Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 185-194
Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif
Krisna Sudjana 1 , Rizkison 2 1,2 Program Studi Akuntansi, STIE GICI *Email korespondensi: krisnasudjana@stiegici.ac.id

## Abstract
Sharia microfinance institution Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is perfect for tackling economic problems on the microeconomic base. BMT uses Sharia principles and is free of riba which is banned in Islam. The function of this institution is as a supporter of the enhancement of economic efforts of micro and small entrepreneurs based  on  sharia  systems.  The  objective  of  BMT  activities  that  have  a  close  relationship  with  the  Sharia economics business, first is target result, second is growth, third is sustainability, last is blessing. Entrepreneurs should keep the orientation of this blessing to be the vision of its business, so that always in business activities always  be  in  control  of the  sharia and  the  scourge of  Allah.  These four  points  became  the  main  principle  of BMT  in  its  realization  in  the  field.  The  role  of  BMT  in  economic  strengthening  is  the  increased  employment opportunities and the application of financial systems based on the outcome in realizing equality, honesty, and fairness. By implementing the principles of Sharia and the Islamic power into real life, the spiritual values are aimed at directing and mobilizing dynamic, proactive, progressive, fair and moral ethics.
Keywords: sharia, microfinance, principle, economics, competitive, baitul maal wat tamwil
Saran sitasi : Sudjana, K., & Rizkison (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif . Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  6 (02),  185-194. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086

## DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  ekonomi  yang  dihadapi  umat manusia  sama  tuanya  dengan  usia  keberadaan manusia  di  muka  bumi  ini.  Pendekatan-pendekatan kegiatan  ekonomi  tersebut  ada  yang  menghindarkan dari sikap moral, keberagamaan dan persepsi budaya, tetapi  juga  sebaliknya  ada  yang  menyatukan  dengan sikap moral, keberagamaan dan persepsi budaya.
Resesi perekonomian Indonesia pada tahun 1997 secara  nyata  menunjukkan  bahwa  krisis  ekonomi yang  melanda  Indonesia  telah  memberi  pelajaran penting  tentang  kondisi  ekonomi  Indonesia sebenarnya.  Perekonomian  negeri  ini  ternyata dikuasai  sektor  korporasi  atau  usaha  besar  yang dikuasai  segelintir  orang,  sementara  itu  pilar pembangunan  ekonomi  lainnya  seperti  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tidak  mendapat perhatian  yang  cukup  dari  pemerintah.  Sektor korporasi terbukti tidak mampu bertahan dengan baik ketika  terjadi  krisis  ekonomi,  sedangkan  UMKM yang  tadinya  dianggap  kurang  berperan  dalam
perekonomian  nasional  terbukti  lebih  mampu bertahan  menghadapi  gejolak  perekonomian  yang mengarah pada krisis multidimensi tersebut.
Peran  UMKM selama  ini diakui  berbagai  pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran  strategis  UMKM  menurut  Bank  Indonesia antara  lain:  a)  Jumlahnya  yang  besar  dan  terdapat dalam  setiap  sektor  ekonomi;  b)  Menyerap  banyak tenaga  kerja  dan  setiap  investasi  menciptakan  lebih banyak  kesempatan  kerja;  c)  Memiliki  kemampuan untuk  memanfaatkan  bahan  baku  lokal  dan menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan masyarakat  luas  dengan  harga  terjangkau.  Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi  banyak  masalah  dan  hambatan  dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya.  Sebenarnya  masalah  dan  kendala  yang dihadapi  masih  bersifat  klasik  yang  selama  ini  telah sering diungkapkan, yaitu :
1)  Manajemen;  2)  Permodalan;  3)  Teknologi;  4) Bahan  Baku;  5)  Informasi  dan  Pemasaran;  6)
Infrastruktur;  7)  Birokrasi  dan  Pungutan;  serta  8) Kemitraan  (Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah, 2009).
Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dikarenakan  sangat  berbeda  dengan  lembaga keuangan konvesional, dimulai dari prinsip, asas, dan peran  dalam  pembangunan  ekonominya  bisa dikatakan berbeda dari lembaga keuangan konvesional.  Bahkan  menurut  sebuah  survey, lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  merupakan yang  paling  banyak  di  dunia.  Lahirnya  bank-bank syariah  dalam  satu  dekade  terakhir  adalah  wujud komitmen  masyarakat  untuk  menerapkan  prinsip syariah  dalam  mewujudkan  kesetaraan,  kejujuran, dan keadilan melalui sistem bagi hasil.
Dewasa  ini,  telah  banyak  transaksi-transaksi syariah  bermunculan  di  masyarakat  umum  yang memberi  kemudahan  bagi  siapa  saja  yang menggunakannya.  Bahkan,  ekonomi  syariah  telah menempati  tingkat  internasional  yang  pada dasarnya telah  ada  sejak  di  zaman  Rasulullah  SAW.  Diantara transaksi-transaksi tersebut, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi  salah  satu  lembaga  yang  memiliki peran  dalam  pelaksanaannya  yang  berbasis  syariah, berlandaskan  aturan-aturan  dalam  Al-Qur’an  dan Hadits  yang  berguna  bagi  praktisi  bisnis  untuk memahami  hak-hak  dan  kewajiban,  agar  terwujud watak  dan  perilaku  aktivitas  di  bidang  bisnis  yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).
Lembaga  keuangan  mikro  syariah Baitul  Maal wat Tamwil (BMT) sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro.  BMT  menggunakan  prinsip-prinsip  syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam.  Adapun  fungsi  lembaga  ini  adalah  sebagai pendukung  peningkatan  kualitas  usaha  ekonomi pengusaha  mikro  dan  pengusaha  kecil  yang berdasarkan sistem syariah.
