## JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH
Yogi Prasetyo
(Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo) (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta) yogi_prasetyorais@yahoo.co.id
Abstrak
H ukum syariah dalam lembaga keuangan syariah dinilai masyarakat belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas. Karena terdapat beberapa ketentuan yang belum masuk dalam hukum positif di negara ini. Beberapa ketentuan hukum keuangan syariah masih belum secara tegas mengatur tentang praktek-praktek keuangan syariah, seperti besarnya bunga yang dianggap halal atau haram, pengadilan yang berwenang memutus permasalahan keuangan syariah, praktek bagi hasil yang hampir sama atau bahkan lebih besar dengan sistem bunga dan permasalahan lain yang menghambat pengembangan keuangan syariah. Sehingga masyarakat yang sejak berpuluh-puluh tahun diajari menggunakan konsep konvensional, menganggap lebih aman dengan jaminan hukum positif yang pasti dari negara. Masalah kepercayaan masyarakat tersebut kiranya cukup beralasan dan menjadi koreksi positif dalam membangun keuangan syariah di Indonesia kedepan. Dalam sistem masyarakat yang menuju kearah modern, jaminan kepastian hukum sangat diperlukan. Sehingga diperlukan suatu tata hukum yang baik, sehingga masyarakat yakin akan keamanan dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Urgensi jaminan kepastian hukum keuangan syariah adalah sebagai landasan dasar, rencana aksi, aturan main, pemutus permasalahan, kontrol dan pengawasan dalam transaksi keuangan syariah. Diperlukan konsep hukum dalam keuangan syariah yang melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan jauh dari praktek-praktek kapitalisme. Sehingga sesuai dengan prinsip- prinsip dalam ajaran Islam sebagai agama yang meyelamatkan.
Kata Kunci: Jaminan, Kepastian Hukum, Keuangan Syariah
Abstract
S haria law in Islamic financial institutions rated community can not provide a clear legal certainty. Since there are several provisions that have not been included in the positive law in the country. Some provisions of the law of Islamic financial still not explicitly regulate the practices of Islamic finance such as the amount of interest that is considered lawful or unlawful, the court is authorized to decide issues Islamic finance practice for the results of a similar or even larger with the system of interest and other issues which inhibits the development of islamic financial. So that people who since decades taught using conventional concept, consider safer with positive definite legal guarantees of the state. The issue of public confidence would be quite reasonable and positive corrections in building the future of Islamic finance in Indonesia. In a system that is moving towards modern society, ensuring legal certainty are indispensable. So we need a good legal system, so that people will believe in the security of transactions in Islamic financial institutions. Urgency of Islamic financial guarantee legal certainty is a basic foundation, the action plan, the  rule  breaker  problems,  control  and  supervision  of  the  Islamic  financial  transactions. Necessary legal concepts in Islamic finance to protect the interests of society in general and away from the practices of capitalism. So in accordance with the principles in the teachings of Islam as a religion that meyelamatkan.
Keywords: Assurance, Legal Certainty, The Islamic Financial

## Pendahuluan
Dampak perkembangan perekonomian global yang semakin pesat menimbulkan permasalahan dalam ekonomi dunia. Jika dampak yang dimaksud adalah baik, maka perekonomian dapat berjalan baik, tetapi jika dampak buruk yang terjadi, maka dapat menimbulkan masalah dalam perekonomian suatu negara. Seperti munculnya masalah ancaman krisis moneter yang terjadi pada negara-negara maju sekarang ini menimbulkan pemikiran- pemikiran baru untuk menerapkan konsep syariah Islam dalam bidang ekonomi dan moneter. Karena menurut pandangan mereka konsep syariah Islam dinilai lebih aman dan memberikan kekuatan yang dapat bertahan menghadapi krisis global akibat dari permainan bebas pasar. Terdapat beberapa negara maju yang menggunakan konsep syariah telah membuktikan keberhasilannya. Hal itu bukan karena di negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, tetapi negara yang mayoritas rakyatnya beragama non Islam pun juga berhasil menggunakan konsep syaraiah ini. 1 Keberhasilan tersebut dikarenakan dalam konsep syariah pada intinya tidak semata-mata menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua pihak yang terlibat dalam transaksi syariah mendapatkan keuntungan yang adil. Artinya tidak hanya kreditur yang mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, tetapi debitur juga mendapatkan keuntungan bantuan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Sehingga dalam konsep syariah tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ketidak berdayaan, tetapi mengajak semua pihak yang terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam.
Masyarakat yang mayoritas beragama Islam di Indonesia ini, 2 tentunya paham dan menerima konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang keuangan syariah. Akan tetapi realitas yang terjadi adalah bertolak belakang. Lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya dapat menggantikan lembaga keuangan konvensional. Konsep syariah dalam keuangan syariah dinilai masyarakat belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas dan tegas serta memberikan kemaslahatan bersama. Masih terdapat tumpang tindih peraturan dalam keuangan syariah. 3 Seperti ketika terjadi permasalahan atau sengketa keuangan dalam lembaga keuangan syariah masih menggunakan pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Penggunaan aturan hukum konvensional dalam prktek-praktek transaksi keuangan syariah. Nilai suku bunga pinjaman dari sistem bagi hasil yang lebih besar daripada di lembaga keuangan konvensional. Masalah halal dan haram bunga dalam lembaga keuangan syariah yang belum secara jelas diatur. Sehingga lembaga keuangan syariah hanya dinilai lebel pencitraan luar, didalamnya sama saja dengan lembaga keuangan konvensional atau bahkan lebih parah dari keuangan konvensional
Masalahan kepercayaan masyarakat tersebut kiranya cukup beralasan dan menjadi koreksi positif dalam membangun industri pasar modal syariah kedepan. Dalam sistem kehidupan masyarakat yang sedang menuju kearah modern, maka jaminan kepastian hukum yang jelas dan tegas menjadi kewajiban negara. 4 Yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya suatu penataan hukum pasar modal syariah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hukum yang sifatnya mengatur umum tentang pasar modal syariah, tetapi hukum pasar modal syariah yang juga mengatur kegiatan-kegiatan dan dampak-dampak yang timbul dari akibat kegiatan tersebut. 5 Penataan hukum dalam keuangan syariah enjadi landasan dasar hukum seluruh transaksi yang dilakukan dalam keuangan syariah. Sehingga hukum yang digunakan dalam mengatur lembaga keuangan syariah harus disusun secara sistematis berdasarkan kaidah baku peraturan 1 Zamir Iqbal & Abas Mirakhor, 2008, Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik , Jakarta, Kencana, Hal 246
2 Philips J. Vermonte dan Tobias Basuki, 2012, Masalah Intoleransi, Toleransi, dan Kebebasan Beragama di Indonesia , Jurnal Maarif, Vol. 7, No. 1, Hal 30
3 Abdul Jalil, 2013, Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah , Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember, Hal 627-629
4 Winda Wijayanti, 2013, Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat , Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Hal 189-190
5 Ahmad Ifham Sholihin, 2010, Buku Pintar Ekonomi Syariah , Jakarta, PT Gramedia, Hal 351