Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

## Islamic Law Review on Kafaah Values in Sayyid Marriage Practices in South Sulawesi
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: khairuninayahaliah@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 12 Agustus 2021 Revisi I 7 Oktober 2021

## Revisi II
5 November 2021 Disetujui 28 November 2021
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis-empiris,  yaitu penelitian  hukum  objek  kajiannya  meliputi  ketentuan-ketentuan perundang-undangan  maka  metode  Pendekatan  yang  digunakan adalah Pendekatan hukum dan Pendekatan Normatif. Sumber data yaitu data primer dan sumber data sekunder yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Hakim. Data sekunder serta data  Tersier.  Tekhnik  pengumpulan  data  melalui  Observasi, interview  (wawancara),  dan  dokumenta  Selanjutnya  data  pada penelitian  ini  menggunakan  Riset  Lapangan  dengan  melalui wawancara  serta  observasi,  sedangkan  teknik  pengelolahan  dan analisis  data  dilakukan melalui  tiga  tahapan  yaitu:  reduksi  data,
penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  Nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah  dalam Islam  pada  intinya  ada  yang  mewajibkan  dan  ada  pula  yang mengganggap sunnah.  (2) Persperktif Hakim Pengadilan Agama Makassar  terkait  dengan  pemberian  nafkah  iddah  dan  mut’ah adalah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. (3) Implikasi pemberian  nafkah iddah  dan nafkah mut’ah kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.
Kata Kunci: Nafkah, Iddah, Mut’ah, Perceraian.
This Research  is  a  juridical-empirical  research,  namely  legal research,  the  object  of  the  study  includes  the  provisions  of  the legislation, the approach method  used is  a legal  approach and  a normative  approach.  Sources  of  data  are  primary  data  and secondary data sources that are sourced or obtained directly from judges.  Secondary  data  and  tertiary  data.  Data  collection techniques  through  observation,  interviews  (interviews),  and documentation.  Furthermore,  the  data  in  this  study  uses  field
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan tali  ikatan yang melahirkan keluarga sebagai  salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang telah diatur oleh aturan-aturan hukum. Perkawinan yang sah merupakan satu-satunya jalan yang dipilih oleh Allah swt. sebagai  jalan  bagi  manusia  untuk  melestarikan  hidupnya.  Perkawinan  sebagai  media untuk mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dengan berbagai perbedaan latar belakang  dalam  rangka  membangun  bahtera  rumah  tangga  menuju  keluarga sakinah, mawaddah dan  rahmah. 1 Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 2 Bertahannya kehidupan perkawinan  merupakan  suatu  tujuan  yang  sangat  diinginkan  orang  Islam.  Akad  nikah diadakan  untuk  selama-lamanya  dan  seterusnya  hingga  meninggal  dunia.  Allah menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad itu sebagai mitsaqon ghalidhan yang berarti perjanjian yang kokoh. Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya maka tidak sepatutnya  dirusak  dan  disepelekan.  Setiap  usaha  untuk  menyepelekan  merusak hubungan  perkawinan  itu  adalah  dibenci  oleh  Islam  karena  merusak  kebaikan  dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. 3
Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  IA  putusan  perkara nomor  13/Pdt.P/PA.Mks,  terkait  dengan  pembayaran  nafkah  kepada  bekas  istri  adalah dengan  cara  mewajibkan  bekas  suami  untuk  membayar  sejumlah  nafkah  yang  telah diputuskan  oleh  majilis  pemeriksa  perkara  tesebut  sebelum  bekas  suami  mengucapkan ikrar talak didepan majelis hakim. Akan tetapi dalam pelaksanaan putusan tersebut bekas suami justru tidak melaksanaakan pemberian nafkah yang telah diputuskan dalam hal ini suami  ingkar,  sehingga  mantan  istri  justru  dirugikan  dengan  putusan  tersebut  yang membebankan segala kehidupannya yang seharusnya diberikan perlindungan justru tidak mendapatkan perlindungan.
1 Zainal Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet II; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992), h. 123.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( BAB I Pasal 1) 3 . Terjemahan  oleh Drs.  Mohammad Thalib. (Bandung:  PT. Fikih  Sunnah 7 Sayyid  Sabiq.
Alma’arif, 1981). h. 9.
research  through  interviews  and  observations,  while  the  data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that (1) Iddah and mut'ah livelihoods in Islam are essentially obligatory and some consider sunnah. (2) The perspective of the Makassar Religious Court Judges regarding the  provision  of  iddah  and  mut'ah  livelihoods  is  basically  in  line with that expressed by the scholars in Islam who also oblige both. (3) The implication of giving iddah and mut'ah expenses to ex-wife who  was  divorced  by  her  husband,  aims  to  provide  justice,
certainty, benefit and goodness.
