DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4 Received: 25 September 2023, Revised: 29 September 2023, Publish: 30 September 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan WHITSLE BLOWER Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

## Mhd. Hasbi 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia, hasbiunhaj@gmail.com
Corresponding Author: hasbiunhaj@gmail.com 1
Abstract: Law  enforcement  against  money  laundering  crimes  currently  refers  to  the provisions  of  Law  Number  8  of  2010  concerning  Prevention  and  Eradication  of  Money Laundering  Crimes  (UU  No.  8/2010  concerning  PP-TPPU),  which  is  the  legal  basis (umbrella  law)  for  enforcers  law  in  preventing  and  eradicating  criminal  acts  of  money laundering.  Regarding  reporting  parties  who  are  burdened  with  the  obligation  to  report suspicious  financial  transactions  to  PPATK,  this  has  been  explicitly  stipulated  in  the provisions of Article 17 of Law no. 8/2010 concerning PP-TPPU, where the parties consist of Financial Services Providers and Goods/Services Providers. There are inconsistencies in the formulation of the articles of Law no. 8/2010 concerning PP-TPPU and PP no. 43/2015 as an  implementing  regulation,  will  of  course  have  implications  for  the  legal  certainty  of protection for whistleblowers, which will have an impact on the implementation of reporting not being optimal and ultimately will also have an impact on efforts to prevent and eradicate money laundering crimes. This research is normative research. The research was carried out by  researching  the  literature  using  a  statute  approach.  The  ideal  regulation  which  is  more legal and just, is to include several matters relating to whistleblowers in the Special Law on Whistleblowers  or  the  revision  of  Law  no.  31/2014  concerning  PSK,  namely:  regarding information  criteria,  whistleblower  rights,  report  substance,  reporting  system,  technical protection  and  rewards  for  whistleblowers.  Barriers  to  protection  for  whistleblowers  of money  laundering  crimes,  consisting  of  juridical  factors  and  law  enforcement  factors  . Juridical  factors,  protection  of  whistleblowers  have  not  been  clearly  regulated  in  Law  no. 31/2014  concerning  prostitutes.  Meanwhile,  as  a  law  enforcement  factor,  there  are  still differences  in  perception  between  law  enforcers  who  are  members  of  the  criminal  justice system and whistle blowers.
Keyword: Policy, Law, Protection, Whistle Blower, Criminal.
Abstrak: Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  saat  ini  mengacu  pada ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang    Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU),  yang  menjadi  dasar hukum ( umbrella law )bagi penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengenai pihak-pihak pelapor yang dibebani kewajiban untuk
melaporkan  adanya  transaksi  keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK  secara  eksplisit  telah ditetapkan  dalam  ketentuan  Pasal  17  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU,  yang  mana  pihak- pihak  tersebut  terdiri  dari  Penyedia  Jasa  Keuangan  dan  Penyedia  Barang/Jasa.Adanya inkonsistensi  dalam  rumusan  pasal-pasal  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU  dan  PP  No. 43/2015  sebagai  peraturan  pelaksana,  tentunya  akan  berimplikasi  pada  kepastian  hukum perlindungan  terhadap  pelapor,  yang  akan  berdampak  pada  tidak  maksimalnya  pelaksanaan pelaporan  dan  akhirnya  akan  berdampak  pula  pada  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang.  Penelitian  ini  dalah  penelitian  normatif.  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  pustaka  dengan  melakukan  pendekatan statute  approach. Pengaturan  ideal  yang  lebih  berkepastian  hukum  dan  berkeadilan,  yaitu  dengan  memuat beberapa  hal  yang  menyangkut  tentang whistleblower dalam  Undang-Undang  Khusus Pelapor  atau  revisi  UU  No.  31/2014  tentang  PSK, yaitu  :  mengenai  kriteria  informasi,  hak- hak  pelapor,  substansi  laporan,  sistem  pelaporan,  teknis  perlindungan  dan  penghargaan ( reward )  bagi  pelapor.  Hambatan  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  pencucian uang,  terdiri  dari  faktor  yuridis  dan  faktor  penegak  hukum.  Faktor  yuridis,  perlindungan terhadap whistel  blower belum  diatur  secara  jelas  dalam  UU  No.  31/2014  tentang  PSK. Sementara  faktor  penegak  hukum,  masih  adanya  perbedaan  persepsi  antara  penegak  hukum yang tergabung criminal justice system dan whistle blower .
Kata Kunci: Kebijakan, Hukum, Perlindungan, Whistle Blower , Pidana.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  negara  dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan hukum bagi setiap warga negara adalah dengan melaksanakan penegakan hukum yang  jujur dan adil, termasuk pula didalamnya upaya negara untuk dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang ( money laundering ) yang memiliki danpak yang begitu besar terhadap perekonomian suatu bangsa dan negara. (Yenti Ganarsih, 2012).
