INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14099-14120 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penggunaan Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk Makanan Pelaku UMKM Di Kota Semarang Berdasarkan Undang-Undang

## Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Oktavianto Setyo Nugroho 1 ✉
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Email: oktaviantosn@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Urgensi akan perlindungan hukum terhadap merek menjadi semakin berkembang pesat setelah terjadi adanya  pemalsuan  serta  peniruan  terhadap  merek.  Keadaan  tersebut  semakin  menambah  arti pentingnya merek, yaitu untuk membedakan kualitas dan asal barang terutama bagi pelaku UMKM Kota  Semarang  yang  beberapa  tahun  terakhir  semakin  berkembang  pesat,  .Penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan studi kepustakaan dimana teknik pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  sekunder  yang  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan,  buku-buku,  jurnal,  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian.Hasilnya untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  merek  UMKM  produk  makanan  Kota  Semarang yang belum mendapatkan hak merek dan untuk melindungi produk UMKM yang memliki ciri khas tertentu  yang  dapat  menumbuhkan  potensi  daerah,  maka  Pemerintah  Kota  Semarang  harus menggunakan sistem pendaftaran merek kolektif sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  dilakukan  dengan  pendaftaran merek kolektif biasa maupun secara co-branding.
Kata Kunci : Merek Kolektif, Perlindungan Hukum, UMKM

## Abstract
The  urgency  of  legal  protection  of  trademarks  is  growing  rapidly  after  the  occurrence  of counterfeiting and imitation of trademarks. This research is a normative legal research and uses a literature study where data collection techniques are carried out by collecting secondary data derived from legislation, books, journals, and documents related to the research.As a result, to provide legal protection for MSME brands of food products in Semarang City that have  not  yet  obtained  trademark  rights  and  to  protect  MSME  products  that  have  certain characteristics that can foster regional potential, the Semarang City Government must use a collective trademark registration system in accordance with the provisions of Article 46 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which is carried out by registering ordinary collective trademarks or co-branding.
Keywords: Collective Trademark, Legal Protection, MSMEs

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  Indonesia  berusaha  mengejar ketertinggalan  dari  negara-negara  lain.  Upaya  tersebut  adalah  dengan  melakukan pembangunan  di  bidang  industri,  teknologi,  dan  ekonomi.  Dalam  rangka  menghadapi globalisasi yang mengandalkan teknologi berbasis revolusi industri 4.0 dan memasuki era society 5.0 dimana terjadi proses digitalisasi yang sangat cepat di segala aspek kehidupan manusia, pemerintah bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan  ekonomi  Indonesia  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional yang akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam 2 (dua) dekade terakhir,  telah  terlihat  jelas  bahwa  pembangunan  berbasis  industri  dan  ekonomi  kreatif menghasilkan  nilai  tambah  bagi  masyarakat  Indonesia.  Kesepakatan  Indonesia  untuk merealisasikan  gagasan  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA)  serta  keikutsertaan  Indonesia sebagai anggota World Trade Organisation (WTO) dan Asia-Pacific Economic Coorporation (APEC),  menunjukkan  keseriusan  Indonesia  dalam  mendukung  sistem  ekonomi  terbuka yang secara tidak langsung akan memacu masyarakat untuk semakin kreatif dan inovatif serta berdaya saing tinggi dalam menghasilkan berbagai macam produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Kekayaan  intelektual  merupakan  hak  yang  timbul  sebagai  hasil  dari  kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk
yang bermanfaat bagi manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau penemuan  di  bidang  teknologi  merupakan  contoh-contoh  karya  cipta  sebagai  hasil kreativitas intelektual manusia melalui cipta, rasa, dan karsa. Oleh karena itu, suatu karya cipta akan menimbulkan hak milik bagi pencipta  atau penemu. (Budi  Santoso, 2009 : 4) Menurut Bambang Kesowo, Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Hak Cipta dan Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. (Bambang Kesowo, 1992 : 7)
Merek  sebagai  salah  satu  bentuk  karya  intelektual  memiliki  peranan  penting  bagi kelangsungan perdagangan barang atau jasa maupun dalam kegiatan investasi. Keberadaan merek pada suatu produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen sebagai tanda pengenal atau daya pembeda (personal branding) terhadap barang lain yang sejenis. Selain itu, merek juga  menunjukkan  jaminan  kualitas  produk  atau  jasa  dalam  perdagangan.  Merek merupakan aset  ekonomi bagi pemiliknya,  baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum)  yang  dapat  menghasilkan  keuntungan  yang  sangat  besar  jika  dikelola  dengan sistem dan manajemen yang baik.
Indonesia  telah  menyetujui Agreement  On  Trade  Related  Aspect  Of  Intellectual Property  Rights/TRIPs  Including  Trade  In  Counterfeit  Goods  pada  tahun  1994  dengan mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia (Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization).  Adanya  ratifikasi  terhadap  ketentuan  Perjanjian  Internasional  tersebut menimbulkan  konsenkuensi  bagi  Indonesia  untuk  melakukan  penyesuaian  peraturan- peraturan dibidang Kekayaan Intelektual khususnya Merek.
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam perdagangan barang dan/atau jasa.
Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap merek menjadi semakin berkembang pesat setelah terjadi adanya pemalsuan serta peniruan terhadap merek. Keadaan tersebut semakin  menambah  arti  pentingnya  merek,  yaitu  untuk  membedakan  kualitas  dan  asal barang. Hak merek akan timbul dan dilindungi oleh Undang-undang apabila merek tersebut didaftarkan. Pendaftaran merek ini bersifat wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum karena Indonesia memakai sistem konstitutif (prinsip first to file), yang berbeda dengan Hak Cipta yang tidak bersifat wajib untuk didaftarkan karena menganut sistem deklaratif (prinsip
first to use).
Pendaftaran  merek  juga  berkaitan  erat  dengan  perdagangan  barang  dan  jasa, khususnya  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  World  Intellectual  Property Right  (WIPO),  berpendapat  bahwa  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  memiliki  banyak potensi untuk tumbuh dan berkembang, berinovasi dan membangkitkan kreativitas para pelakunya untuk menciptakan produk-produk baru. (Agus Sardjono, 2013 : 497) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi yang paling banyak jumlahnya dan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh UMKM mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas dan bertahan dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998.
