## PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SUMUR TUA SECARA TRADISIONAL OLEH MASYARAKAT DI DESA WONOCOLO BOJONEGORO DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Suprapti *

## Abstrak
Sumur-sumur  minyak  di  Desa  Wonocolo  Kecamatan  Kadewan  Kabupaten Bojonegoro,  telah  dieksplorasi  lebih  dari  satu  abad  yang  lalu  oleh Dordtsche Petroleum  Maatschappij. Sumur-sumur  tua  tersebut  banyak  yang  dinyatakan  telah habis, tetapi kenyataannya tidak. Puluhan titik sumur peninggalan Belanda tersebut ternyata masih aktif yang menandakan masih adanya cadangan minyak di kawasan tersebut. Cadangan minyak tersebut sejak tahun 1945 dikelola oleh pemerintah dan sebagian  dikelola  warga  secara  tradisional.  Minyak  yang  ditambang  oleh masyarakat  disetor  ke  KUD  Bogo  Sasono  dan  disetor  ke  PT  Pertamina  EP  Cepu. Tetapi  sejak  tahun  2005  mulai  masuk  orang-orang  dari  luar  Desa Wonocolo  yang membeli  minyak  mentah  langsung  dari  penambang  dengan  harga  lebih  tinggi  dari harga yang ditetapkan KUD Bogo Sasono. Karena sejak Nopember 2006 tidak ada lagi warga yang menyetor minyak mentah ke KUD Bogo Sasono, maka  penyetoran minyak  mentah  ke  PT.  Pertamina  EP  Cepu  terhenti.  Ditinjau  dari  aspek  hukum, penambangan  dan  dijual  kepada  pihak  lain  untuk  kepentingan  individu  adalah melanggar  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Studi  ini  bertujuan  untuk merumuskan    penyelesaian  sengketa    pengelolaan  sumur  tua  antara  warga setempat    dan  KUD    Bogo  Sasono  selaku  mitra  kerja  PT  Pertamina  EP  Cepu, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Studi  ini merupakan doctrinal  research dengan  pendekatan  kasus  (Marzuki;  2005).  Usulan penyelesaiannya  adalah:  (1)  melakukan  sosialisasi  peraturan  perundangan  yang terkait  dengan  kegiatan  penambangan  yang  boleh  dilakukan  secara  formal  dan informal  melalui  kepala  desa  yang  pada  dasarnya  harus  menyadarkan  warga setempat  agar  tunduk  pada  hukum;  (2)  menyelesaikan  sengketa  antara  warga setempat    dan  KUD    Bogo  Sasono  selaku  mitra  kerja  PT.  Pertamina  EP  Cepu melalui  penyelesaian  di  luar  pengadilan;  (3)  melakukan  negosiasi  biaya  ongkos angkut  berdasarkan  pertimbangan  kepentingan  masyarakat  luas,  bukan sekelompok  masyarakat;  (4)  melakukan  penegakan  hukum  terutama  untuk memutus jalur penambang ke pihak luar.
Kata kunci : penyelesaian sengketa, pengelolaan sumur tua
Pada  tahun  1894  seorang  penambang  konsesi  minyak  dari  Hindia  Belanda bernama  Adiraan Stoop  untuk  pertama kalinya  melakukan eksplorasi  minyak bumi di  kawasan  Bojonegoro,  Jawa  Timur,  dan  mendirikan  perusahaan Dordtsche Petroleum Maatschappij. Setelah lebih dari satu abad sumur-sumur minyak tersebut dieksploitasi, banyak di antara sumur-sumur minyak tersebut yang dinyatakan telah
* Dosen UPM Soshum ITS
habis. Namun kenyataannya tidak semua sumur peninggalan Belanda tersebut telah habis.  Puluhan  titik  sumur  di  Desa  Wonocolo  Kecamatan  Kadewan  Kabupaten Bojonegoro  ternyata  masih  aktif  yang  menandakan  cadangan  minyak  di  kawasan tersebut masih berlimpah.
Sejak  tahun  1945  cadangan  minyak  di  Desa  Wonocolo  dikelola  oleh Pemerintah  Indonesia  dengan  menggunakan  pompa  sumur  atau  pompa  angguk elektrik. Tetapi sebagian masih dikelola warga setempat secara tradisional dan telah dilakukan  secara  turun  temurun.  Penambangan  minyak  pada  sumur-sumur  tua  di Desa  Wonocolo  sudah  menjadi  sumber  pencaharian  warga  yang  dikelola  oleh kelompok  penambang  dimana  setiap  kelompok  terdiri  dari  10-15  orang.  Minyak mentah yang dieksplorasi kelompok penambang disetorkan ke KUD  Bogo Sasono, dan selanjutnya KUD Bogo Sasono menyetorkan ke PT. Pertamina EP. Cepu untuk diolah  lebih  lanjut.  Dalam  hubungan  kerja  ini  kelompok  penambang  mendapat biaya ongkos angkut dari KUD Bogo Sasono.
Sejak tahun 2005 kondisi mulai berubah karena masuknya orang-orang dari luar Desa Wonocolo  yang membeli minyak mentah dari kelompok penambang dan kemudian  mengolahnya  sendiri  dengan  melakukan  penyulingan  untuk  memperoleh hasil produk berupa solar. Dengan demikian di  Desa Wonocolo  terdapat kelompok penambang, penambang sekaligus juga penyuling dan kelompok penyuling. Akibat kehadiran  orang-orang  luar  tersebut,  kelompok  penambang  tidak  lagi  menyetor minyak  mentah  ke  KUD  Bogo  Sasono,  dengan  alasan  harga  yang  diberikan  oleh orang  luar  lebih  tinggi  dari  harga  yang  ditetapkan  oleh  KUD  Bogo  Sasono. Akhirnya  KUD  Bogo  Sasono  menjadi  tidak  berperan    dan  sejak  Nopember  2006 tidak ada lagi  minyak mentah yang disetorkan ke PT. Pertamina EP. Cepu.
Ditinjau  dari  aspek  hukum,  eksplorasi  yang  dilakukan  oleh  kelompok penambang  dan  penyuling  sejak  dari  pengangkutan  minyak  mentah,  proses penyulingan  hingga  menjual  minyak  mentah,  merupakan  kegiatan  yang diklasifikasikan  sebagai illegal  transportation,  illegal  refinery dan illegal  sales . Peraturan  perundangan  yang  terkait  langsung  yang  dilanggar  meliputi  UUD  1945 Pasal  33  ayat  2  dan  ayat  3;  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja Bab III Pasal 3 butir 1; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  Pasal  5,  Pasal  7  dan  Pasal  9;  Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2002  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air;  dan  Peraturan  Menteri Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Pedoman Pengusahaan  Pertambangan  Minyak  Bumi  pada  Sumur  Tua  Pasal  2  ayat  2. Permasalahan  utama  yang  menyebabkan  tidak  bersedianya  kelompok  penambang menjual  minyak  mentahnya  kepada  KUD  Bogo  Sasono  adalah  karena  harga  yang diberikan oleh KUD kepada kelompok penambang lebih rendah dibandingkan harga yang  diberikan  oleh  kelompok  penyuling.  Kelompok  penambang  dan  kelompok penyuling sebenarnya mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan yang mereka  lakukan  masuk  dalam  ketegori  melanggar  hukum,  sehingga  pengangkutan dan penjualannya harus kucing-kucingan untuk menghindari razia polisi.
Berkaitan  dengan  permasalahan  penambangan  dan  penyulingan  minyak mentah  yang  dieksplorasi  dari  sumur  tua  di  Desa  Wonocolo  yang  dikategorikan sebagai  kegiatan  ilegal  tersebut,  studi  ini  bertujuan  mencari  usulan  penyelesaian sengketa  antara  kelompok  penambang  dan  KUD  Bogo  Sasono  selaku  mitra  PT. Pertamina  EP.  Cepu  melalui  cara-cara  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan yang berlaku.

## Penambangan Sumur Tua di Desa Wonocolo Kecamatan Kadewan Kabupaten Bojonegoro
Desa  Wonocolo  Kecamatan  Kadewan  Kabupaten  Bojonegoro  (Gambar  1) merupakan  salah  satu  lokasi  penambangan  minyak  sumur  tua  di  Jawa  Timur  yang dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Sebagian besar wilayah Desa Wonocolo adalah  hutan  jati  yang  di  dalamnya  terdapat  banyak  sumur  minyak  peninggalan Belanda.  Sebagian  besar  penduduk  Desa  Wonocolo  mempunyai  mata  pencaharian sebagai penambang. Bahkan PNS, pamong desa, petani dan hampir semua penduduk laki-laki  di  desa  ini  mempunyai  pekerjaan  sampingan  sebagai  penambang  minyak mentah.
Sumur tua di Desa Wonocolo  untuk pertama kalinya ditambang pada tahun 1894 oleh perusahaan konsesi minyak Hindia Belanda. Pada tahun 1945 tambang ini di dikelola oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan pompa angguk elektrik,
dan sebagian lagi dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Setelah lebih dari satu abad  dieksploitasi,  sumur  tersebut  dinyatakan  telah  habis  cadangan  minyaknya. Tetapi  kenyataannya  tidak  semua  sumur  peninggalan  Belanda  tersebut  sudah  habis atau  tidak  menghasilkan  minyak  lagi.  Masih  ada  puluhan  titik  sumur  yang  masih aktif dan ditambang oleh warga setempat.
Ada tiga kegiatan utama yang dilakukan  warga dalam mengelola sumur tua, yaitu  kegiatan  penambangan,  penyulingan  dan  penjualan.  Kegiatan  penambangan dilakukan oleh kelompok pekerja tambang  yang anggotanya terdiri dari 10-15 orang per  kelompok,  tetapi  umumnya  terdiri  dari  4  orang.  Setiap  kelompok  mengerjakan satu  sumur  dengan  pekerja  yang  terdiri  dari  supir  truk,  penimbel  (penambang)  dan penyiduk. Para pekerja tersebut tergabung dalam kelompok yang disebut pemborong yang  mempuyai  jam  kerja  shift  pada  siang  dan  malam  hari.  Kegiatan  penyulingan minyak sebelum tahun 2006 dilakukan oleh PT. Pertamina EP. Cepu. Karena harga yang diberikan oleh Pertamina EP Cepu dinilai oleh warga sudah tidak sesuai lagi, maka  banyak  warga  yang  menyuling  sendiri  minyak  mentah  yang  dihasilkannya. Dengan melakukan penyulingan sendiri, warga bisa mendapatkan pendapatan lebih
Gambar 1. Orientasi lokasi Desa Wonocolo Kec. Kadewan Kab. Bojonegoro. Sumber: kecamatankadewan.blogspot.com
tinggi.  Minyak  yang  sudah  disuling,  oleh  masyarakat  dinamakan  solar  Bojonegoro atau  minyak  IREX  yang  dijual  bebas  secara  eceran.  Kegiatan  penjualan  dilakukan oleh penyuling yang menjual minyak hasil sulingan kepada pengecer atau pengepul yang  biasanya  berasal  dari  luar  Desa  Wonocolo.  Pengecer  menggunakan  sepeda motor untuk pengangkutan. Sekali angkut bisa membawa  lima jerigen (satu jerigen berkapasitas 35 liter) solar  yang dilakukan sampai tiga kali pengangkutan per hari. Ada pula hasil minyak sulingan yang dijual kepada pengepul, tetapi pengepul lebih menyukai  membeli  dari  pengecer,  bukan  membeli  langsung  dari  penyuling. Pengepul  tidak mau mengambil resiko terkena razia polisi karena jual beli minyak mentah dan solar IREX merupakan kegiatan ilegal.
Pada  awal  2006  mulai  marak  terjadi  penjualan  minyak  mentah  dari penambang  kepada  pihak  lain  di  luar  KUD  Bogo  Sasono,  sehingga  kemampuan menyetorlan  minyak  mentah  dari  KUD  kepada  PT.  Pertamina  EP.  Cepu  mulai berkurang,  dan  pada  Bulan  Nopember  2006  penyetoran  minyak  mentah  berhenti sama sekali walaupun kontrak kerja antara PT. Pertamina EP. Cepu dan KUD Bogo Sasono  belum  berakhir.  Penyebab  utama  terhentinya  penyetoran  minyak  adalah karena  upah  atau  ongkos  angkut  per  liter  minyak  yang  diterima  penambang  masih terlalu  rendah.  Pada  Bulan  Januari  2006  imbalan  jasa  yang  diberikan  kepada penambang adalah Rp. 354,70/liter atau sekitar Rp. 71.000 per drum (200 liter) yang masih harus dibagi lagi untuk KUD, dana pembangunan daerah, dana pembangunan desa dan upah penambang. Jika penambang menjual kepada pihak luar, mereka bisa mendapatkan  Rp.  90.000,-  per  drum  tanpa  membagi  lagi  dengan  pihak  lain. Walaupun  ongkos  angkut  sudah  dinaikkan  oleh  KUD  menjadi  Rp.  960,-  per  liter, warga tetap tidak menyetor minyaknya kepada KUD Bogo Sasono. Hal inilah yang menyebabkan maraknya penjualan minyak mentah secara ilegal kepada pihak lain.
Studi  Pengkajian  Dampak  Pengelolaan  Sumur  Tua  Secara  Tradisional  Oleh Masyarakat  di  Wonocolo  Field  Cepu  Region  Jawa  (2009)  menyebutkan  beberapa kemungkinan penyebab terjadinya penjualan secara ilegal adalah:
1.  Ongkos  angkat  dan  angkut  yang  diterima  penambang  setelah  dipotong  biaya administrasi  KUD  dan  dana  pembangunan  daerah,  masih  jauh  di  bawah  harga bila dijual langsung kepada pihak lain di luar KUD Bogo Sasono.
2.  Sebagian  penambang  mulai  bergeser  dari  hanya  sebagai  penambang  menjadi penambang  dan  penyuling,  sehingga  memperoleh  keuntungan  lebih  besar  jika dibandingkan dengan menyetor kepada KUD.
3.  Adanya pihak lain yang menyebabkan penambang tidak berani menyetor minyak mentah  kepada  KUD  Bogo  Sasono.  Mereka  antara  lain  adalah  pemilik  modal dan  orang  daerah  yang  sebelumnya  merantau  dan  sekarang  sudah  kembali  ke Desa Wonocolo, yang sudah mempunyai banyak pengetahuan dari dunia luar.
4.  Hubungan  antara  penambang  dan  dengan  KUD  Bogo  Sasono  yang  kurang harmonis.  Hal  ini  terlihat  dari  usaha  penambang  untuk  membentuk  KUD  lain, yaitu KUD Patra Jasa Jaya. Tetapi KUD ini belum bisa beroperasi karena belum mendapat  izin  dari  Pemerintah  sesuai  ketentuan  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 2001 tentang Migas.
5.  Transaksi  minyak  mentah  hasil  sulingan  ke  luar  daerah  sangat  menguntungkan penambang dan penyuling, tetapi merugikan pemerintah (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan PT. Pertamina EP Cepu).
Penambangan  dan  penyulingan  minyak  mentah  di  Desa  Wonocolo  yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan sengketa antara masyarakat (dalam hal ini adalah  penambang,  penyuling,  pengecer  dan  pengepul)  dengan  PT.  Pertamina  EP. Cepu.  Ditinjau  dari  sisi  hukum  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah melanggar  peraturan  perundangan  yang  berlaku  yang  menyebabkan  kerugian  pada negara,  dalam  hal  ini  adalah  PT.  Pertamina  EP  Cepu  dan  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro.

## Peraturan Perundangan Yang Berkaitan dengan Penambangan Sumur Tua
Peraturan  dan  perundangan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumur  tua secara tradisional oleh masyarakat di Desa Wonocolo adalah:
1.  Undang-undang Dasar 1945.
2.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3.  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2002  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6.  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  01  Tahun  1008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
Penjelasannya adalah sebagai berikut:
1.  Undang-undang Dasar 1945
a. Pasal 33 ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
b. Pasal 33 ayat 3: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
a. Pasal 1 ayat 1: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
b.  Pasal  5:  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa di bidang perdagangan.
c. Pasal  6:  Sengketa  atau  beda  pendapat  perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para pihak  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.
