## DAMPAK DESENTRALISASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA LAYANAN: IMPLIKASI SETELAH OTONOMI DAERAH KASUS KOTA BENGKULU
Kamaludin Dewi Rahmayanti
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu kamaludinapur@gmail.com

## Abstrak
Otonomi daerah tidak hanya menuntut desentralisasi kekuasaan tetapi juga berimplikasi pada desentralisasi keuangan pada daerah tingkat dua. Harapan masyarakat yang begitu besar dengan adanya desentralisasi keuangan justru saat ini menjadi serangan balik bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk melihat dampak otonomi daerah menurut penilaian masyarakat berkaitan dengan layanan dan program yang ditawarkan pemerintah Kota Bengkulu. Metode analisis adalah pendekatan deskriptip dengan mengkombinasikan data statistik dan penilaian masyarakat di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menggambarkan bahwa desentralisasi keuangan masyarakat menilai di kota Bengkulu kinerja layanan terutama dalam arti luas seperti; fasilitas publik, jalan, jembatan, sarana-prasarana yang lainnya tidak lebih baik sebelum adanya otonomi daerah. Belanja Daerah yang dialokasikan cenderung tidak berfihak pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Belanja daerah banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Sebesar 60% sampai 70% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digunakan membiayai gaji pegawai.

## Abstract
On level region to expectation decentralization of power and decentralizes financially. Society expectation that so big with marks sense finance decentralization just currently become attack return to divide society. The goal of the research is subject to analysis decentralization of region impact terminological society expectation gets bearing by service and program that is on the Bengkulu City government. Method analysis is descriptive approaching with to combine statistical and society expectation at Bengkulu's City. The result of the research to figure that societies financial decentralization assess at Bengkulu's city performance services particularly in extensive mean as; public facility, road, bridge, another infrastructure not better before marks sense decentralization of region. Region expenditure that is allocated to tend not importance on programs that gets to direct touch needs society. A lot of region expenditure is utilized for unproductive. Budget of income and expenditure utilizing to fund clerk wages as big as 60% until 70%.
Key word: On level region, budget of income and expenditure

## PENDAHULUAN
Diawali adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang juga sekaligus tumbangnya kekuasaan ORDE BARU lebih dari 30 tahun yang menuntut adanya otonomi daerah (OTDA) secara luas.
OTDA tidak hanya menuntut desentralisasi kekuasaan juga berimplikasi pada desentralisasi keuangan pada daerah tingkat dua. Paling tidak ada dua alasan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Pertama, intervensi masyarakat di masa lalu telah
menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan deomkrasi di daerah. Kedua, arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari pemerintah pusat menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2004).
Secara teoritis desentralisasi dan OTDA dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, antara lain melalui pemotongan jalur birokrasi pelayanan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah, terutama pelayanan peme- rintah daerah (PEMDA). Perbaikan pelayanan tersebut akan makin baik kalau didukung oleh sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, akuntabel dan memberi ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat. Dengan sistem seperti itu maka tujuan akhir dari desentralisasi dan otda berupa peningkatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat akan dapat tercapai. Pelaksanaan kebijakan desen- tralisasi dan OTDA yang diatur dalam UU No.22, 1999 dan UU No. 25, 1999 diamanatkan untuk tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelum kedua UU tersebut diberla- kukan, berbagai kegiatan pelayanan pemerintah, terutama program pem- bangunan, lebih banyak diputuskan dan bahkan dilaksanakan oleh pusat melalui instansi vertikalnya di daerah (KANWIL dan KANDEP). Sejak kedua UU itu diberlakukan pada 1 Januari 2001 daerah menerima kewenangan dan personil yang lebih besar. Untuk melaksanakan semua itu pemerintah pusat menyediakan dana alokasi umum (DAU) yang pada umumnya lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) tahun-tahun sebelumnya. Tanggung jawab pengalokasian DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam kenyataannya DAU yang diterima dinilai kurang dibanding kebutuhan untuk dapat mengelola kewenangan pelayanan pemerintahan secara baik. Selain kekurangan dana, aparat daerah yang selama lebih dari tiga dekade terbiasa menerima “perintah” dari pusat masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem administrasi pemerintahan yang baru ini. Waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Misi utama kedua Undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desen- tralisasi tidak hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpihan beberapa wewenang pemerintah kepada pihak swasta privatisasi. Pemerintah pada berbagai tingkatan harus bisa menjadi katalis: fokus pada pemberiaan penghargaan bukan pada prosuksi pelayanan publik. Produksi pelayanan bukan menjadi keharusan, atau pengecualiaan saja. Di masa mendatang semua tingkatan pemerintahan harus fokus pada fungsi- fungsi dasarnya, yaitu: yaitu penciptaan dan modrenisasi lingkungan legal dan regulasi. Pengembangan suasana yang kondusif bagi proses alokasi sumberdaya yang efisien. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur; melindungi orang-orang yang rentan secara fisik dan non fisik; serta meningkatkan dan konservasi daya dukung lingkungan hidup (World Bank, 1997).
Dampak desentralisasi dan otda terhadap kinerja pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah diberla- kukannya kebijakan tersebut melalui indikator-indikator terukur tertentu. Salah satu aspek yang dipakai untuk mengukur dampak tersebut dapat dievaluasi melalui