## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENIRUAN MEREK

## Oleh
Marthin Hisar Rajagukguk 1)
Jimi Andreas Sitepu 2)
Harapan Situmorang 3)
Yanti Agustina 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)
E-mail : marthin.guk@gmail.com 1)
andreasakageaka@gmail.com 2 ) yantiagustina@unprimdn.ac.id 3)

## ABSTRACT
Brand  or  brand  is  identified  with  a  scribble  or  line  that  forms  a  pattern  which  indicates that the brand contained in one type of object is different from other objects. The Unitary State  of  the  Republic  of  Indonesia  only  realized  the  importance  of  packaging  for  trade products,  namely  brands,  in  1961  with  the  issuance  of  regulations  governing  business marks,  namely  Law  No.  21  of  1961  concerning  trademarks  and  commercial  marks.  In 2016,  the  Director  General  of  Intellectual  Property  Rights  issued  a  law  that  was  revised from the previous Law to Law no. 20 of 2016 concerning Brands. In principle, if you want to legitimize a brand, you must pay attention to the applicable procedures. Marks that want to  be  legitimized  through  such  registration  must  be  believed  to  be  not  the  result  of plagiarism of other trademarks. The legal consequences that occur if a brand is imitated is a cancellation request in the form of a brand deletion carried out by the trademark rights holder  who  feels  imitated.  A  mark  that  has  been  registered  and  accepted  by  the  relevant institution will  arise whose name is  the trademark rights held  by the party who owns the mark.  The  holder  of  the  mark  can  also  file  a  lawsuit  for  the  cancellation  of  the  mark against the mark which he considers to be similar to the mark he owns, not only a lawsuit but  the  holder  of  the  mark  can  also  take  criminal  action.  So  in  this  case,  the  judge's decision to  reject  Ruben Onsu's  lawsuit is  correct  and in  accordance with  the Mark Law because  the  defendant's  mark  has  gone  through  a  process  in  accordance  with  the applicable  law,  the  formality  examination  process,  announcement  examination  and substantive  examination,  as  well  as  obtaining  the  approval  of  the  Minister  to  issue  a certificate.
Keywords: Because of Law, Brand, Brand Impersonation

## ABSTRAK
Merek  atau  brand  diidentikkan  dengan  coretan  atau  garis  yang  membentuk  pola  yang menandakan  bahwa  merek  yang  terdapat  pada  satu  jenis  objek  berbeda  dengan  objek lainnya.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  baru  menyadari  pentingnya  kemasan  bagi produk perdagangan  yaitu merek pada tahun 1961 dengan dikeluarkannya peraturan  yang mengatur  mengenai  merek  yaitu  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1961  tentang  Merek dan  Merek  Dagang.  Pada  tahun  2016,  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  mengeluarkan undang-undang yang direvisi dari UU sebelumnya menjadi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.  Prinsipnya,  jika  ingin  melegitimasi  sebuah  merek,  Anda  harus  memperhatikan prosedur  yang  berlaku.  Merek  yang  ingin  dilegitimasi  melalui  pendaftaran  tersebut  harus diyakini  bukan  merupakan  hasil  penjiplakan  merek  lain.  Akibat  hukum  yang  terjadi  jika merek  ditiru  adalah  permintaan  pembatalan  berupa  penghapusan  merek  yang  dilakukan
Marthin Hisar Rajagukguk 1) , Jimi Andreas Sitepu 2) , Harapan Situmorang 3) , Yanti Agustina 4)
oleh pemegang hak merek  yang merasa ditiru. Akan timbul merek  yang telah didaftarkan dan diterima oleh instansi terkait yang namanya merupakan hak merek yang dipegang oleh pihak  yang  memiliki  merek  tersebut.  Pemegang  merek  juga  dapat  mengajukan  gugatan pembatalan  merek  terhadap  merek  yang  dianggapnya  mirip  dengan  merek  yang dimilikinya,  tidak  hanya  gugatan  tetapi  pemegang  merek  juga  dapat  melakukan  tindakan pidana. Maka dalam hal ini putusan hakim menolak gugatan Ruben Onsu sudah benar dan sesuai dengan UU Merek karena merek tergugat telah melalui proses sesuai dengan hukum yang  berlaku,  yaitu  proses  pemeriksaan  formalitas,  pemeriksaan  pengumuman  dan pemeriksaan  substantif,  sebagaimana  serta  memperoleh  persetujuan  Menteri  untuk menerbitkan sertifikat.
