COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## PERAN OJK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH MANAGER INVESTASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
Elvira Fitriyani Pakpahan 1 , Andres Winardi 2 , Jessica Koharuddin 3 , Karryn Young 4 , Stela Dwi Putri 5 1,2,3,4,5 Fakultas Hukum Universitas Prima, Indonesia elvirapakpahan@unprimdn.ac.id 1 , andreswinardi@gmail.com 2 , jessicakoharuddin@gmail.com 3 , karrynyoung1205@gmail.com 4 , stelladwi82@gmail.com 5
Article Info Abstract Article History Received: November 20, 2023 Accepted: December 28, 2023
This study examines the role of OJK in reducing unrecorded money losses for customers. The OJK’s responsibilities in regulating investment are divided into two parts, namely prevention aimed at non-customers, and taking action to  overcome  previous  problems.  Because  this  research  is  normative,  it  is based on documented legal theories, concepts, principles, and related laws and regulations. In this study, the main legal sources include Law no.8 of 1995 which regulates the capital market, and secondary legal sources are research in journals or publications related to the capital market. Document research is  one  of  the  methods  used  to  obtain  data.  This  study  uses  inductive  and descriptive data. The results of this study are about the impact of OJK on the losses  of  unlicensed  investment  managers.  Supervision  activities  include capital protection against customer losses, and the supervisory process for supervisory institutions. Keywords:
OJK Role, Customer Losses, Investment Manager

## Abstrak
Studi  ini  mengkaji  peran  OJK  dalam  mengurangi  kerugian  penasihat  investasi  yang  tidak terdaftar kepada nasabah. Tanggung jawab OJK dalam mengatur kegiatan penanaman modal dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  pencegahan  yang  ditujukan  kepada  nonnasabah,  dan penindakan  yang  difokuskan  pada  masalah-masalah  sebelumnya.  Karena  penelitian  ini bersifat  normatif,  maka  didasarkan  pada  teori,  konsep,  dan  prinsip  hukum  yang terdokumentasi,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait.  Dalam  penelitian  ini, sumber hukum utama meliputi UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, dan  sumber  hukum  sekunder  adalah  penelitian  dalam  jurnal  atau  publikasi  yang  terkait dengan  pasar  modal.  Penelitian  dokumen  merupakan  salah  satu  metode  yang  digunakan untuk  memperoleh  data.  Penelitian  ini  menggunakan  data  induktif  dan  deskriptif.  Hasil penelitian  ini  menyangkut  dampak  OJK  terhadap  kerugian  klien  manajer  investasi  tidak berizin. Kegiatan pengawasan meliputi perlindungan modal terhadap kerugian nasabah, dan proses pengawasan terhadap lembaga pengawas.
Kata Kunci: Peran OJK, Kerugian Nasabah, Manager Investasi

## I. PENDAHULUAN
Secara  tidak  langsung,  kenaikan  suku  bunga  surat  utang  (obligasi),  surat  berharga (saham), reksa dana, derivatif, dan barang lainnya membantu perekonomian Indonesia. Bagi investor  yang  mencari  imbalan,  kurangnya  kesadaran  ini  mengakibatkan  banyak  korban penipuan pasar modal.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Otoritas utama (pengawas) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti- Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum mengeluarkan izin yang sah (UKM).
Perusahaan  yang  tidak  terdaftar  memiliki  Akta  Pendirian/Perubahan  Perusahaan, Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  Surat  Keterangan  Domisili  dari  Lurah  setempat,  dan legitimasi  komersial  berupa  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  dan  Tanda  Daftar Perusahaan (TDP).
Perusahaan  dilarang  memanfaatkan  SIUP  untuk  melakukan  kegiatan  seperti “menghimpun  dana  masyarakat  dengan  menjanjikan  keuntungan  yang  tidak  wajar  (money game)” sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan.
Bersumber dari Freddy Tedja, Kepala Spesialis Investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), investor wajib mengetahui rekam jejak investor dan persetujuan regulasi. Karena produk reksa dana wajib didaftarkan dan diawasi langsung oleh regulator, Otoritas Jasa Keuangan, investasi publik di reksa dana umumnya aman (OJK).
Bersumber dari Pasal 2 POJK 10/2018, Manajer Investasi ialah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Manajer investasi ialah bisnis efek yang menawarkan jasa  pengelolaan  portofolio  efek  kepada  nasabah  dengan  menerima  bayaran  berdasarkan nilai dana yang dikelolanya
Ketentuan hukum mengenai tanggungjawab manager investasi diatur dalam UU No. 8 Tahun  1995  mengenai  Pasar  Modal  Pasal  27  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Manajer  Investasi wajib  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggungjawab  menjalankan  tugas  sebaik  mungkin semata-mata untuk kepentingan reksadana”. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi  tersebut  wajib  bertanggungjawab  atas  segala  kerugian  yang  timbul  karena tindakannya.”  Oleh  karena  itu,  Manajer  Investasi  wajib  waspada  terhadap  setiap  potensi risiko.
Ada  beberapa  kasus  ketika  Perseroan  memberikan  nasihat  tentang  masalah keuangan  dan  investasi.  Perusahaan  dituding  tidak  menjadi  pengelola  investasi  yang  baik oleh klien yang mengeluhkan keterlambatan perusahaan dalam membayar dividen.

## II. METODE PENELITIAN Jenis dan Sifat Penelitian
Riset  penulis  ialah  riset  hukum  normatif.  Aturan  ataupun  standar  ialah  dasar  untuk perilaku manusia yang dianggap cocok. Pendekatan riset yuridis normatif melibatkan kajian sumber pustaka ataupun data sekunder.

## Sumber Bahan Hukum
1.  Data Primer: ialah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan  hukum  primer  yang  dipergunakan  di  dalam  riset  ini  berupa  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2.  Data  Sekunder  :  ialah  informasi  hukum  yang  tidak  dapat  ditegakkan  tetapi  ialah konsekuensi dari penilaian ataupun pemikiran ahli. Jurnal, jurnal keuangan, internet, dan bahan lain yang relevan dipergunakan sebagai sumber hukum sekunder.

## Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data wajib mencakup metode pengumpulan data yang benar. Jadi, dalam riset ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode Studi Dokumen: Peneliti memanfaatkan koleksi semacam ini untuk mengeksplorasi dan memeriksa berbagai makalah dan arsip.

## Analisis Data
Menganalisis  data  yang  diterima  dan  dibutuhkan.  Penulis  akan  mencoba  untuk membangun analisis induktif dan deskriptif berdasarkan gagasan yang bersangkutan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Ojk Terhadap Kerugian Nasabah Yang Diakibatkan Oleh Manager Investasi Yang Tidak Memiliki Izin
Bersumber dari UU No. 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah badan yang  independen  dan  tidak  mencampuri  wewenang,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan UU No.  21  Tahun  2011.  (bank  dan  bukan  bank).  Lembaga  ini  didirikan  berdasarkan  Undang- Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, Pasal 34. Keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mewajibkan OJK melakukan pengawasan:
1.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3.  Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan;
4.  Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Pasal  9  UU  No.  21  Tahun  2011  Berikan  kewenangan  kepada  OJK  untuk melaksanakan tugas :
1.  Memasukkan kebijakan operasional untuk pemantauan kegiatan jasa keuangan;
2.  Memastikan bahwasannya tanggungjawab pengawasan Kepala Eksekutif dilaksanakan dengan baik;
3.  Melakukan  tindakan  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan  dan/ataupun  penunjang penyelenggaraan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya
4.  Berikan arahan formal kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ataupun pihak tertentu 5.  Pengangkatan seorang manajer resmi (manajer resmi);
6.  Tentukan kapan manajer hukum diperlukan;
7.  Dalam  industri  jasa  keuangan,  sanksi  administratif  wajib  diterapkan  terhadap  mereka yang melanggar aturan dan perundang-undangan; dan
8.  Berikan dan/ataupun menarik persetujuan Anda:
a.  Izin usaha;
b.  Izin orang perseorangan;
c.  Efektifnya pernyataan pendaftaran;
d.  Surat tanda terdaftar;
e.  Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
f.  Pengesahan;
g.  Persetujuan ataupun penetapan pembubaran; dan
h.  Penetapan lain.

