## PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR BIDANG PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LEBAKBARANG KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

## H. Basuki Rachmat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ibas.rachmat@gmail.com

## ABSTRACT
Villages received very serious attention from the Government, with the Government issuing and enacting Law number 6 of 2014, on Villages, as well as establishing Village ϔ inancial assistance, which is budgeted and allocated in the state budget annually. This ϔ inancial assistance increases every year in line with the needs and problems of the current village. So the impact of that is where the Village Government in this case the Village Head and his staff must be able to manage the Village Fund effectively and ef ϔ iciently, and transparently, in order to realize the accountability of Village Fund management.
The researcher is interested in the extent to which the role of the village head can improve the performance of village fund management apparatus in the village of Tegalbarang, Tegalbarang sub-district. Tegalbarang village, a few years earlier was included in the IDM category which was lagging behind, with the ϔ inancial assistance of the Village, the Village and the Village community could utilize the Village Fund to develop the Village Development Infrastructure, so that now Tegalbarang Village was included in the developing Village category based on the Regulation of the Ministry of Disadvantaged Regions number 6 years 2016, and in 2017, Tegalbarang Village is included in the developing village category.
This study uses a descriptive qualitative method, with an inductive approach, with the theory used in this study is the Role theory, and related to the apparatus performance theory, as well as theories about the Village and Village Fund management. Conclusions can be explained that with the Prannya Village Head as the person in charge of Village Fund management, where the management is carried out by following and based on the District Head Regulation number 100 of 2017, on Guidelines for Village Financial Management, the performance of the Village apparatus in Village Fund management can be said to be very good, and the constraints that arise can be overcome by deliberation between the Village, the Camat and the Village Facilitation that conducts assistance for the Village Fund assistance in Tegalbarang Village.
Keywords: Role, village head, village fund management apparatus performance.

## ABSTRAK
Desa  mendapatkan  perhatian  yang  sangat  serius  dari  Pemerintah,  dengan Pemerintah  mengeluarkan  dan  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014, tentang Desa, serta menetapkan bantuan keuangan Desa, yang dianggarkan dan dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya. Bantuan keuangan ini setiap tahun meningkat  seiring  dengan  kebutuhan  dan  permasalahan  Desa  saat  ini.  Sehingga dampak  dari  itu  adalah  di  mana  Pemerintah  Desa  dalam  hal  ini  Kepala  Desa  dan jajarannya  harus  dapat  mengelola  Dana  Desa  dengan  effektif  dan  e isien,  serta transparan, guna mewjudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Peneliti  tertarik  sejauh  mana  peran  Kepala  desa  dapat  Meningkatkan  Kinerja Aparatur  Pengelolaan  Dana  desa  di  Desa  Lebakbarang  Kecamatan  Lebakbarang. Desa  Lebakbarang,  beberapa  tahun  sebelumnya  masuk  dalam  kategori  IDM tertinggal, dengan adanya bantuan keuangan Desa, Desa dan masyarakat Desa dapat memanfaatkan  Dana  Desa  untuk  membangun  Infrstruktur  Pembangunan  Desa, sehingga saat ini Desa Lebakbarang masuk kategori Desa berkembang berdasarkan Peraturan  Kementerian  Desa  Daerah  Tertinggal  nomor  6  Tahun  2016,  dan  tahun 2017, Desa Lebakbarang masuk kategori Desa berkembang.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  dengan  pendekatan induktif,  dengan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  Peran, dan  terkait  teori  kinerja  aparatur,  serta  teori  tentang  Desa  dan  pengelolaan  Dana Desa. Simpulan yang dapat dijelaskan bahwa Dengan Perannya Kepala desa sebagai penanggungjawab pengelolaan Dana Desa, di mana pengelolaan dilakukan dengan mengikuti  dan  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Kepala  Daerah  nomor  100  Tahun 2017,  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  maka  kinerja  aparatur  Desa dalam  pengelolaan  Dana  Desa  dapat  dikatakan  sangat  baik,  dan  kendala-kendala yang  timbul  dapat  di  atasi  secara  urun  rembuk  antara  Desa,  dengan  Camat  dan pendampingan Desa yang melakukan pembinaan pendampingan Dana Desa di Desa Lebakbarang. Peran Kepala desa di sini sangat berperan sekali di dalam pengelolaan keuangan Desa, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengendalian di lapangan didampingi oleh pendamping Desa dari Kecamatan Lebakbarang.
Kata kunci: peran, kepala desa, kinerja aparatur pengelola dana desa.

## PENDAHULUAN
B esarnya  bantuan  keuangan  yang diberikan  kepada  desa,  sudah barang  tentu  akan  berdampak  kepada kinerja  aparatur  desa  dan  masyarakat Desa.  Sehingga  dalam  hal  ini  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian yang akan peneliti lakukan disalah satu desa  di  Kecamatan  Tegalbarang,  desa yang  terletak  di  daerah  pegunungan yang  berbatasan  antara  Kabupaten Pekalongan  dengan  Kabupaten  Banjar Negara  tepatnya  Desa-di  wilayah selatan Kabupaten Pekalongan. Kondisi
desa yang berbukit di atas pegunungan. Desa ini sangat menarik untukdijadikan bahan  uji  petik,  dikarenakan  desa  ini sebelumnya masuk dalam kategori desa tertinggal, tetapi dengan adanya bantuan Dana  Desa,  saat  ini  Desa  Tegalbarang sudah  menjadi  desa  berkembang  yang sangat pesat kemajuannya.
Perkembangan kemajuan dan kemandirian Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor 2  Tahun  2016  tentang  Indeks  Desa Membangun (IDM).
Desa Tegalbarang sebelumnya masuk  kategori  desa  tertinggal,  tahun 2017  telah  menjadi  desa  berkembang,
hasil  ini  didapat  berkat  adanya  kinerja yang  sangat  baik  dari  Jajaran  Aparatur Desa, tentunya yang Dimpin oleh Kepala Desa dan jajaran Badan Perwalian Desa dan  Masyarakat  Desa,  atas  bimbingan dan  binaan  dari  Camat  Tegalbarang dan  jajarannya.  Hasil  Indeks  Desa membangun  (IDM)  Desa  Tegalbarang dapat terlihat dalam tabel 1 di atas.
Sebelas  desa  yang  berada  di Kecamatan  Lebakbarang,  satu  Desa berkategori  Desa  berkembang,  yaitu Desa  Tegalbarang,  dengan  kondisi dan  berbagai  permasalahan  untuk menjadikan  desa  tertinggal  menjadi desa  berkembang,  tentunya  dialami oleh  Kepala  Desa  dan  jajarannya. Berbagai  permasalahan  yang  ada  di Desa Tegalbarang meliputi:
a.  Keterbatasna  kondisi  Geogra is  di bagian wilayah selatan Desa-Desa yang berlokasi di Daerah perbukitan, dan bersebelahan dengan  Kantor  Kecamatan  tegal barang,  merupakan  wilayah  yang tidak  memiliki  aksesibilitas  yang
baik  karena  sulit  dan  mahalnya biaya  pembangunan  infrastruktur transportasi sangat jarang, berbukit sangat terjal.
b.  Dukungan  sarana  transportasi  dan prasarana
Keterbatasan  dukungan  sarana  dan prasarana  dalam  pengelolaan  Dana Desa,  sehingga  Kepala  Desa  dan jajarannya harus betul-betul memilah skala  prioritas  dalam  penggunaan dana  Desa  bagi  Pembangunan  Desa dan Masyarakat Desa.
c.  Kondisi Cuaca
Kondisi  cuaca  yang  sering  banyak hujan di wilayah selatan yang di pe- gunungan/perbukitan  menjadikan tingkat kesulitan pelaksanaan pem- bangunan di Desa Tegalbarang.
d.  Keterlambatan  penerimaan  Juknis pemanfatan  Dana  Desa  informasi dari  pemerintah  dan  pemerintah daerah;
Keterlambatan  menerima  program strategis  dari  pemerintah  pusat, provinsi dan Bupati, sehingga pada saat  APBD  Desa  sudah  selesai disusun  dan  ditetapkan,  program provinsi/kabupaten
tersebut

## Tabel 1
Hasil Indeks Desa membangun (IDM) Desa Tegalbarang
Sumber: Permendes nomor 2 Tahun 2016.
menjadi belum dapat dimasukannya dalam  APBD  Desa.  Oleh  karena  itu agar Dana Desa dapat diserap, maka APBDes harus dilakukan perubahan sebelum dicairkannya Dana Desa.
e.  Keterbatasan  tenaga  pendamping desa yang berada di Kecamatan yang bertugas untuk pendampingan Desa.
Pendamping teknis sangat terbatas, di  mana  hanya  terdapat  satu orang  pendamping  teknis,  2  orang pendamping  pemberdayaan  yang berkedudukan  di  kecamatan,  dan pendamping  desa  yang  wilayah kerjanya  ada  yang  mencakup  lebih dari  3  desa,  sementara  kondisi geogra isnya sulit diakses.
f.  Biaya  Satuan  yang  tidak  standar karena pengaruh kesulitan geogra is
Kondisi  geogra is  desa,  di  mana HPS  yang  ditetapkan  Bupati  tidak mencantumkan  biaya  pengantaran (pikulan  atau  gendongan)  untuk material-material pembangunan pada desa yang letaknya geogra isnya  di  daerah  perbukitan dan  tidak  memiliki  prasarana transportasi  yang  memungkinkan diakses oleh kendaraan bermotor.

## Rumusan Masalah
1.  Bagaimana peran Kepala desa dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di desa Lebakbarang; 2.  Bagaimana kondisi aparatur pengelola  Dana  Desa  didesa Lebakbarang.

## KAJIAN PUSTAKA

## Peran
Peran  adalah  perbuatan  yang dilakukan  oleh  individu  maupun
kelompok dalam beraktivitas keikutsertaannya dalam bentuk kegiatan,  sehingga  dapat  menghasilkan apa  yang  menjadi  keinginannya  dari individu  itu  sendiri  atau  kelompoknya .
Menurut  Dougherty  &  Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam  studi  perilaku  di  dalam organisasi.  Mereka menyatakan bahwa peran  itu  “melibatkan  pola  penciptaan produk  sebagai  lawan  dari  perilaku atau  tindakan”  (h.  143).    Lebih  lanjut, Dougherty  &  Pritchard  (1985)  dalam Bauer (2003:  56)  mengemukakan bahwa  relevansi  suatu  peran  itu  akan bergantung  pada  penekanan  peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya  supervisor  dan  kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan.  Dalam hal ini, strategi dan  struktur  organisasi  juga  terbukti memengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, et al., 1964; Oswald,  Mossholder,  &  Harris,  1997 dalam Bauer , 2003: 58).

## Desa
Pengertian  Desa  secara  etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang  berarti  tanah  air,  tanah  asal, atau  tanah  kelahiran.  Dari  perspektif geogra is,  desa  atau village yang diartikan  sebagai  “ a groups of houses or shops in a country area, smallerthan and town “.  Desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya  berdasarkan  hak  asal-usul dan  adat  istiadat  yang  diakui  dalam Pemerintahan  Nasiona  dan  berada  di Daerah Kabupaten.
Desa  menurut  H.A.W.  Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi
Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  susunan  asli berdasarkaan hak asal-usul yang bersifat istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam mengenai  Pemerintahan  Desa  adalah keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat.
Menurut  Zakaria  dalam  Wahjudin Sumpeno  dalam  Candra  Kusuma menyatakan  bahwa  desa  adalah sekumpulan  yang  hidup  bersama  atau suatu  wilayah,  yang  memiliki  suatu serangkaian
peraturan-peraturan yang  ditetapkan  sendiri,  serta  berada di  wilayah  pimpinan  yang  dipilih  dan ditetapkan  sendiri.  Dalam  pengertian menurut  Widjaja  dan  Undang-Undang di  atas  sangat  jelas  sekali  bahwa  desa merupakan self community yaitu komunitas  yang  mengatur  dirinya sendiri.  Simpulan  dari  penjelasan  di atas,  didapat  bahwa  Desa  mempunyai kewenangan  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri  serta  mengatur dalam arti untuk memenuhi kebutuhan hidup  masyarakatnya  dalam  lingkup wilayahnya,  budaya  yang  ada  Desa memiliki  otonomi  asli  dan  merupakan sangat strategis sekali di dalam system Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  dan  system  tata  Pemerintahan di  Indonesia.  Dan  merupakan  wujud dari otonomi Daerah di Indonesia.

## Kedudukan dan Kewenangan Desa
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah Pasal  1,  Desa  adalah  Desa  dan  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarkat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  memiliki  wewenang  sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:
1.  Menyelenggarakan  urusan  peme- rintahan yang sudah ada berdasar- kan hak asal-usul desa.
2.  Menyelenggarakan  urusan  peme- rintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  yang  diserahkan pengaturannya  kepada  desa,  yakni urusan  pemerintahan  urusan  pe- merintahan  yang  secara  langsung dapat  meningkatkan  pelayanan masyarakat.
3.  Tugas  pembantuan  dari  pemerin- tah,  pemerintah  provinsi,  dan  pe- merintah kabupaten/kota.
4.  Urusan pemerintahan lainnya yang  oleh  peraturan  perundang- undangan diserahkan kepada desa.
Desa  juga  memiliki  hak  dan kewajiban yang tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa yakni:
1.  Mengatur  dan  mengurus  kepentin- gan  masyarakat  berdasarkan  hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai so- sial budaya masyarakat desa;
2.  Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 3.  Mendapatkan sumber pendapatan; 4.  Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat  desa  dalam  rangka kerukunan  nasional  dan  keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5.  Meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat desa;
6.  Mengembangkan  kehidupan  de- mokrasi;
7.  Mengembangkan pemberdayaan ma syarakat desa; dan
8.  Memberikan  dan  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;
Tujuan  pembentukan  desa  ada- lah  untuk  meningkatkan  kemampuan penyelenggaraan  Pemerintahan  secara berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dan peningkatan  pelayanan  terhadap  mas- yarakat  sesuai  dengan  tingkat  perkem- bangan dan kemajuan pembangunan.

## Struktur Pemerintahan Desa
Sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa Pasal  25  bahwa  Pemerintah  Desa adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  dan  yang  dibantu oleh  perangkat  desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain.  Selanjutnya  pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan  Pembangunan  Desa, Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa,  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Atas  penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  perangkat  desa adalah  Pembantu  Kepala  Desa  dan pelaksanaan  tugas  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Atas dasar  tersebut,  Kepala  Desa  memiliki wewenang  yang  sesuai  dengan  tugas- tugasnya itu.
Di  antaranya,  bahwa  Kepala  Desa berwenang untuk:
a.  Memimpin penyelenggaraan Peme- rintahan Desa;
b.  Mengangkat  dan  memberhentikan perangkat desa;
c.  Memegang  kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d.  Menetapkan Peraturan Desa;
e.  Menetapkan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa;
f.  Membina  kehidupan  masyarakat desa;
g.  Membina  ketenteraman  dan  keter- tiban masyarakat desa;
h.  Membina  dan  meningkatkan  pere- konomian desa serta mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
i.  Mengembangkan sumber pendapat- an desa;
j.  Mengusulkan dan menerima pelim- pahan  sebagian  kekayaan  negara guma  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa;
k.  Mengembangkan  kehidupan  sosial budaya masyarakat desa;
l.  Memanfaatkan  teknologi  tepat guna;
m.  Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
n.  Mewakili  desa  di  dalam  dan  di luar  pengadilan  atau  menunjuk kuasa  hukum  untuk  mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perumdang-undangan; dan o.  Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban, wewenang yang dimak- sud  di  atas  merupakan  format  yang diakui  oleh  kontitusi  Negara  Republik Indonesia.  Kewajiban  untuk  menjadi Kepala  Desa  tidaklah  mudah,  di antaranya adalah:
1.  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,  melaksanakan  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  serta mempertahankan  dan  memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  dan  Bhineka Tunggal Ika; 2.  Meningkatkan  kesejahteraan  ma- sya rakat desa;
3.  Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4.  Melaksanakan kehidupan demokra- si dan berkeadilan gender; 5.  Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien,  bersih  serta  bebas  dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6.  Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7.  Menyelengarakan  administrasi  pe- me rintahan desa yang baik;
8.  Mengelola keuangan dan Aset Desa;
9.  Melaksanakan  urusan  pemerintah- an yang menjadi kewenangan desa;
10.  Menyelesaikan perselisihan masya- rakat di desa;
11.  Mengembangkan perekonomian ma syarakat desa;
12.  Membina  dan  melestarikan  nilai sosial budaya masyarakat desa;
13.  Memberdayakan  masyarakat  dan lembaga kemasyarakatan desa;
14.  Mengembangkan  potensi  sumber
daya  alam  dan  melestarikan lingkungan hidup;
15.  Memberikan  informasi  kepada masyarakat desa.
Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014,  menjelaskan  tugas  pokok dan fungsi Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi: a.  Membahas  dan  menyepakati  Ran- cangan  Peraturan  Desa  bersama Kepala Desa;
b.  Menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
c.  Melakukan  pengawasan  kinerja kepala desa. Badan Permusyawartan Desa juga  memiliki  hak  untuk  mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa,
hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  61  huruf a  Undang-Undang  Desa  yang  berbunyi Badan Permusyawaratan Desa berhak:
1.  Mengawasi dan meminta keterang- an  tentang  penyelenggaraan  pe- merintahan desa    kepada pemerin- tah desa;
2.  Menyatakan  pendapat  atas  penye- lenggara  pemerintahan  desa,  pe- lak sanaan    pembangunan  desa, pembinaan  masyarakat  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa; dan
3.  Mendapatkan  biaya  operasional pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja.
4.  Bersama  Badan  Permusyawaratan Desa,  sesuai  dengan  undang- undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
Perangkat  desa  menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  terncantum  dalam  Pasal  48. Perangkat desa terdiri atas;
a.  Sekretariat desa;
b.  Pelaksana kewilayahan; dan
c.  Pelaksana teknis.
Perangkat  desa  diangkat  oleh Kepala  Desa  setelah  dikonsultasikan dengan  camat  atas  nama  Bupati/ Walikota.  Dalam  melaksanakan  tugas dan  wewenangnya,  perangkat  desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat  desa  diangkat  dari  warga desa  yang  memenuhi  persyaratan, karena  tugas  pemerintah  desa  begitu berat  maka  perangkat  desa  harus memiliki  kemampuan  yang  memadai untuk  bisa  mendukung  Kepala  Desa dalam  menjalankan  pemerintahan  dan pembangunan.
Struktur organisasi pemerin- tah  desa  harus  disesuikan  dengan kewenang an  dan  beban  tugas  yang harus  dilaksanakan.  Menurut  Asnawi Rewansyah  (2011)  ada  5  (lima)  fung- si  utama  pemerintah  yaitu:  (1)  Fungsi pengaturan/regulasi,  (2)  Fungsi  pe- layanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan  masyarakat,  (4)  Fungsi pengelolaan  asset/kekayaan  dan  (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

## Kinerja Aparatur
Kinerja aparatur adalah kemampuan aparatur di dalam melakukan pelayanan publik,  guna  terwujudnya  kepuasan pelayanan yang didapat oleh masyarakat yang  dilayaninya.  Kinerja  Aparatur merupakan  kemampuan  yang  dimiliki aparatur  atau  sekelompok  aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas yang  menjadi  kewajibannya,  dengan
membuahkan  hasil  yang  ingin  dicapai terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Menurut pendapat Wirawan (2009: 05)  Konsep  kinerja  adalah  keluaran yang  dihasilkan  oleh  fungsi-fungsi indikator-indikator  suatu  pekerjaan dalam  waktu  yang  telah  ditentukan secara  tepat  sasaran  yang  dilakukan aparatur pemerintah. Menurut Wibowo (2007:  7) performance adalah  kinerja/ prestasi  kerja  yang  dihasilkan,  kinerja mempunyai  makna  yang  sangat  luas bukansaja  hasil  kerja,  tetapi  juga bagaimana  proses  kerja  berlangusng. Kinerja  adalah  tentang  apa  yang dikerjakan,  dan  bagaimana  cara mengerjakan.  Kinerja  merupakan  hasil pekerjaan  yang  mempunyai  hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan  konsumen  dan  memberikan kontribusi ekonomi.
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas maka  kinerja  aparatur  adalah,  prestasi kerja  yang  dihasilkan,  dan  bagaimana cara  serta  proses  berlangsung  dan kinerja  mempunyai  hubungan  kuat dengan tujuan strategis organisasi.

