Mufida  Dian  Pertiwi  &  Fajar  Syaiful  Akbar  (2022)  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah
Indonesia (7) 12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10203
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  (PBB-P2)  PADA  PEMERINTAH  KABUPATEN SIDOARJO
Mufida Dian Pertiwi, Fajar Syaiful Akbar

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Email: mufidadianpertiwii@gmail.com

## Abstrak
Bagi  warga  negara  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  mengatur  tentang  kewajiban  warga  negara,  salah  satunya  kewajiban membayar  pajak.  Tanpa  kewajiban  membayar  pajak,  sulit  bagi  negara  untuk memperkaya  rakyat.  Itulah  sebabnya  status  perpajakan  wajib  dan  sangat  penting  bagi setiap  warga  negara  di  negara  mana  pun.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  tingkat  pertumbuhan  pajak  (PBB-P2),  tingkat  efektivitas  (PBB-P2)  dan seberapa besar tingkat kontribusi (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten  Sidoarjo.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu    penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  tingkat efektivitas  PBB-P2  Kabupaten  Sidoarjo  tahun  2016-2020  dengan  persentase  rata-rata sangat  efektif  sebesar  105,08%.  Dapat  dipahami  bahwa  tingkat  efektivitas  PBB-P2 tahun  2017,  2019  dan  2020  mengalami  peningkatan  rata-rata  sebesar  108,08%  dari tingkat efektivitas. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2018, efisiensi PBB-P2 mengalami penurunan, namun masih termasuk dalam standar sangat efektif, karena melebihi target yang ditetapkan.
Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2.

## Abstract
For Indonesian citizens, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the  obligations  of  citizens,  one  of  which  is  the  obligation  to  pay  taxes.  Without  the obligation  to  pay  taxes,  it  is  difficult  for  the  state  to  enrich  the  people.  That  is  why taxation status is mandatory and very important for every citizen of any country. The purpose  of  this  study  was to  determine  the  level  of  tax  growth  (PBB-P2), the level of effectiveness  (PBB-P2)  and  how  much  the  level  of  contribution  (PBB-P2)  to  local revenue  (PAD)  in  Sidoarjo  district.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive research with a quantitative approach. The results obtained are the effectiveness level of PBB-P2 in Sidoarjo Regency in 2016-2020 with a very effective average percentage of 105.08%. It is understood that the effectiveness level of PBB-P2 in 2017, 2019 and 2020 has increased by an average of 108.08% from the level of effectiveness. Whereas
in 2016 and 2018, PBB-P2 efficiency has decreased, but it is still included in the very effective standard, because it exceeds the set target.
Keywords : Effectiveness, Contribution, PBB-P2.

