Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024

## PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2024
1 Ali Imran Nasution, 2 Davilla Prawidya Azaria, 3 Muhammad Fauzan,
4 Fikri Rafi Musyaffa Abidin, 5 Tiara Alfarissa
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Correspondent email : aliimran.nst@upnvj.ac.id
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved : : : :
11  Agustus  2023 18  Oktober 2023
10  November  2023 28  November  2023

## Abstract
One of the stages in a general election is the campaign. During the campaign stage, there is an institution that has the authority to supervise it, namely Bawaslu RI. However, in its implementation,  Bawaslu  RI  experienced  several  challenges,  especially  in  facing  the simultaneous elections in 2024, such as a lack of human resources, financing and facilities for  supervision.  The  research  method  used  is  normative  juridical  with  a  statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that Bawaslu RI is affected by the implications of 2024 simultaneous elections, such as shortages of human resource  and  technical  needs  in  the  field  with  a  solution  by  changing  the  Article  92 paragraph (2) of Law No.7/ 2017 to change the number of Bawaslu RI members from each existing  level.  Then,  the  strategy  of  Bawaslu  RI  in  supporting  its  supervisory  authority during  simultaneous  elections  is  to  collaborate  with  various  institutions  such  as  the implementation of Gakkumdu, as well as entering into an MoU with Kominfo, KPU, and all social media in Indonesia .
Keywords: Elections; Election Supervisory Agency; Campaign.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan rakyat  sekaligus  penerapan  prinsip-prinsip  atau  nilai-nilai  demokrasi,  perlu dijalankan  dengan  kesiapan  yang  matang.  Pelaksanaan  pemilu  membutuhkan lembaga bersifat independen  untuk mengawasi pemilu. Pelaksanaan  pemilu tanpa pengawasan  yang  kokoh  berpotensi  akan  menimbulkan  dampak  negatif  seperti hilangnya  hak  pilih  masyarakat,  maraknya  politik uang,  kampanye  hitam,  dan pemilu  yang  tidak  sesuai  aturan. 1 Dalam   UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No.7/2017) setidaknya ada tiga lembaga penyelenggara  pemilu,  yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP).  Lembaga  pengawas  Pemilu  adalah  Bawaslu  yang  mengawasi penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia. Selain eksistensi Bawaslu sebagai pengawas, terdapat fungsi lain dari Bawaslu yaitu menyusun  dan  memproduksi  suatu  peraturan,  menjalankan  praktik  pengawasan baik dalam bentuk pencegahan maupun penindaklanjutan, dan kewenangan untuk melakukan tindakan penyelesaian sengketa. 2
Salah satu tahapan penyelenggaraan  pemilu adalah kampanye. Kampanye Pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh  Peserta  Pemilu  untuk  meyakinkan  pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. 3 Tahapan ini bertujuan sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. 4 Kampanye pemilu dilakukan dengan bertanggung jawab yang mana terdapat sanksi yang  mengikuti  ketika  kampanye  Pemilu  tersebut  dilakukan  di  luar  aturan  atau norma yang berlaku di masyarakat. 5 Namun, pengalaman pelaksanaan Pemilu yang sebelumnya  terdapat  berbagai  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  kampanye.
1 Muhammad  Ja’far,  “Eksistensi  Dan  Integritas  Bawaslu  Dalam  Penanganan  Sengketa  Pemilu,” Madani Legal Review 2, no. 1 (2018): 59–70.
2 Andi  Setiawan,  Irma  Fitriana  Ulfah,  and  Rizqi  Bachtiar,  “Jejaring  Kelembagaan  Bawaslu  Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019,” Resolusi: Jurnal Sosial Politik 3, no. 1 (2020): 15–28, https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280.
3 Didi  Nazmi,  “Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-XXI/2023  Tentang  Kampanye  Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 53–62.
4 Moch  Edward  Trias  Pahlevi  and  Azka  Abdi  Amrurobbi,  “Pendidikan  Politik  Dalam  Pencegahan  Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 6, no. 1 (2020): 141–52.
5 Denico  Doly,  “Penegakan  Hukum  Kampanye  Hitam  (Black  Campaign)  Di  Media  Sosial:  Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019,” Kajian 25, no. 1 (2020): 1–18.
Selama  Pemilu  2019,  kampanye  negatif  ( black  campaign )  sudah  mulai  tersebar  di media  sosial  sebelum  tahap  kampanye  resmi  dimulai.  Kampanye  negatif  ini  di media  sosial  memuat  isu-isu  terkait  SARA,  pelanggaran  hak  asasi  manusia, penghinaan,  dan  sejenisnya.  Oknum-oknum  yang  mendukung  kedua  pasangan calon  dalam  Pilpres  2019  mulai  melakukan  kampanye  negatif  terhadap  lawan politik  mereka. 6 Para  pendukung  masing-masing  calon  presiden  selama  Pemilu 2019  memiliki  sebutan  khusus:  pendukung  Calon  Presiden  nomor  urut  01  disebut sebagai  "ce-bong,"  sementara  pendukung  Calon  Presiden  nomor  urut  02  disebut sebagai  "kam-pret”. 7 Oleh  karenanya,  diperlukan  lembaga  independen  yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu terutama kampanye.
Berdasarkan  UU  No.7/2017,  wewenang  Bawaslu  mengawasi  pelaksanaan tahapan  penyelenggaraan  pemilu  seperti  pelaksanaan  kampanye  dan  dana kampanye. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat bersifat preventif atau pencegahan. 8 Berkaca  dari  pemilu  sebelumnya,  Bawaslu  perlu  melakukan peningkatan kinerja demi menghadapi Pemilu 2024. Tahap kampanye Pemilu 2024, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden dilakukan pada 28 November 2023  sampai  10  Februari  2024.  KPU  juga  mengatur  jadwal  kampanye  Pilpres  jika terjadi  putaran  kedua,  pada  2-22  Juni  2024.  Namun,  terdapat  berbagai  tantangan dalam internal Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024.
Rahmat  Bagja  anggota  Bawaslu  RI  mengungkapkan  ada  3  tantangan penyelenggaraan  pemilu  2024  yakni  masalah  makro,  masalah  teknis  dan  masalah SDM. 9 Jumlah anggota Lembaga Pengawas dibagi menjadi 5 orang di tingkat pusat, 5-7  orang  di  tingkat  provinsi,  5-7  orang  di  tingkat  kabupaten/kota,  3  orang  di tingkat  kecamatan,  dan  1  orang  di  tingkat  kelurahan/desa.  Aturan  mengenai struktur  keanggotaan  ini  memiliki  dampak  signifikan  pada  kualitas  pekerjaan Bawaslu.  Bawaslu  harus  memiliki  kemampuan  untuk  menangani  berbagai  isu, mulai dari penyediaan perlengkapan hingga temuan-temuan di lapangan. Lembaga
6 Aryojati Ardipandanto, “Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity  Politics  On  President  Election  2019:  Populism  Perspective],” Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional 11, no. 1 (2020): 43–63.
7 Agung Kurniawan, “Pengaruh Fanatisme Dan Kontrol Diri Terhadap Agresi Verbal Pada Pendukung Calon Presiden  Dan  Wakil  Presiden  2019  Di  Kota  Malang”  (Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim, 2019).
8 Sukimin  Sukimin  and  Subaidah  Ratna  Juita,  “AKTUALISASI  BADAN  PENGAWAS  PEMILIHAN  UMUM DALAM  MENCEGAH  PELANGGARAN  PEMILU  DI  INDONESIA,” JPeHI  (Jurnal  Penelitian  Hukum Indonesia) 4, no. 1 (2023): 82–91.
9 Bawaslu RI, “Bagja Ungkap Tantangan Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024,” 2021, https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkap-tantangan-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pengawas  untuk   tingkat   kelurahan/desa harus  bisa  bersikap   siap   berhadapan dengan  seluruh latar belakang masyarakat karena keanggotaan Lembaga Pengawas di tingkat kelurahan/desa hanya terdiri satu orang di semua desa/kelurahan tanpa mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah DPT. 10 Adapun permasalahan  SDM ad  hoc yaitu  kesulitan  rekrutmen  SDM ad  hoc dan  kapasitas SDM ad hoc dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pungut hitung.
Regulasi ini didasarkan pada Peraturan Bawaslu No.1/2020 yang mengatur tata  kerja  dan  pola  hubungan  Bawaslu  mulai  dari  tingkat  pusat  hingga  tingkat kelurahan/desa,  serta  mencakup  pengawasan  di  luar  negeri  dan  di  Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semua hal ini menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab  Bawaslu  memerlukan  perhatian  dan  upaya  keras  untuk  menjalankannya dengan baik. 11 Adapun permasalahan teknis yang dimaksud dapat berupa: pertama, irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada. Kedua, kesulitan akses jaringan teknologi informasi  di  berbagai  daerah  terutama  wilayah  Indonesia  yang  belum  terhubung sinyal seluler karena tidak dimasuki oleh para operator. Ketiga, kendala geografis di daerah  yang  terisolir.  Keempat,  perluasan  kemungkinan  maraknya  berita  bohong pada saat pelaksanaan kampanye pemilu serentak 2024.
Beberapa  penelitian  yang  menjadi  rujukan  dalam  menguji  keaslian  dari penelitian  ini,  yakni  penelitian  pertama  yang  dilakukan  oleh    dari  Andi  Setiawan dan Hilmi Handala yang berjudul “Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan  Umum  Serentak”. 12 Penelitian  pertama  berkaitan  dengan  penelitian  ini karena  membahas  mengenai  kewenangan  Bawaslu  RI  dalam  melakukan pengawasan  dan  penangangan  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  serentak.  Hal ini  menjadi  penting  karena  berkatan  erta  dengan  peningkatan  Bawaslu  dalam penanganan  pelanggaran  yang  terjadi  saat  pemilihan  umum  serentak.  Perbedaan penelitian pertama adalah penelitian ini hanya fokus pada penanganan pelanggaran pada pemilihan umum serentak secara umum dan tidak berfokus pada satu hal.
Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan  oleh  Hananto  Widodo  dan  Dicky  Eko  Prasetio  dengan  judul  “Penataan Kewenangan  KPU  dan  Bawaslu  dalam  Melakukan  Pengawasan  dan  Menangani
10 Fahrul  Rozi  Nasution,  “Peran  Masyarakat  Sebagai  Solusi  Minimnya  SDM  Bawaslu  Dalam  Pengawasan Pemilu Serentak,” Mediation: Journal Of Law , 2023, 52–58.
11 Ibid.
12 Setiawan,  Ulfah,  and  Bachtiar,  “Jejaring  Kelembagaan  Bawaslu  Dalam  Penanganan  Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.”
Sengketa  Proses  Pemilu”. 13 Penelitian  kedua  ini  berkaitan  dengan  penelitian  ini karena  membahas  mengenai  kewenangan  pengawasan  Bawaslu  dalam  menangani sengketa  Proses  Pemilu  dan  kewenangan  KPU  yang  sebaiknya  ditambahkan kewenangan pengawasan pelaksanaan pemilu. Hal ini menjadi penting karena KPU sebagai  pelaksana  pemilu  juga  diberikan  kewenangan  mengawasi  agar  dapat berjalan  efektif  dan  terfokus  hanya  pada  pelanggaran  ringan  saja  seperti pelanggaran administratif. Perbedaan penelitian kedua adalah penelitian ini hanya berfokus  pada  penambahan  kewenangan  KPU  untuk  mengawasi  pelanggaran ringan dan prosedur banding atas keputusan KPU tersebut kepada Bawaslu RI agar dibuat  berjenjang  dan  penelitian  tersebut  tidak  memfokuskan  pada  pengawasan kampanye di pemilu serentak 2024.
Penelitian  ketiga  yang  berkaitan  erat  dengan  penelitian  ini  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ery  Lilik  Suryani  Turnip,  Caroline  Paskarina,  dan Firman  Manan  yang  berjudul  “Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Pada  Kampanye Pemilihan  Kepala  Daerah”. 14 Penelitian  ini  berfokus  pada  pelaksanaan  fungsi pengawasan  Bawaslu  Kalimantan  Barat  pada  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  di  Kalimantan  Barat  pada  tahun  2018  yang  mana  Bawaslu  Kalimantan Barat  menyusun  perencanaan  pengawasan  berdasarkan  potensi  kerawanan  dan melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  menintikberatkan  pada  fungsi pencegahan  pelanggaran.  Perbedaan  penelitian  ketiga  adalah  penelitian  ini  hanya berfokus  pada  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  kampanye  Bawaslu  pada  tingkat provinsi saja dan terkhusus pada Provinsi Kalimantan Barat.
Adanya Pemilu serentak pada tahun 2024 nanti pun melahirkan tantangan besar  bagi  kinerja  Bawaslu  RI  dalam  mengawasinya  terutama  dalam  hal pelaksanaan  pengawasan  kampanye.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  sejumlah permasalahan  di  atas,  artikel  ini  bertujuan  untuk  menjawab  terkait  bagaimana implikasi  pemilu  serentak  terhadap  kinerja  Bawaslu  dalam  mengawasi  kampanye peserta  pemilu,  dan  bagaimana  strategi  Bawaslu  dalam  mengawasi  kampanye pemilu serentak 2024.
13 Hananto  Widodo  and  Dicky  Eko  Prasetio,  “Penataan  Penataan  Kewenangan  KPU  Dan  Bawaslu  Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu,” Perspektif Hukum , 2021, 200–221.
14 Ery  Lilik  Suryani  Turnip  et  al.,  “Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Pada  Kampanye  Pemilihan  Kepala Daerah,” PERSPEKTIF 10, no. 1 (2021): 120–27.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  diaplikasikan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Penelitian  hukum  yuridis  merupakan  penelitian  hukum dengan  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  belaka. 15 Pendekatan  peraturan  perundang- undangan  digunakan  untuk  menganalisis  bahasan  tentang  implikasi  pemilu serentak  terhadap  kinerja  dan  kewenangan  Bawaslu  RI  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  terkait, 16 seperti  UU  No.7/2017,  UU  No.  10  Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU No.10/2016),  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No.  3  Tahun  2022  tentang Tahapan  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2024  (selanjutnya disebut  Peraturan  KPU  No.3/2022),  dan  Peraturan  Bawaslu  RI  No.  1  Tahun  2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (selanjutnya  disebut  Peraturan  Bawaslu No.1/2020).  Sedangkan  penggunaan  pendekatan  konseptual  digunakan  untuk menganalisis implikasi pemilu serentak terhadap kinerja Bawaslu berdasarkan teori dan  doktrin  dari pada  ahli tentang Pemilu, pengawasan, dan kewenangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebaggai upaya  untuk  menemukan  jawaban  atas  permasalahan  dalam  penelitian.  Hasil analisis data tersebut disajikan secara deskriptif-preskriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implikasi  Pemilu  Serentak  Terhadap  Kinerja  Bawaslu  dalam  Mengawasi Kampanye Peserta Pemilu
Pemilihan  umum  seringkali  disebut  sebagai  pemilu  merupakan  pesta demokrasi  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  berbunyi  bahwa
15 Sri Mamudji and Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,” Jakarta: Raja Grafindo Persada 1 (2003).
16 Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum” (Bandung: Mandar Maju, 2008).
“ Pemilihan  umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil  setiap  lima  tahun  sekali .”  Pelaksanaan  pemilu  juga  dapat  dikatakan  sebagai penyaluran  kedaulatan  rakyat  secara  riil  sehingga  calon-calon  yang  terpilih  kelak merupakan  representatif  dari  rakyat  secara  langsung. 17 Dengan  demikian,  calon- calon  yang  sudah  terpilih  akan  terikat  secara  moral  kepada  para  pemilih  dan memiliki legal  standing yang  jelas  karena  terpilih  secara  langsung  lewat  pemilihan umum. 18 Lambat-laun,  terdapat  konsep  pemilihan  umum  serentak  yang  pada awalnya dilaksanakan pada tahun 2019 yang dilaksanakan untuk memiliki Presiden dan Wakil Presiden, anggota Legislatif anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang  juga  akan  diaplikasi  di  pemilihan  umum  tahun  2024  dengan  menambah pemilihan kepala daerah di dalam prosesnya. 19
Pelaksanaan  pemilihan  umum  juga  terdapat  proses  kampanye  yang melibatkan  beberapa  elemen  seperti  peserta  Pemilu  dan  penyelenggara  pemilu. 20 Peserta Pemilu adalah partai politik yang tersebar ke masing-masing jenis pemilihan umumnya  seperti  pemilihan  umum  legislatif,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPRD, dan  perseorangan  untuk  Pemilu  anggota  DPD. 21 Selain  itu,  untuk  penyelenggara pemilu  terdiri  dari  lembaga-lembaga  yang  berwenang  untuk  menyelenggarakan Pemilu  yakni  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu,  dan  Dewan Kehormatan  Penyelengaraan  Pemilu. 22 Keseluruhan  lembaga  tersebut  bersinergi dalam  menciptakan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  sesuai  dengan  asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Lumberjudil). Walau demikian,  dengan  adanya  konsep  Pemilu  Serentak  maka  akan  ada  beberapa tantangan  yang  akan  ditempuh  oleh  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum khususnya  Bawaslu  sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk  mengawasi penyelenggaraan  pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
17 Janpatar  Simamora,  “Eksistensi  Pemilukada  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemerintahan  Daerah  Yang Demokratis,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23, no. 1 (2011): 221–36.
18 M Hasbi Umar, “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyâsi,” Al-’Adalah 12, no. 2 (2017): 249–64.
19 Muhammad Raihan and Ali Imran Nasution, “Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang  Hasil  Pemilihan  Umum  Serentak  2024,” DIVERSI:  Jurnal  Hukum 8,  no.  2  (2022):  304–32, https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024.
20 Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis,” Jurnal Wacana Politik 3, no. 1 (2018): 14–28.
21 Jenifer  Pesak,  Daysi  Posumah,  and  Trilke  Tulung,  “Strategi  Pemenangan  Partai  Solidaritas  Indonesia Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019,” POLITICO: Jurnal Ilmu Politik 10, no. 3 (2021).
22 M  Imam  Nasef,  “Studi  Kritis  Mengenai  Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 3 (2014): 378–401.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disebut  UU  Pemilu)  yang  berbunyi bahwa  “ Badan  Pengawas  Pemilu  yang  selanjutnya  disebut  Bawaslu  adalah  lembaga Penyelenggara  Pemilu  yang  mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Kedudukan  Bawaslu  menjadi  sangat  krusial  ketika  melihat  pada  peran  dan kewenangannya yang diatur dalam UU Pemilu. 23 Kewenangan Bawaslu diatur dalam Pasal  95  UU  Pemilu  yang  menjabarkan  mengenai  kewenangan  Bawaslu  yang  erat kaitannya  dengan  ranah  pengawasan  penyelenggaraan  pemilu.  Dalam  pasal  yang sama,  Bawaslu  juga  berwenang  dalam  membentuk  Bawaslu  Provinsi  dan  Kota dengan  tujuan  untuk  mengawasi  penyelenggaraan  pemilu  di  Provinsi.  Hal  tersebut juga  serupa  dengan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dengan  limitasi  lingkup  hanya  pada wilayah  kerjanya. 24 Dari  ketentuan  normatif  yang  ada,  seharusnya  Bawaslu  dapat melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  secara  optimal  karena  diberikan kewenangan  dekonsentrasi  untuk  menaruh  perwakilannya  di  setiap  provinsi maupun  kabupaten/kota.  Walau  demikian,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  ranah implementasi norma dalam UU Pemilu.
Dalam  ketentuan  Pasal  92  ayat  (2)  UU  Pemilu  diatur  mengenai  jumlah anggota  Bawaslu  dari  setiap  tingkatan,  yang  berbunyi  bahwa  “ Jumlah  anggota:  a. Bawaslu  sebanyak  5  (lima)  orang;  b.  Bawaslu  Provinsi  sebanyak  5  (lima)  atau  7 (tujuh) orang; c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d.  Panwaslu  Kecamatan  sebanyak  3  (tiga)  orang. ”  Pengaturan  jumlah  dari  anggota Bawaslu ini tidak sebanding dengan wacana pemilihan umum serentak 2024 dengan memasukkan  pemilihan  kepala  daerah  di  dalam  prosesinya  yang  justru  akan  lebih membebankan kewenangan dan beban kerja Bawaslu itu sendiri.
Terlebih  ketika  melihat  pada  kasus  banyaknya  petugas  panwaslu  yang meninggal pada Pemilu Tahun  2019 yang mana data menunjukkan  bahwa terdapat 92 anggota Panwaslu meninggal dunia dalam menjalankan kewenangan mengawasi
23 Abdul  Waid,  “Meneguhkan  Bawaslu  Sebagai  ‘Lembaga  Peradilan’  Dalam  Bingkai  Pengawasan  Pemilu,” Jurnal Adhyasta Pemilu 1, no. 1 (2018): 55–68.
24 Siti  Hasanah  and  Sri  Rejeki,  “Wewenang  Badan  Pengawas  Pemilu  Terhadap  Pelanggaran  Pemilu  Oleh Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilu  Kepala  Daerah,” CIVICUS:  Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
9, no. 2 (2021): 43–52, https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795.
jalannya  pemilihan  umum  serentak  tahun  2019. 25 Panwaslu  sebagaimana  diketahui merupakan  panitia  pengawas  pemilu  yang  juga  dibagi  secara  berjenjang,  yakni Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Kelurahan/Desa  hingga  pada  Pengawas  TPS. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bawaslu No.1/2020 menjelaskan bahwa Jumlah  Anggota  Panwaslu  Kelurahan/Desa/PPL  sebanyak  1  (satu)  orang.  Hal  ini menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilihan umum dan pembentuk undang- undang  yang  mana  harus  menambah  personel  Panwaslu  Kecamatan  yang  hanya berjumlah  3  (tiga)  orang  pada  tingkat  kecamatan  dan  hanya  1  (satu)  orang  pada tingkat kelurahan/desa/PPL tersebut.
Tahapan kampanye yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum juga masuk terhadap tugas dari Bawaslu RI yang dijelaskan dalam Pasal 93 huruf d poin 5 UU  pemilu  yang  menjelaskan  bahwa  “ Bawaslu  bertugas  mengawasi  pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:…… 5. pelaksanaan kampanye dan dana  kempanye .” Tugas pengawasan tersebut  merembet hingga aparatur pengawas pemilu  tingkat  kelurahan.  Kampanye  Pemilu  yang  dilaksanakan  oleh  pelaksana kampanye  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  jenis  pelaksanaan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  275  ayat  (1)  UU  Pemilu  yang  berbunyi  bahwa  “ Kampanye  Pemilu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  267  dapat  dilakukan  melalui:  a.  pertemuan terbatas;  b.  pertemuan  tatap  muka;  c.  penyebaran  bahan  Kampanye  Pemilu  kepada umum;  d.  pemasangan  alat  peraga  di  tempat  umum;  e.  media  sosial;  f.  iklan  media massa cetak; g. debat pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon dan i.  kegiatan  lain  yang  tidak  melanggar  larangan  Kampanye  Pemilu  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan .”  Pada  pemilu  serentak  tahun  2024,  kampanye dijadwalkan  pada  tanggal  28  November  2023  hingga  10  Februari  2024. Penyelenggaraan  kampanye  tersebut  difasilitasi  oleh  KPU  dan  didanai  oleh  APBN. Dalam  pelaksanaan  kampanye  juga  masuk  ke  ranah  pengawasan  Bawaslu  hingga pada ke tingkat kelurahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang,  setiap  lembaga  negara memiliki  anggaran  dan  pendapatan  belanjanya  masing-masing. 26 Tak  luput  juga Bawaslu yang memiliki anggarannya sendiri. Ketika melihat pada APBN dari Bawaslu pada tahun 2019 yang mana pada saat itu merupakan pelaksanaan pemilu serentak
25 CNN  Indonesia,  “Total  554  Orang  KPPS,  Panwas  Dan  Polisi  Tewas  Di  Pemilu  2019,”  2019, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas- dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019.
26 Hendra  Karianga,  “Pertanggungjawaban  Kerugian  Negara  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,” Edukasi 16, no. 1 (2018).

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
untuk  pertama  kalinya,  Bawaslu  memiliki  anggaran  sebanyak  Rp8,6  triliun  untuk alokasi  dana  khusus  program  pengawasan  penyelenggaraan  pemilu.  Pengalokasian dana  tersebut  juga  diberikan  kepada  seluruh  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu Kabupaten/Kota  untuk  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  bawaslu  di setiap  jenjangnya. 27 Dengan  demikian,  dana  yang  dialokasikan  tersebut  dapat menunjang pelaksanaan kewenangan Bawaslu RI dalam mengawasi jalannya pemilu serentak pada tahun 2019.
Namun,  karena  dalam  prosesi  pemilihan  umum  serentak  tahun  2024  ini memasukkan  prosesi  pemilihan  kepala  daerah  di  dalamnya,  maka  dari  itu,  perlu adanya  peningkatan  dana  alokasi  dari  Bawaslu  itu  sendiri  agar  dapat memaksimalkan  seluruh  elemen  dan  tugas  serta  wewenangnya  dalam  mengawasi jalannya  pemilu  serentak  2024.  Ketika  melihat  pada  data  yang  ada,  Bawaslu Republik Indonesia memiliki pagu anggaran 2024 sebesar Rp11.611.620.116.000,00. 28 Besaran  tersebut  tentunya  lebih  besar  ketimbang  pada  penyelenggaraan  pemilihan umum tahun 2019 kemarin. Hal ini menjadi kemajuan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu RI sehingga diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Selain  daripada  hal  di  atas,  beberapa  permasalahan  teknis  yang  berpeluang menyulitkan Bawaslu saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, yakni Pertama , irisan  tahapan  pemilu  dan  pilkada.  Irisan  tersebut  sudah  diminimalisir  oleh pembentuk  undang-undang  dan  diatur  lebih  lanjut  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum dengan  memisahkan  tahapan  pemilu  dengan  pilkada  dengan  memisahkan  jadwal pemungutan suara walau ketika ditilik lebih lanjut, terdapat peluang irisan tahapan pelaksanan  pemilu  dan  pilkada.  KPU  menjadwalkan  terpisah  pemilu  dan  pilkada sesuai  dengan  ketentuan  dan  amanat  dari  UU  Pemilu  pada  Pasal  347  ayat  (2)  UU Pemilu  yang  berbunyi  bahwa  “ Hari,  tanggal,  dan  waktu  pemungutan  suara  Pemilu ditetapkan  dengan  keputusan  KPU .”  Lalu  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  KPU tentang  Pemilu  2024,  proses  pemilihan  umum  dimulai  dari  tanggal  14  Juni  2022 hingga  20  Oktober  2023.  Tahapan  pilkada  serentak  tahun  2024  sejauh  ini  belum diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Walau demikian, terdapat amanat jadwal  dari  pelaksanaan  pilkada  serentak  yang  diatur  dalam  Pasal  201  ayat  (8)  UU
27 Koran Sulindo, “DPR Setujui Anggaran KPU Dan Bawaslu,” 2019, https://koransulindo.com/dpr-setujui- anggaran-kpu-dan-bawaslu/.
28 Nabilah  Muhamad,  “DPR  Setujui  Anggaran  Untuk  Pemilu  2024  Satu  Putaran,  Ini  Besarannya,”  2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/dpr-setujui-anggaran-untuk-pemilu-2024-satu- putaran-ini-besarannya#:~:text=Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat,sebesar dan Rp11%2C6 triliun.
No.10/2016  yang  berbunyi  bahwa  “ Pemungutan  suara  serentak  nasional  dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Wakil Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 .” Namun ketika melihat keadaan sekarang yang  mana  jumlah  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  berjumlah  3  (tiga) pasang,  maka  daripada  itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  putaran  kedua pilpres  yang  merupakan  tahapan  dari  pemilu  itu  sendiri.  Tahapan  pilpres  putaran kedua  dijadwalkan  pada  tanggal  22  Maret  2024  hingga  20  Juli  2024.  Sedangkan melihat jadwal dari pilkada dari ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU No.10/2016 di atas, maka  daripada  itu  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Bawaslu  RI  untuk  dapat memaksimalkan  kewenangan  pengawasannya  dengan  peluang  irisan  kesamaan jadwal antara pilpres  putaran kedua dengan pilkada pada tahapan pemilu serentak tahun  2024.  Selain  itu,  dengan  adanya  proses  yang  hampir  bersamaan  tersebut, proses  kampanye  pilkada  juga  berpeluang  untuk  bersamaan  dengan  proses  pilpres putaran keedua yang dapat membebani Bawaslu RI dalam melaksanakan wewenang pengawasan terutama pengawasan kampanye pilkada itu sendiri.
Kedua ,  kesulitan  akses  jaringan  teknologi  informasi  pada  daerah  yang terpinggirkan  dan  tradisi  adat  yang  masih  eksis  khususnya  di  Indonesia  Timur. Teknologi  dan  informasi  di  beberapa  daerah  yang  berada  di  Indonesia  Timur memang  masih  terbelakang  yang  membuat  Bawaslu  harus  menyesuaikan  hal tersebut. 29 Selain itu dikarenakan beberapa wilayah yang memang masih kental nilai adatnya  seperti  pemilihan  umum  dengan  menggunakan  konsep  noken  di  Papua, 30 hal  tersebut  menjadi  tantangan  bagi  Bawaslu  RI  untuk  melakukan  pengawasan pemilihan  umum  maupun  pemilihan  kepala  daerah  yang  terdapat  di  Papua  itu sendiri. Hal ini membuat Bawaslu berkewajiban untuk menghargai nilai-nilai budaya yang  terkandung  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  di  sana  yang  mana  hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI No. 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Aceh,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Pada  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  Papua  dan  Papua  Barat yang  berbunyi  bahwa  “ Pengawasan  Pemilihan  dilakukan  dengan  tetap  menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas
29 Kennorton Hutasoit, “Dinamika Komunikasi Politik Remaja Pada Pemilu,” KATA PENGANTAR 2 (2020): 121.
30 Oly  Viana  Agustine,  “Implementasi  Noken  Sebagai  Hukum  Tidak  Tertulis  Dalam  Sistem  Hukum Nasional,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): 69–84.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dalam  menyelenggarakan  Pemilihan  dengan  cara  atau  sistem  kesepakatan  warga dan/atau  aklamasi  sepanjang  terdapat  rekomendasi  dari  KPU  Provinsi  Papua  dan Bawaslu Provinsi setempat .” Dengan demikian, Bawaslu RI perlu untuk memperkuat institusi dan keperluan lainnya yang menunjang pelaksanaan pengawasan kampanye di daerah terpencil dan yang masih kental proses adatnya terlebih dalam menyambut pemilu  serentak  tahun  2024  yang  tahapannya  semakin  banyak  dan  kompleks  serta untuk meminimalisir adanya pelanggaran kampanye di daerah terpencil itu sendiri.
Poin  diatas  juga  berkesinambungan  dengan  poin ketiga ,  yakni  kendala geografis  di  daerah  terisolir.  Akses  menyalurkan  kedaulatan  rakyat  tidak  boleh terkendala dan terhalangi oleh apapun itu, termasuk daripada eksistensi masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia yang terdapat di daerah yang terisolir. Hal ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Bawaslu  RI  untuk  dapat  melaksanakan pengawasan atas kampanye dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 di daerah terisolir  tersebut.  Dengan  demikian,  Bawaslu  RI  dan  KPU  RI  perlu  untuk meningkatkan  keperluan  daripada  alat  dan  logistik  yang  lebih  dalam  menunjang penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di daerah yang terisolir.
Keempat ,  pelaksanaan  pemilu  serentak  tahun  2024  juga  akan  memperbesar daripada  penyebaran  berita  bohong  dalam  tahapan  kampanye  yang  ada  sehingga menimbulkan black  campaign dan negative  campaign ,  baik  di  media  sosial  maupun secara  langsung  di  lapangan.  Digitalisasi  membawa  pengaruh  terhadap  konsep pelaksanaan  kampanye  dari  pelaksanaannya  secara  langsung  menjadi  dapat dilaksanakan  lewat  media  sosial. 31 Berkaca  pada  pemilu  serentak  tahun  2019 kemarin,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo)  pada  periode Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 menyatakan terdapat 771 konten hoaks di  dunia  maya  yang  mana  181  dari  771  konten  tersebut  merupakan  konten  yang berkaitan  erat  dengan  isu  politik  yang  isinya  menyerang  pasangan  calon  presiden (capres) dan  calon wakil presiden  (cawapres) nomor urut 01 dan  nomor urut 02. 32 Isi dari konten yang telah diinventariskan oleh Kemenkominfo tersebut dalam label kampanye hitam karena rata-rata berisi fitnah terhadap kedua pasangan calon kala itu.  Ketika  melihat  pada  fakta  yang  ada,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  pada
31 Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, and others, “Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik,” Medium 8, no. 1 (2020): 1–17.
32 Doly, “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.”
pelaksanaan pemilu serentak 2024 bukan tidak mungkin akan lebih masif lagi terkait dengan penyebaran dan produksi dari berita bohong yang dapat dilontarkan kepada para  calon  yang  ada  di  pemilu  serentak  tahun  2024  ini.  Dengan  demikian,  perlu adanya penguatan atas perangkat Bawaslu terkait pengawasan dari kampanye yang terjadi  di  media  sosial  untuk  dapat  menciptakan  pemilu  serentak  yang  aman  serta kondusif.
Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu  RI  dalam  melakukan  pengawasan  atas  kampanye  pemilu  serentak  2024, terutama  dibidang  sumber  daya  manusia,  pembiayaan,  dan  keperluan  teknis Bawaslu  RI  di  lapangan  kelak.  Walau  demikian,  dalam  hal  penguatan  sumber  daya manusia  yakni  proses  daripada  perubahan  jumlah  personel  tersebut  harus  dilalui dengan  perubahan  UU  No.7/2017  karena  diatur  dalam  Pasal  92  ayat  (2)  UU No.7/2017.  Perubahan  undang-undang  harus  melalui  proses  pengajuan  rancangan undang-undang  dari  pemerintah  maupun  usulan  kolektif  dari  anggota  DPR  yang setelahnya  harus  melewati  proses  persetujuan  antara  DPR  dan  Presiden  selaku positive legislator sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang  berbunyi  bahwa  “ Setiap  rancangan  undang-undang  dibahas  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan ”. 33 Selain itu, Bawaslu juga  perlu  untuk  menyesuaikan  perubahan  undang-undang  tersebut  dengan merubah  Peraturan  Bawaslu  No.1/2020  karena  adanya  konsekuensi  perubahan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  sesuai  dengan  asas lex  superior derogat legi inferiori. 34 Berkenaan dengan penguatan pembiayaan, Bawaslu RI sudah mengajukan  rancangan  pagu  dana  kepada  DPR  dan  mengalami  peningkatan  dari tahun 2019 yang sejumlah Rp8,3 triliun menjadi Rp11,6 triliun. Hal ini menjadi baik karena  peningkatan  pagu  dana  tersebut  akan  menunjang  pada  kinerja  Bawaslu  RI dalam  mengawasi  jalannya  pemilu  serentak  tahun  2024.  Lalu,  dalam  hal pengawasan  di  media  sosial  perlu  adanya  penguatan  sumber  daya  manusia  dari Bawaslu RI itu sendiri agar dapat mengawasi secara efektif kampanye yang terjadi di media sosial.
33 Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta ALW, “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances  Antara  Lembaga  Legislatif  Dan  Eksekutif  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 280–93.
34 Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori,” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 8, no. 2 (2017): 109–20.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Konteks  pengawasan  Bawaslu  RI  juga  dilakukan  pada  pelaksanaaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 93 huruf c UU Pemilu  yang  berbunyi  bahwa  “ Bawaslu  bertugas:…..c.  sosialisasi  Penyelenggaraan Pemilu .”  Penjelasan  mengenai  penyelenggaraan  pemilu  sendiri  dijelaskan  dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemilu yang menjelaskan bahwa “ Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan  tahapan  Pemilu  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  Pemilu .” Sosialisasi  juga  dapat  diartikan  sebagai  pengenalan  pasangan  calon  di  luar  masa kampanye  yang  akhir-akhir  ini  terjadi  seperti  adanya  pengenalan  bakal  calon presiden  di  luar  masa  kampanye.  Sebelum  pencalonan,  Bawaslu  tidak  memiliki wewenang  dalam  hal  pengawasan  terkait  dengan  manuver  bakal  calon  presiden maupun wakil presiden karena belum adanya pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan  Umum.  Ketika  sudah  mendaftar,  maka  Bawaslu  RI  memiliki  wewenang untuk  melaksanakan  pengawasan.  Terlebih,  Bawaslu  RI  sangat  terikat  dengan seluruh  tahapan  pemilu  yang  ditentukan  oleh  KPU  yang  mana  sosialisasi  bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pencalonan bukan merupakan bagian  dari  tahapan  pemilu  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  KPU No.3/2022. Namun, KPU sudah mengakomodasi sosialisasi dan pendidikan politik di Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 (selanjutnya disebut Peraturan KPU No.15/2023) yang mana dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPU a quo membolehkan hal tersebut yang berbunyi bahwa “ Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal  Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu .”
Hanya  saja,  terdapat  batasan-batasan  yang  harus  dipatuhi  seperti  tidak mengajak  pemilih  untuk  memilih  partai  maupun  bakal  calon  yang  telah  diusung lewat  koalisi  partainya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79  ayat  (3)  Peraturan KPU  No.15/2023  yang  berbunyi  bahwa  “ Dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi dan  pendidikan  politik  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  Partai  Politik  Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan .” Selain itu, terdapat larangan-larangan teknis lainnya  dalam  Pasal  79  ayat  (4)  Peraturan  KPU a  quo yang  menjabarkan  larangan- larangan  yang  ada  dengan  berbunyi  “ Dalam  hal  sosialisasi  dan  pendidikan  politik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode: a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada  umum;  b.  pemasangan  alat  peraga  Kampanye  Pemilu  di  tempat  umum;  c. Media  Sosial , yang  memuat  tanda  gambar  dan  nomor  urut  Partai  Politik  Peserta
Pemilu  di  luar  masa  Kampanye  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  ayat (1) .”  Dengan  demikian,  apabila  tidak  melanggar  unsur-unsur  di  atas,  maka  Peserta Pemilu tidak dapat dijerat hukuman baik administrasi maupun pidana pemilu.
Dengan  adanya  Peraturan  KPU,  Bawaslu  RI  juga  seharusnya  membentuk Peraturan Bawaslu RI yang mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan sosialisasi itu  sendiri.  Hal  ini  diperlukan  agar  dalam  implementasi  sosialisasi  tersebut  dapat berjalan  secara  kondusif  dan  mencegah  adanya  pelanggaran  baik  secara administratif  maupun  pidana  pemilu.  Dalam  konteks  Peraturan  Bawaslu  No.  28 Tahun  2018  tentang  Pengawasan  Kampanye  Pemilihan  Umum,  Bawaslu  RI  tidak memiliki aturan teknis mengenai penyelenggaraan pengawasan pada saat sosialisasi partai politik sehingga dalam hal ini, Bawaslu RI perlu membentuk peraturan teknis mengenai pengawasan sosialisasi partai politik untuk dapat menyokong pengawasan di bidang tersebut.

## 2. Strategi Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Pemilu Serentak 2024
Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh  peserta  pemilu  dengan  tujuan  meyakinkan  pemilih  dengan  mempromosikan visi,  misi,  dan  citra  diri  dari  peserta  pemilu. 35 Bawaslu  sebagai  lembaga  pengawas pemilu  di  Indonesia  memiliki  peran  krusial  dalam  mengawasi  pelaksanaan  pemilu terutama  kampanye  yakni,  berupa  menerima  laporan  adanya  pelanggaran  untuk kemudian  melakukan  tindak  lanjut  atas  laporan  tersebut. 36 Bawaslu  melakukan pengawasan  pemilu  melalui  berbagai  metode,  termasuk  mengidentifikasi  dan memetakan  potensi  pelanggaran,  mengoordinasikan,  mengawasi,  memberikan panduan, memantau, dan mengevaluasi proses pemilu. 37 Bawaslu juga berkolaborasi dengan  instansi  pemerintah  terkait  serta  mendorong  partisipasi  masyarakat.  Jika terjadi  pelanggaran,  Bawaslu  memiliki  wewenang  untuk  menyelidiki  dan  menguji dugaan pelanggaran serta melakukan investigasi. Selain itu, Bawaslu juga memantau seluruh  tahapan  pemilu,  termasuk  pemutakhiran  data  pemilih,  penetapan  peserta pemilu,  pelaksanaan  kampanye,  dan  pengumuman  hasil  pemilu.  Selama  periode
35 Oda  Kinata  Banurea,  “Efektivitas  Pengawasan  Kampanye  Berbasis  Digital:  Pencegahan  Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital,” Mediation: Journal Of Law , 2023, 59–77.
36 Muhammad  Hapis,  “‘  PENGAWAS  BERKUALITAS,  PEMILU  BERINTEGRITAS’  PERAN  STRATEGIS BAWASLU  DALAM  MENJARING  SDM  PENGAWAS  PEMILU  AD  HOC  PROFESSIONAL  DI  KABUPATEN MUARO JAMBI.,” Jurnal Legisia 14, no. 1 (2022): 87–95.
37 Romario  Christian  Falco  Kuntag,  Toar  Neman  Palilingan,  and  Dicky  J  Paseki,  “UPAYA  PENGAWAS BAWASLU  (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM  MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DI KOTA MANADO,” LEX ADMINISTRATUM 11, no. 3 (2023).

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pemilu,  Bawaslu  merespons  laporan  pelanggaran  yang  melibatkan  pelaksanaan peraturan pemilu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Strategi, visi, dan misi Bawaslu  periode  2020-2024  juga  tertuang  dalam  Peraturan  Bawaslu  RI  Nomor  6 tahun  2020  tentang  Rencana  Strategi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Tahun 2020-2024.  Rencana  strategis  tersebut  setidaknya  mencakup  rencana  dan  strategi Bawaslu dalam mengawasi pemilu secara garis besar.
Adapun  salah  satu  tugas  utama  dari  Bawaslu  adalah  mengawasi  kampanye. Kampanye  menjadi  salah  satu  tahapan  yang  riskan  dalam  proses  penyelenggaraan pemilu  karena  seringkali  kampanye  yang  terjadi  justru  banyak  melanggar  aturan. Dalam  mengawasi  kampanye  Bawaslu  sadar  bahwa  mereka  kekurangan  Sumber Daya  Manusia  (SDM).  Hal  ini  juga  masuk  ke  dalam  hambatan  dalam  rencana strategis  Bawaslu  periode  2020-2024  (Renstra  Bawaslu).  Oleh  sebab  itu  salah  satu strategi  yang  dilakukan  Bawaslu  adalah  berupaya  menciptakan  pengawasan partisipatif  dari  masyarakat.  Pelibatan  masyarakat  dalam  pengawasan  partisipatif akan  memperkuat  pengawasan  pemilu  khususnya  kampanye  dan  juga  memperluas daerah pengawasan. 38 Pengawasan partisipatif kemudian diimplementasikan sebagai pemantau  pemilu  yang  lazimnya  berbentuk  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) yang bersifat independen seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite  Independen  Pemantau  Pemilu  (KIPP)  dan  lainya.  Dalam  Renstra  Bawaslu juga  cukup  menggambarkan  bahwa  pengawasan  partisipatif  merupakan  salah  satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan pengawasan. 39
Berdasarkan  pada  UU  No.7/2017  yang  juga  mengamini  penguatan pengawasan partisipatif. Hal ini berupa terobosan yang diatur dalam undang-undang tersebut  dimana  pemantau  pemilu  perlu  untuk  terdaftar  dan  memperoleh  izin  dari Bawaslu.  Selain  itu  juga  memperketat  syarat  pemantau  pemilu  yang  diharapkan akan membuat semakin berkualitasnya pemantau pemilu. Merespon undang-undang tersebut  Bawaslu  melibatkan  masyarakat  dalam  seluruh  tahapan  pemilu  termasuk kampanye. Bawaslu kemudian merekrut LSM, pelajar, dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengawasan  kampanye yang selanjutnya diberikan pelatihan/sosialisasi untuk  melakukan  pengawasan. 40 Dalam  upaya  meningkatkan  pengawasan partisipatif,  Bawaslu  juga  menginisiasi  berbagai  forum  diskusi  yang  membahas
38 Solihah, Bainus, and Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis.”
39 Ibid.
40 Ibid.
berbagai  aspek  terkait  pemilu  dan  mendirikan  Sekolah  Kader  Pengawasan Partisipatif  (SKPP).  Menurut  Masykurudin  Hafidz,  pembuatan  SKPP  setidaknya memiliki  tiga  tujuan  yaitu,  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang pengawasan  pemilu  bagi  mereka  yang  bukan  penyelenggara  pemilu,  meningkatkan jumlah peserta pemantau, dan meningkatkan keterampilan dalam pengawasan bagi semua pihak yang terlibat. 41
Sebagai  langkah pemaksimalan pemanfaatan pengawas partisipatif, Bawaslu dapat fokus meningkatkan pengawas partisipatif dalam aspek kuantitas dan kualitas. Dalam  usaha  meningkatkan  pengawas  partisipatif,  Bawaslu  dapat  mengadakan acara-acara  atau  kegiatan  yang  membuat  masyarakat  lebih  peduli  terhadap pengawasan  pemilu  khususnya  kampanye.  Bawaslu  juga  dapat  membuat  program agar  pengawasan  pemilu  menjadi  gerakan  masyarakat  seperti  misalnya  membuat program  gerakan  sejuta  relawan  pengawas  pemilu.  Sementara  di  aspek  kualitas Bawaslu dapat menggalakan sosialisasi pemilu dan program SKPP menjelang tahun pemilu  terutama  yang  menyasar  pemilih  pemula.  Sebagai  langkah  pemaksimalan pengawas  partisipatif  Bawaslu  RI  juga  dapat  mencontoh  strategi  yang  telah  yang telah  dijalankan  Bawaslu  Kabupaten  Bangka  Selatan  yakni,  dengan  membuat program  agen  pengawasan.  Pada  intinya  program  tersebut  mengikutsertakan masyarakat  terutama  pemilih  pemula  untuk  ikut  secara  aktif  mengawasi  jalannya proses  pemilu  terutama  pada  masa  kampanye.  Program  tersebut  terbukti  sukses mengikutsertakan  masyarakat  untuk  secara  aktif  menjadi  pengawas  pemilu partisipatif  hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  pelamar  yang  tertarik  bergabung menjadi  agen  pengawas. 42 Selain  itu  juga  penting  untuk  mempertegas  koordinasi dan  pola  hubungan  pengawasan  penyelenggaraan  pemilu  antara  pengawasan  dari
41 Erlinda  Ika  Mawarti,  “Sekolah  Kader  Pengawas  Partisipatif  (SKPP)  Sebagai  Upaya  Optimalisasi Pengawasan  Partisipatif  Masyarakat  Oleh  BAWASLU  RI  Dalam  Pemilihan  Umum,” Prosiding  Konferensi Nasional  Kewarganegaraan  VI  Prodi  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas
Negeri Yogyakarta , 2021, 86, https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain- Hamson/publication/359790181_Penghayatan_Nilai_Demokrasi_Pancasila_melalui_Simulasi_Pembelajar an_Digital_Sebagai_Upaya_Pembentukan_Karakter_Mahasiswa/links/624ecf5fef013420665f25fa/Pengha yatan-Nilai-Demokrasi-Pancasila-melalui-Simulasi-Pembelajaran-Digital-Sebagai-Upaya-Pembentukan- Karakter-Mahasiswa.pdf#page=94.
42 Agam  Primadi,  David  Efendi,  and  Sahirin  Sahirin,  “Peran  Pemilih  Pemula  Dalam  Pengawasan  Pemilu Partisipatif,” Journal of Political Issues 1, no. 1 (2019): 63–73.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Bawaslu,  pengawas  dari  lembaga  pemantau  independen,  dan  pengawasan  dari pengawas partisipatif atau masyarakat. 43
Bawaslu juga telah melaksanakan strategi terkait penegakan hukum terpadu yang  berupa  kerjasama  antara  Bawaslu,  kepolisian  dan  kejaksaan.  Kerja  sama  ini kemudian  melahirkan  Sentra  Penegakkan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu).  Bahkan kinerja  Gakkumdu  selama  ini  secara  umum  dapat  dikatakan  sangat  memuaskan terutama  dalam  melakukan  penegakan  hukum  secara  sinergis  yang  dilakukan  oleh Bawaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan. 44 Gakkumdu  didirikan  sebagai  respon  atas pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  kurang  efektif.  Walaupun  kinerja  Gakkumdu secara umum dianggap telah memuaskan tetapi, dalam pelaksanaanya masih terjadi beberapa  hambatan  diantaranya  adalah  munculnya  ego  sektoral  dan  kurangnya koordinasi  antar  lembaga  dalam  Gakkumdu. 45 Oleh  karena  itu  Bawaslu  dapat menginsiasi  pola  koordinasi  yang  lebih  baik  dalam  penagangan  perkara  oleh Gakkumdu selain itu perlunya SOP yang sejalan dan seragam juga diperlukan demi kelancaran  penanganan  perkara.  Bawaslu  sebagai  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dalam  pengawasan  pemilu  dapat  menginsiasi  pembuatan  SOP  yang lebih  terkoordinsi  dan  juga  lebih  berperan  dalam  pengambilan  keputusan  arah penyelesaian perkara.
Selain  melakukan  langkah-langkah  represif  atau  yang  berfokus  pada penanganan  ketika  pelanggaran  terjadi,  Bawaslu  juga  berupaya  meningkatkan langkah  preventif  guna  mencegah  pelanggaran  dalam  kampanye.  Bawaslu  telah melaksanakan sejumlah tindakan, termasuk menyelenggarakan deklarasi anti politik SARA  bersama  peserta  pemilu,  menyelenggarakan  deklarasi  pemilu  damai  bersama partai  politik,  mengadakan  pertemuan  koordinasi  dengan  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat  selama  masa  kampanye,  menggelar  pertemuan  koordinasi  dengan  tim kampanye  dan  KPU,  serta  melakukan  sosialisasi  melalui  media  sosial  mengenai netralitas ASN, politik uang, dan politisasi SARA. 46
43 Kadek  Cahya  Susila  Wibawa,  “Pengawasan  Partisipatif  Untuk  Mewujudkan  Good  Governance  Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (2019): 615–28.
44 Elvi Susanti, “Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017,” PETITUM 7, no. 2 Oktober (2019): 117–25, https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.645.
45 Bagus  Suryo  Nugraha  et  al.,  “Sinergitas  Penegakan  Hukum  Terpadu  Antara  Bawaslu,  Kepolisian  Dan Kejaksaan  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu,” Wardah 22,  no.  2  (2021): 115–23.
46 Turnip et al., “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.”
Sebagai strategi persiapan pemilu serentak 2024 Bawaslu dapat menyiapkan beberapa  langkah  yakni, pertama ,  menentukan  prioritas  objek  pencegahan. kedua , melakukan  upaya  yang  mendorong  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk menyelenggarakan  pemilu  yang  demokratis. Ketiga, memfasilitasi  pemilih  dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran kampanye. Keempat, melakukan konsolidasi internal  dalam  rangka  menyamakan  persepsi  dan  langkah  dalam  melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye pada pemilu serentak 2024. 47 Objek  pencegahan  prioritas  dapat  mencakup  pelanggaran  atas  kampanye seperti  kampanye  yang  tidak  punya  izin,  kampanye  yang  dilakukan  ditempat  yang dilarang,  kampanye  yang  mengandung  SARA  dan  lainya.  Sementara  upaya  yang dapat  mendorong  para  pihak  yang  kepentingan  untuk  menyelenggarakan  pemilu yang demokratis dapat berupa menjalin berbagai kerjasama, membuat deklarasi dan mengadakan  sosialisasi.  Lalu  Bawaslu  juga  dapat  kembali  melanjutkan  program SKPP dalam hal memfasilitasi pemilih dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu.  Selain  itu  dapat  juga  membentuk  sentra  pengaduan  dan  memaksimalkan kerja  Gakkumdu  sebagai  langkah  dukungan  dalam  memfasilitasi  pencegahan  dan pengawasan  dari  pemilih.  Sedangkan  dalam  konsolidasi  internal  beberapa  hal penting  yang  perlu  dikonsolidasikan  lebih  lanjut  mencakup  Peningkatan  partisipasi dan  transparansi,  memperkuat  kepercayaan  publik  terhadap  pengawasan  pemilu, pendelegasian  wewenang,  dan  meningkatkan  kemampuan  institusi  dan  personal baik dari segi struktur maupun fungsi. 48
Strategi pengawasan kampanye pada pemilu serentak juga tidak terlepas dari strategi pengawasan kampanye di dunia digital. Dewasa ini segala sesuatu tidak bisa dilepaskan  dari  digitalisasi,  termasuk  kampanye.  Peserta  pemilu  juga  tidak ketinggalan  dalam  memanfaatkan  digitalisasi  terutama  media  sosial  sebagai  alat untuk  berkampanye.  Dari  beberapa  pemilu  terakhir  terlihat  bahwa  semakin masifnya  kampanye  digital  terutama  di  sosial  media.  Hal  ini  diperkuat  dengan adanya  temuan  penelitian  yang  mengungkapkan  bahwa  penggunaan  media  sosial sebagai  alat  kampanye  politik  lebih  efektif. 49 Namun,  masifnya  kampanye  di  media sosial  justru  akan  menjadi  tantangan  tambahan  bagi  pengawasan  kampanye  oleh Bawaslu. Berkaca pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 misalnya hingga tanggal 10 Desember Bawaslu setidaknya menerima sebanyak 739 url laporan dari berbagai
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Banurea,  “Efektivitas  Pengawasan  Kampanye  Berbasis  Digital:  Pencegahan  Pelanggaran  Praktek Kampanye Berbasis Digital.”

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pihak  yang  ternyata  setelah  diselidiki  melanggar  berbagai  ketentuan.  Hal  ini  juga diperparah  dengan  tingginya  skor  pelanggaran  kampanye  diluar  jadwal  yang mencapai  angka  62,52%.  Sehingga  pengawasan  kampanye  di  media  sosial  pada pemilu serentak 2024 nanti perlu menjadi perhatian.
Sejatinya Bawaslu telah menjalankan cukup banyak strategi guna mengawasi kampanye di media sosial. Strategi  yang dijalankan mulai dari melakukan berbagai kerjasama  hingga  menciptakan  aplikasi  yang  dapat  membantu  dalam  melakukan pengawasan kampanye di media sosial. Dalam melakukan pengawasan kampanye di media sosial Bawaslu tidak hanya bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti polisi  dan  kejaksaan  tetapi  juga  dengan  banyak  pihak  terutama  platform  media sosial.  Bawaslu  telah  membuat  nota  kesepahaman  atau Memorandum  of Understanding (MOU)  dengan  beberapa  platform  terutamanya  adalah  facebook karena  kampanye  hitam  sangat  masif  di  platform  tersebut. 50 Tidak  terbatas  hanya pada  penandatangan  MOU  tetapi  pada  periode  2018-2019  Bawaslu  melahirkan website pintar memilih (pintarmemilih.id) sebagai hasil kerjasama dengan berbagai platform sosial media diantaranya Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Perludem, Mafindo,  dan  lain-lain. 51 Selain  membuat  MOU  dengan  beberapa  platform  media sosial, Bawaslu juga telah membuat Memorandum of Action (MOA) dengan Kominfo, KPU, dan seluruh platform media sosial yang beroperasi di Indonesia. Dokumen ini berisikan tiga komitmen utama dari semua pihak yang terlibat. Pertama, komitmen untuk  melawan  hoax  dan  informasi  yang  menyesatkan. Kedua, komitmen  untuk bekerja  sama  dalam  upaya  edukasi,  sosialisasi,  dan  peningkatan  literasi  guna melawan  penyebaran  hoax. Ketiga ,  seluruh  platform  media  sosial  bersedia memberikan dukungan bagi pelaksanaan pemilu dan pemerintah. 52
Bawaslu juga menerbitkan aplikasi gowaslu sebagai tindak nyata mendukung pengawasan partisipatif yang tengah digalakkan.  Tujuan utama dari diterbitkannya gowaslu  adalah  untuk  menyederhanakan  proses  pelaporan  pelanggaran  pemilu sehingga  tidak  perlu  lagi  mengandalkan  metode  konvensional  yang  terbukti  tidak
50 Farah  Diba  et  al.,  “Strategi  Bawaslu  Provinsi  Sumatera  Utara  Dalam  Mencegah  Pelanggaran  Pemilihan Umum  Pada  Tahun  2019  Melalui  Media  Sosial,” Jurnal  Pendidikan  Tambusai 5,  no.  3  (2021):  8533–39, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2353.
51 Irwan Hafid, “KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA  SOSIAL,” Jurnal  Bawaslu  Provinsi  Kepulauan  Riau 2,  no.  1  (2020):  74–94, https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.233.
52 Ibid.
efisien. 53 Kini  aplikasi  gowaslu  telah  bertransformasi  menjadi  Super  App  Bawaslu yang  dapat  diunduh  melalui Play  Store .  Namun,  per  Oktober  2023  rating  aplikasi tersebut  sangat  buruk  yakni,  hanya  mendapat  1,5  poin  dari  skala  5  poin.  Beberapa yang  sering  dikeluhkan  oleh  pengguna  adalah  susahnya  untuk sign  up ke  dalam aplikasi. Sebagai bentuk persiapan menjelang pemilu serentak 2024 maka sebaiknya Bawaslu  segera  memaksimalkan  dan  mengatasi  bug  yang  ada  pada  aplikasi  Super App Bawaslu agar siap digunakan dalam pemilu serentak 2024.
Bawaslu juga berperan  aktif bukan hanya pada pengawasan kampanye yang bersifat  represif  tetapi  juga  yang  bersifat  preventif  seperti  dengan  membuat sosialisasi  di  media  sosial  terkait  kampanye  yang  sehat.  Hal  ini  dilakukan  sebagai langkah untuk melawan kampanye negatif atau kampanye hitam yang kerap terjadi di  media  sosial.  Bawaslu  pusat  bahkan  menginstruksikan  kepada  kepada  seluruh jajaran  Bawaslu  di  daerah  untuk  melakukan  pengelolaan  media  sosial  secara  resmi yang  setidaknya  mencakup  media  Twitter,  instagram,  youtube  dan  facebook. 54
Langkah  ini  kemudian  diperkuat  juga  dengan  kerjasama  yang  dilakukan  Bawaslu dengan publik figure atau influencer tertentu dengan tujuan memperluas jangkauan komunikasi. 55 Beberapa  diantaranya  adalah  melakukan  bekerjasama  dengan  para youtuber  terkenal  yang  ada  di  Indonesia  sebagai  usaha  pencegahan  melawan kampanye hitam di media sosial. 56
Pengawasan  kampanye  di  media  sosial  pada  pemilu  serentak  merupakan salah satu hal yang sangat krusial. Hal ini dapat dilihat dari beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh Bawaslu khusus untuk memaksimalkan pengawasan kampanye di  media  sosial.  Beberapa  diantaranya  adalah  dengan  melakukan  kerjasama  antar lembaga  negara  yang  kemudian  melahirkan  satuan  tugas  khusus  (satgasus).  Salah satunya  adalah  Satgasus  yang dibentuk  sebagai  hasil  kerjasama  antara  Bawaslu, Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Dewan  Kehormatan  Penyelenggaraan  Pemilu (DKPP),  Kementerian  Dalam  Negeri  (kemendagri),  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara (BSSN), Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan  instansi  lainnya.  Kerjasama  ini  merupakan  hasil  dari  rapat  koordinasi  yang
53 Mahpudin  Mahpudin,  “Gowaslu  Sebagai  Electoral  Technology:  Keterlibatan  Publik  Dalam  Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring,” Jurnal Adhyasta Pemilu 4, no. 2 (2021): 1–21, https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53.
54 Ibid.
55 Diba et al., “Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara  Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial.”
56 Hafid, “KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL.”

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
diselenggarakan pada Selasa 18 Oktober 2022. 57 Selain itu Bawaslu dan kominfo juga membentuk  satuan  tugas  (satgas)  media  sosial  untuk  mencegah  polarisasi  pada pemilu 2024. 58
Beberapa  pernyataan  persiapan  strategi  pengawasan  pemilu  dan  kampanye pada  pemilu  serentak  2024  juga  telah  diutarakan  oleh  beberapa  anggota  Bawaslu. Lolly  Suhenty  misalnya  menyatakan  bahwa  salah  satu  strategi  dari  mengawasi kampanye  khususnya  di  ranah  digital  adalah  dengan  menyebarluaskan  sosialisasi terkait  pemilu  dan  kampanye.  Lolly  juga  menyatakan  akan  menggandeng  berbagai platform sosial media yang mencakup Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, dan platform  digital  lainnya  untuk  menyediakan  informasi  atau  edukasi  kepemiluan. 59 Strategi  ini  sejatinya  hanya  mengulang  strategi  kerjasama  dengan  berbagai  pihak yang telah dilakukan dalam pemilu-pemilu sebelumnya.
Fokus  pengawasan  di  media  digital  juga  sejalan  dengan  pernyataan  anggota Bawaslu  lainnya  yakni,  Mochammad  Afifuddin.  Afifuddin  menyoroti  perlunya penyempurnaan  sarana  pengawasan  yang  dicontohkan  dengan  perlunya penyempurnaan  dan  pengembangan  aplikasi  Sistem  Pengawasan  Pemilu  (Siwaslu) dan  Gowaslu. 60 Namun,  berdasarkan pantauan pada aplikasi Play Store pada bulan Oktober 2023 masih terdapat aplikasi besutan Bawaslu yang mempunyai rating yang sangat rendah yakni pada aplikasi Super App Bawaslu yang merupakan transformasi dari aplikasi Gowaslu hanya mendapat rating 1,5 dari skala 5. Sedangkan beberapa aplikasi  besutan  Bawaslu  lainnya  sudah  mendapat  rating  dan  respon  yang  positif seperti  aplikasi  PPID  Bawaslu  RI  mendapat  rating  4  dari  skala  5,  lalu  ada  aplikasi JDIH  Badan  Pengawas  Pemilu  RI  yang  mendapat  rating  sangat  baik  yakni  4,8  dari skala  5.  Selain  berfokus  pada  pengawasan  di  ruang  digital,  menurut  Lolly  Suhenty Bawaslu  juga  berfokus  pada  pengawasan  partisipatif  yang  menyasar  anak  muda
57 Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI,  “Pemerintah  Bentuk  Satgasus  Jaga  Ruang  Digital  Pemilu 2024,”  Aptika.kominfo.go.id,  2022,  https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/pemerintah-bentuk-satgasus- jaga-ruang-digital-pemilu-2024/.
58 CNN  Indonesia,  “Bawaslu  Bentuk  Satgas  Medsos  Cegah  Polarisasi  Pemilu  2024,”  2022, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217181426-617-888697/bawaslu-bentuk-satgas-medsos- cegah-polarisasi-pemilu-2024.
59 Robi  Ardianto,  “Lawan  Berita  Bohong,  Lolly:  Bawaslu  Akan  Gandeng  Konten  Kreator  Untuk  Sebar Informasi,”  Bawaslu  RI,  2022,  https://bawaslu.go.id/id/berita/lawan-berita-bohong-lolly-bawaslu-akan- gandeng-konten-kreator-untuk-sebar-informasi.
60 Hendi  Purnawan,  “Siapkan  Strategi  Pengawasan  Pemilu  2024,  Afif:  Harus  Banyak  Inovasi  Dan Terobosan,”  Bawaslu  RI,  2021,  https://www.bawaslu.go.id/id/berita/siapkan-strategi-pengawasan- pemilu-2024-afif-harus-banyak-inovasi-dan-terobosan.
sebagai  kadernya. 61 Hal  ini  kemudian  diimplementasikan  berupa  program pengawasan  partisipatif  berkelanjutan  yang  hingga  saat  ini  telah  mempunyai sebanyak 25 ribu kader. 62

## D. KESIMPULAN
Pemilu  serentak  tahun  2024  dapat  memberikan  beberapa  implikasi  terhadap kewenangan  Bawaslu  dalam  mengawasi  pelaksanaan  kampanye.  Seperti  halnya kekurangan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan pelaksanaan  pemilu serentak 2024 yang mana terdapat potensi irisan pelaksanaan antara pilpres putaran kedua  dengan  pelaksanaan  kampanye  pilkada  serentak  pada  bulan  November  2024 sebagaimana amanat pada Pasal 216 ayat (8) UU No.10/2016. Selain itu, pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 juga memperbesar peluang maraknya berita bohong yang dapat  tersebar  saat  masa  kampanye.  Bawaslu  RI  dalam  menanggapi  hal  tersebut sudah  mengatasinya  dengan  menambahkan  dana  pagu  sebesar  Rp11,6  triliun  untuk tahun  2024  yang  sebelumnya  pada  tahun  2019  adalah  sebesar  Rp8,3  triliun.  Lalu, dalam  hal  penambahan  sumber  daya  manusia  harus  melewati  perubahan  UU No.7/2017  karena  dalam  UU  tersebut  diatur  secara  rigid  dan  ketat  mengenai  jumlah anggota  Bawaslu  di  setiap  daerah  di  seluruh  Indonesia.  Kemudian,  Bawaslu  RI  juga perlu untuk mengeluarkan Peraturan Bawaslu RI tentang Pengawasan Sosialisasi yang dilakukan  oleh  partai  politik  agar  Bawaslu  terdapat  pengaturan  teknis  mengenai pengawasan sosialisasi tersebut.
Bawaslu  berfokus  bukan  hanya  pada  pengawasan  kampanye  fisik  tetapi  juga pengawasan  kampanye  di  media  sosial  pada  pemilu  serentak  2024.  Beberapa tantangan  yang  dihadapi  Bawaslu  diantaranya  mencakup  keterbatasan  fasilitas pendukung  dan  juga  keterbatasan  SDM.  Sebagai  salah  satu  pemecah  masalah  maka Bawaslu  berfokus  dalam  membangun  pengawasan  partisipatif  oleh  masyarakat  yang juga diamini dengan diperkuatnya pengawasan partisipatif oleh UU Pemilu. Sejatinya Bawaslu telah banyak melaksanakan strategi guna mengawasi kampanye pada pemilu serentak  yang  mencakup  melakukan  pembuatan  SKPP  dan  juga  Gakkumdu  serta kerjasama  dengan  LSM  dan  lembaga  pemerintah  lain.  Terkhusus  untuk  pengawasan kampanye  pada  media  sosial,  Bawaslu  melancarkan  strategi  berupa  melakukan
61 Ranab Tumpal, “Perkuat Persepektif Pengawasan Partisipatif, Lolly: Bawaslu Gandeng Kementerian Dan Lembaga  Negara,”  Bawaslu  RI,  2022,  https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perkuat-persepektif- pengawasan-partisipatif-lolly-bawaslu-gandeng-kementerian-dan-lembaga.
62 Tumpal.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
kerjasama  dengan  berbagai  platform  media  sosial,  mensosialisasikan  tindakan kampanye  yang  dilarang,  membuat  aplikasi  pendukung,  hingga  membuat  satgas khusus guna mengawasi kampanye pada pemilu serentak 2024.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mamudji,  Sri,  and  Soerjono  Soekanto.  “Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat.” Jakarta: Raja Grafindo Persada 1 (2003).
Nasution,  Bahder  Johan.  “Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum.”  Bandung:  Mandar  Maju, 2008.
Kurniawan, Agung. “Pengaruh Fanatisme Dan Kontrol Diri Terhadap Agresi Verbal Pada Pendukung Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

## Jurnal
Agustine, Oly Viana. “Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem
Hukum Nasional.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): 69–84.
Ardipandanto,  Aryojati.  “Dampak  Politik  Identitas  Pada  Pilpres  2019:  Perspektif Populisme  [The  Impact  of  Identity  Politics  On  President  Election  2019:  Populism Perspective].” Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan Hubungan Internasional 11, no. 1 (2020): 43–63.
Banurea, Oda Kinata. “Efektivitas Pengawasan Kampanye  Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital.” Mediation: Journal Of Law , 2023, 59–77.
Diba, Farah, Rifa Fachry, Gunawan Gunawan, Nur Fadhil Muhammad, Annisa Khairuna, Muhammad  Febrian,  Fiki  Alan  Nuriansyah,  and  Aprilinda  M  Harahap.  “Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Pada  Tahun  2019  Melalui  Media  Sosial.” Jurnal  Pendidikan  Tambusai 5,  no.  3 (2021): 8533–39. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2353.
Doly, Denico. “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.” Kajian 25, no. 1 (2020): 1– 18.
Hafid, Irwan. “KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN)  DI  MEDIA  SOSIAL.” Jurnal  Bawaslu  Provinsi  Kepulauan  Riau 2,  no.  1 (2020): 74–94. https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.233.
Hapis,  Muhammad.  “‘  PENGAWAS  BERKUALITAS,  PEMILU  BERINTEGRITAS’  PERAN STRATEGIS  BAWASLU  DALAM  MENJARING  SDM  PENGAWAS  PEMILU  AD  HOC PROFESSIONAL  DI  KABUPATEN  MUARO  JAMBI.” Jurnal  Legisia 14,  no.  1  (2022): 87–95.
Hasanah,  Siti,  and  Sri  Rejeki.  “Wewenang  Badan  Pengawas  Pemilu  Terhadap Pelanggaran  Pemilu  Oleh  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilu  Kepala  Daerah.” CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 9, no. 2 (2021): 43–52.
https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795.
Hutasoit,  Kennorton.  “Dinamika  Komunikasi  Politik  Remaja  Pada  Pemilu.” KATA PENGANTAR 2 (2020): 121.
Indrawan, Jerry, Anwar Ilmar, and others. “Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik.” Medium 8, no. 1 (2020): 1–17.
Ja’far,  Muhammad.  “Eksistensi  Dan  Integritas  Bawaslu  Dalam  Penanganan  Sengketa Pemilu.” Madani Legal Review 2, no. 1 (2018): 59–70.
Karianga, Hendra. “Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” Edukasi 16, no. 1 (2018).
Kuntag,  Romario  Christian  Falco,  Toar  Neman  Palilingan,  and  Dicky  J  Paseki.  “UPAYA PENGAWAS  BAWASLU  (BADAN  PENGAWAS  PEMILIHAN  UMUM)  DALAM MEMBERANTAS  POLITIK  UANG  (MONEY  POLITIC)  DI  KOTA  MANADO.” LEX ADMINISTRATUM 11, no. 3 (2023).
Mahpudin,  Mahpudin.  “Gowaslu  Sebagai  Electoral  Technology:  Keterlibatan  Publik Dalam  Pengawasan  Partisipatif  Berbasis  Daring.” Jurnal  Adhyasta  Pemilu 4,  no.  2 (2021): 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.53.
Mawarti,  Erlinda  Ika.  “Sekolah  Kader  Pengawas  Partisipatif  (SKPP)  Sebagai  Upaya Optimalisasi  Pengawasan  Partisipatif  Masyarakat  Oleh  BAWASLU  RI  Dalam Pemilihan  Umum.” Prosiding  Konferensi  Nasional  Kewarganegaraan  VI  Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta ,
2021,
86. https://doi.org/https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain- Hamson/publication/359790181_Penghayatan_Nilai_Demokrasi_Pancasila_melalui _Simulasi_Pembelajaran_Digital_Sebagai_Upaya_Pembentukan_Karakter_Mahasis wa/links/624ecf5fef013420665f25fa/Penghayatan-Nilai-Demokrasi-Pancasila- melalui-Simulasi-Pembelajaran-Digital-Sebagai-Upaya-Pembentukan-Karakter- Mahasiswa.pdf#page=94.
Nasef, M Imam. “Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 3 (2014): 378–401.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Nasution,  Fahrul  Rozi.  “Peran  Masyarakat  Sebagai  Solusi  Minimnya  SDM  Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Serentak.” Mediation: Journal Of Law , 2023, 52–58.
Nazmi, Didi. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 53–62.
Nugraha,  Bagus  Suryo,  Ratu  Mutialela  Caropeboka,  Isnawijayani  Isnawijayani,  and Bastian  Bastian.  “Sinergitas  Penegakan  Hukum  Terpadu  Antara  Bawaslu, Kepolisian  Dan  Kejaksaan  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Ogan Komering Ulu.” Wardah 22, no. 2 (2021): 115–23.
Pahlevi,  Moch  Edward  Trias,  and  Azka  Abdi  Amrurobbi.  “Pendidikan  Politik  Dalam Pencegahan  Politik  Uang  Melalui  Gerakan  Masyarakat  Desa.” Integritas:  Jurnal Antikorupsi 6, no. 1 (2020): 141–52.
Pesak,  Jenifer,  Daysi  Posumah,  and  Trilke  Tulung.  “Strategi  Pemenangan  Partai Solidaritas  Indonesia  Dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  Di  Kota  Manado  Tahun 2019.” POLITICO: Jurnal Ilmu Politik 10, no. 3 (2021).
Prayitno,  Suko.  “Mekanisme  Pembatalan  Peraturan  Daerah  Dan  Akibat  Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 8, no. 2 (2017): 109–20.
Primadi,  Agam,  David  Efendi,  and  Sahirin  Sahirin.  “Peran  Pemilih  Pemula  Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif.” Journal of Political Issues 1, no. 1 (2019): 63–73.
Pulungan,  Rizky  Andrian  Ramadhan,  and  Lita  Tyesta  ALW.  “Mekanisme  Pelaksanaan Prinsip  Checks  And  Balances  Antara  Lembaga  Legislatif  Dan  Eksekutif  Dalam Pembentukan  Undang-Undang  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 280–93.
Raihan,  Muhammad,  and  Ali  Imran  Nasution.  “Beban  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Memutus  Perselisihan  Tentang  Hasil  Pemilihan  Umum  Serentak  2024.” DIVERSI:
Jurnal Hukum 8, no. 2 (2022): 304–32.
https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024.
Setiawan, Andi, Irma Fitriana Ulfah, and Rizqi Bachtiar. “Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.” Resolusi:
Jurnal Sosial Politik 3, no. 1 (2020): 15–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i1.1280.
Simamora, Janpatar. “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah  Yang  Demokratis.” Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada 23, no. 1 (2011): 221–36.
Solihah,  Ratnia,  Arry  Bainus,  and  Iding  Rosyidin.  “Pentingnya  Pengawasan  Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis.” Jurnal Wacana Politik 3, no. 1 (2018): 14–28.
Sukimin,  Sukimin,  and  Subaidah  Ratna  Juita.  “AKTUALISASI  BADAN  PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA.” JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) 4, no. 1 (2023): 82–91.
Susanti,  Elvi.  “Peran  Bawaslu  Pada  Pelaksanaan  Pemilihan  Legislatif  Berdasarkan Undang-Undang  Pemilu  Tahun  2017.” PETITUM 7,  no.  2  Oktober  (2019):  117–25. https://doi.org/https://doi.org/10.36090/jh.v7i2%20Oktober.645.
Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, Firman Manan, and others. “Pelaksanaan Fungsi  Pengawasan  Pada  Kampanye  Pemilihan  Kepala  Daerah.” PERSPEKTIF 10, no. 1 (2021): 120–27.
Umar,  M  Hasbi.  “Hukum  Menjual  Hak  Suara  Pada  Pemilukada  Dalam  Perspektif  Fiqh Siyâsi.” Al-’Adalah 12, no. 2 (2017): 249–64.
Waid,  Abdul.  “Meneguhkan  Bawaslu  Sebagai  ‘Lembaga  Peradilan’  Dalam  Bingkai Pengawasan Pemilu.” Jurnal Adhyasta Pemilu 1, no. 1 (2018): 55–68.
Wibawa,  Kadek  Cahya  Susila.  “Pengawasan  Partisipatif  Untuk  Mewujudkan  Good Governance  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Serentak  Di  Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (2019): 615–28.
Widodo,  Hananto,  and  Dicky  Eko  Prasetio.  “Penataan  Penataan  Kewenangan  KPU  Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu.” Perspektif Hukum , 2021, 200–221.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  No.  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten  Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

## Website
Ardianto,  Robi.  “Lawan  Berita  Bohong,  Lolly:  Bawaslu  Akan  Gandeng  Konten  Kreator Untuk Sebar Informasi.” Bawaslu RI, 2022. https://bawaslu.go.id/id/berita/lawan- berita-bohong-lolly-bawaslu-akan-gandeng-konten-kreator-untuk-sebar-informasi.

## Ali Imran Nasution; Davilla Prawidya Azaria; dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Bawaslu  RI.  “Bagja  Ungkap  Tantangan  Pemilu  Dan  Pilkada  Serentak  2024,”  2021. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkap-tantangan-pemilu-dan- pilkada-serentak-2024.
CNN Indonesia. “Bawaslu Bentuk Satgas  Medsos  Cegah Polarisasi Pemilu 2024,” 2022. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217181426-617-888697/bawaslu- bentuk-satgas-medsos-cegah-polarisasi-pemilu-2024.
———.  “Total  554  Orang  KPPS,  Panwas  Dan  Polisi  Tewas  Di  Pemilu  2019,”  2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554- orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019.
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Pemerintah Bentuk Satgasus Jaga Ruang
Digital Pemilu 2024.” Aptika.kominfo.go.id, 2022. https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/pemerintah-bentuk-satgasus-jaga-ruang- digital-pemilu-2024/. Koran Sulindo. “DPR Setujui Anggaran KPU Dan Bawaslu,” 2019. https://koransulindo.com/dpr-setujui-anggaran-kpu-dan-bawaslu/.
Muhamad,  Nabilah.  “DPR  Setujui  Anggaran  Untuk  Pemilu  2024  Satu  Putaran,  Ini Besarannya,”  2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/dpr- setujui-anggaran-untuk-pemilu-2024-satu-putaran-ini-besarannya#:~:text=Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat,sebesar dan Rp11%2C6 triliun.
Purnawan,  Hendi.  “Siapkan  Strategi  Pengawasan  Pemilu  2024,  Afif:  Harus  Banyak
Inovasi Dan Terobosan.” Bawaslu RI, 2021.
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/siapkan-strategi-pengawasan-pemilu-2024- afif-harus-banyak-inovasi-dan-terobosan.
Tumpal, Ranab. “Perkuat Persepektif Pengawasan  Partisipatif, Lolly:  Bawaslu Gandeng Kementerian
Dan Lembaga
Negara.” Bawaslu
RI, 2022.
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perkuat-persepektif-pengawasan- partisipatif-lolly-bawaslu-gandeng-kementerian-dan-lembaga.