## Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik
Oligarchic Democracy and Democratic Recession in Post-Suharto Indonesia: A Historical Political Review
Ahmad Muhajir, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Indonesia Febriyantika Wulandari * , Institut Agama Islam Negeri Langsa, Langsa, Aceh, Indonesia

## PENDAHULUAN
Beberapa dekade telah berlalu sejak rezim Suharto tumbang, tetapi para akademisi masih memiliki pandangan yang beragam  tentang  penyebab  kejatuhan  dan  sifat  demokrasi  baru  di  Indonesia.  Dalam  literatur  utama  mengenai demokratisasi, kejatuhan rezim otoriter sering dianggap sebagai hasil dari mobilisasi masyarakat sipil pro-demokrasi, dan  demokratisasi  dipandang  sebagai  peralihan  dari  otoritarianisme  politik  ke  demokrasi  liberal  (Diamond, 1994 ; Webber, 2006 ;  Linz  &  Stepan, 1996 ;  Lane, 2008 ;  Rueschemeyer  et  al., 1992 ).  Pandangan  ini  menyatakan  bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menggoyahkan pemerintahan otoriter dan membangun sistem politik demokratis yang  berkualitas (White, 2004 ).  Peran masyarakat sipil dianggap  sentral selama masa transisi dari rezim sultanistik seperti pada masa Suharto, karena transisi semacam itu didorong oleh kekuatan di luar negara (Bratton & Van de Walle, 1994 ).
Meskipun sistem pemilu telah berkembang sejak tahun 1998, namun tidak serta merta menghasilkan reformasi demokratis yang signifikan alih-alih lahirnya demokrasi liberal. Kontestasi politik tetap menggelar arena bagi persaingan kepentingan  kelompok  yang  merugikan  dan  mengecilkan  peran  masyarakat  sipil.  Selain  itu,  kuasa  uang  dalam percaturan  politik,  dan  tindakan-tindakan  kekerasan  dalam  kontestasi  politik  tidak  memudar  sehingga  dasar-dasar politik  Indonesia  hanya  mengalami  sedikit  sekali  perubahan.  Para  peneliti  yang  mengikuti  pandangan mainstream tentang demokratisasi menyadari adanya kekurangan dalam demokrasi baru Indonesia, tetapi mereka  masih optimis bahwa  negara  ini  sedang  dalam  tahap  'konsolidasi'  menuju  demokrasi  liberal.  Karena  itu,  banyak  analisis  saat  ini berusaha mengukur tingkat demokrasi liberal atau sejauh mana Indonesia telah mencapai konsolidasi demokratis.
Peneliti  lain  berpandangan  bahwa  meskipun  ada  reformasi-institusi  yang  penting,  perubahan  demokratisasi sebenarnya hanya sekadar permukaan, dan struktur kekuasaan inti tetap tidak berubah (Winters, 2011 ). Perubahan politik di Indonesia dengan menyoroti peran 'oligarki' yang mereka definisikan sebagai para aktor yang "menguasai dan mengendalikan  konsentrasi  besar  sumber  daya  material  yang  dapat  mereka  gunakan  untuk  mempertahankan  atau
ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This  article  provides  a  systematic  review  of  the  literature  concerning  oligarchy  in Indonesia, presenting a unique interpretation of the country's political transformations. The  article  results  from  a  literature  review  with  a  historical  approach.  It  posits  three essential  points  from  this  literature.  Firstly,  it  encourages  contemplation  on  the mechanisms of authoritarian regime downfall. The conventional view attributes the fall of  authoritarian  regimes  to  the  success  of  pro-democracy  civil  society  mobilization. Although  many  Indonesian  scholars  subscribe  to  this  perspective  when  explaining Suharto's regime downfall, the oligarchy literature proposes that the fall was primarily a result  of  tensions  between  Suharto  and  the  oligarchs,  leading  them  to  eventually abandon  him,  rather  than  a  simple  rise  in  civil  society  forces.  Secondly,  the  oligarchy perspective urges a reevaluation of Indonesia's emerging democracy. In contrast to the mainstream notion of democratization, which portrays the country as heading towards 'consolidation'  and  liberal  democracy,  the  oligarchy  literature  perceives  Indonesia's political  transition  as  a  journey  towards  a  less  liberal  type  of  democracy,  known  as oligarchic democracy. Thirdly, Indonesia underwent a transition from  an authoritarian political  system  to  a  democratic  one,  initially  showing  promising  progress  towards democratic  consolidation.  However,  in  the  course  of  this  process,  a  democratic regression occurred and emerging an oligarchic democracy.
Submitted Revised Accepted Published 21/02/2023 18/03/2023 11/04/2023 20/04/2023

## KEYWORDS
Oligarchy; political transition; democratization; oligarchic democracy; Indonesian political history.
*CORRESPONDENCE AUTHOR
febriyantika.wd@iainlangsa.ac.id
DOI: https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.
meningkatkan  kekayaan  pribadi  serta  posisi  sosial  eksklusif  mereka"  (Winters, 2011 ).  Di  Indonesia,  istilah  oligarki mengacu  pada  aliansi  penguasa  dari  elitis  politik-birokratik  yang  telah  mengumpulkan  kekayaan  pribadi  melalui penyalahgunaan  jabatan  publik,  dan  elitis  bisnis  yang  kesuksesannya  banyak  tergantung  pada  alokasi  sumber  daya negara. Menurut pandangan ini, kejatuhan Suharto lebih disebabkan oleh ketegangan antara Suharto dan para oligarki yang meninggalkannya. Selanjutnya, pandangan ini menyatakan bahwa para oligarki yang mengendalikan rezim Orde Baru  berhasil  bertahan  selama  transisi  politik  selama  era  Reformasi  dan  terus  menggunakan  negara  untuk  mencari keuntungan  pribadi.  Pandangan  ini  tidak  menganggap  kehadiran  kekuasaan  merugikan  sebagai  gejala  pertumbuhan demokrasi liberal yang masih muda, melainkan sebagai bagian fundamental dari apa yang disebut sebagai 'demokrasi oligarkis'.
Riset ini mendukung dan melanjutkan dua poin hasil riset Yuki Fukuoka. Pertama, mempertimbangkan kembali cara-cara kejatuhan rezim otoriter. Kedua, meninjau ulang sifat demokrasi baru di Indonesia (Fukuoka, 2013 ). Namun riset  ini  bertujuan  untuk  menawarkan  poin  yang  ketiga,  yaitu  membuktikan  sebuah  fakta  sejarah  bahwa  Indonesia sebenarnya telah mengalami transisi dari sistem politik otoriter menjadi demokratis, yang pada awalnya menunjukkan perkembangan  menuju  konsolidasi  demokrasi.  Sayangnya  dalam  proses  tersebut,  terjadi  resesi  demokratisasi  yang membentuk demokrasi oligarkis. Poin ketiga ini mengadopsi pandangan-pandangan kritis dari Webber tentang istilah demokrasi oligarkis (Webber, 2006 ). Artikel ini merupakan hasil riset terhadap literatur-literatur utama terkait oligarki di Indonesia dalam kurun 20 tahun terakhir (Robison & Hadiz, 2004 ; Webber, 2006 ; Chua, 2008 ; Warburton & Aspinal, 2018 ; 2018 ; Hadiz, 2010 , 2017 ; Winters, 2011 ; Fukuoka, 2013 ; dan Power, 2018 ) dan menggali bagaimana karya-karya tersebut membantu kita memahami lebih baik tentang perubahan politik di Indonesia dari perspektif sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akhir Kekuasaan Suharto
Sejak Suharto jatuh dari kekuasaan, banyak penjelasan muncul untuk menggambarkan alasan dan proses bagaimana itu terjadi,  banyak  dari  penjelasan  tersebut  menekankan  peran  oposisi  masyarakat  sipil  terhadap  rezimnya.  Beberapa pandangan menyatakan bahwa transisi dari rezim sultanistik seperti Suharto "cenderung didorong sepenuhnya oleh kekuatan di luar negara, baik dari dalam masyarakat domestik maupun dari arena internasional" (Bratton & Van de Walle, 1994 ). Rezim sultanistik, menurut Chehabi dan Linz, didasarkan pada penguasaan pribadi tetapi tanpa ideologi panduan  yang  jelas.  Loyalitas  kepada  penguasa  didorong  oleh  kombinasi  rasa  takut  dan  imbalan  bagi  para kolaboratornya  (Chehabi  &  Linz 2000a ).  Selain  itu,  penguasa  menggunakan  kekuasaannya  tanpa  batasan,  atas kebijaksanaan pribadinya, dan tidak terikat oleh aturan atau ideologi. Salah satu ciri utama adalah penyatuan negara dan rezim, di mana norma-norma dan administrasi birokratis sering kali diabaikan demi keputusan-keputusan pribadi penguasa.  Staf  penguasa  tidak  berasal  dari  kalangan  pejabat  karier  dengan  kriteria  seleksi  terbuka,  melainkan terselubung oleh praktik-praktik nepotisme, termasuk keluarga, teman, rekan bisnis, atau individu yang terlibat dalam kekerasan untuk mempertahankan rezim.
Rezim Suharto di Indonesia menunjukkan "kecenderungan sultanistik" yang kuat. Aspinall berpendapat bahwa pada pertengahan 1990-an, rezim Suharto mengalami "sultanisasi tahap akhir" di mana dominasi presiden, keluarga, dan lingkar dalamnya semakin kuat dan meresap (Aspinall, 2005 ). Rezim sultanistik dianggap mudah terpengaruh oleh transisi  yang  dipimpin  oleh  masyarakat  karena  tidak  ada  ruang  bagi  penguasa  yang  moderat  yang  akan  membuka negosiasi  publik  mengenai  kejatuhan  dirinya  (Linz  &  Stepan, 1996 ).  Aspinall  setuju  dengan  pandangan  ini  dan menyatakan  bahwa  Suharto  tidak  hanya  membatasi  persaingan  faksi  dalam  kalangan  elitis  rezim,  tetapi  juga menghentikan jalur aksi politik semi-independen: "tidak ada kelompok dalam elitis penguasa yang cukup mandiri untuk memulai demokratisasi atau bernegosiasi dengan kekuatan oposisi secara signifikan" (Aspinall, 2005 ). Sebagai hasilnya, Aspinall menyimpulkan bahwa kejatuhan Suharto adalah hasil dari transisi yang dipimpin oleh masyarakat. Pandangan ini juga dipegang oleh banyak pengamat lainnya (Case, 2002 ; Hefner, 2000 ; Lane, 2008 ).
Masyarakat sipil mengacu pada berbagai lembaga sosial dan asosiasi yang muncul dari perkembangan ekonomi, dengan pertumbuhan kelas menengah dan pekerja (Rueschemeyer et al., 1992 ). Di Indonesia, Case menekankan bahwa perubahan mendasar terjadi di bawah rezim Suharto, dengan "ketidakpuasan baru dari kelas menengah dan pekerja yang menemukan ekspresi melalui kebangkitan Islam, aktivisme mahasiswa, militansi buruh, dan politik oposisi" (Case, 2002 ). Sejak tahun 1980-an, ada pertumbuhan kehidupan asosiatif yang semakin terlihat (Aspinall, 2004 ; 2005 ; Uhlin, 1997 ).  Organisasi  korporat  yang  sebelumnya  pasif  menjadi  lebih  berani  dengan  munculnya  sektor  organisasi  non- pemerintah  yang  beragam  dan  aktif.  Kelompok-kelompok  yang  sebelumnya  tertindas,  seperti  pekerja  industri  dan
petani, juga mencoba mengorganisir diri (Aspinall, 2004 ). Dianggap bahwa kekuatan masyarakat sipil inilah yang menjadi pendorong utama jatuhnya rezim Suharto. Lane berpendapat bahwa "Suharto tidak hanya jatuh dari kekuasaan  - dia didorong  oleh  gerakan  masyarakat  dan  gerakan  itu  sendiri  terbentuk  melalui  usaha  politik  yang  sulit,  dengan menggerakkan massa orang dalam aksi" (Lane, 2008 ).
Namun, perlu waspada terhadap porsi yang terlalu besar pada dampak masyarakat sipil dalam transisi politik tersebut. Sebagai contoh, kelas menengah dan pekerja – yang dianggap sebagai bagian dari masyarakat sipil – jumlahnya terlalu  kecil,  sehingga  membuat  Indonesia  menjadi  calon  yang  tidak  mungkin  untuk  mengalami  transisi  demokratis (Mackie, 1999 ; Santoso, 1997 ). Sebagaimana dicatat oleh Crouch, harapan umum pada saat itu adalah bahwa "Presiden Soeharto akhirnya akan digantikan oleh seorang jenderal lain yang memimpin rezim yang tidak jauh berbeda dengan Orde Baru" (Crouch, 2010 ). Menariknya, para sarjana yang mengikuti pandangan utama tentang demokratisasi juga tampil inkonsisten dalam hal ini. Misalnya, Aspinall berpendapat bahwa jatuhnya rezim Suharto "mengingatkan pada kemenangan masyarakat sipil di Timur Tengah dan Eropa Tengah tahun 1989", namun juga mencatat bahwa "organisasi mapan yang menjadi bagian dari masyarakat sipil kebanyakan terlalu lemah untuk mengorganisir mobilisasi anti-rezim atau tidak cocok untuk peran ini" (Aspinall, 2004 ). Jadi, perlu dicatat bahwa "kejatuhan rezim Suharto ditentukan bukan begitu banyak oleh proses dalam masyarakat sipil, tetapi oleh proses internal dalam negara". Oleh karena itu, asumsi umum  bahwa  jatuhnya  rezim  Suharto  didorong  oleh  "kekuatan  di  luar  negara"  didasarkan  pada  bukti  yang  lemah (Fukuoka, 2013 ).