## Pendahuluan
Bagi  warga  negara  Indonesia,  kewajiban  warga  negara  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Salah  satunya  yaitu  kewajiban membayar pajak dan retribusi (Fadillah et al., 2022) . Di Indonesia kewajiban sebagai warga negara  yang  telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan  objektif  adalah  membayar  pajak  dan retribusi  yang  diatur  dalam  Pasal  23  A  Tahun  1945  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan  yang  berbunyi  “Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang”.  Kewajiban  bagi  warga  negara  dalam membayar  pajak  tersebut  tidak  dapat  diabaikan  bagi  setiap  warga  negara (Agussalim  & Faisal, 2022) .
Tanpa adanya kewajiban dalam membayar pajak, akan sulit bagi suatu negara dalam mensejahterakan  rakyatnya (Khayati,  2021) .  Hal  inilah  mengapa  kedudukan  pajak hukumnya  wajib  dan  sangatlah  penting  bagi  setiap  warga  negara  di  negara  manapun  itu. Upaya  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  menyadarkan  warga  negaranya  agar  mau membayar pajak yang dilakukan oleh  Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi belum semua warga negara menyadari akan pentingnya pajak bagi kemajuan bangsanya (Semma, 2008) . Melalui Direktorat Jenderal Pajak, sejumlah kebijakan nasional telah banyak direalisasikan untuk  mengajak  semua  warganya  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Upaya  tersebut  perlu dilakukan  dalam  berbagai  kesempatan  untuk  memberi  kesadaran  diri  agar  berpartisipasi dalam membayar pajak (Nusa, 2019) .
Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  (PBB-P2)  serta beberapa jenis pajak lainnya sebagai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  merupakan  suatu  bentuk tindak  lanjut  kebijakan  otonomi  dan  desentralisasi  fiskal  dengan  tujuan  untuk merealisasikan  pelaksanaan  otonomi  daerah  secara  optimal  guna  membiayai  pelaksanaan pemerintahan daerah (Prathiwi et al., 2015) . Oleh karena itu pengelolaan pemerintah daerah bergantung pada peranan pendapatan asli daerah yang pajaknya bersifat progresif.
Dengan  demikian,  pelaksanaan  yang  telah  dilakukan  dengan  baik  dalam pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan apakah  telah  dikelola  dengan  cukup  baik  oleh  otoritas  daerah.  Hal  tersebut  sekaligus merepresentasikan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  akan  berpengaruh  bagi  bidang- bidang  yang  terkait  dalam  keberlangsungan  kehidupan  warga  negaranya,  salah  satunya dalam  bidang  perekonomian  dan  keuangan  daerah  yaitu  dengan  meningkatkan pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  berada  di  wilayah  tersebut. (Huda  &
Wicaksono,  2021) menyatakan  dalam  menganalisis  penerimaan  pajak  daerah,  harus dipertimbangkan  aspek  efektivitasnya  dengan  membandingkan  antara  target  dengan realisasinya.  Sehingga  jika  diketahui  efektivitasnya,  maka  otoritas  daerah  dapat menentukan  kebijakan  terkait  penetapan  target  pajak  daerah,  khususnya  pada  PBB-P2. Perlu juga diketahui tingkat kontribusi PBB-P2 bagi Pendapatan Asli Daerah, dikarenakan pajak daerah adalah salah satu penyumbang besar kecilnya penerimaan PAD, oleh karena itu  perlu  diketahui  apakah  penerimaan  PBB-P2  sudah  berkontribusi  secara  maksimal  atau masih  minimal.  Jika  kontribusi  dirasa  masih  kurang,  maka  dapat  ditingkatkan  lagi penerimaannya  agar  memperoleh  kontribusi  yang  optimal,  pada  provinsi  Jawa  Timur Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Sidoarjo  mengalami  permasalah  realisasi yang masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
dalam rupiah

