Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 1, January-June 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13451
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Hukuman Kebiri:
Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020
Amrullah Bustamam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Hari Rizky Putra Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh amrullah@ar-raniry.ac.id
Abstract: This study aims to present Maqashid Syariah's perspective on the pros and cons of  the  enactment  of  castration  penalties  for  perpetrators  of  child  sexual  crimes  in  the Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  No.  70  of  2020.  This  research  is  qualitative research in the form of literature studies. This type of Islamic law research with maqashid sharia approach. The results of this study aim to find out about the regulation of castration punishment in Perppu Number 70 of 2020 for perpetrators of child sexual crimes, and to find  out  how  Islamic  law  with  the  Maqashid  Syariah  approach  regarding  castration punishment. In this study also presented pros and cons of this castration penalty, some allow and also some prohibit this of course this argument is based on the approach of Maqashid Syariah. The presence of sharia maqashid is certainly needed in formulating a rule that will be a foothold and become a benchmark for the survival of a law. The purpose of Islamic law is also always relevant wherever and whenever it exists in terms of dynamic and elastic. Chemical castration punishment certainly cannot be used as a single solution to  overcome  the  problem  of  crimes  of  sexual  violence  against  children,  the  need  for awareness and cooperation of the community and government to deal with sexual crimes against children.
Keywords: Castration, Punishment, Sexual Crimes, Child
Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk menyajikan perspektif Maqashid Syariah tentang pro dan kontra pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak didalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  70  Tahun  2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Jenis penelitian hukum Islam  dengan  pendekatan  Maqashid  Syariah.  Hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui tentang pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah mengenai hukuman kebiri ini. Didalam penelitian ini juga tersaji Pro dan Kontra terhadap hukuman kebiri ini, ada yang membolehkan dan juga ada  yang  melarang  hal  ini  tentunya  argumen  ini  didasari  oleh  pendekatan  Maqashid Syariah.  hadirnya  maqashid  syariah  tentunya  sangat  dibutuhkan  dalam  merumuskan sebuah aturan yang akan menjadi pijakan dan menjadi tolak ukur bagi kelangsungan hidup suatu  hukum.  Tujuan  hukum  Islam  juga  selalu  relevan  dimanapun  dan  kapanpun keberadaanya  dalam  hal  dinamis  dan  elastis.  Hukuman  kebiri  kimia  tentu  tidak  bisa dijadikan  solusi  tunggal  untuk  mengatasi  permasalahan  kejahatan  kekerasan  seksual terhadap anak, perlu adanya kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menangani kejahatan seksual seksual terhadap anak.
Kata Kunci : Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual, Anak

## A. Pendahuluan
Anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  memiliki  peran  penting  untuk pembangunan  nasional  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  negara  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  anak  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan.  Pesatnya  arus globalisasi  dan  dampak  negatif  dari  perkembangan  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.
Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  telah  menjadi  perhatian  hampir diseluruh  negara  tak  terkecuali  Indonesia.  Menurut  data  dari  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RepublikIndonesia disebutkan bahwa terkhusus  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  terjadi  peningkatan  kasus.  Hal  itu dibuktikan dengan jumlah kasus yang tercatat pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi sebanyak 1.848 kasus.
Pelaku  kejahatan  dalam  kasus  kejahatan  seksual  sering  disebutkan  sebagai pedofilia, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.
Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual terhadap anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak  untuk  melakukan  aktivitas  seksual.    Akibatnya  anak  yang  menjadi  korban  akan mendapat  trauma yang dapat membahayakan bagi jiwa anak sehingga anak tidak bisa tumbuh berkembang dengan wajar. Hal lain juga dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti: ancaman  terhadap  keselamatan  hidup  anak,  merusak  struktur  keluarga,  munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang dapat memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korbannya.
Dampak kasus kejahatan seksual terhadap anak sangat besar, dimana korban yang masih  anak-anak  dan  membutuhkan  perlindungan  justru  mendapatkan  perilaku penyimpangan.  Walau  pun  pada  tahun  2002  telah  terbit  aturan  tentang  perlindungan anak sudah ditetapkan dalam pasal 294 KUHP, namun kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak masih terus terjadi.
Tindakan tersebut bisa terjadi dimana saja, dan kapan saja, dilakukan oleh orang terdekat atau orang asing sekalipun sehingga korbannya tidak hanya satu bahkan bisa mencapai  puluhan,  apabila  melihat  dari  sudut  pandang  lain,  hukuman  yang  sudah ditetapkan  apakah  dapat  memberi  efek  jera  dan  setimpal  dengan  perbuatan  si  pelaku yang membunuh keceriaan dan psikologi anak-anak.
Publik  sudah  dibuat  benci  dengan  kasus  kejahatan  seksual  terhadap  anak  yang terjadi  di  Tanah  Air,  beberapa  pihak  mengusulkan  hukuman  kebiri  atau  kasatri  bagi
pelakunya, ide ini terbit dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial.  Pengebirian  berdampak  pada  penghilangan  dorongan  seksual  sehingga  para pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa dicegah untuk memangsa korban baru.
Dalam dunia medis, pengebirian dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi, kebiri dengan pembedahan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai  tempat  produksi  hormon  testoteron.  Sedangkan  cara  kedua,  dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Kedua model kebiri ini sama-sama melumpuhkan fungsi organ vital laki-laki dalam hal seksualitas. Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, ada yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  harus  mendapatkan  penanganan    secara  luar biasa.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  terus  mengupayakan  agar  anak-anak  di  Indonesia terlindungi  dari  setiap  tindak  kekerasan  dan  eksploitasi  melalui  sejumlah  peraturan perundang-undangan.Yang terbaru Presiden RI Joko Widodo membuat Penetapan,Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  70  Tahun  2020 tentang  Tata  CaraPelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak (PP Kebiri Kimia) dengan hadirnya aturan ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku Kejahatan Seksual.  Untuk mencegah seseorang  melakukan kejahatan yang sama atau calon pelaku.
Terdapat  persyaratan  seorang  pelaku  bisa  di  kebiri,  didalam  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa jika seorang pelaku bisa di kebiri apabila: pelaku pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain,  sehingga  menimbulkan korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, dan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.
Meskipun  demikian,  peraturan  ini  masih  menimbulkan  Pro  dan  Kontra,  dalam hukum pidana, aturan ini menjadi langkah atau tujuan untuk mencegah lonjakan kasus kejahatan seksual terhadap Anak. sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberi rasa takut kepada pelaku, dan calon pelaku.
Dalam  perspektif  maqashid  Syariah,  pemberian  hukuman  ini  mendapat penerimaan dan penolakan, pemberian hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap  Anak.  akan  bertentangan  dengan  prinsip  maqasid  asy- syari’ah  ya kni  akan bertentangan  dengan  prinsip  hifdz  an-nafs  (pemeliharaan  jiwa)  dan  prinsip  hifdz  an- nasab  (pemeliharaan  keturunan).  Ditinjau  dari  prinsip  hifdz  an-nafs  hukum  kebiri menimbulkan efek negatif seperti merusak atau bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan  fungsi  otot,  osteoporosis,  mengurangi  jumlah  sel  darah  merah,  dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya.
Meskipun  pelaku  kekerasan  seksual  harus  di  hukum  dengan  hukuman  yang setimpal,  bukan  berarti  tanpa  pertimbangan  hak  individu  pelaku  dengan  pengebirian akan  menyebabkan  rusaknya  organ  tubuh  pelaku  maka  tujuan  hukuman  tidak  akan tersampaikan. Selain itu juga bertentangan dengan prinsip hifdz an-nasb. Karena dengan kebiri dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan keturunan.
Syari’at Isla m tentu tidak menghendaki segala perilaku seksual yang menyimpang, karna perbuatan ini melanggar perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam al- Qur’an surat al-Nur ayat 30.
اْوُظَفَْيََو ْمِّهِّراَصْبَا ْنِّم اْوُّضُغَ ي َْيِّْنِّمْؤُمْلِّ ل ْلُق
َنْوُعَ نْصَي اَِّبِ ٌۢ رْيِّبَخ َٰ للّا َّنِّا ْۗ ْمَُلَ ىٰكْزَا َكِّلٰذ ْۗ ْمُهَجْوُرُ ف
Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya,  dan  memelihara  kemaluannya;  yang  demikian  itu  adalah  lebih  suci  bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".
Adapun  pendapat  berbeda  yang  menyatakan  setuju  untuk  diterapkannya hukuman  kebiri  dengan  dasar  maqashid  al-syariah  adalah  sebagai  upaya  untuk melindungi  terpeliharanya  akal  (hifzh  al- ‘aql).pemberl akuan  sanksi  hukum  kebiri, dimensi  nilai-nilai  maqashid  syariah  dapat  dilihat  dalam  rangka  menjaga  eksistensi ketentuan  hukum  yang  bersumber  dari  ajaran  agam  Islam  terkait  larangan  agama melakukan kejahatan seksual. Dalam konteks inilah, keberadaan hifz al-din juga tidak bisa di  pisahkan.  Karena  pada  dasarnya  Tujuan  hukuman  tersebut  sudah  relevan  dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemashlahatan umat secara menyeluruh. Sebagai hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tercapai kebaikan bagi umat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta befungsi sebagai langkah pencegahan atau preventif terhadap kemungkinan terjadinya penanggulangan jenis kejahatan yang sama,  dan  represif    dalam  mendidik  pelaku  agar  ia  menjadi  orang  yang  baik  dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat.
Berdasarkan hal ini, timbul pertanyaan bagaimana pengaturan tentang hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, pertanyaan lain yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap  hukuman  kebiri  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  Pertanyaan- pertanyaan  seperti  ini  yang  penting  untuk  dilakukan  kajian  lebih  mendalam gunamemberikan informasi bagi masyarakat terhadap hukuman kebiri ini.

## B. Hukuman Kebiri dalam Perspektif Perppu

## 1. Hukuman Kebiri dalam Perspektif Perppu Nomor 70 Tahun 2020
Pengaturan  terkait  hukuman  kebiri  kimia  telah  dirumuskan  sebelum  adanya Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dinyatakan  dalam  pasal  81  ayat  7  yakni “terhadap pelaku sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai
tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik”,  kemudian Perppu tersebut diganti menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, namun pengaturan terkait hukuman kebiri tetap sama, sesuai dengan pasal 81 ayat 7. 1
Namun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Hanya menyatakan bahwa pelaku dapat  dikenakan  hukuman  kebiri  kimia  apabila  perbuatannya  terbukti  sesuai  dengan ketentuan pada ayat 4 dan ayat 5, tidak ada pengaturan tentang defenisi kimia hingga tata cara pelaksanaannya, hanya saja dalam pasal 81A pada ayat (2) menyatakan bahwa kebiri kimia  berada  dibawah  pengawasan  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
Hukuman  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  sebenarnya  telah dirumuskan  pada  tahun  2015  oleh  Menteri  Sosial  Khofifah  Indar  Parawansa,  dirinya beralasan bahwa banyak negara yang telah menerapkan hukuman ini sebagai pengontrol libido  terhadap  pelaku  kekerasan  sesual  terhadap  anak,  selanjutnya  usulan  tersebut disambut baik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 2 Sehingga pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan  Anak,  yang  kemudian  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2016  dan  empat  tahun  kemudian  Presiden  Jokowi  menanda  tangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.
Dalam  pasal  1  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020,  bahwa tindakan  kebiri  kimia  merupakan  tindakan  pemberian  zat  kimia  melalui  metode penyuntikan  maupun  metode  lain  kepada  pelaku  kekerasan  seksual  yang  pernah dipidana  karena  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kepada  anak  untuk  melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari  satu,  mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  kejiwaan,  penyakit  seksual  menular, terganggu  atau  hilangnya  fungsi  organ  reproduksi,  dan  atau  mengakibatkan  korban meninggal,  tindakan  ini  dilakukan  untuk  menekan  hasrat  seksual  yang  berlebih,  yang disertai dengan rehabilitasi. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan aturan ini telah diatur dalam palam pasal 3 yakni petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan bidangnya dan atas perintah dari kejaksaan. Jangka waktu berlakunya hukuman kebiri kimia yakni paling lama (2) tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5.
Pada  pasal  6  Peraturan  Pemerintan  Nomor  70  Tahun  2020,  tahapan-tahapan kebiri  kimia  dilakukan  melalui  tiga  tahapan,  yakni  penilaian  klinis,  kesimpulan,  dan pelaksanaan. Penilaian klink diatur dalam pasal 7, bahwasanya tahapan ini dilakukanoleh
1 Arief Hanafi, “Rekontruksi Hukum Tentang Hukum an Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 14, no. 1 (2017): 124.
2 Roszana Gelar Al-Ahmad Dina , “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana,” Novum Jurnal Hukum 7, no. 3 (2020): 28.
tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiatri, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tahapan  awal  sebelum  dilakukannya  penilaian  klinis  yakni  kementerian  di  bidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat  9  (sembilan)  bulan  sebelum  terpidana  selesai  menjalani  pidana  pokok,  dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkoordinasi dengan  kementerian  di  bidang  kesehatan  untuk  melakukan  penilaian  klinis,  maka penilaian  klinis  dimulai  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  adanya  koordinasi. Tahap  kesimpulan  sebagaiamana  yang  diatur  dalam  pasal  8  yakni  memuat  hasil kesimpulan  dari  tahapan  penilaian  klinis  untuk  memastikan  apakah  pelaku  layakatau tidak  diberikan  hukuman  kebiri  kimia,  dan  kesimpulan  ini  harus  disampaikan  kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari.
Tahap pelaksanaan sebagaiamana yang diatur dalam pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak untuk diberikan  hukuman  kebiri  kimia,  kemudian  jaksa  memerintahkan  dokter  guna melaksanakan  kebiri  kimia,  pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  dilakukan  setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dirumah  sakit  milik  pemerintah  atau  daerah  yang  ditunjuk  oleh  jaksa,  pada  saat pelaksanaanya  dihadiri  oleh  jaksa,  perwakilan  kementerian  hukum,  perwakilan kementerian  sosial,  dan  perwakilan  dari  kementerian  kesehatan.  Pelaksanaan  ini tertuang dalam dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.
Dijelaskan di dalam pasal 10, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan hukuman kebiri maka akan ditunda selama 6 (enam) bulan, dan selama itu akan terus dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan  ulang guna memastikan kembali  apakah pantas atau tidak, namun apabila pelaku tidak layak diberikan hukuman kebiri kimia, maka jaksa tingkat  pertama  secara  tertulis  dengan  melampirkan  hasil  penilaian  ulang  dan kesimpulan ulang. Apabila pelaku melarikan diri maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan akan ditunda, dan jaksa bekerjasama dengan pihak  kepolisian  dalam  menanganinya,  jika  pelaku  tertangkap  atau  menyerahkan  diri maka jaksa akan berkoordinasi kembali dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan.
Apabila  di  urutkan  berikut  adalah  tahapan-tahapan  yang  dilalui  untuk menetapakan Hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elekktronik,  Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yaitu:
a. Dalam poin menimbang, tertulis bahwa aturan ini dibuat untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap anak.
b. Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntkan atau metode lain,  yang  dilakukan  kepada  pelaku  yang  pernah  dipidana  karena  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain,  sehingga  menimbulkan  korban  lebih  dari  satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi
c. Tata cara pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam pasal 5 hingga pasal 13. Pada pasal 5, tertulis tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Kemudian pada pasal 6 disebutkan, tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.
d. Penilaian  klinsi  dilakukan  oleh  tim  yang  terdiri  dari  petugas  yang  memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian ini meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
Mekanisme penilaian klinis yakni sebagai berikut:
a. Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa.
b. Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dilakukan  paling  lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok.
c. Dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam  huruf  b,  jaksa  menyampaikan  pemberitahuan  dan  berkoordinasi  dengan kemeterian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis
d. Penilaian  klinis  dimulai  paling  lambat  tujuh  hari  kerja  setelah  diterimanya pemberitahuan sebagimana dimaksud dalam huruf c.
Hasil dari penilaian klinis adalah kesimpulan untuk memastikan apakah pelaku kekerasan  seksual  tersebut  layak  atau  tidak  layak  mendapat  hukuman  kebiri  kimia. Kesimpulan ini disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan  dari jaksa. Jika disimpulkan layak, maka pelaku akan  dikenai tindakan kebiri kimia.
Pelaksanaan tindakan kebiri kimia diatur dalam pasal 9, yakni sebagai berikut:
a. Pelaksanan  tindakan  kebiri  kimia  dilakukan  setelah  kesimpulan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan  pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.
b. Dalam  jangka  waktu  paling  lambat  tujuh  hari  sejak  diterimanya  kesimpulan sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a,  jaksa  memerintahkan  dokter  untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku.
c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setela terpidana selesai menjalani pidana pokok.
d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan dirumah sakit milik pemerintah atau rumah rumah sakit daerah yang ditunjuk.
e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  sosial,  dan  kementerian yang menyelenggarakan.
f. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara.
g. Jaksa  memberitahukan  kepada  korban  atau  keluarga  korban  telah  dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.
Kemudian  diatur  dalam  pasal  10,  diatur  ketentuan  jika  pelaku  disimpulkan  tak layak mendapatkan kebiri kimia. Jika kesimpulan ini yang didapat, maka tindakan kebiri kimia ditunda paling lama enam bulan. Selama masa penundaan itu dilakukan penilaian klinis dan kesimpulan ulang. Jika penilaian klinis dan kesimpulan ulang tetap menyatakan pelaku  tak  layak  dikenakan  kebiri  kimia,  maka  jaksa  memberitahukan  secara  tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Pasal 11 selanjutnya mengatur, bila pelaku melarikan diri, maka tindakan kebiri kebiri  kima  ditunda  pelaksanaannya.  Jaksa  kemudian  harus  berkoordinasi  dengan Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk  memburu  pelaku  jika  pelaku  tertangkap  atau menyerahkan diri setelah kabur, jaksa berkoordinasi dengan kemeterian urusan hukum, sosial dan kesehatan untuk melaksanakan kebiri kimia.Adapun pasal 12 menyebutkan, bila pelaku meninggal, jaksa harus memberitahu secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Pandangan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukum ini haruslah sangat diperhatikan,  perlu  adanya  pertimbangan  akan  pengeluaran  biaya  dan  efektifitas hukuman, serta  pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, karena ditakutkan akan  terjadi  ketidakseimbangan  antara  tujuan  pemidanaan  dengan  praktek penjatuhannya. Jika melihat teori-teori dalam hukum pidana yakni teori retributif, teori deterrence ,  teori  rehabilitasi,  dan  teori-teori  resosialisasi  dikaitkan  dengan  hukuman kebiri maka analisinya yakni: 3
a. Teori retributif :  menyatakan  bahwa  hukuman  merupakan  hal  mutlak  yang  harus dijatuhkan  kepada  orang  yang  telah  melakukan  tindak  kejahatan  sebagai  suatu konsekuensi atas perbuatannya.
b. Teori deterrence :  menyatakan  bahwa  tujuan  penjatuhan  hukuman  pidana  selain hanya  balas  dendam  kepada  pelaku,  sebenarnya  tujuan  dari  hukum  pidana  yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, menekan angka kejahatan, serta menekan angka kerugian,  maka  hukuman kebiri  kimia  diharapkan  dapat  menurunkan  angka  kasus kejahatan seksual terhadapk anak serta sebagai bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan.
3 Naibaho  and  Tunggal  S  Nathalina,  “Penjatuhan  Kebiri Kimia  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Seksual Terhadap Anakdalam Perspektif Falsafah Pemidanaan,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 50, no. 2 (2020):
332 – 35.
c. Teori  rehabilitasi,  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan  yakni  untuk memperbaiki diri seseorang.
d. Teori  resosialisasi,  menyatakan  bahwa  tujuannya  adalah  memasyarakatkan  pelaku kejahatan,  maka diharapkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada  pelaku memberikan  efek  jera  dan  ketika  kembali  dalam  lingkungan  masyarakat  tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.
2. Perspektif Maqashid  Syari’ah  Terhadap  Hukuman  Kebiri  bagi  Pelaku  Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Meningkatnya kasus kejahatan seksual terutama pada kejahatan seksual terhadap mendapat  perhatian  besar  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah  berupaya  untuk melindungi anak Indonesia dari kejahatan seksual hal ini dibuktikan dengan terbitnya sebuah aturan dalam Perppu (peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 70 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang   Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
Kebiri  adalah  sebuah  perlakuan  bedah  atau  penggunaan  bahan  kimia  yang ditujukan  untuk  meniadakan  fungsi  kelamin  pada  pejantan  atau  pada  betina  pada ovariumnya. Kebiri juga dapat dilakukan pada hewan dan juga manusia.
Kondisi  perubahan  sosial  merupakan  bagian  dari  fenomena  hukum  alam ( sunatullah )  yang  niscaya  dalam  lintasan  sejarah  kehidupan  manusia. 4 Tidak  dapat dinafikan,  perubahan  sosial  tersebut  seringkali  menuntu  pembaharuan  pada  berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali dalam hal implementasi hukum Islam. 5 Pada konteks inilah, eksistensi hukum Islam dituntut agar senantiasa responsif, adaptif, akomodif dan solutif terhadap berbagai problem hukum yang ada ditengah masyarakat yang dinamis dan kompleks. 6
Sebagai salah satu pendekatan hukum Islam, keberadaan konsep maqashid syariah semakin  banyak  dikaji  dan  dikembangkan, 7 bahkan  digunakan  oleh  para  ahli  hukum Islam kontemporer dalam menjawab berbagai problem hukum Islam yang berkembang. Hal demikian tidak lain, dikarenakan konsep maqashid syariah merupakan bagian dari metodologi  hukum  Islam  (ushul  fikih)  yang  bersifat  fleksibel  dan  universal  ketika digunakan dalam rangka pengembangan produk pemikiran hukum Islam. 8
4 Ali  Muhammad  Bhat,  “Social  Evolution  in  Islam,” Innovation  Issues  and  Approaches  in  Social Sciences , 2014, 71. 5 Mohammed Allie Moosagie, Islamic Law  and Social Change: A Legal Perspective (Afrika Selatan: Universitas Cape Town, 1989), 6 – 7.
6 Zubaedi,  “Membangun  Fikih  Yang  Beriorentasi  Sosial:  Dia lekta  Fikih  Dengan  Realitas  Empirik Masyarakat,” Al- Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 2006, 434 – 35. 7 Hendra  Gunawan,  “Sistem  Peradilan  Islam,” Hendra  Gunawan,  Sistem  Peradilan  Islam  (Padang Sidempuan: Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu- Ilmu Kesyari’ahan Dan Pranata Sosial , 2019, 90 – 103.
8 Anwar, Maqashid Syari’ah Dalam Metodologi Ushul Fikih Dalam Fikih Kebinekaan (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 71.
Pada  pembahasan  ini  Jasser  Auda  salah  tokoh  intelektual  muslim  kontemporer berpendapat mengenai pemberlakuan hukum kebiri dalam pespektif maqashid syariah penting diketahui bahwa keberadaan hifz al-din (proteksi agama) merupakan hal yang urgen dalam kehidupan keberagaman bagi umat Islam. 9 Hal demikian disebabkan ajaran agama menjadi pedoman hidup umat Islam. Disamping agama Islam memuat berbagai kompenen terkait akidah, seperti terkait keyakinan atau kebiramanan terhadap hal-hal yang bersifat teologis dan lain sebagainya. Agama Islam juga memuat berbagai komponen yang  menyangkut  ketentuan  hukum  seorang  muslim,baik  hubungan  dengan  tuhannya maupun  hubungan  dengan  sesama  manusia  dan  makhluk  lain  serta  lingkungan hidupnya. 10
Pada  konteks  pemberlakuan  sanksi  hukum  kebiri,  dimensi  nilai-nilai maqashid syariah dapat dilihat dalam rangka menjaga eksistensi ketentuan hukum yang bersumber dari  ajaran  agam  Islam  terkait  larangan  agama  melakukan  kejahatan  seksual.  Dalam konteks  inilah,  keberadaan hifz  al-din sebagai  element  fundamental  dalam  konsep maqashid syariah penting untuk diperluas. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, menyatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang terbuka. Oleh sebab itu, menjadi hal niscaya jika perlu adanya pengembangan dalam instrumen dalam komponen hukum Islam agar dapat aplikatif dalam menyelesaikan problem hukum Islam yang ada. Atas dasar inilah, maka tindakan kejahatan pedofilia telah bertentangan dengan ajaran agama Islam, terlebih terkait ajaran Islam yang berupa ketentuan hukum hukum syariat atas larangan tindakan kejahatan seksual.
Hal demikian disebabkan komponen dalam ajaran Islam tidak dapat di lepaskan dari tiga hal. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang mengikat perbuatan lahir  umat  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  (fikih).  Kedua,  hal-hal  yang  berkaitan dengan keyakinan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (akidah). Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari (akhlak). 11
Berdasarkan  tiga  komponen  agama  Islam  ini,  maka  tindakan  kejahatan  seksual terhadap anak dapat berimplikasi pada tiga komponen ajaran agama Islam, baik hukum syariah(fikih),  akidah,  maupun  akhlak  (etika  moral).  Dari  sini  maka  pemberian  sanksi hukum  kebiri  dapat  dikatakan  sejajar  dengan  orientasi  pensyariatan  hukum  Islam ( maqashid syariah ) berkaitan komponen-komponen yang termuat dalam pengembangan cakupan konsep hifdz al- din.
Perlu diketahui bahwa di balik kekejaman tindakan kejahatan seksual terhadap anak,  terdapat  dampak  negatif  yang  besar  bagi  kondisi  kejiwaan  anak  yang  menjadi
9 Hendra  Gunawan, “Karakteristik  Hukum  Islam,” Jurnal  Al-Maqasid:  Jurnal  Ilmu  Kesyariahandan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum , 2018, 105 – 25.
10 Ahmad Suganda, “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemashlahatan Masyarakat,” Ahmad Suganda, Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemashlahatan Masyarakat (Jurnal At - Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan , 2020, 6 – 7.
11 Zurifah Nurdin, “Hubungan Aqidah, Syari’ah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama,” Zurifah Nurdin, Hubungan Aqidah, Syari’ah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama (Jurnal Ilmiah Syi’ar , 2020, 100.
korban. Setidaknya terdapat beberapa kondisi kejiwaan yang dialami oleh para korban kejahatan seksual sebagai berikut:
1. Trauma secara seksual ( traumatic sexualization ). Seseorang yang pernah mengalami kekerasan  seksual  cenderung  akan  menolak  melakukan  hubungan  seksual.  Dalam kasus  tertentu,  bahkan  dapat  menjadikan  korban  berpotensi  akan  lebih  memilih pasangan sesama jenis dikarenakan pasangan yang lawan jenis pernah melakukan hal yang buruk dalam kehidupannya.
2. Tidak berdaya ( powerlessness ). Rasa takut yang dialami oleh korban kejahatan seksual dapat  menembus  kehidpan  korban  dalam  berbagai  bentuk  seperti  mimpi  buruk, pobia, dan kecemasan yang disertai dengan rasa sakit. Kondisi kejiwaan yang tidak berdaya tersebut dapat mengakibatkan kondisi fisik individu korban merasa lemah, sehingga  kurang  bahkan  tidak  efektif  dalam  menjalankan  pekerjaan  atau  berbagai aktifitas  sehari-hari  dalam  kehidupannya.  Tidak  hanya  itu,  beberapa  korban  juga merasakan sakit pada tubuhnya.
3. Stigma  ( stigmatization ).  Seorang  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  seksual memiliki  potensi  merasa  bersalah,  malu,  dan  memilki  gambaran  diri  yang  buruk. Berbagai  rasa  tersebut  terbentuk  akibat  ketidakberdayaan  dan  merasa  bahwa  diri mereka  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  mengontrol  dirinya.  Selai  itu,  korban  juga sering  merasa  berbeda  dengan  orang  lain,  bahka  marah  pada  tubuhnya  akibat penganiayaan berupa dari tindak kejahatan seksual yang dialaminya. 12
Jika  dilihat  dalam  perspektif maqashid  syariah, maka  berbagai  dampak  negatif yang dialami korban kejahatan seksual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, memilki relevansi kuat dengan tiga element fundamental dalam konsep maqashid syariah , yakni hifdz al-nafs (proteksi jiwa), hifdz al-aql (proteksi akal), dan hifdz al-nasb (proteksi keturunan). Analisa demikian tidaklah  berlebihan, mengingat eksistensi manusia secara utuh dalam perspektif psikologi meliputi aspek ruh, akal, hati, dan fisik (tubuh). 13 Oleh sebab itu, penggunaan tiga perspektif maqashid berupa hifdz, al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al- nasl dalam  konteks  menganalisa  kasus  kejahatan  seksual  merupakan  perspektif  yang tidak boleh terbagi. Dengan kata lain, tiga perspektif maqashid lainnya dalam menganalisa dampak kejahatan seksual yang diterima oleh korban. Pada konteks inilah, pentingnya keasadaran  bahwa  sistem  hukum  Islam  merupakan  sistem  hukum  yang  multidimensi. Dimana berbagai pendekatan teori hukum Islam dapat digunakan sebagai penghubung dan  menjadi  satu  kesatuan  yang  saling  melengkapi.  Oleh  sebab  itu  pemberian  sanksi hukum  kebiri  bagi  pelaku  kajahatan  seksual  terhadap  anak  dapat  dikatakan  tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketiga perspektif maqashid yakni hifdz al-nafs, hifdz al-aql, dan hifdz al-nasl.
12 Probosiwi and Bahransyaf, Pedofilia Dan Kekerasan Seksual , n.d., 31 – 32.
13 Afrizal  Ahmad,  “Reformulasi Konsep  Maqashid  Syari’ah;  Memahami  Kembali  Tujuan  Syari’at Islam Dengan Pendekatan Psikologi,” Hukum Islam 1 (2014): 54.
Akan tetapi jika dikaji dalam hifdzal Mal Dalam melihat kebiri kimia, maka perlu melihat maqashid syariah sebagai dasar melihat suatu hukum menurut Islam. Maqashid syari’ah  dapat  diartikan  sebagai  tujuan  hukum  Islam  atau  tujuan -tujuan  agama.  Maka, pengkajian mengenai maqashid syari’ah d iperlukan terlebih dahulu sebelum menentukan suatu  hukum  Islam.  Menurut  Ibnu  ‘Asyur,  maqashid  syari’ah  berfungsi  untuk  menjaga ketertiban  umum,  menolak  dampak  yangnegatif,  dan  sebagainya.  Dengan  maqashid syari’ah, dapat dicapai ketentraman, kedamaian, dan kepastian hukum. 14
Hukuman  kebiri  bagi  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak  sudah  relevan. Karena  dianggap  telah  mencapai  kemashlahatan  umat,  dan  tercapainya hifz  al- ‘aql (melindungi akal, khususnya pada korban, yang dalam maqashid al- syari’ah melindungi akal tersebut merupakan salah satu lima pilar pokok yang harus dilindungi keberadaanya, jika  tidak  maka  terancamlah  kehidupan  manusia.  Seperti  rasa  tidak  aman,  takut,  dan khawatir terhadap ancaman kejahatan seksual terkhusus kepada anak.
Islam  sebagai  agama rahmatan  lil  ‘alamin mengajarkan  tentang  pentingnya dibentuk suatu hukum untuk memelihara agama ( hifz al-din ) , jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al- ‘aql) ,  keturunan (hifz  al-nash) dan  harta (hifz  al-mal ).Hukuman  yang  dapat mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh karena dapat memberikan efek  jera  bagi  pelaku,  berfungsi  preventif  terhadap  kemungkinan  pengulangan  jenis kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.
Penetapan  sanksi  berupa  hukuman  kebiri  untuk  memelihara  akal (hifz  al- ‘aql) dalam kejahatan seksual tehadap anak ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku sehingga dengan diterapkannya hukuman ini diharapkan dapat melindungimasyarakat dari rasa takut, khususnya bagi anak-anak yang  merupakan sasaran utama  dalam kejahatan ini. Sehingga  dalam  hal  ini,  eksistensi  adanya  hukuman  kebiri  diharapkan  sebagai  solusi pokok ( daruriyyah ) untuk menangani kejahatan seksual terhadap anak.
Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam, eksistensi akal yang seharusnya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan akhirat perlu dilindungi keberadaanya, baik itu dari rasa trauma, takut, khawatir, dan rasa  takut  yang  mengganggu  kehidupan  manusia,  hal  ini  akan  menimbulkan  kerugian ( mafsadah ).  Oleh  sebab  itu,  adanya  tambahan  hukuman  kebiri  dengan  tujuan  agar terciptanya kemaslahatan.
Tambahan  hukuman  kebiri  merupakan  hal  yang mashlahat ,  sebagai  hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan manfaat yang menghasilkan  kebajikan  umum  dengan  tidak  adanya  lagi  kejahatan  seksual  terhadap anak. 15
14 Januar Al Fajri, Peranan Konselor  Dalam Proses Penyembuhan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual , 2018, 18 – 21.
15 Nursiyanti, Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).
Namun  jika  diteliti  lebih  jelas,  dengan  dilakukannya  tindakan  kebiri  kima  pada seorang  pelaku  tindakan  pencabulan,  maka  hal  ini  akan  memengaruhi  kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, hifdh al-nasb atau menjaga nasab dapat terganggu. Pada dasarnya tindakan pencabulan sendiri juga telahmenyalahi hifdh al-nafs orang lain yang menjadi korban dari pelaku tindakan pencabulan tersebut. Sebab, pelaku telah mengganggu hidup korban dengan memaksa menyetubuhi korban, terlebih ketika ketika  korban  masih  berusia  anak-anak,  pemberian  hukum  kebiri  kimia  juga  dapat mengganggu hak hidup diri pelaku, karena kenyamanan dan kesehatan dirinya terganggu sebab,  adanya  pemberian  cairan  kimia  kedalam  tubuh  pelaku  selama  beberapa  waktu dengan lama masa tertentu dapat menimbulkan efek samping pada tubuh pelaku.
Dengan demikian, pemberian hukum kebiri kimia tidak hanya melanggar hifdh al- nasb dan juga mengganggu hifdh al-nafs orang tersebut. Dengan demikian, melihat dari hukuman  kebiri kimia  sendiri  yang  akan  menurunkan  hasrat  seksual  seseorang  dapat membuat pelaku jadi sulit untuk memiliki keturunan. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya. Sehingga, hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman kepada pelakukarena telah menganggu hifdh al-nafs dan hifdh al-nasl nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memilki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.
Dari pemaparan dalam bab ini, pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu nomor 70 tahun 2020 mendapatkan tanggapan dalam Hukum Islam,  ada  yang menyetujuinya dan ada juga yang tidak. Bagi yang setuju terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari maqashid  syari’ah. dan  tujuan  dari  hukuman  tersebut  sudah  relevan  dengan  tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemashlahatan umat secara menyeluruh, serta berfungsi sebagai  langkah  pencegahan  atau  upaya preventif terhadap  kemungkinan  terjadinya pengulangan  jenis  kejahatan  yang  sama,  dan  represif  dalam  mendidik  pelaku  agar  ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat.
Sedangkan  ketidaksetujuan  terhadap  aturan  ini  dikuatkan  dengan  teori  dari maqashid  syari’ah. Dengan  dilakukannya  tindakan  kebiri  kima  pada  seorang  pelaku tindakan  pencabulan,  maka  hal  ini  akan  memengaruhi  kemampuan  dirinya  dalam meneruskan  keturunan.  Sehingga, hifdh  al-nasb atau  menjaga  nasab  dapat  terganggu. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya. Sehingga, hal  ini  bukan  suatu  pilihan  yang  terbaik  dalam  memberikan  hukuman  kepada  pelaku karena telah menganggu hifdh al-nafs dan hifdh al-nasl nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan,  tetapi  sebagai  manusia  ia  juga  memilki  hak  hidup  dan  hak  melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

## C. Kesimpulan
Hukuman kebiri atau kastrasi adalah tindakan bedah medis yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada manusia. Kebiri juga terbagi  menjadi dua jenis yaitu kebiri bedah dan kebiri kimia hukuman kebiri yang ditetapkan dalam PERPPU Nomor 70 Tahun  2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan  Kebiri  Kimia,  pemasangan  Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi,  dan  Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak. Merupakan  suatu  proses  kebiri  kimia  yang  dilakukan  disaat  pelaku  telah  menjalani pidana pokok.
Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu nomor 70 tahun 2020 mendapatkan tanggapan dalam Hukum Islam, ada yang menyetujuinya dan ada juga yang tidak. Bagi yang setuju terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari maqashid syari’ah. dan tujuan dari  hukuman  tersebut  sudah  relevan  dengan  tujuan  hukum,  yaitu  untuk  tercapainya kemashlahatan  umat  secara  menyeluruh,  serta  berfungsi  sebagai  langkah  pencegahan atau upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama,  dan  represif  dalam  mendidik  pelaku  agar  ia  menjadi  orang  yang  baik  dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat.Sedangkan ketidaksetujuan terhadap aturan ini dikuatkan dengan teori dari maqashid syari’ah. Dengan dilakukannya tindakan kebiri kima  pada  seorang  pelaku  tindakan  pencabulan,  maka  hal  ini  akan  memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, hifdh al-nasb atau menjaga nasab  dapat  terganggu.  Pelaku  juga  berhak  mendapatkan  kenyamanan  dan  kesehatan dalam hidupnya sehingga hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman  kepada  pelaku  karena  telah  menganggu hifdh  al-nafs dan hifdh  al-nasl nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memilki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

## Daftar Kepustakaan
Ahmad,  Afrizal.  “Reformulasi  Konsep  Maqashid  Syari’ah;  Memahami  Kembali  Tujuan Syari’at Islam Dengan Pendekatan Psikologi.” Hukum Islam 1 (2014).
Al- Ahmad Dina, Roszana Gelar. “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak  Dit injau  Dari  Pembentukan  Norma  Hukum  Pidana.” Novum Jurnal Hukum 7, no. 3 (2020).
Anwar. Maqashid  Syari’ah  Dalam  Metodologi  Ushul  Fikih  Dalam  Fikih  Kebinekaan . Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
Bhat,  Ali  Muhammad.  “Social  Evolution  in  Islam.” Innovation  Issues  and  Approaches  in Social Sciences , 2014.
Fajri,  Januar  Al. Peranan  Konselor  Dalam  Proses  Penyembuhan  Trauma  Anak  Korban Kekerasan Seksual , 2018.
Gunawan,  Hendra.  “Karakteristik  Hukum  Islam.” Jurnal  Al-Maqasid:  Jurnal  Ilmu Kesyariahandan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum , 2018.
———.  “Sistem  Peradilan  Islam.” Hendra  Gunawan,  Sistem  Peradilan  Islam  (Padang Sidempuan: Jurnal El-Qonuniy: Jurnal Ilmu- Ilmu Kesyari’ahan Dan Pranata Sosial , 2019.
Hanafi, Arief. “Rekontruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 14, no. 1 (2017).
Moosagie, Mohammed Allie. Islamic Law and Social Change: A Legal Perspective . Afrika Selatan: Universitas Cape Town, 1989.
Naibaho,  and  Tunggal  S  Nathalina.  “Penja tuhan  Kebiri  Kimia  Bagi  Pelaku  Kejahatan Seksual Terhadap Anakdalam Perspektif Falsafah Pemidanaan.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 50, no. 2 (2020).
Nurdin, Zurifah. “Hubungan Aqidah, Syari’ah Dan Akhlak Dalam Kehidupan Beragama.” Zurifah  Nurdin,  Hubungan  A qidah,  Syari’ah  Dan  Akhlak  Dalam  Kehidupan Beragama (Jurnal Ilmiah Syi’ar , 2020.
Nursiyanti. Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia . Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.
Probosiwi, and Bahransyaf. Pedofilia Dan Kekerasan Seksual , n.d.
Suganda,  Ahmad.  “Urgensi  Dan  Tingkatan  Maqashid  Syari’ah  Dalam  Kemashlahatan Masyarakat.” Ahmad  Suganda,  Urgensi  Dan  Tingkatan  Maqashid  Syari’ah  Dalam Kemashlahatan Masyarakat (Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan , 2020.
Zubaedi.  “Membangun  Fikih  Yang  Beriorentasi  Sosial:  Dialekta  Fikih  Dengan  Realitas Empirik Masyarakat.” Al- Jami’ah: Journal of Islamic Studies , 2006.