E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 8, Agustus 2022

## ARAH BARU HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH: SENTRALISASI ATAU DESENTRALISASI

## Alit Ayu Meinarsari, Harsanto Nursadi
Magister Hukum Keuangan Publik Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia Email: alitayu88@gmail.com; santo_hn@yahoo.com

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Undang-Undang  Hubungan Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (UU  HKPD)  telah  disahkan dan  diundangkan.  Kebijakan  penggabungan  Undang-Undang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009)  merupakan  pilihan  pemerintah  dalam  memperkuat  pelaksanaan  otonomi daerah. dalam hal belanja, alokasi transfer ke daerah. Penataan penguatan ini juga diikuti dengan penguatan belanja daerah, dengan menetapkan batasan penggunaan belanja  daerah  dengan  tujuan  agar  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada masyarakat tidak berbeda-beda, sejalan dengan semangat negara kesatuan, melalui hal  tersebut.  UU  HKPD  apakah  konsep  desentralisasi  masih  utuh  atau  sedang menuju sentralisasi.
Kata Kunci : hubungan  pembiayaan  pusat  dan  daerah;  desentralisasi;  desentralisasi fiskal; pajak dan retribusi daerah; belanja daerah; pembiayaan daerah

## Abstract
Law  Number  1  of  2022  concerning  the  Law  on  Financial  Relations  between  the Central Government and Regional Governments (UU HKPD) has been ratified and promulgated.  The  policy  of  merging  the  Law  on  Fiscal  Balance  between  the Central Government and Regional Government (Law Number 33 of 2004) and the Law on Regional Taxes and Levies (Law Number 28 of 2009) is the government's choice  in  strengthening  of  the  implementation  of  regional  autonomy  in  terms  of spending, allocation of transfers to regions. This strengthening arrangement is also followed by the strengthening of regional expenditures, by setting limits on the use of regional expenditures with the aim of ensuring that public services provided to the community do not vary, in line with the spirit of the unitary state, through this HKPD  Law  whether  the  concept  of  decentralization  is  still  intact  or  is  it  moving towards centralization.
Keywords: central and regional financing relations; decentralization; fiscal decentralization;  regional  taxes  dan  levies;  regional  expenditure;  regional financing

## Pendahuluan
Sebagai  langkah  pemulihan  ekonomi,  anggaran  tahun  telah  dibahas  bersama dengan  DPR  RI  sejak  tanggal  20  Mei  2021,  kebijakan  anggaran  yang  disusun  tahun 2022,  tentunya  sangat  mempengaruhi  alokasi  anggaran  bagi  daerah.  Sebagaimana diketahui juga bahwa sebagian besar daerah sangat bergantung pada alokasi Transfer ke Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD),  dimana  bila  dilihat  dari  prosentasenya  pada pendapatan  APBD  hampir  diatas  50  persen.  Tetapi  dalam  proses  pemulihan  ekonomi tentunya  pemerintah  pusat  tidak  dapat  melakukannya  sendiri,  diperlukan  sinergi  dan koordinasi bersama pemerintah daerah, keterlibatan pemerintah daerah sangat berperan dalam  memastikan  pertumbuhan  ekonomi  tercapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan, yakni  kisaran  indikator  ekonomi  makro  untuk  penyusunan  RAPBN  2022  diantaranya angka pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 persen, angka inflasi 2,0 sampai 4,0 persen, nilai tukar Rupiah pada Batasan  Rp13.900,00 sampai Rp15.000,00 per dolar Amerika, dan harga minyak mentah Indonesia pada batas US$55 sampai 65 per barel.
Perbaikan  dan  penguatan  desentralisasi  fiskal  ini  dilakukan  melihat  tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah dua dasawarsa lebih sejak dilaksanakannya otonomi  daerah  sesuai  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah.  Pertama,  perlunya  optimalisasi  pelaksanaan TKDD  agar  penggunaan  dana  dan  capaiannya  lebih  baik  dan  efektif.  Saat  ini,  45,6% penerimaan  pajak  dan  bukan  pajak  dikembalikan  ke  daerah  melalui  belanja  TKDD, terus meningkat sejak 2001. Namun, masih terdapat masalah seperti hasil pembangunan daerah tidak sesuai harapan, dan pola belanja pemerintah daerah yang tidak fokus dan tidak  efektif.  Selain  itu,  Penyerapan  APBD  cenderung  banyak  untuk  belanja  pegawai, yang  tentunya  mengurangi  belanja  untuk  kepentingan  umum  dan  pada  akhirnya mempengaruhi  simpanan  dana  di  sektor  perbankan,  tetap  menjadi  perhatian  khusus. Kedua, tarif pajak daerah ( local tax ratio ) masih cenderung rendah dan perlu diperkuat, namun  tentunya  harus  memperhatikan  pertumbuhan  bisnis  lokal.  Jenis  pajak  dan pungutan  daerah  (PDRD)  juga  harus  disederhanakan  agar  pemungutan  PDRD  lebih efisien  dan  rasional.  Ketiga,  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  tidak  diimbangi dengan  pemerataan  pelayanan  antar  daerah,  terlihat  pada  ketimpangan  layanan  yang ditunjukkan pada daerah yang memiliki kinerja tinggi dan daerah yang memiliki kinerja rendah menunjukkan ketidaksetaraan dalam pencapaian layanan (Mulyono, 2021) .
Permasalahan yang menjadi salah satu langkah pelaksanaan rekonstruksi dalam UU HKPD  yakni  permasalahan  belanja  daerah,  berdasarkan  data  APBD  Tahun  Anggaran 2021, porsi belanja pegawai terhadap APBD secara nasional adalah 33,4%. Adapun dari 542  daerah  terdapat  40%  daerah  yang  masih  memiliki  porsi  belanja  pegawai  di  atas 30% (Kurnia,  2021) .  Selain  itu  juga,  setidaknya  baru  3  (tiga)  daerah  yang menganggarkan belanja modal mencapai 40%, tuntutan belanja infrastruktur dan belanja modal  menjadi  pengaturan  mandatory  spending  dalam  UU  HKPD  merupakan  langkah mengurangi kesenjangan layanan infrastruktur antardaerah di Indonesia. Hal ini sejalan juga  dengan  belum  meratanya  layanan  publik  antar  daerah  yang  ditunjukkan  dengan
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  tertinggi  Kota  Yogyakarta  (86,61)  dan  terendah Kab. Nduga (31,55) dengan rata-rata nasional 71,94. Selain itu juga gambaran akses air minum  layak  juga  menunjukkan  belum  meratanya  layanan  public  antar  daerah  di Indonesia,  tertinggi  Kota  Magelang  (100%)  sedangkan  terendah  Kab.  Lanny  Jaya (1,06%) dengan rata-rata nasional 89,27%.
Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan dengan  melakukan  reformasi  struktural  di  bidang  belanja,  melalui  penguatan spending better dengan  tujuan  adanya  pengawasan  pengeluaran  daerah  agar  lebih  produktif, efisien  dan  memiliki  efek  pengganda  yang  kuat  terhadap  perekonomian  dan meningkatkan  ketentraman.  Salah  satu  upaya  tersebut  adalah  meningkatkan  kualitas hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Rekonstruksi  hubungan keuangan  pusat  dan  daerah,  perlu  dilakukan  mengingat  angka  alokasi  semakin  tinggi pada 2020 mencapai Rp800 T, sehingga harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan  yang  memiliki goal akhir  untuk    memberikan  pelayanan  yang  optimal  di seluruh Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di  atas  segalanya,  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  perlu  dikembangkan melalui:  (i)  membangun  sistem  perpajakan  daerah  yang  mendukung  kemudahan berusaha; (ii) alokasi sumber-sumber daya yang dikelola oleh pusat secara efisien; (iii) meminimalkan disparitas pendanaan vertikal dan horizontal; (iv) meningkatkan kualitas pengelolaan pengeluaran daerah, dan (v) melaksanakan sinergi dan keselarasan belanja pusat  dan  daerah  dalam  menjaga  kesinambungan  fiskal.  Atas  hal  tersebut,  tentunya mempengaruhi  pelaksanaan  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  selama  ini diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (UU  No.  33  Tahun  2004)  dan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (UU No. 28 Tahun 2009).

## Metode Penelitian
Dalam  penyusunan  makalah  ini  disusun  dalam  bentuk  penelitian  normatif,  yaitu penelitian  yang  dirancang  untuk  memberikan  gambaran  atau  mengajukan  pertanyaan berdasarkan keadaan/fakta yang ada. Dalam hal ini, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, fakta-fakta tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, yakni No. 33 Tahun 2004, kemudian dilengkapi dengan UU No. 28 Tahun 2009, analisis lebih lanjut  berdasarkan  rencana  kebijakan  yang  disepakati  bersama  antara  pemerintah  dan DPR,  yang  bertujuan  untuk  mengarahkan  arah  baru  hubungan  keuangan  pusat  dan daerah.

## Hasil dan Pembahasan
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 yang tercantum dalam Pasal 18A Ayat (2) yang berbunyi:
“Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfatan  sumber  daya  alam  dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”
Dalam  menjelaskan  mengenai  hubungan  keuangan  sebagaimana  mandat konstitusi  tersebut,  dipahami  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  sesuai dengan  konsep  otonomi  daerah.  Ketiga  asas,  yakni  asas  desentralisasi,  asas dekonsentrasi,  dan  asas tugas  pembantuan,  merupakan  pedoman  dalam  pelaksanaan kewenangan dan keuangan bagi daerah (Sunarno, 2006) .
Asas desentralisasi ini dapat dilihat sebagai hubungan hukum perdata, pelepasan beberapa  hak  untuk  tujuan  tertentu  dan  beberapa  hak  pemilik  kepada  penerima. Pemilik  hak  pemerintah  berada  di  tangan  pemerintah,  dan  hak  pemerintah  dengan objek  berupa  kewenangan  pemerintahan  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berbentuk  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Asas  dekonsentrasi  adalah  asas  pendelegasian  kekuasaan  pemerintahan  yang sebenarnya  berada  pada  pemerintah  pusat.  Pelaksanaan  asas  ini  meliputi  penetapan strategi  politik  dan  pelaksanaan  program  kegiatannya  yang  dilimpahkan  kepada gubernur  atau  pejabat  vertikal  di  daerah  menurut  arah  kebijakan  umum  pemerintah pusat, sedangkan pendanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan  asas  tugas  pembantuan  adalah  tugas  yang  dilimpahkan  dari  otoritas tertinggi  kepada  otoritas  bawahan  di  lapangan  sesuai  dengan  arah  kebijakan  umum yang diberikan oleh otoritas yang mengeluarkan mandat dan wajib mempertanggungjawabkan  tugasnya.  Asas  ini  secara  tersirat  dan  tersurat  berarti bahwa  tugas  pembantuan  juga  dilakukan  terhadap  pemerintahan  desa  dan  menjadi komitmen  bersama  antara  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota.
Otonomi daerah merupakan bentuk respon pemerintah terhadap berbagai tuntutan masyarakat  yang  diamanatkan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintah.  Ini merupakan  sinyal  bahwa  kehidupan  demokrasi  telah  berkembang  di  suatu  negara, dikarenakan  memahami  kebutuhan  masyarakat  akan  layanan  yang  lebih  baik  dan lebih cepat (Dewirahmadanirwati, 2018) .
Desentralisasi  menjadi  salah  satu  langkah  untuk  pelaksanaan  pembangunan  di daerah,  terutama  daerah  yang  memiliki  kemajemukan.  Dengan  perkataan  lain, sebagaimana  dikutip  oleh  Hendrikus  T.  Gedeona,  desentralisasi  dianggap  sebagai syarat (persyaratan) penting bagi (negara berkembang) untuk berkembang di bidang politik,  sosial  dan  ekonomi masyarakatnya.  Hal  ini  disebabkan,  desentralisasi  dapat memindahkan  proses  pengambilan  keputusan  ke  tingkat  pemerintahan  yang  lebih dekat  dengan  rakyat.  Menurut  Laporan  Tahunan  IRE  (2001-2002),  desentralisasi
merupakan  isu  pemerintahan  yang  sangat  penting,  terutama  bagi  negara  besar  dan beragam  seperti  Indonesia,  sehingga  prinsip  bahwa  kekuasaan  harus  dibagi,  harus dilakukan.  Secara  leksikografi  desentralisasi  berarti  “ both  reversing  the concentration  of  administration  at  a  single  center  and  coffering  powers  of  local government ”. Desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi pemerintahan, dimana terdapat pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (Gedeona, 2008) .
