LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
Pluralisme Bangsa

## PENDIDIKAN AGAMA DI TENGAH PLURALISME BANGSA
(DARI PARADIGMA EKSKLUSIF KE INKLUSIF)

## Didik Komaidi

## ABSTRACT
Seeing the history of Indonesia recenly often appear the phenomenon of violence or  conflict based on ethnic,  religious,  racial,  inter-group and terrorism  cases.  This phenomenon compel us to rethink the role of religion, especifically religious education in the life of a pluralistic society. Viewing these facts would be a challenge for the clergy, scholars, including religious education stakeholders, to build a pluralistic society become tolerant, harmonious,  and  cooperative,  and  democratic. Then, education  has  a  strategic  role  in design civil  society  civilization,  especially  the  students. In  the  application,  religious education  must  have  an  inclusive  paradigm  not  exclusive.  Inclusive  paradigm  is  the paradigm of contextual education, tolerance, respect for differences religius, racial, inter- group,  and  cooperate live. In  other  hand the exlusive paradigm  is the educational paradigm  that  is  less  respect  for  differences, underestimate  to others,  just  think  of  the group, less tolerant.
Keywords : Religious education, pluralism, exclusive paradigm, inclusive.
A. Pendahuluan "Agama, hari-hari ini, adalah sebuah nama yang terkesan membuat gentar  dan  cemas.  Agama--di  tangan  para  pemeluknya  belakangan  ini-- sering  tampil  dengan  wajah  kekerasannya,  dan  bersamaan  itu  seolah-olah telah  kehilangan  wajah  ramahnya,"  demikian  tulis  sebuah  pamlet  diskusi buku Kala Agama jadi Bencana karya Charles Kimball. 1 Potret itu dipertegas lagi dengan  kasus terorisme,  bom  bunuh diri,  konflik antar  agama,  bunuh diri massal atas nama agama yang semakin mengentalkan citra agama yang begitu keras.
Kemudian kita pun bertanya-tanya, ada apa dengan agama? Adakah agama  mengandung  unsur-unsur yang  melegitimasi  kekerasan,  bahkan teror? Apakah agama berperan sebagai sumber problem atau sumber solusi? Bagaimana  mengenali  terjadinya  pembusukan  di  tubuh  agama?  Apa  yang
1 Tulisan ini saya temukan dalam pamlet undangan diskusi buku Kala Agama jadi Bencana karya Charles Kimball (2004) terbitan Mizan yang bertempat di Bentara Budaya Yogyakarta.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
DidikKomidi Pluralisme Bangsa
(masih) tersisa dari agama? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu diajukan untuk mengkritisi makna agama di tengah pergaulan antar masyarakat. Melihat  sejarah  Indonesia  di  mana  seringkali  muncul  fenomena kekerasan/konflik  yang  berbasis  SARA  (baca:  suku,  agama,  ras,  dan  antar golongan),  agaknya  menarik  perhatian  kita  untuk  berpikir  ulang  tentang peran agama,  lebih  khusus  pendidikan agama,  dalam  mewarnai  kehidupan masyarakat.  Seperti  peristiwa  konflik  etnis,  konflik  antar  umat  beragama, konflik  kepentingan  antar  kelompok/golongan,  dan  sebagainya.  Selain konflik SARA tersebut, yang tidak kalah memprihatinkan adalah fenomena deviasi/dekadensi moral dan etika bangsa seperti KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme),  perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan Narkoba, seks bebas, kriminalitas,  dan  sebagainya.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  masyarakat  kita sedang sakit. Bukan sakit dalam arti fisik seperti malaria, HIV, dsb., tetapi sakit dalam arti psikis/moral seperti korupsi, kriminalitas, kemaksiatan, dsb. Melihat kenyataan tersebut tentu saja menjadi  tantangan bagi para agamawan,  cerdik-cendikia,  termasuk  peran  pendidikan  agama,  dalam membangun  masyarakat  yang  pluralis  ini  menjadi  toleran,  rukun,  dan demokratis menuju  masyarakat Madani  (berperadaban).  Maka di  sini  tidak terelakkan  peran  pendidikan  agama  sangat  dibutuhkan.  Pendidikan  agama baik  di  bidang  agama  itu  sendiri  maupun  kemasyarakatan  tetap  memiliki nilai strategis dalam menciptakan blue printe (cetak biru) bagi pengembangan masyarakat  kita.  Sebuah blue  printe yang  merekayasa  perkembangan masyarakat  ( social  engineering )  ke  arah  yang  lebih  baik,  damai,  toleran, demokratis,  dan  sejahtera  sebagai  masyarakat  yang  sehat.  Di  mana  ciri masyarakat  yang  sehat  adalah  sebuah  masyarakat  yang  walaupun  berbeda- beda namun mampu hidup bekerjasama dan rukun. 2
Dalam realitas Indonesia yang multi SARA di atas, peran pendidikan agama  tetap  signifikan  dan  strategis.  Karena,  pendidikan  agama  bisa berperan  secara  lebih  dini  di  sekolah-sekolah  di  mana  generasi  muda mendapat  pewarisan  (internalisasi)  nilai-nilai  luhur  dari  generasi  tua  atau ajaran  agamanya  sehingga  nilai-nilai  itu  akan  memberikan  bekal pengetahuan/prinsip-prinsip dalam menjalani masa depannya.
