KOMUNIKATIF Jurnal llmiah Komunikasi I Volume 2 / Nomor 021 Desember 2013

## Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa di Kota Surabaya Pasca Orde baru
Oleh: Garry Renata Indrakusuma, Putra Aditya Lapalelo,  Nathanael Chandra Agust

## Abstrak
lnstruksi Presiden (Inpres) No. 1411967 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde  Baru  menyatakan  larangan bagi  masyarakat Tionghoa di  lndonesia menjalankan acara-acara keagamaan,  kepercayaan dan  adat-istiadat, dan  menggunakan  aksara  Tionghoa  dalam  kehidupan sehari-hari. Dalam atmosfir politik seperti itu, budaya etnik Tionghoa mengalami kemandekan.  lbarat bibit tanaman,  budaya etnik Tionghoa tidak  dapat tumbuh.  Kebijakan politik seperti itu bukan hanya membuat masyarakat Tionghoa menjadi takut menggunakan dan menunjukkan identitas ke-Tionghoa- annya.  Lebih  dari  itu  banyak  di  antara  mereka  tumbuh  menjadi  manusia-manusia  hipokrit  yang mengingkari kodrat  dan  takdirnya  dilahirkan sebagai  orang  Tionghoa.  Melalui Keputusan Presiden (Keppres)  No. 612000,  lnpres No.  1411967 itu  dicabut oleh  Presiden KH Abdurrahman  Wahid  (Gus Dur). lnilah tonggak dari perubahan politik kebudayaan, pemerintah mengakui eksistensi budaya etnik Tionghoa dan menetapkan Hari Raya lmlek sebagai hari libur nasional. Penelitian ini akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber kunci tokoh Tong Hoa di Surabaya terkait pertumbuhan dan perkembangan budaya etnik Tonghoa pasca pencabutan lnpres No. 141 1967. Dengan menggunakan metode  penelitian  kualitatif,  kami akan  melakukan wawancara  mendalam  (depth interview) terhadap sejumlah tokoh dari kelompok pengamat maupun pelaku budaya, khususnya pelaku budaya etnik Tionghoa dengan menggunakan struktur pertanyaan terbuka (open questioner).
Kata Kunci: demokrasi, etnik Tionghoa, dan pasca orde baru
Latar Belakang Masalah. etnik ini melalui kebijakan politik berupa lnstruksi
Mass Orde  Baru  merupakan  mass Presiden (In~res) No. 14 Tahun 1967.
paling suram  bagi  perkembangan  budaya  etnik,
Melalui  lnpres  No.  14  Tahun  1967  itu,
khususnya budaya etnik Tonghoa. Pada mass itu, pemerintah  Orde  Baru  melarang  masyarakat jangan kata kita berbicara perkembangan buda~a  Tionghoa di  Indonesia menjalankan acara-acara etnik,  melihat  pertumbuhannya  saja  meru~akan  keagamaan,  kepercayaan  dan  adat-istiadat hal Yang  langka  karena  b a n ~ a k n ~ a aturan mereka, termasuk larangan menggunakan aksara dan pembatasan.  Khusus  untuk  b u d a ~ a  etnik Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari Tionghoa7  pemerintah Orde Baru bahkan dengan keluarnya lnpres tersebut, di Surabaya lebih dari sengaja  menghalangi  pertumbuhan  budaya
Gariy Renata Indrakusurna, Putra Aditya  Lapalelo, Nathanael Chandm Agust Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa dl Kota Surabaya Pasca Orde baru Volume 2 / Nomor 02 /  Desember 2013 I Jurnal KOMUNIKATIF llmiah Komunikasi
20  buah  kelompok  kesenian  Tionghoa,  seperti sanksi  pidana.  Hal  itu  terjadi  karena  Baperki kesenian  Barongsai, tarian  Naga, dan  cokek'an, sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan warga ditutup.  Begitu  pula  pertunjukan wayang  Potehi Tionghoa  dianggap mempunyai  keterkaitan (wayang  golek  Tionghoa)  yang  merupakan dengan Partai Komunis lndonesia (PKI). bagian  dari  ritual  keagamaan  dan  kepercayaan
Kebijakan  politik  yang  melarang  warga
masyarakat Tionghoa, tidak boleh lagi dipentaskan Tionghoa  menjalankan  acara-acara  keagamaan, di kelenteng Been Bio, ke'enteng terbesar di kota kepercayaan dan adat-istiadat, termasuk larangan Surabaya yang berada di daerah Kapasan.
menggunakan aksara Tionghoa dalam kehidupan
Selain berdampak  pada kelompok- kelompok  kesenian,  lnpres  No.  14 Tahun  1967 juga  berdampak pada aktivitas pendidikan warga Tionghoa.  Di  Surabaya,  tidak  kurang  dari  10 buah  sekolah  yang  memakai  nama  Tionghoa dan  dikelola oleh  warga  Tionghoa  harus  ditutup atau berganti nama Indonesia. Mereka juga  tidak boleh lagi mengajarkan bahasa Tionghoa (bahasa Mandarin) dalam kurikulum pendidikannya.
Keharusan untuk mengganti  nama juga  dialami  oleh  ratusan  toko,  rumah  makan, salon,  klub  olahraga,  perusahaan ekspedisi dan angkutan,  serta  perusahaan  niaga  lainnya yang memakai  nama  Tionghoa.  Sedangkan  untuk identitas nama diri atau nama orang, tercatat ada jutaan warga Tionghoa di  lndonesia dan  ratusan ribu warga  Tionghoa  di  Surabaya  mendaftarkan diri  ke  kantor  Catatan  Sipil  setempat  untuk mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia.
sehari-hari, sangatlah berlebihan. Karena menjalankan kegiatan keagamaan,  kepercayaan dan  adat-istiadat merupakan  hak  asasi  manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Begitu pula halnya  penulisan aksara  dalam  bahasa,  sastra, dan  bentuk-bentuk  kesenian lainnya tidak  boleh diatur-atur,  apalagi  dibatasi,  karena  semua  itu adalah  produk  budaya  yang  bersifat  universal, sehingga tidak semestinya dilarang, dibatasi, dan diawasi pertumbuhan dan perkembangannya.
Dalam atmosfir politik seperti itu, budaya etnik  Tionghoa  mengalami  kemandekan  dalam pertumbuhannya.  lbarat  bibit  tanaman,  budaya etnik Tionghoa tidak  dapat tumbuh  karena lahan tempat  persemaian mereka tidak boleh disentuh, dirawat  dan  disirami.  Kebijakan politik seperti itu bukan  hanya  membuat  masyarakat  Tionghoa menjadi  takut  menggunakan  dan  menunjukkan identitas ke-Tionghoa-annya. Lebih dari itu banyak di  antara  mereka  tumbuh  menjadi  manusia-
Waktu itu ada kekhawatiran yang merebak manusia hipokrit atau  munafik yang  mengingkari di  kalangan  warga  Tionghoa  jika  mereka  tidak kodrat  dan  takdirnya  dilahirkan  sebagai  orang melakukan pergantian nama. Selain takutdianggap Tionghoa.
eksklusif  dan  tidak  berjiwa  nasionalis;  dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap kebijakan politik Orde Baru itu tidak jarang  berakibat buruk bagi  si  pelanggar.  Jika  dalam  pemeriksaan tim screening  ditemukan  bukti  adanya  keterkaitan warga  Tionghoa  tersebut  dengan  organisasi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan lndonesia  (Baperki),  maka  yang  bersangkutan bisa dipastikan akan diinterogasi untuk waktu yang panjang.  Jika  kurang  beruntung,  mereka  akan dikenai pasal tindakan subversif dengan ancaman
Untunglah,  pasca  pemerintahan  Orde Baru,  lnpres  No.  14  Tahun  1967  itu  segera dicabut  oleh  Presiden  KH  Abdurrahman  Wahid (Gus Dur) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.  6  Tahun  2000.  Presiden Gus  Dur waktu  itu beranggapan  bahwa  lnpres  No.  14 Tahun  1967 bukan hanya bersifat diskriminatif, dengan obyek sasaran warga Tionghoa di Indonesia, tetapi juga bertentangan  dengan  tata  pergaulan  bangsa- bangsa  di  dunia  dan  sifat  universal dari  budaya itu sendiri.
Gany Renata Indrakusuma, Putra Aditya Lapalelo, Nathanael Chandm Agust Demokms~ dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa dl Kota Surabaya Pasca Orde baru I KOMUNIKATIF Volume 2 1 Nomor 02 / Desember 2013 ,urnal  llmiah Komunikasi
Sebagai respons atas pencabutan lnpres No.  14  Tahun  1967,  di  banyak  kota  besar  di Indonesia,  berbagai  pentas  seni  Barongsai dan tarian Naga rnarak digelar dan dijadikan tontonan utarna  pada  acara-acara  serernonial,  baik  yang diselenggarakan  oleh  pihak  swasta  rnaupun lernbaga-lernbaga pernerintah.  Puluhan,  bahkan ratusan,  kelornpok  kesenian  etnik  Tionghoa dibentuk  dan  didirikan  kernbali.  Mereka  juga rnernbuat  kalender  kegiatan  rutin  dan  pentas lornba di berbagai ternpat dan daerah. Puncak dari perubahan politik kebudayaan tersebut, pernerintah rnengakui eksistensi  budaya  etnik  Tionghoa  dan rnenetapkan  hari  raya  lrnlek  sebagai  hari  libur nasional.

## Perurnusan Masalah
Seperti kita  ketahui bersarna, salah satu tuntutan  reforrnasi  yang  digulirkan  tahun  1998 adalah  dernokratisasi  dalarn  kehidupan  politik, terrnasuk di dalarnnya politik tentang kebudayaan. Meskipun  pernerintahan  Orde  Baru  waktu itu  rnengklairn  dirinya  sebagai  pernerintahan dernokrasi  yang  berlandaskan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945,  tetapi  kebenaran tentang  praktik  dernokrasi  Pancasila  seringkali didasarkan  pada  tafsir  tunggal,  yaitu  tafsir yang  dikeluarkan  oleh  penguasa.  Akibatnya, kehidupan  politik  waktu  itu  berjalan  tirnpang, karena  pernerintah  cenderung  rnernaksakan perwujudan  kekuatan  politik  tunggal  (single majority), sernentara kehidupan budaya diwarnai oleh  larangan terhadap  eksistensi budaya etnik, khususnya budaya etnik Tionghoa.
perkernbangan  budaya  etnik  Tionghoa yang  selarna  pernerintahan  Orde  Baru rnengalarni  kernandekan  akibat  kebijakan politik  yang  rnelarang  eksistensi  budaya tersebut.
2.  Pesatnya perturnbuhan dan perkernbangan budaya  etnik  Tionghoa  juga  dipacu  oleh keterbukaan  informasi  dan  peran  media rnassa  yang  dimungkinkan  dalam  iklim dernokrasi yang lebih baik.
3.  Pernerintahan dernokratis seyogjanya rnenerapkan  politik  kebudayaan  yang rnendasarkan diri pada asas keterbukaan, toleransi  dan  solidaritas,  karena  fungsi dari  budaya,  antara  lain,  adalah  rnernberi pedornan  bagi  rnanusia  agar  dapat rnengerti bagairnana seharusnya bertindak dan  bersikap  terhadap  rnanusia  lain  di dalarn rnenjalankan hidupnya.

## Tujuan Penelitian.
Penelitian  dengan  judul:  Demokrasi dan  Pertumbuhan  Budaya  Etnik  Tionghoa  di Kota Surabaya Pasca Orde baru ini, antara  lain, bertujuan;
1.  Untuk  mengetahui  perturnbuhan  dan perkernbangan  budaya  etnik,  khususnya budaya  etnik  Tionghoa  di  kota  Surabaya pasca reforrnasi.
Untuk  rnengetahui  secara  rnendalarn peran  media  rnassa  terhadap  pesatnya perturnbuhan  dan  perkernbangan  budaya etnik Tionghoa di kota Surabaya.
Dengan  latar  belakang  rnasalah  yang
3.  Untuk  rnengetahui  sejauh  rnana  peran
telah dipaparkan di atas, rnaka penelitian dengan
media rnassa dalarn rnenyehatkan judul:  Keterbukaan Demokrasi dan Pertumbuhan
perturnbuhan  dan  perkernbangan  budaya
Budaya Etnik Tionghoa di Kota Surabaya dapatlah
etnik Tionghoa agar tidak  berbalik rnenjadi
dirurnuskan sebaclai berikut;
- sikap  etnosentrisme  di  kalangan  warga 1. Keterbukaan dernokrasi, Yang Tionghoa. rnerupakan salah satu  tuntutan  reforrnasi, telah rnendorong perturnbuhan dan

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  melakukan  wawancara  yang bersifat  mendalam  (depth  interview)  terhadap sejumlah  tokoh  dari  warga  Tionghoa  di  kota Surabaya.  Wawancara  mendalam  ini  dilakukan dengan  menggunakan struktur  pertanyaan yang terbu ka (open questioner).
Adapun tokoh-tokoh dari warga Tionghoa di  kota  Surabaya  yang  menjadi  informan  kunci yaitu:
Gany Renata hdrakusuma, Putra Adrtya Lapalelo, Nathanael Chandra Agust Demokras~ dan Pertumbuhan Budaya Etn~k Tionghoa dl Kota Surabaya Pasca Orde baru Volume 2 / Nomor 02 / Desember 2013
dengan  rnudah  bisa  dipersatukan,  dan masyarakat akan mengakomodasi perbedaan  budaya  dengan  rnaksud  agar kekhasan identitas budaya mereka diakui.
2.  Teori  bola  karet  dari  Prof.  DR.  Thomas Santoso.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa kelompok  minoritas  yang rnengalami tekanan luar  biasa akan berontak mencari jalan keluar demi mernpertahankan eksistensi diri sebagaimana sifat bola karet.
3.  Teori  Domininick  (2001)  tentang  fungsi
Jurnal KOMUNIKATIF llmiah Komunikasl
media massa yang rneliputi  fungsi 1.  Prof.  DR.  Thomas  Santoso,  M.A.  (Guru
pengawasan  (surveillance),  penafsiran
besar  llmu  Budaya  Dasar  Universitas
(interpretation), keterkaitan (linkage),
Kristen  Petra  Surabaya  dan  mantan
sosialisasi nilai-nilai  (transmission  of
pengurus Badan Komunikasi Penghayatan
values), dan hiburan (entertainment).
Kesatuan  BangsaIBakom  PKB,  Provinsi
Jawa Timur).
2.  Oei Hiem Hwie (Mantan aktivis Baperki yang pernah mendekam di  Pulau Buru sebagai tahanan politik Orde Baru).
3. Prof.  DR.  Budi Santosa  (Ketua  Komunitas Peranakan Nusantara).
4. Kang  Hok  Siang  (Ketua  kelompok  seni Barongsai "Sekar Langit").
5. Ir.  Freddy  H.  lsnanto  (Pakar  arsitektur Tiong hoa)
6.  Drs. Muliady Tanudjaja (Sosiolog)
7.  Drs. Danny Tjia (Jurnalis).

## Kerangka Dasar Teori
Ada sejumlah teori yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, baik yang berhubungan dengan  masalah  kebudayaan  maupun  yang berkaitan dengan fungsi media massa, yaitu;
1.  Teori  multikultural  dari  Kymlicka  (2000).
Teori  ini mengemukakan pentingnya politik multikultural  atau  keberagaman  budaya, karena keberagaman budaya bisa memberi manfaat  berupa tumbuhnya sikap toleransi dan kepedulian. Dengan politik multikultural, berbagai  kelompok  yang  terrnarjinalisasi
Dalam  penelitian  ini  kami  sengaja menggunakan  istilah  etnik  untuk  menunjuk pada komunitas warga Tionghoa yang menjadi obyek  penelitian.  Sebab,  seperti  dikatakan oleh Frederich Barth (1988), pengertian etnik mengacu pada kelompok tertentu yang terikat pada  sistem  nilai  budaya  karena  kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, atau kombinasi dari  kategori  tersebut.  Sedangkan  istilah suku  lebih  menunjuk  pada  kelompok  sosial dalam  sistem  sosial  atau  kebudayaan  yang mempunyai  kedudukan  tertentu karena keturunan,  adat,  agama,  bahasa,  dan sebagain ya (Ensiklopedi Indonesia).

## Temuan Data dan Pembahasan
Kebijakan  politik  Orde  Baru  terhadap masyarakat  Tionghoa  di  Indonesia  tidak  dapat dilepaskan  dari  peristiwa  pemberontakan  30 September  1965,  yang  konon  didalangi  oleh Partai  Komunis  lndonesia  (PKI)  melalui  tokoh- tokohnya,  seperti  D.N.  Aidit,  Njoto,  dan  Syam Kamaruzzaman. Tokoh-tokoh PKI tersebut secara  pribadi  mernpunyai  hubungan  dekat dengan  anggota  politbiro  Partai  Komunis  Cina
Gany Renata Indmkusuma, Putm Aditya Lapalelo, Nathanael Chandra Agust Demokrasi dan Perturnbuhan Budaya Etnik Tionghoa di Kota Surabaya Pasca Orde baru

## I KOMUNIKATIF
Volume 2 1 Nornor 02 1 Desember 2013 ,urnal Komunikasi
(PKC),  sehingga waktu  itu tersiar  kabar tentang
Berbeda  dengan  Prof.  Thomas,  rnantan terbentuknya poros Jakarta-Peking (baca: aktivis  Baperki  Oei  Hiern  Hwie  rnernpunyai Jakarta-Beijing).
pendapat lain soal alasan dibubarkannya Baperki Peristiwa  30  September  1965  yang dan penangkapan Mr. Siauw Giok Tjhan. Menurut rnerenggut nyawa  tujuh orang jenderal Angkatan Darat  (AD)  sudah  tentu  menorehkan  luka  yang rnendalarn bagi Tentara Nasional lndonesia (TNI), khususnya  TNI-AD.  Sehingga  pada tahun  1966, ketika seorang petinggi rnereka (Letnan Jenderal TNI Soeharto) berkesernpatan rnelanjutkan estafet kepernirnpinan  nasional  dari  tangan  Presiden Soekarno,  rnelalui  rnaklurnat  Surat  Perintah 11 Maret  (Supersernar),  rnaka  dilakukanlah pernbersihan  besar-besaran  terhadap  "rnusuh- rnusuh"  negara  yang  sekaligus  adalah  rnusuh TNI.
Menurut  Prof.  DR.  Thomas  Santoso, M.A.,  kedekatan  tokoh-tokoh  PKI  1965  dengan PKC rnenirnbulkan prasangka negatif pernerintah Orde Baru terhadap warga Tionghoa di Indonesia. Terlebih  Baperki,  organisasi  kernasyarakatan warga  Tionghoa  yang  rnemperjuangkan  faharn integrasi,  diindikasikan  rnernpunyai  pernikiran
Oei,  Baperki  dibubarkan  karena  pernikirannya sangat Soekarno sentris. Sahabat dekat sastrawan Prarnoedya  Ananta  Toer  ini  bahkan  rnenepis anggapan bahwa Baperki rnempunyai  kedekatan dengan  PKI  dan  terlibat  dalam  pernberontakan PKI.
Dalarn pandangan Prof. Thomas,  strategi budaya pernerintah Orde Baru dalarn rnenangani kelornpok  rninoritas  Tionghoa  di  lndonesia kurang  begitu tepat,  sehingga  dalarn  perjalanan sejarahnya  banyak  rnenirnbulkan persoalan  dan perlawanan.  Pernerintah  Orde  Baru juga  sering terjebak  pada  dikotomi  istilah  "pribumi"  dan "nonpriburni"  untuk  rnernbedakan suku-suku  asli lndonesia  dengan  warga  etnik  Tionghoa,  India, dan  Eropa.  Sernentara  untuk  warga  etnik  Arab tidak  ada  rnasalah,  karena  selarna  ini  rnereka dianggap  sebagai  priburni atas  dasar  kesamaan agarna (Islam).
yang  berseberangan  dengan  TNI  dan  rnenjalin
Akibat  pernikiran  dikotorni  tersebut,
kedekatan  dengan  PKI.  Kenyataan  tersebut
rnenurut  Prof.  Thomas,  rekrutrnen  pengurus selanjutnya  rnenjadi alasan  bagi  penguasa Orde
Bakorn  PKB  Jawa  Tirnur  pernah  berasal  dari Baru untukrnernbubarkan Baperkidan rnenjebloskan pirnpinannya,  Mr.  Siauw  Giok  Tjhan,  ke  penjara kalangan  tokoh-tokoh  rnasyarakat  Tionghoa saja.  Padahal, logikanya, penghayatan kesatuan
dengan tuduhan terlibat pernberontakan PKI.
bangsa  akan  dapat  terlaksana dengan  baik jika
"Sejak peristiwa itu muncullah kecurigaan pemerintah  Orde  Baru  terhadap  aktivitas  warga Tionghoa  di  Indonesia.  lnilah  sesungguhnya latar  belakang  dikeluarkannya  lnpres  No. 14 Tahun 1967  yang  isinya  sangat  diskriminatif dan  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia. Selanjutnya,  pemerintah  Orde  Baru  membentuk Lembaga  Pembinaan  Kesatuan  Bangsa  (LPKB) untuk  menetralisir  pengaruh  pemikiran  yang dikembangkan  oleh  Baperki  LPKB  ini  akhimya berubah  menjadi  Badan  Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB)."
kegiatan tersebut dikerjakan secara bersarna oleh dua pihak atau lebih yang berhirnpun dalarn satu wadah organisasi.
"Setelah diadakan  perbaikan,  kesalahan serupa terulang kembali saat pembina pemerintah  menempatkan  wakil  dari  masyarakat Tionghoa  sebagai  bendahara  dan  wakil  dari kelompok  mayoritas  sebagai  sekretaris.  Hal  itu terjadi  karena  mindset  mereka  sudah  terbentuk bahwa  warga  Tionghoa itu  kaya-kaya,  sehingga pantas  memegang jabatan  bendahara.  Padahal kenyataan di lapangan tidak selalu demikian. "
Garry Renata Indrakusuma, Pufm Adifya Lapalelo, Nathanael Chandra Agust Demokras~ dan Pertumbuhan Budaya Etntk Tionghoa di Kota Surabaya Pasca Orde baru Volume 2 / Nomor 02 /  Desember 201 3 I KOMUNIKATIF Jurnal llmtah Komunikasi
Senada  dengan  Prof. Thomas,  sosiolog untuk  memandang  rendah  budaya  lain  karena Muliady  Tanudjaja  juga  menyoroti  pola  pikir segala  ha1 yang berhubungan dengan kebiasaan (mindset)  aparat  pemerintah  Orde  Baru  yang orang-orang yang dianggap asing ditakar dengan sering  terjebak  pada  stereotip  bahwa  warga tolok ukur budayanya sendiri. Sifat inilah, menurut Tionghoa itu kaya-kaya dan sangat ahli mengelola Prof.  Budi  Santosa,  yang  harus  diwaspadai keuangan.  Mindset seperti  ini,  menurut  Muliady, dan  dihindari  agar  kehidupan  berbudaya  bisa melahirkan sikap tidak konsisten dalam penerapan berlangsung secara damai, indah, dan berrnakna. kebijakan  dan  pengambilan  keputusan.  Di  satu pihak pemerintah Orde Baru mencurigai aktivitas warga  Tionghoa  di  lndonesia  akibat  pilihan politik  mereka di  masa  lalu,  sementara  di  pihak lain  pemerintah  mempercayakan  pengelolaan industri-industri besar dan strategis pada seorang Tionghoa bernama Liem Soe Liong atau Soedono Salim.
Perihal  lnpres  No.  14  Tahun  1967 yang bersifat  diskriminatif  dan  bertentangan  dengan hak  asasi  manusia,  Prof.  DR.  Budi  Santosa
Karena sifat-sifat positif dari budaya, Prof. Budi  Santosa  berkeyakinan  bahwa  Indonesia yang  kaya akan  ragam budaya sangat  potensial rnenjadi  bangsa yang  besar jika  elemen-elemen budayanya  dibiarkan  tumbuh  secara  wajar  dan saling  melengkapi.  Oleh  karena  itu  sangatlah keliru jika  politik  kebudayaan dijalankan dengan mengekang  dan  membatasi  tumbuhnya  budaya etnik, terlebih alasan pembatasan yang dilakukan semata-mata  karena  faktor  prasangka  dan
berpendapat  bahwa  lnpres  tersebut  lahir  dari stereotip.
ketidakmengertian  pembuatnya  tentang  sifat,
Prof.  Budi  lebih  lanjut  rnernaparkan
hakikatl dan  fungsi  buda~a. Menurut  Ketua bahwa banyak nasihat-nasihat bijak yang selarna Komunitas Peranakan Nusantara ini, budaya lahir ini diwariskan secara turun-temurun dari orangtua dari hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Budaya ke  anak  bersumber dari  budaya  etnik.  Seperti mempunyai  lima  sifat  utama,  yaitu  universal, adaptif, dinamis, akulturatif, dan integratif.
Universal  artinya  hasil  cipta,  rasa  dan karsa manusia tersebut mempunyai manfaat yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh setiap manusia yang  hidup  di  dunia  ini.  Adaptif  artinya  budaya mempunyai  kemampuan  untuk  menyesuaikan diri  dengan  lingkungan tempat  budaya  tersebut tumbuh.  Dinamis  dimaksudkan  bahwa  budaya akan  terus  tumbuh  dan  berkembang  sesuai dengan  kondisi dan tuntutan zaman. Sedangkan akulturatif dimaknai sebagai kemampuan budaya untuk menyerap dan menerima budaya lain untuk
pepatah  Tionghoa  yang  mengajarkan  tentang pentingnya rasa horrnat terhadap orangtua, nilai- nilai  persahabatan,  hidup  hemat,  penghargaan terhadap alam, dan lain-lain.
Sama  halnya  dengan  pandangan  Prof. Thomas  dan  Muliady  Tanudjaja,  Prof.  Budi juga  melihat  lnpres  No.  14  Tahun  1967 bersifat diskriminatif dan  bertentangan dengan hak asasi manusia.  Untuk  jangka  yang  panjang,  lnpres tersebut  bahkan  telah  menyebabkan  lahirnya generasi peranakan Tionghoa yang tidak rnengenal lagi budaya luhur nenek moyang mereka.
kemudian  diolah  di  dalam  budayanya  sendiri.
Sementara  integratif  dimaksudkan sebagai
Selain  berdampak  pada kehidupan kemampuan  suatu  budaya  untuk  bersinergi sosial dan  budaya,  pelaksanaan lnpres tersebut juga  berdampak  pada  dunia  arsitektur  nasional.
dengan budaya lain.
Menurut  Freddy H.  Isnanto,  sejak  keluarganya kelima  'ifat utama tersebut, lnpres  tersebut  nyaris  tidak  ada  lagi  warga budaya jugs mempunyai  sifat  etnosentris,  yaitu Tionghoa di Indonesia yang merancang bangunan kecenderungan  dari  pendukung  suatu  budaya
Gany Renata Indrakusuma, Putra Aditya Lapalelo, Nathanael Chandra Agust Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa di  Kota Surabaya Pasca Orde b a ~ I KUMUNIKATIF Volume 2 1 Nomor 02 1 Desember 2013 ,Urnal
Komunibsl
rurnah,  toko,  atau  pabrik  rnereka  dengan rnengarnbil  rancangan  arsitektur  Tionghoa. Sebaliknya,  rnereka  berarnai-rarnai  rnernilih rancangan  arsitektur  Eropa,  sehingga  lahirlah pernukirnan-pernukirnan  elit  Tionghoa  bergaya Eropa, seperti Tarnan Beverly Hill, Tarnan Rafles, San Diego Regency, Royal Residence, dan  lain- lain.
"Inilah  keberhasilan  pemerintah  Orde  Baru melalui lnpres No.  14  Tahun  1967 yang  mereka keluarkan.  Sungguh  ironis  sekali jika  kebijakan politik  pemerintah  itu justru  melahirkan  generasi yang anomali karena tidak mempunyai pegangan budaya sama sekali."
Perihal kecenderungan warga elit Tionghoa  rnernilih  rancangan  arsitektur  bergaya Eropa  pasca  keluarnya  lnpres  No.  14  Tahun 1967,  Prof.  Thomas  berpendapat  bahwa  ha1 itu  akibat  tekanan  budaya  yang  dialarni  oleh warga  Tionghoa.  Seperti sifat  bola  karet, bila  ia rnendapat tekanan yang luar biasa, bola karet itu akan terpental atau rnelesat rnencari jalan  keluar untuk rnengurangi tekanan yang dirasakannya.
Keluarnya Keppres No. 6 Tahun 2000  tentu  saja  disarnbut  gernbira  oleh  warga Tionghoa  di  Indonesia.  Keppres  No. 6  Tahun 2000 ini rnenandai terbukanya kernbali kehidupan dernokrasi  sebagairnana  tuntutan  reforrnasi  di bidang  politik  dan  kebudayaan.  Politik  budaya tunggal segera digantikan dengan  politik rnultikultural atau politik budaya rnajernuk.
Presiden Gus  Dur  yang  rnenaruh  rninat besar  pada  kehidupan  dernokrasi  rnelihat bahwa  politik  budaya  rnajernuk  sangatlah tepat diterapkan di Indonesia yang berbangsa rnajernuk. Politik  budaya  rnajernuk  diyakini  akan  rnarnpu rnenggelorakan  kernbali  kehidupan  dernokrasi yang  telah  lama  rnati atau  hidup  dalarn  kondisi tidak sehat.
Sebagai  jurnalis  yang  cukup  lama rnengikuti  sepak  terjang  Gus  Dur  sejak  awal
rnendirikan  Forum  Dernokrasi  (Fordern)  di Jakarta,  tahun  1991,  Danny  Tjia  berpendapat bahwa pilihan Gus Dur untuk rnenerapkan politik budaya  rnajernuk dilandasi  keyakinan yang  kuat bahwa  budaya  rnajernuk  bisa  rnernberi rnanfaat berupa turnbuhnya sikap toleransi dan kepedulian. Sebab, dengan politik budaya rnajernuk, berbagai kelornpok  yang  terrnarjinalisasi  (terpinggirkan), seperti kelornpok etnis Tionghoa, dengan rnudah akan bisa dirangkul dan disatukan kernbali dengan saudara-saudaranya dari kelornpok rnayoritas.
Narnun dernikian, Danny Tjia rnenarnbahkan bahwa keluarnya Keppres No. 6  Tahun  2000  yang  rnencabut  lnpres  No. 14  Tahun  1967  tidak  lepas  dari  peran  media rnassa yang secara terus-rnenerus rnenyorot dan mengkritisi berbagai produk perundang-undangan yang  bertentangan  dengan  prinsip  dernokrasi, keadilan,  dan  hak  asasi  rnanusia.  Melalui fungsi  pengawasan  (sun/eillance)  terhadap kebijakan publik  yang  dirnilikinya, media  rnassa rnernberikan peringatan dini  kepada  pernerintah atas  ancarnan  disintegrasi jika  sejurnlah  produk perundang-undangan tidak segera direvisi karena bertentangan dengan prinsip dernokrasi, keadilan, dan hak asasi rnanusia.
Pesatnya  perturnbuhan  budaya  etnik Tionghoa pasca pencabutan lnpres No. 14 Tahun 1967 juga  tidak  lepas  dari  peran  media  rnassa yang  rnernberitakan kabar baik itu secara besar- besaran dan  nyaris tanpa  henti. Menurut  Danny Tjia,  media  rnassa  rnelakukan sernua  itu  sesuai dengan fungsinya yang lain, yaitu fungsi sosialisasi atau  penyarnpaian  nilai-nilai  (transmission  of values).
"Lewat pemberitaan yang gencar,  bukan hanya warga  etnik  Tionghoa yang mengetahui bahwa pasca pencabutan lnpres No.  14  Tahun  1967 mereka  boleh  mendirikan  kelompok-kelompok kesenian Tionghoa, seperti Barongsai dan tarian Naga,  serta  bebas  mementaskannya  di ruang publik;  tetapi  para  aparatur  pemerintahan  di
daerah pun akhirnya mengerti bahwa larangan yang pernah dikeluarkan pada masa Orde Baru sudah tidak berlaku lagi."
Gamy Renata lndrakusuma, Putra Ad~lya Lapalelo, Nathanael Chandra Agust
Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa dl Kota Surabaya Pasca Orde baru Volume 2 1 Nomor 02 1 Desember 2013
Perihal  pemahaman  tentang  pencabutan lnpres No. 14 Tahun 1967, yang berdampak pada tumbuh  suburnya  pendirian  kelompok-kelompok kesenian  Tionghoa,  dibenarkan  oleh  Kang  Hok Siang, ketua kelompok kesenian Barongsai "Sekar Langit" Surabaya. Menurut Hok Siang, pemberitaan media  massa  telah  memberikan dorongan  yang kuat  bagi  dirinya  untuk  menghidupkan  kembali kelompok  kesenian  Barongsai  yang  telah  lama mati.
Jurnal

## KOMUNIKATIF llmiah Komunikast
"Kami semua sangat berferima kasih sama Gus Dur yang  telah memberikan perhatian  besar  terhadap nasib  kesenian  warga  etnik  Tionghoa.  Tapi kami juga berferima kasih pada media massa yang tidak pernah  berhenti  memberikan  support  bag;  kami untuk menghidupkan kembali kesenian Barongsai dan tarian Naga yang sangat dicintai oleh seluruh rakyat  Indonesia.  Buktinya,  sekarang  in;  banyak saudara-saudara kami dari kelompok pribumi yang tertarik menjadi pemain  dalam kelompok kesenian Barongsai. "
Dari  pemaparan  sejumlah  tokoh  warga etnik Tionghoa di kota Surabaya tersebut dapatlah ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut;
1. Bahwa  keterbukaan  demokrasi  pasca pemerintahan Orde Baru, yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gus Dur,  telah  mendorong  pertumbuhan  dan perkembangan  budaya  etnik  Tionghoa yang  selama  pemerintahan  Orde  Baru mengalami kemandekan akibat kebijakan politik  yang  melarang  eksistensi  budaya tersebut.
2. Pesatnya pertumbuhan
dan
perkembangan  budaya  etnik  Tionghoa dimungkinkan  oleh  pencabutan  lnpres No.  14 Tahun  1967 melalui Keppres No. 6 Tahun  2000.  Dengan  pencabutan lnpres
tersebut,  warga  etnik  Tionghoa  bebas menjalankan acara-acara keagamaan, kepercayaan  dan  adat-istiadat  mereka, termasuk  menggunakan  bahasa  dan aksara Tionghoa dalam kehidupan sehari- hari.
3. Pesatnyapertumbuhandanperkembangan budaya etnik  Tionghoa juga  dipacu  oleh keterbukaan informasi  dan  peran  media massa  yang  dimungkinkan  dalam  iklim demokrasi yang lebih sehat dan lebih baik.
4.  Politik  multikultural  atau  politik  budaya majemuk merupakan pilihan yang tepat  bagi  bangsa  Indonesia  yang masyarakatnya  sangat  beragam,  karena politik  budaya  majemuk  mendasarkan diri pada asas keterbukaan, toleransi dan solidaritas. Dengan keterbukaan, toleransi dan  solidaritas,  maka kualitas  hubungan antarmanusia  akan  menjadi  lebih  baik, karena masing-masing  pihak  dapat mengerti bagaimana seharusnya  mereka bertindak  dan  bersikap  terhadap  pihak lain di dalam menjalankan hidupnya.
5. Untuk masa mendatang, para penyelenggara  negara  seyogjanya  tidak membuat lagi undang-undang  atau kebijakan politik yang bersifat diskriminatif, karena  hat itu  akan  memperparah terjadinya  pengelompokan  sosial  dan memicu disintegrasi.
6.  Warga etnik Tionghoa sudah sepantasnya belajar  dari  pengalaman  politik  masa lampau.  Untuk  itu  jadilah  diri  sendiri, jangan  mau dibawa  ke  mana-mana, tapi tentukan sendiri ke mana arah yang akan dituju.  Warga  etnik  Tionghoa juga  harus belajar  bersabar,  sebab  di  tempat  mana pun  kelompok  minoritas  akan  selalu mengalami perlakuan diskriminatif.
7 . Pesatnyapertumbuhandanperkembangan
Gany Renata Indrakusuma, Putra Aditya Lapalelo, Nathanael Chandra Agust Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya EtnikXonghoa dl Kota Surabaya Pasca Orde b a ~

## I KOMUNIKATIF
Volume 2 1 Nomor 02 /  Desernber 2013 lurnal llmiah Komunikasl
budaya  etnik  Tionghoa  jangan  sampai
agar  arah  sejarah  tidak  berbalik  lagi  ke menumbuhkan  sikap  etnosentrisme  di
belakang.
kalangan  warga  masyarakat  Tionghoa, karenanya  diperlukan  sikap  mawas  diri

## DAFTAR PUSTAKA
Mulyana, Deddy. 2010. llmu Komunikasi, Suatu Pengantar.  Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Sularto, St. 2011. Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oefama. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS,
Suryadinata, Leo. 201 0. Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia. Jakarta: Penerbit Bu ku KOM PAS
Sumber Lain:
Materi Penataran P-4 Bagi Redaktur Media dan Pelaku Komunikasi Massa Seluruh Indonesia, Angkatan l l Tahun 199611 997.1997. Pelaksanaan Fungsi Media Massa Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Sukabumi