## STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERPERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## Oleh
Ari Darmastuti *) , Endry Fatimaningsih **) , Teuku Fahmi **)
*) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung **) Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  to  identify  barriers  and  opportunities  in  the implementation  of  gender  mainstreaming  in  strategic  developmentof  Central Lampung  regency.  The  approach  used  is  a  qualitative  approach,  using  in-depth interviews,  questionnaires,  review  of  documentation,  and  focus  group  discussion (FGD). The study revealed,: (1) the implementation of the legal framework is still limited;  (2)  lack  of  commitment  on  the  implementation  of  gender  mainstreaming in individual and institutional levels; (3) Working Group and gender focal points have not been functioning optimally; (4) there is no gender disaggregated data as well  as  the  mechanism  of  action  has  not  been  established  to  formulate  gender- disaggregated  data;  (5)  gender  analysis  tools  is  used  on  a  limited  basis  by  the Badan PP dan KB, while other agencies have not implemented this analysis tool . In  addition,  the  study  also  found  several  factors  driving  the  implementation  of Gender Mainstreaming in Central Lampung regency, (1) the readiness of human resources  to  carry  out  gender  mainstreaming  in  the  planning,  implementation ,monitoring and evaluation of development; (2) the encouragement of civil society to the government in the planning, implementation, monitoring and evaluation of development  and  the  establishment  of  mechanisms  to  ensure  the  delivery  of gender issues.
Keywords: gender mainstreaming, development

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan amanat  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014),  khususnya  pada  sasaran  keenam,  “Meningkatnya  kesejahteraan rakyat  yang  ditunjukkan  oleh  membaiknya  berbagai  indikator  pembangunan SDM”, antara  lain: meningkatnya  kesetaraan  gender;  dan  meningkatnya  tumbuh kembang  optimal,  kesejahteraan,  dan  perlindungan  anak;  maka    perlu dikembangkan  kebijakan  nasional  dan  daerah  yang  responsif  gender.  Salah  satu strategi  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  strategi pemerataan kesempatan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, sebagaimana tertuang  dalam  Inpres  Nomor  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender
dalam  Pembangunan  Nasional.  Inpres  tersebut    menyatakan  bahwa  seluruh Departemen  maupun  Lembaga  Pemerintah  harus  melakukan  pengarusutamaan gender  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dari  seluruh kebijakan dan program pembangunan.
Pengarusutamaan  gender  adalah  salah  satu  strategi  pembangunan  yang dilakukan  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender  melalui pengintegrasian  pengalaman,  aspirasi,  kebutuhan,  dan  permasalahan  perempuan dan  laki  laki  ke  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  dari seluruh  kebijakan,  dan  program,  proyek  dan  kegiatan  di  berbagai  bidang kehidupan  dan  pembangunan.  Sementara  itu,  yang  dimaksud  dengan  kesetaraan dan  keadilan  gender  adalah  suatu  kondisi  yang  adil  dan  setara  dalam  hubungan kerjasama antara perempuan dan laki laki (Permendagri No.15 Tahun 2008).
Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang sedang berbenah untuk mengatasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di segala aspek kegiatan pembangunan. Menurut data statistik tahun 2009,  penduduk  Kabupaten  Lampung  Tengah  berjumlah  1.195.623  jiwa. Penduduk laki-laki 595.914 jiwa, sedangkan perempuan 599.709, dengan sex ratio 99,37. Hal ini berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki- laki (BPS Lampung Tengah, 2009). Sementara itu berdasarkan hasil enghitungan/ pendataan  Susenas  2009,  nilai  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten Lampung  Tengah  sebesar  70,38.  Nilai  IPM  tersebut  menunjukkan  tidak  ada perubahan yang berarti dibandingkan dengan tahun 2008 yang saat itu nilai IPM nya  69,93.  Peringkat  IPM  ini  di  tingkat  Provinsi  turun  dari  peringkat  4  ke peringkat 5.
Keberhasilan  pembangunan  sangat  ditentukan  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  sebagai  pelaksana  pembangunan  tersebut.  Pembangunan  akan berhasil jika kualitas  sumberdaya  manusianya handal.  Rendahnya kualitas SDM yang tersedia merupakan faktor yang mendorong rendahnya tingkat apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang telah direncanakan. Berdasarkan data dari BPS Lampung Tengah 2009, diketahui bahwa angka melek huruf  penduduk  dewasa  di  Kabupaten  Lampung  Tengah  sebesar  93,08%,  ini menunjukkan  bahwa  persentase  penduduk  berumur  15 tahun  ke atas  yang  dapat membaca  dan  menulis  adalah  93,08%.  Apabila  dibandingkan  dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung maka ada pada peringkat ke 12 dari 13 kabupaten/kota.  Rata-rata  lama  sekolah  penduduk  kabupaten  Lampung  Tengah tahun  2009  sebesar  7,22.  Bila  angka  ini  dikonversikan  ke  jenjang  pendidikan, maka  dapat  dikatakan  bahwa  secara  rata-rata  penduduk  kabupaten  Lampung Tengah baru menduduki kelas I SMP.
