## TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA ( SENGKETA TANAH ) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
Febrina Indrasari,SH.,MH Politeknik Negeri Madiun Email: febrinaindrasari@yahoo.com
Abstrak
T ujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksaan sengketa pembagian warisan dengan Obyek Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif sosiologis. Variabel nilai kekuatan mengikatnya pemeriksaan setempat dalam putusan peradilan, adalah pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan dan dapat digunakan menentukan luas. Dan fungsi dari pemeriksaan setempat itu sendiri adalah dapat memberikan keyakinan pada hakim dalam memastikan keadaan obyek sengketa tersebut sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim
Kata Kunci: Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Sengketa Pedata

## Pendahuluan
1.  Latar Belakang Masalah Indonesia adalah Negara hukum dimana segala sesuatunya didasarkan pada hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang sistem pemerintahan negara bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia harus dapat menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh negara harus didasarkan pada hukum atau harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, dan dipajang sebagai hiasan dinding dari suatu negara saja, melainkan untuk dilaksanakan dan untuk ditegakkan. Sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari hendaknya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau dapat melalui jalur hukum mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dapat menghindari retaknya hubungan sosial yang telah terbina dengan baik.
Masyarakat dalam melakukan penyelesaian sengketa perdata, hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. ”Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata”. 1 Hukum acara perdata pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya dan dipertahankannya hukum perdata materiil bila terjadi sengketa perdata.
Sengketa yang terjadi dalam hukum perdata dapat diselesaikn dengan tiga cara yaitu dengan cara Judicial Setlement Of Dispute atau yang sering disebut persidangan, Extra Judicial Setlement of Dispute, atau yang sering disebut penyelesaian di luar persidangan. Penyelesaian
1 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata , Bandung: Sumur, 1980, hal.13
sengketa lainnya adalah terdapat suatu badan yang dianggap memiliki wewenang seperti pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum atau Quasi Peradilan. 2
Proses pemeriksaan perkara perdata dimulai sejak pengadilan telah menerima gugatan dari penggugat dan hari sidang telah ditetapkan, selanjutnya hakim ketua sidang yang didampingi oleh hakim anggota dan panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Terhadap asas terbuka untuk umum ini ada pengecualiannya yaitu, apabila Undang- Undang menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya. Dalam hal ini maka pemeriksaaan dilakukan dengan pintu tertutup untuk umum. 3
Sidang yang telah dibuka oleh majelis hakim, maka hakim memanggil masuk kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dengan sama, dalam hal ini majelis hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak telah berkumpul maka majelis hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak apabila perdamaian tercipta maka dibuatlah akta perdamaian. 4
Upaya perdamian yang dilakukan oleh majelis hakim, bila menemui kegagalan, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian jawaban gugatan oleh tergugat sebagai tanggapan atas gugatan penggugat. Pihak penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban gugatan dengan membuat Replik, dan terhadap hal tersebut hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuat Duplik, dan kemudian diadakan pembuktian.
Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian. Pembuktian merupakan proses dimana para pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilakukan dengan tujuan memberi keyakinan akan peristiwa- peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan putusan. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari Bukti Surat/Tulisan, Bukti Saksi , Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.
Selain alat bukti diatas, ada dua alat bukti yang dipergunakan diluar ketentuan diatas yaitu: 1.  Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR dan 180 Rbg.
2.  Keterangan Ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR dan 181 Rbg. Jika alat bukti dalam KUHPerdata pasal 1866 BW dan pasal 164 HIR digunakan dalam proses persidangan dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil suatu keputusan maka para hakim sering menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan setempat ataupun pengangkatan seorang ahli. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, meskipun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 KUHPerdata atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 Rbg. Tetapi Pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR pasal 153, pada Rbg pasal 180, dan pada Rv yaitu dalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan penyaksiannya, terdiri dari pasal 211-214 (sebanyak 4 pasal).
Dan penggunaan pembuktian pemeriksaan setempat ini juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Surat edaran tersebut yang pada intinya mengijinkan ketua majelis hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah. Adanya SEMA No.7 Tahun 2001 tersebut karena sering terjadi dalam praktik peradilan, bahwa pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang berpekara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan non executable, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Dengan demikian hakim dapat
2 R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta; Pradnya Paramita,2002, hal.13.
3 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal.34..
4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2002,hal.121
menggunakan pemeriksaan setempat untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa dan dapat menguatkan pada hakim dalam memberi suatu keputusan. Oleh karena itu pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan diluar sidang pengadilan bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat untuk melakukan pembuktian. Dengan dilatar belakangi hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan alat bukti pemeriksaan setempat, dengan judul ”Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta”.
Rumusan Masalah Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksaan sengketa perdata (pembagian warisan dengan obyek sengketa tanah) di Pengadilan Negeri Surakarta ?
Metode Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif sosiologis yang dimana mempunyai maksud untuk mengungkapkan legalitas hukum berupa aturan-aturan hukum, dan aspek hukum tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan sengketa perdata yaitu sengketa tanah.

## Pembahasan 1.  Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Perkara Pembagian Warisan dengan Obyek Sengketa Tanah Pada PembuktianPemeriksaan Setempat di Pengadilan Negeri Surakarta
Alat bukti yang diajukan para pihak tersebut adalah alat bukti tertulis yaitu berupa akta tanah dan alat bukti keterangan saksi. Bukti tertulis yang relevan dalam kasus pembagian warisan dengan obyek sengketa tanah dan bangunan adalah akta tanah yang disyahkan oleh notaris atau PPAT. Mengenai bukti saksi, seorang saksi yang akan memberikan kesaksian harus memenuhi syarat untuk menjadi saksi baik syarat formal maupun materiil.
Setelah adanya pembuktian dari para pihak, dan hakim telah mempertimbangkannya pembuktian tersebut namun hakim belum mendapat kepastian atau keyakinan maka untuk itu hakim memastikan keadaan obyek sengketa tersebut yaitu barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang dimana keadaannya mengenai luas, letak dan batas dapat berubah sewaktu- waktu, hakim secara inisiatif menentukan dan melakukan pembuktian pemeriksaan setempat. Seorang hakim maupun yang di dalamnya anggota majelis hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tidak hanya mempertimbangkan proses pembuktiannya tetapi juga kemanfaatan dari alat bukti tersebut bagi hakim sendiri yaitu dalam memberikan petunjuk pada hakim untuk menentukan hukumnya dan menjatuhi putusan.

## 2.  Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hukum Terhadap Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Perkara Pembagian Warisan dengan Obyek Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta
Pertimbangan Hakim dalam menentukan hukum terhadap pembuktian pemeriksaan setempat pada sengketa ini yaitu pembagian harta warisan keluarga adalah dengan memperhatikan fakta- fakta yang ada selama persidangan, apakah gugatan pembagian warisan keluarga ini beserta alat bukti yang diajukannya dan sanggahan dari tergugat beserta alat buktinya juga telah sesuai dengan hasil pembuktian pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh para majelis hakim sebagaimana yang diatur dalam undangundang.
Adanya pemeriksaan setempat maka dapat dijadikan dasar pertimbangan atau dasar penguat bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan pada sengketa tanah pembagian warisan. Sebab seperti yang dijelaskan dalam SEMA RI No.7 Th. 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sering terjadi dalam praktik peradilan, pada saat putusan hendak dieksekusi obyek barang perkara tidak jelas sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan non executable yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena obyek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti misalnya letak, ukuran dan batas-batasnya tidak jelas, menurut SEMA tersebut untuk menghindari terjadinya non executable dalam menjalankan putusan pengadilan maka menurut beliau bahwa majelis hakim sebaiknya mengadakan pemeriksaan setempat, berdasarkan pasal 153 HIR, pasal 180 Rbg apabila obyek barang sengketa terdiri dari tanah maka perlu dilakukan pengukuran setiap batas dan membuat gambar situasi tanah. Dengan adanya pengukuran dan penggambaran situasi tanah tersebut adalah untuk memastikan hukumya oleh majelis hakim.

## 3.  Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pemeriksaan Setempat dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Pembagian Warisan Keluarga dengan Obyek Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta
Pembuktian pemeriksaan setempat merupakan sebagai alat bukti pendukung atau penguat dari alat bukti yang sesuai dalam pasal 164 HIR yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 5 Kekuatan alat bukti pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta bersifat bebas, tergantung pada penilaian hakim. Penilaian Hakim berdasarkan Musyawarah Majelis hakim, apakah dengan alat bukti itu Hakim sudah mendapatkan kepastian tentang kebenaran materiilnya, apabila keadaan obyek sengketa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ini tidak sesuai dengan posita gugatan, maka alat bukti ini mempunyai peran andil yang penting. Penting karena dengan adanya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, kebenaran formil dan materiilnya mengenai keadaan yang didalilkan dalam posita gugatan tidak sesuai dengan keadaan obyek sengketa yang sebenarnya, sehingga gugatannya kabur dan tidak memenuhi syarat materiil gugatan.

