SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 751-786 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.43077 alauddin.ac.id/index.php/shautuna - https://journal.uin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam
Nur Azizah 1* , Nurul Mujahidah 2 , Muhammad Safaat Gunawan 3 , Sofyan 4 , Muh Alyan Mulya A 5
1 Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
3 Universitas Hasanuddin, Indonesia
4 Universitas Indonesia Timur, Indonesia
5 Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Indonesia E-mail: 1 akhmadnurazizah90@gmail.com, 2 nurulmujahidah44@gmail.com, 3 muhammadsafaatg@gmail.com,
4 sofyansulle@gmail.com, 5 alyanmulya@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 01 September 2023] [Reviewed: 03 September 2023] [Accepted: 30 September 2023] [Published: 31 September 2023]

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  pandangan  Hukum  Islam  tentang  Penggantian  Biaya  Saksi dalam Memenuhi Panggilan Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan ( field  research )  deskriptif  kualitatif,  adapun  pendekatan  yang  digunakan,  pendekatan  yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Polres  Gowa,  Kejaksaan  Gowa  dan  masyarakat  yang  pernah  menjadi  saksi  dalam  penyelesaian perkara di kabupaten Gowa. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penggantian  biaya  pemanggilan  saksi  di  kabupaten  Gowa  belum  terlaksana  sesuai  dengan  apa yang  diatur  dalam  Pasal  229 KUHAP.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  yaitu karena  pos anggaran yang diberikan setiap tahun hanya meningkat beberapa persen sedangkan peningkatan jumlah  kasus  yang  terjadi  dan  yang  terlapor  melonjak  setiap  tahunnya,  dan  menyebabkan pemberian penggantian biaya pemanggilan saksi belum optimal diberlakukan. Dalam hukum Islam penggantian  biaya  pemanggilan  saksi  tidak  diatur  secara  spesifik  akan  tetapi  dalam  al- Qur’an disamakan dengan pemberian hak secara menyeluruh untuk menciptakan keadilan bagi manusia. Kata kunci: Penggantian Biaya; Pemanggilan Saksi; Pasal 229 KUHAP; Hukum Islam

## Abstract
The  subject  matter  of  this  study  is  the  Islamic  Law  view  on  Reimbursement  of  Witness  Costs  in Fulfilling Summons Based on Article 229 of the Code of Criminal Procedure in Gowa District from an  Islamic  legal  perspective.  The  type  of  research  used  in  this  study  is  a  type  of  qualitative descriptive field research, as for the approach used, normative juridical and normative theological approaches, then the primary data sources are interviews conducted at the Gowa Police Station, the Gowa Prosecutor's Office and the community who have been witnesses in solving cases in Gowa district. Both secondary data sources are sourced from books, journals, and other sources related to  this  research.  Data  collection  methods  carried  out,  namely  observation,  interviews, documentation  and  literature  studies.  The  results  of  the  research  obtained  are  that  the
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
reimbursement of witness summoning costs in Gowa district has not been carried out in accordance with what is stipulated in Article 229 of the Code of Criminal Procedure. The inhibiting factors are because the budget items given each year only increase by a few percent while the increase in the number of cases that occur and those reported soar every year, and causes the reimbursement of witness summoning costs has not been optimally applied. In Islamic law, the reimbursement of the cost  of summoning witnesses is not  specifically regulated but  in  the Qur'an is equated with the granting of the right to all to create justice for human beings.
Keywords: Reimbursement; Witness Summoning; Article 229 of the Code of Criminal Procedure; Islamic Law

## 1. Pendahuluan
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah  Ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  tata  cara  yang dibenarkan  Undang-Undang  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa. 1 Pembuktian merupakan Ketentuan yang membatasi sidak pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim,  penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. 2 Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang  hanya  apabila  terdapat  sekurang-kurangnya  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  dan  ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya. 3 Diperlukannya minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan penjelasan dari ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. 4 Karena  pada  sifatnya  hukum  dapat  memberi  keadilan  dan  menentukan  siapa  yang bersalah  dan  siapa  yang  benar.  Hukum  dapat  menghukum  siapa  yang  salah,  hukum  dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar akan diberikan sanksi hukuman. 5
Perlunya pembuktian tentunya agar manusia tidak semaunya saja menuduh orang lain dengan  tanpa  adanya  bukti  yang  menguatkan  tuduhan  tersebut.  Adanya  kewajiban  ini  akan
1 Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” Yuridika 32, no. 1 (2017): 17 – 36, https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780.
2 Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jaki Asti, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia,” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 20,  no.  1  (2022):  79 – 98, https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780.
3 M  Zen  Abdullah,  “Urgensi  Perlunya  Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana  Nasional  Di  Indonesia  Yang  Lebih Responsif,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 1 (2020): 281 – 87, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885.
4 Fabritio Gumeleng, “Kajian Yuridis Terhadap Putisan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP,” LEX PRIVATUM 10, no. 4 (2022): 1 – 15, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42404.
5 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana Prenada Media Group (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 54
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
mengurungkan  gugatan  orang-orang  yang  dusta,  lemah  dan  gugatannya  hanya  karena  asal menggugat saja. 6 Oleh karena itu, Imam Malik dan sebagian fuqaha tidak membenarkan gugatan yang tak nampak adanya kebenaran dan penggugat nya tidak perlu dimintai sumpahnya, karena semata-mata melihat qarinah-qarinah lahiriyah . 7 Sumber hukum atau dasar pengaturan hukum tentang  alat  bukti  yang  sah  terdapat  pada  pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  yaitu,  Keterangan  saksi , Keterangan ahli , Surat, Petunjuk , Keterangan terdakwa. 8
Dalam hal ini keterangan saksi menjadi alat bukti utama dalam proses peradilan pidana dan menempati posisi kunci dalam pembuktian di persidangan. 9 Karena dengan adanya kesaksian sangat  membantu  seorang  hakim  dalam  menetapkan  hak  dan  memutuskan  hukuman  kepada seseorang  atau  memutuskan  tidak  bersalah  terhadap  orang  yang  dituduh  dan  difitnah  telah melakukan kejahatan, pada umumnya sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi. 10 Kemudian  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak  terhadap  saksi  yang  dipanggil  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pada  Pasal  229  KUHP: “ Ayat  1  saksi  atau  ahli  yang  telah  hadir  memenuhi  panggilan  dalam  rangka  memberikan keterangan  di  semua  Tingkat  pemeriksaan,  berhak  mendapatkan  penggantian  biaya  menurut peraturan  perundang-undangan. Ayat  2  pejabat  yang  melakukan  pemanggilan  wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ”. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban menjelaskan bahwa saksi harus memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta  bendanya  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksiannya  yang  akan, sedang, atau telah diberikannya. Selanjutnya saksi berhak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, memperoleh penggantian biaya hidup sementara sampai
6 Noercholis Rafid. A, “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare,” DIKTUM: Jurnal
Syariah Dan Hukum 18, no. 2 (2020): 213 – 32, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1315.
7 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h. 42
8 Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana,” Lex Crimen 6, no. 2 (2017): 75 – 82, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15346.
9 Islamul Haq, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah, “Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (June 2020): 1 – 14, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14295.
10 Arbanur Rasyid, “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 6, no. 1 (2020): 29 – 41, https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442.
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
batas  waktu  perlindungan  berakhir,  serta  berhak  untuk  ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 11
Menyikapi poin-poin yang menjadi hak dari saksi dan korban, beberapa hal yang menjadi hak tentulah harus diberikan terlebih mengingat keberadaan saksi dalam proses persidangan itu sangatlah membantu dalam hal mengungkap fakta-fakta dalam suatu perbuatan tindak pidana. Banyak orang yang mungkin mengetahui beberapa hal yang menjadi hak dari seorang saksi, akan tetapi tidak semua hak saksi tersebut diketahui oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang apa saja yang menjadi hak seseorang ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian di Pengadilan.  Kasus  seperti  ini  sering  sekali  terjadi  akibat  kurangnya  pengetahuan  masyarakat tentang hukum.

## 2. Literatur Review
Mukhammad  Iksan, Kebijakan  Legislatif  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia, tahun 2011. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh  seorang  saksi  yang  dipanggil  untuk  memberikan  kesaksian  mulai  dari  pemanggilan pada  saat  penyidikan  sampai  dengan  memberikan  kesaksian  dimuka  persidangan,  sementara peneliti  akan  membahas  secara  mendetail  mengenai  hak-hak  saksi  khususnya  dalam mendapatkan penggantian biaya pemanggilan. Lisa Hajini Purba, Penggantian Biaya kepada Saksi atau Ahli dalam Rangka Memberikan Keterangan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Takengon),  Jurnal  Ilmu  Hukum  Reusam  Universitas Malikussaleh  tahun  2020.  Dalam  penelitian  ini  menjelaskan  pentingnya  pemberian  hak penggantian  biaya  pemanggilan  kepada  saksi  dan  ahli  dalam  penyelesaian  suatu  perkara peradilan  mengingat  pentingnya  kehadiran  seorang  saksi  dan  ahli. Rizki  Septimaulina, “Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya ( The Fulfillment of a Witness/An Expert Right in Obtaining Compensation)” , law journal Universitas Syiah Kuala tahun 2018, dalam Artikel ini membahas tentang pemenuhan hak saksi/ahli dalam mendapatkan penggantian biaya menurut  Pasal  229  KUHAP  dalam  tingkat  penyidikan  di  Kepolisian.  Sementara  Peneliti  akan
11 Lisa  Purba  Hajini  Purba,  S  Sumiadi,  and  Y  Yusrizal,  “Penggantian  Biaya  Kepada  Sakso  Atau  Ahli  Dalam  Rangka Memberikan  Keterangan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Studi  Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Takengon),” REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2021): 128 – 36, https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3865.
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
membahas  tentang  penggantian  biaya  pemanggilan  saksi  berdasarkan  Pasal  229  KUHAP  di Pengadilan.

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan ( field  research )  deskriptif  kualitatif  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Gowa  yaitu  Polres  Gowa  dan Kejaksaan Negeri Gowa. Dalam penelitian ini ada macam dua pendekatan yang digunakan yaitu yuridis  normative  pendekatan  teologis.  Sumber  data  primer  dikumpulkan  dari  penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa dan masyarakat kabupaten Gowa  yang  pernah  menjadi  saksi  dengan  menggunakan  metode  wanwancara  atau  interview kepada  penyidik,  jaksa  penuntut  umum,  dan  masyarakat  yang  pernah  menjadi  saksi  proses penyelesaian  perkara  di  kabupaten  Gowa  guna  untuk  mendapatkan  informasi  tentang Penggantian Sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa buku, jurnal, thesis,    dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Adapun  metode  pengumpulan data yang digunakan dalm penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Pengaplikasian  Pasal  229  KUHAP  tentang  Penggantian  Biaya  Pemanggilan  Saksi  di Kabupaten Gowa
Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.  Semua  perkara  pidana  selalu  bersandar  pada  pemeriksaan  saksi,  tidak  ada  satu  pun perkara pidana yang tidak menggunakan saksi sebagai alat bukti yang berperan penting dalam proses  pemeriksaan  di  pengadilan. 12 Penyelesaian  proses  perkara  pidana  tidak  luput  dari keberhasilan  alat  bukti  yang  dihadirkan  dimuka  persidangan.  Dalam  hal  ini  alat  bukti  yang dimaksudkan adalah keterangan saksi. Dalam proses persidangan, terutama yang berhubungan dengan  saksi,  banyak  kasus  yang  akhirnya  tidak  dapat  diungkapkan  dikarenakan  tidak  adanya saksi yang bisa mendukung tugas penegak hukum.
12 Rizki Septimaulina, Suhaimi Suhaimi, and Mujibussalim Mujibussalim, “Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya,” Syiah Kuala Law Journal 2, no. 1 (2018): 89 – 101, https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10589.
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
Keberadaan  saksi  dalam  proses  penyelesaian  perkara  memiliki  peran  utama  di  dalam proses peradilan.   Akan tetapi  keberadaanya,   terkadang hanya dipandang  sebelah  mata  oleh sebagian besar masyarakat, pemerintah dan oleh penegak hukum yang ada di negara ini. Faktor- faktor  yang  menyebabkan  banyak  kasus-kasus  pidana  yang  tidak  dapat  terselesaikan  di pengadilan salah satunya yaitu saksi yang tidak dapat memberikan kesaksian diakibatkan tekanan dari berbagai pihak utamanya tekanan emosional maupun fisik, dalam hal ini perlindungan bagi saksi sangat diperlukan karena telah menyangkut Hak Asasi Manusia.
Berbagai regulasi yang ada,  seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  sebagian  besar  mengatur  tentang  perlindungan terhadap saksi yang kemungkinan besar  di dalam regulasi tersebut memunculkan pelanggaran- pelanggaran  baru  yang  dapat  merugikan  saksi.  Sehubungan  dengan  kedudukan  saksi  tentu sangatlah erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak seorang saksi. Oleh karena itu, Undang-Undang telah mengeluarkan peraturan untuk memberikan perlindungan bagi saksi  untuk  memperoleh  hak-hak  yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan  yang ada. Perlindungan saksi yang dicantumkan pada KUHAP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam suatu proses sidang peradilan, sebagai berikut: 13
a. Pasal  166  :  yang  intinya  mengatakan  bahwa  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  penuntut umum  dan  penasehat  hukum  kepada  terdakwa  maupun  saksi  tidak  boleh  bersifat menjerat.
b. Pasal 177 : saksi berhak mendapat penerjemah
c. Pasal 229 : saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan
d. Pasal 117 : saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan
Kemudian dalam Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan  bahwa  Saksi  berhak  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  diri  pribadi, keluarganya,  dan  harta  bendanya  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksiannya  yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya.  Selanjutnya  saksi  berhak  untuk memperoleh  penggantian  biaya  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan,  memperoleh
13 Wiwik Afifah and Gusrin Lessy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 20 (2014), https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358.
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
penggantian  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan  berakhir,  serta  berhak untuk  ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan keamanannya. 14
Dan diantara hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  dan KUHAP terdapat hak untuk mendapatkan penggantian biaya. Hal  ini  dimaksudkan  agar  saksi  mendapatkan  akomodasi  dari  proses  persaksiannya  di  kantor kepolisian  atau  pengadilan.  Berkenaan  dengan  penggantian  biaya  pemanggilan  saksi/ahli  di Polres  Gowa  pada  proses  pelaksanaan  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  saksi,  Syahruddin (Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Gowa unit Tipidkor) mengatakan bahwa:
“ Selama  melaksanakan  tugas  di  Polres  Gowa,  penggantian  biaya  pemanggilan  saksi belum pernah dilakukan. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran yang disediakan untuk hal tersebut”. Akan tetapi, Pihak Polres Gowa masih menyediakan komsumi jika proses penyidikan berlangsung. Komsumsi yang disedikan berupah komsumsi berat dan ringan. Namun,  apabila saksi bertempat tinggal di daerah yang jauh atau saksi tidak memiliki uang ataupun kendaraan untuk menghadiri panggilan penyidikan, maka dari itu, pihak Polres akan berkoordinasi langsung dengan Polsek setempat . 15
Pola  koordinasi  yang  dilakukan  antara  Polres  dan  Polsek  adalah  upaya  untuk mengantarkan saksi ke kantor Polisi tempat penyidikan berlangsung. Jika pola koordinasi yang dilakukan  antara Polres dan Polsek mengalami kendala yang mengakibatkan Polsek tidak mampu mengatarkan saksi ke pihak Polres, Syahruddin mengatakan bahwa:
“ Apabila  pihak Kapolsek sibuk  dan tidak bisa  mengantarkan saksi  ke Polres maka saya akan  menghubungi  kepala  desanya,  agar  kiranya  kepala  desa  akan  mengantarkan warganya untuk menghadiri proses pemeriksaan . ” 16
Kendala yang biasanya dihadapi oleh pihak polsek adalah keterbatasan kendaraan dinas, apalagi Kantor Polsek berada di pelosok kabupaten. Kendala tersebut masih relatif,  sebab masih banyak kendala-kendala yang mungkin terjadi pada proses pemanggilan saksi. Tindakan solutif yang  bisa  dilakukan  adalah    berkoordinasi    dengan  pihak  pemerintah  setempat  untuk menghadirkan  saksi  di  polres,  khususnya  bagi  warga  yang  kurang  mampu.  Syahruddin  juga mengatakan bahwa:
14 Nova Ardianti Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari  Undang- Undang  Perlindungan  Anak,” Media  of  Law  and  Sharia 2,  no.  2  (2021):  134 – 45, https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493.