Otonomi  sendiri  tidak  dapat  diartikan  sebagai  kebebasan  mutlak  suatu  daerah, karena  otonomi  merupakan  proses  yang memberikan  kesempatan  bagi  suatu  daerah untuk  berkembang  sesuai  dengan  potensinya,  maka  pelaksanaan  otonomi  daerah harus dimaknai sebagai cara untuk mengoptimalkan seluruh potensi daerah, termasuk alam  dan  lingkungan,  serta  budaya.  Keseluruhannya  melalui  proses  yang memungkinkan  daerah  mengembangkan  diri  dan  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat setempat (Simandjuntak, 2016) . Oleh karena itu, dalam pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, diperlukan pertimbangan rasional dan praktis, dengan maksud bahwa pembagian tugas dilakukan bukan karena materi yang  diatur  berbeda  sifat,  melainkan  dengan  itikad  bahwa  masing-masing  daerah lebih memahami potensinya, sehingga dapat menjalankan kepentingan negara secara lebih baik.
Menurut  Terry  sebagaimana  dikutip  oleh  Wardhanu  Dwi  Budi  dalam  bukunya Principle  of  Management mengemukakan  tentang  kelebihan  dari  desentralisasi adalah  sebagai  berikut:  (i)  efisiensi  dapat  ditingkatkan  selagi  struktur  dapat  dilihat sebagai satu kesatuan; (ii) lebih berkembang generalis daripada spesialis, dan dengan demikian  membuka  ruang  bagi  manajer  umum;  (iii)  hubungan  dapat  ditingkatkan, yang membawa kepada etika kerja yang baik dan koordinasi; (iv) kebiasaan dengan aspek-aspek  khusus  dan  penting  dari  pekerjaan  yang  siap  digunakan;  (v)  struktur organisasi  terdesentralisasi  memudahkan  pembagian  beban,  ini  bermanfaat  untuk mempercepat proses kerja; (vi) untuk perusahaan besar dan tersebar di tempat-tempat yang  berbeda,  keuntungan  maksimum  dapat  diperoleh  sesuai  dari  kondisi  masing- masing tempat kerja; (vii) dapat dilaksanakan percobaan dan dilakukan penyesuaian sebelum  diimpelemtasikan  kepada  bagian  lain  yang  sejenis;  (viii)  pembagian  resiko baik ketugian, kepegawaian, dan fasilitas (Wardhanu Dwi Budi, 2012) .
Konsepsi desentralisasi dan otonomi, yang dijalankan Indonesia dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia, merupakan bentuk pemberian kepercayaan Pusat kepada  Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya  sendiri,  yang  bertujuan untuk  mempercepat  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  makna  pelaksanaan otonomi  daerah  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  pelibatan masyarakat,  dengan  tetap  menerapkan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  kesetaraan, keadilan, serta efisiensi dan efektivitas (Syueb, 2008) .
Hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  pemerintahan  daerah  tersebut  juga diikuti  dengan  adanya  pengaturan  dalam  Pasal  23A  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  mengamanatkan  “setiap  pajak  dan  pungutan  lain  yang memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  Undang-Undang”.  Kewenangan
memungut  pajak  dan  retribusi  daerah,  merupakan  kewenangan  yang  diberikan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah atau potensi besar yang dimiliki daerahnya yang diatur sesuai dengan konsep otonomi daerah.
Daerah  berhak  menggali  sumber  pendapatan  untuk  memajukan  pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kemajuan, kemakmuran, kemandirian, dan pelayanan kepada masyarakat  setempat.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sendiri,  sumber keuangan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting daripada sumber di luar PAD, karena PAD dapat digunakan sesuai prakarsa dan keinginan daerah, sedangkan penerimaan  dari  pemerintah  pusat  (non-PAD)  pengunaannya  lebih  mengikat (Kadarukmi, 2010) .
Kewenangan  memungut  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD) sebagaimana  amanat  Pasal  23A  UUD  1945  telah  diatur  pada  UU  Nomor  28  Tahun 2009.  Pengaturan  ini  juga  telah  mengalami  perubahan  dari  yang  sebelumnya  diatur pada  UU  Nomor  34  Tahun  2000,  dimana  perbedaannya  perubahan  sistem pemungutan dari open list menjadi close list. Tetapi juga memberikan tambahan jenis pajak  dan  retribusi  daerah  baru  seperti  BPHTB,  PBB-P2,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak Sarang  Burung  Walet,  Retribusi  Tera  Ulang,  Retribusi  Pelayanan  Pendidikan,  dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Selain itu, terdapat 2 (dua) jenis retribusi tambahan yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  97  Tahun  2012,  yaitu  Retribusi Pengendalian  Lalu  Lintas  dan  Retribusi  Perpanjangan  Izin  Mempekerjakan  Tenaga Asing. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ini sangat bergantung pada  pengaturan  mengenai  otonomi  daerah,  yang  mengakibatkan  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  menjadi  semata  untuk  keperluan  APBD  tanpa mempertimbangkan  kebutuhan  pelayanan  bagi  pembayar  pajak (Ismail,  2018) . Sejalan dengan hal tersebut, pemberian kewenangan kepada daerah dalam memungut pajak  dan  retribusi  daerah,  memliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kemandirian  fiskal daerah  yang  tentunya  mengarah  pada  pemberian  pelayanan  publik  di  daerah  yang sama tiap-tiap daerahnya.
Oleh karena itu, dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, setiap daerah harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengatur penerimaan dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilakukan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan  masyarakat (Sunarno,  2006) .  Sumber-sumber  pendapatan  yang  diatur dalam APBD, tentunya sangat terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah, yang  lebih  dikenal  dengan  desentralisasi  fiskal.  Prinsip  dalam  desentralisasi  fiskal, gubernur/bupati/walikota diberikan kewenangan atributif selaku pengelola keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan APBD yang bersumber dari (Tjandra, 2013) :
a) pendapatan asli daerah, yaitu
1. hasil pajak daerah,
2. hasil retribusi daerah,
3. hasil  perusahaan  milik  daeraj  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan
4. lain-lain pendapatanan asli daerah yang sah
b) dana perimbangan;
c) pinjaman daerah;
d) lain-lain pendapatan daerah yang sah
Kebijakan/politik  hukum  di  Indonesia,  sebagaimana  konsep  negara  hukum  yang tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945,  memiliki  arti sebuah proses  akumulasi  politik yang menyangkut  kepentingan  negara buat mengatur kehidupan  sosial masyarakat melalui  pembentukan  perundang-undangan  negara (Soimin, 2010) . Dasar hukum pengaturan tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal  era  baru,  dimulai  semenjak Reformasi  1998, yang  salah  satu  tuntutannya pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota menjadi salah satu unsur reformasi. Atas dasar hal tersebut, ditetakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Dina Amin,  2013) .  Kemudian  dilakukan  perbaikan  menjadi Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  serta pengaturan perpajakan daerah berubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009.
