## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHAP
Oleh Prasetyo Margono Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Hukum  pada  dasarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia,  di  mulai dari  sejak  kita  dalam  kandungan  sampai  kita  mati  semuanya  sudah  diatur  oleh  hukum. Proses  Pidana  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  tentang  penangkapan  yang eror  in persona (kesalahan  mengenai  orangnya)  dalam  hal  ini  tidak  lepas  dari  tahapan-tahapan penangkapan,  pemeriksaan  tersangka  pada  tingkat  penyidikan.  Dalam  Pasal  1  butir  5 KUHAP  menyebutkan  penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang- Undang ini.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan  yaitu  bagaimanakah  prosedur  penangkapan  dalam  tindak  pidana  dan bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  korban  salah  tangkap  menurut  KUHAP.  Tipe penelitian  hukum  yang  dilakukan  adalah  Yuridis  Normatif.  Penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian  hukum  tentang  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam  hukum  positif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  Perundang-Undang ( statute approach ) pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
Kata kunci : Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap.

## PENDAHULUAN
Hukum  pada  dasarnya  tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mulai dari sejak kita dalam kandungan  sampai  kita  mati  semuanya sudah  diatur  oleh  hukum.  Manusia merasa
terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia menjadi peran  sentral  hukum  dalam  sepanjang sejarah peradaban manusia. Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah jelas  menegaskan  bahwa  Negara  kita adalah  Negara  hukum.  Hal  ini  berarti bahwa  Indonesia  harus  menjunjung tinggi  hukum  serta  dalam  tindakannya harus  didasarkan  pada  hukum  atau peraturan yang diciptakan untuk
mengatur  warga  Negaranya  dan  juga tatanan di dalam Pemerintahan.
Ketentuan-ketentuan  di  dalam Undang-Undang  nomor  8  tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang lazim  di  sebut  dengan  KUHAP  adalah merupakan  realisasi  dari  asas  negara hukum yang mengatur ketentuan tentang  cara  proses  pidana  mulai  dari tingkat  Penyidikan,  Penuntutan,  dan Pengadilan  dalam lingkungan  peradilan umum yang di dalamnya mengatur hak- hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam  proses  Pidana.  Proses  Pidana yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah tentang  penangkapan  yang eror  in persona (kesalahan mengenai orangnya) dalam hal ini tidak lepas dari
tahapan-tahapan penangkapan, pemeriksaan  tersangka  pada  tingkat penyidikan.  Dalam  Pasal  1  butir  5 KUHAP  menyebutkan  penyelidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik untuk  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara  yang  diatur  Undang-Undang  ini.
Dari  uraian  tersebut  dapat  di  ketahui bahwa fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum
dilakukan penyidikan  untuk  mengetahui  dan menentukan  peristiwa  apa  yang  telah terjadi  serta  dituangkan  dalm  bentuk laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.
Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan
adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Berdasarkan  pada  rumusan tersebut  secara  kongkrit  dapat  di katakan  bahwa  penyidikan  dimulai sesudah  terjadi  suatu  tindak  pidana untuk mendapatkan keterangan- keterangan
tentang kebenaran terjadinya  suatu  tindak  pidana,  kapan tindak  pidana  itu  dilakukan,  dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindakan pidana itu dilakukan, bagaimana tindak  pidana itu  dilakukan, mengapa  tindak  pidana  itu  dilakukan dan siapa pelakunya.
Tujuan utama penyidikan dalam  KUHAP  adalah  untuk  mencari dan  mengumpulakn  bukti  telah  terjadi suatu tindak pidana. Dalam Pasal 7 ayat (1)  KUHAP  dan  Pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang  nomor  2  tahun  2002
tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  yang  menyebutkan  bahwa wewenang penyidik karena
kewajibannya adalah sebagai berikut: 1
1. Menerima  laporan  atau  pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana.
2. Melakukan  tindakan  pertama  di tempat terjadinya perkara.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka  dan  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil  sidik  jari  dan  memotret seseorang.
7. Memanggil seseorang untuk didengar  dan  diperiksa  sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan  ahli  yang  diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Melakukan  tindakan  lain  menurut Hukum yang bertanggung jawab.
