Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model...

## EKSISTENSI ARBITRASE ONLINE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI BEBERAPA NEGARA

## Keke Audia Vikarin
E-mail: audiakeke@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pujiyono E-mail: pujifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
The purpose of the article is to know about the existence of online arbitration as the model of the dispute resolution in Republic of India, Republic of China, and Netherlands. This research is a normative law research which is prescriptive. It used statute approach and comparative approach. The materials used in the research are primer law material and secondary law material by using library research as the data collection technique. In analyzing the law material, the researcher used the method of syllogism deduction to explain the general things to draw the specific conclusion. Based on the result and discussion, it can be concluded that even though India and China do not have the specific rules about Online Dispute Resolution (ODR) including online arbitration as well as Netherlands however; the online arbitration is able to be applied as the model of the dispute resolution since it does not violate the statutory regulations. In addition, the institution of online arbitration service provider has its own procedural regulations which have been adjusted to the laws that apply in the country.
Keywords: Online arbitration; ODR; E-commerce

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana eksistensi arbitrase online sebagai model penyelesaian sengketa di Republik India, Republik Rakyat China, dan Belanda. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah mendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan perbandingan ( comparative approach ). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpukan bahwa meskipun India dan China belum memiliki aturan khusus mengenai Online Dispute Resolution (ODR) termasuk arbitrase online seperti Belanda tetapi arbitrase online tetap dapat diterapkan sebagai model penyelesaian sengketa karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Selain itu, lembaga penyedia layanan arbitrase online juga memiliki aturan prosedural sendiri yang telah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di negaranya.
Kata Kunci: Arbitrase online ; ODR; E-commerce

## A. Pendahuluan
Masuki era digital seperti saat saat ini, semua dituntut untuk serba cepat, mudah, efektif dan  efisien,  termasuk  juga  dalam  bidang  perdagangan.  Dibandingkan  dengan  transaksi  pada perdagangan konvensional atau tradisional yang mengharuskan pembeli untuk berada di tempat yang sama dan bertemu secara langsung dengan penjual serta melakukan pembayaran dengan tunai ( cash ), e-commerce memberikan beragam kemudahan yang memungkinkan pembeli maupun penjualnya melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terlepas dari
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model...
berbagai keunggulan e-commerce , tidak pula menutup kemungkinan untuk timbulnya sengketa di dalam pelaksanaannya. Ditambah lagi transaksinya yang dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli serta dilakukan dengan cara yang serba elektronik.
Maraknya e-commerce tentu memberikan tuntutan pada model penyelesaian sengketa yang seharusnya dapat mengimbangi laju bisnis yang terus meningkat. E-commerce yang semuanya serba teknologi dan internet, tentu terlalu modern untuk kembali lagi ke belakang dengan menggunakan model penyelesaian sengketa secara tradisional yang mengharuskan pertemuan antar para pihak. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kini model penyelesaian sengketa juga sudah berkembang berkat kemajuan teknologi. Seperti arbitrase misalnya, kemudian muncul arbitrase online sebagai bentuk perkembangan yang merespon adanya perubahan-perubahan yang disebabkan oleh adanya disrupsi teknologi tersebut.
Sengketa yang timbul dari perdagangan elektronik memunculkan wacana dan solusi bahwa untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dilakukan melalui media internet yang dikenal dengan Online Dispute Resolution (ODR) (Adel Chandra, 2014: 81). Perkembangan teknologi yang semakin canggih, turut berimbas kepada arbitrase yang dapat juga dilaksanakan secara online melalui internet , hal ini tentu akan sangat membantu para pihak dari segi waktu dan biaya (Moch. Basarah, 2011: 101). Cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan ODR dianggap oleh para pelaku e-commerce , sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa di dunia maya. Pengaplikasian arbitras online memang banyak menawarkan efektifitas dan efesiensi yang besar dibandingkan dengan arbitrase konvensional, khususnya biaya yang terkadang justru lebih mahal dari proses litigasi dapat diminimalisasi (Bambang Sutioso, 2008: 184). Dalam keadaan tertentu, ODR diharapkan merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa untuk memperoleh keadilan, karena cara penyelesaian sengketa yang lain memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya keharusan bertemu muka, antara para pihak dengan hakim, arbiter, atau dengan mediator akan memerlukan biaya perjalanan, penginapan, biaya administrasi serta konsultasi. Tetapi dalam ODR biaya tersebut tidak diperlukan, dengan perkataan lain, terdapat perbedaan keuntungan penyelesaian sengketa melalui ODR ini yaitu biaya yang dikeluarkan sangat sedikit (Moch. Basarah, 2011: 101)
Beberapa negara di dunia seperti India, China (Zhao Yun, Timothy Sze, dkk. 2011: 511), dan Belanda sudah terlebih dahulu mempraktekkan model penyelesaian sengketa berbasis online , termasuk juga arbitrase online . Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai eksistensi arbitrase online di 3 (tiga) negara tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana konsep dan prosedur serta dasar hukum yang memayunginya.

