## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie

## Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia


## Asep Syarifuddin Hidayat
Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta Jl. Pulo Mas Selatan Kav 23 Kayu Putih Pulo Gadung Jakarta E-mail: asepsyarifuddin@facebook.com
Abstract: The  Effect  of  Gender  Discourse  in  the  Development  Family  Law  in Indonesia. One of the social movements that emerged and gained its strength in the  second  half  of  the  20th  century  is  feminism  movement  that  encourages  a structural change in the patriarchal structure society and equality between men and  women.  The  movement  also  includes  Muslim  countries.  The  struggle  of feminism  or  gender  equality  gained  its  momentum  when  the  practice  of discrimination  towards  women  prevail  in  the  Muslim  community  that  is supported by treasury classical Islamic law (fiqh). It is on that particular context, the process of family law reform in Muslim countries at the end of the century- 20s  became  an  important  arena  of  women's  advocacy  groups  of  their  rights,  as well as incorporate aspects of family law reform.
Keywords: gender, legal development, family law reform
Abstrak: Pengaruh  Wacana  Gender  dalam  Pembangunan  Hukum  Keluarga  di Indonesia. Salah  satu  gerakan  sosial  yang  muncul  dan  menguat  pada  paruh kedua  abad  XX adalah gerakan  feminisme  yang  mendorong  adanya  perubahan dalam  struktur  masyarakat  patriarkis  untuk  lebih  menyetarakan  dan menyamakan  kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Tidak  terkecuali  di negara-negara  Muslim.  Perjuangan  feminisme  atau  kesetaraan  gender  semakin mendapatkan  momentumnya  tatkala  praktik  diskriminasi  terhadap  perempuan banyak  ditemui  dalam  komunitas  Islam  yang  didukung  oleh  khazanah  hukum Islam  klasik  (fikih),  Dalam  pada  itulah,  proses  pembaruan  hukum  keluarga  di Negara-negara Muslim pada akhir abad XX-an menjadi salah satu arena penting advokasi  kelompok  perempuan  terhadap  hakhak  mereka,  serta  memasukkan aspek-aspek pembaruan dalam hukum keluarga tersebut.
Kata Kunci: gender, pembangunan hukum, pembaruan hukum keluarga
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2985
 Naskah diterima: 21 Maret 2013, direvisi: 12 April 2013, disetujui untuk terbit: 03 Juni 2013.

## Pendahuluan
Hukum memiliki perspektif yang sangat beragam dan relatif, sehingga tidak ada  kesepakatan  para  ahli  mengenai  apa  sesungguhnya  definisi  dari  hukum.  Dari posisi  tersebut,  para  ahli  juga  memiliki  pandangan  yang  sangat  beragam  terhadap eksistensi  hukum  di  dalam  masyarakat.  Beberapa  pandangan  menyebutkan  bahwa hukum  merupakan  elemen  yang  bersifat  independen  dan  tidak  dipengaruhi  oleh aspek-aspek  yang  ada  di  luarnya,  sedangkan  pandangan  lain  berpendapat  bahwa hukum  tidak  berbeda  dari  aspek-aspek  kemasyarakatan  lainnya  yang  sama-sama berinteraksi satu sama lain dan saling memengaruhi.
Dari hal tersebut di atas, hukum memiliki dua fungsi utama yang tidak dapat dipisahkan,  yaitu  sebagai  kontrol  sosial  dan  sebagai  rekayasa  sosial.  Untuk  fungsi yang kedua, para ahli meletakkan hukum sebagai standar norma yang mengatur pola dan prilaku masyarakat yang berada di bawah yuridiksinya untuk mencapai sebuah tujuan  sikap  dan  tindakan  masyarakat.  Sementara  yang  kedua,  hukum  lebih diposisikan  sebagai  penyeimbang  relasi  di  antara  masyarakat  dan  memberikan ketertiban antar elemen-elemen masyarakat yang ada.
Dalam  relasi  hukum  dan  masyarakat  ini  pula  muncul  suatu  pernyataan seberapa  jauh  suatu  hukum  dapat  berubah  dan  dipengaruhi  oleh  aspek  di  luarnya, serta apakah posisi hukum yang dianggap independen tersebut dapat diubah sesuai dengan  kebutuhan  masyarakatnya.  Dari  pertanyaan  tersebut  di  atas,  tulisan  ini hendak  menilai  dan  memotret  aspek  yang  memengaruhi  eksistensi  hukum  di Indonesia, secara lebih khusus hukum keluarga, dengan adanya aspek-aspek budaya baru di dalam masyarakat. Dengan kata lain, peranan apa yang dapat dimainkan oleh aspek-aspek di luar hukum terhadap perubahah-perubahan hukum.

## Hubungan Hukum dan Masyarakat
Pandangan  yang  mencoba  memisahkan  hukum  dengan  anasir-anasir  non hukum  dikembangkan  oleh  Hans  Kelsen.  Menurut  Kelsen,  hukum  harus  dibuat murni  dari  pengaruh-pengaruh  non-hukum,  karena  norma-norma  tersebut  masing- masing  memiliki  karakteristik  dan  sifat  yang  berbeda-beda.  Hukum  tidak berhubungan dengan psikologi, ilmu alam, etika atau pun teologi, tetapi berdiri dan terpisah  dari  aspek-aspek  tersebut.  Dalam  hal  ini,  hukum  menurut  Kelsen  adalah berada  dengan  sendirinya  sebagai  norma  yang  mengatur,  bukan  sebagai  fakta  alam ataupun fakta sosial yang ada di masyarakat. 1 Kelsen melihat bahwa masalah hukum sebagai ilmu adalah  masalah teknik  sosial, bukan  masalah moral. Tujuan dari  suatu sistem  hukum  adalah  mendorong  manusia  dengan  teknik  tertentu  agar  bertindak dengan  cara  yang  ditentukan  oleh aturan  suatu  hukum  tertentu. 2 Dari  pendapatnya tersebut, Kelsen memosisikan hukum berada pada posisi yang independen dan tidak
1 Beberapa inti pemikiran Kelsen tentang the pure theory of law dikutip langsung dari kumpulan tulisan M.D.A. Freeman, Lloyd'd Inroduction to Jurisprudence, (London: Sweet & Maxwell, 2001), cet. vii, h. 276-307.  Lihat  pula,  Jimly  Asshiddiqie  dan  M.  Ali  Safaat, Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum, (Jakarta:
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 16
2 M.D.A. Freeman, Lloyd'd Inroduction to Jurisprudence, h. 287
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 125
tersentuh dari pengaruh-pengaruh yang ada di luarnya.
