## IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL

## Sabaruddin
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Implementation of the Village Fund Allocation Program in the Development of Social Capital. The research objective was to determine the allocation of the village fund pro- gram implementation in the development of social capital in the District of West Rangsang Me- ranti Islands District. The informants are leaders ADD program manager, community and public figures. Data collecting technique is interview, observation and documentation. Analysis of data using an interactive model. The results showed that the implementation of the policy of rural fund allocation program in the development of social capital has not reached maximum results.
Keywords: program implementation, social capital, trust, norms, networks.
Abstrak: Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Modal Sosial. Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi program alokasi dana desa dalam pengem- bangan modal social di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan penelitian adalah pimpinan pengelola program ADD, masyarakat dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program alokasi dana desa dalam pengembangan modal social belum mencapai hasil maksimal.
Kata kunci: implementasi program, modal social, kepercayaan, norma, jaringan.
PENDAHULUAN Keberadaan desa secara yuridis for- mal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae- rah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ke- tentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan ma- syarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Neg- ara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini menjelaskan bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Na-
sional secara luas. Desa menjadi garda ter- depan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pemban- gunan desa menjadi prioritas utama bagi ke- suksesan pembangunan nasional.
Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien dari - pada pembangunan desa yang selama ini di- jalankan dengan mekanisme proyek. Mem- berikan kesempatan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya perimbangan akan mempercepat pem- bangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Investasi yang lebih efisien ini akan mempercepat kesejahteraan masyara- kat secara lebih merata dalam jangka pan- jang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 menyebu-
tkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas: 1) Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2)  Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupa- ten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3) Bagian dari dana perimbangan keu- angan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa pa- ling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD).
4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksa- naan urusan pemerintahan.
5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Ketentuan pasal tersebut mengamana- tkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa den- gan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam upaya melaksanakan amanah peraturan pemerin- tah tersebut, Pemerintah Kabupaten Meran- ti menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Me- ranti dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2011 tentang penetapan alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Meranti Tahun 2011, untuk memberikan bantuan pembangunan desa yang merupakan hak desa dalam upa- yanya melaksanakan otonomi desa. Program alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten un- tuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan un- tuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan
dan pemberdayaan masyarakat serta penin- gkatan perekonomian masyarakat desa. Pengalokasian implementasi program alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Me- ranti lebih terfokus kepada pemberdaya- an masyarakat yang menganggarkan 70 % pembiayaanya. Konsentrasi Pemerintah Ka- bupaten Meranti pada bentuk program pem- berdayaan masyarakat dalam implementasi program alokasi dana desa (ADD) membuka peluang kepada para pelaksana program un- tuk mengembangan modal sosial yang dimi- liki. Walaupun fokus pengembangan modal sosial yang dilakukan masih mengarah ke- pada pemenuhan infrastruktur, namun arah pengembangannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga nantinya pengembangan modal sosial yang disediakan oleh program alokasi dana desa (ADD) memang dapat memberikan kontri- busi bagi program pemberdayaan masyara- kat yang sudah ditetapkan. Berdasarkan uraian yang telah dike- mukan tersebut, maka permasalahan peneli- tian ini adalah : Pertama , bagaimanakah implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat Kabupa- ten Meranti ?. Kedua , apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pengem- bangan modal sosial di Kecamatan Rang- sang Barat Kabupaten Meranti ? Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dima- na, implementasi menyangkut tindakan se- berapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Dalam pelak- sanaan program, implementasi kebijakan sesuanggunya bukanlah, sekedar berhubun- gan dengan mekanisme penjabaran keputus- an keputusan politik ke dalam prosedur-pro- sedur rutin lewat saluran birokrasi, melain- kan  lebih  menyangkut  masalah  konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh ana dari suatu kebijakan. (Grindle, 1980) Ke- mudian Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) mengemukakan implementasi ada-
lah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas pro- gram, kebijakan, keuntungan ( benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.