BMT  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat, terutama masyarakat di bidang usaha mikro bahkan di bawah  itu.  Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM, usaha mikro memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Masyarakat yang datang ke BMT rata-rata adalah para usaha yang memiliki  kekayaan  jauh  di  bawah  angka  tersebut, seperti  tukang  sayur  di  pasar  tradisional,  dan  lain- lain.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi kepustakaan (library  research) .  Menurut  Mardalis (1999) studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan  dalam  mengumpulkan  informasi  dan  data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah- kisah sejarah, dsb. Selain itu, studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  yang  berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Dalam tulisan ini, studi  kepustakan  digunakan  dalam  mendalami beberapa grand dan middle teori  dalam jurnal-jurnal kemudian  mencoba  untuk  mensintesis  sehingga melahirkan  suatu  konsep Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT) dalam  mewujudkan  ekonomi  syariah  yang kompetitif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
BMT memiliki  pengertian dan dua bahasa yang berbeda.  Pengertian  dalam  bahasa  Indonesia,  BMT merupakan  singkatan  dari  Balai  Usaha  Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil  yang  di  dalamnya  beranggotakan  orang-orang atau  badan  hukum  yang  memiliki  misi  dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian  dalam  struktur  masyarakat  madani yang  mengedepankan  keadilan  dalam  kemakmuran orang-orang  yang  bersangkutan  di  dalam  kegiatan. Adapun  pengertian  dalam  bahasa  Arab,  BMT merupakan  singkatan  dari Baitul  Maal  wat  Tamwil yaitu,  sebuah  lembaga  ekonomi  yang  perjalanannya berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  dan  prinsip koperasi (Rasyid & Pujihastutik, 1999).
BMT  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan  masyarakat  pada  umumnya.  Sehingga  sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah  yang  menjalankan  bisnis  berlandaskan  pada prinsip  bagi  hasil  dan  jual  beli  yang  biasa  disebut dengan Musyarakah,  Mudharabah,  Bai’u  Bitsaman Ajil,  al-Qardhul  Hasan dan  lain-lain.  Tanpa mengadakan  sistem  bunga  atau  riba  sedikitpun. Prinsip  bagi  hasil  pada  dasarnya  adalah  penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad.
Prinsip  bagi  hasil,  dimana  tingkat  keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan atau pendapatan usaha,  sesuai  dengan  nisbah  yang  telah  disepakati

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 2020, 187
bersama  di  awal  transaksi.  Produk  pembiayaan dengan  metode  bagi  hasil  biasanya  mempergunakan akad mudharabah dan musyarakah .  Bagi  hasil  yang didapat dari pembiayaan musyarakah dan mudharabah jumlahnya tidak pasti karena tergantung kepada hasil usaha yang dibiayai. Ketidakpastian ini menyebabkan musyarakah dan mudharabah dimasukkan ke dalam kelompok Natural Uncertainty Contract (NUC)  atau  transaksi  dengan  besaran insentif  yang  tidak  pasti.  Menurut  Zulkifli  (2003) NUC  adalah  jenis  kontrak  transaksi  dalam  bisnis yang  tidak  memiliki  kepastian  akan  keuntungan  dan pendapatan  bank  dalam  segi  jumlah  maupun  waktu penyerahannya.  Hal  ini  disebabkan  karena  transaksi ini tidak bersifat fixed dan predetermined.
Menurut  Asytuti  dalam  Sumarni  (2018)  BMT adalah  salah  satu  wujud  dan  implementasi  nilai syariah  dalam  bentuk  lembaga  keuangan  kecil  atau mikro.  BMT  berlandaskan  keimanan,  keterpaduan (kaffah) ,  kekeluargaan,  kebersamaan,  kemandirian dalam proses pengelolaan dan profesionalisme. BMT dapat  meningkatkan  kualitas  kesejahteraan  anggota yang berperan dalam memakmurkan kehidupan umat manusia,  mempertinggi  kualitas  SDM  anggota  dan fokus  menjadi  lebih  profesional  dan  islami  sehingga semakin  utuh  dan  tangguh  menghadapi  tantangan global.
BMT  diharapkan  menjadi  sebuah  lembaga pendukung  kegiatan  ekonomi  bagi  masyarakat  kelas bawah,  dengan  sistem  perekonomian  BMT  yang berbasis  syariah,  tentu  BMT  jauh  berbeda  dengan lembaga-lembaga konvensional yang lebih mengutamakan  sistem  bunga,  yang  jelas-jelas hukumnya  haram  dalam  ekonomi  Islam  karena  hal tersebut  dapat  mengandung  riba  yaitu  untung  yang muncul  tanpa  adanya  resiko  dalam  bertindak,  hasil usaha muncul tanpa adanya biaya dan hanya dengan berjalannya  waktu.  Sistem  bunga  juga  sangat merugikan  bagi  masyarakat,  karena  pembayaran bunga  yang  dilakukan  tetap  seperti  yang  dijanjikan tanpa  pertimbangan  apakah  proyek  yang  dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

## Ekonomi Syariah
Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara’a ,  yang  memiliki  berbagai  macam  arti, antara lain : jalan, cara, dan aturan. Menurut Nabhan secara  etimologis,  kata  syariah  berartikan  jalan tempat  keluarnya  air  untuk  minum.  Kata  ini kemudian  dikonotasikan  oleh  bangsa  Arab  sebagai
jalan yang lurus yang harus diikuti oleh para fuqaha . Istilah  syariah  diartikan  sebagai  “Segala  hukum  dan aturan  yang  ditetapkan  Allah  SWT  bagi  hamba-Nya untuk  diikuti,  yang  mengatur  hubungan  antara manusia  dengan  Allah,  hubungan  manusia  dengan manusia,  dan  hubungan  manusia  dengan  lingkungan dan  kehidupannya”  (Djalil,  2015).  Menurut  Kamali (2005)  secara  umum  syariah  merujuk  kepada perintah,  larangan,  panduan,  prinsip,  dari  Tuhan untuk  prilaku  manusia  di  dunia  ini  dan keselamatannya di akhirat . Dari dua definisi tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksudkan dengan  syariah  adalah  kumpulan  peraturan  Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, yang  berisi  perintah,  larangan  prinsip  dan  panduan, yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW sebagai  pedoman  hidup  umat  manusia  untuk keselamatan di dunia dan akhirat (Mardani, 2014).
