## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (DARI SEKTOR RETRIBUSI) PADA DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN CIAMIS

## Oleh:
Rully Noor Oktaviana
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta Jakarta
Email: ully.unpad@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  menganalisa  Pendapatan  Asli  Daerah  dari sektor retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sudah berjalan sesuai aturan  (Perda)  yang  berlaku  atau  belum).  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif kualitatif,  dilakukan dengan cara menganalisis konsep, kebijakan, serta hasil survey atas persepsi pihak-pihak yang terkait dalam  kajian mengenai potensi pajak dan retribusi daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap PAD di  Kabupaten  Ciamis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  retribusi  pada  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Ciamis  memiliki  masalah  yang  signifikan  terbukti  dari hasil data yang diperoleh.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retribusi, Dinas Perhubungan

## A. PENDAHULUAN
Ketersediaan  fasilitas  dan  sarana  publik  di  suatu  daerah  yang  digunakan oleh  masyarakat  adalah  bukti  bahwa  adanya  anggaran  dalam  pengadaannya. Terlepas dari baik atau tidak nya fasilitas tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang  digunakan  masih  belum  optimal.  Anggaran  tesebut  diperoleh  dari penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi sebagai kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penelitian  ini  spesifik  pada  retribusi  terutama  pada  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Ciamis.  Hal  ini  menjadi  kajian  utama  karena  Ciamis  sebagai  daerah wisata  tentunya  memiliki  fasilitas  atau  sarana  yang  menunjang  dalam pelayanannya. Semakin  baik  sarana perhubungan  maka  semakin  bertambah daya tarik  wisatawan  dalam  berkunjung  dan  tentunya  masyarakat  setempat  dapat menikmati  fasilitas  tersebut  dalam  kegiatannya  sehari    hari  terutama  dalam bekerja  sehingga  dapat mendatangkan manfaat  secara  ekonomi  dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dikutip Shahreza,Dhona. (2014). Supply  and  Demand  Identification  of  Ecotourism  Sector . Journal  of Applied Business and Economics , 1 , 1. mengatakan bahwa
“ the  application  or  regional  autonomy  provides  logic  consequency  toward regional government to handle their households has their responsibilities fully in enhancing the prosperity of their people through activity of tourism development “ hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Siregar  (dalam Shahreza,  dhona.  (2014).  Supply and  Demand  Identification  of  Ecotourism  Sector. Journal  of  Applied  Business  and Economics , 1 , 1.) “ Tourism  in  many  developing  countries  including  Indonesia  has  a  significant role  in  solving  the  poverty  problem,  i.e.  through  absorption  of  manpower  and increase of income .
Berdasarkan  survey  di  lapangan  melalui  hasil  wawancara  dengan  warga,
Masyarakat  terkadang  kurang  memahami  arti  dari  retribusi  dan  sumber  dana pengadaan fasilitas tersebut, sehingga sebagian besar dari mereka belum menaati aturan dalam pembayaran retribusi. Mereka menganggap bahwa pembayaran atau pungutan  yang  selama  ini  ada  adalah  sejenis  pungutan  liar  yang  tidak mendatangkan  manfaat.  Ini  sebaiknya  menjadi  tugas  besar  pemerintah  daerah setempat dalam mensosialisasikan reribusi beserta peraturan dan sanksinya.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa retribusi sebagai bagian dari
Pendapatan  Asli  Daerah  khususnya  pada  dinas  perhubungan  dari  sisi  target  dan realisasinya,  serta  bagaimana  peraturan  daerah  yang  ada  dalam  penerapannya dimasyarakat,  agar  terbentuk  langkah  atau  solusi  dalam  penanganannya  dari pemerintah dan pihak terkait agar kondisi berjalan sebagaimana mestinya.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Pembangunan Ekonomi Daerah
”Pembangunan  merupakan  suatu  proses  multidimensi,  dimana pelaksanaan  pembangunan  selalu  berusaha  untuk  melakukan  pengorganisasian kembali ( re-organization ) dan  juga pengorientasian kembali ( re-orientation ) dari sistem sosial dan ekonomi secara keseluruhan” (M.P,Todaro, 2000) Pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  suatu  pemerintahan  ditujukan  untuk  mencapai  suatu kondisi  tertentu,  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Cara  yang dilakukan  adalah  dengan  sistem  desentralisasi,  dimana  pemerintah  daerah, kabupaten  atau  kota  diberi  kesempatan  untuk  mengoptimalkan  potensi  kekayaan alam  dan  sumber  keuangan  lainnya  salah  satu  diantaranya  adalah  mengelola retribusi.
Retribusi  menurut  UU  Nomor  28  tahun  2009  adalah  pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi  berkontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sehingga  besar kecilnya retribusi akan berpengaruh terhadap jumlah PAD.
“Pembangunan  harus  dilihat  dari  sisi  proses  memperluas  kebebasan masyarakat  untuk  mencapai  kebahagiannya,  sehingga  fokus  utama  dari pembangunan adalah bagaimana menciptakan kebebasan manusia” ( Amartya Sen, Development  As  Freedom,  2000  dalam (Wardhana,  Sukartawinata,  Oktaviana, 2013)).
“Suatu  proses  saat  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  mengelola  sumber daya  yang  ada  dan  selanjutnya  membentuk  suatu  pola  kemitraan  antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru  dan  merangsang  perkembangan  kegiatan  ekonomi  (pertumbuhan  ekonomi) dalam  wilayah  tersebut.  Tujuan  dari  pembangunan  ekonomi  lokal  ( Local Economic  Developmen t)  adalah  untuk  membangun  kemampuan  ekonomi  daerah setempat  untuk  memperbaiki  masa  depan  ekonomi  dan  kualitas  hidup  untuk semua.  Ini  adalah  proses  dimana  masyarakat,  bisnis  dan  sektor  non-pemerintah mitra  bekerja  secara  kolektif  untuk  menciptakan  kondisi  yang  lebih  baik  bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.” (Ananda, c. Fajri, 2016) Pada  akhirnya,  dengan  pembangunan  akan  terjadi  berbagai  perubahan yang  mendasar,  baik  pada  kehidupan  ekonomi,  sosial  budaya,  maupun  dalam kelembagaan/institusi.  Pembangunan  yang  berhasil  telah  mengantarkan  daerah menjadi  daerah  yang  maju  ( developed  region )  dan  sebaliknya  keterlambatan dalam  pembangunan  menjadikan  daerah  tersebut  tetap  sebagai  daerah  yang terbelakang ( under developed region ).
Paradigma  pembangunan  manusia  ini  memiliki  4  (empat)  pilar  pokok (UNDP,  1995:129 (dalam  (Wardhana, Sukartawinata, Oktaviana, 2013)), dimana ke  empat  pilar  pokok  ini  dapat  menjamin  tercapainya  tujuan  pembangunan manusia  seutuhnya.  Secara  ringkas  4  (empat)  pilar  pokok  tersebut  mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Produktivitas ( productivity )
Produktivitas  memerlukan  investasi  pada  manusia,  serta  suatu  keadaan makroekonomi  yang  memungkinkan  penduduk  untuk  mengembangkan dirinya secara maksimal.
2. Pemerataan ( equity )
Penduduk  harus  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mendapat  akses terhadap semua sumberdaya ekonomi dan sosial.
3. Kesinambungan ( sustainability )
Akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi  dan  sosial  hendaknya  harus  terus berlanjut  tidak  hanya  untuk  generasi  sekarang  saja,  akan  tetapi  diharapkan akses tersebut dapat dinikmati juga untuk generasi-generasi yang akan datang.
4. Pemberdayaan ( empowerment )
Konsep  yang  komprehensif  dari  pemberdayaan  dalam  paradigma  ini  berarti penduduk dapat melaksanakan
pilihan-pilihan sesuai dengan keinginannya.Halini  berarti  kebebasan  bagi  penduduk  untuk  menentukan keputusan-keputusan  bagi  kehidupannya.Tidak  lain,  ini  sejalan  dengan desentralisasi dan peran aktif dari masyarakat madani untuk ikut berpartisipasi dalam membuat dan mengimplementasikan berbagai kebijakan.