Kata Kunci: Karena Hukum, Merek, Peniruan Merek

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG
Brand  atau  Merek  ialah  suatu produk  ekonomi  yang  terlegitimasi  dan merupakan  satu  dari  beberapa  jenis produk  ekonomi  yang  ada.  Brand  atau merek  diidentikan  dengan  suatu  coretan atau pun garisan yang membentuk suatu pola  yang  menandakan  bahwa  merek yang  terdapat  pada  satu  jenis  benda berbeda  dengan  benda  yang  lain.  Pada umumnya mereka dilekatkan pada suatu produk ekonomi yang kemudian dibisniskan oleh pribadi maupun kelompok  orang  baik  yang  berbadan hukum  atau  tidak  hanya  dengan  tujuan agar  bisa  mengklasifikasikan  bentuk- bentuk barang yang tertera. Suatu badan usaha  untuk  meningkatkan  daya  tarik dari  usahannya  tentu  harus  memiliki merek  yang  bermutu.  Dengan  demikian maka  suatu  barang  yang  dijual  di pasaran  akan  laku  jika  barang  tersebut dikemas dengan merek yang unik,berbeda, dan dapat menarik
perhatian konsumen yang sedang melihatnya,  karena  belakangan  ini banyak  produk  ekonomi  yang  dijual  di pasar  satu  sama  lain  memiliki  kemasan merek yang hampir sama dengan merek yang hadir sebelumnya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia  baru  menyadari  penting  nya kemasan  produk  dagang  ialah  merek, pada  tahun  1961  dengan  lahirnya regulasi yang mengatur mengenai merek usaha,  yaitu  Undang-Undang  No  21 Tahun 1961 Tentang merek dagang dan merek  perniagaan.  Substansi  penting yang  terdapat  dalam  regulasi  merek  ini adalah bahwa setiap orang  yang merasa menciptakan  suatu  bentuk  merek  yang pertama maka dialah orang yang berhak dan  terlegitimasi  secara  hukum  sebagai pemegang  hak  merek  dari  barang tersebut,  kecuali  sampai  ada  pihak  lain yang  menggugat  hak  merek  nya  dan dapat  dibuktikan.  Selanjutnya  UU  No. 21  Tahun  1961  diubah  dengan  UU  No.
19  Tahun  1992  tentang  Merek,  dengan beberapa perubahan mendasar.
Selanjutnya  untuk  penyempurnaan  dan kepraktisannya dibuat single text melalui UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.  Pada  tahun  2016,  Dirjen  HKI mengeluarkan  UU  yang  telah  direvisi dari  UU  sebelumnya  menjadi  UU  No. 20 Tahun 2016 tentang  Merek.
Setelah perkembangan regulasi mengenai  merek  dagang  yang  semakin ketat  namun  tetap  saja  terdapat  beberpa bentuk  pelanggaran  terhadap  merek yang ada, dan kebanyakan dari penggaran tersebut terjadi kepada merek yang  sudah  memiliki  nama  besar  di publik.  Praktik  tersebut  dilakukan  pada umumnya oleh orang ataupun sekelompok  orang  yang  ingin  mencari profit  yang  besar  namun  tidak  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Melalaui pemaknaan  tersebut  sudah  nyata  kalau praktik  pelangaran  yang  dilakukan  oleh pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  ini mengincar merek-merek yang sebelumnya  sudah  memiliki  nama  baik di  publik.  Melalui  penelitian  ini  segala bentuk  kejahatan  HAKI  merek  yang dituju  adalah  adanya  usaha  untuk melanggar HAKI merek dari orang yang sudah  melahirkan  merek  sebelumnya
dan sudah memiliki nama baik di publik namun pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut ingin menirunya.
