## Spain and Pandemic COVID-19: State of Alarm to Climate Lacking in Various

## Aspects
Spanyol dan Pandemi COVID-19: State of Alarm hingga Lacking Climate di Berbagai Aspek

## Firsty Chintya Laksmi Perbawani
Program Doktor Ilmu Sosial, Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas bagaimana Spanyol merespons fenomena pandemi COVID-19. Fokus dimulai pada awal kemunculan virus yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan empat lokus utama: (1) general  confinement atau upaya pelarangan masyarakat keluar rumah; (2) penghentian beberapa kegiatan ekonomi; (3) penyediaan sumber daya kesehatan; dan (4) penyusunan kebijakan mitigasi lanjutan. Penulis melihat pola respon yang terjadi cenderung reaktif daripada antisipatif. Walaupun berbagai langkah strategis sudah dilakukan, hingga akhir Juni 2020, Spanyol gagal membendung kurva sehingga menjadi salah satu negara Eropa terburuk dengan total lebih dari 240.000 kasus. Penulis berargumen faktor kontributornya adalah adanya lacking  climate atau iklim serba “kekurangan” di berbagai aspek, sehingga menyebabkan Spanyol menjadi episentrum virus. Kekurangan dapat dilihat secara empiris pada aspek manajemen politis yang asimetris antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal di tujuh belas komunitas otonom; aspek teknologi pengumpulan data yang paradoks; aspek pelayanan kesehatan yang bermasalah; hingga aspek organisasional di tataran Uni Eropa yang mengaburkan fokus Spanyol untuk seharusnya membenahi keadaan nasionalnya terlebih dahulu. Tulisan ini membuktikan bahwa koordinasi menjadi hal yang sangat krusial bagi Spanyol dalam menghadapi krisis kesehatan global, COVID-19.
Kata kunci: Spanyol, pandemi, COVID-19, state of alarm, normalitas baru
This paper discusses how Spain has responded to the COVID-19 outbreaks. The focus of discussion began when virus emergences which prompted the government to issue policies with four main focus: (1) general confinement or efforts to prohibit people from leaving the house; (2) cessation of some economic activities; (3) provision of health resources; and (4) preparation of advanced mitigation policies. The author sees that the response pattern tends to be reactive rather than anticipatory. Although various strategic steps have been taken, Spain failed to stem the curve until the end of June 2020. Therefore, it became one of the worst European countries, with more than 240.000 cases. The author argues that the contributing factor is “lacking climate” in various aspects, causing Spain to become the epicenter of the virus. The shortcomings can be seen empirically in the asymmetric characteristics of political management, between the central government and local government in seventeen autonomous communities; paradoxical aspects of data collection technology; problematic aspects of health services; to the organizational part at the level of the European Union which obscures the focus of Spain on what should first fix its national situation. This paper proves that coordination is very crucial for Spain in facing the global health crisis, COVID-19.
Keywords: Spain, pandemic, COVID-19, state of alarm, a new normality

