Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Nomor:
317/Pid.Sus/2021/Pn.Plg

## Nopri Yansah
Universitas Muhammadiyah Palembang nopriyansahlawyer@gmail.com

## ABSTRACT
The problem in this research is what is the basis of the judge's considerations in Decision Number: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg, and whether Decision Number: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg is in  accordance  with  the  Laws  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  35  of  2009  concerning Narcotics  Juncto  Emergency  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  12/Drt/1951.  This research is a type of normative research. Normative legal research is research that places law as a system of norms. The norm system in question is about principles, norms, rules from laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). Therefore, this research was carried out by analyzing the court and its general vision from various aspects of the case that occurred in Decision Number: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg. The results of the research showed that the basis of consideration used by the judge was the balance of the elements of the article being charged, the ability to take responsibility for the witch, the absence of justifiable and forgiving reasons  and  the  presence  of  aggravating  and  mitigating  circumstances.  Decision  Number: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg there is an error in the application of the article so that it is contrary to Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the decision does not reflect the principles of justice, the principle of expediency and the principle of legal certainty.
Keywords: judge’s consiceration; narcotics crime; sharp weapons crime;

## ABSTRAK
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apa  dasar  pertimbangan  hakim dalam  Putusan  Nomor:  317/Pid.Sus/2021/PN.Plg,  dan  apakah  Putusan  Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg sudah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah  penelitian  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sistem  norma.  Sistem  norma  yang dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan beserta tinjauan umum dari berbagai aspeknya dengan kasus yang terjadi pada Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg. Hasil penelitian didapatkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim ialah adanya kesesuaian unsur pasal  yang  didakwakan,  adanya  kemanpuan  bertanggung  jawab  dari  terdakwa,  tidak  ada alasan  pembenar  dan  pemaaf  serta  adanya  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan. Putusan  Nomor:  317/Pid.Sus/2021/PN.Plg  terdapat  kekeliruan  penerapan  pasal  sehingga bertentangan  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dan putusan tersebut belum mencerminkan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1330 – 1341   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6452
Kata kunci: pertimbangan hakim; narkotika; senjata tajam;

## PENDAHULUAN
Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan  luar  biasa (extraordinary  crime) karena  dampaknya  sangat  luar  biasa terhadap  ketahanan  nasional  mengingat  berkenaan  dengan  keberlangsungan generasi  bangsa.  Kejahatan  narkoba  juga  merupakan  kejahatan  terorganisasi  dan transnational  crime karena  memang  melibatkan  organisasi  atau  jaringan,  baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perang terhadap peredaran narkoba dilakukan oleh seluruh negara di dunia. 1
Hasil  survei  BNN  dan  PMB-LIPI  tahun  2019,  angka  prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari  angka  prevalensi  itu  mencerminkan  bahwa  penyalahguna  narkoba  sebanyak 3.419.188  orang  dari  186.616.874  orang  penduduk  Indonesia  yang  berumur  15 sampai  64  tahun.  Dengan  kata  lain,  rasio  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia adalah  1:55  atau  dari  setiap  55  orang  penduduk  Indonesia  berusia  15  sampai  64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba. 2
Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimilki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam Pasal 3 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepelingen” (STBL. 1948 No.  17)  Dan  Undang-undang  R.I.  Dahulu  NR  8  Tahun  1948  menyebutkan  bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan”.
Masalah  penyalahgunaan  senjata  tajam  adalah  merupakan  suatu  hal  yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal-hal yang mengancam jiwa,  namun  apabila  disalahgunakan  atau  penggunaannya  tidak  sesuai  dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan  maupun  masyarakat,  bahkan  dapat  menimbulkan  bahaya  yang  lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. 3
1 Muhammad  Hatta,  2022, Penegakan  Hukum  Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Indonesia, Jakarta, Kencana,, hlm. 41.
2 Masyhuri Imron, et.al, 2022, Survei Nasional Penyahgunaan Narkoba Tahun 2021, Jakarta, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hlm. 1.
3 Bram  Candra,  at.al, Yuridis  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Membawa  Senjata  Tajam  Pada  Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 4, No. 2, November 2021, hlm. 1059.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1330 – 1341   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6452
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memiliki kejelasan yang kongkrit  atas  hukuman  kepemilikan  senjata  tajam  berdasarkan  jenis  yang  dibawa oleh pelaku, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya:
“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam  pasal  ini,  tidak  termasuk  barang-barang  yang  nyata-nyata dimaksudkan  untuk  dipergunakan  guna  pertanian,  atau  untuk  pekerjaan- pekerjaan  rumah  tangga  atau  untuk  kepentingan  melakukan  dengan  syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ”.
Adapun  kasus  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan  narkotika  dan  senjata tajam  yaitu  kasus  yang  didakwakan  kepada  Herimon  Fernando  alias  Emon  yang didakwa  melanggar  Pasal  112  ayat  (1) Juncto Pasal  127  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkoba  dan  didakwa  melanggar  Pasal  2  ayat  (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam kasus ini Terdakwa Herimon Fernando alias Emon tertangkap tangan memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dan tanpa hak membawa, menyimpan senjata pemukul, senjata  penikam  atau  senjata  penusuk.  Selanjutnya  Terdakwa  Herimon  Fernando alias  Emon  dijatuhi  hukuman  dengan  pidana  penjara  selama  7  tahun  dan  denda sebesar Rp800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah).
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  mengadili  perkara  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  dan  senjata  tajam  juga  bagaimanakah  analisis pertimbangan  hakim  terkait  operasi  tangkap  tangan  tindak  pidana  narkotika  dan senjata  tajam  sesuai  Putusan  Nomor:  317/Pid.Sus/2021/PN.Plg.  Pentingnya penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  dasar  pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana narkotika dan senjata tajam dan untuk mengetahui apakah Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg sudah sesuai dengan ketentuan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika Jucto Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/1951. Menurut  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman,  “Putusan  diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan setiap hakim wajib  meyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap  perkara  yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.
Pertimbangan  hakim  adalah  suatu  tahapan  dimana  majelis  hakim mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  selama  proses  persidangan berlangsung.  Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan  mengandung  kepastian  hukum,  disamping  itu  juga  mengandung  manfaat  bagi para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi dengan  teliti,  baik,  dan  cermat.  Apabila  pertimbangan  hakim  tidak  teliti,  baik  dan
cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 4
Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat  dipisahkan dari sistem pemidanaan  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  di  Indonesia.  Bagian  penting  dalam sistem  pemidanaan  adalah  menetapkan  suatu  sanksi.  Keberadaannya  akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam  suatu  tindak  pidana  untuk  menegakkan  berlakunya  norma.  Di  sisi  lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. 5
Bagi  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  terutama  yang  dipentingkan adalah  fakta  atau  peristiwanya  dan  bukan  hukumnya.  Peraturan  hukumnya  hanya alat,  sedangkan  bersifat  menentukan  adalah  peristiwanya.  Ada  kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. 6
Putusan  hakim  itu  harus  memuat  tiga  hal  yang  essensial,  yaitu  keadilan (gerechtigheit) ,  kemanfaatan (zwachmatigheit) dan  kepastian (rechtsecherheit) . Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional meskipun dalam  praktek  sangat  sulit  untuk  mewujudkannya.  Kendati  demikian  hakim  harus berusaha  semaksimal  mungkin  agar  setiap  putusan  yang  dijatuhkan  mengandung asas tersebut.
Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara dituntut harus berdasarkan  fakta  hukum  yang  ada  dalam  persidangan,  moral  hukum  dan  kaidah hukum  sebagai  pertimbangan  putusannya  terhadap  suatu  perkara  demi  tegaknya keadilan,  kepastian,  dan  ketertiban  hukum  yang  merupakan  tujuan  utama  dari hukum itu sendiri. Sering terjadi fenomena hakim yang menjatuhkan putusan yang kurang cermat dan teliti tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non yuridis dalam perkara yang diperiksa, sehingga  kemudian  putusan  itu  dibatalkan  atau  dirubah  oleh  putusan  ditingkat selanjutnya. 7
Sebagai  contoh  putusan  yang  dirasa  keliru  dalam  penerapan  hukumnya adalah putusan mengenai penyalahgunaan narkotika yang menimpa seorang pria di Kota Palembang yang bernama Herimon Fernando Alias Emon berusia 51 tahun yang tertangkap tangan memiliki narkotika jenis shabu juga tertangkap tangan membawa senjata tajam pisau penusuk yang ditemukan di dalam mobilnya (Putusan  Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg).
4 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.
5 Putri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika , Jurnal Negara Hukum,
Vol.2, No. 2 November 2011, hlm. 332.
6 Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 2022, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 24.
7 Ali  Abdul  Razak  Sungkar, Pembuktian  Dan  Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Putusan  Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kln), Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2, hlm. 19.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1330 – 1341   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6452
Undang-undang  Narkotika  mengatur  bahwa  kategori  hukuman  bagi penyalahguna narkotika terdiri dari 3 bagian yang ditentukan berdasarkan golongan. Pasal 127 ayat (1) berbunyi:
Setiap Penyalahguna:
- Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
Perintah  pengadilan  tentang  rehabilitasi  mencakup  dua  hal  sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:
“Pertama,  dalam  hal  pecandu  narkotika  (pecandu)  dinyatakan  terbukti melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hakim dapat  memutus  dengan  memerintahkan  pecandu  menjalani  rehabilitasi, sehingga  putusan  hakim  tersebut  merupakan  vonis  (hukuman)  bagi pecandu”.
“Kedua,  dalam  hal  pecandu  tidak  terbukti  bersalah,  hakim  juga  dapat menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani rehabilitasi, namun penetapan tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) yang dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pecandu tersebut walaupun  tidak  terbukti  bersalah  tetap  wajib  menjalani  pengobatan  dan perawatan”.
“Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian  dari  masa  menjalani  hukuman.  Sedangkan  bagi  pecandu  yang  tidak terbukti bersalah, biaya pengobatan dan atau perawatan selawa dalam status tahanan  menjadi  beban  negara,  kecuali  status  penahannya  merupakan tahanan rumah dan tahanan kota sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.
Di  dalam  Putusan  Nomor:  317/Pid.Sus/2021/PN.Plg,  majelis  hakim berpendapat  bahwa  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman  dan  tanpa  hak  membawa  senjata  tajam  jenis  penikam  atau  penusuk  dan menjatuhkan  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda  sebesar Rp800.000.000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan  fakta  persidangan,  terdakwa  tertangkap  tangan  memiliki narkotika jenis shabu yang beratnya hanya 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, pada saat bersamaan di dalam mobil (pintu mobil) terdakwa ditemukan pisau yang
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1330 – 1341   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6452
biasa terdakwa gunakan untuk alat pekerjaan mengingat terdakwa adalah seorang pengawas  proyek.  Lalu  kemudian  dilakukan  pemeriksaan  urine  didapati  terdakwa positif mengkonsumsi narkotika.
Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan berdasarkan fakta persidangkan terdakwa bukanlah pengedar dan atau menjadi perantara  peredaran  gelap  narkotika  akan  tetapi  terdakwa  adalah  korban penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu beratnya hanya 0,064 (nol koma nol enam  empat)  gram  dan  dilengkapi  dengan  hasil  laboratorium  forensik  yang menyatakan  terdakwa  positif  mengkonsumsi  narkotika  maka  secara das  solen terdakwa  harusnya  dijatuhi  hukuman  rehabilitasi  atau  pemidanaan  dalam  waktu tertentu  paling  lama  4  (empat)  tahun.  Namun,  secara das sein terdakwa  dijatuhi hukuman penjara 7 (tujuh) tahun.
Adapun mengenai penguasaan senjata tajam, sebagai perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 689/Pid.B/2016/PN.Plg majelis hakim hanya menjatuhi hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan  hampir  semua  putusan  pengadilan  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia mengenai kepemilikan senjata tajam tidak lebih dari pidana penjara 2 (dua) tahun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan,  struktur  dan  komposisi  lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan umum  dan  Pasal  demi  Pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  undang- undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. 8
Bahan  Pustaka  merupakan  bahan  yang  berasal  dari  sumber  primer  dan sumber  sekunder.  Bahan  yang  berasal  dari  sumber  primer,  meliputi:  buku,  kerja, laporan  penelitian,  laporan  teknis,  majalah,  desertasi,  tesis  dan  paten.  Bahan  yang berasal  dari  sumber  sekunder,  meliputi:  abstrak,  indeks,  bibliografi,  penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya. 9
Analisi data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif  artinya  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih  dan  efektif  sehingga  memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara  mendalam  dari  berbagai  aspek  sesuai  dengan  lingkup  penelitian.  Lengkap artinya  tidak  ada  bagian  yang  terlupakan,  semuanya  sudah  masuk  dalam  analisis. Analisi data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitan hukum normatif yang bermutu dan sempurna. 10
8 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum , Bandung, PT Citra Aditya Bakti ., hlm. 101.
9 Salim HS Dan Erlies Septiana, 2020, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12.
10 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 127.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1330 – 1341   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6452

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Duduk Perkara
Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  15  Januari  2021  sekitar  pukul  21:00  Wib, Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG-1216-PE warna hitam menuju daerah tangga bunting tepatnya ke Lorong Cek Latah, lalu Terdakwa menemui  Bandar  Narkotika  yang  tidak  diketahui  Namanya,  lalu  Terdakwa mengatakan  mau  membeli  “Roda”  sambil  memberikan  uang  sebesar  Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Bandar itu pergi sebentar dan kemudian Kembali menemui Terdakwa serta memberikan 1 (satu) butir pil yang diduga mirip pil ekstasi yang dibungkus plastik bening, lalu terdakwa meminta kembalian uang pembelian 1 (satu)  butir  pil  yang  diduga  mirip  pil  ekstasi,  lalu  Bantar  tersebut  memberikan  1 (satu) paket sabu-sabu sebagai kembalian pembelian tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi dan menyimpan pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut di celana dalam Terdakwa biar aman dan saat berada di Jalan Parameswara Kota Palembang hendak membeli jamu tolak angin, Terdakwa langsung petugas kepolisian dari Polsek Gandus yakni Saksi Ardiansyah, S.H. bin Ridwan, Saksi MGS M. Zaqy, S.H. dan Arpan Prayogi bin Aridin langsung hendak menangkap Terdakwa dengan memperkenalkan diri mereka sebagai  petugas  dari  kepolisian.  Karena  tidak  terima,  Terdakwa  melakukan perlawanan  dan  berontak,  lalu  saat  itu  dilakukan  penggeledahan  di  mobil  milik terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam di pintu mobil sebelah kanan, atas temuan  tersebut  lalu  Terdakwa  dibawa  ke  kantor  Polsek  Gandus,  selanjutnya  di Polsek Gandus dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) butir pil diduga mirip ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam celana Terdakwa;
Bahwa  selanjutnya  Penuntut  Umum  mendakwa  Terdakwa  dengan  surat dakwaan disusun secara kumulatif, sebagai berikut:
- Dakwaan Kesatu
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951.
- Atau Kedua
Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12/Drt/1951.
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

## Dasar Pertimbangan Hakim
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk adalah, sebagai berikut:
- Kesesuaian unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dakwaan kumulatif pertama;
- Adanya kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1330 – 1341   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6452
- Tidak adanya unsur pembenar dan pemaaf;
- Adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg
Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum  tersebut  tercapai,  maka  dibutuhkan  suatu  kaedah  hukum  yang  tegas,  jelas, tidak  mempunyai  arti  ganda,  penerapannya  secara  konsisten  dan  dipertahankan secara pasti, hal di atas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan  kehilangan  maknanya  apabila  tidak  disertai  dengan  suatu  kepastian  hukum karena  hukum  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  berprilaku  lagi  bagi  semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum. 11 Upaya  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  penerapannya  adalah  dengan menafsirkan Pasal 112 diperuntukkan bagi pengedar narkotika untuk memberantas peredaran gelap narkotika sedangkan Pasal 127 diperuntukkan untuk penyalahguna narkotika guna melindungi warga negara dari penyalahgunaan narkotika. Lebih jauh untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan sinkronisasi substansial berkaitan dengan  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-undang  Narkotika  sehingga  dengan  adanya sinkornisasi  substansi  dalam  hal  ini  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009, diharapkan bisa lebih memberikan kepastian hukum. 12
Penerapan  hukum  oleh  hakim  telah  keliru  atau  kurang  tepat  serta  tidak mencerminkan rasa keadilan, /merujuk fakta persidangan Terdakwa memang benar membeli  dan  memiliki  narkotika  untuk  dikonsumsi  sendiri  oleh  Terdakwa  selaku pecandu/pemakai/pengkosumsi  narkotika  jenis  sabu-sabu  seberat  0,19  (nol  koma sembilan  belas)  gram  dan  terbukti  secara  fakta  hukum  tes  urine  Terdakwa  positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor Lab. : 196/NNF/2021, Tanggal 22 Januari 2021  yang  ditandatangani  oleh  Halimatus  Syakdiah,  ST.,  M.MTr,  dkk.  Menyatakan Positif  Mengandung  Metamfetamina  Yang  Terdaftar  Sebagai  Golongan  1  (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Penggolongan  Narkotika  Di  Dalam  Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Selayaknya  majelis  hakim  menyatakan  Terdakwa  terbukti  melanggar  Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kumulatif kedua yang sanksi hukumnya selama-lamanya  hukuman  penjara  4  (empat)  tahun  dan  atau  bahkan  harus direhabilitasi  medis  dan  sosial  bukan  dipenjara  karena  sebagai  penyalahguna
11 Fitri Resnawardhani, Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1, April 2019, hlm. 122-123.
12 https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/86005/PENERAPAN-PASAL-112-DAN-PASAL-127- UNDANG-UNDANG-NOMOR-35-TAHUN-2009-TENTANG-NARKOTIKA-DALAM-UPAYA-MEWUJUDKAN- KEPASTIAN-HUKUM, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 3 Januari 2024 pukul 11:35 wib.
narkotika  atau  korban  penyalahguna  narkotika  berdasarkan  Pasal  127  ayat  (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Secara  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  Terdakwa  menguasai narkotika  jenis  sabu-sabu  seberat  0,19  (nol  koma  sembilan  belas)  gram  pemakai narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karena berat sabu-sabu kurang dari 1 (satu) gram, maka wajib direhabilitasi sebagaimana ketentuan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  04  Tahun  2010  Tentang  Penempatan Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  Dan  Pecandu  Narkotika  Ke  Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
Selanjutnya penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor:  12/Drt/1951  sudah  tepat  mengingat  Terdakwa  merupakan  seorang  yang secara profesi tidak membutuhkan senjata tajam berjenis sangkur yang merupakan senjata penusuk dan penikam yang dilarang dalam Undang-undang tersebut hal mana Terdakwa juga mengakui jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri. bersesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 689/Pid.B/2016/PN.Plg majelis hakim hanya menjatuhi hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hampir semua putusan pengadilan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  analisa  di  atas,  menurut  penulis pertimbangan  hakim  dalam  Putusan  Nomor:  317/Pid.sus/2021/PN.Plg  terdapat beberapa kelalaian:

## Adanya Kekeliruan dalam Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Pasal 127 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg bertentangan dengan ketentuan pemidanaan  dalam  Pasal  54,  Pasal  103  dan  Pasal  127  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yang  memerintahkan  agar  hakim  yang  memeriksa perkara bagi pecandu/korban penyalahguna untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  yang  diperhitungkan  sebagai  masa  menjalani hukuman  dan  atau  setinggi-tingginya  menjatuhkan  putusan  pidana  paling  lama  4 (empat) tahun penjara.
Selayaknya  berdasarkan  bukti-bukti  dan  keterangan  saksi-saksi,  yang harusnya  diterapkan  oleh  hakim  adalah  Pasal  127  Undang-undang  Narkotika berdasarkan fakta:
- Terdakwa  mengakui  sebagai  pecandu/pemakai  dan  atau  sebagai  korban penyalahguna;
- Terdakwa  tidak  terbukti  sebagai  pengedar  dan  atau  menjadi  perantara peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa  positif  mengkonsumsi  narkotika  berdasarkan  hasil  tes  urin pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;
- Jumlah barang bukti narkotika hanya seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1330 – 1341   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6452
Putusan Tersebut Tidak Mencerminkan Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kepastian Hukum
Putusan  tersebut  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan  sebagaimaan  teori keadilan  distributif,  yaitu  suatu  keadilan  antara  negara  dan  warganya,  dalam  arti pihak  negaralah  yang  wajib  memenuhi  keadilan  dalam  bentuk  membagi,  dalam bentuk  kesejahteraan,  bantuan,  subsidi  serta  kesempatan  dalam  hidup  yang didasarkan atas hak dan kewajiban. 13
Putusan  Nomor:  317/Pid.Sus/2021/PN.Plg  tidak  memperhatikan  asas kemanfaatan. Kemanfaatan sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial  dari  hukum,  setiap  hukum  disamping  dimaksudkan  untuk  mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang  berasal  dari  orang  perorangan  maupun  masyarakat  dari  negara.  Secara sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa  tidak  ada  keuntungan  atau  manfaat  dari menjatuhkan  vonis  pidana  7  (tujuh)  tahun  penjara  terhadap  warga  negara  selaku korban  penyalahguna  sebagaimana  terdakwa  dalam  perkara  Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg.
Putusan  Nomor:  317/Pid.Sus/2021/PN.Plg  tidak  mencapai  tujuan  hukum dalam  artian  bahwa  kepastian  dalam  hukum  berkaitan  erat  dengan  keteraturan dalam  masyarakat,  karena  kepastian  hukum  merupakan  inti  dari  keteraturan  itu sendiri.  Sebagaimana  hasil  pembuktian  di  persidangan  terungkap  fakta  bahwa dakwaan  Pasal  127  telah  terpenuhi  dan  patut  untuk  dijatuhkan  kepada  terdakwa bukan sebaliknya yang dijatuhkan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dasar  pertimbangan  hakim  yang  digunakan  dalam  Putusan  Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg  adalah  Pertama,  adanya  kesesuaian  unsur  pasal  yang didakwakan sebagaimana dakwaan kumulatif pertama. Kedua, adanya kemampuan bertanggung  jawab dari terdakwa. Ketiga, tidak adanya unsur pembenar dan pemaaf. Keempat,  adanya  keadaan  yang  memberatkan  yaitu  terdakwa  tidak  mendukung Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Kelima, adanya keadaan dan  meringankan,  yaitu  terdakwa  mengaku  terus  terang  perbuatannya  dan  tidak berbelit-belit,  terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  terdakwa  belum  pernah dihukum.
Putusan Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN.Plg adalah putusan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana hakim telah keliru menerapkan hukum terhadap terdakwa yang notabene adalah korban penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pemidanaan dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  yang  memerintahkan  agar  hakim  yang  memeriksa  perkara  bagi
13 Hamidah  Abdurrachman,  et.al.,  2022, Palu  Hakim  Versus  Rasa  Keadilan  Sebuah  Pengantar Disparitas, Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, hlm. 65.
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1330 – 1341   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6452
pecandu/korban  penyalahguna  untuk  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan melalui rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan atau setinggi-tingginya menjatuhkan putusan pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Selanjutnya penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12/Drt/1951  sudah  tepat  mengingat  terdakwa  merupakan  seorang  yang  secara profesi tidak membutuhkan senjata tajam berjenis sangkur yang merupakan senjata penusuk  dan  penikam  yang  dilarang  dalam  Undang-undang  tersebut  hal  mana terdakwa juga mengakui jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri dan  bersesuaian  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor  : 689/Pid.B/2016/PN.Plg majelis hakim hanya menjatuhi hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hampir semua putusan pengadilan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Saran, Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika dan senjata tajam harus memperhatikan aspek-aspek filosofis, sosiologis dan  yuridis.  Tentunya  dalam  mempertimbangkan  tersebut  dibarengi  oleh  sikap profesional  dan  bertanggung  jawab  sehingga  putusan  tersebut  bermanfaat  bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan, hal utama yang harus diperhatikan  adalah  bagaimana  keterangan  saksi-saksi  harus  bersesuaian  dengan barang  bukti  dan  unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan.  Kewenangan  hakim  dalam memutus  perkara  pecandu/korban  penyalahguna  narkotika  dan  senjata  tajam haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Juncto  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  04  Tahun  2010  Tentang  Penempatan  Penyalahgunaan, Korban  Penyalahgunaan  Dan  Pecandu  Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi Medis  Dan  Rehabilitasi  Sosial  Juncto  Undang-undang  Darurat  Republik  Indonesia Nomor: 12/Drt/1951.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  Muhammad.  (2004).  Hukum  Dan  Penelitian  Hukum.  PT  Citra  Aditya Bakti.
Candra, Bram., et.al. (November 2021). Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Pada Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2).
E,  Utrecht.  (1958).  Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  I. Penerbit  Universitas Padjajaran.
Hamidah,  Abdurrachman.,  et.al.  (2022).  Palu  Hakim  Versus  Rasa  Keadilan  Sebuah Pengantar Disparitas, Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Deepublish.
Hariyani, Desi Dwi. (n.d.). Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dalam  Upaya  Mewujudkan  Kepastian Hukum. Sebelas Maret University. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/86005/PENERAPAN-PASAL-112- DAN-PASAL-127-UNDANG-UNDANG-NOMOR-35-TAHUN-2009-TENTANG-
NARKOTIKA-DALAM-UPAYA-MEWUJUDKAN-KEPASTIAN-HUKUM.  Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 11:35 Wib.
Hikmawati, Putri. (November 2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. Jurnal Negara Hukum, 2(2).
Masyhuri, Imron., et.al. (2022). Survei Nasional Penyahgunaan Narkoba Tahun 2021. Pusat  Penelitian,  Data,  dan  Informasi  Badan  Narkotika  Nasional  Republik Indonesia.
Muhammad,  Hatta.  (2022).  Penegakan  Hukum  Penyalahgunaan  Narkoba  Di Indonesia.Kencana.
Mukti,  Arto.  (2004).  Praktik  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama.  [Cetakan Kelima]. Pustaka Pelajar.
Resnawardhani, Fitri. (April 2019). Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Jurnal  Lentera Hukum, 6(1).
Salim,  HS.,  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  (2020).  Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. PT Raja Grafindo Persada.
Sudikno, Mertokusumo., Dan A. Pitlo. 2022. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Sungkar, Ali Abdul Razak. (n.d). Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan  Pidana  Melebihi  Tuntutan  Penuntut  Umum  Dalam  Perkara  Turut Serta Menimbulkan Kebakaran Bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kln). Jurnal Verstek, 7(2).
Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor: 12/Drt/Tahun 1951.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.