## PENEGAKAN HUKUM “ KEJAHATAN SEKS MAYANTARA” YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA 1
Laras Astuti* dan Heri Purwanto Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183 larasastuti76@yahoo.co.id

## Abstract
The abuse of internet use is mostly done by children, especially in sexual activities. This study is important to analyze because many children who are entangled not only become victims but also become  perpetrators  in  these  activities  which  are  later  known  as  the  "mayantara  sex"  crime. Examples of "mayantara sex" crimes include cyber pornography, cyber prostitution, and cyber sex. Law enforcement for these crimes can be seen through approaches to laws, among others, the Criminal Code, ITE Law, and the Anti Pornography Law. Through a normative approach it was found that law enforcement can be seen from the application of sanctions that are adjusted to  the  age  limit  of  children,  criminal  acts  committed  as  set  out  in  the  Child  Criminal  Justice System Act. The procedure for  resolving children as perpetrators must  prioritize the diversion process as long as the diversion requirements are met.
Keywords : Internet Abuse; Mayantara Sex Crime; Law Enforcement; Children Perpetrators

## Abstrak
Penyalahgunaan penggunaan internet banyak dilakukan oleh anak-anak terutama dalam aktivitas seksual.  Kajian  ini  penting  untuk  dianalisis  karena  banyaknya  anak-anak  yang  terjerat  tidak hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku dalam aktivitas tersebut yang dikenal dengan kejahatan  “seks  mayantara”.  Contoh  dari  kejahatan  “seks  mayantara”  antara lain  cyber pornografi, cyber prostitution , dan cyber sex . Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat dilihat  melalui  pendekatan terhadap undang-undang antara lain,  KUHP, Undang-Undang ITE,  dan  Undang-Undang  Anti  Pornografi.  Melalui  pendekatan  normatif  ditemukan  bahwa penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari penerapan sanksinya yang disesuaikan dengan batas umur  anak,  tindak  pidana  yang  dilakukan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Prosedur  penyelesaian  terhadap  anak  sebagai  pelaku  harus mengutamakan proses diversi sepanjang syarat diversi terpenuhi.
Kata  Kunci :  Penyalahgunaan  Internet;  Kejahatan  Seks  Mayantara;  Penegakan  Hukum;  Anak sebagai Pelaku
1 Hasil  penelitian  ini  didanai  oleh  Lembaga  Penelitian,  Publikasi  dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta  pada  tahun  pelaksanaan  2018.  Penelitian  dilaksanakan  dalam  rangka  kompetisi Penelitian Kemitraan.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  penggunaan  internet  di Indonesia  saat  ini  terus  mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Tercatat  sejak Januari  2019  penetrasi  penggunaan  internet di  Indonesia  mencapai  56%  dan  membawa Indonesia  berada  di  peringkat  ke  empat  di dunia  sebagai  pengguna  internet  terbanyak, artinya hampir setengah penduduk Indonesia saat  ini,  siapa  saja,  dimana  saja,  dan  kapan saja  dengan  mudah  mengakses  internet (Nistanto,  2019).  Peningkatan  tersebut  turut membawa konsekuensi dengan
meningkatnya  penyalahgunaan  internet. Media sosial, aplikasi chating , website, serta aplikasi  lain  berbasis  internet  menjadi tempat  yang  nyaman  bagi  siapa  saja  yang sedang  berselancar  di  dunia  maya,  tidak terkecuali oleh anak.
Banyak sekali kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan  internet  terutama  yang dilakukan  oleh  anak.  Tahun  2018  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) merilis  data  penyalahgunaan  internet  yang dilakukan oleh anak sebagai berikut :

## Tabel 1.

## Penyalahgunaan Internet Anak
(Rizky, 2019) Jenis Kejahatan Anak sebagai Pelaku Anak sebagai Korban Kejahatan seksual online 96 116 Kepemilikan pornografi dan media sosial 112 134 Bullying di media sosial 112 109 Tabel  tersebut  menggambarkan  bahwa bullying, hoax, bahkan sampai pada aktivitas seksual secara online banyak dilakukan oleh anak  saat  ini.  Pemerintah  terus  berperan dalam  menggalakkan  era  “internet  positif” dengan  memblokir  sejumlah  situs  yang bermuatan  negatif.  Faktanya  masih  terdapat banyak celah dan kelemahan sehingga anak- anak  masih  dapat  mengakses  konten  yang
berbau pornografi. Penyalahgunaan aktivitas seksual  secara online akan  membawa  anak dalam  praktek  pornografi  dan  pornoaksi, dimana  kegiatan  tersebut  sangat  beresiko bagi perkembangan anak-anak. Hal tersebut disebabkan karena pola pikir dan pemahaman  mengenai  aktivitas  seksual online masih  sangat  kurang,  karena  anak- anak lebih menerima apa yang mereka lihat secara  langsung  tanpa  adanya  filterasi (Atem, 2016).
