Vol. 7 No.1  Januari Hal 38-60

## ANALISIS  TINGKAT  KONEKSI  POLITIK  TERHADAP TAX AVOIDANCE: PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2015-2019
Kurnia Imanuella 1
Theresia Woro Damayanti 2 1,2 Universitas Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro No 52-60, Salatiga
Surel: theresia.damayanti@uksw.edu
Abstrak.  Analisis  Tingkat  Koneksi  Politik  Terhadap Tax  Avoidance: Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2015-2019. Pendapatan negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak, akan tetapi seringkali penerimaan pajak belum diterima  dengan  maksimal,  salah  satunya  karena  adanya tax  avoidance .  Ada beberapa  alasan  perusahaan  melakukan tax  avoidance, diduga  karena  adanya koneksi politik dalam perusahaan menjadi salah satu penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat koneksi politik terhadap tax  avoidance menggunakan  dua  metode  pengukuran  yang  berbeda.  Data  yang digunakan  merupakan  data  sekunder  yang  diambil  dari  laporan  keuangan perusahaan  manufaktur  yang  terdapat  di  BEI  tahun  2015-2019.  Data  sampel yang  memenuhi  kriteria  sejumlah  376  laporan  keuangan,  diolah  menggunakan uji regresi data panel menggunakan eviews . Penelitian menunjukkan jika koneksi politik diukur menggunakan skor tingkat koneksi politik maka hasil menyatakan bahwa tingkat koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance , sedangkan jika koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy hasil menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Kata Kunci: Tax Avoidance , Tingkat Koneksi Politik
Abstract.  Political  Connection  Level  Analysis  on  Tax  Avoidance:  Manufacturing Company in BEI 2015-2019. Taking into consideration that the highest national income source came from the tax revenue but cannot be neglected, that tax avoidance is one of the determining  factors  why  its  operation  has  not  been  performed  well.  Political  connections presumed to be one driver of the tax avoidance popularity. This study aimed to investigate the  effect  of  corporate  political  connection  towards  tax  avoidance  using  two  different measurement methods. The analysis has used secondary data of manufacturing companies financial statements listed in Indonesia Stock Exchange over the period of 2015-2019. 376 qualified  financial  statements  were  processed  by  using  panel  data  regression  analysis through eviews. Study shows if political connections masured through political connection
Imanuella, Damayanti
value score it affected the tax avoidance, meanwhile if it measured through dummy variable it shows political connections has nothing to do with tax avoidance.
Keywords: Tax Avoidance, Political Connection Level

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  negara  tiap  tahun akan mengalami peningkatan. Sumber data dari www.kemenkeu.go.id,  menjelaskan bahwa  anggaran  belanja  negara tahun  2018  sebesar  2.220,7  T sedangkan  tahun  2019  naik  menjadi 2.461,1  T.  Terdapat  berbagai  hal yang  dilakukan  pemerintah  untuk mewujudkan  tercapainya  anggaran. Salah  satunya  adalah  melalui  pajak, sebagai  sumber  pendapatan  terbesar untuk  negara.  Tahun  2018,  pajak menyumbang  sebesar  1.618,1 T  dari total  pendapatan  negara  1.894,7  T. Sedangkan  pada  tahun  2019,  pajak menyumbang  sebesar  1.786,4 T  dari total  pendapatan  negara  2.165,1  T. Berdasar  data  yang  didapat  dari www.pajak.go.id, presentase realisasi  kepatuhan  formal  wajib pajak  pada  tahun  2012  sebesar 52,30%,  2013  sebesar  56,15%,  dan 2014  sebesar  58,90%.  Presentase kepatuhan  formal  masih  belum maksimal, yang menyebabkan anggaran  pendapatan  negara  belum terpenuhi  seutuhnya,  karena  itu, perlu  untuk  diketahui  alasan  wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya  dalam  membayar pajak. Hal tersebut terjadi, dimungkinkan  karena  wajib  pajak berupa perusahaan melakukan penghindaran  pajak,  baik  secara
legal  ( tax  avoidance) atau  secara illegal  ( tax  evasion) (Hijriani et  al .,
2017).  Seperti  yang  dilakukan  PT Adaro, perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak sebesar  Rp  1,75  T.  Dalam  kasus tersebut,  PT  Adaro  melakukan transfer  pricing ke  anak  perusahaan, hal itu termasuk dalam tax avoidance , karena tidak melanggar aturan tetapi tidak etis untuk dilakukan. Keuntungan  PT  Adaro  berasal  dari sumber  daya  di  Indonesia  tetapi pemasukan  pajak  negara  tidak maksimal (Sugianto, 2019).
Amri  (2017)  menjelaskan definisi  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ) adalah contoh skema yang digunakan perusahaan untuk melakukan tax  planning dengan melakukan penghematan pajak yang dianggap  sebagai  beban  perusahaan. Pada  akhirnya  perusahaan  yang melakukan tax  planning tersebut dapat  meningkatkan  pendapatan bersih.  Terdapat  beberapa cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan tax  avoidance .  Misalnya seperti  menggunakan  orang  yang berpengaruh  di  perusahaan  untuk memberi  keuntungan  dari  aspek pajaknya.  Dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah  (2017),  di  perusahaan
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022 manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI tahun 2010-2015, perusahaan tersebut  menganggap  pajak  menjadi hal yang menghalangi tujuan perusahaan,  sehingga  perusahaan berusaha  menurunkan  nilai  pajak dengan menggunakan koneksi politik. Terdapat  beberapa perbedaan hasil penelitian dengan hasil penelitian  yang  sudah  dibahas sebelumnya , seperti  penelitian  yang dilakukan  Hijriani et  al .  (2017)  di Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Koneksi politik tidak berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance ,  karena  perusahaan  yang diteliti merupakan perusahaan BUMN yang lebih diperhatikan oleh negara, serta pada penelitian beberapa BUMN, perusahaan tersebut sedang diawasi BPK karena mengalami  penunggakan  dalam membayar  pajak.  Penelitian  ini didukung oleh Sugiyarti (2017) yang melakukan  penelitian  di  perusahaan manufaktur  sektor  industri  yang terdaftar  di  BEI  tahun  2012-2016, dijelaskan  bahwa  koneksi  politik tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap tax  avoidance .  Hal  tersebut terjadi karena semakin kuat hubungan  perusahaan  dengan  dunia politik,  semakin  rendah  perusahaan memanfaatkan  hubungan  politik untuk  melakukan tax  avoidance . Perusahaan milik negara (BUMN/D) sebagai principal dianggap  sebagai  perusahaan  yang patuh  akan  peraturan  dalam  hal kewajiban membayar pajak. BUMN/D menunjukkan kepatuhannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan  melakukan tax  avoidance . Sikap  tersebut  diteladankan  kepada agent untuk  menjaga  nama  baik pemerintah  dan  menjadi  contoh untuk  masyarakat  sebagai  wajib pajak  yang  patuh  akan  kewajban perpajakannya.
Penelitian  mengenai  faktor penyebab tax avoidance terus berkembang  dengan  variabel  yang berbeda-beda,  pada  penelitian  ini menyelidiki pengaruh koneksi politik terhadap  penghindaran  pajak  yang dilakukan perusahaan. Seperti dalam penelitian  Ferdiawan  &  Firmansyah (2017), hasil kesimpulannya menunjukkan  bahwa  koneksi  politik mempengaruhi tax  avoidance .  Hasil penelitian  tersebut  tidak  didukung dalam penelitian Hijriani et al . (2017) dan  Sugiyarti  (2017)  yang  memberi kesimpulan  bahwa  koneksi  politik tidak  mempengaruhi tax  avoidance karena  perusahaan  yang  diteliti merupakan perusahaan BUMN sebagai principal yang  dianggap sebagai  perusahaan  yang  patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Adanya  perbedaan hasil  kesimpulan  pada  penelitian terdahulu,  maka  penelitian  ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh  koneksi  politik  terhadap tax avoidance, dengan mempertimbangkan tingkat
konektivitas dan tidak hanya jumlah personil  yang  terhubung  (Supatmi et al. ,  2019).  Penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  data  laporan keuangan terbaru yaitu 2015-2019 di
Imanuella, Damayanti
Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasar  latar  belakang  yang telah  disampaikan,  maka  dapat dirumuskan suatu masalah penelitian,  yaitu  berpengaruh  atau tidaknya  tingkat  koneksi  politik terhadap tax avoidance . Dari perumusan  masalah  tersebut,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menguji  pengaruh  tingkat koneksi politik terhadap tax avoidance .  Penelitian  ini  dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada  negara,  dengan  mengetahui penyebab  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ), pihak pemerintah terkhusus  Direktorat  Jenderal  Pajak dapat melakukan pengendalian secara  preventif  maupun  korektif. Dengan begitu, diharapkan penghindaran pajak dapat diminimalisir dan pendapatan negara akan diterima dengan maksimal. Penelitian ini juga memberikan  manfaat  untuk  pemilik perusahaan manufaktur yang terdaftar  di  BEI  supaya  dapat mengkontrol manajemen perusahaan dalam  melakukan tax  planning , sehingga  nama  baik  perusahaan tidak dirugikan.
TELAAH LITERATUR Teori Keagenan ( Agency Theory ) Perusahaan  yang  berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menghadapi gap antara  pengelola perusahaan atau manajemen dengan pemilik  perusahaan  atau  pemegang saham.  Dalam  hal  ini,  pengelola perusahaan disebut agent , sedangkan
pihak  pemilik  perusahaan  disebut principal (Nurfadilah et  al .,  2015). Untuk  perusahaan  berbentuk  PT, tanggung  jawab principal hanya menyetorkan  modal.  Artinya,  saat perusahaan
mengalami kebangkrutan sangat mungkin modal dari  pemilik  saham  akan  hilang, tetapi  harta  pribadi  dari  pemilik saham  tidak  diikutsertakan  dalam kerugian tersebut. Dengan demikian, terdapat  kemungkinan  yang  terjadi dalam  masalah  keagenan  atau disebut agency problem . Hubungan  keagenan  sebagai suatu  perjanjian  dimana  pihak principal memerintah agent untuk membuat  keputusan  terbaik  bagi principal . Principal
memberikan tanggung  jawab  kepada agent untuk mengambil  keputusan,  dimana  hak dan  kewajiban  kedua  pihak  tertulis dalam  satu  surat  perjanjian.  Pihak agent diasumsikan  tidak  hanya menerima keuntungan financial tetapi  juga  seperti  keuntungan berupa  waktu  luang,  dan  kondisi pekerjaan  yang  atraktif.  Pemegang saham  berharap agent melakukan tanggungjawabnya sesuai wewenang yang  diberikan,  tetapi  seringkali agent melakukan  tindakan  yang bertentangan dengan keinginan principal .  Hal  ini  menyebabkan konflik  yang  terjadi  antara principal dengan agent (K. Sari & Somoprawiro, 2020).
Koneksi Politik Koneksi  politik  adalah  suatu hubungan  antar  suatu  pihak  dengan individu  atau  oknum  yang  memiliki kekuasaan  pada  bidang  politik.
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022 Hubungan  tersebut  bertujuan  untuk mencapai suatu tujuan yang memberi  keuntungan  antar  dua pihak. Keuntungan untuk perusahaan diantaranya yaitu mendapatkan  suntikan  modal,  dan risiko pemeriksaan pajak perusahaan menjadi  lebih  rendah  (Sugiyarti, 2017).  Terdapat  keuntungan  dan manfaat  lainnya  yang  diperoleh perusahaan  seperti  pengurangan biaya kompetisi, mengurangi kewajiban  peraturan,  dan  mudah membuat proyek dengan pemerintah (K.  Sari  &  Somoprawiro,  2020).
Perusahaan disebut terkoneksi politik  apabila  minimal  salah  satu dewan  komisaris  memiliki  jabatan atau  pernah  menjabat  sebagai anggota  pemerintah  negara  yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga  yudikatif,  ataupun  lembaga yang  diperlukan  dalam  tatanan negara  (Maulana  &  Wati,  2019). Perusahaan berkoneksi politik dengan  cara-cara  tertentu,  seperti menjalin kedekatan dengan politisi.
Terdapat  dua  jenis  koneksi politik  yang  ada  dalam  perusahaan. Koneksi  yang  pertama  adalah pemilik  perusahaan  menjadi  bagian dari  anggota  suatu  partai  politik. Koneksi  yang  kedua  adalah  koneksi politik  yang  dibuat  secara  temporer, yaitu  merekrut  komisaris  yang berasal  dari  dunia  politik,  seperti institusi  pemerintah  (Ferdiawan  & Firmansyah,  2017).  Ketika  direktur eksekutif  maupun non eksekutif perusahaan  atau  pemegang  saham merupakan  bagian  dari  pemerintah atau kepala negara, terdapat
kemungkinan perusahaan akan menikmati  fasilitas  dan  kemudahan dalam transaksi perusahaan  (Faccio,
2006). Habib et al . (2017) menjelaskan bahwa suatu
perusahaan  terhubung  secara  politis apabila  setidaknya  satu  pemegang saham  besar  (orang  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung mengendalikan  setidaknya  10%  hak suara  perusahaan)  atau  anggota dewan  adalah  anggota  aktif  atau mantan  anggota  parlemen,  menteri atau  kepala  pemerintahan  daerah, perwira  militer  senior,  atau  orang yang terkait erat dengan politisi atau partai politik.

## Tax Avoidance
Pajak adalah kontribusi besar bagi negara, namun disisi lain  pajak adalah salah satu objek terbesar yang dapat  mengurangi  laba  perusahaan, termasuk  perusahaan  yang  terdaftar di  BEI.  Perusahaan  yang  terdaftar pada  BEI  tidak  hanya  perusahaan swasta, namun juga terdapat perusahaan  pemerintah.  Karena adanya perbedaan kepentingan antara  wajib  pajak  dan  pemerintah, memungkinkan timbulnya penghindaran pajak oleh perusahaan (Hijriani et  al .,  2017).  Wajib  pajak seringkali berupaya untuk mengurangi  beban  pajak  yang seharusnya, dengan melakukan pengelolaan  pajak  atau  mengelola bisnis  dan  keputusan  didalamnya untuk  mendapatkan  keuntungan yang dilihat dari aspek pajaknya, hal itu dapat berujung pada penghindaran pajak (Faradiza, 2019).  Dapat  diartikan  definisi
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
penghindaran  pajak (tax  avoidance) adalah  usaha  mengurangi  atau menghemat  pajak,  selama  hal tersebut  tidak  menentang  peraturan yang  ada  (Hidayat,  2018).  Sesuai dengan  penjelasan  Eksandy  (2017), tax avoidance dilakukan dengan usaha skema  transaksi  yang  tujuannya untuk  meminimalkan  beban  pajak dengan  memanfaatkan  kelemahan perundang-undangan  dan  peraturan yang ada.
Pengembangan Hipotesis Pengaruh  Tingkat  Koneksi  Politik
Terhadap Tax Avoidance Koneksi politik pada perusahaan  dapat  digunakan  untuk kegiatan  manajemen  pajak  agresif. Salah  satu  hal  yang  berpengaruh dalam  hubungan  koneksi  politik dengan tax avoidance adalah kebijakan  manajemen  dari  dalam perusahaan.  Sesuai  dengan politicaly power  theory ,  perusahaan  dengan koneksi  politik  akan  menggunakan kedekatan  hubungan  yang  dimiliki untuk mendapat keuntungan, termasuk keuntungan dalam membayar  pajak (Hidayati  &
Diyanty,  2018).  Menurut  Kim  dan L.Zhang  dalam  Sugiyarti  (2017), koneksi  politik  dapat  meningkatkan tingkat  pajak  agresivitas,  karena dengan adanya koneksi politik dapat mengurangi biaya pajak yang tinggi. Menurut resource  dependence  theory, koneksi  politik  memberikan  efek positif  bagi  perusahaan  (Supatmi et al. ,  2019).  Seperti  dalam  penelitian
Ferdiawan  &  Firmansyah  (2017) menyimpulkan bahwa koneksi
politik  digunakan  perusahaan  untuk melakukan tax avoidance sebagai cara untuk meringankan beban pajak.
Dalam hasil kesimpulan Wahab  Abdul et  al. (2015),  yang melakukan  penelitian  mengenai pengaruh  koneksi  politik  terhadap penghindaran  pajak  di  perusahaan yang  terdaftar  di  Bursa  Malaysia tahun 2000 hingga 2009, menjelaskan bahwa terdapat hubungan  positif  dan  signifikan antara  koneksi  politik  dengan penghindaran  pajak.  Hal  tersebut terjadi  karena  adanya  perbedaan kepentingan  antar  publik  dengan individu  yang  memiliki  koneksi politik,  sehingga  individu  tersebut menawarkan untuk memberi bantuan kepada perusahaan. Bantuan  tersebut  dapat  berupa keringanan  dalam  membayar  pajak maupun  dana  bebas  pajak.  Hasil penelitian  tersebut  didukung  oleh penelitian  Khlif  &  Amara  (2019), yang melakukan penelitian mengenai  pengaruh  koneksi  politik terhadap  penggelapan  pajak  dengan sampel  35  negara.  Hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  koneksi  politik berpengaruh  terhadap  penggelapan pajak.
Berdasar uraian diatas, dapat dikembangkan suatu hipotesis yaitu :
H a : Tingkat koneksi politik berpengaruh terhadap  tax  avoidance  diukur  dengan skor tingkat koneksi politik.
H o : Koneksi  politik  tidak  berpengaruh terhadap  tax  avoidance  diukur  dengan variabel dummy.

## Gambar 1 Model Penelitian
Sumber: Peneliti,2021

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif dengan rumusan masalah berbentuk asosiatif dengan  hubungan  kausal  karena penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  hubungan  sebab  akibat antar  dua  variabel  atau  lebih.  Hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif akan memberikan hasil  penelitian  yang  menunjukkan hubungan  signifikan  antar  variabel, sehingga kesimpulan akan memperjelas  gambaran  mengenai objek  yang  diteliti  (Sugiyarti,  2017). Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder,  yang  meliputi  laporan keuangan  dan  informasi  mengenai profil  dewan  direktur  eksekutif  dan dewan non eksekutif  perusahaan manufaktur  yang  terdapat  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  dan  diakses dari website resmi  BEI  yaitu
www.idx.co.id, serta  menggunakan situs  lainnya  untuk  mengkonfirmasi koneksi  politik  yang  ada  dalam perusahaan, seperti :
1. Anggota  DPR  RI  yang diakses melalui www.dpr.go.id/anggota 2. Menteri  kabinet  yang  diakses melalui website resmi pemerintah 3. Website partai politik
4. Website resmi terkait lainnya

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  tahun  2015-2019. Perusahaan  manufaktur  diambil sebagai  populasi  karena  sektor tersebut tidak dipengaruhi pajak final yang  mengakibatkan  penyimpangan dalam  menghitung  pengaruh tax avoidance menggunakan proksi.
Pengambilan  sampel  menggunakan
Tingkat Koneksi
Politik
Tax Avoidance
Variabel Kontrol :
Size, Leverage
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
metode purposive  sampling (judgement sampling) yang  merupakan  bagian dari  metode non-probability  sampling,
yaitu  pemilihan  sampel  dengan kriteria  yang  telah  ditentukan (Ferdiawan  &  Firmansyah,  2017).
Diantara  populasi  yang  tidak  sesuai dengan  kriteria  tidak  dipilih  sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel penelitian  menggunakan  kriteria sebagai berikut :

## Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian
No Kriteria Sampel 1 Perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI tahun 2015-2019 2 Tidak memiliki laba komersil negatif 3 Memiliki informasi terkait profil dewan komisaris dan dewan direksi 4 Memiliki  data  yang  lengkap  untuk  bisa  diteliti sehubungan dengan variabel Sumber: Penulis
Penelitian  ini  menggunakan  data unbalanced, dari  populasi  sejumlah  110 perusahaan  dalam  jangka  waktu  5  tahun,  sehingga  total  terdapat  550  laporan keuangan  yang  dijadikan  populasi,  yang  memenuhi  syarat  untuk  sampel penelitian adalah 376 laporan keuangan. Sebanyak 174 laporan keuangan tidak memenuhi  syarat  karena  terdapat  data  yang  tidak  lengkap  untuk  dijadikan sampel  penelitian  serta  data outlier juga  dikeluarkan  sebagai  sampel  penelitian. Berikut adalah tabel rangkuman pemilihan sampel.
Tabel 2. Pemilihan Sampel

## Pemilihan Sampel
Total Populasi Total Sampel (Sebelum Outlier )
Total Outlier Total Sampel Setelah Outlier 550 laporan keuangan 384 laporan keuangan 8 laporan keuangan 376 laporan keuangan
Sumber: Penulis
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022

## Variabel dan Pengukuran Variabel

## Tingkat Koneksi Politik
Dalam penelitian ini, koneksi politik  sebagai  variabel independent . Skor koneksi politik diukur menggunakan indeks koneksi politik dengan menjumlahkan skor keberadaan  koneksi  politik  berdasar posisi  dan  status.  Dalam  menilai keberadaan  koneksi  politik  dalam perusahaan, penelitian ini
memodifikasi  dari  penelitian  Tao et al. (2017) supaya lebih sesuai dengan konteks  Negara  Indonesia.  Berdasar struktur  organisasi  kementerian  dan lembaga  pemerintah  di  Indonesia, karir  atau  jabatan  dapat  dibagi menjadi  tujuh  tingkatan.  Oleh karena itu, dewan dalam perusahaan yang  terhubung  secara  politis  akan
diberi skor sesuai dengan posisi yang dipegang di lembaga pemerintah.
Dewan yang terhubung dengan  politisi  yang  masih  aktif diberi  skor  2  (terendah)  hingga  8 (tertinggi),  sementara  dewan  yang terhubung  dengan  mantan  politisi diberi  skor  1  (terendah)  hingga  7 (tertinggi).  Sedangkan,  nilai  nol diberikan  jika  perusahaan  tidak memiliki  koneksi  politik  (Supatmi et al., 2019).  Indeks  koneksi  politik yang  dimiliki  perusahaan,  akan dihitung  dengan  logaritma  natural total  skor  koneksi  politik  pada perusahaan  ditambah  satu  poin. Perhitungan  ini  didasarkan  pada pertimbangan adanya koneksi politik,  dan  ada  juga  perusahaan yang  tidak  memiliki  koneksi  politik (Tao et al. , 2017).
Tax Avoidance
Variabel dependent dalam penelitian  ini  adalah tax  avoidance . Effective  tax  rate (ETR)  digunakan sebagai alat  ukur  dalam pengukuran variabel tax  avoidance .  ETR  adalah perbandingan  beban  pajak  terhadap laba  perusahaan  sebelum  pajak penghasilan  yang  dipakai  guna membayar  beban  pajak  yang  harus dibayar.  Beban  pajak  perusahaan terbagi  menjadi  dua  macam  yaitu pajak  kini  dan  pajak  tangguhan (Prayogo,  2015).  Pengukuran  ini digunakan untuk mengukur seberapa tinggi adanya aktivitas penghindaran pajak, karena ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan  pertimbangan  seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi  tingkat  presentase  ETR  yaitu mendekati  tarif  pajak  penghasilan badan  sebesar  25%  menandakan bahwa  semakin  rendah  tingkat tax avoidance perusahaan,  sebaliknya semakin  rendah  tingkat  presentase ETR  menandakan  bahwa  semakin tinggi tingkat tax avoidance
perusahaan  (Dewinta  &  Setiawan,
2016).
Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022

## Variabel Kontrol
Penelitian  ini  menggunakan variabel kontrol yang secara statistik mempengaruhi  penghindaran  pajak, yaitu ukuran perusahaan ( SIZE ) dan rasio leverag e (DER) (Supatmi et  al.,
2019; Lestari et  al. ,  2019).  Ukuran perusahaan  adalah  suatu  skala  yang mengklasifikasikan  besar  kecilnya suatu  perusahaan  dengan  berbagai cara  seperti  :  total  aset, log  size , penjualan, kapitalisasi  pasar  dan  hal lainnya  (N.  Sari et  al .,  2016).
Semakin  besar  perusahaan,  maka total  aset  yang  dimiliki  perusahaan juga semakin besar. Untuk melakukan tax  planning ,  perusahaan dapat  menekan  beban  pajak  dengan mengelola  total  aset  perusahaan untuk  mengurangi  penghasilan  kena pajak,  yaitu  dengan  menggunakan beban  penyusutan  dan  amortisasi yang  ada  dari  pembelian  aset. (Permata et  al., 2018).  Ukuran perusahaan  yang  lebih  besar,  akan memiliki  total  sumber  daya  yang digambarkan dengan aset perusahaan  yang  dapat  digunakan untuk  kegiatan  operasi  dalam perusahaan.  Semakin  tinggi  sumber daya  yang  dimiliki  perusahaan, maka semakin tinggi ukuran perusahaan,  begitu  pula  sebaliknya. Ukuran  perusahaan  diukur  seperti berikut :
Rasio leverage adalah perbandingan yang digunakan untuk
mengukur  seberapa  besar  aktiva yang  dimiliki  perusahaan  dibiayai dengan  hutang. Leverage juga  dapat diartikan sebagai perbandingan beban  utang  yang  ada  pada perusahaan  terhadap  aktiva  yang dimiliki.  Dalam  arti  luas, leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar  hutang  baik  jangka pendek  maupun  jangka  panjang apabila perusahaan mengalami kebangkrutan  (Lestari et  al., 2019). Menurut  Darmawan  &  Sukartha (2014),  perusahaan  besar  akan menggunakan  sumber  daya  yang dimiliki  daripada  menggunakan utang sebagai pembiayaan keperluan perusahaan.  Perusahaan  besar  akan diperhatikan  pemerintah,  sehingga manajer perusahaan akan cenderung bersikap patuh. Pengukuran variabel ini menggunakan Debt to Equity Ratio ( DER ) untuk memproksikan leverage . Debt  to  Equity  Ratio ( DER )  dapat dirumuskan sebagai berikut :

## Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan data time series dan cross sectional yaitu data  yang didapat  dan  dikumpulkan dari  banyak  objek  dengan  runtutan waktu  lebih  dari  satu  tahun, sehingga penelitian ini menggunakan metode  uji  regresi  data  panel menggunakan Eviews .  Pengujian
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini ada beberapa tahap, yaitu :
1. Statistik Deskriptif
Pengujian  yang  pertama  adalah pengujian statistik deskriptif. Pada pengujian  ini  akan  memberikan gambaran  mengenai  informasi data  yang  dimiliki.  Pada  hasil pengujian, akan ditampilkan  nilai maksimum,  nilai  minimum,  nilai rata-rata  dan  standar  deviasi  dari data yang ada.
2. Stasioneritas Data Penelitian  ini  memakai  data time series dengan  karakteristik  nilai relatif  yang  berubah-ubah  sesuai dengan  waktu  yang  berjalan, sehingga diperlukan uji stasioneritasnya  (Winarno,  2015). Pengujian stasioneritas data menggunakan  uji  akar  unit  ( unit root  test )  PP-Fisher  Chi-square. Data dikatakan stationer jika nilai p < 0,05.
3. Pemilihan  Model  Regresi  Data Panel
Untuk  memperoleh  uji  regresi data  panel  yang  tepat,  cara  yang dapat  dilakukan  adalah  sebagai berikut :
a. Uj Chow
Uji Chow digunakan  untuk memilih  model  yang  lebih tepat  antara  model common effect atau model fixed effect . Jika nilai  F  hitung  lebih  kecil  dari nilai  F  kritis  (p  >  0,05)  maka model  regresi  data  panel  yang dapat  dilakukan  adalah  model
common  effect sedangkan  jika hasil  uji chow menunjukkan nilai  F  hitung  lebih  besar  dari nilai  F  kritis  (p  <  0,05)  maka model  yang  tepat  dilakukan adalah model fixed effect .
b. Uji Hausmen
Uji Hausmen dilakukan  untuk memilih  model  yang  tepat antara  model fixed  effect atau model random  effect .  Jika  nilai statistik hausman lebih  kecil dari  nilai  kritis chi-squares (p  >
0,05)  maka  model  yang  tepat dilakukan adalah model random  effect ,  namun  jika  nilai statistik hausman lebih  besar dari  nilai  kritis chi-squares (p  < 0,05)  maka  model  yang  tepat dilakukan  adalah  model fixed effect .
c. Uji Langrange Multiplier (LM) Uji LM digunakan  untuk memilih  model  yang  tepat antara model random effect atau model common  effect .  Jika  hasil nilai LM hitung lebih besar dari nilai  kritis chi-squares maka model  yang  dipilih  (p  <  0,05) adalah  model random  effect . Sedangkan,  jika  nilai LM hitung  lebih  kecil  dari  nilai kritis chi-squares (p  >  0,05) maka  model  yang  dipilih adalah model common effect .

## 4. Uji Hipotesis
Setelah diperoleh model penelitian  panel  yang  tepat, maka akan dilakukan
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022 pengujian  hipotesis.  Model yang akan diuji dalam penelitian  ini  adalah  pengaruh koneksi  politik  terhadap tax avoidance ,  dengan  persamaan regresi sebagai berikut :
Keterangan :
ETR  : effective tax rate sebagai proksi dalam penghindaran pajak
PC : Koneksi Politik ( Political Connection ) SIZE  : Ukuran Perusahaan DER  : Leverage
: Koefisien regresi e : Error time
t : Waktu
i : Menunjukkan perusahaan. 5. Pengujian Tambahan Di  dalam  penelitian ini dilakukan pengujian tambahan,  yaitu  melakukan tes sensitivitas dengan mengubah  indeks  koneksi politik  ke  dalam  variabel dummy yang  dimisalkan  satu jika  perusahaan  memiliki
koneksi  politik,  dan  nol  jika perusahaan  tidak  memiliki koneksi  politik.  Pengujian  ini dilakukan  untuk  mengetahui efek pengukuran atas variabel koneksi  politik terhadap hasil penelitian  (Supatmi et  al., 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif
Sumber : olah data eviews 2010
DER
ETR POL SIZE Mean 0.934320   0.290035   1.263440   14.13112 Median 0.690000   0.250000   0.000000   14.25000 Maximum 8.750000   2.200000   3.870000   27.47000 Minimum -6.930000  0.003000 0.000000   4.940000 Std. Dev. 1.034528   0.329487   1.337919   4.168680 Observations   376 376 376 376
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Berdasar  hasil  dari  analisis deskriptif  diatas,  dapat  diketahui bahwa  jumlah  sampel  data  pada setiap  variabel  adalah  376,  yang berasal  dari  sampel  perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI mulai  tahun  2015  hingga  2019. Variabel tax avoidance dengan simbol ETR mempunyai nilai mean
0,290035  yang  menunjukkan  sektor perusahaan  manufaktur  rata-rata membayar  pajak  menggunakan  29% dari  laba,  dan  nilai  minimal  ETR perusahaan manufaktur
menunjukkan  angka  0,003000  yang artinya  perusahaan  dalam  sampel minimal  membayarkan  pajaknya sebesar 0,3%. Nilai maksimum ETR menunjukkan  angka  2,2  artinya terdapat perusahaan yang membayar pajaknya 2 kali lipat lebih besar dari labanya,  serta  untuk  rentang  variasi variabel tax avoidance cukup bervariasi  dilihat  dari Std.Dev. sebesar 0,33 lebih besar dibandingkan  dengan  nilai mean sebesar 0,29. Variabel tingkat koneksi politik  dengan  simbol  POL  yang dihitung  dengan  logaritma  natural total  skor  tingkat  koneksi  politik, mempunyai  nilai  rata-rata  1,26. Sedangkan,  untuk  nilai  minimum menunjukkan  nilai  0  yang  berarti terdapat  perusahaan  yang  tidak mempunyai  koneksi  politik,  serta nilai  maksimum  tingkat  koneksi politik  menunjukkan  angka  3,87. Standar  deviasi  variabel  POL
menunjukkan  angka  1,34  yang berarti data cukup bervariasi dibandingkan  dengan mean sebesar 1,26.
Variabel kontrol ukuran perusahaan  menunjukkan  nilai  rata- rata  sebesar  14,13.  Nilai  standar deviasinya menunjukkan angka 4,16 yang berarti data tidak bervariasi jika dibandingkan  dengan  nilai  rata- ratanya.  Nilai  minimal  ukuran perusahaan  sebesar  4,94  dan  nilai maksimumnya  menunjukkan  angka 27,47.  Variabel  kontrol  yang  kedua yaitu leverage ,  yang  menunjukkan rata-rata sebesar 0,93 dengan standar deviasi 1,03 yang menunjukkan data cukup  bervariasi  dibanding  dengan nilai  rata-ratanya.  Nilai  minimun leverage sebesar  -6,93  dan  nilai maksimum sebesar 8,75.
Stasioneritas Data Uji stasioneritas data dilakukan untuk mengetahui apakah data  bersifat  konstan  dari  waktu  ke waktu. Uji stasioneritas yang digunakan  adalah Augmented  Dickey- Fuller  Test (ADF)  pada  tingkat stasioneritas level ,  data  dinyatakan stasioner  jika  nilai probability yang dihasilkan tidak melebihi signifikansi sebesar  0,05  sedangkan  jika  hasil probability melebihi  0,05  maka  data dinyatakan tidak stasioner dan harus melakukan  uji  stasioneritas  tingkat berikutnya.
Berikut adalah rangkuman  hasil  uji  stasioneritas variabel pada penelitian ini.
Imanuella, Damayanti
Tabel 4. Hasil Uji Stasioneritas ( Unit Root Test )-ADF
Sumber : olah data eviews 2010
Estimasi Model Regresi Data Panel Estimasi  model  regresi  data panel  digunakan  untuk  menentukan model  yang  tepat  antara Common Efect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM),  dan Random  Effect  Model (REM). Penentuan model yang tepat akan  melakukan  tiga  uji,  yang pertama  adalah  uji chow  test ,  uji  ini untuk menentukan model yang tepat antara Common Effect Model dan Fixed Effect  Model .  Setelah  mendapat  hasil
dari  uji  yang  pertama  dilanjutkan dengan  uji  yang  kedua  yaitu  uji hausmen ,  yaitu  uji  untuk  memilih antara  model Fixed  ffect  Model dan Random  Effect  Model. Pengujian model yang terakhir adalah langrange multiplier untuk  menentukan  model yang  tepat  antara Common  Effect Model dan Random  Effect  Model . Berikut  adalah  hasil  pengujian estimasi model regresi data panel.
Tabel 5. Hasil Uji Estimasi Model Regresi Panel
Uji Estimasi Model Regresi Panel Uji Acuan Nilai Hasil Chow Cross-section Chi Square 0,0000 Fixed Effect Model Hausmen Cross-section random 0,0970 Random Effect Model Langrange Breusch-Pagan 0,0000 Random Effect Model Kesimpulan Random Effect Model Sumber : olah data eviews 2010
Pada  pengujian  yang  pertama,  yaitu Uji Chow ,  jika  H 0 yang  terpilih adalah common effect model sedangkan
jika H 1 yang terpilih adalah fixed effect model .  Hal  ini  ditentukan  dari  nilai cross-section  Chi  square ,  dibandingkan
Hasil Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) No  Variabel Tingkat Stasioneritas Level Probability Keterangan 1 Tax Avoidance 0,0000 Stasioner 2 Koneksi Politik 0,0000 Stasioner 3 Ukuran Perusahaan 0,0000 Stasioner 4 Leverage 0,0000 Stasioner
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,05.  Pada  pengujian  yang  pertama, diperoleh  nilai cross-section  Chi  square sebesar  0,0000.  Nilai  tersebut  lebih rendah  dari  0,05  sehingga  H 1 diterima, yang terpilih pada uji chow yaitu fixed effect model .
Pengujian  berikutnya  adalah Uji Hausmen .  Uji  ini  digunakan untuk  memilih  antara Fixed  Effect Model dan Random  Effect  Model .  Jika H 0 yang terpilih adalah Random Effect Model ,  sedangkan  jika  H 1 yang terpilih adalah Fixed Effect Model . Hal ini  ditentukan  dengan  melihat  nilai Cross-section  random dibandingkan dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,05.  Nilai Cross-section  random diperoleh  0,0970  lebih  besar  dari 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa H 0 diterima, yaitu yang terpilih pada uji ini adalah Random Effect Model .
Pengujian yang terakhir yaitu
Uji Langrange  Multiplier .  Uji  ini digunakan  untuk  memilih  model yang  tepat  antara Random  Effect
Model dan Common  Effect  Model . Apabila  H 0 diterima,  yang  terpilih adalah Common Effect Model , sedangkan  jika  H 1 diterima  yang terpilih  adalah Random  Effect  Model . Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan  nilai Breusch-Pagan dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,05. Nilai Breusch-Pagan
menunjukkan  angka  0,0000  lebih kecil dari 0,05 sehingga H 1 diterima, yang  terpilih  adalah Random  Effect Model .
Pengujian Hipotesis Setelah  melakukan  Uji Chow , Uji Hausmen ,  dan  Uji Langrange Multiplier , hasil menunjukkan Random  Effect  Model adalah  model terbaik  untuk  digunakan  dalam pengujian  hipotesis.  Berikut  adalah output dari Random Effect Model .
Tabel 6. Output Random Effect Model
Random Effect Model (Variabel POL diukur dengan skor tingkat koneksi politik) Variabel Koefisien Prob. Keterangan C 0.427787 0.0000 Koneksi Politik -0.029023 0.0308 H a diterima,
H o ditolak Ukuran Perusahaan 0.022197 0.1565 Leverage -0.008343 0.0529 Sumber : olah data eviews 2010
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Hasil output  Random  Effect  Model menunjukkan  bahwa  nilai probability koneksi  politik  dengan tax  avoidance sebesar  0,0308  lebih  kecil  dari  nilai signifikansi  sebesar  0,05.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  H a diterima, yaitu  variabel  koneksi  politik  yang dihitung  sesuai  tingkat  koneksinya, terbukti memiliki pengaruh terhadap tax  avoidance .  Pada  hasil output Random Effect Model juga menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien koneksi politik terhadap tax avoidance sebesar  -0,029023.  Koefisien  negatif menunjukkan  hubungan  fungsional variabel independent berbanding terbalik  dengan  koefisien  variabel dependent .  Hal  ini  berarti  jika  terjadi peningkatan variabel tingkat koneksi politik,  menyebabkan  peningkatan penghindaran pajak yang ditunjukkan  dengan  turunnya  nilai pembayaran  pajak  yaitu  variabel ETR.

## Pengujian Tambahan
Pengujian  tambahan  yang dilakukan  untuk  mengetahui  efek dari  pengukuran  koneksi  politik dengan  mempertimbangkan  tingkat konektivitasnya  dibanding  dengan pengukuran dummy . Pengujian dilakukan  dengan  cara  merubah perhitungan  koneksi  politik  yang dihitung dengan tingkat konektivitasnya diganti dengan pengukuran  koneksi  politik  yang dihitung menggunakan variabel dummy yaitu skor 1 untuk perusahaan  yang  terdapat  koneksi politik, dan 0 untuk perusahaan yang tidak  terdapat  koneksi  politik. Berikut  hasil  pengujian  uji  panel dengan Random  Effect  Model ,  jika koneksi politik dihitung menggunakan variabel dummy .
Tabel 7. Output Random Effect Model
Random Effect Model ( Variabel POL diukur sebagai variabel dummy) Variabel Koefisien Prob. Keterangan C 0.350820 0.0002 Koneksi Politik -0.057602 0.2362 Ho  diterima, H a ditolak Ukuran Perusahaan 0.030647 0.1100 Leverage -0.004205 0.4782 Sumber : olah data eviews 2010
Pengujian  koneksi  politik terhadap tax  avoidance yang  dihitung menggunakan  variabel dummy ,  hasil menunjukkan  bahwa  koneksi  politik tidak  berpengaruh  terhadap tax
avoidance yang  dibuktikan  dengan angka probability koneksi politik lebih dari  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa koneksi politik yang dihitung menggunakan skor tingkat
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
konektivitasnya  dengan  koneksi politik  yang  diukur  menggunakan variabel dummy menunjukkan  hasil yang berbeda.
Pembahasan
Pengaruh Tingkat Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Hasil penelitian ini menunjukkan  jika  hipotesis  pertama (H a )  diterima  yaitu  tingkat  koneksi politik  berpengaruh  terhadap tax avoidance jika  diukur  dengan  skor tingkat  koneksi  politik,  dibuktikan dengan  nilai probability dari  hasil  uji data  menunjukkan  nilai  kurang  dari 0,05.  Hipotesis  kedua  (H o )  juga dinyatakan  diterima  yaitu  koneksi politik  tidak  berpengaruh  terhadap tax  avoidance diukur  dengan  variabel dummy ,  dibuktikan  dengan  nilai probability dari uji data menunjukkan hasil lebih  dari  0,05.  Berdasar  hasil uji tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian dikarenakan terdapat perbedaan  cara  mengukur  variabel koneksi politik. Hasil hipotesis pertama didukung  dengan  penelitian  Kim  & Zhang  (2016)  yang  menemukan hubungan  berbanding  lurus  antara penghindaran  pajak  dengan  koneksi politik.  Di  Indonesia,  Sudibyo  & Jianfu  (2016)  juga  mendapatkan hasil penelitian yang sama menggunakan  proksi long  run  Cash ETR.  Secara  umum,  perusahaan yang  memiliki  hubungan  koneksi politik  dapat  membayar  pajak  lebih rendah dibanding dengan perusahaan  yang  tidak  memiliki
koneksi  politik.  Hasil  penelitian  ini didukung  oleh  penelitian  Ferdiawan
& Firmansyah (2017) yang menunjukkan  bahwa  koneksi  politik berpengaruh  signifikan  terhadap penghindaran pajak.
Sesuai dengan teori hubungan politik, hasil penelitian terjadi karena perusahaan  menganggap  membayar pajak  merupakan  suatu  halangan untuk kepentingan perusahaan, sehingga  perusahaan  menggunakan koneksi politik untuk mempengaruhi pembayaran  pajak.  Koneksi  politik yang  ada  sangat  beragam,  dilihat dari  sampel  penelitian,  koneksi politik  yang  dibuat  oleh  dewan komisaris  dan  dewan  direktur  yaitu dengan  jabatan  di  pemerintahan, menjadi  tokoh  partai  politik,  hingga menjadi  tokoh  TNI  POLRI  Negara Republik Indonesia. Menjadi  bagian dari politik tidak melanggar peraturan  pasar  modal,  sesuai dengan  Peraturan  OJK  Nomor 21/POJK/2015  tidak  menyebutkan larangan  untuk  dewan  direksi  dan dewan komisaris mempunyai dualisme  jabatan  di  partai  politik. Hanya  saja,  sebagian  perusahaan masuk  bursa  memberikan  aturan kode etik internal perusahaan perihal larangan  memiliki  koneksi  politik untuk  individu  selain  pemegang saham.  Perekrutan  dewan  komisaris yang  mempunyai  pengaruh  politik, baik masih aktif maupun sudah tidak aktif juga tidak bertentangan dengan peraturan  yang  ada,  hal  ini mendukung  hasil  penelitian  bahwa koneksi politik mempengaruhi perusahaan  dalam  membayarkan
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
kewajiban  pajaknya.  Selain  itu, pergantian  komisaris  setiap  tahun melalui  RUPS  dapat  menyebabkan perusahaan leluasa merekrut individu  yang  memiliki  koneksi politik  (Ferdiawan  &  Firmansyah, 2017). Penelitian  Faccio  (2006)  di Negara Indonesia memberikan penjelasan  mengenai  manfaat  yang didapat  perusahaan  jika  salah  satu individu  di  perusahaan  memiliki koneksi politik. Pada bidang perpajakan,  dalam  hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan mampu  membayar  pajak  lebih rendah.  Hal  ini  diduga  karena terdapat  kondisi  bahwa  perusahaan yang  dimiliki  pemerintah,  termasuk Pengusaha  Kena  Pajak  beresiko rendah  sesuai  dengan  PMK  nomor PMK-71/PMK.03/2010. Upaya
lobbying yang  bersifat  menekan otoritas pajak juga dapat mengurangi jumlah  pajak  yang  harus  dibayar.
Usaha melobi dapat berfungsi untuk melakukan penghindaran pajak dengan  akses  legislasi  yang  lebih baik serta tekanan transparansi pasar modal  yang  lebih  rendah,  atau mengurangi  resiko  hukuman  saat penghindaran  pajak  terungkap  (Kim & Zhang, 2016). Minimnya pengungkapan  koneksi  politik  suatu perusahaan  dapat  menyebabkan masalah agency  theory. Manajemen dapat  dengan  sengaja  melakukan penghindaran pajak untuk mencapai target perusahaan dengan menurunkan  beban  pajak  tanpa diketahui  pemegang  saham,  yang sebenarnya  tidak  diharapkan  karena
beresiko  tinggi  jika  hal  itu  diketahui publik.  Masalah  keagenan  ini  juga mendukung  hasil  penelitian  yang memberikan  kesimpulan  bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance .
Hasil hipotesis kedua didukung  oleh  penelitian  Hijriani et al .  (2017)  yang  menyatakan  bahwa koneksi  politik  tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance . Hal ini terjadi karena  perusahaan  yang  dijadikan sampel penelitian merupakan perusahaan  BUMN  yang  lebih diamati  oleh  pemerintah.  Hal  ini didukung  oleh  penelitian  Sugiyarti (2017)  yang  mendapatkan  hasil kesimpulan  bahwa  semakin  kuat hubungan  politik,  semakin  rendah perusahaan melakukan tax avoidance . Perusahaan  milik  negara  sebagai principal dianggap
sebagai perusahaan  yang  patuh  dalam membayar  pajak.  Perusahaan  milik negara  menunjukkan  kepatuhannya dalam  membayar  pajak,  sebagai sikap  yang  diteladankan  kepada agent untuk  menjaga  nama  baik pemerintah  dan  dapat  menjadi contoh  untuk  publik  sebagai  wajib pajak  yang  patuh  atas  kewajiban perpajakannya. Penelitian Pranoto et al. (2015),  Butje  &  Tjondro  (2014), dan  Mulyani et  al. (2014)  juga menyatakan  bahwa  koneksi  politik mempunyai hubungan negatif signifikan  terhadap  penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan terjadi karena
sempitnya  definisi  koneksi  politik yang digunakan seperti pada Mulyani et  al. (2014)  hanya
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
menggunakan  aspek  kepemilikan pemerintah  sebagai  proksi  koneksi politik,  Pranoto et  al. (2015)  hanya menggunakan  koneksi  politik  pada dewan  komisaris  saja,  serta  periode sampel  penelitian  Mulyani et  al. (2014)  yang  kurang  relevan  juga dapat mempengaruhi hasil penelitian (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).
Penelitian  ini  menggunakan dua  variabel  kontrol.  Variabel pertama  adalah  ukuran  perusahaan ( size ), pada hasil penelitian menunjukkan bahwa  nilai probability lebih  dari  0,05  yang  berarti  bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh  terhadap tax  avoidance . Variabel  kedua  yaitu leverage ,  yang mendapatkan hasil penelitian dengan  angka probability lebih  dari
0,05  hal  ini  juga  menunjukkan bahwa leverage tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance .

## KESIMPULAN
Hasil  hipotesis  pertama  pada penelitian  ini  mendapatkan  hasil kesimpulan  yaitu  tingkat  koneksi politik  berpengaruh  terhadap tax avoidance .  Hal  ini  memiliki  arti semakin  tinggi  tingkat  koneksi politik,  maka  perusahaan  akan semakin  tinggi  pula  melakukan tax avoidance. Perusahaan  seringkali melakukan tax  avoidance karena pajak  dianggap  sebagai  penghalang kepentingan perusahaan. Hasil penelitian  ini  membuktikan  jika perusahaan  memiliki  koneksi  politik maka  perusahaan  tersebut  dapat membayar  pajak  lebih  rendah.  Hal
ini  didukung  dengan  tidak  adanya larangan  dewan  direksi  dan  dewan komisaris  yang  menjabat  memiliki rangkap  jabatan  di  bidang  politik.
PMK nomor PMK- 71/PMK.03/2010 juga menyebutkan  bahwa  perusahaan yang  dimiliki  pemerintah  termasuk Pengusaha Kena Pajak yang beresiko  rendah,  serta  adanya lobbying dengan  otoritas  pajak  dapat mendukung  terjadinya tax  avoidance karena  adanya  koneksi  politik. Hipotesis  kedua  mendapat  hasil kesimpulan  bahwa  koneksi  politik tidak  berpengaruh  terhadap tax avoidance , hal ini dapat terjadi karena sempitnya definisi koneksi politik. Penelitian ini mengembangkan pengukuran koneksi  politik  dari  penelitian sebelumnya.  Penelitian  terdahulu menggunakan variabel dummy , sedangkan  pada  penelitian  ini memperhatikan tingkat konektivitasnya,  dan  dibuktikan pada  hasil  penelitian  ini  bahwa kedua cara pengukuran menunjukkan  hasil  yang  berbeda. Keterbatasan  penelitian  yang  ada pada  penelitian  ini  adalah,  sampel yang  digunakan  hanya  pada  satu sektor pada satu negara. Saran untuk penelitian selanjutnya, koneksi politik dapat diukur dengan pendekatan hasil penelitian di negara yang budaya dan tingkat ekonominya hampir  sama, misalnya negara  berkembang  di  Benua  Asia, sehingga hasil yang didapatkan lebih representatif.
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022 DAFTAR RUJUKAN Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi  Gender  Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , 9 (1), 1–14.
Butje,  S.,  &  Tjondro,  E.  (2014).
Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap  Tax  Avoidance. Tax & Accounting Review , 4 (2),
1–9. Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage,  Roa,  Dan  Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran  Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 9 (1), 143–161. Dewinta,  I.,  &  Setiawan,  P.  (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage,  dan  Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 14 , 1584– 1613. Eksandy,  A.  (2017).  Pengaruh Komisaris Independen, Komite  Audit,  Dan  Kualitas Audit Terhadap Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance)  (Studi  Empiris Pada  Sektor  Industri  Barang
Konsumsi  yang  terdaftar  di
Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Competitive  Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1), 1. https://doi.org/10.31000/co mpetitive.v1i1.96
Faccio,  M.  (2006).  Politically connected  firms. American Economic  Review , 96 (1),  369– 386.
https://doi.org/10.1257/000
282806776157704 Faradiza,  S.  A.  (2019).  Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran  Pajak. Journal of  Applied  Accounting  and Taxation , 4 (1), 107–116.
Ferdiawan,  Y.,  &  Firmansyah,  A.
(2017).  Pengaruh  Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management  Terhadap  Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (3), 1601–1624.
Habib,  A.,  Muhammadi,  A.  H.,  & Jiang,  H.  (2017).  Political Connections  and  Related Party  Transactions:  Evidence from  Indonesia. International Journal  of  Accounting , 52 (1), 45–63. https://doi.org/10.1016/j.int acc.2017.01.004
Hidayat,  W.  W.  (2018).  Pengaruh
Profitabilitas,  Leverage  Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Pajak. Jurnal  Riset  Manajemen
Dan  Bisnis  (JRMB)  Fakultas Ekonomi  UNIAT , 3 (1),  19–26. https://doi.org/10.36226/jr mb.v3i1.82
Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018).
Pengaruh  moderasi  koneksi politik  terhadap  kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing Indonesia , 22 (1).
Hijriani,  A.  N.,  Latifah,  S.  W.,  & Setyawan, S. (2017). Pengaruh  Koneksi  Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap  Penghindaran  Pajak (Perusahaan  BUMN  Yang Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia). Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 4 (1),
525–534.
https://doi.org/10.22219/jra k.v4i1.4924
Khlif,  H.,  &  Amara,  I.  (2019). Political connections, corruption  and  tax  evasion: a cross-country investigation.
Journal  of  Financial  Crime , 26 (2),
401–411. https://doi.org/10.1108/JFC -01-2018-0004 Kim,  C.,  &  Zhang,  L.  (2016).
Corporate  Political  Connections and  Tax  Aggressiveness . 33 (1), 78–114.
https://doi.org/10.1111/191 1-3846.12150
Lestari,  P.  A.  S.,  Pratomo,  D.,  &
Asalam,  A.  G.  (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital  Intensity  Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal ASET  (Akuntansi  Riset) , 11 (1),
40–52.
Maulana,  A.,  &  Wati,  L.  (2019).
Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan Manajerial  Terhadap  Nilai Perusahaan. Jurnal  Akuntansi ,
8 (1), 1–12.
Mulyani,  S.,  Darminto,  &  Endang, N.  P.  M.  G.  W.  (2014). Pengaruh
Karakteristik
Perushaan,  Koneksi  Politik, dan  Reformasi  Perpajakan terhadap  Penghindaran  Pajak (Studi pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun 20018-2012). PS  Perpajakan, Fakultas  Ilmu  Administrasi Universitas  Brawijaya , 66 ,  37– 39.
Nurfadilah, Mulyati, H.,
Purnamasari, M.,  &  Niar, H. (2015).  Pengaruh  Leverage, Ukuran  Perusahaan,  dan Kualitas  Audit  Terhadap Penghindaran  Pajak  (  Studi Empiris  pada  Perusahaan Manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun 2011-2015  ). Seminar  Nasional Dan  The  3rd  Call  for  Syariah Paper , 2010 , 441–449.
Permata,  A.  D.,  Nurlaela,  S.,  & Wahyuningsih,  E. M.  (2018). Pengaruh Size, Age,
Imanuella, Damayanti Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022

## Profitability,  Leverage  dan
Sales  Growth  Terhadap  Tax Avoidance. Jurnal  Akuntansi Dan Pajak , 19 (1), 10. https://doi.org/10.29040/jap .v19i1.171
Pranoto,  B.  A.,  Negeri,  U.,  Maret,
S.,  Negeri,  U.,  &  Maret,  S. (2015). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness . 2012 , 472–486. Prayogo,  K.  H.  (2015).  Faktor- Faktor  Yang  Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak  Perusahaan. Diponegoro Journal  Of  Accounting , 4 (2), 156–167. Sari, K., & Somoprawiro, R. (2020). Pengaruh Corporate Governance,  Koneksi  Politik dan  Profitabilitas  Terhadap Potensi Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi , 9 (1), 90–103.
Sari,  N.,  Kalbuana,  N.,  &  Jumadi, A. (2016). Pengaruh konservatisme akutansi, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran  pajak  (studi empiris  pada  perusahaan perdagangan  eceran  yang terdaftar di bursa efek indonesia  tahun  2011-2015). Syariah  Paper  Accounting  FEB UMS , 3 , 431–440. https://doi.org/2460-0784
Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016).
Political  connections,  state
owned  enterprises  and  tax avoidance:  An  evidence  from Indonesia. Corporate Ownership and Control , 13 (3continued2), 279–283. https://doi.org/10.22495/coc v13i3c2p2
Sugianto,  D.  (2019,  July). Mengenal soal  Penghindaran  Pajak  yang Dituduhkan ke Adaro .
Sugiyarti,  S.  M.  P.  L.  (2017). Pengaruh  Intensitas  Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2012–2016). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Keuangan , 5 (3),  1625–1642. https://doi.org/10.17509/jra k.v5i3.9225
Supatmi, Sutrisno, T., Saraswati, E., &  Purnomosidhi,  B.  (2019).
The  effect  of  related  party transactions on firm performance: The moderating role of political connection in indonesian  banking. Business: Theory  and  Practice , 20 (2003), 81–92.
https://doi.org/10.3846/BTP
.2019.08 Tao, Q., Sun, Y., Zhu, Y., & Yang, X. (2017). Political Connections and Government Subsidies: Evidence  from  Financially Distressed  Firms  in  China.
Imanuella, Damayanti
Emerging  Markets  Finance  and Trade , 53 (8), 1854–1868. https://doi.org/10.1080/154 0496X.2017.1332592
Wahab  Abdul,  E.  A.,  Mohamad Ariff, A., Marzuki, M. M., & Mohd  Sanusi,  Z.  (2015).
Political connections, corporate  governance,  and tax aggressiveness in Malaysia.  In Emeraldinsight Asian  Review  of  Accounting (Vol. 23, Issue 3). https://doi.org/10.1108/AR A-04-2012-0017 Winarno, W. (2015). Analisis Ekonometrika  dan  Statistika dengan  Eviews (4th  ed.). Yogyakarta: UU STIM YKPN.