## Gambar 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo selama Lima Tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020
Sumber: RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Data diolah)
Fenomena  yang  terjadi  dilihat  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Sidoarjo pada  tahun  2016  sebesar  Rp1.335.283.958.792  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  Transfer Pemerintah  Pusat-Dana  Perimbangannya,  yaitu  sebesar  Rp1.690.087.946.119,  maka  tahun 2016 Kabupaten Sidoarjo masih bergantung pada pemerintah pusat. Pada tahun 2017-2018 tingkat  kemandiriannya  masih  terbilang  kurang  jika  dibandingkan  dengan  transfer pemerintah  pusat.  Tahun  2019  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Sidoarjo  sebesar Rp1.689.953.213.261  sedangkan  pendapatan  transfernya  sebesar  Rp1.779.140.856.326, berarti  di  tahun  2019,  Kabupaten  Sidoarjo  juga  masih  bergantung  oleh  pemerintah  pusat. Sedangkan di tahun 2020 terjadi kenaikan Pendapatan  Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo
yaitu sebesar Rp1.809.832.433.911,15 dengan pendapatan transfernya sebesar Rp1.711.271.242.511.
Dari  gambar  1.  dapat  dilihat  bahwa  pendapatan  Kabupaten  Sidoarjo  yang  menjadi komponen terbesar penyumbang pendapatan asli daerah adalah pos pajak daerah dan lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Setiap  daerah  tentunya  ingin  daerahnya  terus bertumbuh  jadi  lebih  baik  dari  waktu  ke  waktu.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka diperlukannya  sumber  penerimaan  daerah  yang  potensial.  Salah  satu  sumber  penerimaan potensial  untuk  melaksanakan  pembangunan  di  daerah  seperti  kasus  diatas  adalah  sektor pajak  daerah.  Peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  dapat  dilakukan  dengan  memperluas basis pajak atau menambah jenis pajak potensial yang sebelumnya telah ditetapkan melalui undang-undang.  Pengalihan  PBB-P2  menjadi  pajak  daerah  sangat  potensial  untuk meningkatkan  pemasukan  daerah  lebih  dari  sebelumnya.  Pemasukan  yang  akan  diperoleh dari pajak yang berhubungan dengan tanah dan bangunan sangat potensial guna menambah pendapatan  asli  daerah.  Selain  itu,  penerimaan  di  bidang  pajak  properti  di  banyak  negara sudah menjadi wewenang dari pemerintah lokal atau daerah (Nusa, 2019) .
Fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sidoarjo  bahwasannya  selama  ini  capaian penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  maksimal  hanya  75 persen,  sisanya  sebesar  25  persen  selalu  menjadi  pitang  menunggak.  Piutang  PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo nyaris setengah triliun dengan total target PBB-P2 tahun 2021 sebesar 257  miliar  rupiah.  Sedangkan  realisasi  sampai  dengan  bulan  Juni  atau  triwulan  kedua  ini masih 34,35 persen atau 88 miliar rupiah. Total piutang atau wajib pajak yang menunggak sampai dengan bulan Juni ini sebesar 410 miliar rupiah. Tunggakan itu terjadi mulai tahun 2012 hingga sekarang.  Besarnya piutang  penerimaan PBB-P2 menunjukkan masih kurang optimalnya  capaian  penerimaan  pajak  PBB-P2  di  Kabupaten  Sidoarjo  menjadi permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Harjo & Darmawan, 2022) . Menurut (Balada,  2019) menyatakan  dalam  pengelolaan  penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan, perlu diketahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan asli daerah. Ditekankan pula bahwa tingkat efisiensi yang  berarti  efektif,  akan  tetapi  tingkat  yang  efektif  belum  tentu  efisien.  Sedangkan kontribusi  merupakan  keikutsertaan  dalam  bertindak  aktif  dengan  mengoptimalkan kemampuan sesuai kapasitas masing-masing  guna memberi manfaat kepada warga sekitar (Porawouw,  2016) .  Oleh  karena  itu  kegiatan  pengelolaan  PBB-P2  perlu  diketahui  tingkat efektivitas  dan  kontribusi  penerimaannya  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Tingkat efektivitas PBB-P2 digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan dan penerimaan PBB- P2 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Utiarahman, 2016) . Dengan adanya UU peralihan  pengelolaan  Pajak  Daerah  yang  salah  satu  tujuannya  untuk  meningkatkan  PAD diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mandiri lagi. Dilihat dari data penerimaaan PAD saat ini masih bersifat fluktuatif namun penerimaan PBB-P2 terus mengalami peningkatan.
Jika PBB-P2 dijadikan pendorong peningkatan PAD, maka kita perlu mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada PAD kabupaten, yaitu Kabupaten Sidoarjo.
Permasalahan  pada  penelitian  ini,  sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Wicaksono  &  Asmandani,  2021) yang  meneliti  dengan  judul  Peranan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Melalui  Efektivitas  dan  Kontribusi  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Situbondo.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tingkat  efektivitas  dikategorikan  dalam  kriteria  tidak  efektif,  walaupun  pada  tahun  2019 dikategorikan  efektif  karena  realisasi  penerimaan  sesuai  dengan  target  penerimaan  yang telah  ditentukan.  Tingkat  kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD  masih  dikategorikan  dalam kriteria sangat kurang, meskipun pada tahun 2019 ada peningkatan, namun tidak signifikan kontribusinya terhadap PAD.