Penyalahgunaan aktivitas seksual secara online dikenal dengan istilah kejahatan seks mayantara.  Ada  berbagai  macam  kejahatan seks  mayantara  seperti , cyber  pornography, cyber  prostitution, dan cyber  sex. Konsep kejahatan  seks  mayantara  saat  ini  telah beralih  fungsi  berkat  kemajuan  teknologi. Teknologi membuat seseorang dapat melakukan  kegiatan  seks  secara  virtual tanpa adanya hubungan intim.
Perkembangan  teknologi  jaringan  komputer (Haryadi,  2007),  global  atau  internet  telah menciptakan  dunia  baru  yang  dinamakan cyberspace . Cyberspace sebuah  dunia komunikasi  berbasis  komputer  (Makarim, 2005), (computermediated  communication ) ini  menawarkan  realitas  yang  baru,  yaitu realitas  virtual  ( virtual  reality )  (Raharjo, 2002).
Kejahatan  seks  mayantara  dapat  dilihat pengaturannya  melalui  pendekatan  terhadap Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Jo Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memberikan sanksi yang  cukup  tegas  bagi  siapa  saja  yang melakukan kejahatan tersebut, tidak terkecuali apabila dilakukan oleh anak.
Maraknya  kejahatan  seks  mayantara yang  dilakukan  oleh  anak,  memang membawa  keprihatinan  tersendiri  bagi banyak  pihak.  Seringkali  orangtua  menjadi kambing  hitam  dan  dianggap  turut bertanggung jawab atas minimnya pengawasan  terhadap  anaknya  sehingga mereka  terjebak  dalam  kejahatan  seks mayantara.  Beberapa  solusi  disampaikan
untuk  dapat  meminimalisir  kejahatan tersebut  dengan  melakukan  pembatasan penggunaan gadget dan internet yang sudah diterapkan di beberapa negara maju.
Terlepas  dari  solusi  yang  ditawarkan untuk meminimalisir
dampak dari
penyalahgunaan  internet,  anak  yang  sudah melakukan  kejahatan  seks  mayantara  harus tetap  mempertanggungjawabkan  perbuatan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan  dalam  lingkup  sistem  peradilan pidana  anak.  Sistem  peradilan  pidana  anak memiliki sistem tersendiri yang membedakan  dengan  sistem  peradilan pidana pada umumnya baik secara prosedur, pendekatan  penyelesaiannya,  sanksinya, sampai dalam tataran
lembaga pemasyarakatan.
Sistem  peradilan  pidana  merupakan suatu  bagian  dari  proses  penegakan  hukum. Penegakan  hukum  juga  dapat  diartikan sebagai  usaha-usaha  yang  diambil  oleh pemerintah  atau  suatu  otoritas  untuk menjamin  tercapainya  rasa  keadilan  dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan  beberapa  perangkat  atau  alat kekuasaan  negara  baik  dalam  bentuk undang-undang,  maupun  aparat  penegak hukum  yang  terdiri  dari  polisi,  hakim  jaksa serta  pengacara  (Maruapey,  2017).  Tujuan dari  penegakan  hukum  sendiri  untuk meningkatkan  ketertiban  dan  kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan  wewenang  lembaga-lembaga  yang bertugas  menegakkan  hukum  menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan  atas  sistem kerjasama  yang  baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sanyoto, 2008).
Penegakan  hukum  adalah  pelaksanaan hukum  secara  konkrit  dalam  kehidupan masyarakat  sehari-hari.  Dalam  struktur kenegaraan  modern,  maka  tugas  penegakan hukum  itu  dijalankan  oleh  komponen eksekutif  dan  dilaksanakan  oleh  birokrasi eksekutif  tersebut,  sehingga  disebut  juga birokrasi  penegakan  hukum  (Rosyadi, 2007). Hal tersebut diperkuat oleh Lawrence M.  Friedman  (Rahardjo,  2009),  dalam
menentukan  proses  penegakan  hukum  yang ditentukan  oleh  beberapa  faktor  yaitu, komponen  substansi,  struktur  dan  kultural. Beberapa  komponen  tersebut  termasuk ruang  lingkup  bekerjanya  hukum  sebagai suatu sistem.
Sistem  peradilan  pidana  merupakan salah  satu  elemen  dalam  struktur  hukum yang  dalam  menjalankan  fungsinya  bekerja melalui  substansi  hukum  yang  terdapat dalam  komponen  peraturan.  Penegakan hukum  terkait  kejahatan  seks  mayantara  ini akan  lebih  berfokus  pada  analisis  terhadap sanksi  yang  merupakan  bagian  dari substansi  hukum  untuk  melihat  apakah sanksi  tersebut  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan terkait kejahatan  seks  mayantara  sudah  dapat mengatasi  permasalahan  penegakan  hukum apabila dilakukan oleh anak.
Kajian terhadap kejahatan seks “mayantara” ini memang bukan kali pertama menarik  perhatian  bagi  akademisi  atau praktisi untuk diteliti. Kajian atau penelitian terdahulu  pernah  secara  gamblang  ditulis oleh  Prof.  Barda  Nawawi  Arief  dalam paper-nya yang berjudul ”Kebijakan Hukum Pidana  Menghadapi  Perkembangan Cyber Crime di Bidang Kesusilaan
(Cybersex/Cyberporn) .  Selain  kajian  yang ditulis  Prof.  Barda,  peneliti  menemukan beberapa tulisan dalam jurnal yang masing- masing  memiliki  karakteristik  tersendiri yang  membedakan  dengan  penelitian  ini dengan kajian atau penelitian terdahulu.
Kajian  atau  penelitian  terdahulu  terkait kejahatan  seks  antara  lain:  a) Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan yang Bersaranakan  Internet (Cyber  Sex)
(Mulasari,  2012).  Adapun  hasil  temuan tersebut  bahwa  terhadap  penegakan  hukum dilakukan  dengan  hukum  positif  yang  ada pada  saat  ini  dengan  melakukan  konstruksi hukum.  Selain  itu  juga  pengaturan  oleh hukum  positif  Indonesia  masih  tersebar dalam  berbagai  pengaturan  perundang- undangan  dan  masih  terdapat  beberapa kekurangan, sehingga ke depannya diperlukan  kebijakan  antisipatif  hukum
pidana  yang  akan  dating;  b) Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana
Kesusilan  di  Dunia  Maya  dalam Perspektif Hukum Islam (Mulasari, 2012):
Adapun  hasil  temuan  tersebut  bahwa  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  melalui hukum  positif  Indonesia  akan  sulit ditegakkan.  Ijtihad  dapat  dilakukan  dalam rangka mengintreprestasikan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat;  c) Ancaman  Cyber  Pornography  terhadap Anak-Anak (Atem,  2016).  Penelitian  ini menjelaskan bagaimana efek negatif penyalahgunaan  media  internet  untuk kepentingan  prostitusi  dan  kejahatan- kejahatan  yang  melibatkan  anak-anak sebagai  korban.  Ditambah  lagi  kondisi keamanan,  hukum  serta aparat dan  penegak hukum  masih  belum  sepenuhnya  menjamin keamanan bagi anak-anak pengguna internet,  serta  konten  maupun  informasi yang  tersaji  dalam  ruang cyber belum sepenuhnya dapat dikontrol. Sehingga usaha preventif masalah kejahatan pornografi anak dalam  ruang cyber masih  belum  berjalan dengan baik.
Dari  kajian  penelitian  terdahulu  jelas bahwa kajian yang saat ini akan diteliti oleh peneliti memiliki perbedaan. Kajian
terdahulu  kebanyakan  tidak  terlalu  spesifik terhadap pelaku anak dan lebih menitikberatkan  anak  sebagai  korban dengan menekankan pada perspektif hukum pidana  dalam  penegakan  hukumnya  secara umum.  Sedangkan  kajian  dalam  penelitian ini lebih menitikberatkan kepada penegakan hukum  terhadap  kejahatan  seks  mayantara yang  dilakukan  oleh  anak  sebagai  pelaku dengan  melihat  ketentuan  selain  yang terdapat dalam hukum peraturan perundang- undangan  juga  melihat  dalam  sistem peradilan pidana anak secara khusus.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penulis  ingin  mengkaji  lebih  lanjut  terkait bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seks mayantara  yang  dilakukan  oleh  anak  dalam hukum  pidana  khususnya  sistem  peradilan pidana  anak  sehingga  diharapkan  dapat
memberikan  pemahaman  dan  masukan dalam  menanggulangi  kejahatan  seks mayantara yang dilakukan oleh anak.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  cara  mencari, mengkompilasi dan menganalisis kesesuaian peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur, hasil penelitian,  asas-asas,  doktrin–doktrin  dan sumber hukum untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan mengenai penegakan hukum kejahatan  seks  mayantara  yang  dilakukan oleh anak di Indonesia (Fajar, 2010).
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yang bersumber  pada  peraturan  perundang- undangan  antara  lain  KUHP,  Undang- Undang ITE, Undang-Undang Anti Pornografi,  dan  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Bahan  hukum sekunder terdiri dari dokumen, literatur, dan hasil  penelitian  yang  relevan  dengan penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan model analisis mengalir (flow model  of  analysis) (B  Miles,  1992).  Data yang  diperoleh  dari  penelitian,  diolah  dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara  deskriptif    kualitatif.  Tahap  analisis data  merupakan  satu  tahapan  yang  penting dalam suatu proses penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penegakan  Hukum  Pidana  dalam Kejahatan  Seks  Mayantara  yang Dilakukan  oleh  Anak:  Perspektif Hukum Positif Indonesia
Berbicara  terkait  penegakan  hukum maka tidak dapat dipisahkan dari penerapan sanksi.  Sanksi  dalam  kejahatan  seks mayantara  dapat  dilihat  dari  pendekatan pengaturan yang terdapat baik dalam KUHP, UU ITE, maupun UU Anti Pornografi yang jelas  menunjukkan  sifat  pembalasan  bagi para  pelaku.  Masing-masing  peraturan tersebut  memiliki  ruang  pengaturan  sanksi yang berbeda yang akan disesuaikan dengan
jenis  kejahatan  seks  mayantara  yang dilakukan.
Penegakan hukum sebagai  suatu proses yang  bersifat  sistemik,  maka  penegakan hukum  pidana  menampakkan  diri  sebagai penerapan  hukum  pidana (criminal  law application). Penerapan  hukum  haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu (Maruapey, 2017):  a)  Penerapan  hukum  dipandang sebagai  sistem  normatif (normative  system) yaitu  penerapan  keseluruhan  aturan  hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung  oleh  sanksi  pidana;  b)  Penerapan hukum dipandang sebagai
sistem administratif (administrative  system) yang mencakup interaksi antara aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem
peradilan  di  atas;  c)  Penerapan  hukum pidana  merupakan  sistem  sosial (social system) dalam arti bahwa dalam mendefinisikan  tindak  pidana  harus  pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran  yang  ada  dalam  lapisan masyarakat.
Berbagai  dimensi  tersebut,  dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum  pidana  harus  menggambarkan keseluruhan  hasil  interaksi  antara  hukum, praktek  administratif  dan  pelaku  sosial. Analisis  ini  akan  menjelaskan  lebih  lanjut terkait  penegakan  hukum  yang  dipandang sebagai  sistem  normatif  yang  melihat penerapan  dari  aturan  hukum  terutama dalam  tataran  sanksi  pidananya.  Pengaturan sanksi  dalam  penegakan  hukum  pidana kejahatan  seks  mayantara  dapat  dilihat  dari pendekatan  terhadap  tiga  peraturan  yang penulis akan analisis, antara lain:
a. Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana Kejahatan  seks  mayantara  ditinjau dari KUHP dapat dilihat dari pendekatan pada Pasal 282 Ayat (1) dan Ayat  (2)  yang  menjelaskan  larangan untuk  menyiarkan,  mempertunjukkan, menempelkan  di  muka  umum  tulisan, gambaran  atau  benda  yang  telah diketahui  isinya  melanggar  kesusilaan dengan  maksud  untuk  disiarkan,
dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di muka umum, membikin dan memasukkan  serta  meneruskan  dan mengeluarkannya  dari  negeri  atau  ke dalam  negeri.  Sanksi  yang  dapat dikenakan  bagi  pelaku  adalah  pidana penjara  minimal  9  bulan  dan  paling lama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda.
Pengaturan  yang  terdapat  dalam KUHP  tersebut  dapat  kaitkan  dengan salah  satu  jenis  kejahatan  seks mayantara  contohnya  adalah cyber pornography. Cyber pornography dapat memenuhi  unsur  Pasal  282  karena dalam cyber pornography mempertunjukkan  suatu  hal  yang bersifat  pornografi  atau  mengandung unsur  kesusilaan.  Meski  dalam  KUHP tidak  dijelaskan  media  internet  yang dapat digunakan, namun dapat digunakan  pendekatan  pengertian  dari maksud  “disiarkan;  di  muka  umum” sebagai  syarat  dapat  memenuhi  unsur pornografi  yang  tetap  dapat  dinikmati oleh  semua  orang  dan  bersifat borderless atau  lintas  batas  sehingga memungkinkan  seseorang  dimanapun mereka  berada  dapat  menikmati  dan mengakses pornografi tersebut.
b. Undang-Undang
Nomor 11
Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) Jo  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016
Kejahatan  seks  mayantara  yang lahir  dari  ruang  siber  menjadikan pengaturannya  tidak  dapat  dipisahkan dari  Undang-Undang  ITE.  Lahirnya undang-undang  ini  cukup  menjawab kegelisahan bagi aparat penegak hokum dalam  menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat khusus terutama yang berkaitan dengan  kejahatan  seks  mayantara. Undang-Undang ITE memberikan jaminan  kepastian  hukum  terhadap semua  proses  atau  kegiatan  yang berkaitan dengan informasi dan transaksi  elektronik  yang  mengatur tentang internet (cyber law) lebih lanjut.
Pengaturan kejahatan seks mayantara  dalam  UU  ITE  ini  dapat dilihat dari ketentuan Pasal 27 Ayat (1) melarang  setiap  orang  yang  melakukan distribusi, mentransmisikan dan membuat  dokumen  elektronik  yang dapat diakses dengan muatan kesusilaan. Sanksi yang dapat dijatuhkan  dalam  pasal  ini  adalah dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan  ketentuan  di  atas diketahui  bahwa  unsur  untuk  dapat dikatakan  sebagai  konten  dengan muatan  kesusilaan  apabila  seseorang membuat, mendistribusikan atau mentransmisikan  dokumen  elektronik. Dokumen elektronik sendiri merupakan informasi  elektronik  yang  bermacam bentuknya  dan  tidak  terbatas  pada tulisan,  suara,  gambar,  foto  saja,  tetapi merupakan  kumpulan  data  elektronik baik  yang  berbentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  maupun  optikal  yang dapat dengan mudah diakses, dipahami, oleh seseorang yang mampu
membacanya  dan  mengandung  unsur kesusilaan.  Baik  informasi  maupun dokumen  elektronik  ini  merupakan perluasan  alat  bukti  hukum  yang  sah dalam  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana Indonesia.  Tidak  heran  apabila  dalam penyelesaian  kasus  yang  bermuatan konten  kesusilaan  sering  menggunakan bukti screenshoot atau bukti percakapan yang  bermuatan  asusila,  foto,  ataupun video.
c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi
Kejahatan seks mayantara berkaitan juga  dengan  pornografi.  Undang- undang  pornografi  sendiri  menjelaskan ada berbagai macam tindak pidana yang berkaitan  dengan  kesusilaan  atau pornografi, antara lain: 1) Pasal 4 ayat 1 dan  ayat  2    melarang  setiap  bentuk
produksi, memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menawarkan, menjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan pornografi  yang  mengandung  beberapa unsur.  Salah  satu  unsur  yang  berkaitan dengan kejahatan seks mayantara adalah dengan menampilkan muatan: persenggamaan  termasuk  di  antaranya persenggamaan  yang  menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi dan onani (cyber  sex) ,  ketelanjangan (cyber  sex) , alat kelamin (cyber sex) , dan pornografi anak (child  pornography) .  Selain  itu dilarang juga menyediakan jasa pornografi (cyber  prostitution) dengan menyajikan ketelanjangan, mengekspolitasi dan memamerkan aktivitas  seksual (cyber  sex dan cyber prostitution) dan  menawarkan  atau mengiklankan  layanan  seksual (cyber prostitution). Tindak pidana ini diancam dengan  pidana  penjara  6  bulan  -  12 tahun  dan    Pidana  denda  Rp. 250.000.000  -  Rp  6.000.000.000;  2) Pasal 6 melarang seseorang mendengar, menonton, memanfaatkan dan menyimpan  produk  pornografi.  Produk pornografi  tersebut dapat  berupa  video, gambar,  atau  pesan  singkat.  Tindak pidana  ini  diancam  dengan  pidana penjara  maksimal  4  tahun  dan  pidana denda  maksimal  Rp.  2.000.000.000;  3) Pasal  8  melarang  seseorang  menjadi obyek  pornografi.  Pelarangan  ini  jelas dalam konten kejahatan seks mayantara apabila  orang  tersebut  dengan  sengaja dan  penuh  kesadaran  terlibat  dalam aktivitas  seksual  mayantara  yang  aktif, baik dalam bentuk cyber sex (memuaskan  gairah  bagi  para  pelaku dengan  melakukan role  play yang aktif), cyber  prostitution menjadikan orang  tersebut  terlibat  dalam  prostitusi dengan
menjajakan dirinya
menggunakan media internet, dan child pornography yang  menjadikan  anak- anak  sebagai  pelaku  maupun  korban dalam  aktivitas  seksual  mayantara,  dan dampak  negatif  dari child  pornography
ini  dapat  berbahaya  apabila  anak-anak bertemu  dengan  orang  yang  memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang (pedofilia). Tindak pidana ini  diancam  dengan  pidana  penjara maksimal  10  tahun  dan  pidana  denda maksimal Rp. 5.000.000.000; 4) Pasal 9 melarang menjadikan orang lain sebagai obyek  pornografi.  Tindak  pidana  ini diancam  dengan  pidana  penjara  1-12 tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000-Rp.  6.000.000.000;  5) Pasal  10  melarang  seseorang  untuk mempertontonkan  dirinya  atau  orang lain dengan menunjukkan ketelanjangan, eksploitasi seksual secara  umum.  Tindak  pidana  ini diancam dengan pidana penjara
maksimal  10  tahun  dan  pidana  denda maksimal  5.000.000.000;  6)  Pasal  11 melarang  melibatkan  anak  dalam aktivitas  seksual  mayantara.  Tindak pidana  ini  diancam  dengan  ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29,  Pasal  32,  Pasal  34,  Pasal  35,  dan Pasal 36.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Anti Pornografi tersebut lebih jelas dan spesifik  mengatur  tentang  semua  jenis kejahatan seks mayantara yang dilarang. Secara  berani  undang-undang  ini menonjolkan  unsur-unsur  dengan  jelas yang  memang  terkait  dengan  kejahatan seks mayantara, seperti child
pornography,  cyber  prostitution,  cyber sex.
Kiranya  sangat  pas  menggunakan undang-undang  ini  sebagai  bahan rujukan  bagi  aparat  penegak  hukum untuk  menyelesaikan  kejahatan  seks mayantara. UU Anti Pornografi bersinergi  dengan  UU  ITE  karena konten  pornografi  dapat  dibuat,  di unggah,  maupun  diambil  dari  sarana internet.  Pasca-lahirnya  undang-undang ini munculah penegakan hukum terhadap  kasus  video  porno  yang sebelumnya  banyak  beredar  dan  tidak ditindak  lanjut  karena  belum  adanya
aturan  hukum.  Bahkan  kasus  video porno  ini  banyak  melibatkan  kalangan artis, maupun dalam unsur pemerintahan.
Berdasarkan pengaturan dan sanksi dalam  penegakan  hukum  terhadap kejahatan  seks  mayantara  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  UU  ITE  dan  UU Anti  Pornografi  lebih  jelas  dalam mengatur  tentang  konten  apa  saja  yang dapat  dikatakan  atau  masuk  dalam lingkup  kejahatan  seks  mayantara, meski  secara  sanksi  lebih  berat  untuk diterapkan  dan  pembuktiannya  cukup sulit  karena  masih  terbatasnya  sumber daya  manusia  yang  mumpuni  maupun alat yang digunakan.
2. Penegakan  Hukum  Pidana  dalam Kejahatan  Seks  Mayantara  yang Dilakukan  oleh  Anak  Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak
Penegakan  hukum  terhadap  anak sebagai  pelaku  kejahatan  seks  mayantara harus  disesuaikan  dengan  umur  dan kebutuhan jiwanya. Tidak bisa seorang anak mempertanggungjawabkan  dan  dihukum atas perbuatannya dengan pola pertanggungjawaban  atau  sanksi  yang  sama dengan  orang  dewasa,  sehingga  penegakan tersebut  harus  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang mengatur tidak hanya batasan
pertanggungjawaban  anak,  tetapi  juga menjelaskan lebih lanjut tentang penyelidikan dan penyidikan, proses peradilan  sampai  pada  pembinaan  dan pembimbingan setelah menjalani pidana.
Anak-anak  yang  terlibat  dalam  hukum disebut  juga  dengan  istilah  ABH  atau  anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan  dengan hukum  dapat dibedakan menjadi  anak  sebagai  pelaku,  anak  sebagai korban,  dan  anak  sebagai  saksi.  Karena konteks dalam penelitian ini lebih menitikberatkan  kejahatan  seks  mayantara yang  dilakukan  oleh  anak  maka  fokus utamanya adalah posisi anak sebagai pelaku yang melakukan kejahatan seks mayantara.
Penegakan hukum terhadap anak dalam melakukan  kejahatan  seks  mayantara  dapat dilihat sebagai berikut:

## a. Batas Umur
Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 telah menetapkan batas umur bagi anak-anak  yang  melakukan  kejahatan baik  sebagai  pelaku,  korban,  maupun saksi. Jadi apabila anak-anak
melakukan  kejahatan  seks  mayantara maka  batas  umur  yang  ditetapkan  agar anak  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya  adalah  berdasarkan  UU SPPA. Adapun ketentuan batasan umur anak dibedakan sebagai berikut:

## Tabel 2. Batasan Umur Anak
Posisi Anak Batasan Umur Anak sebagai Pelaku Telah  berumur  12  (dua belas)  sampai  dengan  18 (delapan belas) Anak sebagai Korban Belum berumur 18 (delapan belas) tahun Anak sebagai Saksi Belum berumur 18 (delapan belas) tahun
Berdasarkan  tabel  tersebut  maka apabila  anak  menjadi  pelaku  kejahatan seks mayantara akan dapat diproses atau dimintakan
pertanggungjawabannya apabila anak tersebut sudah berumur 12
(dua  belas)  tahun  sampai  dengan  18 (delapan  belas) tahun, sehingga  apabila anak melakukan kejahatan seks mayantara  di  bawah  ketentuan  tersebut anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dan pertanggungjawabannya  dapat  beralih kepada  orang  tua  dengan  dimintakan ganti  rugi  terhadap  korban  sesuai dengan  kesepakatan  bersama  atau  anak dapat  dikenakan  sanksi  tindakan sebagaimana  yang  terdapat  dalam  UU SPPA.

## b. Batas Sanksi
Pengaturan  sanksi  sebagaimana yang  terdapat  di  KUHP,  UU  ITE  dan UU  Anti  Pornografi  jelas  tidak memberikan penyelesaian yang adil dan seimbang  terhadap  kejahatan  yang dilakukan oleh anak. Maka
pertanggungjawaban anak sebagai pelaku  harus  didasarkan  pada  sanksi yang terdapat  dalam  UU  SPPA.  Sanksi tersebut  dibedakan  menjadi  sanksi tindakan dan sanksi pidana, untuk anak sebagai  pelaku  usia  12-14  tahun  akan dikenai sanksi tindakan sedangkan anak sebagai pelaku di atas usia 14 tahun-18 tahun akan dikenai sanksi pidana.
Adapun  penerapan  sanksi  pidana tersebut  dapat  dibedakan  sebagai berikut :

## Tabel 3. Sanksi Pidana dalam UU SPPA
Pidana pokok terdiri dari : Pidana tambahan terdiri dari : Pidana peringatan (disebut  juga  dengan pidana ringan) Perampasan keuntungan  yang diperoleh dari tindak pidana, atau Pidana  dengan  syarat (Pembinaan  di  luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), dapat dijatuhkan  oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling  lama 2 (dua) tahun.
Pemenuhan kewajiban adat
Pelatihan kerja (dilaksanakan
di lembaga yang melaksanakan pelatihan    kerja  yang disesuaikan dengan usia Anak diselenggarakan 3 bulan-1 tahun ) Pembinaan dalam lembaga, (dilaksanakan di lembaga yang
melaksanakan pelatihan    kerja  yang disesuaikan dengan usia Anak diselenggarakan 3 bulan-2 tahun) Penjara (dapat dilaksanakan paling lama  ½  (satu  perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara  bagi  orang dewasa)
Catatan :  apabila  dalam  hukum    materil  anak diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan denda,  maka  pidana  denda  diganti  dengan pelatihan  kerja.  Selain  itu  pidana  yang dijatuhkan  kepada  anak  dilarang  melanggar harkat  dan  martabat  anak.  Pidana  penjara terhadap  anak  dapat  dilakukan  sebagai upaya terakhir.
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak yang berusia 14 tahun  ke  atas  sampai  dengan  usia  18 tahun.  Hanya  saja  penerapan  pidana pokok terutama pidana penjara haruslah digunakan  sebagai  alternatif  sanksi terakhir  yang  dapat  dijatuhkan  kepada anak-anak. Apabila anak harus mendapatkan sanksi pidana pokok maka harus didahulukan bentuk pidana pokok lain,  misal  pelatihan  kerja,  pidana peringatan,  pidana  dengan  syarat maupun pembinaan.
Adapun  penerapan  sanksi  tindakan dapat  dijatuhkan  kepada  anak  apabila anak sebagai pelaku berusia 12 tahun – 14  tahun.  Jenis  tindakan  tersebut  dapat berupa pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada
seseorang dan perawatan di rumah sakit. Tindakan  merupakan  bentuk  lain  dari pemberian  hukuman  kepada  anak. Dinamakan sebagai “tindakan” memang tujuan  dari  pemberian  “hukuman”  ini tidak  bersifat  untuk  membalaskan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku agar  pelaku  merasa  jera  sebagaimana
hakikat  dari  proses  pemidanaan  yang ada.
Sanksi tindakan dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pembelajaran  bagi  anak  dan  bukan untuk  “menghukum” anak.  Bentuk  dari sanksi  tindakan  tersebut  merupakan bentuk pemulihan kembali kondisi baik fisik  maupun  psikis  anak  sebagai pelaku.  Hal  tersebut  penting  untuk dilakukan  agar  anak  bebas  dari  rasa traumatis  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya. Proses pemulihan dilakukan  berdasarkan  bentuk  tindakan yang diatur agar anak diharapkan dapat lebih  mudah  untuk  kembali  ke masyarakat  tanpa  terbebani  dengan stigma  bahwa  dia  pernah  melakukan tindak pidana.

## c. Batas  Proses  Peradilan  Pidana Anak
UU  SPPA  memberi  amanat  dalam proses  peradilan  pidana  anak  haruslah didasarkan  pada  keadilan  restoratif. Konsekuensi  dari  penerapan  keadilan restoratif  tersebut  menyebabkan  dalam pemberian sanksi haruslah
mengedepankan  pada  posisi  para  pihak yang  terlibat  baik  korban  pelaku maupun  masyarakat  dan  keluarga dengan  menekankan  upaya  pemulihan terlebih  dahulu.  Tindakan  pemulihan merupakan  salah  satu  dari  tujuan keadilan  restoratif  sebagaimana  yang diadopsi  oleh  UU  SPPA.  Keadilan restoratif  menekankan  pada  proses penyelesaian  permasalahan  dengan memperbaiki,  merekonsiliasi  dengan melibatkan baik pelaku, korban, keluarga  maupun  masyarakat  yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah secara  bersama-sama  dengan  tidak berdasarkan pada pembalasan semata.
Merujuk  pada  pengertian  tersebut diketahui  bahwa  dalam  menyelesaikan kasus  anak  memang  memerlukan  suatu perhatian  yang  khusus.  Terlihat  bahwa dalam  UU  SPPA  proses  non  litigasi lebih ditonjolkan dalam proses
penyelesaiannya. Hal tersebut membawa kemungkinkan untuk
menerapkan  hukum  adat  atau  hukum yang  berlaku  dalam  suatu  masyarakat yang  memiliki  andil  besar  untuk mengisi  bentuk-bentuk  penyelesaian terhadap  kasus  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  sebagaimana  dengan nilai-nilai  lokal  (Analiansyah  dan Syarifah Rahmatillah, 2015).
Salah  satu  bentuk  penerapan pendekatan  keadilan  restoratif  dapat dilakukan melalui proses diversi dengan menyelesaikan perkara anak keluar dari proses  peradilan.  Diversi  merupakan suatu  proses  yang  wajib  ditawarkan dalam  sistem  peradilan  pidana  anak. Ada  beberapa  syarat  yang  harus  dilihat untuk  dapat  dilaksanakannya  diversi yaitu,  hanya  dapat  dilakukan  terhadap tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan  bukan  merupakan  pengulangan tindak pidana.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum terhadap  kejahatan  seksual  mayantara yang  dilakukan  oleh  anak  dilakukan melalui  prosedur  khusus  yang  terdapat dalam  sistem  peradilan  pidana  anak. Melihat  dalam  substansi  pengaturan sanksi yang terdapat dalam KUHP, UU ITE,  maupun  UU  Anti  Pornografi hampir  semua  tindak  pidana  tersebut diancam pidana maksimal 7 tahun yang sudah  memenuhi  syarat  untuk  dapat dilakukan  diversi  sepanjang  bukan merupakan  pengulangan  tindak  pidana. Meski demikian dalam ketentuan sanksi UU  Anti  Pornografi  ada  tindak  pidana yang  diancam  lebih  dari  7  tahun sehingga  tidak  dapat  dilaksanakan diversi. Melihat ketentuan tersebut anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya  melalui  prosedur  atau tahapan  dalam  sistem  peradilan  pidana yang  dimulai  dari  tahap  penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan persidangan  sampai  pada  pembinaan dan  pembimbingan  yang  pelaksanaan
tahapannya disesuaikan dengan ketentuan UU SPPA.

## D. Simpulan
Simpulan  dari  pembahasan  yang  telah dilakukan  antara  lain:  Pertama,  penegakan hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku kejahatan  seks  mayantara  dapat  dilakukan melalui  pendekatan  terhadap  KUHP, Undang-Undang  ITE,  maupun  Undang- Undang  Anti  Pornografi  dengan  melihat jenis  kejahatan  seks  mayantara  yang dilakukan  akan  menentukan  sanksi  yang dapat  dijatuhkan  kepada  anak.  Dari  ketiga peraturan  yang  penulis  analisis,  hanya  UU ITE  dan  UU  Anti  Pornografi  saja  yang memiliki  sanksi  yang  cukup  berat,  namun apabila  kejahatan  seks  mayantara  tersebut dilakukan  oleh  anak,  maka  sanksi  tersebut disesuaikan dengan batasan dan kekhususannya  yang  terdapat  dalam  sistem peradilan pidana anak.
Kedua,  penegakan  hukum  terhadap anak  sebagai  pelaku  kejahatan  seks mayantara  dilihat  berdasarkan  ketentuan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak  yang  memiliki  batasan  berupa  batas umur  pertanggungjawaban  anak,  sanksi pidana,  sampai  pada  proses  diversi  yang membedakan  dengan  proses  peradilan pidana  pada  umumnya.  Dari  ketiga peraturan  yang  penulis  kaji,  hampir  semua memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya  diversi,  namun  apabila  ada kejahatan  seks  mayantara  yang  tidak memenuhi  syarat  diversi  maka  anak  harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya  sebagaimana  prosedur  atau tahapan  yang  terdapat  dalam  sistem peradilan pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Analiansyah  dan  Syarifah  Rahmatillah. (2015).  Perlindungan  Terhadap  Anak yang
Berhadapan dengan
Hukum.Gender  Equality. International Journal  of  Child  and  Gender  Studies ,
1 (1), 52–53.
Atem. (2016). Ancaman Cyber Pornography terhadap  Anak-Anak. Jurnal  Moral Kemasyarakatan , 1 (2), 110–111.
B  Miles,  M.  dan  A.  M.  H.  (1992). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press.
Fajar,  M.  dan  Y.  A.  Y.  (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Haryadi,  D.  (2007). Kebijakan  Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan  Cyberporn  dalam Rangka  Pembaharuan  Hukum  Pidana di Indonesia. Universitas Diponegoro.
Makarim,  E.  (2005). Pengantar  Hukum Telematika  (Suatu  Kompilasi  Kajian).
Jakarta : Rajagrafindo Persada .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum dan  Perlindungan  Negara  (Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh  Patahan  Gubernur  DKI  Jakarta). Jurnal  Llmu  Politik  Dan  Komunikasi , 7 (1), 28.
Mulasari,  L.  (2012).  Kebijakan  Formulasi Tentang  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Di Dunia  Maya  Dalam  Perspektif  Hukum Islam. Masalah-Masalah Hukum , 41 (1), 98–109.
Nistanto,  R.  K.  (2019).  Riset:  Penetrasi
Internet Indonesia Naik Jadi 56 Persen, Retrieved From https://tekno.kompas.com/read/2019/02/
04/11420097/riset-penetrasi-internet- indonesia-naik-jadi-56-persen.
Rahardjo,  S.  (2009). Penegakan  Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing.
Raharjo, A. (2002). Cybercrime: Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Rizky, F. (2019). DPR : Penggunaan Gadget oleh  Anak  Usia  Dini  Perlu  Jadi  Isu Nasional. Retrieved From : https://news.okezone.com/read/2019/01
/25/337/2009530/dpr-penggunaan- gadget-oleh-anak-usia-dini-perlu-jadi- isu-nasional.
Rosyadi,  I.  (2007).  Penegakan  Hukum dalam  Masyarakat  Indonesia. Jurnal Sains Dan Inovasi , 3 (2), 77–82.
Sanyoto.  (2008).  Penegakan  Hukum  di Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum ,
8 (3), 199.