## ISSN  1412-1395 (versi cetak)

## ANTERIOR  JURNAL
Volume 15 Nomor 2 Juni 2016
Ilmu-ilmu Pendidikan Asep Solikin Rekonsepsi Paradigma Bimbingan Konseling yang Memandirikan Dwi Sari Usop Analisis Fungsi Jenis Pendidikan Bagi Anak Autis Endang Sri Suyati, Iin Nurbudiyani dan Suniati Pengembangan  Instrumen  Evaluasi  Afektif  Mata  Pelajaran IPS-Ekonomi di Sekolah Menengah Pertama Misyanto Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V pada Mata Pelajaran Matematika Ilmu-ilmu Pertanian Djoko Eko Hadi Susilo Kajian Pertumbuhan dan Biomassa Perakaran Stek Pucuk Stevia Akibat Pupuk Kandang di Tanah Gambut Kota Palangka Raya Fahruddin Arfianto Identifikasi  Pertumbuhan  Gulma  pada  Penyiapan  Media  Tanam Tanah Gambut Setelah Pemberian Kapur Dolomit Pienyani Rosawanti Pengaruh  Cekaman  Kekeringan  Terhadap  Kandungan  Klorofil dan Prolin Daun Kedelai Ilmu-ilmu Agama Islam Achmadi Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Praktek  Perjudian  dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas Ahmad Alghifari Fajeri Implementasi  Metode  Pembelajaran  Tahfidzul  Qur’an  untuk Meningkatkan Kecakapan Menghafal Al- Qur’an Siswa Hunainah Penerapan  Model Make  a  Match untuk  Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Arab pada SDIT Al-Qonita Palangka Raya Lilik Kholisotin
Penerapan  Model  Pembelajaran Index  Card  Match pada  Mata
Pelajaran  Al- Qur’an  Hadist  Kelas  IV  untuk  Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa di MIN Pahandut Palangka Raya Muhammad Tri Ramdhani
Model  Pelaksanaan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam dengan Sistem Moving Class dalam  Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMP IT Sahabat Alam Nurul Husna Yusuf Evaluasi  dalam  Pembelajaran  Bahasa  Arab  di  Sekolah  Dasar Tahfidzul Qur’an Terpadu An-Najah Martapura Ilmu-ilmu Teknik Anwar Muda Analisis  Kuat  Tekan  Bebas  Tanah  Lempung  Distabilisasi  Pasir dan Semen

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA Jl. RTA Milono Km.1,5 Palangka Raya

## ISSN  1412-1395 (versi cetak)

## ANTERIOR  JURNAL
Volume 15 Nomor 2 Juni 2016
DAFTAR ISI
Ilmu-ilmu Pendidikan
Asep Solikin Rekonsepsi Paradigma Bimbingan Konseling yang Memandirikan Dwi Sari Usop Analisis Fungsi Jenis Pendidikan Bagi Anak Autis Endang Sri Suyati, Iin Nurbudiyani dan Suniati Pengembangan  Instrumen  Evaluasi  Afektif  Mata  Pelajaran IPS-Ekonomi di Sekolah Menengah Pertama Misyanto Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V pada Mata Pelajaran Matematika Ilmu-ilmu Pertanian Djoko Eko Hadi Susilo Kajian Pertumbuhan dan Biomassa Perakaran Stek Pucuk Stevia Akibat Pupuk Kandang di Tanah Gambut Kota Palangka Raya Fahruddin Arfianto Identifikasi  Pertumbuhan  Gulma  pada  Penyiapan  Media  Tanam Tanah Gambut Setelah Pemberian Kapur Dolomit Pienyani Rosawanti Pengaruh  Cekaman  Kekeringan  Terhadap  Kandungan  Klorofil dan Prolin Daun Kedelai Ilmu-ilmu Agama Islam Achmadi Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Praktek  Perjudian  dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas Ahmad Alghifari Fajeri Implementasi  Metode  Pembelajaran  Tahfidzul  Qur’an  untuk Meningkatkan Kecakapan Menghafal Al- Qur’an Siswa Hunainah Penerapan Model Make a Match untuk Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Arab pada SDIT Al-Qonita Palangka Raya Lilik Kholisotin Penerapan  Model  Pembelajaran Index  Card  Match pada  Mata Pelajaran Al- Qur’an Hadist Kelas IV untuk Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di MIN Pahandut Palangka Raya Muhammad Tri Ramdhani Model  Pelaksanaan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam dengan  Sistem Moving  Class dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Prestasi Belajar Siswa SMP IT Sahabat Alam Nurul Husna Yusuf Evaluasi  dalam  Pembelajaran  Bahasa  Arab  di  Sekolah  Dasar Tahfidz ul Qur’an Terpadu An-Najah Martapura Ilmu-ilmu Teknik Anwar Muda Analisis  Kuat  Tekan  Bebas  Tanah  Lempung  Distabilisasi  Pasir dan Semen

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA Jl. RTA Milono Km.1,5 Palangka Raya
ISSN  1412-1395 (versi cetak) ISSN  2355-3529 (versi elektronik)
ANTERIOR JURNAL
Penerbit :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Pelindung : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Penanggung Jawab : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Pimpinan Umum : Drs. H. Supardi, M.Pd
Dewan Redaksi dan Penyunting Pelaksana : Djoko Eko H.S., S.P., M.P. (Ketua) Fahruddin Arfianto, S.Pi, M.Pd (Sekretaris)
Penyunting Ahli :
Dr. H.M. Yusuf, S.Sos, M.A.P. (Ilmu-ilmu Sosial dan Politik) Dr. Sonedi, S.Pd, M.Pd (Ilmu-ilmu Pendidikan) Ir. H. Setiarno, M.P. (Ilmu-ilmu Pertanian dan Kehutanan) Dr. H. Noormuslim, M.Ag (Ilmu-ilmu Agama Islam) Ir. Anwar Muda, M.T.
(Ilmu-ilmu Keteknikan)
dr. H. Fery Iriawan, M.PH
(Ilmu-ilmu Kesehatan)

## Pelaksana Tata Usaha dan Sirkulasi : Staf Tata Usaha LP2M UM Palangkaraya

## Alamat Redaksi :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Jl. RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya 73111
Telp./Fax. (0536) 3222184; e-mail  : lp3m_um.palangkaraya@yahoo.co.id lp2m@umpalangkaraya.ac.id
Terbit setahun dua kali (pada bulan Juni dan Desember), berisi artikel hasil penelitian dan kajian yang bersifat analisis –kritis di bidang pertanian, kehutanan, ekonomi pertanian, perikanan, keteknikan, sosial dan politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan ilmu agama Islam.
Penyunting menerima kiriman naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam media publikasi lain.
Persyaratan dan format naskah tercantum pada halaman sampul bagian belakang. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara penulisan lainnya.

## PENGANTAR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

## Assalamu’alaikum Wr.  Wb.
Puji  syukur alhamdulillah kehadirat  Allah subhanahu  wa  ta’ala pada  bulan  Juni  2016  ini Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LP2M)  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya  secara  cetak  dan online kembali  melakukan  publikasi  artikel  ilmiah  berupa ANTERIOR  JURNAL sebagai  media  ilmiah  untuk  para  dosen  mempublikasikan  hasil  penelitian dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil kajian analisis kritis dengan terbitan Volume 15 Nomor 2 Juni  2016  sehingga  semakin  banyak  masyarakat  luas  yang  bisa  membaca  maupun berkoresponden terhadap para penulis artikel secara elektronik via e-mail.
LP2M UM Palangkaraya mengharapkan kepada semua dosen dan para peneliti khususnya di  kampus  Universitas  Muhammadiyah  Palangkaraya  maupun  dari  lingkungan  lainnya  yang senada,  dapat  secara  berkesinambungan  berperan  secara  aktif  dan  mengisi  tulisan  artikel ilmiahnya  serta  mengambil  manfaat  yang  sebesar-besarnya  melalui  penerbitan ANTERIOR JURNAL yang  diterbitkan  2  kali  dalam  setahun  ini.  Semoga  kelestarian  penerbitan  bisa  kita pertahankan,  sehingga  kita  bisa  selalu  beramal  jariyah  sekaligus  mengenalkan  lebih  luas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di masyarakat luas.
Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kami ucapkan kepada Rektor UM Palangkaraya, Pengelola ANTERIOR JURNAL ,  para  penyumbang  naskah  artikel  ilmiah,  dan  semua  pihak  yang telah mendukung terbitnya edisi ini.  Kami juga mohon dukungan untuk kesuksesan penerbitan di edisi berikutnya pada Volume 16 Nomor 1 Desember 2016.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Palangka Raya, Juni 2016
Ketua LP2M,
Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P.

## PENGANTAR REDAKSI DAN PENYUNTING PELAKSANA

## Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam jumpa l agi, …..
Pembaca  media  publikasi  ilmiah ANTERIOR  JURNAL yang  terhormat,  pada  bulan  Juni 2016  ini ANTERIOR  JURNAL kembali  terbit  pada  Volume  15  Nomor  2  Juni  2016.  Keberhasilan penerbitan  ini  hasil  kerjasama  yang  baik  semua  pihak  yang  mempertahankan  kelestarian penerbitan dua kali dalam satu tahun.
Terbitnya media publikasi ilmiah ANTERIOR JURNAL tentu saja ikut berperanserta dalam menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan  oleh  peneliti,  khususnya  di  lingkungan  Universitas  Muhammadiyah  Palangkaraya  dan peneliti lain yang senada dengan ciri khas ANTERIOR JURNAL .
Edisi  ini  kembali  memuat  sebanyak  empat  belas  artikel  yang  terdiri  atas  bidang  ilmu-ilmu pendidikan, ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu agama Islam, dan ilmu-ilmu teknik. Dewan redaksi dan penyunting  pelaksana  menyadari  sepenuhnya  pada  terbitan  ini  masih  terdapat  beberapa kekurangan,  oleh  sebab  itu  dengan  segala  kerendahan  hati  bersedia  menerima  masukan- masukan yang bersifat konstruktif demi perbaikan pada penerbitan edisi berikutnya.
Dewan  redaksi  dan  penyunting  pelaksana  mengucapkan  terimakasih  kepada  pihak universitas,  seluruh pengelola jurnal  dan para penyumbang artikel ilmiah yang telah memberikan khasanah  dalam  terbitan  edisi  ini.  Kami  berharap  dan  mohon  dukungan  partisipasi  semua  pihak khususnya para penyumbang artikel untuk kesuksesan penerbitan di edisi berikutnya pada Volume 16 Nomor 1 Desember 2016.

## Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

## Palangka Raya, Juni 2016

## Dewan Redaksi dan Penyunting Pelaksana

## PEDOMAN BAGI PENULIS ANTERIOR JURNAL
1.  Tulisan  merupakan  hasil  penelitian  atau  kajian  yang  bersifat  analisis  kritis  di  bidang  pertanian, kehutanan,  ekonomi  pertanian,  perikanan,  keteknikan,  sosial  dan  politik,  pendidikan,  ekonomi, kesehatan, dan ilmu agama Islam yang belum pernah dipublikasikan.
2.  Naskah  ditulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  diketik  pada  kertas  HVS  ukuran  A4  dengan  spasi ganda (jarak baris 2 spasi), panjang tulisan maksimal 12 halaman (termasuk daftar pustaka).
3.  Pengetikan  naskah  menggunakan  komputer  dengan  program Microsoft Word .  Jenis  huruf  yang digunakan adalah Arial dengan ukuran huruf 10 point .
4.  Naskah diketik dengan tata aturan sebagai berikut :
a. Judul, harus  singkat  dan  jelas,  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia,  panjang  judul  tidak  melebihi 12 kata.
b. Nama  Penulis, dicantumkan  tanpa  menyebutkan  gelar,  di  bawah  nama  penulis  dicantumkan catatan tentang profesi, instansi tempat bekerja dan alamat e-mail.
c. Abstrak, ditulis  dalam  Bahasa  Inggris  dan  Indonesia,  merupakan  uraian  singkat  tentang  isi tulisan, panjang maksimal 250 kata dan memuat kata kunci.
d. Pendahuluan ,  berupa  latar  belakang,  alasan  pentingnya  dilakukan  penelitian  atau  hipotesis yang  mendasari,  pendekatan  umum  dan  tujuan  diadakannya  penelitian  serta  kajian  pustaka yang relevan.
e. Metodologi, secara  cukup  jelas  menguraikan  waktu  dan  tempat  penelitian/lingkungan penelitian,  bahan  dan  alat  yang  digunakan,  teknik  dan  rancangan  percobaan  serta  metode analisis data yang digunakan.
f. Hasil  dan  Pembahasan, dikemukakan  secara  jelas,  bila  perlu  disertai  dengan  tabel  dan ilustrasi  (grafik,  gambar,  diagram) dan  foto.    Informasi  yang  telah  dijelaskan  dalam  tabel  tidak perlu  diulangi  dalam  teks.  Pembahasan  hendaknya  memuat  analisis  tentang  hasil  penelitian yang  diperoleh,  bagaimana  penelitian  dapat  memecahkan  permasalahan,  perbedaan  dan persamaan dengan penelitian terdahulu serta kemungkinan pengembangannya.
g. Kesimpulan  dan  Saran, berisi  hal-hal  penting  dari  hasil  dan  pembahasan  penelitian  dan disajikan secara terpisah.
h. Daftar  Pustaka, mencantumkan  semua  pustaka  berikut  keterangan  yang  lazim  dengan menggunakan tata cara penulisan pustaka sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku.
5.  Naskah  yang  dikirimkan  ke  alamat  redaksi  dan  penyunting  pelaksana  berupa hard  copy satu rangkap  dan soft  copy dengan  menggunakan  media  CD  atau  melalui  alamat  e-mail.  Naskah sudah  harus  diterima  redaksi  selambat-lambatnya  satu  bulan  sebelum  bulan  penerbitan. Foto yang dikirim merupakan foto asli (bukan fotocopy).
6.  Penulis  yang  naskahnya  diterbitkan,  dikenakan  biaya  penerbitan  sesuai  harga  biaya  cetak  dan biaya tersebut sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti harga percetakan.
7.  Penulis  yang  naskahnya  diterbitkan  akan  mendapatkan  2  (dua)  eksemplar  cetak  media  publikasi ilmiah.

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK PERJUDIAN DALAM RITUAL TIWAH DI KABUPATEN KAPUAS

## ACHMADI
Dosen Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiyah (AHS) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Email : Achmadiump@gmail.com

## ABSTRACT
The  indonesian  legal  system  until  now  still  in  effect  is  legal  system  which  still  facing  to  the netherlands  the  legal  system  continental  europe  or  a  system  system  of  civil  law.  Evidence  of  the  legal system this is a book the act of criminal law and the book the act of civil law that until recently was are still remain  in  effect.In  spite  of  in  the  legal  system  positive  written  above  system  does  law  another  which  is regarded  remain  in  effect  is  a  system  adat  law.Adat  law  are  those  laws  life  and  developing  in  the community.
Research non doctrinal  in the form of studies empirical aimed to locate theories on the process the occurrence and on the process it work law in the of community or socio legal research that is analyzes on law enforcement criminal in the sight of law enforcement (was the police) for finding and the process of the investigation and policies the government in support eradication gambling in kuala kapuas regency for the dyaks of ngaju who performs gambling in any nuptial rites tiwah.
The  concept  of  gambling  in  the  implementation  of  the  rites  tiwah  held  outside  an  arrangement  of event rites tiwah in the view of unscrupulous law enforcement (police) in the timpah precint the concept is pure gambling, which reversed these activities there are profits gained, to enrich themselves, gambling and the concept of these is gambling that is well planned and organized.
Keywords : enforcement, gambling, rites tiwah

## ABSTRAK
Sistem  hukum  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  berlaku  adalah  sistem  hukum  yang  masih  berkiblat kepada negara Belanda  yaitu sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum Civil Law . Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang  sampai  saat  ini  dianggap  masih  tetap  berlaku. Terlepas  dari  pada  sistem  hukum  positif  yang  tertulis diatas ada sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.
Penelitian Non  Doctrinal yaitu  berupa  studi-studi  empiris  bertujuan  untuk  menemukan  teori-teori mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya  hukum  didalam  masyarakat/ Socio  Legal Research yaitu menganalisa tentang penegakan hukum pidana dalam pandangan penegak hukum (oknum polisi) atas penangkapan dan proses penyidikan yang dilakukan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendukung  pemberantasan  perjudian  di  Kabupaten  Kuala  Kapuas  terhadap  suku  Dayak  Ngaju  yang melakukan perjudian dalam setiap upacara ritual tiwah.
Konsep  perjudian  dalam  penyelenggaraan  acara  ritual  tiwah  yang  diadakan  diluar  susunan  acara ritual  tiwah  dalam  pandangan  oknum  penegak  hukum  (polisi)  di  Polsek  Timpah  merupakan  murni  konsep perjudian,  yang  mana  dibalik  kegiatan  tersebut  ada  keuntungan  yang  diperoleh,  untuk  memperkaya  diri, dan konsep perjudian tersebut adalah merupakan perjudian yang terencana serta terorganisir.
Kata kunci : penegakan, perjudian, ritual tiwah

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Di era globalisasi saat ini keterkaitan antara individu  dengan  individu  yang  lain  dimanapun mereka hidup di dunia, terdapat pertalian, kontak, perhubungan timbal balik. Walau dimanapun juga, manusia tak dapat hidup seorang diri, dan karena itu  harus  hidup  bersama  dan  membentuk  suatu masyarakat.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa individu manusia diciptakan berpasang-pasangan. Masyarakat  adalah  terdiri  dari  makhluk  sosial yang  tidak  terlepas  dari  kehidupan  berpasangan dengan  lawan  jenisnya.  Sebagai  makhluk  sosial tentunya  diperlukan  keteraturan  sebagai  patokan untuk  berperilaku  dan  bertindak,  sehingga  dalam berinteraksi,  berkomunikasi,  dan  bersosialisasi antara sesamanya terciptalah rasa saling menghormati,  aman  dan  damai  sebagaimana hakekat dari tujuan bangsa dan negara hukum.
Telah  diketahui  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  yang  terdiri  dari  berbagai  macam suku,  agama  dan  adat  istiadat  yang  beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara  ini  memproklamirkan  kemerdekaannya maka,  Indonesia  terbentuk  menjadi  negara kesatuan  dengan  memiliki  satu  sistem  hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini
Sistem  hukum  Indonesia  sampai  saat  ini masih  berlaku  adalah  sistem  hukum  yang  masih berkiblat  kepada  negara  Belanda  yaitu  sistem hukum Eropa Continental atau sistem hukum Civil Law . Bukti adanya sistem hukum ini adalah  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer) yang  sampai  saat  ini  dianggap  masih  tetap berlaku.  Hal  ini  tertuang  dalam  pembukaan undang-undang  dasar  1945,  Pasal  1  aturan peralihan  yang  berbunyi  :  “segala  peraturan perundang-undangan  yang  masih  ada  dianggap tetap  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut undang- undang dasar 1945”
Terlepas  dari  pada  sistem  hukum  positif yang  tertulis  diatas  ada  sistem  hukum  lain  yang dianggap  tetap  berlaku  adalah  sistem  hukum adat.  Hukum  adat  adalah  hukum  yang  hidup  dan berkembang didalam masyarakat. Namun apabila hukum  adat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  hukum  nasional  maka  dianggap tetap  berlaku,  namun  demikian  sebaliknya  jika hukum  adat  itu  dianggap  bertentangan  dengan hukum  positif  atau  hukum  nasional,  maka ketentuan  hukum  tertulislah  yang  berlaku.  Hal  ini seperti  yang  terdapat  pada  salah  satu  suku  di Kabupaten  Kuala  Kapuas,  Provinsi  Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak Ngaju. Salah satu suku yang  hidup  di  Dusun  Danau  Pantau,  yang berjarak  45  Km  dari  pusat  kota  Kecamatan Timpah.
Masyarakat  adat  Suku  Dayak  Ngaju  di Dusun  Danau  Pantau  ini  memiliki  banyak  adat istiadat  yang  terbilang  unik  dan  mengherankan. Salah  satu  yang  mengherankan  dan  bisa mengalahkan  logika  serta  akal  pikiran  yaitu kebiasaan  masyarakat  adat  dengan  bermain  judi disaat  penyelengaraan  acara  ritual  Tiwah  yang ada  di  Dusun  Danau  Pantau.  Kebiasaan  itu dipercaya  warga  setempat  sebagai  adat  yang sudah turun temurun. Keyakinan itu mengalahkan akal  sehat  dan  logika  manusia,  karena  diyakini jika tidak melaksanakan kebiasaan tersebut maka
dianggap hubungan
kekeluargaan dan kekerabatan sesama masyarakat di Dusun Danau Pantau  kurang  harmonis.  Karena  salah  satu wujud  keharmonisan  dan  kerukunan  masyarakat Dayak  di  Danau  Pantau,  terlaksana  pada  saat ada  acara  disalah  satu  tempat  atau  rumah masyarakat di Dusun tersebut.
Perlu diketahui bahwa hubungan masyarakat  adat  sangat  erat  antara  satu  dengan yang  lainnya.  Akan  tetapi,  salah  satu  kebiasaan masyarakat  adat  sangat  bertentangan  dengan hukum positif yang tertulis dinegara ini.
Pasal 303 ayat 1 (2) KUHP yang berbunyi : ”dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberi kesempatan  kepada  khalayak  umum  untuk bermain  judi  atau  dengan  sengaja  turut  serta dalam  perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  peduli apakah  untuk menggunakan  kesempatan  adanya sesuatu  syarat  atau  dipenuhinya  sesuatu  tata cara”.  Pasal  55  ayat  1  (1)  :  “dipidana  sebagai pelaku  tindak  pidana  :  mereka  yang  melakukan, yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan  perbuatan.  Di  dalam  ketentuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagaimana yang  telah  dijelaskan  oleh  pasal  tersebut  diatas, sangat jelas sekali bahwa tindak pidana perjudian apapun  bentuk  dan  caranya  itu  dilarang  oleh Undang-Undang di negara ini.
Namun  satu  hal  yang  perlu  dicatat  bahwa pelaku perjudian tersebut adalah masyarakat adat yang  tidak tahu bahwa  tindakan mereka melanggar  hukum  pidana,  dan  diketahui  mereka bahwa  hukum  itu  tentang  perjudian  tidak  pernah ada dalam kehidupan mereka. Karena, masyarakat  adat  menganut  sistem  hukum  adat yang  sudah  lama  hidup  dan  berkembang  di masyarakat  adat  secara  turun  temurun.  Akan
tetapi,  hukum  positif  dinegara  ini  berkata  lain bahwa  jika  hukum  adat  itu  bertentangan  dengan hukum  nasional,  maka  akan  gugurlah  status hukum adat masyarakat tersebut.
Melihat  pada  kondisi  demikian,  tentunya akan  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  seluruh penegak  hukum  dan  pemerintah  yang  terkait. Karena,  hampir  secara  keseluruhan  masyarakat adat  suku  Dayak  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah melakukan kebiasaan yang sama, yaitu melaksanakan  kegiatan  perjudian  didalam  setiap kegiatan  ritual  adat.  Kebiasaan  dalam  hal  itu semestinya  harus  dirubah  walaupun  hal  itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan sudah terjadi turun-temurun.
Berdasarkan  uraian  yang  melatarbelakangi munculnya  permasalahan,  hal  ini  yang  membuat penulis  tertarik  untuk  mengangkat  permasalahan ini  dalam  bentuk  penelitian  dengan  judul “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Praktek Perjudian  Dalam  Ritual  Tiwah  Kabupaten  Kuala Kapuas “.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pendahuluan  diatas,  maka permasalahan-permasalahan  pokok  yang  harus diteliti dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian tersebut?
2.  Apa  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh oknum penegak hukum agar adat-istiadat yang bertentangan  dengan  hukum  positif  di  negara ini  tidak  terjadi  lagi  di  lingkungan  masyarakat adat?

## Tinjauan Pustaka

## Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum
Masalah penegakan hukum adalah merupakan  suatu  persoalan  yang  dihadapi  oleh setiap  masyarakat.  Walaupun  kemudian  setiap masyarakat  dengan  karakteristiknya  masing- masing, mungkin memberikan corak permasalahannya  tersendiri  didalam  kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai  tujuan  yang  sama,  agar  di  dalam masyarakat  tercapai  kedamaian  sebagai  akibat dari penegakan hukum yang formil.
Menurut  Satjipto  Rahardjo (1983)  bahwa “Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-konsep menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  adalah suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan- keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Yang disebut  sebagai  keinginan  hukum  disini  tidak  lain adalah  pikiranpikiran  pembuat  undang-undang yang  dirumuskan  dalam  peraturan-  peraturan hukum  itu.  Pembicaraan  mengenai  proses penegakan  hukum  ini  menjangkau  pula  sampai kepada  pembuatan  hukum.  Perumusan  pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan  dalam  peraturan  hukum  akan  turut menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu dijalankan”.
Tinjauan Umum Tentang Pidana
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan.  Sanksi  itu  pada  prinsipnya  merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan  penderitaan  dengan  sengaja  ini pula  yang  menjadi  pembeda  terpenting  antara
hukum  pidana  dengan  hukum  yang  lainnya  (J.M. van Bemmelen 1987: 17).
Menurut Satochid Kartanegara (1954-1955: 275-276)  bahwa “Hukuman  (pidana)  itu  bersifat siksaan  atau  penderitaan,  yang  oleh  undang- undang hukum pidana diberikan kepada seseorang  yang  melanggar  sesuatu  norma  yang ditentukan  oleh  undang-undang  hukum  pidana, dan  siksaan  atau  pende-ritaan  itu  dengan keputusan  hakim  dijatuhkan  terhadap  diri  orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau  penderitaan  itu  harus  diberikan  kepada hukuman  (pidana),  karena  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  norma  yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan  hukum  yang  justru  akan  dilindungi oleh  undang-undang  hukum  pidana.  Kepentingan hukum  yang  akan  dilindungi  itu  adalah  sebagai berikut:
1). Jiwa manusia ( leven ).
2). Keutuhan tubuh manusia ( iyf )
3). Kehormatan seseorang (eer)
4). Kesusilaan ( zede )
5). Kemerdekaan pribadi ( persoonlyke vryheid )
6). Harta benda/kekayaan ( vermogen ).

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  keinginan  yang  kuat dari  penulis  untuk  melihat  dengan  sebenarnya yang  terjadi.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  agar mengetahui dan menganalisis yang sesungguhnya tentang :
1.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  proses penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju di Dusun Danau
Pantau  Kecamatan  Timpah  Kabupaten  Kuala Kapuas.
2.  Mendeskripsikan  dan  Menganalisis  upaya  apa saja  yang  sudah  dilakukan  oleh  penegak hukum  dan  pemerintah  setempat  dalam menangani  dan  mengantisipasi  agar  adat- istiadat  yang  sangat  bertentangan  dengan hukum  di  negara  ini  tidak  akan  terjadi  lagi  di lingkungan masyarakat adat.

## METODOLOGI

## Pendekatan Penelitian
Penelitian Non Doctrinal yaitu berupa studi- studi empiris untuk  menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya  hukum  didalam  masyarakat/ Socio Legal  Research (1996).  Yaitu  menganalisa tentang penegakan hukum pidana dalam pandangan  penegak  hukum  (oknum  polisi)  atas penangkapan  dan  proses  penyidikan  yang dilakukan  dan  kebijakan-kebijakan  pemerintah dalam  mendukung  pemberantasan  perjudian  di Kabupaten  Kuala  Kapuas  terhadap  suku  Dayak Ngaju  yang  melakukan  perjudian  dalam  setiap upacara ritual tiwah.

## Jadwal Pelaksanaan
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  5  (lima) bulan  terhitung  sejak  penandatanganan  kontrak kerja  dengan  pihak  LP2M  UM  Palangka  Raya, yaitu  pada  bulan  Mei  sampai  dengan  bulan Oktober 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upacara Tiwah memiliki makna  yang sama dengan  ( Wara,  Dallo,  Bukas,  Marabia  Ijambe ) atau Ngaben (suku  Bali).  Upacara  Tiwah/Wara
dalam  kitab  Panaturan  memberikan  makna  yang luhur  dan  mulia  karena  bersifat  rohani  sebagai bentuk  cinta  kasih  kepada  leluhur,  sebab  kita telah  berhutang  budi  kepada  mereka  dan  hutang itu  harus  dibayar  yaitu  dengan  melaksanakan upacara  Tiwah/Wara.  Karena  masyarakat  Dayak beranggapan  dan  mempercayai  selain  kehidupan dialam dunia ini, masih ada kehidupan dialam lain yaitu te usuk bungut lemut tengkan peyuyan, alam sorgaloka.  Dan  disana  roh  manusia  akan  hidup seperti didunia ini, keadaan hidupnya bisa dibantu dengan  acara  ritual  Tiwah/wara  yang  dilakukan oleh  pihak  keluarga  yang  masih  hidup  didunia. Dalam pengertian ini, kematian hanyalah perubahan  dalam  wujud  fisik,  tetapi  roh  akan terus hidup.
Terdapat hal yang menarik dalam pelaksanaan  acara  ritual  Tiwah/Wara,  yaitu adanya  permainan usik  liaw . Usik  liaw adalah bagian terpenting dan memiliki nilai sakral. Melalui pelbagai  jenis  permainan  yang  dimainkan  dalam usik liaw memiliki tujuan dan makna tersendiri dan satu  bagian  dari  seluruh  bagian  acara  ritual Tiwah/Wara.  Tradisi usik  liaw adalah  bagian integral  dari  acara  Tiwah/Wara  itu  sendiri dimaksudkan  untuk  kemashyuran  bagi  para  roh dialam  baka.  Tetapi,  seiring  perkembangan zaman  dan  semakin  berkurangnya  orang-orang yang  paham  akan  makna  dari usik  liaw dalam ritual  tersebut,  maka  ada  permainan-permainan dalam usik  liaw kemudian  menjadi  bias  dan dirasuki  oleh  perjudian  yang  dalam  bahasa setempat  disebut pamainan atau botor  boyang . Permainan usik  liaw seperti saung  piak  liaw (sabung  ayam), gasing  liaw (permainan  gasing), saramin liaw (becermin diatas air) telah mengalami  pergeseran  makna  dari  hal  yang
sakral  menjadi  bersifat  seremonial  disertai taruhan uang secara terorganisir.
Acara ritual Tiwah yang biasanya dilaksanakan oleh umat beragama Hindu Kaharingan  hingga  kini  masih  menjadi  polemik  di tengah  masyarakat.  Sebab  kegiatan  ritual  tiwah ini  sering  kali  di  dompleng  dengan  acara perjudian.  Dalam  pelaksanaan  acara  Tiwah  yang dengan adanya perjudian dapat memicu kekecewaan  lembaga  Agama  Hindu  Kaharingan seiring  dengan  maraknya  acara  Tiwah,  dimana telah  disebut  upacara  adat  sebagai  dalih  untuk dapat  melaksanakan usik  liau/riek  liau dalam upaya  melegalkan  perjudian.  Perbuatan  yang menyebutkan upacara Tiwah adalah adat, dianggap  oleh  Ketua  Majelis  Pertimbangan Agama Hindu Kaharingan sebagai upaya penistaan  terhadap  suatu  agama,  terutama Agama Hindu Kaharingan.

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian
Dilihat dari realitanya, perjudian merupakan penyakit  masyarakat  yang  pada  hakekatnya bukan  hanya  oknum  kepolisian  saja  yang menanganinya,  akan  tetapi  masyarakat  harus berperan  aktif  dalam  pemberantasan  perjudian. Salah  satu  usaha  rasional  yang  digunakan  untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum
pidana.
Penggunaan  hukum  pidana  ini  sesuai  dengan fungsi  hukum  sebagai social  control yaitu  suatu proses  yang  direncanakan  terlebih  dahulu  dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh,  atau  bahkan  memaksa  anggota- anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum  atau  tata  tertib  hukum  yang  sedang berlaku.
Penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku perjudian  yang  mendompleng  atau  diluar  dalam susunan  acara Usik  Liaw dalam  Acara  Ritual Tiwah  adalah  murni  tindakan  perjudian.  Terkait dengan usaha para oknum penegak hukum dalam hal  ini  pihak  kepolisian  untuk  memberikan  efek jera  kepada  para  pelaku  perjudian,  yakni  dengan memberikan  hukuman  yang  sesuai  dengan perbuatan  yang telah dilakukan. Dalam perspektif hukum,  perjudian  merupakan  salah  satu  tindak pidana  (delict)  yang  meresahkan  masyarakat. Sejauh  ini,  sanksi  hukum  yang  telah  diberikan yaitu menjerat para pelaku dengan pasal 303 ayat (3)  KUHP  sebagai  berikut  :  “yang  disebut permainan  judi  adalah  tiap-tiap  permainan,  di mana  pada  umumnya  kemungkinan  mendapat untung  bergantung  pada  peruntungan  belaka, juga  karena  pemainnya  lebih  terlatih  atau  lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan  perlombaan  atau  permainan  lain- lainnya  yang  tidak  diadakan  antara  mereka yang  turut  berlomba  atau  bermain,  demikian juga segala pertaruhan lainnya”.
Ancaman  pidana  perjudian  sebenarnya  sudah cukup  berat,  yaitu  dengan  hukuman  pidana penjara  paling  lama  10  tahun  atau  pidana  denda sebanyak-banyaknya  Rp.  25.000.000,00  ( dua puluh lima juta rupiah ).
Mengenai  batasan  perjudian  sendiri  diatur dalam  pasal  303  ayat  (2)  KUHP  yang  berbunyi: “dengan  sengaja  menawarkan  dan  memberikan kesempatan  kepada  khalayak  umum  untuk bermain  atau  dengan  sengaja  turut  dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat  atau  dipenuhinya  sesuatu  tata  cara”. Adapun  ancaman  pidana  penjara  paling  lama
sepuluh  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak dua puluh lima juta rupiah. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh oknum penegak hukum yaitu pihak kepolisian  di  daerah  Polsek  Timpah  untuk meminimalisir praktek perjudian di wilayah hukum Timpah sudah terkoordinir dengan baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan  Kapolsek  Timpah  Iptu  Rahmat  Saleh, S.H.  beliau  mengatakan  bahwa  tindak  pidana perjudian  selama  kurun  waktu  1  tahun  terakhir baik  itu  yang  sifatnya  praktek  perjudian  yang terkoordinir  maupun  yang  secara  diam-diam semua  sudah  berhasil  diungkap  oleh  pihak kepolisian  sektor  Timpah.  Pihaknya  menegaskan bahwa  target  utama  Kapolsek  Timpah  dalam mengemban kepemimipinan yaitu dengan menargetkan pemberantasan tindak pidana perjudian  yang  kerap  sangat  marak  di  wilayah hukum  Kecamatan  Timpah.  Ditambahkan  lagi, dalam  hal  bernegara  tentu  ada  beberapa  hukum yang  telah  diterapkan.  Diantaranya  hukum positif/hukum negara dan agama sebagai landasan  keimanan  seseorang.  Namun  pihak kepolisian  dalam  penegakan  hukum  harus berdasarkan yang lebih luas yaitu hukum pidana.
Upaya-upaya Oknum Penegak Hukum agar Adat-istiadat yang Bertentangan dengan Hukum Positif di Negara Ini Tidak Terjadi Lagi di Lingkungan Masyarakat Adat
Agama Hindu
Kaharingan Dayak
Kalimantan  memiliki  hak  untuk  mengklarifikasi atas perbuatan yang menzalimi tata upacara yang bertentangan  dengan  agama,  melalui  Ketua Majelis  Pertimbangan  Agama  Hindu  Kaharingan Kabupaten  Batara  Saidi  Harjo  yang  dikutip  dari Kalteng Pos, edisi Rabu tanggal 20 Oktober 2015 dengan  tegas  menyatakan  atas  dasar  fakta  yang
ditemukan dilapangan menurutnya dengan adanya  perjudian  dapat  memicu  kekecewaan lembaga  Agama  Hindu  Kaharingan  seiring dengan  maraknya  upacara  tiwah/wara,  dimana telah  disebut  upacara  adat  sebagai  dalih  untuk dapat  melaksanakan usik  liau / riek  liau dalam upaya melegalkan perjudian.
Perbuatan  yang  menyebutkan  upacara tiwah/wara adalah adat, dianggap sebagai sebuah penistaan  terhadap  suatu  agama,  terutama agama  Hindu  Kaharingan,  dan  perlu  diketahui orang  yang  melaksanakan  wara/tiwah  adalah orang  yang  beragama  Hindu  Kaharingan  dan bukan  yang  beragama  lain  atau  pindah  agama. Lalu  bagaimana  dia  bisa  melaksanakan  upacara wara/tiwah, jika bukan dari orang beragama Hindu Kaharingan.  Sementara  kandong  atau  mantirnya sudah  pasti  beragama  Kaharingan.  Sementara dari dewan adat adayak kebanyakan orang-orang yang  sudah  bukan  beragama  Hindu  Kaharingan. Artinya jika menyebutkan sebagai adat sama saja mencampur adukan ajaran agama yang sebenarnya. Oleh karena itu, pihaknya telah menyampaikan  surat  kepada  pihak  kepolisisan dan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  juga  atas  dasar dan  memperhatikan  situasi  yang  berkembang  di tengah  masyarakat.  Karenanya,  pihak  Majelis Pertimbangan  Agama  Hindu  Kaharingan  telah menyatakan sikap.
Selama  ini  seluruh  unsur  mulai  dari  aparat kepolisian,  pemerintah  daerah,  dan  oknum penegak  hukum  lainnya  selalu  menggunakan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian  dengan  bantuan  dan  kerjasama  dari masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan atas kerjasama dari masyarakat, karena
hanya  upaya  inilah  yang  dianggap  lebih  cocok guna  meminimalisir  dan  memberantas  tindak perjudian yang mendompleng dalam pelaksanaan ritual tiwah/wara. Berbagai metode telah dilakukan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  dan penanggulangan  tindak  pidana  perjudian  yang dilakukan  diluar  konteks  acara  ritual  tiwah  atau wara  oleh  oleh  seluruh  pihak  yang  terkait,  yaitu sebagai berikut:
1.  Metode  pencegahan  ( preventif ),  yaitu  untuk membentuk  masyarakat  yang  mempunyai ketahanan,  kekebalan  dan  komitmen  untuk bersama-sama  bertanggungjawab  aktif  dalam memerangi  perjudian.  Pencegahan  adalah lebih baik dari pada mengobati dan pemberantasan.  Pencegahan  tindak  pidana perjudian  dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara,  seperti  menanamkan  pendidikan  agama sejak dini guna memperkuat pondasi iman dan taqwa,  pembinaan  dan  pengawasan  dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten  baik  di  sekolah  dan  masyarakat, pengajian  oleh  para  ulama, membentuk forum komunikasi  anti  perjudian  (FAJ)  disetiap kelurahan-kelurahan dalam sebuah wilayah.
2.  Upaya penanggulangan ( represif ), yaitu segala upaya  yang  ditujukan  kepada  seseorang  yang telah  menjadi  jahat  untuk  menolongnya kembali  ke  jalan  yang  benar,  agar  tidak mengulangi  kembali  perbuatannya.  Meskipun telah  dilakukan  tindakan  preventif  untuk memulihkan  kembali  keseimbangan  yang terganggu  akibat  adanya  suatu  kejahatan dalam hal ini perjudian, maka diperlukan sekali adanya  tindakan  secara  represif.  Upaya penanggulangan  dapat  dilakukan  mulai  dari mengumpulkan  informasi-informasi  yang  di
dapat  dari  masyarakat,  penyelidikan  dan penyidikan, penyergapan terhadap para pelaku,  memberikan  hukuman  yang  tepat kepada  para  pelaku  perjudian.dan  upaya pembinaan kepada pelaku yang telah menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan.
Metode-metode  diatas  kiranya  bisa  efektif diterapkan  dengan  kerjasama  yang  kuat  dari seluruh  komponen  lapisan  masyarakat  dan dibantu  tokoh  agama,  pemerintah  dan  oknum penegak  hukum.  Agar  penyakit  masyarakat  yang berbentuk  perjudian  bisa  diberantas  hingga  ke akar-akarnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  dapat  disampaikan beberapa  kesimpulan  untuk  memperkuat  hasil penelitian  dan  pengamatan  yang  telah  dilakukan, diantaranya sebagai berikut:
1.  Untuk  para  pelaku  tindak  pidana  perjudian dapat  diberikan  sanksi  hukum  yang  diberikan yaitu  menjerat  para  pelaku  dengan  pasal  303 ayat  (2)  KUHP  yang  berbunyi  :  “dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan  kepada  khalayak  umum  untuk bermain  atau  dengan  sengaja  turut  dalam perusahaan  untuk  itu  dengan  tidak  peduli apakah  untuk  menggunakan  kesempatan adanya  sesuatu  syarat  atau  dipenuhinya sesuatu  tata  cara”.  Adapun  ancaman  pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda  paling  banyak  dua  puluh  lima  juta rupiah.
2.  Perbuatan yang menyebutkan upacara tiwah/wara  adalah  adat,  dianggap  sebagai sebuah  penistaan  terhadap  suatu  agama, terutama agama Hindu Kaharingan. Selama ini seluruh  unsur  mulai  dari  aparat  kepolisian, pemerintah  daerah,  dan  oknum  penegak hukum  lainnya  selalu  menggunakan  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  perjudian dengan bantuan dan kerjasama dari masyarakat.  Pendekatan-pendekatan  yang dilakukan  atas  kerjasama  dari  masyarakat, karena  hanya  upaya  inilah  yang  dianggap lebih cocok guna meminimalisir dan
memberantas tindak perjudian yang
mendompleng dalam pelaksanaan ritual tiwah/wara.
Saran Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian  dapat  disampaikan  beberapa  saran, diantaranya sebagai berikut:
1.  Diperlukan  komitmen  yang  kuat  dari  seluruh oknum  penegak  hukum  untuk  memberantas seluruh  bentuk  perjudian  secara  berkeadilan. Peraturan-peraturan  hukum  yang  ada  saat  ini sudah sangat baik untuk memberikan efek jera bagi  para  pelaku  tindak  pidana  perjudian  di Kecamatan Timpah.
2.  Bagi  masyarakat  hendaknya  lebih  menyadari akan  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  bermain judi.  Masyarakat  juga  berperan  aktif  untuk membantu  memberikan  informasi-informasi mengenai  adanya  tindak  pidana  perjudian kepada  para  anggota  kepolisian.  Pemerintah, oknum penegak hukum, lembaga keagamaan, dan  lembaga  adat  kiranya  lebih  berperan  aktif dalam  menjaga  dan  memelihara  keaslian  dari
kegiatan  acara  ritual  tiwah/wara  dengan  tidak membiarkan  adanya  sekelompok  masyarakat yang  ingin  campur  tangan  untuk  mengambil keuntungan  dari  acara  ritual  tiwah/wara tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi,  2000, Kebijakan  Legislatif Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara. BPUNDIP, Semarang
Armadiansyah, Jurnal Belom Bahadat , Volume IV Nomor 1, April 2014 Kalteng Pos, edisi rabu tanggal 20 Oktober 2015.
Kansil,  CST,  1993, Pengantar  ilmu  hukum  dan Tata hukum Indonesia , Ctk.9, Balai Pustaka, Jakarta,
Kartanegara,  Satochid,  1955, Kumpulan  Catatan Kuliah  Hukum  Pidana  II, disusun  oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V,www.google.com Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana
Kholiq,  M.Abdul,  2002, Buku  Pedoman  Kuliah Hukum Pidana , Fakultas Lamintang,
Mahmud Marzuki, Peter, 2005 . Penelitian Hukum, Jakarta Kencana,  Jakarta
Rahardjo,  Satjipto,  2009, Hukum  Dan  Perubahan
Sosial,  Suatu  Tinjauan  Teoritis  Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta
Suharto,  dan  Efendi  Junaidi,  2010, Panduan
Praktis  Bila  Menghadapi  Perkara  Pidana,
Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta Sunggono, Bambang, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Taufik Makarao, Muhammad, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Pemidanaan, Kreasi Kencana, Yogyakarta