INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page  8321-8332 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung
Andri Yanto 1 ✉ , Nabila Azzahra 2 , Azzura Gladisya 3 , Mohammad Mardifa Zakirin 4 ,
Muhammad Syaiful Anawar 5
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Email: andri.fhubb.progresif@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini menggunakan metode normatif, atau dalam terminologi lain, yuridis-normatif. Ini adalah  metode  dengan  pendekatan  hukum  untuk  mengetahui  norma-norma  das  sollen,  dan implementasinya  di  das  sein  di  masyarakat.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui efektivitas  penegakan norma, serta mencari solusi untuk  mendukung reformulasi aturan agar lebih prospektif di masa depan. Analisis dilakukan dengan mencari relevansi data pendukung selama era pelaksanaan otonomi daerah di sektor pertambangan di Bangka Belitung, mengidentifikasi kelemahan kebijakan yang menyebabkan berbagai permasalahan, dan upaya solutif yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa  pasca  pelaksanaan  otonomi  daerah,  pemerintah  Bangka  Belitung  telah  menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung kebebasan masyarakat untuk menambang. Meski mampu memberikan keuntungan ekonomi, hal ini mengakibatkan menjamurnya penambang ilegal dan kerusakan alam yang masif. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, pemerintah daerah dapat menghasilkan  ekosistem  pertambangan  timah  yang  baik  dan  berorientasi  pada  pelaksanaan otonomi daerah yang baik.
Kata Kunci: Kewenangan, Manajemen Pertambangan, Otonomi Daerah, Desentralisasi

## Abstract
The main objective of the research is to determine the effectiveness of norm enforcement, as well as find solutions to support the reformulation of rules to be more prospective in the future. The analysis  was  conducted  by  finding  the  relevance  of  supporting  data  during  the  era  of  the implementation of regional autonomy in the mining sector in Bangka Belitung, identifying policy weaknesses that caused various problems, and solutive efforts made by both the central and regional governments. From this research, it is known that after the implementation of regional autonomy, the Bangka Belitung government has established a number of regulations that support the freedom of the community to mine. Although able to provide economic benefits, this has resulted in the mushrooming of illegal miners and massive natural damage. After the stipulation of Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal and Presidential Regulation No. 55 of 2022, a number of authorities were divided between the central and regional governments. By optimizing its  authority,  local  governments  can  produce  a  good  tin  mining  ecosystem  and  be  oriented towards the implementation of good regional autonomy.
Keywords: Authority, Mining Management, Regional Autonomy, Decentralization

## PENDAHULUAN
Reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, yang ditandai dengan empat amandemen konstitusi,  telah  berlangsung  selama  hampir  20  tahun  (Putri  &  A.L.W,  2015).  Perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan menghadirkan berbagai nuansa baru yang diharapkan dapat  menjadi  stimulus  pembangunan  nasional,  pusat  dan  daerah.  Isi  amandemen  kedua, amandemen UUD 1945 yang begitu mendesak, salah satunya Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 (Jati, 2016). Pasal tersebut, secara tegas mengatur konsep desentralisasi kekuasaan, yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerahnya sendiri  sesuai  dengan  prinsip  otonomi  dan  tugas  pembantuan  (Muhammad  Agus  Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo, 2020).
Kehadiran otonomi dalam UUD 1945, yang kemudian diabadikan dalam UU No. 32 Tahun 2004  tentang  pemerintahan  daerah,  secara  mutatis,  juga  merupakan  produk  reformasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengatur dan mengurus semua kewenangan pemerintah, kecuali yang dianggap sebagai urusan pemerintah pusat, termasuk hubungan luar negeri, pengadilan, mata uang, dan keuangan.  Pertahanan dan keamanan serta hal-hal lain yang diatur dalam undang- undang (Usman, 2002).
