## PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN BENDA CAGAR BUDAYA MELALUI HUKUM NASIONAL DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
Aji Lukman Ibrahim*, Rianda Dirkareshza**
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

## Abstract
This research aims to know law enforcement against transnational criminals smuggling cultural heritage objects through national law and to know the efforts of the Indonesian government to return cultural heritage objects from any other country. This study uses normative legal research, data sources in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive-analytical with the statutory approach and conceptual approach. The results showed that law enforcement against transnational criminals smuggling objects of cultural heritage both Indonesian and foreign citizens can be enforced using criminal provisions as regulated in Law Number 11 the Year 2010 concerning Cultural Heritage. This is based on the territorial principle and the passive national principle. The efforts of the Indonesian government to return cultural heritage objects from abroad can be done with diplomacy, Interpol cooperation, buy the Cultural Heritage objects from collectors, exhibitions with other countries and borrowing foreign museum collections for long term to complete the museum collections in Indonesia.
Keywords :  Cultural Heritage Objects; Smuggling; Transnational Crimes.

## Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional penyelundupan benda cagar budaya melalui hukum nasional serta mengetahui upaya pemerintah Indonesia untuk mengembalikan benda cagar budaya dari luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data bersifat deskriptif-Analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional penyelundupan benda cagar budaya baik wrga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat ditegakan menggunakan ketentuan pidana sebagimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal ini berdasarkan asas teritorial dan asas nasional pasif. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengembalikan benda cagar budaya dari luar negeri dapat dilakukan dengan diplomasi, kerja sama Interpol, membeli benda Cagar Budaya dari para Kolektor, pameran bersama negara lain serta meminjam koleksi museum asing dalam jangka panjang untuk melengkapi koleksi museum di Indonesia.
Kata Kunci: Benda Cagar Budaya; Kejahatan Transnasional; Penyelundupan.
* Alamat korespondensi: adjie_loekman@upnvj.ac.id
** Alamat korespondensi: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

## A. Pendahuluan
Istilah Kejahatan Transnasional dikemukakan pertama kali dalam United Nation Convention Against Transnational Crime Tahun 2000. Istilah tersebut dikaitkan dengan yurisdiksi negara dalam menghadapi suatu kejahatan. Yurisdiksi ada yang bersifat ‘mandatory’ yaitu hanya diberlakukan terhadap kejahatan yang terjadi dalam wilayah suatu negara. Sedangkan, yurisdiksi yang bersifat ‘non mandatory’ yaitu diberlakukan untuk kejahatan terhadap korban warga negara dari negara yang bersangkutan, kejahatan yang dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan atau stateless dan kejahatan yang dilakukan di luar batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi dipandang sebagai dilakukan di wilayah negara yang bersangkutan. 1
Salah satu kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu benda Cagar Budaya serta situsnya. Benda cagar budaya dan situs Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah Ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. 2
Perdagangan benda-benda Cagar Budaya merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional, karena memindahkan secara ilegal dan 1 Eddy O.S Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, hlm. 47.
2 I.G.N. Anom, Sri Sugiyanti, Hadniwati Hasibuan, 1996, Hasil  Pemugaran dan Temuan Benda Cagar Budaya PJP 1 ,  Direktorat  Jenderal Kebudayaan  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 1.
mengekspor benda cagar budaya dari negara-negara asal untuk memenuhi permintaan dari orang kaya di pasar ekonomi. 3 Benda Cagar Budaya bisa bernilai sangat tinggi dan sering kali ditemukan di museum atau koleksi pribadi. Saat ini, masih terdapat benda- benda warisan budaya yang terkubur diseluruh penjuru dunia, atau masih berada di tempat asal sebagai bagian dari Candi atau struktur warisan budaya lainnya. Benda-benda tersebut mungkin saja dipindahkan secara ilegal dari Candi- candi di satu negara yang cenderung merupakan negara berkembang dan diperdagangkan secara internasional untuk dijual ke negara lain yang biasanya adalah negara kaya atau maju di mana terdapat banyak pembeli. 4
Benda Cagar Budaya mempunyai harga yang sangat mahal, selain itu benda Cagar Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati, dijaga, dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan untuk anak cucu kita kelak. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab pemerintah, masyarakat, para generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan salah satu identitas suatu negara. Kebanggaan bangsa Indonesia akan budaya yang beranekaragam sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun
3 Blythe  A.  Bowman,  “ Transnational Crimes Against Culture ”, Journal of Contemporary Criminal Justice , Vol. 24, No. 3, Agust, 2008, hlm 225.
4 K. Polk, 2000, The Antiquities Trade Viewed as a Criminal Market, Lawyer , Hongkong, hlm. 82-92.
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
dicuri bangsa lain. Sudah ada contoh kasus budaya kita yang dicuri karena ketidakpedulian berbagai pihak, hal ini merupakan pelajaran berharga karena kebudayaan bangsa Indonesia adalah harta yang mempunyai nilai tinggi di mata masyarakat dunia. 5
Di Indonesia terdapat beberapa kasus pencurian benda Cagar Budaya, bahkan pencurian tersebut terjadi di dalam Museum yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk koleksi benda Cagar Budaya. Contoh kasus di Museum Nasional, Jakarta Pusat. Menurut Kordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya Johanes Marbun, kasus pertama terjadi pada tahun 1960 yakni koleksi Emas dan Permata dirampok, kedua dan ketiga terjadi pada tahun 1979 koleksi Uang Logam dan koleksi Keramik yang raib, keempat pada tahun 1996 pencurian koleksi Lukisan karya Basoeki Abdullah, Raden Saleh dan Affandi, dan kelima pada tahun 2013 hilangnya empat artefak Cagar Budaya berlapis emas. Diduga benda bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram Kuno yang nilainya ditaksisr mencapai puluhan miliar rupiah itu sudah berada di luar negeri. 6
Selain terjadi di Museum Nasional, pencurian juga terjadi di Museum
5 Saiful Mujahid, “Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa”, https://kebudayaan.kemdikbud. go.id/bpcbgorontalo/fungsi-pelestarian-cagar- budaya-sebagai-salah-satu-pilar-ketahanan- budaya-bangsa/, diakes tanggal 13 Januari 2020.
