Niken Larasati

## PARADIGMA HUKUM DALAM PERKEMBANGAN KEMAJUAN EKONOMI NASIONAL

## LEGAL PARADIGM IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIC PROGRESS
Niken Larasati 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia.
E-mail: nikenlarasati3185@gmail.com

## ABSTRAK
Kehidupan  masyarakat  pada  suatu  bangsa  dikendalikan  oleh  suatu  hukum  dasar  yang dikenal  dengan  nama  undang-undang  dasar  atau  konstitusi,  yaitu  hukum  dasar  tertulis yang  menjadi  pangkal  gerak,  dasar  dan  orientasi  dari  perjalanan  kehidupan  tersebut. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ). Penegasan ini berarti bahwa, sebagai suatu negara, Indonesia talah memilih negara ( welfare state ) sebagai bentuk negara, yang berarti bahwa, setiap tindakan  dan  akibatnya,  yang  dilakukan  oleh  semua  pihak  di  negara  ini,  bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Untuk menghadapi permasalahan yang  sangat  komplek  yaitu  untuk  menyelengarakan  peran  yang  sedemikian  sentral  di dalam pembangunan, hukum terlebih dahulu harus memiliki kemampuan yang memadai.
Kata  Kunci: Pembangunan  ekonomi,  hukum,  pertumbuhan  ekonomi,  paradigma, ekonomi, paradigma hukum

## ABSTRACT
As  a  nation,  people's  lives  are  controlled  by  a  basic  law  known  as  the  constitution  or constitution, namely the written basic law which is the basis for the movement, basis and orientation  of  the  journey  of  life.  The  1945  Constitution  affirms  that,  Indonesia  is  a country based on law (rechtsstaat). This affirmation means that, as a State, Indonesia has chosen the State (walfare state) as the form of the State, which means that, every action and its consequences, which are carried out by all parties in this State, must be based on law and be resolved according to law. To deal with very complex problems, namely to carry  out  such  a  central  role  in  development,  the  law  must  first  have  adequate capabilities.
Keywords:  Economic  development,  law,  economic  growth,  paradigm  economy,  legal paradigm

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi nasional  dilandasi Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia  1945  dan  Pancasila.  Pembangunan ekonomi  merupakan  salah  satu  upaya  untuk
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 79-87.
Niken Larasati
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33  ayat (4) Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  1945  setelah Amandemen ke IV menyatakan:
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  dalam  kegiatan  usaha besar,  menengah,  dan  kecil  dalam  pola kemitraan usaha.”
Pembangunan  ekonomi  nasional  dalam pencapaiannya  tidak  terlepas  dari  peran  sektor hukum.  Tidak  dapat  disangkal  memang  ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumbangan  yang bermanfaat  untuk  menunjang  pertumbuhan ekonomi.
Hukum dalam keberadaannya di masyarakat  mempunyai  peranan  dan  pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum    itu  sendiri.  Hukum  dalam  fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan  konflik  dan  alat  untuk  rekayasa sosial ekonomi (Gunarto Suhardi, 2002: 27);
Sebagai  alat  rekayasa  sosial  sebagaimana telah  terlahir  dari  konsep  pemikiran  Roscoe Pound,  hukum  yang  berkembang  dalam masyarakat  memiliki  peran  sesuai  dengan fungsinya  sehingga  dapat  berpengaruh  dalam pembangunan  ekonomi  sebagaimana  telah dikemukakan oleh Gunarto Suhardi.
Pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum  harus  sejalan  agar  fungsi  dan  peran hukum dapat mengakomodir ketentuan- ketentuan  yang  harus  diatur  oleh  bidang perekonomian. Sebagai contoh, guna menunjang perekonomian  nasional  Indonesia  tak  dapat menutup  diri  dari  era  pasar  global  sehingga ketentuan  yang  disepakati  secara  internasional harus pula diakomodir oleh ketentuan hukum di Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  berkembang memiliki  karakteristik  yang  tentunya  berbeda dengan negara-negara berkembang lain. Dengan melakukan  ratifikasi  perjanjian  internasional bidang perdagangan tidak menutup kemungkinan  membuahkan  hasil  yang  berbeda dibandingkan  negara-negara  lainnya.  Friedman mengatakan  bahwa  budaya  hukum  suatu masyarakat  mempengaruhi  tegaknya  hukum dalam  masyarakat  tersebut.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  hal  tersebut  antara  lain  adalah politik, letak geografis, latar belakang pendidikan,  budaya,  lingkungan  dan  yang  tidak kalah penting adalah ekonomi (Muryanto, 2011);
Atas  dasar  pemikiran  tersebut  maka peneliti ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai  fungsi  hukum  dalam  pembangunan ekonomi nasional.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1) Hukum Ekonomi
Para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi hukum.
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 79-87.
Niken Larasati
Pendapat tersebut mencerminkan bahwa memang  belum  ada  kesatuan  pendapat  atau unifikasi  untuk  memaknai  kata  “hukum”  oleh para  pakar/ahli  hukum.  Sebagaimana  Utrecht berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan aturan  baik  berupa  perintah  maupun  larangan yang  memaksa  masyarakat  yang  dikenai  oleh hukum tersebut untuk patuh dan menaatinya.
Meyers mengemukakan bahwa hukum itu ditujukan  kepada  tingkah  laku  manusia  dalam suatu  masyarakat  sehingga  didalamnya  harus mengandung pertimbangan kesusilaan agar dapat menjadi  pedoman  para  penguasa  negara  untuk melaksanakan  tugasnya  (Abdul  R.  Saliman, 2015: 7);
M.  T.  Cicero  percaya  bahwa  hukum merupakan  the  highest  reason  yang  tertanam sebagai  kontrol  terhadap  manusia  mengenai perilaku  yang  boleh  tidaknya  dilakukan  oleh manusia.  Sementara  Rudolf  von  Jhering mengakui  bahwa  hukum  merupakan  aturan- aturan yang bersifat memaksa.
Berbagai  definisi  hukum  lahir  atas pendapat  para  pakar/ahli  hukum  tersebut  diatsa dapat penulis simpulkan bahwa hukum itu terdiri dari  unsur-unsur:  aturan  tentang  tingkah  laku masyarakat; dibuat oleh pejabat yang berwenang; hukum berisi perintah dan larangan yang  memiliki  sifat  memaksa;  serta  ada  sanksi yang  tegas  bagi  para  pelanggarnya.  Menukil pendapat  Mochtar  Kusumaatmadja  bahwa hukum  berfungsi  menyediakan  jalur  yang menunjang  pembangunan  suatu  bangsa  terlebih
pembangunan  ekonominya.  Sehingga  demikian hukum  tak  dapat  dimaknai  secara  definitif melainkan secara fungsional juga.
Sistem  ekonomi  kapitalis  dewasa  ini mendominasi perekonomian dunia yang kemudian berpengaruh pada kebijakan- kebijakan  ekonomi  dunia.  Meskipun  terdapat pula  sistem  ekonomi  sosialis  yang  dianut  oleh beberapa negara di dunia namun sistem ekonomi kapitalis  tetap  menjadi  kiblat  sistem  hukum ekonomi  dunia  sebagai  bukti  lahirnya General Agreement on Tariff and Trade (GATT), World Trade Organitation (WTO), International Moneter Fund (IMF).
Rochmat  Soemitro  berpendapat  bahwa pemerintah  menciptakan  suatu  norma  yang mengatur  kehidupan  masyarakat  pada  aspek ekonomi  sebagai  suatu  wujud  dari  masyarakat. Sementara  Soedarto  mendefinisikan  hukum ekonomi  sebagai  keseluruhan  peraturan  atau kaidah kaidah hukum dalam sektor perekonomian.  Dengan  demikian,  “pengertian hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kehidupan perekonomian  nasional  negara,  baik  itu  kaidah hukum yang bersifat privat maupun yang bersifat publik,  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yang mengatur kegiatan serta kehidupan perekonomian nasional negara”.
Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi menyumbang  lahirnya  hukum  ekonomi  yang berfungsi  membatasi  dan  mengatur  kegiatan-
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 79-87.
Niken Larasati
kegiatan  ekonomi  suatu  negara  bahkan  lintas batas  negara  dengan  tetap  mempertimbangkan kepentingan  dan  juga  hak-hak  dari  masyarakat. Perlindungan  terhadap  hak  dan  kepentingan warga negara merupakan kewajiban pemerintah demi  mencapai  suatu  tujuan  yakni  negara kesejahteraan atau welfare state .
Bentuk  perlindungan  terhadap  hak  dan kepentingan masyarakat terwujud melalui hukum  formal  yang  bertujuan  untuk  mencapai pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan-kebiakan  pemerintah  yang  tertuang dalam  hukum  formal  tersebut.  Sehingga peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  Indonesia tidak  mustahil  untuk  tercapai.  Perbedaan pendapat mengani hukum  ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Rachmadi Usman terkait sifat publik  atau  privat-nya  kaidah-kaidah  dalam hukum  ekonomi  yang  mengatur  kehidupan ekonomi  suatu  negara  bukanlah  hal  yang  perlu untuk  dikhawatirkan  mengingat  urgensi  dari hukum sendiri untuk berperan dalam meningkatkan  pembangunan  ekonomi  nasional tanpa melihat sifat dari kaidah hukum itu sendiri (Rachmadi Usman, 2014: 56); Terkait kedudukan  hukum  ekonomi  apakah  menjadi cabang  ilmu  hukum  ataukah  cabang  ilmu ekonomi tidaklah perlu menjadi perdebatan yang berkepanjangan karena pada hakekatnya sebperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa sistem  hukum  dan  sistem  ekonomi  memiliki hubungan yang erat.
2) Hubungan Antara Hukum Dengan Ekonomi
Dalam  memahami  aspek-aspek  hukum dalam  ekonomi  dihadapkan  pada  dua  disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum  dan ilmu ekonomi. Ilmu hukum  bersifat normatif,  idealnya  yang  merupakan  kristalisasi dari  sistem  nilai,  budaya,  idiologi,  refleksi kebiasaan,  serta  keputusan  otoritas    publik. Sementara  ilmu  ekonomi  dapat  dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan  alat  pemuas  kebutuhan  yang  terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (Ade Maman Suherman, 2002: 17);
Penelitian  mengenai  hubungan  hukum dengna ekonomi  sudah dilakukan oleh para ahli ilmu  sosial  sejak  abad  18,  dan  hasil    penelitian pada  umumnya  menyimpulkan  adanya  korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya (Ismail Saleh, 1990: xi);
Hukum  dan  ekonomi  digambarkan sedemikian  erat  hubungannya,  terutama  yang menyangkut  bidang  ekonomi  perusahaan  dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup  interaksi  bisnis  diantara  para  pelaku usaha.  Interaksi  itu  sangat  memerlukan  aturan hukum  yang  harus  diikuti  oleh  semua  pihak. Dalam  konteks  apa  yang  disebut  di  atas,  yang menyusun aturan hukum adalah domein sarjana hukum. Sedangkan memberikan uraian mengenai  mekanisme  dari  kekuatan-kekuatan ekonomi  yang  bekerja  secara  alamiah  menjadi
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 79-87.
Niken Larasati
domein  dari  para  ahli  ekonomi  (Neny  Sri Imaniyati, 2009: 39);
Bila disederhanakan  bahwa hukum akan memberi tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaedah-kaedah    hukum  bagi  kegiatan  ekonomi. Hukum  dapat  dijadikan  sebagai  alat  untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan.
3) Pembangunan
Hukum Ekonomi

## Indonesia
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum
(rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat).  Kalimat  tersebut  kita  temukan dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta dijelaskan  dalam  pasal-pasal  penjelasannya. Praktek  penyelenggaraan  negara  lahir  dari Konsep  negara  hukum  yang  mendudukkan hukum sebagai panglima. Konsep negara hukum melekat erat sebagai landasan secara konstusional  yang  mewajibkan  setiap  warga negara menaati hukum dan penegakan/supremasi hukum  harus  dilaksanakan.  Dapat  dibayangkan bagaimana  jika  hukum  tidak  pernah  lahir  di tengah-tengah  masyarakat.  Tentunya  suatu bangsa  akan  mengalami  suatu  kondisi  chaos. Tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan serta  kemanfaatan  hanya  akan  terwujud  apabila kehidupan  masyarakat  terdapat  seperangkat aturan hukum (Amiruddin Ilmar, 2009: 3);
Hampir  semua  orang  memahami  bahwa kegiatan ekonomi berujung pada
menguntungan/laba/profit. Sehingga prinsip klasik  kegiatan  ekonomi  yang  menghendaki keuntungan  sebesar-besarnya  dengan  modal sekecil-kecilnya  sangat  berbeda  secara  prinsip dengan hukum yang bersifat membatasi tindakan serta  perilaku  manusia.  Itulah  sebabnya  mitos yunani  kuno  memandang  ekonomi  dan  hukum secara prinsip adalah hal yang berbeda dan saling kontradiksi.
Pandangan  tersebut  menurut  penulis tidaklah  selamanya  benar,  karena  hukum  dan ekonomi seperti dijelaskan sebelumnya memiliki kaitan  erat  dan  saling  melengkapi  dalam  tujuan yang  sama  pembangunan  nasional.  Tolak  ukur yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  suatu bangsa itu termasuk bangsa berkembang ataukah bangsa maju (developed country) adalah dengan melihat  tingkat  hidup  masyarakatnya.  Sehingga pembangunan  ekonomi  gencar  dilakukan  oleh negara  berkembang  untuk  dapat  meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Y. Sri Susilo, 2002: 1);
Namun  demikian,  lahirnya  Bank  Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (The International Monetary Fund/IMF) serta
Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (The General Agreement on Tariffs and  Trade/GATT) justru  membuat  negara berkembang  semakin  tergantung  pada  negara maju  bukan  malah  menyusul  yang  sebelumnya developing countries menjadi developed countries .  Keberpihakan  Bank  Dunia  (World Bank),  Dana  Moneter  Internasional (The
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 79-87.
Niken Larasati
International Monetary Fund/IMF) serta Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (The General Agreement on Tariffs and  Trade/GATT) kepada  negara-negara  maju melalui  kebijakan  ekonomi  yang  dilahirkan justru  akan  semakin  menguntungkan  negara- negara  maju  tersebut.  Menurut  pendapat  Prof. Dr.  W.  Verwey  beberapa  prinsip  ekonomi internasional  yang  sifatnya  klasik  banyak diterapkan  seperti  perdagangan  bebas (free trade), kesetaraan (equality),  reciprocity yang mengakibatkan  industri  kecil  atau  usaha  mikro kecil  dan  menengah  tak  mampu  menyaingi industri  kelas  besar  berskala  internasional bahkan di dalam negeri karena telah menguasai pasar  dan  semua  itu  atas  nama free  trade, equality, reciprocity.
Hal tersebut lambat laun akan mematikan industri kecil, mikro menengah dalam negeri dan menjadikan  negara  berkembang  akan  sangat bergantung  pada  negara  maju.  Buktinya  adalah masuknya usaha ritel modern di Indonesia yang berasal  dari  luar  negeri  ataupun  dalam  negeri sendiri  yang  dikuasai  oleh  beberapa  orang  saja sudah  pasti  mengalahkan  ritel  tradisional.  Di beberapa daerah di Indonesia hal tersebut sudah menjadi pemandangan sehari-hari sehingga ritel tradisional  yang  memiliki  karakteristik  yang berbeda  dengan  ritel  modern  semakin  lesu  dan mati dengan sendirinya.
Konsep welfare  state mengaharuskan pemerintah intervensi dalam kehidupan ekonomi rakyatnya.  Intervensi  tersebut  terwujud  dalam
peran pemerintah dalam membatasi implementasi  asas  kebebasan  berkontrak  dalam sistem  ekonomi  liberal.  Sunaryati  Hartono berpendapat  bahwa  kaidah  hukum  baru  yang muncul  melalui  rencana  pembangunan  pada zaman orde baru telah menyimpang dari kaidah hukum publik ataupun privat sehingga melahirkan suatu cabang hukum baru pula.
Implementasi konsep hukum dan konsep ekonomi menimbulkan conflict of interest dalam upaya  pelaksanaan  pembangunan  nasional. Supremasi  hukum  harus  ditegakkan  melalui reformasi  hukum  secara  substansi,  struktur maupun kultur. Hampir bersamaan dengan gaung penghargaan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia, kebebasan  berpendapat  menjadikan  masyarakat memiliki  pola  pikir  yang  lebih  kritis  dan konstruktif  sehingga  melakukan  fungsi  kontrol juga  terhadap  pemerintah  sehingga  siapa-siapa yang  sedang  duduk  pada  kursi  pemerintahan tidak melakukan hal hal yang melanggar hak-hak masyarakat tersebut. Bukan hanya permasalahan dalam  negeri,  Indonesia  juga  harus  menerima tantangan yang muncul sebagai hasil dari proses globalisasi  ekonomi  sehingga  antar  satu  negara dengan  negara  yang  lain  seolah-olah  tidak adanya  batasan  lagi  dalam  melakukan  kegiatan ekonomi dalam lingkup besar free trade.
Dapat  pula  dibanyangkan  bahwa  daya saing  ekonomi  bukan  lagi  melawan  pengusaha dalam  negeri  namun  juga  luar  negeri  secara internasional  yang  tak  terbatas  pada  kegiatan usaha  barang  maupun  jasa  saja  melainkan
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 79-87.
seluruhnya.  Logika  nya  daya  saing  yang  begitu tinggi tersebut menuntut pemerintah yang harus tetap  dapat  melindungai  pelaku  usaha  mikro kecil  dan  menengah  yang  tak  hanya  bersaing pada  pasar  internasional  namun  juga  pasar domestik.
Namun demikian menjadi dilematis pula ketika  kebijakan  suatu  negara  tak  boleh bertentangan  dengan  ketentuan  internasional yang  bahkan  sampai  sekarang  masih  muncul polemik. Ketentuan-ketentuan internasional yang  telah  disepakati  bersama  mewajibkan negara-negara  anggota  untuk  mendukung  dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Perlindungan terhadap  industri  kecil  domestik  melalui hambatan  perdagangan  (subsidi  dan  non  tarif) harus  benar-benar  dihindari  agar  tidak  dituntut secara internasional. Revolusi teknologi informasi  tak  dapat  dibendung  sehingga  yang harus dilakukan adalah dengan menghadapinya, permasalahan-permasalahan e-commerce , Teknologi  Informasi  (IT),  aktifitas  kejahatan yang  dilakukan  di  dunia  maya (cyber  crime) , pasar  online, distance  selling atau  penjualan jarak  jauh,  setifikat  digital,  korupsi,  Tindak Pidana  Pencucian  Uang (money  loundring) , terorism  serta  berlakunya ASEAN  Free  Trade Area (AFTA), diperlukan readiness of regulation yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman seperti  aturan  hukum  mengenai  arbitrase  dan alternative dispute resolution, Perseroan Terbatas, Perusahaan Multinasional, AFTA, anti dumping,  antitrust ,  monopoli  dan  persaingan
usaha tidak sehat, perlindungan hukum terhadap konsumen,  hukum  laut/kemaritiman,  hukum udara  dan  ruang  angkasa, ius  constituendum hukum  komersial,  perlindungan  terhadap  Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teknologi informasi dan  komunikasi, cyber  law ,  serta  ketentuan- ketentuan international tentang perdagangan dan ekonomi  yang  harus  disesuaikan  dengan substansi  hukum  nasional  melalui  ratifikasi. Readiness of regulation tersebut harusnya dapat melindungi  industri  domestik  dan  juga  tanpa menimbulkan  hambatan  perdagangan  baik subsidi maupun non tarif.