## B.  Metode Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 32). Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 32). Sumber bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis dengan cara silogisme deduksi .

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Republik India
Republik India (India) belum memiliki aturan yang secara khusus membahas mengenai ODR maupun arbitrase online . Peraturan yang selama ini dijadikan dasar dalam pelaksanaan arbitrase online adalah Arbitration and Conciliation Act, 1996 (UU Arbitrase dan Konsiliasi India) serta Information Technology Act, 2000 (UU Teknologi Informasi India).
Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model...
Pasal 7 ayat (3) UU Arbitrase dan Konsiliasi India menyatakan bahwa perjanjian arbitrase haruslah secara tertulis. Mengacu pada Pasal 4 UU Teknologi Informasi India dapat disimpulkan bahwa dokumen tertulis berarti informasi, materi atau dokumen yang tersedia dalam bentuk elektronik dan dapat diakses oleh para pihak (Vivek Shukla, Makalah, 2013: 12). Perjanjian arbitrase yang dibuat melalui pertukaran email dan ditandatangani oleh para pihak dianggap sah dan berlaku sebagai suatu perjanjian menurut pendapat Hakim Mahkamah Agung India dalam kasus  antara Shakti Bhog Foods Ltd. Vs. Kola Shipping Ltd., AIR 2009 SC 12 dan Trimex International FZE Ltd. Vs. Vedanta Aluminium Ltd. (2010) 3 SCC 1 .
Berkaitan dengan keabsahan hukum putusan arbitrase online , Pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase dan Konsiliasi India menetapkan bahwa putusan arbitrase harus secara tertulis dan harus ditandatangani oleh para anggota majelis arbitrase. Pasal 5 UU Teknologi Informasi India menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan di atas kertas. Sehingga sepanjang para arbiter membubuhkan tanda tangan digital mereka dan memberikan akurasi dan integritas terhadap putusan arbitrase tersebut maka putusan arbitrase online tersebut dapat dianggap sama seperti putusan arbitrase konvensional. Arbitrase online dilakukan melalui situs web masing masing lembaga yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa berbasis online . Dua lembaga penyedia layanan yang aktif di India Techno Legal Centre of Excellence for Online Dispute Resolution in India (TLCEODRI) dan Legal Referee memiliki prosedur yang tidak sama, terlebih menyangkut hal-hal yang bersifat teknis. Secara garis besar alur mengenai prosedur arbitrase online di India, terlepas dari perbedaan prosedur yang bersifat teknis antara dua lembaga tersebut adalah sama. Prosedur pelaksanaan arbitrase online apabila dijabarkan secara umum adalah sebagai berikut (http:// legalreferee.com/online-arbitration-in-india/ diakses pada 21 Mei 2018 pukul 00.51):
a.  Pengajuan permohonan arbitrase online berdasarkan klausul arbitrase dari kontrak atau perjanjian arbitrase.
b.  Penentuan arbiter, tempat atau lembaga arbitrase dan hukum yang digunakan dalam proses pelaksanaan arbitrase online .
c.  Para pihak mengirimkan dokumen-dokumen terkait kepada arbiter dalam bentuk elektronik d.  Sidang dengar pendapat akan dilakukan melalui konferensi video atau konferensi suara.
e.  Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian selama proses arbitrase, arbiter akan mengeluarkan putusan arbitrase online yang bersifat final dan mengikat para pihak.
2.  Republik Rakyat China
Mengingat ODR sebenarnya bukan merupakan metode penyelesaian sengketa baru. Kerangka dari model arbitrase dan mediasi yang sudah ada atau bahkan dari undang-undang yang telah ada dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan arbitrase online maupun ODR. Arbitration  Law  of  the  People’s  Republic  of  China (UU Arbitrase China) menyatakan pada Pasal 16 bahwa perjanjian arbitrase harus mencakup klausul arbitrase yang ditetapkan dalam kontrak serta perjanjian pengajuan penyelesaian sengketa ke arbitrase yang disimpulkan dalam bentuk tertulis lainnya sebelum atau setelah sengketa timbul. Pasal 11 Contract Law of The People’s Republic of China (UU Kontrak China) lebih lanjut menafsirkan bahwa tulisan berarti nota kontrak, surat atau pesan elektronik (termasuk telegram, teleks, faksimili, pertukaran data elektronik dan surat elektronik), dan lain-lain.
Mengenai prosedur pelaksanaan arbitrase online , tiap lembaga pada dasarnya memiliki tahapan-tahapan yang hampir sama. Hal yang membedakan adalah mengenai masalah- masalah teknisnya saja. Lembaga-lembaga penyedia layanan arbitrase di China seperti CIETAC Domain Name Dispute Resolution Center dan Guangzhou Arbitration Commission (GAC) tetap menjaga kerahasiaan dengan tidak melakukan publikasi serta memiliki aturan secara khusus terkait pelaksanaan arbitrase online . Secara singkat menurut Qisheng He (2015:
13), tahapan-tahapan dalam proses arbitrase online adalah: permulaan proses; pengajuan keluhan, pernyataan dan alat bukti dari para pihak; keamanan komunikasi dan kerahasiaan
Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model...
selama proses arbitrase online di lakukan; ketidakberpihakan dan kemandirian arbiter dalam memutus sengketa dalam proses arbitrase online ; serta dengar pendapat dari masing-masing pihak.
3. Belanda
Dutch Arbitration Act tercantum dalam Buku 4 (Pasal 1020 sampai Pasal 1077) Dutch Code of Civil Procedure (DCCP). DCCP pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Desember 1986 dan kemudian diubah pada tahun 2015 setelah sebelumnya mengalami beberapa kali amandemen. Aturan-aturan mengenai arbitrase yang tercantum dalam Buku 4 DCCP ini sebagian besar didasarkan pada UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration , sehingga diharapkan dapat memodernisasi hukum arbitrase dan membawanya sejalan dengan perkembangan nasional dan internasional di bidang arbitrase. Meskipun aturan arbitrase ini tercantum didalam suatu Hukum Acara Perdata tetapi tidak semua aturan arbitrase ini bersifat wajib, justru sebagian besar ketentuan arbitrase ini bersifat tidak wajib. Ketentuan yang tidak wajib ini mengandung kata-kata seperti “kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya” atau “para pihak dapat setuju untuk menyimpang dari ketentuan ini” (N. J. Margetson dan N. H. Margetson, 2018: 5).