Penyidik  dalam  melakukan penangkapan harus benar-benar memperhatikan  ketentuan  atau  aturan hukum yang berlaku. Di dalam Pasal 17 KUHAP syarat-syarat yang harus dipenuhi  penyidik  dalam  melakukan penagkapan  yaitu  seorang  tersangka yang  diduga  keras  melakukan  tindak Pidana  dan  dugaan  yang  kuat  itu  harus didasarkan  pada  permulaan  bukti  yang cukup.
Pengertian dari bukti permulaan  yang  cukup  adalah  bukti permulaan  untuk  menduga  adanya
1 M Karjadi dan R Soesilo , Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Politeia, Bogor, 1998, hlm 17
tindak pidana antara lain berupa laporan pengaduan,  keterangan,  dan  barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara sebagaimana dimaksudkan dalam  Pasal  17  jo  Pasal  1  butir  14 KUHAP.  Selanjutnya  dalam  penjelasan Pasal  17  KUHAP  juga  menunjukan bahwa penangkapan tidak boleh dilakukan  secara  sewenang-wenang melainkan  hanya  ditujukan  kepada mereka  yang  betul-betul  melakukan suatu  tindak  pidana  dan  hanya  boleh dilakukan untuk satu kali 24 jam setelah itu harus sudah dilepas jika tidak cukup bukti.
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas  dapat  terlihat  bahwa  penyidik diberi  wewenang  untuk  menangkap seseorang,  tetapi  dalam  realitasnya kadang kala terjadi kasus  – kasus  salah tangkap  yang  antara  lain  sebagai berikut:
1) Yudistira  Akhmad,  seorang  pelajar kelas 1 SMA di Pandegelang Banten, warga  Kenanga,  Kampung  Baru, terbaring lemah mendapat perawatan medis  di  Rumah  Sakit  Bedah Benggala,  Kota  Serang,  Senin,  28 Maret  2016,  dia  menjadi  korban salah  tangkap  Polsek  Carita,  saat mengejar  pelaku  pencurian  sepeda motor di Menes Pandegelang. Korban  di  tembak  Polisi  dari  jarak dekat  pada  bagian  lengan  kanan hingga tembus pada bagian belakang lengan kanan. 2
2) Peristiwa Gorontalo pada tahun 2002 dimana  sepasang  suami  istri  yakni
Risman  Lakoro  dan  Rostin  Mahaji disangka  dan  didakwa  melakukan pembunuhan terhadap putri kandung mereka  Alta  Lakoro  dan  akhirnya
2 https://m.tempo.co/read/video/2016/03/28/4259/pe lajar-korban-salah-tangkap-ini-ditembak-dan- dianiaya-polisi
dijatuhi  pidana  3  tahun  penjara namun  beberapa  tahun  kemudian setelah  mereka  selesai  menjalani pidana, putri kandung mereka tersebut  kembali  kerumah  dalam keadaan sehat walaffiat. 3
3) Ada  juga  kasus  salah  tangkap  yang menimpa  salah  satu  mahasiswa perguruan  tinggi  swasta  di  daerah Yogyakarta  yang  bernama  Halis Sabri.  Ia  ditangkap  oleh  Polisi  hari jum’at  tanggal  4  Juni  2010  dengan tuduhan
sebagai pelaku pemerkosaan. 4
4) Kejadian  salah  tangkap  pernah terjadi  pada  tahun  1974  yaitu  kasus yang  menimpa  Sengkon  dan  Karta yang terpaksa harus menjalani pidana  penjara  bertahun-tahun  atas suatu  kejahatanpembunuhan  yang tidak  pernah  sama  sekali  mereka lakukan. 5
Mengacu  pada  peristiwa-peristiwa tersebut  diatas  maka  seorang  penyidik didalam melakukan kewenanganya pada proses penyidikan tidak diperbolehkan  melakukan  penangkapan secara  sewenang-wenang  karena  suatu penangkapan  harus  berdasarkan  bukti awal  yang  cukup  untuk  menentukan apakah  benar-benar  seseorang  telah melakukan suatu tidak pidana. Seseorang berdasarkan bukti awal yang tidak  cukup  untuk  dikatakan  telah malakukan suatu tindak pidana
seyogyanya
penyidik tidak diperkenankan melakukan suatu
3 http://www.antaranews.com/print/69586/pln- plans-to-allocate-rp62-tln-for-capex-next- year,tanggal11september 2011
4 http://www.zonaindo.com/2010/06/salah-tangkap- mahasiswa-polda- diy.html,tanggal15September2010
5 http://dekade80.blogspot.com/2009/04/sengkon- dan-karta-sebuah  -ironi-keadilan.html,  senin  12 september 2010
penangkapan terhadap seseorang tersebut,  bilamana  penyidik  melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang diatur  didalam  KUHAP  dan  juga  akan menimbulkan  penderitaan  bagi  orang yang  menjadi  korban  salah  tangkap tersebut.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan judul dan materi yang  di  bahas  maka  penelitian  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif. Metode  penelitian  Hukum  normatif adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum dari  sisi  normatif. 6 Oleh  karena  itu penelitian  hukum  ini  difokuskan  untuk mengkaji  penelitian  Hukum  tentang perlindungan  hukum  terhadap  korban salah  tangkap  dalam  tindak  Pidana menurut KUHAP.
