https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Akuntansi dan Manajemen
Vol. 16, No. 2, 2021, Hal. 50-67

## Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Dedy Djefris 1 , Eka Rosalina 2* , Rasyidah 3 , Afridian Wirahadi Ahmad 4 , Fauzan Misra 5 , dan Jane Angrama Eka Putri 6
1,2,4,6 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang
Email: dedy.djefris@gmail.com
Email: ekarosalinapnp5@gmail.com
Email: afridianpadang@gmail.com
3 Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang
Email: rasyidah.faisal@gmail.com
5 Jurusan Akuntansi Universitas Andalas
Email: maestrolintau@gmail.com
*Corresponding author

## ABSTRACT
In  general,  regional  financial  management  goes through  the  following stages:  budget  preparation,  activity implementation  and  financial  accountability  or  financial  report  preparation.  Based  on  the  above, Permendagri No. 21 of 2011 concerning Guidelines for Regional Financial Management, states the need for Standard  Expenditure  Analysis (ASB)  as a  main  research  tool  in  conducting performance-based budgeting. Expenditure Standard Analysis (ASB) is an assessment of the fairness of the costs and workloads used to carry out  an  activity  at  each  Regional  Apparatus  Organization  (OPD).  This  study  aims  to  determine  the reasonableness of spending in carrying out an activity so as to minimize unclear expenses that cause budget inefficiency.  This  research  was  conducted  at  the  Regional  Government  of  Padang  Pariaman  Regency,  West Sumatra.  The  stages  of  preparing  this  Standard  Expenditure  Analysis  (ASB)  are  to  input  data  and  group similar data, determine the Cost Driver, create regression equations, determine the average, upper and lower limits, and analyze the fairness of costs and workloads of the ASB model. has been compiled. The preparation of a Standard Expenditure Analysis (ASB) at the District Government of Padang Pariaman which is discussed in this is for the types of training activities for personnel and training for the community.
Keywords: Standard  Expenditure  Analysis  (ASB),  regression  equation,  fairness,  and  Padang  Pariaman Regency
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
51

## ABSTRAK
Pengelolaan  keuangan  daerah  secara  umum  menjalani  tahap-tahap  yaitu:  penyusunan  anggaran, pelaksanaan  kegiatan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  atau  penyusunan  laporan  keuangan. Berdasarkan hal di atas Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan  perlunya  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  sebagai  sarana  penelitian  pokok  dalam  melakukan penganggaran berbasis kinerja. Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas biaya dan  beban  kerja  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan  pada  setiap  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan  suatu kegiatan  sehingga  dapat  meminimalisir  pengeluaran  yang  tidak  jelas  yang  menyebabkan  inefisiensi anggaran. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Tahapan  penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  ini  adalah  dengan  melakukan  input  data  serta pengelompokan  data  yang  sejenis,  menentukan  Cost  Driver,  membuat  persamaan  regresi,  menentukan rata-rata, batas atas dan batas bawah, dan menganalisis kewajaran biaya dan beban kerja dari model ASB yang  telah  disusun.  Penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  pada  Pemerintah  Kabupaten  Padang Pariaman  yang  dibahas  dalam  adalah  untuk  jenis  kegiatan  pelatihan  bagi  aparatur  dan  pelatihan  bagi masyarakat.
Kata  kunci :  Analisis  Standar  Belanja  (ASB),  persamaan  regresi,  kewajaran,  dan  Kabupaten  Padang Pariaman