Secara  teoritis,  tujuan  utama  diberlakukannya  konsep  desentralisasi  melalui  otonomi daerah  adalah  percepatan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  demokratisasi  ekonomi, perimbangan kewenangan pusat dan daerah, pembangunan dan pendayagunaan sumber daya
oleh daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan public (Robuwan & Wirazilmustaan, 2022). Melalui  desentralisasi,  daerah  secara  leluasa  mengatur  berbagai  kewenangan  untuk menciptakan  sistem  pemerintahan  yang  optimal,  dan  tidak  terjebak  dalam  belitan  birokrasi sentralistis.
Bangka Belitung, pulau penghasil timah terbesar kedua di dunia, baru memperoleh status sebagai provinsi pada November 2000, setelah sebelumnya merupakan bagian dari Sumatera Selatan.  Eksistensi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  yang  kini  telah  dipadati  1,431  juta  populasi penduduk,  terepresentasikan  oleh  dua  komoditas  utama  yang  telah  menjadi  identitas geografisnya,  yakni  timah  dan  lada  (Aleva  dkk.,  1973.).  Sejak  awal  reformasi,  pemberian kewenangan  pengelolaan  urusan  daerah  di  Bangka  Belitung,  disambut  gayung  dengan keluarnya berbagai peraturan daerah, diantaranya Perda No.1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan  Umum,    Perda  No.20  Tahun  2001  tentang  Pajak  Pertambangan  Umum  dan Mineral Ikutan Lainya, serta Perda No.10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong  (Yunianto,  2009).  Implikasi  utama  dari  terbukanya  pintu  otonomi  di  bidang pertambangan,  adalah  meluasnya  penambangan  timah  di  Bangka  Belitung,  terutama  para penambang ilegal yang turut membanjiri pangsa pasar timah (Haryadi dkk., 2021).
Geliat semangat reformasi dan otonomi di Bangka Belitung terutama ditunjukan dengan pertumbuhan positif perekonomian daerah dan kemampuan fiskal daerah. Pemekaran daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung, dengan kewenangan desentralisasi yang luas, mendorong adanya  peningkatan  pemerataan  pelayanan  publik,  kesehatan,  pendidikan,  dan  stabilitas keuangan  daerah. Hal  ini,  misalnya,  ditunjukan  dengan  tingkat  pengangguran  di  Bangka Belitung,  yang  pada  tahun  2021  ‘hanya’  3,35%  dengan  tingkat  kemiskinan  yang  jauh  lebih rendah  dari  provinsi  lainya.  Pemerataan  ekonomi,  pengentasan  kemiskinan,  dan penanggulangan  angka  pengangguran,  telah  menemui  titik  cerah  selama  otonomi  daerah berlangsung (Rahayu & Faisal, 2021).
Dengan  menguatnya  pertumbuhan  ekonomi  dan  fiskal,  pemerintah  Bangka  Belitung, secara  signifikan  dapat  mengurangi  ketergantungan  dari  pemerintah  pusat.  Sektor-sektor ekonomi baru, termasuk perdagangan, pariwisata, seni, dan pertanian telah menjadi komoditas baru  yang  menjanjikan.  Dalam  dua  dekade  terakhir,  grafik  pertumbuhan  ekonomi  Babel cenderung  meningkat.  Bahkan,  pada  2021,  ditengah  pandemi  COVID-19,  Babel  masih mempertahankan  predikat  provinsi  dengan  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  se-Sumatera, dengan capaian 5,05%.
Namun, pasca ditetapkanya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sejumlah ketentuan yang terkandung didalamnya membawa  konsekuensi  yang  mengubah  peta  pendapatan  masyarakat  di  Bangka  Belitung. Kebijakan  pemerintah  untuk  menarik  kembali  sebagian  besar  kewenangan  perizinan
pertambangan  menyebabkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengontrol  dan mengelola pertambangan timah menjadi sangat terbatas.
