Vol. 3, 3 (December, 2022), pp. 427-442 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169

## Pendidikan  Politik  Sebagai  Proses  Belajar  Membentuk  Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan
Arlis Prayugo 1 , Rahadi Budi Prayitno 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Indonesia; arlisyugo@yahoo.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Indonesia; rdipuro@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Political Education; Political learning; Political awarenes The  pursuit  of  political  education  for  the  general  public  and for  educated  people  is  to  function  in  order  to  raise  their awareness  to  be  actively  involved  in  controlling,  evaluating, and  increasing  active  participation  in  governance  and  the implementation  of  its  policies.  Political  education  is  a continuous  process,  through  political  education  that  must  be maintained  is  in  shaping  awareness  in  the  role  of  human beings and the role of citizenship. This human role enables the development  of  talents  and  abilities  of  each  individual,  in carrying  out  his  political  functions  in  accordance  with  the status  and  mission  of  life  that  each  individual  has.  While  the role  of  citizenship  invites  the  public  to  take  an  active  role through participation in the process of thinking, dialogue and political action in order to achieve progress and improvement by realizing the role of their obligations and political rights.
Article history:
Received 2022-05-02 Revised  2022-07-04 Accepted 2022-09-17
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

## Corresponding Author:
Arlis Prayugo Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Indonesia; arlisyugo@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena  relawan  yang  muncul  belakangan  dalam  kancah  perpolitikan  Indonesia  adalah merupakan  hal  baru.  Dimana  pada  sebelumnya  relawan  lebih  banyak  dikenal  dalam  hal-hal fenomena  kemanusiaan.  Pada  masa  lalu  tersebut  kata  relawan  mungkin  lebih  tepat  digunakan sebagai  simpatisan,  penggembira  serta  pendukung  partai  politik  tertentu.  Relawan  dalam  hal  ini mengacu  kepada  masyarakat  umum  yang  tidak  terafiliasi  dengan  tegas  pada  salah  satu  kelompok partai tertentu akan tetapi tergerak untuk mendukung partai atau calon pemimpin mereka (presiden, gubernur, walikota, bupati dan sebagainya) yang dipandang bisa menyesuaikan aspirasi mereka atau di pandang sejalan dan sesuai dengan cita-cita mereka sebagai masyarakat. Lahirnya relawan dalam hal  ini  juga  bisa  kita  lihat  sebagai  suatu  bentuk  menurunnya  tingkat  kepercayaan  publik  kepada partai  politik.  Sehingga  membuat  orang-orang  memilih  berkumpul  dalam  kelompok  pertemanan sejenis,  perkumpulan  hobi,  kumpulan  komunitas,  dalam  rangka  mengakomodir  pilihan  politis mereka  ketimbang  menyerahkan  kepada  partai  yang  menurut  mereka  kurang  jelas  arah  suara mereka.
Tradisi volunteristik ini merupakan bagian dari kolektivitas dalam bentuk power to dan power with yang  telah  melahirkan  semacam  ledakan  kegembiraan  dan  kreatifitas  dalam  militansi  dukungan
yang cukup mencengangkan. Hal ini juga merupakan upaya derivative melahirkan demokrasi yang terikat  kuat  pada  tingkat  kesadaran  kewarganegaraan  ( citizenship) sebagai  afiks.  Mereka  tumbuh kolektif yang bergerak bersama dalam sifat yang politis. Mereka dikatakan politis karena peran users dan  chooser  di  luar  kaidah  kontrol  yang  selama  ini  dimonopoli  perspektif  elit  (Agus  Hernawan dalam Samah & S, 2014).
Fenomena  partisipasi  Volunter  dalam  pemilu  beberapa  waktu  lalu  tersebut  harus  dimaknai secara  bijaksana  oleh  partai  politik.  Selain  tumbuhnya  kesadaran  politik  warga  yang  otonom  dan mandiri  sebagai  sesuatu  hal  yang  positif,  masyarakat  dilihat  mampu  mengorganisir  diri  mereka sendiri  melalui  wadah  perkumpulan,  komunitas,  dalam  usaha  mengakomodasikan  pilihan  dan preferensi politik mereka.  Namun dipihak partai politik, kecenderungan ini harus ditangkap secara cerdas,  baik  seb agai  “ early  warning” atau  sebuah  peringatan  dini  bagi  partai  untuk  memperbaiki kinerja, interospeksi kelembagaan, eksistensi keberadaan, sehingga partai politik keberadaanya masih bisa diharapkan oleh masyarakat kita.
Namun  bagaimanapun  juga  tingkat  kesadaran  politik  yang  meningkat  tanpa  dibarengi  oleh pelembagaan  organisasi  politik  yang  baik  maka  akan  membawa  dampak  kurang  sehatnya mekanisme demokrasi di sebuah negara. Karena demokrasi mensyaratkan berjalannya infrastruktur politik  yang  sehat  didalamnya  yang  pada  hakikatnya  dimiliki  oleh  partai  politik,  sebagai  sarana artikulasi  dan  penyalur  aspirasi  ( agregasi )  kepentingan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  sangat penting  membangun  sebuah  partisipasi  politik  yang  berlandaskan  pada  kesadaran  diri  manusia sebagai  insan  politik  dan  warga  negara  dalam  menjalankan  peran-peran  politiknya.  Hal  ini  mesti dilakukan melalui proses pendidikan politik secara berkelanjutan. Pendidikan politik mesti dimaknai sebagai  proses  belajar  seseorang  warga  negara  dalam  rangka  menumbuhkan  kesadaran  atas    peran dan statusnya sebagai warga negara.
Pendidikan  adalah  suatu  upaya  mengubah  sikap  dan  perilaku  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan dan diinginkan, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terorganisir, berencana dan berlangsung  terus  menerus  kearah  pembinaan  manusia  menjadi  insan  paripurna,  dewasa  dan berbudaya  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  budaya  dan  ideologi  dengan  penuh  kesadaran  dan tanggung  jawab.  Pendidikan  harus  dilakukan  secara  terus  menerus,  karena  pendidikan  bukanlah proses  yang  terjadi  disekolah  dan  kampus  saja,  namun  juga  diluar  sekolah  dan  kampus,  yakni dilingkungan  pekerjaan  dan  pemukiman  termasuk  didalamnya  pada  lingkungan  keluarga.  Politik berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya soal kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.
Sehingga tujuan pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah sikap dan perilaku individu dan masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung  dalam  suatu  sistem  politik  yang  ideal  yang  hendak  dibangun  dalam  lingkung masyarakat  dan  negara  dimana  mereka  berada.  Dengan  demikian  diharapkan  melalui  pendidikan politik  mereka  terbangun  kesadaran  akan  status  dan  perannya  masing-masing  dalam  kehidupan bernegara serta memaksimalkan peran kewarganegaraannya.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui studi  kepustakaan  sebagai  sumber  primer,  disertai  pengamatan  terhadap  organisasi  pelaku pendidikan politik (Partai, Kelompok kepentingan, dan beberapa stakeholder). Dan disertai literatur kepustakaan  hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  pihak  lain.  Setelah  data  tersebut dikumpulkan  dan  didapatkan  maka  penulis  mengolah,  menganalisa,  dan  melakukan  interpretasi data, sehingga menghasilkan gambaran penelitian berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Huntington  &  Nelson,  1994  menyebutkan,  bahwa  sebuah  partisipasi  yang  berskala  luas  serta dibarengi  dengan  derajat  yang  rendah  atas  pelembagaan  partai  politik  akan  menghasilkan  politik
anomik  dan  kekerasan.  Sebaliknya  betapapun  derajat  partisipasi  yang  rendah  akan  juga  cenderung untuk  memperlemah  kelembagaan    partai  politik  serta  juga  pranata-pranata  politik  yang  lain  dan sejumlah  kekuatan  sosial.  Adalah  kemudian  menjadi  kepentingan  pimpinan  partai  politik  untuk memperluas  basis  peran  serta  politik  sejauh  mereka  mampu  mengorganisasikan  partisipasi  itu  di dalam bentuk kerja struktur partai. Partisipasi tanpa organisasi akan merosot menjadi gerakan massal, sementara  organisasi  yang  tidak  melahirkan  partisipasi  cenderung  mengarah  pada  klik  personal. Maka partai yang kuat membutuhkan derajat pelembagaan politik dan dukungan massa yang cukup tinggi (Huntington, 2006).
Munculnya  partisipasi  politik  dalam  hal  relawan  dalam  sebuah  masyarakat  digital  ini  juga semakin  efektif  dan  massif  di  dukung  oleh  kemudahan  tekhnologi  informasi  melalui  media  sosial serta  kecanggihan  smartphone.  Bahkan  perkembangan  media  sosial  jenis  ini  bisa  memberikan informasi secara realtime bisa terupdate dan terakses secara luas kepelosok negeri. Media sosial yang kini menjadi salah satu ‘mesin politik’ efektif untuk melakukan propaganda politik maupun penetrasi isu  adalah  dunia  yang  sangat  akrab  dengan  generasi  masyarakat  milenial.  Di  titik  inilah,  karena tipical mereka sebagai generasi digital native, yang sangat melek infromasi dan kerap bercengkrama dengan smartphone dan media sosial, menjadikan generasi masyarakat milenial sejatinya tidak hanya stratgeis secara kuantitas, tetapi juga amat penting sebagai salah satu ‘mesin’ propaganda isue politik dalam memobilisasi dukungan suara elektoral (Mujtahid, 2013).
Namun bentuk partisipasi politik yang demikian signifikan tersebut akan cepat sekali menemui titik  jenuhnya  dan  berubah  cukup  drastis  terhadap  dukungan  di  dalam  proses  politik,  karena menganggap dinamika politik itu tidak menarik dan jauh dari keseharian kehidupan realita mereka. Adakalanya juga mereka cepat merespon paparan dari berita-berita politik yang mereka sikapi dalam bentuk  yang  beragam  mulai  dari  sebagai  komentator,  like,  dan  hanya  sebatas  pengamat.  Ditambah kondisi  sosial,  politik,  dan  perekonomian  yang  tidak  serta  merta  membawa  perubahan  dalam kehidupan mereka. Dan sangat disayangkan kalau bentuk partisipasi ini terpengaruh oleh nilai-nilai politik  yang  kurang  baik  dari  lingkungan  dan  media  sosialnya.  Maka  justru  yang  tadinya  bentuk pasrtisipasi politik ini dipandang sebagai sesuatu yang positif, malah pada akhirnya kontraproduktif dengan  tujuan  pembangunan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  serta  kehidupan  politik yang hendak dicapai.
Hal  tersebut  senada  dengan  apa  yang  pernah  diutarakan  oleh  (Huntington  &  Nelson,  1994) bahwa  partisipasi  yang  teramat  luas  tanpa  disertai  dengan  pelembagaan  politik  yang  kuat  akan menimbulkan semacam politik yang anomik dan menimbulkan kekerasan. Hal ini bisa kita lihat dari mana  banyak  muncul  berita-berita Hoax yang  memunculkan  perlawanan  dari  kubu  pihak  lawan politik  terhadap  kubu  lawan  politik  lainnya.  Mereka  memproduksi  berita,  data,  dan  fakta  yang dimanipulasi. Lagi-lagi dalam hal ini sangat berdampak negatif kepada masyarakat pengguna media sosial,  terlebih  bagi  mereka  yang  secara  umum  tidak  mendapatkan  pendidikan  politik  yang  cukup baik dalam kehidupannya.
Untuk  itu,  menjadi  tantangan  besar  bagi  stakeholder  perangkat  sistem  politik  dalam  hal  ini Partai  Politik  dan  Penyelenggara  PEMILU  yakni  KPU  dan  pemerintah  sendiri  untuk  memberikan pendidikan  politik  kepada  para  masyarakat  luas  pada  umumnya  dengan  pendidikan  politik  yang menumbuhkan  kesadaran  akan  pemahaman  peran  diri  sebagai  insan  dan  sebagai  warga  negara. Karena  masyarakat  kita  inilah  yang  akan  menentukan  arah  pembangunan  dan  proses  politik  yang berkemajuan  dimasa  mendatang  melalui  partisipasi  politiknya.  Jadi  keberadaan  masyarakat  sipil bukan  sekadar  menjadi  pertaruhan  kemenangan  pemilu  bagi  sebuah  partai  peserta  pemilu  semata tetapi jauh lebih signifikan dari itu adalah  bagaimana keberadaan  mereka menjadi modalitas untuk pembangunan  bangsa  dan  negara  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  sebuah  mekanisme  sistem  politik dan pemerintahan.

## Pendidikan Politik dan Peranan Insani
Fungsi dan tujuan pendidikan melalui pengajaran di Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2003 adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Menurut  (Kartono  &  Kartini,  2009),  analogi  dengan  tujuan  pendidikan  nasional  kita  tersebut diatas,  maka  tujuan  pendidikan  politik  di  Indonesia    ialah  :  menampilkan  peranan  insani/humani setiap  individu  yang  unik  selaku  warga  negara,  dengan  jalan  mengembangkan  potensi  dan  bakat kemampuan semaksimal mungkin, serta agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun  bangsa  dan  negara.  Peranan  pendidikan  politik  bagi  diri  insani  ini  diharapkan  akan membangkitkan  kesadaran,  daya  dorong,  motivasi  diri  ( self  motivation )  perkembangan  minat  dan bakat setiap individu untuk bisa melaksanakan fungsi politiknya sebagimana warga negara ( Citizen ) dalam menjalankan status, peran dan misi hidupnya.
Aktivitas  diri  dalam  peranan  fungsi  politik  ini  akan  mampu  melahirkan  aktivitas  yang terlembagakan.  Baik  itu  lembaga-lembaga  yang  bersifat  mengartikulasikan  suara  kehendak  publik dalam  bentuk  kelompok-kelompok  kepentingan  ataupun  penguatan  infrastruktur  politik  dalam bentuk  organisasi  politik  partai  yang  lebih  efektif  mengakomodir  keterwakilan  rakyat  sebagai pemberi suara melalui Pemilihan umum. Melalui konsep keterwakilan inilah sejatinya peran pemberi delegasi kekuasaan yakni masyarakat luas harus memiliki fungsi kontrol, evaluasi kepada segelintir elite  yakni  mereka  yang  duduk  di  keparlemenan.  Tidak  lain  hal  tersebut  bisa  tercapai  manakala tingkat  melek  pendidikan  politik  mereka  haruslah  pada  level  yang  cukup  baik.  Pendidikan  politik bukan penggabungan kata pendidikan dan politik.
Makna  pendidikan  politik  lebih  luas  dari  itu.  Pendidikan  politik  merupakan  bagian  dari pendidikan  orang  dewasa,  yang  diarahkan  pada  upaya  membina  kemampuan  individu  untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam  kaitan  dengan  kedudukannya  sebagai  warga  negara.  Mengaktualisasikan  diri  dapat ditafsirkan  sebagai  mengaktualisasikan  bakat  dan  kemampuan,  sehingga  pribadi  individu  bisa berkembang dan menjadi lebih aktif dan kreatif untuk berkarya demi bangsa dan negaranya. Holdar and  Zakharchenko  dalam  (Handoyo  &  Lestari,  2017)  menyebut  pendidikan  politik  sebagai pendidikan  publik  ( public  education ),  yaitu  upaya  pelibatan  warga  negara  dalam  suatu  komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi.

