## PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PAYAKUMBUH TERHADAP SENGKETA KONSUMEN *
Nedi Rinaldi STIH Putri Maharaja Payakumbuh
Jl. Goduang, Bulakan Balai Kandi, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh e-mail: nedirinaldi01@gmail.com

## Abstract
The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) as a product of Law Number 8 of 1999 concerning  Consumer  Protection  (UUPK)  in  conjunction  with  Decree  of  the  Minister  of  Industry and Trade Number: 350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities of abbreviated  Consumer  Dispute  Resolution  Bodies  BPSK  and  the  Minister  of  Trade  Regulation Number: 06/M-DAG/PER/2/2017, are institutions for resolving consumer disputes outside the court that should be part of efforts to protect consumers (end) categorized as weak when disputing with stronger business actors . The reality to date, BPSK still has many weaknesses and shortcomings. This  condition  is  exacerbated  by  the  growing  strength  of  neoliberalism  that  affects  the  global economic system, which is realized or not has occurred in the strong economic control of business actors  against  the  weak  (consumers).  This  research  is  field  research,  namely  field  research  with interview  techniques  to  the  parties  involved  that  are  directly  related  to  the  problem  the  author discussed,  namely  Payakumbuh  City  BPSK  and  aims  to  examine  the  efforts  that  can  be  done  to optimize  BPSK  as  an  institution  of  consumer  dispute  resolution  in  outside  the  court  that  is  fast, useful and meets the value of justice for the consumer community. This paper is based on a study of prime data and secondary data analyzed qualitatively. Based on the results of the study, efforts can be made to optimize Payakumbuh City BPSK which was formed in 2015 based on the Decree of the Minister  of  Trade  of  the  Republic  of  Indonesia  Number:  646  /M-DAG/Kep/4/2015,  dated  April  8, 2015 which can help consumers who feel disadvantaged by business actors.
Keywords : Protection; Dispute; Consumer; BPSK.

## Abstrak
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai produk Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  jo  dengan  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor:  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  disingkat  BPSK serta Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor:  06/M-DAG/PER/2/2017 , merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa konsumen  di  luar  pengadilan  yang  seharusnya  bisa  menjadi  bagian  dari  upaya  perlindungan konsumen(akhir)  yang  dikategorikan  lemah  ketika  bersengketa  dengan  pelaku  usaha  yang  lebih kuat.  Realitasnya  sampai  saat  ini,  BPSK  masih  memiliki  banyak  kelemahan  dan  kekurangan. Kondisi  ini  diperparah  dengan  semakin  kuatnya  neoliberalisme  yang  mempengaruhi  sistem perekonomian  global,  yang  disadari  atau  tidak  telah  terjadi  penguasaan  perekonomian  yang  kuat dari  pelaku  usaha  terhadap  yang  lemah  (konsumen).  Penelitian  yang  dilakukan  ini  bersifat  field research  yaitu  penelitian  lapangan  dengan  teknik  wawancara  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait yang  berhubungan  langsung  dengan  masalah  yang  penulis  bahas  yaitu  BPSK  Kota  Payakumbuh serta  bertujuan  untuk  mengkaji  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  guna  mengoptimalisasi  BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, bermanfaat dan memenuhi nilai keadilan bagi masyarakat konsumen. Tulisan ini didasarkan pada kajian terhadap data-data  primeir  dan  data-data  sekunder  yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil kajian dapat dikemukakan upaya-upaya optimalisasi BPSK Kota Payakumbuh yang telah  dibentuk
* Naskah diterima: 05 Maret 2019, direvisi: 23 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 27 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.138
pada  tahun  2015  berdasarkan SK  Menteri  Perdagangan  Riepublik  Indonesia  Nomor:  646/M- DAG/Kep/4/2015,  tertanggal  8  April  2015 yang  dapat  membantu  masyarakat  konsumen  yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha.
Kata Kunci: Perlindungan; Sengketa; Konsumen, BPSK.

## PENDAHULUAN
Hukum perlindungan konsumen dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian karena  menyangkut  aturan-aturan  guna mensejahterakan  masyarakat,  bukan  saja masyarakat  selaku  konsumen  saja  yang mendapat  perlindungan  namun  pelaku usaha  juga  mempunyai  hak  yang  sama untuk mendapatkan perlindungan,
masing-masing  ada  hak  dan  kewajiban.