Dari pandangan tersebut, W. Friedmann mengkategorikan Kelsen sebagai ahli hukum  yang  menyatukan  dua  pemikiran  besar  hukum  sebelumnya,  yaitu  hukum alam dan positivisme empiris yang digagas oleh John Austin dan Jeremy Bentham. 3 Empirisme  hukum  melihat  hukum  dapat  direduksi  sebagai  fakta  sosial,  sedangkan Kelsen  berpendapat  bahwa  interpretasi  hukum  berhubungan  dengan  norma  yang non-empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mahzab hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. 4
Kaidah  hukum  klasik,  sebagaimana  dianut  oleh  John  Austin  dan  Jeremy Bentham di atas, mendapatkan kritikan di antaranya oleh Friedrich Karl von Savigny, yang mengemukakan hubungan antara hukum dan budaya masyarakat. Menurutnya, hukum tidak hanya berhenti pada aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan hukum  sendiri  tidak  akan  dapat  dipahami  tanpa  menggunakan  perspektif  sejarah suatu  masyarakat. 5 Maka  itu,  hukum  yang  asli  menurutnya  adalah  norma  yang berada  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  dan  baru  diikuti  dengan  proses pembakuan dalam hukum yang tertulis.
Selain  von  Savigny,  Roscoe  Pound  dan  Eugen  Ehrlich  juga  berusaha  untuk menghidupkan  kembali  pemikiran  hukum  yang  pernah  dikemukakan  oleh  tiga peletak  dasar  ilmu  sosiologi  klasik  (Karl  Marx,  Max  Weber,  dan  Email  Durkheim). Sebagaimana  disebutkan  oleh  Cotterrell,  kaidah-kaidah  sosiologi  yang  pernah dikembangkan oleh Durkheim dengan menggabungkan antara ilmu alam, sains, dan sosial dalam satu disiplin memberikan sumbangan besar terhadap kajian hukum pada masyarakat modern sekarang ini. 6 Terlebih ketika ia melihat dua tipologi hukum yang digunakan  oleh  dua  tipe  masyarakat  yang  berbeda  ( mechanical  solidarity dan organic solidarity ). 7 Pun  begitu  dengan  Weber  yang  mengklasifikasikan  hukum  yang digunakan sesuai dengan otoritas yang berlaku pada suatu masyarakat. 8
Sementara  Eugen  Erhlich  bertujuan  meneliti  latar  belakang  aturan-aturan formal  yang  dianggap  sebagai  hukum.  Aturan  tersebut  merupakan  norma-norma sosia-aktual  yang  mengatur  semua  aspek  kemasyarakatan,  yang  disebut  Erlich sebagai  hukum  yang  hidup  ( the  living  law ).  Dengan  demikian,  Erhlich  yakin  bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, sehingga dengan sendirinya ia menyangkal sifat normatif hukum. 9 Baginya, hukum positif tidak mungkin efektif
3 W.  Friedmann, Teori  &  Filasafat  Hukum:  Telaah  Kritis  Atas  Teori-Teori  Hukum  (Susunan  I) , Penerjemah Mohamad Arifin. Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 170
4 W. Friedmann, Teori & Filasafat Hukum, h. 70
5 Roger Cotterrel, The Sociology of Law, (London: Butterworth & Co, 1992), cet. II, h. 21 6 Roger Cotterrel, The Sociology of Law , h. 310-311 7 Lewis A. Coser, Master of Sociological Thought, (Ney York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1977), cet. II, h. 131; lihat pula Randal Collins & Michael Makowsky, The Discovery of Society, (New York: Random House, 1984), h. Cet. III., h. 103 8 William Mary Evan, Social, Ttructure and Law: Theoretical and Empirical Perspective, (London: Sage Publications, 1990), h. 28; lihat pula  Max Weber, Sosiologi . Penerjemah Noorkholis, dkk., (Pustaka Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 236 dan 293
9 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), cet. V, h. 213.
jika  dilepaskan  dengan  kondisi  sosial,  karena  ketertiban  dalam  masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapannya secara  resmi  oleh  negara, 10 sehingga  hanya  hukum  positif  yang  selaras  dengan the living law yang akan berlaku di dalam masyarakat.
Selain  dari  Erhlich,  salah  satu  tokoh  yang  berusaha  menggunakan  sosiologi sebagai alat untuk melihat berjalannya hukum adalah G.S. Black. Dengan meneruskan kerangka  sosiologis  yang  telah  dibangun  oleh  Durkheim,  Black  melihat  bahwa kerangka hukum tidak mampu melihat fenomena sosial secara jelas, tanpa didukung dengan sosiologi, karena hanya analisa sosiologi hukum yang mampu menampilkan bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat. 11 Dalam  hal  inilah,  menurut  para  ahli sosiologi hukum bahwa hukum sendiri sangat terkait dengan kondisi dan kekuatan- kekuatan  sosial  yang  ada  di  masyarakat,  dan  penerapannyapun  tak  bisa  dilepaskan begitu saja.
