## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 2, December 2024
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## KONSEP MAZHAB SHAHABI DALAM PERATURAN DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB
THE CONCEPT OF THE SHAHABI MAZHAB IN INDONESIAN REGULATIONS: A REVIEW OF UMAR BIN KHATTAB'S IJTIHAD

## Muhammad Ainurrifqy
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Email: ainurrifqy@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Mazhab Shahabi, Ijtihad, Umar Bin Khattab. Mazhab  Shahabi  yang  berarti  pendapat  para  sahabat,  adalah salah  satu  dari  beberapa  ijtihad  penemuan  hukum  Islam  Islam yang berasal dari zaman Tabi''in. Pendapat ini berarti pendapat diantara  kalangan  para Sahabat  Nabi  dan  menyebar  ke  sahabat lain  tanpa  ada  sahabat  yang  menentangnya  Mazhab  Shahabi telah menjadi sumber pengambilan hukum terbaru dan menjadi perdebatan  yang  mempengaruhi  penerapannya  dalam perekonomian  dan  muamalah.  Dalam  konteks  Indonesia, Mazhab  Shahabi  memiliki  implikasi  yang  signifikan  dalam peraturan hukum Islam. Sebagai contoh, dalam Ijtihad Umar Bin Khattab  seperti  penetapan  mahar,perjanjian  perkawinan,nikah mut’ah dan pernikahan antara Muslim dan non Muslim. Dalam penelitian ini, kita akan memfokuskan pada telaah kepustakaan yang erat hubungannya dengan perkembangan Mazhab Shahabi dalam  dunia  Islam.  kita  juga  akan  meneliti  bagaimana  Mazhab Shahabi  dalam  hal  ini  beberapa  dari  Ijtihad  Umar  Bin  Khattab diterapkan  dalam  peraturan-peraturan  di  Indonesia.Penelitian hukum  dapat  menggunakan  salah  satu  dari  metode  penelitian doktrinal,  penelitian  non-doktrinal,  ataupun  gabungan  dari keduanya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian doktrinal dengan  sumber  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Ijtihad  Umar  dalam  menjawab solusi  ketika  tidak  ditemukan  di  dalam  Al  Qur’an  dan  As SunnahTerdapat  kesesuaian  antara  ijtihad  yang  dilaksanakan oleh  Umar  Bin  Khattab  dengan  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia,  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan di Kompilasi Hukum Islam seperti Perjanjian perkawinan,pemberian mahar,larangan menikah mutah,
larangan menikah beda agama.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Shahabi  School  of  Law, Ijtihad, Umar Bin Khattab. The Shahabi School, which means the opinion of the companions, is one of several ijtihads in the discovery of Islamic law originating from the Tabi'in era. This opinion means the opinion among the Companions of the  Prophet  and spread  to  other  companions  without  any  companions opposing it. The Shahabi School has become a source of the latest legal decisions and has become a debate that influences its application in the economy  and  muamalah.  In  the  context  of  Indonesia,  the  Shahabi School  has  significant  implications  for  Islamic  legal  regulations.  For example, in the Ijtihad of Umar Bin Khattab such as the determination of  dowry,  marriage  agreements,  mut'ah  marriages  and  marriages between Muslims and non-Muslims. In this study, we will focus on a literature  review  that  is  closely  related  to  the  development  of  the Shahabi  School  in  the  Islamic  world.  We  will  also  examine  how  the Shahabi  School  in  this  case  some  of  Umar  Bin  Khattab's  Ijtihads  are applied  in  regulations  in  Indonesia.  Legal  research  can  use  one  of  the doctrinal research methods, non-doctrinal research, or a combination of both.  The  research  conducted  is  a  doctrinal  research  with  secondary data  sources  consisting  of  primary,  secondary,  and  tertiary  legal materials. Umar's Ijtihad in answering solutions when not found in the Qur'an  and  As  Sunnah  There  is  a  conformity  between  the  Ijtihad carried  out  by  Umar  Bin  Khattab  and  the  regulations  in  force  in Indonesia,  in  the  laws  and  regulations  in  Law  Number  1  of  1974 concerning  Marriage  and  in  the  Compilation  of  Islamic  Law  such  as Marriage  Agreements,  giving  dowries,  prohibitions  on  mutah marriages, prohibitions on interfaith marriages.
Copyright © 2024 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Nabi  Muhammad  Saw  mengutus  sahabat  beliau  Muadz  Ibn  Jabal  menuju  Negeri Yaman yang ditugaskan sebagai Qadhi (Hakim), Beliau Nabi SAW bertanya kepada Muadz “Apa yang akan engkau lakukan jika dihadapkan suatu perkara yang harus diputuskan? ” , Muadz  Menjawab  “Aku  akan  memutuskannya  berdasarkan ketentuan dari Kitab Suci Al Qur’an, Nabi SAW bertanya lagi, bagaimana jika tidak engkau  temukan  dalam  Kitab  Suci  Al  Qur’an?,  Muadz  kembali  menjawab  “Aku akan memutuskannya berdasarkan dari Sunnah Hadis Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam, kemudian Nabi bertanya “bagaimana jika engkau tidak temukan dalam Sunnah  Nabi?,  Muadz  menjawab  “aku  akan  berijtihad  menggunakan  pikiranku, kemudian aku tidak membiarkan suatu perkara pun tanpa kuputuskan, lalu sahabat Muadz  mengatakan  “Sesungguhnya  Nabi  kemudian  menepukan  didadaku  seraya beliau  mengatakan:  Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah  memberikan  taufiq  kepada utusanku untuk hal yang melegakanku ” (Hermayani, 2006:40) .
Banyak  persoalan  dan  kekhawatiran  yang  terjadi  di  antara    para  sahabat-  sahabat Nabi    yang  dihadapi  dan  diselesaikan  oleh  para  sahabat  sahabat  Nabi  yang  mulia khususnya  menyangkut  permasalahan  hukum,,  di  antaranya:  kekhawatiran disebabkan  mayoritass  penghafal  Al Qur’an  meninggal  dunia, khawatir  akan terjadinya  beda  pendapat  di  kalangan  sahabat,  takut  terjadinya  pembohongan terhadap  Hadis  dan  Sunnah  Nabi,  sahabat  khawatir  mengkhawatirkan  umat  akan menyimpang dari  ajaran Allah dan Rasulnya, perkembangan zaman  yang semakin
kompleks  dan  diharuskan  melakukan  ijtihad  ketika  tidak  ditemukan  dalam  Kitab Suci Al Qur’an maupun Sunnah (Mubarok, 2016: 37; Has, 2013:92).
Hal  ini  dilakukan  oleh  para  sahabat  Nabi  karena  pada  dasarnya  Rasulullah  juga telah mengizinkan para sahabat untuk melakukan ijtihad jika ternyata suatu perkara tidak didapati dalam al- Qur’an atau hadis Nabi Muhammad Saw Berdasarkan yang telah   ditetapkan   bahwa   dalil   syar’i   yang   dijadikan   dasar pengambilan atau metode  hukum  Islam  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  manusia  berdasarkan dari  segi  Ibadah  maupun  Hukum  bermuamallah,  yang  terdiri  dari  empat  bagian yaitu: Al- Qur’an, Al - Sunnah, al Ijma’, dan al -Qiyas, Para ulama telah sepakat bahwa empat  hal  itu  dapat  digunakan  sebagai  dalil,  dan  juga  sepakat  bahwa  urutan penggunaan  dalil  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Al  Qur’an, Sunnah,  Ijma  dan Qiyas,  selain  empat  dalil  tersebut  ada  dalil-dalil  yang  menjadi  perdebatan  para ulama  terkait  kehujjahannya  Sebagian  di  antara  mereka  ada  yang  menggunakan dalil- dalil  ini  sebagai  alasan  penetapan  hukum  syara’  demi  menemukan  Hukum Islam apabila tidak ditemukan dalam Al Qur’an dan As Sunnah dan sebagian   yang lain mengingkarinya. Dalil yang diperselisihkan apakah diterima sebagai hujjah atau ditolak salah satunya ialah Mazhab Shahabi (Hakim, 2018:38).
Mazhab  Shahabi,  yang  berarti  pendapat  para  sahabat,  adalah  salah  satu  referensi aturan  Islam  yang  berasal  dari  zaman  Tabi'in  (Aslami,  dkk.,  2022:1).  Pendapat  ini berarti pendapat seorang sahabat yang menyebar ke sahabat lain tanpa ada sahabat yang  menentangnya.  Mazhab  Shahabi  telah  menjadi  sumber  berita  terbaru  dan menjadi  perdebatan  yang  mempengaruhi  penerapannya  dalam  perekonomian  dan muamalah.  Dalam  konteks  Indonesia,  Mazhab  Shahabi  memiliki  implikasi  yang signifikan  dalam  peraturan  hukum  Islam.  Sebagai  contoh,  dalam  Ijtihad  Umar  Bin Khattab  seperti  penetapan  mahar,  perjanjian  perkawinan, nikah  mut’ah  dan pernikahan  antara  Muslim  dan  non  Muslim.  Dalam  penelitian  ini,  kita  akan memfokuskan  pada  telaah  kepustakaan  yang  erat  hubungannya  dengan perkembangan  Mazhab  Shahabi  dalam  dunia  Islam.  kita  juga  akan  meneliti bagaimana Mazhab  Shahabi  dalam  hal  ini  beberapa  dari  Ijtihad Umar Bin Khattab diterapkan dalam peraturan-peraturan di Indonesia.

## METODE
Penelitian hukum dapat menggunakan salah satu dari metode penelitian doktrinal, penelitian non-doktrinal, ataupun gabungan dari keduanya. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  menghubungkan aturan  yang  satu  dengan  yang  lain,  serta  menghubungkannya  dengan  sebuah peristiwa  hukum  untuk  dihubungkan  dengan  hukum  tertulis  (Muhdar,  2019:11). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah ada dan siap untuk diolah  (Muhdlor,  2012:199).  Data  sekunder  merupakan  bagian  terpenting  dalam sebuah  penelitian  hukum,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa UU Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Bahan  hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku, artikel, jurnal, dan  berita  yang  berkaitan  dengan sadd  dzariah yang  tertuang  dalam  catatan  kaki jurnal  ini.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  tambahan  berupa ensikopedi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Mazhab Shahabi
Madzhab  Shahabi  sendiri  secara  etimologi  mengandung  sebuah  kata.  Madzhab merupakan    sighat  isim  makan  dari  fi’il  madli  zahaba  yang  dimaksudkan  yaitu pergi.  Oleh  karena  itu,mazhab  artinya:  tempat  pergi  atau  jalan.  Kata-kata  yang semakna  ialah:  maslak,  thariiqah  dan  sabiil  yang  kesemuanya  berarti  jalan  atau thoriqoh  melakukan  sesuatu  menurut  Penetapan  Ijtihad.  Sesuatu  disebut  mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan itu adalah ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli  agama,  yang  disebut  mazhab  adalah  metode  yang  dikembangka  setelah pertimbangan  dan  penelitian  yang  cermat.  Madzhab  shahabi  adalah  jalan  yang ditempuh  para  sahabat.  Madzhab  Shahabi  yang  juga  disebut  Qaul  Sahabat Merupakan  pendapat-pendapat para sahabat Nabi dalam masalah-masalah Ijtihad. Ada yang   menyebutkan   dengan   fatwa   shahabi (Syarifuddin, 2008:378).
Mayoritas  dari  semua  buku  bacaan  yang  membahas  tentang  pengertian  Mazhab Shahabi, mazhab shahabi ditempatkan dalam pembahasan tentang dalil sy’ara yang dipersilisihkan.  Bahkan  ada  beberapa  yang  memasukkanya  dalam  pembahasan tentang  dalil  syara’ yang  ditolak  seperti  yang  dilakukan  imam  Asnawi  dalam kitabnya  Syarh  Minhaj  al-Ushul.  Hal  ini  terlihat  perbedaan  di  antara  Mazhab Shahabi  sendiri  dengan  Qoul  Shahabi,  Mazhab  Shahabi  mempunyai  kedudukan yang  tinggi  dalam  dalil syara’ karena  kehujjahannya  diterima  semua  pihak, meskipun  di  kalangan  sebagian  kecil  ulama  ada  yang  menolak kehujjahan  ijma’ secara umum (Zein, 2008:16).

## Ijtihad Umar Bin Khattab
Umar  Bin  Khattab  dipercaya  sebagai  Khalifah  dengan  sistem  Pemilihan  yang ditunjuk  langsung  oleh  Khalifah  sebelumnya  yakni  Abu  Bakar  As  Shiddiq,  alasan ditunjuknya  Umar  oleh  Abu  Bakar  Shiddiq  yaitu  menghindari  terjadinya  konflik perebutan  kekhilfaan  yang  pernah  terjadi  ketika  Abu  Bakar  Ash  Shiddiq  ditunjuk menjadi  khalifah,  dan  Umar  dipilih  dan  memerintah  selama  13  tahun.  Selama pemerintahan  Umar  berlangsung  13  tahun  semakin  luasnya  kekuasaan  Islam sehingga  menembus luar  batas  jazirah  Arab  seperti  Syam,  Mesir,  Syria, Persia  dan belahan bumi yang lain (Rizikia & Hardiansyah, 2000:89).
Penyebaran  ajaran  Islam  makin  luas  ke  belahan  bumi,  dan  makin  banyak  pula bangsa lain yang memeluk agama Islam, maka semakin banyak pula persoalan dan permasalahan yang akan dihadapi dan memerlukan jawaban, terkadang permasalah yang  muncul  di  tengah-tengah  umat  tidak  dapat  ditemukan  di  nash  Al  Quran maupun Hadis dan Sunnah Nabi, sehingga jawabannya tidak sesuai dengan situasi kondisi  yang  akan  muncul,  untuk  menyelesaikan  persoalan  kasus  tersebut  Umar melakukan bantuan dari para sahabatnya dengan tugas memberikan nasehat kepada Umar  sebagai  Khalifah  ke  dua,  antara  lain  kebijakan  Umar  kepada  sahabatnya mencakupi: Sahabat tidak diperbolehkan meninggalkan kota Madinah, karena Para Sahabat  tersebut  bertugas  untuk    memberikan  nasehat  kepada  Khalifah  Umar kecuali sebagian sahabat saja yang ditugaskan untuk menjadi Gubernur dan Qadhi di  beberapa Wilayah;  Amar  bin  Yasir, Abdullah  bin  Mas’ud  dan  beberapa  sahabat lainnya,  Sahabat  juga  dilarang  untuk  tidak  meriwayatkan  hadist,  karena  kaum muslimin di fokuskan dan berkons entrasi mempelajari Kitab Suci Al Qur’an. Umar
Bin  Khatttab  Sangat  berhati-hati  dalam  penerimaan  sebuah  hadis,  apabila  hadis tersebut  tidak  terkenal  di  antara  para  sahabat,  maka  Umar  betul-betul  melakukan penyelidikan terkait keabsahan hadis tersebut dan untuk menguatkan bahwa Hadis tersebut Masyhur di kalangan para sahabat, Maka Umar mensyaratkan adanya saksi (Sofyan, 2018:80).
Umar sangat terkenal dalam mengerluarkan Ijtihadnya, Ijtihad Umar Bin khattab ini sangat  inovatif  dan  brilian  sehingga  memberikan  sebuah  solusi  dan  jawaban  bagi persoalan yang datang karena meluasnya wilayah Islam, diantara Ijtihad Umar Bin Khattab antara lain adalah: 1. Jatuhnya Talak Tiga sekaligus: Umar melihat gejala di dalam masyarakat yang memainkan dan menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka itu Ijtihad Umar tentang talak tiga dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak  baginya.  2.  hukuman  potong  tangan  bagi  pencuri  (Maghudi,  2023:41).  Umar tidak  melaksanakan  perintah  potong  tangan  kepada  pencuri  sesuai  ketentuan  di dalam  Al  Qur’an,  karena  melihat  kondisi  yang  tidak  memungkinkan,  ketika terjadinya  pencurian  di  masa  panceklik  yang  dimana  dimusim  paceklik  tersebut menyebabkan  terpaksa  mencuri.  Dan  masih  banyak  lagi  Ijtihad  Umar  dalam menjawab solusi ketika tidak ditemukan di dalam Kitabullah maupun Sunnah Nabi.
Ada  beberapa  Ijtihad  Umar  Bin  Khattab  yang  relevan  dengan  ketentuan  aturan peraturan  perundangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  beberapa  penjelasan mengenai  hal  tersebut  dijelaskan  bahwasanya  Umar  adalah  sahabat  sekaligus khalifah yang tegas dalam menetapkan hukum-hukum Islam yang tujuannya untuk kemaslahatan umum salah satunya adalah:
1. Umar Melarang pernikahan Wanita Muslimah dengan Non Muslim
Diriwayatkan oleh Ibn Hazm bahwa Umar didatangi Sahabat Auf bin Qa’qa melaporkan bahwa Hanzalah bin Bisyr berniat menikahkan putrinya dengan keponakannya  yang  beragama  Nasrani.  Kemudian  Umar  mengirim  surat yang  ditujukan  kepada  Hanzalah Jika ia  memeluk  Islam  maka  ia  akan menjadi  istrinya,  dan  jika  tidak  memeluk  Islam  maka  pisahkan  antara keduanya.  Keponakan  Hazalah  tidak  memeluk  islam,  maka  keduanya dipisahkan,  dan  Hanzalah  menikahkan  putrinya  dengan  Sahabat  Auf  bin Qaqa (al-Halawi, 2003:157). Pendapat dan Ijttihad Umar Bin Khattab tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt di dalam QS Al Baqarah ayat 221
2. Melarang pernikahan Kaum Muslimin dengan Ahlul Kitab Dari  riwayat  Abdurrazaq,  bahwa  di  masa  pemerintahan  khalifah  Umar, Sahabat  Khudhaifah  pernah  menikah  dengan  seorang  perempuan  Yahudi maka kemudian Umar bin Khattab menegurnya dengan berkata: ceraikanlah istrimu  karena  sesungguhnya  ia  adalah  bara  api,  kemudian “Khudhaifah kembali    bertanya  kepada  Umar,  “Apakah  itu  haram?”  Amirul  Mukminin menjawab:  “Tidak”.  Karena  jawabannya  seperti  itu,  Khudaifah  tidak menceraikan  istrinya  yang  bergama  Yahudi  tersbut,  hingga  suatu  ketika  ia menceraikan  istrinya.Lalu  Khudhaifah  ditanya:  “mengapa  engkau  tidak menceraikan  istrimu  ketika  diperintah  oleh  Umar?  Khudhaifah  menjawab: “Aku  tidak  ingin  orang  banyak  melihatku  melakukan  sesuatu  yang  tidak patut  kulakukan.  Umar  Bin  Khattab  mengkhawatirkan  banyaknya  kaum muslimin  yang  menikahi  perempuan  ahli  kitab  itu  akan  menurunkan wibawa  kaum  Muslimin  yang  dimana  dikhawatirkan  keturunannya  akan meninggalkan Islam.
3. Penetapan Mahar
Umar  pernah  berpidato  diatas  mibar,  dalam  pidatonya  Amirul  Mukminin melarang  maskawin  melebihi  empat  ratus  dirham.  Ketika  selesai  Umar turun,  dan  is  dihadang  oleh  perempuan  Quraisy  yang  bertanya  berkait tentang pidatonya “apakah tuan tidak pernah mendengar firman Allah SWT QS An Nisa ayat 20, “Sedang kamu telah memberikan keoada seseorang di antara  mereka  harta  yang  banyak,  Umar  kemudian  kembali  meralat pidatonya dan kembali naik keatas mimbar bahwasanya diperbolehkan bagi suami  apabila  memberi  mahar  kepada  istrinya,  maka  diperbolehkan sesukanya (al-Halawi, 2003:157).
4. Perjanjian perkawinan
Ada dua Riwayat yang menyebutkan hal ini, yaitu pertama tentang prasyarat tersebut  cocok  dan  dianggap  sebagai  syarat  dalam  pernikahan “Diriwayatkan  dari  Sa’id  bin  Manshur  dari  Abdurrahman  bin  Ghanam, bahwa Amirul Mukminin pernah didatangi seorang laki-laki yang bertanya terkait  pernikahannya  bahwa  istrinya  mensyaratkan  kepada  nya  untuk mendapatkan  rumahnya,  Umar  menjawab  sesungguhnya  perempuan  itu berhak mendapatkan apa yang disyaratkan, dan laki-laki tersbebut bertanya lagi ke Umar, Jika demikian kaum laki-laki bakal celaka, karena perempuan apabila  ingin  menceraikan  suaminya  pasti  akan  menceraikannya  kemudian Umar  menjawab  sesungguhnya  orang  Islam  itu  terikat  dengan  hal  yang disyaratkan terkait dengan hak mereka” (Abbas, 2014:490). Pendapat ini juga dinukil oleh Hanbali, Ishaq, Al-Auzai, diperkuat pendapatnya dengan firman Allah SWT Di dalam QS Al  Maidah ayat 1. Kedua, di dalam suatu riwayat Umar  melihat  adanya  persyaratan  di  dalam  perjanjian  perkawinan  akan tetapi  persyaratan  perkawinan  tersebut  bertentangan  di  dalam  Al  Quran, sehingga  apabila  ada  syarat  yang  menyelempeng  dari  Ketentuan  Syariat maka  syarat  tersebut  wajib  tidak  boleh  diikuti.  Diriwayatkan  oleh Abdurrazzaq,  ada  seorang  laki-laki  menikahi  istrinya,  sementara  si  suami mensyaratkan agar mereka tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak memboyong  ke  keluarganya  dan  Umar  mendengar  berita  ini,  lalu  Umar berkata  perlakukanlah  seorang  istri  sebagai  layaknya  seorang  istri  yang dinafkahi  lahir  dan  batinya  dan  memoyong  dan  mengenalkan  kepada keluarganya  bahwa  ada  seorang  laki-laki  menikah  dengan  seorang perempuan,  sementara  si  suami  mensyaratkan  agar  tidak  melakukan hubungan  seksual  dan  tidak  akan  memboyongnya  ke  keluarganya.  dan Umar mendengar berita ini lalu Umar berkata; “Aku menginginkanmu agar kau  memenuhi  kebutuhan  batin  istrimu,  memperlakukannya  sebagaimana layaknya  seorang  istri  dan  memboyong  pada  keluargamu.  Di  dalam  hal perjanjian  perkawinan  seperti  ini  sebagian  Ulama  Pengikut  dari  Syafiiyah, Hanafiyah mereka berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah, tetapi syarat nya  saja  yang  dibatalkan,  sehingga  dalam  hal  ini  si  Suami  tidak  perlu memenuhi  persyaratan  perjanjian  yang  ditentukan.  Sebagaimana disampaikan dalam hadist  Nabi  Muhammad Saw  bersabda “Orang muslim itu  terikat  dengan  syarat  mereka,  kecuali  syarat  yang  menghalalkan  yang haram atau mengharamkan yang halal.
5. Nikah Mut’ah
Khalifah  Umar  bin  Khattab  tidak  mengizinkan,  atau  mengharamkan pernikahan  mut’ah , Umar  berkata  “Sesungguhnya  Nabi  Saw  mengizinkan
kita  tiga  macam  mut’ah,  kemudian  setelah  itu  beliau  mengharamkannya“ (Abbas,  2014:492).  Demi  Allah,  kalau  ada  seseorang  melakukan  kawin mut’ah,  sedangkan  ia  telah  memiliki  istri,  pasti  ia  (yang  melakukan  kawin mut’ah) akan saya hukum rajam dengan batu, kecuali dia bisa mendatangkan empat orang saksi kepadaku yang semuanya menyatakan bahwa Rasulullah telah  menghalalkannya  lagi  setelah  beliau  mengharamkannya  (al-Halawi, 2003:159).

## Implementasi  Ijtihad  Umar  terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan  yang Berlaku
Di dalam pernikahan beda agama, Umar melarang nya menikah antara wanita Muslimah dengan laki-laki non Muslim dan juga melarang menikahkan dengan wanita ahlul kitab yang dimana untuk pernikahan ahlul kitab diperbolehkan di dalam Al Qur’an. Kompilasi juga melarang pernikahan. Laki -laki muslim dengan wanita  yang  Non  Muslim,  hal  ini  tertuang  di  pasal  40  dan  pasal  44  Kompilasi Hukum  Islam:  Pasal  40  Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  karena  keadaan  tertentu:  karena  wanita  tersebut masih status istri dari orang lain,dalam masa iddah dan tidak beragama Islamdi dalam pasal 44 juga dijelaskan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” (Anzhari & Lubis, 2022:32).
Dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur  dalam  pasal  2,  perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya.  Dan  perkawinan  dicatat  menurut  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku,  ketentuan  pencatatan  perkawinan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan bagi yang  melaksanan  perkawinan  bergama  selain  islam  maka  pencatatn perkawinannya di laksanakan di Kantor Catatan Sipil.
Dalam hal Mahar juga Umar Bin Khattab memberikan batasan sewajarnya tidak terlalu  tinggi,  tapi  barang  siapa  yang  diberi  kemampuan  rezeki  untuk memberikan  mahar  tinggi  tidak  masalah,  dalam  masalah  mahar,  ketentuan tentang jumlah kecilnya mahar juga ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 dimana disebutkan bahwa mahar yang dikhendaki ialah mahar berdasarkan aras  kesederhanaan  dan  kemudahan  “ Penentuan  mahar  berdasarkan  atas kesederhanaaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam ” (Kafi, 2020:58).
Khalifah Umar juga pernah dalam riwayat terkait adanya perjanjian perkawinan yang  dimana  ada  dua  riwayat  menyebutkan  tentang  perkara  ini:  Pertama, persyaratan  dalam  perjanjian  perkawinan  tersebut  telah  cocok  dan  pas  sesuai dengan  ketentuan  syariat  dan  tidak  menghalalkan  yang  sudah  jelas  akan keharamannya, dan mengharamkan yang halal dalam akad nikah. Kedua ketika persyaratan  itu  menyimpang  dari  ketentuan  dan  hak  kewajiban  dalam pernikahan, maka persyaratan dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak wajib ditepati dan ditolak (Abbas, 2014:496).
Perjanjian perkawinan (Pranikah) bisa diartikan sebagai Akta kesepakatan calon suami-isteri  dalam  membentuk  perjanjian – perjanjian  yang  tertuang  dan nantinya  akan  mengikat  serta  ditaati  setelah  terjadinya  perkawinan  mereka
tentang  segala  sesuatu  yang  berkenaan  menggunakan  katagori  Harta  bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya termasuk Kekerasan dalam rumah tangga: larangan  selingkuh;  pengaturan  penghasilan  masing-masing  untuk  kebutuhan rumah  tangga;  penyatuan  atau  pemisahan  harta  yang  dihasilkan  dari perkawinan  atau  harta  bawaan;  tanggung  jawab  hutang  masing-masing; pengasuhan anak; biaya perawatan hidup; dan pendidikan anak sampai dewasa dan mandiri dewasa dan mandiri (Burhanudin, 2019:118). Pengaturan perjanjian perkawinan sendiri diatur dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4, Kompilasi Hukum Islam di pasal 45  sampai  52  dan  di  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata/BW  (Hastuti, 2020:69).
Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  penjelasan  mengenai  hal  tersebut  yaitu sesuai  dengan  ketentuan  di  dalam  Pasal  45,  calon  mempelai  diperbolehkan mengadakan  perjanjian  perkawinan  dalam  bentu,  taklik  talak,  Perjanjian  yang tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Dalam  pasal  46  nya  dijelaskan bahwasanya isi dari taklik talak tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam perjanjian  taklik  talak  apabila  betul  terjadi,  tidak  dengan  sendirinya  talak  itu jatuh supaya talak itu jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.  Taklik  talak  bukanlah  merupakan  suatu  kewajiban  yang  diadakan dalam  perkwinan,  akan  tetapi  apabila  taklik  talak  sudah  diperjanjikan  dan dibuat, Taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali (Nasaruddin, 2007:201).
Perjanjian  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan,  sebelum    perkawinan  dilangsungkan,  kedua  belah  pihak  (suami dan  istri)  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  perkawinan tersebut  dan  disahkan  oleh  pegawai  pencatatan perkawinan,  perkawinan  tidak dapat disahkan apabila melanggar syariat maupun norma hukum yang berlaku, Perjanjian  perkawinan  berlaku  setelah  akad  dilangsungkan  dan  perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah. Kecuali ada kesepakatan antara kedua belah  pihak  (Suami  dan  Istri)  untuk  mengubah  perjanjian  tersebut  tanpa merugikan  pihak  ketiga  sebagai  yang  mensahkan  perjanjian  tersebut  (Sopiyan,
2023:182). Perjanjian Perkawinan dilaksanakan ketika sebelum
dilangsungkannya akad perkawinan, dalam hal ini suami dan istri mengajukan perjanjian  perkawinan  yang  nanti  akan  disahkan  oleh  petugas  dari  pencatatan perkawinan dan isisnya berlaku setelah akad nikah telah selesai.
Umar melarang pernikahan mut’ah (Abbas, 2014:497). Kompilasi hukum Islam, secara  tegas  tidak  mengungkapkan  tentang  pelarangan  dalam  nikah  mut’ah, akan  tetapi  dalam  definisi  Pernikahan  dalam  KHI  bermakna  Perjanjian  yang agung ( Mitsaqan Ghalida ) yang diartikan ikatan yang kekal. Sehingga secara jelas maksud  dari  pasal  tersebut  pelarangan  dalam  nikah  mut’ah.  KHI  yang  secara jelas menitikberatkan definisi dari perkawinan itu menjalankan salah satu ibadah muamalah,  Pasal  2  ayat  3  Kompilasi  Hukum  Islam  definisi  perkawinan adalah akad  yang  sangat  kuat  atau Mitsaqan  Ghollidan (Perjanjian  yang  agung)  untuk mentaati  perintah  Allah  SWT  dan  melaksanakannya  dengan  tujuan mewujudkan keluarga yang penuh dalam kasih sayang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah,  dalam  UU  Perkawinan,  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk membentuk suatu hubungan ikatan lahir batin antara Suami (Pria) dengan Istri (wanita) (Anam, 2018:60).

## KESIMPULAN
Umar  Bin  Khattab  termasuk  banyak  diantara  Sahabat  Nabi  yang  melakukan Ijtihad karena lamanya masa pemerintahan yang beliau emban selama 13 tahun, mengharuskan  beliau  mengeluarkan  ijtihadnya  apabila  ditemukan  persoalan diantara  Umat  Islam  yang  jawabannya  tidak  ditemukan  di  dalam  Al  Qur’an maupun  Sunnah  Nabi  diantara  Ijtihad  Umar  Bin  Khattab  antara  lain  Jatuhnya Talak  Tiga  dalam  satu majelis:  Umar  melihat  gejala  di  dalam  masyarakat  yang memainkan dan menjatuhkan talak tiga seklaigus, maka itu Ijtihad Umar tentang talak tiga dan menetapkan bahwa talak tiga sekalgus itu dapat dijatuhi sebagai talak  tiga  juga.  Potong  Tangan  kepada  pencuri.  Amirul  Mukminin  tidak menjatuhkan potong tangan kepada pencuri sebagaimana ketentuan di dalam Al Qur’an, karena dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ketika itu terjadinya pencurian di masa panceklik yang dimana dimusim paceklik tersebut menyebabkan  terpaksa  mencuri,  dan  masih  banyak  lagi  Ijtihad  Umar  dalam menjawab solusi ketika jawabannya tidak ditemukan dalam Al Qur’an maupun Hadis  Nabi,  adanya  kesamaan  antara  Ijtihad  Umar  Bin  Khattab  dengan pemberlakuan aturan yang ada di Indonesia, diantaranya:
1. Larangan menikah beda agama (Non Muslim)maupun ahli kitab, ketentuan ini  sejalan  berdasarkan  peraturan  di  KHI  pasal  40  dan  pasal  44  serta  di Undang undang perkawinan  pasal 2
2. Pemberian  Mahar  sewajarnya  tidak  terlalu  tinggi,  apabila  sanggup  untuk memberikan  mahar  tinggi  tetap  dipersilahkan,  Hal  tersebut  tercantum  di KHI terdapat dalam Pasal 31
3. Perjanjian  Perkawinan,  diperbolehkan  dengan  syarat  tidak  melanggar  dari ketentuan syariat, tidak mengharamkan yang dihalalkan maupun sebaliknya menghalalkan yang diharamkan. Hal tersebut sesuai dalam KHI pasal 45, 46 dan 47 dan terdapat juga ketentuannya di Undang-undang Perkawinan pasal 29
4. Larangan  menikah  Mut’ah,  ketentuan  ini  juga  sejalan    dengan  peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu di pasal 2 ayat 3 KHI serta Undang-Undang Perkawinan pasal 1.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  R.  (2014).  Ijtihad  Umar  Bin  Khattab  Tentang  Hukum  Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law , 4 (2), 474-499.
al-Halawi , M. A. A. (2003). Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab . Surabaya: Risalah Gusti.
Anam,  K.  (2019).  Studi  Makna  Perkawinan  Dalam  Persepektif  Hukum  di Indonesia. Yustitiabelen , 5 (1), 59-67.
Aslami,  N.,  Asmuni,  A.,  &  Anggraini,  T.  (2022).  Mazhab  Shahabi  Dan Aplikasinya  Dalam  Ekonomi  Kontemporer. Mumtaz:  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis Islam , 1 (1), 1-13.
Azhari,  W.  H.,  &  Lubis,  F.  (2022).  Pernikahan  beda  agama  dalam  perspektif kompilasi  hukum  islam  dan  hak  azasi  manusia. Al-Mashlahah  Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial , 10 (02).
Burhanudin,  A.  A.  (2019).  Konsep  Perjanjian  Perkawinan  dalam  Perspektif Perbandingan  Hukum  (Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam). Jurnal  El- Faqih, 5( 2).
Dahlan, A. R. (2010). Ushul Fiqh . Jakarta: Amahah.
Hakim,  A.  (2018).  Eksistensi  Qaul  Al- Shahabi  Sebagai  Dalil  Syar’i . MIZANI:
Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 5 (2).
Has, A. W. (2013). Ijthad Sebagai Alat Pemecahan Umat Islam. Epistemé, 8 (1).
Hastuti,  I.  (2020).  Perlindungan  Hukum  bagi  Suami  Istri  dalam  Pelaksanaan Perjanjian  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam. Jurnal  Hukum  dan Dinamika Masyarakat, 18 (1).
Islamiccenter.uad.ac.id.  (2023). Sikap  Kewaspadaan  Empat  Sahab  Besar  dalam Meriwayatkan  Hadis .  Diakses  dari: https://islamiccenter.uad.ac.id/sikap- kewaspadaan-empat-sahabat-besar-dalam-meriwayatkan-hadis/
Kafi,  A.  (2020).  Mahar  Pernikahan  Dalam  Pandangan  Hukum  dan  Pendidikan Islam. Jurnal Paramurobi, 3 (1).
Legalitas.org.  (2023). Semua  Tentang  Perjanjian  Pra  Nikah  dan  Perjanjian  Pisah
Harta . Diakses dari: https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang- perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta
Maghudi,  M.  I.  (2023).  Lomba  Sultan,  Fatmawati,  Evolusi  Metode  Penetapan Hukum  Islam:  Analisis  Kontribusi  Sahabat  Nabi  Muhammad  Saw. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1 (11).
Mubarok, J. (2003). Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam . Bandung: Rasyda.
Muhda,  M.  (2019). Penelitian  Doctrinal  Dan  Non-Doctrinal  Pendekatan  Aplikatif Dalam Penelitian Hukum. Samarinda: Mulawarman University Press.
Muhdlor,  A.  Z.  (2012).  Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1 (2).
Nasaruddin. (2007). Ta’lik Talak dan Perjanjian Perkawinan Menurut Fikih dan Kompilasi  Hukum  Islam  (Analisis  Perbandingan). Hunafa:  Jurnal  Studia Islamika, 4 (3).
Rizkia, T. P., & Hardiyansyah, M. R. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab. Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 2 (2), 88-94.
Sopiyan,  M.  (2023).  Analisis  Perjanjian  Perkawinan  Dan  Akibatnya  Menurut Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia. Misyikat  Al-Anwar:  Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 6 (2).
Sopyan,  Y.  (2018). Tarikh  Tasyri  Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam .  Depok:
RajaGrafindo Persada.
Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
Umam, K. (2020). Ushul Fiqih I . Bandung: Pustaka Setia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Zein, S. E. M . (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.