6 Tim  Viva,  “Lagi  Benda  Purbakala  Dicuri, Pengamanan Museum Buruk?”, https://www. viva.co.id/indepth/fokus/443959-lagi-benda- purbakala-dicuri-pengamanan-museum-buruk , diakes tanggal 13 Januari 2020.
l ain  s ep er t i  d i  Mus eu m  R a dya Pustaka Solo tahun 2007, Museum Sonobudoyo, Yogyakarta tahun 2010 dan lain sebagainya. 7 Disinyalir adanya sindikat-sindikat yang bergerak baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh benda Cagar Budaya Indonesia secara tidak sah. Pemilikan secara tidak sah terhadap benda Cagar Budaya Indonesia tidak terbatas lagi pada benda yang bernilai budaya akan tetapi juga benda yang bernilai religius. 8 Menurut Intan Mardiana, sejumlah benda sejarah milik Indonesia tersebar di Belanda, Inggris, Austria, bahkan sampai ke Rusia. Di Inggris misalnya, ada sekitar 6.000 koleksi, sedangkan di Australia terdapat sekitar 3.000 benda Etnografi Indonesia. 9
Upaya pengembalian benda Cagar Budaya yang berada di luar negeri memang memakan waktu yang cukup lama. Diperlukan berbagai macam pola pendekatan yang rumit, dan juga harus memahami seluk-beluk berdiplomasi serta peraturan perundang- undangan berbagai negara dan konvensi internasional terkait Cagar Budaya. United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai lembaga internasional yang menangani ur us an kebud ayaan memang sudah menghasilkan beberapa konvensi yang dapat digunakan sebagai
7 Ibid.
8 Mohammad Taufik Makarao, 2006, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan , Indeks, Jakarta, hlm. 41-42.
9 Nazar Nurdin (ed), “Ribuan Benda Sejarah I n d o n e s i a   d i   L u a r   N e g e r i ”, h t t p s : / / nationalgeographic.grid.id/read/13284296/ ribuan-benda-sejarah-indonesia-di-luar-negeri , diaksestanggal 13 Januari 2020.
landasan hukum berbagai negara untuk menerbitkan peraturan perundang- undangan Cagar Budaya negaranya. Beberapa konvensi seperti: Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership Cultural Property (1970), Convention on Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972), dan Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage (2001) . Konvensi-konvensi di atas dijadikan sebagai acuan diterbitkannya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU 11/2010 tentang Cagar Budaya) di Indonesia. 10
Cagar Budaya diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan nasional, yang melampaui batas-batas pengelompokan etnis, ras, budaya dan agama dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua itu sesuai dengan amanat UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, bahwa Cagar Budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran identitas nasional dan meningkatkan martabat bangsa di tengah peradaban dunia. 11
Bertolak dari latar belakang masalah di atas, bahwa Benda Cagar Budaya merupakan warisan peninggalan yang sangat penting perlu dijaga dan dilestarikan keberadannya sebagai salah satu identitas bangsa. Namun
10 Nunus  Supardi,  2016,  “Ken  Dedes  Pulang Ka m p u n g ”, J u r n a l   M u s e u m   N a s i o n a l Prajnaparamita , Museum Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 27.
11 Ibid .

## terdapat fakta adanya benda Cagar
Budaya yang hilang dari beberapa museum, diduga benda Cagar Budaya tersebut diperjual-belikan dalam pasar gelap sebagai barang antik untuk para kolektor. Berdasarkan uraian beberapa hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelusuran lebih jauh mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional penyelundupan benda cagar budaya melalui hukum nasional serta bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mengembalikan benda cagar budaya dari luar negeri.
Penelitian tentang Cagar Budaya sudah banyak dilakukan, terdapat beberapa penelitian serupa dengan tema yang penulis angkat, berikut beberapa hasil penelitian tersebut. Pertama, Panggabean, Sriayu Aritha, Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya . 12 Kedua, Rosyadi, Khalid, Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) . 13 Ketiga, Eka Martiana Wulansari, Perlindungan
12 Panggabean,  Sriayu  Aritha.  “Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya.” Pandecta: Research Law Journal Vol.
9, No. 2, 2014.
13 Rosyadi, Khalid. “Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian  Cagar  Budaya  Sebagai  Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).” Jurnal Administrasi Publik Vol. 2, No. 5, 2014.
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...

## Hukum Benda Budaya Dari Bahaya
Konflik Bersenjata . 14 Keempat, Satriani, Muh Alief Rusli Putra, Nurwahidah, Fadhil Surur, Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Sebagai Identitas Kota Makassar. 15 Kelima, Arina Diah Al Hamid  Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kota Salatiga . 16 Keenam, Mira Hafizhah T, Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak . 17 Ketujuh, Bahri, Saiful, Et Al. Upaya Pelestarian Cagar Budaya Hollandsch Inlandsche School (His) Pertama Di Pontianak . 18 Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian terdahulu tidak terdapat pembahasan yang sama dengan penelitian penulis. Dengan demikian, pokok pembahasan dalam tulisan ini sangat berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan b a g i a n   t e r p e n t i n g   d a r i   s u a t u penelitian, karena metode penelitian menjadi arah dan petunjuk bagi suatu 14 Wulansari,  Eka  Martiana.  “Perlindungan Hukum  Benda  Budaya  Dari  Bahaya  Konflik Bersenjata.” Proceedings . Vol. 1. No. 1. 2016.
15 Satriani, Muh Alief Rusli Putra, Nurwahidah, Fadhil Surur, “Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Sebagai Identitas Kota Makassar”, Prosiding Temu Ilmiah IPLBI , 2016.
16 Al Hamid, Arina Diah, And Laila Kholid Alfirdaus.
“ Analysis Of The Management And Preservation Of Cultural Heritage Buildings By The Local Government Of Salatiga .” Journal Of Politic And Government Studies, Vol.7. No. 4, 2018.
17 Mira Hafizhah T, “Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak”, Jurnal Plano Madani , Vol. 7, No. 1, 2018.