Sementara  itu  dalam  bidang  politik,  pada  tahun  2009  hingga  saat  ini jumlah  anggota  DPRD  Kabupaten  Lampung  Tengah  berjumlah  50  orang.  Dari jumlah  tersebut  6  orang  diantaranya  berjenis  kelamin  perempuan.  Dengan demikian,  jumlah  anggota  DPRD  perempuan  hanya  sekitar  12%  dari  total keseluruhan  anggota  dewan,  belum  mencapai  jumlah  30%  seperti  yang diharapkan oleh undang-undang. Dengan sedikitnya jumlah anggota dewan yang berjenis  kelamin  perempuan  ini  maka  ini  merupakan  indikasi  terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang memasuki ranah politik dimana posisi  bargaining  power  perempuan  sebagai  pembuat  kebijakan  juga  rendah. Dengan  sedikitnya  perempuan  yang  menduduki  posisi-posisi  pengambil
keputusan  maka  sulit  untuk  mengharapkan  keputusan  yang  dihasilkan  responsif gender. Kondisi di lembaga legislatif ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di pemerintahan. Hal ini berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat  apakah  responsif  gender  atau  tidak.  Walaupun  tidak  berarti  kalau perempuan  yang  menduduki  jabatan  strategis,  ketika  mengambil  keputusan menjadi responsif gender. Tetapi paling tidak sebagai perempuan diharapkan dia mengetahui    kebutuhan-  kebutuhan  perempuan  yang  harus  diakomodir  yang berbeda  dengan  laki-laki  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  akan  mengakomodir kepentingan  kedua  jenis  kelamin  tersebut  yang  pada  akhirnya  perempuan  dan laki-laki akan memperoleh akses yang sama, partisipasi yang sama, manfaat yang sama,  dan  kontrol  yang  sama  terhadap  pembangunan.  Dengan  kata  lain  akan tercipta  kebijakan  pembangunan  daerah  yang  responsif  gender.  Hal  ini  akan berimplikasi  pada  peningkatan  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  dalam pembangunan  daerah  pada  khususnya,  dan  dalam  upaya  peningkatan  indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
Guna  meningkatkan pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan  daerah,    sangat  penting  dilakukan  kajian  untuk  mengidentifikasi berbagai  kendala  yang  menghambat  pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dikembangkan. Hal  ini  didasarkan  kenyataan  yang  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  banyak kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang bias gender. Seiring dengan pelaksanaan  otonomi  daerah  (desentralisasi),  Komnas  Perempuan  Indonesia bahkan  mencatat  tidak  kurang  dari  29  perda  yang  secara  substantif mendeskiminasi  perempuan  (Kompas,  18  Desember  2006).  Bukti  lain  bahwa kebijakan pemerintah masih bias gender adalah status dan kondisi perempuan saat ini yang masih belum mengalami perbaikan secara berarti. Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi, angka buta huruf perempuan yang masih tinggi, kasus- kasus  KDRT  yang  semakin  marak,  deskriminasi  upah  baik  di  sektor  formal maupun  informal,    terbatasnya  perlindungan  bagi  buruh  perempuan  dan sebagainya;  merupakan  bukti  bahwa  kesetaraan  gender  masih  menjadi  impian, setidaknya hingga saat ini.
Dalam  upaya  menyusun  kebijakan  pembangunan  daerah  yang  responsif gender  dibutuhkan  para  pengambil  kebijakan  yang  memiliki  kepekaan  gender. Namun  dalam  praktik  di  lapangan  kondisi  tersebut  masih  belum  terpenuhi. Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  masih  menghadapi  permasalahan- permasalahan  sebagai berikut:
1. Banyak diantara para pejabat dan pegawai pada umumnya yang belum memiliki pengetahuan tentang gender dan pembangunan.
2. Belum tumbuhnya perhatian terhadap pentingnya aspek gender dalam merancang sebuah kebijakan pembangunan.
3. Masih belum memadainya jumlah para pengambil kebijakan yang peka gender.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  dipakai  untuk  melakukan  penelitian  kebijakan pembangunan  yang  berperspektif  gender  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan
perspektif  gender.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara mendalam,    penyebaran  kuesioner,  kajian  dokumentasi  (profil  dan  laporan: RPJPD,  RPJMD,  Renstra,  Renja,  LKPJ,  LAKIP),  dan  focus  group  disscusion (FGD). Sementara itu, pengolahan data dilakukan dengan teknik pengolahan data kualitatif  dengan  pendekatan    gender  mainstreaming,  yang  dilakukan  melalui langkah-langkah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  serta  penarikan kesimpulan.