Istilah money laundering yang berasal dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan di Indonesia  sebagai  pencucian  uang,  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan,  baik  itu  yang dilakukan  oleh  badan  hukum  (korporasi)  atau  pun  perseorangan.  (Bismar  Nasution,  2014). Adrian  Sutedi  dalam  bukunya  yang  berjudul  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  mengungkap bahwa  :  Istilah  pencucian  uang  telah  dikenal  sejak  tahun  1930  di  Amerika  Serikat,  yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar  adalah  perusahaan  pencucian  pakaian  atau  disebut laundromats yang  ketika  itu terkenal  di  Amerika  Serikat.  Usaha  pencucian  pakaian  ini  kemudian  berkembang  dan berbagai  perolehan  uang  hasil  kejahatan  seperti  dari  cabang  usaha  lainya  ditanamkan  ke perusahaan  pencucian  pakaian  ini,  seperti  uang  hasil  minuman  keras ilegal ,  hasil  perjudian dan hasil usaha pelacuran. (Andrian Sutedi, 2014).
Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini, memberikan definisi pencucian uang atau money laundering sebagai  berikut:  Pencucian  uang  adalah  sebagai  rangkaian  kegiatan  yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap  tindak  pidana  dengan  cara  terutama  memasukkan  uang  tersebut  ke  dalam  sistem keuangan ( financial system ) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  saat  ini  mengacu  pada ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang    Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU),  yang  menjadi  dasar
hukum  ( umbrella  law )  bagi  penegak  hukum  dalam  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang telah dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5  UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU. Perkembangannya  sebagian  pasal-pasal  tersebut  telah  dicabut  pasca  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (UU No.  1/2023  tentang  KUHP).Mengenai  pihak-pihak  pelapor  yang  dibebani  kewajiban  untuk melaporkan  adanya  transaksi  keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK  secara  eksplisit  telah ditetapkan  dalam  ketentuan  Pasal  17  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU,  yang  mana  pihak- pihak tersebut terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa . .
Pasal 17 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, menentukan pihak pelapor yang dibebani kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi mencurigakan, yang terdiri dari penyedia jasa keuangan  dan  penyedia  barang  dan/atau  jasa  lain.  Penyedia  jasa  keuangan  yang  dibebani kewajiban untuk melaporkan adanya transasksi keuangan mencurigakan meliputi : a. Bank, b. Perusahaan  Pembiayaan,  c.  Perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  pialang  asuransi,  d.  Dana pensiuan lembaga keuangan, e. manajer investasi, f. Kustodian, g. Wali amanat, h. Perposan sebagai  penyedia  jasa  giro,  i.  pedagang  valuta  asing,  j.  Penyelenggara  alat  pembayaran menggunakan  kartu,  k.  Penyelenggara e-money dan/atau e-wllet ,  l.  Korporasi  yang melakukan  kegiatan  simpan  pinjam,  m.  Pegadaian,  n.  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang perdagangan  berjangka  komoditi,  p.  Penyelenggara  kegiatan  usaha  pengiriman  uang, Sedangkan  penyedia  barang  dan/jasa  lain  yang  dibebani  kewajiban  untuk  menyampaikan laporan  adanya  transaksi  keuangan  mencurigakan,  meliputi  :  a.  Perusahaan  properti/agen properti, b. Pedagang kenderaan bermotor, c. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, d. Pedagang barang seni dan antik;  atau balai lelang.
Menurut  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU,  tidak  semua  pihak  Pelapor  yang melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  disebut  atau  dikategorikan sebagai Pelapor. Hal  ini pulalah yang mendasari adanya pengecualian pemidanaan terhadap pelaporyang  oleh  Undang-Undang  dibebani  kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  terkait dengan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagaimana  diatur dan  disebutkan  dalam  Pasal  608  UU  No.  1/2023    tentang  KUHP.  Ketentuan  Pasal  608  UU No.  1/2023  tentang  KUHP  menyebutkan  bahwa:  “Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  607  ayat  (1)  huruf  c  tidak  berlaku  bagi  pihak  Pelapor  yang  melaksanakan  kewajiban Pelaporan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”
Pihak-pihak yang oleh Undang-Undang dibebani kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi  keuangan  yang  mencurigakan,  selain  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  17  UU  No. 8/2010  tentang  PP-TPPU,  termasuk  pula  didalamnya:  a.  Advokat,  b.  Notaris,  c.  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  d.  Akuntan,  e.  Akuntan  Public,  dan  Perencana  Keuangan.  (PP  No. 43/2015).  Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pihak-pihak  yang dikategorikan sebagai “Pelapor” dan mendapatkan pengecualian pemidanaan telah ditentukan secara  limitatif  dalam  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU.  Pengaturan  secara  limitatif mengenai pihak Pelapor dalam UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU.