Salah  satu  kasus  pelanggaran merek  yang  ada  adalah  kasus  peniruan merek antara I Am Geprek Bensu Sedep Benerrr  dan  Geprek  Bensu.  Perusahaan merek  dagang  I  Am  Geprek  Bensu Sedep  Benerrr  sudah  terdfatar  di Direktur  Jenderal  Kekayaan  Intelektual dan  sudah  mendapatkan  perlindungan hukum  sejak  tanggal  16  Agustus  2017. Namun  dalam  gugatan  yang  dilakukan oleh  pemilik  Merek  Geprek  Bensu terhadap  Direktur  Jenderal  Kekayaan Intelektual    berisikan  tentang  dia-lah yang  seharusnya  berhak  memakai  dan sebagai  pemilik  merek  dagang  Geprek Bensu dikarenakan dia-lah yang pertama  kali  mendaftar  merek  dagang tersebut, dan dia berhak atas penggunaan merek dagang tersebut.
Melalui hal-hal yang telah penulis uraikan di atas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian jurnal  dengan  judul “Akibat  Hukum Terhadap  Peniruan  Merek.  (Studi Putusan Nomor
57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.)”

## 1.2 Rumusan Masalah
Marthin Hisar Rajagukguk 1) , Jimi Andreas Sitepu 2) , Harapan Situmorang 3) , Yanti Agustina 4)
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut maka  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana akibat hukum terhadap penipuan merek?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum pemegang hak atas merek terhadap  pelanggaran  perbuatan merek?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN  Niaga Jkt.Pst. ?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  akibat  hukum terhadap penipuan merek
2. Untuk  mengetahui  perlindungan hukum  pemegang  hak  atas  merek terhadap  pelanggaran  perbuatan merek.
3. Untuk mengetahui analisis hukum
terhaap putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN  Niaga Jkt.Pst

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1.  Teori  Perlindungan  Hukum  Menurut

## Para Ahli
2.1.1. Menurut  Satjito  Rahardjo  bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi
kepentingan  seseorang  dengan cara  mengalokasikan  suatu  Hak
Asasi
Manusia kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam rangka kepentingannya tersebut”.
Menurut CST Kansil,
“perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan  oleh  aparat  penegak hukum  demi  memberikan  rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik  dari  gangguan  dan  berbagai ancaman  dari  pihak  manapun”. Menurut  Philipus  M.  Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan  akan  harkat  dan martabat,serta pengakuan terhadap hak  – hak asasi manusia yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum berdasakarkan  ketentuan  umum dari  kesewangan  atau  sebagai kumpulan  peraturan  atau  kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.
Adapun  teori  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teori perlindungan hukum terhadap pemegang  ha  katas  merek  atas dalam  hal  terjadinya  peniruan merek.
2.1.2. Kerangka Konsepsi
a. Analisis Hukum adalah upaya mengetahui keadaan
sebenarnya atas kondisi hukum yang  telah  ada  dalam rangka  memberikan  penilaian untuk mengetahui apakah
tujuan  pembentukannya  telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan  norma  hukum tersebut. i
b. Peniruan adalah suatu tindakan  yang  dilakukan  oleh orang  pribadi  atau  kelompok kepada orang lain atau kelompok lain demi mengambil keuntungan pribadi  dengan  cara  yang curang dan bertentangan dengan hukum.
c. Merek  adalah  tanda  yang dapat ditampilkan secara grafis  berupa  gambar,  logo, nama,  kata  ,  huruf,  angka, susunan  warna,  dalam  bentuk 2  (dua)  dimensi  dan/atau  3 (tiga) dimensi,suara hologram, atau  kombinasi  dari  2  (dua) atau  lebih  unsur  tersebut untuk  membedakan  barang atau jasa yang diproduksi oleh orang  dan/atau  badan  hukum dalam  kegiatan  perdagangan barang dan/atau jasa.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  Penelitian  hukum  Normatif, yang dimana metode Penelitian Normatif  ini  dilakukan  dengan  meneliti bahan pustaka atau kepustakaan. Adapula sifat penelitian yang digunakan adalah  Deskriptif  Analitis,  dimana penelitian  ini  bersifat  melakukan  suatu penelitian yang mengungkapkan peraturan  Perundang  –  undangan  sesuai dengan  teori  hukum  yang  sedang menjadi bahan Penelitian ii .