Lokasi  penelitian  meliputi:  Bappeda,  BPS,  BKD,  Badan  PP  dan  KB  di Kabupaten Lampung Tengah dan beberapa  lembaga yang memberikan pelayanan pada  sektor  pembangunan  strategis,  antara  lain:  Dinas  Pendidikan,  Dinas Kesehatan,  Dinas  Sosial  dan  Ketenagakerjaan, Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan Dinas Koperasi. Adapun fokus penelitian ini mencakup, pertama, pada  identifikasi  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  di  sektor  pembangunan strategis, yang meliputi komitmen politik dan kepemimpinan eksekutif, yudikatif, dan  legislatif  tentang  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender,  implementasi kerangka  kebijakan  sebagai  perwujudan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  di berbagai bidang pembangunan, struktur dan mekanisme daerah yang mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, berbagai sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber dana dan sarana, sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin, alat analisis yang dapat digunakan untuk alat analisis gender untuk perencanaan; penganggaran dan pemantauan serta evaluasi, dan dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah. Sedangkan fokus yang kedua,  merujuk  pada  hambatan/kendala  yang  tercermin  dari  ketidakjelasan payung  hukum,  rendahnya  tingkat  pengetahuan  gender,  tidak  ada  sensivitas gender,  tidak  muncul  komitmen  dan  kepemimpinan  responsif  gender,  dan  tidak terbangunnya  unit  kerja  struktural  dan  unit  kerja  fungsional  yang  mendukung, tidak dibangun mekanisme pendataan yang terpilah menurut jenis kelamin, tidak digunakan alat analisis gender untuk perencanaan; penganggaran dan pemantauan serta  evaluasi,  dan  tidak  dibangun  mekanisme-mekanisme  dialog  dalam  proses perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan  evaluasi,  serta  penyampaian permasalahan  dan  kebutuhan  yang  diperlukan  bagi  pemberdayaan  perempuan. Lalu  fokus  yang  ketiga,  peluang  yang  tercermin  dari:  dapat  disusunnya  payung hukum  untuk  peningkatan  komitmen  dan  kepemimpinan  eksekutif,  legislatif, yudikatif;  untuk  pelibatan  perempuan  dalam  perencanaan,    pelaksanaan  dan evaluasi pembangunan; membangun unit kerja struktural dan fungsional setingkat Dinas; mekanisme penyusunan data terpilah, adanya peningkatan anggaran untuk PUG, dan adanya upaya peningkatan sensitivitas gender melalui pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kab. Lampung Tengah
Pengkajian  terhadap  pelaksanaan  Pengarustamaan  Gender  dalam Pembangunan  Daerah,  khususnya  Kabupaten  Lampung  Tengah  dapat    dilihat dalam 7 (tujuh) kunci pokok:
1. Fokus Peraturan & Perundang-undangan (Komitmen Politik),
2. Fokus dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan,
3. Kerangka kerja kebijakan gender dan unit-unit kerja struktural/fungsional,
4. Sumber daya manusia, pendanaan dan prasarana yang memadai,
5. Ketersediaan dan pemanfaatan data agregat berdasarkan jenis kelamin,
6. Instrumen analisis gender bagi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, dan
7. Dukungan  masyarakat  secara  aktif  dalam  menerapkan  pengarusutamaan gender.
Pada  komponen  komitmen  politik  (political  will),  dukungan  kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Tengah dapat ditelusuri dengan merujuk pada Perda/Surat Keputusan/Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati dan pimpinan tertinggi di setiap SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen  dari  pimpinan  tertinggi  tersebut  terhadap  pelaksanaan  PUG  dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.
Komitmen  politik  (political  will)  yang  penting  dalam  pelaksanaan pengarusutamaan  gender  adalah  dibentuknya  Badan  Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  12  Tahun  2007 tentang  Pembentukan,  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Lampung  Tengah.  Sedangkan  komitmen  politik  yang  berupa  peraturan pelaksanaan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang responsif gender yang berupa  peraturan  daerah  ataupun  peraturan  bupati  yang  dapat  dijadikan  tindak lanjut  dan  landasan  legal  dari  pelaksanaan  komitmen  nasional  tentang  Keadilan dan  Kesetaraan  Gender  (KKG)  di  Indonesia  yaitu:  Inpres  No.  9  Tahun  2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan di SK Gubernur  Provinsi  Lampung  No.  2  Tahun  2000,  serta  Permendagri  Nomor  15 tahun  2008,  Kabupaten  Lampung  Tengah  belum  memiliki.  Hal  ini  lebih  rinci dapat dicermati dicermati pada data olahan Tabel 1.
Tabel 1
Dukungan Kebijakan/Komitmen PUG di Kabupaten Lampung Tengah
SKPD Dukungan Kebijakan/Komitmen Ya Tidak Dinas Pendidikan √ BKD √ Dinsosnakertrans √ BPM & BPKK √ Dinas Kesehatan √ BPPKB √ Bappeda √ Koperasi dan Usaha Kecil Menengah √ Sumber: Data Olahan, Juli 2011
Terkait PUG dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, data di atas  menunjukkan  bahwa  hampir  secara  keseluruhan  SKPD  belum  memiliki dukungan  kebijakan/komitmen  yang  nyata.  Hanya  Dinas  Pendidikan  yang  telah memiliki  dukungan  kebijakan/komitmen  dalam  bentuk  Keputusan  Bupati
Lampung  Tengah  Nomor  160/KPTS/D.1/2011  Tentang  Kelompok  Kerja Pengarusutamaan Gender  (Pokja  PUG) Bidang  Pendidikan  Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2015. Akan tetapi, keberadaan dukungan kebijakan ini belum dibarengi  dengan  dukungan  informal  terhadap  pelaksanaan  PUG  ini  misalnya: dalam  bentuk  pembahasan  masalah  gender  oleh  pimpinan  institusi  dalam kegiatan-kegiatan  di  lingkungan  SKPD  tersebut.    SKPD  lain  yang  tengah menunggu penerbitan SK Pokja PUG, yakni Badan PP dan KB.
Mencermati  pada  program  pembangunan  daerah  Kabupaten  Lampung
Tengah,    seperti  yang  tertuang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka    Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Lampung  Tengah  dan  beberapa  Renstra  SKPD,  secara  umum  masih bersifat netral gender.  Baru sebagian kecil SKPD di Kabupaten Lampung Tengah yang mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam kebijakan, strategi,  program dan kegiatan.
Dari  beragam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  di  delapan  satuan  kerja perangkat  daerah  (SKPD),  tergambar  tentang  kegiatan/program  yang mengintegrasikan permasalahan gender, namun demikian, semuanya masih sangat umum, belum berpihak pada salah satu kelompok jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan yang memang memerlukan penanganan karena ada masalah pada kelompok  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  kemungkinan  besar  disebabkan  belum adanya data terpilah yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan dalam bidang  perkoperasian  sehingga  isu  dan  permasalahan  gender  di  bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah belum teridentifikasi secara jelas.
Namun demikian dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan  UKM  Kabupaten  Lampung  Tengah  menyatakan  bahwa  untuk  tahun  2011 telah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk menguatkan pemerintah  daerah  dalam  mendukung  PUG.  Dinas  ini  telah  melakukan  usaha dalam menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dan menjaga keberlanjutan  program  PUG  yaitu  melalui  program  dan  kegiatan  yang  didanai APBD  maupun  dana  dekonsentrasi.    Artinya  Dinas  ini  justru  telah  melangkah lebih maju dengan membuat program-program kegiatan yang didanai APBD dan dana  Dekonsentrasi  untuk  mendukung  keberlanjutan  program  PUG.  Namun  hal ini  tidak  bisa  ditelusuri  lebih  lanjut  dengan  data  dokumentasi  karena  program kerja tahun 2011 belum dipublikasi.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari pemberdayaan perempuan pada umumnya  dan  pengarustamaan  gender  pada  khususnya  untuk  Kabupaten Lampung Tengah telah  dilaksanakan oleh instansi yang relatif kokoh, bagian dari Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana.  BPP  dan  KB  telah membentuk kelembagaan Pengarus-utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah  khususnya  Bidang  Pengarusutamaan  Gender  dan  Peningkatan  Kualitas Hidup  Perempuan  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  yang  berada dibawah dan bertaggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan  Keluarga  Berencana  Lampung  Tengah.  Keberadaan  kelembagaan  yang demikian,  sebenarnya  menjadi  salah  satu  faktor  kunci  untuk  keberhasilan pelaksanaan  program  pengarustamaan  gender  dalam  pembangunan  daerah  di Kabupaten Lampung Tengah.
Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Tengah untuk mengimplementasikan PUG relatif memadai. Pengetahuan pejabat
perencana  dan  pengambil  keputusan  tentang  Keadilan  dan  Kesetaraan  Gender relatif  memadai.  Hampir  setiap  SKPD  yang  menjadi  sasaran  penelitian  telah memiliki  Sumber  Daya  Manusia yang memahami  Pengarusutamaan  Gender  dan dapat  menjadi  focal  point  gender.  Kondisi  demikian  tidak  terlepas  dari  proses panjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Pada aspek sumber daya manusia, pelatihan pengarustamaan gender dalam pembangunan  daerah  khususnya  untuk  pejabat  di  bagian  perencanaan program/kegiatan sudah dimulai sejak tahun 2002 dengan dana Project ADB. Dan kegiatan  tersebut  berlanjut  pada  tahun-tahun  berikutnya  dengan  jenis  pelatihan dan  kegiatan  yang  lain  untuk  mendukung  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender dalam  pembangunan  daerah,  antara  lain:  Pelatihan  Analisis  Gender  dan Monitoring  Evaluasi  Program  Kebijakan  Pembangunan  bagi  Aparatur Perencanaan,  dan  Pelatihan  Penyusunan  Anggaran  Responsif  Gender  bagi Aparatur  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Pelatihan- pelatihan  tersebut  sangat  mendukung  pada  peningkatan  kualitas  SDM  apatur pemerintah daerah. Manfaat  praktis dari pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan setidak-tidaknya  berdampak  terhadap  kognisi,  afeksi,  dan  psikomotorik  para pejabat  daerah.  Pada  tataran  kognitif,  mereka  memahami  konsep  gender, pentingnya gender, tujuan pengarusutamaan gender, strategi yang perlu dibangun, kendala  dan  hambatan  pengarusutamaan  gender.  Pada  tataran  afeksi,  mereka sangat  peduli  dengan  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Dan  pada  tataran psikomotorik,  mampu  menyusun  perencanaan  pembangunan  yang  responsif gender.  Peningkatan  kualitas  SDM  tersebut  tak  akan  berdampak  luas  bila kegiatan-kegiatan  di  atas  tidak  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  dibarengi upaya  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  PUG,  serta  adanya  dukungan komitmen  politik  yang  jelas  untuk  implementasi  pengarustamaan  gender  dalam pembangunan daerah yang paling tidak berupa peraturan bupati.
Besarnya  Dana  Anggaran  Program/Kegiatan  Bidang  Pemberdayaan
Perempuan  Tahun  2010  bersumber  dari  APBD  berjumlah  Rp.  385.005.000  atau sekitar  4,1%  dari  dana  yang  dialokasikan  untuk  BPP  dan  KB.  Sementara  itu, SKPD  lain  yang  telah  memiliki  anggaran  untuk  program/kegiatan  PUG  adalah Dinas  Sosial,  Tenaga  kerja  dan  Trasmigrasi,  sebesar  Rp.  70.000.000,  yang bersumber dari dana APBD.
Kecilnya  persentase  tersebut  menunjukkan  masih  perlu  dipertanyakan komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  untuk  melaksanakan pembangunan  yang  responsif  gender.  Walaupun  sebenarnya  tak  ada  batasan berapa  persen  yang  harus  dialokasikan  khusus  untuk  program/kegiatan  yang responsif gender. Karena pada dasarnya program/kegiatan yang responsif gender bukan  mengadakan  kegiatan  baru  dan  khusus,  namun  bagaimana program/kegiatan  yang  sudah  ada  memenuhi  kategori  responsif  gender.  Namun untuk kepentingan tersebut, perlu dimunculkan program/kegiatan untuk penguatan kapasitas kelembagaan pengarustamaan gender bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga program dan kegiatan yang disusun kemudian memenuhi kategori responsif gender, yaitu didasarkan pada analisis gender dan data terpilah gender.  Hal ini berarti perlu dukungan dana yang relatif memadai.
Secara keseluruhan ketersediaan sumber daya (baik sumber daya manusia, pendanaan,  dan  prasarana)  guna  melaksanakan  pengarusutamaan  gender  relatif masih  perlu  ditingkatkan.  Pada  aspek  SDM  yang  perlu  dicermati  adalah  belum
semua,  pejabat  pemerintah  kabupaten  memahami  PUG  secara  tepat  dan    belum berfungsinya  focal  point  di  setiap  SKPD.  Dari  segi  pendanaan,  belum  ada dukungan  anggaran  yang  responsif  gender,  baik  dari  APBD  maupun  hibah khusus, khususnya pada SKPD selain BPP dan KB. Sementara itu, dari sarana dan prasarana  adalah  belum  berfungsinya  secara  maksimal  Kelompok  Kerja  yang telah  dibentuk,  terutama  tim  Pokja  PUG  yang  memiliki  fungsi  praktis  dan strategis  bagi percepatan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang responsif gender. Pada aspek sistem informasi, pemilahan jenis kelamin hanya terbatas pada data  jumlah  penduduk  (Lampung  Tengah  Dalam  Angka),  disamping  itu  dapat dicermati juga  dari data yang ditampilkan di dalam  potensi dan kondisi daerah. Apabila dilihat dari data yang ditampilkan di dalam  potensi dan kondisi daerah, dapat  dinyatakan  bahwa  RPJPD  dan  RPJMD  Kabupaten  Lampung  Tengah disusun tidak atas dasar data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan masalah relasi gender sebagai penyebab kesenjangan dalam akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pembangunan belum mendapat perhatian khusus. Demikian pula dengan analisis  situasi  yang  dilakukan  oleh  Satuan-satuan  Kerja  yang  dijadikan sebagai dasar penyusunan Renstra SKPD, juga memperlihatkan kondisi yang sama, yaitu belum didasarkan pada data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini dapat menjadi isyarat kesenjangan gender belum menjadi salah satu isu utama dalam menyusun RPJMD  dan  Renstra  SKPD.  Data  terpilah  yang  dimiliki  oleh  hampir  seluruh SKPD baru data yang berkaitan dengan jumlah pegawai perempuan dan laki-laki.
Namun  demikian,  mencermati  dukumen  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Lampung Tengah, sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin di Kabupaten Lampung Tengah sudah lama mulai  diperhatikan,  meskipun  belum  menjadi  suatu  kebutuhan  utama  untuk penyusunan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi.  Pernah  diterbitkan  dan dipublikasikan data terpilah gender.
Pada  komponen  instrumen  analisis  gender  bagi  perencanaan, penganggaran,  dan  evaluasi,  hanya  beberapa  SKPD  di  Kabupaten  Lampung Tengah  telah  mengetahui  dan  memahami  alat  analisis  gender  seperti  GAP  dan Proba.  Sebagai  gambaran,  di  Dinas  Pendidikan,  para  perencana  di  Dinas Pendidikan sudah memahami alat analisis gender  seperti GAP dan Proba. Namun Gender  Budget  Statemen  (GBS)  dan  TOR/KAK  yang  responsif  gender  belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan data-data yang ada belum dianalisis dan rencana pembangunan 2012 yang masih berbentuk sosialisasi.
Hal yang serupa juga dapat dilihat di Bagian Perencanaan di  BPP dan KB yang sudah memahami alat analisis gender (GAP, Proba, dan sebagainya). Tetapi PP dan KB belum menyusun GBS dan TOR/KAK yang responsif gender. Lebih lanjut,  semua  program  atau  kegiatan  di  BPP  dan  KB  sudah  menggunakan  alat analisis gender (GAP, Proba, dll), seperti di bidang PUG dan peningkatan kualitas hidup  perempuan.  BPP  dan  KB  telah  menerapkan  Gender  Analysis  Pathway (GAP). Karena pada kegiatan pemantauan atau pengawasan yang lebih berwenang adalah inspektorat.

## Faktor Pendorong dan Penghambat
Beberapa  faktor  pendukung  pelaksanaan  PUG  pada  Pemkab  Lampung Tengah diantaranya: (1) kesiapan SDM untuk melakukan pengarustamaan gender
dalam  proses  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan  dan  evaluasi pembangunan,  sebagai  akibat  dari  semakin  meningkatnya  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  dan kesadaran  pentingnya permasalahan  gender  untuk  diatasi,  dan  (2)  dorongan  dari  masyarakat  madani kepada pemerintah, seperti partisipasi masyakakat madani yang dilakukan dalam mekanisme-mekanisme  dialog  dan  diskusi  dalam  proses  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan  dan  evaluasi,  serta  penyampaian  permasalahan  dan kebutuhan yang diperlukan bagi pemberdayaan perempuan telah mulai dibangun, misalnya:  Forum  Anak  Daerah  sebagai  wahana  penyampaian  permasalahan perlindungan  anak,  dan  UPT-PKTK  dan  P2TP2A  sebagai  wahana  untuk penyampaian permasalahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
Adapun  faktor  penghambat  pelaksanaan  PUG  pada  Pemkab  Lampung Tengah, yakni: (1) elemen payung hukum: di tingkat nasional, payung hukum
Pengarusutamaan Gender sudah jelas, demikian juga di tingkat provinsi. Tetapi di tingkat  Kabupaten  seperti  Kabupaten  Lampung  Tengah  yang  berupa  perda  atau perbub  sebagai  payung  hukum  pelaksanaan  PUG  dalam  pembangunan  daerah belum  jelas;  (2)  komitmen  untuk  pengarusutamaan  gender  baru  muncul  secara individual terutama pada beberapa orang yang pernah mengikuti pelatihan gender. Tetapi  karena  tidak  dalam  posisi  sebagai  pengambil  kebijakan  maka  komitmen individual  tidak  berpengaruh  terhadap  institusi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan komitmen  politik  yang  jelas  dan  relatif  kuat  kedudukannya  untuk  pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah, misalnya berupa peraturan  bupati  atau  surat  keputusan  bupati;  (3)  Belum  berfungsinya  secara maksimal Kelompok Kerja PUG dan Tim  Focal Point PUG untuk mempercepat implementasi  Program  PUG  dalam  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Lampung Tengah;  (4)  Mekanisme  pendataan  data  terpilah  menurut  jenis  kelamin  belum dilakukan  terutama  pada  level  internal  instansi,  kecuali  di  bagian  kepegawaian meskipun  belum  sepenuhnya  disadari  bahwa  data  tersebut  dapat  digunakan sebagai  data  pembuka  wawasan  masalah  kesenjangan  gender  dalam  bidang kepegawaian.  