Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 6(2), 2022, 368-376 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Usaha Berkelanjutan melalui Korporatisasi Peternakan: Analisis Persepsi Peternak di Indonesia
Eriana Kartadjumena 1* , Aida Wijaya 2 , Andina Nur Fathonah 3 , Erly Sherlita 4 , Apriwandi 5 , Debbie Christine 6 1,2,3,4,5,6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Abstrak. Komitmen  Pemerintah  Indonesia  dalam  mengembangkan  sektor  peternakan  yang  fokus  pada  pengelolaan  usaha  yang  ramah lingkungan, memperhatikan kondisi sosial dan dilakukan dengan tata kelola yang baik perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya adalah kesiapan dan pemahaman petani di Indonesia untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan melalui korporatisasi petani yang fokus  pada  kegiatan  lingkungan,  sosial  dan  tata  kelola.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  peternak  Indonesia  dalam mengembangkan usaha peternakan berkelanjutan melalui korporatisasi peternak yang fokus pada kegiatan lingkungan, sosial dan tata kelola. Penelitian  dilakukan  terhadap  49  responden  peternak  Indonesia  melalui  penyebaran  kuesioner  berupa  pernyataan  kesepahaman  tentang  isu lingkungan, sosial dan tata kelola terhadap usaha peternakan berkelanjutan melalui korporatisasi peternakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani Indonesia relatif telah memahami kegiatan berkelanjutan yang berfokus pada isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu, peternak melalui koperasi sebagai bentuk korporatisasi peternak relatif siap melaksanakan, mengantisipasi dampak dan memahami pengendalian kegiatan peternakan yang berkelanjutan. Namun pemahaman petani masih terbatas mengenai sejauh mana koperasi wajib melaksanakan kegiatan keberlanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif masih diperlukan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keberlanjutan di Indonesia.
Kata kunci: Petani; Korporasi Petani; Peternakan Berkelanjutan.
Abstract. The  commitment  of  the  Government  of  Indonesia  in  developing  the  livestock  sector  that  focuses  on  business management that is environmentally friendly, pays attention to social conditions and is carried out with good governance needs to  be  supported  by  all  stakeholders.  One  of  them  is  the  readiness  and  understanding  of  farmers  in  Indonesia  to  develop sustainable businesses through the corporatization of farmers that focuses on environmental, social and governance activities. This study aims to determine the perception of Indonesian farmers in developing sustainable livestock business through breeder corporatization that focuses on environmental, social and governance activities. The study was conducted on 49 respondents from  Indonesian  farmers  through  distributing  questionnaires  in  the  form  of statements  of  understanding  on  environmental, social and governance issues towards sustainable livestock business through livestock corporatization. The results of this study indicate  that  Indonesian  farmers  have  relatively  understood  sustainable  activities  that  focus  on  environmental,  social  and governance  issues.  In  addition,  farmers  through  cooperatives  as  a  form  of  breeder  corporatization  are  relatively  ready  to implement, anticipate impacts and understand the control of sustainable livestock activities. However, farmers' understanding is  still  limited  regarding  the  extent  to  which  cooperatives  are  obligated  to  implement  sustainability  activities.  Therefore, intensive  socialization  is  still  needed  to  get  support  from  all  levels  of  society  in  implementing  sustainability  activities  in Indonesia.
Keywords: Farmers; Farmer Corporatization; Sustainable Livestock.
* Author. Corresponding Email: eriana.kartadjumena@widyatama.ac.id 1* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.696
Received: 12 June 2022, Revision: 29 June 2022, Accepted: 1 July 2022, Available Online : 4 July 2022. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2022. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Pengembangan  subsektor  peternakan  di Indonesia  diharapkan  dapat  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  melalui  peningkatan pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan  nasional.  Subsektor  peternakan dapat diandalkan untuk memperbaiki perekonomian  nasional  karena  memberikan kontribusi  penerimaan  negara  dan  mampu menyerap  tenaga  kerja  secara  signifikan.  Oleh karena itu, pengembangan subsektor peternakan  akan  selaras  dan  mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB),  khususnya  tujuan  ke delapan  yaitu  tersedianya  pekerjaan  layak  dan pertumbuhan  ekonomi  (Mukson dkk .,  2020). Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  subsektor Peternakan  tahun  2020  menunjukkan  Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp167,1 triliun, atau  menurun  sebesar  0,33%  dibandingkan tahun  2019.  Walaupun  demikian,  nilai  ekspor produk peternakan meningkat 29,61% menjadi US$964,5  juta  dibandingkan  tahun  2019.  Hal ini  selaras  dengan  peningkatan  volume  ekspor peternakan  sebesar  14,45%  menjadi  330  ribu ton  dibandingkan  di  tahun  2019.  Selain  itu, subsektor peternakan juga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,40%  menjadi  4,6  juta  orang  dibandingkan tahun 2019 dengan komposisi tenaga kerja laki- laki  dan  perempuan  sebanyak  59,04%  dan 40,96% (BPS, 2021).
