Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung .... Abd. Kadir Wakka, Nurhaedah Muin & Rini Purwanti

## MENUJU PENGELOLAAN KOLABORASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

## (Toward Collaborative Management of Bantimurung Bulusaraung National
Park, South Sulawesi Province)
Abd. Kadir Wakka * , Nurhaedah Muin dan Rini Purwanti
Balai Penelitian Kehutanan Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Kode Pos 90243 Telp. (0411) 554049, Fax. (0411) 554058
*Email: abdkadirw@yahoo.com
Diterima 25 Nopember 2013; revisi terakhir 11 Maret 2015; disetujui 20 April 2015

## ABSTRAK
Salah  satu  misi  Balai  Taman  Nasional  Bantimurung  Bulusaraung  (TN  Babul)  adalah  mengembangkan kelembagaan  dan  kemitraan/kolaborasi  dalam  rangka  pengelolaan  sumberdaya  alam  hayati  dan ekosistemnya.  Untuk  mengembangkan  pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul,  maka  aktivitas-aktivitas  Balai  TN Babul  sudah  seharusnya  mengarah  kepada  perwujudan  misi  pengelolaan  kolaborasi  sejak  misi  tersebut ditetapkan.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  gambaran  mengenai  fondasi  pengelolaan  kolaborasi  TN Babul  yang  telah  terbangun  dalam  mewujudkan  misi  tersebut  di  atas.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui kegiatan wawancara dengan sejumlah informan kunci seperti aparat desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, aparat  instansi  teknis  terkait,  dan  staf  dosen  Universitas  Hasanuddin.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan model  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fondasi  pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul (jaringan kerja, koordinasi, dan kerjasama dengan stakeholder lainnya) belum terbangun dengan baik. Kondisi ini  akan  mempengaruhi  keberhasilan  pencapaian  misi  pengelolaan  kolaborasi  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Kata kunci: TN Babul, Pengelolaan Kolaborasi, Pondasi kolaborasi TN Babul

## ABSTRACT
One  of  the  missions  of  Bantimurung  Bulusaraung  National  Park  (Taman  Nasional  Bantimurung Bulusaraung – TN Babul) is to  develop  institutional and partnership/ collaboration in   natural resources and ecosystems  management.    In  terms  of  developing  a  collaborative  management  in  TN  Babul,  collaborative activities of TN Babul should be implemented as the mission has been set. This study aims to provide an overview of  the  collaborative  management  foundation  that  has  been  built  in  realizing  the  mission  of  collaborative management  of  TN  Babul.  The  data  was  collected  through  interviews  with  key  informen  such  as  village  and district  staffs,  community  leaders,  related  stakeholders,  and  lecturer  of  Hasanuddin  University.  Data  were analyzed  using  qualitative  descriptive  models.  The  results  showed  that  the  foundation  of  collaborative management of TN Babul such as networking, coordination, and collaboration with other stakeholders, has not been well established. This condition affected the successful in achieving the mission.
Keywords: TN Babul, collaborative management, foundations of collaboration

## I. PENDAHULUAN
Pelestarian  sumberdaya  hutan  tidak dapat  dipisahkan  dari  pembangunan  ekonomi terutama  pada  wilayah-wilayah  dimana penduduk  setempat  memiliki  keterkaitan  dan ketergantungan  terhadap  sumberdaya  hutan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya  (Fisher,  2005).  Kebijakan  alokasi kawasan  sebagai  kawasan  lindung  termasuk taman  nasional,  diikuti  dengan  penyediaan
regulasi  yang  bersifat  “perintah  dan  kendali” (command and control) dari lembaga pengelola tidak  cukup  untuk  menghadapi  tekanan  yang berasal  dari  aspek  sosial,  ekonomi  dan  politik (Komite PPA-MFP dan WWF Indonesia, 2006).
Pengelolaan  kolaborasi  muncul  sebagai sebuah  pendekatan  untuk  mengintegrasikan kepentingan  pelestarian  dan  pembangunan ekonomi  (Komite  PPA-MFP  dan  WWF Indonesia, 2006; Fisher, 2005; Solomon, et al.,
Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea eISSN: 2407-7860 pISSN: 2302-299X Vol.4. Issue 1 (2015) 41-50 Accreditation Number: 561/Akred/P2MI-LIPI/09/2013
2011)  khususnya  bagi  masyarakat  sekitar kawasan konservasi termasuk taman nasional. Kolaborasi  harus  didasari  atas  kepentingan ”pemilik”  dan  kepentingan  ”pengguna”.  Dalam konteks  sumberdaya  hutan,  yang  merasa menjadi  pemilik  adalah  negara/pemerintah sementara  pengguna  sumberdaya  hutan adalah  rakyat  dan  pengusaha  (Awang  e t  al. , 2005).
Borrini-Feyerabend et al. (2000)
mendefenisikan pengelolaan kolaborasi
sebagai  suatu  pendekatan  dalam  pengelolaan sumberdaya  alam  yang  memiliki  banyak dimensi, menggabungkan berbagai pihak yang memiliki  peran,  dengan  sasaran  akhir  adalah konservasi  lingkungan,  pemerataan  distribusi manfaat dan tanggung jawab dalam pengelolaan  sumberdaya  alam.  Pengelolaan kolaborasi  dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu strategi  dalam  merumuskan  visi  dan  tujuan jangka  panjang  untuk  mengatasi  masalah sosial
yang terjadi, bersama-sama
merumuskan  program  dan  aksi  kolektif  serta alokasi  sumber  daya  untuk  melaksanakan program  aksi  tersebut  (Clarke  and  Fuller, 2010).
