## MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

## Riza Multazam Luthfy
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya rizamultazamluthfy@gmail.com

## Abstract
The magnitude of the power of the village head since the New Order era was responded to by the issuance of  legislation concerning the  village after the reformation  by limiting his  tenure. This paper  analyzes  the  comparison  of  restrictions  on  the  power  of  the  village  head  through  his tenure in Law No. 22/1999, Law No. 32/2004, and Law No. 6/2014. The author concludes that based on the law approach, the limitation has deteriorated especially in Law No. 6/2014. As for based  on  the  constitutionalism  approach,  the  norm  regarding  the  permissibility  of  someone serving  as  the  village  head  for  three  periods  (18  years)  in  Law  No.  6/2014  contradicts  the direction of legal politics in the 1945 Constitution and is considered unconstitutional.
Keywords: Tenure; Village Head; Constitutionalism

## Abstrak
Besarnya  kekuasaan  kepala  desa  sejak  masa  Orde  Baru  direspon  dengan  terbitnya  peraturan perundang-undangan tentang desa setelah reformasi dengan membatasi masa jabatannya. Tulisan ini menganalisis perbandingan pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya pada UU  No.  22/1999,  UU  No.  32/2004,  dan  UU  No.  6/2014.  Penulis  menyimpulkan  bahwa berdasarkan pendekatan undang-undang, pembatasan tersebut mengalami kemerosotan terutama pada  UU  No.  6/2014.  Adapun  berdasarkan  pendekatan  konstitusionalisme,  norma  tentang diperkenankannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6/2014 bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD NRI 1945 sekaligus dinilai inkonstitusional.
Kata Kunci: Masa Jabatan; Kepala Desa; Konstitusi

## A.   Pendahuluan
Setelah  tumbangnya  penguasa  Orde Baru  pada  tahun  1998,  isu  perubahan menggema ke berbagai  penjuru. Munculnya isu  ini  ternyata  cukup  berimbas  pada berubahnya  sejumlah  produk  legislasi  yang berhubungan  dengan  desa.  Tekanan  dari berbagai kalangan menyebabkan munculnya kecenderungan bahwa peraturan perundang- undangan  tentang  desa  yang  diterbitkan pasca-reformasi ingin mengurangi kekuasaan  kepala  desa  yang  begitu  besar. Pengarusutamaan  wacana  desentralisasi  dan demokratisasi  pada  waktu  itu  membuat peraturan  perundang-undangan  bernuansa populis.
Sebagaimana  diketahui,  saat  Orde  Baru berkuasa, dominasi kepala desa di level akar rumput  ( grassroots )  sangat  kuat.  Hal  ini terutama  merupakan  imbas  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa.  Aturan  politik desa  pada  masa  Orde  Baru  mengkondisikan bahwa  pembentukan  sistem  politik  bersifat tertutup  dan  monopolistik.  Kepala  desa adalah  penguasa  tunggal  di  desa  yang menjadi  kepanjangan  tangan  pemerintah pusat. Tidak ada lembaga desa lainnya yang mampu  menjalankan  fungsi check  and balances . Otonomi desa dihilangkan, adapun campur tangan negara cukup terasa (Permana, 2010).
Intervensi negara terhadap pemerintahan di bawahnya dilakukan dengan
penyeragaman struktur pemerintahan  desa  yang  salah  satunya mengakibatkan terjadinya proses sentralisasi kekuasaan,  melalui  penempatan  kepala  desa selaku  penguasa  tunggal  di  level  lokal (Fahmi,  2002).  Hal  ini  diperparah  dengan kenyataan  bahwa  seluruh  anggota  lembaga legislatif  desa  (LMD)  ditunjuk  oleh  kepala desa,  bukan  oleh  masyarakat,  di  mana kemampuan mereka masih sangat diragukan.  Akhirnya  timbul  kesangsian apakah  aspirasi  atau  pendapat  masyarakat bisa  disalurkan  untuk  dimasukkan  ke  dalam Keputusan Desa.
Setelah  rezim  pemerintahan  Orde  Baru lengser,  besarnya  kekuasaan  kepala  desa antara  lain  dipangkas  melalui  peraturan perundang-undangan  pasca  reformasi,  yaitu UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No.  6/2014.  Upaya  memangkas  kekuasaan kepala  desa  yang  dimaksud  antara  lain dengan  memberikan  penegasan  terhadap batasan  masa  jabatan  kepala  desa.  Hal  ini bukan  berarti  bahwa  peraturan  perundang- undangan  sebelumnya  tidak  mengatur  masa jabatan  kepala  desa.  Ketentuan  mengenai berapa  lama  seseorang  dapat  menjabat kepala  desa  sesungguhnya  telah  diatur dalam  produk  legislasi.  Akan  tetapi,  dalam praktiknya, ketetapan ini sering dilanggar.
Masa  jabatan  kepala  desa  dalam  UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014  menjadi  obyek  kajian  penulis. Dengan pertama-tama menggunakan pendekatan  undang-undang,  tulisan  ini bermaksud  membandingkan  pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa pada ketiga undang-undang tersebut. Setelah mengetahui  undang-undang  mana  yang dinilai paling merosot dalam usaha membatasi  kekuasaan  kepala  desa  melalui masa jabatannya, penulis selanjutnya menggunakan  pendekataan  teori. Bagi penulis, suatu teori berfungsi menggali lebih jauh  merosotnya  pembatasan  kekuasaan melalui  masa  jabatan  kepala  desa  dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks  inilah,  konstitusi  dipakai  oleh
penulis sebagai pisau analisis yang dianggap paling  sesuai  dan  relevan.  Hal  ini  juga merupakan state  of  the  art yang  merupakan kebaharuan tulisan ini dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  tulisan  ini bermaksud  mengkaji  dan  menganalisis  dua hal. Pertama ,  bagaimana  perbandingan pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa pada  UU No. 22/1999,  UU No. 32/2004,  dan  UU  No.  6/2014? Kedua , bagaimana  pembatasan  kekuasaan  melalui masa  jabatan  kepala  desa  dalam  peraturan perundang-undangan menurut tinjauan konstitusi?

## B.   Pembahasan
1.   Perbandingan Pembatasan
Kekuasaan  melalui  Masa  Jabatan Kepala  Desa  pada  UU  No.  22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014
Dengan  terbitnya  Undang-Undang  No. 22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, rezim  reformasi  menentukan  masa  jabatan kepala  desa  selama  8  (delapan)  tahun. Produk  hukum  pengganti  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang Pemerintahan  Desa  tersebut  bermaksud memosisikan  kembali  desa  selaku self- governing  community. Pada  prinsipnya, merujuk  Gregorius  Sahdan, self-governing community adalah  komunitas  lokal beyond the state yang mampu mengelola diri sendiri menggunakan pranata lokal (Sahdan, 2005).
Para ahli menganggap keluarnya Undang-Undang No. 22/1999 menghadirkan nuansa  baru  bagi  pemerintahan  daerah  dan pemerintahan  desa.  Karena  melimpahkan kewenangan yang sangat luas kepada daerah untuk mengembangkan potensinya, sejumlah  pihak  menyebut  undang-undang ini  sangat  demokratis,  bahkan  liberal.  Jika dibandingkan  dengan  UU  No.  5  Tahun 1974,  banyak  kemajuan  di  dalamnya. Menanggapi  besarnya  kewenangan  tersebut, sebuah  media  massa  bahkan  menyebut adanya  “revolusi”  pemerintahan  daerah (Romli, 2007).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, Halaman 319-330
Selain  menjadi  sarana  menguatkan otonomi  desa,  undang-undang  ini  juga berusaha melemahkan kekuasaan dan patronase kepala desa. Sebagaimana diketahui,  rezim  Orde  Baru  mengikat pemerintah  desa  melalui  kepala  desa. Kecenderungan  tersebut  bisa  ditinjau  dari posisi  ganda  kepala  desa,  baik  sebagai kepala  lembaga  eksekutif  desa  (LKMD) maupun  kepala  lembaga  legislatif  desa (LMD).
Agar
pemerintah desa melaksanakan program secara penuh, rakyat menerima  instruksi  melalui  kepala  desa. Sebagaimana bupati dan gubernur, pemerintah pusat memposisikan kepala desa selaku  penguasa  tunggal  di  level  desa (Juliantara, 2000).
Kekuasaan kepala desa pada masa Orde Baru begitu besar dan rentan disalahgunakan.  Dengan  kewenangan  yang luar biasa, para kepala desa tidak memosisikan diri sebagai pengayom masyarakat,  melainkan  justru  meneguhkan posisinya  baik  di  hadapan  supradesa maupun  warganya.  Apalagi,  mengutip  Dedi
Supriadi
Adhuri, sistem politik authoritarian yang  dikembangkan  oleh rezim  Orde  Baru  tidak  memungkinkan kepala  desa  menjadi  penyampai  aspirasi rakyat (Adhuri, 2002).
Sebagian di antara mereka juga terbukti memperkaya  diri  dengan  aset-aset  desa. Berbagai  fasilitas  dan  sarana  publik  yang semestinya  dinikmati  oleh  rakyat  malah dikuasai  olehnya  demi  pemenuhan  hasrat pribadi.  Guna  memperkecil  kekuasaan kepala desa inilah, masa jabatannya diturunkan  dari  8  tahun  menjadi  5  tahun. Langkah  ini  diharapkan  mampu  mengubah perilaku kepala desa yang sewenang-wenang serta meminimalisir feodalisme yang tumbuh dalam dirinya.
Menurut catatan historis, bakat feodalisme  pemerintah  desa  merupakan produk  kolonial  yang  cenderung  lebih berorientasi  pada  kepentingan  majikan ketimbang kepentingan masyarakat. Kondisi demikian  seringkali  menjebak  pemerintah desa  lupa  diri  sehingga  memunculkan oligarki,  nepotisme,  serta  otoritarianisme
pemerintahan  desa  (Mulyono,  2014).  Atas dasar itulah, jangka waktu 5 tahun dianggap ideal  bagi  seorang  kepala  desa  dalam menunaikan  tugasnya  sebagai  pemerintah desa.  Terlalu  lamanya  seseorang  duduk selaku  kepala  desa  bisa  membuatnya  “lupa diri”  dengan  menyalahgunakan  posisi  dan jabatan.
Pemangkasan  kekuasaan  kepala  desa sebenarnya  juga  bisa  ditinjau  dari  adanya pergeseran dari dominasi eksekutif (executife  heavy) ke  dominasi  legislatif (legislative  heavy) .  Ketika  rezim  Orde  Baru runtuh  tergantikan  oleh  orde  reformasi, kekuasaan kepala desa dipreteli dengan cara memisahkan  lembaga  eksekutif  dengan lembaga  legislatif.  Keberadaan  BPD  yang dipercaya memegang kuasa legislatif mampu  membawa  pergeseran  kekuasaan yang  begitu  mencolok.  Penerbitan  UU  No. 22/1999  menjadi  momentum  yang  tepat dalam  rangka  menguatkan  posisi  lembaga perwakilan  di  tingkat  lokal,  sehingga mempunyai  daya  tawar  politik  yang  tinggi. Heru  Cahyono  mensinyalir  bahwa  lahirnya Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  selaku lembaga  kontrol  menjadikan  struktur  desa tidak  lagi  didominasi  oleh  kepala  desa (Cahyono, 2005).
Adapun  Hans  Antlov  menyimpulkan bahwa  dengan  keluarnya  UU  No.  22/1999, kepala  desa  setidaknya  dituntut  melewati tiga  „lapis  pemeriksaan‟.  Hal  ini  ditempuh dalam  rangka  meminimalisir  kekuasaannya. Pertama ,  kepala  desa  dipilih  melalui pemilihan  5  (lima)  tahun  sekali. Kedua , kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban  kepada  warga  melalui Badan  Perwakilan  Desa  (BPD). Ketiga , setiap tahun kepala desa juga bertanggungjawab  kepada  camat  (Antlov,
2003).
Pengurangan  masa  jabatan  merupakan sebagian  cara  pemerintah  dan  anggota legislatif memangkas patronase kepala desa. Jika pada undang-undang sebelumnya kepala desa menjabat selama 8 tahun (boleh dipilih  kembali  1  kali  masa  jabatan selanjutnya),  maka  UU  No.  22/1999 menetapkan  bahwa  masa  jabatan  kepala
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, Halaman 319-330
desa adalah 5 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali  masa  jabatan  selanjutnya).  Ketetapan demikian bertujuan supaya kepala desa tidak kembali  menjadi  „raja  kecil‟  di  level  desa. Panjangnya  masa  jabatan  pemimpin  lokal tersebut  cukup  rentan  diselewengkan.  Era pemerintahan  Orde  Baru,  dengan  coraknya yang sentralistis dan otoriter, telah memberikan  keleluasaan  kepala  desa  untuk mengondisikan  warganya.  Bagaimanapun, kepala  desa  menjadi  medium  terlaksananya berbagai  program  pemerintah.  Pengurangan masa  jabatan  mengandung  harapan  agar penyalahgunaan  jabatan  kepala  desa  bisa dicegah.
Hal  serupa  berlaku  juga  pada  Undang- Undang  No.  32/2004  tentang  Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa masa jabatan kepala  desa  adalah  6  tahun  (boleh  dipilih kembali  1  kali  masa  jabatan  selanjutnya). Meskipun  demikian,  apabila  UU  No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 dibandingkan, tentu ditemukan adanya perbedaan. Perbedaan  yang  dimaksud  yaitu  adanya selisih  satu  tahun,  di  mana  masa  jabatan kepala  desa  dalam  undang-undang  kedua lebih  besar  ketimbang  undang-undang  yang pertama.  Penetapan  masa  jabatan  5  tahun pada UU No. 32/2004 barangkali menjadikan  kinerja  kepala  desa  kurang optimal. Oleh karena itulah, produk legislasi berikutnya merombaknya menjadi 6 tahun.
Berdasarkan  catatan  historis,  peraturan perundang-undangan yang terbit belakangan genap membatasi  masa jabatan kepala desa. Langkah  ini  dilakukan  dalam  rangka mencegah  seseorang  menjabat  kepala  desa terlampau lama dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memimpin desa. Sistem demokrasi menggariskan  persamaan  hak  bagi  semua warga, termasuk dalam kontestasi pemimpin lokal. Jabatan kepala desa tidak dikhususkan bagi  orang-orang  dengan  kekuatan  materi atau berstatus sosial tinggi. Selama memenuhi persyaratannya, siapa pun berpeluang  untuk  mengabdikan  diri  selaku pemimpin  desa.  Semua  lapisan  masyarakat berhak  turut  berpartisipasi  menyumbang tenaga, pikiran, serta waktunya dalam upaya
menjadikan desa lebih maju dan berkembang.
Perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa pada  umumnya  diberlakukan  satu  kali.  UU No.  22/1999  dan  UU  No.  32/2004 menggariskan  ketentuan  demikian.  Ini berarti,  setelah  masa  kerjanya  habis,  kepala desa  boleh  menambahnya  satu  periode. Apabila  pada  saat  lengser  kepala  desa kembali  mengikuti  kontestasi  dan  terpilih, maka  ia  dituntut  bersedia  meletakkan jabatan  ketika  masanya  berakhir.  Ketentuan inilah yang tidak dijumpai dalam perundang-undangan  tentang  desa  terbaru. UU No. 6/2014  menyebutkan bahwa kepala desa  yang  telah  menjalankan  tugasnya selama  satu  kali  periode  (6  tahun)  boleh terpilih  kembali  2  (dua)  kali  masa  jabatan selanjutnya.
Dalam  UU  No.  6/2014  disebutkan bahwa  seseorang  boleh  menduduki  kursi kepala desa selama tiga periode, baik secara berturut-turut  maupun  tidak  berturut-turut. Dengan  demikian,  apabila  undang-undang yang terbit pasca reformasi tersebut menggariskan  bahwa  masa  jabatan  kepala desa  adalah  6  tahun,  maka  seseorang  boleh mempertahankan posisinya selaku
pemimpin  lokal  selama  18  tahun.  Muatan dalam  UU  No.  6/2014  tidak  jauh  berbeda dengan apa yang telah diatur dalam UU No. 5/1979  bahwa  masa  jabatan  kepala  desa selama-lamanya  adalah  16  tahun  atau  dua periode, di mana setiap periodenya berjangka waktu 8 tahun. Bila merujuk pada Undang-Undang No. 23  tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU No. 6/2014 mengandung  kejanggalan.  UU  No.  23/2014 menyebutkan  bahwa  masa  jabatan  kepala daerah  adalah  5  (lima)  tahun  serta  boleh terpilih  kembali  dalam  jabatan  yang  sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Padahal,  jika  memuat  filosofi  dan prinsip  yang  sama,  maka  masa  jabatan kepala  daerah  dalam  UU  No.  23/2014  dan masa  jabatan  kepala  desa  dalam  UU  No. 6/2014  juga semestinya  disamakan. Apabila UU No. 23/2014 menggariskan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun (boleh dipilih  kembali  1  kali  masa  jabatan
selanjutnya), maka UU No. 6/2014 menetapkan  hal  serupa  bagi  kepala  desa. Anehnya,  ketentuan  tersebut  ternyata  tidak ditemukan  dalam  UU  No.  6/2014.  Ini berarti,  logika  berpikir  yang  digunakan dalam kedua undang-undang tersebut berlainan.  Dari  segi  esensinya,  jabatan kepala  daerah  tentu  berbeda  dengan  jabatan kepala  desa.  Sehingga,  masa  jabatan  kedua macam pemimpin tersebut juga dibedakan.
Perbedaan  ketentuan  mengenai  masa jabatan  pemimpin  lokal  (kepala  daerah  dan kepala desa) dalam UU No. 23/2014 dan UU No. 6/2014 menunjukkan bahwa filosofi dan paradigma  berpikir  kedua  undang-undang tersebut  juga berlainan.  Dengan  filosofi dan paradigma  berpikir  masing-masing,  setiap produk  legislasi  memiliki “point  of  view” , misi,  serta  kepentingan  yang  ingin  diraih. Bagaimanapun, undang-undang adalah produk  politik.  Dengan  demikian,  meski misalnya  dua  produk  perundang-undangan mengatur  objek  hukum  yang  sama,  boleh jadi  terdapat  perbedaan  ketentuan  di dalamnya.  Ini  merupakan  hal  yang  lumrah manakala  apa  yang  ingin  dibidik  keduanya memang  berlainan.  Filosofi  dan  paradigma menentukan materi, muatan, dan isi (konten) sebuah undang-undang.
Meskipun  demikian,  ketentuan  di  atas perlu disikapi  dengan kritis. Bagaimanapun, lamanya  seseorang  menduduki  jabatan rentan berakibat pada munculnya penyimpangan.  Ketika  jabatan  seseorang melebihi batas sewajarnya, tentu ia dikhawatirkan  menyalahgunakan  posisi  dan wewenangnya.  Apabila  menduduki  kursi kepala desa selama 18 tahun, maka bisa jadi ia akan mengelola pemerintahan desa secara serampangan. Dalam konteks inilah, demokrasi prosedural dan substansial mengalami  pengeroposan.  Aspirasi  warga benar-benar  dinihilkan,  adapun  hasrat  elite lokal  untuk  berkuasa  justru  memperoleh dukungan. Imbasnya, beragam akses politik, sosial,  serta  ekonomi  dikuasai  oleh  kepala desa  beserta  orang-orang  yang  dekat dengannya.
Konfigurasi  politik  di  taraf  lokal  kerap diwarnai  oleh  perilaku  nepotisme.  Cita-cita
komunal  terkalahkan  oleh  hasrat  individual, sedangkan
kepentingan publik dikesampingkan demi tercapainya
kepentingan  individu.  Atas  dasar  pemikiran inilah, masa jabatan yang terlampau panjang dikhawatirkan  dapat  melahirkan  kembali „raja-raja  kecil‟  di  desa.  Di  samping menumbuhkan hasrat mengejar keuntungan- keuntungan  berjangka  pendek,  lamanya kepala desa menjabat juga membuat peluang warga  desa  lain  yang  ingin  berkontribusi membangun  desa  semakin  kecil.  Ditambah lagi,  dengan  diperbolehkannya  kepala  desa mempertahankan  posisinya  selama  tiga periode,  kaderisasi  kepemimpinan  di  level lokal bakal mengalami hambatan serius.
Terbitnya  UU  No.  6/2014  berpotensi mengundang  konflik  atau  problematika politik  dan  sosial  di  level  desa,  antara  lain memanasnya  perebutan  kursi  kepala  desa sebagaimana pemilihan kepala daerah (pilkada).  Boleh  jadi  proses-proses  politik kian  marak  dengan  menjamurnya money politic . Peran pemimpin tertinggi di komunitas  berbasis  ruang  tersebut  cukup strategis, dikarenakan pada dasarnya perebutan  ditujukan  bukan  sekadar  pada jabatan kepala desa, melainkan nilai nominal dan kepastian Anggaran Dana Desa (ADD). Ditambah lagi, peluang masa jabatan sampai tiga  periode  (18  tahun,  setiap  periode  6 tahun)  mendorong  figur-figur  potensial  di desa  memperebutkan  jabatan  kepala  desa berikut
perangkatnya.
Sehingga,
kecenderungan  demikian  pada  taraf  tertentu bisa mengganggu harmoni sosial  di wilayah perdesaan (Ida, 2014).
Padahal,  salah  satu  tujuan  penerbitan UU No. 6/2014 adalah memposisikan kepala desa  sesuai  kapasitasnya.  Sebagaimana diketahui, pada masa Orde Baru, kepala desa adalah  tokoh  sentral  dan  dominan  yang menguasai  kehidupan desa.  Itulah mengapa, sumber ekonomi dan penghidupan masyarakat  kerap  berada  di  tangannya.  Ia leluasa mengendalikan
bermacam kepentingan  sekaligus  meredam  suara  kritis warga.  Bila  ditelusuri  secara  mendalam, ketetapan mengenai panjangnya masa jabatan  kepala  desa  dalam  UU  No.  6/2014
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, Halaman 319-330
mempunyai  keterkaitan  dengan  semangat para  penyusunnya.  Undang-undang  tersebut menyimpan hasrat menegaskan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah, meletakkan  posisi  desa  di  hadapan  supra desa,  sekaligus  menguatkan  kekuasaan negara terhadap desa.
Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  disajikan perbandingan  masa  jabatan  kepala  desa sejak  diterbitkannya  UU  No.  22/1999,  UU No. 32/2004, hingga UU No. 6/2014:

## Tabel 1.

## Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa
dalam UU Payung Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Keterangan UU No. 22/1999 5 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya) Masa kerja maksimal dua periode atau 10 tahun UU No. 32/2004 6 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya) Masa kerja maksimal dua periode atau 12 tahun UU No. 6/2014 6 tahun (boleh dipilih kembali 2 kali masa jabatan selanjutnya) Masa kerja maksimal dua periode atau 18 tahun
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala  desa  pada  peraturan  perundang- undangan  tentang  desa  terbaru  cenderung merosot  ketimbang  peraturan  perundang- undangan tentang desa sebelumnya. Melalui masa jabatan yang ditetapkan dalam UU No. 6/2014,  kekuasaan  kepala  desa  bukannya dilemahkan,  tetapi  justru  diperkuat.  Aturan legal  menjadikan  seseorang  berpeluang menjabat selaku pemimpin lokal selama tiga periode; Norma yang tak dijumpai pada UU No.  22/1999  dan  UU  No.  32/2004  yang
menetapkan masa kerja kepala desa maksimal dua periode.
Dalam  hal  memberikan  peluang  kepala desa  untuk  mempertahankan  kedudukannya melalui masa jabatan, UU No. 6/2014 dinilai mempunyai  porsi  paling  besar,  disusul  UU No.  32/2004,  baru  kemudian  UU  No. 22/1999.  Begitu pula sebaliknya. Dalam  hal memangkas  peluang  kepala  desa  untuk mempertahankan  kedudukannya  melalui masa  jabatan,  UU  No.  22/1999  dianggap memiliki porsi paling besar, disusul UU No.
32/2004,  baru  kemudian  UU  No.  6/2014. Dalam  hal  memberikan  atau  memangkas peluang kepala desa untuk mempertahankan kedudukannya  melalui  masa  jabatan,  UU No.  32/2004  mempunyai  porsi  yang  paling seimbang  daripada  UU  No.  6/2014  dan  UU No. 22/1999.
2.   Pembatasan Kekuasaan melalui Masa  Jabatan  Kepala  Desa  dalam Peraturan Perundang-undangan

## Menurut Tinjauan Konstitusi
Konstitusi digunakan oleh penulis untuk menggali lebih jauh merosotnya pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan. Dalam  kaitannya  dengan  hal  ini,  penetapan masa  jabatan  dalam  UU  No.  22/1999,  UU No.  32/2004,  dan  UU  No.  6/2014  perlu ditarik  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan.  Namun  demikian,  penulis  tidak perlu  kembali  menyinggung  ketiga  undang- undang  yang dimaksud.  Karena pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa mengalami  kemerosotan  terutama  pada peraturan  perundang-undangan  tentang  desa terbaru, maka pembahasan ini lebih difokuskan pada UU No. 6/2014.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  norma yang  diatur  dalam  UU  No.  6/2014  harus dikembalikan  kepada  konstitusi.  Sehingga, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945) mesti  menjadi  rujukan  atau  pedoman  atas ditetapkannya  suatu  norma  dalam  undang- undang  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  bila penetapan  masa  jabatan  kepala  desa  cocok dengan  apa  yang  terkandung  dalam  UUD
NRI  1945,  maka  norma  tersebut  dinilai konstitusional.  Begitu  pula  sebaliknya.  Jika penetapan  masa  jabatan  kepala  desa  kurang sesuai  atau  bahkan  bertolak  belakang dengan  muatan  dalam  UUD  NRI  1945, maka norma tersebut dianggap inkonstitusional. Sebagaimana
dikemukakan oleh Friedrich,  konstitusionalisme  didefinisikan “an  insti­  tutionalised  system  of  effective, regularised  restraints  upon  governmental action” (suatu  sistem  yang  terlembagakan, menyangkut  pembatasan  yang  efektif  dan teratur terhadap tindakan-tindakan
pemerintahan).  Dalam  pengertian  ini,  apa yang  dianggap  terpenting  dalam  setiap konstitusi yaitu pengaturan tentang pengawasan  atau  pembatasan  terhadap kekuasaan pemerintahan (Asshiddiqie, 2010).
Peraturan bahwa seseorang boleh menduduki  kursi  kepala  desa  selama  tiga periode (18 tahun) dalam perspektif konstitusi  tentu  mengingkari  konsensus masyarakat  dalam  negara  modern.  Terlalu lamanya  seseorang  menjabat  kepala  desa menutup  kemungkinan  orang  lain  untuk mengambil peluang yang sama.
Bagaimanapun,  hak  setiap  warga  negara untuk  diperlakukan  secara  sederajat  perlu memperoleh perlindungan. Padahal, mengutip  Abrar  Saleng,  pengaturan  dan pembatasan  kekuasaan  harus  termanifestasi dalam peraturan yang mengutamakan keadilan (Saleng, 2004).
Pada zaman sekarang, konstitusi dianggap  konsep  yang  niscaya  bagi  setiap negara modern. Basis pokok konstitusi yaitu kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) mayoritas rakyat tentang bangunan  yang  diidealkan  dalam  negara. Warga  masyarakat  politik  membutuhkan organisasi negara supaya kepentingan mereka terlindungi atau dipromosikan melalui  pembentukan  dan  penggunaan mekanismenya (Asshiddiqie, 2010).
Diperbolehkannya  seseorang  menjabat kepala  desa  selama  tiga  periode  (18  tahun) bertolak  belakang  dengan  cita-cita  hukum dan konstitusi. Bila ditinjau secara seksama,
norma  tersebut  mengesampingkan  adanya pembatasan  kekuasaan.  Padahal,  norma- norma  yang  diatur  dalam  setiap  peraturan perundang-undangan,  termasuk  UU  No. 6/2014,  seharusnya  memuat  pembatasan kekuasaan. Apalagi konstitusi telah menegaskan, negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat) .  Merujuk  Dahlan Thaib,  istilah Rechtsstaat dalam  sistem pemerintahan  Indonesia  menurut  Friedman mengandung  arti  pembatasan  kekuasaan oleh hukum (Thaib, 2003).
Konsep  kedaulatan  dewasa  ini  harus dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi  yang  dapat  dibagi  dan  dibatasi. Betapa pun tingginya, pembatasan kekuasaan  harus  bisa  dilihat  dalam  sifat internalnya  yang  umumnya  diatur  dalam konstitusi. Pada masa kini, pembatasan yang dimaksud  biasanya  terkait  dengan  ide konstitusionalisme  negara  modern.  Artinya, di tangan siapa pun kekuasaan tertinggi atau kedaulatan  berada,  hukum  dan  konstitusi sebagai  produk  kesepakatan  bersama  para pemilik kedaulatan tersebut selalu melakukan pembatasan (Asshiddiqie, 2010).
Kekuasaan  yang  melekat  pada  desa mempunyai  kemiripan  dengan  kekuasaan yang  ada  pada  negara.  Meski  kekuasaan pertama bertaraf lokal, sementara kekuasaan terakhir  berlevel  nasional,  tetapi  keduanya memuat logika berpikir serupa. Oleh karena itu,  pemimpin  lokal  senantiasa  dibebani dengan  tanggung  jawab,  tuntutan,  serta kewajiban  layaknya  pemimpin  nasional. Kepentingan publik harus diutamakan melebihi  kepentingan  penguasa.  Dengan demikian,  kekuasaan  desa  mesti  dijauhkan dari  gejala-gejala  kesewenangan  penguasa, sebagaimana kekuasaan negara.
Prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan bermaksud membatasi kekuasaan
negara dari kemungkinan  munculnya  penindasan  dan tindakan sewenang-wenang penguasa. Pengaturan  dan  pembatasan  kekuasaan merupakan  ciri konstitusionalisme sekaligus tugas  utama  konstitusi.  Dengan  demikian, kemungkinan terjadinya kesewenang-
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, Halaman 319-330
wenangan  kekuasaan  dapat  diperkecil.  Jika tidak  dikendalikan  dan  dibatasi  dengan prosedur konstitusional, hukum besi kekuasaan bisa saja berubah menjadi sumber malapetaka.  Moral  kekuasaan  tidak  boleh diserahkan  hanya  pada  niat  atau  sifat-sifat pemegangnya. Betapa pun baiknya seseorang, kekuasaan tetap senantiasa diatur dan  dibatasi,  supaya  kebaikan  orang  tidak tertelan oleh hukum besi kekuasaan (Asshiddiqie, 2010).
Optimalisasi  pemerintahan  desa  antara lain dilakukan dengan melakukan pergantian kepemimpinan  secara  berkala.  Di  samping menghindarkan munculnya penguasa tunggal  yang  mendominasi  beragam  bidang kehidupan warga, langkah ini juga ditempuh untuk menghadirkan generasi bagu pemegang  estafet  kepemimpinan  lokal.  Di sinilah  urgensi  dan  relevansi  adanya regenerasi.  Bagaimanapun,  kontestasi  di level  lokal  bermaksud  menjaring  siapa  saja yang menyimpan kompetensi untuk
mengembangkan desa sekaligus melanjutkan  berlangsungnya  kepemimpinan lokal.
Diperkenankannya kepala
desa menduduki  jabatan  selama  tiga  periode  (18 tahun)  dalam  UU  No.  6/2014  terkesan melemahkan  semangat  konstitusi.  Mengutip pendapat Retno Saraswati, Pasal 39 ayat (2) undang-undang  ini  menyebutkan  bahwa kepala  desa  dapat  menjabat  paling  banyak tiga  kali  masa  jabatan  secara  berturut-turut atau  tidak  berturut-turut.  Sementara  arah politik hukum dalam konstitusi menggariskan bahwa masa jabatan Presiden,
Wakil  Presiden,  anggota  DPR,  anggota DPD, serta lembaga-lembaga lainnya dibatasi  dengan  dua  kali  masa  jabatan  atau dua  periode.  Dengan  demikian,  pengaturan bahwa  kepala  desa  bisa  menjalankan tugasnya selama tiga kali masa jabatan tidak konsisten  dengan  arah  politik  hukum mengenai  masa  jabatan  dalam  konstitusi. Secara teoretis, kekuasaan yang terlalu lama cenderung  akan  rusak  atau  berpotensi menjadi  korupsi,  sebagaimana  pernyataan Lord  Acton “Power  trends  to  corrupt,  and absolute power corrupt absolutely”
(kekuasaan  itu  cenderung  korup,  dan kekuasaan  yang  absolut  cenderung  korup secara absolut) (Saraswati, 2014).
Padahal,  setiap  norma  dalam  peraturan perundang-undangan selayaknya mendukung  dan  menguatkan  konstitusi.  Di sinilah pentingnya kesesuaian antara muatan dalam  UUD  NRI  1945  dan  berbagai  aturan legal  di  bawahnya.  Jabatan  kepala  desa sebaiknya  merujuk  pada  periodisasi  jabatan politik  yang  telah  ditetapkan  dalam  UUD NRI  1945.  Sehingga,  muncul  kesepahaman arah  politik  hukum  berbagai  jenjang  atau tingkatan dalam hierarki perundang- undangan. Apabila terjadi kontradiksi, maka bisa  dipastikan  ketentuan  dalam  ayat  atau pasal  mengingkari  nilai-nilai  yang  diusung oleh konstitusi.
Berdasarkan  supremasi  konstitusi,  tidak boleh  terjadi  pertentangan  antara  peraturan perundang-undangan  di  bawah  konstitusi dengan  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  adanya mekanisme  untuk  menilai  konstitusionalitas dari  suatu  undang-undang  ( constitutionality of legislation ) merupakan keharusan (Salman, 2017). Selain paham Negara
Hukum sebagaimana  disebutkan  di  atas,  kajian tentang  pembatasan  kekuasaan  juga  terkait erat  dengan  paham  kedaulatan  rakyat.  Ini berarti,  pembahasan  masa  jabatan  kepala desa  selama  tiga  periode  (18  tahun)  yang ditetapkan melalui UU No. 6/2014 menuntut pemahaman  mendalam  mengenai  konsep negara hukum dan kedaulatan rakyat. Dalam upaya  menilai  apakah  norma  tersebut konstitusional  atau  tidak,  keduanya  perlu dipahami secara serius.
Negara  Indonesia  menganut  paham kedaulatan rakyat (democratie) . Pada hakikatnya,  rakyat  merupakan  pemilik kekuasaan  tertinggi  di  negara  Indonesia. Dengan  demikian,  kekuasaan  tersebut  mesti disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk  rakyat.  Bahkan,  hendaklah  kekuasaan diselenggarakan  bersama  dengan  rakyat. Dalam  sistem  konstitusional  berdasarkan Undang-Undang Dasar, implementasi kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur
konstitusional yang digariskan dalam hukum dan  konstitusi (constitutional  democracy) (Asshiddiqie, 2010).
Norma  dalam  UU  No.  6/2014  yang menggariskan  masa  jabatan  kepala  desa selama tiga periode (18 tahun) menunjukkan minimnya  ikhtiar  membatasi  kekuasaan  di tingkat  lokal.  Apabila  ditinjau  secara seksama,  terpilihnya  seseorang  menjadi kepala  desa  selama  tiga  periode  (18  tahun) di  suatu  desa  bukanlah  suatu  jaminan  atau kepastian. Bagaimanapun, tidak seorang pun mampu  menjamin  bahwa  jabatan  pemimpin lokal  tersebut  bisa  dipertahankan  selama jangka  waktu  tertentu.  Akan  tetapi,  usaha menjauhkan  kepala  desa  dari  kekuasaan terlalu besar bahkan absolut harus senantiasa ditempuh.  Sebab,  penempatan  suatu  jabatan publik dalam tataran proporsional merupakan  sebagian  tuntutan  konstitusi. Itulah mengapa, saat menjalankan tugas dan fungsinya,  kepala  desa  mesti  berada  dalam masa kerja yang wajar.
Minimnya  upaya  membatasi  kekuasaan dapat memunculkan dominasi kepala desa di hadapan  warga.  Berjalannya  pemerintahan desa  sangat  bergantung  pada  preferensi, kehendak,  serta  kemauan  kepala  desa. Dalam  kondisi  inilah,  kepala  desa  rentan bertindak  di  luar  kapasitasnya.  Peran  dan fungsi  yang semestinya dilimpahkan kepada orang lain pada akhirnya justru diambil alih oleh kepala desa. Perasaan superior di dalam dirinya  menjadikan  kepala  desa  menihilkan kemampuan orang lain sekaligus meletakkan dirinya selaku aktor lokal paling utama.
Padahal,  salah  satu  prinsip  pokok negara  hukum (Rechtsstaat) pada  zaman sekarang  yaitu  pembatasan  kekuasaan. Pembatasan  kekuasaan  negara  dan  organ- organ  negara  ditempuh  dengan  menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan  kekuasaan  ke  dalam  cabang- cabang  yang  bersifat „checks  and  balances‟ dalam  posisi  sederajat,  saling  mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan  kekuasaan  juga  diberlakukan dengan  membagi  kekuasaan  ke  dalam
beberapa  organ  yang  tersusun  secara vertikal.  Dengan  demikian,  kekuasaan  tidak tersentralisasi  dan  terkonsentrasi  dalam  satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan (Asshiddiqie, 2010).
Realisasi  pembatasan  kekuasaan  kepala desa  menandai  terwujudnya  kehidupan demokratis di level akar rumput ( grassroots ).  Sebagaimana  pemerintahan pusat,  pemerintahan  desa  juga  mesti dijauhkan  dari  penguasa  sentralistis  dan otoriter.  Demokrasi  meniscayakan  bahwa beragam  bentuk  kekuasaan,  terutama  yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dibatasi.  Kekuasaan  yang  dijalankan  terlalu lama  akan  melahirkan  otoritarianisme,  di mana  fungsi  pemerintahan  terkonsentrasi pada  peran  pemimpin.  Bagaimanapun, pembatasan kekuasaan merupakan salah satu ciri demokrasi.
Pembatasan  kekuasaan  kepala  desa melalui  masa  jabatan  berkenaan  dengan psikologi  manusia.  Faktor-faktor yang bersifat  psikis  turut  mempengaruhi  cara seseorang menjalankan tugas dan kewajibannya  sebagai  pemimpin.  Dalam taraf tertentu,  hubungan  yang terjalin  antara pemimpin  dengan  pihak  yang  dipimpin kerap  diwarnai  dengan  berbagai  perasaan. Itulah  mengapa,  baik  kepala  desa  maupun warganya  merasakan  kejenuhan  apabila masa  kepemimpinan  berlangsung  terlampau lama. Dalam perjalanannya, kondisi semacam ini tentu lebih banyak mendatangkan  kerugian  daripada  manfaat dan  kemaslahatan.  Kepemimpinan  di  level lokal  yang  selayaknya  melahirkan  inovasi, progresivitas, serta kebijakan strategis justru menyebabkan kemunduran.
Ramlan  Surbakti  memandang  bahwa jabatan  bersifat  relatif  tetap,  sedangkan pemegang  jabatan  bersifat  tidak  tetap. Dalam  keadaan  normal,  umur  jabatan  suatu institusi  lazimnya  lebih  panjang  dibanding umur manusia. Di samping pendeknya umur manusia,  sifat  sementara  dari  masa  jabatan penjabat  juga  disebabkan  oleh  terbatasnya kemampuan dan kearifan manusia.
Keterbatasan ini merupakan akibat
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, Halaman 319-330
kecenderungan  manusia  untuk  terjebak rutinitas  bila  menjabat  cukup  lama  serta kebosanannya melaksanakan pekerjaan yang sama dalam waktu panjang. Akhirnya, selain prakarsa dan kreativitasnya merosot lantaran miskin  tantangan,  ia  juga  semakin  tidak sabar melihat bawahan dalam melaksanakan fungsinya  sehingga  cenderung  menyerobot tugas dan kewenangan bawahannya (Surbakti, 1998).
Atas  dasar  itulah,  baik  secara  langsung maupun  tidak,  masa  jabatan  seorang penjabat,  terutama  kepala  pemerintahan, semestinya  dibatasi.  Kecuali  kemampuan dan  kearifan  manusia  yang  cukup  terbatas, terdapat  alasan-alasan  lain  mengapa  suksesi harus  dilakukan.  Semakin  lama  seseorang menjabat, semakin ia memperlakukan jabatan  sebagai  milik  pribadi.  Sehingga, setiap kritik terhadap jabatan dianggap kritik terhadap pribadinya. Begitu pula sebaliknya, kritik  atas  pribadinya  dilihat  sebagai  kritik atas  jabatan.  Konsekuensi  dari  situasi demikian  yaitu  penyalahgunaan  jabatan demi kepentingan pribadi dan keluarga serta pengesampingan kepentingan publik.
Keadaan  seperti  inilah  yang  melahirkan fenomena  korupsi,  kolusi,  koncoisme  dan nepotisme  (K3N)  pada  masa  rezim  Orde Baru (Surbakti, 1998).
Pergantian pemimpin merupakan kebutuhan  vital.  Cukup  panjangnya  masa kerja  kepala  desa  mengesankan  terbatasnya potensi dan sumber daya manusia di wilayah pedalaman.  Lamanya  seseorang  menduduki kursi  kepala  desa  menunjukkan  bahwa seolah dirinya saja yang dibekali
kemampuan untuk
membangun,
mengembangkan,  serta  memajukan  desa. Dalam  logika  tradisional,  hal  ini  barangkali bisa  dibenarkan.  Apalagi,  menurut  catatan sejarah,  figur  potensial  di  desa  dahulu  kala memang  sangat  terbatas.  Di  samping  itu, dipertahankannya seseorang menjadi pemimpin komunitas berbasis ruang tersebut akibat  mengakarnya  feodalisme  dalam kehidupan  masyarakat  perdesaan.  Sehingga, penokohan  terhadap  individu  merupakan keniscayaan yang diwariskan lintas generasi.