## Kewarganegaraan Dan Peran Politiknya
Pendidikan  politik  dewasa  ini  bertujuan  agar  tercapainya  tingkat  partisipasi  politik, meningkatnya  kesadaran  peran  serta  keikutsertaan  dalam  menjangkau  pembuatan  kebijakan- kebijakan  publik.  Keberanian  dalam  menentukan  diri  secara  otonom  merupakan  hal  utama  dalam pendidikan  politik  dalam  rangka  memperjuangkan  politik  di  tengah-tengah  diskursus  konflik kepentingan-kepentingan  politik.  Maka  aktivitas  politik  warga  negara  adalah  dalam  rangka memberikan  pengaruh  dalam  rangka  prosesi  pengambilan  dan  pemutusan  kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kesejahteraan umum. Dengan demikian  pendidikan  politik  adalah  dalam  rangka  mempersiapkan  pribadi-pribadi  masyarakat dalam  perjuangan  politik,  guna  mencapai  penyelesaian  politik  yang  paling  menguntungkan  bagi semua pihak, tanpa harus merugikan masyarakat luas dan banyak.
Sehingga,  pendidikan  politik  dalam  rangka  untuk  mengajak  para  warga  negara  subyek  untuk ikut  serta  dalam  berfikir,  berdialog,  aktif  berbuat  politik  dengan  variasi  cara-cara  yang memungkinkan  untuk  dicapai.  Karena  dengan  cara-cara  variasi  akan  lebih  mudah  untuk  mencapai konsensus  ketimbang  terjerumus  hanya  kepada  satu  cara  dalam  pemecahan  masalah  politik.  Lebih jelasnya bahwa pendidikan politik saat ini adalah berusaha dalam reorientasi dalam cara masyarakat
untuk  merasa,  berfikir,  berkehendak,  yang  dikaitkan  dengan  aksi  dan  perbuatan  politik  aktif  guna mencapai kemajuan dan perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahwa pendidikan politik bukan hanya saja persoalan beropini, berfikir dan berpendapat, akan tetapi  mengarah  kepada relasinya dengan aksi .  Oleh  sebab  itu  bahwa belajar  politik itu  senantiasa berlangsung  dalam  kaitannya  dengan berbuat  nyata. Maka  dalam  hal  tersebut  pendidikan  politik senantiasa  memili  unsur-unsur  sebagai  berikut  ini. Pertama, pembentukan  karakter  melalui  sikap, keyakinan,  watak  dan  kepribadian  setiap  insan . Kedua, praxis,  aksi,  dan  perbuatan  menuju  sebuah peningkatan  perbaikan  ( transendensi )  bagi  struktur-struktur  politik  dan  kemasyarakatan. Ketiga, demokratisasi  dalam  segala  bidang  sosial  kemasyarakatan  dan  kehidupan. Keempat, kritik kemasyarakatan  ( Social  Criticism ),  dan  kritik-kritik  terhadap  kesalahan  politik  ( Politic  fallacy )  yang dilakukan oleh para penguasa dan rezim partai politik. Kelima, ilanjutkan dengan upaya praxis dan nyata dalam mengatasi konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan interest dan kepentingan ideologi politik.
Sehingga  tujuan  khusus  pendidikan  politik  melalui  hal  yang  khas  dan  unik  ini  adalah  guna melatih  pribadi  subjek  guna  melakukan  perbuatan-perbuatan  sosial  yang  baik  dan  benar,  dan pemupukan jiwa besar dalam hal kebajikan dan berbakti kepada sesama warga negara dan  bangsa. Membentuk  solidaritas,  cita  bangsa  dan  tanah  air,  bekerja  kooperatif  (kerjasama),  jujur  dan sportifitas, serta memupuk kebersamaan dan membangun toleransi. Maka akan terbangun pula dua unsur  pokok  dalam  pendidikan  politik  yakni  pembentukan  hati  nurani  politik  dan  morlitas  ( ethic ) pertanggung jawaban tindakan, perbuatan dan perilaku politik.

## Metode, Media, & Lembaga-Lembaga Pendidikan Politik

## Metode dan Media Pendidikan Politik
Metode  pendidikan  yang  ditekankan  untuk  menunjang  keberhasilan  pendidikan  politik  bagi warga negara lebih ditekankan kepada  metode pendidikan non formal. Metode ini berbeda dengan metode  pendidikan  formal  dan  informal.  Metode  pendidikan  formal  biasanya  digolongkan  dalam tiga tingkatan yaitu primer, sekunder dan tersier di mana pemerintah bertindak sebagai penanggung jawabnya;  sedangkan  metode  pendidikan  informal  adalah  metode  pendidikan  yang  tidak terorganisasi  dan  biasanya  juga  tidak  sistematis.  Pendidikan  non  formal  adalah  segala  bentuk penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan  yang  sistematis  dan  diselenggarakan  di  luar  sistem  formal untuk  memberikan  pola-pola  pembelajaran  kepada  anggota  kelompok  dalam  suatu  populasi (masyarakat) baik dari kalangan orang dewasa maupun anak-anak.
Manfaat  pendidikan  ini  baru  dapat  dirasakan  melalui  proses  yang  panjang  dengan  jalan pengauatan  pemahaman  pada  level  personal  melalui  pemupukan  pengetahuan,  ketrampilan,  sikap dan  kemampuan  untuk  memahami  sesuatu  dari  pengalaman  sehari-hari,  menghadiri  pertemuan, mendengarkan  radio,  TV,  media  cetak,  sosial  media  dan  sebagainya.  Melalui  sumber-sumber tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai tentang politik dan pemerintahan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk sistem politik suatu negara.
Pendidikan  politik  ditekankan  pada  diri  individu  warga  negara.  Karena  menekankan  pada proses  dan  otonomi  individual,  model  pendidikan  politik  (formal)  dilakukan  dengan  memberikan ruang  yang  cukup  kepada  warga  negara  untuk  berekspresi  dan  mencurahkan  pendapat.  Metode yang digunakan dalam pendidikan politik, antara lain. P ertama , bursa gagasan ( brainstorming ), yakni memunculkan gagasan secara mendadak, kemudian memulai diskusi berdasarkan gagasan tersebut. Kedua, buzz  groups,  di  mana  masing-masing  partisipan  beralih  kepada  rekan  disamping  kiri  atau kanannya,  dan  kemudian  melakukan  diskusi  singkat  satu  lawan  satu. Ketiga, studi  kusus,  di  mana partisipasi membuat deskripsi tentang  bagaimana  suatu  masalah yang pernah  muncul di masa lalu dihadapi  dan  ditanggapi  masyarakat. Keempat, debat.  Dalam  hal  ini,  partisipan  mengambil  posisi yang  berbeda  satu  sama  lain,  bersikap  sebagai  oposisi  atas  suatu  masalah  dan  mengajukan argumentasi yang  berbeda dengan yang lainnya. Kelima , pengharapan, yaitu suatu metode di mana
partisipan menyatakan apa yang diharapkannya. Keenam , diskusi terbuka, di mana setiap partisipan dapat berbicara tanpa interupsi (NurKhoiron, 1999).
Handoyo & Lestari, 2017  mengatakan media yang digunakan dalam pendidikan politik terdapat dua  model,  yaitu  media  langsung  dan  media  tidak  langsung.  Media  langsung.  Dengan  media  ini, masyarakat  terlibat  secara  langsung,  kritis  dan  otonom  dalam  proses-proses  pendidikan  yang dilaksanakan. Media ini misalnya berbentuk seminar & diskusi, pelatihan, workshop, debat terbuka, yang  semuanya  diarahkan  pada  materi-materi  pendidikan.  Kelebihan  media  ini  adalah,  ia  lebih efektif  dan  berhasil  dalam  mencapai  sasaran  atau  tujuan  pendidikan,  karena  media  ini  biasanya dilaksanakan untuk jumlah terbatas dan kelompok terbatas. Sedangkan kelemahannya adalah media ini tidak dapat mencapai tujuannya secara cepat dalam ukuran massal.
Media  tidak  langsung  merupakan  media  dimana  warganegara  tidak  terlibat  secara  langsung dalam  proses  pendidikan.  Media  ini  biasanya  dipakai  dalam  proses  pendidikan  yang  dilaksanakan secara  massal  dengan  tujuan  membangkitkan  kesadaran  warga  negara  atau  memberi  informasi penting kepada mereka tentang isi publik tertentu yang harus diperhatikan bersama. Media ini tidak dimaksudkan  untuk  membangun  kecakapan  atau  keahlian  tertentu  warga  negara  namun  sebatas pada  menggugah  kesadaran  atau  memberikan  informasi.  Media  ini  digunakan  misalnya  untuk menyebarkan  informasi  secara  massal  misalnya  membuat  spanduk,  selebaran,  leaflet,  newsletter, memasang iklan di media massa, menyebarkan informasi lewat internet, dan sebagainya.

