## TEKANAN PENDUDUK TERHADAP MASA DEPAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

## Taufik Arbain
FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin 219
Abstract:  Population Pressure on the Future of the Environment: Public Policy Perspective. Indonesia today is experiencing a demographic bonus situation. This fact does not merely provide a choice for the necessity of a policy to provide employment, but also concerns the implications for the carrying capacity and capacity of the environment. Extractive industry investment policy in the mining sector, the opening of large-scale plantation land which encourages the existence of population movements which have implications for development. Population and development parameters are very influential on the future of the environment. Weaknesses in control of such situations allow the growth of moral hazard for sustainable environmental management. Political will of policy actors towards the vision of sustainable development to date has entered the political and economic dimensions.
Abstrak: Tekanan Penduduk terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif Kebijakan Publik. Indonesia hari ini mengalami situasi bonus demografi. Fakta ini tidak sekadar mem- berikan pilihan keharusan adanya kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga  me- nyangkut implikasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan investasi industri ekstraktif pada bidang pertambangan, pembukaan lahan perkebunan skala besar salah satu yang mendorong adanya pergerakan penduduk yang berimplikasi pada pembangunan. Parameter penduduk dan pembangunan sangat berpengaruh pada masa depan lingkungan. Ke- lemahan kontrol terhadap situasi demikian memungkinkan tumbuhnya moral hazard atas pe- ngelolaan lingkungan yangberkelanjutan. Political will aktor kebijakan terhadap visi pembangunan berkelanjutan hingga saat ini memasuki dimensi politik dan ekonomi.
Kata Kunci : tekanan penduduk, lingkungan hidup, dan kebijakan publik

## PENDAHULUAN
Kebutuhan energi dunia yang masih me- manfaatkan sumberdaya konvensional menjadi alasan mengapa eksploitasi sumberdaya alam menjadi pilihan. Ditambah lagi berkembangnya perkebunan skala besar yang didapati meng- abaikan kelangsungan ekosistem kawasan- kawasan tertentu. Yang tidak bisa dielakan justru faktor ikutan tumbuhnya kawasan-kawasan baru dari kawasan desa menjadi kota kecil, kota kecil menjadi kota menengah hingga selanjut- nya menghadirkan kawasan baru yang menge- lilingi pusat kota (primary city), sebagaimana fenomena perkembangan kawasan mukim pada negara-negara berkembang.
Pada Juni 1992 misalnya,  telah  dilak- sanakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi  (KTT Bumi) di Rio de Jeniro (Brazil) memberikan rekomendasi kebertanggung jawaban Negara maju dan Negara berkembang atas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Negara maju dituntut untuk bertanggungjawab atas perbaikan lingkungan hidup. Dikarenakan pihak
yang diuntungkan dalam pemanfaatan energi adalah negara maju yang jauh lebih besar dari- pada negara berkembang, selain pendorong perluasan pemanfaatan lahan kelanjutan dari revolusi industri abad lampau. 1
Meskipun diakui, bahwa penyebab ke- rusakan dan kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan antara negara maju dan negara ber- kembang berbeda-beda, tetapi justru hal demi- kian menimbulkan konflik saling menuding. Kerusakan dan kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan. Kalau negara maju disebabkan oleh teknologi maju seperti pemanfaatan nuklir dalam industri, gas buangan pabrik, pence- maran limbah kimia, penggunaan pestisida dan insektisida. Sedangkan negara berkembang dikarenakan kemiskinan mendorong pemba- karan lahan, penebangan hutan, yang berakibat pada tanah longsor, kebanjiran, dan kekeri-
1 Sebelumnya tahun 1970-an masalah lingkungan ini menjadi pembahasan global hampir semua Negara. United Nation Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia (Akib, 2014:5).
ngan. Perluasan lahan pemukiman akibat per- tumbuhan penduduk yang tinggi dan kabut asap sebagaimana terjadi di negara Asia Tenggara.
Penulis berpendapat, fakta yang terjadi pada negara berkembang atas kerusakan dan kekeliruan dalam pengelolaan lingkungan da- lam tiga dasawarsa terakhir justru disebabkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya pen- didikan penduduk di negara berkembang, se- hingga orientasi terhadap pemanfaatan lahan semakin meningkat. Justru dalam dasa warsa terakhir diantaranya adalah aktifitas pemba- karan lahan, perluasan perkebunan yang massif dan pertambangan besar yang dilakukan oleh kelompok kapital negara maju pada negara berkembang dengan memanfaatkan penduduk miskin sebagai buruh murah dan keberpihakan kebijakan investasi yang pro kapitalis oleh pe- merintah negara berkembang.
Kajian Arbain (2015) berkaitan dengan kemiskinan penduduk di lahan gambut Desa Jejangkit dan Sindang Raya Kalimantan Se- latan menguraikan efek dari kebijakan peme- rintah yang sebenarnya pro kapitalis. Sebab dalam prakteknya jauh dari pengharapan mem- berikan kesejahteraan bagi penduduk sekitar khususnya yang berprofesi buruh perkebunan dan terlibat dalam program plasma. Tetapi justru terjadi pengabaian eksistensi penduduk lokal dalam penyerapan tenaga kerja. Parah- nya ekosistem lahan gambut yang menjadi kawasan ekosistem pertanian dan perikanan penduduk menjadi rusak, tercemar dan tidak produktif lagi.  Kedua dampak ini senyatanya menjadi persoalan universal hadirnya kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan yang me- nghasilkan output kemiskinan struktural.
Dalam konteks ini aktifitas massal dan massif dari kalangan kapitalis melebihi dampak kerusakan lingkungan pada tahun-tahun sebe- lumnya yang dilakukan oleh penduduk miskin negara-negara  berkembang. 2 Padahal pertum- buhan penduduk pada negara-negara berkem-
bang dengan kebijakan kependudukan seperti KB (program Keluarga Berencana) di Indo- nesia terjadi penurunan diikuti dengan ber- kembangnya sektor jasa, perdagangan dan ma- nufaktur yang menarik penduduk produktif pa- da kegiatan di luar pertanian dan perkebunan. Inilah pulalah yang pernah dianjurkan oleh Todaro (2003) yang melihat bahwa penduduk yang besar adalah pemicu utama kemiskinan dan munculnya kesenjangan pada Negara- negara berkembang sehingga mendorong pada kebijakan pengeksploitasian sumberdaya alam.
Laporan PBB tahun 2013 misalnya dalam sebuah laporan bertajuk “Prospek Populasi Dunia: Revisi 2012 menyebutkan bahwa  pen- duduk dunia akan naik menjadi 8,1 miliar jiwa pada tahun 2025 dari jumlah 7,2 miliar jiwa saat ini. Jumlah itu terus berkembang menjadi 9,6 miliar pada tahun 2050. Prediksi sebelum- nya, penduduk dunia diperkirakan “hanya” mencapai 9,3 miliar jiwa pada 2050 ( Kompas , Juni 2013). Menurut laporan terbaru ini, per- tumbuhan penduduk paling tinggi akan terjadi di negara-negara berkembang, dan lebih dari setengah penambahan jumlah penduduk dunia itu akan terjadi di Afrika. PBB memperkira- kan, pada awal abad depan, populasi penduduk bumi bisa mencapai 16,6 miliar jiwa. Pertum- buhan penduduk terbesar akan terjadi di negara- negara miskin.
Michael Maltus pada abad 18 sudah me- ngingatkan soal ledakan penduduk yang me- nyebabkan terjadinya kemiskinan. Latar bela- kang adanya teori penduduk ini  karena kondisi kependudukan pada masa lalu seperti tinggi- nya laju pertumbuhan penduduk yang ber- dampak pada kemiskinan, kekurangan pangan dan kerusakan lingkungan.
Penulis berpendapat, bahwa secara umum terjadi penurunan pertumbuhan penduduk, tetapi pada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin justru stagnan bahkan meningkat. Hal ini sangat erat dengan kebijakan Negara yang berkaitan dengan kependudukan. Kesadaran negara-negara berkembang maupun negara miskin terhadap kebijakan berwawasan kependudukan relatif kurang sejalan dengan penanganan kebijakan investasi yang justru di
2 Dalam 3 dasawarsa terakhir khususnya di asia tenggara terjadi penurunan ledakan penduduk yang berimplikasi pada perluasan pemanfaatan lahan. Penduduk miskin mulai tertampung dalam industry pabrik. Justru kehadiran capital Negara maju mendorong perluasan pemanfatan lahan dan kerusakan lingkungan.
banyak kasus sebagai proses pemiskinan baru. Dalam bahasa lain, bahwa di saat negara me- nangani persoalan pertumbuhan penduduk, namun disisi lain Negara membuat kebijakan investasi asing mengeruk sumberdaya alam yang menjadi orientasi hidup penduduk miskin negara tersebut. Kondisi daya dukung dan daya tampung lahan tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Penguasaan lahan oleh pihak asing menjadi persoalan baru dari ke- bijakan yang berpihak pada kapital. Dalam hal ini harus dipahami bahwa kepentingan pemilik modal adalah bagaimana mengaku- mulasi modal secara  terus-menerus dari harus bersaing memenangkan pertarungan pengua- saan sumber-sumber di tengah arus global.
Tulisan ini setidaknya mengajukan dua pertanyaan besar bahwa: (1) Bagaimana po- sisi kebijakan ( public policy ) selama ini da- lam masa depan lingkungan, tekanan  penduduk dan pembangunan yang berkelanjutan? (2) Sejauhmana relevansi keilmuan administrasi publik dalam tataran konsepsi tekanan penduduk dan lingkungan hidup? Setidaknya dua perta- nyaan ini akan dijawab dengan beberapa per- spektif  dan telaah teoritis serta empirik yang terjadi dalam beberapa dekade  fenomena ke- pendudukan yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## METODE
Menurut sifatnya penelitian ini meru- pakan penelitian deskriptif kualitatif. Pene- litian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneli- tian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Analisis data yang di- gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisa interaktif. Ter- dapat tiga komponen dalam model analisa interaktif, yaitu pengumpulan data, merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederha- naan dan abstraksi data dari fieldnote . Tahap ini berlangsung terus-menerus dari tahap awal sampai pada tahap akhir penelitian; penyajian data, merupakan sekumpulan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan dapat di- ambil; dan penarikan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Realitas Bonus Demografi dan Fenomena Lingkungan Hidup
Bonus demografi ini sebenarnya merupa- kan tantangan dunia yang relevan berdampak pada daya dukung lingkungan, tidak sekadar pada pemanfaatan potensi penduduk kelompok umur produktif. Bonus demografi sendiri di- definisikan sebagai bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi menghasilkan tingkat keter- gantungan penduduk non produktif terhadap penduduk produktif. 3 Dalam hal ini penduduk dunia saat ini dihadapkan pada kondisi bonus demografi termasuk di asia tenggara. Hanya saja kebijakan mengawal adanya fase bonus demografi ini terjadi situasi berorientasi ba- gaimana pemanfaatan kelompok produktif da- lam lapangan pekerjaan.
Akibatnya hal demikian semakin mendo- rong kebijakan politik negara-negara berkem- bang bagaimana menciptakan lapangan peker- jaan dengan menghadirkan aktifitas eksploitasi sumberdaya alam yang  mendorong defisit li- ngkungan. Pilihan kebijakan ini dianggap se- bagai langkah pemerintah berbenah meng- hadapi fenomena bonus demografi. Vinod (2000) telah memberikan pandangan bahwa kondisi dunia saat ini terjadi persinggungan antara modal sosial, modal alam dan modal fisik.  Tengara Vinod ini memberian penjela- san bahwa ada kompetesi dalam langkah ke- bijakan pemerintah apakah mendahulukan modal alam, apakah mendahulukan modal fisik ataukah mendahulukan modal manusia. Rea- litas yang terjadi justru kebijakan pemerintah lebih mendahulukan modal alam yang ber- orientasi pada eksploitasi sumberdaya alam untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik demi kepentingan penguatan kepentingan rakyat (modal manusia). Hanya saja justru pilihan kebijakan ( decision making ) men- dahulukan modal alam tidak diikuti dengan
Tekanan Penduduk Terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif  Kebijakan Publik (Arbain)
3 Kasus Indonesia dependensi ratio ini dalam perbandingan 44 orang non produktif ditanggung 100 penduduk produktif (15-64 tahun).
hadirnya prinsip good governance pada pe- merintahan yang ada hampir di merata negara berkembang termasuk Indonesia, Afrika, dan Amerika Latin (Arbain, 2015).
Sebagai bahan komparasi empirik kasus yang terjadi di beberapa belahan dunia menarik untuk menganalisis sejauhmana interaksi ke- pendudukan dengan lingkungan, pembangunan dan kebijakan. Tengara Direktur Divisi Populasi pada Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB John Wilmoth menarik dicermati bahwa peningkatan populasi memang diproyeksikan akan menimbulkan tantangan. Namun, tanta- ngan terbesar bukan pada ketersediaan sumber daya, misalnya bahan pangan, karena dunia telah sangat berpengalaman dalam mengha- dapi pertumbuhan penduduk yang cepat. Po- pulasi dunia meningkat dua kali lipat antara tahun 1960 dan 2000. Kemajuan teknologi  atas suplai pangan dunia juga meningkat lebih dari dua kali lipat pada periode yang sama ( Kompas.com , 12 Juni 2013).
Pandangan ini dalam rangka menjawab kekhawatiran berlebihan laporan dari  majalah Scientific American pada 27 Oktober 2011 yang menyebutkan populasi yang semakin besar juga membutuhkan sumber daya lebih banyak, mulai dari air, pangan, mineral, hingga energi dan ketersediaan lahan untuk pertanian Justru yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya dua kondisi ekstrem. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk cepat di negara-negara miskin. Sebaliknya, di negara-negara kaya, po- pulasi penduduknya menurun dengan penduduk yang makin tua. Jumlah penduduk di negara- negara paling terbelakang diperkirakan akan naik dua kali lipat dari 898 juta jiwa tahun ini menjadi sekitar 1,8 miliar jiwa pada tahun 2050. Adapun populasi negara-negara maju diper- kirakan hanya bertambah dari 1,25 miliar pa- da tahun ini menjadi 1,28 miliar pada tahun 2100 ( Kompas.com , 12 Juni 2013).
Dalam konteks Indonesia menarik dicer- mati, sebagaimana gambar 1 berkaitan dengan tren bonus demografi Indonesia. Jumlah pen- duduk Indonesia mengalami peningkatan waktu ke waktu. Indonesia dihadapkan pada  situasi pedang bermata dua. Satu sisi menjadi ke- untungan karena memiliki sumberdaya pro-
duktif yang siap mendorong investasi pemba- ngunan yang juga diikuti meningkatnya ke- lompok usia sekolah pada jenjang pendidikan. Namun disisi lain, merupakan tantangan pem- bangunan apabila ketidaksiapan lapangan kerja di dalam negeri. Terlebih berkaitan dengan adanya disparitas antar wilayah. Hal ini dika- renakan adanya perbedaan tingkat pendapatan penduduk, perbedaan ketersediaan akses in- frastruktur sarana-prasarana ekonomi dan so- sial yang mendukung pembangunan, tingkat pengangguran dan struktur ekonomi. Dalam hal ini Muta’ali (2011) mengklasifikasikan dalam dua golongan yakni daerah maju (developed region) dan daerah sedang berkembang/belum maju (developing region ) untuk memberikan gambaran adanya kebijakan yang menghasikan implikasi kependudukan dan daya dukung serta daya tampung kawasan/lingkungan.

## Sumber: BKKBN, 2016
Gambar 1. Tren Bonus Demografi di Indonesia
Kembali ke paparan awal, penulis ber- pendapat bahwa kelompok produktif di fase bonus demografi diduga adalah kelompok yang berpendidikan menengah yang menjauhkan diri dalam pekerjaan sektor pertanian dan perke- bunan konvensional. Sementara dalam satu dasawarsa kelompok ini relatif banyak masuk dalam sektor pekerjaan perkebunan dan perta- nian dalam managemen perusahaan multina- sional.  Ini artinya kelompok penduduk produktif masuk dalam dunia kerja sebagai buruh (bekerja pada orang lain), sesuatu yang berbeda dalam menjawab ketenagakerjaan tahun 1970 - 1980- an dengan membuka lahan untuk pertanian dan perkebunan konvensional sebagai milik sendiri. 4
4 Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh BPS, jumlah usia produktif Indonesia meningkat dari 65% pada tahun 2000 menjadi 66,1% pada tahun 2010.
Perbedaan penanganan tekanan penduduk miskin di pedesaan ini lewat kebijakan industri ekstraktif dan perluasan perkebunan skala besar mendorong terjadi tekanan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan yang massif. Jika pada masa lalu menjawab tekanan penduduk miskin pedesaan dengan kebijakan ekstensi- fikasi dan intensifikasi pertanian, sekarang kebijakan justru mendorong rakyat menjadi buruh pada pemilik modal yang menguasai lahan dengan massif dan mengabaikan masa depan daya dukung dan daya tampung lingku- ngan hidup penduduk tempatan (Arbain, 2015).
Asumsi lain adalah menjawab bonus demografi dalam struktur penduduk muda ini kecenderungan memilih pekerjaan di kawasan perkotaan sebagai buruh pabrik dan pekerja informal. Kondisi ini mendorong hadirnya kantong- kantong baru pemukiman yang mendorong perubahan spasial dari kawasan lahan perta- nian menjadi lahan perumahan dari proses ur- banisasi. Transformasi dan perubahan kehi- dupan corak sosial ekonomi masyarakat pede- saan (agraris) ke corak sosial ekonomi masya- rakat perkotaan. Saat ini di beberapa kota di Indonesia terjadi interaksi desa-kota yang cukup massif. Kondisi demikian adalah diantara pemicu persoalan dampak lingkungan pada penduduk yang berlanjut pada kemiskinan ter- masuk besarnya arus urbanisasi. Ananta (1995) misalnya melihat perkembangan kawasan desa menjadi mega urban  dicirikan dengan adanya restrukturisasi internal kota secara social eko- nomi dan fisik. Hal ini didapati adanya peru- bahan penggunaan tanah (use land ) baik pada kota inti (core) maupun di wilayah pinggir yang terjadi  pula proses konversi (alih fungsi).
Arbain (2017) misalnya memberikan contoh bagaimana perubahan space pertanian menjadi pemukiman pada kawasan hinterland Kertak Hanyar, Gambut, Sei Tabuk Banjar Kalimantan Selatan menyatu menjadi urban
Tekanan Penduduk Terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif  Kebijakan Publik (Arbain)
space Banjarmasin akibat dari proses migrasi kelompok struktur umur produktif meninggal- kan pedesaan dan pekerjaan pertanian ke per- kotaan. Pertumbuhan kawasan pinggir (Banjar, Banjarbaru dan Batola) mencapai 2-3 % ini (2000-2015), memunculkan kawasan perko- taan menengah yang mendorong deficit pada lahan pertanian akibat dari transformasi.  Maka tidak mengheran kondisi demikian diikuti dengan tumbuhnya kelas menengah Indonesia. 5 Dalam konteks ini peningkatan jumlah penduduk tersebut senyatanya membawa dam- pak negatif bagi lingkungan. Dampak yang terjadi pada lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk antara lain: pencemaran ling- kungan oleh limbah atau sampah rumah tangga, berkurangnya ketersediaan air bersih, berku- rangnya ketersediaan udara bersih, dan ber- kurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian serta aspek kekumuhan pemukinan dan sanitasi lingkungan. Semakin banyak jum- lah penduduk, maka resiko terjadinya pence- maran semakin tinggi, jumlah air yang di- butuhkan semakin banyak, ketersediaan udara bersih semakin berkurang, dan ketersediaan ruang dan lahan pertanian semakin sedikit. Kondisi ini hampir berlaku pada negara-ne- gara yang memiliki pertumbuhan penduduk dalam situasi kecenderungan melakukan ur- banisasi sebagaimana Indonesia. 6
Yang tidak bisa diabaikan selama ini pe- nyelesaian kebijakan yang dilakukan peme- rintah dalam menjawab tekanan penduduk ter- hadap daya dukung dan daya tampung ling- kungan khususnya daerah padat yang sempit lahan adalah dengan kebijakan transmigrasi antar pulau dan migrasi internasional. Program transmigrasi misalnya merupakan kebijakan
Banyaknya usia produktif diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian, baik sebagai tenaga kerja ber- kualitas maupun pembuka lapangan kerja yang akan menyerap angkatan kerja. Jika peran ini mampu dilaksanakan, hal ini akan membantu pemerintah dalam mensubsidi penduduk dengan usia lanjut atau yang masih di bawah 16 tahun.
5 Belakangan ramai diberitakan tentang pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi saat ini. Berdasarkan data tersebut, Indonesia diproyeksikan akan mendapatkan bonus demo- grafi, yaitu suatu keadaan dimana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif antara 16-64 tahun dengan pengeluaran per kapita USD 2– USD 20 per hari.
6 Michael Todaro (2000) menyatakan pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : a. Jumlah penduduk b. Jumlah stok barang modal c. Luas tanah dan kekayaan alam d. Tingkat teknologi yang digunakan.
yang mendorong perpindahan penduduk dari kawasan padat ke kawasan yang jarang. Ini diakibatkan adanya gap warisan masa lalu dimana pusat pertumbuhan ekonomi zaman kolonial hanya bertumpu di Jawa. Kebijakan mobilisasi penduduk ini bukan tanpa masalah, diantaranya adalah proses migrasi penduduk ini hanya berorientasi pada demografi pure , tanpa lebih jauh melihat aspek kelangsungan lingkungan berkelanjutan (sebagian kasus).
Perbedaan penanganan dan perlakuan lahan pertanian dan perkebunan antara Jawa dan Luar Jawa adalah masalah lanjutan dalam rangka menangani tekanan penduduk terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan. Tidak sedikit akibat pembukaan lahan baru seperti kawasan gambut mendorong tingginya tingkat keasamaan tanah sehingga lahan tidak subur dan akhirnya ditinggalkan para trans- migran menjadi lahan yang membutuhkan waktu lama dalam rangka pengembalian ke kondisi awal ekosistem yang normal. Kondisi ini me- rupakan kelanjutan kemiskinan baru bagi pen- duduk lokal yang akibatnya kembali berorien- tasi menjamah kawasan lahan baru yang cen- derung merusak masa depan lingkungan hidup. 7
Sedangkan efek tekanan penduduk  berupa migrasi internasional lebih merupakan ke- inginan penduduk dalam mencari penghidupan yang lebih baik di daerah rantau khususnya di luar negeri. Meskipun fenomena migrasi inter- nasional ini tidak memberikan dampak lang- sung terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penulis berpendapat, justru impli- kasi remittance dari migrasi internasional me- mungkinkan peningkatan belanja perumahan dan lahan pemukiman baru, pembukaan lahan pertanian dan perkebunan baru khususnya TKI yang berhasil. Kelompok miskin desa yang mengambil pilihan migrasi internasional mem- berikan kontribusi pada “belanja” lahan baru khususnya di kawasan yang semula padat di- sebabkan berkaitan dengan prestise di kam- pung, bukan pada belanja pendidikan sanak saudaranya. Sebuah mindset yang terbentuk pada aras berpikir rata-rata TKI yang beranjak dari kemiskinan suatu wilayah.

## Analisis Perspektif  Politik dan Pilihan Kebijakan
Kasus-kasus kemiskinan di daerah yang kaya sumberdaya alam,  infrastruktur jalan dan infrastruktur pendukung lainnya yang masih buruk serta kasus kerusakan lingkungan ber- selaras dimana Pemerintah Pusat memberikan jalan mudah kepada investor asing tanpa me- nghiraukan dampak dari lingkungan dan ke- sejahteraan masyarakat sekitar.  Demikian pula fakta  sering padamnya listrik  termasuk masih belum tersambungnya hingga ke pelosok desa- desa bahkan perbatasan dan akses pelayanan publik yang rendah menjadikan adanya perasaan daerah yang diagung-agungkan sebagai lum- bung energi Indonesia tidak lebih seperti  ‘sapi perahan” dan menjadi anak tiri oleh Pemerin- tah Pusat (Arbain, 2017).
Karim (2011) membahasakan problem ini dimana otonomi daerah seakan sebuah “de- sentralisasi semu”, akibat logika-logika kepar- taian yang sangat masih sentralistik.  Fakta ini diantara faktor yang melemahkan inisiatif pembangunan dan pasrah menjadi objek elit- elit politik, pengusaha dan kebijakan pusat. Realitas ini berpengaruh pada kebijakan pem- bangunan maupun akses pelayanan publik di kawasan yang kaya sumberdaya alam, yang seakan diperuntukkan bagi investor yang mem- berikan andil dalam perebutan kekuasaan po- litik di daerah. Apalagi mengedepankan pada pembangunan berkelanjutan yang pro terhadap managemen lingkungan hidup.
Adalah sangat nyata setiap pengambilan keputusan daerah  dipengaruhi oleh hubungan antara pengusaha, partai politik yang saling tali-temali antara pengurus partai politik di daerah dan pengurus partai politik di pusat. Kasus pembukaan perkebunan sawit di lahan rawa kabupaten Hulu Sungai Utara misalnya yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan  Barito Kuala misalnya ditengarai
7 Kegagalan proyek transmigrasi menyebabkan  perubahan pada ekosistem lahan gambut. Lahan gambut yang ditumbuhi
kayu galam harus ditebang dan olah menjadi lahan per- tanian. Tetapi karena tejadi keasaman tinggi pada lahan menyebabkan gagal menjadi lahan pertanian dan ditinggal- kan. Ekosistem lahan gambut tidak lagi menjadi daerah resapan dan lestarinya ikan-ikan yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk lokal (Arbain, 2015, Kisah Pilu Petani Miskin di Lahan Gambut)
adalah konpensasi kemenangan politik sang Kepala Daerah Hulu Sungai Utara dalam Pe- milukada 2012 kepada pengusaha dari  DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan. 8 Fakta rent seeking kaitan sumberdaya alam dan politik sesuatu yang massif berlaku di negara ber- kembang seperti Indonesia yang menerapkan sistem pemilu langsung.
Acemoglu dan Robinson (2012) men- jelaskan mengapa di muka bumi ada negara miskin dan mengapa ada Negara makmur, tidak lebih disebabkan adanya korelasi positif an- tara insititusi politik-ekonomi inklusif yang melindungi hak kekayaan rakyat, menciptakan arena kompetisi yang adil, memdorong inves- tasi di bidang teknologi baru, dan peningkatan sumberdaya manusia dipastikan menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif bagi per- tumbuhan ekonomi dibandingkan dengan institusi ekstraktif yang dibangun oleh seke- lompok elit untuk menguras keringat rakyat dan kekayaan negara, tidak melindungi hak kekayaan warga negara, dan gagal menciptakan intensif dari berbagai aktifitas ekonomi 9 .
Penulis berpendapat, penjelasan Acemoglu dan Robinson bisa dimaknai bahwa perlakuan dan kebijakan negara sangat memungkinkan mendorong pemiskinan pada warga Negara secara makro ketika melahirkan kebijakan yang menguntungkan sebagian pihak dalam meme- gang “tiket” penguasaan atas lahan dan inves- tasi di suatu daerah yang mengabaikan masa depan lingkungan serta kepentingan rakyat daerah yang bergantung pada sumberdaya alam.
Dalam konteks ini Effendy dalam Hidayat (2006) telah membentang pikiran menarik perilaku elit yang melakukan persengkong- kolan dibalik amanah kekuasaan yang dimiliki- nya antara penguasa dan pengusaha. Menurut- nya pengusaha yang berhubungan dengan penguasa kecenderungan melakukan ekonomi rente (rent seeking) dimana dalam makna eko- nomi politik diartikan sebagai kegiatan untuk
mendapatkan dengan cara monopoli, lisensi, dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Pelaku usaha dalam hal ini memperoleh keuntungan tanpa melibatkan kehadiran pola persaingan dan pasar, tetapi mengundang ke- kuasaan dengan pendekatan kompensasi.  Im- plikasi undangan dengan pendekatan kom- pensasi ini melahirkan regulasi ekonomi hasil kompromistik elit pemerintah dan parlemen daerah yang menguntungkan pengusaha dan menapikan kepentingan rakyat, maka tidaklah mengherankan terjadi pengkaplingan lahan- lahan potensial hingga diantaranya berdampak pada sengketa perbatasan wilayah  dan penge- lolaan lingkungan yang tidak pro terhadap ke- lestarian lingkungan di masa depan.
Realitas ini harus diakui berlangsung hingga saat ini. Fakta rendahnya pendidikan dan tingginya pertumbuhan penduduk di ne- gara berkembang merupakan faktor determi- nan atas rendahnya harapan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Menariknya perubahan pada system politik kekuasaan suatu Negara hari ini memberikan kontribusi terhadap kebijakan masa depan pengelolaan lingkungan yang buruk.
Stiglitz (2000) misalnya dalam riset di Afrika menengara politik rent seeking terha- dap para penguasa memberikan gambaran ba- gaimana sumberdaya alam menjadi sanderaan para pengusaha terhadap penguasa sebagai modal merebut politik kekuasaan.   Sanderaan sumberdaya alam mendorong terjadi ekploi- tasi yang melampaui batas bagi kelompok pengusaha terutama dari neo kapitalis Negara maju. Situasi ini terjadi karena penguasa telah mendapatkan kemudahan-kemudahan finansial dari para pengusaha (investor). Tidaklah me- ngherankan hasil-hasil produksi sumberdaya alam yang tergadai menjadi milik penuh in- vestor yang tidak signifikan terhadap pemenu- han kebutuhan publik. Kondisinya menjadi situasi bahwa telah terjadi penyerahan secara massif sumberdaya alam dan asset negara kepada pihak asing (investor).
Lebih jauh Stiglizt membentangkan bahwa para pemodal (kelompok kapital) dalam pe- nguasaan modal alam tersebut telah me-
Tekanan Penduduk Terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif  Kebijakan Publik (Arbain)
8 Lihat Tabloid Urbana, edisi Februari-Maret 2014, hal 10- 11. “Matinya Kerbau Rawa di Lahan Sawit.”
9 Lihat Acemoglu dan Robinson dalam terjemahan “Mengapa Negara Gagal”, sub bab 15; Memahami Asal-Muasal Kemakmuran dan Kemiskinan (2014:500).
nginvasi ke ranah arena politik dan kebijakan, termasuk mendorong konstruksi ekonomi rente dalam relasi politik patron–klien (clientalisme patern ) yang berimplikasi pada rendahnya responsifitas pemerintah terhadap rakyatnya.
Dalam konteks ini apa yang ditengara Stiglitz (2000) sebagai “Kutukan Sumbedaya Alam”. Penulis berpendapat bahwa ketika  pe- merintah memberikan ruang fasilitasi kehadi- ran publik dalam penanganan public goods (barang publik) bukanlah hal yang haram. Hanya saja, arena demikian memungkinkan kelompok pemodal akan memanfaatkan diri- nya untuk terus memperkaya dan mengabaikan kepentingan-kepentingan masa depan dan pembangunan berkelanjutan apalagi pro ter- hadap kelestarian lingkungan. Pada negara berkembang seperti Indonesia yang menge- depankan modal pembangunan dengan sum- berdaya alam, otomatis barang jualan yang dilegalkan dalam kebijakan adalah modal alam yang selama ini terjadi pengabaikan terhadap modal manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Data kerusakan lingkungan akibat hadir- nya kelompok kapital buah dari kebijakan jangka pendek misalnya deforesttasi tahun 2011-2012 berkisar  2 juta hektar ( Kompas , 19 November 2013). Kemudian menurut Peace (2007) Indo- nesia termasuk dalam tiga besar dunia sebagai salah satu penghasil emisi CO2 akibat kerusa- kan hutan, salah satunya yang masih berlaku adalah kabut asap di Sumatera dan Kaliman- tan. Belum lagi implikasi lanjutan dari kerusa- kan hutan yang mengarah pada kebanjiran, kekeringan dan rusaknya kesuburan tanah dan matinya ekosistem hayati tanaman dan hewan serta perikanan adalah realitas yang terus me- ningkat seiring membesarnya tingkat depen- densi negara berkembang kepada negara maju.

## Relevansi Ilmu Administrasi Publik: Sebuah Catatan Strategis
Mas’oed (2003) mengatakan bahwa  bi- rokrasi tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa politik dan bukan aktor netral dalam politik. Di negara-negara  berkembang birok- rasi lebih banyak melakukan penyesuaian-
penyesuaian dengan lingkungan international yang mempengaruhinya, dan oleh karena itu diperlukan birokrasi yang lebih dari sekadar alat penerapan kebijakan publik yang netral.
Pandangan Mas’oed sebenarnya meng- ingatkan bahwa selama ini tahapan formulasi kebijakan di Indonesia dipengaruhi oleh ke- lompok entitas pemilik modal yang berpengaruh pada implementasi kebijakan di tataran birok- rasi.  Pemilik modal dalam konteks dunia datar hari ini dominan pada kepentingan interna- sional. Kebijakan investasi misalnya dalam rangka memanfaatkan modal alam dalam ke- pentingan pembangunan adalah bagian dari perpanjangan tangan kepentingan ekonomi global dan internasional. Hanya saja problem kebijakan yang dibuat masih minim menge- depankan kepentingan masa depan, apakah berpijak pada rumusan MDGs maupun sekarang SDGs yang berorientasi pada kehidupan pen- duduk yang layak dan sejahtera serta memasti- kan kelangsungan lingkungan hidup, setidaknya kebijakan pembangunan berwawasan lingku- ngan ( eco-development). 10
Akib (2016)  membentangkan pikirannya bahwa pembangunan berkelanjutan suatu pro- ses pembangunan yang menyerasikan peman- faatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Setidaknya bisa mempertemukan konsep pembangunan ber- kelanjutan dengan tiga tujuan pembangunan yakni tujuan ekonomi, tujuan sosial dan tujuan ekologi.  Lebih jauh Akib menjelaskan tujuan pembangunan dari aspek ekonomi adalah ba- gaimana meningkatkan pertumbuhan dan pen- dapatan. Tetapi kalau tidak hati-hati maka akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kerusakan daya dukung
10 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan sebuah deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) . Dek- larasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Konsensusnya untuk mencapai tujuan MDGs dengan perhatian utama pada hak asasi manusia, tata pe- merintahan yang baik, demokratisasi, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian.
lingkungan berdampak negatif sebagai arus balik (feedback ) terhadap pembangunan eko- nomi yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan social seperti pemberdayaan, partisipasi, mo- bilitas social dan lainnya.
Pandangan Akib ini memiliki kesamaan perspektif dengan tesa yang dikonstruksi Ancok (1996) dalam Arbain (2015) berkaitan dengan Interaksi Paramater Kependudukan, Parameter Pembangunan dan Parameter Lingkungan Hidup yang memiliki kesamaan turunan pada ketiga variabel tersebut. Ancok memberikan pandangan bahwa perubahan aspek-aspek kependudukan seperti fertilitas yang tinggi dan mobilitas akan mendorong melakukan aktifasi pembangunan dan pemanfaatan lahan. Kedua aktifitas ini jika tidak dilakukan kontrol dengan kebijakan maka akan saling berinteraksi positif dan negatif sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

## Sumber: Akib (2014:11)
Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Daljoeni (1986) misalnya memberikan pandangan jauh-jauh hari bahwa kemiskinan yang ada dapat ditekan dengan persediaan sumberdaya alam yang dikandung lingkungan. Hanya saja berbagai tindakan manusia untuk mempertahankan hidup terjadi over eksploi- tasi lingkungan. Dengan rusaknya lingkungan sebagai ekosistem, proses daur ulang menjadi macet sama sekali. 11
Lalu bagaimana relevansi fakta tekanan penduduk terhadap masa depan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif Ilmu Admi- nistrasi Publik?  Riset yang dilakukan Stiglizt
Tekanan Penduduk Terhadap Masa Depan Lingkungan: Perspektif  Kebijakan Publik (Arbain)
(2000) dan Todaro (2000) misalnya adalah implikasi dari pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan negara. Sebab masalah kutukan sumberdaya alam itu adalah berupa kerusakan lingkungan, dan penyebab kemiskinan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, kesenja- ngan pendapatan dan pengurasan sumberdaya, muaranya dominan oleh kekeliruan dalam ke- bijakan publik.
Penulis berpendapat, kehadiran kebijakan publik dalam filsafat administrasi publik ber- kaitan dengan fungsi dan peran administrasi yang memposisikan dirinya sebagai satuan organisasi yang memiliki otoritas dan kekua- saan. Hadirnya kebijakan publik bergantung sejauhmana aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan mem- buat keputusan dalam rangka melayani ke- pentingan-kepentingan publik yang dikuasainya.
Mengutif pandangan Makmur, dkk (2016) administrasi publik atau administrasi Negara adalah proses kerjasama baik dalam bentuk kerjasama maupun sama-sama bekerja oleh pengelola  Negara (aparatur) secara rasional, efisien dan efektif untuk mencapai kesejahte- raan rakyatnya. Tujuan utama dari administrasi publik/Negara adalah mengarah pada fungsi sosial dan kesejahteraan dengan menciptakan saran prasarana yang dapat dilakukan masya- rakat dalam aktifitas tuntutan kehidupan. Ori- entasi lainnya dari administrasi publik adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat se- hingga terwujud keharmonisan dalam berbagai interaksi.
Jika merujuk pada kasus sebagaimana dipaparkan Stiglizt (2000), Todaro (2000) dan para ahli-ahli Indonesia, penulis menilai per- soalan tekanan penduduk terhadap masa depan lingkungan hidup di Indonesia telah terjadi ke- salahan dalam pengelolaan (managemen) dan kebijakan publik. Sebelumnya Mas’oed (2003) sudah menengara kemungkinan terjadi pato- logi birokrasi, berupa adanya situasi tidak net- ralnya birokrasi yang berpihak pada pihak yang mendorong pada pengabaikan fungsi admi- nistrasi publik sebagai fungsi sosial dan fungsi kesejahteraan. Dalam kasus pengelolaan ling- kungan hidup di Indonesia terjadi perseling-
11 Daljoeni adalah dosen penulis di Studi Kebijakan Kependudukan UGM tahun 2001. Materi ini pernah disampaikan beliau dalam Mata Kuliah Geografi Manusia semester 1.
kuhan antara agen administrasi publik yang diwakili aparatur dan politisi dalam hal ke- bijakan dengan agen administrasi bisnis yang diwakili para pemilik modal (perusahan- kapital).

## SIMPULAN
Tekanan penduduk pada negara-negara berkembang mendorong terjadinya proses in- teraksi antara parameter kependudukan, para- meter pembangunan dan parameter lingkungan hidup. Interaksi ini dalam perjalanannya dipe- ngaruhi oleh banyak aspek  terutama kebijakan yang memungkinkan terjadi peningkatan pen- dapatan dan lapangan pekerjaan, tetapi juga memungkinkan terjadinya kemiskinan struk- tural. Kebijakan yang berpihak pada pemilik modal adalah keniscayaan selama ini mendo- ngkrak kemiskinan pada negara berkembang dan menyumbang terbesar kerusakan lingku- ngan. Gerakan kelompok miskin ke perkotaan akibat kerusakan lingkungan di kawasan pede- saan adalah kontribusi dari kemiskinan struk- tural yang beriringan dengan kondisi bonus demografi.
Fenomena ini mendorong pertanyaan be- sar berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintah dalam perspektif Administrasi Negara/Publik yang menjunjung peran sebagai fungsi sosial dan fungsi kesejahteraan atas fakta sekarang pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebab elemen administrasi publik meliputi kekuasaan negara yang  melahirkan public policy , dan administrasi publik meliputi manusia yang menjadi warga negara sebagai pihak yang menerima pelayanan publik.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdoellah. Okan. 2014. Pembangunan Berkelanjutan : Di Persimpangan Jalan
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Akib, Muhammad. 2014. Hukum Lingkungan:
Perspektif Global dan Nasional .
Jakarta: Rajawali Pers
Ancok, Jamaluddin. 1996. Interaksi Penduduk, Lingkungan dan Pembangunan . Yogyakarta: PPK UGM Arbain, Taufik. 2015. Memahami Kebijakan
Kependudukan . Banjarmasin. Pustaka
Banua ____________. 2015. Kisah Pilu Petani Miskin di Lahan Gambut . Banjarmasin: Pustaka Banua
____________. 2016. Kebijakan Kerjasama Daerah dalam Pelayanan Publik, draft disertasi , Yogyakarta: UGM ____________. 2017. Banjarbakula, Urban Involution dan Dampak Arus Balik Tahunan, Banjarmasin Post , 25 Juli 2017
Hidayat, S., Susanto, H., Erman, E., Soesiowati, E.S. & Usman, T.S. 2006. BISNIS dan POLITIK di TINGKAT LOKAL: Pengusaha, Penguasa, dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca PILKADA. Jakarta: LIPI Press Karim. 2011. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Puspitosari, Hesti et all. 2011. Filosofi Pelayanan Publik . Malang: Setara Press Mochtar Mas’oed. 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Muta’ali, Lutfi. 2012. Kapita Selekta Pengembangan Wilayah . Yogyakarta: BPFG Universitas Gadjah Mada. Nugroho, Riant. 2013. Kebijakan Publik ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Thomas, Vinod, dkk. 2001. The Quality of Growth . Jakarta: Gramedia Tjiptoherijanto, Prijono dan Manurung. 2010.
Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Jakarta: UIP Todaro, MP dan S.C.Smith.2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.