## Pendahuluan
Didalam  otonomi  daerah  pemerintahan  memiliki  hak,  wewenang  dan  kewajiban  dalam mengatur  dan  mengurus  daerah  otonominya  sendiri  baik  dalam  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  akan  meningkatkan  pelayanan masyarakat  itu  sendiri  dan  pemeliharaan  hubungan  yang  harmonis  antara  pusat  dan daerah serta antar daerah yang dikarenakan adanya keadilan nasional. Otonomi daerah memiliki  dampak  positif  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  karena  suatu  daerah diberi  peluang  untuk  mengelolaan  keuangannya  sendiri.  Hal  ini  memberikan  efesiensi dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  itu  sendiri  dimana  pemerintah  daerah  sendiri  lah yang memahami kondisi yang ada di daerahnya sendiri.
Menurut Karianga, pengelolaan keuangan daerah secara umum meliputi beberapa tahapan  yaitu  penyusunan  anggaran,  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  dan  tahapan pertanggungjawaban  [8].  Tahap  penyusunan  anggaran  memegang  peranan  penting dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  itu  dikarenakan  pada  tahap  penyusunan anggaran,  pemerintah  daerah  dapat  mencapai  tujuan  fiskal,  meningkatkan  koordinasi, membantu  efisiensi,  keadilan  dan  transparansi  dalam  lingkungan  serta  membantu pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan prioritas belanja.
Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia juga mengakibatkan perubahan pola pertanggungjawaban  daerah  atas  pengalokasian  dana  yang  dianggarkan  oleh  daerah (PSKD,  2010).  Salah  satu  perubahan  pola  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  adanya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Undang-udang No. 23 Tahun 2014 dimana terakhir diubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang  menegasnya  pentingnya  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (ABK).  Anggaran  berbasis
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 52
kinerja (ABK) adalah suatu ketetapan dalam melaksanakan satu atau lebih kegiatan oleh instansi  daereh  untuk  mencapai  tujuannya.  ABK  ini  digunakan  untuk  memperoleh alokasi  anggaran  atau  yang  dikoordinasikan  oleh  instansi  pemerintah  sehingga  biaya yang  anggaran  dalam  Renja-SKPD  disetiap  unit-unit  kinerja  pada  suatu  instansi pemerintah dapat  dipertanggung jawabkan  kemanfaatan anggarannya kepada DPR dan masyarakat luas.
Dalam  tahap  penyusunan  anggaran  kegiatan-kegiatan  dan  hal-hal  yang dianggarkan  akan  dicantumkan  dalam  suatu  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA). Jika  dalam  satu  semester  terjadi  perubahan-perubahan  yang  tidak  terduga  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  akan  mengajukan  perubahan  tersebut  dalam  Dokumen Perubahan  Pelaksanaan  Anggaran  (DPPA).  DPA/DPPA  menjadi  pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan oleh (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari  DPA/DPPA  itu  nantinya  akan  disusun  Analisis  Standar  Belanja  (ASB).    Analisis Standar  Belanja  (ASB)  merupakan  suatu  standar  yang  digunakan  untuk  menentukan anggaran  belanja  daerah  yang  digunakan  dalam  suatu  program  atau  kegiatan  untuk menghasilkan tingkat  pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di  unit  kerja  dalam satu tahun  anggaran.  ASB  dipertegas  dengan  terbitnya  PP  No.  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42  serta  penjelasan  Atas  PP  12  tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Analisis standar belanja (ASB) merupakan suatu instrumen penyusunan anggaran berbasis  kinerja  dimana  telah  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  105  Tahun 2000  tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah.  Namun  istilah yang  digunakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  masih  Standar  Analisis  Belanja (SAB).  SAB  memiliki  makna  dan  tujuan  yang  sama  dengan  ASB  yaitu  suatu  instrumen untuk  menilai  penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya  yang  digunakan  untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB dapat menentukan kewajaran biaya dan beban kerja untuk  melaksanakan  kegiatan  sehingga  hal  itu  dapat  meminimalisir  terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefesiensi anggaran.
Kewajaran  biaya  adalah  biaya  per  komponen  atau  biaya  total  yang  wajar  untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu atau untuk menghasilkan satuan output tertentu. Dalam  melakukan  penilaian  kewajaran  biaya  hal-hal  yang  harus  dilakukan  adalah menghitung  rata-rata,  batas  bawah  dan  batas  atas  sesuatu  kegiatan  ASB  yang  disusun berdasarkan persamaan yang telah disusun. Beban kerja adalah komponen belanja yang mencerminkan  tahapan  pelaksanaan  kegiatan,  terdiri  dari:  belanja  pegawai,  belanja barang/jasa, dan belanja modal yang dapat menyelesaikan suatu kegiatan tertentu atau untuk menghasilkan satuan output tertentu.
Terkait  dengan  peraturan  diatas,  maka  seluruh  daerah  berkewajiban  menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dalam menilai kewajaran suatu anggaran tanpa terkecuali Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Dalam  kasus  ini  Pemerintahan  Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki Analisis Standar Belanja (ASB) Sendiri.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 53

## Landasan Teori Otonomi Daerah
Indonesia  menganut  sistem  otonomi  daerah  dalam  pelaksanaan  pemerintahannya. Sistem  otonomi  daerah  memungkinkan  pemerintah  daerah  mempunyai  hak  dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Tetapi, dalam melaksanakan otonominya daerah masih tetap akan dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang- undang.  Miriam  Budiardjo  menjelaskan  pemerintah  pusat  mempunyai  wewenang menyerahkan sebagian kekuasaannya ke daerah berdasarkan hak otonomi. Penyerahan sebagian  kekuasaan  itu  dilakukan  karena  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  dengan sistem  desentralisasi  [4].  Namun,  hal  itu  tidak  mempungkiri  peranan  dari  pemerintah pusat karena pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Otonomi  daerah  memiliki  beberapa  dasar  hukum  yang  menjelaskan  peraturan  terkait otonomi itu sendiri.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dengan  sebuah  Peraturan  Pemerintah.  Pengelolaan Keuangan  Dareah  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 12  tahun  2019.  Peraturan  Pemerintah  ini  ditetapkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada tanggal 6 Maret 2019 di Jakarta. PP 12 tahun 2019 diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42.  Penjelasan  Atas  PP 12 tahun  2019  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6322,  oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta.
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  [1]  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pengawasan,  dan pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah.  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  Daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat  dijadikan  milik  Daerah berhubung dengan hak  dan kewajiban  Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan  Peraturan  Pemerintah  juga  mengikuti  Peraturan  Menteri  dan  keuangan  daerah juga  mengikuti  Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang ditetapkan  setiap  tahun,  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

## Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Prinsip  anggaran  berbasis  kinerja  secara  teori  adalah  anggaran  yang menghubungkan anggaran  negara  (pengeluaran  negara)  dengan  hasil  yang  diinginkan  ( output dan outcome )  sehingga  setiap  rupiah  yang  dikeluarkan  dapat  dipertanggungjawabkan kemanfaatannya  [2].  Abdul  Halim  mendefinisikan  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai metode  penganggaran  bagi  manajemen  untuk  mengaitkan  setiap  pendanaan  yang
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
54
dituangkan  dalam  kegiatan-kegiatan  dengan  keluaran  dan  hasil  yang  diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut [6]. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.
Anggaran  berbasis  kinerja  ( Performance  Based  Budgeting )  merupakan  sistem penganggaran  yang  berorientasi  pada output organisasi  dan  berkaitan  sangat  erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi  pada  kinerja  akan  dapat  menggagalkan  perencanaan  yang  telah  disusun. Pengukuran  kinerja  secara  berkelanjutan  akan  memberikan  umpan  balik,  sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang [1].
Menurut  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003,  pengertian  anggaran  berbasis kinerja  adalah  suatu  pendekatan  dalam  penyusunan  anggaran  yang  didasarkan  pada kinerja  atau  prestasi  kerja  yang  ingin  dicapai.  Mardiasmo  (2002)  menyatakan  bahwa pendekatan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  disusun  untuk  mengatasi  berbagai kelemahan  yang  terdapat  dalam  anggaran  tradisional,  khususnya  kelemahan  yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  pelayanan  publik.  Anggaran  dengan  pendekatan kinerja sangat menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output .

