Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERDA OLEH MENTERI DALAM NEGERI
Novira Maharani Sukma
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang Email: noviramaharani@gmail.com

## Abstrak
Penerapan  sistem  otonomi  yang  diamanatkan  UUD  NRI  1945  berimplikasi  pada terbaginya  kekuasaan  pemerintah  pusat  pada  pemerintah  daerah.  Berdasarkan hal tersebut  pemerintah  daerah  berhak  membentuk  perda  untuk  mengatur  daerahnya, disinilah muncul salah satu peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan  pembinaan  terhadap  pemerintah  daerah  dengan  melakukan  pengawasan terhadap  perda  dengan  cara  melakukan  pengujian  perda  ( excecutive  review ). Pengujian  perda  tersebut  bermuara  pada  mekanisme  pembatalan  perda  yang dianggap  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan  hukum  yang  lebih  tinggi. Namun  disini  terdapat  inkonsisten  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam menggunakan  instrumen  hukum  untuk  membatalkan  perda.  Menteri  Dalam  Negeri hanya  berhak  membatalkan  Perda  Provinsi  dan  peraturan  Gubernur  saja.  tetapi dalam  prakteknya,  pembatalan  perda  secara  keseluruhan  dilakukan  oleh  Menteri dalam negeri dengan menggunakan Kepmendagri. Disinilah terjadi ketidakkonsistenan  dari  segi  kewenangan  dan  penggunaan  instrumen  hukum  oleh pemerintah dalam melakukan pembatalan perda.
Kata Kunci: Pembatalan, Perda, Undang-Undang
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## I.  Pendahuluan
Indonesia  telah  menjalankan  otonomi  daerah  secara  luas  sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai dengan saat ini dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Pada  era  ini,  Pemerintah  Daerah  bersama  DPRD  diberi kewenangan  untuk  membuat  peraturan  daerah  menunjukkan  adanya  peluang bagi daerah mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan secara optimal daerahnya.
Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  dalam  menyusun  dan  mengesahkan perda,  perlu  memperhatikan  pada  adanya  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  demikian,  perda  harus  berdasarkan  atau  memiliki  dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Perda tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  perda  lain,  atau perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  kaitan  dengan  pengawasan represif, perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
Adanya  pengujian  terhadap  peraturan  daerah  yang  dilakukan  oleh pemerintah  tidak  sepenuhnya  diterima  baik  oleh  daerah,  pada  kenyataannya banyak  daerah  yang  merasa  keberatan  jika  peraturan  daerah  yang  telah  dibuat dengan  susah  payah,  membutuhkan  biaya  yang  banyak  dan  waktu  yang  lama pada  akhirnya  dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri,  sehinga  mereka berpendapat  karena  perda  yang  sudah  disahkan  dan  dibuat  dengan  cara  yang benar  untuk  kepentingan  rakyat,  tidak  begitu  saja  dengan  mudah  untuk dibatalkan,  dan  seandainya  dibatalkan  pun  harus  melalui  prosedur  hukum  yang sesuai  dengan  hierarki  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dalam
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yaitu:
1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Prosedur  yang  dimaksud  adalah  melalui  Mahkamah  Agung  RI  karena Mahkamah Agung RI dapat melakukan judicial review terhadap peraturan daerah yang dinilai bermasalah untuk membuktikan apakah peraturan daerah-peraturan daerah  itu  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi derajatnya atau tidak.
Perdebatan  mengenai  berlakunya  pengujian  pembatalan  terhadap  Perda menjadi  pertanyaan  tersendiri  di  era  otonomi  daerah  saat  ini,  mengingat  Perda adalah  produk  kepala  daerah  dan  DPRD  di  suatu  daerah  yang  bersifat  otonom sedangkan salah satu dampak positif berkembangnya ide otonomi daerah adalah menguatnya  eksistensi  Perda  yang  memungkinkan  pengembangan  segala potensi kekhasan daerah mendapat payung yuridis yang jelas.
