Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN BULUKUMBA
Eka Anugra Sari 1 , Hamsir 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: Ekaanugrasari.@gmail.com

## Abstract
This research analyzes the application of criminal law to gambling offenses and the efforts of law enforcement in combating gambling in Bulukumba. Using normative and empirical juridical approaches, the study finds that environmental  factors,  hobbies,  unemployment,  and  the  desire  for  quick  financial  gain  contribute  to  the prevalence of gambling. Article 303 of the Criminal Code threatens imprisonment of up to 10 years or a fine of 25 million Indonesian Rupiah for those who facilitate gambling, and imprisonment of up to 4 years and a fine of 10 million Indonesian Rupiah for gambling participants. The Law No. 7 of 1974 also declares gambling as a  criminal  offense.  This  research  highlights  the  importance  of  law  enforcement  efforts  in  preventing  and prosecuting gambling offenses.
Keywords: Juridical Sociological, Criminal Offense, Gambling

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  perjudian  dan  upaya  penegak hukum  dalam  menanggulanginya  di  Bulukumba.  Menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris, penelitian ini menemukan bahwa faktor lingkungan, hobi, pengangguran, dan keinginan untuk mendapatkan uang  dengan  cepat  menjadi  penyebab  maraknya  perjudian.  Pasal  303  KUHP  mengancam  hukuman  penjara hingga 10 tahun atau denda 25 juta rupiah bagi yang memberi kesempatan bermain judi, serta hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda 10 juta rupiah bagi peserta judi. UU No.7 Tahun 1974 juga menyatakan perjudian sebagai  kejahatan.  Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  upaya  penegakan  hukum  dalam  pencegahan  dan penindakan tindak pidana perjudian
Kata Kunci: Yuridis Sosiologis, Tindak Pidana, Perjudian
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  perintah  untuk  melakukan  sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah. 1 Sedangkan tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan berlipat ganda dari hasil judi. Dalam pergaulan kita sehari-sehari sesungguhnya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila  semua anggota masyarakat menaati norma dan aturan tersebut, sesungguhnya niscaya kehidupan masyarakat akan  tentram,  aman,  dan  damai.  Namun  pada  kenyataanya,  sebagian  dari  anggota  masyarakat melakukan  pelanggaranpelanggaran  terhadap  norma  dan  aturan  tersebut  yang  salah  satunya  adalah perjudian, 2 Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di masyarakat sekitar dan Praktek tindak pidana perjudian dari hari kehari justru semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, dilakukan mulai dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, bahkan perjudian tidak memandang umur dan di lakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anakanak.Perjudian juga banyak dilakukan di lingkungan masyarakat dengan cara sembunyisembunyi. Berbagai macam permainan tindak pidana perjudian seperti togel(toto gelap) sampai judi domino yang di lakukan di tempat-tempat kelas bawah.
Berbagai macam dan bentuk tindak pidana perjudian yang demikian meluas dalam kehidupan masyarakat dalam sehari-hari baik itu yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka dari itu sebagian masyarakat sudah sangat cenderung cuek dan seolah-olah memandangtindak pidana perjudian sebagai suatu hal yang wajar wajar saja, dengan demikian tidak perluh untuk di permasalahakan yang telah terjadi di berbagai tempat khususnya di Bulukumba. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur unsur lahiriah (fakta) oleh perbuaatan, mengandung kelakukan dan akibat yang ditimbulkan karenannya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).99 Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah Kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif. 3
Meskipun perjudian adalah perbuatan yang di ancam dengan pidana (tindak pidana) namun perbuatan tersebut masih saja masif dalam kehidupan masyarakat.Peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia mengkategorikan bawah judi adalah tindak pidana, meskipun aturan hukum melarang perjudian sudah sangat jelas tetapi tindak pidana perjudian di Indonesia berkembang sangat pesat . Dari sisi lain masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam juga melarang dan mengharamkan perjudian dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum. 4 perjudian juga terjadi di beberapa tempat, sehingga banyak muncul agen-agen judi togel dan judi lainnya yang telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Pada perjudian terdapat unsur keinginan atau minat, harapan yang semakin tinggi dan unsur ketegangan yang disebabkan ketidak pastian untuk menang
1 i Rahman i Syamsuddin, i SH., i MH. i Ismail i Aris, i SH., i “Merajut i i Hukum i Di i Indonesia”, i (Jakarta: i Mitra i Wacana i Media, i 2014), i h. i 192.
2 i Kartini i Kartono, i “Patologi i Sosial: i Gangguan-Gangguan i Kejiwaan”, i (Jakarta: i Rajawali i Pers, i 2003), i h. i 72. 3 i Dr. i Rahman i Syamsuddin, i S.H., i M.H., i “Pengantar i Hukum i Indonesia”, i (Jakarta: i Prenadamedia i Group, i 2019), i h. i 63.
4 i Duwi i Handoko, i “Dekriminalisasi i terhadap i delik-delik i dalam i KUHP” i ( i Jakarta: i PT i RajaGrafindo i Persada, i 2002), i h. i 109.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
maupun kalah. Disituasi tidak pasti ini menumbuhkan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Hal inilah yang membuat nafsu berjudi seseorang tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi- penjudi ahli yang tidak kenal akan namanya jera.
Masyarakat umum juga menganggap bahwa tindak pidana perjudian sebagai tingkah laku tidak susila, yang disebabkan oleh ekses-eksesnya yang begitu buruk dan merugikan. Khususnya yaitu merugikan diri sendiri dan keluarganya karena segenap harta kekayaan, bahkan kadangkala juga anak dan istri dipertaruhkan di meja judi. Judi juga dapat memunculkan hasrat seseorang untuk berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna untuk bermain judi.
Banyak Negara yang tidak memperbolehkan yang namanya perjudian dengan memberikan sanksi keras, sebab oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian yaitu: kriminalitas, alkoholisme, kecanduan bahan narkotik dan prostitusi atau pelacuran. Namun demikian, kegiatan tindak pidana perjudian secara diam-diam dan illegal terus berkembang dalam berbagai bentuk. Adapun salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu karena individu atau kelompok dengan bebasnya mengkonsumsi minuman beralkohol. Kejadian seperti ini biasa terjadi di dalam masyarakat disebabkan karena lemahnya sanksi yang ada di masyarakat sekitar. 5
Penegak Hukum di Indonesia itu ada empat yaitu salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI, Undang-Undang POLRI diatur dalam Undang-Undang POLRI Nomor 2 Tahun 2002 yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman di dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun kenyataannya banyak pelanggaran - pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepolisian atau dikenal dengan istilah “Maladministrasi”. 6 Kepolisian atau biasa kita sebut Polri merupakan organ pemerintah yang memiliki kewenangan khusus dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat sehingga sangat diperlukannya peran aktif kepolisian dalam menangai dan mengatasi paham radikal yang merajalela. Kemudian di dalam Polri terdapat sebuah Unit atau Fungsi yang memliki tugas dalam berhadapan langsung dengan masyarakat. Binmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab ini harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah terkait gerakan radikalisme dalam masyarakatnya. 7
Sementara itu di sisi lain, ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius atau cuek dalam menangani masalah perjudian. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Backing diartikan sebagai orang yang memberikan dukungan/suport di belakang.4 Tindak perjudian jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya dan norma sosial, terlebih dalam konteks hukum yang berlaku. Demikian dalam
5 Rahman i Syamsuddin , i “Sanksi i Pidana i Terhadap i Peminum i dan i Pedagang i Minuman i Beralkohol”, i h. i 86. 6 Jurnal i Analisis Hukum Vol 1, No.2, i September
2018 i http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index.
7 i Muh. i Rafly i Nurfaizy, i Ashabul i Kahpi, i “Menilik i Peran i Binmas i Polrestabes i Makassar i Dalam i Menangani i Paham i Radikal”, i h. i 43. i
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
koridor hukum kenegaraan (KUHP), aktifitas judi jelas bertentangan dengan hokum yang semestinya menjadi aturan yang berlaku bagi setiap warga Negara dan Tindak perjudian jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama, nilai budaya dan norma sosial, terlebih dalam konteks hukum yang berlaku. Demikian dalam koridor hukum kenegaraan (KUHP), aktifitas judi jelas bertentangan dengan hokum yang semestinya menjadi aturan yang berlaku bagi setiap warga Negara. Upaya penegakan hukum tetap menjadi prioritas sebagai acuan dasar kenegaraan, keterlibatan masyarakat yang menyertainya, untuk bersama memberantas tidak pidana perjudian. Tetapi Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Salah satu hambatannya, karena perjudian telah menjadi kebiasaan bagi kalangan tertentu. Ironinya, kadang pola pikir parapelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan.
Berikut ini adalah beberapa hal yang penting dalam menjauhi tindak pidana perjudian yaitu: a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan; b.Mencegah anggota mayarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada perjudian; c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan perjudian; d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan perjudian. Dan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan. 8
Syarat–syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya  yaitu,  Undang-Undang harus dirancang dengan baik,  Undang-Undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur, sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar,  berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan,  kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada,  hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral,  dan  mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.
Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara rinci dan jelas mengatur dan member sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak pihak yang berperkara. ada banyak aktivitas yang dilakukan perlengkapan Negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undangundang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana, yang kesemuanya mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Memperhatikan masalah penegak hukum ini apabila dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana perjudian, maka aktifitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah- masalah yang timbul dalam rangka Menegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya para aparat penegak hukum yang memadai baik itu kuantitas ataupun secara perorangan maupun kelompok. Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa efektifitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektifitas kinerja masing- masing sub sistem dalam peradilan pidana. melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun
8 i Muh. i Rafly i Nurfaizy, i Ashabul i Kahpi, i Diatur i di i dalam i Buku i II i Bab i XXXI i Pasal i 486 i sampai i dengan i Pasal i 488 i Kitab i Undang i Undang i Hukum i Pidana.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas. 9

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normative dan yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  normative  adalah  pendekatan  penelitian  menggunakan  kepustaakaan (Library  Research)  yang  memperoleh  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku  literature,  peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas-asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian. Dan dalam penelitian ini menggunakan  data sekunder yang diperoleh dari data hukum primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara yaitu Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara rinci dan detail terhadap objek yang diteliti, dimana proses wawancara ini dilakukan dilapangan dan observasi  yaitu  Teknik  pengumpulan  ini  merupakan  teknik  yang  digunakan  dengan  melakukan pengamatan  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan  untuk  melihat  fakta-fakta  yang  terjadi  di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Kepolisian  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Perjudian  Di  Wilayah  Hukum  Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2020
Perjudian  adalah suatu fenomena tidak  dapat  dipungkiri  dalam masyarakat.  Terbukti  dari data yang diberikan oleh Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020 bahwa ada 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Kim Hongkong (Togel) dan 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis  sabung  ayam.  Togel  dan  sabung  ayam  merupakan  jenis  perjudian  diwilayah  Kecamatan Gantarang yang marak terjadi dan memasuki seluruh elemen masyarakat tersebut. Dilihat dari data diatas bukan hanya kaum lelaki saja yang melakukan kasus tindak pidana perjudian tersebut, namun ada  juga  seorang  ibu  rumah  tangga  yang  ditangkap  karena  melakukan  kasus  tindak  pidana perjudian. 10
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  wawancara  dengan  informasi  peneliti  dapat  menjelaskan sebagai berikut :
a. Bapak  Kampol  Abdul  Jalil  Sirajuddin  selaku  Kapolsek  Gantarang  :  Menurut  informasi  dari Bapak Kampol Abdul Jalil Sirajuddin. Diperoleh informasi bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginya mendapat uang dengan cepat dan mudah, sebagai hobby dan isengisengan. Dan setiap tahun kasus perjudian meningkat, tahun 2018 ada 3 orang yang ditangkap, tahun 2019 ada 7 orang  dan  ditahun  2020  ada  12  orang  yang  sudah  ditangkap  akibat  kasus  perjudian.  Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pihak kepolisian tidak harus menunggu laporan dari masyarakat karena pihak Polsek Gantrang juga selalu menyelidiki, tapi juga ada laporan yang datang  dari  masyarakat  yang  melapor  kalau  ada  tindak  pidana  perjudian.  Biasanya  yang melakukan  tindak  pidana  perjudian  di  beri  hukuman  penjara  3  atau  4  bulan.  Peran  Polsek
9 i Jurnal i Independent i Vol i 5 i No. i 1 10 i i Data i Kasus i Perjudian i Di i Tahun i 2020 i Di i Polsek i Gantarang i Kabupaten i Bulukumba.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Gantarang  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi/penyuluhan  kemasyarakat  atau  melakukan patroli ditempat-tempat yang biasanya rawan perjudian seperti di warung-warung tuak, rumah kosong.  Upaya  yang  dilakukan  Polsek  Gantarang  dalam  penanggulangan  perjudian  yaitu dengan melakukan upaya penal melakukan penangkapan dan menerapkan pasal 303 dan 303 Bis KUHP. 11
Maka  penelitian  dapat  memberikan  tanggapan  bahwa  penyebab  maraknya  tindak  pidan perjudian yaitu karena faktor lingkungan, sebagai sebagai hobby dan iseng-isengan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginya mendapat uang dengan cepat dan mudah kerana masyarakat memiliki pemikiran bahwa mereka akan mendapat keuntungan yang banyak dari hasil bermain judi. Menurut tanggapan penelitian juga hukuman yang dijatuhkan kepada penjudi tidak sama kenyataan aturan yang telah di tetapkan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan pasal 303 Bis tentang masalah perjudian yaitu berbunyi : Pasal 303 KUHP: (1)  Diancam dengan pidana penjara  paling  lama  sepuluh  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  dua  puluh  lima  juta  rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.
1) Dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk  permainan  judi  dan menjadikannya  sebagai  mata  pencaharian,  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  suatu perusahaan untuk itu.
2) Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi  atau  dengan  turut  serta  dalam  perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  peduli  apakah  untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
(2)  Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. 1. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau perminan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainya.  Pasal 303 bis KUHP: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling  banyak  sepulu  juta  rupiah.  1.  Barangsiapa  menggunakan  kesempatan  main  judi,  yang diadakan dengan melanggar pasal 303. 2. Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang  yang  telah  member  izin  untuk  mengadakan  perjudian  itu.  (2)  Jika  ketika  melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama enam tahun atai pidana denda paling banyak lima  belas  juta  rupiah.    Berdasarkan  Pasal  303  KUHP  menjelaskan  bahwa  siapa  yang  beri kesempatan bermain judi serta menjadikan sebagai mata pencaharian kepada orang banyak untuk bermain judi akan di ancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah. Kemudian di Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa siapa yang ikut serta bermain judi akan diancaman pidana penjara paling lam 4 Tahun dan pidana denda sebanyak sepuluh juta rupiah dan apabila melakukan pelanggaran tersebut belum lewa tdari 2 tahun sejak ada pemidanaan
11 i i Bapak i Kampol i Abdul i Jalil i Sirajuddin i (45 i Tahun),Kapolsek i Gantarang,Wawancara,Polsek i Gantarang,Senin,11 i Januari i 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
maka dapat dikenakan pidana penjara 6 Tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Kemudian selain diatur dalam KUHP, perjudian juga diatur dalam perundang- undangan lainnya, yaitu  UU  No.7  Tahun  1974  Tentang  penertiban  perjudian  Pasal  1 yang  berbunyi :“Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.
Maksudnya dalam pelaksanaan penertiban perjudian dikatakan perjudian itu adalah sebuah bentuk dari kejahatan dan dilarang sesuai dengan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP. Dan juga diatur  dalam  PP  No.9  Tahun  1981  Tentang  Pelaksanaan  Penertiban  Perjudian  UU  No.7  Tahun 1974, berbunyi :
1. Pemberian  izin  penyelenggaraan  segala  bentuk  dan  jenis  perjudian  dilarang,  baik  perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
2. Izin  penyelenggaraan  perjudian  yang  sudah  diberikan,  dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.
Maksud dalam Pasal ini yaitu segala bentuk permainan judi sudah dicabut izinyanya dan dinyatakan dilarang untuk dilakukan. Peran Polsek Gantarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi/penyuluhan,  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan, yaitu dengan :
a) Sosialisasi/penyuluhan : yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa desa bersama Bhabinkamtibmas,  melakukan  sambang  desa  berinteraksi  langsung  ke  masyarakat  dengan mengajak  masyarakat  bekerjasama  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian, menempelkan spanduk-spanduk tentang larangan berjudi, serta lebih mengedepankan peranan dari  Bhabinkamtibmas  dengan  menjalankan  program  dari  Bhabinkamtibmas  yaitu  program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) ke desa-desa.
b) Penyelidikan  :  yaitu  melakukan  penyelidikan  dengan  patroli  di  warung-  warung  tuak  atau rumah-rumah kosong yang memang sarang tempat bermain judi, atau dengan berpura-pura ikut bermain judi dan menyamar jadi masyarakat biasa untuk menangkap suatu target yang sudah dianggap telah melakukan tindak pidana perjudian.
c) Penyidikan : yaitu melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  yang  diserahkan  ke  jaksa  penuntut  umum,  melakukan  pemeriksaan terhadap  tersangka  dan  saksi,  membuat  berita  acara  pemeriksaan  tersangka  dan  saksi, memeriksa  dan  membuat  berita  acara  TKP  (Tempat  Kejadian  Perkara)  dan  melakukan penyitaan barang bukti, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan  dkeluarkanlah  Surat  perintah  penahanan  dengan  maximal  selama  dua  puluh  hari dikepolisian  dan  dapat  diperpanjang  menjadi  empat  puluh  hari  apabila  pemeriksaan  belum selesai.
Namun pada kenyataannya belum semua desa dan masyarakat yang merasakan peran dari Polsek  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba,  karena  belum  semua  desa  mendapatkan  sosialisasi tentang  perjudian  dari  Polsek  Gantarang  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian.  Pihak Kepolisian  hanya  berfokus  dengan  patroli  saja  tanpa  melakukan  sosialisasi  di  semua  desa. Seharusnya  pihak  kepolisian  lebih  berperan  aktif  dalam  menjalankan  perannya  dengan bersosialisasi guna menanggulangi tindak pidana perjudian. Dan melaksanakan  tugas Kepolisian
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  kepolisian  Negara  Republik indonesia  yang  terdapat  dalam  pasal  13  mengenai  Tugas  Pokok  Kepolisian  yaitu:    Memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  Mengakkan  hukum,  Memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada mayarakat.

## 2. Kendala  Kepolisian  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Perjudian  di  Wilayah  Hukum  Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020
Sejak  terjadinya  penyebaran  Covid  19  di  Indonesia  hingga  saat  ini  disertai  dengan implementasi  ketentuan  perundang-undangan  dalam  penanganan  wabah  Covid  19,  menimbulkan berbagi macam  dampak  pada  aspek kehidupan  terutama pada  aspek  politik, sosial  budaya, sosial ekonomi,  hukum,  keamanan  dan  kesehatan.  Adapun  berbagai  macam  dampak  yang  ditimbulkan akibat pandemic Covid 19 di Indonesia sampai sejauh ini sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  wawancara  dengan  informan  peneliti  dapat  menjelaskan sebagai  berikut  :  1.  Bapak  Kampol  Abdul  Jalil  Sirajuddin  selaku  Kapolsek  Gantarang  :  menurut informasi dari Bapak Kampol Abdul Jalil Sirajuddin kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak  pidana  perjudian  di  wilayah  hukum  Polsek  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba  tahun  2020 yaitu  karena  Kurangnya  respon  masyarakat  terhadap  sosialisasi  yang  diadakan  dan  masyarakat selalu tertutup untuk memberikan informasi mengenai kasus perjudian. Menurut tanggapan peneliti masyarakat seharusnya memberikan respon baik terhadap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pihak Polsek Gantarang dan masyarakat tak seharusnya tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian. 1. Bapak Bripka Husabrin Prayadi  Selaku  Kasihumas  Polsek  Gantarang  :  menurut  informasi  dari  Bapak  Bripka  Husabrin Prayadi  kendala  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian  di  wilayah  hukum Polsek  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba  tahun  2020  yaitu  tidak  ditemukan barang  bukti,  pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas.
Menurut hasil rekapitulasi wawancara dengan Bapak Kampol Abdul Jalil Sirajuddin Selaku Kapolsek  dan  Bapak  Bripka  Husabrin  Prayadi  Selaku  Kasihumas  Polsek  Gantarang  Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Gantarang yaitu :
a. Tidak  maunya  masyarakat  diajak  untuk  bekerjasama  dengan  Pihak  Polsek  Gantarang Kabupaten  Bulukumba  Dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  mau  diajak  untuk  bekerjasama  yaitu seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan pihak Kepolisian, ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang yang melarang bermain judi karena  masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika  dilanggar.  Sementara  itu  masyarakat  perlu  untuk  diberikan  pengetahuan  melalui penyuluhan  atau  sosialisasi  yang  dapat  meningkatkan  pengetahuan  tentang  aturan  yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak  kepolisian  dapat  mewujudkan  masyarakat  yang  taat  hukum,  sehingga  tidak  ada  lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.
b. Masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian yang ada disekitarnya  Masyarakat  tertutup  memberikan  informasi  yaitu  ketika  terjadi  tindak  pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait perjudian. Dari
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
keterangan beberapa warga mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis,  mereka  takut  dibenci  oleh  pelaku  penjudi  ataupun  keluarga  dari  pelaku  dan  juga karena  hubungan  yang  dekat  antar  sesama  warga  desa  sehingga  untuk  pelaporan  kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.
c. Tidak ditemukannya barang bukti saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polsek Gantarang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan  tidak  ditemukannya  barang  bukti  tersebut,  mereka  yang  di  duga  telah  melakukan perjudian dan telah ditangkap tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan  dalam  jangka waktu paling  lama  1x24 jam.   Dengan  demikian pemeriksaan  atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaanya tidak ada. Tidak ditemukannya  barang  bukti  di  tempat  kejadian  perkara  bisa  terjadi  karena  adanya  bocoran informasi  oleh  masyarakat  sendiri  kepada  para  pelaku  bahwa  polisi  akan  melakukan penggerebekan  di  tempat mereka main,  sehingga  barang  bukti  tersebut  telah  terlebih  dahulu disingkirkan ole mereka, dan kalaupun polisi datang untuk menggerebek mereka, dan mereka akan  bebas  karena  bukti-bukti  bahwa  mereka  melakukan  perjudian  itu  suda  tidak  ada.  Hal tersebut  tentu  dapat  menyebabkan  kasus  perjudian  di  hentikan  begitu  saja  pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat di tangkap dan di hukum.  Menurut peneliti untuk mencegah hal ini terjadi hendaknya Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba lebih aktif dalam bertindak. Yang  artinya  apabila  stelah  menerima  laporan  dari  warga  terkait  perjudian,  Polisi  segera mungkin  dapat  sampai  dilokasi  kejadian  dan  kemudian  menangkap  para  penjudi  setelah melakukan  pengintaian  beberapa  saat  sehingga  para  tersangka  tersebut  tidak  sempat  lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan mereka kedalam tahanan.
d. Adanya  pelaku  yang  melarikan  diri  yaitu  ketika  Polisi  ingin  melakukan  penggerebekan  di warung atau rumah yang di duga sebagai tempat dilakukannya perjudian, para penjudi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal disebabkan adanya ynag membocorkan kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan  diri.  Menurut  peneliti,  tindakan  polisi  seharusnya  tidak  sampai  disitu  saja,  polisi harus terus melakukan pengejaran dan menyebar banyak mata-mata samapai para pelaku ini tertangkap agar membuat para pelaku judi menjadi jerah dan masyarakat lain pun takut untuk melakukan tindak pidana perjudian. 5. Kurangnya personil Bhabinkamtibmas
Dalam  kurangnya  Personil  Bhabinkamtibmas  dapat  menghambat  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian.  Karena  dalam  20  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Gantarang sangatlah  memiliki  jangkauan  yang  luas  sehingga  mengharuskan  setiap  desa  harus  satu  personil yang menjaga atau mengawas.

## KESIMPULAN
Peran  kepolisian  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  perjudian  di  wilayah  hukum  Polsek Gantarang Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa- desa  dengan  lebih  mengedepankan  peranan  dari  Bhabinkamtibmas  dengan  menjalankan  program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan), melakukan penyelidikan dengan patroli ditempat yang rawan perjudian  serta  melakukan  penyidikan  terhadap  tersangka.  Namun  informasi  yang  diperoleh  dari masyarakat Kecamatan Gantarang bahwa peran Polsek Gantarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pada tahun 2020 kenyataanya belum maksimal dan belum cukup aktif karena belum semua masyarakat dan desa yang sudah dikunjungi untuk bersosialisasi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Adapun  beberapa  kendala  yang  di  hadapi  kepolisian  dalam  penanggulangan  tindak  pidana perjydian  di  wilayah  polsek  Gantarang  kabupaten  Bulukumba  tahun  2020  adalah  kurangnya  respon masyarakat  terhadap  sosialisasi  yang  diadakan  seperti  tertutupnya  masyarakat  untuk  memberikan informasi  mengenai  kasus  perjudian,  tidak  ditemukan  barang  bukti,  pelaku  melarikan  diri  dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas sehingga menghambat ruang lingkup pengawasan.

## DAFTAR REFERENSI
Duwi Handoko, “Dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP” ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., “Pengantar Hukum Indonesia”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Jurnal Analisis Hukum Vol 1, No. 2, September 2018 http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index .Jurnal Independent Vol 5 No. 1
Kartini Kartono, “Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) Muh. Rafly Nurfaizy, Ashabul Kahpi, “Menilik Peran Binmas Polrestabes Makassar Dalam Menangani Paham Radikal”
Muh. Rafly Nurfaizy, Ashabul Kahpi, Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Rahman Syamsuddin, SH., MH. Ismail Aris, SH., “Merajut Hukum Di Indonesia”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) Rahman Syamsuddin , “Sanksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman Beralkohol”