SUMBERDAYA  ALAM,  LINGKUNGAN  DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Sukaji Sarbi *)

## ABSTRACT
While is now various party progressively realise that sumberdaya's management nature and environmentally needs to mark sense a prevention of damage and sacrilege sort, to performed development on an ongoing basis. In this implementation effort a lot of  experiences  interference.    One  of  amongst  those  to  the  fore  has  to  be  gotten  things square an investment climate precisely,  not only aims for economy behalf in common, but  most  importantly  is  how  economic  growth  and  social,  society,  and  protection  to natural resources damage nature and to prevent environment sacrilege
Kata Kunci: Sumberdata Alam, Lingkungan, Pembangunan.

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  posisi  geografisnya  Kabupaten  Polewali  Mandar berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 terletak  antara  2 0. 40.’  –  3 0
32’ LS  dan  118 0.
40’ -  119
0. 32’ BT  mempunyai  luas wilayah  202.230  km 2 terdiri  atas  16    Kecamatan,  terdiri  132Desa    serta    26
Kelurahan  serta  batas-batas  wilayah  sebagai  berikut:(a).  Sebelah  Selatan berbatasan  dengan  Selat  Makassar,  (b).  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan Kabupaten  Mamasa,  (c).  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Pinrang dan,  (d)  Sebelah  Barat  berbatasan  dengan    Kabupaten  Majene.    Daerah  ini memiliki      potensi    sumberdaya  alam    yang    beranekaragam  baik    sumberdaya alam  dari  kelompok renewable,  non-renewable ,  dan  sumberdaya  golongan continuous flow .    Pengetahuan  kita  terhadap   seluruh  sumberdaya alam yang kita  miliki  ini  sangat  terbatas, namun   dilain  pihak pemanfaatannya sudah sangat intensif.
Sumberdaya  alam  yang  ada  di  daerah ini saat  ini belum terinventarisir secara    keseluruhan  dan  juga  kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  di  daerah  ini untuk mengungkapkan  manfaatnya  juga  sangat   terbatas, termasuk  teknologi yang  dimiliki.  Dalam  upaya  pemanfaatannya  banyak  menghadapi  kendala, karena    keterbatasan    data    yang  akurat  baik  tentang  potensi,  sifat-sifat  dan kegunaan,  maupun  teknologinya.  Sumberdaya  alam    memiliki    potensi    untuk dimanfaatkan    sebagai  sumber–sumber  pendapatan  asli  daerah  atau  sumber- sumber keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah ini yang berasal dari sumberdaya alam wajib diamankan dari berbagai kerusakan maupun pencemaran,
*) Staf  Pengajar   FKIP – Universitas  Al Asyariah Mandar.
agar  pembangunan  didaerah  ini  dapat  terus    berlangsung.    Praktek  pengelolaan sumberdaya alam  pada masa lampau yang berakibat rusaknya sumberdaya alam dan  lingkungan    harus    segera    ditinggalkan  dan  diganti    dengan  pola-pola pengelolaan  yang  arif    dan  bijaksana    yaitu    khususnya  bagi  sumberdaya kelompok renewable.
Sedangkan      untuk  pemanfaatannya  didasarkan  pada  kemampuan    pulih ataupun  daya    dukung    lingkungannya.  Akibat  pemanfaatannya  yang  kurang bijaksana,  maka  akibatnya  sangat  dirasakan      dampak  negatifnya      yakni pencemaran air dan udara serta menurunya hasil   tangkapan ikan baik disungai, danau,  maupun  laut  dan  hilangnya  ekosistem  khas  seperti  hutan  mangrove, terumbu  karang  dan  lain-lain.  Selain  hal  tersebut  juga  menurunnya  populasi berbagai spesies flora dan fauna khas atau langka, munculnya   lahan-lahan rusak seperti padang alang-alang, padang pasir  termasuk deforestasi , terjadinya banjir dan tanah longsor   pada musim penghujan, sulit  mendapatkan air bersih  pada saat  musim  kemarau,  dan  mendangkalnya    sungai,  danau,  maupun  lainnya. Kerusakan-kerusakan  tersebut    akan  berakibat    fatal    khususnya  terhadap pendapatan  asli    di  daerah  ini      dan  secara      keseluruhan    akan  mengganggu pembangunan  yang  ada  di  daerah  ini    secara    berkesinambungan.    Untuk  itu dalam konteks   pemanfaatannya adalah  perlu dilakukan secara bijaksana  atas dasar   prinsip-prinsip kelestarian , terutama bertujuan agar seluruh sumberdaya alam  yang dimiliki  di daerah ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik untuk generasi  saat kini  maupun generasi  yang akan datang.
Dalam  rangka  mengembangkan  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan  hidup  secara    benar    sangat    terkait    dengan  berbagai  institusi yang ada di daerah ini, seperti kebijakan tentang aturan, termasuk  norma dan etika, institusi, dan tentunya sebagai  inti  pokoknya  adalah  sumberdaya manusia yang mampu    menjalankan      semua  institusi,  aturan,    norma,  ataupun  penegakan hukum  yang  berlaku  dalam  konteks      pembangunan  di  daerah  ini  yang berkelanjutan.   Komponen-komponen  institusi  yang ada  di daerah   ini secara komprehensip sangat  perlu   untuk terus ditingkatkan  kemampuannya.  Semua ini diperlukan untuk mengejar berbagai   ketinggalan   ataupun  kegagalan  dan untuk  mewujudkan    visi  pembangunan  daerah  ini  yang “  Sustainable Deverlopment “.

## PEMBAHASAN
PAD    dan    pembangunan    berwawasan  lingkungan.sekitar  tahun  2001 daerah  ini  menjalankan    otonomi  daerah,  maka  sangatlah    wajar    jika  yang terpikirkan  adalah  seberapakah  kemampuan  dari  segi finansial untuk  mengurus daerah  ini,  sehingga      persoalannya    tertuju  pada  perolehan  sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Oleh karena itu, yang menjadi tumpuan utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah apa yang  dimiliki  daerah  ini  agar    bisa  menghasilkan    uang    untuk  memenuhi
kebutuhan  pembangunan daerah  ini, sehingga  melakukan berbagai  persiapan, tentunya    yang  diperlukan    adalah  persiapan  yang  secara komprehensip untuk mampu menjawab  berbagai tantangan, dengan cara meninggalkan pola-pola lama ataupun    pengalaman  masa  lampau    yang  kurang  terpuji    dan  terbukti menimbulkan  berbagai  kerusakan,  pencemaran  terhadap  sumberdaya  alam  dan lingkungan.
Pada  saat  ini  telah  berkembang  di  daerah  ini  yakni    prisip-prinsip  lama tentang  sistem  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup  yang  harus segera    ditinggalkan,  karena    sudah    tidak  sesuai  lagi  dengan  tuntutan pembangunan    yang  menghendaki    perubahan-perubahan  kearah    perbaikan untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutkan.  Prinsip- prinsip  yang  dimaksud  harus  segera  dirombak  yakni  :  (1)  Bekerja  pada  kondisi dengan  keterbatasan  data dan informasi sumberdaya alam  dan lingkungan (2) Pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup    yang  dicirikan  dengan praktek-praktek    kurang  terpuji,  (3)  Mengutamakan  kepentingan  ekonomi ketimbang kepentingan ekologi. Misalnya menarik investor dengan   mengabaikan kendala-kendala  ataupun  aturan yang telah ada  dibidang   lingkungan   hidup, termasuk    tidak  profesionalnya  dalam  penanganan  lingkungan,  (4)  Pendekatan pembangunan    yang    bertumpu  pada    batas-batas  administratif,  dengan mengabaikan    batasan/unit  ekologi    yang    sangat  penting    artinya      bagi perencanaan dan implementasi  pembangunan, (5) Pembangunan    yang  kurang terkoordinasi    dan  tidak    terintegrasi    dengan    tujuan  pengelolaan  SDA  dan lingkungan  (6)  Kurang  diperhatikannya  fungsi-fungsi  ekologi  yang  mendukung pembangunan, misalnya   fungsi  hutan  mangrove yang ada di daerah ini, fungsi area resapan, fungsi terumbu karang, dan sebagainya.
Pola-pola  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  daerah  ini  seperti  yang telah  di  uraikan  tersebut  secara    total  sangat  mempengaruhi  terhadap keberlanjutan    pembangunan  di  daerah  ini,  karena    banyak    terjadi  kerusakan sumberdaya  alam    dan  lingkungan  yang  jika  dihitung  secara      ekonomi  adalah sangat mahal, dan ujung-unjungnya adalah   akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD).    Oleh  karena  itu,    integrasi  lingkungan  dalam  pengembangan Pendapatan  Asli  Daerah    (PAD)  menjadi  mutlak    dan  sangat  strategis      untuk menjamin  keberlangsungan ekonomi dan pembangunan  daerah. Dalam  rangka mewujudkan  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang berkelanjutkan,  maka    perlu    dilakukan    perubahan-perubahan    kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
Perubahan-perubahan  yang  dimaksud  untuk  mewujudkan  sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  berkelanjutkan adalah : (1) Bekerja  dengan data    dan  informasi    yang  cukup    dan  akurat,  (2)  Tidak  melakukan  kebijakan kurang  terpuji,  (3)  Melaksanakan      prinsip-prinsip    ekonomi,  sosial    dan  ekologi yang berimbang , (4) Melakukan koordiniasi  yang efektif dan tidak ada lagi ego- sektor  atau  egoinstitusi,  ataupun  egodaerah,  (5)  Secara  efektif  mengintegrasikan
kepentingan    lingkungan dalam pembangunan dan  (6)  Pembangunan   ditujukan untuk  perbaikan  kondisi  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  dan  melestarikan sumberdaya alam  dan lingkungan.
Dalam    rangka      implementasikan  kebijakan    tersebut    ada  berbagai faktor    penentu  yang  berperang,  yaitu  :  kemampuan  sumberdaya  manusia  dan organisasi,  perangkat    aturan  pelaksanaan  termasuk  norma  dan  batasan- batasannya,  serta  kemampuannya    untuk  melaksanakan    segala  peraturan. Faktor-faktor    penentu    ini  yang  seharusnya  segera  diperbaiki  untuk  dapat menjalankan  mandat  otonomi  yang  saat  ini  sedang  berjalan  sehingga    menjadi profesional.    Terkadang  faktor-faktor  penentu    ini  terabaikan  karena  memang membutuhkan  konsentrasi  dan biaya   yang   cukup  mahal.  Jika  hal  ini terjadi, maka  sangat  sulit  bagi  daerah  ini  dimasa  yang  datang  keluar  dari  akar permasalahan untuk membangun daerah ini.
Atas  dasar  berbagai   alasan  seperti telah diuraikan  tersebut dan  dalam rangka mempersiapkan faktor-faktor penentu  bagi terlaksananya   pembangunan didaerah ini yang berkelanjutkan,  maka  diperlukan   program-program  prioritas yang  secara  nyata  dapat    melakukan  perubahan    seperti  :    (1)  Inventarisasi sumberdaya  alam  dan  melakukan  penelitian  terhadap  potensi    serta  manfaat sumberdaya alam  yang ada , (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, (3) Penyiapan dan pengembangan sumberdaya  manusia  dan  organisasi    yang  profesional  melalui  berbagai  training yang terencana dan (4) Menyusun  berbagai  aturan atau petunjuk sesuai dengan kondisi    dan  permalasahan    daerah  ini  seperti  :  tata    ruang,  konservasi  hutan, tanah  dan  air,        pengelolaan  kawasan  konservasi  alam,  pengelolaan  kawasan lindung  seperti  hutan mangrove, hutan lindung, pengelolaan daerah resapan air, pengelolaan      Daerah  Aliran  Sungai  terpadu,  pengelolaan      terumbu  karang, pengelolaan  padang  alang-alang,  konservasi  sumberdaya  alam,  non  renewable, termasuk  perlindungan  atmosfer melalui,   program langit biru   dalam kaitannya dengan  pencermaran  udara,  kebakaran  hutan,  dan  efek    rumah  kaca  dan  lain sebagainya.
Dalam  tahap  pertama,  diperlukan  kebulatan  tekad  daerah  ini  bersama berbagai stakeholders termasuk  para investor untuk  memobilisir  seluruh kemampuan   yang dimiliki dan menetapkan visi  dan misi  pembangunan  daerah ini.    Selanjutnya    menjadi  kewajiban      Bupati  untuk  menggerakkan  seluruh stakeholder untuk  mewujudkan      visi  dan  misi  daerah  ini    melalui      kebijakan, strategi dan program-programnya baik jangka pendek  maupun jangka panjang. Peran DPRD di daerah ini  sebagai wakil rakyat, menjadi sangat  penting dalam mencapai    target      pembangunan  yang  berkelanjutan.    Koordinasi    dengan Provinsi    dan  Pemerintah  Pusat  akan  tetap  diperlukan,  disamping    untuk meningkatkan      kemampuan    institusi  daerah  ini      dalam  mengatasi      masalah yang sifatnya  lintas batas antar kabupaten, juga meningkatkan   kemungkinan kerjasama   dengan   berbagai negara   ataupun  berbagai Lembagai Internasional.
Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan    yang  benar    sangat tergantung  dengan kapasitas pengelolaan baik kemampuan sumberdaya manusia, organisasi,  institusi,  maupun  aturannya.  Praktek-praktek  pengelolaan  yang mengakibatkan  rusaknya  sumberdaya  alam    dan  tercemarnya  lingkungan  harus segera  dihentikan  diganti  dengan  cara-cara    pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan yang arif dan bijaksana dari sudut pandang lingkungan.  Semua  ini diperlukan untuk  mengejar berbagai ketinggalan ataupun kegagalan karena yang selama ini telah dilaksanakannya praktek-praktek pengelolaan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau etika lingkungan. Kondisi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas, efisiensi, dan  keadilan  merupakan faktor kelemahan.  Oleh karena itu, maka konsep good govermance harus menjadi dasar  dalam  implementasi  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup.
Govermance berada  dalam  keadaan  yang  baik  apabila  terdapat  sinergi  diantara pemerintah  dan  sektor  swasta  serta  masyarakat  sipil  dalam  pengelolaan sumberdaya  alam    dan  lingkungan  hidup,  sosial,    serta    ekonomi.  Harapannya adalah    berkembangnya    persepsi  dan    pola  berpikir    serta  moral  untuk membangun daerah ini tanpa merusak.  Berarti pilar-pilar pembangunan daerah ini harus  disesuaikan  atas dasar keterpaduan  kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan mengedepankan batas-batas administrasi seharusnya disempurnakan  serta memperhatikan   batas-batas ekosistem. Untuk  kedepan,  kemampuan    pembangunan    di  daerah  ini    secara bertahap    supaya    mulai  diarahkan    kepada  kegiatan  yang  dapat  membatasi kerusakan  sumberdaya  alam    dan  lingkungannya,  bahkan    sebaliknya  dapat diarahkan  bagi  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  memperkecil  bahkan  dapat menghilangkan kerusakan sumberdaya alam  dan lingkungan hidup  serta dapat memberikan  manfaat  sosial dan ekonomi   bagi masyarakat di daerah ini.  Sesuai dengan potensi yang ada di daerah ini, maka diharapkan segera  mempersiapkan pengembangan ekoturisme secara  tepat.  Sejalan  dengan  itu  diperlukan  kebijakan daerah yang mendukung dan mengembangkan  kemampuan masyarakat  sebagai kekuatan  sipil  yang  aktif    dan  sekaligus    mengawasi      terlaksananya  kebijakan pengelolaan sumberdaya alam  yang  berwawasan  lingkungan.    Peran  pemerintah daerah  sebagai  pengayom  masyarakat  terus  ditingkatkan  disamping  fungsinya dalam  mengarahkan  terselenggaranya    pembangunan    yang      berwawasan lingkungan.
Pada    umumnya    setiap    daerah      tidak  menghendaki  sumberdaya  alam dan  lingkungan  hidup    yang    dimilikinya    mengalami    kerusakan.    Untuk  itu, harus  bekerja  keras  dalam    membangunan    moral  lingkungan  yang  menjadi  ciri pembangunan  daerah ini.  Mudah-mudahan  semua stakeholders terpanggil untuk secara  bersama-sama  dengan    pemerintah    daerah    dalam      memperkuat kemampuan  untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara arif
dan bijaksana.  Kesemuanya  ini demi tercapainya keberhasilan  daerah ini dalam melaksanakan  otonomi dalam membangun  daerah ini  secara berkelanjutan.

## Peran Investor
Peran investor sangat  besar  dalam  mengembangkan  usaha  pengelolaan sumberdaya  alam  dan  lingkungan hidup   di  daerah  ini.    Oleh  karena  itu,  dalam rangka  untuk  implementasi  pembangunan  yang  berkelanjutan,  maka  daerah  ini harus dapat dan mampu   untuk menyeleksi investor yang memiliki  kemampuan dan  tanggung  jawab    dalam  melaksanakan      pembangunan  di  daerah  ini  yang berkelanjutan. Investor yang  betul-betul    dipilih  atas  pertimbangan  terhadap rasa  tanggung  jawabnya  untuk  tidak  menimbulkan    kerusakan    terhadap sumberdaya  alam  dan  lingkungann  hidup  serta    mampu  meningkatkan  kondisi sosial    dan  ekonomi  masyarakat,  bukan    hanya    sekedar    mencari  keuntungan semata.
Setidak-tidaknya  ada  5  (lima)  insitusi  yang  sangat  terkait  dalam menciptakan iklim investasi yang sehat yaitu ; (1) Pemerintah, (2) Investo r, (3) Perbankan,  (4)  Para  penegak  hukum    dan  (5)  Lembaga  Swadaya  Masyarakat. Kelima    institusi  ini  harus  memiliki  persepsi  yang  sama  dalam  menciptakan pembangunan  yang    berkelanjutan.    Kelimanya    harus  pula  secara  profesional menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  wewenang  dan  fungsinya.    Kita  dapat memahami  bahwa kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup  di daerah ini  adalah  akibat    adanya  keputusan  yang  tidak  tepat  dari  para  pemegang kebijakan,  berkuasanya investor yang tidak bertanggung jawab, dan lemahnya penegakan  hukum,  serta  lemahnya    kontrol  masyarakat.    Disamping  itu    pihak perbankanpun  kurang  mampu  untuk  memperhatikan investor yang  bermental merusak  sumberdaya alam dan lingkungan hidup.  Pada era  otonomi  saat  ini diharapkan  agar    kepemimpinan    aparatur  daerah      dan  seluruh  pimpinan masyarakat  dan dunia sekalipun harus siap dan mampu mengelola sumberdaya alam dan lingkungan  hidup  secara arif dan bijaksana.
Pada posisi “ Competitive advantage ” para pelaku   pembangunan di daerah ini  perlu      mempunyai    wawasan    yang  antisipatif    terhadap    gejolak perekonomian dunia   yang “tidak menentu“.  Mampu mengoperasionalkan tugas- tugas  perekonomian  yang tidak menentu tersebut  ke dalam  fungsi-fungsi yang melekat  pada  dirinya  terutama  dalam    menumbuh  kembangkan    kinerja manajemennya  yang  berwawasan  lingkungan.      Selanjutnya  bagaimana pemimpin    daerah  ini  dapat  mewujudkan  suatu  penyelenggaraan    kegiatan pencapaian  sasaran  secara efektif dan efisien, sehingga  mendorong tumbuhnya kemandirian dan sisi lain yang perlu secara simultan dipikirkan  dan dilaksanakan. Satu  hal  yang    penting    untuk  mendukung  perlunya  suatu  implementasi pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup    di  daerah  ini  seperti  yang diuraikan tersebut adalah dengan  menerapkan good govermance, dengan menuntut pemerintah  daerah  ini    untuk  melakukan    reformasi    yang  memberikan  upaya
perlindungan  lingkungan hidup, sementara dengan tetap berupaya  memberikan bantuan kepada masyararakat.  Reformasi harus diarahkan pada pemberdayaan chek  and  balance diantara  lembaga legislatif,  eksekutif, dan yudikatif, dengan menyusun  rencana  kerja  dengan  pendekatan  lingkungan,  ekonomi    dan  sosial secara adil.
Masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk  memainkan  peran  dalam pengambilan  keputusan  bagi  masalah  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan sumberdaya  alam  dan  lingkungan    melalui  partisipasi,  transparansi  dan  proses penyusunan   hukum   dan perundangan.  Oleh karena itu, maka good governance menuntut  adanya;    (1)  Lembaga    perwakilan  seperti legislatif yang  berfungsi secara efektif,  independent dan  adil,  (2)  Lembaga  administrasi  yang  profesional, memiliki  integrasi  teknis  dan  moral,  dan  bertanggung  jawab  kepada  rakyat,  (3) Lembaga     peradilan      yang  mengkaji    keputusan-keputusan  secara  independent dan  menjunjung    tinggi  ketentuan  hukum  ,  (4)  Masyarakat  serta  partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan.

## SIMPULAN
a.    Untuk  memenuhi  keperluan  anggaran  pembangunan  daerah  ini,  maka diperlukan  adanya  usaha-usaha      untuk  meningkatkan    kemampuan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  merupakan    salah  satu upaya  yang perlu  dihindari melakukan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan,  sehingga  tidak  menimbulkan    dampak    terhadap  kerusakan lingkungan.
b.  Kemampuan investor dalam  melindungi  kerusakan  sumberdaya  alam  dan lingkungan  hidup  harus  diciptakan    dengan  mengembangkan  kemampuan aparat    pemerintah  daerah  ini  dan  seluruh stakholder terutama  dibidang pengawasan  dan penegakan hukum.
c.    Kemampuan  sumberdaya  manusia  dan  organisasi      pengelolaan  sumberdaya alam  dan  lingkungan  hidup  di  daerah  ini  merupakan    faktor    kunci  bagi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga perlu mendapatkan prioritas  untuk  dipersiapkan    kemampuannya    termasuk    rekruitmennya secara tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2009 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Badan  Pusat  Statistik    Kabupaten  Polewali  Mandar.  2013.    Polewali  Mandar Dalam Angka .
Bappenas dan UNDP. 2000. Pengaturan  Masalah Lingkungan Secara Bijaksana Menuju    Terwujudnya    Konsep  Keberlanjutan    Bangsa  Indonesia.  Studi Enviromental  Govermance, Bappenas  UNDP.  Jakarta.
Hariadi  Setiawan.  1995.  Arsitektur  Lingkungan  dan  Perilaku.  Ditjen  Dikti. Jakarta.
Herman Haeruman. 1979. Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. IPB Bogor.
Jackson  D. 1997.  Dynamic  Organization  Mac Millan  Press  LTS, London.
Meganck.R.A.and  R.E. Saunei  1995,  Conservation of  Biodiversity    and the New Regional    Planning,IUNCN  Organization  Of  America  State-The  Word Conservation Union.
Otto  Soemarwoto.    1991.    Indonesia  dalam  Kancah  Isu  Lingkungan  Global. Gramedia Pustaka  Utama.  Jakarta.