Nabi  Muhammad  SAW  mengatakan  bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin ,  rahmat  (kasih  sayang)  bagi  seluruh  alam, oleh karena itu, ekonomi  Islam yang bersumber dari Al-  Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  bertujuan  untuk menebar  kasih  sayang  dan  keadilan  di  muka  bumi. Muhammad  Abu  Zahrah,  menyatakan  bahwa  tujuan ekonomi  Islam  antara  lain:  a)  Penyucian  jiwa  agar setiap  mulim  bisa  menjadi  sumber  kebaikan  bagi masyarakat dan lingkungannya; b) Tegaknya keadilan dalam  masyarakat;  c)  Tercapainnya  maslahah (kemaslahatan) (Suryomurti, 2011).

## Peranan Bisnis Ekonomi Syariah dalam Kegiatan BMT
Bisnis  masuk  ke  dalam  perbendaharaan  bahasa Indonesia  dan  bahasa  Inggris,  yang  antara  lain  di artikan sebagai: buying and selling; commerce; trade, yakni  jual  beli,  perniagaan,  perdagangan.  Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  kata  bisnis antara  lain  diartikan  sebagai  usaha  dagang;  usaha komersial dalam perdagangan. Bisnis adalah interaksi antara  dua  pihak  atau  lebih  dalam  bentuk  tertentu guna  meraih  manfaat  dan  karena  interaksi  tersebut mengandung  resiko,  maka  diperlukan  manajemen yang  baik  untuk  meminimalkan  sedapat  mungkin resiko  itu,  dalam  bahasa  Arab  atau  istilah  agama tersebut dinamai muamalah (Syihab, 2008)
Definisi  lain  menyebutkan,  bisnis  adalah  segala bentuk  aktivitas  dari  berbagai  transaksi  yang dilakukan  manusia  guna  menghasilkan  keuntungan, baik  berupa  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 2020, 188
kebutuhan  hidup  masyarakat  sehari-hari.  Bisnis didefinisikan  sebagai  keseluruhan  aktivitas  yang menyediakan atau menghasilkan produk (barang dan jasa)  guna  menciptakan  manfaat  dan  nilai  baik  bagi sendiri  maupun  orang  lain.  Dalam  bisinis  ekonomi syariah  pengertian  keuntungan  tentu  bukan  hanya semata-mata  berhenti  pada  tataran  materil,  tetapi justru  kebanyakan  mengarah  pada nilai-nilai  bersifat inmaterial (Tanjung dalam Mardani, 2014).
Beberapa  poin  dan  tujuan  kegiatan  BMT  yang memiliki  hubungan  erat  dengan  bisnis  ekonomi syariah menurut Veithzal (2008) :
1. Target Hasil.
Profit  Materi  dan  Benefit  nonmateri.  Tujuan bisinis  tidak  selalu  mencari  profit  ( qimah madiyah atau  nilai  materi),  tetapi  harus  dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku  bisnis  sendiri  maupun  pada  lingkungan yang  lebih  luas,  seperti  terciptanya  suasana persaudaraan,  kepedulian  sosial  dan  sebagainya. Di  samping  untuk  mencari qimah  madiyah , juga masih menjadi dua  orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyah dan ruhiyah . Qimah  khuluqiyah adalah  nilai-nilai  akhlak  mulia  yang  menjadi suatu  kemestian  yang  muncul  pada  kegiatan bisnis,  sehingga  tercipta  hubungan  persaudaraan yang  islami,  baik  antara  majikan  dengan  buruh, maupun    antara  penjual  dengan  pembeli  (bukan hanya  sekedar  hubungan  fungsional  maupun profesional  semata). Qimah  ruhiyah berarti, perbuatan  itu  dimaksudkan  untuk  mendekatkan diri  kepada  Allah.  Dengan  kata  lain,  ketika melakukan  suatu  aktivitas  bisnis,  maka  harus disertai  dengan  kesadaran  hubungan  dengan Allah.  inilah  yang  dimaksud  bahwa  setiap perbuatan  muslim  adalah  ibadah.  Amal perbuatannya berfsifat materi, sedangkan kesadaran  akan  hubungan  dengan  Allah  ketika melakukan bisnis dinamakan rohnya.
2. Pertumbuhan.
Jika  profit  materi  dan  benefit  nonmateri  telah diraih,  maka  diupayakan  pertumbuhan  akan terus-menerus  meningkat  setiap  tahunnya  dari profit  dan  benefit  tersebut.  Upaya  pertumbuhan ini  tentu  dalam  koridor  syariah. Misalnya  dalam meningkatkan  jumlah  produksi,  seiring  dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya.
3. Keberlangsungan.
Pencapaian  target  hasil  dan  pertumbuhan  terus diupayakan  keberlangsungan  kurun  waktu  yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat islam.
4. Keberkahan.
Faktor  keberkahan  atau  upaya  menggapai  ridha Allah,  merupakan  puncak  kebahagiaan  hidup muslim.  Para  pengelola  bisnis  harus  mematok orientasi  keberkahan  ini  menjadi  visi  bisnisnya, agar  senantiasa  dalam  kegiatan  bisnis  selalu berada  dalam  kendali  syariat  dan  diraihnya keridhaan Allah.
