  Covid-19 maupun  pasca  pandemi  Covid-19. Dibutuhkan  strategi  untuk  jangka panjang sebagai upaya agar pengembangan  UMKM  ini  dapat terlaksana  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan.  Pengembangan  model pemasaran  UMKM  yang  modern dengan  menggunakan  teknologi digital sebagai sarana memperkenalkan produk, serta berkolaborasi  dengan  pemerintah daerah agar implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam memberdayakan dan mengembangkan  UMKM  dapat terlaksana. Strategi kebijakan jangka  panjang  yang  dilakukan
pemerintah pusat diantaranya
adalah (Sugiri, Jurnal Fokus Bisnis
Media  Pengkajian Manajemen  dan Akuntansi , 2020:83):
1) Pemerintah
pusat mengeluarkan  satu  kebijakan program prakerja sebagai salah satu  fasilitas  untuk  pelaku usaha UMKM mengasah kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Pelaku usaha UMKM diberikan  pandangan  tentang pemanfataan  teknologi  digital secara  umum  dan  teknologi digital secara khusus agar tetap bertahan  di  masa  pandemi
Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19. 2) Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penggunaan  teknologi  digital sebagai sarana pemasaran dalam bisnis UMKM. Penggunaan tekonologi digital ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mendukung  kemajuan dan  perkembangan  aktivitas ekonomi.
3) Pemerintah pusat dalam
memberikan edukasi penggunaan  teknologi  digital sebagai sarana pemasaran dalam  bisnis  UMKM  dapat melakukan  model  pembinaan dengan  menyediakan  lembaga akademis dalam bidang kewirausahaan dan manajemen  bisnis agar pelaku usaha  UMKM  dapat  memiliki pandangan  mengenai  dunia usaha.
4) Pemerintah  pusat  melakukan kerjasama  dengan  perusahaan
BUMN maupun BUMS agar perusahaan-perusahaan tersebut  dapat  memberikan bimbingan    dan membina UMKM    sebagai mitra pengembangan bisnisnya.
Peran  UMKM  yang  begitu penting,  bukan  hanya  dibutuhkan perencanaan  yang  matang  saja, namun  juga  dibutuhkan  komitmen yang kuat untuk dapat mengembangkan  energi  potensial dari  UMKM.  Mengingat  upaya pengembangan  dan  pemberdayaan UMKM  ini  bukan  hanya  untuk kebijakan  jangka  pendek,  tetapi juga diberlakukan sebagai kebijakan  jangka  panjang  yang terus berkelanjutan. Maka komitmen  yang  kuat  juga  sangat dibutuhkan  dalam  pengembangan dan pemberdayaan
UMKM (Lestari,2020:54). Dalam  Pasal  17  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  96  Tahun  2020  Tentang Kementerian Koperasi Dan UMKM pemerintah bertugas menyelenggarakan kebijakan dibidang UMKM. Bentuk implementasi  dari  kebijakan  serta mengkoordinasikan dan
mengsinkronisasi pelaksanaan kebijakan  di  bidang  UMKM  telah diatur  dalam  Pasal  18 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat  akan  memberikan  bimbingan teknis  dan  supervisi  di  bidang pengembangan  dan  pemberdayaan UMKM.  Implementasi  Pemerintah Pusat  memberikan  bimbingan  ini dilakukan  oleh  semua  unsur  di lingkungan  Kementerian  Koperasi
dan  UMKM  dengan  melaksanakan tugas yang fungsinya dengan berkoordinasi,  berintegrasi,  dan sinkronisasi  dalam  hubungan  antar instansi  pemerintah  pusat  dengan pemerintah daerah.
Komitmen  perlindungan  dan pemberdayaan  usaha  Mikro,  kecil dan menengah, tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat saja namun  hal  tersebut  juga  menjadi urusan pemerintah daerah
berdasarkan  asas  desentralisasi. Dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2014  yang  diubah  dengan UU  No.  9  Tahun  2015  tentang Pemerintah  Daerah  di  sampaikan bahwa  pengembangan  koperasi, usaha mikro, menjadi urusan
Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah  Kota/Kabupaten.  Hal selaras dengan itu diatur lebih lanjut dalam  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  Daerah  Papua  yang  dalam pasal  42  angka  (1)  menyebutkan ”pembangunan perekonomian berbasis  kerakyatan  dilaksanakan dengan  kesempatan  yang  seluas- luasnya kepada masyarakat adat dan atau masyarakat setempat”.
Mengingat  Hukum  tidak  hanya berperan  untuk  menjamin  adanya kepastian  dan  ketertiban  semata, sebagaimana halnya konsep Negara penjaga  malam  yang  di  sampaikan sebelumnya,  akan  tetapi  hukum juga harus berfungsi untuk mempercepat  proses  pembangunan nasional. Seperti yang sudah dikatakan Mochtar sebelumnya diatas  (Kusumaatmadja,1995:13), hukum  berfungsi  lebih  daripada sekedar  itu,  yakni  dapat  sebagai
sarana  pembaharuan  masyarakat”, sehingga keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dianggap perlu. Sebagai  salah  satu  bentuk komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan
sebagai pedoman pembaharuan untuk kelangsungan kegiatan usaha pelaku  UMKM  di  tengah  pandemi covid -19 ini yaitu dengan penggunaan teknologi yang terintegrasi. Pemerintah Pusat telah mengatur  dalam  Pasal  71  huruf  (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021 tentang Tentang Kemudahan, Pelindungan,  Dan  Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang menyatakan bahwa pemasaran produk  UMKM  dapat  melalui perdagangan  elektronik  maupun non  elektronik.  Pemasaran  produk UMKM ini dapat dilakukan dengan menyediakan tempat untuk promosi dan pengembangan UMKM,
memfasilitasi  para  pelaku  usaha UMKM dengan menggelar pameran dalam negeri maupun luar negeri,  mengembangkan  kapasitas logistik,  melakukan  literasi  digital serta  melakukan  pengembangan bisnis  online  sebagai  sarana  untuk membantu para pelaku usaha UMKM untuk memasarkan
produknya  dengan  menjual  secara online dalam pasar digital.
Melalui pemasaran digital pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan berbagai manfaat diantaranya  adalah  pelaku  usaha dapat  memasarkan  dagangannya kemanapaun dan dimanapun domisili konsumen, konsumen
dapat melakukan komunikasi dengan  pelaku  usaha,  konsumen dapat  melihat  foto  atau  video  yang menjelaskan ilustrasi produk,
pelaku  usaha  dapat  mengupload testimoni mengenai produknya dari konsumen sebelumnya untuk mendapatkan konsumen baru, dapat diakses  setiap  saat.  Pengembangan dan pemberdayaan UMKM dengan menggunakan  metode  pemasaran digital ini, para pelaku UMKM juga dapat  memamerkan  barang  yang dijual dengan menampilkan konten- konten  yang  kreatif  dan  inovatif. Melalui  sajian  dari  konten-konten yang  kreatif  dan  inovatif  ini  dapat membuat konsumen menjadi tertarik dan membeli produk tersebut. Selain dengan strategi menggunakan teknologi digital media  sosial,  pemasaran  secara digital juga bisa dilakukan menggunakan e-commerce.
Pemasaran  digital  menggunakan e-
commerce memang  lebih  rumit
dibandingkan  menggunakan  media sosial, dibutuhkan keterampilan dan ketelatenan dalam memasarkan produk yang dijual. Model pemasaran
menggunakan e- commerce ini sering disebut marketplace berbentuk aplikasi dimana  para  pedagang  menjual dengan mengunggah foto atau video berbagai jenis barang dagangannya.
Beberapa  contoh  marketplace  di Indonesia diantaranya adalah Tokopedia,  Lazada,  Shopee,  dan lain-lainnya. Model pemasaran menggunakan e-commerce ini
sering disebut marketplace
mempermudah  pelaku  usaha  untuk melakukan  transaksi  dengan  cepat.
Pemanfaatan marketpalce sebagai sarana pemasaran digital ini memungkinkan UMKM berpeluang menembus  pasar  hingga  ekspor  ke luar negeri secara luas dengan biaya yang murah.
Melalui  model  pemasaran  ini pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan  konsumen  hingga melakukan  perluasan  pelanggan dengan  mudah.  Dengan  model pemasaran ini pelaku usaha UMKM mengubah metode jualnya dari yang sebelumnya tradisional beralih menjadi  metode  jual  yang  berbasis online  dari  mulai  tahap  promosi hingga  ke  tahap  jual.  Sehingga meskipun masih dalam masa pandemi  Covid-19,  pelaku  usaha UMKM  yang  sudah  menggunakan metode  jual  melalui  marketplace akan  tetap  mampu  bertahan  dalam mengembangkan usahanya dibandingkan  dengan  pelaku  usaha UMKM  yang  masih  menggunakan metode jual tradisional ( offline ).
2. Upaya  Perlindungan  Pemerintah
Kota Jayapura Menjaga Keberlangsungan  UMKM  pada masa pandemi Covid 19 . Pandemi  Covid-19  ini  selain telah  berdampak  nasional,  juga telah berdampak pada perekonomian di Kota Jayapura ini. Beberapa sektor perekonomian menjadi  lesu  akibat  diberlakukan aturan mengenai pembatasan wilayah  berskala  luas,  dimulai dengan dikeluarkan aturan walikota Jayapura Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2020 penerapan disiplin dan penegakan  hukum  protokol
kesehatan yang kemudian digantikan  dengan  perda  kota jayapura  nomor  3  Tahun  2020 Tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona  Virus  Desease
2019.
Menurut catatan dinas perindustrian Perdagangan
Koperasi    dan     Usaha Kecil Menengah  Kota  Jayapura  seperti yang disampaikan Robert L.N Awi, ada  sekitar  17.000  Pelaku  UMKM
terdampak      pandemi Covid-19 ( https://jubi.co.id/papua-17-ribu- umkm-di-jayapura-terdampak- covid-19/ akses  tgl  28  Februari
2021 ) . Terjadi penurunan penjualan sehingga      dibutuhkan upaya pemulihan agar pelaku UMKM di kota Jayapura dapat bertahan dan melanjutkan  usahanya. Salah satu kendala  pelaku  UMKM  di  Kota Jayapura dalam mengembangkan usahanya pada masa pandemi ini adalah  dibatasi  jumlah  pengunjung maupun  pembeli  ke  tempat-tempat para  pelaku    usaha  menjalankan bisnisnya  karena  sesuai  Instruksi Walikota  Nomor  1  Tahun  2020
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan    Corona Virus Disease 2019    ( covid-19 )     Di
Wilayah Kota Jayapura pembatasan berskala luas dilaksanakan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam hari. Situasi usaha pada masa pandemi  tersebut  mempunyai  dua sisi, satu sisi covid -19 ini merupakan tantangan dan disisi lain merupakan  peluang  juga  kreatifitas baru  bagi  para  pelaku  usaha. Bermunculan  produk  kreatif  baru menyangkut  Kesehatan  yang
terdorong  oleh  kebutuhan  menjaga Kesehatan.
Menyangkut hal tersebut penggunaan masker, handsanitizer , APD, makanan- minuman  kemasan,  obat-obatan, vitamin  dan  masih  banyak  lagi, beberapa  produk  baru  tersbut mampu memberikan alternatif usaha UMKM baru.
Ada  dua  lembaga  Lembaga pemerintah  yang  berperan  dalam mengatur  UMKM  ini.  Lembaga pertama tersebut yakni kementerian
Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) yang menstimulus bagi terjaganya aktivitas  UMKM  dimasa  pandemic baik  mengenai  keringanan  pajak selama enam bulan, segi kelonggaran  pembayaran  pinajamn maupun  transfer  tuna  bisnis  mikro. Lembaga kedua yakni Kementerian Perindustrian  (Kemenperin)  yang mengushakan  pemberian  pinjaman bunga rendahkepada UKM, kemudian memfasilitasi pelaku usaha  dengan marketplace untuk membantu  pemasaran  penjualan produk semisal Tokopedia, shopee, blibli,  dan  lain-lainnya;  juga  selain itu  membentuk  Kerjasama  dengan industri  lokal  penyedia  bahan  baku untuk keperluan UKM, dan kejasama luar negeri.
Dalam situasi pandemi Covid - 19  ini  Pemerintah  Kota  Jayapura memiliki  tanggung  jawab  untuk menyelamatkan  para  pelaku  usaha UMKM  agar  tidak  sampai  tutup atau  tidak  dapat  lagi  melanjutkan usahanya.  Dalam  pasal  39  dan  42 Perda  Kota  Jayapura  (dilaksanakan dengan  Instruksi  Walikota  poin  b dan    f)    Nomor    3    Tahun    2020
Tentang Adaptasi Tatanan Kehidupan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona  Virus  Desease
2019, pemerintah mengijinkan untuk  tetap  membuka  usahanya dengan berbagai ketentuan baik segi pelayanan,  sistem  pembayaran  dan penyediaan fasilitas dengan menghindari kontak secara langsung. Hal yang menarik adalah memprioritaskan pelayanan pemesanan  secara  online  ( take away ) dengan fasilitas layanan antar dan sistem pembayaran nontunai/uang elektronik (digital).
Penggunaan  sarana  non  fisik
dalam hal pelayanan pemasaran produk           maupun          layanan pembayaran  merupakan  salah  satu upaya                 mempertahankan berlangsungnya kegiatan usaha para pelaku UMKM di masa pandemi covid-19.       Untuk     menciptakan UMKM      yang     berdaya     saing,
Pemerintah Kota Jayapura perlu mengadakan     pembinaan        dan pelatihan terkait dengan produksi dan pengolahan, sdm, pemasaran,
juga  mengenai    kemitraan    yang menyangkut  permodalan  maupun dukungan        penggunaan      sarana teknologi. Dukungan Pemerintah tersebut  harus  dirumuskan  dalam
suatu  peraturan  daerah  pemerintah Kota        Jayapura          mengenai pemberdayaan         perekonomian pelaku usaha Koperasi dan UMKM.
Perubahan      cara     pemasaran yang    sebelumnya      tradisional menjadi      ke   arah     digital      ini kemudian     akan   dapat     membuat pelaku    usaha     UMKM      dapat beradaptasi    di     masa    pandemi Covid-19  maupun  pasca  Covid-19.
Selain  itu  perubahan  ini  juga  dapat membantu  para  pelaku  UMKM memperluas  kegiatan  usahanya, mengembangkan marketplace sampai ke pasar global. Oleh karena itu,  pemerintah  daerah  sangat berperan dalam mendorong keberhasilan UMKM dengan menyediakan dan memberikan kemudahan  akses  teknologi  untuk mempermudah memperluas jaringan pemasaran. Hal ini menjadi tanggungjawab  besar  di  tangan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dan
memberikan  pelatihan  kepada  para pelaku usaha UMKM.
Penggunaan  tekonologi  digital untuk memasarkan produk UMKM merupakan  sebuah  solusi baru untuk meningkatkan eksistensi UMKM  agar  mampu  bertahan  dan bersaing di masa pandemi ini, serta mampu  bersaing  secara  global. Selain  karena  adanya  pandemi Covid-19,  dengan  adanya  model kewirausahaan dengan menggunakan  media  sosial  dan marketplace ,  UMKM  akan  dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang. Model pemasaran ini melibatkan teknologi digital dan keterampilan kewirausahaan para pelaku UMKM. Kolaborasi ini bermanfaat untuk meluncurkan inisiatif
kewirausahaan  yang  cerdas  dan lebih  kuat  untuk  jangka  panjang.
Dengan model kewirausahaan digital  dengan  model  pemasaran menggunakan  media  sosial  dan market place tetap membutuhkan 4 (empat)  dimensi  yang  terkait  yaitu siapa pelaku usaha, apa saja barang
atau  jasa  yang  diperjualbelikan,
mengapa termovitasi
dalam
pemasaran  digital,  dan  bagaimana konsep  yang  digunakan  dalam pemasaran digital. Peran  dari  pemerintah  daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan  UMKM  pemasaran digital  pada  masa  pandemi  Covid-
19  ini  dengan  mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia,
menyediakan  saran  dan  prasarana, memberikan  bantuan  pembiayaan dengan  menggunakan  dana  APBD
serta  Dana  Desa  untuk  para  pelaku usaha UMKM. Selain itu pemerintah daerah juga menggunakan  alternatif  dengan memaksimalkan  potensi  UMKM yang dimiliki di daerahnya,
kemudian mengkombinasikan produk-produk  dari  pelaku  usaha UMKM dengan memanfaatkan teknologi media sosial dan marketplace  yang  dapat  digunakan sebagai  sarana  pemasaran  digital atau pemasaran secara online.
Metode pemasaran yang sebelumnya  tradisional  menjadi  ke arah  digital  ini  membutuhkan support  dan  pendampingan  yang cukup.  Untuk  mempermudah  para
pelaku usaha UMKM untuk menyesuaikan diri dengan pembaharuan  maupun  penambahan mode  pemasaran  dan  transaksi  ini pemerintah daerah diharapkan melakukan edukasi serta pemberdayaan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha UMKM diupayakan  memiliki  kemampuan penguasaan terhadap perangkat digital  dan  internet  secara  cukup
agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis.
Pelatihan  pemasaran  melalui teknologi digital sangat bermanfaat untuk membuat kinerja para pelaku usaha UMKM menjadi lebih efisien.  Dengan  adanya  pelatihan pemasaran melalui teknologi digital ini antar para pelaku usaha UMKM mulai  dari  produsen,  supplier, pedagang,  hingga  para  konsumen mempunyai  rasa  saling  percaya yang kuat sehingga membuat proses transaksi  menjadi  lebih  mudah. Melalui perasaan yang saling percaya  inilah  yang  akhirnya  akan membuat para pelaku usaha UMKM dapat lebih mudah menjalankan usahanya dan meningkatkan  kemampuan  untuk mengembangkan usaha yang mereka  miliki.  Kemampuan  inilah yang akhirnya menjadi modal yang sangat penting. Dalam  menghadapi pandemi  Covid-19  ini  kemampuan para  pelaku  usaha  UMKM  untuk memasarkan  produknya  dengan menggunakan  tekonologi  digital juga akan mempermudah membangun  mitra  atau  sharing dengan teman sesama pelaku usaha UMKM. Dengan adanya
kepercayaan  dan  sharing  antar pelaku usaha UMKM akan membuat  para  pelaku  usaha  dapat tumbuh bersama dan tetap menjalankan usahanya dengan mengandalkan  kemajuan  teknologi untuk  tetap  bisa  bertahan  di  masa pandemi Covid-19 (Lia
,
Sudarmiatin,  Raisa  Fitri, Jurnal Pengabdian  Multidisiplin ,  Vol.  3 No. 1:36).

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Negara bertanggung jawab terhadap  pembangunan  ekonomi,
pemerintah pusat berkerjasama dengan pemerintah daerah menjalankan
kewenangannya.
Dalam menjalankan tanggung jawab  itu negara berusaha  menjaga ketertiban  dan  keamanan  demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah  berperan menyusun kebijakan  yang  diatur  melalui produk  hukum.  Pemerintah  pusat telah  berupaya  menyelenggarakan kebijakan-kebijakan  strategis,  juga mengkoordinasi dan sinkronisasikan pelaksanaan kebijakan  mengenai  UMKM  yang dapat di gunakan dimasa pandemic covid  19  dan  sesudahnya.  Melalui aturan Perpres RI Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koperasi  dan  UMKM,  merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap Kebijakan mengenai UMKM tersebut. Sebagai pembaharuan  dalam  kelangsungan kegiatan UMKM ditengah
pandemic  covid  19  diperlukan teknologi  yang  terintegrasi  seperti yang terdapat dalam PP No. 7 tahun 2021  dengan  memanfaatkan  model pemasaran digital. Tanggung jawab tersebut  tidak  saja  menjadi  urusan pemerintah  pusat,  dengan  asas desentralisasi  hal  itu  juga  menjadi urusan pemerintah daerah.
Pendemic  Covid  19  telah berdampak  mengakibatkan  lesunya perekonomian  di  Kota  Jayapura. Situasi  tersebut  menimbulkan
tantangan  dan  peluang  bagi  pelaku usaha.  Dalam  mendampingi  situasi pelaku  UMKM  dalam  masa  covid 19  ada  dua  lembaga  yang  berperan dalam  mendampingi  UMKM  ini, yaitu  Kementerian  Koperasi  dan
UMKM dan Kementerian Perindustrian. Perubahan cara pemasaran yang sebelumnya tradisional  menjadi  ke  arah  digital ini  kemudian  akan  dapat  membuat pelaku usaha UMKM dapat beradaptasi di masa pandemi Covid-19  maupun  pasca  Covid-19. Selain  itu  perubahan  ini  juga  dapat membantu  para  pelaku  UMKM memperluas  kegiatan  usahanya, mengembangkan marketplace sampai ke pasar global. Karena itu, pemerintah  daerah  sangat  berperan dalam mendorong keberhasilan UMKM  dengan  menyediakan  dan memberikan kemudahan akses teknologi untuk mempermudah memperluas  jaringan  pemasaran. Sebagai salah satu dukungan pemerintah  daerah  dalam  perannya mendorong keberhasilan UMKM di masa  pandemi  covid-19  ini  harus dirumuskan  dalam  suatu  peraturan daerah  pemerintah  kota  Jayapura mengenai pemberdayaan perekonomian pelaku usaha Koperasi dan UMKM,  meneruskan aturan  yang  dibuat  telah  dibuat sebelumnya  oleh  pemerintah  pusat mengenai  UMKM.  Hal  tersebut untuk  langkah  koordinasi  dan sinkronisasi  kebijakan  pusat  dan daerah  yang  terintergasi  dan  dapat dilaksanakan  secara  bertanggung jawab.
2. Saran
a. Menjalin kemitraan dengan usaha besar, perusahaan teknologi  maupun  komunikasi juga  pihak  perbankan  dalam rangka mengadakan model
pelayanan dan transkasi Digital, yang  terintegrasi  dan  mudah digunakan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.
b. Perlu  adanya  Peraturan  Daerah
yang mengatur tentang Pemberdayaan Perekonomian
Pelaku  Koperasi  dan  UMKM, mengenai  fasilitas  kemitraan (permodalan  dan  teknologi), pembinaan juga pendampingan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
A.  Sony  Keraf.  (1996). Pasar  Bebas,
Keadilan  dan  Peran  Pemerintah.
Penerbit Kanisius.
Bahder  Johan  Nasution.  (2008). Metode Penelitian  Hukum .  Bandung
:Mandar Maju.
E.  Utrecht.  (1960). Pengantar  Hukum Administrasi  Negara  Indonesia .
Bandung  :  Penerbit  FHPM  Univ. Negeri Padjadjaran. Cet. ke-4.
Gunarto  Suhardi.  (2002). Peranan  Hukum Dalam  Pembangunan  Ekonomi.
Yogyakarta:  Universitas  Atma Jaya.
Jimly Assiddiqie. (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia .  Jakarta:  PT.  Ichtiar
Baru.
Lestari,  Sri.  (2020). Perkembangan  Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan  Usaha  Mikro  Kecil Dan  Menengah  (UMKM) .  Jakarta
: Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM.
Lili  Rasjidi  &  IB  Wiyasa.  (1993). Hukum sebagai  Suatu  Sistem .  Bandung  : Remaja Rosdakarya.
Lutfi  J.  Kurniawan  dan  Mustafa  Lutfi.
(2011). Perihal  Negara,  Hukum dan Kebijakan Publik . Semarang : Setara.
Mubyarto  (1987). Ekonomi  Pancasila:
Gagasan dan Kemungkinan.
Jakarta : Penerbit LP3ES.
Mochtar  Kusumaatmadja.  (1995). Hukum,
Masyarakat, dan Pembinaan
Hukum  Nasional .  Bandung  :
Binacipta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.
(1985). Penelitian Hukum Normatif .  Jakarta :  Raja  Grafindo
Persada.

## ARTIKEL DAN JURNAL
Adi  Sulistyono, Pembangunan  Hukum
Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian  Visi  Indonesia  2030 ,
Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Hukum  Ekonomi,UNS  Sebelas Maret, Surakarta, 2007
Abdurrahman  Firdaus  Thaha.  (Juni  2020).
Dampak Covid-19 terhadap UMKM  di  Indonesia ,  Jurnal
Brand , Volume 2.
Dani  Sugiri.  (July  2020). Menyelematkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari  Dampak  Pandemi
Covid-19 .  Jurnal  Fokus  Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi , Volume 19.
Della Ayu Zonna Lia1, Sudarmiatin, Raisa Fitri. (April 2021). Social Capital: Senjata  Ampuh  Bagi  UMKM Dalam  Menghadapi  Era  New Normal , VIVABIO Jurnal Pengabdian Multidisiplin, Volume 3, 2021.
Kardin  M.  Simanjuntak, Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintah Di Indonesia , Implementasi, Jurnal  Kanun Edisi
Mei  2015,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi Papua, 2015.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 yang Diubah dengan UU Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  Daerah
Papua Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  tentang Tentang Kemudahan, Pelindungan,  Dan  Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  96  Tahun  2020  tentang Kementerian Koperasi Dan

## UMKM
Peraturan  Daerah  Kota  jayapura  nomor  3 Tahun  2020  tentang  Adaptasi Tatanan  Kehidupan  Normal  Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019
Peraturan  Walikota  Nomor  28  tahun  2020
tentang  penerapan  disiplin  dan penegakan hukum protokol kesehatan Surat Edaran Gubernur Nomor 440/5168/SET tentang
Pencegahan,  Pengendalian  dan Penanggulangan  Corona  Virus
Disease  2019  (COVID-19)  Di Propinsi Papua
Instruksi  Walikota  Nomor  1  Tahun  2021
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan  Corona  Virus Disease 2019 ( covid-19 ) Di
Wilayah Kota Jayapura

## INTERNET
https://jubi.co.id/papua-17-ribu-umkm-di- jayapura-terdampak-covid-19/ akses  tgl 28 Februari 2021