## ABSTRAK

## ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH.
Usman Matdoan, Dosen STIA Darul Racman Tual, Maluku 085243478643, E-mail: upagusman@gmail.com
Pembicaraan tentang partisipasi dewasa ini telah menjadi salah satu pilihan alternatif  dari  berbagai  kajian-kajian  akademik  yang  mengemuka,  terutama dalam  kaitannya  dengan  proses  perumusan  pada  berbagai  model perencanaan dan kebijakan pembangunan, partisipasi dalam kajiannya lebih mendorong  adanya  keterlibatan  masyarakat  sebagai  stakeholders  utama dalam  pembangunan,  partisipasi  masyakat  dalam  konteks  ini  tidak dijadikan  sebagai  jargon  dari  suatu  sistem  pemerintahan  tertentu  untuk mengungguli policynya, tetapi konsep partisipasi masyarakat adalah sebagai sebuah  pilahan  kebijakan  yang  lebih  pengejawantahan  nilai-nilai  yang berbasis pada rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.

## Kata kunci : partisipasi, proaktif tahapan pembangun

## ANALYSIS OF THE LEVEL OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT PLANNING IN THE REGION
Talks  on  participation  adult  this  has  become  one  preferred  alternative  of various  learning  academic  through  especially  in  relation  to  process formularization  in  several  models  planning  and  development  policy, participation  in  learning  encourage  the  community  engagement  as  main stakeholders in the development, participation participate in this context not be used as the jargon of a system of government  certain to  the best policy, but concept public participation is as a choice policy more aplication values based on the people as a leading perpetrator development.

## Keywords: participation, proactive, stage builders
Hadirnya  Undang-undang  Nomor 32  tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah  secara  formal  telah  mengubah format  penyelenggaraan  pemerintahan yang  monolitik  dan  terpusat  ke  arah
keberagaman.  Dimana  pemerintah  daerah diberikan  kewenangan  untuk  mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Selanjutnya  melalui  kewenangan  ini pemerintahan daerah dapat berbuat
berbagai kebijakan terkait dengan penyelenggaraan  pelayanan  kebutuhan dasar  masyarakat  tanpa  perlu    menunggu arahan,  petunjuk  serta  kebijakan  dari pemerintah  pusat  secara  lebih  spesifik. Dengan mekanisme yang sangat desentralistik  ini  diharapkan  pemerintah daerah memiliki kepekaan untuk
membentuk  kebijakan  yang  memiliki terkaitan  langsung  dengan  kebutuhan masyarakat sehingga
dapat menghilangkan  kesenjangan  yang  selama ini dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Undang-undang  Nomor  32  tahun 2004  menghendaki  adanya  keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  perumusan kebijakan  daerah,  sehingga  perencanaan dan  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah itu  benar-benar  bermuara  kepada  suatu perencanaan yang berbasis pada partisipasi  masyarakat.  Masih  dalam hubungannya  dengan  penerapan  Undang- undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  bahwa  kehadiran Undang-undang ini telah merubah paradigma pembangunan yang sentralistik menjadi  pembangunan  terdesentralisasi, yang dalam pelaksanaannya telah memberikan  peluang  kepada  pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya untuk
menciptakan  kemandirian  dalam  rangka pelaksanaan pembangunan di daerah serta berpijak  pada  prinsip-prinsip  demokrasi, transparansi,  pemerataan  dan  peran  serta partisipasi  masyarakat  dengan  potensi sumber  daya  alam  dan  karakteristik daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hak- hak dasar masyarakat di daerah.
Dalam  konteks  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, terkandung  beberapa  tujuan  yang  akan dicapai  dalam  pelaksanaan  pembangunan, yakni :
1) Mendukung  koordinasi  antar  pelaku pembangunan
2) Menjamin terciptanya integrasi,
singkronisasi  dan  sinergi  baik  antar daerah,  antar    ruang,  antar  waktu  dan antar  fungsi  pemerintah  pusat  dan daerah.
3) Menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi antar perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan  serta  mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
4) Menjamin  terciptanya  penggunaan sumber  daya  secara  efisien,  efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Makna  tersebut  di  atas  sangat mendalam,  dan  mengandung  dasar-dasar falsafah  bagaimana  seharusnya  sistem perencanaan  pembangunan  menghasilkan sebuah  perencanaan  publik  yang  baik. Pelaksanaan  pembangunan  baik  dalam hubungannya  dengan  penerapan  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, maupun dalam kaitannya dengan penerapan Undang-undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, tidak terlepas dari sistem pemerintahan  yang  dijalankan  maupun sistem  perencanaan  yang  diterapkan  serta paradigma pembangunan yang digunakan.
Konsep di atas berkembang sejalan perubahan struktur politik  yang mengarah kepada  sistem  pemerintahan  yang  disebut sebagai sistem pemerintahan yang demokratis,  dimana  sistem  demokratisasi ini suatu saat akan mendorong terbentuknya  suatu  tatanan  masyarakat madani  yang  di  dalamnya  memberi  ruang yang  cukup  luas  bagi  masyarakat  untuk turut  serta  dalam  proses  pengambilan keputusan  publik  (Corolina  Paskarina, 2005).  Pada  hakekatnya  perencanaan pembangunan adalah suatu proses interaksi  timbal  balik  antar  lembaga
perencana  dan  perencana  dan  dengan publik  atau  masyarakat  yang  sangat pluralistik,  baik  sebagai  subjek  ataupun sebagai obyek perencana.
Akan  tetapi  berdasarkan  hasil kajian dan observasi  membuktikan bahwa pemberlakuan  otonomi  daerah  belum sepenuhnya menciptakan adanya kemandirian  dan  pertisipasi  masyarakat lokal  dalam  proses  perencanaan  dan perumusan  kebijakan  dalam  berbagai program  pembangunan  di  daerah.  Tulisan ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara lebih  detail  tentang    tingkat  pertisipasi masyarakat  dalam  proses  perencanaan pembangunan di daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian  kualitatif    serta  menggunakan desian diskriptif, serta lebih bersifat kajian kepustakaan  yang  dihubungkan  dengan realitas sosial.
HASIL PENELITIAN.
Dengan  mengambil  Kabupaten Maluku  Tenggara  dan  Kota  Tual  sebagai sampel  dalam  penelitian  ini,  maka berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan dapat  diketahui  bahwa  dalam  berbagai
Perencanaan Konseptualisasi Refleksi Implementasi proses  perencanan  pembangunan,  baik
pada tahapan konseptualisasi,
perencanaan,  implementasi  dan  refleksi
program  seperti  terlihat  pada  siklus dibawah ini:
Gambar 1. Siklus Program Pengembangan
Menunjukan presentasi
keterlibatan  masyarakat  pada  ke  empat aspek (konseptualisasi, perencanaan, implementasi dan
refleksi) memperlihatkan tingkat keterlibatan masyarakat  yang  sangat  terbatas,  kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  berbagai proses  pembangunan  masyarakat  yang sangat terbatas. Akan tetapi apabila aspek- aspek  di  atas  dalam  implementasinya
lebih  mendudukan  dan  memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, maka hasil-hasil pembangunan  akan  lebih  mengkristal  dan selanjutnya  akan  tercipta  posisi  tawar ( barganing  position )  masyarakat  yang semakin  kuat.  Uuntuk  lebih  mengetahui secara  lebih  detil  rendahnya  keterlibatan masyarakat dalam berbagai agenda perencanaan  dan  kebijakan  pembangunan dapat  terlihat  melalui  grafik  di  bawah  ini
Gambar 1. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Keterangan :
Pemerintah Masyarakat 0% 50% 100%
Berdasarkan  data  yang  ditunjukan pada  matriks  di  atas,  dapatlah  diketahui bahwa pada tahap konseptualisasi program-program  pembangunan  peran dan keterlibatan pemerintah sangat dominan, yakni 90% sementara keterlibatan  masyarakat  hanya  sebesar 10%,  kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa tingkatan  partisipasi  masyarakat  pada tahapan  ini  sangatlah  terbatas,  pada tahapan  ini  dominasi  pemerintah  sangat kuat,  kondisi  ini  mendorong  tumbuh  dan berkembangnya suatu sistem pemerintahan  daerah  yang  lebih  tertutup dan  cenderung  mengarah  pada  suatu sistem  yang  lebih  bersifat top  dawn, kondisi  ini  apabila  ditelah  secara  kritis, maka  konseptualisasi  seperti  di  atas  akan mempermudah  koordinasi  antar  berbagai lembaga  pemerintah,  tetapi  disisi  lain ruang demokrasi yang elektif dan mengakomodasi  berbagai  kepentingan masyarakat terasa terkunci dan tertutupnya  ruang  bagi  masyarakat  untuk berekspresi.
Pada  tahapan  perencanaan  sebagai mana  ditunjukan  pada  matriks  di  atas,
keterlibatan pemerintah
dalam perencanaan program cenderung mengalami  penurunan,  meskipun  secara
umum kondisi ini mengindikasikan pemerintah  peranannya  masih  sangat dominan dalam hal perumusan perencanaan  pembangunan  (75%),  dilain sisi  terlihat  ada  kecenderungn  kenaikan peranan masyarakat (25%) dalam kaitannya  dengan  proses  perencanaan pembangunan, namun demikian meningkatnya  keterlibatan  masyarakat sebesar  25%  dalam  proses  perencanaan tidak menjadi alasan atau sumber legitimasi  terhadap  benyaknya  usulan masyarakat yang diakomodir dan selanjutnya  di  tetapkan  sebagai  rencana- rencana  strategis  pembangunan  di  daerah, kondisi  demikian  juga  mengindikasikan masyarakat  selalu  saja  menjadi  kelompok mayoritas  yang  terpinggirkan  peranannya dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan.
Pada  tahap  implementasi,  sesuai data lapangan yang diperoleh seperti yang di  tunjukan  pada  matriks  di  atas, kecenderungan  peranan  pemerintah  sama dengan  peranan pemerintah pada tahapan perencanaan  pembangunan,  yaitu  antara 75%  menunjukan  tingkat  keterlibatan pemerintah  dan  25%  menunjukan  tingkat keterlibatan masyarakat, tetapi berdasarkan  beberapa  hasil  wawancara
dari  berbagai  komponen  masyarakat, didapatkan  informasi  bahwa  keterlibatan
masyarakat
dalam implementasi
pembangunan  sebesar  25%  itu  adalah dalam  hubungannya  dengan  bagaimana masyarakat  diikutsertakan  sebagai  tenaga yang  dipekerjakan  untuk  mendapatkan upah  atau  pendapat,  tidak  dalam  konteks keterlibatan masyarakat dalam mengawasi suatu  sistem  pembangunan  yang  tengah berlangsung.
Dari segi refleksi ada kecenderungan  yang  terbalik,  keterlibatan masyarakat  mengalami  peningkatan  yang cukup  signifikan,  yakni  75%  sedangkan keterlibatan  pemerintah  kurang  signifikan atau  mengalami  penurunan,  yakni  25%, namun  demikian  peningkatan  keterlibatan masyarakat  pada  tahap  refleksi  ini  tidak secara  serta  merta  peranan  masyarakat yang sangat dominan dan menonjol, tetapi kondisi  tersebut  lebih  menggambarkan kritik  masyarakat  dalam  berbagai  bentuk terhadap berbagai hal yang teleh dikonsetualisasi, direncanakan serta diimplementasikan oleh pemerintah.
Selanjutnya  keterlibatan  pemerintah  yang ditunjukan  pada  matriks  di  atas,  lebih memperlihatkan  bagai  mana  sesunguhnya kehadiran  pemerintah  dalam  kritik  serta
aspirasi yang  berkembang  ditengah- tengah masyarakat.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  berbagai  kajian  di atas, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan  pembangunan  di  daerah dalam  konteks  pemberlakuan  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  belum secara  serta  merta  dapat  menciptakan kemandirian  dan  partisipasi  masyarakat, otonomi  daerah  masih  lebih  banyak menciptakan
tirani kekuasaan
dilingkungan pemerintahan daerah, masyarakat hanya lebih banyak dilibatkan pada  proses  politik  lokal  yang  bertujuan dalam penciptaan pemerintahan lokalyang feodalistik,  dan  keterlibatan  masyarakat dalam  berbagai  perumusan  perencanaan pembangunan  daerah  dalam  konteks musrenbang hanya lebih bersifat ceremonial  belaka,  tidak  dalam  bentuk sebagai  penentu  kebijakan  yang  lebih tearah  dan  strategis.  Otonomi  daerah hanya dalam kontes memindahkan bentuk otoritas  yang  bersifat  sentralistik  ke bentuk otoritas yang bersifat desentralistik.  Hegomoni  kekuasaan  yang mengemuka  masih  menjadi  bagian  yang
tidak terpisahkan dari desentralisasi kekuasaan pemerintah daerah.
Berdasarkan  kajian  di  atas,  dapat difahami  bahwa,  perencaan  partisipatif, harusnya  lebih  menjadi  karakter  utama dalam berbagai rumusan kebijkan pembangunan, dimana perencanaan partisipatif sesungguhnya merupakan
model  kebijkan  yang  mengemuka  dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, perencanaan pembangunan petisipatoris,  diharapkan  lebih  bersifat bottom  up .  Sehingga  aspirasi  masyarakat yang  selama  ini  terabaikan  dengan sendirinya  dapat  tersalurkan  secara  lebih transparan, terciptanya kemandirian masyarakat  serta  lahirnya  nilai-nilai  baru yang lebih bersifat fleksibel dan terbangunannya  kesadaran  kristis  dari masyarakat  sekaligus  terciptanya  nilai- nilai demokrasi yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
Akan  tetapi  dalam  implementasi wujud  dari  perencanaan  partisipatoris belum  terlaksana  secara  lebih  konkrit, sehingga  keterlibatan  masyarakat  dalam berbagai  rencana  pembangunan  terasa belum menghasilkan sesuatu yang
memuaskan  bahkan  banyak  diantara aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat terabaikan.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam berbagai perencanaan pembangunan masih  sebatas  formalitas  semata,  banyak usulan-usulan  masyarakat  yang  bersifat prioritas justru tidak menjadi prioritas dari agenda  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah,  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  proses  musrenbang  dari  berbagai tingkatan,  mulai  dari  tingkat  desa  sampai tingkat  kabupaten/kota  bahkan  sampai tingkat  propinsi  secara  formal  terlihat begitu  besarnya  antusias  masyarakat dalam keikutsertaannya dan hal ini adalah sebagai  wujud  dari  bentuk  partisipasi masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat  justru  tidak  menciptakan kemandirian masyarakat, dengan demikian perencanaan partisipatoris dalam  implementasinya  belum  terealisasi secara sempurna
Hal tersebut, mengindikasikan bahwa dalam berbagai tingkatan pemerintahan  proses  perencanaan  sampai pada proses perumusan kebijakan, terutama  pada  level  pemerintahan  daerah masih  di  dominasi  oleh  pemerintah, sehingga  keterlibatan  masyarakat  dalam
berbagai forum perencanaan belum secara serta  merta  dapat  mempengaruhi  proses perumusan  kebijakan  di  daerah,  sehingga kristalisasi  hegomoni  kekuasaan  menjadi tidak  terhindarkan,  dengan  demikian pemberian otonomi daerah adalah merupakan perwujudan pemindahan kekuasaan  pemerintahan  yang  sifatnya sentralistik menjadi desentralisasi kekuasaan,  yang  mana  masyarakat  selalu menjadi kelompok mayoritas yang terpinggirkan dari berbagai proses perencanaan  dan  perumusan  kebijakan pembangunan di daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan    uraian  di  atas,  maka dapat  dikemukakan  kesimpulan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Perencanaan  partisipatoris  diharapkan menjadi  suatu  pilihan  alternatif  dari berbagai  perumusan  perencanaan  dan kebijakan pembangunan didaerah yang  dapat  memposisikan  masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
2. Dalam  tataran  implemtasi  keterlibatan masyarakai  pada  perbagai  tahapan perencanaan, prioritisasi usulan
masyarakat selalu terpinggirkan, sehingga partisipasi  masyarakat  masih
bersifat  bentuk  keikutsertan  yang semu. Perencanaan pembangunan masih  lebih  banyak  bersifat  sektoral dan top down

## DAFTAR PUSTAK
Amien.  A.M.  2003. Kemandirian  Lokal, Perspektif  Sains  Baru  Terhadap Organisasi  Pembangunan. Bumi
Aksara. Jakarta Anggraeny, L. 2005. Perencanaan
Partisipatif  di  Kabupaten  Maros. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar (Tidak dipublikasikan). Bryant  Coralie  dan  White  Louise.  1987. Manajemen  Pembangunan  untuk Negara Berkembang. LP3S. Jakarta. Bintoro Tjokroamidjojo, 1979. Perencanaan  Pembangunan. PT.
Gunung Agung. Jakarta.
Coraline  Paskarina,  2005. Perencanaan Partisipasi  dalam  Pembangunan Daerah.
Diana Conyers. 1991. Perencanaan Sosial dan  Dunia  Ketiga, Gadjah  Masa University. Yogyakarta.
Hamid,  Abdul  dan  Imam  Ahmad.  1992.
Perubahan Ekonomi dan
Resistensi Budaya. Prisma LP3ES. Jakarta.
Ibrahim, Linda Dimyati. 2002. Kehidupan
Berorganisasi sebagai Modal Sosial Komunitas. Jurnal Masyarakat UI Press. Jakarta
Idria  Bastian,  2006. Sistem  Perencanaan dan  Penganggaran  Pemerintah
Daerah  di  Indonesia. Salemba
Empat. Jakarta.
Jurnal Pembangunan Daerah. 2000. Aktualisasi Otonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah . Depdagri. Jakarta Kunarjo, 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta Mikkelsea, Britha. 2001. Metode Penelitian Partsipatoris dan Upaya  Pemberdayaan, Yayasan
Obor. Jakarta
Mulyadi, S. 2003. Ekonomi Sumber Daya
Manusia. Radja Grapindo Prasada, Jakarta.
Mifta Thoha, 2007. Manajemen Perubahan. Yayasan Obor Indonesia. --------------,  2008. Ilmu  Administrasi
Publik Kontemporer, Kencana
Perdana Media Group. Jakarta.
O’Riordan,  Tim.  1998. Social  Capital, Civic  Science  and  Deliberative
Dialogue . Working paper. Londong. Pariata Westra, 1983. Manajemen Pembangunan. Ghalia  Indonesia.
Jakarta
Robert  Chambers,  1992. Partcipatory
Rural  Appraisal. Yayasan  Mitra
Tani. Yogyakarta
Riyadi  Soeprato,  2000. Administrasi
Pembangunan. Malang  UM-Press.
Malang Jawa Timur
Sadono Sukirno, 2007. Ekonomi
Pembangunan. Prenada Media
Group. Jakarta
S.  Nasition,  1996. Metode  Research,
Bumi Aksara. Jakarta
Tjokroamidjojo,  B  dan  M  ustopadidjaja,
1999. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Haji Masagung. Jakarta.
Terry,  Georger  R.  1970. Introduction  to Management. Penerbit  Alumni. Bandung.
Tjokroamijojo,  Bintoro.  1976. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta Upphoff, Norman. 1984. Local Organization : Intermediaries  in Rural Development . Cornell
University Press. Ithaca.
William  Dunn,  2001. Analisis  Kebijakan Publik. Gramedia . Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004.
Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( SPPN ). Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004.
Tentang Pemerintahan Daerah