Keempat  poin  tersebut  menjadi  prinsip  utama  BMT dalam realisasinya di lapangan. Dengan mengimplementasikan  prinsip-prinsip  syariah  dan muamalah Islam  ke  dalam  kehidupan  nyata menjadikan nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan  dan  menggerakkan  etika  dan  moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.

## Pembiayaan
Pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain  (Kamali, 2005).  BMT  harus  mempunyai  keyakinan  atas kemauan  dan  kemampuan  calon  nasabah  penerima fasilitas  untuk  melunasi  seluruh  kewajiban  pada waktunya,  sebelum  BMT  menyalurkan  dana  kepada nasabah,  oleh  karenanya  penting  untuk  melakukan penilaian  kelayakan  pembiayaan.  Analisa  kelayakan pembiayaan  yaitu  teknik  analisis  yang  dilakukan secara  cermat  dan  teliti  dengan  senantiasa memerhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku,  mencakup  analisis  kualitatif  dan  analisis kuantitatif (Veithzal, 2008).
Menurut  Siswoyo  (2010)  tujuan  dari  penilaian kelayakan pembiayaan ini adalah :
1. Upaya  untuk  menilai  prospek  dan  risiko  atas sebuah  usulan  pembiayaan  dengan  melakukan pemeriksaan  dan  evaluasi  baik  secara  kualitatif (data-data  non  keuangan)  maupun  kuantitatif (data-data  keuangan)  serta  proses  pengajuan usulan persetujuan.
2. Menghitung  berapa  kebutuhan  dana  pembiayaan yang  diperlukan  untuk  modal  kerja  atau  investasi dan  menentukan  jenis  dan  skema  pembiayaan serta  cara  memonitor/kontrol  terhadap  jalannya pembiayaan.
3. Mengetahui  potensi  kebutuhan  usaha  nasabah terhadap produk dan jasa BMT untuk kepentingan pengembangan usaha nasabah.
Penilaian aspek kelayakan pembiayaan terdiri dari aspek  pemasaran,  keuangan,  manajemen,  teknis, jaminan dan analisis dampak lingkungan.
1. Aspek Pemasaran
Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  aspek pemasaran adalah kemampuan perusahaan memasarkan  barang  produksi/jasa,  hasil  usahanya baik  yang  sekarang  maupun  yang  direncanakan. Menurut  Veithzal  (2008)  hal-hal  yang  perlu diperhatikan adalah:
a. Lokasi usaha
Penilaian  lokasi  usaha  adalah  dengan  melihat dekat  dengan  lokasi  sumber  bahan  baku,  dekat dengan  pasar,  dan  dekat  dengan  sumber  tenaga kerja.
b. Produk  atau  jasa  yang  akan  dipasarkan    Hal-hal yang perlu diteliti yaitu:
1) Daya  tahan  ( Product  life  cycle )  dari  barang atau  jasa  tersebut,  maka  yang  harus diperhatikan  adalah  apakah  produk  tersebut masih dalam masa pengenal dan pertumbuhan, pematangan  atau  penuaan.  Serta,  apakah pembiayaan yang diajukan telah akan berakhir pada masa produk tersebut paling lambat pada akhir masa ketiga (pematangan)
2) Adanya barang substitusi, yaitu seorang analis harus mampu mengidentifikasikan sejauh mana produk  yang  diajukan  pembiayaannya  dapat mengatasi produk pengganti
3) Adanya perusahaan yang memproduksi barang yang sama (perusahaan pesaing)
c. Pangsa Pasar
Pangsa  pasar  menggambarkan  posisi  perusahaan dalam  persaingan  di  pasar,  sekaligus  merupakan harapan tercapainya sasaran jumlah penjualan tiap masa tertentu  (Sutojo, 1997). Hal-hal yang harus diperhatikan menurut Direktorat Kredit, BPR dan UMKM adalah daerah pemasaran, apakah terdapat kontrak jangka panjang / jangka pendek dari pihak pembeli,  kemungkinan  perluasan  pemasaran, perkembangan  harga-harga  dipasaran,  apakah nasabah  merupakan  salah  satu  pemimpin  pasar dan  atau  menentukan  trend  pasar  atau  dapat bersaing  dengan  kekuatan  tertentu  pada  area tertentu.
d. Target pemasaran Target  pemasaran  menilai  target  pasar  calon
nasabah adalah dengan melihat target omzet yang telah dibuat dengan realisasi pencapaian.
2. Aspek Manajemen
Aspek  manajemen  yang  perlu  diperhatikan adalah  latar  belakang  pendidikan  dan  keahlian, kemampuan  mengelola  administrasi,  keuangan  dan faktor  produksi  seperti  tenaga  kerja,  riwayat  usaha, maupun  riwayat  hubungannya  dengan  bank;  serta regenerasi pengelola usaha (Siswoyo, 2010). Menurut Sutojo  (1997)  selain  hal  tersebut  penilaian  aspek manajemen, dapat pula diihat dari:
a. Usia perusahaan, yakni sebuah perusahaan berusia panjang, paling sedikit dapat membuktikan bahwa mereka  mampu  mengatasi  berbagai  macam perubahan  suasana  ekonomi,  bisnis,  politik,  dan sosial yang terjadi dimasa lampau.
b. Kemampuan  mengelola  sumber  daya  manusia (SDM),  yakni  pemberian  bimbingan  dan pengawasan yang diperlukan, sehingga kemungkinan  SDM  melakukan  kesalahan  terus menerus dapat dihindarkan.
