Vol.4 – No.2, year (2020), page 19 - 24
| ISSN 2548-8201 (Print) | 2580-0469) (Online) |

## AKTIVITAS PEMBENTUK BIAYA LAYANAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19
Dani Sugiri 1 , Agung Arie Pratama 2
1 Jurusan Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara, Indonesia
2 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu RI, Indonesia
* Corresponding Author. E-mail: 1 danisugiri@pknstan.ac.id , 2 agung.arie@kemenkeu.go.id
Receive: 10/09/2020 Accepted:03/10/2020 Published: 04/10/2020

## Abstrak
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada perubahan metode pembelajaran  dalam dunia pembelajaran  di  Indonesiadari  tatap  muka  menjadi  pembelajaran  jarak  jauh,  tidak  terkecuali  di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Perubahan metode pembelajaran tersebut diikuti dengan perubahan  kegiatan  dalam  pemberian  layanan  dan  anggaran  yang  diperlukan  untuk  memberikan layanan.  Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  penyesuaian  kebijakananggaranagar  tetap  dapat memberikan  layanan  pembelajaran  selamapandemi  Covid-19  pada  lembaga  pelatihanbaik  yang  di kelola  oleh  pemerintah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan penelaahan  dokumen,  regulasi  yang  berlaku,  jurnal  ilmiah  serta  artikel  terkait.  Hasil  penelitian menunjukkan  perubahan  aktivitas  dalam  rangka  pencapaian  layanandan  satuan  biaya  yang diperlukan.
Kata Kunci : pembelajaran jarak jauh (PJJ), layanan pembelajaran, biaya PJJ.

## Abstract (English-Indonesia)
The COVID-19 pandemic has had an impact on changing learning methods in the world of learning in Indonesia  from  face-to-face  to  distance  learning,  including  the  Financial  Education  and  Training Agency. Changes in learning methods  were followed by changes  in activities  in service delivery and the budgets needed to provide services. This study aims to explain budget policy adjustments so that they can provide learning services during the Covid-19 pandemic to training institutions managed by the  government.  The  research  method  used  is  qualitative  research  by  reviewing  documents, applicable regulations, scientific journals and related articles. The results showed changes in activities in order to achieve the required service and unit costs.
Keywords : distance learning (DL), learning services, DL costs.

## Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  berdampak  besar pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan(Herliandry  et  al.,  2020).  Kebijakan baru  terjadi  pada  dunia  pendidikan  dengan perubahan  pembelajaran  yang  semula  harus datang  ke  kelas  atau  gedung,  menjadi  cukup dilakukan  rumah  saja  (Khasanah  et  al.,  2020). Untuk  mencegah pandemi Covid-19 menyebar
tak terkendali, kegiatan pendidikan diharapkan dapat  dilaksanakan  dengan  jarak  jauh  dengan memanfaatkan media daring ( online ). Pembelajaran  dapat  dilaksanakan  di  dalam kelas  ataupun  jarak  jauh  apabila  terdapat kendala  untuk  bertemu  dalam  suatu  kelas dikarenakan  situasi  dan  kondisi  yang  tidak memungkinkan  (Sari  et  al.,  2020).  Pemerintah mengeluarkan  untuk  meniadakan  sementara waktu  pembelajaran  tatap  muka  secara
langsung  dan  diganti  dengan  pembelajaran secara online ,  baik  pada  tingkat  sekolah  dasar dan  menengah,  maupun  tingkat  perguruan tinggi  (Pujilestari,  2020).Model  pembelajaran dengan kelas virtual ( e-learning ) atau Pembelajaran  Jarak  Jauh  (PJJ)  merupakan sebuah  terobosan  baru  dibidang  pengajaran dan pembelajaran,karena mampu meminimalkan  perbedaan  cara  mengajar  dan materi,  sehingga  memberikan  standar  kualitas pembelajaran  yang  lebih  konsisten  (Elyas, 2018).
Menurut
Rumble (1997) dalam memahami open  and  distance  learning kita akan  mengenal  tiga  sub  sistem    (Gaba,  2004). Pertama,  sub  sistem  pengaturan  ( regulatory sub-system ),  seperti  sumber  daya  manusia, pengadaan, keuangan, peralatan dan bangunan.  Kedua,  sub  sistem  bahan  ajar ( material  sub-system ),  seperti  produksi  dan distribusi  materi  pembelajaran.  Ketiga,  sistem pendukung ( support system ), seperti pendataan  calon  peserta,  pengelolaan  biaya, penjadwalan dan pengelolaan ujian.
Pembelajaran  jarak  jauh  terbukti  pada pendidikan  Air  Forces  di  Turki  membutuhkan biaya yang lebih rendah dari pada pelaksanaan tahap muka (Atici & Atik, 2011).  Pembelajaran tatap muka membutuhkan biaya tiga kali lebih banyak dibandingkan pembelajaran jarak jauh, sehingga  dapat  dikatakan  lebih  efektif(Atici  & Atik, 2011).
Pembiayaan  dalam  pembelajaran  jarak jauh  dipengaruhi  oleh  berbagai  aktivitas  yang terjadi dalam sistem PJJ (Gaba, 2004). Aktivitas tersebut  dapat  berupa  pembuatan  dan penyediaan  modul/audio/video  pembelajaran, dukungan administrasi dan akademik, penilaian dan evaluasi (Gaba, 2004).
Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan  kegiatan  pemberian  layanan pemerintah  disusun  menurut  output  atau keluaran (DJA, 2016). Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan  untuk  pencapaian  sasaran  dan tujuan  program  dan  kebijakan  (Kemenkeu, 2019).
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK) merupakan unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan  program  pembelajaran  di bidang  keuangan  negara.  Untuk  melayani
kebutuhan  pembelajaran  bidang  keuangan negara  bagi  seluruh  pegawai  Kementerian Keuangan  dan  masyarakat  luas,  termasuk pegawai pengelola keuangan negara di instansi pemerintah  lain,  BPPK  selalu  mengupayakan terobosan di bidang pembelajaran. BPPK telah meneguhkan diri menjadi Coorporate University  bagi  Kemenkeu  melalui  rintisan Knowledge  Management  System (Suharsono  & Indaryani, 2020) dengan tagline “Belajar Tanpa Batas” . Salah satu strategi yang telah ditempuh oleh  BPPK  adalah  menginisiasi  pembelajaran secara  elektronik  (e -learning )    dan blended learning (Yuniarto  et  al.,  2019),  dengan  tetap menjalankan pelatihan klasikal. Dengan adanya pandemic  COVID-19,  BPPK  mencari  strategi baru  baru  untuk  tetap  dapat  menjalankan tugas dan fungsi seoptimal mungkin.

## Metode
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur. Penelitian  dilakukan  dengan  target  atau sasaran  berupa  aktifitas  pembentuk  biaya layanan  pembelajaran  jarak  jauh  yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan sebagai respon atas terjadinyapandemi COVID-19.
Aktifitas  pembentuk  biaya  layanan pembelajaran  jarak  jauh  diperoleh  dengan pencarian  melalui  penelusuran  jurnal  ilmiah, dokumen  pemerintah,  regulasi,  dan  artikel yang relevan atau informasi yang kredibel yang berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh.

## Hasil dan Pembahasan
Sebelum  terjadi  pandemi  COVID-19, BPPKmenyelenggarakan kegiatan pembelajaran  dalam  dua  model. Pertama kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan  secara klasikal  yaitu  peserta  dan  pengajar  bertemu atau bertatap muka di kelas. Pembelajaran ini bersifat synchronous , dimana peserta bertemu dengan pengajar pada waktu yang ditentukan. Kedua, kegiatan pembelajaran secara elektronik (e-learning). E-learning dapat dilaksanakan dengan mengkombinasikan synchronous maupun
asynchronous.
Synchronous berarti  peserta  dan  pengajar
bertemu  pada      waktu  yang  sama,  sedangkan asynchronous berarti tidak pada waktu bersamaan
(Hartanto, 2020).
Dalam pelaksanaan e-learning terdapat  ketentuan bahwa  setiap  pegawai  hanya  diperkenankan mengikuti e-learning selama  3  jam  (LAN  RI, 2018).
Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan  pembatasan  sosial  selama  pandemi Covid-19 terjadi, terdapat kondisi jika pembelajaran  secara  klasikal  tidak  mungkin dapat  dilakukan.  Pembelajaran  yang  bersifat pengumpulan  orang,  secara  fisik  dihindari. Dengan  demikian,  pelatihan  klasikal  baik menggunakanasrama maupun non asrama sulit dilaksanakan.
Pelatihan  Jarak  Jauh  ( Distance  Leaming ) yang kemudian disingkat PJJ merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar tempat penyelenggaraan  pelatihan  yang  menekankan pada  pembelajaran  mandiri  yang  dikelola secara sistematik dan tidak terbatas oleh jarak dan  waktu  dengan  menggunakan  berbagai media pembelajaran (BPPK, 2020a).
Manfaat yang diperoleh dari penggunaan  PJJ  antara  lain  (a)  adanya fleksibilitas,  (b)  independensi  bagi  peserta pembelajaran  ( independent  learning ),  dan  (c) penghematan  biaya  (Elyas,  2018).  Manfaat serupa juga diperoleh apabila kita menggunakan e-learning. Secara umum, tahapan
penyelenggaraan  PJJ  di  lingkungan  menjadi  4 tahapan  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  komponen utama  dan  1  (satu)  komponen  pendukung seperti dijelaskan pada Tabel1. Tahap perencanaan,  penyelenggaraan,  dan  evaluasi merupakan  tahapan  utama.  Tahapan  utama merupakan  tahapan  yang  menjadi  penentu ketercapaian target kegiatan.
Tabel 1. Tahapan Penyelenggaraan PJJ di

## Lingkungan BPPK
No. Tahapan Sifat 1. Perencanaan PJJ Utama 2. Penyelenggaraan PJJ Utama 3. Evaluasi Utama 4. Penyediaan dukungan Administrasi dan Teknologi Pendukung Sumber: (BPPK, 2020a)
Perencanaan  PJJ  meliputi  kegiatan analisis kebutuhan PJJ, desain program PJJ, dan pengembangan  bahan  ajar  PJJ  (BPPK,  2020a). Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan  gambaran  pembelajaran  yang diperlukan  calon  peserta.  Desain  program pembelajaran diperlukan
untuk menterjemahkan program pembentukan
kompetensi  yang  paling  sesuai  bagi  calon peserta.
Penyelenggaraan PJJ merupakan tahapan  yang  secara  nyata  dinikmati  peserta sebagai  layanan  yang  disediakan  oleh  BPPK. Penyelenggaraan  PJJ  dilaksanakan  melalui beberapa  tahapan,  yaitu:  (1)  persiapan pelatihan  (pengelolaan  peserta  dan  pengajar, rapat persiapan, pengelolaan jadwal, penyiapan dokumen pendukung dan pengoordinasian  kebutuhan  penyelenggaraan pelatihan); (2) kegiatan pelatihan (pembukaan, membangun komitmen pembelajaran, pengelolaan  kelas,  penutupan);  (3)  purna pelatihan (fasilitasi forum alumni pelatihan).
Evaluasi  PJJ  terdiri  dari  evaluasi penyelenggaraan  dan  pengajar,  evaluasi  hasil peserta,  serta  evaluasi  pascapembelajaran. Selain  itu  pada  tahapan  ini  juga  dilakukan pengolahan  hasil  (pengumuman  hasil  peserta, penerbitan  sertifikat  dan  rekomendasi  tindak lanjut) dan pelaporan kinerja PJJ.
Dukungan  Administrasi  dan  teknologi meliputi  dokumentasi  bukti  pelatihan  (bukti kehadiran  dan  bukti  pembelajaran)  serta dukungan media pembelajaran melalui teknologi  dari  berbagai platform .  BPPK memanfaatkan beberapa media seperti Kemenkeu  Learning  Centre  (KLC),  Zoom, Google  Classroom,  Webex,  Whatsapp,  dan sejenisnya).  Pemanfaatan  TI  atau  aplikasi pengelolaan  pembelajaran  sangat  penting dilakukan,  yaitu  dengan  mengintegrasikan (memasukan)  bahan  pembelajaran  termasuk strategi  penyampaiannya  untuk  setiap  mata pelatihan (LAN RI, 2020).
Kegiatan
penyelenggaraan PJJ
dilaksanakan  dalam  bentuk  sebuah  pelatihan atau  kegiatan  pembelajaran.  Dalam  dokumen anggaran BPPK, kegiatan pembelajaran dialokasikan  dalam  sebuah  output.  Hal  ini sejalan  dengan  konsepsi  dalam  anggaran berbasis kinerja bahwa output yang
dialokasikan dalam dokumen anggaran sebaiknya  bersifat on-going (Kemenkeu,  2019). Pencapaian  keluaran  pembelajaran  akan membutuhkan  sejumlah  kelompok  aktivitas atau  biasa  dikenal  komponen  (Kemenkeu, 2019).  Komponen  yang  diperlukan  untuk pencapaian  Output  Layanan  Pembelajaran terdiri  atas  komponen  persiapan  kelas, pelayanan  kelas,  dan  penilaian  kompetensi (BPPK, 2020b).
Tabel 2 Komponen Penyelenggaraan Pembelajaran Klasikal, E-learning dan PJJ Komponen Klasik al E- learning  PJJ Persiapan kelas (A)    Pelayanan kelas (B)    Penilaian kompetensi (C)    Sumber: (BPPK, 2020b) Kebutuhan anggaran untuk
penyelenggaraan PJJ lebih murah dibandingkan dengan  pembelajaran  secara  klasikal,  namun lebih  mahal  dari  pada e-learning .Tabel  3 menjelaskan perbandingan biaya per unitoutput peserta beberapa model
penyelenggaraan pembelajaran di BPPK. Model penyelenggaraan
pembelajaran yang diilustrasikan  menggunakan  asumsi  durasi umum pelatihan yaitu lima (5) hari pelaksanaan.  Model  pembelajaran  klasikal asrama  membutuhkan  biaya  lebih  besar dibandingkan model pembelajaran klasikal non asrama.  Biaya  akomodasi  penginapan  asrama membutuhkan tambahan biaya sebesar 73,05%  dari biaya  pembelajaran klasikal tanpa asrama.  Penyelenggaraan  PJJ  dan E-learning jauh  lebih  efisien  dibanding  dengan  klasikal tatap  muka,  baik  klasikal  dengan  atau  tanpa asrama.
Tabel 3 Biaya per Unit Output (Peserta) No. Jenis Pembelajaran Rp 1. Klasikal Asrama 1.717.343 2. Klasikal Non Asrama 992.410 3. E-learning 149.333 4. Pembelajaran Jarak Jauh 343.500
Sumber: (Bagian Keuangan, 2020).
Walaupun  setiap  komponen  dalam penyediaan layanan tidak terdapat perbedaan, namun  terdapat  perbedaan  detail  aktivitas. Perbedaan  biaya  antar  model  pembelajaran terjadi karena Jika dilihat lebih detail, terdapat perbedaan struktur biaya pada setiap komponen  dan  atau  frekuensi  dari  detail aktivitas.  Tabel  4pada  lampiran  menyajikan item  pada  detail  aktivitas  yang  dapat  menjadi sumber  penyebab  terjadi  perbedaan  biaya. Pada PJJ, karena dimasukkan sebagai pengganti pembelajaran  secara  klasikal,  maka  dapat diselenggarakan sampai dengan 8 jam per hari (BPPK,  2020a).  Hal  ini  berbeda  dengan  e- learning  yang  diatur  maksimal  3  jam  per  hari untuk setiap pegawai (LAN RI, 2018).
Berdasarkan data realisasi penyelenggaraan pelatihan/pembelajaran pada TA  2019,  BPPK  dapat  mendapatkan  output yang  optimal  dengan  biaya  yang  relatif  lebih efisien.  Peserta  kegiatan  pembelajaran  BPPK pada TA 2019 mencapai 182.123 peserta yang terdiri  dari  37.585  orang  secara  klasikal  (21%) dan  144.583  (79%)  orang  secara e-learning. Anggaran  yang  direalisasikan  adalah  sebesar Rp182,65 miliar dengan rincian Rp182,12 miliar (99,7%)  untuk  pembelajaran  klasikal  dan Rp0,53  (0,3%)  miliar  untuk  pembelajaran e- learning .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa e- learning sangat  efisien,  dengan  biaya  0,3% dapat  mendapatkan  output  79%.  Pada  tahun 2019,  sebagian  besar pembelajaran  e-learning BPPK dilaksanakan secara asynchronous . Untuk melaksanakan PJJ, selain
persiapan  program  dan  tata  kelola,  juga diperlukan penyiapan
infrastruktur.
Infrastruktur tersebut diperlukan untuk kepentingan  produksi  materi  pembelajaran dan  penyelenggaraan  PJJ.  Pada  kantor  Pusat BPPK diperlukan investasi senilai Rp0,22 miliar (Bagian  Keuangan,  2020).  Investasi  tersebut diperlukan untuk pengadaan media pendukung synchronous,  kamera,  kabel  data,  monitor,  PC master control, TV LED, PC/Laptop Co-host dan perangkat lain.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di atas,  dapat  kita  ketahui  bahwa  BPPK  sebelum pandemi  Covid-19,  BPPK  telah  memiliki
platform  pembelajaran  dengan  e-learning sebagai pelengkap pembelajaran secara klasikal. Pengembangaan
layanan pembelajaran  jarak  jauh  (PJJ)  merupakan strategi  agar  proses  pembelajaran  selama masa  pandemiCovid-19  dapat  terlaksana dengan  seminimal  mungkin.  Kegiatan  atau aktivitas  dalam  penyelenggaraan  PJJ  adalah perencanaan,  penyelenggaraan  PJJ,  evaluasi, serta  dukungan  administrasi  dan  teknologi. Biaya e-learning dan biaya PJJ cenderung lebih murah  dibandingkan  pembelajaran  secara klasikal.  Perbedaan  biaya  antar e-learning dengan PPJ adalah terletak pada detail aktivitas komponen  dan  intensitas  penggunaan  item biaya.

## DaftarPustaka
Atici,  B.,  &  Atik,  I.  (2011).  Cost  analysis  in distance  learning:  Turkish  air  forces distance  learning  center  case. Procedia  - Social  and  Behavioral  Sciences , 28 ,  640– 645. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11. 121
Bagian Keuangan. (2020). RKAKL TA 2020 . BPPK
Kementerian Keuangan.
BPPK.  (2020a). Panduan  Penyelenggaraan
Pelatihan  Jarak  Jauh  (PJJ)  di  Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Nomor KEP-82/PP/2020). BPPK Kementerian Keuangan.
BPPK. (2020b). Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 .
DJA.  (2016). Pedoman  Proses  Perencanaan,
Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran . DJA Kemenkeu. Elyas,  A.  H.  (2018).  Penggunaan  Model Pembelajaran E-Learning Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pembelajaran. Jurnal Warta , 56 (04), 1–11.
Gaba, A. K. (2004). STRIDE HANDBOOK 11 COST ANALYSIS  IN  OPEN  AND  DISTANCE LEARNING  Staff  Training  and  Research Institute  of  Distance  Education  COST ANALYSIS  OF  OPEN  AND  DISTANCE . 068 (February).
Hartanto,  W.  (2020). Penggunaan  E-Learning Sebagai Media Pembelajaran . 3 .
Herliandry, L. D., Nurhasanah, Suban, M. E., & Heru,  K.  (2020).  Transformasi  Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal  Teknologi  Pendidikan , 22 (1),
65–70. https://doi.org/https://doi.org/10. 21009/jtp.v22i1.15286 Kemenkeu. (2019). PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan  dan  Penelaahan  Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran . Khasanah,  D.  R.  A.  U.,  Pramudibyanto,  H.,  & Widuroyekti, B. (2020). Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Sinestesia , 10 (1), 41–48. https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/ article/view/44 LAN  RI.  (2018). Peraturan  LAN  RI  Nomor  8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil  Melalui E-Learning . LAN RI. (2020). Surat Edaran No. 10/K.1.HKM.02.3/2020 (Vol. 2). LAN RI. Pujilestari, Y. (2020). Dampak Positif Pembelajaran  Online  Dalam  Sistem Pendidikan  Indonesia  Pasca  Pandemi Covid-19. Adalah , 4 (1), 49–56. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adal ah/article/view/15394/7199
Sari,  W.,  Rifki,  A.  M.,  &  Karmila,  M.  (2020). Pembelajaran  Jarak  Jauh  Pada  Masa Darurat  Covid  19. Jurnal  MAPPESONA , 1 ,
12.
Suharsono,  A.,  &  Indaryani,  A.  S.  (2020).
IMPLEMENTASI KNOWLEDGE MANAGEMENT DALAM KEMENKEU
CORPORATE  UNIVERSITY. Abdi  Laksana ,
1 (1).
Yuniarto,  A.,  Hubeis,  A.  V,  &  Sukmawati,  A.
(2019). FAKTOR-FAKTOR
KUNCI
KESUKSESAN IMPLEMENTASI CORPORATE UNIVERSITY  KEY  SUCCESS  FACTORS IMPLEMENTING  CORPORATE  UNIVERSITY
IN FINANCIAL EDUCATION AND TRAINING
AGENCY  TRANSFORMATION  PROCESS . 5 (3), 466–477.

## Profil Penulis
Dani  Sugiri. Penulis  lahir  di  Kebumen  pada tanggal 20 Mei 1982. Pendidikan tinggi penulis antara  lain  (a)  Program  Diploma  IV  Akuntansi Pemerintahan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)  lulus  pada  tahun  2010;  (b)  Program Strata  Satu  Akuntansi  pada  Universitas  Satya Negara  Indonesia  (USNI)  lulus  pada  tahun 2008;  dan  (c)  Program  Magister  Akuntansi Pemerintahan pada Universitas Indonesia lulus pada tahun 2017. Penulis merupakan pegawai pada  Kementerian  Keuangan  sebagai  dosen pada  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN.
Penulis  juga  merupakan  Ketua  Divisi  sekaligus anggota  pada  Pusat  Studi  Keuangan,  Ekonomi Daerah dan Desa (PUSKEDDA).
Agung  Arie  Pratama. Penulis  lahir  di  Jakarta pada  tanggal  26  Desember  1988.  Pendidikan tinggi penulis antara lain (a)  Program Diploma III Penilai/PBB Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)  lulus  pada  tahun  2010;  (b)  Program Strata  Satu  Manajemen  Ekonomi  Publik  pada Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  LAN  lulus pada tahun 2013. Penulis merupakan pegawai pada Kementerian Keuangan sebagai Pemroses Bahan  Penyusunan  Anggaran  Senior  di  Bagian Keuangan  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keuangan