## Pengelolaan
Berdasarkan  Peraturan  Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan adalah  rangkaian  kegiatan  mulai  dari perencanaan,  pengadaan,  penggunaan, penatausahaan,  penilaian,  pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
Pengelolaan  atau  disebut  juga  dengan manajemen  dalam  pengertian  umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau  keahlian.  Yakni  seni  dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan.
Menurut  James  A.F  Stoner  (2006), pengelolaan  merupakan  proses  peren- canaan,  pengorganisasian,  pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para ang- gota  organisasi  dan  pengguna  sumber daya-sumber  daya  organisasi  lainnya agar  mencapai  tujuan  organisasi  yang telah  ditetapkan.  Menurut  Muhammad Arif  (2007:32)  pengelolaan  keuangan desa  adalah  keseluruhankegiatan  yang meliputi  perencanaan,  penganggaran, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggu- ngjawaban, dan pengawasan dana desa.

## Dana Desa
Dana  desa  adalah  dana  yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan  bagi  yang  ditransfer melalui  APBD  kabupaten  dan  kota yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana  desa  adalah  salah  satu issu  krusial  dalam  undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan  jumlah  desa  dengan mempertimbangkan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan tingkat  kesulitan  geogra is  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan dan  pemerataan  pembangunan  desa. Karena  issu  yang  begitu  krusial,  para senator menilai,
penyelenggaraan pemerintahan  desa  membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya
penyelenggaraan kegiatan desa.
B erdasarkan
Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,
diberikan kewenangan untuk mengatur dan  mengurus  kewenangannya  sesuai dengan  kebutuhan  dan  prioritas desa.  Hal  itu  berarti  dana  desa  akan
digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat  dana  desa  bersumber  dari Belanja  Pusat,  untuk  mengoptimalkan penggunaan  dana  desa,  Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan  prioritas  penggunaan dana  desa  untuk  mendukung  program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Penetapan  prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan  kewenangan  yang  menjadi tanggung jawab desa.
Dana desa dikelola secara tertib, taat pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  e isien,  ekonomis,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan dan  kepatutan  serta  mengutamakan kepentingan  masyarakat  setempat.
Pemerintah menganggarkan Dana Desa  secara  nasional  dalam  APBN setiap  tahun.Dana  Desa  sebagaimana bersumber  dari  belanja   Pemerintah dengan  mengefekti kan  program  yang berbasis  Desa  secara  merata  dan berkeadilan.
Besaran  Dana  Desa  setiap  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara,  dihitung  berdasarkan  jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geogra is.  Jumlah  penduduk  Desa,  luas wilayah  Desa,  dan  angka  kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
a.  30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
b.  20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
Jurnal MSDA Vol. 7, No. 2/ Desember 2019    127 – 146
c.  50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
Tingkat  kesulitan  geogra is  setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penghasil penghitungan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
a.  Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x  persentase  jumlah  penduduk desa  yang  bersangkutan  terhadap total penduduk desa di kabupaten/ kota  yang  bersangkutan)  +  (20% x  persentase  luas  wilayah  desa yang  bersangkutan  terhadap  total luas  wilayah  desa  di  kabupaten/ kota  yang  bersangkutan)  +  (50%
x persentase rumah tangga pemegang  Kartu  Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga  desa  di  kabupaten/kota yang bersangkutan)];dan
b.  hasil  penghitungan  sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan  tingkatkesulitan  geogra is setiap desa. c.  Tingkat kesulitan geogra is sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4)  ditentukan  oleh  faktor  yang meliputi:
a.  K etersediaan pelayanan dasar; b.  kondisi infrastruktur;
c.  transportasi; dan
d.  komunikasi desa ke kabupaten/
kota.
Pemerintah  desa  wajib  menge- lola  keuangan  desa  secara  transparan, akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin.Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya  dipertanggungjawabkan  secara
legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat  dalam  penyusunannya. Keuangan  desa  harus  dibukukan dalam  sistem  pembukuan  yang  benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan  pemerintahan  (Nurcholis, 2011:  82).  Kepala  Desa  sebagai  kepala pemerintahan  desa  adalah  pemegang kekuasaan  pengelola  keuangan  desa dan  mewakili  pemerintahan  desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
Oleh  karena  itu,  Kepala  Desa mempunyai kewewenang:
a.  Menetapkan  kebijakan  tentang pelaksanaan APBDesa.
b.  Menetapkan  kebijakan  tentang pengelolaan barang desa.
c.  Menetapkan bendahara desa.
d.  M enetapkan  petugas  yang  melaku- kan  pemungutan  penerimaan  desa dan.
e.  Menetapkan  petugas  yang  melaku- kan pengelolaan barang milik desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Desa Pasal  93  pengelolaan  keuangan  desa meliputi:
a.  Perencanaan; b.  Pelaksananan;
c.  Penatausahaan;
d.  Pelaporan; dan e.  Pertanggungjawaban.
Kepala  Desa  adalah  pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa,  dalam  melaksanakan  kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan  sebagian  kekeuasaannya kepada  perangkat  desa.Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  desa  pengelolaan keuangan  desa  dilaksanakan  dalam
masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Operasionalisasi Konsep Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa
Konsep  Peran  secara  teoretis dengan memperhatikan
berbagai pendapat  para  ahli,  dapat  disimpulkan sebagai perwujudan hak dan kewajiban seseorang  yang  bersifat  dinamis berdasarkan  status  seseorang.  Dalam aspek  normatif  terminologi  peran  ini juga biasa digunakan dalam menyatakan apa yang dapat dan harus dilaksanakan oleh  lembaga/institusi  pada  suatu kegiatan  tertentu,  sesuai  dengan  tugas dan  fungsi  masing-masing  institusi/ lembaga  yang  dinyatakan  dalam peraturan perundangan.
Dengan  memperhatikan  konsep peran  secara  legalistik  tersebut,  maka peran  kepala  desa  dalam  pengelolaan Dana  Desa  dapat  dibagi  menjadi 6  tahapan  peran  meliputi:  peran dalam  masing-masing  tahapan  dalam pengelolaan  Dana  Desa,  mencakup:
1)  Peran  dalam  Tahap  Perencanaan;
2)  Peran  dalam  Tahap  Penyusunan Program dan Anggaran; 3) Peran dalam Tahap Pencairan Dana; 4) Peran dalam Tahap  Pelaksanaan  Kegiatan;  5)  Peran dalam Tahap Pertanggungjawaban; dan 6) Peran dalam Pemeriksaan Dokumen/ Berkas  Pertanggungjawaban.  (Sumber: Hasil  penelitian  Strategi  Camat  dalam Pengealolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten Pekalongan tahun 2018).

## DESAIN PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian  kualitatif  merupakan  lebih
berorientasi  untuk  menggambarkan keadaaan yang terjadi di lapangan secara nyata, disertai dengan bukti-bukti otentik yang  dapat  dipertanggungjawabkan dari  berbagai  teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Sugiyono  (2005),  dan  Natsir (1999).  Pendekatan  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif,  karena  penggambaran  yang dilakukan  menggunakan  kata-kata  dan penilaian kondisi yang bersifat kualitatif. Kalaupun terdapat angka-angka numerik yang dipergunakan, hanya menunjukkan magnitude  dari  kondisi  kualitatif  yang digambarkan,  dan  tidak  diolah  secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  di  Desa Tegalbarang  Kecamatan  Tegalbarang Kabupaten  Pekalongan  pada  2018, dengan mempertimbangkan
IDM berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa, Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi No.  2/2016  tentang  Indeks  Desa Membangun.

## Tabel 2.
Kecamatan dan dan Desa Lokasi Sampel Penelitian No Kec/ Desa Klasi ϐ ikasi Menurut Permendes DTTrans 2/2016 Nilai IDM Thn 2017 B Lebak- barang 1 Lebak- barang D e s a Berkembang 0,5994 Sumber: IDM  Desa  di  Jawa  Tengah  Tahun 2017 Menurut Permendes DTTrans 2/2016
Sumber Data Dalam penelitian deskriptif kualitatif  ini,  sumber  yang  digunakan meliputi sumber data berikut.
 Person (orang)
Sumber  data  yang  merupakan orang adalah para informan yang dipilih secara  purpossive  sampling,  yaitu semua pihak yang terkait dan dianggap mengetahui tentang data dan informasi terkait peran camat di lokasi penelitian dalam  pendampingan  pemanfaatan dana  desa.  Beberapa  informan  yang dipilih tersebut, sebagai berikut.
a.  Kepala desa
b.  Ketua LMD c.  Perwakilan organisasi pemuda d.  Pengelola keuangan dana desa
e.  Kontraktor/penyedia  jasa  yang pernah terlibat yang pembiayaannya dari dana desa
f.  Masyarakat  yang  terlibat  dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari dana desa
 Paper (kertas, dokumen)
Mencakup beberapa data sekunder yang didapat dari berbagai sumber yang berasal dari berbagai pihak yang terkait dengan  pengelolaan  dana.  Data  yang berupa  paper  ini  mencakup  berbagai peraturan  terakit  baik  kebijakan nasional,  provinsi,  maupun  kabupaten Pekalongan,  berbagai  catatan  terkait, berbagai  dokumentasi  foto  terkait, video terkait, maupun berbagai laporan- laporan  terkait  pengelolaan  dana desa  oleh  desa  dalam  pengelolaan/ pemanfaatan dana desa.
 Place (tempat)
Tempat  yang  menjadi  sumber  data adalah  tempat-tempat  pelaksanaan
pertemuan  dalam  perencanaan  dana desa, tempat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai  dari  dana  desa  (jalan  desa, selokan,  rumah  yang  mendapatkan bantuan, serta sekolah tempat pengembangan SDM masyarakat desa), dan  tempat-tempat  terkait  lain  dalam pelaksanaan/pemanfaatan dana desa.

## Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen yang Dipergunakan
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  terkait dengan  Peran  Kepala  Desa  dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Tegalbarang.  Data  yang  dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder terkait. D ata primer , diperoleh dengan pengkajian lapangan, dilakukan dengan jalan  melihat,  mengamati,  mencatat serta  mewawancarai  secara  langsung aparatur  daerah  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  kabupaten  maupun di Kantor kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat  dan  kelompok  sasaran lainnya.
Data sekunder, dikumpulkan untuk melengkapi  data  primer,  baik  berupa kebijakan  nasional,  provinsi,  maupun di  kabupaten  dan  kecamatan  serta desa,  dan  berbagai  laporan  maupun catatan-catatan  yang  dikeluarkan  atau diterbitkan oleh berbagai pihak terkait.
Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah:
a) Dokumentasi ,  berupa  pengum- pulan  data  sekunder  dari  berbagai dokumen  yang  diterbitkan  oleh berbagai  pihak  terkait  baik  secara nasional, provinsi, maupun kabupaten,  kecamatan  dan  desa
yang menjadi lokasi penelitian. b) Wawancara , mengumpulkan data  dengan  komunikasi  langsung terhadap  informan  berdasarkan kerangka  atau  pedoman  yang telah  disusun  sebelumnya  dengan informan  yang  dipilih  secara purpossive sampling. c) Observasi , dalam hal ini pengamatan  langsung  dengan  cara pengumpulan  data  dengan  jalan melihat  secara  langsung  di  lokasi pengkajian  terhadap  objek  dan indikator yang diteliti.

## Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen yang Dipergunakan
Beberapa Teknik Analisis Deskriptif yang  dipergunakan  atau  dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut.
1.  Analisis Isi ( Content Analysis ), yaitu teknik  analisis  untuk  menguraikan isi  dari  beberapa  peraturan  terkait pengelolaan  dana  desa.  Teknik analisis  ini  dipergunakan  di  awal penelitian  untuk  mengidenti ikasi operasionalisasi konsep yang diteliti dalam penelitian ini. 2.  Analisis  Triangulasi  (Triangulation Analysis) Teknik ini digunakan untuk validasi data  sehingga  data  yang  diperoleh dalam penelitian ini dapat menggambarkan secara nyata sebagaimana adanya di kenyataan/ lapangan.  Teknik  triangulasi  data yang  dilakukan  adalah  triangulasi sumber  data  pada  pengumpulan data  dengan  cara  wawancara dan triangulasi teknik yang menggabungkan data dari berbagai teknik  pengumpulan  data  yang berbeda. 3.  Analisis Statistik Deskriptif, yaitu teknik penggambaran nilai  kuantitatif  dalam  statistika deskriptif  yang  menggambarkan kondisi sesaat ( one shoot condition ) maupun  perkembangan (growth condition )  dalam  berbagai  gra ik yang  sesuai  ( bar chart, line chart, pie chart dan bentuk gra ik lainnya). 4.  Analisis Diskrepansi Teoritik dan  Normatif,  yaitu  analisis perbandingan  antara  kenyataan yang  terjadi  di  lapangan  dengan yang  dinyatakan  dalam  teori maupun  berbagai  peraturan  yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran dan Kinerja Kepala desa dalam Pengelolaan Dana Desa
Dalam  tahap  perencanaan  dan penganggaran,  Kepala  Desa  di  dalam membuat dokumen pembuatan
perencanaan  dan  penganggaran  desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes) yang akan dipergunakan  sebagai  syarat  untuk pencairan Dana Desa, serta meneruskan ketingkat  Kabupaten.  Hal  ini  merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008  pada  Pasal  21,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014, dan  Pasal  154.  Dalam  perumusan RKPDes  dan  APBDes  tiap  tahun. Kepala  Desa  melakukan  penyusunan sesuai  dengan  hasil  musrenbang  Desa, dengan  mempertimbangkan  masukan- masukan  dari  Camat  sebagai  pembina dan pengawas pelaksanaan penyusunan RKPDesa dan APBDesa setiap tahunnya.
Sehingga  apa-apa  yang  dilakukan Kepala  Desa  dan  jajarannya,  sesuai dengan  arahan  yang  dilakukan  oleh
Camat,  berdasarkan  Peraturan  Bupati nomor  100  Tahun  2017,  yaitu  tentang pedoman  pelaksanaan  pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pekalongan.
Yang terjadi adalah adanya keterlambatan,  dalam  mengakomodir kebijakan  prioritas  pemanfaatan  Dana Desa,  dari  Kabupaten,  sehingga  sering kali menimbulkan permasalahan dalam penyusunan  RKP  Desa  dan  APBDesa. Kepala  Desa  dan  jajarannya,  juga mendapatkan  fasilitasi  penyusunan dalam  pembangunan  partisipatif  yang diarahkan oleh Camat dan pendamping Desa,  dengan  menggunakan  sumber dana  dari  Dana  Desa.  Ini  dilakukan oleh  Camat  dalam  keikutsertaannya dalam  musrenbang  Desa,  musrenbang Desa  merupakan  wadah  utama  dalam penyusunan  rencana  pembangunan Desa  dengan  partisipatif  dari  semua stakeholder.
Peran camat sangat tegas
membantu peran Kepala Desa di dalam melakukan  pelaksanaan  musrenbang Desa,  sampai  Kepala  Desa  menyusun RKP  Desa,  dan  Penyusunan  APBDesa, sehingga  apa-apa  yang  dilakukan Kepala Desa dan jajarannya, merupakan sebuah  karya,  yang  dilakukan  bersama dan  terencana  antara  Desa,  Camat dan  partisipasi  masyarakat,  sehingga dalam  perencanaan  pembangunan Desa  merupakan  hasil  urun  rembuk unsur  desa,  masyarakat  dan  Camat dan  pendamping  Desa  sebagai  yang memberikan  arahan  dan  fasilitator. Peran  Kepala  Desa  sebagai  pelaksana pembangunan,  tidak  hanya  sebagai objek dan subjek 2 pembangunan, tetapi Desa dan masyarakatnya, sebagai pelaku utama di dalam rencana pembangunan Desa  di  Desa  Tegal  Barang.  Hasil  ini didapat  dari  hasil  wawancara  yang
kami  lakukan  dengan  Kepala  Desa, Camat  Tegalbarang,  dan  masyarakat di  Tegalbarang.  Kehadiran  Camat  dan pendamping  Desa  telah  memotivasi Kepala Desa dan jajarannya untuk lebih secara  aktif  dalam  proses  penyusunan RKP Desa dan APBDesa.

## Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Anggaran
Sebagai  orang  yang  bertanggung jawab Kepala Desa menyusun dan secara langusng  melakukan  pengalokasian anggaran  bagi  pemanfaatan  Dana  Desa di  Desanya,  sehingga  pengalokasian anggaran disetiap program dan kegiatan dapat  berjalan  dan  diselesaikan  atas arahan  dan  bimbingan  Camat  dan pendamping  Desa.  Kerjasama  yang dilakukan  dari  jaran  Aparatur  Desa yang dipimpin Kepala Desa, dan Camat dengan pendamping Desa yang ditugasi oleh  Camat  dalam  kegiatan  dimaksud dapat  menghasilkan  pengalokasian pemenfataan Dana Desa, sesuai dengan kebutuhan  program  dan  kegiatan apa-apa  yang  dihasilkan  dari  hasil musrenbang  Desa  yang  dilakukan  oleh Kepala  Desa  dan  jajarannya  bersama dengan masyarakat.
Aspek penting lainnya yang diperoleh  Kepala  Desa  dan  jajarannya dari  Camat  adalah  adanya  fasilitasi lainnya  yang  juga  secara  normatif menjadi tugas camat adalah Pendampingan dalam penyerahan RAPBDes  dan  Rencana  Penggunaan Dana  Desa.Fasilitasi  lainnya  terkait dengan  tahapan  penyusunan  anggaran adalah Pengawasan batas akhir penyerahan RAPB Desa (oktober tahun berjalan)  dan  Rencana  Penggunaan Dana Desa. Menurut normatifnya, semua RABDes harus dikumpulkan pada bulan
oktober  tahun  berjalan  ke  pemerintah Kabupaten.  Sehingga  Desa  diberi batas  waktu  untuk  mengumpulkan RAPBDesa  pada  bulan  oktober  tahun berjalan,  dan  Camat  memberikan fasilitasi dalam pengumpulan APBDesa, dan  dalam  pencairan  Dana  Desa Kepala  Desa  mendapatkan  pembinaan dan  pengawasan  dari  Camat  dan pendamping  Desa,  dengan  Kepala Desa  dan  jajarannya  harus  sudah menyerahkan  rencana  penggunaan dana yang akan diperiksa oleh Camat.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014,  tentang  pemerintahan  daerah, dan  Undang-Undang  6  Tahun  2014, tentang  Desa,  di  mana  Camat  atau sebutan  lain,  pada  Pasal  224  ayat  (1) huruf  g,  dijelaskan  membina  dan mengawasi  penyelenggaraan  kegiatan Desa  dan/atau  kelurahan  dan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,  pada  Pasal  Pasal  101  ayat  (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa  disepakati  bersama  oleh  kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling  lambat  bulan  Oktober  tahun berjalan.  Dan  pada  ayat  (2)  Rancangan peraturan  Desa  tentang  APB  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan  oleh  kepala  Desa  kepada bupati/walikota  melalui  camat  atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

## Pencaiaran Dana Desa
Dalam  pencairan  Dana  Desa,  di mana  kepala  Desa  dapat  mengajukan kepada Bupati melalui Camat, dan Camat sebelum  disampaikan  kepada  Bupati, melakukan  veri ikasi  terlebih  dahulu, atas  semua  yang  diajukan  oleh  Kepala Desa  secara  detail,  dan  camat  dapat memberikan  rekomendasi  persetujuan
apabila  usulan  yang  diajukan  oleh Desa  dapat  dikatakan  layak  untuk dilakukan  pencairan,  sehingga  Kepala Desa  dan  jajaran  aparatur  Desa,  harus dan  wajib  memenuhi  persyaratan yang  ditetapkan  oleh  Camat,  tentunya sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Masalah  yang  sangat  kruisal  saat  ini adalah  di  mana  harga  satuan  isik yang  sangat  sulit  dijangkau  dalam perhitungan  transportasinya,  sehingga dalam  menghitung  rincian  biaya  untuk kebutuhan  barang  material isik, hitungannya  sangat  mahal,  karena besarnya  biaya  transportasi  dari  kota ke  Desa,  di  daerah  pegunungan,  yang transportasinya sangat jarang dan sulit. Sehingga  menjadi  hambatan  dalam pembangunan  insfrastruktur  isik  di Desa Tegalbarang.
Sehingga Kepala Desa dan jajarannya, harus melakukan koordinasi terkait  besarannya  biaya  yang  harus dikeluarkan kepada Camat dan
Pendamping  Desa,  Camat  pejabat  yang diberikan  kewenangan  penuh  dari Bupati Kepala Daerah, sangat merespon permasalahan ini.

## Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Secara  normative,  peran  Kepala Desa, dalam tahap pelaksanaan, di mana Kepala  Desa  sebagai  yang  bertanggung jawab  secara  langsung  terhadap pemanfaatan  Dana  Desa,  bertanggung jawab atas:
a)  Koordinasi  pelaksanaan  pemba- ngun an  kawaan  perdesaan  di wilayahnya  (termasuk  yang  ber- sumber dari Dana Desa)
b)  Koordinasi  dalam  pemberdayaan Masyarakat (termasuk yang bersumber dari Dana Desa)
c)  Koordinasi dalam pelaksanaan ker- ja sama antar desa dan kerja sama Desa  dengan  pihak  ketiga  (dalam pengelolaan Dana Desa)
d)  Melakukan  pengawasan  secara  in-
ternal  atas  pelaksanaan  peman- faatan Dana Desa di wilayahnya.
Koordinasi  yang  dilakukan  adalah dengan melakukan koordinasi sebelum dilakukannya  pelaksanaan  Dana  Desa, kepada  Camat  dan  Pendamping  Desa, sehingga Camat dan Pendapimng Desa dapat  memberikan  arahan  dan  binaan dalam  pemanfaatan  Dana  Desa  secara benar  dan  terarah  sesuai  kebutuhan skala Desa.
Koordinasi  dalam  pemberdayaan Masyarakat  (termasuk  yang  bersumber dari Dana Desa) juga dilakukan oleh Kepala Desa dan jajarannya, terkait perkembangan kemajuan  dalam  pelaksanaan  prohram dan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan memanfaatkan Dana Desa. Pembangunan beberapa sarana dan prasarana pengelolaan  Posyandu,  PAUD  dan  taman kanak-kanak maupun TPA –Alquran yang dilakukan  oleh  Desa,  harus  diketahui oleh  Camat,  apalagi  sumber  dana  yang digunakan  adalah  menggunakan  Dana Desa. Hal ini sesuai apa yang diamanatkan dalam  Peraturan  Kepala  Daerah  setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan. Dalam kerja sama antar desa, Kepala  Desa  mendapatkan  fasilitasi  dari
Camat  serta  Camat  juga  memberikan fasilitasi  apabila  terjadinya  perselisihan antar Desa dalam wilayahnya.

## Penggunaan Dana Desa di Desa Lebakbarang
Dana  Desa  yang  diterimakan  desa Lebakbarang tahun 2016 adalah sebesar Rp626.362.000. Dana Desa yang diterima untuk  tahap  I  sebesar  Rp250.544.800. dipergunakan  untuk  membangun  jalan lingkunga  desa,  dan  Dana  Desa  yang diterimakan  untuk  tahap  II  sebesar Rp.250.544.800.  dipergunakan  untuk pembangunan  jembatan  penghubung antar  dusun,  Adapun  Dana  Desa  yang diterimakan  untuk  tahap  III  sebesar Rp125.272.400.  dipergunakan  untuk membiayai pembangunan drainase dan pembangunan TALUD dan PAUD.
Dana  Desa  yang  diterimakan  desa Lebakbarang tahun 2017 adalah sebesar Rp798.442.000. Untuk tahap I diterima Dana  Desa  sebesar  Rp319.376.800.
dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan  jalan  lingkungan  desa, sedangkan Dana Desa yang diterimakan untuk  tahap  II  sebesar  Rp319.376.800. dipergunakan untuk membiayai pembangunan DRAINASE, TALUD dan  PAUD.  Adapun  Dana  Desa  yang diterimakan  untuk  tahap  III  sebesar Rp159.688.400. Untuk membiayai pembangunan BUMDES dan sebahagian untuk  operasional  TALUD  dan  PAUD serta POSYANDU.

## Tabel 3
Perkembangan Penerimaan dan enggunaan Dana Desa di Desa Lebakbarang (2015-2017) Tahun Tahap I Tahap II Tahap III Jumlah 2015 114.115.600 114.115.600 56.028.800 228.231.200 2016 250.544.800 250.544.800 125.272.400 626.362.000 2017 319.376.800 319.376.800 159.688.400 798.442.000
Sumber: Lap  Penggunaan  Dana  Desa  Kab  Pekalongan,  Setda  Pekalongan  dan  Dinas  PMD Pekalongan tahun 2016, 2017, 2018
Tahapan Penyusunan Laporan

## Pertanggungjawaban Kepala Desa
Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban  dana  desa,  di mana  berdasarkanPasal  104  ayat (1)  Selain  penyampaian  laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat(1),kepala Desa juga menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APB  Desa  kepada  bupati/ walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran. Dan  ayat  (2)  Laporan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa  kepada  bupati/walikota  melalui camat  atau  sebutan  lain  setiap  akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a.
Pada  Peraturan  Bupati  Kepala Daerah  nomor  100  Tahun  2017, dijelaskan  bahwa  camat  diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan  veri ikasi  atas  laporan pertanggungjawaban yang dibuat
kepala  desa,  sebelum  disampaikan kepada  Bupati  Kepala  Daerah  melalui Dinas Pemberdayaan Desa.

