Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154

## MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN “PUBLIC MEC HANISM APPROACH” PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  DAERAH  DI KABUPATEN GORONTALO
Rustam Tohopi * , Yakob Noho Nani, Yanti Aneta Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman 06 Kota Gorontalo, 96128

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  the  stages  and  mechanisms  of  the formulation  of  development  planning  policies.  In  the  planning  stages  and mechanisms, a more in-depth analysis of the process of public involvement in each approach used in the implementation of the development planning system will be examined. Research data collection was carried out through an in-depth interview process with 30 informants at the Regional Development Planning Agency  of  Gorontalo  Regency  Based  on  the  research  results,  increasing  the effectiveness  of  Regional  Development  planning  through  the  Public Participation Approach or through the Public Mechanism Approach (PM-A). The Public Mechanism Approach emphasizes the importance of the Public Test stage in the formulation of regional development planning policies. This stage is carried out for the achievement of policy objectives in accordance with the exact target. In order not to cause proposals for development programs that are outside the jointly determined planning.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  tahapan  dan mekanisme  formulasi  kebijakan  perencanaan  pembangunan.  Dalam tahapan  dan  mekanisme  perencanaan  akan  ditelaah  secara  lebih mendalam  tentang  proses  pelibatan  publik  dalam  setiap  pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui proses wawancara  secara  mendalam  terhadap  30  informan  pada  Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Gorontalo.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peningkatan  efektivitas  perencanaan Pembangunan  Daerah  melalui  Pendekatan  Partisipasi  Publik  atau melalui Public  Mechanism  Approach (PM-A).  Pendekatan Public Mechanism  Approach lebih  menekankan  pada  pentingnya  tahapan  Uji Publik  dalam  perumusan  kebijakan  perencanaan  pembangunan daerah.  Tahapan  ini  dilakukan  untuk  pencapaian  tujuan  kebijakan sesuai  dengan  sasaran  secara  tepat.  Agar  tidak  menimbulkan  usulan program pembangunan yang diluar perencanaan yang telah ditetapkan bersama.
Kata  kunci :  Model  perumusan  kebijakan,  mekanisme  uji  publik, perencanaan pembangunan
Keywords: policy  formulation  model,  public test  mechanism,  development planning
Article history: Submission October 06 2021 Revised October 20 2021 Accepted November 05 2021 Published December 01 2021
*Corresponding author Email: rustam@ung.ac.id
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan nasiona ( Sasana, H, 2009 ; Nurana, A. C, 2012; Dewanta, A. S, 2016) . Kesenjangan sosial telah terjadi akibat sistem birokrasi dan perencanan yang dijalankan secara sentralistik sehingga  menyebabkan  output  perencanaan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat  pada  seluruh  sektor  pembangunan.    Pentingnya  pelaksnaan perencanana  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  dan  kepentingan  publik  adalah  aspek penting dalam mengatasi berbagai persoalan sosial secara efektif ( Setianingsih, B, (2015) . Untuk mengatasi hal tersebut maka perumusan kebijakan publik  memerlukan sebuah proses  yang  benar-benar  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Perencanaan  menurut Artur  W  Lewis  (1963)  dalam  Sjafrizal  (2014:24)  mendefinisikan  perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijksanaan dan program pembangunan untuk merangsang  masyarakat  dan  swasta  untuk  menggunakan  sumberdaya  yang  tersedia secara lebih produktif.
Beberapa  definisi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perenanaan pembangunan  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  pendekatan  yaitu  (1)  pendekatan proses, bahwa kegiatan adalah merupakan kegiatan yang mengadung tahapan-tahapan sebagai  cara  atau  metode  dalam  untuk  pencapaian  tujuan  sebagaimana  pemahaman yang  disampaikan  oleh  (2)  pendekatan  nilai,  yakni  penyusunan  perencanaan pembangunan  mengandung  nilai-nilai  sebagai  tujuan  dan  sasaran  yang  akan  dicapai dalam periode tertentu, (3) pendekatan kelembagaan, bahwa pelaksanaan perencanaan juga  perlu  mempertimbangkan  kemampuan  dan  sumberdaya  pelaksana  agar  dalam pelaksanaanya  dapat  dijalankan  secara  realistis  (4)  Pendekatan  strategis,  bahwa perencanaan adalah merupakan langkah-langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat  berdasarkan  skala  perioritas  pemenuhannya,  (5)  pendekatan  partisipatif, melibatkan  swasta  dan  masyarakat  dalam  meningkatkan  penggunaan  sumberdaya secara  produktif  sebagaimana  pandang  (Lewis,  1965),  (6)  pendekatan  sistem,  bahwa perencanaan adalah mencakup bidang kehidupan yang luas dan bersifat komprehensi dan  satu  sama  lain  saling  bersentuhan,  yang  semuanya  bermuara  pada  upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. (7) Pendekatan politis, bahwa proses perencanaan agar dapat diterima dan bersifat mengikat secara umum maka perlu ditetapkan dalam sebuah regulasi sesuai dengan tingkatan pemberlakuan, Sjafrizal (2014).