Dari  dua  perspektif  sederhana  tentang  hubungan  hukum  dan  perubahan sosial  di  atas,  dapat  dilihat  bagaimana  problem  hubungan  hukum  dengan  realitas sosial.  Dalam  pandangan  pertama  yang  dipengaruhi  pemikiran  positivis  melihat hukum  harus  dipisahkan  dengan  realitas,  sementara  pada  kelompok  kedua  justru sebaliknya,  melihat  hukum  sebagai  sistem  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan lembaga-lembaga lain. 12
Demikian pula dengan Mochtar Kusumaatmadja yang berpandangan bahwa hukum  bukan  saja  merupakan  gejala  normatif,  tetapi  juga  merupakan  gejala  sosial atau  empiris.  Hal  tersebut  diketahui  dari  pengertian  hukum  yang  dikemukakan Kusumaatmadja, yakni:
“Jika  kita  artikan  dalam  artinya  yang  luas  maka  hukum  itu  tidak  saja  merupakan keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan lain  perkataan  suatu  pendekatan  yang  normatif  semata-mata  tentang  hukum  tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan secara menyeluruh.” 13
Hukum  sebagai  gejala  normatif  dapat  dilihat  dari  kata-kata  “asas-asas  dan kaidah-kaidah”  pada  pengertian  hukum  di  atas.  Sementara  hukum  sebagai  gejala sosial  atau  empiris  dapat  diamati  dari  kata-kata  “lembaga-lembaga  dan  proses- proses”. Selanjutnya dia mengatakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa
10 Yahezkel  Dror, Law  and  Social  Change, dalam  Vilhelm  Aubert, Sociology  of  Law, (Australia: Penguin Books, 1969), cet. I, h. 92 11 Roger  Cotterrell, Law's  Community:  Legal  Theory  in  Sociological  Perspective, (Ney  York:  Oxford University Press, 1995), h. 184 12 Abdul Manan mengklasifikasikan kedua aliran tersebut di atas kepada aliran tradisionalis dan modern.  Tradisionalis  menurutnya  adalah  yang  mendahulukan  perubahan  dalam masyarakat,  kemudian baruhukum  mengikutinya;  sementara  aliran  modern  justru  sebaliknya,  hukum  dijadikan  alat  untuk mengubah kondisi masyarakat. Abdul Manan, Faktor-faktor Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 10- 11 13 Lihat dalam Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Rangka Pembangunan Nasional (Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD—Bina Cipta, 1975), cet. I, h. 11
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 127
hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 14
Dari  beberapa  kutipan  pemikiran  dari  ahli  hukum  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  hukum  merupakan  salah  satu  aspek  dari  pelbagai  aspek  yang  ada  di masyarakat. Bersama-sama dengan aspek-aspek tersebut, hukum berada pada suatu arena yang sama dan saling berinteraksi. Pada kenyataannya, interaksi-interaksi yang berlangsung  antara  hukum  dan  aspek-aspek  sekitarnya  tersebut  dapat  memberikan pengaruh timbal balik di antaranya keduanya, sehingga hukum sendiri berada pada posisi yang dapat dipengaruhi dan memengaruhi aspek di luarnya.

## Perubahan Hukum dan Aspek-aspek yang Memengaruhinya
Sebagaimana  di  atas,  pandangan  bahwa  hukum  berada  pada  posisi  yang berdiri  sendiri  telah  mulai  dikritik  oleh  banyak  pandangan,  terutama  kalangan  ahli hukum  non-positivistik.  Dari  sini  pula,  dapat  diambil  suatu  pemahaman  bahwa hukum  tidak  hanya  menjadi  faktor  yang  memengaruhi,  tetapi  adakalanya  juga dipengaruhi oleh aspek di luarnya. Sejak lama, telah ada beberapa pandangan yang melihat  bahwa  hukum  dapat  saja  berubah-ubah  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat yang ada, seperti Max Weber, Sir Henry Maine, dan Luhman.
Max  Weber menyumbangkan  pemikirannya  pada  sisi  rasionalitas  dari perkembangan  lembaga-lembaga  hukum.  Menurutnya,  perkembangan  hukum mengikuti  tahapan  perkembangan-perkembangan  tertentu,  mulai  dari  bentuk sederhana  yang  didasarkan  pada  kharisma  sampai  pada  tahap  termaju  di  mana hukum  disusun  secara  sistematis. 15 Dengan  kata  lain,  perkembangan  hukum  ini secara teoritis melalui beberapa tahap, yaitu penampilan hukum secara kharismatik, yaitu melalui apa yang disebut nabi-nabi hukum ( law prophet ). Selanjutnya menyusul penemuan hukum secara empirik oleh legal honoratiores dengan sistem preseden. Dan ketiga,  pernyataan  berlakunya  hukum  yang  dilakukan  oleh  kekuasaan  golongan kerohanian keduaniawian ( secular theocratic ). Dan tahap keempat adalah penggarapan hukum  secara  sistematis  serta  menjalankan  hukum  secara  profesional  oleh  orang- orang  yang  telah  menerima  pendidikan  hukum  secara  ilmiah  dan  dalam  bentuk formal logis. 16
Mengikuti  perkembangan  di  atas,  maka  bentuk-bentuk  formal  hukum tumbuh  sebagai  berikut:  dalam  masyarakat  primitif  maka  hukum  merupakan gabungan dari formalisme yang bersifat magis dan penyelesaianya secara irasional. 17 Perkembangan selanjutnya meningkat kepada cara menangani hukum secara khusus, yaitu  logis  rasional  dan  sistematis  dengan  melalui  tahap-tahap  di  mana  hukum materil ditentukan secara teokratis atau patrimonial beserta penyelenggarannya yang informal.  Tahap  perkembangan  tertinggi  adalah  semakin  meningkatnya  sublimasi
14 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional , cet. 1, h. 8 15 Soerjono, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum. (Jakarta:  Rajawali,  1980),  h.  98;  Roger  Cotterrell, Law’s Community, h . 139-141. 16 Sharyn L. Roach Anleu, Law and Social Change, (London: Sage, 2000), h. 25. 17 Doyle  Paul  Johnson, Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern  I ,  (Penerjemah  Robert  LM.  Z.  Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986). h. 227.
128 – Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013
logis  dan  deduksi  yang  ketat. 18 Dengan  kata  lain,  perubahan-perubahan  hukum sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang  mendukung  sistem  hukum  yang  bersangkutan  dan  Weber  memberikan kategorisasi yang cukup mumpuni untuk melihat tipe hukum yang layak digunakan oleh suatu masyarakat.
Teori  lain  yang  menguraikan  tentang  unsur-unsur  hukum  dan  perubahan sosial adalah Sir Henry Maine, yang menyatakan bahwa perkembangan hukum dari status  kontrak  adalah  sesuai  dengan  perkembangan  dari  masyarakat  sederhana  dan homogen  ke  masyarakat  yang  telah  kompleks  susunannya  dan  bersifat  heterogen. Maine memusatkan perhatiannya pada keluarga dan lembaga perbudakan. Dalam hal ini,  seseorang  dalam  melakukan  tindakan-tindakan  hukum  ditentukan  oleh kedudukannya.  Akan  tetapi,  dalam  masyarakat  yang  sudah  kompleks,  seseorang mempunyai  beberapa  kebebasan  dalam  membuat  suatu  kontrak  dan  untuk  ikut dalam suatu kontrak tertentu, yang kemudian mengikatnya. 19
Luhmann  dikenal  dengan  teorinya autopoeisis ,  yang  merujuk  pada  beragam sistem dari sel biologis sampai seluruh masyarakat dunia. Ia menggunakan ini untuk menggambarkan  sistem-sistem  yang  ada,  dan  selalu  mereproduksi  dengan  elemen- elemen,  sehingga  terpisah  dari  lingkungan  yang  lain.  Autopoeisis dapat menghasilkan unsur-unsur dasar yang membangun, menata batas-batas dan struktur internalnya sendiri, merujuk pada dirinya sendiri dan menjadi sistem yang tertutup. 20 Ia  mencurahkan  pemikirannya  pada  ketertutupan  sistem  hukum  dan self- referentiallity .  Hukum,  menurutnya,  adalah  salah  satu  dari  sub-sistem  masyarakat yang  selalu  berkombinasi  dengan  sub-sistem  lain  dan  bersifat resiprocal (tidak kontradiktif). Ia tidak lagi mempermasalahkan apakah sebuah system dapat bertahan atau  tidak  tanpa  pengaruh  eksternal,  tetapi  bentuk  operasi  apa  yang  kemudian membuat  sebuah  system  mampu  untuk  menata  dirinya  sendiri  melalui  jaringan secara  tertutup,  sehingga  mampu  membedakan  kebutuhan  internal  dalam  suatu lingkungan yang lebih luas.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  hukum  dapat  saja diubah  oleh  aspek-aspek  di  luarnya,  karena  pada  dasarnya  hukum  tidak  berdiri sendiri  tetapi  berada  di  dalam  suatu  arena  dan  pergulatan  yang  sama.  Secara  lebih spesifik,  ada  beberapa  faktor  yang  memengaruhi  terjadinya  perubahan  hukum,  di antaranya  adalah  tingkatan  atau  stratifikasi  sosial  di  masyarakat,  adanya  pengaruh dari  budaya  luar,  ketidakpuasan  terhadap  sistem  hukum  yang  mapan,  dan menipisnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum. 21 Dengan  beragam tingkatannya,  aspek-aspek  di  atas  dapat  memengaruhi  dan  mendorong  adanya perubahan hukum di dalam masyarakat, cepat atau lambat.
18 Roger Cotterrell, Law’s Community, h . 140. 19 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , h. 102; Kajian tentang hukum dan masyarakat (adat) yang dilakukan oleh Maine dapat dilihat dalam karyanya Dissertation on Early Law and Custom yang banyak  menguraikan  tentang  hukum  dan  struktur  masyarakat,  perubahan  sosial,  serta  hukum  dalam masyarakat tradisional dan feodal. Sir Henry Sumner Maine, Dissertation on Early Law and Custom , (London: John Murrai, Albemarle Street, 1883).
20 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi, h. 357-358. 21 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 85.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 129

## Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial Politik Perempuan
Hukum  di  Indonesia  tidak  luput  dari  struktur  sosial  dan  budaya  di masyarakat Indonesia. Struktur dan budaya tersebut tidak pula dapat dipisahkan dari pengaruh  beragam  sumber  nilai,  termasuk  yang  cukup  kuat  sampai  sekarang  ini adalah  pengaruh  dari  hukum  Islam.  Dari  kondisi  tersebut,  hukum  di  Indonesia merupakan titik kulminasi dan penyatuan di antara pelbagai sumber-sumber hukum sehingga membentuk sebuah kesatuan norma di dalam hukum nasional.
Di  samping  itu,  munculnya  globalisasi  dan  luasnya  pertukaran  informasi dewasa  ini  telah  pula  memberikan  pengaruh  dalam  sturktur  masyarakat  Indonesia. Cepat atau lambat, setiap informasi baru yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia termanifestasi dalam tindakan dan pada akhirnya menjadi suatu norma, baik menjadi kebiasaan,  budaya  atau  bahkan  hukum.  Dalam  hal  inilah  perubahan  hukum  dapat terjadi  tatkala  pengaruh  dari  peradaban  luar  semakin  kuat  dan  mampu  mengambil peran  dalam  relasi  dan  interaksi  antar  masyarakat.  Untuk  itulah,  pengaruh  budaya luar  tersebut  dapat  dikatakan  memberikan  andil  dalam  perkembangan  hukum keluarga di Indonesia. Di satu sisi hukum keluarga Indonesia telah menyatu dengan budaya masyarakat setempat setelah terjadi akulturasi sekian lama, namun di satu sisi lain  muncul  pengaruh  baru  yang  sedikit  banyak  mengubah  persepsi  masyarakat, yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap perubahan hukum. 22
Salah satu gerakan sosial yang muncul dan menguat pada paroh kedua abad ke-20 adalah gerakan feminisme yang mendorong adanya perubahan dalam struktur masyarakat  patriarkis  untuk  lebih  menjadi  menyetarakan  dan  menyamakan kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  tidak  terkecuali  di  Negara-negara Muslim.  Gerakan  ini  semakin  menguat  tatkala  banyak  sarjana  Islam  yang mendapatkan pendidikan di Barat atau di bawah sistem pendidikan Barat yang lebih mengenalkan  wacana  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  pada  itu, perkembangan signifikan hak asasi manusia yang memasukkan hak-hak perempuan sebagai  salah  satu  komponen  hak  menjadi  salah  satu  modal  penting  menguatnya gerakan feminisme dalam masyarakat muslim.
Perjuangan  feminisme  atau  kesetaraan  gender  semakin  mendapatkan momentumnya  tatkala  praktik  diskriminasi  terhadap  perempuan  banyak  ditemui dalam  komunitas  Islam  yang  didukung  oleh  khazanah  hukum  Islam  klasik  (fikih), terutama  dalam  bidang ahwal  al-syakhsiyyah ,  bahkan  dalam  beberapa  teks  otoritatif (Alquran  dan  Sunnah).  Singkatnya,  dengan  kemajuan  sosial  politik  masyarakat muslim, beberapa ajaran Islam yang telah dipraktikkan sejak dahulu kala dipandang mendiskriminasikan  perempuan,  meskipun  pada  pertama  kali  diturunkan  Alquran dan  Nabi  Muhammad  justru  membawa  risalah  yang  paling  revolusioner  dan  kritis terhadap kondisi perempuan. 23
Sebagaimana  diketahui,  beberapa  ketentuan  di  dalam  Alquran  memberikan keistimewaan kepada laki-laki, di antaranya adalah ketentuan bahwa laki-laki adalah
22 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum , h. 94. 23 Lihat, Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, (Yogyakarta: Elkis, 1999), Penerjemah Agus Nuryatno, h. 40.
130 – Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013
pemimpin  bagi  perempuan  (Qs.  al-Nisâ’  [4]:  34), 24 kewajiban  suami  memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (Qs. al-Baqarah [2]: 233), larangan isteri keluar rumah kecuali dengan izin dari suaminya, 25 kebolehan poligami sampai empat orang isteri (Qs. al-Nisâ’ [4]ayat 4), dan sebagainya.
Dalam  pada  itulah,  proses  pembaruan  hukum  keluarga  di  Negara-negara Muslim  pada  akhir  abad  ke-20an  menjadi  salah  satu  arena  penting  advokasi kelompok  perempuan  terhadap  hak-hak  mereka,  serta  memasukkan  aspek-aspek pembaruan  dalam  hukum  keluarga  tersebut.  Dari  sini,  wacana  gender  yang berkelindan dalam denyut perubahan sosial politik masyarakat muslim telah mampu memengaruhi  perubahan  paradigma  dan  substansi  hukum  keluarga  di  Negara- negara  Muslim,  bahkan  dalam  beberapa  kasus,  kelompok  perempuan  secara  aktif mendorong direvisinya peraturan perundang-undangan keluarga yang mendiskriminasikan perempuan. Hal ini setidaknya terjadi hampir di sebagian besar Negara-negara  Muslim,  seperti  Turki,  Tunisia,  Bahrain,  Maroko,  Malaysia,  Aljazair, Yordania, Pakistan, Bangladesh, dan juga Indonesia. 26
Di  Indonesia,  gerakan  perempuan  dan  kesetaraan  gender  juga  telah memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  perubahan  hukum  Nasional,  terutama dalam bidang hukum keluarga, karena hukum keluarga yang diterapkan di Indonesia tidak  luput dari  pengaruh  hukum  Islam  yang  diterapkan  selama  berabad-abad  oleh komunitas  Muslim.  Dengan  jumlah  mayoritas  penduduk  Muslim  di  Indonesia, pengesahan  UU  No.  1  tahun  1974,  salah  satu  aturan  hukum  yang  paling  banyak mengatur tentang hukum keluarga di Indonesia, sangat sarat dengan desakan politik umat  Islam,  sehingga  secara  substantif  UU  tersebut  banyak  mengadopsi  standard- standard nilai dari hukum Islam. Dalam pada itu pula, ketika struktur hukum Islam cenderung  mendiskriminasikan  perempuan,  pada  kenyataannya  UU  Perkawinan tersebut  dipandang  banyak  mendiskriminasikan  kaum  perempuan  di  dalam  rumah tangga. 27 Beberapa  ketentuan  misalnya  terkait  dengan  pembolehan  poligami,  usia
24 Menurut  al-Thabari,  salah  seorang  ahli  tafsir  otoritatif  dalam  Islam,  bahwa  ayat  ini  turun seiring  dengan  kejadian  seorang  laki-laki  yang  memukul  (menampar)  isterinya.  Kemudian  ia  datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi memerintahkan perempuan itu untuk membalasnya (melakukan qishah). Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Nabi memanggilnya lagi dan membacakan ayat ini. Setelahitu beliau berkata pula: Aku menginginkan suatu perkara (melakukan pembalasan), tetapi Allah menginginkan yang lain. Lihat, Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja’far al- Thabari, Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (ttp: Muassasah al-Risalah, 1420 H/ 2000 M), juz VIII, h. 290, atsar nomor 9303.
25 Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. menyatakan, “Ia berkata: saya telah melihat seorang  perempuan  datang  kepada  Rasulullah  saw.,  dan  berkata:  Wahai  Rasululah,  apa  hak  suami terhadap isteri? Kemudian Rasulullah berkata: haknya adalah hendaknya isteri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika ia melakukannya, maka Allah dan  malaikat rahmat akan melaknatnya. Para malaikat akan marah sampai ia bertobat dan pulang. Perempuan ini kemudian berkata, wahaui Rasulullah, meskipun laki-laki ini berbuat zhalim. Rasulullah berkata: ya, meskipun ia zhalim”. Dikutip dari Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fike, tth), juz IX, h. 320. 26 Lihat kajian tentang pengaruh CEDAW terhadap gerakan perempuan dalam reformasi hukum keluarga  dalam  Zainal  Anwar,  dkk., CEDAW  and  Muslim  Family  Law:  In  Search  of  Common  Ground , (Malaysia: Musawa and Sister in Islam, 2011). 27 Lihat tentang sejarah awal perumusan UU Perkawinan dan kondisi sosial politik Indonesia saat itu dalam Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Timun Mas, 1968),  cet.  II, h.  177;  lihat  pula,  Zaini  Ahmad  Noeh, Perkembangan  Setalah  UU  Perkawinan, bab  tambahan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 131
perkawinan  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan,  ketentuan  bahwa  suami adalah kepada keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, dan tentang hak bercerai yang lebih dominan dimiliki oleh suami.
Dewasa  ini,  ketika  masyarakat  Indonesia  mulai  mendapatkan  pengaruh pendidikan  Barat  dan  meningkatnya  kelompok-kelompok  perempuan  yang menyuarakan  kesetaraan  gender,  desakan  untuk  memperbarui  hukum  keluarga dalam  segala  aspeknya  juga  mulai  kencang  dilakukan.  Beranjang  dari  sejarah pengesahan yang penuh sarat dengan kepentingan pelbagai kelompok, terutama dari kalangan umat Islam, nampaknya revisi UU Perkawinan masih sangat sulit dilakukan apalagi  untuk  memasukkan  unsur-unsur  pembaruan  yang  lebih  “dianggap” bertentangan  dengan  Syariat  Islam.  Untuk  itu,  kelompok  perempuan  cenderung mencari  celah  dalam  perumusan  UU  baru  yang  terkait  dengan  hukum  keluarga, tetapi  secara  substantif  lebih  melindungi  perempuan  dari  praktik  diskriminasi  atau kekerasan. Salah satu contoh yang cukup relevan dalam kasus ini adalah tatkala UU Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (PKDRT) disahkan oleh DPR RI pada tahun 2004.
UU  PKDRT  muncul  berdasarkan  dari  dorongan  kelompok  perempuan  yang menghendaki adanya pembaruan dalam bidang hukum keluarga, secara lebih khusus dalam  konteks  relasi  antara  suami  dan  isteri.  Sebagaimana  diketahui,  dalam  tradisi hukum  Islam,  laki-laki  diberikan  otoritas  sebagai  kepala  keluarga  dan  pemimpin, yang diberikan kewenangan untuk mengatur setiap individu di dalam rumah tangga, termasuk  pula  kepada  isterinya.  Hak  tersebut  pengajaran  dan  pendidikan  tersebut bahkan  sampai  pada  hak  suami  untuk  memberikan  sanksi  terapan  secara  bertahap tatkala isterinya  melakukan atau terlihat akan  melakukan pembangkangan ( nusyuz ). Selain memberikan nasehat, mendiamkan isteri dan berpaling dari tempat tidur isteri, suami  juga  diberikan  hak  untuk  memukul  isterinya  dengan  pukulan  yang  tidak membahayakan, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Qs. al-Nisa’ [4] ayat 34.
Dari  ketentuan  ayat  34  surah  al-Nisâ’  tersebut,  para  Ulama  berkesimpulan bahwa suami berhak untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada isterinya ketika  dikhawatirkan  isterinya  tersebut  berbuat  durhaka,  dengan  beberapa  fase tindakan: Pertama ,  memulai  dengan  nasihat  yang  semoga  dengan  nasihat  tersebut seorang  isteri  dapat  terpengaruh.  Sebagian  perempuah,  misalnya,  cukup  dengan diingatkan  dengan  adanya  hukuman  Allah,  ada  pula  yang  harus  dengan  ancaman dan  peringatan  Allah  terhadap  orang-orang  yang  tidak  taat,  atau  melarang  suatu perbuatan  yang  menjadi  kesenangannya. Kedua, jika  cara  pertama  tidak  berhasil, hendaknya  mencoba  cara  kedua  yaitu  berpindah  dari  tempat  tidur  dan memisahkannya.  Jika  isteri  tidak  juga  sadar  dengan  langkah  kedua  ini,  hendaknya digunakan  cara  selanjutnya. Ketiga, memukul  isterinya  dengan  pukulan  yang  tidak membahayakan dan menyakitinya, seperti dengan tangan atau dengan tongkat yang kecil.  Jika  pun  isteri  tersebut  sadar  dan  bertaubat  pada  salah  satu  tahapan  di  atas, hendaknya suami tidak mencari kesalahan dan tetap memarahinya. 28
dalam Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum. Penerjemah Z. Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa1986), cet. II, h. 330. 28 Tim Penulis, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ikrar Mandirimandiri, 2001), juz 4, h. 50
Bertentangan  dengan  hukum  Islam  yang  telah  dipahami  dan terinstitusionalisasi  dalam  komunitas  Islam  di  atas,  UU  PKDRT  justru  memberikan pandangan  dan  paradigma  yang  sangat  berbeda  terhadap  relasi  antara  suami  dan isteri  di  dalam  rumah  tangga.  UU  ini  justru  memberikan  hak  kepada  isteri  untuk tidak disakiti dan menjadi korban kekerasan dari suami, baik secara psikis dan fisik. Bahkan,  jika  kedua  sumber  hukum  di  atas  diletakkan  secara  perbandingan,  aturan hukum  Islam  tentang  tindakan  suami  ketika  isteri nusyuz di  atas  (juga  termasuk sanksi  yang  diberikan)  adalah  bertentangan  dengan  substansi  hukum  UU  PKDRT, karena semua jenis sanksi yang diberikan oleh suami adalah termasuk kekerasan, baik secara psikis atau fisik.
Dalam  hal  demikian,  UU  PKDRT  yang  berangkat  dari  kelompok  komunitas yang  memberikan  perhatian  terhadap  permasalahan  perempuan  telah  mampu mengubah paradigma hukum keluarga di Indonesia, dengan memberikan pandangan yang  lebih  progresif  dan  protektif  terhadap  hak-hak  perempuan.  Lebih  jauh  lagi, perubahan kondisi sosial budaya, dengan dukungan dari struktur politik masyarakat Indonesia  dewasa  ini,  gerakan  gender  atau  feminisme  telah  mampu  memberikan pengaruh  dalam  perubahan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.