Terlebih pasca ditetapkanya Perpres No. 55 Tahun 2022, kewenangan pemerintah daerah yang tersisa menjadi tidak signifikan untuk dapat mengendalikan sektor pertambangan timah di  daerah.  Hal  ini  tentu  dapat  berdampak  pada  menurunya  pendapatan  daerah,  sekaligus merupakan indikasi dikuranginya porsi dalam otonomi daerah (Rahayu & Faisal, 2021). Analisis dalam  penelitian  ini  akan  memberikan  pemetaan  terkait  dengan  tarik  ulur  kewenangan pertambangan  di  Bangka  Belitung,  serta  upaya  strategis  yang  dapat  dilakukan  untuk  tetap mempertahankan  pencapaian  tujuan  dari  otonomi  daerah  dengan  menyesuaikan  kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif,  atau  dalam  terminologi  lain,  yuridis- normatif.  Merupakan  metode  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  guna mengetahui norma das sollen, dan implementasinya secara das sein di masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Tujuan pokok yang menjadi objektif penelitian adalah guna mengetahui efektivitas penegakan  norma,  serta  mencari  solusi  guna  mendukung  reformulasi  aturan  agar  lebih prospektif  di  masa  mendatang.  Analisis  dilakukan  dengan  menemukan  relevansi  data pendukung  selama  era  pemberlakuan  otonomi  daerah  dibidang  pertambangan  di  Bangka Belitung,  identifikasi  terhadap  kelemahan-kelemahan  kebijakan  yang  menimbulkan  berbagai problematika,  serta  upaya  solutif  yang  dilakukan  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan berbagai karya ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk menghasilkan penelitian yang padu, komprehensif, dan bermanfaat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Problematika Pengaturan Pertambangan Timah Pasca Reformasi dan Otonomi Daerah
Pertambangan timah merupakan sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung bagi pembangunan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia dan kedua di dunia, akumulasi hasil pertambangan timah menyokong sebanyak 30-40% Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai ekspor pada 2019 mencapai US$ 93,4 juta (Pusat Survei Geologi & Irzon, 2021). Meski terdapat penurunan rata-rata dalam partisipasi  PAD  sebanyak  5,64%  pada  2019  dari  angka  semula  39,69%  menjadi  31,45%, namun  timah  tetap  menjadi  sumber  utama  pendapatan  yang  belum  tergantikan.  Secara umum,  timah  telah  dan  tetap  menjadi  penyokong  ekonomi  masyarakat  yang  signifikan (Haryadi dkk., 2021).
Depedensi  ekonomi  masyarakat  pada  pendapatan  sektor  timah  di  Bangka  Belitung sejatinya telah dimulai bahkan sebelum era reformasi dan otonomi daerah. Permasalahan utama  yang  demikian  laten  adalah  maraknya  aktivitas  tambang  ilegal,  yakni  jenis  usaha pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan, prosedur, peralatan dan standar keselamatan yang jelas serta umumnya dilakukan oleh masyarakat umum (Ibrahim dkk., 2019).
Fenomena  tambang  ilegal di Bangka  Belitung tidak terlepas dari terbitnya Perindag No.443/2002  tentang  Perubahan  Atas  Lampiran  Kepmen  Perindag  Ketentuan  Umum  di Bidang  Ekspor,  Permendag  No.07/M-DAG/PER/4/2005  tentang  perubahan  atas  Kepmen Perindag No.558/MPP/KEP/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Bidang Ekspor dan Kepmen Perindag No.285/MPP/KEP/6/2004 yang memberi peluang luas bagi perkembangan industri pengelolaan timah di daerah, serta tidak memuat timah sebagai komoditas strategis yang ekspornya  yang  diawasi  (Susilo  &  Maemunah,  2009).  Berbagai  peraturan  daerah  sebagai perpanjangan Permendag diatas banyak ditetapkan untuk mengatur tata produksi dan niaga timah. Namun, tidak semuanya dapat berjalan secara efektif. Fakta dilapangan menunjukan sebaliknya, eksploitasi timah secara ilegal kian menjamur dan lalai terhadap berbagai regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, kerusakan lingkungan dan isu degradasi lahan semakin meningkat (Haryadi dkk., 2021).
