## RESPONS ISLAM MODERAT TERHADAP RUANG KONSTITUSIONAL RELIGIOUS NATION STATE INDONESIA

## Alimin
Institut Agama Islam Qomaruddin Bungah Gresik
aliminayyubi1962@gmail.com

## Abstrak
Di Negeri ini tidak ada perdebatan panjang yang memakan waktu lama selain masalah  relasi  Negara  dan  Agama.  Usia  perdebatan  ini  seusia  republik  ini, topik  ini  erat  kaitanya  dengan  perbincangan  konstitusionalisme  yang  telah muncul  sejak  saat  dasar  dan  konstitusi  Indonesia  di  rumuskan.  Akibatnya, konstitusi  menjadi  ruang  perdebatan  antara  bermacam-macam  aspirasi diantaranya  termasuk  Islam.  Perdebatan  ini  berakhir  pada  hubungan  Negara dan  Agama  yang  simbiotik  ( Religious  Nation  State ).  Hasil  kajian  ini menunjukkan  bahwa  secara  historis-normative,  bahwa  umat  Islam  dalam menyikapi paradigma simbiotik ( Religius Nation State ) terbelah menjadi dua: pertama,  kelompok  ini,  sebut  saja  kelompok  radikal.  Kelompok  ini menyatakan pancasila dan tiga pilar lainya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, NKRI,  Bhineka  Tunggal  Ika  sebagai  ideologi  thoghut  yang  harus dimusnahkan.  Kedua,  kelompok  Islam  moderat.  Kelompok  ini  sangat mendukung  dan  membela  paradigma  simbiosis  ( Religious  Nation  State ) dukungan  dan  pembelaan  itu  bisa  dilihat  dari  sikap  kelompok  ini  sebagai berikut:  pertama,  Islam  moderat  memandang  bangsa  Indonesia  yang multikultural tidak bisa dikelola oleh negara teokrasi. Kedua,  bersyariah bagi kalangan  Islam  moderat  adalah  berjuang  mewujudkan  maqosyid  al-Syariah yang  berupa  asas-asas  dan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  bingkai  paradigma symbiotic ( Religious Nation State ).
Kata Kunci : Islam Moderat, Konstitusional, Religious Nation State.

## A. PENDAHULUAN
Di Negeri ini tidak ada perdebatan panjang yang memakan waktu lama selain masalah relasi Negara dan Agama (baca  : Islam). Usia perdebatan ini seusia republik ini, topik ini erat kaitanya  dengan  perbincangan  konstitusionalisme  yang  telah  muncul  sejak  saat  dasar  dan konstitusi Indonesia di rumuskan. Konstitusionalisme adalah faham  bahwa suatu negara harus dikelola  dengan  hukum,  bukan  atas  kehendak  orang-perorang.  Akibatnya,  konstitusi  menjadi ruang perdebatan antara bermacam-macam aspirasi diantaranya termasuk Islam. 1
Keterbatasan Islam dalam perdebatan tersebut dapat dimaklumi lantaran baik al-Qur’an maupun  Hadits  sebagai  ajaran  utama  agama  Islam  tidak  pernah  secara  rinci  dan  mendetail
1 Jeffrie Geovanie, Civil Religion (Dimensi social Politik Islam), (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).
menyangkut relasi antara negara dan Agama,  sebaliknya baik al-Qur’an maupun hadits hanya mengungkap relasi negara dan Agama secara globalnya saja. Hal tersebut tercermin, misalnya, dalam  pesan-pesan  moral  tentang  pentingnya  penegakan  keadilan  (al-‘adalah),  penegakan HAM  dan  kebebasan  (al-Khurriyyah)  dan  lain-lain,    yang  semuanya  ber-Ending  untuk mengimplementasikan kemaslahatan ditengah kehidupan masyarakat melalui instrumen politik yang berkeadaban. 2
Dalam konteks Indonesia perdebatan panjang tentang hubungan Negara dan Agama itu ber-ending  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  pancasila  sejak  awal dimaksudkan  sebagai  titik  temu  (kalimatun  Sawa’)  diantara  bermacam-macam  aspirasi  yang bisa  dikelompokkan  menjadi  dua:  golongan  nasionalisme  Islam  dan  nasionalisme  Sekuler. Meskipun  ending  perdebatan  itu  berakhir  pada  titik  temu  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945 dan pancasila (terjadi pada 18 agustus 1945) namun dinamika aspirasi umat Islam tentang hubungan negara dan Agama terus berlanjut dan beragam. Keberagaman tersebut tentu sangat berkaitan  dengan  banyak  hal  terutama  terkait  dengan  wajah  ajaran  Islam  sendiri  yang  sangat global sehingga bisa ditafsirkan beragam sesuai dengan kontek sosial politik yang ada.
Dari sisi diskursus intelektual muslim sesungguhnya pencarian format hubungan negara dan Agama dimaksudkan: pertama,  untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara  (baik secara  teoritis  maupun  formalis),  artinya  sebuah  upaya  untuk  menjawab  bagaimana  bentuk negara  dalam  Islam.  Kedua,  untuk  mengupayakan  idealisasi  dalam  Islam  terhadap  proses penyelenggaraan  negara  (baik  secara  substansial  kenegaraan  maupun  segi  pragmatis bernegara).  Proses  penyelenggaraan  ini  berupaya  menjabarkan  bagaimana  isi  negara  menurut Islam.  Karena  menurut  pendekatan  kedua  ini  didasarkan  pada  asumsi  Islam  tidak  membawa konsep tertentu tentang negara tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar etika dan moral. 3 Dalam  proses  perdebatan  pencarian  format  ideal  hubungan  negara  dan  Agama  baik  dari  segi bentuk  maupun  isi  tersebut  masih  tetap  berlangsung  sampai  sekarang,  entah  sampai  kapan berakhir.
Untuk mengakomodasi dan mengelola beragam aspirasi politik umat Islam tersebut, hal penting yang harus menjadi pertimbangan adalah suatu keniscayaan saat ini  umat Islam hidup bersama  komunitas  dunia  yang  selalu  berada  dalam  kerangka  negara  bangsa  ( Nation  State ), dimana  hampir  tidak  seorangpun  individu  muslim  tanpa  berstatus  sebagai  warga  negara  dari
2 Abu Yasid, Logika Hukum: Dari Mahdzab Rasionalisme, Hukum Islam hingga Positovosme Hukum Barat, (Yogyakarta: Saufa, 2016), 208.
3 Zaki, dkk, Syariah dan Negara: Ragam Prespektif dan Implementasi di Asia Tenggara. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 228.
suatu  negara  yang  memiliki  wilayah  tertentu  dibawah  sistem  pemerintahan  sendiri.  Walhasil negara bangsa tidak terpisahkan dalam masyarakat muslim modern. 4
Dalam  konteks  Indonesia,  munculnya  corak  Islam  radikal  dan  Islam  moderat  tidak terlepas  dari  bingkai  negara  bangsa  ( Nation  state ).  Pengaruh  bingkai  negara  bangsa  secara spesifik sangat berhubungan dengan paradigma hubungan antara negara dan Agama.  Tulisan ini berfokus pada corak Islam moderat sebagai respon terhadap negara bangsa Indonesia  yang konon  paradigma  hubungan  negara  dan  Agamanya  bukan  negara  sekuler  dan  negara  Agama (teokrasi).  Dengan  ini,  memunculkan  pertanyaan  penulis  tentang  bagaimana  ruang  Konstitusi untuk  mengakomodasi  aspirasi  umat  Islam  dan  bagaimana  respons  Islam  moderat  terhadap ruang konstitusional dalam bingkai religious nation state.

## B. RUANG KONSTITUSIONAL
Beragama (berislam) baik yang bercorak radikal maupun moderat erat kaitanya dengan bagaimana  menyelenggarakan  negara,  melalui  konstitusinya,  memberi  ruang  terhadap eksistensi  dan  peran  agama  dalam  hubungannya  dengan  penyelenggaraan  negara.  Untuk memperjelas  hal  ini  perlu  diteropong  melalui  paradigma  hubungan  antara  negara  dan  agama yang  dinyatakan  oleh  para  ahli  baik  dari  kalangan  umum  maupun  Islam  dan  bagaimana implementasinya  di  berbagai  negara,  terutama  di  negara-negara  yang  mayoritas  warga negaranya beragama Islam.
M. Zaki Saleh melalui tulisannya tentang “konstruksi hukum Islam di Indonesia dalam konteks  relasi  Agama  dan  negara”,  dalam  buku  yang  berjudul  “Syariah  dan  Negara” mengangkat  secara  umum  tesis  typology  relasi  Agama  dan  negara  ,  yaitu:  pertama,  sistem penyatuan  Agama  dan  negara.  Kedua,  sistem  pemisahan  secara  tegas  antara  Agama  dan negara. Ketiga, sistem campuran typologi ketiga ini dianut oleh sebagian besar  negara-negara di  dunia  dengan  mengambil  corak  beragam. 5 Memperjelas  apa  yang  disampaikan  M.  Zaki Saleh,  Zuhairi  Misrawi  juga  mengangkat  diskursus  relasi  agama  dan  negara,  menurutnya setidaknya  ada  3  pandangan  yang  mengemuka  perihal  relasi  agama  dan  negara:  pertama, pandangan  yang  bersifat  formalistik.  Pandangan  ini  menegaskan  relasi  Islam  dan  negara bersifat  formalistik,  yaitu  keduanya  harus  menyatu  dan  tidak  bisa  dipisahkan.  Kedua, pandangan  yang  bersifat  sekularistik.  Pandangan  ini  menjelaskan,    relasi  antara  agama  dan
4 Zaki, dkk, Syariah dan Negara: Ragam Prespektif dan Implementasi di Asia Tenggara. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 225-226.
5 Zaki, dkk, Syariah dan Negara: Ragam Prespektif dan Implementasi di Asia Tenggara. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 227.
negara  harus  dipisahkan.  Ketiga,  pandangan  yang  bersifat  komplementaristik.  Pandangan  ini menyatakan  relasi  agama  dan  negara  saling  menyempurnakan,  keduanya  tidak  serta  merta dipersatukan atau dipisahkan, melainkan saling melengkapi. 6
Abdul  Jamil  Wahab  dalam  bukunya  “Islam  radikal  dan  moderat”,  menyatakan paradigma hubungan Agama dan negara tersebut menurutnya dalam diskursus hubungan antara agama  (Islam)  dan  negara,  dikenal  ada  3  aliran  yaitu:  pertama,    pandangan  integratif  yaitu aliran yang mendukung relasi Islam dan politik atau negara. Kelompok ini memandang Agama dan  negara  sebagai  sebuah  kesatuan  yang  tidak  boleh  dipisahkan.  Kedua,  adalah  pandangan sekularistik,  sebuah  pandangan  yang  berlawanan  atas  faham  Islam  politik.  Ketiga,  yaitu pandangan simbiotik. 7
Melalui  perspektif  tiga  paradigma  relasi  Agama  dan  negara  diatas,  kita  dapat memasukkan  negara-negara  dan  tokoh-tokoh  yang  mendukung  masing-masing  kategori tersebut.  Pertama,  negara-negara  dan  tokoh  yang  mendukung  kategori  paradigma  integratif, yaitu:  saat  ini  negara  muslim  seperti  Iran,  Arab  Saudi,  dan  Eropa  Barat  seperti  Inggris, Denmark, Norwegia, dan Firlandia, dapat dikelompokkan pada pendukung typology paradigma integratif. Sedang tokohnya seperti Abu A’la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan tokoh  Ikwanul  Muslimin  dan  HTI  lainya.  Kedua,  negara-negara  dan  tokoh  yang  mendukung paradigma  sekuler  seperti  Turki,  Amerika  Serikat,  dan  Prancis.  Sedangkan,  tokohnya  seperti Ali Abd Raziq. Ketiga, negara-negara dan tokoh yang mendukung paradigma simbiotik, seperti Indonesia  dan  sebagian  besar  negara  di  dunia  lainnya.  Sedangkan  tokohnya  seperti  Husain Haikal, Ali Engineer,  dan lain-lain.
Sesuai dengan fokus tulisan ini  yaitu Indonesia seperti penegasan diatas bahwa NKRI termasuk  pendukung  kategori  paradigma  simbiotik,  berarti  Indonesia  bukan  negara  sekuler, tapi juga bukan negara agama (teokrasi), hal ini bisa dijelaskan dari berbagai perspektif.  Dari perspektif historis, dalam rangka mempersiapkan kelahiran NKRI pada 29 April 1945 dibentuk BPUPKI.  Lembaga  ini  dirancang  untuk  membicarakan  masalah-masalah  penting,  yaitu:  soal bahasa, bendera negara, bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara, dan lain-lain. Semua pembicaraan  lancar  kecuali  menghadapi  masalah  landasan  filosofis  ( philosophysche  ground slag) negara yang hendak didirikan. Anggota BPUPKI terbelah menjadi dua dari segi ideologi yaitu  pancasila  dan  Islam.  Perdebatan  antara  2  kelompok  itu  cukup  seru,  bahkan  konon  ada yang  sampai  memukul  meja  segala.  Namun  akhirnya  pada  22  Juni  1945  melalui  panitian
6 Komaruddin Hidayat, Kontroversi Khilafah Islam, Negara dan Pancasila. Jakarta: Mizan, 2014), 77
7 Abdul Jamil Wahab, Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia) (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI 2019), 211-214.
sembilan  berhasil  mencapai  perumusan  kompromis  dalam  bentuk  Piagam  Jakarta  yang didalamnya sila ketuhanan diikuti anak kalimat yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Perumusan  kompromis  itu  dapat  bertahan  selang  57  hari  sampai  anak  kalimat  itu  di coret  dari  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945  karena  alasan  politik  dan  agama. Pencoretan  itu  menurut  hatta  berkaitan  dengan  protes  pihak  Kristen  dari  Indonesia  bagian Timur  yang  berkeberatan  terhadap  pada  bagian-bagian  tertentu  dari  Piagam  Jakarta  yang dinilai  diskriminatif  terhadap  golongan  minoritas. 8 Tentang  pencoretan  itu  Syafii  Maarif  di bagian  lain  mengatakan  kalau  imajinasi  historis  saya  diperturutkan,  saya  akan  mengatakan biaya  itu  memang  harus  dikeluarkan  sebab  apabila  tidak  disamping  negara  yang  baru  berdiri beberapa  jam  itu  mungkin  berantakan  kembali,  juga  pelaksaan  syariat  berdasarkan  rumusan abad-abad  klasik  itu  belum  tentu  akan  dapat  memecahkan  masalah-masalah  krusial  yang dihadapi  umat  Islam  pada  masa  yang  lain  sama  sekali. 9 Namun  meskipun  sila  pertama pancasila  “Ketuhanan  yang  maha  Esa”  menurut  Hatta  Piagam  Jakarta  tidaklah  lenyap.  Umat Islam  misalnya  dapat  saja  membuat  Undang-Undang  melalui  DPR  yang  sesuai  dengan  jiwa syariat. 10 Nampaknya pernyataan Hatta diatas akhirnya terformalkan melalui dekrit presiden 5 juli  1959  yang  intinya:  majelis  konstituante  dibubarkan  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 diberlakukan  kembali,  sedangkan  Piagam  Jakarta  22  juni  1945  diakui  sebagai  “menjiwai Undang-Undang  Dasar  1945  dan  merupakan  satu  rangkaian  kesatuan  dengan  konstitusi tersebut”. 11
Dari prespektif historis diatas sudah dapat memberi petunjuk dan dapat mengantarkan kita, untuk berani mengatakan bahwa konstitusi kita sudah memberi ruang kepada umat Islam, untuk selalu mengkonsultasikan kepada wahyu dalam mengelolah NKRI dan berhukum untuk mewujudkan maqosid  asy-syari’ah .    Dalam  konteks  penyelenggaraan  Negara  untuk  selalu mengawal  pancasila,  sila  ketuhanan  yang  maha  Esa  dikaitkan  secara  organic  dengan  wahyu, sementara sila-sila yang lain mengacuh pada sila pertama sebagai sumber moral yang tertinggi. Dibagian  lain,  Syafii  Ma’arif  mengatakan  pancasila  harus  punya  akar  tunggang  yang menggunjang sampai ke pitalah bumi dan berpucuk sampai menjulang ke langit. 12 Disisi lain, dalam  konteks  berhukum  umat  islam  harus  selalu  mengawal  asas-asas  atau  prinsip  syari’ah ( maqosid asy-syari’ah ) dalam seluruh proses penyususnan peraturan perundang-undangan.
8 Ahmad Syafii Ma’arif, Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman. Yogyakarta: IRCiSo, 2019), 192-194.
9 Ibid., 195-196.
10 Ibid., 196.
11 Ibid., 199.
12 Ahmad Syafii Ma’afir, Islam dan Politik. (Yogyakarta: IRCiSo, 2018), 102.
Dalam  prespektif  konstitusional,  NKRI  yang  bukan  Negara  sekuler  dan  juga  bukan Negara agama  itu, juga memberi ruang  yang sangat luas kepada umat islam dalam bernegara dan berhukum. Jika kita cermati undang-undang dasar 1945 mengajuhkan 3 ajaran kedaulatan, yaitu : Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum.
Ajaran kedaulatan tuhan dalam pembukaan UUD 45 terdapat dalam alinea ketiga (atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengaran oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia  dengan  ini  menyatakan  kemerdekaannya) dan  alenia  4  (maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  itu  dalam  suatu  UUD  Negara Indonesia  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Indonesia  yang  kedaulatan  rakyat  dengan berdasar  kepada  ketuhanan  yang  maha  esa...).  Kedua  alinea  tersebut  mengakui  adanya kekuasaan yang maha kuasa atas manusia. Rumusan sila pertama pancasila dan alinea keempat pembukaan UUD itu, ditegaskan kembali dalam pasal 29 (1) UUD 45. Dalam alinea keempat juga  mengakui  kedaulatan  rakyat  yang  berdasar  kepada  ketuhanan  yang  maha  esa  beserta keempat sila lainnya. Ajaran kedaulatan rakyat itu, ditegaskan kembali, pada pasal 1 (2) UUD 45 (kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD). Dalam konstitusi kita ini  juga mengakuhi  kedaulatan  hukum  pasal  1  (3)  UUD  45  (Negara  Indonesia adalah  Negara hukum).
Jadi,  Konstitusi  kita  mengakuhi  3  ajaran  kedaulatan.  Jika  ketiga  ajaran  kedaulatan diatas  dibaca  dalam  ssatu  konteks  atau  dibaca  dalam  satu  tarikan  nafas,  maka  menurut  Dr. Anwar dalam buku yang berjudul “Negara Hukum”, ketiga ajaran itu saling mengisi:
1. Konsep kedaulatan Tuhan menjiwai kedaulatan rakyat dan kedaulatan hokum.
2. Kedaulatan rakyat djiwai kedaulatan tuhan menurut kedaulatan hokum.
3. kedaulatan hokum berdasar pada kedaulatan rakyat yang dijiwai kedaulatan Tuhan. 13
Dengan demikian, Konstitusi kita memberi ruang  yang cukup luas kepada umat Islam untuk  berhukum  yang  disatu  sisi,  berdasarkan  aspirasi  atau  kehendak  rakyat  dan  disisi  lain, dijiwai  oleh  prinsip-prinsip  ketuhanan  yang  bagi  umat  islam  yang  tercermin maqosid  asy- syari’ah .

## C. RESPON ISLAM MODERAT
Berangkat  dari  urian  diatas,  kita  menemukan  simpul  bahwa  perdebatan  tentang hubungan  Negara  dan  agama  bermuara  pada  yang  disebut  Mahfud  MD  sebagai  Negara  yang
13 Anwar, Membangun Negara Hukum Bermartabat, (Malang: Setara Press, 2013), 271.
berketuhanan  (Raligius  Nation  State).  Artinya,  bukan  Negara  sekuler  (hampa  agama)  dan bukan Negara Agama yang menganut agama tertentu. Sebagai Riligius Nation State Indonesia adalah  Negara  kebangsaan  yang  menjadikan  ajaran  agama  sebagai  moral  dan  sumber  hukum material dalam penyelengaraan Negara dan kehidupan masyarakat. 14 Respons Umat Islam  secara  umum  menghadapai  religious  nation  state  tersebut  terbelah  menjadi  dua,  sebut saja  Islam  radikal  dan  Islam  moderat.  Dalam  tulisan  ini,  Islam  radikal  tidak  menjadi  focus. Oleh karena itu disini cukup dipaparkan secara singkat, bahwa kelompok islam radikal ini yang akhir-akhir  ini  memunculkan  kembali  cita-cita  mendirikan  dan  menegakkan  Negara  islam  di Indonesia,  seperti  JI  (Jamiahtu  Islam),  HTI  (HizbutThahrir  Indonesia,  dan  MMI  (Majelis Muslimin Indonesia). 15
Masih menurut Abdul Jamil Wahab, kelompok-kelompok ekstrome tersebut menyebut pancasila dan 3 pilar lainnya, yaitu UUD 45, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika, sebagai ideology thogout yang  harus  dimusnakan.  Krisis  pemahaman  dan  pemaknaan  atas  NKRI,  Pancasila, UUD 45 dan Bineka Tunggal Ika yang berujung pada penolakan tersebut merupakan persoalan serius yang mesti dijawab oleh bangsa Indonesia, dan umat beragama khususnya. 16
Untuk  menjawab  penolakan  kelompok  radikal  terhadap  konsep  religious  nation  state, menurut  Dr.  H.  Abdul  Mukti  ,dalam  pengantar  buku  islam  radikal  dan  moderat,  harus  ada upaya  stategis  dan  penting  dalam  melawan  intoleransi  dan  radikalisme,  yaitu  dengan meningkatkan  pemahaman  keagamaan  yang  moderat,  yaitu  sikap  yang  menekankan penanaman sikap dasar keagamaan yang menghargai toleransi ( tasamuh ), moderasi ( tawasut) , keseimbangan  ( tawazun ),  serta  penanaman  islam  yang rahmatal  lil  alamin .  Islam  moderat (Islam  Wasyatiah)  merupakan  pilihan  realistik  untuk  masyarakat  Indonesia. 17 Selanjutnya, Mukti  menyatakan  sikap  moderat  dalam beragama  memiliki  semangat  dialog  (al-khiwar)  dan kesedian  untuk  saling  berbagi  (at-tasamuh),  menerapkan  prinsip  kebersamaan  (ta’ayuz) sehingga bisa bisa bercoeksistensi dengan kelompok lain. 18
Masih  menurut  Mkti,  dalam  bentuk  yang  lebih  operasional  moderasi  beragama  dapat ditunjukkan dalam sikap keagamaan yang memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu:
1. Menerima  Negara  ketuhanan  dengan  menolak  bentuk  Negara  sekuler  dan  Negara Teokrasi. Pansila sudah final sebagai asa berbangsa dan bernegara.
14 Mahfud,  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  (Pasca  Amandemen  Konstitusi), (Jakarta:  Pustaka  LP3ES Indonesia, 2017), 239.
15 Abdul Jamil Wahab, Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia) (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI 2019), 234-235
16 Ibid., 235.
17 Ibid., xi.
18 Abdul Jamil Wahab, Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia) (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI 2019), xi.
2. Memiliki  sikap  toleransi,  dengan  menerima  adanya  pluralitas  dan  keragaman  agama  dan keyakinan di Indonesia.
3. Memilih  pendekatan  dialog  dengan  cara  damai,  dalam  menyelesaikan  konlik  atau perbedaan pendapat dan menjauhi cara-cara kekerasan.
Masalahnya sekarang adalah bagaimana islam moderat merespon ruang konstitusioanal dalam mengelolah aspirasi islam terutama yang terkait dengan “bentuk” maupun “isi” disebuah religius  nation  state.  Bagi  islam  moderat  seperti  yang  diungkap  oleh  Mahfud  MD  dalam  hal bernegara islam itu tidak menggariskan sitem politik dan  ketataan Negara tertentu, tetapi bisa menerima  berbagai  sistem  dan  bentuk  sesuai  dengan  tuntutan  tempat,  waktu,  dan  tradisi masing-masing Negara.  Karena itu tidak perlu heran jika Negara-negara  yang disebut Negara Islam,  terlebih  Negara  muslim  ada  yang  berbentuk monarchi  (Kerajaan),  Republik,  bersistem Presindensia,  dan  Parlementer.  Tegasnya,  islam  menerima  sistem  atau  bentuk  apapun  yang ditetapkan  oleh  manusia  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  penerimaan  masing-masing  Negara. Selanjutnya,  Mahfud  MD  menegaskan  dalam  hal  bernegara  islam  hanya  mengatur  asas-asas atau  prinsip-prinsip  saja.  Asas-asas  atau  prinsip-prinsip  penting  dalam  sistem  ketatanegaraan menurut  islam,  antara  lain  pemimpi  harus  jujur,  amanah,  adil,  transparan,  bermusyawarah, melindungi  hak  asasi  ( fitrah ).  Dengan  demikian,  jika  kita  mengatakan  bahwa  islam mengajarkan  dan  memberi  tuntunan  dalam  hidup  bernegara  harus  diartikan  bahwa  islam  itu menggariskan asas-asas atau prinsip-prinsip saja. 19
Dibagian  lain,  Mahfud  MD  juga  menegaskan  asas-asas  yang  bersifat  universal, foundamental,  substantive,  principil  ( qot’i )  bahkan  sejalan  dan  diterima  oleh  isme-isme  yang lain. Disinilah letak argument bahwa kaum muslimin dapat memperjuangkan berlakunya ajaran islam  yang  substantive,  dalam  konteks  ini  asas-asas  Negara  dan  berhukum,  karena  subtansi asas-asas  itu  dapat  bertemu  sebagai  “ kalimatun  sawa’ ”  (common  plat  form)  atau  kesamaan pandangan  dengan  pandangan  dan  sistem  yang  lain.  Masih  menurut  Mahfud  MD, pandangan yang  mempertemukan  ajaran  substantive  islam  dengan  pandangan  dari  golongan  lain  dalam konsep kalimatun wasa’ sangat relevan dengan konsep Negara kebangsaan (nation state) yang tidak beragama tertentu. 20
Dalam konteks Indonesia cara pandang yang demikian menjadi sangat realistik karena Indonesia  bukan  Negara  agama  tetapi  Indonesia  merupakan  Negara  kebangsaan  yang
19 Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam. (Kajian Komprehensif, Islam dan Ketatanegaraan) . Yogyakarta: LKiS , 2010
20 Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam. (Kajian Komprehensif, Islam dan Ketatanegaraan) . Yogyakarta: LKiS , 2010.
berketahunan  ( religious  nation  state ).  Pandangan  diatas  mencerminkan  pandangan  khazanah keilmuan  Islam,  bahwa  kehadiran  negara  dalam  pandangan  Islam  niscaya  baik  secara  akal maupun dalil Agama ( Aqlan Wasyar’an ). Namun demikian, Islam memandang bahwa negara bukan  tujuan  ( Ghoyah ), melainkan  sebagai  sarana mencapai  tujuan  ( Wasilah ).  Tujuan  negara sama dengan tujuan syariah ( Maqosyid Al-Syariah ), yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia akhirat, lahir batin. Pandangan ini pernah di singgung oleh Kyai Haji Afifuddin Muhajir (Katib  Syuriah  PBNU)  dalam  bukunya Fiqh Tata  Negara,  bahwa  kehadiran  negara  dalam pandangan  Islam  bukan  tujuan  ( Ghoyah )  melainkan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan ( wasilah ).  Tujuan  berdirinya  sebuah  negara  adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Karena posisi negara sebagai instrumen atau sarana  maka  menjadi  masuk  akal  dalam teks  wahyu,  bentuk  negara  dan  sistem  pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci. Teks wahyu banyak berbicara soal negara  dan pemerintahan secara makro atau universal saja. Mengingat tidak adanya konsep tentang bentuk negara dan pemerintahan maka teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap  mengacu  pada  dalil-dalil  universal  ajaran  agama  dan  prinsip Maqosyid  Al-syariah .  Hal tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip umum, yaitu: 1. Kesetaraan ( Musawakh ), 2. Keadilan ( Al-‘Adalah), 3.  Musyawarah  ( As-Syuro ),  4.  Kebebasan  ( Al-Hurriyah ),  5.  Pengawasan ( Riqobatul  Ummah ).  Bagi  Islam  moderat,  Indonesia  yang  berbentuk Religious  Nation  State dengan  sistem  demokrasinya  cukup  memberikan  ruang  terwujudnya  prinsip-prinsip  umum diatas.
Dari  penelusuran  tentang  bagaimana  bernegara  secara  Islam  yang  disampaikan  oleh Mahfud MD. Maupun Afifuddin, maka menurut Islam moderat Indonesia adalah negara  yang Islami  meskipun  tidak  berbentuk  negara  Islam  secara  formal,  namun  Indonesia  adalah  satu negara  yang  berorientasi  mewujudkan  syariat  Islam  ( Maqosyid  al-syariah ).  Abdul  Jamil Wahab  melaporkan  hasil  penelitian  tentang  NU  dan  Muhammadiyah,  sebagai  pilar  Islam moderat,  kedua  organisasi  tersebut  merupakan  pembela  dan  pengawal  paradigma  simbiosis secara  konsisten  percaya  bahwa  NKRI  yang  berasas  pancasila  itu  final  dan  mampu  menjadi instrumen untuk mewujudkan Maqosyid al-syariah.
Dalam  muktamar  NU  yang  ke-27  tahun  1984  di  Situbondo  diputuskan  bahwa  NKRI berdasarkan  pancasila  adalah  bentuk  final  upaya  umat  Islam  mendirikan  negara.  NU berkeyakinan  bahwa  syariat  Islam  dapat  diimplementasikan  tanpa  harus  menunggu  atau melalui  institusi  formal.  NU  lebih  mengidealkan  substansi  nilai-nilai  syariah  terimplementasi didalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan negara. NU lebih jauh, dalam forum bahtsul masail  yang  diselenggarakan  PBNU  di  pesantren  Zainul  Hasan  Genggong  Jawa  Timur  pada
tahun  2007,  diputuskan  bahwa  tidak  ada  Nash  tentang  negara  Islam  atau  khilafah  Islamiyah. Negara Islam atau Khilafah Islamiyah sepenuhnya adalah ijtihadiyah atau interprestasi belaka. Forum  juga  menyebut  bahwa  khilafah  Islamiyah  sebagai  ideologi  transnasional  yang membahayakan NKRI.  Atas dasar pandangan diatas, kyai haji Said Agil Siraj (ketua PBNU), NU memandangan hubungan antara negara dan Agama seharusnya tidak menyatu, melainkan simbiotik.  Hukum  Agama  masuk  dalam  negara  tidak  harus  berbunyi  hukum  Islam.  Nilainya saja yang masuk melalui proses objektivikasi.
Sementara itu, Muhammdiyah memiliki pandangan bahwa negara pancasila merupakan hasil  consensus  nasional  ( Dar  al-‘Ahdi )  dan  sebagai  tempat  persaksian  ( Dar  al-Syahadah ) untuk menjadi negeri yang aman dan damai ( Dar al-Salam ) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur,  bermartabat,  serta  berdaulat  dalam  naungan  ridho  Allah  SWT.  Pandangan kebangsaan  tersebut  sejalan  dengan  cita-cita  Islam  tentang  negara  idaman  “ Baldatun thayibatun  wa  rabbun  ghofur” .  Muhammadiyah  juga  menilai  bahwa  pancasila  itu  Islami karena  substansi  setiap  sila-silanya  selaras  dengan  nilai-nilai  ketuhanan  dan  kemanusiaan. Dalam  pancasila  terkandung  ciri-ciri  ke-Islaman  yang  memadukan  nilai-nilai  ketuhanan  dan kemanusiaan,  hubungan  individu  dan  masyarakat,  kerakyatan  dan  pemusyawaratan,  keadilam dan kemakmuran.
Pandangan  NU  dan  Muhammadiyah  tentang  simbiosis  dalam  hubungan  Islam  dan negara  juga  menjadi  pandangan  para  tokoh  ormas  lainnya  seperti  persis, al-Irsyad, perti, Nahdatul Wathan, Matla’ul Anwar, al-Khairat, dan lain-lainya. 21
Masih dalam konteks merespons ruang konstitusional, Islam moderat juga mempunyai perhatian  kepada  posisi  syariah  dalam  konteks  berhukum.  Untuk  mencermati  hal  itu  kita kembali  bagaimana  berhukum  dalam  bingkai  tiga  ajaran  kedaulatan  menurut  konstitusi  kita, Undang-Undang Dasar 1945. Sebagimana ditegaskan dimuka: “kedaulatan hukum berdasarkan kedaulatan rakyat  yang dijiiwai kedaulatan tuhan”. Hal ini bagi Islam moderat bisa dipahami bahwa Syariat Islam merupakan jiwa dalam berhukum dan ini sesuai dengan dekrit 5 juli 1959 yang  mengakui  Piagam  Jakarta  22  juni  1945  “menjiwai  UUD  1945  dan  merupakan  suatu rangkaian  kesatuan  dengan  konstitusi  tersebut”.  Pandangan  tersebut  lebih  diperkuat  lagi  oleh putusan munas alim ulama NU 1983 di Situbondo sebagai berikut:
1. Pancasila  sebagai  dasar  dan  falsafah  negara  Republik  Indonesia  bukanlah  agama,  tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan  kedudukan agama.
21 Abdul Jamil Wahab, Islam Radikal dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia) (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI 2019), 220-225.
2. Sila, ”ketuhanan yang maha Esa” sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29  ayat  (1)  undang-undang  dasar  1945,  yang  menjiwai  sila  yang  lain,  mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi  Nahdhatul  Ulama  (NU)  Islam  adalah  aqidah  dan  syariah,  meliputi  aspek  hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan  dan  pengamalan  pancasila  merupakan  perwujudan  dan  upaya  umat  Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agama-Nya.
5. Sebagai konsekuensi sikap diatas NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang pancasila dan pengamalan yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.
Disisi  lain  diawal  era  reformasi  NU  bersama  Muhammadiyah  menolak  pencantuman Piagam  Jakarta  dalam  amandemen  pasal  29  undang-undang  dasar  1945.  Penolakan pencantuman  7  kata  Piagam  Jakarta  itu  ditanda  tangani  oleh  Kyai  Haji  Hasyim  Muzadi  dari NU  dan  Muhammad  Syafii  Maarif  dari  Muhammadiyah.  Alasan  penolakan  tersebut  sebagai berikut:
1. Pencantuman  kembali  7  kata  dalam  Piagam  Jakarta  kedalam  undang-undang  dasar  1945 akan berpotensi mengundang bahaya interfensi negara dalan wilayah kehidupan beragama. Campur tangan itu akan menimbulkan distorsi atas pelaksanaan ajaran agama itu sendiri, serta cenderung memunculkan politisasi agama untuk tujuan-tujuan sesaat oleh kelompok- kelompok kepentingan.
2. Pencantuman  syariat  Islam  akan  menimbulkan  kemudharatan  bagi  agama  itu  sendiri  dan pada negara sebagai wilayah publik.
3. Pelaksaan  syariat  yang  diatur  oleh  negara  akan  menimbulkan  bahaya  hipokrisi  karena ketaatan  pada  syariat  uang  yang  disebabkan  oleh  pelaksanaan  negara  hanyalah  ketaatan yang semu belaka. Agama pada intinya harus menjadi wilayah yang otonom dari negara.
Apa yang disikapkan oleh NU dan Muhammadiyah diatas, sebagai pilar Islam moderat, sesungguhnya ingin menegaskan bahwa umat Islam Indonesia yang terbingkai oleh konstitusi (undang-undang dasar 1945) tidak punya problem dengan syariat Islam asal dipahami sebagai nilai-nilai  universal.  Sebab,  hukum  tidak  sebatas  makna  tekstual  namun  yang  lebih  penting adalah  persoalan  yang  kontektual  dan  substansi.  Dalam  konteks  pengertian  syariat  yang substantif  inilah  Mahfud  MD.  Memposisikan  syariat  Islam  sebagai  sumber  hukum  materiil sehingga  tidak  perlu  menjadi  hukum  formal  sendiri.  Sebagai  sumber  hukum  materiil,  kata Mahfud,  hukum  Islam  dapat  diramu  secara  eklektis  dengan  sumber  hukum  yang  lain,  seperti hukum  barat,  hukum  adat,  ataupun  hukum  internasional  dalam  asas-asas  atau  substansinya yang  universal  untuk  kemudian  melahirkan  sumber  hukum  formal  (peraturan  perundang-
undangan)  yang  bersifat  nasional  atau  Indonesiawi.  Hukum  nasional  yang  indonesiawi  itulah yang menjadi inti sistem hukum pancasila, suatu sistem hukum yang mewadai watak pluralitas kita sebagai bangsa. 22

## D. KESIMPULAN
Dalam  konteks  Indonesia,  perdebatan  paradigmatik  tentang  hubungan  antara  Negara dan  Agama  yang  melibatkan  kelompok  nasionalisme  Islam  yang  berpegang  pada  paradigma integrative  (Negara  Teokrasi)  dan  yang  berpegang  pada  paradigma  sekularistik  (negara sekuler)  ternyata  berakhir  pada  suatu  sintesis  antara  keduanya  yaitu  berakhir  pada  paradigma simbiotik ( religious nation state ).
Dari mencermati paparan tulisan terdahulu kita dapat melihat dengan jelas bahwa umat Islam dalam menyikapi paradigma simbiotik ( Religius nation state ) terbelah menjadi dua:
1. Kelompok  pertama  ini,  sebut  saja  kelompok  Radikal.  Kelompok  ini  menyatakan pancasila  dan  tiga  pilar  lainya  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945,  NKRI,  Bhineka Tunggal Ika sebagai ideologi thoghut yang harus dimusnahkan.
2. Kelompok kedua yaitu kelompok Islam moderat. Kelompok ini sangat mendukung dan membela paradigma simbiosis ( religius nation state ) dukungan dan pembelaan itu bisa dilihat  dari  sikap  kelompok  ini  sebagai  berikut: pertama ,  Islam  moderat  memandang bangsa  Indonesia  yang  multikultural  tidak  bisa  dikelola  oleh  negara  teokrasi.  Karena itu,  kalangan  Islam  moderat  menerima  paradigma  symbiotic  bagi  kalangan  Islam moderat  ini  yang  penting  asas-ass  atau  prinsip-prinsip  Islam  sebagai  maqosyid  al- Syari’ah terakomodasi. Asas-asas dan prinsip-prinsip itu adalah tauhid yang tercantum dalam  sila  oertama  dasar  negara,  pancasila.  Didalam  dasar  negara  ini  tujuan  utama syariah  (Maqosyid  al-syariah)  juga  sudah  terwadai.  Walhasil,  ruang  konstitusional sangat  terbuka  atau  tersedia  untuk  terwujudnya  maqosyid  al-Syariah. Kedua , bersyariah  bagi  kalangan  Islam  moderat  adalah  berjuang  mewujudkan  maqosyid  al- Syariah  yang  berupa  asas-asas  dan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  bingkai  paradigma symbiotic ( religious nation state ).
Dalam bingkai simbiosis itulah syariat Islam menjadi sumber hukum materiil sehingga tidak perlu menjadi hukum formal sendiri. Sebagai sumber hukum materiil  syariat Islam dapat diramu  secara  eklektis  dengan  sumber  hukum  yang.  Dalam  asas  dan  substansinya  yang universal  untuk  kemudian  melahirkan  sumber  hukum  formal  yang  bersifat  nasional  yang
22 Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam. (Kajian Komprehensif, Islam dan Ketatanegaraan) . Yogyakarta: LKiS , 2010.
Indonesiawi.  Hukum  nasioanl  yang  Indonesiawi  itulah  yang  menjadi  inti  hukum  pancasila, suatu sistem hukum yang mewadahi watak pluralitas kita sebagai bangsa.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Alim,  Muhammad. Asas-Asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam.  (Kajian  Komprehensif, Islam dan Ketatanegaraan) . Yogyakarta: LKiS , 2010.
Geovanie,  Jeffrie. Civil  Religion  (Dimensi  social  Politik  Islam). Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Hariyono, Dkk. Membangun Negara Hukum Bermartabat. Malang: Setara Press, 2013.
Hidayat,  Komaruddin. Kontroversi  Khilafah  Islam,  Negara  dan  Pancasila. Jakarta:  Mizan, 2014.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Islam dan Politik. Yogyakarta: IRCiSo, 2018.
Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i. Mencari  Autentisitas  dalam  Dinamika  Zaman. Yogyakarta:  IRCiSo,
2019.
Mahfud,  MD. Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  (Pasca  Amandemen  Konstitusi). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2017.
Wahab,  Abdul  Jamil. Islam  Radikal  dan  Moderat  (Diskursus  dan  Kontestasi  Varian  Islam Indonesia). Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia IKAPI, 2019.
Yasid,  Abu. Logika  Hukum:  Dari  Mahdzab  Rasionalisme,  Hukum  Islam  hingga  Positovosme Hukum Barat. Yogyakarta: Saufa, 2016.
Zaki,  M,  Dkk. Syariah  dan  Negara:  Ragam  Prespektif  dan  Implementasi  di  Asia  Tenggara.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.