http://journal.umg.ac.id/index.php/jre JRE 5 (1) 2022, 32-39

## PEMBERDAYAANDAN PENINGKATAN POTENSI KEARIFAN LOKAL DAERAHMELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

## Ofi Hidayat
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa ofi.hidayat@uts.ac.id

## Muhammad Muthahari Ramadhani
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin muthahhari.ramadhani@ulm.ac.id

## ABSTRACT
BUM Desa as a quasi-public organization needs a special strategy because BUM Desa is branded as a state-owned  company  at  the  village  level  which  is  still  synonymous  with  ineffective  and  inefficient institutions. The purpose of this study is to see how the strategy of the existence of BUM Desa in the era of competition and economic and digital openness is required to be able to develop and increase competitiveness, especially in Paser Regency which is a candidate for the gateway to the new capital city of Indonesia. The research method used is descriptive qualitative by taking BUM Desa which has developed, growth and still in the basic stage. The results showed that the implementation of the BUM DESA program was mainly in two villages that had different levels, namely Lolo, Rangan and Padang Jaya Village. This is because Capacity Development in the business local wisdom has been running in Padang Jaya Village, this is the basis for being substantially superior because the Padang Jaya village government prioritizes processes and trust in the community and local wisdom and is supported by high  village  income  (PAD  Desa)  in  the  village.  that  prioritizes  local  culture  or  UMKM  from  the community. Based on the assessment of the classification of BUMDes development in Paser Regency, Padang Village BUMDes are in the "Developing" BUMDes category or arguably the only BUMDes that have progressed in Paser Regency compared to BUMDes in Rangan Village still in “Growth” category and Lolo Village which are still in the "Basic" category.
Keywords: bumdesa, community empowerment, local wisdom culture.
 Corresponding author: Ofi Hidayat
Email Address : muthahhari.ramadhani@ulm.ac.id (Banjarmasin, Kalimantan Selatan) Received 15 Januari 2022, Accepted 14 Pebruari 2022, Published 23 Pebruari 2022

## PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa atau disingkat sebagai BUM Desa adalah salah satu upaya pemerintah pusat  untuk  memudahkan  suatu  desa  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  Desa.  Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor.  4  Tahun 2015  mengenai  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik  Desa.  Pemerintah  desa  dapat  mendirikan sebuah  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) yang dapat mengakomodir kepentingan ekonomi  masyarakat  desa  secara  mandiri  bisa tanpa  intervensi  dari  pihak  lain  (Sari,  M.  P., 2018).  BUM  Desa  adalah  badan  usaha  yang
berasal  dari  kekayaan  sebuah  Desa  yang menjadi  dipisah  dari  pemerintahan  desa  atau secara  mandiri  untuk  mengelola  berbagai  aset, jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  demi  tujuan adalah  untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa (Sari, M. P., 2018).
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  mengenai  peran  desa, maka  terjadilah  pergeseran  peran  desa  yang awalnya  adalah  berperan  sebagai local  state government .  Saat  ini  sebagai  pemerintahan yang  mengelola  masyarakat  secara hybrid antara self  governing  community dan local  self government .  Mengacu  dari  undang  -  undang
tersebut,  maka  desa    membutuhkan  terobosan yang  seyogyanya  mempunyai  posisi  yang strategis untuk mendukung terwujudnya kemandirian  sebuah  desa.  BUM  Desa  dapat menjadi  tulang  punggung  pemerintahan  desa yang  akhirnya  dapat  mewujudkan  kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nilawati, E., 2018).
Berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten  Paser  Nomor  03  Tahun  2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa, BUM Desa pada intinya yakni untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa serta  menampung  aspirasi  masyarakat  dalam hal  ekonomi  dan  sosial  sehingga  dapat meningkatkan sumber daya manusianya.
Pendirian BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa,
mengoptimalkan  aset  Desa,  membuka  seluas luasnya lapangan kerja dan UMKM masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat  ekonomi  desa  serta  pendapatan asli desa  menjadi  meningkat,  bisa  melalui  usaha mikro  ataupun  makro,  berupa  komoditi  lokal ataupun antar desa yang memiliki nilai jual atau nilai  ekonomis  (Ihsan,  A.  N.,  &  Setiyono,  B., 2018).
