Syntax  Literate  : Jurnal  Ilmiah  Indonesia  –  ISSN  :  2541- 0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 4 April 2017

## PENGGUNAAN NASH DAN TUNTUTAN MASHLAHAH

## A. Badru Rifa’i
STAI PERSIS Bandung Email: abadrurifai050677@gmail.com

## Abstrak
Islam  sebagai  agama  samawi  merupakan  agama  dengan  tingkat  universal yang  tinggi.  Dalam  pelaksanaannya,  Islam  memberikan  kemaslahatan  dari segala lini pada setiap pengikutnya. Hal serupa juga diterapkan pada hukum Islam,  atau  dalam  hal  ini  disebut  nash.  Nash  dalam  Islam  erat  kaitannya dengan  hukum  mutlak  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  umatnya.  Dalam penerapannya,  nash  kadang  kala  dianggap  sebagai  hukum  yang  tidak  adil. Namun  dalam  sudut  pandangan  lain,  nash  kerap  kali  menunjukan  arah positif  terhadap  kemaslahatan  umat.  Penelitian  ini  akan  membahas  tentang pola  pandang  nash  terhadap  kemaslahatan  umat.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  studi  kasus  mengenai  beberapa  perkara  yang membutuhkan  nash  sebagai  dasar  hukum  atas  perkara  tersebut.  Adapun perkara  yang  dijadikan  studi  kasus  dalam  penelitian  ini  adalah  aborsi, penggunaan  plasenta  binatang  untuk  kosmetik,  serta  pembakaran  mayat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pembakaran mayat menurut nash dan pertimbangan  lain  dinyatakan  haram  kecuali  tidak  ada  pilihan  lain, penggunaan  plasenta  binatang  untuk  kosmetik  dinyatakan  halal  dan  haram, tergantung dari jenis apa hewan yang digunakan, apakah halal atau haram. Adapun kasus aborsi disini memiliki dua hukum yang berbeda, halal apabila dalam  konteks  medis,  sedang  haram  apabila  konteks  kasus  perkosaan  atau tindak negatif lainnya.
Kata Kunci: Nash dan Tuntutan Maslahah

## A. Pendahuluan
Islam  sebagai  agama  samawi  merupakan  agama  yang  universal. Kehadirannya  untuk  memberikan  kesejahteraan  bagi  segenap  alam  ( rahmatan  lil 'alamin ).    Dalam terminologi Ushul Fiqh , syari’at diturunkan Allah kepada hamba-
Nya  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Ini  bisa diwujudkan  apabila  syari'at  itu  dipahami.  Setelah  dipahami,  dilaksanakan  dengan kepatuhan ( al-ta’abbud ) yang tulus dan menghindari diri dari golongan hawa nafsu.
Sumber  syari'at  Islam  yang  utama  adalah  al-Qur'an  dan  sunnah.  Oleh  sebab itu,  para  ulama ushul  fiqh kontemporer  lebih  cenderung  memilih  bahwa  yang menjadi  sumber  utama  hukum  Islam  ( mashadir  al-ahkam )  adalah  Al-Quran  dan sunnah, karena keduanya disepakati ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer sebagai sumber  primer  hukum  Islam.    Al-Quran  pada  mulanya  diwahyukan  sebagai  respon terhadap  situasi  masyarakat  saat  itu  yang  kemudian  tumbuh  dan  berkembang  lebih luas  lagi.  Al-Quran  dijadikan  sumber  utama  kemudian  sunnah  menjelaskan  yang global,  mengkhususkan  yang  umum,  membatasi  yang  mutlak  sehingga  ia  menjadi penjelas dan penyempurna al-Qur'an.
Dalam  menghadapi  perkembangan  sosial  masyarakat  zaman  modern  yang menimbulkan  persoalan  hukum  baru,  diperlukan  suatu  metode  penetapan  hukum yang dapat menjawab persoalan hukum yang baru. Penetapan hukum atas persoalan- persoalan  kontemporer  tidak  cukup  mengandalkan  dan  mengembalikan  persoalan pada  Al-Quran  dan  sunnah,  karena  harus  diakui  bahwa  Al-Quran  hanya  memuat sebagian  hukum-hukum  terinci,  sementara  sunnah  terbatas  pada  kasus-kasus  yang terjadi  pada  masa  Rasul  SAW.,  maka  untuk  memecahkan  persoalan-persoalan  baru diperlukan adanya ijtihad.
Dalam  berijtihad,  para  sahabat  mengandalkan  bakat tasyri' yang  terbentuk melalui  bimbingan  langsung  Rasul  dan  dengan  mengerahkan  segenap  kemampuan mereka dalam menetapkan  hukum  dengan memperhatikan asrar at-tasyri (rahasia- rahasia  perundang-undangan)  dan mabadi  ammah (prinsip-prinsip  umum). Terkadang mereka melakukan qiyas atas persoalan yang tidak ada nash -nya dengan perkara  yang  sudah  ada nash -nya.  Pada  kesempatan  yang  lain  mereka  juga menetapkan  hukum  dengan  memperhatikan mashlahah atau  menolak mafsadah . Mereka  tidak  membatasi  kemaslahatan  yang  wajib  dijaga  sehingga ijtihad mereka terhadap  persoalan  yang  tidak  ada nash -nya  menjadi  luas,  mencakup  dan menampung kebutuhan dan kemashlahatan. manusia.
Seiring perkembangan zaman dan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam sementara  para  pakar  yang  ahli  dalam  bidang    hukum  Islam  berjauhan  tempat tinggalnya  antara  satu  dengan  lainnya,  maka  segala  persoalan  yang  baru  muncul tidak dapat  diselesaikan dengan bersumber pada  Al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas semata. Hal itu karena pemahaman mereka terhadap suatu nash sudah berbeda-beda dan kemashlahatan yang dituntut juga  tidak sama karena perbedaan lingkungan dan
daerah  yang  didiami  para mujtahid. Sehingga  lahirlah  bermacam-macam  metode istinbath hukum seperti istihsan , istishlah ( mashlahah mursalah ), urf, istishab ,  dan syar'u  man  qablana. Metode istinbath hukum  tersebut  selanjutnya  menjadi  objek kajian 'ilm ushul al-fiqh .
Metode istinbath hukum  itu,  dalam  ilmu ushul  fiqh dikelompokkan pembahasannya  bersama-sama  dengan  Al-Quran  dan  sunnah,  kemudian  dinamakan dengan al-adilah  asy-syar'iyyah (dalil-dalil syara ).  Pengelompokan  tersebut sebenarnya  kurang  tepat  disebabkan  adanya  perbedaan-perbedaan  antara  al-Quran dan sunnah di satu sisi dengan metode-metode istibath hukum di sisi lain. Al-Quran dan  sunnah  merupakan  sumber  hukum,  sedangkan qiyas,  istihsan,  istishlah dan lainnya  merupakan  cara-cara  yang  ditempuh  oleh  para mujtahid dalam  menetapkan hukum  guna  mendapatkan  hukum  yang  sesuai  dengan  petunjuk  Al-Quran  dan sunnah.
Dalam  menghadapi  kondisi  zaman  yang  modern  dan  persoalan-persoalan kontemporer  saat  ini ,  ijtihad adalah  solusi  yang  terbaik  dan  merupakan  sebuah keniscayaan  dalam  mereformasi  dan  mereaktualisasikan  hukum  Islam.  Ulama fiqh tidak  boleh  terlelap  di  dalam  cahaya  kemajuan  dan  senantiasa  melakukan reaktualisasi  hukum,  agar  hukum  yang  ada  benar-benar  mengandung  kemaslahatan. Asy-Syatibi  berpendapat,  tujuan  utama  dari syari'ah ialah  utnuk  menjaga  dan meperjuangkan  tiga  kategori  hukum  yang  disebut  dengan daruriyyat,  hajiyyat dan tahsiniyyat .
Tujuan  hukum  Islam  ( maqasid  asy-syari'ah )  adalah  menetapkan  hukum  di antaranya  yaitu  memelihara  kemaslahatan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta benda.  Antara maqasid  asy-syari'ah dan  mashlahah  mempunyai  kesamaan  prinsip yaitu  terwujudnya  kemaslahatan  dan  menghindarkan  diri  dari  kerusakan,  keduanya terdapat hubungan penetrasi dan relevansi  yang erat. Ketika berbicara tentang teori- teori  mashlahah,  di  dalamnya  masuk  juga  prinsip-prinsip maqasid  asy-syari’ah dan begitu  juga  sebaliknya.  Tujuan  dari  kategori  tersebut  adalah  untuk  kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat.
Sebanarnya  produk-produk  pemikiran  hukum  Islam  yang  dihasilkan  melalui ijtihad pada kenyataannya terikat oleh waktu dan kondisi ketika ijtihad itu ditempuh. Timbulnya  inovasi-inovasi  baru  yang  merubah  sikap  hidup,  menggeser  sudut pandang  dan  membentuk  pola  alur  pikir,  menimbulkan  pula  konsekuensi  dan
membentuk  norma dalam  kehidupan bermasyarakat.  Dalam kaitan ini, bagi  seorang muslim  persoalan-persoalan  baru  yang  muncul  karena  kemajuan  iptek,  tidak  harus dihadapkan  dengan  ketentuan-ketentuan nash secara  konfrontatif,  tapi  harus  dicarai pemecahannya secara ijtihad . Sementara itu ijtihad Nabi SAW. dan juga ijtihad yang pernah  dilakukan  Umar  bin  Khattab  kiranya  telah  cukup  membangkitkan  dan memotivasi  diri  para  Fuqaha  untuk  diambil  sebagai  referensinya.  Tidak  dipungkiri bahwa perkembangan masyarakat dan pendapat umum lebih cepat dinamika dan laju jalannya daripada perkembangan hukum itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  penyegaran  dan  pembaharuan  hukum  Islam mutlaq diperlukan  untuk  menetapkan  hukum-hukum  yang  lebih  sesuai  dengan  kondisi zaman  dan  memperhatikan  tujuan  pensyariatan  hukum  itu  sendiri.  Munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia membawa angin segar kearah pembaharuan pemikiran Islam termasuk pembahruan hukum Islam.
Dalam  melahirkan  sebuah  keputusan  hukum  harus  memiliki  dasar pertimbangan  dan  metode istimbath (penetapan  hukum)  yang  dibangun  dengan mengadopsi alur pemikiran ulama salaf. Ijtihad yang dilakukannya tetap  bersumber pada  al-Qur'an  dan  sunnah  sebagai  sumber  hukum  utama  dan  melalui istimbath hukum.  Metodologi  pengambilan istimbath hukumnya  sebagai  berikut; pertama, mencari keterangan dari al-Qur’an termasuk meneliti tafsir bil ma’tsur dan tafsir bi al-ma’qul  al-mahmud. Bila  terdapat  perbedaan  pemahaman  dan  penafsiran, penelitian  secara  sunguh-sunguh  segera  dilakukan.  Kalau  perlu  dilakukan  tarjih. Kedua, bila  tidak  terdapat  dalil  al-Qur’an,  keterangan  atau  dalil  dari  sunnah  dicari. Bila  terdapat  perbedaan  pendapat  diadakan  penelitian  hadis,  baik  dari  segi  sanad maupun  matan,  sebagai  langkah  untuk  melakukan  pentarjihan. Ketiga, jika  tidak terdapat juga dalil dalam sunnah, atsar Sahabat dicari dengan cara  yang sama pada butir  kedua,  tetapi  dengan  penekanan  tidak  berlawanan  dengan  al-Qur’an  dan  as- Sunnah  yang  sahih,  termasuk  di  dalamnya  ijma’  sahabat. Keempat, jika  tidak terdapat  dalil  dari  al-Qur’an  dan  sunnah  atau atsar sahabat,  metode qiyas,  istihsan, dan maslahah al mursalah digunakan dalam masalah-masalah sosial. Dalam masalah ibadah  ( mahdlah )  digunakan  kaidah  “ semua  dilarang  kecuali  yang  diperintahkan ”, sedangkan  dalam  urusan  sosial  keduniaan  ( maslahah  al-mursalah )  yang  digunakan kaidah  “ semua  boleh  kecuali  yang  dilarang ”. Juga, selalu tidak dilupakan petunjuk dalam  masalah  keduniaan  “ antum  ‘alamu  bi  umuri  dunyakum”. Metode  ‘ urf
termasuk  dalam  kaidah  ini  bisa  dilakukan  sepanjang  tidak  berlawanan  dengan  al- Qur’an dan sunnah.
Al-Qur’an  sebagai  sumber  hukum  utama  dan  pertama.  Berkaitan  dengan sumber  hukum  pertama,  yaitu  al-Qur’an,  dikatakan  ia  (al-Qur’an)  bersifat qath’iyy al-wurud (periwayatannya  meyakinkan);  akan  tetapi  dari  segi  penunjukannya,  al- Qur’an  kadang-kadang qathiyy  al-dilalat (pasti)  dan  kadang-kadang zhaniyy  al- dilalat (tidak pasti, samar). Berkenaan dengan sumber hukum kedua yaitu as-Sunnah. Adapun  kedudukan  yang  kedua  adalah  as-Sunnah,  as-Sunnah  dalam tasyri’ Islami mempunyai  fungsi sebagai, (1) penguat ( tawkid ) terhadap hukum-hukum yang telah ada dala al-Qur’an (2) penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang mujmal , umum atau  mutlak;  dan  (3)  menetapkan  hukum  (“baru”)  yang  tidak  ditetapkan  dalam  al- Qur’an.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Abu  Ishaq  asy-Syatibi.  Beberapa persoalan  yang  menggunakan  metode istishslah adalah  menjawab  persoalan- persoalan  kontemporer  terutama  dalam  bidang  muamalah  yang  selama  ini  sering ditanyakan  sebagian  ummat  Islam  kepada  para  kyai  atau  lembaga  fatwa  lainnya. Namun,  dalam  beberapa  keputusan  harus  menjelaskan  dasar  pertimbangan  dan kriteria  maslahat  yang  digunakan  tersebut  seperti  dalam  kajian Ushul  fiqh ,  banyak sekali  macam  dan  tingkatan  maslahah    yang  menjadi  kajian  objek ushul  fiqh .  Dari berbagai macam maslahat tersebut ada yang diterima dan ditolak.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan kajian hubungan antara  penggunaan nash dengan  tuntutan    maslahah  yang  menjadi  pertimbangan dalam membuat hukum yang bersifat kontemporer dalam bidang muamalah.