Secara  empiris  tahapan  perencanaan  pembangunan  dilakukan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  25  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional. Adapun  tahapan-tahapan  perencanaan  sebagai  berikut:  :  (1)  Bahwa  pelaksanaan pembangunan  daerah  diarahkan  dalam  rangka  untuk  mencapai  Visi  dan  Misi  yang ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM),  (2)  Dokumen Rencana Strategis Daerah dan masing-masing organisasi perangkat daerah; (3) dokumen
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
perencanaan pembangunan melalui Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musren); (4) penyusunan KUA (5) Penyusunan PPAS; (6) Penyusunan RAPD dan (7) penetapan APBD
Model perencanaan pembangunan daerah dilakukan dalam sistem perencanaan pembangunan  nasioanl  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Persoalan mendasar yang biasanya terjadi adalah pada  sinergitas  program  antara  kepentingan  makro  kepentingan    skala  pemerintahan daerah  dan  kepentingan  mikro  dalam  skala  kebutuhan  masyarakat.    Sinergitas  juga harus dapat dilakukan secara vertikal  antara  pusat dan pemerintah daerah. Merujuk pada indikator makro perekonomian Kabupaten Gorontalo maka dapat dilihat adanya stagnasi  baik  dari  aspek  pertumubuhan  ekonomi  maupun  dari  peningkatan  PDRB daerah  sehingga  dampak  terhadap  pengentasan  kemiskinan  daerah  juga  belum menunjukan  adanya  keberhasilan  yang  signifikan.  Adapun  perkembangan  PDRB Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :
Tabel 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Gorontalo Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2016 9, 994,000 7 362,400 2017 10 884,700 7 862,000 2018 11 834,500 8 349,300 2019 12 880,800 8 868,700 2020 13 047,100 8 867,600

## Sumber: Kabupaten Gorontalo, 2021
Peningkatan  PDRB  tersebut  diatas  dapat  disebabkan  oleh  adanya  peningkatan produktifitas  masyarakat.  Secara  makro,  Peningkatan    PDRB  juga  dapat  disebabkan  oleh adanya peningkatan penduduk yang dapat mempengaruhi tingkat komsumsi masyarakat. Akan  tetapi  peningkatan  PDRB  tersebut  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi signifikan justru pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi secara mendalam dan mengalami  penurunan  pada  tahun  2019,  hal  tersebut  ditunjukan  pada  gambar  sebagai berikut:
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2021
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
Peningkatan PDRB yang tidak disertai peningkatan pertumbuhan ekonomi secara proporsional  dapat  menunjukan  trend  bahwa  peningkatan  PDRB  tersebut  dapat disebabkan  oleh  peningkatan  konsumsi  lebih  mendominasi  dari  pada  peningkatan produktifitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 pertumbuhan hanya 6.62%,  angka  tersebut    mengalami  peningkatan  pada  tahun  2017  sebesar  6.78  dan megnalami  penurunan  pada  tahun  2018  sebesar  6.20%  sedangkan  tahun  2019  hnaya meningkat sebesar 002% menjadi 6.22%.