## Peran OJK terhadap kerugian nasabah yang diakibatkan oleh Manager Investasi yang tidak memiliki izin
Terdapat dua strategi OJK dalam upaya melawan investasi ilegal di masyarakat: 1.  Peran Preventif
Bersumber dari Pasal 4(1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011, OJK melindungi nasabah dan masyarakat. Konsumen diartikan sebagai pengguna Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan masyarakat diartikan sebagai masyarakat yang lebih luas. Investasi legal dilaksanakan oleh lembaga yang tidak terdaftar ataupun diawasi oleh OJK, sehingga masyarakat terlindungi. Akibatnya, OJK memiliki fungsi preventif, yakni untuk masyarakat umum, bukan konsumen
2.  Peran Represif Menindaklanjuti kasus sebelumnya (represif), OJK mengambil langkah tambahan: a.  Layanan pengaduan konsumen diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011. Mulailah
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
prosedur pengaduan nasabah kepada penyedia jasa keuangan.
b.  Tindakan atau kelambanan. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dapat membekukan atau mencabut izin usaha apabila masyarakat dirugikan.
c.  ADR ataupun pengacara Ini mengamanatkan penyedia layanan keuangan untuk menangani keluhan klien.
Beberapa tanggungjawab yang mungkin dimainkan OJK dalam melindungi masyarakat ialah:
1.  Bertujuan untuk mengedukasi dan mencerahkan masyarakat mengenai industri jasa keuangan, OJK menawarkan informasi, edukasi, dan percakapan. Masyarakat wajib diedukasi mengenai fitur dan produk bisnis jasa keuangan.
2.  Sesuai aturan OJK, OJK melakukan sosialisasi tata kelola perusahaan jasa keuangan dan manajemen risiko yang tepat.
3.  Jangkauan pasar. Baik pasar konvensional maupun baru dalam hal pencegahan investasi yang melanggar hukum.
4.  Berikan perlindungan hukum bagi korban investasi yang tidak sah, termasuk pelaporan OJK. Berasal dari Satgas Waspada Investasi, laporan itu juga akan ditelaah oleh Market Intelligence OJK.
5.  Mengoptimalkan Integrated Financial Customer Care (IFCC) menggunakan teknologi mutakhir untuk menghadirkan fasilitas yang dapat dilacak dan dilacak. Keenam, OJK mendorong investasi dini dengan memasukkan instruksi investasi ke dalam kurikulum sekolah

## Lembaga Perlindungan Modal
Dana Perlindungan Investor (DPP) melindungi aset investor dan memberi mereka rasa aman dan nyaman saat berpartisipasi di pasar modal Indonesia.
Indonesia  Securities  Investor  Protection  Fund  (SIPF)  dibentuk  di  bawah  Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) untuk melindungi investor di Indonesia (DPP).
Aset  investor  wajib  dilindungi  karena  ketergantungan  mereka  pada  perusahaan sekuritas  untuk  berperilaku  demi  kepentingan  terbaik  mereka.  Anggota  DPP  berwenang mencatat,  menyimpan,  mengalihkan,  memanfaatkan,  ataupun  melaporkan  transaksi  aset pemodal.  Namun  demikian,  perusahaan  sekuritas  dapat  memanfaatkan  sekuritas  tersebut untuk keuntungan mereka sendiri ataupun karyawan, yang ialah penipuan (fraud).
Oleh  karena  itu,  Indonesia  SIPF  melalui  program  DPP  hadir  untuk  membantu  para investor  mengatasi  masalah  investasi  yang  hilang  akibat  penipuan,  Berikan  mereka  rasa aman dan nyaman saat berpartisipasi di pasar modal Indonesia.

## Syarat-Syarat Pemodal Yang Mendapatkan Dana Perlindungan Pemodal
Tidak seorang pun dapat mencari perlindungan dana untuk aset yang hilang. Investor yang  mencari  perlindungan  SIPF  wajib  memiliki  SID  (Single  Investor  Identification)  KSEI. Setiap investor memiliki SID yang unik. SID tersebut ialah bukti bahwasannya seseorang telah resmi terdaftar sebagai investor pasar modal.
Bagi investor yang memenuhi kriteria Dana Perlindungan Investor, investasinya diamankan:
1.  Rekening Efek pada Kustodian dan titipan aset
2.  Kustodian  membuka  Sub  Rekening  Efek  pada  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian.
3.  Mendapatkan  nomor  identifikasi  investor  (DSN)  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian.
Tidak berlaku untuk Investor yang cocok dengan satu ataupun lebih kondisi di bawah ini: 1.  Pemodal yang terlibat ataupun menjadi penyebab Aset Pemodal hilang
2.  Pemodal ialah pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, ataupun pejabat satu tingkat di bawah direktur Kustodian; dan/ataupun
3.  Pemodal ialah Afiliasi dari Pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## Tahapan Perlindungan Pemodal
Baik  dalam  segi  aset  yang  dilindungi  maupun  dalam  segi  pemodal  yang  akan dilindungi, terdapat beberapa tahapan perlindungan:
1.  1 Jan 2014 - 31 Des 2015
Pemodal: Dana Perlindungan Investor secara eksklusif Berikan kompensasi kepada klien Pialang-Dealer yang mengelola rekening sekuritas mereka.
Aset Pemodal, Remunerasi dibatasi hanya untuk Aset Investor Penitipan Kolektif KSEI. 2.  1 Jan 2016-sekarang
Pemodal:  Kompensasi  Dana  Perlindungan  Investor  Perantara  Pedagang  Efek  dan Nasabah Bank Kustodian yang menjadi investor.
Aset  Pemodal,  aset  investor  berupa  efek  penitipan  kolektif  KSEI  dan  dana  nasabah  yang didirikan di bank atas nama masing-masing investor.

## Tahapan Penanganan Klaim
Penyelenggara  Dana  Perlindungan  Investor  menangani  klaim  dari  investor  yang kehilangan uang ketika OJK mengatakan ada syaratnya:
1.  Kehilangan Aset Investor
2.  Kustodian tidak dapat memulihkan Aset Investor.
3.  Kustodian berkedok Perantara Pedagang Efek dianggap pailit dan OJK mencabut izin usahanya.
4.  OJK akan menganggap bahwasannya kuasa Bank Umum sebagai Kustodian telah dibatalkan.

## Pemberian Ganti Rugi Dana Kepada Investor
Dana  Perlindungan  Investor  Berikan  kompensasi  kepada  investor  yang  memenuhi persyaratan:
1.  OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwasannya:
a)  Aset investor hilang.
b)  bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan OJK menganggap batal izin usahanya;
c)  OJK akan menganggap bahwasannya kuasa Bank Umum sebagai Kustodian telah dibatalkan.
2.  Investor telah meminta ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berlandaskan Peraturan OJK VI.A.5.
Besarnya ganti rugi setara dengan jumlah Harta Pemodal yang hilang dan/ataupun batas maksimum OJK untuk masing-masing Pemodal dan Kustodian. Ganti rugi atas Aset Investor yang hilang tidak mencakup kerugian nilai investasi di masa mendatang. Remunerasi yang diberikan per investor Rp 200 juta dan kustodian Rp 100 miliar

