Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i1

## PEMBAHARUAN BERLAKUNYA ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Roby Satya Nugraha 1 ; Christina Febriani Silalahi 2 .
1Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia. 2Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.
Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 E-mail: robysatyanugrha@unpak.ac.id, christinafebri25@gmail.com Naskah diterima : 21/01/2024, revisi : 20/03/2024, disetujui 27/03/2024

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  ialah  untuk  menjelaskan  bahwa  perkembangan  hukum pidana di Indonesia telah mengalami transformasi sejak masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Dalam konteks perubahan sosial dan keinginan untuk menghapuskan produk hukum  kolonial  serta  menggantikannya  dengan  produk  hukum  nasional  yang mencerminkan  nilai-nilai  dan  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Asas  legalitas,  yang semula  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  telah mengalami perubahan menjadi dua pasal dengan penekanan yang lebih kuat terhadap keberlakuan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  meskipun  tidak  diatur  dalam perundang-undangan  resmi.  Ini  mencerminkan  perubahan  paradigma  dalam penerapan  hukum  pidana,  memperluas  ruang  lingkup  pemidanaan  tidak  hanya berdasarkan  pada  hukum  tertulis,  tetapi  juga  pada  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat.  Namun,  hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang  kepastian  hukum  dan konsistensi penggunaan hukum tertulis yang berkontradiksi dengan prinsip lex scripta dalam asas legalitas. Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini bagaimana yang melatarbelakangi  lahir  nya  asas  legalitas  dalam  KUHP  Tahun  2023  dan  bagaimana makna dan Essensi asas legalitas dalam KUHP Tahun 2023 serta bagaimana penerapan asas  legalitas  dalam  kuhp  tahun  2023  dan  akibat  yang  ditimbulkan  nya.  Adapun penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif analisis,  jenis  penelitian  normatif  empiris,  pengumpulan  data  melalui  penelitian kepustakaan dan di dukung dengan penelitian lapangan seperti wawancara, kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini di olah menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian adapun  temuan atau keperbaharuan dalam  asas legalitas memiliki dampak yang  signifikan  terhadap  proses  peradilan  pidana  dan  kepercayaan  masyarakat terhadap keadilan hukum. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk memperluas ruang lingkup  pemidanaan  dan  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat, namun  implementasinya  di  lapangan  masih  menimbulkan  berbagai  perdebatan  di masyarakat.  Pemerintah  dalam  hal  ini  perlunya  meningkatkan  sosialisasi  kepada masyarakat mengenai pembaharuan hukum pidana dalam KUHP, khususnya mengenai Asas Legalitas agar tercipta nya kepastian hukum.
Kata Kunci: Asas Legalitas, Perkembangan Hukum Pidana, Hukum Nasional, dan Hukum tertulis.
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  explain  that  the  development  of  criminal  law  in Indonesia  has  undergone  a  transformation  from  the  pre-independence  period  to  the present. In the context of social change and the desire to eliminate colonial legal products and replace them with national legal products that reflect the values and life of Indonesian society. The principle of legality, which was originally stated in Article 1 paragraph  1 of the Criminal Code, has undergone changes into two articles with a stronger emphasis on the application of law in society, even though it is not regulated in official legislation. This reflects  a  paradigm  shift  in  the  application  of  criminal  law,  expanding  the  scope  of punishment  based  not  only  on  written  law,  but  also  on  the  values  that  exist  in  society. However, this raises questions about legal certainty and consistency in the use of written law which contradicts the principle of lex scripta in the principle of legality. The problems that arise in this research are what is behind the birth of the principle of legality in the 2023 Criminal Code and what is the meaning and essence of the legality principle in the 2023 Criminal Code and how the legality principle is implemented in the 2023 Criminal Code  and  the  consequences  it  causes.  The  research  used  in  this  research  is  descriptive analytical  research,  empirical  normative  research,  data  collection  through  library research and supported by field research such as interviews, then the data obtained from this  research  is  processed  using  qualitative  methods.  Thus,  findings  or  updates  in  the principle of legality have a significant impact on the criminal justice process and public confidence  in  legal  justice.  Even  though  this  change  aims  to  expand  the  scope  of punishment and pay attention to the values that exist in society, its implementation in the field still raises various debates in society. In this case, the government needs to increase outreach  to  the  public  regarding  criminal  law  reforms  in  the  Criminal  Code,  especially regarding the Principle of Legality in order to create legal certainty.