18 Bahri, Saiful, Et Al. “Upaya Pelestarian Cagar Budaya Hollandsch Inlandsche School (His) Pertama  Di  Pontianak.” Gervasi:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2019.
penelitian. 19 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dalam konteks ini peneliti hanya menelaah bahan- bahan yang bersumber dari kepustakaan saja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber perolehan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal terkait tema penelitian serta bahan hukum tersier berupa sumber artikel internet dan kamus yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.
Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penyajian dengan menggambarkan permasalahan dalam penelitian yang dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dianalsis menggunakan teori yang telah ditentukan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Cara ini dilakukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan. 20 Kemudian pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yaitu peneliti mempelajari doktrin-doktrin untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum,
19 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 104.
20 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 94.
asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan membuat argumentasi hukum dalam menjawab rumusan masalah. 21

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Transnasional Penyelundupan Benda Cagar Budaya Melalui Hukum Nasional Istilah kejahatan transnasional menurut Eddy O.S Hiariej, lebih condong pada suatu fenomena kejahatan tertentu yang terjadi lintas batas negara dan dalam suatu waktu tunduk pada dua atau lebih yurisdiksi negara. Artinya yurisdiksi negara mana yang akan diberlakukan terhadap kejahatan tersebut, ditentukan oleh asas teritorial dan perluasan asas teritorial, apakah perluasan berdasarkan prinsip teknis yuridis, kewarganegaraan, ataukah prinsip proteksi. Sementara perluasan berdasarkan prinsip universal sudah barang tentu kejahatan tersebut tidak lagi kejahatan transnasional, tetapi sudah dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. 22
K e j a h a t a n   Tr a n s n a s i o n a l mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan lintas batas negara bisa terjadi di dua atau lebih negara. Dengan demikian, hukum pidana nasional masing-masing negara dapat diterapkan terhadap kejahatan atau tindak pidana tersebut. Kejahatan
21 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm. 187.
22 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit., hlm. 48.
Transnasional lebih menekankan pada berlakunya hukum pidana nasional suatu negara ke luar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu hukum pidana nasional negara itu akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negara-negara lainnya. Jadi Kejahatan Transnasional lebih menekankan pada aspek nasional (domestik) yang ke luar batas-batas wilayah negaranya. 23
Menurut McDonal seperti yang dikutip oleh Mangai Natarajan, sebuah pelanggaran bisa disebut sebagai kejahatan transnasional apabila: 24 a.  Dilakukan dilebih dari satu negara;
b.  D i l a ku k a n   d i s at u   n e g a r a namun persiapan, perencanaan, p e n g a r a h a n   at au   k ont ro l dilakukan di negara lain;
c.  Dilakukan disuatu negara namun melibatkan sebuah kelompok kriminal terorganisasi yang melakukan aktivitas kriminal dilebih dari satu negara;
d.  Dilakukan disuatu negara namun menyebabkan efek substansial di negara lain.
Contoh dari kejahatan semacam itu adalah imigrasi ilegal, bajak laut, pengeboman pesawat, dan berbagai bentuk perdagangan internasional yang meliputi perdagangan narkoba, mobil curian, senjata api, benda antik/cagar
23 I  Wayan  Parthiana,  2015, Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, CV. Yrama Widya, Bandung, hlm. 44-45.
24 Mangai Natarajan, 2011, International Crime And Justice, Cambridge University Press, New  York, hlm. xiii.
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
budaya, spesies berbahaya, bagian tubuh manusia, dan perempuan untuk pekerja seks komersial. 25
Menurut T. Asmar seperti yang dikutip oleh M.T Makarao, terdapat beberapa bentuk pelanggaran hukum/ gangguan di bidang Cagar Budaya, yaitu: a. Perang;
b.  Infiltrasi kebudayaan;
c.  Gangguan alam;
d.  Perdagangan benda cagar budaya yang berasal dari pencurian, pemindahan, dan penyelundupan;
e.  Keinginan orang asing sebagai kolektor benda cagar budaya;
f.  Menukar benda cagar budaya asli dengan yang palsu. 26
Bertolak dari uraian-uraian di atas, penyelundupan benda Cagar Budaya dari Indonesia ke luar wilayah Indonesia merupakan cakupan dari Kejahatan Transnasional. Di Indonesia pengaturan mengenai Cagar Budaya diatur dalam Konsititusi yakni dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Berdasarkan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa adanya perhatian yang besar dari negara terhadap benda cagar budaya hingga menuangkannya dalam Konstitusi.
25 Ibid.
26 Mohammad Taufik Makarao, Op.Cit., hlm 41.
U U   1 1 / 2 0 1 0   t e nt a n g   C a g a r Budaya merupakan aturan turunan dari Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 2 mengatur mengenai definisi Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Cagar Budaya sebagai daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. 27
Kriteria Cagar Budaya dibagi dalam dua bagian, bagian  kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur. Bagian kedua, Situs dan Kawasan. Karena cakupan tersebut terlalu luas maka dalam penelitian ini penulis hanya akan fokus terhadap benda Cagar Budaya. Pasal 5 UU 11/2010 tentang Cagar Budaya memberikan beberapa kriteria Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
27 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Cagar Budaya”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/ entri/cagar%20budaya , diakses tanggal 16 Januari 2020.
Perhatian besar dari negara dengan menerbitkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Cagar Budaya harus disinergikan dengan semua pemangku jabatan, aparat penegak hukum, pemerhati benda-benda cagar budaya dan juga masyarakat pada umunya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga benda cagar budaya yang ada di wilayahnya dengan penuh rasa tanggung jawab, mengingat benda-benda cagar budaya tersebut telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun maka dalam penangananya pun membutuhkan treatment khusus oleh para teanga ahli. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah mencegah berpindahnya benda Cagar Budaya tersebut secara illegal terutama ke luar wilayah Indonesia.
Kendatipun telah diatur sedemikian rupa dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, sulit untuk membedakan benda cagar budaya yang legal dan illegal. Hal ini dikarenakan beragam cara dan motif yang dilakukan oleh para pelaku sehingga berakibat tercampur-aduknya benda-benda tersebut sehingga menjadi samar untuk dibedakan. Terdapat andil dari oknum pejabat negara, pengelola museum, kolektor benda antik dalam dan luar negeri yang berani membayar berapapun untuk mendapatkan  koleksi Cagar Budaya yang turut terlibat dalam kegiatan penyelundupan, dengan memanfaatkan kondisi lemahnya pengamanan di negara asal dan kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar mengenai benda Cagar Budaya.
B erkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional penyelundupan benda Cagar Budaya, pelaku-pelaku tersebut dapat dijerat menggunakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Baik terhadap pelaku warga negara Indonesia maupun warga negara asing, hal ini berdasarkan asas teritorial seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengandung arti bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing. 28 Ketentuan di atas berdasarkan postulat interest reipublicae ne maleficia remaneant impunita (kepentingan suatu negara agar kejahatan yang terjadi di negaranya tidak dibiarkan saja). 29 Kemudaian apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar Indonesia tetapi akibatnya atau korbannya berada di Indonesia, maka dapat menggunakan asas nasional pasif, yaitu asas pemberlakuan hukum pidana Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. 30
Bertolak dari asas yang diuraikan di atas, terhadap kejahatan transnasional penyelundupan benda Cagar Budaya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat ditegakan
28 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 42.
29 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 253.
30 Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Rajwali Pers, Jakarta, hlm. 286.
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
melalui hukum nasional, dalam hal ini menggunakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Terdapat beberapa perbuatan yang diancam pidana  dalam undang-undang a quo , perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112, adapun ringkasan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel I.
Perbuatan yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana menurut Undang-Undang 11/2010 tentang Cagar Budaya
No.
Perbuatan yang diancam Pidana Sanksi Pidana 1 Pasal 101 (setiap orang dilarang mengalih- kan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau pering- kat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya)
Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00. dan paling banyak Rp1.500.000.000,00.
2
Pasal 102 (sengaja tidak melaporkan temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangu- nan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang kebu- dayaan, Kepolisian Negara Republik Indo- nesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 hari sejak ditemukannya)
Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.
3 Pasal 103 (Setiap orang dilarang melaku- kan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, tanpa izin Pemerin- tah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya)
Pidana penjara paling sing- kat 3 bulan dan paling lama 10 tahun dan/atau denda pa- ling sedikit Rp150.000.000,00. dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
4
Pasal 104 (Setiap orang yang dengan se- ngaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya)
Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda pa- ling sedikit Rp10.000.000,00. dan paling banyak Rp500.000.000,00.
5
Pasal 105 (Setiap orang yang dengan se- ngaja merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan,
kelompok, dan/atau dari letak asal.)
Pidana penjara paling sing- kat 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda pa- ling sedikit Rp500.000.000,00. dan paling banyak Rp5.000.000.000,00.
6
Pasal 106 ayat (1) (Setiap orang yang men- curi Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelom- pok, dan/atau dari letak asal)
Pidana penjara paling sing- kat 6 bulan dan paling lama 10  tahun dan/atau denda pal- ing sedikit Rp250.000.000,00.
dan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
7 Pasal 106 ayat (2) (Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari le- tak asal)
Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit  Rp1.000.000.000,00. dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.
8 Pasal 107 (Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya, memind- ahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabu- paten/kota, baik seluruh maupun bagian- bagiannya)
Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00. dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
9
Pasal 108 (Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya, memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, pering- kat provinsi, atau peringkat kabupaten/ kota, baik seluruh maupun bagian-bagi- annya, kecuali dengan)
Pidana penjara paling lama 10  tahun dan/atau denda pa- ling sedikit Rp100.000.000,00. dan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
10 Pasal 109 ayat (1) (Setiap orang yang tan- pa izin menteri, membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagianbagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Ne- gara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebuda- yaan, dan/atau pameran
Pidana penjara paling sing- kat 6 bulan dan paling lama 10  tahun dan/atau denda pa- ling sedikit Rp200.000.000,00. dan paling banyak Rp1.500.000.000,00.
11
Pasal 109 ayat (2) (Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota un- tuk kepentingan penelitian, promosi kebu- dayaan, dan/atau pameran.
Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda pa- ling sedikit Rp1.000.000,00. dan paling banyak Rp100.000.000,00.
12 Pasal 110 (Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya, mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/ atau Kawasan Cagar Budaya peringkat na- sional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun ba- gian-bagiannya)
Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda pa- ling sedikit Rp100.000.000,00. dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
13 Pasal 111 (Setiap orang dilarang mendo- kumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepen- tingan komersial tanpa seizin pemilik dan/ atau yang menguasainya)
Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00. 14
Pasal 112 (Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya, memanfaat- kan Cagar Budaya peringkat nasional, per- ingkat provinsi, atau peringkat kabupaten/ kota, baik seluruh maupun bagian-bagi- annya, dengan cara perbanyakan)
Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.
Sumber: diolah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Dengan demikian, subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila melanggar hal-hal yang dilarang dan diancam sanksi pidana dalam undang-undang a quo adalah lima golongan tersebut.
Berdasarkan uraian perbuatan yang dapat dipidana dalam Tabel 1. di atas, dapat ditelisik lebih dalam tentang starfsoort (jenis sanksi pidana) dan sistem perumusan sanksi dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Jika dicermati mengenai starfsoort terdapat 3 jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan ( maatregel ) . Terdapat 2 jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan dan tindakan berupa kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan pencabutan izin usaha.
Sistem perumusan sanksi dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya dirumuskan secara kumulatif-alternatif, yaitu dengan mengombinasikan antara pidana penjara dan/atau pidana denda disetiap pasal yang mengatur menganai ancaman sanksi pidana. Kemudian stafmaat atau lamanya ancaman sanksi pidana, dapat diklasifikasikan menjadi
tiga pola perumusan sanksi pidana: pertama pola perumusan secara maksimum khusus untuk kedua jenis sanksi pidana (penjara dan denda) dapat dilihat dalam Pasal 102, Pasal 111 dan Pasal 112. Kedua , pola perumusan secara maksimum khusus untuk pidana penjara, minimum khusus dan maksimum khusus untuk pidana denda seperti dalam Pasal 104, Pasal 108, Pasal 109 ayat (2), Pasal 110. Ketiga pola perumusan secara minimum khusus dan maksimum khusus untuk kedua jenis sanksi pidana (penjara dan denda) seperti dalam Pasal 101, Pasal 103, Pasal 105, Pasal 106 ayat (1) dan (2) dan Pasal 107, Pasal 109 ayat (1).
Pemberatan pidana diatur dalam Pasal 113 ayat (2), tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112. Kemudaian dalam Pasal 113 ayat (3), tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112. Selanjutnya dalam Pasal 114, jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
1/3 (sepertiga).
Berdasarkan uraian di atas penulis mempunyai dua catatan kritis. Pertama , terkait pemberatan pidana  dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya yang diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 114. Pemberatan pidana yang dimaksud dapat dijatuhkan terhadap pidana yang diatur dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112 dengan ketentuan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. Bertolak dari pengaturan tentang pemberatan pidana di atas, menurut penulis terdapat kekurangan dalam perumusan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.
Kekurangan tersebut terletak pada tidak dimasukannya pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya terhadap tindak pidana sebagimana diatur dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yaitu pemberatan bagi pelaku tindak pidana terhadap Cagar Budaya apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya seperti perang, pada waktu terjadi bencana alam maupun bencana non-alam baik berskala domestik, nasional atau transnasional, pengulangan tindak pidana terhadap Cagar Budaya, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Ketentuan pemberatan pidana sebagaimana uraian di atas adalah bentuk pemberatan pidana seperti yang
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 tentang PTPK) yang sedikit dimodifikasi. Menurut penulis ketentuan dalam pasal a quo idealnya diatur juga dalam konteks pemberatan pidana sebagaimana diatur dalan UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Hal demikian merupakan konsekuensi logis dari tindak pidana terhadap Cagar Budaya yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”, agar memberikan efek jera terhadap pelaku.
Kedua , terkait Pasal 115 UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Menurut penulis terdapat penggunaan frasa yang kurang tepat jika dikaitkan dengan pembagian jenis sanksi pidana. Dalam pasal a quo terdapat frasa “tindakan pidana tambahan” yang mana dalam aturan umum hukum pidana, pidana tambahan dan tindakan ( maatregel ) adalah dua jenis sanksi pidana yang berbeda. Sehingga tidak tepat apabila digabungkan dalam satu frasa. Hal demikian dikarenakan karakteristik dari pidana tambahan dan Tindakan berbeda. Maka menurut penulis frasa tersebut seharusnya berdiri sendiri-sendiri agar tidak menimbulkan penafsiran yang membingungkan.
Apabila dilihat dari ketentuan sanksi dalam pasal a quo , menurut penulis pencabutan izin usaha lebih bersifat sebagai pidana tambahan. Sedangkan kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/ atau perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana, lebih ideal untuk dikategorikan sebagai tindakan
( maatregel ).

## 2.  Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Mengembalikan Benda Cagar
Budaya dari Luar Negeri Masyarakat Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai suku, agama dan budaya yang berbeda, di mana keberagaman itu pula menghasilkan bermacam-macam benda Cagar Budaya baik untuk acara keagamaan ataupun acara adat di suatu wilayah dapat berupa prasasti yang merupakan identitas suku, agama atau etnis tertentu. Mengalirnya benda Cagar Budaya Indonesia ke luar negeri, selain didorong oleh kepentingan penelitian, koleksi, perdagangan, diplomasi, dan kepariwisataan, juga karena terjadinya perang dan penjajahan. Sebelum merdeka, Indonesia mempunyai catatan sejarah dijajah oleh beberapa negara yang berlangsung cukup lama diataranya tiga setengah abad  dijajah Belanda. 31
Salah satu efek negatif dari penjajahan tersebut adalah berpindahnya benda Cagar Budaya buah karya dari beragam suku, agama, dan etnis yang ada di Indonesia ke luar negeri. Para penjajah yang sempat menduduki Indonesia tidak sedikit yang ketika meninggalkan negara ini juga ikut membawa beberapa benda Cagar Budaya tersebut baik secara utuh ataupun berupa potongan-potongan. Hal ini merupakan sebuah kerugian besar bagi Indonesia, karena benda- benda Cagar Budaya tersebut merupakan 31 Nunus Supardi, Op. Cit., hlm. 22.
warisan peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia yang harus dirawat, dijaga, dan harus tetap berada di wilayah Indonesia.
Penyelundupan benda-benda Cagar Budaya biasanya melibatkan ekskavasi rahasia atau pencurian, penyelundupan, dan penjualan pribadi atau dicampurkan dengan objek di pasar yang legal. Karenanya sulit mendapatkan perkiraan akurat mengenai ukuran pasar gelap. Namun ada bukti-bukti mengenai penyebaran benda curian di negara asal 32 dan juga studi kasus mengenai tipe spesifik objek yang menunjukkan bahwa tipe seperti itulah yang banyak dicuri. 33 Barang-barang curian tersebut bisa merusak konteks arkeologis di mana objek tersebut ditemukan serta mengurangi kapasitas kita untuk merekam pengetahuan tentang peradaban-peradaban di masa lalu. Pencurian dan penyelundupan bisa juga merusak objek itu sendiri seperti ketika objek dipotong atau dipecah- pecah menjadi bagian-bagian kecil agar memudahkan proses pengangkutan/ pemindahan. 34
Terdapat dua aliran komoditas transnasional yang membentuk pasar gelap barang antik. Aliran pertama, diisi oleh artefak yang dicuri namun masuk ke dalam rantai suplai yang bisa diamati,
32 C. Coggins, “ Illicit Traffic or Pre-Columbian Antiquities ”, Art Journal , Fall, 1969. hlm. 98.
33 D.W.J. Gill & C. Chippindale, “ Material and Intellectual Consequences of Esteem For Cycladic Figures ”, American Journal of Archaeology , Vol. 97, No. 4, 1993, hlm. 602.
34 Simon  Mackenzie, Trafficking  Antiquities,
2011, Dalam International Crime and Justice , Cambridge University Press, NY, hlm. 141.
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
pada akhirnya dijual oleh toko atau rumah lelang. 35 Aliran kedua, disebut sebagai “pasar tak terlihat”, pasar jenis ini diciptakan oleh penjualan rahasia diantara para individu dan seperti yang diindikasikan oleh namanya sangat sulit untuk diteliti. 36
Sebagai kejahatan transnasional, negara-negara sangat berkepentingan untuk mencegah, memberantas dan menghukum pelakunya, melalui kerja sama internasional dan mengaturnya dalam konvensi internasional. 37 Konvensi UNESCO Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export, and Transfer Ownership of Cultural Property 1970, menetapkan semua tindakan berupa pengrusakan dan pencurian, tindakan yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan juga melarang mentransfer atau memperjual- belikan milik kebudayaan suatu negara. Kemudian Convention Concering the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 konvensi pertama dan kedua ini mewajibkan kepada negara peserta perjanjian melaporkan tentang pelaksanaan konvensi tersebut. 38 Kegiatan seperti yang disebutkan di atas juga dapat terjadi dalam peperangan, yaitu pengambilalihan secara militer dan pencurian terhadap benda-benda museum. Bentuk pencurian ini dilarang oleh Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
35 Ibid, hlm. 142-143.
36 Ibid, hlm. 143.
37 I  Wayan  Parthiana,  2006, Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, CV. Yrama Widya, Bandung, hlm. 41.
38 Oentoeng  Wahjoe,  2011, Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, hlm. 44.
Conflict 1954 dan juga diatur dalam Fourth Geneva Convention 1949. Pengrusakan dan pencurian milik kebudayaan yang dilakukan dalam peperangan merupakan tindak pidana perang. 39
Konvensi UNIDROIT Illegaly E xpor ted Cultural O bjek 1995 , memberikan panduan yang lebih ketat mengenai kewajiban pembeli benda antik dan aturan pengembalian benda curian kepada pemilik resminya. Namun hanya sedikit negara yang telah menandatangani Konvensi UNESCO dan bersedia mematuhi Konvensi UNIDROIT. Tidak satupun negara pasar besar (barang ilegal) yang telah melakukan hal itu. 40
Akibat dari negara-negara yang belum meratifikasi konvensi-konvensi di atas serta tidak mengaturnya dalam hukum nasional, maka pelaku tidak dapat diadili dan dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan tiap negara berwenang sepenuhnya menetapkan peraturan hukum nasional yang berlaku dalam batas-batas wilayahnya berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya. Ketidakseragaman pengaturannya dalam hukum nasional masing-masing negara menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kejahatan transnasional. 41 Bisa saja suatu perbuatan yang dilarang di suatu negara, belum tentu juga dilarang di negara lain.
P a s a l   2 0   U n d a n g - u n d a n g Cagar Budaya mengetur mengenai
39 Sandford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice, Vol. 4, Free Press, 1983, hlm. 906. Dalam Oentoeng Wahjoe, Op.Cit., hlm. 44.
40 Simon Mackenzie, Op.Cit., hlm. 143-144.
41 I Wayan Parthiana, Op.Cit., hlm. 47.
Pengembalian benda Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Upaya pengembalian benda Cagar Budaya Indonesia yang berada di luar negeri sudah dilakukan sejak tahun 1978. Pemerintah melakukan diplomasi untuk mengembalikan benda-benda Cagar Budaya Indonesia yang ada di Belanda. Hasil diplomasi yang dilakukan tahun 1978 itu, Pemerintah Belanda akhirnya mengembalikan, antara lain, Naskah Nagarakretagama , Arca Prajnaparamitha setinggi 1,26 meter, Pelana kuda Pangeran Diponegoro, dan koleksi emas dari kerajaan di Lombok. Naskah Nagarakretagama disimpan di Perpustakaan Nasional 42 sedangkan Pelana kuda, arca, emas dan sebuah tongkat milik Pangeran Diponegoro dikembalikan ke Indonesia tahun 2015 saat ini disimpan di Museum Nasional. 43 U p a y a   d i p l o m a s i   t e r b a r u menghasilkan kembalinya sebuah Keris bernama Kiai Nogo Siluman milik pangeran Diponegoro dari Belanda. Untuk memastikan keaslian dari Keris
42 Nazar Nurdin (ed), Loc. Cit.
43 Aditya  Jaya  Iswara  “150  Tahun,  Jalan Panjang Keris Pangeran Diponegoro untuk Pulang”, https://www.kompas.com/global/ read/2020/03/08/085148570/150-tahun-jalan- panjang-keris-pangeran-diponegoro-untuk- pulang?page=all#page2 , diakses tanggal 2 April 2020.
tersebut s ejarawan dari Universitas Gadjah Mada Sri Margana terlibat dalam proses verifikasi keris Pangeran Diponegoro ini di Belanda. 44 Raja Belanda Willem Alexander menyerahkan sebilah Keris milik Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo. Keris itu diserahkan secara simbolis saat pertemuan Raja Willem dan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 10 Maret 2020. Keris itu berwarna kuning di bagian sarungnya dan berwarna coklat di bagian gagang. Keris itu dipajang rapi dalam sebuah kotak kaca. Sebelumnya, keris itu tersimpan di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda. 45
Sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian benda cagar budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melaksanakan kerja sama dengan Polisi Republik Indonesia (Polri), sebagai National Cenrtral Berau (NCB) Interpol Indonesia. 46 Kerja sama kedua lembaga
44 Satria, “Sejarawan UGM Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda” https:// ugm.ac.id/id/berita/19102-sejarawan-ugm- ikut-verifikasi-keris-pangeran-diponegoro-di- belanda , diakses tanggal 3 April 2020.
45 Wahyu Adityo Prodjo, “Cerita Sejarawan UGM yang Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda”, https://www.kompas.com/edu/ read/2020/03/10/203808771/cerita-sejarawan- ugm-yang-ikut-verifikasi-keris-pangeran- diponegoro-di?page=all#page2 , diakses tanggal 3 April 2020.