2. Perkembangan Kebijakan Pengaturan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagaimana ditulis Aries Djaenuri, penjelasan Kenneth J. Davey atas hubungan keuangan pusat dan daerah terkait dengan pembagian tanggung jawab antara tingkat pemerintah  dan  distribusi  sumber  pendapatan  untuk  menutupi  pengeluaran  atas pelaksanaan  tanggung  jawab  dengan  maksud  mencapai  keseimbangan  potensial, dengan tetap di bawah pemerintah (Djaenuri, 2012) .
Hubungan  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat  diartikan  sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana dana dibagi antar tingkat pemerintahan, serta bagaimana sumber-sumber pendanaan daerah ditemukan untuk mendukung kegiatan sektor  publik (Tjandra,  2013) .  Ada  empat  kriteria  yang  perlu  dipergunakan  sebagai acuan untuk menjamin sistem hubungan antara pusat dan daerah, yakni:
1. Sistem  harus  memastikan  distribusi  kekuasaan  yang  rasional  antara  tingkat pemerintahan dalam hal penggalian sumber-sumber pendanaan dan kewenangannya, sesuai skema umum desentralisasi.
2. Sistem  menyediakan  bagian  yang  sesuai  dari  keseluruhan  sumber  pendanaan untuk mendanai pelaksanaan dan pengembangan daerah.
3. Sistem  tersebut  sedapat  mungkin  harus  mendistribusikan  belanja  publik  secara merata antar daerah, atau paling tidak mengutamakan pemerataan pelayanan dasar tertentu.
4. Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan distribusi yang adil dari keseluruhan beban pengeluaran publik di masyarakat.
Oleh  karena  itu  pada  hakekatnya  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah menyangkut  distribusi  sumber-sumber  pendanaan  antara  pemerintah  pusat  dan
daerah.  Oleh  karena  itu  pada  umumnya  hubungan  keuangan  di  daerah  pusat  sudah selayaknya mendistribusikan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah.
Kriteria  yang  diperlukan  untuk  mendorong  kapasitas  fiskal  daerah  dan  tidak menimbulkan gap keuangan yang tajam antara daerah yang kaya dan daerah-daerah yang  miskin.  Pertama,  sistem  tersebut  harus  memberikan  distribusi  kekuasaan  yang rasional  di  antara  level  pemerintahan,  baik  kewenangan  dalam  penggalian  sumber dana  pemerintah  dan  kewenanagan  dalam  memanfaatkan  sumber  dana  dimaksud sejalan  dengan  sistem  yang  dianut  dalam  desentralisasi.  Sebagai  contoh,  sistem money follows function , maka semestinya sumber pendapatan yang diberikan sejalan dengan besar kewenangan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Kedua,  sistem  tersebut  harus  menyajikan  suatu  bagian  yang  cukup  memadai  dari sumber-sumber  pendapatan,  yang  secara  keseluruhannya  untuk  membiayai pelaksanaan  fungsi-fungsi  penyediaan  pelayanan  masyarakat,  penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya bagi daerah  yang  banyak  jumlah  penduduknya,  miskin  sumber  daya  alam,  serta  belum berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Ketiga, sistem harus mendistribusikan belanja pemerintah antar daerah seadil mungkin. Keempat, pajak daerah dan retribusi yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  harus  konsisten  dengan  distribusi  yang  adil dari  keseluruhan  beban  belanja  di  masyarakat.  Pajak  daerah  dan  retribusi  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  harus  didasarkan  pada  asas  kesanggupan membayar. Kelima, sistem tersebut formulanya tetap, dalam arti tidak cepat berubah atau  berganti.  Keenam,  sistem  ini  formulanya  sebaiknya  transparan  dan  dapat diketahui dan diakses sehingga daerah dapat memperkirakan jumlah penerimaannya sendiri,  termasuk  di  dalamnya  transfer  keuangan  dari  pemerintah  pusat  kepada daerah dan formulanya mudah dihitung (Djaenuri, 2012) .
Hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  ini  juga  tentunya  mengarah  pada pemberian  pelayanan  publik  di  daerah  yang  sama  tiap-tiap  daerahnya.  Urusan pemerintahan  yang  telah  diserahkan  ke  daerah  tidak  mungkin  berhasil  tanpa pengaturan  fiskal  daerah  yang  jelas.  Desentralisasi  fiskal  dalam  konteks  Negara kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas nasional kepada daerah otonom.
Kewenangan  fiskal  setidaknya  mencakup  kewenangan  menyelenggarakan penerimaan/pajak,  kebebasan  menentukan  anggaran,  dan  mengalokasikan  sumber daya  yang  dimiliki  kabupaten  untuk  mendanai  pelayanan  publik  yang  menjadi mandat  daerah.  Desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  mekanisme  penyaluran dana  dari  APBN  yang  relevan  dengan  kebijakan  fiskal  nasional,  yaitu  untuk mencapai  kesinambungan  fiskal  dan  mendorong  kegiatan  ekonomi  masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019) .
Tujuan  dari  desentralisasi  keuangan  adalah  untuk  memenuhi  aspirasi  daerah mengenai  pengendalian  sumber  daya  keuangan  negara,  menggalakkan  tanggung jawab  dan  transparansi  pemerintah  daerah,  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat dalam  proses  pengembangan  regional,  mengurangi  kesenjangan  antara  wilayah,
memastikan  pelaksanaan  minimal  layanan  publik  di  masing-masing  wilayah,  dan akhirnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum,  dan pembangunan yang dapat dicapai melalui mekanisme pasar, tetapi juga memerlukan peran pemerintah melalui kebijakan yang berkaitan dengan anggaran. Pada saat yang sama,  jika  lebih  banyak  dipelajari,  kebijakan  desentralisasi  fiskal  adalah  hasil  dari keputusan politik atas pelaksanaan desentralisasi atau kebijakan otonomi daerah yang diambil  oleh  pemerintah.  Otonomi  daerah  tidak  mungkin  berhasil  jika  tidak sepenuhnya  disokong  melalui  kebijakan  fiskal  melalui  transfer  ke  daerah  untuk mendukung (Hastuti, 2018) .
