## PEMBAYARAN UPAH BURUH  PERUSAHAAN YANG PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID_19

## Siti  Afiyah
Fakultas Hukum UNISDA Lamongan E-mail: sitiafiyah@unisda.ac.id
Abstract: As  a  result  of  the  Covid_19  Pandemic  which  resulted  in  the  very decline of the community's economy from the top to the bottom. Workers are one of the parties when a company goes bankrupt, but often in the bankruptcy process the  constitutional  rights  of  workers  are  ignored. Indonesia  is  a  state  of  law (rechtstaat), not based on power (machtstaat)", meaning that everything done by the  State  and  by  all  its  elements  can  be  legally  held  accountable.  Wage  is  an income as a reward from the entrepreneur to the worker for a job or service that has  been  or  will  be  performed,  declared  or  valued  in  the  form  of  money determined  according  to  an  agreement  or  statutory  regulation,  and  paid  on  the basis  of a work agreement  between the entrepreneur and the worker. , including allowances  for  both  the  workers  themselves  and  their  families.  Based  on  the article of the 1945 Constitution, it is stated that wages must meet a decent living for humanity. Thus, the fulfillment of a decent wage for livelihood and humanity is a wage concept that is constitutionally applicable in Indonesia.
Keywords: Wages, Labor and Bankruptcy.

## PENDAHULUAN
Pailit merupakan suatu keadaan debitor telah berhenti membayar  utang-utangnya.  Keadaan tersebut  menunjukan  debitor  yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, dan berhenti membayar  tersebut  dapat  terjadi karena  tidak  mampu  membayar  atau tidak  mau  membayar. Selanjutnya, kepailitan  merupakan  debitor  yang berada  dalam  keadaan  kesulitan keuangan  untuk  membayar  utangnya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan
niaga. 1 Pada  keadaan  tersebut,  selain mengalami kesulitan mengembalikan utang pada kreditor, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak buruh. Bahwa kedudukan Pengusaha
selaku  Debitor  Pailit  digantikan  oleh Kurator  selama  proses  kepailitan berlangsung, menurut Undang- Undang  No.37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2 ,
1 Dijan  widijowati, hukum  dagang , C.V.  andi  offset,  Yogyakarta,  2012,  hlm. 215
2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5601,  untuk  selanjutnya  disingkat UUKPKPU.
pasal 1 angka 5, Kurator adalah Balai
Harta Peninggalan atau orang perseorangan  yang  diangkat  oleh
Pengadilan  untuk  mengurus  dan membereskan  harta  Debitor  Pailit  di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai  dengan  Undang-Undang  ini.3 Dimana  kurator  tetap  berpedoman pada  peraturan  perundangundangan di  bidang  ketenagakerjaan  dalam menjalankan  ketentuan  mengenai PHK dan penentuan besarnya Pesangon. Pasal 95 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyatakan, bahwa dalam hal perusahaan  dinyatakan  pailit  atau likuidasi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku, maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan  pembayarannya.  Dalam kata lain bahwa kedudukan buruh/pekerja dalam kepailitan merupakan kreditor preference/Kreditor yang diistimewakan yang didahulukan pembayarannya  dari  pada  utang lainnya,  Pasal  39  ayat  2  UUKPPU, menjelaskan  bahwa:  “Sejak  tanggal putusan  pernyataan  pailit  diucapkan, upah  yang terutang sebelum  maupun sesudah  putusan  pernyataan  pailit diucapkan  merupakan  utang  harta pailit”.
Buruh  merupakan  salah  satu pihak  pada  saat  suatu  perusahaan dipailitkan,  namun  seringkali  dalam proses kepailitan hak-hak
konstitusional  dari  buruh  terabaikan.
Hal  ini  menunjukkan  kedudukan buruh  untuk  mendapatkan  haknya sangat  lemah,  padahal  fungsi  dan
peranan  buruh  sangat  penting  guna kelancaran produksi dan pertumbuhan perusahaan. Atas dasar itulah, kami mengadakan    penelitian,  dengan judul  “Perlindungan  Hukum  bagi Pekerja/Buruh  atas  Perusahaan  yang Dinyatakan Pailit” dengan
pertimbangan  sampai  saat  ini  belum ada  penelitian  dengan  judul  diatas. Dengan penelitian ini, sehingga  akan ada  luaran  publikasi  ilmiah  dalam jurnal nasional ber ISSN .

## METODE PENELITIAN
1). Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang didasarkan  pada  UUD  Negara republik Indonesia, Undang- Undang  no.  13  tahun  2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang  no  37  tahun 2004  tentang  kepailitan  dan penundaan kewajiban pembayaran utang, beserta regulasi  lainnya  yang  relevan.
Pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ) 3 digunakan oleh  peneliti  untuk  menganalisis tentang  hak  asasi  berupa  upah bagi  pekerja  atau  buruh  dalam peraturan perundang-undangan.
2). Jenis Sumber Hukum
Jenis sumber hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri  sumber        hukum  primer dan  sekunder.  Sumber  hukum primer terdiri dari:
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenadamedia Group,
2016)
1.  UUD  NRI  1945  Pasal  28A- Pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia. 2.  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 3.  Undang-undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum tata negara, hukum
perdata, dan ilmu politik; jurnal- jurnal  hukum,  dan  artikel  yang terkait  dengan  hak  terhadap pekerja atau buruh.
3).Teknik  Pengumpulan  Sumber hukum Teknik pengumpulan sumber hukum  dilakukan  dengan  studi dokumen.  Dokumen  merupakan bahan  tertulis  atau  benda  yang berkaitan dengan suatu peristiwa/aktifitas  tertentu.  Studi dokumen  dilakukan  dengan  cara melakukan penelusuran untuk
mencari  sumber  hukum  yang relevan  dengan  isu  hukum  yang dihadapi.  Sumber  hukum  yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari,  kemudian  diambil  inti sarinya  baik  berupa  teori,  ide, konsep maupun ketentuan- ketentuan  hukum  yang  terkait, semua  sumber  hukum  tersebut dicatat dengan menggunakan sistem  kartu  ( card  system ),  yaitu
kartu penelitian yang berisi
catatan  mengenai  hasil  penelitian.
Sumber hukum tersebut kemudian dipilih  dan  dipilah  sesuai  dengan
kebutuhan  yang  akan  digunakan untuk menganalisis
dan
menjelaskan  isu  hukum  atau permasalahan  yang  dikemukakan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## A. Indonesia    sebagai  Negara Hukum
Penjelasan  Undang-Undang  dasar Negara  Indonesia  tahun  1945
sebelum perubahan, pasal 1 menyebutkan:  “Indonesia  adalah negara  hukum  (rechtstaat),  bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat)”, artinya, segala sesuatu  yang  dilakukan  oleh Negara  maupun  oleh  seluruh elemennya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Setelah perubahan Undang-Undang dasar tahun 1945, ketentuan tersebut dipertegas  dalam  pasal  1  ayat  (3) yaitu:  Negara  Indonesia  adalah Negara Hukum. Konsep Negara hukum dikembangkan  antara  lain  oleh imanuel  kant,  paul  laband,  Julius stahl, fichte, dll. Di eropa kontinental  dengan  menggunakan istilah  jerman,  yaitu  “rechsstaat”. Menurut  Julius  stahl,  konsep Negara  hukum  yang  disebutnya dengan  istilah  “rechsstaat”  itu mencakup  empat  elemen  penting, yaitu: 4
4 Jimly asshiddiqie, konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta, mahkamah konstitusi RI dan pusat studi hukum tata Negara fakultas hukum UI, 2004), hlm 185
a) Perlindungan hak asasi manusia. b) Pembagian kekuasaan. c) Pemerintahan berdasarkan  Undang- Undang. d) Peradilan  tata  usaha
Negara.
Dalam  konsep  supremasi  hukum (supremacy  of  law),  terdapat pengakuan  normatif  dan  empiris akan  prinsip  supremasi  hukum, yaitu  bahwa  semua  masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya  pemimpin  tertinggi Negara yang sesungguhnya, bukan  manusia,  tetapi  konstitusi yang  mencerminkan  hukum  yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah  pengakuan  yang  tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi,  sedangkan  pengakuan empirik  adalah  pengakuan  yang tercerin  dalam  perilaku  sebagian terbesar  masyarakatnya    bahwa hukum itu memang “ supreme ”. 5
Dapat  diartikan  bahwa Indonesia mengakui hukum merupakan  suatu  tolok  ukur sekaligus  sebagai  landasan setiap warga Negara untuk mematuhinya. Dan setiap perbuatan  yang  dilakukan  pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Hukum dianggap sebagai
5 Ridwan HR. Hukum administrasi Negara , (Yogyakarta, UII press, 2003), hlm.5
pedoman  tertinggi.  Permasalahan yang ada harus diselsaikan secara hukum,  baik  itu  hukum  Negara maupun  hukum  asli  yang  ada dalam masyarakat (adat), termasuk juga kebiasaan- kebiasaan  yang  berlaku  yang dianggap sebagai hukum. Istilah konstitusi menurut wirjono  prodjodikoro  berasal  dari kata  kerja constituer (perancis)  yang berarti  membentuk,  jadi  konstitusi berarti  pembentukan. 6 Dalam  hal  ini yang  dibentuk  adalah  suatu  Negara, maka  konstitusi  mengandung  maka suatu  permulaan  dari  segala  macam aturan  pokok  mengenai  sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama Negara.  Adapun  istilah  Undang- Undang  Dasar  adalah  merupakan terjemahan  dari  bahasa  belanda, grondwet;  grond  artinya  dasar/tanah, dan  wet  artinya  Undang-Undang. Istilah  grondwet  dipergunakan  oleh gijbert  karel  van  hogendorp  dalam tahun  1813  untuk  menggantikan istilah “staatsregeling”.
Dikalangan  ahli  kenegaraan, ada  yang  mengartikan  konstitusi sama dengan UUD. Namun ada pula yang  memberi  makna  bahwa  UUD hanyalah  salah  satu  bagian  dari konstitusi.  Karena  konstitusi  sebagai suatu  istilah  yang  pada  mulanya berkembang  di  eropa,  maka  perlu ditelusuri  dari  para  ahli  konstitusi dieropa.  Sedangkan  menurut  sri soemantri,  pada  umumnya,  materi
6 Wirjono prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia , (Jakarta, dian rakyat, 1989), hlm 10
konstitusi atau Undang-Undang Dasar mencakup tiga hal yang sangat fundamental. Pertama, adanya jaminan  hak  asasi  manusia  dan warganya. Kedua, ditetapkannya suatu  susunan  ketatanegaraan  suatu Negara  yang  bersifat  fundamental.
Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan  tugas  ketatanegaraan yang  juga  bersifat  fundamental. Secara umum konstitusi yang dikemukakan  oleh  para  ahli  relative sama.  Yaitu,  konstitusi  dibuat  untuk mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam Negara, mengatur perlindungan konstitusional  HAM,  dan  mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.
B . Konsep  Upah  Terhadap  Pekerja dalam Perusahaan yang Pailit
Menurut  peraturan  pemerintah no.8  dan  acuan  teori  pengupahan. Menurut  peraturan  pemerintah  no.  8 tahun  1981  tentang  pengupahan menyebutkan  bahwa  upah  adalah suatu  penerimaan  sebagai  imbalan dari  pengusaha  kepada  buruh  untuk suatu  pekerjaan  atau  jasa  yang  telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai  dalam  bentuk  uang  yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian  kerja  antara  pengusaha dengan  buruh,  termasuk  tunjangan
baik  untuk  buruh  sendiri  maupun keluarganya. 7
Selanjutnya  menurut  Undang- Undang  no  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan,  pasal  1  butir  30 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh  yang  diterima  dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjan dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan.
Berdasarkan pasal Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan upah harus  memenuhi  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan.  Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh karena  itu,  Undang-Undang  no.  13 tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan memaknai  upah  sebagai  hak  dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha.  Apabila  pengusaha  tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia,  dan  merupakan  kejahatan yang dapat dipidana. Konsep pengupahan  di  Indonesia  dewasa  ini terjadi  pergeseran  dari  hak-hak  yang bersifat keperdataaan menjadi pelanggaran  hak  asasi  yang  bersifat pidana. 8
7 Iman soepomo , Pengantar Hukum
Perburuhan , cet. 13 (Jakarta: djambatan, 2003), hlm 165-169
8 Alloysius uwiyono dkk, azas-azas hukum perburuhan, (Jakarta:PT.raja grafindo, 2014) hlm. 28-29
Persekutuan dagang, baik perseorangan,  baik  badan  usaha dengan  status    non  badan  hukum maupun  badan  usaha  dengan  status badan  hukum  dapat  mengalami kebangkrutan, apabila tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum kepada pihak lain. Dewasa ini tidak ada Negara yang tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya.    Di  Indonesia,  secara formal,  hukum  kepailitan  sudah  ada bahkan  sudah  ada  Undang-Undang khusus  sejak  tahun  1905  dengan diberlakukannya S. 1905 – 217 junto S.  1906  –  348.  Malahan  dalam pergaulan sehari-hari , kata
“Bangkrut” sudah lama dikenal.
Jika  kita  menelusuri  lebih lanjut,  sebenarnya,  kata  bangkrut dalam bahasa inggris  disebut  dengan bankrupt berasal dari Undang- Undang  di  Italy  yang  disebut banca rupta . Sementara itu, diabad pertengahan ada praktek kebangkrutan dimana dilakukan penghancuran  bangku-bangku  dari para  bangkir  atau  pedagang  yang melarikan  diri  secara  diam-diam dengan membawa harta para kreditur.  Atau  seperti  keadaan  di venetia (Italy) waktu itu, dimana para pemberi  pinjaman  (bangkir)  saat  itu yang  banco  (bangku)  mereka  yang tidak  mampu  lagi  membayar  hutang atau  gagal  dalam  usahanya,  bangku tersebut  benar-benar telah patah atau hancur.  Jika  kita  baca  rumusan  yang diberikan  dalam  Pasal  1  Undang- undang kepailitan, dapat kita ketahui bahwa  pernyataan  pailit  merupakan suatu  putusan  Pengadilan.  Ini  berarti
bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan  pailit  oleh  Pengadilan,
seorang debitur tidak dapat dinyatakan  berada  dalam  keadaan pailit. Dengan adanya
“pengumuman”  putusan  pernyataan pailit  tersebut,  maka  berlakulah ketentuan  pasal  1131  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  atas  seluruh harta  kekayaan  debitur  pailit,  yang berlaku  umum  bagi  semua  kreditur konkuren  dalam  kepailitan,  tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran  atas  seluruh  piutang- piutang konkuren mereka.
Bagi  Negara-Negara  dengan tradisi  hukum  common  law,  dimana hukumnya  berasal  dari  inggris  raya, maka tahun 1952 merupakan tonggak sejarah,  karena    dalam  tahun  1952, tersebut.  Hukum  pailit  dari  tradisi hukum  romawi  diadopsi  kenegeri inggris  dengan  diundangkannya  oleh parlemen  dimasa  kekaisaran  raja henry  VIII  sebuah  Undang-Undang yang disebut dengan  Akal  yang  Act against  such  person  as  do  make bankrupt. Undang Undang ini menempatkan  kebagkrutkan sebagai hukuman  bagi  debitur  nakal    yang ngemplang  sambil  menyembunyikan asset-asetnya.    Undang-Undang  ini memberikan hak-hak bagi  kelompok kreditur  yang    tidak  dimiliki  oleh kreditur secara
individual. 9
Kepailitan  dengan  berkembangnnya zaman  harus  dimaknai  tidak  hanya dalam  rezim  harta  kekayaan,  yang ditujukan sebagai upaya untuk melindungi  kreditor  dari  tindakan-
9 Munir fuady, hukum pailit, PT.citra aditya bakti, bandung, 2002, hlm 3-4
tindakan yang dilakukan oleh debitor, yang dapat merugikan kepentingan kreditor terutama berkaitan  dengan  utang  debitor  yang termasuk kedalam harta pailit.

## Pengertian Pekerja atau Buruh
Buruh  merupakan  salah  satu pihak  pada  saat  suatu  perusahaan dipailitkan,  namun  seringkali  dalam proses kepailitan hak-hak
konstitusional  dari  buruh  terabaikan.
Hal  ini  menunjukkan  kedudukan buruh  untuk  mendapatkan  haknya sangat  lemah,  padahal  fungsi  dan peranan  buruh  sangat  penting  guna kelancaran produksi dan pertumbuhan  perusahaan.  Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan  sebagai  hak  istimewa umum  (Pasal  1149  KUHPerdata), ketentuan  tersebut  juga  diatur  dalam Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  (UU  No.  13  Tahun
2003), yang berbunyi: ”Dalam hal perusahaan dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  maka  upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” 10 Pekerja/buruh mempunyai kewajiban  untuk  memenuhi  dan mamatuhi  syarat  dan  ketentuan
10 Dicki  nelson,“ Kedudukan  Upah  Buruh Dalam  Kepailitan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  67/Puu-Xi/2013  Dalam  Kajian Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan Dan
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran Utang” Jurnal Hukum vol.1  Nomor, 2014, hlm.
keselamatan  kerja  yang  diwajibkan, mengenakan  peralatan  keselamatan dan  kesehatan  kerja  (alat  pelindug diri) yang diwajibkan, serta memberikan informasi yang sebenar- benarnya apabila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Adapun kewajiban pemerintah adalah menyusun peraturan perundang-undangan  dalam  bidang keselamatan  dan  kesehatan  kerja,
menyadiakan  bantuan  teknis  dan asistensi,  mengatur  dan  menerapkan pengawasan ketenagakerjaan, melaporkan  hasil  ketenagakerjaan serta  memberikan  sanksi.  Terjadinya perselisihan  antara  pekerja/buruh dengan  pihk  pengusaha  merupakan suatu  hal  yang  tidak  mudah  untuk dicegah,  karena  suatu  perselisihan bias  terjadi  tanpa  suatu  pelanggaran. Misalnya,
Rasionalisasi akibat robotisasi; perbedaan penafsiran terhadap  ketentuan  hukum  yang berlaku; kaum buruh/pekerja menuntut  kenaikan  upah  50%;  atau menuntuk supaya diberikan tunjangan kesehatan bagi keluarganya. 11
secara  garis  besar,  pengerahan dan  pendayagunaan  tenaga  kerja bertujuan untuk merealisasikan amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat (2) bahwa  tiap  tenaga  kerja  berhak  atas pekerjaan  dan  penghasilan  yang layak  bagi  kemanusiaan.  Untuk  itu, Negara melalui
pemerintah
11 Alloysius uwiyono dkk. Op.cit
menyusun  strategi  yang  berupa kebijakan  dan  program  kerja  dalam rangka    perencanaan  tenaga  kerja, pada  tingkat  makro  maupun  mikro, yang  tujuan  oprasionalnya  adalah untuk pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui pendayagunaan setiap tenaga kerja agar menjadi potensi pendukung pembangunan, untuk selanjutnya  ikut  serta  dalam  proses produksi guna meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan oprasional  tersebut  diuraikan  lebih lanjut dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, yaitu untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal namun manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

## PENUTUP
Simpulan Buruh  atau  tenaga  kerja    pada  suatu perusahaan pailit berkedudukan
sebagai  kreditor  dari    harta    pailit tersebut    dan    bahkan    masuk klasifikasi    kreditor    preferen, sehingga persoalan pemenuhan  hak- hak    pekerja  adalah    persoalan pendistribusian  harta    pailit  kepada para kreditornya.
Untuk menjamin hak-hak dasar buruh/tenaga kerja dan
menjamin kesamaan kesempatan serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan
buruh/tenaga  kerja  dan  keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan  dan  kemajuan  dunia usaha.  Negara  melalui  alat  atau lembaga Negaranya yaitu pemerintah telah  menjamin  hak  buruh  yang berupa  imbalan  atas  pekerjaanya, yang  dalam  penulisan  skripsi  ini adalah  upah  harus  diberikan  oleh perusahaan  walaupun  perusahaan atau pengusaha dalam keadaan pailit. Buruh  dapat  menuntut  pembayaran upahnya  sebagai  kreditor  dengan mengajukan  tagihan  kepada  kurator yang  ditunjuk  oleh  pengadilan  niaga yang  bertugas  untuk  mengurus  dan membereskan  harta  debitor  pailit.
Berdasarkan putusan
MK
(Mahkamah  Konstitusi)    nomor 67/PUU-XI/2013  bahwa  upah  buruh didahulukan  pembayarannya  maka Kurator  mendahulukan  pembayaran upah  buruh  sebagai  kreditor  yang memiliki  hak  istimewa  dari  hasil penjualan  boedel  pailit  dari  pada pembayaran kepada kreditor separatis, preferen maupun konkuren.

## Saran
1).  Dilakukannya  revisi  terhadap undang-undang  nomor  37  tahun 2004  tentang  KEPAILITAN  Dan PKPU,  untuk  mencantumkan  hak buruh atau tenaga kerja yang lebih mencerminkan keadilan pada perusahaan yang dinyatakan pailit.
2).Buruh  atau  tenaga  kerja  adalah faktor  yang  sangat  penting  pada pembangunan perekonomian negara,  maka  negara  harus  serius dalam  memberikan  perlindungan
hukum  dan  menjunjung  hak  asasi manusia  dalam  hal  ini  adalah perlindungan hukum terhadap buruh atau tenaga kerja atas upah.

## DAFTAR PUSTAKA
Assiddiqie,  jimly.  ,  2004 Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:  mahkamah konstitusi  RI  dan  pusat  studi hukum  tata  Negara  fakultas hukum UI Dicki  nelson,  2014.  “ Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu- Xi/2013 Dalam Kajian Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ” jurnal hukum vol.1 Fuady, munir. 2002 , Hukum Pailit dalam teori dan praktik , Bandung: PT.citra aditya bakti,
HR, Ridwan . , 2003, Hukum
Administrasi Negara , Yogyakarta: UII press Juwana, Hikmahanto. 2005, “ Relevansi Hukum Kepailitan  dalam  Transaksi Bisnis Internasional ”, Dalam:  Emmy  Yuhassarie (ed.), Kepailitan dan Transfer Aset Secara
Melawan  Hukum, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, Kartini  Muljadi,  “Pengertian  dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan”, Makalah,  Jakarta: 2000. _______, Kartini. 2001,“ Actio Pauliana  dan  Pokok-pokok tentang  Pengadilan  Niaga ”,
Dalam:  Rudhy  A.  Lontoh et.al,  Penyelesaian  Utang Piutang  Melalui  Pailit  atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada media group, 2016 Prodjodikoro,  wirjono.  Azas -Azas Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Dian rakyat, 1989 Sinaga,  Syamsudin.  2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: Tianusa.  Soepomo,  Iman. Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta: Djambatan, 2003 Uwiyono,  Alloysius.    Dkk,    2014, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Jakarta:  Raja grafindo Persada. Wijayanti  ,  Asri.  2014. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi ,  ,  Jakarta:  Sinar Grafika Widijowati,  dijan. Hukum  Dagang , Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET, 2016