## KESIMPULAN
Manajer Investasi ialah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha Manajer Investasi dari OJK. Perlindungan hukum bagi penanam modal dimungkinkan apabila dana ditangani  oleh  Manajer  Investasi  yang  tidak  memiliki  izin/terdaftar  di  OJK  dan  merugikan masyarakat  ataupun  penanam  modal  ataupun  pelanggaran  dalam  penyelenggaraan penanaman  modal  secara  umum.  Fungsi  OJK  dalam  hal  ini  ialah  perlindungan  hukum represif,  artinya  pembebanan  akibat  hukum  atas  pelanggaran  ataupun  perselisihan  yang dilaksanakan  oleh  Manajer  Investasi  yang  tidak  terdaftar  di  OJK.  Indonesia  SIPF  melalui program  Dana  Perlindungan  Modal  (DPP)  ditujukan  untuk  membantu  investor  mengatasi permasalahan  investasi  di  Indonesia.  Aset  Pemodal  berupa  Efek  yang  termasuk  dalam Penitipan Kolektif KSEI dan Dana yang didirikan oleh Rekening Dana Nasabah di Bank atas nama masing-masing Pemodal dikompensasikan oleh DPP.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## REFERENSI
Abd.Kadir Arno dan A Ziaul Assad.Amwa, Al. 2017. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, Amwa, Vol. 2, No. 1 (hlm.89) diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 16.45 WIB.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012 Pengantar Metode Riset Hukum (hlm. 118). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Anita Sari, Agus. 2018. “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung”(hlm.87). Lampung: Skripsi Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negeri Raden Islam.
Emilia  Herman,  Rika  Lesatari,  RahmadHendra.  2015.AnalisisTanggungJawab  Bank TerhadapNasabahPadaProdukInvestasiReksadana(vol.2 hlm.12). JomFakultasHukum. Ferdiani, Kabrina Rian. 2019. Pengertian Investasi Bersumber dari Beberapa Ahli. diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 15.45 WIB.
Fuady, Munir. 1996. Pasar Modal Modern Cetakan ke-1 (hlm. 106). Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hadjon,  Philipus  M.  2011.  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia(hlm.  10). Yogakarta:GajahMadaUniversity.
Hidayat, Amin. 2017. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Lterasi Keuangan pada  Masyarakat  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan”  (hlm.42).  Purwokerto:  Skripsi Program  Sarjana,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Syariah  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN).
Indonesia Security Investor Protection Fund. 2021. “Indonesia Securirty Investor Protection Fund”.  https://indonesiasipf.co.id/mengenai-kamidiaksespadatanggal  24  November 20221 pukul 17.30 WIB
Indonesia  Security  Investor  Protection  Fund.  2021.“Dana  PerlindunganPemodal”, https://indonesiasipf.co.id/perlindungan-pemodaldiaksespadatanggal 03 Januari 2022
Indonesia Security Investor
Protection
Fund. 2021.“Perlindungan Investor”, https://www.idx.co.id/investhub/perlindungan-investor/diaksespadatanggal 15 Desember 2021 WIB Indonesia Security Investor Protection Fund. 2021.“Perlindungan Investor”, https://www.idx.co.id/investhub/perlindungan-investor/#obligasidiaksespadatanggal  04 Januari 2022
Keuangan, Otoritas Jasa. 2021. “Buku saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2” (hlm. 317). https://www.ojk.go.id/Files/box/BukuSakuOJK.pdf  diakses  pada  tanggal  20November 2021 pukul 12.45 WIB.
Keuangan, Otoritas
Jasa.
2021. “Hati-Hati Janji Investasi Palsu”.
https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangandiakses pada tanggal 20Oktober 2021 pukul 18.00 WIB.
Keuangan,  Otoritas  Jasa.  2021.  “Mengenai  OJK”.  https://www.ojk.go.id/id/mengenai- ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspxdiakses  pada  tanggal  20Oktober  2021  pukul  03.45 WIB.
Keuangan,
Otoritas Jasa. 2021. Hati-Hati Janji Investasi Palsu.
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/249 diakses pada tanggal 10September 2021 pukul 14.00 WIB.
Murdadi,  Bambang.  2012.  “Otoritas  Jasa  Keuangan  (Ojk)  Pengawas  Lembaga  Keuangan Baru  Yang  Memiliki  Kewenangan  Penyidikan”,  Value  Added,  Vol.8,  No.2  (hlm.32), diaksespada tanggal 13Oktober 2021 pukul 01.24 WIB.
Nasution, Bismar. 2001. Keterbukaan Dalam Pasar Modal (hlm. 65). Jakarta: Jurnal Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Safitri, Kiki. 2021.
“Investasi Reksa Dana Dianggap Aman, Mengapa?”. https://money.kompas.com/read/2021/08/04/124403026/investasi-reksa-dana- dianggap-relatif-aman-mengapa? Diakses pada tanggal 10September 2021 pukul 16.35 WIB
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Samosir, Joshua H.P. 2018. ”Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Berikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal” (hlm.5,6,7) vol 7 no. 2 diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 08.45 WIB.
Sidik,  Syahrizal.  CNBC  Indonesia.  2021.  “Naik  56%,  Jumlah  Investor  Pasar  Modal  RI Mencapai  3,88  juta”.  https://www.cnbcindonesia.com/market/20210629153854-17- 256818/naik-56-jumlah-investor-pasar-modal-ri-mencapai-388-juta diakses pada tanggal 15September 2021 pukul 11.00 WIB.
Soekanto,  Soerjono.,  dan  Sri  Mahmudji.  2003.  Riset  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat(hlm. 13). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wijaya, Ryan Filbert. 2007.Negative Investement: Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi (hlm.200). Jakarta: PT Elex Media Kompitundo.
Yunanto, Dian Husna Fadila.2015. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor ataupun Dugaan Investasi Fiktif(hlm.210), Jurnal Hukum, Vol. 11 No. 2 diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13.46 WIB