Pembatalan  peraturan  daerah  (perda)  secara  sepihak  oleh  pemerintah pusat,  dalam  hal  ini  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri,  menimbulkan  polemik  di berbagai stakeholder .  Tidak  kurang  dari  3.143  perda  menjadi  objek  dari
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
kewenangan  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  untuk  membatalkan  perda  dari berbagai  daerah  di  Indonesia.  Mengingat  Pasal  24A  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  telah  memberikan  kewenangan  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang kepada  Mahkamah  Agung,  akan tetapi pada  Pasal  251  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan dualisme pengujian  Perda,  yakni  antara  Mendagri  dan  Mahkamah  Agung.  Ni’matul  Huda berpendapat  pemerintah  pusat  sudah  seharusnya  tidak  diberi  kewenangan  oleh Undang-Undang untuk menilai dan membatalkan Perda atas dasar bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Sebab  kewenangan pengujian sudah diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung. (Ni’matul Huda, 2010 : 340)
Pertanyaan yuridis yang mengemuka dari persoalan ini adalah berkenaan dengan  keabsahan  dari  kewenangan  Mendagri  tersebut  dan  pengaruhnya terhadap  kedudukan  Perda  sebagai  suatu  produk  hukum.  Dalam  hal  ini  penulis menilai  adanya  aturan  yang  tidak  sinkron  yang  mengatur  tentang  kewenangan pembatalan  peraturan  daerah.  Dengan  pertimbangan  tersebut,  diperlukan adanya  suatu  kajian  yuridis  normatif  untuk  menganalisis  pembatalan  peraturan daerah dalam praktik ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Peraturan Daerah
Peraturan  daerah  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  DPRD  dengan  persetujuan  bersama  Kepala  Daerah.  Melalui amandemen  UUD  1945  yang  kedua,  perda  mendapatkan  landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Peraturan  Daerah  merupakan  produk  hukum  yang  paling  bawah dalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan.  Memahami  kedudukan Peraturan Daerah dalam tata perundang-undangan ini menjadi penting agar dalam pembentukan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  sehingga  dapat  terhindar  dari pembatalan  atau  dinyatakan  tidak  sah.Kedudukan  perda  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada di dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, yaitu:
1.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI Tahun 1945);
2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
3.  Undang-Undang  (UU)  atau  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang (Perpu);
4.  Peraturan Pemerintah (PP);
5.  Peraturan Presiden (Perpres);
6.  Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
7.  Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota (Perda Kabupaten atau kota).
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Melihat  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  atas, tentu  saja  ditafsirkan  sebagaimana  dalam  penjelasan  pasal  tersebut dimaksud, bahwa kekuatan hukum daripada Perda otomatis bergantung dan berada  di  bawah  peraturan  perundang-undangan  di  atasnya.  Jimly Asshiddiqiemenyatakan  bahwa  Perda  sejatinya  tak  pernah  dianggap berbeda  dengan  produk  UU  yang  dibuat  oleh  pusat,  yang  membedakan  di antara  keduanya  bukanlah  materi  muatan  ataupun  isi,  akan  tetapi  ruang linkup  keberlakuan  dari  masing-masing  produk  perundang-undangan tersebut,  istilah  Perda  sendiri  dapat  dimaknai  UU  lokal  (locale  statue/locale wet) yaitu Undang-Undang yang bersifat lokal. (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 63) Substansi  materi  daripada  Perda  tidak  diperkenankan  untuk  bertentangan dengan materi dari peraturan perundag-undangan di atasnya.
2.2.  Mekanisme Executive Review Pembatalan Perda
Seperti layaknya peraturan perundang-undangan yang lain, pembentukan Perda tidak lepas dari pengawasan dan pengendalian. Hal ini berkenaan  dengan  kontrol  terhadap  norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan,  melalui  apa  yang  biasa  disebut  dengan mekanisme kontrol norma hukum (legal norm control mechanism) . Ada tiga bentuk  pengawasan  atau  pengendalian  norma  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan, (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 196) yaitu:
1.  Kontrol  yuridis,  yaitu  pengawasan/pengendalian  peraturan  perundang- undangan  melalui  uji  materil (judicial  review) .  Dalam  sistem  peraturan perundang-undangan  Indonesia  untuk  pengujian  Undang-Undang dengan  Undang-Undang  Dasar  menjadi  kewenangan  Mahkamah
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Konstitusi.  Sedangkan  untuk  pengujian  peraturan  perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
2.  Kontrol  administratif,  yaitu  pengawasan  atau  pengendalian  peraturan perundang-undangan  oleh  eksekutif  atau  lembaga  administrasi  yang menjalankan fungsi “bestuur” dibidang eksekutif. Dalam hal ini, misalnya kontrol administratif terhadap Undang-Undang berujung pada pengesahan oleh Presiden.  Dalam hal Presiden terdapat  hal yang luar biasa yang tidak memungkinkan Undang-Undang tersebut diberlakukan, maka  Presiden  berwenang  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang- Undang yang “membatalkan” keberlakukan Undang- Undang yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
3.  Kontrol  politik,  yaitu  pengawasan  atau  pengendalian  peraturan perundang-undangan  oleh  lembaga  politik  misalnya  parlemen.  Dalam hal  ini  perubahan  Undang-Undang  melalui  jalur  hak  inisiatif  sebagai amandemen dari Undang-Undang yang telah disahkan oleh Presiden.
Sebagai  instrumen  hukum  negara,  Peraturan  Daerah  yang bermasalah  tersebut  dapat  dilakukan  pengujian.  Peraturan  Daerah  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  dapat  diuji  lewat  dua  model  kewenangan  yaitu dengan executive  review (pengujian  peraturan  perundang-undangan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pusat)  dan judicial  review (pengujian  peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan).
Pengujian  Peraturan  Daerah  oleh  Pemerintah  ( executive  review ), terdapat  permasalahan  yang  patut  untuk dikaji.  Dalam pengujian Peraturan
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Daerah,  Pemerintah  Pusat  mempunyai  dua  kriteria  untuk  melakukan pengujian, yaitu bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Berdasarkan Pasal 250ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembatalan  peraturan  daerah  yang  bertentangan  dengan  kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang cakupannya meliputi:
a.  terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
b.  terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c.  terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
d.  terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, dan/atau;
e.  diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  antar- golongan, dan gender.
Pemerintah  Pusat  diberi  kewenangan  untuk  membatalkan  peraturan daerah, hal ini tercermin dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  251  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (8),  yang menyatakan sebagai berikut:
(1)  Perda  Provinsi  dan  peraturan  gubernur  yang  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
(2)  Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan  yang lebih  tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan  dibatalkan  oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3)  Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda  Kabupaten/Kota  dan/atau  peraturan  bupati/wali  kota  yang bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi,  kepentingan  umum,  dan/atau  kesusilaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  Menteri  membatalkan  Perda  Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
(4)  Pembatalan  Perda  Provinsi  dan  peraturan  gubernur  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan  keputusan  Menteri  dan pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  dan  peraturan  bupati/wali  kota
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5)  Paling  lama  7  (tujuh) Hari  setelah  keputusan  pembatalan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  kepala  daerah  harus  menghentikan pelaksanaan  Perda  dan  selanjutnya  DPRD  bersama  kepala  daerah mencabut Perda dimaksud.
(6)  Paling  lama  7  (tujuh) Hari  setelah  keputusan  pembatalan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  kepala  daerah  harus  menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.
(7)  Dalam  hal  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  provinsi  tidak  dapat menerima  keputusan  pembatalan  Perda  Provinsi  dan  gubernur  tidak dapat menerima keputusan\pembatalan peraturan gubernur sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dengan  alasan  yang  dapat dibenarkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
(8)  Dalam  hal  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  kabupaten/kota  tidak dapat  menerima  keputusan  pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali  kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dengan  alasan yang  dapat  dibenarkan  oleh  ketentuan  peraturan perundang-undangan, bupati/wali  kota  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Menteri  paling lambat  14  (empat  belas)  Hari  sejak  keputusan  pembatalan  Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.
Pasal  ini  dengan  tegas  menjabarkan  kewenangan  Menteri  Dalam Negeri  yang  berkaitan  dengan  pembatalan  perda  provinsi  serta  perda kabupaten/kota  apabila  Gubernur  yang  memiliki  kewenangan  untuk membatalkan  perda  tersebut  tidak  melakukan  pembatalan.  Mendagri  juga memiliki kewenangan untuk menerima keberatan penyelenggara Kabupaten/Kota terhadap pembatalan Perda yang dilakukan oleh Gubernur, kewenangan  Mendagri  ini  sangatlah  lebih  besar  jika  dibandingkan  saat pengaturanya  pada  saat  berlakunya  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Mengingat sebelumnya pembatalan Perda dalam kaitannya pengawasan  secara  represif  yang  sebelumnya  ada  di  dalam  UU Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  145  merupakan
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
kewenangan  Presiden,  kini  dengan  dirubahnya  UU  Pemerintahan  Daerah menjadi  UU  Nomor  23  Tahun  2014tentang  Pemerintahan  Daerah kewenangan  pembatalan  Perda  semua  beralih  menjadi  kewenangan Mendagri  sehingga  pembatalan  perda  bukan  lagi  menjadi  kewenangan Presiden.  Proses  Raperda  hingga  pada  tahap  Perda  mekanisme pembatalannya  semua  dilakukan  oleh  mendagri  terhadap  seluruh  perda tanpa  terkecuali  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  251  UU  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.
UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  memiliki berbagai perbedaan dan persamaan berkaitan materi yang diatur khususnya mengenai  Pembatalan  Perda.  Persamaan  dari  pengaturan  pembatalan perda  ini  dapat  dilihat  pada  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Mendagri  yakni Mendagri  memiliki  kewenangan  pembatalan  terhadap  Ranperda  APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta rencana tata ruang yang diatur pula dalam UU Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 185 ayat (4) jo Pasal 189.
Perbedaan  yang  signifikan  terjadi  ketika  melihat  kewenangan Mendagri  yakni  adanya  penambahan  pembatalan  yang  masih  bentuknya Raperda pada Ranperda RPJPD dan RPJMD serta mengenai kewenangan yang  dimiliki  Presiden  dalam  Pembatalan  Perda.  Sebelumnya  dalam  UU Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Presiden membatalkan seluruh Perda tanpa terkecuali. Pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  kewenangan  tersebut  dilimpahkan  kepada Mendagri  sehingga  Mendagrilah  yang  memiliki  kewenangan  untuk membatalkan  Perda.  Presiden  hanya  memiliki  kewenangan  terhadap
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
keberatan  yang  diajukan  pemerintah  daerah  terhadap  pembatalan  yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu Mendagri juga berwenangan untuk  membatalkan  perda  apabila  Gubernur  tidak  melakukan  pembatalan terhadap  Perda  yang  diajukan  oleh  pemerintah  Kabupaten/Kota  serta menerima  keberatan  yang  diajukan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  terhadap pembatalan perda yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Selain  hal  tersebut  diatas,  landasan  hukum  Mendagri  dalam melakukan pembatalan perda yaitu adanya Instruksi Mendagri
Nomor:582/476/SJ  tentang  Pencabutan/Perubahan  Peraturan  Kepala Daerah,  Peraturan  Kepala  Daerah  Dan  Keputusan  Yang  Menghambat Birokrasi  Dan  Perizinan  Investasi  yang  diterbitkan  oleh  Menteri  Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. Dalam Instruksi  Mendagri  itu  gubernur  dan  bupati/walikota  di  seluruh  Indonesia perlu  segera  mengambil  langkah-langkah  untuk  mencabut/mengubah perturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah,  peraturan  kepala  daerah  dan keputusan  kepala  daerah  yang  menghambat  birokrai  dan  perizinan investasi.
Gubernur  melaporkan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  melalui Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri atas peraturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah  dan  keputusan  kepala  daerah provinsi  yang  menghambat  birokrasi  dan  perizinan  investasi  dengan mencantukan  Judul,  Bab,  Bagian,  Paragraf,  Pasal  dan  Ayat  untuk dibatalkan.
Bupati/Walikota  melaporkan  kepada  Gubernur  melalui  Sekretaris Daerah  Cq  Kepala  Biro  Hukum  Provinsi  atas  peraturan  daerah,  peraturan
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
kepala  daerah  dan  keputusan  kepala  daerah  kabupaten/kota  yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi dengan mencantumkan Judul, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat untuk dibatalkan.
Bupati dan
Walikota melaporkan perkembangan pencabutan/perubahan  peraturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah  dan keputusan  kepala  daerah  kabupaten/kota  yang  menghambat  birokrasi  dan perizinan investasi kepada Gubernur setiap bulan pada Minggu Pertama.
Gubernur melaporkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan  kepala  daerah  kabupaten/kota  yang  telah  dicabut/diubah  dan peraturan  daerah,  peraturan  kepala  daerah  dan  keputusan  kepala  daerah provinsi yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan pada Minggu Kedua.
Dalam  hal  penyusunan  pencabutan/perubahan  peraturan  daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dapat  berkonsultasi  dengan Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum Provinsi.
Standar  pengujian  perda  oleh  pemerintah  berbeda  dengan  standar pengujian  perda  yang  dilakukan  oleh  Mahakamah  Agung.  Bila  Mahkamah Agung  menguji  suatu  perda  atas  dasar  apakah  satu  perda  bertentangan atau  tidak  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  apakah  prosedur pembuatan  perda  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, Pemerintah  melakukan  pengujian  perda  dilakukan  dengan  standar  yang lebih  luas.  Dikatakan  lebih  luas  karena  pemerintah  menguji  perda  tidak hanya  didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  lebih  tinggi  dari  perda,  tetapi
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
juga  didasarkan  pada  standar  kepentingan  umum.  Kepentingan  umum adalah aspek yang bersifat sosiologis daripada yuridis. Sehingga pengujian terhadap  kepentingan  umum  tergantung  pada  aspek  keberlakuan  berbagai macam  jenis  hukum dan  norma  sosial  yang ada dalam masyarakat.  Dalam penjelasan  Pasal  250  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemeritah  Daerah  disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan melanggar  ketertiban  umum  adaalah terganggunya  kerukunan  antar  warga masyarakat,  terganggunya  akses  terhadap  pelayanan  publik,  terganggunya ketentraman  dan  ketertiban  umum,  terganggunya  kegiatan  ekonomi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dandiskriminasi  terhadap  suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
Namun  hal  itu  adalah  bahasa  peraturan  yang  belum  tentu  sesuai dengan  kondisi  masyarakat.  Bertentangan  dengan  kepentingan  umum menjadi  standar  yang  longgar  yang  ditafsirkan  berdasarkan  kekuasaan penafsir.  Maka  tidak  jarang  tafsir  kepentingan  umum  lebih  mewakili  tafsir penguasa.  Orientasi  kekuasaanlah  terkadang  yang  mewakili  kepentingan umum.  Hal  ini  dapat  dilihat  dimana  ketika  tidak  terjadi  gejolak  atau penolakan  terhadap  berlakunya  suatu  perda  di  masyarakat  juga  dapat dibatalkan  oleh  pemerintah  atas  dasar  bertentangan  dengan  kepentingan umum.  Begitu pula  sebaliknya,  apabila suatu perda dianggap menimbulkan masalah  oleh  masyarakat  dapat  saja  tidak  dibatalkan  oleh  pemerintah  bila perda tersebut sesuai dengan tafsir kekuasaan pemerintah.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## 2.3.  Pembatalan Perda oleh Meteri Dalam Negeri
Executive  Review adalah  pengujian  peraturan  daerah  oleh Pemerintah  yang  lahir  dari  kewenangan  pemerintah  dalam  rangka pengawasan  dan  pembinaan  Pemerintah  Pusat  terhadap  Pemerintah Daerah. Executive  Review merupakan  bagian  dari  sistem  pengawasan dalam  penyelenggaraan  Pemrintah  Daerah,  khususnya  pengawasan  dalam produk  legislasi  daerah.  Pengawasan  Produk  legislasi  daerah  (Perda)  ini dilakukan  agar  materi  muatan  perda  tidak  bertentangan  dengan  peraturan yang  lebih  tinggi  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum. (Fatkhurohman,  2013)  Adanya  kewenangan  Pemerintah  untuk  melakukan pengujian  Perda  hendaknya  tidak  menjadikan  jalan  untuk  mewujudkan superioritas  kekuasaan  Pemerintah  Pusat  atas  Pemerintah  Daerah  dan hukum-hukum lokal yang diagregasi ke dalam bentuk Peraturan Daerah.
Sebenarnya bukan hanya Mendagri yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda, akan tetapi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di  daerah  juga  diberi  kewenangan  yang  sama.  Pembagiannya  adalah Mendagri  berwenang  membatalkan  Perda  Provinsi,  sedangkan  Gubernur berwenang  membatalkan  Perda  Kabupaten/Kota.  Secara  yuridis,  Mendagri dan  Gubernur  sebagai  bagian  dan  wakil  dari  Pemerintah  Pusat  memang punya  dasar  justifikasi  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  produk  hukum daerah.  Fungsi  kontrol  Pemerintah  Pusat  tersebut  dapat  dipahami  sebagai implikasi  dari  desain  konstitusional  otonomi  daerah  yang  dibangun  dalam bingkai  prinsip  Negara  Kesatuan  (unitary  state/eenheidsstaat).  Bingkai  itu yang  kemudian  "memagari"  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia, sehingga  walaupun  Pasal  18  ayat  (5)  UUD  1945  memberikan  otonomi
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
seluas-luasnya  kepada  Daerah,  tanggung  jawab  akhir  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.
Merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  1  angka  7  dan  8  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  (UU  PPP),  Perda  merupakan  peraturan  perundang-undangan yang  dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dengan persetujuan  bersama  Kepala  Daerah.  Kualifikasi  Perda  sebagai  peraturan perundang-undangan dipertegas kembali dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g  UU  PPP  yang  menyatakan  Perda  termasuk  salah  satu  jenis  peraturan perundang-undangan yang secara hirarki posisinya berda di bawah undang- undang (UU).
Dengan  kualifikasi  yang  demikian  itu,  seharusnya  mekanisme pembatalan Perda tunduk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo Pasal  9  ayat  (2)  UU  PPP  yang  pada  pokoknya  mengatur  mekanisme pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah UU dilakukan melalui judicial  review  oleh  Mahkamah  Agung.  Apabila  mengacu  pada  ketentuan tersebut, maka jawaban atas pertayaan di atas sangat jelas, yaitu tidak tepat fungsi  kontrol  Pemerintah  Pusat  terhadap  produk  hukum  daerah dimanifestasikan  dalam  bentuk  kewenangan  membatalkan  Perda,  sebab kewenangan  itu  seharusnya  menjadi  milik  Mahkamah  Agung.  Akan  tetapi, faktanya  Pasal  251  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  telah  memberikan  kewenangan  pembatalan  Perda kepada Mendagri dan Gubernur (executive review), di sinilah terjadi anomali sistem ketatanegaraan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa undang- undang memberikan kewenangan kepada Menteri yang dalam hal ini adalah
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Mendagri untuk membatalkan perda. Hal ini dikarenakan ada payung hukum yang mendasari dan memberikan kewenangan tersebut kepada Mendagri.
Untuk  pengujian  UU  terhadap  Undang-Undang  Dasar  dilakukan oleh Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD 1945, sementara untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU  terhadap  UU  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  24A  ayat  (1)  UUD  1945.  Dengan  demikian,  UUD  1945  telah menegaskan hanya ada mekanisme tunggal untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan  yang  telah  diundangkan  yaitu  melalui  proses  judicial review,  bukan  executive  review.Hal  itu  diperkuat  dengan  Pasal  (  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  diduga  bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Namun berbeda halnya jika kita melihat ketentuan sebagaimana yang termuat  dalam  Pasal  251  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada Mendagri  untuk  membatalkan  suatu  perda.Pembatalan  Perda  sendiri dilakukan  oleh  Mendagri,  hal  ini  tentu  saja  mengalami  suatu  persoalan tersendiri  yaitu  pelaksanaan  review  tidak  sejalan  antara  aturan  dengan praktik.  Review  seharusnya  dilakukan  berjenjang.  Mendagri  melakukan review  terhadap  Perda  provinsi,  Gubernur  terhadap  Perda  kabupaten/kota. Tetapi selama ini pembatalan selalu dilakukan Mendagri dalam bentuk Surat Keputusan.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Selaku  pemegang  kekuasaan  pemerintahan,  Presiden  seharusnya tidak  bisa  membatalkan  Perda,  apalagi  dalam  praktiknya  dilakukan  oleh Menteri  Dalam  Negeri.  Pemerintah  bisa  menjadi  pemohon  pembatalan Perda.  Membatalkan  Perda  sudah  masuk  kualifikasi  kegiatan  yudisial, sehingga  tidak  selayaknya  dilakukan  eksekutif.  Itu  sebabnya,  kewenangan pembatalan Perda perlu dikembalikan kepada Mahkamah Agung. Meskipun demikian, bukan berarti eksekutif tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap  Perda.  Pemerintah  masih  bisa  melakukan  pengawasan  ketika masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Jadi, Pemerintah bisa melakukan executive preview .
UU Pemda sebenarnya mengadopsi dua jenis pengawasan terhadap Perda,  yaitu  pengawasan  preventif  dan  pengawasan  represif.  Pengawasan preventif  diwujudkan  dengan  adanya  evaluasi  terhadap  Rancangan  Perda sebelum  disahkan  (pra-pengesahan).  Sementara  pengawasan  represif diwujudkan  dengan  adanya  mekanisme  pembatalan  Perda.  Namun,  kedua pengawasan  tersebut  berdasarkan  UU  Pemda  yang  saat  ini  berlaku dilakukan oleh Mendagri dan Gubernur. Inilah yang perlu diformulasi ulang, khususnya  mengenai  kewenangan  Mendagri  dan  Gubernur  yang  terkait dengan  pengawasan  represif,  karena  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya hal  itu  tidak  hanya  menimbulkan  anomali  dalam  sistem  ketatanegaraan, tetapi juga bertentangan dengan UUD 1945.
Hal  diatas  memperlihatkan  bahwa  terjadinya  disharmonisasi  antar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas pembatalan  perda,  yakni  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dengan  Undang-Undang
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Adagium  hukum mengatakan  bahwa  suatu  peraturan  perundang-undangan  masih  dianggap berlaku  sebelum  ada  undang-undang  yang  mencabutnya.  Sehingga  kedua undang-undang  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  dalam  upaya pembatalan suatu perda.
Namun  untuk  menjawab  tentang  undang-undang  mana  yang  dirasa lebih “sesuai” sebagai landasan, tentunya kita harus mengacu pada kaidah penyusunan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaidah penyusunan perundang-undangan, jika terjadi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan  setingkat,  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah  pihak pemberi  mandat  undang-undang  tersebut.  Jika  pembentukan  salah  satu undang-undang  diantara  undang-undang  yang  bertentangan  merupakan amanat  langsung  dari  UUD  NRI  1945,  maka  undang-undang  tersebutlah yang  seharusnya  dijadikan  landasan  utama  dalam  kehidupan  hukum  di Indonesia.
Apabila  hal  ini  kita  hubungkan  dengan  perdebatan  mengenai keabsahan  Mendagri  dalam  pembatalan  perda,  maka  penulis  ingin menyampaikan bahwa secara normatif Mendagri memiliki keabsahan dalam pembatalan  perda  karena  berpayung  hukum  pada  Pasal  251  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi, jika melihat  berdasarkan  kewenanangan,  Mendagri  bukanlah  lembaga  yang tepat  dalam  melakukan  pembatalan  perda,  karena  kewenangan  dalam pembatalan  perda  telah  diberikan  oleh  UUD  NRI  1945  kepada  Mahkamah Agung melalui Pasal 24A UUD NRI 1945.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Agar  perdebatan  ini  tidak  berlanjut  dikemudian  hari,  sekiranya  para pembuat  undang-undang  untuk  melakukan  harmonisasi  terhadap  kedua undang-undang  tersebut.  Hal  ini  mengingat  bahwa  potensi  perda  yang bermasalah  tidak  hanya  terjadi  saat  ini,  tetapi  dapat  terulang  di  kemudian hari.
Dalam  rangka  perbaikan  sistem  pengawasan  Perda  ke  depan, kewenangan  Mendagri  dan  Gubernur  sebaiknya  dibatasi  hanya  untuk pengawasan  preventif  saja,  yaitu  dengan  melakukan  evaluasi  terhadap Rancangan Perda sebelum disahkan (executive pre-view). Sementara untuk pengawasan represif, ketika suatu Perda telah berlaku dan mengikat umum, maka  sebaiknya  diserahkan  kepada  lembaga  peradilan  dalam  hal  ini Mahkamah  Agung  melalui  mekanisme  judicial  review.  Formula  yang demikian  selain  berkesesuaian  dengan  amanat  konstitusi  juga  memberikan fungsi  kontrol  Pemerintah  Pusat  terhadap  produk  hukum  daerah  secara proporsional.
Untuk  mewujudkan  formula  yang  demikian,  bisa  ditempuh  dengan dua langkah yaitu dengan mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 251  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  kepada Mahkamah  Konstitusi  atau  dengan  melakukan  revisi  terhadap  UU  Pemda melalui  proses  legislasi  oleh  Pemerintah  dan  DPR.  Langkah  ini  penting dilakukan  mengingat  Perda  adalah  instrumen  utama  pelaksanaan  otonomi daerah.  Apabila  mekanisme  pembatalannya  tanpa  melalui  suatu  proses pengujian  di  pengadilan,  maka  kesewenang-wenangan  Pemerintah  Pusat terhadap  daerah  sangat  potensial  terjadi  yang  pada  gilirannya  dapat mengancam eksistensi otonomi daerah itu sendiri. (M. Imam Nasef, 2016)
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan  Pasal  251  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah,  Perda Provinsi dan peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,  dan/atau  kesusilaan  dibatalkan  oleh  Menteri.  Sedangkan  untuk  Perda Kabupaten/Kota  dan  peraturan  bupati/wali  kota  yang  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau  kesusilaan  dibatalkan  oleh  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat. Apabila  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  tidak  membatalkan  Perda Kabupaten/Kota  dan/atau  peraturan  bupati/wali  kota  yang  bertentangan  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau  kesusilaan,  Menteri  Dalam  Negeri  diberikan  kewenangan  untuk  dapat membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
Secara  yuridis  normatif  Mendagri  memiliki  keabsahan  dalam  pembatalan perda  karena  berpayung  hukum  pada  Pasal  251  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Akan  tetapi,  jika  melihat  berdasarkan kewenangan,  Mendagri  bukanlah  lembaga  yang  tepat  dalam  melakukan pembatalan perda, karena kewenangan dalam pembatalan perda telah diberikan oleh  UUD  NRI  1945  kepada  Mahkamah  Agung  melalui  Pasal  24A  UUD  NRI 1945.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly,  2006, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Jakarta,  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
______________, 2010, Perihal Undang-Undang , Jakarta, PT. Konstitusi Press.
Bagijo,  Himawan  Etsu,  2009,  Pembentukan  Peraturan  Daerah,  Drafting  Proficial Regulations bahasa.
Huda, Ni’matul, 2010, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah , Yogyakarta, FH UII Press.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati,  2010, Ilmu  Perundang-Undangan  :  Jenis,  Fungsi, dan Materi Muatan ,  Yogyakarta. Kanisius.
Sunarno, Siswanto, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika.
Yani, Ahmad, 2013, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif , Jakarta, Konstitusi Press.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Instruksi  Mendagri  Nomor:582/476/SJ  tentang  Pencabutan/Perubahan  Peraturan Kepala  Daerah,  Peraturan  Kepala  Daerah  Dan  Keputusan  Yang  Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi

## JURNAL
Fatkhurohman, Implikasi  Pembatalan  PerdaTerhadap  Ketepatan  Proporsi  Teori Penegakan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia, Jurnal  Dinamika HukumVol. 13 Nomor 1 Januari 2013.

## SUMBER LAIN
Ahmad Yani, Gagal Paham Pembatalan Perda, http://nasional.sindonews.com/read/1120966/18/gagal-paham-pembatalan-perda-
1467280231, diakses pada tanggal 30 Juni 2016.
M. Imam Nasef, Anomali
Pembatalan
Perda,
http/news.detik.com/read/2016/06/23/120229/3240276/103/anomali-pembatalan- perda,diakses pada tanggal 22 Oktober 2016