## THE CREDIT MANAGEMENT OF OWNERSHIP HOUSE TO MINIMIZE NON PERFORMING LOAN ON PT. BANK TABUNGAN NEGARA, TBK
Apriani Simatupang 1* , Etyca Rizky Yanti 2 , Nuke Mardila 3
1,3 Prodi Manajemen Administrasi, Prodi Manajemen 2 , Fakultas Bisnis, Universias Bina Insani, Indonesia
E-mail : aprianisimatupang01@ gmail.com 1 , etycarizky@gmail.com 2 , nukemrdl110 @gmail.com 3

## ABSTRACT
This study aims to determine the management of housings loans to minimize nonperforming loans at PT Bank Tabungan Negara Tbk (Case Study of the DKI Jakarta). The research method used in this research  is  descriptive  analysis  method  with  a  qualitative  approach.  Data  collection  techniques using interview and observation. After the data is collected, then systematically arrange, it is type of debitor, type of credit, credit term, requairement of credit, credit management in this case control using the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), credit decisions and credit agreements. After the data is compiled systematically then concluded. The results of the study are that there are 2 (two) types of Bank BTN Debitors are regular BTN  and priority BTN. In 2019, control credit management BTN DKI Jakarta branch is non effective, this is seen from the result of NPL  increased  to  4,83%  while  in  2018  only  2,56%.  The  NPL  increased  was  dominated  because debitors  experienced  disasters  such  as floods.  Nevertheless,  the  risk  base  BTN rating  is  still  at  a good, and including a healthy bank, in accordance with Bank Indonesia nomore than 5%.
Keywords: credit management, 5C priciples, non performing loan .

## MANAJEMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH UNTUK MEMINIMALISIR KREDIT
MACET PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen kredit pemilikan rumah untuk meminimalisir kredit  macet  pada  PT  Bank  Tabungan  Negara  Tbk  (Studi  Kasus  Cabang  DKI  Jakarta).  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  dan  observasi.  Setelah  data dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis  yakni:  jenis  debitur,  jenis  kredit,  jangka  waktu kredit, persyaratan umum kredit, manajemen kredit dalam hal ini pengendalian kredit menggunakan prinsip 5C ( Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition ), keputusan kredit dan akad kredit. Setelah data disusun secara sistematis lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni tipe debitur pada Bank BTN terdiri dari 2(dua) yakni BTN reguler dan BTN prioritas. Manajemen kredit tahun 2019 pada Bank Tabungan Negara cabang DKI Jakarta dalam hal pengendalian kredit masih kurang efektif dilihat dari hasil pengukuran NPL tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 4,83% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 2,56%. Peningkatan NPL tersebut didominasi karena debitur mengalami bencana seperti banjir. Meskipun demikian, tingkat kesehatan Bank Tabungan Negara Cabang DKI Jakarta masih pada ambang batas termasuk bank yang sehat, sesuai ketetapan Bank Indonesia tidak lebih dari 5%.
Kata kunci : manajemen kredit, prinsip 5C, risiko kredit
14 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.6, No. 1, April 2021, DOI :https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185, hal. 13-25

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan  di  Indonesia  yang  dipercaya  oleh masyarakat  sebagai  lembaga  penyalur  kredit bagi  masyarakat  (Widyawati,  2018).  Kegiatan utama  bank  tidak  hanya  menghimpun  dana masyarakat  akan  tetapi  terdapat  beberapa fasilitas  yang  diberikan  oleh  bank  kepada masyarakat,  salah  satu  fasilitas  tersebut  berupa pinjaman  kredit.  Kredit  merupakan  dana masyarakat  yang  telah  diolah  oleh  pihak  bank untuk dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kredit  berdasarkan  sifat  kegunaannya terdapat  tiga  jenis  kredit  yaitu  (Kasmir,  2018); a). kredit konsumtif, b). kredit modal kerja, dan c). kredit investasi. Kredit konsumtif yaitu jenis kredit  yang  digunakan  dalam  pemenuhan kebutuhan  pribadi  atau  dengan  keluarga, misalnya  kredit  rumah  dan  mobil.  PT  Bank Tabungan  Negara  (persero)  Tbk  merupakan salah satu bank yang memiliki fasilitas layanan kredit  konsumtif  sektor  perumahan  yang diberikan  kepada  nasabah  melalui  Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Gambar 1. Sumber pembiayaan konsumen saat membeli properti tahun 2018-2019
Sumber : www.bi.go.id
Dari  Gambar  1  pembiayaan  konsumen tersebut didapatkan bahwa sebagian besar (74%) masih  memilih  KPR  sebagai  fasilitas  utama dalam  transaksi  pembelian  properti  residensial, khususnya pada rumah tipe kecil. Disamping itu, KPR  juga  menjadi  peluang  bisnis  yang  sangat diincar  oleh  bank  karena  memiliki  tren  yang
meningkat setiap tahunnya dan persaingan bank- bank penyalur KPR semakin kompetitif.
Manajemen  kredit  perlu  dilakukan  guna mengatasi    masalah  kredit  macet.    Penelitian Wardhani  (2015)  pada  Bank  TabunganNegara Syariah  Cabang  Malang  menunjukkan  dalam penelitiannya bahwa tingkat pertumbuhan kredit macet  dapat  dikendalikan  dari  tahun  ke  tahun. Manajemen kredit yang dilakukan bank tersebut dengan  meningkatkan  kegiatan  pengelolaan kredit  dan  pengendalian  kredit.  Pengelolaan kredit  kepemilikan  rumah    pada  Bank  BTN Syariah  Cabang  Malang  mengoptimalkan penerapan  prinsip  5C  ( character,  capacity, capital, collateral , dan condition) , disamping itu bank  tersebut  juga  menerapkan  prinsip  5P ( personality, party, purpose, prespect, payment, profitability, protection ) dan prinsip 3R ( return repayment, risk bearing ability ).  Pengendalian manajemen  kredit  yang  dilakukan  bank  BTN cabang  malang  yakni  dengan    memperbaiki mutu  dan  kinerjanya  agar  tingkat  pertumbuhan kredit  macet  dapat  dikendalikan  dari  tahun  ke tahun.
Penelitian  (Sari  &  Hidayat,  2016)  pada Bank  BTN  Cabang  Kediri  terkait  manajemen kredit  menunjukkan  bahwa  mengatasi  masalah kredit  macet  dengan  mengoptimalkan  kegiatan pengendalian  kredit  dan  pengawasan  kredit. Pengendalian  kredit  yang  dimaksud  adalah dengan  memperbaiki  sistem  dan  prosedur pemberian  kredit  mulai  dari  pengajuan  berkas- berkas  permohonan  kredit  hingga  tahap pencairan  dana.  Pengawasan  kredit  yang dimaksud  dalam  penelitian  Sari,  Wulan  dan Hidayat adalah  dengan melakukan pengawasan kinerja  karyawannya  dalam  melaksanakan pemberian  kredit,  apakah  karyawan  tersebut telah  melakukan  dan  menjalankan  tugasnya dengan  benar.  Demikian  halnya  penelitian (Islami,  2019)  menunjukkan  dengan  adanya analisis  pemberian  kredit  pemilikan  rumah (KPR) dapat mengurangi NPL.
Terjadinya kredit macet dapat disebabkan beberapa hal diantaranya: a). Adanya itikad yang kurang baik dari debitur, b). Debitur kehilangan pekerjaannya atau terkena pemutusan hubungan kerja  (PHK),  c).  Pendapatan  debitur  menurun, d). Debitur memiliki hutang di bank lain, dan e). Adanya  musibah  yang  dialami  oleh  debitur
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              15 Vol.6, No. 1, April 2021, DOI :https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185, hal. 13-25
misalnya kecelakaan atau terkena bencana alam (Natali et al., 2015).
Terjadinya  kredit  macet  pada  perbankan dapat  berdampak  terhadap  profitabilitas  bank tersebut.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  melalui penelitian  yang  telah  dilakukan  (Wijaya,  2021) menunjukkan  NPL  ( Non  Performing  Loan ) memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap profitabilitas perbankan, dalam hal ini pada berbagai bank umum.
Kredit  macet  juga  dialami  bank  BTN cabang  DKI  Jakarta  saat  ini.  Hal  ini  diketahui melalui  data  NPL  tahun  2019  mengalami peningkatan  dari  tahun  2018.  NPL  Bank  BTN Cabang  DKI  Jakarta  pada  tahun  2018  sebesar 2,56  dan  tahun  2019  sebesar  4,83.  Kenaikan kredit  bermasalah  inilah  yang  menjadi  latar belakang  masalah  penelitian  ini,  Sehingga rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah  manajemen  kredit  pemilikan rumah  non  subsidi  untuk  meminimalisir  kredit macet pada Bank Tabungan Negara Tbk (Studi Kasus  Cabang  DKI  Jakarta).  Perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya yakni  mengamati  bagaimanakah  penerapan manajemen  kredit  yang  dilakukan  PT  Bank Tabungan  Negara  Tbk  (Studi  Kasus  Cabang DKI  Jakarta)  melalui  kegiatan  pengendalian melalui analisis calon debitur dengan aspek 5C untuk  meminimalisir  kredit  macet  tersebut. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui manajemen  kredit  pemilikan  rumah  guna meminimalisir kredit macet pada Bank Tabungan  Negara  Tbk  (Studi  Kasus  Cabang DKI Jakarta).

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Kredit
Menurut  Kasmir  (2018)  “kredit  adalah kepercayaan.  Artinya  kepercayaan  pihak  bank (kreditur)  kepada    nasabah  (debitur),  di  mana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya
sesuai kesepakatan yang telah dibuat”. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau  suatu  badan  yang  memberikan  kredit (kreditur)  percaya  bahwa  penerima  kredit (debitur)  pada  masa  yang  akan  datang  akan sanggup  memenuhi  segala  sesuatu  yang  telah dijanjikan”.
Berdasarkan  pengertian  kredit,  dapat disimpulkan  bahwa  kredit  merupakan  suatu kepercayaan  yang  diberikan  oleh  bank  kepada debitur mengenai penyediaan peminjaman uang dengan    syarat  sesuai  dengan  kesepakatan bersama serta debitur harus mengembalikan atau memenuhi  sesuai  dengan  nominal  serta  bunga yang diberikan.

## Pengertian Debitur
Menurut  Kasmir  (2018),  debitur  merupakan seseorang  yang  menerima  kredit  sesuai  dengan kesepakatan  yang  telah  dibuat  antara  2  (dua) pihak atau lebih.

## Jenis – Jenis Kredit
Menurut Kasmir (2018), jenis kredit berdasarkan tujuannya terbagi menjadi tiga yaitu :
a. Kredit produktif Merupakan  kredit  yang  diberikan  untuk menghasilkan suatu (proses produksi), baik barang maupun jasa.
b. Kredit konsumtif Merupakan  kredit  yang  diberikan  untuk digunakan  secara  pribadi  atau  dipakai (dikonsumsi) sendiri.
c. Kredit perdagangan Merupakan  kredit  yang  diberikan  kepada para pedagang. Menurut Herman & Widayati (2019), berdasarkan  jangka  waktu  kredit,  jenis  kredit terdiri dari :
a. Kredit jangka pendek kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun atau  kurang dari satu tahun.
b. Kredit jangka menengah Kredit  yang  memiliki  jangka  waktu  1 sampai 3 tahun.
c. Kredit jangka panjang Merupakan  kredit  yang  memiliki  jangka waktu lebih dari satu sampai tiga tahun.

## Kedit Kepemilikan Rumah
Kredit  kepemilikan  rumah  merupakan bagian  dari  kredit  konsumtif  jangka  panjang. Kredit  Kepemilikan  Rumah  (KPR)  disediakan pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat  akan  kepemikikan  rumah.  Secara umum KPR terdiri atas : (1) KPR subsidi dan (2) KPR  non subsidi. Kredit subsidi diperuntukkan
bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Jenis kredit  ini  ditetapkan  oleh  pemerintah  sehigga tidak  semua  masyarakat  dapat  mengajukan kredit ini. Kredit non subsidi merupakan kredit tanpa adanya campur tangan pemerintah. Kredit ini  diperuntukkan  kepada  semua  masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank itu sendiri, baik  ketentuan  suku  bunga,  maupun  ketentuan margin bank.
Pemberian KPR kepada nasabah memiliki beberapa  prosedur  guna  meminimalisir  kredit macet.  Namun  demikian,  masih  terdapat nasabah yang memiliki kredit macet akan KPR. Seperti pada temuan Pratiwi (2019), pemberian KPR  pada  PT.  Bank  Tabungan  Negara,  Tbk kantor  cabang  Maros  harus  sesuai  dengan prosedur  yang  ada.  Namun,  pada  tahapan analisis  kredit  yakni  proses  wawancara  tidak dilakukan secara maksimal mengenai informasi dari  calon  pemohon  kredit.  Oleh  karena  itu dalam  menjalankan  prosedur  pemberian  KPR kepada  nasabah  perlu  keterlibatan  manajemen kredit.  Manajemen  kredit  yang  baik  dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan prosedur  pemberian  KPR  guna  mengurangi kredit macet.

## Manajemen Kredit
Menurut  Natali  et  al.,  (2015),  bahwa manajemen  kredit  adalah  proses  pengolahan kredit  yang  dijalankan  oleh  bank  meliputi organisasi,  pelaksana,  dan  pengawasan  guna untuk berjalannya kredit sesuai dengan kesepakatan antara bank dan debitur.
Menurut Adnyana et al., (2015), manajemen kredit dan penangan kredit bermasalah terhadap risiko kredit, dengan studi empiris  pada  Sinar  Harapan  Bali  Tbk  Cabang Singaraja  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  baik  secara  parsial  dan  secara simultan  dalam  meningkatkan  profitabilitas bank.  Penelitian  mereka  menunjukkan  bahwa bank  yang  melakukan  manajemen  kredit  yang baik  dalam  hal  penanganan  kredit  bermasalah dapat  mempengaruhi  risiko  kredit  sehingga profitabilitas bank akan mengalami peningkatan.
Menurut  Mulyadi  (2016),  Bank  BPR Karawang  dalam  upaya  meminimalkan  kredit bermasalah  dengan  menjalankan  manajemen kredit yakni melalui perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.  Adanya  manajemen  kredit  yang baik  dapat  mengurangi  terjadinya  kredit  macet maupun kredit yang tak tertagih.
Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan  suatu  perusahaan,  institusi, lembaga  maupun  pribadi  dalam  menyelesaikan kewajiban-kewajibannya  secara  tepat  waktu baik  pada  saat  jatuh  tempo  maupun  sesudah jatuh  tempo  dan  sesuai  dengan  aturan kesepakatan  yang  berlaku  (Fahmi,  2015).  Pada kenyataannya tidak semua kredit yang disalurkan  tersebut  bebas  dari  risiko,  di  mana sebagian memiliki risiko yang cukup besar dan dapat mengancam kesehatan bank. Maka untuk mengukur  kemampuan  bank  dalam  mengatasi kegagalan  pengambilan  pinjaman  kredit  oleh debitur  maka  dapat  digunakan  rasio Non Performing Loan (NPL) (Barus, 2017). Semakin tinggi  rasio  NPL  maka  akan  semakin  buruk kualitas kredit bank yang  menyebabkan jumlah kredit  bermasalah  semakin  besar,  dan  oleh karena  itu  bank  harus  menanggung  kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh  terhadap  penurunan  laba  yang diperoleh  bank  (Kasmir,  2018).  Perhitungan NPL  berdasarkan  surat  edaran  Bank  Indonesia (SE  BI)  No  06/23/DPNP  tanggal  31  Mei  2004 rasio  NPL  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut (Indonesia, 2004b):
NPL = (kredit bermasalah) / (total kredit)x 100%
Kredit bermasalah adalah total keseluruhan kredit yang berada dalam kolektibilitas  kredit  kurang  lancar,  diragukan dan  macet.  Peraturan  BI  menetapkan  bahwa bank  harus  menjaga  nilai  rasio  NPL  berada dibawah  5%.  Berdasarkan  peraturan  Bank Indonesia (PBI) (Indonesia,
2004a):
6/10/PBI/2004  Tanggal  12  April  2004  tentang sistem penilaian kesehatan bank umum menentukan  nilai  rasio  NPL  bank  tidak  boleh melebihi 5%, jika suatu bank memiliki nilai NPL lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat.
Terdapat alat analisis yang dapat melihat kelayakan  kredit  guna  mengurangi  kredit bermasalah yaitu 5C yakni (Afrizon, 2012): (a) Character, sifat atau watak nasabah, analisis ini
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              17 Vol.6, No. 1, April 2021, DOI :https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185, hal. 13-25
dilakukan  untuk  mengetahui  sifat  atau  watak seseorang nasabah pemohon kredit. (b) Capacity, analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan  nasabah  dalam  membayar  kredit. (c) Capital, untuk  menilai modal yang dimiliki oleh  nasabah  untuk  membiayai  kredit.  (d) Colleteral, merupakan  jaminan  yang  diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. (e) Condition, kondisi umum saat ini dan yang akan datang. Terdapat juga  analisis  kredit  dengan  memperhatikan prosedur pemberian kredit. Pihak bank memperhatikan  prosedur-prosedur  pada  saat pemberian  kredit  kepada  calon  debitur  untuk mengurangi  peluang  kredit  macet  yang  akan timbul  dikemudian  hari.  Pengaruh  risiko  pasar dan  risiko  kredit  terhadap  profitabilitas  pada bank  umum  BUMN  yang  terdaftar  di  BEI periode  2012-2016  menunjukkan  bahwa  NPL ( Non  Performing  Loan )  memiliki  pengaruh negative  dan  signifikan  terhadap  profitabilitas bank  umum  yang  diukur  dengan  ROA  ( Return on Asset) (Mosey et al., 2018) . Artinya apabila kredit  macet  pada  bank  umum  mengalami peningkatan  maka  profitabilitas  bank  tersebut akan mengalami penurunan.

## Kerangka Berpikir
Menurut
Mulyadi (2016) bahwa manajemen  kredit  terdiri  atas  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di  Bank  BPR.  Maka  kerangka  berpikir  terkait manajemen  kredit  di  Bank  Tabungan  Negara, tbk cabang DKI Jakarta pada Gambar 2 sebagai berikut:
Gambar 2. Kerangka berpikir
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimanakah  manajemen  kredit  KPR  pada bank  BTN  cabang  DKI  Jakartadilihat  dari pengorganisasian  kredit,  pelaksanaan  dan pengawasannya.

## METODE PENELITIAN Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  jenis data  primer  yang  diperoleh  langsung  melalui kegiatan  wawancara  kepada  pihak  terkait manajemen kredit Bank BTN Cabang DKI dan jenis data sekunder yang diperoleh dari sumber buku  laporan  tahunan  dan  berbagai  sumber lainnya  yang  mendukung  terpenuhinya  data penelitian.  Teknik Analisis data adalah analisis deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yakni mengumpulkan data kemudian menganalisis dan menyimpulkannya.
Selain itu penelitian ini juga menggunakan  metode  dokumentasi  yakni mempelajari  formulir-formulir,  catatan-catatan dan  laporan-laporan  yang  berkaitan  dengan kredit  kepemilikan  rumah.  Periode  penelitian adalah tahun 2018 hingga 2019.

## Analisis Data
Model  analisis  yang  digunakan  adalah model analisis mengalir atau saling terjalin. Tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan.  Langkah- langkah analisis data yang dilakukan. 1. Menganalisis pelaksanaan manajemen kredit yang meliputi pengoranisasian kredit. Pelaksanaan kredit dan pengawasan kredit.
2. Menghitung tingkat kredit bermasalah pada tahun  2018  dan  hingga  tahun  2019 berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.
3. Menganalisis  upaya  penyelamatan  kredit bermasalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Manajemen Kredit yang diterapkan pada Bank BTN Cabang DKI Jakarta.
Manajemen  kredit  yang  diterapkan  pada  Bank BTN Cabang DKI meliputi:

## Pengorganisasian Kredit
Pada  Bank  BTN  Cabang  DKI  yang  menangani KPR  non  subsidi  disebut  sebagai  bagian departemen mortgage di  divisi  NSLD  ( non subsidized mortgage & personal lending ).
Manajemen Kredit Pengorganisasian Pelaksanaan
Pengawasan

## Gambar 3. Struktur Organisasi Departemen
Mortgage
Sumber : Wawancara
Tugas  dan  tanggungjawab  dari  masing-masing bagian adalah sebagai berikut:
 Non  Subsidized  Mortgage  &  Personal Lending bertanggung  jawab  menetapkan usulan  rencana  kerja  dan  anggaran  bidang kerjanya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
 Mortgage bertanggung
jawab mengkoordinasikan target penjualan,
strategi penjualan serta menyusun kebijakan dan  SOP  perkantor  wilayah  baik  untuk produk kredit consumer non subsidi.
 Mortgage  Sales  Management bertanggung jawab dalam menerapkan strategi penjualan, SOP  penjualan  dan  mengkoordinasikan proses  analisis  dan  pemberian  kebijakan khusus untuk produk consumer non subsidi.
 Mortgage Product & Business Development bertanggung jawab mengkoordinasikan pengembangan  dengan developer dan instansi  serta  betanggung  jawab  dalam penyusunan  materi  ter- update mengenai kebijakan kerja untuk keperluan sosialisasi/ refreshment kantor  wilayah  dan kantor cabang.
Bahwa  pada  kegiatan  kredit  yang dilakukan  oleh  calon  nasabah  pada  kantor cabang  Bank  BTN  berkaitan  langsung  dengan kantor  pusat,  bagian mortgage departemen dalam  divisi  NSLD  mengenai  pemberian kebijakan  kredit  KPR  Non  Subsidi  yang  akan dilakukan kantor cabang kepada calon nasabah.
Pada  bank  BTN  terdapat  2  (dua)  jenis KPR yaitu KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi. KPR  Subsidi  merupakan  program  yang diberikan  oleh  bank  BTN  yang  bekerjasama
dengan  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  yang ditujukan  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan  ringan.  Sedangkan  untuk  KPR  Non Subsidi merupakan kredit pemilikan rumah dari Bank  BTN  untuk  pembelian  rumah  dari developer BTN  maupun Non  Developer ,  baik dalam  pembelian  rumah  baru  atau second , pembelian  rumah  siap  huni  ( ready  stock ) ataupun belum jadi ( indent ), maupun take over kredit dari bank lain.

## Perencanaan Calon Debitur
Perencanaan  kredit  kepemilikan  rumah dengan  penetapan  sasaran  debitur.  Pada  bank BTN  terdapat  2  tipe  debitur  yaitu  Debitur Regular  dan  Debitur  Prioritas  (BTN  Prioritas). BTN  Reguler  merupakan  nasabah  yang memiliki  dana  sampai  dengan  Rp.  250  Juta. BTN Prioritas terbagi lagi menjadi 2 yaitu BTN Prioritas  Gold  (memiliki  dana  kelolaan sebesar Rp. 250 Juta s.d Rp. 2 Milyar) & BTN Prioritas Platinum  (memiliki  dana  kelolaan  sebesar minimal  Rp.  2  Milyar).  Pada  2  tipe  BTN Prioritas memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Mempunyai Asset  Under  Management (AUM) dengan saldo minimal Rp.250 Juta. AUM  merupakan  total  dana  produk tabungan atau produk BTN lainnya;
b. Mengisi  dan  mendatangani Idemnity  Letter (IL);
c. Memiliki tabungan bank BTN.
Setelah memenuhi syarat yang ditentukan maka debitur akan mendapatkan berupa benefit & privilege . Benefit & privilege yang diberikan khusus untuk debitur istimewa, selain mendapatkan  pelayana  eksklusif  dan  terbaik, debitur  juga  mendapatkan  perhatian  khusus dalam  pertumbuhan financial .  BTN  Prioritas memiliki syarat minimal Rp250 Juta.

## Perencanaan Jenis Kredit KPR
BTN Cabang DKI Jakarta juga merencanakan  jenis  kredit  KPR  yang  akan disediakan.  Pada  Bank  BTN  terdapat  2  (dua) jenis  KPR  yaitu  KPR  Subsidi  dan  KPR  Non Subsidi. KPR Subsidi merupakan program yang
Non-Subsidized Mortgage & Personal Lending (NSLD)
Mortgage Mortgage Sales Management Mortgage Product &
Bussiness Management
diberikan  oleh  bank  BTN  yang  bekerjasama dengan  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  yang ditujukan  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan  ringan.  Sedangkan  untuk  KPR  Non Subsidi merupakan kredit Pemilikan Rumah dari bank  BTN  untuk  pembelian  rumah  dari Developer  BTN  maupun  Non  Developer,  baik dalam  pembelian  rumah  baru  atau second , pembelian  rumah  siap  huni  ( Ready  stock ) ataupun belum jadi ( Indent ), maupun Take over kredit dari bank lain.
Saat  ini  Bank  BTN  Cabang  DKI  Jakarta memiliki 305 developer yang telah bekerjasama dalam  proses  pemberian  kredit  KPR  Non Subsidi.  KPR  Non  Subsidi  BTN  menyediakan type  rumah  mulai  dari  type  36  sampai  dengan type 120 dengan harga mulai dari Rp. 250 Juta sampai dengan Rp.4 Milyar.

## Perencanaan Jangka Waktu Kredit
Jangka  waktu  kredit  pada  Bank  BTN terdapat banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan calon debitur, untuk kredit KPR Bank BTN memiliki pilihan jangka waktu kredit mulai dari 5 (lima) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima)  tahun.  Kentuan  bunga  kredit  ditentukan sesuai  dengan  jumlah  kredit  yang  diajukan, untuk  KPR  dimulai  dari  5%  dengan fixed 2 tahun.  Jangka  waktu  kredit  KPR  berdasarkan analisa  bank  terhadap  permohonan  debitur. Analisa yang dilakukan yakni berdasarkan usia pemohon, slip gaji, dan besarnya angsuran.

## Pelaksanaan Pemberian Kredit
Prosedur  pemberian  kredit  merupakan tahapan  yang  dilaksanakan  debitur  hingga memperoleh  kredit  yang  diharapkan.  Tahapan atau prosedur pemberian kredit KPR pada Bank BTN Cabang DKI Jakarta terdiri dari 4 (empat) tahapan. Tahapan pertama, debitur mengajukan permohonan kredit dengan melengkapi persyaratan kredit pada Bank BTN Cabang DKI Jakarta. Tahapan kedua, Bank BTN melakukan analisis kredit dengan menggunakan prnsip 5C. Tahapan  ketiga  adalah  adanya  persetujuan pengajuan  kredit  oleh  pihak  yang  bertanggung jawab  akan  keputusan  kredit.  Tahap  keempat adalah  akad  kredit  yang  artinya  bahwa  ada
kesepakatan anata debitur dengan kreditur yang kemudian  didasarkan  atas  dasar  hukum,  dalam hal ini ada keterlibatan notaris.
Tahap 1. Persyaratan Umum Kredit
Calon  debitur  menyerahkan  seluruh dokumen  atau  persyaratan  yang  dimiliki  untuk mengajukan kredit kepada pihak bank BTN. Hal tersebut guna untuk membantu pihak bank untuk mengetahui  siapa  yang  akan  diberikan  kredit. Dokumen  yang  diperlukan  Bank  BTN  dalam pemberian kredit terbagi menjadi 4 (empat) yaitu pegawai, wirausaha, perorangan dan professional.
a. Pegawai  membutuhkan  data  fotokopi  KTP suami+istri  (jika  sudah  menikah),  kartu keluarga, buku nikah (jika sudah menikah), pas foto 3x4, surat keterangan kerja, slip gaji 3  bulan  terakhir,  cetak  rekening  koran tabungan  gaji  &  tabungan  pribadi  min.  6 bulan,  fotokopi  laporan  SPT  tahunan    dan NPWP.
b. Wirausaha,  fotokopi  KTP  suami+istri  (jika sudah menikah), kartu keluarga, buku nikah (jika sudah menikah), pas foto 3x4, fotokopi surat  ijin  usaha  perorangan  (SIUP),  Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Tanda Daftar  Perdagangan  (TDP),  fotokopi  surat akta  pendirian  (jika  sudah  berdiri  PT/CV), laporan  keuangan  perusahaan,  fotokopi Surat  Perjanjian  Kerja  (SPK),  cetak rekening  koran  tabungan  bisnis  dan tabungan  pribadi  minimal 1  tahun terakhir, fotokopi laporan SPT tahunan dan fotokopi NPWP pribadi & perusahaan.
c. Perorangan, fotokopi KTP suami+istri (jika sudah menikah), kartu keluarga, buku nikah (jika sudah menikah), pas foto 3x4, fotokopi SIUP  &  SKDU,  profil  perushaan  usaha  & laporan  keuangan  usaha,  fotokopi  bukti transaksi keuangan usaha, fotokopi laporan SPT tahunan, dan fotokopi NPWP.
d. Profesional, fotokopi KTP suami+istri (jika sudah menikah), kartu keluarga, buku nikah (jika sudah menikah), pas foto 3x4, fotokopi izin  praktek  &  sertifikat  profesi,  cetak rekening  koran  tabungan  penghasilan  & tabungan  investasi  min.  6  bulan  terakhir, laporan  keuangan  penghasilan,  fotokopi laporan SPT tahunan dan fotokopi NPWP.
Semua  persyaratan  tersebut  dilengkapi
dengan  data  agunan  bangunan  yang  akan diajukan,  seperti  dokumen  fotokopi  sertifikat agunan, fotokopi surat Ijin Mendirikan Bagunan (IMB),  fotokopi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) tahun terakhir, surat pemesanan/jual beli unit rumah, dan fotokopi KTP, KK, surat nikah penjual.
Calon debitur membawa semua dokumen yang  dimiliki  kepada  pihak  bank  dibagian Account Officer Sales yang bertugas membantu proses pengecekan dokumen calon debitur serta Account  Officer  Sales memastikan  bahwa dokumen  yang  dimiliki  calon  debitur  sudah benar-benar  lengkap  dan  sesuai  dengan ketentuan sebelum dilakukannya analisis kredit.
Tahap 2. Analisis Pemberian Kredit
Pada bank BTN manajemen kredit dalam hal ini  pengendalian  dilakukan  melalui  analisis kredit KPR. Analisis kredit KPR yang dimaksud dilakukan  dengan  2 jenis  analisis  yaitu  analisis dokumen  dan  analisis  lapangan.    Hal  tersebut dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  calon debitur  memenuhi  syarat  yang  diberikan  oleh pihak  bank.  Analisis  dokumen  dan  analisis lapangan  memerlukan  waktu  cukup  dengan  5 hari  kerja  maka  keputusan  kredit  sudah  dapat dikeluarkan.  Analisis  dokumen  menggunakan aspek 5C diantaranya:
a. Character
Karakter  merupakan  hal  yang  paling pertama  dalam  melakukan  analisis,  dalam hal ini pihak bank dapat melihat  bagaimana keseriusan yang dimiliki oleh calon debitur pada  kredit  yang  diajukannya.  Pihak  bank akan  melihat  riwayat  kredit  yang  dimiliki oleh  calon  debitur  menggunakan  Sistem Informasi  debitur  (SID)  yang  didapatkan melalui  fasilitas  Bank  Indonesia  setelah melihat  bagaimana  riwayat  calon  debitur selanjutnya Account Officer Sales
melakukan wawancara kepada calon debitur guna  untuk  menambah  informasi  yang dibutuhkan.
b. Capacity
Dari  dokumen  yang  telah  diberikan  calon nasabah  kepada  pihak  bank  BTN  dapat dilihat  usaha  apa  yang  dilakukan  calon debitur,  untuk  memastikan  keakuratan  data tersebut pihak bank ( Account Officer Sales )
akan mengecek secara langsung usaha calon debitur  dari  mulai  keterangan  ijin  tempat, produk/jasa  yang  ditawarkan,  laporan keuangan  serta  pihak  yang  terlibat  dalam usaha  tersebut.  Sedangkan  untuk  pegawai swasta atau BUMN harus melampirkan surat keterangan  bekerja  sebagai  karyawan  tetap minimal  2  tahun  atau  surat  jabatan  yang telah dilegalisir.
c. Capital
Pada  aspek  analisis  ini  Bank  BTN  melihat berapa  modal  serta  kemampuan  calon debitur dalam melakukan pembayaran KPR yang  diajukan  pada  Bank  BTN  dengan perkembangan usaha dimiliki calon debitur.
d. Colleteral
Pada  aspek  ini  pihak  Bank  BTN  melihat rumah yang akan menjadi pembiayaan calon debitur  dengan  menilai  luas  tanah,  Luas bangunan, kondisi fisik bangunan, luas jalan kendaraan  serta  fasilitas  sekitar  seperti sekolah,  rumah  sakit,  pasar  dan  akses  tol terdekat.
Dalam hal ini terdapat 2 (dua) bentuk rumah yang tersedia yaitu rumah dideveloper yang sudah  bekerjasama  dengan  Bank  BTN  dan yang belum bekerja sama. Untuk yang telah bekerja  sama  penilaian  rumah  hanya dilakukan  oleh  bagian sales dan  analisis bank  sedangkan  untuk developer yang belum bekerjasama maka penilaian dilakukan oleh sales , analisis bank, dan tim khusus analisis KPR. Hal tersebut dilakukan guna untuk menentukan nilai appraisal yang akan diberikan oleh bank BTN.
e. Condition of economy
Pada  aspek  ini  pihak  Bank  BTN  akan melakukan pengecekan usaha yang dilakukan,  wilayah  usaha,  penghasilan usaha,  serta  siapa  yang  bekerjasam  dalam menjalankan usaha tersebut.
Setelah melaksanakan analisis dokumen, selanjutnya dilakukan analisis   lapangan yakni melakukan  cek  kesesuaian  dokumen  dengan kesesuaian  lapangan.  Dampak  yang  dilakukan pada  analisis  kredit  terdapat  pada  tingkat kolektibilitas kredit.
Tahap 3. Keputusan Kredit Setelah  melewati  beberapa  tahap  pengajuan
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              21 Vol.6, No. 1, April 2021, DOI :https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185, hal. 13-25
kredit  maka account  officer analisis  akan merekomendasikan  pengajuan  kredit  tersebut kepada  kepala  pimpinan  cabang  guna  untuk melakukan tahap selanjutnya, keputusan pengajuan  kredit  dilakukan  sesuai  kebijakan yang  telah  diberikan  oleh  divisi  NSLD  ( Non Subsidized  Mortgage  and  Personal  Lending Division )  kepada  kepala  pimpinan  cabang. Persetujuan  kredit  diterima  atau  tidaknya pengajuan kredit tersebut. Jika pengajuan ditolak maka pihak Bank BTN akan menghubungi calon debitur kembali guna untuk memberi tahu bahwa pengajuan kredit ditolak dan calon debitur dapat mengambil  keseluruhan  berkas  yang  pernah diberikan.  Sedangkan  jika  pengajuan  kredit diterima maka pihak bank
akan menginformasikan  serta  bagian  administrasi kredit akan mengeluarkan SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) surat ini  berupa  rincian  penawaran  kredit  calon debitur beserta data diri calon debitur mulai dari nama lengkap, alamat, jumlah pinjaman, jangka waktu,  angsuran  perbulan,  nomor  sertifikat rumah,  nama  pemilik  sertifikat  rumah,  dan pasal-pasal  yang  harus  dipatuhi  yang  berisi rincian  biaya  akad  kredit,  biaya  provisi,  biaya administrasi, biaya asuransi (jiwa dan kebakaran) serta biaya untuk notaris. Jika calon debitur  setuju  akan  semua  isi  surat  penawaran maka pihak administasi kredit akan menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diperlukan dalam melaksanakan  proses  selanjutnya  yaitu  akad kredit. Proses keputusan permohonan kredit ini diterima atau ditolak ditentukan dalam 5 (lima) hari  kerja,  terhitung  dari  kelengkapan  seluruh dokumen yang dimiliki oleh calon debitur.
Keputusan kredit terbagi menjadi 3 yaitu diterima,  ditolak  dan  dikaji  kembali.  Kredit diterima  sudah  pasti  pengajuan  kredit  nya diproses  ketahap  selanjutnya  oleh  Bank  BTN, untuk  kredit  yang  ditolak  dikarenakan  terdapat persyaratan atau kebijakan yang tidak dipenuhi oleh  calon  nasabah.  Sedangkan  untuk  kredit yang  dikaji  ulang  merupakan  salah  satu pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  analisis kredit  pada  kredit  yang  memiliki  rekomendasi yang  diajukan  oleh  kepala  cabang  Bank  BTN dikarenakan nasabah yang bersangkutan merupakan nasabah lancar pada Bank BTN akan tetapi terdapat tingkat kolektibilitas tinggi pada
bank lain.
Tahap 4. Akad Kredit
Pada  tahap  ini  Bank  BTN  akan menyediakan seluruh dokumen yang diperlukan pada  saat  akad  kredit  serta  beberapa  dokumen akan  disediakan  oleh  pihak developer yaitu: Perjanjian  Pengikat  Jual  Beli  (PPJB), Standing Instruction (SI),  Berita  Acara  Serah  Terima (BAST) untuk rumah yang siap huni. Sedangkan untuk rumah developer yang belum bekerjasama dengan  bank  BTN  diperlukan  dokumen  IMB, PBB terbaru dan sertifikat asli rumah yang akan dibeli,  semua  itu  harus  diberikan  kepada  pihak administrasi  kredit  minimal  5  hari  sebelum dilakukannya akad kredit.
Apabila  semua  dokumen  telah  tersedia selanjutnya diberikan kepada notaris yang sudah bekerja  sama  dengan  pihak  bank  BTN  guna untuk  melihat  keaslian  dokumen-dokumen tersebut.  Jika  dokumen  sudah  dinyatakan  asli maka penjual dan pembeli harus membayarkan seluruh pajak dalam transaksi jual beli tersebut, selanjutnya  proses  penandatangan  akad  kredit yang dilakukan calon debitur kepada bank BTN dan  notaris  dan  penandatangan  akte  jual  beli oleh pembeli dan  penjual yang  disaksikan  oleh Bank BTN dan notaris. Sertifikat asli, PBB dan IMB  dipegang  oleh  pihak  bank  sampai  pada waktu  pelunasan  kredit.  Setelah  akad  kredit, adminstrasi  kredit  mendaftarkan  calon  debitur kepada  pihak  asuransi  (jiwa  dan  kebakaran) yang  sudah  bekerjasama  dengan  bank  BTN, asuransi  akan  berjalan  pada  saat  akad  kredit selesai. Terdapat ketentuan jika jumlah pertanggungan  calon  debitur  diatas  500  juta maka  calon  debitur  wajib  melakukan  tes kesehatan.

## Pengawasan Kredit
Pengawasan  Kredit  yang  dilakukan  oleh  Bank BTN Cabang DKI Jakarta yakni:
Kesulitan  yang  dihadapi  oleh  PT  BTN  Cabang DKI  Jakarta  adalah  tidak  ada  peraturan  khusus terkait  pengawasan  kredit  yang  berlaku  untuk semua Bank di Indonesia sehingga bank terkait menentukan sendiri peraturan mengenai pengawasan  kredit,  kurangnya  jumlah  petugas pengawas kredit dan perbedaan kualitas petugas pengawas  kredit,  serta  masyarakat  yang  tidak
mempunyai itikad baik dan developer yang tidak profesional. Dalam mengatasi hambatan tersebut PT  BTN  Cabang  DKI  Jakarta  telah  melakukan beberapa upaya terkait pengawasan kredit KPR. PT. BTN Cabang DKI Jakarta telah melakukan penguatan  internal  dan  eksternal.  Dalam penguatan internal PT BTN Cabang DKI Jakarta melakukan  (1) upgrade teknologi  pelayanan secara online sehingga data debitur bermasalah bisa cepat tersaji secara online , (2) meningkatkan jumlah karyawan pada divisi loan recovery ,  (3) upgrade kualitas  integritas  dan komitmen  petugas  melalui training-training yang  berkesinambungan.  Sedangkan  dalam wilayah eksternal, PT BTN melakukan tiga hal yakni rescheduling, reconditioning dan restructuring kredit  yang  bermasalah.  Hal  ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut.
2. Analisis  kredit  bermasalah  pada  tahun 2018 dan hingga tahun 2019 berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.

## Analisis kredit bermasalah
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  72/PBI/2005 tanggal  27  November  2005  tentang  kualitas kredit,  dimana  kualitas  kredit  tersebut  dapat digolongkan  menjadi  lancar (pass) ,  dalam perhatian  khusus (special  mention), kurang lancar (substandard) ,  diragukan (doubtful) dan macet (loss) .  Pemberian  kredit  yang  dilakukan oleh  bank,  mengandung  resiko  yaitu  berupa tidak  lancarnya  pengembalian  kredit  atau  biasa disebut kredit macet atau kredit bermasalah NPL (Non Performing Loan) sehingga akan mempengaruhi  kinerja  bank  tersebut.  Kredit bermasalah  yang  terjadi  dapat  diturunkan dengan  cara  ekspansi  5%  untuk  NPL.  Apabila bank  mampu  menekan  rasio  NPL  dibawah  5% maka  potensi  keuangan  yang  akan  diperoleh semakin besar. Salah satu penyebab peningkatan NPL (Non Performing Loan) adalah banyaknya nasabah yang mengembalikan dana kredit yang tidak  sesuai  dengan  batas  waktu  yang ditententukan  di perjanjian akad kredit. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam penelitian  dari  jumlah  kredit  bermasalah  yang diberikan  oleh  BTN  Cabang  DKI  Jakarta  pada debitur  dan  jumlah  kredit  bermasalah  tersebut, maka  langkah  pertama  dalam  melakukan
analisis  terhadap  data  yang  ada  adalah  dengan menghitung persentase jumlah kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan.
Tabel 2. Data tingkat kolektibilitas KPR Non Subsidi Bank Tabungan Negara Cabang
DKI Jakarta (dalam jutaan).
Kolektibilitas 2018 2019 Lancar Rp 191,698,902 Rp 197,396,143 Kredit Bermasalah Rp   19,021,114 Rp   24,370,496 Kurang lancar Rp        478,062 Rp     2,567,829 Diragukan Rp        390,368 Rp     1,223,337 Macet Rp     4,667,859 Rp     6,654,734 Jumlah Rp 216,256,305 Rp 232,212,539
Sumber: Hasil wawancara bagian kredit Bank BTN Cabang DKI Jakarta
Berdasarkan  Tabel  2  data  tingkat  kolektibilitas KPR non subsidi BTN cabang DKI Jakarta dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan kredit di tahun 2019 dan 2018 lebih besar ditahun 2019 dengan total  kredit  sebesar  Rp232.212.539  juta  artinya ada peningkatan jumlah kredit KPR Non Subsidi Bank  BTN.    Kredit  yang  tingkat  kolektabilitas lancar  dari  tahun  2018  sebesar  88,64% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 85% artinya tahun  2019  kredit  tingkat  kolektabilitas  lancar mengalami  penurunan.  Sama  hal  nya  dengan kredit yang bermasalah semakin meningkat dari 11,39% menjadi 14,99% artinya kredit bermasalah meningkat sebesar 3,60%. Kenaikan kredit bermasalah menjadi bahan evaluasi untuk pemberian kredit yang akan dilakukan di tahun 2020 dan pada proses analisis diperhatikan lagi keseriusan calon debitur dalam pengajuan kredit kepada Bank BTN. Namun dari hasil wawancara peningkatan kredit bermasalah yang terjadi pada debitur  Bank  BTN  Cabang  DKI  Jakarta  adalah didominasi  karena  adanya  bencana  yang  tidak diinginkan yang dialami debitur.
Berikut disajikan perhitungan NPL  berdasarkan rumus  perhitungan  SE  BI  No  6/03/DPNP tanggal 31 Mei 2004 (Indonesia, 2004b):
NPL = (kredit bermasalah) / total kredit x 100% NPL 2018 = (5.536.289) / (216.256.305) x 100% Maka NPL 2018 = 2,56%
NPL 2019 = (10.445.900) / (216.256.305) x 100%
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              23 Vol.6, No. 1, April 2021, DOI :https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i1.28185, hal. 13-25
Maka NPL 2019 = 4,83%
Berdasarkan perhitungan NPL tersebut meskipun masih dalam ambang batas NPL yang disyaratkan  Bank  Indonesia  kurang  dari  5%. Namun  NPL  Bank  BTN  cabang  DKI  Jakarta dalam  hal  ini  KPR  non  subsidi  mengalami peningkatan dari 2,56% menjadi 4,83%. Hal ini menunjukkan  manajemen  kredit  dalam  hal pengendalian calon debitur masih kurang efektif pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

## 3. Analisis  upaya  penyelamatan  kredit bermasalah.
Upaya  penyelamatan  kredit  bermasalah Bank BTN Cabang DKI Jakarta adalah dengan cara  pengendalian  internal  yang  dilakukan sebelum terjadinya kredit macet dan pengendalian  internal  setelah  terjadinya  kredit macet:
A. Preventive  Control  of  Credit adalah pengendalian  internal  yang  dilakukan  sebelum terjadi kasus kredit macet. Pengendalian internal sebelum  terjadinya  kredit  macet  dilakukan dengan cara :
1.  Penetapan plafo n  pinjaman  diberikan  untuk mengetahui batas maksimal nominal pemberian kredit.  Tetapi  pada  PT.  BTN  Cabang  DKI Jakarta  tidak  diberikan  batas  maksimal  dalam penyaluran  dana  kredit,  hanya  saja  PT.  BTN Cabang  DKI  Jakarta  memberikan  batas minimum dalam penyaluran kredit.
2.  Pemantauan  debitur  dimaksudkan  agar  tidak terjadinya tunggakan dalam pembayaran angsuran.  Pemantauan  tersebut  dilakukan dengan  mengawasi  perkembangan  usaha  atau bisnis  yang  dilakukan  debitur,  menurun  atau semakin berkembang.
3.  Pembinaan  debitur  yang  berupa  pembinaan manajemendan  administrasi  pengelolaan  bisnis tidak  diberikan  kepada  debitur.  Sebaiknya diberikan  kepada  para  debitur  agar  dapat  lebih mengerti dalam manajemen bisnis dan administrasi  dalam  mengelola  perusahaannya dengan baik.
B. Resspressive  Control  of  Credit adalah pengendalian  internal  yang  dilakukan  setelah penyelesaian  kredit  macet.  Pada  proses  ini dilakukan dengan cara  :
1. Rescheduling, penjadwalan  kembali  yaitu
perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal  pembayaran  dan  atau  tempo  jangka waktu angsuran. Misalnya, pada perjanjian awal pembayaran  dapat  diangsur  selama  5  tahun, tetapi  pembayaran  angsuran  menjadi  5,5  tahun sehingga  debitur  memiliki  waktu  lebih  lama dalam melunasi pinjamanya.
2. Reconditioning, persyaratan  kembali  yaitu perubahan syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu, dan  atau  persyaratan  lainnya,  sepanjang  tidak menyangkut maksimum saldo dana kredit. 3. Restructuring, penataan  kembali  yaitu perubahan  syarat  –  syarat  kredit.  Misalnya  A memiliki  usaha,  A  ini  tidak  mampu  untuk membayaran  hutang  pokok  tetapi  A  hanya membayar bunga tetap berjalan. Dan dikatakan bahwa  usaha  yang  di  miliki  A  berjalan  cukup baik, yang menyebabkan kemunduran usahanya adalah faktor ekonomi.

## SIMPULAN
Manajemen  kredit  pada  Bank  BTN Cabang DKI Jakarta untuk menekan angka NPL dengan  setiap  pemberian  kredit  kepada  calon debitur  dilakukan  melalui  pengorganisasian kredit,  perencanaan  calon  debitur,  pelaksanaan kredit,  dan  pengawasan  kredit.  Sebelum diputuskan kredit, melaksanakan analisis terlebih  dahulu,  yang  terdiri  atas  2  tahap  yaitu analisis dokumen dan analisis lapangan. Analisis dokumen  dilakukan  untuk  melihat  bagaimana riwayat  kredit  calon  debitur  melalui  proses  BI checking dan  melakukan  pengecekan  dokumen yang diserahkan calon debitur. Sedangkan untuk analisis  lapangan  akan  dilakukan  oleh  pihak marketing Bank  BTN  guna  untuk  memastikan benar  atau  tidaknya  informasi  yang  diberikan calon debitur. Pihak  Bank BTN akan menganalisis  kredit  menggunakan  prinsip  5C ( Character, Capacity, Capital, Conditional, dan Collateral ) kepada calon debitur.
Pada proses pelaksanaan analisis digunakan  untuk  melihat  kesungguhan  dan kemampuan  calon  debitur  dalam  pengajuan kredit  kepada  Bank  BTN.  Pada  tahap  analisis kredit ini bank BTN memaksimalkan setiap poin yang  ada  supaya  kredit  dapat  terkontrol  dan terhindar dari kredit macet.
Upaya proses pengawasan untuk
mengatasi  kredit  bermasalah  yang  dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor  Cabang  DKI  Jakarta  adalah  pembinaan debitor,  restrukturisasi  kredit  dan  penanganan kredit bermasalah melalui jalur litigasi (hukum).
Disarankan  Bank  BTN  dapat  mengkaji kembali pelaksanaan pengendalian kredit macet agar  lebih  selektif  dan  korektif  menentukan debitur  dan  juga  untuk  mengatasi  kredit bermasalah karena bencana tak terduga perlu ada kerjasama  dengan  dana  pihak  ketiga  seperti asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyana,  I.  G.  A.  N.  S.,  Sujana,  E.,  & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Pengaruh
Manajemen Kredit Dan Penanganan Kredit Bermasalah Terhadap Risiko Kredit (Studi Empiris  pada  Bank  Sinar  Harapan  Bali Tbk. Cabang Singaraja). Jurnal Mahasiswa Akuntansi Undhiksa , 3 (1). Afrizon.  (2012). Analisis  Laporan  Keuangan Internasional . PT Rajagrafindo Persada. Bank  Indonesia.  (2004).  Peraturan  Bank Indonesia  nomor:  6/10/PBI/2004  tentang sistem  penilaian  tingkat  kesehatan  bank umum. In Peraturan bank Indonesia .
Barus,  A.  C.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Non  Performing Loan  pada  Bank  Umum  di  Indonesia.
Jurnal  Wira  Ekonomi  Mikroskil:  JWEM , 6 (2).
Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2009). Manajemen Perkreditan  Bank  Umum.  In Bandung: Pustaka Alvabeta . Alfabeta.
Herman, U., & Widayati, R. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  Nagari Kasang. OSF Preprints .
Indonesia,  B.  (2004).  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  6/23/DPNP  Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. In Bank Indonesia .
Islami,  V.  (2019).  Analisis  Pemberian  Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) Untuk
Mengurangi  NPL  (Studi  Kasus  BTN Cabang  Bogor). Puspasari , 6 (1  April
2019), 1–6. http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ moneter/article/view/4480/3057
Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan . PT Rajagrafindo Persada.
Mosey,  A.  C.,  Tommy,  P.,  &  Untu,  V. (2018).
Pengaruh  Risiko  Pasar  dan  Risiko  Kredit TerhadapProfitabilitas  pada  BankUmum BUMN  yang  Terdaftar  di  BEI  periode 2012-2016. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 6 (3).
Mulyadi, D. (2016). Analisis Manajemen Kredit Dalam  Upaya  Meminimalkan  Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi  Karawang). Jurnal  Manajemen  & Bisnis Kreatif , 1 (2). https://doi.org/10.36805/manajemen.v1i2.
71
Natali,  A.  D.,  Sujana,  N.,  &  Nuzula,  N.  F.
(2015).  Analisis  Sistem  Dan  Prosedur Pemberian  Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR)  Dalam  Usaha  Mengantisipasi Terjadinya Tunggakan  Kredit (Studi  pada PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  Tbk. Cabang  Malang). Jurnal  Administrasi Bisnis , 2 (2), 1–7.
Pratiwi,  N.  (2019).  Prosedur  Pemberian  Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada Pt. Bank Tabungan  Negara,  Tbk.  KCP.  MAROS. PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 1 . http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay /article/view/212
Sari, W.  A.,  &  Hidayat,  R.  R.  (2016).  Analisis
Sistem  Dan  Prosedur  Pemberian  Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BTN
Bersubsidi  Dalam  Usaha  Mendukung Pengendalian  Manajemen  Kredit:  Studi Pada  PT  .  Bank  Tabungan  Negara (Persero)  Tbk  Kantor  Cabang  Kediri.
Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB) , 41 (1), 92.
http://administrasibisnis.studentjournal.ub. ac.id/index.php/jab/article/viewFile/1639/ 2023 Tugiman,  H.  (2009). Manajemen  Risiko Organisasi (Cetakan ke). Alfabeta. Widyawati, A. M. J. (2018). Peranan Perbankan Sebagai  Lembaga  Penyalur  Kredit  Bagi Masyarakat. Serat  Acitya  (Jurnal  Ilmiah) ,
7 (3).
Wijaya,  H.  (2021).  Analisis  Pengaruh  DPK, CAR,  NPL,  Tingkat  Suku  Bunga  Kredit
terhadap  ROA  Bank  Umum  Kegiatan Usaha  (BUKU)  IV  tahun  2014-2019. Jurnal  SEKURITAS  (Saham,  Ekonomi, Keuangan Dan Investasi) , 4 , 157–168.