…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Efektivitas Penerapan e-Faktur sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif
Dzuliyanti Arfani 1 , Fitrawansyah 2 , Siti Ayu Rosida 3
1,2,3 Universitas Pertiwi E-mail: 20110070@pertiwi.ac.id 1 , fitrawansyahbila@gmail.com 2 , sitiayu.rosida@pertiwi.ac.id 3
Article History:
Received: 19 Juli 2024 Revised: 01 Agustus 2024 Accepted: 03 Agustus 2024
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penerapan e-Faktur sebagai upaya pencegahan terbitnya faktur pajak fiktif pada KPP Pratama Bekasi Barat. PPN merupakan salah satu jenis pajak dalam sektor pajak yang paling banyak memberikan kontribusi kepada negara. e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Agar tidak menimbulkan keraguan saat membayar pajak, wajib pajak harus memahami tentang faktur pajak. Tujuan penggunaan sistem faktur pajak elektronik untuk menghindari faktur pajak fiktif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur serta menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman dan teknik keabsahan data yaitu triangulasi. Adapun hasil penelitian berdasarkan indikator sosialisasi, ketepatan penggunaan, hasil guna dapat dikatakan sudah efektif karena aplikasi e-Faktur sudah berjalan sesuai fungsinya dan memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan maupun pelaporan faktur pajak serta memiliki fitur yang lengkap dan memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial. Namun pada indikator menunjang tujuan belum efektif karena masih adanya kendala dalam penerapannya tetapi DJP terus berupaya memberikan perbaikan terhadap aplikasi e-Faktur. Pada indikator Faktur Pajak Fiktif dapat dikatakan efektivitas ini sebagai pembanding yang artinya e- Faktur merupakan bentuk pencegahan terjadinya faktur pajak fiktif.
Keywords: e-Faktur, Faktur Pajak, PPN.
PENDAHULUAN Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2019:1). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak dalam sektor pajak yang paling banyak
memberikan kontribusi kepada negara. Dalam hal penerimaan pajak dalam negeri, PPN adalah yang kedua terbesar setelah Pajak Penghasilan (PPh) (Ardi, 2022). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, e-Faktur Pajak adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sulistyowati et al., 2020).
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1985 adalah yang pertama kali mengatur faktur pajak. Selama tahun-tahun pertama faktur pajak diberlakukan, hanya satu jenis faktur yang harus diisi secara manual. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), terdapat 100 kasus faktur pajak bodong yang menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,5 triliun bagi negara dari tahun 2008 hingga 2013. Sebagian besar kasus ini adalah faktur pajak palsu. Atas dasar inilah pemerintah mengembangkan aplikasi e-Faktur (Ifqoh, 2019). Dalam penelitian Laode Muhammad Hasrul Adan mengenai 2019 mengatakan bahwa wajib pajak yang diteliti, adapun perubahan dari penerapan e-Faktur 2.1 antara lain adalah dengan sertifikat elektronik yang menggantikan tanda tangan basah, Wajib Pajak dapat lebih mudah menandatangani faktur pajak sehingga mereka tidak perlu menandatangani setiap faktur (Adan, 2019). KEP-136/PJ/2014, tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak. Per tanggal 1 Oktober 2020, Direktur Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan e-Faktur 3.0 secara nasional. Pada penelitian Tirsha Cindy Sahetapy dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa PKP untuk melaporkan SPT Masa PPN menggunakan sistem e-Faktur 3.0 lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem e- Faktur sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa proses administrasi pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih sederhana, dan DJP dapat membuat Faktur Pajak dengan Barcode (Sahetapy et al., 2021). Pada awal tahun 2022, aplikasi e-Faktur 3.1 dirilis. Pada tanggal 1 April 2022, aplikasi e- Faktur 3.2 dirilis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perpajakan elektronik, termasuk kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan pengembangan ketentuan tambahan terkait pembuatan faktur pajak. Salah satu fitur yang paling menonjol dari e-Faktur 3.2 adalah fitur pengisian atau prepopulated pajak masukan, baik dalam bentuk PIB maupun e-Faktur . Artinya, PKP hanya perlu melihat dan mencocokkan data faktur pajak masukan pada akhir periode masa pajak karena sistem DJP secara otomatis menyediakan data pajak masukan ketika PKP mendapatkan faktur pajak dari lawan transaksi (Siholan, 2021). Seperti yang tertera pada laman Instagram pajakbekasibarat, pada tanggal 20 Juli 2024 sejak pemberitahuan downtime Aplikasi e-Faktur Desktop versi 4.0 mulai dapat digunakan dengan hal-hal baru pada Aplikasi e-Faktur yaitu pada Dashboard e-Faktur dan Profil PKP tercantum informasi NPWP 16 digit dan NITKU, Pengakomodasian pengisian dokumen faktur menggunakan NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, dan NIK, pada output dokumen yang terekam terdapat informasi NITKU, serta terdapat watermark pada SPT Induk dan Lampiran yang dicetak melalui Aplikasi e-Faktur 4.0 (Yunianto et al., 2024). Sejak tahun 2015, semua PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus menggunakan faktur pajak elektronik sesuai dengan Pasal 1 PER-16/PJ/2014. Tujuan penggunaan sistem faktur pajak elektronik ini adalah untuk menghindari faktur pajak fiktif. Jika sistem faktur pajak elektronik menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna serta mencegah kecurangan faktur pajak, maka sistem tersebut akan lebih efektif (Permana & Wijayanti, 2023). Namun, hingga saat ini masih ada kasus faktur pajak palsu setelah sistem faktur pajak elektronik mulai beroperasi sejak 2015. Belum lama ini tepatnya pada bulan Desember 2023, Santoso Dwi Prasetyo selaku Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah I mengatakan bahwa tersangka KET yang merupakan direktur PT MSM diduga telah menggunakan faktur dari Januari 2018 hingga Desember 2018. Berdasarkan siaran pers yang disampaikan oleh Santoso dan dikutip dari DDTCNews, Semarang (16/12/2023)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
menyatakan bahwa diduga kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2,26 Miliar yang disebabkan oleh perbuatan KET. Sesuai pasal 39A UU KUP tersangka KET terancam hukuman pidana penjara selama 2 hingga 6 tahun beserta denda sebesar 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Tersangka KET dilanjutkan ke tahap penyidikan dikarenakan tersangka tersebut diberikan kesempatan sesuai dengan UU KUP pasal 8 ayat (3) untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh tersangka sehingga tersangka sampai pada tahap penyidikan. Sesuai UU KUP pasal 44 B, pada tahap penyidikan tersangka diberikan kesempatan untuk mengajukan penghentian penyidikan namun tidak juga dimanfaatkan oleh tersangka. Santosa menyampaikan sesuai asas ultimum remedium sebenarnya pemulihan kerugian negara lebih diutamakan pada proses penegakan hukum pajak dibanding dengan pemidanaan seseorang. (DDTCNews, 2023).
Diharapkan pelaksanaan e-Faktur akan menghasilkan manfaat bagi Dirjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak serta PKP selaku wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2009:132), Efektifitas merupakan hubungan antara apa yang direncanakan, proses kegiatan dan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Adriyani, 2019).
Studi yang berkaitan dengan penerapan sistem faktur pajak elektronik yang menggunakan sistem informasi faktur elektronik ( e-Faktur ). Berdasarkan penelitian Andika Galih Permana dan Nanda Ayu Wijayanti (2023) dengan judul Efektifitas penerapan sistem Faktur Pajak Elektronik sebagai Upaya pencegahan Faktur Pajak Fiktif: Perspektif regulator menjelaskan bahwa hasil evaluasi kualitas sistem terhadap pencegahan faktur pajak fiktif menunjukkan bahwa sistem masih belum sepenuhnya efektif. Ini karena infrastruktur sistem teknologi informasi yang disediakan DJP, seperti e-Nofa dan e-Faktur , masih mengalami kendala teknis yang sering terjadi selama pengoperasian sistem. Apabila terlalu banyak pengguna menggunakan aplikasi secara bersamaan, masalah yang sering terjadi adalah server down. Ini menyebabkan Wajib Pajak membutuhkan waktu yang lama untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Selain itu, ada beberapa tempat yang sulit untuk menerapkan faktur pajak elektronik karena keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya akses internet (Permana & Wijayanti, 2023).
Berdasarkan masalah yang telah di jelaskan di bagian diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji seberapa efektif penerapan faktur elektronik ( e-Faktur ) dan adakah hambatan atau kendala dalam penggunaan faktur elektronik ( e-Faktur ) berdasarkan dengan kenyataan masih belum efektif nya penggunaan faktur elektronik ( e-Faktur ). Selain itu, peneliti juga ingin meneliti upaya apa yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat untuk mencegah adanya kasus faktur pajak fiktif.
Serta mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara sebagai sumber utama pendapatan Negara yang akan digunakan untuk pembangunan Negara itu sendiri, maka diharapakan dengan modernisasi nya pembuatan faktur pajak dengan menggunakan faktur elektronik ( e-Faktur ) dapat mengurangi kasus faktur pajak fiktif melalui upaya pencegahan.

## LANDASAN TEORI
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya menurut Dr. N. J. Feldman dalam Siti Resmi (2019:1) menjelaskan, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan
sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum. Menurut Siti Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu, fungsi budgetair (sumber keuangan negara) yaitu salah satu sumber pembiayaan pemerintah untuk pengeluaran rutin dan pembangunan adalah pajak. Pemerintah berusaha memasukan uang ke kas negara sebanyak mungkin sebagai sumber keuangan negara dan fungsi regularend (pengatur) yaitu Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Menurut Siti Resmi (2019:10-11), mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu Official Assesment System , Self Assesment System , With Holding System .
Efektivitas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara hasil yang dihasilkan dan tujuan atau target yang diharapkan. Jika operasi berhasil mencapai tujuan dan target kebijakan, itu dianggap efektif (Spending Wisely) (Nduru, 2023). Menurut Mardiasmo (2009), Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil kegiatan selalu lebih baik jika lebih dekat ke sasaran. Oleh karena itu, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Indikator efektivitas suatu program, kegiatan, atau sistem meliputi ketepatan penggunaan, hasil guna dan mendukung tujuan (Fanani, 2020). Sosialisasi juga menjadi pengukuran efektivitas e-Faktur (Sari, 2019).
PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan dipungut secara bertahap, seperti yang dinyatakan oleh Anwar (2014:253) "PPN dikenakan atas 'nilai tambah' Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Nurhayati, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 dan telah diubah dalan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakn Bab IV Pasal 7 yang berlaku sejak 1 April 2022 mengenai Tarif PPN antara lain Tarif 11% berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, Tarif atas Ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% pajak yang dikenakan atas; Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan Ekspor Jasa Kena Pajak, Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang – Undang PPN). Perkembangan transaksi bisnis dan kebiasaan konsumsi masyarakat, yang merupakan objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai sangat memengaruhi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun dari definisi tersebut, Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Keluaran adalah pajak yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak dan Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, atau pemanfaatan barang kena pajak tidak terjadi di luar wilayah pabean, atau impor barang kena pajak (Rintas et al., 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang telah beberapa kali diubah, harus diubah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan memastikan bahwa pembangunan negara dapat dilakukan secara mandiri (B. A. Putri, 2019).
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
(UU HPP), yang telah disahkan secara resmi oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu, dan resmi diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021 dengan tujuan untuk kembali meningkatkan aktivitas ekonomi di Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19. Tujuan utama undang-undang HPP ini adalah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (D. H. Putri & Wijaya, 2022). Seperti yang tercantum pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab IV Pasal 7 No.1 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan yaitu sebesar 11% yang sebelumnya adalah 10% dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2022 (Undang-Undang Nomor 7, 2021). Pemerintah melakukan perubahan tarif dan pelaporan PPN dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Menaikkan tarif guna untuk menambah beban keuangan negara dan memperkuat fondasi perpajakan. Menurut menteri keuangan Srimulyani Indra Wati, PPN global rata-rata 15%, dengan Indonesia pada 11% dan diproyeksikan 12% pada tahun 2025, masih di bawah rata-rata global (Mislam et al., 2023).
Menurut Purwono (2010: 284), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP, atau impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Amin, 2020). Dengan faktur pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki bukti konkret tentang ketaatan mereka terhadap hukum, yang meliputi proses penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur pajak juga berfungsi sebagai alat bantu saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap pajak yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Nduru, 2023). Berdasarkan definisi dari teori faktur pajak diatas maka faktur pajak berfungsi sebagai berikut : Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak dan Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan (Rintas et al., 2020).
Pemberitahuan e-Faktur , yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, khususnya pembuatan faktur pajak. Aplikasi ini perlu terhubung ke jaringan internet untuk digunakan (Rintas et al., 2020). Tujuan penerapan e-Faktur adalah untuk memudahkan PKP untuk membuat faktur pajak dengan menggunakan teknologi informasi, seperti Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, serta e-Faktur tidak perlu dicetak, sehingga mengurangi biaya kertas, cetak, dan penyimpanan (Rintas et al., 2020). Dasar hukum yang mengatur tata cara pembuatan faktur pajak diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2015. Serta diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) PER-16/PJ/2014 yaitu membuat faktur pajak elektronik dengan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Saat pembuatan faktur pajak elektronik, dan pelaporan faktur pajak serta persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (Hartanti et al., 2019).
Menurut Yamin & Putranti (2011), Penerbitan faktur pajak merupakan bagian penting dari prosedur pemungutan PPN. Faktur pajak palsu dibuat oleh pengusaha kena pajak yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkannya, dan faktanya tidak sesuai (Ardi, 2022). Jika faktur pajak memenuhi syarat formil dan material yang ditetapkan oleh ketentuan pajak, faktur tersebut dianggap lengkap dan sah. Jika tidak, faktur tersebut dianggap cacat dan tidak lengkap, sehingga penggunaannya menjadi tidak sah. Isu faktur pajak palsu sangat terkait dengan
kepatuhan pajak, oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan serta kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan sistem self assessment untuk menghindari penggunaan faktur pajak palsu dan penyelewengan perpajakan lainnya (Ardi, 2022). Faktur pajak tidak sah merupakan salah satu bentuk penyelewengan pajak. Penerbitan faktur pajak fiktif juga disebabkan oleh fakta bahwa PKP dapat dengan mudah menerbitkan faktur pajak dan mengkreditkan pajak yang mereka hasilkan. Sejak sebelum tahun 2013, WP yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau non-PKP menerbitkan faktur pajak. Ini terjadi karena tidak ada sistem yang menyaring atau mengatur WP non-PKP agar mereka tidak dapat menerbitkan faktur pajak atau disebut faktur pajak fiktif. Selain itu, pemerintah belum menetapkan sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi faktur pajak yang diterbitkan oleh WP non-PKP sejak awal (Setyawati et al., 2020). Yang menjadi pengukuran pada faktur pajak fiktif terdapat tiga indikator yaitu pengisian faktur pajak, penomoran seri faktur pajak, dan PKP (Sari, 2019).
Kerangka pemikiran ini disusun untuk memberikan gambaran dari alur penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan e-Faktur sebagai upaya pencegahan faktur pajak fiktif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur, bila penelitian atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2023:115). Teknik observasi terus terang atau tersamar, selama proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti memberi tahu sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian. Namun, ada saat-saat di mana peneliti tidak terus terang atau tersamar saat melakukan observasi mereka untuk menghindari fakta bahwa data yang mereka cari mungkin masih dirahasiakan (Sugiyono, 2023:108). Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang telah terdokumentasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. Menurut Sugiyono (2023:124), Dokumentasi adalah dokumentasi masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya pribadi. serta Trianggulasi teknik berarti menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Trianggulasi sumber berarti peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2023:125).
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualititatif. Penulis menentukan objek yang akan diteliti, mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian dan melakukan wawancara dengan narasumber, menganalisis dan menyajikan data terkait dengan objek penelitian, lalu membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen), di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama. Pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data dilakukan secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2023:9). Adapun teknik analisis data model Miles and Huberman (1984) adalah sebagai berikut; pengumpulan data, kondensasi data, pengajuan data, dan verfikasi.
Teknik keabsahan data, dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid hanya jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan keadaan sebenarnya di tempat penelitian (Sugiyono, 2023:183). Berikut pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif; Uji kredibilitas meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check digunakan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif (Sugiyono, 2023:185). Peneliti menggunakan uji kredibilitas, triangulasi yaitu dalam pengujian kredibilitas ini, triangulasi berarti mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi terbagi menjadi tiga kategori: triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data dari berbagai sumber, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama dengan berbagai teknik, dan triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data. Selain itu, hasil penelitian tim peneliti lain yang ditugaskan untuk mengumpulkan data dapat digunakan untuk melakukan triangulasi (Sugiyono, 2023:191-192).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Efektivitas e-Faktur pada Indikator Sosialisasi Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan petugas pajak maupun wajib pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat berdasarkan Indikator Sosialisasi. Pada KPP Pratama Bekasi Barat sendiri sejak dahulu sudah melakukan sosialisasi perpajakan hingga ke pelosok sekalipun. Pada perkembangan teknologi yang semakin maju KPP tersebut memanfaatkan sosial
media seperti Instagram, Youtube, Facebook, Twitter dan lain sebagainya sebagai media sosialisasi pada KPP Pratama Bekasi Barat namun pada daerah pelosok KPP memiliki unit KP2KP untuk melakukan sosialisai mengenai perpajakan agar seluruh PKP tetap mengetahui berbagai informasi perpajakan. Seringkali KPP juga mengadakan sosialisasi secara langsung maupun zoom meeting untuk mendemokan atau mempraktekin sebuah aplikasi contohnya aplikasi e-Faktur . Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahyu sebagai Seksi Pengawasan I pada KPP Pratama Bekasi Barat, “Karena ini kan mandator ya mau gak mau harus pakai itu sehingga memang karena aplikasi, bentuknya adalah sosialisasi klasikal jadi memang tujuannya agar semua PKP mau gak mau harus tahu.” dapat penulis simpulkan penerapan e-Faktur ini sifatnya mandat maka seluruh PKP harus mengetahui bagaimana cara penggunaannya karena e-Faktur merupakan satu- satunya media yang digunakan sebagai bukti transaksi untuk menerbitkan Faktur Pajak. KPP Pratama Bekasi Barat memiliki pelayanan helpdesk yang dimana bertujuan untuk membantu Wajib Pajak maupun PKP yang mengalami kesulitan apapun mengenai pengaplikasian perpajakan, perhitungan pajak maupun informasi perpajakan, Wajib Pajak dapat mengunjungi pelayanan tersebut pada waktu operasional KPP yang sudah ditentukan. Selain itu KPP juga menyediakan layanan penyuluhan melalui aplikasi Whatsapp yang nomornya sudah tertera pada bio Instagram KPP Pratama Bekasi Barat, jika Wajib Pajak maupun PKP yang membutuhkan bantuan namun tidak dapat datang langsung ke KPP dapat menghubungi helpdesk melalu Whatsapp.
Analisis Efektivitas e-Faktur pada Indikator Ketepatan Penggunaan Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan petugas pajak maupun wajib pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat berdasarkan Indikator Ketepatan Penggunaan. Secara garis besar e-Faktur memiliki fitur yang lengkap dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk membantu membuat bukti transaksi pada perusahaanya. e- Faktur merupakan satu-satunya media yang digunakan untuk membuat faktur pajak yang dijadikan sebagai bukti pungutan pajak. Sebelum dapat menerbitkan e-Faktur tentunya Wajib Pajak harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), lalu yang paling utama adalah PKP akan mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai kunci untuk mengakses semua aplikasi perpajakan perusahaan, lalu PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) pada laman e-Nofa setelah PKP mendapatkan NSFP selanjutnya PKP dapat langsung menginstall aplikasi e-Faktur dan dapat melengkapi data pada aplikasi tersebut agar dapat digunakan secara optimal. Salah satu syarat untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) kembali adalah melaksanakan kewajiban untuk melaporkan tiga bulan teakhir SPT Masa nya.
Secara garis besar Wajib Pajak sudah memahami mengenai pengisian faktur pajak yang sesuai dengan aturan yang ditentukan, namun tidak menutup kemungkinan e-Faktur dijadikan celah sebagai tindak pidana dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator ketepatan penggunaan sudah efektif karena dari sudut pandang Wajib Pajak sudah memahami keseluruhan aplikasi e-Faktur seperti dikatakan oleh Ibu Sulis bahwa e-Faktur sangat mudah dimengerti karena fiturnya sudah lengkap dan Ibu Ananda mengatakan e-Faktur semakin memudahkan Pengusaha Kena Pajak ini kaya yang WP PKP dalam pembuatan faktur pajak elektronik dan lapor SPT Masa PPN nya. Dari sudut pandang KPP pun sudah menyediakan aplikasi yang terperinci dan seringkas mungkin melalui proses pengukuhan yang detail serta pengawasan yang dilakukan setiap waktu sehingga Wajib Pajak menjadi lebih tertib dalam administrasi perpajakan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 3308

## Analisis Efektifitas e-Faktur pada Indikator Hasil Guna
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan petugas pajak maupun wajib pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat berdasarkan Indikator Hasil Guna. Menurut sudut pandang Petugas Pajak maupun Wajib Pajak penerapan e-Faktur sudah cukup nyaman dalam memproses penerimaan pajak karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Alpha, aplikasi e-Faktur sudah sangat rinci dan tiap kali ada penambahan update versi pasti akan ada penambahan fitur lagi atau perbaikan dari versi sebelumnya. Sebagai salah satu contoh versi terbaru dari aplikasi e-Faktur adalah fitur prepopulated yang dimana faktur pajak masukan secara otomatis dapat dilihat hanya dengan mencari masa pajak dan tahun pajaknya tanpa harus menginput manual satu per satu dan faktur masukan dapat dikreditkan paling lambat tiga masa pajak berikutnya.
Sebelum aplikasi e-Faktur diluncurkan tentunya dari segi keamanan sudah melalui beberapa tahap pengujian dan dijamin aman untuk digunakan namun berhubung untuk username, password dan passphrase Wajib Pajak yang membuatnya dengan begitu Wajib Pajak bertanggungjawab penuh terhadap keamanan aplikasi tersebut. Maka dapat disimpulkan pada Indikator Hasil Guna juga sudah dapat dikatakan efektif karena memang e-Faktur sudah memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT Masa nya dan tentunya memudahkan Petugas Pajak dalam memantau penerbitan faktur pajak serta mengecek kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa nya. Tentu dari segi keamanan pun KPP sudah dapat menjamin tingkat keamanannya dan Wajib Pajak pun diharapkan juga dapat menjamin keamanan tersebut.
Analisis Efektifitas e-Faktur pada Indikator Menunjang Tujuan Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan petugas pajak maupun wajib pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat berdasarkan Indikator Menunjang Tujuan. e-Faktur merupakan aplikasi serta web yang memerlukan koneksi internet maka secara teknis, e-Faktur masih memiliki kendala pada jaringan internet yang seringkali mengalami server down disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak yang mengakses terutama pada batas akhir pengupload- an maupun pelaporan faktur pajak.
Faktor penghambat lain juga disebabkan dari pemahaman Wajib Pajak terhadap aplikasi tersebut karena tidak semua Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman yang sama terutama pada usia rentan biasanya sulit untuk memahami secara keseluruhan, dan seringkali beberapa owner perusahaan menyerahkan seluruh tugas kepada karyawannya sehingga jika karyawan tersebut berhalangan atau sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut maka owner nya akan kesulitan untuk membackup. Faktor pendukung nya adalah DJP sudah menyediakan aplikasi serta aturan yang sudah pasti melalui beberapa tahap pengujian yang disusun secara terinci agar memudahkan Wajib Pajak dalam menggunakannya .
Adapun upaya yang dapat dilakukan ialah KPP sudah menyediakan layanan helpdesk pada secara langsung maupun melalui aplikasi interaksi lain seperti Whatsapp maupun tutorial pada aplikasi Youtube, KPP juga menyediakan panduan error terhadap aplikasi maupun web beserta cara penyelesaiannya. DJP pun memberikan sanksi denda maupun bunga kepada Wajib Pajak yang telat lapor dan telat bayar SPT nya.
Analisis Efektivitas e-Faktur pada Indikator Faktur Pajak Fiktif Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan petugas pajak maupun wajib pajak pada KPP Pratama Bekasi Barat berdasarkan Indikator Faktur Pajak Fiktif yang dibagi menjadi tiga yaitu Pengisian Faktur Pajak, Penomoran Seri Faktur, dan PKP. Tentunya PKP yang
belum dikukuhkan tidak dapat menerbitkan faktur pajak, dan PKP yang menerbitkan faktur pajak namun belum dikukuhkan maka faktur pajak tersebut dianggap tidak sah. Faktur pajak dapat dikatakan fiktif ketika terjadi transaksi namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak disengaja serta dapat diindikasikan ketika Seksi Pengawasan atau Account Representative menemukan kejanggalan pada transaksi Wajib Pajak, namun jika ditemukan kejanggalan tersebut AR biasanya memberikan rekomen kepada pihak pemeriksa dan penyidik untuk dilihat transaksi dan bukti-bukti nya lebih dalam serta lebih detail. Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) menjadi salah satu bentuk pengawasan untuk mencegah terbitnya faktur pajak fiktif seperti yang dijelaskan oleh Bapak Alpha, sebelum adanya e-Faktur nomor seri itu dibuat sendiri oleh Wajib Pajak namun untuk saat ini nomor seri faktur pajak adalah defense karena nilai yang terkandung didalamnya merupakan uang yang nantinya dapat menjadi pengurangan pada SPT Masa.
e-Faktur diluncurkan sebagai aplikator untuk meminimalisir terbitnya faktur pajak fiktif yang dimana DJP sudah membuatkan sistem beserta aturannya untuk merekam semua transaksi yang dijalankan sebagaimana mestinya, namun tidak menutup kemungkinan aplikasi ini dijadikan celah untuk melakukan tindak kecurangan. PKP yang menerbitkan faktur pajak fiktif sudah pasti memahami resiko nya maka mengapa itu dijadikan sebagai celah. Faktur pajak fiktif sangat merugikan Negara bukan hanya Negara tetapi konsumen pun dirugikan dan ini merupakan salah satu tindak pidana yang jika benar terbukti Wajib Pajak melakukannya maka akan dikenakan sanksi 100%. Efektifias disini sebagai pembanding apakah aplikasi e-Faktur sudah dapat mengurangi terjadinya faktur pajak fiktif, seperti tanggapan Bapak Alpha, sudah pasti efektif, namun celah untuk melakukan kecurangan pasti ada. Pendapat Ibu Sulis dan Ibu Ananda selaku Wajib Pajak mengatakan bahwa aplikasi e-Faktur bukan mengurangi kasus faktur pajak tetapi malah menambah karena diterbitkan secara online dan tidak dipantau langsung oleh petugas pajak, namun KPP sendiri mengatakan bahwa dengan adanya sistem penerapan e-Faktur menjadi lebih mudah dalam memantau nya.

## KESIMPULAN
Terhadap upaya penyelundupan pajak, Pajak Pertambahan Nilai menjadi sangat rawan akibat mekanisme pengkreditan. Oleh karena e-Faktur masih dapat menjadi celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan. Namun, secara garis umum e-Faktur juga dapat membantu Wajib Pajak untuk mempermudah PKP dalam administrasi perpajakan. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan Efektivitas Penerapan e-Faktur sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan indikator Sosialisasi, e-Faktur sudah dapat dikatakan efektif karena KPP Pratama Bekasi Barat sudah menyediakan berbagai macam mediator untuk Wajib Pajak memahami penerapan aplikasi perpajakan, perhitungan pajak maupun informasi perpajaka serta KPP Pratama Bekasi Barat mengharapkan untuk Wajib Pajak dapat aktif untuk mendukung sosialisasi dapat berjalan dengan semestinya.
2. Berdasarkan indikator Ketepatan Penggunaan, e-Faktur sudah dapat dikatakan efektif karena sudah berjalan sesuai fungsinya sebagai bukti pungutan pajak, aplikasi ini juga memudahkan Wajib Pajak untuk membuat bukti transaksi perusahaan, serta memiliki fitur yang lengkap. KPP Pratama Bekasi Barat pun mudah dalam melakukan evaluasi setiap saat karena dapat dipantau by sistem.
3. Berdasarkan indikator Hasil Guna, e-Faktur sudah dapat dikatakan efektif karena memberikan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kenyamanan dalam memproses penerimaan pajak dengan aplikasi yang rinci dan aplikasi tersebut update dalam melakukan penambahan fitur atau perbaikan dari versi sebelumnya, serta Wajib Pajak mudah dalam pembuatan maupun pelaporan SPT Masa PPN nya. DJP pun sudah menjamin aplikasi tersebut melalu beberapa tahap pengujian, dan diharapkan Wajib Pajak juga dapat menjaga keamanannya. 4. Berdasarkan indikator Menunjang Tujuan, e-Faktur dapat dikatakan belum efektif karena masih terjadinya berbagai kendala yang sama seperti server down, kurangnya pemahaman dari Wajib Pajak namun dengan begitu KPP Pratama Bekasi Barat sudah melakukan upaya untuk meminimalir kendala tersebut dengan menyediakan fasilitas yang sudah lengkap.
5. Berdasarkan indikator Faktur Pajak Fiktif, dapat dikatakan efektivitas ini sebagai pembanding. Karena memang e-Faktur diluncurkan sebagai aplikator untuk meminimalisir adanya penerbitan faktur pajak fiktif, mulai dari awal diluncurkan hingga saat ini sudah ada pada versi 4.0 dengan penambahan fitur dan perbaikan versi sebelumnya. Namun tetap tidak menutup kemungkinan aplikasi ini dijadikan sebagai celah, tetapi Faktur Pajak Fiktif merupakan suatu tindak pidana yang sanksi nya 100% dan tentunya bukan hanya dapat merugikan Negara tetapi juga merugikan konsumen.

## DAFTAR REFERENSI
Adan, L. M. H. (2019). Analisis Penerapan E-Faktur dan E-Nofa pada PT. Rajawali Property Jaya. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen , 2 (1), 49–59. Adriyani, A. (2019). Efektifitas Penerapan E-Faktur Oleh 1 Pengusaha Kena Pajak. Jurusan Teknik Kimia USU , 3 (1), 18–23. http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/2328%0Ahttp://repository.wiraraja.ac.id/2328/2/File 4.pdf
Amin, M. A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan gender sebagi variabel Moderasi. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical , 44 (8), 1689–1699. https://doi.org/10.1088/1751- 8113/44/8/085201
Ardi, I. S. (2022). Tinjauan Implementasi E-Faktur Pajak: Studi Kasus Kpp Pratama Medan Timur. Jurnal Acitya Ardana , 2 (2), 174–188. https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1629 DDTCNews, S. (2023). Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp2,26 Miliar, Direktur Ditahan Kejaksaan . https://news.ddtc.co.id/kasus-faktur-pajak-fiktif-. Fanani, A. S. (2020). Efektifitas Penggunaan Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Pada Perusahaanjasa Konstruksi Yang Terdaftar Di Kantor …. Jurusan Teknik Kimia USU , 3 (1), 18–23. http://repository.stiedewantara.ac.id/1391/2/8. ABSTRAK.pdf Hartanti, Rusiyati, S., & Riftiasari, D. (2019). Aplikasi Komputer Perpajakan e-Faktur . Ifqoh, M. (2019). Penerapan Penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) pada KAP Drs. Rishanwar . 53–54. Mislam, M., Nuridah, S., & ... (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahn Nilai (PPN) Pembelian Dan Penjualan Barang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Pt. Seah Precision Metal Indonesia …. Journal Economic … , 1 (3), 218–232. https://jurnal.stikes- ibnusina.ac.id/index.php/Excellence/article/view/366%0Ahttps://jurnal.stikes- ibnusina.ac.id/index.php/Excellence/article/download/366/359
Nduru, D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. Jurnal
EMBA , 11 (4), 11–20. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/50534 Nurhayati. (2022). Analisis Penggunaan, Pemahaman dan Efektivitas Faktur Elektronik Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Di Pt . Pomona Indah Permai) . 16 , 1010–1026. Permana, A. G., & Wijayanti, N. A. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif: Perspektif Regulator. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan , 6 (1), 199–214. https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.367
Putri, B. A. (2019). Tinjauan Terhadap Peraturan Digital Economy Dan Hukum Pajak Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai . 47 (57), 3.
Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana Dan China.
Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 3 (2), 360–374. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1646 Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 | Buku 1 . Jakarta: Salemba Empat Rintas, B., Firdaus, F., Pratama, B., & Ak, M. (2020). Analisis Sistem Penerapan E-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus Di PT . Inkote Indonesia). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia , 1–24. http://repository.stei.ac.id/2526/1/11150500514 - Bunga Rintas - Naskah Publikasi - indonesia.pdf Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). EVALUASI PENERAPAN SISTEM E- FAKTUR 3.0 DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA CV. MAYIBA AGUNG MANDIRI KOTA SORONG-PAPUA BARAT. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 16 (2), 157–168. Sari, W. N. (2019). Analisis Penerapan e-Faktur sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif pada KPP Pratama Medan Kota . 2. Setyawati, V., Susilo, H., & Dewantara, R. (2020). Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomo Faktur (E-Nofa) Pajak sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif (Studi pada KPP Pratama Cikarang Utara). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 8 (1), 274–282. Siholan, R. (2021). Tinjauan atas Penerapan Prepopulated Pajak Masukan pada Aplikasi E- Faktur 3.2 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan . 1. Sugiyono, P. D. (2023). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabet Sulistyowati, N. W., Amah, N., Styaningrum, F., Akuntansi, P., Akuntansi, P., & Akuntansi, P. (2020). E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak ( Studi pada PKP Terdaftar di KPP Pratama Madiun ). Universitas Muhammadiyah Surakarta . https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10407/2. NUR WAHYUNING S%2C DKK.pdf?sequence=1&isAllowed=y Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) . 12 (November), 1–68. www.djpk.depkeu.go.id Yunianto, A., Dhaniswara, A. S., Siagian, R., Yunus, R., Wijanarko, M. E., & Mahfuz. (2024). Buku Petunjuk Update e-Faktur 4.0. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 12–26. www.pajak.go.id