Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM E-COMMERCE YANG DIRUGIKAN AKIBAT DUGAAN ORDER FIKTIF
Bunga Andjani 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail andjani60@gmail.com 1 , ferry@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Dewasa ini, internet mampu menciptakan budaya baru dikalangan masyarakat yang tentunya siap memberikan  berbagai  layanan  dan  kemudahan  dengan  transaksi  komersial.  Sebagai  akibat  dari perkembangan teknologi, munculnya sistem e-commerce dinilai sangat praktis dan mudah digunakan. Namun,  dalam  prosedur  transaksi  jual  beli  di  e-commerce,  sering  menimbulkan  sengketa  dan permasalahan.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering  merugikan  pelaku  usaha  adalah  penahanan dana  di  platform  e-commerce  karena  ada  dugaan  order  fiktif  atau  pesanan  palsu.  Atas  dasar  hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha melalui transaksi  elektronik  di  Indonesia  terkait  penahanan  dana  karena  adanya  dugaan  transaksi  palsu. Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penyusunan  hasil  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum normatif.  Adapun  hasil  penelitian  ini  yaitu  hubungan  antara  pelaku  usaha  dengan  perusahaan  e- commerce  adalah  hubungan  hukum  kemitraan  yang  didasarkan  pada  perjanjian  kemitraan. Perlindungan terhadap pelaku usaha dapat dilihat pada Pasal 6 UUPK, dimana pelaku usaha berhak atas pembayaran barang dan apabila dana  pembayaran  tersebut ditahan, maka  hak  pelaku usaha dapat  dikatakan  tidak  dipenuhi.  Selain  dalam  UUPK  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku usaha yang dananya tertahan karena adanya dugaan pesanan palsu juga dapat mengacu pada Pasal 21 ayat (3) UU ITE.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, E-Commerce

## Abstract
Today, the internet is able to create a new culture among people who are certainly ready to provide various  services  and  conveniences  with  commercial  transactions.  As  a  result  of  technological developments, the emergence of e-commerce systems is considered very practical  and easy to use. However, in the procedure for buying and selling transactions in e-commerce, disputes and problems often arise. One of the problems that often harms business actors is the withholding of funds on e- commerce platforms because there are allegations of fictitious orders or counterfeit orders. On this basis,  this  research  was  conducted  to  analyze  the  legal  protection  for  business  actors  through electronic  transactions  in  Indonesia  regarding  the  withholding  of  funds  due  to  alleged  fraudulent transactions.  The research method  used  in  compiling  the  results  of  this  research  is  normative  legal research. The results of this study are that the relationship between business actors and e-commerce companies  is  a  legal  partnership  relationship  based  on  a  partnership  agreement.  Protection  for business actors can be seen in Article 6 UUPK, where business actors are entitled to payment for goods and if the payment funds are withheld, then the rights of business actors can be said not to be fulfilled. In addition to the UUPK regarding legal protection for business actors whose funds are withheld due to alleged fake orders, they can also refer to Article 21 paragraph (3) of the ITE Law.
Keywords: Legal Protection, Business Actor, E-Commerce

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Dinamika percepatan dunia internet dari tahun ke tahun semakin memuncak, dengan hadirnya  internet  memudahkan  manusia  dalam  melakukan  segala  aktivitas,  era  globalisasi telah  membantu  meningkatkan  sistem  informasi  dan  komunikasi  yang  perannya  semakin vital, perkembangan internet telah banyak mengubah kehidupan manusia dari yang awalnya sederhana  menjadi  serba  modern  sekarang  dan  tentunya  sangat  mudah  dijangkau dimanapun kita berada, salah satu aspek layanan internet yang paling dinikmati oleh manusia adalah  berkembangnya  perdagangan  tanpa  tatap  muka  (faceless  trading)  dengan  bantuan kecanggihan  internet  sebagai  pusat  layanan  yang  memberikan  kecepatan  akses  dan jangkauan  untuk  menembus  pelosok  tanah  air.  Internet  merupakan  akronim  dari interconnected network, yakni bagian dari teknologi komputer melalui sistem perdagangan dengan  transmisi  elektronik,  dan  biasa  dikenal  sebagai  e-commerce.  E-commerce  adalah suatu sistem atau cara berdagang dengan menggunakan internet. Jual beli yang memudahkan konsumen ini sangat didukung oleh adanya kemajuan teknologi, disamping itu pelaku usaha juga dimudahkan dalam hal pemasaran barang tanpa perlu membangun toko atau mencari tempat usaha secara konvensional (Sidiq, R. S. S., & Jalil 2021).
Dewasa ini, internet mampu menciptakan budaya baru dikalangan masyarakat yang tentunya  siap  memberikan  berbagai  layanan  dan  kemudahan  dengan  transaksi  komersial, pada  zaman  mondial  ini  banyak  lahir  sesuatu  baru  yang  mungkin  berdampak  besar  bagi kehidupan manusia, seperti tarik tunai di mesin ATM, kartu kredit, belanja online, bayar listrik, beli  pulsa,  kuota,  dan  sepertinya  masih  banyak  lagi  berbagai  aktivitas  manusia  yang dimudahkan dengan adanya internet, dalam dunia perdagangan memiliki kartu kredit adalah sebuah  kewajiban  karena  melalui  kartu  inilah  kita  akan  bertransaksi.  Jika  dulu  orang  sibuk pergi ke pasar dengan mengantongi uang yang berjumlah cukup besar, maka budaya tersebut sudah mulai hilang dan digantikan dengan sistem e-commerce yaitu dinilai sangat praktis dan mudah digunakan. Pemanfaatan internet guna kegiatan transaksi penjualan dan pembelian banyak  diketahui  oleh  masyarakat  dengan  istilah  Electronic  Commerce  (E-commerce).  E- Commerce  dapat  menjadi  alternatif  untuk  menjual  produk  dan  layanan  kepada konsumen (Doolin, B., Dillon, S., Thompson, F., & Corner 2005).
Internet  merupakan  salah  satu  contoh  perkembangan  dunia  digital  yang mempengaruhi semua aktivitas manusia, namun dampak dari suatu layanan internet harus diperhatikan  dengan  seksama,  karena  disisi  lain  dari  berbagai  kemudahan  tersebut  akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
menimbulkan kesan yang negatif, dampak tersebut akan kembali ke semua kalangan dari kita. Sebagai  pengguna  layanan  internet,  untuk  menghindari  berbagai  tindak  pidana  berkedok manipulasi  internet  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  dunia  elektronik, pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang  tata  cara  bertransaksi  melalui  internet/layanan  elektronik,  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE menegaskan , Transaksi Elektronik adalah: “Perbuatan hukum yang  dilakukan dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer  atau  media elektronik lainnya, transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan dari ketentuan di atas ” (Akar, E., & Nasir 2015).