## Spain and Pandemic COVID-19:
Global Strategis, Th. 14, No. 2 422
Kehadiran  virus  korona  atau  yang  dikenal  dengan  COVID-19 membawa  tantangan  tersendiri  bagi  negara-negara  di  dunia. Kecepatan dan keefektifan dalam merespons dan memanajemen krisis  kesehatan  menjadi  hal  penting.  Tulisan  ini  berfokus  pada respons  negara  Spanyol.  Dimulai  dengan  kasus  COVID-19 pertama Spanyol yang ditemukan pada tanggal 31 Januari 2020 dari seorang turis asal Jerman yang saat itu sedang berada di Las Palmas,  Kepulauan  Canary.  Pada  9  Februari  2020  di  Palma  de Mallorca, Kepulauan Baleares; kasus kedua melibatkan turis asal Inggris di mana sebelumnya memang melakukan kontak dengan turis  Perancis  yang  sudah  terlebih  dahulu  positif  COVID-19 (EUFRA  2020,  2).  Beberapa  fase  awal  mulai  ditemukannya berbagai  kasus  tersebut  menjadikan  Kementerian  Kesehatan Spanyol  memperlebar  langkah  kerja  melalui Coordination of Health Alerts and Emergencies (CCAES). d r.  Fernando  Simon selaku kepala dari CCAES justru terlihat tenang di hadapan publik, mengatakan  pada  publik  bahwa  Spanyol  hanya  akan  mendapat sedikit  kasus.  Namun  yang  terjadi,  semakin  banyak  kasus ditemukan di berbagai daerah komunitas otonom (KO) Spanyol. Melihat kenyataan tersebut, d r. Simon yang juga secara otomatis menjadi aktor utama untuk bertanggung jawab mengoordinasikan upaya pencegahan penyebaran virus, bergegas menyediakan tujuh belas layanan telepon yang bertugas memberikan informasi apa pun terkait dengan COVID-19 pada masing-masing KO (Sanchez 2020, 1).
Sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh d r.  Simon,  pemerintah pusat Spanyol pun sejak bulan Februari hingga awal Maret selalu menunjukkan  sikap  tenang  dan  yakin  bahwa  penyakit  ini  tidak akan  memberikan  dampak  yang  besar  untuk  Spanyol  (Sanchez 2020,  2).    Sikap  tersebut  semakin  mendorong  penulis  untuk mengatakan  bahwa  persepsi  awal  Spanyol  terhadap  fenomena COVID-19  hanya  dinilai  sebagai  hal  yang  tidak  serius  dan  tidak akan  berdampak  besar.  Bahkan  saat  akhir  pekan  di  awal  bulan Maret  2020  berbagai  kegiatan  olahraga  dan  acara  budaya  tetap dilakukan. Pada tanggal 8 Maret 2020 pun kegiatan politik seperti demonstrasi  untuk  memperingati  Hari  Perempuan  Sedunia atau disebut juga dengan Vox party rally (partai terbesar ketiga Spanyol) di Madrid dihadiri setidaknya 120.000 warga. Berlanjut dengan kasus pada KO lainnya, Kementerian Kesehatan Katalonia
mengkonfirmasi ada dua kematian baru di wilayahnya. Begitu pula KO La Rioja, Murcia, hingga Extremadura dengan total kematian baru di angka 14 dan terus bertambah (Mindler 2020).
Puncaknya pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO)  mengumumkan  bahwa  segala  peningkatan  keadaan darurat  kesehatan  masyarakat  yang  diakibatkan  oleh  COVID-19 dianggap sebagai pandemik berskala internasional (EUFRA 2020, 2). Presiden Pemerintahan atau Perdana Menteri (PM) Spanyol, Pedro  Sanchez  mendeklarasikan  bahwa  per  tanggal  14  Maret 2020, Spanyol berada pada State of Alarm (estado de alarma) di seluruh  entitas  teritori  nasionalnya.  Pernyataan  tersebut  secara resmi tertulis dalam pasal 116 Konstitusi Spanyol tepatnya pada dokumen Royal Decree 463/2020, khusus  untuk  menghadapi krisis kesehatan global COVID-19. Konstitusi ini berlaku hingga lima  belas  hari  setelah  diberlakukan  atau  dapat  diperpanjang hingga waktu yang ditentukan. Dengan diresmikannya keputusan tersebut,  ditetapkan single crisis management command yang dikepalai oleh Menteri Kesehatan (BOE 2020). Selain membahas mengenai keadaan awal dan pandangan Spanyol akan COVID-19, tulisan ini juga mengkaji langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Spanyol  sepanjang  krisis  hingga akhir Juni 2020. Penulis berargumen, kegagalan Spanyol untuk menekan  angka  kasus  dikarenakan  dengan  apa  yang  penulis sebut sebagai lacking climate yakni iklim yang serba “kurang” di berbagai  aspek  kebijakan  Spanyol.  Tidak  hanya  pada  salah  satu aspek, misal kesehatan saja, namun juga berbagai aspek lain yang akan penulis kaji lebih dalam pada tulisan ini.

## Langkah-Langkah Strategis Spanyol
Setelah  mengeluarkan  pernyataan  bahwa  Spanyol  berada  pada fase State of Alarm, Pemerintah  Spanyol  mempublikasikan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengatasi krisis kesehatan ini.  Hal  tersebut  juga  menjawab  bahwa  langkah  strategis  yang dilakukan  pemerintah  Spanyol  memiliki  pola  yang  reaktif daripada antisipatif.  Berbagai tindakan dilakukan karena sudah

## Spain and Pandemic COVID-19:
Global Strategis, Th. 14, No. 2 424
semakin banyaknya kasus positif dan angka kematian yang terus bertambah  akibat  COVID-19.  Langkah-langkah  yang  diambil oleh pemerintah Spanyol dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) general confinement yang berkaitan dengan pembatasan mobilitas warga  dan  batas  negara;  (2)  penghentian  kegiatan  ekonomi; (3)  penyediaan  sumber  daya  kesehatan;  dan  (4)  penyusunan kebijakan mitigasi lanjutan.
Pertama,  langkah general  confinement yang  secara  otomatis dilakukan  sesaat  setelah  PM  Pedro  Sanchez  mendeklarasikan kondisi  negara  darurat.  Dalam  dokumen  ofisial  yang dipublikasikan oleh Boletin Oficial del Estado (BOE), keberadaan Royal Decree 463/2020  serta  pasal  116  dan  empat  Konstitusi Spanyol  memberikan  kerangka  legitimasi  yang  jelas  bahwa serangkaian  tindakan  harus  diberlakukan  untuk  mencegah berkembangnya  penyakit  (BOE  2020a).  Langkah  pembatasan pergerakan warga selama dalam keadaan darurat, kecuali untuk melakukan bisnis, layanan profesional, maupun berobat. Seluruh aktivitas pendidikan, tidak hanya sekolah formal saja, termasuk pelatihan lainnya baik yang diajarkan oleh institusi negeri maupun swasta;  semuanya  harus  diberhentikan  selama  fase  darurat  ini (Rodl 2020, 4). Sedangkan dalam hal batas negara (border), pada tanggal  16  Maret  2020  melalui  perintah  Kementerian  Dalam Negeri  INT  /  239/2020  pengontrolan  batas  internal  negara kembali  diberlakukan.  Mereka  yang  diizinkan  untuk  memasuki wilayah  nasional  Spanyol  hanya  warga  dan  penduduk  Spanyol; pekerja lintas-batas; petugas pengangkut barang yang memasok kebutuhan dasar; maupun mereka yang bisa membuktikan situasi tertentu  sehingga  dibebaskan  masuk  ke  wilayah  negara  melalui perjalanan darat. Para pegawai misi diplomatik, kantor konsuler, serta  organisasi  internasional  yang  bertempat  di  Spanyol dibebaskan  dari  aturan  pembebasan  ini  selama  mobilisasi  yang mereka  lakukan  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  yang dibuktikan dengan surat tugas resmi dari institusi masing-masing (Rodl 2020, 15).
Kedua, penghentian kegiatan ekonomi, utamanya yang melibatkan bertemunya  penjual  dan  pembeli.  Seluruh  hotel  dan  tempat akomodasi ditutup, pertokoan dan pariwisata juga ditutup. Namun,
ada  pengecualian  yang  masih  diperbolehkan  untuk  beroperasi seperti yang berkaitan dengan makanan seperti toserba; kesehatan meliputi  klinik,  kedokteran  hewan,  dan  apotek;  layanan  dasar meliputi  bank,  perusahaan  logistik,  hingga  jalan  tol.  Di  bawah Royal Decree-Law 7/2020,  dibahas  pula  mengenai  masalah pajak yang bisa ditangguhkan pembayarannya hingga waktu yang ditentukan karena adanya pandemi COVID-19 ini, dengan syarat besaran pajak tidak lebih dari 30.000 Euro (Rodl 2020, 4). Karena penghentian  kegiatan  ekonomi  ini,  pemerintah  pusat  Spanyol terus  melakukan  langkah  lanjutan  dengan  terwujudnya Royal Decree 10/2020 pada tanggal 29 Maret 2020. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Spanyol memberlakukan skema recoverable paid leave, perusahaan  diwajibkan  untuk  tetap  membayar  gaji para  karyawannya  selama  pemberlakuan lockdown atau  jarak sosial (BOE 2020b, 1). Skema tersebut dipilih pemerintah pusat Spanyol  dengan  tujuan  mengurangi  mobilitas  penduduk  dan menghentikan aktivitas industri yang tidak penting, melengkapi langkah kebijakan kategori pertama.
Ketiga,  langkah  penyediaan  sumber  daya  kesehatan.  Memiliki National  Health  System  (NHS)  atau  sistem  kesehatan  nasional sejak tahun 1986, menjadikan Spanyol sebagai salah satu negara dengan  perawatan  kesehatan  yang  sangat  berkembang.  Bahkan menurut  WHO,  NHS  Spanyol  termasuk  yang  terbaik  di  dunia. NHS Spanyol memberikan perlindungan universal secara gratis, kecuali  untuk  obat-obatan  yang  diresepkan.  Sehingga  asuransi swasta  tambahan  dibeli  oleh  setidaknya  15%  populasi  Spanyol, umumnya  untuk  menjamin  perawatan-perawatan  kesehatan khusus yang tidak dibiayai oleh pemerintah (Edquist & Martinez- Jimenez 2020, 2). Ketika pandemi COVID-19 menyerang, langkah yang strategis diambil oleh PM Sanchez, yang diumumkan pada 18  Maret  2020  bahwa  pemerintah  telah  menasionalisasi  semua rumah  sakit  swasta,  rumah  sakit  militer,  dan  semua  penyedia layanan  kesehatan  di  Spanyol.  Menurut  data  Kementerian Kesehatan  Spanyol,  setidaknya  ada  300  rumah  sakit  dan  klinik swasta  di  Spanyol    yang  dinasionalisasikan.  Semua  penyedia layanan  kesehatan  sektor  swasta  tersebut  merupakan  aktor penting  dalam  sistem  kesehatan  Spanyol  karena  berkualitas sangat  baik  (IMTJ  2020).  Upaya  menasionalisasi  besar-besaran sektor  layanan  kesehatan  swasta  ini  diharapkan  mampu

## Spain and Pandemic COVID-19:
Global Strategis, Th. 14, No. 2 426
mempercepat  penanganan  pasien  positif  dan  menekan  angka kasus  nasional.  Tidak  hanya  itu,  Menteri  Kesehatan  Spanyol, Salvador  Illa,  menjabarkan  langkah  strategis  lain  yakni  seluruh mahasiswa kedokteran tahun keempat di Spanyol akan dilibatkan untuk  membantu  tenaga  kesehatan  untuk  terus  memberikan layanan kesehatan yang terbaik. Selain sumber daya tenaga medis, keberadaan perusahaan yang memproduksi peralatan medis juga diharuskan segera menghubungi pemerintah (Payne 2020).
Keempat,  menyusun  kebijakan  mitigasi  lanjutan.  Mitigasi diartikan sebagai tindakan mengurangi dampak bencana, dalam hal  ini  krisis  kesehatan  global  akibat  COVID-19.  Setidaknya ada  tujuh Royal Decree yang  disetujui  pemerintah  dari  awal state of alarm hingga 7 April dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan atau dampak dari sisi ekonomi (Sanchez 2020, 2). PM Pedro  Sanchez  memutuskan  untuk  menggerakkan  setidaknya 200 miliar Euro atau setara dengan 20% produk domestik bruto (PDB)  Spanyol,  dengan  perincian  100  miliar  Euro  dari  dana publik; dan 100 miliar bersumber dari swasta. Anggaran tersebut digunakan  untuk  menekan  dampak  lanjutan  krisis  pada  aspek ekonomi  dengan  langkah:  memberikan  kredit  bersubsidi  agar likuiditas  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  dan  pengusaha swasta lain tetap terjaga; membayar pasokan dasar air, listrik, dan gas; hingga juga pengurangan iuran atau pajak jaminan sosial bagi perusahaan  terdampak  COVID-19  yang  ingin  mempertahankan pegawainya (Sanchez 2020, 2). Penulis melihat langkah keempat sebagai  kebijakan  yang  realistis,  karena  krisis  kesehatan  tidak hanya berdampak pada kehidupan manusia (melalui kesehatan) tetapi juga ekonomi.
Pertanyaan  analisis  selanjutnya  adalah  tingkat  keberhasilan mana  yang  dicapai  oleh  Pemerintah  Spanyol  dalam  merespons pandemi.  Untuk  mengukurnya  dapat  dilihat  dari  jumlah  kasus yang terkonfirmasi, seperti yang ada pada tabel berikut:
Global Strategis, Th. 14, No. 2
Tabel 1 Angka Kumulatif Kasus Terkonfirmasi COVID-19 per Juni 2020 Negara Jumlah Kasus (dalam jiwa) Brazil 1.370.000 Rusia 641.156 India 566.840 Britania Raya 283.541 Peru 282.365 Chili 275.999 Spanyol 249.271 Italia 240.436 Iran 225.205 Meksiko 220.657 Sumber: ECDC (2020)
Berdasarkan tabel resmi yang dikeluarkan oleh European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),  hingga  30  Juni 2020, angka kumulatif kasus terkonfirmasi COVID-19 di Spanyol mencapai angka 249.271 (ECDC 2020). Angka tersebut membawa Spanyol menjadi negara dengan kasus terbanyak di antara negara- negara Uni Eropa (UE) dan menduduki negara tertinggi ketujuh di dunia. Hal ini memperkuat argumen penulis untuk dijadikan indikator  bahwa  pemerintah  Spanyol  tidak  berhasil  untuk merespons pandemi.

## Lacking Climate Pemerintah Spanyol dalam Manajemen Krisis
Kegagalan yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah kasus yang terjadi  di  Spanyol  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  kontributor. Seperti  yang  telah  penulis  argumenkan  di  awal,  jika  ditilik dengan  perspektif  yang  besar;  maka  yang  paling  tepat  untuk

## Spain and Pandemic COVID-19:
State of Alarm to Climate Lacking in Various Aspects
Global Strategis, Th. 14, No. 2 428
menggambarkannya yakni lacking climate atau iklim yang serba “kurang” di berbagai aspek.
Pertama,  pada  aspek  manajemen  politis.  Pemerintah  Spanyol mengalami lacking in responding pace yaitu  terlambat  untuk merespons pandemi ini. Spanyol sudah melihat apa yang terjadi di Wuhan, Tiongkok bahkan bagaimana COVID-19 menyebar hingga ke Iran dan Italia. Namun, Spanyol yang tidak berbatasan secara daratan  dengan  Italia  cukup  percaya  diri  bahwa  virus  ini  tidak perlu dikhawatirkan. Pada tanggal 9 Februari 2020, d r. Fernando Simon,  kepala  CCAES  menyampaikan  kepada  publik  bahwa Spanyol hanya akan memiliki sedikit kasus. Tetapi enam minggu kemudian,  jumlah  kematian  per  kapita  Spanyol  sudah  tiga  kali lipat lebih tinggi daripada Iran; dan empat puluh kali lebih tinggi daripada Tiongkok (Tremlett 2o2o). Ironi tersebut terjadi karena tidak ada tindakan pelarangan oleh pemerintah pusat. Di Milan, setidaknya 40.000 penonton sepak bola dari Bergamo berkumpul di Stadion San Siro untuk melihat tim kebanggaannya melawan tim dari Valencia. Wali kota Bergamo, Giorgi Gori, mendeskripsikan peristiwa tersebut sebagai “the bomb” yang mampu mengeskalasi angka  terjangkit  COVID-19  di  Bergamo  sebanyak  6.728  kasus baru (Giuffrida 2020).
Dalam aspek yang sama, terjadi lacking in alignmenting. Tidak ada keselarasan yang mudah dibangun oleh PM Sanchez. Bahkan saat Spain’s  Congress  of  Deputies  diselenggarakan  oleh  PM  Sanchez untuk mengajak partai oposisi bersama-sama membuat rencana nasional  membangun  kembali  ekonomi  dan  keadaan  Spanyol karena adanya pandemi; Pablo Casado, pemimpin Popular Party (PP)  bersama  dengan  partai  sayap  kanan  Vox  tetap  mengecam penanganan pemerintahan Sanchez. Keadaan ini berdasar karena PM Sanchez dan Wakil PM Pablo Iglesias terlalu lamban dalam menilai  dampak  COVID-19  yang  tatarannya  sudah  menjadi malapetaka  nasional.  Kenaikan  jumlah  kasus  positif  seharusnya dapat ditekan apabila pemerintah mengumumkan state of alarm lebih cepat. Ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan antar pihak dalam  kongres,  pemerintahan  sosialis  di  bawah  partai  Unidas Podemos  yang  menaungi  PM  Sanchez  dan  Wakil  PM  Iglesias dinilai tidak kompeten. Terlebih lagi, dengan manajemen politis
asimetris antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal di tiap- tiap  tujuh  belas  KO.  Pemerintah  lokal  menolak  ketentuan  yang sudah  ditentukan  pemerintah  pusat,  karena  tidak  dapat  leluasa dan  dengan  cepat  menentukan  keputusan  saat  tiba-tiba  ratusan bahkan  ribuan  kasus  baru  ditemukan  di  wilayah  otonominya (Hunter 2020).
Kedua, pada aspek pengumpulan data terjadi lacking in controlling. Saat kondisi pandemi, terjadi paradoks antara kepentingan kolektif untuk menghentikan penyebaran virus atau menjaga hak privasi tiap  individu  (Paris  2020).  Menurut  laporan  yang  dikeluarkan oleh Spanish Data Protection Agency (AEPD) pada 13 Maret lalu, pemerintah Spanyol tetap menjaga privasi data pribadi masyarakat sesuai  dengan  batasan-batasan  hukum  yang  sudah  ada  dalam pasal lima General Data Protection Regulation (GDPR). Namun situasi berbeda dilaporkan oleh EUFRA, pemerintah pusat Spanyol dinilai tidak dapat mengontrol inisiatif teknologi tertentu. Seperti kekhawatiran yang ditimbulkan Covidapp yang diluncurkan oleh pemerintah lokal KO Madrid di mana mencatat informasi pribadi bahkan nomor kartu identitas nasional (DNI) ataupun foreigner’s identity number (NIE).  Pada  18  Maret  2020,  pemerintah  KO Katalonia juga meluncurkan aplikasi seluler “StopCOVID-19Cat” yang  juga  menimbulkan  keraguan  akan  perlindungan  informasi pribadi  warga  (EUFRA  2020,  8-9).  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  pemerintah  tidak  dapat  mengontrol  dengan  baik.  Tidak hanya itu, collapse of detection atau deteksi data awal yang sangat berantakan juga menjadi faktor kontributor PM Sanchez terlambat untuk mengumumkan state of alarm. Platform sistem komputer “SiVies” di bawah National Center for Epidemiology (CNE) juga kurang memadai, misal dari hampir 10.000 kasus hanya 700 yang masuk  ke database ;  dalam  artian  hanya  8%  saja.  Spanyol  juga mengalami a black week of official data yakni pada kurun waktu 27 Mei hingga 3 Juni yang menunjukkan total kenaikan kematian hanya  sepuluh  saja  (Llaneras  2020).  Ini  menunjukkan  betapa buruknya metode pengumpulan data Spanyol dengan banyaknya ketidakakuratan. Data menjadi hal krusial saat terjadi pandemi, berbagai  disinformasi  mampu  memicu collective paranoia (ketidakpercayaan  bersama),  kebingungan,  hingga  ketakutan (EUFRA  2020,  9).  Dampak-dampak  tersebut  mampu  merusak keefektifan  tindakan  pemerintah  Spanyol  untuk  mencegah

## Spain and Pandemic COVID-19:
State of Alarm to Climate Lacking in Various Aspects
Global Strategis, Th. 14, No. 2 430
penyebaran COVID-19.
Ketiga,  pada  aspek  kesehatan.  Pemerintah  Spanyol  mengalami lacking in providing. Kegagalan  untuk  menyediakan  alat  tes deteksi  awal  COVID-19,  hingga  kekurangan  alat  pelindung  diri (APD) seperti masker, baju medis, hingga sarung tangan. Tenaga medis  pun  juga  menjadi  aktor  krusial  yang  rentan  terinfeksi. Hingga 3 April 2020, angka tenaga medis yang terinfeksi mencapai 25.000  jiwa  atau  15%  dari  total  kasus  terkonfirmasi  (Sanchez 2020,  2).  Menteri  Kesehatan  Salvador  Illa  mengatakan  apabila sebelum pandemi, pengaturan kebutuhan kesehatan dan kinerja rumah sakit ada di bawah wewenang pemerintah lokal tiap KO, maka sekarang semua harus diatur oleh pemerintah pusat. Namun tiap  daerah  memiliki  menolak  dengan  alasan,  jumlah  kasus yang berbeda. KO Madrid yang menjadi episentrum virus harus mendapati  fakta  lonjakan  hingga  tiga  kali  lebih  banyak  dalam sehari saja, Unit Perawatan Intensif (ICU) harus tetap beroperasi walaupun  dengan  alat  yang  terbatas  (NYT  News  2020).  Ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan akses pelayanan medis yang baik, sekalipun NHS Spanyol menjadi salah satu yang terbaik di dunia.
Keempat, pada aspek organisasional, Spanyol menghadapi lacking in prioritizing. Dalam tataran UE, Spanyol dengan negara-negara di  Selatan  lain  seperti  Italia  dan  Prancis  selalu  mendahulukan usaha  menyerukan  perlunya  solidaritas  antar  negara  anggota. Seruan tersebut ditujukan kepada negara-negara di Utara seperti Jerman  dan  Belanda  yang  secara  ekonomi  lebih  baik.  Tetapi ketakutan terjadi apabila upaya solidaritas nantinya akan dirusak oleh  berbagai  kebijakan  yang  tidak  efektif  (Sanchez  2020,  2). Sebagai  contoh,  adanya  krisis  finansial  di  tahun  2008,  Spanyol harus mengalami lonjakan pengangguran setidaknya 27%, utang publik,  hingga  resesi  yang  sangat  drastis.  Toni  Roldan  (dalam Tremlett 2020) seorang ekonom mengalkulasi setidaknya Spanyol membutuhkan  pinjaman  dari European Stability Mechanism (ESM)  sebesar  200  miliar  Euro  untuk  memulihkan  keadaan, bahkan  skenario  ini  bisa  menjadi  lebih  buruk  karena  adanya pandemi.  Hal  tersebut  yang  penulis  maksud  dengan  derajat prioritas; di mana seharusnya fokus Spanyol adalah membenahi
fungsi pemerintahan bukan bergantung diri atas nama solidaritas organisasi  UE.  Dapat  dilihat  bagaimana  “lacking  climate”  pada keempat aspek di atas mampu dijadikan sebagai faktor kontributor yang memperkuat argumen penulis bahwa Spanyol gagal dalam merespons pandemi.
Respons Lanjutan: a New Normality?
Pada  penghujung  bulan  yakni  20  Juni  2020  atau  tiga  bulan setelah  pemerintah  mengumumkan State of Alarm, fase  ini secara  resmi  dicabut.  PM  Pedro  Sanchez  tetap  menghimbau masyarakat  untuk  tidak  meremehkan  protokol  kesehatan  yang harus  dipatuhi  walaupun  pemerintah  sudah  menurunkan  fase kedaruratan  pandemi.  Penggunaan  masker  dan  jaga  jarak  antar warga setidaknya 1,5 meter sudah menjadi kewajiban yang wajib dilakukan setiap warga bepergian ke luar rumah. Dalam pidatonya, PM  Sanchez  juga  mengatakan  dengan  bangga  bahwa State of Alarm terbukti mampu menyelamatkan 450.000 jiwa di Spanyol (McMurty  2020).  Dengan  diakhirinya  fase  tersebut,  kebijakan untuk membuka kembali perbatasan bagi warga yang berasal dari negara-negara anggota UE, Britania Raya, serta negara Schengen mulai diberlakukan. Begitu pula dengan kebijakan bahwa masing- masing  KO  bisa  mengambil  alih  wewenang  pemerintah  pusat kembali  untuk  membuat  peraturan New Normality yang  sesuai dengan kondisi daerahnya.
Pemerintah  lokal  Andalusia  masih  terus  mengalkulasi  situasi, seperti  membatasi  kapasitas  pengunjung  hotel  dan  akomodasi lainnya 50% saja, kolam renang umum 75%, hingga konser di luar ruangan hanya boleh dihadiri 1.500 penonton saja. Hampir sama, yakni  di  Aragon,  pemerintah  lokal  membatasi  pengunjung  klub malam dan bar setengah dari jumlah normalnya dengan catatan tidak ada lantai dansa. Bahkan berbagai pesta lokal pun ditunda hingga  30  September  mendatang.  Wilayah  Asturias  pun  juga masih memberlakukan pembatasan waktu berkunjung di pantai hingga  sore  hari  saja.  Taman  bermain  anak  pun  sudah  dibuka, sabun  pembersih  tangan  disediakan  oleh  pemerintah.  Berbeda

## Spain and Pandemic COVID-19:
State of Alarm to Climate Lacking in Various Aspects
Global Strategis, Th. 14, No. 2 432
dengan wilayah KOC sebelumnya, Cantabria baru memberlakukan new normality sepekan  kemudian  dengan  kapasitas  yang  jauh lebih  sedikit.  Tempat  wisata  alam  hanya  boleh  30  pengunjung saja,  acara  olahraga  hanya  300  orang  saja,  bahkan  pernikahan dibatasi 150 tamu undangan apabila dilakukan di dalam ruangan. Castile-La  Mancha  dan  Castile-Leon  memberlakukan  kebijakan yang  cukup  rata  yakni  semua  wilayah  hanya  dibuka  75%  saja. Extremadura  justru  memberlakukan new lockdowns dalam  dua fase, yakni di fase pertama yang akan terus dilakukan hingga 31 Juli, dan fase kedua dilakukan dengan menunggu perkembangan situasi  lanjutan.  Keputusan  ini  diambil  oleh  pemerintah  KO Extremadura karena banyaknya kasus baru di wilayahnya. Galicia cenderung  positif  untuk  melakukan  normalisasi  baru  bertahap selama sepekan ke depan, dengan gradual 30% menuju 75% dari kapasitas normalnya (Guell 2020).
Sedangkan,  KO  Katalonia  sangat  terbuka  dengan  kebebasan individu  di  wilayahnya.  Kepala  Kesehatan  Daerah,  Alba  Berges, mengatakan bahwa pembatasan kapasitas tidak penting, namun yang penting adalah individual responsibility . Hal tersebut dapat diwujudkan  apabila  tiap  individu  patuh  untuk  menggunakan masker tanpa dipaksa oleh pemerintah (McMurty 2020). Berbeda dengan pemerintah Kepulauan Baleares, La Rioja, dan Kepulauan Canary  yang  masih  membatasi  kapasitas  pengunjung  serta menunda  pesta  lokal.  Begitu  pun  dengan  wilayah  Madrid  yang jauh lebih ketat dan ternyata masih melanjutkan lockdown karena jumlah  kasus  yang  masih  bertambah.  Pemerintah  lokal  Murcia, Navarre,  dan  daerah  Valencia  masih  melakukan  fase  kalkulasi lanjutan,  protokol  kesehatan  tetap  dilanjutkan.  Pemerintah setempat juga tidak ragu untuk membatalkan pesta lari banteng Sanfermines yang cukup terkenal di dunia karena adanya COVID ini. Terakhir, wilayah Pais Vasco atau Basque Country mengatakan pembatasan di area olahraga yakni empat meter persegi per orang (Guell  2020).  Beragam  kalkulasi  dan  analisis  yang  dilakukan masing-masing  pemerintah  otonom  di  Spanyol  ini  bisa  ditilik lebih dalam untuk menghitung keefektifan pola penanganan krisis kesehatan di kemudian hari.
Global Strategis, Th. 14, No. 2

## Simpulan
Penulis  menyimpulkan  bahwa  pemerintah  Spanyol  memberi respons awal yang lamban. Sikap cukup percaya diri bahwa hanya akan sedikit kasus COVID-19 yang ditemukan, menjadi bumerang bagi  pemerintahan  PM  Pedro  Sanchez.  Sehingga  baru  pada 14  Maret  2020  di  bawah Royal Decree 463/2020,  dinyatakan bahwa  Spanyol  berada  dalam state of alarm. Pola  responsnya pun  cenderung  reaktif  karena  semakin  banyaknya  kematian  di tujuh  belas  komunitas  otonominya. Dengan  diberlakukannya state of alarm, berarti  langkah-langkah  strategis  juga  diambil oleh pemerintah. Adanya lockdown yang begitu ketat dan social distancing; diberhentikannya  aktivitas  ekonomi;  penyediaan pelayanan  kesehatan  dan  kebutuhan  medis;  hingga  berbagai kebijakan mitigasi lanjutan. Namun, ini tetap membawa Spanyol menjadi  negara  Uni  Eropa  dengan  jumlah  kasus  tertinggi mencapai  240.000  kasus  yang  menunjukkan  adanya  kegagalan dalam merespons pandemi.
Faktor  kontributor  mengapa  kegagalan  bisa  terjadi  di  Spanyol yakni  adanya “lacking climate” atau  kekurangan  di  berbagai aspek  antara  lain:  (1)  aspek  manajemen  politis  terjadi lacking in responding pace karena respons yang terlambat, juga lacking in alignmenting karena  tidak  selarasnya  kerangka  kerja  yang diinginkan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  lokal  di  masing- masing KO; (2) aspek teknologi pengumpulan data terjadi lacking in controlling karena  data  yang  masuk  pada  sistem  komputasi SiVies tidak  akurat  sehingga  ketidakpercayaan  dan collective paranoia hadir di tengah masyarakat; (3) aspek kesehatan terjadi lacking in providing akan  kebutuhan  alat  pelindung  diri  dan tingginya angka pekerja medis yang juga terinfeksi; serta (4) aspek organisasional terjadi lacking in prioritizing yang mengantungkan diri menyerukan solidaritas UE untuk membantu secara finansial padahal  yang  harus  didahulukan  saat  krisis  kesehatan  adalah perbaikan  pemerintahan  internal  Spanyol.  Kegagalan  untuk menekan angka kasus; terlebih lagi dengan adanya new normality yang mulai dilakukan tiap-tiap komunitas otonom Spanyol tidak menutup  kemungkinan  akan  munculnya second wave atau gelombang  kedua  lonjakan  krisis  COVID-19.  Untuk  itu,  penulis

## Spain and Pandemic COVID-19:
Global Strategis, Th. 14, No. 2 434
harapkan ada kajian lebih lanjut untuk menggambarkan apa yang terjadi di Spanyol berikutnya.

## Referensi

## Jurnal dan Jurnal Daring
Edquist, Kristin & Martinez-Jiminez, Mario. 2020. “Spain’s policy response to the novel coronavirus and COVID-19”. Eastern Washington University, 2020.
EUFRA.  2020.  “Coronavirus  COVID-19  outbreak  in  the  EU Fundamental Rights Implications”. University Institute of Migration Studies, 2020.
Rodl. 2020. “Measures taken by the G o vernment of Spain against the  health  alert  caused  by  COVID-19”.  Rodl  &  Partner, 2020.
Sanchez, Fernando Jimenez. 2020. “The Political Management of the Covid-19 Crisis in Spain”. Gerer le Covid-19, Un tour d’Europe, Foundation Robert Schuman, 2020.

## Artikel Daring
ECDC.  2020.  “Coronavirus  Pandemic  (COVID-19)”.  [daring] dalam  https://ourworldindata.org/coronavirus  [diakses pada 3 Agustus 2020]
Giuffrida,  Angela.  2020.  “Bergamo  mayor  says  football  match escalated  infections  in  Italian  province”  [daring]  dalam https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/ bergamo-mayor-says-football-match-escalated- coronavirus-infections-italian-province  [diakses  pada  2
Agustus 2020]
Guell, Oriol. 2020. “Spain’s new normality: The new rules, region by  region”  [daring]dalam  https://english.elpais.com/ spanish_news/2020-06-21/spains-new-normality-the- new-rules-region-by-region.html [diakses pada 9 Agustus 2020]
Hunter, Simon. 2020. “Spanish PM secures support to extend state of alarm after fierce criticsm in Congress” [daring] dalam https://english.elpais.com/politics/2020-04-23/spanish- pm-secures-support-to-extend-state-of-alarm-after- fierce-opposition-criticism-in-congress.html [diakses pada 7 Agustus 2020] IMTJ.  2020.  “Covid-19:  Spain  Nationalises  Private  Healthcare” [daring]  dalam  https://www.imtj.com/news/covid-19- spain-nationalises-private-healthcare/  [diakses  pada  29 Juli 2020] Llaneras, Kiko. 2020. “The problems Spain’s outdated data methods have  caused  during  a  21st-century  pandemic”  [daring] dalam  https://english.elpais.com/society/2020-06-24/ the-problems-spains-outdated-data-methods-have- caused-during-a-21st-century-pandemic.html [diakses pada 7 Agustus 2020] McMurty, Alyssa. 2020. “COVID-19: Spain bids farewell to state of alarm” [daring] dalam https://www.aa.com.tr/en/europe/ covid-19-spain-bids-farewell-to-state-of-alarm/1884211 [diakses pada 9 Agustus 2020]
Paris,  Maurico.  2020.  “Privacy  and  COVID-19:  An  Orwellian paranoia?”  [daring]  dalam    https://ecija.com/en/sala- de-prensa/costa-rica-privacy-and-covid-19-an-orwellian- paranoia/ [diakses pada 7 Agustus 2020]
Payne,  Adam.  2020.  “Spain  has  nationalized  all  of    its  private hospitals as the country goes into coronavirus lockdown”

## Spain and Pandemic COVID-19: State of Alarm to Climate Lacking in Various Aspects
Global Strategis, Th. 14, No. 2
436
[daring] dalam https://www.businessinsider.com/ coronavirus-spain-nationalises-private-hospitals- emergency-covid-19-lockdown-2020-3?r=US&IR=T [diakses pada 29 Juli 2020] Tremlett, Giles. 2020. “How did Spain get its coronavirus response so  wrong?”  [daring]  dalam  https://www.theguardian. com/world/2020/mar/26/spain-coronavirus-response- analysis [diakses 2 Agustus 2020]
Ward,  Alex.  2020.  “How  Spain’s  coronavirus  outbreaks  got so  bad  so  fast”.  [daring]  dalam  https://www.vox. com/2020/3/20/21183315/coronavirus-spain-outbreak- cases-tests [diakses pada 29 Juli 2020]

## Lain-lain
BOE.  2020a.  “Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo”. [online] dalam https://www.boe.es/buscar/act. php?id=BOE-A-2020-3692 [diakses pada 13 Juli 2020] BOE.  2020b.  “Real  Decreto-ley  7/2020”.  [online]  dalam https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/ BOE-A-2020-3580.pdf [diakses pada 13 Juli 2020]
NYT  News.  2020. Spain’s Health Care Workers are Battling Coronavirus, Unprotected. Here’s How. [video]  dalam https://www.youtube.com/watch?v=i4DngwmTzIA [diakses pada 8 Agustus 2020]