Dalam pandangan kelompok feminis, hukum Islam  yang ada di  masyarakat dewasa ini dan diwariskan oleh para Ulama terdahulu melalui kitab-kitab fikih telah terpengaruh  oleh  budaya  partriarkis  pada  zamannya,  sehingga  pandangan  tersebut memosisikan antara laki-laki dan perempuan tidak setara/egaliter. Demikian pula di dalam  rumah  tangga,  norma  hukum  Islam  yang  mengatur  keluarga  meletakkan suami  dan  isteri  pada  status  yang  berbeda,  dengan  memberikan  seperangkat keistimewaan  bagi  kaum  suami.  Dalam  posisi  ini,  ketaatan  isteri  terhadap  apa yang menjadi  perintah  suaminya  juga  merupakan  sebagai  kewajiban  dari  Tuhannya. Kekuasaan  dan  keistimewaan  tersebut,  dalam  banyak  kasus,  menstimulasi  dan meligitimasi  kaum  laki-laki  melakukan  kekerasan  kepada  perempuan  di  dalam rumah  tangga. 29 Sebagaimana  di  atas,  adanya  kekuatan  norma  agama  di  dalam masyarakat  Muslim,  terutama  di  dalam  paradigma  kaum  laki-laki  terkait kewenangan  dan  kekuasaannya  terhadap  perempuan  telah  mendorong  terjadi kekerasan di dalam rumah tangga.
Atas fakta tersebut, karena secara praktik kekerasan yang terjadi justru tidak dilandaskan kepada faktor ketulusan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada  isteri,  tetapi  lebih  pada  tindakan  emosional  atau  pelampiasan,  kelompok perempuan  memberikan  suatu  pandangan  baru  terhadap  relasi  antara  suami  dan isteri  di  dalam  keluarga.  Tidak  hanya  sebagai  sebuah  komunitas  yang  berada  di bawah kepemimpinan laki-laki dan laki-laki memiliki keistimewaan hak yang dapat digunakannya dalam kondisi tertentu, tetapi hubungan yang lebih didasarkan kepada kesetaraan dan kesamaan kedudukan. Kelompok perempuan lebih memandang relasi antara suami dan isteri sebagai sebuah hubungan kerjasama (kemitrasejajaran) hidup yang setara dan seimbang, dengan mengedepankan kebebasan di antara kedua belah
29 Lili  Zakiyah  Munir, Domestic  Violence  in  Indonesia:  A  Case  Study  of  Muslim, dalam  Mashood Baderin, ed., Islam and Human Rights , (New Delhi: Global Media Publication, 2006), h. 86
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 133
pihak dan musyawarah. 30
Wacana  untuk  mengakhiri  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  di dalam  rumah  tangga  inilah  yang  kemudian  mendorong  kelompok  perempuan mengusung  UU  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  serta mengkriminalisasi  segala  bentuk  kekerasan,  baik  fisik  atau  psikis,  terhadap  seluruh anggota  keluarga  di  dalam  rumah  tangga.  UU  ini  disahkan  pada  tanggal  14 September 2004, sebelum anggota Parlemen yang baru dilantik menjadi Anggota DPR RI. Sebelum disahkan, UU ini sebelumnya telah direncanakan sejak tahun 1999 dalam sebuah  pertemuan  yang  mengeluarkan  Deklarasi  Komitmen  pada  November  1999 oleh  masyarakat  sipil  untuk  menghapuskan  segala  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan.  Berdasarkan  kepada  Deklarasi  Komitmen  tersebut,  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  memfasilitasi  Program  Rencana  Nasional  Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan selama periode tahun 2001–2005, yang didukung  oleh  hampir  150  organisasi  masyarakat  sipil,  perwakilan  PBB  dan kelompok-kelompok  pemerhati  lainnya. 31 Singkat  kata,  pengesahan  UU  PKDRT tersebut  tidak  luput  dari  dorongan  dan  desakan  dari  masyarakat  sipil,  terutama kelompok  perempuan  yang  secara  kontras  memiliki  pandangan  dan  paradigma berbeda dari mayoritas masyarakat Indonesia terkait relasi antara suami dan isteri di dalam rumah tangga.
Pengesahan  UU  PKDRT  ini  tidak  hanya  memberikan  standard  norma  baru bagi kehidupan berkeluarga di Indonesia dengan dikriminalisasinya seluruh tindakan kekerasan  yang  mengarah  kepada  kekerasan  fisik  dan  psikis  terhadap  anggota keluarga,  terutama  anak-anak  dan  isteri,  tetapi  juga  memberikan  pemahaman  dan kesadaran  kepada  setiap  orang  akan  hak  dan  kewajibannya,  walaupun  angka kekerasan  terhadap  perempuan  masih  cukup  di  tinggi  secara  praktis. 32 Salah  satu pengaruh yang muncul di masyarakat adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor pemicu tinggi angka permohonan perceraian yang diajukan oleh isteri kepada pengadilan. 33

## Kesimpulan
Dari  beberapa  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  beberapa  kesimpulan  dari tulisan  singkat  ini.  Pertama,  hukum  tidak  selamanya  berada  pada  posisi  yang  ajeg dan  luput  dari  pengaruh  sosial,  budaya  dan  politik  suatu  masyarakat,  tetapi sebaliknya  unsur  hukum  sangat  sarat  dengan  pengaruh  dari  yang  berkembang  dan selalu berproses di dalam masyarakat.
30 Untuk  pandangan  tersebut,  lihat  Zaitunah  Subhan, Menggagas  Fiqh  Pemberdayaan  Perempuan , (Jakarta: Elkahfi, 2008), h. 229.
31 Lili Zakiyah Munir, Domestic Violence in Indonesia , h. 89 32 Berdasarkan  data  Mitra  Perempuan,  hingga  Desember  2008,  jumlah  kasus  KDRT  masih tergolong tinggi, yakni 279 kasus dengan korban perempuan sebanyak 275 kasus. 32 Sementara jumlah kasus KDRT terhadap isteri mulai tahun 2004-2007 mencapai 25.788. Lihat, “Setelah KDRT jadi Headline Media Massa, Bagaimana Selanjutnya?”, Komnas Perempuan, 29 Juni 2009. Diakses dari http://www.komnasperempuan.or.id/?p =2217.
