https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jme
PELATIHAN PEMBUKUAN SEDERHANA BAGI KELOMPOK USAHA EKS PNPM DI KELURAHAN TOAPAYA ASRI KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN
Simple Accounting Training for PNPM's Former Business Groups In Toapaya Asri Village, Bintan
Fatahurrazak 1* , Muhammad Idris DM 2
1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji - Tanjungpinang
2 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji - Tanjungpinang
Korespondensi : faturajafatur@gmail.com

## ABSTRAK
Laporan    keuangan  berfungsi    sebagai  alat  untuk    menganalisis  kinerja  keuangan  yang  dapat memberikan  informasi  tentang  posisi  keuangan,  labarugi  dan  arus  kas,  sehingga  dapat  dijadikan sebagai  dasar  membuat  keputusan-keputusan  ekonomi.  Pengabdian  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang diikuti oleh 30 Kelompok  Usaha  yang  dalam  bisnis  mereka  menggunakan  dana  pinjaman  dari  UPK  (Eks  PNPM) Kecamatan  Toapaya  Kabupaten  Bintan.  Kelompok  usaha  ini  adalah  termasuk  yang  lancar  dalam mengembalikan  pinjaman,  namun  masih  belum  dapat  menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum.  Pengabdian  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  pelatihan  dan Praktek.  Dalam  pelatihan  ini  juga  ditambahkan  pada  penekanan  bagaimana  cara  menghitung  harga pokok perunit secara benar dan menentukan penjualan paling minimal untuk menetapkan batas target penjualan agar usaha tidak mengalami kerugian
Kata Kunci : Laporan keuangan, pelatihan

## ABSTRACT
The  function  of  financial  report  is  to  analyze  financial  performance  that  can  provide  financial position  information,  profit  and  loss  and  cash  flow.  This  activity  was  carried  out  in  Toapaya  Asri Village, Toapaya District, Bintan Regency,  Riau  Islands Province. The activity  was attended by 30 Business  Groups  that  used  loan  funds  from  the  UPK  in  the  Toapaya  area,  Bintan  Regency.  This business group is a group that is on time to repay loans, but still cannot prepare financial statements in accordance  with accounting principles. This activity is carried out in the form of training. In this training also added emphasis on how to calculate the basic price and determine the minimum sales to set the target sales limit
Keywords: Financial reports, training

## PENDAHULUAN
Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat  yang  mandiri  merupakan kelompok  yang  mempunyai  tarap  yang tertinggi,  di  mana  di  dalam  kelompok mempunyai  administrasi  yang  bagus  dan lengkap, serta mempunyai hubungan terus menerus  terhadap  kelompoknya,  baik informasi  maupun  pengelolaan  usaha, seperti  gotong  royong  setiap  minggu untuk membersihkan lahan-lahan pertanian yang mereka kelola hal itu akan dapat  menciptakan  sikap  persaudaraan yang sangat tinggi.
Strategi Peningkatan Adalah cara yang dilakukan  dalam  sebuah  kegiatan  untuk membuat perbaikan dalam hal kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalankan usahanya,  di  mana  usaha  tersebut  dapat meningkatkan taraf hidupnya dari pendapatan  usaha  yang  diperoleh  agar kegiatan mereka berjalan dengan lancar.
Upaya  penggerakan  sumber  daya adalah  mengembangkan  potensi  ekonomi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas  masyarakat,  sehingga  baik sumber  daya  manusia  maupun  sumber daya alam di sekitar dapat dikembangkan dengan  maksimal  sehingga  dibutuhkan produktivitas  dalam  menjalankan  usaha, dengan demikian masyarakat dan lingkungan  mampu  secara  partisipatif menghasilkan  dan  menumbuhkan  nilai tambah  yang  meningkatkan  kemakmuran serta  kesejahteraan  mereka.  Hal  itu membutuhkan daya pikir kreatif, masyarakat  tidak  saja mengerjakan  usaha yang mudah-mudah saja tetapi masyarakat  harus  memikirkan  mengelola sumber  daya  alam  dengan  menggunakan konsep  produksi  sehingga  hasil  yang diperoleh dapat
meningkatkan
kesejahteraan keluarga. Kegiatan produksi merupakan
kegiatan  yang  berhubungan  dengan penciptaan/pembuatan  barang,  jasa  atau kombinasinya,
melalui
proses
transformasi  dari  masukan  sumber  daya produksi menjadi keluaran yang
diinginkan.  Melalui  kegiatan  produksi, segala  sumber  daya  masukan  perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran  yang  memiliki  nilai  tambah. Produk  yang  dihasilkan  dapat  berupa barang  atau  akhir,  barang  setengah  jadi ataupun jasa. Bagi perusahaan berorientasikan laba, produk ini selanjutnya  dijual  untuk  memperoleh keuntungan  dan  sumber  dana  yang  baru bagi kegiatan operasi berikutnya. Kegiatan  produksi  merupakan  kegiatan kompleks, tidak saja mencakup pelaksanaan  fungsi  manajemen  dalam mengkordinasikan berbagai kegiatan atau bagian  dalam  mencapai  tujuan  produksi, tetapi  juga  mencakup  kegiatan  teknis untuk  menghasilkan  suatu  produk  yang memenuhi  spesifikasi  yang  diinginkan, dengan  proses  produksi  yang  efisien  dan efektif  serta  dengan  mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan  konsumen  di masa yang akan datang.  Oleh  karena  itu,  pengetahuan yang  baik  tentang  manajemen  produksi perlu  dimiliki  oleh  semua  pihak  yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk sesuai dengan peranan masing-masing.
Selain  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia  adalah  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  layak,  maka  suatu organisasi  dapat  mempertahankan  hasil produksinya  agar  berkembang  dan  maju, untuk  mencapai  tujuan  tersebut  setiap masyarakat  harus  mempelajari  konsep produktivitas yang tinggi, yang dalam hal ini  akan  melibatkan  seseorang  ketua kelompok  untuk  berkoordinasi  kepada seluruh elemen yang ada untuk mendukung dalam pembentukan produktivitas dan pemasaran.
Meningkatkan Produktivitas dan Pemasaran  yang  layak  memang  tak semudah  yang  kita  bayangkan,  produk- produk  yang  dibuat  oleh  masyarakat harus  memiliki  standarisasi  agar  produk
tersebut  dapat  diterima  di  pasar  nasional maupun  internasional,  hal  ini  menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah Kabupaten  Bintan  khususnya  untuk melakukan  indentifikasi  setiap  kelompok Usaha  Ekonomi  Masyarakat  Produktif yang  ada  di  Kabupaten  Bintan,  untuk dikaji permasalahan yang ada di lapangan di  dalam  mengembangkan  usaha  yang mereka jalani, serta memberikan pelatihan-pelatihan  dan  penguatan  bagi kelompok  Usaha  Ekonomi  Masyarakat Produktif  agar  produksi  dan  efektifitas kerja  mereka  dapat  berkembang  dengan maksimal,  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  sesuai  dengan visi  dan  misi  Kabupaten  Bintan,  yaitu terwujudnya  Kabupaten  Bintan  yang Madani dan Sejahtera melalui pencapaian Bintan gemilang 2025.
Adapun kelompok usaha pada program pengabdian  masyarakat  ini  adalah  para Kelompok Usaha Eks PNPM di Kelurahan  Toapaya  Asri  -  Kecamatan Toapaya  yang  telah  menjalankan  usaha lebih  dari  4  tahun  dengan  bentuk  usaha yang  beraneka  macam,  seperti  usaha kerupuk ikan, warung kelontong, bengkel, perkebunan  palawija,  tanaman  hias, gorengan, menjahit, konter HP/pulsa, dan warung nasi.
Pada  awalnya  kelompok  usaha  ini dalam  aktifitasnya  didanai  dari  PNPM (Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat),  dan  sejak  PNPM  tidak diperpanjang  lagi  pada  desember  2014, maka  aset  PNPM  selanjutnya  dikelola oleh  UPK  (Unit  Pengelola  Kegiatan) sampai  saat  ini.  Adapun  sistem  kerja penyaluran  dana  pinjaman  ini  adalah diberikan  dalam  bentuk  kelompok  usaha yang  terdiri  dari  5-10  orang  atau  lebih setiap  kelompoknya,  dan  dana  pinjaman akan  diberikan  kepada  kelompok  dalam jumlah  yang  sama  dengan  jangka  waktu pengembalian  selama  10  bulan  –  satu tahun dengan tingkat bunga  yang rendah. Ketua  kelompok  bertanggung  jawab dalam  mengembalikan  pinjaman  secara keseluruhan  dan  tidak  boleh  menunggak,
dan  biasanya  ketua  kelompok  punya  cara sendiri  untuk  memastikan  tidak  ada anggota  kelompoknya  yang  mangkir dalam  membayar  pinjaman  mereka,  dan UPK  biasanya  akan  memberikan  sanksi tertentu  apabila  ada  kelompok  yang menunggak dalam melakukan
pembayaran, seperti mendahulukan pencairan  untuk  kelompok  yang  masuk dalam kategori lancar sebagai penghargaan  bagi  kelompok  tersebut yang juga sering disebut Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW).
Kelompok  dalam  hal  ini  bukanlah mereka  yang  menjalankan  bisnis  yang sama  yang  tergabung  dalam  kelompok, namun  dibentuk  kelompok  hanyalah untuk  mempermudah  kontrol  oleh  UPK dan sebagai tempat dan sarana berkomunikasi bagi setiap anggota kelompok termasuk bimbingan dan pembinaan  yang  diberikan,  sehingga anggota  kelompok  ini  haruslah  mereka tinggal  di  daerah  yang  berdekatan sehingga
memudahkan untuk berkomunikasi,  walaupun  bisnis  yang mereka jalankan tidak sama.
Selain  itu  tanggungjawab  terhadap dana  yang  dipinjamkan  dari  UPT  adalah tanggungjawab  setiap  anggota  kelompok yang  meminjam,  walaupun  demikian apabila  ada  salah  satu  anggota  kelompok yang  gagal  dalam  membayar  angsuran pinjaman,  maka  itu  dianggap  kegagalan kelompok,  dan  jika  sekali  saja  kelompok gagal  atau  terlambat  dalam  membayar angsuran  maka  sudah  termasuk  pada kategori  tidak  lancar  sehingga  akan mengganggu untuk pencairan pada periode berikutnya.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap kelompok usaha yang masuk  dalam  kategori  lancar  (IPTW) ternyata  kelompok  tersebut  sebagian besar tidak menyelenggarakan pencatatan apalagi  membuat  pembukuan  yang  benar sehingga sangat sulit untuk mengukur dan mengetahui apakah usaha yang dijalankan memberikan  keuntungan  atau  kerugian. Bagi mereka dari hasil penjualan atau jasa
yang  diberikan  sudah  dapat  menutupi angsuran  hutang  dan  kebutuhan  sehari- hari,  itu  sudah  dianggap  berhasil  dan mencukupi  kebutuhan  primer.  Akibatnya pengembangan  usaha  ke  arah  yang  lebih besar akan sangat sulit untuk diwujudkan, dan  ditambah  lagi  dengan  tidak  adanya membuat perencanaan untuk mengembangkan usahanya.
Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  yang selalu dilanggar adalah para pelaku usaha ini tidak menerapkan konsep entitas, yaitu memisahkan  memisahkan  antara  aset perusahaan dengan aset pribadi, dan yang terjadi  adalah  di  mana  aset  perusahaan juga  adalah  aset  pribadi  sehingga  akan sangat  sulit  dalam  penyusunan  laporan keuangan  termasuk  kesulitan  dalam menghitung  harga  pokok  produksi  secara benar karena asset usaha masih bercampur aduk dengan asset pribadi.
Kelompok  usaha  eks  PNPM  ini awalnya  adalah  para  pelaku  usaha  yang sudah  menjalankan  aktifitas  bisnisnya lebih  dari  4  tahun  dengan  menggunakan dana  bergulir  melalui  PNPM,  dan  sejak akhir tahun 2014 program ini ditutup oleh pemerintah, maka selanjutnya operasionalisasi  diserahkan  kepada  UPT (Unit  Pengelola  Teknis)  hingga  saat  ini, dan  rata-rata  dana  yang  dikelola  UPT  ini untuk  kabupaten  bintan  setiap  kecamatan rata-rata diatas 1 milyar rupiah.
Dalam  pelaksanaannya  pinjaman  yang digulirkan ini diberikan kepada kelompok yang  beranggotakan  antara  5-10  orang, namun  tanggungjawab  dana  tersebut adalah anggota  masing-masing  kelompok yang  meminjam.  Agar  pengembalian dapat  diawasi  dengan  baik  maka  tugas ketua kelompok yang akan mengkoordinasikan dengan cara mengumpulkan  dan  menyetor  ke  UPT. Setiap  kelompok  yang  masuk  dalam kategori  lancar  dalam  pengembaliannya (tidak  menunggak)  maka  biasanya  akan diberikan  insentif  dan  disebut  Insentif Pembayaran Tepat Waktu (IPTW).
Fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana yang  dimiliki  oleh  kelompok  usaha  eks
PNPM  ini  masih  cukup  memadai  dan dapat  dikembangkan  lagi  ,  dari  beberapa kelompok  yang  ada  sudah  pernah mendapatkan  bimbingan  dari  pemerintah daerah berupa pembuatan kemasan produk  sehingga  tampilannya  bisa  lebih menarik perhatian konsumen. Namun dari sisi  yang  lain  seperti  manajerialnya termasuk pemasaran produk masih sangat minim.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya pendampingan  dan  pelatihan  dalam  hal tersebut  di  atas  melalui  dana  hibah  Dipa Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji  dalam bentuk pengabdian masyarakat.

## METODE
Metodologi pelaksanaan dalam pengabdian  pada  masyarakat  ini  dibagi menjadi  3  (tiga)  tahap  yaitu  tahap  awal, tahap  pelaksanaan  dan  tahap  akhir.  Pada tahap  awal  dilaksanakan  observasi,  dan wawancara  secara  langsung  dengan  para pelaku  usaha  dan  aparat  pemerintah setempat  seperti  ketua  RW  dan  pihak Kelurahan,  hal  ini  bertujuan  untuk mengetahui gambaran masyarakat setempat dan untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan berupa:
(1) pelatihan motivasi
kewirausahaan,  Pada  tahap  ini,  metode yang digunakan adalah berbagi pengalaman  dengan  para  pelaku  usaha. Baik pengalaman sukses dalam menjalankan  usaha,  pengalaman  yang sedang  merintis  usaha,  dan  pengalaman yang  gagal  dalam  melakukan  usaha. Dengan  adanya sharing  session ini, diharapkan para peserta dapat mengambil pembelajaran  dari  setiap  pengalaman yang  dialami  oleh  para  pelaku  usaha;  (2) pelatihan pembukuan keuangan sederhana yang  dapat  diaplikasikan  oleh  pelaku usaha  kecil  dan  mikro,  hal  ini  bertujuan untuk  meningkatkan  keterampilan  dan pengetahuan mengenai manajemen keuangan  usaha  agar  tidak  tercampur antara keuangan keluarga dengan
keuangan  usaha,  melalui  pencatatan keuangan pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya.
Tahap  yang  terakhir  adalah  tahap monitoring .  Pada  tahap  ini,  dilakukan metode coaching, dimana  para  peserta pelatihan  menunjukkan  hasil  pencatatan keuangannya dengan menceritakan hambatan  dan  kesulitan  yang  dihadapi dalam  melakukan  proses  pencatanan. Selain  pencatatan  keuangan,  para  peserta pelatihan  juga  diharapkan  membagi rencana  strategis  usaha  dalam  jangka waktu  menengah  untuk  menunjukkan inovasi-inovasi yang akan dilakukan yang dapat meningkatkan daya saing usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Solusi
Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat untuk  melepaskan  diri  dari  perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Langkah  ini  menjadi  bagian  dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif. (Basith, 2012).
Konsep  kesejahteraan  sosial  atau kesejahteraan  kelompok  bagaimanapun bukan  sesuatu  yang  mudah.  Berbagai interpretasi  subjektif  pada  konsep  ini tidak  cukup  berarti  karena  masyarakat tidak  dapat  dipandang  sebagai  sebuah organ yang mempunyai pikiran sebagaimana individu
didalam masyarakat.
Karena
pengukuran kesejahteraan  social  merupakan  sesuatu yang  tidak  mungkin  sehingga  kita  dapat membandingkan  kesejahteraan  sosial  di dalam situasi yang berbeda melalui media pilihan  sosial.  Pilihan  individu  mungkin dikatakan  sebagai  kesejahteraan  individu sebab  itu  pilihan  sosial  diturunkan  dari pilihan-pilihan  individu.  Kita  mungkin dengan mudah mendefinisikan kesejahteraan  sosial  sebagai  penjumlahan
dari  seluruh  kepuasan  individu  didalam masyarakat.  (Sasongko  dan  Siswoyo,
2013). Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat  adalah  sebuah  kelompok yang  mempunyai  kegiatan  di  bidang ekonomi  yang  dilaksanakan  oleh  rumah tangga  untuk  meningkatkan  pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan  pangan  masyarakat  berbasis sumber  daya  local.  Kegiatan  usaha ekonomi  produktif  merupakan  kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan  bantuan  penguatan  modal pinjaman  usaha  untuk  kegiatan  ekonomi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan  ketersediaan  panganbagi rumah  tangga  rawan  pangan/miskin  di perdesaan. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan merupakan  lembaga  keuangan  yang mempunyai kegiatan memberikan pinjaman  kepada  setiap  masyarakat  yang ada  di  perdesaan,  tujuan  di  dalam memberikan  dana  tersebut  adalah  untuk meningkatkan  modal  usaha  yang  mereka jalani  agar  usaha  dapat  berkembang secara  maksimal,  pinjaman  modal  yang dapat  diberikan  dengan  rentang  Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,-  tergantung  kebutuhan  usaha yang  mereka  miliki.  Pinjaman  tersebut tidak  membutuhkan  agunan  seperti  yang dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  seperti perbankan.
Pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan oleh  UPK  di  provinsi  kepulauan  riau sudah  berjalan  antara  8  sampai  14  tahun tergantung  pada  pemekaran  kecamatan, dengan  pengelolaan  anggaran  dari  1,7 milyar  sampai  dengan  5  milyar  rupiah perkecamatan. Setiap kecamatan di provinsi  kepulauan  riau  memiliki  UPK dengan tujuan untuk memberikan pinjaman  modal  usaha  kepada  setiap kaum  perempuan  yang  berada  di  lokasi perdesaan  agar  dapat  mengembangkan usaha dalam mencukupi kebutuhan hidup
mereka  dan  dapat  membantu  suami  di dalam menjalani kehidupan keluarga.

## Target
Peningkatan  ekonomi  masyarakat  dan keluarga tak terlepas dari kerja keras yang mereka  jalani  sehari-hari  baik  usaha  di bidang  pertanian,  peternakan,  perikanan dan  home  industri,  setiap  Kecamatan  di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
masing-masing  memiliki  Unit  Pengelola Kegiatan  (UPK)  dari  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Peredesaan yang masing Modalnya berbeda-beda sesuai kebutuhan
pengelolaan
pinjaman didalam masyarakat,  UPK  memberikan  pinjaman langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat,  sistem  penyaluran  dana tersebut  diwajibkan  setiap  masyarakat untuk membentuk Kelompok yang berguna  untuk  mempercepat  informasi yang  akan  diberikan  oleh  UPK  maupun
Pemerintah  baik  Pemerintah  Daerah maupun  Pemerintah Kecamatan.
Persoalan umum yang masih
menghantui  UKM  di  Kabupaten  Bintan adalah permodalan dan pemasaran, sehingga  dengan  berakhirnya  program PNPM  secara  nasional  tidak  lantas menghentikan perputaran modal pinjaman.  Jadi  peran  UPK  sebagai  pihak yang  bertanggungjawab  untuk  memutar dana  eks  PNPM  menjadi  sangat  penting, sehingga  pertumbuhan  dan  perputaran ekonomi tetap ada.
Selain itu tumbuh dan berkembangnya UKM  di  Kabupaten  Bintan  ini  katena menjadi  salah  satu  tujuan  wisata  baik kuliner, maupun wisata belanja.
Akibatnya perkembangan disektor ini pun menjadi  surga  bagi  UKM  untuk  terus mengembangkan  produknya  mulai  dari industri  makanan  dan  minuman, home industry dan  berbagai  varian  produk lainnya  khas  Kabupaten  Bintan.  Apabila geliat di sektor UKM ini terus meningkat, maka akan berbanding dengan
peningkatan  PAD  baik  dari  sektor  jasa maupun dari sektor lainnya.
Dalam pengembangan UKM persoalan yang  paling  sering  muncul  adalah masalah  permodalan  dan  pemasaran. Permodalan  dasar  utamanya  yaitu  karena sistem  akuntansi  yang  belum  diterapkan, dikarenakan  UKM  banyak  mengalami kendala  dalam  pembuatannya,  yaitu minimnya  ilmu  yang  dimiliki  tentang sistem  akuntansi  dan  hal  itu  merupakan kendala  sebagian  besar  yang  dihadapi oleh  beberapa  UKM,  dengan  kata  lain, tidak mengerti harus bagaimana, apa yang harus dipersiapkan, dan bagaimana menerapkannya,  sehingga  yang  menjadi target  dalam  kegiatan  ini  adalah  para pelaku  usaha  yang  tergabung  dalam kelompok  usaha  ekonomi  masyarakat yang  menggunakan  modal  kerjanya  dari Eks  PNPM  yang  saat  ini  dikelola  oleh UPK  (unit  pelaksana  kegiatan)  yang  ada di setiap kecamatan.

## Hasil Yang Dicapai
Hasil yang sudah dicapai dalam pengabdian ini adalah :
a. Memberikan  pendampingan  dalam rangka  meningkatkan  manajemen wirausaha  bagi  kelompok  usaha ekonomi masyarakat eks PNPM yang ada  di  Kelurahan  Toapaya  Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.
b. Memberikan  wacana  dan  penjelasan kepada  kelompok  usaha  ekonomi masyarakat eks PNPM dalam pengabdian ini bagaimana  cara meningkatkan  manajemen  wirausaha melalui  usaha  yang  sudah  dijalankan selama ini, yaitu;
1. Membuat  perencanaan  terhadap usaha  yang  dijalankan,  adalah tahapan yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha dengan membuat perencanaan yang matang, setidaknya mempunyai  gambaran  seperti  apa hasil usaha pada bulan berikutnya. Dengan  adanya  gambaran  hasil
yang diharapkan maka akan tergambar  pula  bagaimana  cara untuk  mewujudkannya,  seperti berapa target penjualan yang harus dicapai,
bagaimana cara melakukan penjualan agar targetnya tercapai, serta
bagaimana  melakukan  efisiensi
biaya  untuk  menekan  cost  untuk mendapatkan laba yang maksimal.
2. Bahwa  pada  setiap  cost  yang dikeluarkan  haruslah  memberikan hasil  atau  imbalan  yang  lebih besar  dari  cost  yang  dikeluarkan sehingga  kelebihan  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  laba  dari sebuah  usaha  yang  dijalankan. Itulah  sebabnya  agar  margin menjadi  tinggi  maka  efisiensi dalam sebuah usaha wajib dilaksanakan  karena  makin  tinggi efisiensi  yang  dilakukan  pada setiap kegiatan usaha akan
memberikan hasil secara maksimal.  Selain  itu  kelompok usaha seharusnya dapat mengetahui berapa cost sesungguhnya yang telah dikeluarkan.  Dengan  mengetahui cost  yang  sesungguhnya (real cost) maka  kelompok  usaha  akan dapat  mengetahui  harga  pokok dari produk yang dihasilkan.
3. Pemasaran,  membantu  kelompok usaha dalam memasarkan/ mengenalkan produknya agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, selain masyarakat di lingkungan tempat tinggal kelompok  usaha,  dengan  cara memanfaatkan  media  sosial  yang ada. (WhatsApp, Line, BB, Facebook).  Promosi  dengan  cara ini  sangat  mudah  dan    bisa dikendalikan  langsung  setiap  saat oleh kelompok usaha.
4. Selain    itu  kelompok  usaha  juga membuatkan  banner  kecil  sebagai media  promosi.  Karena  setiap anggota  kelompok  jenis  usahanya
tidak sama, maka banner sebaiknya  dibuat  sendiri-sendiri. Banner ini bertujuan untuk mempermudah  customer  mencari lokasi  sehingga  bisa  membantu mempromosikan mengenai produk apa saja yang dijual.
c. Penyusunan  Laporan  Keuangan  serta membantu  para  peserta  membuat laporan  keuangan,  oleh  karena  latar belakang usaha mereka yang berbeda-beda,  maka  dalam  pelatihan ini  menggunakan  contoh  usaha  yang bergerak  dalam  bidang  produksi kerupuk  ikan,  dan  dari  pemahaman ini  diharapkan  akan  dapat  diterapkan pada  usaha  mereka  masing-masing. Secara umum kelompok usaha mengerti  tentang  konsep  laba  dan rugi,  di  mana  untuk  mendapatkan laba  maka  penjualan  haruslah  lebih besar  dari  harga  pokoknya  dan beban-beban  yang  sudah  dikeluarkan selama periode tersebut. Meraka juga dijelaskan  tentang  aset  tetap  yang tidak  bisa  dibebankan  sekaligus, namun pembebanannya melalui penyusutan aset tetap. Dalam melakukan  penyusutan  aset  tetap maka data yang harus tersedia adalah :  1)  harga  perolehan  aset  tetap;  2) masa manfaat dari aset tetap tersebut; 3) metode penyusutan yang digunakan  (umumnya  adalah  metode garis lurus)
d. Penghitungan penjualan paling minimal agar  usaha  tidak  mengalami kerugian.  Sebagian  besar  pelaku usaha  tidak  bisa  menentukan  berapa jumlah  penjualan  paling  minimal agar usaha tidak mengalami kerugian, dan mereka cukup berpendapat  bahwa  yang  penting hasil  produksi  terjual  habis.  Padahal produk  yang  habis  terjual  belum tentu  akan  mengalami  laba,  apalagi kalau  harga  jualnya  sama  atau  lebih rendah  dari  harga  pokoknya  sudah dapat  dipastikan  bahwa  usaha  akan
mengalami kerugian.  Oleh karena itu para  kelompok  usaha  harus  dapat menentukan penjualan minimal
secara sederhana melalui laporan laba rugi, tanpa harus menghitung melalui analisa  ROI,  Break  Event  Point,  dan lain-lain.  Pada  pelatihan  ini  peserta selain  diajarkan  bagaimana  cara menyusun  laporan  laba  rugi  dari contoh transaksi usaha kerupuk ikan, mereka  juga  diajarkan  bagaimana menentukan penjualan paling minimal  untuk  menjaga  agar  usaha tidak  mengalami  kerugian.  Selain  itu para  pelaku  usaha  harus  mulai terbiasa  dengan  target  penjualan,  di mana  dengan  beraninya  membuat target, maka segala sesuatunya menjadi  lebih  berkembang,  belajar dan  berdisiplin  yang  baik  dan  benar. Dengan  demikian  maka  usaha  akan menjadi  berkembang  sebagaiman yang  diharapkan  oleh  semua  pelaku suaha.
e. Realisasi hasil pendampingan manajemen  wirausaha,  pembuatan
Laporan  Keuangan  Realisasi  yang didapat  dari  pendampingan  dan pembinaan    kepada  kelompok  usaha eks PNPM ini adalah ini adalah :
1. Adanya pemahaman
yang diperoleh  oleh  pelaku  usaha, dimana pada materi yang
diberikan dilengkapi dengan latihan-latihan yang sangat sederhana  sehingga  mudah  untuk dipahami  oleh  seluruh  peserta. Walaupun  bentuk  usaha  yang mereka lakukan berbeda satu sama lain, namun dengan adanya pemahaman  dasar  pembukuan  ini akan  dapat  diaplikasikan  secara langsung dengan usaha mereka.
2. Salah satu yang menjadi persoalan penting  dalam  menjalankan  usaha adalah  informasi  mengenai  harga pokok  produksi  (HPP),  di  mana dengan  mengetahui  perhitungan HPP  ini  akan  memudahkan  para pelaku usaha untuk dapat memainkan  harga  jualnya,  dapat menentukan  berapa  margin  yang diharapkan sehingga dapat terhindar  dari  kerugian.  Dengan demikian  para  pelaku  usaha  ini sudah  bisa  memahami  bagaimana cara  menghitung  HPP  dengan benar.
3. Pada  pelatihan  ini  kepada  peserta juga  diajarkan  bagaimana  cara

## Tabel 1   Prosentase Pencapaian Kegiatan Pengabdian
No Uraian Presentase 1 1. Membantu  dalam  pelatihan  penyusunan  laporan  keuangan, sehingga  pelaku  usaha  dapat  mengetahui  dengan  tepat  apakah usaha mereka mengalami laba atau rugi pada periode tertentu 100% 2 2. Membantu  pelaku  usaha  dalam  menghitung  harga  pokok produksi  secara  benar,  sehingga  dapat  mengukur  dengan  pasti berapa margin  yang  akan  diperoleh  dibandingkan  dengan  harga jualnya 100% 3 3. Membantu  pelaku  usaha  untuk  menentukan  penjualan  paling minimal sehari atau sebulan bergantung pada periodesasi laporan keuangan  yang  disusun,  hal  ini  akan  sangat  membantu  pelaku usaha untuk menjaga agar jangan usaha yang dijalankan menjadi rugi.
100%
menghitung dan menentukan penjualan  paling  minimal  yang harus  dilakukan  agar  usaha  tidak mengalami  rugi,  hal  sangat  perlu dilakukan  oleh  pelaku  usaha mengingat  sebagian  besar  para pelaku usaha tidak memperhatikan dan  tidak  tahu  bagaimana  cara menentukan penjualan paling minimal  tersebut.  Ada  beberapa syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam menghitung penjualan paling minimal  ini,  yaitu  tersedianya  :  a.
Data  mengenai  Harga  Pokok Penjualan,  b.  Data  mengenai Harga Jual
Selanjutnya  hanya  dengan  merubah unit  penjualan  baik  di  total  penjualan maupun  di  harga  pokoknya,  maka otomatis  pada  posisi  Laba  atau  Rugi angkanya  juga  akan  berubah,  kita  hanya mencari  angka  laba  atau  rugi  sama dengan nol atau mendekati nol.
Dengan  mengetahui  penjualan  paling minimal ini para pelaku usaha sudah bisa membuat  suatu  perencanaan  penjualan dengan  tepat,  membuat  strategi-strategi dalam  meningkatkan  penjualan,  atau mungkin merekrut karyawan yang khusus untuk  memasarkan  produk.  Strategi seperti  ini  sangat  diperlukan  untuk membesarkan usaha dan sangat dimungkinkan untuk melakukan diversifikasi  produk,  dan  bila  hal  ini sudah  tercapai  maka  langkah  selanjutnya yang  dapat  dilakukan  adalah  :  a. Menambah modal kerja untuk menaikkan produksi atau membuat produk yang baru b.  Menambah  modal  kerja  bisa  dari  dana sendiri  atau  melakukan  pinjaman  kepada pihak  ketiga  (UPT  atau  Bank)  c.  Hindari
berurusan  dengan  pemodal/kreditur  yang tidak legal karena akan semakin memberatkan  pelaku  usaha,  dimana pembebanan bunga pinjaman yang sangat tinggi  dan  tidak  realistis  dengan  hasil yang akan diterima.
Tahapan pelaksanaan pengabdian yang sudah  dilakukan  sampai  saat  ini  adalah pada  tahapan:  1)  Membantu  dalam pelatihan  penyusunan  laporan  keuangan, sehingga  pelaku  usaha  dapat  mengetahui dengan  tepat  apakah  usaha  mereka mengalami  laba  atau  rugi  pada  periode tertentu,  2)  Membantu  pelaku  usaha dalam  menghitung  harga  pokok  produksi secara  benar,  sehingga  dapat  mengukur dengan  pasti  berapa  margin  yang  akan diperoleh  dibandingkan  dengan  harga jualnya 3) Membantu pelaku usaha untuk menentukan  penjualan  paling  minimal sehari  atau  sebulan  bergantung  pada periodesasi laporan keuangan yang disusun,  hal  ini  akan  sangat  membantu pelaku  usaha  untuk  menjaga  agar  jangan usaha yang dijalankan menjadi rugi.
Hasil  yang  diharapkan  pada  pelatihan ini  adalah  adanya  kejelasan  mengenai informasi  usaha  mendapatkan  laba  atau rugi  dan  bagaimana  mengatasi  bila  usaha mengalami rugi, adanya kejelasan mengenai penentuan harga pokok penjualan dan adanya kejelasan mengenai berapa  penjualan  paling  minimal  yang harus dilakukan agar usaha tidak mengalami rugi.

## Evaluasi Yang Dilakukan Kepada
Kelompok usaha :

## Penyusunan Laporan Keuangan
Setiap  usaha  diharapkan  mempunyai laporan  keuangan  untuk  menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan  informasi  tentang  posisi keuangan, kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
Namun nyatanya praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih sangat rendah.
Dari hasil survey yang pernah dilakukan  penulis,  masalah  kurangnya kemampuan  pelaku  UKM  dalam  bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala
yang dihadapi UKM, antara lain rendahnya  pendidikan  dan  kurangnya pemahaman  pelaku  UKM  tersebut  dalam bidang  akuntansi.  Biasanya  pembukuan UKM  masih  dilakukan  dengan  cara-cara sederhana, dan malah tidak sedikit pelaku usaha  menganggap  dengan  mencatat transaksi  tunai  ke  dalam  buku  kas,  sudah menyelenggarakan  pembukuan,  padahal
fase  itu  baru  dimulainya  pembukuan  bila dilihat dari siklus akuntansi.
Semakin berkembangnya usaha, menuntut  UKM  untuk  berhubungan dengan  pihak  eksternal  perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan UKM  akan  berhubungan  dengan  pihak bank/ lembaga keuangan lainnya.

## Tabel 2  Hasil Pencapaian Pengabdian Masyarakat
No URAIAN SEBELUM SESUDAH CAPAI AN 1 Membantu dalam pelatihan penyusunan laporan keuangan, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui dengan tepat apakah usaha mereka mengalami laba atau rugi pada periode tertentu Menggunakan cara lama yaitu hanya mencatat transaksi tunai pada buku kas Sudah dapat menyusun laporan keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca dari aktifitas selama sebulan 100% 2 Membantu pelaku usaha dalam menghitung harga pokok produksi secara benar, sehingga dapat mengukur dengan pasti berapa margin yang akan diperoleh dibandingkan dengan harga jualnya Belum dapat menghitung harga pokok penjualan dari usaha yang dijalankan Sudah dapat menghitung harga pokok penjualan per unit untuk usaha kerupuk ikan dalam periode satu bulan 100% 3 Membantu pelaku usaha untuk menentukan penjualan paling minimal sehari atau sebulan bergantung pada periodesasi laporan keuangan yang disusun, hal ini akan sangat membantu pelaku usaha untuk menjaga agar jangan usaha yang dijalankan menjadi rugi. Belum dapat menentukan penjualan paling minimal (break event) dari usaha yang dijalankan Sudah dapat menentukan penjualan paling minimal (break event) dari usaha yang dijalankan untuk kegiatan produksi selama satu bulan 100%
Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut  biasanya  akan  mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan  kredit  dari  UKM.  Demikian juga  ketika  UKM  akan  mengikuti  lelang pengadaan  barang  maupun  jasa  yang diadakan  oleh  pihak  rekanan,  pihak rekanan  biasanya  akan  meminta  laporan keuangan  sebagai  syarat  kelengkapan administratif.  Dengan  demikian  semakin berkembangnya  usaha,  menuntut  UKM untuk  menyediakan  laporan  keuangannya dengan baik sesuai standar yang berlaku.

## Perhitungan Harga Pokok Penjualan
Pengertian  Harga  pokok  penjualan (HPP) adalah jumlah semua pengeluaran- pengeluaran langsung atau tidak langsung yang  berhubungan  dengan  perolehan, penyiapan  dan  penempatan  barang  agar
dapat  dijual.  Dengan  istilah  lain  dapat didefinisikan  bahwa  HPP  adalah  harga yang  harus  dibayar  untuk  memperoleh suatu  barang,  dalam  prakteknya  untuk usaha  dagang  harga  pokok  penjualan terdiri  dari  harga  faktur  ditambah  biaya
angkut, sementara untuk pabrikasi ditambah biaya produksinya.
Usaha yang telah dibuat tentunya ingin berkembang  dan  terus  berkembang  serta terus  menjaga  kelangsungan  hidupnya, untuk  itu  pihak  pelaku  usaha  perlu membuat  kebijakan  yang  mengacu  pada terciptanya efisiensi dan efektivitas kerja.
Kebijakan tersebut dapat berupa penetapan  harga  pokok  penjualan,  yaitu dengan  cara  menekan  biaya  produksi serendah  mungkin  namun  tetap  menjaga kualitas  dari  barang  atau  produk  yang dihasilkan,  sehingga  harga  pokok  produk satuan yang dihasilkan oleh pelaku usaha lebih rendah dari yang sebelumnya.
Kebijakan seperti ini sangat bermanfaat  bagi  entitas  usaha  untuk menetapkan harga jual yang tepat dengan laba  yang  ingin  diperoleh  pelaku  usaha,
sehingga  pelaku  usaha  tersebut  dapat bersaing  dengan  pelaku  usaha  lainnya yang  memproduksi  produk  sejenis.  Hal ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  tujuan didirikannya usaha yaitu agar modal yang ditanamkan dan dipinjam dalam
Gambar 1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
kelompok  usaha  dapat  terus  berkembang atau  dengan  kata  lain  mendapatkan  laba semaksimal mungkin.
Kesalahan  dalam  perhitungan  harga pokok  penjualan  dapat  mengakibatkan penentuan harga jual pada suatu perusahaan  menjadi  terlalu  tinggi  atau terlalu  rendah.  Kedua  kemungkinan tersebut  dapat  mengakibatkan  keadaan yang  tidak  menguntungkan  bagi  pelaku usaha,  karena  dengan  harga  jual  yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan produk  yang  ditawarkan  akan  sulit bersaing  dengan  produk  sejenis  yang  ada di  pasar,  sebaliknya  jika  harga  jual produk terlalu rendah akan mangakibatkan  laba  yang  diperoleh rendah  pula,  jadi  menghitung  harga pokok  penjualan  adalah  hal  yang  wajib bagi setiap pelaku usaha.

## Perhitungan Penjualan Paling Minimal (Break Event)
Break Even Point (BEP) adalah titik di mana  suatu  perusahaan  atau  bisnis  dalam keadaan  belum  memperoleh  keuntungan, namun tidak pula merugi. BEP juga dapat diartikan  sebagai  sebuah  analisis  untuk menentukan  dan  mencari  jumlah  barang atau  jasa  yang  harus  dijual  kepada konsumen  pada  harga  tertentu  guna menutupi  biaya-biaya  yang  timbul  dan memperoleh keuntungan.
BEP  juga  bisa  disebut  sebagai  suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan,  perusahaan  tersebut  tidak mendapatkan laba dan juga tidak mengalami  kerugian.  BEP  memang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan  mencapai  BEP  atau  tidak.
Akan  tetapi  analisa  BEP  juga  bisa dimanfaatkan  untuk  mengetahui  berbagai
tingkat
volume
penjualan
dan hubungannya dengan kemungkinan mendapat  laba menurut  tingkat  penjualan yang bersangkutan.
Analisis  BEP  ini  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  sukses  manajemen perusahaan dalam mencapai target penjualan  yang  telah  ditetapkan.  Karena
sangat  penting  tidak  heran  bila  banyak yang mencari tahu cara menghitung BEP.
Analisis  BEP  mempunyai  beberapa fungsi  yang  bisa  kita  manfaatkan.  Antara lain:
a) Mengetahui jumlah penjualan minimum  yang  harus  dipertahankan supaya  perusahaan  tidak  mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum  artinya  adalah  jumlah produksi minimum yang harus dibuat oleh perusahaan.
b) Menentukan  jumlah  penjualan  yang harus  dicapai  agar  memperoleh  laba yang  telah  direncanakan.  Bisa  juga diartikan  bahwa  tingkat  produksi harus  ditetapkan  untuk  memperoleh laba tersebut.
c) Mengukur dan menjaga agar penjualan  dan  tingkat  produksi  tidak lebih rendah dari BEP.
d) Menganalisis  perubahan  harga  jual, harga  pokok  dan  besarnya  hasil penjualan atau tingkat produksi.
e) Suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi,  supaya  perusahaan  secara minimal tidak mengalami kerugian.

## Luaran Yang Dicapai
Luaran  yang  diharapkan  melalui  IbM yang didanai melalui Dipa Umrah  yaitu  :
Dalam Dipa Pengabdian
Pada Masayarakat  yang  didanai  oleh  Umrah. Adapun  luaran  yang  dihasilkan  dalam bentuk  Proseding  atau  Jurnal  ISSN; peningkatan  Iptek  di  masyarakat  melalui pengelolaan  manajemen  pada  kelompok usaha sedangkan luaran tambahan produk/barang

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan  pengabdian  ini  adalah  sedapat mungkin  pembinaan  yang  dilakukan  ini dapat berkelanjutan, dan bila memungkinkan menggunakan model percontohan, maksudnya adalah
pemerintah  daerah  membuat  suatu  model
pelatihan yang berterusan kepada kelompok  usaha  tertentu  yang  dipilih, kemudian  setelah  mereka  mahir  maka pembinaan  selanjutnya  dapat  dilakukan pada kelompok yang lain dengan melibatkan  kelompok  yang  sudah  mahir. Mereka sebagai contoh
yang
mencontohkan.  Model    ini  seperti  bola salju yang awalnya kecil, namun semakin lama  semakin  besar  sehingga  tercipta momentum  yang  sangat  kuat.  Hal  yang terpenting  bagi  pelaku  usaha  ini  adalah bagaimana  dana  yang  mereka  pinjam dapat  diusahakan  dengan  baik  untuk usaha  mereka  sehingga  pinjaman  dapat diangsur  dan  diselesaikan  dengan  baik, dengan  harapan  untuk  putaran  pinjaman periode berikutnya akan mendapat jumlah yang  lebih  besar  lagi.  Dengan  latar pendidikan  yang  sudah  mereka  tempuh akan  sangat  menentukan  bagaimana menata usaha dengan baik secara manajerial

## DAFTAR PUSTAKA
Hery  .  2012.  Akuntansi  Sektor  Jasa  & Dagang  Untuk  Usaha  Kecil  & Menengah. Jakarta: Gramedia. --------,  2013  Akuntansi  Dasar  1  dan  2.
Jakarta : Grasindo
--------,
2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta  :  PT.Gramedia Widiasarana Indonesia Haryono,Y.A.2011. Dasar- dasarAkuntansi . Edisi 1, STIEYKPN.Yogyakarta Ikatan Akuntan Indonesia, Standar
Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro Kecil menengah,2016 Rivai,  V.  (2013). Commercial  Bank Management : Manajemen Perbankan  Dari  Teori  Ke  Praktik. Edisi  1.Cetakan1.  Jakarta:  Rajawali
Pers.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Cetakan  ke  8.  Penerbit  Alfabeta Bandung
Fahmi,  Irham.  2012. Analisis  Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta. Undang-undang  Republik  Indonesia  No 28  tahun  2007  tentang  Perubahan Ketiga  atasUndang-Undang  No  6 tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Diterima : 5 September 2018 Disetujui : 8 November 2018