## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 70 - 76
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3180

## PENERAPAN ALASAN PERINGAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Mahri Hasan 1, Topo Santoso 2 Universitas Indonesia 1,2) E-mail : mahrihasan51@gmail.com 1
History: Received  : 20 Febuari 2023
Revised : 10 Maret 2023 Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Terdapat  beberapa  lembaga  negara  yang  terlibat  aktif  dalam  proses penegakan  hukum  pemberantasan  korupsi  diantaranya  kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengadilan itu sendiri. Dari aspek penegakan hukum hakim diberikan tuntutan lebih khususnya pada ketepatan dalam memutus atau menyelesaikan perkara tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  disidangkan,  masalah  utaman  dari persoalan  ketepatan  adalah  pada  saat  hakim  menjatuhkan  putusan pemidanaan  yang  relatif  ringan  terhadap  terdakwa,  hakim  terkadang sangat  mudah  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  dengan  alasan peringan  pidana  yang  tidak  relevan,  dengan  problem  tersebut  maka Mahkamah  Agung  mengeluarkan  peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1 tahun  2020  tentang  pedoman  pemidanan  pasal  2  dan  3  unandang- undang nomor 31 tahun 1999 kemudian diubah dengan undang-undang nomor  20  tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, peraturan mahkamah agung ini menjadi acuan normatif jika hakim ingin menjatuhkan putusan pemidanaan didalam peraturan mahkamah agung tersebut alasan keadaan meringankan disebutkan dengan tegas.

## Kata Kunci : Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
There are several state institutions that are actively involed in the process of enforcing the law on corruption, including the police, the prosecutor’s office, the  Corruption  eradication  commission  and  the  corruption  court.  From  the aspect  of  law  enforcement,  judges  are  given  more  demands,  especially  on accuracy in deciding or resolving corruption cases currently being tried. The main  problem  is  the  accuracy  in  making  relatively  light  sentences  against the accused. Judges sometimes find it very easy to hand down sentencing decisions  on  grounds  of  irrelevant  criminal  commotions.  Regarding  this proble,  the  supreme  court  issued  regulation  number  1  0f  2020  concerning sentencing guidelines for articles 2 dan 3 of law number 31 of 1999, wich was  later  amended  by  law  number  20  of  2001  concerning  eradicating corruption. This supreme court regulation becomes a normative reference if a judge wants to pass a sentencing decision. In the supreme court regulation, the reasons for mitigating circumstances are clearly stated Keywords: Criminal Act of Corruption
Mahri Hasan 1, Topo Santoso 2, Penerapan Alasan Peringan Dalam Putusan Pemidanaan…

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  sejarah  pembentukan  dan  upaya  penegakan  hukum tindak pidana korupsi telah sejak dahulu kala sudah  ada di bangsa kita ini  bisa  kita  lihat  dengan  sangat  jelas  ketika  sejarah  pembentukan peraturan  perundang-undangan  tindak  pidana  korupsi,  Indonesia dianggap  salah  negara  yang  memfokuskan  dirinya  pada  pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dapat kita lihat ketika dibuatnya peraturan khusus  tentang  korupsi  seperti  adanya  peraturan  nomor  3  tahun  1957 keluar pada 27 mei 1957, lalu ada peraturan nomor 11 tahun 1957 terbit pada awal juli yakni 1 juli 1957, setelah  diubah dengan  undang-undang nomor 24 tahun 1960 tentang, pengusutan, penuntutan dan kepemilikan harta benda. (Waluyo, 2022)
Pada saat hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tindak korupsi tertentu didalamnya selalu diawali dan uraikan secara lugas tentang hal- hal  yang  dipertimbangkan  sebab  hakim  memiliki  tanggungjawab  secara hukum  mau  etik  terhadap  setiap  putusan  pemidanaan  yang  dibuat, hukum  acara  pidana  kita  jelas  dalam  pasal  197  memerintahkan  secara normatif  dan  ditujukan  kepada  majelis  hakim  agar  ketika  sebelum menjatukan  putusan  pemidanaan  setiap  hal  harus  dipertimbangkan dengan  matang  salah  satunya  hakim  harus  memasukan  foktor-faktor meringankan  atau  memberatkan  terhadap  setiap  perkara  tindak  pidana yang akan dputuskan
Jika  majelis  hakim  tidak  memasukan  alasan  memberatkan  dan meringankan  maka  putusan  tersebut  jelas  bertentangan  dan  putusan pemidanan  jelas  batal  demi  hukum,  faktor  periungan  dan  memberatkan penjelasannya  dapat  ditemukan  dalam  undang-undang  nomor  48  tahun 2009 kekuasaan kehakiman wajib hukumnya majelis hakim memasukan faktor  peringan  dan  memberatkan  untuk  setiap  putusan  pemidanaan yang dibuat
Setiap  putusan  pemidanaan  memiliki  ukuran  atau  bentuk-bentuk alasan  peringan  dan  memberatkan  yang  berbeda,  ini  menunjukan pertimbang  alasan  peringan  dan  peringan  adalah  hak  subjektif  hakim dalam putusan pemidanaan tertentu atau bahkan jenis putusan lainnya, tidak  ditemukan  rujukan  baku  tentang  pencantuman  alasan  peringan maupun memberatkan dalam setiap jenis putusan, degan demikiam akan sulit  menentukan  dan  menjawab  bagaimana  seseorang  divonis  ringan ataun  berat,  maka  prlu  adanya  kajian  serius  terhadap  problem  tersebut (Hananta, 2018).
Dari urain latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu meninjau  alasan  meringankan  dan  memberatkan  pada  putusan pemidanaan  tindak  pidana  korupsi  dan  Bagaimanakah  pengaturan alasan meringankan dan memberatkan dalam tindak pidana korupsi.

## METODE PENILITIAN
Penilitian  ini  menggunakan  metode  penilitian  dengan  pendekatan yuridis-normatif mencakup:
a. Penilitian pada asas-asas hukum
b. Penilitian terhadap sinkronisasi
c. Penilitian terhadap sistematika hukum
d. Penilitian terhadap perbandingan hukum (Ali, 2021).

## HASIL dan PEMBAHASAN
Mahri Hasan 1, Topo Santoso 2, Penerapan Alasan Peringan Dalam Putusan Pemidanaan…

## a. Dasar Memberatkan Serta Meringankankan
Jika  kita  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  maka  dapat kita  temukan  ketidakejalasan  rumusan  terhadap  apa  saja  yang dimaksudkan  sebagai  faktor-faktof  memberatkan  dan  meringankan memberatkan  dengan  demikian  usaha  yang  dapat  dilakukan  untuk menemukan  faktor  atau  syarat  yang  kemudian  dinilai  sebagai  faktor meringankan  atau  memberatkan  maka  caranya  dengan  menelusuri sumber hukum lainnya ataupun dengan jenis-jenis penafsiran tertentu.
Jika  kita  telisik  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  maka  istilah keadaan  dapat  diartikan  sifat  perihal  (satu  benda)  atau  keadaan  yang ketika  itu  berlaku,  kemudian  maksud  dari  faktor  memberatkan  dan meringankan  ialah  membuat  sesuatu  lebih  berat  bahkan  lebih  ringan, berat  atau  ringan  dalam  pengertian  ini  dimaksudkan  sebagai  rujukan putusan pemidanaan terhadap perkara dan subjek tertentu.
