## UMN UMN

## Keterbukaan Komunikasi pada Pelayanan Prima
E m r u s
Universitas Pelita Harapan emrus.sihombing@gmail.com

## ABSTRACT
Bureaucracy Service Excellence (PPB) is one of the crucial factors to push forward the progress of a certain state. State progress is reflected in the standard of bureaucracy service towards its people. Correlatively, the more developed the state, the more quality its bureaucracy service. As a matter of fact, poor countries often show their bureaucracy service as below the minimum stan- dard. Meanwhile, developing countries demonstrate their bureaucracy service in line with mini- mum standard. The bureaucracy service above minimum standard is shown by highly developed countries. Knowing this fact, improving public service is a must for most government, especially during reformation era and public information transparency regime occurred recently in Indo- nesia. To achieve this feat, reforming bureaucracy administration is a goal to score for the sake of citizens’ wellbeing and a greater happiness for society. This means that bureaucrats should be ready to serve people by all means, and not vice versa. The true leader is one who proudly walks on the path of service. Essentially, bureaucracy service excellence (PPB) aims at empowering citi- zens to fully involve in various activities of state building. PPB, in turn, will nurture society’s trust toward its government. Consequently, this social trust will motivate people to actively participate in every development planning of the government to finally boost economic growth. In order to manifest those beliefs, it takes open communication as the main tools for increasing service excellence.
Keywords: Service excellence, Bureaucracy, Social Trust, Progress, Participation.
MERESPON PERUBAHAN Sejak 1998 Indonesia mengalami pe- rubahan dari rezim otoritarian ke rezim refor- masi.Perubahan ini mendorong dinamika sosial dan politik di Indonesia.Demikian halnya de- ngan pelayanan birokrasi, juga mengalami pe- rubahan, dari birokrasi alat kekuasaan menjadi melayani masyarakat.
Sebenarnya, ada dua faktor utama men- dorong perubahan di Indonesia, yaitu respon
terhadap globalisasi dan tuntutan reformasi. Glo- balisasi membuat dunia menjadi “satu”.Batas te- ritorial negara sekedar aspek legal. Interaksi antar manusia begitu cepat dan dinamis. Setiap daerah Indonesia menjadi bagian dari relasi antar bangsa di dunia yang tak terpisahkan. Sedangkan refor- masi mendorong keterbukaan informasi dan ko- munikasi pada setiap pelayanan publik.Utamanya pelayanan birokrasi kepada masyarakat.Masyara- kat mempunyai hak atas informasi publik.
Kerbukaan Komunikasi Pada Pelayanan Prima