Literatur  tentang  oligarki  menantang  fokus  berlebihan  pada  peran  masyarakat  sipil.  Misalnya,  Robison  dan Hadiz berpendapat bahwa akan salah jika kejatuhan Suharto diatribusikan sepenuhnya pada "politik jalanan" (Robinson &  Hadiz, 2004 ).  Winters  setuju  dengan  pandangan  ini  dan  berpendapat  bahwa  "tidak  akurat  untuk  menyebut demonstrasi, protes, dan kerusuhan sebagai gerakan. Tidak ada gerakan matang atau koheren yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, apalagi setelahnya" (Winters, 2011 ). Para sarjana ini menekankan ketegangan yang semakin meningkat di  antara  para  oligarki:  antara  Suharto  dan  sekutu-sekutu  dekatnya  di  satu  sisi,  dan  elite-elite  lain  yang  kurang diuntungkan  di  sisi  lain.  Meskipun  tidak  sepenuhnya  mengabaikan  dampak  mobilisasi  sosial,  Robison  dan  Hadiz menyatakan bahwa faktor lain yang sama pentingnya dalam perubahan rezim adalah "pengabaian Suharto oleh elemen- elemen kunci dalam rezimnya pada saat-saat kritis" (Robinson & Hadiz, 2004 ). Setelah krisis ekonomi Asia 1997-1998, sekelompok elite yang mewakili kepentingan oligarki, khususnya menteri-menteri ekonomi dan pemimpin DPR/MPR seperti  Harmoko,  Sjarwan  Hamid,  dan  Abdul  Gafur,  menarik  dukungan  mereka  dari  Suharto  dan  berperan  sebagai kelompok yang mendukung penggulingannya.
Ketika posisi Suharto menjadi rapuh, sebagian dari oligarki yang pernah ia dukung, dan yang pernah ia lindungi dengan tegas dari kondisi bantuan IMF, memutuskan bahwa kelangsungan hidup mereka hanya bisa dijamin dengan bergabung  dalam  rezim  baru  dengan  sekutu-sekutu  baru.  Dengan  kata  lain,  Suharto  menjadi  tidak  lagi  diperlukan (Robison & Hadiz, 2004 ). Winters menekankan faktor endogen dengan melihat bagaimana perilaku semakin kasar dari keluarga Suharto membuat sebagian besar oligarki merasa terasingkan. Dari perspektif oligarki, Winters berpendapat bahwa Suharto menjadi semakin terisolasi, dan saat krisis 1997, "pemisahan yang dalam menggantikan kesatuan dan koherensi di puncak, terutama antara Suharto dan aktor-aktor paling berpengaruh di Indonesia" (Winters, 2011 ). Perlu diingat bahwa banyak dari mereka yang berpindah pihak dari Suharto terhubung, meskipun dengan longgar, dengan Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Mereka merasa terpinggirkan ketika anak-anak Suharto dan para pendukungnya menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan; mereka memiliki kepentingan bersama dalam menggulingkan Suharto. Beberapa di antara mereka memberikan dukungan taktis dan dukungan moral kepada para pengunjuk rasa. Jadi,  mobilisasi  kelompok  sosial  yang  diinterpretasikan  dalam  pandangan  utama  sebagai  gerakan  "kekuatan  rakyat" perlu  dipahami  dalam  konteks  pembelotan  mantan  pendukung  setia  Suharto.  Jika  Suharto  mempertahankan  siklus patronase yang stabil di antara para pendukungnya, maka pembelotan semacam itu akan terbatas (Fukuoka, 2013 ).
Sulit untuk menilai seberapa besar pengaruh dari penyebab eksternal dan endogen dari disunitas elite, namun fokus  pada  disunitas  rezim  ini  penting  karena  menunjukkan  bahwa  rezim  Suharto  memungkinkan  lebih  banyak pluralisme di kalangan elite rezim daripada sebuah rezim diktator standar, dan ada ruang bagi elite rezim yang tidak puas untuk mencari penggulingan 'sultan'. Seperti yang dikatakan Richard Snyder, klaim populer bahwa rezim sultanistik paling rentan terhadap transisi yang dipimpin oleh masyarakat didasarkan pada sekelompok kasus tertentu di mana rezim sultanistik digulingkan oleh revolusi, termasuk rezim sultanistik Shah Mohammad Reza Pahlavi di Iran, Anastasio Somoza Debayle di Nikaragua, dan Fulgencio Batista di Kuba (Snyder, 1998 ). Dengan kata lain, pengabaian kasus-kasus
4 | Ahmad Muhajir & Febriyantika Wulandari
lain  di  mana  elite  rezim  benar-benar  berperan  signifikan  dalam  kejatuhan  rezim  telah  membatasi  pemahaman  kita tentang transisi dari rezim sultanistik, yang dapat berbeda-beda tergantung pada konteks politik lokal.
Literatur  tentang  oligarki  mendukung  pandangan  ini  dengan  menunjukkan  bahwa  kesetiaan  elite  rezim terhadap 'sultan' dapat dipandang sebagai 'variabel'. Memastikan stabilitas rezim membutuhkan mobilisasi dukungan politik  yang  berkelanjutan:  'sultan'  mempertahankan  kekuasaan  dengan  memberikan  keuntungan  pribadi  yang menjamin  loyalitas  para  pengikutnya.  Logika  dari  hal  ini  adalah  bahwa,  setelah  kehilangan  dukungan  dari  'sultan', sebagian dari mantan 'staf rumah tangga' dapat berpaling dari penguasa, mencari perubahan institusional. Yang lebih penting, literatur tentang oligarki menunjukkan bahwa elite rezim berpaling dari Suharto bukan semata-mata karena keyakinan demokratis, tetapi karena pertimbangan akses terhadap patronase. Bentuk transisi politik yang kurang liberal ini, yang didorong oleh proses internal rezim, sering diabaikan dalam literatur utama tentang demokratisasi. Dengan kata  lain,  literatur  tentang  oligarki  menawarkan  wawasan  teoretis  baru  tentang  mode  alternatif  transisi  dari  rezim sultanistik.  Meskipun  spesifikasi  konsep  baru  tersebut  melebihi  cakupan  artikel  ini,  literatur  tentang  oligarki menyarankan bahwa lebih banyak waktu dan upaya perlu diinvestasikan untuk mengeksplorasi implikasi pengalaman Indonesia dalam konteks teoretis yang lebih luas (Fukuoka, 2013 ).
Selain  menyajikan  perspektif  alternatif  tentang  jatuhnya  Suharto,  literatur  tentang  oligarki  mendorong peninjauan ulang tentang sifat demokrasi baru di Indonesia yang telah dikonsolidasikan selama sekitar sepuluh tahun terakhir.  Indonesia  saat  ini  digambarkan  dalam  pandangan  utama  sebagai  sedang  dalam  tahap  konsolidasi,  yang melibatkan  penghapusan  secara  bertahap  ketidakpastian  yang  mengelilingi  transisi.  Pada  tahap  ini,  perkembangan masyarakat sipil dianggap krusial bagi pendirian dan pendalaman demokrasi liberal (Diamond, 1994 ). Literatur tentang oligarki sekali lagi menantang konsepsi demokratisasi ini. Menurut Robison dan Hadiz , jatuhnya rezim Suharto adalah akibat dari langkah-langkah defensif yang diambil oleh para oligarki, yang kepentingannya semakin terancam karena ketidakmampuan  Suharto  mengatasi  krisis  ekonomi  di  Indonesia  (Robinson  &  Hadiz, 2004 ).  Dengan  kata  lain, demokratisasi di Indonesia dapat dipahami sebagai sarana yang penting bagi kelangsungan hidup para oligarki, karena struktur  institusional  Orde  Baru  menjadi  tidak  layak.  Oligarki  ini,  menurut  argumen  tersebut,  berhasil  menguasai reformasi pasca-Suharto dan mengorganisir ulang kepentingan mereka.