Balai TN Babul yang dibentuk sejak bulan Nopember  2006  dan  efektif  mulai  beroperasi pada  bulan  April  2007  memiliki  visi “terwujudnya  pengelolaan  TN  Babul  yang mantap,  serasi  dan  seimbang  dengan dukungan  kelembagaan  yang  efektif”.  Untuk mewujudkan  visi  tersebut,  maka  salah  satu misi yang diemban oleh Balai TN Babul adalah mengembangkan kelembagaan dan kemitraan/kolaborasi dalam rangka
pengelolaan  sumberdaya  alam  hayati  dan ekosistemnya.  Pengembangan  kemitraan  atau pengelolaan  kolaborasi  menjadi  pilihan  Balai TN  Babul  didasarkan  akan  kesadaran  bahwa pengelolaan  kawasan  TN  Babul  tidak  dapat dilakukan  sendiri  oleh  pengelola/pemangku kawasan serta dengan memperhatikan prinsip- prinsip  keadilan  dan  kesetaraan  (Balai  TN Babul, 2008). Untuk mewujudkan pengelolaan kolaborasi  tersebut,  maka  aktivitas-aktivitas Balai  TN  Babul  sudah  seharusnya  mengarah kepada perwujudan misi pengelolaan kolaborasi  sejak  misi  tersebut  ditetapkan. Sampai  saat  ini  belum  ada  kajian  ilmiah  yang menilai program dan kegiatan kolaborasi pada Balai  TN  Babul.  Kajian  ini  bertujuan memberikan  gambaran  mengenai  fondasi pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul  yang  telah terbangun  dalam  mewujudkan  misi  Balai  TN Babul  sebagaimana  disebutkan  di  atas.
Informasi  ini  diharapkan  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  Balai  TN  Babul  dalam merumuskan  langkah-langkah  yang  harus ditempuh  sehingga  pengelolaan  kolaborasi dapat  terwujud  dan  mencapai  sasaran  yang diinginkan.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian    dilaksanakan  pada  kawasan TN  Babul  di  Kabupaten  Maros,  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini  dilaksanakan pada tahun 2012.

## B. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui kegiatan  observasi  dan  wawancara  dengan sejumlah  informan  kunci.  Informan  kunci adalah
orang-orang
yang memahami permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan kawasan  TN  Babul.  Informan  kunci  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  staf  pemerintahan tingkat  kelurahan/desa  (7  orang),  staf pemerintahan  tingkat  kecamatan  (5  orang), staf  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan (Dishutbun)  Kabupaten  Maros  (1  orang),  staf Badan  Pelaksana  Penyuluhan  dan  Ketahanan Pangan  (BP2KP)  Kabupaten  Maros  (2  orang), staf  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Maros  (1 orang),  staf  dosen  Universitas  Hasanuddin (UNHAS)  (1  orang),    staf  Balai  TN  Babul    (1 orang)  dan  pengurus  Forum  Masyarakat  TN Babul (1 orang).

## C. Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  (Moleong, 2002;  Bungin,  2003;  Sutopo,  2006;  Subandi, 2011).  Analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan dalam  menjelaskan  fondasi  pengelolaan kolaborasi  TN  Babul  yang  meliputi  jaringan kerja  ( networking ),  koodinasi  ( coordination ), dan  kerjasama  ( cooperation ).  Data  yang dianalisis  adalah  data  hasil  wawancara, pengamatan  lapangan  dan  studi  dokumentasi yang  telah  dituangkan  dalam  catatan.  Proses analisis  data  secara  deskriptif  kualitatif (seperti  disajikan  pada  Gambar  1)  adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan  dan  memilah-milah  data ke dalam suatu konsep, kategori atau tema tertentu sebagai dasar penyajian data.
b. Menyajikan  data  melalui  penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang
memungkinkan penarikan
Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung .... Abd. Kadir Wakka, Nurhaedah Muin & Rini Purwanti
kesimpulan.  Data  disajikan  dalam  bentuk teks  naratif  yang  merupakan  jawaban terhadap pertanyaan penelitian.
c. Penarikan kesimpulan disesuaikan dengan pertanyaan dan tujuan dari penelitian.
Gambar 1. Alur proses analisis data deskriptif kualitatif Figure 1. Flow process of qualitative descriptive data analysis

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Landasan Hukum Pengelolaan Kolaborasi TN Babul
Pengelolaan  kolaborasi  pada  kawasan taman  nasional  di  Indonesia  telah  mendapat ruang  dengan  diterbitkannya  Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi
Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  (KSA)  dan Kawasan  Pelestarian  Alam  (KPA).  Permenhut ini  menjadi  acuan  umum  dan  landasan  para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi  untuk  membantu  meningkatkan efektifitas  dan  kemanfaatan  pengelolaan  KSA dan KPA bagi kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan kolaborasi
dalam pengelolaan  KSA  dan  KPA  diatur  secara  rinci dalam  pasal  4  sampai  pasal  8  Permenhut  No. P.19/Menhut-II/2004.  Hal-hal  yang  diatur dalam  Permenhut  tersebut  meliputi  prinsip kolaborasi, jenis-jenis kegiatan yang dikolaborasikan,  kriteria  para  pihak  yang terlibat  dalam  kolaborasi,  bentuk  dukungan para  pihak  dalam  melakukan  kolaborasi, materi  kesepakatan  kolaborasi,  tahapan pelaksanaan
kolaborasi,
ketentuan pelaksanaan kolaborasi, dan sumber pendanaannya.
Apabila  mencermati  isi  pasal-pasal  dan lampiran  dari  Permenhut  No.  P.19/Menhut-
II/2004  maka  dapat  diketahui  bahwa kehadiran  Permenhut  ini  belum  mampu menjawab  permasalahan  terkait  dengan keberadaan masyarakat sekitar taman nasional yang memiliki ketergantungan ekonomi cukup tinggi  terhadap  kawasan  taman  nasional.  Hal ini  disebabkan  adanya  kekurangan  yang terdapat dalam Permenhut ini seperti :
1. Belum  terdapatnya  prinsip  lokal  spesifik (memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat) dalam pelaksanaan kolaborasi (Pasal 4).
2. Kegiatan  yang  dapat  dikolaborasikan khususnya  dalam  pemanfaatan  kawasan taman  nasional  lebih  menekankan  pada pemanfaatan  pariwisata  alam  dan  jasa lingkungan  dan  belum  memberikan  ruang untuk  kegiatan  pemanfaatan  tradisional bagi  masyarakat  sekitar  (Lampiran Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004).
