## PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI LINGKUNGAN TEGALBOTO

## BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 KABUPATEN JEMBER

## REGULATION OF STREET VENDORS IN TEGAL BOTO
BASED ON REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2008 JEMBER DISTRICT
Oleh :
Alissa Ernawati Adisiswanto 1
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mochammad Sroedji Jember Jl. Sriwijaya No. 32 Jember 68124
alissaerna@gmail.com

## Abstract
Disruption  of  dicipline  and  cleanliness  in  urban  areas  of  Jember  Regency  caused  by  the presence  of  street  vendors  occupying  the  sidewalk  and  shoulder  area,  causing  pedestrians and  passing  vehicles  to  be  disturbed.  The  purpose  of  this  observation  was  to  determine regulation  and  arrangement  of  street  vendors  in  the  city  of  Jember  based  on  Regional Regulation  No.  6  of  2008.  This  observation  uses  descriptive  qualitative  methods,  exploring the effectiveness of Regional Regulation No. 6 of 2008 concerning Street Vendors in Jember Regency, especially on the existence of Street Vendors in Tegalboto, Jember Regency was the focus  of  research.  Data  and  information  in  the  observation  consisted  of  interviews, documentation,  archives  and  books  related  on  observation.  Data  analysis  techniques  are carried  out  through  the  process  of  data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and summary.  Data  validation  used  is  data  triangulation.  The  results  of  research  conducted  by the author that the implementation of street vendor control has been going well even though it is less effective. Inhibitiary factors come from internal and external. Internal barriers are lack  of  coordination  between  local  government  organizations,  external  barriers  arise  from street vendors who do not relocated at all.
Keywords : Structuring of street vendors in Tegalboto, policy effectiveness

## Abstrak
Gangguan  ketertiban  dan  kebersihan  di  wilayah  perkotaan  Kabupaten  Jember  adalah diantaranya disebabkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati area trotoar dan  bahu  jalan,  sehingga  mengakibatkan  pejalan  kaki  dan  kendaraan  yang  melintas terganggu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  yang  ada  di  kota  Jember  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun 2008.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  membahas  efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, terutama pada keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Tegalboto Kabupaten Jember  menjadi  fokus  penelitian.  Data  dan  informasi  dalam  penelitian  terdiri  dari  hasil wawancara,  dokumentasi,  arsip-arsip  dan  buku  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian. Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  melalui  proses  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Validasi  data  yang  digunakan  triangulasi  data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima  sudah  berjalan  dengan  baik  meskipun  kurang  efektif.  Faktor  penghambat  berasal  dari internal  dan  eksternal.  Hambatan dari internal  adalah kurangnya koordinasi  antar organisasi pemerintah  daerah,  hambatan  eksternal  muncul  dari  Pedagang  Kaki  Lima  yang  tidak seluruhnya melakukan relokasi.
Kata Kunci : Penataan PKL di Lingkungan Tegalboto, Efektivitas kebijakan

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten Jember merupakan sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Timur yang memiliki  luas  wilayah  kurang  lebih 3.293,34 Km2. Kabupaten Jember berbatasan  dengan  Kabupaten  Bondowoso di  sebelah  utara,  Kabupaten  Banyuwangi di  sebelah  timur,  Samudera  Hindia  di sebelah  selatan,  dan  Kabupaten  Lumajang di sebelah barat. Kabupaten Jember terdiri dari  31  kecamatan.  Kabupaten  Jember dikenal  sebagai  kota  pendidikan.  Ada Perguruan  tinggi  negeri  dan  beberapa Perguruan tinggi swasta. Kabupaten Jember  merupakan  salah  satu  kabupaten yang  berkembang  secara  pesat  di  segala sektor.
Daerah  berkembang  di  kota  Jember tepatnya di lingkungan Tegalboto, keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) merupakan  salah  satu  usaha  sektor informal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kompleksitas  pembangunan  perkotaan, sebagai  sebuah  kegiatan  sektor  informal yang  memiliki  ciri  fleksibilitas  usaha, dengan  modal  minimum  dan  lokasi  usaha yang mendekati konsumen.