## Oligarki dan Transisi Politik
Proses transisi politik dipengaruhi oleh tipe rezim sebelumnya, dan transisi dari rezim sultanistik selalu rumit. Ketika rezim sultanistik digantikan oleh demokrasi, Chehabi dan Linz ( 2000b ) mencatat bahwa "kemungkinan besar demokrasi baru  ini  akan  menampilkan  kecenderungan  klienelisme  yang  kuat,  dengan  para  pemimpin  yang  terpilih  secara demokratis menggunakan sumber daya kantor mereka untuk membangun hubungan patron-klien di seluruh negeri" (Chehabi & Linz, 2000b ). Pengamatan ini sepenuhnya berlaku untuk Indonesia pasca-Suharto. Meskipun pemilu semakin bebas dan adil setelah tahun 1998, kekuasaan tetap menjadi milik segelintir orang, dan sifat klienelisme dalam politik Indonesia menunjukkan lebih banyak kontinuitas daripada perubahan. Mereka yang melihat jatuhnya Suharto sebagai kemenangan oposisi masyarakat sipil kemudian merasa kecewa, karena kejatuhan rezim Orde Baru "tidak diikuti oleh munculnya  gerakan  dan  organisasi  yang  mewakili  kepentingan  kelas  bawah  yang  tetap  terpinggirkan  dari  proses kontestasi politik" (Hadiz, 2003 ).
Namun,  banyak  pengamat  masih  percaya bahwa  demokrasi  memiliki  kapasitas  untuk  mendorong  Indonesia menuju arah demokrasi liberal yang lebih baik. Asumsi dalam pendekatan ini adalah "bahkan demokrasi yang buruk lebih  baik  daripada  pemerintahan  otoriter  atau  kekacauan  karena  kita  dapat  menganggap  bahwa  mereka  mungkin menjalani proses re-ekuilibrium, dan dengan kondisi dan kepemimpinan yang lebih baik, mereka dapat sepenuhnya terkonsolidasi" (Linz, 1997 ). Ide bahwa ada transisi menjadi sesuatu yang selain demokrasi liberal agak hilang dalam diskusi. Seperti yang dicatat oleh Jamie Davidson ( 2009 ), dalam analisis semacam itu, beberapa frasa singkat seperti "kesinambungan yang berubah", "perubahan dan kesinambungan", "hasil campuran", "demokrasi berkualitas rendah", "berusaha  mengatasi",  "kebebasan  namun  defisit  demokratis",  dan  "demokrasi  patronase"  diperkenalkan  untuk menunjukkan kekurangan yang perlu diatasi dalam demokrasi baru Indonesia (Davidson, 2009 ). Istilah-istilah seperti itu hanya  masuk  akal  dalam  hubungannya  dengan  ideal  demokrasi.  Terdapat  penekanan  yang  mencolok  pada  analisis institusi dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi mereka dalam konteks demokrasi. Seperti yang dicatat oleh Garry Rodan dan Kanishka Jayasuriya, hal ini "tidak terlalu berbeda dari masalah teori modernisasi dan transisi sebelumnya yang didasarkan pada asumsi bahwa demokrasi liberal adalah rezim alami yang mendampingi perkembangan ekonomi dan sosial yang maju" (Rodan & Jayasuriya, 2006 ).
Menantang tren populer ini, Robison dan Hadiz menyatakan bahwa pembentukan demokrasi baru di Indonesia sebagian  besar  menjadi  urusan  kepentingan-kepentingan  yang  bersifat  pemangsaan  yang  pada  dasarnya  telah dipelihara  dan  diinkubasi  di  bawah  rezim  lama.  Dengan  perubahan  yang  mencolok,  dikemukakan  bahwa  "oligarki pemerintahan otoriter sekarang menjadi oligarki politik uang yang tersebar dan bingung, karena jaringan patronase dan mekanisme untuk alokasi kekuasaan dan kekayaan publik diatur ulang dalam arena partai dan parlemen yang baru" (Robison dan Hadiz, 2004 ). Dari perspektif ini, transisi politik hanya memfasilitasi reorganisasi hubungan kekuasaan yang telah  diinkubasi  dalam  rezim  Suharto,  daripada  perubahan  mendasar  dari  hubungan  tersebut.  Robison  dan  Hadiz menantang  asumsi  bahwa  keberadaan  institusi  formal  demokrasi  pada  akhirnya  akan  membuka  peluang  baru  bagi kekuatan  pro-demokrasi  yang  sebelumnya  marginal.  Sebaliknya,  mereka  menunjukkan  bahwa  demokratisasi  gagal menghilangkan banyak fitur dasar yang telah menentukan politik Indonesia di bawah rezim lama, sehingga mencegah munculnya kekuatan liberal demokratis yang kohesif dalam era pasca-Suharto (Robinson & Hadiz, 2004 ).
Poinnya  adalah  bahwa  meskipun  demokratisasi  telah  melibatkan  dispersi  kekuasaan  politik,  hal  itu  belum banyak  mempengaruhi  konsentrasi  kekuasaan  material  di  tangan  para  oligarki.  Bahkan,  pengalaman  Indonesia menunjukkan bahwa oligarki adalah kompatibel dengan demokrasi formal. Robison dan Hadiz juga menekankan bahwa pengalaman  Indonesia  dapat  dibandingkan  dengan  Filipina  dan  Thailand  di  mana  para  penguasa  telah  menguasai institusi  formal  demokrasi  untuk  mengejar  pengayaan  pribadi.  Meskipun  argumentasi  mereka  begitu  meyakinkan, Robison dan Hadiz telah meninggalkan satu pertanyaan krusial yang belum terjawab, yaitu, mengapa jatuhnya rezim Suharto  telah  menyebabkan  pengenalan  demokrasi  formal.  Mereka  berpendapat  bahwa  dengan  jatuhnya  Suharto, aparat pemerintahan yang otoriter dan terpusat tidak lagi dapat berkelanjutan karena "hal-hal telah terlalu jauh untuk ini". Namun, tidak ada hubungan mekanis antara reorganisasi kepentingan oligarki dan pengenalan institusi demokrasi (Robinson & Hadiz, 2004 ). Pertanyaan ini telah dijawab oleh beberapa studi selanjutnya dalam literatur tentang oligarki yang menekankan pergeseran keseimbangan kekuasaan di antara oligarki, khususnya dari elite politik-birokrasi ke elite bisnis.