3. Materi-materi kesepakatan dalam kegiatan kolaborasi sebagaimana disebutkan dalam pasal  5  ayat  2  tidak  mencantumkan dimana lokasi (arena) kegiatan kolaborasi tersebut  berlangsung  apakah  dapat dilakukan  dalam  kawasan  konservasi (taman  nasional)  atau  hanya  dapat dilakukan di luar kawasan konservasi.
4. Berkaitan  dengan  poin  3  di  atas,  maka kegiatan pembinaan partisipasi
masyarakat khususnya program peningkatan  kesejahteraan  masyarakat menjadi  tidak  jelas  apakah  dapat dilakukan  dalam  kawasan  taman  nasional atau  kegiatan  tersebut  hanya  dapat dilakukan di luar kawasan taman nasional.
Kekurangan-kekurangan  yang  terdapat dalam  Permenhut  No.P.19/2004  tersebut  di atas  menuntut  kreativitas  para  pengelola kawasan taman nasional dalam pengimplementasiannya.  Kreativitas  Balai  TN Babul dalam mengimplementasikan Permenhut  tersebut  di  atas  tercermin  dari adanya kesepakatan bersama (MoU/ Memorandum  of  Understanding )  antara Balai  TN  Babul  dengan  Masyarakat  Dusun Pattiro,  untuk  melakukan  kegiatan  reboisasi pengkayaan zona tradisional di Dusun Pattiro, Desa  Labuaja,  Kecamatan  Cenrana,  Kabupaten Maros.
Dalam MoU tersebut telah dijelaskan jenis kegiatan,  lokasi  kegiatan,  serta  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak.  MoU  antara masyarakat  Dusun  Pattiro  dengan  Balai  TN Babul  masih  memiliki  beberapa  kekurangan yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaanya dan dapat menimbulkan konflik dikemudian  hari.  Kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam MoU tersebut antara lain:
1. Tidak  dijelaskan  sampai  kapan  kerjasama (kolaborasi) tersebut berlangsung.
2. Tidak  dijelaskan  bagaimana  sistem monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Tidak  dijelaskan  lebih  detail  bagaimana mekanisme  pemanfaatan  oleh  masyarakat khususnya  pemanfaatan  jenis  tanaman pertukangan.
Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  adanya kekurangan-kekurangan  dalam  MoU  tersebut tercermin dari  pelaksanaan kegiatan reboisasi pengkayaan zona tradisional di Dusun Pattiro. Dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi tersebut komposisi  jenis  yang  ditanam  pada  setiap petak  lahan  garapan  masyarakat  tidak  sesuai dengan  kesepakatan  yang  telah  disepakati bersama  (jumlah  pohon  400/ha,  70%  jenis rimba,  10%  jenis  kayu  pertukangan,  dan  20% tanaman MPTS).
Selain  Permenhut  No.  P.19/Menhut- II/2004,  landasan  pengelolaan  kolaborasi  TN Babul dapat ditemui pada salah satu misi Balai TN  Babul  dalam  mendukung  terwujudnya pengelolaan TN Babul yang mantap, serasi dan
seimbang dengan dukungan kelembagaan yang efektif  yang  merupakan  visi  dari  Balai  TN Babul.  Misi  Balai  TN  Babul  tersebut  adalah mengembangkan kelembagaan dan kemitraan/kolaborasi dalam rangka pengelolaan  sumberdaya  alam  hayati  dan ekosistemnya (Balai TN Babul, 2008).

## B.  Fondasi Pengelolaan Kolaborasi TN Babul
Himmelman  (2001)  dalam  Wolff  (2010) mengemukakan  bahwa  untuk  sampai  kepada terwujudnya  kolaborasi  ( collaboration ),  ada  3 (tiga)  aktivitas  yang  harus  dilakukan  dan menjadi  fondasi  sehingga  kolaborasi  tersebut dapat bekerja yaitu membangun jaringan kerja ( networking ), melakukan koordinasi
( coordination ) dan menjalin kerjasama ( cooperation ).
1.  Jaringan kerja ( Networking )
Himmelman  (2001)  dalam  Wolff  (2010) mendefinisikan networking sebagai  proses pertukaran  informasi  untuk  keuntungan bersama.  Perhatian stakeholders terhadap suatu isu, program kegiatan, sumberdaya yang dimiliki  (sumberdaya  dan  sumber  dana),  dan perubahan-perubahan  yang  terjadi  dalam organisasi stakeholders tersebut dapat diketahui  melalui networking .  Misi  dan kepentingan  setiap stakeholders sudah  dapat dipetakan  melalui networking sehingga  dapat diantisipasi  manakala  terdapat  perbedaan kepentingan  di  antara stakeholders (O’Leary and Vij, 2012).
Networking dapat  berfungsi  dengan  baik apabila terbangun komunikasi antar stakeholders baik  formal  melalui  penggunaan teknologi  dan  komunikasi  informal  melalui interaksi  tatap  muka  ( face  to  face )  (McGuire, 2006).  Transparansi  sangat  diperlukan  dalam proses  komunikasi  (pertukaran  informasi) sehingga stakeholders yang  terlibat  dalam kolaborasi  mengetahui  posisinya  masing- masing (Leach, 2006). Komunikasi yang buruk dapat  menjadi  sumber  konflik  dan  akan mempengaruhi efektifitas dari kolaborasi yang akan  dibangun  (Ernoul  and  Wardell-Johnson, 2013).