## Peran Pemerintah dalam Pembangunan
Peran  pemerintah  dalam  perekonomian  dalam  rangka  pelaksanaan pembangunan  bukan  hanya  berusaha  membelanjakan  berbagai  penerimaan  yang sudah  didapat  dari  sistem  perpajakan  yang  ada,  akan  tetapi  lebih  jauh  dari  hal tersebut.  Terkadang  pemerintah  harus  berupaya  untuk  memperbaiki  berjalannya institusi  atau  “ rule  of  the  game ”  yang  ada  dalam  perekonomian,  sehingga  bisa
menjamin  peran  institusi  dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Salah  satu upaya pemerintah dalam pengembangan institusi adalah berusaha agar mekanisme pasar  bisa  tetap  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  mendorong  berbagai aktivitas  kegiatan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  nanti  bisa  meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Oleh  sebab  itu  dalam  literatur  ekonomi  publik,  peran/fungsi  pemerintah  di bidang ekonomi bisa dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:
1. Fungsi  alokasi.  Tujuan  utama  dari  fungsi  ini  adalah  bagaimana  pemerintah melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya  berupaya untuk membuat agar alokasi sumberdaya perekonomian bisa berjalan secara efisien.
2. Fungsi distribusi. Fungsi ini selalu dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah dalam berusaha untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan. Salah satu bentuk keadilan pembangunan adalah terciptanya  distribusi pendapatan  yang lebih merata diantara masyarakatnya.
3. Fungsi  stabilisasi.  Tugas  pemerintah  dalam  berusaha  untuk  mewujudkan tujuan  makro  ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  stabilitas  harga, dan  mengatasi  masalah  pengangguran    bisa  dilakukan  melalui  dua  paket kebijakan  ekonomi  yaitu  kebijakan  fiskal  dan  moneter.  (Wardhana, Sukartawinata, Oktaviana, 2013)
Mendeteksi dua faktor kemungkinan dari ketiga fungsi pemerintah di atas. Menurut mereka, ’’fungsi  stabilitas secara umum  lebih  baik  jika dijalankan oleh pemerintah pusat (sentralistik), sedangkan fungsi alokatif dan distributif lebih baik dijalankan oleh pemerintah daerah. Hanya saja fungsi distributif ini lebik baik jika dijalankan oleh pemerintah pusat, sebab didalamnya ada unsur keadilan  nasional harus dicapai’’ (Musgrave and Musgrave, 1989).
Terkait  dengan  fungsi  stabilitas,  jika  bidang  ini  didesentralisasikan  akan menjadi chaos terhadap  sistem  pemerintahan  dan  pengelolaan  ekonomi  daerah.
Tidak menutup kemungkinan masing-masing daerah menetapkan instrumen fiskal dan  moneter  yang  berbeda.  Jika  itu  dilakukan  maka  masyarakat  secara keseluruhan  akan  dirugikan.  Atau  dalam  konteks  pertahanan  keamanan,  apabila fungsi  ini  diserahkan  kepada  daerah,  maka  setiap  daerah  memiliki  standar  dan prosedur  sistem  pengamanan  yang  berbeda.  Sedangkan  fungsi  distribusi, meskipun  hal  ini  baiknya  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah,  namun  demikian kapasitas dan potensi setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda, sehingga fungsi  distributif  lebih  baik  dijalankan  oleh  pusat  agar  terjadi  distribusi  sumber daya yang adil (Wardhana, Sukartawinata, Oktaviana, 2013).
Salah satu upaya pemerintah/pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi otonominya dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah setempat maka  retribusi  dibebankan  kepada  masyarakat  sebagai  penikmat  layanan  publik, mengingat  bahwa  masyarakat  Ciamis  sebagian  besar  bergerak  pada  sektor pertanian dan wirausaha sebagai mata pencahariannya dan Ciamis sebagai daerah wisata  maka diharapkan retribusi dari  sarana perhubungan  sebagai  alat  mobilitas sehari-hari dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada PAD Ciamis untuk meningkatkan pembangunan daerah.
Sejak  otonomi  daerah  diberlakukan  pada  tahun  2001,  Kabupaten  Ciamis mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Ciamis dengan 30 kecamatan dan  Kota  Banjar  4  kecamatan.  Seiring  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk  di Kabupaten  Ciamis  dan  untuk  mengurangi  rentang  kendali  pemerintahan  pada tahun  2006  di  Kabupaten  Ciamis  mengalami  pemekaran  sebanyak  6  kecamatan, sehingga  dari  30  kecamatan  menjadi  36  kecamatan.  Begitu  juga  untuk  jumlah desa,  selama  periode  2007  –  2009,  jumlah  desa  bertambah  sebanyak  3  desa. Demikian  juga untuk periode  yang sama  jumlah Rukun  Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mengalami penambahan sebanyak 27 Rukun Warga (RW) dan 92 Rukun Tetangga (RT) (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017).
Nurhastuti  (  dalam  (Surahmat,  2013)    Untuk  membangun  perekonomian yang  tangguh  dan  berdaya  saing  dengan  memanfaatkan  secara  optimal  potensi- potensi  unggulan.  Peningkatan  pertumbuhan  sektor  pertanian  secara  signifikan yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan  program-program  yang  mempunyai  daya  ungkit  bagi pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  Sektor  industri  pengolahan  dan  perdagangan diarahkan  untuk  memanfaatkan  produk-produk  unggulan  daerah,  khususnya produk  pertanian.  Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  strategis  yang mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengembangan  aktifitas  sosial  budaya, khususnya  melalui  peningkatan  kualitas  jalan  dan  jembatan,  rehabilitasi  irigasi, pembangunan  sarana  dan  prasarana  perekonomian,  serta  pengembangan  sarana dan prasarana perkantoran. Harapannya Musrenbang tahun 2013 bisa mengurangi kesenjangan  pembangunan  antar  wilayah  melalui  distribusi  pembangunan  secara adil dan merata. Selain itu juga bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa,  mengembangkan  pembangunan  daerah  yang  berorientasi  terhadap pengurangan  kemiskinan,  pengangguran,  pertumbuhan  ekonomi  dan  pelestarian lingkungan hidup. Serta meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk dapat mendanai kebutuhan pembangunan daerah.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  menganalisis  konsep,  kebijakan,  serta hasil survey atas persepsi pihak-pihak yang terkait dalam kajian mengenai potensi pajak  dan  retribusi  daerah  yang  diharapkan  memberikan  kontribusi  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ciamis.
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  kecamatan  di  Kabupaten  Ciamis. Untuk mendapatkan data yang bersifat kualitatif, teknik sampling yang digunakan adalah purposive  sampling  method, yaitu  pengambilan  sampel  yang  terpilih menurut  ciri-ciri  khusus  yang  dimilikinya  atau  berdasarkan  penilaian  tertentu (Koentjaraningrat, 1994, p. 89)
Sampel  yang  diambil  ditentukan  tidak  berdasarkan  representasi  sampel dalam  sebuah  populasi,  tetapi  berdasarkan  kebutuhan  data  atau  informasi  yang hendak dikumpulkan. Individu yang dianggap dapat menjadi narasumber potensial dalam kajian ini (SKPD dan instansi terkait lainnya, asosiasidan masyarakat) akan menjadi sumber informasi/narasumber penelitian.
Data  yang  diperoleh  meliputi  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer berupa  hasil  wawancara  dan  kuesioner  dengan  berbagai  elemen  yang  menjadi sampel  penelitian.  Data  sekunder  berupa  data  literatur  dari  instansi  terkait  serta data lainnya yang relevan, baik yang diperoleh dari pemerintah yang bersangkutan ataupun dengan cara men- download data dari sumber data lainnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dilakukan melalui  produk  hukum  berupa  peraturan  daerah,  selanjutnya  disingkat  dengan sebutan  Perda. Pada  sisi  lain  berjalannya  pelaksanaan  otonomi  yang  seluas- luasnya  bagi  daerah  dalam  membiayai  daerah,  memberikan  peluang  untuk menggali  potensi  daerah  melalui  pungutan  daerah  berupa  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  ke  dalam  penetapan kebijakan hukum berupa Perda.

## Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Sumber  penerimaan  dana  Pemerintah  Daerah  berdasarkan  UU  Nomor. 33/2004 terdiri atas:
1. Pendapatan Daerah
a. PAD, yang terdiri atas;
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
b. Dana Perimbangan, yang terdiri atas;
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
c. Lain-lainpendapatan daerah yang sah
2. Pembiayaan
a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
b. Penerimaan pinjaman daerah
c. Dana cadangan  daerah
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  komponen  sumber pendapatan daerah  sebagaimana  yang telah diatur dalam  Undang-undang Nomor 22 pasal 79  tahun 1999 tentang  pemerintahan daerah, dapat disimpulkan  bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Dalam  Undang-undang  Nomor  22  tahun  1999  pasal  79  tentang pemerintahan  daerah    mengisyaratkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  fungsi- fungsi  pemerintahan  daerah,  kepala  daerah  Kabupaten/Kota  diharapkan  kepada kepala  daerah  Kabupaten/Kota  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelaksanaan  pembangunan  daerah  tidak  terus  menerus  selalu  menggantungkan dana  (anggaran)  dari  pusat  melalui  pembagian  dana  perimbangan.  Dalam administrasi  keuangan  daerah  PAD  adalah  pendapatan  daerah  yang  diurus  dan diusahakan  sendiri  oleh  daerah  yang  dimaksud  sebagai  sumber  PAD  guna pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD dapat disimpulkan sebagai:
a.     PAD  merupakan  sumber  pendekatan  daerah  dengan  mengelola  dan memanfaatkan potensial daerahnya.
b.     Di  dalam  mengelola,  mengolah  dan  memanfaatkan  potensi  daerah,  PAD dapat  berupa  pemungutan  pajak,  retribusi  dan  lain-lain  pendapatan  daerah yang sah.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  sumber  keuangan  yang  berasal  dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan  Asli  Daerah,  karena  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  dipergunakan sesuai  dengan  prakarsa  dan  inisiatif  daerah  sedangkan  bentuk  pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  diharapkan  pemerintah  daerah  juga  mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. ( No Name, 2011)
”PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Dana Perimbangan  bertujuan  untuk  menciptakan  keseimbangan  keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dan  antara  Pemerintahan  Daerah.  Dana Perimbangan  yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  merupakan  sumber  pendanaan bagi  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi,  yang  alokasinya  tidak  dapat dipisahkan  satu  dengan  yang  lain  mengingat  tujuan  masing-masing  jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah ”. (Wardhana, Sukartawinata, Oktaviana, 2013)
Selain  pendapatan  dari  pajak  daerah,  pemerintah  kabupaten/kota  juga  bisa mendapatan  pendapatan  asli  daerahnya  dari  retribusi.  Retribusi  daerah  adalah pungutan daerah  sebagai pembayaran atas  jasa atau pemberian  izin tertentu yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan pribadi  atau  badan.  Oleh  sebab  itu  sumber  dana  yang  berhasil  dikumpulkan  dari retribusi  harus  dikembalikan  untuk  kepentingan  peningkatan  pelayanan  yang disediakan  oleh  pemerintah.  Prinsip  utama  dalam  pengelolaan  retribusi  adalah cost-recovery .

## Tujuan Retribusi
Retribusi  daerah  diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber  keuangan  untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut
tak  lain  adalah  guna  meningkatkan  dan  mencapai  pemerataan  kesejahteraan masyarakat.  Pada  hakikatnya,  pemungutan  retribusi  daerah  memiliki  persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :
1. Memenuhi  kebutuhan  rutin  kas  daerah  atau  negara  yang  merupakan  tujuan utama
2. Menciptakan  dan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  yang  merupakan tujuan tambahan.

## Sifat Retribusi
Dalam pelaksanaannya, retribusi memiliki 2 sifat yaitu :
1. Retribusi  yang  bersifat  umum.  Bersifat  umum  berarti  berlaku  secara  umum. Maksudnya,  pungutan  retribusi  memiliki  sifat  berlaku  umum  bagi  siapa  pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Retribusi  yang  bersifat  khusus  atau  memiliki  tujuan.  Sifat  pungutan  retribusi ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  manfaat  tertentu  dari  jasa  yang  disediakan oleh pemerintah daerah.

## Ciri-Ciri Retribusi
Retribusi  memiliki  beberapa  ciri-ciri  yang  hampir  sama  dengan  pajak, yaitu :
1. Dipungut oleh pemerintah daerah
2. Merupakan  iuran  tidak  wajib  namun  terdapat  paksaan  secara  ekonomis. Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi, namun  dirinya  tidak  akan  memperoleh  pelayanan  atas  jasa  yang  disediakan pemerintah daerah.
3. Memiliki kontra prestasi
4. Dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara atau pemda (Indah,Rini, 2016)

## Fungsi Retribusi
1. Sumber Pendapatan Daerah
Jika  daerah  telah  memiliki  sumber  pendapatan  yang  mampu  memenuhi dan  mencukupi  kebutuhan  pemerintah  daerah,  maka  pemerintah  pusat  tidak  lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat  diukur  berdasarkan  target  capai  pungutan  retribusi.  Apabila  target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi pula.

## 2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah
Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber- sumber  keuangan  ada  dan  mencukupi.  Demikian  halnya  dengan  ekonomi  di daerah,  yang  mana  retribusi  menjadi  salah  satu  sumber  keuangannya,  sehingga
pengaturan  kegiatan  ekonomi  daerah  pada  pos-pos  tertentu  dapat  dijalankan dengan baik dan lancar.

## 3. Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah
Retribusi  yang  masuk  ke  kas  daerah  secara  rutin  akan  menjadikan perekonomi daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

## 4. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat
Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada  pembangunan  dan  pendapatan  masyarakat  akan  tercapai  yang  sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  serta  taraf  hidup  masyarakat.  Negara  Indonesia terdiri  dari  berbagai  macam  daerah  dengan  sistem  ekonomi  desentralisasi.  Jika semua  fungsi  di  atas  berjalan  dan  berlaku  baik  di  tiap-tiap  daerah  di  Indonesia, secara  agregat  akan  memengaruhi  perekonomian  bangsa.  Namun  dalam pelaksanaannya  di  lapangan  mungkin  saja  terjadi  berbagai  kendala  atas pemungutan retribusi.

## Jenis Obyek Retribusi
Tidak semua fasilitas pemerintah daerah dikenakan pungutan retribusi.Hanya  jenis  jasa  tertentu  yang  layak  ditetapkan  sebagai  obyek  retribusi menurut  pertimbangan  sosial  ekonomi.  Adapun  jenis  obyek  retribusi  tersebut meliputi
1. Jasa Pelayanan Umum
Adalah  jasa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan umum  dan  dapat  dinikmati  oleh  umum  baik  perorangan  ataupun  badan.  Yang termasuk  jasa  pelayanan  umum  yaitu:  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan,  Retribusi Pelayanan  Pendidikan,  Retribusi  Pelayanan  Kebersihan/Persampahan,  Retribusi Pelayanan  Pemakaman  dan  Penguburan  Mayat,  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di Tepi Jalan Umum, dan lain sebagainya. Yang tidak termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan umum pemerintah.

## 2. Jasa Usaha
Merupakan  jasa  yang  disediakan  pemerintah  daerah  dengan  menganut prinsip komersial yang ditujukan untuk jasa usaha perorangan atau badan. Contoh jenis  retribusi  ini  adalah:  Retribusi  Pasar  Grosir  dan/atau  Pertokoan,  Retribusi Tempat  Penginapan/Pesanggrahan/Villa,  Retribusi  Terminal,  Retribusi  Tempat Rekreasi dan Olah raga, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan lain-lain.

## 3. Jasa Perijinan Tertentu
Pada  dasarnya  pemberian  ijin  oleh  pemerintah  tidak  dikenakan  pungutan retribusi.  Namun  bisa  jadi  pemerintah  daerah  masih  mengalami  kekurangan pendapatan  yang  tidak  dapat  dicukupi  oleh  sumber-sumber  penerimaan daerahnya, sehingga untuk kondisi tersebut, perijinan tertentu dikenakan pungutan retribusi.  Contohnya  adalah:  Retribusi  Ijin  Mendirikan  Bangunan,  Retribusi  Ijin
Usaha  Perikanan,  Retribusi  Ijin  Gangguan,  Retribusi  Ijin  Tempat  Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Ijin Trayek. (Indah,Rini, 2016)
Tabel 1.
Data Target Retribusi Daerah dan Data Aktual Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2010-2012
TAHUN TARGET PENERIMAAN REALISASI EFEKTIVITAS ( % ) 2010 18,217,076,900.00 10,937,885,750.00 60.0419365 2011 18,439,256,300.00 8,782,707,660.00 47.6304875 2012 26,957,660,000.00 11,615,886,507.00 43.0893724 Sumber : Pengolahan Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  antara  target  penerimaan  dan  realisasi terdapat  beda  atau  kesenjangan  yang  cukup  jauh.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian besar  masyarakat  belum  mentaati  peraturan  dalam  pembayaran  retribusi.  Selain itu,  belum    ada  sosialisasi  sanksi  yang  tegas  dari  pemerntah,  pengawasan  yang ketat  dan  masyarakat  kurang  memahami  manfaat  retribusi.  Permasalahan berikutnya  yaitu  keseragaman  menggunakan  Perda  lama  untuk  memungut retribusi sedangkan Perda baru sudah disahkan/berlaku.
Efektivitas  adalah  perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  retribusi daerah terhadap target penerimaannya. Hal ini menunjukkan apaah realisasi yang diterima  mencapai  atau  mendekati  targetnya.  Adapun  rumus  yang  digunakan dalam efektivitas adalah
Efektivitas = ( realisasi / target ) x 100
Hasil  yang  didapat  dalam  bentuk  presentase,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  efektivitas  menghasilkan  angka  mendekati  100%  maka  retribusi  daerah semakin  efektif.  Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  efektivitas  retribusi  daerah pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Ciamis  masih  jauh  dari  100%  atau  dapat dikatakan belm efektif karna masih jauh dari target yan ditntukan.
Tabel 2.
Kontribusi Retribusi Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Terhadap PAD Tahun 2010-2012
TAHUN REALISASI RETRIBUSI REALISASI REKAPITULASI PAD KONTRIBUSI RETRIBUSI TERHADAP PAD (%) 2010 10,937,885,750.00 1,318,623,298,748.00 0.829492832 2011 8,782,707,660.00 1,599,795,624,968.00 0.548989354 2012 11,615,886,507.00 1,867,433,341,771.00 0.622024157 Sumber : Data Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dan pengolahan data Kontribusi retribusi terhadap PAD = Realisasi Retribusi  x 100 Realisasi PAD
Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa kontribusi retribusi daerah Pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Ciamis  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  ( PAD ) masih rendah.
Ruang  lingkup  wilayah  dalam  kegiatan  ini  adalah  keseluruhan  wilayah Kabupaten Ciamis atau 26 Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Ciamis. Ditambah  10  Kecamatan  yang  ada  di  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  Kabupaten Pangandaran. Adapun peraturan yang digunakan adalah :
Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan :
1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan
- Perda Nomor 13 Tahun 2011, Tanggal 27 September 2011
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Perda Nomor 4 Tahun 2012, Tanggal 6 Pebruari 2012
3. Retribusi Terminal
- Perda Nomor 15 Tahun 2011, Tanggal 27 September 2011
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Perda Nomor 14 Tahun 2011, Tanggal 27 September 2011
5. Retribusi Izin Trayek
- Perda Nomor 16 Tahun 2011, Tanggal 27 September 2011
Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi  Terminal  (  Perda  Nomor  15  Tahun 2011,  Tanggal  27  September  2011)  disebutkan  dalam  pasal  3  yang  menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi :
1. Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan umum dan bis umum
2. Tempat kegiatan usaha
3. Fasilitas  lainnya  di  lingkungan  terminal  yang  disediakan,  dimiliki,  dan/atau dikelola oleh pemerintah  daerah.
Pada  pasal  4  disebutkan  bahwa  Subjek  Retribusi  Terminal  adalah  orang pribadi atau badan yang menggunakan/  menikmati pelayanan terminal. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Retribusi Izin Trayek ( Perda Nomor 16 Tahun 2011, Tanggal 27 September 2011 ) disebutkan dalam Pasal 2 bahwadengan nama retribusi  izin  trayek  dipungut  retribusi  sebagai  pembayaran  atas  pemberian  izin trayek  untuk  menyediakan  pelayananangkutan  umum,  Pasal  3  menyebutkan bahwa obyek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umumpada suatu atau beberapa  trayek  tertentu,  dan  Pasal  4  menyatakan  bahwa  subyek  retribusi  Izin trayek  adalah  setiap  perorangan  dan/atau  badanhukum  yang  memperoleh  izin trayek.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  tentang  Retribusi  Pengujian Kendaraan Bermotor  yaitu perda Nomor 4 tahun  2012 disebutkan dalam  pasal  3 yaitu  objek  retribusi  adalah  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  yang meliputi  mobil  bus,  mobil  penumpang  umum,  mobil  barang,  kereta  gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir  Perda Nomor  14  Tahun  2011,  Tanggal  27  September  2011)  disebutkan  dalam  pasal  2 yang  termasuk  dalam  obyek  retribusi  adalah  pelataran  atau  lingkungan  parkir, taman parkir, dan gedung parkir. Selanjutnya yang tidak termasuk obyek retribusi parkir  adalah  tempat  khusus  parkir  yang  dimliki  dan/atau  dikelola  oleh pemerintah, BUMD, BUMN, dan pihak swasta.
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Perda  Nomor  13  Tahun  2011,  Tanggal  27  September  2011)  prinsip  dalam penetapan struktur dan besarnya reribusi disebutkan dalam  pasal 6 ayat 1  bahwa tujuannya yaitu untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam  rangka  memperlancar  lalu  lintas  jalan  dengan  tetap  memperhatikan  biaya penyelenggaraan  pelayanan,  kemampuan  masyarakat  dan  aspek  keadilan. Selanjutnya  pada  ayat  2  bahwa  biaya  yang  dimaksud  pada  ayat  1  yaitu  biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional,
pemeliharaan,administrasi,  dan  biaya  transportasi  dalam  rangka  pengawasan  dan pengendalian. Struktur dan besarnya tarif retribusi dijelaskan dalam pasal 7 yaitu kendaraan  bermotor  bus/ truck Rp  1.500/kendaraan/satu  kali  parkir,  kendaraan bermotor sedan,jeep,mini bus, pick up dan sejenisnya Rp 1000/ kendaran/satu kali parkir, dan sepeda motor Rp 500/ kendaraan/satu kali parkir.

## E. SIMPULAN
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  retribusi  pada  Dinas  Perhubungan Kabupaten Ciamis memiliki masalah yang signifikan terbukti dari hasil data yang diperoleh  terihat  bahwa  target  dan  realisasi  memiliki  kesenjangan  yang  cukup jauh.  Ini  berarti  bahwa  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Ciamis  dari sektor  retribusi  pada  Dinas  Perhubungan    belum  tercapai  dengan  baik.  Hal  ini terjadi  karena  berdasarkan  survey  di  lapangan  melalui  hasil  wawancara  dengan warga,  masyarakat  kurang  memahami  arti  dari  retribusi  dan  sumber  dana pengadaan fasilitas tersebut, sehingga sebagian besar dari mereka belum menaati peraturan  dalam  pembayaran  retribusi  dan  belum  ada  sosialisasi  dari  pemerintah mengenai  sanksi  yang  tegas  apabila  mereka  tidak  menaati  peraturan.  Selain  itu, mereka  menganggap  bahwa  pembayaran  atau  pungutan  yang  selama  ini  ada adalah  sejenis  pungutan  liar  yang  tidak  mendatangkan  manfaat.  Permasalahan berikutnya  yaitu  keseragaman  menggunakan  Perda  lama  untuk  memungut retribusi sedangkan Perda baru sudah disahkan/berlaku.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ananda,  c.  Fajri.  (2016).  Peran  Pemerintah  dalam  Pembangunan  Ekonomi Daerah. Malang, Jawa Timur, Jawa Timur/Indonesia: FE Universitas
Brawijaya.Dinas  Perhubungan  dan  Dispenda  Kabupaten  Ciamis,  Laporan Keuangan 2008
Indah,Rini.  (2016,  Desember  9). http://dosenekonom.com .  Retrieved  May  12, 2017,  from  http://dosenekonom.com:  http://dosenekonom.com/ilmu- ekonomi/perpajakan/fungsi-retribusi
Koentjaraningrat . (1994). Metodologi Penelitian. Jakarta: Erlangga.
Musgrave and Musgrave. (1989). Public Finance in Theory and Practice (5 ed.).
Mc-Graw Hill .
No Name. (2011, April 26). https://hukum2industri.wordpress.com . Retrieved May 11, 2017, from https://hukum2industri.wordpress.com: https://hukum2industri.wordpress.com
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  (2017). http://ciamiskab.go.id .  (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Retrieved May 9, 2017, from http://ciamiskab.go.id: http://ciamiskab.go.id
Perda  Kabupaten  Ciamis  Nomor  13  Tahun  2011,  Tanggal  27  September 2011tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Perda  Kabupaten  CiamisNomor  4 Tahun 2012, Tanggal  6 Pebruari 2012,tentang retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Perda  Kabupaten  Ciamis    Nomor  15  Tahun  2011,  Tanggal  27  September 2011tentangRetribusi Terminal
Perda  Kabupaten  Ciamis    Nomor  14  Tahun  2011,  Tanggal  27  September 2011tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Perda  Kabupaten  Ciamis    Nomor  16  Tahun  2011,  Tanggal  27  September  2011 tentang Retribusi Izin Trayek
Surahmat. (2013). http://www.sapa.or.id . Retrieved May 9, 2017, from http://www.sapa.or.id: http://www.sapa.or.id
Shahreza,Dhona. (2014). Supply and Demand Identification of Ecotourism Sector. Journal of Applied Business and Economics , 1 , 1.
Todaro,M.P.  (2000).  Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (5 ed.). Jakarta: Erlangga.
UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  “Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat dan Daerah”.Jakarta Sinar Grafika. 2004.
Undang-undang Nomor 22 pasal 79 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wardhana,  Sukartawinata,  Oktaviana.  (2013). Pengkajian  Potensi  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis. Bandung: Unpad.