46 Secara yuridis pembentukan National Cenrtral Berau (NCB)  di  suatu  negara  didasarkan pada    Pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri,
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
negara ini dipayungi dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2014. 47 Contoh kerja sama lain yang tertua dalam praktik hukum internasional adalah ekstradisi. 48 Selain ekstradisi, bentuk kerja sama antar negara dalam praktik hukum kebiasaan internasional dapat terjadi melalui Mutual Legal Asistance Treaty, praktik ini untuk menanggulangani kejahatan yang bersifat transnasional sebagai akibat kurang efektifnya pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang selama ini telah dilakukan diantara negar-negara yang terlibat didalamnya. 49
Museum Nasional bekerjasama dengan museum-museum di Belanda sebagai upaya mengenalkan benda bersejarah Indonesia yang ada di luar negeri. Pada tahun 2005 Indonesia- Belanda memamerkan koleksi kedua negara melalui program Share Culture Heritage dengan tema “Singosari”. Kemudian pada Tahun 2007 di Leiden pameran tentang Sumatera, pameran ini diadakan secara bergantian di Indonesia dan Belanda. Benda-benda Cagar Budaya Indonesia yang ada di Belanda sebagian besar merupakan hasil rampasan, sehingga Belanda memiliki koleksi yang dengan NCB negara lain dan dengan Sekeretaris Jenderal ICPO-Interpol, https://www.interpol. go.id/profil , diakses tanggal 19 Januari 2020.
47 Interpol, “Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Manfaatkan Sistem INTERPOL Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencurian Cagar Budaya”, https://www.interpol.go.id/id/ berita/646-ditjen-kebudayaan-kemendikbud- manfaatkan-sistem-interpol-dalam-upaya- pencegahan-dan-pemberantasan-pencurian- cagar-budaya , diakses tanggal 10 Januari 2020.
48 Romli Atmasasmita, 2006, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Cet. Ke-3, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.
49 Ibid, hlm. 25-26.
lebih bagus dari yang dimiliki Indonesia. Selain pameran bersama, upaya lainnya adalah meminjam koleksi dari Belanda dalam jangka waktu panjang. Peminjaman ini untuk melengkapi koleksi Museum Nasional. 50
Bertolak dari uraian-uraian di atas, menurut penulis terdapat bebrapa catatan terkait upaya pemerintah Indonesia untuk mengembalikan benda cagar budaya dari luar negeri. Pertama , perlu adanya itikad baik dari negara-negara untuk meratifikasi konvensi-konvensi mengenai Cagar Budaya. Hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan dari masing-masing negara untuk melindungi Cagar Budayanya berpindah secara ilegal ke luar dari negaranya. Mengingat benda Cagar Budaya merupakan benda-benda peninggalan masa lalu yang notabene menjadi identitas suatu bangsa atau etnis tertentu sehingga perlu dilindungi agar dapat menjadi salah satu tonggak perkembangan sejarah suatu bangsa atau etnis tertentu. Sekarang tinggal bagaimana itikad baik ( good faith ) dan prinsip resiprokal dari masing-masing negara untuk saling bekerjasama dalam upaya untuk mencegah, memberantas dan mengembalikan benda Cagar Budaya tersebut ke negara asal.
Kedua , pentingnya melakukan kerja sama dengan Interpol untuk saling berbagi informasi dan berkoordinasi ketika mendapatkan informasi adanya penyelundupan benda Cagar Budaya. Sehingga dapat sedini mungkin mencegah berpindahnya benda Cagar Budaya dari satu negara ke negara
50 Nazar Nurdin (ed), Loc. Cit.
lain atau mencegah dikuasainya benda Cagar Budaya oleh para Kolektor secara illegal. Ketiga, melakukan pendekatan- pendekatan dengan para kolektor benda Cagar Budaya. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan kembali benda- benda Cagar Budaya yang berada dalam penguasaan para kolektor. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara membeli benda-benda tersebut sebagai bentuk kompensasi agar benda  Cagar Budaya yang dikuasainya bisa kembali ke Indonesia.
Keempat , mendata dengan pasti jumlah benda-benda Cagar Budaya Indonesia yang berada di luar negeri baik yang berada di museum atau yang dalam penguasaan kolektor. Pendataan ini penting sebagai inventarisasi untuk mendapatkan gambaran peta persebarannya, sehingga mudah dalam mengambil kebijakan benda Cagar Budaya mana yang menjadi prioritas dikembalikan ke Indonesia. Kelima , menyediakan tempat yang memadai agar benda-benda Cagar Budaya yang telah berhasil dikembalikan tersebut dapat diletakkan di tempat yang mempunyai spesifikasi atau kelayakan sesuai standar. Hal ini penting agar benda-benda Cagar Budaya yang usianya sudah puluhan bahakan ratusan tahun tersebut tidak mudah rusak setelah kembali ke Indonesia.
Keenam, menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih atau SDM yang mempunyai keahliah khusus untuk melakukan perawatan terhadap benda-benda Cagar Budaya tersebut. Hal ini penting karena jika benda-benda
tersebut tidak mendapatkan perawatan yang tepat dapat mengakibatkan benda Cagar Budaya tersebut mudah rusak. Perawatan yang tepat juga membuat benda Cagar Budaya dapat bertahan lebih lama dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian oleh para peneliti terkait bidang tersebut.
Ketujuh , merestrukturisasi pengelola museum yang dikelola oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai integritas tinggi terutama di sistem pengamanannya, sehingga benda Cagar Budaya tidak mudah rusak dan berpindah kepemilikan secara illegal seperti kasus-kasus yang telah diuraikan di dalam latar belakang. Kedelapan , meningkatkan sistem pengamanan dengan koordinasi yang cepat dan tepat antara pihak pengelola benda Cagar Budaya dan pihak Kepolisian atau pihak lain yang berkompeten apabila diduga telah terjadi pencurian. Sehingga wilayah sekitar tempat pencurian terutama terminal, bandara dan tempat lain yang menjadi akses ke luar dari wilayah itu diperketat dan diperiksa. Terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil yang selama ini pengamanannya tidak seketat pengamanan di bandara sehingga rawan terjadi penyelundupan.

## D. Kesimpulan
1.  Pe n e g a k a n   hu ku m   t e r h a d ap pelaku kejahatan transnasional penyelundupan benda cagar budaya dapat dilakukan melalui hukum nasional, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaiaman diatur dalam UU 11/2010 tentang cagar
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
Budaya. Hal ini sesuai dengan asas teritorial dan asas nasional pasif. Namun terdapat beberapa kekurangan yang terdapat dalam undang-undang a quo , seperti dalam perumusan pemberatan pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidananya dan ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan dan tindakan yang idealnya dibedakan secara tegas.
2.  Upaya pemerintah Indonesia untuk mengembalikan benda cagar budaya dari luar negeri dapat dilakukan dengan upaya diplomasi antar negara, kerja sama Interpol, menyelenggarakan pameran benda Cagar Budaya bersama, meminjam koleksi dari museum asing dalam jangka panjang untuk melengkapi koleksi museum di Indonesia serta membeli benda Cagar Budaya dari para kolektor di luar negeri.

## Daftar Pustaka
Buku A n o m , I . G . N . ,   d k k ,   1 9 9 6 , Hasil Pemugaran dan Temuan Benda Cagar Budaya PJP 1 , Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Atmasasmita, Romli, 2006, Pengantar Hukum Pidana Internasional. Cet. Ke-3, PT. Refika Aditama, Bandung. Hiariej, Eddy O.S., 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta.
, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum
Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Mackenzie, Simon, 2011, Trafficking Antiquities, dalam M. Natarajan (ed), International Crime And Justice, Cambridge University Press, New York.
Makarao, Mohammad Taufik, 2006, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan , Indeks, Jakarta.
Maramis, Frans, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Rajwali Pers, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta. Natarajan, Mangai, 2011, International Crime And Justice, Cambridge University Press, New York. ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Parthiana, I Wayan, 2015, Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi, CV. Yrama Widya, Bandung. Polk, K., 2000, The Antiquities Trade Viewed as a Criminal Market, Lawyer, Hongkong.
Supardi, Nunus, 2016, Ken Dedes Pulang Kampung, Jurnal Museum Nasional Prajnaparamita , Museum Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
Wahjoe, Oentoeng, 2011, Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta.

## Jurnal
Coggins, Clemency Chase.  “ Illicit Traffic or Pre-Columbian Antiquities ”. Art Journal, Fall , 1969.
Gill, David W.J. and Christopher Chippindale, “ Mater ial and Intellectual Consequences of Esteem For Cycladic Figures ”, American Journal of Archaeology , Vol. 97, No.
4, 1993.
Bowman, Blythe A. “ Transnational Crimes Against Culture ”, Journal of Contemporary Criminal Justice , Vol. 24, No. 3, 2008.
Panggabean., Aritha, Sriayu, “Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya.” Pandecta: Research Law Journal Vol. 9, No. 2, 2014. Rosyadi, Khalid. “Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).” Jurnal Administrasi Publik Vol. 2, No. 5, 2014 .
Wulansari., Martiana, Eka, “Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata.” Proceedings . Vol. 1. No. 1. 2016. Satriani., Putra, Muh Alief Rusli., Nurwahidah., Surur, Fadhil., “Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Sebagai Identitas Kota Makassar”, Prosiding Temu Ilmiah IPLBI , 2016.
Al Hamid., Diah, Arina., Alfirdaus, Laila Kholid., “ Analysis Of The Management And Preservation Of Cultural Heritage Buildings By The Local Government Of Salatiga .” Journal Of Politic And Government Studies Vol.7. No. 4, 2018.
T, Mira Hafizhah., “Kajian Zonasi K aw a s a n   C a g a r   B u d ay a   D i Kecamatan Siak Kabupaten Siak”, Jurnal Plano Madani , Vol. 7, No. 1, 2018.
Bahri, Saiful, Et Al. “Upaya Pelestarian C a g a r   B u d a y a   H o l l a n d s c h Inlandsche School (His) Pertama Di Pontianak.” Gervasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3, No. 1, 2019.
Kadish, Sandford H., Encyclopedia of Crime and Justice, Vol. 4, Free Press, 1983.

## Internet
Iswara, Aditya Jaya., “150 Tahun, Jalan Panjang Keris Pangeran Diponegoro untuk Pulang”, https:// w w w . k o m p a s . c o m / g l o b a l / read/2020/03/08/085148570/150- t a hu n - j a l an - p anj an g - k e r i s - pangeran-diponegoro-untuk- pulang?page=all#page2 , diakses tanggal 2 April 2020. I nt e r p o l ,   “ D i t j e n   Ke b u d ay a a n K e m e n d i k b u d   M a n f a a t k a n Sistem INTERPOL Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pe n c u r i a n   C a g a r   B u d a y a”, https://www.interpol.go.id/id/
Aji Lukman Ibrahim, Rianda Dirkareshza Pemberantasan Kejahatan Transnasional...
berita/646-ditjen-kebudayaan- kemendikbud-manfaatkan-sistem- interpol-dalam-upaya-pencegahan- dan-pemberantasan-pencurian- cagar-budaya , diakses tanggal 10 Januari 2020. Interpol, “Profil”, https://www.interpol. go.id/id/tentang-kami/profil , diakses tanggal 16 Januari 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penger tian C agar Budaya”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ cagar%20budaya , diakses tanggal 16 Januari 2020. Mujahid, Saiful., “Fungsi Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Budaya Bangsa”, https://kebudayaan.kemdikbud. g o. i d / bp cb g orontal o / f ung si - pelestarian-cagar-budaya-sebagai- salah-satu-pilar-ketahanan-budaya- bangsa/, diakes tanggal 13 Januari 2020. Nurdin, Nazar (ed)., “Ribuan Benda Sejarah Indonesia di Luar Negeri”, https://nationalgeographic.grid. id/read/13284296/ribuan-benda- sejarah-indonesia-di-luar-negeri , diakses tanggal 13 Januari 2020. Prodjo, Wahyu Adityo., “Cerita Sejarawan UGM yang Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda”, https://www.kompas.com/edu/ read/2020/03/10/203808771/cerita- sejarawan-ugm-yang-ikut-verifikasi- ke r i s - p ang e ran - dip oneg oro - di?page=all#page2 diakses tanggal 3 April 2020.
Satria, “Sejarawan UGM Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda“ https://ugm.ac.id/id/ berita/19102-sejarawan-ugm- ikut-verifikasi-keris-pangeran- diponegoro-di-belanda , diakses tanggal 3 April 2020. Tim Viva, “Lagi Benda Purbakala Dicuri, Pengamanan Museum Buruk?”, https://www.viva.co.id/indepth/ fokus/443959-lagi-benda-purbakala- dicuri-pengamanan-museum-buruk , diakes tanggal 13 Januari 2020.

## Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership Cultural Property (1970).
Convention on Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972).

## Convention on the Protection of
Underwater Cultural Heritage (2001).