Kolaborasi  jika  dilihat  sebagai  sebuah proses,  maka  ada  tiga  tahapan  yang  harus ditempuh  menurut  Gray  (1989)  dalam Suporahardjo  (2005)  yaitu  tahap  pertama, menetapkan problem; tahap kedua, menetapkan arah kolaborasi; dan tahap ketiga, menetapkan pelaksanaan. Networking
Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung .... Abd. Kadir Wakka, Nurhaedah Muin & Rini Purwanti
diidentikkan  dengan  tahap  awal  dari  proses kolaborasi. Networking yang  terbangun  dapat menuntun  dalam  mendefinisikan  problem bersama,  peluang  membangun  komitmen untuk bermitra, menemukenali dan memperjelas  legitimasi stakeholders ,  dan potensi  penggunaan  sumberdaya.  Tahap  ini merupakan tahap pra-negosiasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa networking dengan stakeholders terkait  belum dibangun  dengan  baik  oleh  Balai  TN  Babul. Networking yang  dibangun  Balai  TN  Babul dengan
stakeholders
terkait umumnya dilakukan  dalam  2  (dua)  bentuk  yaitu  1) melalui workshop , seminar atau lokakarya dan 2)  melalui  dialog  atau  komunikasi  personal. Kedua  bentuk  pertukaran  informasi  ini memiliki kekurangan terkait tingkat kedalaman  informasi  yang  diperoleh  karena singkatnya  waktu  pelaksanaan  dan  kurang tepatnya  perwakilan stakeholders yang terlibat. Workshop , seminar ataupun lokakarya pada umumnya dibatasi oleh waktu pelaksanaan yang singkat (terkadang 1-2 hari) apalagi jika wakil stakeholders yang hadir tidak memiliki  kapasitas  yang  cukup  (kapasitas personal  dan  kapasitas  dalam  pengambilan keputusan)  atau  hanya  sekedar  memenuhi undangan  panitia.  Sementara  dialog  atau komunikasi yang terjadi antara Balai TN Babul dengan stakeholders terkait  pada  umumnya didasarkan pada hubungan interpersonal antar individu  bukan  pada  tataran  organisasi, lembaga  ataupun  komunitas  masyarakat sebagaimana  dikemukakan  oleh  beberapa informan berikut:
“Kami  menyadari  secara  kelembagaan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa  instansi  di  Kabupaten  Maros belum  berjalan  dengan  baik  tapi  secara pribadi,  komunikasi  itu  berjalan  dengan baik.  Contohnya  komunikasi  saya  dengan Kepala  Dishutbun  Maros,  komunikasi dengan  dosen-dosen  UNHAS,  komunikasi dengan  peneliti  BPK  Makassar.  Kepala Dishutbun  Maros  jika  ada  rapat  dengar pendapat  (hearing)  dengan  anggota  DPR Maros  pasti  saya  dipanggil  diskusi  dan kadang-kadang  saya  diikutkan  apalagi kalau  menyangkut  masalah  TN  Babul (Informan DA, staf TN Babul).”
“Komunikasi  dan  koordinasi  antara  TN Babul  dengan  pemerintah  setempat  belum berjalan  dengan  baik.  Komunikasi  antara TN Babul dengan pihak kelurahan biasanya
terjadi  pada  saat  akan  dilakukan  suatu kegiatan seperti kegiatan  konsultasi publik terkait zonasi TN Babul atau pada saat ada undangan  untuk  menghadiri  seminar  di kota. Sebaiknya komunikasi dan koordinasi dengan  pemerintah  setempat  dilakukan setiap  saat  sehingga  permasalahan- permasalahan  yang  ada  di  masyarakat dapat  ditemukan  solusinya  (Informan  MA, staf Kelurahan Leang-Leang dan informan I staf Kecamatan Simbang)” .
“Kunci  untuk  menyelesaikan  berbagai permasalahan yang ada di TN Babul adalah TN Babul seharusnya sering-sering menjalin  komunikasi  dengan  masyarakat dan pemerintah setempat supaya ketegangan-ketegangan  yang  ada  di masyarakat  bisa  “cair”,  jangan  nanti  mau ada  kegiatan  baru  ada  komunikasi. Komunikasi  memang  terjadi  di  lapangan antara masyarakat dengan pihak TN Babul khususnya  pada  saat  ada  kegiatan  patroli rutin.  Akan  tetapi  bukan  dilakukan  oleh pengambil  keputusan  di  TN  Babul sementara  masyarakat  mengharapkan  ada solusi  dari  permasalahan  yang  dihadapi (Informan Fth, Pengurus Forum Masyarakat TN Babul)”
Dialog/komunikasi  personal  sebaiknya dilakukan  oleh  pimpinan stakeholders atau dapat  didelegasikan  kepada  orang  yang  tepat (memiliki  pemahaman  yang  cukup  akan stakeholders yang  diwakilinya  dan  dapat memengaruhi
keputusan
pimpinannya).
Pengalaman  LATIN  (Lembaga  Alam  Tropika Indonesia)  dalam  mengembangkan  program kolaborasi  pengelolaan  sumberdaya  alam  di Kabupaten Garut, Jember, Sukabumi, Kuningan,  Dompu,  Lampung  Barat,  dan Pekalongan  menunjukkan  bahwa  besarnya peran pemimpin di level atas dari organisasi/lembaga
dalam
mendukung keberhasilan  pengelolaan  kolaborasi.  Proses kerja  kolaborasi  terhambat  dan  menjadi berantakan  pada  tingkat  relasi  antar  aktor yang  terlibat  di  dalamnya  karena  terjadinya penurunan  komitmen  dan  lemahnya  visi  dari pimpinan  organisasi/lembaga stakeholders utama (Suporahardjo, 2005).
2.  Koordinasi ( Coordination )
Koordinasi  diartikan  oleh  Himmelman (2001) dalam Wolff (2010) sebagai pertukaran informasi  dan  memodifikasi  aktivitas  untuk keuntungan  bersama  ( exchanging  information
and  modifying  activities  for  mutual  benefit ). Koordinasi  yang  baik  dapat  meningkatkan efisiensi  penggunaan  sumberdaya,  demikian sebaliknya. Koordinasi dapat membantu pihak lain merasa dilibatkan, membantu stakeholders mengetahui  kebutuhannya  dan  memastikan informasi  yang  mereka  miliki  berguna  dalam pengambilan keputusan (Roberts, 2004).