3. Aspek Teknis
Ketepatan  memilih  sarana  produksi  akan berpengaruh pada kualitas dan biaya produksi barang yang  dihasilkan.  Pemilihan  secara  tepat  sarana tersebut  akan  menghasilkan  barang  dengan  kualitas baik  dan  biaya  produksi  rendah  dan  sebaliknya (Veithzal,  2008).    Menurut  Veithzal  (2008)  Secara umum penilaian aspek teknis harus mencakup: a. Lokasi  usaha,  yakni  adalah  dengan  melihat  dekat dengan  lokasi  sumber  bahan  baku,  dekat  dengan pasar,  transportasi  mudah  dan  dekat  dengan sumber tenaga kerja.
b. Tenaga  kerja,  yaitu  meliputi  ketersediaan  tenaga kerja,  tingkat  kebutuhan  tenaga  kerja,  dan  upah tenaga kerja.
c. Sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana  serta  faktor  produksi  yang  diperlukan untuk  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  tersebut ekonomis.
4. Aspek Keuangan
Evaluasi kondisi keuangan calon debitur dapat dilakukan  dengan  melihat  laporan  keuangan  berupa neraca  dan  laba  rugi  perusahaan,  analisis  asio keuangan,  dan  proyeksi  arus  kas  calon  debitur (Veithzal,  2008).  Analisis  rasio  profit  margin  akan digunakan  dalam  penelitian  ini.  Profit  Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan  keuntungan  dibandingkan  dengan penjualan yang dicapai (Sutrisno, 2003).

## Prinsip 5C
Prinsip 5C merupakan prinsip umum yang sering dipakai  oleh  perbankan  dalam  menilai  kelayakan pembiayaan nasabah ( bankable ).
1. Character Character yaitu  keadaan  watak/sifat  dari customer ,  baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun dalam  lingkungan  usaha.  Kegunaan  dari  penilaian tesebut  untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana itikad/kemauan  calon  debitur  untuk  memenuhi kewajibannya ( wiilingness to pay ) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan (Veithzal, 2008).
Alat  untuk  memperoleh  gambaran  tentang karakter  dari  calon  nasabah  dapat  diperoleh  melalui upaya, meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi  calon  nasabah  tersebut  di  lingkungan usahanya,  melakukan bank  to  bank  information , mencari  informasi  kepada  asosiasi-asosiasi  dimana calon debitur berada, mencari informasi apakah calon debitur  suka  berjudi,  mencari  apakah  calon  debitur memiliki  hobi  berfoya-foya.  Karakter  merupakan faktor  yang  dominan,  sebab  walaupun  calon  debitur tersebut  cukup  mampu  untuk  menyelesaikan hutangnya,  kalau  tidak  mempunyai  itikad  yang  baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.
Karakter calon nasabah dapat dinilai dengan cara mencocokan  hasil  wawancara  dengan  data  yang diperoleh,  gaya  bicara  dalam  wawancara,  jika  orang sudah  menjelek-jelekan  mitra  lainnya  biasanya  ada indikasi  kurang  baik,  memandang  nilai  pembiayaan jika calon mitra memandang remeh nilai pembiayaan berarti  tidak  punya  rencana  usaha  dan  cenderung menyembunyikan  informasi  usaha  yang  akurat, pergaulan  di  lingkungan  warga,  loyalitas  dalam bekerjasama, pelayanan terhadap petugas lapang pada saat  survei,  dan  jika  mitra  adalah  customer sebelumnya  lihat  prestasi  pembiayaan  sebelumnya. Penilaian  karakter  tidak  dapat  dilihat  dan  dirasakan dalam  waktu  yang  singkat.  Pertimbangan  diatas merupakan  langkah-langkah  umum  yang  terjadi dalam transaksi pembiayaan.
2. Capital Capital yaitu  jumlah  dana/modal  sendiri  yang dimiliki  oleh  calon  mudharib.  Semakin  besar  modal sendiri  dalam  perusahaan,  tentu  semakin  tinggi kesungguhan calon mudharib  menjalankan usahanya dan  bank  akan  merasa  lebih  yakin  memberikan pembiayaan (Veithzal; 2008). Kemampuan capital ini dimanifestasikan  dalam  bentuk  kewajiban  untuk
menyediakan self financing . Bentuk self financing ini tidak  selalu  harus  berupa  uang  tunai,  namun  juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.
3. Capacity Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib  dalam  menjalankan  usahanya  guna memperoleh  laba  yang  diharapkan. Capacity dalam hal  ini  merupakan  suatu  penilaian  kepada  calon debitur  mengenai  kemampuan  melunasi  kewajiban- kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank (Veithzal, 2008).  Jadi  jelaslah  maksud  penilaian  dari  capacity ini  untuk  menilai  sampai  sejauh  mana  hasil  usaha yang  akan  diperolehnya  tersebut  akan  mampu  untuk melunasinya  tepat  pada  waktunya  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati (Muljono, 1993). 4. Collateral Collateral merupakan  jaminan  yang  diberikan calon  nasabah  baik  yang  bersifat  fisik  maupun  non fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah  pinjaman yang  diberikan  (Kasmir,  2002).  Penilaian  terhadap agunan  ini  meliputi  jenis  jaminan,  lokasi,  bukti kepemilikan,  dan  status  hukumnya.  Hakikatnya bentuk collateral tidak  hanya  berbentuk  kebendaan tetapi  juga  yang  tidak  berwujud  seperti  jaminan pribadi  ( borgtocht ), letter  of  guarante,  letter  of comfort , rekomendasi, dan avalis .