Sementara itu, sanksi-sanksi berkaitan dengan perizinan pertambangan dan lingkungan hidup  yang  sejauh  ini  diterapkan  masih  menemui  berbagai  kesulitan  (Faisal  dkk.,  2022). Dilema yang mencuat adalah penertiban dalam skala besar dapat berdampak pada ekonomi masyarakat,  sedangkan  jika  tidak  ditertibkan  tambang  ilegal  akan  kian  menjamur  dan mempercepat  degradasi  lahan  produktif  serta  lingkungan  hidup  di  Bangka  Belitung. Keberlakuan  hukum  senantiasa  dibatasi  oleh  situasi  atau  lingkungan  dimana  hukum  itu berada,  sehingga  sesuatu  yang  lazim  ketika  terjadi  ketidakcocokan  antara  apa  yang seharusnya ( das sollen) dengan apa yang senyatanya terjadi (das sein) (Yunianto, 2009).
Maraknya fenomena pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung, sebenarnya telah berusaha  diatasi  dengan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR).  Perizinan  IPR  pada  dasarnya  adalah  mekanisme yang disiapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara  guna menaungi usaha  pertambangan skala  inkonvensional yang dijalankan oleh  masyarakat (Rahayu, 2016). Berdasarkan UU No 4/2009, IPR dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi, dan badan usaha setelah memenuhi syarat administrasi, teknik, dan finansial. Perizinan ini diberikan kewenanganya kepada pemerintah daerah, sebagai wujud perpanjangan  dari  konsep  otonomi  daerah  dan  keleluasaan  pemerintah  daerah  dalam mengelola sumber daya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Faisal dkk., 2022).
Namun  dalam  pelaksanaanya,  terdapat  berbagai  macam  benturan  faktor  yang
menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan IPR di Bangka Belitung. Faktor-faktor hambatan dalam pengimplementasian IPR setidaknya dapat diinventarisasi dalam tiga penyebab pokok. Pertama, ketiadaan Wilayah Pertambangn Rakyat (WPR) yang memadai. Dalam UU Nomor 4/2009  dijelaskan  bahwa  IPR  dapat  diberikan  kepada  pemohon  dalam  suatu  wilayah pertambangan rakyat yang telah ditentukan oleh pemerintah (Rahayu, 2016). Dengan kata lain,  IPR  hanya  dapat  diberikan  setelah  ditetapkan  WPR.  Sementara  di  provinsi  Bangka Belitung, keberadaan WPR tidak lebih dari wacana manis yang eksekusinya masih jauh dari kata maksimal. Keberadaan WPR masih sangat minim, tidak tersosialisasikan dengan baik, dan tidak banyak diketahui masyarakat. Terlebih, dengan penetapan Perda No.3 Tahun 2020 tentang  RZWP3K  menyebabkan  benturan  kepentingan  tambang  dan  konservasi  wilayah pesisir yang  bebas tambang. WPR, hingga saat  ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Kedua,  persyaratan  dalam  perizinan  IPR  cenderung  kompleks  dan  tidak  mampu dijangkau  masyarakat.  Penambang  liar,  yang  melakukan  pertambangan  tanpa  izin didominiasi oleh masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan akses teknik-administrasi yang masih dasar. Kompleksnya perizinan IPR yang  melingkupi  syarat  administrasi,  teknik,  dan  finansial,  menyebabkan  masyarakat cenderung tidak mampu, dan lebih banyak mengusahakan timah secara ilegal tanpa proses perizinan yang berbelit (Rahayu & Faisal, 2021).
Ketiga, penegakan hukum yang rendah. Meski telah jelas dilarang dalam UU, masalah penegakan  pertambangan  timah  ilegal  nyatanya  tidak  dilaksanakan  secara  tegas  dan menyeluruh di Bangka Belitung (Haryadi dkk., 2020). Hal ini, lantaran besarnya kepentingan ekonomi  masyakat  terhadap  timah,  sehingga  penertiban  skala  besar-besaran  untuk menegakan  hukum  akan  berakibat  pada  terhimpitnya  ekonomi  masyarakat.  Dampak  ini, menjadi  pertimbangan  utama  dalam  paradigma  penegakan  hukum  yang  fokus  pada penanggulangan dan penertiban, bukan penerapan sanksi pidana secara luas.
2. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Pasca Pembaruan UU Minerba Pertengahan  tahun  2020,  pemerintah  menetapkan  pembaruan  atas  UU  Minerba,
dengan pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang muatanya menggantikan UU No 4 Tahun 2009. Terdapat banyak pembaruan  dalam produk hukum yang  baru  ini,  dengan  pokok  kepentingan  yang  utama,  mengalihkan  perizinan  atas pertambangan  kembali  dibawah  pemerintah  pusat,  bukan  pemerintah  daerah.  Maksud utama  pengambilalihan  kewenangan  ini  adalah  guna  mengoptimalisasikan  kembali pengawasan,  pengelolaan,  dan  pendapatan  negara  atas  sumber  daya  tambang,  selaras dengan muatan visi Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 (Redi, 2016). Disahkanya UU No.3 Tahun 2020
tentang  Mineral  dan  Batubara  yang  menggantikan  UU  No.4  Tahun  2009  menjadi  satu momentum  yang  cukup  kritis  bagi  provinsi  Bangka  Belitung.  Pasalnya,  dalam  regelling tersebut,  pemerintah  pusat  menarik  kembali  kewenangan  perizinan  pertambangan  yang semula  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah.  Sentralisasi  yang  dibangun  dalam  izin pertambangan  ini,  difokuskan  guna  menjamin  efektifitas  pengelolaan  sumber  daya  oleh pusat, dengan berpondasi pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  (Redi  & Marfungah, 2021).
Langkah pemerintah yang mengamputasi otonomi daerah, dalam izin pertambangan itu, memiliki potensi dampak yang luas bagi Bangka Belitung. Hal ini, lantaran timah adalah tulang punggung ekonomi selama lebih dari dua dekade sejak berdirinya (Ibrahim dkk., 2019). Sentralisasi kewenangan dikhawatirkan akan berdampak pada sulitnya pemerintah daerah dalam  mengendalikan  pola  pertambangan  timah  di  wilayahnya  sendiri.  Atas  dasar kekhawatiran itulah, pada Juni 2020 silam, Gubernur Erzaldi Rosman Djohan, mengajukan permohonan  ke  Mahkamah  Konstitusi,  sebelum  langkah  ini  dimentahkan  karena  dinilai kabur/tidak jelas dalam materi permohonan (Regional Development Planning and Research Advancement Agency, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia dkk., 2019).
Jika kita menelisik kembali dalam esensi otonomi daerah secara konstitusional, memang pengambilalihan  kewenangan  pemerintah  daerah  (dalam  izin  pertambangan)  merupakan langkah yang memiliki dasar hukum kuat. Setidaknya, atribusi ini ditemukan dengan relevansi Pasal  18  ayat  (7)  UUD  1945,  yang  menegaskan  bahwa  pengaturan  lebih  lanjut  terkait pemerintah  daerah  diatur  dalam  undang-undang  (Yunianto,  2009).  Sebagaimana  kita ketahui,  pengaturan  tersebut  kemudian  secara  implisit  disebutkan  dalam  UU  No.3  Tahun 2020. Selanjutnya, original intens dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 juga telah menegaskan bahwa  negara  merupakan  pihak  yang  menguasai  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya,  untuk  dipergunakan  bagi  sebesar-besarnya  kepentingan  rakyat, sehingga muatan UU No.3 Tahun 2020 adalah benar dimata hukum. Meski, tentu saja, masa depan perizinan pertambangan tetap harus terus diperhatikan (Nurtjahya dkk., 2017).
Dalam pelaksanaanya, UU Nomor 3 Tahun 2020 direalisasikan melalui berbagai aturan turunan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yang disahkan pada 11 April 2022  lalu.  Peraturan  Presiden  Nomor  55  Tahun  2022  Tentang  Pendelegasian  Pemberian Perizinan  Berusaha  di  Bidang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  secara  substantif mengatur  lebih  detail  ketentuan  UU  Minerba,  terkhusus  pada  bagian  kewenangan  dan pendelegasianya sesuai amanah Pasal 34 dan 35 UU Minerba, yang memberi kewenangan pada pemerintah pusat untuk mengelola izin pertambangan atau mendelegasikanya kepada pemerintah daerah.
Dalam  pasal  2  Perpres  Nomor  55/2022,  dijelaskan  bahwa  pendelegasian  meliputi pemberian sertiikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Cakupan pemberian sertiikat standar meliputi kegiatan konsultas dan perencnaan usaha jasa pertambangan  di  bidang  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi pertambangan, pengangkutan,  lingkungan  pertambangan,  reklamasi dan  pasca tambang. Sedangkan izin, terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),  Izin  Pengangkutan  dan  Penjualan  untuk  komoditas  mineral  bukan  logam,  Izin Pengangkutan  dan  Penjualan  untuk  komoditas  mineral  bukan  logam  jenis  tertentu,  Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk satu daerah provinsi, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan loam, IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan IUP untuk penjualan komoditas batuan.
Dengan adanya Perpres Nomor 55/2022, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memperoleh kejelasan dan jaminan kepastian hokum. Pengaturan  ini  meski  dalam  perspektif  hukum  administrasi  dapat  dikatakan  cenderung berkarakter sentralistik  dengan mayoritas kewenangan dikuasai pemerintah  pusat, namun pemerintah daerah tetap memperoleh sejumlah kewenangan yang dapat dioptimalisasikan penggunaanya.  Terutama  terkait  pertambangan  rakyat  yang  telah  menjadi  masalah  laten akibat krisis legalitas, sehingga menyebabkan semakin massifnya kerusakan alam di Bangka Belitung.  Dalam  10  tahun  pertambangan  illegal  sejak  2001-2011,  Babel  telah  kehilangan 320.760 hektar lahan di darat dan pesisir, yang diakibatkan oleh pertambanan timah, baik legal maupun ilegal. Lebih lagi, temuan DKPLHD Babel pada 2019, yang menunjukan bahwa kualitas air  di 11 sungai  di Babel telah tercemar dan tidak memenuhi standar  baku mutu sehingga sangat berbahaya bagi ekosistem dalam jangka panjang. Terlebih, sebagai data penutup, ICW dalam penilaian tahun 2004-2014 menemukan adanya kerugian negara dari sektor timah mencapai Rp.68 triliun  dari pajak,  biaya  reklamasi, royalti, pajak ekspor, dan penerimaan  non  pajak  lainya  akibat  tata  kelola  yang  belum  optimal.  Kondisi-kondisi  ini membuktikan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan kembali sector-sektor ekonomi pertambangan dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya saat ini, agar kondisi problematic yang telah terjadi sebelumnya tidak kembali terjadi dan dapat  menjadikan  pertambangan  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang berjangka panjang dan berorientasi pada keseimbangan ekonomi serta lingkungan.

## 3. Optimalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan
Revitalisasi  otonomi  daerah  dalam  sektor  pertambangan  di  Bangka  Belitung  harus dilakukan secara kolektif dan kooperatif (Sukarman dkk., 2020). Setelah penarikan sebagian besar  kewenangan  perizinan  yang  sebelumnya  dikuasai  pemerintah  daerah  menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah memiliki beban kewenangan yang lebih ringkas dan spesifik. Eksistensi sejumlah problematika yang terjadi, terutama dengan masih menjamurnya pertambangan illegal, smelter tanpa  perizinan,  serta kerusakan alam yang meluas, adalah tantangan-tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, sejumlah kewenangan yang diatribusikan dalam Perpres Nomor 55 Tahun  2022  dapat  digunakan  secara  efektif  untuk  menekan  permasalahan-permasalahan tersebut.
Optimalisasi  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah,  dengan  bersandar pada teori efektivitas penegakan hukum Lawrence M. Friedmann, dapat dilakukan dengan dalam tiga domain utama (Faisal dkk., 2022). Pertama, dalam domain substansi, pemerintah daerah perlu melakukan perubahan sejumlah regulasi ditingkat daerah untuk menyesuaikan dengan pengaturan terbaru dalam UU Minerba dan peraturan pelaksananya. Hal ini sejalan dengan prinsip hierarki norma dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diperbarui dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai subordinat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Dengan meminjam pemikiran Hans Kelsen dalam The Normative  of  Law,  Perda  harus  menyesuaikan  substansinya  dengan  peraturan  diatasnya. Untuk itu, pasca pembaruan UU Minerba, pemerintah daerah harus menyediakan peraturan daerah yang selaras dan bersifat menjabarkan UU tersebut.
Selain  untuk  menciptakan  keselarasan  norma,  dalam  domain  substansi,  pemerintah daerah  perlu  membentuk  peraturan  daerah  yang  dapat  memberi  mekanisme  dengan jaminan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan  bagi masyarakat penambang. Kriminalisasi terhadap penambang illegal yang terjadi akibat tidak dapat atau sulitnya akses terhadap  perizinan  tambang  akan  memberi  kerugian  materiil  bagi  masyarakat.  Oleh karenanya, selain tegas dalam menegakan hukum, pemerintah daerah juga perlu memberi kejelasan tentang mekanisme  perizinan agar masyarakat dapat menambang secara legal. Terlebih, kewenangan pemberian IPR telah didelegasikan kepada pemerintah daerah.
Kedua,  domain  struktur.  Pentingnya  struktur  penegakan  hukum  yang  kompeten, berkualitas, dan dapat diandalkan dalam menegakan peraturan perundang-undangan, baik pusat maupun daerah. Pemerintah perlu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mencegah meluasnya pertambangan illegal dan kerusakan lingkungan. Kelengkapan fasilitas, sarana, prasarana, jumlah personil, dasar kewenangan, dan sistem operasi yang baik harus dibangun melalui kerja kolektif dan diinisiasi oleh pemerintah daerah sebagai bagian
upaya  penanggulangan  dan  pengelolaan  kewenangan  dibidang  pertambangan.  Dengan pengaturan yang baik, pertambangan timah dapat memberikan kemanfaatan yang optimal.
Ketiga,  domain  budaya  hukum.  Budaya  hukum  merupakan  aspek  paling  mendasar dalam  memberi  jaminan  bagi  tegaknya  hukum  di  masyarakat.  Kesadaran  berhukum masyarakat  harus  dibangun  dengan  memberikan  edukasi,  diseminasi,  dan  pengayaan pengetahuan public terhadap regulasi terbaru serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam mengatasi sejumlah problematika yang timbul dibidang pertambangan. Keselarasan antara kebutuhan publik (public interest) dengan regulasi pemerintah dapat menghantarkan Bangka Belitung pada ekosistem pertambangan timah yang ideal.
Dengan revitalisasi di ketiga domain tersebut, pemerintah daerah dapat menjadikan kewenangan yang dimilikinya dibidang pertambangan sebagai pendorong sirkulasi ekonomi dan pendapatan daerah secara optimal. Otonomi memberi ruang gerak bagi daerah untuk secara  kreatif  memanfaatkan  sumber-sumber  potensi  ekonomi,  dan  disaat  yang  sama membatasi  ruang  tersebut  agar  tercipta  ketertiban  hubungan  dan  keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Pasca penetapan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, tarik ulur kewenangan pengelolaan pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah menghasilkan titik temu normatif yang berkepastian hukum. Pemerintah pusat mengambilalih sebagian besar kewenangan, sedangkan pemerintah daerah menerima delegasi disejumlah bidang. Dengan adanya delegasi tersebut, penting bagi pemerintah daerah di Bangka Belitung untuk  menetapkan  sejumlah  kebijakan  yang  dapat  menjadi  instrument  guna mengoptimalisasikan  kewenangan  pengelolaan pertambangan didaerah dan  menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di daerah. Otonomi daerah tidak berarti pemberian akses tidak terbatas bagi daerah dalam melakukan aktivitas ekonomi dan pengaturan pemanfaatan sumber daya, melainkan menentukan mekanisme hukum yang jelas tentang  bagaimana  sumberdaya  yang  tersedia  dapat  dioptimalisasikan  pemanfaatanya. Pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu  berfokus  pada  kewenanganya  masing-masing  untuk menciptakan ekosistem pertambangan timah yang ideal dan berkemanfaatan sesuai amanah Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.