Pelaksanaan  otonomi  daerah,  tentunya  diperlukan  kebutuhan  untuk  pendanaan yang  besar.  Sumber  pendanaan  utama  melalui  PAD,  dapat  digunakan  untuk membiayai investasi dan pembangunan. Namun, komponen pendanaan daerah tidak hanya  PAD,  terdapat  juga  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Berdasarkan  UU  No.  33 Tahun  2004,  transfer  dari  pusat  dilakukan  melalui  Dana  Perimbangan  yang  terdiri dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK), yang memiliki tujuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal vertikal (antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah)  dan  membantu  daerah-daerah dalam membiayai sesuai kewenangan.
Di  samping  itu,  terdapat  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  mengatur antara lain:
1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Diterbitkannya  beberapa  UU  tersebut  mempengaruhi  konstruksi  hukum  terkait sumber  penerimaan  Daerah.  Sebagai  contoh,  pengaturan  sumber  keuangan  daerah yang  sudah  dicantumkan  dalam  Pasal  5  UU  No.  33  Tahun  2004  memerlukan penyesuaian dengan adanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Otonomi Khusus,  dan  Dana  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dan  Dana  Desa sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Terkait  dengan  pengaturan  UU  No.  28  Tahun  2009,  masih  terdapat  beberapa permasalahan  dan  tantangan  yang  selama  ini  perlu  diperbaiki.  Dasar  objek  pajak daerah  masih  terbatas,  meskipun  telah  diatur  16  jenis  pajak  daerah,  tetapi  apabila dikelompokkan hanya dikenakan atas 3 dasar, yakni konsumsi, properti, dan sumber daya  alam.  Pengaturan  32  jenis  retribusi  daerah,  beberapa  di  antaranya  adalah pungutan atas pelayanan publik yang pada dasarnya wajib diberikan oleh pemerintah
daerah kepada masyarakatnya,  dan dapat menciptakan biaya ekonomi tinggi apabila tetap  dipungut,  diantaranya  Retribusi  Biaya  Cetak  KTP  dan  Akta  Catatan  Sipil, Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, serta Retribusi Tera dan Tera Ulang.
Sebagaimana  diketahui,  UU  No.  28  Tahun  2009  beberapa  pengaturannya  juga telah  diuji  dan  diputus  oleh  Mahkamah Konstitusi  (MK),  yang  tentunya  berdampak pada keberlakuan beberapa pasal, yaitu:
1. Putusan MK No.52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf.
2. Putusan  MK  No.46/PUU-XII/2014  terkait  dengan  retribusi  pengendalian  menara telekomunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).
3. Putusan  MK  No.15/PUU-XV/2017  terkait  pajak  kendaraan  bermotor  atas  alat berat.
4. Putusan  MK  No.  80/PUU-XV/2017  terkait  dengan  pajak  penerangan  jalan  atas listrik yang dihasilkan sendiri.
Tumpang  tindih  aturan  atau  aturan  yang  saling  beririsan  juga  menjadi permasalahan  dalam  implementasinya,  pengaturan  objek  Pajak  Restoran  belum secara tegas mengatur batasan antara restoran yang melakukan pelayanan penyediaan makanan/minuman  (objek  Pajak  Restoran)  dengan  toko  yang  hanya  menjual makanan/minuman  (objek  PPN),  sehingga  menimbulkan  misinterpretasi.  Selain  itu, terdapat  pengaturan  yang  membutuhkan  penegasan,  pengaturan  objek  Pajak  Hotel yang  tidak  tercantum  dalam  batang  tubuh  tetapi  dijelaskan  pada  penjelasan  umum juga menimbulkan kebimbangan.

## 3. Arah Baru Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Pemerintah  dan  DPR  RI  telah  menetapkan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  menjadi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (UU  HKPD).  Melengkapi  Undang- Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  yang  belum  lama  ini  telah  disahkan, bertujuan  meningkatkan  keuangan  nasional  dalam  hal  pendapatan,  UU  HKPD bertujuan  untuk  meningkatkan  pengeluaran  keuangan  nasional,  termasuk  transfer pengeluaran  ke  daerah  secara  lebih  terstruktur,  terukur,  transparan,  akuntabel  dan adil,  untuk  mencapai  pemerataan  pendapatan,  dan  tentunya  bermanfaat  bagi masyarakat.  Keseluruhan  ini  merupakan  bagian  dari  agenda  reformasi  di  bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045.
Dengan  diundangkannya  UU  HKPD  dimaksud,  diharapkan  dapat  mengatasi ketimpangan  permasalahan  dan  tumpang  tindih  aturan  dimaksud,  serta  sebagai bentuk  dan  langkah  pemerintah  di  masa  pandemi  tentunya  masih  sejalan  dengan konsep  otonomi  daerah,  dimana  adanya  pemerataan  ekonomi  dan  pemenuhan pelayanan  masyarakat  di  seluruh  Indonesia,  dan  tentunya  tetap  memegang  teguh prinsip  keadilan,  yang  bukan  diartikan  besarannya  sama  untuk  semua  daerah.  Arah baru  penguatan  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  tetep  mendudukkan  daerah sebagai  subjek,  daerah  diberikan  kewenangan  mengatur  tetapi  tetap  diberikan  pilar-
pilar  agar  tercapai  kesejahteraan  masyarakat  atau  pemerataan  ekonomi.  Pemerataan ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan dan papan seadil mungkin (Astuti, 2017) .
Adapun  pengaturan  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintahan daerah tergambar dari 4 (empat) pilar yang menjadi pondasi utama UU HKPD,  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  kualitas  desentralisasi  fiskal  dengan pengalokasian  sumber  daya  nasional  yang  efektif  dan  efisien  melalui  Hubungan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang  transparan,  akuntabel  dan  berkeadilan,  yaitu: (Jeven, 2022) .