Peningkatan  PDRD  yang  ditopang  oleh  peningkatan  konsumsi  masyarakat sebagai  dampak  dari  peningkatan  pertumbuhan  penduduk  secara  kualitatif  tidak berdampak pada proses perbaikan ekonomi masyarakat, terutama yang hidup dibawah garis  kemiskinan.  Berdasarkan  data  kemiskinan  Kabupaten  Gorontalo  menunjukan bahwa  penurunan  angka  kemikinan  dengan  peningkatan  PDRB  dan  pertumbuhan ekonomi belum berdampak secara signifikan sebagaimana tampak sebagai berikut :

## Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, 2021
Berdasarkan  data  tersebut  diatas  maka  Peningkatan  PDRB  yang  meningkat pertahunnya  diatas  rata-rata  10%  akan  tetapi  peningkatan  tersebut  hanya  mampu menurunkan angka kemikinan hanya rata-rata diatas  0.6%, menunjukan bahwa kualitas peningkatan  ekonomi  daerah  terutama  dari  indikator  makro  ekonomi  belum  secara signifikan dapat mengatasi angka kemiskinan. Dengan demikian maka kinerja ekonomi makro secara ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang serius terutama dalam proses pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  secara  tepat  dan  sinergi dengan  kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara mendasar.
Beberapa  uraian  tersebut,  maka  secara  makro  dapat  dilihat  bahwa  prorses peningkatan  pelayanan  publik  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  belum berjalan  sebagaimana  diharapkan.  Sementara  itu  secara  empiris  juga  berdasarkan penuturan beberapa informan tentang proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan sebagaimana dalam Undang-
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yakni dengan proses pelibatan masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbangda.
Beberapa  pencapaian  keberhasilan  pembangunan  seperti  pada  tabel  diatas, menunjukan bahwa pelaksanaan pembangunan belum  secara maksimal dilaksanakan. Dari  obeservasi  yang  dilakukan  persoalan  utama  yang  seringkali  dikeluhkan  oleh masyarakat adalah pada aspek pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan melalui perumusan program perencanaan pembangunan.
Rendahnya kualitas perencanaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; (1) Rendahnya  kapasistas  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  sistem  perencanaan pembangunan daerah (Krisnanto, W., & Suryawati, N, 2019) yang disebabkan oleh sering terjadinya  mutasi  pegawai  di  lingkungan  OPD  (2)  rendahnya  partisipasi  publik  yang ditandai dengan perislaku masyarakat yang enggan menghadiri kegiatan Musrenbangda (Djoeffan,  S.  H,  2002;  Suroso,  H.,  Hakim,  A.,  &  Noor,  I.  2014;  Kurnia,  R.  S,  2017. Pendekatan  perencanan  masih  bersifat  top  down  dengan  pendekatan  penerapan birokrasi secara ketat melalui aturan-aturan
Hasil  penelitian  oleh  Setianingsih,  Setyowati  &  Siswidiyanto  (2015)  dijelaskan bahwa  perencanaan  pembangunan  daerah  merupakan  pedoman  pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan  atau  satuan  kerja  yang  baik  serta  adanya  sistem  informasi  yang  mendukung. Aplikasi berbasis sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah  adalah  Simrenda.  Keberadaan  Simrenda  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah,  sehingga  realisasi  pembangunan  dapat tercapai secara optimal.
Selanjutnya  hasil  penelitian  oleh  Nasution  A,  (2007)  dengan  judul  Perencanaan Partisipatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  Musrengbang  RPJMD lebih  banyak  dilakukan  secara  formalitas  dan  tidak  semua  komponen  stakeholders dilibatkan dalam pelaksanaan Musrengbang tersebut. Sedangkan penelitian oleh Ra'is, Setyawan,  Dimus  (2020).  dengan  judul Efektivitas  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kota  Batu.  Hasil  penelitian  perencanaan  pembangunan  daerah  di  Kota  Batu  sudah efektif.  Walaupun  begitu,  masih  ada  beberapa  faktor  penghambat  yang  harus diperhatikan  oleh  pemerintah  kota  Batu, yaitu  program  kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan RPJMD atau visi-misi kepala daerah, sistem ditingkat lokal pemerintahan daerah yang  belum  tersinkronisasi  secara  maksimal,  sehingga  proses  input  data  masih  perlu berulang-ulang. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi antar OPD. Oleh sebab itu diperlukan konsistensi dari semua elemen yang terlibat dalam perencanaan. Komitmen dari kepala daerah, kepala OPD dan elemen lain yang terlibat dalam proses perencanaan harus diperkuat.
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
Beberapa  faktor  tersebut  dapat  mempegnaruhi  kualitas  perencanaan pembangunan yang ditandai oleh kurang efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme perumusan kebijakan perencanaan program dan kegaitan pembangunan.
Efektivitas  perencanaan  pembangunan  daerah.  Kurangnya  responsifitas pemerintah dapat mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik, kurangnya motivasi masyarakat  dan  rendahnya  responsibilitas  pemerintah  terhadap  pelaksanaan perencanaan  pembangunan  daerah  dapat  mempengaruhi  efektivitas  perencanaan pembangunan  daerah.  Ketiga  aspek  tersebut  dapat  mempengaruhi  efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendalami  proses  perumusan  kebijakan  perencanaan pembangunan  daerah  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kurangnya  relevansi  perencanaan  pembangunan  dan  pemenuhan  kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk  mendeskripsikan  bagaimana  tahapan  dan  mekanisme  formulasi  kebijakan perencanaan  pembangunan.  Lebih  spesifik  bahwa  dalam  tahapan  dan  mekanisme perencanaan telah dikaji dan diuraikan secara lebih mendalam tentang proses pelibatan publik dalam setiap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Gorontalo.  Dengan  metode  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif dimaksudkan dapat dilaksanakan dengan analisis mendalam terhadap penelitian yang diungkapkan.
Menurut  Miles  And  Huberman  (1992)  bahwa  secara  garis  analisis  data  dalam penelitian  kualitatif  kedalam  tiga  tahap,  yaitu  kodifikasi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Oleh karena itu dalam penelitian itu dilakukan proses reduksi  data  sebagi  proses  kodifikasi,  penyajian  data  dan  verifikasi  atau  pengecekan keabsaan dasar. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dari data lapangan dituangkan dalam laporan yang lengkap dimana  data  laporan  lapangan  kemudian  direduksi,  dirangkum  dan  kemudian dipilah-pilah  hal  yang  pokok,  difokuskan  untuk  pilih  yang  terpenting  kemudian dicari tema atau polanya dan reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian  belangsung.  Pada  tahapan  ini  setelah  data  dipilah  kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudian dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154

## 2. Penyajian Data
Penyajian  data  dimaksudkan  agar  lebih  mempermudah  bagi  peneliti  untuk  dapat melihat  gambaran  secara  keseluruhan  atau  bagian-bagian  tertentu  dari  data penelitian.  Hal  ini  merupakan  strategi  pelayanan  data  kedalam  bentuk  tertentu sehingga  kelihatan  jenis  sosoknya  lebih  utuh.  Data  tersebut  kemudian  dipilah  dan disajikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk tampilan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi atau ditemui, termasuk kesimpulan sementara diperoleh pada waktu direduksi.
3. Pengecekan Keabsahan Data
Sebagai tindak lanjut dari penelitian maka perlu diadakan pengujian data yakni uji keabsahan  data,  ada  empat  teknik  pengujian  keabsahan  data  akan  tetapi  peneliti hanya  menggunakan  uji  kredibilitas.  Uji  kredibilitas  merupakan  kriteria  untuk menilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan dilapangan, artinya hasil  penelitian  harus  dapat  dipercaya  dan  teruji  kebenarannnya,  peneliti  adalah merupakan  instrumen  dalam  penelitian  kualitatif  sehingga  memungkinkan  terjadi informasi bias.
Untuk  memperoleh  data  valid  pengecekan  data  dilakukan  melalui  (a) Pengamatan terus menerus (b) Triangulasi (c) Pengecekan atas kecukupan referensi. Teknik pengamatan terus menerus digunakan untuk memahami dan menggali lebih dalam  fokus  masalah  penelitian,  peneliti  melakukan  pengamatan  secara  terus menerus  tentang  relevansi  sistem  perencanaan  pembangunan  daerah  dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo.
Pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi menggunakan sumber data dan metode. Dimana sumber data yaitu peneliti melakukan pengecakan keabsahan data  yang  diperoleh  dari  salah  satu  sumber  dengan  sumber  lain  sedangkan triangulasi  metode  dilakukan  dengan  mengecek  kembali  keabsahan  data  dengan berulang-ulang  kali,  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dicek  lagi  dengan observasi atau sebaliknya.
4. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan
Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun  demikian  peneliti  pada  tahap  ini  telah  memutuskan  antara  data  yang mempunyai  makna  dengan  data  yang  tidak diperlukan  atau  tidak bermakna,  data yang diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, bebobot dan kuat sedang data lain  yang  tidak  menunjang,  lemah  dan  menyimpang  jauh  dari  kebiasaan  harus dipisahkan.