Menurut  data  statistik  BPS  Kabupaten Paser  terbagi  menjadi  sepuluh  kecamatan,  lima Kelurahan  dan  139  Desa.  Diantara  banyaknya desa  yang  ada  di  Kabupaten  Paser,  terdapat beberapa  desa  yang  sudah  memiliki  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  yang  dikelola dan  dijalankan  dengan  baik.  Total  terdapat  88 desa  yang  telah  memiliki  BUM  Desa  ada  yang sudah  baik  maupun  sedang  dalam  tahap pembentukan, penyertaan modal dan pengembangan  unit  usaha.  Di  Kecamatan Kuaro, terdiri dari 12 desa telah memiliki BUM Desa  ada  yang  sudah  baik  maupun  sedang dalam  tahap  pembentukan,  penyertaan  modal dan pengembangan unit usaha.
Beberapa  dari  12  BUM  Desa  yang  ada di  Kecamatan  Kuaro  Kabupaten  Paser  tercatat pada  tahun  2020  dan  terus  akan  meningkat berdasarkan  wawancara  pendahuluan  dengan kepala  dinas  pendapatan  daerah  Kabupaten Paser  bahwa  Sesuai  dengan  Peraturan  Bupati (PERBUP)  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara Nomor  19  Tahun  2018  mengenai  Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pendanaan,  Pembubaran,  Pembinaan  Dan Pengawasan  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Kaltim khususnya di kabupaten harus terus meningkatkan kapasitas pengelolaannya. (Wawancara  Kepala  Dinas  Pendapatan  Daerah, 2020),
Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan,  maka  peneliti  mengerucutkan  ke dalam  dua  BUM  Desa  saja,  jika  dilihat  dari nilai  Klasifikasi  dari  12  BUM  Desa  di kecamatan Kuaro, di mana ada tiga BUM Desa yang  belum  ada  klasifikasi  nilainya  seperti Tabel 1. di bawah ini:

## Tabel 1. BUM Desa di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser
No Desa/ Kelurahan Nama BUM Desa Klasifikasi 1 Kendarom Kendarom Jaya - 2 Kertabumi Usaha Jaya Makmur Dasar 3 Padang Jaya Amanah Berkembang 4 Klempang Sari Sari Risqi Dasar 5 Rangan Penyem- bolum Tumbuh 6 Sandeley Empun Takase Dasar 7 Modang Sama Umpu Dasar 8 Pasir Mayang Ulo Taka Dasar 9 Lolo Lolo Semelir Dasar 10 Keluang Paser Jaya Karya Bersama Dasar 11 Pondong Baru Pondong Mandiri - 12 Harapan Baru Harapan Bolum -
Sumber:  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten
Paser, 2020
Mengacu  dari  data  tersebut  di  atas, maka peneliti mencoba untuk menelaah dari sisi pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat, melalui  pengelolaan  BUM  Desa,  sehingga BUM  Desa  yang  peneliti  pilih  adalah  BUM Desa  “Amanah”  dari  Desa  Padang  Jaya  yang memiliki  klasifikasi  nilai  “Berkembang”.  Desa Rangan dengan nama BUMDesa “Penyembulon”  yang  sudah  dalam  tahap “Tumbuh”, karena sudah bisa mengintegrasikan
Ofi H. & Muhammad M. R. / Pemberdayaan dan Peningkatan Potensi.......
kearifan  lokal  masyarakat  untuk  menjualkan hasil  sumber  dayanya  keluar  desa  dan  antar desa. Bahkan antar kabupaten, serta BUM Desa “Lolo  Semelir”  dari  Desa  Lolo    yang  memiliki klasifikasi nilai “Dasar”.
Alasan  penentuan  objek  pnelitian  pada BUM  Desa  dari  Desa  Lolo  adalah  dikarenakan setelah  pra  penelitian,  peneliti  melihat  bahwa BUM Desa di Desa Lolo  terlihat belajar untuk aktif  dan  berjalan  dengan  banyak  sektor dimasyarakat. Selain itu, peneliti melihat bahwa BUM  Desa  “Padang  Jaya”  yang  peneliti  pilih adalah  salah  satu  BUM  Desa  yang  menjadi percontohan  di  Kecamatan  Kuaro  Kabupaten Paser.  Peneliti  melihat  ketiga  BUMDesa tersebut layak untuk ditelaah pemberdayaan dan pengelolaannya,  sehingga  fenomena  dimana menggunakan kearifan lokal dan pengembangan  dari  sumber  daya  desa  bisa menjadi satu urgensi dari penelitian ini.
BUM  Desa  “Amanah”  selama  sepuluh tahun berjalan mendapatkan banyak keunggulan yang telah dilakukan oleh pengurus hingga saat ini.  Ada  yang  berhasil  dan  ada  yang  belum berhasil.  Bagi  yang  telah  berhasil  dilakukan, seperti:  profil  di  atas  dan  yang  belum  berhasil dilakukan,  seperti:  pembuatan  AMDK  (Air Minum  Dalam  Kemasan),  pabrik  CPO  ( Crude Palm Oil ) Mini, serta desa wisata yang dikelola oleh  masyarakatnya  dengan  kearifan  lokal, melalui  perkumpulan  karang  taruna,  forum masyarakat  desa,  serta  ibu  -  ibu  Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK).
Dengan keberadaan BUM Desa “Amanah” memiliki dampak positif yang sudah dirasakan  masyarakat  Desa  Padang  Jaya,  yaitu: kemudahan berbagai layanan. Hal ini yang bisa menjadi  contoh  untuk  BUM  Desa  lainnya  agar bisa  meningkatkan  kualitas  BUM  Desa  yang masih  dalam  satu  Kecamatan  Kuaro.  Pada dasarnya  Kecamatan  Kuaro  dianugerahi  oleh sumber  daya  alam  yang  cukup  melimpah terutama  kekayaan  alam  dan  keanekaragaman kearifan  lokal  lainnya  seperti  kerajinan  dan aneka ragam makanan khas.
Kajian pengembangan dan pemberdayaan  masyarakat  sebagai  bagian  dari pengelolaan  BUM  Desa  dilaksanakan  pada Desa  Padang  Jaya,  Desa  Rangan  serta  Desa Lolo,  Kecamatan  Kuaro,  Kabupaten  Paser. Kajian  ini  diperlukan  untuk  mengetahui bagaimana  pengembangan  dan  pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa yang dikelola  dan  dikembangkan  oleh  beberapa  desa
tersebut  di  Kabupaten  Paser,  melalui  kearifan lokal  dan  UMKM  yang  dikembangkan  oleh masyarakat  desa.  Pendekatan  teoritis  penelitian ini menggunakan Teori Stimulus Respon (S-R). Menurut  Hovland  definisi  pelatihan  adalah suatu  proses  menciptakan  kondisi  dan  stimulus untuk menimbulkan respon, sehingga pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  dapat berkembang,  serta  menciptakan  perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan spesifik.
Dalam  teori  stimulus,  respon  terdapat unsur  -  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Ketiga  unsur  tersebut  adalah  pesan  (stimulus), komunikan  (organism)  dan  efek  (respon). Selain  itu,  penelitian  ini  juga  dilaksanakan untuk  mengetahui  apa  saja  kendala  -  kendala pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan BUM Desa di Desa Padang Jaya, Desa Rangan dan Desa Lolo, di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Tujuan pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  BUM  Desa dilaksanakan  agar  berhasil  mewujudkan  BUM Desa  yang  memiliki  kinerja  yang  profesional, dapat dipercaya, akuntabel, serta mandiri  untuk menuju  peningkatan  kesejahteraan  di  kalangan masyarakat terutama masyarkat desa terkait  hal sosial dan ekonomi pembangunan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  deskriptif,  di  mana  teknik pengumpulan  data  primer,  melalui  wawancara terstruktur,  yaitu:  melakukan  tanya  jawab dengan  pihak  berwenang,  seperti:  Wawancara mendalam.  Peneliti  melaksanakan  wawancara secara  detil  dan  mendalam  pada  informan. Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi atau bertanya langsung kepada.
Data primer, berupa: wawancara terstruktur  diperoleh  secara  langsung  dari informan  yang  berada  di  lokasi  penelitian, tepatnya  berlokasi    di  Kecamatan    Kuaro, Kabupaten  Paser,  Provinsi  Kalimantan  Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu:
1. Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
3. Camat Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser
4. Kepala Desa/Aparat Desa Kecamatan Kuaro Kabupaten paser
5. Pengurus  BUM  Desa  Kecamatan  Kuaro Kabupaten  Paser,  meliputi:  BUM  Desa
“Amanah”,  Desa  Padang  Jaya;  BUM  Desa “Penyembolum”, Desa Rangan; dan
BUMDesa Lolo Semelir, Desa Lolo 6. Masyarakat  Konsumen/  Partisipasi  BUM
Desa
Peneliti juga menggunakan data sekunder,  yakni:  dokumentasi  berupa:  hasil penelitian,  jurnal,  laporan  terkait  BUM  Desa. Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  metode observasi atau melakukan pengamatan terhadap kelompok  BUM  Desa  yang  akan  diteliti. Peneliti  melaksanakan  pengamatan  langsung bagaimana penerapan BUM Desa, di Kecamatan  Kuaro,  terutama  di  tiga  BUM  Desa yang  menjadi  fokus  penelitian  (BUM  Desa “Amanah”,  BUM  Desa  “Penyembolum”  dan BUM Desa “Lolo Semelir”.