Akan  tetapi,  kini,  pemikiran  demikian perlu  dikoreksi.  Peralihan  waktu  dan perubahan kondisi melahirkan generasi yang cerdas  dan  kompetitif.  Atas  dasar  inilah, kepemimpinan lokal sejatinya bukan dikuasai oleh klan atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan dapat diakses  oleh  semua  orang.  Berbeda  dengan masa kuno yang membolehkan pengangkatan pemimpin
berdasarkan keturunan  dan  wahyu,  zaman  modern menuntut  adanya  rivalitas  dalam  meraih setiap  jabatan  publik.  Persyaratan  yang berhubungan dengan aspek-aspek magis dan mitologis  tidak  lagi  relevan.  Kewibawaan, kearifan, kesaktian, serta nilai-nilai bercorak tradisional lainnya mulai tergantikan dengan prestasi dan ukuran rasional.
Alasan  lain  yang  tidak  kalah  penting dari pelaksanaan suksesi yaitu kecenderungan kekuasaan untuk
berkembang  biak.  Bila  seseorang  menjabat terlalu  lama,  tanpa  batas  waktu,  tanpa kontrol  rakyat  secara  politik  dan  kontrol hukum  dari  lembaga  peradilan,  maka kewenangan  formal  ini  rentan  digunakan untuk memperoleh sarana kekuasaan lainnya,  semisal  sarana  koersi  dan  sarana ekonomi  yang  selanjutnya  dipakai  untuk mempertahankan  kewenangannya.  Semakin lama bertahan dalam jabatan, semakin besar kemungkinan
seseorang untuk mengembangbiakkan  kekuasaan.  Semakin besar  pula  kemungkinan  penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat serta merusak  tatanan  negara  sebagaimana  diatur dalam konstitusi (Surbakti, 1998).

## C.   Simpulan
Berdasarkan pendekatan undang- undang,  pembatasan  kekuasaan  melalui masa  jabatan  kepala  desa  mengalami kemerosotan terutama pada UU No. 6/2014. Adapun  berdasarkan  pendekatan  konstitusi, norma yang menyebutkan diperkenankannya seseorang  menjabat  sebagai  kepala  desa selama  tiga  periode  (18  tahun)  dalam  UU No.  6/2014  bertolak  belakang  dengan  arah politik  hukum  dalam  UUD  NRI  Tahun  45.
Dengan  demikian,  norma  tersebut  dinilai inkonstitusional.
Konstitusi  menghendaki  bahwa  setiap penduduk  berhak  menduduki  kursi  kepala desa. Siapa saja yang terdaftar selaku warga negara  Indonesia  dipersilakan  mencalonkan diri sebagai pemimpin komunitas masyarakat  hukum  tersebut.  Konstitusi menjunjung  tinggi  prinsip,  nilai,  serta  etos demokrasi. Berlainan dengan karakter oligarki, di mana segelintir orang mengantongi  keistimewaan  dan  prioritas dalam  lingkaran  kekuasaan,  demokrasi mengajarkan  bahwa  rakyat  turut  memegang kendali  kekuasaan.  Dalam  pemerintahan yang bersifat demokratis, kepentingan publik  senantiasa  diutamakan  melebihi kepentingan individu.
Pemikiran di atas menghindarkan adanya  usaha  seseorang  melakukan  koptasi atas  kekuasaan  lokal.  Dalam  taraf  tertentu, sentralisasi diakibatkan oleh adanya dominasi  dalam  kehidupan  masyarakat. Bagaimanapun,  peluang  menjadi  pemimpin desa  terbuka  bagi  siapa  saja  yang  mampu memenuhi  persyaratan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Jabatan  kepala  desa tidak  boleh  hanya  dimiliki  oleh  segelintir orang.  Pembatasan  masa  jabatan  juga memuat  pemahaman  bahwa  fungsi  kepala desa  bisa  lebih  maksimal  dan  proporsional apabila dijalankan dalam jangka waktu yang terbatas.  Dalam  konteks  ini,  masa  jabatan kepala  desa  maksimal  dua  periode  lebih rasional  dan  demokratis  ketimbang  tiga periode.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhuri,  D  S.  (2002). Antara  Desa  dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera  Selatan. Jurnal  Antropologi Indonesia, (No. 68), p.6.
Antlov,  H.  (2003). Negara  dalam  Desa: Patronase
Kepemimpinan Lokal . Cetakan  Kedua.  Yogyakarta:  Lapera
Pustaka Utama.
Asshiddiqie,  J.  (2010). Konstitusi  dan Konstitusionalisme . Jakarta: Sinar Grafika.
Cahyono, H. (2005). Konflik Elite Politik di Pedesaan: Relasi antara Badan
Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa . Jurnal Penelitian Politik, Vol. 2 (No. 1), p.73.
Fahmi,  E  (2002). Menata  Ulang  Tatanan Kehidupan  Bersama:  Peran  Sistem Pengurusan .  Wacana,  Jurnal  Ilmu Sosial  Transformatif,  Edisi  X,  pp.129- 130.
Ida,  L.  (2014,  Januari  08). Undang-Undang
Desa dan Tantangannya . Harian Kompas.
Juliantara,  D  (ed.).  (2000). Arus  Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa . Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Permana, Y S. (2010). Kontestasi Abangan- Santri  Pasca  Orde  Baru  di  Pedesaan Jawa .  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Vol. 14 (No. 1), p.74.
Romli,  L.  (2007). Potret  Otonomi  Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sahdan,  G  (ed.).  2005. Transformasi
Ekonomi-Politik Desa . Yogyakarta: APMD Press.
Salman,  R.  (2017). Pengujian  Undang- Undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi dalam  Perspektif  Konstitusionalisme dan Demokrasi. Universitas Airlangga.
Saleng, A. (2004). Penegakan Hukum dalam Era  Reformasi. Jurnal  Ius  Quia  Iustum, Vol. 11 (No. 25), p.149.
Saraswati,  R.  (2014). Arah  Politik  Hukum Pengaturan  Desa  ke  Depan  (Ius
Constituendum). Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Vol 43 (No. 3), p.316. Thaib, D.  (2003). Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan  Ketiga  UUD  1945) .  Jurnal
Ius Quia Iustum, Vol. 10 (No. 23), p.91.
Surbakti, R. (1998). Naskah Pidato Pengukuhan  Guru  Besar. Universitas
Airlangga.