## • E m r u s

## UMN
Sebelum era reformasi, Indonesia berada pada sistem otoritarian di bawah rezim Orde Baru. Pada sistem otoritarian ini, birokrasi berfungsi sebagai perpanjangan tangan kekua- saan. Tidak heran muncul arogansi kekuasaan dan raja-raja “kecil” pada setiap pelayanan publik di birokrasi pemerintahan.Saat itu, para birokrat melaksanakan tugasnya dengan meng- gunakan kekuasaan hampir tanpa batas. Birokrat mempunyai otoritas penuh dalam menjalankan fungsi birokrasi. Rakyat hampir tidak mempu- nyai wewenang ketika berurusan dengan birokrat. Rakyat hanya mengikuti kehendak birokrat. Tidak heran muncul istilah “uang pelicin’ setiap kali berhubungan dengan birokrat.
Lain halnya, pada era reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini dan akan terus berlanjut. Para birokrat harus menjadi pelayan publik (rakyat). Publik ber- hak memperoleh pelayanan, sedangkan aparat pemerintah wajib memberi pelayanan yang baik.  Untuk itu, dalam melakukan pela- yanan publik yang prima perlu ditentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bersama antara aparat Pemda Banten dengan masyarakat. SPO ini harus dikomuni- kasikan secara terus menerus kepada semua warga negara, agar masyarakat yang berurusan dengan pelayanan publik oleh pemerintah tidak menjadi obyek para aparat yang berselera rendah.
Untuk itulah semua sistem pelayanan birokrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, harus melakukan perubahan den- gan orientasi pada kepuasan pelayanan kepa- da masyarakat.Untuk mencapai hal tersebut, semua lembaga peleyanan pemerintah harus menetapkan bahwa pelayanan prima sebagai hal yang urgen.Namun menjalankan pelaya- nan prima tidak semudah membalik tangan, tetapi sebagai suatu realitas sosial yang di- konstruksi secara terencana dan holistik mela- lui tindak komunikasi terbuka.
Sebab, untuk memproduksi realitas pelayanan prima dibutuhkan pengertian, kesa- daran, pemahaman dan partisipasi dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari organisasi pemerintahan di tingkat desa (kepala desa) hingga pemerintah pusat (presiden), utamanya mereka yang menjadi tenaga front liner yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehubungan dengan itu, pemerintah mempunyai kepentingan mengelola loyalitas masyarakat yang menjadi warganya dengan memberikan pelayanan prima. Pemilihan langsung oleh rakyat, siapa-siapa yang pantas menjadi kepala pemerintahan pusat (Presi- den dan DPR) dan kepala pemerintahan dae- rah (Gubernur, Walikota, Bupati dan DPRD) menunjukkan bukti bahwa rakyat telah men- jadi ”pelanggan” mereka.  Tanpa dukungan rakyat mereka tidak akan terpilih menjadi ke- pala pemerintahan. Itulah sebabnya pelayanan prima menjadi penting dan wajib dilakukan oleh aparat pemerintah baik dari aspek politik maupun ekonomi.
Untuk itu, para pemangku ke- kuasaan  pemerintah  perlu menyusun perencanaan,strategi dan program dalam rang- ka pelayanan prima (excellent service) kepada masyarakat. Dalam rangka merealisasikan pe- layanan prima tersebut perlu sosialisasi dan pelatihan pelayanan prima bagi setiap aparat birokrasi.  Dengan demikian, para birokrat mempunyai skill yang mampu melayani ma- syarakat secara profesional dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

## STRATEGI PELAYANAN PRIMA
Setiap aktivitas manusia, termasuk pelayanan prima, selalu mewujudkan tujuan tertentu. Untuk itu, agar tujuan dapat tercapai dengan optimal, maka pelayanan prima harus dilakukan dengan suatu strategi.
Strategi    dapat  didefinisikan  sebagai suatu keseluruhan rencana yang baik, jelas,

## UMN UMN
operasional, matang dan menyeluruh yang berbasis pada visi (seperangkap nilai atau cita- cita yang ingin dicapai), misi (cara merealisa- sikan visi)dalam rangka mendukung kepen- tingan publik. Jadi, strategi harus berdasarkan perhitungan yang matang tentang rangkaian kebijakan dan langkah-langkah yang harus di- wujudkan. Karena itu, dalam suatu tindakan pelayanan publik harus  terbangun hubungan yang kuat dengan masyarakat sebagai kon- sumen pelayanan publik.
Untuk membangun hubungan yang kuat tersebut, Lucas (1996, 47-50) me- ngatakan, here  are  some  suggestions  for building  stronger  customer  relationships: (1)  discover  customer  needs;  (2)  avoid saying  “no”;  (3)  seek  opportunities  for service; (4) focus on process improvement; (5) make customers feel special; (6) be culturally aware; (7) know your products and services; (8)  continue  to  learn  about  people;  prepare yourself.
Sedangkan pelayanan prima sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam rangka memenuhi ke- butuhan orang lain (publik) dengan “the right thing,  at  the  right  place,  at  the  right  time” , (Wright, 1999; 164). Dengan demikian, pub- lik merasa puas karena kebutuhannya dapat terpenuhi secara optimal.
Jadi, stategi pelayanan prima meru- pakan penyusunan rencana secara baik, jelas,  operasional, matang dan menyeluruh dari seseorang atau organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan rasa puas kepada publik dengan melakukan sesuatu hal yang tepat, tempat yang tepat, dan pada  saat yang tepat.
Dengan demikian, perumusan strategi menjadi sesuatu yang penting dalam suatu kegiatan pelayanan prima. Untuk merumus- kan strategi yang baik, termasuk dalam pela- yanan prima, Supriyanto dan Ernawaty (2010;
35-36) mengemukakan, ada empat hal yang perlu diperhatikan: (1) pemahaman visi, misi, dan tujuan yang akan dilakukan strategi; (2) pemahaman akan perubahan dan  tuntutan lingkungan eksternal organisasi (peluang dan ancaman); (3) pemahaman  kemampuan  sum- ber daya internal organisasi yang meliputi kemampuan  sumberdaya  manusia,  finansial, dan teknologi (kekuatan dan kelemahan or- ganisasi); (4) penguasan manajemen efektif yang meliputi kemampuan organisasi dalam perumusan strategi, perencanaan strategi, pe- nyusunan program, penyusunan anggaran, implementasi, dan pengendalian yang efektif.
Sehubungan dengan itu, strategi pela- yanan prima tidak lepas dari penilaian terha- dap realitas pelayanan yang sudah dilakukan oleh organisasi. Kemudian merumuskan pe- ningkatan  pelayanan prima yang akan dire- alisasikan    pada  kurun  waktu  yang  definitif pada masa ke depan. Untuk itu, perlu dibuat suatu rencana yang baik dan operasional ten- tang berbagai hal dalam rangka merealisasi- kan peningkatan pelayanan prima.

