P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Konstruksi Pengukuran Kinerja Social Enterprise Berbasis Perspektif Deep Ecology Construction of Social Enterprise Performance Measurement Based on Deep Ecology Perspective
Diana Nurindrasari 1 , Ardiansyah 2
1 Politeknik Negeri Malang
2 Universitas Maritim Raja Ali Haji Email : diananurindrasari94@gmail.com , ardiansyah29th@umrah.ac.id
ABSTRAK
Social  Enterprise  mengalami  lonjakan  dalam  metodologi  dan  alat  untuk  menilai  kinerja  dan dampak  sosial,  tetapi  masih  sedikit  kajian  mengenai  analisis  dan  perbandingan  sistematis  di berbagai pendekatan. Social Enterprise perlu memulai untuk mengukur kinerja secara sistematis untuk  mendukung  pengambilan  keputusan  dan  memastikan  pengembangan  dan  keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ada kajian literatur mutakhir  untuk  mengembangkan  pendekatan  yang  dapat  diterapkan  oleh  Social  Enterprise dalam  pengukuran  kinerja  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi.  Dengan  merangkul  pandangan interdisipliner  akuntansi  dan  antropologi,  kami  menggunakan  studi synchronic-diachronic literature  study .  Penelitian  ini  menggunakan  deep  ecology  untuk  membangun  perspektif multidimensi dalam membangun fondasi pengukuran kinerja pada Social Enterprise.
Kata Kunci : Pengukuran kinerja, deep ecology , social enterprise

## ABSTRACT
Social  Enterprises  has  been  an  explosion  in  methodologies  and  tools  for  assessing  social performance  and  impact,  but  with  little  systematic  analysis  and  comparison  across  different approaches.  Social  Enterprises  need  to  start  systemically  measuring  their  performances  to support decision-making and ensure the development and sustainability of the environment and society. This paper aims to contribute to the state-of-the-art literature by developing an approach that  could  be  applied  by  Social  Enterprises  to  measure  their  results  concerning  social, environmental,  and  economic  impacts.  By  embracing  interdisciplinary  views  of  accounting  and anthropology, we use synchronic-diachronic literature study. This research using deep ecology to construct multidimensional perspective in building the foundation of performance measurement on Social Enterprises.
Keywords  :  Performance measurement, deep ecology, social enterprise

## PENDAHULUAN
Perkembangan  Social  Enterprise  dipicu  oleh  dinamika  orientasi  perusahaan  yang  terjadi karena pihak manajemen perusahaan mulai menyadari bahwa sebuah perusahaan  tidak dapat berdiri  sendiri  tanpa  keberadaan  dan  keterhubungannya  dengan  pihak stakeholder lainnya, seperti sosial dan lingkungan (Barros et al., 2020; Islam, 2020; Schoneveld, 2020; Tykkyläinen & Ritala, 2020). Oleh karena itu, perkembangan bisnis dengan berorientasi sosial dan lingkungan mulai  menjadi  bahan  pertimbangan  dan  strategi  bisnis  (Fatima  &  Elbanna,  2020;  Lesáková  & Dubcová, 2016; Quezada et al., 2019). Sebagian besar pihak manajemen perusahaan juga mulai menyadari  dampak  usaha  bisnis  yang  hanya  diorientasikan  pada  profit  saja  seringkali mengabaikan  kondisi  lingkungan  alam  dan  sosial  (Gimenez  et  al.,  2012;  Janjua  et  al.,  2020; Nicoletti  Junior  et  al.,  2018). Environmental  Kuznet  Curve (EKC)  memperlihat  kondisi  bahwa adanya  peningkatan  pembangunan  ekonomi  berbasis  industrial  justru  meningkatkan  degradasi lingkungan (D. Stern, 2018; D. I. Stern, 2004). Dengan peningkatan degradasi lingkungan akan mengancam ekosistem di sekitar perusahaan yang justru akan berdampak buruk bagi eksistensi perusahaan di masa mendatang (Gimenez et al., 2012; Janjua et al., 2020; Nicoletti Junior et al., 2018).
Sebagai hybrid business , Social Enterprise menggabungkan orientasi profit making dengan charity (Nielsen  &  Lund,  2014;  Muhammad  Yunus,  2010)  diharapkan  dapat  memperluas pandangan  dan  orientasi  sebuah  bisnis,  sehingga  bisnis  tidak  hanya  terfokus  untuk  mengejar keuntungan, namun juga memperhatikan lingkungan alam dan sosial. Dengan demikian, konsep ini akan membuat pihak manajemen untuk untuk menghasilkan keuntungan dengan merawat dan memberdayakan  lingkungan  alam  dan  sosial  (Halberstadt  et  al.,  2020;  Nielsen  &  Lund,  2014; Muhammad Yunus, 2010; Muhhamad Yunus, 2007). Social Enterprise memiliki keunikan karena menempati  posisi  sebagai  entitas  bisnis  profit  sekaligus  non  profit  (Schoneveld,  2020). Dibandingkan dengan organisasi laba, Social Enterprise memberikan kepentingan utama untuk tujuan  sosial  dan  lingkungan.  Organisasi  laba  umumnya  memberikan  tujuan  sosial  dan lingkungan  sebagai  alat  penciptaan  nilai  ekonomi  dan  peningkatan  keuntungan  (Sikka,  2008). Social  Enterprise  justru  menggunakan  keuntungan  mereka  untuk  menciptakan  nilai  sosial  dan lingkungan.  Dibandingkan  untuk  merancang  dan  menjual  produk  atau  layanan  untuk mendapatkan keuntungan, SEs menciptakan sinergi antara tujuan sosial dan keuangan  (Gali et al.,  2020).  Penyeimbangan  tujuan  yang  berbeda  secara  simultan  merupakan  tantangan  bagi manajer Social Enterprise untuk menjaga sustainability aktivitas bisnis maupun sosial.
Sifat  hibrida  dari  Social  Enterprise  ini  membuat  pengukuran  kinerja  menjadi  diskursus penting  untuk  mengukur  capaian  tujuan  dari  aktivitas  mereka  terhadap  pembangunan  sosial ekonomi (Gali et al., 2020). Mengukur kinerja Social Enterprise dapat membantu dalam proses pengambilan  keputusan,  memberikan  manajer  Social  Enterprise  dengan  informasi  yang diperlukan  untuk  memandu  keputusan  mereka,  dan  meningkatkan  efektifitas  serta  efisiensi operasi  aktivitas  bisnis  (Arena  et  al.,  2015).  Mengukur  kinerja  Social  Enterprise  dapat berkontribusi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi terhadap pemangku kepentingan internal  dan  eksternal  (Arena  et  al.,  2015)  yang  meliputi  relawan,  karyawan,  komunitas  lokal tetapi  juga  investor  dan  bank  yang  sering  putus  asa  untuk  berinvestasi  di  Social  Enterprise karena kurangnya informasi kinerja. Selain itu, dengan kurangnya informasi kinerja menyebabkan komunitas lokal dan masyarakat kurang memiliki awareness pada eksistensi Social Enterprise.
Pada  saat  yang  sama,  pengukuran  kinerja  pada  Social  Enterprise  bukanlah  tugas  yang mudah,  karena  itu  memerlukan  pertimbangan  berbagai  perspektif,  tujuan,  dan  hasil  untuk
stakeholder internal  maupun  eksternal.  Bahkan  terkadang  kepentingan  pemangku  kepentingan saling bertentangan (Dart, 2004). Additionally, Social Enterprise sangat beragam karena mereka beroperasi  di  banyak  bidang  industri  yang  berbeda,  termasuk  jasa  keuangan,  jasa  komersial, pertanian, dan  kesehatan. Tiap  bidang  industri  memiliki  struktur  organisasi  dan aktivitas  bisnis yang berbeda. Diversifikasi ini dapat menyebabkan perbedaan kebutuhan informasi dan harapan yang berbeda dari pemangku kepentingan (Bielefeld, 2009). Hal tersebut juga berdampak pada kemungkinan  adanya  perbedaan  metric  untuk  mengevaluasi  kinerja  Social  Enterprise (Halberstadt et al., 2020).