33 Naskah Evaluasi dan Analisa Statistik Perkara MSy P/PTA dan MSy /PA Tahun 2001–2005: MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama , (Jakarta: Mahkamah Agung, 2007), h. 6.
Kedua,  bahwa  hukum  berada  pada  suatu  arena  yang  selalu  berhubungan dengan  aspek-aspek  lain,  sehingga  hukum  dapat  saja  menjadi  faktor  yang memengaruhi  atau  dipengaruhi  lingkugan  sekitarnya.  Dalam  pada  itu,  unsur  yang memiliki  pengaruh  yang  legitimasi  sosial  dan  politik  dapat  lebih  memengaruhi  dan mengubah unsur lainnya.
Ketiga, salah satu aspek yang dapat memengaruhi perubahan hukum adanya adanya budaya dari luar dan dianggap sebagai sesuatu yang lebih memberikan rasa keadilan  kepada  masyarakat.  Pengaruh  luar  tersebut  akan  memberikan  pandangan baru  terhadap  masyarakat  dan  para  pembuat  kebijakan,  serta  dengan  dorongan secara  politik  dari  kelompok  pengusung,  norma  yang  baru  tersebut  dapat  saja dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan.
Keempat, dalam kasus Indonesia, perubahan hukum yang didasarkan kepada pengaruh  dari  luar  tersebut  adalah  perumusan  UU  PKDRT  yang  bertujuan  untuk menghapuskan  semua  praktik  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga,  baik  secara  fisik atau  psikis.  UU  ini  secara  substansial  tidak  hanya  mengeliminasi  praktik-praktik kekerasan  yang  sering  terjadi  di  dalam  rumah  tangga,  tetapi  juga  mengeliminasi paradigma  dan  pandangan  yang  dianggap  keliru  terkait  relasi  antara  laki-laki  dan perempuan,  sebagaimana  banyak  diadopsi  dari  khazanah  hukum  Islam  klasik  yang bias gender.
Kelima, adanya UU PKDRT yang menjadi norma baru dalam sistem hukum dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  secara  tidak  langsung  telah mengubah  pondasi  norma  hukum  keluarga  di  Indonesia,  terutama  terkait  relasi antara suami dan isteri di dalam rumah tangga.[]

## Pustaka Acuan
Anleu, Sharyn L. Roach, Law and Social Change. London: Sage, 2000. Anwar,  Zainal,  dkk., CEDAW  and  Muslim  Family  Law:  In  Search  of  Common  Ground . Malaysia: Musawa and Sister in Islam, 2011. Asshiddiqie,  Jimly  dan  M.  Ali  Safaat, Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Badan Peradilan Agama MA, Naskah Evaluasi dan Analisa Statistik Perkara MSy P/PTA dan  MSy  /PA  Tahun  2001  –  2005:  MA  RI  Dirjen  Badan  Peradilan  Agama . Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.
Collins,  Randal  &  Michael  Makowsky, The  Discovery  of  Society. New  York:  Random House, 1984, h. Cet. III.
Coser, Lewis A., Master of Sociological Thought. Ney York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1977, cet. II Cotterrel, Roger, The Sociology of Law. London: Butterworth & Co, 1992, cet. II. _________, Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective. Ney York: Oxford University Press, 1995.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 135
Dror,  Yahezkel, Law  and  Social  Change, dalam  Vilhelm  Aubert, Sociology  of  Law. Australia: Penguin Books, 1969, cet. I. Engineer,  Asghar  Ali, Pembebasan  Perempuan. Yogyakarta:  Elkis, 1999,  Penerjemah
Agus Nuryatno.
Evan,  William  Mary, Social,  Ttructure  and  Law:  Theoretical  and  Empirical  Perspective. London: Sage Publications, 1990.
Freeman, M.D.A., Lloyd'd Inroduction to Jurisprudence. London: Sweet & Maxwell, 2001, cet. Vii
Friedmann, W., Teori & Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I) , Penerjemah Mohamad Arifin. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1988, cet.
V.
Johnson,  Doyle  Paul, Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern  I ,  Penerjemah  Robert  LM.  Z.
Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986.
Kusumaatmadja,  Mochtar, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Rangka Pembangunan  Nasional .  Bandung:  LPHK  Fakultas  Hukum  UNPAD—Bina Cipta, 1975, cet. I.
Maine, Sir Henry Sumner, Dissertation on Early Law and Custom . London: John Murrai,
Albemarle Street, 1883.
Manan, Abdul, Faktor-faktor Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, 2005. Max Weber, Sosiologi . Penerjemah Noorkholis, dkk., Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Munir,  Lili  Zakiyah, Domestic  Violence  in  Indonesia:  A  Case  Study  of  Muslim, dalam Mashood  Baderin,  ed., Islam  and  Human  Rights .  New  Delhi:  Global  Media Publication, 2006.
Noeh,  Zaini  Ahmad, Perkembangan  Setalah  UU  Perkawinan, bab  tambahan  dalam Daniel  S.  Lev, Peradilan  Agama  Islam  di  Indonesia:  Suatu  Studi  Tentang Landasan  Politik  Lembaga-lembaga  Hukum. Penerjemah  Z.  Ahmad  Noeh,
Jakarta: Intermasa1986, cet. II.
Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali, 1980. Soewondo,  Nani, Kedudukan  Wanita  Indonesia  dalam  Hukum  dan  Masyarakat. Jakarta: Timun Mas, 1968, cet. II Subhan, Zaitunah, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan . Jakarta: Elkahfi, 2008.
Thabari al, Muhammad Ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Ghalib al-Amili Abu Ja’far,
Jami’  al-Bayan  fi  Tafsir  al-Qur’an,  tahqiq Ahmad  Muhammad  Syakir.  ttp:
Muassasah al-Risalah, 1420 H/ 2000 M.
Tim Penulis, Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ikrar Mandirimandiri, 2001. Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fike, tth, juz IX.

## Artikel/ Website
“Setelah  KDRT  jadi  Headline  Media  Massa,  Bagaimana  Selanjutnya?”,    Komnas Perempuan,  Diakses  dari    http://www.komnasperempuan.or.id/?p  =2217 pada 29 Juni 2009.