Keyword: Livelihood, Iddah, Mut'ah, Divorce.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
Sehingga  dalam  perkara  cerai  talak  dari  yang  tercatat  di  Pengadilan  Agama Makassar  berdampak  pada  hak  hakim  dalam  memutuskan  dan  memberi  perlindungan kepada  seorang  istri  yang  di  talak.  Sehingga  dalam  putusan  hakim  tersebut  dapat menentukan seberapa besar yang harus dipenuhi suami dalam perkara cerai talak tersebut. Selain  itu  juga  problem  lainnya  tersebut  perlu  kiranya  seorang  wanita  yang  dicerai suaminya di berikan sebuah kepastian hukum atas hak dari kewajiban suami yaitu nafkah iddah  dan  mut’ah  kepadanya,  sehingga  hal  tersebut  penulis  ingin  melihat  bagaimana implikasi  dalam  nafkah  iddah  dan  Mut’ah  terhadap  perkarai  cerai  talak.  baik  berupa terobosan hukum yang merupakan hasil ijtihad atas dasar kemaslahatan ummat dalam hal ini perempuan sebagai sebuah pembaharuan hukum demi menjaga hak-hak perempuan yang selama ini banyak dirugikan, setelah adanya putusan tanggung jawab hakim lepas dalam hal cerai talak tanpa mengetahui apakah nafkah iddah dan mut’ah tetap dijalankan oleh  mantan  suami  atau  tidak  karna  tidak  adanya  waktu  dan  jumlah  yang  di  tentukan, padahal telah dijelaskan pada pasal 149 KHI “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka  bekas  suami  wajib  (a)  memberi  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  istrinya  baik berupa  uang  atau  benda,  (b)  memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  istri selama masa Iddah , kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”
Masalah  ini  pada  faktanya  kita  seringkali  dihadapkan  antara  sebuah  teori  dan realita,  seringkali  terjebak  antara  sebuah  teks  dan  konteks.  Sehingga  penulis  ingin memunculkan kembali penting tidaknya ditentukan secara jelas dan pasti implikasi dalam perkara nafkah iddah dan mut’ah kepada isteri yang dicerai di Pengadilan melalui putusan hakim,  dengan  melakukan  penelusuran  sederhana  aspek-aspek  yang  mendasari  dan melatarbelakangi.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum objek  kajiannya  meliputi  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  dan  ( in abstraco ) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  terjadi  dimasyarakat  dengan  maksud  untuk mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan.  Pengumpulan  data merupakan langkah yang sanga penting dalam metode ilmiah, sebab pada umumnya data yang dikumpulkan untuk memperoleh data yang diperlukan selalu mempunyai hubungan metode  pengumpulan  data  dengan  masalah  penelitian  yang  ingin  dijelaskan.  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian lapangan ( Field  Research )  yaitu  salah  satu  memperoleh  data  dimana  peneliti  terjun  langsung  di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode:
1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  objek  penelitian  yang diteliti.  Syarat  perilaku  yang  dapat  diobservasi  adalah;  dapat  dilihat  dan  dapat didengar. Model  observasi  yang dilakukan penulis adalah observasi  partisipan 93. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan  serta  dalam  kehidupan  masyarakat  topik  penelitian.  Dalam  hal  ini penulisbertindak  langsung  sebagai  pengumpul  data  dengan  melakukan
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
observasiatau  pengamatan  terhadap  objek  penelitian  pada  para  hakim  Pengadilan Agama Makassar kelas 1A.
2. Wawancara (interview) yaitu  percakapan  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu  yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara ( interview ) yang mengajukan pertanyaan dan yang  diwawancarai  ( interview )  yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  dan menggunakan  alat  yang  dinamakan  panduan  wawancara  ( interview  guide )94,  teknik pengumpulan  data  melalui interview tentang  berbagai  masalah  yang  terkait  dengan penelitian dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Makassar, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang  dapat  menunjang  keberhasilan  penelitian  ini.  Adapun  yang  menjadi narasumber/informan  yang  akan  diwawancara  adalah  Hakim  di  Pengadilan  Agama Makassar kelas 1A.
3. Dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.95 Dokumen merupakan salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi  ini akan diolah dan dijadikan  satu  dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Aturan Pemberian Nafkah Iddah
Wanita  yang  berada  dalam  masa  iddah  wafat  tidak  lagi  berhak  untuk mendapatkan  nafkah,  baik  sedang  dalam  keadaan  hamil  ataupun  tidak.  Sementara wanita yang sedang berada dalam masa iddah talak atau fasakh,  maka dalam Islam ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat sebagai berikut: a. Mazhab Hanafi Perceraian yang terjadi di antara suami istri kadang melalui:
1) Talak raj’i;
2) Talak bain;
3) Fasakh atau pembatalan akad nikah,
4) Akad nikah yang tidak sah atau karena;
5) Kematian.4 Menurut mazhab Hanafi, apabila perceraian terjadi karena talak raj’i, maka istri berhak mendapatkan nafkah dengan seluruh macamnya. Demikian pula bila istri di talak bain meski dengan talak tiga, saat itu nafkahnya tidak gugur, baik ia sedang hamil atau tidak, dengan syarat ia tidak keluar dari rumah yang dipersiapkan untuk
4 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th), h. 1102.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
menuntaskan masa iddahnya. Bila istri keluar dari rumah tanpa izin dari suami, maka istri tersebut dianggap membangkang, sehingga gugurlah iddahnya. 5

## 2. Aturan Pemberian Nafkah Mut’ah
Nafkah mut’ah dalam Islam diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada  istri  yang  ditalaknya  setelah  talak  dilakukan. 6 Kemudian  dalam  Islam  pula dapat  ditemui  perbedaan  pendapat  mengenai  nafkah  mut’ah.  Perbedaan  pendapat tersebut dapat dilihat di bawah ini:
a. Ibnu Hazmin dan Al-Tabari
Menurut Ibnu Hazmin dan Al-Tabari, bahwa nafkah mut’ah wajib bagi setiap istri yang ditalak baik dia belum atau sudah dukhul, sesudah atau sebelum ditetapkan maharnya. Pendapat ini didasari keumuman perintah dari surah al-Baqarah ayat 236. 7 اع ََُّ َُّعَِّتاا اَ ِّ  اَََو ِواَ َََُّال اَّ ََُ  ِوْضام  َْا  ََُّ َّ نََساسام ْمال ااا ا ا اََسَِّنلا ُمُتْقَّلاط  ْنِإ ْمُكْيالاع احاانُج  الَ ََِسَُّسْلا ىال ىالاع اَ ُهُراداق ِع اَيِنِسْحُسْلا ىالاع اًّقاح  ِفَ ُوْعاسْلاِب اِّعااتاا ُه ُراداق  ِوِتْقُسْلا
Terjemahnya:
Tidak  ada  dosa  bagimu  jika  kamu  menceraikan  istri-istri  kamu  yang  belum  kamu sentuh  (campuri)  atau  belum  kamu  tentukan  maharnya.  Dan  hendaklah  kamu  beri mereka  mut’ah  bagi  yang  mampu  menurut  kemampuannya  dan  bagi  yang  tidak mampu  menurut  kesanggupannya,  yaitu  pemberian  dengan  cara  yang  patut  yang merupakan  kewajiban  bagi  orang-orang  yang  berbuat  kebaikan.  (Qs.  Al- Baqarah/2:236) 8
b. Ulama Malikiyah
Menurut kelompok Maliki, nafkah mut’ah sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan, karena perkataan Allah pada akhir ayat haqqan ala al-muhsinin bermakna  orang  yang  mampu.  Dengan  demikian  amar  yang  ada  pada  ayat  mut’ah adalah perintah sunnah. Akhir ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemberian mut’ah sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan. Dan pensifatan perbuatan sebagai ihsan tidak bermakna wajib.
c. Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa nafkah mut’ah wajib atas orang yang menceraikan  istrinya  sebelum  dukhul  dan  belum  ditentukan  maharnya  berdasarkan surah al-Ahzab ayat 49. 9
d. Imam Syafi’I dan Imam Hambali
Menurut  Imam  Syafi’i  dan  Hambali  nafkah  mut’ah  yang  wajib  diberikan kepada  setiap  istri  yang  dicerai  kecuali  istri  yang  belum  dukhul  tetapi  sudah
5 Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab , h. 1103.
6 Nurasiah, Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim (Jurnal al Ahwal, Vol. 4, No. 1, 2011), h. 82.
7 Nurasiah, Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim , h. 83.
8 Kementrian Agama RI, Terjemah dan Usul Fiqh , h. 38.
9 Nurasiah, Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim , h. 83.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
ditentukan maharnya. Dasar dari pendapat ini adalah surah al-Baqarah ayat 241 dan 237. 10
Sedangkan  untuk  jumlah  dari  nafkah  mut’ah  itu  sendiri,  ulama  juga  turut memberikan pendapatnya, sebagai berikut:
a. Hanafi dan Syafi’I menyerahkan penetapan jumlah nafkah mut’ah kepada hakim karena syariah tidak menentukan jumlah seccara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan.
b. Menurut  sebagian  ulama  Hanabilah,  jumlah  tertinggi  nafkah  mut’ah  bagi  yang kaya adalah kira-kira seharga dengan seorang budah dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan dan gambaran;
c. Kalangan  hanafi  mengemukakan  bahwa  jumlah  nafkah  mut’ah  disesuaikan dengan kondisi zamannya. Ada yang mengatakan sepotong baju baja, kuda atau selimut. Pendapat lain membatas jumlah tertinggi dengan setengah mahar mitsil, sedangkan yang terendah tidak kurang dari 5 dirham. Dari berbagai pendapat ini terlihat  bahwa  ulama  Hanafiyah  yang  membolehkan  menentukan  harga  nafkah mut’ah secara pasti dan mutlak atas suami, merupakan pendapat minoritas atau kurang mendapat dukungan.
Dari beberapa pandang di atas terkait dengan nafkah iddah dan nafkah mut’ah, pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengganggap sunnah. Namun kecenderungan dari para ulama adalah nafkah iddah dan nafkah mut’ah  hukumnya wajib bagi suami atas istri yang diceraikannya dengan berbagai ketentuan. 11

## 3. Prespektif Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Memutuskan Pemberian Nafkah iddah Dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak
Dalam  tatanan  praktis,  pengadilan  agama  memegang  peran  penting  dalam memutus  perkara  kaitannya  dengan  perceraian.  Pengadilan  agama  diberikan kewenangan secara relative dan absolute untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.  Kewenangan  relative  adalah  kekuasaan  dan  wewenang  yang  diberikan antara  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  yang  sama  atau  wewenang  yang berhubungan  dengan  hukum  antara  pengadilan  agama  dalam  lingkungan  peradilan agama. 12 Sementara  kewenangan  absolute  adalah  kekuasaan  yang  berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan  pengadilan  agama  adalah  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. 13
10 Nurasiah, Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim , h. 84
11 Nurasiah, Hak Nafkah, Mut’ah dan Nuzyuz Istri: Studi Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim ,  h. 85.
12 Abdullah Tri Wahyudi, Pengadilan Agama di Indonesia (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.
13 Abdullah Tri Wahyudi, Pengadilan Agama di Indonesia , h. 91.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
Di  Pengadilan  Agama,  termasuk  di  Pengadilan  Agama  Makassar,  sebelum hakim memberikan putusan dalam perkara yang diajukan kepadanya, maka terlebih dahulu  hakim membuka  peluang antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai dengan jalan mediasi. Mediasi dalam arti langkah yang diambil seseorang untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara  dua  orang  atau  lebih  dengan  jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.14 Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 juga memberikan penjelasan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.15 Hal ini sesuai dengan asas yang dipegang di Pengadilan Agama, yakni asas wajib mendamaikan.
Seperti dalam hal perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan, sebelum sampai  pada  tahap  putusan,  maka  upaya  pertama  yang  dilakukan  seorang  hakim dalam  menangani  perkara  adalah  melakukan  mediasi  antara  kedua  belah  pihak. Hakim harus mengingatkan hak-hak yang dimiliki seorang istri sebelum bercerai ada yang dimaksud nafkah Iddah. Hakim aktif menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui, hakim  berkewajiban  mendamaikan  terlebih  dahulu  apabila  ada  perkara  dan persoalannya tidak berat biasanya hakim berhasil mendamaikan sehingga tidak jadi bercerai, karena ada kepuasan tersendiri sebagai seorang hakim apabila kita berhasil membuat  keduanya  mempertahankan  rumah  tangganya.  Kalau  tidak  berhasil  ada mediator tapi jika tidak behasil mediatornya barulah kita proses tersebut.16
Mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah, terkadang pendapat dari pihak istri dan suami sulit dipertemukan. Apabila ditemui kesulitan dalam mempertemukan pendapat kedua belah pihak, maka hakim lah yang akan mengambil alih mencari titik temu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama  Makassar.  Disinilah  langsung  peran  Hakim  untuk  mengambil  alih  untuk menemukan titik temu yang selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan itulah akan dibawa ke putusan. Akan tetapi jika terjadi deklok atau istri tetap pada keinginannya atau juga biasanya suami tidak mau sama sekali menafkahi meskipun suami mampu maka Hakim yang mempertimbangkan sesuai kemampuan yang suami miliki.17
Putusan  hakim  sebagai  produk  hukum  terhadap  perkara  yang  diajukan kepadanya,  haruslah  memuat  pertimbangan-pertimbangan  yang  digunakan  dalam memutus perkara tersebut. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Makassar, penulis telah memilih 3 putusan hakim untuk dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:
a. Putusan Nomor 505/Pdt. G/2021/PA Mks.

## Duduk Perkara:
Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami-istri  sah  yang  menikah  pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 1989 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
14 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2010), h. 12.
15 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 angka 1.
16 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021.
17 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 461/30//PW 01/II/89 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang pada tanggal 12 April 1989;  Bahwa  setelah  perkawinan  berlangsung  Pemohon  dengan  Termohon  telah hidup bersama sebagai suami-istri selama 29 tahun dan terakhir tinggal di Kelurahan Paccerakang,  Kecamatan  Biringkanaya,  Kota  Makassar,  dan  Pemohon  terakhir bertugas di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tahun 2014 dan terakhir tahun 2020,  dikaruniai  4  (  empat)  orang  anak  yang  bernama:  ANAK,  umur  31  tahun; ANAK, umur 28 tahun; ANAK, umur 24 tahun; dan ANAK, umur 14 tahun;
Bahwa  pada  awalnya  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  2017  rumah  tangga  Pemohon  dengan Termohon  sering  timbul  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan:  Masalah anak dan merambat ke  masalah keluarga (saudara); Pada saat  terjadi pertengkaran, Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak suka dengan kakakmu,  Termohon  hanya  pura-pura  baik  dan  pada  saat  itu  Pemohon  menelpon kakak Termohon sehingga kakak dan orang tua Pemohon tidak mau lagi datang ke rumah  Pemohon;  Bahwa  pada  tahun  2017  Pemohon  dan  Termohon  berselisih  dan bertengkar,  Termohon  mengatakan  kepada  Pemohon  dengan  nada  keras  bahwa Pemohon anjing, PKI, dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah sering terjadi pertengkaran;
Bahwa  pada  bulan  November  2019,  sewaktu  Pemohon  masih  bertugas  di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Termohon membuntuti Pemohon ikut ke rumah  di  Bantimurung.  Setelah  sampai  di  rumah  Termohon  berteriak-teriak  diluar rumah mempermalukan Pemohon dengan kata-kata kasar dan tidak pantas dan bahkan mengambil  pisau  mengancam  Pemohon,  namun  Pemohon  berhasil  merebut  pisau tersebut sehingga tidak terjadi apa-apa; Bahwa sejak menikah tahun 1989, ATM gaji, Termohon  yang  pegang  sampai  Pemohon  pensiun  bulan  Januari  tahun  2021,  dan setelah Pemohon MPP (tidak masuk kantor lagi) Pemohon tinggal di Bone di rumah kakak sejak Februari 2020, namun pada bulan Mei 2020 pada bulan november 2019 Pemohon kembali ke rumah di Makassar selama 1 bulan dengan harapan Termohon bisa berubah, namun Termohon tidak berubah bahkan Pemohon dipermalukan lagi, sehingga Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali tinggal di rumah  kakak  di  Bone  sejak  bulan  Juni  2020  sampai  saat  ini,  dan  sejak  itu  pula Termohon  tidak  lagi  mengirimkan  Pemohon  uang  untuk  kebutuhan  sehari-hari sehingga Pemohon pinjam uang sama kakak;
Bahwa  pada  bulan  November  2019  Termohon  menyampaikan  kepada Pemohon bahwa Termohon dari Pengdilan Agama hendak mengajukan gugatan cerai namun  karena  Pemohon  masih  berstatus  anggota  TNI  aktif  maka  gugatan  tersebut ditolak  karena  harus  ada  surat  izin  dari  kesatuan  Pemohon;  Berdasarkan  duduk perkara  di  atas,  pihak  pemohon/  suami  mengajukan  konvensi/  gugatan  asli  ke Pengadilan  Agama  Makassar  agar  memberikan  izin  kepada  pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon. Menanggapi konvensi yang diajukan oleh  pihak  pemohon,  maka  pihak  termohon  mengajukan  rekonvensi,  yang  pada intinya sebagai berikut:
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
i. Membebankan pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada rekonvensi sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
ii. Menetapkan  rumah  yang  beralamat  Paccerakang  yang  sekarang  disebut Kelurahan  Paccerakang,  Kecamatan  Biringkanaya,  Kota  makassar  merupakan nafkah Mut’ah yang diberikan sebagai hadiah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
Putusan Hakim
i. Putusan  hakim  dalam  perkara  di  atas  terkait  dengan  nafkah  iddah  dan  nafkah mut’ah, pada intinya sebagai berikut:
ii. Menghukum  tergugat untuk  membayar kepada penggugat  Nafkah iddah  untuk tiga bulan sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratusribu rupiah);
iii. Menghukum Tergugat untuk memberi Mut’ah kepada Penggugat berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar.

## Pertimbangan Hakim
Pada kasus ini hakim Pengadilan Agama Makassar mengabulkan permintaan pihak  termohon  terkait  dengan  nafkah  iddah  dan  mut’ah.  Dikabulkannya  tuntutan termohon  berdasarkan  pertimbangan  hukum  bahwa:  landasan  hukum  kewajiban bekas  suami  memberikan  nafkah  kepada  bekas  isteri  disebabkan  putusnya perkawinan  karena  cerai  talak  atau  karena  atas  kehendak  suami  maka  suami  wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah berbuat nusyus;
Hal  ini sesuai  dengan pasal  152 Kompilasi  Hukum Islam yang mengatakan bahwa: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzyus”.18 Walaupun dalam hal memutus nafkah iddah, tidak sama antara nominal yang  diminta  oleh  termohon  dengan  yang  diputuskan  oleh  hakim.  Hal  ini  didasari pertimbangan  fakta  bahwa  pemohon  pada  awal  perkawinannya  bekerja  sebagai Anggota TNI- AD, tetapi sekarang sudah berstatus sebagai purnawirawan TNI yang bergaji sekitar empat juta lebih.
Artinya bahwa dalam  hal  ini hakim Pengadilan Agama Makassar  kelas  1A, tidak  hanya  memutus  berdasarkan  hukum,  namun  juga  melihat  fakta  mengenai kondisi para pihak, agar memenuhi rasa keadilan. Sementara terkait dengan nafkah mut’ah  berupa  rumah  yang  diminta  oleh  termohon,  hakim  Pengadilan  Agama Makassar,  turut  mengabulkan  dengan  pertimbangan  bahwa  pemohon  telah menyanggupi  untuk  memberi  mut’ah  kepada  termohon  berupa  sebuah  rumah  di Kelurahan Pacerakang, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar.

## b. Putusan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Mks Duduk Perkara
Bahwa pada hari Ahad, tanggal 22 Agustus 1993, bertepatan 05 Rabiul Awal 1414  Hijriah,  telah  dilangsungkan  pernikahan  antara  Pemohon  dengan  Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
18 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
Perkawinan  tersebut  telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.  B-112/Kua.21.12.11/PW.01/03/2021  tanggal  01  Maret  2021;  Bahwa  antara Pemohon  dan  Termohon  dilangsungkan  berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak dengan  tujuan  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  (sakinah, mawaddah, warahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung tinggal bersama di  rumah  yang  mereka  kontrak  di  daerah  Sudiang,  Kota  Makassar,  selanjutnya beberapa  tahun  kemudian,  Pemohon  dan  Termohon  membeli  rumah  untuk  mereka tinggali bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; Bahwa  selama  masa  pernikahan,  Pemohon  dan  Termohon  telah  berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai  5 (lima) orang anak yakni: ANAK,  Perempuan,  Lahir  di  Ujung  Pandang  tanggal  15  Juli  1994;  ANAK, Perempuan, Lahir di Ujung Pandang tanggal 01 Februari 1998; ANAK, Laki-Laki, Lahir  di  Makassar  tanggal  13  Juli  2000;  ANAK,  Laki-Laki,  Lahir  di  Makasssar tanggal 05 Oktober 2002; ANAK, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 06 Maret 2010;
Bahwa  semula  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2012 keadaan rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan pisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2013 hingga saat ini yang sudah berlangsung selama ± 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri  sampai  sekarang  serta  Pemohon  tidak  pernah  lagi  memberikan  nafkah  lahir kepada Termohon, kecuali nafkah untuk anaknya;
Bahwa  ketenteraman  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  sering terjadi  percekcokan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus,  yang  disebabkan  antara lain:  Termohon  tidak  pernah  menghargai  keberadaan  orang  tua  dari  Pemohon; Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, bahkan Termohon sering menghina dan mengusir keluarga Pemohon yang datang berkunjung di rumah; Termohon tidak taat  dengan  perintah  Pemohon  dan  Termohon  tidak  mau  mendengar  nasehat  dari Pemohon  jika  dinasehati,  malah  selalu  membantah  dan  melawan  perkataan  atau nasehat dari Pemohon;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A  c.q.  Majelis  Hakim  memberi  izin kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  di  depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.  Menanggapi  hal  tersebut,  pihak  termohon  mengajukan  rekonvensi  terkait dengan nafkah iddah dan mut’ah sebagai berikut:
1. Nafkah Iddah Tiga Bulan Gaji 3 Bulan x Rp 5.841.800,- = Rp 17.525.400,-
2. Nafkah mut’ah/ Kenang-kenangan= Rp 50.000.000,-
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah

## Putusan hakim
Dalam perkara ini hakim memutus nafkah iddah dan nafkah mut’ah sebagai berikut:
1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000, (tuju juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut’ah dalam bentuk uang sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah); Pertimbangan Hakim
Terkait  dengan  nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah,  hal  yang  menjadi pertimbangan  hakim  adalah  penghasilan  Tergugat  Rekonvensi  yang  berjumlah Rp5.841.800/  perbulan  dan  lamanya  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat Rekonvensi  membina  rumah  tangga  yakni  dari  Tahun  1993  atau  lebih  kurang  28 tahun. Artinya bahwa kesanggupan suami juga mempengaruhi nominal nafkah iddah dan  nafkah  mut’ah  yang  akan  diberikan  kepada  mantan  istrinya.  Sebagaimana diungkap oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengatakan bahwa:  dalam  memberikan  putusan  mengenai  besarnya  nafkah  iddah  dan  nafkah mut’ah,  hakim  selalu  melihat  kepada  2  faktor,  yakni  jumlah  besaran  nafkah  yang diminta oleh istri dan hakim melihat pula kesanggupan suami. 19

## c. Putusan Nomor 969/Pdt.G/2021/PA.Mks Duduk perkara
Bahwa  Pemohon  adalah  suami  sah  Termohon  yang  akad  nikahnya berlangsung  di  Kab.  Pinrang  pada  hari  Jum’at,  Tanggal  06  Oktober  2000  M  atau bertepatan pada Tanggal 08 Rajab 1421 H sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama  (KUA)  Kecamatan  Suppa,  Kabupaten  Pinrang,  Provinsi  Sulawesi  Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/07/X/2000 Tanggal 12 Oktober 2000;
Bahwa pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  kediaman  orang  tua  Pemohon  di  Kab.  Pinrang,  Prov.  Sulsel,  pada  tahun  2007 berpindah  tempat  tinggal  di  Kel/Desa  Manjahlega,  Kec.  Rancasari,  Kota  Bandung, Prov. Jawa Barat, pada awal tahun 2010 tinggal di Kel/Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab.  Bandung,  dan  terakhir  tinggal  bersama  di  Kel.  Kassi-Kassi,  Kec.  Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulsel;
