## BIROKRASI, KEKUASAAN DAN BISNIS
Hikmah Nuraini,
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman Email: noer_in96@yahoo.com

## Abstrack
Bureaucracy  as  an  instrument  of  administrative  processes  in  the  process  of  policy implementation. Strategic existence in the governance process, making it a class of its own, so there are some assumptions that the bureaucracy can build their own interests. Bureaucracy always have their  own  interests.  Although  there  are  indeed  some  influential  institutions  around.  However,  its existence  as  a  class  of  its  own  making  for  a  more  participatory  in  the  policymaking  process. Bureaucracy as the frontline in the implementation of governance required for professional and not co-opted  by  political  interests  so  that  he  can  show  that  the  ideal  posture  in  the  public  expected. Progress  of  a  nation  one  of  which  is  determined  by  the  ability  of  the  bureaucratic  apparatus  in carrying out its duties and functions, namely, as a public servant to the community in a professional and  accountable.  If  the  public  can  be  served  well  by  the  bureaucratic  apparatus,  the  apparatus itself bureaucracy was able to put the position and his position as a civil servant Keywords : Bureaucracy, Power and Policy

## PENDAHULUAN
Secara cultural birokrasi pemerintahan  pada  kenyataanya  merupakan kelanjutan  dan  perpanjangan  dari  birokrasi penjajah  zaman  dahulu  yang  dibangun  atas dasar  orientasi  kekuasaan,  yang  tujuannya adalah penindasan,pembodohan dan eksploitasi rakyat untuk kepentingan keberlangsungan kekuasaan yang ada. Sementara  para  birokratnya  terkenal  dengan orang-orang  yang  bermental  priyayi.  Para birokrat  ini  berusaha  untuk  memperoleh kekayaan  dari  kekuasaannya  dan  jika  perlu dapat membayar atau membeli untuk memperoleh kekuasaan. Pada dasarnya birokrasi  ada  sebagai  instrumen  dari  proses administratif  dalam  proses  implementasi kebijakan. Keberadaanya yang strategis dalam proses  pemerintahan,  menjadikannya  sebuah kelas  tersendiri,  sehingga  terdapat  beberapa asumsi  bahwa  birokrasi  dapat  membangun kepentingannya sendiri.
Selama ini birokrat yang ada kehidupannya  tergantung  pada  kekuasaan yang dipegangnya, atas dasar ini pula mereka memperoleh pelayanan ataupun hak privelage dari  rakyatnya.  Hal  ini  menunjukan  bahwa
kekuasaan  yang  ada  untuk  mengatur  dan menentukan segala aspek kehidupan masyarakat.  Masyarakat  harus  membayar konsekuensi  dari  apa  yang  diperoleh  dari kekuasaan  jika  tidak  maka  akan  memperoleh kesulitan
dalam mengembangkan kehidupannya.
Birokrasi  di  desain  sebagai  aparat publik  yang  diangkat  oleh  negara  dan diasumsikan  sebagai  lembaga  yang  netral secara  politik,  dan  tidak  memiliki  kekuasaan serta  tanpa  kepentingan.  Terjadinya  dikotomi antra  administrasi  dan  politik  di  Amerika, menjadikan  birokrat  terbagi  ke  dalam  dua kategori,  yaitu:  pertama, careerist adalah aparat  publik  yang memiliki masa kerja  yang panjang. Sehingga dianggap memiliki netralitas  politik  dan  diasumsikan  sebagai birokrat  sesungguhnya.  Kedua transients adalah  aparat  publik  yang  hanya  memiliki msa  kerja  yang  pendek,  atau  sering  disebut aparat  politik  yang  diangkat,  dan  karenanya tidak  dianggap  birokrat.  Birokrat  dengan kategori careerist, sangat memiliki kepentingan  untuk  menjaga  kelangsungan karirnya,  dibandingkan  dengan  birokrat  yang memiliki  masa  kerja  yang  pendek  yaitu
kategori  transient.  Oleh  karena  itu,  birokrat yang  memiliki  masa  kerja  panjang,  lebih memiliki  peluang  untuk  memainkan  politik birokrasi, karena ia berorientasi pada kelangsungan  karirnya  dalam  suatu  institusi birokrasi,  walaupun  umumnya  seringkali diasumsikan netral.
Karena  adanya  dikotomi  antara administrasi  dan  politik,  maka  birokrasi dipandang  netral  secara  politik  karena  hanya mengimplementasikan kebijakan publik. Birokrasi  juga  senantiasa  memiliki  orientasi yang  bersifat  administratif  dan  politis, sehingga kinerja administratif birokrasi berhubungan  dengan  kekuasaan  politik  yang dimilikinya (Farazman). Sehingga, efektivitas proses  birokrasi  dapat  tercapai  optimal  bila kekuasaan  politik  yang  dimilikinya  seimbang dengan institusi lainnya diluar birokrasi. Oleh karena  itu,  dengan  asas  kedaulatan  rakyat, maka akan semakin banyak lembaga-lembaga yang  mengawasi  birokrasi.  Dan  tentunya dengan  demikian  birokrasi  senantiasa  akan semakin  memilki  sikap  politis  terhadap lembaga-lembaga lainnya.
Birokrasi  dan  politik  bagai  dua  mata uang  yang  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama lain. Birokrasi dan politik memang merupakan  dua  institusi  yang  memiliki karakter yang berbeda, namun saling mengisi. Dua  karakter  yang  berbeda  antara  ini memerikan  sisi  positif  terkait  dengan  sinergi, namun  disisi  lain  tidak  dapat  dipisahkan dengan  aroma  perselingkuhan  (Rozi,2006). Ciri  khas  birokrasi  adalah  bentuk  institusi yang  berjanjang,  rekuitmen  berdasarkan keahlian, dan bersifat impersonal. Sedangkan politik  adalah  usaha  untuk  menentukan peraturan-peraturan  yang  dapat  diterima  baik oleh sebahagian besar warga untuk membawa masyarakat  kearh  kehidupan  bersama  yang harmonis (Budiarjo,2008).
Politik,  kekuasaan,  dan  birokrasi dalam  dinamika  pemerintahan  Indonesia bagaikan  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan. Hubungan  ketiganya  dapat  dilacak  dari sejarah  awal  pembentukan  negara  ini,  dari masa kerajaan, zaman kolonial hingga setelah
kemerdekaan.  Tarik  menarik  politik  dan kekuasaan berpengaruh kuat terhadap pergeseran  fungsi  dan  peran  birokrasi  selama ini.  Birokrasi  yang  seharusnya  bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang  menjadi  melayani  penguasa dengan  keberpihakan  pada  politik  dan kekuasaan.  Sampai  saat  ini,  pengaruh  kuat pemerintah  terhadap  birokrasi  membuat sulitnya  mesin  birokrasi  member  pelayanan publik  yang  profesional,  rentan  terhadap tarik-menarik  kepentingan  politik,  korupsi, kolusi,  nepotisme,  inefisiensi,  dan  berbagai penyakit birokrasi lainnya.
Ini semua adalah awal berkembangnya bisnis  kekuasaan  yang  akan  mengatur kegiatan  bisnis  rakyatnya.  Dari  sinilah muncul hubungan antara birokrasi, kekuasaan dan  kalangan  bisnis,  suatu  hubungan  yang saling  menunjang  dan  menghidupi  dan efeknya  adalah  munculnya  berbagai  praktik korupsi,kolusi  dan  nepotisme.  Fenomena yang  ada  saat  ini  adalah  banyaknya  birokrat yang  melakukan  kegiatan  tamabahan  dengan menciptakan  bisnis  kekuasaan  didalamnya, baik  itu  yang  berkaitan  dengan  peraturan perizinan maupun
proyek-proyek pembangunan.
Birokrasi  saat  ini  harusnya  dapat berubah bukan lagi menjadi birokrasi kekuasaan  tapi  birokrasi  untuk  pelayanan kepada  masyarakat.  Loyalitas  birokrat  bukan pada  kekuasaan  tapi  pada  kesejahteraan rakyat  dan  etika  sosial.  Yang  menjadi  pokok masalah  adalah  bagaimana  cara  untuk memotong  matarantai  agar  cinta  segitiga politik,  birokrasi  dan  bisnis  menjadi  dirinya sendiri?

## METODE ANALISIS
Metode yang digunakan dalam menganalis permasalahan yang ada
menggunakan studi literature. Yaitu menghimpunn informasi yang relevan dengan topic  atau  masalah  yang  sedang  diteliti. Informasi yang ada dapat diperoleh dari buku- buku  ilmiah,hasil  penelitian,  jurnah  ilmiah,
atau  bahan  lainnya  dari  sumber-sumber tertulis baik tercetak ataupun elektronik lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Birokrasi di Indonesia
Birokrasi  berkembang  sejalan  dengan perkembangan politik maupun ekonomi suatu masyarakat. Semakin modern suatu masyarakat,  dalam  arti  semakin  demokratis dan  semakin  makmur  ekonomi  mereka,  akan semakin banyak
tuntutan baru. Berkembangnya
jaringan birokrasi ( bureaucratization )  adalah  upaya  memenuhi tuntutan baru tersebut.
Kebanyakan orang menganggap bahwa  konsep  birokrasi  sebagai  administrasi yang  tidak  efisien  dan  rasional,  mencakup aplikasi  kriteria evaluatif dan spesifikasi sifat nilai-nilai  tersebut  (Albrow,1989).  Konsep birokrasi  cendrung  dianggap  sebagai  suatu aspek  ancaman  terhadap  demokrasi,  apalagi konsep  birokrasi  sebagai  kekuasaan  yang dijalankan  oleh  pejabat,  konsep  ini  diamati secara  serius  karena  mendiskusikan  tentang pejabat-pejabat  negara  yang  menjalankan tujuan-tujuan  demokrasi.  Perlu  dipertanyakan apakah  tindakan  tergantung  pada  bagaimana nilai-nilai demokrasl Itu ditafsirkan dan mana diantara penafsiran itu  yang dipandang salah. Friedrich dan Finer prihatin terhadap masalah kesesuaian    praktek-praktek    administrasi negara  modem  dengan  nilai-nilai  demokrasi, karena mereka percaya bahwa bukan kekuasaan  yang  dijalankan  pejabat  yang menimbulkan masalah tetapi cara menggunakan kekuasaan itulah  yang menjadi masalahnya, untuk itu perlu dilihat bagaimana masing-masing  karakteristik  antara  birokrasi dan  demokrasi  digunakan  dalam  usaha mendiagnosis  dan  menyembuhkan  masalah yang terjadi.
Di  Indonesia  hubungan  birokrasi  dan politik  telah  melahirkan  banyak  studi, diantaranya,    Karl  D  Jackson  menilai  bahwa birokrasi di Indonesia adalah model bureaucratic polity di mana terjadi akumulasi kekuasaan  pada  negara  dan  menyingkirkan peran  masyarakat  dari  ruang  politik  dan
Pemerintahan.  Richard  Robinson  dan  King menyebut  birokrasi  di  Indonesia  sebagai bureaucratic  capitalism .  Sementara  Hans Dieter  Evers  melihat  bahwa  proses  birokrasi di Indonesia berkembang  model birokrasi ala Parkinson  dan  ala  Orwel.  Birokrasi  ala Parkinson  adalah  pola  dimana  terjadi  proses pertumbuhan  jumlah personil dan pemekaran structural  dalam  birokrasi  secara  tidak terkendali. Sedang birokrasi ala Orwel adalah pola  birokratisasi  sebagai  proses  perluasan kekuasaan Pemerintah dengan maksud mengontrol  kegiatan  ekonomi,  politik  dan sosial  dengan  peraturan,  regulasi  dan  bila perlu melalui paksaan. (Romli,2004)
Dengan demikian birokrasi di Indonesia  tidak  berkembang  menjadi  lebih efisien,  tetapi  justru  sebaliknya  inefisiensi, berbelit-belit  dan  banyak  aturan  formal  yang tidak  ditaati.  Birokrasi  di  Indonesia  ditandai pula  dengan  tingginya  pertumbuhan  pegawai dan  pemekaran  struktur  organisasi  dan menjadikan  birokrasi  semakin  besar  dan membesar. Birokrasi juga semakin mengendalikan  dan  mengontrol  masyarakat dalam  bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial. Kondisi  tersebut  telah  memunculkan  budaya birokrasi  patrimonial  yaitu  :  (1)  para  pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; (2) jabatan dipandang  sebagai  sumber  kekayaan  dan keuntungan; (3) para pejabat mengontrol baik fungsi  politik  maupun  fungsi  administrasi; dan  (4)  setiap  tindakan  diarahkan  oleh hubungan pribadi dan politik.

## 2. Birokrasi Pelayanan
Di  Indonesia  birokrasi  pemerintah menjadi  alat  pembangunan  yang  utama. Sebagai  alat  utama  pembangunan,  birokrasi memiliki  posisi  dan  peran  yang  sangat strategis  karena  menguasai  berbagai  aspek hajat  hidup  masyarakat. Birokrasi  menguasai akses  ke  sumber  daya  alam,  anggaran, pegawai,  proyek-proyek,  serta  menguasai akses  pengetahuan  dan  informasi  yang  tidak dimiliki pihak lain. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi
kinerjanya.  Adalah  logis  apabila  pada  setiap perkembangan  politik,  selalu  terdapat  upaya menarik  birokrasi  pada  area  permainan politik. Birokrasi dimanfaatkan untuk
mencapai, mempertahankan,
atau memperkuat  kekuasaan  oleh  partai  tertentu atau pihak pemegang kekuasaan.
Adanya  reformasi  telah  memunculkan angin  segar  dari  pemerintah  yang  ingin mencoba  meluruskan  jalan  masing-masing antara  birokrasi  dan  politik  . Netralitas birokrasi  sebenarnya  bukan  pemikiran  yang baru.  Tema  ini  sudah  menjadi  pembicaraan lama  di  antara  para  ahli.  Kritik  Karl  Marx terhadap  filsafat  Hegel  tentang  negara sedikitnya  menggambarkan  bahwa  netralitas birokrasi  itu  penting,  sekalipun  dalam kritiknya,  Marx  hanya  mengubah  "isi"  dari teori  Hegel  tentang  tiga  kelompok  dalam masyarakat;  yaitu  kelompok  kepentingan khusus  ( particular  interest )  yang  diwakili oleh  para  pengusaha  dan  profesi,  kelompok kepentingan  umum  ( general  interest )  yang diwakili oleh negara, dan kelompok birokrasi.
Marx  menyatakan  bahwa  birokrasi sebaiknya  memposisikan  dirinya  sebagai kelompok  sosial  tertentu  yang  dapat  menjadi instrumen kelompok dominan/penguasa. Kalau sebatas hanya sebagai penengah antara negara  yang mewakili  kelompok kepentingan umum  dengan  kelompok  kepentingan  khusus yang  diwakili  oleh  pengusaha  dan  profesi, maka  birokrasi  tidak  akan  berarti  apa-apa. Dengan konsep seperti ini, Marx menginginkan  birokrasi  harus  memihak kepada  kelompok  tertentu  yang  berkuasa. Sedangkan  Hegel dengan  konsep  tiga kelompok dalam masyarakat di atas menginginkan  birokrasi  harus  berposisi  di tengah  sebagai  perantara  antara  kelompok kepentingan umum (negara) dengan kelompok  kepentingan  khusus  (pengusaha dan profesi). Birokrasi dalam hal ini, menurut Hegel , harus netral (Anshori, 2004) . Sedangkan menurut Wilson , birokrasi sebagai lembaga  pelaksana  kebijakan  politik,  dalam kaitannya  dengan  netralitas  birokrasi,  berada di luar bagian politik. Sehingga permasalahan
birokrasi/administrasi  hanya  terkait  dengan persoalan bisnis dan harus terlepas dari segala urusan  politik (the  hurry  and  strife  of politics).
Kesadaran pentingnya netralitas birokrasi mencuat terus-menerus. BJ Habibie, Presiden  saat  itu,  mengeluarkan  PP  Nomor  5 Tahun  1999  (PP  No.5  Tahun  1999),  yang menekankan  kenetralan  pegawai  negeri  sipil (PNS) dari partai politik. Aturan ini diperkuat dengan  pengesahan  UU  Nomor  43  Tahun 1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian untuk  menggantikan  UU  Nomor  8  Tahun 1974.  Intinya  membolehkan  PNS  berafiliasi dengan  partai,  namun  bila  menjadi  anggota partai  tertentu,  maka  ia  dilarang  aktif  dalam jabatannya  di  partai  politik.  Ketentuan  yang sama  juga  berlaku  bagi  unsur  militer  (TNI) dan kepolisian (Polri).
Meski  demikian  wajah  birokrasi  di Indonesia  sepertinya  tidak  pernah  berubah dalam  hal    pelayanan  terhadap  publik.  Dari dulu  belum  ada  perubahan  yang  berarti. Birokrasi  tetap  diliputi  berbagai  praktik penyimpangan  dan  inefisiensi.  Birokrasi dalam banyak hal masih menunjukkan ”watak buruknya” seperti enggan terhadap perubahan (status  quo) ,  eksklusif,  kaku,  dan  terlalu dominan.    Indikator lain  yang merefleksikan potret  buruk  birokrasi  adalah  tingginya  biaya yang  dibebankan  untuk  layanan  publik  baik yang  berupa legal  cost maupun illegal  cost , seperti  waktu  tunggu  yang  lama,  banyaknya pintu  layanan  yang  harus  dilewati,  atau service style yang tidak berperspektif pelanggan. Penyebab lainnya adalah rendahnya kompetensi birokrat yang disinyalir disebabkan oleh rendahnya kualitas rekrutmen dan rendahnya kualitas pembinaan kepegawaian  serta  dominannya  kepentingan politis dalam kinerja birokrasi.
Reformasi 1998, secara nyata membawa  iklim  politik  baru  bagi  Indonesia yaitu lahirnya sistem demokrsi liberal. Sistem politik  baru  ini  memawa  dampak  terhadap kehidupan  berpolitik  dan  sekaligus  birokrasi di  Indonesia.  Jika  diawal  dikatakan  bahwa, Birokrasi  dan politik adalah dua stuktur  yang
berbeda  namun  tidak  terpisahkan.  Birokrasi memainkan    peranan  aktif  di  dalam  proses politik  di  kebanyakan    negara  dan  birokrasi menggunakan banyak aktifitas-aktifitas,
diantaranya usahausaha paling penting berupa implementasi Undang-Undang, persiapan proposal legislatif, peraturan ekonomi, lisensi dalam  perekonomian  dan  masalah-masalah profesional, dan membagi pelayanan kesejahteraan
Tuntutan  yang  ada  saat  ini  agar birokrasi pemerintah dapat efisien dan efektif serta  berorientasi  pada  pelayanan  kepada masyarakat,  maka  solusi  yang  bijaksana adalah  pegawai  negeri  dan  pejabat  tinggi harus dibayar secara professional agar mereka tidak lagi mencari obyekan.

## KESIMPULAN
Dari hasil analisis
menganai
permasalahan  dan  tantangan  birokrasi  yang telah dijumpai di Indonesia maka untuk dapat mewujudkan  birokrasi  pemerintah yang efisien  dan  efektif  serta  berorientasi  pada pelayanan kepada masyarakat, maka hal yang dapat  dilakukan  adalah  :  1)  Adalah  realita bahwa birokrasi melayani banyak kepentingan,  untuk  itu  birokrasi  harus  kuat, keberadaannya  sebagai  suatu  kelas  tersendiri menjadikannya  untuk  lebih  partisipatif  dalam proses  pembuatan  kebijakan;  2)  Membuat struktur  jabatan  yang  sesuai  kebutuhan  dan efisien  serta  professional  untuk  memotong banyaknya  struktur  jabatan  yang  sebenarnya tidak  perlu  tapi  diadakan  sehingga  muncul birokrasi  yang  gemuk;  3).  Memberikan penghargaan  kepada  pegawai  dan  pejabat pemerintah secara frofesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Syafuan  Rozi.  2006.  Zaman  Bergerak Reformasi  di  Rombak.  Yogyakarta  : PustakaPelajar . Miriam  Budiarjo.  2008.  Dasar-dasarIlmu Politik  Edisi  Revisi.  Jakarta  :  PT Gramedia
Lili Romli. 2004.  Masalah ReformasiBirokrasi. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawain BKN
Martin Albrow, 1996, “Birokrasi”, Tiara Wacana,Yogyakarta
Miftah Thoha. (1991). Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II. Jakarta: Rajawali Press.
Miftah Thoha. 2008. Birokrasi di Era Reformasi. PT. Gramdedia Pustaka. Jakarta