Volume 6 Issue 1, March 2022: pp. 123-136. Copyright © 2022 Halu Oleo Law  Review.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pemidanaan Uang Pengganti Terhadap Korporasi

## Criminalization of Compensation Money Against Corporations
Ali Rizky 1 , Handrawan 2 , Ahmad Yusup 3 , Haris Yusuf 4
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: Alirizky76@gmail.com
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: ahmadlawyusup@gmail.com
4. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: harisyusuf24@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Replacement Money; Corporation; Defendant Corporations are the subject of law in criminal cases of corruption. Therefore, if  the  corporation  commits  a  crime  of  corruption,  the  corporation  can  be prosecuted  in  a  court  hearing  accompanied  by  an  indictment.  This  type  of research  is  normative  research.  The  approaches  used  in  this  study  are  the statute  approach,  case  approach  and  concept  approach  using  prescriptive analysis.  Corporations  that  are  not  proposed  as  defendants  cannot  be sentenced to substitute money because formally, the indictment is the basis for judges to conduct examinations in court. In a court trial, the focus of the examination must still be on proving the indictment, if the defendant is proven to have committed a crime but the crime was not charged in the indictment, the verdict must be acquittal (vrijspraak). Corporations that are not indicted automatically do not have an indictment as a basis for examination in court. Therefore, the corporation cannot be sentenced to any crime if the defendant's actions are not contained in the indictment. A decision that imposes a penalty for compensation against a corporation that is not proposed as a defendant is null and void, because the decision does not meet the legal requirements of a decision as contained in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, because it does not meet the legal requirements of the decision then a decision that imposes a substitute money sentence against a corporation that is not proposed as a defendant cannot be declared valid according to law.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Uang Pengganti; Korporasi; Terdakwa Korporasi merupakan subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka korporasi  dapat  dituntut  di  sidang  pengadilan  disertai  dengan  surat dakwaan.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan  pendekatan konsep  ( conseptual  approach )  dengan  menggunakan  analisis  preskriptif. Korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana uang pengganti sebab secara formil, surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam sidang pengadilan,  fokus  pemeriksaan  harus  tetap  mengarah  pada  pembuktian surat dakwaan, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun
tindak  pidana  itu  tidak  didakwakan  dalam  surat  dakwaan  maka  putusan harus  berupa  bebas  ( vrijspraak ).  Korporasi  yang  tidak  didakwa,  otomatis tidak  memiliki  surat  dakwaan  sebagai  dasar  pemeriksaan  di  sidang pengadilan. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan terdakwa tidak termuat di dalam surat dakwaan. Putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa, maka putusan tersebut batal demi hukum, karena dalam putusan  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan  syarat  sahnya  suatu  putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena tidak memenuhi syarat sahnya putusan, maka putusan yang menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap korporasi yang tidak  diajukan sebagai terdakwa tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum.

## 1. Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini  terjadi  secara  meluas,  tidak  hanya  merugikan keuangan  negara,  tetapi  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan ekonomi  masyarakat  secara  luas. 1 Selain  itu  korupsi  juga  dapat  bertentangan  dengan Pancasila karena sebagai dasar negara, yaitu pada sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 Oleh karenanya, tindak pidana korupsi disinyalir sebagai salah  satu  penyebab  tidak  tercapainya  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia,  yakni menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera,  damai,  adil,  dan  makmur.  Lebih  konkret  lagi, tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, tidak dapat terwujud atau setidaknya akan terhambat karena tindak pidana korupsi ini. 3
Salah  satu  cara  atau modus  operandi tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  dewasa  ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun objek dari tindak pidana  korupsi.  Dengan  demikian,  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korporasi. 4 Korporasi  sebagai  suatu  entitas  atau subjek  hukum  yang  keberadaannya  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  nasional,  namun  dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana ( corporate crime ) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. 5
1 “Jatim Treasury Talk Sharing Session Tetap Berintegritas di Tengah Pandemi ‘Pengendalian Gratifikasi,’” Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DPJb Prov. Jatim , last modified 2020, diakses Desember 18, 2021, https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/data-publikasi/berita-terbaru/2896-jatim- treasury-talk-sharing-session-tetap-berintegritas-di-tengah-pandemi-pengendalian-gratifikasi-4.html.
2 Aulya  Octaviani,  Ameli a  Hanifah,  dan  Dhela  Apriliya,  “Tindakan  Korupsi  Sebagai  Bentuk  Pelanggaran Pancasila,”
Warta Dharmawangsa
16, No. 1 (Februari 2, 2022): 76 – 77, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/1774.
3 Kristian Kritsitan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma RI No. 13 Tahun 2016 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1.
4 Ibid., 5.
5 Konsiderans huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Korporasi  sebagai  subjek  hukum  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  tertuang  dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sehingga  konsekuensinya korporasi  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  pidana  dan  dapat  dijatuhkan  pidana. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi  dan  atau pengurusnya. 6 Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasi  hanya  pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). 7 Selain pidana pokok, korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan. 8
Persoalan yang menimbulkan polemik adalah berkaitan dengan dijatuhinya pidana uang pengganti  kepada  korporasi  yang  tidak  dijadikan  terdakwa.  Dalam  Pasal  17  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa selain dijatuhi pidana pokok, terdakwa dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18.  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat  dijatuhkan  kepada  terdakwa.  Namun  dalam  perkembangannya,  tak  jarang  jaksa penuntut  umum  memasukkan  tuntutan  pembayaran  uang  pengganti  kepada  korporasi yang  tidak  diajukan  sebagai  terdakwa.  Tuntutan  yang  demikian  selain  tidak  memiliki dasar hukum,  pada  prinsipnya juga melanggar prinsip-prinsip peradilan yang fair ( fair trial ),  oleh  karena  pihak  ketiga  tersebut  dikenakan  tuntutan  tanpa  pernah  diberikan kesempatan  untuk  melakukan  pembelaan  diri  layaknya  Terdakwa  dalam  persidangan yang terbuka untuk umum. 9
Pada  praktiknya,  Mahkamah  Agung  melakukan  terobosan  hukum,  yaitu  dengan mengabulkan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  agar  korporasi  yang  tidak  dijadikan Terdakwa dituntut pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti. Hal tersebut dapat dilihat  dalam  perkara  PT.  Indosat  Mega  Media  (PT.  IM2),  PT.  Adhi  Karya  (PT.  AK),  PT. Nindya Karya (PT. NK), PT. Sumigita Jaya (PT. SJ), dan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI).
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi menarik untuk dilakukan penelitian secara konseptual melalui pendekatan teori hukum dan pendekatan perundang-undangan
6 Pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7 Ibid., Pasal 20 ayat (7).
8 Ibid., Pidana tambahan yang dapat dikenakan  kepada korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. Pembayaran uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi; c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
9 Budi Suhariyanto, “Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Ke uangan Negara,” Rechtsvinding 7, No. 1 (2018): 117.
agar  diperoleh  kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum  bagi  korporasi  dalam  sistem pemidanaan di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait peristiwa hukum tersebut  yang pertama ,  apakah  korporasi  yang  tidak  diajukan  sebagai  terdakwa  dapat dijatuhi pidana uang pengganti. Kedua , apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana uang  pengganti  terhadap  korporasi  yang  tidak  diajukan  sebagai  terdakwa  dapat dinyatakan sah menurut hukum.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengkajian  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. 10 Penelitian  ini  menggunakan  tiga  pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  serta  pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis preskriptif.

## 3. Korporasi  yang  Tidak  Diajukan  Sebagai  Terdakwa  Dijatuhi  Pidana  Uang Pengganti
Surat  dakwaan  merupakan  dasar  bagi  hakim  untuk  melakukan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga KUHAP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, hal  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  143  ayat  (3)  KUHAP.  Oleh  karena  itu,  surat dakwaan  merupakan  dasar  terpenting  hukum  acara  pidana  karena  berdasarkan  surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan.
Yahya Harahap menyatakan bahwa tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau  landasan  pemeriksaan  perkara  di  dalam  sidang  pengadilan.  Hakim  di  dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. 11 Lebih  lanjut  Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa  seorang  terdakwa  yang dihadapkan  ke  sidang  pengadilan  hanya  dapat  dijatuhi  hukuman  karena  telah  terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan  kepada  usaha  membuktikan  tindak  pidana  yang  dirumuskan  dalam  surat dakwaan. 12
Dalam penegakkan hukum pidana materiil, aparat  penegak hukum akan melaksanakan tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  (hukum  pidana formil) sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Dalam KUHAP, diatur secara tegas dan jelas mengenai  prosedur-prosedur  yang  harus  dilakukan  dan  dilalui  oleh  aparat  penegak
10 Soejono Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.
11 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 390.
12 Ibid.
hukum  dalam  menegakkan  hukum  ( law  enforcement )  di  Indonesia  mulai  dari  tahap penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  muka  pengadilan  sampai kepada  eksekusi  putusan  pengadilan  bahkan  sampai  upaya  hukum  baik  upaya  hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
Dalam ketentuan Pasal 26 UUPTPK diatur secara jelas bahwa penyelidikan, penuntutan dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang  ini.  Dengan  demikian,  maka  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di muka pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi akan dilakukan berdasarkan KUHAP kecuali apabila ditentukan lain dalam UUPTPK.
Korporasi merupakan subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UUPTPK yakni setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum. 13 Oleh  karena  korporasi merupakan subjek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Terkait  dengan  hukum  acara  dalam  menerapkan  sistem  pertanggungjawaban  pidana korporasi, hanya diatur dalam Pasal 20 UUPTPK yakni:
(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap  korporasi  dan/atau pengurusnya;
(2) Tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
(3) Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  suatu  korporasi,  maka  korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
(4) Pengurus  yang  mewakili  korporasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  dapat diwakili oleh orang lain;
(5) Hakim  dapat  memerintahkan  supaya  pengurus  korporasi  menghadap  sendiri  di pengadilan  dan  dapat  pula  memerintahkan  supaya  pengurus  tersebut  dibawa  ke sidang pengadilan;
(6) Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan  terhadap  korporasi,  maka  panggilan  untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;
(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUPTPK tersebut, tampak dengan jelas bahwa UUPTPK tidak  mengatur  mengenai  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang
13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit., Pasal 1 angka 1.
dilakukan  oleh  korporasi,  karena  substansi  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  20 mengatur mengenai penuntutan dan penjatuhan pidana.
Apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  26  UUPTPK,  sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya,  maka  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh korporasi akan mengacu kepada KUHAP. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan  atau  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam peraturan tersebut  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  muka  sidang  terhadap  tindak pidana  korporasi  tetap  dilakukan  berdasarkan  KUHAP  dengan  beberapa  pengecualian sebagaimana  diatur  dalam  berbagai  undang-undang  pidana  khusus  (dalam  hal  ini UUPTPK) dan peraturan Mahkamah Agung Ini sebagai lex specialis .
Sebaliknya,  apabila  dalam  UUPTPK  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tidak diatur secara  tegas  hukum  acara  pidana  yang  dilakukan  untuk  memeriksa  korporasi  sebagai pelaku  tindak  pidana,  maka  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  KUHAP  akan diberlakukan bagi korporasi. Menurut Kristian, proses pemeriksaan bagi manusia alamiah sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  tentunya  tidak  dapat  dilakukan  serta  merta  untuk memeriksa korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena antara manusia alamiah dan korporasi memiliki konstruksi yang jauh berbeda. 14
Korporasi  sebagai  subjek  hukum  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana disebutkan  dalam  UUPTPK  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  selain disebutkan  dalam  Pasal  20  UUPTPK  juga  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 yakni:
“Korporasi  dapat  dimintakan  pe rtanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan ketentuan  pidana  Korporasi  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang Korporasi”.
Selain  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana,  korporasi  juga  dapat  dijatuhi pidana  apabila  korporasi  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (7) UUPTPK di atas. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  adalah  pidana  denda  sebagai  pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUPTPK. Salah satu pidana  tambahan  dalam  Pasal  18  UUPTPK  adalah  pidana  uang  pengganti.  Pidana  uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun  2014  tentang  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
Pasal  6  Perma  Nomor  5  Tahun  2014  menunjukkan  dengan  jelas  bahwa  hanya  kepada terdakwa dapat dijatuhi pidana uang pengganti. Dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 5
14 Kritsitan, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Pasca Terbitnya Perma RI No. 13 Tahun 2016 , 69.
Tahun  2014  menyatakan  bahwa  korporasi  dapat  dikenakan  pidana  tambahan pembayaran uang pengganti. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 tersebut, korporasi hanya dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti jika korporasi diajukan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
Penjatuhan  pidana  uang  pengganti  kepada  Korporasi  hanya  dapat  dilakukan  apabila diajukan  sebagai  terdakwa.  Pengajuan  korporasi  sebagai  terdakwa  berkonsekuensi dibuatnya surat dakwaan bagi korporasi. Surat dakwaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan KUHAP, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 yakni:
(1) Surat  dakwaan  terhadap  Korporasi  dibuat  sesuai  dengan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
(2) Bentuk  surat  dakwaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merujuk  pada ketentuan  Pasal  143  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dengan  penyesuaian  isi  surat  dakwaan  sebagai  berikut:  a.  nama Korporasi,  tempat,  tanggal  pendirian  dan/atau  nomor  anggaran  dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan,  kebangsaan  Korporasi,  jenis  Korporasi,  bentuk  kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap  mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan  menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Karena  surat  dakwaan  terhadap  korporasi  merujuk  pada  KUHAP,  maka  apabila  syarat materiil  dari  surat  dakwaan  terhadap  korporasi  tidak  terpenuhi,  maka  surat  dakwaan dinyatakan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Format surat  dakwaan  terhadap  korporasi  telah  ditentukan  di  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor  PER-028/A/JA/10/2014  tentang  Pedoman  Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
Pasal  23  ayat  (1)  Perma  Nomor  13  Tahun  2016  menyatakan  bahwa,  hakim  dapat menjatuhkan  pidana  terhadap  korporasi  atau  pengurus,  atau  korporasi  dan  pengurus. Berdasarkan  Pasal  tersebut  maka  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan  hanya  kepada korporasi saja, pengurus saja atau pengurus dan korporasi sama-sama dijatuhi pidana. Perlu dicermati bahwa penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bagi korporasi mesti didahului  terlebih  dahulu  dengan  pidana  pokok,  hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 yakni:
(1) Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  Korporasi  berupa  pidana  pokok dan/atau pidana tambahan.
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
(3) Pidana  tambahan  dijatuhkan  terhadap  Korporasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak  hanya  Pasal  tersebut  saja,  dalam  UUPTPK  pada  Pasal  17  jelas  dikatakan  bahwa selain pidana pokok, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUPTPK. Pasal 17 UUPTPK ini menunjukkan dengan tegas bahwa hanya
terdakwa saja yang dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan. Oleh karena hal tersebut,  maka  korporasi  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  uang  pengganti  apabila  terlebih dahulu  dijatuhi  pidana  pokok  dan  korporasi  harus  didakwa  terlebih  dahulu.  Lantas bagaimana dengan korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa tetapi dijatuhi pidana tambahan uang pengganti seperti dalam kasus PT. IM2 dan PT. Adhi Karya.
Terbuktinya suatu korporasi melakukan atau turut serta menikmati hasil korupsi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan tidak serta merta dapat dituntut maupun dijatuhi pidana. Jika merujuk pada apa yang dikatakan Andi Hamzah di atas bahwa prinsip surat dakwaan di mana hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang  ditentukan  dalam  dakwaan,  walaupun  terdakwa  terbukti  melakukan  delik  dalam persidangan,  tetapi  delik  itu  tidak  didakwakan  kepada  korporasi,  maka  putusan  harus berupa  bebas  ( vrijspraak ),  sebagaimana  dalam  perkara  Indar  Atmanto  di  mana  dalam proses pembuktian di persidangan uang hasil korupsi sebagian besar masuk ke rekening korporasi PT. IM2 yang berujung pada dituntutnya korporasi PT. IM2 untuk membayar uang  pengganti  sebesar  Rp.1.358.343.346.674,00.  (satu  triliun  tiga  ratus  lima  puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) padahal dalam surat dakwaan Penuntut Umum, PT. IM2 tidak didakwa sama sekali.
Masih  dalam  perkara  Indar  Atmanto,  Penuntut  Umum  dalam  surat  tuntutannya menyatakan  korporasi  PT.  IM2  dituntut  secara  terpisah,  hal  ini  menandakan  bahwa korporasi  baru  akan  dituntut  pidana  dengan  berkas  perkara  terpisah  apabila  putusan dalam perkara tersebu telah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Apa yang terjadi dalam kasus  Indar  Atmanto  ini  semakin  memperlihatkan  ketidakpastian  hukum,  di  mana korporasi  belum  dituntut  secara  terpisah  namun  putusan  pemidanaannya  telah  ada terlebih dahulu sebelum dilakukan penuntutan.
Perkara Wijaya Imam Santosa tidak kalah menariknya, di mana korporasi PT. Adhi Karya (Persero)  Tbk.  tidak  didakwa  dan  tidak  dituntut  oleh  Penuntut  Umum  namun  dijatuhi pidana uang pengganti oleh majelis hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam perkara  tersebut penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  Wijaya  Imam  Santosa  selain dengan  pidana  pokok  juga  menuntut  untuk  dijatuhi  pidana  tambahan  uang  pengganti. Namun  oleh  hakim  Pengadilan  Negeri  Denpasar  dalam  pertimbangannya  menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum jika ditinjau dari aspek keadilan, maka adalah fair dan proporsional pihak yang seharusnya dibebankan kewajiban melakukan pengembalian  kerugian negara  tersebut  adalah  PT.  Adhi  Karya  sebagai  korporasi,  oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak bisa dilepaskan dari kapasitasnya selaku Ketua Divisi VII PT Adhi Karya. Namun kondisi yang demikian tidak mungkin dilakukan oleh karena PT. Adhi Karya sebagai korporasi yang sejatinya adalah subyek hukum tindak pidana korupsi tidak dijadikan terdakwa. Hal demikian ini dapat dicermati dalam surat dakwaan JPU, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa bukanlah identik dengan kejahatan korporasi, konstruksi hukum yang dibangun JPU adalah menempatkan
terdakwa sebagai pribadi yang menjabat sebagai Ketua Divisi VII PT. Adhi Karya, dan tidak menjadikan PT. Adhi Karya selaku korporasi sebagai pihak yang dijadikan terdakwa.
Dalam  perkara  tersebut  Mahkamah  Agung  berpendapat  lain.  Mahkamah  Agung membebankan pidana tambahan kepada korporasi PT. Adhi Karya untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp. 3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).
Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara  Wijaya  Imam Santosa yang menjatuhkan pidana uang pengganti kepada korporasi PT. Adhi Karya juga bertentangan dengan asas ubi non est principalis, non potest esse accessorius yang berarti di  mana  tidak  ada  hal  yang  pokok  maka  tidak  mungkin  ada  hal  tambahan,  hal  ini sebagaimana dikatakan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam Handrawan bahwa postulat tersebut yang melandasi hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan. 15 Lebih lanjut Handrawan menyatakan oleh karena itu, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa  pidana  pokok,  namun  tidak  sebaliknya  di  mana  pidana  pokok  dapat  dijatuhkan tanpa  adanya  pidana  tambahan. 16 Berdasarkan  hal  tersebut,  korporasi  PT.  Adhi  Karya sebelumnya tidak pernah didakwa dan tidak pula di tuntut pidana serta tidak pula dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda maka tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Jika berdasarkan asas tersebut maka seharusnya pidana tambahan uang  pengganti  dibebankan  kepada  siapa  yang  dijatuhi  pidana  pokok.  Artinya  dalam perkara tersebut Wijaya Imam Santosa yang seharusnya dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Asas tersebut senada dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 17 UUPTPK yakni selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.  Dengan  demikian  dari  bunyi  pasal  tersebut  hanya  terdakwa  yang  dapat  dijatuhi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Oleh karena berdasarkan asas dan Pasal 17 tersebut korporasi PT. Adhi Karya tidak dapat dijatuhi pidana uang pengganti mengingat korporasi PT Adhi Karya tidak didakwa dan tidak pula dituntut pidana.
Kasus yang menimpa korporasi PT. IM2 pada prinsipnya sama dengan korporasi PT Adhi Karya di mana sama-sama tidak didakwa oleh Penuntut Umum, namun dijatuhi pidana tambahan uang pengganti. Oleh karenanya patut dikatakan bahwa korporasi PT. IM2 pun tidak dapat dijatuhi pidana uang pengganti berdasarkan asas ubi non est principalis, non potest esse accessorius dan berdasarkan Pasal 17 UUPTPK.
15 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma  Pustaka, 2014), 402;  Lihat dalam Handrawan Handrawan, Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (2019: Media Sahabat Cendekia, 2019), 46.
16 Handrawan, Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi , 46.

## 4. Keabsahan Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Terhadap Korporasi yang Tidak Diajukan sebagai Terdakwa
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 17 Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses  pembuktian  dinyatakan  selesai  oleh  hakim,  tibalah  saatnya  hakim  mengambil keputusan. 18
Pengambilan  setiap  putusan  harus  berdasarkan  surat  dakwaan, requisitoir (surat tuntutan)  penuntut  umum,  kemudian  pada  segala  fakta  dan  keadaan-keadaan  yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui  musyawarah  jika  hakim  terdiri  atas  hakim  majelis.  Berkenaan  dengan  adanya musyawarah  ini,  maka  Andi  Hamzah  menyatakan  satu  hal  yang  harus  diingat  dalam musyawarah  pengambilan  putusan  tersebut  hakim  tidak  boleh  melampaui  batas  yang telah  ditetapkan  dalam  surat  penyerahan  perkara  yang  menjadi  dasar  pemeriksaan  di sidang pengadilan. 19
Merujuk Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:
1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.
Setelah  mengetahui  bentuk-bentuk  putusan  pengadilan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada terdakwa, selanjutnya perlu menjelaskan apa yang harus dimuat atau yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya. 20 Kata-kata  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menandakan bahwa hakim hanya  dapat  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  (orang  yang  didakwa  di  sidang pengadilan). Hal senada juga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yakni jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
17 Pasal 1 butir 11 KUHAP.
18 H. Rusli. Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 199.
19 Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana,” Lex Crimen II, No. 2 (2013): 102.
yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Ketentuan Pasal 193 tersebut semakin memperjelas bahwa hanya terdakwa yang diajukan disidang pengadilan saja  yang  dapat  dijatuhi  pidana  jika  ia  terbukti  melakukan  tindak  pidana.  Lantas bagaimana dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada korporasi yang tidak didakwa  terlebih  dahulu  oleh  penuntut  umum,  apakah  putusan  hakim  itu  dapat dinyatakan sah menurut hukum?
Putusan  hakim  dapat  dinyatakan  sah  menurut  hukum  apabila  memenuhi  ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Keabsahan putusan dalam perkara  Indar  Atmanto  dan  Wijaya  Imam  Santosa  yang  menjatuhkan  pidana  uang pengganti terhadap masing-masing korporasi PT. IM2 dan korporasi PT. Adhi Karya yang tidak didakwakan, jika merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagaimana disebutkan di atas, maka putusan tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum. Hal ini dikarenakan dalam dua putusan tersebut tidak memuat ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf b dan c. Khusus perkara Wijaya Imam Santosa yang menjatuhkan pidana  uang  pengganti  terhadap  korporasi  PT.  Adhi  Karya,  selain  tidak  memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf b dan c juga tidak memenuhi ketentuan pada huruf e pasal tersebut, hal ini karena korporasi PT. Adhi Karya tidak didakwa dan tidak pula dituntut pidana akan tetapi dijatuhi pidana uang pengganti.
Konsekuensi tidak terpenuhinya Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi “Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” Dalam hal, putusan batal demi hukum Yahya Harahap menyatakan bahwa dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali maka putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan tersebut dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula; Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum; Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. 21
Yahya  Harahap  lebih  lanjut  mengatakan  bahwa  perlu  diingat  bahwa  yang  batal  demi hukum  hanya  terba tas  “sepanjang  putusan”  saja.  Yang  dimaksud  Pasal  197  ayat  (2) KUHAP  putusan  batal  demi  hukum,  tidak  lebih  dari  putusan  yang  dijatuhkan,  yang mengandung  cacat  dan  kekeliruan  terbatas  pada  putusan  yang  dijatuhkan.  Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. 22 Oleh  karena  berita  acara  pemeriksaan  tetap  sah  dan  berharga,  pengadilan  dapat mempergunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan yang  dikehendaki  Pasal  197  ayat  (1)  KUHAP.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  rumusan ketentuan Pasal 197 ayat (2) itu sendiri, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan
21 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 385.
22 Ibid., 386.
memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jadi, yang batal demi hukum adalah putusan yang dijatuhkan. 23
Putusan dalam perkara Indar Atmanto, di mana korporasi PT. IM2 tidak didakwa tetapi dituntut pidana, dan dijatuhi pidana uang pengganti. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tersebut justru tidak sesuai dengan yurisprudensi Putusan  MA  No.  169  K/Pid/1988,  di  mana  dalam  yurisprudensi  tersebut  Mahkamah Agung  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  yang  tidak  mencantumkan  identitas terdakwa  dalam  amar  putusannya.  Artinya  dalam  perkara  itu  Mahkamah  Agung  tidak seharusnya  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  terhadap  korporasi  PT.  IM2,  sebab korporasi  PT.  IM2  tidak  didakwa  yang  artinya  korporasi  PT.  IM2  tidak  memiliki  surat dakwaan sebagai mana yang disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) yang menjadi syarat sahnya  suatu  putusan.  Karena  PT.  IM2  tidak  memiliki  surat  dakwaan  sehingga  pada putusan  pemidanaan  korporasi  PT.  IM2  dalam  perkara  Indar  Atmanto  tidak  dapat dinyatakan  sah  menurut  hukum  dikarenakan  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  pada tingkat kasasi tidak mencantumkan identitas korporasi PT. IM2 dalam putusannya. Sesuai yurisprudensi  Putusan  MA  No.  169  K/Pid/1988,  seharusnya  pada  tingkat  Peninjauan Kembali  (PK),  Mahkamah  Agung  tidak  memperkuat  putusan  kasasi,  tetapi  harus membatalkan putusan pemidanaan uang pengganti terhadap korporasi PT. IM2,  karena PT.  IM2  tidak  memiliki  surat  dakwaan  yang  menyebabkan  identitas  korporasi  PT.  IM2 tidak terdapat dalam putusan pada tingkat kasasi.
Putusan dalam perkara Wijaya Imam Santosa tidak kalah menarik, di mana korporasi PT. Adhi Karya tidak didakwa dan tidak dituntut pidana. Putusan pada pengadilan negeri dan pengadilan  tinggi  tidak  menjatuhkan  pidana  tambahan  uang  pengganti  terhadap korporasi  PT.  Adhi  Karya,  namun  oleh  Mahkamah  Agung,  korporasi  PT.  Adhi  Karya dijatuhi pidana uang pengganti. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini  keliru,  mengingat  dalam  putusannya  yang  menjatuhkan  pidana  uang  pengganti terhadap korporasi PT. Adhi Karya tidak terdapat surat dakwaan dan surat tuntutan dari korporasi  tersebut  yang  merupakan  syarat  dari  suatu  putusan  dapat  dinyatakan  sah menurut hukum, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1). Oleh karena itu, Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  tersebut  batal  demi  hukum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya Pasal 197 ayat (1).

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa korporasi yang tidak  diajukan  sebagai  terdakwa  tidak  dapat  dijatuhi  pidana  uang  pengganti.  Sebab korporasi hanya dapat dijatuhi pidana baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan apabila  korporasi  didakwa  terlebih  dahulu.  Khusus  penjatuhan  pidana  tambahan  uang pengganti kepada korporasi, hanya dapat dilakukan apabila korporasi didakwa terlebih
dahulu dan telah dijatuhi pidana pokok lebih dahulu sebelum dijatuhi pidana tambahan uang pengganti, karena pada prinsipnya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa  telah  dijatuhi  pidana  pokok  terlebih  dahulu.  Selain  itu,  putusan  yang menjatuhkan  pidana  uang  pengganti  terhadap  korporasi  yang  tidak  diajukan  sebagai terdakwa tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Konsekuensi tidak terpenuhinya syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 ayat (1) tersebut, putusan dinyatakan batal demi hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap korporasi yang tidak diajukan sebagai  terdakwa  dinyatakan  batal  demi  hukum  karena  dalam  putusan  tidak mencantumkan surat dakwaan dari korporasi yang merupakan salah satu syarat sahnya suatu putusan.

## Daftar Pustaka
Ante, Susanti. “ Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. ” Lex Crimen II, No. 2 (2013).
Handrawan,  Handrawan. Pencabutan  Hak  Politik  dalam  Pemidanaan  Tindak  Pidana Korupsi . 2019: Media Sahabat Cendekia, 2019.
Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
——— . Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan  Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
Kritsitan, Kristian. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana  Korupsi  Pasca  Terbitnya  Perma  RI  No.  13  Tahun  2016 .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018.
Muhammad,  H.  Rusli. Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2007.
Octaviani, Aulya, Amelia Hanifah, dan Dhela Apriliya. “ Tindakan Korupsi Sebagai Bentuk Pelanggaran Pancasila. ” Warta Dharmawangsa 16, No. 1 (Februari 2, 2022): 75 – 83. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/1774.
Soejono, Soejono, dan H. Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Suhariyanto, Budi. “ Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi dalam Perkara Korupsi  Demi  Pemulihan  Kerugian  Keuangan  Negara. ” Rechtsvinding 7,  No.  1 (2018).
“ Jatim  Treasury  Talk  Sharing  Session  Tetap  Berintegritas  di  Tengah  Pandemi
‘ Pengendalian Gratifikasi. ’” Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DPJb Prov. Jatim . Last modified 2020. Diakses Desember 18, 2021. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/data-publikasi/berita-
terbaru/2896-jatim-treasury-talk-sharing-session-tetap-berintegritas-di- tengah-pandemi-pengendalian-gratifikasi-4.html.