Dilihat dari tahapan kegiatan pencucian uang oleh pelaku pencucian uang dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi di sektor Perbankan yang terjadi dewasa ini, maka  lembaga  perbankan  telah  menjadi  sasaran  dan  instrumen  utama  oleh  para  pelaku kejahatan  pencucian  uang  dalam  melakukan  pencucian  uang  terhadap  harta  kekayaan  hasil tindak  pidana.  Mengingat  lembaga  perbankan  banyak  menawarkan  instrumen  di  dalam melakukan  lalu  lintas  keuangan  yang  dapat  digunakan  oleh  pelaku  pencucian  uang  untuk menyembunyikan/menyamarkan  uang  asal  usul  atau  sumber  suatu  dana  yang  diperoleh  dari hasil tindak pidana. (Adrian Sutedi : 18).
Fakta  menunjukkan  bahwa  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  lebih  dominan memanfaatkan  lembaga  keuangan,  utamanya  pihak  Bank  dengan  cara  menempatkan  uang hasil kejahatan dalam transaksi sistem keuangan berupa deposito, tabungan, traveler chague , obligasi,  saham  dan  instrumen  keuangan  lainnya.  Berdasarkan  statistik  IMF  2006,  hasil kejahatan  yang  dicuci  melalui  Bank-Bank  diperkirakan  hampir  mencapai  U$  1.  500  miliar per  tahun.  Sementara  itu,  menurut Associated  Press ,  kegiatan  pencucian  uang  hasil perdagangan  obat  bius,  prostitusi,  korupsi  dan  kejahatan  lainnya  sebagian  besar  diproses melalui Perbankan kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap U$ 600 miliar per tahun. (Sutan Remi Sjahdeni, 2022).
Adanya  kewajiban  melaporkan  setiap  transaksi  keuangan  mencurigakan  oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa, maka oleh Undang-Undang diberikan jaminan  perlindungan,  baik  itu  perlindungan  secara  hukum  maupun  secara  khusus  terhadap Penyedia  Jasa  Keuangan  (PJK)  dan  Penyedia  Barang  dan  Jasa  (PBJ)  dalam  kedudukannya sebagai  pelapor.  Wujud  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  Pelapor  adalah  adanya ketentuan untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana terhadap Pelapor. Khusus tuntutan pidana, terhadap pelapor terdapat pengecualian pemidanaan terhadap pelapor.
Menurut  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana  telah  direvisi  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP No. 43/2015), menyebutkan : “Pihak Pelapor adalah setiap  orang  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib  menyampaikan  laporan kepada PPATK.”
Rumusan  Pasal  1  angka  11  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU  secara  tegas menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pelapor  adalah  setiap  orang  yang  menurut Undang-Undang  ini  wajib  menyampaikan  laporan  kepada  PPATK.  Lebih  lanjut,  dalam penjelasan  Pasal  83  ayat  (1)  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU  dijelaskan  mengenai  siapa yang dimaksud dengan “Pelapor”, yaitu “setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan  laporan  terjadinya  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang”.  Adapun  yang dimaksud  dengan  setiap  orang  disini  adalah  orang  perorangan  atau  korporasi.  Kemudian dalam Pasal 84 ditegaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan PP-TPPU “Wajib”  diberikan  perlindungan  khusus  oleh  negara  dari  kemungkinan  ancaman  yang membahayakan diri, jiwa, dan /atau hartanya, termasuk keluarganya.
Kemudian apabila merujuk pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU yang menyebutkan bahwa “Pelapor”, adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari ketentuan pasal ini, maka pelapor yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pada pihak- pihak  yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  17  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU,  melainkan harus  dimaknai  secara  luas,  yakni  termasuk  pula  “setiap  orang”  yang  secara  “sukarela” menyampaikan  laporan  terjadinya  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang”.  Jika  pelapor dimaknai  terbatas  pada  pihak-pihak  yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  17  UU  No.  8/2010 tentang  PP-TPPU,  maka  rumusan  Pasal  83  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU  yang mencantumkan  frasa  kalimat  “secara  sukarela”  juga  telah  terjadi  kontradiksi  dengan ketentuan  Pasal  23  ayat  (1) jo Pasal  27  ayat  (1)  yang  “mewajibkan”  bagi  Penyedia  Jasa Keuangan  dan  Penyedia  Barang/Jasa  untuk  menyampaikan  kepada  PPATK  terkait  adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.
Frasa  kalimat  “secara  suka  rela”  yang  tercantum  dalam  Pasal  83  dan  Frasa  kata “wajib” yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, berkenaan dengan kedudukan “Pelapor” telah terjadi kontradiksi antara satu sama
lainnya.  Di  satu  sisi  pelaporan  oleh  para  pihak  yang  ditetapkan  sebagai  pelapor  bersifat “wajib”, sedangkan di sisi lain  pelaporan oleh pihak pelapor didasari pada “kesukarelaan”.
Adanya  inkonsistensi  dalam  rumusan  pasal-pasal  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU dan PP No. 43/2015 sebagai peraturan pelaksana, tentunya akan berimplikasi pada kepastian hukum  perlindungan  terhadap  pelapor,  yang  akan  berdampak  pada  tidak  maksimalnya pelaksanaan  pelaporan  dan  akhirnya  akan  berdampak  pula  pada  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Terlepas  masih  adanya  inkonsistensi  dalam UU  No.8/2010  tentang  PP-TPPU  terkait  dengan  konsep  “Pelapor”  dan  kewajibannya  serta kepastian  mengenai perlindungan terhadap pelapor,  pada penulisan disertasi ini akan diteliti secara komprehensif mengenai kriteria dan bentuk serta mekanisme perlindungan yang ideal terhadap  pelapor  dan  saksi  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  kaitannya  dengan pengungkapan kejahatan korupsi sebagai kejahatan asal.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif.  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti pustaka dengan melakukan pendekatan statute approach. Penelitian hukum normatif dengan  pendekatan  statute  approach  (pendekatan  peraturan)  merupakan  metode  yang mengutamakan  analisis  terhadap  teks  hukum  yang  ada,  seperti  undang-undang,  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  dan  dokumen-dokumen  hukum  lainnya. Pendekatan  ini  fokus  pada  interpretasi  dan  aplikasi  teks  hukum  untuk  memahami  dan menguraikan hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Whitsle Blower Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Sehubungan perlindungan terhadap pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang,  maka  untuk  tercapainya  kepastian  hukum  jaminan  perlindungan  terhadap  pelapor tindak pidana, maka dibutuhkan adanya aturan yang secara tegas dan jelas merinci mengenai kriteria  pelapor  tindak  pidana,  hak-hak  dari  pelapor  tindak  pidana,  juga  mekanisme perlindungan terhadap pelapor tindak pidana ( whitsleblower ).
Hal-hal  yang  perlu  diatur  dalam  rangka  pengaturan  yang  ideal  dalam  perlindungan terhadap  pelapor  tindak  pidana  ( whitsleblower ),  khususnya  tindak  pidana  pencucian  uang dalam hal ini antara :
1. Kriteria  pelaporan  atau  informasi  yang  dilaporkan.  Mengenai  tindak  pidana  yang dilaporkan  harus  tindak  pidana  tertentu  atau  tindak  pidana  serius  dan  terorganisir (seperti : tindak pidana korupsi, narkotika, pencucian uang dan tindak pidana serius dan terorganisir lainnnya.
2. Hak-hak  dari  pelapor  tindak  pidana,  mengingat  pelapor  pada  tindak  pidana  pencucian uang  memiliki  perbedaan  dengan  pelapor  tindak  pidana  lainnya,  di  mana  pihak  yang berhak  atau  berwenang  sebagai  pelapor  telah  ditetapkan  secara  limitatif  oleh  UU  No. 8/2010  tentang  PSK  dan  pelapor  juga  dibebani  kewajiban  untuk  melaporkan  adanya transaksi  keuangan  mencurigakan  kepada  PPATK,  maka  hak  untuk  tidak  dituntut secara  hukum,  baik  secara  perdata  maupun  pidana  adalah  hak  mutlak  yang  wajib diperoleh sebagai wujud perlindungan secara hukum bagi pelapor. Selain itu, harus pula diatur  mengenai  hak-hak  dari  pelapor  tindak  pidana,  seperti  :  perahasiaan  identitas pelapor,  penggantian  identitas  dan  perlindungan  atas  keamanan  diri  pelapor,  harta maupun keluargnya.
3. Mengenai  substansi  laporan  yang  disampaikan  oleh  pelapor  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  pelapor  tindak  pidana  adalah  hal-hal  yang  bersifat  fakta  dan  konkrit  yang didukung dengan bukti-bukti yang konkrit dan nyata pula, bukan merupakan testimoni atau  berdasarkan  isu  atau  pemberitaan  yang  belum  jelas  kebenarannya.  Laporan  yang
tidak didasari pada data yang akurat, maka pelapor tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata, terkecuali pelapora tindak pidana pencucian uang, yang  hanya  dituntut  untuk  melaporkan  atau  menyampaikan  laporan  tentang  adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.
