Penerapan Piercing the corporate veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest
Oleh: Irma Sylviyani Herdian irma.herdian@gmail.com Yeti Sumiyati yeti_sumiyati74@yahoo.com
Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  permasalahan: pertama, tanggung  jawab  direksi perusahaan  asuransi  dalam  investasi  beresiko  tinggi  yang  di  dalamnya  terdapat Conflict of Interest . Kedua, penerapan prinsip piercing the corporate veil kepada direksi  yang  melakukan  investasi  beresiko  tinggi  yang  mengandung Conflict  of Interest .  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Direksi Jiwasraya sebagai pemegang amanah  dalam  mengelola  perusahaan  bertanggung  jawab  tidak  saja  kepada shareholder tetapi  juga  kepada stakeholder .  Tanggung  jawab  tersebut  berupa pencairan polis yang telah jatuh tempo. Selain itu direksi juga dapat bertanggung jawab  secara  pribadi  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  97  ayat  (3)  UUPT. Kedua, Selain bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetorkannya, direksi Jiwasraya  juga  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  hingga  kekayaan  pribadinya sesuai dengan doktrin piercing the corporate veil karena direksi Jiwasraya telah melanggar  Pasal  97  ayat  (2)  dimana  direksi  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Kata kunci: Conflict of Interest; piercing the corporate veil; pertanggungjawaban direksi; perusahaan asuransi.

## Abstract
This  study  examines  the  problems:  first,  the  responsibility  of  the  directors  of insurance  companies  in  high-risk  investments  in  which  contain Conflict  of Interest .  Second,  the  application  of  the piercing  the  corporate  veil doctrine  to directors who make high-risk investments that contain conflicts of interest. The method  used  in  this  research  is  normative  juridical.  The  results  of  this  study conclude: first, the Board of Directors of Jiwasraya as the trustee in managing the company  is  responsible  not  only  to  shareholders  but  also  to  stakeholders.  The responsibility is in the form of disbursement of policies that are due. In addition, directors can also be personally responsible as stated in Article 97 paragraph (3) of the Company Law. Second, in addition to being responsible for the value of the shares he deposited, Jiwasraya's directors can also be held accountable until his personal  wealth  is  in  accordance  with  the piercing  the  corporate  veil doctrine
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
because Jiwasraya's directors violated Article 97 paragraph (2) where the directors in carrying out their duties were not in good faith and lack of responsibility. Keywords: Conflict of Interest; piercing the corporate veil; responsibility of the directors; insurance company.

## I. PENDAHULUAN
Dalam  mejalankan  tugas  dan  kewenangannya,  tak  jarang  para  organ perusahaan mengalami Conflict of Interest . Di satu sisi, sebagai pemangku jabatan,  para  organ  perusahaan  harus  menjalankan  prinsip good  corporate governance ,  tetapi  di  sisi  lain  terdapat  benturan  kepentingan  pribadi  di dalamnya  yang  biasanya  bersangkutan  dengan  tambahan  nilai  finansial 1 ataupun kompensasi 2 untuk dirinya pribadi, keluarga atau kelompoknya.
Menurut  Denis  F  Thompson  “ Conflict  of  Interst  is  a  set  of  conditions  in which  professional  judgment  concerning  a  primary  interest  (such  as  a patient's welfare or the validity of research) tends to be unduly influenced by a secondary interest (such as financial gain).” 3 Dari definisi terebut dapat dilihat  bahwa Conflict  of  Interest atau  konflik  kepentingan  merupakan kondisi saat kepentingan yang utama telah bergeser karena dipengaruhi oleh kepentingan sekunder atau kepentingan pribadi.
Konflik  kepentingan  terjadi  saat  tanggung  jawab  profesional  seseorang berbenturan  dengan  minat  atau  keuntungan  pribadi  mereka. 4 Konflik kepentingan  seringkali  tidak  disadari  oleh  pelaku  dan  menarik  untuk dilakukan 5 .  Pelaku  biasanya  memiliki  niat  buruk 6 dalam  melakukan
1 Nyanchama,  M.,  &  Osborn,  S.  (1999).  The  role  graph  model  and  conflict  of  interest. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) , 2 (1), 3-33.
2 Sah,  S.  (2019).  Conflict  of  interest  disclosure  as  a  reminder  of  professional  norms:  Clients first!. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 154 , 62-79.
3 Thompson,  D.  F.  (1993).  Understanding  financial  conflicts  of  interest. New  England  journal  of medicine , 329 , 573-573.
4 Sah, S., Opcit.
5 Moore, D. A., & Loewenstein, G. (2004). Self-interest, automaticity, and the psychology of conflict of interest. Social Justice Research , 17 (2), 189-202..
6 Nyanchama, M., & Osborn, S. (1999). Ibid .
perbuatannya. Konflik kepentingan dapat terjadi dalam berbagai profesi, dari advokat hingga agen perumahan. 7
Dalam  Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  Nomor  KEP-412/BL/2009  tentang  Transaksi  Afiliasi  dan Benturan  Kepentingan  Transaksi  Tertentu    disebutkan  bahwa  konflik kepentingan  (dalam  peraturan  ini  disebut  dengan  benturan  kepentingan) adalah  perbedaan  antara  kepentingan  perusahaan  secara  ekonomis  dengan kepentingan pribadi dari organ perusahaan, baik itu anggota direksi, anggota dewan  komisaris  ataupun  pemegang  saham  utama  yang  menyebabkan kerugian pada perusahaan. Sedangkan transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan afiliasi dari perusahaan, baik afiliasi dari anggota  direksi,  anggota  dewan  komisaris,  ataupun  pemegang  saham perusahaan.  Apabila  perusahaan  melakukan  transaksi  yang  mengandung benturan  kepentingan  di  dalamnya,  transaksi  tersebut  wajib  disetujui  oleh RUPS.   Maka direksi sebagai organ perusahaan yang melakukan pengurusan perusahaan dituntut agar lebih fair dalam memberikan informasi mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Dalam  Undang-undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas sendiri  tidak  ditemukan  definisi  mengenai  konlik  kepentingan  ataupun benturan  kepentingan.  Tetapi  dalam  UUPT  disebutkan  bahwa  anggota Direksi  tidak  boleh  terlibat  dalam  benturan  kepentingan  terhadap perusahaan.  Wujud dari menghindari benturan kepentingan tersebut adalah adanya  larangan  bagi  anggota  Direksi  untuk  melakukan  transaksi  antara pribadinya  dengan  Perseroan.  Selain  itu  anggota  Direksi  juga  dilarang bersaing dengan Perusahaan. Satu sisi dia wajib beritikad baik dan dipercaya mengurus Perusahaan, sedang pada sisi lain, melakukan persaingan dengan Perusahaan.