Keywords: Principles of Legality, Development of Criminal Law, National Law, and Written Law.

## A. Pendahuluan
Pembaharuan berlakunya asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menandai  langkah  penting  dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Asas legalitas, yang mengamanatkan bahwa tidak ada perbuatan pidana atau hukuman tanpa dasar hukum yang jelas, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang adil dan berkeadilan.
Hukum  pidana  di  Indonesia  berasal  dari  peninggalan  Belanda  yang  sebelum kemerdekaan menguasai Indonesia sejak itu masih terdapat dualisme dalam hukum pidana yaitu untuk golongan Eropa di Indonesia dan golongan rakyat bukan Eropa.  Pada tahun 1918 satu-satunya hukum yang di kodifikasi berlaku untuk semua golongan penduduk yang berada  dalam  daerah  Indonesia  sejak  1  januari  1918  dan  dinamakan “Wetboek  Van
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Strafrecth ” 1 .  Seiring  perkembangan  Zaman,  kehidupan  sosial  pasti  berubah.  Dalam perubahan kehidupan masyarakat tersebut, dapat di pastikan Hukum juga akan mengalami perubahan.  Menurut Profesor  Soedarto perubahan  hukum  dapat  dipengaruhi  oleh rasionalitas,  peningkatan  produktivitas  dan  taraf  kehidupan,  kemakmuran  yang  merata, perubahan  sikap  mental,  demokrasi.  Karena  perubahan  sosial  berbanding  lurus  dengan perubahan hukum, maka diperlukanlah perubahan dalam bidang hukum 2 . Kitab Undang- undang Hukum Pidana nasional saat ini sudah mengalami pembaharuan yang  signifikan  menerobos  kebaharuan  yang  sesuai  dengan  cita  rasa  bangsa  indonesia, sehingga sudah saatnya untuk berhenti menerapkan asas legalitas formil secara absolut. 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah lanskap hukum pidana  Indonesia dengan memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang menegaskan kejelasan dan kepastian hukum  sebagai  bagian  integral  dari  proses  peradilan.  Dalam  konteks  ini,  pembaruan tersebut tidak hanya berdampak pada penyusunan dan penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial 4 . Memiliki Tujuan menyelidiki dampak dari  pembaharuan  asas  legalitas  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  terhadap sistem  hukum  pidana  Indonesia.  Dengan  menganalisis  perkembangan  terbaru  dalam bidang  hukum  pidana,  kita  dapat  memahami  bagaimana  implementasi  asas  legalitas mempengaruhi  interpretasi  hukum,  penegakan  hukum,  serta  implikasi  sosial  dan politiknya.
Selain itu, sebagai negara yang merdeka, Indonesia tentu ingin seluruh produk hukum kolonial  segera  dihapuskan  dan  digantikan  dengan  produk  hukum  nasional  yang  murni mencerminkan kehidupan masyarakat  Indonesia.  Untuk itu  direncanakan akan dibentuk badan  pengkajian  hukum  pidana  yang  selanjutnya  akan  menyusun  ketentuan-ketentuan Belanda menjadi hukum pidana baru yang sesuai dengan kehidupan bangsa. 5 Sejak Tahun 1946 sudah mulai memiliki keinginan untuk di lakukan nya pembaharuan hukum pidana, tetapi yang menjadi permasalahan bahwa pembuatan produk hukum itu tidak mudah dapat dilihat dalam pembentukan kitab Undang-Undang hukum pidana yang baru yang disebut dengan  kitab  undang-undang  hukum  pidana  nomor  1  tahun  2023. 6 Diharapkan  akan terungkap bagaimana asas legalitas yang diperbarui membentuk landasan yang kuat bagi perubahan positif dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam implementasinya.
Dengan  demikian,  tidak  hanya  menjadi  kontribusi  akademis  terhadap  literatur hukum, tetapi juga sumber informasi penting bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam memahami dinamika hukum pidana kontemporer. Pembaharuan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencerminkan komitmen  Indonesia untuk memperkuat supremasi hukum  dan menjaga keadilan  dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berubah. Dengan memahami evolusi ini, kita dapat
1 Christine S. T. Kansil, Penghantar Hukum Indonesia , cetakan Kesebelas, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm .13.
2 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cetakan Ketiga (Bandung: Alumni,1983), hlm. 97-99.
3 Erika  Priscilia,  Nyoman  Serikat,  Pujiyono ,  “Kajian  Yuridis  Filosofis  Pembaharuan  Asas  Legalitas  Dalam Pembaharuan Konsep KUHP”, Diponegoro Law Journal , (Vol. 8 No. 2, Tahun 2019), hlm. 72.
4 Muchamad Iksan, “ Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinaya h )”. Jurnal Serambi Hukum ( Serambi Law Journal ), (Vol. 11 No. 1 Tahun 2020), hlm. 8.
5 Hwian  Christianto, ”Pembahasan  Makna  Legalitas” , Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan ,  diterbitkan Universitas Indonesia, (No. 3 Tahun 2009), hlm. 364.
6 Ibid , hlm. 365.
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  tantangan  global  yang  terus  berkembang  dalam bidang hukum dan keadilan.

## B. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:
1. Sifat Penelitian Penelitian  ini  bersifat  Deskriptif  Analitis  yaitu  penelitian  yang  memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan di teliti hanya terhadap permasalahan hukum, di dukung dengan ilmu hukum,penerapan aturan hukum yang di dukung oleh teori serta konsep di bidang hukum dan memiliki fakta hukum.
2. Jenis Penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian normatif empiris. yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris  berupa  produk  perilaku  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  empiris  biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan – peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan  data – data yang bersifat sekunder.
3. Teknik Pengumpulan data
a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Yaitu penulisan dengan mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Bahan Hukum Tersier adalah bahan- bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder contohnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia dan lain-lain.
b. Penelitian Lapangan ( Field Research ) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data yang bersifat praktis di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan maupun yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini.
c. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu berarti menjabarkan dan menguraikan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan.

## C. Pembahasan
Pasal 2 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023 yang mengatur  tentang  "hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat"  menimbulkan  sejumlah perdebatan  dan  kontroversi  di  Indonesia.  Di  satu  sisi,  ada  pendapat  yang  mendukung pemberlakuan  pasal  ini  sebagai  upaya  untuk  mengakomodasi  dan  menghormati keberagaman budaya dan hukum di Indonesia. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pasal ini bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan kejelasan dan kepastian hukum.
Pro:
1. Relevansi dan Pengakuan terhadap Hukum Adat: Pasal ini dianggap sebagai langkah positif  untuk  mengakui  dan  melestarikan  hukum  adat  yang  telah  lama  menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di daerah-daerah tertentu di Indonesia.
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Pengakuan  ini  dianggap  sebagai  bentuk  penghargaan  terhadap  keberagaman budaya dan hukum di Indonesia, serta sebagai langkah dekolonisasi hukum pidana dari pengaruh kolonial Belanda. 7
2. Keadilan  Sosial  dan  Lokal:  Pasal  ini  mendukung  penerapan  keadilan  yang  lebih bermakna  bagi  masyarakat  lokal,  yang  seringkali  merasa  bahwa  hukum  nasional tidak selalu mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan mereka. Dengan memasukkan hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  pasal  ini  dapat  memberikan  rasa  keadilan yang lebih besar dalam proses hukum.
3. Dukungan  Terhadap  Kebudayaan  Lokal:  Pemberlakuan  Pasal  2  ayat  (1)  dianggap sebagai  langkah  penting  untuk  melestarikan  dan  mempertahankan  kebudayaan lokal, yang sering kali terancam oleh homogenisasi hukum nasional yang tidak selalu mempertimbangkan konteks budaya setempat.