## Konsep Analisis Standar Belanja (ASB)
Analisa  Belanja  Umum  menjelaskan  bahwa  Analisis  standar  Belanja  (ASB)  merupakan penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya  yang  digunakan  untuk  melaksanakan kegiatan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dilingkungan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat.  Terdapat  dua  hal  penting  dalam  pengertian  tersebut  yakni  kewajaran atas  beban  kerja  dan  kewajaran  biaya.  Kewajaran  yang  dimaksud  adalah  kewajaran penganggaran  atas  suatu  kegiatan,  sehingga  orientasi  standar  ini  ditujukan  pada kegiatan yang diusulkan.
Menurut  Tim  ASB  Universitas  Andalas  [13],  penyusunan  ASB  seharusnya dilakukan pada awal setiap proses penyusunan anggaran. Hal ini karena ASB dibutuhkan oleh  OPD  sebagai  pedoman  dalam  mengajukan  jumlah  anggaran  belanja  untuk  suatu kegiatan  yang  terangkum  dalam  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  OPD.  Dengan berpedoman kepada ASB, OPD dapat menyusun anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran  yang  baik  yang  salah  satunya  dengan  memperhatikan  faktor kewajarannya. Di sisi sebaliknya, TAPD dengan berpedoman kepada ASB dapat dengan baik  pula  mengevaluasi  kewajaran  atas  anggaran  yang  diusulkan  oleh  masing-masing OPD.

## Dasar Hukum ASB
Adapun  dasar  hukum  dalam  menerapkan  ASB  dalam  penyusunan  anggaran  belanja kegiatan pada setiap pemerintahan daerah adalah:
1. UU  nomor  17  tahun  2003  tentang  keuangan  negara  menetapkan  bahwa  APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja. Untuk itu APBD berbasis kinerja
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 55
disusun  oleh  Pemda  harus  didasarkan  pada  Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM) dan Analisis Standar Belanja (ASB).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan TanggungJawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (3), “ belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah yang jadi kewenangan daerah selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat  1  berpedoman  pada  analisis  standar  belanja  dan  standar  harga  satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 20 ayat (2 ) “Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, dikembangkan analisa standar belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.”
7. PP 12  tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  diundangkan  dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan  Penjelasan  Atas PP 12  tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah ditempatkan  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6322.
8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 2 huruf e, pasal 93 ayat 1, dan pasal 100 ayat 2.
9. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.
10. PERBUP  Nomor  652/  Kep/BPP/2017  Tentang  Penetapan  Standar  Satuan  Harga Barang  dan  Jasa  Kebutuhan  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  Tahun Anggaran 2018.
11. Peraturan  Bupati  Padang  Pariaman  Nomor  31  Tahun  2017  Tentang  Analisis Standar Belanja (ASB).

## Tujuan ASB
Tujuan Analisis Standar Belanja [11] sebagai berikut:
1. Meningkatkan  kemampuan  unit  kerja  dalam  menyusun  anggaran  berdasarkan skala  prioritas  APBD,  tugas  pokok  dan  fungsi,  tujuan,  sasaran,  serta  indikator kinerja pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
2. Mencegah  terjadinya  duplikasi  dan  atau  tumpang  tindih  kegiatan  dan  anggaran belanja pada masing-masing dan antar unit kerja.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 56
3. Menjamin  kesesuaian  antara  kegiatan  dan  anggaran  dengan  arah,  kebijakan umum  dan  prioritas  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelayanan  publik, mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.
4. Meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan  akuntabilitas  anggaran  belanja  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

## Manfaat ASB
Dalam  modul  analisis  standar  belanja  PSKD  [11]  penyusunan  ASB  dapat  bermanfaat untuk :
1. Pemerintah  Daerah  dapat  menentukan  kewajaran  belanja  dalam  pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pemerintah  Daerah  dapat  meminimalisir  terjadinya  pengeluaran  yang  kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
3. Menghindari tumpang tindih program dan anggaran antar unit kerja.
4. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.
5. Unit  kerja  mendapat  keleluasaan  yang  lebih  besar  untuk  menentukan anggarannya sendiri dengan tidak melanggar prinsip value for money .
Di  samping  itu,  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  pemerintah  daerah  ketika menggunakan ASB diantaranya [9]:
1. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi objektif tidak lagi berdasarkan “intuisi”;
2. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
3. Meminimalisir  terjadinya  pengeluaran  yang  kurang  jelas  yang  menyebabkan inefisiensi anggaran;
4. Penentuan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang jelas;
5. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif;
6. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

## Peranan ASB dalam Penyusunan APBD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 93 ayat 1 menyatakan bahwa penyusunan  RKA-OPD  berdasarkan  pada  ASB  (salah  satu  dasar),  dan  pada  ayat  4 menyatakan  bahwa  ASB  merupakan  penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan  biaya yang  digunakan  untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan,  serta  memperhatikan  prinsip- prinsip  dasar  penyusunan  ASB.  Maka  dapat  dikatakan  peranan  ASB  dalam penyusunan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Menjamin  kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar OPD dalam melakukan kegiatan sejenis.
2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif.
3. Memudahkan  TAPD  melakukan  evaluasi  terhadap  total  belanja  yang  diajukan dalam RKA-OPD untuk setiap kegiatan.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 57
4. Memudahkan  OPD  dan  TAPD  dalam  menghitung  besarnya  anggaran  total  belanja untuk  setiap  jenis  kegiatan  berdasarkan  target output yang  ditetapkan  dalam RKA-OPD.

## Prinsip Penyusunan ASB
Menurut  Tim  ASB  Universitas  Andalas  [13],  ada  beberapa  prinsip  dasar  yang  harus diperhatikan pemerintah daerah yaitu:
1. Penyederhanaan ( Modeling )
Penyusunan  ASB  bertujuan  membuat  model  belanja  untuk  objek-objek  kegiatan yang menghasilkan output yang sama.
2. Mudah diaplikasikan
Model  yang  dibuat  mudah  diaplikasikan  atau  tidak  membuat  susah  yang menggunakan model tersebut.
3. Mudah di up-date
Model  yang  dibuat  mudah  untuk  diperbaruhi  dalam  arti  jika  ditambahkan  data- data baru tidak merubah formula model tersebut secara keseluruhan.
4. Fleksibel
Dalam  hal  ini  model  yang  dibuat  menggunakan  konsep  belanja  rata-rata  dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja.

## Metode Penelitian
Menurut modul analisis standar belanja PSKD [11] untuk menghasilkan ASB yang layak dan dapat diterapkan  oleh Pemerintah Kota Padang  maka  dilakukan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

## Tahap Pengumpulan Data
Tahap  pengumpulan  data  merupakan  tahap  pengambilan  data  berupa  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  untuk  tahun  2020  dan  Dokumen  Perubahan  Pelaksanaan Anggaran  (DPPA)  untuk  tahun  2019  dan  2018  ke  setiap  OPD  pada  daerah  yang ditentukan dan juga mendapatkan data-data yang diperlukan melalui wawancara kepada pihak terkait.
Y  dan  X  merupakan  nilai-nilai  yang  diperoleh  dari  pengamatan  data  yang  ada, dengan  demikian  yang  perlu  ditaksir  adalah  koefisien  A  dan  B.  Penggunaan  regresi sederhana  dalam  menyusun  ASB  berguna  untuk  membuat  model  (persamaan)  regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas  maksimum  belanja,  serta  menghitung  persentase  alokasi  kepada  masing-masing objek  belanja.  Dalam  menentukan  nilai  persamaan  regresi  ini  dibantu  dengan menggunakan program SPSS.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 58

## Tahap Inventarisasi Data
Inventarisasi  data  merupakan  kegiatan  meng input data  seluruh  kegiatan  belanja langsung  dari  DPA  ke  dalam file  microsoft  excel .  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berulang dalam suatu OPD atau kegiatan yang terjadi  pada  beberapa  OPD.  Inventarisasi  data  ini  juga  bermanfaat  untuk  memudahkan pengolahan  data  kegiatan  untuk  tahap  berikutnya.  Data  anggaran  di  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  di input kan  dalam  kolom  tersendiri  berdasarkan  alokasi belanja masing-masing jenis kegiatan.

## Menentukan Cost Driver
Cost  driver merupakan  faktor  pemicu  besarnya  jumlah  biaya  yang  terjadi  dalam  suatu aktivitas.  Misalnya  besarnya  biaya  pelatihan  akan  dipicu  (merupakan cost  driver )  oleh jumlah  peserta  serta  lamanya  pelatihan. Cost  driver berbeda-beda  antara  satu  ASB dengan  ASB  lainnya  tergantung  pada  jenis  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Untuk menentukan cost  driver dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  pemicu  biaya  yang mengakibatkan suatu biaya berubah pada kegiatan yang sama dari data 3 tahun.

## Melakukan Pengujian Menggunakan Diagram Scatter Plot
Menurut  Gunawan,  diagram  pencar  atau  diagram  serak  ( scatter  plot) merupakan  alat berupa  diagram  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  ada  tidaknya  hubungan  antara variabel X dan variabel Y melalui penggambaran nilai dari variabel-variabel tersebut [5]. Diagram pencar menggunakan sistem koordinat cartesius . Pada koordinat tersebut, pada sumbu  X  diletakkan  nilai  variabel  bebas  dan  pada  sumbu  Y  diletakkan  nilai  variabel terikat  (Y).  Tujuan  diagram  pencar  untuk  mengetahui  apakah  titik-titik  koordinat diagram membentuk pola tertentu.
Dalam  diagram  selanjutnya  ditarik  suatu  garis  yang  dapat  membagi  dua  titik koordinat  pada  kedua  sisinya.  Garis  yang  ditarik  diupayakan  sesuai  menggambarkan kecenderungan  data  yang  tersebar  (garis best  fit ).  Dari  garis  tersebut  dapat  diketahui korelasi antara dua variabel sekaligus arah atau bentuk hubungan. Jika garis naik artinya hubungan positif dan jika arah garis turun maka jenis hubungan negatif.
Selain  itu  jika  antara  dua  varibael  bebas  dan  variabel  terikat  membentuk  atau mendekati  garis  lurus,  maka  data  tersebut  bersifat  linear.  Sebaliknya  jika  data  antara variabel bebas dan variabel terikat tidak membentuk atau mendekati garis lurus, maka data  tersebut  tidak  bersifat  linear.  Dapat  disimpulkan  dalam  melakukan  pengujian menggunakan diagram scatter plot ini syarat-syaratnya adalah adanya hubungan positif antar dua variabel dan data bersifat linear.