1. memperbaiki  kebijakan  transfer  ke  daerah  dalam  rangka  mengembangkan hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  dengan  memperkecil  ketimpangan  vertikal dan horizontal;
2. merancang  sistem  pajak  daerah  yang  mendukung  alokasi  sumber  daya  nasional yang efisien.;
3. meningkatkan kualitas belanja daerah; dan
4. Penyelarasan  belanja  pusat  dan  daerah  untuk  optimalisasi  penyelenggaraan pelayanan publik dan kesinambungan fiscal
Penguatan kualitas desentralisasi fiskal dimaksud dilakukan melalui dua kebijakan besar  yakni  penyempurnaan fiscal  resources  allocation dan  penguatan spending better di  daerah.  UU  HKPD  di  desain  untuk  meningkatkan  kapasitas  fiskal  daerah seperti  peningkatan  porsi  DBH,  adanya  opsi  DBH  jenis  lain,  penghitungan  DAU yang  lebih  presisi,  penguatan local taxing  power ,  serta  perluasan akses  pembiayaan bagi  daerah.  Sedangkan  pada  sisi spending ,  UU  ini  mendorong spending  better di daerah  melalui  penguatan  kualitas  dan  sinergitas  pengelolaan  keuangan  daerah, dukungan pengembangan SDM di daerah dan dukungan penguatan kapabilitas APIP Daerah. Pengaturan spending better semata-mata dilakukan untuk membantu daerah dalam menguatkan pengelolaan keuangannya agar dapat mengakselerasi pencapaian tujuan bernegara.
Adapun materi-materi perbaikan yang tertuang dalam UU HKPD, yakni:
1. Konsepsi pengalokasian DBH bertujuan untuk meminimalkan vertical imbalance , penguatan aspek kepastian alokasi, mendorong kinerja daerah dan memperhatikan eksternalitas kewilayahan.
2. Pengalokasian  DAU  tidak  hanya  untuk  memeratakan  kemampuan  keuangan namun juga memeratakan kualitas layanan publik di daerah.
3. DAK akan difokuskan untuk pemenuhan prioritas nasional.
4. UU  HKPD  tetap  memberikan  insentif  fiskal  atas  capaian  kinerja  daerah  untuk terus memotivasi daerah agar berkinerja.
5. Perubahan kebijakan perpajakan daerah dilakukan agar dapat meningkatkan local taxing power , diantaranya melalui:
a) Restrukturisasi  dan  konsolidasi  jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dan penyederhanaan  jenis  retribusi  daerah  (16  jenis  pajak  daerah  menjadi  14  jenis
pajak dan rasionalisasi Retribusi Daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan).
b) Membuka adanya opsi retribusi tambahan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, seperti retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit.
c) Memperkenalkan  skema  Opsen  PKB  dan  Opsen  BBNKB  untuk  memberikan sumber  pendapatan  yang  pasti  bagi  pemerintah  kabupaten/kota  tanpa membebani wajib pajak.
d) Mendorong  kemudahan  berusaha  dan  penciptaan  pekerjaan,  dan  pelancaran insentif untuk perusahaan mikro dan mikro.
6. Penguatan skema alternatif pembiayaan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Perbaikan pengaturan dalam UU HKPD ini apabila dibandingkan dengan UU
No.  33  Tahun  2004,  sejalan  dengan empat  pilar  perbaikannya.  Bentuk  perbaikan kebijakan  untuk  mengurangi  ketimpangan  vertikal  dan  horisantal,  melalui Redesign pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mengurangi ketimpangan dan  mendorong  perbaikan  kualitas  belanja,  yang  dilakukan  perbaikan  transfer  ke daerah berbasis kinerja.
Pengaturan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dalam  UU  HKPD  bertujuan  untuk meningkatkan  kapasitas  fiskal  daerah,  memberikan  kepastian  penyaluran  kepada pemerintah daerah, meningkatkan tanggung jawab pengelolaan DBH berdasarkan prinsip  penyaluran  kinerja/hasil,  mendukung  penguatan  penerimaan  negara,  dan efektif  menangani  eksternalitas  Negatif  ekstraksi  sumber  daya  alam  (SDA).  Hal tersebut  tercermin  dari  perubahan  desain  kebijakan,  antara  lain  (i)  peningkatan porsi  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Tembakau  (DBH  CHT)  dari  2%  menjadi  3%;  (ii) alokasi  berdasarkan  realisasi  penerimaan  T-1;  dan  (iii)  alokasi  juga mempertimbangkan daerah pengolah.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  didesain  mengurangi  ketimpangan keuangan  antar  daerah,  dengan  mengalokasikannya  lebih  fokus  pada  pelayanan publik. Yang membedakan dari pengaturan sebelumnya adalah DAU tidak bersifat " one size fit for all " tetapi dihitung dengan menggunakan pendekatan klaster serta dengan mempertimbangkan wilayah dan ekonomi.
Nomenklatur Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami perubahan karena adanya  konsolidasi  hibah  daerah  menjadi  DAK,  sehingga  DAK  terdiri  dari  (i) DAK  fisik;  (ii)  DAK  non  fisik;  dan  (iii)  hibah  daerah.  Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan  efisiensi  belanja  di  tingkat  pusat  dan  daerah  serta  untuk  mengejar ketertinggalan layanan di daerah yang kurang berkembang.
Bagian dari TKD lainnya adalah Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa yang keseluruhan pengaturannya dilakukan penguatan target kinerja.  Sebelumnya  nomenklatur  jenis  belanja  pusat  ke  daerah  menggunakan istilah “TKDD”, tetapi melalui UU HKPD ini telah mengintegrasikan Dana Desa sebagai  bagian  dari  Transfer  Ke  Daerah  (TKD)  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  106.  Nomenklatur  Dana  Desa  yang  dimasukkan  sebagai  bagian  TKD  akan
memberikan  ruang  bagi  pemerintah  pusat  untuk  memainkan  semangat  tata  kerja desa  berdasarkan  kinerja.  Hal  ini  diyakini  dapat  mendorong  kinerja  desa  yang lebih fokus, terukur dan akuntabel.
Meskipun Dana Insentif Daerah tidak termasuk dalam bagian TKD dalam UU HKPD,  ini  tidak  berarti  bahwa  pemerintah  pusat  tidak  akan  memberikan rangsangan  fiskal  kepada  daerah.  Rangsangan/insentif  fiskal  dapat  diberikan dengan  menggunakan  undang-undang  APBN,  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa indikator penilaian efisiensi regional memiliki sifat yang dinamis. Oleh karena itu, fleksibilitas  harus  digunakan  dalam  memberikan  insentif  fiskal  agar  kualitas kompetisi  dapat  terus  meningkat,  yang  pada  gilirannya  akan  meningkatkan kualitas pemerintah daerah sebagai peserta kompetisi.
Langkah  lain  untuk  mengurangi  ketimpangan  vertikal  dan  horizontal  adalah pemerintah  daerah  juga  dapat  membiayai  utang  daerah,  dengan  tetap mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  dan  kesinambungan  fiskal.  Pengenalan skema syariah diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan pembiayaan daerah.