Kemudian Ripley dan Franklin dalam Sujianto (2008) menegaskan implementasi yang berhasil dilihat dari beberapa perspek- tif, yaitu :
1.  Tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas.
2.  Kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
3.  Kinerja yang ingin dicapai dari suatu program dan dampak dari program. Masyarakat desa mempunyai sebuah ikatan yang kuat untuk saling membantu satu dengan yang lain di dalam kelom- poknya guna mencapai tujuan. Ada ker- jasama yang saling menguntungkan dalam kehidupan mereka yang sulit. Mereka mem- bantu satu sama lain atas dasar kepercayaan. Dalam sosiologi, terdapat istilah modal sos- ial. Merujuk pada Putnam (1995) and Fuku- yama (1995), ada tiga parameter modal sos- ial, yaitu kepercayaan (trust) , norma-norma
(norms) dan jaringan-jaringan (networks) .
METODE Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kuali- tatif. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pimpinan lem- baga lokal yaitu pengelola program ADD dan masyarakat. Informan pelengkap dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat sep- erti RW dan RT. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumen- tasi. Analisis data menggunakan model in- teraktif.

## HASIL
Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat kepatuhan (compliance) birokrasi Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa tingkat kepatu- han yang ditunjukkan oleh pengelola pro- gram ADD sudah cukup baik, artinya pen- gelola program ADD sudah berusaha un-
tuk mengikuti prosedur dan peruntukkan penggunaan pembiayaan program ADD yang sudah ditetapkan. Dimana pengelola program ADD akan selalu berusaha untuk memfokuskan pendanaan program ADD di- gunakan 30 % untuk pemanfaatan dana be- lanja aparatur dan operasional pemerintahan dan 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana yang 30 % memang ter- fokus untuk membayar honor para aparatur desa dan para pengelola program ADD di tingkat desa. Sedangkan pemanfaatan dana yang 70 % masih cenderung kepada pem- bayaran tunjangan kelembagaan desa dan pembangunan infrastruktur desa serta per- baikan lingkungan dan pemukiman. Perun- tukkan pendanaan program ADD yang ter- fokus kepada pembayaran honor, infrastruk- tur desa dan perbaikan lingkungan. Padahal 70 % pendanaan dari program ADD adalah untuk pembiayaan pemberday- aan masyarakat, yang salah satunya juga pengembangan ekonomi masyarakat melalu program teknologi tepat guna berdasarkan potensi desa. Ketidakefektifan ini disebab- kan oleh pihak implementor yang sudah ter- lebih dahulu menyusun pemanfaatan dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan program ADD. Sehingga aspirasi masyara- kat tidak begitu dibutuhkan untuk menge- tahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun pihak implementor beralasan apabila diundang rapat desa ban- yak masyarakat yang tidak hadir, sebena- rnya waktu dan cara mengundangnya saja yang belum tepat.
Kelancaran prosedur rutinitas Kelancaran prosedur rutinitas adalah mengerjakan kegiatan yang sudah men- jadi tahapan dalam pelaksanaan program ADD. Kemampuan implementor program ADD dalam mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program ADD akan mempermudah proses implementasi yang dilakukan. Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa kelancara prose- dur rutinitas dalam implementasi program
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 274-280
ADD masih belum maksimal. Artinya pelaksanaan program ADD yang meliputi proses pencairan dana dan pelaporan keg- iatan masih belum berjalan dengan lancar sesuai harapan yang diinginkan. Salah satu kendalanya adalah rendahnya SDM penge- lola program ADD yang dimiliki. Sehingga sulit untuk memahami instruksi-instruksi program ADD yang telah ditetapkan dan dipatuhi untuk dilaksanakan. Kekurang- mampuan pengelola program ADD ini dalam memahami instruksi yang diberikan, disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki untuk menelaah apa yang di- perintahkan dalam program ADD. Kelancaran prosedur rutinitas yang dikerjakan oleh pelaksana program ADD masih belun berjalan dengan baik. Fakta ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh pengelola program ADD untuk memahami dan menelaah instruksi tugas yang diberikan dalam setiap tahapan pelaksanaan program ADD. Rendahnya ke- mampuan pengelola program ADD memang menjadi penghambat utama bagi pengelola untuk bisa melaksanakan program sesuai dengan instruksi yang diberikan. Karena ketidakmampuan dalam memahami tugas- nya akan membuat pengelola salah melak- sanakan tugas yang sudah diberikan.
Kinerja program Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa kinerja program yang dilakukan oleh implementor pada dasarnya terus membaik dari waktu ke waktu. Pihak implementor terus melaku- kan perbaikan diri dari setiap kekurangan dan kelemahan implementasi program dari setiap periodenya. Fakta ini terlihat dari adanya peningkatan terhadap kemampuan implementor dalam penyelenggaran pemer- intahan desa untuk mendukung pelaksanaan program ADD. Perbaikan kinerja yang di- lakukan oleh implementor, meliputi pelay- anan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kontribusinya bagi program ADD. Implementor sudah mulai mampu melayani segala aspirasi yang disampaikan oleh ma-
syarakat dalam proses implementasi pro- gram ADD, sehingga pelayanan aspirasi yang dilakukan merupakan salah satu ben- tuk penampungan kebutuhan masyarakat untuk program ADD. Tingkat kepedulian masyarakat untuk sesamanya ditingkat desa sudah baik, teruta- ma dalam kegiatan swadaya gotong royong dan membantu masyarakat yang ekonomin- ya lemah. Kepedulian ini muncul karena rasa kekeluargaan masyarakat yang masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Rasa kekeluargaan yang dimiliki membuat setiap masyarakat merasa terdorong untuk menolong bagi sesamanya apabila ada ke- giatan masyarakat atau kesusuhan masyara- kat. Misalnya dalam kegiatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat, masyarakat yang lainnya akan saling tolong menolong untuk membantu masyarakat itu dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Tingkat kepedulian sesama masyarakat juga terjalin dalam perhatian bagi masyarakat yang berekonomi lemah. Walaupun ben- tuk kepedulian yang ditunjukkan beragam, tetapi setiap masyarakat pasti akan mem- bantu semampunya dalam membantu kes- usahan masyarakat lainnya. Namun sayang- nya tingkat kepedulian ini kurang didukung oleh perhatian pemerintah desa terhadap masyarakatnya, terutama dalam peningka- tan ekonomi lemah masyarakat. Kegiatan program ADD yang juga mengamanatkan pemerintah desa untuk mengembangkan ekonomi lemah masyarakat, masih belum dilaksanakan oleh pemerintah desa atau implementor program. Sebab implementor program terlalu fokus kepada kegiatan pem- bagian honor aparatur kelembagaan di desa dan pembagunan infrastruktur desa saja.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Im- plementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Implementasi kebijakan atau program yang dikerjakan tidak akan luput dari fak- tor-faktor yang bisa mempengaruhi untuk berhasil dan gagal. Keberhasilan implemen- tasi kebijakan dan program yang dilakukan
tidak terlepas dari kemampuan pihak im- plementor untuk menelaah dan memahami dengan baik, langkah-langkah implementasi kebijakan yang dikerjakan. Namun sebali- knya apabila implementor kurang mampu memahami dan menelaah langkah-langkah implementasi kebijakan, maka kegagalan implementasi yang akan diterima. Fakta ini juga berlaku dalam implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pengemban- gan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat, dimana pihak implementor harus bisa menelaah dan memahami dengan baik se- tiap langkah-langkah implementasi program yang sudah disiapkan. Sehingga dalam pro- ses implementasi yang dikerjakan, program ADD bisa mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kepercayaan (trust) Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa tingkat keper- cayaan masyarakat desa sudah cukup baik bagi para implementor program ADD. Bukti kepercayaan yang ditunjukkan dengan tidak adanya protes dan ketidaksenangan terha- dap implementor dalam melaksanakan pro- gram ADD yang dilakukan secara anarkis. Saran ataupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat desa selama ini ada, tetapi ma- sih bisa diberikan solusi oleh setiap imple- mentor pelaksana program ADD. Walaupun implementor program ADD masih fokus ke- pada beberapa kegiatan program ADD saja, namun masyarakat desa masih mendukung dan percaya kepada implementor bahwa ke- giatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat desa. Tingkat kepercayaan masyarakat akan implementor program ADD sebenarnya awalnya baik, namun akibat implementasi program ADD yang belum mampu meng- akomodir dan memberikan dampak positif bagi masyarakat membuat tingkat kepercay- aan masyarakat akan implementor berangsur berkurang. Tetapi rasa kurang percaya dari masyarakat desa juga tidak dapat disalurkan dengan benar kepada pihak implementor.
Sehingga bentuk ketidakpercayaan ini ha- nya merupakan percakapan masyarakat an- tar masyarakat saja, tanpa ada yang mampu menyalurkannya kepada pihak implementor baik secara lisan ataupun tertulis.
Norma (norms) Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa implementor pro- gam ADD belum memperhatikan norma dan nilai yang berkembangan didalam ke- hidupan masyarakat. Fakta ini terlihat dari proses penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh implementor terhadap masyarakat un- tuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap implementasi program ADD. Kekurangmampuan implementor untuk menghormati dan menghargai nor- ma yang berkembang didalam masyarakat, membuat masyarakat sangat acuh dan tidak peduli dengan undangan yang disampaikan oleh implementor program ADD. Dalam mengundang masyarakat untuk ikut per- temuan atau rapat dalam menjaring aspira- si masyarakat, pihak implementor kurang memperhatikan waktu-waktu kerja yang digunakan oleh masyarakat atau apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.
Jaringan (networks) Hasil wawancara dengan informan kunci menjelaskan bahwa pengembangan jaringan yang dilakukan oleh implementor program ADD dalam pengembangan modal sosial masih belum maksimal. Karena pi- hak implementor memang belum memiliki kemampuan yang maksimal untuk meng- embangkan komunikasi kepada setiap level stakeholders -nya agar terlibat didalam im- plementasi program ADD. Ketidakmampu- an ini membuat kurang berjalannya komu- nikasi dan informasi tentang implementasi program ADD kepada seluruh lapisan stake- holders didalam masyarakat. Banyak masy- arakat yang tidak mengetahui tentang pro- gram ADD, apalagi peruntukkan program ADD itu untuk apa dan kontribusinya untuk apa. Sehingga masyarakat memang banyak
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 274-280
yang menyerahkan pelaksanaannya sepe- nuhnya kepada pihak implementor saja. Masyarakat menjelaskan bahwa ko- munikasi yang dilakukan oleh pelaksana program ADD dalam memberikan infor- masi dan interkasi kepada masyarakat untuk mengembangkan jaringan kerja masih ren- dah. Kekurangan pemberian informasi dan interaksi ini mengakibatkan masyarakat ban- yak yang kurang mengetahui tentang pro- gram ADD yang dilaksanakan oleh pemer- intah desa. Akibatnya masyarakat juga tidak begitu mempedulikan program ADD yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Fakta ini membuat pihak implementor program ADD lebih leluasa melaksanakan program sesuai ide dan gagasan mereka sendiri, ditambah lagi dengan kepedulian masyarakat untuk mengetahui tentang program ADD juga rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan hampir keseluruhan peruntukkan program ADD yang terjadi merupakan ide dan ga- gasan implementor. Sementara masyarakat hanya menjadi penonton saja dan melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa sebagai implementor terhadap program-pro- gram pemerintah yang telah dibebankan.
PEMBAHASAN Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyan- gkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi terting- gi implementasi sebagai akibat ada bebe- rapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasa- ran program. Masalah yang berhubungan implementasi kebijakan adalah tingkat ke- percayaan, kelancaran prosedur, dan kinerja program.
Tingkat kepatuhan (compliance) bi- rokrasi adalah adanya ketaatan birokrasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan birokra- si merupakan kepatuhan implementor yang diberikan beban dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan atau pro-
gram. Sehingga dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, maka implementasi kebijakan dan program yang ditetapkan akan mengi- kuti prosedur dan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan kebi- jakan atau program. Namun sebaliknya apa- bila tingkat kepatuhan implementor rendah, maka implementasi kebijakan atau program yang dikerjakan akan menemui kegagalan. Oleh karenanya setiap implementor ha- rus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi akan ketetapan dan atuaran main dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga kegagalan-kegagalan dalam implementasi dapat diminimalisir. Tetapi kepatuhan yang dijalankan implementor jangan bersifat kaku atau rigid yang menyebabkan imple- mentasikan kebijakan atau program tidak fleksibel.  Akibatnya  peruntukkan,  tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan tidak akan dapat tercapai.
Akibatnya ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan program ADD yang su- lit untuk dikerjakan oleh pengelola program ADD. Salah satu tahapan tersebut adalah pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) yang merupakan ketentuan yang diberikan dalam pelaksanaan program ADD. Penyu- sunan rencana anggaran biaya (RAB) ban- yak tidak diketahui oleh pengelola program ADD hampir diseluruh desa. Dampaknya pengelola program ADD meminjam rencana anggaran biaya yang sudah disusun desa lain untuk dijadikan acuan dan pedoman. Namun celakanya, pedoman yang dijadikan acuan sering ditiru secara penuh untuk di- laksanakan.
Walaupun pihak implementor sebena- rnya sudah melakukan sosialisasi tentang program ADD ini kepada masyarakat, tetapi sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal sehingga masih banyak masyara- kat yang kurang mengetahui tentang pro- gram ADD. Akibatnya banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang informasi peruntukkan program ADD, begitu pihak implementor menetapkan fokus implemen- tasinya masyarakat juga hanya bisa mener- ima saja. Kemudian dalam proses penjar-
ingan aspirasi masyarakat untuk mengim- plementasikan program ADD memang masih belum berjalan maksimal, disebab- kan ketidakmampuan implementor dalam mengembangkan jaringannya disetiap level masyarakat. Sehingga implementor tidak bisa mengetahui apa yang menjadi keingi- nan dan kebutuhan masyarakat akan pem- bangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu perlu pembenahan dalam implementasi program ADD kedepannya, salah satunya dengan mengembangkan jaringan di lev- el masyarakat guna mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat yang harus segera dipenuhi implementor melalui program ADD.
SIMPULAN Implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat masih belum maksimal dilaksanakan. Karena im- plementasi program ADD yang dilakukan masih terfokus kepada beberapa kegiatan saja, terutama kegiatan pembagian honor aparatur desa dan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, baik yang sifatnya mem- perbaiki ataupun yang membangun baru. Padahal kegiatan implementasi program ADD yang diperuntukkan banyak sekali, yang secara persentase pembagiannya 30 % untuk honor dan 70 % untuk pemberda- yaan masyarakat. Tetapi dalam realitanya implementor kegiatan program ADD lebih cenderung fokus kepada pembagian honor dan pembangunan infrastruktur desa saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi imple- mentasi program ADD dalam pengemban- gan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat, apabila diurutkan maka faktor yang dominan mempengaruhinya adalah faktor jaringan (networks) , faktor norma (norms)
dan faktor kepercayaan (trust) . Faktor ja- ringan (networks) memberikan pengaruh kepada implementasi program ADD dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Rangsang Barat terlihat dari ketidakmam- puan implementor program ADD untuk mengembangkan jaringan implementasi kepada seluruh level masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak memperoleh informasi dan pengetahuan tentang program ADD yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Kemudian faktor norma (norms) memberi- kan pengaruh kepada implementasi program ADD dalam pengembangan modal sosial terlihat dari ketidakmampuan implemen- tor dalam memahami nilai dan kebiasaan yang sudah dilakukan didalam masyara- kat. Selanjutnya faktor kepercayaan (trust) memberikan pengaruh kepada implementasi program ADD dalam pengembangan modal sosial di Kecamatan Ransang Barat terlihat dari kurangnya keinginan implementor pro- gram ADD untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar terlibat dalam im- plementasi program ADD, sehingga banyak masyarakat yang tidak diberikan kesempa- tan untuk ikutserta dalam implementasi pro- gram ADD.

## DAFTAR RUJUKAN
Fukuyama Francis., 1995., Trust : The So- cial Virtues and The Creation of Pros- perity ., New York : the Free Press.
Putnam RD., 1995., “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital” ., dalam Journal Sujianto., 2008., Pengembangan Modal So- sial untuk Daerah Tertinggal ., Pener- bit Alaf Riau., Pekanbaru. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik:
Teori, Proses dan Studi Kasus. GAPS Yogyakarta.