Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo)
Christina Lee Alegre 1* , Usman 2 , Victorson Taruh 3
1,2,3 Program Study Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo – Indonesia 1 tinaalegre09@gmail.com , 2 usmanpattiwi@gmail.com , 3 Victorsontaruh07846@gmail.com

## I N F O   A R T I K E L
Histori Artikel Tanggal Submit 14 Maret 2024 Tanggal revisi 27 Maret 2024 Tanggal Accepted 29 Maret 2024

## Key words:
Utilization of Information Technology, Transparency, Village Government Performance and Accountability

## DOI:
10.36805/akuntansi.v9i1.6427
Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)

## A B S T R A C T
This  research  aims  to  examine  the  effect  of  the  use  of  information  technology  and transparency on the performance of village government through accountability as an intervening  variable  in  the  village  government  of  Kabila  Bone  sub-district,  Bone Bolango  district,  Gorontalo  province.  The  analysis  tool  in  this  research  uses  the SmartPLS version 3.0 software program which consists of evaluating the outer model and  inner  model.  This  research  is  included  in  descriptive  research  and  is  causal  in nature.  The  population  in  this  study  was  the  Kabila  Bone  sub-district  village government.  Sampling  in  this  study  used  a  purposive  sampling  technique  by categorizing  the  existing  samples.  So  there  were  54  respondents  from  all  village officials in Kabila Bone sub-district. The results of this research show that the use of information  technology  does  not  have  a  positive  and  significant  effect  on  village government performance with a significance level of 0.965 > 0.05, so hypothesis I is rejected.  Transparency  has  a  positive  and  significant  effect  on  village  government performance  with  a  significance  level  of  0.000  <  0.05,  so  hypothesis  II  is  accepted. Accountability  has  a  positive  and  significant  effect  on  village  government performance with a significance level of 0.000 <0.05, so hypothesis III is accepted. The use  of  information  technology  has  a  positive  and  significant  effect  on  village government performance with a significance level of 0.027 <0.05, so hypothesis IV is accepted.  Transparency  has  a  positive  and  significant  effect  on  village  government performance with a significance level of 0.000 < 0.05, so hypothesis V is accepted. The use  of  technology  on  village  government  performance  with  accountability  as  an intervening variable with a significance level of 0.962 > 0.5 means that hypothesis VI is  rejected.  Transparency  towards  village  government  performance  with accountability  as  an  intervening  variable  with  a  significance  level  of  0.000  <0.05 means hypothesis VII is accepted..

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  menguji  pengaruh  pemanfaatan  teknologi  informasi dan  transparansi  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  melalui  akuntabilitas sebagai  variabel  intervening  pada  pemerintah  desa  kecamatan  kabila  bone kabupaten  bone  bolango  provinsi  Gorontalo.  Alat  analisis  pada  penelitian  ini menggunakan  bantuan  program  software  SmartPLS versi 3.0 yang terdiri  dari evaluasi  outer  model  dan  inner  model.  Penelitian  ini  termasuk  kedalam penelitian  deskriptif  dan  bersifat  kausal.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pemerintah  desa  kecamatan  kabila  bone.  Pengambilan sampel  pada  penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan mengkategorikan sampel yang ada. sehingga didapatkan 54 responden dari seluruh aparat desa yang ada di  kecamatan  kabila  bone.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi 0.965 >0.05 maka hipotesis  I  ditolak.  Transparansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05 maka hipotesis
II  diterima.  Akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  desa  dengan  tingkat  signifikansi  0.000  <0.05  maka  hipotesis  III diterima.  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi 0.027 <0.05 maka hipotesis IV diterima. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05 maka hipotesis V  diterima.  Pemanfaatan  teknologi  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  dengan akuntabilitas  akuntabilitas  sebagai  variabel  intervening  dengan  tingkat signifikansi  0.962 >0.5 maka hipotesis VI ditolak. Transparansi terhadap kinerja pemerintah  desa  terhadap  dengan  akuntabilitas  sebagai  variabel  intervening dengan tingkat signifikansi 0.000 <0.05 maka hipotesis VII diterima.

## 1. Pendahuluan
Sistem pemerintahan itu meliputi sentralisasi  dan desentralisasi, sistem pemerintahan. Sentralisasi  menurut    Rira  Nuradhawati  (2019),  sentralisasi  adalah  memusatkan  seluruh wewenang  kepada  sejumlah  Kecil  manajer  atau  yang  berada  di  posisi  puncak  pada  suatu struktur organisasi. Demikian juga Setyaningsih (2017), mengatakan sentralisasi adalah seluruh wewenang  terpusat  pada  pemerintah  pusat.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  Arie  Elcaputera  yang mengatakan  bahwa  menurut  Elcaputera  (2021),  Sentralisasi  adalah  pemusatan  semua kewenangan  pemerintah  baik  bidang  politik  maupun  administrasi  dijalankan  oleh pemerintahan pusat. Selain sistem sentralisasi dikenal juga sistem desentralisasi. Desentralisasi menurut  Simandjuntak  (2015),  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah kepada  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Juhaeni (2021), desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan/wewenang yang lebih luas kepada daerah.
Berdasarkan  beberapa  uraian  yang  telah  dikemukakan  berkaitan  dengan  sistem pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa sentralisasi sebuah sistem pemerintahan yang dimana  memusatkan seluruh wewenang kepada pimpinan atau atasan yang berada di posisi puncak.  sedangkan  desentralisasi  adalah  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  dimana  seluruh wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah
Di  Indonesia  sistem  yang  digunakan  adalah  sistem  desentralisasi  yang  dimana wewenang  serta  pertanggungjawaban  dikembalikan  ke  daerah  masing-masing.  di  Indonesia dengan  sistem  otonomi  daerah  maka  berlaku  berlaku  desentralisasi  dimana  pengaturan administrasi pemerintahan diatur oleh pemerintah tersebut, termasuk dalam pemerintah desa. Pengelolaan pemerintahan desa didukung oleh dana yang diperoleh melalui alokasi dana desa dan dana desa serta pendapatan asli desa.
Penggunaan dana desa dimaksudkan untuk mencapai kinerja desa yang lebih baik dari status  tertinggal,  berkembang,  maju  dan  mandiri.  Hal  ini  penting  karena  kinerja  desa  yang baik.  Menurut  Bastian  (2006),  kinerja  merupakan  gambaran  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  suatu organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kumalasari & Widajantie (2022), Kinerja  pemerintahan  desa  adalah ukuran  yang  mengungkapkan  sejauh  apa  sasaran  baik  itu kualitas, kuantitas, waktu yang sudah diraih manajemen, yang mana sasaran atau targetnya itu telah ditetapkan lebih dulu.
Mengenai  kinerja  desa  juga  telah  dikemukakan  oleh  Lajaba  et  al  (2022),  Kinerja perangkat  desa adalah  hasil  kerja  yang  dicapai  selama  periode  tertentu  atau kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dengan tanggung  jawab  sehingga  dapat  tercapainya  tujuan  organisasi. Demikian juga Sinambela (2012),  dalam  hasil  penelitiannya  juga  mengungkapkan  kinerja  adalah  pelaksanaan  dan
penyempurnaan pekerjaan tersebut    sesuai dengan tanggung jawab sehingga dapat   mencapai hasil   sesuai dengan  yang  diharapkan.
Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah parameter atau suatu tolak ukur keberhasilan sebuah organisasi termasuk kinerja organisasi pemerintah desa  yang  ada  di  wilayah  Kecamatan  Kabila  Bone.  Dari  data  yang  diperoleh  dilapangan menunjukan bahwa (1) pemerintah desa tidak menyediakan sistem informasi yang lebih baik terhadap  data  dan  program  sehingga  program  tidak  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  (2) pemerintah  desa  juga  belum  belum  memiliki  sistem  pelaporan  yang  sesuai  dengan  standar informasi  akuntansi,  sehingga  berdampak  terhadap  pengambilan  keputusan  organisasi  desa (Merlan, 2021).
Menurut kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan  Korupsi  menyatakan  terdapat  kelemahan  dalam  pelaksanaan  kinerja pemerintah desa. Kelemahan tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik, lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur  desa,  serta  kurangnya  pengawasan  dari  pihak  pemerintah  dan  masyarakat (Inspektorat.slemankab.go.id, 2018).
Berkaitan  dengan  fenomena  yang  telah  dikemukakan  maka  penulis  melakukan penelusuran  terhadap  beberapa  teori  dan  penelitian  terdahulu  mengenai  faktor-faktor  yang dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  Hasil  penelitian  Lubis  (2020), menyimpulkan  Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah  desa.  kemudian  penelitian  yang  dilakukan  Lestari  at  al,  (2020),  menyimpulkan Kemampuan  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah desa. Penelitian selanjutnya Menurut (Tarjo, 2020), menjelaskan bahwa aktivitas di desa  yang  semakin  banyak,  tidak  mungkin  untuk  dilakukan  secara  manual,  oleh  karena  itu perlu  didukung  adanya  teknologi  dan  sekaligus  pemanfaatannya  agar  kinerja  maksimal. Memaksimalkan  suatu  pekerjaan  akan  terlihat  dari  keakuratan  dan  ketepatan  hanya  dapat dicapai dengan bantuan teknologi.
Tidak  hanya  pemanfaatan  teknologi  informasi,  faktor  selanjutnya  yaitu  transparansi. Menurut    (Edowati  et  al.,  2021)  dalam  penelitian  menunjukkan  Transparansi    pengelolaan keuangan    berpengaruh    positif  dan    signifikan    terhadap    kinerja    pemerintah    Provinsi Bengkulu.  Dalam  hal  ini,  semakin tinggi   tingkat   transparansi   pengelolaan   keuangan maka      kinerja      pemerintah      Provinsi  Bengkulu    juga    akan    semakin    baik.      Dalam  hasil penelitian Suwanti & Hermanto (2020), bahwa transparansi berpengaruh positif serta signifikan terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  demikian  juga  dengan  penelitian  Raja  &  Amanah  (2021), yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD  Kota    Surabaya.    Hal    ini    menunjukkan    bahwa    semakin    baik    transparansi    maka kinerja pemerintah  juga  ikut  meningkat.  Begitu  juga  sebaliknya  jika  transparansi  rendah maka kinerja  pemerintah  juga  ikut  menurun.
Dengan  melihat  hasil  penelitian  terdahulu,  penulis  tertarik  membuktikan  apakah  ada atau  tidaknya  pengaruh  variabel-variabel  tersebut  pada  penelitian  ini.  Pemilihan  variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah desa dilakukan karena teknologi informasi  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  ekonomis  efisien  dan  efektif  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah desa  dapat  meningkatkan  aksesibilitas  informasi  bagi  masyarakat,  mempercepat  proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Selain  itu,  pemanfaatan  teknologi  informasi  juga  dapat  membantu  pemerintah  desa  dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih efektif.
Selanjutnya  Pemilihan  variabel  transparansi  terhadap  kinerja  pemerintah  desa dilakukan  karena  transparansi  dianggap  sebagai  salah  satu  faktor  kunci  yang  dapat mempengaruhi  kinerja  pemerintah  desa  secara  keseluruhan.  Dengan  adanya  transparansi,
masyarakat  dapat  memantau  dan  mengevaluasi  kegiatan  serta  pengelolaan  anggaran pemerintah  desa  secara  lebih  efektif.  Transparansi  juga  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  desa,  yang  pada  gilirannya  dapat  memperkuat  legitimasi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.
Berhubungan  juga  variabel-variabel  tersebut  masih  ada  hasil  yang  belum  konsisten pada  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Hal  ini  yang  membuat  penulis  ingin  menggali  lebih dalam lagi alasan variabel tersebut berpengaruh atau tidak mempengaruhi Kinerja pemerintah desa. Serta belum adanya kombinasi dari kedua variabel tersebut serta dengan menambahkan satu  variabel  akuntabilitas  sebagai  variabel  intervening  dalam  penelitian-penelitian sebelumnya.  Berdasarkan  fenomena  dan  latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  melakukan suatu  kajian  penelitian  dengan  formulasi  judul  “Pengaruh  pemanfaatan  teknologi  dan transparansi terhadap akuntabilitas serta implikasinya pada kinerja pemerintah desa”

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Teori Stewardship
Menurut (Suwanti & Hermanto, 2020) bahwa teori stewardship menjelaskan eksistensi pemerintah  desa  sebagai  salah  satu  lembaga  pemerintah  yang  dapat  dipercaya  menampung aspirasi  masyarakat,  dapat  juga  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat,  mampu membuat  pertanggungjawaban  keuangan  yang  telah  diamanahkan  kepadanya,  sehingga terciptanya tujuan dari ekonomi yang terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
Dengan  demikian  Teori  Stewardship  adalah  teori  yang  sesuai  dalam  penelitian  ini dimana setiap aparatur desa baik itu kepala desa maupun aparatur desa yang membantunya memiliki  tujuan  yang  sama  dimana  memiliki  tujuan  untuk  memperbaiki  desa  guna mensejahterakan  masyarakat  yang  tergambar  dalam  Teori  Stewardship.  Implikasi  teori Stewardship  pada  pemerintah  desa  sebagai  organisasi  yang  dapat  dipercaya  dalam menampung  aspirasi  masyarakat  dengan  cara  memberikan  pelayanan  yang  baik  sehingga dapat  tercapai  tujuan  yang  diinginkan  yaitu  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  baik, transparan dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan desanya.

## 2.2 Teori Technology Acceptance Model
Model  penerimaan  teknologi  ( Technology  Acceptance  Model ,  TAM) merupakan salah satu    model    yang    dibangun    untuk    menganalisis    dan  memahami    faktor-faktor  yang mempengaruhi    diterimanya  penggunaan teknologi komputer. Teori Technology   Acceptance Model      memberikan  sebuah      asumsi      tentang      bagaimana  sebuah    teknologi    dapat bermanfaat  bagi sumber  daya  manusia  dalam  melakukan tugasnya  sehingga  tugas  yang dijalankan  memiliki  hasil  yang  lebih  efektif  dan efisien Sulfiana Mursalim dan Muh. Su’un (2022).
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Technology Acceptance Model adalah  adalah  suatu  model  untuk  memprediksi  dan  menjelaskan  bagaimana  pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Dengan  kata  lain,  semakin  tinggi  persepsi  kegunaan  dan  kemudahan  penggunaan,  semakin besar kemungkinan seseorang untuk menerima dan mengadopsi teknologi.

## 2.3 Pemanfaatan teknologi informasi
Pemanfaatan  pemanfaatan  teknologi  menurut  Nasir  &  Oktari  (2011),  yaitu perilaku/sikap akuntan menggunakan Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Demikian juga menurut Indraswari & Rahayu (2021), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan suatu teknologi yang berupa hardware , software dan useware dimana  komponen  tersebut  digunakan  dengan  tujuan  untuk  mengolah
suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
Dari  beberapa  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi seperangkat alat ataupun perangkat yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan baik dalam memproses menyusun maupun menyimpan informasi. Indicator pemanfaatan teknologi infomasi menurut Muslihudin dan Oktafianto (2016:41) adalah hardware, software , jaringan dan manusia.

## 2.4 Transparansi
Transparansi  menurut  (Suwanti  &  Hermanto,  2020)  yaitu  keterbukaan  pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  tersebut.  Demikian  juga  menurut  (Usman  et  al.,  2022),  yang  menyatakan  bahwa Hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  luas  atau  publik  untuk  mengetahui  informasi  tentang pengelolaan dana desa serta kebijakan yang dilakukan secara terbuka.
Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  sumber  daya  publik.  Setiap kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  penyelenggara  harus  dapat  diakses  secara  terbuka  dengan memberi  ruang  yang  cukup  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  luas  di  dalamnya. Indicator  transparansi  menurut  Mardiasmo  (2009:19)  adalah  Informatif  (Informative), Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure).

## 2.5 Akuntabilitas
Akuntabilitas  menurut  Suwanti  &  Hermanto    (2020),  yaitu  elemen  terpenting  dalam rangka  terwujudnya  tata  kelola  pemerintah  yang  baik,  bentuk  perwujudan  atas  kewajiban suatu instansi pemerintah yaitu dengan mempertanggungjawabkan seluruh keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang  telah  dipercayakan  oleh pemangku  kepentingan  dalam  rangka  mencapai  misi  organisasi  secara  terukur  dengan sasaran/target  kinerja  yang  telah  ditetapkan  melalui  laporan  kinerja  dan  laporan  keuangan pemerintah yang telah disusun secara periodik. Demikian juga menurut  (Usman et al., 2022), tidak  hanya  sekedar  untuk  mencari  kesalahan-kesalahan  namun  untuk  mengetahui  kejadian sesungguhnya dan bisa mempertanggungjawabkannya agar kedepannya bisa diperbaiki lagi.
Dari  beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa  akuntabilitas merupakan suatu  bentuk  pertanggungjawaban  mulai  dari  proses  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas yang sekiranya harus dilaporkan dari pihak yang  diberikan  kepada  pihak  pemegang  amanah  kepada  pihak    yang  memberikan  amanah. Permendagri  Nomor  20  tahun  2018  menunjukkan  terdapat  6  (enam)  komponen  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparan  dan  akuntabel  dengan  meliputi  proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## 2.6 Kinerja Pemerintah Desa
Kinerja  pemerintah  desa  adalah  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya, kemampuan  daerah  dalam  menjalankan,  mengelola  dan  mengendalikan  sumber  daya daerahnya  dengan  baik  dan  berorientasi  kepada  kepentingan  masyarakat  sehingga terwujudnya proses pencapaian tujuan  (Suwanti & Hermanto, 2020). Demikian juga menurut Wahyudi et al (2022), menyatakan bahwa kinerja yaitu seseorang yang memberikan kontribusi dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  output  dari  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  sesuai  dengan wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  organisasi  dalam  upaya  mencapai  visi,  misi,
dan  tujuan  organisasi  bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan moral maupun etika.
Dari beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah ukuran keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuan,  serta  visi  misi  pemerintah desa/organisasi yang telah ditentukan. Indicator kinerja pemerintah desa menurut  (Umaro et al., 2020) Ekonomis efisiensi dan efektivitas

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  untuk  membuktikan  uji  hipotesis penelitian  yang  menganalisis  pengaruh  antara  variabel  bebas  (X)  variabel  terikat  (Y)  melalui variabel  intervening(Z),  di  mana  dalam  penelitian  ini  variabel  (X1)  Pemanfaatan  Teknologi informasi  dan  (X2),  Kinerja  pemerintah  desa  (Y)  dan  variabel  (Z)  akuntabilitas.  Lokasi penelitian  ini  adalah  9  Desa  yang  ada  di  kecamatan  kabila  bone  kabupaten  bone  bolango provinsi  gorontalo.  Objek  penelitian  ini  adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas di seluruh desa yang ada di kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango provinsi gorontalo.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Populasi  yang  diteliti  pada  penelitian  ini  adalah  pemerintah  desa  kecamatan  kabila bone  kabupaten  bone  bolango.  Studi  ini  menggunakan  purposive  sampling  dengan pengambilan  sampel  menggunakan  pertimbangan  tertentu.  Adapun  yang  dijadikan  sampel oleh peneliti dengan menggunakan kriteria yaitu terdapat 6 orang untuk setiap desanya antara lain  adalah    Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,    Ketua  BPD,  Kasi  Kesra,  serta Kepala  Dusun  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Kabila  Bone.  Peneliti  mengambil  6  sampel  pada setiap desa sehingga jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 54 responden dari 9 desa yang ada dikecamatan kabila bone.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini memakai data kuantitatif yang bersumber dari data primer sebagai dasar analisis  dan  interpretasi.  Strategi  pengumpulan  data  terkadang  melibatkan  penyebaran kuesioner,  dimana  responden  diberikan  pertanyaan  tertulis  dan  diharapkan  memberikan balasan  tertulis  sebagai  balasannya.  Kuesioner  menggunakan  skala  Likert  untuk  menilai variabel yang diidentifikasi oleh peneliti. Pada studi ini, peneliti memakai skala Likert ordinal.

## 3.4 Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  teknik  analisa  yang  akan  dipergunakan  adalah  Analisis  Partial Least  Square  (PLS).  Penggunaan  metode  PLS  pada  penelitian  ini  didasari  dengan  kegiatan pengujian  yang  dilakukan  berkaitan  dengan  hubungan  antar  satu  atau  lebih  variabel independen dan variabel dependen.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Model Pengukuran ( Outer Model )
Rule of thumb yang umumnya digunakan untuk menilai convergent validity menurut hair et al (2011), Henseler et al (2009) yaitu nilai loading faktor > 0,7. Sedangkan menurut pendapat lainnya  yaitu  menurut  Chin  (1998)  nilai loading faktor  ≥  0,5  dapat  diterima  (Yamin,  2021). Pengujian convergent validity dalam penelitian ini merujuk pada Hair et al. (2011), Henseler et al.  (2009)  dimana  nilai  loading  faktor  >  0,7.  Selain  itu  pengujian  convergent  validity  juga dievaluasi  dari    hasil  nilai  Average  Variance  Extracted  (AVE).  Menurut  Ghozali  dalam Sugistianto dan Ispriyahadi (2021) jika memiliki nilai AVE (Average Variance Extranced) diatas
0,5 atau menunjukkan keseluruhan outer loading dimensi variabel memiliki nilai loading > 0,5 maka indikator dianggap valid sehingga memenuhi kriteria convergent validity.
Tabel 1. Hasil Outer Loading Variabel Indikator Item Loading Faktor AVE Ket Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) Hardware PTI1 0.758
0,590
Valid PTI2 0.817 Software PTI3 0.742 PTI4 0.809 Jaringan PTI5 0.762 PTI6 0.739 Manusia PTI7 0.794 PTI8 0.764 PTI9 0.720
Transparansi (X2)
informatif
T1 0.757 0,587
Valid T2 0.717 T3 0.797 T4 0.735 Keterbukaan T5 0.731 T6 0.786 T7 0.753 T8 0.791 Pengungkapan T9 0.783 T10 0.807 Kinerja Pemerintah Desa (Z)
Ekonomis KPD1 0.760
0,587
Valid KPD2 0.748 KPD3 0.793 KPD4 0.758 KPD5 0.796 Efisien KPD6 0.777 KPD7 0.750 KPD8 0.810 KPD9 0.744 KPD10 0.770 Efektivitas KPD11 0.729 KPD12 0.801 KPD13 0.753 KPD14 0.750 KPD15 0.749
Akuntabilitas (Y)
Perencanaan
A1 0.823 0,619
Valid A2 0.813 A3 0.798 Pelaksanaan A4 0.792 A5 0.796 Penatausahaan A6 0.733 A7 0.784 Pertanggungja waban A8 0.778 A9 0.812 A10 0.799 A11 0.785
Pengawasan A12 0.810 A13 0.761 A14 0.720 Sumber : Output SmartPLS 3, 2024
Berdasarkan  tabel  diatas  indikator  dari  variabel  Pemanfaatan  teknologi  informasi, transparansi,  kinerja  pemerintah  desa  dan  akuntabilitas  memiliki  nilai  outer  loading  >  0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indicator tersebut dapat diterima atau layak untuk digunakan  dalam  penelitian  dan  dapat  dilakukan  analisis  lebih  lanjut.  Setelah  dilakukan pengujian menunjukan bahwa nilai AVE > 0,5. Sehingga semua indikator memiliki nilai yang memenuhi Convergent Validity.

## 4.3.1 Discriminant Validity
Pengujian discriminant validity menggunakan Cross loading Pengujian discriminant validity menggunakan  nilai cross loading dilakukan  dengan  cara melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus >0,7 (Ghozali & Latan, 2015).
Tabel 2 Hasil Nilai Cross Loading Indikator Pemanfaatan teknologi informasi Transparansi Kinerja Pemerintah Desa Akuntabilitas PTI1 0.758 0.665 0.658 0.577 PTI2 0.817 0.634 0.598 0.508 PTI3 0.742 0.685 0.661 0.649 PTI4 0.809 0.580 0.536 0.492 PTI5 0.762 0.716 0.650 0.601 PTI6 0.739 0.727 0.718 0.670 PTI7 0.794 0.612 0.589 0.525 PTI8 0.764 0.729 0.709 0.659 PTI9 0.720 0.599 0.564 0.453 T1 0.690 0.757 0.690 0.670 T2 0.640 0.717 0.668 0.640 T3 0.686 0.797 0.755 0.774 T4 0.635 0.735 0.756 0.694 T5 0.680 0.731 0.687 0.630 T6 0.608 0.786 0.793 0.825 T7 0.634 0.753 0.756 0.687 T8 0.722 0.791 0.729 0.655 T9 0.672 0.783 0.711 0.719 T10 0.711 0.807 0.761 0.799 KPD1 0.630 0.694 0.760 0.698 KPD2 0.596 0.711 0.748 0.688 KPD3 0.665 0.727 0.793 0.752 KPD4 0.585 0.723 0.758 0.721 KPD5 0.634 0.753 0.796 0.724 KPD6 0.706 0.757 0.777 0.696 KPD7 0.622 0.706 0.750 0.683 KPD8 0.691 0.759 0.810 0.772
KPD9 0.802 0.731 0.744 0.633 KPD10 0.629 0.774 0.770 0.806 KPD11 0.581 0.656 0.729 0.685 KPD12 0.587 0.729 0.801 0.743 KPD13 0.597 0.735 0.753 0.769 KPD14 0.605 0.715 0.750 0.720 KPD15 0.638 0.796 0.749 0.726 A1 0.715 0.801 0.805 0.823 A2 0.617 0.760 0.713 0.813 A3 0.580 0.722 0.730 0.798 A4 0.678 0.768 0.752 0.792 A5 0.547 0.716 0.715 0.796 A6 0.618 0.709 0.759 0.733 A7 0.577 0.697 0.750 0.784 A8 0.577 0.682 0.720 0.778 A9 0.520 0.715 0.738 0.812 A10 0.514 0.704 0.749 0.799 A11 0.621 0.762 0.773 0.785 A12 0.568 0.750 0.711 0.810 A13 0.605 0.719 0.690 0.761 A14 0.564 0.723 0.761 0.720 Sumber : Output SmartPLS 3, 2024
Hasil pengujian discriminant validity pada tabel 2 menunjukkan cross loading dari setiap indikator  variabel  laten  Pemanfaatan  teknologi,  transparansi,  akuntabilitas  dan  kinerja pemerintah desa diatas nilai cross loading dari variabel laten lainnya. Semua memiliki nilai cross loading > 0,7 sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid secara diskriminan.

## 4.3.2 Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas ini, peneliti menguji nilai Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha untuk  menilai  ketergantungan  variabel  yang  diteliti.  Suatu  variabel  dapat  dianggap  dapat reliabel jika mempunyai nilai > 0,6 dan Composite Reliability > 0,7. Tabel di bawah menampilkan hasil pengujian Composite Reliability dan Alpha Cronbach’s Alpha .
Tabel 3. Hasil Nilai Uji Reliabilitas
Variabel Cronbanch's Alpha Composite Reliability Keterangan Pemanfaatan teknologi informasi 0,913 0,928 Reliabel Transparansi 0,922 0,934 Reliabel Kinerja Pemerintah Desa 0,950 0,955 Reliabel Akuntabilitas 0,952 0,958 Reliabel Sumber : Output SmartPLS 3, 2024
Berdasarkan  tabel  diatas,  variabel  pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat  dikatakan reliabel karena nilai cronbach’s Alpha dari variabel tersebut adalah sebesar 0,913 > 0.6 dan nilai Composite Reliability dari variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,928 > 0.7. Variabel Transparansi dapat dikatakan reliabel karena nilai cronbach’s Alpha dari variabel tersebut adalah
sebesar 0,922 > 0.6 dan nilai Composite Reliability dari variabel Transparansi sebesar 0,934 > 0.7. Variabel  kinerja  pemerintah  desa  dapat  dikatakan reliabel karena  nilai cronbach’s  Alpha dari variabel  tersebut  adalah  sebesar  0,950  >  0.6  dan  nilai Composite  Reliability dari  variabel pengelolaan  dana  desa  sebesar  0,955  >  0.7  .  Variabel  Akuntabilitas  dapat  dikatakan  reliabel karena  nilai cronbach’s  Alpha dari  variabel  tersebut  sebesar  0,952  >  0.6  dan  nilai Composite Reliability dari variabel akuntabilitas sebesar 0,958 > 0.7.
4.2 Model Struktural ( Inner Model )

## 4.2.1 Koefisien Determinasi ( R-Square )
Pengujian R-square di  dalam  model  struktural  dipakai  untuk  menilai  konstruk dependen. Pengujian ini untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen.

## Tabel 4. Hasil Nilai R-Square
Variabel R Square Kinerja Pemerintah Desa (Z)  0,937 Akuntabilitas (Y) 0,877
Sumber : Output SmartPLS 3, 2024
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  R-square  variabel  kinerja pemerintah  desa  sebesar  0,937  atau  93%.  Nilai  tersebut  mengindikasi  jika  variabel  Kinerja Pemerintah  Desa  dapat  dijelaskan  oleh  varaiabel  pemanfaatan  teknologi  dan  transparansi sebesar  93%  dan  sisanya  7%  dipengaruhi  oleh  variabel  laten  lain  yang  tidak  terdapat  dalam penelitian. Sedangkan nilai R-square untuk variabel Akuntabilitas sebesar 0,877 atau 87%. Nilai tersebut  mengindikasikan  jika  variabel  akuntabilitas  dapat  dijelaskan  oleh  pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi sebesar 87% dan sisanya 13% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

## 4.2.2 Hasil Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  ditempuh  dengan  melihat  hasil  uji  secara  parsial  untuk  masing- masing  variabel.  Untuk  melihat  apakah  suatu  hipotesis  itu  dapat  diterima  atau  ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values. Dengan  nilai  t-statistik  yang  digunakan  harus  lebih  besar  dari  1,96  dan  p-values  harus  lebih kecil dari 0,05.

## Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis
Sampel Asli (O) T Statistik (| O/STDEV |) P Values Ket Hubungan Langsung Pemanfaatan teknologi informas i → Akuntabilitas 0.003 0.040 0.965 Tolak Transparansi → Akuntabilitas 0.953 13.674 0.000 Terima Akuntabilitas → Kinerja Pemerintah Desa 0.627 5.169 0.000 Terima Pemanfaatan Teknologi informasi → Kinerja Pemerintah Desa -0.224 2.277 0.027 Terima Transparansi → Kinerja Pemerintah Desa 0.526 3.930 0.000 Terima Hubungan Tidak Langsung
Pemanfaatan teknologi informasi → akuntabilitas → kinerja pemerintah desa 0.002 0.047 0.962 Tolak Transparansi →  Akuntabilitas → Kinerja Pemerintah Desa 0.597 4.782 0.000 Terima Sumber : Output SmartPLS 3, 2024

## 4.3 Pembahasan

## 4.3.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dimana  diperoleh  hasil  yakni  t- statistik  0.040  >  1,96  dan  P  Values  0.968  >  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  memiliki  pengaruh  yang  positiff  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  sehingga  Hipotesis  pertama  ditolak. Penelitian  ini  membuktikan bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  Pemanfaatan  teknologi informasi  terhadap  akuntabilitas.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan Pahlawan et al (2020) yang menyatakan bahwa Belum optimalnya pemanfaatan teknologi  informasi  dapat    disebabkan  oleh  kurangnya    perangkat  pengolah    laporan keuangan  atau  perangkat komputer yang digunakan oleh aparatur desa dalam  mengolah dan  melaporkan  laporan keuangan dana desa. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dapat disebabkan oleh hardware, software, jaringan serta sumber daya manusia yang  digunakan  oleh  aparatur  desa  dalam  menerapkan  akuntabilitas  yang  kurang. Demikian  pula  dari  sisi  softwear  aplikasi  yang  digunakan  tentang  siskuedes  masih terbilang rumit dan terkadang mengalami error pada system, sedangkan dari sisi jaringan sering  mengalami  gangguan  dan  dari  sisi  sumber  daya  manusia  belum  memadai  dalam mengoperasikan teknologi informasi yang tersedia.

## 4.3.2 Transparansi Terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dimana  diperoleh  hasil  yakni  t- statistik  13.674  >  1,96  dan  P  Values  0.000  >  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel transparansi  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  sehingga Hipotesis kedua diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi terhadap akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu faktor  yang  dapat  meningkatkan  akuntabilitas.  Sehingga  semakin  tinggi  variasi transparansi  maka  akuntabilitas  akan  semakin  efektif,  dengan  demikian  transparansi sangat  berpengaruh  terhadap  peningkatan  akuntabilitas  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintahan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Herlina et al (2021)  yang  menyatakan  bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan  Sehingga  semakin  baiknya transparansi maka akan semakin meujudkan    akuntabilitas    pengelolaan keuangan daerah yang baik pula.

## 4.3.3 Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dimana  diperoleh  hasil  yakni  t- statistik  5.169  >  1,96  dan  P  Values  0.000  >  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa sehingga Hipotesis ketiga diterima. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Sehingga semakin  tinggi  variasi  akuntabilitas  maka  kinerja  pemerintah  desa  akan  semakin  efektif, dengan  demikian  akuntabilitas  sangat  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kinerja pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan.  Hasil  penelitian  ini
mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Puspitasari  (2020)  menyatakan  bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur Semakin akuntabilitas publik dilaksanakan maka kinerja aparatur pemerintah akan semakin meningkat.

## 4.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dimana  diperoleh  hasil  yakni  t- statistik  2.277  >  1,96  dan  P  Values  0.027  >  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pemanfaatan  teknologi  informasi  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  pemerintah  desa  sehingga  Hipotesis  keempat  diterima. Penelitian  ini  membuktikan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antaan  pemanfaatan  teknologi  terhadap kinerja peemrintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini  sejalan  dengan  teori  Damayanti,  (2017)  yang  mengemukakan  bahwa  teknologi informasi  selain  berfungsi  sebagai  teknologi  komputer  (hardware  and  software)  untuk pemprosesan  dan  penyimpanan  informasi,  juga  memiliki  fungsi  sebagai  teknologi komunikasi  untuk  penyampaian  dan  penyebaran  informasi.  Dengan  adanya  penerapan pemanfaatan  teknologi  informasi  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota Palopo maka kinerja instansi juga dapat berjalan dengan baik.

## 4.3.5 Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dimana  diperoleh  hasil  yakni  t- statistik  3.930  >  1,96  dan  P  Values  0.000  >  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel transparansi  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signiikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa sehingga Hipotesis kelima diterima. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh positif dan signifikan antara transparansi terhadap akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas. Sehingga semakin tinggi variasi transparansi  maka  akuntabilitas  akan  semakin  efektif,  dengan  demikian  transparansi sangat  berpengaruh  terhadap  peningkatan  akuntabilitas  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintahan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  Novya  Nurul Istiqomah (2017) yang menyatakan bahwa Transparansi merupakan salah satu hak yang diberikan  kepada  masyarakat  atas  informasi  yang  diberikan  pemerintah  terhadap perencanaan  program  serta  kebijakan  hingga  proses  pelaksaannya.  Sehingga  dengan adanya transparansi masyarakat mampu menilai seberapa besar peran pemerintah dalam pembangunan  dan  pemberdayaan  melalui  pengelolaan  keuangan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.

## 4.3.6 Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Melalui  Akuntabilitas  Terhadap  Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dimana  diperoleh  hasil  yakni  t- statistik  4.782  >  1,96  dan  P  Values  0.000  >  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pemanfaatan  teknologi  informasi  memiliki  tidak  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  pemerintah  desa  melalui  akuntabilitas  sehingga  Hipotesis  keenam  ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi  yang  tidak  berdampak  positif  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  melalui akuntabilitas  dapat  menyebabkan  berbagai  implikasi  yang  merugikan.  Tanpa  adanya penerapan yang efektif dan tepat dalam penggunaan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi terganggu.

## 4.3.7 Transparansi Melalui  Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dimana  diperoleh  hasil  yakni  t- statistik  0.040  >  1,96  dan  P  Values  0.968  >  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel akuntabilitas  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa melalui akuntabilita sehingga Hipotesis ketujuh ditolak. Penelitian  ini  membuktikan  bahwa tidak  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  pemanfaatan  teknologi  informasi terhadap  kinerja pemerintah desa  melalui  akuntabilitas.  Peningkatan  transparansi dalam operasi pemerintahan desa memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa  melalui  peningkatan  tingkat  akuntabilitas.  Ketika  pemerintah  desa  menjalankan tugasnya  dengan  transparan,  hal  itu  menciptakan  lingkungan  dimana  informasi  terkait anggaran, keputusan, dan kebijakan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja pemerintah  desa  dengan  akuntabilitas  sebagai  variabel  intervening  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas,  Hal  ini  bermakna  bahwa  pemerintah  desa  belum  memanfaatkan  keuanggulan dari  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  data  dengan  menunjang  kinerja  pemerintahan secara tepat dan cepat. transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, hal ini  bermakna  bahwa  transparansi  yang  kuat  membantu  mendorong  tanggung  jawab  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  akuntabilitas  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  hal  ini  bermakna  bahwa  semakin    baik  bentuk pertanggungjawaban  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat,  maka semakin baik   pula   pemerintah   dalam   melaksanakan   kinerjanya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positiff dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa., hal ini bermakna bahwa Dengan  adanya  penerapan  pemanfaatan  teknologi  informasi  pada  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kota  Palopo  maka  kinerja  instansi  juga  dapat  berjalan  dengan  baik. Transparansi  berpengaruh  positiff  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  hal  ini bermakna  bahwa  Dengan  memberikan  akses  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  terhadap informasi-informasi  tersebut,  pemerintah  desa  menciptakan  kesempatan  bagi  kontrol  sosial, meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  membangun kepercayaan yang lebih besar. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positiff dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas sebagai variabel intervening., hal  ini  bermakna  bahwa  Pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  tidak  berdampak  positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui akuntabilitas dapat menyebabkan berbagai implikasi yang merugikan. Tanpa adanya penerapan yang efektif dan tepat dalam penggunaan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi terganggu. Transparansi berpengaruh positiff dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui  akuntabilitas  sebagai  variabel  intervening.,  hal  ini  bermakna  bahwa  dampak  yang signifikan terhadap kinerja pemerintah desa melalui peningkatan tingkat akuntabilitas. Ketika pemerintah  desa  menjalankan  tugasnya  dengan  transparan,  hal  itu  menciptakan  lingkungan dimana  informasi  terkait  anggaran,  keputusan,  dan  kebijakan  dapat  diakses  dengan  mudah oleh masyarakat.

## 5.2 Saran
Bagi pihak pemerintah desa diharapkan untuk melakukan pengembangan pemanfaatan teknologi  dan  transparansi  yang  lebih  lanjut  sehingga  akan  meningkatkan  kemampuan  dan keahlian  aparat  dalam  kinerja  pemerintah  desa.  selain  itu,  pemanfaatan  teknologi  dan
transparansi  juga  dapat  menjadi  pendorong  untuk  memastikan  integritas  dalam  pelaporan keuangan.  Kemudian  dengan  meningkatkan  kinerja  pemerintah  desa  yang  ada  dan mengimplementasikan mekanisme kinerja yang efektif sehingga membantu mengurangi risiko kesalahan  dan  kecurangan  yang  kemudian  berdampak  baik  pada  kualitas  informasi  yang dihasilkan.
Penelitian  selanjutnya  dapat  memperluas  objek  penelitian,  tidak  hanya  terbatas  pada  satu Kecamatan saja, melainkan beberapa Kecamatan sehingga data yang diperoleh lebih luas dan bervariasi, sehingga dapat lebih memperkuat hasil penelitian.
Kesimpulan,  menjawab  tujuan  penelitian  serta  menjelaskan  implikasi,  keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Implikasi merupakan dampak praktis dari hasil penelitian. Keterbatasan penelitian memuat aspek yang perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya  sekaligus  menjadi  saran  untuk  penelitian  selanjutnya.  Kesimpulan  dituliskan dalam bentuk paragraph dan tidak menjelaskan angka statistic.
Kesimpulan,  menjawab  tujuan  penelitian  serta  menjelaskan  implikasi,  keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Implikasi merupakan dampak praktis dari hasil penelitian. Keterbatasan penelitian memuat aspek yang perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya  sekaligus  menjadi  saran  untuk  penelitian  selanjutnya.  Kesimpulan  dituliskan dalam bentuk paragraph dan tidak menjelaskan angka statistic.
Kesimpulan,  menjawab  tujuan  penelitian  serta  menjelaskan  implikasi,  keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Implikasi merupakan dampak praktis dari hasil penelitian. Keterbatasan penelitian memuat aspek yang perlu diperbaiki untuk penelitian selanjutnya  sekaligus  menjadi  saran  untuk  penelitian  selanjutnya.  Kesimpulan  dituliskan dalam bentuk paragraph dan tidak menjelaskan angka statistic.

## Daftar Pustaka
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Edowati,  M.,  Abubakar,  H.,  &  Said,  M.  (2021).  Analisis  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Deiyai.
Indonesian Journal of Business and Management , 4 (1), 87 – 96. https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184
Elcaputera,  A.  (2021).  Kewenangan  Pengawasan  Pemerintah  Provinsi  terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /  Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 6 (1), 22 – 38.
Hair, Joseph & Ringle, Christian & Sarstedt, Marko. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. The Journal of Marketing Theory and Practice. 19. 139-151. 10.2753/MTP1069-6679190202.
Indraswari,  N.  E.,  &  Rahayu,  Y.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah  Desa  ,  Partisipasi.
Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (4), 1 – 15.
Juhaeni.  (2021).  SENTRALISASI  DAN  DESENTRALISASI  DALAM  MANAJEMEN MADRASAH  IBTIDAIYAH.  Angewandte  Chemie  International  Edition,  6(11),  951 – 952., 3(2), 2013 – 2015.
Jorg  Henseler  et  al  (2009),  The  Use  Of  Partial  Least  Squares  Path  Modeling  In  International Marketing,  New  Challenges  to  International  Marketing,  Advances  in  International Marketing,Volume20,277 – 319, Copyright r 2009 by Emerald Group Publishing Ltd., 2009.
Kumalasari,  D.  R.,  &  Widajantie,  T.  D.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi,  Akuntabilitas,
Pengendalian  Internal  dan  Partisipasi  Masyarsakat  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa Kebalandono.
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 22 (2), 1116. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2318
Lajaba, P. D. Y., Halim, M., & Aspirandi, R. M. (2022). Systematic Literature Review: Aplikasi Siskeudes  Meningkatkan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Dan  Kinerja  Perangkat
Desa. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis) , 8 (2), 66 – 76. https://doi.org/10.38204/jrak.v8i2.799 Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Nasir, A., & Oktari,  R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). Jurnal Ekonomi , 19 (02), 1 – 14.
Raja, T. S. M., & Amanah, L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas,  Transparansi  dan Pengendalian Internal  Terhadap  Kinerja  Pemerintah. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 10 (3),  1 – 18. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/97 Setyaningsih,  K.  (2017).  Esensi  Tranformasi  Sistem  Sentralisasi-Desentralisasi  Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 3 (1) , 76 – 94. Simandjuntak,  R.  (2015).  Sistem  Desentralisasi  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Perspektif  Yuridis  Konstitusional. De  Jure:  Jurnal  Hukum  Dan  Syar’iah , 7 (1),  57 – 67. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512
Suwanti, S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah  Terhadap  Kinerja  Aparatur  Pemerintah  Desa. Jurnal  Ilmu  Dan  … ,  1 – 21. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3621/3637 Tarjo.  (2020).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja
Karyawan. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 1 (1), 9 – 25. https://doi.org/10.36778/jesya.v1i1.7
Umaro, S., Deviyanti, D. R., & ... (2020). Analisis penilaian kinerja berdasarkan value for money pada  desa  sawit  jaya  kecamatan  long  ikis  kabupaten  paser. Jurnal  Ilmu  Akuntansi  … . http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/5503
Usman, Mahfiza, &  Lamusi,  M.  (2022).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pengelolaan  Dana Desa di Gorontalo. Al - Buhuts , 18 , 517 – 528.
Wahyudi, D., Marantika, A., & Yusup, Y. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Fasilitas Kantor Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kampar. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 5 (1), 887 – 898. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.658