Dalam  banyak  aspek  seperti  kesehatan,  pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, industri, belum dibangun mekanisme pendataan yang terpilah.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  mekanisme  pendataan  dapat dilakukan  sepanjang  ada  payung  hukum  dan  format  yang  jelas,  dan;  (5)  alat analisis  gender  baru  mulai  digunakan  oleh  BPP  dan  KB  untuk  menyusun perencanaan;  penganggaran  dan  pemantauan  serta  evaluasi.  Sementara,  SKPD- SKPD  lain  belum  menggunakan  alat  analisis  gender  dalam  proses  penyusunan perencanaan  program/  kegiatan.  Rendahnya  pengetahuan,  komitmen,  dan sensitifitas  gender,  serta  belum  adanya  payung  hukum  yang  tegas  dan  data terpilah,  maka  perencanaan,  penganggaran  dan  pemantauan  serta  evaluasi  tidak berperspektif gender atau tidak menggunakan analisa gender.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Beberapa  simpulan  tentang  pelaksanaan  pengarusutamaan  gender  di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:
1. Komitmen  politik  yang  semestinya  dituangkan  dalam  payung  hukum
yang  jelas  untuk  pengarusutamaan  gender  di  Lampung  Tengah  masih relatif terbatas. Baru ada satu Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata  Kerja  yang mendukung  PUG  yaitu  dengan  dibentuknya  Badan  PP dan KB. Meski demikian belum ada Peraturan Daerah ataupun SK Bupati yang  dapat  menjadi  landasan  hukum  komprehensif    bagi  pelaksanaan pengarusutamaan  gender  di  berbagai  bidang  kehidupan  oleh  berbagai satuan  kerja  perangkat  daerah.    Dari  berbagai  satuan  kerja  yang  ada  di Kabupaten  Lampung  Tengah,  baru  Dinas  Pendidikan  yang  memiliki payung hukum PUG berupa SK Bupati tentang Pokja PUG. 2. Dilihat  dari  kerangka  kebijakan,  program  dan  kegiatan,  maka  dari berbagai satuan kerja yang ada baru BPP dan KB yang memiliki policy framework yang responsif gender, sedangkan yang lainnya belum.
3. Dilihat  dari  unit  kerja  dan  struktur  fungsional,  maka  Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki satu unit kerja khusus yang menangani  PUG  yaitu  BPP  dan  KB.    Meski  demikian,  karena  PUG membutuhkan  kinerja  lintas  sektor,  maka  dibutuhkan  pokja  PUG  serta
focal point gender yang tidak hanya di Badan PP dan KB saja, tetapi di satuan kerja lainnya.
4. Ketersediaan  sumberdaya  manusia  yang  responsif  gender  sudah  relatif cukup  dimiliki  SKPD-SKPD,  sementara  dari  pendanaan  sudah  terdapat tiga lembaga yang menyediakan dana PUG yaitu Badan PP dan KB,  dan Dinas Sosial, tenaga kerja, dan Transmigrasi. 5. Sistem informasi yang responsif gender belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten  Lampung  Tengah.  Dokumen  perencanaan  kabupaten  dan SKPD  belum  mengacu  pada  data  terpilah.  Data  terpilah  yang  dimiliki setiap  SKPD  baru  menyangkut  staf  di  satuan  kerja,  dan  belum menyangkut  kinerja  satuan  kerja,  khususnya  kelompok  sasaran  kinerja satuan  kerja.  Kecuali  untuk  BPP  dan  KB,  data  terpilah  telah    suatu kebutuhan  dan  dijadikan  dasar  untuk  penyusunan  perencanaan  melalui analisis  gender.  Sedang  untuk  Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Kesehatan, data terpilah tengah dipersiapkan. 6. Hanya  Biro  PP  dan  KB,  satuan  kerja  Pemkab  Lampung  Tengah  yang sudah menerapkan alat analisis gender dalam perencanaan pembangunan, tetapi  mayoritas  belum  menerapkannya.    Sementara  Dinas  Pendidikan, analisis gender dilakukan setelah Profil Pendidikan dengan data terpilah selesai dianalisis. 7. Tidak  terdapat  data  tentang  dukungan  masyarakat  madani  yang  ikut mendukung penguatan PUG di Lampung Tengah, walaupun BPP dan KB telah menyiapkan prasarana yang berupa berbagai forum.

## Saran
Berdasar kesimpulan di muka, maka agar pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan  dengan  baik  pada  pembangunan  di  Lampung  Tengah,  maka Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  perlu  melakukan  langkah-langkah berikut:
1. Menyediakan  payung  hukum  pelaksanaan  PUG  dengan  membentuk Perda  tentang  PUG  dalam  pembangunan  yang  member  jaminan  bahwa seluruh tahapan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja
dan masyarakat madani bersifat responsif gender sehingga akan memiliki daya  ungkit  meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan  di  Lampung Tengah  dan  pada  gilirannya  berkontribusi  signifikan  bagi  peningkatan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender. 2. Perlu  melakukan  proses  penyusunan  kebijakan,  program  kerja  dan kegiatan yang responsif gender oleh semua satuan kerja.  Meski demikian hal  ini  bisa  ditempuh  dengan  cara  bertahap  dan    tidak  harus  selalu menyediakan  dana  baru  karena  sebenarnya  kebijakan,  program  dan kegiatan yang telah dirancang oleh satuan kerja dapat dimodifikasi baik dalam tujuan, sasaran, target maupun output dan outcomenya.
3. Perlu  membentuk focal  point gender  di  semua  satuan  kerja agar  semua program dan kegiatan satuan kerja responsif gender; serta merevitalisasi pokja  gender  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  di  bawah koordinasi    Bappeda  agar  dapat  dilakukan  advokasi  program,  kegiatan dan penganggaran  responsif gender. 4. Melakukan sosialisasi dan diklat PUG secara kontinyu sehingga tersedia sumberdaya  manusia  dalam  jumlah  yang  memadai  untuk  melakukan proses  perencanaan,  pelaksanaan  dan  monev  pembangunan  yang responsif gender oleh semua satker; diklat ini diutamakan untuk seluruh pejabat eselon II, III dan IV Pemkab Lampung Tengah. 5. Menyediakan  data  terpilah  dan  sistim  informasi  yang  responsif  gender agar perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan didasarkan atas data  yang  akurat  dengan  ukuran-ukuran  kinerja  yang  dapat dipertanggung-jawabkan. 6. Menerapkan analisis gender pada proses perencanaan pembangunan oleh semua satuan kerja. 7. Memperluas  dukungan  masyarakat  madani  bagi  pelaksanaan pembangunan  yang  responsif  gender  di  Lampung  Tengah.    Untuk  itu Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Tengah  dapat  bekerjasama  dengan kelompok-kelompok  masyarakat  yang  memiliki  kepedulain  terhadap pemajuan  perempuan,  termasuk  kalangan  akademisi,  LSM,  ormas,  dan media massa.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Lampung  Tengah.  2009.  Lampung  Tengah  dalam Angka 2009. Penerbit BPS Lampung Tengah. Lampung Tengah.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Lampung  Tengah.  2010. Indeks  Pembangunan Manusia  Kabupaten  Lampung  Tengah  Tahun  2009 .  Penerbit  BPS Lampung Tengah. Lampung Tengah.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Lampung  Tengah.  2010. Indikator  Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 . Penerbit BPS Lampung Tengah. Lampung Tengah.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Lampung  Tengah.  2010. Lampung  Tengah  dalam Angka 2010 . Penerbit BPS Lampung Tengah. Lampung Tengah.
Inpres  Nomor  9  Tahun  2000  Tentang Pengarusutamaan  Gender  dalam
Pembangunan Nasional .
Permendagri  Nomor  15  Tahun  2008  Tentang Pedoman  Umum  Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah .
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Tahun  2005-2025 Kabupaten Lampung tengah.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun  2007-2010 Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana  Strategis  (Renstra)  Tahun  2007–2010  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana  Strategis  (Renstra) Tahun  2011-2015 Badan  Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lampung Tengah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (BPPKB) Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana  Kerja  (Renja)  Tahun  2011  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana  Strategis  (Renstra)  Tahun  2011-2015  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lampung Tengah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana  Strategis  (Renstra)  Tahun  2011-2015  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Lampung Tengah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana  Kerja  (Renja)  Tahun  2012  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lampung
Tengah.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung  dan  Bina  Pemerintahan  Kampung  dan  Kelurahan  (BPM  dan BPKK) Kabupaten Lampung Tengah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  dan  Bina  Pemerintahan Kampung dan Kelurahan (BPM dan BPKK) Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan  Bina  Pemerintahan  Kampung  dan  Kelurahan  (BPM  dan  BPKK) Kabupaten Lampung Tengah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana  Kerja  (Renja)  Tahun  2011  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Tengah.
Rencana  Kerja  (Renja)  Tahun  2012  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Tengah.
Rencana  Strategis  (Renstra)  Tahun  2011-2015  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lampung Tengah.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2010 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lampung Tengah.