## Metode Peneletian
Metode  yang  digunakan  dalam  penggunaan nash dan  tuntutan  maslahat dalam  membuat    keputusan-keputusan  hukum  Islam  adalah pertama ,  mencari keterangan  dari  Alquran,  bila  terdapat  perbedaan  pemahaman  dan  penafsiran, penelitian secara sungguh-sungguh atau diadakan al-tarjih, thariqat al-jam’i. Kedua, bila  tidak  terdapat  dalam  Alquran,  keterangan  atas  dalil  dari  Sunnah  dicari.  Bila terdapat perbedaan pendapat diadakan penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun matan ,  sebagai  langkah  untuk  melakukan pentarjihan . Ketiga, jika  tidak  terdapat juga  dalam  Sunnah, atsar sahabat  yang  sesuai  dengan  Sunnah  Rasulullah  SAW. Keempat, Jika  tidak  terdapat  dalil  dari  Alquran  dan  Sunnah  atau atsar shahabat,
metode Qiyas,  istihsan, dan mashlahah  al-mursalah digunakan  dalam  masalah sosial.
Dalam masalah ibadah ( mahdlah ) digunakan kaidah ” semua dilarang kecuali yang  diperintahkan ”,  sedangkan  dalam  urusan  sosial  keduniaan  ( maslahah  al- mursalah ) digunakan kaidah ” semua boleh kecuali yang dilarang” . Juga, selalu tidak dilupakan  petunjuk  dalam  masalah  keduniaan  ” antum  a’lamu bi  umuri  dunyakum ”. Metode ’urf termasuk  dalam  kaidah  ini  bisa  dilakukan  sepanjang  tidak  berlawanan dengan Alquran dan Sunnah.