Alasan  peringanan  pidaba  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori  ketika dievaluasi dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya:
1) Faktor yuridis Faktor yuridis merupakan alasan yang bersumber dari faktor objektif terhadap  suatu  perbuatan  pidana.  Faktor-faktor  yuridis  ini  dapat ditemukan  diantaranya.  Percobaan  pasal  53  KUHP,  pembantuan pasal 56 KUHP pertangunggungjawaban pidana terhadap anak serta pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh terdakwa  seperti  disebutkan  dalam  pasal  4  undang-undang  nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2) Faktor non yuridis
Pada  aspek  non  yuridis  alasana  peringan  pidana  yang  didasarkan pada  aspek  subjektif  ketika  terjadinya  perbuatan  pidana  ialah keadaan melekat pada pelaku pada saat tindak pidana terjadi, dasar melaksanakan  dan  mempertimbangkan  aspek  subjektif  tersebut ialah  pasal  97  ayat  1  undang-undang  nomor  8  tahun  1981  tentang hukum  acara  pidana,  ditegaskan  bahwa  untuk  surat  putusan pemidanaan hal yang harus dimuat diantaranya aturan perundang- undangan  yang  merupakam  sumber  ketika  membuat  putusan maupun  keadaan  meringankan  maupun  memberatkan  bagi terdakwa,  hal  demikian  merupakan  prinsip  majelis  hakim  guna mencermati perilaku jahat atau jahat bagi subjek tindak pidana guna menimbang  ringan  atau  beratnya  penjatuhan  pidana  seperti  telah disebutkan  dalam  pasal  8  ayat  2  undang-undang  nomor  48  tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Sutanti, 2012).
b. Terdapat 7 kriteria tindak pidana korupsi yang bersifat ringan
1) Besar kecilnya nilai dari perbuatan pidana
2) Terdapat  orang  yang  berpengaruh  baik  pejabat  publik  maupun politisi
3) Motif  atau  modus  dari  perbuatan  pidana  yang  menunjukan  motif jahat atau derajat ketercelaan perbuatan pidana
4) Akibat  atau  dampak  yang  timbul  terhadap  dana  pemerintah  atau anggaran dari berbagai lembaga internasional maupun pengaruhnya pada aspek persaingan usaha yang tidak berkualitas atu bermutu
5) Ciri-ciri subjek tindak pidana, penggulangan alasan sikapnya ketika ingin atau pada saat dan sesudah perbuatan pidana dilakukan
Mahri Hasan 1, Topo Santoso 2, Penerapan Alasan Peringan Dalam Putusan Pemidanaan…
6) Pandangan,  opini  serta  suara  masyarakat  pada  kejahatan  serta keadaan-keadaan  yang  timbul  dalam  jalannya  proses  hukum (ZUNAIDI, 2018).
Undang-undang  nomor  31  tahun  199  setelah  diganti  dengan  undang- undang nomor 20 tahun 2001 terdapat beberapa kemajuan diantaranya
1) Terdapat perbuatan korupsi pasif dan aktif
2) Terdapat permufakata, percobaan dan pembantuan dalam perbuatan korupsi diancam sebagai subjek tindak pidana korupsi
3) terdapat  prinsip  pembuktian  yang  memudahkan  pembuktian  dalam tindak pidana korupsi yakni ada pembuktian terbalik secara terbatas serta  adanya  klausukl  yang  mengutamakan  proses  penanganan perbuatan korupsi
Subjek tindak pidana korupsi memiliki paradigma hukum pidana yang telah  menggarah  pada  konsep  yang  menentukan  bahwa  korporasi  juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, tindak pidana yang pertanggungjawabannya pidananya dibebankan kepada korporasi disebut tindak pidana korporasi (Sutan Remy Sjahdeini, 2017).
c. Peraturan  Mahkama  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan
Mahkamah  agung  mempunyai  kewenangan  yang  disebutkan  secara tegas dalam pasal 79 undang-undang nomor 3 tahun 2009, diantaranya mengeluarkan  peraturan  mahkamah  agung,  salah  satunya  setelah dikeluarkannya  peraturan  mahkamah  agung  nomor  1  tahun  2020. Didalamnya  telah  sebutkan  jenis-jenis  tindak  pidana  korupsi  dengan beberapa  bentuk  yakni  terdapat  lima  jenis,  berat,  sedang,  ringan  dan paling ringan, tujuan adanya pertauran mahkamah agung tersebut ialah untuk  membuat  jelas  penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan berbagai  ukuran  yang  telah  disebutkan  dalam  perturan  mahakamah agung  dimaksud,  selain  itu  peraturan  mahkamah  agung  tersebut dijadikan  ukuran  normatif  untuk  menghilangkan  diparitas  putusan khususnya dalam tindak pidana korupsi (Andini & Nilasari, n.d.).
Peraturan  mahkamah  agung  nomor  1  tahun  2020  yang  didalam mengatur  tentang  bagimana  seorang  hakim  menjatuhkan  putusan pemidanaan  tindak  pidana  korupsi,  dalam  konteks  hukum  Indonesia menjadi  bagian  dari  sistem  hukum  yang  biasa  disebut  dengan  istilah subtansi hukum, peraturan mahkamah agung selain tujauan yang sudah dijelaskan sebelumnya maksud lainnya adalah sedapat mungkin kerugian keuangan  negara  yang  dialami  oleh  negara  atas  setiap  perbuatan  yang dilakukan  oleh  subjek  tindak  pidana  korupsi  terntu  dapat  diambil dengaan  cara  setiap  hakim  pada  pengadilan  tindak  pidan  korupsi  teliti dalam mengadili setiap perkara tindak pidan korupsi
Prinsip  asas  legalitas  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  tidak seorangpun  dapat  dipidana  atau  dijatuhkan  hukum  sebelum  telah  ada undang-undangnya  yang  secra  tegas  menyebutkan  perbuatan  tersebut masuk  sebagai  tindak  pidana  tertentu,  moejatno  mengatakan  nilai  dari asas  legalitas  adalah  tidak  ada  perbuatan  diperintahkan  atau  dilarang dan dijatuhi sanksi pidana jika tidak dibuat dalam suatu undang-undang sebelumnya.  Peraturan  mahkamah  agung  tersebut  merupak  hal  baru dilingkungan  mahkamah  agung.  Jika  dilihat  pada  lampiran  pedoman pemidanaan  nomor  1  tahun  2020  tersebut  terdapat  6  tahap,  pada tahapan  1  sesuai  dengan  pasal  6,  tahapan  II  sesuai  dengan  pasal  7 hingga  pasal  11,  tahapan  III  ialah  tentang  rentang  penjatuhan  pidana
Mahri Hasan 1, Topo Santoso 2, Penerapan Alasan Peringan Dalam Putusan Pemidanaan…
yakni dari pasal 12, tahapan IV menunjuk pasal 13 dan pasal 14 tahapan V sesuai dengan pasal 17 dan tahapan VI dimulai dari pasal 18 hingga 19 peraturan mahkamah agung tersebut (Hastuti, 2021).
Secara  jelas  uraian  diatas  memperlihatkan  bahwa  rumusan  pedoman pemidanaan  khususnya  dalam  tindak  pidana  korupsi  tergolong  sangat baru, beberapa pendapat ahli tentang pedoman pemidanaan.
1) Eva  achjani  zulfa,  pada  prinsip  KUHP  telah  memiliki  pedoman pemidanaan,  misalkan  ketika  seseorang  dijatuhi  pidana  penjara secara  tidak  lansung  suda  ada  pembatasan  normatif  baik  terhadap penjatuhan  pidana  minum  maupun  maksimumnya,  jadi  ukuran penajtuhan  pidana  secara  normatif  telah  ada  norma-norma  pidana tertentu.