## Penyusunan Model ASB Untuk Masing-Masing Kegiatan
Pada  tahap  penyusunan  model  analisis  standar  belanja  untuk  masing-masing  kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## a. Menentukan persentase rata-rata, batas atas, dan batas bawah
Setelah  tahap  persamaan  regresi  yang  didapat  untuk  mencari  total  anggaran  yang dibuat berdasarkan cost driver masing-masing. Tahap berikutnya adalah menentukan persentase  yang  akan  menjadi  acuan  tim  penyusunan  anggaran  dalam  menentukan nilai  rincian  alokasi  belanja  kegiatan  tersebut.  Setiap  rincian  alokasi  belanja  akan diberikan acuan rata-rata, batas atas dan batas bawah yang akan diolah dari data yang ada.  Untuk  menentukan  nilai  persentase  rata-rata,  batas  atas  dan  batas  bawah tersebut digunakan persamaan sebagai berikut [11]
b. Menentukan persamaan regresi dari setiap ASB
Menurut  Blocher,  dkk[3],  analisis  regresi  ( regression  anlysis) merupakan  metode statistik  untuk  memperoleh  persamaan  estimasi  biaya  unik  yang  paling  sesuai  bagi sekumpulan titik data. Adapun persamaan regresi, yaitu:
Persamaan 2.2.
.
Keterangan:
Y = Total Anggaran Belanja
X = Pemicu Biaya ( cost driver)
A = Biaya Tetap ( fixed cost )
B = Biaya Variabel ( variabel cost )
Sumber: PSKD [11]
Penetapan 25% atau 0,25 dari nilai rata-rata didasarkan atas kesepakatan dengan OPD terkait melalui Focus Group Discussion (FGD) .
Y = A + B ( X )
Belanja Rata - Rata = Rata - Rata Total Alokasi Belanja Rata - Rata Total Belanja
Batas Atas = Belanja Rata-Rata + (25% x Belanja Rata - Rata )
Batas Bawah = Belanja Rata-Rata – (25% x Belanja Rata – Rata)
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 60

## Hasil Penelitian & Pembahasan Uraian Masalah
Dalam  rangka  penyusunan  rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (RAPBD) tahun 2021 terdapat  kegiatan dan  pendapatan yang disusun oleh  pemerintah Kabupaten  Padang  Pariaman.  Terkait  pendanaan  suatu  kegiatan  tersebut  pemerintah harus  menyusun  pedoman  anggaran  agar  anggaran  yang  ditetapkan  sesuai  dengan kinerja  yang  diinginkan.  Berdasarkan  hal  tersebut  ASB  sangat  dibutuhkan  dalam kegiatan pemerintah untuk menentukan kewajaran nilai biaya dan beban suatu kegiatan dalam tahap perencanaan/penganggaran maupun evaluasi.
ASB  merupakan  amanah  dari  Undang-Undang.  ASB  dipertegas  dengan  terbitnya PP  No.  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  diundangkan  dan ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42  dan Penjelasan  Atas PP 12  tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  ditempatkan dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6322.  Analisis  Standar Belanja  (ASB)  sebagai  salah  satu  instrumen  anggaran  berbasis  kinerja  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  belum  memiliki  acuan  khusus  yang diterapkan  secara  optimal  dalam  penganggaran  kegiatan-kegiatan  yang  sering dilaksanakan  dan  spesifik  oleh  OPD  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Padang Pariaman. Hal itu menyebabkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya kegiatan pada  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  masih  bervariasi.  Untuk  mengatasi masalah  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  perlu  menyiapkan  alat-alat penunjang  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  untuk  kegiatan-kegiatan  sejenis  yang ada  pada  OPD.  Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  Pemerintah  Kabupaten  Padang Pariaman  sudah  seharusnya  mengembangkan  dan  menyusun  ASB  sebagai  panduan formal antara input yang dikonsumsi dengan output yang diinginkan. Dengan  demikian nantinya dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kewajaran biaya untuk biaya kegiatan dan beban kerja pada setiap OPD di Kabupaten Padang Pariaman.

## Pembahasan
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab satu mengenai batasan masalah, kegiatan yang  akan  dibahas  dalam  tugas  akhir  ini  hanya  dua  kegiatan  saja.  Kegiatan  tersebut adalah  Pelatihan  Bagi  Aparatur  dan  Sosialisasi  Bagi  Masyarakat.  Berikut  adalah rancangan ASB pada pemerintah kabupaten padang pariaman.

## Analisis Standar Belanja (ASB) Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur
Pelatihan Bagi Aparatur/pegawai merupakan kegiatan  untuk memberikan kepada para aparatur  sipil  negara  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  yang dilaksanakan  sendiri  oleh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah  Kabupaten Padang  Pariaman  dan  dilaksanakan  di  aula  pertemuan  atau  tempat  lainnya  seperti  di
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 61
Hotel  (Penelitian  ASB  Padang  Pariaman,2020).    Pelatihan  Bagi  Aparatur/pegawai memberikan pelatihan kepada para pegawai dilingkungan OPD padang pariaman untuk memperoleh keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan keahlian teknis, tata  cara  dalam  mengatasi  masalah  kegiatan  operasional  dan  mengingkatkan kemampuan sumber daya manusia pada aparatur daerah Padang Pariaman.
Berikut  adalah  langkah-langkah  dalam  menyusun  analisis  standar  belanja  (ASB) Pelatihan Bagi Aparatur:

## Tahap pengumpulan data kegiatan pelatihan bagi aparatur
Pada  tahap  ini  mengumpulkan  data  terkait  kegiatan  pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh aparatur  dalam  bentuk  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  atau  Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 pada pemerintah daerah padang pariaman.