Kajian  mengenai  pengukuran  kinerja  menjadi  diskursus  penting  dalam  rangka  untuk menjamin kesejahteraan dan menjaga sustainabilitas eksistensi Social Enterprise. Hal tersebut seiring dengan dinamika orientasi bisnis yang lebih luas dan komprehensif  (Dam & Ghose, 2015; Geissdoerfer et al., 2020; Nielsen & Lund, 2014; Rašković et al., 2020; von Delft & Zhao, 2020). Peranan  pengukuran  kinerja  sebagai  alat  untuk  menjaga sustainability sekaligus  distribusi kesejahteraan  perusahaan  bagi  sosial  dan  lingkungan  hidup.  Apabila  tujuan  dengan  sifat  dari social enterprise dapat terwujud melalui pengukuran kinerja yang tepat, maka hal tersebut akan memberikan  manfaat  bagi stakeholder khususnya  masyarakat  dan  lingkungan  hidup.  Bahkan, social enterprise akan dapat menciptakan keseimbangan kesejahteraan bagi semua pihak tanpa menegasikan eksistensi lainnya.
Berdasarkan pada kajian akademik, terdapat lonjakan metodologis dan alat untuk mengukur kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi, namun sedikit diantaranya yang melakukan analisis dan pembangingan antar pendekatan (Arena et al., 2015). Beberapa diantaranya adalah social return on  investment (SROI) dan balance  scorecard (BSC).  Di  Indonesia,  masih  minim  kajian pengukuran kinerja yang berorientasikan pada lingkungan dan sosial karena keberadaan social enterprise yang  masing  tergolong  baru  di  Indonesia  (Hasanah,  2019).  Selain  itu,  berdasarkan pada  perspektif  praktis,  Social  Enterprise  membutuhkan  kajian  sistematis  pengukuran  kinerja untuk  mendukung decision-making dan  meningkatkan  potensi sustainability usaha.  Artikel  ini bertujuan untuk memberikan kontribusi state-of-the art literatur dalam membangun pendekatan baru bagi  Social  Enterprise  untuk  mengukur hasil  kinerja  secara  berimbang.  Pendekatan  yang diusulkan  dari  kajian  akuntansi  dan  antropologi  untuk  menemukan  dimensi  kinerja  yang seharusnya  diukur  dan  metode  bertahap  akan  digunakan  untuk  mengembangkan  dan mengonstruksi  pengukuran  kinerja  itu  sendiri,  khususnya  pada  kajian  Social  Enterprise  di Indonesia.  Paper  ini  disusun  dengan  kajian evolusi  sistem  pengukuran  kinerja dan asal  Social Enterprise untuk memperkenalkan secara singkat konsep pengukuran kinerja dan the nature of Social Enterprise. Pendekatan yang diusulkan menggunakan basis akuntansi dan sosiologi serta mengidentifikasi  dimensi  kinerja  berdasarkan  tinjauan  literatur  secara synchronic-diachronic literature study . Akhirnya, kami menyimpulkan di bagian ''kesimpulan'', menyoroti kontribusi dan keterbatasan penelitian ini.

## LANDASAN TEORI

## Evolusi Sistem Pengukuran Kinerja
Perkembangan  konsep  pengukuran  kinerja  mengalami  pergeseran  perspektif.  Pada awalnya konsep pengukuran kinerja hanya terfokus pada perspektif finansial saja (Fleming et al., 2009;  Fried,  2010;  Speklé  &  Verbeeten,  2014;  Zamecnik  &  Rajnoha,  2015) .    Namun  seiring dengan  perkembangan  akuntansi  manajemen,  perspektif  pengukuran  kinerja  mengalami ekspansi pada perspektif non finansial juga (Arnaboldi & Azzone, 2010; Asiaei & Jusoh, 2017; Erwina  et  al.,  2015;  Mehrpouya  &  Samiolo,  2016;  Sutheewasinnon  et  al.,  2016) .  Hal  tersebut
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
disebabkan karena adanya perubahan era industri kompetitif (1850-1975) menjadi era digitalisasi dan  informasi  ( internet  of  things) (Hou,  2018;  Jin  et  al.,  2018;  Laurell  &  Sandström,  2018) . Perubahan  era  tersebut  disebut  dengan distruption ,  dimana  realitas  yang  terbangun  berupa kondisi manusia menginginkan pemenuhan kebutuhan secara real time, on demand , terbuka dan bersifat  eksponensial (Kasali,  2017) .  Realitas  ini  memicu  entitas  bisnis  tidak  hanya  sekedar mengukur hasil dan target, namun juga pada proses sustaining dan disruption (Hou, 2018; Jin et al., 2018; Laurell & Sandström, 2018) .
Tableau de bord (TBD) merupakan salah satu pelopor dari pengukuran kinerja dan tengah berkembang di Eropa khususnya di Perancis pada masanya yaitu tahun 1885-1975 (Bessire & Onnée,  2010;  Bourguignon  et  al.,  2004;  Daum,  2005;  Pezet,  2009) .  Tidak  hanya  sebagai pengukur  kinerja,  TBD  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengevaluasi  organisasi  pada periode tertentu (Bourguignon et al., 2001, 2004; Pezet, 2009) dalam bentuk visualisasi kuantitatif agar mudah dipahami (Pezet, 2009) . Indikator-indikator yang diukur dalam TBD adalah indicator aktivitas  (kuantitatif,  volume  pembelian,  omset),  indicator  keuangan  (pengeluaran,  biaya tambahan),  indicator  profitabilitas  (laba  bersih,  margin  operasi),  indicator  kualitas  (waktu produksi,  kepuasan,  pelanggan  dan  keluhan) (Bourguignon  et  al.,  2001,  2004;  Pezet,  2009) . Selain TBD, terdapat balanced scorecard yang dipelopori oleh Kaplan dan Norton (1992) sebagai alat  manajemen  strategis  dan  memberikan  wawasan  mendalam  untuk  membuat  keputusan tentang  tujuan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek,  kinerja  internal  dan  eksternal  dan  kinerja keuangan dan operasional (Awadallah & Allam, 2015; Clarkson et al., 2008; Evans et al., 2012; Lubis et al., 2016) . Namun  dalam  penerapannya,  TBD  dan  BSC  bukan  menjadi  pengukuran  kinerja  yang absolut  karena  memiliki  beberapa  kelemahan.  TBD  memiliki  kelemahan  yaitu  hanya  bisa diterapkan pada perusahaan dengan budaya Perancis saja (Basuony, 2014) serta tidak mampu dalam menangkap realitas bisnis yang saat ini semakin progressif dan kompleks antara aspek materi dengan non materi (Kalender & Vayvay, 2016; Perego & Verbeeten, 2013) . Sedangkan BSC  juga  memiliki  berbagai  kekurangan,  diantaranya  adalah  hanya  cocok  untuk  digunakan perusahaan profit-oriented saja (Fernandes et al., 2006; Irwin, 2002; Kald & Nilsson, 2000) . BSC juga  hanya  melayani  kepentingan  pemegang  saham  yang  mana  ditunjukkan  pada Return  on Capital Employed (ROCE) sebagai tujuan utama dalam pengukuran kinerja (Kamayanti, 2010; I Triyuwono,  2016;  Iwan  Triyuwono,  2015) .  Sementara,  kinerja  yang  digunakan  kurang mengakomodir  kepentingan  pemangku  kepentingan  utama  lainnya  lingkungan  dan  sosial, sehingga  akan  berpotensi  menyebabkan  strategi  yang  tidak  komprehensif (Antonsen,  2014) . Dalam  menghadapi  dinamika  pasar  dan  persaingan  yang  semakin  kompleks,  BSC  pun  belum mampu untuk menghadapi hal demikian karena keterbatasan dalam menangkap ketidakpastian kondisi,  posisi  pasar  dan  faktor  internal  yang  semakin  kompleks (Basuony,  2014;  Irwin,  2002; Keller, 2007; Skoog et al., 2001) .
Dapat  dipahami  bahwa  kelemahan-kelemahan  tersebut  disebabkan  karena  kurangnya perspektif dalam menangkap realitas kompleksitas dan dinamika bisnis. Hal tersebut disebabkan karena  pengukuran  kinerja  masih  pada  koridor  perhitungan  secara  kuantitatif  pada  materi  dan mengeliminasi  adanya qualitative  manner (Kamayanti,  2010;  Triyuwono,  2007,  2011) .  Dasar pengukuran  hanya  didasarkan  pada  kuantitatif  karena  dirasa  lebih  efektif  dalam  melaporkan berbagai  aktivitas  entitas  bisnis (Asiaei  &  Jusoh,  2017;  Kaplan  &  Norton,  1993;  Lesáková  & Dubcová, 2016a) dalam bentuk matriks agar dapat dipahami oleh pemegang saham (Bourne et al., 2018; Melnyk et al., 2014) . Dengan adanya konsep tersebut, maka perusahaan terjebak akan hanya berfokus pada aspek finansial saja. Dengan demikian aspek sosial dan lingkungan bukan
menjadi  fokus  utama,  sehingga  keputusan  perusahaan  pun  terbatas (Bessire  &  Baker,  2005; Bourguignon et al., 2001; Kalender & Vayvay, 2016; Mårtensson, 2009; Roslender et al., 2015) .
Social Enterprise (SEs) Penyatuan profit making dan charity tersebut digabungkan sebagai hybrid business yang dikenal dengan istilah social business atau social enterprise (Nielsen & Lund, 2014; Muhammad Yunus,  2010) .  Penggabungan  antara  kutub profit  making dengan  kutub charity ini  diharapkan dapat memperluas pandangan dan orientasi sebuah bisnis, sehingga bisnis tidak hanya terfokus untuk  mengejar  keuntungan  tanpa  memperhatikan  lingkungan  alam  dan  sosial.  Akan  tetapi dengan  adanya  penggabungan  tersebut  akan  membuat  pengusaha  untuk  menghasilkan keuntungan dengan merawat dan memberdayakan lingkungan alam dan sosial (Halberstadt et al., 2020; Nielsen & Lund, 2014; Muhammad Yunus, 2010; Muhhamad Yunus, 2007) .
Dalam  upaya  untuk  mencapai  kehidupan  sosial  atau  alam  secara  berkelanjutan  melalui aktivitas bisnis, social enterprise menggabungkan inovasi, sumber daya dan kesempatan untuk mengatasi  tantangan  atau  permasalahan  sosial  dan  lingkungan.  Dalam  mengatasi  tantangan atau  permasalahan  tersebut, social  enterprise berfokus  pada  transformasi  sistem  dan pemberdayaan masyarakat (Gali et al., 2020; Lane, 2015; Muhammad Yunus, 2010; Muhhamad Yunus, 2007) . Penciptaan keuntungan menjadi hal yang penting, walaupun bukan menjadi tujuan utama.  Dengan  adanya  keuntungan  tersebut,  maka social  enterprise tersebut  dapat mengembangkan dan menguatkan pemberdayaan kepada masyarakat agar lebih besar dan luas lagi (Chandra et al., 2021; Halberstadt et al., 2020; Lang & Fink, 2019) .
Social enterprise memiliki kesamaan pandangan dan berdasarkan pada basic orientations yang sama dengan konsep corporate social responsibility (CSR) (Crisan & Borza, 2012; Saatci & Urper, 2013) . Kedua hal tersebut sama-sama berakar pada triple bottom lines ( people, planet, dan profit).  Social  enterprise memiliki  basis  sistem  dan  aktivitas  yang  berbeda  dengan  CSR Perbedaan  tersebut  terletak  pada  tujuan  utama social  enterprise yaitu  penyelesaian  masalah sosial atau lingkungan, maka sebagian besar laba ditujukan untuk misi tersebut (Cornelius et al., 2008;  Palakshappa  &  Grant,  2018) .  Berbeda  dengan  CSR  yang  mana  tujuan  perusahaan umumnya  bukanlah  untuk  menyelesaikan  masalah  sosial,  melainkan  untuk  akumulasi  laba. Selanjutnya  dari  akumulasi  laba  tersebut  akan  dialokasikan  presentase  laba  untuk  membantu perbaikan  lingkungan  atau  sosial  yang  terkena  dampak  dari  keberadaan  perusahaan  tersebut (Cesar  &  Jhony,  2020;  Guo  et  al.,  2020;  Olanipekun  et  al.,  2021) .  Presentase  laba  yang digunakan untuk kegiatan CSR sangat kecil dibandingkan dengan total laba perusahaan. Oleh karena  itu  perusahaan  yang  melakukan  CSR  tidak dapat disamakan dengan social  enterprise . Dengan adanya perbedaan karakteristik dan keunikan yang dimiliki oleh social enterprise , maka entitas  ini  memiliki  mekanisme  pola  bisnis  dan  manajemen  yang  berbeda  dengan  perusahaan pada umumnya. Pola bisnis yang memiliki orientasi untuk penyelesaian masalah lingkungan atau sosial,  maka  mekanisme  akuntabilitas,  khususnya  pengukuran  kinerja  yang  digunakan  akan berbeda dengan perusahaan umumnya (Gali et al., 2020) .

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu  akuntansi  dan  antropologi.  Dengan menggunakan  kombinasi  pendekatan  akuntansi-antropologi,  penelitian  ini  menggunakan  studi diakronis dan sinkronis pada pengukuran kinerja Social Enterprise. Teknik studi diakronis yang berarti  mempelajari  suatu  gejala  atau  kejadian  yang  berhubungan  dengan  kejadian-kejadian sebelumnya  dan  tidak  timbul  secara  tiba-tiba.  Metode  ini  bersifat  memandang  segala  sesuatu
yang  berhubungan  secara  vertical (Berg,  2001) .  Dalam  penelitia  ini  mempelajari  sejarah  yang berkaitan dengan pengukuran kinerja pada Social Enterprise. Waktu dan ruang yang digunakan dalam  mengumpulkan  data  tidak  terbatas  dan  sifatnya  saling  berkaitan. (Gaffikin,  2005) menjelaskan bahwa esensi besar dari penelusuran kejadian adalah memberikan gambaran atau esesensi  yang  mendarkan  pada  pengalaman  dan  pembelajaran  yang  bernilai.  Sehingga penelusuran kejadian menjadi salah satu faktor utama yang wajib dilaksanakan guna mengetahui dan  memberikan  gambaran  suatu  kebenaran  dan  kesalahan  yang  terjadi.  Sehingga  dengan munculnya  nilai-nilai  kebenaran  yang  sesuai  dengan  hakikinya,  maka  dalam  pemberian  solusi akan menjadi jelas dan tepat sasaran. Dengan menggunakan data non empiris  atau sekunder seperti buku, artikel, dan laporan keuangan, dapat memberikan data-data yang relevan.
Pada  kajian  ini  menggunakan  studi  sinkronis  melalui  penelurusan  data-data  empiris berupa data sekunder. Studi sinkronis merupakan kajian suatu peristiwa atau kejadian dengan aspeknya pada kurun waktu yang tertentu dan meneliti gejala-gejala dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas (Kamayanti, 2016) . Sehinnga metode ini menelaah sumber empiris secara horizontal. Dalam hal ini menekankan pada keterkaitan, kesatuan dan keselarasan antar suatu kronologi peristiwa dengan nilai-nilai yang terjadi. Sehingga dari hal tersebut akan menjawab dan menggambarkan  konsep  dan  praktek  pengukuran  kinerja  pada  Social  Enterprise  telah  sesuai dengan nilai-nilai yang ada atau belum. Dengan adanya pemilahan dan penilaian tersebut akan menjadi titik temu untuk selanjutnya mengkaji komparasi dan pengembangan. Berikut adalah tahapan metode penelitian:
 Studi diakronis dilakukan dengan melakukan studi literatur berupa artikel dan buku mengenai asal muasal dan evolusi dari social enterprise serta performance measurement pada Social Enterprise.
 Studi  sinkronis  dengan  melakukan  pengumpulan  data  pada  artikel  dan  literature  10  tahun terakhir  mengenai  pengukuran  kinerja  pada  Social  Enterprise.  Artikel  dan  literature  yang digunakan merupakan merupakan artikel yang bereputasi internasional, karena keterbatasan penelitian  mengenai  pengukuran  kinerja  pada  Social  Enterprise  di  Indonesia  maka  akan dikombinasikan  dengan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  Social  Enterprise  dalam  kurun waktu 5 tahun terakhir.
Melakukan  diskursus  mendalam  dari  hasil  studi  diakronis  dan  sinkronis  mengenai  nilai-nilai akuntansi  dan  antropologis  dalam  pengukuran  kinerja  pada  Social  Enterprise.  Hasil  analisis tersebut  akan  menjadi  pondasi  dalam  melakukan  konstruksi  pengukuran  kinerja  pada  Social Enterprise.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Permasalahan dalam Pengukuran Kinerja Social Enterprise
Pengukuran kinerja yang berkembang saat ini dalam social enterprise diantaranya adalah social  return  on  investment (SROI) dan balance  scorecard (BSC) . SROI  merupakan  metode pengukuran  kinerja  berbasis  kelebihan  atas  nilai  keuangan  seperti  nilai  lingkungan  dan  sosial yang tidak tercermin dalam akun keuangan konvensional (Haigh, 2006; Harvie et al., 2020; Millar &  Hall,  2013) .  Hal  tersebut  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  mengevaluasi  dampak  dari stakeholder ,  mengidentifikasi  cara  untuk  meningkatkan  kinerja,  dan  meningkatkan  kinerja investasi (Bosco  et  al.,  2019;  Millar  &  Hall,  2013) .  SROI  juga  meletakkan  nilai  moneter  pada manfaat  sosial  dan  kemudian  membandingkan  manfaat  yang  diterima  publik  dan  swasta terhadap biaya yang dikeluarkan (Refki et al., 2020; Yates & Marra, 2017b) . Dengan demikian,
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
SROI digunakan juga sebagai alat untuk melakukan prediksi penciptaan nilai sosial pada aktivitas yang akan dilakukan perusahaan (Watson et al., 2016; Yates & Marra, 2017a) .
Penerapan  SROI  tersebut  memiliki  kontradiksi  dengan  tujuan social  enterprise .  Tujuan utama  dari social  enterprise adalah  perbaikan  lingkungan  atau  sosial,  bukan  mendapatkan keuntungan. Sedangkan SROI ini mendasarkan tujuan pencapaian keuntungan dan memberikan nilai finansial pada aktivitas sosial yang dilakukannya (Harvie et al., 2020; Haigh, 2006). Dengan menetapkan  nilai  moneter  untuk  dampak  sosial  dan  lingkungan,  tujuan  dari social  enterprise justru  akan  tenggelam.  Beberapa  kritik  juga  menjelaskan  bahwa  SROI  tidak  menyebabkan perubahan  lingkungan  sosial  karena  SROI  hanya  digunakan  sebagai  tambahan  dalam  proses pengambilan keputusan manajer, yaitu sebagai bahan strategi pemasaran perusahaan (Arena et al., 2015) . Bahkan SROI dianggap lebih baik sebagai sarana untuk mengklaim legitimasi simbolis daripada  sebagai  metode  yang  kuat  untuk  membuktikan  dampak  sosial  perusahaan  pada lingkungan atau sosial (Palvik, 2016 (Luke et al., 2013a) . Hal tersebut menunjukkan bahwa SROI memiliki kontradiksi dengan tujuan dasar dari social enterprise , sehingga kurang sesuai apabila digunakan dalam social enterprise .
Selanjutnya, balanced  scorecard (BSC)  diadaptasi  pada  pengukuran  kinerja  pada social enterprise . BSC dianggap sebagai pengukuran kinerja yang berimbang (Kádárová et al., 2014; Pratiwi,  1990) dan  dapat  memberikan  strategi  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang untuk keberlangsungan hidup perusahaan (Fatima & Elbanna, 2020; Lesáková & Dubcová, 2016; Quezada  et  al.,  2019) .  Hal  tersebut  disebabkan  karena  BSC  memiliki  komponen  pengukuran kinerja yang komprehensif antara profit dengan non-profit (Kaplan & Norton, 2007; Pratiwi, 1990) , baik  secara  eksternal  maupun  internal (Coyle,  2018;  Kádárová  et  al.,  2014;  Kaplan  &  Norton,
2005) .  Pengukuran  kinerja  pada  BSC  didasarkan  pada  empat  perspektif,  yaitu:  perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan  &  Norton,  2007) .  Agar  dapat  diadaptasi  dan  diterapkan  pada social enterprise ,  BSC  mengalami  perkembangan  perspektif.  Misi  sosial  menjadi  pusat  dengan menambahkan  tambahan  tujuan  sosial  di  dalamnya.  Selanjutnya,  perspektif  kedua  dilakukan perluasan  dengan  menambahkan  aspek  investasi  pada  keberlanjutan  lingkungan  perusahaan. Adanya penambahan lebih banyak aspek pada perspektif pelanggan dengan stakeholder yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan ( (Somers, 2005) . Akan  tetapi  penerapan  BSC  belum  dapat  menjadi  pengukuran  kinerja  yang  sesuai  bagi social  enterprise .  Hal  tersebut  disebabkan  karena  keseimbangan  dan sustainability yang ditekankan pada pengukuran kinerja tersebut hanya ditujukan untuk keberlangsungan hidup dari perusahaan saja, khususnya pada pihak tertentu saja yaitu pemegang saham dan manajemen. BSC  hanya  melayani  kepentingan  pemegang  saham  yang  mana  ditunjukkan  pada Return  on Capital Employed (ROCE) sebagai tujuan utamanya (Kamayanti, 2010; I Triyuwono, 2016; Iwan Triyuwono, 2015) . Dalam penerapannya pun, BSC masih mengabaikan pemangku kepentingan lainnya  seperti  masyarakat,  lingkungan,  dan  pemerintah,  sehingga  akan  berpotensi menyebabkan  strategi  yang  tidak  komprehensif (Antonsen,  2014) .  Meskipun  BSC  sudah ditambahkan dengan perspektif sosial dan stakeholder di dalamnya, namun masih kurang sesuai dengan  tujuan  dasar  dari social  enterprise karena  tujuannya  masih  difokuskan  pada  finansial, buka pada misi sosial (Arena et al., 2015)
Jika  ditelaah  lebih  mendalam,  konsep  pengukuran  kinerja  yaitu  SROI  dan  BSC  memiliki tujuan utama pada profit. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan utama dari social enterprise . SROI dan  BSC  masih  berakar  pada  logika  bisnis  konvensional  sehingga  orientasinya  masih  pada pencapaian kesejahteraan pemilik dan manager melalui keseimbangan dan sustainability profit
yang  diperoleh  oleh  perusahaan (Arena  et  al.,  2015;  Bagnoli &  Megali,  2011; Crisan  &  Borza, 2012; Luke et al., 2013b; Mair, 2012) . Logika tersebut masih berakar pada teori-teori akuntansi dan  ekonomi  konvensional  yang  mana  masih  mendasarkan  kesejahteraan  material  sebagai dasar kehidupan perusahaan. Teori dan model sebagai pondasi yaitu agency theory, contingency theory , resource-based view of the firm , cognitive and processing theory, goal setting theory , dan equity,  distributive  and  procedural  justice  theories (Beer  &  Micheli,  2018;  Bourne  et  al.,  2018; Micheli  &  Mari,  2014;  Neely,  2007) .  Dalam  teori-teori  itu  mendorong  perusahaan  untuk melakukan pengukuran kinerja tidak semata-mata hanya untuk mencapai tujuan. Lebih dari itu, pengukuran  kinerja  mendorong  untuk  melakukan growth dan developing secara  progresif  atas pencapaian kesejahteraan diri. Oleh karena itu, pengukuran kinerja sosial dan lingkungan hanya akan menjadi alat untuk melegitimasi kesejahteraan perusahaan saja (Arena et al., 2015)(Luke et al., 2013a) . Hal tersebut sangat kontradiktif dengan tujuan social enterprise.
Deep Ecology : Pondasi Konstruksi Pengukuran Kinerja pada Social Enterprise
Deep ecology dibawa oleh (Naess, 2013) yang menjelaskan bahwa manusia memiliki dua pandangan yaitu shallow ecology dan deep ecology . Deep ecology dipahami sebagai kritik dari antroposentrisme. Shallow  ecology berasumsi  bahwa  krisis  lingkungan  merupakan  persoalan teknis  yang  tidak  membutuhkan  perubahan  dalam  kesadaran  manusia  dan  sistem  ekonomi. Deep  ecology justru  sebaliknya,  melihat  permasalahan  lingkungan  dalam  suatu  perspektif relasional  yang  lebih  luas  dan  holistik. Deep  ecology lebih  berusaha  untuk  melihat  akar permasalahan  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  secara  lebih  komprehensif  dan  holistik, untuk kemudian mengatasinya secara lebih mendalam. Aspek sosial dan manusia juga menjadi perhatian  utama  dalam deep  ecology .  Sementara shallow  ecology lebih  cenderung  mengatasi symptom  atau  gejala  dari  sebuah  isu  lingkungan  dan  bukan  akar  permasalahan (Klemmer  & McNamara, 2020) .
Menurut (Naess,  2013) , deep  ecology ini  memiliki  prinsip-prinsip  bahwa  adanya  sikap hormat  manusia  terhadap  semua  cara  dan  bentuk  kehidupan  di  alam  semesta  ( biospheric egalitarianism) ,  manusia  hanya  salah  satu  spesies  di  tengah  begitu  banyak  spesies  lainnya. Semua  spesies  memiliki  nilai  yang  sama  (non-antroposentrisme).  Prinsip  realisasi  diri  yang memandang  manusia  tidak  hanya  sebatas  mahkluk  sosial,  namun  juga  sebagai  makhluk ekologis,  serta  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  keanekaragaman  dan  kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan simbiosis.
Perihal hak sederajat menjadi basis cara pandang ekosentrisme atau deep ecology pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Keterhubungan ketiga pihak ini atau segala hal di alam semesta ini  yang  saling  berkaitan  menjadi  pusat  realitas  yang  sesungguhnya (Klemmer  &  McNamara, 2020; Laferrière & Stoett, 2003; Rothenberg, 2012) . Dengan demikian, sistem nilai ekonomi yang diberlakukan  terhadap  benda-benda  alam  ini  dinilai  memiliki  intristik  yang  tidak  dapat  dinilai secara konvensional oleh piranti ekonomi (Diesendorf, 2001) . Perilaku respect and obligation of stewardship menjadi  dasar  etika  dalam  beraktivitas  di  dunia  ini.  Faktor  utama  pendorong pemanfaatan  sumber  daya  alam  adalah  kesejahteraan  manusia  yang  ditentukan  oleh  derajat ‘persahabatan’  manusia  dengan  alam  termasuk  dalam  hal  konsumsi,  produksi,  dan  distribusi. Status manusia dalam ekosistem adalah manusia sebagai warga ekosistem yang berstatus sama dengan  makhluk  lain  dalam  kgiatan  konsumsi  dan  produksi.  Keputusan  dalam  pemanfaatan sumber  daya  alam  tidak  hanya  didasarkan  pada  kelembagaan  pasar,  namun  juga  politik, lingkungan, dan masyarakat (Diesendorf & Hamilton, 2002) .
(Rowe,  2001) berpendapat  bahwa  semua  organisme  berevolusi  dari  Bumi  dan  ditopang oleh  Bumi.  Jadi  Bumi  bukan  merupakan  organisme,  namun  metafora  kehidupan.  Bumi  bukan kemanusiaan  adalah  pusat  kehidupan,  pusat  kreativitas.  Bumi  adalah  keseluruhan  yang  kita bagian-bagiannya tunduk. Filsafat fundamental semacam itu memberi kesadaran dan kepekaan ekologis suatu fokus material yang melingkupi (Abdillah, 2014; Capra & Luisi, 2014) . Oleh karena itu pusat realitas bukan terletak di manusia, namun justru pusat realitas versi deep ecology atau ekosentrisme ini adalah alam semesta.
Dengan demikian, sistem nilai ekonomi pada pandangan deep ecology ini memiliki intristik yang  tidak  dapat  dinilai  secara  konvensional  oleh  piranti  ekonomi (Diesendorf, 2001) .  Perilaku respect and obligation of stewardship menjadi dasar etika dalam beraktivitas di dunia ini. Faktor utama  pendorong  pemanfaatan  sumber  daya  alam  adalah  kesejahteraan  manusia  yang ditentukan  oleh  derajat  ‘persahabatan’  manusia  dengan  alam  termasuk  dalam  hal  konsumsi, produksi,  dan  distribusi.  Status  manusia  dalam  ekosistem  adalah  manusia  sebagai  warga ekosistem  yang  berstatus  sama  dengan  makhluk  lain  dalam  kegiatan  konsumsi  dan  produksi. Keputusan  dalam  pemanfaatan  sumber daya  alam tidak  hanya didasarkan pada  kelembagaan pasar, namun juga politik, lingkungan, dan masyarakat (Diesendorf & Hamilton, 2002) . Selain itu, ekosentrisme  atau deep  ecology berhubungan  erat  dengan  kepercayaan  masyarakat  adat sebagai cara untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari dunia ini ( (Capra, 2002; Klemmer & McNamara,  2020;  Naess,  2013;  Rothenberg,  2012) .  Hal  ini  beriringan  dengan  kemampuan evolusi,  empati,  dan  estetika  yang  dikombinasikan  dengan  kemampuan  rasional  yang memungkinkan manusia dari waktu ke waktu untuk memahami bagaimana seluruh kehidupan ini muncul (Rowe, 2001) .
Nilai-nilai yang terkandung dalam deep ecology ini terdapat 8 nilai (Naess, 2013) , yaitu: Pertama, kesejahteraan dan pertumbuhan kehidupan manusia dan nonmanusia di bumi memiliki nilai  yang  melekat  di  dirinya  sendiri  di  mana  ia  tidak  bergantung  pada  kegunaan  dunia nonmanusia  demi  tujuan  manusia.  Kedua,  ragam  kehidupan  berkontribusi  pada  realisasi  nilai- nilai tersebut dan juga pada nilai-nilai itu sendiri. Ketiga, manusia tidak berhak untuk mengurangi keberagaman  tersebut  kecuali  untuk  memenuhi  kebutuhan  vitalnya.  Keempat,  pertumbuhan kehidupan manusia dan budaya adalah sepadan dengan substansi populasi manusia yang lebih kecil.  Pertumbuhan  kehidupan  non  manusia  memerlukan  populasi  manusia  yang  lebih  kecil. Kelima, campur tangan manusia dengan dunia nonmanusia telah melampaui batas dan situasi ini semakin  parah.  Keenam,  untuk  itu,  kebijakan  harus  diubah  sehingga  dapat  mempengaruhi struktur dasar ekonomi, teknologi, dan ideologi. Kondisi hasil dari perubahan akan berbeda jauh dengan  kondisi  yang ada di  saat  ini. Ketujuh,  perubahan  ideologi  mengarah pada  menghargai kualitas  hidup  (memikirkan  situasi  yang  memiliki  nilai  inheren)  daripada  mematuhi  standar kehidupan  yang  semakin  tinggi.  Akan  ada  kesadaran  mendalam  mengenai  perbedaan  antara kebesaran  ( bigness) dengan  keagungan  ( greatness ).  Kedelapan,  mereka  yang  memiliki  akses pada poin-poin di atas berkewajiban untuk menerapkan perubahan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak. Secara teknis, hal tersebut berkaitan erat dengan: Pertama, tujuan untuk memperhatikan  keseimbangan  antara  lingkungan  sosial  dan  alam.  Kedua,  nilai-nilai  kearifan yang  menjadi  landasan  visi  dan  misi.  Ketiga,  pemanfaatkan  potensi  alam  tanpa  melakukan perusakan  atau  penggunaan  sumber  daya  secara  berlebihan.  Keempat,  aktivitas  operasional tidak  mencemari  lingkungan  alam.  Kelima,  aktivitas  sesuai  dengan  kebijakan  publik.  Keenam, keseimbangan  keberlangsungan  hidup  usaha  dengan  kualitas  hidup  para  pelakunya.  Ketujuh, kemampuan beradapasi yang baik pada kondisi eksternal yang berubah.
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Pada  perkembangannya,  konsep  deep  ecology  diadaptasi  dan  diimplemtasikan  pada beberapa kajian teknis. Samkin et al. (2014) mengkaji pelaporan dan evaluation framework untuk melihat  tingkat  biodiversity  pada  organisasi  konservasi  melalui  konsep  deep  ecology.  Pada penelitian  tersebut,  penerapa  deep  ecology  secara  teknis  dapat  mempengaruhi  sustainabilitas organisasi. Maroun & Atkins (2018) melakukan kajian komprehensif mengenai integrasi akuntansi dengan teori yang berkaitan dengan sustainability, salah satu diantaranya adalah deep ecology yang  memiliki  keterhubungan  erat  dengan  nilai-nilai  yang  kompleks  untuk  membangun sustainability  secara  jangka  panjang. (Akamani  (2020) mengkaji  pembangunan  berkelanjutan menggunakan  deep  ecology  dan  merekomendasikannya  dalam  public  policy  untuk  menunjang tata  kelola  yang  adaptif  khususnya  pada  daerah  kawasan  lindung  dengan  kawasan  industri. Roberts  et  al.,(2021) menyajikan  systematic  literature  review  pertama  mengenai  hubungan akuntansi,  keanekaragaman  hayati  serta  dampaknya  pada  ekonomi  dan  kesehatan  secara mendalam yang dikaji dengan konsep deep ecology dan teori legitimasi. Deep ecology memang berhubungan  dengan  perkembangan  perspektif  circular  economy,  namun  perspektif  deep ecology  dapat  dipraktikan  dalam  skala  kecil  seperti  entitas,  sedangkan  circular  economy  lebih menekankan  pada  keseimbangan  ekonomi  dan  lingkungan  dalam  lingkup  besar  seperti  dalam suatu negara.
Berdasarkan pada kajian di atas, perspektif deep ecology dapat diimplementasikan pada pengukuran  kinerja  di  Social  Enterprise  dengan  indikator-indikator  utama  sebagaimana  pada tabel berikut:
Tabel 1. Indikator-Indikator Deep Ecology pada Social Enterprise No Nilai-nilai Indikator-indikator Dasar Social Enterprise 1 Kesejahteraan  dan  pertumbuhan  kehidupan manusia  dan  nonmanusia  di  bumi  memiliki nilai yang melekat di dirinya sendiri di mana ia tidak  bergantung  pada  kegunaan  dunia nonmanusia demi tujuan manusia. Memiliki  tujuan  yang  memperhatikan keseimbangan  antara  lingkungan  sosial dan alam 2 Ragam  kehidupan  berkontribusi  pada realisasi  nilai-nilai  tersebut  dan  juga  pada nilai-nilai itu sendiri. Memiliki  nilai-nilai  kearifan  yang  menjadi landasan visi dan misi 3 Manusia  tidak  berhak  untuk  mengurangi keberagaman tersebut kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya. Memanfaatkan  potensi  alam  tanpa melakukan  perusakan  atau  penggunaan berlebihan 4 Campur  tangan  manusia  dengan  dunia nonmanusia  telah  melampaui  batas  dan situasi ini semakin parah. Memastikan aktivitas operasionalnya tidak mencemari lingkungan alam 5 Kebijakan  harus  diubah  sehingga  dapat mempengaruhi  struktur  dasar  ekonomi, teknologi,  dan  ideologi.  Kondisi  hasil  dari perubahan akan berbeda jauh dengan kondisi yang ada di saat ini. Berjalan  sesuai  dengan  kebijakan- kebijakan publik
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
6 Perubahan ideologi mengarah pada menghargai  kualitas  hidup  (memikirkan situasi  yang  memiliki  nilai  inheren)  daripada mematuhi  standar  kehidupan  yang  semakin tinggi.  Akan  ada  kesadaran  mendalam mengenai  perbedaan  antara  kebesaran ( bigness) dengan keagungan ( greatness ).
Memperhatikan keseimbangan keberlangsungan  hidup  usaha  dan kualitas hidup para karyawannya
7 Mereka  yang  memiliki  akses  pada  poin-poin di  atas  berkewajiban  untuk  menerapkan perubahan  yang  diperlukan  baik  secara langsung maupun tidak. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik  pada  kondisi  ekternal  (lingkungan, kebijakan,  atau  kondisi  lainnya)  yang berubah
Sumber: Peneliti

## PENUTUP Kesimpulan
Social  Enterprise  membutuhkan  pengukuran  kinerja  yang  dapat  mengakomodasi  kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dengan demikian, akan membantu manajerial Social Enterprise dalam memberikan keputusan yang lebih kompleks dan berimbang. Deep Ecology memberikan perspektif  mengenai  keterseimbangan  antara  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi.  Nilai-nilai  dari deep ecology tersebut dapat menjadi kontribusi dalam pembentukan pengukuran kinerja. Nilai- nilai deep ecology tersebut diadaptasi dalam bentuk indikator-indikator dasar sebagai berikut: 1) tujuan  yang  memperhatikan  keseimbangan  antara  lingkungan  sosial  dan  alam,  2)  nilai-nilai kearifan  yang  menjadi  landasan  visi  dan  misi,  3)  pemanfaatan  potensi  alam  tanpa  melakukan perusakan  atau  penggunaan  berlebihan,  4)  aktivitas  operasional  yang  tidak  mencemari lingkungan  alam,  5)  berjalan  sesuai  dengan  kebijakan-kebijakan  publik,  6)  memperhatikan keseimbangan  keberlangsungan  hidup  usaha  dan  kualtias  hidup  para  karyawannya,  7) kemampuan beradapasi dengan baik pada kondisi eksternal (lingkungan, kebijakan, atau lainnya) yang berubah.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  masih  terbatas  pada  kajian  kontruksi  teoritis  saja  dengan  berbasis  data sekunder. Hal ini menjadi possible paths for future research, melaksanakan penelitian ini dengan basis data primer dan mencoba mengujikannya pada Social Enterprise yang berada di Indonesia. Dengan  demikian,  hasil  penelitian  yang  didapatkan  akan  menjadi  semakin  komprehensif  dan utuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, J. (2014). DEKONSTRUKSI TAFSIR ANTROPOSENTRISME: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan. Kalam , 8 (1), 65. https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.168 Akamani, K. (2020). Integrating deep ecology and adaptive governance for sustainable development: Implications for protected areas management. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 12, Issue 14, pp. 1–21). MDPI. https://doi.org/10.3390/su12145757 Antonsen, Y. (2014). The downside of the Balanced Scorecard: A case study from Norway. Scandinavian Journal of Management , 30 (1), 40–50. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2013.08.001
Arena, M., Azzone, G., & Bengo, I. (2015). Performance Measurement for Social Enterprises. Voluntas , 26 (2), 649–672. https://doi.org/10.1007/s11266-013-9436-8
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Arnaboldi, M., & Azzone, G. (2010). Critical Perspectives on Accounting Constructing performance measurement in the public sector. Critical Perspectives on Accounting , 21 (4), 266–282. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.01.016
Asiaei, K., & Jusoh, R. (2017). Using a robust performance measurement system to illuminate intellectual capital. International Journal of Accounting Information Systems , 26 (June), 1– 19. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2017.06.003
Awadallah, E. A., & Allam, A. (2015). A Critique of the Balanced Scorecard as a Performance Measurement Tool. International Journal of Business and Social Science , 6 (7), 91–99. Bagnoli, L., & Megali, C. (2011). Measuring performance in social enterprises. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly , 40 (1), 149–165. https://doi.org/10.1177/0899764009351111 Barros, M. V., Salvador, R., Francisco do Prado, G., Carlos de Francisco, A., & Piekarski, C. M. (2020). Circular Economy as A Driver to Sustainable Businesses. Pharmacological Research . https://doi.org/10.1016/j.cesys.2020.100006
Basuony, M. A. K. (2014). The Balanced Scorecard in Large Firms and SMEs: A Critique of the Nature, Value and Application. Accounting and Finance Research , 3 (2), 14–22. https://doi.org/10.5430/afr.v3n2p14
Beer, H. A., & Micheli, P. (2018). Advancing Performance Measurement Theory by Focusing on Subjects: Lessons from the Measurement of Social Value. International Journal of Management Reviews , 20 (3), 755–771. https://doi.org/10.1111/ijmr.12175 Berg, B. L. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences . Bessire, D., & Baker, C. R. (2005). The French Tableau de bord and the American Balanced Scorecard : a critical analysis . 16 , 645–664. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2004.01.004 Bessire, D., & Onnée, S. (2010). Critical Perspectives on Accounting Assessing corporate social performance : Strategies of legitimation and conflicting ideologies . 21 , 445–467. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.01.015
Bielefeld, W. (2009). Issues in Social Enterprise and Social Entrepreneurship. Journal of Public Affairs Education , 15 (1), 69–86. https://doi.org/10.1080/15236803.2009.12001544 Bosco, A., Schneider, J., & Broome, E. (2019). The social value of the arts for care home residents in England: A Social Return on Investment (SROI) analysis of the Imagine Arts programme. Maturitas , 124 (February), 15–24. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2019.02.005
Bourguignon, A., Malleret, V., & Norreklit, H. (2001). Balanced Scorecard Versus French Tableau de Bord: Beyond Dispute, A Cultural and Ideological Perspective. Working Papers , May 2014 . Bourguignon, A., Malleret, V., & Nørreklit, H. (2004). The American balanced scorecard versus the French tableau de bord: The ideological dimension. Management Accounting Research , 15 (2), 107–134. https://doi.org/10.1016/j.mar.2003.12.006
Bourne, M., Melnyk, S., & Bititci, U. S. (2018). Performance measurement and management: theory and practice. International Journal of Operations and Production Management ,
38 (11), 2010–2021. https://doi.org/10.1108/IJOPM-11-2018-784 Capra, F. (2002). The Hidden Connection . Doubleday. Capra, F., & Luisi, P. L. (2014). The Systems View of Life. In Cambridge University Press . Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511895555 Cesar, S., & Jhony, O. (2020). Corporate Social Responsibility supports the construction of a strong social capital in the mining context: Evidence from Peru. Journal of Cleaner Production , 267 , 122162. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122162
Chandra, Y., Man Lee, E. K., & Tjiptono, F. (2021). Public versus private interest in social entrepreneurship: Can one serve two masters? In Journal of Cleaner Production (Vol. 280). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124499 Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., & Vasvari, F. P. (2008). Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure : An empirical analysis . 33 , 303– 327. https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.05.003
Cornelius, N., Todres, M., Janjuha-Jivraj, S., Woods, A., & Wallace, J. (2008). Corporate social responsibility and the social enterprise. Journal of Business Ethics , 81 (2), 355–370. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9500-7
Coyle, H. (2018). Why Do We Need to Measure Performance? A Local Government Perspective. Contemporary Issues in Accounting: The Current Developments in Accounting Beyond the Numbers , 50 (8), 145–166. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91113-7 Crisan, C. (Mitra), & Borza, A. (2012). Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibilities. International Business Research , 5 (2). https://doi.org/10.5539/ibr.v5n2p106
Dam, H. K., & Ghose, A. (2015). Mining version histories for change impact analysis in business process model repositories. Computers in Industry , 67 , 72–85. https://doi.org/10.1016/j.compind.2014.10.005
Dart, R. (2004). The Ligitmacy of of Social Enterprise. Nonprofit Management and Leadership ,
14 (4), 411–424.
Daum, J. H. (2005). French Tableau de Bord: Better than the Balanced Scorecard? Der Controlling Berater , 7 , 459–502.
Diesendorf, M. (2001). Models of sustainability and sustainable development. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology , 1 (2), 109–123. https://doi.org/10.1504/ijarge.2001.000007
Diesendorf, M., & Hamilton, C. (2002). Human Ecology Human Economy. Ecological Economics , 40 , 313–315. https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.11.020
Erwina, Sukmawati, A., & Sumertajaya, I. M. (2015). Perancangan Balance Scorecard untuk Mengembangkan Modal Insani dan Meningkatkan Kinerja pada Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Aplikasi Manajemen , 13 (3), 446–456.
Evans, L., Fraser, I., Evans, L., & Fraser, I. (2012). popular culture : The novels of Alexander Clark Smith The accountant ’ s social background and stereotype in popular culture The novels of Alexander Clark Smith . https://doi.org/10.1108/09513571211250215 Fatima, T., & Elbanna, S. (2020). Balanced scorecard in the hospitality and tourism industry:
Past, present and future. International Journal of Hospitality Management , 91 (August), 102656. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102656
Fernandes, K. J., Raja, V., & Whalley, A. (2006). Lessons from implementing the balanced scorecard in a small and medium size manufacturing organization. Technovation , 26 (5–6), 623–634. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2005.03.006 Fleming, D. M., Chow, C. W., & Chen, G. (2009). Strategy, performance-measurement systems, and performance: A study of Chinese firms. International Journal of Accounting , 44 (3), 256– 278. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2009.06.004 Fried, A. (2010). Critical Perspectives on Accounting Performance measurement systems and their relation to strategic learning : A case study in a software-developing organization . 21 , 118–133. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.08.007
Gaffikin, M. J. R. (2005). Creating a Science of Accounting: accounting theory to 1970. School of Accounting and Finance Working Papers Series , 61 (2), 20.
Gali, N., Niemand, T., Shaw, E., Hughes, M., Kraus, S., & Brem, A. (2020). Social entrepreneurship orientation and company success: The mediating role of social performance. Technological Forecasting and Social Change , 160 (June), 120230. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120230
Geissdoerfer, M., Pieroni, M. P. P., Pigosso, D. C. A., & Soufani, K. (2020). Circular business models: A review. Journal of Cleaner Production , 277 , 123741. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123741
Gimenez, C., Sierra, V., & Rodon, J. (2012). Sustainable operations: Their impact on the triple bottom line. International Journal of Production Economics , 140 (1), 149–159. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.035
Guo, J., Huang, P., & Zhang, Y. (2020). Accounting conservatism and corporate social responsibility. Advances in Accounting , xxxx , 100501.
https://doi.org/10.1016/j.adiac.2020.100501
Haigh, M. (2006). Social investment: Subjectivism, sublation and the moral elevation of success.
Critical Perspectives on Accounting , 17 (8), 989–1005. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2005.08.012
Halberstadt, J., Niemand, T., Kraus, S., Rexhepi, G., Jones, P., & Kailer, N. (2020). Social entrepreneurship orientation: Drivers of success for start-ups and established industrial firms. Industrial Marketing Management , June . https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.06.012
Harvie, D., Lightfoot, G., Lilley, S., & Weir, K. (2020). Social investment innovation and the ‘social turn’ of neoliberal finance. Critical Perspectives on Accounting , xxxx , 102248. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102248
Hasanah, L. lak N. (2019). Pengembangan Kewirausahaan Sosial Pada Perguruan Tinggi melalui Social Project Competition. Jurnal Studi Pemuda , 7 (2), 90. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.40210
Hou, L. (2018). Destructive sharing economy: A passage from status to contract. Computer Law and Security Review , 34 (4), 965–976. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.009 Irwin, D. (2002). Strategy mapping in the public sector. Long Range Planning , 35 (6), 637–647. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(02)00158-9
Islam, S. M. (2020). Towards an integrative definition of scaling social impact in social enterprises. Journal of Business Venturing Insights , 13 (March), e00164. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00164
Janjua, S. Y., Sarker, P. K., & Biswas, W. K. (2020). Development of Triple Bottom Line Indicators for Life Cycle Sustainability Assessment of Residential Bulidings. Journal of Environmental Management , 264 (April), 110476. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110476
Jin, S. T., Kong, H., Wu, R., & Sui, D. Z. (2018). Ridesourcing, the sharing economy, and the future of cities. Cities , 76 (October 2017), 96–104. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.01.012
Kádárová, J., Durkáčová, M., & Kalafusová, L. (2014). Balanced Scorecard as an Issue Taught in the Field of Industrial Engineering. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 143 , 174– 179. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.382 Kald, M., & Nilsson, F. (2000). Performance measurement at Nordic companies. European Management Journal , 18 (1), 113–127. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(99)00074-2
Kalender, Z. T., & Vayvay, Ö. (2016). The Fifth Pillar of the Balanced Scorecard: Sustainability. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 235 (October), 76–83. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.027 Kamayanti, A. (2010). Introducing a Balance in The BSC Through Beauty and Love. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1 (1), 1–40. Kamayanti, A. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi . Yayasan Rumah Peneleh. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1993). Putting the Balanced Scorecard to Work Putting the Balanced Scorecard to Work. Harvard Business Review , 5 , 134–147. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005). The balanced scorecard: Measures That drive performance. Harvard Business Review , 83 (7–8). Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review , 85 (7–8).
Kasali, R. (2017). Distrupion Era . Gramedia Pusat Utama.
Keller, A. C. (2007). Smith versus Friedman : Markets and ethics . 18 , 159–188. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2005.12.001
Klemmer, C. L., & McNamara, K. A. (2020). Deep Ecology and Ecofeminism: Social Work to Address Global Environmental Crisis. Affilia - Journal of Women and Social Work , 35 (4), 503–515. https://doi.org/10.1177/0886109919894650
Laferrière, E., & Stoett, P. J. (2003). International Relations Theory and Ecological Thought. In International Relations Theory and Ecological Thought . Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203169407
Lane, Marc. J. (2015). The Mission Driven Venture . Wiley. Lang, R., & Fink, M. (2019). Rural social entrepreneurship: The role of social capital within and across institutional levels. Journal of Rural Studies , 70 (March), 155–168. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.03.012
Laurell, C., & Sandström, C. (2018). Comparing coverage of disruptive change in social and traditional media: Evidence from the sharing economy. Technological Forecasting and Social Change , 129 (October 2016), 339–344. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.09.038 Lesáková, Ľ., & Dubcová, K. (2016a). Knowledge and Use of the Balanced Scorecard Method in the Businesses in the Slovak Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 230 (May), 39–48. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.006 Lesáková, Ľ., & Dubcová, K. (2016b). Knowledge and Use of the Balanced Scorecard Method in the Businesses in the Slovak Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 230 (May), 39–48. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.006 Lubis, A., Torong, Z. B., & Muda, I. (2016). The urgency of implementing balanced scorecard system on local government in North Sumatra - Indonesia. International Journal of Applied Business and Economic Research , 14 (11), 7575–7590.
Luke, B., Barraket, J., & Eversole, R. (2013a). Measurement as legitimacy versus legitimacy of measures: Performance evaluation of social enterprise. Qualitative Research in Accounting and Management , 10 (3–4), 234–258. https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2012-0034 Luke, B., Barraket, J., & Eversole, R. (2013b). Measurement as legitimacy versus legitimacy of measures: Performance evaluation of social enterprise. Qualitative Research in Accounting and Management , 10 (3–4), 234–258. https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2012-0034 Mair, J. (2012). Social Entrepreneurship and Social Business. Social Entrepreneurship and Social Business , April , 0–26. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-7093-0
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Maroun, W., & Atkins, J. (2018). The emancipatory potential of extinction accounting: Exploring current practice in integrated reports. Accounting Forum , 42 (1), 102–118. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.12.001 Mårtensson, M. (2009). Critical Perspectives on Accounting Recounting counting and accounting From political arithmetic to measuring intangibles and back . 20 , 835–846. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2008.09.006
Mehrpouya, A., & Samiolo, R. (2016). Performance measurement in global governance: Ranking and the politics of variability. Accounting, Organizations and Society , 55 , 12–31. https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.09.001
Melnyk, S. A., Bititci, U., Platts, K., Tobias, J., & Andersen, B. (2014). Is performance measurement and management fit for the future? Management Accounting Research ,
25 (2), 173–186. https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.007 Micheli, P., & Mari, L. (2014). The theory and practice of performance measurement. Management Accounting Research , 25 (2), 147–156. https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.005
Millar, R., & Hall, K. (2013). Social Return on Investment (SROI) and Performance Measurement: The opportunities and barriers for social enterprises in health and social care. Public Management Review , 15 (6), 923–941. https://doi.org/10.1080/14719037.2012.698857 Naess, A. (2013). Ecology of Wisdom. In Penguin Modern Classics (Vol. 53, Issue 9). Modern Classics.
Neely, A. (2007). Businees Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating Practice . Cambridge University Press.
Nicoletti Junior, A., de Oliveira, M. C., & Helleno, A. L. (2018). Sustainability evaluation model for manufacturing systems based on the correlation between triple bottom line dimensions and balanced scorecard perspectives. Journal of Cleaner Production , 190 , 84–93. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.136
Nielsen, C., & Lund, M. (2014). A Brief History of The Business Model Concept. The Basics of Business Models , 1 (1), 21–27.
Olanipekun, A. O., Omotayo, T., & Saka, N. (2021). Review of the Use of Corporate Social Responsibility (CSR) Tools. Sustainable Production and Consumption , 27 , 425–435. https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.11.012
Palakshappa, N., & Grant, S. (2018). Social enterprise and corporate social responsibility:
Toward a deeper understanding of the links and overlaps. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research , 24 (3), 606–625. https://doi.org/10.1108/IJEBR- 05-2016-0131 Perego, P., & Verbeeten, F. (2013). Do ‘ good governance ’ codes enhance financial accountability ? Evidence from managerial pay in Dutch charities . June 2011 . Pezet, A. (2009). The history of the french tableau de bord (1885-1975): Evidence from the archives. Accounting, Business and Financial History , 19 (2), 103–125. https://doi.org/10.1080/09585200902969245
Pratiwi, U. (1990). Balanced Scorecard Dan Manajemen Strategik Pratiwi Fakultas Ekonomi Universitas Soedirman Jalan HR. Bunyamin Grendeng Purwokerto Jawa Tengah. Jurnal Manajemen Dan Akuntansi , 166–174. Quezada, L. E., Reinao, E. A., Palominos, P. I., & Oddershede, A. M. (2019). Measuring performance using SWOT analysis and balanced scorecard. Procedia Manufacturing ,
39 (2019), 786–793. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.430
Rašković, M., Dikova, D., & McDougall-Covin, T. P. (2020). International business with Central and Eastern Europe: From tyranny of history to revisited laboratories of learning. Journal of Business Research , 108 (xxxx), 417–420. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.005 Refki, D., Mishkin, K., Avci, B., & Abdelkarim, S. (2020). Using social return on investment to evaluate the public art exhibit Breathing Lights. Poetics , 79 (October), 101401. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2019.101401
Roberts, L., Hassan, A., Elamer, A., & Nandy, M. (2021). Biodiversity and extinction accounting for sustainable development: A systematic literature review and future research directions. Business Strategy and the Environment , 30 (1), 705–720. https://doi.org/10.1002/bse.2649 Roslender, R., Marks, A., & Stevenson, J. (2015). Damned if you do, damned if you don’t: Conflicting perspectives on the virtues of accounting for people. Critical Perspectives on Accounting , 27 , 43–55. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.06.002 Rothenberg, D. (2012). Deep Ecology. In Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edi, Vol. 1). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00352-5
Rowe, S. (2001). What on Earth is Life An Ecological View. Ecosystem Health , 7 (3), 141–146. Saatci, E. Y., & Urper, C. (2013). Corporate Social Responsibility versus Social Business. Journal of Economics, Business and Management , July , 62–65. https://doi.org/10.7763/joebm.2013.v1.15
Samkin, G., Schneider, A., & Tappin, D. (2014). Developing a reporting and evaluation framework for biodiversity. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 27 (3), 527–562. https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2013-1496 Schoneveld, G. C. (2020). Sustainable business models for inclusive growth: Towards a conceptual foundation of inclusive business. Journal of Cleaner Production , 277 , 124062. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124062
Sikka, P. (2008). Enterprise culture and accountancy firms: new masters of the universe. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 21 (2), 268–295. https://doi.org/10.1108/09513570810854437
Skoog, M., Johanson, U., & Ma, M. (2001). Mobilizing change through the management control of intangibles § . 26 , 715–733.
Somers, A. B. (2005). Shaping the balanced scorecard for use in UK social enterprises. Social Enterprise Journal , 1 (1), 43–56. https://doi.org/10.1108/17508610580000706 Speklé, R. F., & Verbeeten, F. H. M. (2014). The use of performance measurement systems in the public sector: Effects on performance. Management Accounting Research , 25 (2), 131– 146. https://doi.org/10.1016/j.mar.2013.07.004 Stern, D. (2018). The environmental Kuznets curve. In Australian National University . Elsevier Inc. https://doi.org/10.4337/9781848446045.00011
Stern, D. I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. World Development , 32 (8), 1419–1439. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.03.004 Sutheewasinnon, P., Hoque, Z., & Nyamori, R. O. (2016). Development of a performance management system in the Thailand public sector: Isomorphism and the role and strategies of institutional entrepreneurs. Critical Perspectives on Accounting , 40 , 26–44. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.06.002
Triyuwono, I. (2007). Balancing Performance Measurement By Using The Tradition Of Islam, Tao, And Java. The International Journal of Accounting and Business Society , 15 (1), 1–20. Triyuwono, I. (2011). ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Syari’ah. In Jurnal Akuntansi Multiparadigma (Vol. 2, Issue 1, pp. 1–21).
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Triyuwono, I. (2015). Akuntansi Malangan: Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (2), 290–303.
https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6023 Triyuwono, I. (2016). Social Sciences and Humanities Taqwa : Deconstructing Triple Bottom Line ( TBL ) to Awake Human’s Divine Consciousness. Pertanika , 24 , 89–104. Tykkyläinen, S., & Ritala, P. (2020). Business model innovation in social enterprises: An activity system perspective. Journal of Business Research , February 2019 , 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.045 von Delft, S., & Zhao, Y. (2020). Business models in process industries: Emerging trends and future research. Technovation , January , 102195.
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102195
Watson, K. J., Evans, J., Karvonen, A., & Whitley, T. (2016). Capturing the social value of buildings: The promise of Social Return on Investment (SROI). Building and Environment , 103 , 289–301. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.04.007 Yates, B. T., & Marra, M. (2017a). Introduction: Social Return On Investment (SROI). Evaluation and Program Planning , 64 , 95–97. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.10.013 Yates, B. T., & Marra, M. (2017b). Social Return On Investment (SROI): Problems, solutions … and is SROI a good investment? Evaluation and Program Planning , 64 , 136–144. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.11.009
Yunus, M. (2007). Creating World Without Poverty. Public Affairs Book , 297. https://doi.org/10.1080/15575330.2014.890406 Yunus, M. (2010). Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity’s Most Pressing Needs . Public Affairs.
Zamecnik, R., & Rajnoha, R. (2015). Business Process Performance Measurement Under Conditions of Business Practice. Procedia Economics and Finance , 26 (15), 742–749. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00833-3