## Lembaga-Lembaga Potensial Dalam Pendidikan Politik di Indonesia
Pertama, keluarga . Keluarga  merupakan  media  primer  pendidikan  politik  yang  paling  utama dan paling urgen selama  masa  kanak-kanak. Keluarga  memegang peran paling fundamental dalam hal  ini.  Pengaruh  yang  paling  nyata  adalah  bagaimana  keluarga  dapat  membangun  afiliasi  dan loyalitas  politik  dasar  anak-anaknya,  membentuk  rambu-  rambu  dasar  kepribadian  yang  nantinya akan memberikan kontribusi dalam menumbuhkan orientasi politik anak-anak dan mengembangkan kesadaran  serta  pemikiran  politik  mereka.  Keluarga  juga  berperan  membangun  presepsi  politik, seperti  persepsi  tentang  kekuasaan,  yang  nantinya  akan  berperan  dalam  membentuk  kesadaran politiknya  sebagai  warga  negara.  Bahkan  pengalaman-pengalaman  individu  dalam  berinteraksi dengan  “kekuasaan  “orang  tuanya,  secara  parsial  akan  menentukan  cara  berinteraksinya dengan kekuasaan negara di kemudian hari. Dengan kata lain keluarga merupakan media internalisasi nilai- nilai dasar dan paling awal pada diri seseorang pada masa hidupnya.
Kedua, sekolah.  Sekolah  berpengaruh  besar  dalam  pendidikan  politik  generasi  muda,  dengan berperan  melalui  pengajaran  politik  dan  karakter  melalui  sistem  sekolah.  Pengajaran  politik dilakukan  melalui  mata  pelajaran  tertentu  seperti  dalam  pendidikan  sosial  &  kewarganegaraan, kebangsaan  serta  sejarah.  Di  Rusia,  kurikulum  sejarah  digunakan  untuk  melakukan  doktrin  politik atau pengajaran dan pengkokohan ideologi politik. Di Indonesia pada era Orde Baru, mata pelajaran PPKn diisi muatan P4 yang merupakan materi pendidikan politik utama dalam rangka membangun warga  negara  yang  baik.  Belakangan  dengan  di  berlakukannya  kurikulum  2013  ( Kurtilas )  maka sangat  memungkinkan  dalam  setiap  mata  pelajaran  disisipkan  nilai-nilai  moral  kebangsaan  dan kewarganegaraan kepada peserta didik.
Karakter  sistem  sekolah,  yakni  dengan  suasana  umum  yang  tercipta  di  sekolah  memainkan peranan  penting  dalam  membentuk  sensitifitas  siswa  terhadap  dinamika  kepribadian  dan mengarahkan  pandangan  mereka  terhadap  bangun  politik  yang  ada.  Hal  ini  merupakan  pengaruh dari: a). Kualitas pengajar. Manakala pengajar benar-benar menguasai materi pelajarannya dan dekat di hati siswa, yakin dengan ideologi yang dianut dan berkomitmen dalam perilakunya, ia akan lebih mudah  memberi  teladan  dalam  menanamkan  ideologi  tersebut.  b).  Hubungan  guru  dengan muridnya.  Terkadang  guru  yang  otoriter  membuat  siswa  takut  untuk  memberi  kritik  atau  berbeda pendapat dengannya, dan tentu iklim demokratis tidak dapat tercipta. Maka perlu dibangun sistem pembelajaran dua arah ( two way ) bersifak timbal balik ( resiprokal ) dalam membangun diskursus ilmu pengetahuan.  c).  Organisasi-organisasi  sekolah,  seperti  ikatan,  kelompok  dan  assosiasi  pelajar.
Melalui organisasi sekolah siswa diajarkan dalam beraktualisasi diri, berpendapat, berfikir kritis dan bertindak.  Sensitifitas  siswa  akan  kemampuan  diri  dan  afiliasi  komunalnya  tergantung  kepada banyak tidaknya organisasi siswa dan tingkat kontribusi siswa didalamnya.

## Pendidikan Politik Melalui Organisasi Politik
Kantaprawira,  2006  mengartikan  pendidikan  politik  sebagai  "upaya  untuk  meningkatkan pengetahuan  politik  rakyat  dan  agar  mereka  dapat  berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  system politiknya."  Sesuai  dengan  paham  kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi,  rakyat  harus  mampu menjalankan  tugas  partisipasinya.  Berdasarkan  pendapat  (Kantaprawira,  2006)  tersebut,  maka pendidikan  politik  perlu  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  agar  masyarakat  dapat  terus meningkatkan  pemahamannya  terhadap  dunia  politik  yang  selalu  mengalami  perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan senantiasa berubah-ubah serta dinamis.
Politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan  bersama. Pernyataan  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  kenyataan  yang  ada  sekarang  ini.  Mayoritas masyarakat  mengartikan  politik  sebagai  segala  cara  untuk  memperoleh  kekuasaan.  Seyogyanya,  ini merupakan  tanggung  jawab  bersama,  baik  pemerintah,  elite  parpol  dan  partai  politik  serta masyarakat  agar hal tersebut tidak salah kaprah. Bahwa penting kiranya menempatkan pendidikan politik  sebagai  sarana  agregasi  kepentingan;  yakni  menyalurkan  segala  hasrat  dan  aspirasi  serta pendapat masyarakat kepada pembuat dan pemegang kebijakan serta kekuasaan sebagai pihak yang berwenang,  agar  dalam  hal  ini  segala  tuntutan  dan  dukungan  menjadi  perhatian  serta  menjadi sebuah pertimbangan keputusan politik dan ini dikenal sebagai fungsi agregasi ( aggregative function ). Disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No.2 tahun  2008  tentang  Partai  Politik,  bahwa  dalam  pasal  1  ayat  4  dikatakan  Pendidikan  Politik  adalah proses  pembelajaran  dan  pemahaman  tentang  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  setiap  warga negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dan  pendidikan  politik  merupakan  poin  yang masuk dalam Anggaran Dasar (AD) pendirian sebuah partai politik. Lalu lebih lanjut dalam pasal 34 ayat  (3a)  UU  No.  2  tahun  2011  tersebut  menyatakan  bahwa  bantuan  keuangan  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Dan  berikutnya di pasal (3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan  dengan  kegiatan:  a.  pendalaman  mengenai  empat  pilar  berbangsa  dan  bernegara  yaitu Pancasila,  UUD  1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  b. pemahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  negara  Indonesia  dalam  membangun  etika  dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
Berdasarkan  Undang-Undang  diatas  bisa  kita  pahami  bahwa  Partai  politik  adalah  pihak  yang memiliki  andil  besar  dalam  proses  pendidikan  politik  dan  bagaimana  seharusnya  mengambil langkah  agar  dapat  mngubah image miring  yang  selama  ini  melekat  pada  partai  politik  tersebut. Pendidikan  politik  harusnya  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  membangun  pondasi  bermasyarakat maupun bernegara di bumi tercinta Indonesia ini. Pengembangan Pendidikan politik harus dibangun agar  pemberdayaan  dan  penguatan  generasi  muda  supaya  memiliki  keinginan  untuk  ikut berpartisipasi dalam membangun negeri ini.
Pada akhirnya, semua pihak harus turut serta di dalam pendidikan politik agar masyarakat mau dan  peduli  terhadap  kemajuan  bangsa  ini.  Apabila  tidak  dimulai  dari  sekarang,  hal  ini  dapat menyebabkan  sikap  pesimistis  terhadap  masa  depan  bangsa  Indonesia.  Masyarakat  terlebih  kaum muda sebagai generasi penerus harus bangkit dan sadar bahwa pendidikan politik merupakan kunci dari kesejahteraan dan kejayaan Indonesia dimasa yang akan datang.
Pendidikan politik harus berkembang dalam ranah kebebasan dan bertanggung jawab di tengah masyarakat  sebagai  sebuah  gerakan  pencerdasan  penuh  humanisasi.  Jika  saja  pendidikan  politik dapat  terbangun  dan  terlembaga  dalam  segala  aspek  struktur  kemasyarakatan  tertentu.  Misalnya
dalam  organisasi  sosial  kemasyarakatan,  partai  politik,  serikat  pekerja  dan  buruh,  angkatan bersenjata,  Aparatur  Sipil  Negara,  dunia  akademis,  dan  lain  sebagainya,  maka  prasyarat  untuk pengadaan lembaga-lembaga pendidikan politik ini adalah otonomi/kemandirian.
Jika saja kemandirian dan otonomi dari pendidikan politik yang terbangun tidak dijamin secara cukup, maka lembaga-lembaga tersebut condong jadi berbahaya, bisa dijadikan sebagai ruang dalan alat  indoktrinasi  ide  dan  gagasan  para  pemain  kepentingan  dan  pihak-pihak  yang  berkuasa  guna menggiring  massa  rakyat,  tanpa  rasa  keinginan  untuk  meredam  persoalan  yang  berkembang,  dan melumpuhkan  aktivitas serta kreatifitas rakyat itu sendiri. Atau dijadikan sebuah  miniatur struktur kenegaraan  yang  tidak  demokratis.  Kemudian  tumbuh  dan  berkembangnya  dijadikan  sebagai  alat untuk  memanipulasi  kepentingan,  mengeksploitasi  kepentingan  penguasa  dan  kepentingan golongan.
Oleh karena itu, pendidikan politik harus berani untuk mengajarkan bagaimana cara mendobrak atas kepincangan dalam masyarakat itu sendiri serta berbagai pengaruh buruk skema  ketidakadilan yang  terbentuk  oleh  sistem  yang  kurang  berpihak  kepada  masyarakat  kecil.  Untuk  lebih  mengarah kepada  pencerdasan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  menuju  demokrasi  yang  terdistribusi secara baik dan mensejahterakan masyarakatnya.
Kaitannya  dengan  proses  pendidikan  politik  partai  bisa  melakukan  melalui  sarana  sosialisasi politik dimana pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan.  Melalui  proses  ini,  para  anggota  masyarakat  mengenal  dan  mempelajari  nilai-nilai,  norma- norma,  dan  simbol-simbol  politik  negaranya  dari  berbagai  pihak  dalam  sistem  politik  bisa  melalui partai politik, sekolah dan pemerintah (Surbakti, 2010). Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialogis antara masyarakat dan partai politik dalam rangka memberikan pemahaman, penghayatan, pengamalan  nilai,  norma  dan  simbol  politik  yang  ideal  dan  baik.  masyarakat  bisa  diajak  melalui proses  pengenalan  politik  dalam  pelatihan,  kegiatan  kursus  kepemimpinan,  diskusi,  kegiatan seminar,  sosialisasi  peraturan  daerah,  dan  regulasi  pemerintah,  dan  berbagai  forum  ilmiah  maka dalam  hal  ini  partai  politik  dalam  sistem  demokrasi  dapat  melakukan  fungsinya  dalam  hal pendidikan politik.
Disamping  itu  semua  yang  terpenting  dari  pelembagaan  sebuah  pendidikan  politik  adalah menunjukkan  adanya  peluang  dan  kemungkinan  untuk  memfungsikan  semua  lembaga  politik, negara  dan  kemasyarakatan  secara  lebih  aktual,  efisien,  dan  memenuhi  kebutuhan  harapan  yang dicita-citakan masyarakat yang berkeadilan. Dengan kata lain lembaga partai politik juga harus bisa mengarahkan  inovasi  kelembagaan  dan  melalui  pendidikan  politik  bisa  meningkatkan  proses demokratisasi dari masyarakat berbangsa dan bernegara.
Bagi  partai  politik  hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  pendekatan  kepada  masyarakat  pemilih menjadikan  partai  sebagai  mesin  politik  yang  dinamis  menyapa  dalam  ruang  dialog  publik menjadikan  diskursus  yang  populer  ditengah  masyarakat  sebagai  bahan  kajian  dalam  rangka pendekatan  tersebut.  Tentu  dialog  yang  dibangun  haruslah  memberikan  pendidikan  politik  yang terukur,  juga  untuk  menghindari  praktik-praktik  politik  transaksional  dan  pragmatis  ditengah masyarakat.  Masyarakat  tidak  bisa  lagi  diiming-imingi  oleh  janji-janji utopis tanpa  realisasi.  Justru warga  masyarakat  diajak  untuk  berfikir  bagaimana  seharusnya  mengawal  proses  pemilu  dan pembangunan  dengan  turut  aktif  mengakomodasi  suara  dan  peningkatan  kontrol,  mencoba mengenal para calon kandidat baik di Pileg maupun Pilpres.
Sebagai pemilih pemula contohnya kaum muda mereka lebih cenderung terdidik dibandingkan golongan  sebelumnya,  mereka  memiliki  tingkat  produktifitas  tinggi  dan  juga  sangat  potensial partisipasinya di proses Pemilu. Kemasan pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan kepercayaan terhadap proses pemilu dari masyarakat terutama kaum milenial ini.

## Peran Pemerintah melalui KPU Dalam Pendidikan Politik
Peran pemerintah dan  pemerintah  daerah  termaktub  dalam  UU  No.  7  tahun  2007  tentang PEMILU  Bab  XV  Pasal  434  ayat  2  butir  (D)  dalam  mendukung  pemilu  yakni  berupa  ; pelaksanaan
pendidikan  politik  bagi  pemilih  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  Pemilihan umum. Disisi  lain  Komisi  Pemilihan  Umum  harus  bertindak  profesional  dengan  menentukan langkah-langkah strategis yang mampuh memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  Negara.  Salah  satu  tugasnya  yaitu  dengan  melakukan sosialisasi  untuk  mendorong  partisipasi  politik  masyarakat  pada  pemilihan  umum.  Tugas-tugas tersebut  secarah  hirarki  dilaksanakan  oleh  KPU  Pusat,  KPU  Propinsi,  dan  KPU  Kabupaten/  Kota sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum.  Sehingga  dalam  lingkup  kabupaten/kota  maka  tugas  untuk  membangun  kesadaran  politik masyarakat  dilaksanakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  dimasing-masing  tingkat  daerah,  kota maupun provinsi serta pusat.
Upaya tersebut merupakan bagian dari amanat Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum.  Sosialisasi  ini  tidak  serta  merta  dalam  rapat  terbuka,  dalam  bentuk kegiatan-kegiatan  dalam  satu  ruangan.  Tentu  sekarang  sudah  era  digital  dimana  era  yang  sudah sangat mobile. Tentunya bagaimana informasi itu bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Salah satu  terobosan  yang  dilakukan  Kemendagri  ini  misalnya,  menyusun  cerita  dalam  bentuk  komik. Komik itu akan memuat konten terkait pentingnya penggunaan hak suara pemilih pemula bagi nasib Indonesia ke depan.
Penyusunan  komik  ini  melibatkan  sejumlah  pihak  guna  memastikan  pesan-pesan  yang  ada dikemas  dengan  menarik  dan  mudah  dicerna  oleh  anak-anak  muda  misalnya  sebagai  pemilih pemula.  Tidak  terlalu  banyak  memuat  cerita  soal  pasal-pasal  teknis  dalam  UU  Pemilu.  Contohnya, soal  gunakan  hak  suara  pada  saat  pengumungutan  suara.  Itu  sudah  merupakan  pesan  tersirat penegasan  bagaimana  mendorong  masyarakat  bisa  datang  ke  TPS  nanti  di  saat  waktu  pemilu  tiba. Selain itu memang sebagian besar pemilih pemula dinilai tak mengetahui secara rinci 20 partai politik peserta  Pemilu  2019.  Sehingga  materi-materi  kreatif  melalui  berbagai  jenis  media  perlu dikembangkan guna memancing antusiasme pemilih pemula sebagai masyarakat pemilih.
Pemilih  pemula  sebagai  segmentasi  pemilih  awal  merupakan  segmentasi  potensial  dari komposisi jumlah masyarakat yang ada. Langkah seperti ini, dinilai bisa memenuhi target partisipasi pemilih  pada Pemilu 2019  sebesar  77,5  persen  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN).  Kemudian  apa  yang  ditargetkan  kiranya dengan  berbagai  upaya  pemerintah  tentunya  adalah  langkah  meningkatkan  tingkat  partisipasi masyarakat (Rachman, 2019).
Bisa  juga  dilakukan  melalui  Bimbingan  teknis  kepada  pegawai  pelaksana  KPU.  Dari pelaksanaan peningkatan sumber daya berupa  bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU tersebut merupakan  upaya  yang  sangat  bagus  karena  dapat  meningkatkan  profesionalime  kerja penyelenggara pemilukada yang bertugas untuk melakukan sosialisasi. Selain itu upaya tersebut juga menunjukan  sudah  sejalan  dengan  peraturan  yang  ada  yaitu  Peraturan  KPU  No.  5  Tahun  2015 Tentang  Sosialisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Tingkatkan  partisipasi  melalui  pendidikan  politik  yang  terstruktur  dan  terprogram.  Hal  ini bukan  saja  pekerjaan  rumah  bagi  Partai  Politik  namun  juga  kerja  berat  bagi  KPU  sebagai Penyelenggara utama Pemilihan umum di negeri ini. Pendidikan politik pada dasarnya merupakan bagian dari proses sosialisasi politik yang dijalankan oleh kedua lembaga  tersebut yakni Partai dan KPU.    Bagaimanapun  juga  ketika  berbicara  angka  partisipasi  maka  konsep  ini  akan  senantiasa berhubungan  dengan  proses  mana  komunikasi  dalam  sosialisasi  disampaikan.  Dan  merupakan bagian yang integral atau bisa dikatakan sebagai variabel-variabel yang dependen. Dimana sosialisasi politik memperlihatkan interaksi dan interdependensi perilaku sosial dan perilaku politik dari Partai Politik  terhadap  pemilihnya  dan  KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu.  Maka  amat  koheren  jika  kita melihat peran dua kelembagaan tersebut sebagai institusi yang paling potensial dalam Pemilu. Antar penyelenggara  pemilu  dalam  hal  ini  KPU,  Partai  Politik  sebagai  aktor  Pemilu  dan  Masyarakat sebagai pendelegasi suara harus saling membangun kepercayaan ( trust ).
Demikian juga KPU sebagaimana kerja partai dalam mendekat kepada masyarakat, lembaga ini memiliki  peran  dominan  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  pemilih.  Dalam  hal  ini  sebagai contoh  kecil  bagaimana  mendekatkan  diri  kepada  pemilih  pemula  ada  baiknya  KPU  menjalin kerjasama  dengan  institusi  pendidikan  Sekolah  ditingkat  SMU,  dan  Perguruan  tinggi  mengadakan semacam Roadshow pengenalan  pemilu  kepada  pemilih  pemula  di  usia  17-24  tahun,  dimasa  aktif sekolah dan universitas.
Bahwa  dalam  sosialisasi  tersebut  kiranya  disampaikan  bagaimana  pentingnya  membangun kesadaran  dalam  proses  partisipasi  politik.  Tujuannya  bukan  kepada  hanya  sekedar  memberikan suara  di  pemilu.  Namun  jauh  daripada  itu  upaya  penyadaran  atas  keikutsertaan  mereka  sangat menentukan  proses  pembangunan  dan  jalannya  kebijakan  pemerintahan.  Bahkan  kalo  kita  mauh jauh menilik peran pemuda sangat koheren dalam proses pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Maka  perannya cukup sentral dalam dinamisasi kehidupan sosial dan politik bernegara.
Mengingat ada kebijakan moratorium mengenai iklan politik yang pernah dilakukan di Pemilu sebelumnya  maka  untuk  mengatasi  kurangnya  informasi  penting  mengenai  proses  pemilihan merupakan  masalah  yang  harus  ditangani  secara  serius  karena  hal  ini  harus  dimengerti  oleh masyarakat yang memilih dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan  sumber  informasi  seperti  brosur,  iklan  di  media  cetak/internet,  surat-surat  melalui  pos, kampanye  iklan  di  radio,  poster,  debat/dialog  kandidat  pemilu  yang  tidak  kalah  pentingnya.  Jika pemilih secara keseluruhan sudah memiliki pengetahuan mengenai politik dan pemilu, bukan tidak mungkin  korupsi  dapat  dihindarkan  bahkan  dihilangkan.  Karena  masyarakat  akan  menjadi pengawas  atas segala  penyelenggaraan kegiatan negara, sesuai dengan  kedaulatan  berada ditangan rakyat.
Penerapan  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia  masih  terbilang  belum  sepenuhnya  mampu merepresentasikan  kehendak  rakyat  Indonesia.  Pasca  reformasi  perubahan  sistem  pemilu  yang sebelumnya  menggunakan  sistem  pemilihan  proporsional  tertutup  menjadi  proporsional  terbuka memang relevan bagi sosio-kondisi Indonesia sendiri dan tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Dengan  kata  lain  sangat diharapkan  adanya  transparansi  terhadap  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Penilaian  sistem pemilu  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang  yaitu  kondisi  sistem  ekonomi,  kondisi  lembaga- lembaga  politik,  proses  pemungutan  suara,  proses  pemilihan  kepala  daerah,  tata  cara  pemilihan, tingkah  laku  masyarakat  dalam  memilih,  partisipasi  perempuan  dalam  partai  politik,  pendapat masyarakat  mengenai  demokrasi,  dan  munculnya  masalah-masalah  baru  dalam  pemilu.  Kandidat yang  maju  telah  diseleksi  sebelumnya  karena  harus  memenuhi  persyaratan  dan  sistem  sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pemilu saat ini merencanakan bayak pemilu kepala daerah sehingga dalam  melakukan  proses  pemungutan  suara  diperlukan  informasi  dan  tatacara  pemilu  yang  efektif kepada masyarakat luas (Mujtahid, 2013).
Berkaitan dengan Negara-negara baru (Huntington & Nelson, 1994) dalam No easy choice: political participation  in  developing  countries memberi  tafsir  yang  lebih  luas  dengan  memasukkan  secara eksplisit  tindakan  illegal  dan  kekerasan.  Partisipasi  politik  adalah  kegiatan  warga  Negara  yang bertindak  secara  pribadi-pribadi,  yang  dimaksud  untuk  memengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir  atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, lagal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Budiarjo, 2008).
Di Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham  bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.  Jadi  partisipasi  politik  merupakan  pengecualian  dari  penyelenggaraan  kekuasaan  politik yang  absah  oleh  rakyat.  Anggota  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  proses  politik,  misalnya melalui  pemberian  suara  atau  kegiatan  lain,  terdorong  oleh  keyakinan  bahwa  melalui  kegiatan
bersama  itu  kepentingan  mereka  akan  tersalur  atau  sekurang-kurangnya  di  perhatikan,  dan  bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan  dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan  yang  mengikat.  Dengan  kata  lain,  mereka  percaya  bahwa  kegiatan  mereka  mempunyai efek politik ( political efficacy ) atas tindakan perbuatan mereka dalam proses politik (Budiarjo, 2008). Menjadi momentum dan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tugas dan kewenangan  KPU  yaitu  melaksanakan  sosialisasi  penyelenggaraan  pemilu  serta  tugas  dan kewenangan  KPU  kepada  masyarakat.  Pemilih  merupakan  ujung  tombak  untuk  menentukan  calon yang  terpilih  pada  proses  Pemilu.  Oleh  karena  itu,  banyak  permasalahan  yang  muncul  seperti; money politik, penggelembungan suara, pemilih ganda, pemalsuan daftar mata pilih, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu. Hal tersebut merupakan  bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan dalam  Pemilu,  yang  seharusnya  tidak  dilakukan.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  akan pentingnya  suara  mereka  sebagai  pemilih  menimbulkan  keprihatinan  mendalam.  Dimana masyarakat sekarang ini sudah menjadi masyarakat yang apatis terhadap pemerintah.

## Media Infomasi dan Komunikasi Publik
Media  informasi  yang  dimaksud  adalah  radio,  televisi,  pers,  bioskop,  teater,  buku,  mimbar masjid,  lembaga  ilmiah,  gelanggang  budaya,  lembaga  pendidikan,  asosiasi-asosiasi  moral  dan sebagainya. Media informasi ini melakukan fungsi politiknya pada masyarakat dalam bentuk berikut Pertama, Kontrol  sosial,  berupa  pemaparan  berita  dan  informasi  tentang  berbagai  peristiwa  yang terjadi dan meletakkannya sebagai fokus perhatian. Ini merupakan fungsi politis, karena inilah yang menentukan  mana  peristiwa  yang  tidak  harus  dipublikasikan  dan  mana  yang  dibiarkan  saja  untuk dikonsumsi. Kedua, interpretasi  berbagai  peristiwa,  menempatkannya  pada  konteks  umum  dan menganalisis  dampaknya.  Ini  berpengaruh  terhadap  pengarahan  perilaku  politik  sebagai  reaksi terhadap  peristiwa-peristiwa  tersebut. Ketiga, sosialisasi  politik.  Maksudnya  adalah  proses membentuk,  mengokohkan  atau  mengubah  kultur  politik.  Media  informasi  dapat  dikategorikan sebagai agen-agen internasional pendidikan politik melalui berbagai fakta, nilai, contohperilaku dan pengetahuan tentang karakter dunia politik yang disajikannya.

## Pendidikan Politik Melalui Bahasa Edukatif Untuk Menumbuhkan Kesadaran Insan Politik
Berkaitan  dengan  ciri  budaya  politik  kaula  ( subject  political  culture )  yang  dominan  pada masyarakat  kita  di  mana  anggota  masyarakat  mempunyai  minat,  perhatian,  mungkin  pula kesadaran,  terhadap  sistem  sebagai  sebuah  keseluruhan,  terutama  juga  output  dari  sistem  tersebut sebagaimana mereka semua merasakan dan menjalani hasilnya. Namun perhatian mereka terhadap aspek  input  sebagai  aktor  yang  mempengaruhi  hasil  output  dalam  sebuah  sistem  politik  tersebut masih  sangat  minim.  Untuk  itu  kiranya  mengupayakan  sebuah  pendidikan  politik  dalam  bahasa pendidikan dapat dinyatakan sebagaimana berikut ini(Kartono & Kartini, 2009):
Pertama, pendidikan  politik  adalah upaya  belajar  dan  latihan  mensistematiskan  aktivitas  sosial ,  dan membangun  kebijakan-kebijakan  terhadap  sesama  manusia  di  suatu  wilayah  negara.  Kebajikan tersebut berupa pengembangan sportivitas, tingkah laku jujur, toleransi dengan sesama anak bangsa, bersikap  kooperatif  dan  praktis,  mampu  bekerjasama  dalam  kelompok,  jujur  dan  sikap-sikap  yang menguntungkan  lainnya.  Sikap  tersebut  merupakan  syarat  teknis  sebuah  tingkah  laku  politik  demi mencapai tujuan kebaikan, kerukunan, dan kebersamaan dalam pembangunan bangsa.
Kedua, pendidikan politik identik dengan pembentukan hati nurani politik , yang didalamnya secara implisit  mencakup  rasa  tanggung  jawab  ethis  terhadap  sesama  warga.  Dalam  demokrasi,  rakyat senantiasa  diberikan  kebebasan  dan  kesempatan  untuk  memilih  segala  alternatif  yang  menurut pribadinya  baik  dan  menimbulkan  keuntungan  bagi  dirinya  dalam  memenuhi  segala  aspek kehidupannya.  Oleh  karenanya  itu  dia  diajar  untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  segala plihannya  tersebut,  dengan  sikap  penuh  kejujuran  dan  berani.  Serta  menghadapi  segala  bentuk resiko,  kejadian-kejadian  yang  senantiasa  berlangsung  dalam  kehidupan  berbangsa  dan
bernegaranya.  Mereka  tidak  boleh apatis,  pasif,  sinis dan naif secara  politik,  dan  hanya  mampu membayangkan sebuah demokrasi yang ideal belaka.
Melalui pendidikan politik masyarakat diharapkan bisa menjadi insan yang kreatif, kritis, mandiri, otonom, mantap dan partisipatif bila  kepadanya  dihadapkan  kepada  hal-hal  dan  kesempatann  untuk berprilaku secara demokratis dalam sebuah sistem demokrasi.
Ketiga, pendidikan  politik  menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik (Political Insight) mengenai  peristiwa-peristiwa  politik  dengan  segala  jaringan-jaringannya. Skeptisisme harus diartikan  sebagai  skeptisisme  ilmiah,  menghindari  rasa  mudah  percaya  dan  sikap  naif  tidak  kritis; yaitu mudah dan gampang p ercaya dan meyakini “kebenaran” mitos -mitos politik, doktrin-dokktrin politik  dan  propaganda  politik  yang  bersifat  melenakan  daya  kognitif  (pengenalan  dan  nalar  akal sehat). Dengan begitu setiap orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik, pengecekan, verifikasi terhadap realitas politik yang tengah berlangsung.
Oleh  karena  itu  pribadi  yang  memiliki  dasarapendidikan  politik  yang  kuat  akan  selalu berkepentingan  dengan  ketidakmantapan  (dinamisme)  dan  perubahan  struktur-struktur  serta urusan-urusan  lokal,  regional  dan  nasional  serta  cenderung  mengadakan  perbaikan  dan kemajuan/progres dan aktifitas menyempurnakan kelembagaan politik.
Keempat ,  pendidikan  politik  mendorong  orang  untuk  melakukan perbaikan  dan  peningkatan terhadap  jaringan-  jaringan  politik  dan  kemasyarakatan.  Politik  dalam  negara  bukan  saja  mncakup formula teoritis, fiksi yuridis, atau urusan abstrak dan idealistik, akan tetapi betul-betul merupakan kenyataan telanjang dan fakta keras-kejam , penuh unsur kontroversial atau kontaradiktif dan konflik tajam.
Maka  penting  adalah  bukan  hanya  sebatas  menetapkan  formula-formula  formalitas  resmi  dan preskripsi  yuridis  semata,  akan  tetapi  jauh  lebih  penting  dalam  sebuah  demokratisasi  dalam prosesnya yang tersirat dalam sila keempat Pancasila apakah sudah  benar-benar diterapkan dengan benar  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Kemudian  apakah  penerapannya  sudah  lurus  dan benar.  Bagaimanakah  kenyataan  yang  sebenarnya  fakta  itu  dan  seharusnya  dilakukan  dengan  cara yang benar, bukan fakta yang berlangsung menurut satu dan sebuah konsep politik semata saja.
Kelima, pendidikan  politik banyak  membahs konflik-konflik aktual. Dan  lewat  pendidikan  politik akan   diperoleh  kemampuan  rakyat  untuk  mnganalisa  bermacam-macam  konflik  tadi,  serta  ikut memecahkan  dengan  cara-cara  yang  ditekankan   dari  atas.  Dengan  demikian  orang  menyadari  hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut mengatur masyarakat sekitar, negara dan  pemerintahan.  Juga  ikut  mengontrol  gerak  pembangunan,  tanpa  perlu  terjadi  konflik-konflik yang  membahayakan  serta  menajdikan  perbedaan  dalam  sebuah  praktik  politik  menjadi  perhatian utama  ( main  diskursus) yang  justru  kontraproduktif  dalam  pembangunan  bangsa  dalam  sebuah kemajemukan dan persatuan.

## Landasan Hukum Pendidikan Politik
Pendidikan  politik  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara memiliki  landasan  hukum  yang  berpegang  teguh  pada  falsafah  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia. Berdasarkan  Inpres  No.  12  tahun  1982  tentang  Pendidikan  Politik  bagi  Generas i  Muda,  maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut:  Landasan pendidikan politik  di  Indonesia  terdiri  dari:  landasan  ideologis,  yaitu  Pancasila,  landasan  konstitusi,  yaitu UUD  1945,  dan  landasan  historis,  yaitu  Sumpah  Pemuda  28  Oktober  1928  dan Proklamasi  17 Agustus 1945.
Landasan yang tersebut di atas merupakan landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan  kesejarahan.  Hal  ini  penting  karena  warga  negara  terutama  kaum  muda    harus mengetahui  sejarah  perjuangan  bangsa  agar  memiliki  jiwa,  semangat,  dan  nilai-nilai  kejuangan 1945.

## Tujuan Pendidikan Politk Dalam Peran Politik Insani & Kewarganegaraannya
Jiwa  dari  pendidikan  politik  adalah “Politische  Engagement” (ikatan-perjanjian  politik),  yaitu keikutsertaanya  dalam  peristiwa-peristiwa  politik,  dan  peranan  turut  menentukan  kebijakan- kebijakan  politik.  Hal  ini  merupakan  tujuan  pendidikan  politik  yang  pada  hakekatnya  adalah mengikutsertakan  rakyat  dan  warga  negara  dalam  sebuah  sistem  politiknya.  Bahwa  rakyat/warga negara citizenship berperan serta secara aktif mengimbangi kekuatan dan kekuasaan dalam negara. Dengan  kata  lain  rakyat  bukanlah  warganegara  seperti  bebek  yang  mengambang  di  atas  air  tanpa inisiatif  dan  dinamika  dan  juga  bukan  mesin  reaksi  yang  pasif  dalam  sebuah  sistem  politik  yang turut-manut  pada  ketentuan-ketentuan  regulasi  pemerintah  tanpa  berperan  serta  mengontrol, mengawasi,  mengevaluasi  diluar  dukungan  terhadap  kebijakan  yang  memang  sudah  pro  kepada mereka.
Sehingga  pendidikan  politik  merupakan  gerak  emansipatoris  warga  negara  dalam  membentuk sebuah wawasan politik (Political Insight). Sehingga warga negara dalam partisipasnya bukan hanya saja  terbatas  pada  seremonial-seremonial  pemberian  suara  namun  jauh  daripada  itu  dalam  bentuk kesadaran  yang  benar- benar  “hakiki”  lahir  atas  pengetahuan,  tidak  sekedar  partisipasi  dengan keberpihakan  yang  buta,  mereka  pada  posisi  yang  netral  tidak  berpihak  semata-mata  atas kepentingan.  Namun  menyadari  dirinya  adalah  merupakan  bagian  dari  masyarakat  luas  yang majemuk yang harus menjadi subjek utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Gerakan  emansipatoris  inilah  yang  melepaskan  dari  kebelengguan  seorang  individu  atas keterpengaruhan  pihak  lain,  paksaan,  bahkan  kebebasan  dalam  mengutarakan  pemahaman  diri. Seseorang  dalam  sebuah  masyarakat  menjadi  sadar  tidak  ingin  mengalami  kemandegan  dalam sebuah  perjuangan  politiknya  dalam  merubah  nasib  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  sebuah  sistem politik pemerintahannya.
Pendidikan  politik  dapat  dikatakan  sebagai  media  penyampaian  konsep  politik  yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapa t ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan hernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik  diperlukan  keberadaannya  terutama  untuk  mendidik  generasi  muda  saat  ini  yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

## Ranah Kognitif, Afektif & Psikomotorik Pendidikan Politik
Pertama, Ranah Kognitif . Salah satu aspek yang menjadi tujuan pendidikan politik adalah aspek kognitif  yang  arahnya  adalah  membangun  pengetahuan  politik  warga  negara  ( civic  knowledge ). Pengetahuan  dan  pemahaman  warga  negara  terhadap  konsepkonsep  politik  dasar  tertentu  menjadi sangat  penting  untuk  dibangun,  karena  tanpanya  kesadaran  politik  yang  kritis  tidak  mungkin ditumbuhkan.  Diantaranya  pengetahuan  mengenai demokrasi ,  kewarganegaraan (citizenship ), kedaulatan rakyat dan negara, lembaga negara, hubungan pusat dan daerah, dan sistem ekonomi.
Kedua, ranah  Afektif . Pendidikan  adalah  proses  mengenalkan  dan  menanamkan  nilai-nilai tertentu pada seorang warga negara. Nilai-nilai itu disampaikan dan ditanamkan untuk membentuk karakter  dan  keberpihakan  warganegara  sebagai  implementasi  dari  nilai-nilai  tersebut  dalam kehidupan sehari-hari baik kapasitasnya sebagai individu yang bebas otonom maupun sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Nilai-nilai yang disampaikan dalam pendidikan politik adalah nilai- nilai  dasar  demokrasi.  Nilai-nilai  tersebut  antara  lain  nilai  kebebasan,  nilai  tanggung  jawab, kemandirian  (mewujudkan  diri  sendiri),  hak  untuk  menentukan  diri  sendiri,  partisipasi  (turut menentukan),  toleransi,  pertolongan  agar  bisa  menolong  diri  sendiri,  pluralisme,  kemajuan  serta perdamaian.
Ketiga, Ranah Psikomotorik . Unsur dasar kedua pendidikan politik bagi warga negara di dalam masyarakat yang demokratis adalah kecakapan-kecakapan warga negara. Jika warga negara menguji hak-hak mereka dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota komunitas mandiri, mereka tidak  hanya  memerlukan  penguasaan  terhadap  bangunan  pengetahuan  sebagaimana  telah  digagas
dalam  lima  gugus  permasalahan,  tetapi  juga  membutuhkan  penguasaan  terhadap  kecakapan- kecakapan  intelektual  dan  partisipasi  yang  terkait.  Kecakapan  intelektual  yang  dimaksud  adalah kecakapan berpikir kritis.
Kecakapan intelektual warga negara dalam melihat berbagai persoalan politis dan pemerintahan tidak  dapat  dipisahkan  dalam  materi  pendidikan  politik.  Kemampuan  warga  negara  untuk memikirkan  isu  politik  secara  kritis,  misalnva  mewajibkan  seseorang  memahami  isu  tersebut sekaligus  sejarahnya,  keterkaitan  dengan  masa  kini,  serta  merangkai  menjadi  piranti  intelektual untuk membuat  berbagai pertimbangan yang akan bermanfaat dalam menangani isu tersebut. Oleh karenanya, kecakapan intelektual yang menjadi dasar bagi warga negara yang bertangung jawab dan terdidik (sadar informasi) sering disebut sebagai kecakapan berpikir kritis.
Prasyarat  penting  pendidikan  politik  warga  negara  dalam  konteks  membangun  kecakapan berpikir  kritis  adalah  perlunya  dibangun  kesadaran  kritis  di  kalangan  warga  negara.  Kesadaran dianggap penting karena tidak mungkin membangun kecakapan berpikir kritis tanpa terlebih dahulu dibangun  kesadaran  kritis.  Kesadaran  kritis  akan  membawa  warga  negara  kepada  cara  pandang yang  lebih  luas  tentang  suatu  persoalan,  sehingga  suatu  persoalan  bisa  diidentifikasi  dan  dianalisis secara  tepat.  Cara  membangkitkan  dan  membangun  kesadaran  kritis  warga  negara  ialah  dengan melewati  tangga-tangga  sebagai  berikut.  Tangga  1:  membangun  keterlibatan  masyarakat  bawah dalam  proses  politik,  tangga  2:  observasi  sistematik,  yaitu  mengajak  masyarakat  mengidentifikasi akar  penyebab  represi  (ketertindasan  mereka),  tangga  3:  analisis  struktural,  yaitu  menjelaskan keterkaitan  antara  berbagai  sistem,  misalnya  sistem  kapitalisme  yang  berdampak  pada  kemiskinan, tangga  4:  menentukan  tujuan,  yaitu  menyediakan  perspektif  secara  lengkap  yang  terkait  dengan struktur  dan  situasi  lokal  atau  nasional,  tangga  5:  menentukan  strategi  dan  taktik,  yakni  membuat rencana dan implementasi dari aksi yang telah disiapkan, dan tangga 6: aksi dan refleksi secara terus menerus,  dimana  refleksi  tanpa  aksi  adalah  hanyalah  omong  kosong  belaka,  namun  aksi  tanpa refleksi adalah aktivisme murni.   Dengan tangga-tangga bangunan kesadaran kritis, persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat akan dapat dipahami dari aspek-aspek yang mendasar.

## 4. KESIMPULAN
Pendidikan  politik  dalam  tulisan  ini  dapat  dipahami  juga  sebagai  proses  berkesinambungan dalam  memberikan  pengetahuan,  ajaran,  serta  bimbingan  untuk  mengembangkan  kapasitas  dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima  informasi  pengetahuan  politik  dalam  proses  yang  berkesinambungan.  Sehingga masyarakat  dalam  hal  ini  sebagai  penerima  pengetahuan  dapat  memiliki  kesadaran  berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dalam berbangsa dan bernegara.
Pendidikan  politik  sebagai  sebuah  pendidikan  orang  dewasa  (andragogi)  menekankan  aspek kesadaran.  Dengan  mendapatkan  pendidikan  politik  menyadarkan  pada  kekuatan  intelektual seseorang  untuk  ikut  serta  menguasai  kondisi  sosial  dan  politik,  bahkan  juga  memberikan pengaruhnya.  Lebih  lanjut  pendidikan  politik  sebagai  bagian  hak  asasi  manusia  terdapat  dimensi keterbukaan  untuk  masa  datang  yang  lebih  baik.  Dan  membentuk  diri  seseorang  manusia  di  masa mendatang  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Dengan  asumsi  bahwa  tiap  diri  seseorang  akan mampu  memberikan  bentuk-bentuk  baru  pada  segala  potensi  yang  dimiliki  oleh  dirinya  dan  pada lingkungan sekitarnnya.
Definisi  pendidikan  politik  ini  mengandung  tiga  aspek  penting,  yakni:  Pertama,  adanya perbuatan  memberikan  penyadaran  melalui  pengetahuan,  ajaran,  serta  bimbingan  untuk mengembangkan  kapasitas  dan  potensi  diri  manusia.  Kedua,  perbuatan  di  maksud  harus  melalui proses  dialogis  yang  dilakukan  dengan  suka  rela  antara  penyampai  informasi  dan  masyarakat sebagai  penerima  informasi.  Ketiga,  perbuatan  tersebut  ditujukan  untuk  masyarakat  setelah menerima  informasi  berupa  pengetahuan,  pelatihan  dan  ajaran  dapat  memiliki  kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.
Pemahaman  di  atas  pada  dasarnya  menunjukan  bahwa  Pelaksanaan  pendidikan  politik  harus dilakukan  tanpa  unsur  paksaan  dengan  fokus  penekanan  pada  upaya  untuk  mengembangkan pengetahuan  ( kognisi ),  menumbuhkan  nilai  dan  keberpihakan  ( afeksi )  dan  mewujudkan  kecakapan ( psikomotorik ) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dalam kehidupan bersama di sebuah bangsa dan negara.

## REFERENSI
Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia. Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). Pendidikan Politik . Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya. Huntington,  S.  P.  (n.d.). Tertib Politik: Di Tengah Pergeseran Kepentingan  Massa .  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). Partisipasi Politik di Negara Berkembang . Jakarta: Rineka Cipta. Kantaprawira, R. (2006). Sistem Politik Indonesia . Bandung: Sinar Baru Al Gesindo. Kartono,  &  Kartini.  (2009). Pendidikan  Politik  Sebagai  Bagian  dari  Pendidikan  Orang  Dewasa .  Bandung: CV. Mandar Maju.
Mujtahid,  I.  M.  (2013).  Pendidikan  Politik  Terpadu  Bagi  Masyarakat  Menuju  Pemilu  2014  Sesuai engan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. In Seminar Nasional Fisip-UT 2013 .
NurKhoiron, M. N. (1999). Pendidikan Politik Bagi Warga Negara . Yogyakarta: LKIS.
Rachman,  D.  A.  an.  (2019).  Cara  Pemerintah  Tingkatkan  Partisipasi  Pemilih  Pemula  pada  Pemilu”,
Penulis : Dylan Aprialdo Rachman. Samah, K., & S, R. F. (2014). Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan dalam Pilpres . Jakarta: Gramedia Utama.
Surbakti, R. (2010). Mengenal Imu Politik . Jakarta: PT. Grasindo.
Arlis  Prayugo  &  Rahadi  Budi  Prayitno  /  Pendidikan  Politik  Sebagai  Proses  Belajar  Mebentuk  Kesadaran  Politik  dan  Peran Kewargarnegaraan