Informasi yang diperoleh melalui networking yang terbangun harus ditindaklanjuti  dengan  melakukan  koordinasi antar stakeholders .  Hal  ini  sangat  perlu dilakukan karena terkadang beberapa
stakeholders memiliki  program/kegiatan  yang sama  dengan output dan  metode  pelaksanaan yang  sama  pula.  Dengan  kata  lain,  koordinasi dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan terkait “siapa melakukan apa” dan mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Koordinasi  diidentikkan  sebagai  tahap kedua  dalam  proses  kolaborasi,  yaitu  sebagai tahapan  dalam  menetapkan  arah  kolaborasi atau tahapan mencapai orientasi bersama. Hal- hal  yang  dilakukan  pada  tahap  ini  adalah menetapkan aturan main (bagaimana stakeholders berinteraksi  satu  sama  lain),
penyusunan agenda (substansi kemitraan yang akan  dilakukan),  pengorganisasian,  penelitian bersama, mengeksplorasi pilihan, dan pencapaian  kesepakatan.  Kunci  utama  pada tahap  ini  adalah  bagaimana  menjaga kepercayaan stakeholders karena  dapat menurunkan  komitmen stakeholders dalam proses
negosiasi
dan
implementasi kesepakatan (Suporahardjo, 2005).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  umum,  koordinasi  dengan stakeholders terkait  belum  dilakukan  dengan  baik  oleh pihak Balai TN Babul selaku aktor utama yang diharapkan menjadi motor penggerak terwujudnya pengelolaan kolaborasi TN Babul.
Hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  belum adanya  pertemuan  yang  dirancang  untuk menyelaraskan program/kegiatan yang terdapat di setiap stakeholders . Masing-masing stakeholders melaksanakan  program/kegiatan sesuai  dengan  tupoksi  yang  diembannya, belum  pernah  tercapai  kesepakatan  “siapa melakukan apa”. Kurangnya koordinasi dengan stakeholders terkait  dapat  pula  diketahui berdasarkan  ungkapan  beberapa  informan berikut:
“Koordinasi  dengan  TN  Babul  sangat jarang  terjadi,  nanti  setelah  ada  masalah baru
Dishutbun
Maros dilibatkan.
Sebaiknya Balai TN Babul memberitahukan rencana  kerja  tahunannya  atau  rencana lima  tahunnya  ke  Dishutbun  Maros  supaya kita  tahu  apa  yang  dikerjakan  Balai  TN Babul  dan  dimana  kita  bisa  terlibat  atau dilibatkan  karena  sebagian  wilayah  TN Babul  ada  di  Kabupaten  Maros  (Informan H, staf Dishutbun Kabupaten Maros)”.
“Kantor  UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis)  kita ada  di  setiap  kecamatan  di  Kabupaten Maros  dan  setiap  desa  ada  penyuluhnya. Selain  melakukan  kegiatan  penyuluhan yang  bersifat  teknis,  penyuluh  juga melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok  tani  yang  ada.  Penyusunan program  kegiatan  penyuluhan  didasarkan pada  hasil  pertemuan  Musrenbang  yang melibatkan instansi-instansi lain. Selama ini belum  pernah  ada  koordinasi  untuk mensinkronkan  kegiatan-kegiatan  kita dengan  kegiatan  Balai  TN  Babul.  Secara personal  penyuluh  kita  pernah  dilibatkan dalam  kegiatan  Balai  TN  Babul  seperti pada  kegiatan  pembuatan  biogas  di  Desa Labuaja,  Dusun  Pattiro  (Informan  AM,  staf BP2KP Kabupaten Maros)” .
“Dinas  Pertanian  Maros  sebenarnya memiliki  program-program  pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah pemberian bantuan bibit tanaman pertanian  seperti  bibit  padi,  cabe  kepada kelompok-kelompok  tani  yang  ada  di  desa. Kita (Dinas Pertanian) tahu apa kebutuhan kelompok tani yang ada di sekitar TN Babul karena  koordinasi  TN  Babul  dengan  Dinas Pertanian  tidak  berjalan  dengan  baik (Informan  HY,  staf  Dinas  Pertanian Kabupaten Maros)”.
Koordinasi  dengan stakeholders lain kadang hanya bertujuan mendapatkan persetujuan  untuk  melakukan  suatu  kegiatan dalam  kawasan  TN  Babul  atau  hanya  sekedar menginformasikan  jika  suatu  kegiatan  akan dilakukan  oleh stakeholders seperti  kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan  Makassar  dan  kegiatan  pelatihan bagi  masyarakat  sekitar  yang  dilakukan  oleh Recoftc.  Koordinasi  yang  terjadi  bukan dimaksudkan  untuk  mendapatkan  suatu program yang dapat menjadi program bersama dari stakeholders yang  ada.  Namun  demikian, dalam  beberapa  kasus  koordinasi  dengan stakeholders lain  berjalan  dengan  baik  seperti koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kabupaten  Maros  dalam  mencegah
Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung .... Abd. Kadir Wakka, Nurhaedah Muin & Rini Purwanti
sertifikasi  lahan  dalam  kawasan  TN  Babul, koordinasi  dengan  Dinas  Pertambangan Kabupaten  Maros  dalam  mencegah  terjadinya kegiatan  penambangan  dalam  kawasan  TN Babul, koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan
Budaya Kabupaten Maros dalam hal meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan koordinasi dengan masyarakat di Dusun Pattiro, Desa Labuaja dalam penyelenggaraan kegiatan reboisasi pengkayaan  pada  zona  tradisional  Dusun
Pattiro,  Desa  Labuaja,  Kecamatan  Cenrana, Kabupaten Maros.
3.  Kerjasama ( Cooperation )
Kerjasama ( cooperation ) diartikan
Himmelman  (2001)  dalam  Wolff  (2010) sebagai  pertukaran  informasi,  memodifikasi aktivitas  dan  berbagi  sumberdaya  untuk keuntungan  bersama  dan  untuk  mencapai tujuan  bersama  ( Exchanging  information, modifying  activities  and  sharing  resources  for mutual  benefit  and  to  achieve    a  common purpose ). Kerjasama didasarkan pada pertukaran  dalam  jaringan  kerja  ( networking ) dan
koordinasi ( coordination ) dengan menambahkan  perilaku  baru  yaitu  kemauan berbagi  sumberdaya,  dan  menemukan  sebuah titik fokus yang menjadi tujuan bersama.