## Inventarisasi data kegiatan pelatihan bagi aparatur
Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  tersebut  selanjutnya  melakukan  pengelompokan data  dalam  bentuk  tabel  pada Microsoft  Excel .  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan kegiatan-kegiatan  yang  berulang  pada  suatu  OPD  atau  kegiatan  yang  terjadi  dari beberapa  OPD.  Berdasarkan  penjelasan  anggaran  berbasis  kinerja  ASB  yang  disusun adalah  berdasarkan  kegiatan  yang  melakukan  belanja  langsung  saja.  Data  yang dikumpulkan  tersebut  berisikan  tahun  pelaksanaan,  nama  OPD  yang  melaksanakan kegiatan,  nama  kegiatan,  total  belanja  dalam  melaksanakan  kegitan  tersebut  dan rincian/alokasi  dari  total  belanja.  Setelah  dikumpulkan  terdapat  16  data  yang  layak diolah pada ASB Pelatihan Bagi Aparatur.
Dari  data  yang  yang  telah  di input ke  dalam Microsoft  Excel kemudian  dilakukan penyetaraan  data.  Penyetaraan  kegiatan  dilakukan  untuk  mengelompokkan  berbagai kegiatan  dari  tahap  pengumpulan  data  ke  dalam  jenis  atau  kategori  kegiatan  yang memiliki pola dan kemiripin yang sama dengan nilai belanja yang sepadan.
Menentukan cost driver kegiatan pelatihan bagi aparatur
Berdasarkan pengamatan data yang dikumpulkan beserta diskusi, maka ditetapkan cost driver untuk ASB pelatihan yang dilaksanakan aparatur adalah:
Cost  driver menjelaskan  bahwa  semakin  banyak  jumlah  peserta  pelatihan  dan jumlah  jam  pelatihan  maka  semakin  besar  juga  beban  belanja  yang  akan  dikeluarkan dalam  melaksanakan  kegiatan  ASB  Pelatihan  Bagi  Aparatur,  begitu  juga  sebaliknya. Setalah  menentukan cost  driver pada  ASB  Pelatihan  Bagi  Aparatur  selanjutnya  adalah
Jumlah Peserta Pelatihan x Jumlah Jam Pelatihan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 62
menghitung berapa cost driver di setiap kegiatan. Untuk menganalisis dan mendapatkan nilai cost driver yang tepat.
Melakukan pengujian dengan menggunakan diagram pencar / scatter plot kegiatan pelatihan bagi aparatur
Langkah  selanjutnya  adalah  menyeleksi  data  yang  tepat  untuk  dimasukkan  kedalam model  ASB  pelatiahan  bagi  aparatur.  Dalam  melakukan  kegiatan  ini  kita  dapat menggunakan diagram pencar/ scatter plot untuk melakukan pengujian data.
Setelah  dilakukan  pengujian  dengan  menggunakan  diagram  pencar/ scatter  plot , maka  terbentuklah  hubungan  antara  variabel  x  ( cost  driver )  dan  variabel  y  (total belanja).  Namun  jika  terlihat  dari  diagram  tersebut  terdapat  sebaran  data  yang  maka data  tersebut  tidak  layak  yang  dapat  merusak  model  ASB  yang  diinginkan.  Data  yang tidak  layak  akan  dihapuskan  dalam  menganalisis  ASB  Pelatihan  Bagi  Aparatur. Selanjutnya  setalah  tertinggal  data  yang  layak  maka  dilakukan  sekali  lagi  pengujian dengan menggunakan diagram pencar/ scatter plot . Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
'- 30.000.000 60.000.000 90.000.000 120.000.000 '- 225 450 675 900
ASB Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur
Gambar 1. Diagram Pencar/ Scatter Plot ASB Pelatihan Bagi Aparatur
Dari gambar diatas sudah terlihat bahwa gambar sudah tersebar dengan baik dan tidak ada data terpencil atau tidak layak, sehingga data tersebut layak untuk dimasukkan membuat model/persamaan regresi.

## Penyusunan model ASB kegiatan pelatihan bagi aparatur
Langkah-langkah dalam menyusun ASB Pelatihan Bagi Aparatur yaitu:
a. Membuat persamaan regresi
Analisis regresi adalah salah satu metode yang menentukan hubungan sebab akibat antara  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya.  Variabel  “penyebab”  sering  kali digambarkan  dalam  grafik  sebagai  sumbu  x  dan  variabel  terkena  akibat digambarkan dengan sumbu y.   variabel bebas itu adalah sumbu x dan variabel tidak bebas adalah sumbu y. dalam regresi ini variabel bebas adalah cost driver sedangkan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
Standard ized Coefficie nts
B Std. Error Beta (Cons tant) 7003161.654 2275662.133 3.077 0.008 x 124803.64 5863.288 0.985 21.286 0 1 a. Dependent Variable: y

## Tabel Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS
Pada ASB Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Model
Unstandardized Coefficients t Sig.
variabel tidak bebas adalah biaya dari suatu kegiatan. Adapun hasil yang diperoleh dari  pengelolaan  data  ASB  Pelatihan  Bagi  Aparatur  dengan  menggunakan  program SPSS adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS Pada ASB Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur

## Sumber: Hasil olahan data di program SPSS
Tabel di atas menunjukan bahwa:
➢ BelanjaTetap/Konstanta(a)= 7.003.162
➢ Belanja Variabel (b) = 124.803
➢ Signifikasi (Sig)
= 0,03077
Pastikan  signifikansi  (Sig.)  memiliki  nilai  diantara  0,000  sampai  dengan  0,050. Nilai koefisien regresi layak digunakan apabila  nilai signifikansi maksimum atau paling besar 0,050 atau 5% [7].  Nilai Signifikansi pada ASB Pelatihan Bagi Aparatur adalah ,025 dan ,000.  Karena nilai signifikansi pada kegiatan ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka ini  berarti  signifikan  dan  sudah  sesuai  dengan  persyaratan  kelayakan  koefisien  yang memiliki tingkat keyakinan yang cukup tinggi serta siap digunakan.
Berdasarkan  model  diatas  didapat  persamaan/model  ASB  untuk  menentukan total anggaran pada jenis ASB Pelatihan Bagi Aparatur ini sebagai berikut:
Keterangan: X = Jumlah peserta pelatihan x Jumlah jam pelatihan
b. Menentukan  presentase  alokasi  belanja  rata-rata,  batas  bawah  dan  batas  atas. Alokasi  total  belanja  ASB  Pelatihan  Bagi  Aparatur  dapat  dilakukan  dengan  cara sebagai berikut:
Berdasarkan persamaan 2.2,  adapun penentuan  persentase batasan alokasi belanja untuk  total  belanja  jenis  kegiatan  ASB  Pelatihan  Bagi  Aparatur  jika  standar  deviasi sebesar 25%. Perhitungannya sebagai berikut:
Tabel 2. Perhitungan Rata-rata Batas Bawah dan Batas Atas ASB Pelatihan Bagi Aparatur.
Total Belanja = Rp.  7.003.162 + 124.804X
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 64 No Keterangan Batas Bawah Rata-Rata Batas Atas 1 Belanja Bahan Habis pakai 11.13% 14.84% 18.55% 2 Belanja Jasa kantor 7.54% 10.05% 12.56% 3 Belanja Cetak dan Pengadaan 6.15% 8.20% 10.25% 4 Belanja Makanan dan Minuman 35.11% 46.81% 58.51% 5 Belanja Perjalanan Dinas 13.14% 17.92% 22.40% 6 Belanja Jasa Pihak Ke Tiga 1.63% 2.18% 2.72% Sumber : Hasil Olahan Penulis Total 100%
Berdasarkan  perhitungan  tersebut  dapat  diringkas  batasan  alokasi  belanja  ASB Pelatihan Bagi Aparatur adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Batasan Alokasi Belanja ASB Pelatihan Bagi Aparatur
Nama Alokasi Belanja Total Alokasi Belanja Rata-Rata % Batas Bawah Batas Atas (1) (2) (3)=(2)/(7) (4) (5)=(3)+{(4)*(3)} (5)=(3)-{(4)*(3)} Belanja Bahan Habis pakai 118.123.300 14.84% 25% 11.13% 18.55% Belanja Jasa kantor 80.000.000 10.05% 25% 7.54% 12.56% Belanja Cetak dan Pengadaan 65.270.000 8.20% 25% 6.15% 10.25% Belanja Makanan dan Minuman 372.608.275 46.81% 25% 35.11% 58.51% Belanja Perjalanan Dinas 142.637.957 17.92% 25% 13.44% 22.40% Belanja Jasa Pihak Ke Tiga 17.335.000 2.18% 25% 1.63% 2.72% Total Belanja (7) 797.974.532 100%
ASB  Pelatihan  Bagi  Aparatur  ini  hanya  mengalokasikan  objek  belanja  untuk belanja  bahan habis pakai, belanja jasa kantor, belanja  cetak  dan penggandaan, belanja makanan  dan  minuman,  belanja  perjalanan  dinas  serta  belanja  jasa  pihak  ketiga.  Suatu kegiatan  Pelatihan  Bagi  Aparatur/pegawai  yang  pelaksanaannya  yang  akan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 65
memasukkan  objek  belanja  selain  dari  yang  tersebut  diatas  maka  dapat menambahkannya  dalam  perhitungan  tambahan  tersendiri  dengan  persetujuan  tim evaluasi  anggaran.  ASB  Pelatihan  Bagi  Aparatur  ini  akan  efektif  untuk output (jumlah peserta pelatihan x jumlah jam pelatihan) berkisar antara 130 sampai 840.
Tabel  batasan  alokasi  belanja  diatas  merupakan  acuan  untuk  memudahkan alokasi  belanja  dalam  jenis  kegiatan  Pelatihan  Bagi  Aparatur.  Persentase  yang didapatkan  dari  olahan  data  tersebut  ditujukan  jika  akan  dianggarkan  suatu  kegiatan Pelatihan  Bagi  Aparatur.  Hal  ini  memudahkan  tim  penyusunan  anggaran  daerah kabupaten  padang  pariaman  dalam  mengalokasikan  ataupun  mengevaluasi  kelayakan belanja  untuk  kegiatan  Pelatihan  Bagi  Aparatur.  Untuk  informasi  tambahan  bahwa standar deviasi sebesar 25% bisa berubah sesuai kesepakatan dengan OPD terkait.

## Contoh  Melakukan  Pengujian  Kewajaran  biaya  dan  beban  kerja  Kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur
Pada tahap ini adalah melakukan  penilaian kewajaran atas biaya dan beban  kerja yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam penilaian kewajaran beban kerja aspek  yang  diperhatikan  adalah  kaitan  logis  antara  kegiatan  diusulkan  dengan  sasaran pembangunan, kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dan kemampuan SKPD  untuk  melaksanakan  program  dan  kegiatan  dengan  tingkat  pencapaian  yang diinginkan  dalam  jangka  waktu  1  tahun  anggaran.  Sedangkan  aspek  yang  diperhatikan dalam  penilaian  kewajaran  biaya  adalah  kaitan  antara  biaya  yang  dianggarkan  dengan target  pencapaian  kinerja,  kaitan  antara  standar  biaya  dengan  harga  yang  berlaku  dan kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja dengan sumber daya.
a. Penilaian kewajaran biaya
Kewajaran  biaya  adalah  biaya  per  komponen  atau  biaya  total  yang  wajar  untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu atau untuk menghasilkan satuan output tertentu. Dalam  melakukan  penilaian  kewajaran  biaya  hal-hal  yang  harus  dilakukan  adalah menghitung  rata-rata,  batas  bawah  dan  batas  atas  sesuatu  kegiatan  ASB  yang  disusun berdasarkan  persamaan  yang  telah  disusun.  Kemudian  membandingkan  total  belanja yang  terdapat  pada  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  atau  Dokumen  Perubahan Pelaksanaan  Anggaran  (DPPA)  dengan  total  belanja  ASB  berdasarkan  rata-rata,  batas bawah dan batas atas.
Data yang didapatkan pada tahap pengumpulan data semuanya wajar karena tidak ada yang melebihi batas maksimum dan dibawah batas minimum total belanja menurut ASB.  Total  belanja  kegiatan  yang  berada  di  atas  batas  atas  setelah  penyusunan  ASB ditakutkan akan terjadi pemborosan anggaran, begitu juga dengan anggaran yang berada jauh pada batas bawah ditakutkan tujuan yang akan dicapai untuk pelaksanaan sebuah kegiatan  tidak  dapat  tercapai  secara  maksimal.  Sedangkan  keterangan  wajar  pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa total belanja yang terdapat di DPA/DPPA berada pada rentang batas bawah dan batas atas total belanja menurut ASB.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 66

## b. Penilaian kewajaran beban kerja
Beban  kerja  adalah  komponen  belanja  yang  mencerminkan  tahapan  pelaksanaan kegiatan,  terdiri  dari:  belanja  pegawai,  belanja  barang/jasa,  dan  belanja  modal  yang dapat  menyelesaikan  suatu  kegiatan  tertentu  atau  untuk  menghasilkan  satuan output tertentu.  Langkah  yang  dilakukan  dalam  penilaian  kewajaran  beban  kerja  tidak  jauh berbeda  dengan  melakukan  penilaian  kewajaran  biaya.  Perbedaannya  adalah  dalam menilai  kewajaran  beban  kerja  terfokus  pada  alokasi  dari  total  belanja  yang dianggarakan  dalam  dokumen  pelaksanaan  anggaran  (DPA)  atau  dokumen  perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA). Adapun hasil dari penilaian kewajaran beban kerja untuk ASB Pelatihan Bagi Aparatur.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
ASB  (Analisis  Standar  Belanja)  merupakan  penilaian  kewajaran  atas  beban  kerja  dan biaya  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  suatu  kegiatan.  Atas  dasar  pengertian tersebut, maka ASB dapat dipandang sebagai total biaya kegiatan/keluaran, yaitu jumlah biaya  untuk  menghasilkan  kegiatan  yang  dapat  diukur  atas  dasar output kegiatan ataupun per kegiatan itu sendiri.
Dalam penyusunan ada terdapat beban kerja dan beban biaya. Beban kerja adalah komponen  belanja  yang  mencerminkan  tahapan  pelaksanaan  kegiatan,  terdiri  dari: belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dapat menyelesaikan suatu kegiatan tertentu untuk menghasilkan satuan output tertentu. Biaya wajar adalah biaya per  komponen  biaya  atau  biaya  total  yang  wajar  untuk  dapat  menyelesaikan  suatu kegiatan tertentu atau untuk menghasilkan satuan output tertentu.
Dalam  penyusunan  ASB  ini  termasuk  pada  tahap  pengumpulan  data,  tahap inventarisasi  data,  menentukan  cost  driver,  melakukan  pengujian  menggunakan Diagram  Pencar/Scatter  Plot,  penyusunan  model  analisis  Standar  belanja  (ASB),  terdiri dari: membuat persamaan regresi untuk setiap kegiatan Analisis Standar Belanja (ASB) menggunakan  program  SPSS  menentukan  persentase  alokasi  belanja  rata-rata,  batas atas,dan batas bawah. Kemudian dilakukan Penilaian ASB setelah penyusunan model.
ASB ini tidak memiliki jangka waktu pemakaiannya. ASB dapat digunakan selama di  dalam  pemerintahan  tersebut  tidak  terjadi  perubahan  biaya  suatu  kegiatan  secara signifikan.  Jika  hal  itu  terjadi  maka  perlu  dilakukan  pembaharuan  ASB  tersebut. Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman  sebelumnya  belum  memiliki  ASB  sebagia standar dalam menentukan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada setiap OPD. ASB yang  disusun  ini  hanya  dapat  digunakan  di  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman saja.

## Saran
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Padang  Pariaman  saja, penelitian  ini  bisa  di  lakukan  di  Kota  lainnya  yang  belum  memiliki  acuan  khusus  yang
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 67
diterapkan  secara  optimal  dalam  penganggaran  kegiatan-kegiatan  yang  sering dilaksanakan dan spesifik oleh OPD

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kami ucapkan kepada Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan politeknik negeri Padang yang telah mendukung moril dan data yang telah diberikan

## Referensi
[1]  Bastian.  Indra.  2006. Sistem  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pemerintah  Daerah  di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
[2]  Bambang,  Sancoko  dkk.  2008. Kajian  Terhadap  Penerapan  Penganggaran  Berbasis Kinerja di Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
[3] Blocher, dkk. 2011. Manajemen Biaya . Jakarta: Salemba Empat.
[4] Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
[5]  Gunawan,  Imam.  2017. Pengantar  Statistika  Inferensial .  Edisi  Pertama.  Jakarta: Rajawali Pers.
[6] Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
[7]  Heryanto,  Imam  dan  Totok  Triwibowo.  2018. Path Analysis Menggunakan SPSS dan Excel . Bandung : Informatika Bandung.
[8] Karianga, Hendra. 2017. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah . Jakarta: Kencana.
[9] Putra, Windhu. 2018. Tata Kelola Keuangan Daerah . Depok : Rajawali Pers.
[11]Pusat Studi Keuangan Daerah (PSKD). 2010. Modul Analisis Standar Belanja : Konsep dan Implementasi . Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
[12]Republik Indonesia. 2011. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
[13]Tim ASB Universitas Andalas. 2015. Analisa Standar Belanja . Padang.