Namun  demikian,  potensi  pengembangan subsektor  peternakan  di  Indonesia  masih terkendala  oleh  masalah  organisasi  dan  tata kelola  usaha  (Mayulu  &  Daru,  2019;  McIntire &  Grace,  2020),  khususnya  dalam  aspek manajerial    dan    kemitraan  relatif  lemah (Suryanti, 2019).  Pada umumnya, pelaku usaha peternakan  termasuk  dalam  usaha  berskala mikro, kecil dan menengah (Yaqin dkk ., 2022). Pelaku  usaha  peternakan  rata-rata  kepemilikan ternaknya relatif rendah dan bersifat menyebar dengan belanja modal relatif terbatas.  Kondisi demikian  berdampak  pada  posisi  daya  tawar peternak relatif rendah, tidak berorientasi bisnis sebagai usaha pokok dan tidak adanya jaminan keberlanjutan usaha. Berkaitan dengan fenomena tersebut maka pemerintah Indonesia melalui  Peraturan  Menteri  Pertanian  No.  18
tahun
2018
menerapkan strategi
pengembangan  kawasan  peternakan  berbasis korporasi  peternak.  Peternak  didorong  untuk mendirikan  kelembagaan  berbadan  hukum dalam bentuk Koperasi atau badan hukum lain dengan  sebagian  besar  kepemilikan  modal dimiliki  oleh  petani.  Pada  pelaksanaan  menuju industrialisasi  peternakan,  sejak  tahun  2020 Kementerian  Pertanian  bersinergi  dengan Kementerian  Koperasi  &  UKM  bersama-sama melakukan
Kerjasama Pengembangan Korporasi Peternak Berbasis Koperasi. Koperasi peternak berperan dalam memperkuat perencanaan,  kerjasama      dan  kemitraan, meningkatkan sarana dan prasarana, memperbaiki  kualitas  SDM  peternak  dan kelembagaan,  percepatan  adopsi    teknologi serta   mengembangkan industri hilir (Sutikno & Riniwati,  2017).  Dimana  ekosistem  usaha melalui  korporatisasi  peternak  akan  lebih terbuka  dan        peluang  keterlibatan  keluarga menjadi  lebih  tinggi  (Budiandrian,  Azzahra,  & Setyadi, 2022).
Korporatisasi  peternak  mendorong  peternak dengan  skala  ekonomi  tertentu  untuk berkelompok menjadi wirausaha yang didukung sarana  prasarana modern .    Peternak  melalui koperasi  diharapkan  dapat  menjalankan  tata kelola  yang  baik  dan  memiliki  proses  bisnis dengan skala yang lebih efisien yang terintegrasi dari  hulu  ke  hilir.  Lebih  lanjut,  akses permodalan  peternak  terhadap  berbagai lembaga pembiayaan maupun investor baru juga dapat  diperoleh  dengan  lebih  mudah.  Pada akhirnya,  penerapan  korporatisasi  peternakan sebagai transformasi usaha menjadi nilai tambah dan  membantu  peningkatan  produktivitas  dan kesejahteraan  peternak  (Soetrisno,  2010).  Hal ini  terjadi  karena  keberlanjutan  entitas  usaha peternak lebih terjamin karena adanya stabilitas harga  jual  yang  mendorong  tercapainya stabilitas profit optimal.
Dalam  konteks  bisnis  berkelanjutan  dalam bentuk korporatisasi peternak, fokus pengembangan proses bisnis menjadi lebih luas, tidak  hanya  tergantung  pada  masalah pencapaian  profit,  namun  juga  mencakup  pada masalah  sosial  dan  lingkungan.  Pembangunan peternakan  berkelanjutan  harus  menjadikan kualitas hidup bagi seluruh manusia saat ini dan yang  akan  datang  menjadi  lebih  baik (Ronsumbre  &  Ihsannudin,  2021).  Fokus
proses bisnis tersebut mengacu pada konsep 3P ( profit, people dan planet ) yang dikemukakan oleh Elkington  (1997)    sebagai  konsep triple  bottom- line. Dalam konteks peternakan berke-lanjutan terdapat  3  indikator  keberhasilan  yaitu meningkatnya  perekonomian  (kesejahteraan), dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan yang  lestari  (Efendi,  2016).  Adanya  kestabilan pencapaian  profit  optimal,  entitas  usaha peternak  dapat  mengelola  dengan  lebih  baik masalah  sosial  di  internal  maupun  eksternal bisnisnya. Selain juga, entitas usaha peternakan akan  mampu  mengelola  dampak  keberadaan usahanya terhadap lingkungan hidup.
