## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## PEMOLISIAN MASYARAKAT DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA

## Yoserwan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia Email: yoserwan@law.unand.ac.id
Coresponding author: yoserwan@law.unand.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 08/03/2023 Direvisi, 19/03/2023 Dipublikasi, 07/04/2023 Kepolisian  merupakan  lembaga  pemerintahan  memegang  peranan  penting dalam  mewujudkan  ketertiban,  keamanan  dan  ketenteraman  masyarakatat. Pelaksanaan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian tersebut merupakan pra- kondisi  tercapainya  tujuan  nasional.  Secara  khusus  tugas  dan  wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana, sebagai perlindungan terhadap hak warganegara, Dalam perkembangannya, tugas, wewenang dan fungsi kepolisian tidak    bisa  diserahkan  sepenuhnya  kepada  lembaga  kepolisian  saja,  melainkan membutuhkah  keterlibatan    masyarakat  dalam  bentuk  Pemolisian  Masyarakat (Community  Policing).  Tulisan  ini  membahas  pemolisan  masyarakat  dalam penegakan  hukum.  Pembahasan  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian hukum normatif  dengan  menghimpun  data  sekunder  baik dalam  bentuk  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemolisian  Masyarakat  merupakan  upaya  untuk  mengoptimalkan  pencapaian tujuan  kepolisian  sekaligus  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan  yang berbasis  masyarakat.  Kebijakan  Pemolisian  Masyarakat  merupakan  proses demokratisasi  dan  upaya  untuk  menciptakan  institusi  kepolisian  yang  sejalan dangan prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan Pemolisian Masyarakat di bidang penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari filosofi Kepolisian Indonesia dan sudah  diadopsi  dan  diimplementasikan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari. Pemolisian  Masyarakat  sudah  dilaksanakan  melalui  keadilan  restoratif,  diversi media  penal  dan  secara  hukum  adat.  Penerapannya  sejalan  dengan    perasaan hukum masyarakat. Kedepannya, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penerapan  kebijakan  Pemolisian  Masyarakat  dan  penguatannya  melalui perundang-undangan, khususnya dalam hukum acara pidana.
Kata Kunci: Pemolisian Masyarakat; Penegahan Hukum Pidana; Keadilan
Restoratif;Diversi: Mediasi Penal Abstract Keywords: Community
Policing; Criminal Law
Enforcement; Restorative Justice; Diversion: Penal Mediation Police  is  a  government  institution  that  plays  an  important  role  in  creating order,  security  and  peace  in  society.  Implementation  of  the  duties,  authorities and  functions  of  the  police  is  a  precondition  for  achieving  national  goals.  In particular, the duties and powers of the police are the enforcement of criminal law,  as  protection  of  the  rights  of  citizens.  This  paper  discusses  community policing  in  law  enforcement.  The  discussion  is  carried  out  using  normative legal  research  by  collecting  secondary  data  both  in  the  form  of  primary, secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of  the  study  show  that Community Policing is an effort to optimize police appeals as well as to create community-based  comfort  and  security.  Community  Policing  Policy  is  a democratization  process  and  an  effort  to  create  police  institutions  that  are  in line with democratic principles. The Community Policing Policy in the field of law  enforcement  cannot  be  separated  from  the  philosophy  of  the  Indonesian Police  and  has  been  adopted  and  implemented  in  the  implementation  of  daily tasks.  Community  policing  has  been  carried  out  through  restorative  justice, media penal diversion and according to customary law. Its application is in line
with the legal feelings of society. In the future, it is necessary to make efforts to optimize the implementation of the Community Policing policy and strengthen it through laws and regulations, especially in criminal procedural law.

## PENDAHULUAN
Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia,  diperlukan  suatu  pra-kondisi  yakni  terciptanya suatu  ketertiban  dalan  keamanan  dalam  masyarakat. 1 Di  samping  itu,  ketertiban  dan keamanan merupakan salah satu kebutuhan tujuan  dalam setiap pembangunan. Di pihak lain ketertiban  dan  kemanan  merupakan  salah  satu  pra-kondisi  terciptanya  ketentraman  dalam masyarakat  dan  sekaligus  prasyarat  bagi  dapat  dilaksanakannya  pembangunan  untuk terciptanya  kesejahteraan  dan  kemakmuran.  Tanpa  adanya  ketertiban  dan  keamanan pembangunan jelas akan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. 2
Institusi  yang  dimanatkan  secara  khusus  oleh  undang-undang  untuk  menciptakan  dan memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat adalah kepolisian. Dalam konsideran Undang-undang  No.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian,  (UU  Kepolisian)  dinyatakan  bahwa: “keamanan  dalam  negeri  merupakan  syarat  utama  mendukung  terwujudnya  masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selanjutnya  dinyatakan  bahwa  pemeliharaan keamanan  dalam  negeri  melalui  upaya  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  yang  meliputi pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia  selaku  alat  negara  yang  dibantu  oleh  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia ” 3 .
Untuk mencapai tujuan kepolisian dalam UU Kepolisian  selanjutnya dinyatakan bahwa fungsi  kepolisian adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat.  Kesemua fungsi kepolisian tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Keberhasilan  salah  satu  fungsi  akan  mendukung  pencapaian  fungsi-fungsi  lainnya. Sebaliknya  bila  salah  satu  fungsi  terabaikan  akan  berdampak  pada  pencapaian  fungsi lainnya 4 .
Mencermati  fungsi  kepolisian  yang  diamanatkan  dalam  undang-undang,  tidak  dapat disangkal  bahwa  kepolisian  memegang  fungsi  dan  peranan  yang  sangat  pentingdalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  yakni  kebutuhan  akan  ketertiban  dan keamanan.  Dari  aspek  naluariah,  setiap  manusia  selalu  mendambakan  petertiban,  keamanan dan  ketentraman,  bebas  dari  adanya  gangguan  ketertiban  dan  keamanan  dalam  bentuk
1 Ahmad  Jazuli.  (2016).  “Pembangunan  Pertahanan  dan  Keamanan  Demi  Penegakan  Hukum  di Indonesia: kewibawaan suatu negara ” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure , ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016: 187 -199. DOI: http://dx.doi.org/10.30461/dejure.2016.V16.187-199 ,
2 Robert J. Barro.  (2013). Democracy, Law and Order, and Economic Growth . P.41-56, 2013 Index of Economic Freedom. Tersedia di https://thf_media.s3.amazonaws.com/index/pdf/2013/chapter3.pdf https://thf_media.s3.amazonaws.com › chapter3
3 Konsideran Menimbang Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian,
4 Elvi  Alfian.  (2020).  “ Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian  Untuk  Meningkatkan  Kepercayaan  Publik terhadap  Penegak  Hukum,  Legalitas ”:  Jurnal  Penelitian  Hukum ,  12  (1),  2020,  p.  27-37 DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192,
kejahatan.  Kebutubah  ronahiah  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kebutuhan  kebutuhan lahiriah bahkan merupakan prakondisi bagi tercapainya kebutuhan rohaniah.