Dengan dikeluarkannya suatu undang-undang yang mengatur segala bentuk kegiatan yang menggunakan internet, maka ini merupakan langkah yang cepat, tegas, dan merupakan suatu penerapan prinsip legalitas karena disahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum  yang  berdaulat.  Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  transaksi  perdagangan  melalui internet  atau  e-commerce  menjadi  primadona  baru  yang  sangat  menjamur  di  berbagai daerah  di  Indonesia,  para  pengusaha  berbondong-bondong  untuk  menciptakan  sebuah layanan dengan kemudahan teknologi dan informasi,  serta menciptakan keselarasan dalam bertransaksi  dan  melayani  mereka.  Untuk  bertindak  secara  jujur  dan  profesional,  ada beberapa persyaratan umum dan klasifikasi yang harus dipenuhi oleh para pengusaha online ini,  tentunya  kondisi  tersebut  merupakan  jaminan  untuk  menghindari  tindak  pidana (misalnyan  penipuan).  Pada  regulasi  atau  undang-undang  yang  berlaku,  pelaku  usaha memiliki kewajiban memberikan informasi tentang produk secara benar kepada konsumen (Setiantoro,  A.,  Putri,  F.  D.,  Novitarani,  A.,  &  Njatrijani  2018).  Informasi  tersebut  harus dicantumkan  dengan  detail  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 17 UU ITE dalam: Ayat (1) “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan di  ruang  publik  atau  privat”.  Ayat  (2)  “Para  pihak  yang  melakukan  transaksi  elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  beritikad  baik  dalam  berinteraksi  dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung .” Membuat  konsumen  nyaman  dan  percaya  merupakan  kewajiban  para  pengusaha dalam  menawarkan  produk/jasanya,  namun  untuk  lebih  memaksimalkan  peran  sebagai pemilik usaha yang bijak dan sudah memiliki prinsip hukum yang sah, tidak ada salahnya jika lebih  meningkatkan  kualitas  layanan  kepada  pelanggan  terkait  semua  produk  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
ditawarkan.  Sebagai  fenomena  baru,  E-Commerce  memiliki  aspek  hukum  yang  tidak  kalah penting  dengan  aspek  ekonomi  lainnya,  dimana  aspek  tersebut  menjadi  penunjang  dalam branding  produk  pemilik  usaha  agar  lebih  dikenal  oleh  masyarakat  luas.  Tentunya  harus diimbangi  sikap  tanggung  jawab,  kepercayaan,  dan  memberikan  jaminan  terhadap  barang yang  dijual.  Pembayaran,  dan  data  pribadi  yang  berkaitan  dengan  produk/jasa  pada  e- commerce  adalah  sah  dan  tunduk  pada  hukum,  berdasarkan  asas  kepercayaan  yang merupakan  salah  satu  sikap  profesionalisme  yang  dapat  ditunjukkan  kepada  konsumen, selain menghindari segala bentuk tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan produk, transaksi  bisnis  elektronik  mengharuskan  pengisian  data  yang  valid  berdasarkan  identitas yang  benar.  Lahirnya  UU  Perlindungan  Konsumen  menjadi  panduan  untuk  penjual  dan pembeli agar dapat melaksanakan bisnisnya dengan lancar, jujur, dan tepat agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan (Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid 2017).
Transaksi elektronik kini semakin populer dan dapat dijumpai hampir di setiap sudut kota,  karena  proses  sistem  kerja  e-commerce  itu  sendiri  lebih  mengacu  pada  sistem perdagangan berbasis komunikasi data yang sudah dimulai secara bertahap di tingkat daerah, nasional,  hingga  tingkat  dunia.  Proses  atau  proesdur  penjualan  dan  pembelian  melalui internet masih melibatkan dua orang yang sama ketika kita bertransaksi di dunia nyata, yaitu adanya  produsen  sebagai  pemilik  usaha  dan  konsumen  sebagai  pihak  yang  akan menggunakan produk/jasa yang ditawarkan, dengan demikian, segala bentuk transaksi atau pertukaran jasa yang memanfaatkan suatu jaringan yang terbentuk secara sama-sama dapat digolongkan  ke  dalam  perdagangan  elektronik.  Dalam  proses  jual  beli  melalui  sarana elektronik,  yang  berkaitan  dengan  para  pihak  yang  melakukan  hubungan  hukum,  yang dilakukan berdasarkan perjanjian elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU Informasi  dan  Komunikasi  (Lumantow  2013).  Dalam  penjualan  elektronik  memiliki  suatu perjanjian yang dikenal dengan kontrak elektronik yakni suatu perjanjian yang tertuang pada suatu  dokumen  elektronik  atau  media  elektronik  lainnya.  Dengan  kemudahan  teknologi internet menghasilkan transaksi yang dapat dilakukan baik di ranah publik maupun privat.
Ada  beberapa  cara  yang  diatur  dalam  mekanisme  pembayaran  yang  legal  dengan menggunakan  transaksi  elektronik  atau  e-commerce  yang  sering  digunakan  oleh  para pengusaha,  diantaranya  adalah  pemrosesan  kartu  kredit  secara  online,  cara  ini  sering digunakan  untuk  produk  retail  yang  dapat  ditemukan  di  beberapa  pasar,  mall,  pusat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
perbelanjaan, kemudian yang berikutnya menggunakan sistem pengiriman uang, proses ini dianggap  lebih  aman  dan  tidak  memerlukan  biaya  tambahan  bagi  penyedia  layanan pengiriman  uang  untuk  mengirim  uang  ke  berbagai  ATM  yang  dituju,  lalu  yang  terakhir menggunakan sistem cash on delivery, cara ini mengharuskan seseorang melakukan transaksi dengan  membayar  langsung  ke  toko  atau  ke  tempat  produsen  menjual produk/barangnya yang mencakup berbagai wilayah melalui penyedia jasa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kemudahan  internet  telah  merambah  berbagai  bidang  kehidupan  masyarakat  di  berbagai dunia,  termasuk  Indonesia  yang  mulai  merasakan  dampak  dari  kehadiran  internet  salah satunya  dengan  menghadirkan  e-commerce  sebagai  sarana  publik.  jasa  yang  menawarkan barang/produk  secara  online.  dengan  cara  yang  lebih  praktis,  lebih  cepat,  dan  mampu menghadirkan berbagai ratusan produk yang mencakup area yang sangat luas karena
Sifat e-commerce adalah borderless atau tanpa batas, menurut (Laudon, K., & Laudon [n.d.]). Transaksi antara konsumen dan dari pelaku usaha ke marketplace sebagai perantara transaksi  bisnis.  amun,  meskipun  e-commerce  telah  menjadi  sangat  populer,  masih  ada beberapa  permasalahan  yang  harus  dihadapi.  Pembayaran  online  juga  menimbulkan masalah.  Meskipun  ada  beberapa  metode  pembayaran  yang  tersedia,  keamanan  masih belum  dapat  dijamin.  Selain  itu,  kesulitan  dalam  menggunakan  akun  berbeda-beda  untuk berbelanja online juga menjadi masalah. Apalagi, ketika ada penahanan dana pelaku usaha atas dugaan pesanan palsu. Atas dasar hal tersebut, maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  melalui  transaksi elektronik di Indonesia terkait penahanan dana karena adanya dugaan transaksi palsu.

## Rumusan Masalah
1) Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia paltform e- commerce ?
2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam e-commerce yang dirugikan akibat dugaan pesanan palsu?

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia paltform e- commerce .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
2) Untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dalam e-commerce yang dirugikan akibat dugaan pesanan palsu.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  yang  diharapkan  dari  adanya  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

## 1) Manfaat Teoritis
Secara  teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  sumbangan  pemikiran  dan menambah wawasan serta pengetahuan terutama dalam bidang hubungan pemerintah dengan masyarakatnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam e- commerce yang dirugikan akibat dugaan pesanan palsu. Selain daripada itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2) Manfaat Praktis
a. Bagi pemerintah
Penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pemerintah  dalam  meningkatkan perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  e-commerce.  Ini  dapat  membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum yang tepat untuk memastikan bahwa pelaku  usaha  e-commerce  tetap  berada  di  bawah  perlindungan  hukum  dan mematuhi peraturan  yang berlaku.  Penelitian  ini  juga  bisa  membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha e- commerce,  serta  meningkatkan  pemahaman  tentang  bagaimana  konsumen  bisa mengakses layanan yang aman dan tepat.
b. Bagi masyarakat
1. Membantu masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha e-commerce. Penelitian perlindungan hukum pelaku usaha e-commerce akan menjadi panduan bagi masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha e-commerce.
2. Memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  e-commerce.  Penelitian perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  e-commerce  akan  membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai persyaratan dan hak yang mereka miliki
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
sebagai pelaku usaha e-commerce. Ini akan membantu untuk menjaga hak-hak yang  mereka  miliki  dan  memastikan  bahwa  mereka  tidak  menjadi  korban penipuan dan penyalahgunaan dalam bisnis e-commerce.
3. Membantu  mengurangi  konflik  antara  pelaku  usaha  e-commerce  dan konsumen. Penelitian perlindungan hukum bagi pelaku usaha e-commerce akan membantu  masyarakat  untuk  memahami  kewajiban  mereka  sebagai  pelaku usaha  e-commerce,  sehingga  konflik  antara  pelaku  usaha  e-commerce  dan konsumen dapat diminimalkan.
4. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha e-commerce dan konsumen. Penelitian perlindungan hukum bagi pelaku usaha e-commerce akan membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai peraturan yang berlaku untuk usaha e- commerce,  sehingga  pelaku  usaha  e-commerce  dan  konsumen  dapat bertransaksi dengan kepastian hukum.
c. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian  ini  memberikan  manfaat  bagi  peneliti  selanjutnya  dengan  menyediakan infrastruktur  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  perlindungan  hukum  yang diberikan kepada pelaku usaha e-commerce. Ini akan membantu para pengusaha e- commerce  untuk  memahami  berbagai  aspek  hukum  yang  terkait  dengan  bisnis mereka, sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan aman. Penelitian ini juga dapat  menjadi  dasar  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian  lanjutan tentang perlindungan hukum pelaku usaha e-commerce.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Jenis Penelitian
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif. Metode ini akan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam e-commerce yang dirugikan akibat dugaan order fiktif. Metode ini juga akan digunakan  untuk  menganalisis  peraturan-peraturan  tersebut  dan  mencari  cara  terbaik untuk melindungi pelaku usaha dari dugaan order fiktif. Selain itu, penelitian ini juga akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mencakup  tinjauan  yuridis  yang  akan  memungkinkan  peneliti  untuk  mengidentifikasi kasus-kasus hukum yang relevan dan menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha.  Metode  penelitian  hukum  normatif bertujuan  untuk  mengevaluasi  sifat-sifat normatif  hukum.  Metode  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  pemahaman  tentang  hukum,  membantu  pengambilan  keputusan  yang bijaksana  dan  bertanggung  jawab,  dan  memberi  tahu  kita  bagaimana  hukum berkembang  dalam  masyarakat.  Metode  ini  juga  membantu  para  pengacara  dalam memahami  hukum  dan  membuat  keputusan  yang  tepat.  Metode  penelitian  hukum normatif  juga  membantu  para  akademisi  dan  pemerintah  membuat  keputusan  yang tepat  dan  menilai  dampak  hukum.  Ini  membantu  memastikan  bahwa  hukum  tetap relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  bahwa  hukum  terus  berkembang  untuk memenuhi  kebutuhan  yang berubah.  Metode penelitian  hukum normatif  juga  penting untuk  membantu  mengidentifikasi  dan  memecahkan  masalah  hukum.  Ini  membantu menyediakan panduan untuk membuat keputusan yang tepat dan untuk melindungi hak- hak orang lain. Ini juga membantu kita meniliti hukum dan memahami bagaimana hukum berfungsi  secara  keseluruhan.  Metode  penelitian  hukum  normatif  juga  penting  untuk membantu  masyarakat  memahami  bagaimana  hukum  berlaku.  Ini  membantu masyarakat  menyadari bagaimana hukum  dapat  memengaruhi  kehidupan  mereka  dan bagaimana  mereka  dapat  berpartisipasi  dalam  membuat  hukum  yang  lebih  baik. Kesimpulannya,  metode  penelitian  hukum  normatif penting untuk  memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dihormati di masyarakat. Metode ini membantu menghasilkan keputusan yang tepat dan memastikan bahwa hak-hak orang lain dilindungi. Metode ini juga  membantu  masyarakat  menyadari  bagaimana  hukum  berfungsi  dan  bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam membuat hukum yang lebih baik (Achmadi 2008).
2) Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif,  yakni  jenis penelitian  yang  menekankan  analisis  kualitas  data,  bukan  kuantitas.  Pendekatan  ini bertujuan  untuk  menghasilkan  data  yang  kaya,  mendalam,  dan  berharga  tentang fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif orang lain dan mengeksplorasi fenomena yang berlangsung di lapangan  (Azmar 2001). Data  dalam  pendekatan  penelitian  kualitatif  berupa  dokumen/surat/arsip,  dan
jurnal/catatan pribadi. Data yang diperoleh dalam kualitatif lebih fleksibel dan mendalam daripada data kuantitatif. Selain itu, data kualitatif juga cenderung lebih subyektif karena didasarkan pada interpretasi dan persepsi peneliti (Azmar 2001). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue  Approach) (Mamudji  [n.d.]),  yang  terfokus  pada  pengkajian  peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan hukum pelaku usaha.
3) Sumber Data
Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer terdiri dari UUPK, UU ITE, KUH Perdata, dan peraturan lain yang berkaitan.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  yang  telah  dikumpulkan,  diolah,  dan diedit  oleh  individu  atau  organisasi  lain.  Ini  termasuk  laporan,  statistik,  catatan, artikel, buku, dan dokumen lain yang dihasilkan oleh organisasi, badan pemerintah, dan pihak  ketiga  lain.  Sumber data sekunder dapat digunakan untuk  analisis  lebih lanjut,  membantu  dalam  penelitian,  dan  bahkan  membantu  dalam  mengambil keputusan.  Ini  juga  dapat  digunakan  untuk  memperbarui  data  primer  yang  telah dikumpulkan.  Beberapa  contoh  sumber  data  sekunder  dapat  berupa  laporan, catatan,  buku,  dan  dokumen  administrasi  lain  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian.
c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah sumber data yang berasal dari pengumpulan data dari sumber-sumber sebelumnya. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  seperti  sumber  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Daring  dan  sumber data tersier lainnya yang diperlukan dalam penelitian.
4) Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Studi Pustaka. Metode ini adalah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan menggali sumber daya yang
ada.  Sumber daya  yang dimaksud disini bisa berupa buku,  jurnal,  makalah,  skripsi dan lain-lain yang memuat informasi yang diperlukan.
5) Metode Pengelolaan Data
Setelah  data  didapatkan  melalui  metode  pengumpulan  data,  data-data  tersebut kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

## a. Pemeriksaan Ulang (Editing)
Pemeriksaan ulang dilakukan melalui cara memeriksa kembali semua bahan hukum atau sumber  data  yang  telah diperoleh baik dari  segi  kelengkapannya,  kesesuaian maknanya, ataupun relevansinya dengan sumber data yang lainnya.
b. Pengelompokan Data (Coding)
Cara  yang  ditempuh  dalam  pengelompokan  data  di  sini  adalah  dengan  memberi tanda atau semacam catatan untuk memberi tanda terkait apa jenis sumber bahan hukum  tersebut  (literature,  buku  ataupun  dokumen),  siapa  yang  memegang  hak ciptanya (nama peneliti dan tahun terbit) serta urutan rumusan masalahnya. Tujuan pengelompokan  data  sendiri  adalah  guna  memudahkan  penganalisisan  data berdasarkan kategori yang diinginkan.
c. Konfirmasi (Verifying)
Dilakukan  dengan  cara  mengecek  ulang  seluruh  data  yang  terkumpul  demi mendapatkan keabsahan data. Konfirmasi dilakukan guna dapat melakukan proses analisis yang benar-benar matang.
d. Analisi Data (Analysing)
Dilakukan guna dapat memahami dan mempermudah analisis terhadap data mentah yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.
e. Penarikan Kesimpulan (Concluding)
Data yang telah dipaparkan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode deduktif.
6) Telaah Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  proses  menyelidiki,  mengevaluasi,  dan  menafsirkan  data untuk  menarik  kesimpulan  yang dapat  membantu pembuat  keputusan.  Teknik  analisis data  juga  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  pola,  aturan,  dan  hubungan  dalam data. Teknik ini dapat menjadi alat yang berguna untuk mengambil keputusan yang tepat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dalam  penelitian.  Dalam  analisa  data  tersebut,  peneliti  melakukannya  dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis. Analisis Deskriptif adalah teknik yang paling sederhana  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  data.  Analisis  deskriptif  dapat digunakan untuk  membuat  laporan  ringkas  dan  membuat  inferensi  tentang  data yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Penyedia Platform E-Commerce
Proses jual beli saat ini dapat dilakukan melalui transaksi non-fisik atau melalui media digital. Proses transaksi secara fisik membutuhkan pembeli dan penjual untuk bertemu dan bertukar barang atau jasa secara langsung. Kendala muncul ketika penjual barang atau jasa berada  di  luar  daerah,  sehingga  menyulitkan  pembeli  untuk  menjangkau  mereka. Perkembangan teknologi menghadirkan solusi untuk pembeli dan penjual yang terikat jarak melalui  e-commerce.  E-commerce  memberikan  banyak  kemudahan  dalam  memasarkan barang atau jasa. Para penjual dapat memasarkan produk secara luas dengan menyediakan berbagai varian. Proses pemasaran dengan e-commerce juga tidak memerlukan toko untuk tampilan  produk,  sehingga  menghemat  biaya.  Pembeli  juga  bisa  dengan  mudah  memilih produk yang diinginkan.