7 Op.cit.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  97  ayat  (3)  UUPT  bagi  direksi  yang  tidak menjalankan usahanya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab salah satunya  adalah  adanya  konflik  kepentingan  dalam  melakukan  transaksi perusahaan  maka  direksi  harus  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atau dikenal  dengan  prinsip piercing  the  corporate  veil .  Prinsip piercing  the corporate veil menunjukan bahwa suatu perseroan terbatas seringkali tidak dapat  dipisahkan  atau  dilepaskan  dari  kehendak  pihak-pihak  yang merupakan dan menjadi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Dalam konteks  yang  demikian  berarti  kehendak  dari  perusahaan  tersebut  adalah kehendak  dari  pemegang  saham  perusahaan.  Dalam  konsep piercing  the corporate  veil menyatakan  bahwa  jika  “keadaan  terpisah”  perusahaan dengan  pemegang  sahamnya  tidak  ada,  maka  sudah  selayaknya  jika  sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan.
Jiwasraya  sebagai  salah  satu  perusahaan  asuransi  yang  berstatus  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  di  Indonesia  diharapkan dapat  mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dibentuknya BUMN merupakan wujud dari keikutsertaan  pemerintah  dalam  seluruh  sektor  kehidupan  masyarakat termasuk sektor perekonomian masyarakat. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)  menjadi  syarat  mutlak  bagi  optimalnya  peran  BUMN. Tetapi pada kenyataannya Jiwasraya tidak menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam  menjalankan  usahanya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  penjualan produk  asuransi  bernama  JS  Saving  Plan  yang  ditawarkan  oleh  Jiwasraya sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Dalam melakukan pemasaran terhadap produk tersebut pun diduga mengandung konflik kepentingan di dalamnya. Dana  hasil  penjualan  produk  tersebut  ditempatkan  oleh  Jiwasraya  pada perusahaan-perusahaan  yang  terafiliasi.  Selain  itu  penunjukan  manajer investasi  pun  masih  terafiliasi  dengan  mantan  direktur  utama  Jiwasraya. Penempatan investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya bukan pada investasi yang  mempunyai  portofolio  yang  baik,  melainkan  investasi  tersebut
ditempatkan pada saham maupun reksa dana yang memiliki portofolio yang buruk dan bersifat tidak liquid.
Akibat terjadinya konflik kepentingan dalam kasus Jiwasraya tersebut tentu menimbulkan  kerugian  kepada  para  pemegang  polis.  Hingga  saat  ini pemegang  polis  tidak  dapat  mencairkan  dananya.  Hal  tersebut  tentu  saja menimbulkan pertanggungjawaban dari direksi perusahaan karena investasi yang dijalankan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraaikan  diatas,  maka  penelitian  ini mengkaji  tentang  tanggung  jawab  direksi  perusahaan  asuransi  dalam investasi beresiko tinggi yang di dalamnya terdapat Conflict of Interest dan penerapan prinsip piercing the corporate veil kepada direksi yang melakukan investasi beresiko tinggi yang mengandung Conflict of Interest .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan  data sekunder. Melalui metode ini, inventarisasi peraturan perundang-undangan yaitu  Undang-undang  No.  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara,  Undang-undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi yang Baik  Bagi  Perusahaan  Perasuransian,    Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor  KEP-412/BL/2009  tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan  Tata  Kelola  Yang  Baik  (Good  Corporate  Governance)  Pada Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik Negara  Nomor  PER-03/MBU/02/2015  tentang  Persyaratan,  Tata  Cara Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Anggota  Direksi  Badan  Usaha  Milik Negara. Selain itu mencari dasar teori Conflict of Interest dan piercing the
corporate  veil.  Lebih  lanjut,  dianalisis  kesesuaiannya  sebagai  landasan hukum  perusahaan  asuransi  dalam  melakukan  investasi  dan  dianalisis tentang konflik kepentingan dengan prinsip pertanggungjawaban direksi.
Spesifikasi  penelitian  menggunakan  deskriptif  analitis.  Penelitian merupakan  penelitian  bidang  hukum,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh pemahaman  tentang  tata  cara  investasi  bagi  perusahaan  asuransi  dan tanggung jawab direksi dalam investasi yang melibatkan Conflict of Interest .
Setelah  data  terkumpul,  lalu  dilakukan  analisis  data.  Peneliti  menganalisis data  secara  yuridis  kualitatif,  yaitu  secara  sistematis  dan  lengkap,  untuk kemudian dikaji dalam bentuk deskripsi yang analitik tanpa mempergunakan rumus  yang  bersifat  matematis.  Berdasarkan  analisis  tersebut,  kemudian akan dibuat simpulan-simpulan tentang investasi yang dilakukan perusahaan asuransi dan pertanggungjawaban direksi dalam transaksi yang melibatkan Conflict of Interest .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  Direksi  Perusahaan  Asuransi  dalam  Investasi
Beresiko Tinggi yang di Dalamnya Terdapat Conflict of Interest
Secara  garis  besar Conflict  of  Interest terjadi  karena  3  syarat,  yaitu  (i) adanya  pihak  (orang  atau  badan  hukum)  sebagai  pelaku  (ii)  adanya kewenangan yaitu hak kewajiban yang dimiliki pelaku, dan (iii) adanya sebuah  keputusan  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku. Kepentingan yang seharusnya (das sollen) yang menjadi tanggung jawab suatu  pihak  menjadi  berubah  karena  pengaruh  pribadi  pelaku  atau pengaruh  dari  luar  sehingga  keputusan  yang  diambil  menjadi  berbeda dari yang seharusnya.
Conflict  of  Interest terjadi  saat  adanya  benturan  kepentingan  antara tanggung jawab sebagai seorang profesional dengan kepentingan pribadi. Conflict of Interest banyak menimbulkan efek negatif dimana keputusan
yang diambil hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.  Argumen  dasar  Moore,  D.  A.,  &  Loewenstein,  G  adalah,  ketika tanggung  jawab  profesional  berbenturan  dengan  kepentingan  pribadi, kedua  motif  tersebut  cenderung  diproses  secara  berbeda  dimana kepentingan diri sendiri memberikan pengaruh yang lebih besar daripada tanggung  jawab  profesional.  Karena  kepentingan  pribadi  cenderung terjadi  di  luar  kesadaran  yang  berpengaruh  terhadap  penilaian  dan pengambilan  keputusan  yang  tidak  lagi  profesional.  Konsekuensi  dari proses yang berbeda ini adalah bahwa kepentingan pribadi sering terjadi, bahkan  ketika  pengambil  keputusan  secara  sadar  berusaha  untuk mematuhi mandat etis dari profesi mereka.
Dalam  POJK  Tata  Kelola  Perusahaan  Asuransi  dicantumkan  bahwa perusahaan harus mempunyai pedoman dalam melaksanakan bisnisnya, agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan etis dan etika bisnis yang ada. Selain perusahaan, direksi perusahaan pun harus mempunyai etika dalam menjalankan kewenangannya. Diantaranya, direksi wajib melaksanakan pengurusan  perusahaan  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab, tidak  boleh  menyalahgunakan  kewenangannya  untuk  kepentingan pribadi,    tidak  boleh  terlibat Conflict  of  Interest ,    dan  tidak  boleh menerima  sesuatu  untuk  kepentingan  pribadinya  dengan  melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jiwasraya  mengeluarkan  produk  asuransi  bernama  JS  Saving  Plan dimana  dalam  menerbitkan  produk  tersebut,  perusahaan  tidak melaksanakan  prinsip  GCG.  Perusahaan  menjual  produk  saving  plan dengan cost of fund (COF) yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak tahun 2015.  Pada penjualan saving plan, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, adanya penyimpangan.  Di  antaranya  penunjukan  pejabat  Kepala  Pusat Bancassurance  pada  SPV  pusat  bancassurance  tidak  sesuai  ketentuan. Pengajuan COF langsung kepada direksi, tanpa melibatkan divisi terkait
dan tidak didasarkan pada dokumen perhitungan COF dan review usulan COF.  Dalam  pemasaran  produk  saving  plan  yang  diduga  ada  konflik kepentingan  karena  pihak-pihak  terkait  di  Jiwasraya  mendapatkan  fee atas penjualan produk tersebut. Dana hasil penjualan produk Saving Plan tersebut  kemudian  diinvestasikan  di  saham  dan  reksa  dana  berkualitas rendah.  Jual beli saham dilakukan dengan pihak tertentu secara negosiasi oleh  Jiwasraya  agar  bisa  memperoleh  harga  tertentu  yang  diinginkan. Kepemilikan atas saham tersebut, melebihi batas maksimal, yakni di atas 2,5%. Investasi pada saham-saham yang tidak likuid dengan harga yang tidak wajar, yang selanjutnya diduga oleh manajemen Jiwasraya bersama manajer  investasi,  yang  terafiliasi  dengan  mantan  direktur  utama Jiwasraya, disembunyikan pada beberapa reksadana dengan underlying saham. Pihak yang diajak bertransaksi saham oleh manajemen Jiwasraya terkait  transaksi  ini  adalah  grup  yang  sama,  sehingga  diduga  ada  dana perusahaan  dikeluarkan  melalui  grup  tersebut.    Jual  beli  tersebut diindikasikan  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terafiliasi  dan  diduga dilakukan dengan mereka yang sengaja. Indikasi kerugian dari investasi ini adalah Rp 6,4 T.
Jual beli saham yang dilakukan oleh Jiwasraya masih dalam grup yang sama  dan  terdapat  afiliasi  dari  saham-saham  yang  ditempatkan  oleh Jiwasraya.  Dengan demikian, harga jual tidak mencerminkan angka yang sebenarnya atau sesuai fundamental.  Dalam Pasal 61 ayat (1) POJK Tata Kelola Perusahaan Asuransi disebutkan bahwa perusahaan asuransi tidak diperbolehkan  untuk  menatausahakan  efek  di  pihak  yang  terafiliasi dengan  perusahaannya.  Selain  itu  dalam  Pasal  17  Peraturan  Menteri Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  No.  PER-01/MBU/2011  tentang Penerapan Tata  Kelola  Yang Baik  (Good  Corporate  Governance)  Pada Badan Usaha Milik Negara  disebutkan larangan adanya conflit of interest dalam pelaksanaan kegiatan BUMN.
Saham-saham yang dibeli oleh Jiwasraya dari afiliasinya pun bukanlah saham-saham  dengan  portofolio  yang  baik,  melainkan  berupa  saham lapis  dengan  fundamental  rendah  dan  berisiko  tinggi  atau  “saham gorengan”.  Dari  saham  yang  ditempatkan  oleh  Jiwasyara,  hanya  5% jumlah  saham  yang  ditempatkan  pada  indeks  LQ-45.  Indeks  LQ-45 adalah  kumpulan  45  saham  paling  likuid  dan  berkinerja  baik  di  Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang tahun 2018
Jiwasraya menginvestasikan sebesar Rp. 5,7 triliun atau 22,4% dari aset finansial ke saham.    Sedangkan  dalam  pasal  58  POJK  No.  73  disebutkan  bahwa direksi  perusahaan  asuransi  wajib  melakukan  analisis  risiko  terhadap investasi yang dilakukannya. POJK Tata Kelola Perusahaan Asuransi pun mewajibkan bagi perusahaan asuransi untuk memiliki paling sedikit 50% anggota  direksi  yang  memiliki  pengetahuan  dan pengalaman  di  bidang pengelolaan  risiko  yang  dibuktikan  dengan  kepemilikan  sertifikat pelatihan manajemen risiko dan surat keterangan pengalaman bekerja di bidang  perasuransian.    Selain  itu,  perusahaan  asuransi  wajib  memiliki direktur  kepatuhan  yang  membawahi  satuan  kerja  untuk  mewujudkan fungsi kepatuhan.  Dalam mengelola investasi, direksi wajib melakukan analisis  terlebih  dahulu  terhadap  setiap  risiko  investasi  yang  dilakukan oleh perusahaan dan melakukan kajian yang memadai dalam melakukan penempatan  dan  mempertahankan  investasinya.    Dalam  hal  ini,  jelas direksi Jiwasraya tidak memperhitungkan nilai risiko yang akan muncul dari  penempatan  investasi  di  “saham  gorengan”  tersebut.  Padahal seharusnya  direksi  dapat  memperhitungkan  risiko-risiko  yang  akan terjadi  apabila  menempatkan  investasi  di  “saham  gorengan”.  Hal  lain yang  dapat  terjadi  adalah  direksi  Jiwaraya  mengesampingkan  analisa risiko  karena  terpengaruh  oleh  conflict  of  interst  dalam  pengambilan keputusan profesionalnya.
Jiwasraya  menempatkan  investasinya,  baik  penempatan  saham  secara langsung  maupun  reksadana  saham  di  beberapa  perusahaan  yang
terafiliasi.  Beberapa  portofolio  saham  yang  dimiliki  Jiwasraya  lewat reksadana  diantaranya  PT.  Inti  Agri  Resources,  Tbk  (IIKP),  PT.  SMR Utama,  Tbk  (SMRU),  PT.  Trada  Alam  Minera  Tbk  (TRAM),    dimana perusahaan tersebut terafiliasi dengan Heru Hidayat, yang saat ini sudah ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  kasus  Jiwasraya.  Pada  IIKP,  Heru Hidayat memiliki saham yang tercatat di porsi publik sebesar 2,94% dan menjadi  komisaris  utama  perusahaan  sejak  tahun  2015.  Sedangkan  di TRAM,  Heru  Hidayat  memiliki  saham  yang  tercatat  di  porsi  publik sebesar  3,84%  dan  komisaris  utama  di  perusahaan  sejak  tahun  2017. Kemudian  sebagian  besar  saham  PT.  SMR  Utama,  Tbk  dimiliki  oleh TRAM.
Investasi  yang  dilakukan  Jiwasraya  tidak  hanya  ditempatkan  di perusahaan  yang  terafiliasi  dengan  Heru  Hidayat  dan  Benny Tjokrosaputro, Presiden Direktur PT. Hanson Internasional, Tbk, tetapi juga  di  kelompok-kelompok  usaha  milik  Aburizal  Bakrie.  Jiwasraya setidaknya  menempatkan  saham  di  sepuluh  perusahaan  yang  terafiliasi dengan  Bakrie.  Nominalnya  pun  tak  kalah  banyak  dengan  saham  di emiten-emiten yang terafiliasi dengan Heru dan Benny. Sebagian besar harga  saham  di  kelompok  usaha  Bakrie  kini  memiliki  portofolio  yang buruk. Per lembar saham pada sejumlah perusahaan itu hanya bernilai Rp 50 per lembar. Kelompok usaha Bakrie masuk melalui reksa dana-reksa dana milik Jiwasraya, Jiwasraya selama ini juga berinvestasi di sejumlah reksa  dana  penyertaan  terbatas  atau  RDPT.  Namun,  saham-saham  itu tertutup underlying asset. Karenanya, kode emiten kelompok usaha milik Bakrie  tidak  muncul  di  koleksi  saham  Jiwasraya.  Pemeriksa  tim  audit menemukan  transaksi  saham  ini  bermula  dari  repo  atau  repurchase agreement pada 2004-2006. Pada rentang periode itu, kelompok Bakrie memang  tercatat  banyak  mengejar  pendanaan  dengan  menggadai sahamnya  lewat  sejumlah perusahaan  sekuritas.  Kemudian,  perusahaan mencari  investor  melalui  instrumen  penyertaan  terbatas.  Berdasarkan
pemeriksaan yang sama, saham Jiwasraya yang dibenamkan lewat repo saham kelompok usaha Bakrie mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Adapun kelompok  Bakrie  disebut-sebut  tidak  pernah  menebus  repo.  Saham- saham Jiwasraya itu tersimpan di Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh, Pan Arcadia Saham Syariah, Pinnacle Dana Prima Pool Advista Kapita Optima, Pool Advista Kapital Syariah, dan Treasure Fund Super Maxxi.
Conflict  of  Interest yang  terjadi  dalam  kasus  Jiwasraya  tersebut bertentangan dengan doktrin hukum modern dalam hukum perusahaan, yaitu  doktrin  self  dealing  transaction.  Doktrin  ini  menjelaskan  bahwa tugas-tugas direksi dalam mengurus perusahaan, sering akan mengambil kebijakan  tertentu  yang  menyangkut  kepentingan  pribadi  dan kelompoknya.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  yang  diambil  direksi  wajib dilakukan  dengan  sikap  kejujuran  dan  profesional,  dengan  mengacu kepada  maksud,  tujuan,  dan  usaha  perusahaan  yang  diatur  dalam anggaran dasarnya. Sekalipun mungkin kebijakan yang akan diambil oleh direksi  perseroan  dapat  saja  menyangkut  kepentingan  dirinya  sendiri, keluarga dan  atau kelompoknya,  maka pengambilan  kebijakan  tersebut tidak boleh menguntungkan secara nyata bagi dirinya sendiri, keluarga, dan  atau  kelompoknya.  Self  dealing  transaction  adalah  pembatasan kewenangan dan larangan direksi perusahaan dalam hal terjadi transaksi yang  menyangkut  kepentingan  dirinya,  termasuk  keluarga  dan kelompoknya (adanya benturan kepentingan). Hal terpenting dari doktrin ini adalah kebijakan direksi perusahaan harus jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tanpa keberpihakan dan atau menguntungkan diri, keluarga, dan kelompoknya.
Dalam  pemasaran  produk  saving  plan  yang  dijual  oleh  Jiwasraya  pun diduga ada konflik kepentingan karena pihak-pihak terkait di Jiwasraya mendapatkan  fee  atas  penjualan  produk  tersebut.  Hal  tersebut bertentangan dengan doktrin corporate opportunity karena direktur tidak diperkenankan  untuk  mencari  keuntungan  dalam  hal  yang  sudah
sepapatutnya  dia  laksanakan.    Dalam  menjual  produk  saving  plan memang  sudah  menjadi  kewajiban  pihak-pihak  di  Jiwasraya  dalam menjalankan  job  desk-nya.  Imbalan  yang  didapatkan  dari  penjualan produk tersebut sudah bukan lagi menjadi imbalan dalam melaksanakan tugas  tetapi  sudah  masuk  dalam  kategori  merugikan  perusahaan  untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Karena adanya unsur Conflict of Interest dalam hal penempatan investasi yang  dilakukan  oleh  Jiwasraya  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa Jiwasraya  tidak  menjalankan  investasi  yang  profesional  dan  tidak melindungi  pemangku  kepentingan,  dalam  hal  ini  pemegang  polis, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  59  POJK  Tentang  Tata  Kelola Perusahaan  Asuransi.    Selain  itu,  sebagai  BUMN,  Jiwasraya  tidak menjalankan prinsip good corporate governance sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permen BUMN jo. Pasal 2 ayat (1) POJK  Tentang Tata Kelola  Perusahaan  Asuransi  dimana  salah  satu  prinsip  good  corporate governance  adalah  kemandirian  (independency)  yaitu  keadaan  dimana perusahaan  dikelola  secara  profesional  tanpa  adanya  benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  prinsip-prinsip  korporasi yang  sehat.  Dengan  tidak  dijalankannya  prinsip  kemandirian  tersebut, secara otomatis Jiwasraya juga telah melanggar prinsip pertanggungjawaban  (responsibility)  yaitu  kesesuaian  di  dalam pengelolaan  perusahaan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Dalam  Pasal  76  POJK  Tentang  Tata  Kelola  Perusahaan  Asuransi disebutkan  bahwa  perusahaan  wajib  melakukan  penilaian  terhadap penerapan  GCG  di  perusahaannya.  Adapun  sistem  pelaporan  tersebut bersifat self assessment dimana perusahaan melakukan penilaian sendiri terhadap  penerapan  GCG-nya.  Hal  tersebut  rentan  untuk  dilakukan kecurangan.  Bisa  saja  Jiwasraya  dalam  melakukan  pelaporan  tersebut
tidak  mencantumkan  data-data  yang  sesuai  dengan  yang  terjadi  di lapangan  dan  mengakibatkan  tidak  terlihatnya  penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh Jiwasraya.
Padahal  melalui  konsep  GCG,  hubungan  dan  mekanisme  kerja, pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang harmonis dapat terjalin, baik secara internal maupun eksternal. GCG menawarkan prinsip transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  kewajaran  dan  independensi dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan  nilai  perusahaan  demi  kepentingan  pemegang  saham ( shareholders )  dan  pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholders ).
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal    3  POJK  Tentang  Tata  Kelola Perusahaan  Asuransi  yang  Baik  Bagi  Perusahaan  Perasuransian  bahwa penerapan prinsip GCG bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan  tindakan  dilandasi  pada  etika  yang  tinggi,  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  kesadaran  atas  tanggung jawab  sosial  perusahaan  terhadap  stakeholder  maupun  kelestarian lingkungan,  apabila  tujuan  dapat  tercapai  maka  stakeholde  pun  dapat terlindungi dan dapat menerima manfaat dan mendapatkan haknya.
Dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas dapat terlihat bahwa Jiwasraya tidak  melaksanakan  prinsip  GCG  dalam  menjalankan  usahanya  dan direksi  tidak  menjalankan  usahanya  dengan  itikad  baik  dan  penuh tanggung  jawab  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  97  ayat  (2) UUPT. Atas dasar tersebut maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Apabila Jiwasraya  memiliki  anggota  direksi  lebih  dari  2  (dua)  orang  maka tanggung  jawab  pribadi  tersebut  berlaku  secara  tanggung  renteng. Tanggung jawab pribadi tersebut dapat hapus apabila direksi Jiwasraya dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  terlibat  dalam  transaksi  yang
mengandung  conflict  of  interset  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi perusahaan.
2. Penerapan Prinsip Piercing the corporate veil Kepada Direksi yang Melakukan Investasi Beresiko Tinggi yang Mengandung Conflict of Interest.
Tanggung jawab pemegang saham secara terbatas  merupakan tirai atau benteng  yang  memisahkan  tanggung  jawab  pemegang  saham  dengan tanggung jawab pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Akan tetapi, tirai tersebut bukan bersifat mutlak dan tidak dapat ditembus sebagaimana diatur pada Pasal 3 Ayat (2) UUPT. Dengan demikian,  tirai atau  benteng  pemisah  tanggung  jawab  terbatas  ( limited  liability )  dari pemegang saham akan tembus dan menjadi hapus ( piercing the corporate veil ),  dan    pemegang    saham    dapat    dituntut  pertanggungjawaban sepenuhnya tidak terbatas hanya sebesar penyetoran modalnya saja, akan tetapi atas kerugian yang timbul. Pertanggung jawaban pemegang saham perseroan  berdasarkan piercing  the  corporate  veil selama  ini  telah digunakan  sebagai  yurisprudensi.    Dilihat  dari  subtansi  materi  dan idealisme yang terkandung dalam prinsip ini, sesungguhnya piercing the corporate veil diperlukan sebagai bagian dari pengendalian akhlak para pribadi  yang  berdiri  dibalik  organ  perusahaan  dalam  menjalankan usahanya  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang  tercela  dan  dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
Dalam  kasus  Jiwasraya,  tindakan  direksi  yang  menempatkan  investasi beresiko  tinggi  yang  mengandung Conflict  of  Interest tidak  dibarengi dengan kesiapan perusahaan apabila terjadi kerugian investasi. Dimana apabila  investasi  ditempatkan  pada  saham  atau  reksa  dana    yang diharapkan memberikan high return tentunya risiko yang dihadapi oleh perusahaan  juga  lebih  besar.  Hal  tersebut  mengakibatkan  perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan dan mengalami gagal bayar bagi  sebagian  besar  polis  yang  sudah  jatuh  tempo.  Hal  tersebut  jelas
sudah mencederai rasa keadilan masyarakat yaitu pemegang polis. Tidak sedikit  pemegang  polis  yang  melakukan  investasi  di  Jiwasraya  untuk persiapan masa tua atau pensiunnya.
Dalam  ilmu  hukum  perusahaan  istilah piercing  the  corporate  veil merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  pelaku (badan  hukum),  tanpa  melihat  pada  fakta  bahwa  perbuatan  tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini  pengadilan  akan  mengabaikan  status  badan  hukum  dari  perusahaan tersebut, serta membebankan tanggung jawab pribadi kepada pelaku dari perseroan tersebut, dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari  perseroan  sebagai  badan  hukum  yang  biasanya  dinikmati  oleh mereka.    UUPT  sendiri  menganut  doktrin  ini  yang  dapat  dibebankan kepada pemegang saham,  direksi,  dan dewan komisaris.
Dalam konteks pemegang saham yang melakukan piercing the corporate veil,  maka  pemegang  saham  bertanggung  jawab  kepada  para  kreditor perusahaan, sebagai akibat dari tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan  harta  perseroan  mengalami  kerugian  dan  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  kepada  kreditor  perusahaan.  Sedangkan  bagi direksi  atau  dewan  komisaris  perusahaan,  mereka  bertanggung  jawab kepada perusahaan atas setiap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tindakan mereka yang tidak mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh  tanggung  jawab.  Mereka  hanya  bertanggung  jawab  terhadap kreditor  jika  perusahaan  dalam  kepailitan.  Pernyataan  tersebut menunjukkan  bahwa  prinsip piercing  the  corporate  veil dapat diberlakukan bagi pemegang saham perusahaan dan pengurus perusahaan (dalam hal ini Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris).
Menurut  Deputi  Komisioner  Hubungan  Masyarakat  dan  Manajemen Strategis  OJK  Anto  Prabowo    pihak  yang  memiliki  peran  besar  untuk bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  Jiwasraya  adalah  pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan berada pada lapis pertama  dalam  hal  pertanggungjawaban  kasus  Jiwasraya.  Selanjutnya komisaris berada pada lapis kedua untuk dimintai pertanggungjawaban.
Piercing the corporate veil dapat dibebankan kepada pemegang saham, direksi ataupun dewan komisaris dalam persayaratan perseroan sebagai badan  hukum  belum  atau  tidak  terpenuhi;  pemegang  saham  yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan  perseroan  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  perseroan;  atau  pemegang  saham  yang bersangkutan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  secara  melawan hukum  menggunakan  kekayaan  perseroan,  yang  mengakibatkan kekayaan  perseroan  menjadi  tidak  cukup  untuk  melunasi  utang perseroan.
Terjadinya piercing  the  corporate  veil ialah  apabila  terjadi  suatu perbuatan yang dilakukan oleh pribadi yang berada dibalik perusahaan, salah satunya adalah anggota direksi. Para anggota direksi sebagai pihak yang  mewakili  perusahaan  dan  pengurusan  dapat  melakukan  tindakan apa  saja  terhadap  perusahaan  yang  dikelolanya,  tetapi  berdasarkan doktrin hukum  ini, dalam  mengurus  perusahaan  wajib  menjalankannya sesuai maksud, usaha dan kegiatan serta tujuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat salah satu atau lebih dari  anggota  direksi  yang  melanggar  prinsip  tersebut,  maka  anggota direksi  yang  bersangkutan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban perdata  sampai  harta  pribadi  yang  bersangkutan  dan  tanggung  jawab pidana.
Jiwasraya sebagai BUMN harus mampu mewujudkan visi BUMN yaitu untuk  meningkatkan  peran  BUMN  sebagai  instrumen  negara  untuk peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  itu,  direksi  BUMN  harus ditempati  oleh  sumber  daya  manusia  yang  profesional,  berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi.  Seorang direksi BUMN haruslah memiliki persyaratan materiil diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
Dengan ditetapkannya direktur utama dan direktur keuangan Jiwasraya sebagai  tersangka  maka  telah  terbukti  bahwa  direksi  perusahaan  tidak menjalankan  perusahaan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Direksi dalam mengola perusahaan tidak berdasarkan atas itikad  baik  yang  dapat  dilihat  dari  terjadinya  conflict  of  interst  pada direksi dan direksi tidak bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan dimana direksi  tidak  memperhitungkan  risiko  yang  dapat  terjadi  akibat investasi berisiko tinggi yang mengandung Conflict of Interest . Integritas anggota  direksi  untuk  menjaga  loyalitasnya  sebagai  pihak  yang  diberi amanah  untuk  mengelola  perusahaan  dengan  baik  dan  benar  sebagai pertanggungjawaban  kepada  para  stakeholders  tidak  tercapai.  Direksi juga tidak menjalankan kewajibannya untuk mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perusahaan  sebagaimana  dimanatkan  dalam  Pasal  19  Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Selain  itu  Direksi  Jiwasraya  juga  tidak  mampu  untuk  mengambil keputusan  berdasarkan  penilaian  independen  dan  objektif  dengan menyalahgunakan  kewenangan  yang  dimilikinya  untuk  terlibat  dalam Conflict of Interest . Hal tersebut bertenatangan dengan Pasal 10 huruf f dan  g  POJK  Tata  Kelola  Perusahaan  Asuransi.  POJK  Tata  Kelola Perusahaan  Asuransi  juga  mewajibkan  bagi  perusahaan  asuransi  untuk memiliki paling sedikit 50% anggota direksi yang memiliki pengetahuan
dan  pengalaman  di  bidang  pengelolaan  risiko  yang  dibuktikan  dengan kepemilikan sertifikat pelatihan manajemen risiko dan surat keterangan pengalaman  bekerja  di  bidang  perasuransian.    Selain  itu,  perusahaan asuransi  wajib  memiliki  direktur  kepatuhan  yang  membawahi  satuan kerja untuk mewujudkan fungsi kepatuhan.
Dalam  kasus  Asuransi  Jiwasraya  yang  melakukan  investasi  beresiko tinggi  dapat  dilihat  bahwa  perusahaan  tidak  menerapkan  prinsip  GCG yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, direksi Asuransi  Jiwasraya  sebagai  pengelola  risiko  di  perusahaan  tidak menjalankan  tugasnya  dengan  maksimal.  Dalam  mengelola  investasi, direksi  wajib  melakukan  analisis  terlebih  dahulu  terhadap  setiap  risiko investasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dan  melakukan  kajian  yang memadai  dalam  melakukan  penempatan  dan  mempertahankan investasinya.
POJK Tata Kelola Perusahaan Asuransi mewajibkan perusahaan asuransi untuk  menyusun  kebijakan  dan  strategi  investasi  secara  tertulis,  salah satunya  mengenai  tingkat  likuiditas  minimum  portofolio  investasi perusahaan  untuk  mendukung  ketersediaan  dana  guna  pembayaran manfaat asuransi.   Selain itu perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko  dengan  mengidentifikasi,  menilai,  memantau,  dan  mengelola resiko  usaha  secara  efektif.    Dalam  kasus  Asuransi  Jiwasraya  dapat terlihat bahwa fungsi manajemen risko yang dilakukan perusahaan tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari memburuknya aset-aset investasi perusahaan yang sudah terjadi sejak tahun 2006 dimana terdapat spread minus  antara  return  dan  cost  of  fund  dan  meledak  hingga  tahun  2019 silam.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Direksi  Jiwasraya  telah  memenuhi persyaratan untuk dilakukannya pemberhentian direksi menurut Permen BUMN  Syarat,  Pengangangkatan  dan  Pemberhentian  Direksi  BUMN,
yaitu  direksi  Jiwasraya  tidak  memenuhi  kewajibannya  dengan  tidak menjalankan tugasnya dengan baik, direksi telah melanggar perundang- undangan dengan terlibatnya direksi dalam investasi yang mengandung Conflict of Interest yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan  ditetapkannya  direksi  Jiwasraya  sebagai  tersangka  dalam  kerugian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Menteri BUMN telah mengeluarkan Keputusan  Menteri  BUMN  Nomor:  SK-21/MBU/01/2018  tentang Pemberhentian,  Perubahan  Nomenklatur  Jabatan,  Pengalihan  Tugas, Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT  Asuransi  Jiwasraya  dan  memberhentikan  jajaran  direksi  Jiwasraya yang melakukan investasi yang mengandung conflit of interest.
Akibat  perbuatan  direksi  Jiwasraya  yang  melakukan  investasi  beresiko tinggi,  menyebabkan  kerugian  pada  para  stakeholders,  salah  satunya pemegang polis yang tidak dapat mencairkan polisnya tepat waktu karena tidak adanya dana yang dimiliki oleh Jiwasraya. Investasi yang dilakukan oleh  Jiwasraya  tidak  dapat  menutupi  nilai  polis  yang  menjadi tanggungannya  karena  investasi  tersebut  tidak  bersifat  liquid.  Dimana sampai Desember 2019, nilai saham perusahaan hanya Rp. 1,5 triliun dari harga perolehan Rp. 5,4 triliun, sedangkan niali reksa dana saham hanya Rp.  4  triliun  dari  harga  perolehan  Rp  12,7  T.  Dari  hal  tersebut  dapat terlihat  bahwa  Asuransi  Jiwasraya  tidak  melakukan  kewajibannya sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  71  POJK  Tata  Kelola  Perusahaan Asuransi dimana perusahaan asuransi wajib melindungi kepentingan para stakeholder.
Saat  ini  Jiwasraya  telah  melakukan  penawaran  untuk  penjualan  aset- asetnya guna melakukan pembayaran polis kepada para pemegang polis. Untuk  tahap  awal  pembayaran  kepada  para  nasabah  pemegang  polis adalah  efisiensi  perusahaan  yang  berasal  dari  efisiensi  kantor-kantor Jiwasraya yang sudah tidak beroperasi lagi.  Selanjutnya Jiwasraya akan menjual  aset  liquidnya  yaitu  obligasi.  Lalu  Jiwasraya  akan  melakukan
penjualan aset properti yang berdasarkan laporan keuangan 2017 bernilai Rp. 6,55 triliun.
Apabila dari usaha penjualan aset-aset tersebut masih belum mencukupi untuk membayarkan utangnya kepada para pemegang polis, maka dapat dilakukan  penjualan  aset  yang  dimiliki  oleh  para  pengurus  perusahaan berdasarkan  doktrin  piercing  the  corporate  veil.  Aset-aset  yang  telah disita dari para tersangka kasus Jiwasraya adalah sebesar Rp 13,7 triliun nilai  tersebut  pun  dinilai  masih  berkembang.  Ketentuan piercing  the corporate  veil dapat  berlaku  kepada  direksi  perusahaan  apabila  direksi bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya    dan  dalam  menjalankan pengurusan perusahaan direksi tidak menjalankannya demi kepentingan perusahaan    yang  dapat  dilihat  dari  adanya Conflict  of  Interest yang terjadi dalam penempatan investasi Jiwasraya yang hanya mementingkan kelompok tertentu saja.
Prinsip piercing  the  corporate  veil dapat  dibebankan  kepada  direksi Asuransi  Jiwasraya  karena  direksi  dalam  mengambil  keputusan  terkait dengan  investasi  beresiko  tinggi  menyebabkan  perusahaan  tidak mempunyai  kekayaan  yang  cukup  untuk  melunasi  utang  perusahaan. Prinsip piercing  the  corporate  veil menunjukan bahwa  suatu  perseroan terbatas seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak  yang  merupakan  dan  menjadi  pemegang  saham  dari perusahaan tersebut. Dalam konteks yang demikian berarti kehendak dari perusahaan tersebut adalah kehendak dari pemegang saham perusahaan. Dalam  konsep piercing  the  corporate  veil menyatakan  bahwa  jika “keadaan  terpisah”  perusahaan  dengan  pemegang  sahamnya  tidak  ada, maka  sudah  selayaknya  jika  sifat  pertanggungjawaban  terbatas  dari pemegang  saham  juga  dihapuskan.    Tetapi  unsur  kehendak  saja  tidak cukup  untuk  membebankan  direksi  berdasarkan  prinsip piercing  the corporate  veil ini,  tetapi  juga  harus  terbukti  adanya  itikad  buruk  dari direksi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Direksi Jiwasraya pun dapat terbebas dari prinsip piercing the corporate veil apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita  oleh  Jiwasraya  bukan  karena  perbuatannya,  direksi  telah melakukan  pengurusan  perusahaan  dengan  itikad  baik  dan  telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi beresiko tinggi,  direksi  tidak  terlibat  dalam  benturan  kepentingan  yang mengakibatkan  Jiwasraya  mengalami  kerugian,  dan  direksi  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya  kerugian yang diderita Jiwasraya.
Tetapi prinsip piercing the corporate veil masih jarang digunakan dalam tata  hukum  Indonesia.  Alih-alih  membebankan  direksi  untuk bertanggung  jawab  hingga  kekayaan  pribadi,  kasus  hukum  bisnis  yang melibatkan  perusahaan  seringnya  diselesaikan  secara  pidana  dengan dasar  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana.  Hal  tersebut  dapat mengenyampingkan  hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh  korban.    Hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kasus Asuransi Jiwasraya dimana direksi perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara pidana. Padahal prinsip piercing the corporate veil juga dapat terlaksana tanpa mengganggu jalannya pemeriksaan secara pidana.
Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi terhadap prinsip piercing the  corporate  veil di  Indonesia  masih  sangat  rendah  padahal  UUPT sendiri telah menganut prinsip ini. Dengan rendahnya penerapan prinsip piercing  the  corporate  veil ini  mengakibatkan  kerugian  bagi  para stakeholder  khususnya  para  pemegang  polis  yang  polisnya  tidak  dapat dibayarkan.

## IV. KESIMPULAN
1. Jiwasraya  melakukan  investasi,  baik  langsung  melalui  penempatan saham maupun reksadana saham, kepada perusahaan-perusaahaan yang terafiliasi  dengan  Heru  Hidayat  dan  Benny  Tjokro,  yang  saat  ini  telah ditetapkan  menjadi  tersangka  dalam  kasus  Jiwasraya.  Selain  itu Jiwasraya  juga  menempatkan  investasi  di  perusahaan-perusahaan  yang terafiliasi dengan Aburizal Bakri. Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi tersebut  memiliki  portofolio  saham  yang  rendah  dan  menyebabkan Jiwasraya tidak mampu membayarkan polis yang telah jatuh tempo.
Direksi  Jiwasraya  sebagai  pemegang  amanah  dalam  mengelola perusahaan bertanggung jawab tidak saja kepada shareholder tetapi juga kepada  stakeholder.  Dalam  melakukan  investasi  yang  berisiko  tinggi yang  terdapat Conflict  of  Interest di  dalamnya  memperlihatkan  bahwa direksi  tidak  melakukan  etika  bisnis  yang  dirumuskan dalam  peraturan perundang-undangan  dan  mengakibatkan  direksi  harus  bertanggung jawab kepada nasabah sebagai pemegang polis. Tanggung jawab tersebut berupa pencairan polis yang telah jatuh tempo. Direksi Jiwasraya (saat ini) harus memaksimalkan aset-aset yang dimiliki untuk membayar polis para  nasabah.  Selain  itu  direksi  juga  dapat  bertanggung  jawab  secara pribadi.  Apabila  Jiwasraya  memiliki  anggota  direksi  lebih  dari  2  (dua) orang  maka  tanggung  jawab  pribadi  tersebut  berlaku  secara  tanggung renteng.  Tanggung  jawab  pribadi  tersebut  dapat  hapus  apabila  direksi Jiwasraya  dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  terlibat  dalam transaksi  yang  mengandung  conflict  of  interset  yang  mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
2. Selain  bertanggung  jawab  sebesar  nilai  saham  yang  disetorkannya, direksi  Jiwasraya  juga  dapat  dituntut  pertanggungjawaban  hingga kekayaan pribadinya sesuai dengan doktrin piercing the corporate veil.
Karena  direksi  Jiwasraya  telah  melanggar  Pasal  97  ayat  (2)  dimana direksi dalam menjalankan tugasnya tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung  jawab  dan  Pasal  92  ayat  (1)  dimana  dalam  menjalankan
pengurusan perusahaan direksi tidak menjalankannya demi kepentingan perusahaan yang dapat dilihat dari adanya Conflict of Interest yang terjadi dalam  penempatan  investasi  Jiwasraya  yang  hanya  mementingkan kelompok  tertentu  saja.  Direksi  menempati  urutan  ketiga  dalam permintaan  pertanggungjawaban  pribadi.  urutan  pertama  yang  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pribadi  adalah  pemegang  saham, komisaris, lalu direksi.
Tetapi pertanggungjawaban hingga harta pribadi ini dapat gugur apabila direksi  tersebut  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  tersebut  bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, direksi telah melakukan pengurusan dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatiann  untuk  kepentingan  dan  sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, direksi tidak mempunyai benturan kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Munir  Fuady,  Doktrin-doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law  –  Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2002 Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H., Hukum Perusahaan: Penerapan Prinsip Piercing the corporate  veil dalam  Perseroan  Terbatas  Dihubungkan  dengan  Good Corporate Governance, Taman Karya, Pekanbaru, 2018
Jurnal
Arrahim, I. (2019). Konflik Kepentingan Pemegang Saham Shareholder Conflict of Interest . Imanuddin Arrahim.
Astrid Emmeline Kohar. Piercing The Corporate Veil: A Comparative Study of The Doctrine Under American and Indonesian Law. Juris Gentium Law Review, July 2012.
Chatamarrasjid Ais, Pengaruh Prinsip Piercing the corporate veil dalam Hukum Perseroan Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6 Tahun 2003.
Moore,  D.  A.,  &  Loewenstein,  G.  (2004).  Self-interest,  automaticity,  and  the psychology of Conflict of Interest . Social Justice Research, 17(2), 189- 202.
Muhammad  Syafe’i. Piercing  the  corporate  veil Terhadap  Holding  Company Dalam  Tindakan  Hukum  Anak  Perusahaan.  Prosiding  Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd.
Nyanchama,  M.,  &  Osborn,  S.  (1999).  The  role  graph  model  and Conflict  of Interest .  ACM  Transactions  on  Information  and  System  Security
(TISSEC), 2(1), 3-33.
Sah, S. (2019). Conflict of Interest disclosure as a reminder of professional norms: Clients first!. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 154, 62-79.
Soraya  Syafrida,  Pieter  E.  Latumeten,  &  Widodo  Suryandono,  Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas yang Diangkat Sebagai Direktur  Utama  Perseroan  Terbatas  Tertutup  (Analisa  Akta  Anggaran Dasar PT. ARS), Artikel, Universitas Indonesia, Depok.
Sulistiowati & Veri Antoni. Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing the corporate veil pada  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia.  Jurnal  Yustitia,  Edisi  87, September- Desember, 2013.
Sumiyati, Y. (2013). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Rakyat.  Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum, 20(3).
Thompson,  D.  F.  (1993).  Understanding  financial  conflicts  of  interest.  New England journal of medicine, 329.

## Artikel
BUMN: Penjualan aset Jiwasraya Untuk Bayar
Nasabah, Artikel, https://www.republika.co.id/berita/q73a00383/bumn-penjualan-aset-jiwasraya- untuk-bayar-nasabah
Daftar  Saham  Yang  Bikin  Jiwasraya  ‘Buntung’  versi  BPK,  Artikel, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108175044-78-463568/daftar- saham-yang-bikin-jiwasraya-buntung-versi-bpk Ini  Hasil  Lengkap  Investigasi  Pendahuluan  BPK  Soal  Jiwasraya,  Artikel, https://www.cnbcindonesia.com/market/20200108173634-17-128650/ini-hasil- lengkap-investigasi-pendahuluan-bpk-soal-jiwasraya Investasi  Jiwasraya  Diduga  Ikut  Nyangkut  di  Kelompok  Milik  Bakrie,  Artikel, https://bisnis.tempo.co/read/1317126/investasi-jiwasraya-diduga-ikut-nyangkut- di-kelompok-milik-bakrie/full&view=ok Jiwasraya Jual Aset, Termasuk Mal Citos, Untuk Lunasi Dana Nasabah, Artikel, https://katadata.co.id/berita/2020/03/11/jiwasraya-jual-aset-termasuk-mal-citos- untuk-lunasi-dana-nasabah Kasus  Jiwasraya,  OJK  Bicara  Tanggung  Jawab  Pemegang  Saham,  Artikel, https://finansial.bisnis.com/read/20200128/215/1194712/kasus-jiwasraya-ojk- bicara-tanggung-jawab-pemegang-saham Menguak  Sosok  Hendrisman  Rahim  Mantan  Direktur  Utama  Jiwasraya  Dua Periode  (2008-2018),  Artikel,  https://jakartasatu.com/2019/12/19/menguak- sosok-hendrisman-rahim-mantan-direktur-utama-jiwasraya-dua-periode-2008- 2018/
Nilai  Aset  Sitaan  Dari  Tersangka  Jiwasraya  RP.  13,7  T,  Artikel, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200309175902-12-481855/nilai-aset- sitaan-dari-tersangka-jiwasraya-rp137-triliun
Sederet “Bobrok” Jiwasraya yang Diungkap BPK, Artikel, https://finance.detik.com/moneter/d-4851697/sederet-borok-jiwasraya-yang-
diungkap-bpk Syahrizal Sidik, Astaga! Investasi Jiwasraya di Saham LQ45 Cuma 5%, Sisanya?, Artikel, https://www.cnbcindonesia.com/market/20191227173834-17- 126155/astaga-investasi-jiwasraya-di-saham-lq45-cuma-5-sisanya
Tersangka Jiwasraya, Pemilik 4 Saham Gocap,
Artikel, https://market.bisnis.com/read/20200115/192/1190453/menelisik-jejak-juragan- arwana-di-jiwasraya-dan-asabri

## Perundang-undangan
Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  No.  PER-01/MBU/2011 tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Yang  Baik  (Good  Corporate  Governance)  Pada Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2009  tentang  Transaksi  Afiliasi  dan  Benturan  Kepentingan Transaksi Tertentu POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER-03/mbu/02/2015 tentang  Persyaratan,  Tata  Cara  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara