Gambaran Pengetahuan Pasien Terhadap Hak dan Kewajiban Pasien SC( Sectio Caesaria ) Rawat Inap Di RSUD  Dr. Moewardi Surakarta Mei Tahun 2014
(Picture Of Patients Knowledge Of The Rights An Obligations Of Hospitalized Patients Sc (Sectio Caesaria) In RSUD Dr. Moewardi Surakarta May Year 2014)
Bekti Suharto Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo bektisuharto@gmail.com
Abstract:
Keywords
Abstrak

## Kata kunci

## I. PENDAHULUAN
Banyak hal lain dalam persetujuan tindakan medis  ini  belum  jelas  untuk  kalangan  dokter dan  rumah  sakit  maupun  untuk  pasien  dan masyarakat pada umumnya. Bagaimana kedudukan  hukumnya,  apa  isi  perjanjian  ini sudah  baik  sehingga  kepentingan  dokter  dan rumah  sakit  seimbang  dengan  kepentingan pasien  dan  keluarga.  Menurut  Permenkes No.290//MENKES/PER/III/2008,
persetujuan  tindakan  medis  adalah persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien  atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan terhadap pasien.
Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 31 mengenai kewajiban pasien yaitu setiap pasien mempunyai  kewajiban  terhadap  rumah  sakit atas  pelayanan  yang  diterimanya,  dan  Pasal 32  mengenai  hak  pasien  yaitu  memperoleh informasi  mengenai  tata  tertib  dan  peraturan yang  berlaku  di  rumah  sakit,  memperoleh informasi  tentang  hak  dan  kewajiban  pasien, memperoleh  layanan  yang  manusiawi,  adil, jujur  dan  tanpa  diskriminasi,  memperoleh layanan  kesehatan  yang  bermutu  sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional, dan sebagainya.
Pada akhir-akhir ini terjadi beberapa kasus yang  bergulir  seperti  dugaan  malpraktik  di rumah sakit yang mengakibatkan meninggalnya seorang    pasien.  Kasus  yang  paling  banyak terjadi  adalah  pada  tindakan pada proses persalinan. Hal ini sebenarnya bisa
diatasi dengan prosedur pelaksanaan sebelum tindakan  pasien  dan  keluarga  harus  diberi penjelasan tentang resiko/ akibat apa saja yang akan  terjadi  setelah dilakukan
, kemudian harus menandatangi
setiap  tindakan  baik  besar  maupun kecil.  Namun  kenyataannya  di  beberapa rumah  sakit  terjadi  beberapa  pelanggaran disiplin  seperti  dalam  penjelasan  informasi tentang  hak  dan  kewajiban  pasien  kurang jelas  dan  dipahami  oleh  pasien,  sehingga  hal ini  bisa  menyebabkan  kejadian  salah  paham yang berujung pada gugatan kasus malpraktik kepada  tenaga  kesehatan.  Pelanggaran  itu umumnya  juga  terkait  dengan  pelanggaran hukum,  seperti  misalnya  :  melakukan  sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak  melakukan  sesuatu  yang  seharusnya dilakukan ( ), ketidakmampuan tenaga  medik  untuk  menjalankan  profesinya, menulis  surat  keterangan  yang  tidak  sesuai dengan  kenyataannya,  penelantaran  pasien (
), dan sebagainya. Angka kejadian
di  Indonesia  menurut data  survei  nasional  pada  tahun  2007  adalah 921.000 dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8%  dari  seluruh  persalinan.  Di  RSDM angka kelahiran bayi dengan persalinan sectio menempati urutan ke-4 pada laporan 10 besar penyakit rawat inap tahun 2013 yaitu sebanyak  1.502  pasien.  Persalinan  dengan memiliki  resiko  tinggi  karena dilakukan  pembedahan  dengan  membuka dinding  perut  dan  dinding  uterus  atau  insisi transabdominal uterus, sehingga sangat penting  pemberian  informasi  tersebut  kepada pasien  agar  mereka  siap  menerima  apapun
yang  akan  terjadi  dan  tidak  akan  melakukan gugatan setelah dilakukan tindakan yang sudah disetujui  pasien  dengan /
persetujuan tindakan medis.

## II.  METODE PENELITIAN
a.  Jenis Penelitian
1.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif .
2.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode observasi dan wawancara.
3.  Penelitian  ini  menggunakan  metode
.
b.  Populasi dan Sampel Penelitian
Objek penelitian pasien pada bulan  Mei Tahun  2014,  populasi  dan sampel total pasien pada bulan Mei.

## III.  HASIL PENELITIAN
Diketahui bahwa dari total 19 pasien  yang sudah  jelas  informasi  tentang  persetujuan umum  sebanyak  16  (84,2%)  dan  yang belum  jelas  memperoleh  informasi  tentang persetujuan umum sebanyak 3 (15,8%), pasien yang  sudah  memahami  informasi  berjumlah sebanyak  17  (89,5%)  sedangkan  yang  belum jelas memahami informasi sebanyak 2 (10,5%), pasien yang sudah jelas informasi tentang hak pasien  sebanyak  19  (100%)  atau  total  semua pasien,  pasien  yang  sudah  jelas  memahami informasi  tentang  kewajiban  pasien/  keluarga sebanyak 19 (100%)  atau semua total pasien, pasien  yang  sudah  mendapatkan  informasi mengenai persetujuan tindakan medis sebanyak  14  (73,7%)  dan  yang  belum  jelas mendapatkan  informasi  tentang  persetujuan tindakan  medis  sebanyak  5  (26,3%),  pasien yang  sudah  mendapatkan  informasi  dengan jelas mengenai persetujuan tertulis persetujuan tindakan  medis  sebanyak  19  (100%)  atau semua  total  pasien,  pasien  yang  sudah mendapatkan informasi dengan jelas mengenai penjelasan persetujuan tindakan medis sebanyak 19 (100%)  atau semua total pasien,
pasien  yang  mendapatkan  informasi  dengan jelas mengenai risiko sebanyak 17 (89,5%) dan yang  belum  jelas  sebanyak  2  (10,5%),  pasien yang  sudah  jelas  mendapatkan  informasi dan  menandatangani  persetujuan  dengan kesadaran  sendiri  sebanyak  19  (100%)    atau semua total pasien.

## IV.  PEMBAHASAN 1.  Rekam Medis
Menurut  Permenkes  no  269  tentang Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatn  dan  dokumen  tentang  identitas pasien,  pemeriksaan,
pengoibatan,
tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah diberikan kepada pasien.
Pengaturan mengenai rekam medis  dapat  kita  jumpai  dalam  Pasal  46 ayat (“UU  Praktik  Kedokteran”)  yang
mengatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib  membuat  rekam  medis.Arti  rekam medis itu sendiri menurut penjelasan Pasal 46  ayat  UU  Praktik  Kedokteran  adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang  identitas  pasien,  pemeriksaan, pengobatan,  tindakan,  dan  pelayanan  lain yang telah diberikan kepada pasien.

## 2.  Hukum Kesehatan
Menurut Van Der Mijn, hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan  pemeliharaan  kesehatan,  meliputi penerapan  perangkat  hukum  perdata, pidana dan tata usaha negara. Dan hukum kesehatan  menurut  Leenen,  Profesor pada  mata  kuliah  hukum  kedokteran
hukum  kesehatan  sebagai  keseluruhan di  bidang  kesehatan  serta  studi  ilmiahnya. (Dahlan, 2000)
Hak adalah kekuasaan atau kewenangan  yang  dimiliki  seseorang atau  badan  hukum  untuk  mendapatkan

## IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 3 No 2 - Juli 2016
atau  memutuskan  untuk  berbuat  sesuatu. Sedang  kewajiban  adalah  sesuatu  yang harus  dilakukan.  Dalam  buku  Manjemen Mutu Pelayanan Kesehatan (Wijono, 2000), hak  pasien  yaitu  hak  pribadi  yang  dimilki setiap manusia sebagai pasien.
Hak dan kewajiban pasien antara lain : Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, Memperoleh  pelayanan  yang  manusiawi, adil  dan  jujur,  Memperoleh  pelayanan medis  yang  bermutu  sesuai  dengan standar  profesi  kedokteran,  kedokteran gigi,  dan  tanpa  diskriminasi,  Memperoleh asuhan keperawatan setara sesuai dengan keinginannya  dan  sesuai  peraturan  di rumah  sakit,  Memilih  dokter  dan  kelas perawatan  sesuai  dengan  keinginan  dan peraturan  di  rumah  sakit,  Di  rawat  oleh dokter  yang  secara  bebas  menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur  tangan  dari  pihak  luar,  Meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdapat di  rumah  sakit  tersebut  terhadap  penyakit yang  dideritanya,  sepengetahuan  dokter yang  merawat,  Berhak  atas  privasi  dan kerahasiaan  penyakit  yang  dideritanya termasuk  data-data  mediknya,  Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi :Penyakit yang dideritanya,
Tindakan medik apa yang hendak dilakuka, Kemungkinan  penyulit  sebagai  akibat tindakan  tersebut  dan  tindakan  untuk mengatasinya,  Alternative  terapi  lainnya, Prognosanya, Perkiraan biaya pengobatan. Pasien berhak menyetujui atau memberikan ijin  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh dokter  sehubungan  dengn  penyakit  yang diderita.  Pasien  berhak  menolak  tindakan yagakan  dilakukan  terhadap  dirinya  dan mengakhiri  pengobatan  serta  perawatan atas  tanggung  jawab  sendiri  setelah memperoleh  informasi  yang  jelas  dalam keadaan  kritis.Pasien  berhak  didampingi keluarga  dalam  keadaan  kritis.  Berhak
atas  menjalankan  ibadah.  Berhak  atas keamanan  dan  keselamatan  diri.  Berhak mengajukan  usul,  saran,  perbaikan  atas perlakuan  rumah  sakit  terhadap  dirinya. Berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual. Pasien berkewajiban mentaati  segala  peraturan  dan  tata  tertib di  rumah  sakit.  Pasien  wajib  mematuhi segala instruksi dokter dan  perawat dalam perawatan.  Pasien  wajib  memberikan informasi dengan jujur dan lengkap tentang penyakit  kepada  dokter  yang  merawat. Pasien wajib melunasi semua imbalan atas jasa  pelayanan  rumah  sakit  atau  dokter. Pasien  wajib  memenuhi  hal-hal  yang telah  disepakati atau  perjanjian yang telah dibuatnya.
Hak  dan  Kewajiban  Dokter,  meliputi :  Berhak  mendapat  perlindungan  hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan  profesinya,  Berhak  untuk  bekerja menurut standar profesi serta berdasar hak otonomi, Berhak menolak keinginan pasien yang  bertentangan  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku,  Menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien, Berhak atas  privasi  (berhak  menuntut  apabila nama  baiknya  tercemar  oleh  pasien), Berhak  mendapatkan  informasi  secara lengkap  dari  pasien,  Berhak  memperoleh informasi  atau  pemberitahuan  pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap  pelayanannya.  Berhak  untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit maupun pasien, Berhak mendapatkan imbalan jasa berdasarkan peraturan di  rumah  sakit,  Dokter  wajib  mematuhi peraturan dirumah sakit.
Hak dan Kewajiban pemberi pelayanan kesehatan (Provider/Rumah Sakit), meliputi :  Provider  berhak  membuat  peraturan- peraturan sesuai dengan kondisi yang ada Berhak  mensyaratkan bahwa  pasien  harus  mentaati  segala peraturan rumah sakit, Berhak
mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala  instruksi  yang  diberikan  dokter kepadanya,  Berhak  memilih  tenaga  dokter yang  akan  bekerja  dirumah  sakit  melalui panitia kredensial, Berhak menuntut pihak- pihak  yang  telah  melakukan  wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga dll), Berhak mendapatkan  perlindungan  hukum,  Wajib mematuhi  perundangan  dan  aturan-aturan yang  dikeluarkan  pihak  pemerintah,  Wajib memberikan  pelayanan  kepada  pasien tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, sex, dan status sosial pasien, Wajib merawat  pasien  sebaik-baiknya  dengan tidak  membeda-bedakan  kelas  perawatan ( ),  Wajib  menjaga  mutu keperawatan  dengan  tidak  membedakan kelas  perawatan  ( ),  Wajib
memberikan  pertolongan  pengobatan  di UGD tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu,  Wajib  menyediakan  sarana  dan prasarana  umum  yang  dibutuhkan,  Wajib menyediakan  sarana  peralatan  medic sesuai  dengan  standar,  Menjaga  agar semua  sarana  dan  peralatan  senantiasa dalam keadaan siap pakai ( ), Wajib  merujuk  kepada  rumah  sakit  yang lain jika rumah sakit tersebut tidak memiliki sarana  dan  prasarana  yang  lengkap, Mengusahakan  adanya  sistem  sarana dan  prasarana  pencegahan  kecelakaan dan  penanggulangan  bencana,  Wajib melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum jika dokter tersebut  mendapatkan  tuntutan  hukum dari  pasien  atau  keluarga,  Mengadakan perjanjian  tertulis  dengan  para  dokter, Membuat  standar  dan  prosedur  tetap  baik untuk  pelayanan  medik,  penunjang  medik dan non medik. (Rustiyanto, 2009)
Hak  pasien  atas  isi  rekam  medis  ini juga  ditegaskan  dalam  Pasal  52 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran “Pasien,  dalam  menerima  pelayanan
pada  praktik  kedokteran,  mempunyai  hak: mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap tentang  tindakan  medis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); meminta pendapat  dokter  atau  dokter  gigi  lain; mendapatkan  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhan medis; menolak tindakan medis; dan mendapatkan isi rekam medis.”
Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 diganti  dengan  Undang-Undang  nomor 36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  belum secara  terperinci  mengatur    tugas  dan wewenang perawat serta berbagai hal yang berkaitan  dengan  keperawatan,    sehingga amat  diperlukan  suatu  UU  tersendiri  yaitu UU    Praktik  Keperawatan  yang  dapat menjadi  standar  praktik  dan  jaminan terhadap  mutu  pelayanan  keperawatan serta  perlindungan  hukum  bagi  perawat, pasien atau masyarakat yang memperoleh pelayanan keperawatan.

## 3.  Unit Rawat Inap
Unit  rawat  inap  atau  instalasi  rawat inap  merupakan  inti  kegiatan  rumah  sakit yang  berfungsi  memberikan  pelayanan pasien  suatu  hari  atau  lebih  dengan berbagai  jenis  didalam  suatu  ruangan dengan  kelas  perawatan  yang  berbeda. Perbedaan  ruangan  dan  kelas  tidak menunjukan  perbedaan  mutu  pelayanan namun  semata-mata  pada  jenis  dan  tarif pelayanan. Unit Rawat Inap juga merupakan pelayanan  klinis  yang  melayani  pasien karena  keadaannya  harus  dirawat  selama 1 hari atau lebih. Dalam perawatan tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan: harus dilakukan tindakan operasi sehingga harus dirujuk  ke  kamar  bedah,  harus  ditolong persalinan sehingga harus dirujuk ke kamar bersalin, dan harus dilakukan pengawasan insentif sehingga harus dirujuk dan dirawat di kamar insentif seperti ICU, ICCU, NICU, dan PICU. (Sofari, 2002)
4.  Persalinan Sectio Caesaria

## IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 3 No 2 - Juli 2016
Persalinan sectio caesarea merupakan persalinan  buatan  dimana  janin  dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding  rahim  dengan  saraf  rahim  dalam keadaan  utuh  serta  berat  diatas  500  gr (Mitayani,  2009)  Sectio  caesarea  telah menjadi  bagian  dari  kebudayaan  manusia sejak  jaman  kuno,  beberapa  referensi tentang  sectio  caesarea  telah  ada  pada kebudayaan  kuno  Hindu,  Mesir,  Yunani, Roma,  dan  beberapa  cerita  rakyat  dari Eropa.
Undang-Undang untuk Republik Indonesia Nomor  23 Tahun  1992 Tentang Kesehatan pasal 15 dalam keadaan darurat sebagai  upaya  menyelamatkan  jiwa  ibu hamil  dan  atau  janinnya,  dapat  dilakukan tindakan  medis  tertentu.Tindakan  medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)  hanya  dapat  dilakukan  :  berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya  tindakan  tersebut;  oleh  tenaga kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan  tanggung  jawab  profesi  serta berdasarkan pertimbangan tim ahli; dengan persetujuan  ibu  hamil  yang  bersngkutan atau suami atau keluarganya; pada sarana kesehatan tertentu.
Menurut  Solikhah, merupakan  cara  melahirkan  janin  dengan membuat  sayatan  pada  dinding  depan uterus  melalui  dinding  depan  perut.
juga  diartikan  sebagai pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus atau insisi transabdominal uterus.
umumnya dilakukan ketika  proses  persalinan  normal  melalui vagina  tidak  meungkinkan  atau  karena adanya  indikasi  medis  ataupun  nonmedis. Tindakan  medis  hanya  dilakukan  ada masalah  pada  proses  kelahiran  yang  bisa mengancam nyawa ibu dan janin misalnya
kehamilan  dengan  preeklampsi  (Judhita, 2009).
Berdasar  hasil  wawancara  dengan pasien, dalam penelitian mengenai pengetahuan  informasi  hak  dan  kewajiban pasien  sc  ( )  rawat  inap
di  RSUD  Dr.  Moewardi  diketahui  sudah baik  dalam  menerima  informasi.  Hal  ini terbukti  dari  pemahaman  informasi  hak dan  kewajiban  pasien/  keluarga  dengan hasil  sebanyak  19  (100%),  namun  dari itu  belum  bisa  diambil  kesimpulan  baik secara  total  karena  masih  ada  pasien yang  belum  jelas  mengenai  informasi persetujuan  tindakan  medis  sebanyak  5 (26,3%).  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  usia  > 28  tahun  cenderung  merasa  belum  jelas dalam  menerima  penjelasan  tentang  hak dan  kewajiban  pasien  sc  (
) di  RSUD  Dr.  Moewardi,  sehingga  bisa mempengaruhi hasil penilaian mutu pelayanan dan rentannya kesalah pahaman yang  berakibat  keluhan/  gugatan  tentang penanganan  medis  diakhir  pelayanan  jika dalam  perawatan  tidak  sesuai  dengan pemahaman pribadi pasien, karena kurang memahami  informasi  pada  saat  awal pendaftaran rawat inap.

## V.  SIMPULAN
1.  Informasi  hak dan  kewajiban pasien untuk general consent persetujuan umum pasien sectio  caesaria  di  RSUD  Dr.  Moewardi sudah berjalan dengan baik karena petugas memberikan  informasi  kepada  pasien  dan keluarga  sebelum  pasien  berobat  rawat inap.
2.  Dari  19  pasien  diketahui  jelas  dan  belum jelas  memahami  informasi  mengenai  hak dan kewajiban pasien SC (Sectio Caesaria) sebanyak :
a.  Informasi  tentang  persetujuan  umum sebanyak  16  (84,2%)  jelas  dan  belum jelas 3 (15,8%),
b.  Memahami informasi berjumlah
sebanyak  17  (89,5%)  jelas  sedangkan yang belum jelas 2 (10,5%),
c.  Informasi tentang hak pasien sebanyak 19  (100%)  jelas  atau  total  semua pasien,
d.  Memahami informasi tentang kewajiban pasien/  keluarga  sebanyak  19  (100%) jelas atau semua total pasien,
e.  Informasi mengenai persetujuan tindakan  medis  sebanyak  14  (73,7%) jelas dan yang belum jelas 5 (26,3%),
f.  Persetujuan tertulis persetujuan tindakan  medis  sebanyak  19  (100%) jelas atau semua total pasien,
g.  Persetujuan  tindakan  medis  sebanyak 19  (100%)  jelas  atau  semua  total pasien,
h.  Informasi  mengenai  risiko  sebanyak 17  (89,5%)  jelas  dan  belum  jelas  2 (10,5%),
i.  Menandatangani  persetujuan  dengan kesadaran sendiri sebanyak 19 (100%) jelas atau semua total pasien.
3.  Penyebab belum jelasnya informasi adalah  pengaruh  umur  pasien,  kurangnya memahami  informasi  saat  membaca, mendengarkan  dan  sebelum  menyetujui persetujuan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan,  Sofwan.  2000.
. Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro. Semarang
Djoko wijono, 2000.manajemen mutu pelayanan kesehatan.surabaya : airlangga university
Dwi  Hastuti.  2015.  Hubungan  Pengetahuan
Tentang Dengan Kecemasan  Ibu  Pre  Operasi  Di  Ruang Catleya  Rumah  Sakit  Panti  Waluyo Surakarta. Stikes
Kusuma Husada
Surakarta, Vol. 2015.
Muhamad  Yaeni.  2013.  Analisa  Indikasi Dilakukan  Persalinan  Sectio  Caesarea Di  Rsup  Dr.  Soeradji  Tirtonegoro  Klaten. Program Studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.Vol. 2013.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  269/
MENKES/PER/III/2008  Tentang  Rekam Medis.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  290/
MENKES/PER/III/2008.
Rustiyanto,  Ery.  2009.
Graha
Ilmu. Yogyakarta.
Shofari,  Bambang.  2002.
PORMIKI Jawa Tengah. Semarang.
Solikhah,  Umi.  2011.
Nuha Medika. Yogyakarta
.
2010. Bandung : Citra Umbara.