## Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Factors Affecting the Effectiveness of The Role of The Sungai Penuh City Health Department in Implementing Regional Regulation Number 1 Of 2015 Concerning No Smoking Areas

## Deri Sentosa, Retna Siwi Padmawati, Dwi Handono Sulistyo
Departemen Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Jl. Flora No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia Email: derisentosa@mail.ugm.ac.id
Tanggal submisi: 13 Juli 2023; Tanggal penerimaan: 20 November 2023
ABSTRAK Latar belakang: Epidemik tembakau merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di dunia dan  telah membunuh sekitar 8 juta orang setiap tahun, 1,2 juta kematian diakibatkan oleh paparan asap rokok orang lain yang disebabkan karena penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan. Persentase penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 yang merokok tembakau dalam 1 bulan terakhir tiap hari sebesar 24,08% merupakan salah satu yang tertinggi menurut di Provinsi Jambi. Salah satu upaya mengurangi paparan asap rokok, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang KTR. Meski Kota Sungai Penuh sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukannya beberpa puntung rokok dan bungkus rokok di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KTR. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi efektivitas peranan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh  dalam mengimplementasi upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang KTR.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Pendekatan case study dipilih karena peneliti ingin menggali informasi apa yang bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, seperti kasus kecendrungan meninggkatnya konsumsi rokok di wilayah Kota Sungai Penuh.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan belum maksimal dan efektifnya pelaksanaan kebijakan KTR yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sehingga dapat menyebabkan ketidaktahuan dan mengakibatkan masih adanya temuan pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Terkait masalah anggaran yang terbilang rendah, perlu adanya penambahan anggaran sehinnga dapat membangun ruang khusus merokok di semua delapan tatanan kawasan tanpa rokok. Selain itu masyarakat telah menerima adanya implementasi kebijakan KTR, namun belum semua masyarakat mengetahui keijakan tersebut dan memiliki kesadaran untuk tidak merokok di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Kesimpulan: Efektivitas dari implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang KTR di Kota Sungai Penuh sejauh ini masih belum berjalan secara maksimal dengan berbagai kendala dalam konteks implementasinya.

## Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRACT Background: The tobacco epidemic is one of the world’s greatest public health threats and kills an estimated 8 million people each year, 1.2 million deaths from smoke caused by cardiovascular disease and respiratory disorders. The percentage of Sungai Penuh City residents in 2019 who smoked tobacco in the last 1 month every day of 24.08% was the highest according to Jambi Province. One of the efforts to reduce exposure to cigarette smoke, the Sungai Penuh City Government issued Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Non-Smoking Areas. Although Sungai Penuh City already has local regulations regarding non-smoking areas, facts on the ground show that there are still some cigarette butts and cigarette packs in areas that have been designated as Non-Smoking Areas.
Objective: to find out and analyze what factors most affect the effectiveness of the role of the Sungai Penuh City Health Office in implementing efforts to enforce Sungai Penuh City Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Non-Smoking Areas. Method: this study uses qualitative research methods with a case study approach. The case study approach was chosen because researchers wanted to explore what information could be learned or drawn from a case, such as the case of the tendency to increase cigarette consumption in the Sungai Penuh City area.
Results: The results showed that the implementation of the KTR policy carried out by policy implementers has not been maximized and has not been effective, so that it can cause ignorance and result in findings of violations in non-smoking areas. Regarding the problem of a relatively low budget, it is necessary to increase the budget so that it can build special smoking rooms in all eight non-smoking area settings. In addition, the community has accepted the implementation of the KTR policy, but not all people know the policy and have the awareness not to smoke in areas that have been designated as non-smoking areas.

## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
VOLUME 12
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam ... : Deri Sentosa, dkk

## PENDAHULUAN
Epidemik tembakau merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di dunia dan  telah membunuh sekitar 8 juta orang setiap tahun, dengan 1,2 juta kematian yang diakibatkan oleh paparan asap rokok orang lain ( secondhand smoke ) yang disebabkan karena penyakit kardiovaskuler dan gangguan pernapasan (1) . Persentase penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 yang merokok tembakau dalam 1 bulan terakhir tiap hari sebesar 24,08% merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Jambi (2) . Dalam upaya mengurangi paparan asap rokok, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (3) . Persentase pengeluaran rokok per kapita sebulan 2019-2021 penduduk Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021 dari 7,92% menjadi 8,84%, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 (4) . Meski Kota Sungai Penuh sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa puntung rokok dan bungkus rokok di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
Keberadaan peran Dinas kesehatan Kota Sungai Penuh selaku lembaga pemerintah yang berwenang sebagai mana tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis urusan bidang kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan di harapkan mampu secara konsisten merancang penerapan KTR yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu agar mampu meningkatkan citra yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan pada peraturan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan case study.
Pendekatan case study dipilih karena peneliti ingin menggali informasi yang bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, seperti kasus kecendrungan meningkatnya konsumsi rokok di wilayah Kota Sungai Penuh.
Yin mendefinisikan bahwa studi kasus merupakan strategi yang sesuai digunakan dalam pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan ‘bagaimana atau mengapa’, jika peneliti masih memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti, dan jika fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata (5) . Dari penggunaan pertanyaan penelitian tersebut, terdapat makna dalam kasus yang dikaji dapat diambil secara detail.
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah indepth interview (wawancara mendalam) dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara mendalam dipilih sebagai cara pengumpulan data primer karena dapat menggali sumber informasi yang lebih banyak dan mendalam dari responden sesuai dengan fokus pada tema penelitian (6) . Selain itu, observasi dan FGD bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan memiliki relevansi  dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian, kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dengan menggunakan catatan atau foto-foto dan rekaman suara/ recorder yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian sebagai bukti penelitian berlangsung yang tentunya dengan persetujuan dari informan.
Dalam penelitian ini, peneliti memilih analisis data kualitatif. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu :
1.  Tahap persiapan Pada tahap persiapan peneliti melakukan pengumpulan data pendahuluan yang terkait dengan kebijakan kawasan tanpa rokok, serta penelusuran
Conclusion: the effectiveness of the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning Non-Smoking Areas in Sungai Penuh City has so far not run optimally with various obstacles in the context of its implementation.
Keywords : Effectiveness, Implementation, No Smoking Area Policy

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
referensi untuk data pendukung, melakukan pengembangan outline menjadi proposal di bawah bimbingan dosen pembimbing sampai dengan proposal tersebut disetujui, melakukan seminar proposal, mempersiapkan instrumen untuk keperluan penelitian, dilanjutkan dengan penyelesaian perijinan untuk pengajuan Ethical Clearence ke Komite Etik Penelitian Biomedis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Peneliti kemudian melakukan observasi untuk melihat kondisi masyarakat dan lingkungan di daerah yang menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti Menyusun proposal dan mendiskusikannya dengan pembimbing. Pada saat proses pembimbingan, peneliti mengumpulkan dan melengkapi literatur pendukung dan mempersiapkannya untuk disampaikan pada seminar.

## 2.  Tahap pelaksanaan
a.  Pengumpulan data primer Pada tahap awal penelitian, peneliti mendatangi Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dan juga DPRD Kota Sungai Penuh untuk meminta izin melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin, selanjutnya peneliti mulai melakukan kontak dengan calon informan penelitian. Pada awal pertemuan dengan calon informan peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta proses berjalannya penelitian dan melakukan observasi awal. Jumlah subjek penelitian dalam pengumpulan data yaitu sebanyak sembilan responden
b.  Pengumpulan data sekunder Mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan seperti profil kesehatan, Peneliti juga mengumpulkan data mengenai jumlah penduduk serta pengeluaran perkapita penduduk tentang rokok yang ada untuk mendukung hasil penelitian.
3. Tahap penyelesaian Pada tahap akhir penelitian, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Karena keterbatasan peneliti dalam analisis, untuk menjaga kualitas hasil analisis peneliti melakukan konsultasi dengan d

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Hasil Penelitian Hasil analisis data yang telah didapatkan menggambarkan keseluruhan dari informasi yang diperoleh selama penelitian ini dilakukan. Dalam melakukan analisis data tersebut peneliti menggunakan software Nvivo. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi dengan kuotasi,
meliputi variabel dan konten variabelnya antara lain sebagai berikut:
a. Peraturan pelaksanaan KTR Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan.
“Tentu sudah ada area kawasan tanpa rokok di Kota Sungai Penuh seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan” (NRS 03 Dinkes)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat diketahui bahwa sudah terdapat ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
b.  Sumber daya yang dilibatkan Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Berikut ini hasil wawancara dengan informan:
“Ada banyak sumber daya yang dilibatkan seperti penganggarannya. Selain itu, ada juga SDM yang terlibat seperti yang di Dinas Kesehatan itu dari promkes dan juga PTM” (NRS 03 Dinkes)
“Banyak, misalnya contohnya KTR tidak hanya di PTM, orang dari promkes ikut, kesling ikut intinya banyak lintas sektor yang ikut terlibat” (NRS 05 Dinkes)
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam penerapan perda ini banyak melibatkan sumber daya, seperti SDM, sarana prasarana dan lain sebagainya. Sebagai contoh di Dinkes itu sendiri terdapat kerjasama antara seksi PTM, promkes, kesling yang ikut terlibat dalam menerapkan KTR ini.
c.  Pelaksana program Program implementer (pelaksana program) harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:
“Sebenarnya KTR bukan cuma milik Dinas Kesehatan, KTR milik daerah kan tapi Dinkes sebagai leading sektor. Jadi kalau pelaksanaan nya disini kita akan membentuk KTR…” (NRS 03 Dinkes)
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam ... : Deri Sentosa, dkk
“KTR ini kan bukan milik Dinas Kesehatan saja, KTR in ikan miliknya daerah kan ya, dan agar perda ini berjalan sebagai mana mestinya tentu melibatkan banyak pihak seperti satpol PP dll…” (NRS 04 Dinkes)
Pelaksana kebijakan yang dilibatkan merupakan nilai potensi yang dimiliki dalam mengimplementasikan suatu kebijakan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam pelaksanaan program KTR ini tidak hanya melibatkan salah satu SKPD saja tetapi juga melibatkan banyak SKPD laiinya agar KTR ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
d.  Kepatuhan dan daya tanggap Dalam hal ini sejauh mana kepatuhan dan respons dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Berikut hasil wawancara terkait dengan kepatuhan dan daya tanggap:
“…Memang mungkin tingkat kepatuhan kita memang masih dibilang belum terlalu patuh apalagi yang namanya kalau ada larangan pasti ada semacam sanksi, kalau tidak ada sanksi maka orang akan mengabaikan larangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Seperti di tempat ibadah itukan dilarang merokok tapi kenyataannya masih ada yang merokok di tempat ibadah tersebut. Selain itu di sekolah kan masih ada yang merokok jadi untuk tingkat kepatuhan itu masih belum patuh” (NRS 04 Dinkes)
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa petugas sendiri sudah menjalankan pembinaan dan lain sebagainya tetapi tingkat kepatuhan dari masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok ini masih rendah atau bisa dikatakan belum patuh.
e.  Efektivitas kebijakan Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali, untuk selanjutnya menjadi umpan balik bagi semua level kebijakan yang diharapan terjadi perbaikan atau peningkatan kebijakan. Efektivitas dari suatu implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (Studi terhadap Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sungai Penuh), ini menguraikan indikator hasil kebijakan antara lain berupa 1) Pengaruh pada masyarakat dan 2) Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat, semua indikator diuraikan dalam hasil penelitian sebagai berikut:
1) Pengaruh pada masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa:
“Kalau untuk mensosialisasikan itu sudah pernah disosialisasikan, seperti contoh mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, tempat ibadah dan lain sebagainya” (NRS 02 Dinkes)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Dinkes sudah melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan SKPD terkait dengan kawasan tanpa rokok. Adapun hasil wawancara dengan informan yang lainnya adalah sebagai berikut:
“Saya belum terlalu tahu apakah Kota Sungai Penuh sudah menerapkan KTR atau tidak karena sosialisasinya tidak langsung ke masyarakat gitu, setau saya belum karena saya merasa belum ada sosialisasi tapi saya pernah melihat ada papan pengumuman tentang kawasan tanpa rokok…” (NRS 06 masyarakat umum)
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NRS 06 masyarakat umum dapat diketahui bahwa untuk sosialisasinya bisa dikatakan belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Sejalan dengan informan NRS 06 masyarakat umum, informan yang lainya juga menyatakan bahwa belum terlalu mengetahui tentang kawasan tanpa rokok, hal ini dikarenakan informan merasa belum pernah mendengar adanya sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok ini.
2) Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa:
“…Sebenarnya kalau dari saya pribadi untuk program ini bagus untuk mengurang supaya orang-orang tidak terpapar asap rokok. Mungkin untuk promosinya lebih ke media yang terkini apalagi sekarang kan zamannya media sosial dan sudah banyak inovasi-inovasi tentang upaya-upaya orang membuat promosi seperti iklan kesehatan mungkin dapat dilakukan seperti itu dan juga untuk menambah pengetahuan masyarakat juga dan lambat laun juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat juga dan mereka sadar akan manfaat dari program KTR ini” (NRS 07 masyarakat umum)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa kebijakan KTR ini sudah bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti untuk ditambahkannya anggaran, dan untuk sosialisasinya lebih digencarkan lagi serta untuk  media  promosi  tentang  KTR  ini  lebih ke media terkini seperti media sosial dan lain sebagainya agar nantinya masyarakat lambat laun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan masyarakat sadar dari manfaat kebijakan tentang kawasan tanpa rokok ini.

## Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

## B.  Pembahasan
1. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sungai Penuh a.  Isi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sungai Penuh 1) Pelaksana kebijakan Program implementer (pelaksana program) harus didukung dengan a d a n y a   p e l a k s a n a   k e b i j a k a n yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan (7) .
Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sungai Penuh sejauh ini telah dijalankan sesuai dengan Perda KTR Kota Sungai
Penuh dan kebijakan KTR ini telah dijalankan di intansinya masing-masing sesuai dengan perda tersebut.
2) Sumber daya yang dilibatkan Dalam suatu kebijakan juga harus memiliki sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakannya berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan peneliti diketahui bahwa dalam penegakan Perda KTR ini banyak sumber daya yang dilibatkan yaitu sumber daya manusia dan dalam hal ini melibatkan multiaktor seperti di Dinkes Kota Sungai Penuh ada kerjasama antara seksi penyakit tidak menular dengan promkes maupun kesling dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Untuk sarana prasarana peneliti menemukan bahwa sudah terdapat area-area kawasan tanpa rokok yang ditandai dengan adanya papan pengumuman tentang kawasan tanpa rokok, sepeti sekolah, rumah sakit, tempat kerja, tempat ibadah dan lain sebagainya sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya papan pengumuman atau stiker tentang kawasan tanpa rokok pengunjung sudah tahu tentang batasan-batasan area kawasan tanpa rokok.
3) Peraturan pelaksanaan KTR Kawasan  tanpa  rokok  (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,
menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan diketahui bahwa sudah terdapat ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Namun realitas dilapangan masih d i t e m u k a n   a c a r a - a c a r a   y a n g disponsori oleh rokok, seperti salah satu pertandingan sepak bola yang disponsori oleh rokok bahkan untuk pembelian tiket mendapatkan gratis satu bungkus rokok. Hal itu merupakan bagian dari iklan rokok kepada masyarakat secara tidak langsung sehingga  menjadi tantangan untuk mengubah pola pikir masyarakat.
b.  Konteks implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sungai Penuh
1) Kepatuhan dan daya tanggap Dalam hal ini sejauh mana kepatuhan dan respons dari para pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Berdasarkan temuan peniliti dilapangan, meskipun peraturan kebijakan KTR telah dilakukan di delapan tatanan area kawasan tanpa rokok, tetapi hingga saat ini hasilnya masih menunjukkan adanya oknum- oknum masyarakt yang masih merokok di area-area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari hasil wawancara kepada petugas pelaksana terkait alasan kondisi tersebut dapat terjadi ternyata ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat tidak patuh akan peraturan tersebut karena tidak mengetahui 100% isi perda tentang KTR, sehingga masih mengganggap himbauan yang ada di area-area tersebut adalah hal yang tidak penting. Hal ini juga terlihat dari kebanyakan masyarakat yang sulit meninggalkan kebiasaan merokoknya sehingga ketika berada di kawasan tanpa rokok mereka terpaksa tetap merokok tanpa mengindahkan peraturan tersebut walaupun sudah mendapat sanksi administratif berupa teguran atau peringatan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam ... : Deri Sentosa, dkk
c.  Hasil kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sungai Penuh Perubahan perilaku masyarakat setelah di implementasikannya kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sungai Penuh. Menurut teori Grindle, hasil implementasi kebijakan berpengaruh pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini harus didefinisikan orang yang terkena pengaruh serta perlu ditentukan hasil kebijakan yang dimaksud (8) . Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dikatakan bahwa dampak/hasil yang telah dicapai dari implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sungai Penuh sejauh ini masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Kebijakan KTR ini sudah bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti untuk ditambahkannya anggaran, dan untuk sosialisasinya lebih digencarkan lagi serta untuk media promosi tentang KTR ini lebih ke media terkini seperti media sosial dan lain sebagainya agar nantinya masyarakat lambat laun dapat meningkatkan kesadaran mereka dan masyarakat sadar akan manfaat kebijakan tentang kawasan tanpa rokok ini.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sungai Penuh a.  Faktor pendukung
1) Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok cukup kompeten dalam pelaksanaan tugasnya
2)  Tersedianya area atau kawasan tanpa rokok dan papan pengumuman, tanda atau stiker-stiker perda KTR di tempat- tempat yang telah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok
3)  Adanya kerja sama multi aktor dan lintas sektor dalam pelaksanaan upaya berhenti merokok 4)  Penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik b.  Faktor penghambat
1) Pengawas internal sudah menegakkan perda KTR, tetapi aplikasi dari terusan perda terutama terhadap sanksi bagi masyarakat yang melanggar masih belum maksimal. Hal ini juga diperparah dengan sulit lepasnya kebiasaan merokok pada masyarakat tersebut.
2) Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga dapat menyebabkan ketidaktahuan masyarakat yang mengakibatkan masih adanya temuan pelanggaran di kawasan tanpa rokok.
3) Terkait dengan masalah anggaran yang terbilang rendah, sehingga tidak serta merta dapat membangun ruang khusus merokok di delapan arean tatanan kawasan tanpa rokok

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Sungai penuh memiliki sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakannya berjalan dengan baik. Adapun sumber dayanya adalah sebagi berikut; sumber daya manusia dan dalam hal ini melibatkan multiaktor; sarana prasarana yang mana sudah terdapat area-area kawasan tanpa rokok yang ditandai dengan adanya papan pengumuman tentang kawasan tanpa rokok.
2. Kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam implementasi kebijakan KTR di Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya efektif, karena masih ditemukannya oknum-oknum masyarakt yang masih merokok di delapan area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
3.  Efektivitas dari implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sungai Penuh sejauh ini masih belum berjalan secara maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  WHO. Geneva: World Health Organization. 2021. World Health Statistic Report.
2.  Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2019.
3.  Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015. Pemerintah Kota Sungai Penuh. 2015.
4.  Badan Pusat Statistik. Kota Sungai Penuh Dalam Angka. 2021.
5.  Yin RK. Studi Kasus Desain & Metode. 1st ed. Depok: Rajawali Pers; 2022. 1–218 p.
6.  Utarini A.  Tak  Kenal  Maka  Tak  Sayang: Penelitian Kualitatif dalam Pelayanan
Kesehatan. Yogyakarta: UGM PRESS; 2020. 7.  Lambert  P  a.  DK.  Best  practices  in implementation of Articel 8 of the WHO FCTC CASE study: Seychelles. 2013 Jul;
8.  Iriani A. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa  Rokok  (Studi  terhadap  Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Instansi Pemerintahan Kota Palembang). Palembang; 2018.