Kualitas  suatu  data  dapat  dinilai  melalui  beberapa  metode  antara  lain:  (a) Mengecek  repsentatif  atau  keterwakilan  (b)  mengecek  data  dari  pengaruh  (c) Mengecek data dari pengaruh peneliti (d) Melakukan pembobotan bukti dari sumber
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
data-data  yang  dapat  dipercaya  (e)  Membuat  perbandingan  atau  mengkontraskan data (f) Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.
Setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti  memperoleh  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek agar menjadi jelas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo
Dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya sinkronisasi  program  antara  dokumen  perencanaan  secara  strusktural  dan  secara sektoral  (Yudi,  A.    2015;  Kurniansyah,  D,  2018;  Revisa,  N.  (2019).    Proses  sinkronisasi tersebut  dapat  dilihat  dari  tahapan-tahapan  perencanaan  pembangunan  daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa proses perencanaan pembangunan tidak  lepas  dari  Visi  dan  Misi  dari  setiap  pemerintah  yang  dilegitimasi  untuk menjalankan sistem pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Secara empiris bahwa keseluruhan model perencanaan pembangunan akan mengacu pada visi dan misi dari setiap pemerintahan yang terpilih. Dilain pihak sistem perencanaan pembangunan diatur dalam ketentuan secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Tahapan  selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  regulasi  tersebut  maka  proses perencanaan  pembangunan  dilakukan  melalui  berbagai  tahapan.  Yakni  proses musrenbang,  yang  dilakukan  dari  muswarah  ditingkat  desa,  kecamatan,  kabupaten, propinsi  dan  musrengbangnas.  Dari  proses  musrenbang  tersebut  diharapkan  akan ditentukan  pilihan-pilihan  kegiatan  yang  akan  dijalankan  dalam  satu  tahun  anggaran pembangunan.
Tahapan akhir dari proses formulasi kebijakan pembangunan tersebut yakni adalah proses  penetapan  program  serta  anggaran  pembangunan  melalui  pembahasan  oleh lembaga  eksekurtif  dan  legislatif  daerah  dalam  menetapkan  RAPBN  menjadi  APBN yang akan dijalankan oleh pemerintah.
2. Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gorontalo
Mekanisme perencanaan pembangunan daerah Di Kabupaten Gorontalo dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Adapun mekanisme tersebut dapat dideskripsikan dalam gambar 3, sebagai berikut:
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154

## Gambar 3. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Beberapa Pendekatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui pelaksanaan pembangunan  adalah  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  studi analisis  kebijakan  publik  menyebutkan  bahwa  keberhasilan  kebijakan  publik  sangat tergantung pada perumusan kebijakan ( Ismail, M. H., & Sofwani, A., 2016; Wahab, S. A, 2021;  Widodo,  J,  2021) .  Perumusan  kebijakan  publik  dalam  penetapan  program  dan kegiatan  pembangunan  yang  selama  ini  dijalankan  melalui  pendekatan Top Down Approach, Bottom Up dan Integrated Approach masih memungkinkan adanya perubahan- perubahan  program  pembangunan  pada  tahap  penetapan  rumusan  kebijakan  antara eksekutif  dan  legislatif,  dan  memungkinkan  munculnya  program  kerja  dadakan  atau program-program  yang  diusulkan  diluar  alur  sistem  perencanaan  pembangunan (Renstra).
2. Model pengembangan model formulasi kebijakan publik (PMA)
Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, dirumuskan satu  pendekatan baru dalam sistem  perencanaan  pembangunan  nasional.  Pendekatan  perencanaan  pembangunan tersebut dinamakan dengan ” Public Mechanism Approach (PM-A) ”, yakni satu pendekatan yang  mengedepankan  kepentingan  publik  dalam  penetapan  pilihan-pilihan  dalam perumusan kebiajakan-kebijakan pembangunan. Konsep dasar tentang Public Mechanism
Integrated Approach B u t o n U p DPRD T A P D T o p d o w n R-APBD PERIORITAS KEBIJAKAN PUSAT / PROVINSI APBD RPJMD MUSRENBANG RENTRA SKPD KUA PPAS RKA SKPD RKPD Public Mechanism Approach (PM-A)
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
Approach (PM-A) tersebut secara konseptual didasarkan pada paradigma pembangunan sebagai berikut :
a) Bahwa tujuan dasar pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945
b) Bahwa secara konstitusi, kedaulatan berada ditangan rakyat sehingga rakyat berhak mendapatkan informasi dan bentuk layanan yang berkualitas, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek tetapi juga adalah subyek pembangunan
c) Bahwa  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  yang  dijalankan  melalui  program- program  pembangunan  dapat  dijalankan  secara  efektif  melalui  proses  pelibatan publik secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil alternatif pengembangan model dan pendekatan dalam formulasi perencanaan  pembangunan  maka  konsep Public  Mechanism  Approach  (PM-A) dalam perumuskan  formulasi  kebijakan  publik  dapat  dirumuskan  dalam  model  sebagai berikut:
Model Perumusan Kebijakan Publik “ Public Mechanism Approach ” (Sistem Perumusan Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah)
Gambar 4.Pengembangan Penelitian melalui PM-Approach Keterangan Gambar :
1. TD-A adalah Top Down Approach
2. BU-A adalah Bottom Up Approach
3. TBI adalah Top Down, Bottom Up dan Integrated Approach
Pendekatan ini dirumuskan untuk memaksimalkan proses perumusan kebijakan dari aspek kepentingan publik. Dengan melakukan beberapa pendekatan sebelumnya seperti Top-down,  Bottom  Up  dan  Integrated  Approach (Kadji,  2015).  Ketiga  pendekatan  tersebut secara empiris masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan karena dari setiap
Civil Society
- Government - NGO - Private Sector - PT Dok. Final Kebijakan APBD DPRD (Penetapan PERDA) Dok. Final R-APBD Dok. Musrenbang Draf R-APBD TIM BANGGAR EKSEKUTIF TAHAPAN UJI PUBLIK DRAF APBD TAHAPAN LEGISLATIF TAHAPAN ADOPSI KEBIJAKAN Tahapan MUSRENGBANG (Stakeholder) Kadji (2015: 82-83) BU-A TD- A TAHAPAN AGENDA SETTING TAHAPAN PILIHAN-PILIHAN KEBIJAKAN Tohopi dan Nani (2021) Eksekutif - RKT - KUA - PPAS TBI-A
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
formulasi kebijakan pembangunan senantiasa kepentingan publik terabaikan. Atau pada tahapan akhir penetapan kebijakan pembangunan kepentingan kelompok mendominasi kepentingan publik dalam setiap penetapan APBD.
Dalam tahap akhir penetapan program dan kegiatan pembangunan (APBD) adanya celah  yang  dapat  memungkinkan  munculnya  penetapan  program-program  dadakan (program  siluman)  atau  program-program  yang  diusulkan  diluar  alur  sistem perencanaan  pembangunan.  Sehingga  dalam  pembahasan  RAPBD  kerapkali  adanya penetapan  program  dan  kegiatan  yang  merepresentasi  perwujudan  kepentingan kelompok dari pada pemenuhan kepentingan publik secara substantif. Kelompok yang dimaksud berupa kepentingan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintahan yang sebelumnya tidak diusulkan melalui mekanisme musrenbang.
Pendekatan “ Public  Mechanism Approach ” (PM-A)  memperkenalkan  adanya  satu tahapan  perencanaan  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan  yang  disebut  sebagai tahapan “Uji Publik”. Tahapan uji publik ini dapat mengkonfirmasi bahwa penetapan program  dan  kegiatan  pembangunan  pada  tahapan  finalisasi  formulasi  kebijakan (APBD),  tidak  dapat  dilakukan  adanya  revisi  yang  mendasar  dengan  mengabaikan kepentingan  publik  oleh  para  pengambil  kebijakan.  Dengan  demikian  maka  dalam perumusan  kebijakan  pembangunan  dapat  dihindari  adanya  upaya-upaya  dari kepentingan  tertentu  untuk  memasukan  adanya  program-program  siluman  kedalam RAPBD/APBD.
Dalam konsep PM-A ini para aktor kebijakan diharuskan untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pihak legislatif  lebih memaksimalkan tugas dan  fungsi  dalam  melakukan  assesment  anggaran  dan  program-program  yang  telah diusulkan  melalui  tahapan  dan  mekanisme  perencanaan.  Sedangkan  pihak  eksekutif lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai implementor dari setiap kebijakan – kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam proses formulasi yang dilakukan melalui tahapan agenda setting sebelumnya dalam musrenbang.
Dalam  pendekatan  PM-A  ini,  tahapan  uji  publik  menjadi  salah  satu  tahapan  yang penting  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan.  Tahapan  Uji  pubic  adalah  satu tahapan yang sistemik dalam  formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. pada  tahapan  ini  dapat  melibatkan  publik  secara  menyeluruh  (stakholder)  baik  dari Perguruan  Tinggi,  LSM  dan    perwakilan  Organisasi  kemasyarakat  yang  berkompeten dalam  proses  peningkatan  pelayanan  publik.  Tahapan  Uji  Publik  dilakukan  dalam finalisasi  perumusan  kebijakan  perencanaan  pembangunan  (penetapan  R-APBD  atau APBD).

## Pentingnya Uji Publik dalam Model Public Mechanism Approach (PMA)
Tahapan  uji  publik  adalah  tahapan  akhir  sebelum ” R-APBN ” ditetapkan  Menjadi APBN.  Pentingnya  Tahapan  Uji  Publik  adalah  untuk  memastikan  bahwa  Formulasi kebijakan  perencanaan  pembangunan  didasarkan  pada  dokumen  perencanaan
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
pembangunan  yang  didasarkan  pada  rencana  perencanaan  pembangunan  nasional (Musrenbangnas).
Uji  publik  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  proses  perencanaan pembangunan  sebagai  proses  formulasi  kebijakan  dilakukan  berdasarkan  nilai-nilai paradigma  administrasi  Public  yang  menerapkan  prinsip New  Public  Service (NPS). Konsep  NPS  ini  mengedepankan  nilai-nilai  transparansi,  responsibility,  Kualitas pelayanan  dan  akuntabilitas  publik  secara  kongkrit  dalam  mewujudkan  pelayanan publik secara nyata.
Konsep  PM-A  juga  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  pilihan-pilihan  yang ditetapkan  dalam  program  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  publik  secara konkrit.  Dengan  demikian  maka  public  diberikan  kesempatan  dalam  menilai  dan mengassistensi  keseluruhan  kegiatan  dan  pilihan-pilihan  program  dan  kegiatan  yang nantinya  ditetapkan  sebagai  kebiajakan  pembangunan  yang  akan  dijalankan  oleh pemerintah.
Adapun bentuk pelaksanaan tahapan Uji Publik dapat berupa Seminar, Focus Group Discussion  (FGD),  sosialisasi  yang  menghadirkan  seluruh  stakeholder  dan  termasuk media  masa  yang  berkempentingan  dengan  proses  pelaksanaan  uji  publik  dimaksud. Out  put  yang  dihasilkan  dari  hasil  uji  publik  tersebut  dapat  berupa ”komitmen bersama” dalam  melahirkan  sebuah  dokumen  perencanaan  pembangunan  yang transparan, responsif, dan akuntabel.

## PENUTUP
Perumusan  kebijakan  publik  dalam  penetapan  program  dan  kegiatan pembangunan  yang  selama  ini  dijalankan  melalui  pendekatan Top  Down  Approach, Bottom  Up  dan  Integrated  Approch masih  memungkinkan  perumusan  kebijakan  hanya berdasarkan  pada  unsur  kepentingan  oleh  para  elite  kekuasaan  melalui  proses kompromi oleh eksekutif dan legislatif sehingga sering muncul adanya program yang bersifat  dadakan  dalam  rumusan  kebijakan  pembangunan  tanpa  mengacu  pada  hasil agenda setting dari bawah, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
Pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kinerja  pembangunan  perlu menerapkan model perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan model “ Public Mechanism  Approach ”,  yakni  satu  model  yang  memandang  bahwa  dalam  proses perumusan  kebijakan  memerlukan  adanya  tahapan  uji  public  dalam  bentuk  kegiatan konsultasi  public  terhadap  penetapan  rumusan-rumusan  kebijakan  menjadi  sebuah peraturan daerah.