2) Oemar  seno  adji  mengatakan  sebaiknya  ada  refensi  utuh  khusus meyangkut  hal  ini  yang  ditujukan  khusus  bagi  hakim,  dengan tujuan hakim memiliki pedoman utuh terhadap setiap perkara yang ditangani,  dari  situlah  ukuran  utuh  bagi  hakim  sebelum menjatuhkan  putusan,  dalam  refensi  utuh  tersebut  dapat  dimuat hal-hal sebagai berikut :
a) Identitas  bagi  terdakwa  didalamnya  terdapat  tahap  pendidikan, kebangsaan, agama, hubungan kekeluargan dan sebagainya
b) Daftar lengkap mengenai sifat suami/istri maupun terhadap anak- anak yang mempunyai hubungan suami/istri.
c) Profesi maupun inkkomen
d) Tantangan atau bahayanya perbuatan,
Hal-hal  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  pidana,  diantaranya berhubungan dengan kerugian yang ada, sebab karna perbuatan pidana tersebut, subjek yang menjadi korban, begitu juga dengan terdakwa yang memiliki insiatif sendiri dan lainnya (Tahir, 2021).
d. Jenis-Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi
1. Pidana mati
Penjatuhan pidana mati  terhadap subjek tertentu disebutkan dalam pasal  2  ayat  1,  pidana  mati  dapt  dijatuhkan  jika  memenuhi  unsur- unsur  atau  keadaan  tertentu  salah  satunya  ketika  tindak  pidana korupsi dilakukan pada waktu bencana alam nasional, penggulangan  tindak  pidana  atau  negara  dalam  keadaan  krisis ekonomi dan moneter.
2. Pidana penajara
Pidanaa penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun pasal 2
3. Pidana denda
a) Denda paling sedikit 200.000.000 dan paling banyak pasal 2.
b) Denda  paling  rendah  Rp  50.000.00  atau  paling  tinggi  1  milliar pasal 3
c) Denda  paling  sedikit  Rp  150.000.000  atau  paling  banyak 600.000.000 pasal 21.
d) Denda  paling  rendah  Rp  150.000.00  dan  paling  banyak  Rp 600.000.00 pasal 28,29,35 dan 37
4. Pidana kurungan
Denda  harus  dibayar  jika  tidak  maka  penganti  denda  maksimal  6 bulan kurungan.
5. Pidana tambahan (Pramono, 2021).
Mahri Hasan 1, Topo Santoso 2, Penerapan Alasan Peringan Dalam Putusan Pemidanaan…
e. Gambaran  pertimbanga  faktor  peringan  dan  pemberatan  pidana dalam putusan pemidanaan tindak pidana korupsi
1) Putusan Ibrahim Ruray, S.E Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Tte, a) Menyatakan  bahwa  Ibrahim  Ruray  S.E.,  sebagai  terdakwa,  telah dinyatakan  bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  korupsi  bersama  sebagaimana  didakwakan  dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.
b) Menghukum  Ibrahim  Ruray  S,  E  membayar  denda  sebesar  Rp. 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  kurungan  6  (enam) tahun,  dengan  ketentuan  apabila  tidak  dibayar  diganti  dengan kurungan 3 (tiga) tahun.
c) Menghukum  terdakwa  membayar  uang  penganti  sebanyak  Rp. 1.272.088.620,16, (satu milyar dua ratus dua puluh rupiah, enam belas sen) jika tidak membayar uang penganti dalam kurun waktu 1  bulan  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  maka  harta benda  disita  untuk  dilelang  kalaupun  nilai  harta  yang  dilelang tidak  mencukupi  membayar  uang  penganti  maka  terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Alasan peringan pidana:
1) Terdakwa berkata jujur dalam persidangan;
2) Terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan;
3) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
4) Terdakwa sebagai keluarga dan mempunyai tanggungjawab;
5) Terdakwa ada itikad baik memperbaiki kapal nautika;
6) Terdakwa  memberikan  uang  penganti  sebesar  Rp  150.000.00  ke kejaksaan
2. Terdakwa zainudin hamisi, putusan nomor; 17/pid.sus-
Tpk/2021/Pn. Tte
a. Dakwaan  pokok  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum menyatakan  bahwa  terdakwa  Zainuddin  Hamisi,  SKM,  dan seorang  lainnya  secara  bersama-sama  melakukan  tindak  pidana korupsi.
b. Terdakwa  Zainuddin  Hamisi  SKM  divonis  pidana  penjara  8 (delapan)  tahun  dan  denda  Rp.  300.000.000.  telah  diperintahkan untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  tergugat  sebesar  Rp. 2.594.745.138.
Alasan peringan pidana:
1) Terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan;
2) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
3) Terdakwa  sebagai  kepala  keluarga  dan  memiliki  tanggungjawab keluarga; ( https://putusan3.mahkamahagung.go.id )

## SIMPULAN
Tidak  ditemukan  adanya  pengaturan  alasan  peringan  maupun pemberat  dalam  tindak  pidana  korupsi  yakni  pada  Undang-undang nomor  31  tahun  1999  kemudian  diubah  dengan  undang-undang  nomor 20  tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dalam rumusan  pasal  yang  terdapat  pada  undang-undang  tindak  pidana korupsi  tidak  terlihat  satupun  rumusan  yang  menjelaskan  bagimana subjek  hukum  tertentu  dapat  dijatuhkan  putusan  pemidanaan  yang relatif  ringan,  dasar  atau  alasan  peringan  pidana  baru  ditemukan  saat keluarnya  aturan  dari  mahkamah  agung  yakni  perturan  mahkamah
Mahri Hasan 1, Topo Santoso 2, Penerapan Alasan Peringan Dalam Putusan Pemidanaan…
agung  nomor  1  tahun  2020  tentang  pedoman  pemidanaan  namun terbatas  pada  rumusan  pasal  2  dan  3  undang-undang  tindak  pidana korupsi  dan  subjek  pedoman  pemidanaan  dalam  peraturan  mahkamh agung tersebut hanya pada orang tidak pada subjek korporasi.

## REFERENSI
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Andini,  O.  G.,  &  Nilasari,  N.  (n.d.).  MENAKAR  RELEVANSI  PEDOMAN PEMIDANAAN  KORUPTOR  TERHADAP  UPAYA  PEMBERANTASAN KORUPSI. TANJUNGPURA LAW JOURNAL , 5 (2), 133 – 148.
Hananta,  D.  (2018).  Pertimbangan  keadaan-keadaan  meringankan  dan memberatkan  dalam  penjatuhan  pidana/aggravating  and  mitigating circumstances  consideration  on  sentencing. Jurnal  Hukum  Dan Peradilan , 7 (1), 87 – 108.
Hastuti,  K.  S.  (2021).  Pembaharuan  Hukum  Pedoman  Pemidanaan terhadap  Disparitas  Putusan  Pengembalian  Kerugian  Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 2 (2), 92 – 102. Pramono,  W.  (2021). Pemberantasan  korupsi  dan  pidana  lainnya  sebuah perspektif jasa dan guru besar . Kompas media nusantara.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  S.  H.  (2017). Ajaran  Pemidanaan:  Tindak  Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya . Kencana. Sutanti,  R.  D.  ,  &  N.  S.  (2012).  Kebijakan  Formulasi  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam  Rangka  Pembaruan  Hukum  Pidana  Nasional. Reposytory Universitas Diponegoro . Tahir,  S.  A.  Bin.  (2021).  PEDOMAN  PEMIDANAAN  DALAM  TINDAK PIDANA  KORUPSI  YANG  MERUGIKAN  KEUANGAN  NEGARA.
Gorontalo Law Review , 4 (2), 201 – 213. Waluyo,  B.  (2022). Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi:  Strategi  dan Optimalisasi . Sinar Grafika. ZUNAIDI,  A.  H.  (2018).  ASAS  KELAYAKAN  DALAM  PENYELESAIAN PERKARA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  YANG  BERSIFAT  RINGAN  DI LUAR PERSIDANGAN. Reposytory Unair .