## PENANGANAN MANTAN ANGGOTA GAFATAR OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

## THE HANDLING OF THE FORMER GAFATAR MEMBERS BY THE LOCAL GOVERNMENT OF TASIKMALAYA REGENCY

## NOVI DWI NUGROHO

## Abstract
This paper presents the results of research on the handling of the former Gafatar members by the Tasikmalaya Regency government who have been repatriated from Mempawah West Kalimantan. This is a problem for the local government where the former Gafatar members came from, because most of the former Gafatar members who have gone to West Kalimantan have sold their assets. So that when they were returned to their origin area that they had nothing left. In addition, new problems arise with having rejection by the citizens. This research uses descriptive qualitative methods, data collection techniques carried out by interviews, document studies, observations and documentation. From the research findings it can be conclude that the existence of the Gafatar organization in Tasikmalaya Regency has been around since 2014, this is proven by Surat Keterangan Terdaftar (SKT) from the Office of National Unity and Politics with Inventory Numbe: 225/32/SKT/IX/2014. Related to the handling done by the Tasikmalaya Regency government to former Gafatar members who have been repatriated from Mempawah West Kalimantan, that are; First, pickup at the Social Service Office of West Java Province; Second, relocation for former Gafatar members who were rejected by community members and third, is assistance in the form of food and cash. All these treatments are the concern of the Tasikmalaya Regency government towards former Gafatar members.
Keywords: Handling, Former Gafatar Members, Tasikmalaya Regency

## Abstrak
Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang penanganan mantan anggota Gafatar oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah dipulangkan dari Mempawah Kalimantan Barat. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, di mana mantan anggota Gafatar ini berasal, karena kebanyakan mantan anggota Gafatar yang sudah pergi ke Mempawah Kalimantan Barat sudah menjual aset-asetnya. Sehingga pada saat dikembalikan ke daerah asal mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Selain itu persoalan baru muncul dengan adanya penolakan dari warga masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Dari temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa keberadaan organisasi Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya sudah ada sejak tahun 2014 ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Kesbangpol dengan Nomor Inventarisasi: 225/32/SKT/IX/2014. Terkait penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap mantan anggota Gafatar yang telah dipulangkan dari Mempawah Kalimantan Barat, yaitu: Pertama , penjemputan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; Kedua , relokasi bagi mantan anggota Gafatar yang ditolak oleh warga masyarakat dan yang ketiga , adalah bantuan berupa  sembako dan uang tunai. Semua rangkaian penanganan ini merupakan perhatian dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap mantan anggota Gafatar.
Kata Kunci : Penanganan, Mantan Anggota Gafatar, Kabupaten Tasikmalaya
Novi Dwi Nugroho Balai Penelitian dan Pengembangan  Agama Jakarta Jln. Rawa Kuning No.6, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, 13950 Email: novdwinu@gmail.com
Naskah diterima: 21 April 2020 Revisi: 29 April-28 Juli 2020 Disetujui: 29 Juli 2020

## PENDAHULUAN
Kasus orang hilang dipenghujung tahun 2015 yang disinyalir ikut Gafatar menjadi sorotan masyarakat dan perhatian pemerintah dan menjadi isu nasional. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat bekerja keras untuk mengkaji siapa itu Gafatar, latar belakang kelompok ini sehingga hasil akhir dari kajian yang dilakukan oleh MUI pusat dengan mengeluarkan fatwa sesat kepada Gafatar, (Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2016). Fatwa sesat yang dilabelkan kepada Gafatar merupakan hasil riset dari tim yang diturunkan oleh pihak MUI pusat selama kurang lebih lima bulan (Pernyataan Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, MA, Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat). Gafatar merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2007, karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi.
Pada 2 November 2011, Gafatar pernah mengajukan  surat keterangan terdaftar (SKT) ke Ditjen Kesbanglinmaspol Kemendagri, bahkan sampai tiga kali, namun pengajuan itu ditolak karena sudah ada kecurigaan terhadap organisasi ini (http:// radarpolitik.com/mendagri-tak-keluarkan- skt-gafatar-selalu-ganti-nama-dan-jadi organisasi-terlarang diakses, 27 Maret 2016). Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur teknis pendaftaran ormas, bisa terdaftar dan tidak terdaftar. Diatur pula, pemerintah dan pemerintah daerah tidak bisa menetapkan ormas sebagai ormas terlarang dan tidak dapat melarang ormas yang tidak terdaftar tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban
umum, dan pelanggaran hukum, sehingga pada saat itu meskipun Gafatar tidak tercatat di Ditjen Kesbangpol Kemendagri RI tetapi tidak bisa dibubarkan.
Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dari kejaksaan Agung RI juga ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Gafatar. Tim Pakem mendapatkan tiga alasan yang mendasari anggapan bahwa ajaran Gafatar menyimpang. Pertama , Gafatar dinilai menyebarkan ajaran Islam dan sejumlah agama lain dengan cara menyatukan berbagai agama menjadi satu kepercayaan. Kedua , Gafatar merupakan metamorfosis dari Komunitas Millah Abraham (Komar). Sebelumnya, organisasi tersebut juga merupakan metamorfosis dari organisasi Al-Qiyadah al-Islamiyah. Organisasi tersebut telah dilarang sejak 2007 dengan keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP- 116/A/JA/11/2007 tentang Larangan Kegiatan Aliran dan Ajaran Al-Qiyadah al-Islamiyah di seluruh Indonesia yang didasarkan pada Fatwa MUI. Ketiga , ajaran Gafatar mempercayai Ahmad Mushadeq sebagai Al-Masih Al-Maw’ud , Mesias (juru selamat) yang dijanjikan menggantikan Nabi Muhammad SAW.
Pemerintah sebagai regulator, sudah sejak lama menerbitkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini sebagai landasan hukum bagi umat beragama di Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa regulasi tentang penanganan terhadap aliran kegamaan yang berkembang di Indonesia seperti: a) Keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Halaman 95 - 112
2008 Nomor KEP-003/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. b) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/ B.V/2/HK.00/71.08/2014 tentang Pedoman Penanganan Aliran Dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia;  c) Surat Edaran Sekertariat Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 tentang Kewaspadaan terhadap Aliran Sempalan yang Berkembang di Masyarakat.
Mengantisipasi dampak dari berkembangnya aliran atau paham keagamaan menyimpang yang bisa memicu  atau  menimbulkan  konflik  sosial dimasyarakat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  ruang lingkup dari undang-undang ini adalah pencegahan  konflik,  penghentian  konflik, pemulihan  pasca  konflik.  Pertimbangan pemerintah dengan menerbitkan undang- undang ini adalah, ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menegakan hak asasi setiap warga negara melalui penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
Kementerian Agama sendiri melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Dilklat pada tahun 2013 menerbitkan sebuah buku pedoman  terkait penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah. Tujuan penyusunan buku pedoman ini adalah: a) menyelesaiakan masalah aliran dan gerakan keagamaan
bermasalah dengan cara berkemanusiaan, berkeadilan dan berkeadaban; b) Memperkokoh fungsi agama dalam mengembangkan potensi manusia paripurna (insan kamil); c) Memfasilitasi penyelesaian antara mereka yang dianggap aliran bermasalah dengan masyarakat pada umumnya melalui cara-cara damai dan demokratis.  Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh tim yang dibentuk Kementerian Agama baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/ kota dalam menangani aliran keagamaan bermasalah.
Regulasi mengenai penanganan aliran keagamaan bermasalah sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pada kenyataannya masih ada saja kendala dan hambatan dalam penanganannya. Tidak jarang dengan kemunculan aliran atau gerakan keagamaan bermasalah menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Pemerintah dalam hal ini, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memenuhi hak dasar masyarakatnya, merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, seperti pada Pasal 12 ayat (1): Urusan  pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; f) sosial.  Di samping itu tugas Kepala Daerah sesuai Pasal 65 ayat (1) huruf b adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kedua pasal tersebut secara jelas bahwa Pemerintah Daerah dengan seperangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban memenuhi urusan
dasar masyarakatnya dan juga memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penanganan yang baik terhadap seluruh masyarakat yang ada di daerahnya, termasuk mantan anggota Gafatar.
Secara khusus pemerintah dalam penanganan terhadap Gafatar mengeluarkan Keputusan Bersama, Menteri Agama dan Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016, Nomor KEP-043/A/ JA/02/2016, Nomor 223-865 Tahun 2016 tentang Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau dalam Bentuk Lainnya Untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan yang Menyimpang dari Ajaran Pokok Islam, yang ditetapkan tanggal 26 Februari 2016. Pada keputusan tersebut, didiktum keenam memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.
Mantan anggota Gafatar yang berada di Kalimantan Barat telah diputuskan oleh pemerintah untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Mantan anggota Gafatar yang telah dipulangkan ke daerahnya masing- masing,  masih  menyisakan  potensi  konflik sosial. Penolakan warga, keengganan untuk kembali ke kampung halaman, perpindahan keyakinan (akidah) adalah beberapa masalah yang dihadapi pemerintah dalam menangani mantan anggota Gafatar. Sehingga peran pemerintah sangat penting dan sekaligus menentukan nasib mereka, karena setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.
Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu kabupaten yang beberapa warganya ikut organisasi Gafatar dan telah dipulangkan dari Mempawah Kalimantan Barat. Mantan anggota Gafatar yang dipulangkan dari Mempawah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat saja, tetapi Pemerintah Daerah di mana mereka berasal juga harus ikut bertanggung jawab. Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 28 mantan anggota Gafatar yang dipulangkan dari Mempawah Kalimantan Barat (Data dari Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya). Dari 28 mantan anggota Gafatar yang dipulangkan ini, mereka berasal dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Data Kecamatan yang Terdapat Mantan Anggota Gafatar No Kecamatan Jumlah 1 2 3 4 5 6
7 8 9 Singaparna Cisayong Bojong Gambir Jamanis Rajapolah Cigalontang Sukahening Cikalong Sukaratu 6 4
5 1 1 1
1 5 4 Jumlah 28 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya
Penanganan terhadap aliran atau gerakan keagamaan yang dianggap sesat bukan hanya pada ajaran atau pun pendirinya saja, tetapi yang lebih penting adalah penanganan terhadap para anggota atau pengikutnya. Kajian terhadap peranan pemerintah dalam melakukan perlindungan, pembinaan, pengawasan terhadap  mantan anggota Gafatar penting dilakukan, bagaimana pun juga mereka adalah bagian
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Halaman 95 - 112
dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi hak-haknya sebagai warga negara. Salah satu rekomendasi dari fatwa MUI tentang Gafatar adalah pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus menerus terhadap pengikut, anggota dan pengurus Gafatar. Dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Gafatar didiktum keenam memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap simpatisan, anggota, dan pengurus Gafatar.
Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah: (1) Bagaimana keberadaan organisasi Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya? (2) Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap mantan anggota Gafatar yang telah dipulangkan dari Mempawah Kalimantan Barat?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui keberadaan Organisasi Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya, (2) Mengetahui penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap mantan anggota Gafatar yang sudah dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat.
Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi kalangan akademisi dan publik dalam melihat fakta empiris penanganan aliran keagamaan bermasalah, bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan (Pemerintah) dalam mengevaluasi kebijakan terhadap
penanganan terhadap aliran keagamaan bermasalah secara komperhensif.

## Kerangka Konseptual
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penanganan adalah Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan. Dalam konteks penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan menangani mantan anggota Gafatar yang telah dipulangkan dari Mempawah Kalimantan Barat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (2), yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisitem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka (2) dan UU No. 23 Tahun 2014).
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka (3) UU No. 23 Tahun 2014). Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat (Pasal 1 angka (5) UU No. 23 Tahun 2014). Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh semua daerah (Pasal 1 angka (14) UU No. 23 Tahun 2014).
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (Pasal 1 angka (16) UU No. 23 Tahun 2014) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; f) sosial (Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014).
Dari kerangka konsep tersebut kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengurus warganya dapat dilihat pada Pasal 1 angka (14) UU No. 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; f) sosial.
Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengurus warga masyarakatnya terkait kebutuhan dasar seperti yang sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini juga berlaku bagi mantan anggota Gafatar yang telah dipulangkan dari Mempawah Kalimantan Barat dan telah dikembalikan ke daerah asal mereka.  Karena mereka masih warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-haknya dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh
konstitusi, ini tertera jelas dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945,  Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, di mana perilaku yang dilakukan  tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu dalam masyarakat (Poerwadinata, 1995, 751). Oleh sebab itu, jika tindakan tersebut diharapkan maka seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab pada suatu peristiwa.
Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya (Soekanto, 2002:223). Merton dalam raho mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan atau jabatan tertentu (Raho, 2007:67).
Peranan dan status tidak dapat dipisahkan, karena dalam penerapannya tidak ada peranan tanpa status dan sebaliknya tidak ada status tanpa peranan (Kun Maryati, Juju Suryawati, 2006:70). Dalam Ayub Ranoh (2006:21) Peranan adalah tindakan seseorang dalam status tertentu. Peran dalam suatu lembaga
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Halaman 95 - 112
berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, function , yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi (Himawan, 2005:51).
Peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut: Pertama, peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Kedua, timbul pengertian tentang service state , di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Ketiga, peranan pemerintah sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur sebagai pembaruan atau pembangunan (Tjokroamidjojo, 1995:18).
Peran Pemerintah Daerah dalam konteks penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,  beserta jajarannya serta instansi lain di tingkat
Kabupaten Tasikmalaya, yang terkait dengan penanganan mantan anggota Gafatar, seperti Kementerian Agama, Kesbangpol, Dinas Sosial, Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional dan Kepolisian.
1. Kementerian Agama Kabupaten/
Kota adalah instansi pemerintah yang membidangi urusan agama di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini adalah  Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
2. Kesbangpol Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini adalah Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial di tingkat Kabupaten/ Kota. Dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya.
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini adalah MUI Kabupaten Tasikmalaya.
5.  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Tasikmalaya.
Gambar 1. Skema Penanganan Mantan Anggota Gafatar di Tasikmalaya Penanganan Pemerintah Daerah Mantan Anggota Gafatar
Struktur Administrasi Aturan formal Regulasi, kebijakan,
program Sumber dana/ anggaran Budgeting SDM Skills, pengetahuan, dan nilai Profil, pelatihan, perekrutan Proses Komunikasi Pengumpulan informasi dan analisis Perencanaan, koordinasi, penelitian, mekanisme, dan rutinitas Diseminasi informasi Penyuluhan, pertemuan, press conference , kampanye media, dan periklanan Mechanism feedback , analisis media matrik komunikasi (ROI Measures)
Sumber: Karen Sanders dan Maria Jose Canel, dalam “ Government Cases and Challenges Communication”, Bloomsbury Academic : New York dan London, 2013, hlm. 15.