## 4.  Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata
Pembuktian adalah salah satu upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa guna meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 6 Pembuktian merupakan hal yang sangat amat penting bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan. 7
Dan dalam pembuktian ini, secara yuridis formal alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang sesuai dalam pasal 164 HIR yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah namun ada juga tambahan alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli sesuai dalam pasal 153 HIR.
Pembuktian pemeriksaan setempat ini dengan alat bukti lain yaitu berupa alat bukti surat/ tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan keterangan ahli mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya karena pembuktian pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, persangakaan, sumpah maupun keterangan ahli dan dapat dijadikan sebagai bukti tambahan karena pembuktian pemeriksaan setempat secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti, namun sebagai penguat atau memperjelas fakta atau peristiwa perkara apabila majelis hakim merasa bahwa pembuktian yang dilakukan oleh para pihak masih dirasa kurang sehingga majelis hakim dapat melakukan
5 Ibid.
6 M.Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1996,hal.36.
7 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Mandar Maju, 2005,hal.58.
pemeriksaan setempat terhadap semua sengketa perdata yang obyeknya benda tidak bergerak dan yang pembuktiannya masih dirasa kurang.
Dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut maka dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan selain alat bukti lainnya (surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan kererangan ahli). 8
Hal tersebut dapat diperjelas dalam sengketa pembagian warisan keluarga ini yang obyek sengketanya berupa tanah, para pihak yaitu para penggugat dan tergugat telah melampirkan bukti-bukti  surat  berupa  sertfikat  dan  kesepakatan  para  pihak  dan  bukti  keterangan  saksi. Namun dengan adanya alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi dan bukti surat atau tulisan, majelis hakim belum ada keyakinan untuk memberi suatu putusan karena masih terdapat ketidakcocokan antara posita penggugat, keterangan tergugat, dan kesaksian dari tergugat, untuk itu perlu adanya pembuktian lagi yaitu pembuktian pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR.
Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mengatur bahwa para ketua atau majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat karena banyak perkara perdata yang mempuyai kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi karena obyek perkara atas barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan.
Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak karena hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Dan dengan adanya pemeriksaan setempat tersebut, maka dapat dijelaskan mengenai variabel nilai kekuatan mengikatnya pemeriksaan setempat dalam putusan peradilan, yaitu:
1.  Hasil Pemeriksaan Setempat Dapat Dijadikan Dasar Pertimbangan, Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, karena patokan yang digunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan putusan MA No.1497K/Sip/1983, bahwa dalam putusan tersebut hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terpekara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru. 9
2.  Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan, Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan. Hal tersebut sesuai dengan putusan MA No. 3197 K/Sip/1983. 10
3.  Dapat Digunakan Menentukan Luas Daya mengikat yang lain, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta untuk menentukan luas objek tanah terpekara. Hal ini sesuai dengan putusan MA No.1777 K/Sip/1983, dikatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terpekara. Sehubungan dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terpekara.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Setempat mempunyai kekuatan mengikat apabila didukung dengan pembuktian pada pasal 164 HIR yaitu berupa alat bukti tertulis/surat
8 Ibid.
9 M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 2008,hal.788. 10 Ibid.
(sertifikat tanah), dan keterangan saksi. Dan setelah hakim melakukan pemeriksaan setempat tersebut maka fungsi dari pemeriksaan setempat itu sendiri adalah dapat memberikan keyakinan pada hakim dalam memastikan keadaan obyek sengketa tersebut yaitu berupa tanah dan bangunan serta sebidang sawah yang telah sesuai dengan alat bukti tertulis yaitu sertfikat hak milik tanah No. 125, SHM No.213 dan SHM No.4. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim.
Penutup Dengan adanya pemeriksaan setempat tersebut, maka variabel nilai kekuatan mengikatnya pemeriksaan setempat dalam putusan peradilan, adalah pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan dan dapat digunakan menentukan luas. Dan fungsi dari pemeriksaan setempat itu sendiri adalah dapat memberikan keyakinan pada hakim dalam memastikan keadaan obyek sengketa tersebut sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim. Jadi dengan adanya pembuktian pemeriksaan setempat tersebut dan dengan didukung alat bukti pada pasal 164 HIR yaitu berupa alat bukti tertulis (sertifikat tanah) dan keterangan saksi. maka hakim dapat menjatuhkan putusan
Daftar Pustaka Mertokusumo Sudikno, SH. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty ed.7. Muhammad Abdulkadir, SH. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mr. R. Tresna. 2001. Komentar HIR. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Nur Rasaid, M. 1996. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Prodjodikoro,Wiryono. 1980. Hukum Acara Perdata. Bandung: Sumur.
Rubini dan Chaidir Ali. 1974. Pengantar Hukum Acara Perdata . Bandung: Alumni.
Samudera, Teguh. 1992. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: Alumni. Soekanto, Soerjono. 1988. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Soepomo. 2002. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta:Pradnya Paramita.
Subekti R, SH 1977. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta. Subekti R, SH. 1998. Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita.
Sutantio, Retnowulan. 2005. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek . Bandung: Mandar Maju.
Yahya Harahap, M. 2008. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peraturan Mahkamah Agung No.2 Th. 2003.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 TH. 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.