## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## TAX AMNESTY GRANTING OF RELIEF AND EXEMPTION OF MOTOR VEHICLE TAX ADMINISTRATIVE SANCTIONS

## TAX AMNESTY PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI  PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Andi Rustam 1* , Andi Arifwangsa Adiningrat 2 , Saida Said 3 , Muhammad Nur 4, Nur Afni 5 Universitas Muhammadiyah Makassar 1,2,3,5 Universitas Muslim Indonesia 4 andirust99@gmail.com 1 , andiariefky@unismuh.ac.id 2 , saida.said@unismuh.ac.id 3 , muhammad.nur@umi.ac.id 4 , nurafni04022000@gmail.com 5

## ABSTRACT
This study aims to determine the tax amnesty granting relief and exemption from motor vehicle tax administration sanctions. The research method used is descriptive and tends to use analysis with a qualitative approach to describe the realization of motor vehicle tax receipts using tables and diagrams before and after tax amnesty which is then drawn conclusions. The results of this study indicate that the tax amnesty program also increases public awareness in paying motor vehicle taxes in Manggarai Regency. This Tax Amnesty program also increases Regional Original Income in the motor vehicle tax sector until the set target is achieved.
Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty, and Administrative Sanctions

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tax  amnesty pemberian  keringanan  dan pembebasan  sanksi  administrasi  pajak  kendaraan  bermotor.  Metode  penelitian  yang digunakan  yaitu  deskriptif  dan  cendrung  menggunakan  analisis  dengan  pendekatan kualitatif untuk menggambarkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan  tabel  dan  diagram  sebelum  dan  sesudah  pengampunan  pajak  yang kemudian  ditarik  kesimpulannya.    Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dengan adanya program keringanan tax Amnesty ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Manggarai.  Program Tax Amnesty ini juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor hingga tercapai target yang dtetapkan.
Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor , Tax Amnesty dan Sanksi Administrasi
PENDAHULUAN Pajak kendaraan bermotor merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor  di  Indonesia.  Subjek    pajak kendaraan  bermotor  menurut  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah  Orang  Pribadi  atau  Badan    yang memiliki    dan/atau    menguasai kendaraan    bermotor.Wajib    pajak kendaraan  bermotor    adalah    Orang
Pribadi    atau    Badan    yang  memiliki kendaraan    bermotor.  Namun,  seringkali terjadi  kasus  di  mana  banyak  pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tepat waktu atau bahkan tidak membayarnya sama sekali.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor adalah kurangnya kesadaraan wajib pajak akan  kewajibannya,  adanya  Covid-19
mengakibatkan perekonomian masyarakat  menurun  sehingga  wajib pajak enggan membayar pajak kendaraan bermotor. Tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor ini menjadi masalah yang  cukup  serius  bagi  pemerintah, karena dapat berdampak pada penerimaan pajak negara yang menurun. Selain itu, hal ini juga dapat menghambat program  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah karena keterbatasan anggaran. Oleh  karena  itu,  pemerintah
Indonesia  meluncurkan  program  tax amnesty pada pajak kendaraan bermotor untuk  memberikan  insentif  kepada  para wajib pajak agar mereka membayar pajak tepat  waktu  dan  mengurangi  jumlah tunggakan  pajak  kendaraan  bermotor. Program  ini  juga  diharapkan  dapat meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  membayar  pajak  serta meningkatkan  kepatuhan  para  wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
Salah satu upaya dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan  bermotor  Gubernur  Nusa Tenggara Timur mengeluarkan peraturan mengenai Tax  Amnesty pemberian keringanan  dan  pembebasan  pajak kendaraan  bermotor  berupa  bunga  dan denda. Sesuai dengan pasal 70 Peraturan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur Nomor  2  tahun  2010  tentang  pajak daerah  dan  perubahannya,  Gubernur dapat  memberikan  keringanan  dan pembebasan  pajak  yang  ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
Adanya  peraturan Tax  Amnesty untuk  memberikan  kesempatan  pada para  Wajib  Pajak  yang  mempunyai permasalahan menunggak hutang terhadap  pajak  kendaraan  bermotor. Karena  itu,  Pemerintah  Nusa  Tenggara Timur terus berupaya untuk meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak melalui  kebijakan  perpajakan  seperti
kebijakan Tax amnesty . Bagi pemerintah daerah,  pajak  daerah  terutama  pajak kendaraan  bermotor  merupakan  sumber utama  dalam  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah sebagai biaya pembangunan daerah
Menurut  Mutaqqin,  (2013), Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) merupakan  kesempatan  yang  diberikan dalam  waktu  terbatas  kepada  kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan  tanggung  jawab  (termasuk bunga  dan  denda)  dalam  kaitannya dengan tahun pajak sebelumya tanpa ada kekhawatiran  untuk  dituntut  pidana. Dapat  disimpulkan  bahwa Tax  Amnesty ini  merupakan  kebijakan  pemerintah dibidang  perpajakan  yang  memberikan pengahapusan  pajak  yang  sebenarnya harus  terutang  dan  tidak  akan  dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana dibidang  perpajakan  dan  kebijakan  ini diberikan dalam waktu yang terbatas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dikatakan  bahwa  peraturan Tax  amnesty ini  memiliki  peranan  penting  dalam mengoptimalisasi pajak kendaraan bermotor  serta  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  kendaraan  bermotor.  Penulis memutuskan  untuk  meniliti  hal  tersebut dalam rangka untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Penerapan Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tax
Amnesty Pemberian  Keringanan  dan Pembebasan  Sanksi  Administrasi  pajak Kendaraan  Bermotor  bagi  keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur diharapkan  mampu  menaikan  relasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada  masa  pandemi  covid-19  dan menaikan tingkat kesadaran bagi Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak
Kendaraan Bermotor bagi kemandirian dan kesejehteraan negara

## METODE PENELITIAN
a. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kantor Samsat Ruteng, Manggarai, NTT yang  berlokasi  di  Jl.  Ranaka  No.29A Kumba-Ruteng. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, dimulai 03
Mei – 02 Juli 2021
b. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan  langkah  yang  paling strategis  dalam  penelitian  karena  tujun utama  dari  penelitian  ini  adalah mendapatkan  data  (Sugiyono,  2015). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah teknik wawancara, pengamatan /observasi, dan dokumentasi.
c. Teknik Analisis Data
Menurut  sugiyono  (2010)  teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan,  dan  dokumentasi  dengan  cara mengorganisasikan  kedalam  kategori, menjabarkan
kedalam
unit-unit, melakukan  sintesis,  menyusun  kedalam pola  memilih  mana  yang  penting  dan yang  akan  dipelajari  ,  dan  membuat kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami oleh diri sendiri.
Teknik analisis data dalam
penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif Adapun langkah-langkah untuk menganalisis  data  dakam  penelitian  ini adalah  reduksi,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian Pajak kendaraan bermotor dipungut dengan sistem official assasment system yang merupakan salah
satu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pemerintah  untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea balik nama kendaraan bermotor Di Nusa Tenggara Timur merupakan pajak daerah yang  memberikan  kontribusi  terbesar mencapai  70%  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Maka,  pemerintah  terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan  dari  sektor  pajak  ini  yang salah  satunya  dengan  mengeluarkan Peraturan  Gubernur  Nomor  57  Tahun
2020  tentang Tax  Amnesty Pemberian Keringanan  dan  Penghapusan  Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Program  keringanan  ini  berlaku  dari tanggal  15  Oktober-15  Desember  2020. Adanya  peraturan Tax  Amnesty untuk memberikan  kesempatan  kepada  para wajib  pajak  yang  mempunyai  masalah menunggak  hutang  terhadap  pajak kendaran  bermotor.  Oleh  karena  itu Pemerintah  Nusa  Tenggara  Timur  terus berupaya  meningkatkan  kesadaran  wajib pajak  melalui  kebijakan  perpajakan seperti kebijakan tax amnesty . Program keringanan pajak atau tax amnesty  adalah  program  pengampunan pajak  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk mendorong para wajib pajak yang memiliki  aset  yang  belum  dilaporkan  ke pihak  berwenang  untuk  melaporkan  dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar.  Melalui  program  ini,  para  wajib pajak  diberikan  kesempatan  untuk membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dari biasanya.
Program keringanan pajak atau tax amnesty  adalah  program  pengampunan pajak  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk mendorong para wajib pajak yang memiliki  aset  yang  belum  dilaporkan  ke pihak  berwenang  untuk  melaporkan  dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar.  Melalui  program  ini,  para  wajib pajak  diberikan  kesempatan  untuk
membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah dari biasanya
Realisasi  penerimaan  program keringanan tax amnesty dapat bervariasi dari  waktu  ke  waktu,  tergantung  pada berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran para wajib pajak mengenai program ini, kesulitan  administrasi,  dan  tarif  pajak yang ditawarka
Disamping  ini  adalah  realisasi penerimaan  program  keringanan  Tax Amnesty  Pajak  Kendaraan  Bermotor tahun  2020  di  UPTD  Samsat  Ruteng, Manggarai.
Tabel 1. Realisasi Keringanan Tax
Amnesty Tahun 2020 WP yang mengikuti Tax Amnesty Realisasi Penerimaan Yang tidak membayaran 1 Rp 1.293.980.409 Rp 1.039.615.653  Rp 254.364.864 2 769 Unit 601 Unit 168 Unit Persentase 84,08% 15,92% Sumber: Data diolah (2021) Gambar 1. Realisasi Keringanan Tax Amnesty Tahun 2020
Pada  tabel  dan  grafik  diatas diketahui  bahwa  total  WP  yang mengikuti  program  keringanan tax amnesty sebanyak  769  unit  kendaraan bermotor  roda  2  maupun  roda  4  yang terdaftar  pada  kantor  Samsat  Ruteng,
Manggarai.
Realisasi
penerimaan program  keringanan tax  amnesty pada
tahun  2020  sebesar  Rp  1.039.615.653
yang  dimana  sebanyak  601  unit  dengan presentase  84,08%  WP  kendaraan bermotor yang membayar pajak sedangkan  sebanyak  168  unit  dengan presentase 15,92% yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak yang tidak datang membayar keringanannya adalah karena dari kondisi keuangan yang tidak mencukupi ditambah  dengan  adanya  covid-19  yang menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat  berpengaruh  pada  aktivitas bisnis  yang  kemudian  berimbas  pada perekonomian  masyarakat  dalam  hal  ini Wajib  Pajak.  Bapak  Kasinus  Paduk (Selaku  Kepala  Sub  Bagian  Pendaftaran Evaluasi  dan  Verivikasi)  dalam  kutipan wawancara mengatakan:
“Pemberian keringanan tax amnesty ini sudah kami beritakan melalui  sosial  media  baik  itu facebook,  whatsapp,  instagram maupun  spanduk  ke  setiap daerahnya,  tapi  masih  ada  wajib pajak yang tidak membayar pajak, kendala  mereka  tidak  membayar dikarenakan mereka belum memiliki uang. Ketika masyarakat tidak  punya  uang  dan  kami memaksakan  walaupun  sudah diberikan keringanan tax amnesty tapi  kalau  mereka  tidak  punya uang kami juga bingung dan tidak bisa memaksa. Banyak masyarakat yang seperti ini yang sudah  kami  datangi  rumahnya tapi  mereka  enggan  membayar karena pendapatan mereka menurun  dikarenakan  adanya covid-19  ini  yang  menyebabkan keuangan  mereka  menurun  dan mereka susah mencari kerja”.
Sama  halnya  dengan  apa  yang dikatakan oleh Bapak Sebastianus Jama’ (Selaku  Sub  Bidang  Tata  Usaha)  ketika ditanya  apakah  dengan  adanya  program keringanan tax  amnesty ini  dapat
0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 WP ya ng m en gik uti Ta x… Re ali sa si P en eri ma an Ya ng tid ak m em ba ya r 1.293.9 80.409 1.039.6 15.653 254.364 .864
mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan  bermotor  di  Samsat  Ruteng, Manggarai menyatakan: ‘’Mengoptimalkan iyah, meningkatkan juga iyah, tapi tidak begitu maksimal dikarenakan kondisi keuangan dari masyarakat sangat  tidak  memungkinkan  untuk membayar pajak kendaraan ditambah  lagi  dengan  adanya covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun. tapi ada juga peningkatan walaupun tidak begitu besar dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya’’. Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya covid- 19 menyebabkan perekonomian masyarakat  menurun,  namun  dengan adanya program keringanan tax amnesty ini  sangat  membantu  masyrakat  dalam hal  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor.
b. Pembahasan Dengan adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57  Tahun  2020  mengenai  program keringanan Tax Amnesty sangat membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kontribusi penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor dari  program  keringanan tax  amnesty pada tahun 2020 sebesar Rp 1.039.615.653  yang  dimana  sebanyak 601 unit dengan presentase 84,08% wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar  pajak  sedangkan  sebanyak 168 unit dengan presentase 15,92% yang tidak  membayar  pajak  kendaraan bermotor. Pendapatan ini termasuk wajib pajak yang mengikuti program keringanan tax  amnesty yang  dimana diperoleh dari data yang telah ditetapkan berdasarkan  pendapat  dari  sub  bagian verivikasi Samsat Ruteng, Manggarai.
Program  tax  amnesty  pada  pajak kendaraan bermotor memberikan keringanan  dan  pembebasan  sanksi administrasi kepada para pemilik kendaraan  bermotor  yang  memiliki tunggakan pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  negara dari  sektor  kendaraan  bermotor  dan mengurangi  jumlah  tunggakan  pajak kendaraan bermotor.
Dalam  hal  ini,  para  pemilik kendaraan  bermotor  yang  memiliki tunggakan  pajak  dapat  memanfaatkan program  ini  dengan  membayar  pajak kendaraan bermotor yang belum terbayar tanpa  dikenakan  sanksi  administrasi tertentu
Adanya  program  keringanan tax amnesty dapat  menghidupkan  kembali objek pajak yang telah lama menunggak pajak.  Objek  pajak  yang  menunggak biasanya  datang  membayar  pajak  adalah yang  menunggak  sekitar  1-2  tahun  tapi dengan  diberikannya  keringanan  pokok pajak dan penghapusan denda bagi objek pajak  yang  menunggak  banyak  pemilik kendaraan  tersebut  yang  datang  untuk memanfaatkan  program  keringanan tax amnesty ini  karena  beban  pajak  mereka berkurang.
Perbedaan  penerimaan  pendapatan yang  sedikit    saat  dilakukannya Tax Amnesty dan tidak dilakukannya program tersebut  disinyalir  karena  masuknya Covid-19 pada bulan maret 2020, karena pada  saat  memasuki  periode  pandemi tersebut, banyak pekerja-pekerja yang di PHK  dari  tempat  ia  bekerja  sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat.  Selain  itu  untuk  masyarakat yang  bekerja  bukan  pada  kantor  (bukan karyawan)  juga  tidak  dapat  melakukan aktivitas  pekerjaannya  dengan  adanya PSBB  yang  di  programkan  pemerintah guna menghentikan penyebaran Covid-19 ini. Untuk pedagang sendiri pada periode pandemi  tersebut  mengalami  penurunan pendapatan  karena  daya  beli  yang
menurun dari masyarakat. Hasil  penelitian  sesuai  dengan penelitian Wondal,dkk (2018). Menunjukkan bahwa Secara  keseluruhan dengan    dikeluarkannya    Peraturan
Gubernur    Nomor    42    Tahun    2017 tentang    pemberian    keringanan    PKB, meningkatkan    penerimaan    PKB    di UPTD  Samsat Manado  walaupun  tidak terlalu    besar    implikasinya    terhadap penerimaan  PKB  di  tahun 2017.  Hal ini    dapat    dilihat    dari    kontribusi penerimaan    dari    keringanan    hanya sebesar 2,028%  atau  Rp.  2.926.532.911 dari  total    realisasi    penerimaan    PKB tahun 2017 sebesar Rp. 144.314.472.560.Hal    ini    disebabkan karena    kurangnya    waktu    sosialisasi program keringanan  kepada  masyarakat jadi    banyak    juga    masyarakat    yang tidak    mengetahui  adanya  program keringanan  PKB.  Sosialisasi  yang dilakukan  hanya  melalui  media  sosial seperti facebook dan websitedan membagikan selebaran di salah satu pusat perbelanjaan  yang  sedang  melakukan kontes mobil,
Beberapa  penelitian    terdahulu    yang penulis    jadikan    sebagai  bahan pertimbangan      ketika      melakukan penelitian      di      Samsat      Manado. Penelitian   yang dilakukan  oleh  Ekasari dan    Akbari    (2017)    Hasil    penelitian menunjukkan  tingkat    efektivitas penerimaan    PKB    tahun    2016    pada UPT  Dinas  Pendapatan  Provinsi  Jawa Timur  Malang  Utara  dan  Batu  Kota sudah  efektif,  karena  melebihi  100% yaitu  sebesar 108,18%.  Apsari  (2012) dengan  judul  pengaruh  insentif  pajak BBNKB  terhadap  jumlah wajib  pajak kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di Surabaya    Barat,    Hasil  penelitian menunjukkan  pemberian  insentif  pajak BBNKB    tidak    berpengaruh    terhadap jumlah    wajib    pajak    kendaraan bermotor    yang    terdaftar    pada    awal bulan  pemberlakuan kebijakan  insentif
pajak  yaitu  bulan  April  dan  Mei,  akan tetapi    pada    bulan    Juni    dan    Juli menampakkan  adanya  pengaruh  yang signifikan

## PENUTUP
Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dipaparkan sebelumnya  dapat  kita  ambil  beberapa kesimpulan  bahwa  Pemerintah  Nusa Tenggara Timur berupaya untuk meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak melalui kebijakan perpajakan sepertikebijakan Tax  amnesty  dengan mengeluarkan Peraturan  Gubernur  Nusa Tenggara  Timur  Nomor  57  Tahun  2020 mengenai  program  keringanan Tax Amnesty sangat  membantu  wajib  pajak dalam  melakukan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor.  Adanya  program keringanan tax  Amnesty ini  juga meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor  di  Kabupaten  Manggarai  serta memperkuat  kepatuhan  para  wajib  pajak terhadap  peraturan  perpajakan.  Hal  ini dapat berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak negara dan memperkuat keuangan pemerintah.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  penulis dapatkan,  maka  penulis  memberikan beberapa saran sebagai berikut
1. Bagi Pemeritah Daerah ketika mengambil  ataupun  mengeluarkan kebijakan seperti mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang keringanan ini kiranya dapat menyusun perencanaan atau mempersiapkan  dengan  baik  terlebih dahulu  sehingga  kebijakan  yang dilakukan  dapat  terlaksana  secara efektif. 2. Bagi Kantor Samsat Ruteng, Manggarai Kantor Samsat diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai
sumber informasi dalam mengoptimalisasi program keringanan tax amnesty guna meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor. 3. Bagi Wajib Pajak Penerapan  program  keringanan tax amnesty pada sanksi administrasipajak kendaraan bermotor diadakan agar masyarakat dibebaskan dari denda keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor. Tentu dengan kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan  program  keringanan tax amnesty maupun program keringanan  lainnya  dengan  sebaik mungkin, guna membantu wajib pajak dalam  menunggak  hutang  pajak kendaraan bermotor, khususnya masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. DAFTAR PUSTAKA Apsari,  N.  D.  D.  (2012).  Pengaruh Insentif Pajak Bbn Kb Terhadap  Jumlah  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Yang Terdaftar Di Surabaya Barat. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 1 (1). Darussalam  .  (2014). Tax  Amnesty. Jakarta. Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017).
Tingkat  Efektivitas  Penerapan Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan  Penerimaan  Pajak Daerah  (Studi  Pada  Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan  Provinsi  Jawa Timur  Malang  Utara  dan  Batu Kota). OPTIMA , 1 (2),
74- 86. Erwin  Silitonga  dan  Zainal Mutaqqin.  (2013). Jenis-jenis Amnesty Hery.  (2014). Akuntansi  Pajak . Grasindo. Jakarta Mardiasmo.  (2011). Perpajakan . Andi. Yogyakarta Mardiasmo.  (2013). Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta:Andi Mardiasmo.  (2016). Perpajakan . Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta Mulyono,  Djoko.  (2014). Akuntansi
Pajak. Salemba Empat. Jakarta Muttaqin,  Z.  (2013). Tax  Amnesty  di Indonesia . Refika Aditama. Peraturan  Daerah  Nusa  Tenggara Timur  Nomor  2  Tahun  2020, Tentang Pajak Daerah.
Peraturan  Daerah  Nusa  Tenggara Timur  Nomor  9  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara Timur  Nomor  57  Tahun  2020
Tentang Tax Amnesty. Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Utara Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata  Cara  dan  Besarnya Pemberian      Keringanan,
Pengurangan      Pokok      serta Pembebasan      Denda      Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pohan,  Chairil  Anwar.  (2013) Pengantar Perpajakan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Purwono, Herry. (2010). Dasar-dasar
Perpajakan  dan  Akuntansi Pajak. Erlangga: Jakarta. Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009  tentang kententuan umum dan tata cara perpajakan. Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Perpajakan  membahas  tentang
Pengertian pajak.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Siahaan,  Marihot  P. Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah -Ed.
Revisi-cet.4.-Jakarta:  Rajawali Pers, (2016). Soemahamidjaja Soeparman. (2008). Pajak Berdasarkan Azaz Gotong-royong. Jakarta. Erlangga. Soemitro  Rochmat.  (1998). Dasar- dasar  Hukum  pajak  dan  pajak pendapatan. Rafika Aditama Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung:Alfabeta. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung:Alfabeta Sugiyono.  (2012). Populasi  dan Sampel . Bandung:Alfabeta Supriyanto,  E.  (2015). Akuntansi Perpajakan . Graha Ilmu.
Yogyakarta Trisni  Suryarini,  Tarsis  Tarmudji, (2012). Pajak  Di  Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta Undang-Undang  Nomor  28  Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia . Edisi Sepuluh. Buku Satu. Salemba Empat:Jakarta Wirawan, B. I., & Burton, R. (2013). Hukum pajak, edisi 6. Jakarta: Salemba Empat .
Wondal,  M.,  Lambey,  L.,  &
Wangkar, A. (2018). Implikasi Penerapan  Peraturan  Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. GOING  CONCERN:
JURNAL RISET AKUNTANSI , 13 (04).
Wondal, M., Lambey, L., & Wangkar, A. (2018). Implikasi Penerapan Peraturan  Gubernur  Nomor  42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan  Penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. GOING  CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI , 13 (04).