Di  dalam  penelitian  hukum terdapat  beberapa  pendekatan.  Dengan pendekatan  tersebut  penelitian  yang  di gunakan  adalah  Yuridis  normatif,  maka pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  Perundang-Undang  ( statute approach ) pendekatan
tersebut melakukan pengkajian terhadap Undang-
Undang yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 7 Selain itu juga pendekatan analisis ( Analitical apptoach ),  pendekatan  ini  maksudnya menganalisa perlindungan hukum
terhadap  korban  salah  tangkap  dalam tindak pidana menurut KUHAP.
Bahan hukum
primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoratif  artinya  mempunyai  otoritas bahan  hukum  terdiri  dari  perundang-
6 Johnny Ibrahim , Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , cetakan ke enam, Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Universitas Air Langga, Surabaya. 2005. Hlm. 96
undangan,  catatan    resmi,  atau  risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan  putusan  Hakim.  Adapun  bahan hukum  primer  antara  lain:  Undang- Undang  Dasar  Negara  Indonesia  Tahun 1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  92  tahun  2015 tentang Pelaksanaan KUHAP
Bahan Hukum sekunder
Berupa  semua  publikasi  tentang  hukum yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen resmi, yaitu berupa buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum  dasar,  komentar-komentar  atas putusan Pengadilan.
Bahan  Hukum  tersier  adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk  atau  penjelasan  bermakna terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. 8
Baik  bahan  primer  maupun bahan sekunder di kumpulkan berdasarkan  topik  permasalahan  yang telah  dirumuskan  dan  diklasifikasi menurut  sumber  dan  hirarkinya  untuk dikaji secara komprehensif.
Langkah-langkah yang berkaitan  dengan  pengolahan  terhadap bahan  hukum  yang  telah  di  kumpulkan untuk  menjawab  isu  hukum  yang  telah di  rumuskan  dalam  rumusan  masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan hukum yang  di  analisis,  baik  menggunakan induksi, deduksi, maupun abduksi.

## PEMBAHASAN
Prosedur
penangkapan terhadap  tersangka  atau  pelaku  tindak
8 Ibid
pidana  dalam  KUHAP  memiliki  SOP (standard  operating  procedure)  tertentu agar  tindakan  hukum  bisa  berjalan sesuai aturan. Jika pelaku hukum dalam hal  ini  adalah  penegak  hukum  tidak mengindahkan  prosedur  hukum  acara yang telah ada, maka banyak kemungkinan  akan  muncul  perspektif bermacam-macam dari masyarakat. Dalam tahapan melakukan
penangkapan  terhadap  sesorang  yang diduga  sebagai  pelaku  pidana,  ada aturan-aturan  atau  unsur  yang  harus diperhatikan  oleh  penegak  hukum. Sebab  semua  warga  mendapatkan perlakuan  yang  sama  dimata  hukum. Contoh kecil unsur yang sangat penting adalah  mengenai  hak  tersangka  untuk memperoleh perlakuan manusiawi.
Dasar untuk prosedur
penangkapan  mengacu  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana Bab  V  bagian  kesatu  Pasal  16  sampai Pasal 19 sebagai berikut: 9
Di  dalam  Pasal  16  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana adalah prosedur pertama dalam melakukan penangkapan yakni:
1. Untuk  kepentingan  penyelidikan, penyelidik  atas  perintah  penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik  dan  penyidik  pembantu berwenang melakukan penangkapan. Mengenai  alasan  penangkapan
atau  syarat  penangkapan  tersirat  dalam Pasal  17  yakni  seorang  tersangka diduga  keras  melakukan  tindak  pidana, dan  dugaan  yang  kuat  itu,  didasarkan pada  permulaan  bukti  yang  cukup. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan  yang  cukup”  menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti
9 M Karjadi dan R Soesilo, Op Cit, hlm 25-27
permulaan  “untuk  menduga”  adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan:
“Pasal ini menunjukkan bahwa perintah
penangkapan  tidak  dapat  dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi
ditujukan  kepada  mereka  yang  betul- betul melakukan tindak pidana”.
Membicarakan
cara
pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek  pembahasan  mengenai  siapa petugas  yang  berwenang  melakukan penangkapan  serta  syarat-syarat  yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Cara pelaksanaan penangkapan  diatur  dalam  Pasal  18,
menentukan:
1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan  oleh  petugas  kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Dari ketentuan  ini,  sudah  jelas  petugas mana yang boleh melakukan penangkapan.  Jaksa  penuntut  umum tidak berwenang melakukan
penangkapan kecuali dalam
kedudukanya sebagai penyidik berdasar  Pasal  248  ayat  (2).  Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan  penangkapan,  kecuali  di dalam  hal  tertangkap  tangan.  Dalam hal  tertangkap  tangan  “setiap  orang berhak” melakukan penangkapan dan bagi orang yang mempunyai wewenanag  dalam  tugas  ketertiban, ketentraman  dan  keamanan  “wajib” menanagkap  tersangka  dalam  hal tertangkap tangan.
2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”.  Jika  surat  tugas penangkapan tidak ada, maka tersangka  berhak  menolak  untuk mematuhi perintah penangkapan,
karena  surat  tugas  itu  merupakan
syarat formal yang bersifat
“imperatif”.  Juga  agar  jangan  terjadi penangkapan  yang  dilakukan  oleh oknum  yang  tidak  bertanggung jawab.  Karena  itu,  demi  untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari  penyalahgunaan  jabatan ataupun  untuk  menjaga  ketertiban masyarakat  dari  pihak-pihak  yang beritikad buruk.
3. Petugas memperlihatkan surat perintah  penangkapan  yang  memberi penjelasan dan penegasan tentang:
a. Identitas  tersangka,  nama,  umur, dan  tempat  tinggal,  Jika  ternyata identitas  yang  diterangkan  dalam surat  perintah  penangkapan  tidak sesuai,
bisa  dianggap  surat  perintah  itu “tidak  berlaku”  terhadap  orang yang didatangi petugas.
b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan.
c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang
disangkakan terhadap tersangka.
d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana
pemeriksaan dilakukan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 19 ayat (1) telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari  “satu  hari”.  Lewat  dari  satu  hari berarti    telah  terjadi  pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan  dianggap  “tidak  sah”.
Konsekwensinya tersangka harus “dibebaskan  demi  hukum”.  Atau  jika batas  waktu  itu  dilanggar,  tersangka, penasihat hukumnya,  atau keluarganya dapat  meminta  pemeriksaan  kepada Pra-peradilan  tentang  sah  tidaknya penangkapandan
sekaligus
dapat menuntut ganti rugi.
Kasus  salah  tangkap  adalah
kasus pelanggaran HAM yang sistematis  dan  termasuk jenis  kejahatan amat  serius.  Karena  itu  penanganannya harus  bersifat  extra  ordinary.  Para korban  dapat  pula  menuntut  para penegak hukum yang salah menghukum secara  pidana  dan  perdata,  misalnya karena  penganiayaan  sesuai  dengan Pasal  351  KUHP  dan  Pasal  1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan  hukum.  Bagaimanapun  dalam Negara demokrasi, keadilan dan kebenaran haruslah terbuka untuk setiap warga.  Negara  tanpa  harus  malu,  tanpa mesti ditekan publik, wajib melaksanakan  asas  legalitas,  yaitu memberi  ganti  rugi  dan  merehabilitasi nama  baik  warga  yang  menjadi  korban salah  tangkap.  Adapun  arti  ganti  rugi dan rehabilitasi dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Ganti Kerugian
Ganti  kerugian  merupakan suatu  upaya  untuk  mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian  aparat  penegak  Hukum telah salah dalam menentukan seseorang  untuk  dijadikan  sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak  Pidana  ( error  in  persona ). Menurut  Pasal  1  butir  22  KUHAP, yaitu: 10
“Ganti  kerugian  adalah  hak seseorang  untuk  mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang  berupa  imbalan  sejumlah uang  karena  ditangkap,  ditahan,
dituntut  ataupun  diadili  tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan  mengenai  orangnya
10 Ibid, hlm 05
atau  hukum  yang  diterapkan menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini.”