## KENDALA PELAYANAN PUBLIK
Pada konstitusi tertulis kita, Undang- Undang Dasar 1945, jelas menyebutkan bahwa negara wajib memberikan pelayanan kepada setiap warga negara (publik) dalam rangka me- ningkatkan kesejahteraan rakyat. Merujuk pada konstitusi tersebut, aparat birokrasi pemerintah wajib dan harus memberi pelayanan terbaik ke- pada setiap warga, tanpa kecuali. Namun masih ada kecenderungan bagi mereka yang memiliki “uang“, mendapat pelayanan yang lebih baik dari pada orang miskin. Padahal, menurut kon- stitusi, setiap warga negara sama kedudukan- nya di depan hukum, termasuk memperoleh pelayanan publik.
Karena itu, tidak ada alasan bagi aparat birokrasi untuk tidak melayani, apalagi meng- hambat segala  urusan kepentingan publik
Kerbukaan Komunikasi Pada Pelayanan Prima

## • E m r u s

## UMN
yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pemerintahan atau negara. Seluruh kepenti- ngan publik seharusnya memperoleh pelayan- an dari seluruh pemangku jabatan publik dan aparat birokrasi.
Namun di sisi lain, masih banyak terdapat  keluhan dan pengaduan masyara- kat tentang rendahnya kualitas pelayanan aparat pemerintah. Buktinya, buruknya pela- yanan publik menjadi agenda harian media massa  yang memuat perilaku aparat pemerin- tah yang memberikan pelayanan yang belum profesional. Bahkan parahnya masih terjadi pungutan liar  yang berkaitan dengan urusan publik terhadap instasi pemerintah. Sehingga tidak heran terjadi korupsi struktural pada berbagai lembaga pemerintah. Praktek pe- nyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tersebut sebenarnya dapat dibong- kar dengan pendekatan fenomenologi. Sebagai agenda media yang memuat pelayanan publik yang buruk di Indonesia, dapat menimbulkan kesan negatif dari ma- syarakat terhadap penyeleggaraan pemerin- tahan. Efek lanjutannya, informasi tersebut dapat mengkonstruksi realitas sosial yang kondusif tumbuhnya berbagai penyimpan- gan sosial di tengah-tengah masyarakat, se- perti korupsi. Pengurusan identitas penduduk (KTP) yang menjadi hak sipil warga negara, misalnya,  seharusnya dibantu dan dipermu- dah proses pembuatannya, tetapi kerap kali aparat birokrasi justru melakukan sebaliknya, mempersulit. Tidak asing lagi kita dengar di telinga kita ungkapan “kalau masih dapat di- persulit kenapa dipermudah”.Ungkapan terse- but dari perspektif komunikasi mengandung makna agar aparat birokrasi memperoleh “upeti” dari urusan pelayanan publik. Inilah suatu kenyataan sebagai kendala birokrasi yang memunculkan biaya siluman. Merosotnya pelayanan publik mem- buat masyarakat menjadi geram terhadap
pemerintah baik di pusat dan daerah. Hal ini dapat membuat rakyat tidak sabar dan  ce- mas terhadap perilaku aparatur pemerintah. Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum yang juga tidak berpihak kepada rasa keadilan masyarakat. Rakyat menjadi kecewa dan apa- tis. Kondisi semacam ini dapat menciptakan realitas sosial yang tidak produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu negara.
Efek lanjutan dari kenyataan terse- but sangat berkontribusi menimbulkan kon- flik vertikal antara publik (rakyat) di satu sisi dengan aparat birokrasi pemerintah di pihak lain sebagai pelayan kepentingan publik. Lihat saja, setiap hari media massa memuat aksi demonstrasi yang melakukan protes ter- hadap instasi pemerintah sebagai pelayan kepentingan publik. Dengan demikian, sulit dihindarkan merosotnya kepercayaan ma- syarakat kepada pemerintah. Padahal, pelayanan prima yang se- harusnya diberikan pemerintah kepada publik pastimendorong kemajuan suatu ma- syarakat. Jadi, pemerintah tidak lagi sebagai “baginda raja” yang selalu mendapat ‘hadiah” ketika rakyat berurusan dengan administrasi pemerintahan. Karena itu, aparat birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara adminis- trasi negara di harus berbenah dan menyusun strategi untuk memberikan pelayanan kepen- tingan umum.
Selain itu, sejalan dengan globalisasi dan keterbukaan informasi publik, fungsi pemerin- tahan tidak hanya berkutat pada aturan norma- tif, tetapi harus kreatif  menciptakan, membuat trobosan dan mendorong pelayanan publik yang lebih cepat dan bermutu. Namun, tak kalah pen- tingnya tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Prinsip parsimony (efisien) menjadi sesuatu yang penting untuk merealisasikan pelayanan kepent- ingan umum ( public service ). Aparat pemerintah tidak lagi melakukan pendekatan “perintah” tetapi

## UMN UMN
menjadi pelayanan dengan sistem jemput “bola”. Pemerintah seharusnya menjadi pemimpin yang melayani, bukan yang dilayani.
Bila kita menelisik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan ke belakang, dan bah- kan masih ada berlangsung saat ini, pelayan- an publik menjadi “lahan” memperkaya diri bagi sebagian (tidak sedikit) aparat birokrasi pemerintahan. Tidak heran pelayanan sistem administrasi pemerintahan di pusat maupun di daerah tidak efektif dan bahkan menjadi sum- ber permasalahan yang menjadi penghambat utama peningkatan pertumbuhuan ekonomi nasional  maupun  daerah.  Hal  ini  disebab - kan oleh peta kognisi aparat birokrasi masih orientasi kekuasaan dan bahkan menambah pundi-pundi pribadi, sehingga perilaku mereka seolah menempatkan diri pada posisi lebih tinggi dari rakyat. Birokrat ”minta”  dilayani rakyat. Mereka ibarat raja yang selalu dituruti. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, kepala peme- rintahan di pusat maupun di daerah perlu melakukan perubahan total terhadap sistem administrasi publik dari orientasi kekuasaan menjadi berpusat pada pelayanan kebutuhan masyarakat. Jadi, diperlukan pergeseran mo- del pelayanan publik oleh birokrasi pemer- intah dari orientasi penyedia yang dapat di- perjualbelikan, menjadi orientasi pelayanan kebutuhan publik. Suara publik penting dide- ngar, disimak dan harus menjadi pedoman utama bagi sebuah pelayanan birokrasi. De- ngan demikian, partisipasi masyarakat dipas- tikan meningkat dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk di Indonesia selama ini telah menjadi momok bagi rakyat ketika ber- urusan dengan birokrasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 18 yang mengatakan, masyarakat
berhak: (1) mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; (2) mengawasi pelaksanaan stan- dar pelayanan; (3) mendapat tanggapan terha- dap pengaduan yang diajukan; (4) mendapat advokasi, perlindungan dan/atau pemenu- han pelayanan; (5) memberitahukan kepada pimpinan penyelengggara untuk memper- baiki pelayanan apabila pelayanan yang di- berikan tidak sesuai dengan standar pela- yanan; (6) memberitahukan kepada pelak- sana untuk memperbaikti pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; (7) mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pela- yanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman; (8) mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau ti- dak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; (9) mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
Dengan demikian, UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mewa- jibkan aparat birokrasi pemerintah memberi- kan pelayanan yang dapat memuaskan setiap warga negara. Ukuran kepuasan pelayanan (nilai) merupakan selisih antara keuntungan ( benefit ) yang diperoleh dengan pengorban- an yang dikeluarkan ( cost ). Jadi,  kepuasan (nilai) = benefit – cost .

## TEKNIK PERSUASI PELAYANAN PUBLIK
Untuk merealisasikan pelayanan pu- blik yang prima tidak lepas dari teknik ko- munikasi persuasi.Pada bagian ini diuraikan definisi, efek dan strategi persuasi yang dapat digunakan pada aktivitas pelayanan prima. Persuasi dapat diartikan sebagai usaha mempengaruhi dengan bujukan agar orang lain melakukan sesuatu dengan sukarela
Kerbukaan Komunikasi Pada Pelayanan Prima

## • E m r u s

## UMN
sebagaimana yang dinginkan oleh si pelaku persuasi (persuader). Usaha pembujukan atau persuasi sering kita jumpai dalam ber- bagai konteks  komunikasi,  termasuk ke- giatan pelayanan publik. untuk mempenga- ruhi khalayak sasaran.  Saundra dan Richard (2001:556) berpendapat persuasi adalah pro- ses yang terjadi  ketika komunikator (pengi- rim) mempengaruhi nilai, kepercayaan, sikap, atau perilaku orang lain (penerima). Sedangkan efek persuasi Larry A. Samovar dan Jack Mills (1995, 281-282) menguraikan persuasi menuntut perubahan kepercayaan, nilai dan perilaku. Oleh karena itu, pembicara yang persuasif perlu memer- hatikan empat variabel tersebut jika ingin mencapai tujuan persuasi. Mengenai empat variabel, Saundra dan Richard, menjelaskan berikut ini.
Kepercayaan umumnya didefinisikan sebagai keyakinan yang pasti dalam per- nyataan kebenaran atau keberadaan  sesuatu. Kita percaya tentang agama, peritiwa, ten- tang orang lain dan bahkan diri kita sendiri.
Sikap  dapat  didefinisikan  sebagai pernyataan dari pikiran atau emosi terhadap seseorang atau situasi.Sikap kita cenderung menuntun kita ke dalam respon kita terhadap sesuatu dengan subyektif dan sesuai dengan orientasi. Sebagai pembicara, kita perlu men- duga sikap khalayak sebab mereka menen- tukan apakah pendengar kita akan merespon dengan baik atau tidak terhadap tujuan kita yang  spesifik  dalam  pembicaraan.  Sebagai contoh, jika khalayak mempunyai sikap yang positif terhadap budaya jerman, mereka pasti mendukung rencana keberadaan mobil produk jerman di kota mereka.
Nilai masih merupakan variabel lain yang mempengaruhi apakah orang dipasti- kan berfikir atau merasa tentang suatu subjek tertentu. Banyak kepercayaan dan sikap ma- nusia dilatarbelakangi oleh sistem nilai dasar
mereka.Nilai disebut komponen evaluasi ter- hadap kepercayaan dan sikap. Perilaku merujuk pada aktivitas khala- yak yang dapat diobservasi. Perubahan perilaku dapat dilihat  dari suatu perilaku ke perilaku yang lain atau sebaliknya.
Selanjutnnya Saundra dan Richard (2001:555), berpendapat pesan yang persuasi adalah pesan yang tepat dan pada waktu yang tepat.Selanjutnya mereka (2001:556) me-ngatakan kunci memahami persuasi adalah pengaruh. Pengaruh meru- juk kepada kekuatan dari seseorang atau hal mempengaruhi yang lain.
Pendapat senada dikemukakan William J. Seiler.Menurutnya (1996:346- 347) akhir dari semua tujuan persuasi adalah tindakan; itu berarti, kesuksesan persuasi adalah menguatkan perilaku yang terjadi, merubah perilaku yang terjadi, atau menentu- kan perilaku baru. Ketika tujuan utama pem- bicara adalah mencapai tindakan, maka yang akan dicari adalah  satu dari empat tujuan berikut: (1) adopsi adalah suatu tujuan tinda- kan yang meminta pendengar mendemonstra- sikan (melakukan) apa yang mereka terima dari sebuah sikap, kepercayaan, atau nilai dengan  menunjukkan ; (2) discontinuance adalah kebalikan dari adopsi. Jika tujuan tin- dakan kita adalah diskontinu, kita ingin pen- dengar kita menghentikan melakukan sesuatu; (3) deterrence (penolakan) adalah sebuah tujuan tindakan yang meminta pendengar melakukan apa yang mereka terima dari sikap, kepercayaan, atau nilai dengan menghindari perilaku tertentu; (4) continuance adalah se- buah tujuan tindakan yang meminta pende- ngar mendemonstrasikan penerimaan mereka dari sebuah sikap, kepercayaan, atau nilai de- ngan melanjutkan perbuatan perilaku tertentu. Untuk mewujudkan tujuan persuasi perlu dilakukan strategi.Larry A. Samovar dan Jack Mills (1995, 284), mengemukakan

## UMN UMN
persiapan persuasi melibatkan sebuah proses yang sama yang digunakan dapam persiapan pembicaraan yang informatif. Seorang pembi- cara (1) memilih topik, (2) menganalisa kha- layak, (3) memformulasikan tujuan yang spe- sifik,  (4)  mengumpulkan  bahan-bahan  untuk mewujudkan pencapaian tujuan, (5) penyusu- nan pembicaraan, dan kemudian (6) melaku- kan komunikasi persuasi.
Perloff (Antar Venus, 2004:43-47) menyarankan strategi persuasi yang dapat di- gunakan yakni: (1) pillihlah komunikator yang terpercaya; (2) kemaslah pesan sesuai keya- kinan khalayak; (3) munculkan kekuatan diri khalayak; (4)  ajak khalayak untuk berpikir: (5) gunakan strategi pelibatan; (6) gunakan strategi pembangunan inkonsistensi; (7) bangun resis- tensi khalayak terhadap pesan negatif.
Khusus mengenai  kemasan pesan yang sesuai dengan khalayak, materi pe- san yang dirancang sesuai dengan kebutu- han khalayak sasaran. Saundra dan Richard (2001:565-578) berpendapat menentukan material tergantung pada materi itu sendi- ri; itu boleh tergantung pada  ketertarikan atau tujuan kita, atau itu boleh tergantung pada situasi atau kewajiban. Pertimbangan yang penting, bagaimanapun, adalah sikap kahalayak, atau bagaimana kita mengha- rapkan khalayak memberi reaksi. Sekarang kita kemukakan beberapa topik yang ber- hubungan dengan persuasi dalam pembica- raan: menanyakan tentang fakta, nilai, dan kebijakan; argumen satu sisi versus dua sisi; dan urutan penyajian.
Jelasnya, pesan harus dikemas sesuai kondisi khalayak. Perbagai kemasan pesan yang dapat dirancang adalah sebagai berikut: (1) in- duktif versus deduktif; (2) implisit versus eks- plisit; (3) satu sisi versus dua sisi; (4) klimaks versus anti klimaks; (5) menyenangkan versus menakutkan; (6) emosional versus rasional; dan (7) hasil riset versus akal sehat.
Berhubungan dengan strategi persuasi, Antar Venus (2004: 48-49) mengemukakan prinsip-prinsip umum persuasi yang dapat digunakan untuk membantu merancang den- gan melaksanakan berbagai tindakan persuasi yaitu: (1) Prinsip timbal balik. Jika manusia menerima sesuatu yang dipandang berharga. maka seketika ia akan menanggapi dengan memberikan sesuatu; (2)   Prinsip kontras. Orang cenderung akan memilih yang terbaik dari dua buah pilihan yang hampir sama; (3) Prinsip karena teman. Orang akan melakukan hampir semua hal yang diminta oleh seorang ternan kepadanya. Ini terjadi karena teman adalah orang yang disukai dan biasanya rasa suka ini muncul karena teman tersebut juga mempunyai banyak kesamaan dengannya; (4) Prinsip harapan. Orang akan cenderung melakukan sesuatu yang menjadi harapan orang yang ia percayai dan ia hormati; (5)  Pr- insip asosiasi. Manusia cenderung menyukai produk, jasa, atau gagasan yang didukung oleh orang lain yang disukai atau dihormati; (6) Pr- insip konsistensi. Orang akan melakukan se- suatu jika itu sesuai dengan pen diriannya; (7) Prinsip kelangkaan. Orang akan melakukan sesuatu jika merasa bahwa kesempatan yang sama tidak akan ia dapatkan pada waktu dan tempat yang lain. Banyak kampanye promosi yang menggunakan prinsip kelangkaan untuk meningkatkan penjualan pada periode wak- tu tertentu. Ini dapat terlihat dari adanya pe- san-pesan seperti “ berlaku hanya pada tang- gal x hingga tanggal y”, “Selama persediaan masih ada”, atau “ produk x edisi hari kemer- dekaan”; (8) Prinsip kompromi. Kebanyakan orang cenderung menyetujui usul, produk, atau jasa yang akan dipandang bisa diteri- ma oleh mayoritas orang lain atau mayoritas anggota kelompoknya; (9) Prinsip kekuasaan. Semakin berkuasa seseorang dipandang oleh orang lain, semakin besar kemungkinan perm- intaannya akan dipertimbangkan dan diterima.
Kerbukaan Komunikasi Pada Pelayanan Prima