## Demokrasi Oligarkis
Demi perubahan institusi berupa ekspansi politik pemilu, kehadiran aktor yang kepentingannya terlayani dengan fitur institusi  demokrasi  formal  sangat  penting.  Dalam  hal  ini,  beberapa  penelitian  lanjutan  dalam  literatur  oligarki menekankan naiknya elite bisnis yang telah memiliki aset ekonomi independen dari negara namun masih membutuhkan akses ke patronase negara untuk kesuksesan bisnis mereka (Chua, 2008 ; Winters, 2011 ). Meskipun pada era Suharto, kepentingan bisnis diatur oleh elite politik-birokrasi, ekspansi politik pemilu yang mahal telah memfasilitasi naiknya elite bisnis yang dapat menggunakan modal mereka untuk mencari posisi legislatif dan jabatan kabinet yang sebelumnya terbatas.  Menghilangkan  batasan  yang  membatasi  bisnis,  demokratisasi  telah  meningkatkan  otonomi  mereka  dan mengubah hierarki lama dari hubungan negara-bisnis (Chua, 2008 ; Fukuoka, 2012a ; 2012b ). Di Barat, naiknya bisnis independen dianggap telah memfasilitasi munculnya demokrasi liberal (Moore, 1967 ). Di Indonesia, namun, demokrasi liberal tampaknya menjadi salah satu hasil yang paling tidak mungkin, karena banjirnya pengusaha ke arena politik lebih didorong oleh pertimbangan praktis tentang akses ke patronase daripada keyakinan demokratis.
Salah  satu  analisis  sistematis  pertama  tentang  perubahan  hubungan  negara-bisnis  dalam era  pasca-Suharto disajikan oleh Christian Chua ( 2008 ), yang memetakan evolusi bisnis besar Tionghoa di Indonesia. Chua berpendapat bahwa  sementara  kapitalis  Tionghoa  dikuasai  oleh  politikus-birokrat  Orde  Baru,  reformasi  periode  Reformasi  telah memfasilitasi munculnya plutokrasi di Indonesia, meningkatkan posisi mereka dalam hubungannya dengan politikus- birokrat. Ekspansi politik pemilu yang mahal menjadi krusial, karena telah memberikan situasi di mana modal menjadi kebutuhan,  tanpa  yang  mana  pencalonan  untuk  jabatan  politik  tidak  terjangkau.  Dalam  konteks  ini,  bisnis  besar Tionghoa menjadi patron yang paling dicari. Alih-alih menghilang di hadapan reformasi ekonomi neo-liberal, bisnis besar Tionghoa  sekarang  efektif  mengendalikan  masyarakat  melalui  plutokrasi:  "oligarki  di  mana  politikus-birokrat  dan keluarga mereka cenderung mendominasi sekarang digantikan oleh satu yang terdiri dari mode lebih plutokratik – di mana  bisnis  besar  cenderung  memimpin  pertunjukan  dengan  lebih  terang-terangan"  (Chua, 2008 ).  Meskipun  poin utama Chua bahwa para taipan Tionghoa telah menjadi peserta biasa dalam politik dapat diperdebatkan (Tomsa, 2008 ), poinnya mengenai kelangsungan hidup para taipan Tionghoa sedikit terlalu berlebihan. Meskipun demikian, Chua tentu benar  dalam menekankan  bahwa  dalam  Indonesia pasca-Suharto, uang  adalah  sumber  paling  vital dan  hal ini  telah memberi bisnis kesempatan strategis baru (Fukuoka, 2013 ).

## 6 | Ahmad Muhajir & Febriyantika Wulandari
Winters  berpendapat  dengan  cara  yang  sama  bahwa  demokratisasi  telah  mengendurkan  kontrol  yang dikenakan Suharto pada oligarki. "Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia" (Winters, 2011 ), "politiknya lebih didominasi oleh oligarki daripada oleh elite yang terbelah". Meskipun definisi Winters tentang oligarki tidak harus terbatas pada elite bisnis, fokusnya pada "aktor yang dapat menggunakan sumber daya material dengan efek ekonomi penting" selaras dengan Chua. Perbedaan besar, bagaimanapun, adalah fokus penelitian Winters pada oligarki pribumi, bukan Tionghoa. Menurut Winters, oligarki Tionghoa lebih dibatasi daripada rekan pribuminya dalam cara mereka dapat menggunakan kekuatan material mereka. Sebagai gantinya, "pengucilan oligarki Tionghoa dari jabatan tinggi negara dan  partai  memberikan  kepada  oligarki  pribumi  lebih  banyak  peluang  penggunaan  dana  mereka"  (Winters, 2011 ). Meskipun  oligarki  pribumi  mengendalikan  kekayaan  lebih  kecil  daripada  rekan  Tionghoa  mereka,  mereka  "memiliki monopoli pada peluang untuk melengkapi kekuatan materi mereka dengan dana yang dicuri langsung dari lembaga- lembaga  negara"  (Winters, 2011 ).  Keseimbangan  kekuasaan  dalam  oligarki  Indonesia  berubah  drastis  setelah  tahun 1998, karena pengangkatan Suharto meningkatkan kekuasaan oligarki pribumi (Fukuoka, 2013 ).
Meskipun  ada  perbedaan  pendapat  tentang  sejauh  mana  elite  bisnis  Tionghoa  telah  menjadi  peserta  biasa dalam demokrasi baru Indonesia, baik Chua maupun Winters setuju bahwa banjirnya pengusaha ke arena politik lebih didorong oleh pertimbangan praktis tentang akses ke patronase daripada komitmen terhadap ideologi atau kebijakan tertentu. Faktanya, sulit untuk mengidentifikasi kenaikan kekuatan-kekuatan reformis berdasarkan platform kebijakan atau ideologi yang berbeda dalam proses pemilu. Sebagai gantinya, pemilu dilakukan antara pusat-pusat kepentingan yang sama-sama memperebutkan sumber daya yang sulit dibedakan dalam hal kebijakan. Hampir semua partai politik yang  bersaing  dalam  pemilu  ambigu  tentang  agenda  reformasi  masing-masing.  Seperti  yang  dikemukakan  Stephen Sherlock, tidak mungkin menentukan posisi partai dalam pernyataan filosofi, ideologi, atau kebijakan yang rinci karena 'tidak  ada'.  Meskipun  banyak  partai  mengajukan  'program  pertempuran'  setelah  pembentukan  atau  perombakan mereka pada tahun 1998, program-program tersebut 'tidak berisi apa-apa yang benar-benar membedakan mereka dari pesaing mereka dan tidak ada perubahan yang dibuat pada mereka sejak saat itu' (Sherlock, 2004 ). Sebaliknya, yang menjadi  perhatian  partai  politik  adalah  posisi  Kabinet  dan  kursi  di  komisi  parlemen,  melalui  mana  mereka  dapat mengeksploitasi kapasitas distribusi partikularistik negara.