Sebagai  salah  satu  penopang  utama  perekonomian  nasional,  UMKM  memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendominasi struktur perekonomian nasional.  Muhammad  Ikhsan  Ingratubun  selaku  Ketua  Umum  Asosiasi  UMKM  Indonesia mengatakan bahwa pada tahun 2019, sektor UMKM menyumbang Rp 8.400 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan 60% dari PDB Indonesia yang sebesar Rp 14.000 triliun. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam menyerap 121 juta tenaga kerja, yang setara dengan 96% penyerapan tenaga kerja Indonesia di tahun 2019 yang memiliki angka 170 juta.
Dalam  skala  regional,  UMKM  merupakan  salah  satu  pondasi  dalam  membangun perekonomian, khususnya bagi Kota Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, jumlah UMKM yang terdaftar di Semarang pada tahun  2023  mencapai  17.603  unit.  Dari  jumlah  tersebut,  terdapat  berbagai  jenis  bidang usaha, antara lain: jamu, kerajinan, batik, bandeng, tas, pariwisata, makanan olahan, mebel, lunpia, logam, dan jenis usaha lainnya. UMKM di Semarang berkembang pesat dalam tiga tahun  terakhir,  namun  hal  ini  tidak  diikuti  dengan  kesadaran  warga  Semarang  untuk mendaftarkan merek dagang dan merek jasanya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha  Mikro  Kota  Semarang,  kurang  lebih  500  UMKM  telah  mendaftarkan  merek dagangnya per Juli 2023.
Produk makanan menyumbang 34% dari seluruh UMKM di Semarang. Namun, banyak UMKM yang enggan mendaftarkan merek dagang dan jasa mereka. Meskipun sosialisasi telah  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kota  Semarang,  KADIN,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Semarang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Badan Ekonomi Kreatif, tidak serta merta menyadarkan para pelaku UMKM akan pentingnya pendaftaran merek atau Kekayaan Intelektual.
Sejauh ini, fasilitasi pendaftaran merek di Kota Semarang belum sepenuhnya merata. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota  Semarang hanya memfasilitasi pendaftaran merek secara gratis untuk UMKM binaan dengan menggunakan pendaftaran merek biasa yang dilakukan  secara  perorangan  dan  dibiayai  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kota Semarang. Sementara itu, UMKM yang tidak berada di bawah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak mendapatkan fasilitasi pendaftaran merek.
Terlebih lagi, jumlah pelaku usaha besar dan UMKM yang bergerak di bidang makanan di Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak, dan tidak mengherankan jika akan terjadi kesamaan logo, huruf, angka, kata, warna, dan lain sebagainya serta kombinasi dari berbagai unsur merek maupun penamaan merek dagang atau jasa yang digunakan oleh pihak lain. Hal ini akan berpotensi menjadi masalah hukum ketika ada pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja mendaftarkan merek dagang atau jasa produk makanan milik pelaku UMKM yang belum terdaftar.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yang  menitikberatkan  pada analisis terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara  mengumpulkan  data  sekunder  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Marzuki, 2014 :  55).  Metode  pendekatan  penelitian  menggunakan  pendekatan  komparatif  atau perbandingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Merek Kolektif di Indonesia
Ketentuan hukum mengenai merek kolektif diatur pertama kali dalam Article 7 Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights dimana dalam aturan tersebut mengharuskan negara anggota untuk menerima pendaftaran merek kolektif yang dimiliki oleh asosiasi asalkan eksistensinya tidak bertentangan dengan hukum negara asal, meskipun asosiasi  tersebut  tidak  memiliki  perusahaan  komersial  di  negara  tersebut.  Setiap  negara menilai  persyaratan  tertentu  dimana  merek  kolektif  dilindungi  atau  mungkin  ditolak pendaftarannya  jika  merek  kolektif  tersebut  bertentangan  dengan  kepentingan  umum. Konvensi  Paris  memberikan  batasan  tentang  Merek  kolektif  yaitu,  merek  dagang  yang digunakan untuk barang-barang hasil produk usaha tertentu tetapi berlaku sebagai jaminan mutu merek dagang atau hallmark atas barang-barang hasil produksi atau didistribusikan
oleh kelompok atau jenis usaha tertentu atau pada barang yang memiliki mutu khusus. (OK. Saidin, 2004 : 397)
Black’s  Law  Dictionary memberikan  definisi  mengenai  merek  kolektif  atau  merek asosiasi yaitu : “ A trademark owned by an organization (such as an association), used by its members them to identify themselves with a level of quality or accuracy, geographical origin, or other characteristics set by the organization. A collective mark means a trademark or service mark used by the members of cooperative, an association or other collective group or  organization  or  which  such  cooperative,  association  or  other  collective  groups  or organization has a bonafide intention to use in commerce and applies to register on the principal  register  established  by  the  trademark  Act  and  includes  mark  indicating membership in union, an association or other organization.” (Henry Campbell Black, 1996 : 272).
Menurut  Jeffry  Belson,  yang  dimaksud  dengan  : “collective  marks  are  primarily percieved as attesting to something concerning the source of the goods or service on or with which the mark is used. That “something” is first and foremost that the goods or services originate from a member of a particular association. It is therefore intended to function as a sign  of  membership.  Nevertheless,  because  yhe  membership  regulations  or  a  trade  or industry association may require that members goods or service maintain a certain quality standard, a colective mark is sometimes viewed as conveying a message, albeit an indirect message, of product quality” (Belson, 2017 : 35)
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  merek  kolektif  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dimana Merek  kolektif  didefinisikan  sebagai  merek  yang  digunakan  pada  barang  dan/atau  jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu dagang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Dari berbagai macam definisi merek kolektif tersebut maka peneliti mengidentifikasi bahwa sesungguhnya :
a. Merek  kolektif  merupakan  merek  yang  digunakan  secara  bersama-sama  (bukan digunakan secara personal/individu);
b. Digunakan oleh asosiasi (perkumpulan), koperasi, paguyuban, dan organisasi;
c. Barang atau jasa yang diperjualbelikan memiliki karakteristik yang sama baik sifat, ciri, maupun  mutunya  sehingga  ada  standarisasi  terhadap  barang  atau  jasa  yang menggunakan merek kolektif;
d. Mempunyai aturan penggunaan merek kolektif yang ditetapkan oleh asosiasi dimana
terdapat pengawasan penggunaan serta sanksi atas pelanggaran penggunaan merek kolektif;
e. Merek  kolektif  tidak  dapat  dilisensikan  kepada  orang  lain  dimana  hal  tersebut membedakan dengan merek individu.