Dalam  penelitian  ini  unit  analisisnya adalah  kelompok  BUM  Desa  yang  ada  di wilayah  Kecamatan    Kuaro.  Selanjutnya  dari data  awal  yang  diperoleh  akan  diambil  sampel untuk  ditelaah  faktor  yang  mempengaruhi efektifitas kelompok pada program BUM Desa. Efektivitas  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat ditinjau  berdasarkan  aktif  dan  tidak  aktifnya kelompok.  Kemudian  temuan  lapangan  akan dideskripsikan  dan  dianalisis  untuk  mengetahui penyebabnya  dengan  menggunakan  penjelasan secara  deskriptif  kualitatif.  Pelaksanaan  BUM Desa  di  Kecamatan    Kuaro  terdiri  dari kelompok aktif dan tidak aktif.
Wawancara terhadap anggota kelompok akan  digali  informasi  untuk  mengungkap  fakta dilapangan.  Selain  itu  dilakukan  observasi terhadap  kegiatan  kelompok,  serta  verifikasi terhadap  narasumber  guna  mendapat  informasi yang  lebih  akurat  dan  memadai  untuk  ditarik kesimpulan  apa  yang  menjadi  penyebab banyaknya  kelompok  BUM  Desa  yang  tidak aktif.  Penelaahan  data  tersebut  adalah  agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif  tentang  gejala  yang  diteliti,  dan membebaskan  peneliti  memilih  siapa  yang ditemukan  untuk  menguji  gagasan  mengenai subjek yang diminati (Indrawan dan Yaniawati, 2014).  Tujuannya  adalah  memperoleh  data kelompok  aktif,  dan  kelompok  tidak  aktif  yang berkaitan dengan indikator efektifitas kelembagaan  yang  mencakup:  pencapaian tujuan;  fungsi  dan  peran;  keinovatifan,  serta keberlanjutan.
Sebagai  informan  kunci,  yaitu:  anggota kelompok  sebanyak  satu  orang.  Selanjutnya
penelitian  ini  juga  akan  melakukan  verifikasi kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung  dengan  kelompok  BUM  Desa  yaitu anggota  BUM  Desa  yang  bertugas  membina Desa  dari  kelompok  BUM  Desa  yang  menjadi sampel  penelitian.  Instrument  penelitian  yang dipakai  adalah  pedoman  wawancara  dan pedoman  observasi,  serta  data  skunder  yang diperoleh dari Dinas DPMD Kabupaten  Paser.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Program  BUM  DESA  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Di Kecamatan  Kuaro
Upaya meningkatkan perkembangan badan  usaha  milik  desa  pemerintah  Kabupaten Paser  telah  memiliki  produk  hukum,  berupa Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2018.  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD), Kabupaten Paser hanya melakukan pendampingan  saja.  Mereka  memiliki  program bagi  anggota  BUM  Desa  untuk  mempermudah akses pinjaman modal bagi BUM Desa. DPMD bekerjasama  dengan  Bank  Negara  Indonesia, Bank Republik Indonesia dan Bank Daerah.
Sejauh  ini  program  tersebut  berjalan dan sangat membantu BUM Desa terutama bagi para  perintis  atau  pemula.  Berikut  adalah  12 BUM  Desa  yang  sudah  melalui  Penilaian Klasifikasi  Perkembangan    BUM  Desa  di Kabupaten Paser,  Provinsi Kalimantan Timur.
Tabel 2. Rekap Penilaian Klasifikasi Perkembangan  Bumdesa Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur
Ofi H. & Muhammad M. R. / Pemberdayaan dan Peningkatan Potensi.......
Dapat dilihat dari data pada Tabel 2. di atas  bahwa  dari  12  BUM  Desa  yang  berada  di wilayah  Kecamatan  Kuaro,  terdapat  tiga klasifikasi  penilaian,  yakni:  tahap  berkembang, tahap  tumbuh  dan  tahap  dasar  dengan  tingkat dampak  kearifan  lokal  BUM  Desa  terhadap ekonomi  masyarakat.  Demikian,  dapat  menjadi salah  satu  contoh,  di  mana  BUMDesa  dalam klasifikasi  berkembang  hanya  ada  di  Desa Padang  Jaya,  yakni:  BUM  Desa  “Amanah”. Selain  itu,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  (DPMD)  di  Kabupaten  Paser  juga memiliki  kegiatan  yakni  adalah    Workshop BUMDesa  serta Forum  Komunikasi  BUMDesa dan diadakan secara berkala sebulan sekali atau tiap 30 hari.

## Budaya Hukum (Legal Culture)
Menurut Lawrence M. Friedman (2001, dalam  Sari,  M.  P.,  2018)  menyebutkan  bahwa budaya  hukum  merupakan  sikap  manusia terhadap  hukum  yang  lahir,  melalui  sistem kepercayaan,  nilai,  pemikiran  serta  harapannya yang  berkembang  menjadi  satu  di  dalamnya. Budaya  hukum  menjadi  kebiasaan  masyarakat agar  sadar  akan  peraturan  tersebut.  Jika masyarakat mau mematuhi, maka akan menjadi faktor  pendukung,  tetapi  jika  (sebaliknya) masyarakat  akan  menjadi  faktor  penghambat dalam  penegakkan  peraturan  terkait.  Herbert Mc.  Closky  berpendapat  bahwa  partisipasi adalah  kegiatan  sukarela  dari  rakyat  yang diperoleh dari kekayaan desa atau bantuan/hibah  kekayaan  desa  yang  dipisahkan dari  APBD  Desa,  bantuan/hibah  dari  APBD kabupaten,  bantuan/hibah  dari  APBD  provinsi, bantuan/hibah  APBN,  kerjasama  dengan  pihak swasta/pihak ketiga (investor), pinjaman kepada lembaga  keuangan  dan  hasil  usaha  yang  sah (hasil  usaha  dari  pendapatan  BUM  Desa ditetapkan  berdasarkan  presentase  dari  hasil laba  netto  dengan  berpedoman  kepada  prinsip kerjasama yang saling menguntungkan).

## Faktor  yang  mempengaruhi  Pemberdayaan dan  Peningkatan  Potensi  Kearifan  Lokal Daerah pada Masyarakat Desa
Pengembangan  badan  usaha  milik  desa sebagai  basis  ekonomi  warga  desa  sampai  saat ini masih menghadapi banyak kendala, sebagaimana yang dijelaskan Sutoro Eko (2011) didalam bukunya “Desa Membangun Indonesia”, antara lain:
a. Pertama, kepemimpinan, manajerial dan tata kelola (KMT).
Faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUM  Desa).  Apabila  suatu  kepemimpinan, manajerial dan tata kelola telah dinilai buruk, maka BUM Desa sangat cepat akan mati suri. Beberapa  persoalan  di  lingkup  pengurus BUM  Desa  yang  paling  serius  adalah kualitas dan kapasitas direktur.
b. Kedua, skala dan jangkauan usaha. BUM  Desa  yang  menjalankan  bisnis eksternal  (produksi  dan  distribusi  hasil pertanian  keluar  desa)  umumnya  rentan  dan gulung  tikar,  karena  skala  ekonomi  yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas.
c. Ketiga, emansipasi lokal, Berupa legitimasi dan daya lekat BUM Desa sangat lemah.
d. Keempat, kerjasama. Tidak  adanya  kerjasama  ataupun  tidak menjalin  hubungan  kerjasama  yang  baik atara  Badan  Usaha  Milik  Desa  akan menghambat  pertumbuhan  Badan  Usaha Milik Desa.
e. Kelima, tradisi berdesa. Tidak  adanya  tradisi  berdesa  yang  paralel untuk  keberlanjutan  Badan  Usaha  Milik Desa.
Selain  itu,  tumbuh  kembangnya  Badan Usaha  Milik  Desa  di  Desa  (BUM  Desa) ternyata  juga  dipengaruhi  oleh  tradisi  berdesa. Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa sebagai  basis  ekonomi  warga  desa  sampai  saat ini  masih  menghadapi  banyak  kendala  antara lain:
a) Ketidakpahaman  warga  akan  Badan  Usaha Milik Desa,
b) Pemilihan unit usaha yang tidak tepat,
c) Pembentukan  kepengurusan,  kelembagaan, pengelolaan,
d) Keterlibatan  para  pemangku  kepentingan ( stakeholders ),
e) Regulasi,
f) Dukungan desa dan supra desa.
Faktor penghambat perkembangan badan usaha  milik  desa  di  Kabupaten  Paser  sebagai berikut:
a. Faktor Anggaran
Keberadaan  BUM  Desa  dalam melaksanakan  program  dan  usaha  tidak  bisa lepas dari anggaran yang dimiliki. Keberadaan  BUM  Desa  pada  masyarakat
perdesaan  di  Kabupaten  Paser  sebagai alternatif  dalam  mengembangkan  usaha ekonomi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat yang tinggi juga diperlukan dalam pelaksanaan  kegiatan  BUM  Desa,  melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMDesa dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitra  dengan  BUM  Desa.  Namun, permasalahan  yang  masih  terjadi  adalah adanya  potensi  desa  yang  belum  bisa dikembangkan,  melalui  BUM  Desa  karena belum adanya modal.
b. Faktor Sumber Daya Manusia
Keberadaan  BUM  Desa  sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat  dalam  pengelolaan.  Keterlibatan masyarakat  dalam  program  BUM  Desa memiliki keterbatasan dalam
mengembangkan usaha.