Pemerintah berperan mengatur,
mengawasi  dan  mengontrol,  sehingga tercipta  sistem  yang  kondusif  saling berkaitan  satu  dengan  yang  lain  dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat  secara  luas  dapat  tercapai (Superry  Daniel  Sitompul,  2014).  Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan  penting  sebagai  pelaku  dalam mencapai  tujuan  pembangunan  dan  harus dilindungi (Darmayanti, 2018).
Secara normatif peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen telah dikeluarkan oleh Pemerintah  Indonesia  yaitu  Undang- Undang    Nomor  8  Tahun  1999,  tentang Perlindungan Konsumen disingkat UUPK serta  ditambah  dengan  peraturan  lainnya seperti  Keputusan  Presiden  Nomor  18
Tahun 2010, Keputusan Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
disingkat  BPSK  serta  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor: 06/M- DAG/PER/2/2017, tentang Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  namun banyak  masyarakat  atau  konsumen  akhir pengguna barang dan atau jasa yang tidak mengetahui  dan  tidak  memanfaatkan lembaga  BPSK  tersebut  untuk  meminta keadilan  apabila  merasa  dirugikan  oleh pelaku usaha.
Definisi  konsumen  menurut    pasal  1 ayat  2  Undang-  Undang  Nomor  8  tahun 1999 adalah setiap orang pemakai  barang dan/atau  jasa yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan,  tentang  Perlindungan Konsumen sedangkan definisi Perlindungan  Konsumen  menurut  Pasal  1 ayat  1  Undang-  Undang  Nomor  8  tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada  konsumen  (Sri Turatmiyah, 2016).
Lemahnya  posisi  konsumen  yang merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha, secara hukum mulai di akomodasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun nya 1999, Tentang Perlindungan
Konsumen  yaitu  dengan  dibentuknya adanya suatu badan penyelesaian sengketa konsumen  di  daerah  tingkat  II  untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar pengadilan  (Pasal  49  Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999, Tentang
Perlindungan Konsumen).
BPSK adalah merupakan suatu Badan/Lembaga independent, badan publik  yang  mempunyai  tugas  dan wewenang  antara  lain  melaksanakan penanganan  dan  penyelesaianan  sengketa konsumen  secara  Konsiliasi,  Mediasi  dan Arbitrase, memberikan konsultasi
perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik  umum,  menerima  pengaduan baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis, memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga telah  melakukan  pelanggaran,  memanggil dan menghadirkan saksi serta
menjatuhkan sanksi administrative terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar (Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, 2015).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, tanggungjawab  pelaku  usaha,  pembinaan dan pengawasan pemerintah, penyelesaian sengketa  dan  sanksi.  Namun  dalam pelaksanaannya  kita  lihat  masih  jauh  dari harapan (Faisal, 2018).
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan
sengketa
konsumen juga diperkuat dengan
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  Nomor:  350/MPP/Kep/12/ 2001,  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa
Konsumen  yang  menetapkan  adanya pembentukan
Badan
Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) pada Daerah Kabupaten  /Kota,  hal  ini  memperlihatkan maksud  pembuat  Undang-Undang  bahwa ada lembaga  yang putusan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar  pengadilan  ada  pada  daerah-daerah Kabupaten /Kota.
Bahwa  dari  rumusan  dalam  Pasal  49 ayat  (1)  undang-undang  perlindungan konsumen  di  atas  juga  menyangkut  tugas Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) yang berbunyi “Untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan  adalah  tugas  pokok,  sebab masih  ada  tugas  lain  dari  Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK),  yaitu:  memberikan  konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula  baku,  dan  menerima  pengaduan konsumen  atas  terjadinya  pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya  yang  termaktub  dalam  pasal  52 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,
Tentang Perlindungan
Konsumen.
Undang-Undang Perlindungan
konsumen  dalam  upaya  memberdayakan konsumen menuntut  hak-haknya terhadap adanya  kerugian  dari  pelaku  usaha, menentukan  bahwa  konsumen  dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di  tempat  konsumen  yang  bersangkutan bertempat  tinggal.  Upaya  pemberdayaan melalui  kemudahan  menuntut  pelaku usaha  di  tempat  tinggal  konsumen  belum sepenuhnya  dapat  dilaksanakan.  Bagi konsumen yang di daerahnya yang belum dibentuk  BPSK,  seperti  maka  bisa dilakukan  pada  kota  tempat  BPSK  yang
terdekat  berada,  kecuali  jika  konsumen tersebut  menuntut  pelaku  usaha  melalui lembaga peradilan umum.
Bahwa  untuk  diketahui,  hambatan yang sudah jelas mempengaruhi
penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen adalah faktor ekonomi,  sarana dan  prasarana  serta  faktor  kurangnya pengetahuan konsumen tentang keberadaan lembaga BPSK tersebut.
Pembentukan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  sendiri didasarkan  pada  adanya  kecenderungan masyarakat  yang  segan  untuk  beracara  di pengadilan  karena  posisi  konsumen  yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan  pelaku  usaha  (Superry  Daniel Sitompul dan Januari Siregar, 2014: 2).
Di  Kota  Payakumbuh  keberadaan lembaga  BPSK  ini  telah  ada  sejak  tahun 2015,    hal  ini  ditandai  dengan  adanya pengangkatan Majelis BPSK Kota
Payakumbuh  berjumlah  9  (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah 3 (tiga) orang dari unsur pelaku usaha dan 3 (tiga) orang dari unsur konsumen yang di angkat berdasarkan SK Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor: 646/M-DAG/Kep/4/2015, tertanggal 8 April 2015 serta dibantu oleh 5  (lima)  orang  sekretariat  /panitera  yang nota benenya adalah pegawai negeri yang bertugas dibidang perdagangan.
Keberadaan BPSK Kota Payakumbuh yang berkantor di salah satu ruang kantor Dinas  Perdagangan  Kota  Payakumbuh dirasakan  sebagai  angin  segar  bagi masyarakat konsumen akhir yang mencari
keadilan  ketika  merasa  dirugikan  oleh tindakan  pelaku  usaha  yang  dinilai  agak nakal  dalam  menjalankan  usaha  atau bisnisnya namun  banyak pula masyarakat Kota Payakumbuh yang tidak tahu adanya keberadaan lembaga BPSK Kota Payakumbuh  padahal  secara  kontinu sekretariat BPSK Kota Payakumbuh telah memberikan  sosialisasi  baik  pada  tingkat kecamatan  maupun  melalui  selebaran- selebaran  maupun  melalui  mass  media radio  maupun  media  tulis/cetak    namun hal tersebut dan hal tersebut dalam dilihat dari  data-data  sengketa  konsumen  yang telah diputus oleh BPSK Kota Payakumbuh  sejak  tahun  2016  sampai tahun  2018,  telah  terjadi  penurunan penyelesaian  serta    sengketa  konsumen yang  masuk  pada  tahun  2016  sebanyak 9 (sembilan) kasus  yang pada tahun 2018 sengketa konsumen yang masuk sebanyak  2  (dua)  kasus  padahal  untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut  tidak  dikenai  biaya  atau  gratis namun pada kenyataan sengketa konsumen  yang  masuk  BPSK  Kota Payakumbuh  terjadi  pernurunan  yang cukup  signifikan  sehingga  menjadi  bahan evaluasi  BPSK  Kota  Payakumbuh  untuk lebih  mengakomodir  persoalan  sengketa konsumen  di  Kota  Payakumbuh  karena banyak  persoalan  konsumen  yang  sering terjadi  yang  diduga  merugikan  konsumen tetapi  tidak  diselesaikan  pada  tingkat BPSK karena ketiadaan informasi tentang keberadaan BPSK Kota Payakumbuh.
Berdasarkan uraian -uraian yang telah dikemukakan  dalam  latar  belakang  di atas,  maka  penulis  mengidentifikasikan
permasalahan  sebagai  berikut:  Peranan
BPSK Kota Payakumbuh dalam menjalankan kewenangannya dalam memutus perkara sengketa konsumen dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya  penurunan  sengketa  yang masuk pada Kantor BPSK Kota Payakumbuh.

## METODE PENELITIAN
Berkaitan  dengan    penulisan  ilmiah ini, Penulis menggunakan metode penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Hal mana  penelitian  ini  bermaksud  untuk memahami  dan  mencari  fakta-fakta  yang terjadi  pada  objek  penelitian.  Penelitian ini  menggunakan  data  lapangan  sebagai data primer dan data sekunder. Selain itu, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk memahami  arti  suatu  peristiwa  dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa  antara konsumen dengan pelaku usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan Badan
Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota Payakumbuh  Dalam  Menjalankan Kewenangannya Memutus Perkara Sengketa Konsumen
Pasal  52  Nomor  8  Tahun  1999,
tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan mengenai tugas dan
wewenang  Majelis  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah:
a. Melaksanakan  penanganan  dan penyelesaian  sengketa  konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitase atau konsiliasi;
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. Melaporkan  kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran  ketentuan  dalam undang-undang ini; e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; g. Memanggil  pelaku  usaha  yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. Memanggil  dan  menghadirkan saksi,  saksi  ahli,  dan  atau  setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran  terhadap  undang- undang ini;
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,  saksi  ahli,  atau  setiap orang  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  g  dan  huruf  h,  yang tidak bersedia memenuhi panggilan  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen;
j. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
k. Memutuskan  dan  menetapkan atau tidak adanya kerugian pihak konsumen;
l. Memberitahukan putusan kepada pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;
m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar  ketentuan  undang- undang  ini  (  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor: 350/MPP Kep/12/2001).
Berdasarkan  Pasal  2  Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 dinyatakan: Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen  (BPSK)  tempat  berdomisili konsumen  atau  pada  Badan  Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat.
Batas  Kewenangan  BPSK  dalam menyelesaikan sengketa konsumen, mempertanyakan  apakah  BPSK  masih punya kewenangan menyelesaikan sengketa  konsumen  sehubungan  dengan perjanjian pembiayaan dengan jasa keuangan (Busyra Azheri, 2018:1) karena
Tugas BPSK dalam penyelesaian
Sengketa konsumen berdasarkan Pasal 52
UUK  jo  Pasal  4  Kepmenperindag  No. 350/2001, dapat diuraikan sebagai berikut
1. Konsiliasi,  upaya  mempertemukan para    pihak    yang    bersengketa  dan penyelesaiannya    diserahkan    kepada para pihak.
2. Mediasi,  yaitu  BPSK    sebagai penasehat atau mediator dan penyelesaiannya  diserahkan  kepada para pihak.
3. Arbitrase,  Para    pihak    yang bersengketa
menyerahkan
sepenuhnya    keputusan  penyelesaian
sengketa kepada BPSK. Cara Penyelesaian
sengketa konsumen tersebut diatas dilakukan bukan secara  berjenjang  akan  tetapi  dilakukan atas  pilihan  para  pihak  yang  bersengketa dan  penyelesaian  sengketa  konsumen tersebut bisa dikategorikan sebagai
penyelesaian  yang  dikenal  dengan  istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) .
Pengertian Dispute  Resolution biasa disebut  Alternatif  Dispute  Resolution adalah serangkaian proses  yang bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa  antara pihak-pihak.  Pada  mulanya  penyelesaian sengketa  dilihat  sebagai  suatu  alternatif dari keputusan hakim atas suatu keputusan  mengenai  sengketa  menurut hukum (I Made Widyana, 2007: 19).
ADR  adalah  suatu  ungkapan  yang digunakan  oleh  banyak  penulis  dalam menguraikan  perkembangan  tekni-teknik penyelesaian  sengketa  tanpa  kepuutsan formal,  yang  diperoleh  melalu  arbitrase dan pengadilan. Mekanisme ADR biasanya  melibatkan  penengah  yang  adil (tidak  memihak)  yang  bertindak  sebagai pihak  ketiga  atau  pihak  yang  netral (I Made Widyana, 2007: 19).
Penyelesaian sengketa konsumen pada    BPSK    juga  dapat  melalui  Mediasi (Fahmi  Shahab,  2015:  1)    Pilihan Penyelesaian  Sengketa  ada  beberapa pilihan :
1. Adjudikatif  penyelesaiannya  adalah Diselesaikan (diputus) Lembaga, Litigasi:  Pengadilan,  Non  Litigasi: Arbitrase
2. Non  Adjudikatif  penyelesaiannya adalah diselesaikan para pihak sendiri, Mediasi, Konsiliasi,
Konsultasi,  Negosiasi,  Penilaian  ahli, dan  lain-lain  dan  mengapa  ada Mediasi/Konsiliasi hal tersebut adalah sebagai
- Konflik bisa tertata;
- Dipandu  oleh  pihak  ketiga  yang indenpenden (mediator)
- Mengarah  ke  penyelesaian  (ke depan);
- Hasil  kesepakatan  bisa  sangat kreatif;
- Kerahasiaan terjaga;
- Hubungan baik terjaga;
- Waktu relatif singkat;
- Biaya efisien;
- Bila mencapai kesepakatan, final.
- Karakteristik Mediasi.
Setiap mediasi  memiliki karakteristik (Fahmi  Shahab  Fahmi  Shabab,  2015:  4), yaitu:
- Proses  Para  pihak  yang  relevan dan/atau perwakilannya;
- Pihak  ketiga  yang  netral,  seorang mediator;
- Upaya  untuk  mendorong  tercapainya kesepakatan.
Pra  Mediasi  dapat  diuraikan  sebagai berikut :
1. Penunjukan Mediator;
2. Kesepakatan Untuk Mediasi;
3. Adanya Par Pihak;
4. Persetujuan penjadwalan pertemuan. Sedangkan    Proses  Mediasi  (Fahmi Shabab, 2015: 5) adalah sebagai berikut:
- Pertemuan Awal;
- Pemetaan masalah dan Persiapan;
- Pertemuan Bersama;
- Pendefinisian masalah dan
Penyelesaian Masalah;
- Penyelesaian  Kesepakatan  dan  Tidak Kesepakatan.
Latar belakang Penyelenggaraan
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) adalah sebagai berikut
1. Pembangunan hukum yang memberikan  perlindungan  terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia  Indonesia  seutuhnya  yang berlandaskan  Pancasila  dan  UUD 1945.
2. Pembangunan  dan  pengembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional/internasional telah
menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang ditawarkan/ dipromosikan/di iklankan dan diperdagangkan dengan berbagai cara untuk  dapat  telah  menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang ditawarkan/dipromosikan/di iklankan  dan  diperdagangkan  dengan berbagai cara untuk dapat dikonsumsi/dimanfaatkan  dan  atau dipergunakan oleh konsumen.
3. Globalisasi  ekonomi  dan  liberalisasi perdagangan telah membawa dampak pada  derasnya  arus  masuk  barang berasal dari impor baik legal maupun illegal serta meningkatnya persaingan usaha yang cenderung kearah persaingan tidak sehat.
4. Hal tersebut memungkinkan
kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang di konsumen  berada  pada  posisi  yang lemah  karena  konsumen  menjadi obyek  untuk  meraup  keuntungan melalui kiat-kiat promosi, pengiklanan  dan  cara-cara  menjual
yang  kadang  ada  unsur  pemaksaan atau pengelabuhan.
5. Perlunya  penegakan  hukum  untuk melindungi konsumen melalui penyelenggaraan UUPK dan peraturan pelaksanaannya salah satunya  adalah  melalui  pembentukan BPSK di
kabupaten/kota (Desemberius, 2016 :1).
Bahwa  proses  pelaksanaan  eksekusi putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  di  Pengadilan  Negeri (Fahmiron,  2018:  1),    mengenai  prosedur permohonan  eksekusi  tidak  diatur  secara rinci  dan  jelas  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Pasal          57 menyatakan    bahwa  putusan  majelis BPSK di mintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen dirugikan. Kemudian ketentuan Pasal  57  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen    ini  juga  diperjelas  dengan Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/MMP/12/2001  bahwa  pihak  yang
mengajukan eksekusi adalah BPSK.
Bahwa pada Putusan arbitrase,
BPSK  juga  terdapat  kendala  dalam pelaksanaan  permohonan  eksekusi  yang disebabkan  tidak  adanya  pencantuman irah-irah “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhan  Yang  Maha  Esa”  pada  putusan arbitrase  BPSK  tersebut    (Fahmiron,
2018: 4).
Dari  uraian  Fahmiron  diatas  dapat ditarik  kesimpulan,  pada  prinsipnya Putusan  BPSK  dapat  di  eksekusi  melalui Pengadilan  Negeri  karena  merupakan kekhususan  dari  pelaksanaan  eksekusi secara  umum  menurut  ketentuan  hukum
acara  perdata  sesuai  dengan  azas hukum lex  specialis  derogot  legi  generalis yang berarti bahwa ketentuan khusus menyampingkan  ketentuan  yang  bersifat umum .
Adapun Tujuan Perlindungan
Konsumen  (Ganef  Judawati,  2015:  1), antara lain adalah:
1. Terbangunnya  konsumen  yang  lebih cerdas,  kritis  dan  mandiri  serta memiliki  kesadaran  bertindak  baik untuk dirinya sendiri maupun lingkupnya.  Dengan  demikian  setiap konsumen  akan  mampu  menghadapi pasar yang semakin terbuka;
2. Terwujudnya  pelaku  usaha  yang bertanggung  jawab  atau  mampu menjalankan  hak  dan  kewajibannya secara professional atau dapat mengedepankan  etika  bisnis,  tertib mutu,  tertib  ukur,  dan  ikut  menjaga kelestarian  lingkungan  (K3L)  yang tidak merugikan konsumen.
Pelaksanaan  Perlindungan  menurut Undang-Undang Perlindungan  Konsumen (Ganef Judawati, 2015: 1), adalah sebagai berikut:
1. Preventif:  Pemberian  perlindungan kepada  konsumen  sebelum  yang bersangkutan  mengalami  kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang/jasa, (melakukan pengawasan barang dan/atau  jasa  beredar  di  pasar)
Melalui  peranan  Badan  Perlindungan Konsumen
Nasional (BPKN), Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM),
kontrol  pra  pasar  melalui  penerapan SNI,  instrument  perizinan,  dan  lain- lain.
2. Represif:  Pemberian  perlindungan kepada  konsumen  sesudah  yang bersangkutan  mengalami  kerugian
atau menderita sakit akibat mengkonsumsi  barang/jasa.  melalui peranan  BPSK,  kontrol  pasca  pasar seperti  pengawasan  dan  penerapan sanksi dan lainnya.
Sedangkan    Lembaga  Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM),  mempunyai  tugas  sebagai berikut:
- Menyebarkan informasi;
- Memberikan nasihat kepada konsumen;
- Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya;
- Menerima  keluhan  atau  pengaduan konsumen;
- Bekerja  sama  dengan  instansi  terkait dalam upaya mewujudkan
perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan bersama pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pelaksanaan  perlindungan  konsumen ( Ganef Judawati, 2015: 1).
LPKSM  di  Indonesia  saat  ini  yang terdaftar  sebanyak  317  buah,  namun demikian belum semuanya bekerja secara aktif ( Ganef Judawati, 2015: 10).
Berdasarkan  keterangan  Gusriwal
Ketua BPSK Kota Payakumbuh, keberadaan  BPSK  Kota  Payakumbuh yang dibentuk pada tahun 2015, menerangkan jumlah  sengketa konsumen
yang masuk pada BPSK Kota Payakumbuh  sejak  tahun  2016  sampai tahun  2108  adalah  sebanyak  18  (delapan belas)  sengketa  dengan  rincian  sebagai berikut:
1. Tahun  2016,  jumlah  sengketa  yang masuk  9  (sembilan),  selesai  dengan cara  konsiliasi  7  (tujuh)    sengketa, tidak selesai   2 (dua) sengketa.
2. Tahun  2017,  jumlah  sengketa  yang masuk  7  (tujuh),  selesai  dengan  cara mediasi  3  (tiga)  sengketa,  tidak selesai 4 (empat) sengketa.
3. Tahun  2018,  jumlah  sengketa  yang masuk  2  (dua),  selesai  dengan  cara mediasi  1  (satu)  sengketa  ,  selesai dengan cara mediasi 1 (satu) sengketa.
Bahwa  dari  hasil  wawancara  penulis dengan Gusriwal, dari sengketa konsumen yang  telah  diputus  oleh  BPSK  Kota Payakumbuh  dari  kurun  waktu  2106 sampai  2108  pada  umumnya  diselesaikan dengan  cara  konsiliasi  sebanyak  3  (tiga) kasus,  diputus  dengan  cara  mediasi sebanyak  5  (lima)  kasus  sedangkan diselesaikan dengan cara arbitrase sebanyak 4 (empat) kasus.
Bahwa dari data-data yang dikemukakan  diatas,  ternyata  pada  tahun 2107,  ada  4  (empat)  sengketa  yang  tidak selesai  dan  menurut  Gusriwal,  sengketa yang  tidak  selesai  tersebut  disebabkan tidak  adanya  kesepakatan  antara  para pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa konsumen  untuk  diselesaikan  oleh  BPSK Kota  Payakumbuh    dan  hal  tersebut berdasarkan  adalah  hak  bagi  para  pihak untuk  tidak  mau  diselesaikan  oleh  BPSK
dan menurut Gusriwal, tidak ada ketentuan  yang  mengatur  tentang  tugas dan tidak ada kewenangan BPSK sengketa  tersebut  harus  di  putus  BPSK apabila  para  pihak  tidak  sepakat  untuk menyelesaikan sengketa pada BPSK.
Keberadaan
Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen  sebagai  upaya hukum  dimaksudkan  untuk  menjamin kepastian  hukum  ternyata  belum  cukup mampu memberikan perlindungan hukum kepada  konsumen.  Faktanya  konsumen tetap  saja  dalam  kedudukan  dan  posisi tawar  yang  lemah,  seperti  pelaku  usaha membohongi  konsumen  melalui  iklan, promosi  yang  dapat  terjadi  dalam  bentuk pernyataan  salah,    pernyataan  yang menyesatkan ataupun iklan yang
berlebihan.  Namun  karena  kedudukan pelaku  usaha  berada  pada  kedudukan yang  lebih  kuat  dari  konsumen  (Sri Turatmiyah dan Arfiana Novera,
2016:12).
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya  Penurunan  Sengketa Yang  Masuk  Pada  Kantor  BPSK

## Kota Payakumbuh
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan      Dolly  Rangga  Putra,  Sekretariat BPSK  Kota  Payakumbuh,  faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penurunan  sengketa  konsumen  pada BPSK  Kota  Payakumbuh  secara  garis besar  adalah  kapasitas  pihak  konsumen selaku Penggugat  yang tidak berkapasitas sebagai konsumen akhir sehingga gugatan atau  laporan  yang  masuk  BPSK  Kota Payakumbuh    tidak  bisa  diterima  atau ditolak karena penekanan sengketa
konsumen  yang  bisa  disidangkan  pada BPSK  adalah  konsumen  akhir  bukan konsumen  antara  dan  faktor-faktor  lain yang  menyebabkan  tidak  populernya BPSK  dimata  masyarakat  konsumen  di Kota Payakumbuh karena adanya peraturan  tentang  tugas  dan  wewenang hal  mana    BPSK  lebih  memilih  berperan pasif  karena  BPSK  memiliki  juga kewenangan sebagai lembaga penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan, sehingga BPSK hanya menunggu  laporan  dari  konsumen  yang merasa  dirugikan  oleh  perbuatan  pelaku usaha  disamping  sosialisasi  yang  masih dirasakan  kurang  karena  keterbatasan anggaran.
Begitu juga hambatan-hambatan yang dihadapi  oleh  majelis  BPSK  dalam penyelesaian  sengketa  konsumen  di BPSK Kota Payakumbuh juga disebabkan antara lain:
1. BPSK Kota Payakumbuh tidak memiliki kekuatan upaya paksa untuk menghadirkan pelaku usaha;
2. Pelaku  Usaha  yang  tidak  bersedia hadir  di  BPSK.  meskipun  dalam Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen,  BPSK    dapat    meminta bantuan dari Penyidik Umum (Polisi) namun  dalam  praktiknya  sulit  untuk dilaksanakan  untuk  menghadirkan pelaku usaha;
3. Pelaku  Usaha  mempunyai  kebebasan untuk memilih tempat
menyelesaikan perkara apakah melalui BPSK atau Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk
menyelesaikan  Sengketa  Konsumen (Pasal 45 ayat (2) UUPK),
4. Pelaku Usaha dapat menolak keinginan konsumen agar sengketanya  diselesaikan  di  BPSK apabila  para  pihak  sepakat  memilih BPSK sebagai tempat untuk menyelesakan sengketa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah penulis  bahas  diatas  mengenai  peranan BPSK Kota Payakumbuh dalam menangani  sengketa  konsumen  dengan pelaku  usaha  dan    hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  pada  Kantor  BPSK  Kota Payakumbuh maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan  BPSK  Kota  Payakumbuh setelah  dibentuk  pada  tahun  2015 masih  kurang  dimanfaatkan  dan dirasakan oleh masyarakat konsumen.
Masih  banyak  masyarakat  konsumen yang berdomisili di Kota
Payakumbuh  dan  sekitarnya  yang masih  belum  memanfaatkan  BPSK sebagai    lembaga  pencari  keadilan apabila  konsumen  tersebut  merasa dirugikan  oleh  pelaku  usaha.  Dari rekapitulasi  sengketa konsumen  yang ada  pada  BPSK  Kota  Payakumbuh dari  tahun  2016  sampai  2108,  kasus yang  masuk    berjumlah          18 (delapan belas) kasus dan                4 (empat) kasus yang tidak selesai pada tahun  2017  karena  para  pihak  tidak mau  diselesaikan  oleh  BPSK  Kota Payakumbuh.
2. Faktor-Faktor  yang  menyebabkan terjadinya  penurunan  sengketa  yaitu: masih  kurangnya  sosialiasi  tentang keberadaan  BPSK Kota Payakumbuh walaupun pembentukan lembaga BPSK  Kota  Payakumbuh  sudah  ada berdasarkan SK Menteri Perdagangan pada tahun 2015
Di  dalam  mengemukakan  saran- saran  terhadap  keberadaan  BPSK  Kota Payakumbuh ini, agar peran dan kewenangan BPSK dapat dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  konsumen, maka penulis menyarankan sebagai berikut agar:
1. Perlunya  revisi  atau  penggantian terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen
serta peraturan  lain  dibawahnya  agar  hak- hak  konsumen  dan  juga  hak-hak pelaku  usaha  dapat  dijamin  secara baik  oleh  hukum  hal  mana  Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor  8  tahun  1999  masih  dirasakan banyak  kekurangannya.  Keberadaan Majelis  Badan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  selaku pihak  yang  memutuskan  sengketa konsumen hendaknya diberi kewenangan  yang  lebih  luas  sehingga konsumen  dalam  mencari  keadilan dapat terpenuhi secara maksimal.
2. Hendaknya  pihak  Sekretariat  Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan
sosialisasi kepada
masyarakat konsumen  yang  merasa  hak-haknya dirugikan  oleh  pelaku  usaha  untuk melaporkan  dalam  bentuk  gugatan pada  BPSK    dan  yang  paling  penting adalah  biaya  gugatan  tidak  ada  atau gratis

## UCAPAN TERIMA KASIH
Segenap  Puji  dan  Syukur  penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, serta salawat serta salam untuk Rasullulah Muhammad
SAW, Alhamdulillah
akhirnya  penulis  dapat  menyelesaikan penulisan  karya  ilmiah  ini  yang  diberi judul:  “ Peranan  Badan  Penyelesaian
Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota Payakumbuh
Terhadap Sengketa

## Konsumen ”
Penulis  menyadari  bahwa  karya ilmiah ini masih merupakan kupasan yang dangkal dan belum mendalam serta masih perlu  perbaikan  di  sana  sini  dikemudian hari,  dan  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan dengan bantuan dan dorongan  dari  berbagai  pihak  yang  tidak dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu,Oleh karena  itu  pada  kesempatan  ini  dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu  Hukum  (STIH)  Putri  Maharaja

## Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.
3. Bapak  Gusriwal,  SE  selaku  Ketua BPSK  Kota  Payakumbuh  dan  bapak
Dolly  Rangga,  SE  selaku  sekretariat BPSK  Kota  Payakumbuh  yang  telah memberikan  bahan-bahan  serta  data- data  kepada  penulis  dalam  rangka penyelesaian karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmayanti,  E.  (2018).  Perlidungan
Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja (K3)  Pada  Perusahaan. Jurnal
Cendekia Hukum , 3 (2), 283–296.
Desemberius, SE. MM, Penyelenggaraan
Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) ,  Bimtek  BPSK  se  Sumbar di Padang, tanggal 03 Maret 2016. Faisal. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pra Kepemilikan Rumah Sangat Sederhana  Di  Kota  Payakumbuh. Jurnal Cendekia Hukum , 3 (2), 178– 187.
Fahmiron, SH. M.Hum, Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)  di  Pengadilan  Negeri , Bimtek BPSK se Sumbar di Padang,
tanggal 13 Maret 2018.
Fahmi  Shabab,  SE,  MBL, Penyelesaian Sengketa  pada  di  BPSK  Melalui Mediasi ,  Bimtek  BPSK  se  Sumbar di  Padang  tanggal  30  September 2015.
Ganef  Judawati, Tujuan  Perlindungan Konsumen , Bimtek BPSK se
Sumbar  di  Padang,  di  Padang tanggal 30 September 2015.
I. Made Widyana, Alterantif Penyelesaian Sengketa (ADR) , (Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLS) Bekerja sama dengan Kantor
Hukum  Gani  Djemat  &  Partners,
2007).
Sri  Turatmiyah,  A.  N.  (2016).  Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pengawasan
Klausula  Baku  di  Kota  Palembang. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 32 (1), 147–165.
Superry  Daniel  Sitompul,  J.  S.  (2014).
Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Terkait  Good  Governance  (Studi
Kasus  di  BPSK  Kota  Medan).
Jurnal Mercatoria , 7 (2), 208–221.
Zainul  Akhyar,  Harpani  Matnuh,  H. (2015). Peranan Badan Penyelesaian  Sengketa  (Bpsk)  Kota Banjarmasin. Jurnal  Pendidikan
Kewarganegaraan , 5 (10), 773–783.
Undang-  Undang    Nomor  8  Tahun  1999
Tentang Perlindungan  Konsumen (UUPK).
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/ Kep/ 12/ 2001, tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen disingkat BPSK.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor:
06/M-DAG/PER/2/2017, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.