Suatu  asosiasi,  koperasi  maupun  organisasi  yang  ingin  melakukan  pendaftaran terhadap  merek  kolektif  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  46  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2016  maka  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  Republik  Indonesia  dengan  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  merek  tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain itu, asosiasi yang akan mendaftarkan merek kolektif  juga  harus  mencantumkan  salinan  ketentuan  penggunaan  merek  kolektif  yang nantinya akan digunakan oleh anggota asosiasi.
Dengan adanya ketentuan yang demikian maka para anggota asosiasi harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah diperjanjikan sebelumnya untuk menggunakan merek kolektif  tersebut.  Ketentuan  yang  semacam  ini  memiliki  kesamaan  dalam  Perjanjian Franchise, dimana Franshisee wajib mengikuti pola yang ditetapkan oleh Franchisor. Objek yang  diperjanjikan  adalah  benda  immaterial  seperti  merek  kolektif  yang  disertai  dengan persyaratan mengenai sifat, ciri-ciri umum dan mutu barang atau jasa dan pengawasannya serta ditambah lagi dengan manajemen, dan format-format lain yang harus dipatuhi oleh para anggota yang tergabung dalam asosiasi.
Ketentuan  penggunaan  Merek  Kolektif  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  46 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 memuat pengaturan mengenai:
a. sifat,  ciri  umum,  atau  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  diproduksi  dan diperdagangkan;
b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
d. Untuk  pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  Pemerintah  dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.
Merek kolektif merupakan pengecualian dari prinsip bahwa merek dianggap sebagai simbol asal yang menunjukkan sumber barang dan jasa secara individual. Pemilik merek kolektif memiliki hak atas merek kolektif terdaftar tetapi untuk mengeksploitasinya sangat terbatas. Merek dagang kolektif hanya dapat dialihkan kepada penerima pengalihan yang dapat  melakukan  kontrol  efektif  sesuai  dengan  peraturan  penggunaan  merek  kolektif. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pengalihan hak dari merek kolektif  terdaftar  harus  dimohonkan  pendaftarannya  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan
Intelektual dengan dikenai biaya. Pencatatan pengalihan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, serta dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan oleh pihak lain.
Sebagaimana  lazimnya  merek  pada  umumnya,  maka  secara  fundamental  merek kolektif  harus  mampu  memberikan  fungsi  daya  pembeda (distinguishing  function). Manakala mempertimbangkan daya pembeda, sangat penting untuk menghargai bahwa fungsi daya pembeda dari sertifikasi dan merek kolektif selain harus berbeda dengan sesama merek kolektif juga harus berbeda dengan merek dagang pada umumnya. Jadi fungsi daya pembeda (distinctiveness) merek kolektif sebagai : (Rahmi Jened, 2015 : 280)
a. Pembeda barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain;
b. Referensi  atau  rujukan  untuk  membedakan  barang  dan  jasa  dari  anggota  asosiasi sebagai pemilik merek tersebut dari asosiasi lain.;
c. Pembeda barang dan jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain dan harus dianggap pembeda barang dan jasa yang disertifikasi dari barang dan jasa yang tidak tersertifikasi;
d. Persyaratan  substanstif  lainnya  untuk  merek  kolektif  adalah  Sertifikasi  Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) sebagai standar peraturan yang harus dipenuhi oleh anggota pengguna merek kolektif yang bersangkutan.
Tujuan  dari  merek  kolektif  adalah  untuk  mempromosikan  produk  yang  memiliki karakteristik khusus yang diberikan oleh wilayah tersebut. Dalam hal ini, penciptaan merek kolektif tidak hanya untuk pasar domestik dan internasional, tetapi juga untuk memberikan kerangka hukum dan kerja sama di antara produsen lokal. Penciptaan merek kolektif harus sejalan dengan  pengembangan kriteria dan  standar tertentu sebagai strategi pemasaran yang  sifatnya  umum.  Merek  kolektif  dapat  menjadi  alat  yang  sangat  kuat  untuk pertumbuhan  ekonomi  daerah,  di  mana  produk-produk  tersebut  memiliki  karakteristik khusus  yang  spesifik  untuk  perdagangan  regional  tertentu  yang  terkait  dengan  kondisi sosial,  budaya,  dan  sejarah  suatu  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  pernah diungkapkan  oleh  Praci  Gupta  yang  menyatakan  bahwa  : “Collective  mark  come  in  play when products which may have certain characteristic specific to producers in a given region linked to the historical, social, and cultural condition”. (Praci Gupta, 2021 : 3)
Merek  kolektif  yang  digunakan  secara  bersama-sama  sebagai  dasar  pemasaran produk dapat memberikan manfaat bagi semua produsen yang tergabung dalam asosiasi merek  kolektif,  misalnya  untuk  meningkatkan  kualitas  serta  kepercayaan  masyarakat terhadap produk UMKM. Merek kolektif dapat digunakan bersama dengan merek individu
yang telah terdaftar. Tujuannya adalah untuk membedakan produk pelaku UMKM itu sendiri dengan  kompetitornya,  namun  pada  saat  yang  sama  juga  mendapatkan  kepercayaan konsumen dalam produk yang ditawarkan dengan merek kolektif tersebut.
Insan  Budi  Maulana  berpendapat  bahwa  merek  kolektif  tidak  berdiri  sendiri  tetapi merupakan bagian dari merek sertifikasi, sehingga batasan antara keduanya tidak begitu jelas. Terdapat perbedaan prinsip dari merek kolektif dengan merek sertifikasi yaitu merek kolektif lebih mengutamakan keanggotaan dari suatu perkumpulan, korporasi atau serikat misalnya  Bakri  Group,  Gramedia  Group,  dan  Lippo  Group,  sedangkan  merek  sertifikasi memiliki  fungsi  sebagai  jaminan  asal  usul  suatu  barang,  bahan,  atau  cara  menghasilkan kualitas atau ciri-ciri khusus lainnya. (Insan Budi Maulana, 1997: 32)
Implementasi Merek Kolektif di Negara Jepang dan Amerika 1. Jepang
Pada  dasarnya,  perlindungan  merek  dagang  di  Jepang  didasarkan  pada  Japan Trademark  Act  yang  mengadopsi “prinsip  first  to  file” di  mana  hak  atas  merek  dagang diberikan kepada orang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Jika ada merek lain  yang  secara  substansial  memiliki  persamaan  baik  sebagian  atau  seluruhnya  dengan merek dagang terdaftar, maka merek dagang tersebut akan ditolak. Untuk mendapatkan perlindungan  merek  dagang  di  Jepang,  pemohon  harus  mengajukan  permohonan pendaftaran pada Japan Patent Office. (Japan Patent Office, 2019).
Menurut Shoen Ono, merek kolektif adalah merek dagang yang diizinkan oleh asosiasi untuk digunakan anggotanya. Penggunaan merek kolektif bukan untuk memperjelas asal barang  dan  jasa  individu,  melainkan  untuk  menunjukkan  karakteristik  umum  dari  semua barang dan jasa yang terkait dengan anggota. (Shoen Ono, 1999 : 29)
Ketentuan merek kolektif diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Japan Trademark Act No. 3 of 2019 yang berbunyi : “ A general incorporated association or other association (except those which do not have legal personality, and companies), or any other association established pursuant to a special Act including business cooperative (except those which do not have legal personality), or a foreign corporation equivalent thereto is entitled to obtain a collective trademark registration with respect to a trademark to be used by its members. ” Pendaftaran merek kolektif di Jepang dapat dilakukan melalui proses yang sama dengan pendaftaran merek dagang pada umumnya. Namun, ketika sebuah asosiasi ingin mendaftarkan merek kolektif,  pemohon  harus  melengkapi  persyaratan  yang  berkaitan  dengan  entitas  bisnis pemohon,  misalnya  pemohon  adalah  asosiasi  perusahaan  atau  asosiasi  yang  berbentuk badan hukum.
Selain merek kolektif, Jepang juga mengenal merek kolektif regional atau “ Regionally Based  Collective  Mark  System” yang  dalam  bahasa  Jepang  yang  dikenal  sebagai “chiiki dantai shonyo seido”. Sistem ini memungkinkan merek untuk digunakan bersama dengan nama daerah yang memproduksi barang atau jasa untuk didaftarkan sebagai merek kolektif regional. Merek kolektif regional didaftarkan ketika merek di wilayah tertentu diakui oleh publik dan digunakan oleh asosiasi atau anggota asosiasi seperti perusahaan bisnis atau perusahaan pertanian di mana produk tersebut terkait dengan area atau wilayah asosiasi (Japan Patent Office, 2010 : 1-2). Berdasarkan Japan Trademark Act, pemohon yang dapat mendaftarkan  merek  kolektif  regional  terbatas  pada  perusahaan  bisnis,  asosiasi  yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan asosiasi asing (Yuasa dan Hara, 2014 : 2-3).
Pada  pasal  7-2  Japan  Trademark  Act  menyatakan  bahwa  merek  kolektif  regional diberikan  kepada  asosiasi  regional  sepanjang  asosiasi  tersebut  mengizinkan  anggotanya untuk menggunakan  merek tersebut untuk  mengindikasikan keanggotaan asosiasi tetapi tidak menggunakan merek tersebut secara individual sehubungan dengan penjualan barang atau jasa apapun. Merek kolektif regional berisi nama wilayah yang ditambahkan dengan kata  umum  untuk  barang  atau  jasa.  Selain  itu,  merek  ini  hanya  memenuhi  syarat  untuk didaftarkan  jika telah  menjadi “ terkenal  di kalangan konsumen ”, meskipun tidak terkenal secara nasional, merek tersebut dapat didaftarkan sebagai merek kolektif regional jika merek tersebut dikenal di wilayah geografis tertentu karena barang atau jasa tersebut digunakan oleh perusahaan bisnis, perusahaan pertanian, atau kelompok atau asosiasi kolektif lainnya.
Salah satu contoh penerapan merek kolektif regional di Jepang adalah “Sendai Ichigo” atau  secara  internasional  lebih  dikenal  sebagai  “Sendai  Strawberries”.  Merek  kolektif  ini terdaftar  di  bawah  nomor  5483902  dan  kepemilikan  merek  kolektifnya  dipegang  oleh Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Pertanian. (Ministry of Economy, Trade and Industry and Japan  Patent  Office,  2014  :  17).  Merek  ini  digunakan  untuk  mempromosikan  penjualan Stroberi  dari  Prefektur  Miyagi  di  mana  Asosiasi  tersebut  telah  berkontribusi  pada  upaya Jepang  dalam  mengatasi  bencana  alam,  mempromosikan  pembangunan  ekonomi  dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan penggunaan merek kolektif.
Gambar 1: Merek Kolektif Regional "Sendai Ichigo"
Sistem  merek  kolektif  regional  ini  diperkenalkan  Jepang  sebagai  upaya  pemerintah daerah untuk menstimulasi ekonomi lokal dan memperkuat daya saing industri. Pemerintah Jepang percaya bahwa merek kolektif regional dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan UMKM lokal dan berkontribusi terhadap perekonomian negara. Tujuan dari merek kolektif tidak hanya untuk mencegah konsumen dari kebingungan dan bersaing dengan pelaku usaha yang menawarkan barang dan jasa yang sama, tetapi juga untuk  mendorong  UMKM  untuk  bekerja  sama  dan  meningkatkan  serta  menyelamatkan industri  tradisional.  Seiring  berjalannya  waktu,  industri  tradisional  dapat  hilang  dan dilupakan  oleh  konsumen.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  “Sendai  Ichigo”  sebagai  merek kolektif  regional  diharapkan  mampu  mendorong  kepedulian  industri  tradisional  dengan meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM di daerah tersebut. (L. Port, 2015: 6)

## 2. Amerika Serikat
Perlindungan merek di Amerika Serikat didasarkan pada “Lanham Act” dengan “prinsip first to use” atau sistem deklaratif yang memberikan hak eksklusif kepada pengguna pertama secara komersial suatu merek di suatu wilayah tertentu, meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftaran dalam menggunakan merek tersebut secara komersial.  Prinsip  penggunaan  merek  secara  komersial (use  in  commerce),  tidak mengharuskan  pengguna  merek  untuk  mendaftarkan  merek  tersebut  agar  dapat memperoleh haknya.
Pendaftaran  merek  melahirkan  hak  eksklusif  bagi  pemilik  merek  terdaftar  untuk menggunakan merek dagang di luar Amerika Serikat saja. Tidak ada satu pun pemilik merek dagang  di  Amerika  Serikat  yang  memperoleh  pendaftaran  merek  dagang  tanpa
menggunakan merek dagangnya dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Richard Wincor and Irving Mandell menjelaskan bahwa :
“Trademark  right  arise  out  of  appropriation  and  use,  and  the  exclusive  right  to  a particular mark belongs to the one who first appropriates and uses it in connection with a particular business. Registration is merely declaratory of title to the mark and therefore does not affect of perfect trademark right”. (Richard Wincor and Irving Mandell : 1980)
Selanjutnya,  bagi  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  merek  dengan  maksud untuk digunakan dalam perdagangan (intent to use in commerce) dalam sistem first to use, harus  menunjukkan  bukti  penggunaan  merek  tersebut (statement  of  use)  dalam  jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu :
a. Sebelum permohonan merek dagang disetujui untuk dipublikasikan;
b. Dalam  jangka  waktu  enam  bulan  setelah  permohonan  merek  memperoleh pemberitahuan untuk didaftar (notice of allowance); dan
c. Selama jangka waktu perpanjangan pengajuan statement of use, apabila dalam jangka waktu enam bulan tidak terpenuhi.
Dengan  demikian,  sistem first  to  use  menimbulkan  suatu  anggapan  dimana perlindungan  merek  tidak  perlu  menunggu  merek  yang  diajukan  didaftarkan  di  kantor merek setempat, dengan membuktikan secara deklaratif bahwa pelaku usaha merupakan pihak  yang  pertama  kali  menggunakan  merek  yang  bersangkutan,  maka  pelaku  usaha tersebut diakui sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut.
Dalam Lanham Act, merek kolektif didefinisikan sebagai : “ used by the members of a cooperative,  an  association,  or  other  collective  group  or  organization,  or  which  such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to  use  in  commerce  and  applies  to  register  on  the  principal  register  established  by  this chapter,  and  includes  marks  indicating  membership  in  a  union,  an  association,  or  other organization.” Seperti merek dagang dan merek jasa, merek kolektif terdiri dari huruf, kata, desain, nama, atau apa pun. Saat ini ada 2 (dua) jenis merek kolektif yang diatur di bawah Lanham  Act,  yaitu  :  merek  kolektif (collective  marks)  dan  merek  keanggotaan  kolektif (collective  membership  marks)  yang  memiliki  definisi  dan  fungsi  yang  berbeda  dalam perdagangan barang dan jasa.
Pertama, merek kolektif (collective marks) adalah merek kolektif atau merek jasa yang hanya  digunakan  oleh  anggota  suatu  asosiasi  untuk  mengidentifikasi  barang  atau  jasa mereka  dan  membedakannya  dari  yang  bukan  anggota  asosiasi.  Merek-merek  ini menunjukkan  asal  komersial  selain  menginformasikan  kepada  publik  bahwa  pihak  yang menyediakan  barang  atau  jasa  adalah  anggota  asosiasi  tertentu  dan  memenuhi  standar
untuk masuk ke dalam asosiasi tersebut.
Sebagai contoh merek kolektif yang digunakan untuk perdagangan di Amerika Serikat adalah Florist  Transworld  Delivery atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  “FTD”,  yang merupakan perusahaan di bidang penjualan bunga dan hadiah. Florist Transworld Delivery adalah  jaringan  toko  bunga  internasional  yang  didirikan  pada  tahun  1910  untuk menyediakan layanan pengiriman bunga dan hadiah berkualitas tanpa memandang lokasi geografis  melalui  jaringan  mitra  toko  bunga  yang  tersebar  di  seluruh  dunia.  Mereka menawarkan berbagai jenis rangkaian bunga segar, karangan bunga, tanaman hias, serta berbagai  pilihan  hadiah  seperti  cokelat,  anggur,  dan  persediaan  lainnya  serta  layanan pengiriman yang dapat dijadwalkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk bergabung dengan asosiasi dan menggunakan merek dagang Florist Transworld Delivery, pemilik toko bunga harus membayar biaya keanggotaan dan menyesuaikan kegiatannya sesuai dengan peraturan asosiasi. (Stim, 2007: 14)

## Gambar 2 : Merek Kolektif FTD
Kedua,  merek  keanggotaan  kolektif  (collective  membership  marks)  yang  bertujuan untuk  menunjukkan  keanggotaan  dalam  kelompok  yang  terorganisir.  Contoh  merek keanggotaan  kolektif  adalah  serikat  pekerja,  asosiasi,  atau  organisasi  lainnya.  Kelompok maupun  anggotanya  menggunakan  merek  tersebut  untuk  mengidentifikasi  dan membedakan barang atau jasa. Tanda keanggotaan kolektif tidak digunakan dalam bisnis atau  perdagangan  dan  tidak  menunjukkan  asal  produk  atau  layanan  komersial. Mendaftarkan merek keanggotaan akan mencegah orang lain dapat mendaftarkan merek serupa atau menggunakan merek serupa secara legal.
Contoh sederhana penggunaan merek keanggotaan kolektif adalah  pada American Automobile  Association  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  AAA “(Triple  A)”. American Automobile Association didirikan pada tanggal 4 Maret 1902 di Chicago, Illinois, sebagai
tanggapan atas kurangnya jalan raya yang layak untuk pengemudi mobil. Pada saat itu, 9 (Sembilan) klub mobil dengan total 1.500 anggota bergabung untuk menciptakan AAA. Hal pertama yang diadvokasi oleh organisasi ini adalah pembangunan jalan raya lintas negara. Jika ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota atau tidak diterima ke dalam  asosiasi,  maka  mereka  tidak  berhak  menggunakan  nama,  perangkat,  atau  simbol yang diadopsi atau digunakan oleh asosiasi sebagai merek kolektif.
Gambar 3 : Merek Keanggotaan Kolektif "AAA"
Perlindungan Produk Makanan UMKM Kota Semarang Melalui Merek Kolektif Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, UMKM dap
No. Kategori Pelaku UMKM Produk UMKM 1. Pelaku  UMKM  yang  menghasilkan produk  makanan  yang  sama jenisnya. (Kelas Barang/Jasa Sama) Tempe,  tahu,  lunpia,  bandeng, ikan asap, dan lain sebagainya 2. Pelaku  UMKM  yang  menghasilkan produk  makanan  yang  berbeda jenisnya. (Kelas Barang/Jasa Berbeda) Keripik, singkong goreng, wingko,  abon,  kue,  makanan ringan,  minuman,  dan  lain sebagainya.
at diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu : UMKM yang menghasilkan “produk yang  sama” dan  UMKM  yang  menghasilkan produk  yang  berbeda” .  Perbedaan  antara keduanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
1. Pelaku UMKM yang menghasilkan produk makanan yang sama jenisnya.
Bagi pelaku UMKM yang memiliki “produk yang sama” , misalnya UMKM yang menjual dan memproduksi tempe, tahu, lunpia, bandeng, ikan asap, dan lain sebagainya, alangkah lebih baik jika para pelaku UMKM tersebut dibuat dalam satu asosiasi untuk mendaftarkan
merek kolektif yang nantinya merek kolektif tersebut digunakan secara bersama-sama oleh anggota asosiasi. Hal ini sesuai dengan pengertian merek kolektif pada umumnya dimana merek  tersebut  digunakan  pada  barang  dan/atau  jasa  dengan  karakteristik  yang  sama mengenai  sifat,  ciri-ciri  umum  dan  kualitas  barang.  Dalam  hal  ini,  pelaku  UMKM  yang memproduksi tempe dan tahu termasuk dalam jenis kelas barang yang sama dalam sistem klasifikasi merek, yaitu pada kelas 29 sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Merek kolektif tersebut nantinya akan melekat pada asosiasi UMKM penjual tempe dan tahu  sehingga  jika  ada  anggota  yang  ingin  menggunakan  merek  tersebut,  maka  hanya cukup dengan bergabung pada asosiasi UMKM penjual tempe, tahu, lunpia, bandeng, ikan asap. Selain itu, dalam pendaftaran merek kolektif, asosiasi tempe atau tahu juga diwajibkan untuk membuat aturan mengenai penggunaan merek kolektif yang berisi siapa saja yang dapat menggunakan merek kolektif beserta sanksi dan pengawasannya.
Salah satu contoh implementasi merek kolektif yaitu pada Kampung Batik Laweyan di Surakarta.  Batik  Laweyan  merupakan  sentra  industri  Batik  dimana  para  pengrajin  dan pengusaha  Batik  (pelaku  UMKM)  yang  ada  disana  menggunakan  merek  kolektif  sebagai salah satu alternatif perlindungan hukum agar batik yang mereka buat tidak diambil atau dijiplak  oleh  orang  lain.  Pendaftaran  merek  kolektif  diambil  sebagai  salah  satu  langkah perlindungan hukum bagi Batik Laweyan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan  mereknya  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  sehingga  mayoritas pelaku  UMKM  belum  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana  yang  telah ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
Dalam riset yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, produk  makanan  menempati  jumlah  paling  banyak  yaitu  34%  dari  17.603  UMKM  yang menjual produk makanan. Sebagian besar dari mereka masih berstatus usaha mikro dan kecil, dimana pendapatan yang diperoleh masih sangat kecil dan hanya sekitar 5% pelaku UMKM produk makanan di Semarang yang telah mendaftarkan mereknya secara mandiri. Alasan  UMKM  produk  makanan  Kota  Semarang  belum  mendaftarkan  merek  dagangnya adalah karena masih berkutat pada permasalahan umum yang terjadi pada UMKM lainnya, yaitu: kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, kurangnya peran pemerintah, mengutamakan sertifikasi halal dan biaya pendaftaran merek yang terlalu mahal. Dalam perkembangannya, UMKM produk makanan Kota Semarang perlu melakukan suatu inovasi sebagai alternatif yang memudahkan pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya melalui Merek Kolektif.
Pendaftaran  merek  kolektif  sebagai  alternatif  perlindungan  merek  bagi  produk makanan  UMKM  Kota  Semarang  yang  belum  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual memiliki beberapa tujuan:
a. Sebagai  identitas  yang  memudahkan  konsumen  untuk  mengenali  produk  makanan UMKM Kota Semarang;
b. Untuk mengembangkan branding (promosi) produk makanan UMKM Kota Semarang;
c. Agar peminat produk makanan UMKM Kota Semarang semakin meningkat;
d. Agar terjalin kerjasama antar UMKM Kota Semarang; dan
e. Menghemat biaya pendaftaran.
Penggunaan  merek  kolektif  untuk  produk  makanan  UMKM  Semarang  diharapkan dapat  menjadi  alternatif  perlindungan  hukum  bagi  merek  produk  UMKM  yang  belum terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Penggunaan  merek  kolektif  sangat bermanfaat bagi para  pengrajin  produk makanan UMKM  Kota  Semarang yang sebagian besar merupakan industri rumah tangga dan tidak memiliki biaya serta tidak memahami proses dan prosedur untuk mendapatkan sertifikat merek.
Dalam  penggunaan  merek  kolektif  pada  produk  makanan  UMKM  Kota  Semarang harus diatur dalam ketentuan penggunaan merek kolektif. Dalam hal ini, komunitas maupun asosiasi produk makanan UMKM Kota Semarang dapat menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar kualitas produk makanan terjaga, misalnya:
a. Harus produk makanan yang sejenis;
b. Peralatan dan bahan baku dalam pembuatan makanan mempunyai kualitas yang sama bagusnya;
c. Kualitas produk makanan yang dihasilkan harus sama;
d. Proses produksi makanan yang dijalankan harus sesuai dengan proses yang disepakati;
e. Adanya kesepakatan harga jual produk makanan dari merek kolektif tersebut;
f. Apabila terjadi perselisihan diantara anggota pemilik merek kolektif produk makanan UMKM Kota Semarang, dikenakan sanksi yang tegas seperti tidak diperkenankan untuk memakai merek bersama; dan
g. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat maka sebaiknya dilakukan pemasaran bersama  dari  produk  merek  makanan  UMKM  Kota  Semarang  yang  menjadi  merek bersama.
Jadi sebagai asosiasi produk makanan UMKM yang umumnya didirikan oleh beberapa orang, pendaftaran merek kolektif menjadi salah satu solusi agar para pelaku UMKM produk makanan  Kota Semarang mendapatkan perlindungan atas merek produk makanan yang
belum terdaftar, menggunakannya dalam perdagangan, sekaligus sebagai sarana promosi untuk meningkatkan kekhasan produk di daerah tersebut.
Biaya  pendaftaran  merek  yang  dianggap  mahal  akan  ditanggung  oleh  semua pemegang merek kolektif. Oleh karena itu, akan lebih murah dan menguntungkan bagi para pelaku  UMKM  yang  mengalami  kesulitan  dalam  menekan  biaya  serta  memberikan perlindungan  terhadap  merek  barang  yang  diproduksi  oleh  anggota  asosiasi  yang tergabung  dalam  merek  kolektif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  merek  kolektif merupakan jawaban untuk melindungi merek UMKM dan produk lokal yang memiliki ciri khas  khusus  serta  penggunaan  merek  kolektif  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  merek biasa.
2. Pelaku UMKM yang menghasilkan produk makanan yang berbeda jenisnya.
Untuk pelaku UMKM makanan yang memiliki “produk yang berbeda” , seperti makanan ringan dan minuman, maka pemerintah Kota Semarang dapat membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Co-Branding, di mana Co-Branding adalah kombinasi, perpaduan atau kerja sama antara 2 (dua) merek atau lebih pada produk atau jasa yang sama. Melalui kebijakan Co-Branding, pemerintah Kota  Semarang hanya  perlu membuat 1 (satu) merek dagang yang dapat mengakomodasi produk-produk UMKM yang memiliki  kelas  barang  maupun  jasa  yang  berbeda  serta  belum  terdaftar  di  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Misalnya,  Kota  Semarang  membuat 1 (satu) merek khusus untuk  melindungi  produk  makanan  UMKM.  Merek  tersebut  dapat  digunakan  oleh  para pelaku UMKM yang menjual makanan ringan, jajanan, minuman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam penggunaan Merek Kolektif dengan sistem Co-Branding, Pemerintah Kota Semarang  dapat  membuat  aturan  yang  memberikan  kemudahan  bagi  UMKM  untuk menggunakan merek tersebut pada produk dengan jenis kelas barang yang berbeda.
Kebijakan Merek Kolektif dengan sistem Co-Branding ini sudah diterapkan di Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100%Jogja, dan Jogjatradition sebagai Co-Branding Produk Daerah. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Co-Branding Produk Daerah ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis  dimana “Pemerintah  dapat  mendaftarkan  Merek  Kolektif  untuk memberdayakan  UMKM  serta  agar  produk-produk  unggulan  UMKM  daerah  dapat dilindungi dengan menggunakan Merek Kolektif.”
Tujuan  kebijakan Co-Branding  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  didasarkan  pada
seringnya  UMKM  di  Yogyakarta  yang  merasakan  kesulitan  dalam  hal  pengurusan  merek dagang serta mahalnya biaya yang ditimbulkan karena proses pendaftaran merek tersebut. Selain itu, “Jogja Co - Branding” juga memiliki tujuan khusus yaitu untuk mendukung para pelaku UMKM dan pekerja seni Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat meningkatkan mutu dan  kualitas,  mudah  dalam  mempromosikan  produknya,  serta  mampu  bersaing  dalam menghadapi era pasar bebas (MEA/Masyarakat Ekonomi Asean).
Pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek Jogjamark, 100%Jogja, dan Jogjatradition sebagai Co-Branding Produk Daerah,  pelaku  UMKM  yang  ingin  menggunakan  merek  dagang  harus  mengajukan permohonan  Lisensi  kepada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  yang  nantinya  lisensi tersebut  dibagikan  kepada  pelaku  UMKM  yang  memenuhi  persyaratan  yang  ada  dalam ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur  dalam Pasal 50 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatakan bahwa “Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.”
Terhadap perbedaan pendapat apakah merek kolektif dapat dilisensikan atau tidak, peneliti  berpendapat  bahwa  sebenarnya  penggunaan  lisensi  dalam  merek  kolektif tergantung dari bagaimana masing-masing Pemerintah Daerah menafsirkan penggunaan merek  kolektif.  Selama  tujuannya  untuk  memberikan  kemudahan  kepada  para  pelaku UMKM  dan  memberikan  jaminan  perlindungan  kepada  produk  daerah  maka  itu  semua diperbolehkan. Peneliti berpendapat bahwa adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Co-Branding Produk Daerah merupakan langkah yang sangat progresif dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebijakan ini perlu dicontoh  oleh  Pemerintah  Daerah  lain  khususnya  di  Kota  Semarang  dalam  rangka memberikan perlindungan hukum kepada merek UMKM yang belum terdaftar.
Perbedaan Penggunaan Merek Kolektif
Merek Kolektif Produk Yang Sama Merek Kolektif Produk Berbeda Kelas Barang / Jasa Sama Kelas Barang / Jasa Berbeda Masuk dalam suatu asosiasi produk makanan yang sama jenis dan bersifat spesifik hanya untuk 1 (satu) produk Masuk dalam suatu asosiasi produk makanan yang berbeda jenis dan sifatnya umum untuk berbagai macam produk 1 (satu) merek untuk produk makanan yang sama 1 (satu) merek untuk produk makanan yang berbeda Harus ada regulasi tentang
penggunaan merek kolektif oleh anggota asosiasi terkait standar mutu, kualitas produk serta sanksi jika menyalahgunakan merek
kolektif Harus ada regulasi tentang penggunaan merek kolektif oleh anggota asosiasi terkait standar mutu, kualitas produk, aturan klasifikasi untuk barang / jasa yang berbeda jenis serta sanksi jika menyalahgunakan merek kolektif
Dari penjelasan tersebut, sesungguhnya dengan dibuatnya Peraturan Daerah, misalnya Peraturan Walikota Semarang mengenai penggunaan Merek Kolektif bagi pelaku UMKM Produk Makanan Kota Semarang, merupakan suatu upaya dari Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek-merek pelaku UMKM yang belum terdaftar. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan sisi lain bahwa perlindungan hukum  merupakan  kewajiban  bagi  negara  itu  sendiri,  oleh  karenanya  negara  wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.
Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum itu memberikan pengayoman terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.  Karena  sifat  sekaligus  tujuan  hukum  adalah  memberikan  perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM Produk Makanan  Kota  Semarang  melalui  penggunaan  Merek  Kolektif  bagi  merek-merek  UMKM yang belum terdaftar  melalui  Peraturan Walikota merupakan suatu perlindungan hukum yang  bersifat  preventif.  Perlindungan  terhadap  merek-merek  UMKM  yang  belum didaftarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  tersebut  merupakan  langkah  pencegahan  sebelum terjadinya pelanggaran.
Produk-produk UMKM daerah yang belum terdaftar merek dagang maupun jasanya menjadi sangat rawan untuk ditiru, terlebih lagi jika merek yang digunakan pada produk- produk  UMKM  daerah  tersebut  memiliki  keunikan  atau  ciri  khas  yang  tidak  dimiliki  oleh daerah lainnya. Hal tersebut juga menunjang persaingan usaha yang sehat terhadap sesama pelaku  UMKM  Produk  Makanan  serta  menghindari  kebingungan  dalam  masyarakat terhadap merek dari produk-produk UMKM yang sama. Selain itu, dengan adanya Merek Kolektif  yang  didaftarkan  untuk  melindungi  merek-merek  serta  produk-produk  pelaku UMKM yang belum terdaftar juga diharapkan dapat menghapus diskriminasi yang selama ini terjadi pada pelaku UMKM binaan dan non-binaan Kota Semarang dimana pelaku UMKM binaan  Dinas  Koperasi  Kota  Semarang  lebih  diutamakan  untuk  mendapatkan  fasilitasi pendaftaran merek dibandingkan dengan UMKM non-binaan. Dengan upaya perlindungan hukum  preventif,  melalui  Peraturan  Walikota  mengenai  Merek  Kolektif,  merupakan representasi  dari  fungsi  hukum  itu  sendiri  untuk  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

## SIMPULAN
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  pada  produk  makanan  UMKM  Kota Semarang  yang  belum  terdaftar  merek  dagang  maupun  jasanya,  maka  Pemerintah  Kota Semarang  perlu  membuat  suatu  kebijakan  mengenai  merek  kolektif.  Hal  tersebut  sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  yang  berbunyi  :  “untuk  pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah,  Pemerintah  dapat  mendaftarkan  Merek  Kolektif  yang  diperuntukkan  bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.” Selain itu, jika produk UMKM Kota  Semarang  dilindungi  dengan  merek  kolektif  maka  akan  menumbuhkan  potensi produk-produk unggulan daerah agar menjadi lebih dikenal oleh masyarakat.
Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi produk makanan UMKM yang belum
terdaftar merek dagang maupun jasa dapat menerapkan 2 (dua) strategi kebijakan merek kolektif. Pertama, bagi pelaku UMKM yang mempunyai  produk yang sama, maka pelaku UMKM tersebut membuat 1 (satu) asosiasi atau perkumpulan untuk mendaftarkan Merek Kolektif  yang  nantinya  merek  kolektif  tersebut  digunakan  secara  bersama-sama  oleh anggota asosiasi atau perkumpulan dimana barang maupun jasa memiliki karakteristik yang sama  baik  sifat,  ciri  umum  maupun  mutunya.  Selain  itu,  dalam  asosiasi  tersebut  wajib membuat  aturan  mengenai  penggunaan  merek  kolektif  yang  berisi  siapa  saja  yang  bisa menggunakan merek kolektif beserta sanksi dan juga pengawasannya.
Kedua, Untuk pelaku UMKM Makanan yang mempunyai produk yang berbeda, maka Pemerintah  Kota  Semarang  dapat  membuat  merek  kolektif  dengan  sistem  Co-Branding yang merupakan suatu kombinasi, perpaduan atau kerja sama antara 2 (dua) brand atau lebih  pada  satu  produk  atau  jasa  yang  sama.  Dalam  merek  kolektif  dengan  sistem  Co- Branding,  Pemerintah  Kota  Semarang  cukup  membuat  1  (satu)  merek  saja  yang  bisa mengakomodasi produk-produk pelaku UMKM yang berbeda jenis kelas barang maupun jasanya serta belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, dengan adanya Merek Kolektif dengan sistem Co-Branding, Pemerintah Kota Semarang dapat  membuat  aturan  yang  memberikan  kemudahan  pada  pelaku  UMKM  untuk menggunakan  merek  tersebut  pada  produk-produk  dengan  jenis  kelas  barang  yang berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA
Belson J, 2017, Certification and Collective Marks Law and Practice. Cheltenham : Edward Elgar Publishing
Henry Campbell Black, 1996, Black’s Law Dictionary, Sixth Ed, St. Paul Minn : West Publishing Insan Budi Maulana, 1997, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Bandung : Citra Aditya Bakti
Japan Patent Office, 2015, Overview of An Act to Amend Part of The Trademark Law, Tokyo : Trademark Division
Japan Patent Office, 2019 , Outline of The Trademark System, Tokyo : Trademark Division Kesowo, Bambang, 1992, Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual  Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta
L. Port, 2015, Regionally Based Collective Trademark in Japan : Geographical Indicators by a Different Name or a Political Misdirection, An Intellectual Property Law Review
Ministry of Economy, Trade and Industry and Japan Patent Office, 2014, Regional Brand in
Japan : Regional Collective Trademarks, Tokyo : Japan Patent Office Prachi Gupta, 2013, Collective Marks, An Overview, Manuptra Intellectual Property Reports Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi, Jakarta : Kencana
Richard  Wincor  and  Irving  Mandell,  1980, Copyright,  Patents,  and  Trademarks  :  The Protection of Intellectual and Industrial Property, California : Oceana Publications Saidin, OK, 2004, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Santoso, Budi, 2009, Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan, Semarang : Pustaka Magister
Sardjono,  Agus,  2013, Perlindungan  Hukum  Merek  Untuk  Pengusaha  UKM  Batik,  Jurnal Hukum dan Pengembangan Tahun ke-44 Nomor 4
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
Shoen Ono, 1999, Overview of Japanese Trademark Law, Yuhikaku : Institute of Intellectual Property
Stim, 2007, Patent Copyright & Trademark, Berkeley : Nolo Publishing
Yuasa and Hara, 2014, Revision of The Japanese Trademark Act and Design Act in 2014,
Tokyo : Yuasa and Hara Intellectual Prope rty News