Hasil  penelitian (Christi  et  al.,  2017) juga  menunjukkan  bahwa  tingkat  efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Palu dari tahun 2014  - 2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sehingga kurang optimalnya pemungutan PBB P2.  Tingkat  kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2) terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Palu  masih  dalam  kategori  sangat  kurang berkontribusi  terhadap  PAD,  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam melakukan  pembayaran  pajak  dan  data  yang  tidak  menunjukkan  data  yang  sebenarnya jumlah objek pajak yang ada di Kota Palu.
Hasil  penelitian (Fadhlia,  2017) yang  mengangkat  fenomena,  kontribusi  PBB-P2 Kabupaten  Aceh  saat  ini  masih  relatif  kecil  bahkan  tahun  2016  kontribusi  yang  diberikan hanya  1,96%.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  efektivitas  penerimaan  PBB-P2 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pemerintah belum bisa dikatakan berhasil dalam  pengelolaan  PBB-P2  karena  peningkatan  penerimaan  PBB-P2  tidak  diikuti  dengan peningkatan  targetnya  sehingga  target  yang  ditetapkan  setiap  tahunnya  masih  sama. Kabupaten  Aceh  masih  kurang  dalam  mengoptimalkan  sumber-sumber  penerimaan  PBB- P2  yang  menyebabkan  kontribusi  terhadap  PAD  masih  sangat  kurang,  dimana  rata-rata persentasenya hanya 2,08%.
Tetapi  berbeda  dari  penelitian (Hartono  et  al.,  2021) yang  menunjukkan  bahwa tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah secara rata-rata sangat efektif, dengan trend  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  mengalami  kenaikan,  dan  tingkat  kontribusi pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  bagi  PAD  secara  rata-rata  termasuk  dalam  kriteria sedang.  Maka  dari  itu  pemerintah  diharapkan  terus  berkomitmen  dalam  mencapai  target- target  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  melakukan  pengelolaan  pajak  daerah  dan pengelolaan fasilitas serta SDM dengan baik.
Hasil  penelitian (Fujianti  &  Sachintania,  2021) yang  menunjukkan  hasil  bahwa pemerintah  Kabupaten  Bandung  telah  mampu  merealisasikan  pelaksanaan  pemungutan PBB-P2  yang  berjalan  dengan  efektif,  dan  tingkat  kontribusi  yang  selalu  mengalami peningkatan  dikarenakan  realisasi  PAD  dan  PBB  telah  mencapai  target.    Meskipun
penerimaan  PBB-P2  di  Kabupaten  Bandung  telah  mencapai  tujuan,  peningkatan  dalam pembayaran  pajak  harus  terus  ditingkatkan  agar  pemerintah  daerah  dapat  terus memenuhi segala kebutuhan daerah tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kuantitatif.  Berdasarkan (Hardani  et  al.,  2020) menyatakan  penelitian deskriptif  ialah  penelitian  yang  memberikan  gejala,  fakta  serta  peristiwa  secara  sistematis dan akurat yang berkaitan dengan ciri-ciri populasi atau wilayah tertentu. Dalam penelitian deskriptif  tidak  memerlukan  penemuan  atau  penjelasan  hubungan  timbal  balik  atau pengujian  hipotesis (Fujianti  &  Sachintania,  2021) .  Penelitian  ini  menghitung  tingkat efektivitas  dan  kontribusi  PBB-P2  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  kemudian  dari  hasil persentase  tersebut,  penulis  menggambarkan  dan  menjelaskan  secara  sistematis  tentang keadaan  yang  sebenarnya,  dan  ditarik  kesimpulan  untuk  memperoleh  suatu  penyelesaian atas permasalahan yang diteliti.
Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengambil lokasi penelitian di Badan Pelayanan  Pajak  Daerah  (BPPD)  Kabupaten  Sidoarjo.  Untuk  pembanding,  peneliti mengambil  data  dokumentasi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  Kabupaten  Sidoarjo.  Peneliti  mengkaji  dan  mengamati  secara  mendalam mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo untuk periode tahun 2016-2020.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  sekunder  yang  berasal  dari  lembaga  yang telah dipublikasikan. Peneliti memilih data sekunder karena waktu yang dibutuhkan dalam penelitian  untuk  mengelompokkan  dan  mengolah  data  relatif  lebih  sedikit  dibandingkan dengan menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui library review atau media  pustaka.  Data  diperoleh  dengan  mengumpulkan,  mencari  atau  mendokumentasikan data dari literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik dari buku, artikel, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, internet dan literatur sejenisnya.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan menggunakan  rasio  efektivitas,  dan  rasio  kontribusi.  Efektivitas  digunakan  untuk mengetahui keberhasilan realisasi penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah bagi PAD.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Deskripsi Objek Penelitian
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  pada  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  periode  tahun  2016- 2020.
1. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)  merupakan  seluruh  penerimaan  uang  dari  Rekening  Kas  Umum  Daerah  dan penerimaan  lainnya  yang  tidak  dibayarkan  kembali  oleh  Daerah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  termasuk  dalam  hak  daerah  dalam satu tahun anggaran dan diperhitungkan untuk menambah ekuitas.
Pendapatan asli daerah dapat dikategorikan dalam tiga komponen pendapatan, antara  lain:  a)  Pendapatan  Asli  Daerah;  b)  Pendapatan  Transfer;  dan  c)  Lain-lain Pendapatan  yang  Sah.  Berikut  ini  merupakan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020.

## Dalam Rupiah

## Gambar 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020
Sumber: RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Data diolah)
2. Deskripsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menurut  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  di Kabupaten  Sidoarjo  adalah  salah  satu  jenis  pajak  daerah  yang  menjadi  penyumbang bagi  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Penerimaan  PBB-P2  secara menyeluruh  memberikan  kontribusi  yang  berarti  bagi  pendapatan  Kabupaten Sidoarjo.  Perkembangan  target  dan  realisasi  penerimaan  PBB-P2  dari  tahun  2016- 2020 dapat dilihat pada Gambar 3. berikut ini.

## Dalam Rupiah
Gambar 3. Data Target dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016-2020
Sumber:  Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Data diolah)

## B. Pembahasan
1. Efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2016-2020
Tingkat  efektivitas  PBB-P2  dapat  diketahui  dengan  membandingkan  antara realisasi PBB-P2 dengan target pajak daerah. Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:
Dalam Rupiah

## Gambar 4. Efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020
Sumber:  Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Data diolah)
Berdasarkan  gambar  4.  dapat  dilihat  bahwa  secara  keseluruhan  rata-rata tingkat  efektivitas  PBB-P2  di  Kabupaten  Sidoarjo  pada  Tahun  2016-2020 menunjukkan  hasil  yang  sangat  efektif  menurut  kategori  yang  telah  ditetapkan  oleh Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900-372,  Tahun  1996  dengan  rata-rata tingkat  efektivitas  PBB-P2  sebesar  105,08%.  Dapat  diketahui  tingkat  efektivitas PBB-P2 pada tahun 2017, tahun 2019, dan tahun 2020 rata-rata tingkat efektivitasnya mengalami  kenaikan  hingga  berada  pada  angka  108,08%.  Sedangkan  pada  tahun 2016  dan  tahun  2018  merupakan  tahun  dimana  rasio  efektivitas  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  mengalami  penurunan  tetapi  masih  termasuk dalam kriteria sangat efektif dikarenakan melebihi target yang telah ditetapkan.
Tingkat  efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan Kabupaten  Sidoarjo  tahun  2017,  tahun  2019,  dan  tahun  2020  mengalami  kenaikan. Dari  prosentase  tingkat  efektivitas  yang  diperoleh  menghasilkan  nilai  rata-rata  yang tinggi ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam bidang pajak sudah berada pada jalur yang positif dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola penerimaan PBB-P2 dengan baik.
2. Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2016-2020
Tingkat kontribusi PBB-P2 bagi PAD dapat diketahui dengan membandingkan  antara  realisasi  PBB-P2  dengan  realisasi  PAD.  Kontribusi  PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Dalam Rupiah

## Gambar 5. Kontribusi PBB-P2 bagi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020
Sumber:  Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Data diolah)
Secara  keseluruhan  rata-rata  tingkat  kontribusi  PBB-P2  Kabupaten  Sidoarjo pada  tahun  2016-2020  berada  dalam  kategori  kurang  berkontribusi  dengan  rata-rata kontribusinya  sebesar  12,86%.  Berdasarkan  gambar  5.  dapat  diketahui  bahwa kontribusi  PBB-P2  bagi  PAD  selama  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2020  masih kurang berkontribusi dikarenakan masih kurang optimalnya capaian Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  serta  pendapatan  asli  daerah  kinerjanya  masih fluktuatif.  Pada  tahun  2016,  tahun  2018,  dan  tahun  2019  mengalami  peningkatan hingga  berada  pada  angka  14,05%  dari  kinerja  tahun  2017  sebesar  11,96%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 12,86% dikarenakan adanya  Covid-19  yang  melanda  di  berbagai  daerah,  salah  satunya  di  Kabupaten Sidoarjo  dan  berakibat  pada  perekonomian.  Untuk  itu  kedepannya  diperlukan kebijakan keuangan yang dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih stabil  dan  memiliki  kecenderungan  meningkat.  Diharapkan  pemerintah  Kabupaten Sidoarjo  dapat  menyadarkan  masyarakatnya  agar  segera  melunasi  pajak  terutama untuk PBB-P2.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang daapt diambil dari penelitian ini  yaitu tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten  Sidoarjo  pada  Tahun  2016-2020  rata-rata  sangat  efektif,  dengan  prosentase sebesar 105,08%. apat diketahui tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2017, tahun 2019, dan  tahun  2020  rata-rata  tingkat  efektivitasnya  mengalami  kenaikan  hingga  berada  pada angka  108,08%.  Sedangkan  pada  tahun  2016  dan  tahun  2018  rasio  efektivitas  PBB-P2 mengalami  penurunan  namun  masih  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif  dikarenakan melebihi target yang telah ditetapkan.
Tingkat  kontribusi  PBB-P2  bagi  PAD  Kabupaten  Sidoarjo  pada  tahun  2016-2020 secara  rata-rata  termasuk  dalam  kriteria kurang  berkontribusi,  dengan  prosentase  rata-rata kontribusinya  sebesar  12,86%.  Kontribusi  PBB-P2  bagi  PAD  selama  tahun  2016  sampai dengan  tahun  2020  masih  kurang  berkontribusi  dikarenakan  masih  kurang  optimalnya capaian  PBB-P2  serta  pendapatan  asli  daerah  kinerjanya  masih  fluktuatif.  Tahun  2016, tahun 2018, dan tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya Covid-19.
Dapat  dilihat  bahwa  penerimaan  yang  dihasilkan  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  kurang  berkontribusi  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten  Sidorajo  meskipun  sangat  efektif.  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo seharusnya dapat menyadarkan masyarakatnya agar patuh dalam membayar kewajibannya.

## BIBLIOGRAFI
Agussalim,  A.,  &  Faisal,  M.  (2022).  Analisis  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Jurnal  Ilmu  Manajemen  Universitas  Tadulako  (JIMUT) , 8 (2), 162–171. https://doi.org/10.22487/jimut.v8i2.279. Google Scholar
Balada, R. A. F. (2019). Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Persepsi Masyarakat di Kecamatan  Tilamuta  Kabupaten  Boalemo. Madani  Jurnal  Politik  Dan  Sosial Kemasyarakatan , 11 (3), 271–287. https://doi.org/10.52166/madani.v11i3.1906.

## Google Scholar
Christi,  K.  N.,  Runtu,  T.,  &  Walandouw,  S.  K.  (2017).  Analisis  Tingkat  Efektivitas Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  Sebelum dan  Sesudah  Dialihkan  Menjadi  Pajak  Daerah  (Studi  Kasus  di  Desa  Watutumou, Kecamatan  Kalawat,  Kabupaten  Minahasa  Utara). Going  Concern :  Jurnal  Riset Akuntansi , 12 (2),  625–635.  https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17998.2017. Google Scholar
Fadhlia,  W.  (2017). Analisis  efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar . Syiah Kuala University. Google Scholar
Fadillah,  M.,  Sugiharti,  D.  K.,  &  Singadimedja,  H.  N.  (2022).  Implikasi  Hukum  Putusan Mahkamah  Agung  yang  Menyatakan  Kontrak  Karya  sebagai  Lex  Specialis  dari Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah terhadap  Keuangan  Daerah. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora , 6 (1),  525–537. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19505. Google Scholar
Fujianti, D., & Sachintania, A. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. Jurnal  E-Bis  (Ekonomi-Bisnis) , 5 (2),  561–572.  https://doi.org/10.37339/e- bis.v5i2.747. Google Scholar
Hardani,  H.,  Andriani,  H.,  Fardani,  R.  A.,  Ustiawaty,  J.,  Utami, E.  F.,  Sukmana, D.  J.,  & Istiqomah,  R.  R.  (2020). Metode  penelitian  kualitatif  &  kuantitatif .  Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Google Scholar
Harjo,  D.,  &  Darmawan,  D.  A.  (2022).  Efektivitas  Penagihan  Piutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  P2  dalam  Rangka  Meningkat  Realisasi  Penerimaan  di  Badan  Pendapatan Daerah  Kota  Bekasi  Tahun  2019-2021. Jurnal  Sistem  Informasi,  Akuntansi  & Manajemen) , 2 (3), 238–251. Google Scholar
Hartono,  A.,  Ul’hasanah,  A.,  &  Hidayah,  N.  (2021).  Analisis  Efektivitas,  Trend,  dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di
Kabupaten  Ponorogo  Tahun  2016-2020. JAPP:  Jurnal  Akuntansi,  Perpajakan,  Dan Portofolio , 1 (2), 132–152. https://doi.org/10.2426/10.24269. Google Scholar
Huda,  M.  N.,  &  Wicaksono,  G.  (2021).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kota Yogyakarta. Educoretax , 1 (4), 284–290. https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.108. Google Scholar
Khayati,  S.  (2021).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Arus  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora , 1 (2),  1–10. https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6. Google Scholar
Nusa, Y. (2019). Efektivitas Pemutakhiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan  Serta  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten Mimika-Papua. JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi) , 3 (2), 59–98. Google Scholar
Porawouw,  R.  (2016).  Peran  Tokoh  Masyarakat  dalam  Meningkatkan  Partisipasi Pembangunan  (Studi  di  Kelurahan  Duasudara  Kecamatan  Ranowulu  Kota  Bitung). Politico: Jurnal Ilmu Politik , 3 (1), 1154. Google Scholar
Prathiwi,  I.  A.  M.  A.,  Herawati,  N.  T.,  AK,  S.  E.,  &  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.  (2015). Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014.
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 3 (1). https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4679. Google Scholar
Semma,  M.  (2008). Negara  dan korupsi:  pemikiran  Mochtar  Lubis  atas  negara,  manusia Indonesia, dan perilaku politik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Google Scholar
Utiarahman,  N.  R.  (2016).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  Perdesaan  Perkotaan  (PBB-P2)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota  Tomohon. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 16 (2),  267–277. Google Scholar
Wicaksono,  G.,  &  Asmandani,  V.  (2021).  Peranan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo. Journal of Law, Administration, and Social Science , 1 (2), 112– 118. https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.116. Google Scholar
Copyright holder:
Mufida Dian Pertiwi, Fajar Syaiful Akbar (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: