Fenomena  Perampasan  Barang  Pemilik  Hutang  Oleh  Rentenir  Di Kecamatan  Bontoramba  Kabupaten  Jeneponto;  Analisis  Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif

## Rukaya, Istiqamah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar rukayakawari@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  terkait  analisis  perbandingan  hukum  Islam  dan  Hukum  positif terhadap  fenomena  perampasan  barang  pemilik  hutang  oleh  rentenir  di  Desa  Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan ( field research ) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan  pendekatan  perbandingan (comperative  approach )  dalam  hal  ini  yang  dimaksud adalah Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  Analisis  Perbandingan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif terhadap  fenomena  perampasan  barang  pemilik  hutang  oleh  rentenir  (studi  kasus  di  Desa Tanammawang,  Kecamatan  Bontoramba,  Kabupaten  Jeneponto).    Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten  Jeneponto.  Fokus  penelitian  adalah  analisis  perbandingan  hukum  islam  dan  hukum positif  terhadap  fenomena  perampasan  barang  pemilik  hutang  oleh  rentenir  (studi  kasus  Desa Tanammawang  Kecamatan Bontoramba  Kabupaten Jeneponto ). Dalam penelitian  ini penentuan informan  dilakukan  dengan  menggunakan purposive  sampling. Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi  (observation),  wawancara  mendalam  (indepth interview), dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dan model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama adanya rentenir di Desa Tanammawang  yang  memberikan  perubahan  terhadap  masyarakat  Desa  Tanammawang.  Karena telah memberikan pinjaman yang berbunga dan terkhusus di dusun sarroangin yang begitu banyak masyarakat melakukan hal itu. Baik dengan menggandakan uang, melakukan perampasan  barang yang  diperjanjikan  (jaminan)  apabila  telah  lewat  dari  waktu  yang  ditentukan.  Dan  perbuatan tersebut  salah  satu  kegiatan  muamalah  yang  dilarang  oleh  Allah  swt  dilarenakan  mengandung praktek riba.
Kata Kunci : Perampasan, Rentenir, Masyarakat Desa Tanammawang.

## Abstract
The subject of this research is related to the comparative analysis of Islamic law and positive law on the phenomenon of expropriation of goods belonging to debt owners by moneylenders (a case study  in  Tanammawang  Village,  Bontoramba  District,  Jeneponto  Regency.  The  type  of  reseach carried  out  is  field  reseach  that  departs  from  observations  and  finding  social  facts  that  are studied  using  a  comparative  approach,  in  this  case  what  is  meant  is  Islamic  Law  and  Positive Law. The results of this study indicate that : this study aims to describe a comparative analysis of Islamic  Law  and  Positive  Law  on  the  phenomenon  of  expropriation  of  debt  owned  by moneylenders  (  a  case  study  in  Tanammawang  Village,  Bontoramba  District,  Jeneponto Regency).  This type of reseach is qualitative. The reseach location  is located in  Tanammawang Village,  Bontoramba  District,  Jeneponto  Regency.  The  focus  of  the  reseach  is  a  comparative analysis  of  Islamic  Law  and  Positive  Law  on  the  phenomenon  of  expropriation  of  goods belonging  to  debt  owners  by  case  study  loan  sharks  ini  Tanammawang  Village,  Bontoramba District, Jeneponto Regency. In this tudy, the determination of informants was carried out using purposive  sampling.  Data  collection  techniques  used  in  this  study  are  observation,  indepth interview,  and  documentation.  And  data  analysis  techniques  in  this  study  using  data  analysis andinteractive  models,  namely  by  reducing  data,  presenting  data,  and  verifying  or  drawing  a conclusion.  The  results  showed  that  during  the  axistence  of  moneylenders  in  Tanammawang Village  who  made  changes  to  the  deea  Tanammawang  community  because  they  had  provided loans  with  interest  and  especially  in  Sarroangin  hamlet,  so  many  people  did  this.  Either  by
doubling money, confiscating the promised goods (guarantee) if it has passed the specified time. And this act  is one of the Muamalah activities prohibited by Allah Almighty brcause it contains usury practices and is detrimental to society.
Keywords: plunder, loan sharks, the pe ople of the Village of Tanammawang

## Pendahuluan
Riba termasuk satu dari tujuh yang membinasakan. 1 Orang-orang yang memakan riba hanya  akan  berdiri  sebagaimana  orang-orang  yang  kesurupan  setan.  Al-Qur’an  telah memaklumkan perang antara pemakan riba dengan Allah dan Rasul-Nya. Pernyataan tersebut merupakan  suatu  ancaman  Allah  swt.  Yang  tidak  ada  duanya  jika  dibandingkan  dengan maksiat lainnya.
Fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  sepatutnya  mengikuti  maksud-maksud  dari ajaran agama itu sendiri. 2 Pada umumnya selalu ingin mendapatkan penghidupan yang layak setiap  harinya.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  selalu  berusaha  mengerjakan pekerjaan yang dapat memampukan mereka dalam mencukupi kehidupannya. Dengan begitu segala upaya akan mereka lakukan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu dengan cara  yang  benar  maupun  keliru. 3 Masyarakat  di  wilayah  tersebut  sudah  lama  mengetahui tentang  larangan  menggandakan  uang  yang  biasa  diberi  ceramah  terhadap  salah  satu  tokoh masyarakat  di  Desa  tersebut,  akan  tetapi  masyarakat  setempat  tidak  menggubris  apa  yang telah  disampaikan  oleh  tokoh  masyarakatnya.  Karena  mereka  beranggapan  bahwa    praktik yang dilakukan itu adalah hak mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 4
Karena  banyaknya  masyarakat  yang  beranggapan  seperti  ini,  maka  proses penggandaan  uang  atau  yang  biasa  disebut paje’ne  doe oleh  masyarakat  setempat  dapat dikatakan  telah  mendarah  daging  disebabkan  karena  hal  ini  telah  berlangsung  secara  turun temurun.  Dampak  yang  diakibatkan  dari  penggandaan  uang  (paje’ne  doe)  yaitu  banyaknya kasus  perampasan  yang  terjadi  karna  waktu  yang  diberikan  telah  melewati  batas  yang disepakati.  Menurut  Pasal  1313  KUHPerdata,  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Hal  ini  tentu  saja  tidak  serta  merta  menjadi  kesalahan  rentenir  (yang  memberi pinjaman) karena peminjam telah menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh rentenir itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  banyak  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  karena  mereka  harus kehilangan  barang  yang  telah  dijaminkan  kepada  rentenir  yang  jumlahnya  tidak  sebanding dengan  apa  yang  dipinjam.  Adapun  barang-barang  yang  yang  biasa  dijaminkan  oleh  pihak peminjam tersebut seperti rumah, sawah, kebun, tanah, sofa dan lain-lain.
Peristiwa  tersebut  bisa  dikaitkan  dengan  asas  kepribadian.  “Asas  tersebut berhubungan  dengan  subyek  yang  terkait  dalam  suatu  perjanjian.    Asas  kepribadian  dalam KUHPerdata  diatur  dalam  pasal  1340  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian hanya  berlaku  antara  pihak  yang  membuatnya.  Pernyataan  ini  mengandung  arti  bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang yang membuatnya”. Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih  yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)      Ketentuan  mengenai  hal  ini  ada  pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 337 KUHPerdata yaitu, “dapat pula perjanjian diadakan
1 Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Nasrullah  bin  Sapa,  and  Abdul  Syatar,  “Uncovering  Wasathiyah  Values  on Sharia Banking,” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28.
2 Achmad  Musyahid,  “DISKURSUS  MASLAHAT  MURSALAH  DI  ERA  MILINEAL  (Tinjauan  Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
3 Muammar  Muhammad  Bakry,  “Asas  Prioritas  Dalam  Al-Maqashid  Al-Syar’iah,” AL-Azhar  Islamic  Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
4 Sabir  Maidin  and  Rifka  Tunnisa,  “JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  TRANSAKSI  PERBANKAN  (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020).
untuk  kepentingan  pihak  ketiga,  bila  suatu  perjanjian  dibuat  untuk  diri  sendiri,  atau  suatu pemberian  kepada  orang  lain,  mengandung  suatu  syarat  semacam  itu.  Pasal  ini  memberi pengertian  bahwa    bahwa  seseorang  dapat  mengadakan  perjanjian  untuk  kepentingan  pihak ketiga  dengan  suatu  syarat  yang  telah  ditentukan”.  Sedangkan  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata,  tidak  hanya  mengatur  perjanjian  untuk  diri  sendiri,  tetapi  juga  untuk kepentingan  ahli  warisnya  dan  untuk  orang-orang  yang  memperoleh  hak  dari  padanya. Kemudian  terdapat  pada  pasal  1320  KUHPerdata,  ada  empat  syarat  (kumulatif)  yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Suatu hal tertentu, 3) Suatu sebab yang halal. 5
Hasil Dan Pembahasan Gambaran  Umum  Tentang  Objek  Penelitian  dan  Fenomena  Bentuk  Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir
1. Sejarah Singkat Adanya Rentenir di Desa Tanammawang
Berawal dari adanya salah satu seorang warga Desa Tanammawang bernama Hj Fina anak  dari  ibu  Bombong  yang  menikah  dengan  warga  yang  ada  di  dusun  parang  bembeng yang  bernama  H.  Sinai.  Beredar  kabar  bahwasanya  keluarga  dari  H.  Sinai  memang  sudah melakukan  praktik  penggandaan  uang  sejak  dahulu  yang  tidak  diketahui  kapan  awal mulanya.  Kemudian  mereka  memilih  tinggal  di  salah  satu  dusun  yang  ada  di  Desa Tanammawang  yaitu  dusun  Sarroangin  lebih  tepatnya  lagi  sekarang  disebut  Sarroangin  II. Setelah  tinggal  disana  dia  pun  memulai  praktek  tersebut  dengan  awal  mula  yang  masih sederhana, dan belum terlalu memberatkan peminjam.
Setelah sukses dalam menjalani praktik dan profesi tersebut maka dia pun mengajak tetangga-tetangganya  atau  beberapa  masyarakat  untuk  mengikuti  langkahnya  tersebut dengan  memberitahukan  beberapa  keuntungan  yang  telah  diperoleh  selama  menjalani usahanya.  Kemudian  daripada  itu  dia  selalu  menghasut  orang  untuk  melakukan  hal  yang sama dengannya, dan mengajari bagaimana mekanisme penggandaan uang tersebut baik dari segi praktinya maupun dari segi teorinya.
Ada beberapa fenomena perampasan yang telah terjadi di Desa atau di wilayah Desa Tanammawang  khususnya  di  dusun  Sarroangin.  Baik  itu  dari  perampasan  berupa  rumah, tanah dan barang-barang apa saja  yang dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam kepada rentenir.  Disamping  itu,  beberapa  masyarakat  juga  berpendapat  bahwa  rentenir  tersebut memiliki  manfaat  dalam  urusannya  pribadi,  seperti  jika  ada  salah  satu  masyarakat  yang membutuhkan  uang  dalam  keadaan  mendadak  (emergency)  maka  tempat  pelarian  untuk meminta  pinjaman  adalah  rentenir  walaupun  mereka  sadar  akan  dampak  yang  akan ditimbulkan kedepannya.
Mengenai  tentang  bentuk  perampasan  yang  terjadi  di  wilayah  Desa  Tanammawang pada  saat  wawancara  berlangsung,  pada  saat  waktu  tenggang  telah  tiba  rentenir  masih memberikan waktu untuk mencari atau melunasi hutang selama beberapa hari dan pada saat waktunya pun telah tiba maka mau tidak mau suka tidak suka sesuai dengan perjanjian yang telah  disepakati  maka  barang  jaminan  tersebut  akan  disita  dan  diambil  alih  oleh  si  rentenir tersebut. Barang  yang biasa dijadikan sebagai jaminan itu adalah rumah, sawah, tanah, dan barang-barang berharga lainnya yang setimpal dengan pinjaman uangnya.
Menurut  salah  satu  masyarakat  peminjaman  juga  berbeda-beda  jenisnya  sesuai dengan kesepakatan yang berlaku misalnya berbeda-beda dalam hal nya jangka waktu yang diberikan  atau  yang  dipilih  oleh  si  peminjam  (debitur).  Jenis  peminjaman  ada  tiga  macam
5 Dimas Bagus Wicaksono, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Gojek Terhadap Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online”, Vol 1 No.2 Oktober 2017, h. 321-339.
yaitu  dihitung  perminggu,  perbulan  dan  pertahun  tentunya  dengan  jumlah  uang  yang berbeda  atau  biasa  dikenal  dengan  kata  riba.  Padahal  sudah  jelas  dalam  Al  qur’an bahwasanya  terdapat  larangan  memakan  harta  riba  serta  terlalu  mengejar  dunia  dengan melakukan berbagai macam cara, baik itu dengan jalan yang baik maupun dengan jalan yang batil.
Mengenai ayat diatas Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa  apabila ada orang  yang  suka  melakukan  perbuatan  riya  (memamerkan  perbuatan  baiknya  agar mendapatkan sanjuangan dari sesame manusia bukan berniat hanya kepada Allah swt), maka apa yang dikerjakan di dunia ini hanya bernilai sia-sia. Karena mereka hanya melakukan hal yang  baik  apabila  terdapat  orang  disekitar  mereka.  Ibnu  Abbas  mengatakan,  bila  ada kalangan orang berbuat kebajikan misalnya sholat, sedekah, puasa dan ibadah lainnya tanpa berniat karena Allah swt, maka Allah berfirman”. “Aku akan memenuhi apa yang dicarinya di  dunia,  ini  sebagai  pembalasannya,  sedangkan  amalnya  yang  ia  kerjakan  untuk  mencari kediawian itu digugurkan, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi.”
Hal  yang  sama  telah  diberikan  pendapat  oleh  Qatadah  mengatakan,  “apabila  ada orang  yang  tinggal  di  dunia  merupakan  niat,  dambaan,  dan  buruannya,  maka  Allah membalas  kebaikannya  di  dunia  ini.  Namun  bila  datang  ke  akhirat  maka  ia  tidak  lagi mempunyai  pahala  amal  kebaikan  yang  akan  diperolehnya.  Ada  pula  sekelompok  orang mukmin,  maka  amal  kebaikannya  dibalas  di  dunia  ini,  dan  kelak  di  akhirat  dia  mendapat pahala  dari  amalnya  itu”. 6 Dikarenakan  ia  menjalani  kehidupannya  bukan  semata-mata hanya berniat untuk didunia saja melainkan juga akhirat.
Dan terdapat juga ayat tentang larangan memakan harta riba. Al Imran ayat 130 dan al baqarah ayat 278.
َٰ  ي ٓ َٰ و  بِّرلٱَٰ نِمَٰ يِق بَٰا مَْٰاوُر ذ وَٰ هَّللٱَْٰاوُقَّ تٱَْٰاوُن ما ءَٰ نيِذَّلٱَٰا هُّ ي أ ٓ ؤُّمَٰمُتنُكَٰنِإَْٰا ٓ ََٰٰ ينِنِم
Terjemahnya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  tinggalkanlah  sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”
َٰ  ي ٓ أ تَٰ  لََْٰاوُن ما ءَٰ نيِذَّلٱَٰا هُّ ي أ ٓ َٰ و  بِّرلٱَْٰاوُلُك ٓ ض أَْٰا ٓ ف  ع اَٰ ة ف ع  ضُّم ٓ َٰ َْٰاوُقَّ تٱ و َٰ َٰ هَّللٱ َٰ مُكَّل ع ل ٓ َٰ فُت ٓ َٰ نوُِلِ ََٰٰ Terjemahnya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan  berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

## 2. Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir
Dalam  situasi  mendesak  seorang  debitur  tanpa  memperhatikan  bunyi  perjanjian maupun syarat perjanjian yang dituturkan oleh rentenir, tapi fokus pada keinginannya untuk memiliki  uang  agar  menutupi  kebutuhan  yang  sudah  mendesak  bisa  tercukupi,  missal memenuhi kebutuhan primer .
Perjanjian yang demikian menjadi cara debitur (rentenir) mendapat keuntungan yang lumayan  besar  yaitu  dengan  memberikan  bunga  dengan  jumlah  yang  sangat  besar  dalam waktu  yang  lumayan  mempunyai  jangka  pendek.  Dalamsituasi  ini,  seorang  debitur menggunakan  kelebihan  ekonomi  saat  memberikan  bunga  dengan  semaunya  sendiri, sehingga bunga yang diberikan terlalu besar, bahkan lebih dari bunga morator (bunga yang ada dalam undang-undang), walau sebenarnya tidak ada penentuan jumlah bunga ini diatas dasar kebebasan berkontrak (asas konsensualisme).
Terjadinya  penyalahgunaan  keadaan  dalam  perjanjian  ini  dapat  dilihat  dari  dua unsur,  yaitu  pertama:  pihak  yang  mempunyai  kekuatan    mampu  berbuat  sesuai  dengan
6 http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-15-16.html?m=1
kehendaknya  kepada  pihak  yang  tidak  mampu,  sehingga  pihak  yang  lemah  hanya  mampu pasrah  atas  syarat-syarat  perjanjian  yang  diberikan  oleh  pelaku  rentenir,  kedua:  kekuasaan tersebut  dipergunakan  untuk  memenuhi  keinginannya  sehingga  membawa  keuntungan kepadanya.  Sehingga    kontrak  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  dapat  dipahami  dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.
Dua unsur ini mempunyi manfaat pada perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh  rentenir  yang  mempunyai  posisi  ekonominya  tercukupi  sehingga  dapat  memaksakan kehendaknya  kepada  peminjam  yang  berada  pada  posisi  ekonomi  lemah,  dan  kemudian debitur secara terpaksa juga harus mengikutnya.
Penentuan  keuntungan  pada    perjanjian  memang  dasarnya  tanpa  larangan,  namun tetap  mempunyai  batasan  pada  aspek  moral  dengan  melihat  asas  keadilan  dan  kepatutan. Apabila    penentuan  bunga  itu  jauh  dari  kepatutan  dan  keadilan  maka  dapat  dinyatakan debitur  (rentenir)  penyalahgunaan  keadilan  karena  adanya  kekuatan  ekonomi  yang dimilikinya.

## 3. Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Oleh Rentenir Dapat Dibatalkan
Perjanjian  utang-piutang  antara  rentenir  dengan  debiturnya  dapat  dipastikan  terjadi penyalahgunaan keadaan berdasarkan pembahasan di atas, lalu kemudian bagaimana akibat hukum  dari  perjanjian  utang-piutang  oleh  rentenir  yang  mengandung  penyalahgunaan keadaan.  Sebelum  membahas  hal  tersebut,  perlu  diawali  dengan  melihat  terlebih  dahulu posisi penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian.
Adapun juga pendapat dari Hj. Sada :
“Terkadang memang sekarang jika seseorang meminjam uang kepada rentenir pasti terjadi  pemanfaatan  situasi  dengan  kata  lain  bermaksud  akan  mengambil keuntungan  dengan  cara  memberi  pinjaman  disertai  dengan  jaminan  yang  telah disetujui  bersama.  Kemudian  diberi  tenggang  waktu kapan  dia  akan  melunasi  atau mengembalikan pinjam tersebut” 7
Adanya  pembahasan  tentang  penyalahgunaan  keadaan  adalah  karena  belum  adanya (waktu  itu)  ketentuan burgerlijk  wetboek (Belanda)  yang  mengatur  hal  itu.  Adapun pembahasannya  adalah  menyangkut  penerapan  “Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  syarat- syarat  sahnya  perjanjian  (kesepakatan,  kecakapan,  pokok  persoalan,bukan  sebab  yang terlarang), apakah tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam sebab (causa) yang tidak dibolehkan (syarat sah yang keempat) atau tidak”.
Van  Dunne  berargumen,  tidak  patut  menyatakan  perjanjian  yang  terjadi  di  bawah pengaruh penyalahgunaan berbanding balik dengan kebiasaan yang baik.
Setiawan juga mengajukan pendapat Cohen, yang menyatakan bahwa : “tidak tepat menggolongkan sebagai kausa yang tidak halal (ongeoorloofde oorzaak, Pasal 1320 sub ke empat KUHPerdata)” .
Kausa yang tidak halal memiliki cara yang sangat berbeda, karena tidak mempunyai hubungan  dengan  kemauan  yang  cacat.  Meskipun  pihak  yang  mempunyai  kaitan  tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk membatalkan suatu perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, hakim secara ex officio wajib mempertimbangkannya.
Menggabungkan  penyalahgunaan  situasi  sebagai  salah-satu  bentuk  cacat  kehendak, lebih  sesuai  dengan  keperluan  kontruksi  hukum  dalam  hal  seseorang  yang  dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan tersebut terjadi dengan adanya  tmaksud  tersendiri.  Penggugat  wajib  mendalilkan  bahwa  perjanjian  itu  seharusnya tidak di kehendaki.
7 Wawancara bersama dengan ibu Hj Sada, Jeneponto:23 Oktober 2020 Pukul 02:30
Dalam perkembangan selanjutanya, penyalahgunaan keadaan tidak dimasukkan lagi ke dalam kausa yang tidak halal melainkan dimasukkan ke dalam kategori cacat kehendak. Penyalahgunaan  dikategorikan  sebagai  kehendak  itu  sendiri,  ia  tidak  berhubungan  dengan syarat-syarat  objektif  perjanjian,  melainkan  mempengaruhi  syarat-syarat  subjektif.  Apabila syaratsubjektif  tidak  terpenuhi  maka  akibatnya  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan (vernietigbaar/voidable), sedangkan  apabila  syarat  objektif  tidak  terpenuhi  maka  berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (nietigbaar/null and void).
Penyalahgunaan  situasi  bisa  mengakibatkan  terjadinya  suatu  perjanjian  tidak memiliki  kekuatan  hukum,  adanya  perjanjian  itu  dibuat  untuk  bberbanding  balik  dengan adanya  penyebab  yang  tidak  berkaitan  atas  moral  yang  baik  dan  penyalahgunaan  keadaan yang menmbuat lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat mandiri.
Sesuai dengan pemaparan di atas, maka penyalahgunaan keadaan ialah bentuk cacat syarat  subjektif  dari  sahnya  perjanjian,  maka  dari  itu  juga  akibat  hukum  atas  perjanjian pinjam  meminjam  uang  oleh  rentenir  dengan  debiturnya  yang  terdapat  penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian oleh pihak yang  berada  di  posisi  yang  lemah.  Tetapi  apabila  selagi  keduanya  tidak  ada  yang  merasa dirugikan  atas  masalah  tersebut,  maka  perjanjian  itu  tetap  sah  dan  mengikat  kedua  belah pihak.
Bentuk perjanjian yang cacat kehendak atas kedua belah pihak yang menyetujui tidak begitu saja membawa kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Karena terdapat hal-hal yang  terjadi  jika  perjanjian  yang  ditutup  dalam  keadaan  demikian  bisa  dikatakan  masih layak. tindakan  hukum yang tidak sah dinyatakan bisa dibatalkan sebab adanya suatu dasar dalam  asas  keseimbangan  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  tuntutan  pembatalan tersebut.
Perjanjian  pinjam-meminjam  uang  yang  termasuk  dalam  penyalahgunaan  situasi  di dalamnya  tidaklah  mempunyai  tindakan  yang  bisa  menimbulkan  keugian  (artinya  tetap berlaku ketentuan-ketentuan perjanjian secara  umumnya bagi para pihak)apabila kedua dari belah pihak tidak ada yang berniat untuk melakukan pembatalan perjanjian tersebut.
Di  samping  itu  juga,  adanya  pembatalan  dari  perjanjian  tersebut  karena  terjadinya penyalahgunaan  situasi  tidak  mutlak  adanya  satu  taraf  tertentu.  Adanya  salah  satu  pihak yang dirugikan adalah dari faktor-faktor yang disamping semua keterangan-keterangan lain pada sifat oleh keadaan-keadaan yang digunakan waktu digunakannya oleh hubungan antara kedua belah pihak menetapkan apakah perjanjian itu bertolak satu sebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik. 8

## Kedudukan Rentenir Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 1. Kedudukan rentenir dalam hukum Islam
Islam  telah  memberikan  pedoman  bagi  umat  manusia  agar  selamat  baik  di  dunia maupun di akhirat secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas  Aqidah,  Syari’ah  dan  Akhlak  yang  bersumber  dari  Alqur’an  dan  As-Sunnah.  Dalam aspek  ekonomi  salah  satu  yang  diatur  oleh  Syari’at  Islam  yang  kemudian  disebut  dengan ekonomi  Islam.  konstruksi  ekonomi  Islam  sendiri  yaitu  sebuah  tatanan  ekonomi  yang dibangun  atas  dasar  ajaran  tauhid,  dan  prinsip-prinsip  moral  Islam,  dibatasi  oleh  Syariat Islam dan Fikih.
Utang  Piutang  dalam  Islam  adalah  salah  satu  jenis  pendekatan  untuk  bertabarru’ kepada  Allah  swt.  Dengan  berlemah  lembut  kepada  manusia,mengasihi    dan  memberikan kemudahan  dari  duka  yang  menyelimuti  mereka,  yang  semua  itu  ditunjukkan  hanya  untuk
8 Ahmad Arif Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir”, Lex Renaissance No. 2 Vol. 2 Juli 2017: 278-299: h. 283-297.
mendapat  ridha  Allah  swt.  Semata.  Terkadang  dalam  kehidupan  sehari-hari  memerlukan danya  utang-piutang  untuk  memenuhi  kehidupan  sehari-hari,  maka  Islam  memberikan aturan  tentang  masalah  ini.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  semua  yang  beragama  Islam  tidak saling merugikan satu sama lain.
Utang  piutang  atau  pinjam  meminjam  uang  ini  sebuah  akad  yang  bertujuan  untuk tolong menolong, sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. sebagaimana firman-Nya.
قُيَٰيِذَّلٱَٰا ذَٰنَّم ٓ َٰ هَّللٱَٰ ُضِر ر ق ٓ ن س حَٰاًض اَٰ َُٰه فِع  ضُي  ف ۥ ََٰٰ ُه ل ۥ َٰ ض أ ٓ افا ع َٰ ة يرِث ك ٓ َٰ َُٰهَّللٱ و َٰ ق ي ٓ َُٰضِب َٰ ب ي و ٓ ص ٓ َُٰطُُ َٰ َٰ لِإ و ٓ َِٰه َٰ رُت ٓ َٰ نوُع ج ََٰٰ َٰ
Terjemahnya :
“Siapakah  yang  mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah),  maka  Allah  akan  memperlipat  gandakan pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang  banyak.  Dan  Allah  menyempitkan dan  melapangkan  (rezeki)  dan  kepada-Nyalah  kamu  dikembalikan.  (Q.S.  Al- Baqarah: 245)” 9
Dalam  Islam  itu  sendiri  sangat  melarang  kita  untuk  melakukan  transaksi  sistem pinjam-meminjam  kepada  rentenir  ataupun  yang  termasuk  riba  lainnya.  Disamping  karena ada  larangan  langsung  dari  Allah  swt.  Juga  dapat  merugikan  umat  manusia  apabila mengambil  pinjaman  dari  seorang  rentenir.  baik  itu  dalam  jumlah  lipatan  yang  sedikit, sedang  bahkan  banyak  pun  pasti  sangat  merugikan  bagi  pihak  peminjam.  Selain  itu meminjam  ke  rentenir juga  dapat  memperburuk  ukhuwah  Islamiyah  dikarenakan  jika  tidak dapat  melunasi  utang  tersebut  maka  otomatis  barang  yang  telah  dijadikan  sebagai  jaminan akan diambil dengan paksa.
Adapun juga pendapat dari bapak jumpa yakni
“semua  orang  punya  jalan  masing-masing  untuk  mendapatkan  rezeki  terlepas  itu baik  dengan  jalan  yang  benar  maupun  jalan  yang  bathil,  jadi  apapun  pilihan  dari pekerjaan orang tersebut akan ia tanggung sendiri” 10
Pandangan  masyarakat  juga  terhadap  rentenir  pasti  mempunyai  citra  yang  buruk, yang membuat seseorang akan merasa bahwa dengan meminjam kepada rentenir akan sangat terbebani makanya dalam Islam sangat melarang kita untuk meminjam kepada rentenir.

## 2. Kedudukan Rentenir Dalam Hukum Positif
Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal terpenting dalam mencapai kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak,  oleh  karena  itu  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  dua belah pihak atau lebih harus memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur dalam “pasal 1320 KUHPerdata:  1)  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  2)  kecakapan  untuk perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.”
Pasal 1320 KUHPerdata ini, merupakan pasal yang sangat popular karena membahas mengenai hal-hal yang wajib dilengkapi sebab adanya bentuk perjanjian. Perlengkapan yang harus  dipenuhi  baik  dari  seseorang  yang  melakukan  atau  membuat  petjanjian  maupun  hal- hal  yang  mau  dipenuhi  dari  perjanjian  tersebut  dalam  hal  mengenai  isi  tentang  perjanjian tersebut.
Unsur  subjektif  membahas  tentang  hal-hal  yang  terdapat  pada  kesepakatan  yang bebas dari seseorang yang memulai suatu perjanjian, dari kedua belah pihak yang melakukan
9 Siti Nurdia, “Perspektif Hukum Islam  Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi”, Skripsi (Jambi, Fakultas Syaiah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 13-15.
10 Wawancara bersama bapak Jumpa, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 10:53
perjajian.  Sedangkan  unsur  objektif  meliputi  keberadaan  dari  sumber  masalah  barang  yang dijanjikan,  dan  causa  dari  objek  yang  berupa  hal  yang  didapat  disepakati  agar  bisa dikerjakan  tersebut  haruslah  sesuatu  yang  tanpa  larangan  atau  dibolehkan  sesuai  dengan aturan hukum. Tidak terpenuhinya salah  satu unsur dari keempat unsur membuat tidak sah nya perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut mendapat ancaman batal, baik dalam bentuk dapat  dibatalkan  (jika  terdapat  pelanggaran  terhadap  unsur  subjektif),  dengan  pemahaman bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.
Terbentuknya  kesepakatan  dalam  sebuah  perjanjian  menjadi  sangat  penting  karena hal ini merupakan ruh dari perjanjian, oleh karenanya dalam mewujudkan pembentukan kata sepakat  diperlukan  tindakan  hukum  darri  kedua  belah  pihak  yaitu  dengan  pernyataan kehendak.  Namun,  dalam  praktiknya,  seringkali  kesepakatan  itu  merupakan  hasil  dari paksaan, penipuan, kekeliuran, atau penyalahgunaan keadaan.
Cacat  kehendak  dalam (wilsgebreke) dalam  persetujuan  yang  terjadi  apabila  terjadi peristiwa-peristiwa  yang  membuat  keadaan  menjadi  tidak  normal,  terdapat  pembahasan tentang  unsur-unsur  kekeliuran (diwaling) ,  kekerasan  atau  paksaan (berdreiging,  dwang), dan  penipuan (bedrog) dalam  proses  terjadinya  persetujuan  yang  disepakati  oleh  beberapa pihak  yang  menjadi  seseorang  yang  terdapat  dalam    kontrak  seperti terdapat  pada isi  pasal 1322 dengan pasal 1328 KUHPerdata. Kemudian juga memiliki unsur penyalahgunaankeadaan (misbruik van omstangiheden) belum diperbaki sesuai dengan sifat normatif  dalam  KUHPerdata,  namun  ada  perbaikan  dengan  ahli-ahli  hukum  dan yurisprudensi.
Sebagai  doktrin  yang  sudah  lama  berkembang,  penerapan  penyalahgunaan  keadaan sudah  banyak  ditemukan  dalam  beberapa  putusan  pengadilan,  khususnya  dalam  beberapa perkara  tentang  perjanjian.  Penerapan  doktrin  penyalahgunaan  oleh  hakim  merupakan bentuk kemajuan pengadilan untuk memberikan rasa keadilan yang penuh bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil.

## Analisis  Perbandingan  Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  Terhadap Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir

## 1. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tentang Rentenir
Beberapa  hal  yang  difikirkan  mengeni  beberapa  masalah  dalam  kehidupan  baik  itu tentang  muamalah  maupun  kondisi  finansial,  dimana  seseorang  terkadang  tertimpa kehidupan  yang  sangat  sulit  sehingga  membuat  dia  mencari  pinjaman  kesana  kemari, meskipun  telah  diberi  pinjaman  sebagai  masyarakat  yang  baik  harusnya  memperhatikan beberapa hal berikut seperti:
a. Tidak melupan jumlah hutang
b. Memilih seseorang untuk berhutang
c. Ikhlas dalam membantu
d. Siap dalam hal melunasi
e. Haram jika tidak berniat untuk melunasi
Menurut  pendapat  dari  bapak  Rahim  salah  satu  warga  di  dusun  sarroanging  bahwa praktik ribawi adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah swt.
“kebanyakan  orang  sekarang  tidak  memperhatikan  bahaya  riba  apabila  ia meminjam uang kepada rentenir, selain dapat mengancam ekonomi akan terganggu juga  dapat  membuat  hidup  tidak  akan  tenang  dikarenakan  memikirkan  apa  yang akan  dia  pakai  untuk  membayar  bunga  dari  pinjamannya  tersebut,  maka  dari  itu Allah swt. Sangat melarang kita untuk meminjam kepada rentenir” 11
11 Wawancara bersama bapak Rahim, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 09:35
Hutang piutang ini akan memberi dampak yang buruk, terutama jika hutang tersebut tidak  sempat  untuk  dilunasi  (belum  terbayar)  kemudian  yang  berhutang  lebih  dulu meninggal dunia. Berikut bahayanya berhutang”:
Menurut dari salah satu warga yang ada di dusun Sarroangin yang bernama ibu Noro: “Dalam  praktek  penggandaan  uang  yang  dilakukan  oleh  rentenir  juga  terdapat jaminan yang dibawa kepada si rentenir, dan didalamnya pun terdapat kesepakatan kedua  belah  pihak  persoalan  mengenai  tentang  peminjaman  uang  tersebut. Kemudian  jika  sudah  waktunya  tiba  apabila  belum  terbayar  maka  jaminan  yang diajukan kepada rentenir akan menjadi miliknya.” 12
a. Dapat mengakibatkan stress pada fikiran seseorang
b. Dapat mengganggu akhlak seseorang
c. Di stigmanisasi seperti seorang pencuri
d. Mayatnya tidak disholatkan
Berikut  ini  adalah  termasuk  dari  bahaya  meminjam  uang  kepada  rentenir  sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu tokoh agama yaitu ; Bapak Lahaya :
“Seseorang  yang  menjadi  rentenir  atau  menggandakan  uang  sangatlah    tidak memikirkan  hal-hal  yang  menyangkut  tentang  masyarakat.  Dikarenakan  bukannya membantu  pada  saat  lagi  kesusahan  tetapi  malah  mengambil  kesempatan  untuk mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan dari penggandaan uangnya maupun dari jaminan hutangnya. kemudian orang yang memakan harta riba ia akan berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan (gila) dikarenakan terlalu banyak mengambil hak orang lain.” 13
2. Pandangan Hukum Positif Mengenai Tentang Rentenir
Dampak-dampak negatif dari lembaga keuangan pedesaan adalah :
a. Bersifat eksploitatif karena adanyakeinginan agar mendapatkan keuntungan yang besar
b. Dengan  waktu  yang  lama  bisa  menyebabkan  suatu  pendapatan  yang  lebih  besar  oleh rentenir
c. Memaksakan  kehendak  untuk  membeli  keperluan  yang  tidak  seharusnya  dibeli  akan menyebabkan  seseorang  mengalami  besarnya  bunga  uang  yang  dipinjam  dari  rentenir untuk hal yang tidak sepantasnya.
d. Jangka  waktu  yang  terbatas  pada  pelunasan  hutang  mengakibatkan  kesulitan  bagi peminjam  kredit  sehingga  terjadi  perubahan  pada  pemasukan,  konsumsi  dan  sumber- sumber lain yang dibutuhkan. 14
Adapun beberapa pengalaman dalam berbagai keadaan praktek rentenir atau tempat peminjaman  uang,  khususnya  yang  ada  didalamnya  dugaan  perbuatan  melawan  hukum, yang kerapkali merugikan anggota masyarakat peminjam uang, maka kepada rentenir dapat juga diterapkan beberapa sanksi pidana.
Pendapat dari ibu Hj Fina sekaligus istri dari H. Sinai:
“Saat  seseorang  telat  dalam  proses  pembayaran  utang  dan  tiba  waktu  hari  yang disepakati  bersama  maka  suami  saya  sudah  pergi  kerumahnya  untuk  menagih hutang  tersebut,  selain  perjanjian  penggandaan  uang  juga  ada  jaminan  yang diberikan  sesuai  dengan  bentuk  pinjaman,  dan  apabila  belum  bisa  melunasi  maka terdapat  salah  satu  resiko  yang  ditanggung.  Apakah  itu  uang  atau  bunganya bertambah atau dengan mengambil langsung jaminan yang diberikan sebagai bentuk perjanjian awal”. 15
12 Wawancara bersama dengan ibu Noro, Jeneponto: 23 0ktober 2020 Pukul 10:34
13 Wawancara bersama bersama bapak Lahaya, Jeneponto: 24 Oktober 2020 Pukul 04:56
14 Jajang  Nurjaman,  “Peranan  Baitul  Maal  Wattamwil  Dalam  Mengatasi  Dampak  Negatif  Praktek  Rentenir”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2010), h. 23-24.
15 Wawancara bersama dengan Hj Fina, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 03:05
Dua diantara delik pidana yang dimaksudkan akan dijelaskan pada tulisan ini, yaitu pidana  pemerasan  dan  ancaman  serta  pencucian  uang,  sedangkan  yang  lainnya  akan dikedepankan pada tulisan berikutnya. Perihal pemerasan dan pengacaman. Pada pasal 368 ayat  1  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  dikatakan:  “Barangsiapa  dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  untuk  memberikan  barang  sesuatu, yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain,  atau  supaya membuat  hutang  atau  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  pemerasan  dengan  pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
Berdasarkan  pasal    368  ayat  2  KUHP,  sanksi  pidana  pemerasan  dan  ancaman  itu masih  dapat  dikelompokkan  3  bagian.  Pertama,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  12 tahun,  1)  apabila  perbuatan  dilakukan  pada  malam  hari  dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  di  jalan  umum,  atau  dalam  kereta  api  atau  tren yang  sedang  berjalan.  2)  apabila  perbuatan  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan bekerja  sama.  3)  apabila  masuk  ketempat  berbuat  kejahatan  dengan  merusak  atau  dengan memakai  anak  kunci  palsu,  perintah  palsu,  atau  pakaian  palsu.  4)  jika  perbuatan mengakibatkan luka-luka  berat.
Kedua,  diberi  ancaman  dengan  pidana  penjara  selama  lima  belas  tahun  apabila perbuatan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Ketiga,  diberi  ancaman  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu  paling  lama  dua  puluh  tahun,  apabila  perbuatan  menyebabkan  luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama.
Setidaknya pada penyelenggaraan rentenir oleh unsur-unsur pidana seperti hal  yang dimaksudkan  pada  pasal  368 ayat  1  dan/atau ayat  2  KUHP,  maka  kepada  rentenir  tersebut dapat diterapkan sanksi pidana untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Menurut  Pasal  3  UU  No.8/2010  :  “setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian  uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 10 M”. 16

## Kesimpulan
Seorang  debitur  yang  meminjam  uang  kepada  seorang  rentenir  (kreditur)  apabila telah lewat  waktu  yang  ditangguhkan  maka  barang  jaminan  yang  diperjanjikan  oleh  kedua belah  pihak  mau  tidak  mau  pasti  akan  dirampas  secara    tidak  hormat  di  karenakan keterlambatan waktu pembayaran hutang kepada rentenir. Kedudukan rentenir dalam hukum Islam dan hukum Positif, dimana dalam hukum Islam terdapat larangan yang jelas dan keras atas  perbuatan  memakan  harta  riba,  baik  dari  penulis,  orang  yang  meminjam,  dan  yang menjadi rentenir. Seperti dalam Q.S Al Baqarah : 245  yang bunyinya adalah “siapakah yang mau  memberi  pinjaman  kepada  Allah,  pinjaman  yang  baik  (menafkahkan  hartanya  dijalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNyalah kamu dikembalikan.  Dalam  hukum  Positif  terdapat  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  :  1)  sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk perikatan, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu  sebab  yang  halal..  penjelasan  pada  hukum  Islam  dan  hukum  Positif  sudah  jelas melarang  adanya  perilaku  yang  dilarang  oleh  Allah  swt  seperti  misalnya  memakan  bunga
16 https://wahanariau.com/mobile .
riba.  Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  terhadap  perampasan  barang  pemiilik hutang oleh rentennir  adalah seperti penjelasan hukum Islam apalagi kita melihat seseorang yang  sedang  kebingungan  kesana  kemari  mencari  pinjaman  hutang  maka  sebaiknya  kita sesame manusia harus saling membbantu satu sama lain tanpa harus melipat gandakan uang yang  mereka  pinjam.  Dalam  hukum  positif  seorang  rentenir  sangat  memilik  sifat  yang eksploitatif  karena  adanya  keinginan  mendapat  keuntungan  yang  banyak  dari  apa  yang  ia lakukan.  Bahkan  bisa  mempersulit  hidup  seseorang  dengan  menggadakan  hutangnya. sedangkan  dalam  menginginkan  hubungan  yang  baik  kepada  sesama  sepatutnyalah  kita untuk saling membantu.

## Daftar Pustaka
Dimas  Bagus  Wicaksono,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Gojek  Terhadap Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online”, Vol 1 No.2 Oktober 2017.
http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-hud-15-16.html?m=1 Wawancara bersama dengan ibu Hj Sada, Jeneponto:23 Oktober 2020 Pukul 02:30 Ahmad  Arif  Syarif,  “Penyalahgunaan  Keadaan  Dalam  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Uang Oleh Rentenir”, Lex Renaissance No. 2 Vol. 2 Juli 2017
Achmad Musyahid. “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
Amiruddin, Muhammad Majdy, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28.
Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8. Maidin, Sabir, and Rifka Tunnisa. “JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020).
Siti Nurdia, “Perspektif Hukum Islam  Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi”, Skripsi (Jambi, Fakultas Syaiah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019 Wawancara bersama bapak Jumpa, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 10:53 Wawancara bersama bapak Rahim, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 09:35 Wawancara bersama dengan ibu Noro, Jeneponto: 23 0ktober 2020 Pukul 10:34 Wawancara bersama bersama bapak Lahaya, Jeneponto: 24 Oktober 2020 Pukul 04:56 Jajang  Nurjaman,  “Peranan  Baitul  Maal  Wattamwil  Dalam  Mengatasi  Dampak  Negatif Praktek  Rentenir”, Skripsi (Jakarta:  Fak.  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah,2010
Wawancara bersama dengan Hj Fina, Jeneponto: 23 Oktober 2020 Pukul 03:05 https://wahanariau.com/mobile .