DAFTAR PUSTAKA
Aleva, G., Bonn, E., Nossin, J., & Sluiter, W. (t.t.). A Contribution to the Geology of Part of the Indonesian Tinbelt: The Sea Areas Between Singkep and Bangka Islands and Around the Karimata Islands. 1973. https://doi.org/10.7186/BGSM06197316
Benuf, K., & Azhar, M. (t.t.). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. 2020, 7(1), 20 – 33.
https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Faisal, F., Raha yu, D. P., & Yokotani, Y. (2022). Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation of  the  Mining  Community. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  16(1),  11 – 30. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2222
Haryadi, D., Ibrahim, & Darwance. (2020). Politics of environmental law in relation to mining in
Bangka Belitung: A mapping. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,
599(1), 012087. https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012087
Haryadi, D., Ibrahim, I., & Darwance, D. (2021). Environmental Regulations (its Identification and Downstream Implementation in Bangka Belitung). E3S Web of Conferences, 241, 05002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124105002
Ibrahim, I., Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2019). Already dependent: A dependency analysis of market activity on tin mining in Bangka Belitung. E3S Web of Conferences, 91, 03004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199103004
Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal Konstitusi, 9(4), 743. https://doi.org/10.31078/jk947
Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. Diktum :
Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 108 – 124. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81
Nurtjahya, E., Franklin, J., Umroh, & Agustina, F. (2017). The Impact of tin mining in Bangka Belitung and its reclamation studies. MATEC Web of Conferences, 101, 04010.
https://doi.org/10.1051/matecconf/201710104010
Pusat Survei Geologi, & Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, 17(3), 179 – 189.
https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183
Putri, R. Z., & A.L.W, L. T. (2015). KAJIAN POLITIK HUKUM TENTANG PERUBAHAN
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
LAW REFORM, 11(2), 199. https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15767
Rahayu, D. P. (2016). Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten
Bangka. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(2), 320 – 342.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8
Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 337 – 353. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-
Redi, A. (2016). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. Jurnal Konstitusi, 12(2), 401. https://doi.org/10.31078/jk12210
Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 473 – 506.
https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506
Regional Development Planning and Research Advancement Agency, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia, Sulista, S., Ibrahim, I., Political Science Department, Bangka Belitung University, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia, Pratama, S., & Political Science Department, Bangka Belitung University, Bangka Belitung Islands Province, Indonesia. (2019). ACCOMMODATION, RESISTANCE AND DIVIDED COMMUNITY: STUDY OF THE DYNAMICS OF OFFSHORE TIN MINING CONFLICT BETWEEN THE FISHERMEN OF THE COASTAL AREA AND COMPANIES IN BANGKA ISLAND. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 5(3), 275 – 296. https://doi.org/10.20319/pijss.2019.53.275296
Robuwan, R., & Wirazilmustaan, W. (2022). Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 15(2), 197 –
212. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2713
Sukarman, S., Gani, R. A., & Asmarhansyah, A. (2020). Tin mining process and its effects on soils in Bangka Belitung Islands Province, Indonesia. SAINS TANAH - Journal of Soil Science and Agroclimatology, 17(2), 180. https://doi.org/10.20961/stjssa.v17i2.37606
Susilo, J., & Maemunah, S. (2009). Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung. Jaringan Advokasi Tambang.
Usman, S. (2002). Regional Autonomy in Indonesia: Field Experiences and Emerging Challenges. Yunianto, B. (2009). KAJIAN PROBLEMA PERTAMBANGAN TIMAH DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI MASUKAN KEBIJAKAN PERTIMAHAN NASIONAL. 5(3).