Fokus terhadap  meningkatan taraf hidup masyarakat  di  Indonesia  dapat  ditandai  dengan tumbuhnya  iklim  investasi,  upaya  peningkatan pendapatan  perkapita  penduduk  yang  mana peningkatan tersebut berlangsung dengan jangka panjang.  Guna  menghindari  ketertinggalan dengan negara-negara lain, pembangunan ekonomi  menjadi  sebuah  keharusan  yang diupayakan. Namun demikian harus sejalan dan selaras dengan pembangunan hukum di Indonesia yang memadai sehingga welfare state dapat  terwujud dan bukan lagi menjadi  hayalan belaka  suatu  bangsa.  Baldwin  mengukur membangunan  ekonomi  suatu  negara  yaitu melalui pendapatan perkapita penduduknya.
Melalui  hasil  tabulasi  data  yang  disusun oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Pada  tahun 2016 perekonomian Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga yang berlaku mencapai Rp 12.406,8
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 79-87.
Niken Larasati
triliun.  Sementara  pendapatan  per  kapita menduduki  angka  Rp  51,89  juta,  setara  US$ 3.876,8  pada  Tahun  2017.19  Meskipun  tidak signifikan  namun  dilihat  dari  diagram  berikut pendapatan  perkapita  penduduk  Indonesia mengalami  peningkatan  tujuh  tahun  terakhir (2010-2016).

## SIMPULAN
Hukum  Ekonomi  yaitu  aturan  tentang tingkah  laku  masyarakat;  dibuat  oleh  pejabat yang  berwenang;  hukum  berisi  perintah  dan larangan  yang  memiliki  sifat  memaksa;  serta ada sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.
Ilmu  hukum  bersifat  normatif,  idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya,  idiologi,  refleksi  kebiasaan,  serta keputusan  otoritas  publik.  Sementara  ilmu ekonomi  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  ilmu yang  mempelajari  bagaimana  dengan  alat pemuas  kebutuhan  yang  terbatas  manusia
dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  tidak terbatas.  Penelitian  mengenai  hubungan hukum dengna ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian  pada  umumnya  menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya.
Melalui hasil tabulasi data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2016 perekonomian Indonesia diukur berdasarkan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) atas  dasar  harga  yang  berlaku  mencapai  Rp 12.406,8  triliun.  Sementara  pendapatan  per kapita menduduki angka Rp 51,89 juta, setara US$  3.876,8  pada  Tahun  2017.19  Meskipun tidak  signifikan  namun  dilihat  dari  diagram berikut pendapatan perkapita penduduk Indonesia mengalami peningkatan tujuh tahun terakhir (2010-2016).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul R. Saliman, 2015, Hukum Bisnis untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus , Prenadamedia Group, Jakarta.
Ade Maman Suherman, 2002, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global , Ghalia, Jakarta, Indonesia. Aminuddin Ilmar, 2009, Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum, Hasanuddin University Press, Makassar.
Dewa  Ayu,  M.  K.  P.  S  dan  I  Gusti,  N.  P,  “Fungsi  Hukum  dalam  Pembangunan  Ekonomi”, file:///C:/Users/user/Downloads/6246-10303-1-SM.pdf .
Gunarto  Suhardi,  2002,    Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi,  Universitas Atmajaya,Yogyakarta.
Ismail Saleh, 1990, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta
Niken Larasati
Maryanto,  “Pengaruh  Globalisasi  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia”,  2011 http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum- ekonomiindonesia/ .
Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Rachmadi Usman, 2014, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta.
Y.  Sri  Susilo,  2002, Peranan  Hukum  dalam  Pembangunan  Ekonomi ,  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta (UAJY), Yogyakarta.