Melihat  fenomena  kekerasan/konflik  berbasis  SARA  yang  masih seringkali muncul di tengah kita, termasuk penyimpangan moral, tentu saja kita  harus  berpikir  ulang  tentang  paradigma  pendidikan  agama  kita  dalam perannya untuk menciptakan keberagamaan masyarakat yang religius.
2 Erich  Fromm,  1997, Masyarakat  yang  Sehat, Jakarta,  Yayasan  Obor,  cetakan pertama.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
Pluralisme Bangsa Didik Komidi
Selain  pendidikan  agama,  tidak  kalah  penting  adalah  kita  perlu memperhatikan  kualitas  pendidikan  nasional  kita.  Dunia  pendidikan nasional kita masih memerlukan perhatian ekstra. Sebab, fakta menunjukkan bahwa  kualitas  pendidikan  sekaligus  SDM  kita  ternyata  masih  rendah  dan tertinggal  apalagi  kalau  dibanding  dengan  negara-negara  lain.  Menurut laporan yang dibuat oleh Political and economic Risk consultancy (PERC, 2001) Indonesia  berada  pada  peringkat  ke  12  dari  12  negara  di  Asia  dalam  hal mutu  pendidikan.  Sementara  Filipina  peringkat  ke-9,  Malaysia  ke-7,  India ke-5, dan  Singapura ke-2.  Studi  lainnya juga  dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 2003) tentang human development index (HDI) secara  langsung  menunjukkan  rendahnya  mutu  pendidikan  Indonesia.  Di sini  Indonesia  menempati  peringkat  ke-112  dari  174  negara.  Sementara negara-negara  jiran  menempati  peringkat  yang  lebih  baik  seperti  Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan lainnya. 3
Kenyataan-kenyataan tersebut  membuat  kita bertanya  sejauh  mana kualitas  pendidikan  nasional  kita  saat  ini?  Termasuk  bagaimana  kualitas pendidikan  agama  kita?  Bagaimana  perannya  di  tengah  kehidupan masyarakat kita? Bagaimana urgensinya dalam dinamika kehidupan  bangsa ini?  Sudah  tepatkah  paradigma  pendidikan  agama,  metode,  kurikulum, anggaran  yang  proporsional,  fasilitas,  SDM,  dan  sejenisnya.  Tulisan  ini dengan  segala  keterbatasannya  berusaha  untuk  mengurai  benang  kusut persoalan tersebut sambil mencari solusinya.

## B. Landasan Ideil dan Konstitusional
Secara  konstitusional,  sesungguhnya  pendidikan  agama  memiliki kedudukan yang kuat yakni, merujuk pada: (1) dasar Negara kita Pancasila terutama  sila  pertama:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29 tentang HAM dan hak beragama; (3) Undang- Undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
Pertama , sila pertama dari Pancasila berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa  dengan  dukungan  sila-sila  lainnya  menunjukkan  bahwa  faktor ketuhanan ( transenden ) memiliki kedudukan tinggi sebagai landasan bagi sila- sila  lainnya.  Artinya  apapun  aktivitas    kita  baik  dalam  konteks kemasyarakatan  dan  kenegaraan-kebangsaan  harus  dilandasi  oleh  sila pertama  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sila-sila  dalam  Pancasila  merupakan sari pati yang digali para founding fathers bangsa ini dari ajaran nenek moyang
3 Ki  Supriyoko,  2004, Remang-Remang  Masa  Depan  Pendidikan  Nasional, Media Indonesia, edisi 10 Agustus 2004.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
DidikKomidi Pluralisme Bangsa
sebagai  landasan  untuk  menciptakan  sebuah  Negara  dan  sebagai common platform dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal  tersebutlah  yang  secara  spesifik  memberikan  dasar  hukum  bagi pelaksanaan  pendidikan  agama  di  setiap  jenjang  pendidikan.  Dengan  asas legalitas tersebut semua pihak terutama lembaga pendidikan baik negeri atau swasta  harus  mematuhi  dan  melaksanakan  aturan  tersebut  dan  tidak  ada alasan untuk menghindarinya. Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang  tersebut  konsekuensinya  tentu  mempunyai  kekuatan hukum  dan  daya  paksa  kepada  setiap  warganya  untuk  menaati  dan melaksanakan aturan-aturan tersebut, tidak hanya pada tingkat konsep tetapi juga pelaksanaannya di lapangan.
Sebenarnya, di samping landasan konstitusional  tersebut, yang tak kalah penting adalah kenyataan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang religius. Indonesia  juga  dikenal  bukan  Negara  agama,  tetapi  juga  bukan  Negara sekuler. Artinya adalah nilai-nilai agama tetap penting dan sangat mewarnai perilaku dan alam pemikiran masyarakat Indonesia meskipun Negara bukan berdasar agama tertentu sehingga nilai-nilai agama memiliki kedudukan yang istimewa  di  benak  bangsa  Indonesia.  Dengan  kata  lain,  masyarakat Indonesia  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  religius  sehingga  peran  agama (pendidikan agama) menjadi hal yang tak terelakkan.
Dengan dasar ideil dan konstitusional tersebut dan sifat masyarakatnya yang  agamis,  menjadi  tak  terelakkan  bagi  kita  sebagai  bangsa  Indonesia untuk  tetap  memperhatikan  pendidikan  agama.  Posisi  pendidikan  agama tetap  menjadi  pilar  penting  dalam  ikut  mewarnai  tata  dan  pola  hidup bermasyarakat  dan  bernegara.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  agama  tetap dianggap penting dan perlu dipertahankan serta diperbaiki kualitasnya. Dalam  hal  filosofi  pendidikan  Indonesia,  para  perintis  pendidikan bangsa, teristimewa Ki Hajar Dewantoro, merasa perlu untuk menandaskan bahwa  pendidikan  kita  harus  berpedoman  pada  "kebudayaan  Timur  yang luhur."  Seperti  pembentukan karakter atau  sikap  dasar  moral  dan  budi pekerti ditambah semangat perjuangan menjadi bagian utama. 4 Dengan kata lain,  boleh  saja  secara  metodologis  mengadopsi  dari Barat,  tetapi  filosofi dasar  harus  tetap  berdasar  pada  kebudayaan  Timur,  karena  berbeda  nilai- nilai dengan Bangsa lain.

## C. Urgensi Pendidikan Agama: Moralitas Bangsa
4 Romo  Mangun  Wijaya,  1999, Saya  Ingin  Membayar  Hutang  kepada  Rakyat, Yogyakarta, Kanisius, cetakan I.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
Pluralisme Bangsa Didik Komidi
Dalam  kehidupan  manusia  tidak  bisa  terlepas  dari  aspek  keagamaan yang memang menjadi bagian dari sifat manusia. Bahwa manusia di samping bersifat  jasmani,  tetapi  juga  ruhani-spiritual.  Jadi  kehidupan  keagamaan merupakan  refleksi  dari  sifat  ruhani-spiritual  manusia.    Jadi,  fakor  agama merupakan bagian integral pada diri manusia, terlepas apakah pemeluk itu taat atau tidak.
Namun  demikian,  masalah  keagamaan  ini  pada  kenyataannya mengandung  paradoks.  Dalam  arti  bahwa  kadang  masalah  agama  bisa merekatkan  hubungan  antar  manusia,  tetapi  ia  juga  bisa  menimbulkan permusuhan antar manusia karena perbedaan (pemahaman) agamanya, tidak hanya antar agama, tetapi juga internal agama. Konflik keagamaan tersebut begitu  nyata  menghiasi  sejarah  kemanusiaan  seperti  kasus  perang  Salib, konflik  Islam-Hindu  di  India,  konflik  antar  sekte  Sunni-Syiah  di  Pakistan, konflik Ambon, terorisme, dsb.
Problem-problem  keagamaan  dan  moralitas  masyarakat  begitu kompleks,  terutama  akar-akar  kekerasan  religius  sehingga  harus  ditelusuri. Charles Kimbahll (2004), pakar sejarah dan perbandingan (Yahudi-Kristen- Islam),  berusaha  menelusuri  dan  memetakan  problem/konflik  berbasis keagamaan  tersebut.  Dengan  peta  analisisnya,  pengarang  tersebut  berhasil menjelaskan  fenomena  kekerasan  religius  dewasa  ini.  Sebagai  jalan keluarnya, Kimball mengimbau kita agar kembali ke agama autentik. Yakni, modus keberagamaan yang tidak sekedar bersetia dengan doktrin skriptural yang  statis,  tetapi  sebuah  iman  yang  hidup  dan  menghidupi  kemanusiaan universal. 5
Para  pemikir  keagamaan  berusaha  meramu  formula  yang  tepat bagaimana mengurangi konflik berbasis agama tersebut, tidak hanya Islam, tetapi juga Kristen, Hindu, Budha, Yahudi, dsb. Sehingga memunculkan ide toleransi,  kerukunan,  pluralisme,  dan  sebagainya  sebagai  upaya  untuk mencegah/mengurangi konflik yang bersifat keagamaan  yang kadang begitu dahsyat  dan  berdarah-darah.  Upaya  menciptakan  kehidupan  yang  plural, namun tetap rukun, damai, dan toleran menjadi penting.
Terlepas  dari  paradoks  tersebut,  jelas  bahwa  hanya  agama-lah  yang senantiasa menjaga penegakan moralitas Iman dan tingkah laku yang luhur bagi  umatnya.  Ketika  telah  terjadi  internalisasi  nilai-nilai  ajaran  agama kepada hati sanubari dan merasuk di dalamnya maka akan menjadi pegangan dan  pedoman  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  konteks  sosial  bisa  dilihat
5 Charlces  Kimbahll,  2004, Kala  Agama  Jadi  Bencana, Bandung,  Mizan,  cetakan pertama.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014 DidikKomidi Pluralisme Bangsa
bahwa  kelompok  keagamaanlah  yang  senantiasa  menjaga  kehidupan masyarakat sampai kehidupan kenegaraan agar tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai agama dan tidak menyimpang darinya.
Jadi  fungsi  agama  sebagai  sang  penjaga  moral/etika  masyarakat  yang adiluhung inilah yang harus senantiasa dipertahankan dan dipelihara dengan baik sehingga perilaku warga masyarakat tetap dalam koridor moralitas dan iman  yang  benar.  Maka  di  sinilah  pendidikan  agama  sebagai  media pewarisan nilai-nilai agama menjadi penting dan bermakna bagi manusia dan kemanusiaan serta tidak bisa dihilangkan begitu saja. Hal itu sesuai pendapat Christoper J Lukas (1984) yang mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya terkait  dengan  aspek transfer  of  knowledge (pengalihan  pengetahuan),  tetapi juga terkait dengan aspek yang lebih luas, yakni aspek perubahan nilai dan pandangan  hidup.  Dengan    demikian,  melalui  pendidikan-lah  diharapkan dapat  terjadi  perubahan  secara  mendasar  pada  aspek  moralitas,  budaya, kesejahteraan, dan sebagainya, seperti dikutip Ngainum Naim. 6
D. Dari Paradigma Eksklusif ke Inklusif Perbedaan  (pluralisme)  bangsa  ini  harus  disikapi  secara  arif  dan bijaksana.  Perbedaan  merupakan  hal  yang  lumrah  dan  keniscayaan  sejarah serta  tidak  bisa  dihindari.  Termasuk  pemahaman  terhadap  ajaran  agama. Kebenaran  mutlak  memang  ada  dalam  agama  tetapi tidak  bisa memutlakkan/memaksakan  kepada  orang  lain.  Pemaksaan  kebenaran terhadap pihak lain tentunya akan menimbulkan konflik dengan pihak lain. Oleh  karena  itu,  benar  pernyataan  Mohammad  Sobary  dalam Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat (1994) yang menyatakan bahwa: Sudah  pasti  bahwa  ada  kebenaran  mutlak  dalam  agama.  Siapa meragukan ini mungkin ateis. Bila dia mengaku seorang pemeluk agama juga, dia tentu bukan pemeluk yang baik. Dia pendeknya bukan orang saleh.  Tetapi  dalam  komunikasi  antar  budaya,  mungkin  kita  tak  bisa memutlakkan  kebenaran  itu  sebab  begitu  kebenaran  mutlak  tadi diserahkan Tuhan  ke  tangan kita  untuk  menata kehidupan,  segera  jadi ragu adakah kita telah mengoperasikan kebenaran tadi dengan benar. 7
Dalam  konteks  Indonesia,  unsur  keagamaan  begitu  kental  dalam mewarnai  kehidupan  sosial-politik.  Unsur  keagamaan  kadang  bisa
6 Ngainum  Naim,  2004, Krisis  Moralitas  dan  Tanggung-Jawab  Dunia  Pendidikan, MPA edisi Juli 2004, Surabaya.
7 Mohammad  Sobary,  1994, Spiritualitas  Baru:  Agama  dan  Aspirasi  Rakyat, Yogyakarta, Dian Interfide, cetakan I.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
Pluralisme Bangsa Didik Komidi
menimbulkan  konflik  yang  tak  kalah  dahsyatnya  di  antara  kelompok masyarakat. Di  sinilah faktor keagamaan mengandung paradoks. Di satu sisi agama  bisa  menimbulkan  energi  perekat  antar  manusia,  tetapi  di  sisi  lain, bisa menimbul energi perpecahan di antara golongan masyarakat. Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  dan  mencegah  benturan  antar kelompok  masyarakat  yang  berbeda  agama  menjadi  pekerjaan  besar  dan urgen.  Boleh  saja  orang  berbeda  agama,  tetapi  janganlah  sampai bermusuhan  dan  menumpahkan  darah.  Dari  pemikiran  itulah  muncul gagasan tentang paradigma eksklusif dan inklusif. Yang dimaksud paradigma adalah  cara  pandang  atau  cara  pikir  dalam  melihat  sesuatu  sebagai piranti dalam ilmu filsafat, Hardono Hadi. 8 Pertama , eksklusif adalah sebuah pemahaman keagamaan yang ketat dan kaku.  Ia  memahami  dan  memandang  orang  lain  dengan  cara  yang  hitam- putih,  mukmin-kafir,  halal-haram,  dan  sejenisnya  secara  ketat-kaku  dan fanatisme  buta.  Begitu  juga  dalam  kehidupan  sosial-politik,  golongan  ini kurang bisa berhubungan dan bekerja sama dengan kelompok lain. Mereka mudah  menyalahkan  atau  mengkafirkan  orang  lain  yang  tidak  sepaham dengan  golongannya.  Dengan  pemahaman  yang rigid (kaku)  ini  tentu  saja akan mudah menimbulkan konflik  sosial antar kelompok masyarakat  yang berbeda-beda. Dalam konteks Negara Kesatuan RI, tentu bisa menimbulkan konflik  disintegrasi  nasional  yang  mengancam  stabilitas  sosial-politik  dan keamanan.
Kedua ,  inklusif  adalah  suatu  pemahaman  yang  utuh  dan  komprehensif terhadap  suatu  ajaran  agama.  Pemahaman  ini  tetap  melihat  bahwa  dalam suatu  agama  ada  kebenaran  mutlak,  namun  demikian  ia  tidak  bisa dipaksakan  kepada  orang  lain.  Ia  mampu  memegang  nilai-nilai  kebenaran agamanya, namun juga mampu bekerjasama dengan orang/umat lain secara toleran dan harmonis, tanpa melanggar ajaran keimanan, tanpa kehilangan jati  diri  dan  identitas  kelompoknya.  Ia  mampu  hidup  dengan  harmonis dalam internal kelompoknya, namun juga bisa hidup berdampingan dengan harmonis dengan kelompok yang berbeda. Di sini yang dipentingkan adalah suasana harmonis dan kondusif bagi kehidupan bersama secara damai dan toleran.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural ini, tentu saja sikap hidup  yang inklusif  sangat  diperlukan  dalam  hidup  bersama.  Sementara sikap  hidup  eksklusif  harus  dijauhi  karena  akan  menimbulkan  prasangka,
8 Hardono  Hadi,  1994,  Epistemologi:  Filsafat  Pengetahuan,  Yogyakarta, Kanisius, cetakan pertama.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014 DidikKomidi Pluralisme Bangsa
permusuhan,  dan  disintegrasi.  Jadi  pemahaman  keagamaan,  termasuk pendidikan  agama,  harus  ditekankan  pada  sikap  inklusifitas.  Artinya,  kita boleh berbeda pemahamanan dan keyakinan agama, namun tetap bisa hidup rukun dan damai. Sikap yang serba kaku dan mudah menyalahkan pihak lain akan mengganggu keharmonisan hidup bersama baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sikap hidup yang toleran (inklusif) seperti itu juga digambarkan dalam AlQur'an  surat  Al-Kafirun  dan  Piagam  Madinah  yang  dirancang  Nabi Muhammad  SAW  bersama  dengan  suku-suku  lain  di  kota  Madinah  pada zamannya.  Di  mana  piagam  Madinah  itu  mengajarkan  bahwa  perbedaan dalam hal agama, suku, budaya, dan politik bukanlah sesuatu yang salah dan merupakan hal yang lumrah, namun jangan sampai mengganggu kerukunan dan  persatuan  masyarakat.  Perbedaan  (pluralisme)  harus  dimaknai  secara bijak  dan  tepat  agar  kedamaian,  kerjasama  sosial,  kerukunan  masyarakat tetap  terwujud  dan  langgeng.  Meminjam  istilah  AA  Gym,  dai  kondang, perbedaan  dan  kebersamaan  itu  sama-sama  indahnya  kalau  kita  mampu mengelolanya secara positif.

## E. Praksis Pendidikan Agama
Praksis  pendidikan  agama  di  sini  menyangkut  hal-hal  teknis  mengenai kurikulum dan metode pengajaran yakni bagaimana proses kegiatan belajar dilaksanakan secara baik dan benar. Termasuk anggaran yang proporsional dalam  mengelola  pengajaran  agama.  Sehingga  upaya  untuk  mengajarkan pendidikan agama bisa tercapai secara efektif dan efisien.
Pendidikan  agama  merupakan  sarana  utama,  dan  dengannya  nilai- nilai  agama  diperkenalkan  baik  kepada  individu  maupun  kepada masyarakat. Di samping itu, pendidikan agama juga menciptakan iklim, suasana,  bahkan  rangsangan  nilai  konkret  di  dalam  hidup  untuk mengalami  atau  menghayati  nilai-nilai  tertentu.  Lewat  pengajaran  dan penghayatan,  pendidikan  agama  berusaha  membina  mentalitas  iman dalam diri para penganutnya. 9
Tentu saja, supaya dapat membina mentalitas dan mempengaruhi alam dan  aku  perspektif,  pendidikan  agama  tidak  boleh  hanya  berbentuk pengajaran agama atau pengalihan pengetahuan tentang agama. Pengalihan pengetahuan  agama  bisa  menghasilkan  pengetahuan  dan  ilmu  dalam  diri orang  yang  diajar,  tetapi  pengetahuan  ini  belum  menjamin  pengarahan
9 J. Riberu, 2001, Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman, Yogyakarta, Kanisius.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
Pluralisme Bangsa Didik Komidi
manusia  yang  bersangkutan  untuk  hidup  sesuai  dengan  pengetahuan tersebut.  Bahkan  pengalihan  pengetahuan  agama  seringkali  berbentuk pengalihan rumus-rumus doktrin dan kaidah-kaidah susila. Oleh karena itu, pengajaran agama menghasilkan pengetahuan hafalan yang melekat di bibir dan  hanya  mewarnai  kulit,  tetapi  tidak  mampu  mempengaruhi  orang mempelajarinya.
Melihat  fakta  sosial  di  mana  banyak  konflik  bernuansa  agama,  maka pendidikan agama harus direvisi dari konsep indoktrinasi menjadi relevansi. Artinya  adalah  pendidikan  agama  harus  dikembangkan  bukan  hanya indoktrinasi berupa ajaran surga-neraka, baik-buruk, halal-haram, mukmin- kafir, tetapi juga relevansinya yakni berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga  akan  bisa  dihayati  dan  diamalkan.  Pendidikan  agama  harus mengajarkan  pengetahuan  menjadi  pengetahuan  yang  fungsional,  artinya pengetahuan  yang  membantu  orang  untuk  menanggapi,  menilai,  dan menentukan  sikap  dalam  hidup.  Oleh  karena  itu,  pengajaran  agama sebaiknya  bertitik  tolak  dari  dan  dikaitkan  kepada  situasi  hidup  konkret sehari-hari, seperti bagaimana berpikir dan bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, berhubungan dengan orang lain, bermasyarakat, toleransi, hidup dalam masyarakat plural, dan sejenisnya.
Dari  segi  metode  pengajaran,  hendaknya  hubungan  guru  dan  murid bersifat  dialogis-komunikatif.  Guru  tidak  dipandang  sebagai  satu-satunya sumber  belajar,  murid  bukan  sebagai  obyek  pengajaran.  Namun  guru  dan murid  sama-sama  sebagai  subyek  belajar  sehingga  suasana  belajar  di  kelas akan  dinamis  dan  hidup.  Di  sini  metode  pengajaran  hadap  masalah  yang dikembangkan  oleh  Paulo  Freire  (2001)  menarik  dipakai  dalam mengembangkan  pemikiran  anak  dalam  pemecahan  masalah.  Di  sini pendidikan bisa dimaknai sebagai pemberdayaan manusia agar mandiri dan kreatif. 10
Jadi, pengajaran pendidikan agama tidak hanya dipahami hanya sebagai transfer  pengetahuan  saja,  tetapi  juga  penghayatan  dan  pengamalan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Di  mana  ajaran  agama  pada  gilirannya  mencapai relevansinya dengan alam nyata, bukan hanya alam akhirat/ghaib.
Selain  faktor  kurikulum  dan  metode,  menurut  temuan  Ahmad Ramadhan  dalam  penelitiannya  (1998)  adalah  faktor  anggaran  yang memadai, kualitas SDM, kurangnya fasilitas bagi pengembangan pendidikan agama.  Lanjutnya,  selama ini masih  ada  kesan  marginalisasi  pendidikan agama  di  tengah  pendidikan  pengetahuan  umum.  Oleh  karena  itu,  harus
10 Paulo  Freire  dan  Ira  Shor,  2001, Menjadi  Guru  Merdeka:  Petikan  Pengalaman, Yogyakarta, LkiS, Cetakan I.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014 DidikKomidi Pluralisme Bangsa
segera  ada  pembenahan  dan  solusi  permasalahan  tersebut  demi  perbaikan kaulitas  pendidikan  agama  kita.  Contoh  konkret  adalah  anggaran  lembaga pendidikan  di  Departemen  Pendidikan  Nasional  dan  Departemen  Agama sungguh timpang. 11
Pertanyaannya  adalah  bagaimana  harus  meningkatkan  mutu  dan bersaing, kalau modal dasarnya/ anggaran saja tidak imbang. Dalam jangka panjang, hendaknya persoalan anggaran di dua lembaga itu baik di tingkat dasar  sampai  perguruan  tinggi  harus  diseimbangkan  kalau  kualitas pendidikan  di  semua  lembaga  pendidikan  ingin  ditingkatkan.  Persoalan anggaran tersebut menjadi uneg-uneg atau gerundelan di tengah masyarakat. Pendeknya,  segala  persoalan  yang  menyelimuti  pendidikan  agama  tersebut harus  diselesaikan  di  mana  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kualitas pendidikan nasional kita.

## E. Pendidikan Multi Kultural
Dalam konteks Indonesia yang majemuk dari segi suku, agama, budaya, bahasa  dan  kepentingan  politiknya,  kurikulum  pendidikan  agama  harus memberikan  materi  pendidikan  multi  kultural,  yakni  materi  yang memberikan  landasan  pengetahuan  tentang  bagaimana  seorang  individu hidup di tengah masyarakat yang majemuk (plural) tersebut. Generasi muda harus  diajarkan  bagaimana  cara  hidup  seorang  warga  di  tengah  pluralisme bangsanya.  Artinya,  ia  mampu  hidup  baik  dalam  internal  kelompoknya maupun dalam eksternal kelompok lain. Ia selalu bisa hidup damai dengan lingkungannya.
Dalam  konteks  pengajaran,  Peserta  didik  harus  diajarkan  tentang bagaimana memaknai perbedaan (pluralisme) dalam bingkai bhineka tunggal ika secara bijaksana dan tepat. Sebuah generasi yang mampu memahami jati dirinya  baik  dalam  lingkup  internal  golongannya,  agamanya,  sukunya, budayanya,  dan  sebagainya,  maupun  dalam  lingkup  eksternal  dengan golongan lain yang berbeda suku, agama, budaya, kepentingan politik, dan sebagainya. Pendeknya, generasi yang mampu beradaftasi dan hidup dengan berbagai  golongan  berbeda  namun  tetap  tidak  terlepas  dari  akar  budaya, agama, dan jati dirinya, serta  mampu hidup damai dalam masyarakat  yang plural. Kemudian  dari  segi out  put ,  menurut  H.A.R  Tilaar, lulusan pendidikan  yang  diidealkan  adalah educated  and  civilized  human  being yakni,
11 Ahmad Ramadhan, 1998, The Place of Islamic Education in the National Education System in Indonesia, Tesis S2, Leiden University.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
Pluralisme Bangsa Didik Komidi
manusia  terpelajar/berpengetahuan  dan  berbudaya.  Manusia  macam  itu hanya  dapat  dihasilkan  oleh  suatu  sistem  pendidikan  yang  berakar  dalam kebudayaan. 12

## F. Indonesia Baru dan Masyarakat Madani
Akhir-akhir  ini  kita  sering  mendengar  pernyataan  tentang  masyarakat Madani.  Masyarakat  madani  atau  disebut  juga civil  society adalah  sebuah masyarakat memiliki kesadaran dalam bersosial dan berpolitik serta memiliki peradaban yang menjaga hak-hak warga sipil. Sejak gerakan reformasi 1998, terasa muncul suatu perubahan besar di Indonesia yang menandai dinamika masyarakat dan bangsa kita.
Hal  itu  menunjukkan  di  dalam  masyarakat  dan  Negara  terjadi perubahan/dinamika. Dalam hal ini Soedjatmoko (2001) berpendapat: …ciri utama kehidupan sosial ialah proses perubahan yang dialami masyarakat  Indonesia.  Sebagian  proses  masyarakat  itu  terdiri  dari perubahan-perubahan yang disengaja atau perubahan yang dituju secara sadar,  yaitu  usaha  pembangunan  kita,  dan  sebagian  lagi  terdiri  dari perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang terjadi secara otomatis dan  tidak  seluruhnya  dapat  dikendalikan  oleh  masyarakat  atau pemerintah. 13
Lebih  lanjut,  katanya:  Pembangunan  merupakan  usaha  untuk meningkatkan  kesejahteraan  umum  menuju  masyarakat  adil  dan  makmur dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas, mengubah struktur masyarkat  Indonesia,  serta  memodernisasikan  proses  dan  hubungan produksi sedemikian rupa sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat berkembang.  Tujuan  pembangunan  bukan  hanya  untuk  meningkatkan GNP, melainkan untuk mengubah  struktur masyarakat guna menegakkan keadilan sosial.
Kemudian  Bagaimana  kedudukan  agama  dan  masyarakat?  J.  Riberu menulis dalam Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman (2001): Setiap  kelompok  manusia  yang  hidup  bersama  dalam  suatu masyarakat selalu  memiliki  tata  tertib  hidup  yang  diatur  oleh  patokan- patokan  yang  mengendalikan  dan  mengarahkan  tingkah  laku  individu dalam  masyarakat  dan  tingkah  laku  masyarakat  sebagai  masyarakat.
12 H.A.R  Tilaar,  2004, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional ,  Jakarta,  Penerbit Rineka Cipta, cetakan pertama.
13 Lihat Soedjatmoko  dalam Pendidikan:  Kegelisahan  Sepanjang  Zaman, Editor Sindunata Yogyakarta, Kanisius.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014 DidikKomidi Pluralisme Bangsa
Patokan-patokan  ini  merupakan  suatu  tata  hidup  yang  sering diungkapkan  dalam  tata  hukum  dan  tata  susila,  baik  tertulis  maupun lisan. 14
Menurut, seorang filosuf, manusia kalau ingin menjadi baik dan berbuat luhur,  harus  berpengetahuan.  Di  sinilah  peran  pendidikan  agama  sangat signifikan untuk mendesain pola pikir, cara pandang, pandangan hidup bagi generasi muda agar diwarnai oleh nilai-nilai agama yang luhur dan budaya bangsa sendiri yang adiluhung bagi kemajuan dan kesejahteraan negeri.
Dalam masyarakat madani dan negara modern, hubungan antara warga dengan    negara  (baca:  pemerintah)  diatur  secara  demokratis.  Termasuk pemilihan  pemimpin,  bukan  ditentukan  oleh  keturunan  tetapi  oleh kemampuan dan penerimaan masyarakat. hubungan warga dan pemerintah berkedudukan setara. Semua pihak harus tunduk pada aturan-aturan sebagai konsensus bersama dalam hidup bermasyarakat, berpolitik, dan bernegara. 15 Barangkali  inilah  bentuk  ideal  sebuah  masyarakat  madani  yang terinspirasi dari negara kota Madinah yang dilandasi oleh piagam Madinah. Sebuah  masyarakat  yang  plural, namun  bisa  hidup  damai,  rukun,  dan sejahtera.

## G. PENUTUP
Setelah menguraikan pendidikan agama dengan berbagai perspektif hukum  dan  sifat  bangsa  Indonesia  sendiri,  terdapat  kesimpulan  bahwa masyarakat  Indonesia  yang  religius  dan  pendidikan  agama  memang  tidak bisa  terpisahkan. Di  mata  masyarakat  Indonesia,  agama  dan  pendidikan agama  menjadi  suatu  keniscayaan  sejarah  dan  sosial.  Artinya  hal  itu  harus ada dalam proses hidupnya baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.  Pendeknya,  pendidikan  agama  merupakan  sesuatu yang mutlak bagi kehidupan warga masyarakat negeri ini.
Namun  demikian,  pendidikan  agama  harus  bisa  memberikan kontribusi  yang  positif  bagi  pembangunan  negeri  ini.  Artinya,  pendidikan agama harus bisa memberikan warna yang damai dan rukun kepada setiap
14 Lihat J. Riberu dalam Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman, Editor Sindunata Yogyakarta, Kanisius.
15 Nurcholis  Madjid,  1999, Cita-cita  Politik  Islam  Era  Reformasi, Jakarta, Paramadina, cetakan I.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
Pluralisme Bangsa Didik Komidi
warga  Negara  yang  plural  di  negeri.  Sebab,  bukankah  warga  masyarakat negeri  ini  memang  majemuk  (plural)  sehingga  wacana  perbedaan  dan kebersamaan  harus  dikembangkan  dalam  rangka  hidup  bersama.  Makna bhineka  tunggal  ika  harus  dipahami  secara  positif  dan  tidak kaku.  Dalam arti,  kita  harus  menghargai  perbedaan,  namun  harus  tetap  menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa.
Oleh  karena  itu,  pendidikan  agama  harus  bisa  memberikan pencerahan  kepada  semua  umatnya,  agar  ajaran  agama  tidak  dipahami sebagai  legitimasi  dalam  permusuhan  dengan  pihak  lain.  Dalam  konteks pengajaran, ajaran agama harus dirancang bukan hanya sebuah indoktrinasi melulu, tetapi juga memiliki relevansi dengan kehidupan konkret sehari-hari. Sehingga  agama  bukan  hanya  persoalan  "langit",  tetapi  juga "membumi" dalam alam nyata kehidupan sehari-hari.
Dalam  kehidupan  keluarga  besar  Indonesia  yang  plural  ini,  maka penting  adanya  pendidikan  agama  yang  memperhatikan  pendidikan  multi kultural, yakni pendidikan yang mengajarkan tentang pentingnya memaknai perbedaan dalam SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) secara bijak dan  positif  sehingga  masih  tetap  dalam  koridor  persatuan  dan  kesatuan dalam NKRI.
Dengan  pendidikan  agama  yang  tepat  dan  benar,  dalam  jangka panjang  akan  memberikan  kontribusi  yang  positif  bagi  kemajuan  dan kesejahteraan negeri ini. Sehingga dengan demikian, makna agama sebagai rahmatan lil'alamin bisa mencapai maknanya di seluruh alam.
LITERASI , Volume. V, No. 1 Juni 2014
DidikKomidi

## Pluralisme Bangsa

## DAFTAR PUSTAKA
Hardono  Hadi,  1994,  Epistemologi:  Filsafat  Pengetahuan,  Yogyakarta, Kanisius, cetakan pertama. Mohammad  Sobary,  1994, Spiritualitas  Baru:  Agama  dan  Aspirasi  Rakyat, Yogyakarta, Dian Interfide, cetakan I.
Erich Fromm, 1997, Masyarakat yang Sehat, Jakarta, Yayasan Obor, cetakan pertama.
Ahmad  Ramadhan,  1998, The  Place  of  Islamic Education  in  the  National Education System in Indonesia, Tesis S2, Leiden University.
Nurcholis  Madjid,  1999, Cita-cita  Politik  Islam  Era  Reformasi, Jakarta, Paramadina, cetakan I.
Romo  Mangun  Wijaya,  1999, Saya  Ingin  Membayar  Hutang  kepada  Rakyat, Yogyakarta, Kanisius, cetakan I. J.  Riberu,  2001, Pendidikan:  Kegelisahan  Sepanjang  Zaman, Yogyakarta, Kanisius.
Sindunata, Editor, 2001, Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman, Yogyakarta, Kanisius
Paulo Freire dan Ira Shor, 2001, Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman, Yogyakarta, LkiS, Cetakan I.
Mas'ud, Abdurrahman, 2004, Menggagas  Format  Pendidikan  Nondikotomik: Humanisme  Religius  sebagai  Paradigma  Pendidikan  Islam, Yogyakarta, Gama Media, Cetakan pertama. Kimball, Charlces, 2004, Kala Agama Jadi Bencana, Bandung, Mizan, cetakan pertama.
H.A.R  Tilaar,  2004, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional ,  Jakarta,  Penerbit Rineka Cipta, cetakan pertama. Ngainum Naim,  2004, Krisis Moralitas dan Tanggung-Jawab Dunia Pendidikan,
MPA edisi Juli 2004, Surabaya.
Ki Supriyoko, 2004, Remang-Remang Masa Depan Pendidikan Nasional, Media Indonesia, edisi 10 Agustus 2004.