## Pembahasan
A. Membakar Mayat Korban Bencana Alam
Pemeliharaan jenazah dalam berbagai sistem keyakinan dilakukan dengan jalan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Islam amat menghormati jenazah sesuai dengan  ajaran  Rasulullah,  sebagaimana  ada  juga  pada  sistem  kepercayaan  lain, walaupun konsep menghormati dan memelihara berbeda-beda.
Akhir-akhir  ini  dengan  banyaknya  bencana  alam  akibat  gempa  dan tsunami  mengakibatkan  korban  manusia  meninggal  tidak  terhitung  sehingga menimbulkan masalah  yang berkaitan dengan proses penguburannya. Dalam M. Abdurrahman,  disebutkan  Ali  Jam’ah,  Mufti  Mesir  berpendapat,  “ Bolehnya membakar  bangkai-bangkai  manusia  korban  gempa  Asia  untuk  menghalangi tersebar  luasnya  wabah  dan  penyakit”. (Al-Alam  Al-Islami,  Koran  Mingguan:
31 Januari 2005). Fatwa tersebut  tergolong baru  dan berani  karena secara nash- nash ,  baik  Al-Qur’an  maupun  hadist,  implisit  dan  eksplisit,  jenazah  harus dikuburkan  karena  kedudukan  manusia  yang  harus  dihormati,  padahal  pada zaman  modern  sekarang  seperti  tidak  ada  kesulitan  untuk  mengangkut  dan mengubur jenazah karena banyak alat-alat berat yang bisa digunakan. Alasan Ali Jam’ah ialah kemaslahatan dan kaedah-kaedah yang digunakan, sebagai kerangka teori  ialah: 1.  Dar  al-mafsid  muqaddam  ‘ala  jalb  al-mashlih;  2.  Izda  ta’aradat mafsadatani tujunniba asyaddahuma bi irtikabi akhaffihima,; 3. Al-Mashalih al- muta’addiyah muqaddamah ala al-mashalih al-qhasirah”. Kaedah tersebut tentu berkaitan  dengan  maslahat  dan mafsadat yang  terjadi  pada  menusia  ini,  yaitu manusia yang hidup harus lebih diperhatikan dari ada yang mati.
Dalam  merespon  persoalan  tersebut,  ulama  Hisbah  mengkaji  dengan pendekatan  Bayani  dan  aspek    maslahat  dan mafsadat memberikan  kesimpulan bahwa, “ Membakar mayat hukumnya haram kecuali bila tidak didapat jalan yang lain.”Kesimpulam ini berbeda dengan  Ali  Jum’ah  yang  langsung membolehkan membakar  mayat  korban  bencana  alam  karena  alasan    kemaslahatan  sementara tuntutan nash diabaikan.
Dalam  pandangan  M.  Abdurrahman,  seorang  ulama  Hisbah  yang menyampaikan  makalah  persolan  di  atas  bahwa    kemunculan  fatwa  bolehnya membakar mayat bila akan terjadi bahaya dan berjangkitnya wabah karena mayat berserakan.  Ditambah  jenazah  akibat  bencana  alam  yang  biasanya  ditemukan oleh  relawan,  sementara  tenaga  yang  ada  terbatas,  bahkan  amat  minim,  baik medis  maupun  yang  lainnya  tentu  harus  bertindak  cepat  untuk  memelihara jenazah  ini.  Bangkai-bangkai  manusia  yang  berserakan  perlu  segera diselamatkan. Pertama, penyelamatan  dari  serbuan  binatang  dan  yang kedua ,
agar tidak menyebar bau menyengat dan penyakit-penyakit lainnya.
Masih  menurut  Abdurrahman    langkah-langkah  yang  harus  di  tempuh dalam kasus-kasus seperti ini adalah sebagai berikut:
1) Sedapat  mungkin  segera  menguburkannya  dengan  cara  apapun dengan mengerahkan alat-alat berat.
2) Menutup dengan apa saja yang memungkinkan jenazah terlindungi.
3) Disemprot dengan obat penghilang bau dan pembunuh kuman.
4) Di masukkan ke kantong-kantong plastik untuk dievakuasi
Jadi,  pembakaran  harus  dihindari  mengingat  berbagai  aspek  yang  ada,
seperti  akidah  dan  syariah,  psikologis,  sosiologis-antropologis,  dan  yuridis. Bahwa sulit menguburkan, mungkin terjadi, tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka selama  ada  bumi  dan  tanah  jenazah  agar  dikuburkan  sedapat  mungkin.  Dilihat dari  unsur  teologis  dan  syari’ah  pembakaran  jenazah  merupakan  tidakan  yang “tampaknya”  menentang  agama  (Islam).  Dilihat  dari  unsur  psikologi  jasad manusia  mestinya  dihormati  secara  baik  karena  ada  hadis  yang  menerangkan tentang larangan mencederai mayat dan mematahkan anggota badannya, apalagi dengan  dibakar.  Secara  sosiologis  nilai-nilai  dasar  kemanusiaan  harus  menjadi perhatian,  sebagaimana  dari  aspek  antropologis  yang  akan  menyinggung “perasaan” kemanusiaan jika mayat di bakar.
Tuntutan nash menurut  Abdurrahman  bahwa  jenazah  muslim  harus dikuburkan sebagai penghormatan. Sebagaimana dalam hadis-hadis berikut ini:
ِالله ِلوُس َّرلا َعَم  ٌفِقا َو ٌلُج َر اَمَنْيَب :َلاَق  ٍساَّبَع ِنْبا  ْنَع  لِل  َكِلَذ  َرِ كُذَف .ُهْتَصَق َوَف ِهِتَل ِحا َر  ْنَع َعَق َو ْذِإ َةَف َرَعِب ِيِبَّن 
َالله َّنِإَف ُهَسْأ َر ُهو ُرِ مَحُتَلا َو ُهوُطِ نَخُتَلا َو ِهْيَب ْوَث يِف ُهوُنِ فَك َو  ٍرْدِس َو ٍءاَمِب ُهوُلِسْغِإ :َلاَقَف
ًايِ بَلَم ِةَماَيِقلا َم ْوَي ُهُثَعْبَي ىَلاَعَت - هعامجلا هاور
Dari  Ibnu  Abas,  ia  berkata,  “Tatkala  seorang  laki-laki  wukuf  bersama Rasulullah  saw.  di  Arafah,  tiba-tiba  ia  jatuh  dari  untanya  sampai  patah lehernya.  Maka  hal  itu  diterangkan  kepada  Nabi  saw.,    beliau  bersabda, ‘Mandikanlah  ia  dengan  air  dan  daun  bidara,  dan  kafanilah  ia  dengan pakainnya  (pakain  ihramnya)  itu.  Janganlah  kalian  mewangikannya  serta janganlah menutupi kepalanya. karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat sambil bertalbiyah’”. H.R. Al-Jama’ah.
ىَّلَص ِ َّاللَّ َلوُس َر َّنَأ َةَشِئاَع  ْنَع
اًّيَح ِه ِرْسَكَك ِتِ يَمْلا ِمْظَع  ُرْسَك َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ
Dari Aisyah, bahwasannya Rasulullah saw. telah bersabda,”Mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan tulang yang masih hidup. H.r. Abu Daud.
Senada  dengan  fatwa  Ali  Mustafa  Yaqub  imam  masjid  Istiqlal  Jakarta  bahwa pembakaran jenazah korban bencana alam seperti korban musibah tsunami Aceh tidak  diperbolehkan  karena  tidak  menghormati  kemanusiaan  selain  memang dilarang  berdasarkan  hadis  (seperti  hadis  di  atas)  juga  membakar  mayat menurutnya rentan menimbulkan kerusakan seperti menimbulkan penyakit.
Adapun  bolehnya  membakar  mayat  korban  bencana  alam  menurut Abdurrahman  apabila    berbagai  macam  cara  pemeliharaan  jenazah  menjalani kebuntuan,  maka  hukum  terakhir  diserahkan  kepada  mujtahid  untuk  meneliti kerajihan  dan  kemajruhannya,  dengan  pembakaran  atau  dibiarkan,  padahal jenazah  manusia  memerlukan  perhatian  khusus  sebagai  mana  disebutkan  diatas dengan memperhatikan kaidah-kaida fiqh  berikut:
ِتا َر ْوُظْحَمْلا ُحْيِبُت ُة َر ْو ُرَّضلا
Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang

## اَه ِرُّذَعَت  ِرْدَقِب ِة َر ْو ُرَّضلِل َحْيِبُأ اَم
Sesuatu  yang  diperbolehkan  karena  terpaksa,  adalah  menurut  kadar halangannya
ٌب ِجا َو ِنْي َر ْو ُرَّضلا  ِ فَخَأ  ُباَكِت ْرِإ
Menempuh  salah  satu  tindakan  yanglebih  ringan  dari  dua  hal  yang  berbahaya itu wajib
ِر َرَّضلاِب ُلا َزُي َلا  ُر َرَّضلا
Menghilangkan  kemadaratan  tidak  boleh  dilakukan  dengan  cara  yang mendatangkan madarat (lainnya)

## ْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد ِحِلاَصَمْلا ِب
Menghindari  madarat  atau  bahaya  harus  didahulukan  atas  mencari  maslahat atau kebaikan
Dengan demikian fatwa Dewan Hisbah masih mengutamakan penggunaan nash  yakni    tetap  harus  diusahakan    penguburan  jebazah  korban  bencana  alam. Namun, bila dalam kondisi darurat tidak dimunghkinkan untuk dikuburkan maka membakar mayat adalah pintu terakhir.

## B. Aborsi Korban Pemerkosaan
Aborsi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu abortion ,  yang  berarti  gugur kandungan atau keguguran, dalam bahasa Arab disebut isqatu al-hamili al-jihad . Sedangkan secara terminologis, menurut Sardikin Gina Putra, dalam makalahnya tentang Pembaruan Hukum Pengguguran Kandungan , aborsi adalah pengeluaran hasil  konsepsi  dari  rahim  sebelum  hasil  konsepsi  itu  dapat  lahir  secara  alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut.
Para  fukaha  telah  sepakat  mengatakan  bahwa  pengguguran  kandungan (aborsi)  sesudah  ditiupkan  ruh  adalah  haram,  tidak  boleh  dilakukan,  karena perbuatan  tersebut  merupakan  kejahatan  terhadap  nyawa,  oleh  karena  itu diwajibkan  kepada  pelakunya  untuk  membayar  diyat  jika  janin  keluar  dalam keadaan hidup dan membayar gurrah jika ia keluar dalam keadaan mati.
Ulama  yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan adalah Muhammad Ramli dalam kitabnya al-Nihayah, dengan alasan karena belum ada makhluk  yang  bernyawa.  Adapun  ulama  yang  mengundang  hukumnya  makruh, alasannya  adalah  karena  janin  masih  sedang  mengalami  pertumbuhan.  Ulama yang mengharamkan aborsi sebelum ditiupkan ruh antara lain, Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah, Al-Gazali dalam kitabnya Ihya ‘Ulim al-Din, Syekh Syaltut dalam  kitab  Al-Fatwa,  mereka  mengharamkan  pengguguran  kandungan  (aborsi) sebelum  ditiupkan  ruh  karena  sesungguhnya  janin  (embrio)  pada  saat  itu  sudah ada kehidupan yang patut dihormati.
Berdasakan  uraian  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sejak bertemunya  sel  sperma  dan  ovum  dan  telah  terjadi  pembuahan  maka  aborsi dipandang sebagai suatu kejahatan  dan haram hukumnya, meskipun janin belum benyawa,  sebab  sudah  ada  kehiduan  (hayat)  pada  janin  (embrio)  yang  sedang mengalami pertumbuhan.
Berkenan  dengan  hukum  aborsi  tersebut,  Majelis  Ulama  Indonesia  telah memfatwakan secara rinci pada tahun 2005 yang intinya:
1. Darurat  adalah  suatu    keadaan  dimana  seseorang  apabila  tidak  melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati, seperti halnya perempuan  hamil  menderita  sakit  fisik  berat  dimana  kehamilannya mengancam  nyawa  si  ibu,  contoh  lainnya  adalah  janin  yang  dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak, sulit disembuhkan .
2. Hajat  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  apabila  tidak  melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan berat.
Demikian  paparan  tentang  beberapa  pokok-pokok  pikiran  mengenai hukum aborsi beberapa pertimbangan yaitu:
Pertama :  Pertimbangan nash ,  seperti  firman  Allah  swt.  dan  hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan masalah pembunuhan anak, antara lain antara lain:
َعَت اوُلُتْقَت  َلا َو اًناَسْحِإ ِنْيَدِلا َوْلاِب َو اًئْيَش ِهِب اوُك ِرْشُت  َّلاَأ ْمُكْيَلَع ْمُكُّب َر َم َّرَح اَم ُلْتَأ ا ْوَلا ْمُكُق ُز ْرَن ُنْحَن ٍق َلَْمِإ  ْنِم ْمُكَد َلا ْوَأ
َلا َو َنَطَب اَم َو اَهْنِم  َرَهَظ اَم  َش ِحا َوَفْلا اوُب َرْقَت  َلا َو ْمُهاَّيِإ َو
ْمُكَّلَعَل ِهِب ْمُكاَّص َو ْمُكِلَذ ِ قَحْلاِب  َّلاِإ ُ َّاللَّ َم َّرَح يِتَّلا  َسْفَّنلا اوُلُتْقَت
َنوُلِقْعَت
Katakanlah:  "Marilah  kubacakan  apa  yang  diharamkan  atas  kamu  oleh Tuhanmu,  yaitu:  janganlah  kamu  mempersekutukan  sesuatu  dengan    Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak  kamu  karena  takut  kemiskinan.    Kami  akan    memberi  rezeki kepadamu  dan  kepada  mereka;  dan  janganlah  kamu  mendekati  perbuatan- perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya  maupun yang tersembunyi, dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah  (membunuhnya) melainkan  dengan  sesuatu  (sebab)  yang    benar".  Demikian  itu  yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). Q.s. Al- An’an:151
َداَسَفْلا  ُّب ِحُي  َلا ُ َّاللَّ َو َلْسَّنلا َو  َث ْرَحْلا  َكِلْهُي َو اَهيِف َدِسْفُيِل  ِض ْرَ ْلْا يِف ىَعَس ىَّل َوَت اَذِإ َو

## ِإ َو
ْتَلِئُس ُةَدوُء ْوَمْلا اَذ     ْتَلِتُق ٍبْنَذ ِ يَأِب
Apabila bayi – bayi perempuan yang dikubur hidup – hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh . Q.s. At Takwir 8 – 9
َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص َّيِبَّنلا ُتْلَأَس َلاَق ٍد ْوُعْسَم ِنْبا ِنَع ُتْلُق  َكَقَلَخ  َوُه َو اًّدِن ِ َّ ِلِلّ َلَعْجَت  ْنَأ َلاَق ِ َّاللَّ َدْنِع ُمَظْعَأ ِبْنَّذلا ُّيَأ َلاَق ُّيَأ َّمُث  ُتْلُق  َكَعَم َمَعْطَي  ْنَأ  ُفاَخَت  َكَدَل َو َلُتْقَت ْنَأ َو َلاَق ُّيَأ َّمُث ُتْلُق ٌميِظَعَل  َكِلَذ َّنِإ َك ِراَج َةَليِلَح َيِنا َزُت  ْنَأ – قفتم
هيلع
Dari  Ibnu  Mas`ud  ia  berkata;  "  Aku  bertanya  kepada  Rasulullah  saw.,  `Dosa apakah yang paling besar dalam pandangan Allah` ? Beliau menjawab, `Engkau menyekutukan  Allah  padahal  Ia  telah  menciptakanmu`,  aku  bertanya  kembali, `Lalu apalagi` ? Beliau menjawab, `Engkau membunuh anakmu karena khawatir ia  akan  ikut  makan  bersamamu`,  aku  bertanya  kembali,  `Kemudian  apalagi`  ? Beliau menjawab, `Engkau berzina dengan istri tetanggamu` ". Muttafaq A`laih
Kedua, kaidah-kaidah fiqhiyyah, antara lain:
لا ِتا َر ْوُظْحَمْلا ُحْيِبُت ُة َر ْو ُرَّض ”Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”
اَه ِرُّذَعَت  ِرْدَقِب ِة َر ْو ُرَّضلِل َحْيِبُأ اَم
“Sesuatu  yang  diperbolehkan  karena  terpaksa,  adalah  menurut  kadar halangannya”
َر ْو ُرَّضلا  ِ فَخَأ  ُباَكِت ْرِإ ٌب ِجا َو ِنْي
“Menempuh salah satu tindakan yanglebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu wajib”
ر َرَّضلاِب ُلا َزُي َلا  ُر َرَّضلا
“Menghilangkan  kemadaratan  tidak  boleh  dilakukan  dengan  cara  yang mendatangkan madarat (lainnya)”
َقُم ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّد “Menghindari  madarat  atau  bahaya  harus  didahulukan  atas  mencari  maslahat atau kebaikan”
Jadi, Islam membolehkan untuk melakukan aborsi dengan mengorbankan janin  karena  untuk  menyelamatkan  nyawa  calon  ibu.  Nyawa  seorang  ibu diutamakan  mengingat  dia  merupakan  sendi  keluarga  dan  telah  mempunyai
kewajiban, baik terhadap tuhan maupun terhadap sesama makhluk, sedangkan si janin, sebelum ia lahir dalam keadaan hidupm ia belum mempunyai hak, seperti hak waris dan belum mempunyai kewajiban apapun.
Hukum  tersebut  dapat  pula  berlaku  bagi  perempuan  hamil  korban perkosaan  yang  mengakibatkan  stres  berat,  kalau  tidak  digugurkan kandungannya, maka ia akan sakit jiwa atau gila.

## C. Plasenta untuk Bahan Kosmetik
Plasenta berasal dari bahasa latin placenta yang berarti Kue datar/kempis. Dalam bahasa sehari-hari disebut plasenta atau tembuni muncul keluar pada saat bayi  dilahirkan.  Seperti  diuraikan  dalam  kamus  al-Maurid,  plasenta  adalah penutup  janin  yang  keluar  bersama  janin  ketika  persalinan.  Berbentuk  kue cakram  dan  mempunyai  garis  tengah  kira-kira  20  cm,  dan  tebal  kira-kira  3  cm, beratnya  kurang  lebih  500  gram.  Plasenta  merupakan  bagian  organ  tubuh  yang menghubungkan antara ibu dan bayi.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  melalui  riset  intensif  di  Swiss, Plasenta  bisa  dijadikan  sebagai  bahan  kosmetik  dan  obat-obatan.  Obat-obatan dan kosmetik dari Plasenta tersebut ada produk yang bahan bakunya dari plasenta binatang, ada juga yang dari plasenta manusia. Adapun dalam pemakaiannya, ada yang dimakan, diminum dan dioles pada kulit seperti bedak dan krim.
Produk  obat-obatan  dan  kosmetik  dari  plasenta  sangat  diminati  kaum hawa  karena  bermanfaat  untuk  kesehatan  kulit,  kelembutan  dan  kehalusan  kulit serta  menjaga  kekenyalan  kulit  dan  kelembaban.  Selain  itu  juga  dapat mengurangi  kerutan,  menjaga  ketahanan  tubuh,  mengurangi  ketegangan  saat haid,  dapat  menunda  menopause  sindrom  dan  menstabilkan  berat  badan.  Tidak mengherankan,  bila  produk  obat-obatan  dan  kosmetik  dari  Placenta  banyak digunakan oleh kaum muslimin di Indonesia.
Sehubungan dengan hal  tersebut, maka para ulama Hisbah PERSIS pada sidangnya  yang  ke  VII  tanggal  14  Agustus  2005  di  PC  Persis  Lembang  telah melakukan  kajian  mendalam,  apakah  umat  Islam  boleh  menggunakan  obat- obatan dan kosmetik dari plasenta, atau tidak.
Setelah  melakukan  kajian  mendalam  tentang  berbagai  aspek  terkait dengan  obat-obatan  dan  kosmetik  dari  plasenta,  para  ulama  Hisbah mengemukakan kesimpulan-kesimpulan, bahwa;
1) Kosmetik dan obat-obatan dari plasenta binatang yang halal hukumnya halal.
2) Kosmetik  dan  obat-obatan  dari  plasenta  binatang  yang  haram  hukumnya haram.
3) Kosmetik dan obat-obatan dari plasenta manusia hukumnya haram.
Dalam  pembahasan  makalahnya,  Taufiq  Rahman  Azhar,  menegaskan bahwa  selama  pengamatan  yang  dilakukannya,  belum  ada  para  sahabat,  para tabi’in  dan  para  imam  yang  menyatakan  plasenta  najis.  Sebab,  plasenta merupakan  jaringan  yang  terbentuk  bersama  janin  yang  merupakan  barang  sisa klinis,  dan  bukan  darah  nifas.  Karenanya,  jika  plasenta  dimanfaatkan  untuk kepentingan  kosmetika  hukumnya  boleh.  Istinbathnya  tersebut  didasarkan  pada kaidah fiqih; “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram” (Taufiq Rahman Azhar, 2005).
Adapun  plasenta  manusia,  demikian  Rahman,  yang  dikonsumsi  dengan cara  dimakan  dan  diminum  hukumnya  haram.  Hal  tersebut  didasarkan  pada temuan  penelitian  yang  memasukkan  plasenta  sebagai  suatu endrocrine organ tubuh.  Karenanya,  memakan  plasenta  sama  dengan  memakan  janin/bayi. Sedangkan  jika  hanya  dimanfaatkan  dengan  tidak  dimakan  (dioles  atau digosokkan),  hukumnya  boleh.  Kesimpulan  ini  didasarkan  pada  hadits  Nabi; “Mengapakah  tidak  kalian  ambil  kulitnya,  lalu  kalian  samak,  lalu  kalian manfaatkan?”  mereka  menjawab:  Kambing  itu  sudah  menjadi  bangkai.  Nabi bersabda: yang diharamkan hanyalah memakannya”. (H.R. Jama’ah).
Kesimpulan  Ulama  Hisbah  yang  ketiga,  seperti  disebutkan  di  atas, bersifat  umum.  Plasenta  manusia  yang  dijadikan  obat  atau  kosmetik,  baik digunakannya  dengan  cara  dioles  atau  digosok,  maupun  dengan  cara  diminum dan dimakan, hukumnya haram. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah dan  diciptakan  dalam  bentuk  yang  sempurna.  Kesimpulan  ini  berdasarkan nash al-Qur’an yang menunjukan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia:
ْمُهاَنْلَّضَف َو ِتاَبِ يَّطلا َنِم ْمُهاَنْق َز َر َو  ِرْحَبْلا َو  ِ رَبْلا يِف ْمُهاَنْلَمَح َو َمَداَء يِنَب اَنْم َّرَك ْدَقَل َو ًلَي ِضْفَت اَنْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍريِثَك ىَلَع
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan  Kami lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang  sempurna  atas  kebanyakan  makhluk yang telah Kami ciptakan. Q.s. Al-Isra:70
Bahkan,  dalam  beberapa  riwayat  hadits,  kemuliaan  manusia  mencakup darah, kehormatan dan hartanya.
َرْعَأ َو ْمُكَلا َوْمَأ َو ْمُكَءاَمِد َّنِإَف َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع  َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ َلوُس َر َّنَأ  ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ٌما َرَح ْمُكْيَلَع ْمُكَضا …
Dari Ibnu Abas sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Maka sesungguhnya darah-darah, harta-harta, dan kehormatan kamu, haram atas kamu (wajib kamu pelihara). H.R. Al-Bukhari
Menurut  Taufiq  Azhar,  Firman  Allah  dan  hadis-hadis  Rasulullah  saw. Mengenai larangan memakan dan memanfaatkan barang yang haram, antara lain:
ْيَغ  َّرُطْضا ِنَمَف ِهِب ِالله  ِرْيَغِل َّلِهُأ اَم َو  ِري ِزْن ِخْلا َمْحَل َو َمَّدلا َو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َم َّرَح اَمَّنِإ ٌمي ِح َر  ٌروُفَغ َالله َّنِإَف ٍداَع َلا َو ٍٍاَب  َر
Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  atasmu  (memakan)  bangkai,  darah, daging  babi,  dan  apa  yang  disembelih  dengan  menyebut  nama  selain  Allah; tetapi  barangsiapa  yang  terpaksa  memakannya  dengan  tidak  menganiaya  dan tidak  pula  melampaui  batas,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang. Q.S. An-Nahl:115.
Dengan nash-nash di  atas  dijadikan  dalil  oleh  ulama  Dewan  Hisbah bahwa  menjadikan  organ  tubuh  manusia  sebagai  obat,  kosmetika  atau  penguat hubungan seksual adalah hukumnya haram,  karena merupakan bentuk  penodaan terhadap  kemuliaan  manusia.  Karena  bagaimana  pun  penodaan  organ  tubuh manusia baik selama hidup atau mati hukumnya sama-sama dilarang.
Pengharaman  keputusan  Dewan  Hisbah  kosmetika  dari  bahan  plasenta merupakan  kesimpulan  dari nash baik  al-Qur’an  dan  hadis  juga  menimbang aspek  maslahat  dimana  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan  jiwa  ( hifdzu nafs )  dan  mencegahnya  dari  perbuatan  yang  merusak  jiwa  termasuk  tubuh manusia,  walaupun  plasenta  mengandung  manfaat  namun  nilai  dan  kedudkan manusia lebih utama.

## Kesimpulan
Berdasarkan dari pembahasan di atas tentang Hubungan antara Penggunaan Nash  dan  Tuntutan  Maslahah akhirnya  dapat  disimpulkan  hasil  penelitian  dan sekaligus menjawab pertanyaan masalah sebagai berikut:
1. Dasar  pertimbangan  dalam  membuat  keputusan-keputusan  hukum  Islam    yang berhubungan  antara  penggunaan nash dan  tuntutan  mashlahah  adalah  berkaitan dengan  pertimbangan  pemeliharaan  agama  ( hifdz  ad-din ),  pemeliharaan  jiwa ( hifdz nafs ) dan pemeliharaan akal ( hifdz 'aql ).
2. Dalam bidang mu'ammalah Dewan Hisbah Persis berprinsip pada kaidah "antum a'lamu  bi  umuri  dunyakum" (kalian  lebih  mengetahui  dalam  urusan
keduniaan/mu'ammalah).  Dalam  hal  ini,  Dewan  Hisbah  Persis  lebih  fleksibel dalam  mengambil  keputusan  hukumnya.  Ruang  metode  mashlahah  lebih  luas sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  istinbaht  hukumnya.  Akan  tetapi,  maslahah yang  berorientasi  pada  menjaga  agama  ( hifdz  ad-din )  yang  lebih  diutamakan ketimbang menjaga jiwa ( hifdz nafs ) dan menjaga akal ( hifdz 'aql ).
3. Dalam  kasus  membakar  mayat  korban  bencana  alam,  dasar  pertimbangan  dari istinbath ini adalah aspek syariat, psikologis, sosiologis-antropologis, dan yuridis yaitu membakar mayat hukumnya haram kecuali bila tidak didapat jalan lain.
4. Untuk  aborsi  korban  pemerkosaan  kecendrungan  dalam istinbath ini  pada prinsipnya  bahwa nash mengharamkan  untuk  memutuskan  nyawa  manusia termasuk  janin.  Dewan  Hisbah  Persis,  mengambil istinbath yaitu  Aborsi provocatus  criminalis (pengakhiran  kehamilan  bukan  atas  dasar  indikasi  medis) sejak  terjadi  konsepsi  (pembuahan)  hukumnya  haram,  aborsi provocatus terapeuticum (pengakhiran kehamilan atas dasar indikasi medis) hukumnya boleh dan aborsi akibat perkosaan sejak terjadi konsepsi hukumnya haram. Penggunaan nash lebih diprioritaskan dalam dalam mengambil istinbath ini. Dan apabila ada indikasi  yang  mafsadat  baik  bagi  anak  dan  ibu,  maka  diperbolehkan  untuk melakukan aborsi.
5. Kasus  terkhir  yaitu  menjadikan  plasenta  sebagai  bahan  kosmetik,  ada  katagori plesenta  yang  katakan  halal  dan  haram  bagi  penggunaan  bahan  kosmetik  dan obat-obatan  yaitu  kosmetik  dan  obat-obatan  dari  plesenta  binatang  yang  halal hukumnya halal dan kosmetik dan obat-obatan dari plasenta binatang yang haram dan  plesenta  manusia  adalah  hukumnya  haram.  Secara  umum,  kecendrungan istinbath  ini  adalah  tuntutan  maslahah  diprioritaskan  karena  dalam  upaya pengobatan tetapi plasenta yang dijadikan kosmetik dan obat-obatan berasal dari binatang  yang  halal.  Namun,  apabila  plesenta  dari  binatang  haram  dan  manusia maka plasenta tersebut haram untuk bahan kosmetik atau obat-obatan.

## BIBLIOGRAFI

## Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depag RI
Masyhur Amin , Dinamika Islam , Yogyakarta: LKPSM, 1995.
Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, tt.,
Nasrun Harun, Ushul Fiqih I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul alFiqh , Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
Jalal  al-Din  al-Suyuthi, Al-Raddu  'ala  Man  Akhlada  ila  al-Ardi  wa  Jahila  'an  al- Ijtihad fi Kulli 'Asrin Fardhun, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
Jalaludin al-Suyuthi, Taisir ‘An-Islam, Makkah: Dar al-Fikr, tt.
Muhammad  Iqbal, The  Reconstruction  of  Religious  In  Islam, New  Delhi:  Lahore Fine Arts Press, 1981.
Abd al-Wahhab Khallaf, Tarikh Tasyri al-Islami, Kuwait: Dar al-Qalam, 1971 . Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqih, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
Al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutb, 1971.
Al-Syaukani, Irsyad  al-Fuhul  ila  Tahqiq  al-Haq  min  ‘Ilm  al-Ushul, Surabaya: Maktab Sa’ad bin Nabhaa, tt.), h. 250
Abu  Ishaq  Al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah, (Beirut:  Dar  al-Ma'rifah, 1975.
Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin, Beirut: Dar al- Jail, tt.
Fathi  Ridwan, Min  Falsafah  al-Tasyri'  al-Islami, Kairo:  Dar  al-Kutub  al-‘Arabi, 1969
Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, tt: Dar al- Fikr, tth.
Wael  B  Hallaq,  (History  of  Islamic  Law  Theory) Sejarah  Teori  Hukum  Islam, alih bahasa  E.Kusnadiningrat  dan  Abdul  Haris  bin  Wahib,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2000),
Juhaya S. Praja, " Filsafat Hukum Islam ", dalam Ujun Sujarman (ed.), Hukum Islam di  Indonesia  :  Pemikiran  dan  Praktek, Bandung:  PT  Remaja  Rosda  Karya, 1991
Muhammad  Rawwas  Qal'aji, Mausu'ah  Fiqih  Umar  Ibn  Khattab, Kairo:  Jami  al- Huquq al-Mahfuzhah, 1981
M.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad  antara  Tradisi  dan  Liberalisasi, Yogyakarta: Penerbit Titian Ilahi Press, 1998
Hasbi  ash-Shidieqy, Syari’at  Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman, Jakarta:  Bulan Bintang, 1996.
Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2002.
Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis , Disertasi Doctor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.
Abdul  Halim  ‘Uways, Al-Fiqh  al-Islami  bayn  ath-Thawwur  wa  ats-Tsabat ) Fiqih Statis  dan    Dinamis, alih  bahasa:  A.  Zarkasyi  Chumaidy,  (Bandung:  Pustaka Hidayah, 1998.
Soejono, dan  Abdurrahman, Metode Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safe’i, Metode Penelitian Dakwah, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitain Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
Masdar F. Mas’udi, Melektakan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syariah, Ulumul Qur’an. No. 3, vol VI, Jakarta, 1995
Abu  Ishak  al-Syathiby, Mufaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah ,  Jilid  I,  Das  al-Kutub  al- Ilmiyyah, Beirut, tt.
Muhamad  Imarah, Hal  al-Islam  Hua  al-Hal,  Kaifa  Walimazda ,  Dar  al-Sharauok,
Mesir, 1996
Mamadiou  Dia, Islam  dan  Humanisme, dalam  Charles  kurzaman  (Ed), Wacana Islam, Jakarta: Paramadina, 2001
Muhamad  Anis  Ubadah, Tarikh  al-Fiqh  al-Islami  Fi’ahd  al-Nubuwah  wa  al- Shahabat wa al-Tabi’in Mesir: dar al-Thiba’ah, 1980.
Muhammad Hasan al-Hajwi, Al-Fikr al-Sami fi Tarik al-Fiqh al-Islami , Madinah al- Munawaroh: tp., 1977
Sir  Muhammad  Iqbal, The  Rekontruktion  of  Religius  Thought  in  Islam  I Lahore  : Ashraf, 1965.
William C. Schutz dalam Encyclopedia of the Sceince, 9 New York: The Macmillan Company and the free, 72. Vol. Ke-7
William Friendman, Law in a Changing Society, London : Pelican Press, 1964
Noram J. Coulson, A Historis of Islamic Law , Edinburgh : University Press, 1964
Asaf A.A. Fyzee, Outlines of Muhammad Law, Oxford University Press, 1964.
Ibnu Hazm, al-Hikam fi Ushul al-Ahkam, Kairo : Dar al-Kutub, t.th.
Ibnu Hajaj, sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi, (kitab al-Aqdiyat hadis nomor 1716), Beirut; Dar al-Kutub al-Islamiyat, t.th.
Ahmad  Ibnu  Hanbal, Musnad  al-Imam  Ahmad  Ibnu  Hanbal, (hadis  nomor  17842, 17843) Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyat, 1993
Thaha  Jabir  al-Awani, Ushul  al-Fiqh  al-Islam  Source  Methidology  in  Islamic Jurisfrudence  Methodology  for  Research  and  Knowledge, Herdon  :  The International Institut of Islamic Thought, 1990
Mohamad ‘Ali al-Sais, Tarikh al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Maktabah wa al-Mathba’ah Mohamad ‘Ali Subaih wa Awladuhu, 1957
Mohammad  Faruq  Nubhan, al-Mudkhal  li  Tasyri’  al-Islami, Beirut:  Dar  al-qalam, 1977
Abdul  Mun’in  al-Nammr, Al-Ijtihd,, Mesir  :  Al-Harakah  al-Meshriyah  al- `Ammah li al-Kitab, 1987
Hadhari Beik, al-Tarikh al-Tasrri’ al-Islam. Beirut : Dar al-Filer. 1967
Muhammad  Abu  Zahrah, Tarikh  al-Madzabin  al-Islamyah,, Beirut  :  Dar  al-Filer. 1976
Zakariya  al-Barry, Alahsadir  al-Ahkam  al-Islami ' vah. Mesir  :  Dar  al--Arabi  li  al- Thiba'ah, t.th.
Abu Rawwas Wal'ah ji g . Mcnisuatfifiqhll ; U ' . ;;a; 1,51711 al-Khattab. (t.tp..t.p 1981), Ibnu  Rajih  al-Rahili. Fiqhu  'Umar  Ibnu  al-Khattab  Muwazzan  bi  Fiqh  al- Asyhar  al-AI qi tah f din,'(Mak-k-ah al-MunawNvarah  :  al-Jami'ah  Ummu  al- Qura, t.th)
Syarifudin al-Musanni. AI-Nash fi al Iijtihad, Beirut : Muassasah al-Qura, t.th.
Ahmad Ibnul Hanbal, Alus-nad Ahmad IbiwHanhal, Vol. Islam.
Ibnu  Qoyyim  al-Jauziat,  dalam "Ilmut  al-Muagi'in'an  Rabb  al-Amin, Beirut: Dar al-Jalil 1973.
Mohammad Bin Idris al-Safi', al-Um (Kairo: Dar al-Kutub, 1332 H.), Vol. 11.
Subhi  Mahmassani, Falsafat  al-Tasyri’  al-Islami, Baeirur:  Dar  al-‘Ilm  al-Malayin,
1980.
Ahmad  Hasan The  Early  Develovment  of  Islamic  Jurusprudence, Pakistan:  Islamic Research Instutut 1970
Muahammad  Faruq  Nabhan Al-Madkhal  li  Tasyri’  al-Ismai Beirut:  Dar  al-Qalam,
1981
Shiddiq  Amim  (editor), Kumpulan  Keputusan  Keputusan  Dewan  Hisbah  Persatuan Islam, (Bandung; Persis Press) 2001
Dadan Wildan, Pasang Surut Gerakan Pembaharuan di Indonesia, Bandung: Persis Press 2000.
Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS, Logos: Jakarta 1999.
A. Latief Mukhtar, Gerakan Kembali ke Islam, lihat dalam Warisan Terkhir A. Latief Mukhtar Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999

## Qanun Asasi Persatuan Islam
Dewan  Hisbah Persis, Metodologi  Pengambilan  Keputusan Hukum Islam Bandung: PP Persis, 1412 H.