Sedangkan  dalam  Pasal  99 KUHAP disebutkan bahwa kerugian itu berarti  “biaya  yang  telah  dikeluarkan”.
Pengertian  ini  termasuk  atau  meliputi diantaranya  biaya  pengobatan  atau pemulihan  cacat,  dalam  contoh  konkrit membuat  gigi  palsu,  pengecatan,  dan lain  sebagainya  yang  langsung  diderita oleh orang lain yang dirugikan.
Kerusakan-kerusakan  lain  atau derita  orang  lain  yang  karena  keadaan memaksa  atau  keadaan  penyidik  dapat pula  diajukan  permintaan  ganti  rugi yang  digabungkan  dengan  permintaan orang lain tersebut ( Pasal 98 KUHAP). Namun  demikian  kebenaran  materiil suatu  kasus  perkara  harus  diteliti  dan dianalisa secara sungguh-sungguh, sehingga  seseorang  yang  seharusnya menjadi  saksi  korban  tidak  akan dijadikan tersangka hanya karena tersangka yang sebenarnya telah melarikan diri. Hal ini wajib ditegakkan pula  oleh  penuntut  umum  dalam  tahap pra penuntutan.
Pasal  101  KUHAP  membuka kemungkinan Pengadilan Negeri
memeriksa  dan  mengadili  gugatan perdata atau ganti rugi sepanjang dalam KUHAP  tidak  diatur  dengan  kata  lain yang  dimaksud  Pasal  101  KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat  memutus  dan  mengadili  gugatan ganti  rugi  dalam  ruang  lingkup  pidana, meliputi:
a. Ganti rugi menurut Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2).
b. Ganti  rugi  menurut  Pasal  81  tentang akibat  tidak  sahnya  penangkapan
atau  akibat  sahnya  penghentian penyidikan atau penuntutan.
c. Ganti  rugi  menurut  Pasal  83  ayat (1)  tentang  adanya  benda  yang disita  yang  tidak  termasuk  dalam alat pembuktian.
d. Ganti  rugi  karena  tindakan  lain yaitu  kerugian  yang  ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
e. Ganti  rugi  menurut  Pasal  98  ayat 1  tentang  ganti  rugi  oleh  saksi korban  atau  orang  lain  dalam penggabungan  atau  orang  lain yang  tidak  menjadi  saksinya tetapi kerugianya timbul langsung oleh  tindak  pidana  itu  atau tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa.
f. Ganti  rugi  dengan  acara  pra peradilan.
g. Ganti rugi karena selisih lamanya penahanan melebihi lamanya pidana  yang  dijatuhkan  karena mengenai perampasan kemerdekaan badan yang diperiksa dalam acara pra- peradilan.
h. Ganti  rugi  yang  didasarkan  pada Pasal 95 ayat (5) tentang pemeriksaan dan diadili mengikuti  acara  pra  peradilan, mengikuti pula jika diputus bebas atau  lepas  dari  segala  tuntutan hukum  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  baik  dari proses  hukum  atau  dari  proses peninjauan kembali.
Dengan  demikian  kita  harus dapat  memisahkan  dan  memahami untuk  dapat  menarik  garis  hukum mengenai apa yang dinamakan ‘kerugian”  menurut  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan gugatan  ganti  rugi  yang  seharusnya diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  yang menjadi perkara perdata.
Sedangkan Kementerian
Hukum  dan  HAM  melansir  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  92  tahun  2015 tentang  Pelaksanaan  KUHAP.  Dalam aturan  baru  ini,  korban  ganti  rugi  salah tangkap  maksimal  mendapat  ganti  rugi Rp  600  juta,  sebelumnya  hanya  Rp  3 juta.  PP  Nomor  92  tahun  2015  ini dilansir  di  website  Kemenkum  HAM
atau peraturan.go.id, Jumat (11 Desember 2015). "Peraturan
Pemerintah  ini  mulai  berlaku  pada tanggal  diundangkan  (8  Desember 2015)," demikian bunyi II PP Nomor 92 tahun  2015  tersebut.  Aturan  ganti  rugi korban  salah  tangkap  atau  korban peradilan  sesat  tertuang  dalam  PP Nomor 27 tahun 1982 tentang Pelaksanaan  KUHAP  dan  diundangkan oleh  Presiden  Soeharto  pada  31 Desember  1983.  Setelah  itu,  tidak  ada satu  pun  rezim  yang  merevisi  aturan tersebut.  Pasca  Soeharto  tumbang,  nilai ganti  rugi  ini  tak  pernah  disentuh  oleh pemerintah.  Melihat  hal  ini,  pada  awal November 2015 Jokowi memerintahkan revisi  aturan  itu  terkait  ganti  rugi korban  salah  tangkap.  Dalam  tempo satu  bulan,  revisi  ini  diundangkan. Tepat  dengan  Hari  HAM  Internasional tanggal  10  Desember  2015  lahir  PP Nomor    92  tahun  2015  tentang  Revisi PP  27  tentang  Pelaksanaan  KUHAP. Salah  satu  poin  penting  PP  Nomor  92 tahun  2015  adalah  merevisi  ganti  rugi salah tangkap, yaitu menjadi:
a. Ganti kerugian berdasarkan alasan  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal
95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu  dan  paling  banyak  Rp  100
juta  (sebelumnya  Rp  5  ribu-Rp  1 juta).
b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan  alasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
KUHAP  yang  mengakibatkan luka  berat  atau  cacat  sehingga tidak  bisa  melakukan  pekerjaan, besarnya  ganti  kerugian  paling sedikit  Rp  25  juta  dan  paling banyak  Rp  300  juta  (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).
c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan  alasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
KUHAP  yang  mengakibatkan mati,  besarnya  ganti  kerugian paling  sedikit  Rp  50  juta  dan paling  banyak  Rp  600  juta (sebelumnya  Rp  0-Rp  3  juta). Adapun  untuk  proses  eksekusi, pemerintah  wajib  memberikan ganti  rugi  tersebut  maksimal  14 hari  sejak  surat  dari  Ketua
Pengadilan Negeri yang memberitahukan  adanya  ganti rugi tersebut,
diterima pemerintah.  Sebelumnya,  tidak dibatasi  waktunya  hingga  korban menerima  gemerincing  uang  bisa bertahun-tahun lamanya.

## 2. Rehabilitasi
Pengertian rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana terdapat dalam
Pasal 97 KUHAP, sebelum Pasal itu pada  Pasal  1  butir  23  terdapat pengertian tentang rehabilitasi yaitu: 11
“Rehabilitasi  adalah  hak  seseorang untuk  mendapat  pemulihan  haknya dalam  kemampuan,  kedudukan  dan
11 Ibid, hlm 06
harkat serta martabatnya yang diberikan  pada  tingkat  penyidikan,
penuntutan  atau  peradilan  karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan  Undang-Undang  atau karena  alasan  kekeliruan  mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
Dari  pengertian  diatas,  senada  dengan bunyi  Pasal  97  KUHAP  akan  tetapi tidak dijelaskan secara mendetail dalam KUHAP  adalah  apakah  rehabilitasi akibat  putusan  bebas  atau  lepas  dari segala  tuntutan  hukum  tersebut  bersifat fakulatif  (dituntut  oleh  terdakwa)  atau bersifat  imperatif  (setiap  kali  Hakim memutus  dan  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  maka  secara  otomatis harus  diberikan  rehabilitasi).  Hal  ini semestinya diatur dalam aturan pelaksana  KUHAP,  kemudian  sama halnya dengan tuntutan ganti rugi, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan negeri  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  untuk perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan negeri  berlaku  ketentuan  Pasal  97  ayat 1 dan 2 KUHAP sebagai berikut: 12 “Ayat 1 Seorang berhak memperoleh rehabilitasi  apabila  oleh  pengadilan diputuskan  bebas  atau  diputus  lepas dan  segala  tuntutan  hukum  yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ayat 2 Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1)” Dengan  kata  lain  maksud Pasal  ini  adalah  memberikan  hak kepada seseorang untuk
12 Ibid, hlm 89
mendapatkan rehabilitasi jika ia oleh pengadilan diputus bebas atau diputus  lepas  dari  segala  tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Sedangkan  permintaan  rehabilitasi ini  harus  diajukan  jika  perkaranya diperiksa di pengadilan negeri, maka rehabilitasi  diajukan  kepada  ketua Hakim  pengadilan  negeri  diperiksa oleh  majelis  pengadilan  itu  dan apabila  rehabilitasi  diberikan,  maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jika perkara  yang  diperiksa  itu  tidak diajukan ke pengadilan negeri, hanya disampaikan  ke  tingkat  penyidikan ataupun  tingkat  penuntutan  saja, maka  permintaan  rehabilitasi  harus diajukan  kepada  dan  diputus  oleh lembaga pra-peradilan.