5. Condition of Economy Condition of Economy yaitu situasi dan keadaan politik,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib (Veithzal,  2008).  Gambaran  mengenai  hal ini perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan  konjungtor,  peraturan-peraturan  pemerintah, situasi  politik,  dan  perekonomian  dunia,  serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

## Peran BMT dalam Ekonomi
Pembangunan  ekonomi  merupakan  salah  satu aspek  penting  dalam  kehidupan  yang  diperlukan dalam  Islam,  namun  tetap  menempatkan  manusia sebagai  pusat  dan  pelaku  utama  dari  pembangunan itu.  Islam  sebagai  agama  pengatur  kehidupan berperan  dalam  membimbing  dan  mengarahkan manusia  dalam  mengelola  sumber  daya  ekonomi untuk  mencapai  kemaslahtan  di  dunia  dan  akhirat. Pembanguan ekonomi bisa tercapai jika:
a. Gerakan  pemahaman  ekonomi  syariah,  walaupun syariah  mendorong  individu  untuk  mencari
nafkah,  namun  Al-Qur’an  dan  Sunnah  juga mengakui bahwa kemiskinan ataupun kekurangan membuat  seseorang  berhak  menerima  bantuan masyarakat  karena  jaminan  untuk  memperoleh tingkat  minimum  untuk  hidup  harus  disediakan oleh suatu negara Islam.
b. Pengembangan  kajian  syariah,  sosialisasi,  dan mempraktikkannya  dalam  kehidupan  ekonomi masyarakat. Perilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam  pembangunan  masyarakat  dapat  menerima tanpa keberatan dan dijalankan dengan ikhlas. Hal ini  bisa  optimal  jika  memiliki  sifat-sifat ilahiah , syariah  memenuhi  kepentingan  masyarakat, syariah mendahulukan kerja sama, dan menjembatani perbedaan.
c. Menurut  El  Junusi  dalam  Prastiwi  (2018) komitmen  agama  adalah  suatu  bentuk  kepatuhan pada  ajaran  agama.  Syariah  dapat  membantu masyarakat  menanamkan  kualitas  kebaikan, seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan persamaan kebersamaan yang dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  proses pembangunan  keadilan  saling  pengertian  dan kedamaian  dan  keharmonisan  sosial.  Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap  penggunaan  sumber  daya  sehingga dengan  demikian  syariah  dapat  memberikan kontribusi  terhadap  keseimbangan  sumber  daya yang    pada  akhirnya  dapat  memajukan masyarakat.
d. Ibnu Khaldun menjadikan syariah sebagai variabel terikat  di  dalam  modelnya.  Syariah  merupakan tuntunan bagi apa saja yang baik dan sebagai salah satu cara untuk mencapai yang baik namun beliau menyadari  bahwa  syariah  hanya  memberikan waktu  prinsip-prinsip  dasar  yang  dibutuhkan untuk  menyusun  apa  yang  dibutuhkan  dengan kebutuhan  kebutuhan  masyarakat  yang  mungkin berubah  sesuai  dengan  tempat  dan  waktu, implementasi  syariah  harus  berevolusi  dilakukan oleh  pemerintah.  Upaya  dalam  meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat.
e. Masyarakat  yang  makmur  jelas  akan  membayar zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf  sebagi  upaya mewujudkan  keadilan  ekonomi  ( justice ).  Ketika masyarakat  islam  telah  makmur,  kaya,  maka mereka  bisa  membangun  infrastruktur  seperti lembaga pendidikan, pusat pusat pelatihan, sarana ibadah,  hotel  syari’ah,  sarana  industri,  jalan  dan jembatan  ke  sektor  produksi,  wisata,  yang
semuanya  berbasis  syariah.  Semua  pembangunan ini  hendaklah  ditujukan  untuk  mewujudkan keadilan  dan  pemerataan  ( justice )  kesajahteraan masyarakat.  Ketika  ekonomi  kuat,  maka  negara dapat  makmur.  Jika  proses  kemunduran  negara menuju  keruntuhan  terjadi,  maka  arahnya  yaitu: melawan  arah  jarum  jam.  Pembangunan  negara yang  tidak  adil  mengakibatkan  kesejahteraan rakyat  yang  sejati  tidak  terwujud,  selanjutnya masyarakat  lemah  tidak  timbul  ketidakadilan, kekacauan dimana mana.
1. Peran BMT Secara Umum
a. Manajer Investasi
BMT dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan  menggunakan  akad  Mudharabah  atau sebagai investasi.
b. Investor
Ekonomi  syariah  lewat industri  keuangan  syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia,  terutama  dari  negara-negara  Timur- tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di  Indonesia,  telah  menarik  minat  investor  dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya  di  Indonesia.  Peluang  ini  bisa memperkuat  permodalan  ekonomi  berbasis keuangan  mikro  yang  di  Indonesia  sangat  subur berkembang.
c. Penyedia  jasa  keuangan  dan  lalu  lintas pembayaran
BMT dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan keuangan seperti yang dilakukan bank non syariah sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah,  dengan  dukungan  teknologi  di  era sekarang sangat mungkin BMT mengeksekusi jasa layanan tersebut
d. Pengembangan fungsi sosial
BMT  dapat  memberikan  pelayanan  sosial  dalam bentuk  pengelolaan  dana  zakat,  infaq,  shadaqah, serta pinjaman kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Fungsi kepada masyarakat
Gerakan  ekonomi  syariah  mendorong  timbulnya perilaku  ekonomi  yang  etis  di  masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak  kepada  kebenaran  dan  keadilan  dan menolak  segala  bentuk  perilaku  ekonomi  yang tidak  baik  seperti  sistem  riba,  spekulasi,  dan ketidakpastian ( gharar ).
2. Peran BMT Secara Khusus
Menurut Munandar dalam Suyono et al., (2016) BMT dapat berperan melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Membantu  meningkatkan  dan  mengembangkan potensi  umat  dalam  progam  pengentasan kemiskinan.
b. Memberikan  sumbangan  aktif  terhadap  upaya pemberdayaaan  dan  peningkatan  kesejahteraan umat.
c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari’ah.
d. Mengembangkan  sikap  hemat  dan  mendorong kegiatan gemar menabung.
e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif  dan  sekaligus  memberikan  bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
f. Meningkatkan  kesadaran  dan  wawasan  umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
g. Membantu  para  pengusaha  lemah  untuk mendapatkan modal pinjaman.
h. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang  percepatan  pertumbuhan  ekonomi nasional.
3. Peran BMT dalam Penguatan Ekonomi
a. Meningkatnya Kesempatan Kerja
Di  Indonesia  perkembangan  lembaga  keuangan syariah  dapat  dikatakan  cukup  pesat,  ini  terlihat dari jumlah kantor lembaga keuangan syariah dan kantor  cabangya.  Hal  ini  juga  mengakibatkan penggunaan  tenaga  kerja  terserap  cukup  banyak Sebagai gambaran, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  per  Februari  2015  diketahui terdapat  12  bank  syariah  dengan  2.144  kantor yang  beroperasi  di  Indonesia.  Selain  itu,  ada  22 bank  konvensional  yang  memiliki  Unit  Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor 324 kantor. Juga  ada  162  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah dengan jumlah kantor 486 kantor.
Sementara  itu,  jumlah  pekerja  di  Bank  Umum Syariah  sebanyak  49.101  orang.  Pekerja  di  Unit Usaha  Syariah  sebanyak  4.591  orang.  Sedangkan pekerja  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  syariah sebanyak  4.642  orang,  bahkan  menurut  sebuah survei  lembaga  keuangan  syariah  membutuhkan setidaknya  5500  SDM, ini  sangatlah  bagus  untuk mengatasi  pengangguran  yang  ada  di  Indonesia, karena pengangguran dapat menyebabkan terjadinya  inflasi  dan  turunnya  perekonomian suatu negara.
Bagaimana  dengan  BMT  ? BMT  yang  menjamur menjangkau  pelosok-pelosok  negeri  yang  tidak tersentuh oleh bank, kesempatan menyerap tenaga kerja  sangat  tinggi  terutama  di  daerah-daerah berbasiskan UMKM yang tumbuh pesat.
b. Penerapan Sistem Keuangan Berbasis Bagi Hasil BMT  menggunakan  akad-akad  syariah  dalam operasionalnya
1) Bagi hasil
BMT  tidak  menerapkan  sistem  bunga  dalam aktivitas  bisnis.  Bunga  dianggap  bagian  dari riba dan haram dalam islam. Sebagai gantinya, BMT menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang  menurut  islam  sah  untuk  dilakukan, sistem  ini  adalah  suatu  sistem  yang  meliputi tata  cara  pembagian  hasil  usaha  antara penyedia  dana  dengan  pengelola  dana pembagian  hasil  usaha  ini  dapat  terjadi  antara bank  dan  penyimpan  dana,  maupun  antara BMT  dengan  anggota  penerima  dana. Bentuknya seperti mudharabah dan musyarakah.  Penerapan  dengan  sistem  bagi hasil  akan  menciptakan  keadilan  dan kesejahteraan antara anggota dan BMT
2) Prinsip Simpanan Murni Prinsip  simpanan  murni  merupakan  fasilitas yang  diberikan  oleh  BMT  untuk  memberikan kesempatan  bagi  pihak  yang  kelebihan  dana untuk  menyimpan  dananya  dalam  bentuk al wadiyah ,  fasilitas al  wadiyah biasa  diberikan untuk  tujuan  investasi  guna  mendapatkan fasilitas produk simpanan.
3) Penyedia Modal Pengadaan modal merupakan fasilitas kemudahan  kepada  anggota,  baik  dari  sisi persyaratan,  bagi  hasil  yang  ringan,  nominal pembiayaan  sesuai  kebutuhan,  Jangka  waktu, proses  pengajuan  pembiayaan  yang  cepat pengadaan  modal  ini  menggunakan  skema Mudharabah . Mudharabah ialah akad kerjasama  antar  dua  pihak,  dimana  pihak pertama shohibul  maal menyediakan  seluruh modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi pengelola,  sedangkan  pihak  bank  berperan sebagai pemilik modal ( shohibul maal ).

## 4.  KESIMPULAN
Setelah  membahas  peran Baitul  Maal  wat Tamwil  (BMT) dalam  mewujudkan  ekonomi  syariah yang  kompetitif,  menyasar  dua  target  yaitu

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 2020, 193
meningkatnya  kesempatan  kerja    dan  penerapan sistem  keuangan  berbasis  bagi  hasil.  Meningkatnya kesempatan  kerja  dapat  terjadi  karena  di  Indonesia perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  dapat dikatakan  cukup  pesat.  Hal  tersebut  mengakibatkan penggunaan  tenaga  kerja  terserap  cukup  banyak. Terserapnya  penggunaan  tenaga  kerja  yang  cukup banyak  tersebut  sangatlah  bagus  untuk  mengatasi pengangguran  yang  ada  di  Indonesia,  karena pengangguran  dapat  menyebabkan  terjadinya  inflasi dan  turunnya  perekonomian  suatu  negara.  Untuk BMT  yang  menjamur  dapat  menjangkau  pelosok- pelosok  negeri  yang  tidak  tersentuh  oleh  bank, kesempatan  menyerap  tenaga  kerja  sangat  tinggi terutama di daerah-daerah berbasiskan UMKM yang tumbuh pesat.
Penerapan  sistem  keuangan  berbasis  bagi  hasil, BMT  menggunakan  akad-akad  syariah  dalam operasionalnya, seperti bagi hasil, prinsip penyimpanan murni, dan penyedia modal. Bagi hasil dapat  terjadi  karena  BMT  tidak  menerapkan  sistem bunga  dalam  aktivitas  bisnis.  Prinsip  simpanan murni,    fasilitas  yang  diberikan  untuk  memberikan kesempatan  bagi  pihak  yang  kelebihan  dana menyimpan  dananya  dalam  bentuk al  wadiah ,  yang biasa  diberikan  untuk  tujuan  investasi  guna mendapatkan  fasilitas  produk  simpanan.  Penyedia modal, fasilitas kemudahan kepada anggota, baik dari persyaratan,  bagi  hasil  yang  ringan,  nominal pembiayaan  sesuai  kebutuhan,  jangka  waktu,  proses pengajuan  pembiayaan  yang  cepat,  menggunakan skema mudharabah .
Dari hasil penelitin ini maka beberapa saran bagi BMT  adalah  dengan  perannya  yang  sangat  strategis perlu  mengupgrade  kembali  dengan  menerapkan teknologi  informasi  agar  fungsinya  dapat  memenuhi perkembangan  zaman  dan  kebutuhan  masyarakat. Penerapan  teknologi  informasi  akan  semakin memperkuat  posisi  BMT  dalam  persaingan  dan perubahan bisnis yang sangat cepat.
5. UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini, ijinkan peneliti menyampaikan  rasa  syukur  yang  tak  terhingga kepada  Allah  SWT  atas  segala  limpahan  karunia- Nya,  Nabi  Muhammad  SAW  Sang  Suri  Tauladan, dan  keluarga  peneliti  yang  selalu  memberikan dukungan  tak  kenal  lelah  dalam  situasi  dan  kondisi apapun.  Ungkapan  terima  kasih  juga  diperuntukan bagi  Ketua  STIE  GICI  beserta  rekan-rekan  sejawat khususnya  di  Program  Studi  Akuntansi,  tak  lupa
kepada  segenap  Pimpinan  dan  utamanya  Pengelola Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam  (JIEI)  STIE  Amanat Akademisi  Surakarta  (AAS)  atas  kesempatan  yang diberikan  dengan  diterbitkannya  penelitian  ini, semoga  dapat  menambah  khasanah  keilmuan  bagi dunia  pendidikan  Indonesia.  Serta  berbagai  pihak yang  telah  memberikan  inspirasi  dan  dorongan semangat, yang tak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat peneliti, semoga Allah SWT membalas dengan yang jauh lebih baik, aamiin.

## 6. REFERENSI
Djamil,  Fathurrahman.  (2015).  Hukum  Ekonomi Islam  :  Sejarah,  Teori,  dan  Konsep.  Jakarta  : Sinar Grafika
Kamali,  Muhammad  Hashim.  (2005).  Manajemen Pembiayaan  Bank  Syariah.  Yogyakarta  : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN Karim, Adi Warmana, & Sahroni, Oni. (2015). Riba,
Gharar,  Dan  kaidah-kaidah  Ekonomi  Syariah, Analis  Fikih  &  Ekonomi.  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada
Kasmir. (2002). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka Umum Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah.
(2009).  Kajian  Dampak  Kredit  Usaha  Rakyat.
Deputi Pengkajian Sumberdaya UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Mardalis. (1999). Metode Penelitian Suatu
Pendekatan Proposal. Jakarta : Bumi Aksara Mardani.  (2014).  Hukum  Bisnis  Syariah.  Jakarta  : Prenadamedia Group Muljono, P. T. (1993). Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. Yogyakarta : BPFE.
Prastiwi,  I.  E.  (2018).  Pengaruh  Persepsi  Anggota Pada Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer’s Trust Yang Berdampak Pada Keputusan Menggunakan Jasa  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Studi  Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo). Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam , 4 (01), 28–40.
https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.162
Pusat  Pengajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam. (2014). Ekonomi Islam. Jakarta : Rajawali Pers. Rasyid,  Saifuddin  A  &  Pujihastutik,  Umi.  (1999).
Pendirian  dan  Pengelolaan  Baitul  Maal  Wat Tanwil (BMT) Di Lingkungan Pondok Pesantren. Jakarta : Direkotrat Jenderal Departemen Agama
Sarwono,  Jonathan.  (2006).  Metode  Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif.  Yogyakarta  :  Graha Ilmu
Siswoyo, M. M. (2010). Analisa Pembiayaan Retail. Jakarta : Bank Muamalat Indonesia Sumarni, S. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah  (ZIS)  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat Studi  Kasus  BMT  Amanah  Ummah  Sukoharjo. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 4 (02),  116–125. https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261 Suryomurti,  Wiku    (2011).  Super  Cerdas  Investasi. Jakarta : QultumMedia Sutojo,  S.  (1997).  Analisa  Kredit  Bank  Umum. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
Sutrisno,  D.  (2003).  Manajemen  Keuangan.
Yogyakarta : Ekonesia FE UI Suyono,  E.,  Rokhayati,  H.,  &  Hasanah,  U.  (2016).
Pengelolaan  Baitul  Mal  wa  Tamwil  Berbasis Komputer  di  Kabupaten  Banyumas,  Jawa Tengah. Jurnal  Visioner  &  Strategis , 5 (01),  23–
34.
Syihab, M. Quraish. (2008). Berbisnis dengan Allah. Jakarta : Lentera Hati Veithzal,  V.  R.  (2008). Islamic  Financial Management. Jakarta : Djambatan Zulkifli,  Sunarto.  (2003).  Panduan  Praktis  Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan ke-1. Jakarta : Zikrul Hakim