Pasal 1020 DCCP menjelaskan bahwa perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau setelah terjadi sengketa. Agar suatu sengketa sah menurut hukum Belanda, sengketa harus timbul karena hubungan hukum kontraktual atau non-kontraktual. Perjanjian tersebut berisi tentang pengajuan arbitrase yang mengarah kepada lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak, serta klausul-klausul arbitrase yang mengikat para pihak. Sebenarnya DCCP tidak memberlakukan persyaratan khusus pada perjanjian arbitrase di luar aturan yang berlaku untuk pembentukan kontrak secara umum. Namun, jika perjanjian arbitrase dipertentangkan, Pasal 1021 DCCP menyebutkan bahwa keberadaannya harus dibuktikan dengan instrumen secara tertulis (atau dengan data elektronik yang memenuhi persyaratan tertentu). Untuk tujuan ini, instrumen secara tertulis yang menyediakan arbitrase atau yang mengacu pada ketentuan standar yang menyediakan arbitrasi sudah cukup, dengan ketentuan bahwa instrumen ini diterima secara tersirat atau tersirat oleh atau atas nama pihak lain. Perjanjian arbitrase ini harus dibuktikan oleh instrumen tertulis dan dapat juga dibuktikan dengan data elektronik yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang diatur di DCCP (Kirstin Nijburg dan Bommel van der Bend, 2016, https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-middle-eastern- and-african-arbitration-review-2016/1036952/netherlands diakses pada 2 Januari 2018 pukul 12.52).
Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1021 DCCP, perjanjian elektronik yang digunakan dalam arbitrase online dianggap sah. Menurut hukum Belanda, tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan dalam bentuk tulisan tangan sepanjang metode yang digunakan untuk autentikasi dapat diandalkan dengan mempertimbangkan tujuan dari penggunaan tanda tangan elektronik tersebut serta keadaan lain dari kasus tersebut (Tia Groeneweg dan M-C Brzezinski, 2016, http://bakerxchange.com/ rv/ff0024fc59f5327c7d8c8685e7499f052425993d diakses pada 2 Januari 2018 pukul 12.45).
Pasal 1035 ayat (7) DCCP secara khusus memungkinkan para pihak untuk menentukan pihak ketiga yang independen selain pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Bunyi pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih sendiri lembaga arbitrase mana yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, artinya sah-sah saja apabila para pihak sepakat untuk membawa sengketanya ke lembaga yang menyediakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online yang ada di Belanda.
Mengenai tata cara dalam berarbitrase itu sendiri, Pasal 1036 ayat (1) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri proses arbitrase sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Para pihak juga dapat sepenuhnya mengikuti tata cara berarbitrase yang ditentukan oleh majelis arbitrase yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak.
DCCP telah menyediakan kerangka kerja bagi proses arbitrase online , disebutkan di Pasal 1072b DCCP dimana apabila dalam prosesnya dibutuhkan suatu perjanjian arbitrase, pengajuan arbitrase, prmberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam bentuk tertulis dapat diberikan dalam bentuk elektronik sepanjang disepakati serta disetujui oleh para pihak dan majelis arbiter. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dapat juga dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan dibubuhkan tandatangan elektronik sesuai ketentuan DCCP. Mengenai pemeriksaan para pihak dan saksi dalam proses arbitrase online , Pasal 1072b ayat (4) juga menyebutkan bahwa pemeriksaan para pihak, saksi, maupun ahli, dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara elektronik sepanjang hal ini disepakati oleh para pihak dan majelis arbiter.
Lembaga penyedia layanan arbitrase online di Belanda seperti UNUM Transport Arbitration & Mediation (UNUM) dan Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering (SGOA) memiliki aturan serta prosedur masing-masing. Aturan dan prosedur arbitrase tersebut tertuang dalam UNUM  Arbitration  Rules (https://unum.world/wp-content/uploads/2018/09/UNUM-Arbitration- Rules-EN.pdf diakses pada 22 Desember 2018 pukul 19.47) dan Arbitration Regulations of the SGOA (https://www.sgoa.eu/downloads/sgoa-arbitragereglement-2015-eng.pdf diakses pada 22 Desember 2018 pukul 19.47). Dari kedua aturan tersebut prosedur arbitrase online dapat disimpulkan sebagai berikut:
a.  Para pihak harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online di lembaga arbitrase yang telah dipilih, kesepakatan ini harus tertuang di dalam perjanjian arbitrase.
b.  Pada proses permulaan, pemberitahuan arbitrase harus diberikan dalam bentuk pemberitahuan tertulis dan dapat dalam bentuk dokumen elektronik.
c.  Proses arbitrase akan dilaksanakan menggunakan Bahasa Belanda, tetapi apabila para pihak menyetujui sebaliknya maka proses arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan Bahasa Inggris, dengan catatan harus mendapatkan persetujuan dari arbiter.
d.  Para pihak akan diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dan pendapat mereka, baik secara tertulis maupun lisan.
e.  Pada proses pemeriksaan keterangan para pihak, saksi, maupun ahli, dilakukan secara langsung maupun dengan cara elektronik.
f.  Setelah proses pemeriksaan atau prosedur terakhir selesai, arbiter akan memberikan putusan tertulis terhadap permasalahan yang disengketakan.
g.  Putusan dan salinan putusan akan ditandatangani dan disertifikasi oleh arbiter sebelum kirimkan ke para pihak.

## D. Simpulan
Eksistensi arbitrase online di beberapa negara dalam pembahasan ini diambil contoh negara India, China, dan Belanda yang telah terlebih dulu mempraktekkan model penyelesaian sengketa berbasis online . Meskipun ketiganya sudah bertahun-tahun mempraktekkan ODR termasuk arbitrase online , tetapi tidak semua negara tersebut memiliki aturan yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa berbasis online . India dan China belum memiliki aturan khusus akan tetapi mereka tetap mempraktekkan arbitrase online dengan mencari peluang dari ketentuan undang-undang masing-masing negara sepanjang tidak menyalahi ketentuan sebagaimana yang telah diatur olehnya. Pada masing-masing lembaga yang menyediakan layanan arbitrase online , memiliki aturan khusus mengenai prosedur arbitrase online yang telah disesuaikan dengan undang- undang di negaranya sehingga hal tersebut juga dapat memberikan kemudahan bagi para pihak. Berbeda halnya dengan Belanda, Belanda memiliki aturan khusus yang memperbolehkan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara elektronik. Selain itu, undang-undang Belanda juga banyak memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam menyelesaian sengketanya melalui arbitrase. Berdasarkan praktek arbitrase online di India, China, dan Belanda tersebut maka tidak
Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model...
adanya aturan khusus mengenai arbitrase online tidak menjadi halangan untuk tetap melakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase online sepanjang dalam prakteknya tidak menyalahi undang-undang di negaranya.

## E. Saran
1.  Meskipun tanpa adanya aturan khusus mengenai arbitrase online sebaiknya harus tetap dibuat aturan baru yang mengatur mengenai hal tersebut agar dapat tercipta kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat di negara India dan China serta negara-negara lain yang ingin menerapkan arbitrase online sebagai model penyelesaian sengketa.
2.  Apabila membuat aturan dalam bentuk undang-undang baru dirasa sulit untuk dilaksanakan, setidaknya Pemerintah pembuat regulasi di tiap-tiap negara melakukan amandemen terhadap undang-undang yang telah ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Bambang Sutioso. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Yogyakarta: Gama Media
Moch. Basarah. 2011. Prosedur  Penyelesaian  Sengketa Arbitrase  Tradisional  dan  Modern  (Online). Yogyakarta: Genta Publishing
Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Zhao Yun, Timothy Sze, dkk. 2011. Online Dispute Resolution in Asia. Belanda: Eleven International Publishing
Jurnal
Adel Candra. 2014. “ Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”. Jurnal Ilmu Komputer . Vol. 10. No. 2. Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul Jeanette The. 2002. “Privacy Wars in Cyberspace: An Examination of the Legal and Business Tensions in Information Privacy”. Jurnal Hukum dan Teknologi . Vol. 4. No. 1. New Haven: Yale University Jennifer Sackin. 2010. “Online Dispute Resolution with China: Advantageous, But At What Cost?”.
Jurnal Hukum. Vol. 21. New York: Cardozo School of Law, Yeshiva University
Lakshay Dhamija. 2012. “Online Arbitration from India Perspective”. Jurnal Hukum. Vol. V Issue IX. India: Singh and Associates
V. Lazik. 2007. “Arbitration Law Reform in the Netherlands: Formal and Substantive Validity of an Arbitration Agreement”. Jurnal Perbandingan Hukum . Vol. 11 No. 1. Belanda: ResearchGate
Xue Hong. 2004. “Online Dispute Resolution for E-commerce in China: Present Practices and Future Developments”. Jurnal Hukum . Vol. 34. No. 2. Hong Kong: The University of Hong Kong

## Artikel
Kirstin Nijburg dan Bommel van der Bend. 2015. “ The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2016 ”, https://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and- african-arbitration-review-2016/1036952/netherlands diakses pada 2 Januari 2018 pukul 12.52
N. J. Margetson dan N. H. Margetson. 2018. “ Arbitration Procedures and Practice In The Netherlands: Overview ”, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-542-6425?transitionType=Default&con
textData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1#co_anchor_a308886  diakses  pada 22 Desember 2018 pukul 18.46
Tia Groeneweg dan M-C Brzezinski. 2016. “ Electronic Signature ”, http://bakerxchange.com/rv/ ff0024fc59f5327c7d8c8685e7499f052425993d diakses pada 2 Januari 2018 pukul 12.45
Qisheng He. 2012. “ Legal Issues and Challenges of ODR: A Chinese Perspective “, http://uncitralrcap. org/wp-content/uploads/2015/11/Day2_Panel2_B_1_Qi_Sheung_Legal-Issue-and-Challenges- of-ODR.pdf diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 15.20
Vivek Shukla. 2013. “ Online Arbitration ”. Makalah. Bengaluru: National Law School of India University .

## Internet
http://legalreferee.com/online-arbitration-in-india/ diakses pada 21 Mei 2018 pukul 00.51 https://unum.world/wp-content/uploads/2018/09/UNUM-Arbitration-Rules-EN.pdf diakses pada 22 Desember 2018 pukul 19.47
https://www.sgoa.eu/downloads/sgoa-arbitragereglement-2015-eng.pdf diakses pada 22 Desember 2018 pukul 19.47

## Undang-Undang
Undang-Undang Arbitrase dan Konsiliasi Tahun 1996 (India), http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ en/in/in063en.pdf diakses pada 2 Juni 2018 pukul 20.36
Undang-Undang Teknologi  Informasi Tahun  2000  (India),  http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_ id=185998 diakses pada 2 Juni 2018 pukul 20.49
Undang-Undang Republik Rakyat China Tahun 1994 tentang Arbitrase (China), http://www.wipo.int/ edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn138en.pdf, diakses pada 9 Juni 2018 pukul 01.50
Undang-Undang Republik Rakyat China Tahun 1999 tentang Kontrak (China), http://www.wipo.int/ edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf diakses pada 9 Juni 2018 pukul 00.16
Hukum Acara Perdata Belanda atau Dutch Code of Civil Procedure (Buku 4), https://www.nai-nl.org/ downloads/Text%20Dutch%20Code%20Civil%20Procedure.pdf diakses pada 1 Januari 2019 pukul 21.40