## PERSINGGUNGAN KONSEP PEMILU DI INDONESIA DENGAN PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM
Oleh: Ja'far Shodiq, SHI, MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan Ahmad Zainal Fanani, Lc. MH Dosen Fakutlas Syariah Institut Agama Islam Tribakti Kediri

## Abstrak
Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu metode untuk memilih pemimpin, baik legislatif maupun ekskutif. Hal demikian bisa  diliha dalam  UU No.  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  umum.  Sehingga  pemilu  menjadi  metode yang  sah  dan  konstitusional  di  Indonesia.  Meski  demikian,  konsep  pemilihan pemimpin  melalui  pemilu  tetap  saja  menimbulkn  pro  dan  kontra,  termasuk  bila dilihat  dari  sudut  pandang  pemikiran  politik  dalam  islam.  Penelitian  ini merupakan penelitian konseptual dengan membandingkan konsep pemilu dengan konsep  pemilihan  pemimpin  dalam  islam.  Metode  pemilihan  pemimpin  melalui pemilu memiki kesamaan dengan beberapa metode pemikian politik dalam islam, seperti  adanya  kesamaan  antara  pemilu  dengan  baiat  dan    musyawarah.  Alasan tersebut  menjadi  dua  diantara  beberapa  dasar  bagi  kelompok  yang  pro  terhadap pemilu,  serta  tidak  adanya  panduan  baku  dalam  al-Qur'an  dan  Hadits  yang mengharuskan  melaksanakan  satu  metode  tertentu  dalam  pemilihan  pemimpin. Sedangkan yang kelompok yang kontra terhadap pemilu  berdalih tidak ada dalil baik  dalam  al-Qur'an  maupun  Hadits  tentang  pelaksanaan  pemilu,  serta  prinsip pemilu adalah mencari suara yang terbanyak dan ini dilarang dalam syariat

## Kata Kunci: pemilu, pemikiran Politik Islam

## Latar Belakang
Pemilu merupakan sarana perwujudan demokrasi dengan memberikan hak kepada  rakyat  untuk  dapat  memilih  dan  atau  dipilih  secara  demokratis  dalam rentan  waktu  lima  tahunan.  Dengan  pemilu  yang  jujur  dan  adil  akan  dapat melahirkan sistem pemerintahan yang demokratis. 1 Secara tersirat hak untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 huruf  D,  bahwa  setiap  warga  Negara  mempunyai  hak  sama  untuk  duduk  di pemerintah.  Ini  artinya  setiap  warga  Negara  berhak  untuk  dipilih  dalam  sistem pemilihan  umum  tanpa  adanya  diskriminasi.Pemilihan  umum  pada  dasarnya
1 Ahmad  Zazili,  Pengakuan  Negara  Terhadap  Hak-hak  Politik  (Rigth  to  Vote)  Masyarakat  Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". Jurnal Konstitusi Vol 9 Nomor 1, Maret 2012,  hlm. 136.
untuk melaksanakan  prinsip demokrasi  yakni  memilih calon anggota  legislative, dan  eksekutif,  melalui  pemilihan  umum  yang  jujur,  dan  adil  sesuai  yang  diatur dalam undang-undang. 2
Penjelaskan tentang pemilu lebih jelas dituangkan dalam Undang-undang No  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  umum.  Dalam  pasal  1  ayat  1  misalnya dijelaskan bahwa:
Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan    perwakilan  Rakyat, anggota  Dewan  perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  presiden,  dan untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
Dari pasal di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih  pemimpin  secara  langsung  bisa  terakomodir  dalam  sebuah  ajang  pesta demokrasi  yang  bernama  pemilu.  Di  dalam  pemilu,  rakyat  bisa  secara  langsung untuk  memilih  wakil  mereka,  baik ekskutif  maupun  legislatif.  Ekskutif  meliputi Bupati/wali  kota,  Gubernur  dan  presiden.  Sedangkan  legislatif  meliputi  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.