15 Syahruddin, Penyidik Pembantu Unit 4 Tipidkor Polres Gowa, Wawancara, Gowa tanggal 17 Mei 2019
16 Syahruddin, Penyidik Pembantu Unit 4 Tipidkor Polres Gowa, Wawancara , Gowa, tanggal 17 Mei 2019
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
“ Dan  jika  saksi  berprofesi  sebagai  seorang  aparatur  negara  ataupun  PNS,  maka  pihak kepolisian  akan  mengirimkan  surat  kepada  instansi  tempat  saksi  bekerja  agar  kiranya diberikan izin untuk menghadiri proses penyidikan di Kantor Polisi (Polres). Selain saksi yang  mintai  keteranganya,  kehadiran  ahli  juga  sangat  dibutuhkan.  Ahli  dihadirkan  di Polres  untuk  menerangkan  suatu  kedudukan  hukum  terhadap  suatu  peristiwa  hukum tertentu. Namun, ahli memiliki biaya pemanggilan tersendiri . ” 17
Pada Dasarnya ahli juga memiliki kedudukan yang sama di dalam menghadiri panggilan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari data lapangan, terdapat perbedaaan yang cukup signifikan antara kehadiran saksi dan ahli pada saat proses penyidikan. Sebagaimana saksi tidak mendapatkan pengantian biaya pemanggilan sama sekali  sedangkan kehadiran ahli pada saat penyidikan  di  Polres  Gowa  justru  mendapatkan  biaya  pemanggilan  dan  telah  memiliki  pos anggaran tersendiri dari pemerintah.
Kehadiran seorang saksi tidak berhenti di proses penyidikan saja. Sebab, keterangan saksi masih dibutuhkan dan berlanjut dalam proses persidangan khususnya pada tahap pembuktian. Pasca  penyidikan di  kepolisian, saksi harus berhadapan kembali dengan pihak kejaksaan sebagai pemegang  pembuktian  dan  penuntutan.  Di  saat  pembuktian  tersebut,  saksi  harus  diminta kesediannya  untuk  menghadari  sidang  pembuktian  sehingga diharuskan adannya penggantian biaya pemanggilan  yang diberikan kepada saksi oleh pihak kejaksaan. Menurut  Arifuddin, S.H, M.H (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gowa) menerangkan bahwa:
“ Kejaksaan  Negeri  Gowa  telah  menyediakan  alokasi  dana  penggantian  biaya pemanggilan  saksi  berupa  uang  akomodasi/transportasi  yang  telah  dianggarkan  oleh Kejaksaan.  Dalam  penganggaran  tersebut  tidak  semua  saksi  dapat  diberikan  biaya penggantian  hanya  yang  berdomisili  jauh  dari  kantor  Kejaksaan  Negeri  Gowa  dan dianggap  kurang  mampu  sehingga  saksi  yang  berdomisili  tidak  jauh  dari  Kantor Kejaksaan  Negeri  Gowa  dan  masih  dalam  kategori  mampu  tidak  mendapatkan penggantian biaya pemanggilan saksi. Dan untuk ahli  yang telah memberikan  pendapat pada  proses  persidangan  juga  mendapatkan  pergantian  biaya  pemanggilan  dengan catatan telah menyampaikan keahlian dan pendapatnya dengan sebaik-baiknya ” . 18 Dari  penjelasan  tersebut,  pemenuhan  penggantian  biaya  pemanggilan  saksi  atas  Pasal 299 KUHAP di Kejaksaan Negeri Gowa telah direalisasikan dengan beberapa pertimbangan. Dari pertimbangan tersebut, saksi yang dikehendaki  mendapatkan penggantian biaya pemanggilan dikhususkan bagi saksi yang kediaman (domisili) yang jauh dari pengadilan (Pengadilan Negeri Sungguminasa)  dan  termasuk  masyarakat  kurang  mampu.  Dengan  demikian,  apabila  seorang
17 Syahruddin, Penyidik Pembantu Unit 4 Tipidkor Polres Gowa, Wawancara , Gowa, tanggal 17 Mei 2019
18 Arifuddin, S.H, M.H Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gowa, wawancara , Gowa, tanggal 17 Mei 2019.
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
saksi  memenuhi  panggilan  dan  telah  memberikan  keterangan  dalam  proses  persidangan. Namun,  saksi tersebut berdomisili tidak jauh dari pengadilan (Pengadilan Negeri Sungguminasa) dan  merupakan  masyarakat  dalam  taraf  sejahtera  atau  mampu,  maka  dari  itu,  saksi  tersebut tidak mendapatkan penggantian biaya pemanggilan sama sekali.
Pertimbangan  Kejaksaan  Negeri  Gowa  untuk  tidak  memberikan  penggantian  biaya pemanggilan  saksi  bagi  yang  berdomisi  dekat  dengan  pengadilan  serta  masyarakat  mampu, nampaknya dirasakan oleh beberapa saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa  meliputi,  Saksi  Daeng  Naba  (Kepala  Desa)  asal  Bonto  Lempangan,  Darmawati (PNS) asal Samata, Maryani (IRT) asal Bonto Sunggu, Syamsiah (IRT) Tombolo Pao, dan Irmawati (IRT) asal Palantikankang.
Saksi  Daeng  Naba  merupakan  Kepala  Desa  Bonto  Lempangan  dan  berdomisili  di  Desa Bonto Lempangan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Takalar dan Saksi Syamsiah (IRT) asal Tombolo Pao, namun tidak termasuk masyarakat kurang mampu menyampaikan bahwa:
“ Selama  menjadi  seorang  saksi,  belum  pernah  mendengar  adanya  penggantian  biaya pemanggilan saksi. Saya menghadiri persidangan dikarena adanya surat panggilan yang diberikan  oleh  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa,  sehingga  saya  menghadiri  panggilan tersebut ” . 19
Di  sisi  lain,  Saksi  Darmawati  (PNS)  asal  Samata,  Maryani  (IRT)  asal  Bonto  Sunggu,  dan Irmawati (IRT) asal Palantikang dengan domisli yang lebih dekat mengatakan bahwa:
“ Saya  juga  tidak  tahu  jika  ada  peraturan  yang  mengatur  bahwa  seorang  saksi  berhak mendapatkan biaya penggantian ketika menghadiri penyidikan ataupun pembuktian di Kepolisian, Kejaksaan ataupun di Pengadilan. Setahu saya memang kadang diberi makan siang  ketika  menghadiri  pemeriksaan  di  kantor  Kejaksaan,  akan  tetapi  untuk  biaya transportasinya itu ditanggung sendri olehnya ” . 20
Jawaban  dari  beberapa  saksi  di  atas,  baik  Saksi  Daeng  Naba  (Kepala  Desa)  asal  Bonto Lempangan,  Darmawati  (PNS)  asal  Samata,  Maryani  (IRT)  asal  Bonto  Sunggu,  Syamsiah  (IRT) Tombolo Pao, dan Irmawati (IRT) asal Palantikang, memberikan penekangan bahwa pergantian biaya  pemanggilan  saksi  pada  dasarnya  diberikan  kepada  masyarakat  kurang  mampu  dan memiliki  domisili  yang  jauh  dengan  pengadilan.  Meskipun  memiliki  jarak  domisili  yang  jauh
19 Dg. Naba dan Syamsiah, Saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara , Gowa, tanggal 28 Juni 2019
20 Irma, Maryani, dan Darmawati, Saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara , Gowa, tanggal 28 Juni 2019
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
dengan  pengadilan.  Akan  tetapi,  dikategorikan  sebagai  masyarakat  mampu  maka  tetap  tidak mendapatkan penggantian biaya pemanggilan.
Sudah  menjadi  kewajiban  negara  untuk  memberikan  penggantian  biaya  kepada  saksi ataupun  saksi  ahli  melalui  Lembaga  penegak  hukum  yang  diberikan  kewenangan  untuk memanggil saksi tersebut. Karena pada dasarnya, pihak yang paling memiliki kepentingan dalam penegakan hukum adalah negara karena hukum yang telah dibuatnya dilanggar. Maka dari itu negara  wajib  mengganti  biaya  tanpa  membeda-bedakan  Masyarakat  walaupun  sekadar pemberian biaya akomodasi perjalanan.
4.2. Faktor-Faktor  yang  Menghambat  Penggantian  Biaya  Pemanggilan  Saksi  di  Kabupaten Gowa
4.2.1. Faktor internal
a. Masalah keuangan ( Financial )
Masalah  keuangan  menjadi  masalah  tersendiri  yang harus dihadapi  oleh  para penegak hukum  khususnya  Polres  Gowa  dalam  melakukan  pemenuhan  hak  saksi  yaitu  untuk mendapatkan penggantian biaya pemanggilan dalam memberikan kesaksian. Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang dihadapi oleh aparat penegak hukum sehingga mengharuskannya untuk menghadirkan  banyak  orang  saksi  untuk  membantu  menyelesaikan  setiap  kasusnya,  dan  oleh karena banyaknya kasus yang terjadi menyebabkan anggaran operasional yang diberikan dalam jangka waktu 1 tahun oleh pemerintah menjadi tidak cukup. Syahruddin mengatakan, bahwa:
“ Anggaran yang disediakan untuk aparat kepolisian tidak cukup untuk membiayai setiap saksi yang hadir dalam proses pemeriksaan, hal ini disebabkan banyaknya kasus setiap tahunnya  yang  mengharuskan  menghadirkan  banyak  saksi  untuk  datang  memberikan kesaksian ” . 21
b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum memadai
Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban dijelaskan bahwa:
1) LPSK  merupakan  lembaga  mandiri,  berkedudukan  di  ibu  kota  negara  RI  dan  dapat mempunyai perwakilan-perwakilan didaerah sesuai keperluan.
21 Syahruddin, Penyidik Pembantu Unit 4 Tipidkor Polres Gowa, Wawancara , Gowa, tanggal 17 Mei 2019
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
2) LPSJ bertanggung jawab menangani pemberian-perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, LPSK bertanggung jawab kepada presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 tahun
3) Keanggotaan  terdiri  dari  7  (tujuh)  orang  berasal  yang  dari  unsur  profesional  yang mempunyai  pengalaman  dibidang  hukum,  HAM,  akademisi,  dan  sebagainya,  masa jabatan  anggota  LPSK  5  tahun,  anggota  LPSK  diangkat  oleh  Presiden  dengan persetujuan DPR, dan dapat diajukan kembali hanya 1 kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dan Pimpinan (Ketua dan Wakil ketua merangkap anggota) dan anggota.
4) Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya. 22
Menyangkut  tugas  dan  fungsinya  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK) harusnya menjadi jembatan bagi para saksi dalam memperjuangkan hak-haknya, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan akan hukum yang sangat minim, dan hanya menuruti  apa  yang diperintahkan  saja  tanpa bisa  menuntut  apa  yang menjadi  haknya  setelah melakukan pemenuhan kewajiban sebagai seorang saksi.
4.2.2. Faktor eksternal
Kesadaran masyarakat sebagai pengguna Jasa hukum itu sendiri sangat minim, dan bisa dikatakan masyarakat yang berkasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa kebanyakan tidak tahu akan hukum bahkan hak-hak yang harus mereka dapatkan ketika menjadi saksi contohnya, yang mereka  tahu  hanyalah  memenuhi  panggilan  bapak  hakim  pengadilan,  setelah  memenuhi kewajibannya mereka lantas pulang tanpa tahu sebenarnya ada hak yang harus diterimanya. Ibu Irma  merupakan  salah  seorang  saksi  yang  tidak  mengetahui  sama  sekali  aturan  mengenai penggantian biaya pemanggilan bagi saksi sesuai dengan pernyataannya bahwa:
“ Saya  juga  tidak  tahu  jika  ada  peraturan  yang  mengatur  bahwa  seorang  saksi  berhak mendapatkan biaya penggantian ketika menghadiri penyidikan ataupun pembuktian di Kepolisian, Kejaksaan ataupun di Pengadilan ” . 23
Kurangnya  kemauan  masyarakat  untuk  tahu  dan  belajar  akan  pentingnya  hukum  dan kemudian pemberian sosialisasi hukum bagi masyarakat sangatlah kurang dimana tidak adanya turun  tangan  dari  para  penegak  hukum,  mahasiswa  hukum,  serta  lembaga  kemasyarakan sehingga membuat masyarakat acuh tak acuh dengan aturan yang berlaku, dan oleh sebab itu
22 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). h. 99.
23 Irma,  Saksi dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara , Gowa, tanggal 28 Juni 2019
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
hak-hak yang bisa jadi diberikan kepada masyarakat ini justru hilang dan tidak pernah digunakan sama sekali.

## 4.3. Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi dalam Hukum Islam
Dalam hukum Islam tidak diatur secara spesifik mengenai penggantian biaya pemanggilan saksi,  akan  tetapi  penggantian  biaya  pemanggilan  saksi  disamakan  dengan  pemenuhan  hak setelah melakukan kewajiban agar tercipta kemaslahatan bagi manusia. Syariat  Islam berbeda dengan  yang  lainnya dalam  menetapkan  persamaan  hak  secara mutlak  yang  tidak  diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat dalam rangka untuk mendapatkan keadilan bagi semua orang.
Dan Para sahabat Rasulullah saw. Juga telah sepakat untuk menegakkan keadilan diantara manusia. Mereka berpendapat bahwa menegakkan peradilan adalah kewajiban yang ditetapkan dan Sunnah yang diikuti. Rasulullah saw. Sendiri telah melaksanakannya, seperti halnya sahabat beliau  juga  melaksanakannya  pada  masa  hidup  beliau  dengan  perintah  dari  padanya.  Dan sepeninggal  beliau,  sahabat  bersama tabi’in juga  melaksanakannya,  karena  kehidupan  sosial sangat membutuhkannya. 24 Manusia hanya mempunyai kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Pengatur, akan tetapi hak-haknya dijamin oleh batas-batas yang ditentukan oleh hukum kepada kemauan manusia yang selalu berubah. 25
Seorang  saksi  menempati  posisi  yang  penting dalam  memvalidasi  suatu peristiwa  atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai Upaya menetapkan hak-hak seorang insan manusia. Karena dengan kesaksian sangat membantu hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan. 26 Pada umumnya, sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi. Bahkan menurut Ibnu Hazm,  sebuah Keputusan  akan  batal  apabila  seorang  saksi  menarik  Kembali  kesaksiannya  baik  sesudah diputuskan apalagi sebelum diputuskan. 27
24 Abd. Halim Talli, Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia , Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 8.
25 Kurniati, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 164.
26 Hamzah Hasan, “Implementasi Nilai - Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 92 – 118, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
27 Rasyid, “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam .”
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
Dalam  al- Qur’an  QS.  Al - Ma’idah /5:8  dijelaskan  bahwa  menjadi  Saksi  merupakan kewajiban  bagi  manusia  untuk  mengungkapkan  kebenaran  dari  suatu  perbuatan  yang menyimpang dan Allah Swt untuk menciptakan keadilan diantara manusia. Dalam ayat dijelaskan bahwa, adil lebih dekat kepada takwa, perlu diketahui bahwa keadilan dapat menjadi kata yang menunjukkan substansi ajaran  Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih, dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda merasa kasihan kepada seseorang penjahat, Anda tidak  akan  menghukumnya?  Adil  adalah  menempatkan  segala  sesuatu  pada  tempatnya.  Jika seseorang memerlukan kasih, dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. 28 Kehadiran  seorang  saksi  sangatlah  dianjurkan  untuk  dihadirkan  dimuka  sidang  untuk mengungkap  kebenaran  yang  sesungguhnya  dari  sebuah  pertikaian,  semata-mata  untuk mencipkan keadilan bagi semua pihak yang berperkara, dalam hukumnya saksi bersifat fardhu ain  bagi  setiap  orang  yang  dipanggil  untuk  memberikan  kesaksian  karena  dikhawatirkan kebenaran yang sesungguhnya bisa hilang jika tidak dipersaksikan.
Al- Qur’an juga menjelaskan bahwa untuk memberikan kesaksian dibutuhkan dua orang saksi  laki-laki  dan  apabila  tidak  ada  maka  boleh  dua  orang  saksi  perempuan, 29 sesuai  dengan ketentuan saksi yang ada dalam hukum nasional yaitu unus testis nullus testis yaitu satu saksi bukanlah saksi, yang mengartikan bahwa kehadiran satu saksi tidak dapat membuktikan apapun maka dari itu dibutuhkan dua orang saksi. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:282, sebagai berikut:
Terjemahnya:
“ ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil... ”. 30 Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Kata saksi ( ن ْي َدي ِه َ ش ) yang digunakan dimaksudkan adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal
28 Shihab M. Quraish, “Tafsir Al -Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur’an,” in Volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2012). h. 50
29 Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (December 17, 2020): 212 – 29, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817.
30 Kementerian Agama, Al- Qur’an Dan Terjemahannya .
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
kejujurannya  sebagai  saksi  dan  telah  berulang-ulang  melaksanakan  tugas  tersebut.  Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. ِنا َ ت َ أ َر ْما َو  ٌل ُج َر َ ف   ن ْ ي َ ل ُج َر ا َ نو ُ كَي  ْم َ ل ْ ن ِإ َ ف “Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang- orang yang kamu sukai”. Dan apabila tidak ada dua orang laki -laki maka boleh hanya satu orang saja, maka dalam pandangan mazhab Malik, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang  berkaitan  dengan  harta  benda,  tidak  dalam  kriminal,  pernikahan,  perceraian,  cerai,  dan rujuk. Mahzab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita.
Al- Qur’an dan al -Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Suami bertugas  mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang tugas wanita atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian lebih bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anaknya. 31
Kitab-kitab tafsir baik kitab tafsir klasik maupun kitab tafsir modern dan kontenporer para mufassirnya  sepakat  bahwa  perempuan  mempunyai  hak  menjadi  saksi  khususnya  dalam transaksi  hutang  piutang. 32 Namun  mereka  berbeda  pendapat  mengenai  kuantitas  saksi perempuan,  mufassir  klasik  mengacu  kepada  pendekatan  tekstual  yakni  dua  orang  saksi perempuan  bersama  satu  orang  laki-laki.  Sementara  mufassir  modern  dan  kontemporer menggunakan pendekatan kontekstual, yakni bisa satu orang saksi perempuan dan satu orang saksi laki-laki. 33 Mereka mengaitkan konteks sosio-historis al- Qur’an, juga dengan konteks masa kini. Kesaksian itu berdasarkan profesionalisme dan kredibilitas, tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Dengan demikian jika perempuan mempunyai kecerdasan dalam bidang ekonomi maka  kesaksiannya  boleh  disamakan  dengan  kesaksian  laki-laki  khususnya  dalam  kesaksian transaksi  utang-piutang,  karena  dalam  ayat-ayat  yang  lain  tidak  menyebutkan  klasifikasi  jenis kelamin.  Dengan  demikian  jika  ayat  tersebut  dipahami  secara  kontekstual  (bukan  normatif), tentu akan melahirkan keadilan dan kesetaraan gender. 34
31 Shihab M. Quraish, “Tafsir Al -Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur’an.” h. 606.
32 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
33 Saidah Saidah and Abdul Syatar, “Al - Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian,” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 14, no. 1 (2020): 121 – 38, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510.
34 Halimah Basri, “Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab - Kitab Tafsir,” Jurnal Al-Daulah 7, no. 2 (2018): 347 – 61, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247. h. 361.
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
Selanjutnya dalam lanjutan ayat ini dijelaskan
او ُ ع ُ د  ا َم  ا َ ذ ِإ ُءا َد َه ُّشلا   َب ْ أَي َ لَ َو “Janganlah saksi-saksi  itu  enggan  (memberi  keterangan)apabila  mereka  dipanggil  karena  keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau jatuhnya korban lainnya. Yang demikian itu haruslah adil disisi Allah yakni dalam pengetahuannya dan dalam kenyataan hidupnya. 35 Dalam memberi kesaksian juga haruslah juga memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan dilarang untuk memberikan  kesaksian  yang  salah  atau  dusta  agar  nantinya  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi orang lain. Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw.
Artinya:
“ Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid Al Wasithi dari  Al  Jurairi  dari  Abdurrahman  bin  Abu  Bakrah  dari  Ayahnya  radliallahu  'anhu  dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak maukah aku beritahukan kepada  kalian  sesuatu  yang  termasuk  dari  dosa  besar?  Kami  menjawab;  "Tentu  wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua." -ketika  itu  beliau  tengah  bersandar,  kemudian  duduk  lalu  melanjutkan  sabdanya: "Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus saja mengulangi nya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti." 36
Merujuk  beberapa  ayat  Al- Qur’an dan  hadits  yang  dijadikan  contoh  pengaturan  saksi, maka dapat ditemukan beberapa poin penting, yaitu: 37
a. Seseorang yang dimintai menjadi saksi dilarang untuk menolak apabila dipanggil untuk memberikan kesaksian
b. Imam  Abu  Hanifah  dan  pengikutnya  mengatakan  bahwa  kesaksian  antara  non-muslim dapat diterima baik ia seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir Harbi terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda, demikian pula kesaksian kafir zimmi yang sama-sama berbeda dalam suaka politik tidak dapat diterima secara mutlak.
c. Untuk kesaksian dalam persoalan li’an terdapat perbedaan antara beberapa mazhab
d. Saksi dalam hukum acara perdata Islam harus benar-benar mengetahui setiap keterangan yang hendak disampaikan dan adil.
Berdasarkan  Hadis  tersebut  maka  dapat  dipahami  bahwa  dalam  hukum  Islam  tidak diperkenankan perkataan dusta dan kesaksian palsu, karena itu akan menutupi suatu hal yang
35 Shihab M. Quraish, “Tafsir Al -Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur’an.” h. 607.
36 Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al -Bukhari al- Ju’fi, “Sahih Bukhari,” in Juz VIII , ed. Cet. I; t.tp (Dar al-Thauq al- Najah, n.d.). h. 4
37 Aisyah Aisyah et al., “Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi Dalam KUHAP Dan KUHAP Islam,” Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan 1, no. 1 (2022): 1 – 11, https://doi.org/https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338.
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
seharusnya diungkapan kebenarannya, agar tidak ada orang yang merasa dirugikan. Al- Qur’an menjunjung tinggi keadilan bagi setiap umat manusia. Apabila seseorang telah menunaikan suatu kewajiban maka .hendaklah memperoleh haknya. Kemudian apabila jumlah saksi lebih dari satu orang  maka  mereka  akan  memberikan  kesaksian  satu  persatu.  Dalam  keadaan  saksi  tersebut tidak  mau  memberikan  kesaksian  ataupun  menolak  maka  akan  dipaksa  untuk  datang  ke pengadilan sampai akhirnya si saksi tersebut akan didenda dan dipenjara apabila tidak bersedia. Adanya  aturan  yang  mengikat  para  saksi  untuk  memberikan  kesaksian  dalam  suatu  perkara terkesan tidak adil bagi saksi, dan tidak di anjurkan dalam hukum Islam.

## 5. Kesimpulan
Pengaplikasian  penggantian  biaya  pemanggilan  saksi  di  kabupaten  Gowa  pada  Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa belum terlaksana dengan sempurna seperti yang tercantum dalam Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang hak saksi dan ahli dalam mendapatkan penggantian biaya di Kabupaten Gowa (Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa) masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum terkesan diskriminatif terhadap pemenuhan hak saksi dan ahli. Sebagian besar saksi hanya diberi makanan  bagi  yang  menjalankan  proses penyidikan disaat waktu  makan siang  sebagai  bentuk kepedulian  bagi  saksi  yang  menjalankan  serangkaian  pemeriksaan  akan  tetapi  tidak  diberikan biaya transportasi. Namun  tidak semua saksi mendapatkan pelayanan tersebut, padahal dalam Pasal 229 KUHAP ayat (1) tidak dibedakan antara saksi dan ahli dalam mendapatkan penggantian biaya, keduanya berhak untuk mendapatkan penggantian biaya setelah memberikan keterangan dalam setiap proses pemeriksaan. Hukum Islam khususnya dalam al- Qur’an dan as -Sunnah telah menegaskan  untuk  bersikap  adil  dengan  memberikan  hak-haknya.  Karena  manusia  hanya mempunyai  kewajiban  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Pengatur,  akan  tetapi  hak-haknya  dijamin oleh batas-batas yang ditentukan oleh hukum kepada kemauan manusia yang selalu berubah.

## Daftar Pustaka
Abdullah, M Zen. “ Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif. ” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 1 (2020): 281 – 87. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885.
Afifah,  Wiwik,  and  Gusrin  Lessy. “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Saksi  Dalam
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. ” DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 10,  no.  20  (2014). https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358.
Aisyah, Aisyah, Azharuddin Azharuddin, Said Rizal, and Suhaila Zulkifli. “ Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi Dalam KUHAP Dan KUHAP Islam. ” Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan 1, no.
1 (2022): 1 – 11. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338.
Anshoruddin. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. “ Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi  Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi ’ i  Dan  Hanafi. ” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (December 17, 2020): 212 – 29. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17817.
Basri, Halimah. “ Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir. ” Jurnal
Al-Daulah 7, no. 2 (2018): 347 – 61. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247.
Eato, Yurina Ningsi. “ Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana. ” Lex Crimen 6, no. 2 (2017): 75 – 82. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15346.
Gumeleng, Fabritio. “ Kajian Yuridis Terhadap Putisan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP. ” LEX PRIVATUM 10, no. 4 (2022): 1 – 15. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42404.
Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. “ Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela  Diri;  Studi  Perbandingan  Antara  Hukum  Pidana  Islam  Dan  Hukum  Positif. ” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (June  2020):  1 – 14. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14295.
Hasan,  Hamzah. “ Implementasi  Nilai-Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana Islam. ” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (2019):  92 – 118. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
Kementerian  Agama. Al-Qur ’ an  Dan  Terjemahannya .  Edisi  2019.  Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur ’ an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
Kurniati. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam .  Makassar:  Alauddin University Press, 2011.
Muhammad bin Isma ’ il Abu ‘ Abdillah al-Bukhari al-Ju ’ fi. “ Sahih Bukhari. ” In Juz VIII , edited by Cet. I; t.tp. Dar al-Thauq al-Najah, n.d.
Nugroho, Bastianto. “ Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. ” Yuridika 32, no. 1 (2017): 17 – 36. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780.
Purba, Lisa Purba Hajini, S Sumiadi, and Y Yusrizal. “ Penggantian Biaya Kepada Sakso Atau Ahli Dalam Rangka Memberikan Keterangan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon). ” REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2
Penggantian Biaya Pemanggilan Saksi Berdasarkan Pasal 229 KUHAP di Kabupaten Gowa; Perspektif Hukum Islam Nur Azizah, et. al.
(2021): 128 – 36. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3865.
Rafid. A, Noercholis. “ Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama  Parepare. ” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 18,  no.  2  (2020):  213 – 32. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1315.
Rahman,  Arif,  Sofyan,  and  Mulham  Jaki  Asti. “ Hakim  Peradilan  Agama:  Refleksi  Sistem Pengangkatan  Dan  Pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia. ” DIKTUM:  Jurnal Syariah Dan Hukum 20, no. 1 (2022): 79 – 98. https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780.
Rasyid, Arbanur. “ Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam. ” Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan  Dan  Pranata  Sosial 6,  no.  1  (2020):  29 – 41.  https://doi.org/10.24952/el- qanuniy.v6i1.2442.
Saidah,  Saidah,  and  Abdul  Syatar. “ Al-Daruriyat  Al  Khams  Dalam  Tindak  Pidana  Pencurian. ” Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 14,  no.  1  (2020):  121 – 38. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510.
Septimaulina,  Rizki,  Suhaimi  Suhaimi,  and  Mujibussalim  Mujibussalim. “ Pelaksanaan  Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya. ” Syiah Kuala Law Journal 2, no. 1 (2018): 89 – 101. https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10589.
Shihab  M.  Quraish. “ Tafsir  Al-Misbah  (Pesan,  Kesan,  Dan  Keserasian  Al-Qur ’ an. ” In Volume  3 . Jakarta: Lentera Hati, 2012.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum . Kencana Prenada Media Group . Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Suryani,  Nova  Ardianti. “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana Penganiayaan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perlindungan  Anak. ” Media  of  Law  and Sharia 2, no. 2 (2021): 134 – 45. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493. Syatar,  Abdul. “ Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana. ” DIKTUM:  Jurnal
Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
Talli, Abd. Halim. Peradilan Islam Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia . Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Waluyo, Bambang. Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi . Jakarta: Sinar Grafika, 2017.