Skema yang digunakan dalam melihat komunikasi pemerintah tersebut seperti terlihat pada Gambar 1 tersebut, yang terbagi pada dua hal, yakni struktur dan proses. Guna melihat koordinatif atau komunikasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan mantan anggota Gafatar. Pada struktur, hal yang perlu ditelusuri yakni, aturan formal yang mendasari dan penganggaran dalam penanganan mantan anggota Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, sumber daya manusia menjadi struktur yang dikaji. Kemudian, perlu juga melihat proses komunikasi dari masing- masing instansi yang ada di Kabupaten
Tasikmalaya dalam hal pengumpulan informasi, diseminasi informasi, dan evaluasi. Setidaknya, skema tersebut dapat menjadi fondasi dalam melihat peran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena sosial tertentu, metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, dan lain- lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1996, 63). Penelitian kualitatif adalah penelitian  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistis dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Kirk and Miller, 2001:9).
Penelitian ini mencoba mendeskripsikan realita yang ada di lapangan terkait keberadaan organisasi Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menangani mantan anggota Gafatar, apa saja yang sudah dilakukan. Pengumpulan data dilakukan selama 17 hari dari tanggal 23 Mei – 9 Juni 2016, teknil pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, observasi dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Halaman 95 - 112
Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), Kepala Kementerian Agama, Kepala Kesatuan Bangsa Dan politik (Kesbangpol), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Tasikmalaya, serta dengan berbagai pihak yang yang terlibat dalam penanganan mantan anggota Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya. Apa yang sudah dilakukan dalam rangka penanganan mantan anggota Gafatar, faktor pendukung dan penghambat dalam penanganannya.
Studi dokumen dilakukan dengan mengambil data yang ada di instansi terkait yang memang terlibat dalam penanganan mantan anggota Gafatar. Observasi dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pembinaan, penanganan serta pengawasan terhadap mantan anggota Gafatar.
Teknik analisa data, menurut Miles dan Huberman dalam (Anis dan Kandung, 2014:64) menjelaskan bahwa “metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah metode analisa interaktif, yang mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
1.  Reduksi data ( reduction data ) Reduksi data, yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.
Jawaban yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan (dikelompokkan), jawaban yang sama dan yang berbeda dipisahkan dan menentukan temanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data.
2.  Penyajian data ( display data )
Penyajian data, yaitu data disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan dari hasil wawancara, diuraikan sesuai dengan reduksi yang telah dilakukan.
3. Penarikan Kesimpulan ( conculing drawing )
Penarikan kesimpulan, yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan dalam satu kesimpulan yang bersifat tentatif. Maka dengan bertambahnya data selama penelitian berlangsung, maka pada setiap  kesimpulan  dilakukan  verifikasi secara terus menerus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Organisasi Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya
Keberadaan organisasi Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya sudah ada sejak tahun 2014 ini sesuai dengan surat keterangan domisili Nomor 005/116/VII/2014/DS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilampunghilir pada tanggal 27  Agustus 2013. Selain itu Dewan Pimpinan Gerakan Fajar Nusantara Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Agustus 2014 mengirimkan permohonan surat keterangan terdaftar  (SKT) kepada Kepala Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor 001/K19-2/ IX/2014 yang berisi bahwa kami sampaikan surat permohonan untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR), agar didaftarkan
dan terdaftar di Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya.
Keberadaan Dewan pimpinan Kota/ Kabupaten Tasikmalaya dikuatkan oleh surat keterangan dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Fajar Nusantara Jawa Barat tertanggal 5 September 2014, Nomor 002/Add/EX/DPD-03/IX/2014 perihal pemberitahuan pengurus Dewan pimpinan Gafatar Kabupaten Tasikmalaya yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat, Muhammad Ruchyat dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Jefri Oktorionus, yang dalam surat pemberitahuan tersebut berisi bahwa Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat menyampaikan sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Fajar Nusantara No. 089/ KPTS//D-03/IV/2014 tentang penetapan dan pengangkatan personalia pengurus dewan pimpinan Kabupaten Tasikmalaya Gerakan Fajar Nusantara (DPK Gafatar Tasikmalaya) periode 2014-2015, dengan Ketua adalah Abdul Rahman Alfarid, Sekretaris adalah Bahrul Ulum Fikri, dan Bendahara dijabat oleh Tarmo.
Tujuan Organisasi:
1.  Sebagai wadah menghimpun putra- putri nusantara dalam menyatukan pemahaman moral kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif, kokoh, cerdas, dan menyatu.
2. Sebagai sarana komunikasi dan menumbuhkan persaudaraan di antara sesama putra-putri nusantara, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia.
3.  Mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
4.  Mewujudkan dan melahirkan kader- kader pemimpin bangsa yang jujur, berani, tegas, adil, cakap, berintegritas, bijaksana, cerdas, dan sehat, dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dewan pimpinan Gafatar Kabupaten Tasikmalaya, sudah pernah terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2014, ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor Inventarisasi: 225/32/SKT/IX/2014. Surat keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan apabila dikemudian hari surat keterangan ini terdapat kekeliruan dan tau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya hanya berlaku selama 4 bulan, dari 11 September-31 Desember 2014. Menurut informasi dari Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Tasikmalaya, pada Januari 2015 Pimpinan daerah Gafatar Kabupaten Tasikmalaya mengajukan lagi perpanjangan SKT lagi tetapi karena pertimbangan berbagai hal SKT tersebut tidak diperpanjang (wawancara dengan Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Tasikmalaya Iwan Ridwan, SIP, 26-05- 2016).

## Penanganan terhadap Mantan Anggota Gafatar di Tasikmalaya
Pemerintah Daerah Tasikmalaya menggelontorkan dana Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), yang diserahkan ke Dinas Sosial sebagai dana taktis tanggap darurat dalam penanganan mantan anggota Gafatar, dana tersebut digunakan
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Halaman 95 - 112
sebagai dana operasional tim sekaligus digunakan untuk memberi bantuan kepada semua mantan anggota Gafatar yang ada di Kabupaten Tasikmalaya seperti untuk membeli sembako, menyewakan tempat tinggal sementara bagi  satu kepala keluarga yang mendapat penolakan dari warga. Untuk biaya operasional tim sendiri cukup memakan biaya yan cukup besar, ini dikarenakan letak atau tempat tinggal para mantan anggota Gafatar ini berada dipinggiran Tasikmalaya yang jaraknya ratusan kilometer dari pusat kota apabila tim mengantar ataupun melakukan pembinaaan serta pemantauan kepada mantan anggota Gafatar bisa memakan waktu 5 jam perjalanan jadi pulang pergi 10 jam. Dana tersebut tidak digelontorkan secara langsung tetapi bertahap sesuai kebutuhan dalam penanganan mantan anggota Gafatar (wawancara dengan Kabid Balinsos Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, Dra. Etti S, 27-05-2016).
Data dari Dinas Sosial Tasikmalaya terdapat 28 orang mantan anggota Gafatar, tersebar di 9 kecamatan. Kecamatan Singaparna terdapat 6 orang, Kecamatan Cisayong 4 orang, Kecamatan Bojong Gambir 5 orang, Kecamatan Jamanis 1 orang, Kecamatan Raja Polah 1 orang, Kecamatan Cigalontang 1 orang, Kecamatan Sukahening 1 orang, Kecamatan Cikalong 5 orang, dan Kecamatan Sukaratu 4 orang. Dari 28 mantan anggota Gafatar ini yang dipulangkan ke Kabupaten Tasikmalaya melalui 4 tahap pemulangan, mereka dijemput oleh Kepala Bidang Balinsos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial (wawancara dengan Kabid Balinsos
Dinsos Kabupaten Tasikmalaya Dra. Etti S, 27-05-2016).
Pada tanggal 1 Februari 2016 dilakukan penjemputan mantan anggota Gafatar gelombang pertama, di mana anggota Gafatar ini dijemput dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat oleh Kabid Balinsos Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Anggota Gafatar ini kemudian dibawa ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, yang acara penyambutanya dihadiri dari Kesbangpol, Kemenag, Polres, Kodim, MUI, Baznas Kabupaten Tasikmalaya, dan juga para camat yang warga masyarakatnya menjadi anggota Gafatar (para camat ini adalah pihak yang menjemput dari Dinas Sosial Kabupaten ke rumah atau tempat tinggal masing-masing dari mantan anggota Gafatar ini).
Penjemputan mantan anggota Gafatar dilakukan sebanyak empat gelombang, penjemputan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebelum anggota Gafatar ini dipulangkan ke daerah masing-masing Dinas Sosial, Kemenag, pihak Polres yang diwakili oleh Kasat Intelkam beserta timnya melakukan koordinasi dengan camat dan masyarakat sekitar rumah anggota Gafatar terutama kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda agar mau menerima kepulangan dari mantan anggota Gafatar ini.
Gambar 1. Penyambutan mantan anggota Gafatar di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Senin, 1 Februari 2016
Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan mantan anggota
Penanganan Mantan Anggota Gafatar ... (Novi Dwi Nugroho)
Gafatar adalah sebagai koordinator dengan menggandeng instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dalam menangani mantan anggota Gafatar yang dikembalikan ke Kabupeten Tasikmalaya. Dinas sosial diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengkordinir penanganan terhadap mantan anggota  Gafatar yang dipulangkan kabupaten Tasikmlaya (wawancara dengan Kabid Balinsos Dinas Sosial Kabupeten Tasikmalaya Dra. Etti S, 27-05-2016).
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Sosial memberikan bantuan jaminan hidup kepada mantan anggota Gafatar dengan memberikan bantuan kepada masing-masing kepala keluarga mantan anggota Gafatar maupun perseorangan berupa sembako, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu bulan. Di samping itu, ada satu keluarga mantan anggota Gafatar yang ditolak oleh warga sekitar, untuk mengantisipasi hal- hal yang tidak diinginkan maka untuk sementara satu kepala keluarga tersebut, yaitu keluarga Ondin yang beralamat di RT. 004 RW. 006 Kampung Cisarua Desa Kubang Sari Kecamatan Cikalong, kemudian pihak dari Dinas Sosial, Kementerian Agama dan pihak Polres Tasikmalaya, menitipkan keluarga ini keyayasan An Nur di Kecamatan Padakembang selama satu bulan.
Selama satu bulan ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini dari Dinas Sosial, Kementerian Agama, pihak Kepolisian, serta pihak Pemerintah Desa Kubangsari beserta semua unsur masyarakat pemuda, tokoh agama melakukan pendekatan dan dialog dengan warga masyarakat di mana keluarga Ondin ini berada. Kemudian terjadi kesepakatan
warga masyarakat mau menerima dengan tiga syarat yaitu, disahadatkan dimuka umum, dinikahkan atau diakadkan lagi, serta mau bersosialisasi atau berbaur dengan masyarakat dan tidak arogan (keterangan Kabid Balinsos Dinas Sosial Kabupeten Tasikmalaya Dra. Etti S,  27-05-2016).

## Gambar 2. Pemberian Sembako kepada Mantan Anggota Gafatar
Penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor Kd. 10.06/7/BA.00/0707/2016 ke seluruh Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam yang ada di Kabupaten Tasikmalaya agar memantau dan memberikan bimbingan keagamaan kepada anggota Gafatar yang ada di wilayah kerjanya. Pemantuan dan bimbingan keagamaan ini dilakukan oleh para penyuluh agama Islam yang ada di masing-masing desa atau kelurahan yang terdapat mantan anggota Gafatar, mereka melakukan pendekatan secara personal datang ke rumah-rumah mantan anggota Gafatar untuk berdialog mengenai masalah- masalah keagamaan dan juga mengarahkan agar para mantan anggota Gafatar ini biasa bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik, sehinggga tidak ada kesan tertutup atau pun menutup diri.
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Halaman 95 - 112
Pada saat peneliti melakukan kunjungan ke salah satu tempat tinggal anggota Gafatar, yaitu rumah saudara Hendra di Desa Burdersari kecamatan Sukaratu dengan didampingi oleh Kepala Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaratu melakukan dialog dengan mengedepankan rasa kekeluargaan sehingga dialog bisa berjalan dengan baik bisa saling terbuka, bahkan pihak Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya sendiri melalui Kepala Penyelenggara Syariah siap menerima kalau saudara Hendra mau berkunjung ataupun berdiskusi  dengan memberikan nomor handphone.
Begitu juga dengan pihak KUA Kecamatan Sukaratu dengan pintu terbuka siap menerima keluhan atau ajakan berdiskusi apabila saudara Hendra memerlukan hal itu, dengan pendekatan secara personal dan kekeluargaan diharapkan para anggota eks Gafatar ini merasa diperhatikan dan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat bergaul seperti sedia kala tidak ada perasaan dikucilkan.
Institusi Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang lebih lanjut dipertegas dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan tugas pokok: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakan hukum; c) Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002). Dari tugas pokok tersebut yang sudah
jelas melekat pada institusi Kepolisian, maka pada saat munculnya isu orang hilang yang disinyalir ikut dengan Gafatar, maka kami dari pihak Polres Tasikmalaya melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk menyikapi serta menjaga kondisi kamtibmas Kabupaten Tasikmalaya agar tetap kondusif.
Dengan semakin santernya isu Gafatar hingga terjadi pembakaran pemukiman warga Gafatar yang berada di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat hingga pemerintah memutuskan untuk memulangkan seluruh anggota Gafatar yang berada di Mempawah dikembalikan ke daerah masing-masing untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan apabila anggota Gafatar ini masih bertahan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak dari Sat Intelakam Polres Tasikmalaya ternyata ada warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya yang ikut Gafatar dan berangkat ke Mempawah Kalimantan Barat. Tapi pada saat itu jumlah keseluruhan warga Tasikmalaya yang ikut Gafatar dan berangkat ke Kalimantan Barat belum diketahui secara pasti (wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya AKP Narkum Sukma Diraja, 29-05-2016).
Setelah ada informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya yang di beritahu oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bahwa harus ada penjemputan warga Tasikmalaya yang ikut Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat. Setelah diketahui alamat dari anggota Gafatar yang akan dipulangkan ke rumah masing-masing tersebut, maka tim dari Sat Intelkam Polres Tasikmlaya dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga dengan pihak pemerintah desa beserta
Babinkamtibmas dan Babinsa melakukan konsolidasi berdialog dengan warga sekitar di mana anggota eks Gafatar ini berasal agar mau menerima kembali ke desanya. Karena pada saat itu isu Gafatar yang sudah sangat mencuat dan sudah difatwa sesat oleh MUI Pusat maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sekembalinya anggota Gafatar ini ke rumah masing-masing, maka sudah menjadi tugas dan kewenangan pihak kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.
Pihak intelejen Polres Tasikmalaya mengedepankan penggalangan, yaitu berkordinasi dengan semua pihak untuk bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk aman terkendali demi terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat juga dengan memberdayakan Babinkamtibmas yang ada di desa-desa (keterangan Kasat Intelkam AKP Narkum Sukma Diraja, 29-05-2016).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya dalam rapat koordinasi dengan semua MUI kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan isu Gafatar, memberikan himbauan kepada para ulama yang ada ditingkat kecamatan dan desa-desa agar memberikan perhatian yang lebih kepada warga masyarakat yang menjadi mantan anggota Gafatar agar mereka di rangkul dan bina jangan dikucilkan karena bagaiman pun juga mereka adalah saudara-saudara kita yang harus diperlakukan sama. Apalagi semua mantan anggota Gafatar yang ada di Tasikmalaya sudah disahadatkan lagi itu berarti mereka mau kembali kejalan yang benar, sehingga sudah menjadi kewajiban kita sebagai ulama untuk membimbing mereka.
Pada saat ada satu keluarga mantan anggota Gafatar di Kecamatan Cikalong yang ditolak oleh warga kami bersama aparat pemerintah yang lain melakukan pendekatan dan dialog dengan warga agar mau menerima keberadaan mereka dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat memberikan pengertian-pengertian bahwa mereka juga adalah saudara bagian dari kita maka warga masyarakatpun mau menerima walaupun dengan mengajukan beberapa syarat yang setelah dikomunikasikan dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini mantan anggota Gafatar dan menyanggupinya akhirnya terjadi kesepakatan dan sekarang mantan anggota Gafatar yang ditolak pun sudah kembali ke desa asalnya (wawancara dengan sekretaris MUI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Anwar Muhtadin, 30-05-2016).
Baznas Kabupaten Tasikmalaya memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 untuk satu kepala keluarga dan Rp. 500.000 untuk mantan anggota  Gafatar yang sendiri ( single ). Diharapkan dengan bantuan tunai ini bisa dijadikan modal usaha ataupun modal bercocok tanam bagi anggota Gafatar yang masih memiliki lahan pertanian untuk menopang kehidupan mereka di masa yang akan datang (wawancara dengan bendahara Baznas Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Anwar Muhtadin, 02-06-2016).
Gambar 3. Penyerahan Uang Tunai oleh Bendahara Baznas Kabupaten Tasikmalaya
Dari penanganan mantan anggota Gafatar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tentu saja tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaanya. Dari data dan informasi yang didapat oleh peneliti pada saat dilapangan serta analisis yang sudah dilakukan, maka faktor pendukungnya adalah kesigapan dan kerjasama yang baik antar instansi di bawah koordinator Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Penanganan terhadap mantan anggota Gafatar ini dilaksanakan mulai dari penjemputan yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, penjemputan tersebut dilakukan sebanyak 4 tahap penjemputan karena ada 4 gelombang pemulangan.
Faktor pendukung yang lain adalah adanya kerjasama yang baik dari Dinas Sosial, Kemenag Kabupaten Tasikmalaya serta dari pihak Polres Tasikmalaya. Ini dibuktikan pada saat peneliti berada di lapangan, ketiga institusi ini selalu bersama- sama melakukan pemantaun, pembinaan serta dalam pemberian bantuan selalu bersama-sama, mereka melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing- masing seperti dari Kemenag memberikan semacam bimbingan atau arahan mengenai masalah-masalah keagamaan, dari pihak Kepolisian memberikan arahan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta dari Dinas Sosial memberikan bantuan. Ketiga instansi ini bersinergi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik terhadap mantan anggota Gafatar yang ada di Kabupeten Tasikmalaya dengan mengedepankan dialog dan pendekatan-pendekatan kemanusiaan (pengamatan peneliti pada saat ikut Tim mengunjungi mantan anggota Gafatar di Kecamatan Bojong Gambir).
Gambar 4. Peneliti Dan Tim Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Mengunjungi Mantan Anggota Gafatar
di Kecamatan Bojonggambir
Faktor penghambatnya adalah masih belum terkordinasinya seluruh instansi- instansi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dalam penanganan mantan anggota Gafatar. Dari pengamatan dilapangan instansi yang selalu berkordinasi dalam penanganan mantan anggota Gafatar adalah Dinas Sosial, Kementerian Agama serta dari pihak Kepolisian.  Padahal masalah Gafatar adalah masalah yang sangat kompleks bukan hanya saja masalah ekonomi karena rerata mantan anggota Gafatar yang dipulangkan ke Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak punya apa-apa lagi, tetapi di situ ada masalah kependudukan, yang masih ber-KTP Kalimantan, dari problematika kependudukan ini akan berimbas pada layanan kesehatan, seperti informasi yang didapat ada istri mantan anggota Gafatar yang sudah hamil tua dan secara ekonomi sudah tidak punya apa-apa lagi, mau mengurus Jamkesmas mengalami kesulitan (wawancara dengan Hendra mantan anggota Gafatar Desa Budersari Kecamatan Sukaratu, 05-06-2016).
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya seharusnya membuat Peraturan Bupati (Perbup) atau surat edaran kepada instansi terkait yang berhubungan dengan
permaslahan Gafatar ini, karena kalau hanya rapat koordinasi tidak ada aturan yang tertulis biasanya kurang mendapat perhatian. Untuk masalah Gafatar ini permasalahannya sangat komplek disitu ada problematika pendidikan bagi anak- anak anggota Gafatar yang usia sekolah yang jelas melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masalah kesehatan yang melib0atkan Dinas Kesehatan, masalah Kependudukan yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masalah pekerjaan bagi anggota Gafatar yang belum mendapatkan pekerjaan ini melibatkan Dinas Ketenagakerjaan. Semuanya harus dirangkul bersama-sama saling bahu membahu dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi warga masyarakat, termasuk para mantan anggota Gafatar ini yang merupakan bagian dari anak bangsa yang harus diperhatikan.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa organisasi Gafatar di Kabupaten Tasikmalaya pernah ada, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor Inventarisasi: 225/32/SKT/ IX/2014 pada tanggal 11 September 2014. Penanganan terhadap mantan anggota Gafatar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik ini bisa dilihat dari proses penjemputan, kemudian relokasi bagi mantan anggota Gafatar yang ditolak oleh warga masyarakat, sampai bantuan yang diberikan dari sembako dan uang tunai. Semua penanganan
ini merupakan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait penanganan mantan anggota Gafatar selanjutnya.
Berdasarkan beberapa temuan dilapangan serta hasil analisis yang telah dilakukan terkait penanganan mantan anggota Gafatar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar menindaklanjuti penanganan terhadap mantan anggota Gafatar tidak hanya berhenti pada saat mantan anggota Gafatar ini sudah dikembalikan ke rumah masing-masing saja, tetapi penanganan yang berkelanjutan. Karena masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh mantan anggota Gafatar ini, seperti masalah kependudukan (karena pada saat dipulangkan identitas kependudukan mereka sudah bukan lagi penduduk Kabupaten Tasikmalaya lagi tetapi sudah berganti menjadi penduduk Kalimantan Barat), pendidikan anak-anak mereka, kesehatan dan masalah lapangan pekerjaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Jakarta, Bupati Tasikmalaya, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Baznas Kabupaten Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya, serta semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu dalam penelitian ini.
Jurnal PENAMAS Volume 33, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Halaman 95 - 112

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadar Nawawi, (1996). Penelitian Terapan . Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press.
Kirk, J. & Miller, M.I. (2001). Reliability and Validity in Qualitative Research . Beverly Hills: Sage Publication.
Maryati Kun & Juju Suryawati, (2006). Sosiologi , Jakarta: Erlangga.
Mu Amma r Himawan, (2004). Pokok-Pokok Organisasi Modern . Jakarta: Bina Ilmu.
Poerwaderminta, (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Raho. Bernard. (2007). Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Prestasi Pustakarya.
Ranoh, Ayub, (2006). Kepemimpinan  Kharismatis:  Tinjauan  Teologis  –  Etis  atas Kepemimpinan Soekarno . Jakarta: Gunung Mulia.
Sanders Karen, Canel Jose Maria. (2013). Government Cases and Challenges Communication . Bloomsbury Academic: New York dan London.
Soerjono Soekanto, (2002). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Press.
Tjokroamidjojo, Bintoro. (1985). Pengantar Administrasi Pembangunan . Jakarta: LP3ES.

## Peraturan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama untuk Mencegah dan Menangkal Adanya Penodaan Agama yang Dilakukan Baik oleh Perorangan Maupun Organisasi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Nomor KEP-003/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
Keputusan Bersama, Menteri Agama dan Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016, Nomor KEP-043/A/JA/02/2016, Nomor 223-865 Tahun 2016 tentang Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau dalam Bentuk Lainnya Untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan Yang Menyimpang Dari Ajaran Pokok Islam.
Surat Edaran Sekertariat Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 tentang Kewaspadaan terhadap Aliran Sempalan yang Berkembang di Masyarakat.
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SJ/B.V/2/HK.00/71.08/2014
tentang Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia.
Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

## Website
(http://radarpolitik.com/mendagri-tak-keluarkan-skt-gafatar-selalu-ganti-nama-dan-jadi organisasi-terlarang diakses, 27 Maret 2016).

## Wawancara
Wawancara dengan Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Tasikmalaya.
Wawancara dengan Kabid Balinsos Dinas Sosial Kabupeten Tasikmalaya.
Wawancara dengan Sekretaris MUI Kabupaten Tasikmalaya.
Wawancara dengan Bendahara Baznas Kabupaten Tasikmalaya.
Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya.
Wawancara dengan Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Tasikmalaya.
Wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Sukaratu.
Wawancara dengan Hendra mantan anggota Gafatar.