Hal  ini  bukan  untuk  menyatakan  bahwa  faktor  ideologis,  termasuk  agama,  tidak  relevan  lagi  dalam  politik Indonesia.  Analisis  Dwight  King  tentang  pemilu  1999  mengungkapkan  bahwa  perpecahan  sosial-agama  pada  tahun 1950-an tetap menjadi pengaruh kuat dalam sistem partai Indonesia pasca-Suharto (King, 2003 ). Demikian pula, dalam melihat pemilu 2004, Anies Baswedan menyatakan bahwa perpindahan pemilih terjadi hampir secara eksklusif dalam blok-blok sosial-agama besar. Sulit untuk menolak relevansi yang terus-menerus dari aliran-aliran dalam menganalisis sistem partai (Baswedan, 2004 ). Namun, ada bahaya dalam sekadar mentransfer kerangka analisis tahun 1950-an ke dalam  politik  Indonesia  kontemporer  karena  telah  ada  beberapa  perubahan  signifikan  yang  tidak  dapat  dijangkau melalui  lensa  aliran-aliran.  Faktanya,  beberapa  sarjana  menunjukkan  berkurangnya  relevansi  ideologi  dalam  politik partai  Indonesia  (Mietzner, 2008 ;  Tomsa, 2008 ;  Ufen, 2006 ).  Andreas  Ufen  mengatakan  bahwa  "politik  aliran  telah kehilangan banyak dari signifikansinya" di mana elite berkuasa dan kaya menggunakan partai sebagai kendaraan pribadi mereka untuk tujuan meraih keuntungan (Ufen, 2006 ). Literatur oligarki sejalan dengan pandangan ini bahwa politik Indonesia saat ini semakin didorong oleh logika politik uang (Fukuoka, 2013 ).
Seperti  yang  dicatat  Hadiz,  sekarang menjadi  diterima  secara  luas  bahwa "calon-calon untuk  jabatan  politik perlu memberikan pembayaran besar kepada pejabat partai di berbagai tingkat" untuk memastikan pencalonan. Dalam pemilu 2004, misalnya, PDI-P membebankan individu antara Rp200.000.000 hingga Rp300.000.000 untuk dimasukkan dalam daftar resmi calon untuk kursi parlemen provinsi dan Rp400.000.000 untuk kursi parlemen nasional (Hadiz, 2010 ). Ada  banyak  kesempatan  ketika  calon  dipilih  semata-mata  berdasarkan  kekayaan  finansial  mereka.  Hal  ini  berbeda dengan  tahun  1950-an,  ketika  partai-partai  Indonesia  lebih  terlibat  dalam  perdebatan  ideologis  dan  kebijakan  serta lebih sedikit bergantung pada uang dan intimidasi fisik (Fealy, 2001 ). Penting untuk diingat bahwa pemilu pada tahun 1955 ditandai oleh "betapa sedikitnya penekanan pada uang" (Anderson, 1996 ).
Naiknya oligarki sejalan dengan semakin eksklusifnya proses pemilu. Karena uang kini memainkan peran krusial dalam pemilu, proses pemilu telah menciptakan 'bias bisnis' yang efektif  memarginalkan pemimpin masyarakat sipil yang memiliki potensi menjadi politisi efektif namun kurang memiliki sarana keuangan untuk mengikuti pemilu yang semakin mahal. Akibatnya, rakyat biasa terus dihalangi dari berperan penting dalam cara negara ini dikelola. Dalam demokrasi baru Indonesia, persaingan pemilu menjadi sarana utama bagi oligarki untuk mendapatkan akses ke mesin negara  dan  membagi-bagi  rampasan  di  antara  mereka.  Menurut  Winters,  ketahanan  oligarki  dalam  era  demokrasi
bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena "tidak ada pembatas yang hampir dibangun ke dalam demokrasi pemilu yang dapat secara efektif membatasi bentuk-bentuk kekuatan material yang digunakan oleh oligarki" (Winters, 2011 ).
Secara  keseluruhan,  dinamika  politik  Indonesia  saat  ini  tidak  dapat  dipahami  tanpa  mengacu  pada  oligarki, terutama elite bisnis yang telah membangun aset ekonomi independen dari negara. Lebih penting lagi, intensifikasi politik  uang  dan  marginalisasi  kepentingan masyarakat  sipil akibatnya  bukanlah gejala  tumbuhnya  demokrasi  liberal yang belum dewasa. Seperti yang diuraikan oleh Robison dan Hadiz, mereka mendasari logika 'sesuatu yang lain' yang semakin tertanam. Jika ada kesimpulan umum yang bisa diambil dari karya-karya yang ditinjau dalam artikel ini, maka 'sesuatu yang lain' ini mungkin merupakan bentuk 'demokrasi oligarkis'. Ini adalah sistem yang ditandai oleh sinergi antara oligarki dan demokrasi formal (bukan substantif). Di Indonesia, oligarki tidak  berhasil diatasi oleh demokrasi; sebaliknya, institusi formal demokrasi diambil alih oleh oligarki untuk selanjutnya mengeksploitasi kapasitas distribusi partikularistik negara patrimonial (Robinson & Hadiz, 2004 ).
Dalam konteks ini, stabilitas politik Indonesia sangat tergantung pada peredaran patronase yang stabil di antara elite-elite oligarki. Presiden keenam dan sekarang, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terbukti sangat mahir dalam hal ini. Sementara mengklaim untuk mengatasi masalah-masalah mendesak yang dihadapi negara, seperti pemberantasan korupsi,  pemerintahan  SBY  tidak  pernah  mengejar  reformasi  radikal  yang  akan  menggoyahkan  proses  akumulasi kekayaan oleh oligarki. Meskipun beberapa teknokrat terkemuka yang berkomitmen untuk reformasi ekonomi liberal, seperti  Sri  Mulyani  Indrawati  dan  Marie  Pangestu,  diangkat  ke  posisi  strategis  (Menteri  Keuangan  dan  Menteri Perdagangan, masing-masing), mereka selalu diabaikan ketika reformasi mereka mengancam kepentingan oligarki. SBY tampaknya menyadari bahwa kegagalan untuk tetap memperhatikan kepentingan oligarki berakibat serius, seperti yang ditunjukkan  oleh  presiden  keempat,  Abdurrahman  Wahid,  yang  perilakunya  yang  tidak  menentu  menggoyahkan kepentingan oligarki, yang kemudian menyebabkan pemakzulannya (Slater, 2004 ).
Akhirnya, dengan fokusnya pada hubungan kekuasaan dalam politik Indonesia saat ini, literatur oligarki dengan jelas  menolak  gagasan  bahwa  'tata  kelola  yang  baik'  dapat  dicapai  melalui  implementasi  bentuk  dan  kecepatan reformasi  institusi  yang  paling  tepat,  yang  umum  di  antara  komunitas  pendonor  internasional.  Memang,  Hadiz mengkritik pandangan yang dipolitisasi tentang reformasi tata kelola dan sebaliknya menyarankan bahwa 'pembuatan kebijakan  secara  fundamental  dibentuk  oleh  persaingan  antara  kepentingan  yang  bersaing,  hasilnya  sangat mencerminkan mode distribusi kekuatan dalam negara dan masyarakat'. Negara patrimonial Indonesia tidak mungkin mendorong kekuatan sosial pro-demokrasi baru yang mampu mendorong perubahan dari dalam. Pertama, ada sedikit insentif  bagi  oligarki  untuk  mendorong  pemerintahan  yang  lebih  liberal.  Selain  itu,  belum  ada  kekuatan  sosial pengimbang lain yang muncul untuk menantang dominasi oligarki yang telah berlangsung lama (Hadiz, 2010 ). Dilihat dari sudut pandang ini, kemungkinan peralihan menuju demokrasi liberal yang berarti tidak mungkin terjadi. Sebagai gantinya, kita kemungkinan akan melihat konsolidasi lebih lanjut dari demokrasi oligarkis di mana kekuatan masyarakat sipil terus mengalami marginalisasi. Dalam konteks ini, kemungkinan reformasi yang disponsori oleh donor internasional akan terus menghasilkan hasil yang mengecewakan.

## Kemunduran Demokrasi Indonesia(?)
Indonesia  mengalami  transisi  dari  sistem  politik  otoriter  menjadi  demokratis,  yang  pada  awalnya  menunjukkan perkembangan menuju konsolidasi demokrasi. Namun, dalam perjalanan proses tersebut, terjadi banyak masalah yang mempengaruhi  kualitas  demokrasi  di  negara  ini.  Salah  satu  isu  krusial  adalah  korupsi  yang  merajalela  di  Indonesia. Korupsi telah merongrong fondasi demokrasi dengan cara menggerus prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.  Praktik  korupsi  ini  memperkuat bentuk  demokrasi  patrimonial,  di  mana  kelompok-kelompok tertentu, termasuk elite politik dan bisnis, menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk kepentingan pribadi dan kelompok,  daripada  untuk  kepentingan  publik.  Webber  berargumen  bahwa  Indonesia  telah  bertransisi  dari  sistem politik otoriter menjadi demokratis, mengembangkan banyak atribut dari konsolidasi demokrasi, tetapi korupsi yang merajalela telah menyebabkan demokrasi patrimonial dengan hukum yang lemah dan kapasitas pemerintahan terbatas; namun, ada tanda-tanda pertumbuhan bahwa persaingan pemilu akan mendorong demokrasi Indonesia ke arah yang lebih liberal (Webber, 2006 ).
Dampak buruk korupsi ini juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi demokrasi. Rasa ketidakpuasan  dan  ketidakpercayaan  ini  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik,  mengurangi legitimasi  demokrasi,  dan  berpotensi  menciptakan  ketidakstabilan  politik  bahkan  resesi  demokratisasi.  Menurut Warburton  &  Aspinall,  Indonesia  adalah  sebuah  demokrasi  yang  kurang  liberal,  dan  berargumen  bahwa  sejumlah
kekuatan  struktural,  agensial,  dan  popular  telah  menyebabkan  penurunan  bertahap  dalam  kualitas  demokrasi (Warburton  &  Aspinall, 2008 ).  Lebih  lanjut  menurut  Hadiz,  Indonesia  sejak  2017  telah  mengalami  kemunduran demokrasi  yang  unik  akibat mainstream -nya  moralitas  Islam  konservatif  dan  hiper-nasionalisme  reaksioner  dalam wacana  politik,  yang  kemungkinan  akan  terus  berlanjut  dan  menonjolkan  fitur  iliberal  (semu)  dalam  demokrasi Indonesia (Hadiz, 2017 ). Thomas P. Power secara gamblang mengklaim bahwa sejak era Presiden Joko Widodo, telah terjadi penurunan kualitas demokrasi Indonesia, terkait dengan terus berkembangnya dan melegitimasi paham politik Islam  konservatif  dan  anti-pluralistik;  manipulasi  partai  terhadap  institusi  negara  kunci;  serta  semakin  terbukanya represi dan pembungkaman terhadap oposisi politik. Menurutnya hal ini adalah sebuah resesi demokrasi yang nyata (Power, 2018 ).  Aspinall  dan  Warburton  menambahi  bahwa  meskipun  Indonesia  telah  diakui  memiliki  stabilitas demokrasi selama dekade terakhir, ada tanda-tanda baru tentang kerapuhan dan kemungkinan kemerosotan demokrasi di masa depan, seperti munculnya politik populistik yang xenophobia dan reaksioner, serta arah iliberal dalam regulasi kebebasan sipil (Aspinall & Warburton, 2018 ).
Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah  dan  elite  politik.  Masyarakat  harus  berjuang  untuk  nilai-nilai  demokrasi, memerangi korupsi, dan berperan aktif dalam pembentukan kebijakan publik. Selain itu, perlu diakui bahwa Indonesia adalah sebuah demokrasi yang kurang liberal, dan perlu diwaspadai kemungkinan adanya penurunan bertahap dalam kualitas demokrasi. Isu-isu seperti mainstream -nya moralitas Islam konservatif dan hiper-nasionalisme reaksioner, serta arah illiberal dalam regulasi kebebasan sipil, harus diatasi secara kritis dan tanpa kompromi untuk mencapai demokrasi yang sejati dan berkualitas di Indonesia.

## SIMPULAN
Artikel  ini  telah  meninjau  literatur  tentang  oligarki  di  Indonesia  khususnya  riset  Yuki  Fukuoka  yang  menawarkan interpretasi yang berbeda tentang transisi politik Indonesia. Berbeda dengan pandangan umum, riset ini tidak melihat transisi politik di Indonesia sebagai perjalanan menuju demokrasi liberal. Sebaliknya, literatur oligarki menempatkan Indonesia saat ini dalam konteks konsolidasi tipe demokrasi yang iliberal: demokrasi oligarkis. Literatur oligarki juga menantang interpretasi liberal umum tentang kejatuhan rezim Suharto karena menekankan pentingnya ketegangan dalam rezim sebagai faktor yang  berkontribusi pada kejatuhan tersebut. Fokus pada proses internal rezim ini belum menerima perhatian yang cukup dalam literatur demokratisasi umum, di mana rezim sultanistik dianggap paling rentan terhadap transisi yang dipimpin oleh masyarakat. Oleh karena itu, implikasi dari pengalaman Indonesia harus dijelajahi dalam perdebatan teoretis yang lebih luas, yang dapat mengarah pada spesifikasi mode baru dari transisi dari rezim sultanistik. Indonesia telah mengalami transisi dari sistem politik otoriter menjadi demokratis, namun proses tersebut tidak sepenuhnya membawa konsolidasi demokrasi yang sejati. Masalah-masalah seperti korupsi yang merajalela telah menggerus kualitas demokrasi dengan mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini telah memperkuat bentuk demokrasi patrimonial di mana elite politik dan bisnis menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik. Webber menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah demokrasi yang kurang liberal dan perlu melakukan langkah-langkah kritis untuk mengatasi potensi penurunan kualitas demokrasi. Upaya melawan isu-isu seperti konservatisme Islam, reaksioner hiper-nasionalisme, dan arah illiberal dalam regulasi kebebasan sipil harus dijalankan tanpa kompromi untuk mencapai demokrasi yang kuat dan berdaya.