Beragam  penelitian  terdahulu  tentang  persepsi masyarakat  terkait  dengan  pembangunan berkelanjutan  telah  dilakukan.  Riset  Ustriyana dan  Dewi  (2017)  menemukan  tidak  ada hubungan  signifikan  antara  persepsi  pertanian berkelanjutan  dengan  keputusan  implementasi pertanian  berkelanjutan.  Namun  demikian, pengetahuan pertanian berkelanjutan berhubungan  nyata  dengan  sumber  informasi tentang  konsep  per-tanian        berkelanjutan. Riset  Fidaruzziar dkk .  (2022)  menemukan persepsi peternak rendah terhadap implementasi  teknologi  baru  yang  mendukung usaha  berkelanjutan.  Selain  itu,  penelitian Füsun Tatlıdil, Boz, dan Tatlidil (2009) di Turki menemukan  persepsi  petani  berhubungan positif  terhadap  faktor-faktor  penentu    dan pengambilan  keputusan  penerapan  pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan  referensi  sumber  penelitian tersebut, penulis tertarik melaksanakan penelitian  dengan  objek  penelitian  pada peternak  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisis persepsi peternak melalui korportisasi peternak untuk mencapai peternakan  berkelanjutan yang berfokus secara berimbang  pada  aktivitas  lingkungan,  sosial, dan  tata  kelola. Pengembangan  usaha peternakan  berke-lanjutan  erat  kaitannya dengan  peternak.  Persepsi  perlu  diidentifikasi untuk  mengetahui  kesesuaian  pendapat  dan pemahaman  peternak  mengembangkan  usaha melalui  koperasi  yang  berfokus  pada  aktivitas lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola. Hasil  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi masukan  bagi  para  pemangku  kepentingan
dalam  pendirian  korporasi  peternak  melalui perumusan  regulasi,  proses  pembinaan  dan pendampingan  serta  aktivitas  pengawasan. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Program  Studi  S1 Akuntansi Universitas Widyatama dalam bentuk webinar dengan  topik  Keberlanjutan  Usaha Peternak Indonesia melalui Strategi Korporatisasi Peternak.

## Kerangka Penelitian
Sektor  peternakan  di  Indonesia  harus  terus dikembangkan karena berperan dalam peningkatan  perekonomian  nasional.  Hal  ini berkaitan  sebagai  sumber  devisa  dari  ekspor, penyediaan  pangan  dan  bahan  baku  industri, program  pengentasan  kemis-kinan  melalui penyediaan  lapangan  kerja  yang  berdampak pada  peningkatan  pendapatan  masyarakat Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) (Mukson dkk .,  2020).  Paradigma  baru  dalam pembangunan    peternakan  merujuk  pada reorientasi    kebijakan  pertanian  melalui pendekatan  usaha  yang  berkelanjutan  dan terkonsolidasi, modern serta      profesional dengan  memanfaatkan    inovasi    teknologi untuk meningkatkan  efisiensi  usaha (Mayulu & Daru, 2019). Lebih jauh, strategi pembangunan peternakan  di  Indonesia  diarahkan  dengan membangun  model  bisnis  yang  terkonsolidasi melalui  korporatisasi  peternak  dalam  bentuk koperasi.  Peternak  yang  skala  usahanya  masih kecil  dan  perorangan  dihimpun  dalam kelembagaan  koperasi modern sehingga  mereka dapat  berbisnis  dalam  skala  yang  lebih  efisien. Koperasi  selanjutnya  yang  akan  berperan  di seluruh proses bisnis peternak terintegrasi hulu ke  hilir  mulai  dari  akses  pembiayaan,  logistik sampai dengan penetrasi pasar.