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154

## REFERENSI
Adi  Yanuar  Fadillah,  Nurna  Aziza,  L.  M.  (2020).  Pengaruh  Penggunaan  Teknologi Informasi  Dan  Kapabilitas  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness , 10 (1), 63 – 78. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/179727 Anggun  Ciptasari  Nurana;  Lutfi Muta’ali.  (2012).  Analisis  dampak  kebijakan  otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah di kawasan Ciayumajakuning. Jurnal  Bumi  Indonesia , 1 (3). http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/ index.php/jbi/article/view/82/80
Awan Setya Dewanta. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. UNISIA , 52 (3), 325 – 329. https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12
Djoeffan, S. H. (2002). Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di  Indonesia. Mimbar:  Jurnal  Sosial  Dan  Pembangunan , 18 (1),  54 – 77. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/63
Hadi Suroso, Abdul Hakim, I. N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di  Desa  Banjaran  Kecamatan Driyorejo Kabupaten  Gresik. WACANA,  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora , 17 (1),  7 – 15. https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290/249
Kadji,  Y.  (2015). Formulasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Publik-Kepemimpinan  dan  Perilaku Birokrasi  dalam  Fakta  Realitas (Agus  Eko  Sujianto  (Ed.)).  Cahaya  ABADI. https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/3/89/formulasi-dan-implementasi- kebijakan-publik-kepemiminana-dan-perilaku-birokrasi-dalam-fakta-realitas.html Kurnia,  R.  S.  (2017).  Pengaruh  pelaksanaan  good  governance  terhadap  peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  musrenbang  di  Kabupaten  Bandung. Digital  Libary UIN Sunan Gunung Jati . http://digilib.uinsgd.ac.id/32516/2/2_Abstrak.pdf Kurniansyah,  D.  (2018).  Tinjauan  Terhadap  Sinkronisasi  Perencanaan  Pembangunan Pasca  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  di  Kota  Cimahi  Tahun  2017. Jurnal Politikom Indonesiana,
3 (2), 262-275. https://doi.org/https://
doi.org/10.35706/jpi.v3i2.1679
Miles  and  Huberman.  (1992). Analisis  data  kualitatif  (buku  sumber  tentang  metode  metode baru)  penerjemah,  Tjetjep  Rohendi. (T.  Rohendi  (Ed.)).  Jakarta :  Penerbit  Universitas Indonesia (UI -Press).
Nasution, A. (2007). Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). Repositori Intitusi Universitas Sumatera Utara . https://repositori . usu.ac.id/bitstream/ handle/123456789/42169/037024063.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Sasana, H. (2009). No TitleAnalisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah  dan  tenaga  kerja  terserap  terhadap  kesejahteraan  di  kabupaten/kota provinsi jawa tengah dalam era desentralisasi fiskal. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 16 (1), 50 – 69. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/315
Copyright © 2021, Rustam Tohopi, Yakob Noho Nani, Yanti Aneta. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v9i2.3916
Sawala – Jurnal  Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154
Setianingsih,  B.  (2015).  Efektivitas  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (SIMRENDA)(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP) , 3 (11),  1930 – 1936. http://administrasipublik . studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1071
Sholih  Muadi;  Ismail;  Ahmad  Sofwani.  (2016).  Konsep  dan  Kajian  Teori  Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik , 6 (2), 195 – 224. http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/ index.php/JRP/article/view/1078
Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (Ed. 1, Cet). PT. Raja Grafindo Persada.
Wahab,  S.  A.  (2015). Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi
Kebijakan Publik (1st ed.). Bumi Aksara. http://pustakamaya.lan.go.id/opac/detail-opac?id=1569
Wahju  Krisnanto,  N.  S.  (2019).  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah dalam  Perencanaan  Pembangunan  (Studi  Kasus  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Probolinggo). Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 19 (3),  481-489. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i3
Widodo,  J.  (2008). Analisis  Kebijakan  Publik :  konsep  dan  aplikasi  analisis  proses  kebijakan publik (2nd ed.). Banyumedia Publishing. http://library.fip.uny.ac.id/ opac/index.php?p=show_detail&id=3959
Yudi, A. (2015). Sinkronisasi Perencanaan Ruang (Spatial Planning) Dengan Perencanaan Pembangunan  (Sectoral  Planning)(Studi  Kasus:  Identifikasi  Kesesuaian  Rencana Tata  Ruang  Kewilayahan  Dengan  Pembangunan  Sektor  Infrastruktur  Di  Kota Bandung). Universitas Islam Bandung Repository .