Kerja formal telah menjadi cara utama untuk mencari penghasilan di masa lalu, tetapi di  era  teknologi  modern,  usaha  online  telah  menjadi  cara  yang  lebih  populer  untuk menghasilkan  penghasilan.  Usaha  online  memungkinkan  orang  untuk  bekerja  dari  rumah, atau dari mana saja di dunia, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan teman-teman.  Selain  itu,  usaha  online  juga  menawarkan  fleksibilitas  yang  tidak  dapat ditemukan  dalam  pekerjaan  formal.  Usaha  online  juga  lebih  mudah  diakses  daripada pekerjaan formal. Orang-orang dapat melakukan usaha online kapan saja dan di mana saja. Tidak ada persyaratan pakaian atau jam kerja yang ketat. Beberapa usaha online yang bisa dimulai dengan modal yang sangat rendah, seperti blog atau bisnis online. Usaha online juga memungkinkan  orang  untuk  menghasilkan  lebih  banyak  uang  daripada  pekerjaan  formal. Karena usaha online tidak memiliki biaya overhead seperti gaji, biaya sewa, dan biaya lainnya, pendapatan total yang diterima oleh seorang entrepreneur online lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi bisa digunakan untuk membayar biaya hidup atau untuk menyimpan uang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
untuk masa depan. Karena semua alasan ini, usaha online lebih diminati daripada pekerjaan formal.  Usaha  online  memberi  orang  kesempatan  untuk  bekerja  dari  mana  saja  dan memungkinkan  orang  untuk  menghasilkan  lebih  banyak  uang.  Usaha  online  juga memungkinkan orang untuk lebih fleksibel dalam hal waktu dan memungkinkan orang untuk mengatur keuangan mereka dengan lebih baik. Dengan semua manfaat yang ditawarkan oleh usaha online, jelas mengapa lebih banyak orang memilih untuk mencoba usaha online.
E-commerce  adalah  salah  satu  fenomena  yang  sedang  berkembang  dengan  sangat cepat  di  seluruh  dunia.  Tidak  hanya  di  Indonesia,  tetapi  di  seluruh  dunia  terdapat  banyak orang  yang  menggunakan  e-commerce  untuk  berbelanja.  Dengan  e-commerce,  pembeli dapat  membeli  produk  dengan  mudah  dan  cepat,  dan  juga  dapat  menghemat  waktu  dan biaya  yang  berkaitan  dengan  berbelanja.  Salah  satu  alasan  mengapa  e-commerce  banyak diminati adalah karena kemudahan yang ditawarkan. Pedagang dapat menawarkan produk mereka secara online kepada pelanggan di seluruh dunia. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan  jangkauan  pasar  mereka  dan  meningkatkan  pemasukan  mereka.  Selain  itu, pedagang  dapat  membuat  toko  online  mereka  sendiri,  sehingga  memungkinkan  mereka untuk menghemat biaya yang dibutuhkan untuk membuka toko fisik. Selain itu, e-commerce juga  menawarkan  kepada  pembeli  kenyamanan  berbelanja.  Mereka  dapat  melakukan berbagai macam pencarian produk, membandingkan harga, membaca ulasan pelanggan, dan lain sebagainya. Ini memudahkan mereka untuk membuat keputusan berbelanja yang lebih baik.  Selain  itu,  e-commerce  juga  memungkinkan  pembeli  untuk  melakukan  pembayaran online  dan  mengambil  barang  yang  dibeli  langsung  dari  rumah  mereka.  Kemudahan berbelanja  dan  jangkauan  yang  luas  adalah  alasan  utama  mengapa  e-commerce  banyak diminati.  Dengan  e-commerce,  orang  dapat  berbelanja  dari  mana  pun  dan  kapan  pun, sehingga memudahkan mereka untuk menghemat waktu dan biaya yang berkaitan dengan berbelanja.  Selain  itu,  e-commerce  juga  memungkinkan  pedagang  untuk  meningkatkan jangkauan pasar mereka dan meningkatkan pemasukan mereka. Dengan begitu, e-commerce telah menjadi salah satu fenomena yang banyak diminati di seluruh dunia.
Implementasi mekanisme marketplace, ada 6 (enam) tahapan yang dilakukan yaitu: pertama,  pembeli  melakukan  pemesanan  barang  yang  diinginkan  melalui  marketplace. Pembeli  dapat  memilih  produk  berdasarkan  harga,  rating,  dan  seterusnya,  kemudian tentukan  totalnya  barang  yang  akan  dipesan/dibeli.  Biasanya,  beberapa  penjual/pedagang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
termasuk deskripsi produk sehingga pembeli dapat melihat kualitas produk; kedua, setelah menentukan  total  pembelian  dan  mengisi  formulir  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan marketplace, maka pembeli bisa melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang telah disediakan oleh marketplace, lalu marketplace akan meneruskan pesanan kepada penjual;  Ketiga,  setelah  menerima  pesanan  pemberitahuan,  penjual  kemudian  mengirim produk  melalui  ekspedisi,  berdasarkan  alamat  tujuan  yang  dinyatakan  oleh  pembeli. Kemudian  seller  memasukkan  resi  pengiriman  yang  mereka  dapatkan  dari  ekspedisi  jadi penjual  itu  maupun  pembeli  dapat  melakukan  pengecekan;  Keempat,  setelah  pembeli menerima  paket  (produk),  maka  akan  muncul  notifikasi  penerimaan  dari  marketplace; Kelima,  selanjutnya  pembeli  melakukan  konfirmasi  penerimaan  produk  ke  marketplace dengan  melampirkan  peringkat  serta  diarahkan  komentar  untuk  penjual;  Keenam,  setelah pembeli  penerimaan  konfirmasi  berhasil/dikonfirmasi  mereka  menerima  produk,  maka langkah terakhir adalah marketplace melanjutkan pembayaran ke penjual.
Antara  pelaku  usaha  dengan  penyedia  platform  e-commerce  atau  marketplace tentunya juga ada hubungan hukum. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia platform e-commerce sebenarnya dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum kontraktual. Pelaku  usaha  dan  penyedia  platform  e-commerce  saling  mengikatkan  dan  membuat kesepakatan  untuk  menggunakan  layanan  platform  e-commerce.  Kontrak  ini  biasanya meliputi  banyak  aspek,  termasuk  syarat  dan  ketentuan  yang  akan  diterapkan,  hak  dan kewajiban para pihak, biaya yang harus dibayar, dan sebagainya. Kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku di negara tempat kontrak tersebut dibuat. Sebelum menandatangani kontrak, para pihak harus memastikan bahwa kontrak tersebut memenuhi semua persyaratan hukum. Jika terjadi  pelanggaran  hukum  yang  berhubungan  dengan  kontrak,  maka  pelaku  usaha  dan penyedia  platform  e-commerce  harus  memenuhi  semua  persyaratan hukum  yang  berlaku. Kontrak  yang  dibuat  antara  pelaku  usaha  dan  penyedia  platform  e-commerce  juga  harus mengakomodasi  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Pelaku  usaha  harus  memahami  hak  serta kewajiban  yang  tercantum  dalam  kontrak,  termasuk  hak  untuk  memutuskan  kontrak  jika salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  persyaratan.  Pelaku  usaha  juga  harus  memahami konsekuensi  hukum  yang  dapat  terjadi  jika  terjadi  pelanggaran  dalam  kontrak.  Selain  itu, pelaku  usaha  dan  penyedia  platform  e-commerce  harus  benar-benar  mengetahui
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
bahwasannya mereka telah memenuhi semua persyaratan perlindungan data yang berlaku pada platform tersebut. Kedua belah pihak harus benar-benar memahami bahwa data pribadi yang  dikumpulkan dan  digunakan  tidak akan disalahgunakan  dan  bahwa  hak  privasi  setiap pengguna akan dihormati. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan penyedia platform e- commerce sangat penting. Melalui kontrak yang memenuhi persyaratan hukum, kedua belah pihak  dapat  secara  aman  menggunakan  layanan  platform  e-commerce.  Kontrak  ini  juga menetapkan  hak-hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak,  serta menjamin bahwa hak privasi dan perlindungan data pribadi para pengguna akan dihormati.
Pengaturan  mengenai  kontrak  elektronik  antara  penjual  sebagai  merchant  dengan penyedia  marketplace  dapat  dianalisis  melalui  syarat  sah  perjanjian  yang  telah  diregulasi dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya, syarat sahnya adalah:
1. Kontrak  elektronik  di  Indonesia  harus  memenuhi  persyaratan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.
2. Pembuatan  kontrak  elektronik  harus  mengikuti  undang-undang  yang  berlaku  tentang perlindungan data.
3. Kontrak  elektronik  harus  mengikuti  aturan-aturan  yang  berlaku  tentang  perlindungan terhadap pihak yang merugikan.
4. Kontrak elektronik harus memiliki kesepakatan yang dibuat dan disetujui kedua pihak.
5. Kontrak  elektronik  harus  mencantumkan  tanggal  kesepakatan  dan  jangka  waktu berlakunya.
6. Kontrak elektronik harus mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat.
7. Kontrak  elektronik  harus  menyertakan  informasi  mengenai  kewajiban  juga  hak  kedua pihak.
8. Kontrak  elektronik  harus  mengikuti  aturan-aturan  yang  berlaku  tentang  kepatuhan hukum
9. Kontrak elektronik harus memiliki prosedur pembatalan yang jelas.
10. Kontrak  elektronik  harus  menyertakan  informasi  tentang  cara  penyelesaian  sengketa yang jelas.
Perjanjian  kerjasama  antara  pelaku  usaha  dengan  penyedia  platform  e-commerce adalah  hubungan  kemitraan  dengan  menggunakan  sistem  sharing  economy  yaitu  sekian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
persen  penghasilan  dari  penjualan  untuk pelaku  usaha  dan  sekian  persen  lainnya  untuk perusahaan.  Pada perjanjian  kemitraan, terdapat  hubungan  hukum  saling  menguntungkan antara  pelaku  usaha  dengan  penyedia  marketplace  memiliki  kedudukan  yang  sejajar. Meskipun  begitu,  tanpa  disadari  hubungan  antara  pelaku  usaha  dengan  penyedia marketplace  seringkali  ada  ketimpangan.  Penyedia  marketplace  tidak  jarang  mewajibkan pelaku usaha untuk mengikuti dan mentaati setiap aturan atau kebijakan yang diambil secara sepihak. Pelaku usaha juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan konsultasi sebelum kebijakan dilakukan sehingga terkadang terjadi kesewenang-wenangan.
Pada  perjanjian  kemitraan  antara  pelaku  usaha  dengan  penyedia  e-commerce dilakukan  melalui  kontrak  elektronik.  Akan  tetapi  yang  seringkali  menjadi  permasalahan dalam  kontrak  elektronik  dalam  e-commerce  ini  adalah  sebagian  pelaku  usaha  belum termasuk dalam kriteria cakap secara hukum sebab ada beberapa orang yang masih berusia di  bawah  21  tahun  telah  menjalin  kemitraan  perjanjian  di  e-commerce.  Akan  tetapi  jika mengkaji  bagaimana  hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dengan  penyedia  platform  e- commerce, maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukumnya adalah kemitraan. Dalam hal ini, hubungan  yang  dibangun  antara  pelaku  usaha  dengan  perusahaan  e-commerce  belum memiliki hubungan resmi.
Marketplace adalah toko fisik atau elektronik, situs web internet, aplikasi perangkat lunak,  atau  katalog  yang  digunakan  penjual  untuk  melakukan  penjualan.  Penyedia marketplace  adalah  entitas  yang  memiliki  atau  mengoperasikan  pasar  dan  memproses penjualan  atau  pembayaran  untuk  penjual  pasar.  Contohnya  termasuk  Shopee,  Lazada, Tokopedia,  dan  sebagainya.  Pelaku  usaha  disini  adalah  individu  yang  menjual  melalui penyedia  marketplace.  Penyedia  marketplace  dapat  menikmati  berbagai  keuntungan  dari kerjasama dengan pelaku usaha, antara lain:
1. Pasar yang Lebih Luas: Pelaku usaha akan memberikan akses penyedia marketplace ke pasar  yang  lebih  luas.  Ini  akan  memungkinkan  penyedia  marketplace  untuk meningkatkan jangkauan mereka dan meningkatkan penjualan produk.
2. Penjualan yang Lebih Tinggi: Kerjasama dengan pelaku usaha akan meningkatkan tingkat penjualan penyedia marketplace. Ini karena pelaku usaha dapat menawarkan pelayanan dan produk dengan jumlah banyak, yang akan menarik lebih banyak pelanggan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
3. Biaya Rendah: Kerjasama dengan pelaku usaha akan membantu penyedia marketplace mengurangi biaya operasional mereka. Pelaku usaha dapat menawarkan harga jual yang lebih rendah, yang dapat mengurangi biaya produksi.
4. Pengukuran Pelanggan dan Hasil: Pelaku usaha dapat memberikan data pelanggan dan informasi  tentang  hasil  penjualan  untuk  membantu  penyedia  marketplace  mengukur efektivitas kampanye mereka.
5. Kontrol dan Branding: Pelaku usaha dapat membantu penyedia marketplace mengontrol dan  mempromosikan  merek  mereka.  Ini akan  membantu penyedia  marketplace  untuk meningkatkan citra mereka di mata pelanggan.
6. Kepuasan  Pelanggan:  Pelaku  usaha  dapat  membantu  penyedia  marketplace meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk dengan jumlah  banyak.  Ini  akan  membantu  penyedia  marketplace  untuk  mempertahankan pelanggan mereka dan meningkatkan loyalitas.
Dari  penjelasan  keuntungan  kedua  belah  pihak  tersebut,  maka  dapat  dikatakan hubungan  kerja  antara  pelaku  usaha  dengan  perusahaan  e-commerce  adalah  hubungan kemitraan karena ada hubungan saling menguntungkan diantara keduanya. Dalam hubungan kemitraan  ini, pelaku usaha  tidak diberikan  gaji  oleh  penyedia  platform  marketplace,  akan tetapi  pelaku  usaha  memanfaatkan  platform  marketplace  sebagai  tempat  berjualan  untuk mendapatkan  penghasilan.  Kemudian,  atas  pendapatan  tersebut,  penyedia  platform marketplace  menarik  biaya  admin  dari  para  pelaku  usaha.  Hubungan  hukum  penyedia platform marketplace dengan pelaku usaha adalah kerjasama dan pemberian kuasa kepada penyedia platform marketplace  dalam perjanjian  kerja sama.  Dimana  marketplace  sebagai penyedia  platform/situs  aplikasi  dan  penjual  sebagai  penyedia  barang.  Hubungan  hukum antara penyedia platform marketplace dengan penjual sebagai pelaku usaha di marketplace belum sepenuhnya memenuhi legalitas transaksi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam E-Commerce Yang Dirugikan Akibat Dugaan Pesanan Palsu
Sebelum  menjelaskan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan masalah perlindungan terhadap pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha yang melakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
transaksi E-Commerce, terlebih dahulu maka harus memahami apa yang dimaksud dengan E- Commerce. E-Commerce merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran  barang  atau  jasa  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  seperti  internet  atau jaringan computer (Bramantyo, R., & Rahman 2019). E Commerce merupakan  system non- face  (tidak  menghadirkan  kontrak  secara  fisik)  dan  non-sign  (tidak  menggunakan  tanda tangan asli). Internet merupakan layanan digital yang dapat menghubungkan beberapa aspek di dalamnya, termasuk manusia, sebelum melangkah lebih jauh untuk menggunakan internet untuk  beberapa  kegiatan,  ada  kalanya  harus  mengetahui  fungsi  dan  peran  internet  yang dapat  menunjang  kehidupan  masyarkat,  sehingga  masyarakat  dapat  lebih  memahami  dan memahami  cara  menggunakan  internet.  Internet  merupakan  ladang  bisnis  yang  tepat  dan menghindari efek negatif yang dapat merugikan diri sendiri. Sudah diketahui bahwa bisnis e- commerce  memang  ramai  dan  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia  sebagai alternatif dalam melakukan pembelian dan pembayaran. Melalui perdagangan yang sangat luas  dan  telah  mencakup  seluruh  spektrum  kegiatan  komersial  di  Indonesia,  internet berkembang pesat sehingga melahirkan dunia baru yang sering disebut dunia maya, setiap orang berhak menggunakan internet dengan syarat tertentu untuk mendapatkan informasi tanpa batasan dan penghalang.
Adapun keuntungan dan kerugian dari penggunaan e-commerce adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian penggunaan e-commerce Keuntungan Kerugian Penjualan cepat Masalah  keamanan  dan  data  pribadi sangat rawan Pemilihan produk yang beragam Perlindungan hukum sangat kurang Memiliki  akses  yang  lebih  terhadap informasi produk Tidak semua orang mampu mengakses karena keterbatasan terknologi Harga dapat diketahui dengan pasti Kemungkinan informasi yang diberikan pelaku usaha salah Dapat  memberikan  umpan  balik kepada pelaku usaha Resiko penipuan
Meningkatkan tingkat layanan pelanggan Tidak  mudah  diakses  oleh  kalangan tua Meningkatkan kepercayaan Tidak mengetahui barang secara pasti Metode pembayaran lebih cepat Menunggu  dengan  lama  hingga barang sampai
Transaksi dapat dilakukan dimana saja  Tidak mempunyai pengalaman belanja
asli
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tabel keuntungan kita dapati bahwa kemudahan  akses  informasi  dan  transaksi  yang  lebih  efisien  merupakan  keuntungan  bagi konsumen,  oleh  karena  itu  bisnis  elektronik  semakin  diminati  oleh  konsumen  karena kemudahan  bertransaksi sehingga  konsumen  tidak perlu banyak  membuang  energi  karena pembeli tidak diharuskan pergi secara langsung untuk bertemu penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Sedangkan pada tabel kerugian ternyata konsumen sering dirugikan karena masalah keamanan hal ini terjadi karena konsumen tidak mengenal penjual atau belum bertemu dengan penjual, maka dari itu konsumen menjadi tidak yakin dengan keamanan jika bertransaksi dengan penjual yang belum dikenal.
Dari  tabel  tersebut  diketahui  bahwa  keuntungan  penjual  yang  didapat  adalah menekan  biaya  sehingga  keuntungan  penjual  relatif  meningkat,  dan  penjual  semakin berusaha  untuk  meningkatkan  produk  dan  layanannya  karena  persaingan  yang  semakin kompetitif,  selain  itu  penjual  adalah  juga  lebih  mudah  untuk  mendekatkan  diri  dengan konsumen  karena  tidak  harus  bertemu  langsung  untuk  mencapai  kesepakatan.  Dari  tabel kerugian kita ketahui bahwa penjual sangat bergantung pada jaringan komputer atau internet karena jika tidak ada jaringan komputer atau internet maka penjual tidak dapat bertransaksi dengan  konsumen,  seringkali  penjual  juga  mendapatkan  masalah  serius  dari  hacker  yang mencoba membobol data baik data konsumen penjual maupun data pribadi penjual seperti nomor rekening, alamat, identitas, serta berbagai data pribadi lainnya.
Seiring  dengan  perkembangan  kebutuhan  manusia  untuk  mempermudah  fasilitas guna memenuhi kebutuhan, teknologi juga berkembang (Juwana 2002). Kemajuan teknologi, kemudahan  hidup  semakin  dirasakan.  Dengan  kemajuan  teknologi  yang  tidak  hanya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
menguntungkan bidang ilmu pengetahuan tetapi juga bidang ekonomi, salah satu bukti nyata ekonomi  menguntungkan  adalah  dengan  munculnya  E-Commerce  yang  merupakan  suatu bentuk  transaksi  perdagangan  barang  atau  jasa  dengan  menggunakan  media  perantara internet. Sistem E-Commerce harus memiliki 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online yaitu (Thasia 2017) :
1) Toko/Marketplace,
2) penjual dan pembeli,
3) payment gateway,
4) delivery service.
5) Dengan munculnya E-Commerce berteknologi canggih yang telah menggeser perdagangan konvensional atau perdagangan langsung dimana penjual dan pembeli bertemu langsung  di  suatu  tempat  yang  disebut  pasar. Dampak  dari  kemajuan  teknologi  adalah kemudahan  dalam  mengakses  informasi  untuk  konsumen  sehingga  konsumen  akan  lebih selektif, kritis, dan banyak berpikir terkait pemilihan produk yang akan dibelinya, sedangkan untuk kemajuan teknologi bagi penjual memberikan dampak positif yaitu lebih mudah dalam memasarkan produk sehingga dapat menghemat waktu dan energi (Fitriah 2020).
6) Selain  kemudahan  E-Commerce  juga  memberikan  dampak  negatif  bagi beberapa  pelaku  usaha.  Salah  satu  kasusnya  adalah  dana  penjualan  yang  ditahan  oleh penyedia platfotm e-commerce karena dianggap ada transaksi pesanan palsu. Kebanyakan dugaan pesanan palsu ini disebabkan karena penyedia platfotm e-commerce curiga dengan transaksi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Biasanya  penyedia  platfotm  e-commerce menduga pelaku usaha melakukan pesanan palsu untuk meningkatkan performa penjualan sehingga dana mereka masih tertahan untuk waktu yang cukup lama karena masih dilakukan peninjauan  oleh  pihak  penyedia  platfotm  e-commerce.  Padahal  yang  sebenarnya  terjadi terkadang hanya kesalahpahaman karena konsumen seringkali langsung memencet pesanan diterima padahal barang belum dikirimkan oleh penyedia jasa kurir. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha yang dirugikan karena adanya penahanan dana karena uang penjualan mereka tidak  kunjung  cair  dan  pelaku  usaha  mau  tidak  mau  harus  menunggu  pencairan dana agar masuk ke rekening mereka lebih lama dari estimasi yang seharusnya.
7) Untuk memaksimalkan peran e-commerce sebagai layanan publik yang paling dipercaya oleh masyarakat, tentunya para pengusaha harus selalu meningkatkan kualitas dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kreativitas yang mampu menunjang setiap kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari- hari.  Adapun  beberapa  kriteria  yang  harus  dimiliki  dan  dipenuhi  oleh  pengusaha  dalam melakukan  transaksi  di  e-commerce  untuk  mematuhi  peraturan  pemerintah  dan  undang- undang  yang  berlaku  di  Indonesia,  yakni  persyaratan  pertama  meliputi, penggunaan  nama domain sebagai bukti bagi pelanggan, kemudian menyertakan nomor dan email sebagai akses masuk dan pemberitahuan tertulis, selalu patuh dan taat pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang terpenting adalah perlindungan bagi para pihak dalam melakukan transaksi e-commerce  tersebut  karena  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  Pasal  29  UU Perlindungan Konsumen menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan barang yang dijual diperdagangkan.
8) Perlindungan  dan  pengaturan  diperlukan  seiring  berkembangnya  transaksi bisnis  elektronik  di  Indonesia  agar  tercipta  iklim  yang  baik  dalam  transaksi  bisnis.  Hal  ini dikarenakan  begitu  banyak  pelanggaran  dan  penyimpangan  yang  berkaitan  dengan  sistem elektronik, sehingga prinsip kejujuran dan keterbukaan mengenai bisnis yang kami tawarkan kepada  masyarakat  harus  selalu  menjadi  nomor  satu,  melalui  cara  berkomunikasi  dengan konsumen, sehingga kenyamanan dan kredibilitas dapat dijamin.  Pelaku usaha harus selalu memberikan  jaminan  barang  yang  akan  diperdagangkan,  dalam  perjanjian  harus mencantumkan nama barang sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak ada unsur plagiat, dan tentunya  sudah  memiliki  izin  edar  dari  pemerintah,  kemudian  mengadakan  perjanjian mengenai teknis pembayaran yang akan dilakukan setelah menyetujui bahwa barang/produk telah  dijual  secara  sah,  dan  yang  terakhir  adalah  resiko  pembayaran  ganti  rugi  jika  terjadi kerusakan atau kondisi barang tidak sesuai spesifikasi dari gambar yang ditampilkan.
9) Sebagai salah satu bidang usaha baru, bertransaksi melalui internet ternyata semakin banyak digunakan oleh manusia di era globalisasi ini. Perkembangan e-commerce menjadi  suatu  kemudahan  dalam  proses  peningkatan  sistem  pemasaran,  karena  selain mudah, kelebihan lain dari sistem e-commerce adalah pelaku usaha dapat berinteraksi dan menawarkan semua barang/produk kita ke pelosok desa bahkan dunia, hal ini menjadi dasar bagi pengusaha untuk lebih berkembang agar sistem e-commerce lebih taat hukum dan tidak merugikan  konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Internet  tidak  hanya  digunakan  untuk  media bertukar informasi saja, akan tetapi juga mampu dimanfaatkan sebagai media penjualan dan pembelian  (perdagangan).  Berdasarkan  hak  itu,  supaya  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
diinginkan  saat bertransaksi  melalui  internet,  terkadang  masyarakat harus  memperhatikan setiap mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembelian secara online, karena sekali lagi sebagai  konsumen  masyarakat  berhak  atas  perlakuan  yang  sopan,  baik,  jujur,  dan  tidak mementingkan  kepentingan  pribadi.  Dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  belum  jauh mengatur transaksi bisnis e-commerce jika terjadi perselisihan. Akan tetapi undang-undang tersebut  telah  mengatur  penyelesaian  sengketa  bisnis  e-commerce  yang  tertuang  dalam Pasal  72  Bab  XV.  ODR  (Online  Dispute  Resolution)  adalah  penyelesaian  sengketa  yang menggunakan fasilitas teknologi dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi, arbitrase, dan atau kombinasi. Penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).
10) Disamping  itu,  pemerintah  Indonesia  melalui  UU  ITE  telah  benar mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana dalam bertransaksi melalui internet  atau  sejenisnya,  maka  sikap  kita  sebagai  warga  negara  yang  arif  dan  taat  hukum harus  selalu  mengupayakan  suatu  keadilan  yang  akan  mendatangkan  keuntungan  antara penjual  dan  pembeli. Perlindungan  dalam  transaksi  elektronik  adalah  keadilan  yang  akan memberikan rasa aman dan kepercayaan antara penjual dan pembeli, pengawasan yang baik dan pengaturan yang terstruktur melalui undang-undang tentang e-commerce harus menjadi acuan bagi para pengusaha yang ingin berkecimpung dalam dunia bisnis di internet. Dewasa ini masyarakat Indonesia sudah mulai memahami dan merasakan kelebihan yang ditawarkan sistem e-commerce itu sendiri, selain itu para pengusaha juga dituntut untuk menjual produk yang  sesuai  dengan  standar  pemerintah  Indonesia,  dimana  produknya  masih  layak  pakai, berkualitas,  dan  terjangkau,  tidak  ada  unsur  penipuan  citra  di  dalamnya,  sesuai  arahan Kementerian  Perdagangan  (Kemendag)  selaku  pembina  bidang  perdagangan  yang menyatakan  bahwa  produk  harus  memenuhi  SNI  baik  perdagangan  konvensional  maupun perdagangan  transaksi  elektronik,  disebutkan  bahwa  produk  yang  dijual  telah  memenuhi ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Permendag  nomor  73/M-Dag/Per/9/2015  mengatur  tata  cara pendaftaran, cara pengujian, pengawasan, penghentian, dan penarikan barang.
11) Perizinan  merupakan  syarat  utama  jika  seseorang  akan  mendaftar  sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang e-commerce ini, karena tanpa izin yang sah maka demi hukum perusahaan tersebut tidak berdiri secara hukum dan dianggap perbuatan melawan hukum  karena  bertentangan  dengan  undang-undang,  nilai  dan  moralitas  dalam  dunia
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
perdagangan  Indonesia,  karena  identitas  perusahaan  merupakan  salah  satu  sarana  yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha baik secara konvensional maupun online, sebagaimana ketentuan mengenai telah tertuang dalam banyak undang-undang negara, dan salah satunya disebutkan  dalam  pasal  15  peraturan  pemerintah  yang  menyatakan  bahwa  hanya  mereka yang dikenai sanksi administratif yang termasuk dalam daftar prioritas pengawasan.
12) Dengan  demikian  izin  mendirikan  usaha  secara  elektronik/online  juga  telah diatur dan diatur secara jelas oleh hukum negara, untuk itu sebagai warga negara yang selalu mementingkan  keamanan  hukum  di  mata  hukum,  sudah  sepatutnya  kita  mentaati  setiap peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Selain  izin  untuk  berusaha,  pelaku  usaha  e- commerce juga tentunya harus memiliki kontrak baku untuk didistribusikan melalui website dengan kontrak tersebut, pelaku usaha dapat memberikan jaminan yang tidak tertulis tetapi memiliki  hukum  yang  berdaulat,  adapun  ketentuannya  antara  lain,  kontrak  ini  terjadi  dari jarak jauh, bahkan bisa melampaui batas negara tetapi melalui website kita bisa mengelola kontrak  dengan  aman  dan  terpercaya,  maka  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak tentunya tidak bertatap muka melainkan akan bertemu satu sama lain melalui akses internet, informasi yang akan diperoleh mengenai kontrak digital, antara lain data, informasi tertulis, suara,  dan  gambar,  pengawasan  oleh  pemerintah  yang  memperoleh  legitimasi  melalui pengaturan  peraturan  perundang-undangan  terhadap  pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan usahanya, merupakan bentuk intervensi negara dalam mensejahterakan rakyatnya, sekaligus merupakan ciri dari negara kesejahteraan modern (Hamid 2017).
13) Dalam  hal  dana  pelaku  usaha  tertahan  di  marketplace,  maka  terkait perlindungan  hukumnya  dapat  dilihat  pada  UU  Perlindungan  Konsumen  UU  Perlindungan Konsumen memberikan hak pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen, dengan menjamin  kualitas  produk  dan  layanan  yang  diberikan.  Pelaku  usaha  juga  berhak menyediakan informasi yang akurat dan jelas tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Pelaku usaha juga berhak untuk menentukan harga yang wajar dan menonjol, serta menjaga kualitas produk dan layanan. Pelaku usaha juga berhak untuk mematuhi setiap peraturan dan undang-undang  yang  berlaku  tentang  perlindungan  konsumen.  Pelaku  usaha  juga  berhak untuk  memberikan  kompensasi  kepada  konsumen  yang  tertipu  oleh  produk  atau  layanan yang ditawarkan. Pelaku usaha juga berhak untuk memberikan konsumen dengan akses yang mudah kepada pengetahuan tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Pelaku usaha juga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berhak  untuk  memberikan  konsumen  dengan  keuntungan  yang  seimbang dari  produk dan layanan yang ditawarkan.
14) Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pelaku  usaha  berhak  untuk  mendapatkan pembayaran atas barang yang dijualnya. Akan tetapi, pada kasus dana yang tertahan karena dugaan  ada  pesanan  palsu,  tentunya  hak  ini  tidak  dipenuhi  oleh  penyedia  platform  e- commerce.  Dalam  hal  demikian,  sudah  jelas  diatur  bahwa  pelaku  usaha  berhak  atas pembayaran barang dan apabila dana pembayaran tersebut ditahan, maka hak pelaku usaha dapat  dikatakan  tidak  dipenuhi.  Selain  dalam  UUPK  terkait  perlindungan  hukum  terhadap pelaku  usaha  yang  dananya  tertahan  karena  adanya  dugaan  pesanan  palsu  juga  dapat mengacu pada Pasal 21 ayat (3) UU ITE yang menegaskan : “Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap  Sistem  Elektronik,  segala  akibat  hukum  menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara Agen Elektronik.” Apabila penahanan dana ini dilakukan semakin lama hingga pada akhirnya tidak diberikan ke pelaku usaha, maka dapat muncul  sengketa. Pelaku usaha sebagai pihak yang  dirugikan  dapat  melaporkan  hal  ini  kepada  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
15) Penyelesaian sengketa akibat penahanan dana yang merugikan penjual dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut dapat  mencoba  untuk  menyelesaikannya  secara  damai  melalui  perundingan.  Melalui perundingan,  para  pihak  dapat  menyepakati  sebuah  kesepakatan  yang  menguntungkan kedua  belah  pihak.  Kedua,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  pengadilan. Dalam hal ini, penjual dapat mempresentasikan kasusnya kepada pengadilan dan menuntut pemulihan  dana  yang  telah  ditahan.  Pembeli,  pada  gilirannya,  dapat  membuktikan  bahwa penahanan  dana  yang  dilakukannya  adalah  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan  yang berlaku. Ketiga, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Dalam hal ini, seorang mediator dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mungkin tidak  dapat  dicapai  melalui  perundingan  atau  pengadilan.  Mediator  akan  membantu  para pihak  untuk  merumuskan  sebuah  kesepakatan  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Keempat,  para  pihak  juga  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  pengadilan.  Dalam  hal  ini, penjual  dapat  mengajukan  gugatan  untuk  menuntut  pemulihan  dana  yang  telah  ditahan. Pembeli,  pada  gilirannya,  harus  membuktikan  bahwa  penahanan  dana  yang  dilakukannya
adalah  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Kelima,  para  pihak  juga  dapat menggunakan layanan penyelesaian sengketa. Layanan ini dirancang untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien dan adil. Layanan ini menawarkan sejumlah  metode  penyelesaian  sengketa,  seperti  perundingan,  mediasi,  dan  arbitrase. Demikianlah  beberapa  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  akibat penahanan  dana  yang  merugikan  penjual.  Dengan  menggunakan  salah  satu  dari  cara-cara tersebut, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para pelaku  usaha dalam  transaksi bisnis elektronik di Indonesia terkait penahanan dana karena dugaan pesanan palsu, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin pokok yang dapat disimpulkan, yaitu:
1) Teknologi  telah  banyak  melakukan  perubahan,  tidak  terkecuali  dengan  dunia perdagangan,  dengan  semakin  majunya  teknologi  dunia  perdagangan  berkembang sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu transaksi tanpa batas atau biasa disebut dengan E-Commerce .  Masyarkat  lebih  menyukai  transaksi  ini  karena  cepat,  mudah, efisien, tidak perlu bertemu langsung yang artinya dapat menghemat waktu dan tenaga. Dengan  berkembangnya  transaksi E-Commerce ,  permasalahan  semakin  kompleks terutama mengenai hak-hak pelaku usaha yang sering dilanggar oleh penyedia platform e-commerce . Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang mengatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini tidak hanya untuk melindungi  konsumen  tetapi  juga  pelaku  usaha.  teridentifikasi  apabila  terjadi pelanggaran hak selain konsumen, pelaku usaha dapat langsung mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Demikian  pula  konsumen  yang  harus mengidentifikasi  diri  untuk  menjamin  hak-hak  pelaku  usaha  yang  bertransaksi dengannya. Hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dengan  penyedia  platform  e- commerce adalah hubungan hukum antara pihak yang saling bersandar, di mana pelaku usaha  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  produk  dan  layanan  berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia platform e-commerce, sedangkan penyedia
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
platform  e-commerce  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  pelaku  usaha memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk menggunakan platform mereka.
2) Kehadiran internet merupakan suatu keuntungan yang sangat besar bagi seluruh umat manusia  termasuk  masyarakat  Indonesia  yang  sangat  memanfaatkan  efektifitas penggunaan  internet  salah  satunya  dengan  hadirnya  layanan  publik  yang  disebut e- commerce ,  sistem  digital  ini  diyakini  akan  sangat  membantu  segala  aktivitas  manusia sehari-hari  melalui  internet.  Pada  dasarnya,  pelaku  usaha  berhak  untuk  mendapatkan pembayaran  atas  barang  yang  dijualnya.  Akan  tetapi,  pada  kasus  dana  yang  tertahan karena  dugaan  ada  pesanan  palsu,  tentunya  hak  ini  tidak  dipenuhi  oleh  penyedia platform  e-commerce .  Dalam  hal  demikian,  sudah  jelas  diatur  bahwa  pelaku  usaha berhak atas pembayaran barang dan apabila dana pembayaran tersebut ditahan, maka hak  pelaku  usaha  dapat  dikatakan  tidak  dipenuhi.  Selain  dalam  UUPK  terkait perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  dananya  tertahan  karena  adanya dugaan  pesanan  palsu  juga  dapat  mengacu  pada  Pasal  21  ayat  (3)  UU  ITE  yang menegaskan: “Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal berop erasinya Agen Elektronik  akibat  tindakan  pihak  ketiga  secara  langsung  terhadap  Sistem  Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.” Apabila penahanan  dana  ini  dilakukan  semakin  lama  hingga  pada  akhirnya  tidak  diberikan  ke pelaku usaha, maka dapat muncul sengketa. Pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dapat  melaporkan  hal  ini  kepada  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  dan  penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

## Saran
Dengan adanya sistem e-commerce kita bisa bertransaksi secara online dan tentunya bisa  menjangkau  kemana-mana,  para  pengusaha  mulai  gencar  melakukan  terobosan  yang bisa membawa banyak keuntungan dengan hadirnya e-commerc e, dalam hal ini pemerintah sebagai pengelola layanan internet memberikan aturan dan jaminan hukum terhadap akan mengatur segala ketentuan dalam menggunakan layanan internet, sebagaimana diatur dalam UU  ITE,  pemerintah  akan  memaksimalkan  segala  bentuk  penyimpangan  yang  dapat merugikan masyarakat, untuk itu sebagai ciri masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, kita harus bijak dalam menggunakan berbagai layanan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dan fasilitas yang disediakan oleh internet, karena dibalik nilai-nilai positif dari perkembangan akses  internet,  tentunya  akan  ada  dampak  negatif  yang  akan  timbul.  sangat  merugikan banyak  orang  didalamnya. E-Commerce sendiri  merupakan  transaksi  bebas  yang  tidak mengenal  batas  baik  negara,  mata  uang  maupun  bahasa,  oleh  karena  itu  jika  terjadi perselisihan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah jalur non-litigasi karena seperti yang kita  pahami  bahwa  jalur  litigasi  sering  mengambil  lama.  Meski  sudah  ada  undang-undang yang  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen, seharusnya  pemerintah  membuat  sistem yang bisa mendeteksi semua pelaku usaha E-Commerce dan mengumpulkannya dalam satu wadah sehingga  penyelesaian  sengketa  dan  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  dapat dilakukan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,  Cholid  Narbukoi  &  Abu.  2008. Metode  Penelitian:  Memberi  Bekal  Teoritis  Pada Mahasiswa  Tentang  Metode  Penelitian  Serta  Di  Harapkan  Dapat  Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar (Jakarta: Bumi Aksara)
Akar,  E.,  &  Nasir,  V.  A.  2015.  ‘A  Review  of  Literature  on  Consumers’  Online  Purchase Intentions’, Journal of Customer Behaviour , 14.3: 215 – 33
Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
Azmar, Saifuddin. 2001. Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset)
Bramantyo,  R.,  &  Rahman,  I.  2019.  ‘Legal  Protection  of  E -Commerce  Consumers  in  Online Transactions in Indonesia’, American Journal of Social Sciences and Humanities , 4.2: 358 – 68
Doolin, B., Dillon, S., Thompson, F., & Corner, J. L. 2005. ‘Perceived Risk, the Internet Shopping Experience and Online Purchasing Behavior: A New Zealand Perspective’, . . Journal of Global Information Management (JGIM) , 12.2: 66 – 88
Fitriah. 202 0. ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial’, Solusi , 18.3: 371 – 82
Hamid. 2017. ‘Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia’, SAH MEDIA , 1 Juwana. 2002. Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional (Jakarta: Lentara Hati)
Laudon ,  K.,  &  Laudon,  J.  [n.d.].  ‘Management  Information  Systems:  International  Edition, 11/E. KC Laudon’, Management Information Systems: International Edition , 11 Lumantow, C. H. 2013. ‘Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat Dalam  Kaitanya  Dengan  Perlindungan  Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Jurnal Hukum Unsrat , 1.2: 35 – 43
Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. [n.d.]. Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Pesada)
Setiantoro, A., Pu tri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. 2018. ‘Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E- Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7.1: 1 – 17
Setyawati,  D.  A.,  Ali,  D.,  &  Rasyid,  M.  N.  2017.  ‘Perlindungan  Bagi  Hak  Konsumen  Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik’, Syiah Kuala Law Journa , 1.3: 46 – 64
Sidiq, R. S. S., & Jalil, A. 2021. ‘Virtual World Solidarity: How So cial Solidarity Is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. Com.’, Webology , 8.1 Thasia.
2017. ‘Sistem E - Commerce Dan
Perlindungan
Konsumen’
<https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-danperlindungan- konsumen/%0D> [accessed 14 November 2022]