## IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 BERDASARKAN PERMENDES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIOROTAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 DI DESA KANAMIT BARAT KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU

## IMPLEMENTATION OF THE USE OF VILLAGE YEAR 2019 BUDGET BASED ON PERMENDES NUMBER 16 YEAR 2018 REGARDING THE PRIOROTAS OF THE USE OF 2019 VILLAGE FUNDS IN KANAMIT BARAT KECAMATAN MALIKU DISTRICT, PULANG PISAU PISAU PISAU PISAU PISAU PISAU
Hambowo Sulistyo Putro Nurul Hikmah Kartini Program Studi Megister Administrasi Publik FISIP Universitas Palangka Raya -Indonesia Universitas Muhammadiyah Palangkaraya -Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  mengangkat  judul  "Implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  untuk  Tahun Anggaran  2019  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa  No.  16  Tahun  2018  Tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  pada  2019  Di  Desa  Kanamit  Barat,  Distrik  Maliku,
Kabupaten Pulang Pisau"
Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja realisasi penggunaan dana  desa  pada  tahun  2019  dengan  menggunakan  penelitian  dasar  Peraturan  Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada tahun 2019 dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  metode  pengumpulan  bahan  berupa observasi,  dokumentasi  kemudian  wawancara  dengan  informan  atau  informan  secara verbal.
Berdasarkan  bahan  yang  diolah  dari  hasil  penelitian  ditemukan  dua  kesimpulan,  Yang pertama,  berdasarkan  Wawancara  pertama  dan  Dokumentasi  Penggunaan  Dana  Desa untuk  Tahun  Anggaran  2019  Di  Desa  Kanamit  Barat,  Kabupaten  Maliku,  Kabupaten Pulang Pisau untuk Desa Sektor Pembangunan, sebagian besar telah memenuhi ketentuan Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa pada 2019 dan ada satu yang kurang tepat karena tidak menggunakan pola intensif tunai  seperti  Perogram.  program  pengembangan  BTS  Menara  Mini  Yang  kedua, Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2019 Di Desa Kanamit Barat, Kabupaten Maliku, Kabupaten Pulang Pisau untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat semuanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa 16 tahun. 2018 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa pada 2019.
Kata kunci : Implementasi,
Dana Desa, Pemerndes.
Keywords:
Implementation, Village Funds, Pemerndes.

## Abstract
This research raises the title “Implement ation of Village Funds Use for Fiscal Year 2019 Based on the Minister of Village Regulation No.16 of 2018 About Priority for the Use of Village Funds in 2019 In the West Kanamit Village, Maliku District, Pulang Pisau Regency” In general, this research is intended to find out what the realization of the use of village funds in 2019 by using basic research Minister of Village Regulation No.16 of 2018 About Priority for the Use  of  Village  Funds  in  2019  by  using  qualitative  analysis  namely  the  method  of  material collection  in  the  form  of  observation,  documentation  then  interviews  with  informants  or informants verbally.
Based on the material processed from the results of the study found two conclusions, The first, based on the first Interview and Documentation of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2019 In the West Kanamit Village, Maliku District, Pulang Pisau Regency for the Village Development Sector, most have complied with the provisions on the Minister of Village Regulation No. 16 of 2018  About  Priority  for  the  Use  of  Village  Funds  in  2019  and  there  is  one  that  is  less appropriate because it does not use Cash-intensive patterns the Perogram is a Mini Tower BTS development  program  The  second,  Use  of  Village  Funds  for  Fiscal  Year  2019  In  the  West Kanamit  Village,  Maliku  District,  Pulang  Pisau  Regency  for  the  Field  of  Community Empowerment  everything  is  in  accordance  with  the  provisions  on  the  Minister  of  Village Regulation No.16 of 2018 About Priority for the Use of Village Funds in 2019.
© 2020 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.v18i2.456 .
Anterior Jurnal, Volume 19 Issue 2, June 2020, Page 75 – 85

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  Daerah  adalah  suatu  kegiatan sistematik  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa. Pada  era  reformasi  ini  pemerintah  menerapkan sebuah  sistem  yaitu  sistem  desentralisasi  sesuai dengan  Undang-Undang  No.22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  dan  Undang-Undang  No.25 Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat dan  Daerah.  Kedua  undang-  undang  ini  menjadi landasan  hukum  yang  mengelola  hubungan  antara pihak  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dan menjadilandasan  hukum  penerapan  sistem  otonomi daerah di Indonesia. Kemudian Undang- Undang No. 25  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  adanya perluasan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keuangan  terutama  dalam  penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure).
Pemerintahan  Desa  menyelenggaraan  urusan pemerintahan sekaligus memenuhi segala kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014  pasal  1  tentang Desa,  yang  menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dengan  kedudukannya  tersebut,  pemerintah  Desa berupaya  melakukan  pembenahan  menuju  arah kemandirian desa. Pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota  dan  atau  pihak  ketiga,  harus mengikut  sertakan  pemerintah  desa  dan  badan permusyawaratan desa. Desa  menurut H.A.W.  Widjaja  dalam  bukunya  yang  berjudul “Otonomi  Desa”  menyatakan  bahwa “Desa  adalah sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-usul  yang  bersifat istimewa .  Landasan            pemikiran            dalam mengenai
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,
partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan  masyarakat”  (Widjaja,  2003:  3).
Ditinjau  dari  sudut  pandang  bidang  ekonomi,  desa berfungsi  sebagai  lumbung  bahan  mentah  (raw material)  dan  tenaga  kerja  (man  power)  yang  tidak kecil  artinya.  Desa-  desa  di  Jawa  banyak  berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru, yaitu timbulnya industri-industri kecil  di  daerah  pedesaan  ya ng  merupakan  “rural industries”.
Sejak  tahun  2015  pembangunan  desa  menjadi fokus utama pembangunan daerah. Bergulirnya Dana Desa  yang  langsung  diambil  dari  Anggran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  merupakan salah  satu  upaya  untuk  pembangunan  desa.  Dana Desa disusun untuk memberikan status hukum yang lebih  kuat  bagi  desa  dan  memastikan  alokasi anggaran  pembangunan  tahunan.  Pada  tahun  2015 Alokasi  dana  Desa  sebesar  Rp  20,76  Triliun,  2016 sebesar  Rp  46,98  Triliun,  2017  dan  tahun  2018 meningkat  menjadi  Rp  60  Triliun,  dan  2019 meningkat  lagi  menjadi  Rp  70  Triliun..  Peningkatan jumlah  alokasi  dana  pada  APBN-P  yang  ditransfer sejalan  dengan  visi  pemerintah  untuk  “Membangun Indonesia  dari  Pinggiran  dalam  Kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)”.  Terjadiny a peningkatan
pemerataan pembangunan
kesejahteraan desa merupakan harapan pengalokasian  dana    desa  tersebut,  yang  dapat dilakukan  melalui  meningkatan  pelayanan  publik  di desa,  memajukan  perekonomian  di  desa,  mengatasi kesenjangan  pembangunan  antar  desa dan memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek  dari pembangunan  daerah.  Pada  tahun  2018  pemerintah Desa  Kanamit  Barat telah berhasil mengimplementasikan  program  Pembangunan  dan Pemberdayaan  masyarakat  dengan  menggunakan Dana  Desa  sebesar  Rp.  787.190.000  namun  dalam realisasinya  memiliki  banyak  permasalahan  salah satunya  ialah  pembuatan Rencana  Anggaran  biaya Pembangunan  (RAP)  yang  dianggap  mark  up  oleh pihak  Inspektorat  selaku  pemeriksa  penggunaan anggaran  Dana  di  Desa  selain  itu  adanya pembanguan  yang  ditangani  oleh  salah  satu  anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  Kegiatan Permodalan  kepada  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) yang tidak melalui prosedur musyawarah.  Dari  beberapa  masalah  tersebut tentulah  mendapat  respon  yang negative dari masyarakat  sekitar,  terutama  menyangkut  kegiatan- kegiatan  yang  diagendakan  oleh  pemerintah  desa
Hambowo  Sulistyo  Putro  &  Nurul  Hikmah  Kartini..  Implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2019  Berdasarkan Permendes  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Priorotas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  Di  Desa  Kanamit  Barat  Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau
yang tanpa melalui jalur musyawarah desa, meskipun tidak  terbukti  demikian  seringkali  Kepala  Desa beserta Perangkat Desa dianggap menyalah gunakan anggaran  Dana  Desa,  bahkan  tidak  sedikit masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  Aparatur pemerintah  desa  dianggap  melakukan  tindak  pidana korupsi.  Adapun  menyangkut  permasalahan- permasalahan ini tidak dapat pula disimpulkan bahwa ini  100  Persen  kesalahan  dari  pemerintah  desa, karena  faktanya  aparatur  pemerintah  desa  memiliki Sumber  Daya  Manusia  yang  kurang  memadai, meskipun  ada  beberapa  yang  berlatar  belakang lulusan  sarjana  namun  sarjana-sarjana  ini  masih belum  memiliki  skill yang  cukup  dikarenakan  tidak memiliki pengalaman dalam  administrasi pemerintahan,  di  tambah  lagi  para  sarjana-  sarjana ini memiliki usia yang masih terhitung muda sehingga pendapat  masukan  dan  saran  mereka  masih  belum didengar  oleh  para  generasi  tua  yang  ada,  selain permasalahan  Sumber  Daya  Manusia  masalah kurangnya  bimbingan  oleh  pemerintah  Kecamatan Kabupaten  dan  Provinsi  terkait  Dana  Desa merupakan  alasan  tersendiri  sehingga  banyak Aparatur  Desa  yang  mendapat  masalah  dilapangan saat merealisasikan Dana Desa.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka peneliti  sangat  tertarik  untuk  melakukan  penelitian di  Desa  Kanamit  Barat  terkait  Realisasi  Dana  Desa pada  tahun  2019  berdasarkan  Permendes  Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa  tahun  Anggaran  2019  dengan  rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  implementasi  kebijakan  Dana  Desa (DD)  dalam  menunjang  pembangunan  di  desa Kanamit Barat pada tahun 2019?
2. Bagaimana  implementasi  kebijakan  Dana  Desa (DD) dalam menunjang pemberdayaan masyarakat  di  desa  Kanamit  Barat  pada  tahun 2019?

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Definisi Pelayanan Publik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki  3  (tiga)  makna,  perihal  atau  cara  melayani, usaha    melayani  kebutuhan  orang  lain  dengan memperoleh  imbalan  (Uang),  kemudahan  yang diberikan  sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pengertian  pelayanan  ( service )  menurut American Marketing  Association ,  seperti  dikutip  oleh  Donald
(1984) dalam (Hardiyansyah, 2011 : 10 - 11) bahwa :
“Pelayanan pada  dasaranya  adalah  merupakan kegiatan  atau manfaat  yang ditawarkan  oleh  satu  pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta  tidak  menghasilkan  kepemilikan  sesuatu,  proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik”. menurut  Lovelock  (1991)  dalam  (Hardiyansyah, 2011 : 10 - 11), “Public service adalah produk yang tidak berwujud,    berlangsung  sebentar  dan  dirasakan  dan dialami” .  Artinya Public  service adalah  produk  yang diberikan  oleh  penyedia  jasa    kepada  konsumen  tidak seperti  sebuah  barang  yang  di  perjual  belikan,  layanan dapat berupa  kecakapan dalam  memberikan  penjelasan atau  menjawab  pertanyaan  dan  tindakan-tindakan  lain yang bertujuan membantu seseorang yang sehingga tidak berbentuk  yang  kemudian  bisa  dimiliki,  berlangsung sesaat  atau  tidak  tahan  lama,  tetapi  dialami dan  dapat dirasakan oleh penerima layanan.

## 2. Kebijakan Publik
Meskipun  memberikan  pengertian  kebijakan  publik hanya  memandang  dari  satu  sudut  saja  (yakni pemerintah),  namun  apa  yang  diungkapkan  oleh Thomas  Dye  telah  memberikan  nuansa  terhadap pengertian kebijakan publik.
Barangkali  semua  memahami  bahwa  kebijakan  semata- mata  bukan  merupakan  keinginan  pemerintah,  akan tetapi masyarakatpun juga memiliki “apa” yang dilakukan, “mengapa”
mereka melakukannya, dan “bagaimana” akibatnya.
Implementasi kebijakan pada dasarnya ialah cara pencapaian suatu kebijakan dalam mengimplementasi  kebijakan  publik  ada  dua  pilihan yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk program  atau  melalui  formulasi  kebijakan  derivat atau  turunan  dari  kebijakan  publik  tersebut.  Bicara tentang  konsep  implementasi  kebijakan  banyak ilmuan  yang  mengemukakan  salah  satunya pelaksanaan  kebijakan  yang  di  kemukaan  Winarno (2014:177)
Metter  dan  Horn  (1975:  6)  juga  mendefinisikan “ implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan  yang dilakukan  oleh  publik  maupun  swasta  baik  secara individu  maupun  kelompok  yang  ditujukan  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan kebijakan” .
Anterior Jurnal, Volume 19 Issue 2, June 2020, Page 75 – 85
p-ISSN: 1412-1395; e-ISSN: 2355-3529
Mengenai  hal  ini  Wahab  (2002:59)  menegaskan bahwa “Implementasi  kebijakan  merupakan  aspek penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan”. Oleh sebab  itu  tidak  berlebihan  jika  dikatakan implementasi  kebijakan  merupakan  aspek  yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

## 3. DESA
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah  keluarga  yang  mempunyai  sistem pemerintahan  sendiri  (dikepalai  oleh  kepala  desa), kelompok  rumah  diluar  kota  yang  merupakan kesatuan.  Sedangkan  Pedesaan  merupakan  daerah (kawasan)  desa,  daerah  pemukiman  penduduk  yang sangat dipengaruhi  oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai  syarat  penting  terwujudnya  pola  kehidupan agraris  penduduk  di  tempat  itu.  Desa  adalah  suatu pemerintahan  yang  diberi  hak  otonomi  adat, sehingga  merupakan  badan  hukum  dan  menempati wilayah  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  berhak  mengatur dan  mengurus  urusan  masyarakat  setempat berdasarkan asal usulnya. Wida (2016:11).
Desa  menurut  H.A.W.  Widjaja  dalam  bukunya  yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa . Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).
“Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia”
4. DANA DESA
Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana  Desa  dialokasikan  oleh  Pemerintah  Pusat Untuk  mendanai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan,  serta  pemberdayaan  masyarakat Desa  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang mengenai Desa. Dalam Permendes Nomor 16 Tahun
2018  Pasal  1  ayat  2  Dana  Desa  (DD)  adalah  dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa  dan  ditransfer  melalui  APBD  Kabupaten/Kota setiap  tahun,  untuk  membiayai  penyelenggaraan kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal  usul,  dan kewenangan lokal skala Desa. (Sutoro, et.Al., 2016:7) Menurut  Peraturan  Menteri  desa,  pembangunan daerah  tertinggal  dan  transmigrasi  No.  21  tahun 2015,  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat.
Sesuai  dengan  perintah  UU  N0.  6/2014  tentang Desa. Dana Desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah  dan  tidak  langsung  ke  rekening  kas  desa. Dana  Desa  disalurkan  oleh  Pemerintah  kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah- bukuan dari Rekening Kas  Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan  oleh  Kabupaten/Kota  kepada  Desa dengan  cara  pemindah  bukuan  dari  RKUD  ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

## 5. PEMBANGUNAN

## DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
Menurut  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  tertinggal,  dan  Transmigrasi  (PERMENDES) No. 5 Tahun 2015, pembangunan Desa adalah upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk sebesar – besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa Menurut Suharto (2009:4)
Pembangunan Kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial  dan  pelayanan  sosial  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia,  mencegah  dan  mengatasi masalah  sosial,  serta  memperkuat  institusi-institusi sosial  Menurut  Permendes  No.  5  tahun  2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun  2015  dialokasikan  untuk  tujuan  pembangunan Desa  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinaN  melalui  Pemenuhan Kebutuhan  Dasar,  Pembangunan  Sarana  dan Prasarana  Desa,  Pengembangan  Ekonomi  Lokal,
Hambowo  Sulistyo  Putro  &  Nurul  Hikmah  Kartini..  Implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2019  Berdasarkan Permendes  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Priorotas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  Di  Desa  Kanamit  Barat  Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau
Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan, Menurut  Peraturan  Menteri  desa,  pembangunan daerah  tertinggal  dan  transmigrasi  No.  21  tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa Pemberdayaan menurut  Parsons,  et.  Al.,  dalam  Suharto  (2009:58) adalah  proses  dengan  mana  orang  menjadi  cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan  atas,  dan  mempengaruhi  terhadap, kejadian-kejadian  serta  lembaga-lembaga  yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk mempengaruhi  kehidupannya  dan  kehidupan  orang lain yang menjadi perhatiannya.
Menurut  Peraturan  Menteri  desa,  pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 5 tahun 2015 menyebutkan  bahwa  Penggunaan  Dana  Desa  tahun 2015  yang  bersumber  dari  APBN  untuk Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  terutama  untuk penanggulangan  kemiskinan  dan  peningkatan  akses atas  sumber  daya  ekonomi,  sejalan  dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
a. Peningkatan  kualitas  proses  perencanaan  Desa Mendukung  kegiatan  ekonomi  baik  yang dikembangkan  oleh  BUM  Desa  maupun  oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya
b. Pembentukan  dan  peningkatan  kapasitas  Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
c. Pengorganisasian  melalui  pembentukan  dan fasilitasi  paralegal  untuk  memberikan  bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa
d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
e. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan
Kemasyarakatan
f. Peningkatan kapasitas kelompok.
6. Indikator Pelaksanaan Dana Desa
Banyak  terdapat  pengertian  Indikator  Pelaksanaan Dana  Desa  atau  atau    disebut,  dapat  didefinisikan bahwa :
a. Indikator  Indikator  Pelaksanaan  Dana  Desa  sebagai nilai  karakteristik  tertentu  yang  digunakan  untuk mengukur output atau outcame suatu kegiatan yang diprogramkan menggunakan Dana Desa,
b. Sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan Perogram-program Desa yang  pendanaannya
menggunakan Dana Desa,
c. Sebagai  ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif  yang menggambarkan  pencapaian  suatu  sasaran  atau tujuan yang telah  ditetapkan oleh Pemerintah Desa,
d. Suatu  informasi  operasional  yang  berupa  indikasi mengenanai  pelaksanaan  kegiatan  atau  kondisi fasilitas atau kelompok fasilitas. Sebenarnya indikator merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  menjelaskan suatu kondisi tertentu. misalnya  suatu  kondisi  hasil pekerjaan  dikatakana  bagus,  apa  yang  digunakan untuk  menjelaskan  hal  yang  disebut  bagus.  Apabila dikatakan  seseorang  sudah  paham  apa  yang digunakan  untuk  menjelaskan  mengenai  tingkat pemahaman orang tersebut, paham yang bagaimana dan sejauh mana.
Dalam  Permendes  No  16  Tahun  2018  Tentang Prioritas  Dana  Desa  Tahun  2019  ukuran  Indikator Penggunaan Dana Desa
Secara  Garis  Besar  dikelompokkan  ke-dalam  enam kategori,  namun  demikian,  organisasi  tertentu  dapat mengembangkan  kategori  masing-masing  yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu :
a. Berdasarkan  Asas  Musyawarah,  Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan  sebagai:  pembahasan  bersama  dengan maksud  mencapai  keputusan  atas  penyelesaian masalah  bersama.  Selain  itu  dipakai  juga  kata musyawarah  yang  berarti  berunding  dan berembuk. Dalam penggunaan Dana Desa, maka proses yang harus dilakukan terlebih dahuli ialah mengadakan  forum  diskusi  atau  musyawarah antara  Pemerintah  Desa  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  diikuti  oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai mana tercantum  dalam  Permendes  Nomor  16  Tahun 2018  tentang  prioritas  penggunaan  Dana  Desa pada Pasal 16 ayat 1 Prioritas penggunaan Dana Desa  yang  ditetapkan  sebagai  prioritas  kegiatan,
Anterior Jurnal, Volume 19 Issue 2, June 2020, Page 75 – 85
anggaran  dan  belanja  Desa  wajib  dibahas  dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
b. Proyek terencana dalam RPJMDes, RKPDes dan APDes  Dalam  Permendes  Nomor  16  Tahun 2018  tentang  prioritas  penggunaan  Dana  Desa pada  Pasal  15  ayat  2  dan  pasal  17  dalam  hal pembangunan harus melalui peroses perncanaan Desa  perencanaan  tersebut  di  bukukan  dalam RPJMDes, RKPDes dan APDes dan berdasarkan hal  tersebut  segala  program  yang  telah dilaksanakan  harus  tertungan  dalam  RPJMDes, RKPDes dan APDes
c. Berdasarkan  Tipologi  Desa/Perkembangan  Desa, dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa pada Pasal 9 ada 3  (tiga)  kategori  dalam  menentukan  tingkat perkembangan  desa  Pertama  Desa  Tertinggal, Kedua  Desa  Berkembang,  dan  yang  ketiga  Desa Maju. Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, harus mempertimbangkan  tipologi  Desa  tersebut berdasarkan  tingkat  perkembangan  Desa,  karena penetapannya  tingkatan  perkembangan  desa tersebut  memiliki  ketentuan-ketentuan  khusus dalam  pengalokasian  Dana  Desa  tersebut terutama  prioritas  dalam  pembanguanan  sarana dan  prasarana  yang  ada  di  desa  (Desa  Kanamit Barat  pada  tahun  2019  melalui  Evaluasi Perkembangan  Desa/Kelurahan  oleh  Kementrian Dalam Negri berada pada Desa Berkembang)
d. Hanya  Untuk  Bidang  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  pada  dasarnya  Desa memiliki Lima  Bidang  Kegiatan  yang  didanai  oleh Pemerintah  Desa,  yaitu  Bidang  Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kegiatan  Darurat Tanggap  Bencana,  namun  dalam  realisasinya  ada ketentuan khusus dalam  penggunaan Dana Desa, pada Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas  penggunaan  Dana  Desa  pada  Pasal  4 ayat  1  Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan untuk  membiayai  pelaksanaan  dan  kegiatan  di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat  Desa,  adapun  Pembanguanan  yang dimaksud ialah pembangunan
berupa infrastruktur,  Sumberdaya  Alam  dan  Sumber Daya Manusia dan sedangkan bidang Pemberdayaan Masyrakat ialah segala hal kegiatan
yang  bertujuan  antuk  meningkatakan  ketahan pangan  dan  Ekonomi  yang  ada  di  masyarakat Desa.
e. Melaksanakan Pola Padat Karya Tunai, umumnya mayoritas masyarakat di desa berprofesi sebagai petani  pekebun  dan  nelayan  namun  selain berprofesi  sebagai  petani  pekebun  dan  nelayan tidak  sedikit  diantara  mereka  juga  memiliki keahlian sebagai Tukang dan buruh bangunan dan maksud  dari  Pola  Padat  Karya  Tunai  ini  ialah memberdayakan  masyarakat  yang  ada  dalam melaksanakan  pembangunan  yang  ada  di  desa dalam Permendes Nomor
16  Tahun  2018  tentang  prioritas  penggunaan Dana Desa pada Pasal 8  ayat
1  pola  padat  karya  tunai  menjadi  keharusan dalam  melaksanakan  pembangunan  yang  ada  di Desa  dan  kebijakan  ini  juga  bertujuan  sebagai Penanggulangan  kemiskinan  di  Desa  dengan membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat desa  yang  menganggur,  setengah  menganggur, keluarga miskin.
f. Transparansi/  Melakukan  Publikasi,  seseuai dengan  Permendes  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  pada Pasal  13  ayat  1  Ialah  sebuah  Kewajiban Pemerintah Desa untuk melakukan penyampaian kepada  masayarakat  tentang  penggunaan  Dana Desa  tentang  Program/Kegiatan  apa  saja  yang telah  akan/telah  dilaksanakan  pada  tahun Tersebut,  Biasanya  penyampaian  tersebut  bisa dilakukan  melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat melalui  rapat  terbuka  dan  diwajibkan  pula menempel/Memasang Baliho.

## C. METODE PENEITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian atau penyelidikan adalah suatu tindakan yang  dilakukan  dengan  sistematis  dan  teliti,  dengan tujuan  mendapatkan  pengetahuan  baru  atau mendapatkan  susunan  dan  tafsiran  yang  baru  dari pengetahuan yang telah ada, dimana sikap orang yang bertindak  itu  harus  kritis  dan  prosedur  yang digunakan  harus  lengkap  (Danil,  2004:5).  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  temuan-temuannya tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau bentuk  hitungan  lainnya.  Penelitian  kualitatif  bisa dilakukan  oleh  peneliti  dibidang  ilmu  sosial  dan perilaku,  juga  oleh  para  peneliti  dibidang  yang
Hambowo  Sulistyo  Putro  &  Nurul  Hikmah  Kartini..  Implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2019  Berdasarkan Permendes  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Priorotas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  Di  Desa  Kanamit  Barat  Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau
menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan  manusia.  Penggunaan  metode  kualitatif bertujuan  untuk  memberikan  informasi  tentang situasi  yang  sedang  terjadi  dan  hal-hal  yang menyebabkan  sesuatu  dapat  terjadi.  (Robandi, 2008:120).

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

## Penelitian  tentang  “Implementasi  Penggunaan
Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2019  Berdasarkan Permendes  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang Priorotas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019”. Lokasi  penelitian  berada  di  Di  Desa  Kanamit  Barat Kecamatan  Maliku  Kabupaten  Pulang  Pisau.  Waktu yang digunakan dalam proses penelitian adalahselama 3  Bulan  Terhitung  Sejak  Bulan  Januari  Tahun  2020 s/d Bulan Maret Tahun 2020.

## 3. Metode Pengumpulan Data
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan teknik  obesrvasi  (pengamatan),  dokumentasi  dan wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kanamit  Barat serta  Perangkat  Desa  Kanamit  Barat,  Badan Permusyawaratan  Desa,  Lembaga  Kemasyarakatan di  Desa,  target  group,  dan  non-target  group  yang relevan  dengan  masalah  penelitian.  Adapun  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  sekunder,  pengumpulan  data  dilakukan melalui teknik :
1. Observasi  (pengamatan)  dilakukan  untuk memperoleh  data  primer.  Observasi  dalam penelitian  ini  meliputi  data  tentang  kondisi  fisik bangunan  dan  hasil  kegiatan  Pembangunan  dan pemberdayaan yang didanai oleh Dana Desa.
2. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder  yakni  dengan  cara  menelihat  buku- buku  kepustakaan  yang  dikumpulkan  dari berbagai  dokumen  seperti  Perundang-undangan, arsip  desa,  laporan  APBDes  dan  dokumen lainnya  yang  memuat  pendapat  para  ahli  sesuai dengan penggunaan Dana Desa.
3. Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  data primer  yakni  dengan  melakukan  wawancara kepada  informan  yang  telah  ditetapkan  oleh penulis  sebelumnya  secara  mendalam  dan terstruktur  mengenai  Dana  Desa  Dalam penelitian ini penulis  menggunakan metode wawancara  mendalam  (in-depth  interview).
Menurut Bungin (2007:111) wawancara
mendalam adalah proses memperoleh keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara tanya  jawab  sambil  bertatap  muka  antara pewawancara  dan  informan  atau  orang  yang diwawancarai,  dengan  atau  tanpa  menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara  dan  informan  terlibat  kehidupan sosial yang relatif lama.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
pagu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan disesuaikan oleh pemerintah Kabupaten   Pulang Pisau berdasarkan  pertimbangan  Luas  wilayah,  Jumlah Penduduk  dan  Tingkat  Perkembangan  Desa,  Desa Kanamit  Barat  mendapat  nilah  pagu  Dana  Desa sebesar  Rp.  923.564.000  jauh  lebih  besar  dari  pada tahun 2018 sebelumnya yang hanya Rp. 787.190.000.
kemudian  dalam  hal  kegiatan  dapat  dilihat bahwa  Desa  Kanamit  Barat  menganggarkan  untuk Bidang  kegiatan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  dengan  nominal  di  atas Seratus  Juta ada Lima Kegiatan, Anggran kegiatan sama dengan atau di atas Lima Puluh Juta ada Dua Kegiatan dan Sembilan Kegiatan dengan Anggaran di bawah Lima Puluh Juta . Pemerintah  Desa  Kanamit  Barat  dapat  dikatakan berhasil dalam   merealisasikan  penggunaan  Dana Desa  Tahun  Anggaran  2019  apabila  dalam penggunaan  Dana  Desa  tidak  mendapat  masalah sosial dilapangan, mendapat respon yang positive dari sebagian  besar  masyarakat  Desa  dan  tentunya  telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun  Anggaran  2019  adapun  ketentuan- ketentuan yang dimaksud ialah antara lain :

## 1. Berdasarkan Asas Musyawarah Desa
Musyawarah  Desa  yang  dimaksud  di  sini  ialah musyawarah yang di selenggarakan oleh pemerintah Desa  baik  oleh  Kepala  Desa  maupun  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dimana  dengan maksud  dan  tujuan  untuk  merencanakan  program- program  kegiatan  yang  di  Danai  oleh  Dana  Desa pada tahun 2019.
Berdasarkan  dari  wawancara  dan  penjelasan Pemangku  Kebijakan  (Kepala  Desa  dan  BPD), Pelaksana  Kegiatan  yang  merupakan  Perangkat Desa,  dan  Kesaksian  Masyarakat  dapat  disimpukan
Anterior Jurnal, Volume 19 Issue 2, June 2020, Page 75 – 85
bahwa Pemerintah Desa Kanamit telah melaksanakan  kegiatan  Musyawarah  Desa  sebelum menetapkan  segala  kegiatan  Desa  dan  dalam pelaksanaannya  pemerintah  Desa  Kanamit  Barat mengundang  masyarakat  Desa  melalui  tokoh-tokoh masyarakat,  segala  usulan  dan  masukan  dari masyarakat  melaliu  tokoh  masyarakat  kemudian ditampung  oleh  pemerintah  Desa  Kanamit  Barat yang kemudian di bahas kembali dalam rapat internal Pemerintah  Desa  dengan  Badan  Permusyawaratan Desa  kemudian  ditentukan  sekala  perioritasnya sebelum ditetapkan
kegiatannya. Kegiatan Terencana  Dalam  RPJMDesa,  RKPDesa  dan APBDesa
Dalam  penetapan  kegiatan-kegiatan  di  Desa  hal yang  tidak  boleh  terlewatkan  ialah  peroses perencanaan  Desa,  dan  peroses  perencanaan  desa inilah yang menjadi Dasar boleh tidaknya tersalurkan kegiatan-kegiatan  Desa  terutama  kegiatan  yang menggunakan Dana Desa. dan perencanaan tersebut tertuang  dalam  kitap  Perencanaan  Desa  yaitu Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa),  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDesa)  Tahun  Anggaran  2019  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  Tahun Anggaran  2019  dan  berdasakan  ketiga  hal  tersebut barulah  kegiatan-kegiatan  Desa  terutama  Kegiatan yang menggunakan Dana Desa boleh direalisasikan.
Berdasarkan  wawancara  terhadap  Pemangku Kebijakan  (Kepala  Desa  dan  BPD)  dan  Kepala Urusan Perencanaan
Desa peneliti dapat menyimpulkan  bahwa  Pemerintah  Desa  Kanamit Barat  dalam  melaknakan  kegiatan-kegiatan  Desa terutama  kegiatan  Desa  yang  menggunakan  Dana Desa  Tahun  2019  selalu  berpedoman  pada  kitap Perencanaan  Desa  yaitu  RPJMDesa,  RKPDesa  dan APBDesa.

## 2. Berdasarkan  Tipologi  /  Perkembangan Desa
Tipologi/perkembangan  desa  ialah  suatu  kondisi tingkat  perkembangan  desa,  dalam  Peraturan Peraturan Menteri Desa ada tingkatan perkembangan Desa : Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal,  dan  dalam  konteks  perkembangan  Desa, Desa Kanamit Barat pada tahun 2019 oleh penilaian pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau memiliki katagori  Desa  Berkembang  yang  mana  dalam penggunaan  Dana  Desa  berdasarkan  Peraturan
Menteri  Desa  Nomor  16  Tahun  2018    tentang perioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 9 poin b ialah memperioritaskan :
a. pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan infrastruktur  ekonomi  serta  pengadaan  sarana prasarana  produksi,  distribusi  dan  pemasaran untuk  mendukung  penguatan  usaha  ekonomi pertanian  berskala  produktif,  usaha  ekonomi untuk  ketahanan  pangan  dan  usaha  ekonomi lainnya  yang  difokuskan  kepada  pembentukan dan  pengembangan  produk  unggulan  Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
b. pengadaan  sarana  prasarana  sosial  dasar  dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung  pemenuhan  akses  masyarakat  Desa terhadap  pelayanan  sosial  dasar  dan  lingkungan; dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
Dari wawancara kepada pemangku kebijakan di atas (Kepala  Desa  dan  BPD)  dan  apabila  peneliti meninjau  kembali  APBDesa  peneliti  dapat menyimpulkan bahwa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pemerintah Desa Kanamit Barat secara garis  besar  telah  memenuhi  aspek-aspek  kegiatan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat berdasarkan  Tipologi/Perkembangan  Desa.  Dana Desa Hanya Dianggarkan untuk Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam  penggunaan  Anggran  Desa  yang  telah diberikan  oleh  pihak  Kabupaten  berbentuk  Alokasi Dana  Desa  Dari  Pemerintah Pusat  Dana  Desa,  dan pendapatan  lain-lain  yang  sah  seperti  Pendapatan Asli  Desa,  Bagi  Hasil  Pajak  dan  lain-lain  pada dasarnya  pemerintah  Desa  Kanamit  Barat  memliki beberapa Bidang Kegiatan yang dapat di Danai oleh Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  seperti Bidang  Pemerintahan,  Pembangunan,  Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat  dan terakhir Keadaan Darurat Tanggap Bencana, terkusus dalam penggunaan  Dana  Desa  sudah  menjadi  ketentuan dalam  Peraturan  Menteri  Desa  bahwa  penggunaan Dana  Desa  hanya  diperbolehkan  untuk  Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Harus
Hambowo  Sulistyo  Putro  &  Nurul  Hikmah  Kartini..  Implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2019  Berdasarkan Permendes  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Priorotas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  Di  Desa  Kanamit  Barat  Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau

## menggunkan Pola Padat Karya Tunai
Menggunakan Pola Kegiatan Padat Karya Tunai dalam Peraturan  Menteri  Desa  artinya  dalam  kegiatan- kegiatan  Desa  baik  itu  Pembangunan  dan Pemberdayaan  harus  memberdayakan  masyarakat local  Desa,  baik  dari  pemegang  peroyek,  Tukang, sampai Buruh Bangunannya.
Berdasarkan  wawancara  terhadap  Pemangku Kebijakan ( Kepala Desa dan  BPD ),  Pelaksana  Kegiatan  (  Perangkat  Desa  )  dan kesaksian   Perwakilan   Masyarakat    (Kepala Dusun Sidodadi  dan  Sidomulyo)  peneliti dapat  menyipulkan bahwa kegiatan-kegiatan Desa 2019 yang menggunakan  Dana  Desa  sebagian  besar  memang telah  menggunakan  pola  Padat  Karya  Tunai  dalam pengerjaannya  namun  tidak  dapat  dipungkiri  ada  1 kegiatan  yang  tidak  menggunakan  pola  Padat  Karya Tunai yaitu pendirian Tower mini BTS untuk internet Desa, namun dari sudut pandang peneliti hal tersebut wajar saja terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan  dan  keterampian  dari  warga  Desa Kanamit Barat untuk kegiatan tersebut sehingga mau tidak  mau  pemerintah  Desa  Kanamit  Barat  harus menggunakan  jasa  dari  orang  luar  Desa  untuk pengerjaan peroyek tersebut.

## 4. Kegiatan Bersifat Transparan
Yang dimaksud dengan Transparan ialah pemerintah Desa  Kanmit  Barat  harus  terbuka  kepada masyarakat  atas  segala  kegiatan-  kegiatan  di  Desa dan  hal  tersebut  diwujudkan  dengan  adanya sosialisasi  langsung  kepada  masyarakat  terkait kegiatan-kegiatan  Desa  pada  Tahun  2019  melalui forum  penetapan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Desa  (APBDesa)  Tahun  Anggaran  2019,  kemudian memasang  Baliho  tentang  rincian  APBDesa  dan terakhir  memasang  Pelang  Papan  Peroyek  di  setiap kegiatan berbentuk pembangunan Desa.
Berdasarkan  wawancara  terhadap  Pemangku Kebijakan  (Kepala  Desa  dan  BPD),  Pelaksana Kegiatan  (Perangkat  Desa  Kanamit  Barat)  dan Kepala  Dusun  Sidodadi  dan  Sidomulyo  selaku Perwakilan Masyarakat Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kanamit Barat  telah
Transparan  dalam  penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2019  itu  terbukti  dari  keterangan  Narasumber  di atas  Pemerintah  Desa  Kanamit  Barat  telah mengundang masyarakat terkait penetapan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  kemudian  adanya pemasangan  Baliho  Rincian  Penggunaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dan  terakhir  telah dilaksanakannya  pemasangan  papan  pelang  peroyek disetiap  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  adanya pembangunan di Desa Kanamit Barat.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  Penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya,  maka  dalam  penulisan  ini  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa  Kanamit  Barat  Kecamatan  Maliku Kebupaten Pulang Pisau untuk Bidang Pembangunan  Desa  sebagian  besar  telah  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Desa Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Perioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2019 dan ada satu yang kurang sesuai dikarenakan tidak menggunkan  Pola  Padat  Karya  Tunai  di  mana Perogram tersebut adalah program pembangunan Mini  Tower  BTS  untuk  Internet  Desa  dan  ada dua Kegiatan yang menggunakan Dana Desa tidak terlaksana  yaitu  Perbaikan  Lapangan  Sepak  Bola dan Pelatihan Pertanian.
2. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa  Kanamit  Barat  Kecamatan  Maliku
Kabupaten Pulang Pisau untuk Bidang Pemberdayaan  Masyarakat  seluruhnya  telah sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

## 2. Saran-saran
Saran-saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  ialah sebagai berikut :
a. Kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa msekipun dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa  Tahun  Anggaran  2019  sudah  masuk kategori  terlaksana  dengan  sangat  baik, dikarenakan  aturan  selalu  berkembang  dan beubah-ubah  disetiap  tahunnya  diharapkan Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa untuk  terus  mencari  informasi dan  tidak  bosan- bosan  mempelajari  aturan-  atuaran  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun
Anterior Jurnal, Volume 19 Issue 2, June 2020, Page 75 – 85
daerah.
a. Kepada  Kepala  Desa
Kanamit Barat, untuk terus mengawasi kinerja Perangkat  desanya  dikarenakan  peneliti melihat  meskipun  kinerja  perangkat  Desa Kanamit  Barat  pada  Tahun  2019  dalam Pelaksanaan  Kegiatan  sangatlah  baik,  namun tanpa  ada  pengawasan  yang  dilakukan  dan ketegasan  dari  Kepala  Desa  maka  bukan  hal yang tidak mungkin kinerja yang baik tersebut akan  menurun  kualitasnya  ditahun-tahun berikutnya,  kemudian  dalam  hal  kebijakan peneliti  melihat  Pemerintah  Desa  Kanamit Barat  dalam  menggukan  Dana  Desa  Tahun 2019  terlalu  berfokus  terhadap  pembangunan Infrastruktur karena peneliti menganggap pada dasarnya  infrastruktur  jika  hanya  untuk kegiatan  keseharian  warga  tanpa  ada  nilai Ekonomi  disitu  maka  hanya  akan  bernilai estetika saja  dan  tak  ada  manfaat  jangka panjang  untuk  warga  Desa  Kanamit  Barat sedangkan kita semua tau kalau setiap harinya sampai bertahun-tahun kemudian infrastruktur pasti  akan  mengalami  kerusakan  yang  artinya jika  pemerintah  Desa  Kanamit  Barat  hanya memperioritaskan  dibidang  itu  maka  tidak akan  pernah  ada  habisnya,  jadi  menurut peneliti untuk tahun-tahun berikutnya Pemerintah  Desa  Kanamit  Barat  harus  sudah mulai  membangun  Sumber  Daya  Manusia, memperbanyak program Pemberdayaan masyarakat    dan menumbuh  kembangkan  dari potensi-  potensi  yang  ada  di  Desa  Kanamit Barat,  karena  pada  dasarnya  tidak  ada kepastian  bahwa  Dana  Desa  akan  terus diberikan  kepada  Desa-desa  yang  ada  di
seluruh  Indonesia,  jadi  jika  Pemerintah  Desa Kanamit  Barat  telah  membangun  Sumber Daya  Manusia,  memperbanyak  Perogram Pemberdayaan  Masyarakat    dan  menumbuh kembangkan Potensi yang ada di Desa Kanamit
Barat sehingga terjadinya peningkatan
Ekonomi bahkan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  Desa  Kanamit Barat menjadi Desa Mandiri sehingga tidak lagi digunakan  istilah  “ Membangun  Desa  Kanamit Barat” namun  menjadi “Desa  Kanamit  Barat Membangun” setelah  itu  tidak  akan  ada kekhawatiran  bagi  pemerintah  Desa  Kanamit Barat  jika  sewaktu-waktu  Perogram  Dana Desa  telah  ditiadakan  oleh  Pemintah  Pusat Kepada Perangkat Desa Kanamit Barat selaku Pelaksana  Kegiatan  meskipun  hasil  Peroyek yang telah dikerjakan telah memenuhi kriteria standar  dalam  pembangunan,  namun  peneliti melihat bahwa kualitas pembangunan yang saat ini masih bisa di tingkatkan kembali, khususnya dalam hal kerapian dalam hasil pembangunan.
b. Dan  terakhir  Kepada  Masyarakat  Desa Kanamit  Barat,  diharapkan  untuk  bisa  lebih keritis lagi dalam memberikan usulan/pendapat saat  mengikuti  rapat-rapat  atau  musyawarah desa,  dikarenakan  peneliti  melihat  dalam penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  masih terlalu  berfokus  dalam  bidang  Infrastruktur saja  dan  untuk  Pemberdayaan  Desa  masih Tergolong  Sedikit,  jadi  diharapkan  untuk tahun-tahun  berikutnya  masyarakat  dapat memberikan  masukan  yang  baik  khususnya dalam hal peningkatan Keterampilan Masyarakat dan Ekonomi Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin .”Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan  Negara”. Jakarta  :  Sinar Grafika. 2018.
Herdiyansyah.  2011 .  Kualitas  Pelayanan  Publik .
Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
Hj.  Rulinawaty  Kasmad,  “ Studi  Implementasi Kebijakan  Publik”.  Univesitas Makasar  : Penerbit Pustaka Belajar. 2018. Muhammad  Instan .”Implementasi  Dana  Desa  di Desa  Air  Meles  Bawah  Kecamatan  Curup
Timur,  Rejang  Lebon,  Bengkulu” .  Jurnal. 2016. R.Ahmadi. ”Metodoli Penelitian Kualitatif’ ”.
Yogyakarta  :  Penerbit  Ar-Ruzz  Media. 2014
Sanantya  Wida  Habsari.  “Proses  Kebijakan Penataan  Angkutan  Umum  di  Kawasan Perkotaan Daerah  Istimewa Yogyakarta”. Yogyakarta. Skripsi. 2016 Samodra  Wibawa .”Politik  Perumusan  Kebijakan Publik”. Jakarta : Graha Ilmu.
Hambowo  Sulistyo  Putro  &  Nurul  Hikmah  Kartini..  Implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2019  Berdasarkan Permendes  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Priorotas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019  Di  Desa  Kanamit  Barat  Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau
Ulber  Silalahi.  “Metode  Penelitian  Sosial”.
Bandung  :  Penerbit  PT  Refika  Aditama. 2012 Winarsih,  Atik  Septi  &  Ratminto.  2005.
Manajemen Pelayanan. Universitas
Muhamadiah.  Yogyakarta  :  Penerbit
Pustaka Pelajar. 2016.
Widjaja. “Otonomi Desa” : Penerbit Raja Grafindo Persada Divisi Rajawali Pers. 2010. Profil  Desa  Gambut  Desa  Kanamit  Barat  2019 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa  Permendagri  Nomor  66
Tahun 2007 Tentang Perencanan Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa
2019
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Pedoman Penggunaan Keuangan Desa Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang pemerintahan Daerah