Kadangkala keberadaan  BUM  Desa  belum  mampu memberikan  manfaat  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  karena minimnya  sumber  daya  manusia  dan  tata kelola  yang  tidak  berkelanjutan.  Sinergitas pengelola  BUM  Desa  dengan  masyarakat dan  dengan  pemerintahan  desa  dalam partisipasi  secara  aktif  dalam  perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan  manfaat  keberadaan  BUM Desa ditengah masyarakat.
c. Terbatasnya Dukungan dari Pihak Swasta Pemberdayaan  BUM  Desa  melalui kelompok  ekonomi  kewirausahaan  secara partisipatif adalah untuk mewujudkan
kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan  pengelolaan  usaha  ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan  masyarakat,  pemerintah,  dan swasta  sehingga  semua  stakeholder  di  desa berperan optimal dalam menumbuh kembangkan  perekonomian  desa  (Mustanir
& Jusman, 2016). Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan usaha BUMDesa akan dapat  menumbuh  kembangkan  usaha  secara berkelanjutan.
Peran swasta dalam
pengembangan masyarakat melalui pendanaan  sosial  yang  dimiliki  sebagai bentuk tanggung jawab sosial pada masyarakat.
Keberhasilan  Program  BUM  DESA  Dalam Pemberdayaan  dan  Peningkatan  Potensi Kearifan Lokal Daerah.
Pengembangan  BUM    Desa  perlu dilakukan  agar  BUM  Desa  yang  telah  berdiri dapat  berfungsi  sesuai  dengan  peranannya. Tujuan  dan  sasaran  BUMDesa  dapat  tercapai jika  BUM  Desa  dikelola  secara  terarah  dan profesional.  BUM  Desa  merupakan  solusi  atas permasalahanpermasalahan yang terjadi di desa. BUMDesa  diharapkan  dapat  mendorong  dan menggerakkan  perekonomian  desa  (Ramadana dkk,  2013).  Penerapan  Teori  Stimulus  Respon/ S-R  mendefinisikan  pelatihan  merupakan  suatu proses  menciptakan  kondisi dan stimulus untuk menimbulkan  respons  sehingga  pengetahuan, keterampilan  atau  skill  dan  sikap  dapat berkembang  serta  menciptakan  perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan spesifik.
Menurut  teori  stimulus  respon,  proses pemberdayaan  ini  dilakukan,  melalui  pelatihan yang  menciptakan  kondisi  dan  stimulus  dan menimbulkan respon bagi masyarakat yang ikut serta  pelatihan.  Masyarakat  dapat  menambah pengetahuan  dan  keterampilan  untuk  merubah tingkah  laku.  Selain  itu,  masyarakat  juga  dapat mencapai tujuan, seperti: memanfaatkan potensi alam secara maksimal; menambah keterampilan terkait UMKM.
Masyarakat Desa
diberikan penghargaan dan apresiasi  oleh pengurus BUM Desa dan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD), Kabupaten  Paser.  Ciri  –  ciri  utama  BUM  Desa yang  membedakan  dengan  lembaga  komersial lain adalah:
a) Badan  usaha  merupakan  milik  desa  dan pengelolaannya  dilakukan  secara  bersama- sama;
b) Modal  usaha  sebesar  51%  berasal  dari  dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat;
c) Operalisasi  dilakukan  berdasarkan  pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal;
d) Potensi serta Laba yang diperoleh BUM
e) Desa dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun;
f) Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan
g) Pelaksanaan  operasionalisasi  BUM  Desa diawasi  secara  bersama  oleh  pemerintah desa, BPD beserta anggota.
Ofi H. & Muhammad M. R. / Pemberdayaan dan Peningkatan Potensi.......
Tujuh  ciri  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa perlunya  kesinambungan  antara  tujuh  elemen tersebut  agar  usaha  mikro  dan  masyarakat  desa mendapatkan  manfaat  yang  signifikan  dan efektif.

## Program BUM DESA Dalam  Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Ekonomi Masyarakat
BUM  Desa  adalah  sebagai  lembaga perekonomian  masyarakat  desa  yang  didirikan atas dasar inisiasi kearifan lokal, pengembangan sarana  penciptaan  lapangan  kerja,  media pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  berbasis potensi  dan  nilai  lokal.  Secara  umum,  sistem masyarakat  Desa  Padang  Jaya,  Desa  Rangan dan Desa Lolo terdapat pola - pola pengawasan dan  evaluasi  yang  masuk  dalam  kearifan  lokal, yaitu:  secara  rembuk  warga  untuk  memberikan penilaian maupun pandangan sekaligus evaluasi secara  kolektif.  Sistem  seperti  ini  juga diterapkan  untuk  mengakomodasi  kritikan maupun  pendapat  masyarakat  Desa  Padang Jaya  sebagai  upaya  mengembangkan  kontrol sosial dan memupuk modal sosial yang terdapat pengelolaan dan kepengurusan organisasi.
BUM  Desa  “Padang  Jaya  dan  Lolo” memerlukan transparasi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dan akuntabilitas  identik  dengan  keterbukaan  yang dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik, khususnya  bagi  masyarakat  Desa  Padang  Jaya, Desa Rangan dan Lolo  yang menjadi pengurus BUM  Desa  “Amanah,  Penyembulon  dan  Lolo Semelir”.    Keberadaan  BUM  Desa  sekarang sudah sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena  mampu  mengurangi  pengangguran  di Desa  Padang  Jaya.  Penyerapan  tenaga  kerja lokal  menjadi  pengurus  BUM  Desa  yang berjumlah  setidaknya  30  orang,  sehingga  dapat bergotong  royong  serta  memiliki  kesadaran untuk  memiliki  sebuah  BUM  Desa.  Dengan demikian, Desa Padang Jaya, Desa Rangan  dan Desa  Lolo    dapat  menjadi  desa  mandiri, walaupun  sebenarnya  perlu  ditindaklanjuti efektifitas dan keberhasilannya dikemudian hari.
Dengan adanya unit usaha simpan pinjam telah  memberikan  wawasan  kepada  masyarakat serta  mendorong  tumbuhnya  perekonomian masyarakat  desa,  sehingga  lebih  memajukan usaha  dari  permodalan  BUM  Desa.  Penciptaan lapangan  kerja,  melalui  BUM  Desa  dapat dimanfaatkan  masyarakat  untuk  mengelola potensi  desa.  Permodalan  unit  usaha  simpan pinjam  telah  dijalankan  oleh  pemerintah  desa
Padang  Jaya  (BUM  Desa  “Amanah”  ,  berupa: Pendapatan  Asli  Desa  (PAD).  Dana  yang tersedia  tetap  dapat  didayagunakan  untuk kepentingan  pada  kebutuhan  dari  kegiatan pemerintah desa, seperti: pemberdayaan masyarakat.  Dengan  demikian,  perkembangan BUM  Desa  menjadi  lebih  meningkat  dan  tidak mengalami kerugian dalam permodalan.
Hasil  wawancara  oleh  peneliti  secara langsung kepada pengurus BUM Desa “Amanah”,  atas  nama:  Yassir  (42  Tahun) menyebutkan  bahwa  “Pembentukan  Badan Usaha  Milik  Desa  bertujuan  sebagai  penggerak pembangunan  ekonomi  lokal  tingkat  desa”. Pembangunan  ekonomi  lokal  desa  didasarkan pada  kebutuhan,  potensi,  dan  kapasitas  desa. Penyertaan  modal  dari  pemerintah  desa  dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa memiliki tujuan akhir adalah untuk meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat  Desa. Dasar  pembentukan  BUM  Desa  sebagai lokomotif  pembangunan  desa  dilatarbelakangi oleh prakarsa pemerintah desa serta masyarakat desa  dan  berlandaskan  prinsip  kooperatif, partisipatif,  dan  emansipatif  masyarakat  Desa. (Wawancara: 28 Juli 2020).
Pengelolaan  BUM  Desa  diharapkan dapat  berjalan  terus  menerus  dengan  adanya koordinasi  yang  baik  antara  pengurus  BUM Desa,  pemerintah  desa,  dan  masyarakat. Keberlangsungan    BUM  Desa  dibutuhkan strategi  dalam  menarik  minat  masyarakat  agar bersama  -  sama  dapat  mengelola  potensi  desa Padang  Jaya,  sehingga  dapat    meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara lain, di Desa Lolo  pengelolaan  BUM  Desa  belum  terlaksana secara  substansial.  BUM  Desa  “Lolo  Semelir” masih  berada  di  tahapan  awal.  Berbeda  dengan Desa Padang Jaya yang  merupakan BUM Desa percontohan  di  Kecamatan  Kuaro  dan  satu    - satunya  yang  telah  memeneuhi  kelengkapan dari  enam  aspek,  meliputi:  aspek  kelembagaan, aturan dan legalitas; bidang usaha; administrasi, pelaporan  pertanggung  jawaban,  permodalan dan aset.
Terhambatnya  birokrasi  yang  dialami oleh BUM Desa juga menghambat penambahan modal  BUM  Desa  Padang  Jaya,  Desa  Rangan dan Desa Lolo. Solusi permasalahan pengelolaan PAD Desa dari BUM Desa Padang Jaya  dan  Desa  Lolo,  antara  lain:  solusi mengatasi  permasalahan  sumber  daya  manusia, dengan  cara  BUM  Desa  senantiasa  melakukan pelatihan  untuk  Pengurus  BUM  Desa  agar
kemampuan  pengurus  dan  warga  desa  semakin meningkat. pengurus BUM Desa dan masyarakat  sekitar  sehingga  mempengaruhi Kapasitas  dan  pengembangan  kearifan  lokal yang ada di kedua BUM Desa tersebut sehingga dapat  meningkatkan  dampak  kearifan  lokal BUM Desa terhadap ekonomi masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  tujuan  dan  hasil  penelitian,  maka peneliti  membuat  kesimpulan  penelitian  terkait dengan  tingkat  keberhasilan  implementasi program  BUM  Desa.  Pemberdayaan  ekonomi masyarakat  ditinjau  dari  tingkat  partisipasi masyarakat,  tingkat  pendapatan  anggota  BUM Desa,  dan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat. BUM  Desa  di  Desa  Padang  Jaya,  Kecamatan Kuaro  adalah  satu  -  satunya  desa  diantara beberapa  desa  di  Kabupaten  paser  yang mendapatkan  klasifikasi  penilaian  pada  tingkat tahap  “Berkembang”  dari  pemerintah  daerah Kabupaten  Paser,  di  mana  mendapatkan  nilai total  sebesar  80,63.  Bila  dibandingkan  dengan Desa  Lolo,  masih  mendapatkan  kasifikasi penilaian  pada  tingkat  tahap  “Dasar”  dengan nilai total sebesar 45.63.
Berdasarkan  penilaian  tersebut,  peneliti menganalisis  bahwa  Desa  Padang  Jaya  dengan BUM  Desa  “Amanah”  merupakan  BUM  Desa percontohan  dan  layak  untuk  dijadikan  acuan bagi  BUM  Desa  sekitar  wilayah  Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pendampingan  oleh  pemerintah  desa  kepada pengurus  BUM  Desa  dan  masyarakat  desa dapat mempengaruhi kapasitas serta berdampak kearifan  lokal  BUM  Desa  bagi  ekonomi masyarakat. Namun, ada pula beberapa kendala yang  dihadapi  dalam  mengelola  potensi pengembangan  BUM  Desa  di  Desa  Padang Jaya,  Rangan  dan  Lolo,  yaitu:  adanya  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal berasal  dari  sisi  manajemen  BUM  Desa  dan sumber  daya  manusia,  sedangkan  faktor eksternal  adalah  permasalahan  pengembangan usaha yang terhambat oleh birokrasi (hukum).

## DAFTAR PUSTAKA
Danim,
Sudarwan. 2012. Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok. Rineka Cipta. Jakarta
Ihsan,  A.  N.,  &  Setiyono,  B.  (2018).  Analisis Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Gerbang  Lentera  Sebagai
Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic  and  Government  Studies,  7(04),
221-230. Nilawati, E. (2018). Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)“Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.  Jurnal  Wacana  Kinerja, 21(1), 49-72.Ach. Wazir Ws., et al. 1999. Panduan Penguatan Menejemen
Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Jakarta: Sekretariat  Bina  Desa  dengan  dukungan AusAID  melalui  Indonesia  HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
Poerwoko Soebianto ; Totok Mardikanto, 2015,
"Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif  Kebijakan  Publik",  Alfabeta, Bandung
Sari,  M.  P.  (2018).  Pembangunan  Masyarakat Berbasis  Kearifan  Lokal  Melalui  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bum  Desa)  Di  Desa Mulyo  Sari  Kecamatan  Way  Ratai
Kabupaten
Pesawaran (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Sarman,  Mukhtar  dan  Hidayat,  Taufik.  2010. Panduan Prosedur Penelitian dan Penulisan  Tesis.  Program  Pasca  Sarjana Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. Sarwono,  Jonathan.  2013.  Strategi  Melakukan Riset. Andi. Jakarta. Sjafari, Agus. 2014. Kemiskinan dan
Pemberdayaan  Kelompok.  Graha  llmu.
Jogjakarta.
Soleh,  Chabib.  2014.  Dialektika  Pembangunan
Dengan Pemberdayaan. Fokusmedia. Bandung. Suranto, A. W. (2011). Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta: Graha Ilmu Widiastuti, Siti Kurnia dkk. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Pustaka Pelajar. Yogyakarta .