## Tahapan Penyusunan Berkas
Dokumen Pengeluaran Dalam melakukan tahapan pemeriksaan berkas dokumen pengeluaran camat dibantu oleh jajaran aparatur  kecamatan,  yang  memiliki kompetensdi  di  bidang  pengelolaan keuangan  desa,  dan  tugas  ini,  sangat jelas  dilakukan  pada  saat  camat melakukan  pembinaan  dan  veri ikasi pada  saat  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  di  mana  di  dalamnya termasuk  pengelolaan  dana  desa, pembinaan,  dan  pengendalian  dan
pengawasan  sangat  melekat  atas  dasar pemberian  kewenangan  yang  diatur dalam peraturan Bupati Kepala Daerah Pekalongan Nomor 100 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati ini adalah penjabaran dari  Undang-Undang  23  Tahun  2014, dan  Undang-Undang  6  Tahun  2014, serta  peraturan  pemerintah  nomor  43 Tahun  2014  dan  peraturan  Menteri Dalam  Negeri  nomor  113  Tahun  2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tegalbarang
Beberapa  kendala  dan  hambatan telah  diuraikan  pada  halam  pertama, dengan  kondisi  geogra is  yang  dimiliki desa  Tegalbarang,  dalam  pelaksanaan pemanfaatan  Dana  Desa,  beberapa hambatan  dan  kendala  dapat  dilalui  di antaranya adalah:
a.  Desa-Desa  di  wilayah  selatan  di daerah  pegunungan,  merupakan Desa  yang  tidak  memiliki  akse- sibilitas yang baik, dan sangat sulit dan mahalnya biaya pembangunan, dikarenakan  sulitnya  transportasi di wilayah desa.
b.  Kondisi  Cuaca  yang  sering  turun hujan, sehingga mengganggu dalam pembangunan  infrastruktur  yang dilakukan di Desa Tegalbarang.
c.  Keterlambatan penerimaan JUKNIS dari Kabupaten, sehingga terlambat dalam  pelaksanaan  pemanfaatan Dana Desa.
d.  Terbatasnya  dukungan  sarana  dan prasarana  di  Desa-Desa  di  Daerah Pegunungan,  termasuk  Desa  Tegal- barang.
e.  Biaya  satuan  yang  tidak  standar, karena kesulitan geogra is.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dalam hasil dan bahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Kepala Desa dalam melakukan perannya  dalam  meningkatkan  kinerja aparaturnya  dalam  pengelolaan  Dana Desa, didukung sepenuhnya oleh Camat dan  jajarannya  serta  pendamping  Desa yang  dimiliki  oleh  Camat,  sehingga menghasilkan:
a.  Peran Kepala Desa sangat strategis sebagai yang bertanggung jawab atas pengelolaan  Dana  Desa,  baik  pada aspek  dilakukannya  musrenbang Desa,  dalam  rangka  mencari masukan  di  dalam  penyusunan perencanaan pembangunan Desa. b.  Pengalokasian anggaran bagi program  dan  kegiatan  yang  telah disusun atas hasil musrenbang Desa, sesuai  arahan  dan  pendampingan yang  dilakukan  oleh  Camat  dan Pendamping Desa, sudah tepat dan sesuai  apa-apa  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Peraturan Bupati  Kepala  Daerah  setiap tahunnya.
c.  Dalam  pencairan  Dana  Desa,
Kepala  Desa  mendapatkan  arahan dan  pembinaan  dari  Camat  dan jajarannya,  sehingga  Kepala  Desa, dalam  pencairan  Dana  Desa  serta kemanfaatan  Dana  desa  dilakukan sesuai  petunjuk  dan  arahan  Camat Tegalbarang,  kondisi  ini  membuat Kepala  Desa  dan  jajarannya memiliki  kinerja  sangat  baik, sehingga Desa dapat dikategorikan dari  Desa  tertinggal  menjadi  Desa berkembang,  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Peraturan Menteri  Desa  Daerah  Tertinggal nomor 2 Tahun 2016, tentang IDM.
d.  Dalam
pertanggungjawaban Dana  Desa,  Kepala  Desa  selalu berkoordinasi  dengan  Camat  dan pendamping  Desa,  sehingga  apa- apa  yang  menjadi  syarat  dalam pertanggungjawaban  Dana  Desa dapat  dipenuhi  tetap  waktu  sesuai persyaratan yang diminta, sehingga dalam  ini  kinerja  Kepala  desa  dan Jajarannya  dapat  dikatakan  sangat baik,  baik  secara  administrasi maupun  secara isik,  semua diarsipkan  secara  baik  dan  rapih, hasil  ini  didapat  pada  saat  peneliti malakukan  observasi  ke  Desa Tegalbarang, dengan melihat secara langsung pertanggungjawaban penggunaan  Dana  Desa  dalam  3 tahun terakhir, semuanya tersimpan dengan rapih dan baik.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  tersebut dan  berbagai  permasalahan  dalam implementasi peningkatan peran Kepala Desa  dalam  meningkatkan  Kinerja Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Tegalbarang Kabupaten Pekalongan.
1.  Peran  dan  Kinerja  Kepala  Desa dalam pengelolaan Dana Desa, sudah memenuhi  ketentuan  sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati  Kepala  Daerah  Pekalongan Nomor  100  Tahun  2017,  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa di Kabupaten Pekalongan,
2.  Walaupun  pengelolaan  Dana  Desa sudah memenuhi ketentuan, namun tetap  diperlukan  ditingkatkannya pengawasan  dan  pengendalian terhadap pengelolaan Dana Desa.
3.  Perlu  dipertimbangkan  kondisi
IKG  bagi  Desa-Desa  di  Daerah Pegunungan yang mengalami
kesulitan transportasi terkait harga  HPS  dalam  penyusunan RAB  pembangunan  Infrastruktur Pembangunan  Desa,  agar  tidak mengalami hambatan dalam pembangunannya. 4.  Perlu adanya penambahan pendamping Desa pada Desa kondisi Geogra isnya dipegunungan, sejogyanya  1  Desa,  1  pendamping
Desa,  saat  ini  kondisinya  1 pendamping  Desa  untuk  3  Desa, ini  tidak  effektif,  sehingga  Desa- Desa yang kategori masih tertinggal sulit  untuk  maju  menjadi  Desa berkembang,  dan  berkembang sulit  menjadi  desa  maju  dan mandiri.  Karena  pendampingan Desa  dilakukan  hanya  1  sampai  2 kali dalam 1 tahun, dengan jumlah kondisi  11  Desa  di  Kecamatan Tegalbarang, yang relative Desanya dari aspek IDM masih kategori Desa tertinggal.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  John  W.  2013. Research Design , Yogjakarta: Pustka Pelajar
Kartasasmita.1996b. Pemberdayaan Masya- rakat: Konsep Pemberdayaan yang berakar pada masyarakat .  Jakarta:
Badan  Perencanaan  Pembangunan
Nasional Keban  T.  Yeremias.  2004. Memahami Good Governance: dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gave media.
Lebakbarang.  2015.  Kecamatan  Lebakba- rang Dalam Angka Tahun 2015, Pe- kalongan:  BPS  Kabupaten  Pekalo- ngan
______. 2016. Kecamatan Lebakbarang Dalam
Angka  Tahun  2016,  Pekalongan:
BPS Kabupaten Pekalongan
______. 2017. Kecamatan Lebakbarang Dalam
Angka  Tahun  2017,  Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan
______. 2018. Kecamatan Lebakbarang Dalam
Angka  Tahun  2018,  Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan.
______. 2018. Hasil Penelitian Strategi Peran Camat  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa di 2 Kecamatan Kajen dan Tegal Barang Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.
M. Burhan Burgin, 2007. Penelitian Kualitatif,
Jakarta: Prenada Media Group
Ndraha  Taliziduhu,  1987. Pembangunan
Masayarakat : Mempersiapkan
Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara.
Sadu  Wasistiono,  2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Edisi  Ketiga. Penerbit
Fokusmedia, Bandung. Stewart Aileen Mitchell, 2006, Empowering
People : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia .  Yogyakarta, Kanesius. Suharsimi Arikunto. 2013. Prosedur Penelitia. Jakarta:  Penerbit  Rinerka Cipta
Sugiyono.  2014. Penelitian Kualitatif Deskriptif . Bandung Alpabet 2014.
Yanuar Ikbar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif.  Bandung:  PT.  Re ika Aditama

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  17  Tahun  2003,  tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang  1  Tahun  2004,  tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang  15  Tahun  2004,  tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawa- ban Keuangan Negara;
Undang-Undang  32  Tahun  2004,  direvisi menjadi  Undang-Undang  23  Tahun 2014,  tentang  Pemerintahan  Dae-
rah; Undang-Undang  6  Tahun  2014,  tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2014,  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa; Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun
2014, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan  Menteri  Desa  daerah  tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015  tentang  Penggunaan  Dana Desa
Peraturan  Bupati  Pekalongan  nomor  100 Tahun  2017,  tentang  Pedoman
Teknis Pengelolaan  Keuangan Desa