Sebagaimana  yang  tidak diputus  oleh  Hakim  pra-peradilan telah  ditentukan  dalam  Pasal  77 huruf b  KUHAP,  sebagaimana bunyinya di bawah ini:
“Ganti  kerugian  dan  atau rehabilitasi  bagi  seorang  yang perkara  pidananya  dihentikan pada  tingkat  penyidikan  atau penuntutan”
3. Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Dan Rehabilitasi  Diatur  Dalam  PP
Nomor 27 Tahun 1983
a. Ganti Rugi
Cara  pelaksanaan  ganti rugi di atur dalam Bab IV Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Di dalam Pasal  7  yang  berbunyi  tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
KUHAP  hanya  dapat  diajukan dalam  tenggang  waktu  3  (tiga) bulan  sejak  putusan  pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap dan dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap  perkara  yang  dihentikan pada  tingkat  penyidikan  atau tingkat  penuntutan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP,  maka  jangka  waktu  3 (tiga)  bulan  dihitung  dari  saat pemebritahuan  penetapan  pra- peradilan.
Pasal  8  Ganti  kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan  hakim  Dan  dalam hal  hakim  mengabulkan  atau menolak  tuntutan  ganti  kerugian, maka alasan pemebrianatau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.
Pasal  9  Ganti  kerugian
berdasarkan  alasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan  Pasal  95  KUHAP  adalah berupa imbalan serendah- rendahnya  berjumlah  Rp.  5000,- (lima  ribu  rupiah)  dan  setinggi- tingginya  Rp.100.000,-  (seratus ribu rupiah). Apabila penagkapan, penahanan  dan  tindakan  lain sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  95  KUHAP  mengakibatkan yang  bersangkutan  sakit  atau cacat sehingga tidak dapat melakukan  pekerjaanatau  mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan  Pasal  10  yang berbunyi Petikan Penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon  dalam  waktu  3  (tiga) hari  setelah  penetapan  diucapkan. Salinan  Penetapan  ganti  kerugian sebagaimana  diamksud  dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut  umum,  penyidik  dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor
Perbendaharaan Negara setempat.
Dan yang terakhir Pasal
11 yaitu Pembayaran ganti kerugian  dilakukan  oleh  Menteri Keuangan  berdasarkan  penetapan pengadilan sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  10.  Tata cara  pembayaran  ganti  kerugian diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri
Keuangan.
b. Rehabilitasi
Sedangkan cara
pelaksanaan  Rehabilitasi  di  atur dalam  Bab    V  Pasal  12  sampai dengan  Pasal  15.  Pasal  12 Permintaan rehabilitasi
sebagaimana
dimaksud
dalamPasal  97  ayat  (3)  KUHAP diajukan  oleh  tersangka,  keluarga atau  kuasanya  kepada  pengadilan yang berwenang, selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya
penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.
Pasal 13 Petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  diberikan  kepada penyidik  dan  penuntut  umum yang  menangani  perkara tersebut. Salinan  penetapan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan  pula  kepada  instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan  kepada  Ketua  Rukun  Warga di tempat tinggal yang
bersangkutan. Pasal  14  Amar  putusan
dari pengadilan mengenai
rehabilitasi berbunyi sebagai berikut :"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya". Dan Amar penetapan dari pra-peradilan mengenai  rehabilitasi  berbunyi sebagai  berikut  :"Memulihkan hak  terdakwa  dalam  kemampuan,
kedudukan dan harkat serta
martabatnya". Dan yang terakhir Pasal 15  Isi  putusan  atau  penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.

## KESIMPULAN
1. Prosedur penangkapan yang dilakukan  oleh  penyidik  telah  sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana  yaitu  dengan mengacu  pada  Pasal  16  sampai dengan  Pasal  19.  Dalam  Pasal  16 yang berbunyi penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan  penangkapan,  Pasal  17
mengenai alasan dan syarat penangkapan,  Pasal  18  mengenai cara pelaksanaan penangkapan, sedangkan  Pasal  19  mengenai  batas waktu lamanya penangkapan. Dalam Pasal-Pasal tersebut prosedur penangkapan  yang  penyidik  lakukan melalui  tahapan  sebagai  berikut: pembuatan surat perintah penangkapan, penangkapan
tersangka,  dan  penyidikan  tersangka di kantor polisi.
2. Perlindungan  hukum  bagi  korban salah  tangkap  yakni  dengan  adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi  sesuai  dengan  Pasal  95 dan  97  KUHAP.  Penyidik  yang melakukan kesalahan dalam penangkapan  mendasari  pemahaman tersebut  sesuai  dengan  ketentuan KUHAP. Maka
penyidik
memberikan ganti rugi dalam bentuk materi’il  dan  immateri’il.  Materi’il
yang berupa pemberian uang sedangkan immateri’il berupa pemulihan  kedudukan,  nama  baik, harkat serta martabatnya.

## SARAN
1. Sebelum  melakukan  penangkapan terhadap  seseorang,  penyidik  harus menyelidiki lebih dalam lagi tentang kasus  yang  sedang  ditanganinya, agar  tidak  melakukan  salah  tangkap kepada  seseorang  dan  dalam  proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan, penyidik harus menggunakan  metode-metode  yang tepat  untuk  mencari  keterangan  dari seseorang tersebut, dan dalam metode-metode yang digunakan oleh penyidik  supaya  penyidik  tidak melanggar  Hak  Asasi  Manusia  dan tetap mengedepankan prosedur penyidikan yang berlaku.
2. Jika  terbukti  penyidik  melakukan salah  tangkap,  ganti  kerugian  yang diberikan  oleh  penyidik  kepada korban  salah  tangkap  harus  sesuai dengan  aturan  yang  ada  yaitu  ganti kerugian  berbentuk  materi  dan immaterial  dan  rehabilitasi  yang diberikan oleh penyidik harus dilakukan secara total menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  Asas-Asas  Hukum Pidana,  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, Tahun 2004.
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif, cetakan  ke  enam,  Bayumedia Publishing, Malang Tahun 2012.
Moeljatno,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,
Jakarta:  Bina  Aksara,  Tahun
1987. M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta tahun 2009. Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian Hukum. Universitas Air Langga,  Surabaya,        Tahun 2005. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, Tahun 2000.
Sulchan  Yasyin,  Kamus  Pintar  Bahasa
Indonesia.

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negar  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang  nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP

## JURNAL DAN ARTIKEL
Sugeng,  ”Perlindungan  Hukum  Korban Salah  Tangkap”,  Makalah,
Fakultas  Hukum  Universitas Pawyatan Daha https://m.tempo.co/read/video/2016/03/ 28/4259/pelajar-korban-salah-tangkap- ini-ditembak-dan-dianiaya-polisi http://www.antaranews.com/print/6958 6/pln-plans-to-allocate-rp62-tln-for-
capex-next-year,tanggal11september 2011 http://www.zonaindo.com/2010/06/sala h-tangkap-mahasiswa-polda- diy.html,tanggal15September2010 http://dekade80.blogspot.com/2009/04/s engkon-dan-karta-sebuah-ironi- keadilan.  html,  senin  12  september 2010 http://www.damang.web.id/2011/07/put usan-praperadilan-terhadap.html?m=1 http://www.pikiran- rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetai l&id=41587 http://www.wikimu.com/News/Print.as px?id=10783