4. Sistem  pelaporan,  mengingat  pelapor  yang  dilindungi  adalah  mereka  yang  memiliki informasi  terkait  dengan  tindak  pidana  serius,  maka  sistem  pelaporan  harus  diatur sedemikian  rupa.  Dalam  hal  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  pelaporan  adanya transaksi keuangan mencurigakan oleh pelapor telah ditetapkan dalam UU No. 8/2010 tentang  PP-TPPU,  sehingga  penyampaian  laporan  atau  publlikasi  data  oleh  pelapor pada pihak lainnya,  tidak termasuk dalam objek perlindungan  terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang.
5. Teknis  perlindungan,  mengingat  teknis  perlindungan  terhadap  saksi  dan/atau  korban telah  diatur  secara  rinci  dalam  UU  No.  31/2014  tentang  PSK,  maka  dalam  hal memberikan  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  ( whistleblower )  juga  dapat dipersamakan dengan teknis perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang telah diatur dalam UU No. 31/2014 tentang PSK.
6. Penghargaan  ( reward ),  hal  terakhir  yang  perlu  diatur  dalam  rangka  perlindungan terhadap pelapor tindak pidana, termasuk pelapor tindak pidana pencucian uang adalah adanya penghargaan ( reward ). Penghargaan di sini  dapat berupa pemberian uang atau pun  kenaikan  jabatan  (pangkat)  apabila  pihak  pelapor  adalah  mereka  yang  bekerja dalam suatu organisasi pemerintah/BUMN.
Menurut peneliti, ke enam hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang wajib dimuat dalam  rumusan  Undang-Undang,  baik  itu  Undang-Undang  Khusus  tentang  Pelapor  Tindak Pidana,  atau  dalam  revisi  UU  No.  31/2014  tentang  PSK.  Dengan  dimuatnya  ke  enam  hal tersebut, maka kedepannya akan tercipta pengaturan hukum yang lebih ideal, yang memenuhi nilai kepastian hukum dan keadilan dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana  ( whitsleblower ),  khususnya  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  pencucian uang. pencemaran nama baik.

## Hambatan  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Terhadap  Whistle  Blower  Pada  Tindak Pidana Pencucian Uang
Perlindungan  hukum  terhadap  pelapor  dan  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang merupakan bagian dari penegakan hukum, yaitu penegakan hukum materiil, yang  mencakup UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU  dan  UU  No.  31/2014  tentang  LPSK,  juga  penegakan hukum formil yang saat sekarang ini masih mengacu pada KUHAP.
Menurut  Barda  Nawawi,  penegakan  hukum  adalah  usaha  untuk  menanggulangi kejahatan  secara  rasional,  memenuhi  rasa  keadilan  dan  berdaya  guna.  Kebijakan  rasional yang ditempuh dapat berupa kehijakan penal dan non penal, yang tentunya dengan diarahkan oleh  politik  hukum  pidana  dengan  cara  mengadakan  dan  pemilihan  perumusan  peraturan perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  kebutuhan,  pada  saat  sekarang  dan masa  yang  akan  datang.  Lebih  lanjut,  Barda  Nawawi  Arief  menjelaskan  bahwa  penegakan hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  dan  berfungsinya  norma-norma hukum  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Barda Nawawi : 21).
Konsep penegakan hukum harus bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang ada  dibalik  norma  hukum  turut  ditegakkan  tanpa  kecuali.  Konsep  yang  bersifat  total menghendaki  perlunya  pembatasan  dari  konsepp  total  dengan  suatu  hukum  formil  dalam rangka  perlindungan  kepentingan  individual.  Konsep  penegakan  hukum  aktual  muncul setelah diyakini, bahwa diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang ada dan kurangnya peran dari masyarakat. (Agus Raharjo, 2018).
Berdasarkan  pengertian  penegakan  hukum  yang  dikemukakan  para  sarjana  di  atas, dihubungkan  dengan  perlindungan  pelapor  dan  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka dapat  dikatakan    bahwa  perlindungan  pelapot  dan  saksi,  merupakan  bagian  dari  penegakan hukum,  yang  membutuhkan  adanya  perumusan  perlindungan  terhadap  pelapor  dan  saksi secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan.
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas dari penegakan hukum dipengaruhi oleh  berbagai  faktor,  di  mana  faktor-faktor  tersebut  dapat  memberikan  pengaruh  yang negatif,  juga  pengaruh  positif  terhadap  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Adapun  faktor-faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  diantaranya  adalah  :  faktor  hukum,  faktor  penegak hukum,  faktor  sarana  dan  prasana,  faktor  masyarakat  dan  faktor  budaya  hukum.  (Soerjono Soekanto, 2014).
Bertolak  dari  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  di  atas,  jika dikaitkan  dengan  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  dapat dikatakan bahwa faktor hukum (UU No. 31/2014 tentang PSK) masih memberikan pengaruh negatif dalam perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian. Diketahui bahwa saat ini,  ketentuan  hukum  mengenai  perlindungan  terhadap  pelapor,  saksi  dan  korban,  diatur dalam  UU  No.  31/2014  tentang  PSK.  Artinya,  meskipun  ketentuan  hukum  mengenai perlindungan  pelapor  dan  saksi  juga  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya, seperti  :  UU  No.  8/2010  tentang  PP-TPPU,  UU  No.  20/2001  tentang  PTPK,  juga  UU  No. 35/2009 tentang Narkotika,, akan tetapi sebagai penerapan asas lex specialis , maka ketentuan Undang-Undang  yang  berlaku  dan  diterapkan  dalam  perlindungan  pelapor  dan  saksi  adalah UU No. 31/2014 tentang PSK.
Apabila  merujuk  pada  ketentuan  UU  No.  31/2014,  perlindungan  terhadap  saksi  dan saksi  pelaku  yang  bekerjsama  ( justice  collaborator )  memang  telah  diatur  secara  jelas  dan rinci,  mengenai  kriteria  saksi,  hak-hak  saksi  sampai  pada  tata  cara  perlindungannya  oleh LPSK.  Namun  terkait  dengan  perlindungan  pelapor  tindak  pidana  ( whistleblower )  UU  No. 31/2014 tentang PSK belum secara komprehensif mengatur, mengenai kriteria pelapor tindak pidana, bentuk perlindungannya, dan tata cara perlindungannya. Oleh sebab itu, faktor hukum (Undang-Undang)  dalam  hal  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  pencucian  uang masih memberikan pengaruh yang negatif, di mana terjadinya kekaburan norma (kekosongan hukum), sehingga pada tahap implementasinya, perlindungan terhadap pelapor tindak pidana belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Selain  faktor  hukum  (UU  No.  31/2014  tentang  PSK),  faktor  lain  yang  mempengaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap pelapor  tindak pidana  adalah belum  adanya pemahaman yang  seragam  diantara  penegak  hukum  yang  tergabung  dalam  sistem  peradilan  pidana ( criminal  justice  system ).  Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sriyana,  selaku  Plt  Ketua LPSK  Medan,  yang  mengatakan  bahwa  :  “Hambatan  dalam  pelaksanaan  perlindungan pelapor,  saksi,  saksi  pelaku  tindak  pidana  adalah  masih  adanya  perbedaan  persepsi  diantara penegak  hukum,  sehingga  dalam  implementasinya  timbul  tafsir  yang  berbeda-beda  dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi dan saksi pelaku”.
Hambatan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  serius, utamanya  pelapor  tindak  pidana  pencucian  uang  menurut  hemat  penulis  bukanlah  karena terjadinya  kekosongan  hukum,  melainkan  karena  tumpang  tindih  pengaturan  hukum  yang mengatur tentang perlindungan terhadap pelapor, khususnya pelapor tindak pidana pencucian uang.
Ketentuan mengenai perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 29, Pasal   Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU, yang teknisnya diatur dalam PP No. 57/2003 tentang Perlindungan Khusus Bagi  Pelapor  dan  Saksi  Tindak  Pidana  Pencuciang  Uang,  sehingga  perlindungan  hukum terhadap  pelapor  dan  saksi  tindak  pidana  pencucian  uang  pada  dasarnya  tidaklah  dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum.
Namun karena pengaturan mengenai Saksi dan/atau Korban, serta Pelaku saat ini secara khusus diatur dalam UU No. 31/2014 tentang PSK, maka pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi, Korban dan Pelaku, sesuai asas lex specialis , harus mengacu dan berpedoman kepada ketentuan  UU  No.  31/2014  tentang  PSK.  Hanya  saja  ketentuan  UU  No.  31/2014  tentang PSK,  belum  terdapat  sinkronisasi  dan  harmonisasi  hukum  dengan  perundang-undangan terkait  lainnya  yang  mengatur  perlindungan  pelapor  dan  saksi,  seperti  :  UU  No.8/2010 tentang PP-TPPU, UU No. 31/2001 tentang PPTK,  UU No. 35/2009 tentang Narkotika dan peraturan hukum pidana tertentu/khusus lainnya. Sehingga pelapor tindak pidana, khususnya pelapor  tindak  pidana  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  secara  umum  memiliki kriteria  khusus  dan  perbedaan  yang  signifikan  dengan  pelapor  tindak  pidana  pada  tindak pidana lainnya, dalam UU No. 31/2014 tentang PSK masih mengalami kekaburan norma
Pengaturan  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana,  khususnya  pelapor  tindak pidana pencucian uang yang belum dijelas dalam UU No. 31/2014 tentang PSK yang saat ini merupakan  dasar  hukum  ( umbrella  law )  bagi  lembaga  penegak  hukum,  utamanya  LPSK dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  Saksi,  Korban  dan  Pelapor  menyebabkan terjadinya  perbedaan  pandangan  diantara  penegak  hukum.  Perbedaan  persepsi  tersebut tampak  dari  dikeluarkannya  SEMA  No.  04  /2011  oleh  Mahkamah  Agung  RI,  yang  dalam angka  6  SEMA  tersebut  ditegaskan  bahwa  :  “Perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana ( whitsle  blower )  dan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  ( justice  collaborators )  memang  telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 13/2006 tentang PSK. Akan tetapi didasari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut dalam penerapannya.
Seharusnya, pelaksanaan perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban diatur dalam peraturan  pelaksana  UU  No.  31/2014  tentang  PSK.  Akan  tetapi,  sampai  saat  sekarang  ini Peraturan  Pemerintah  sebagai  pelaksana  dari  UU  No.  13/2006  tentang  PSK jo UU  No. 31/2014  tentang  PSK,  juga  belum  diterbitkan,  sehingga  dalam  implementasinya  terjadi penafsiran  yang  berbeda-beda  dikalangan  penegak  hukum  yang  tergabung  dalam  sistem peradilan  pidana  ( criminal  justice  system ).  Hal  inilah  kemudian  yang  menjadi  problema hukum  dalam  pemberian  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  ( whitsleblower ), termasuk  pelapor  tindak  pidana  pencucian  uang,  di  mana  Mahkamah  Agung  memiliki persepsi  bahwa  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak  pidana  ( whitsleblower )  dan  saksi pelaku tindak pidana ( justice collaborator ), masih terjadi kekosongan hukum.
Penerbitan  SEMA,  berdasarkan  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  dilakukan  perubahan  beberapa  kali,  yang terakhir  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  (UU  Mahkamah Agung), yang menyebutkan bahwa : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaran  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang belum diatur oleh Undang-Undang ini”.
Ketentuan  pasal  tersebut  di  atas  merupakan  dasar  hukum  bagi  Mahkamah  Agung dalam  membuat  suatu  kebijakan  hukum  ( role  making )  dalam  rangka  kelancaran penyelenggaraan  peradilan  (Hotma  P.  Sibuea,  2010).  Penjelasan  Pasal  79  UU  Mahkamah Agung,  dijelaskan  bahwa  :  Apabila  dalam  jalannya  peradilan  terdapat  kekurangan  atau kekosongan  hukum  dalam  suatu  hal,  Mahkamah  Agung  berwenang  membuat  peraturan sebagai  pelengkapan  untuk  mengisi  kekurangan  atau  kekosongan  tadi.  Dengan  Undang- Undang  ini  Mahkamah  Agung  berwenang  menentukan  pengaturan  tentang  tata  cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini....”
Penerbitan  SEMA  oleh  Mahkamah  Agung  didasari  pada  kepentingan  kelancaran penyelenggaraan peradilan, di mana SEMA sebagai suatu kebijakan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung hanya diterapkan oleh pengadilan-pengadilan yang berada di jajaran Mahkamah  Agung.  Artinya  ketentuan  SEMA  tidak  dapat  diterapkan  oleh  lembaga  penegak
hukum lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, seperti : Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penerbitan SEMA No. 04 Tahun 2011  tentang  Perlakuan  Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whitsleblower )  dan  Saksi  Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Didalam  Perkara Tindak Pidana Tertentu, didasari pada  kekurangan  dan  kekosongan  hukum  dalam  pengaturan  perlindungan  terhadap  Pelapor Tindak Pidana ( Whitsleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ). Sangat  disayangkan,  ketentuan  mengenai  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whitsleblower )  dan  Saksi Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  yang  termuat  dalam  SEMA  No.  04/2011, justeru menimbulkan kerancuan hukum dalam perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana ( Whitsleblower ),  di  mana  SEMA  tersebut  justeru  membuka  peluang  bagi  Pelapor  Tindak Pidana  ( Whitsleblower )  untuk  mendapatkan  serangan  balik  atau  pelaporan  kembali  oleh terlapor,  yang  justeru  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dalam  perlindungan  terhadap pelapor tindak pidana, khususnya  terhadap pelapor  tindak pidana pencucian uang yang oleh UU No. 8/2010 tentang PP-TPPU telah ditetapkan secara limitatif. (SEMA :2011)
Ketidakpastian hukum perlindungan terhadap pelapor tindak pidana, tidak saja dalam tahap  formulatifnya,  akan  tetapi  juga  dalam  tahap  aplikatifnya.  Mahkamah  Agung  sendiri sebagai  pembuat  kebijakan  hukum  ( role  making )  dari  SEMA  No.  04/2011,  justeru  tidak konssisten dalam menerapkan peraturan yang telah diterbitkannya.