Ciri  perilaku  demokratis  dalam  sebuah  Negara  yang  menganut  sistem demokrasi  bisa  dilihat  di  dalam  pemilu.  Pengejawantahan  konsep  demokrasi secara mudah bisa ditemukan di dalam pemilu. Rakyat memilih wakilnya secara langsung, untuk kemduian mengatur pola kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai  salah  satu  sarana  sistem  demokrasi,  pemilu  memiliki  peran penting  dalam  menentukan  masa  depan  masyarakat  dalam  sebuah  Negara. Karenanya,  pemilu  harus  dilaksanakan  dengan  ditopang  oleh  prinsip  dan  asas yang  sangat  kuat.  Dari  asas  dan  prinsip  yang  kuat  tersebut  diharapkan  pemilu yang  dilaksanakan  memiliki  kwalitas  yang  baik,  sehingga  bisa  dijadikan kebanggaan praktik Negara demokratis.
2 Ibid., hlm. 137.
3 UU  No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Untuk itu, masih dalam UU yang sama,  dalam pasal 2 Undang-undang No 7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  umum,  pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil. 4
Sebaik  apapun  sistem  yang  dibangun  dalam  rangka  mewujudkan  sebuah sistem  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih,  tetap  saja  menimbulkan  pro  dan kontra.  Terutama  bila  dilihat  dari  kaca  mata  yang  berbeda.  Begitu  juga  tentang pelaksanaan pemilu yang menjadi buah dari sistem demokrasi, juga menimbulkan pemikiran yang beragam. Salah satunya bila dilihat dari kacamata politik islam.
Dengan demikian, penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  ini  merupakan penelitian  kualitatif  konseptual.  Penelitian  konseptual  merupakan  satu  dari beberapa  model  penelitian  hukum.  Dalam  penelitian  konseptual,  satu  konsep dikomparasikan  dengan konsep  lainnya.  Dengan  demikian, dalam  penelitian  ini, konsep  pelaksanaan  pemilu  akan  dikomparasikan  dengan  konsep-konsep  politik dalam khazanah keilmuan islam.

## Sejarah Pemilu dalam Islam
Pemilihan  umum  (pemilu)  sejatinya  sudah  ada  sejak  jaman  dahulu,  meski cara  penerapannya  tidak  sama  persis  dengan  jaman  sekarang.  Setidaknya,  hal tersebut dapat dilacak dalam sejarah perpolitikan umat Islam di mana saat itu telah dikenal  beberapa  cara  dalam  pengangkatan  kepala  negara.  Adapun  mekanisme pemilu  yang  tertera  dalam  literatur  klasik  ada  tiga  metode,  dan  ini  yang berkembang dalam tradisi suni.
Pertama ,  pembaiatan  yang  dilakukan  oleh ahlul  halli  wa  al-‘aqdi .  Ketika komite ini sudah membaiat seorang pemimpin dan kemudian diikuti oleh seluruh orang,  maka  pemilihan  seperti  ini  sudah  sah  dan  legal.  Metode  seperti  ini  pula yang digunakan untuk membaiat sahabat Abu Bakar al-Shiddiq dan sayyidina Ali ibn Abi Thalib ra. 5
4 Ibid.
5 Fahd  ibn  Salih  al-‘Ajlan,  al-Intikhabat  wa  Ahkamuha  fi  al-Fiqh  al-Islami,  Riyad:  Dar  Kunuz Izbilia li al-nasy wa al-Tauzi’, 2009, hlm. 327.
Jika  dilihat  dengan  perspektif  kontemporer,  sebenarnya  pemilihan  Abu Bakar—setelah melalui perundingan yang cukup alot—dari segi cara dan proses yang dilakukan adalah sama dengan cara yang dipakai dalam parlemen pada masa kini. Team khusus akan dibentuk untuk menentukan layak tidaknya seorang calon pemimpin  dengan  melihat  kemampuan  calon  tersebut  sebelum  dinyatakan  layak atau tidak untuk bertarung dalam pemilihan umum.
Kedua ,  pencalonan  oleh  pemimpin  sebelumnya  ( istikhlaf ). Istikhlaf adalah sistem  pemilihan pemimpin  dengan dengan  cara pencalonan  (rekomendasi)  oleh pemimpin sebelumnya. Hanya kadang kala juga dalam bentuk penyebutan sifat- sifat  yang  ada  pada  calon  pemimpin  yang  akan  dilantik.  Cara  ini  juga  dikenal dengan istilah wilayat al-‘ahdi . Dalam sistem pemerintahan Islam cara pemilihan yang seperti ini pernah berlaku dua kali yaitu pada pemilihan Umar ibn Khattab. 6
Ketika  Abu  Bakar  al-Shiddiq  dalam  keadaan  sakit  parah  beliau  bertanya kepada beberapa orang sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf, Usman bin Affan dan  Said  bin  Khudhair  mengenai  Umar  bin  Khattab  dan  mereka merekomendasikan Umar kepada Abu Bakar. Setelah mendapat rekomendasi dari para sahabat, Abu Bakar meminta Usman untuk menulis wasiat pemiliahan Umar. kemudian  Abu  Bakar  berbicara  di  depan  publik  dan  mengeluarkan  pernyataan mengenai  pencalonan  Umar  sebagai  pengganti  Khalifah.  Setelah  mendapat persetujuan umat maka terjadilah pembaiatan oleh publik di dalam Masjid. 7
Ketiga ,  rekomendasi  dari  seorang  pemimpin  untuk  membuat  tim  formatur yang  terdiri  dari ahlul  halli  wa  al-‘aqdi untuk  memilih  seorang  pemimpin  dari kalangan mereka, setelah itu ahlul halli wa al-‘aqdi membaiatnya yang kemudian juga diikuti oleh semua orang. Cara seperti ini pernah terjadi ketika pengangkatan Utsman ibn Affan. 8
Adapun pemilihan Usman bin Affan terjadi setelah Umar Bin Khattab kritis akibat  tikaman  Abu  Lu’luah.  Umar  merasakan  nyawanya  tidak  akan  tertolong,
6 Fahd ibn Salih al-‘Ajlan, al-Intikhabat wa Ahkamuha , 327.
7 Muhammad Husin Haykal, al-Faruk ‘Umar, Cairo: Matba’ah Misr, 1364 H, hlm.  89.
8 Fahd ibn Salih al-'Ajlan , Al- intikhabat , hlm. 328.
maka  beliau  berpesan  kepada  sahabat  untuk  memilih  salah  seorang  di  antara sepuluh orang 9 yang mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah sebagai calon pengganti  beliau.  Selang    tiga  hari  Umar  bin  Khattab  wafat  maka  terpilihlah Usman  bin  Affan  sebagai  pemimpin  umat  Islam  yang  ketiga  dan  terjadilah pembaiatan secara Umum. 10
Ketiga  cara  di  atas  adalah  perspektif  suni  dalam  pengangkatan  seorang pemimpin.  Di  pihak  lain  ada  kalangan  Syiah  yang  juga  punya  cara  tersendiri dalam hal ini. Menurut Syiah Imamiah, pengangkatan seorang pemimpin haruslah melalui  surat  dari  Tuhan  ( nash ).  Mereka  berpendapat  bahwa  Allah  wajib  untuk memilih  dan  menentukan  seorang  pemimpin  (imam)  melalui nash (keterangan agama)  yang  jelas.  Hal  ini  untuk  membuktikan  adanya  kasih  sayang  Allah. Penentuan  Allah  ini,  wajib  disampaikan  oleh  Rasul,  mereka  mendakwa  hal  ini telah berlaku pada waktu Rasulullah Saw. menentukan Ali ibn Abu Thalib sebagai penggantinya. 11 Namun  pada  hakikatnya  Rasulullah  tidak  pernah  menunjuk  Ali karramallahu wajhahu sebagai pengganti beliau.
Mereka juga berpendapat masalah pelantikan kepala Negara berpindah dari masalah memilih imam yang maksum kepada pemilihan salah seorang  mujtahid dari kelompok mereka untuk menjadi pengganti imam yang telah hilang. Menurut pemahaman  Syiah  Imamiyah  peristiwa  ini  telah  berlaku  semenjak  abad  ke  tiga hijrah  sampai  sekarang.  Sedangkan  sekte  Syiah  Zaidiyah  turut  mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Hal ini bermakna mereka juga mengakui  pengangkatan  kedua  khalifah  umat  Islam  pertama  dengan  sistim pemilihan dan baiat. Kelompok Syiah Zaidiyah juga berpendapat bahwa imamah adalah  berasaskan syura ,  namun syura yang  mereka  maksudkan  adalah  syura yang khusus di antara seluruh keturunan Fathimah binti Rasulullah saja. Pendapat
9 Ketika itu hanya tersisa enam orang lagi yaitu: ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas, ‘Usman bin ‘Affan, ‘Ali bin Abi Talib, al-Zubir  bin ‘Awwam dan Talhah bin ‘Ubaid Allah.
10 Isma’il al-Badawi, Ikhtisasad al-Sultah al-Tanfidhiah Fi al-Daulah al-Islamiah Wa al- Nuzum al- Dusturiyah al-Mu’asirah, Cairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiah, 1993, hlm. 39.
11 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 674.
ini  secara  terang  mengakui  adanya syura walaupun  dalam  ruang  lingkup  yang lebih kecil; kelompok mereka sendiri. 12

## Hubungan antara Pemilu dengan Baiat
Baiat  adalah sebuah ikatan antara  seorang  pemimpin dengan  rakyatnya,  di mana  rakyat  wajib  mematuhi  pemimpinnya  dan  pemimpin  wajib  menjaga  dan melindungi warganya. Sedangkan mekanismenya, pertama ahlul halli wa al-‘aqdi menyeleksi  para  calon  pemimpin  dengan  kriteria  utama  kecakapan  dalam  hal kepemimpinan, setelah berhasil menemukan satu orang yang dianggap mencukupi syarat setelah itu baru dibaiat oleh seluruh rakyat. Konsekuensinya, rakyat wajib mematuhi pemimpin yang telah resmi dibaiat. 13
Relasi  antara  pemilu  dengan  baiat  sendiri  bisa  dilihat  dari  segi  persamaan dan  perbedaan  antara  keduanya.  Adapun  persamaan  antara  pemilu  dengan  baiat adalah: (1) dalam hal pemilihan keduanya mendasarkan kebebasan dengan tanpa ada unsur intervensi pihak luar, (2) juga mendasarkan atas suara terbanyak untuk menentukan  sang  pemenang,  (3)  dan  keduanya  sama-sama  sebagai  alat  untuk menentukan kepala daerah/negara. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah: (1)  baiat  lebih  ketat  dalam  menetapkan  syarat  sedang  pemilu  lebih  longgar,  (2) pemimpin  hasil  pembaiatan  tidak  terikat  dengan  waktu,  berbeda  halnya  dengan pemimpin hasil pemilu yang dibatasi oleh waktu (5 tahun misalnya), dan (3) baiat merupakan  representasi  ajaran  Islam  sedang  pemilu  merupakan  produk demokrasi,  (4)  calon  pemimpin  dalam  pemilu  bisa  lebih  dari  satu,  sedangkan calon pemimpin dalam prosesi pembaiatan cuma satu. 14

## Hubungan antara Pemilu dengan Musyawarah
12 Abdul Hayyi Al Kattani, Teori Politik Islam, Terj. Dhiauddin Muhammad Rais, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, HLM. 166.
13 Fahd ibn Salih al-‘Ajlan, al-Intikhabat wa Ahkamuha, hlm 48.
14 Ibid, hlm.  49-50.
Musyawarah  adalah  merupakan  prinsip  dasar  dalam  Islam.  Bagaimana tidak,  padahal  Allah  Swt.  sudah  berfirman  dalam  QS.  Al-Syura  [42]:  38  yang artinya:  “... sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah  antara mereka ”.  Dan  Ali  Imran  [3]:  159  yang  berbunyi: “...dan  bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ”. Jika ini merupakan printah Allah Swt. kepada Nabi  Muhammad  Saw.  untuk  melakukan  musyawarah,  padahal  beliau  sudah mendapat  wahyu  langsung  dari  Allah  Swt,  maka umatnya  pun harus  melakukan perintah ini. 15
Para  ulama  kontemporer  berbeda  pendapat,  apakah  pemilu  masuk  dalam kategori    musyawarah  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  ada  dua  pendapat. Pendapat pertama ,  seperti  Muhammad  Rasyid  Ridla  dan  Al-Maududi  mengatakan  bahwa pemilu  masuk  dalam  kategori  musyawarah.  Argumen  dari  kelompok  ini  adalah:
(1)  QS.  Al-Syura  [42]:  38  yang  artinya:  “... sedang  urusan  mereka  (diputuskan) dengan musyawarah  antara mereka ”, intruksi  untuk  bermusyawarah  dalam  ayat ini  bersifat  universal  untuk  semua  orang,  dengan  begitu  maka  pemilu  masuk dalam kandungan ayat tersebut, (2) musyawarah merupakan ranah duniawi, maka hukum asalnya adalah mubah, mekanismenya pun juga tergantung dengan situasi dengan kondisi, dan oleh karenanya dengan adanya sistem pemilu bisa dijadikan jalan untuk mengaplikasikan konsep musyawarah.
Kelompok kedua ,  seperti  Muhammad  Al-Imam,  Mahmud  Syakir  dan  Al- Amin  Al-Haj  Muhammad  menyatakan  bahwa  pemilu  tidak  termasuk musyawarah.  Mereka  berargumen  bahwa:  (1)  prinsip  musyawarah  dalam  Islam dikembalikan kepada wewenang ahlul halli wa al-aqdi —meski argumen ini bisa didebat  bahwa  Nabi  Muhammad  dalam  bermusyawarah  tidak  hanya  terbatas dengan  kalangan  Sahabat,  tetapi  dengan  semua  orang,  (2)  pemilu  merupakan produk demokrasi kafir. 16
Pendapat yang otoritatif ( mu’tabar ) dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama  yang  menyatakan  bahwa  pemilu  termasuk  kategori  musyawarah.
15 Ibid, hlm., 51.
16 Ibid, hlm.,  53-54.
Demikian  itu,  karena  dengan  pemilu  bisa  untuk  mengetahui  keinginan  orang banyak.  Akan  tetapi  yang  perlu  dicatat,  bahwa  pemilu  bisa  dikategorikan musyawarah  itu  tergantung  bagaimana  hukumnya  pemilu  itu  sendiri  dalam tinjauan syariat Islam. Apabila diperbolehkan, artinya legal dalam Islam, maka ia masuk  kategori  musyawarah,  akan  tetapi  jika  diharahkam,  maka  ia  termasuk musyawarah yang diharamkan. 17

## Hukum Pemilihan Umum (Pemilu)
Para  ulama  telah  bersepakat  tentang  kebolehan  praktik  pemilu  jika  ruang lingkupnya  hanya  sebatas  kalangan ahlu  al-halli  wa  al-‘aqdi .  Yang  dimaksud dengan ahlu al-halli wa al-‘aqdi adalah sekelompok orang yang mempunyai sifat adil,  cerdas  dan  berakhlak  mulia  yang  menjadi  panutan  masyarakat  banyak  dan disegani  oleh masyarakat  tersebut.  Model  pemilihan  dengan melalui  mekanisme ahwa ini  sudah  tidak  ada  perdebatan  di  kalangan  para  ulama.  Hal  itu  karena mekanisme ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk mengangkat Abu Bakar al-Shiddiq dan Usman ibn Affan. 18
Perdebatan  muncul  ketika  dihadapkan  dengan  fakta  adanya  pemilihan umum  yang  melibatkan seluruh  elemen  masyarakat  (orang banyak)  seperti  yang terjadi sekarang ini. Maka dalam hal ini, di kalangan ulama kontemporer sendiri suara  mereka  terpecah  menjadi  dua.  Ada  kubu  yang  memperbolehkan  dan  ada kubu  yang  melarangnya  (haram).  Untuk  mengetahui  pandangan  mereka  beserta argumen-argumennya, maka ulasan penulis berikut menarik untuk di simak.

## 1) Pro-Pemilu
Menurut  kubu  yang  memperbolehkan  yang  dianggotai  ulama-ulama sekaliber Muhammad Rasyid Ridla, Abu A’la Al-Maududi, Yususf Al-Qardlawi, Abdul Karim Zaidan, Abdul Qadir Audah, Munir Al-Bayati, Qahthan Al-Duri dan sederet  ulama  kontemporer lainnya bahwa hukum  pemilu  adalah  diperbolehkan. Adapun argumentasi yang mereka ajukan adalah: 19
17 Ibid, hlm.,  55. 18 Ibid, hlm., 57.
19 Ibid, hlm., 58-65.
Pertama ,  secara  prinsipil  bahwa  baiat  adalah  memperlihatkan  bentuk kesetujuan orang yang membaiat (pemilih) kepada orang yang dibaiat (dipilih).
Kedua ,  peristiwa-peristiwa  yang  pernah  terjadi  ketika  Nabi  Muhammad Saw.  masih  hidup.  Di  antara  peristiwa  itu  adalah:  (1) baiat  al-aqabah ,  dalam peristiwa itu Nabi meminta kepada Anshar untuk memilih pemimpin sebanyak 12 orang. Lalu mereka memilih sembilan orang dari suku Khazraj dan tiga orang dari suku  Aus.  Stelah  itu  Nabi  bersabda:  “kalian  menjadi  pemimpin  bagi  kaum kalian.” Wajhu  dilalah dari  peristiwa  ini  adalah  Nabi  meminta  kepada  para sahabatnya  untuk  memilih  dua  belas  orang  dan  tidak  menentukan  cara pemilihannya di satu sisi, dan pemilihan itu dilakukan oleh seluruh sahabat Nabi saat itu di sisi yang lain.
Ketiga , syariat Islam datang dengan menganggap sah rida (kerelaan) orang- orang ketika pembaiatan dan tidak menentukan mekanisme untuk mngetahui rida tersebut  secara  mendetail.  Pemilu  dalam  hal  ini  adalah  metode  baru  yang digunakan  untuk  mengetahui  keridaan  manusia  tersebut  dan—selama  ini—tidak ada  dalil  yang  melarang  pada  satu  sisi,  kemudian  juga  tidak  ada  dalil  yang mewajibkan mekanisme tertentu pada sisi yang lain.
Keempat ,  bahwasannya  metode  pengangkatan khalifah  al-rasyidah termasuk  dalam wilayah  ijtihadiyah ,  serta  tidak  ada  dalil  yang  mekanisme tertentu.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  ushul  fikih  yang  menyatakan  perubahan hukum  dengan  berubahnya  situasi  dan  kondisi.  Maka  setiap  mekanisme  apaun dilegalkan selama tidak berbenturan dengan syariat (Al-Quran dan Hadits). Fakta historis  menjadi  pembenar  dalil  ini,  di  mana  pengangkatan  empat  khalifah Rasulullah Saw. dengan mekanisme yang sangat beragam.
Kelima ,  sesungguhnya  pemilu  adalah  cara  yang  paling  tepat  dan  efisien untuk  mengetahui  arah  pemikiran  manusia  secara  adil  akurat.  Pada  saat  yang bersamaan,  orang  yang  kontra-pemilu  tidak  menemukan  cara  selain  dengan pemilu.
Keenam ,  dalam  Ali  Imran  [3]:  110  Allah  Swt.  memuji  manusia  dengan berfirman yang artinya: “ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,  menyuruh kepada  yang  ma’ruf,  dan mencegah  dari yang  munkar,  dan beriman  kepada  Allah ”.  Dan  dalam  Ali  Imran  [3]:  104  yang  artinya:  “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar ”.

## 2) Kontra-Pemilu
Adapun  kubu  yang  melarang  pemilu  juga  didukung  oleh  berjibun  ulama, seperti  Muhammad  Ra’fat  Utsman,  Mahmud  Syakir,  Hafidz  Anwar,  Salih  ibn Fauzan al-Fauzan, Muhammad ibn Sa’ad al-Ghamidi, Yahya al-Hajuri dan ulama- ulama  yang  lain.  Kubu  inipun  juga  mengemukakan  sederet  dalil  tentang keharaman pemilu. 20
Pertama , tidak ada dalil agama yang melegalkan pemilu, baik dari Al-Quran maupun  Hadits.  Pemilu  juga  tidak  pernah  dikenal  pada  jaman salaf ,  seandainya hal  ini  adalah  baik  tentu  Rasulullah  dan  para  sahabatnya  tidak  akan meninggalkannya.
Kedua ,  terdapat  banyak mafsadah dalam  pemilu,  yaitu  di  antaranya fanatisme terhadap kelompok/partai, pembeliaan suara, memecah belah umat dan membuang-buang waktu.
Ketiga , prinsip pemilu adalah mencari suara yang terbanyak dan ini dilarang dalam  syariat,  seperti  digambarkan  dalam  QS.  Al-An’am  [6]:  116  yang  berarti: “ Dan  jika  kamu  menuruti  kebanyakan  orang-orang  yang  di  muka  bumi  ini, niscaya  mereka  akan  menyesatkannmu  dari  jalan  Allah.  Mereka  tidak  lain hanyalah  mengikuti  persangkaan  belaka,  dan  mereka  tidak  lain  hanyalah berdusta  (terhadap  Allah) ”  dan  QS.  Al-A’raf  [7]:  102  yang  berarti:  “ Dan  kami tidak  mendapati  kebanyakan  mereka  memenuhi  janji,  sesungguhnya  Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik ”.
20 Ibid, hlm.,  65-72.
Dalam  Islam  tidak  mengenal  istilah  mayoritas  dan  minoritas,  yang  ada adalah  kebenaran,  walau  dari  satu  orang,  maka  harus  diambil  atau  kebatilan, meski dari orang banyak, maka wajib ditolak.
Keempat , penyamaan suara dalam pemilu antara antara orang alim dengan orang bodoh. Oleh karena semua orang dianggap sama dalam pemilu, maka ilmu, ketaqwaan dan ikhtiyar tidak berfungsi lagi dalam pemilu. Hal ini jelas jalan yang menyimpang yang diambil dari sistem demokrasi. Padahal Allah Swt. dalam QS. Al-Zumar  [39]:  9  sudah  berfirman  yang  artinya:  “ Katakanlah:  Adakah  sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ”.
Kelima ,  pemilu  adalah  sistem  demokrasi-jahili  yang  diimpor  dari  orang kafir.
Keenam ,  pendapat  yang  memperbolehkan  pemilu  secara  otomatis mencurigai  kekurangan  yang  terdapat  dalam  syariat  Islam  dan  ketidakmampuan untuk memperbaiki umat manusia.
Ketujuh ,  tujuan  dari  pemilu  sendiri  adalah  untuk  sampai  kepada  sesuatu yang lebih baik, akan tetapi ini tidak mungkin tercapai apabila dalam pemilu para kandidatnya terdiri dari orang yang bejat ( fajir ) dan baik ( shalih ).
Pendapat  yang  paling  otoritatif  ( mu’tamad )  dari  dua  kubu  di  atas  adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa pemilu diperbolehkan ( al-jawaz ). Hal ini mengingat, terutama untuk saat ini, bahwa pemilu adalah cara yang paling efektif untuk memilih seorang pemimpin.

## Penutup
Secara epistemologis, masih terjadi perdebatan seputar hukum pemilihan umum (pemilu) di kalangan intelektual Muslim kontemporer. Dari perdebatan itu akhirnya  terbelah  menjadi  dua  kubu;  ada  yang  memperbolehkan  dan  juga  ada yang melarangnya .
Merespon    dua  kubu  yang  berseberangan  di  atas,  peneliti  memberikan sikap untuk setuju terhadap argumentasi-argumentasi kelompok yang pro terhadap pelaksanaan  pemilu,  termasuk  di  Indonesia.  Ada  beberapa  alasan  yang  menjadi landasan peneliti mengambil sikap demikian; pertama : tidak adanya sistem baku yang  diatur  oleh  islam  dalam  pemilihan  pemimpin, kedua; pemilu  adalah  cara yang  paling  tepat  dan  efisien  untuk  mengetahui  arah  pemikiran  manusia  secara adil  akurat,  hal  demikian  memiki  kemiripan  dengan  metode  bai’at  yang  pernah dilakukan di  zaman  nabi  dan  kepemimpinan Khulafah al-Rasyidin,  seperti baiat al-aqabah.  Ketiga :belum  ada  metode  lain  yang  lebih  tepat  dan  efisien  untuk menggantikan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Kattani, Abdul Hayyi. Teori Politik Islam, Terj. Dhiauddin Muhammad Rais. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
Al-‘Ajlan, Fahd ibn  Salih  al-Intikhabat wa  Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami. Riyad: Dar Kunuz Izbilia li al-nasy wa al-Tauzi’, 2009.
Al-Badawi,  Isma’il.  Ikhtisasad  al-Sultah  al-Tanfidhiah  Fi  al-Daulah  al- Islamiah  Wa  al-  Nuzum  al-Dusturiyah  al-Mu’asirah.  Cairo:  Dar  al- Nahdah al-‘Arabiah, 1993.
Al-Zuhaili,  Wahbah.  al-Fiqh  al-Islami  Wa  Adillatuh.  Damaskus:  Dar  al- Fikr, 1989.
Haykal, Muhammad Husin. al-Faruk ‘Umar. Cairo: Matba’ah Misr, 1364.
Loubna  Zakiah  &  Faturochman,  “Kepercayaan  Santri  pada  Kiai,”  Buletin Psikologi, Juni, 2004.
Ma’arif,  Syamsul.  “Pola  Hubungan  Patron-Client  Kiai  dan  Santri  di Pesantren”. TA’DIB. Nopember, 2010.
Pelras,  Christian.  Hubungan  Patron-Klien  Dalam  Masyarakat  Bugis Makassar. Ujung Pandang: Tidak Diterbitkan.
Scott, James C. “Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia,”  The American Political Science Review. Maret, 1972.
Scott, James C. Moral Ekonomi Petani. Jakarta: LP3S, 1983.
Sukamto. Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren. Jakarta: LP3S, 1999.
Turmudi, Endang. Perselingkuhan  Kiai dan Kekuasaan. Yogyakarta: LkiS, 2003.
Usman,  Sunyoto.  Sosiologi:  Sejarah,  Teori  dan  Metodologi.  Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD], 2004.
Viezi, Ahmad. Agama Politik, Nalar politik Islam. Jakarta: Citra, 200.