Dari  data  yang  diperoleh,  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  di  kecamatan  kota (kecamatan Kaliwates, Sumbersari,
Patrang)  jumlahnya  setiap  tahun  terus bertambah.  Yakni  tahun  2014  sejumlah 970,  tahun  2015  sejumlah  1.077,  tahun 2016 sejumlah  1.194,  tahun  2017  sejumlah
1.326,  tahun  2018  sejumlah 1.211. (Sumber Data: Kantor Satpol PP Kabupaten  Jember,  Oktober  2018).  Di lingkungan  Tegalboto,  PKL  merupakan salah  satu  mata  pencaharian  yang  tidak membutuhkan  kemampuan  berfikir  yang tinggi sehingga bisa di lakukan oleh semua golongan  masyarakat. Di imbangi dengan pertumbuhan  penduduk  dari  tahun  ke tahun  dan  kurang  tersedianya  lapangan kerja  yang  memadai  bagi  masyarakat bawah,  inilah  salah  satu  alternatif  untuk berprofesi sebagai PKL. Karena banyaknya PKL yang menggunakan trotoar  dan  bahu  jalan  untuk  berjualan maka  membuat  arus  lalu  lintas  terganggu sehingga  menimbulkan  kemacetan  di lingkungan  Tegalboto  Kabupaten  Jember sebagai daerah kampus dan perkantoran.
Di Kabupaten Jember, PKL merupakan  sektor  penting  yang  harus diperhatikan keberadaannya, demi menjaga keindahan tata kota dan kenyamanan berlalu lintas, tanpa mengesampingkan  kebutuhan  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Untuk  mengatur  penataan  dan  relokasi keberadaan  PKL  Pemerintah  Daerah mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun  2008  tentang  Pedagang  Kaki  Lima di Kabupaten Jember. Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun  2008  tentang  Pedagang  Kaki  Lima di  Kabupaten  Jember,  pernah  dilakukan
penataan  PKL  secara  menyeluruh  pada tahun 2010 dan tahun 2014. Tetapi sampai sekarang  bisa  dilihat  keberadaan  PKL  di lingkungan Tegalboto masih menggunakan bahu jalan dan trotoar sehingga mengakibatkan  pejalan  kaki  tidak  bisa melewati  trotoar,  kemacetan  arus  lalu lintas,  kendaraan  yang  parkir  tidak menggunakan  bahu  jalan  dengan  teratur, bahkan  parkir  ditempat  yang  terdapat rambu  larangan  untuk  berhenti,  hal  ini disebabkan karena bahu jalan sudah penuh ditempati oleh gerobak maupun tenda PKL yang  memajang  barang  dagangannya. Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan efektivitas  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun  2008  tentang  Pedagang  Kaki  Lima di Kabupaten Jember yang dilakukan pada penataan dan penertiban PKL di Lingkungan  Tegalboto.  Sebuah  Peraturan Daerah dikeluarkan bertujuan untuk membawa  manfaat  dan  kebaikan  pada kehidupan  bermasyarakat.  Dalam  teori implementasi kebijakan,. Abidin (2016:19) mendefinisikan,  “Kebijakan sebagai suatu keputusan  pemerintah  dalam  penyelesaian permasalahan permasalahan di masyarakat dan  mewujudkan  suatu  tujuan  yang diinginkan masyarakat”. Implementasi menurut  Tachjan  (2008:24),  “Diartikan sebagai  suatu  kegiatan  terkait  dengan penyelesaian sebuah tugas dengan memakai sarana yang ada dalam mencapai tujuan kebijakan”.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Pada kegiatan penelitian ini penulis menerapkan  teori  implementasi  kebijakan yang terbagi dalam empat faktor berikut: 1. Komunikasi
Komunikasi  dianggap  merupakan faktor penting karena merupakan acuan apakah  pelaksana  kebijakan  dapat mengerti  secara  persis  apa  yang  akan dikerjakan.  Oleh  karena  itu,  informasi untuk  pelaksanaan  kebijakan  harus diinformasikan  secara  singkat,  akurat, jelas serta konsisten pada para pelaksana kebijakan sehingga pelaksanaan  kebijakan  nantinya  tidak meleset dari tujuan/sasaran yang diinginkan. Edward III (dalam
Agustino,2014:150), mengukur keberhasilan  komunikasi  dengan  tiga indikator, antara lain Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi
2. Sumber Daya
Sumber daya menentukan bagaimana suatu kebijakan dapat berjalan  dengan  efektif,  aktor  sumber daya  akan  menentukan  kelayakan  dari pelaksanaan kebijakan. Agustino (2014) menjelaskan  beberapa  indikator  dalam faktor sumber daya sebagaimana pendapat Edward III, yaitu berupa Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.
3. Sikap Pelaksana (Disposisi)
Apabila
mengharapkan implementasi  kebijakan  berlangsung
dengan  baik  para  pelaksana  haruslah memiliki keinginan dan bersedia memberikan waktu, pikiran serta tenaga yang dimilki untuk pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Agustino  (2014) menjelaskan  poin-poin  penting  yang menentukan  sikap  pelaksana  menurut Edward  III  hanya  ada  2  subdimensi yaitu Pengangkatan Birokrat dan Insentif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  akan  ikut
menentukan
kelancaran dari pelaksanaan suatu kebijakan. Meskipun ketiga  dimensi  implementasi  kebijakan diatas berjalan baik, apabila implementasi kebijakan terbentur adanya  inefisiensi  struktur  birokrasi maka keberhasilan implementasi kebijakan  akan  terganggu.  Syafri  dan Setyoko (2010:40) berpendapat ada dua hal  penting  dalam  struktur  birokrasi, yaitu Standard  Operating  Procedures (SOP) dan Fragmentasi.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan dan menetapkan  sebuah  kebijakan  yang mengatur  keberadaan  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  yaitu  Peraturan  Daerah Kabupaten  Jember  Nomor  6  Tahun 2008.  Dari  kondisi  inilah  maka  penulis tertarik untuk mengkaji suatu penelitian yang  berjudul  Pengaturan  Pedagang Kaki  Lima  Di  Lingkungan  Tegalboto
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Kabupaten Jember

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  kegiatan  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan jenis deskriptif dengan pendekatan induktif  yang  membangun  pola,  kategori dan  temanya  dari  atas  ke  bawah  menurut (Cresswell:  2016:248).  Metode  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian yaitu  tehnik  pengumpulan  data  dengan menggabungkan pengumpulan data, observasi,  wawancara  dan  dokumentasi, validasi menggunakan triangulasi berdasarkan (Cresswell: 2016:254).
1. Observasi kualitatif ( qualitative observation ) peneliti  terjun  langsung untuk mengamati perilaku serta aktifitas  di  lokasi  penelitian.  Dalam pengamatan  ini,  peneliti  merekam  dan mencatat  baik  dengan  cara  terstruktur maupun  semi  terstruktur  (dengan mengajukan pertanyaan secara terperinci agar mengetahui lebih dalam)  yang  di  lakukan  oleh  peneliti ketika berada di lingkungan penelitian.
2. Wawancara  kualitatif  ( qualitative interview ), peneliti melakukan face-to- face  interview dengan  partisipan, mewawancarai mereka secara langsung, atau terlibat langsung dengan focus  group  interview yang
biasanya  terdiri  dari  enam  ataupun delapan partisipan per kelompok.
3. Documentasi  kualitatif  ( qualitative documents ) selama  proses  penelitian berlangsung, peneliti bisa mengumpulkan  dokumen  yang  berupa dokumen  publik  (koran,  makalah, laporan  kantor)  ataupun  dokumen prifat (buku harian, surat dan email).

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor  6  Tahun  2008  Kabupaten Jember
Lingkungan  Tegalboto  berada  di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.  Kecamatan  Sumbersari  resmi dibentuk sebagai  salah satu  kecamatan di  Kabupaten  Jember  dengan  dasar peraturan  pemerintah  nomor  14  tahun 1976  yang diterbitkan pada tanggal  19 april  1976.  Terdapat  7  Kelurahan  di
Kecamatan Sumbersari yaitu
Kelurahan Kranjingan, Kelurahan
Wirolegi, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Sumbersari,  Kelurahan  Tegalgede  dan Kelurahan Antirogo. Berdasarkan hasil survei dan data lapangan, di  kelurahan Sumbersari  pada  3(tiga)  titik  jalan yang  banyak  dijumpai  PKL  adalah    di jalan  Jawa,  jalan  Sumatra  dan  jalan Kalimantan.  Kecamatan  Sumbersari memiliki  luas  wilayah  35,32  km2.
Luas  wilayah  di  kelurahan  Sumbersari tidak didukung dengan sektor lapangan pekerjaan yang memadai. Data pencaharian penduduk Kecamatan Sumbersari  yang  terbesar  adalah  pada sektor  lainnya  (sektor  lainnya  adalah sektor  informal  antara  lain  pedagang kaki  lima),  tahun  2017  sebesar  18.789 dan  tahun  2018  sebesar  33.362  terjadi peningkatan  sebesar  14.573,  disusul dengan  sektor  perdagangan  18.316. Keberadaan pedagang kaki lima semakin  meningkat  di  Lingkungan Tegalboto Kecamatan Sumbersari, yakni  di  jalan  Kalimantan  pada  tahun 2016  sejumlah  106,  tahun  2017 sejumlah  111,  tahun  2018  sejumlah 127,  di  jalan  Jawa  pada  tahun  2016 sejumlah  131,  pada  tahun  2017 sejumlah  139,  pada  tahun  2018 sejumlah  147,  di  jalan  Sumatra  pada tahun  2016  sejumlah  43,  pada  tahun 2017  sejumlah  46,  pada  tahun  2018 sejumlah  51.  (Sumber  data  diolah  : Satpol
PP
Kecamatan Sumbersari,2018). Di lingkungan Tegalboto  data  PKL  semakin  tahun semakin bertambah, antara lain disebabkan  adanya  Perguruan  Tinggi Negeri  dan  Swasta  yang  membuat masyarakat berbondong-bondong menjadi  PKL  demi  memenuhi  segala kebutuhan  para  mahasiswa,    tetapi tidak  di  imbangi  dengan  kesadaran
para  PKL  untuk  mentaati  peraturan yang  sudah  di  buat  oleh  pemerintah daerah Kabupaten Jember.
Pada  pagi  hari  saat  mulai  terjadi aktifitas masyarakat,  keberadaan PKL yang  kurang  tertib  sangat  menganggu arus  lalu  lintas,  pengguna  trotoar  dan kebersihan. Ironisnya banyak kendaraan  yang  parkir  sembarangan untuk  membeli  makanan  ataupun kebutuhan  di  PKL  tersebut,  sehingga menimbulkan  kemacetan.  Keberadaan PKL ini bertentangan dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang  Kaki  Lima  di  Kabupaten Jember, bahwa setiap PKL dilarang ;
a)   Membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen,
b)   Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan,
c)   Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak  atau  mengubah  fasilitas umum.
d)  Melakukan  kegiatan  usaha  yang dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan.
e)  Melakukan  kegiatan  usaha  dengan menggunakan kendaraan bermotor.
Implementasi  Peraturan  Daerah Kabupaten  Jember  Nomor  6  Tahun 2008  tentang  Pedagang  Kaki  Lima  di Kabupaten  Jember,  antara  lain  menjadi tanggung  jawab  Satuan  Polisi  Pamong
Praja, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP),  bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan  Peraturan  Daerah  dan menyelenggarakan  ketertiban  umum dan  ketenteraman  masyarakat  serta perlindungan masyarakat. Agar suasana yang  nyaman  dapat  tercipta  maka implementasi Peraturan Daerah  Nomor 6  Tahun  2008  harus  ada  kerjasama dengan  masyarakat  utamanya  PKL  itu sendiri. Pendekatan yang intensif seperti  memberikan  pembinaan  dan sosialisasi mengenai pentingnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 agar para PKL memahami dan menyadari program pemerintah tersebut,  sehingga  para  PKL  tersebut bersedia  untuk  direlokasi  tanpa  adanya paksaan.
Langkah-langkah  yang  di  lakukan oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja diantaranya,  melakukan  siaran  keliling untuk sosialisasi penertiban  PKL, memberikan  surat  edaran,  memberikan surat  teguran,  memberi  peringatan  dan melakukan  penertiban.  Setiap  tindakan diberikan jangka waktu untuk para PKL agar  tidak  melakukan  pelanggaran, apabila  mereka  tidak  mengindahkan himbauan  tersebut  maka  petugas  akan menyita bahkan menangkap dan
mengkarantina bagi mereka yang menolak, karantina di sini berisi tentang pengarahan dan bimbingan serta memberikan  pelatihan  supaya  mereka punya  bekal  untuk  bekerja  di  bidang lain dan memberi peluang kerja melalui kerja sama dengan Badan Latihan Kerja (BLK).  Apabila  mereka  masih  ingin menjadi  KPL,  Pemerintah  Daerah merelokasi  di  tempat  yang  telah disediakani sehingga tidak ada masyarakat  yang  di  rugikan  dan  di resahkan dengan keberadaan PKL, agar tercipta  keberadaan  PKL  yang  tertib dan sehat.
Untuk  memperoleh  data  dalam penelitian ini, maka peneliti  melakukan tehnik pengumpulan data secara:
1) Observasi: peneliti melakukan observasi terhadap PKL yang mangkal dan  berada  di  lingkungan  Tegalboto (jalan Jawa, jalan Kalimantan dan jalan Sumatra).  Nampak  keberadaan  PKL yang  menggunakan  trotoar  dan  bahu jalan  sangat  menganggu  pengguna trotoar  dan  pengguna  jalan,  sehingga menimbulkan  kemacetan  lalu  lintas pada  jam  efektif.  Pejalan  kaki  tidak bisa menggunakan trotoar karena telah dipadati  keberadaan  PKL,  pada  bahu jalan,  keberadaan  mobil  parkirpun secara  tidak  beraturan  karena  bahu jalan  juga  banyak  ditempati  oleh  PKL
sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas
2) Wawancara: Peneliti  melakukan wawancara dengan beberapa pelaku  PKL,  antara  lain  bapak Samuji    yang  mengaku  sudah menjadi  PKL  di  jalan  Jawa  lebih dari  10  (sepuluh)  tahun,  yakni dengan  berjualan  nasi  serta  lauk pauknya. Diungkapkan bahwa menjadi  PKL  di  jalan  Jawa  ini mampu memenuhi kebutuhan hidupnya  sehari-hari  karena  setiap hari tidak pernah sepi dari pembeli, Bapak  Samuji  mampu  memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan  ketiga  anaknya, Pada  kesempatan  lain,  peneliti melakukan wawancara dengan bapak  Adi  yang  bekerja  di  sebuah kantor  yang  terletak  di  jalan Kalimantan  menyatakan  bahwa, setiap  hari  dari  berangkat  hingga pulang  kantor  selalu  mengalami kemacetan  lalu  lintas.  Kendaraan roda  empat  yang  digunakan  harus berjalan  sangat  lambat  karena macet.  Kendaraan  roda  dua  dan pejalan kaki memenuhi lajur kendaraan  roda  empat,  karena mereka  menghindari  keberadaan PKL  yang  ada  di  trotar  maupun bahu jalan. Peneliti juga mewancarai  petugas  satpol  PP
yang  mengatakan  bahwa  PKL  bisa tidak  berjualan  di  lingkungan
Tegalboto apabila
mereka
mendengar  akan  ada  penertiban dari  satpol  PP  (razia),  tetapi  jika tidak  ada  razia  mereka  kembali berjualan di lokasi semula.
3) Dokumentasi :  Peneliti  melakukan pemotretan  PKL  yang  berada  di lingkungan Tegalboto.
2. Hambatan
Dalam Realisasi Peraturan Daerah
Kabupaten Jember  Nomor  6  Tahun  2008 tentang Pedagang Kaki Lima.
Hambatan  yang  harus  dihadapi oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja, diantaranya;
a) Lahan untuk relokasi
Pemerintah kota Jember sudah menertibkan  dan  menyediakan  lahan untuk  merelokasi  PKL  di  jalan  jawa, seperti lokasi pujasera akan tetapi PKL tidak bersedia karena di anggap tempat yang  di  sediakan  kurang  efektif  dan kurang  strategis  serta  jauh  dari keramaian.
b) Pemahaman  Pedagang  Kaki  Lima tentang Peraturan Daerah
Kurangnya  kesadaran  dari  PKL  di lingkungan
Tegalboto
bahwa keberadaannya  sangat  membuat  tidak nyaman  para  pengguna  jalan,  dan
keberadaannya yang menimbulkan kemacetan lalu lintas

## 5.   PENUTUP
Berdasarkan  uraian  yang  ada,  tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Tegalboto berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pedagang Kaki  Lima  di  kabupaten  Jember,  banyak mengalami  kendala  antara  lain  relokasi lahan yang kurang strategis, yang membuat  PKL  keberatan  untuk  pindah sehingga mempengaruhi keefektifan terwujudnya  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun  2008  tentang  Pedagang  Kaki  Lima di Kabupaten Jember.
Berpijak  pada  kesimpulan  maka dapat  diberikan  saran  bahwa,  dalam perumusan formulasi kebijakan hendaknya juga  melibatkan  sasaran  kebijakan  yang dalam  hal  ini  adalah  pelaku  Pedagang Kaki  Lima,  karena  sasaran  kebijakan selain  sebagai  pelaku  juga  orang  yang paling  tahu  keadaan  di  lapangan  sehingga diharapkan  dapat  membantu  pelaksanaan sosialisasi dari implementor atau pelaksana  kebijakan.  Upaya  penertiban PKL  harus  mendapat  dukungan  dari berbagai pihak yakni pemerintah, masyarakat  dan  PKL  itu  sendiri,  agar pelaksanaan  kebijakan  bisa  dilakukan dengan  tertib  dan  tujuan  kebijakan  dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Said  Zainal.  2016. Kebijakan
Publik . Jakarta: Salemba Humanika
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik . Bandung: Penerbit Alfabeta
Creswell,J,W.2016. Research Design:
pendekatan metode kualitatif,
kuantitatif, dan campuran (Edisi ke
4).  Yogyakarta:  Penerbit  Pustaka
Pelajar.
Syafri,  Wirman  dan  Israwan  Setyoko.
2010. Implementasi Kebijakan
Publik  dan  Etika  Profesi  Pamong Praja . Bandung: Alqaprint
Jatinangor.