l l l i .

## TANIGGT]NG JAWAB PEMERINTAH DALAI\{ PELAKSANAAAN REHABILITASI KORBAN NAPZA MELALTJI LEMBAGA REHABILITASI
COVERNMENT'S  RESPONSIBILITY  IN THE  IMPLEMENTATION  OF DRUG VICTIM  REHABILITATION  THROUGH REHABILITATION  INSTITUTION
By: Mahmuda Pancawismn Febriharini.

## ABSTRACT
I)rug  shusc lotlay hu,sslxnt'n an alarntiirg  ralc,  ttol otrly u.sacl b.i'u'cll-a/f  .sot'iclia.s hul  al,n  poor  otrcs, att<J evett lhose  v'ho  livc  in  remole  rural  oreas  ctttt cosily  gal  clrug.s. A.lost  drug  users  ore  laanagcrs  u'ln  ttre  lhc  gurcroliorts  of  .vtt'c'e.s.sot',\ etkl  .fulura lte ct r e r.;.of  I hc ns t i ott.
(lomhalinS4 the tthuse arul  itlegal  tra./fic of narcolic.s and ps.y'cholropic .subslttrrces in  lndonesta  r,s cottdrtcted lt1; lhc  Nutton4l  l1ts1y1:otit:.s ,4gertc;; (RNN)  RNN js  lter.sccl on the  l)re.sidcnlial  llegulatkn No.  83  of  2007  ott  lhe  Naliotml  Narutlit:,s  Agency,
I)rot'int:ial  Narcolics  Agutt:1l, tuttl  lhe  Nartnlit:s  Agancics  in  llegcncies ('itic.s.  Itr ocldiliott  lo  RNNI), lhe  Provitrc:ial (lot'crnmenl  of('enlral  .lat'a,  especiall), lha  Soc:icrl
Agant:y,  has  estahlished  tha  Rehahilitation  (-enler  of  l)crttti  l)untttrtli  I)utra  "/t"luuliri" Semarong sincc  1986. Pttttli  l'antsrdi  l)ulra  "Motrdiri"  hos lhe dtttie.s utnl./ittrt'tiotrs of thc Social  Wclfare  Agency  in  rehabilitating  viclims  of Ntrrcolics.
'l'he.factors lhal  affcc:l the imltlenretrluliorr o.f rehahililcrliorts ore  linriletl./dt'ilitie.s mrcl  itfi'oslruclurc, i.c.:  inadaqualc  facilitias'  and  do  ilolqptact  Ihc  rt'quiri'nicnt.r, itr.sufficient skilled  per,xtntrcl  holh  in  quonlily  and  quolil7,,  lhe  crxtpertrliort  anel cro.s.s-
.sct:loral  ra.fcretrc:e are  nol  v'cll-ntanaged  including  tntFg()verttntettlal  orgutti:ttlirttr,s, orrcl unavailahility  of inlcgt'aletl  recording  uncl reporling  syslem.
7'o at:hicve a gotxl  lheropaulit'  ttnd rehabilitation  progrom,  il  i.s nac:a.s.sar.y, kt  hot'c tt  .slralegl, tlavelopmcnl,  lhe  mode  oJ appropriale  therapeulic  *  rehabilitcttion,  antl  tha selecliotr  of  priorities  and  lhe  preparation  of'appropriate  progrants  supported  by  lhe dcvelr4tmenl  and  procur(nrcnl  of  retptiretl  per.utnnal.  It  i,s ol.so nece:;.sor)) lo  haye  a c orryte ral i on v i I h .fore i gtr c otilt I r i e,s.
Kevwords.  Rehabi litati on of Drus  Vi ctim s. Rehabil itati on Instituti on
2 n k
I Iniversitas l7 AgustLrs Senrarnng -lurnal Srroktrunr Volurne l2  ' Nomor r'  ()ktober':(.)15 ISSN :  ltl5tl 02-16

## A .   P E N D A H T J L U A N
Kenakalan remaja dan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan masalah yang  perkembangannya akhir -  akhir ini  sangat memprihatinkan. Dari aspek sosial masalah ini bukan hanya berakibat negatif terhadap diri  si  penyandang masalah saja,  melainkan  menrbawa  dampak  juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, ling-
I  t 0
M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
kungan masyarakat, serta dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan negara.
Perkembangan  kedua  pennasalahan tersebut pada  akhirnya akan  berlanjut dan mengarah  pada  tindak  perbuatan  yang menjurus pada tindak  -  tindak  kriminaiitas yang dapat menimbulkan keresahan

## ABSTRAK
Penyalahgunaan narkoba saat ini telah menr;njukan titik yang mengkhawatirkan, tidak  saia di  konsumsi oleh golongan masyarkat mampu saja melainkan golongan masr-arakat tidak mampu juga telah banyak mengkonsumsi narkoba, bahkan sampai ke pelosok  pedesaan dapat dengan mudah  mendapatkan narkoba dan  kebanyakan pengguna narkoba adalah kalangan remaia yang merupakan generasi penerus dan pengemban masa depan bangsa.
Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan psikotropika di  Indonesia dilakukan oleh  Badan Narkotika Nasional (BNN).  BNN  tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20A7 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan  Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, selain BNNP  pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Sosial pada tahun 1986 telah mendirikan Panti Pamardi Putra "Mandiri"  Semarang. Panti Pamardi Putra "Mandiri"  dimana Tugas Pokok dan  Fungsi Dinas kesejahteraan Sosial dalam merehabi litasi korban Narkotika.
Faktor - taktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi yaitu masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana yaitu antara lain; Fasilitas yang belum memadai dan belum  memenuhi persyaratan yang baik,  Kurang tersedianya tenaga yang  cukup terampil, baik jumlah maupun mutunya, belum lancarnya hubungan kerjasama dan ru.iukan lintas sektoral termasuk organisasi non pemerintah, Belum adanya sistern pencatatan dan pelaporan yang terpadu
Untuk  mencapai program terapi  dan  rehabilitasi dengan baik  diperlukan pengembangan strategi dan modal terapi -  rehabilitasi yang tepat serta pemilihan prioritas dan  penyusunan program yang tepat didukung oleh  pengembangan dan pengadaan tenaga yang dibutuhkan. Serta perlu dibina kerjasarna dengan luar negeri
Kata kunci. merehabilitasi korban napza, lembaga Rehabilitasi
.lurnal Suektrurl  Volurnc  l?  '  Nontor  I  ()ktober  2015.  ISSN  :  ltl58  02.16
masyarakat, serta mengancam ketertiban dan keamanan.
Tujuan  Pembangunan Nasional  yang diarahkan untuk mew'ujudkan mas,-arakat adil dan  makmur  yang  merata,  materiil  dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam rvadah negara kesatuan Republik Indonesia di  satu sisi,  di  sisi  lain  proses pembangunan itu memt'ra.xa berbagai  bentuk  ancaman  serta gangguan kamtibmas Atas dasar falsafah dan U U D 1 9 4 5   I n d o n e s i a  ju g a   m e m p u n y a i kepentingan dalam langkah -  langkah untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang berkaitan  dengan  penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, baik untuk  lingkup  nasional,  regional  dan Intcmasional.
Langkah  -  langkah  penanggulangan penyalahgrrnaan  dan peredaran  gelap narkotika, dan psikotropika di Indonesia telah dibentuk  kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan  Narkotika  Nasional (BNN).  BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor  83  Tahun  2007  tentang  Badan
Narkotika  Nasional.  Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota BNN  tersebut mentpakan lembaga non departemen yang berkedudukan
di  bawah dan  bertanggung jawab  langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas
dan  fungsi  melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang  ini.
BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenansannva untuk melakukan penyelidikan  dan penyidikan BNN berkedudukan  di bawah  Presiden  dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu,
M a h m u d a P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
BNN  juga  mempunyai perwakilan di  daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi pemerintah, yakni  BNN  provinsi dan  BNN kabupaten/kota.
Selain  BNN  Provinsi  dan  BNN kabupaten Kota,  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai tugas pokok, dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial. Dimana salah satu tugas pokok dari Dinas Kesejahteraan Sosial adalah
melaksanakan
kewenangan
dekonsentrasi yang  dilimpahkan  kepada gubernr-rr dan  tLrgas pernbantr-ran di  bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan yang  berlaku  telah  ditetapkan beberapa kcbijakan -  kcbijakan serta langkah -  langkah didalam penanganan Untuk ntegatasi masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui fasilitas rehabilitasi sosial, ntelalui kegiatan yang saling terkait dalam suatu kesatuan, yaitu meliputi program - program dan kegiatan l
l.  Pencegahan.
2.  Rehabilitasi sosial
3.  Pen.rbinaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat

## B.  PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang  masalah diatas,  permasalahan yang  dikaj i dapat dirumuskan sebagai beri kut l.  Bagaimanakah tanggung Jawab pemerintah dalam pelaksanaan merehabilitasi korban Napza
' l)eraturan l)aerah No.ri tahun 2()()tJ Icntang Organisirsi dan 'l'ata kerla I)inas Kese.jahtcraan Sosral l)roviust
. l a u a ' [ ' c n g a h .
I Iniversilas l7 Agustrrs Srrnraranlr .iurnal Spektrum Volume l2  Nonxrr 2  ()ktobcr 2015' ISSN :  l85fl 02{6
Hambatan  -  hambatan  yang  muncul didalam pelaksanaan rehabilitasi korban
napza
C .   P E M B A H A S A N
Narkoba  meniadi
momok  yang menakutkan dalam paradigma global, karena narkoba di  konsepkan  sebagai  zat  yang mampu menrbius manusia dan menggerogOti tubuh manusia sekaligus pada akhirnya mampu menghancurkan generasi penerus bangsa2. Sebetulnya apa yang dimaksudkan narkotika, menurut lJndang-Undang No" 35  Tahun 2009 P a s a l I  a n g k a  l .
Narkoiika  adalah zat  atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis  maupun  semisintetis, yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai nrenghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke  dalam  golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
Selain itu narkotika juga sebagai zatatau obat yang sangat bermanfhat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, rika  disalahgunakan atau  digunakan tidak sesuai  dengan  standar  pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini  akan lebih merugikan jika  disertai  dengan  penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika  yang  dapat mengakibatkan bahaya yang  lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada  akhirnva  akan  dapat  melemahkan
I Alrnanak Rl/lll) Alda.li)ti5. Menanggulangi llahava Narkotika..lakarla. Almanak Itt. hal l-s
n 2
M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
ketahanan nasional. (Intuk  mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan  peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyaral<at, bangsa, dan  negara  pada  Sidang  Umum Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia Tahun  2002  melalui  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia  Nomor VVMPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan
PerwakilanRakyat Republik  Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor  22 Tahun  1997  tentang  Narkotika  menjadi Undang-Undang No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui  ancaman  pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup,  dan pidana mati. Di  samping itu, Undang-Undang tersebut juga  mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan  medis, pengobatan dan  kesehatan serta  mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam  masyarakat menunjukkan  kecende- rungarl yang senlakin rneningkat baik  secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.
Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan kuratif yang dilakukan bagi pencandu  narkoba.  Tindakan  rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik,  mental, dan psikis penderita yang bersangkutan. Selain untuk  memulihkan, rehabilitasi juga  sebagai
n n n + n k n L h n n 2 l i (, b l r I , n \ t b n S, l r I , li
pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh ciari kecanduannya terhadap narkotika.
Bagi pecandu narkoba i/ang memperoleh keputusan  dari  hakim  Lrntuk  menjalani hukuman  penjara  atau  kurungan  akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam  Lembaga  permasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara  pembinaan  untuk penyembuhan terhadap  korban  penyalah_ gunaan  narkotika. Dalam  hal  ini  adalah r e h a b i l i t a s i .
Dalam  Ketentuan  Umum  Undang_ Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rchabilitasi dibedakan dua  macarn. vaitu m e l i p u t i :
l .   R e h a b i l i t a s i M e d i s
Rehabilitasi Medis adalah suaru proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari  ketergantungan narkotika.  Rehabilitasi  Medis  pecandu narkotika dapat dilakukan di  Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maLlpun oleh masyarakat Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat disclenggarakan oleh masyarakat mclalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
2  Rehabitasi Sosial
Rehabitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik,  mental maupun egar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi dalam kehidupan masyarakat.
yang dimaksud
dengan bekas pecandu narkotika disini adalah
1858 02.16 M a h m u d a P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.
Rehabilitasi pecandu narkotika dapat dilakukan  di  lembaga  rehabilitasi iang dituniuk oleh Menteri Sosial, yaitu  lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan baik  oleh pemerintah,  maupun  oleh  masyarakat. Tindakan rehabilitasi  ini merupakan penanggulangan yang  bersifat represif yaitu penanggulangan yang  dilakukan  setelah terladinya tindak  pidana, dalam  hal  ini narkotika,  yang  berupa  pembinaan  atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya pembinaan dan  pengohatan tersebut  diharapkan  nantinya  korban penyalahgunaan narkotika  dapat  kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.
Secara  lebih  jelas  amanat  yang dijelaskan dalam  Undang-Undang tersebut terkait rehabilitasi adatah pada pasal;l Pasal -s4
Pecandu Narkotika  dan  korban  penyalah_ gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Pasal 5-5
( l)  Orang  tlla  atau  wali  dari  pecandu Narkotika vang belum cukup umur wajib melaporkan  kepada  pusat  kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang  ditunjuk  oleh  pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
r Lln.lang _tJntlang No ll5 'l ahun 2O()9 l.cntang Narkotrka
I   l ) I   l - r
i Inivsl5ilnq l7 Aerrslus Senrarang .jurnal Spcktrum Volume l2  Nomor ?  Okkrber 20l5  ISSN :
(2) Pecandu Narkotika  yang  sudah cukup umur wajib melaporkan  diri atau
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan  mas.varakat,  rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial  yang  dituniuk  oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan danlatau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan  ayat  (2)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 56
( l)  Rehabilitasi medis  Pecandu Narkotika dilakukan di rumahsakit yang dituniuk oleh
\ 4 a n + n r i
(2) Lembaga  rehabilitasi  tertentu  yang diselenggarakan oleh  instansi pemerintah atau masyarakat  dapat melakukan rehabilitasi  rnedis  Pecandu  Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri Pasal 57 Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui  pendekatan keagamaan dan tradisional.
Pasal 58 Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Sebagai  wujud kepedulian  atas permasalahan tersebut, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997 tentang  Narkotika  dan  di  rubah  menjadi Undang-Undang No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika. , sebelumnya  pemerintah,
1858 02{6 M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
khususnya Dinas Sosial pada tahun I986 telah mendirikan Panti  Pamardi Putra  "Mandiri" Semarang
Panti Pamardi Putra "N'landiri" adalah merupakan UPT  Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah dimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kesejahteraan Sosial dalam merehabilitasi korban Narkotika dituangkan melalui Perda No  5  Tahun 2008, selanjutnya  dijabarkan  didalam Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Panti Pamardi Putra " Mandiri"
Panti  Pamardi  Putra  "  Mandiri  " Semarang yang berlokasi di jalan Amposari II No  4  Sendanggu."vo Semarang mempunl'ai daya tampung sebanyak 100  orang klien, memberikan pelayanan pemulihan bagi  eks korban penyalahgunaan narkoba, anak nakal, anak  jalanan  PPP  "Mandiri"  Semarang memberikan pelayanan pernbinaan dengan pendekatan terapi  fisik,  mental,  sosial, psikologis, keagamaan  dan pelatihan ketrampilan yang dirangkum dalam pendekatan Therapeutic Community  yang telah banyak dipakai oleh berbagai lembaga pemulihan di berbagai negara Panti Pamardi Putra "Mandiri"merupakan  unsur Pelaksanaan
operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala  panti,  yang  berada  dibawah  dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok Panti Pamardi Putra, diatur  didalam  Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2008: a.  Melaksanakan sebagian tugas teknis dinas;
I-lnivclsitas I 7 Agustus Sernarang .Turnal Spektrurn Volunrc l2 I Nornor 2r ()ktober 2015r ISSN :
b.  Melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah
kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan dengan sistim p a n t i .
Keputusan Gubernur Jawa .fengah
No 64 Tahun 2008, Panti Parmadi Putra "
Mandiri " mempunyai fungsi:
a.  Penyusunan rencana teknis  operasional
pelayanan penyandang masalah
kesejahteraan sosial anak  nakal, korban narkotika dan anak jalanan. b.  Pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahterapn sosial anak nakal, korban narkotika dan anak jalanan; c.  Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraarr sosial anak  nakal, korban narkotika, dan anak nakal
d.  Pelaksanaan identif-rkasi dan  resistrasi c a l o n k l i e n .
e.  Pelaksanaan pemberian  penyantunan , bimbingan dan rehabilitasi sosial terhadap nrasalah kesejahteraan sosial anak nakal,
korban narkotika dan anak jalanan;
I.  Melaksanakan penyaluran dan pembinaan lebih lanjut
g  Pelaksanaan evaluasi  proses  pelayanan panti dan pelaporan,
h.  Pelayanan  penunjang  penyelenggaraan tugas Dinas.
i.  Pengelolaan ketatausahaan
Susunan Organsisasi Panti Pamardi Putra
"  Mandiri " terdiri dari:
a.  Kepala Panti
l . S . , r h   F l a . r i a n   T a t a I   l c a h a
c. Seksi Plnvantlrnan
1858 02.16 M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
d.  Seksi Rehabilitasi dan Penyaluran Sub  bagian tata  usaha dipimpin  oleh seorang kepala  sub  bagian  yang  berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala panti  Seksi -  seksi dipimpin  oleh  seorang kepala  seksi  yang  berada  dibawah  dan bertanggung jawab kepada kepala panti.
Panti Pamardi putra  "Mandiri"  dalam merehabilitasi  penyalahgunaan  narkotika mempunyai fasilitas yang harus sesuai dengan standar  pelayanan dan  rehabilitasi  sosial korban narkotika antara lain . o  Kantor
o  Asrama l0 buah
o  Perpustakaan
o  Aula
o  Ruang ketrampilan
o   K l i n i k
o  Ruang pendidikan
o  Tentpat ibadah
.  Sarana olah raga
.  Sarana praktek ketrampilan
.  Dapur  /  ruang  makan  Sasaran Garapan
Penyandang rnasalah kesejahteraan sosial korban /  eks korban penyalahgunaan narkoba dengan kriteria sebagai berikut.
l. Korban  /  eks  korban yang  telah bebas  dari  ketergantungan frsik terhadap narkoba (termasuk alkohol )
2.  Laki - laki berusia l0  - 24 tahun
3.  Belum menikah
4.  Tidak cacat fisik maupun mental 5.  Tidak nrenderita penyakit nreriular 6.  Calon  klien  sanggup mengikuti program
Pelayanan  sosial  bagi  klien  Panti Pamardi Putra secara keseluruhan dilaksanakan
I Inlv{'15i[35 l7 AgustLrs Scnrarang .lurnal Spektrurn Volume 12 " Nonror 2  Oklobcr 2015 ISSN :
dalam waktu satu tahun atau l2  bulan kecuali bagi  mereka  yang  masih  memerlukan pelavanan, meliputi 3 (  tiga ) tahapan waktu vaitu  tahap pra  rehabilitasi I  bulan, tahap pembinaan dan rehabilitasi 8 bulan dan tahap
r e s o s i a l i s a s i 3  b u l a n
1.  Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Dalam
Merehabilitasi Korban Narkotika Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Panti Pamardi Putra adalah keseluruhan rangkaian kegiatan pelayanan dan  rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba sejak mereka masuk panti rehabilitasi hingga proses penyaluran dan  pembinaan lanjut.  Proses tersebut mdliputi  tahapan kegiatan sebagai berikut,
I. Pendekatan Awal
II Penerimaan
III.  Assesment dan Pengenalan IV  Pembinaan dan Bimbingan Sosial V Reintegrasi Sosial ad. I  Tahap Pendekatan Awal Tahap pendekatan awal merupakan kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat dalam rangka persiapan rehabilitasi dengan tujuan  untuk rnendapatkan dukungan dari  Pemerintah I masyarakat  / instansi  terkait  setempat, mengenai program rehabilitasi, serta untuk rnendapatkan informasi mengenai lokasi dan data  populasi  penyandang masalah  serta memotivasi  para  korban  Narkotika  dan keluarganya untuk bersedia mengikuti program rehabilitasi sosial. Kegiatan ini terdiri dari:
a.  Orientasi dan konsultasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan serta kemudahan bagi  kelancaran pelaksanaan rehabilitasi
l8*i8 02.16 M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
didalam panti yang meliputi peng;r.rmpulan data.  rehabilitasi sosial,  resosialisasi. pembinaan lanjut serta penggalian surnber
- sumber masyarakat. b.  Identifikasi terhadap calon klien
c Seleksi  calon kiien vans akan direhabilitasi
ad II Tahap Penerimaan
Tahap  penerimaan  merupakan  tahapan kegiatan -v"ang bertujuan untuk mendapatkan kelengkapan data  /  infbrmasi  mengenai keadaan calon klien untuk menetapkan calon klien yang akan ditempatkan pada program rehabilitasi di  dalam  panti.  Tahapan  ini meliputi bentuk - bentuk kegiatan antara lain ;
. Registrasi / pencatatan o  Penempatan calon klien didalam panti ad III Tahap Assesnrent atau Pengenalan
Tahap pengenalan merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kelengkapan data  klien  secara menyeluruh yang meliputi:
a.  Latar belakang dan kcadaan klien
b.  Diagnosa permasalahan yang  dihadapi klien
c.  Menentukan langkah - langkah rehabilitasi sosial
d.  Menentukan sumber -  sumber yang yang diperlukan untuk proses rehabilitasi.
Didalam teknis kegiatan dilaksanakan melalui wawancara dalam ruang tertutup, catatan dan data klien  hasil pengenalan disimpan dalam f l l e  k h u s r r s
ad IV Tahap pembinaan dan bimbingan sosial a. Pernbinaan Fisik
r,lnl\ eruitas I Z Agustus Senrarang .lurnal Spektrunt Volume l2  ,Nornor r, ()ktobcr 1015.; ISSN : Tujuan dari pembinaan fisik ialah pulihnya keseharan dan kesegao" iurru"l  para klien dari keadaan . k ". d ;;;-;; ;; ill1#'::fj':::,
"J;*: pembinaan menanamk"" r,J;il" 0",1;:; u,,":"nu,;;; Ilenruk _  o"n:u.k.., jenis /  j;;;; kegiatan pembinaan fisik klien, anrara
Lin U.*Ou.
_  Baris berbaris
_  Senam pagi
_  Senam kesegaran jasmani
_  Bela diri
_  pern
-  Dan il:l,i':'"h raga rain Metoda  -yang digunakan daram pembinaan fisik  lebih ditekankan il;
iln,o.run pelatihan b  Bimbingan Mental psikologik | )  Tujuan  Kegiatan eirn"r,ingan mental psikologik adalah.
o  pulihnya kondisi  psikis  dan kepribadian klien o  pulihnya kondisi emosional klien . pulihnya harga diri dan kepercayaan klien r pulihnya sikap dan perilaku positif tcrhadap hidup r pulihnya kemampuan dan perilaku posi ti f terhadap menral/psikis o  Mapan  dan  kuatnya dorongan (motivasi) untuk mengubah- dan memperbaiki diri
. Hilangnya  sama  sekali untuk
.\ nrenyalahgunakan narkotika
Lt  bentuk, metoda dan teknik bimbingan
psikologik:
r Konseling
r Wawancara
1858 02{6 lan 1 $ t , ian )an i a n nai lon am ini
i ,
r; a l
M a h m u d a p a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
o  Bermain peran
o  Modifikasi  /  terapi hehayiour  modifiuttion therapl) 3) Pelaksanaan perilaku  ( hehariour tan (an 'uh Kegiatan bin i ni m erupa;tff;#il::#  :::,::l tanggung  jawab  p.or..rionui, oleh karenan-ya han,ya dapat dilaksanakan oleh tenaga professional, yaitu : r  psikolog o  pekerja Sosial professional
.  Konselor
kuarifikasi Professional'  dengan . ^ ramban"" o.?.",?l;l'I;:,jJ dengan i
4) Dilaksanakan yur,u ruans o",lL#;h"" :H:;
psikologik, dengan ukuran, tata  letak, tata  warna  dal dengan o;";il,fi '";; ;ll'',"'"'.::: petugas berhad klien. apan  dengan  seorang 5) Beberapa ketentu perusas ui, r,i ngJli::;"1,ffnsan anrara
. Dengan mer terhadap oiill,uolioi;-r.ff;;
mestinya
o  Menunjukkan sikap  penerimaan terhadap klien  O*gun -'r.grfu
keadaannya o   Memperlakukan k l i o . .ran aoir d;,s* i[]  ;:IIJJ,:
bedakan anta dengan runr,u|f, o"tn  vang satu
o  Memberi l klien untuk Kesempatan pada pikiran unn u.rrTJ,l*nlngkapkan di ri,
o  lllenjaga kerahasiaan klien
rpl t l I I
I ]nrversrlits l7 Agusttts Sernaranq .lurnal Spcktrum Volume l2 ; Nornor 2, C)kkrbcr 2015i ISSN :
o  Berusaha menjadi pendukung dan pendengar yang baik.
b.  Bimbingan Moral dan Keagamaan
Bcrlujuan  untuk  memulihkan  dan meningkatkan kesadaran serta tanggung .iawab nroral klien selain itu .iuga  supaya  dapat  meningkatkan keimanan  dan ketaqwaan  klien sehingga dorongan r  r n l r   r l -
menyalahgunakan narkotika  menjadi
sirna. Materi serta isi bimbingan moral keagamaan  bukan  hanya  sebatas pengetahuan keagamaan sa.ja tetapi i r r t r e m e l i n r r f i  '
Pendidikan agama (  agama yang dianut Klien )
-  Bimbingan praktek beribadah -  Pendidikan moral / akhlak
-  Serta praktek beribadah Bimbingan moral keagamaan diberikan oleh  gum  agama, yang bersangkutan tclah  diberikan  pclatihan  khusus sebagai  tenaga  bimbingan  moral keagamaan  klien penyalahgr-rnaan
narkotika.  Diberikan  dalam  bentuk
penga.iaran  / pengetahuan  dan
bimbingan praktek  serta penanaman norrna  - norrna  akhlak  kedalam perilaku perbuatan sehari -hari dan juga dalam  bentuk  penanaman sikap dan perilaku  klien  dalam  kehidupannya didalam panti atau selama mengikuti program rehabilitasi sosial.
c.  Bimbingan Sosial ( Sociql 'li"ealmenl) Bimbingan  sosial  bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial secara wajar sehat dan positif.
l85fl 02{6 M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
Materi-  isi dan  teknik  kesiatan meliputi
-  Konseling perseorangan
-   Dinamika k e l o m p o k
-  Bermain peran
-   Simulasi
-  Permainan kelompok
-  Pemantauan dan pencatatan proses  interaksi  sosial  klien dengan teman - teman pembimbingnya dalam kegiatan sehari - hari. -  Pengubahan perilaku
d  Bimhingan Ketrampilan lJsaha / Kerja Didalam bimbingan ketrampilan usaha
/  keria diadakan pelatihan ketrampilan kerja dan  bimbingan belalar dengan tuiuan  supaya dapat menguasai satu atau lebih ketrampilan kerja oleh para klien  sehingga  setelah  mengikuti program  rehabilitasi  sosial  dapat bekerja rnandiri atau masuk pasaran kerja  dan  mempunyai  penghasilan sendiri  sehingga  tidak  terjerumus kembali  kedalam  penyalahgunaan narkotika selain itu jrga
memnersiankan bekas  klien  untuk dapat kembali sekolah dan mengikuti kegiatan belajar.
ad 5 Resosialisasi atau Reintregasi sosial Resosialisasi merupakan serangkaian kegiatan praktek interaksi untuk sosialisasi antara klien dengan masyarakat luas yang bertujuan untuk mempersiapkan  klien supaya  mampu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dan  sebaliknya masyarakat diharapkan mau dan mampu menerima dan serta
p n an an
{Jniversitas l7 Agustus Sernarang
-lurnal Spektrum Volume l2  Ncrnror 2, Okkrber 2015r ISSN :
memperlakukan klien  secara wajar  sebagai persiapan penyaluran ke  sektor keria /  usaha vang produktif.