Selain  itu,  untuk  mengurangi  keterbatasan  sumber-sumber  pendanaan  di daerah, diatur mengenai percepatan pengembangan sinergi pendanaan, yang dapat bersumber  dari  APBN,  APBD,  Belanja  K/L  atau  BUMN  dan  BUMD,  konsep sinergi  pendanaan  akan  membuka  ruang  bagi  pengembangan  kerjasama  antar daerah  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  semakin  serius,  khususnya  bagi kawasan  metropolitan.  Pengaturan  Dana  Abadi  Daerah  dapat  digunakan  bagi daerah yang telah memiliki kemampuan keuangan yang sangat tinggi dan kualitas pelayanan  publik  yang  relatif  baik,  pengaturan  ini  sebagai  pilihan  manfaat  antar generasi,  dengan  jangkauan manfaat  yang  lebih  luas  dan  juga  dapat memberikan dukungan bagi daerah-daerah yang telah berhasil di Indonesia.
Local  taxing  power ,  dilakukan  perbaikan  sejalan  dengan  konsepsi mewujudkan  kemandirian  fiskal,  perubahan  kebijakan  PDRD  bertujuan  untuk membantu  meningkatkan  pendapatan  daerah  dengan  tetap  menjaga  akses masyarakat terhadap layanan dasar wajib  dan kemudahan berusaha, dan tentunya tetap menciptakan iklim inovasi di daerah.
Skema  Opsen  PKB  dan  BBNKB  untuk  memberikan  kepastian  penerimaan kepada  pemerintah  kabupaten/kota,  tanpa  membebani  wajib  pajak,  karena  opsi PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB. Selain itu, melalui Opson  ini,  efek  sinergis  pungutan  provinsi,  kabupaten/kota  akan  meningkat.  Isu lingkungan  yang  juga  menjadi  perhatian  bersama,  khususnya  dampak  dari  emisi karbon, disiasati dengan adanya pengecualian kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (energi non-fosil) yang tidak termasuk objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB.
UU  HKPD  dapat  meningkatkan  kualitas  manajemen  pengeluaran  daerah melalui  pengaturan  anggaran  belanja  daerah  yang  menjadikannya  lebih  efisien, berorientasi,  sinergis  dan  berkelanjutan.  Pertama,  meningkatkan  efisiensi  belanja daerah dengan memfasilitasi dan menyederhanakan program prioritas daerah, serta
mempersiapkan  belanja  daerah  berdasarkan  standar  harga.  Kedua,  memperkuat disiplin pengeluaran daerah dan menetapkan batas-batas, yakni tidak lebih dari 30 persen untuk belanja pegawai dan setidaknya kurang dari 40 persen untuk belanja infrastruktur,  dengan  diberikan  masa  peralihan  selama  5  Tahun.  Ketiga, peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  untuk  pengelolaan  keuangan  di pemerintah  daerah  dan  peningkatan  aspek  pengawasan  yang  dilakukan  oleh BPKP.
Pengaturan  terkait  belanja  daerah  diatas,  memiliki  maksud  mempertahankan fungsi  subsidi  APBD  untuk  pembiayaan  layanan  publik  dan  meningkatkan kesejahteraan  orang.  Permasalahan  belanja  daerah  selama  ini  tentunya  terkait dengan  realisasi  yang  tidak  dapat  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  di daerah,  beberapa  hal  yang  mempengaruhi  diantaranya:  (i)  keterlambatan  dalam pelaksanaan  anggaran dan kegiatan karena ketidakcocokan PBJ (ULP) di daerah, perencanaan  yang  tidak  memadai  di  daerah,  dan  diskresi  Kepala  Daerah  yang cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan perbelanjaan dan berusaha untuk mengubah  komposisi  dikarenakan  untuk  memenuhi  janji  politik  mereka,  dan  (ii) hasil pencatatan pelaksanaan yang lebih rendah dari kondisi nyata.
Sebagai  pilar  terakhir  dari  UU  HKPD,  dirancang  untuk  meningkatkan penyelarasan  kebijakan  pusat  dan  daerah,  sehingga  sinergi  langkah  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan  negara  dapat berjalan  dalam  harmoni.  Pelaksanaan  sinergi  ini  akan  mempromosikan pengembangan sistem informasi yang saling terhubung dan dapat mengkonsolidasikan  keuangan  pusat  dan  daerah,  serta  sistem  pemantauan  dan penilaian  yang  efektif.  Pelaksanaan  sinergi  ini,  tentunya  untuk  mengatasi permasalahan  disharmoni  yang  terjadi,  sebagai  contoh  yang  sering  menjadi rujukan Menteri Keuangan, yakni pembangunan proyek strategis Umbulan SPAM, meskipun  proyek  ini  selesai  pada  tahun  2021,  namun,  proyek  ini  tidak  dapat digunakan  secara  langsung  oleh  masyarakat  dikarenakan terdapat  masalah  dalam jaringan distribusi, yang seharusnya dibangun oleh pemerintah daerah. Kebijakan harmonisasi ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan  kebijakan  penetapan  batas  kumulatif  defisit  dan  pembiayaan  utang Daerah,  pengendalian  belanja  daerah  dalam  kondisi  darurat,  dan  sinergi  bagan akun standar.
Konsentrasi  UU  HKPD  yang  mengedepankan  transfer  berbasis  kinerja, perbaikan  pengelolaan  belanja  daerah  melalui  disiplin  yang  ketat  dan  upaya penguatan sinergi fiskal nasional, bukanlah upaya untuk melakukan resentralisasi. Upaya  perbaikan  yang  dilakukan  dalam  UU  HKPD  ini  bertujuan  untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal itu sendiri serta mendukung perwujudan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, dengan meletakkan tanggungjawab  yang  lebih  kuat  ke  daerah  dalam  upaya  memperbaiki  kualitas layanan  publik  dan  memeratakan  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dalam kerangka NKRI (Keuangan, 2021) .