3.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
a. Pasal 1 angka 1: Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang  dalam  kondisi  tekanan  dan  temperatur  atmosfer  berupa  fasa  cair  atau padat,  termasuk  aspal,  lilin  mineral  atau  ozokerit,  dan  bitumen  yang diperoleh  dari  proses  penambangan,  tetapi  tidak  termasuk  batubara  atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
b.  Pasal 1 ayat 2: Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam  kondisi  tekanan  dan  temperatur  atmosfer  berupa  fasa  gas  yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
c.  Pasal 1 angka 20: Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk  melaksanakan  pengolahan,  pengangkutan,  penyimpanan  dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
d. Pasal 5: Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:
(1) Kegiatan usaha hulu yang mencakup:
a. Eksplorasi, b Eksploitasi
(2) Kegiatan usaha hilir yang mencakup:
a. Pengolahan, b.Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga
e. Pasal  7  ayat  1:  Kegiatan  usaha  hilir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.
f. Pasal  7  ayat  2:  Kegiatan  usaha  hilir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 angka  2  diselenggarakan  melalui  mekanisme  persaingan  usaha  yang  wajar, sehat dan transparan.
g. Pasal  9  ayat  1:  Kegiatan  usaha  hulu  dan  kegiatan  usaha  hilir  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:
(1) Badan Usaha Milik Negara
(2) Badan Usaha Milik Daerah
(3) Koperasi Usaha Kecil
(4) Badan Usaha Swasta
h. Pasal 9 ayat 2: Bentuk usaha tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu.
4.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1970  bertujuan  untuk  melindungi  pekerja seperti disebutkan dalan Bab III Pasal 3 butir 1, dimana telah ditetapkan syarat- syarat  keselamatan  kerja  seperti:  mencegah  dan  mengurangi  kecelakaan; mencegah  dan  mengurangi  bahaya  peledakan;  memberi  alat-alat  perlindungan diri pada pekerja; memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Peraturan  pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  antara  lain  dijabarkan  dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang baku Mutu Air  Limbah  kegiatan  Migas.  Khusus  untuk  Provinsi  Jawa  Timur,  ketetapan mengenai  Rancangan  Baku  Mutu  Air  Limbah  Industri  dan  kegiatan  lainnya sedang  dibahas  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  di  Perda-kan  agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6.  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  01  Tahun  2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Pasal 2 ayat 2:
Dalam hal kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur  tua,  KUD  atau  BUMD  dapat  mengusahakan  dan  memproduksi  minyak bumi setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

## Pembahasan
Studi ini masuk dalam kategori doctrinal research melalui pendekatan kasus (Marzuki;  2005)  dengan  cara  mengevaluasi  kondisi  lapangan  terhadap  UUD  1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor  01  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.
1.  Kajian Terhadap Undang-undang dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang seharusnya dikuasai oleh Negara, dan dikelola secara maksimal untuk kemakmuran dan ke4sejahteraan rakyat (Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3). Dalam hal ini pengelolaan dilakukan oleh KUD Bogo Sasono  mitra kerja  PT.  Pertamina  EP.  Cepu  yang  mempunyai  2.765  anggota.  Secara  legal pengalolaan  oleh  KUD  Bogo  Sasono  sampai  dengan  Agustus  2006  tidak bertentangan  dengan  UUD  1945.  Sesudah  Agustus  2006  masyarakat  tidak  lagi menyetorkan  minyak  mentahnya  ke  KUD  Bogo  Sasono,  tetapi  menjualnya  ke pengepul;  maka  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dapat
dikategorikan menyimpang dari UUD 1945 karena mempunyai konotasi mencari keuntungan pribadi.
2.  Kajian  Terhadap  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pasal  1  ayat  1,  Pasal  5  dan  Pasal  6  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999,  mengatur  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  antara  para  pihak  dalam  suatu  hubungan  hukum.  Para  pihak  yang bersengketa adalah subyek hukum baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.  Karena  itu  sangat  besar  peluang  untuk  menyelesaikan  sengketa  ongkos angkat  dan  angkut  antara  KUD  Bogo  Sasono  mitra  kerja  PT.  Pertamina  EP. Cepu  dan  masyarakat  Desa  Wonocolo  yang  menambang  minyak  sumur  tua melalui  arbitrase.  Tetapi  penjualan  minyak  mentah  dari  penambang  kepada penyuling dan penyuling kepada pengecer maupun kepada pengepul tidak dapat dibenarkan.
3.  Kajian  Terhadap  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Minyak  dan Gas  Bumi.  Kegiatan  penambangan,  penyulingan,  pengangkutan  dan  penjualan minyak  mentah  kepada  pihak  ketiga,  tercakup  di  dalam  substansi  Pasal  5 Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2002;  karena  itu  klausul  dalam  undang- undang  ini  bisa  diberlakukan  kepada  masyarakat  desa  Wonocolo  yang melakukan  penambangan,  penyulingan,  pengangkutan  dan  penjualan  minyak mentah.  Kegiatan  penambangan,  penyulingan,  pengangkutan  dan  penjualan minyak  mentah  yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Wonocolo  digolongkan sebagai kegiatan yang melanggar hukum, karena:
a. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 yang mewajibkan kegiatan usaha tersebut dilengkapi dengan izin usaha.
b. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu  dan  kegiatan  usaha  hilir  dapat  dilaksanakan  oleh  BUMN,  BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta. Dalam kenyataannya kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh kelompok perorangan.
4.  Kajian  Terhadap  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan Kerja.  Bab  III  Pasal  3  butir  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1970 menyebutkan  ketentuan  mengenai  syarat-syarat  keselamatan  kerja  yang
bertujuan  mengurangi  kecelakaan,  mencegah  dan  mengurangi  bahaya  ledakan; memberi  alat-alat  perlindungan  diri  pada  pekerja,  memelihara  kebersihan, kesehatan  dan  ketertiban.  Dalam  kenyataannya  kegiatan  penambangan  minyak di  Desa  Wonocolo  mengabaikan  semua  hal  tersebut;  seperti  menambang  dan menyuling  sambil  merokok;  lokasi  penyulingan  yang  terlalu  dekat  dengan penambangan  yang  berpotensi  menimbulkan  bahaya  jika  gas  yang  keluar  dari sumur tidak terkontrol.
5.  Kajian  Terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  tentang Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air.  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2001  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  04  Tahun  2007  tentang  Baku  Mutu  Air Limbah Kegiatan Migas. Untuk Provinsi Jawa Timur ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Rancangan Baku Mutu Air Limbah Industri dan Kegiatan Lainnya yang  telah  masuk  ke  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  dibahas  dan  disahkan sebagai  Perda.  Oleh  sebab  itu  ketentuan  mengenai  baku  mutu  air  limbah penambangan  minyak  mentah  masih  harus  menunggu  sampoai  disahkannya rancangan perda tersebut.
6.  Kajian Terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pengusahaan  Pertambangan  Minyak  Bumi  pada Sumur Tua. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  Nomor  01  Tahun  2008,  maka  kegiatan  penambangan,  penyulingan, pengangkutan  dan  penjualan  minyak  mentah  yang  dilakukan  masyarakat penambang  di  Desa  Wonocolo  adalah  melanggar  dan  bertentangan  dengan Peraturan Menteri tersebut.

## Usulan Penyelesaian Sengketa
Untuk  menyelesaikan  sengketa  pengelolaan  penambangan  minyak  di  Desa Wonocolo  antara  warga  Desa  Wonocolo  dan  KUD  Bogo  Sasono  mitra  kerja  PT. Pertamina EP. Field Cepu Region Jawa, diusulkan  penyelesaian sebagai berikut:
1.  Pihak  pemerintah,  dalam  hal  ini  PT.  Pertamina  EP.  Cepu  dan  Pemerintah Kabupaten  Bojonegoro,  melakukan  sosialisasi  peraturan  perundangan  yang
terkait  dengan  kegiatan  penambangan.  Sosialisasi  dilakukan  secara  formal maupun informal melalui orang-orang yang disegani oleh masyarakat.
2.  Agar  tidak  menyimpang  dari  UUD  1945,  pengelolaan  oleh  masyarakat  harus diadopsi  oleh  institusi  yang  merepresentasikan  kedaulatan  Negara  atas penambangan sumur minyak di Desa Wonocolo, dengan alternatif cara:
a.  Mengoptimalkan kembali peran KUD Bogo Sasono
b.  Membentuk  BUMD  sesuai  peraturan  yang  berlaku  (Peraturan  Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3).
c.  Menegakkan  hukum  khususnya  untuk  mengatasi  penyulingan  ilegal, angkutan minyak mentah ke luar desa, dan penjualan minyak mentah kepada pengecer maupun pengepul.
3.  Dikaitkan  dengan  Undang-undang    Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase, para  pihak  yang  bersengketa  atau  berbeda  pendapat,  dalam  hal  ini  KUD  Bogo sasono  mitra  kerja  PT.  Pertamina  EP  Cepu  dan  masyarakat  penambang  Desa Wonocolo,  disarankan  melakukan  penyelesaian  di  luar  pengadilan  melalui konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli  melalui musyawarah  untuk  mendapatkan  kompensasi  biaya  ongkos  angkat  dan  angkut yang dapat diterima dan menguntungkan kedua belah pihak.
4.  Dikaitkan  dengan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan gas Bumi, hal yang harus dilakukan adalah:
a.  Meyakinkan  masyarakat  khususnya  masyarakat  Desa  Wonocolo,  bahwa mereka  harus  tunduk  pada  peraturan  yang  berkaitan  dengan  eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan minyak bumi.
b.  Memberikan  insentif  atau  biaya  ongkos  angkat  dan  angkut  yang  layak  agar masyarakat  penambang  di  Desa  Wonocolo  bersedia  menyetorkan  minyak mentahnya kepada KUD Bogo Sasono mitra kerja PT. Pertamina EP Cepu.
c.  Kegiatan  usaha  hulu  dan  hilir  harus  dilakukan  oleh  institusi  yang  berhak mengelolanya sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Karena  itu  masyarakat  harus  dihimpun  agar  bersedia  menjalankan  kegiatan pengelolaan  minyak  sumur  tua  melalui  salah  satu  institusi  yang  telah ditetapkan undang-undang ini.
5.  Sebagai  pelaksanaan  dari  Peraturan  Menteri  ESDM  No.  01  Tahun  2008,  perlu dilakukan  persuasi  dan  negosiasi  mengenai  ongkos  angkat  dan  angkut  hasil produksi minyak mentah agar mereka bersedia menyetorkan kepada KUD Bogo Sasono,  dengan  menyadari  bahwa  sumberdaya  alam  harus  digunakan  sebesar- besarnya  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat  sesuai  amanat  Pasal  33 ayat 2 UUD 1945; bukan untuk kepentingan sekelompok masyarakat.
6.  Untuk memutus jalur  penambang ke pihak luar (penyuling, pengecer, pengepul) diperlukan  penegakan  hukum  yang  tegas.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  kerjasama yang saling mendukung antara PT. Pertamina EP. Cepu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,  kepolisian.  Penegakan  hukum  tidak  hanya  ditujukan  kepada pelaksana  kegiatan  penyulingan,  pengecer  dan  pengepul  minyak  ilegal,  tetapi juga kepada pelindung kegiatan ilegal tersebut seperti preman dan oknum aparat yang membantu kegiatan ilegal tersebut.

## Kesimpulan
Kesimpulan studi ini adalah:
1.  Untuk membuat agar masyarakat memahami dan menyadari perlunya kepatuhan terhadap hukum, perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan  kegiatan  penambangan  yang  dilakukan  secara  formal  maupun  informal melalui  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  berpengaruh  dan  disegani  masyarakat Desa Wonocolo.
2.  Menyelesaikan  sengketa  mengenai  ongkos  angkat  dan  ongkos  angkut  minyak mentah  antara warga setempat   dan KUD  Bogo Sasono selaku mitra kerja PT. Pertamina melalui penyelesaian di luar pengadilan.
3.  Melakukan  negosiasi  biaya  ongkos  angkut  berdasarkan  pertimbangan kepentingan  masyarakat  luas,  bukan  kepentingan  dan  keuntungan  sekelompok masyarakat.
4.  Melakukan  penegakan  hukum  yang  tegas  kepada  penyuling,  pengecer  dan pengepul  minyak  mentah  yang  nyata-nyata  telah  melakukan  kegiatan  ilegal; serta  memutus  jalur  penjualan  minyak  mentah  dari  penambang  kepada penyuling, dari penyuling kepada pengecer  dan pengepul.

## Daftar Pustaka
Marzuki,  Peter,  Mahmud,  Prof.  Dr.  SH.  MS.  LLM.  (2005).  ”Penelitian  Hukum”. Prenada Media Group. Jakarta.
----------------------  (2009).  ”Pengkajian  Dampak  Pengelolaan  Sumur  Tua  Secara Tradisional  oleh  Masyarakat  di  Wonocolo  Field  Cepu  Region  Jawa. Ditinjau  dari  Aspek  Lingkungan,  Sosial,  Ekonomi,  Hukum  dan  Politik”. Kerjasama PT. Pertamina EP dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS.

## Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 1008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua