VOLUME 6 NUMBER 2, AUG 2022 | pp.192-206 | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 | Website: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/index DOI: https://doi.org/10.38043/jids.v6i2.3591
Diserahkan : 2022-06-11,
Direvisi : 2022-07-20, Diterima : 2022-08-02,

## TRADISI NONO, UME DAN UF ATOIN METO DI TIMOR DAN RELEVANSINYA TERHADAP BUDAYA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Yohanes Kornelius Ethelbert 1* ,Muhammad Rizki Pratama 2 , Didimus Dedi Dhosa 3
1,3* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia E-mail: 1 ethgatus@gmail.com, 3 pratamarizkim@ub.ac.id
2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia E-mail: 2 dedidhosa@unwira.ac.id

## ABSTRAK
Salah satu  pemicu rendahnya kualitas kerja birokrasi  di  Indonesia  adalah  budaya organisasi yang dikembangkan saat ini belum mampu mendorong ethos kerja birokrat warisan western public  administration.  Artikel  ini  bertujuan  mengeskplorasi  kearifan  lokal  Atoin  Meto  dan relevansinya  terhadap  budaya  organisasi  sektor  publik  lokal.  Hal  ini  sejalan  dengan  spirit paradigma indigenious Public Administration dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi  publik  berbasis  kearifan  lokal.  Data  penelitian  diperoleh  melalui  wawancara mendalam dan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan dua hal penting. Pertama, terdapat nilai-nilai lokal Atoin Meto yang dapat  digunakan  dalam  mengembangkan  budaya  organisasi  sektor  publik.  Nilai-nilai  lokal tersebut antara lain, nono, ume dan uf. Berbagai nilai dan aturan yang terkandung dalam tradisi tersebut  mengikat  Atoin  Meto  dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Nono  berarti  marga, pelindung,  pengikat,  meluruskan  perbuatan  salah  dan  kewajiban  mematuhi  larangan.  Ume berarti  tempat  tinggal  dan  simbol  kehormatan  suku  serta  lambang  pemersatu.  Uf    berarti pemimpin  yang  mengayomi.  Hingga  saat  ini  Atoin  Meto  percaya  tradisi  nono,  ume  dan  uf adalah  warisan budaya yang memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Kedua, internalisasi dan praktik ketiga nilai budaya Atoin Meto mengalami sejumlah tantangan, yakni ‘kesombongan struktural’,  dominasi  intervensi  politik  kepala  daerah  untuk  kepentingan  pragmatis,  dan benturan budaya yang beragam dalam birokrasi lokal.
Kata Kunci: Nono; Ume, Uf, Atoin Meto; Budaya Organisasi Sektor Publik
Yohanes Kornelius Ethelbert, Muhammad Rizki Pratama, Didimus Dedi Dhosa
| 193

## ABSTRACT
One  of  the  triggers  that  cause  low-quality  bureaucracy  in  Indonesia  is  the  development  of organizational culture that hasn’t been able encourage the work ethic of bureaucrats inherited from  western  public  administration.  This  article  aims  to  explore  the  local  wisdom  of  Atoin Meto and its relevance to the organizational culture of the local public sector. It is linked with the  spirit  of  the  indigenous  public  administration  paradigm  in  the  development  of  public administration system based on local wisdom. This research conducted by using descriptive qualitative method. The data is obtained through in-depth interviews and literature study. The researcher found two important things from the data. First, there are Atoin Meto's local values that can be used in developing public sector organizational culture. These local values include nono,  ume  and  uf.  These  three  concepts  are  generally  used  by  Atoin  Meto  to  describe  the kinship system in a social group. There are values, norms and rules that bind Atoin Meto in daily  lives.  Nono  means  clan,  protector,  binder,  correcting  wrongdoing  and  obey  the prohibition. Ume means house. A symbol of tribal honor and unifying. Uf means a nurturing leader. Until now, Atoin Meto believes that nono, ume, uf is the culture heritage that has high sacred values.  Second, the internalization and practice of the three cultural values of Atoin Meto  encountered  a  number  of  challenges,  such  as  'structural  arrogance',  the  dominance  of political intervention by regional heads for pragmatic interests, and the clash of diverse cultures within the local bureaucracy.

## Keywords: Nono, Ume, Uf, Atoin Meto, Public Sector Organizational Culture

## PENDAHULUAN
Saat ini diskursus terkait pengembangan teori dan konsep administrasi publik berbasis kearifan  lokal  tengah  menjadi  perhatian  peneliti  (Suripto et.al .,  2021).  Di  Asia,  desakan perlunya  menggali  model  pemerintahan  khas  Asia  dipicu  oleh  adanya  perubahan  ekonomi politik dunia  (Wang, Ting  yang  &  Liu,  2018). Di  Indonesia, kajian terhadap objek studi ini tengah giat diupayakan para akademisi salah satunya dilakukan oleh Pusat Studi dan Kebijakan Publik  Universitas  Gadjah  Mada  (Lele  dan  Kumorotomo,  2021).  Berbagai    kajian  tersebut dilatarbelakangi oleh kegagalan teori western public administration dalam merespon tuntutan budaya lokal  (Jumiati & Saputra, 2018)  sekaligus mengurangi  dominasi  homogenisasi  studi administrasi  publik  barat  yang  mengabaikan  pengetahuan  partikular  pada  tingkat  lokal (Sayrani,  2018).  Upaya  ini  kemudian  melahirkan  konsep indigenous  public  administrtion sebagai paradigma alternatif dalam merespon kebutuhan lokal (Jumiati & Saputra, 2018). Konsep indigenous  public  administration bukan  merupakan  konsep  baru  dalam  studi administrasi  publik.  Konsep  ini  mencuat  sebagai  bentuk  perhatian  akademisi  untuk mengembangkan  teori  dan  praktek  administrasi  publik  berbasis  kearifan  lokal  khususnya  di negara berkembang (Jumiati & Saputra, 2018). Indigenization berarti membuat administration, government dan governance sejalan dengan kebudayaan setempat dengan  fokus kajian pada proses  pengambilan  kebijakan,  perencanaan,  pembangunan,  pelayanan,  organisasi, kepemimpinan dan lain-lain (Jumiati & Saputra, 2018).
Yohanes Kornelius Ethelbert, Muhammad Rizki Pratama, Didimus Dedi Dhosa
| 194
Penelitian  yang  dilakukan  (Suripto et.  al .,  2021)  dalam  memahami  konsep  dan  teori government dan governance untuk  konteks indigenous  public  administration menunjukkan munculnya tindakan separatis  di  Aceh serta kesulitan menerapkan meritrokasi  ala Weber di Papua disinyalir terbentuk sebagai akibat dari pengabaian atas kearifan lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini,  upaya penerapan pendekatan indigenous public administration dengan titik tumpuh  pada  penggunaan  kearifan  lokal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  mampu mengatasi  berbagai  persoalan  seperti  pemasalahan  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Penelitian (Ethelbert et.  al .,  2022)    di  Kabupaten  Manggarai  Timur,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, menemukan  penyelesaian  konflik  antara  kelompok  penerima  bantuan  dan  masyarakat  yang tidak  mendapat  bantuan  untuk  program  bantuan  perubahan  stimulant  bagi  masyarakat berpenghasilan rendah ditempuh dengan mekanisme adat bernama raja lele bantang cama neka akun kau neka meu kaut (kita sama-sama rasa).
Perkembangan  studi  administrasi  publik  berbasis  kearifan  lokal  sudah  banyak dilakukan di Indonesia. Berbagai kajian tersebut menyimpulkan terdapat pengaruh yang positif terhadap pengadopsian nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendorong serta meningkatkan reformasi  birokrasi.  Misalnya  konsep sewaka  dharma oleh  pemerintah  Kota  Denpasar digunakan  sebagai  prinsip  dalam  melakukan  pelayanan  publik. Sewaka  dharma memiliki  arti melayani  sebagai  sebuah  kewajiban.  Ada  juga  konsep cablaka di  Banyumas  yang  menjadi simbol kejujuran, ketegasan, patriotism, kesederhanaan dan empati. Konsep cablaka dipakai pemerintah  kota  Banyumas  sebagai  pedoman  perilaku  birokrat.  Konsep pil  pesenggiri pada masayarakat  lampung  yang  diadopsi  sebagai  motor  pengerak  dalam  melakukan  perubahan budaya organisasi (Yulianto, 2018).
Sejalan  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  berusaha  untuk memberikan  afirmasi  terhadap  peran  budaya  lokal  dalam  meningkatkan  kerja  birokrat  yang selama  ini  dinilai  lamban,  tidak  responsif  dan  koruptif.  Selain  bertujuan  mengeksplorasi kearifan  lokal  masyarakat  Nusa  Tenggara  Timur,  tulisan  ini  sebenarnya    ingin  mengisi kekosongan  penelitian  tentang  budaya  organisasi  sektor  publik  berbasis  kearifan  lokal masyarakat  pulau  Timor  sekaligus  menjawab  pertanyaan  bagaimana  penerapan  konsep kearifan  lokal  dalam  membangun  budaya  organisasi  sektor  publik.  Sejauh  ini  penelitian- penelitian  berbasis kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur banyak dilakukan untuk memahami isu-isu lain seperti pariwisata (Jupir, 2013), pendidikan (Lina et.al., 2018) arsitek (Dima et.al., 2013), sastra (Tualaka, 2018),  komunikasi (Manafe, 2011), teologi (Tari, 2021) dan hukum (Rato, 2013, 2015). Sementara kajian budaya organisasi sektor publik belum pernah dilakukan.  Tulisan  ini  juga  dibuat  untuk  melacak  sejauhmana  perkembangan  studi  budaya organisasi saat ini mampu merespon nilai-nilai kebudayaan lokal yang sangat heterogen. Berbeda dengan kajian-kajian di atas, paper ini fokus pada nilai-nilai kebudayaan lokal Atoin Meto yang dipraktikkan pada kehidupan orang Timor. Studi ini menemukan tiga nilai mendasar dari  kebudayaan  orang  Timor  yakni nono,  ume, dan uf .  Ketiga  nilai  ini  merupakan  warisan budaya  leluhur  yang  memiliki  kekayaan  nilai  yang  patut  dipelajari  dan  dilestarikan.  Dalam
tradisi Atoin Meto, nono diakui memiliki seperangkat nilai yang mengatur tata cara berperilaku Atoin Meto termasuk beberapa larangan dan konsekuensi jika melanggar larangan yang telah ditetapkan  dan  dihidupi  selama  bertahun-tahun. Nono merupakan  ritual  adat  yang  biasanya dilakukan  oleh  Atoin  Meto  setelah  upacara  perkawinan.  Upacara  ini  dimaksudkan  untuk menurunkan nono (marga) mempelai perempuan dan selanjutnya mempelai perempuan akan mengenakan nono (marga) keluarga mempelai pria. Ritual ini merupakan prosesi wajib yang harus dilakukan oleh semua Atoin Meto. Bagi Atoin Meto ume berarti rumah suku dan tempat tinggal atoin meto. Ume dilihat sebagai simbol persatuan dan kewibawaa suku. Sementara Uf berarti  pemimpin.  Atoin  Meto  melihat  percaya  jika Uf merupakan  sosok  pemimpin  yang memiliki kharisma dalam mengorganisir kelompok secara bijak dan penuh kewibabaan. Secara singkat tradisi nono, ume dan uf merupakan seperangkat nilai dan norma yang memiliki fungsi menjaga, melindungi, mempersatukan atoin meto.

## KAJIAN TEORI
Spencer-Oatey  (2012)  memahami  budaya    sebagai  sekumpulan  asumsi  dasar,  nilai, tujuan  hidup,  kepercayaan,  prosedur  dan  perilaku  yang  dimiliki  masyarakat  yang mempengaruhi  setiap  perilaku  anggota  masyarakat  serta  interpretasinya  terhadap  arti  dan perilaku  kelompok  masyarakat  yang  lain.  Budaya  memiliki  nilai  dan  norma  yang  mengatur perilaku  manusia.  Budaya  selalu  diwariskan  ke  setiap  generasi  karena  memiliki  nilai  dan manfaat  bagi  manusia  (Neonbasu,  2021).  Perkembangan  dan  perubahan  budaya  sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang dijumpai. Perubahan budaya dapat terjadi karena adanya  pengaruh  dari  lingkungan  luar,  perubahan  pandangan  hidup  manusia,  perjumpaan dengan  orang  asing  dan  adanya  paksaan  dari  kelompok  tertentu  (Haviland,1999  dalam Neonbasu, 2021)
Term budaya dalam organisasi mulai dipakai awal tahun 1980-an. Budaya  sebelumnya lebih identik dengan ilmu antropologi dan sosiologi (Hakim, 2016). Di Amerika konsep budaya awalnya  dikembangkan  untuk  memahami  budaya  administrasi.  Orientasi  pengembangan konsep    budaya  dalam  studi  administrasi  bertujuan  memahami  nilai,  kepercayaan  dan  sikap aparatur  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Studi  budaya  administrasi  pada perkembangannya  digunakan  untuk  mempelajari  budaya  organisasi  dan  budaya  politik (Henderson, 2004).
Budaya  organisasi  didefenisikan  sebagai  nilai  dan  keyakinan  yang  diyakini  bersama dan  dijadikan  dasar  identitas  sebuah  organisasi  (Kreitner  dan  Kinicki,  2005  dalam  Rahayu, Amy  Y.  S.  &  Juwono,  2019).  Budaya  organisasi    dipandang  sebagai  perekat  kehidupan komunitas  sekaligus  menjadi  pengerak  bagi  kemajuan  sebuah  organisasi.  Robbins  (2001) dalam  (Sutrisno,  2010)  mencatat    beberapa  fungsi  budaya  organisasi  antara  lain,  budaya memiliki  sifat  pembeda  berbagai  organisasi,  budaya  organisasi  dapat  menjadi  pengerak tumbuhnya  komitmen  dalam  diri  setiap  anggota,  membangkitkan  semangat  kerja  dalam mencapai tujuan organisasi serta menumbuhkan rasa  memiliki anggota terhadap organisasi.
Yohanes Kornelius Ethelbert, Muhammad Rizki Pratama, Didimus Dedi Dhosa
Organisasi sektor publik dalam kajian studi administrasi publik jamak dikenal dengan sebutan birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan negara dalam bentuk pelayanan publik. Konsep birokrasi mulai terkenal dan berkembang sejak Max Weber memunculkan pikirannya tentang teori sosial dan ekonomi yang dikemudian hari dikenal  dengan  nama  birokrasi  rasional  (Mufti et.al .,  2019)  Dalam  berbagai  literatur administrasi  publik  dijelaskan  konsep  birokrasi  rasional  diperkenalkan  Weber  untuk menanggapi upaya Woondrow Wilson mencegah inefisiensi dan inefektifitas kerja birokrasi. Menurut  Weber  birokrasi  harus  bekerja  seperti  mesin  agar  dapat  bekerja  secara  efektif  dan efisien dalam mencapai tujuan (Purwanto, 2020 dalam Lele dan  Kumorotomo, 2021).
Meskipun  konsep  birokrasi  weberian  ini  dipakai  di  banyak  negara  modern,  teori  ini banyak mendapat kritikan. Menurut Albrow, (1994) dalam (Surur, 2019) pada tataran praksis konsep  birokrasi  weberian  seringkali  menculkan  masalah.  Di  Indonesia  praktek  pelayanan publik  yang  dilakukan  birokrasi  masih  rendah.  Rendahnya  kerja  birokrasi  dilihat  dari pencapaian  hasil  kerja  yang  tidak  efektif,  minim  transparansi  serta  jaminan  pelayanan  yang tidak pasti. Merosotnya kerja birokrasi turut dipengaruhi perilaku birokrat yang mengabaikan prinsip-prinsip  moral  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Birokrat  justru  melihat  prinsip moral  sebagai  aspek  yang  tidak  penting  dalam  melaksanakan  tugas  pelayanan  kepada masyarakat (Idris et.al ., 2015).
Beragam  cara  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  menekan  perilaku  negatif  birokrat maupun patologi birokrasi melalui skema reformasi birokrasi. Pemerintah bahkan mengadopsi cara  kerja  negara  maju  yang  dianggap  telah  berhasil  meningkatkan  kinerja  birokrasi  seperti Jepang  dan  Korea  Selatan.  Namun,  sampai  saat  ini  skema  reformasi  birokrasi  di  Indonesia belum menunjukkan perubahan yang substansial. Menurut (Dwiyanto, 2011) situasi ini terjadi karena birokrasi tidak berada pada ruang hampa. Birokrasi terjebak pada lingkungan politik, budaya dan ekonomi yang mengelilinginya. Pernyataan Dwiyanto ini sekaligus mempertegas titik lemah birokrasi rasional weberian yang tidak mampu memperhatikan faktor lingkungan.
Jauh  sebelum  itu  kelemahan  birokrasi  weberian  sudah  diprediksi  pencetusnya.  Max Weber bahkan mengakui birokrasi  rasional  yang dirancangnya akan sulit  dipraktekkan pada budaya  dan  lingkungan  yang  berbeda  (Jumiati  &  Saputra,  2018).  Memperhatikan  situasi problematik  ini  bagi  penulis,  membangun  gagasan  reformulasi  konsep  budaya  organisasi sektor  publik  berbasis  kerarifan  lokal  pada  prinsipnya  sejalan  dengan  pikiran  Max  Weber tentang  kelemahan  birokrasi  rasional.  Kekhawatiran  Weber  ini  penting  untuk  mempertegas posisi perlunya mempelajari kearifan lokal sebagai usaha mengadopsi budaya lokal tersebut dalam ruang budaya organisasi sektor publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  berusaha  menampilkan nilai-nilai  kearifan  lokal  di  Timor  yang  dapat  memperkaya  implementasi  birokrasi  lokal. Denzin  dan  Lincoln   (2009)  menyebut  penelitian kualitatif sebagai  sebuah pendekatan  yang
bersinggungan  dengan  aneka  disiplin,  bidang  dan  tema.  Bahkan,  dari  perspektif  historis, penelitian  ini  oleh  Denzin  dan  Licoln  (2009)  terjadi  dalam  5  periode  yakni  tradisional, modernis,  genre  yang  kabur,  krisis  representasi,  dan  post-modern.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif-kualitatif  untuk  mendeskripsikan  sistem  pemikiran,  kelompok manusia, objek penelitian maupun kejadian di masa yang akan datang (Gunawan, 2013 dalam Namang, 2020).
Penelitian ini dilakukan di Timor, Nusa Tenggara Timur pada Mei-Juli 2022. Penulis menggunakan  pendekatan  wawancara  mendalam  ( depth  interview )  dan  studi  kepustakaan. Oleh  karena  studi  ini  berkaitan  dengan  kebudayaan  lokal,  maka  Tim  Peneliti  melakukan wawancara terhadap tokoh adat Atoin Meto, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Eston Foenay), antropolog budaya Atoin Meto, dan birokrat di Kabupaten Kupang yang berasal dari suku asli Timor. Alasan  utama menjadikan mereka sebagai  narasumber adalah pengetahuan mereka  yang  luas  tentang nono,  ume  dan  uf dalam  tradisi  budaya  Atoin  Meto,  dan  praktisi birokrasi yang memahami budaya Timor.
Selanjutnya,  data-data  lapangan  dianalisis  dengan  perspektif  teoretik  budaya  lokal melalui  studi  kepustakaan  yang  mendalam.  Sumber  rujukan  berupa  jurnal  ilmiah  dan  buku- buku  yang  berkaitan  dengan  tradisi  lokal  dan  birokrasi  modern.  Penelitian  ini  membantu penulis  dalam  mendeskripsikan  pemikiran  Atoin  Meto  tentang Nono,  Uf, dan Ume yang berkembang  hingga  saat  ini,  sekaligus  melihat  keterkaitan  konsep  tersebut  dengan  budaya organisasi  sektor  publik.  Untuk  mengeskplorasi  relevansi  kearifan  lokal  terhadap  budaya organisasi,  tulisan  ini  terfokus  pada  beberapa  konsep  utama  antara  lain,  budaya,  budaya organisasi sektor publik dan konsep nono, ume dan uf .

## PEMBAHASAN

## Gambaran Singkat Atoin Meto
Pulau  Timor  dihuni  tiga  suku  besar  yaitu  suku  Tetun  (Timor  Leste  dan  Belu),  suku Dawan (Kupang, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara) dan suku Helong (Kupang Barat) (Soh A.Z dan Indrayana, 2008 dalam Tualaka, 2018). Atoin Meto atau Atoin Pah Meto adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  sekelompok  orang  yang  berasal  dari  suku dawan. Atoin  Meto  atau Atoin  Pah Meto  berasal  dari kata bahasa dawan Uab Meto . Secara harafiah Atoin berarti orang, Pah berarti tanah dan Meto berarti kering. Atoin Pah Meto artinya orang yang tinggal di tanah yang kering (Sa’u 2004, Taum, 2008 dalam Djese, 2016).  Atoin Meto  sebagian  besar  menempati  wilayah  barat  pulau  Timor  (Neonbasu,  2013  dalam  Djese, 2016).  Terdapat  beberapa  sub  suku  yang  membentuk  Atoin  Meto  antara  lain  suku  Mollo, Amanatun, Amanuban di Kabupaten TTS, suku Biboki, Insana Miomafo di Kabupaten TTU, suku Kopas, Amfoang, Fatuleu, Sonba’i, Timaus dan Nairasi di Kabupaten Kupang (Soh A.Z dan Indrayana, 2008 dalam Tualaka, 2018)
Atoin Meto umumnya tidak menyebut kelompok mereka dengan istilah Atoin Pah Meto sebab ungkapan itu sering dipakai untuk menyebut petani yang mengalami gagal panen karena
| 198
bencana  (Ataupah,  2020).  Bagi  Atoin  Meto,  tanah  yang  kering  adalah  berkat.  Atoin  Meto memaknai tanah sebagai ibu yang memberikan makanan ( a aifat, a fafat ). Dengan pandangan demikian, Atoin Meto mengelolah tanah secara baik untuk kelangsungan hidup mereka (Tari, 2021). Pada masa penjajahan Portugis dan Belanda, pulau Timor merupakan salah satu wilayah penting bagi kedua negara kolonial. Sesuai catatan sejarah, pulau Timor memiliki kekayaan alam berupa pohon cendana dan madu lilin. Selama masa penjajahan, dua komoditi utama ini diekspor keluar pulau Timor untuk kepentingan ekonomi kedua negara. Proses kolonisasi yang panjang telah mengakibatkan kelestarian pohon cendana terancam punah (Dhosa, 2017). Selain pohon cendana dan madu lilin, Atoin Meto mengelola tanah mereka untuk menanam padi dan jagung di musim hujan. Atoin Meto juga memanfaatkan tanah mereka untuk memelihara ternak sapi, kuda dan kerbau (Ataupah, 2020).

## Nono, Ume dan Uf   dalam Tradisi Atoin Meto
Dalam tradisi Atoin Meto dikenal istilah nono, ume, dan uf. Ketiga istilah ini acapkali digunakan  untuk  menjelaskan  persatuan  orang  Meto  seasal-usul  dalam  sebuah  kelompok sosial. Lebih spesifik, nono, ume, dan uf jamak dipakai untuk menjelaskan pola kekerabatan dan  pengaturan  hidup  perkawinan.  Orang  Meto  memaknai  perkawinan  sebagai  lambang pemersatu.  Orang  yang  sudah  menikah  akan  masuk  dalam  kelompok  sosial  tertentu.  Dalam setiap kelompok sosial Atoin Meto terdapat aturan yang dihidupi bersama. Aturan itu dikemas dalam konsep nono, ume, dan uf. Secara lebih dalam penjelasan tentang ketiga konsep tersebut akan  dibicarakan  satu  persatu  dalam  bagian  ini. Pertama,  nono . Nono merupakan    konsep tentang  kekuatan  adikodrati  yang  disematkan  secara  simbolik  pada  bayi.  Penyematan nono biasanya dilakukan dalam upacara religius. Acara penyematanan nono bertujuan memberikan perlindungan bagi bayi sepanjang hidupnya. Nono merupakan nama keluarga yang disematkan pada bayi. Dengan nama itu seorang anak secara resmi diterima sebagai anggota dari ume atau kelompok sosial tertentu. Nono memiliki nama lain seperti heu, neo atau kael. Nono sering juga dinamakan nono-heu, nono-neo dan nono-kael. Beberapa nama tersebut memiliki arti dalam perbendarahan kata orang meto. Misalnya nono memiliki arti harta yang tak ternilai harganya. Dalam  terminologi  orang  Meto,  harta  tak  ternilai  itu  adalah  kepala  manusia  sebagai  tempat bersemanyam benda bernilai tinggi yang  disebut heu. Heu memiliki arti sangkar ayam tempat ayam  bertelur.  Sangkar  dipahami  sebagai  tempat  yang  melindugi  dan  menjaga  telur  dari berbagai  gangguan.  Bagi  orang  Meto  konsep neon-heu berarti  tempat  perlindungan  dan kesuburan bagi manusia (Ataupah, 2020).
Nono dapat digambarkan sebagai neo . Neo berarti payung yang berfungsi menjaga dan melindungi  seseorang  dari  panas  dan  hujan. Nono dan neo sebenarnya  merupakan  dua  kata dalam arti yang sama yakni meluruskan, membenarkan, membereskan. Proses peletakan nono pada  bayi  harus  dilakukan  secara  benar.  Hal  ini  bertujuan  agar  hanya  ada  satu nono yang memberikan perlindungan bagi bayi sepanjang hidupnya. Atoin Meto yang telah mengenakan nono diwajibkan untuk tidak memakan jenis tumbuhan dan hewan tertentu yang dilarang. Kata
Yohanes Kornelius Ethelbert, Muhammad Rizki Pratama, Didimus Dedi Dhosa
| 199
larangan dalam terminologi orang Meto disebut kael . Kael berarti pantangan terhadap makanan yang dilarang. Pantangan bertujuan agar tumbuhan dan hewan yang tidak boleh dimakan tetap terpeliharah  dan  tidak  cepat  punah.  Orang  Meto  percaya    ketidaktaatan  pada  larangan  akan mendatangkan    penyakit  kusta  dan  gila  (sinting)  dan  rasa  malu.  Terkait  larangan  di  atas, penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ataupah,  2020)  di  Kupang  Barat,  Fatuleu  dan  Amanuban Tengah  menunjukkan  masyarakat  dari  ketiga  wilayah  tersebut  masih  percaya  jika  penyakit kusta  yang  diderita  merupakan    akibat  dari  memakan  makanan  yang  dilarang. Nono diibaratkan juga sebagai  tumbuhan pemanjat. Tumbuhan pemanja biasanya digunakan orang Meto sebagai tali pengikat tiang pagar yang bertujuan untuk melindungi tanaman dari hewan liar.  Selain  itu,  tumbuhan  yang  sama  dipakai  untuk  mengikat  tiang  rumah  tempat  manusia berlindung. Pengertian ini dipakai orang Meto untuk memahami konsep nono sebagai pengikat dan pemersatu masyarakat se-keturunan yang mengenakan nono yang sama.
Penurunan nono (marga)  pada  seorang  perempuan  terjadi  pada  saat  upacara perkawinan.  Pada  umumnya  orang  Meto  menyebut  upacara  penurunan  nono  dengan  istilah kaos  nono atau sea’nono. Setelah nono mempelai  wanita  diturunkan,  si  mempelai  akan diberikan nono baru. Upacara menaikan nono disebut nasaeba’nono. Tradisi menaikan nono pada mempelai wanita merupakan simbol pembebasan kepala mempelai wanita dari kekuasaan nono lama yang lazimnya disebut nono mnasi ( nono tua) . Upacara nasaeba’ nono hanya bisa dilakukan setelah upacara kaos nono secara resmi telah dilalui. Jika hal ini tidak diikuti Atoin Meto percaya orang yang mengenakan nono baru tanpa terlebih dahulu melepaskan nono lama akan mengalami musibah (Ataupah, 2020).
Upacara menurunkan nono lama dan menaikkan nono baru biasanya dilakukan dengan melakukan  ritual  sebagai  berikut,  seorang  pria  tua  dari  keluarga  mempelai  wanita  akan mengambil  sehelai nafe (ikat  pinggang  tenunan)  sebagai  lambang  liana  yang  melilit  dan menyatukan  orang  yang  hendak  berpindah ume (rumah)  dan  meletakannya  di  atas  kepala mempelai wanita sambil berkata:
“ Au usanu’ au nono au heu, au nono au kael na’ko ho fufu-m ho botom, he fuf-man luman, he bot man luman, he au ba’e nasaeba’ in nono in heu, in nono in kael” (Saya menurunkan nono saya heu saya, nono saya kael saya dari puncak kepalamu dan ubun-ubunmu lowong, supaya ba’e saya menaikan nono nya heu nya, kael nya) (Ataupah, 2020).
Ketika nafe terjatuh semua keluarga ume mnasi bersedih karena akan ditinggalkan oleh mempelai wanita.  Setelah upacara kaos nono selesai, seorang pria tua dari keluarga mempelai pria akan meletakkan sehelai nafe ke atas kepala mempelai wanita yang telah keluar dari nono lama dengan berkata:
“Au usaeba’ au nono au heu neu ho fufu-m ho boto-m, henati’ fuf(u) man matua-am bot(om) man matua” (saya menaikan nono heu saya ke atas puncak kepala dan ubun-ubunmu berisi sesuatu) (Ataupah, 2020).
Dengan  selesainya  upacara  ini  maka  secara  resmi  mempelai  wanita  akan  menjadi bagian dari ume mempelai pria. Selanjutnya  mempelai wanita dan anak yang akan dilahirkan
Yohanes Kornelius Ethelbert, Muhammad Rizki Pratama, Didimus Dedi Dhosa
akan mengenakan nono keluarga mempelai pria. Mempelai wanita dan anak wajib mengikuti atau mematuhi aturan maupun larangan yang dianggap tabu oleh keluarga mempelai pria.
Kedua, konsep Ume dalam  tradisi  Atoin  Meto. Ume secara  harafiah  berarti  rumah. Adapun nono yang  diartikan  sebagai  pengikat,  pelindung  dan  pemersatu  semua  orang  yang mengenakannya tinggal bersama dalam satu ume. Ume diartikan secara abstrak sebagai sebuah rumah  besar  yang  menaungi  satu  kelompok  dari nono yang  sama.  Ada  beberapa  pengertian ume dalam tradisi masyarakat Atoin Meto. Pertama , ume diartikan sebagai benda berbentuk kerucut  yang dibuat manusia sebagai tempat tinggal. Di dalam ume disimpan berbagai harta benda berharga. Harta benda yang disimpan di dalam ume akan terhindar dari hujan, badai, dan ancaman dari orang lain. Kedua , ume dipahami sebagai kesatuan sosial kelompok tertentu yang berlindung pada satu nono yang sama (Ataupah, 2020). Ketiga , ume adalah simbol kehormatan dan  kewibawaan  suku  (Benuet.al.,  2019).  Atoin  Metojuga  melihat Ume sebagai  tempat bermusyawarah. Di dalam musyawarah tersebut  diambil sejumlah keputusan yang berkaitan dengan penurunan nono bagi  anggota masyarakat  yang  akan mengenakan nono baru karena perkawinan dan keputusan lain.
Ketiga, uf memiliki akar kata dengan bunyi tunggal (u) yang berarti pangkal tumbuhan. Sedangkan  imbuhan  huruf  (f)  membuat  bunyi  dan  perkataan  berubah  menjadi uf. Secara harafian uf berarti sumber, pokok, pangkal. Uf merupakan kata majemuk untuk menjelaskan beberapa kata lain seperti hau uf (pokok pohon besar), fatu uf atau fau uf (batu besar), oe mat (a) uf atau oe uf (sumber air) kua (n) uf (kampong asal usul). Dalam praktik berbahasa lisan, kata hau uf acapkali dipadatkan menjadi sebutan uf. Kata hau uf atau uf dipakai sebagai kiasan untuk  menjelaskan  tentang  garis  keturunan  Atoin  Meto  yang  berasal  dari  para leluhur.Umumnya dalam tradisi orang Meto,  anak cucu digambarkan sebagai  ranting pohon yang selalu ada pada hau uf atau uf (pohon besar). Dalam konsep perkawinan, saudara laki-laki mempelai wanita (pemberi wanita) disebut hau uf. Karena itu, penelusuran silsilah keluarga dalam  Atoin  Meto  dapat  dilacak  melalui  garis  keturunan  ibu  meskipun  pihak nonot sudah memiliki uf dari garis keturunan ayah (Ataupah, 2020).
Sebagaimana telah diuraikan di atas secara harafiah uf diartikan sebagai pohon, pangkal atau sumber, uf sering dipahami juga sebagai julukan bagi pemimpin politik dan pemerintahan. Dalam  konteks  kepemimpinan,  term uf merujuk  pada  kata  amaf. Amaf adalah  kata  yang digunakan untuk menyebut pemimpin tanah ulayat. Pada masa penjajahan bangsa Portugis dan Belanda, Amaf mendapat peran yang istimewa. Amaf biasanya diberi tongkat  berbulu emas. Amaf yang diberi tongkat emas tersebut mempunyai tugas utama  yakni menjadi koordinator kegiatan  ekspor  kayu  cendana  dan  lilin  lebah  di  daerah  masing-masing.  Selain  berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan, Amaf tidak lain merupakan pemimpin bagi kelompok sosial dalam satu ume dan nonot untuk urusan kekeluargaan dan perkawinan (Ataupah, 2020).
Dalam  perkembangannya Amaf mendapat  nama  yang  berbeda  berdasarkan  daerah jajahan.  Bangsa  Portugis  menyebut Amaf sebagai Tua  Amu atau  orang  yang  diberi  tongkat emas. Sementara untuk daerah yang dikuasai oleh Belanda pemimpin tanah ulayat disebut Uis
Yohanes Kornelius Ethelbert, Muhammad Rizki Pratama, Didimus Dedi Dhosa
Pah. Uis Pah digambarkan sebagai uf yang juga sering disebut dengan nama lain seperti man ( as ) apinat (matahari yang menyala), apinat aklahat (yang menyala dan membara) atau amesen pah (pemersatu  wilayah).  Dalam  catatan  Hendrik  Autopah  baik Tua  Ama maupun Uis  Pah dapat  mengenali  rakyatnya  lewat  hiasan  pada  pakian  tradisional  yang  dililit  pada  tubuh masyarakatnya (Ataupah, 2020).

## Relevansi dan Tantangan Penerapan Tradisi Nono, Ume dan Uf terhadap Pengembangan Budaya Organisasi Sektor Publik
Konsep nono, ume dan uf merupakan salah satu kearifan lokal dalam tradisi Atoin Meto. Warisan budaya ini memiliki ulasan yang sangat penting dalam memahami bagaimana Atoin Meto  membentuk  kelompok  sosial  dengan  berbagai  nilai,  norma  dan  aturan  yang  harus dihidupi.  Ada  beberapa  titik  sentral  dari  ketiga  konsep  di  atas  yang  dapat  dipakai  dalam pengembangan budaya organisasi sektor publik berbasis kearifan lokal. Pertama , Atoin Meto umumnya membentuk kelompok sosial berdasarkan nono . Nono memiliki beberapa arti antara lain, marga yang menunjukkan perbedaan antar berbagai nono , pelindung dan tumbuhan bertali yang menyimbolkan persatuan orang Meto. Selain ketiga arti tersebut, Atoin Meto dalam nono yang sama diwajibkan  mematuhi larangan  yang  diakui dan disepakati bersama oleh seluruh anggota  kelompok.  Bagi  Atoin  Meto  yang  tidak  mematuhi  larangan  akan  mendapatkan kesusahan  pada  masa  mendatang.  Beberapa  arti nono ini  memiliki  implikasi  mendasar  bagi Atoin  Meto.  Orang  Meto  yang  telah  mendapatkan nono diwajibkan  untuk  menjaga  dan melestarikan  kelompok  sosialnya.  Tindakan  itu  dilakukan  dengan  mematuhi  dan  mengikuti aturan, nilai dan norma yang ada. Perbuatan melawan aturan akan mendatangkan bencana bagi pelaku dan kelompok. Untuk meminimalisir hal tersebut, setiap Atoin Meto bertanggungjawab memberikan edukasi nilai dan norma bagi seluruh anggota kelompok. Proses itu dimulai dari keluarga  inti.  Selanjutnya,  para  tua  adat  Atoin  Meto  meneruskan  nilai,  norma  dan  aturan kepada anggota masyarakat dan mempraktikkan hal itu dalam setiap upacara adat.
Kedua , ume memiliki  dua  arti  dalam  perbendaharaan  kata  Atoin  Meto. Ume dapat berarti tempat tinggal dan tempat menyimpan barang-barang berharga. Ume juga berarti simbol kehormatan,  kewibawaan  suku  dan  ruang  bermusyawarah.  Kewibawaan  dan  kerhormatan secara masif diajarkan bagi seluruh anggota kelompok sosial dalam satu nono yang sama. Bagi orang Meto kewibawaan dan kehormatan harus terus dijaga melalui perilaku dan ketaatan pada norma dan nilai yang dianut bersama. Ume sebagai ruang musyawarah menunjukkan eksistensi orang  Meto  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  penghargaan  terhadap  setiap  warga  dalam memberikan ide dan pendapat.
Ketiga , uf dalam arti harafiah berarti pangkal, sumber dan pohon. Uf digunakan orang Meto  untuk  menyebut  pemimpin dalam sebuah kelompok sosial  mereka. Uf memiliki  peran dan tempat istimewa. Hal ini dimungkinkan karena uf bertugas menjaga, melindungi kelompok sosial  serta  mengurus  berbagai  urusan  perkawinan.  Dalam  ruang  publik, uf hadir  untuk menyerap aspirasi warga dan mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kelompok
| 202
sosialnya.  Meskipun  dalam  periode  penjajahan  bangsa  kolonial uf dimanfaatkan  untuk kepentingan bangsa penjajah dalam melakukan ekspor cendana dan lilin dari pulau Timor, uf tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pemimpin dalam kelompoknya.
Sejauh ini praktek pelayanan publik di Indonesia masih berakar pada birokrasi Weber (Jumiati & Saputra, 2018). Kerja organisasi yang dikembangkan masih terus difokuskan pada pencapaian  kerja  yang  efektif  dan  efisien.  Adanya  praktek  korupsi,  pelayanan  publik  yang berbelit, lambat serta berbagai keluhan masyarakat akibat rendahnya kinerja birokrat tanah air seakan menjadi sinyal perlunya budaya organisasi berbasis kearifan lokal.
Tanpa  menghilangkan  budaya western  public  administration dalam  kerja  birokrasi, upaya  mengadopsi  kearifan  lokal  kedalam  budaya  birokrasi  bertujuan  untuk  merevitalisasi watak birokrasi Weberian. Konsep nono, ume dan uf tengah memberikan ruang bagi organisasi sektor publik dalam membangun perspektif tentang budaya organisasi. Ume dapat dimengerti sebagai  organisasi.  Dalam  pengertian  ini ume selain  merupakan    bangunan  tempat berkumpulnya  sekelompok  orang  untuk  bekerja, ume juga  adalah  simbol  kewibawaan  dan lambang  kehormatan  organisasi.  Kehormatan  dan  kewibawaanorganisasi  diwariskan  dengan cara  menumbuhkan  rasa  bangga  akan  organisasi.  Kebangaan  akan  organisasi  menjadi momentum bagi hadirnya rasa memiliki organisasi sebagai ume bersama.
Nono dapat disamakan dengan nama organisasi yang kini merujuk pada sebutan dinas atau  badan.  Orang  Meto  memahami nono dalam  empat  makna  yangdapat  diinternalisasikan dalam  budaya  organisasi  sektor  publik.  Individu  yang  diterima  menjadi  anggota  organisasi secara resmi dikenakan nono atau nama pegawai dinas tertentu atau pegawai badan tertentu. Nono (nama organisasi) sekaligus menjadi identitas yang membedakan  berbagai organisasi. Nono yang dikenakan pegawai berfungsi untuk melindungi, menjaga dan menuntun pegawai tersebut  dalam  melakukan  pekerjaan  rutin.  Setiap  pegawai  dalam nono yang  sama  wajib melindungi  dan  menuntun  pegawai  lain.  Internalisasi nono memungkinkan  seseorang  untuk mengingatkan  orang  lain  ketika  terjebak  dalam  pekerjaan  yang  salah,  serta  mengarahkan rekannya  untuk  kembali  ke  jalur  pekerjaan  yang  tepat.  Kewajiban  itu  tidak  dipaksakan melainkan timbul dari rasa kekeluargaan karena disatukan dalam nono yang sama.Visi dan misi organisasi dapat digunakan sebagai nono (tumbuhan pengikat) yang mengikat dan menuntun kerja pegawai. Visi dan misi organisasi adalah garis kerja organisasi dalam mencapai tujuan.
Orang  Meto  sangat  percaya  akan  akibat  dari  tindakan  melawan  larangan  memakan hewan atau tumbuhan yang dilarang. Orang yang melanggar nono akan mendapatkan musibah seperti  penyakit  kulit  dan  gila  serta  dampak  sosial  berupa  rasa  malu.  Larangan  tersebut sekaligus menjadi tata nilai dan norma bagi orang Meto untuk melakukan hal yang baik dan benar. Dalam pergertian ini, komitmen pegawai untuk tidak melakukan tindakan kotorseperti korupsi,  pungutan  liar  dan  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  lain,  dapat  dilihat  sebagai konsekuensi  atas  keputusan  untuk  berada  pada  satu ume dalam nono yang  sama.  Tidak melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  merupakan  bentuk  komitmen  pegawai  terhadap penegakkan nilai, norma perilaku yang benar dan menghindari diri dari rasa malu.
Orientasi  adopsi  kearifan  lokal  sebagai  basis  pembentukan  budaya  organisasi  sektor publik  juga  menyasar  pada  upaya  membangun  kesadaran  individu  tentang  perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat membawa pengaruh bagi organisasi. Perubahan itu bisa  berdampak  negatif  maupun  positif.  Budaya  organisasi  berperan  untuk  mewadahi  dan mengkritisi  pengaruh  dari  luar.  Orang  Meto  percaya  bahwa uf (pemimpin)  mempunyai kemampuan  untuk  melindungi  kelompoknya  dari  pengaruh  jahat.  Pengaruh  jahat  dipercaya dapat mempengaruhi sistem kehidupan orang Meto. Karena itu, orang Meto menempatkan uf sebagai  pemimpin  kelompok  sosial  untuk  menjaga  nilai  dan  norma  yang  mengatur  perilaku warga.
Organisasi  sektor  publik  merupakan  sistem  terbuka.  Keterbukaan  itu  terletak  pada kemampuan  organisasi  menyesuakan  diri  dengan  perubahan  lingkungan.  Dampak  yang ditimbulkan akibat perubahan lingkungan beragam.  Pemimpin berperan menangkap peluang dan melindungi organisasi dari pengaruh negatif. Pemimpin tidak hanya melaksanakan kerja hirarkis  tetapi  perlu  membangun  kesadaran  anggota  akan  rasa  bangga  dan  rasa  memiliki organisasi.  Rasa  memiliki  akan  mendorong  anggota  untuk  berinovasi  dan  bekerja  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Rasa  memiliki  dapat  dipupuk  dengan  memberikan  ruang  bagi anggota  organisasi  untuk  mempererat  relasi  dan  memperkokoh  persatuan. Uf dalam  tradisi orang Meto tidak hanya dipandang sebagai pemimpin melainkan dianggap sebagai orang tua yang selalu ada di tengah kelompoknya. Anggapan ini memberikan legitimasi bagi uf untuk dihormati  kelompoknya.  Dalam  organisasi  sektor  publik  persepsi  semacam  ini  perlu ditanamkan dalam diri semua pemimpin. Pemimpin bukan penguasa sektoral melainkan ‘orang tua’  yang  selalu  dekat  dengan  kelompoknya.  Pemimpin  yang  demikian  akan  dihormati  dan menjadi panutan bagi anggota organisasi.
Patut  diakui  bahwa  tradisi nono,  ume dan uf sedang  mengalami  turbulensi  oleh perkembangan  globalisasi.  Akan  tetapi,  Atoin  Meto  tetap  mempertahankan  dan  memegang teguh  nilai  dan  norma  adat  tersebut  dalam  hidup  keseharian  mereka.  Atoin  Meto  mengakui tradisi nono, ume dan uf sebagai ritual keagamaan asli yang memiliki nilai sakral yang sangat tinggi (wawancara GN, 21/07/2022). Hingga saat ini Atoin Meto percaya bahwa apabila tradisi ini tidak dipraktikkan, maka masyarakat lokal Atoin Meto akan mengalami malapetaka seperti sakit hingga meninggal dunia (wawancara YO, 20/07/2022).
Nilai dan norma  yang terkandung dalam tradisi nono, ume dan uf memiliki peranan yang  cukup  substansial  dalam  membangun  budaya  organisasi  birokrasi.  Akan  tetapi internalisasi  nilai dan norma tersebut seringkali terkendala dengan ‘kesombongan struktural’ yang telah berlangsung lama  dan berakar ( embedded )  dalam  tubuh  birokrasi.  Kesombongan struktural dapat dilihat dari perilaku birokrat yang kurang mampu menghargai masyarakat yang dilayani.  Birokrat  masih  cenderung  memandang  diri  mereka  sebagai  pejabat  yang  harus dilayani  dan  dihormati  masyarakat  (wawancara  EF,  18/07/2022).  Selain  ‘kesombongan struktural’,  birokrasi  tidak  bebas  dari  intervensi  politik.  Misalnya,  penempatan  kepala organisasi  perangkat  daerah  lebih  didominasi  oleh  kepentingan  kepala  daerah.  Akibatnya,
Yohanes Kornelius Ethelbert, Muhammad Rizki Pratama, Didimus Dedi Dhosa
pemimpin  ideal  sebagaimana  yang  dipandang  sebagai uf tidak  mudah  ditemukan  dalam birokrasi.  Selain  itu,  internalisasi  dan  penerapan  tradisi nono,  ume dan uf dalam  birokrasi membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama,  sebab  para  birokrat  yang  bekerja  dalam  birokasi  di Timor berasal  dari latar  belakang kebudayaan  yang berbeda  hingga saat  ini  (wawancara  IB, 18/07/2022).
Studi  kearifan  lokal  dan  perannya  terhadap  budaya  organisasi  sektor  publik  menjadi penting  untuk  memposisikan  birokrasi  dalam  tugasnya  memberikan  pelayanan  publik  yang bersih,  aman,  dan  cepat  kepada  masyarakat.  Sejauh  ini  penerapan  birokrasi  weberian  di Indonesia masif dipraktikkan . Tidak heran jika kerja birokrasi dibangun di atas prinsip western public  administration. Gagasan  pembaharuan  budaya  organisasi  berbasis  kearifan  lokal membuka  kesempatan  bagi  organisasi  untuk  membentuk  nilai,  norma  dan  perilaku  anggota organisasi sesuai prinsip dan nilai yang dianut bersama dalam konteks lokal. Budaya organisasi berbasis lokal diharapkan mampu meningkatkan kerja anggota yang tidak saja kompeten dan inovatif tetapi juga memiliki kepribadian yang matang dan unggul.

## KESIMPULAN
Perubahan  sistem  penyelenggaraaan  pemerintahan  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi telah membuka pintu bagi masuknya nilai, norma dan prinsip lokal ke dalam penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia. Selama ini superioritas western public administration dalam pengembangan  konsep  budaya  organisasi  telah  mengakibatkan  hilangnya  nilai-nilai  lokal dalam memahami kerja birokrat. Kritik ini wajar diajukan ketika berhadapan dengan perilaku birokrat  yang  korup,  lambat  dan  tidak  transparan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Gap western  public  administration harus  diisi  dengan  kearifan  lokal  dalam membangun budaya organisasi lokal.
Berdasarkan  hasil  studi  lapangan  dan  kepustakaan,  penulis  menemukan  terdapat banyak  nilai  lokal  yang  dimiliki  Atoin  Meto  yang  dapat  dikembangkan  dalam  budaya organisasi  sektor  publik.  Konsep  yang  dapat  dikembangkan  dalam  organisasi  sektor  publik adalah nono, ume dan uf . Proses  pengintegrasian nilai-nilai  kearifan lokal nono, ume dan uf dalam  mendefenisikan  dan  mengembangkan  budaya  organisasi  sektor  publik  lokal  adalah upaya mendekatkan anggota dengan nilai dan norma yang dianut bersama.
Meski nilai-nilai lokal kebudayaan Timor antara lain nono, ume, dan uf dapat diadopsi untuk  diterapkan  pada  organisasi  sektor  publik,  tantangan  yang  akan  dialami  selama  proses implementasi adalah adanya relasi kuasa struktur sosial yang timpang, relasi patronase yang adekuat,  dan  mengakarnya  kondisi  ‘politico-bisnis’  di  Indonesia.  Studi  ini  memberikan kesempatan bagi  penelitian selanjutnya untuk  mengkaji sejauhmana nilai-nilai  lokal mampu diintegrasikan dan diinternalisasikan ke dalam praktik organisasi sektor publik.
Yohanes Kornelius Ethelbert, Muhammad Rizki Pratama, Didimus Dedi Dhosa
| 205

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus, D. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ataupah, H. (2020). Ekologi dan Masyarakat, Kajian dan Refleksi Atoin Meto Di Timor Barat, NTT (G. Neonbasu (Ed.). Surabaya: CV Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia. Gabriel Lele dan Wahyudi Kumorotomo. (2021). Tinjauan Studi Manajemen dan Kebijakan Publik di Indonesia: Menegaskan Identitas dan Meneguhkan Relevansi (G. Lele (Ed.). Gadjah Mada University Press.
Lincoln, N. K. D. dan Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research. Pustaka pelajar.
Neonbasu, G. (2021). Etnologi, Gerbang Memahami Kosmos . Jakarta: Obor. Rahayu,  Amy  Y.  S.  &  Juwono,  V.  (2019). Birokrasi  dan  Governance:  Teori,  Konsep  dan Aplikasinya . Depok : PT RajaGrafindo Persada. Sutrisno, H. E. (2010). Budaya Organisasi . Jakarta: Prenada Media. Yulianto. (2018). Reformasi Birokrasi dan Kearifan Lokal . Yogyakarta: Andi.

## Artikel Jurnal
Benu, Asti Yunita, Rafael, A. D. (2019). Perubahan Perspektif Rumah Lopo (uin lopo) Pada Masyarakat  Atoin  Meto  di  Desa  Nusa  Kecamatan  Amanuban  Barat. SALAM,  Jurnal Sosial Dan Budaya , 6 (3), 281–292.
Dhosa, D. D. (2017). Akumulasi Kapital, Penghancuran Gerakan Kiri, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 4 (2), 19–35.
Dima, Thomas Kurniawan, Antariksa & Nugroho, A. M. (2013). Konsep Ruang Ume Khubu Desa Kaenbaun Kabupaten Timor Tengah Utara. Jurnal RUAS , 11 (1), 28–36.
Djese,  S.  T.  (2016).  Tinjauan  Buku,  Meneropong  Nusa  Tenggara  Timur  Menakar  Masalah, Menawar Solusi. Masyarakat Indonesia , 42 (2), 277–287.
Ethelbert, Yohanes Kornelius, Margono, Subando Agus & Pratama, M. R. P. (2022). Formasi Kekuasaan  Birokrat  Garis  Depan  dalam  Implementasi  Program  Bantuan  Stimulant Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Manggarai Timur. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara , 06 (01), 51–68.
Hakim, L. (2016). Budaya Organisasi Islami sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja. Iqtishadia , 9 (1), 179–200.
Henderson,  K.  M.  (2004).  “Characterizing  American  public  administrationThe  concept  of administrative culture.” International Journal of Public Sector Management , 17 (3), 234 – 250.
Idris, Muhammad, Ramli, Muhammad, Agustang, Andi & Kesuma, A. I. (2015). Bureaucracy Ethics Based in Public Service Local Wisdom in Gowa. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy , 6 (6), 419–424.
Jumiati  &  Saputra,  B.  (2018).  Indigeneous  Public  Administration:  Public  Administration Viewed  From  Local  Wisdom Perspective. Advances in  Social Science, Education and Humanities Research , 320 , 19–24.
Jupir,  M.  M.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  Berbasis  Kearifan  Lokal,  Studi  Di Kabupaten Manggarai Barat. Journal of Indonesian Tourism and Development Studies , 1 (1), 28–37.
Lina,  Virgilius  Bate  &  Sadipun,  B.  (2018).  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Budaya  Lokal Kabupaten  Ngada,  Indentifikasi  Nilai-nilai  Budaya  Lokal  Kabupaten  Ngada. Jurnal AKRAB JUARA , 3 (2), 56–65.
Manafe,  Y.  D.  (2011).  Komunikasi  Ritual  pada  Budaya  Bertani  Atoni  Pah  Meto  Di  Timor- Nusa Tenggara Timur. Jurnal Komunikasi , 1 (3), 287–298.
Mufti, Moh. Irfan, K. I. & N. H. (2019). No TitleThe Challenges Of Bureaucratic Reformation In  Indonesia (Public Service Perspective). Asian  Journal of  Environment,  History and Heritage , 3 (2), 79–89.
Namang,  R.  B.  (2020).  Negara  dan  warga  Negara  Perspektif  Aristoteles. Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 247–266.
Rato, D. (2015). Revitalisasi Peradilan Adat pada Masyarakat Ngada Berbasis Kearifan Lokal.
Yustisia , 4 (2), 335–348.
Sayrani,  L.  P.  (2018).  Bureaucratic  Representation  In  Duality  Structure:  Beyond  Positivism Epistemology  In  Understanding  Bureaucracy. Advances  in  Social  Science,  Education and Humanities Research , 191 , 588–600.
Suripto, Torontuan, K. Y. & P. S. H. A. (2021). Indigenous Public Administration: A Review and Deconstruction of the Idea, Concept  and Theory of Government and Governance. Journal Borneo Administrator , 17 (3), 305–338. Surur, M. (2019). Birokrasi Weberian: “Propotional Approach.” MADANI, Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 11 (2), 86–104.
Tari, E. (2021). Tinjauan Teologis tentang Tanah Menurut Kehidupan Atoin Pah Meto. Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani , 5 (2), 211–220.
Tualaka, D. (2018). Degradasi Fungsi, Makna dan Nilai Budaya Oko Mama pada Komunitas Tutur Uab Meto. LITERA, Jurnal Litera Bahasa Dan Sastra , 4 (1), 51–59.
Wang,  Ting  yang  &  Liu,  H.  (2018).  An  Emerging  Asian  Model  of  Governance  and Transnational  Knowledge  Transfer:  an  Introduction. Journal  of  Asian  Public  Policy , 11 (2), 121–135.

## Artikel Jurnal pada Website
Spencer-Oatey, H. (2012). What is Culture? A Compilation of Quotations. GlobalPAD Core Concepts . http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/globalpad/interculturalskills/