## MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DISTRIK ABEPURA KOTA JAYAPURA
Gustav Bernard Rumkorem Widyaiswara BPSDM Provinsi Papua Email : gbrumkorem2@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik  di  Kantor  Distrik  Abepura  Kota  Jayapura.  Manfaat  dari  penelitian  ini  sebagai  salah  satu bahan masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis eksplanasi, yaitu penelitian dan  pengukuran  data-data  kuantitatif  dengan  statistik  obyektif  melalui  perhitungan  ilmiah  atas sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan survei untuk menentukan  frekuensi  dan  presentase  tanggapan  mereka.  Penulis  menggunakan  "tingkat kepuasan masyarakat" sebagai variabel x dan "pelayanan publik" sebagai variabel y. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber primer, yakni 384 orang dengan menggunakan instrument:  kuesioner  dan  observasi.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  wawancara kepada pihak lain tentang objek dan subjek yang diteliti, dan mempelajari dokumentasi tentang objek  dan  subjek  yang  diteliti.  Dari  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Melalui perhitungan product moment, telah terbukti bahwa variabel x dan variabel y berhubungan secara signifikan. Dari hasil tersebut menunjukkan  bahwa  masyarakat  "cukup  puas"  terhadap  pelayanan  publik  di  Kantor  Distrik Abepura Kota Jayapura.
Kata kunci : tingkat kepuasan, pelayanan publik

## 1.    PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang, jasa  dan  pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pelayanan publik  disebut  juga  sebagai  kepercayaan  publik, sehingga warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber  penghasilan  secara  tepat  dan  dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik dengan dibutuhkan  etika  pelayanan  publik  sebagai  pilar dan  kepercayaan  publik  sebagai  dasar  untuk mewujudkan  pemerintah  yang  baik  (Lewis  dan Gilman, 2005 : 22).
Unsur-unsur
pelayanan publik yakni penyediaan layanan pihak yang dapat memberikan suatu  layanan  tertentu  kepada  konsumen,  baik berupa  layanan  dalam  bentuk  penyediaan  dan penyerahan  barang  (goods)  atau  jasa-jasa (services).
Penerima layanan ialah mereka yang disebut sebagai konsumen, layanan  yang dapat diberikan oleh  penyedia  layanan  kepada  pihak  yang membutuhkan  layanan  yaitu  adanya  kepuasan pelanggan.  Dalam  memberi  layanan,  penyedia layanan  harus  mengacu  pada  tujuan  utama pelayanan  yaitu  kepuasan  pelanggan,  karena tingkat  kepuasan  pelanggan  yang  diperoleh biasanya  sangat  berkaitan  erat  dengan  standar kualitas barang dan jasa yang mereka nikmati.
Pelayanan  publik  yang  baik  akan  tercermin melalui  kesediaan  karyawan  yang  baik,  adanya sarana  dan  prasarana  yang  baik,  keakuntabilitas
atau  tanggungjawab  kepada  setiap  pelanggan sejak  awal  hingga  akhir,  mampu melayani  secara cepat  dan  tepat,  mampu  dalam  berkomunikasi, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, berusahan  memahami  kebutuhan  pelanggan, mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan.
Dalam pelayanan publik tentu saja mempunyai  asas  penyelenggaraan  pelayanan pemerintahan sebagaimana dimaksud yaitu adanya  empati  dengan  pelanggan,  jadi  pegawai yang  melayani  urusan  perizinan  dari  instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati  dengan  masyarakat  pengguna  jasa pelayanan,  adanya  pembatasan  prosedur  agar dirancang  sependek  mungkin  dengan  demikian konsep  “one  stop  shop”  benar-benar  diterapkan, kejelasan  tata  cara  pelayanan  harus  didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada  masyarakat  pengguna  jasa  pelayanan, meminimalisir persyaratan pelayanan dalam mengurus  pelayanan  harus  dibatasi  sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan,  kejelasan  kewenangan  pegawai  yang melayani  masyarakat  pengguna  jasa  pelayanan harus  dirumuskan  sejelas  mungkin  dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan, transparansi biaya harus ditetapkan seminimal dan setransparan sesuai  aturan, kepastian jadwal dan durasi  pelayanan  juga  harus  pasti  sehingga masyarakat  memiliki  gambaran  yang  jelas  dan tidak  resah,  minimalisir  formulir  yang  dirancang secara  efisien  sehingga  akan  dihasilkan  formulir komposit  (satu  formulir  yang  dapat  dipakai  untuk berbagai keperluan), memaksimalkan masa berlakunya  izin  untuk  menghindarkan  terlalu seringnya  masyarakat  mengurus  izin  maka  masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin, kejelasan  hak  dan  kewajiban  providers  dan pelanggan  harus  dirumuskan  secara  jelas  dan dilengkapi  dengan  sanksi  serta  ketentuan  ganti rugi.
Prinsip pelayanan
publik
dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Abepura Kota  Jayapura  terhadap  kepuasan  masyarakat yakni  kesederhanaan  prosedur  pelayanan,  tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan,  kemudahan  akses  dalam  artian tempat  dan  lokasi  serta  saran  pelayanan  yang memadai,  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  dan manfaat  atau  dapat  memanfaatkan  teknologi telekomunikasi dan informasi, adanya kenyamanan  lingkungan  pelayanan  yang  tertib,
teratur,  dan  disediakan  ruang  tunggu  yang nyaman, bersih, rapi, indah, sehat serta dilengkapi dengan  fasilitas  pendukung  pelayanan  seperti parkiran, toilet, tempat ibadah, dan lai-lain.
Salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh sebuah  organisasi  adalah  memberikan  pelayanan baik  kepada  unit-unit  kegiatan  didalam  organisasi maupun  kepada  pihak  diluar  organisasi.  Aktivitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap pencapaian  mutu  dan  keamanan  kelancaran kegiatan  organisasi  serta  berpengaruh  terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, pelayanan  yang  diberikan  tidak  hanya  sekedar memberikan bantuan terhadap kebutuhan pelanggan  akan  tetapi  organisasi  publik  dalam memberikan  pelayanan  yang  dituntut  untuk  dapat bertindak cepat dan akurat, hal tersebut merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  bagi organisasi  publik  pelayanan  yang  baik  tercermin dari  setiap  efektifitas  dan  efisien  kegiatan  yang dilakukan dengan lancar, semakin cepat dan akurat pelayanan yang diberikan maka kualitas pelayanan akan semakin baik.
Masyarakat  membutuhkan  pelayanan  untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang tidak dapat  dipenuhi  sendiri  bahkan  secara  ekstrim dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, pelayanan publik  yang  sering  dibutuhkan  biasanya  dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Contoh dari pelayanan dalam bentuk barang publik meliputi jalan  raya,  air  bersih,  listrik  dan  sebagainya, sedangkan  contoh  pelayanan  dalam  bentuk  jasa publik meliputi pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan,  dan  penyelenggara  transportasi. Pelayanan  publik  diberikan  kepada  masyarakat oleh pemerintah sehingga pemerintah mempunyai peranan  penting  untuk  menyediakan  layanan publik  sesuai  dengan  apa  yang  telah  amanatkan dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang pelayanan publik.
Pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  publik bertanggungjawab  dan  terus  berupaya  untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat.  Rendahnya  mutu  pelayanan  publik yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintah  menjadi citra  buruk  pemerintah  ditengah  masyarakat, sebagian  masyarakat  yang  pernah  berurusan dengan  birokrasi  selalu  mengeluh  dan  kecewa terhadap  layanan  yang  diberikan,  ada  sebagian masyarakat  sampai  saat  ini  masih  menganggap rendah terhadap kinerja birokrasi yang mengakibatkan  banyak  pengguna  layanan  atau masyarakat mengambil jalan pintas menggunakan
jasa  calo  untuk  mengurus  keperluannya  yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah.
Pelayanan  yang  diberikan  secara  umum belum  memuaskan  masyarakat,  pelayanan  yang diberikan  terlalu  berbelit-belit  dengan  berbagai alasan yang kurang dapat diterima oleh masyarakat  sehingga  pelayanan  yang  diberikan cenderung tidak efektif dan efisien. Keadaan yang demikian membuat masyarakat sebagai pengguna layanan  publik  tidak  terpuaskan  semua  itu berakibat  masyarakat  enggan  mengurus  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  birokrasi pemerintah  secara  langsung.  Salah  satu  kantor pemerintahan  yang  aktivitasnya  memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat  adalah Kantor  Distrik  Abepura  Kota  Jayapura.  Bentuk layanan  yang  diberikan  berhubungan  dengan administrasi  kependudukan  dan  layanan  lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan ditingkat distrik.
Layanan  yang  diberikan  contohnya  adalah membuat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, pengurusan  perizinan  mendirikan  bangunan,  dan fasilitas pelayanan pemerintahan lain bagi masyarakat  ataupun  bagi  pemerintah  ditingkat desa. Tujuan  utama  dari  pelayanan  publik  adalah kepuasan  masyarakat.  Kepuasan  ini  dapat terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan  standar  pelayanan,  waktu  pemrosesan layanan  kepada  masyarakat  sekitar  dua  minggu dianggap  masih  terlalu  lama  bagi  masyarakat walaupun  lamanya  layanan  tersebut  telah  sesuai dengan ketentuan tentang standar waktu pelayanan  publik  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kegiatan pelayanan  yang  diberikan  oleh  Kantor  Distrik Abepura  akan  dinilai  dari  tingkat  kepuasan masyarakat,  penilaian  yang  diberikan  masyarakat menentukan ukuran pelayanan public.
Keadaan  yang  seharusnya  dan  senyatanya sangatlah  berbeda  karena  ketika  dilapangan  hal yang  terjadi  ialah  dimana  ada  masyarakat  yang melakukan  perekaman  pembuatan  Kartu  Tanda Penduduk,  yang  seharusnya  ialah  bagaimana pegawai dapat melayani dengan penuh keramahan dan membuat pelanggan nyaman, tetapi nyatanya tidak  karena  pelayanan  yang  diberikan  oleh pegawai  pada  kantor  distrik  tersebut  dengan  raut wajah  yang  datar  dan  tidak  ada  ekspresi  senyum yang  menciptakan  suatu  keramahan.  Selanjutnya juga  dimana  harus  ada  kenyamanan  dengan disiapkan  atau  tersedianya  ruang  tunggu  yang memadai serta kondusif, tetapi kenyataan berbeda karena  pada  saat  melakukan  perekaman  Kartu
Tanda Penduduk masih terlihat beberapa pelanggan  yang  berdiri  tanpa  mendapat  tempat duduk,  dan  yang  lebih  parahnya  lagi  pembuatan Kartu Tanda Penduduk dimana dibutuhkan secara cepat oleh pelanggan dengan waktu paling lambat dua  minggu  sesuai  yang  sudah  ditentukan  dalam peraturan,  tetapi  yang  terjadi  sebaliknya  dimana Kartu Tanda Penduduk bisa diselesaikan atau yang bersangkutan  dapat  mengambil  bahkan  lebih  dari dua minggu. Hal-hal ini menggambarkan bagaimana  hal  yang  seharusnya  sudah  tidak sesuai  dengan  kenyataan  dan  prinsip-prinsip pelayanan publik belum seutuhnya diterapkan.
Penjelasan  ini  dapat  di  utarakan  karena senyatanya  yang  terjadi  di  lapangan  adalah demikian,  dimana  penulis  sendiri  pernah  sebagai pelanggan di Kantor Distrik Abepura dengan tujuan pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  yang terjadi memang benar seperti uraian diatas.
Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui  pelayanan  publik  adalah  dengan mengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat.  Salah satu  metode  yang  digunakan  untuk  mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat  (IKM),  ketentuan  mengenai  Indeks Kepuasan  Masyarakat  tertuang  dalam  keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor KEP/25/M-PAN/2/2004  tanggal  24  Februari  2004 tentang  Pedoman  Umum  Indeks  Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Kepuasan  masyarakat  yang  memengaruhi kualitas  pelayanan  yang  diberikan  Kantor  Distrik Abepura  menjadi  hal  menarik  untuk  dikaji, karena bermaksud  untuk  mengetahui  lebih  mendalam mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di distrik tersebut.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka  akan dilakukan  penelitian  tentang  tingkat  kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  di  distrik abepura kota Jayapura.

## 2.  KERANGKA TEORI
Untuk lebih jelas dan mempertajam penelitian dan  pembahasan  suatu  masalah,  maka  perlu ditetapkan  dasar-dasar  teori  sehingga  dapat memberikan  gagasan  yang  sebenarnya  dalam usaha memahami suatu masalah. Yang dimaksud dengan  kerangka  teori  adalah  kemampuan seorang  peneliti  dalam  mengaplikasikan  pola berpikirnya  dalam  menyusun  secara  sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan
penelitian.  Teori  berguna  menjadi  titik  tolak  atau landasan  berpikir  dalam  memecahkan  atau menyoroti masalah.
Dalam  penelitian  ini  teori-teori  yang  perlu dijelaskan  terlebih  dahulu,  agar  tidak  terjadi kekeliruan dalam menginterpretasikan data, yaitu :

## 2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat
Tingkat
kepuasan menjadi ukuran keberhasilan  penyelenggara  pelayanan.  Kepusan penerima  layanan  dicapai  apabila  penerima layanan  memperoleh  pelayanan  sesuai  dengan yang  dibutuhkan  dan  diharapkan.  Hasil  kepuasan pelanggan disebut juga dengan mutu, karena mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan  dan  melampaui  keinginan  dan kebutuhan  pelanggan.  Kepuasan  karyawan  akan mendorong  tumbuhnya  loyalitas  karyawan  pada organisasi.  Selanjutnya,  loyalitas  karyawan  akan mengarah pada peningkatan produktifitas.
Produktifitas karyawan mendorong
penciptaan nilai pelayanan eksternal yang kemudian menentukan kepuasan pelanggan eksternal karena kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penentu loyalitas pelanggan.
Menurut  Tjiptono  dan  Chandra  kepuasan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu  memadai.  Menurut  Kotler  kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang  dialami  setelah  membandingkan  antara persepsi  kinerja  atau  hasil  suatu  produk  dengan harapan-harapannya.  Menurut  Bilong  kepuasan sebagai  sebuah  konsekuensi  atau  akibat  atas pengalaman  satu  pihak  terhadap  kemampuan pihak  lain  untuk  memenuhi  norma-norma  atau aturan-aturan dengan harapan-harapannya.

## 2.2. Pengertian Masyarakat
Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan,  kelompok,  maupun  badan  hukum yang  berkedudukan  sebagai  penerima  manfaat pelayanan  publik,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung.
Masyarakat  juga  sebagai  sebuah  komunitas yang  interdependen (saling tergantung satu sama lain).  Umumnya  istilah  masyarakat  digunakan untuk  mengacu  sekelompok  orang  yang  hidup bersama  dalam  satu  komunitas  yang  teratur. Menurut  Soerjono  Soekanto  masyarakat  pada umumnya  mempunyai  ciri-ciri  dengan  kriteria seperti di bawah ini:
a.  Manusia  yang  hidup  bersama,  sekurang- kurangnya terdiri atas dua orang.
b.  Bercampur  atau  bergaul  dalam  jangka  waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan  manusia  baru.  Sebagai  akibat dari  hidup  bersama,  timbul  system  komunikasi dan  peraturan  yang  mengatur  hubungan antarmanusia.
c.  Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
d.  Merupakan  suatu  sistem  hidup  bersama. Sistem  kehidupan  bersama  menimbulkan kebudayaan  karena  mereka  merasa  dirinya terkait satu sama lain.
Menurut Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan  bekerja  sama  sehingga  dapat  terbentuk organisasi  yang  mengatur  setiap  individu  dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir  tentang  dirinya  sebagai  satu  kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

## a. Arti dan Pentingnya Keamanan
Keamanan adalah situasi atau keadaan bebas dari bahaya. Sendi atau prinsip ini mengandung arti proses  serta  hasil  pelayanan  dapat  memberikan keamanan,  kenyamanan,  dan  dapat  memberikan kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Dalam  prinsip ini,  memberikan  petunjuk  bahwa  dalam  proses pelaksanaan pemberian pelayanan agar diciptakan kondisi  dan  mutu  dengan  memperhatikan  faktor- faktor:
1. Keamanan,  dalam  arti  proses  pelaksanaan pelayanan  maupun  mutu  produk  pelayanan publik  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi masyarakat. Mutu produk pelaksanaan pelayanan publik dapat meliputi :
2. Produk  Pelayanan  Administrasi  (dokumen, surat, kartu, gambar, tiket), diperhatikan agar dapat  menjamin  kepastian  atau  keabsahan secara  hukum,  tanpa  kesalahan  cetak  serta tidak menimbulkan keraguan ataupun kekhawatiran bagi masyarakat.
3. Produk  Pelayanan Barang  (air  bersih,
tegangan listrik, tindakan perawatan/pengobatan  Rumah  Sakit,  dan sebagainya), perlu diperhatikan standar mutu yang layak.
4. Produk  Pelayanan  Jasa  (perhubungan  darat, laut dan udara), perlu memperhatikan standar mutu keamanan dan keselamatan.
b. Arti dan Pentingnya Kenyamanan
Nyaman,  dalam  arti  bahwa  dan  kondisi  dan mutu  dalam  proses  pelaksanaan  pelayanan hendaknya diciptakan:
1.  Kondisi  tempat/ruang  pelayanan  yang  dapat memberikan rasa nyaman.
2.  Terpenuhi  secara  lancar  bagi  kepentingan urusan pelayanan.
3.  Mutu  produk  pelayanan  yang  diberikan  pada masyarakat memenuhi ukuran standar, sehingga  dapat  memenuhi  rasa  nyaman  bagi masyarakat. Kondisi demikian dapat diupayakan  dengan  misalnya,  penyediaan tempat  pelayanan  yang  didukung  dengan sarana ruang tunggu/tamu atau serta ditunjang fasilitas-fasilitas yang dapat menciptakan keadaan yang tertib, nyaman, bersih dan aman bagi  para  pemohon  pelayanan.  Ruang  tunggu yang sesuai dengan volume kedatangan tamu, dilengkapi tempat duduk dan meja/tempat untuk menulis  tamu,  kamar  kecil/toilet,  tempat sampah dan lainnya. Demikian pula menyangkut mutu produk pelayanan, seperti air bersih  PAM,  arus  setrum  listrik  PLN,  mutunya sesuai dengan ukuran mutu yang standar.
4.  Tertib,  dalam  arti  proses  penyelenggaraan pelayanan publik pelaksanaannya berjalan rapi, berjalan  sesuai  prosedur,  urutan  pemberian pelayanannya rutin, tidak semrawut sesuai alur tahapan  penyelesaian  pekerjaan.  Pemberian pelayanan  dilakukan  secara  konsisten  sesuai dengan  antrean  dan  menurut  tata  kerja  yang berlaku.

## c. Arti dan Pentingnya Keramahan
Suatu perilaku dan sifat seseorang yang akrab dalam pergaulan seperti suka senyum, sopan serta hormat dalam berkomunikasi, ringan tangan, suka menyapa,  suka  membantu  tanpa  pamrih  dan sebagiainya yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka  baik  terhadap  orang  lain  baik  itu yang  sudah  dikenal  ataupun  yang  belum  dikenal . (Setiadi dkk : 2006).
Dalam  pelayanan  publik  dimana  keramahan sangatlah  penting,  karena  ketika  pemohon pelayanan  atau  sebut  saja  masyarakat  sebagai pelanggan pelayanan pasti merasa bahagia karena pada  saat  melakukan  pengurusan  akan  dengan semangat  karena  yang  melayanipun  ramah  dan tanpa menaruh tampang judes ataupun jutek.

## 2.3. Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Penyelenggara pelayanan  publik yang  selanjutnya  disebut penyelenggara adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan  undang- undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan badan  hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Organisasi  penyelenggara  pelayanan  publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan  publik  yang  berada  di  lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk  kegiatan  pelayanan  publik.  Pelaksana pelayanan  publik  yang  selanjutnya  disebut  p selaksana  adalah  pejabat,  pegawai,  petugas,  dan setiap  orang  yang  bekerja  di  dalam  organisasi penyelenggara  yang  bertugas  melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan
a. Pengertian Efektifitas dan Efisiensi Efisiensi mengandung arti persyaratan pelayanan  hanya  dibatasi  pada  hal-hal  yang berkaitan  langsung  dengan  pencapaian  sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan  antara  persyaratan  dengan  produk pelayanan publik yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan  pemenuhan  persyaratan,  dalam  hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan memasyarakatkan adanya kelengkapan persyaratannya dan satuan kerja/instansi pemerintah lain yang berkaitan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, perlu memperhatikan  hal-hal  yang  tidak  berakibat memberatkan masyarakat, maupun tidak berdampak pemborosan, antar lain:
1. Beban akibat pengurusan persyaratan pelayanan  yang  harus  dipenuhi  masyarakat, hendaknya  tidak  berakibat  pengeluaran  biaya yang berlebihan.
2. Dalam merumuskan mekanisme kerja mengenal  pengurusan  persyaratan  ataupun pelaksanaan  pelayanan,  hendaknya  tidak berakibat terjadinya pengurusan yang berulang- ulang  (mondar-mandir),  sehingga  waktu  dan
tenaga  yang  besar,  serta  berdampak  biaya besar.
Efektifitas  dimana  pelayanan  umum  dapat diselesaikan  dala  kurun  waktu  yang  telah ditentukan.  Dalam  penerapan  prinsip  ketepatan waktu  ini  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  antara lain:
1.  Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan.
2.  Mengefektifkan  pelaksanaan  pengawasan  dan pengendalian oleh pimpinan/atasan langsung.
3.  Pencatatan atas setiap kegiatan yang dilakukan bawahan  pada  buku  monitoring,  blangko, formulir, kwitansi, bukti penerimaan/setoran.
4.  Forum  pertemuan  rapat  sebagai  sarana  untuk menyusun perencanaan, memberikan informasi perkembangan kegiatan, laporan/evaluasi pelaksanaan pekerjaan.

## b. Pengertian Transparansi
Transparansi  merupakan  instrumen  yang paling  penting  untuk  menilai  kinerja  organisasi, dimana transparansi memiliki prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan  pemerintah,  yakni  informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Transparansi  juga  mengandung  arti  bahwa prosedur/tatacara,
persyaratan,
satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan,  waktu penyelesaian, rincian  biaya/tarif serta  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  proses pelayanan  wajib  diinformasikan  secara  terbuka agar  mudah  diketahui  dan  dipahami  oleh masyarakat,  baik  diminta  maupun  tidak  diminta. Prinsip transparansi pelayanan memberikan petunjuk  untuk  menginformasikan  secara  terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat.  Untuk  itu  yang  perlu  diupayakan dalam prinsip ini, ialah:
1.  Tarif dan rincian biaya/tarif yang harus dibayar oleh pemohon pelayanan, diinformasikan secara terbuka.
2.  Mengadakan  program  penyuluhan  kepada masyarakat, untuk membantu  penyebaran dan pemahaman  informasi  kepada  masyarakat, mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kegiatan pelayanan.
3.  Bagan  alir  prosedur/tatacara  dan  persyaratan, untuk  dipasang/ditempel  di  tempat  ruang pelayanan, sekaligus dilengkapi dengan
keterangan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
Sebuah organisasi yang transparan menjamin akses kepada publik, pers, kelompok kepentingan, dan  pihak  lainnya  yang  memiliki  kepentingan, transparansi  harus  dibangun  dalam  rangka kebebasan aliran informasi  pada kepemerintahan yang  baik  akan    bersifat  transparan  terhadap rakyatnya,  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah. Transparansi  itu  sendiri  dapat  memiliki  artian sebagai penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk  mengakses  informasi  yang  bebas  didapat, siap  tersedia  dan  akurat  yang  berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga di pemerintahan yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan  bahwa  transparansi  menjadi  salah satu  jaminan  akses  bagi  masyarakat  untuk memperoleh informasi tentang pelayanan ataupun penyelenggaraan  pemerintah  yang  dimana  selalu memikirkan kepentingan masyarakat secara merata.

## c. Pengertian Akuntabilitas
Konsep  akuntabilitas  publik  digunakan untuk  melihat  seberapa  besar  kebijakan  dan kegiatan  organisasi  publik  itu  konsisten  dengan kehendak  masyarakat  banyak.  Suatu  kegiatan orginasi  publik  memiliki  akuntabilitas  yang  tinggi kalau  kegiatan  itu  dianggap  benar  dan  sesuai dengan  nilai  dan  norma  yang  berkembang  dalam masyarakat.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik  maupun  kepada  atasan/pimpinan  unit pelayanan  instansi  pemerintah  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban pelayanan publik diantaranya:
A.  Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
1) Akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik  dapat dilihat  berdasarkan  proses  yang  antara  lain meliputi tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas  petugas,  kelengkapan  sarana dan  prasarana,  kejelasan  aturan  (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
2)  Akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik  harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
3)  Standar  pelayanan  publik  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  terbuka,  baik kepada  publik  maupun  kepada  atasan  atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah.
Apabila  terjadi  penyimpangan  dalam  hal pencapaian  standar,  harus  dilakukan  upaya perbaikan. 4)  Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik  harus diberikan  kompensasi  kepada  penerima pelayanan.
5)  Masyarakat  dapat  melakukan  penelitian terhadap  kinerja  pelayanan  secara  berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
6)  Disediakan  mekanisme  pertanggungjawaban bila  terjadi  kerugian  dalam  pelayanan  publik, atau  jika  pengaduan  masyarakat  tidak mendapat  tanggapan  sesuai  dengan  waktu yang telah ditentukan.
B.  Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik
1) Biaya  pelayanan  dipungut  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2)  Pengaduan  masyarakat  yang  terkait  dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani  oleh  petugas/pejabat  yang  ditunjuk berdasarkan Surat
Keputusan /Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa menciptakan  akuntabilitas  berarti  menyelaraskan prosedur  pelayanan sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma  yang di masyarakat demi kepuasan pelanggan. Terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  ini  tidak  saja menguntungkan bagi masyarakat akan tetapi juga mempunyai  arti  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  pemerintahan.  Dalam  konteks  politik akuntabilitas  akan  berimplikasi  pada  kekuasaan karena  akuntabilitas  melahirkan  kepercayaan  dan legitimasi sebagai syarat berlangsungnya kekuasaan.

## 3.  METODE PENELITIAN
Tempat  penelitian  di  Kantor  Distrik  Abepura Kota Jayapura. Selama 5 bulan.
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  jenis eksplanasi (lebih menonjol dan cocok pada  metode  kuantitatif).  Penelitian  kuantitatif adalah  definisi,  pengukuran  data  kuantitatif  dan statistik obyektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari  sampel  orang-orang  atau  penduduk  yang diminta  menjawab  atas  sejumlah  pertanyaan tentang  survei  untuk  menentukan  frekuensi  dan presentase  tanggapan  mereka.  Data  primer dikumpulkan  langsung  oleh  peneliti  melalui  pihak yang  disebut  sumber  primer,  yakni  384  orang
dengan menggunakan  instrument : kuesioner dan observasi,  sedangkan  data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  melalui  wawancara  kepada  pihak lain  tentang  objek  dan  subjek  yang  diteliti,  dan mempelajari  dokumentasi-dokumentasi  tentang objek dan subjek yang diteliti.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  penulis  sajikan  adalah  hasil penelitian  yang  di  peroleh  dari  lapangan,  yakni pada masyarakat yang berdomisili serta mendapat pelayanan  di  Distrik  Abepura  Kota  Jayapura. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau lembar pertanyaan.
Dengan  demikian  penelitian  bertujuan  untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Distrik Abepura Kota Jayapura. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kuantitatif, yaitu dengan menggunkan pendekatan statistik. Hitungan  ini  berdasarkan  Analisis  Koefisien Korelasi  Product  Moment  serta  untuk mengetahui skor  responden  antara  Variabel  X  dan  Variabel  Y maka  digunakan  rumus  berikut  yang  kemudian diklasifikasikan dalam bentuk tabel.
Cara  penghitungan  skor  responden  menurut Arikunto (1984 : 208) :
.........................1 dengan :
P = Presentase (100%) tiap jawaban F = Frekuensi alternatif  jawaban N = Jumlah seluruh responden
Dengan menggunakan hitungan statistik yang merupakan  angka-angka,  selanjutnya  dijabarkan kedalam  bentuk  kalimat  agar  dapat  dipahami dengan mudah dan jelas. Analisis data inipun tidak hanya menggunakan analisis kuantitatif akan tetapi digunakan  kualitatif  sehingga  keduanya  saling melengkapi.
Berdasarkan  tabel  1.  diatas  maka  diketahui bahwa  sebanyak  36,7%  responden  menyatakan sangat puas, 19,8% responden menyatakan puas, 38,3%  responden  menyatakan  cukup  puas,  2,6% menyatakan  tidak  puas  dan  2,6%  menyatakan sangat  tidak  puas.  Hal  ini  menandakan  bahwa keamanan  pelayanan  jasa  yang  diberikan  Kantor Distrik Abepura kepada masyarakat sudah berjalan baik dan cukup memuaskan.
Berdasarkan tabel 2. diatas maka diketahui bahwa  sebanyak  32,4%  responden  menyatakan sangat  puas,  47,1%  menyatakan  puas,  15,6% menyatakan  cukup  puas,  3,1%  menyatakan  tidak puas dan 1,8% menyatakan sangat tidak puas. Hal ini  menandakan  bahwa  masyarakat  tidak  ragu ataupun khawatir dan sudah merasa puas dengan pelayanan  administrasi  yang  diberikan  Kantor Distrik Abepura.
Berdasarkan  tabel  3.  diatas  maka  diketahui bahwa  sebanyak  15,1%  responden  menyatakan sangat  puas,  38%  responden  menyatakan  puas, 41,7%  responden  menyatakan  cukup  puas,  2,3% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  2,9% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  masyarakat  cukup  puas dengan  keamanan  produk  pelayanan  yang diberikan Kantor Distrik Abepura.
Berdasarkan  tabel  4.  diatas  maka  diketahui bahwa  sebanyak  22,7%  responden  menyatakan sangat puas, 38,5% responden menyatakan puas, 33,3%  responden  menyatakan  cukup  puas,  3,4% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  2,1% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  masyarakat  merasa  cukup puas  dengan  kenyamanan  kondisi  tempat  atau ruang pelayanan pada Kantor Distrik Abepura.
Berdasarkan  tabel  5.  diatas  maka  diketahui bahwa  sebanyak  32,6%  responden  menyatakan sangat puas, 45,3% responden menyatakan puas, 16,4%  responden  menyatakan  cukup  puas,  3,4% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  2,3% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  masyarakat  puas  dengan kenyamanan dalam penyediaan tempat pelayanan yang didukung sarana ruang tunggu serta fasilitas- fasilitas  yang  menciptakan  keadaan  bersih, nyaman,  tertib  serta  aman  di  Kantor  Distrik Abepura.
Berdasarkan  tabel  6.  diatas  diketahui  bahwa sebanyak  14,6%  responden  menyatakan  sangat puas, 36,2% responden menyatakan puas, 42,9% responden menyatakan cukup puas, 3,4% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  2,9% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  kenyaman  penyelenggaraan pelayanan  sesuai  alur  tahapan  penyelesaian pekerjaan  di  Kantor  Distrik  Abepura  sebagian besar  sudah  cukup  memuaskan  bagi  pemohon pelayanan (masyarakat).
Berdasarkan tabel 7. diatas maka diketahui bahwa  sebanyak  37,2%  responden  menyatakan sangat puas, 32,8% responden menyatakan puas, 23,7%  responden  menyatakan  cukup  puas,  3,4% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  2,9%
responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  keramahan  yang  dirasakan masyarakat  pada  saat  melakukan  keperluan  di Kantor  Distrik  Abepura  sebagian  besar  sudah sangat  memuaskan  karena  yang  melayanipun sangat  ramah  tanpa  ada  tampang  judes  ataupun jutek.
Berdasarkan  tabel  8.  Diatas  diketahui  bahwa sebanyak  32%  responden  menyatakan  sangat puas, 17,2% responden menyatakan puas, 45,1% responden menyatakan cukup puas, 3,9% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  1,8% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan bahwa keramahan petugas (pegawai)  di  Kantor  Distrik  Abepura  dalam berkomunikasi  terhadap  pemohon  pelayanan berjalan dengan baik dan cukup memuaskan.
Berdasarkan  tabel  9.  diatas  maka  diketahui bahwa  sebanyak  19,2%  responden  menyatakan sangat puas, 33,1% responden menyatakan puas, 41,9%  responden  menyatakan  cukup  puas,  2,9% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  2,9% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan bahwa keramahan pegawai di Kantor Distrik  Abepura  dalam  memberikan  pelayanan dengan  selalu  senyum,  sapa,  salam  serta  tidak egois dan membantu pemohon  pelayanan  sudah cukup memuaskan.
Berdasarkan tabel 10.  diatas diketahui bahwa sebanyak  48,4%  responden  menyatakan  sangat puas,  40,4%  responden  menyatakan  puas,  8,6% responden menyatakan cukup puas, 1,6% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  1% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  di  Kantor  Distrik  Abepura efektifitas dan efisiensi pengurusan sebagian besar berjalan dengan baik dan tidak berulang-ulang atau membuang waktu serta biaya sehingga masyarakat merasa sangat puas.
Berdasarkan  tabel  11.  Diatas  diketahui sebanyak  44,5%  responden  menyatakan  sangat puas,  45%  responden  menyatakan  puas,  7,6% responden menyatakan cukup puas, 1,6% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  1,3% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan bahwa efektifitas dan efisiensi dalam jadwal  waktu  pemberian  pelayanan  di  Kantor Distrik Abepura kepada masyarakat sudah berjalan sebagian besar dan masyarakat merasa puas.
Berdasarkan tabel 12.  diatas maka diketahui bahwa  sebanyak  48,4%  responden  menyatakan sangat  puas,  8,3%  responden  menyatakan  puas, 41,7%  responden  menyatakan  cukup  puas,  0,3% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  1,3% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  pelaksanaaan  pengawasan dan  pengendalian  di  Kantor  Distrik  Abepura    oleh pimpinan  langsung  sudah  berjalan  dengan  efektif dan efisien sehingga sebagian besar  masyarakat sudah merasa sangat puas.
Berdasarkan  tabel  13.  diatas  maka  diketahui bahwa  sebanyak  53,4%  responden  menyatakan sangat puas, 37,8% responden menyatakan puas, 7%  responden  menyatakan  cukup  puas,  1,3% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  0,5% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  keterbukaan  tarif  yang  harus di bayar apabila melakukan pengurusan di Kantor Distrik  Abepura  sudah  sangat  jelas  sehingga sebagian besar masyarakat merasa sangat puas.
Berdasarkan tabel 14.  diatas maka diketahui bahwa  sebanyak  7,9%  responden  menyatakan sangat puas, 43,2% responden menyatakan puas, 47,4%  responden  menyatakan  cukup  puas,  1% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  0,5% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  penyebaran  informasi  dari Kantor Distrik Abepura kepada masyarakat dalam bentuk  penyuluhan  dilakukan  secara  terbuka kepada masyarakat hal tersebut membuat
masyarakat merasa cukup puas dengan kejelasan dan keterbukaan dalam memberikan informasi.
Berdasarkan tabel 15.  diatas maka diketahui bahwa  sebanyak  7,6%  responden  menyatakan sangat  puas,  41%  responden  menyatakan  puas, 50,3%  responden  menyatakan  cukup  puas,  0,3% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  0,8% responden  menyatakan  sangat tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  keterbukaan  prosedur  yang dilengkapi  keterangan  jadwal  waktu  penyelesaian pelayanan  di  Kantor  Distrik  Abepura  sudah dirasakan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  dan masyarakat merasa cukup puas dengan pelayanan tersebut.
Berdasarkan tabel 16.  diatas maka diketahui bahwa  sebanyak  50,5%  responden  menyatakan sangat  puas,  39%  responden  menyatakan  puas, 8,1%  responden  menyatakan  cukup  puas,  1,6% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  0,8% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  tanggungjawab  pegawai  di Kantor Distrik Abepura dalam kelengkapan sarana prasarana,  disiplin,  profesionalitas  dan  lain sebagainya  yang  diberikan  kepada  masyarakat sudah sangat memuaskan.
Berdasarkan  tabel  17.  diatas  maka  diketahui bahwa  sebanyak  50%  responden  menyatakan sangat  puas,  41%  responden  menyatakan  puas, 7,9%  responden  menyatakan  cukup  puas,  0,8% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  0,3% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  tanggungjawab  yang  di berikan Kantor Distrik Abepura kepada masyarakat yang  melakukan  pengaduan  akan  tetapi  tidak mendapat tanggapan sesuai waktu yang ditentukan sudah sebagian besar berjalan baik dan masyarakat  sangat  puas  dengan  tanggungjawab yang diberikan.
Berdasarkan tabel 18. diatas maka diketahui bahwa  sebanyak  49,2%  responden  menyatakan sangat  puas,  7,6%  responden  menyatakan  puas, 41,4  responden  menyatakan  cukup  puas,  1% responden  menyatakan  tidak  puas  dan  0,8% responden  menyatakan  sangat  tidak  puas.  Hal  ini menandakan  bahwa  tanggungjawab  dalam  hal penyimpangan  biaya  pelayanan  publik  di  Kantor Distrik  Abepura  berjalan  baik  dan  pemohon pelayanan  (masyarakat)  merasa  sangat  puas karena  adanya  tanggungjawab  yang  diberikan pihak kantor sehingga pelayananpun berjalan baik dan sudah dirasakan sebagian besar masyarakat.
4.2. Analisa Koefisien Korelasi Product Moment
Berdasarkan table produk momen, maka diketahui
:
Kemudian  nilai  rata-rata  diatas  dimasukan pada product moment yaitu :
Berdasarkan  hasil  diatas  maka  hubungan (korelasi)  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan publik di Distrik Abepura Kota Jayapura diperoleh  hasil  sebesar  0,53  untuk  dapat menginterpretasi  seberapa  besar  hubungannya, maka  peneliti  menggunakan  tabel  interpretasi  r sebagai berikut:
Berdasarkan tabel 19, koefisien korelasi yang ditentukan  adalah  sebesar  0,53  termasuk  pada kategori cukup  puas, jadi  terdapat  kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  di  Distrik Abepura  Kota  Jayapura.  Selanjutnya  untuk membandingkan  nilai  r  hitung  dengan  r  tabel terlebih dahulu tentukan taraf signifikasi yang akan digunakan  yaitu  (α  =  0,05)  dengan  kriteria pengujian signifikasi korelasi yaitu, Ho = signifikasi dan Ha = tidak signifikasi dimana dengan ketentuan
jika  r  hitung    ≤    r  tabel,  maka  Ho  diterima  atau korelasinya  tidak  signifikan  dan  jika  r  hitung  ≥  r tabel  maka  Ha  ditolak  atau  korelasinya  signifikan dimana n = 384 uji dua pihak; n —2 = 384—2 = 382 sehingga diperoleh r tabel = 0,113 ternyata r hitung lebih besar dari r tabel atau 0,53 ≥ 0,113 maka Ho ditolak  artinya  ada  tingkat  kepuasan  masyarakat terhadap pelayanan publik di Distrik Abepura Kota Jayapura.

## 4.3. Uji Signifikan
Penulis  menguji  signifikansi  apakah  ada kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik di Distrik Abepura, maka perlu diuji signifikan. Jadi berdasarkan rumus nilai t hitung sebagai berikut :
t hitung = 𝑟√𝑛−2 √1−𝑟²
= 0,53√384−2 √1−0,53²
= 10,358
0,7191 = 14,404
Selanjutnya  nilai  t  hitung  dibandingkan dengan t tabel untuk kesalahan (0,05) uji dua pihak dan dk = 384 (dk = 382), maka diperoleh t tabel = 1,960    ternyata 14,404  ≥  atau  t  hitung  ≥  t  tabel sehingga Ho ditolak atau korelasinya signifikan.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  masyarakat "cukup puas" terhadap pelayanan publik di Distrik Abepura.  Jadi  berdasarkan  hipotesis  yang  di ajukan yakni : ada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Distrik Abepura Kota Jayapura telah teruji melalui penelitian di lapangan.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang dilakukan  oleh  penulis  dengan  menggunakan "tingkat kepuasan masyarakat" sebagai  variabel x dan "pelayanan publik" sebagai variabel y dimana terdapat  hubungan  positif  antara  kedua  variabel tersebut.
Melalui  perhitungan  product  moment,  telah terbukti  bahwa  variabel  x  dan  variabel  y berhubungan  secara  signifikan.  Hasil yang diperoleh  dari  perhitungan  analisis  koefisien korelasi product moment sebesar 0,53. Kemudian untuk  mengetahui  apakah  dari  hasil  perhitungan tersebut  diperoleh  hasil  yang  signifikan  atau  tidak maka dilakukan uji signifikan dengan membandingkan  hasil  t  hitung  =  14,404  dengan hasil  t  tabel  =  1,960.  Dari  perbandingan  tersebut diperoleh  hasil  yang  signifikan.  Jadi  berdasarkan
hipotesis  yang  diajukan  dapat  dikatakan  bahwa terdapat kepuasan masyarakat yang "cukup puas" terhadap pelayanan publik di Distrik Abepura Kota Jayapura.
Variabel  x  mempunyai  tiga  indikator  yaitu keamanan,  kenyamanan  dan  keramahan.  Pada segi keamanan dengan hasil "cukup memuaskan", segi kenyamanan dengan hasil "memuaskan" dan segi keramahan dengan hasil "cukup memuaskan".
Variabel  y  mempunyai  tiga  indikator  yaitu efektifitas dan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.  Pada  segi  efektifitas  dan  efisiensi dengan hasil "sangat memuaskan", segi transparansi dengan hasil "cukup memuaskan" dan segi akuntabilitas dengan hasil "sangat memuaskan".

## 6. DAFTAR PUSTAKA
1.  Alfisyahrin,  Muhammad.  2018 .  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia . Jakarta
:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia,  Cetakan
Kedua
2.  Hj.  Sedarmayanti.  2012 .  "Kepemerintahan
Yang  Baik"  Bagian Kedua  Edisi  Revisi
Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna Meningkatkan Produktivitas  Menuju  Good Governance . Bandung : CV. Mandar Manju
3.  Pasalong,  Harbani.  2016. Metode  Penelitian Administrasi  Publik .  Bandung  :  ALFABETA, Cetakan Ketiga
4.  Sulistiyani  dan  Yeremias.  2001. Memahami Good  Governance  Dalam  Perspektif Sumber Daya Manusia . Yogyakarta : Gava Media
5.  Sunyoto,  Danang.  2007. Analisis  Regresi  dan
Korelasi Bivariat . Yogyakarta : Amara Books
6.  Usman  dan  Akbar.  2017. Pengantar  Statistik . Jakarta : PT. Bumi Aksara
7.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik
8.  Candra, Noviandy. 2015. Akuntabilitas Pelayanan Publik . (noviandycamdra.blogspot.com.  diakses  23 Oktober 2018 pukul 16:25 WIT)
9.  Mas, Min. 2017. Pengertian Masyarakat
Menurut  Para  Ahli .  ( https://www.pelajaran.id . diakses 23 Oktober 2018 pukul 12:08 WIT)
10. Sitompul,  Lamsari.  2010. Konsepsi  Pelayanan
Prima  Dalam  Pelayanan  Publik .  (lamsari- sitompul.blogspot.com.  diakses  23  Oktober
2018 pukul 14:24 WIT) 11. Tobing,  Hildarias.  2015 .  Pelayanan  Publik . ( https://hildarias.wordpress.com .  diakses  23 Oktober 2018 pukul 14:56 WIT)
12. Wrahatnala,  Bondet.  2012. Pengolahan  Data Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial .
( www.ssbelajar.net .  diakses  15  September 2018 pukul 18:55 WIT)
13. Syamsudin,  U.  (2016). Hubungan  Penerapan Aturan Etika Dengan Profesionalisme Birokrasi di Kantor Distrik Abepura. KRITIS, 02, 55-76
14. Sahriani,  2011. Hubungan  Kualitas  Sumber Daya  Manusia  Aparatur  Dengan Kinerja Pemerintahan Di Distrik Abepura Kota Jayapura. Halaman 12, 18 dan 79