Bahwa kini usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 20 (dua puluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya  pasangan  suami  istri  serta  telah  dikarunia  keturunan/anak  yang  masing- masing bernama: ANAK, lahir di Pinrang pada Tanggal 31 Juli 2001 yang kini berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan; ANAK, lahir di Bandung pada Tanggal 09 Oktober 2007 yang kini berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan; ANAK, lahir di  Bandung  pada  Tanggal  26  September  2014  yang  kini  berusia  6  (enam)  tahun  7 (tujuh) bulan; ANAK, lahir di Bandung pada Tanggal 10 Mei 2018 yang kini berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah  kelahiran  anak  ke-4  (empat)  tepatnya  pada  pertengahan  tahun  2018,  selalu diwarnai  dengan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  secara  terus-menerus. Adapun  yang  menjadi  penyebabnya  adalah:  Termohon  tidak  menjalankan
19 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
kewajibannya  dengan  baik  sebagai  seorang  istri  dalam  hal  memberikan  atau memenuhi  kebutuhan  baik  lahir  (seperti  bermalas-malasan  menyiapkan  makan, minum, pakaian, dll) maupun batin (hubungan suami istri) kepada Pemohon dengan alasan  sedang  menjalankan  program  KB  (Keluarga  Berencana)  atau  karena  datang bulan  (menstruasi),  padahal  Pemohon  mengetahui  bahwa  Termohon  telah  atau bahkan  sedang  tidak  berhalangan;  Termohon  sering  meninggalkan  rumah  tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon, terlebih apabila Pemohon harus keluar kota karena alasan pekerjaan; Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan  Termohon  terjadi  pada  awal  bulan  Maret  tahun  2020,  yang  untuk  selanjutnya setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon dan tinggal untuk sementara waktu di kediaman orang tuanya di Kel/Desa Galanggang, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat dan antara Pemohon dan Termohon  telah  berpisah  selama  kurang  lebih  13  (tiga  belas)  bulan  dan  selama  itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon beserta anak-anaknya;
Bahwa  Pemohon  telah  berusaha  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga dengan  berusaha  menyelesaikan  permasalahan/kemelut  dalam  rumah  tangganya secara  kekeluargaan,  bahkan  pihak  keluarga  serta  orang  tua  dari  Pemohon  telah beberapa kali menasehati, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan Termohon tetap tidak dapat mengubah sikap, sifat, dan perbuatannya terseb ut; Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada  Pengadilan Agama Makassar, agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar. Dalam perkara  ini,  termohon  tidak  mengajukan  rekonvensi,  bahkan  termohon  tidak  hadir dalam pemeriksaan perkara, sehingga hakim memberikan putusan secara verstek.
Putusan hakim
1. Memberi  izin  kepada Pemohon untuk  menjatuhkan talak satu  raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah dalam bentuk uang kepada Termohon sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan  ikrar  talak  kepada  Termohon  di  muka  sidang  Pengadilan Agama Makassar;

## Pertimbangan hakim
Jika  diamati  kasus  di  atas  di  atas,  hakim  Pengadilan  Agama  Makassar memberikan  putusan  bahwa  pemohon  dihukum  untuk  memberikan  nafkah  mut’ah namun  tidak  dihukum  memberikan  nafkah  iddah.  Pemberian  nafkah  mut’ah  ini didasarkan  pertimbangan  bahwa  perceraian  diajukan  oleh  pemohon/  suami  kepada istrinya, maka sebagai kenang-kenangan pemohon harus memberikan nafkah mut’ah kepada mantan istrinya.
Pemohon  tidak  dihukum  untuk  memberikan  nafkah  iddah  kepada  mantan istrinya,  karena  sesuai  dengan  duduk  perkara  dan  keterangan  yang  diberikan  oleh saksi persidangan bahwa mantan istri dalam kondisi nuzyus. Pernyataan di atas, sesuai dengan  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang  hakim  di  Pengadilan  Agama Makassar, yang mengatakan bahwa:
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
Menentukan  besaran  kadar  untuk  nafkah  Iddah  dan  mut’ah,  sudah  diatur dalam UUD Kompilasi Hukum Islam. Dalam komplikasi Hukum Islam pasal 152 juga disebutkan bahwa istri yang Nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah, tetapi tersebut berhak mendapatkan mut’ah karena berupa kenang-kenangan.20
Dari  ketiga  kasus  di  atas,  penulis  melihat  bahwa  hakim  Pengadilan  Agama Makassar  mewajibkan  pemberian  nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah  kepada  mantan istri.  Hal  ini  pula  diungkapkan  oleh  salah  seorang  hakim  Pengadilan  Agama Makassar, yang mengatakan bahwa:
Cerai  talak  itu  ada  semacam  SOPISIO  secara  otomatis  Hakim  mewajibkan untuk  membayar  Iddah  dan  Mut’ah  karena  merupakan  kewajiban  moril  sebagai seorang  suami.  Diminta  atau  tidak  diminta  harus  diperhatikan  hak-hak  perempuan untuk  memberikan  sebagai  rasa  tanggungjawab.  Pertimbangan  nafkah  yang  diberi saat  masih  rukun  dan  saat  ingin  cerai.  Merupakan  tanggung  jawab  suami  untuk memberikan kewajiban tersebut karena dalam proses masa Iddah artinya dalam kurun waktu  tersebut  apabila seorang istri yang tidak punya pekerjaan sebelum  (menikah lagi) sebelum habis masa Iddah nya masih merupakan tanggungjawab suami, kecuali istri dalam keadaan nuzyus.21
Pandangan  hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  yang  mewajibkan  nafkah iddah dan mut’ah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. Hakim dalam menentukan wajibnya nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah  tidak  terlepas  dari  pertimbangan  hukum. Pertimbangan hukum yang dimaksud meliputi aturan-aturan yang mengatur masalah nafkah iddah dan nafkah mut’ah, baik yang terdapat dalam al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun aturan lain yang terkait dengannya.
Selain pertimbangan hukum, hakim dalam menetapkan kedua nafkah tersebut juga  menggunakan  pertimbangan  fakta.  Fakta  yang  perlu  ditelusuri  oleh  seorang hakim yakni kondisi kedua belah pihak. Misalnya kondisi istri, apakah sedang dalam kondisi nuzyus atau tidak. Apakah istri diceraikan pada saat ba’da dukhul atau tidak. Kebenaran  akan  kondisi  tersebut  akan  nampak  dalam  proses  pemeriksaan  perkara. Bagitu  pula  hakim  harus  melihat  fakta  dari  pihak  suami.  Misalnya  apakah  suami sanggup  memenuhi  tuntutan  nafkah  iddah  dan  mut’ah  dari  istrinya.  Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Makassar, beliau mengatakan bahwa:
Adapun seorang Hakim dalam menentukan kadar  Mut’ah  dan nafkah  Iddah melihat  dua  factor  yang  pertama  adalah  berapa  permintaan  istri,  kedua  bergantung oleh penghasilan suami apabila dia seorang pegawai, tentunya memiliki standar gaji, atau  Wiraswasta  juga  ada  standar  yang  berbeda  telah  ditentukan  oleh  seorang  istri berapa  nafkah  yang  biasa  istri  terima  ketika  ia  rukun  yang  diberi  setiap  bulannya begitu  pula  apabila  telah  cerai  dilihat  dari  keadaan  suami  itu  sendiri  apakah  masih bekerja, atau apakah usahanya berjalan dengan lancar.22
20 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021.
21 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021.
22 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
Jika tidak sanggup, disitulah peran hakim memberikan putusan yang seadil- adilnya,  misalnya  dengan  memberikan  keringanan  kepada  pihak  suami  dengan mencicil nafkah iddah dan mut’ah tersebut. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah  seorang  hakim  Pengadilan  Agama  Makassar,  beliau  mengatakan  bahwam Kewajiban memberi nafkah Iddah tidak harus dibayarkan sekaligus atau dapat dicicil. Kembali lagi sesuai dengan kesanggupan Suami untuk itu memberikan nafkah Iddah kita ketahui sekali dalam 3 bulan, bisa dicicil sampai maksimal 6 bulan lamanya tetapi rata-rata di pengadilan diusahakan bagaiamana untuk dibayar sekaligus. Menghindari adanya kelalaian dalam menjalankan kewajibannya itu. 23

## 4. Impilkasi  dalam  Pemberian  Nafkah  Iddah  dan  Mut’ah  pada  Perkara  Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A
Jumlah perkara cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Makassar kelas 1A  dari  bulan  Januari  hingga  Desember  pada  tahun  2019  sebanyak  701  perkara, sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara cerai talak yang diterima sebanyak 727.24
Tahun Jumlah perjara cerai Talak 2019 701 2020 727
Dalam  memutuskan  perkara  cerai  talak  yang  berhubungan  dengan  nafkah Iddah  dan  mut’ah  dasar  Hukum  yang  digunakan  oleh  Hakim  Pasal    11  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pasal  153  Kompilasi  Hukum Islam,  Pasal  149,  Pasal  158,  159,  160  Kompilasi  Hukum  Islam,  Yurisprudensi Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1354  K/Pdt/2000  dan  putusan  Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 Selain itu Hakim juga memutuskan berdasarkan keadilan, kepatuhan, fakta dalam persidangan, serta berpatokan pada Alqur’an.25
Bagi  Pemerintah,  kasus  perceraian  khususnya  cerai  talak  seringkali  kita jumpai di Pengadilan Agama serta telah cukup alasan yang ditentukan oleh Undang- Undang  setelah  tidak  berhasil  didamaikan  antara  suami-istri  tersebut.  Kebanyakan kasus  cerai  Talak  terjadi  karena  isteri  merasa  tidak  terpenuhinya  nafkah  yang diberikan suaminya sehingga oada saat persidangan istri menuntut nafkah yang besar, tidak  sesuai  dengan  pekerjaan  ataupun  penghasilan  suaminya.  Pemberian  nafkah Iddah dan mut’ah memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan,  diatur  juga  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Al-Qur’an. Namun jumlah besaran nafkah tidak disebutkan Oleh karna itu perlu payung hitung atau aturan yang kuat dan jelas mengenai besaran nafkah setelah perceraian agar tidak terjadi pembebanan nafkah kepada mantan suami.
Bagi masyarakat, putusannya ikatan perkawinan menimbulkan dampak bagi jiwa wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai hal yang menyakitkan. Maka bagi
23 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021.
24 Fatimah  AD,    (51  tahun),  Panitera  Muda  Hukum  Pengadilan  Agama  Makassar, Wawancara , Makassar, 21 juli, 2021.
25 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
suami wajib memberikan nafkah  Iddah dan mut’ah untuk  menyenangkan hati sang istri yakni memberinya sesuai dengan kemampuannya. Bagi mantan isteri tidak boleh menuntut  nafkah  yang  besar,  karena  di  khawatirkan  menjadi  beban  untuk  mantan suami.
Pengadilan Agama tidak mengatur atau adanya pidana untuk suami yang tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan mengenai Nafkah Iddah dan Mut’ah akan tetapi  apabila  suami  tidak  menjalankan  putusan  tersebut  dan  jika  seorang  istri keberatan  maka  berhak  mengadukan  eksekusi  apabila  tidak  dijalankan  oleh  suami. Adapun seorang Hakim dalam menentukan kadar Mut’ah dan nafkah Iddah melihat dua  factor  yang  pertama  adalah  berapa  permintaan  istri,  kedua  bergantung  oleh penghasilan suami apabila dia seorang pegawai, tentunya memiliki standar gaji, atau Wiraswasta juga ada standar yang berbeda telah ditentukan oleh seorang istri berapa nafkah yang biasa istri terima ketika ia rukun yang diberi setiap bulannya begitu pula apabila telah cerai dilihat dari keadaan suami itu sendiri apakah masih bekerja, atau apakah usahanya berjalan dengan lancar.
Di Pengadilan Agama Makassar tidak memiliki  praktik mengenai pernyataan dan  penandatanganan  tentang  keadaan  suami  yang  belum  membayar  nafkah  Iddah dan Mut’ah agar segera membayar  karena hanya menawarkan (tidak ada paksaan). Prespektif sebagai seorang Hakim pengadilan Agama Makassar Cerai Talak itu ada semacam SOPISIO secara otomatis Hakim mewajibkan untuk membayar Iddah dan Mut’ah karena merupakan kewajiban moril sebagai seorang suami. Diminta atau tidak diminta  harus  diperhatikan  hak-hak  perempuan  untuk  memberikan  sebagai  rasa tanggungjawab.  Pertimbangan  nafkah  yang  diberi  saat  masih  rukun  dan  saat  ingin cerai.  Merupakan  tanggung  jawab  suami  untuk  memberikan  kewajiban  tersebut karena dalam proses masa Iddah artinya dalam kurun waktu tersebut apabila seorang istri yang tidak punya pekerjaan sebelum (menikah lagi ) sebelum habis masa Iddah nya masih merupakan tanggungjawab suami.26
Pada intinya pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri yang  ditalak  oleh  suaminya,  bertujuan  untuk  memberikan  keadilan,  kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan. Untuk menjaga  hal  tersebut  tetap terealisasi  dalam tatanan praktis apabila seorang suami tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan mengenai Nafkah Iddah dan Mut’ah maka istri yang keberatan berhak mengadukan eksekusi apabila tidak dijalankan oleh suami.

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengganggap sunnah. Namun kecenderungan dari para ulama adalah nafkah iddah dan nafkah mut’ah hukumnya wajib bagi suami atas istri yang diceraikannya dengan  berbagai  ketentuan.  Persperktif  hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  terkait dengan pemberian nafkah iddah dan mut’ah adalah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan  oleh  para  ulama  dalam  Islam  yang  juga  mewajibkan  keduanya. Pertimbangan  yang  digunakan  adalah  pertimbangan  hukum  yang  dimaksud  meliputi aturan-aturan  yang  mengatur  masalah  nafkah  iddah  dan  nafkah  mut’ah,  baik  yang
26 26 St. Aminah, (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
terdapat  dalam  al-Quran,  hadis,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maupun  aturan  lain  yang  terkait  dengannya  dan pertimbangan  fakta  mengenai  kondisi  kedua  belah  pihak.  Implikasi  pemberian  nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.

## Saran
Ketentuan mengenai nafkah iddah dan nafkah mut’ah sangat jelas sebagaimana tertulis dalam beberapa  ayat  al-Quran,  hadis,  Kompilasi Hukum Islam maupun aturan- aturan hukum lain yang terkait. Maka dari itu pihak suami sudah semestinya menyadari kewajibannya ketika menjatuhkan talak kepada istrinya dan melaksanakan kewajibannya tersebut dengan penuh tanggungjawab. Dalam melindungi hak perempuan terkait nafkah iddah dan  nafkah  mut’ah, tentu peran  lebih dari pemerintah  sangat  diharapkan.  Sudah semestinya mereka yang tidak melaksanakan kewajiban membayarkan nafkah iddah dan mut’ah,  tidak  hanya  sekedar  diberikan  seruan  untuk  membayar,  tetapi  perlu  pula diberikan sanksi baik perdata maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran
Abdulrahman. Perkawinan dalam syari’at Islam . Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Abubakar,  Zainal. Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992.
AD  Fatimah.  (51  tahun),  Panitera  Muda  Hukum  Pengadilan  Agama  Makassar, Wawancara , Makassar, 21 juli, 2021.
Al-Ghazali  dalam  Muksana  Pasaribu, Maslahat  dan  Perkembangannya  sebagai  Dasar Penetapan Hukum Islam (Jurnal Justisia Vol. 1 No 04 Desember 2014
Aminah, ST.  (58 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar , Wawancara, Makassar, 1 juli 2021.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedia Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,2006
Direktorat  Jendral  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  Departemen  Agama, Ilmu Fiqih, Jilid II , Cet II, Jakarta:1985
Dkk, Cst Kansil. Kamus Istilah Hukum . Jakarta: t.p, 2009.
Fernando, Manullang E. Menggapai Hukum Berkeadilan . Jakarta: Kompas, 2007.
Fitriani,  Rika.  Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Pembebanan  Mut’ah  dan  Nafkah  Iddah Terhadap  Suami  yang  Murtad , Jurnal  Penelitian.  Universitas  Hasyim  Asy’ari, 2019.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
Harjono, Konstitusi  sebagai  Rumah  Bangsa ,  secretariat  Jenderal  dan  Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
Kamal, Abu Malik. Fiqih Sunnah Wanita . Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
Keraf, Sonny. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya . Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Latif, Djamil. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Maloko, M Tahir, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan. Makassar : Alauddin University Press, 2017.
Maloko,  M  Tahir. Perceraian  dan  Akibat  Hukum  dalam  Kehidupan .  Cet  I,  Makassar: Alauddin Pers. 2019.
Mardani. Hukum Perkawinan  Islam di  Dunia Islam Modern . Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2011.
Mas’ud, Ibnu. Fiqih Madzhab Syafi’i . Bandung: Pustaka setia, 2007.
Muchtar, amin. Syaamil Qur’an: Terjemah dan Usul Fiqih .
Nuruddin , Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih.  UU  NO.  1/1974  sampai  KHI.
Jakarta: Kencana. 2006.
Nuruddin,  Amiur.  dan  Azhari  Akmal  Taringan. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesi. Jakarta: Kencana, 2006.
Prahandika,Muhlifa Nur. Penetapan Kadar Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak. Jurnal Penelitian. IAIN Salatiga, 2018.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung. Citra Aditya Bakti, 2020.
Sultan,  lomba.  dan  Halim  Talli. Peradilan  Islam  dalam  Lintas  Sejarah .  Makassar: Alauddin University Press, 2014.
Supardin. Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia. Makassar:  Alauddin  University  Press, 2014.
Syahrani, Ridwan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.
Syarifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian . Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet.4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah
Wahyudi, Abdullah Tri. Pengadilan Agama di Indonesia . Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Wantu.  Fence  M. Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam Putusan  Hakim  Di  Pengadilan  Perdata (Dinamika  Hukum)  Vol.  12  Nomor  3 September 2012.