## 3.2. Sumber Bahan Buku
Sumber  bahan  dalam  Penelitian ini  adalah  bersumber  dari  bahan  bahan hukum,  yakni  merupakan  suatu  metode pengumpulan  data  yang  bersumber  dari buku, putusan Pengadilan yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Sumber tersebut antara lain :
a.  Bahan Hukum Primer : UU No 20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  dan  putusan  No 57/Pdt.Sus/2019/PN.Jkt Pst.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  :  Data yang diperoleh dengan menggunakan  studi  literature  yang dilakukan  terhadap  buku-buku,  dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan  dengan  permasalahan
Marthin Hisar Rajagukguk 1) , Jimi Andreas Sitepu 2) , Harapan Situmorang 3) , Yanti Agustina 4)
kemudian  data  ini  akan  dihimpun dan  dikaji  oleh  peneliti,  selanjutnya terhadap peraturan perundang- undangan atau sumber bacaan lainnya  yang  berhubungan  dengan penelitian ini .
c.  Bahan Hukum Tersier :  informasi tentang  bahan  hukum  primer  dan sekunder  misalnya  biografi,  kamus Bahasa  Indonesia  dan  ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan Data  Kepustakaan,  yang  bersumber  dari Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-Undangan  ,  teori-teori  hukum yang  berlaku,  serta  jurnal  dan  media massa.

## 3.4. ANALISIS DATA
Analisis  data  merupakan  cara  yang dipakai  untuk  menelaah  seluruh  data yang  tersedia  dari  berbagai  sumber. Sehingga  untuk  memperoleh  kesimpulan yang  kuat  maka  digunakan  analisis kualitatif  dengan  metode  berfikir  scara deduktif  yaitu  metode  yang  dimulai  dari analisis  yang  bersifat  umum  untuk mendapatkan  hasil  yang  bersifat  khusus. Cara  ini  menggunakan  analisis  yang berpijak  dari  pengertian  pengertian  atau
fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian  diteliti  yang  hasilnya  dapat memecahkan  persoalan  khusus.  Syarat- syarat  yang  diperlukan  bagi  seorang peneliti  agar  mendapatkan  dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memelurkan  ketekunan,  ketelitian  dan kecermatan  dalam  pengumpulan  fakta- fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi
dan menarik kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Akibat Hukum terhadap penipuan merek
Sepeti  yang  sudah  kita  ketahui, sebuah  tulisan  ataupun  gambar  yang isinya menjelaskan substansi dari produk  yang  dijual  maupun  kualitas produknya  yang  tertera  pada  suatu produk bisnis yang serig disebut dengan merek  diciptakan  dengan  tujuan  untuk mempermudah konsumen dalam mengklasifikasikan  setiap  produk  yang dijual  di  pasar. iii Pada  prinsipnya  jika ingin  melakukan  legitimasi  terhadap suatu  merek  harus  memperhatikan prosedur  yang  berlaku.  Merek  yang ingin  dilegitimasi  melalui  pendaftaran tersebut  sebelumnya  harus  diyakini bukan hasil dari penjiplakan karya cipta merek  lain,  karena  jika  pada  proses pendaftaran  diketahui  ternyata  merek tersebut  dianggap  hasil  penjiplakan
karya  cipta  orang  lain  maka  merek tersebut akan didiskualifikasi dari pendaftaran alias tidak diterima.
Sudah seyogianya legitimasi sebuah merek harus dilandasi itikad baik dari si pendaftar,  artinya  si  pendaftar  merek tidak  boleh  mendaftarkan  merek  nya hanya karena agar menghambat pebisnis lainnya  yang  ingin  masuk  ke  dalam pasar  dari  merek  barang  yang  ingin didaftarkan.  Sebagaimana  yang  telah ditegaskan juga bahwasannya pendaftaran suatu merek harus dilandasi dengan  permintaan  dari  pemilik  merek dan  dilandasi  dengan  beretikad  baik, karena  apabila  dilandasi  dengan  itikad tidak  baik  maka  perlindungan  terhadap merek tersebut dapat ditolak/dibatalkan.
Adapun  prosedur  dan  tahapan  yang harus  dilewai  dalam  proses  legitimasi merek  adalah,  pengajuan  legitimasi merek  dapat  didaftarkan  oleh  pendaftar atau  kuasa  pendaftae  kepada  Menteri secara  online  ataupun  secara  langsung (manual) menggunakan bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran merek harus mencamtumkan:
i. Waktu pembuatan permohonan
ii. Identitas yang meliputi nama,  warga  negara,
dan tempat tinggal
iii. Identitas perwakilan dalam  hal  pemohon
diwakilkan
iv. Dalam  hal  jenis  merek mempunyai warna maka harus
mencantumkan jenis warna tersebut v. Dalam  hal  pemohon memohon Hak prioritas  maka  harus mencamtukan asal
negara  nya  dan  waktu permohonan merek
pertama kali
vi. Level produk yang didaftarkan harus berdasarkan keterangan kualitas dan substansi dari produk.
Setelah melakukan poin-poin di atas lalu surat  permohonan  pendaftaran  merek tersebut  dibubuhi  tanda  tangan  dari pendaftar  atau  kuasa  pendaftar  disertai dengan  brand  merek  dan  kwitansi pembayaran. Jumlah pembayaran ditetapkan  dari  jenis  produk  yang  ada. Jenis-jenis merek yang dapat didaftarkan dapat  berupa  3  dimensi  dan  voicenote. Dalam  hal  merek  yang  berbentuk  3 dimensi  diserai  dengan  logo  yang menunjukan karakter dari produk tersebut.  Sedangkan  dalam  hal  merek
Marthin Hisar Rajagukguk 1) , Jimi Andreas Sitepu 2) , Harapan Situmorang 3) , Yanti Agustina 4)
berupa  Voicenote  atau  suara  disertai dengan  simbol  dari  rekaman  suara tersebut.  Di  dalam  surat  permohonan tersebut  juga  harus  disertai  keterangan keaslian  kepunyaan  merek  yang  ingin didaftarkan.
Syarat  pendaftaran  merek  adalah terdiri dari :
a) Harus  sesuai  dengan  ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Haram  hukumnya  dalam  merek tersebut  ada  bersangkutan  atau  tertera hal-hal  yang  melawan  etika  sosial  dan hukum  yang  dapat  menngancam  situasi sosial.
b) Harus  memiliki  daya  pembeda dalam suatu merek Sebagai contoh lukisan/bentuk suatu  merek  berupa  tulisan  yang mengindentifikasikan dari karakter produk  tersebut,  contoh  :  cantik,  indah, dingin, dan lain-lain.
c) Belum dimiliki secara umum
Bahwasannya merek tersebut belum dipakai  atau  digunakan  secara  umum dan luas dikalangan masyarakat.
d) Tidak  adanya  keterangan  yang menyangkut  langsung  mengenai produk yang didaftarkan pemohon. Pemeriksaann kelengkapan pesyaratan  pendaftaran  merek  dapat diajukan  dengan  memenuhi  materi- materi  prosedur  yang  dibutuhkan.  Jika
ditemukan  materi-materi  permphonan yang  dibutuhkan  belum  komplit  pada tempo tiga puluh hari kerja dimulai dari waktu  penerimaan,  maka  pendaftar diberi  kesempatan  untuk  melakukan perbaikan  terhadap  materi-materi  surat permohonannya  dan  diberikan  tempo waktu  enem  puluh  hari  kerja  dimulai dari waktu diterimanya surat pemberitahuan untuk melakukan perbaikan. Jika menggunakan hak prioritas,  lain  halnya,  yaitu  pendaftar diberikan  tempo  sembilan  puluh  hari kerja  untuk  melakukan  perbaikan.  Jika kelengkapan  persyaratan  belum  dapat dipenuhi  dikarenakan  hal  yang  bersifat tiba-tiba  seperti  force-majeur  ataupun hal  lainnya  yang  tidak  bisa  dideteksi sebelumnya,  maka  pendaftar  dapat melakukan  pengajuan  untuk  dispensasi waktu untuk memperbaiki surat permohonan  tersebut.  Namun  jika  dari tempo  waktu  yang  diberikan  pendaftar tidak  juga  mampu  memenuhi  materi- materi  pendaftaran  yang  dibutuhkan maka  dalam  hal  ini  dirjen  HAKI  akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada  pendaftar  bahwa  pendaftaran mereknya  agar  ditarik  kembali  alias tidak diterima.
Setelah melalui persayaratan pendaftaan  merek, akan  dilakukan pemeriksaan  substantif  merek.  Dalam hal  ini  poin-poin  yang  tertera  dalam
permohonan  merek  akan  diperiksa petugas  yang  berwenang.  Pada  proses ini  akan  ada  proses  bantahan  berupa keberatan  dari  publik  dan  ini  akan dijadikan bahan pemikiran oleh petugas. Namun  jika  tidak  ditemukan  bantahan dari pihak-pihak maka proses selanjutnya adalah melakuakn pengecekan substantif kepada pendaftar. Sebaliknya  kalau  ditemukan  bantahan dari  beberapa  pihak  ,  maka  terhadap bantahan itu akan dilakukan pengecekan.  Proses  bantahan  memakan waktu    selma  150  hari  kerja  dan  pada proses  pengecekan  ini  dilakukan  oleh ahli  profesional  di  bidangnya  dengan legitimasi dari Dirjen Kementerian.
Hal  pemeriksaan  substantif    merek ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  Pasal  16  ayat  (1)  yang berbunyi “Dalam jangka waktu pengumuman  sebagiamana  dimaksud dalam  Pasal  14  setiap  pihak  dapat mengajukan  keberatan  secara  tertulis kepada  Menteri  atas  Permohonan  yang bersangkutan  dengan  dikenai  biaya.” dan  Pasal  17  ayat  (1)  yang  berbuyi “Pemohon  atau  Kuasanya  berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan  sebagimana  dimaksud  dalam Pasal 16 kepada Menteri.”
Terhadap  Suatu  merek  yang  sudah ditetapkan  dapat  dilakukan  gugatan
pembatalan,  artinya  pihak-pihak  yang merasa  dirugikan  atas  terbitnya  hak suatu  orang  terhadap  suatu  mereka dalam melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga  dengan  tujuan  membatlkan  atau menghapuskan  merek  tersebut,  Namun tentun  gugatan  tersebut  hanya  dapat dilakukan  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan saja.
Pihak yang ingin melakukan pembatalan terhadap suatu merek memiliki  tempo  waktu  lima  tahun dimulai  dari  waktu  tepat  merek  itu didaftarkan.  Namun  suatu  gugatan  bisa dilakukan  dengan  menghiraukan  limit waktu  kalau  suatu  merek  yang  terkait ditemukan  niat  yang  jelek  dari  si pendaftar dikarenakan mereknya dianggap  melawan  falsafah  negara, hukum yang berlaku, etika, kesopanam , dan dapat mengancam keamanan masyarakat..  Panitera  pengadilan  segera menyampaikan  putusan  kepada  para pihak  yang  bersengketa.    Ketentuan mengenai  alasan  gugatan  pembatalan sebagaimana  dimaksud  berlaku  secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif  terdaftar.  Setelah  diputuskan melalui  pengadilan  niaga  ,  terhadap putusan  itu  dapat  dilakukan  kasasi  jika tidak puas.
Marthin Hisar Rajagukguk 1) , Jimi Andreas Sitepu 2) , Harapan Situmorang 3) , Yanti Agustina 4)
4.2. Perlindungan hukum bagi pemegang  hak  atas  merek  terhadap perbuatan pelanggaran merek.
Suatu merek yang telah didaftarkan  dan  diterima  oleh  lembaga yang  terkait  akan  timbul  yang  namannya hak  merek  yang  dipegang  oleh  pihak yang  memiliki  merek  tersebut.  Pihak yang  memiliki  merek  tersebut  tentu  juga akan  dilekatkan  kepadanya  hak-hak hukum  berupa  perlindungan  hukum  atas karya  ciptaan  nya.  Pemegang  merek tersebut  juga  dapat  melakukan  gugatan pembatalan  merek  terhadap  merek  yang dianggapnya  menyerupai  dengan  merek yang  dipunyainya,  tidak  hanya  gugatan namun  pemegang  merek  tersebut  juga dapat  menempuh  jalur  pidana.  Selain  itu pemegang  merek  juga  dilekatkan  hak untuk  mendapatkan  ganti  rugi  terhadap atas  gugatan  pembatan  merek  yang diajukannya. Pada prinsipnya penyelesaian  sengketa  HAKI  berupa merek  ini  dapat  melalui  dua  hal  yaitu melalui  pengadilan  dan  melalui  luar pengadilan  atau  perdamaian.  Di  dalam proses  gugatan  di  Pengadilan  penggugat dapat  melakukan  gugatan  ganti  rugi, memberhentikan segala kegiatan produksi  atas  produk  yang  terkait, memberhentikan  kegiatan  penjualan  dan lain-lain  yang  terkait  itu.  Sedangkan proses  untuk  penyelesaian  di  luar
pengadilan  (non  litigasi)  ialah  dapat memakai cara sidang arbitrase agar dapat mencapai  kepatian  hukum  yang  lebih cepat,  dapat  juga  memalui  proses mediasi, konsolidasi, konsoliasi, dan lain- lain  yang  bersifat  perdamaian  dan  ingin persengketaan  bisa  cepat  tuntas.  Payung hukum  yang  mempayungi  mengenai kegiatan HAKI merek memberikan ruang bagi  para  pemegang  merek  yang  merasa karya ciptaan merek nya ditiru oleh orang lain  dapat  melakukan  gugatan  terhadap itu  baik  kepada  pribadi  maupun  badan hukum,  hal  ini  termuat  dalam    Pasal  72 ayat 1 Undang-Undang Merek. Pemegang  merek  tersebut  juga  dapat menempuh  jalur  hukum  pidana  dalam terhadap pihak yang melakukan pelanggaran  hak  cipta  berupa  peniruan terhadap  karya  ciptann  merek  nya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 (1) Jo Pasal 77.
Dalam  hal  menentukan  bahwa telah  terjadi  nya  pelanggaran  karya  cipta merek adalah dengan melakukan perbandingan  secara  langsung  terhadap merek  yang  terkait,  lalu  meneliti  secara teliti  setiap  sudut  pokok-pokok  nya apakah  terdapat  kesamaan  atau  tidak tehadap pokok sebagian maupun seluruh, kalau ditemukan kemiripan sah lah kalau itu adalah sebuah pelanggaran karya cipta merek.
Pemilik  merek  akan  menggugat atas  peniruan  merek  yang  dilakukan sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemilik  merek  yang  sah  dan  konsumen, dimana  merek  yang  sah  tersebut  telah terjadi  peniruan  yang  mengakibatkan terjadinya  kekeliruan  bagi  konsumen dalam  membeli  produk  dan  tidak  dapat membedakan keasliannya atau tidak.
Maka  oleh  sebab  itu,  peniru merek  tersebut  juga  dapat  dikenakan sanksi  pidana  bukan  hanya  gugatan perdata  saja  namum  terdapat  juga ketentuan  pidananya,  di  dalam  pasal  100 UU merek disebutkan bahwa pihak-pihak yang  tanpa  izin  ataupun  sah  melakukan pendomplengan  atas  karya  cipta  merek orang  lain  yang  sebelumnya  sudah terlegitimasi  secara  hukum,  maka  pihak yang  melanggar  tersebut  dapat  dipidana paling  lama  lima  (5)  tahun  dan  juga dibebani denda dua (2) milyar rupiah.

## 4.3. Analisis  hukum  terhadap  putusan
No 57/Pdt.Sus/2019/Pn.Jkt Pst
Adapun kasus dalam Putusan No.
57/Pdt. SUS-HKI/Merek/2019/PN. Niaga Jkt. Pst. Antara  Merek GEPREK BENSU   dengan Merek I AM GEPREK BENSU  SEDEP  BENERRB  .  Yang dalam  hal  ini  adanya  persamaan  pada pokoknya yakni penggunaan kata BENSU.   Bahwa  pemegang  merek GEPREK  BENSU  telah  mendaftarkan
mereknya berdasarkan Nomor Pendaftaran IDM00062427 dengan tanggal  pendaftaran  7  Juni  2018  serta telah mendapatkan perlindungan sampai tanggal 3 September 2025.
Sedangkan  pendaftaran  merek  I  AM GEPREK  BENSU  SEDEP  BENERRR tertanggal  24  Mei  2019.   Sehingga Berdasarkan tanggal pendaftaran tersebut bahwa pemegang merek GEPREK BENSU merupakan   pendaftar  pertama  (First  to file) dan pemilik satu2nya yang sah atas merek  BENSU  di  Indonesia  serta mempunyai hak tunggal untuk memakai hak tersebut.
Namun berdasarkan pertimbangan hakim  dan  bukti-bukti  bahwasanya pemilik  dan  pemakai  pertama  yang sah  atas Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP  BENERRR  adalah  PT  AYAM GEPREK
BENNY
SUJONO berdasarkan  tanggal  penerimaan  3  Mei 2017.
Oleh  karena  itu  Merek  GEPREK BENSU  telah  melakukan  peniruan  atas merek  I AM  GEPREK  BENSU SEDEP BENERRR  dengan  menggunakan  nama atau singkatan badan hukum PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO atau disingkat AYAM GEPREK
BENSU.   Berdasarkan  hal  tersebut sudah  seharusnya  hakim  menyatakan
Marthin Hisar Rajagukguk 1) , Jimi Andreas Sitepu 2) , Harapan Situmorang 3) , Yanti Agustina 4)
batal  demi  hukum  atas  GEPREK BENSU .

## 5. SIMPULAN
1. Adapun  akibat  hukum  yang  timbul terhadap  peniruan  merek  adalah adanya pembatalan dan/atau penghapusan merek.
2. Adapun  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  atas  merek  terhadap perbuatan pelanggaran merek bahwa pemegang  merek  dapat  melaporkan pihak  yang melakukan peniruan atas mereknya baik secara perdata maupun pidana.
3. Putusan  Hakim  terhadap  kasus sengketa  Geprek  Bensu  dan  I  Am Geprek Bensu sudah dianggap benar dan tidak bersebrangan atau melanggar  hukum,  Bahwasannya Merek  I  Am  Geprek  Bensu  sudah mendaftarkan mereknya dengan adanya itikad baik dengan mendaftarkan mereknya kepasa
Direktorat  Jenderal  Hak      Kekayaan Intelektual.
Saran
1.  Diperlukan  tambahan  literatur hukum  yang  lebih  bagi  setiap  pihak yang  ingin  mendaftarkan  karya merek nya  ke lembaga negara, agar dalam  prosesnya  dapat  berjalan dengan baik.
2.      Diperlukan  juga  proses  seleksi yang  lebih  selektif  di  dalam  tubuh lembaga yang memberikan izin yaitu Dirjen HAKI agar setiap merek yang ingin di daftarkan tersebut dapat ter- uji dengan baik kemurnian keasliannya.
3.  Dalam  hal  penyelesaian  perkara cipta merek melalui proses pengadilan,  diperlukan  hakim  yang dalam  hal  sebelum  memutuskan perkara  agar  mau  melihat  putusan- putusan hakmi terdahulu atau yurisprudensi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  No  21  Tahun 1961  Tentang  Merek  Perusahaan  dan Merek perniagaan
Undang-Undang  No  19  Tahun 1992 tentang merek
Undang-Undang  No  15  Tahun 2001 Tentang Merek
Undang-Undang  No  20  Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
Putusan No 57/Pdt.Sus/Pn.Jkt Pst

## BUKU
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum dan  Penelitian  Hukum,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127
Ahmadi  Miru,  Hukum Merek, Cara Mudah  Mempelajari  Undang-Undang Merek,  Jakarta:  Rajawali  Pers,  2005, hlm. 7
Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode
Penelitian Hukum Normatif
(Malang:Bayu  media  Publishing,  2005)
hlm. 239
Ronny  Hanitjo  Soemitro,  Metode Penelitian Hukumdan Jurimetri, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hlm. 11
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum  (Jakarta  :  Kencana,  2007)  hlm.
141
Sedarmayanti & Syarifudin
Hidayat,  Metodologi  Penelitian,  CV.
Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23
Soerjono
Soekanto dan Sri
Mamudji,  PenelitianHukum  Normatif
(Suatu  Tinjauan  Singkat),  Rajawali
Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14
Suryatin,  Hukum  Dagang  I  dan  II,
Pradnya  Paramica,  Jakarta  1980,  hlm.
84