Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.9 No.2: Desember 2023 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181
Praktik Pembagian Tellon untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau Ditinjau dari Akad Syirkat al- ‘Inan di Desa Pademawu Timur
Gatot Subroto Fakultas Hukum Universitas Madura Email: gsubroto758@gmail.com
Suhaimi Fakultas Hukum Universitas Madura Email: suhaimi.dorez@gmail.com
Achmad Rifai Fakultas Hukum Universitas Madura Email: riflaw94@gmail.com
Ayuni Putri Wulandari Fakultas Hukum Universitas Madura Email: ayuniputri@gmail.com
Arief Maulana Fakultas Hukum Universitas Madura Email: ariefm810@gmail.com
Abstract
The East Pademawu community can be said to be an Islamic society because all its citizens are Muslim. In carrying out economic practices (mu'amalah), quite a few people use sharia contracts. The most popular one is the syirkah contract (Syirkat al-'Inan) with the muza'ra'ah system. In this system, it is often carried out in cooperation in growing tobacco with  a  Tellon  profit  sharing  system  for  rice  field  owners  and  Tello' Perapat  for  cultivators.  When  viewed  from  the  syirkah  'inan,  the practices carried out by the people of East Pademawu Village do not violate the provisions of the sharia economic system at all as long as they are carried out with a clear agreement and with the mutual consent of both parties. The approach chosen by the researcher is a qualitative approach which aims to reveal a phenomenon that occurs in the field and  is  contextual  in  finding  and  understanding  the  practice  of distributing  Tellon  for  rice  field  owners  from  the  perspective  of  the Syirkah 'Inan contract as part of the sharia economic system.
Keywords: Tellon Division, Tobacco Farmers, Syirkah 'Inan
175 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman

## Abstrak
Masyarakat Pademawu Timur dapat dikatakan sebagai masyarakat Islami karena  seluruh  warganya  beragama  Islam.  Dalam  melakukan  praktik perekonomian (mu’amalah) tidak sedikit yang menggunakan akad -akad syariah.  Yang  paling  banyak  diminati  adalah  akad  syirkah  ( Syirkat  al- ‘Inan )  dengan  sistem muza’ra’ah .  Dalam  sistem  ini  kerapkali  dilakukan dalam kerjasama menanam tembakau dengan sistem bagi hasil tellon bagi pemilik sawah dan Tello’ Perapat bagi penggarap. Bilamana ditinjau dari syirkah ‘inan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Timur  sama  sekali  tidak  melanggar  dari  ketentuan  sistem  ekonomi syariah asalkan dilakukan dengan akad yang jelas dan sama rido kedua belah  pihak.  Pendekatan  yang  dipilih  oleh  peneliti  adalah  berupa pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  mengungkap  sebuah  gejala  yang terjadi  di  lapangan  dan  kontekstual  dalam  mencari  dan  memahami tentang praktik pembagian Tellon bagi pemilik sawah perspektif akad Syirkah ‘Inan sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah.
Kata Kunci : Pembagian Tellon , Petani Tembakau, Syirkah ‘Inan
Pendahuluan
Persoalan yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat yaitu terkait dnegan masalah ekonomi. Ekonomi merupakan elan vital untuk menyambung kehidupan  dari  masa  ke  masa  sampai  ke  beberapa  generasi.  Segala  upaya dilakukan demi memperoleh sandang, pangan dan papan dalam bentuk motif ekonomi. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dikarunia akal (rasio) untuk berpikir supaya menciptakan atau mencari suatu sistem ekonomi yang relevan serta  dibolehkan  dalam  ketentuan  agamanya.  Wujud  dari  buah  pikir  manusia dalam  mencari  sumber  kehidupan  yaitu  munculnya  sistem  ekonomi konvensional  yang  sampai  sekarang  masih  banyak  digandrungi  oleh  sebagian masyarakat  Islam.  Karena  dianggap  cocok  dan  baik  untuk  dijadikan  sebagai pedoman dari segala masa dengan beberapa bukti yang telah dirasakan dalam kehidupannya.
Namun, setelah dianalisis secara seksama tidak satupun sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini yang sempurna adanya dan berlaku paten sebagai satu- satunya sistem yang paling baik digunakan dalam melakukan transaksi ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi konvensional, kurang memperhatikan perspektif hukum Islam. Sehingga masyarakat tidak dapat mengidentifikasi mengenai halal dan haramnya dalam berbisnis. Karena yang menjadi tujuan utamanya adalah orientasi keuntungan ( profit oriented ).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  masyarakat  sudah  mulai  berpikir secara  cerdas  dan  dinamis  utamanya  masyarakat  Islam,  bahwa  sebagai  umat Islam  merupakan  suatu  keniscayaan  untuk  selalu  mengikuti  semua  ajaran agamanya yang berpedoman pada Al- Qur’an dan Al -hadist, ditambah lagi fatwa para ulama sebagai hasil dari ijtihad mereka. Termasuk dalam berma’isyah atau mencari sumber penghidupan harus berprinsip pada sistem ekonomi syariah. 1 Masyarakat Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,  merupakan  salah  satu  Desa  yang  teletak  di  pulau  Madura. Masyarakatnya sangat agamis dengan seratus persen masyarakatnya beragama Islam.  Dilihat  dari  sektor  ekonomi,  lebih  dari  lima  puluh  persen matapencaharian  sebagai  petani.  Sebagian  besar  mereka  bertani  padi  dan tembakau sebagai titik tumpu perekonomian.
Masyarakat petani di Desa Pademawu Timur, tidak semuanya memiliki lahan  sawah  sendiri  melainkan  sebagian  mereka  melakukan  dengan  sistem berkongsi.  Berkongsi  dalam  istilah  fiqih  mu’amalah  disebut  dengan  syirkah, yaitu  ikatan  kerjasama  antara  dua  belah  pihak,  pemilik  lahan  dan  penggarap (petani) dengan akad tertentu untuk tujuan berbagi hasil ( nisbah ). Lahan yang dijadikan transaksi untuk digarap dapat berupa lahan dari tanah percaton milik kepala desa atau perangkat desa, atau kadangkala milik pribadi yang tidak dapat menggarap  sendiri  sawahnya  sehingga  diberikan  kepada  orang  lain  selaku penggarap dengan harapan dapat menuai hasil alam serta dapat menjaga lahan sawahnya supaya tetap potensial.
Hal  unik  yang  dilakukan  dalam  akad  kerjasama  (syirkah),  mereka melakukan  dengan  ketentuan  menyesuaikan  dengan  kebiasaan  yang  telah dilakukan  sebelumnya  oleh  masyarakat,  baik  dalam  hal  operalisasinya  atau mekanismenya  bahkan  dengan  ketentuan  bagi  hasilnya.  Kebiasaan  yang dilakukan dalam akad syirkah penggunaan lahan yang ditanami tembakau oleh penggarap,  kebanyakan  membebankan  biaya  operasionalnya  pada  penggarap tanah.  Sistem  ini  dalam  ekonomi  syariah  disebut  dengan  sistem muzara’ah . Sedangkan  bagi  hasil  yang  diperoleh  menggunakan  praktik  pembagian Tellon bagi pemilik sawah, sedangkan bagi penggarap sawah mendapatkan Tello Perapat . Sebagai  cendikiawan  muslim  tentunya  penulis  sangat  mengharapkan praktik  yang  dilakukan  oleh  mayoritas  masyarakat  muslim  sesuai  dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al- Qur’an dan Hadist.
1 Ekonomi Syariah dapat juga disebut ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan usaha oleh orang per-orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial menurut prinsip syariah. Pengertian ini terdapat Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Ekonomi  dan  Akad  Syariah  di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 17
177 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Oleh karena itu praktik seperti itu tentunya sangat perlu untuk ditelisik secara mendalam  ditinjau  dari Syirkat  Al- ‘Inan .  Sehingga  dapat  diketahui  tentang keabsahannya menurut hukum Islam.
Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana  praktik  pembagian Tellon untuk  Pemilik  Sawah  oleh  Petani Tembakau  di  Desa  Pademawu  Timur,  dan  (2)  Bagaimana  praktik  pembagian Tellon untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau ditinjau dari Akad Syirkat al- ‘Inan di Desa Pademawu Timur?
Tinjauan Umum tentang Syirkah
Secara  bahasa  syirkah  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu Syirkatun atau syarikatun artinya  percampuran  antara  dua  hal  atau  lebih,  sehingga  antara masing-masing sulit untuk dibedakan. Dalam hal ini adalah percampuran harta dari dua belah pihak yang bersekutu untuk melakukan suatu akad tertentu. 2 Secara terminologis sebagaimana yang disitir oleh Sayyid Sabiq, bahwa syirkah  merupakan  percampuran  antara  dua  pihak  yang  bersekutu  untuk melakukan  suatu  transaksi  tertentu  dengan  modal  dan  keuntungan  sesuai dengan kesepakatan bersama. 3 Para ulama fiqih bersepakat tentang penjelasan syirkah, bahwa syirkah merupakan perkongsian antara dua pihak atau lebih yang telah  bersepakat  untuk mentasharufkan (mengelola)  hartanya  masing-masing sesuai dengan akad tertentu yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak memiliki hak atau wewenang untuk mengelola hartanya termasuk dalam modal dan  keuntungan.  Sedangkan  mekanisme  transaksinya  diseuaikan  dengan kebiasaan yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. 4
Dalam istilah terkini syirkah dapat disebut juga sebagai perkongsian atau kerjasama  yang  terdiri  dari  dua  orang/badan  atau  lebih  untuk  melakukan aktivitas bisnis dengan tujuan profit oriented. Bisnis yang dilakukan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat berbagai kalangan, dari kalangan level bawah sampai  kalangan  level  atas. 5 Pada  kalangan  level  bawah  kerjasama  (syirkah) dilakukan  dalam  usaha  yang  sangat  sederhana  yang  terpenting  dapat  berwira usaha  dan  memperoleh  hasil  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Wujud syirkah yang dilakukan misalnya dalam bentuk jual-beli (Al- Ba’i), pinjam -
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1998), hlm. 196 3 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah , Juz 3  (Beirut: dar al-Fatah al- ‘Arabi, 1999), hlm. 202. Lihat juga dalam Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatu al-Akhyar Fi Halli Ghayati al-Ikhtisar , Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa (Surabaya: Bina Iman, 1994), hlm. 629.
4 Rahmat Syafe’i, Fiqih Mu’amalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.
5 Suhaimi dan Jamiliya Susantin.”Syirkah sebagai Problem Solving dalam Memulihkan dan Mengembangkan Perekonomian Dunia di Masa Pandemi Covid- 19”, Jurnal Kariman, vol. 09, No. 02 Desember, 2021. Hlm. 272.
meminjam (‘Ariyah), sewa - menyewa, musyaqah, ijarah, mudharabah, muzara’ah dan kerjasama lainnya yang biasa terjadi dalam masyarakat kaum bawah.
Dalam  hal  ini  paling  sering  dikakukan  yaitu  syirkah  dalam  bidang pertanian dalam bentuk mudharabah dan muzara’ah karena hampir enam puluh persen masyarakat Indonesia dikuasai oleh masyarakat yang bermatapencaharian  sektor  pertanian.  Mudharabah  menurut  Syafi’i  Antonio adalah akad kerjasama dalam hal usaha atau bisnis antara pemilik modal ( shohibul mal ) dan pengelola ( mudharib ) dimana seluruh modal ditanggung oleh pemilik modalnya  dengan  keuntungan  sesuai  dengan  akad  atau  perjanjian. 6 Apabila terjadi  kerugian  maka  ditanggung  oleh  pemilik  modal,  kecauali  terjadi  tindak kecurangan  atau  penipuan  yang  dilakukan  oleh  pengelolanya,  maka  dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk pengganti modal yang telah diberikan. 7 Muzara’ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu (presentase)  dari  hasil  panen.  Dalam  akad  ini  modalnya  bersumber  dari  yang menanam  sehingga  pemiliki  lahan  hanya  memperoleh  hasil  keuntungan  saja sesuai dengan akad yang telah disepakati. 8 Bentuk akad muzara’ah ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat pada level bawah disebabkan karena ketidak mampuan dalam kepemilikan lahan sawah, sehingga bekerjasama dengan para pemilik  lahan  untuk  sedapatnya  dikelola  atau  ditanami  sesuai  dengan kesepakatan bersama. 9
Syirkah dalam Pandangan Hukum Islam Syariah mengatur segala aspek dan sendi kehidupan, baik dalam bidang ibadah,  akidah  maupun  mu’amalah.  Pada  bidang  yang  disebutkan  terakhir menunjukkan  tata  cara  bertransaksi  dengan  sesama  dalam  ranah  untuk memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi). Syariah atau Hukum Islam mengatur bagaimana tata cara mendapatkan kebutuhan ekonomi dengan jalan yang benar
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.95 7 Memet  Slamet  dan  Tobroni,”Building  the  Values  of  Rahmatan  Lil  'Alamin  for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic  Law”,  Jurnal  Al -Ihkam,  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial,  vol.  16,  no.1,  2021. hlm.1 22.  Dapat  pula  dilihat  pada  Muhammad  Haris,  “Ayat  dan  hadist  Mudharabah, Musyarakah, Muzara’ah, Musaqah, Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia. Jurnal Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis. Volume 1, Nomor 2, Desember 2022. hlm. 117
8 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah:  Fiqh  Muamalah ,  Ed.  1.,  cet.  1  (Jakarta:  Kencana,
2012), hlm. 240.
9 Lihat pada Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 67
179 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
dan diridho’i oleh Allah. Bukan dengan cara yang subhat bahkan dilarang oleh hukum syara’. Dimaksudkan supaya mendapatkan hasil yang barokah dengan tidak mengandung dosa.
Salah  satu  cara  yang  sudah  ditentukan  dalam  ajaran  syariah  yaitu berbisnis dengan jalan syirkah atau musyarakah . 10 Kebolehan dalam bersyirkah telah dijelaskan dalam syariah melalui hadis Nabi:
َلاَق :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُل ْوُس َر َلاَق : َلاَق ُهْنَع ىَلاَعَت ُالله َي ِض َر َة َرْي َرُه ىِبَا  ْنَع اَمِهِنْيَب  ْنِم ُت ِج َرَخ َناَخ َذ إَف .ُهَب ِحاَص اَمُه ُدَحَا  ْنُخَي ْمَل اَم ِنْيَكْي ِرَّشلا  ُثِلاَث اَنَا ىَلاَعَت ُالله
11 )ميكاحلا هححصو دوادوبا هاور( “Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah SWT. berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah  satu  dari  keduanya  tidak  mengkhianati  temannya.  Apabila  dia mengkhianati temannya, maka aku kelua r  diantara mereka berdua.”(HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim).
Islam adalah agama Rahmatan lil ‘Alamin yang memberikan pengasihan, perdamaian  dan  kenyamanan  pada  semesta  alam,  termasuk  manusia  di dalamnya,  khususnya  orang-orang  yang  beriman.  Dalam  mendapatkan  harta yang notabene merupakan kebutuhan hidupnya diberikan tuntunan yang benar agar hidupnya senantiasa bersih, barokah serta berada dalam lindungan Allah SWT.  Hadis  di  atas  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah  ra.  menunjukkan  teknis berbisnis  ala  syariah  dengan  sistem  syirkah  yang  dibenarkan  yaitu  dengan bekerjasama  dengan  penuh  kejujuran  dan  tidak  ada  pengkhianatan  atau kecurangan, supaya selalu bersama Tuhan yang maha kuasa.
Syirkah  dalam  ketentuan  Fiqih  terdapat  beberapa  macam  yaitu:  (1) syirkah  ‘inan,  (2)  syirkah  mufawad}ah,  (3)  syirkah  abdan,  dan  (4)  syirkah wujuh. 12
a. Syirkah ‘Inan ( نانعلا ةكرش ), yaitu dua pihak bersekutu pada harta milik mereka berdua untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi antara keduanya. Dalam syarikah ini tidak ditetapkan syarat kesamaan pada harta, penggunaan, dan tidak pula pada keuntungan.
10 Musyarakah  merupakan  salah  satu  transaksi  atau  cara  memperoleh  harta  untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan saling berhubungan dengan manusia yang lain. Ahkmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 81 11 Muhammad Ibn Isma’il al -Amir al- San’ani, Subul al-Salam (Riyad: Dar Ibn Jauzi, 1418
H), hlm. 163. Ibnu Hajar al- ‘Asqalani, Bulugh al-Maram (Surabaya: Nurul Huda,tt.), hlm. 186.
12 Muhammad  Ibn  Isma’il  al -Amir  al- San’ani, Subul  al-Salam ,..hlm.  203.  Ibnu  Rusyd, Bidayatu al-Mujtahid Wanihayatu al-Muqtasid , Terj. Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun (Jakarta:
Pustaka Amani, 2007), hlm. 144-152.
Vol.9 No.2  Desember 2023 | 180
b. Syirkah  Mufawadah )ةضوافملا  ةكرش( ,  adalah  masing-masing berserikat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam semua sisi, baik  itu  modal,  pengelolaan  atau  utang,  sehingga  konsekuensinya keuntungan  yang  diperoleh  harus  dibagi  sama  ( general  patnership ). 13
Dalam  Fiqhu  al-Sunnah  ditetapkan  pensharatan  shirkah mufawad}ah yaitu: (1) adanya kesamaan pada harta, (2) kesamaan tingkat kewenangan dalam penggunaan, (3) kesamaan dalam agama, dan (4) kesamaan dalam pengelolaan. 14
c. Syirkah  Abdan )نادبلاا  ةكرش( ,  yaitu  dua  pihak  bersepakat  untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan ini dibagi  diantara  keduanya  sesuai  dengan  kesepakatan.  Shirkah  ini sering  terjadi  pada  tukang  jahit,  pandai  besi,  perancang  dan pengrajin lainnya. 15
d. Syirkah Wujuh )هوجولا ةكرش( , adalah dua orang atau lebih melakukan transaksi  pembelian  tanpa  memiliki  modal  dengan  mengandalkan kedudukan  dan  kepercayaan  pedagang  kepada  mereka,  dengan ketentuan bahwa syarikah diantara mereka berlaku pada keuntungan yang diperoleh. 16
Diskursus tentang Syirkah ‘Inan Pada dasarnya Syirkah dalam ketentuan fiqih mu’amalah terdapat dua bagian  yaitu: Syirkat  al-Milkiyah (syirkah  kepemilikan)  dan Syirkat  al- ‘Uqud (syirkah  akad).  Syikah  ‘Inan  merupakan  bagian  syirkah  akad  karena ketentuannya harus dilakukan oleh dua pihak yang berkongsi dengan ditandai akad  tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan  keduanya.  Sebagaimana  yang  telah disampaikan di muka bahwa syirkah ‘inan a dalah kedua belah pihak berserikat dalam  harta  untuk  diperdagangkan  atau  dikelola  dengan  keuntungan  dibagi antar  keduanya.  Pada  syirkah  ini  tidak  disyaratkan  adanya  kesamaan  modal, pengelolaan  dan  keuntungan. 17 Dalam  ketentuan  fiqih  muamalah  syirkah  ini dibebaskan akadnya berkenaan dengan besarnya modal, tasharruf nya serta laba yang  didapat,  yang  terpenting  sama-sama  diuntungkan  ( tabadal  al- manafi’ )  dan tidak terjadi persengketaan.
Penerapan  syirkah  ‘inan  dalam  kehidupan  masyarakat  kerapkali dilakukan dengan varian usaha yang beraneka ragam serta multilevel. Salah satu contoh  dari  syirkah  ‘inan  yaitu  seorang  A  memiliki  modal  yang  cukup
13 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,.. hlm. 149.
14 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, hlm. 203-204.
15 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,.. hlm. 204.
16 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,..hlm. 204
17 Ahkmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, hlm. 83
berkeinginan untuk mendirikan usaha bisnis counter servis HP, akan tetapi tidak memiliki  skill  dalam  hal  tersebut.  Sehingga  harus  mencari  seorang  B  yang memiliki keahlian dalam bidang servis HP untuk diajak bekerjasama (syirkah) demi mewujudkan bisnisnya. Oleh karena itu si A bertindak sebagai pemodal ( shohib  al-Mal )  sedangkan  si  B  sebagai  pengelola  ( mudhorib ).  Keduanya  dapat melakukan  akad  terlebih  dahulu  dalam  usahanya  dengan  pengelolaan  dan keuntungan yang telah disepakati.
Syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan syirkah ‘inan yaitu: pertama ,  harus  ada  pemodal  ( shohib  al-mal ); kedua ,  pengelola  ( mudhorib ); ketiga , usaha  yang  akan  direncanakan; keempat ,  akad  ( ijab  qabul ).  Merupakan  suatu keniscayaan  bahwa  usaha  atau  bisnis  yang  dilakukan  tidak  merupakan  bisnis terlarang dalam pandangan hukum Islam. Disamping itu pula pengelolaannya harus dengan cara yang benar. Artinya tidak melakukan perbuatan dhorar yang kerapkali  merugikan  pihak-pihak  lainnya.  Misalnya:  penipuan,  transaksi  tidak jelas, tindak eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dan tindakan lainnya yang tidak dibenarkan.
Dalam melakukan transaksi muamalah (keduniaan) terdapat garis tegas yang  merupakan  ketentuan  syariah,  kaidah  fiqih  menyatakan  bahwa  dalam bermuamalah  semua  perkara  diperbolehkan  (tidak  ada  pelarangan)  kecuali terdapat dalil yang menunjukkan tentang pelarangannnya. ( Al-Aslu fi al-Asyyai al- Ibahah illa maa Dalla Dalilun ‘ala Hurmatihi ). Berbeda dengan urusan ibadah, maka  tidak  boleh  dilakukan  kecuali  terdapat  tuntunan  dari  syariah  sebagai pedoman  absolut.  ( Al-Aslu  fi  al-Asyyai  al-Tahrim  illa  maa  Dalla  Dalilun ‘ala  al - Ibahah ). Syirkah ‘inan marupakan salah satu dari bagian sistem ekonomi syariah yang ketentuannya telah diatur dalam Al- Qur’an dan Al -Hadis serta pendapat para  ulama  fiqih  ( fuqaha’ ).  Dari  beberapa  transaksi  yang  dilakukan,  secara mayoritas masyarakat berkecimpung dalam bidang pertanian. Karena memang syirkah semacam ini lebih cocok dan relevan diterapkan dalam hal pertanian, terutama akad kerjasama ( musyarakah ) dalam hal pengelolaan dan sewa-menyewa tanah pertanian. Sudah merupakan hal lumrah dalam hukum ekonomi syariah terkait dengan syirkah ‘inan bahwa dua pihak melakukan kesepakatan berbisnis secara  syar’i  dengan  keuntungan  dibagi  bersama  sesuai  kesepatan.  S ebidang tanah  yang  dimiliki  sesesorang  atau  badan yang  tidak  sempat  dikelola  sendiri oleh pemiliknya, maka dapat dicarikan seorang penggarap yang dapat mengelola secara kompeten supaya menjadi lahan produktif dengan hasil melimpah setiap waktu.
Begitupun  sebaliknya,  seseorang  yang  memiliki  keahlian  bercocok tanam, menggarap tanah yang tidak potensial menjadi tanah yang dapat ditanami secara produktif, sementara dalam mereka tidak berkemampuan untuk membeli
lahan  atau  sawah  terkedala  oleh  faktor  ekonomi  dengan  garis  menengah kebawah.  Maka  langkah  praktis  yang  diambil  yaitu  dengan  mengikatkan  diri dengan kerjasama (syirkah) dengan pihak yang berkemampuan untuk memiliki lahan. Sehingga kedua belah pihak dapat m elakukan akad syirkah ‘inan dengan saling menguntungkan ( tabadal al- Manafi’ ). Keuntungan yang didapat diantaranya: pertama , pemilik lahan sudah ada orang yang menggarap lahannya sehingga dapat menjadi lahan potensial yang dapat ditanami berbagai macam tanaman bermanfaat. Kedua , pihak penggarap sekalipun  tidak  memiliki  lahan,  dengan  akad  kerjasama  dapat  secara  mudah menggarap  lahan  tersebut,  sehingga  dapat  menyambung  hidup  melalui matapencaharian  sebagai  petani. Ketiga ,  kedua  pihak  dapat  mempunyai  hasil pertanian  yang  diharapkan  ketika  sampai  pada  waktu  panen. Keempat ,  dapat melaksanakan titah agama sebagaimana yang diajarkan dalam hadis-hadis nabi dan kitab-kitab karangan para ulama yang mengajarkan untuk menghidupkan lahan-lahan yang mati ( ihya’u al -Maut ) agar sedapatnya menjadi lahan potensial yang dapat bermanfaat bagi kehidupan di alam semesta.
Praktik Pembagian Tellon untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau di Desa Pademawu Timur
Desa  Pademawu  Timur  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah 40,557 Ha, 726,05 m2, jumlah penduduk 6.762 jiwa dengan rincian 3.276 laki-laki dan 3.486 perempuan. 18 Kondisi alamnya banyak sekali dataran yang dapat dimanfaatkan untuk  lahan  pertanian,  sehingga  tidak  heran  apabila  matapencaharian  secara mayoritas  bercocok  tanam  (bidang  pertanian).  Disamping  itu  pula  ada  yang berprofesi  sebagai  aparatur  sipil  negara  (ASN),  guru,  dosen  serta  pekerja kantoran. Tidak sedikit pula yang mengembangkan wira usaha dengan berbagai varian bisnis yang disenangi.
Secara  religius,  masyarakat  Pademawu  Timur  dapat  dikatakan  sebagai masyarakat yang kental dengan keagamaannya dengan bersifat homogen. Dalam artian secara keseluruhan penduduknya beragama Islam. Dalam hal pengamalan kegamaan,  secara  mayoritas  sangat  taat  beragama.  Dapat  dilihat  dalam kehidupan kesehariannya, mereka kerapkali mengamalkan amalan-amalan yang berbau kultur keagamaan.
Sistem  pertanian  yang  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  Pademawu Timur  menggunakan  akad  kerjasama.  Kerjasama  dimaksud  dalam  ketentuan sistem  ekonomi  syariah  disebut  dengan musyarakah atau syirkah yaitu perkongsian  atau  kerjasama  antara  pihak  yang  memiliki  lahan  dengan  pihak
18 https://pademawutimur.id/demografi-desa/
penggarap dengan menggunakan akad tertentu dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepatakan bersama.
Latar  belakang  dari  perkongsian  yang  dilakukan  oleh  masyarakat disebabkan oleh faktor: pertama , keadaan kemampuan ekonomi yang tidak sama sehingga  berpengaruh  terhadap  kepemilikan  lahan  pertanian.  Artinya  tidak semua orang memiliki lahan tersebut. Kedua , setiap orang memiliki kemampuan (skill) yang tidak sama. Sekalipun sudah ada lahan, namun tidak memiliki skill untuk  mengelola  lahan  pertanian,  maka  mustahil  hasil  pertanian  dapat diwujudkan.  Sebaliknya,  memiliki  skill  namun  tidak  terdapat  lahan  untuk digarap,  maka  tidak  akan  mungkin  bisa  bekerja. Ketiga ,  merupakan  fitrah (sunnatullah)  manusia  untuk  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.  Setiap manusia  dilahirkan  dengan  kelebihan  dan  kekurangannya,  maka  merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan agar saling menutupi demi kesempurnaan dalam kehidupannya. Keempat , telah diatur secara tegas dalam hukum ekonomi syariah, bahwa dalam bermuamalah dibolehkan untuk bekerjasama (syirkah).
Dalam praktiknya, syirkah yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Timur  meliputi  dua  macam  yaitu  sistem mudharabah dan muzara’ah .  Sistem mudharabah dilakukan apabila pihak pemilik lahan (sawah) menanggung semua pembiayaan  dalam  menanami  lahan,  sedangkan  pihak  pengelola  (penanam) hanya menanggung pekerjaannya saja sampai pada masa panennya. Sedangkan sistem yang kedua dilakukan bilamana dalam kesepatannya seluruh pembiayaan ditanggung oleh pihak pengelola ( mudharib ), dari pihak pemilik lahan tidak harus mengeluarkan biaya apapun sampai pada masa menuai hasil dari tanaman yang telah ditanami.
Berbicara tentang tanaman yang lumrah ditanami dan menjadi kebiasaan dari mayoritas masyarakat Pademawu Timur meliputi dua macam varian, yaitu tanaman  padi  dan  tembakau.  Pemilihan  waktu  menanam  dan  jenis  tanaman harus  ditanami  disesuaikan  dengan  musim  yang  telah  berlangsung.  Ketika datang  musim  penghujan,  petani  menanam  secara  serentak  berupa  tanaman padi.  Hal  ini  dilakukan  karena  padi  sangat  memerlukan  banyak  air  untuk keberlangsungan  kehidupannya.  Sehingga  tumbuhnya  bagus  serta  hasilnya melimpah.  Maka  yang  paling  ideal  untuk  menanam  padi  adalah  pada  musim penghujan.  Disamping  itu  pula  alasan  yang  tidak  kalah  substansialnya  yaitu untuk  menekan  pembiayaan  supaya  lebih  ekonomis.  Karena  air  hujan  tidak memerlukan biaya apapun.
Pada saat musim kemarau, para petani sudah memahami secara cerdas berdasarkan  pengalamannya,  mengganti  jenis  tanaman  yang  ditanami  dengan tanaman  tembakau.  Tembakau  oleh  sebagian  orang  Madura  disebut  dengan sebutan  “Daun  Emas”  artinya  daun  yang  sangat  meng untungkan  sebagai sumber penghasilan karena harganya lumayan mahal ketika terjual. Disamping
itu tembakau merupakan bahan baku bagi perusahaan rokok untuk diproduksi menjadi  rokok  yang  siap  didistribusikan  kepada  konsumen.  Oleh  karena  itu tidak heran apabila petani secara rutin menanam tembakau dalam setiap musim kemarau.
Mayarakat Pademawu Timur memilih tembakau sebagai tanaman utama pada  saat  musim  kemarau  dengan  beberapa  alasan: pertama ,  para  petani menganggap  bahwa  tembakau  merupakan  tanaman  sangat  prospektif  yang sangat menguntungkan. Kedua , tembakau termasuk barang istimewa yang sangat mudah terjualnya, karena produksinya tidak pernah berhenti untuk memproduk rokok  sebagai  barang  kebutuhan  masyarakat. Ketiga ,  membantu  stabilitas perekonomian masyarakat kecil yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Keempat , semakin menjamurnya para pengusaha rokok dengan  mendirikan  pabrikan  yang  dapat  memproduksi  rokok  dalam  jumlah sangat  besar.  Sehingga  semakin  meyakinkan  petani  tembakau  bahwa tembakaunya pasti akan laku terjual dengan harga tinggi.
Suatu hal sangat substansial berkenaan dengan pembagian keuntungan (hasil)  yang  diperoleh  dalam  kerjasama  (syirkah)  yang  dilakukan  oleh  petani tembakau dengan pemilik sawah yaitu dibagi dengan prosentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya yang terjadi dalam masyarakat dan  telah  berlangsung  dalam  waktu  sangat  lama  secara  turun-temurun  dari nenek moyang bahwa pembagian keuntungan terkait dengan kerjasama bidang pertanian  tembakau  ditemukan  sebagai  berikut: pertama ,  apabila  biaya penanaman bersumber dari pemilik sawah dan petani hanya sebagai pengelola saja, maka pembagian berlaku istilah paroan . Artinya hasil bersih yang diperoleh dibagi dua dalam jumlah yang sama. Kedua , jika biaya transaksi bersumber dari petani tembakau sekaligus sebagai pengelolanya, maka pembagiannya berlaku istilah tellon bagi  pemilik  lahan  (sawah).  Artinya  untuk  bagian  pemilik  sawah mendapatkan  sepertiga  (1/3)  dari  keseluruhan  hasil  bersihnya,  dan    bagi petaninya mendapatkan dua pertiga (2/3).
Memperjelas  tentang  jumlah  pembagian tellon sebagaimana  yang  telah dijelaskan di muka. Misalnya dalam suatu akad kerjasama antara si A (pemilik sawah) dan si B (petani tembakau). Dalam hal ini yang membiayai penanaman adalah si B, maka setelah penanaman dilakukan dan hasil akhir yang diperoleh sebanyak  15.000.000  rupiah.  Maka  pembagiannya  dapat  dihitung  sebagai berikut:  untuk  A  mendapatkan  1/3x15.000.000=5.000.000.  Sedangkan perhitungan  untuk  B  2/3x15.000.000=10.000.000.  Demikian  yang  dimaksud dengan pembagian tellon . Menganalisis  tentang  pembagian tellon (1/3)  sebagaimana  yang  telah dipraktikkan secara turun-menurun oleh masyarakat Pademawu Timur; pertama , penulis  tidak  serta  merta  menyalahkan  apalagi  menghakimi  secara  sepihak tentang praktik yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat, terlebih
sudah pernah dicontohkan oleh generasi sebelumnya, sampai sekarang sudah terhitung antar generasi yang dimungkinkan sudah dianggap baik dengan sistem pembagian  tersebut.  Maka  hal  tersebut  dapat  terus  dilakukan  lintas  generasi asalkan  tidak  menimbulkan  persengketaan  atau  tidak  merugikan  salah  satu pihak.  Dalam  konsep  agama  dinyatakan  bahwa  segala  sesuatu  yang  dianggap baik oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka baik pula dalam pandangan Allah SWT.
Kedua ,  kerjasama  yang  dilakukan  dengan  melibatkan  dua  belah  pihak (pemilik  sawah  dan  penggarap)  merupakan  perbuatan  yang  mencerminkan fitrah sebagai manusia. Dengan fitrah tersebut menuntut manusia untuk saling berbagi dengan sesamanya. Termasuk dalam berbisnis pada prinsipnya bisnis harus  dilakukan  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  yang  membutuhkan  satu sama lain untuk memperoleh hasil sesuai harapan sebagai wujud nyata dalam ber- ma’isyah .  Dalam  ruang  lingkup  hukum  Islam,  kerjasama  termasuk  dalam kategori m u’amalah yaitu segala hal terkait dengan persoalan keduniaan. Artinya ketika  ditelisik  dari  sisi  harfiah,  bahwa  mu’amalah  diartikan  sebagai  saling berhadapan, saling bekerja sama dan saling memberikan keuntungan duniawi. Sehingga  merupakan  suatu  keniscayaan  bagi  manusia  untuk  melakukannya sesuai dengan prinsip syariah.
Praktik Pembagian Tellon untuk Pemilik Sawah oleh Petani Tembakau ditinjau dari Akad Syirkat al- ‘Inan di Desa Pademawu Timur Masyarakat  Pademawu  Timur  melakukan  praktik  pembagian  tellon untuk pemilik sawah, bukan hal yang tanpa alasan. Akan tetapi terdapat latar belakang yang sangat kuat: pertama , mengikuti kebiasaan masyarakat yang hidup sebelumnya,  sehingga  sampai  sekarang  dapat  ditiru  oleh  generasi  berikutnya. Kedua ,  ketika  modal  yang  digunakan  untuk  menggarap  tanah  berasal  dari penanam/penggarap  maka  yang  jelas  praktik  pembagian  tellon  ini  akan diterapkan. Karena yang dihitung oleh penggarap adalah biaya yang digunakan serta pekerjaan dalam merawat dan menyiram tembakau dari kecil sampai pada masa penennya. Sehingga pembagiannya lebih besar pihak penggarap dari pada pemilik tanah dengan perbandingan 2/3 dengan 1/3. Ketiga , dalam hal pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tembakau  dirasakan sangat menyulitkan bagi penggarap dengan pekerjaannya yang berat; mencari bibit tembakau, menanam, menyiram  setiap  hari,  memberikan  pupuk  dan  obat-obatan  untuk  menjaga stabilitas  dan  kualitas  daun  tembakau  agar  laku  dipasaran  dengan  harga  yang sangat mahal.
Berbicara  tentang  syirkah  ‘inan  dalam  kajian  hukum  ekonomi  syariah sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  muka,  bahwa  syirkah  ini  benar-benar diperbolehkan dalam ketentuan syariah asalkan tidak melanggar dari ketentuan
yang  telah  ditetapkan.  Syirkah  ‘inan  merupakan  perkongsian  antara  dua orang/badan  atau  lebih  yang  bersepakat  untuk  mengadakan  atau  melakukan suatu usaha tertentu demi mendapatkan keuntungan. Kerjasama yang dilakukan tidak  menuntut  adanya  kesamaan  dalam  hal  modal  dan  pengelolaan  usaha, namun telah disepakati diawal dalam hal keuntungan.
Menelisik  tentang  praktik  pembagian  tellon  bagi  pemilik  sawah  yang diakukan oleh penggarap atau petani selaku pemegang lahan dalam pandangan ekonomi  syariah,  khususnya  pada  syirkah  ‘inan.  Hal  ini  memerlukan  kajian secara  mendalam,  terutama  mengenai  praktik  yang  sebenarnya  terjadi  dalam masyarakat Pademawu Timur. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan justifikasi  terkait  dengan  praktik  yang  dilakukan,  apakah  sesuai  dengan ketentuan ekonomi syariah atau justru sebaliknya.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  terkait  dengan  kerjasama  ekonomi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Pademawu  Timur: pertama ,  dilihat  dari  akad kerjasama.  Islam  sangat  mengapresiasi  adanya  akad  kerjasama  yang  saling menguntungkan satu sama lainnya. Ajaran syariah selalu mengajarkan tentang konsep  “ syirkah ”  kerjasama  dalam  pengembangan  perekonomian  demi menyambung  kebutuhan  hidup  dan  membantu  sesama  agar  sama-sama memperoleh kemakmuran ekonomi.
Syirkah dalam hukum Islam dapat dibenarkan asalkan dengan ketentuan akad yang jelas. Apabila dilihat dari akad yang dilakukan terkait dengan masalah kerjasama menanam tembakau, telah dilakukan secara jelas oleh sebagian besar masyarakat  Pademawu  Timur.  Akad  ini  dilakukan  oleh  pemilik  sawah  dan penggarap dengan memfokuskan diri pada penanaman tembakau yang dengan ketentuan  pengelolaan  dan  bagi  hasil  yang  jelas  sebelum  transaksi  dilakukan. Oleh karena itu secara syariah akad tersebut dapat dibenarkan. Sesuai dengan hadis  yang  pernah  disampaikan  oleh  Rasulullah  saw.  bahwa  orang  Islam  itu sesuai dengan akad-akadnya ( Al- Muslimuuna ‘Inda Syuruutihim ). Islam  mengajarkan  tatanan  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  dan tatanan ekonomi dengan sempurna dan jelas, baik tercantum dalam Al- Qur’an maupun termaktub dalam hadis-hadis Nabi. Semuanya telah dijelaskan secara gamblang oleh para ulama tafsir dan ulama fiqih semata-mata untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam, agar dalam melakukan transaksi bisnis benar-benar memperhatikan  tentang  kebolehan  atau  pelarangannya  secara  hukum  syara’. Disamping itu pula yang paling penting diperhatikan yaitu demi kemaslahatan pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  agar  tidak  terjadi  persengketaan  di kemudian  hari,  karena  pada  hakikatnya  orang  Islam  itu  bersaudara,  sehingga hukumnya wajid untuk saling berdamai diantara kedua saudaranya.
Kedua , dilihat dari substansi usaha yang dilakukan yaitu sebagian besar dalam  bidang  pertanian  tembakau.  Dalam  tinjauan  hukum  Islam,  pertanian
tembakau  bukanlah  hal  dilarang,  sehingga  dapat  dilakukan  kapan  saja  sesuai dengan kesepatakan bersama antara pemilik sawah dan penggarap.
Apabila  ditinjau  dari  syirkah  ‘inan  terkait dengan  pertanian  tembakau merupakan  hal  diperbolehkan.  Karena  salah  satu  syarat  kebolehan  dalam bersyirkah  adalah  tidak  melakukan  kerjasama  dalam  transaksi  yang  dilarang. Oleh  karenanya  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  Pademawu  Timur dapat dibenarkan dalam ketentuan hukum Islam.
Ketiga , ditelisik dari praktik kerjasama penanaman tembakau sampai pada waktu  panen.  Sesuai  dengan  akad  yang  telah  disepakati  bahwa  penanaman, perawatan (penyiraman) sampai pada masa panen dipasrahkan pada penggarap (petani)  sedangkan  pemilik  sawah  hanya  menunggu  hasilnya  saja  sampai tembakau tersebut laku terjual.
Praktik  tersebut  sama  sekali  tidak  melenceng  dari  akad  syirkah  ‘inan. Dalam ketentuan syirkah ‘inan bahwa dalam pengelolaan tidak disyaratkan harus sama  porsinya  antara  pemilik  sawah  dan  penggarap.  Artinya  pemilik  sawah boleh tidak berkecimpung sama sekali dalam penanaman tembakau, melainkan hanya  modal  sawah  saja  untuk  digarap  oleh  pihak  petani.  Sedangkan  pihak petani mengelola secara utuh sekaligus membiayai kebutuhan penanaman dan perawatan sampai pada batas waktu panen.
Keempat ,  Setelah  waktu  panen  dilakukan  maka  tembakau  yang  telah dipanen tersebut dijual dan hasilnya dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah  ditentukan  pada  akad.  Ketika  dicermati  secara  teliti  berdasarkan  hasil penelitian di lapangan, dapat dikatakan bahwa pembagian hasil dari penanaman tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Timur tidak bertentangan dengan syirkah ‘inan.
Praktik pembagian yang dilakukan secara tellon (1/3) bagi pemilik sawah. Sedangkan sisanya sebanyak 2/3 diperuntukkan bagi penggarap atau petani. Hal ini sudah menjadi kebiasaan secara umum dan telah diketahui secara lazim oleh masyarakat  berdasarkan  pada  generasi  masyarakat  yang  hidup  sebelumnya. Disamping itu pula diperkuat dengan akad (kesepakatan) yang telah ditentukan di awal. Sehingga diantara pihak yang melakukan transaksi saling menerima dan saling ridho yang dalam istilah agama disebut dengan Antaradin Minkum . Ajaran  syariah  sebetulnya  mengajarkan  sistem  ekonomi  yang  benar sebagai tuntunan bagi umat manusia. Tujuannya tidak lain yaitu untuk manjaga kemaslahatan umat manusia ( limaslahatil ammah ). Dalam istilah hukum Islam ada yang  disebut  dengan maqasit  al-Syariah yang  artinya  tujuan-tujuan  syariah. Adapun  tujuan  syariah  terkait  dengan  persoalan  ini  adalah Hifdhul  Mal yaitu menjaga harta. Maksudnya harta yang didapat dan harta yang dikeluarkan harus benar-benar  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  tidak  diperbolehkan bertentangan dengan ajaran syariah.
Dengan  demikian  menelisik  praktik  pembagian tellon yang  dilakukan oleh  masyarakat  Pademawu  Timur  terkait  dengan  bertani  tembakau  sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan syirkah ‘inan.
Kesimpulan
Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa: Pertama , praktik pembagian  tellon  untuk  pemilik  sawah  yang  dilakukan  oleh  petani  tembakau dilakukan  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  secara  teknis dilakukan dengan sistem muzara’ah , artinya pembiayaan semuanya ditanggung oleh  petani  atau  penggarap. Kedua ,  bilamana  ditinjau  dari  syairkah  ‘inan berkenaan  dengan  praktik tellon tersebut  sama  sekali  tidak  bertentangan, melainkan sudah dengan ketentuan syariah.

## Daftar Pustaka
Ahkmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2018.
Farid  Wajdi  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Ekonomi  Islam. Jakarta:  Sinar Grafika, 2020.
Ibnu Hajar al- ‘Asqalani, Bulugh al-Maram. Surabaya: Nurul Huda,tt. Ibnu  Rusyd, Bidayatu  al-Mujtahid  Wanihayatu  al-Muqtasid ,  Terj.  Imam  Ghazali Said, Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Kifayatu al-Akhyar Fi Halli Ghayati al-Ikhtisar , Terj. Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa. Surabaya: Bina Iman, 1994. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya, 2018. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1998. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah , Ed. 1., cet. 1. Jakarta: Kencana,
2012.
Memet Slamet dan Tobroni,”Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy  and  Islamic  Economic  Law”,  Jurnal  Al -Ihkam,  Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, vol. 16, no.1, 2021. Moh. Nazir Ph.D., Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
Muhammad  Haris,  “Ayat  dan  hadist  Mudharabah,  Musyarakah,  Muzara’ah, Musaqah,  Telaah  Filosofis,  Sosiologis,  Yuridis  Perspektif  Hukum  di Indonesia. Jurnal Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis. Volume 1, Nomor 2, Desember 2022.
189 | ‘U lûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Muhammad Ibn Isma’il al -Amir al- San’ani, Subul al-Salam. Riyad: Dar Ibn Jauzi,
1418 H.
Rahmat Syafe’i, Fiqih Mu’amalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah , Juz 3. Beirut: dar al-Fatah al- ‘Arabi, 1999. Suhaimi  dan  Jamiliya  Susantin.”Syirkah  sebagai  Problem Solving dalam Memulihkan  dan  Mengembangkan  Perekonomian  Dunia  di  Masa Pandemi Covid- 19”, Jurnal Kariman, vol. 09, No. 02 Desember, 2021.