Kepentingan Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) dalam Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Utara 2017-2022

## Firda Amaliyah*, Ramdhan Muhaimin
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia * firdamlyh@gmail.com

## Abstract
The Belt and Road Initiative (BRI) is an international economic trade route connecting Asia, Africa and Europe, consisting of around 60 countries. BRI aims to improve the world economy and create new trade routes to increase business opportunities in terms of exports, imports  and  investment  for  China.  This  research  aims  to  reveal  China's  national  interests behind  investments  or  loans  provided  through  BRI  in  infrastructure  cooperation  in  North Sulawesi. The projects included in this collaboration are Bitug Port, development of Bitung Port,  and  construction  of  the  Manado-Bitung  Toll  Road.  The  researcher  used  a  qualitative method in which the study used a literature study method, which allowed the author to carry out  fact-based  analysis  of  the  data  found  during  the  research.  This  research  results  in  the conclusion  that  the  cooperation  carried out  by  China  through  the  BRI  with  Indonesia  is  in China's national interests, namely helping to improve the economy through easy exports and imports and affordable infrastructure development in North Sulawesi.
Keywords: Belt and Road Initiative (BRI); Infrastructure; National Interest; North Sulawesi

## Abstrak
Belt  and  Road  Initiative (BRI)  merupakan  jalur  perdagangan  ekonomi  internasional yang menghubungakan Asia, Afrika, dan Eropa yang terdiri sekitar 60 negara. BRI bertujuan untuk  meningkatkan  perekonomian  dunia  dan  menciptakan  jalur  perdagangan  baru  untuk memperbesar  peluang  bisnis  baik  itu  ekspor,  impor  dan  juga  investasi  bagi  Tiongkok. Penelitian  ini  bertujuan  mengungkap  kepentingan  nasional  Tiongkok  dibalik  investasi  atau pinjaman yang diberikan melalui BRI dalam kerjasama infrastruktur di Sulawesi Utara. Proyek yang termasuk ke dalam kerjasama tersebut ialah Pelabuhan Bitug, pengembangan Pelabuhan Bitung, dan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang    dikaji    menggunakan    metode    studi    kepustakaan, yang memungkinkan penulis untuk membuat analisis berdasarkan fakta pada data yang ditemukan saat penelitian. Penelitian ini  menghasilkan  suatu  kesimpulan  bahwa  dengan  kerjasama  yang  di  usung  oleh  Tiongkok melalui  BRI  dengan  Indonesia  ini  adalah  untuk  kepentingan  nasional  Tiongkok,  yaitu membantu  meningkatkan  perekonomian  melalu  ekspor  impor  yang  semakin  mudah  dan terjangkau dengan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara Kata Kunci: Belt and Road Initiative (BRI); Infrastruktur; Kepentingan Nasional; Sulawesi Utara

## PENDAHULUAN
Republik Rakyat Tiongkok didirikan Mao Zedong pada 1 Oktober 1949 dengan dasar ideologi  komunisme-sosialisme.  Deng  Xiaoping  menggantikan  Mao  Zedong  sebagai  ketua Partai Komunis Tiongkok tahun 1978 (Michael Sheridan, 2021; Walker, 2021). Deng Xiaoping melakukan  perubahan  mendasar  dalam  arah  kebijakan  ekonomi  Tiongkok.  Salah  satu  yang dilakukannya  adalah  melakukan  kebijakan  liberalisasi  ekonomi  meskipun  negeri  tersebut berbasis ideologi politik komunisme.
Kebijakan liberalisasi ekonomi diambil Deng Xiaoping setelah pertemuaannya dengan presiden  Amerika  Serikat  Jimmy  Carter  tahun  1979.  Pertemuan  kedua  negara  kunci  Perang Dingin itu sebagai tindaklanjut pertemuan yang terjadi sebelumnya antara Mao Zedong dengan Gerald Ford tahun 1975  (Hamid, 2015). Kedua pertemuan bersejarah ini menjadi titik balik penting  dalam  pembangunan  perekonomian  Tiongkok  di  masa-masa  berikutnya.  Kebijakan One Belt One Road (OBOR) atau yang sekarang disebut Belt and Road Initiative (BRI) di era Xi  Jinping  hakikatnya  merupakan  kelanjutan  tahapan  revolusioner  yang  sudah  dilakukan pendahulunya, Mao Zedong dan Deng Xiaoping (Jean S. Kang, 2017; Mahesar, 2022).
Deng  Xiaoping  dikenal  sebagai  arsitek  utama  reformasi  ekonomi  yang  mengubah Tiongkok dari negara yang terisolasi dan miskin menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia (Boyarkina,  2023;  Wang,  M.,  &  Wang,  2021).  Beberapa  kebijakan  kebijakan  liberalisasi ekonomi Tiongkok era Deng Xiaoping (Chang, 1996; Naughton, 1993; Vogel, 2011; Zhang, 2013) antara lain pertama , reformasi pertanian . Kebijakan ini memperkenankan petani untuk memiliki dan mengelola lahan pertanian mereka sendiri, yang sebelumnya dikendalikan oleh komune  pertanian  kolektif.    Kebijakan  tersebut  memberikan  insentif  kepada  petani  untuk bekerja lebih keras karena mereka dapat mengambil keuntungan dari hasil pertanian mereka sendiri. Dampaknya, produksi pertanian Tiongkok meningkat pesat.
Kedua, Zona Ekonomi Khusus (SEZ). Kebijakan ini merupakan daerah yang diberikan berbagai  insentif  ekonomi,  seperti  peraturan  perdagangan  yang  lebih  liberal,  pembebasan pajak,  dan  investasi  asing  yang  diberikan  perlakuan  istimewa.  Langkah  ini  bertujuan  untuk menarik  investasi  dan  mendorong  pertumbuhan  sektor  manufaktur  serta  ekspor. Ketiga, investasi  asing . Tiongkok  mulai  membuka  pintu  untuk  investasi  asing  yang  mencakup kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing dalam bentuk joint ventures di berbagai sektor industri.  Kebijakan ini  sebagai  strategi  Tiongkok  untuk  mendapatkan  teknologi, modal,  dan manajemen dari luar negeri dalam rangka mendukung perkembangan ekonominya.
Keempat, liberalisasi  perdagangan  yang  secara  bertahap  menghapuskan  berbagai hambatan  perdagangan,  mengizinkan  barang-barang  impor  masuk  ke  pasar  domestiknya. Selain itu, negara ini juga aktif dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional seperti bergabungnya Tiongkok ke dalam World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001, yang membuka pintu untuk perdagangan global yang lebih besar.
Kelima, pengurangan sentralisasi ekonomi dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada unit-unit ekonomi di tingkat provinsi dan lokal. Hal ini memungkinkan daerah-daerah untuk  mengembangkan  inisiatif  ekonomi  sendiri  dan  merespons  lebih  baik  terhadap  pasar. Keenam, pemberian insentif ekonomi kepada perusahaan dan individu yang mencapai hasil yang  baik  dalam  usaha  ekonomi  mereka.  Hal  ini  mendorong  semangat  berwirausaha  dan inovasi.
Dalam  beberapa  dekade  berikutnya,  liberalisasi  ekonomi  Tiongkok  di  bawah  Deng Xiaoping  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  sangat  cepat,  mengubah  Tiongkok menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia (Rupprecht, 2023). Namun demikian, terobosan reformatif ekonomi Deng Xiaoping ini juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang kompleks, termasuk ketidaksetaraan pendapatan, urbanisasi besar-besaran, dan masalah lingkungan. Dampak inilah yang di kemudian hari mendorong Xi Jinping melakukan terobosan berikutnya dengan membuat kebijakan BRI (Chen & Zhou, 2021; He & Wilkins, 2019).
Salah satu investasi terbesar Tiongkok untuk meningkatkan perekonomian negara ialah pembentukan Belt and Road Initiative (Liu et al., 2020). Belt and Road Initiative atau BRI merupakan jalur perdagangan ekonomi internasional yang menghubungkan Asia, Afrika (Chen & Zhou, 2021; Nagao, 2016) , dan Eropa yang terdiri sekitar 60 negara di dalam jalur sutra tersebut. Inisiatif BRI pertama kali diumumkan oleh Presiden Xie Jinping dalam pidatonya saat di  Indonesia  dan  Kazakhstan  pada  tahun  2013  (Chen  &  Zhou,  2021;  Jonquières,  2016). Terbentuknya BRI bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dunia dan menciptakan jalur perdagangan baru untuk memperbesar peluang bisnis baik itu ekspor, impor dan juga investasi bagi Tiongkok (Jonquières, 2016). Dalam pengelolaannya BRI diinisiasi oleh kelompok The National  Development  and  Reform  Comission (NDRC)  yang  dipimpin  oleh  wakil  Perdana Menteri Zhang Gaoli. Pada 2014 China mengeluarkan modal awal sebesar $25,5 miliar yaitu sekitar Rp3,9 triliun dengan menggunakan hasil dari devisa negara, bank ekspor dan impor, perusahaan  investasi  untuk  pembangunan  jalur  sutra  ini.  Tahun  2015  menjadi  awal pembangunan jalur Belt and Road Initiative Tiongkok(Fahrizal et al., 2019a).
Indonesia menjadi salah satu negara tujuan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur melalui  inisiatif Belt  and  Road  Initiative (Setiawan  &  Kamil,  2021) .  Hal  ini  dikarenakan Indonesia  dianggap  sebagai  negara middle  power di  Asia.  Bagi  Indonesia  yang  merupakan negara berkembang dan saat ini sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai wilayah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrasturktur dengan negara lain, program BRI yang  diinisiasi  oleh  Tiongkok  ini  tentunya  sangat  menarik  perhatian  bagi  Indonesia  untuk membantu  pembangunan  tersebut.  Berdasarkan  data Global  Competitiveness  Report 2015- 2016 dari World Economic Forum (WEF), Indonesia masih berada pada urutan ke-62 dari 140 negara  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Hal  ini  berdampak  pada  perekonomian  Indonesia yang  dilihat  dari  era  reformasi  yaitu  pada  akhir  tahun  1990  (Rastri  Paramita,  2017). Perkembangan  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  tidak  sejalan  dengan  laju perekonomian.  Hal  ini  dikarenakan  infrastruktur  yang  kurang  memadai  sehingga  tingginya biaya logistik, menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Untuk memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah diperlukan infrastruktur yang baik untuk menunjang perekonomian tersebut (Syahrituah, 2019).
Untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia memerlukan dana yang besar sehingga membutuhkan investor. Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Initiative di Bogor pada  Mei  2017,  Indonesia  berusaha  mengumpulkan  investor  untuk  mendukung pembangunan  infrastruktur  terkait  dengan  inisiasi  BRI  (Fahmi,  2018).  Bank  ekspor-impor Tiongkok yaitu China Eximbank telah menyediakan dana lebih dari 1 triliun yuan atau setara dengan 2.130 miliar rupiah untuk proyek BRI (Reuters, 2019a). China Exim Bank merupakan Bank Ekspor Impor Tiongkok  dalam proyek BRI untuk mendukung perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional Tiongkok (Huang & Behuria, 2021; Reuters, 2019). Dana besar  yang  dikeluarkan  oleh  China  Exim  Bank  merupakan  pinjaman  dari  Tiongkok  untuk memperkuat  jaringan  darat  dan  laut  Tiongkok  dengan  Asia  Tenggara,  Asia  Tengah,  Timur Tengah, Eropa, dan Afrika (Chen & Zhou, 2021). Pinjaman tersebut menuai kritik dari berbagai pihak dan masyarakat yang dianggap pinjaman tersebut sebagai perangkap utang yang akan memperburuk  keuangan  negara  untuk  ke  depannya  terlebih  seperti  Indonesia  yang  masih tergolong ke dalam negara berkembang. Di Indonesia tidak sedikit sentimen negatif mengenai kerjasama BRI (Damayanti, 2019), sentimen tersebut seputar hilangnya kedaulatan, perangkap
utang,  hingga  masuknya  buruh  Tiongkok  ke  Indonesia  yang  dianggap  sebagai  ancaman lapangan kerja.
Menurut  Kepala  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  Thomas  Lembong periode  2016-2019,  Investasi  yang  diberikan  Tiongkok  untuk  Indonesia  hingga  tahun  2017 sebesar US$5 Miliar setara Rp73 triliun (Fahrizal, 2019). Hal tersebut dinilai kecil jika melihat proyek  yang  terlibat  pada  skema  BRI  yaitu  proyek  kereta  cepat  Jakarta-Bandung,  proyek pembangunan  infrastruktur  transportasi  Sulawesi  Utara,  proyek  pengembangan  energi  di Kalimantan Utara, dan  proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Sumatera Utara.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  melihat  sudut  pandang  dari kepentingan nasional Tiongkok melalui BRI dalam investasi infrastruktur di Sulawesi Utara. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi Sulawesi Utara menjadi salah satu wilayah yang terpilih untuk investasi BRI. Pertama, letak wilayah yang strategis sehinga dapat menarik minat Tiongkok untuk investasi. Kedua, Sulawesi Utara memiliki berbagai potensi seperti pariwisata, pertanian,  energi  terbarukan,  kelautan,  dan  lain-lain.  Ketiga,  inisiatif  BRI  dinilai  sangat berhubungan  dengan  pembangunan  di  Sulawesi  Utara  dalam  berbagai  sektor.  Terdapat beberapa  proyek  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  di  Sulawesi  utara  agar  dapat menjadi  bagian  dari  investasi  program  BRI  yaitu  pembangunan  jalan  kereta  api  Gorontalo- Bitung,  pengembangan  Bandara  Sam  Ratulangi  Manado,  dan  pengembangan  Pelabuhan Bitung.    Hal  ini  menarik  untuk  diteliti  melihat  investasi  yang  diberikan  Tiongkok  untuk Indonesia terbilang kecil dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

## PENELITIAN TERDAHULU
Kepentingan nasional atau yang disebut juga raison d'État dalam Bahasa Prancis yang bertujuan dan ambisi dari negara baik dalam bidang ekonomi, militer, atau budaya (Bainus & Rachman,  2018).  Menurut  studi  hubungan  internasional  dalam  aliran  arus  utama  konsep kepentingan  nasional  ini  merupakan  dasar  penting  bagi  negara  dalam  melakukan  hubungan internasional. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan power yang dimiliki suatu negara yang bersifat destruktif (hard power) (Krasner, 1978) . Power tersebut digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Saat berakhirnya era kolonialisasi di tahun 1960-an  dan  Perang  Dingin  pada  tahun  1989,  kepentingan  nasioal  yang  bersifat  egois  dan anarkis mulai berganti dengan kepentingan yang bersifat individualis, alturistik, dan persuasif non destruktif (soft power). Era baru tersebut memunculkan kekuasaan aktor non-negara yaitu manusia  baik  secara  individu  ataupun  kolektif.  Oleh  karena  itu, power dan  kepentingan nasional dilihat sebagai sarana ataupun untuk mencapai tujuan dari tindakan suatu negara agar dapat bertahan hidup dalam dunia internasional.
Dalam kepetingan nasional ini mencakup keamanan seperti halnya kelangsungan hidup masyarakat  di  negara  tersebut  atau  kebutuhan  wilayah  serta  kesejahteraan  masyarakat. Kepentingan nasional diidentikan dengan “tujuan nasional” untuk negara (T.May Rudy, 2002). Salah  satu  contohnya  ialah  pembangunan  ekonomi.  Seringkali  kepentingan  nasional  ini merupakan faktor utama atau tolak ukur bagi pemerintah untuk mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan.
Untuk pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (foreign policy) perlu dilandaskan kepada  kepentingan  nasional  dan  diarahkan  untuk  mencapai  kategori  sebagai  kepentingan nasional.  Suatu  negara  perlu  memikirkan  bagi  kepentingan  nasional  negara  mereka,  seperti
menurut  Morgenthau  bahwa  kepentingan  nasional  merupakan  kemampuan  minimum  suatu negara  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  identitas  fisik,  politik,  ekonomi,  dan  kultur gangguan  negara  lain  yang  sifatnya  bisa  berupa  kerjasama  ataupun  konflik.  Kepentingan nasional  pada  neoliberalisme  lebih  menitik  beratkan  pada  stailitas  ekonomi  dan  pasar  yang harus  diperhatikan  (Scott  Burchill,  2005).  Setiap  negara  perlu  memprioritakan  kepentingan nasional negara masing-masing, hal ini diperlukan agar sistem global dapat berfungsi dengan baik (Dermawan, 2020). Kepentingan nasional juga menjadi tujuan utama setiap negara untuk terlibat  dalam  hubungan  internasional  dan  menjalin  kerjasama  internasional  baik  dengan negara  atau  aktor  internasional,  dengan  adanya  kerjasama maka  diharapak  baik  negara  atau aktor non negara yang bekerjasama dapat menghasilkan keuntungan (Krasner, 1978; Manan, 2017)
Kaum neoliberalis percaya kepentingan nasional bukan hanya diletakan pada negara, tetapi  juga  pada  ‘negara’  dan  ‘pasar’.  Untuk  dapat  menghasilkan  keuntungan  yang  sesuai, diperlukan  hukum  internasional  yang  harus  diperhitungkan  dalam  menentukan  atau memutuskan kepentingan nasional bagi suatu negara (Jackson, 2003). Diperlukannya hukum internasional agar setiap aktor baik negara maupun non negara dalam melakukan kerjasama bagi kepentingan nasional negara mereka terdapat payung hukum yang tertulis dengan jelas yang telah diatur untuk dipatuhi dalam kerjasama tersebut.  Dalam studi kasus peneliatian ini agar  tujuan  kepentingan  nasional  Tiongkok  terpenuhi  maka  negara  bertugas  untuk menyediakan  infrastrukutr  yang  memadai.  Dengan  tujuan  biaya  transportasi  dapat  ditekan, sehingga biaya ekspor dan impor dari Tiongkok untuk masuk ke Indonesia melalui Sulawesi Utara dapat lebih rendah. Dengan biaya ekspor impor yang murah maka akses masuk barang dari  Tiongkok  lebih  mudah  dan  juga  dapat  menekan  harga  jual  barang,  sehingga  Tiongkok dapat lebih banyak mengekspor barang ke Indonesia melalu Sulawesi Utara lebih banyak dan lebih menguntungkan.
Penelitian  ilmiah  tentang  politik ekonomi  Tiongkok  melalui  program  Belt and  Road Initiative (BRI) sudah sangat banyak, baik berupa jurnal, buku, tesis, disertasi, maupun skripsi. Tiongkok  membangun  banyak  kerjasama  dengan  berbagai  negara  melalui  skema  BRI  demi mencapai kepentingan nasionalnya.
Kajian  ini  mengambil  tiga  penelitian  terdahulu  dalam  rangka  memperkuat  kebaruan yang  dibangun,  yakni  terkait  program  BRI  di  Sulawesi  Utara  yang  tentunya  juga  memiliki motivasi  kepentingan  nasional  dari  Tiongkok. Pertama, buku  berjudul  “ The  Belt and  Road Initiative: What Will China Offer The World In Its Rise” yang ditulis peneliti Tiongkok, Wang Yiwei tahun 2016. Wang Yiwei, seorang profesor dari School of International Studies, Direktur Institut Urusan Internasional dan Direktur Pusat Studi Eropa di Universitas Renmin Beijing, dan salah satu pakar dalam bidang hubungan internasional Eropa-China di Tiongkok. Sejak dideklarasikan Tiongkok tahun 2013, agenda BRI menyita perhatian dan kecurigaan negara- negara di dunia. Beragam penelitian dan diskusi ilmiah digelar di berbagai tempat. Yiwei ingin menampakkan  agenda  BRI  Tiongkok  ke  dalam  perspektif  histori  yang  lebih  menarik.  Jalan sutra perdagangaan tidak lagi dilihat sebagai jalur klasik dan kuno, melainkan dikaitkan dengan kepentingan  pembangunan  infrastruktur  dan  perdagangaan  internasional.  Bahkan  Yiwei tampak ingin mensejajarkan Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (OBOR) dengan America Marshall Plan yang pernah digulirkan Amerika Serikat pasca Perang Dunia. Untuk realisasi BRI, Tiongkok akan membantu membangun infrastruktur dan jaringan politik-
ekonominya  di  negara-negara  Asia  Tengah  dan  Asia  Tenggara  melalui  para  aktor  maupun institusi lokal yang saling bekerja sama agar semakin terintegrasi ke arah politik dan ekonomi dengan Tiongkok (Yiwei, 2016).
Sementara  literatur kedua ,  yakni  jurnal  berjudul  “Geopolitik  Tiongkok  Di  Kawasan Asia  Tenggara:  Jalur  Perdagangan  (OBOR)”  yang  ditulis  Fransiskus  Danang  Radityo, Gabriella Rara, Indah Amelia, dan Rifal Efraim (2019) melihat Tiongkok sebagai salah satu negara  yang  mulai  muncul  dan  berperan  sebagai emerging  power serta  memiliki  kekuatan ekonomi  yang  banyak memberikan  pengaruh  bagi  sistem  ekonomi  dunia.  Dengan  kata  lain, kebangkitan ekonomi ekonomi Tiongkok memiliki pengaruh geopolitik yang luas di berbagai kawasan, terutama di Asia Tenggara. Arah kebijakan geopolitik Tiongkok diarahkan kepada Asia Tenggara karena faktor determinasi geografis.  Keadaan geografis dapat mempengaruhi kebijakan  suatu  negara  atas  upaya  mencapai  kepentingannya.  Begitupun  dengan  Tiongkok yang secara geografis trend pertumbuhan dan pembangunan ekonominya di pesisir timur lebih dekat  kepada  Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara.  Perkembangan  geostrategi  politik  Tiongkok sendiri  dapat  dilihat  dari  masa  sejarah  Tiongkok  dimana  sudah  mulai  adanya  pertimbangan kebijakan  yang  menyesuaikan  kondisi  geografis.  Di  era  modern,  Tiongkok  semakin berkembang menjadi negara yang memiliki kemampuan bargaining power yang cukup kuat karena memanfaatkan kekuatan ekonominya (Radityo., 2019).
Adapun  literatur ketiga ,  Adis  Zakiyya  (2022)  dari  Universitas  Padjadjaran  dalam jurnalnya  berjudul  “Pembangunan  Infrastruktur  di  Indonesia  dalam  Kerja  Sama  Indonesia- Tiongkok 2010-2018” melihat lebih spesifik kepada persoalan infrastruktur di Indonesia yang menjadi pintu masuk negeri Tirai Bambu tersebut untuk meluaskan pengaruhnya, bukan saja di Indonesia tapi juga Asia Tenggara. Kerjasama yang dibangun tidak lepas dari kepentingan besar  Tiongkok.  Jurnal  tersebut  menganalisa  motivasi  Tiongkok  melalui  pendekatan  tiga platform  kerjasama  internasional  seperti  Deklarasi  Kemitraan  Strategis,  Kemitraan  Strategis Komprehensif, hingga Belt Road Initiative sepanjang tahun 2010-2018. Jurnal ini juga tidak memfokuskan  pada  proyek  infrastruktur  tertentu  dan  di  wilayah  tertentu,  melainkan  lebih diarahkan pada bentuk kerjasama internasional yang  dibangun Tiongkok terhadap Indonesia (Zakiyya & Purnama, 2022).
Kajian ini memiliki keterhubungan yang bersifat konfirmatif dengan ketiga literatur di atas, bahwa kajian ini menjustifikasi kehadiran proyek di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Lebih spesifik lagi dalam kajian ini adalah proyek BRI di Sulawesi Utara berupa pembangunan infrastruktur Pelabuhan Bitung dan Bandara Samratulangi (beritasatu.com, 2015; Bisnis.com, 2021;  Suparjo  Ramalan,  2022),  dimana  belum ada  kajian ilmiah  yang  mengungkap  proyek- proyek tersebut. Kajian ini mengungkap kehadiran kepentingan nasional Tiongkok di Sulawesi Utara.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  mengumpulkan  data  yang diperlukan.  Menurut  Creswell  penelitian  kualitatif  merupakan  pendekatan  untuk mengeksplorasi untuk memahami suatu masalah atau gejala dalam topik penelitian  (John W. Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif menurut Patton, yaitu penelitian pada kegiatan penelaahan dokumen dan data atau library research (Patton. M. Q,  2002).  Menurut  Dr.  Suwartono,  jenis  penelitian  mempunyai  beragam  pengelompokan,
berdasarkan perspektif pendekatan terdapat beberapa pengelompokan diantaranaya, penelitian etnografi,  studi  kasus,  survey,  penelitian  tindakan  kelas  dan  penelitian  eksperimental.  (Dr. Suwartono, 2014).
Dalam  penelitian  ini  lebih  dekat  kepada  jenis  penelitian case  study atau  studi  kasus. Karena  menganalisa  kepentingan  nasional  Tiongkok  dalam  program  BRI  studi  kasus  di Indonesia yang terfokus di Sulawesi Utara. Dalam penelitian kualitaif, studi kasus merupakan kajian terhadap sesuatu yang berbeda atau unik yang ada dalam suatu kelompok, lembaga atau individu tertentu. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus diskriptif, pada  jenis  studi  kasus  ini  semua  kesimpulan  akan  dijabarkan  oleh  peneliti  dengan  bentuk diskpripsi yang akan dikaitkan dengan teori dan temuan-temuan selama penelitian berlangsung (Hidayat, 2019) Pengumpulan data dalam studi kasus dapat berbagai cara, dalam penelitian ini pengumpulan data digunakan melalui library research, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Yin,  dalam  studi  kasus  dapat  mengumpulkan  data  melalui  dokumentasi,  laporan  peristiwa, mamorandum, proposal, hasil penelitian dan hasil evaluasi (Yin, 2014).
Secara  umum  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kepentingan  nasional  Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia dan memberikan gambaran dampak Belt and  Road  Initiative terhadap  perkembangan  proyek  infrastruktur  transportasi  di  Sulawesi Utara. Selain itu, secara khusus penelitian ini akan mengetahui kepentingan nasional Tiongkok yang  mengarah  pada    ekonomi  dari  kerjasama  Tiongkok-Indonesia  melalui  BRI.  Kemudian penelitian ini akan membuktikan bahwa di dalam dunia hubungan internasional yang anarki dapat diatasi dengan suatu integrasi yang mengacu pada suatu kerjasama internasional yang intensif. Agar penelitian ini lebih terarah maka pembatasan waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2017 hingga 2022 . Pada 2017 berdasarkan data Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasi Tiongkok dan Hongkong di Indonesia mencapai US$5,5 miliar atau sekitar Rp7,5 triliun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Poyek Infrastruktur di Sulawesi Utara
Kepentingan nasional suatu negara tidak bisa terlepas dari aspek ekonomi luar negeri dan  aspek  non-ekonomi  tradisional  seperti  kedaulatan  politik  dan  integritas  suatu  wilayah sebagai  penunjang  keamanan  dan  kepentingan  nasional  negara  (Gong  &  Li,  2021).  Seperti dalam  penelitian  ini,  melalui  berkambangnya  BRI  yang  digunakan  Tiongkok  sebagai  media untuk  investasi  di  Sulawesi  Utara  merupakan  salah  satu  kebijakan  luar  negeri  Tiongkok  di negara-negara  berkembang  dengan  memperhatikan  aspek  geo-politik,  geo-ekonomi  dan ideologi  negara  Tiongkok.  Kebijakan  luar  negeri  yang  diterapkan  oleh  Tiongkok  ini  sangat penting  bagi  kepentingan  nasional  negara  Tiongkok  untuk  menghasilkan  keuntungan  dari investasi yang telah dikeluarkan.

## Pelabuhan Bitung
Pelabuhan  Bitung  merupakan  salah  satu  pelabuhan  terbesar  di  Sulawesi  Utara  yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal penumpang besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan letak  wilayah  yang  strategis    dan  memiliki  nilai  tinggi  dari  sudut  pandang  geostrategi  dan geoekonomi  diyakini  dapat  memikat  Tiongkok  melalui  inisiatif  BRI  untuk  investasi  di Sulawesi  Utara.  Mengingat  bahwa  Pelabuhan  Bitung  saat  ini  sudah  termasuk  ke  dalam Khawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)(Siswoyo,  2019)  .  Kawasan    KEK  sedang  proses
pengembangan dan terintegrasi dengan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung untuk  terhubung  dengan  kawasan  strategis  Indo-Pasifik  (BKPM  RI,  2022a).  Wilayah  yang strategis dari Pelabuhan Bitung juga sebagai pintu masuk menuju Indonesia dan sebagai jalur pelayaran dunia.
Gambar  di  atas  merupakan  bagan  sponsor  dengan  perjanjian  usaha  patungan  proyek Pelabuan  Bitung.  Setiap  pembangunan  atau  pengembangan,  pemerintah  memiliki  lebih  dari satu  skema,  yaitu  selain  skema  APBN/APBD,  juga  dipeerlukannya  skema  investasi  modal asing. Seringkali dalam beberapa kasus, modal asing lebih menempati porsi dengan kuantitas yang  lebih  besar  (Ramadhanty  &  Syafrudin,  2021).  Pada  bagian  investor  yang  merupakan pemberi  pinjaman,  salah  satu  investor  pemberi  pinjaman  tersebut  ialah  Tiongkok  melalui program  inisiatif  BRI.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada pertemuannya dengan Xi Jinping di Gedung Aula Besar Rakyat China. Secara khusus Presiden Jokowi  mengajak  pemerintah  Presiden  Xi  Jinping  untuk  bekerjasama  dengan  pemerintah Indonesia dalam 3 mega proyek melalui program BRI yang dimiliki oleh Tiongkok. Tiga mega proyek tersebut salah satu diantaranya ialah jalan raya toll,  Pelabuhan Bitung dan Bandara di Sulawesi  Utara.  Dengan  disepakatinya  3 mega  proyek tersebut  akan  sangat menguntungkan Tiongkok dalam ekonomi yaitu ekspor dan impor serta biaya logistik.
Dikembangkannya  Pelabuhan  Bitung  menjadi  pelabuhan  hub  internasional  tentunya menguntungkan untuk kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Tiongkok terlebih untuk ekspor dan  impor.  Terdapat  empat  alasan  Pelabuhan  Bitung  dikembangnkan  sebagai  pelabuhan internasional melalui sudut pandang geostrategi Indonesia (Salim., 2014):1) Mempuyai jalur yang  singkat  pada  jarak  tempuh  antara  Indonesia  dengan  negara  kawasan  Indo-Pasifik;  2) Sebagai  tempat  pengembangan  sumber  pemasukan  bagi  negara;  3)  Pelabuhan  Bitung merupakan  pelabuhan  yang  mempunyai  karateristik  adaptif  dan  berdaya  saing  dengan pelabuhan yang lainnya; 4) Sebagai pengumpan yang memiliki dampak lanjutan positif atas aktifitas ke pelabuhan geostrategi.
Dengan pengembangan Pelabuhan Bitung yang saat ini juga sebagai international hub port di Indonesia. Hal ini relevan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia  (MP3EI)
Gambar 1. Pemangku Kepentingan Proyek (BKPM RI, 2022b)
Tahun 2011-2025 yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk mempercepat laju pemerataan ekonomi,  kegiatan  logistik  dan  pembangunan  yang masih  berpusat  di  pulau jawa,  menuntut untuk  didistribusikan  secara  proporsional  kepada  wilayah-wilayah  strategis  lainnya  yang merupakan the center of international hub port . Kedua, Pelabuhan Bitung direncanakan akan menjadi  poros  Indonesia  di  bagian  Timur.  Sebagai  hub  internasional,  Pelabuhan  Bitung diarahkan  dalam  rangka  untuk  menciptakan  perdagangan  yang  sehat  dan  iklim  usaha  yang kondusif, terutama untuk memperkuat geostrategi agar mendukung situasi keamanan nasional dan pertahanan negara(Megantoro & Ahyudanari, 2021).
Pada gambar di atas yang diperoleh dari BPKM terlihat perkembangan ekpsor impor dari Pelabuhan Bitung (BKPM RI, 2022a). Dikarenakan faktor jarak tempuh yang singkat dengan  negara  Indo-Pasifik  sehingga  dengan  berkembanganya  pelabuhan  tersebut banyak menarik negara lain untuk melakukan kerjasama dalam ekspor dan impor dengan Indonesia. Khusus  dengan  Tiongkok,  setelah  disepakatinya  proyek  infrasturktur  di  Pelabuha  Bitung dengan bantuan inisiatif BRI, semakin mudah Tiongkok dalam melakukan ekspor barang ke Indonesia dikarenakan harga logistik yang lebih rendah dan waktu tempuh yang tidak terlalu lama.
Gambar 2. Data Opersional Terminal Konvensional 2016-2020 (BKPM RI, 2022)
Melalui gambar diatas terlihat bahwa Indonesia mengimpor keramik dari Shangai yang merupakan negara Tiongkok. Selain impor, Indonesia juga semakin gencar melakukan ekspor ke  negara  lain  seperti  Hongkong,  dari  Sulawesi  Utara  mengekspor  ikan  beku,  marmer  dan rumput laut. Selain Hongkong, terdapat ekspor ke Yokohama, yaitu berupa coklat, biji kokoa, kayu bermain, dan rumput laut.

## Bandara Sam Ratulangi
Melalui pernyataan resmi Presiden Jokowi, terdapat delapan bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub. Salah satu diantaranya ialah Bandara Sam Ratulangi, sebagaimana  saat  ini  Sulawesi  Utara  dijuluki  sebagai  “Gerbang  Menuju  Asia  Pasifik” dikarenakan letak wilayahnya yang strategis(Megantoro & Ahyudanari, 2021). Menurut salah satu ekonom Sulawesi Utara yaitu Dr.   Robert Winerungan, apabila bandara Sam Ratulangi menjasi  bandara  super  hub  tentunya  aktivitas  perekonomian  semakin  lancar  dan  semakin terbuka dengan dunia internasional. Semua barang akan masuk dan keluar melelui Sulawesi Utara  sehingga  meningkatnya  ekspor  dan  impor  serta  semakin  murah  biaya  perdagangan. Dengan  meningkattnya  ekspor  –  impor  dan  sektor  wisata  ini  akan  semakin  maju  tingkat ekonomi di Sulawesi Utara.
Proyek  perluasan  yang  menghabiskan  Rp.477  miliar  untuk  meningkatkan  pariwista  di Sulawesi  Utara  ditargetkan  selesai  pada  akhir  tahun  2020,  akan  tetapi  target  tersebut  tidak tercapai. Pada Februari 2022 proyek perluasan tersebut baru mencapai 99,20% dan ditargetkan kembali  oleh  PT.  Angkasa  Pura  1  proyek  tersebut  akan  selesai  pada  akhir  Februari  2022. Tujuan dari proyek pengembangan tersebut selain untuk menngkatkan pariwasata di Sulawesi Utara juga untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang Sulawesi Utara(PT Angkasa Pura I, 2021).
Pengembangan  Bandara  Sam  Ratulangi  berfokus  pada  perluasan  bandara  dan beautifikasi pada terminal eksisting, perluasan gedung, serta penambahan sarana infrastruktur. Untuk  perluasan  terminal  meliputi  area  check  in,  boarding  lounge,  make  up  area  yang digunakan untuk penanganan bagasi pada penumpang, penambahan toilet, dan beautifikasi area
Gambar 3. Peta Ekspor-Impor Pelabuhan Bitung (BKPM RI, 2022)
lobby,  check  in,  dan  boarding  lounge.  Untuk  perluasan  terminal  baru,  dilakukan  melalui pembuatan  area  imigrasi,  karantina,  bea  cukai,  dan  boarding  lounge  untuk  kedatangan  dan keberangkatan  domestik  serta  internasional.  Peningkatan  ini  dilakukan  agar  Bandara  Sam Ratulangi dapat naik kategori menjadi bandara internasional dan naik tingkat menjadi tingakat bandara 1B (Direktorat Jendral Perhubungan Udara, 2019)
Dengan dilakukannya pengembangan di Bandara Sam Ratulangi yang juga melibatkan investasi dari Tiongkok melalui BRI, pada 2019 Sam Ratulangi membuka rute penerbangan lebih banyak menuju kota di Tiongkok. Terdapat beberapa kota yang menjadi rute penerbangan dari  Sam  Ratulangi  yaitu  Guiyang,  Hangzhou,  Shanghai,  Shenzen,  Makau,  Chengdu, Chonhqing,  dan  lainnya.  Berdasarkan  data  Kantor  Imigrasi  TPI  I  Manado,  terdapat peningkatan  masuknya  turis  Tiongkok  melalui  Bandara  Sam  Ratulangi  dari  tahun  2018  ke tahun  2019  meningkat  8,5%  atau  sebanyak  116.144  turis  Tiongkok  masuk  ke  Sulawesi Utara(PT Angkasa Pura I, 2021).

## Tol Manado-Bitung
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Badan Usaha Jaln Tol (BUJT) terus memperluas dan menjalankan pembangunan jalan tol untuk meningkatkan konektivitas penunujan perekonomian antar daerah dengan mempermudah dan mempersikat waktu perjalanan wisata atau pengiriman barang. Salah satu ruas jalan tol yang telah rampung pada Desember 2021 adalah  jalan tol yang menghubungkan antara Manado dan Bitung. Pada 2020 Presiden Joko Widodo telah meresmikan ruas jalan tol Manado-Donowudu sepanjang 26 km dan disusul dengan jalan tol Donowudu-Bitung yang selesai pada akir 2021 sepanjang 13,5 km (PUPR, 2021).
Dengan  tercapainya  jalan  tol  yang  menyambungkan  antara  Mando  dan  Bitung merupakan keberhasil yang besar bagi Sulawesi Utara. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pembangunan ruas jalan tol Manado-Bitung merupakan dukungan yang sangat penting untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu kawasan super prioritas Manado-Bitung- Likupang (PUPR, 2021b). Dengan total keseluruhan ruas tol Manado-Bitung sepanjang 40 km maka akan mempersingkat waktu tempuh menjadi 30 menit dari jalur biasa yaitu 1,5 jam. Jalan tol tersebut akan mempermudah dan mempersingkat waktu tempuh akses barang dan jasa ke Pelabuhan  Internasional  Bitung  yang  saat  ini  merupakan  salah  satu  pintu  ekspor  dan  impor untuk kawasan Indonesia bagian Timur(KPPIP, 2022). Terintegrasinya ruas jalan tol Mando Bitung  dengan  kawasan  industri  dan  pariwisata  akases  akan  semakin  mudah,  diharapkan dengan  semakin  mudahnya  jalur  yang  tersedia  dapat  menekan  biaya  logistik  dari daerah  ke Pelabuhan  Bitung  sehingga  biaya  ekpor  dan  impor  menjadi  lebih  rendah  dan  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat lebih maju.
Rute  tol  Manado-Bitung  dibangun  dengan  skema  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi senilai Rp 5,12 triliun (PUPR, 2021a). Pada tahun 2014 China  Eximbank  menyetujui  untuk  memberikan  pinjaman  senilai  Rp  1,1  triliun  untuk pembangunan  jalan  tol  Manado-Bitung  (AIDDATA,  2022).  Kemudian  13  Juni  2016  China Eximbank  dan  Pemerintah  Indonesia  menandatangan  perjanjian Preferential  Buyer's  Credit (PBC)  senilai  $78.099.963  untuk  Seksi  1B  Jalan  Tol  Manado-Bitung  Proyek.  Dengan persyaratan peminjaman tingkat bunga 3%, masa tenggang 15 tahun, masa tenggang 5 tahun, biaya  manajemen  0,2%,  dan  biaya  komitmen  0,2%. Hasil  dari  PBC  akan  digunakan  oleh
peminjam untuk membiayai sebagian kontrak komersial (EPC) senilai $90 juta dengan China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), yang ditandatangani pada 13 Oktober 2015.  Pada  September  2018,  $24.727.417  dari  PBC  telah  dicairkan.  Pada  13  oktober  2017 Industrial  and  Commercial  Bank  of  China (ICBC)    salah  satu  bank  yang  terlibat  dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), setuju untuk memberikan kontribusi sebesar Rp1000 miliar pada perjanjian pinjaman sindikasi senilai Rp7756 triliun dengan PT Jasamarga Manado Bitung, dana tersebut akan dibagi 2 yaitu Rp 500 miliar akan dialokasikan utuk proyek jalan tol Manado-Bitung seksi 2 dan Rp 500 miliar akan dialokasikan untuk jalan tol Pandaan- Malang (AIDDATA, 2022).
PT  Jasamarga  Manado  Bitung  merupakan special  Purpose  Vehicle dan  perusahaan patungan  antara  PT  Jasa  Marga  (Persero)  Tbk    65%,  PT  WIKA  (Persero)  Tbk,  dan  PT  PP (Persero)  15%. Pinjaman  sindikasi  yang  diberikan  kepada  PT  Jasamarga  Manado  Bitung memiliki jangka waktu 15 tahun. Anggota pengelola keuangan tersebut antara lain BNI, BCA, Bank  Mandiri,  Sarana  Multi  Infrastruktur  (SMI),  ICBC  Indonesia  (BAPPENAS,  2022a). Konstruksi  ruas  jalan  Manado-Airmadidi  sepanjang  15  km  didanai  oleh  APBN  dan  ruas Airmadidi-Bitung sepanjang 25 km dilaksanakan oleh BUJT PT Jasa Marga Manado Bitung (PUPR,  2021b).      Pada  seksi  2  ruas  Airmadidi-Bitung  yang  dilaksanakan  PT  Jasa  Marga Manado  merupakan  dana  pinjaman  dari  ICBC,  pada  seksi  2  pembangunan  tersebut  dibagi menjadi 2 yaitu seksi 2A Airmadidi-Danowudu sepanjang 11,5 km dan seksi 2B Danowudu- Bitung  sepanjang  13,5  km.  Proyek  pembangunan  ruas  jalan  tol  ini  sebelumnya  mengalami penundaan  besar  dikarenakan  tantangan  pembebasan  lahan  yang  dilaksanakan  oleh  Satuan Kerja  Pengadaan  Tanah  Jalan  Tol  Wilayah  II  (Suraji  .,  2022).  Adanya  permasalahan pembebasan  lahan  tersebut  untuk  pembangunan  ruas  jalan  tol  Manado-Bitung  baru  dapat terselesaikan dan beroperasi di tahun 2019 (BAPPENAS, 2022b).

## Kepentingan Tiongkok
Dengan hadirnya BRI di kawasan ASIA, diharapkan dapat membantu integrasi ekonomi terlebih  di  Indonesia.  Terbentuknya  Integrasi  ekonomi  dapat  melalui  regionalisme  yang diwujudkan  dengan  kepentingan  komunitas  atau Interest-group yang  sama.  Prioritas kepentingan tersebut pada pembentukan jaringan ekonomi terpadu antar negara yang ikut ke dalam inisiasi BRI. Terdapat 5 fokus utama dalam inisiasi BRI  (Nugraha et al., 2022), yaitu: 1) Policy Cordination , bertujuan untuk mendorong negara-negara agar bekerja sama satu sama lain  untuk  mencapai  keberhasilan  pada  proyek  tersebut;  2) Cultural  exchance ,  untuk mempromosikan ikatan bersahabat agar menciptakan pemahaman budaya yang lebih dalam; 3) Economy integration , untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan keuangan; 4) Trade and investment ,  melalui  perdagangan  dan  investasi  lintas  batas  BRI  yang  bertujuan  untuk mempermudah  dalam  kerja  sama  perdagangan  dan  investasi  antar  negara  di  jalur  sutra;  5) Connecting  infrastructure ,  bertujuan  pada  fasilitas  infrastruktur  yang  memungkinkan  untuk menjalin kerja sama yang lebih besar dengan negara-negara yang dilalui di jalur sutra. Seperti halnya  membangun  kembali  atau  mengembangkan  pelabuhan,  bandara,  penghilangan hambatan, dan memperbaiki jalan.
Melalui  BRI,  Tiongkok  juga  menekankan  kerjasama  ekonomi  dengan  meningkatkan hubungan  dagang  yang  mengarah  pada  perdagangan  antar  aktor  yang  terlibat  seperti  untuk mengurangi  hambatan  dalam  berdagang  atau  membentuk  blok  perdagangan  baru (Montratama.,  2016).  BRI  merupakan  jalur  yang  sangat  strategis  karena  menghubungkan
dengan  banyak  kawasan  dan  negara,  yang  tentu  saja  ini  akan  mempengaruhi  strategi pembangunan  jangka  panjang  dan  kebjikan  luar  negeri  Tiongkok.  Selain  itu  di  Indonesia sebagai  negara  yang  tergabung  dalam  BRI  mempunyai  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang melimpah,  maka  SDA  tersebut  akan  lebih  efektif  dan  terjangkau  apabila  Tiongkok  dapat mempertahankan  kepentingannya  di  wilayah  tersebut  melalui  klaim  pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan fokus tujuan BRI yang telah disebutkan, tentunya Tiongkok menjadi aktor utama  dalam  kerjasama  BRI  di  Indonesia.  Investasi  atau  pinjaman  yang  diberikan  oleh Tiongkok  tidak  semata-mata  hanya  meminjamkan,  akan  tetapi  Tiongkok  mempunyai kepentingan  dibalik  pinjamannya  tersebut  seperti  halnya  dalam  kerjasama  proyek pembangunan  infrastruktur  di  Sulawesi  Utara  yang  akan  semakin  memudahkan  Tiongkok dalam  melakukan  ekspor  dan  impor  dengan  biaya  yang  lebih  rendah  dengan  di  bangunnya Pelabuhan Bitung. Selain itu juga dengan dibangunnya jalan tol Manado-Bitung akan semakin dekat  jarang  tempuh  yang  akan  mengurangi  tarif  transportasi  perjalanan  menuju  Pelabuhan Bitung sehingga pendistribusian barang ekspor dan impor akan semakin mudah. Pembangunan Bandara  Sam  Ratulangi  yang  juga  menjadi  salah  satu  dalam  proyek  tersebut  juga  semakin meningkatkan rute penerbangan dan lebih banyak membuka rute ke beberapa kota di Tiongkok, selain untuk menigkatkan dan memudahkan ekspor dan impor Tiongkok, rute penerbangan ini juga  meningkatkan  dan  memudahkan  warga  Tiongkok  untuk  masuk  ke  Indonesia  melalu Bandara Sam Ratulangi.

## PENUTUP
BRI  menjadi  salah  satu  aset  Tiongkok  untuk  menjalin  kerjasama  terutama  dengan negara-negara di Asia. Negara berkembang di Asia rata-rata mempunyai permasalahan yang sama yaitu di bidang perekonomian yang kurang  stabil. Seperti di Indonesia, ekonomi yang kurang stabil tersebut salah satunya dikarenakan infrastruktur yang tidak   memadai, sehingga sulitnya  transportasi  dan  menyebabkan  tingginya  tarif  logistik  untuk  pengangkutan  barang. Oleh karena itu BRI memasuki pangsa Asia salah satunya yaitu Indonesia di daerah Sulawesi Utara, karena memiliki tujuan yang sama dengan rata-rata  negara-negara di Asia salah satunya ialah kerjasama infrastruktur. Kerjasama tiga proyek oleh BRI di Sulawesi Utara mengalami keterlambatan, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Berdasarkan penelitain yang telah dijabarkan di awal tentunya dengan pinjaman yang diberikan Tiongkok memiliki maksud  tersendiri  untuk  menjalin  kerjasama  dalam  proyek  di  Sulawesi  Utara.  Dengan kerjasama  tersebut  perekonomian  Tiongkok  menjadi  lebih  meningkat  dikarenakan  pangsa pasar di Asia lebih banyak. Dengan kerjasama tersebut, menciptakan akomodasi yang sudah memadai sehingga tarif logistik menjadi lebih murah. Tidak hanyak itu, masyarakat Tiongkok memiliki  akses  lebih  mudah  untuk  masuk  dan  keluar  Indonesia  dikarenakan  dengan pembangunan Bandara Sam Ratulangi, kini memiliki rute untuk langsung ke beberapa daerah di Tiongkok.

## DAFTAR PUSTAKA
AIDDATA.  (2022). China  Eximbank  provides  $78  million  preferential  buyer’s  credit  for Section 1B of Manado-Bitung Toll Road Project . http://projectchina.se/2013/?page_id=159
Bainus,  A.,  &  Rachman,  J.  B.  (2018).  Editorial:  Kepentingan  Nasional  dalam  Hubungan Internasional. Intermestic: Journal of International Studies , 2 (2), 109. https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1
beritasatu.com. (2015). 11 Proyek Besar Segera Dibangun di Sulawesi Utara . Beritasatu.Com. https://www.beritasatu.com/ekonomi/283528/11-proyek-besar-segera-dibangun-di- sulawesi-utara
Bisnis.com.  (2021). Terminal  Baru  Bandara  Sam  Ratulangi  Manado,  Perpaduan  Konsep
Tradisional dan Modern . Bisnis.Com.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20210801/98/1424430/terminal-baru-bandara-sam- ratulangi-manado-perpaduan-konsep-tradisional-dan-modern
BKPM RI. (2022a). BKPM PIR - Pelabuhan Internasional Bitung . BKPM RI. (2022b). Pelabuhan Internasional Bitung . https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/peluang-investasi/detail/?id=930
Boyarkina, A. V. (2023). DENG XIAOPING’S FOREIGN POLICY STRATEGY DURING THE PERIOD OF ECONOMIC REFORMS AND OPENNESS (LATE 1970S - 1990S). RSUH/RGGU  Bulletin.  Series  Political  Sciences.  History.  International  Relations. https://politicalscience.rsuh.ru/jour/article/view/449?locale=en_US
Chang,  M.  H.  (1996).  The  Thought  of  Deng  Xiaoping. Communist  and  Post-Communist Studies .
Chen,  P.,  &  Zhou,  Y.  (2021).  The  Asian  Infrastructure  Investment  Bank and  How  China  is Financing BRI. BCP
Business
& Management , 16 , 63–69. https://doi.org/10.54691/bcpbm.v16i.250
Damayanti,  A.  (2019).  China  ’  s  Belt  and  Road  Initiative  (  BRI  )  in  ASEAN  Countries : Indonesia ’ s Perspective. Universitas Kristen Indonesia .
Dermawan,  R.  (2020).  the  National  Interest  Concept  in  a  Globalised  International  System. Indonesian
Journal of International Relations , 3 (2), 30–45. https://doi.org/10.32787/ijir.v3i2.101 Direktorat Jendral Perhubungan
Udara.
(2019). Data Bandar Udara . https://hubud.dephub.go.id/hubud/website/BandaraDetail.php?id=14
Dr. Suwartono, M. H. (2014). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian . Penerbit Andi Yogyakarta. Fahmi,  R.  A.  (2018). Pengaruh  Inisiatif  Obor  (One  Belt  One  Road)  Tiongkok  Terhadap
Perkembangan Infrastruktur Indonesia Tahun 2017 . 1–110.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43471/1/iRHINANDA AVIFA FAHMI-FISIP.pdf
Fahrizal, M., Yudilla, A., & Sundari, R. (2019a). Implementasi Konsep One Belt One Road (OBOR)  China  dalam  Kerangka  Kerjasama  Pembangunan  Infrastruktur  di  Indonesia. Journal of Diplomacy and International Studies . https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index
Fahrizal, M., Yudilla, A., & Sundari, R. (2019b). Implementasi Konsep One Belt One Road (OBOR)  China  dalam  Kerangka  Kerjasama  Pembangunan  Infrastruktur  di  Indonesia. Journal of Diplomacy and International Studies .
Gong, J., & Li, Y. (2021). Overseas economic interest perspective in foreign policy—a case study  of  China. Cambridge  Review  of  International  Affairs , 36 ,  652–678. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:238701688
Hamid, A. K. (2015). Chinese Foreign Policy during the Presidencies of Mao Zedong and Deng Xiaoping:  A  Comparative  Study. Tikrit  Journal  For  Political  Science , 4 (4),  41–59. https://doi.org/10.25130/tjfps.v4i4.34
He,  L.,  &  Wilkins,  S.  (2019).  The  Return  of  China’s  Soft  Power  in  South  East  Asia:  An Analysis  of  the  International  Branch  Campuses  Established  by  Three  Chinese Universities. Higher Education Policy , 32 (3), 321–337. https://doi.org/10.1057/s41307- 018-0084-x
Hidayat, T. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. In Jurnal Study  Kasus .  researchgate.net.  https://www.researchgate.net/profile/Taufik-Hidayat- 32/publication/335227300_PEMBAHASAN_STUDI_KASUS_SEBAGAI_BAGIAN_ METODOLOGI_PENELITIAN/links/5d58b188299bf151badcdc65/PEMBAHASAN- STUDI-KASUS-SEBAGAI-BAGIAN-METODOLOGI-PENELITIAN.pdf
Huang, Z., & Behuria, P. (2021). Convergence and Divergence in Emerging Donor Finance : A Comparative Analysis of Chinese and Indian Exim Banks in Ethiopia . 49 . Jackson,  R.  and  G.  S.  (2003). .  Introduction  to  International  Relations:  Theories  and Approaches. Second Edition . Oxford: Oxford University Press.
Jean S. Kang( 강지현 ). (2017). Change and Continuity in China’s Soft Power Trajectory: From Mao  Zedong’s  “Peaceful  Co-existence”  to  Xi  Jinping’s  “Chinese  Dream.” Asian International Studies Review , 18 (1), 113–130. https://doi.org/10.16934/isr.18.1.201706.113
John W. Creswell, J. D. C. (2018). Qualitative inquiry & research design. In Data Collection in Sociolinguistics (pp. 19–22). https://doi.org/10.4324/9780203136065-10 Jonquières, G. de. (2016). Xi Jinping ’ s long road to somewhere ? ECIPE Policy Brief , 2 , 1–
5.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional. (2022a). Public Private Partnership Infrastructure Project Plan in Indonesia tahun 2022 .
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional. (2022b). Public Private Partnership Infrastructure Project Plan in Indonesia tahun 2022 .
KPPIP. (2022). Jalan Tol Manado – Bitung – KPPIP . KRASNER,  S.  D.  (1978). Defending  the  National  Interest:  Raw  Materials  Investments  and U.S. Foreign Policy.
Krasner,  S.  D.  (1978). Defending  the  national  interest:  Raw  materials  investments  and  US foreign policy (Vol. 1). Princeton University Press.
Liu,  H.,  Xu,  Y.,  &  Fan,  X.  (2020).  Development  finance  with  Chinese  characteristics: Financing the belt and road initiative. Revista Brasileira de Politica Internacional , 63 (2), 1–15. https://doi.org/10.1590/0034-7329202000208
Mahesar,  Dr.  P.  A.  (2022).  Exploring  The  Roots  of  The  Chinese  Soft  Power. International Research Journal
of Education and Innovation , 3 (2), 67–81. https://doi.org/10.53575/irjei.v3.02(22)7.67-81
Manan,  M.  (2017).  Foreign  Policy  and  National  Interest:  Realism  and  Its  Critiques. Jurnal Global & Strategis , 9 (2), 175. https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.175-189
Megantoro, W. U., & Ahyudanari, E. (2021). Analisis Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Sebagai  Bandar  Udara  Super  Hub  untuk  Jembatan  Udara  di  Wilayah  Indonesia  Timur Ditinjau dari Konektivitas Kargo.
Jurnal Teknik ITS , 10 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.69750
Michael Sheridan. (2021). The Gate to China: A New History of the People’s Republic & Hong Kong .
Montratama.,  U.  S.  Y.  S.  I.  (2016). Arungi  samudra  bersama  Sang  Naga :  sinergi  poros maritim dunia dan jalur sutra maritim Abad ke 21 . Jakarta : Elex Media Komputindo. Nagao, H. (2016). China’s soft power investment in African nations . Naughton, B. (1993). Deng Xiaoping: the economist. The China Quarterly . Nugraha,  A.,  Sinaga,  O.,  &  Dermawan,  W.  (2022). Kontradiksi  Perilaku  Republik  Rakyat China di Asia Tenggara : Geopolitik dan Kepentingan Nasional ( The Contradictions of the Behavior of the People ’ s Republic of China in Southeast Asia : Geopolitics and the National Interest ) . 2 (2), 101–112. Patton. M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods . Sage Publications. PT Angkasa Pura I. (2021). Terminal Baru Bandara Sam Ratulangi . https://ap1.co.id/id/information/news/detail/terminal-baru-bandara-sam-ratulangi- manado-perpaduan-konsep-tradisional-dan-modern
PUPR. (2021a). Jalan Tol Manado-Bitung Ditargetkan Tersambung Penuh Akhir Desember 2021  Untuk  Dukung  Pengembangan  KEK  Bitung .  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
PUPR. (2021b). Jalan Tol Manado-Bitung Ditargetkan Tersambung Penuh Akhir Desember 2021  Untuk  Dukung  Pengembangan  KEK  Bitung .  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
Radityo, F., Rara, G., Amelia, I., & Efraim, R. (2019). Geopolitik Tiongkok Di Kawasan Asia Tenggara:  Jalur  Perdagangan  (Obor). Jurnal  Asia  Pacific  Studies , 3 (1),  84. https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.1073
Ramadhanty,  N.,  &  Syafrudin,  R.  (2021).  Pengaruh  Ekspor,  Nilai  Tukar  Rupiah,  dan Penanaman Modal Asing Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2004-2018. JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 4 (1), 140.
https://doi.org/10.20527/jiep.v4i1.3549 Rastri Paramita. (2017). Akankah Inisiatif OBOR “Menerangi” Indonesia?
Reuters. (2019a). EximBank Tiongkok menyediakan lebih dari $149 miliar untuk proyek Belt and Road _ Reuters . Reuters. (2019b). EximBank Tiongkok menyediakan lebih dari $149 miliar untuk proyek Belt and Road _ Reuters .
Rupprecht, T. (2023). The Socialist Great Divergence. Why Mikhail Gorbachev Failed Where Deng Xiaoping
Succeeded.
Russian History , 49 (2–4), 336–351. https://doi.org/10.30965/18763316-12340052
Salim,  Z.,  Mychelisda,  E.,  &  Zahra  Rahmayanti,  A.  (2014). PEMBANGUNAN  BITUNG SEBAGAI  PELABUHAN  HUB  INTERNASIONAL  THE  DEVELOPMENT  OF  BITUNG AS AN INTERNATIONAL HUB PORT . http://pustaka.pu.go.id/new/ Scott Burchill. (2005). The National Interest in International Relations Theory . Palgrave. Setiawan, R. R., & Kamil, M. (2021). National Policy on China One Belt-One Road (OBOR) Initiative Towards Indonesia as Global Maritime Nexus. Jurnal Sosial Politik , 7 (1), 77– 88. https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.15141
Siswoyo,  B.  (2019).  Kahan  Pengembangan  Pelabuhan  Bitung  Sebagai  Pelabuhan
Internasional. Warta Penelitian Perhubungan , 23 (3), 237. https://doi.org/10.25104/warlit.v23i3.1065 Suparjo Ramalan. (2022). Intip Proyek Pengembangan Bandara Sam Ratulangi Manado yang Hampir Selesai : Okezone Economy . Okezone.Com.
https://economy.okezone.com/read/2022/02/21/320/2550734/intip-proyek- pengembangan-bandara-sam-ratulangi-manado-yang-hampir-selesai
Suraji, S., Tendean, N., Basir, H., A., A., W, A. Z., & D, K. R. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan  Tanah  dan  Dampak  Sosial  Pembangunan  Jalan  Tol  Manado-Bitung. Jurnal Media Birokrasi , 85–98. https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773
Syahrituah, W. A. dan S. (2019). The Effect of Infrastructure Development Toward Economic Growth in South Kalimantan Province. In JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (Vol. 2, Issue 4).
T.May  Rudy.  (2002). StStrategis  Dalam  Transformasi  Sistem  Internasional  Pasca  Perang Dingin . Refika Aditama. Vogel,  E.  F.  (2011). Deng  Xiaoping  and  the  transformation  of  China .  degruyter.com. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674062832.c29
Walker, K. C. (2021). "China’s Leaders: From Mao to Now; The Gate to China: A New History of the People’s Republic & Hong Kong: David Shambaugh. In Polity Press,Cambridge and Medford .
Wang,  M.,  &  Wang,  M.  (2021).  Deng  Xiaoping  and  the  development  of  socialist  market economic theory. In The History and Logic of Modern Chinese Politics (pp. 393–402). Yin, R. K. (2014). Case study research design and methods (5th ed.) . Thousand Oaks, CA. Yiwei, W. (2016). The Belt and Road Initiative: What Will China Offer The World In Its Rise . New World Press.
Zakiyya,  A.,  &  Purnama,  C.  (2022).  Pembangunan  Infrastruktur  di  Indonesia  dalam  Kerja Sama  Indonesia-Tiongkok  tahun  2010-2018. Padjadjaran  Journal  of  International Relations , 4 (2), 92. https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364 Zhang,  W.  W.  (2013). Idealogy  and  Economic  Reform  Under  Deng  Xiaoping  1978-1993 . books.google.com.