Dari  aspek  kehidupan  sosial,  keberadaan  kepolisian  pada  dasarnya  tidak  terpisahkan dari  kehidupan  masyarakat  itu  sendiri.  Kehidupan  masyarakat  yang  membutuhkan  norma atau hukum. Aturan hukum perlu ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Untuk  itu  diutuhkan  kelembagaan  untuk  menupang  keberadaan  norma  tersebut.  Salah  satu kelembagaan dalam paranata hukum adalah institusi kepolisian.
Dari perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara kelihatan bahwa semakin lama peranan dan fungsi kepolisian semakin tidak dipisahkan dari perkembangan kehidupan masyarakat.  Semakin  berkembang  kehidupan  masyarakat  semakian  berkembang  pula  peran dan fungsi kepolisian. Perkembangan fungsi kepolisian juga semakin terlihat baik dari aspek personal,  kelembagaan,  struktural,  sarana  dan  prasana  serta  tanggung  jawab  dan akuntabilitas 5 .
Walaupun  dengan  berbagai  permasalahan  yang  dihadapapi  oleh  kepolisian,  di  tengah ketidak  puasan,  kritikan  ataupun  ketidaksukaan  terhadap  kepolisian,  secara  faktual, keberadaan  kepolisian  tidak  adakan  terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan bernegara.  Realita  juga  menunjukkan  bahwa  keberadaan  kehadiran  kepolisian  baik  secara personal  atau  kelembagaan  akan  lebih  menciptakan  ketertiban,  dan  keamaman. A  more pragmatic  view  is  forced  to  acknowledge  that  the  availability  of  the  police  does  make  life safer  and  more  orderly  than  it  would  be  otherwise,  but  it  refuses  to  Accept  that  we  are  at their mercy . 6
Keberadan  kepolisian  dalam  sebuah  masyarakat  atau  Negara  tentu  tidak  terlepaskan dari  sejarahnya  dan  perkembangan  masyarakatnya.  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri) yang lahir dan tumbuh bersamaan dengan bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari filosofi dan dasar Negara Indonesia. Kalau pada tahap awal kelahirannya Polri, merupakan salah satu unrut  keamanan  dan  pertahanan  Negara  sehingga  dalam  pelaksanaan  fungsi  dan kewenangannya  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  dokrin  pertahanan  dan  keamanan  yang ditandai ciri militernya.
Namun  dalam  perkembangannya  khususnya  setelah  reformasi,  Polri  memisahkan  dari dari  tentara  dan  lebih  mencerminkan  sebagai  sebuah  istitusi  sipil.    Bahkan  dalam  Undang- Undang Kepolisian dinyatakan bahwa anggota Polsi adalah pegawai negeri. Dengan undang- udang yang baru Polri tentu diharapkan benar-benar akan menjadi kepolisian yang melayani kebutuhan  rakyat.  Tidak  hanya  sekedar  melayani  melainkan  juga,  kepolisian  secara keseluruhan harus berada pada posisi terdepan untuk menciptaan keamanan dan kertiban dan penegakan  hukum,  Poliri  harus  menjadi  contoh  dan  teladan  dalam  pelaksanaan  fungsi  dan kewenangan kepolisian 7 .
5 Anupam Sharma. (2014).  “Police and its Role in the Society”. Dynamics of Public Administration Vol. 31,  No.  1,  January-June,  2014  pp.  74-80,  DOI:  10.5958/0976-0733.2014.00788.3,  tersedia  di: https://www.researchgate.net/publication/271355791_Police_and_its_Role_in_the_Society .
6 Egon Bittner. (1970). “The Functions of the Police in Modern Society”, University National Institute of Mental  Health  Center  for  Studies  of  Crime  and  Delinquency ,  Wisconsin,  1970,  hlm.119.Tersedia  di: https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/147822NCJRS.pdf
7 Muhammad  Arif.  (2021).  Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian  dalam  Perannya  sebagai  Penegak  Hukum Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian.    Al  Adl  :  Jurnal  Hukum,  Vol.  13,    No.1, p.91-100, DOI : 10.31602/al-adl.v13i1.4165 , https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli ,
Walaupun  kepolisian  merupakan  institusi  pemerintah  yang  diberi  kewenangan  dalam pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  namun  kesemua  tanggungjawab  itu  tentu tidak  dapat  dijalankan  sendiri.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  dukungan  dan  keterlibatan  dari komponen  lain  yang  ada  dalam  masyarakat.  Salah  satu  dukungan  yang  dibutukan  tersebut adalah dari masyarakat itu sendiri. Pemikiran ini ditampung dalam suatu konsep yang disebut dengan  pemolisan  masyarakat (community  policing) . 8 Konsep  ini  sudah  diterima  dan dijalankan  secara  universal  termasuk  di  Indonesia. 9 Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  mencoba mengkaji bagaimana konsep pemolisian ini dalam sistem hukum  Indonesia dan bagaiamana dalam kehidupan bermasyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penulisan kajian ini dilakukan dengan metode  penelitian hukum  normatif yang berarti menggunakan data sekunder yakni berupa bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder atau tertier. Bahan hukum primer yang digunakan adalan perundang-undangan terkait dengan tugas,  wewenang  dan  fungsi  kepolisian,  khususnya  Undang-Undang  Kepolisian  serta  Kibat Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam pelaksanaan  fungsi  sebagai  penegak  hukum  sertas  terkait  dengan  kebijakan  pemolisian masyarakat.  Bahan  hukum  sekunder  yang  dugunakan  adalah  berbagai  literatur  baik  buku artike  dan  sumber  lain  yang  terkait  dengan  tugas,  wewenang  dan  fungsi  kepolisian    dan pemolisian  masyarakat.  Bahan  hukum  yang  terhimpun  dilakukan  analisis  secara  juridis kualitatif dan dilakukan penarikan terhadap generalisasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemolisian Masyarakat dalam Sistem Hukum Indonesia
Salah  satu  perkembangan  dalam  konsep  dan  doktrin  kepolisian  adalah  Pemolisian Masyarakat  atau  Polmas (Community  Policing). Kalau  pada  awalnya  pemikiran  tentang hubungan  kepolsian  dan  masyarakat  seakan  akan  hubungan  yang  terputus  dan  tugas  yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan sepenuhnya ada pada kepolisian 10 . Pandangan ini tentu  ada  pada  dua  sisi  yang  berhadap-hadapan.  Kepolisian    menganggap  bahwa  dia  adalan istitusi  yang  diberi  tugas  dan  kewenangan  dan  masyarakat  tunduk  sepenuhnya  pada  posisi mengikuti  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kepolsian.  Sebaliknya  masyarakat  berpandangan bahwa  tugas  yang  berkaitan  dengan  ketertiban,  keamanan  dan  penegakan  hukum  adalah sepenuhnya tugas kepolisian, sehingga masyarakat berada dalam posisi yang pasif 11 .