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  dalam  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
a) Dalam  menjelaskan  mengenai  hubungan  keuangan  sebagaimana  mandat  konstitusi Pasal  18A  Ayat  (2),  dipahami  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  sesuai dengan konsep otonomi daerah, terdapat asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewenangan dan keuangan  bagi  daerah.  Konsepsi  desentralisasi  dan  otonomi,  yang  dijalankan Indonesia  dalam  kerangka  negara  kesatuan  republik  Indonesia,  merupakan  bentuk pemberian  kepercayaan  Pusat  kepada  Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus daerahnya  sendiri,  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pencapaian  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  partisipasi masyarakat dengan tetap menjalankan prinsip demokrasi, prinsip pemerataan, prinsip kesetaraan,  prinsip  keadilan,  serta  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas  yang  terkandung dalam pelaksanaan otonomi daerah.
b) Pengaturan hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus disusun sesuai kriteria, dimana  kriteria  diperlukan  untuk  mendorong  kapasitas  fiskal  daerah  dan  tidak menimbulkan gap keuangan yang tajam antara daerah yang kaya dan daerah-daerah yang  miskin.  Tujuan  desentralisasi  adalah  untuk  memenuhi  aspirasi  daerah  dalam mengelola sumber daya keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah,  dan  mengurangi  ketimpangan  antardaerah.  Implikasi  langsung  dari pelaksanaan  otonomi  masyarakat  adalah  kebutuhan  dana  yang  besar.  Sumber  dana utama  pemerintah  daerah  berasal  dari  PAD,  yang  dipakai  untuk  membiayai  belanja modal dan pembangunan. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah  tidak  hanya  berasal  dari  PAD  saja.  Pemerintah  daerah  juga  mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Berdasarkan UU  No.  33  Tahun  2004  Dana  Perimbangan  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Pemberian  dana perimbangan  ditujukan  untuk  mengurangi  disparitas  keuangan  vertikal  (antara pemerintah pusat dan daerah) dan membantu daerah mendanai kewenangannya.
c) Pengaturan baru hubungan keuangan pusat dan daerah melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 merupakan arah baru pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Masyarakat akan memperoleh perbaikan kualitas layanan dasar dan layanan umum pemerintahan yang akan  semakin  merata  sebagaimana  tujuan  otonomi  daereah.  Terdapat  perbaikan kualitas  pemeliharaan  lingkungan  di  daerah-daerah  penghasil  sumber  daya  alam dapat  lebih  meningkat  karena  ada  porsi  DBH  yang  akan  dialokasikan  berdasarkan kinerja  pemeliharaan  lingkungan.  Masyarakat  yang  tinggal  berbatasan  langsung dengan daerah penghasil sumber daya alam, dapat lebih terjamin karena pemerintah daerah  yang  berbatasan  langsung  memperoleh  pendanaan  dari  bagian  Dana  Bagi Hasil  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mengatasi  eksternalitas  negatif.  Selain  itu pengaturan  perpajakan  daerah  juga  merupakan  komitmen  pemerintah  pusat
mendukung  kemandirian  daerah  dengan  tetap  menjaga  akses  layanan  publik  dan iklim  perekonomian  daerah.  Dengan  penguatan  perbaikan  belanja  daerah  tentunya semakin memperkuat kualitas APBD sehingga lebih efisien, efektif, fokus, akuntabel, dan sinergis, dan yang terakhir dengan pengaturan sinergi fiskal nasional masyarakat akan menikmati pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkesinambungan.

## BIBLIOGRAFI
Astuti, Meti. (2017). Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz  (818 M-820 M). At-Tauzi’ : Jurnal Ekonomi Islam , 17 (2), 141–155. Google Scholar
Christia, Adissya Mega, & Ispriyarso, Budi. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Law Reform , 15 (1), 149.
https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360. Google Scholar
Dewirahmadanirwati.  (2018).  Implementation  of  Regional  Autonomy  in  Realizing Good  Governancein  the  West  Sumatera  Region. Jurnal  JIPS  (Jurnal  Ilmiah Pendidikan Scholastic) , 2 (3), 43–50. Google Scholar
Dina Amin, Ika. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (Pengelolaan  Keuangan  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah). Jurnal Ilmiah  Mahasiswa ,  (Vol  3,  No  1  (2013):  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa). Google Scholar
Djaenuri,  Aries.  (2012). Elemen-Elemen  Penting  Hubungan  Keuangan  Pusat-Daerah .
Google Scholar
Gedeona,  Hendrikus  T.  (2008).  Kajian  Perbandingan  Ketidakseimbangan  Fiskal Vertikal  Di  Indonesia  Dan  Jepang. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , (34), 167–193. Google Scholar
Hastuti,  Proborini.  (2018).  Desentralisasi  fiskal  dan  stabilitas  politik  dalam  kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara , 1 (1), 784–799. Google Scholar
Ismail,  Tjip.  (2018). Potret  Pajak  Daerah  di  Indonesia (Pertama).  Jakarta: Prenadamedia Group. Google Scholar
Jeven. (2022). Poin Penting dalam UU HKPD. Google Scholar
Kadarukmi,  M.  E.  Retno.  (2010).  Tinjauan  Yuridis  Atas  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  Dikaitkan  Dengan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Jurnal  Administrasi Bisnis , (Vol 6, No 2 (2010)). Google Scholar
Keuangan,  Kementerian.  (2021).  Menkeu:  RUU  HKPD  Bukan  Resentralisasi  tetapi Kuatkan Desentralisasi. Google Scholar
Kurnia.  (2021).  Pembatasan  Belanja  Pegawai  Daerah. Pikiran  Rakyat ,  p.  5. Google Scholar
Mulyono, Agung. (2021). RUU HKPD : Upaya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Seluruh Pelosok Negeri. Https://Papuakini.Co/ . Google Scholar
Simandjuntak,  Reynold.  (2016).  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Perspektif Yuridis  Konstitusional. De Jure: Jurnal  Hukum Dan Syar’iah , 7 (Juni  2016),  57– 67. Google Scholar
Soimin.  (2010). Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara  di  Indonesia (Pertama). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Google Scholar
Sunarno,  H.  Siswanto.  (2006). Hukum  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia (Pertama). Jakarta: Sinar Grafika. Google Scholar
Syueb,  Sudono.  (2008). Dinamika  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Sejak  Kemerdekaan Sampai  Era  Reformasi (Pertama;  Suriansyah  Murhaini,  Ed.).  Yogyakarta:
Laksbang Mediatama. Google Scholar
Tjandra,  W.  Riawan.  (2013). Hukum  Keuangan  Negara .  Jakarta:  PT  Gramedia Widiasrana Indonesia. Google Scholar
Wardhanu  Dwi  Budi,  Luqman;  Santosa.  (2012).  Analisis  Implementasi  Desentralisasi Serta  Dampaknya  Terhadap  Kemandirian  Fiskal  Dan  Alokasi  Belanja  Publik (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2010). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , (Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013). Google Scholar

## Copyright holder:
Alit Ayu Meinarsari, Harsanto Nursadi (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: