## PELAYANAN TRANSFORTASI LAUT DI PULAU BELAKANG PADANG KOTA BATAM SEBAGAI PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE
Edi Indera 1 , Alberth R Reinold Palit 2 , Teguh Eko Raharjo 3 , Hari Dewi Purwasih 4
1,2) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Batam
3,4) Program Magister Perencanaan Wilayah, Fakultas Teknik, Universitas Batam Email: edi.indera@univbatam.ac.id 1 , reinoldpalit88@gmail.com 2 , deguher@gmail.com 3 hariidewii@gmail.com 4

## ABSTRAK
Transportasi  merupakan  salah  satu  sarana  yang dapat  menjadi  media  penghubung antar  manusia dengan  tempat  tujuan  tertentu.  Transportasi  memberikan  kemudahan  bagi  manusia  dalam melaksanakan  aktivitasnya  sehari  –  hari,  baik  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup maupun dalam melakukan interaksi antar  manusia. Untuk  mencapai  kenyamanan,  keamanan  dalam  beraktivitas, dibutuhkan  sistem  transportasi  yang  aman  ramah  dan  bermartabat.  Karena  sistem transportasi merupakan   aspek   yang   paling    penting    dalam    menjalankan perekonomian maka harus dikelola  dengan  baik.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Pulau  Belakang  Padang  dengan  tujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan serta karakteristik transportasi laut di Pulau Belakang Padang Kota Batam dalam kerangka Governance, Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan transportasi laut  di  Pulau  Belakang  Padang  berjalan  lancar  karena  adanya  peran  Pemerintah  yaitu  Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan pihak swasta atau koperasi masyarakat seperti Penyediaan transportasi laut dimana masyarakat Pulau Belakang Padang sebagai pengguna jasa transportasi laut tersebut. Jika dilihat dari prinsip good governance responsivitas pemerintahnya memang sudah ada pengawasan dari pihak pemerintah,  tetapi sarana transportasi yang dimiliki pihak swasta juga belum efektif dan efisien untuk dijadikan sarana transportasi yang layak bagi masyarakat Pulau Belakang Padang.

## Kata Kunci : Transportasi, Good Governance, Belakang Padang

## ABSTRACT
Transportation  is  one  of  the  medium  that  can  be  a  link  between  humans  and  certain  destinations. Transportation makes it easy for humans to carry out their daily activities, both in meeting the needs of life and in interacting between people. To achieve comfort, security in activities, a safe, friendly and dignified transportation system is needed. Because the transportation system is the most important aspect of running the economy, it must be managed properly. The location of this research was conducted on Pulau Belakang Padang with the aim of knowing how the services and characteristics of sea transportation on Pulau Belakang Padang Batam City within the framework of governance. with private parties or community cooperatives such as  the  provision  of  sea  transportation  where  the  people  of  Pulau  Rear  Padang  are  users  of  these  sea transportation services.  If seen  from  the principle of good governance, the government's responsiveness is indeed under supervision from the government, but the transportation facilities owned by the private sector are also not yet effective and efficient to be used as a proper means of transportation for the people of Pulau Belakang Padang.

## Keywords: Transportation, Good Governance, Belakang Padang
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979
Gambar 1:  Lokasi Pulau
Belakang Padang

## I. PENDAHULUAN
Transportasi  laut  memiliki  peran  yang sangat penting bagi negara kepulauan. Transportasi laut  merupakan  salah  satu  urat  nadi  dalam menunjang  keberhasilan  perekonomian  Indonesia. Jika transportasi laut terganggu, maka perekonomian  nasional  juga  terganggu . Sistem transportasi  di  Pulau  Belakang  Padang  sebagai sarana  untuk  meningkatkan pelayanan  mobilitas penduduk  dan  sumber  daya  alam  yang  dapat mendukung erjadinya perkembangan perekonomian masyarakat di Pulau Belakang Padang. Pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  Pulau  Belakang Padang  menyebabkan  peningkatan  kuantitas  serta kualitas  tenaga  kerja  yang  empunyai  keahlian  dan keterampilan  pada  wilayah  tertentu  (Gunawan, 2008:26). Seiring berjalannya waktu perahu sebagai transportasi  masyarakat  Pulau  Belakang  Padang sudah digantikan dengan speed boat atau lebih akrab dipanggil Boat Pancung.
Boat Pancung merupakan
sarana transportasi  laut  yang  masih  diandalkan  oleh masyarakat Pulau Belakang Padang dalam melakukan  aktivitas  perekonomian  sehari-sehari. Boat pancung yang berbahan bakar solar ini mampu untuk mengangkut  10  -  12  orang  penumpang  dan merupakan  sarana  transportasi  yang  lebih  efektif dibanding  perahu.  Boat  Pancung  menggunakan tenaga  mesin  dan  mampu  menghemat  waktu perjalanan  dalam  mendukung  arus  perekonomian masyarakat Pulau Belakang Padang.
Dalam rangka pengembangan pariwisata di Pulau  Belakang  Padang,  Pemkot  Batam  berencana meningkatkan  moda  transportasi  laut,  membangun infrastruktur  lingkar  pulau,  dan  meningkatkan estetika  wilayah,  dalam  usaha  untuk  mewujudkan
kesejahteraan warga negara yang merupakan tujuan dari  pendirian  sebuah  pemerintahan,  dalam  hal  ini untuk  mewujudkan  kejahteraan  warga  negara dibutuhkan kerjasama dan interaksi dari pemerintah,  masyarakat,  dan  pihak  swasta. Governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan  dan  kelembagaan  dimana  urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui intraksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.
Gambar 2:  Peta Pulau Belakang Padang
Salah  satu  bentuk  pelayanan  publik  yang harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  adalah pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat dan dermaga.  Hal  ini  menuntut  penyedia  jasa transportasi,  pemerintah  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  lebih  baik sehingga  memberikan  kepuasan,  kenyaman,  dan jaminan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi tersebut.
Pulau  Belakang  Padang  merupakan  pulau yang terletak di Kota Batam Kecamatan    Belakang Padang, Jumlah    penduduk    kecamatan    ini pada  tahun 2019 sebanyak  42.943  jiwa,  dengan kepadatan penduduk 506 jiwa/km². memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.778 kepala keluarga dengan mata pencarian penduduknya nelayan, dan berwiraswasta.  Pulau  tersebut  merupakan  pulau yang  menjadi  bagian  yang  ada  dari  Kota  Batam, transportasi  laut  sangat  menunjang  aktivitas masyarakat  Pulau  Belakang  Padang  seperti  dalam bidang bisnis, perekonomian dan bidang pendidikan.
Pelayanan  transportasi  laut  di  Pulau Belakang Padang juga ada interaksi dari pemerintah Daerah  yaitu dinas perhubungan Kota Batam yang memberikan alat-alat keselamatan berupa pelampung keselamatan, karena penumpang
transportasi  tersebut  dominan  adalah  siswa  yang bersekolah  di  seberang  dan  para  pekerja  yang bekerja di Batam  Namun transportasi laut di Pulau Belakang Padang dikatagorikan masih kurang layak karena ukuran dan kondisinya yang tidak sebanding dengan  banyaknya  penumpang,  sehingga  selalu terjadi  kepenuhan penumpang,  ditambah  dengan kurangnya alat alat keselamatan serta belum adanya asuransi keselamatan bagi  penumpang.
Gambar 3: Transportasi kapal Pompong/Pancung Belakang Padang
Keamanan selama diatas boat pancung dan kapasitas boat  menyebabkan  keresahan  hati penumpang  dan  orang  tua  yang  anak-anaknya bersekolah di seberang, ditambah lagi belum adanya asuransi jiwa dari pemerintah maupun swasta untuk menjamin  keselamatan  siswa  yang  menyeberang. Apalagi  pada  musim  angin  kencang  sehingga menimbulkan  ombak  besar  dilaut.  Adapun  musim angin  kencang  yang  harus  di  hadapi  penumpang yaitu :
1. Angin utara, bulan januari dan februari
2. Angin  selatan,  bulan  juni,  agustus,  dan september
3. Angin barat, bulan oktober, november, dan desember
Transportasi laut di Pulau Belakang Padang dianggap masih kurang layak  karena alasan sebagai berikut :
1. Ukuran  dan  kondisi  kapal  yang  tidak sebanding  dengan banyaknya jumlah penumpang
2. Kurangnya alat pengamanan atau pelampung
3. Belum adanya asuransi keselamatan penumpang
4: Perahu Pompong/Boat Pancung
Harapan  masyarakat  dalam  mencapai tujuan pelayanan dan good governance, pemerintah seharusnya merespon masalah ini, karena transportasi merupakan salah satu bidang yang ada dalam  pelayanan  publik.  yang  harus  dilayani pemerintah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Transportasi  merupakan  sarana  sangat penting dalam menunjang keberhasilan perekonomian.  Pertumbuhan  ekonomi  di  daerah Pulau Belakang Padang menyebabkan peningkatan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu (Gunawan, 2008:26).
Dari  observasi  awal  yang  penulis  lakukan diketahui bahwa hampir semua masyarakat di Pulau Belakang  Padang  yang  bekerja  di  Batam,  para pekerja  ini  lebih  memilih  untuk  pulang-pergi  ke rumah  mereka  di  Pulau  Belakang  Padang dibandingkan menyewa  kos  atau  rumah.  Hal  itu dikarenakan mereka mempunyai langganan penyedia transportasi  boat  pancung  dengan  sistem pembayaran  per  bulan  yang  lebih  hemat  sehingga mereka  lebih  merasa  nyaman  untuk  pergi  atau pulang  kerja.  Keberadaan  Boat Pancung  sebagai transportasi  di  Pulau  Belakang  Padang  juga mempermudah  arus  barang  dan  jasa.  Berdasarkan laporan  kependudukan  dari  kelurahan  pada  Maret 2019  tercatat  bahwa  jumlah  populasi  masyarakat Pulau Belakang Padang sekitar 46.833 jiwa. Jumlah penduduk  yang  banyak  ini  sudah  pastinya membutuhkan  ketersediaan  pangan  baik  itu makanan ataupun obat-obatan. Jika masing-masing keluarga  membeli  langsung  kebutuhan  pangan mereka langsung ke Batam, maka ini akan membuat perputaran arus kas keluarga tersebut menjadi tidak stabil.  Melihat  peluang  ini  maka  para  pelaku
wirausaha berlomba-lomba untuk mendirikan toko- toko  penyedia  pangan  dan  produk–  produk kebutuhan  masyarakat  lainya  dalam  mendukung arus barang dan jasa disediakan dari Batam oleh para pelaku  usaha  untuk  memenuhi kebutuhkan masyarakat Pulau Belakang Padang.
Gambar 5. Penumpang boat pancung
Pada  saat  distribusi  barang  dan  jasa  inilah kegunaan  boat  pancung  amat  sangat dibutuhkan, karena  kelebihan  Boat  Pancung  ini  mampu mengangkut  hingga  700  kg  barang-barang  pangan dan mempermudah pelaku usaha untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka inginkan. Selain  itu  juga  kemudahan  arus  barang  dan  jasa yang  disebabkan  oleh  boat  pancung  ini  dapat menambah pertumbuhan perekonomian para pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri.

## 1.1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, berkaitan dengan  perencanaan pengembangan pariwisata, adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  sarana  dan  pra-sarana transportasi laut Belakang Padang sehingga mendukung  potensi  wisata  di  Pulau Belakang Padang.
2. Untuk  mengetahui  konsep  dan  strategi perencanaan untuk dalam mengembangkan transportasi  di  Pulau  Belakang  Padang dengan prinsip good gevernance.
1.2. Manfaat Penelitian :
1. Dapat  sebagai  bahan  masukan  bagi pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan untuk kemajuan pengembangan Transfortasi laut di Pulau Belakang Padang.
2. Sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil  kebijakan  mengenai  promosi
wilayah  pariwisata  di  Pulau  belakang Padang  untuk  peningkatan  sumber  daya manusia.

## 1.3 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut di atas, sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelayanan  transportasi  laut di  Belakang  Padang  yang  dapat meningkatkan  potensi  wisata  di  Pulau
Belakang  Padang  Batam  Kepulauan Riau. 2. Bagaimana  potensi  transportasi  laut yang didukung dengan good governance  di Belakang Padang sehingga dapat mendukung
pengembangan  wisata  di  kecamatan Belakang Padang Kepulauan Riau”.

## 1.4 Batasan Masalah
Untuk  lebih  berfokus  dan  mempermudah penyelesaian  masalah  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai,  maka  penelitian  ini dibatasi sebagai berikut:
1. Cakupan  wilayah  pada  penelitian  ini  yaitu transportasi laut di Pulau Belakang  Padang.
2. Cakupan  potensi  wisata  yang  dapat  dijangkau oleh transportasi laut di  Pulau Belakang      Padang.

## II. PEMBAHASAN 2.1. Kriteria Transportasi Publik
Sebagai  sarana  transportasi  publik,  maka transportasi  harus  memenuhi  kriteria  pelayanan publik. Dagun et. al (2006) mengungkapkan bahwa transportasi yang  baik  bagi  pelayanan  publik  harus memenuhi  tiga  kriteria  dasar,  yaitu  kenyamanan, keamanan,  dan  kecepatan.  Ketentuan  pertama adalah kenyamanan, yaitu aspek kenyamanan harus dapat dirasakan oleh penumpang yang menggunakan  jasa  transportasi.  Penumpang  akan merasa nyaman di dalam sarana transportasi  bila  di sarana tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi penumpangnya,  salah  satunya  adalah  proses  yang dijalani  calon  penumpang  sebelum  dan  setelah berada dalam sarana transportasi. Ketentuan kedua adalah  keamanan,  yaitu  aspek  rasa  aman  yang dirasakan  oleh  penumpang  selama  mendapatkan pelayanan  transportasi.  Beberapa  indikator  yang digunakan dalam mengukur rasa aman diantaranya
adalah  sistem  tertutup  dimana sarana  transportasi tidak  mudah  diakses  oleh  pihak  lain  yang  bukan penumpang. Selain itu, adalah sistem naik dan turun penumpang. Untuk menjaga keamanan, penumpang harus  naik  dan  turun  hanya  pada  pelabuhan  yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem tertutup ini  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi  penumpang dari  ancaman  pencurian,  pencopetan,  perampokan, atau  insiden  insiden  lainnya  yang  mengancam keselamatan  penumpang  dalam  menggunakan  jasa transportasi.  Ketentuan  ketiga  adalah  kecepatan, yaitu  ketentuan  terpenuhinya  waktu  sampai  ke tempat  tujuan  dengan  cepat  dan  atau  tepat. Ketentuan  ini  hanya  dapat  terpenuhi  bila  sarana transportasi  didukung  dengan  pra  sarana  yang khusus. Sarana  transportasi  ini,  walaupun  belum sesempurna  yang diharapkan  pada ketiga ketentuan di atas, namun telah memenuhi harapan masyarakat ibu kota dalam mendapatkan pelayanan transportasi publik yang cepat, nyaman dan aman.

## .2 LANDASAN TEORITIS
Peran  dan  Manfaat  Transportasi  Menurut Tamin  (1997:5),  prasarana transportasi  mempunyai dua peran utama, yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan  pembangunan  di  daerah  perkotaan; dan  sebagai  prasarana  bagi pergerakan  manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di  daerah perkotaan  tersebut.  Dengan  melihat  dua Analisis  faktor  peran  yang  di  sampaikan  di  atas, peran  pertama  sering  digunakan  oleh  perencana pengembang wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya  sesuai  dengan  rencana.  Misalnya  saja akan  dikembangkan  suatu  wilayah  baru  dimana pada  wilayah  tersebut  tidak  akan  pernah  ada peminatnya  bila  wilayah  tersebut  tidak  disediakan sistem  prasarana  transportasi.  Sehingga  pada kondisi  tersebut,  parsarana  transportasi  akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat  untuk  menjalankan  kegiatan  ekonomi. Hal  ini  merupakan  penjelasan  peran  prasarana transportasi  yang  kedua,  yaitu  untuk  mendukung pergerakan manusia dan barang . Selain memahami peran dari transportasi di atas, aspek yang menjadi penting dari sektor transportasi adalah aksesibilitas, karena  perlunya  transportasi  guna  mendukung kedua  peran  yang  disampaikan  di  atas  sehingga akan  memudahkan  aksesibilitas  orang  dan  barang. Dalam  pendekatan  transportasi,  menurut  Black (1981) aksesibiltas merupakan sebuah konsep yang menggabungkan  sistem  pengaturan  tata  guna
wilayah  secara geografis  dengan  sistem  jaringan transportasi  yang  menghubungkannya.  Sehingga, aksesibilitas  merupakan  suatu  ukuran  kenyamanan atau  kemudahan  mengenai  cara  lokasi  berinteraksi satu sama lain dan “mudah” atau “susah”-nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.  Pernyataan  “mudah”  atau  “susah” merupakan  pernyataan  yang  sifatnya  sangat “subyektif”  dan  “kualitatif”,  karena  setiap  orang memiliki  persepsi  yang  berbeda-beda  tentang mudah  dan  susah  terhadap  aksesibilitas  yang mereka rasakan. Tamin (1997:52) mengungkapkan bahwa  aksesibilitas  dapat  pula  dinyatakan  dengan jarak. Jika  suatu tempat berdekatan dengan tempat lain,  maka  dapat  dikatakan  memiliki  aksesibilitas yang  tinggi,  demikian  sebaliknya.  Jadi  suatu wilayah  yang  berbeda  pasti  memiliki  aksesibilitas yang  berbeda,  karena  aktivitas  wilayah  tersebut tersebar  dalam  sebuah  ruang  yang  tidak  merata. Akan tetapi sebuah lahan yang diperuntukan untuk bandar udara memiliki lokasi yang tidak sembarangan,  sehingga  lokasinya  pun  sangat  jauh dari  kota  karena  harus  memperhatikan  segi keamanan,  pengembangan  wilayah,  dan  lainnya. Aksesibilitas  menuju  bandara  menjadi  rendah karena lokasinya  yang sangat jauh dari pusat kota, namun  dapat  diatasi  dengan  menyediakan  sistem jaringan  transportasi  yang  dapat  dilalui  dengan kecepatan  tinggi.  Artinya,  saat  ini  ukuran aksesibilitas  yang  diukur  berdasarkan  jarak  sudah tidak  lagi  digunakan,  namun  dapat  diukur berdasarkan waktu tempuh
Menurut  Soesilo  (1997)  transportasi  memiliki manfaat  yang  sangat  besar  dalam  mengatasi permasalahan  suatu  kota  atau  daerah.  Beberapa manfaat yang dapat disampaikan adalah:
• Penghematan biaya operasi
Penghematan ini akan sangat dirasakan bagi perusahaan yang menggunakan alat pengangkutan. Penghematan  timbul  karena  bertambah  baiknya keadaan  sarana  angkutan  dan  besarnya  berbeda- beda  sesuai  dengan  jenis  kendaraanya  dan  kondisi sarananya.  Biaya-biaya  yang  dapat  diperhitungkan untuk operasi kendaraan adalah sebagai berikut:
1) Penggunaan bahan bakar, yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan,
2) Penggunaan pelumas;
3) Pemeliharaan suku cadang;
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616
P ISSN 2614-5979
4) Penyusutan dan bunga;
5) Waktu tekong dan waktu penumpang.
• Penghematan waktu
Manfaat  lainnya  yang  menjadi  penting dengan adanya proyek transportasi adalah penghematan  waktu  bagi  penumpang  dan  barang. Bagi  penumpang,  penghemata  waktu  dapat dikaitkan  dengan  banyaknya  pekerjaan  lain  yang dapat  dilakukan  oleh  penumpang  tersebut.  Untuk menghitungnya  dapat  dihitung  dengan  jumlah penumpang  yang  berpergian  untuk  satu  usaha  jasa saja;  dan  dapat  pula  dihitung  dengan  tambahan waktu senggang atau produksi yang timbul apabila semua  penumpang  dapat  mencapai  tempat  tujuan dengan  lebih  cepat.  Adapun  manfaat  dari penghematan waktu tersebut dapat dihitung dengan mengalikan  perbedaan  waktu  tempuh  dengan  rata- rata pendapatan  per  jam  dari  jumlah  pekerja  yang menggunakan fasilitas tersebut. Manfaat penghematan  waktu  untuk  barang  terutama  dilihat pada  barang-barang yang  cepat  turun  nilainya  jika tidak segera sampai di pasar, seperti sayur- sayuran, buah-buahan dan ikan. Manfaat lain akibat adanya penghematan waktu  tempuh  adalah  biaya  modal (modal  atas  modal  kerja)  sehubungan  dengan pengadaan persediaan.
• Pengurangan kecelakaan
Untuk proyek-proyek tertentu, pengurangan  kecelakaan  merupakan suatu  manfaat yang  nyata  dari  keberadaan  transportasi.  Seperti perbaikanperbaikan  sarana  transportasi  pelayaran, jalan  kereta  api  dan  sebagainya  telah  dapat mengurangi  kecelakaan.  Namun  di  Indonesia, masalah  ini  masih  banyak  belum  mendapat perhatian,  sehingga  sulit  memperkirakan  besarnya manfaat karena pengurangan biaya kecelakaan. Jika kecelakaan  meningkat  dengan  adanya  peningkatan sarana  dan  pra  sarana  transportasi,  hal  ini  menjadi tambahan biaya atau bernilai manfaat negatif.
• Manfaat akibat perkembangan ekonomi
Pada umumnya kegiatan transportasi akan memberikan  dampak  terhadap  kegiatan  ekonomi suatu  daerah.  Besarnya  manfaat  ini  sangat bergantung pada elastisitas produksi terhadap biaya angkutan. Tambahan output dari kegiatan produksi tersebut dengan adanya jalan dikurangi dengan nilai
sarana  produksi  merupakan  benefit  dari  proyek tersebut.
• Manfaat tidak langsung.
Merupakan manfaat yang didapat karena terhubungnya  suatu  daerah  dengan  daerah  lain melalui  jalur  transportasi.  Selain  manfaat  karena terintegrasinya  dua  daerah  tersebut,  maka  akan terjadi pemerataan pendapatan  dan prestise, sehingga manfaat ini sangat sulit untuk diperhitungkan secara kuantitatif.

## 2.3. Pemanfaatan transportasi  Publik
Sebagai  sarana  transportasi  publik,  maka transportasi  harus  memenuhi  kriteria  pelayanan publik. Dagun et. al (2006) mengungkapkan bahwa transportasi yang baik bagi pelayanan publik harus memenuhi  tiga  kriteria  dasar, yaitu  kenyamanan, keamanan, dan kecepatan.
Ketentuan  pertama  adalah  kenyamanan, yaitu aspek kenyamanan harus dapat dirasakan oleh penumpang  yang  menggunakan  jasa  transportasi. Penumpang  akan  merasa  nyaman  di  dalam sarana transportasi  bila  di  sarana  tersebut  dilengkapi dengan  berbagai  fasilitas  yang  memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, dan proses yang dijalani  calon  penumpang  sebelum  dan  setelah berada dalam sarana transportasi.
Ketentuan kedua adalah keamanan, yaitu aspek  rasa  aman  yang  dirasakan  oleh  penumpang selama mendapatkan pelayanan transportasi. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur  rasa  aman  diantaranya  adalah  sistem tertutup  dimana  sarana  transportasi  tidak  mudah diakses  oleh  pihak lain  yang  bukan  penumpang. Pada  kasus  boat  pancung  ,  termasuk  di  dalamnya adalah terminal yang hanya diakses oleh penumpang  yang  sudah  membeli  tiket  boat pancung.  Selain  itu,  adalah  sistem  naik  dan  turun penumpang.  Untuk menjaga keamanan, penumpang harus  naik  dan  turun  hanya  pada  pelabuhan  yang telah  ditetapkan,  dan  penumpang  tidak  dapat  naik dan  turun  pada  tempat  selain  pelabuhan  resmi. Dengan  demikian,  sistem  tertutup  ini  dapat memberikan  rasa  aman  bagi  penumpang  dari ancaman pencurian, pencopetan, perampokan, atau insiden insiden lainnya yang mengancam keselamatan  penumpang  dalam  menggunakan  jasa transportasi.
Ketentuan ketiga adalah kecepatan, yaitu ketentuan  terpenuhinya  waktu sampai  ke  tempat tujuan  dengan  cepat  dan  atau  tepat.  Ketentuan  ini
hanya  dapat  terpenuhi  bila  sarana  transportasi didukung dengan pra sarana yang khusus, Dagun et. al (2006) mengungkapkan bahwa sarana transportasi massal  yang  dapat  memenuhi  ketiga  ketentuan tersebut dapat dilakukan melalui konsep transportasi yang terencana dengan baik. Sarana transportasi ini, walaupun belum sesempurna yang  diharapkan  pada ketiga Analisis faktor ketentuan di atas, namun telah memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan  transportasi  publik  yang  cepat,  nyaman dan aman.

## Tabel 1 Indikator sistem transportasi
Aman Bersih, tertib, dan biaya terjangkau secara ekonomi
Nyaman Rendahnya tingkat kriminal di pelabuhan di jalan, berkurangnya resiko kecelakaan, dan adanya sistem tertutup dimana sarana transportasi tidak mudah diakses oleh pihak lain yang bukan penumpang
Pelayanan prima Tepat waktu dan banyaknya masyarakat yang menggunakannya Ramah lingkungan Berkurangnya polusi udara, bertambahnya trayek , dan moda transportasi yang layak

## 2.4. Peranan Boat Pancung
Keberadaan sarana transportasi baik transportasi  darat  maupun  air memberikan  banyak peranan  bagi  masyarakat  di  wilayah  tersebut, sebagai sarana transportasi laut untuk wilayah pulau Buluh  dan  sekitarnya  transportasi  Boat Pancung memberikan peranan sebagai berikut:
a) Menghubungkan  wilayah  Pulau  Belakang Padang dan daerah sekitarnya. Dalam aspek ekonomi transportasi Boat Pancung
berperan  dalam  menghungkan  satu  pulau dengan  pulau  lainnya  sehingga  aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan lancar.
b) Merangsang Pertumbuhan Ekonomi
Penyebaran  ekonomi  yang  tidak  merata dengan bantuan dari pada transportasi Boat Pancung  akan  merangsang  pertumbuhan ekonomi  bagi  daerah-daerah  yang  tidak berkembang  atau  konsep transport  promote the  trade  dan  sebagai  sarana  penunjang perkembangan  bagi  daerah-daerah  yang telah  berkembang  atau  konsep  transport follow the trade.
c) Sarana  Aksebilitas  Lokasi  geografis  yang dikelilingi oleh perairan membuat
hubungan  masyarakat  antar  pulau  menjadi lebih  renggang.  Peranan  transportasi Boat Pancung dalam hal ini adalah sebagai sarana aksebilitas bagi masyarakat yang memungkinkan terjadinya hubungan antara masyarakat Pulau Belakang Padang dengan pulau lainnya, baik itu dari segi pendidikan, perdagangan maupun kesehatan.
Jasa Transportasi Boat Pancung merupakan salah  satu  sarana  transportasi  yang  ada  di  Pulau Belakang  Padang  .  Masyarakat  pulau  sebelum mengenal  transportasi  Boat  Pancung  seperti sekarang  telah  lebih  dahulu  mengunakan  angkutan laut yang disebut dengan pompong. Tahun 1990 -an perekonomian  masyarakat  Pulau  Belakang  Padang mulai meningkat dikarenakan pada waktu itu Kota Batam  belum  sepadat  sekarang.  Pulau  Belakang Padang  menjadi  salah  satu  destinasi  wisata  dan pusat perdangangan di  wilayah  Kota  Batam  selain dari  Kecamatan  Belakang  Padang.  Hal  ini  juga berdampak pada perekonomian, satu demi satu Boat Pancung  dimiliki  oleh  beberapa  masyarakat  Pulau Belakang Padang, sampai akhirnya tahun 1990 awal muncul  Boat  Pancung  mulai  sering  dikomersilkan sebagai  tempat  mencari  uang  sebagai  angkutan penyebangan  dari  Pelabuhan  Sekupang  -  Kota Batam  ke  Pulau  Belakang  Padang  dan  beberapa pulau  disekitanya.  Tahun  2011  mulai  terdapat pelonjakan  pertumbuhan  jasa  transportasi  Boat Pancung.  Kenaikan  ini  tidak  lain  disebabkan kebutuhan masyarakat Pulau Belakang Padang akan moda  transportasi.  Tahun  2000  pengelola  jasa transportasi  Boat  Pancung  mulai  berbenah. Transportasi
Boat Pancung mulai mempertimbangan keselamatan
para penumpangnya.  Boat  Pancung  dilengkapi  dengan perlengkapan  pengaman  seperti  pelampung  dan pruit dan Jasa Raharja. Selain itu juga pengelola jasa transportasi  Boat  Pancung  sudah  berbenah, setidaknya  perbaikan  akan  pelabuhan-pelabuhan untuk  persinggahan  sudah  lebih  aman  di banding tahun  sebelumnya.  Pengadaan  kursi  tunggu  dan penyediaan  Televisi  sebagai  sarana  hiburan membuat  kelengkapan  dermaga  yang  terletak  di Pelabuhan domestik.
a. Kerangka Good Governance
Governance merupakan  suatu  sistem  nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi,  sosial,  dan  politik  dikelola  melalui
interaksi antara masyarakat,  pemerintah,  dan  sektor swasta.  Paradigma  ini  mengutamakan  mekanisme dan  proses  dimana  para  warga  masyarakat  dan kelompok dapat mengartigulasikan kepentingannya,  memediasi  berbagai  perbedaan  - perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan  politik  dan  hukum  yang  kondusi, sementara  sektor  swasta  memainkan  perannya dalam  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  dan pendapatan,  sedangkan  masyarakat  madani  (civil society)  menyelenggarakan  interaksi  sosial  dalam politik  secara  sehat.  Pendek  kata,  esensi  dari paradigma  ini  adalah  memperkuat  interaksi  antara ketiga aktor tersebut dalam mempromosikan people- centered development (Cheema, 2007 : 34-35).
Aktor-aktor Good Governance menurut World  Conference  on Governance, UNDP  (1999) ( dalam Sedarmayanti, 2009: 278) antara lain :
1. Negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan  pada  dasarnya  adalah kegiatan- kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan  kelembagaan  masyarakat  madani. Peran pemerintah melalui kebijakan puliknya  sangat  penting  penyimpangan yang terjadi didalam pasar dapat dihindari. Negara sebagai salah satu unsur governance, didalamnya termasuk lembaga politik  dan  lembaga  sektor  publik.  Peran pemerintah  melalui  kebijakan  publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya  mekanisme  pasar  yang  benar sehingga penyimpangan yang terjadi didalam pasar dapat dihindari.
2. Sektor  swasta:  pelaku  sektor  swasta mencakup  perusahaan  swasta  yang  aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengelolaan perdagangan, perbankan,  koperasi  termasuk  kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat  madani:  kelompok  masyarakat dalam  konteks  kenegaraan  pada  dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup  baik  perseorangan  maupun kelompok  masyarakat  yang  berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.
Good  Governance memungkinkan  adanya kesejajaran  peran  antara  ketiga  aktor  diatas.
Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas Good Governance, ada  yang  disebut  dengan  perubahan dalam  distribusi  kewenangan  yaitu  telah  terjadi distribusi  kewenangan  yang  tadinya  menumpuk dipusat  untuk didesentralisasikan  kepada  daerah, masyarakat,  asosiasi  dan  berbagai  kelembagaan yang ada dimasyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah  satu-satunya  aktor  dalam  pengambilan keputusan,  masyarakat  dan  juga  pihak  swastapun berkesempatan  untuk  terlibat  dalam  pengambilan keputusan.
Kepemerintahan  yang baik menurut UNDP (1997) dalam Sedarmayanti (2013: 282)
mengidentifikasikan lima karakteristik yaitu :
a. Interaksi,  melibatkan  tiga  mitra  besar: pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat madani  untuk  melaksanakan  pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
b. Komunikasi,  terdiri  dari  sistem  jejarig dalam  proses  pengelolaan  dan  kontribusi terhadap kualitas hasil.
c.
Proses penguatan sendiri. Sistem
pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan  dan  kelangsungan  keteraturan dari  berbagai  situasi  kekacauan  yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan,  memberi  kontrinbusi terhadap partisipasi  dan  menggalakkan  kemandirian masyarakat,  dan  memberi  kesempatan untuk  kreativitas  dan  stabilitas  berbagai aspek kepemerintahan yang baik.
d. Dinamis,  keseimbangan  berbagai  unsur kekuatan  kompleks  yang  menghasilkan persatuan,  harmoni  dan  kerjasama  untuk pertumbuhan  pembangunan  berkelanjutan, kedamaian  dan  keadilan,  dan  kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani.
Lima karakteristik good governance mencerminkan  terjadinya  proses  pengambilan keputusan  yang  melibatkan stakeholders dengan menerapkan  prinsip good governance yaitu partisipasi,  transparansi,  berorientasi  kesepakatan, kesetaraan,  efektif  dan  eisien,  akuntabilitas,  serta visi  dan  misi.  Sedangkan  Lembaga  Administrasi Negara  (LAN)  (2003)  mengungkapkan  prinsip- prinsip good  governance antara  lain  yaitu akuntabilitas,  transparansi,  kesetaraan,  supremasi
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979
hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.
Dewasa  ini,  governance  mendapatkan perhatian  yang  besar  dari  berbagai  negara  melalui ajakan  UNDP  dengan  menggunakan  istilah  “good governance”. Adapun karakteristik good governance  dari  UNDP  (dalam  Keban 2014  :  38- 39) meliputi :
1. Participation yaitu  bahwa  semua  orang harus  diberi  kesempatan  untuk  bersuara dalam mengambil keputusan baik langsung atau  melalui  institusi  perantara  yang mewakili kepentingannya.
2. Rule of law yaitu bahwa aturan hukum harus adil  dan  ditegakan  tanpa  pandang  bulu, termasuk  hukum  yang  mengatur  hak-hak asasi manusia.
3. Transparency yaitu  bahwa  keterbukaan harus dibangun diatas aliran informasi yang bebas.  Berbagai  proses,  institusi  dan informasi  harus  dapat diakses  oleh  semua orang yang berkepentingan.
4. Responsiveness yaitu  bahwa  institusi-
institusi  dan  proses  yang  ada  harus diarahkan  untuk  melayani  para  pemangku kepentingan atau stakeholder .
5. Consensus  orientation yaitu  bahwa  harus ada  proses  mediasi  untuk  sampai kepada consensus  umum  yang  didasarkan  atas kepentingan kelompok, dan  sedapat mungkin  didasarkan  pada  kebijakan  dan prosedur.
6. Equity yaitu bahwa semua orag (baik laki- laki maupun perempuan) memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.
7. Effectiveness  and  efficiency yaitu  bahwa proses  dan  institusiinstitusi  yang  ada sedapat  mungkin  memenuhi  kebutuhan masyarakat  melalui  pemanfaatan  terbaik
(best use) terhadap
sumberdaya- sumberdaya yang ada.
8. Accountability yaitu bahwa para pengambil keputusan  di  instansi  pemerintah,  sector publik  dan  organisasi  masyarakat  madani
(civil society) harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya kepada publik sekaligus kepada pemangku kepentingan.
9. Strategic vision yaitu bahwa para pemimpin
dan  masyarakat  publik  harus  memiliki perspektif  yang  luas  dan  jangka  panjang terhadap  pembangunan  manusia,  dengan memperhatikan  latarbelakang  sejarah,  dan kompleksitas sosial dan  budaya.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yaitu penelitian  yang  hanya  memaparkan  dari  hasil wawancara  secara  ilmiah dan  suatu  gejala-gejala yang  ada  dengan  apa  adanya  pada  saat  sekarang. Menurut Sugiyono (2007 : 15) bahwa “data kualitatif adalah  data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk kata, kalimat,  dan  gambaran.”  Dari  data  yang  telah terkumpul  sesuai  dengan  indikator permasalahan peneliti mengolah dan  menganalisa data-data yang terkumpul  tersebut  menjadi  data  yang  sistematik, teratur dan terstruktur sehingga mempunyai makna sesuai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan Pelayanan  Transportasi  Laut  di  Pulau  Pulau Belakang  Padang  Batam  Dalam  Kerangka Good Governance.

## 3.1. HASIL PENELITIAN
3.1.1 Analisis  Data  Pelayanan  Transportasi
Laut  di  Pulau  Belakang  Padang Kota Batam Dalam Kerangka Good

## Governance
Hasil  wawancara  peneliti  oleh  responden dengan melihat pelayanan transportasi laut di Pulau Belakang  Padang  dalam  kerangka  governance. Good  governance  sektor  publik  merupkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  dengan melibatkan stakeholders, berbagai  kegiatan  perekonomian, sosial  politik  dan  pemenfaatan  beragam  sumber daya  seperti  sumber  daya  alam,  keuamgan,  dan manusia bagi kepentigan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut Prinsip Responsivitas pemerintah, partisipasi  masyarakat,  efektivitas  dan  efisiensi sarana  transportasi  laut  di  Pulau  Belakang  Padang Kota  Batam.  Good  governance digerakan  oleh  tiga domain  yaitu  state  (negara/pemerintahan),  private sector  (sektor  swasta/dunia  usaha),  dan  society (masyarakat).

## 3.1.2 Pemerintah  (Dishub  dan  Disdik  Kota Batam)
Transportasi  Laut  di  Pulau  Belakang Padang  merupakan  sarana  transportasi  yang
memudahkan  mereka  berpergian,  Oleh  karena  itu, peran  dan  respon  pemerintah  sangat  diharapkan dalam  menerapkan  prinsip  responsivitas atau daya tanggap terhadap kebutuhan publik bagi masyarakat. membangun Good  Governance, bukan  hanya masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, kondisi  pelaku  dalam  masyarakat  juga  harus mendapat perhatian. Dalam pencapaian pemerintahan  yang  baik  interkasi  dari  masyarakat juga dibutuhkan karena dalam perencanaan strategis pada  dasarnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemerintahan yang  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat. oleh  karena  itu,  prinsip  partisipasi  masyarakat sangat diperlukan dalam Good Governance .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak-pihak  yang  terlibat mengenai  bantuan  biaya transportasi  siswa  Pulau  Belakang  Padang  yang menyeberang memang sudah mendapat respon dari pemerintah  kota  Batam,  namun pada kenyataannya bantuan  tersebut  sering  terkendala  saat  pencairan dana.  Menurut  tokoh  masyarakat  Pulau  Belakang Padang  selama  ini  memang  masyarakat  belum pernah  mengajukan  permohonan  bantuan  secara resmi kepada pihak pemerintah dikarenakan banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan hal itu karena mereka  takut  mata  pencarian  mereka  terganggu padahal  harapan  dari  masyarakat  memang  sangat ingin  transportasi  laut  yang  lebih  layak  sehingga perjalanan  mereka  aman  dan  nyaman,  sehingga menjamin keselamatan mereka ketika berpergian.

## 3.1.3. Pihak Swasta (Pemilik transportasi laut)
Transportasi  masyarakat  Pulau  Belakang Padang  dikelola  oleh  pihak  swasta,  terbentuknya transportasi  tersebut  berawal  dari  keinginan masyarakat  untuk  berpergian  dan  memenuhi aktivitas  ekonomi  dan  pendidikannya.  Dalam penelitian  ini  peneliti  melihat  dari  prinsip Efektivitas  dan  Efisiensi  sarana  transportasi  yang dimiliki pihak swasta tersebut sehingga bisa melihat interaksi dari 3 domain (kerangka) yang berinteraksi dalam Good Governance .
3.1.4 Karakteristik Kepemerintahan yang Baik  Dalam  Penyedian  Transportasi Laut di  Pulau Belakang Padang  sebagai penunjang  pariwisata  daerah    dalam kerangka good governance
Kepemerintahan yang baik, menurut UNDP (1997) (dalam Sedarmayanti  2013: 282) mengidentifikasikan lima karakteristik:
1. Interaksi,  melibatkan  tiga  mitra  besar  : pemerintah  (dishub  Kota  Batam,  disdik Kota  Batam),  sektor  swasta  (pemilik transportasi  laut  di  Pulau  panjang),  dan masyarakat  madani  (masyarakat  Pulau Belakang  Padang  /penumpang  transportasi laut).  ketiga  aktor  tersebut  terlibat  dalam pelayanan  transportasi  laut  di Pulau Belakang  Padang,  dishub  Kota  Batam memberikan  bantuan  berupa  penyediaan alat-alat  keselamatan  penumpang  seperti pelampung  keselamatan  dan  disdik  Kota Batam  menyalurkan  dana  dari  Pemko Batam  untuk  diberikan  bantuan  biaya transportasi  laut  siswa hinterland  termasuk siswa Pulau Belakang  Padang yang menyeberang untuk pergi kesekolah, pihak swasta  menyediakan  sarana  transportasi laut  di  Pulau  Belakang  Padang  karena permintaan  masyarakat  Pulau  Belakang Padang , dan masyarakat sebagai aktor yang berkepentingan  yang  menggunankan  jasa transportasi  laut  tersebut.  Berdasarkan wawancara  dan observasi dilapangan interaksi ketiga aktor tersebut belum cukup maksimal
2. Komunikasi,  berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  dilapangan  komunikasi  dari ketiga aktor yang terlibat dalam transportasi laut  di  Pulau  Belakang  Padang  masih rendah  karena  pihak  penyedia  transportasi dan  masyarakat  tidak  menyampaikan  ke pihak pemerintah akan kebutuhan transportasi  masyarakat  yang  lebih  layak serta  kurangnya  pengawasan  dari  pihak pemerintah  sehingga  komunikasi  tersebut tidak berjalan dengan semestinya/kurangnya  komunikasi  antara pemerintah,  masyarakat,  dan  pihak  swasta yang menyediakan transportasi laut di Pulau Belakang Padang.
3. Proses penguatan sendiri. Transportasi laut di Pulau Belakang  Padang terbentuk karena kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi  yang  memudahkan  mereka berpergian dan beraktivitas.
4. Teknologi  transportasi  laut  di  Pulau Belakang Padang belum mengikuti perkembangan zaman . Seharusnya sekarang sudah ada teknologi khusus kapal pengangkut  penumpang  sesuai  standar kelayakan kapal yang menjamin
kenyamanan dan keamanan penumpang.
5. Masyarakat Pulau Belakang Padang sangat bergantungan  dengan  pihak  penyedia  jasa transportasi karena jika tidak ada transportasi laut disana sangat menghambat kehidupan  mereka  karena  menyulitkan masyarakat untuk berpergian serta memperoleh pendidikan. Hal ini menyebabkan saling ketergantungan  antara pemerintah, pihak swasta pemilik transportasi, dan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi tersebut.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Pelayanan  Trasnportasi  Laut  di  Pulau Belakang  Padang  Kota  Batam  berjalan  lancar karena  adanya  interaksi  dari  masyarakat,  pihak swasta dan pemerintah berdasarkan kerangka Good Governane .

## 4.1.1.  Pemerintah
Melihat dari hasil wawancara dan observasi dimana pemerintah sudah merespon atau membantu penyediaan  alat-alat  keselamatan  transportasi seperti  pelampung  keselamatan,  walaupun  jumlah pelampung  itu  kurang  dari  jumlah  penumpang, setidaknya  dalam  hal  ini  pemerintah  sudah membantu  dalam  hal  keselamatan  penumpang transportasi  laut  bagi  masyarakat  Pulau  Belakang Padang.  Dinas  Pendidikan  Kota  Batam  juga  ikut memberikan  bantuan  biaya  transportasi  kepada siswa  hinterland  termasuk  siswa  dari  Pulau Belakang  Padang.  Walaupun  biaya  tersebut  hanya diberikan kesebagian siswa Pulau Belakang Padang saja,  khususnya  bagi  masyarakat  yang  kurang mampu sehingga sangat terbantu mereka.

## 4.1.2.  Masyarakat
Tersedianya transportasi yang layak
merupakan harapan mereka. Wujud Good Governance penyelengaraan  pemerintah  daerah yang solid, bertanggung jawab,  efektif  dan  efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi  yang konstruktif  diantara  pemerintah  daerah,  swasta,  dan masyarakat.  Interaksi  dari ketiga  pihak  tersebut belum  berjalan  lancar  karena  melihat  dari  kondisi transportasi yang kurang layak sehingga mengancam  keselamatan  penumpang.  Keberadaan transportasi  boat  pancung  mempunyai  peranan
penting bagi  para  pekerja  swasta  sebagai  sarana transportasi  mereka  ketika  pergi  ke  tempat  kerja yang berlokasi di luar pulau, tanpa harus menyewa rumah  atau  kamar  di  luar  pulau  Buluh,  serta dampaknya  bagi  pelaku  usaha  kecil  menengah (UKM)  dengan  keberadaan  jasa  transportasi  Boat Pancung  mempermudah  mereka  dalam  distribusi barang maupun jasa

## 4.1.3.  Penyedia Transportasi Laut dalam
Kerangka Good Governance.
a. Interaksi,  interaksi  dari  ketiga  aktor  yang terlibat  belum  cukup  maksimal  karena peran  pemerintah  terutama  dishub  masih kurang dan belum berjalan secara
berkelanjutan b. Komunikasi,
dilihat dari belum maksimalnya  interaksi  dari  ketiga  aktor yang terlibat  dalam  pelayanan  transportasi laut  di  Pulau  Belakang  Padang  hal  ini disebabkan  komunikasi  dari  ketiga  aktor tersebut belum berjalan dengan baik.
c. Pengawasan  dari  pihak  pemerintah  yang belum  maksimal  kemudian  membuat kurang  layaknya  standar  transportasi  laut yang dimiliki oleh pihak swasta.
d. Teknologi yang digunakan dalam penyediaan  transportasi  laut  di  Pulau Belakang  Padang  masih  sangat  sederhana sehingga  belum  sesuai  dengan  standar kelayakan kapal penyeberangan penumpang pada umumnya.

## 4.2. SARAN

## 4.2.1 Pemerintah
Pemerintah  seharusnya  mensurvei  lokasi yang  akan  mereka  bantu  sehingga  mengetahui kondisi  tempat  yang memerlukan  bantuan dan  apa saja yang mereka  butuhkan  serta  mengawasi  secara berkelanjutan pelayanan transportasi yang disediakan pihak swasta. Dalam hal transportasi laut di  Pulau  Belakang  Padang  diharapkan  pihak pemerintah  menambah  pelampung  keselamatan. Pemerintah juga seharusnya memeriksa kelengkapan  surat  izin  pemilik  boat  pancung dan standar  kelayakan  b o a t   p a n c u n g   supaya mengetahui  dengan  jelas  apakah  transportasi tersebut  layak  untuk  mengangkut  masyarakat
Juni 2023 E-ISSN 2599-0616 P ISSN 2614-5979
sesuai dengan standar kelayakan kapal penyeberangan.

## 4.2.2.  Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  diharapkan  agar disampaikan  ke  pemerintah  dengan  melibatkan perangkat  desa  sebagai  salah  satu  jalur  untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena pemerintahan  yang baik terbentuk  karena  adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam  mengambil  keputusan  atas  hak- hak dan kebutuhan masyarakat tersebut. Diperlukan kerja  sama  antara  pemerintah  dan  masyarakat setempat sebagai  pengontrol terhadap jasa transportasi  Boat  Pancung,  pengontrolan  yang kurang akan  mengakibatkan  kenaikan  harga  yang hanya  menguntungkan  sebagian  pihak saja  dan merugikan pihak pelanggan tanpa harus mempertimbangkan  kondisi    ekonomi  masing masing pelanggan

## 4.2.3.  Pihak  Swasta (Pemilik Transportasi)
Demi keselamatan dan kenyamanan penumpang pemilik kapal seharusnya memperbaiki kondisi  kapal  yang  kurang  layak  Diharapkan pemilik transportasi  memikirkan  lagi  keselamatan penumpangnya karena sangat berbahaya membawa penumpang dengan jumlah yang melebihi kapasitas pompong apalagi disaat angin kencang. Jika  pihak swasta  tidak  mampu  menyediakan  transportasi yang  lebih layak  seharusnya  mengajukan  bantuan kepada  pihak  pemerintah yang merupakan salah satu  Lembaga  yang  terlibat  dalam  memenuhi pelayanan     transportasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Aji,  Setio.  2015. Kualitas  Pelayanan
Transportasi  Publik  (Studi  Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Kapal Penumpang  Trayek  Gresik-Bawean  di Pelabuhan Gresik).
[2] Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good
Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
[3] Dwiyanto,  Agus. 2011. Manajemen
Pelayanan  Publik. Yogyakarta:  Gadjah
Mada  University  Press.  Hardiyansyah. 2011.
Kualitas Pelayanan Publik.
Yogyakarta: Gava Media.
[4] Keban,  Yeremias  T.  2014. Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik, Yogyakarta: Gava Media. Miro,  Fidel.  2012. Pengantar  Sistem Transportasi. Jakarta: Erlangga.
[5] Nasution.  2008. Manajemen  Transportasi. Bogor: Ghalia Indonesia.Salim, Abas.2006. Manajemen Transportasi. Jakarta: [6] Raja Grafindo  Persada  Serdamayanti. 2013. R eformasi
AdministrasiNegara,Reformasi  Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT Refika
[7] Aditama.  Sugiyono,  2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. [8] Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005.
Manajemen  Publik. Jakarta:  Mole,  Elsi. 2016. Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi kasus Pelayanan di Unit Usaha Transportasi Laut PD.Panca Karya Ambon)
[9] Putra,  Andi  Anggara  Pratama.  2014. Pelayanan Transportasi Laut di Pelabuhan Penyeberangan  Pammatata  Kabupaten Kepulauan Selayar.