Ketidakkonsistenan  Mahkamah  Agung  dalam  menerapkan  SEMA  No.  04/2011  dapat dilihat dalam kasus kesaksian Richard El Ezer pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy  Sambo  bersama  dengan  anggota  polisi  lainnya.  Pada  kasus  tersebut,  Hakim  yang memeriksa perkara telah menetapkan Richard El Ezer sebagai Saksi Pelaku yang bekerjsama ( justice  collaborator ),  sehingga  hakim  menjatuhkan  hukuman  yang  ringan  terhadap terdakwa/ terpidana Richard El Ezer.
Angka  1  SEMA  No.  04/2011,  secara  tegas  menyatakan  bahwa  ketentuan  SEMA tersebut  ditujukan  kepada  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whitsleblower )  dan  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama  ( Justice  Collaborator ),  tindak  pidana  tertentu  yang  bersifat  serius,  seperti Tindak  Pidana  Korupsi,  Narkotika,  Pencucian  Uang,  Perdagangan  Orang,  maupun  tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.
Keterlibatan  Richard  El  Ezer  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh Ferdy  Sambo  dan  terpidana  lainnya,  maka  menurut  SEMA  No.  04/2011  jelas  terhadap Richard  El  Ezer  tidak  dapat  ditetapkan  sebagai  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  ( Justice Collaborator ),    sehingga  terdakwa/terpidana  Richard  El  Ezer  mendapatkan  penghargaan berupa keringanan hukuman.
Kemudian  terdapat  beberapa  hambatan  pelapor  dan  saksi  dalam  mendapatkan perlindungan  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  diluar  ketidakpastian  regulasi yang ada, sebagai berikut :
1.  Penyamaan presepsi antara sesama penegak hukum
2.  Kurangya sinergi antara aparat penegak hukum dengan LPSK
3.  Tidak  adanya  petunjuk  teknis  terkait  pengaturan  besaran  restitusi  dan  kurangnya pedoman kerja hubungan antara lembaga.
Sedangkan  hambatan  pelapor  dan  saksi  dalam  mendapatkan  perlindungan  dari Kepolisian sebagai berikut :
1.  Kurangnya keberanian dari masyarakat untuk melaporkan  dan menjadi saksi
2.  Belum ada reward yang diberikan secara khusus kepada pelapor dan saksi

## KESIMPULAN
1. Pengaturan  ideal  yang  lebih  berkepastian  hukum  dan  berkeadilan,  yaitu  dengan  memuat beberapa  hal  yang  menyangkut  tentang  pelapor  tindak  pidana  ( whistleblower )  dalam Undang-Undang  Khusus  Pelapor  atau  revisi  UU  No.  31/2014  tentang  PSK,  yaitu  :
mengenai kriteria informasi, hak-hak pelapor, substansi laporan, sistem pelaporan, teknis perlindungan dan penghargaan ( reward ) bagi pelapor.
2. Hambatan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang, terdiri dari faktor yuridis  dan  faktor  penegak  hukum.  Faktor  yuridis,  perlindungan  terhadap  pelapor  tindak pidana  ( whistelblower )  belum  diatur  secara  jelas  dalam  UU  No.  31/2014  tentang  PSK. Sementara  faktor  penegak  hukum,  masih  adanya  perbedaan  persepsi  antara  penegak hukum  yang  tergabung  dalam  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  terhadap pelapor tindak pidana ( whitelblower ).

## REFERENSI
Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  :  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2011.
Ganarsih,  Yenti, Kriminalisasi  Pencucian  Uang ( Money  Laundring ),  Jakarta  :  Universitas Indonesia, 2012
NawawiBarda, Kebijakan Hukum Pidana ,Jakarta : Prenada Kencana Media , Group, 2014
Nasution,  Bismar, Rejim  Anti  Money  Laundering  di  Indonesia ,  Book  Terrace,  Bandung, 2008.
Pardede, Marulak, Hukum Pidana Bank , Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Rahardjo  Agus,  Cybercrime, Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi , Bandung : PT. Citra Adiyta Bhakti, 2013
Sibuea Hotma  P., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan , Jakarta : Erlangga , 2010
Sibuea Hotma  P., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan , Jakarta : Erlangga , 2010 Sjahdeini , Remy  Sutan, Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme, PustakaUtama Grafiti, Jakarta, 2007. Soekanto,  Soerjono  dan  Madmudji,  Sri, Metode  Penelitian  Hukum ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2013.
Tahir,  Heri Proses  Hukum  Yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia , Yokyakarta : Laskbang Pressindo, 2012.
Pronika  Juliantika  Manuhuruk,  Triono  Eddy,  dan  Ahmad  Fauzi, Peran  Perbankan  Dalam Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang    Dilakukan oleh  Nasabah ,  (Journal  of  Education  Humaniora  and  Social  Sciense  (JHESS),  Vol.  3 No. Desember 2020, page-325-332), hlm. 329.