## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1

## KAPASITAS ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA: STUDI KASUS DESA WISATA KABUPATEN BINTAN
Oleh :
Okparizan * , Asep Sumaryana, Didin Muhafidin, Yogi Suprayogi Sugandi *Korespondensi Email : okparizan1500@mail.Unpad.ac.id
Program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung

## ABSTRAK
Kinerja  organisasi  desa  belum  optimal  dalam  memaksimalkan  potensi  desa  wisata.  Hal  ini mengakibatkan  desa  wisata  belum  memberikan  kontribusi  positif  pada    pembangunan  desa. Indikator  yang  menjadi  tolok  ukur  belum  optimalnya  kinerja  lembaga  desa  adalah  belum terwujudnya tiga sasaran pengembangan pembangunan desa yaitu atraksi wisata, aksesibilitas dan amenitas.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  bagaimana  mewujudkan  kapasitas organisasi desa yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif interpretatif , dengan subjek penelitian empat desa wisata yaitu Desa Sungai Kecil, Desa Sebong Pereh,  Desa  Pengudang,  dan  Desa  Berakit.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  melalui wawancara  yaitu  dengan  tanya  jawab  berdasarkan  daftar  pertanyaan  dan  wawancara  tidak terstruktur  serta  observasi  untuk  melihat  langsung  realitas  yang  terjadi  di  locus  penelitian.  Data selanjutnya  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder  dari  dokumen  pendukung.  Hasil  dari  analisis penelitian  empiris  membuktikan  dimensi  kapasitas  organisasi  cenderung  tidak  memberikan manfaat yang lebih besar dalam pembangunan di desa wisata. Keseluruhan dimensi kapasitas yang dinilai  tidak  menunjukkan  dukungan  kapasitas  kerja  yang  efektif.  Implikasi  dari  hasil  temuan penelitian  dan  dokumentasi  yang  dilakukan  menghasilkan  kesimpulan  bahwa Human  resorcus , Eksternal, infrastructure dan Financial dalam linkungan organisasi desa belum memiliki kualitas yang  mencukupi  untuk  mendukung  secara  efektif  terlaksana  pembangunan  kepariwisataan  di empat desa wisata.
Kata Kunci : Desa, Kapasitas Organisasi, Wisata

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
A. Pendahuluan Desa secara normatif digerakkan melalui undang-undang desa, demikian juga struktur  organisasi  yang  menggerakkannya sudah  disesuaikan  dengan  fungsi  masing- masing.
Langkah  responsif  pemerintah  untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat yaitu  melalui  pembangunan  desa  dan mendorong  pembangunan  berkelanjutan.
Unsur pendukung tercapainya tujuan pembangunan  desa  berupa  komponen- komponen  lembaga-lembaga  di  desa  yang menjalin  kejasama  sebagai  bentuk  aktivitas dari pemerintahan desa.
Namun  masih  banyak  komponen  desa yang kurang
berkemampuan untuk menggerakkan pembangunan di desa. Indonesia  memiliki  setidaknya  74.093  desa, dimana  dari  jumlah  tersebut  sekitar  33.592 atau 45.57 % berstatus tertinggal dan 13.453 atau  18.25%  bersetatus  sangat  tertinggal (http://www.kemdesa.id/, 29/04/2018).
Faktor  penting  dalam  pembangunan desa  diantaranya  sumber  daya  manusia (pengetahuan  dan  keahlian),  dan  tingkat operasionalisasi  yang  dimiliki  organisasi desa. Identifikasi awal menunjukkan terdapat  beberapa  permasalahan  terkait pembangunan di desa Salah satu faktor tidak berhasilnya pembangunan dikarenakan masih  lemahnya  kapasitas  yang  dimiliki pemerintahan  desa.  Makna  dari  lemahnya kapasitas dimaksud sering dihubung kaitkan dengan
kapasitas organisasi untuk mempertahankan  visi,  menimbulkan  budaya yang  berorientasi  kegiatan  menegakkan ketegasan dan akuntabilitas, untuk melibatkan para pemangku kepentingan, dan untuk  mempertahankan  fleksibilitas  dalam cara-cara  itu  mencapai  dukungan  keuangan, memenuhi tujuan-tujuan
program, menanggapi  masyarakat  kebutuhan,  dan diversifikasi  dan  memanfaatkan  sumber daya (York, 2010).
Masalah  selanjutnya  berupa  ketidak mandirian  desa  dalam  mengelola  sumber daya.  Ketidakmandirian    yang  muncul dikarenakan intervensi keputusan dan kebijakan  pemerintah  supra  di  atasnya  yang belum  tentu  sesuai  dengan  kapasitas lembaga  desa  akibatnya  motivasi  untuk menjalankan misi tersebut belum
teraktualisasi  .  Pembangunan  desa  juga dipengaruhi
dampak teknis dari
operasionalisasi  organisasi  desa  diantaranya dukungan  sumber  daya  yang  kurang  dan tingkat  kepercayaan  lingkungan  kerja  yang rendah.
Organisasi  desa  juga  belum  dapat menggerakkan  masyarakat  menjadi  salah satu kekuatan penting dalam proses pembangunan salah satunya pada pembangunan  kepariwisatan  di  desa  wisata di Kabupaten Bintan. Pembangunan kepariwisataan  di  desa  meskipun  sudah diberikan  kewenangan  mengelola  potensi wisata,  motivasi  untuk  menjalankan  misi tersebut  belum  teraktualisasi,  baik  dalam perencanaan anggaran dan aktualisasi kegiatan-kegiatan kepariwisataan di desa. Terbangunnya atraksi wisata,
aksesabilitas  dan  amenitas  dapat  digunakan sebagai  sumber  informasi  untuk  melihat sejauhmana  organisasi  desa  melakukan pembangunan  kepariwisataan  sesuai  potensi yang tersedia.
Kewenangan dalam mengelola  pembangunan  desa,  eksistensi masyarakat  dan  organisasi  desa  harus  di tingkatkan sehingga
kemampuan perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan dapat  terpolarisasi  dengan  baik  sesuai dengan dorongan pembangunan di desa.
Penelitian  tentang  tingkat  kapasitas organisasi  desa  perlu  dilakukan  untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan di desa wisata.  Pentingnya  pembahasan  tentang kapasitas  sesuai  dengan  pendapat  bahwa salah  satu  kekuatan  penting  dalam  proses pembangunan
adalah kemampuan menggerakkan masyarakat. Beberapa penelitian yang komprehensif telah dilakukan  peneliti  sebelumnya  diantaranya, Horton,  et  al.,  (2013)  mengidentfikasi penilaian  kapasitas  pada  ruang  lingkup dimensi  sumber  daya  dasar  meliputi  staf, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, pengetahuan  dan  proses  yang  dilakukan organisasi,  kapasitas  manajemen  dalam organisasi  meliputi  kepemimpinan  strategis, program,  proses  manajemen,  jejaring  dan keterkaitan.  Christensen  dan  Gazley  (2008) dalam studinya memberikan penilaian kapasitas  pada  ruang  lingkup  dimensi infrastruktur organisasi, sumber daya manusia,  sumber  infrastruktur,  keuangan, lingkungan eksternalitas.
Lebih  lanjut,  beberapa  publikasi  yang telah meletakkan dasar pemahaman kapasitas organisasi sektor pariwisata secara

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
komprehensif  seperti,  Roxas  et.al  (2013) dalam  studinya  menemukan  bahwa  peran penting  pemerintah  dalam  memastikan lingkungan organisasi formal dapat mempromosikan  dan  meningkatkan  kinerja sektor  pariwisata.  Fong  Wong  dan  Hong (2018) menemukan bahwa perubahan logika praktik  para  pemangku  kepentingan  dan lingkungan  organisasi  di  sekitarnya  dapat mempengaruhi kapasitas
organisasi.
Wibawati  (2015)  mengemukakan  pada lingkup  analisis  pengembangan  potensi parwisata berbasis masyarakat yang dapat di operasionalisasi  melalui  tataran  individual, tersistem dan organisasi.
Meskipun  sudah  ada  pembahasan  yang komprehensif    tentang  kapasitas  organisasi sektor  pariwisata  dari  beberapa  studi terdahulu, namun terdapat pertanyaan seperti apakah pengelolaan organisasi akan menghasilkan analisis yang sama dari semua bentuk  organisasi  serta  perhatian  terhadap unsur  kearifan  lokal  disetiap  daerah  yang mempengaruhi  aktivitas  lembaga  perlu menjadi  perhatian  tersendiri.  Untuk  itu, tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis  kapasitas  organisasi  lokal (desa)  dan  juga  memperhatikan  kearipan lokal  yang  dapat  mempengaruhi  kapasitas organisasi desa pada sektor pariwisata.
B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  bersifat  deskriptif  interpretatif, dengan  subjek  penelitian  empat  desa  wisata yaitu  Desa  Sungai  Kecil,  Desa  Sebong Pereh,  Desa  Pengudang,  dan  Desa  Berakit. Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer melalui  wawancara  yaitu  dengan  tanya jawab  berdasarkan  daftar  pertanyaan  dan wawancara  tidak  terstruktur  serta  observasi untuk  melihat  langsung  realitas  yang  terjadi di  locus  penelitian.  Data  selanjutnya  yang digunakan yaitu data sekunder dari dokumen pendukung.  Data  primer  diambil  tahun 2017-2018.
C. Hasil Penelitin dan Pembahasan
Desa  wisata  yang  menjadi  lokus penelitian  dibentuk  berdasarkan  Keputusan Kepala  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bintan Nomor  14a/SK/DISPARBUD/2017  Tentang Pembentukan  Desa  Wisata  di  Kabupaten Bintan.  Desa  wisata  dalam  penelitian  ini berada  pada  satu  wilayah  Kecamatan  Telok Sebong  dan  desa  wisata  dimaksud  adalah Desa  Sungai  Kecil,  Desa  Pengudang,  Desa
Sebong Pereh dan Desa Berakit. Pembentukan Desa wisata merupakan program  penting  pemerintah  daerah  untuk memanfaatkan posisi strategis kepariwisataan di Kabupaten Bintan,
sebagaimana  disebutkan  dalam  RIPPARDA Kabupaten Bintan Tahun 2015-2025.
Desa  wisata  di  Kabupaten  berada disepanjang  area  wilayah  pesisir  pantai, memiliki  berberapa    daya  tarik    alami  yang dapat  dikemas  untuk  berbagai  aktivitas berwisata, seperti kegiatan wisata bahari dan eko  wisata.  Karakteristik  desa  wisata  yang ada  mencerminkan  wilayah  perdesaan  yang bisa  dikembangkan  dan  memiliki  nilai strategis produk kepariwisataan. Desa wisata yang  ada    sudah  teridentifikasi  memiliki daya  tarik  Sumber  Daya  Alam  (SDM) sebagai modal dasar pengembangan kepariwisataan.
Dalam  melihat  secara  komprehensif kapasitas  organisasi  di  4  desa  wisata tersebut,  dari  konsep  teoritis  dapat  dinilai dalam 4 (empat) dimensi kapasitas diungkapkan  Christensen  &  Gazley  (2008) yaitu: 1) Human Resources) ; 2) External; 3) Infrastructure ; dan 4) Financial

## a. Human Resources
Hasil  penelitian  sumber  daya  manusia di empat desa wisata memperlihatkan masih perlunya  tambahan  ilmu  dan  pengetahuan sebagai  upaya  menjembatani  kesenjangan pada  unsur  ketersediaan  pendidikan  formal dengan  pengetahuan  personil  menjalankan pemeritahan  yang  masih  terbatas.  Hal  ini didasari  pada  informasi  bahwa  potensi kemampuan  akademis  para  personil  di masing-masing organisasi (pemerintah desa, lembaga  BPD)  masih  banyak  berlatar belakang
pendidikan
SMA/Sederajat
sehingga dengan tuntutan pekerjaan pemerintahan  desa  yang  cukup  komplek, SDM yang demikian akan berpengaruh pada kapasitas kinerja yang dihasilkan.
Selain  itu  keempat  desa  wisata  belum terfasilitasi  pada  kegiatan  memperoleh pengetahuan dalam pembangunan kepariwisataan  di  desa  karena  keberadaan desa  wisata  di  Kabupaten  Bintan  belum terkomunikasi  dan  tersosialisasi  dengan sejumlah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) lainnya, hasil wawancara Sekretaris DPMD  Kabupaten  Bintan  menegaskan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1

## permasalahan tersebut.
“Selama ini belum pernah mendapatkan informasi  terkait  keberadaan  desawisata  di Kabupaten  Bintan  sehingga  kami  tidak  bias melakukan  dukungan  program  yang  tepat sasaran  terutama  untuk  penguatan  personil organisasi  desa  wisata  yang  selama  ini memang belum dijalankan”
Pelatihan-pelatihan
yang untuk perangkat  desa  belum  ada  yang  menyentuh bidang  pariwisata.  Selain  itu  peranan DISPAR Kabupaten Bintan belum signifikan untuk menfasilitasi SKPD lainnya untuk mendukung
perencanaan pembangunan kepariwisataan di desa wisata. Hal  itu  ditegaskan  oleh  Dinas  Pariwisata Kabupaten Bintan :
“ Selama
ini mungkin terjadi miskomunikasi  terkait  pembentukan  desa wisata.  Kami  berharap  Kepala  desa  dapat secara  langsung  melakukan  koordinasi  ke SKPD  untuk  menyelengarakan  hal-hal dianggap  perlu  demi  pembangunan  di  desa wisata  tugas  kami  hanya  melakukan pembinaan ”  (wawancara  Kabid.  Destinasi dan  Objek  wisata  DISPAR  Kab.  Bintan 2018).
Tabel.1.

## Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Sumber Data  olahan  bedarakan  hasil penelitian Tahun 2018 b. Networking Networking yang didirikan harus mengakomodasi  dan  mengkoordinasikan kolaborasi diantara semua pemangku kepentingan. Networking Mengakomodasi
No Nama Kegiatan Pelaksana 1 Pelatihan Koperasi dan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM 2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa DPMD Kab.Bintan 3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BUMDes DPMD Kab.Bintan 4 Bimbingan Teknis Untuk Pengurus BPD DPMD Kab.Bintan 5 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Bagi Kepala Desa Biro Pembangunan 6 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaur Pembangunan Desa DPMD Kab.Bintan 7 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan ADD desa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, berkerjasama dengan  DPMD Kab.Bintan 8 Bimbingan Teknis penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SESKEUDES) DPMD Kab.Bintan 9 Bimbingan Teknis Bagi Tenaga Pendamping Desa DPMD Kab.Bintan 10 Bimbingan Teknis Bagi RT/RW Se- Kabupaten Bintan DPMD Kab.Bintan bekerjsama dengan PemerintahDesa

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
kewenangan  antar  pemangku  kepentingan secara proporsional melalui sarana pendirian kolaborasi yang efektif (Muzwardi, 2015).
Jaringan  kerja  ( networking )  juga  dapat dinilai  dari  adanya  tindakan  Kepala  desa dalam  bentuk  komunikasi  dan  koordinasi program dengan pemerintah daerah. Sekretaris DISPAR Kabupaten Bintan mengatakan  selama  ini  pemerintah  desa wisata  belum  pernah  berkomunikasi  atau istilah  lainnya  menjemput  bola  untuk menyesuaikan  kegiatan  atau  mendapatkan dukungan program-program yang  bisa dijalankan secara bersama-sama.
c. Exsternal
Dalam penelitian ini hubungan lingkungan  luar  mempengaruhi  kinerja organisasi  desa  wisata.  Unsur  eksternalitas diarahkan  pada  kegiatan  pemerintahan partisipatif ( participatory governance )
karena pemerintah desa memiliki kosekuansi logis  untuk  meyediakan  sarana  dalam melibatkan  individu  dan  organisasi  diluar struktur pemerintahan
agar dapat mendukung kinerja pembangunan desa
d. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dimaknai
sebagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  warga setempat melalui kapasitas institusi
pemerintah desa dan emansipasi warga yang dimiliki  agar  mampu  mendayagunakan kemampuan,  prakarsa/  inisiatif  dan  gerakan desa  secara  kolektif  (bekerja  sama)  dalam mengembangkan  sumber-sumber  potensi- aset daerah yang dimiliki baik fisik maupun non  fisik  sebagai  desa  wisata  yang dimilikinya (Fajar Sidik, 2015).
Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa  pemerintah  desa  belum  memiliki keseriusan  dan  keinginan  yang  kuat  dan serius untuk melibatkan
partisipasi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan informasi  di  level  pemerintah  daerah  tidak disalurkan ke masyarakat, sehingga masyarakat  belum  mengetahui  secara  jelas arah  dari  pelaksanaan  pembangunan  desa berbasis  wisata.  Pernyataan  kurangnya keterlibatan  masyarakat  ditegaskan  tokoh masyarakat :
“Kalau  partisipasi  untuk  terlibat dalam  pembangunan  saya  rasa  belum
memberikan  cukup  ruang  yang  nyata. Biasanya dalam proses pengerjaan pembangunan memang banyak secara swakelola  namun  kenyataannya  hanya sekelmpok individu
tertentu yang dikoordinir aparatur pemerintah desa”
Selain  itu,  dukungan  sebagai  bentuk keterlibatan  dan  partisipan  masyarakat  guna mendorong  pencapaian  tujuan  desa  wisata juga tidak dimengerti masyarakat.
Kebijakan  penetapan  desa  wisata merupakan  kepentingan  daerah,  dan  desa secara  organisasi  belum  siap  menerima karena  berbagai  alasan  contohnya  karena faktor  kualitas  dan  kuantitas  personil  serta rujukan  terkait  aktivitas  yang  berhubungan dengan pebangunan desa wisata yang belum dipahami  baik  oleh  pemerintah  desa sendiri” (wawancara  dengan  Kades  Desa Sebong Pereh, 11/09/2018 )
Kondisi yang demikian,
menggambarkan  bahwa  pemerintahan  desa belum  berkeinginan  dan  mampu  untuk mentransfer  pengetahuan  sehingga  peran partisipan  masyarakat  dalam  mensukseskan agenda  pembangunan  pariwisata  daerah  di desa tidak terlaksana.
e. Infrastructure
Dalam
lingkungan organisasi pemerintahan  desa.  infrastruktur  diarahkan pada terpenuhinya fasilitas kerja (sarana dan prasarana kerja) di lingkungan pemerintahan desa.  Dalam  berberapa    kasus  fasilitas  kerja yang  belum  didukung  oleh  kemampuan oprasionalisasi  kerja  yang  baik  belum berhasil  menciptakan  kinerja  yang  efektif dan  efisien  (Lupiyoadi,  2006;  Haynes, 2008).
f. Pemanfaatan Teknologi
Penelitian  mendeskripsikan  bahwa para personil organisasi desa belum memiliki  kemampuan  yang  cukup  untuk mengoperasionalkan  sarana  teknologi  yang tersedia dikarenakan keterbatasan
pengetahuan  dan  minimnya  keahlian.  Hal demikian berdampak pada belum meningkatnya performance kerja  yang dihasilkan  di  masing-masing  organisasi. Berberapa  Personil  di  Kantor  Desa  Sungai Kecil  dan  Desa  Berakit  mendeskripsikan informasi  bahwa  aktivitas  penggunaan komputer  masih  sebatas  pada  urusan adminisitrasi  dan  ada  berberapa  dokumen

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8  No. 1
yang  masih  dikerjakan  secara  manual  dan belum tertata rapi.
Berdasarkan proses
penggalian informasi  dan  dokumentasi,  terkait  dengan pemanfaatan  teknologi  di  masing-masing organisasi  desa  memperlihatkan  situasi:  1) Personil  organisasi  desa  belum  mampu mengoperasikan  sarana  teknologi  informasi secara baik sebagai sarana mempercepat dan mempermudah  dalam  berkerja  dan  mampu menghasilkan inovasi-inovasi dari perkerjaan; 2) Para pimpinan belum memiliki  upaya  dalam  memperbaiki  situasi terkait keterbatasan personil dalam memanfaatkan  teknologi  sebagai  sarana komunikasi,  informasi  dan  koordinasi. Permasalahan  terkait  teknologi  ditegaskan oleh perangkat desa.
Tidak  semua  dokumen  dikerjakan dengan  dukungan  komputer,  para  personil juga masih ada yang belum bisa mengoperasikan  komputer  meskipun  penata usaha  dengan  komputerisasi  dianggap  hal penting terutama pada
kegiatan pengarsipan dokumen agar bisa tertata rapi ( Sekretaris Desa Sungai Kecil, 26/07/2018)
Memperhatikan  hasil  dari  berberapa temuan  terkait  pemanfaatan  teknologi  yang terlihat  di  masing-masing  organisasi  desa,
dapat
mempengaruhi
tercapainya produktivitas dan
keberhasilan pembangunan kepariwisataan desa. g. Financial
Semua  pemangku  kepentingan  yang terlibat  harus  memahami  prinsip-prinsip pengelolaan  keuangan  di  tingkat  lokal. dilakukan  secara  tertib, law  biding ,  efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan,
keadilan,  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat (Darmi, 2018).
Pemerintah  desa  sebagai  pengelolaan keuangan  di  tingkat  lokal  harus  memahami pengelolaan keuangan dalam pengembangan potensi wisata dengan memanfaatkan potensi  sumber  daya  desa  secara  mandiri mengelola  keuangan  desa,  baik  berupa pendapatan  dan  maupun  aset  yang  melekat dan  disertakan  kewajiban  dalam  rangka menyelengarakan  pemerintah  desa  yang dapat  dinilai  dengan  uang  dan  kekayaan (Nurcholis, 2011). Terkait dimensi keuangan
dalam  minilai  kapasitas  organisasi  desa, instrumen  penilaian  dimaksud,  antara  lain: (1)  Pendapatan  Desa;  (2)  Perencanaan keuangan; dan (3) Inventarisasi dan aset.
h. Pendapatan Desa
Berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi di empat desa wisata,  struktur anggaran  dalam  APBDes  sebagian  besar bersumber  dari  anggran  APBN.  Hasil identifikasi
mendeskripsikan
bahwa pengelolaan  anggaran  di  dua  tahun  terakhir masih memperlihatkan ketimpangan
perencanaan.  Hal  demikian  terlihat  dari dominasi  anggaran  pada  sejumlah  kegiatan pembangunan desa yang masih mengutamakan  pembangunan  insfrastruktur fisik dan urusan penyelenggaraan pemerintahan.  Kegiatan-kegiatan  lainnya yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan belum signifikan teragendakan.  Hal  tersebut  terjadi  akibat penganggaran  yang  terlihat  kaku  pada urusan  pembangunan  infrastruktur  fisik. Sedangkan  kegiatan  pemberdayaan  dan kemasyarakatan  juga  belum  mendorong terciptanya  aksi  dan  atraksi  penguatan ekonomi masyarakat.

## Sumber: Data olahan 2018
Empat  Desa wisata tersebut di tahun 2017  mendapatkan  total  alokasi  Dana  Desa (DD)  sebesar  Rp.  3,681,211,000  dimana prioritas pengunaan angaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp. 2,313,910,500, kemudian untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebesar  Rp.  870,750,000,  sedangkan  untuk kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  sebesar Rp. 290,000,000
dan kegiatan kemasyarakatan Rp. 239,200,500. Data pada
Tabel 2 memperlihatkan skala prioritas dana desa di 4 desa wisata masih terkosentrasi di

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
pembangunan fisik sementara pembangunan sumberdaya  manusia  melalui  pemberdayaan masyarakat masih menjadi skala terbawah.

## i. Perencanaan Keuangan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait perencanaan keuangan di empat desa wisata memperlihatkan  situasi:  1)  Bahwa  dari  sisi pendanaan  kegiatan  pembangunan  di  desa sudah  tersedia,  namun  demikian  lemahnya pemahaman  terkait  mekanisme  penyusunan anggaran  menampilkan  ketidak  seimbangan antara  konsep-konsep  pembangunan  yang menjadi prioritas terutama dalam pengunaan dana  desa;  2)  Perencanaan  keuangan  atau sistem  manajemen  pengelolan  dana  desa, belum  efektif  berjalan,  meskipun  dalam melakukan perkerjaan mekanisme dan prosedur  yang  benar  belum  berjalan,  situasi ini  mungkin  menjadi  koreksi  kedepan  agar lebih  diperhatikan  sehingga  tidak  timbul persolan dikemudian hari. 3) Pendampingan yang diberikan belum memberikan kontribusi  positif  bagi  penguatan  organisasi di  masing-masing  desa  terutama  dalam upaya  mendukung  profesionalisme  dan efektivitas kinerja organisasi.

## j. Pengelolaan Aset dan Inventarisasi
Berdasarkan hasil penelitian di empat desa  wisata,  pada  proses  perencanaan pengelolaan  aset  desa  mendeskripsikan informasi  bahwa  pendokumentasian  aset dalam laporan kinerja pemerintah di masing- masing  desa  sudah  dilaksanakan.  Namun demikian, hasil penelusuran memperlihatkan produktivitas  dari  berberapa    aset  yang  ada belum  dimaksimalkan  terutama  sebagai ruang  baru  yang  potensial  mendatangkan keuntungan bagi desa.

## D. Kesimpulan dan Saran
Hasil  dari  analisis  penelitian  empiris membuktikan  dimensi  kapasitas  organisasi cenderung  tidak  memberikan  manfaat  yang lebih  besar  dalam  pembangunan  di  desa wisata.  Keseluruhan  dimensi  kapasitas  yang dinilai tidak menunjukkan dukungan kapasitas kerja yang efektif.
Pada  dimensi Human  resources di indentifkasi  dari  sisi  pengetahuan  melalui pendidikan formal
personil belum medukungan kinerja organisasi desa. Motivasi  untuk  memperkuat  pengetahuan
dan  skill  sesuai  kebutuhan  pembangunan desa  wisata  belum  terfasilitasi  secara  baik sehingga  belum  berhasil  meningkatkan performance dan produktivitas kerja. Political  will pemerintah  desa  wisata  untuk menyediakan  kegiatan  dimkasud  dalam bentuk pengalokasian kegiatan secara mandiri dalam APBDes juga belum dijalankan.  Perhatian  pada  terpenuhinya kebutuhan dasar (kompensasi dan penghargaan)  belum  berhasil  membangun semangat  kerja  dalam  organisasi  desa wisata. Pada proses rekrutmen dan penempatan  personil  pada  jabatan  stuktural belum memperhatikan prinsip the right man on  the  right  place sehingga  kualitas  dan kuantitas  personil  belum  memunculkan produktivitas  kerja,  misalnya  terlihat  pada situasi  kemampuan  manajerial  dan  prilaku kerja  (kepala  desa  dan  aparatur  desa)  yang tidak  disiplin.  Pengawasan  kinerja  yang semestinya  dijalankan  oleh  Lembaga  BPD untuk  hal  demikian  tidak  terjadi,  sehingga menampilkan kinerja organisasi yang belum efektif.  Kemudian  situasi  kepemimpinan/ manajemen  kepemimpinan  memperlihatkan ketidak  berhasilan  terutama  pada  tindakan penentuan keputusan strategis menata oprasional  organisasi  desa  wisata.  Gaya kepemimpinan  otoriterisasi  menghambat berbagai  proses  komunikasi  dan networkin g dalam  pembangunan  kepariwisataan  di  desa wisata.
Pada  dimensi External di  indentifkasi belum  terlihat  berjalan  kegiatan  partisipasi masyarakat  secara  terbuka  ( Inclusion ). Penglibatan  secara  efektif  pada  aktivitas merencanakan  dan  pembuatan  keputusan pada  tingkat  desa  tidak  menampilkan kedudukan strategis, sehingga hasil pembangunan belum menampilkan program- program  pembangunan  desa  wisata  yang lebih produktif. Keikutsertaan ( Involvement ) masyarakat dalam proses kebijakan pembangunan  desa  wisata  masih  pasif, misalnya terlihat pada komunikasi pemerintah  desa  dengan  masyarakat  untuk mendukung  langsung  proses  pelaksanaan pembangunan desa wisata. Kebijakan tingkat  lokal  tidak  menunjukkan  dukungan konsistensi  terhadap  pemanfaatan  SDA pariwisataan.
Pada  dimensi infrastructure di identifkasi  kegiatan  pemanfaatan  teknologi, para  personil  belum  berkemampuan  secara

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Juni  2019 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
baik mengoperasikan sarana teknologi sehingga proses kerja yang efektif dan efisen belum terlaksana. Upaya untuk memperbaiki situasi  demikian  belum  intensif  dilakukan dalam  lingkup  pemerintahan  desa  wisata.
Selain  itu  pengintegerasian  kerja  yang  baik pada
masing-masing tingkat masih dipengaruhi minimnya dukungan para pimpinan tingkat manajerial. Lembaga BPD memiliki integritas secara kolektif, meskipun kemampuan sumber daya terbatas. Pada  demensi financial di  identifkasi bahwa  sudah  memiliki  pendapatan  secara memadai untuk menggerakkan proses operasional  dan  kegiatan  pembangunan  di desa wisata secara mandiri. Namun demikian kapasitas pada proses perencanaan keuangan  terindentifkasi  masih  lemahnya seperti tidak tertatanya penggunaan anggaran  dengan  memunculkan  ketidak seimbangan  pembangunan  prioritas  sesuai dengan  misi  pembangunan  desa  wisata.
Berikutnya,  sarana  pendampingan  eksternal belum menunjukkan kontribusi positif dalam penguatan  organisasi  karena  lebih  terfokus pada  kegiatan  pembuatan  pelaporan  dan dokumentasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Christensen,  R.  K.,  &  Gazley,  B.  (2008). Capacity  For  Public  Administration: Analysis Of Meaning. Public Administration And Development, 28 ,
265–279.
Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bintan.  2015.
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2014-2025. Fajar Sidik. (2015). Menggali Potensi Lokal
Mewujudkan  Kemandirian  Desa. Jurnal  Kebijakan  Dan  Administrasi Publik (JKAP), 19(2), 115–131 Horton,  D.,  Alexaki,  A.,  Bennett-Lartey,  S., Brice, K. N., Campilan, D., Carden, F.,  et  al.  (2013). Evaluating Capacity Development: Experiences  From  Research  And Development Organizations Around  The  World. ISNAR,  CTA, IDRC.
Lupiyoadi, H. (2006). Manajemen Pemasaran Jasa . Jakarta: Salemba Empat. Nurcholis,  H.  (2011). Pertumbuhan  Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa . Jakarta: Erlangga. Muzwardi,  A.  (2015).  The  Analysis  of Network Governance in the Investment  Development  of  Free Trade  Zone  and  Free  Port  ( KPBPB)  Batam.  JurnalKebijakan Dan  Administrasi  Publik  (JKAP), 19(2), 145–155. Titi Darmi.(2018). Locally-Generated Revenue  as  A  Capacity  Parameters of New Regional Autonomy Management.Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik (JKAP), 22(1), 1–13 Wibawati,  Y.  T.  (2015). Kapasitas  Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan  Potensi  Desa  (Studi Pada  Bumdes Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul  Dalam  Pengelolaan Potensi  Wisata  Desa). Repository Perpustakaan Pusat UGM. York, P. (2010). The Sustainability Formula: How Nonprofit Organizations  Can  Thrive  in  the . New York: TCC Group