Walaupun pemikiran tentang dikotomi antara kepolisian dan rakayat tidak sepenuhnya benar,  karena  secara  empiris  sejak  lama  sebenarnya  antara  polisis  dan  masyakarat  memang
8 Bayu  Suseno.  (2016).     E-Polmas: :Paradigma  Baru  Pemolisian  Masyarakat  Era  Digital «  , Jurnal Keamanan Nasional, Vol. II , No. 1, 2016, p.77-109, ttps://www.researchgate.net/publication/342929684_E-
9 U.S.  Department  of  Justice.  (1994). Understanding  Community  Policing  A  Framework  for  Action , Monograph,
Washington. DC, p1, Tersedia di:
https://www.ojp.gov › pdffiles › commp
10 Jennifer E. Cossyleon. (2019). Community Policing, 2019, p1, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0058, https://www.researchgate.net/publication/332426579_Community_Policing
11 Melese Teferi Adugna, Tesfaye Zeleke Italemahu. (2019). “ Crime Prevention Through Community Policing Interventions: Evidence from Harar City, Eastern Ethiopia”, Jurnal UGM Humaniora , Vol 31, No 3 (2019) , p.326, https://doi.org/10.22146/jh.44206 .
tidak  dapat  dipisahkan  sama-sekali.  Walaupun  pada  waktu  ketika  polisis  masih  berada  di bawah institusi militer, namun tidak berarti bahwa dalam pelaksanaannya tidak terdapat suatu interaksi  sama  sekali  dengan  masyarakat.  Bahkan  dalam  banyak  hal  sesuai  denga  dokrin “Dwi  Fuungssi  ABRI”,  hubungan  antara  Kepolsian  sebagai  salah  satu  unsur  tentara  sangat erat, walaupun juga terdapat berbagai dampak negatifnya.
Dalam  kehidupan  masyarakat  sebenarnya  juga  sudah  lama  terbukti  bahwa  tugas  atau fungsi ketertiban dan keamanan tertentu juga diemban oleh masyarakat atau melalui interaksi antara Kepolisian dan masyarakat. Bahkan dalam hukum adat, masyarakat hukum adat juga sudah  mengimplentasikan community  policing dengan  keterlibatan  dalam    mengengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
Dengan  terjadinya  perobahan  fundamental  dalam  kehidupan  bernegara  khususnya setelah  era  reformasi,  terjadi  pula  perubahan  mendasar  dalam  fungungsi  kepolisian.  Salah satu  perubahan  fundamental  seperti  yang  dikemukakan  di  atas  adalah  pemisahan kelembagaan  kepolisian  dari  Tentara  Nasional  Indonesia.  Dengan  perubahan  paradigma tersebut  tentu  saja  akan  membawa  perubahan  pula  pada  bebagai  hal  yang  terkait  dengan kepolisian.  Salah  satu  perubahan  itu  juga  dituangkan  dalam  konsideran  Undang-undang Kepolisian yang menyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian tidak hanya dilakuka oleh kepolisian melainkan juga dibantu oleh masyarakat.
Walaupun  secara  konseptual  pemolisian  masyarakat  berasal  dari  konsep  asing  yakni Community  policing,  namun  seperti  yang  dikemukanan  di  atas  konsep  itu  tidak  asing  lagi bagi Indonesia. Konsep Polmas dapat diartikan sebagai: “ a collaboration between the police and  the  community  that  identifies  and  solves  community  problems”. 12 Sementara  itu Trojanowicz  dan  Bucqueroux  memberi  definisi  sebagai:  “ community  policing:  “is  a philosophy and organizational strategy that promotes a new partnership between people and their police”. 13
Berkembangnya konsep Polmas masyarakat secara global tentu saja tidak terlepas dari pengalaman  empiris  yang  menunjukkan  bahwa  paradigma  konvensional  tentang  kepolisian tidak dapat mendatang hasil secara optimal. Oleh sebab itu, disadari bahwa tanggung jawab terhadap  kertiban  dan  keamanan  tidak  dapat  hanya  diserahkan  kepada  kepolisian  semata. Masyarakat  harus  terlibat  dalam  mendukung  tugas  dan  fungsi  kepolisian,  sebaliknya kepolisian  juga  harus  membantu  bagaimana  masyarakat  berperan  dalam  pelaksanaan ketertiban dan keamanan. Konsep ini menyatakan bahwa: “Community leaders are beginning to  recognize  that  they  also  must  accept  responsibility  for  keeping  their  neighborhoods  safe. Communities must take a unified stand against crime, violence, and disregard for the law, and must  make  a  commitment  to  increasing  crime-prevention  and  intervention  activities.  Police agencies  must  help  build  stronger,  more  self-sufficient  communities  communities  in  which crime and disorder will not thrive”. 14
12 US  Department  of  Justice  Office.  (1994). Understanding  Community  Policing  A  Framework  for Action ,  Bureau  of  Justice  Assistance,  Response  Center  633  Indiana  Avenue  NW.,  Washington,  hlm.  VII, tersedia di: https://www.ojp.gov/pdffiles/commp.pdf
13 Robert  Trojanowicz  dan  Bonnie  Bucqueroux.  (1998). Community  Policing:  How  to  Get  Started , Second Edition, (Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co, hlm 6. Tersedia di: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/community-policing-how-get-started
14 US Departmen of Justice , op cit , hlm. 4
Berkembangnya konsep POLMAS sebenarnya tidak terlepas dalam perkembangan dan salah  satu  bentuk  gerakan  demokrasi.  S  Sebagaimana  dikemukakan  oleh:  “ Community policing is democracy in action. It requires the active participation of local government, civic and  business  leaders,  public  and  private  agencies,  residents,  churches,  schools,  and hospitals.  All  who  share  a  concern  for  the  welfare  of  the  neighborhood  should  bear responsibility for safeguarding that welfare.” 15
Sebagai  sebuah  gerakan  demokrasi,  Polmas  tentu  tidak  dengan  serta  merta  akan membuahkan hasil sebagai  mana di harapkan oleh sebab itu perlu terlebih  dahulu  dipahami dengan baik, ide dan konsepnya. Keberhasilannya tentu saja sangat tergantung pada aktornya yakni  anggota  polisi  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Di  samping  itu  sebagai  sebuah  konsep, Polmas  mengandung  dua  komponen  utama  yakni community  partnership  and problem solving ,  yakni :  “To  develop  community  partnership,  police  must  develop  positive relationships  with  the  community,  must  involve  the  community  in  the  quest  for  better  crime control and prevention, and must pool their resources with those of the community to address the  most  urgent  concerns  of  community  members.  Problem  solving  is  the  proccess  through which  the  specific  concerns  of  communities  are  identified  and  through  which  the  most appropriate remedies to abate these problems are found”.