Risiko dan keterlibatan stakeholders pada tahap  ini  semakin  meningkat  sebagai  akibat dari  penggunaan  sumberdaya  yang  dimiliki dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Tujuan bersama  menjadi  hal  yang  penting  dan  hanya dapat  dirumuskan  melalui  keterlibatan  aktif stakeholders dalam  suatu  diskusi.  Hal  yang sangat  penting  dilakukan  sehingga  perilaku berbagi  sumberdaya  (dana,  tenaga,  waktu, peralatan,  dll)  dapat  terwujud  adalah meningkatkan  kepercayaan stakeholders atas tujuan bersama yang ingin dicapai.
Kerjasama  dapat  diidentikkan  sebagai tahap  ketiga  dalam  proses  kolaborasi  yaitu tahap  pelaksanaan  kolaborasi.  Hal  yang dilakukan pada tahap ini menurut Gray (1980) dalam  Suporahardjo  (2005)  antara  lain memberikan  pemahaman  kepada  setiap stakeholders bahwa  kesepakatan  yang  dicapai adalah  yang  terbaik  dan  perlu  didukung, meningkatkan  dukungan  dari  pihak  luar terutama  lembaga/penentu  kebijakan,  pihak swasta,  tokoh-tokoh  masyarakat  (dukungan publik),  melakukan  strukturisasi  (perubahan apa  yang  ingin  dicapai,  sumberdaya  yang dibutuhkan  untuk  mencapai  perubahan tersebut, bagaimana kesepakatan
dilaksanakanan,  siapa  saja  yang  terlibat sebagai  perwakilan stakeholders ),  melakukan monitoring atas pelaksanaan kesepakatan.
Secara  umum,  kerjasama  antar  Balai  TN Babul dengan stakeholders lain belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi sebagai akibat dari jejaring  kerja  yang  tidak  terbangun  dengan baik  serta  koodinasi  yang  tidak  berjalan dengan baik. Proses kerjasama antara Balai TN Babul  dengan stakeholders terkait  masih bersifat  personal.  Sebagai  contoh  kerjasama antara  Balai  TN  Babul  dengan  staf  Badan Pelaksana  Penyuluhan  dan  Ketahanan  Pangan (BP2KP)  Kabupaten  Maros  dalam  kegiatan pembuatan  biogas  di  Desa  Labuaja.  Demikian halnya  kerjasama  antara  Balai  TN  Babul dengan  staf  Universitas  Hasanuddin  (UNHAS) dalam  merumuskan  konsep  pengelolaan  eks areal  HKm  di  Dusun  Pattiro,  Desa  Labuaja,
Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros sebagaimana  dikemukakan  oleh  informan berikut:
“Seingat saya  TN Babul pernah melakukan kegiatan pembuatan biogas di Labuaja dan staf  penyuluh  yang  di  desa  itu  juga dilibatkan tapi sifatnya membantu kegiatan TN  Babul  (Informan  AM,  staf  BP2KP Kabupaten Maros)”.
“Dialog antara
TN Babul dengan masyarakat di Labuaja terkait pengelolaan eks  areal  HKM  sudah  tiga  kali  dilakukan dan  saya  diminta  untuk  membantu memfasilitasi dialog-dialog tersebut karena saya  dianggap  sebagai  pihak  yang  nentral dalam  hal  ini  (informan  SS,  staf  dosen UNHAS)”.

## 4.  Kolaborasi ( Collaboration )
Kolaborasi  dibangun  melalui  jejaring kerja, koordinasi dan kerjasama. Untuk sampai kepada  kolaborasi,  Himmelman  (2001)  dalam Wolff  (2010)  menambahkan  peningkatan kapasitas  pihak  lain  untuk  keuntungan bersama  dan  untuk  mencapai  tujuan  bersama dengan  berbagi  resiko,  sumberdaya,  tanggung jawab  dan  penghargaan.  Kunci  utama  pada tahap  ini  adalah  peningkatan  kapasitas  pihak lain
sehingga dapat
meningkatkan keterlibatannya dalam suatu proses kolaborasi (Wolff, 2010; Raik et al. 2006).
Menurut  Lank  (2006)  ada  2  (dua)  hal yang perlu ditingkatkan kapasitasnya sehingga suatu  kolaborasi  mendatangkan  keuntungan yaitu  kapasitas  individu  dan  kapasitas
organisasi.  Seseorang  yang  terlibat  dalam proses kolaborasi harus memiliki pengetahuan yang  relevan,  keterampilan  dan  sikap. Kompetensi  pada  tingkat  individu  maupun kompetensi  pada  tingkat  organisasi  memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kesadaran  berkolaborasi  (Barnes  and  Liao, 2012).
Ada 3 (tiga) kategori utama individu yang dibutuhkan  untuk  berkontribusi  dalam  kerja kolaboratif yaitu (Lank, 2006):
1.   Individu yang dapat memberikan dukungan politik terhadap kolaborasi.
2.   Individu  yang  mewakili  organisasi  dalam usaha kolaboratif pada tingkat strategis.
3.  Individu yang mendukung kerja kolaboratif pada tingkat operasional. Kolaborasi  dapat  terjadi  pada  2  (dua) level yaitu pada level hubungan antar individu dan  hubungan  antar  organisasi.  Untuk  itu, Balai
TN Babul harus meningkatkan kapasitasnya baik pada level individu maupun pada level organisasi sehingga misi pengelolaan  kolaborasi  dapat  terwujud. Kapasitas  yang  dibutuhkan  pada  setiap  peran individu dan pergeseran yang diperlukan pada tingkat  organisasi  dalam  proses  kolaborasi disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.
Tabel 1. Pengembangan kapasitas Individu dalam Kerja Kolaboratif Table 1. Individual capacity development in collaborative work Siapa Who Pengetahuan Knowledge Keterampilan Skill Sikap Attitude Pemimpin senior, sponsor Berbagi pemahaman pentingnya strategi kerja kolaboratif Kemampuan dalam mensukseskan dan mendorong kerja kolaboratif Menghormati mitra, memperlakukan hubungan kolaboratif sebagai aset yang berharga Orang yang secara langsung terlibat dalam kolaborasi pada tingkat strategis Berbagi pemahaman pentingnya strategi kerja kolaboratif dan melakukan usaha-usaha untuk membuatnya bekerja Membangun hubungan, manajemen proyek, resolusi konflik, manajemen stakeholders Duta besar untuk upaya kolaborasi di dalam dan di luar organisasi, fleksibel, mudah beradaptasi, toleran terhadap ambiguitas Orang yang mendukung proses kolaborasi pada tingkat operasional Jelas mengenai hasil yang diinginkan, menjalin hubungan baik dengan stakeholders kunci Perencanaan dan Pengorganisasian, manajemen proyek, manajemen stakeholders Sensitif terhadap perbedaan, kebutuhan stakeholders
Sumber: Lank (2006). Source: Lank (2006).
Tabel 2. Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Kerja Kolaboratif Table 2. Organizational capacity development in collaboarative work
Kapasitas Capacity Pergeseran yang diperlukan Shift required Proses bisnis Business processes Strategic Planning: membuat kolaborasi sebagai suatu opini strategis dan proses inti pembuatan keputusan Resourcing: kemampuan agar sumberdaya lintas batas dapat bekerja secara internal dan eksternal Performance management : mengakui dan menghargai kerja kolaboratif dalam sistem manajemen kinerja formal dan informal Kompetensi organisasi Organizational competencies mengartikulasikan kompetensi yang dibutuhkan dalam kerja kolaboratif dan melihatnya sebagai tantangan. Mengidentifikasi orang-orang dengan pengalaman dan kemampuan dalam kerja kolaboratif Budaya organisasi organizational culture Mendorong keterbukaan, fleksibel, tim kerja, kesadaran budaya menghargai sudut pandang orang lain
Sumber: Lank (2006). Source: Lank (2006).

## Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ....
Balai  TN  Babul  telah  melakukan  upaya untuk meningkatkan kapasitas individu dalam rangka  mewujudkan  pengelolaan  kolaborasi TN  Babul  dengan  mengirimkan  sejumlah personil  mulai  dari  tingkat  kepala  resort, kepala seksi sampai kepada Kepala Balai untuk mengikuti  pelatihan  manajemen  kolaborasi tingkat  dasar  yang  dilaksanakan  oleh  Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
Kehutanan  Bogor  yang  bekerjasama  dengan JICA.  Pelatihan  ini  dilaksanakan  pada  bulan Februari  –  Maret  Tahun  2012.  Personil  pada tingkat  kepala  resort  mengikuti  pelatihan tersebut  selama  sebulan,  kepala  seksi  selama dua minggi dan Kepala Balai TN Babul selama seminggu.
Materi  pelatihan  manajemen  kolaborasi yang diberikan pada setiap tingkatan berbeda- beda.  Materi  pelatihan  untuk  tingkat  kepala resort terdiri dari manajemen berbasis resort,
dasar-dasar manajemen
kolaborasi, pengembangan  kolaborasi,  dan  penyusunan rencana  aksi  kolaborasi.  Materi  untuk  tingkat kepala  seksi  terdiri  dari  analisis  terhadap kebijakan  pemerintah  terkait  pengelolaan taman  nasional  dan  pengelolaan  kolaborasi, mengkaji dan menilai rencana aksi kolaborasi, monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  kolaborasi, analisis stakeholder ,  analisis  konflik,  dan pemberdayaan  masyarakat.  Materi  untuk tingkat  kepala  Balai  terdiri  dari  analisis kebijakan  (peraturan  terkait  taman  nasional dan pengelolaan kolaborasi, konvensi nasional dan  internasional  terkait  taman  nasional, hukum  adat),  pengembangan  manajemen kolaborasi  (analisis stakeholder ,  strategi pembangunan  kolaborasi,  permberdayaan masyarakat), pengembangan manajemen berbasis  resort  (merumuskan  kriteria  dan standar  pengelolaan  taman  nasional  berbasis resort),  dan  penyusunan  rencana  aksi kolaborasi  yang  terintegrasi  dengan  usulan kepala  resort  dan  kepala  seksi  serta mengembangkan  sistem  monitoring  dan evaluasi kegiatan kolaborasi.
Personil  TN  Babul  yang  telah  mengikuti pelatihan manejemen kolaborasi tingkat dasar diharapkan  untuk  terus  terlibat  dalam pelatihan  manajemen  kolaborasi  tingkat lanjutan  yang  direncanakan  oleh  Pusdiklat Kehutanan Bogor. Dengan mengikuti pelatihan manajemen  kolaborasi  tingkat  lanjutan, diharapkan kapasitas sumberdaya manusia TN Babul semakin meningkat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan
kompetensi  pada  level  organisasi  dalam mengembangkan  pengelolaan  kolaborasi  TN Babul.  Selain  itu,  peningkatan  kapasitas individu yang terlibat dalam proses kolaborasi dapat mengarahkan kolaborasi antar
stakeholders dalam  pengelolaan  TN  Babul menjadi  kolaborasi  yang  terencana  dengan baik bukan kolaborasi yang sifatnya spontanitas  ketika  ada  masalah  yang  harus diselesaikan dengan segera dan Balai TN Babul tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikannya  sendiri.  Kolaborasi  yang sifatnya spontanitas dapat menyebabkan tidak jelasnya  aturan  main  antar stakeholders yang berkolaborasi  sehingga  dapat  mengurangi keseriusan  dalam  melaksanakan  tanggung jawabnya secara maksimal (Nuh et al. , 2006).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Fondasi pengelolaan kolaborasi TN Babul belum  terbangun  dengan  baik  dimana  proses komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholders yang  terjadi  selama  ini masih  bersifat  personal  dan  dilakukan  secara parsial.  Kondisi  ini  dapat  menyebabkan pengelolaan  kolaborasi  yang  dicita-citakan tidak  akan  berjalan  dengan  baik  dan  tujuan pengelolaan  TN  Babul  yang  efektif  dan  efisien sulit terwujud.

## B. Saran
Balai  TN  Babul  harus  dapat  merubah proses komunikasi dan kerjasama yang berifat personal  menjadi  proses  komunikasi  dan kerjasama  antara  lembaga  sehingga  peluang membangun komitmen dan berbagi sumberdaya  dengan stakeholders lain  sesuai peran  yang  dimainkan  dalam  berkolaborasi semakin  terbuka.  Demikian  halnya  dengan kegiatan
koordinasi untuk mencapai keselarasan  program  antara  Balai  TN  Babul dengan stakeholders lainnya  perlu  lebih diintensifkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  dan  apresiasi  yang sebesar-besarnya  disampaikan  kepada  Kepala Balai  Penelitian  Kehutanan  Makassar,  Kepala Balai dan Staf TN  Babul, Supardi  dan  Hamdan sebagai teknisi BPK Makassar serta masyarakat  sekitar  TN  Babul  atas  kerjasama yang baik dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang, S. A., Kasim, A., Tular, B., & Salam, N. (2005). Menuju  Pengelolaan  Kolaborasi  Taman Nasional.  Kasus  Taman  Nasional  Rawa  Aopa
Watumohai. Kendari:  CARE  International Indonesia Southeast Sulawesi.
Balai TN Babul. (2008). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung  Periode  2008  –  2027  Kabupaten Maros  dan  Pangkep .    Maros:  Kementerian
Kehutanan.  Direktorat  Jenderal  Perlindungan Hutan  dan  Konservasi  Alam.  Balai  Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Barnes, J., & Liao, Y. (2012). The effect of individual, network,  and  collaborative  competencies  on the  supply  chain  management  system. Int.  J.
Production Economics, 140 , 888-899.
Borrini-Feyerabend, Grazia, Farvar, M. T., Nguinguiri, J. C., & Adangang, V. A. (2000). Co- management of Natural Resources: Organising, Negotiating,  and  Learning-by-Doing :  GTZ  and IUCN.
Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif.
Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan  Model  Aplikasi .  Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada. Clarke,  A.,  &  Fuller,  M.  (2010).  Collaborative
Strategic  Management:  Strategy  Formulation and Implementation by Multi—Organizational Cross—Sector  Social  Partnerships. Journal  of Business Ethics, 94 , 85-101. doi: 10.1007/s10551-011-0781-5 Ernoul,  L.,  &  Wardell-Johnson,  A.  (2013). Governance  in  integrated  coastal  zone management:  a  social  networks  analysis  of cross-scale collaboration. Environmental Conservation,  40 (3),  231-240.  doi:  10.1017/
S0376892913000106
Fisher,  R.J.  (2005).  Manajemen  Kolaborasi  di Kawasan  Hutan  untuk  Konservasi  dan
Pembangunan dalam Manajemen  Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus.  Editor:  Suporahardjo.  Bogor: Pustaka Latin. Komite  PPA-MFP  dan  WWF  Indonesia.  (2006). Kemitraan dalam Pengelolaan Taman Nasional:  Pelajaran  untuk  Transformasi Kebijakan .  Jakarta:  WWF  Indonesia  dan  MFP
Dephut DFID.
Lank,  E.  (2006). Collaborative  Advantage:  How Organization  Win  by  Working  Together. New York: Palgrave Macmillan.
Leach, W.D. (2006). Collaborative Public Management  and  Democracy:  Evidence  from Western  Watershed  Partnerships. Public Administration Review, 66 , 100-110. McGuire, M. (2006). Collaborative Public Management:  Assessing  What  We  Know  and How  We  Know  It. Public  Administration
Review, 66 , 33-43.
Moleong,  L.  J.  (2002). Metode  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nur,  M.,  Darwin,  M.,  &  Widaningrum,  A.  (2006). Dinamika Kolaborasi Antar-Stakeholders dalam  Strategi  Anti-Trafficking  di  Kota Bandung. SOSIOSAINS, 19 (2), 221 - 233.
O'Leary,  R.,  &  Vij,  N.  (2012).  Collaborative  Public Management:  Where  Have  We  Been  and Where Are We Going. The American Review of
Public  Administration,  42 (5),  507  -  522.  doi: 10.1177/0275074012445780.
Raik,  D.  B.,  W.  F.  Siemer,  and  D.  J.  Decker.  (2006). Capacity  Building:  A  New  Focus  for Collaborative  Approaches  to  Community-
Based  Suburban  Deer  Management?. Wildlife
Society Bulletin, 34 (2), 525-530. Roberts,  J.M.  (2004). Alliances,  Coalitions,  and Partnerships: Building Collaborative Organizations . Canada: New Society Publisher. Solomon, J., Jacobson, S. K., & Liu, I. (2011). Fishing for  a  Solution:  Can  Collaborative  Resource Management  Reduce  Poverty  and  Support Conservation?. Environmental  Conservation, 39 (1), 51-61. doi: 10.1017/ S0376892911000403 Subandi.  (2011).  Deskripsi  Kualititatif  Sebagai  Satu Metode  Dalam  Penelitian  Pertunjukan.
Harmonia: Jurnal  Pengetahuan  dan  Pemikiran Seni, 11 (2), 173-179.
Suporahardjo.  (2005).  Strategi  dan  Praktek Kolaborasi:  Suatu  Tinjauan.  In  Suporahardjo (Ed.), Manajemen  Kolaborasi:  Memahami Pluralisme  Membangun  Konsensus .  Bogor: Pustaka Latin.
Sutopo,  H.B.  (2006). Metode  Penelitian  Kualitatif . Surakarta: UNS Press.
Wolff, T. (2010). The Power of Collaborative Solution: Six  Principles  and  Effective  Tool  for  Building Healthy  Communities. San  Francisco:  Jossey- Bass.