l.  Faktor - faktor yang mempengaruhi pelakasanaan rehabilitasi korban Narkotika pengguna narkotika mempunyai hak  untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang pengobatan dan perawatan. Pengobatan  dan  perawatan  dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi baik pada  lembaga  rehabilitasi medis ataupun lembaga rehabilitasi sosial dengan  suatu  penetapan dari  alat negara. Namun  dalam  prakteknya korban narkotika banyak yang tidak melapor atau  mendafiarkan diri  di panti rehabilitasi  yang sudah disediakarr oleh pemerintah. Ini semua disebakan karena mereka malu atau memang tidak tahu kalau ada panti pemerintah yang menangani rehabilitasi korban narkotika Faktor- faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan proses rehabilitasi yaitu Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tidak  membedakan antara laki  -  laki  dan perempuan untuk  menialankan rehabilitasi yang  diadakan oleh  pemerintah di  Jawa Tengah khususnya, yaitu PPP "Mandiri" sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 6 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan  Fungsi Serta Tata  Kerja  Panti  Pamardi Putra Ma.ndiri pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah didalam pelaksanaan rehabilitasi tidak menerima klien wanita hanya menerima klien laki - laki. Sehingga bagi klien
1858 02{6 Mahmuda  Pancawisma Febriharini
wanita yang golongan ekonomin'ya lemah tidak dapat mengikuti perawatan serta rehabilitasi Ada beberapa kendala - kendala atau  hambatan  -  hambatan  yang dihadapi oleh  Dinas  Kesejahteraan Sosial  khususnya Panti  rehabilitasi sosial PPP "Mandiri" adalah masalah bantuan, baik itu  merupakan bantuan materi, bantuan jasa, maupun bantuan fasilitas sehingga mengakibatkan PPP
" Mandiri  " membatasi  usaha penanganan terhadap
korban
narkotika
Selain hambatan benrpa bantuan bantuan  tersebut,  terdapat  pula hambatan berupa. r  Fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi persyaratan yang baik.
o  Kurang  tersedianya tenaga yang cukup  terampil,  baik  jumlah maupun mutunya, belum lancarnya hubungan keriasama dan rujukan lintas sektoral termasuk organisasi non penrerintah
.  Belum adanya system pencatatan dan pelaporan y ang terpadu
Meskipun pemerintah telah semaksimal mungkin melakukan upaya -  upaya didalam melaksanakan rehabilitasi korban  narkotika melalui lembaga rehabilitasi, namun masih saja ada kendala -  kendala yang dihadapi yaitu salah satunya adalah masalah tenaga yang cukup trampil dalam mengajar didalam panti rehabilitasi N{enurut pengamatan penulis selama ini  karayawan panti juga  merangkap sebagai tenaga pengajar
a.
h a
an an
ItU
tra uti )at ' o t 1 o l t an U S an ga uk uti an en uk pu :at au
L A

## D.  PENTITTTP
l. Kesimpulan
Narkotika  adalah zat  atau  obat  yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maLtpun semi  sintetis yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai rnenghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan Psikotropika adalah zat atau obat. baik alamiah atau sintetis bukan  narkotika yang  berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang m.enyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari  pelaku. Narkotika dan psikotropika mempunyai  manf-aat terhadap kepentingan umat  manusia  yaitu  untuk pengobatan  dan pengembangan  ilmu pengetahuan, selain  mempunyai  manfaat terhadap kepentingan manusia, narkotika dan psikotropika juga mempunyai ef'ek yang sangat merugikan  bagi  manusia. Masyarakat dan bangsa apabila disalahgunakan secara illegal
Kegiatan  rehabilitasi  sosial  terhadap korban narkotika, merupakan kelanjutan dari upaya pengobatan medis maupun penyembuhan non  medis  terhadap korban narkotika dengan tujuan untuk  memulihkan kondisi fisik,  psikis, mental dan sosial serta nrengembangkan ketrampilan kerja sehingga mereka dapat  kembali  menjalankan fungsi sosialnya secara wajar  dan  hidup  mandiri dalam masyarakat.
Kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan m e l a l u i t a h a p t a h a p :
a.  Pendekatan  awal  I persiapan rehabilitasi
M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
b.  Penerimaan
c. Assesmen atau pengenalan d P e m b i n a a n  dan  bimbinean  sosial yang terdiri dari.
-  Pembinaan  fisik  Bimbinsan mental spiritual
-  Bimbingan mental psikologik
-  Bimbingan sosial
-  Latihan ketrampilan
e.  Resosialisasi / Reintegrasi Sosial f. Penyaluran dan bimbingan lanjut
Faktor  -  laktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi yaitu  masih adanya keterbatasan sarana yaitu antara lain,
a. Fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi persyaratan yang baik
b. Kurang  tersedianya tenaga  yang cukup terampil, baik jumlah maupun mutunya, belum lancarnya hubungan kerjasama dan rujukan lintas sektoral termasuk organisasi non penterintah.
c.  Belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu d.  Untuk mencapai program terapi dan rehabilitasi dengan baik diperlukan pengemhangan strategi dan  modal terapi -  rehabilitasi yang tepat serta pemilihan prioritas dan penyusunan program yang  tepat didukung  oleh pengembangan  dan pengadaan tenaga yang dibutuhkan. Serta perlu dibina kerjasama dengan luar negeri.
2. Saran
Penanggulangan masalah  penl,alah- gunaan Narkotika merupakan masalah nasional yang  memerlukan kerjasama dan  partisipasi dari  segala pihak, traik  pemerintah maupun
ial
.lurnai Spektrunr Volurttc l? r Nornor 2r Oktobcr 201-5. ISSN :
masyarakat.
Pengaruh negatif dari penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah
yang menuntut penanganan yang konsepsional dan serius. Penanganan  masalah ini harus berorientasi pada ketuntasan, oleh karena itu diperlukan unsur - unsur:
a.  Perencanaan penangan masalah harus didukung oleh data yang obyektif serta perencanaan  yang komprehensif strategi s b.  Dilandasi  oleh  metode  dan  pola penanganan yang dapat di pertanggungi awabkan.
c.  Pay?  dukung  berupa  sarana  dan prasarana, tenaga yang  trampil  serta dukr"rngan biaya yang memadai, mutlak
menjadi prasyarat berhasilnya program penanggulangan penyalahgunaan narkotika d  Diperlukan  keterpaduan baik  intra maupun intersektoral bersama -sama dengan partisipasi sosial masyarakat.
DAFTAR PIISTAKA
Andi  Hamzalr.l994.
Ascrs-Ascrs Httkunt I'iduna, Rineka Cipta. Bandung Almanak RI  /BP  Alda, 198,\, lt4enstrygulongi Rohoya Narkttika, Jakarta, Almanak R[. Budianto. 1989. Narkoba dan Pengaruhnya, Ganeca Exact . Bandunr:.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  2004
l'ersn Remu.ju  l)alam  lVlengulasi
1 8 5 8 0 2 { 6 M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i
h4tr,str/uh l'ur1'trlultgu  ndet I  Nttrkot  i ku

## Jakarta
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Mengenal PenS;alahgunLtcttt Narkoha,Jakarta. 2007 Dirjosisworo, Soedjono,  Norkotika tlart llemujct, 1983, Ahrrnni, Bandung ,  1973, '['angguttg .Lnroh Ilenw.ju Menghadapi Rahaya Nurkttiket  Alurnni,  Bandung, 1983, Hukurn  Nurkotiku,  Citra Aditya Bakti, Bandung
Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban  NAPZA,  2001  Jakarta. Departenren Sosial RI. -----  2004. l)atrcluan Penrhenlukan KclonrTxtk Rarilu Diri  (Salf Help  Group)  Ilagi l'cc'euuht N,4ltZA Rarda.wrkutr I)rin.si1t  l2 Ltutgkah.  Jakar-ta. Departemen Sosial RI.
Lydia  Harlina Martono dan  Satya Joewana l)encagahan  tlan  l)etrunggulangarr I)aryalahgunoan  Norkoha  Rerhusi.s Sektluh, Balai Pustaka, Jakarta. 2010
Somar, Lambertus 2001. Ilehubilitusi l)ecqrnlu
Ntrrkohs.  Jakarta:  PT.  Gramedia
Widiasarana Indonesi a.
Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 4 Tahun  1979 tentang Kesejahteraan
rhi ya dan ang ang pun gan oral ah. dan dan kan ilal erta nan rleh laan erlu :ri. ah- nal
,&Si )un
Jurnal Spektrum Volume 12 / Nomor 2r Oktober 2015i ISSN :  1858 02{6
Anak.
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Republik  lndonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentans Narkotika. Undang-Undang Republik  lndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. M a h m u d a  P a n c a w i s m a F e b r i h a r i n i Sosial Korban Penvalasunaan NAPZA Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang  Organisasi  Tata Kerja Kementrian Sosial Keputusan Menteri Sosial Nomor 78IHUK/2010 tentang Penunjukan Panti/Lembaga Rehabilitasi Sosial
Korban Penval as,unaan NAPZA
Peraturan Presiden Nomor  83  Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional,
.  Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkoti ka Kabupaten/Kota Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun 2009 tentans Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I I Tahun 2009 tentans Kesejahteraan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56iHUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2008 Tentang Tata Organisasi dan  Tata  Kerja  Dinas Sosial Dacrah Provinsi Jawa Tensah
Gubernur  No.64  Tahun  2008 Tentang Peniabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Fungsi Provinsi Jawa Tengah
G u b e r n u r  N o   l l l T a h u n   2 0 1 0 Penrbahan atasGubernur no  79 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan
Tata Kelola[JPT Pada Dinas Sosial
Peraturan
Peraturan
Peraturan