## REFERENSI
Anderson, B. (1996). Elections and Participation in Three Southeast Asian Countries. In R. H. Taylor (Ed.), The Politics of Elections in Southeast Asia (pp. 12 – 33). Cambridge: Cambridge University Press.
Aspinall, E. (2004). Indonesia: Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough. In M. Alagappa (Ed.), Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space (pp. 61 – 96). Stanford, CA: Stanford University Press. Aspinall, E. (2005). Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia . Stanford CA: Stanford University Press.
Aspinall, E., & Warburton, E. (2018). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017) . https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.1 . Baswedan, A. (2004). Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004. Analisis CSIS , 33 (2), 173 – 89. Bratton, M., & Van de Walle, N. (1994). Neopatrimonial Regimes and Political Transition in Africa. World Politics , 46 (4), 453 – 89. https://doi.org/10.2307/2950715 . Case, W. (2002). Politics in Southeast Asia: Democracy or Less . London: Routledge Curzon.
Chehabi, H. E., & Linz, J. J. (2000a). A Theory of Sultanism 1: A Type of Nondemocratic Rule. In H. E. Chehabi & J. J. Linz (Eds.), Sultanistic Regimes (pp. 3 – 25). Baltimore MD: Johns Hopkins University Press. Chehabi, H. E., & Linz, J. J. (2000b). A Theory of Sultanism 2: Genesis and Demise of Sultanistic Regimes. In H. E.
Chehabi & J. J. Linz (Eds.), Sultanistic Regimes (pp. 26 – 49). Baltimore MD: Johns Hopkins University Press. Chua, C. (2008). Chinese Big Business in Indonesia: The State of Capital . London: Routledge. Crouch, H. (2010). Political Reform in Indonesia after Soeharto . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Davidson, J. (2009). Dilemmas of Democratic Consolidation in Indonesia. The Pacific Review , 22 (3), 293 – 310. https://doi.org/10.1080/09512740903068354 . Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. Journal of Democracy , 5 (3), 4 – 17. Fealy, C. (2001). Parties and Parliament: Serving Whose Interest? In G. Lloyd & S. Smith (Eds.), Indonesia Today: Challenges of History (pp. 97 – 111). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Fukuoka, Y. (2012a). Politics, Business, and the State in Post-Suharto Indonesia. Contemporary Southeast Asia , 34 (1),
80 – 100. http://dx.doi.org/10.1355/cs34-1d . Fukuoka, Y. (2012b ). Indonesia’s “Democratic Transition” Revisited: A Clientelist Model of Political Transition. Democratization , 20 (6), 991-1013. https://doi.org/10.1080/13510347.2012.669894 . Fukuoka, Y. (2013). Oligarchy and Democracy in Post-Suharto Indonesia. Political Studies Review , 11 (1), 52 – 64. https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00286.x .
Hadiz, V. R. (2003). Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So-Called Democratic Transition. The Pacific Review , 16 (4), 591 – 611. https://doi.org/10.1080/0951274032000132272 . Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian Perspective . Stanford CA: Stanford University Press.
Hadiz, V. (2017). Indonesia’s Year of Democratic Setbacks: Towards a New Pha se of Deepening Illiberalism?. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 53 , 261-278. https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311 . Hefner, R. (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia . Princeton NJ: Princeton University Press. King, Y. D. (2003). Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia . Westport CT: Praeger.
Lane, M. (2008). Unfinished Nation: Indonesia Before and After Suharto . London: Verso.
Linz, J. J. (1997). Some Thoughts on the Victory and Future of Democracy. In A. Hadenius (Ed.), Democracy’s Victory and Crisis (pp. 404 – 426). Cambridge: Cambridge University Press. Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-communist Europe . Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.
Mackie, J. (1999). Indonesia: Economic Growth and Depoliticization. In J. W. Morley (Ed.), Driven by Growth: Political Change in the Asia-Pacific Region (pp. 123 – 141). Armonk NY: M. E. Sharpe.
Mietzner, M. (2008). Comparing Indonesia’s Party Systems of the 1950s and the Post -Suharto Era: From Centrifugal to Centripetal Inter-party Competition. Journal of Southeast Asia Studies , 39 (3), 431 – 53. https://doi.org/10.1017/S0022463408000337 . Mietzner, M. (2012). Indonesia’s Democratic Stagnation: Anti -reformist Elites and Resilient Civil Society. Democratization , 19 (2), 209 – 229. https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620 . Moore, B. (1967). The Social Origins of Dictatorship and Democracy . Boston MA: Beacon Press. Power, T.P. (2018). Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54 (3), 307-338. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918 . Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge Curzon.
Rodan, G., & Jayasuriya, K. (2006). Conflict and the New Political Participation in Southeast Asia. Murdoch University Asia Research Centre Working Pape r, 129, 1 – 21.
https://www.researchgate.net/publication/228933057_Conflict_and_the_New_Political_Participation_in_Sout heast_Asia
Rueschemeyer, D., Stephens, E. H., & Stephens, J. D. (1992). Capitalist Development and Democracy . Chicago IL: University of Chicago Press.
Santoso, A. (1997). Democratization: The Case of Indonesia’s New Order. In A. Laothamatas (Ed.), Democratization in Southeast and East Asia (pp. 21 – 45). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Sherlock, S. (2004). The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand for . Centre for Democratic Institutions, Australian National University.
Slater, D. (2004). Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition.
Indonesia , 78 , 61 – 92. Retrieved from https://hdl.handle.net/1813/54328 .

## 10 | Ahmad Muhajir & Febriyantika Wulandari
Slater, D. (2008). Democracy and Dictatorship Do Not Float Freely: Structural Sources of Political Regimes in Southeast Asia. In E. M. Kuhonta, D. Slater, & T. Vu (Eds.), Southeast Asia in Political Science: Theory, Region, and Qualitative Analysis (pp. 55 – 79). Stanford CA: Stanford University Press.
Snyder, R. (1998). Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist Perspectives. In H. E. Chehabi & J. J. Linz (Eds.), Sultanistic Regimes (pp. 49 – 84). Baltimore MD: Johns Hopkins University Press. Tomsa, D. (2008). Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era . London: Routledge. Ufen, A. (2006). Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and Philippinisation. GIGA Working Papers 37 . Retrieved from https://ideas.repec.org/p/zbw/gigawp/37.html . Uhlin, A. (1997). Indone sia and the ‘Third Wave of Democratisation’ . New York: St Martin’s Press. Warburton, E., & Aspinall, E. (2018). Explaining Indonesia’s Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs , 41 , 255-258. https://doi.org/10.1355/cs41-2k .
Webber, D. (2006). A consolidated patrimonial democracy? Democratization in post-Suharto Indonesia.
Democratization , 13 (3), 396-420. https://doi.org/10.1080/13510340600579284 .
White, G. (2004). Civil Society, Democratization and Development: Clearing the Analytical Ground. In P. Burnell & P. Calvert (Eds.), Civil Society in Democratization (pp. 6 – 21). London: Frank Class. Winters, J. A. (2011). Oligarchy . Cambridge: Cambridge University Press.
© Ahmad Muhajir & Febriyantika Wulandari, 2023