Namun  demikian,  keberhasilan  pembangunan peternakan  berkaitan  pula  dengan  pemahaman masyarakat (sebagai peternak) dalam menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga dan memanfaatkan  sumber  daya  alam  terkait lingkungan  dan  sosial  (Ronsumbre  & Ihsannudin,  2021).    Lebih  jauh,  dalam pengembangan  koperasi  peternak  umumnya terkendala  pula  dalam  hal  pemahaman  dan
penerapan  tata  kelola  organisasi  yang  baik. Selain  itu,  tanggung  jawab  koperasi  harus berlaku  etis  kepada  seluruh  pemangku kepentingan  untuk  meminimalkan  dampak negatif  dan  memaksimalkan  dampak  positif yang  mencakup  aspek  ekonomi,  lingkungan dan  sosial  (Irmasusanti,  2015).  Dalam  konteks ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan  sektor peternakan  melalui  pengembangan  koperasi sebagai  usaha  berkelanjutan  tidak  terlepas  dari penerapan  prinsip  bisnis  berbasis  lingkungan, sosial  dan  tata  kelola  -  LST (environment,  social and  governance – ESG) .  Praktik  pengelolaan bisnis  pada  koperasi  peternak  berbasis lingkungan,  sosial  dan  tata  kelola (LST) menunjukkan  bahwa  koperasi  menerapkan konsep  keberlanjutan  tanpa  menimbulkan gangguan  sosial  dan  lingkungan  hidup  sejak dari  awal  proses  bisnis  hingga  operasional secara keseluruhan. Ketiga kriteria LST menjadi sentral  pengukuran  dampak  keberlanjutan  dan etis  dalam  pengambilan  keputusan  di  koperasi peternak.  Konsep LST menunjukkan kope-rasi menjadi  bagian  dari  upaya  pelaku  usaha  untuk membangun  bisnis  peternakan  berkelanjutan. Kriteria lingkungan mengacu pada pengelolaan koperasi  secara  ramah  lingkungan,  misalnya penggunaan energi bersih, penanganan limbah, polusi  dan  konservasi  sumber  daya  alam  di kawasan  peternak.  Sedangkan,  kriteria  sosial adalah  kriteria  yang  membahas  mengenai hubungan  koperasi  dengan  pihak  internal  dan eksternal,  misalnya  anggota,  masyarakat, pemasok,  pembeli,  media,  dan  entitas-entitas lainnya  yang  memiliki  hubungan  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Koperasi bergerak aktif menangani isu, hak dan kendala yang  dialami  oleh  anggota  dan  karyawan  serta masyarakat  sekitar.    Lebih  jauh,  kriteria  tata kelola  lebih  memfokuskan  bagaimana  koperasi memiliki  proses  pengelolaan  yang  baik  dan berkelanjutan  secara  internal,  misalnya  terkait kebijakan,  peraturan,  budaya,  penyingkapan, informasi, proses audit dan kepatuhan. Konsep pengelolan koperasi berbasis
LST menunjukkan  bahwa  koperasi  tidak  hanya mengejar  pemerataan  dan  keadilan  ekonomi, melainkan juga memperhatikan segi kebermanfaatan  bagi  lingkungan,  masyarakat, dan  pemerintah  yang  nyatanya  dapat menciptakan usaha peternakan berkelanjutan.

## Metodologi Penelitian
Data  yang  digunakan  untuk  analisis  persepsi peternak dalam mencapai peternakan berkelanjutan  melalui  korporasi  peternak  yang berfokus  secara  berimbang  pada  aktivitas lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola  adalah  data primer  yang  diperoleh  melalui  penyebaran kuesioner  terstruktur  kepada  49  responden. Responden merupakan bagian dari 82 peternak Indonesia  yang  hadir  dan  menjawab  kuesioner dalam webinar dengan  topik  “Keberlanjutan Usaha  Peternak  Indonesia  melalui  Strategi Korporatisasi Peternak” yang dilaksanakan oleh dosen  program  studi  S1  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Widyatama pada  14  Januari  2022.  Kuesioner  meliputi pertanyaan  dan  pernyataan  yang  berkaitan dengan substansi sebagai berikut:
1) Pernyataan  Umum  Pemahaman  peternak atas lingkungan, sosial dan tata kelola.
2) Pernyataan  Teknis  Tentang  Persiapan Korporasi Peternak Terkait Isu Lingkungan.
3) Pernyataan  Teknis  Tentang  Dampak Korporasi Peternak Terhadap Lingkungan.
4) Pernyataan Teknis Tentang Sikap Korporasi Peternak Terhadap Rekanan Terkait Lingkungan
Jawaban  dari  setiap  responden  atas  pernyataan pada  kuesioner  diukur  dengan  skala  Likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, dengan rincian:
1) Skala  nilai  1  menunjukkan  peternak  sangat setuju (SS),
2) Skala 2 menunjukkan peternak setuju (S),
3) Skala 3 menunjukkan peternak ragu-ragu (R),
4) Skala  4  menunjukkan  peternak  tidak  setuju (TS), dan
5) Skala  5  menunjukkan  peternak  sangat  tidak setuju (STS).
Selanjutnya, jawaban dari responden direkapitulasi  dan  dianalisis  dengan  melakukan pendalaman  dengan  menghitung  perbandingan atas  setiap  jawaban  sesuai  dengan  substansi terkait  penerapan  pengelolaan  berbasis  LST. Dalam  rangka  mempertajam  analisis,  secara random  peneliti  melakukan  konfirmasi  melalui wawancara  terhadap  beberapa  orang  peternak mengenai  pembahasan  topik webinar dan kuesioner yang dibagikan.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian Hasil jawaban responden atas Pernyataan Umum Pemahaman atas lingkungan, sosial dan tata kelola diuraikan pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Pernyataan Umum Pemahaman atas lingkungan, sosial dan tata Kelola
No Pernyataan SS S N  TS  STS 1 Sebagai pelaku usaha saya sudah mengerti tentang
sustainability/keberlanjutan  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup, sosial, dan tata kelola ( ESG/environment, social, governance )
17 26 0 5 1 2 Usaha saya sudah menerapkan kepedulian sosial (misalnya kesetaraan gaji  pegawai  tanpa  melihat  perempuan/laki-laki,  menjaga  kesehatan dan  keselamatan  dalam  bekerja,  menyumbang  kepada  masyarakat sekitar, dan lain-lain.) 14 29 0 5 1 3 Usaha  saya  sudah  menerapkan  tata  kelola  berkelanjutan  (misalnya: sudah  ada  pencatatan  keuangan/akuntansi,  sudah  diaudit,  tidak  ada benturan kepentingan antar manajemen, dan lain-lain.) 12 28 0 8 1 4 Usaha  saya  sudah  memperhatikan  dampak  terhadap  lingkungan hidup  (misalnya:  tidak  membuang  limbah  sembarangan,  tidak menyebabkan  polusi  udara/suara,  turut  melakukan  penghijauan, membantu  pertumbuhan  keanekaragaman  hayati  di  lingkungan,  dan lain-lain.) 18 28 0 2 1 5 Kegiatan  yang  berkaitan  dengan  sustainability/ESG  sudah  saya laporkan dalam laporan keuangan/laporan manajemen yang dibuat 16 25 0 7 1
Hasil  jawaban  responden  atas  Pernyataan  Tentang  Persiapan  Entitas  Terkait  Isu  Lingkungan diuraikan pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Pernyataan Tentang Persiapan Entitas Terkait Isu Lingkungan No Pernyataan SS S N  TS  STS 1 Perlindungan lingkungan disebutkan dalam visi resmi, misi, dan nilai- nilai/institusi anda. 19 27 0 2 1 2 Koperasi memiliki kebijakan formal tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. 18 28 0 1 2 3 Koperasi menunjuk seseorang di institusi Anda untuk mengelola isu- isu lingkungan 14 29 0 5 1 4 Koperasi  menyiapkan  sistem  insentif  untuk  mendorong  karyawan untuk  memperhitungkan  tujuan  lingkungan  tertentu?  (misalnya: bonus, promosi). 18 21 0 8 2
Hasil jawaban responden atas Pernyataan Tentang Dampak Entitas Terhadap Lingkungan diuraikan pada Tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3. Pernyataan Tentang Dampak Entitas Terhadap Lingkungan
N o Pernyataan SS S N  TS  STS 1 Koperasi  seharusnya  melakukan  audit  karbon  (Audit  Carbon  = evaluasi gas rumah kaca emisi dari suatu organisasi) 13 22 0 13 1 2 Koperasi seharusnya mengatur tujuan khusus untuk mengurangi jejak ekologi.  (misalnya:  pengurangan  konsumsi  energi,  emisi  karbon,
limbah, dan lain-lain)
16 26 0 5 2 3 Koperasi  seharusnya  menggunakan  toolkit  untuk  meningkatkan kesadaran karyawan dari praktik yang baik dalam pemanfaatan kertas,
air, konsumsi energi, transportasi, pengelolaan sampah, dan lain-lain.
15 26 0 6 2
(misalnya: prosedur manual, presentasi power point, brosur)
4
Koperasi  seharusnya  memasukkan  indikator-indikator  kinerja lingkungan  dalam  laporan  tahunannya  (kertas,  air,  konsumsi  energi, dan lain-lain) 18 24 0 5 2
Hasil  jawaban  responden  atas  Pernyataan  Tentang  Sikap  Entitas  Terhadap  Rekanan  Terkait Lingkungan diuraikan pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Pernyataan Tentang Sikap Entitas Terhadap Rekanan Terkait Lingkungan
No Pernyataan SS S N TS  STS 1 Koperasi  sebaiknya  menggunakan  daftar  pengecualian  lingkungan. (Daftar  Pengecualian=daftar  kegiatan  yang  Anda  menolak  untuk membiayai karena mereka berbahaya bagi lingkungan) 13 27 6 1 2 2 Koperasi sebaiknya menggunakan toolkit khusus untuk mengevaluasi risiko lingkungan dari kegiatan kliennya 13 26 8 0 2 3 Koperasi sebaiknya menggunakan modul pelatihan untuk mengajarkan petugas  kredit  bagaimana  untuk  mengevaluasi  risiko  lingkungan  dari kegiatan klien mereka. 17 24 6 0 2 4 Koperasi  sebaiknya  masuk  dalam  Sistem  Informasi  Pengawasan (Monitoring  Information  System/MIS)  yang  memungkinkan  Anda untuk melacak kinerja lingkungan klien 17 25 5 0 2 5 Koperasi  sebaiknya  menawarkan  kredit  mikro  untuk  mengakses energy  terbarukan  atau  teknologi  penghematan  energy  (misalnya system tenaga surya, digester biogas, kincir angin dan lain-lain) 18 25 3 1 2 6 Koperasi  sebaiknya  meminta  klien  untuk  menandatangani  grafik lingkungan  (Grafik  Lingkungan=  dokumen  yang  ditandatangani  oleh klien, di mana mereka berkomitmen untuk mengadopsi perilaku ramah lingkungan) 16 27 4 0 2 7 Koperasi  sebaiknya  menerapkan  program  untuk  meningkatkan kesadaran  klien  dari  risiko  lingkungan.  (misalnya:  brosur,  diskusi selama pertemuan kelompok dan lain-lain) 14 29 4 0 2 8 Koperasi sebaiknya melakukan kegiatan untuk mempromosikan usaha mikro  yang  ramah  lingkungan.  (misalnya:  kontes  untuk  klien  yang paling  ramah  lingkungan,  Pameran  organisasi  mikro  yang  ramah lingkungan, dan lain-lain 15 29 3 0 2 9 Koperasi  sebaiknya  menawarkan  jasa  untuk  mendukung  klien  yang ingin  mengembangkan  kegiatan  ramah  lingkungan.  (misalnya: pelatihan, bantuan teknis) 18 25 4 0 2
Secara  umum  semua  jawaban  menunjukkan persetujuan  kuat  atas  pernyataan  terkait  isu lingkungan,  sosial  dan  tata  kelola.  Namun persetujuan  tersebut  tidak  semuanya  pada tingkat yang tertinggi, bahkan meskipun sangat sedikit  masih  terdapat  jawaban  yang  justru sangat  bertolak  belakang,  yakni  yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menimbulkan pertanyaan  lanjutan,  apa yang  menjadi  kendala teknis  di  lapangan  yang  menyebabkan  masih ada yang tidak sepaham bahwa isu lingkungan, sosial  dan  tata  kelola  ini  merupakan  isu  yang penting atau belum mengupayakan penerapannya.

## Pembahasan
Tabel  1  menunjukkan  rekapitulasi  jawaban peternak  terhadap  pernyataan  mengenai pemahaman  atas  aktivitas  keber-lanjutan  yang berfokus  pada  isu  lingkungan,  sosial  dan  tata kelola.  Hasil  survey  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  responden  yaitu  sebanyak 86,94%  relatif  sudah  memahami  dasar-dasar aktivitas  keberlanjutan.  Namun,  ternyata  masih ada  peternak  yang  belum  atau  bahkan  merasa tidak  paham  apa  yang  dimaksud  dengan aktivitas  keberlanjutan.  Selain  itu,  terdapat ketidakkonsistenan  jawaban  responden  pada pernyataan no. 3 yang menyatakan tidak setuju lebih  banyak  sebesar  18,37%  dibandingkan dengan  jawaban  pernyataan  no  5,  sebesar
16,33%.  Selain  itu,  dapat  disimpulkan  adanya pemahaman responden atas aktivitas keberlanjutan  namun  masih  terkendala  dalam penerapan dan pelaporan aktivitas keberlanjutan. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1 di pernyataan no. 3 berkenaan dengan realisasi pemahaman ke dalam aktivitas di perusahaan/koperasi  ternyata  menimbulkan jawaban  “tidak  setuju”  yang  meningkat. Demikian  pula  untuk  pernyataan  no.  5 berkaitan  dengan  pelaporan  hasil  aktualisasi penerapan aktivitas keberlanjutan menunjukkan jawaban “tidak setuju” yang lebih tinggi.
Tabel  2  menunjukkan  rekapitulasi  jawaban peternak  melalui  koperasi  dalam  menyiapkan aktivitas  keberlanjutan  ke  dalam  aktivitas sehari-hari koperasi peternak. Secara keseluruhan  88,78%  peternak  melalui  koperasi telah  siap  menyiapkan  aktivitas  keberlanjutan ke dalam aktivitas sehari-hari peternak. Hal ini ditunjukkan  melalui  jawaban  peternak  atas Pernyataan no. 1 dan no. 2 yang menunjukkan 93,88%  peternak  melalui  koperasi  telah  siap mengintegrasikan aktivitas keberlanjutan dengan  tujuan  keberadaan  koperasi.  Hal  ini sudah  termasuk  ketersediaan  kebijakan  yang berkaitan  dengan  aktivitas  keberlanjutan. Namun  demikian,  jawaban  peternak  melalui keberadaan  koperasi  tidak  setuju  adanya tuntutan lebih nyata dalam bentuk penunjukkan personil-karyawan dan adanya sistem remunerasi  dalam  mempersiapkan  koperasi untuk  menerapkan  aktivitas  keberlanjutan.  Hal ini  ditunjukkan  dimana  sebesar  12%  dan  20% peternak  menjawab  tidak  setuju  terhadap pernyataan no.3 dan no. 4.  Hal ini disimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan koperasi masih sebatas  wacana  dalam  bentuk  visi,  nilai-nilai dan  kebijakan,  namun  belum  terdapat  fungsi khusus  yang  memastikan  bahwa  hal  tersebut memang dilaksanakan secara konsisten.
Tabel  3  menunjukkan  rekapitulasi  jawaban peternak  terkait  dampak  keberadaan  koperasi dengan  aktivitas  keberlanjutan  terhadap lingkungan yaitu mengelola sumber daya secara efisien  untuk  mengurangi  jejak  karbon, memanfaatkan  alat  atau  program  tertentu untuk  meningkatkan  efisiensi  pemanfaatan sumber  daya,  sampai  pada  menghitung  jejak karbon  untuk  kemudian  dilakukan  audit  atas
lepasan  karbon  yang  dihasilkan  dari  aktivitas koperasi.  Hasil  survey  menunjukkan  sebesar 80%  peternak  menyatakan  bahwa  pengelolaan koperasi dapat  dilaksanakan secara efisien yang mendukung  aktivitas  keberlanjutan.  Namun demikian,  terdapat  28%  peternak  tidak  setuju pada  pernyataan  mengenai  seharusnya  koperasi melaksanakan  audit  karbon.    Hal  ini  berarti secara  konsep  peternak  melalui  keberadaan koperasi menyetujui berbagai aktivitas keberlanjutan. Namun demikian,
kecenderungan  penolakan  muncul  ketika koperasi  dihadapkan  pada  berbagai  aktivitas nyata praktik keberlanjutan dalam bentuk audit karbon, implementasi tujuan khusus terkait jejak ekologi  dan  memasukkan  indikator  kinerja lingkungan.    Hal  tersebut  menunjukkan kemungkinan  peternak  melalui  keberadaan koperasi belum mengetahui bagaimana menghitung karbon maupun audit atas karbon. Atau  juga  karena  istilah  audit  dianggap  belum relevan  untuk  diberlakukan  atas  entitas koperasi,  yang  dianggap  masih  berupa  entitas dengan skala kecil.
Tabel 4 menunjukkan jawaban peternak melalui keberadaan  koperasi  melakukan  pengendalian aktivitas  keber-lanjutan  terhadap  rekanan  atau klien  koperasi.  Secara  umum  jawaban menunjukkan respon-den memahami pengendalian  aktivitas  keberlanjutan  terhadap rekanan atau klien koperasi. Hal ini ditunjukkan dengan  jawaban  responden  sebesar  85,71% setuju  melakukan  pengendalian  aktivitas keberlanjutan  terhadap  rekanan  atau  klien koperasi.  Namun  demikian,  responden  tidak memahami  mengapa  proses  pengendalian  atas aktivitas  keberlanjutan  harus  mencakup  sampai rekanan/klien koperasi atau berbagai pihak yang bekerja  sama  dengan  koperasi.  Hal  ini ditunjukkan dengan 9,75% responden menjawab ragu-ragu/netral. Terdapat kemungkinan  bahwa  persepsi  peternak  melalui keberadaan koperasi bahwa proses pengendalian  aktivitas  keberlanjutan  juga dilaksanakan  kepada  para  anggotanya.  Hal  ini tentunya  mungkin  dianggap  aktivitas  yang sedikit  berlebihan  dalam  hubungan  antara koperasi dan anggotanya.

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  persepsi peternak dalam mencapai peternakan berkelanjutan  melalui  korporasi  peternak  yang berfokus  secara  berimbang  pada  aktivitas lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola    dapat disimpulkan bahwa:
1) Peternak  umumnya  telah  memahami tentang dasar- dasar aktivitas keberlanjutan namun masih terkendala dalam pemahaman  penerapan  dan  pelaporan aktivitas tersebut pada koperasi.
2) Peternak umumnya telah siap mene-rapkan wacana  aktivitas  keberlanjutan  ke  dalam aktivitas sehari-hari koperasi dalam bentuk visi,  nilai-nilai  dan  kebijakan,  namun peternak  belum  meyakini  terdapat  fungsi khusus  yang  memastikan  bahwa  hal tersebut  memang  dilaksanakan  secara konsisten di koperasi.
3) Peternak  umumnya  menyatakan  bahwa pengelolaan  koperasi  dapat  dilaksanakan secara  efisien  dalam  mendukung  aktivitas keberlanjutan,  namun  demikian,  retensi muncul  apabila  aktivitas  nyata  praktik keberlanjutan
diberlakukan dalam pengelolalan koperasi.
4) Peternak  umumnya  memahami  koperasi harus  melakukan  pengendalian  pada aktivitas  keberlanjutan,  misalnya  terhadap pemasok,  namun  jika  pengen-dalian diterapkan pada anggota koperasi maka hal tersebut dirasakan berlebihan
Meskipun  hasil  menunjukkan  kesiapan  para responden,  namun  masih  terdapat  beberapa responden  yang  belum  memahami  apa  yang dimaksud  dengan  aktivitas  keberlanjutan  serta bagaimana  menerap-kannya  dalam  aktivitas keseharian  koperasi.  Demikian  juga  sangat wajar  jika  pemahaman  responden  masih terbatas  berkenaan  dengan  seluas  mana entitas/koperasi berkewajiban untuk menerapkan  aktivitas  keberlanjutan  ini.  Oleh karena  itu,  masih  diperlukan  sosialisasi  yang meluas  untuk  mendapatkan  dukungan  dari seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  penerapan aktivitas keberlanjutan di Indonesia.

## Daftar Pustaka
BPS.  (2021). Statistik  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan  2021 (A.  R.  Daulay  &  L. Ermansyah  Eds.  2  ed.).  Jakarta: Direktorat  Jenderal  Peternakan  dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Budiandrian,  B.,  Azzahra,  F.,  &  Setyadi,  A. (2022).  Peran  Organisasi  Petani  dalam Peningkatan  Kesejahteraan  Ekonomi Keluarga  Petani  di  Indonesia. Jurnal Agrimanex:  Agribusiness,  Rural  Management, and Development Extension, 2 (2).
Efendi,  E.  (2016).  Implementasi  sistem pertanian
berkelanjutan dalam mendukung  produksi  pertanian. Warta
Dharmawangsa (47).
Elkington, J. (1997). Cannibals With Forks. The triple bottom line of 21st century .
Fidaruzziar, I., Wahyono, N. D., Wibisono, Y., &  Hasanah,  N.  (2022).  Strategi Keberlanjutan  Usaha  Ekspor  Peternakan Domba  sebagai  Komoditas  Ekspor  di Kabupaten  Jember. Jurnal  Ilmiah  Fillia Cendekia, 7 (1), 21-25.
Füsun Tatlıdil, F., Boz, İ., & Tatlidil, H. (2009). Farmers’  perception  of  sustainable agriculture  and  its  determinants:  a  case study  in  Kahramanmaras  province  of Turkey. Environment,  development  and sustainability, 11 (6), 1091-1106.
Irmasusanti,  S.  (2015).  Perception  of  Farmers Towards Small Scale Feed Mill in Terms of Socio-economic Factors in Sindenreng Rappang  Regency. Jurnal  Ilmu  dan
Teknologi Peternakan, 4 (2), 85-89.
Mayulu,  H.,  &  Daru,  T.  P.  (2019).  Kebijakan pengembangan peternakan berbasis kawasan:  studi  kasus  di  Kalimantan Timur. Journal  of  Tropical  AgriFood,  1 (2),
49-60.
McIntire, J. M., & Grace, D. (2020). The Impact of  the  International  Livestock  Research Institute : CAB International.
Mukson, Prasetyo, E., Gayatri, S., Nurfadillah,
S.,  &  Setiadi,  A.  (2020). Pengembangan Usaha  Peternakan  Berbasis  Kawasan  Dalam Rangka  Mendukung  Implementasi  SDGs . Paper presented at the Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang.
Ronsumbre,  V.,  &  Ihsannudin,  I.  (2021). Persepsi  Masyarakat  terhadap  Kondisi Sumber  Daya  Alam  guna  Mendukung Usaha  Pertanian  Berkelanjutan  di  Desa Duber,  Kecamatan  Supiori  Timur, Kabupaten  Supiori. AGRISCIENCE, 2 (2).
Soetrisno,  N.  (2010).  Struktur  Unit  Usaha Pertanian,  Pendapatan  Petani  Dan Ketahanan Pangan: Sebuah Cara Pandang  Alternatif. Jurnal  Pangan,  19 (3), 197-210.
Suryanti,  R.  (2019).  Keberlanjutan  Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging pada Pola Kemitraan  Sustainability  of  Broiler Farming  on  Partnership  Pattern. Jurnal Pangan, 28 (3), 213 – 226-213 – 226.
Sutikno,  B.,  &  Riniwati,  H.  (2017).  Analisis Potensi  Ekonomi  Peternak  Sapi  Perah Terhadap  Pembangunan  Ekonomi  Hijau di  Kabupaten  Pasuruan. AGROMIX, 8 (1), 13-17.
Ustriyana, I., & Dewi, I. A. L. (2017). Analysis of  perception  of  chili  farmers  on sustainable development. American- Eurasian  Journal  of  Sustainable  Agriculture, 11 (4), 23-29.
Yaqin, M. H., Amam, A., Rusdiana, S., & Huda, A.  S.  (2022).  Pengaruh  aspek  kerentanan usaha  peternakan  domba  terhadap pembangunan  peternakan  berkelanjutan.
Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat  Ilmiah  Berwawasan  Agribisnis,
8 (1), 396-406.