Kontra:
1. Ketidakpastian Hukum: Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menghasilkan ketidakpastian hukum karena sifatnya yang tidak tertulis dan terbuka terhadap interpretasi yang beragam. Ini bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua warga negara 8 .
2. Konflik  dengan  Asas  Legalitas:  Asas  legalitas,  terutama  dalam  bentuknya  yang formal  (legalitas  formil),  menekankan  bahwa  hanya  perbuatan  yang  telah  diatur secara  jelas  dalam  undang-undang  yang  dapat  dikenakan  pidana.  Dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama jika mengacu pada hukum adat, dapat memunculkan konflik dengan prinsip ini 9 .
3. Bahaya Analogi: Larangan analogi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menjadi tidak berlaku jika hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diterapkan sebagai hukum  yang  formal.  Ini  dapat  membuka  pintu  bagi  penyalahgunaan  dalam penegakan hukum. 10
Kesimpulannya,  pemberlakuan  Pasal  2  ayat  (1)  KUHP  tahun  2023  yang  mengakui "hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat"  memiliki  pro  dan  kontra  yang  perlu dipertimbangkan  dengan  matang.  Sementara  memungkinkan  pengakuan  terhadap keberagaman  budaya  dan  keadilan  lokal,  hal  ini  juga  menimbulkan  tantangan  terkait kepastian  hukum  dan  konsistensi  penegakan  hukum  nasional.  Oleh  karena  itu, implementasi  pasal  ini  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  mekanisme  yang  jelas, serta memastikan bahwa keadilan lokal tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang esensial bagi masyarakat 11 .
Konsep  asas  legalitas  materil  juga  menimbulkan  kontradiksi  secara  konseptual ( conceptual contradiction ), karena dalam konsep legalitas hanya berkaitan dengan hukum tertulis, sedang pada konsep asas legalitas materil hanya berkaitan dengan hukum tidak
7 Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 7.
8 Saiful Anam, (Advokat di kantor Saiful Anam dan Partnerts di Jakarta), Wanwancara , di Kantor Advokat Saiful Anam dan Partners Jakarta, 7 Mei 2024.
9 Barda Arief Nawawi, Seberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 122-123.
10 Sudarto, Hukum Pidana 1 , Cetakan ke-dua, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 22-23
11 Hwian Christianto , Op.Cit, hlm. 380.
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
tertulis.  Unsur  hukum  tidak  tertulis  inilah  yang  secara  konseptual  bertentangan  dengan makna asas legalitas yang hanya mengenal hukum tertulis. 12
Asas legalitas merupakan asas pertama dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu “tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali  atas  ketentuan-ketentuan  pidana  dalam  perundang-undangan  yang  telah  ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam pasal ini yang di maksud dengan undang-undang, ini berarti bukan Undang-undang dalam arti formil saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara materiel merupakan Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,  Peraturan  Daerah  dan  lain-lain  yang  berisi  perumusan  delik  dan  ancaman pidana 13 . Penerapan Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  sistem  hukum  Indonesia.  Pasal  ini  mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, sebagai bagian dari sistem  hukum  nasional.  Dengan  demikian,  hukum  adat  dapat  dijadikan  dasar  untuk menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  mungkin  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam undang-undang  pidana 14 .  Akibat  dari  penerapan  Pasal  2  ayat  (1)  ini  dapat  dirangkum sebagai berikut:
a. Fleksibilitas  dalam  Penegakan  Hukum : Mengakui  hukum  adat  memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, memungkinkan untuk menangani kasus-kasus yang  tidak  sepenuhnya  diatur  dalam  undang-undang,  namun  tetap memperhitungkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 15
b. Substantif:  Dengan  memasukkan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  hukum pidana menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kehidupan sehari-hari orang- orang, meningkatkan keadilan substantif dalam penegakan hukum 16 .
c. Tantangan  dan  Risiko  Ketidakpastian:  Meskipun  memberikan  fleksibilitas, penerapan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  juga  membawa  risiko ketidakpastian  hukum  karena  interpretasi  yang  berbeda-beda  terhadap  norma- norma  tidak  tertulis.  Ini  menuntut  perumusan  yang  hati-hati  serta  pemahaman mendalam terhadap konteks hukum adat di masyarakat 17 .
d. Konflik  Potensial  dengan  Hukum  Nasional:  Pengakuan  terhadap  hukum  adat  juga dapat  menimbulkan  konflik  dengan  hukum  pidana  nasional  jika  norma-norma hukum  adat  bertentangan.  Hal  ini  memerlukan  pendekatan  yang  cermat  dalam penyesuaian dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional. 18
12 Deni SB Yuherman, “Kitik Ideologi Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Dinamika Hukum, (Vol.12 No. 2 Tahun 2012), hlm. 226.
13 Andi Amzah, Asas asas Hukum Pidana , cetakan ketiga edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 43.
14 Nella Sumika Putri, “Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas, Indonesia Criminal Law Review , (Vol. 1 No. 1, Tahun, 2021), hlm. 61.
15 Rika  Kurniasari  Abdulgani, “Rekonstruksi  Asas  Legalitas  Dalam  Konsep  Rancangan  Kitab  Undang- Undangan Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal ,” Institusional Repositories & Scientific Journals , (No. 1 Tahun 2019), hlm.5.
16 Ahmad Bahiej, “ Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyakarakat” , Jurnal Asy-Syir’ah , (Vol. 43, Edisi Khusus, Tahun 2009), hlm.129.
17 Soentandyo  Wignjosoebroto, Dari  Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional:  Dinamika  Sosial  Politik  Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia , (Jakarta: Huma, 2014), hlm. 18.
18 Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum , (No. 2 Tahun 2013), hlm. 18.
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
e. Perlunya  Sosialisasi  dan  Pelatihan: Untuk  menerapkan  dengan  efektif,  diperlukan sosialisasi  yang  menyeluruh  serta  pelatihan  hukum  yang  holistik  di  lintas  sektor, termasuk  bagi  aparat  penegak  hukum,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  yang terkait dengan hukum adat. 19
Mekanisme living law yang cenderung bersifat musyawarah dan sanksi sosial juga bisa menjadi bertentangan. 20 Prinsip hukum pidana " Ultimum Remedium " (hukum sebagai penyelesaian terakhir) menjadi kabur ketika bertemu dengan pasal-pasal living law dalam kitab  undang-undang  hukum  pidana.  Hukum  pidana,  yang  pada  dasarnya  adalah  solusi terakhir  karena  sifatnya  yang  punitif,  menjadi  sulit  untuk  diterapkan  dengan  efektif. Meskipun pengaturan ini mungkin memudahkan penerapan hukum pidana di Indonesia, namun  bertentangan  dengan  prinsip restorative  justice yang  sedang  ditekankan  oleh pemerintah. Selain itu, pengaturan tentang bagaimana pengadilan adat akan menerapkan hukum adat dalam suatu masyarakat juga akan berubah. 21
Dampaknya belum dapat diprediksi secara pasti karena kitab undang-undang hukum pidana  belum  berlaku,  tetapi  kemungkinan  besar  akan  terjadi  kriminalisasi  terhadap tindakan tertentu yang dianggap melanggar nilai-nilai tradisional masyarakat setempat.
Dengan demikian, penerapan Pasal 2 ayat (1) KUHP Tahun 2023 menandai langkah signifikan  dalam  mengintegrasikan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum  pidana  nasional Indonesia.  Namun,  untuk  mencapai  keberhasilan,  dibutuhkan  upaya  yang  serius  dalam mengatasi  tantangan-tantangan yang  muncul, seperti  ketidakpastian hukum dan  potensi konflik dengan hukum nasional, sambil memanfaatkan fleksibilitas yang ditawarkan untuk memperkuat keadilan dan relevansi hukum pidana dalam kehidupan masyarakat.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Pertentangan  pemberlakuan  asas  legalitas  formil  dan  legalitas  materiil  terhadap hukum  yang  hidup  atau  tidak  materiil  dapat  dianalisis  dari  dua  sudut  pandang.  Secara tertulis  dalam  masyarakat,  teori  seharusnya  memberikan  pemahaman  yang  mendalam. Secara  teoritis,  kekuasaan  pertama-tama  diberikan  kepada  lembaga  adat,  berdasarkan makna  asas  legalitas  bahwa  tokoh  adat,  masyarakat  adat,  dan  dasar  pemidanaan  suatu tindakan pidana harus ditentukan oleh lembaga negara hanya sebagai upaya terakhir atau remedi terakhir, setelah semua regulasi hukum sudah ada sebelumnya.
Dengan demikian, penyimpangan terhadap asas legalitas tidak terlalu jauh, karena sumber  hukum  utamanya  tetap  pada  asas  legalitas  formil,  yang  menghendaki  bahwa tindakan pidana harus ditetapkan sebagai perbuatan pidana dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Namun, asas legalitas materiil tetap diberikan  ruang  dalam  Kitab  udang-undang  hukum  pidana,  dengan  mengadopsi  konsep hukum materiil dalam fungsi yang negatif dan positif. Meskipun batasan tindakan pidana adat tidak ditemukan  dalam buku kesatu Kitab  undang-undang hukum pidana, tindakan tersebut masih mendapat ruang dalam sistem hukum.
Prinsipnya, jika suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut layak untuk dipidana.
19 Rocky  Marbun,  Dosen  Universita  Pnacasila  (Dosen  Hukum  Mata  Kuliah  Hukum  Acara  Pidana), Wawancara , di Universitas Pancasila Jakarta, 22 Maret 2024.
20 Warih Anjari, “Eksistensi Delik Adat dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia” , Jurnal Masalah-Masalah Hukum , (Vol. 46 No. 4 Tahun 2017), hlm. 332.
21 Anisa  Fitria  Wibowo,  Azirel  Wibowo  Sadam,  dan  Muhammad  Ramadavin, “Implikasi  Pasal  Living  law dalam KUHP Terbaru terhadap Masyarakat”, Jurnal Selisik , (Vol. 9 No. 1 Tahun 2023), hlm. 126.
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil. Penghantar Ilmu Hukum . Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
Jaya Putra Serikat Nyoman, Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1983.
Sudarto, Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
Wignjosoebroto Soentandyo , Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia , Jakarta: Huma, 2014.

## B. Jurnal
Anjari  Warih,  Eksistensi  Delik  Adat  dan  Implementasi  Asas  Legalitas  Hukum  Pidana Materiil Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Vol. 46 No. 4 Tahun 2017.
Abdulgani Rika Kurniasari, Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undangan Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal, Institusional Repositories & Scientific, No 5 Tahun 2010.
Abubakar Lastuti, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum , No. 2 Tahun 2013.
Bahiej Ahmad, Asas Legalitas Materiil: Mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan Masyakarakat, Jurnal Asy-Syir’ah , Vol. 43, Edisi Khusus, Tahun 2009.
Christianto  Hwian, Pembahasan  Makna  Legalitas . Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan , diterbitkan Universitas Indonesia, No. 3 Tahun 2009.
Priscilia  Erika,  Nyoman  Serikat,  Pujiyono,  Kajian  Yuridis  Filosofis  Pembaharuan  Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP, Diponegoro Law Journal , Vol. 8 No. 2, Tahun 2019.
Ramadavin Muhammad, Sadam Wibowo Azirel,dan Wibowo Fitria Anisa,  Implikasi Pasal Living law dalam KUHP Terbaru terhadap Masyarakat, Jurnal Selisik , Vol. 9 No. 1 Tahun 2023
Yuherman  SB  Deni,  Kitik  Ideologi  Terhadap  Dasar  Kefilsafatan  Asas  Legalitas  Dalam Hukum Pidana, Jurnal Dinamika Hukum , Vol.12 No. 2 Tahun 2012.
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 73-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## C. Lain- lain
Rocky Marbun, Dosen Universita Panacasila ( Dosen Hukum Mata Kuliah Hukum Acara Pidana),  di Universitas Pancasila Jakarta, 22 Maret 2024.
Saiful  Anam,  (Advokat  di  kantor  Saiful  Anam  dan  Partnerts). Wawancara .  Jakarta,  di Kantor Advokat Saiful Anam dan Partners Jakarta, 7 Mei 2024.