Walaupun  secara  substansial  Polmas  sudah  tidak  asing  lagi  bagi  Indonesia,  namun secara  konseptual  perkembangannya  sejalan  dengan  proses  demokrasi  di  Indonesia, khususnya  setelah  reformasi.  Prinsip-prinsip  POLMAS  telah  dituangkan  dalam  UU Kepolisian. Secara implementatif, konsep Polmas dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol:  Skep/737/X/2005  tanggal  13  Oktober  2005  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Penerapan  Model  Perpolisian  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Polri.  Sedangkan secara  lebih  khusus  kebijakan  Polmas  dituangkan  dalam  peraturan  yang  dijadikan  pedoman atau  jutlak  yakni  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  (Perkap)  Negara  Republik  Indonesia Nomor  7  tahun  2008  tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi  Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Mengingat  tugas  dan  ruang  lingkup  kepolisian  sangat  luas  maka  tentu  saja  kebijakan Polmas  mencakup  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  kepolisian. 16 Salah  satu  bentuk  kegiatan Polmas  adalah  penerapan  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  (ADR).  Kegiatan  ini  jelas  tidak terlepas dari komponen Problem Solving dan terkait juga   dengan fungsi penegakan hukum.

## Polisi Sebagai Penegak Hukum
Salah satu fungsi kepolisian yang sangat urgen adalah fungsi penegakan hukum. Dalam fungsi  ini  secara  tradisional  kepolisian  merupakan  bagian  atau  sub  sistem  dari  Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dalam SPP kepolisian berada pada garada terdepan yang berhadapan secara  langsung  dengan  masyarakat  khususnya  seseorang  yang  diduga  sebagai  pelanggar hukum.  Denegan  demikian  keperhasilan  sebuah  SPP  sangat  ditentukan  oleh  pelaksanaan tugas dan fungsi kepolsian sebagai penegak hukum.
Tugas utama kepolisian dalam SPP adalah sebagai penyidik dan atau penyelidik. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepolisian sebagai penyidik diberi seperangkat
15 Ibid
16 Dalam  Pasal  14  Perkap  No.7  Tahun  2008  diinyatakan  bahwa  terdapat  Sembilan  bentuk  kegiatan Polmas termasuk penerapan konsep Alternative Despute Resolution.
kewenangan yang terkait langsung dengan hak asasi manusia. Dalam kaitan inilah kepolisian berada dalam siatuasi yang berhadap-hadapan dengan rakyat. Di satu pihak penyidik sebagai penegak  hukum  adalah  aparatur  penegak  hukum  yang  juga  berkewajiban  melindungi  hak asasi  manusia dalam hal ini hak tersangka. Namun  di  pihak lain  adakalanya penyidik harus melakukan  upaya  paksa.  Dalam  pelaksanaan  ini  kewenangan  ini  polisi  seringkali  menjadi sorotan atau kritikan, karena  adakalanya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum.
Pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  kepolisian  sebagai  penegak  hukum  tidak  terlepas dari  kebijakan  criminal  atau  politik  criminal. 17 Politik  kriminal  sebagai  upaya  masyarakat dalam  penanggulangan  kejahatan  telah  menempatkan  kepolisian  pada  jajaran  terdepan  yang berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  baik  sebabagai  tersangka  atau  sebagai  korban. Dalam  kedudukan  inilah  kepolisian  harus  bisa  menselaraskan  di  satu  pihak  kepentingan tersangka dan di pihak lain korban.
Walau tujuan utama penegakan hukum adalah mencapai kepastian hukum dan keadilan, dalam hal ini dengan membawa seorang tersangka sebagai pelaku tindak pidana di hadapkan kepersidangan,  namun    penegakan  hukum  juga  mempunyai  dimensi  lain,  yakni  bagaimana proses  persidangan  atau  peradilan  pidana  ditempatkan  pada  upaya  yang  terakhir.  Dengan demikian    tugas  dan  fungsi  kepolisian  sebagai  penegak  hukum  tidak  selalu  berada  dalam ranah SPP.
Kebijakan  kriminal  sebagai  sebuah  kebijakan  sosial  tidak  hanya  dalam  bentuk kebijakan  hukum  pidana  (penal  policy)  melainkan  juga  non-penal  policy.  Kebijakan  penal dartikan  sebagai  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada  akhirnya    mempunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan  peraturan  hukum  pidana  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik,    dan  untuk memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada  pembuat  undang-undang,  tetapi  juga  kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 18 Sehubunga dengan itu juga A. Mulder mengemukakan bahwa politik hukum  pidana  mencakup:  “seberapa  jauh  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu diubah  dan  diperbarui;  apa  yanag  dapat  diperbuat  dan  untuk  mencega    terjadinya  tindak pidana dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan”. 19
Dalam  perkembangananya  penegakan  hukum  pidana  tidak  hanya  dilakuan  melaui kebijakan  hukum  pidana.  Dalam  perkembangannya  pengegakan  hukum  pidana  juga dilakukan melalui pendekatan non-penal. Melalui kebijakan ini diupayakan bagaimana suatu tindak pidana tidak di bawa ke dalam SPP. Dengan kata lain dilakukan upaya lain agar suatu tindak pidadana diselesaikan di luar pengadilan 20 .
Mengingat  tujuan  utama  penegakan  hukum  pidana  melalui  SPP  adalah  untuk menegakkan  hukum  pidana,  maka  dalam  kenyataannya  SPP  di  satu  pihak  dapat  mencegah
17 “Mark  Ancel  merumuskan  politik  criminal  sebagai  the  rational  organization  of  the  control  crime  by society.  Sedangkan  G  Peter  Hoefnagels  mengemukakan  bahwa  Criminal  policy  is  the  rational  organization of the social sanction to crime”.  Barda Bawawi Arief. (2008). Kebijakan Hukum Pidana , Kencana Predana media Group, Jakarta, hlm. 1-2.
18 Ibid, hlm. 19
19 Ibid, 23
20 Cahya Wulandari. (2020).  “Kebijakan Kriminal Non-Penal dengan TechniPrevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif melalui Internet)”, Pendecta Jurnal Penelitian Hukum , Vol.15. No. 2. Hlm. 228-241 DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650 ,
terjadinya tindak pidana  dan dipihak lain dapat  mendorong terjadinya tindak pidana. 21 Oleh sebab  itu  penggunaan  SPP  sebagai  salah  satu  bentuk  penegakan  hukum  harus  benar-benar dipertimbangkan  berbagai  aspek  dan  konsekwensinya.  Dengan  pertimbangan  itulah  lahir berbagai pemikiran dan konsep untuk mencari alternantif lain dari pendekatan SPP.

## Pemolisian Masyarakat dalam fungsi Penegakan Hukum
Dengan diintridusirnya dan diterimanya konsep Polmas, pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian  tidak  lagi  semata  tanggung  jawab  lembaga  kepolisian.  Masyarakat  diharapkan terlibat  secara  aktif  dala  pelaksanaan  fungsi  kepolisian.  Dari  aspek  sosiologis  dan  juridis terdapat  beberapa  mekanisme  atau  kebijakan  yang  sangat  terkait  denga  konsep  Polmas  dan membutuhkan  keterlibatan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  untuk  mendukung  keberhasilan polmas kebijakan-kebijakan tersebut  harus dioptimalkan penerapannya.  Mekanisme tersebut mencakup  penerapan  diskresi  kepolisian,  dan  perlu  di  optimalkan  implementasinya  yakni diskresi kepolisian, keadilan restoratif, diversi, mediasi penal, dan penyelesaian secara hukum adat:
a. Diskresi kepolisian
Dalam berbagai aturan penegakan hukum, khususnya dalam yang terkait dalam SPP terdapat  beberapa  konsep  dan  aturan  yang  memungkinkan  lebih  melibatkan  masyakarat dalam  penegakan  hukum.  Walaupun  aturan  itu  belum  secara  khusus  menyatakan keterlibatan masyarakat, namun dalam pelaksanaan ataupun pertimbangan yang digunakan lebih berorientasi kepada masyarakat. Yang pertama, dalam kepolisian sudah lama dikenal konsep  diskresi 22 .  Sebagai  sebua  konsep,  diskresi  sebenarnya  tidak  hanya  dimiliki  oleh kepolisian,  namun  dalam  pemerintahan  secara  umum.  Konsep  ini  memungkinkan kepolisian  melakukan  tindakan  atau  kebijakan  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Dalam  UU Kepolisian,  kewenangan  ini  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l,  yakni  melakukan tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab.  Dalam  Pasal  18  UU  Kepolisian juga  dinyatakan  bahwa  Untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri.
Dalam praktek, diskresi kepolisian dapat dilakanakan dalam berbagai bentuk, seperti dengan  tidak  melanjutkan  pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  melainkan  menyelesaikan antara  kedua  pihak  dalam  hal  ini  pelaku  dan  korban,  dengan  berbagai  ketentuan  dan kesepakatan yang diambil. 23 Undang-undang Kepolisian sudah memberikan garisan kapan suatu  diskresi  dapat  dilakukan.  Dalam  Pasal  16  ayat  (2)  UU  Kepolisian,  penggunaan diskresi harus dengan dasar:
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
21 John E Conklin. (1992). Criminology , Mc Millan Publishing Co. Toronto, 1992, hlm.
22 Ni  Ketut  Sari  Adnyani..  (2021).  “ Kewenangan  Diskresi  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam Penegakan  Hukum  Pidana”, Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial, Vol. 7,  Bo.  2,  hlm.  135-144. DOI: 10.23887/jiis.v7i2.37389 ,
23 Agustin  Firmansyah,  Heru  Widodo  dan  Damrah  Mamang.  (2022).  “Tinjauan  Hukum  Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”. (022) Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum , Vol. 8 No.2, hlm.127-142, DOI: https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2066
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asasi manusia.
Selanjutnya  dalam  Pasal  18  UU  Kepolisian  dinyataka  bahwa  Pelaksanaan  diskresi kepolsian hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan  perundang-undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Sedangkan  dalam  penjelasan  Pasal  18  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan  diskresi kepolisian mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
Walaupun konsep diskresi  yang dikemukakan di  atas tidak secara tegas dinyatakan melibatkan  masyarakat,  namun  dalam  implementasinya  mau  tidak  mau  akan  melibatkan masyarakat karena proses perdamaian tersebut akan melibatkan minimal pihak pelaku dan korban,  bahkan  juga  diperluas  dengan  dengan  keterlibatan  tokoh  masyarakat.  Dengan dasar  juridis  yang  dikemukakan  di  atas,  terdapat  dasar  hukum  yang  kuat  bagi  kepolisian untuk lebih memperluas penggunaan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum, namun tentu saja dengan lebih mempertegas aturan pelaksanaanya. Di samping itu khusus dalam  pelaksanaan  kewenangan  penyidikan,  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  j dinyatakan  bahwa  penyidik  berwenang  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung  jawab.  Ketentuan  ini  juga  dipandang  sebagai  suatu  bentuk  diskresi  dalam pengekan hukum.
b. Keadilan Restoratif
Penegekn  hukum  hukum  pidana  melelalui  Sisem  Peradilan  Pidana  selama  ini dipadang  belum  dapat  menyelesaikan  persoalan  dalam  masyarakat  terkait  dengan kejahatan.  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  berjalan  selama  ini  sangat  berorentasi  kepada penghukuman  atau  pemidanaan  pelaku.  Hukum  Pidana  lebih  bersifat  punitif,  sedangkan korban  serta  masyarakat  yang  terdampak  dalam  suatu  kejahatan  tidak  tertangani  secara baik.  Oleh  sebab  itu  kemudian  berkembang  pemikiran  agar  persoalan  kejahatan  tidak hanya  berorientasi  kepada  pelaku  yang  bertujuan  kepada  pemidanaan,  melainkan  juga mempertimbangkan  aspek  korban  dan  masyarakat  dengan  tujuan  agar  memperbaiki  atau merestorasi  berbagai  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  kejahatan. 24 Pemikiran  ini kemudian mehirkan konsep Restorative justice atau keadilan restoratif.
Konsep  keadilan  restoratif  yang  pada  awalnya  diperkenalkan  di  New  Zeland, kemudian diasopsi  di  berbagai  negara.  Keadilan  Restoratif secara normatif mulai  dikenal dalam peradilan anak sebagai mana dituangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang  SistemPeradilan  Anak  yang  mengganti  Undang  No.  3  Tahun  1997  tentang Peradilan  Anak.  Namun  sebelumnya  keadila  restoratif  rah  diterapkan  oleh  kepolisian melalui  program  Polmas.  Sedangkan  dalam  pelaksanaannya  juga  melibatkan  masyarakat sehingga sangat sejalan dengan konsep Polmas 25
24 “Terdapat berbagai pengertian tentang keadilan  restorati. Salah satu pengertiannya adalah Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best  accomplished  through  cooperative  processes  that  include  all  stakeholders”.  Lihat;  Kuat  Puji  Prayitno. (2012).    “Restorative  Justice  untuk  Peradilan  di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis  Filosofis  dalam  Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal
Dinamika Hukum , Vol.12 No.3, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65
25 Dari berbagai pengertian unsur keadilan restorative mengandung prinsip yakni: “1. Justice requires that we work to restore those who have been injured. 2. Those most directly involved and affected by crime should
Keadilan  restoratif  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak  dilaksanakan melalui  diversi  yakni  pengalihan  perkara  pidana  dari  perdilan  pidana  ke  luar  pengadilan pidana.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  perkembangan  dalam  penegakan  hukum  yang merupakan  wujud  dari  pemolisian  masyarakat  di  bidang  hukum  adalah  pelaksanaan diversi. 26 Walaupun,  ketentuan  ini  secara  normatif  masih  terbatas  dalam  perkara  pidana anak,  namun  ketentuan  tersebut  sudah  bersifat  imperatif.  Hal  itu  ditegaskan  dalam  pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dengan adanya penegasan tersebut mau  tidak  mau  polisis  dalam  melaksanakan  penyidikan  dalam  perkara  anak  harus berupaya melakukan mediasi.
Diversi  sebagai  suatu  bentuk  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  jelas  akan melibatkan  berbagai  pihak  terkait,  pihak  tersangka  pelaku,  pihak  korban  dan  pihak masyarakat  lain  yang  terkait.  Dengan  demikian  pelaksaan  diversi  yang  benar  tentu  saja akan  melibatkan  masyarakat  dan  diharakan  agar  masyarakat  mempunyai  pengetahuan, pengalaman  dan  keterampilan  untuk  menyelesaiakan  permasalahan  atau  konflik  yang ada. 27 Dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Kepolisian  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  salah satu tujuan dari diversi adalah untuk mendorong partispasi masyarakat.
Walaupun  secara  normatif  penerapan  keadilan  restoratif  mealalui  diversi  baru terdapat  dalam  perkara  anak,  naun  dalam  perkembangannya  kemudian  juga  diterapkan dalam  peradillan  terhadap  pidana  orang  dewasa.  Begitu  aturan  yang  dilu  dibatasi  dalam tindak  pidana  yang  ancamannya  di  bawah  tujuh  tahun  namun  kemudian  juga dimungkinkan untuk tindak pidana yang ancamannya tujuh tahun atau lebih.
Di  samping  melalui  diversi  penyelesaian  perkara  pidana  kemudian  dapat  ditempuh melalui  mediasi  penal  ( penal  mediation) .  Kesemua  konsep  ini  sebenarnya  dalam kewenangan  kepolisian  merupakan  perwujudan  dari  Polmas,  sepanjang  dilaksanakan dalam  kewenangan  dan  fungsi  kepolisian.  Konsep  mediasi  penal 28 ,  sebenarnya berkembang  sejalan  dengan  konsep  Penyelesaian  Sengketa  Alernatif  yang  berkembang dalam  hukum  perdata.  Mediasi  Penal  sebagai  semuah  mekanisme  penyelesaian  perkara pidana  berkembang  didasi  oleh  ide  bahwa  penanganan  suatu  masalah  kejahatan  tidah seharusnya  hanya  berorientasi  kepada  pelaku  kejahatan.  Hal  ini  berkembangan  dengan teori  absolu  dalam  hukum  pidana  yang  menekankan  kepada  adanya  pembalasan  dalam bentuk  sanksi  pidana.  Akibanya  kepentingan  korban  yang  terdampak  lansunb  oleh  suatu tindak pidan menjadi terabaikan. Sesuai dengan konsep keadilan maka kedua kepentingan
have the opportunity to participate fully in the response if they wish. 3. Government's role is to preserve a just public order, and the community's is to build and maintain a just peace”., Ibid
26 Menurut  Dalam  Pasal  1  angka  7  dinyatakan  bahwa  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
27 Azwad  Rachmat  Hambali.  (2019).  “Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana” , Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , , p. 15-30. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30
28 “Mediasi  penal  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  system peradilan  pidana.  Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan”.  Lihat  Brada  Nawawi  Arief.  (2007). “Aspek  Kebijakan  Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian Sengketa  Di  Luar  Pengadilan. Makalah  dalam  Seminar  Nasional  “ Pertanggungjawaban  Hukum  Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance ”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di InterContinental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.
tersebut  seharusnya  terakomodasi  dalam  penyelesaian  suatu  tindak  pidana.  Dengan  kata lain korban atau pihak korban juga harus dilibatkan dalam  penyelesaiannya. Dengan aitu kemudian berkembangan pemikiran yang disebut juga dengan mediasi antara korban dan pelaku ( victim-offender  mendiation) . 29 Dalam institusi  Polri, konsep ini sebenarnya juga sudah  diintrodusi  melalui  melalui  Peraturan  Kepolisian  (Perkap)  Negara  Republik Indonesia  Nomor  7  tahun  2008  tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Sedangkan implementasinya diatu  dalam  Surat  Kapolri  No.  Pol:  B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal  14 Desember  2009 tentang Penanganan kasus melalui ADR.
Secara  konseptual,  kedua  konsep  ini  memang  berasal  dari  konsep  asing  yang diperkenalkan di Indonesia. Namun secara substansial kedua konsep itu sebenarnya tidak jauh  berbeda  dalam  hal  tujuan  atau  kemanfaatan.  Yang  pertama  semua  konsep  itu sebenarnya berupaya untuk melakukan pendekatan non formal dalam artian memanfaatkan institusi  non  formal  yang  ada,  khususnya  yang  ada  dalam  masyarakat. 30 Kedua  semua konsep  tersebut  lebih  berorientasi  kepada  masyakat  dan  partisipasi  masyarakat  sehinga hasil atau keadilan yang dicapai sejalan dengan keadilan masyarakat. Yang ketiga, proses- proses  tersebut  lebih  efektif  dan  efisien,  karena  tidak  memerlukan  begitu  banyak formalitas dan langsung kepada sasaran.
Salah  satu  upaya  berupa  optimalisai  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  lebih memperkuat  dasar  hukum  penegakan  khususnya  melalui  Hukum  Acara  Pidana.  Draf Rancangan    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  belum  begitu memberikan  tempat  secara  lebih  tegas.  Pengaturan  dalam  RUU  KUHAP  hampir  sama dengan konsep KUHAP sekarang. 31 Peluang implementasi kebijakan Polmas masih dalam bentuk disekresi, yakni sebagai salah satu bentuk kewenangan penyidik, jadi belum dalam bentuk aturan yang sifatnya imperatif seperti halnya dalam Undang-Undang SPA

## c. Penyelesaian melalui hukum
Hukum  adat  merupakan  hukum  asli  bangsa  Indonesia  yang  sudah  ada  sebelum terbentuknya  tata  hukum  Indonesia.  Masyarakat  asli  masyarakat  di  nusantara  sudah memiliki  tata  hidupnya  sendiri,  yang  dikenal  dengan  hukum  adat 32 .  Aturan  hukum  adat mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  masyakat  hukum  adat  baik  dalam  kehidupan  sosial, dan  spritual,  termasuk  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  ketertiban  dan  keamanan, serta  penyelesaian  berbagai  konflik  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  setiap masyarakat  sudah  mempunyai  aturan  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum,
29 Adam Prima Mahendra. 2020. Mediasi Penal Pada tahap Penyidikan Berladaskan Keadilan Restoratif, Jurist –Diction, Vol. 13 No.1, hlm. 1-8, https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.2020 .
30 Teguh  Hariyono.  (2021).    “Mediasi  Penal  sebagai  Alternatif  Upaya  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di Luar  Pengadilan”, Jurnal  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan ,  Vol.  2,  No.  1,  hlm.  .1-18,  DOI: https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731 https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk
31 Diah  Ratna  Sari  Hariyanto  dan  Pande  Yogantara  S.  (2019).    “Mediasi  Penal  Dalam  Ius  Constitutum dan  Ius  Contituendum  di  Indonesia”,  P.34.  Jurnal,  Kertha  Wichaksana,  Vol.  13,  Nomor.  1, DOI: https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37 ,
32 Jawahir Thontowi. (2013). “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20, No. 1, hlm. 21 - 36
penyelesaian konflik, serta kelembagaan penegakan hukum yang ada dalam penyelesaian konflik yang ada dalam masyarakat bahkan juga dalam perkar pidana. 33
Walupun  pengadilan  adat  kemudian  dihapus  dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1951, tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan - pengadilan Sipil, namun berbagai bentuk penyelesaian perkara pidana masih dipertahankan oleh masyakakat hukum adat dan  bahkan juga dalam banyak  hal  juga  telah  diterapkan  oleh  institusi  penegak  hukum  termasuk  pengadilan. 34 Penyelesaian tersebut kadang kala lebih efektif dari pada penyelesaian melalui jalur formal atau  melalui  SPP.  Dalam  penyelesaian  perkara  yang  berdimensi  pidana  yang  melibatkan masyarakat, sebenarnya Polri sudah menggunakan pendekatan hukum adat, berbagai kasus daerah    seperti  di  Papua,  Maluku,  Lampung  dan  daerah  erah  lainnya,  hukum  adat  sudah diimplementasikan.
Dalam  masyarakat  Minangkabau  misalnya  dikenal  penyelesaian  secara  adat  tanpa melibatkan  pihak  luar  serta  dilakukan  secara  berjenjang  dari  yang  terendah  sampai  ke yang  lebih  tinggi  tingkatannya.  Hal  merupakan  bagian  hukum  adat  yang  terdapat  dalam pepatah  yang mengatakan:  “: kalau  bulu  kusuik paruh yang manyalaian , serta bajanjang naik  batannggo  turun” ,  yang  berarti  bahwa  penyelesaian  setiap  persoalan  masyarakat sharus  diselelsaikan  secara  internal  terlebih  dahulu  sebelum  melibatkan  pihak  lain. Penyelesaian  secara  internal  mulai  dari  yang  terbawah  yakni  dalam  keluarga  terdekat, kemudan  melibatkan  keluarha  satu  suku  dan  kemudian  melibatkan  pihak  eksternal  yakni melalui  antara  suku  dan  dalam  pemerintahan  nagari.  Untuk  itu  dikenal  juga  lembaga penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  yakni  melalui  seperti  melalui rapek  niniak  mamak, rapek  pangulu,  dan  Kerapatan  Adat  Nagari atau  kepala  keluarga  sesuku,  rapat  antara penghulu dan Kerapatan Adat Nagar1 35 .
Permasalahan  sekarang  adalah  bagaimana  mengaktualisasi  semua  potensi  baik, pranata  atau  kelembagaan  hukum  adat  yang  ada  untuk  mengoptimalkan  pencapai  tujuan Polmas sekaligus fungsi kepolisian.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  tugas,  kewenangan  dan  fungsi  kepolisian  di  satu  pihak  merupakan  pra- syarat  bagi  terlaksananya  pembangunan  nasional  dan  di  pihak  lain  merupakan  tujuan  dari pembangunan  nasional  itu  sendiri.  Pelaksanaan  tugas  kepolisian  berkaitan  erat  dengan masyarakat  secara  keseluruhan.  Oleh  sebab  itu,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  masyarakat  itu sendiri.  Kebijakan  Polmas  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengoptimalkan  pencapaian tujuan  kepolisian  sekaligus  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan  yang  berbasis masyarakat.  Kebijakan  Polmas  sebagai  sebuah  proses  demokratisasi  dan  merupakan  upaya untuk  menciptakan  insititusi  kepolisian  yang  sejalan  dangan  prinsip-prinsip  demokrasi.
33 Budi  Bahreisy . (2020).  “ Peran  Lembaga  Adat  di  Aceh  dalam  Penyelesaian  Perkara  Anak  yang Berkonflik dengan Hukum”, Jurnal Hukum De Jure , Vol. 20 No.1, hlm. 25-36, 10.30641/dejure.2020.V20.25-36 , https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/855.
34 Elwi  Danil.  2012.  “Konstitusionalitas  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana” Jurnal Konstitusi , Vol. 9, No. 3, hlm. 584-596.
35 Tenofrimer, Yoserwan dan Diana Arma.  (2020). “Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkoba  Berbasis Nagari  Sebagai  Upaya  Non-Penal  di  Sumatera  Barat”. Nagari  Law  Review. 4  (1),  P.  65  –78,  DOI: 10.255.70/narlev.v. 4.1.p.65-78/2020 http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/212/57.
Kebijakan  Polmas  di  bidang  penegakan  terkait  erat  dengan  filosofi  Polsi  yakni  sebagai  alat negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Terdapat  landasan  sosiologis,  khususnya  alam  hukum  adat  dan  landasan  juridis  dalam pelaksanaan  dan  perkuatan  kebijakan  Polmas  di  bidang  penegakan  hukum  sehingga  dapat mendatangkan keadilan  yang sesuai dengan  kondisi dan situasi  masyarakat dan tidak hanya keadilan  hukum  dalam  artian  formalitas  semata.  Walaun  demikian,  diperlukan  optimalisasi penerapan  kebijakan  Polmas  dan  perkuatan  melalui  perundang-undangan  khususnya  dalam hukum  acara  pidana  sehingga  lebih  mempunyai  kepastian  hukum.  KUHAP  yang  baru diharapkan  lebih  mengakomodasi  berbagai  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar pengadilan  untuk  mendukung  kebijakan  Polmas  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan ketenteraman dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam  Prima  Mahendra.  2020.  Mediasi  Penal  Pada  tahap  Penyidikan  Berladaskan  Keadilan Restoratif,  Jurist  –Diction,  Vol.  13  No.1, https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.2020 . https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20200/11101
Agustin  Firmansyah,  Heru  Widodo  dan  Damrah  Mamang.  (2022).  “Tinjauan  Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”. (022) Veritas: Jurnal Program
Cahya  Wulandari.  (2020).  “Kebijakan  Kriminal  Non-Penal  dengan  TechniPrevention (Analisis  Pencegahan  Konten  Negatif  melalui  Internet)”,  Pendecta  Jurnal  Penelitian Hukum, Vol.15. No. 2. DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650 , Ahmad Jazuli. 2016. “Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegak Hukum  di  Indonesia:  kewibawaan  suatu  negara”,  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  ISSN 1410-5632  Vol.  16  No.  2, DOI: http://dx.doi.org/10.30461/dejure.2016.V16.187-199 , https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/56/8
Anupam  Sharma.  (2014).    “Police  and  its  Role  in  the  Society ”.  Dynamics  of  Public Administration ,  Vol.  31,  No.  1,  DOI:  10.5958/0976-0733.2014.00788.3,  tersedia  di: https://www.researchgate.net/publication/271355791_Police_and_its_Role_in_the_Soc iety
Azwad  Rachmat  Hambali.  (2019).  “Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana”,  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019. Vol.
13.No.15-30 https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568 .
Barda  Bawawi  Arief.  (2008).  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Jakarta:  Kencana  Predana  media Group, Jakarta
_________, (2007). “Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Makalah dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate  Governance”, Program  Doktor  Ilmu  Hukum  UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.
Bayu  Suseno.  (2016).     E-Polmas: :Paradigma  Baru  Pemolisian  Masyarakat  Era  Digital «  , Jurnal Keamanan Nasional, Vol. II , No. 1,
https://www.researchgate.net/publication/342929684_E-
Budi  Bahreisy. (2020).  “ Peran  Lembaga  Adat  di  Aceh  dalam  Penyelesaian  Perkara  Anak yang  Berkonflik  dengan  Hukum”,  Jurnal  Hukum  De  Jure,  Vol  .  20  No.1, 10.30641/dejure.2020.V20.25-36 , https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/855
Cahya  Wulandari.  (2020).    “Kebijakan  Kriminal  Non-Penal  dengan  TechniPrevention (Analisis  Pencegahan  Konten  Negatif  melalui  Internet)”,  Pendecta  Jurnal  Penelitian
Hukum, Vol.15.  No.  2.  DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23650 , https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23650
Diah  Ratna  Sari  Hariyanto  dan  Yogantara  S  Pande.  (2019).    “Mediasi  Penal  Dalam  Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia”, Jurnal Kertha Wichaksana ,  Vol. 13,
Nomor. 1, DOI: https://doi.org/10.22225/kw.13.1.2019.26-37 , https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/920 . Edy  Sanstoso  dan  Sri  Endah  Wahtunuingsih.  (2018). “ Peran  Kepolisian  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”. Jurnal Daulat Hukum, 1(1) DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2632http://
Egon Bittner. (1970). “The Functions of the Police in Modern Society”, University National Institute of Mental Health Center for Studies of Crime and Delinquency ,  Wisconsin, 1970.Tersedia di: https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/147822NCJRS.pdf . Elvi Alfian. (2020). “ Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap  Penegak  Hukum,  Legalitas”: Jurnal  Penelitian  Hukum ,  Vol.  12  No.1, DOI: http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192, ttp://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/192.
Elwi  Danil.  2012.  “Konstitusionalitas  Penerapan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana” Jurnal Konstitusi , Vol. 9, No. 3.
Djalil, Nazaruddin Husni dan Rasyid, M. Nur. (2107 ).  “P erlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)”, Syiah Kuala Law Journal Vol.1 No.2, DOI: https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8478 . ttps://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8478.
Jawahir  Thontowi.  (2013).  “Perlindungan  dan  Pengakuan  Masyarakat  Adat  dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20, No. 1.
Jennifer E. Cossyleon. (2019). Community Policing, 2019, p1, DOI: 10.1002/9781118568446.eurs0058,
https://www.researchgate.net/publication/332426579_Community_Policing .
John E Conklin. (1992). Criminology, Mc Millan Publishing Co. Toronto. Kuat  Puji  Prayitno.  (2012).    “Restorative  Justice  untuk  Peradilan  di  Indonesia  (Perspektif Yuridis  Filosofis  dalam  Penegakan  Hukum  In  Concreto), Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.12  No.3, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65 DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-3
Melese  Teferi  Adugna,  Tesfaye  Zeleke  Italemahu.  (2019).    “Crime  Prevention  Through Community  Policing  Interventions:  Evidence  from  Harar  City,  Eastern  Ethiopia”, Jurnal  UGM  Humaniora, Vol  31,  No  3, https://doi.org/10.22146/jh.44206 . https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/44206 .
Muhammad  Arif.  (2021).  Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian  dalam  Perannya  sebagai  Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.  Al Adl : Jurnal  Hukum,  Vol.  13,    No.1,  p.91-100, DOI  : 10.31602/al-adl.v13i1.4165, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli , Ni Ketut Sari Adnyani.. (2021). “ Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan  Hukum  Pidana”, Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial,  Vol. 7,  No.  2, DOI: 10.23887/jiis.v7i2.37389 , https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/issue/view/2062
Robert  Trojanowicz  dan  Bonnie  Bucqueroux, Community  Policing  :  How  to  Get  Started , Second Edition, (Cincinnati, OH : Anderson Publishing Co, 1998). http://www.restorativejustice.org/university-classroom/01introduction
Teguh  Hariyono.  (2021).    “Mediasi  Penal  sebagai  Alternatif  Upaya  Penyelesaian  Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (2)1 2021, p.1-18, DOI: https://doi.org/10.18196/jphk .v2i1.8731 https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk
U.S.  Department  of  Justice.  (1994).    Understanding  Community  Policing  A  Framework  for Action,
Monograph, Washington.
DC, p1, Tersedia di: https://www.ojp.gov › pdffiles › commp
Tenofrimer,  Yoserwan  dan  Diana  Arma.    (2020).  “Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkoba Berbasis  Nagari  Sebagai Upaya Non - Penal di Sumatera Barat”. Nagari Law Review.
Vol. 4 No.1, DOI: 10.255.70/narlev.v. 4.1.p.65-78/2020
http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/212/57.