## PENDAHULUAN
Para  pendukung  neoliberalisme  ekonomi menyakini bahwa globalisasi mampu mendorong  kemakmuran  (Rianto,  2004). Sebaliknya, kalangan penentangnya, berkeyakinan  bahwa  globalisasi  tidak  ada sangkut-pautnya dengan kesejahteraan rakyat  ataupun  keadilan  sosial,  karena globalisasi  hanya  didorong  kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global  semata  (Fakih,  2004).  Perdebatan antara neoliberalisme dengan anti neoliberalisme  memang  bukan  fenomena baru,  setidaknya  dapat  dilacak  ketika  Karl Marx sekitar satu setengah abad lalu menulis bahwa  kapital  hanya  bisa  diakumulasi dengan  jalan  penindasan  (Hiariej,  2004), maupun perdebatan yang terkait pergeseran hubungan antara negara dan pasar, munculnya kekuatan non-negara, perubahan tata kelola ekonomi, reorganisasi kewenangan  dan  hubungan  kekuasaan  tata politik dunia, munculnya lembaga multilateral global  serta  de-teritorialisasi  ekonomi  politik (Rosamond,  2003),  bahkan  Kobrin    dalam Osland (2003) mengambarkan gerakan anti- globalisasi  sebagai “the canary  in the mine” yang selalu memberikan signal bagi globalisasi. Karena itu, perkembangan kapitalisme  dan  neoliberalisme  sebagai  inti ideologi  globalisasi  akan  selalu  disertai perlawanan.  Hal  serupa  terjadi  dalam
konteks  liberalisasi  pertanian  beras  di Indonesia.
Secara  umum  globalisasi  mengacu  pada proses  ekonomi  dari  masyarakat  yang berbeda  menjadi  lebih  erat  terintegrasi (Nilson,  2010)  Sedangkan  neoliberalisme dapat  dipahami  sebagai  sebuah  metode yang  dilakukan  dengan  cara  mengurangi hambatan  baik  tarif  dan  non-tarif  serta mendukung  adanya  persaingan  pasar  yang kompetitif  dengan  hasil  akhir  kesejahteraan konsumen  (Klodt,  2003).  Dengan  demikian, maka  liberalisasi  industri  pertanian  beras merupakan metode pengurangan hambatan- hambatan ekonomi yang menyangkut komponen-komponen utama proses industrialiasasi  pertanian  beras,  mulai  dari bibit,  pupuk,  tekhnologi,  obat-obatan  bagi hama  dan  penyakit  tanaman,  modal  kerja maupun tenaga ahli, bahkan produk akhir.
Pendukung liberalisasi pertanian berkeyakinan  bahwa,  penerapan  tekhnologi pada  sektor  pertanian  beras  akan  mampu meningkatkan  produksi  beras  secara  besar- besaran  dalam  waktu  singkat,  sebagai jawaban atas semakin maningkatnya kebutuhan pangan masyarakat dunia (Purokayo dan Umaru, 2012). Disisi lainnya, jusru para kritikusnya menganggap liberalisasi pertanian di Indonesia merupakan kegagalan dari proses pembangunan ekonomi  yang  ditandai  dengan  adanya ketimpangan  dan  ketidakmerataan  dalam
Liberalisasi Pertanian Versus Kesejahteraan Petani:

## Upaya Mencari Jalan Tengah
Ach Faidy Suja’ie 1 , Nian Riawati 2
1 Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur
2 Universitas Jember

## Email: ach.faidy@gmail.com
Naskah diterima 17 September 2019, Revisi 30 September 2019, Terbit 19 Oktober 2019

## DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6288

## Abstract
Agricultural liberalization continued controversy. Intensification of agriculture industry in Indonesia has not been able to welfare of farmers. Thus, the application of agricultural technology is always faced to the welfare of farmers. It reviews the debate both of them by perspective of structuralism to found a positive correlation between them. This condition is to offers an alternative solution for industrial agriculture versus the welfare of farmers.
Keywords: liberalization, industrial agriculture, farmers
penataan agraria (Wahono, 2003). Ketimpangan  yang  akan  mendatangkan konflik  sosial,  serta  semakin  menjauhkan masyarakat  dari  kesejahteraan.  Dengan demikian, kedua konsep tersebut - industrialiasasi  pertanian  dan  kesejahteraan petani-  tidak  dapat  saling  menopang  satu sama  lain,  justru  keduanya  merupakan  dua hal yang saling menegasikan.
Argumen  pokok  yang  ingin  dibangun dalam  artikel  ini,  bahwa  terdapat  korelasi yang  kuat  antara  keduanya.  Idealnya, penerapan tekhnologi (industrialiasasi) dalam sektor pertanian, akan dapat meningkatkan  produksi  pertanian  beras, karena intervensi tekhnologi akan berimplikasi positif bagi pengelolaan pertaniaan  tradisional.  Implikasi  berikutnya terjadi  peningkatan  kesejahteraan  petani karena terjadi peningkatan produksi pertanian.
Dengan menggunakan prsepektif strukturalisme,  tulisan  ini  menawarkan  jalan tengah  bagi  industri  pertanian  yang  dapat menyejahteraan petani dalam waktu bersamaan.  Tulisan  dibagi  menjadi  tiga. Bagian  pertama  memetakan  perdebatan globalisasi  dan  liberasasi  pertanian.  Bagian kedua mendeskripsikan kesejahteraan petani.  Bagian  terakhir  mendiskusikan  jalan tengah  bagi  industri  pertanian  yang  mampu menyejahterakan petani.

## GLOBALISASI DAN LIBERALISASI INDUSTRI PERTANIAN
Teori  ekonomi  klasik  dan  neo-klasik menunjukkan  bahwa  perdagangan  akan mendatangkan keuntungan ekonomi substansial melalui alokasi yang lebih efisien dari sumber daya dan terjadinya spesialisasi. Sementara, banyak teori mengatakan bahwa keuntungan dari aktivitas pasar diperoleh dari eksploitasi  keunggulan  komparatif,  ruang lingkup  pasar  yang  lebih  besar  yang memungkinkan  pembagian  kerja  lebih  luas melintasi  batas-batas  negara  (akses  pada input lebih murah, lebih banyak memunculkan  kreativitas  dan  produktivitas) akan  dapat  meningkatkan  keuntungan  lebih besar  (Levy,  2009).  Berdasar  asumsi  ini, peningkatan  produktivitas  akan  dicapai dengan  perluasan  pasar,  melintasi  batas negara,  serta  adanya  spesialisasi  dan kompetisi  antar  negara.  Dengan  demikian, produktivitas  harus  diletakkan  pada  ruang
globalisasi  yang  sering  dimaknai  sebagai dunia  yang  tanpa  batas,  melintasi  negara- bangsa,  dan  pemerintahan  yang  tidak  lagi memegang kendali (Henderson, 2002).
Pada  dasarnya,  Globalisasi  merupakan perkembangan  kapitalisme,  yang  ditandai dengan  globalisasi  pasar,  investasi,  dan proses produksi dari perusahaan perusahaan transnasional (TNCs/ Trans National Corporations) dengan  dukungan  lembaga- lembaga
finansial internasional (IFIs/Intemational Financial Institusions) yang diatur  oleh  organisasi  perdagangan  global (WTO/World  Trade  Organization) (Faqih, 2004),  dengan  inti  dan  kiprah  globalisasi adalah neoliberalisme (Wibowo, 2003).
Liberalisasi sektor pertanian, dapat dimengerti  sebagai  bentuk  “keterbukaan” dalam fenomena “transnasionalisasi” ekonomi, menyangkut komponen-komponen utama  proses  industri  pertanian,  mulai  dari bibit,  pupuk,  tekhnologi,  obat-obatan  untuk hama  dan  penyakit  tanaman,  modal  kerja, bantuan  tenaga  ahli  sampai  dengan  produk akhir (Wiryono, 2003). Sehingga, liberalisasi pertanian memastikan terjadinya persaingan petani  lokal  dengan  kekuatan  asing  yang tidak  terkendali,  petani  dengan  perusahaan multinasional  (MNEs),  karena  sepertiga  dari perdagangan  internasional  terjadi  dalam perusahaan  transnasional  (Stiglitz,  2002), dengan kecenderungan MNEs sebagai aktor utama  globalisasi  atau  agen  utama  dalam integrasi ekonomi (Zimmerer, 2007), dominasi  tersebut  dimulai  dari  penyediaan bibit  unggul,  pupuk,  obat-obatan,  sampai dengan  produk  akhir  pengolahan  pasca panen.
Relasi  tersebut  dapat  dipahami  dengan perspektif  strukturalis,  paradigma  yang diilhami  oleh  pemikiran  “Marx  Tua”  setelah terjadinya perpecahan epistemologis pemikiran Marx, disamping pengaruh Weber. Paradigma  ini  memusatkan  perhatian  pada pola  hubungan  struktural  yang  terdapat dalam  kenyataan  sosial  yang  nyata.  Dalam perkembangannya,  penganut  paradigma  ini dapat  dibedakan  pada  dua  arus  pemikiran, sebagian kalangan menaruh perhatian pada adanya  perbedaan  kekuatan  sosial  serta hubungan  antar  kekuatan  sosial  untuk menjelaskan perubahan sosial, dan sebagian lainnya  lebih  tertarik  pada  pertentangan dalam suatu masyarakat (Fakih, 2011).
Melalui  pendekatan  ini,  maka  implikasi hadirnya  perusahaan  multinasional  dalam industri pertanian telah menimbulkan monopoli,  dominasi  yang  merugikan  petani. Dominasi dan monopoli MNEs ini menggunakan strateginya pemberian bantuan modal, penerapan tekhnologi, penyediaan  bibit,  pupuk,  dan  bahkan monopoli  pembelian  produk  akhir  pertanian. Sebagaimana  dicontohkan  Shiva  (1997) bahwa satu-satunya alasan mengapa tanaman  direkayasa  secara  genetik  oleh korporasi,  adalah  supaya  benihnya  dapat dipatenkan,  dengan  demikian  MNEs  dapat meraup keuntungan dari royalti atas kekayaan  intelektual.  Sehingga,  industri pertanian  hanya  menjadi  lahan  akumulasi kapital  bagi  pengusaha  besar  dan  MNEs, sedang  petani  kecil  hanya  menjadi  pihak yang terus dirugikan. Kondisi tidak menguntungkan  bagi  petani  kecil  akan semakin kentara dan parah, ketika kekuatan MNEs  ternyata  didukung  oleh  lembaga- lembaga  keuangan  internasional  seperti Bank Dunia, Food and Agriculture Organization (FAO), United States
Departement  of  Agriculture (USDA),  serta lembaga-lembaga riset internasional sebagai aparatus  pendukung  dalam  menemukan tekhnologi baru bidang pertanian.
Hal  tersebut  dapat  dikonfirmasi  pada pelaksanaan  revolusi  hijau  di  Indonesia, Pada  dekade  1970-an,  Indonesia  masih mengimpor  1,5  juta  ton  beras  per  tahun. Kemudian pada awal-awal penerapan tekhnologi  di  sektor  pertanian,  pada  tahun 1985 Indonesia mampu mengekspor 1,5 juta ton  beras.  Antara  tahun  1968  sampai  1984, produksi beras meningkat rata-rata sekitar 5 % per tahun (Esje dan Daniel, 1998). Namun, setelah 40 tahun lebih diterapkannya revolusi hijau  di  Indonesia,  target  swasembada pangan  tidak  lagi  tercapai  setelah  4  tahun berturut-turut (1985-1988), swasembada kembali  tercapai  pada  tahun  1990.  Selain, pada tahun 1985, surplus (nilai ekspor -1%), kembali terjadi pada tahun 1993. Setelah itu, swasembada  tidak  pernah  terjadi  lagi, bahkan nilai persentase impor terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun 1994,  impor  beras  Indonesia  masih 2%  dari total supplai 28,58 juta ton, akan tetapi tahun berikutnya  sudah  berlipat  tiga  menjadi  6% dari  total  supplai  atau  1,8  ton,  dan  terus mengalami peningkatan, baik itu persentase
maupun  volumennya  pada  tahun-tahun berikutnya,  hingga  mencapai  9%  dari  total supplai  atau  2,9  ton  pada  tahun  1998 (Wahono, 2003)
Selain  itu,  berdasarkan  data  BPS, kenaikan produktivitas lahan sawah di Jawa, sejak  dekade  1980-an,  telah  menunjukkan pelandaian ( levelling off ). Padahal, data BPS pada  periode  tahun  1980  sampai  1991, menunjukkan  bahwa  konsumsi  pupuk  terus meningkat.  Gejala  penurunan  produktivitas lahan  ini  menunjukkan  adanya  penurunan efisiensi penggunaan (penyerapan) pupuk di mana  tingkat  kenaikan  produksi  per  satuan pupuk yang digunakan (ditambahkan) makin menurun.  Penggunaan  pupuk  kimia  yang berlebih dan secara terus-menerus merupakan faktor penyebab utama merosotnya  produktivitas  lahan  sawah  di Jawa  (Esje  dan  Daniel,  1998),  penurunan produktivitas  hasil  pertanian –khususnya padi-  sebagian  juga  disebabkan  adanya program  alih  fungsi  lahan,  dari  fungsi pertanian  ke  non-pertanian  (perumuhan, perkantoran, industri non-pertanian, dll) yang terjadi secara besar-besaran.
Dengan demikian, dalam perspektif strukturalis, industri pertanian telah menimbulkan pelandaian lahan akibat pupuk kimia,  kerugian  petani  akibat  dominasi  dan monopoli  yang  terus  meminggirkan  petani pada urusan biaya produksi pertanian, terjadi ketimpangan kepemilikan lahan, serta kesenjangan  antara  petani  besar  dan  kecil. Hal  tersebut  terjadi  akibat  ketimpangan struktur  antara  MNEs  yang  didukung lembaga  keuangan  dan  riset  internasional sebagai  struktur  sosial  yang  dominatif  dan eksploitatif dengan petani yang masih lemah.

## KESEJAHTERAAN PETANI
Liberalisasi  pertanian  memang  telah membawa hasil terhadap peningkatan produksi beras nasional, namun hal itu tidak berdampak  pada  kesejahteraan  petani. Idealnya,  ketika  industri  pertanian  bertujuan meningkatkan  produksi,  maka  petani  juga harus  menjadi  bagian  dari  tujuan  tersebut, menjadi  objek  yang  harus  ditingkatkan produktivitasnya. Realitanya, berbagai usaha yang dilakukan pemerintah sepanjang dekade  tahun  1950  sampai  tahun  1970-an, yang  difokuskan  untuk  mengatasi  pola tingkah  laku  ekonomi  “enggan”  maju  dalam
produksi  dari  masyarakat  petani,  menjadi “suka”  atau  maju  berproduksi  dilakukan dengan  berbagai  kepungan  kebijaksanaan dari  berbagai  arah  dengan  anak  panah revolusi hijau, menggunakan aparatus negara  untuk  menekan  petani  dengan ancaman sanksi-sanksi sosial, belum mampu mendorong kesejahteraan petani (Nugrahedi,  2002),  industri  pertanian  belum berkorelasi  positif  dengan  peningkatan kesejahteraan  petani.  Setidaknya  dapat dilihat pada dua hal:

## a. Pendapatan Petani
Penerapan  tekhnologi  atau  kemudian dikenal  dengan  revolusi  hijau  di  Indonesia menggunakan strategi penerapan tekhnologi, baik  berupa  asupan  bibit  unggul,  asupan pupuk,  insektisida,  dan  lain  sebagainya. Secara  logis,  dalam  perspektif  ekonomi, pertanian modern membutuhkan lebih banyak  faktor  produksi,  membutuhkan  lebih banyak  investasi,  memerlukan  lebih  banyak modal  dibandingkan  pertanian  tradisional yang  memanfaatkan  alam  sebagai  modal utama,  seperti  pupuk  kandang,  cacing  yang memang bersarang ditanah,  serta beberapa mahkluk  hidup  lain  yang  mendukung suksesnya  pertanian.  Oleh  karena  itulah, biaya yang harus dikeluarkan petani modern akan  semakin  besar  dibandingkan  biaya yang  harus  dikeluarkan  petani  tradisional. Dengan demikian, bertambahnya penghasilan  tidak  akan  berpengaruh  positif kepada  pendapatan  petani  modern,  karena bertambahnya produksi pertanian justru akan habis dikurangi ongkos produksi pertanian.
Data BPS (dalam Afandi, 2001)
menunjukkan bahwa, total jumlah penghasilan  yang  diterima  petani  di  pulau Jawa  hanya  sebesar  Rp.  1.462.683/ha – biaya  Rp.  552.157/ha  =  pendapatan  petani sebesar  Rp.  910.679/ha.  Sedangkan  rata- rata  pendapatan  petani  Indonesia  hanya berkisar  Rp.  821.504/ha,  angka  tersebut didapatkan dari hasil pengurangan penghasilan  sebesar  Rp.  1.247.271/ha – biaya sebsar Rp. 425.767/ha. Husodo (dalam Jamal,  Syahyuti,  dan  Harun,  2002:  137) mengatakan bahwa biaya usaha tani sangat beragam,  mulai  dari  Rp.  382.000/ha/musim sampai dengan Rp. Rp. 1.044.000/ha/musim, dengan komponen terbesar (sekitar 64,20%) adalah biaya tenaga kerja, dengan besarnya
biaya tersebut pertanian sudah tidak menguntungkan lagi bagi petani.
Tulisan  ini  memang  tidak  dapat  memuat biaya  sebelum  diterapkannya  pertanian modern  dengan  biaya  pasca  diterapkannya pertanian modern, sehingga, data tidak dapat diperbandingkan secara proporsional. Namun,  secara  logis  dapat  disimpulkan banyak  pertanian  tradisional  dengan  ke- tradisional-nya dapat dipastikan hanya akan membutuhkan  sedikit  biaya  dibandingkan dengan  pertanian  modern.  Benar  bahwa sedikitnya  biaya  yang  dikeluarkan  pada pertanian  tradisional  berkonsekuensi  pada rendahnya produksi atau rendahnya penghasilan, sehingga rendah pula pendapatan  yang  didapat  oleh  petani. Namun, tingginya pendapatan pada pertanian  modern  justru  habis  dikurangi biaya produksi.
Dalam  konteks  ini,  titik  tekan  data dimaksudkan untuk mengeliminasi pernyataan-pernyataan keberhasilan industri pertanian  yang  hanya  ditumpukan  kepada pertumbuhan atau kenaikan produksi pertanian, tanpa diimbangi dengan data-data biaya yang harus dikeluarkan petani. Adalah benar,  revolusi  hijau  telah  membebaskan petani  dari  perangkap  involusi  pertanian, tetapi  disini  lain,  tidaklah  benar  bahwa pembebasan  itu  dengan  sendirinya  telah menyejahterakan petani, justru telah melemparkan  sebagian  besar  petani  miskin lahan  ke  arena  pergulatan  yang  lebih dahsyat, asupan kimiawi yang tidak terkendali serta pola tanam monokultur yang dominan  telah  menimbulkan  kerusakan  dan pencemaran  lingkungan  serta  pemiskinan keanekaragaman  hayati,  terutama  dengan lepasnya  keragaman  bibit  padi  lokal  dari tangan petani ke tangan korporasi transnasional  serta  menyusutnya  jumlah predator  hama  tanaman  khususnya  padi (Nugrahedi, 2002).
b. Nilai Tukar Petani
Selain berkaitan dengan  rendahnya pendapatan, petani harus dihadapkan dengan  nilai  tukar.  Nilai  tukar  petani merupakan perbandingan antara harga yang diterima  petani  dengan  harga  yang  dibayar petani.  Berdasarkan  nilai  tukar  petani ditemukan  bahwa  peningkatan  produksi industri  pertanian  belum  berimplikasi  pada peningkatan  taraf  hidup  petani,  bahwa  nilai
tukar petani masih sangat rendah, bahkan di beberapa  propinsi  di  Indonesia  nilai  tukar petani  masih  berada  dibawah  angka  100 (Nugrahedi, 2002).
Hal  ini  semakin  menguatkan  argumen bahwa nilai tukar hasil pertanian masih lebih rendah dari barang non pertanian, sehingga dengan  hasil  pertanian, petani tidak mampu untuk  membeli  barang-barang  kebutuhan mereka  sendiri,  artinya  petani  merugi  oleh usahanya sendiri. Neoliberalisasi yang ditandai  meningkatnya  interaksi  global, budaya, pertumbuhan perusahaan transnasional (TNCs), serta mobilitas pekerja (Tsai,  2007)  telah  membuka  ruang  bagi perusahaan  multinasional  untuk  semakin mengonsolidasikan  operasi  kerja  globalnya dalam pasar dunia yang semakin dideregulasikan, untuk mempertinggi mobilitas  dan  keuntungan  bagi  TNCs (Syeirazi,  2003)  salah  satunya  dengan mekanisme  harga.  Hal  tersebut  relevan dengan efek negatif  globalisasi yang menyebabkan  eksploitasi  tenaga  kerja, eksploitasi  pekerja  anak,  menimbulkan kesenjangan, orang kaya semakin kaya dan orang  miskin  menjadi  semakin  miskinl, “diambil  alih”  industri  lokal  oleh  perusahaan multinasional,  serta  terjadinya  kenaikan harga  yang  menyebabkan  gagalnya  upaya penyejahteraan rakyat (Pourhassan, 2010).
Selain itu, posisi petani semakin terpuruk ketika pembangunan tidak menjadikan pertanian sebagai prioritas, sehingga kontribusi  pertanian  masih  sangat  rendah. Seperti yang ditunjukkan Mukhyi (2007) dari hasil  penelitiannya  di  Propinsi  Jawa  Barat, bahwa  kontribusi  sektor  pertanian  di  Jawa Barat  masih  bersifat  tradisional,  kondisi  ini memerlukan dukungan, dorongan dan upaya-upaya dari pemerintah untuk mengembangkan  sektor  pertanian  menjadi sektor unggulan.

## TAWARAN SOLUSI JALAN TENGAH
Dari berbagai problem liberalisasi pertanian yang teridentifikasi dalam perspektif  struktural  tersebut,  tulisan  ini menawarkan  solusi  yang  mengkorelasikan industrialisasi pertanian dengan kesejahteraan petani.
a.
Land reform Secara  historis, land  reform berarti reformasi  sistem  penguasaan  tanah  atau
redistribusi  hak-hak  kepemilikan  tanah. Konsep land  reform telah  dikembangkan menjadi  suatu  ketentuan  mengenai  peran strategis tanah dan pertanian dalam pembangunan. Land  reform telah  menjadi sinonim dari agraria reform atau suatu upaya untuk  memperbaiki  struktur  agraria,  yang terdiri  atas;  sistem  penguasaan  tanah, metode  penggarapan  tanah  dan  organisasi pertanian,  skala  operasi  pertanian,  sewa menyewa,  institusi  kredit  desa,  pemasaran, dan pendidikan (Tuma, 2001).
Ketidakadilan  dalam  akses,  penguasaan dan  pemanfaatan  tanah  merupakan  faktor penghambat  utama  bagi  pembangunan pedesaan  dan  peningkatan  kesejahteraan petani  (Mauludin,  2001).  Dengan  demikian, land  reform merupakan  jalan  menuju reformasi  agraria  yang  lebih  memberikan jaminan  keadilan  dalam  rangka  mengatasi kemiskinan  di  pedesaan.  Pada  banyak negara-negara  berkembang  yang  ingin membangun  perekonomiannya,  tidak  jarang memulainya  dengan  mengadakan land reform . Kadang-kadang land reform dilakukan  secara  radikal,  kadang  pula dengan  lunak  dan  berangsur-angsur  dan adakalanya  hanya  diadakan  percobaan- percobaan saja. Tetapi, apapun bentuk land reform yang  dipilih,  yang  jelas  tersepakati adalah  tentang  keharusan  perombakan struktur penguasaan tanah untuk kesejahteraan  dan  peningkatan  ekonomi nasional.
Melalui  program  ini,  diharapkan  problem industri pertanian yang salah satunya adalah adanya  ketimpangan  kepemilikan  lahan pertanian,  yang  mengakibatkan  rendahnya pendapatan  petani  dapat  diatasi.  Dengan demikian, terselesaikannya masalah ketimpangan kepemilikan akan berpengaruh pada  hilangnya  ketimpangan  pendapatan, dan  implikasi  selanjutnya,  peningkatan produksi  pertanian  dapat  dinikmati  secara adil  oleh  petani,  tanpa  membedakan  petani gurem dan petani “besar”, terjadi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bersama.
b. Pertanian Sensitif Lingkungan
Dalam pandangan Shiva (1997) hubungan antara  manusia  dengan  alam  merupakan hubungan yang hidup dan saling memelihara. Oleh karena itu, pola hubungan manusia  dengan  alam  harus  merupakan perwujudan  dari  feminin  khas  Prakriti,  yaitu: kreativitas, aktivitas, dan produktivitas;
keanekaragaman bentuk dan aspek; keterkaitan  dan  saling  berhubungan  antar setiap makhluk; kesinambungan antara alam dan  manusia;  serta  kesucian  kehidupan  di dunia. Hal ini berkebalikan dengan pandangan  kaum  developmentalis  yang memposisikan  alam  sebagai  lingkungan, sebagai  sumber  daya,  sehingga  manusia mendominasi alam.
Penerapan  paradigma  ini  pada  industri pertanian  tentu  akan  berimplikasi  pada kuantitas penggunaan asupan kimiawi sebagaimana  dianjurkan  oleh  paradigma liberal,  meskipun  tidak  serta  merta  semua asupan kimiawi ditinggalkan, namun, meninggalkan  praktek-praktek  tradisional yang lebih sensitif terhadap lingkungan tentu juga  tidak  bijak.  Oleh  karena  itu,  untuk mengurangi  beberapa  efek  negatif  dari penggunaan  asupan  kimiawi,  maka  praktek pada  pertanian  tradisional  perlu  diadopsi kedalam  industri  pertanian,  dengan  tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas  industri  pertanian.  Dengan demikian,  maka  implikasi  negatif  pertanian modern,  seperti  mempeburuk  kesehatan, maupun  merusak  kesuburan  tanah  tanah akan  dapat  ditekan,  dan  di  sisi  lain, kebutuhan  petani  akan  tetap  terpenuhi dengan cara meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern.
Kolaborasi  penerapan  model  pertanian modern dan tradisional, yang satu bertumpu pada tehknologi, dan yang lainnya bertumpu pada  alam,  merupakan  alternatif  jalan tengah,  bagi  upaya  terus  meningkatkan produktivitas  pertanian  serta  melestarikan lingkungan.  Dengan  demikian,  kesehatan, kesuburan  tanah,  menjadi  hal  yang  inheren dengan  peningkatan  produktivitas  pertanian yang  dapat  mendatangkan  kesejahteraan petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  A.  2001. Tragedi  Petani:  “Musibah” Panen Raya Padi 2000 . Lembaga Analisis Informasi. Yogyakarta
Esje,  G.  &  Daniel.  1998. “Menggugat Revolusi  Hijau  Orde  Baru ”.  Jurnal Wacana. No. 12, Juli-Agustus 1998: 1-5.
Fakih, M. 2004. Neoliberalisme Dan Globalisasi. Jurnal Ekonomi Politik Digital
Journal Al-Manär. Edisi I 2004: 1-12.
Fakih, M. 2011. Runtuhnya Teori
Pembangunan  dan  Globalisasi .  Cetakan ke  VII.  Pustaka  Pelajar  dan  Insist  Press. Yogyakarta
Henderson,  J.  2002. Globalization  on  the ground:  Global  production  networks, competition,  regulation  and  economic development .  Paper  for  Centre  for Regulation  and  Competition  International Workshop,  4-6  September  2002.  IDPM, University of Manchester.
Hiariej, E. (2004). ”Gerakan Anti Kapitalisme Global”. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik.  Volume  8,  Nomor  2,  Nopember 2004: 139-160
Jamal,  E.,  Syahyuti.,  Harun,  M.  Aten.  2002. “Reforma  Agraria  dan  Masa  Depan Pertanian”. Jurnal Litbang Pertanian. Vol. 21, No. 4, 2002: 133-139
Kasiyanto,  M.J.  (1996). Maju  tapi  Miskin: Paradoks Kesuksesan Pembangunan Pertanian. Jurnal Basis, No.  1-2  Januari- Februari 1996.
Klodt,  H.  2003. Jalan  Menuju  Tatanan Persaingan  Global, disunting  oleh  Institut
Liberal Friedrich-Naumann-Stiftung. Volume 10 Levy, B. 2009. New Frontiers in Globalization, Asian Emerging Countries
and Governance  Issues  in  the  21 st Century . Jurnal  Competition  Forum  Vol.  7,  No.  1: 243-256.
Mauludin.  2001. “Tanah  Yang  Bernanah: Gerakan  Petani  Menanti  Bumi  Surgawi”, dalam  Jurnal  Pemikiran  Agama  dan Demokrasi,  Jurnal  Gerbang.  The  Asia Foundation (TAF) dan eLSAD. Vol. IV, No. 9, 2001: 2-40
Mukhy,  A  &  Mohammad.  2007.  Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan terhadap
Pembangunan Kawasan  Ekonomi  Propinsi  Jawa  Barat:
Pendekatan Analisis IRIO. Paper disampaikan  pada  Simposium  Nasional RAPI VI, 2007.
Nilson,  T.  2010. Good  for  Living?  On  the
Relationship  between  Globalization  and Life Expectancy”, dalam World Development. Vol. 38, No. 9, 2010: 1191 – 1203.
Nugrahedi,  R  &  Probo  Y.  2002. Petani  dan Beras  di  Balik  “Sukses”  Pembangunan Pertanian”, dalam Mengurai belitan Krisis: Renungan  Dari  Bendan  Dhuwur :  Budi Widianarko  dan  Andreas  Pandiangan (Eds).  Penerbit  Kanisius  dan  Universitas Soegijapranata. Yogyakarta.
Osland,  S.J.  2003. Broadening  the  Debate The  Pros  and  Cons  of  Globalization. dalam  Journal  of  Management  Inqutry. Vol. 12, No. 2, June 2003: 137-154. Sage Publication.
Pourhassan,  Abbas.  2010. “Can  Policy  Be
The Same In Localization And Globalization?  Issues  And  Perspectives. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research  In  Business.  Vol  2,  No.  3,  July 2010: 1545-1550. Diakses melalui ijcrb.webs.com
Purokayo,  G.  S.  &  Umaru,  A.  2012. Global Food  Crisis:  Public  Capital  Expenditure and Agricultural Output in Nigeria. Journal of Food Research, Vol. 1, No. 1, February 2012:
286-297.
Diakses melalui www.ccsenet.org/jfr
Rianto,  P.  2004. Globalisasi,  Liberalisasi Ekonomi  dan  Krisis  Demokrasi.  J urnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 8, Nomor 2, Nopember 2004: 161-180.
Rosamond,  Ben.  2003. Babylon  and  on? Globalization  and  international  political economy. Review of International Political Economy. Vol. 10, No. 4, November 2003:
661-671. Diakses melalui http://www.jstor.org/stable/4177481 .
Rugman,  M.A.  2010. Globalization,  regional multinationals and Asian economic development. Asian Business &
Management.  Vol.  9,  No.  3:  299 –317.
Diakses
melalui www.palgrave- journals.com/abm/ .
Shiva,  V.  1997. Bebas  Dari  Pembangunan: Perempuan,  Ekologi  dan  Perjuangan Hidup  di  India .  Yayasan  Obor  Indonesia. Jakarta
Stiglitz,  J.  2002. Globalization  and  its Discontents . W.W.Norton. London Syeirazi, K.M. 2003. Dilema Praktis Globalisasi  Neoliberal. Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik. Volume 7, Nomor 1, Juli 2003: 1-34.
Tsai, Ming-Chang. 2012. Does Globalization Affect Human Well-Being. Social Indicators Research, Vol. 81, No. 1, March 2007: 103-126. Diakses melalui
http://www.jstor.org/stable/20734416 .
Tuma,  E.H  2001. “Land  Reform”, dalam Jurnal  Pemikiran  Agama  dan  Demokrasi. Jurnal  Gerbang.  The  Asia  Foundation (TAF)  dan  eLSAD.  Vol.  IV,  No.  9,  2001: 62-85.
Wahono,  F.  2003. “Revolusi  Hijau:  Dari
Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi”, dalam Neoliberalisasi, I. Wibowo  dan  Francis  Wahono  (eds). Cindelaras  Pustaka  Rakyat  Cerdas. Yogyakarta
Wibowo,  I.  2003. Pendahuluan  dalam
Neoliberalisasi, I.  Wibowo  dan  Francis
Wahono (eds). Cindelaras Pustaka
Rakyat Cerdas. Yogyakarta:
Wiryono,  P.  2003. Neoliberalisme  dalam Sektor Industri Pangan. Neoliberalisasi, I. Wibowo  dan  Francis  Wahono  (eds). Cindelaras  Pustaka  Rakyat  Cerdas. Yogyakarta.
Zimmerer, S.K. 2007. Agriculture,
livelihoods, and globalization: The analysis of new trajectories (and avoidance  of  just-so  stories)  of  human- environment  change  and  conservation. Agriculture and Human Values. Vol. 24: 9 – 16.
.