## • E m r u s

## UMN
Penggunaan masing-masing prinsip tentunya disesuaikan dengan tujuan serta khalayak sa- saran kampanye.
KESIMPULAN Untuk menjawab tuntutan globalisasi, reformasi, keterbukaan informasi dan men- dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang  signifikan di Indonesia, aparat pemer- intah  dari desa sampai pusat wajib memberi- kan pelayanan publik yang prima kepada se- luruh warga masyarakat Indonesia.
SARAN Perlu grand design strategi pelayanan publik yang prima untuk memenuhi kebutu- han kepentingan publik masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Venus, Antar. (2004). Manajemen Kampanye , Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Samavar, Larry A. dan Mills, Jack.(1995). Oral  Communication  Speaking  Across Cultures , Iowa: Brown & Benchmark.
Lucas, Robet W.(1996). Customer  Service Skill  and  Concepts  for  Business , USA: Richard D. Irwin Inc.
Hybels,  Saundra  dan  Weaver,  Richard  L.
II.(2001). Communications Effectively , New York:McGraw-Hill. Supriyanto, S dan Ernawati, M. (2010).Pema- saran Industri Jasa Kesehatan, Yogyakar- ta: Andi Yogyakarta.
Seiler, William J. (1996). Communication Fundations, Skills, and Applications, New York: HarperCollinsCollegePublishers.
Wright, J. Nevan. (1999). The Management of Service Operations , , London:Cassell
Kerbukaan Komunikasi Pada Pelayanan Prima