## ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
Vol 3 No. 3 – September 2019 E-ISSN 2580-9695
Since September 2017

## MANAJEMEN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PIDANA DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALIMANTAN SELATAN

## Muhammad Arif
STIA Bina Banua Banjarmasin nurinayah3056@yahoo.co.id

## Singgih Priono
STIA Bina Banua Banjarmasin Singgih.priono@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: The purpose of this study is to describe and analyze the management process of criminal investigations carried out by investigators and assistant investigators in the Directorate of Criminal Investigation of South Kalimantan Police.
This  study  uses  qualitative  research  methods  using  interview  and  documentation  data  collection techniques.  From  the  data  obtained  that  investigators  in  the  Directorate  General  of  Criminal Investigation of South Kalimantan Regional Police numbered 22 people, around 72% with the latest education undergraduate and dikjur. Assistant investigators numbered 57 people and about 47% with the latest undergraduate education.
The results of this study are that an investigation conducted by an investigator who does not yet have a strata 1 education turns out to have an impact on whether or not the investigation process is carried  out  in  handling  a  criminal  case.  The  success  of  the  case  disclosure  and  handling  the investigation  process  of  a  criminal  act  until  the  trial,  can  not  be  separated  from  how  to  plan, organize, implement and supervise properly so that the target of crime clearing is in line with what is expected.
Keywords: Investigation Management, Handling of Criminal Law Cases
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses manajemen penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dan  penyidik  pembantu  di  Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari data yang didapatkan bahwa penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel berjumlah 22 orang sekitar 72% dengan pendidikan terakhir sarjana dan  dikjur.  Penyidik  pembantu  berjumlah  57  orang  dan  sekitar  47%  dengan  pendidikan  terakhir sarjana.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  seorang  penyidik  yang  belum memiliki pendidikan strata 1  ternyata berdampak pada sah  atau tidaknya proses penyidikan  yang dilakukan  dalam  penanganan  suatu  kasus  pidana.  Keberhasilan  pengungkapan  kasus  dan penanganan  proses  penyidikan  suatu  tindak  pidana  sampai  kepersidangan,  tidak  lepas  dari bagaimana  melakukan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  yang  baik sehingga target crime clearing sesuai apa yang diharapkan.
Kata Kunci: Manajemen Penyidikan, Penanganan Kasus Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian.
Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  salah  satu  isinya  Polri  sebagai  pelindung,  pengayom,  penegak hukum  dan  pelayanan  masyarakat  dan  kitab  undang-undang  hukum  pidana (KUHP), Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Petunjuk Tekhnis (JUKNIS) Penyidika dan Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan.
Dalam  rangka  melaksanakan  arah  kebijakan  Kapolri  dengan  program “Promoter”  yaitu  Profesioanal,  Modern  dan  Terpecaya  dengan  penjabaran Profesional  :  Meningkatkan  kompetensi  SDM  Polri  yang  semakin  berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola- pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami,dilaksanakan, dan  dapat  diukur  keberhasilannya.  Modern  :  Melakukan  moderenisasi  dalam layanan  publik  yang  didukung  teknologi  sehingga  semakin  mudah  dan  cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern. Terpecaya : Melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Visi  Misi  Direktorat  Reserse  Kriminal  Polda  Kalsel  :  Visi  “  Terwujudnya penyidik  yang  profesional  sebagai  pelindung,  pengayom  dan  pelayan  dalam melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN. Misi :
a)  Menuntaskan  penegakkan  hukum  semua  perkara  yang  dilaporkan  masyarakat melalui proses hukum secara berkeadilan, menjunjung tinggi ham dan anti KKN.
b)  Meningkatkan  kemampuan  profesional  penyidik  untuk  penanganan  kasus konvensioanl, kasus transnasional, kasus yang merugikan negara dan kasus yang berimplikasi kontijensi
c) Membangun sistem kerjasama antar CJS (criminal justice system) dan istansi terkait dalam rangka penanggulangan antara lain penanganan kejahatan transnasioanl,terorisme dan trafiking inperson.
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma  sosial  yang  mendasari  kehidupan  atau  keteraturan  sosial,  dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan
merupakan  ancaman  riil  atau  potensiil  bagi  berlangsungnya  ketertiban  sosial. Kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat didunia.
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa  “Negara  Republik  Indonesia  berdasar  atas  hukum”( rechstaat ),  tidak berdasar  atas  kekuasaan  belaka  ( machstaat ).  Salah  satu  ciri  utama  dari  suatu negara  hukum  terletak  pada  kecendrunganya  untuk  menilai  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atas  dasar  peraturan-peraturan  hukum. Pembicaraan  mengenai  hukum  selalu  berkaitan  dengan  masalah  penegakan hukum  ( law enforcement )  dalam  pengertian  luas  juga  merupakan  penegakan keadilan.
Aparat  penegak  hukum  khususnya  POLRI  mengemban  tugas  yang  luas, kompleks  dan  rumit.  Secara  universal  tugas  polisi  ada  dua,  yaitu  menegakkan hukum  dan  memelihara  ketertiban  umum.  Tugas  pertama  mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Tugas  yang  kedua  mengandung  pengertian preventif  atau  tugas  mengayomi  adalah  tugas  yang  luas  tanpa  batas,  boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.
Tolak  ukur  keberhasilan  dalam  penanganan  kasus-kasus  hukum  pidana  di Direktorat Reserse Kriminal  Umum Polda Kalsel adalah bagaimana pengelolaan manajemen penyidikan yang tepat, efektif dan efisien.
Beberapa  kasus  hukum  yang  ditangani  dinilai  penanganannya  berjalan lamban  dan  bahkan  kasusnya  sampai  mangkrak  bertahun-tahun,  hal  tersebut tentunya menjadi presiden buruk bagi Kepolisian dalam hal merebut kepercayaan masyarakat  kepada  Lembaga  Kepolisian  khususnya  Direktorat  Reserse  Kriminal Umum Polda Kalsel dalam pengungkapan kasus hukum.
Keberhasilan  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Kalsel  dalam penanganan  suatu  kasus  hukum  pidana  baik  yang  dilaporkan  oleh  masyarakat langsung  ke  Polda  Kalsel  melalui  pengaduan/laporan  maupun  peristiwa  pidana yang ditemukan sendiri oleh petugas kepolisian dapat tercapai secara maksimal apabila  penyidik/penyidik  pembantu  sudah  profisional  dan  proporsional.  Untuk menuju  penyidik/penyidik  pembantu  yang  profisional  dan  proporsional  dalam penanganan  kasus  hokum  pidana  di  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polda Kalsel tidak lepas dari peranan Manajemen Penyidikan.
Angka kriminalitas atau kejahatan konvensional di Kalimantan Selatan cukup  tinggi  berdasarkan  data Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum Polda Kal-Sel selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:
Tabel 1. Persentase jumlah kasus selama 3 tahun.
No Tah un Jumlah Kasus Jumlah Penyel esaian Per sen tas e 1. 201 6 3443 2667 77, 45 % 2. 201 7 4063 3070 75, 55 % 3. 201 8 2458 1965 79, 92 %
Berdasarkan data di atas terlihat penyelesaian kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel masih belum optimal dan sisa kasus yang belum terselesaikan di tahun tersebut menjadi tunggakan kasus hingga masa daluarsa hal tersebut banyak factor yang mempengaruhi antara lain :
1. Cara kepemimpinan.
2. Latar belakang atau tingkat pendidikan.
3. Pelatihan.
4. Sarana prasarana.
5. Lingkungan kerja.
6. Insentif. Dari  faktor-  faktor  tersebut  diduga  salah  satu  yang  mempengaruhi penanganan  dan  penyelesaian  kasus  kriminal  konvensional  Direktorat  Reserse Kriminal Umum salah satunya adalah tingkat pendidikan dan pelatihan penyidik dan  penyidik  pembantu.  Berdasarkan  data  dari  SDM  Polda  Kal-Sel  tingkat pendidikan penyidik/penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kal-Sel, sebagai berikut :
Tabel 2. Latar belakang pendidikan penyidik.
No Jumlah Penyidik Tingkat Pendidikan Dikjur 1. Penyidik
22 orang SMA  4 orang S1    11 orang S2     7 orang 4 orang
2. Penyidik Pembantu
57 orang SMA 30 orang
S1     25 orang
S2      2 orang -
Keterangan dari KOMPOL ADE NUGRUHO selaku Kasubbag Renmin menjelaskan bahwa persentase disiplin ilmu yang diambil oleh para penyidik 99 % lulusan sarjana hokum hanya 1 % saja yang lulusan administrasi, hal tersebut terjadi karena  anggota    dengan  biaya  sendiri  dipersilahkan  untuk  kuliah  dengan konsentrasi ilmu yang sesuai keinginan penyidik karena sampai saat ini Polri tidak ada  anggaran  untuk  beasiswa  bagi  penyidik.  Anggaran  yang  ada  hanya diperuntukkan  untuk  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  bidang  kejuruan  fungsi teknis reskrim dan itupun masih terbatas.
Untuk  jenjang  pendidikan  baik  pendidikan  umum  maupun  pendidikan khusus  penyidik  saja  masih  kurang,  padahal  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  58 tahun  2010  tentang  pelaksanaan  KUHAP  pada  Pasal  2A  ayat  (1)  mensyaratkan seorang penyidik harus berpendidikan strata satu (S1) dan telah mengikuti serta lulus  pendidikan  pengembangan  spesialisasi  fungsi  reserse  criminal  dan  apabila syarat tersebut tidak terpenuhi dampaknya adalah tidak sahnya proses penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik dan hal ini dapat dimanfaatkan oleh seorang legal  hukum  atau  lawyer  untuk  melakukan  gugatan  prapadilan  ke  Pengadilan Negeri terkait proses penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan proses penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  penggeledahan,  dan  pemeriksaan  baik sebagai saksi maupun tersangka.
Melihat  dampak  yang  ditimbulkan  tidak  sahnya  proses  penyidikan  tindak pidana yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap suatu kasus yang ditangani padahal hanya persoalan sepele tentang syarat seorang penyidik yang diabaikan dalam sebuah manajemen penyidikan tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “ MANAJEMEN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALSEL”.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:
1. Mendiskripsikan  dan  menganalisis  proses  penyidikan  tindak  pidana  yang dilakukan seorang penyidik yang belum sarjana.
2. Mendiskripsikan  dan  menganalisis  faktor  apa  saja  yang  terkait  pendidikan dan pelatihan agar penanganan kasus tidak cacat hukum.
3. Mendiskripsikan  dan  menganalisis crime  clearing total  terhadap  tindak pidana yang ditangani dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
Manfaat Penelitian.
1) Menambah  pengetahuan  dan  pengalaman  penulis  dalam  penelitian hukum
2) Menambah  bahan  referensi  bagi  Mahasiswa  S2  Manajemen  SDM pada khususnya.
3) Sebagai  tolak  ukur  dalam  mengevaluasi  peranan  kepolisian  sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik dalam menyidik tindak pidana.
4) Sebagai  bahan  masukan  bagi  Mahasiswa  selanjutnya  yang  akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.

## TINJAUAN PUSTAKA
Jenis pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan perusahaan khusus bergantung  pada  faktor  ,  seperti  kecakapan  yang  diperlukan  dalam jabatan/pekerjaan yang harus di isi dan masalah yang diharapkan dapat diperoleh jalan  pemecahannya  pada  perusahaan.  Meskipun  betapa  pentingnya  program pendidikan  dan  pelatihan  dikembangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  khusus, manajemen  ketenagakerjaan  atau  bagian  pendidikan  dan  pelatihan  yang dilaksanakan  dalam  perusahaan  dan  lembaga  lainnya.  Dengan  demikian,  dapat memberi  saran-saran  atau  masukan-masukan  tentang  program  yang  paling  baik yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  perusahaan.  Menurut  sifatnya,  pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
1.  Pendidikan Umum
Yaitu pendidikan yang dilaksanakan didalam dan diluar sekolah, baik yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  maupun  swasta,  dengan  tujuan mempersiapkan  dan  mengusahakan  para  peserta  pendidikan  memperoleh pengetahuan umum.
2. Pendidikan Kejuruan
Yaitu  pendidikan  umum  yang  direncanakan  untuk  mempersiapkan  para peserta  pendidikan  maupun  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  bidang kejuruannya.
3. Pelatihan Keahlian
Yaitu  bagian  dari  pendidikan  yang  memberikan  pengetahuan  dan keterampilan  yang  disyaratkan  untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan,  termasuk didalamnya pelatihan ketatalaksanaan.
4. Pelatihan kejuruan
Yaitu  bagian  dari  pendidikan  yang  memberikan  pengetahuan  dan keterampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada umumnya  bertaraf  lebih  rendah  daripada  pelatihan  keahlian  (Sastrohadiwiryo, 2003 : 201)
Jenis pelatihan menurut Terry dapat dibagi menjadi :
1. Pelatihan sebelum penempatan ( Pre-Employmen Training )
Pelatihan  sebelum  penempatan  berhubungan  dengan  jenis  dan  instruksi yang diperlukan tenaga kerja yang tidak berpengalaman sebelum mereka berkerja pada  perusahaan  yang  bersangkutan.  Pelatihan  ini  biasanya  diberikan  oleh lembaga-  lembaga  pendidikan  di  luar  perusahaan,  seperti  perguruan  tinggi,
universitas/instuti,  akademi,  sekolah  menengah  pertama  perusahaan,  sekolah bentuknya,  antara  lain  membaca  bacaan  dengan  subjek  khusus,  praktik  mesin- mesin  baru,  penggantian  pekerjaan  yang  meliputi  semua  pekerjaan  dari  suatu kelompok tertentu, pengangkatan khusus yang sifatnya sementara, kursus khusus, membaca tugas, dan tempat kerja khusus oleh perserikatan profesional.
2. Pelatihan dalam jabatan menitik beratkan dalam jabatan (on the job) .
Akan  tetapi,  beberapa  pelatihan  mungkin  sebagian  diperoleh  diluar perusahaan.  Tetapi  yang  paling  penting  adalah  keseluruhan  program  ini  harus dikoordinasikan dengan baik.
Tujuan Dan Manfaat Pendidikan Dan Pelatihan
Beberapa tujuan dari pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan Produktivitas kerja
Dengan  adanya  pendidikan  dan  pelatihan  maka  produktivitas  kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena technical skill, human skill dan manajerial skill karyawan semakin baik.
2. Pelayanan
Pendidikan dan pelatihan juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada konsumennya, karena pemberian pelayanan yang baik merupakandaya tarik yang sangat penting bagi konsumen.
3. Efesiensi
Pendidikan dan pelatihan karyawan akan bertujuan untuk mengingatkan efesiensi  tenaga,  waktu,  bahan  baku  dan  mengurangi  arusnya  mesin-mesin. Pemborosan  berkurang,  biaya  produksi  relatif  kecil  sehingga  daya  saing perusahaan semakin besar.
4. Balas jasa
Dengan  adanya  pendidikan  dan  pelatihan  maka  balas  jasa  (gaji,  upah, intensif dan benefit) karyawan akan meningkatkan karena prestasi kerja mereka akan semakin meningkat.
Pengembangan  Management  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Rangka Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Yang Belum Sarjana
Secara  umum,  dunia  manajemen  menggunakan  prinsip POAC .  Atau Planning,  Organizing,  Actuating, dan Controlling. Prinsip  manajemen  ini  banyak digunakan oleh organisasi dewasa ini untuk memajukan dan mengelola organisasi mereka.
Disamping itu penyidik juga dituntut untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri bukan saja berasal dari  keberhasilan  meneruskan  suatu  perkara  ke  pengadilan  melalui  kejaksaan, tetapi  juga  kemungkinan  akan  dituntut  oleh  pihak  tersangka  dan  keluarganya melalui gugatan pra-peradilan karena kesalahan penyidik Polri itu sendiri.
Penyidikan  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  penindakan/upaya  paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan,  pemberkasan,  hingga penyerahan  berkas  perkara  dan  tersangka  serta  barang  bukti  (P-21),  sehingga tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik/penyidik  pembantu  dalam  setiap  upaya atau  langkah  tindakannya  dapat  berjalan  efektif  dan  efisien  dalam  rangka penegakan hukum ( law enforcement) .
Pengembangan  SDM,  termasuk  pengembangan  SDM  polisi  merupakan  kegiatan yang  harus  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  agar  pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability) dan keterampilan (skill) sesuai dengan yang dibutuhkan agar bisa  memenuhi  standart  profesionalisme  dalam  pekerjaannya.  Menurut  Srikula (dalam Hartoyo, 1994:60) tujuan dari pengembangan SDM adalah sebagai berikut:
1. Productivity (menungkatkan produktifitas personil di organisasi);
2. Quality (meningkatkan kualitas produk orghanisasi);
3. Human Resources Planning (perencanaan sumberdaya manusia);
4. Morale (meningkatkan semangat personil dan semangat organisasi);
5. Indirect Compensation (meningkatkan kompensasi secara tidak langsung);
6. Health and Safety (meningkatkan kesehatan mental dan fisik);
7. Obsoles cence Preventation (pencegahan merosotnya kemampuan personil);
8. Personal Growth (pertumbuhan kemampuan personil secara individu).
Management Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik yang bukan sarjana. "Tentang professionalisme penyidik salah satunya adalah dari pendidikan. Dalam PP 58 tahun 2010 ditegaskan penyidik harus memiliki ijazah sarjana, dan paling lambat tahun 2015 ketentuan ini sudah final penerapannya. Kenyataannya masih  banyak  penyidik  yang  belum  sarjana,"  dengan  demikian  penyidik  polri
harus  mempunyai  pendidikan  terakhir  sarjana  .(Komisioner  Komisi  Kepolisian Indonesia ;
Sebelum  profesionalisme  muncul  sebagai  standar  yang  diterima  luas,  terlebih dahulu akan diuraikan kualifikasi polisi yang menunjukkan betapa pekerjaan polisi banyak berkaitan dengan predeposisi individu para polisi. Coates membedakan 3 (tiga) tipe (kualifikasi) polisi yaitu:
1. The legalistic abusive officer, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter;
2. The task officer, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum; dan
3. The  community  service  officer, yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai  penegak  hukum,  melainkan  berusaha  membantu  masyarakat  dan memecahkan persoalan.

## Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Terhadap Penanganan Kasus Tidak Cacat Hukum
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sangsi  berupa  pidana  tertentu  bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimanayang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Dalam  ilmu  hukum  ada  perbedaan  antara  istilah  “pidana”  dengan  istilah “hukuman”.  Sudarto  mengatakan  bahwa  istilah  “hukuman”  kadang -kadang digunakan  untuk  pergantian  perkataan “straft” ,  tetapi  menurut  beliau  istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah  hukuman  yang  merupakan  istilah  umum  dan  konvensional,  dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan  bidang  yang  cukup  luas.Istilah  tersebut  tidak  hanya  sering  digunakan dalam  bidang  hukum,  tetapi  juga  dalam  istilah  sehari-hari  dibidang  pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus,  maka  perlu ada pembatasan  pengertian atau  makna  sentral  yang  dapat menunjukan cirri-ciri atau sifat- sifatnya yang khas”.Pengertian tindak pidana yang di  muat  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  oleh  pembentuk
undang-undang  sering  disebut  dengan strafbaarfeit. Para  pembentuk  undang- undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu,  maka  dari  itu  terhadap  maksud  dan  tujuan  mengenai strafbaarfeit tersebut sering  dipergunakan  oleh  pakar  hukum  pidana  dengan  istilah  tindak  pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.
RPP  yang  kini  masih  digodok  di  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-undangan  ini  mengintrodusir  beberapa  perubahan  terkait keberadaan penyidik. Penekanannya lebih kepada persyaratan dan kualifikasi yang lebih ketat ketimbang PP No 27 Tahun 1983. Rumusan PP No 27 Tahun 1983  hanya  mencantumkan  syarat  pangkat  yakni  “sekurang -kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
Sementara, RPP mencantumkan lima persyaratan. Awalnya, RPP memang memberlakukan  syarat  kepangkatan  seperti  yang  diatur  PP  No  27  Tahun  1983. Pasal  2A  ayat  (1)  RPP  yang  disisipkan antara  Pasal  2  dan  Pasal 3,  menyebutkan bahwa  seorang  penyidik  harus  berpangkat  paling  rendah  Inspektur  Dua  Polisi. Masih  di  pasal  dan  ayat  yang  sama,  RPP  juga  eksplisit  mencantumkan  syarat minimal  pendidikan  untuk  menjadi  penyidik  Polri  yakni  S-1.  Namun,  syarat minimal  pendidikan  ini  disertai  dengan  kondisi  pengecualian  bahwa  jika  pada satuan kerja tidaka ada yang berpendidikan setara S-1, maka ditunjuk Inspektur Dua Polisi yang lain.Syarat berikutnya yang diatur dalam RPP antara lain bertugas di  bidang  fungsi  penyidikan  paling  singkat  dua  tahun.  Lalu,  mengikuti  dan  lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. Terakhir, seorang penyidik harus sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan dan integritas moral  yang  tinggi.maka  perlu  dilakukan  perbaikan  dan  perubahan  kurikulum pendidikan calon perwira Polisi  serta di berbagai PUSDIKLAT yang ada kaitannya dengan peningkatan keahlian profesi polisi sebagai penyidik.
Peningkatan  Penilaian  Kinerja  Penyidik  Dalam    Meningkatkan  Total  Crime Clering Dengan Memanfatkan Sumber Daya Yang Ada.
Menentukan ukuran/kriteria obyektif seorang penyidik sehingga dapat ditentukan kualitas  kemampuannya  dalam  melakukan  penyidikan,  dapat  ditentukan berdasarkan beberapa ukuran, yaitu:
1. Latar belakang pendidikan dan kejuruan (dikjur) penyidik. Penilaian: semakin banyak dikjur maka kualitas penyidik semakin baik, sebaliknya semakin sedikit semakin rendah penilaiannya, dengan catatan dikjur yang dimiliki  harus dalam bidang reserse kriminal atau penunjang bidang reserse kriminal;
2. Pengalaman  melakukan  penyidikan.  Dalam  menilai  pengalaman  penyidikan, informasi yang perlu diketahui, antara lain: berapa kasus yang pernah disidik dan  status  kasus  yang  sedang  disidik  (dalam  proses,  atau  P21).  Penilaian:
semakin  banyak  penyidik  melakukan  penyidikan  (memeriksa  kasus  pidana), maka penilaian terhadap penyidik semakin baik.
3. Hasil penyidikan.  Penilaian: Semakin banyak kasus yang disidik  terselesaikan (P21)  maka  penilaian  terhadap  penyidik  akan  semakin  tinggi  dibandingkan dengan yang tidak P21 atau masih dalam proses/kasus menggantung.
4. Kasus  yang  ditangani  sesuai  dengan  dikjur  yang  dimilikinya  atau  tidak. Penilaian:  Apabila  kasus  yang  disidik  sesuai  dengan  dikjur  yang  dimilikinya, misalnya  penyidik  pernah  mengikuti  dikjur  cybercrime,  dan  penyidik  pernah melakukan  penyidikan  kasus  cyber  crime,  maka  penilaian  terhadap  penyidik akan semakin tinggi.
5. Jangka  waktu  penyidikan.  Penilaian:  semakin  cepat  kasus  yang  disidik diselesaikan, semakin tinggi nilai yang diraih penyidik.
6. Dari kasus yang pernah disidik berapa kasus yang merupakan kriminal umum dan berapa kasus yang merupakan kriminal khusus. Penilaian: semakin banyak kasus kriminal khusus yang disidik semakin tinggi penilaian terhadap penyidik karena dianggap kasus kriminal khusus lebih kompleks dibandingkan kriminal umum.
7. Pernahkah  kasus  yang  disidik  digugat  praperadilan.  Penilaian:  Apabila  kasus yang  disidik  pernah  digugat  praperadilan  penilaian  terhadap  penyidik  akan lebih  rendah  dibandingkan  dengan  penyidik  yang  tidak  pernah  digugat praperadilan,  sekalipun  dalam  kenyataannya  kasus  praperadilan  tidak  dapat dijadikan ukuran untuk menilai kualitas penyidik.
8. Apakah pernah diperiksa Propam terkait kasus yang disidik. Penilaian: Apabila penyidik pernah diperiksa oleh Propam terkait kasus yang disidiknya, maka nilai yang diperoleh penyidik lebih rendah dibandingkan dengan penyidik yang tidak pernah diperiksa Propam. Apalagi jika penyidik dijatuhi hukuman terkait kasus yang ditanganinya, maka penilaian terhadapnya akan semakin rendah.
9. Kasus  yang  disidik  merupakan  hasil  laporan  masyarakat  atau  hasil  temuan penyidik.  Penilaian:  Apabila  kasus  yang  disidik  merupakan  hasil  temuan penyidik,  maka  penilaian  terhadap  penyidik  semakin  tinggi  dibandingkan apabila  kasus  berasal  dari  laporan  masyarakat.  Hal  ini  menandakan  penyidik proaktif dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik.
10.Ketika  melakukan  penyidikan  menggunakan  sarana  teknologi  informasi  atau tidak.  Penilaian:  Apabila  dalam  melakukan  penyidikan,  aparat  penyidik menggunakan  sarana  teknologi  informasi  dalam  mengungkap  kasus  pidana maka  penilaian  terhadap  penyidik  akan  semakin  baik  dibandingkan  dengan penyidik yang tidak memanfaatkan teknologi informasi.

## KERANGKA KONSEP PENELITIAN
Kerangka Konsep Penelitian
Berdasarkan  hasil  kajian  masalah,  teoritik,  dan  temuan-temuan penelitian terdahulu maka berikut kerangka pikir penelitian :

## METODE PENELITIAN

## Rancangan  Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  Deskriptif  Analisis.  Penelitian  ini bermaksud mendeskripsikan dan mencari pengaruh dari sejumlah variabel penelitian  yang  ada,  tanpa  melakukan  perlakuan  seperti  yang  dijumpai dalam  penelitian  deskriptif,  yaitu  berusaha  mendeskripsikan  variabel- variabel  yang  ada  juga  dimaksudkan  untuk  mempridiksi  keeratan pengaruh  yang satu terhadap variabel yang lain antara prediktor dan satu variabel kriteria (Sugiyono, 2010 : 219).

## Lokasi Penelitian .
Penyusunan  tesis  ini  dimulai  dengan  penelitian  awal  dengan mengumpulkan  berbagai  data  dan  informasi  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti.  Pada  tahap  lanjutan  penulis  melakukan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kal-Sel.

## Metode Pengumpulan Data

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Manajemen Penyidikan Tingkat Pendidikan
Penyidik Pelatihan
Kompetensi
Crime
Clearance
Kasus Pidana
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 3, No 3 – September 2019 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian  lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitianini.
2. Data  sekunder,  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber data dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian  pustaka  ( library  research ),  yaitu  menelaah  berbagai  buku kepustakaan,  Koran  dan  karya  ilmiah  yang  ada  hubungannya  dengan objekpenelitian.
2. Penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu  pengumpulan  data  dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:
1. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objekpenelitian.
2. Dokumen,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mencatat  dokumen- dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

## Teknik Analisa Data
Data  yang  diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder  akan  diolah  dan dianalisis  berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diterapkan  sehingga diharapkan  dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas.  Analisis  data  yang  digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap  objek  yang  dibahas  secara  kualitatif  dan  selanjutnya  data  tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Pengembangan Management Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Yang Belum Sarjana

## Planning
Planning meliputi  pengaturan  tujuan  dan  mencari  cara  bagaimana  untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen  dan  meliputi  segala  sesuatu  yang  manajer  kerjakan.  Di dalam planning ,  manajer  memperhatikan  masa  depan,  mengatakan  “Ini  adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya”.
Membuat  keputusan  biasanya  menjadi  bagian  dari  perencanaan  karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. Planning penting  karena  banyak  berperan  dalam  menggerakan  fungsi manajemen  yang  lain.  Contohnya,  setiap  manajer  harus  membuat  rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi.
Dalam  perencanaan,  ada  beberapa  faktor  yang  harus  dipertimbangkan. Yaitu harus SMART :
a. Specific artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis.
b. Measurable artinya  program  kerja  atau  rencana  harus  dapat  diukur  tingkat keberhasilannya.
c. Achievable artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan.
d. Realistic artinya  sesuai  dengan  kemampuan  dan  sumber  daya  yang  ada.  Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tapi tetap ada tantangan.
e. Time artinya  ada  batas  waktu  yang  jelas.  Mingguan,  bulanan,  triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.

## Organizing
Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber  daya  tersedia  untuk  menjalankan  rencana  dan  mencapai  tujuan  yang berhubungan  dengan  organisasi. Organizing juga  meliputi  penugasan  setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.
Aspek utama lain dari organizing adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya. Misalnya kepegawaian, untuk memastikan bahwa sumber  daya  manusia  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Memekerjakan  orang  untuk  pekerjaan  merupakan  aktifitas  kepegawaian  yang khas.  Kepegawaian  adalah  suatu  aktifitas  utama  yang  terkadang diklasifikasikan sebagai fungsi yang terpisah dari organizing .
Agar  tujuan  tercapai  maka  dibutuhkan  pengorganisasian.  Dalam  organisasi biasanya  diwujudkan  dalam  bentuk  bagan  organisasi.  Yang  kemudian  dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian jabatan ( Job Description ).
Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Biasanya juga semakin besar penghasilannya. Dengan pembagian tugas tersebut maka pekerjaan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama
dijinjing. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen. Yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
Manajemen  penyidikan  suatu  tindak  pidana  setelah  perencanaan  dilakukan kemudian masuk pada tahap berikutnya yaitu Pengorganisasian  bertujuan agar proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  prosedur  dan  hokum,  serta  personel  yang ditunjuk  dalam  tim  penyelidik  atau  tim  penyidik  harus  memiliki  kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditangani.
Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat- alat,  tugas-tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  sedemikian  rupa  sehingga tercipta  suatu  organisasi  yang  dapat  digerakkan  sebagai  suatu  kesatuan  dalam rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan,  sedangkan  Pengorganisasian penyidikan  adalah  keseluruhan  proses  pengelompokan  penyidik/penyidik pembantu,  alat-alat,  tugas-tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi penyidikan yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya. (Perkaba Nomor 2 Tahun 2014).
Organisasi  yang  disusun  dalam  penanganan  suatu  kasus  pidana  hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kompetensi dari tim penyidik;
b. Dukungan anggaran penyidikan;
c. Dukungan peralatan;
d. Menentukan cara bertindak.
Struktur  organisasi  penyidikan  dibentuk  berdasarkan  jenis  dan  penggolongan perkara  dengan  memperhatikan  bobot  ancaman,  locus  delecty,  tempus  delecty dengan  mempertimbangkan  kompetensi  dan  lapis  kemampuan.  Pengorganisasian penyidikan  untuk  penanganannya  berdasarkan  penggolongan  perkara  ditetapkan sebagai berikut:
a. perkara konvensional: dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri dapat menangani  apabila  perkara  tersebut  menjadi  perhatian  masyarakat luas/issuenasional;
b. perkara transnasional: Polres, Polda dan Mabes Polri;
c. perkara yang merugikan kekayaan Negara: Polres, Polda dan Mabes Polri;
d. perkara kontinjensi: Polda dan Mabes Polri. (Pasal  10 Perkaba  No. 2 Tahun 2014).

## Actuating
Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas
dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan  rencana  kerja  yang  telah  disusun.  Kecuali  memang  ada  hal-hal  khusus sehingga perlu dilakukan penyesuian.
Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan  merupakan  bagian  inti  dari  manajemen  penyidikan  suatu tindak pidana, keberhasilan dari proses perencanaan dan pengorganisasian dapat terlihat  dari  hasil  pelaksanaan,  jika  pelaksanaan  manajemen  penyidikan  tindak pidana  tidak  mengalami  kendala  ataupun  ada  kendala  tetapi  tidak  terlalu menghambat  dalam  penanganan  suatu  kasus  tindak  pidana  maka  manajemen penyidikan  suatu  kasus  tindak  pidana  yang  sedang  dilaksanakan  dinyatakan berhasil, sebaliknya jika pelaksanaan tidak sesuai apa yang diharapkan maka mulai dari perencanaan dan pengorganisasian dianggap gagal.
Polri  melalui  Perkaba  Nomor  3  tahun  2014  mengatur  agar  proses pelaksanaan  manajemen  penyidikan  suatu  kasus  tindak  pidana  agar  berjalan sesuai apa yang direncanakan, tepat waktu dan tepat sasaran serta sesuai aturan perundang-undangan,  karena  penanganan  kasus  pidana  di  Kepolisian  rentan pelanggaran Hak Asasi Manusia jika tidak sesuai dengan Manajemen Penyidikan.
Prinsip  dan  asas  dalam  yang  terkandung  dalam  Perkaba  Nomor  3  Tahun 2014 tentang pelaksanaan Manajemen Tindak Pidana adalah sebagai berikut :
a. untabel:  mengutamakan  akuntabilitas  dalam  penyidikan  dengan  melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. profesional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
c. responsive:  meningkatkan  kepekaan  penyidik  dalam  menindaklanjuti  laporan masyarakat;
d. transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat dimonitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
e. efisien dan efektif pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan.
Pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana sesuai Perkaba Nomor 3 Tahun
2014 tersebut  yaitu dimulai dari penerimaan laporan/pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara untuk menentukan  ada  atau  tidak  perbuatan  pidana    jika  tidak  ditemukan  maka  untuk kepastian  hokum  kasus  tersebut  harus  dihentikan  namun  jika  ditemukan  adanya peristiwa pidana dilanjutkan dengan penyidikan, setiap tahap proses penyelidikan
dan  penyidikan  harus  dibuatkan  SP2HP  agar  pelapor  dan  terlapor  mengetahui perkembangan  kasus  yang  sedang  bergulir  sebagai  upaya  transparansi  sampai penanganan kasus tersebut dilimpahkan kepada JPU.
Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 selain mengatur pelaksanaan dari Manajemen Penyidikan  tindak  pidana  juga  mengatur  tentang  pemblokiran  rekening, menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Daftar Pencarian Barang (DPB) juga  menerbitkan  Red  Notice.  Red  Notice  adalah  permintaan  untuk  menemukan dan  menahan  sementara  seseorang  yang  dianggap  terlibat  dalam  kasus  kriminal. Namun  status  seseorang  tersebut  sudah  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Red notice menjadi hal yang penting sebab pergerakan seseorang menjadi terbatas dalam melakukan perjalanan di luar negeri. Selain  itu,  negara  yang  meminta  penerbitan  red  notice  dapat  berbagi  informasi dengan negara anggota interpol lainnya.
Untuk menerbitkan red notice, kepolisian dari negara anggota interpol akan lebih dulu  mengirimkan  permintaan  pencarian  dan  penangkapan  seorang  tersangka. Kepolisian dari negara peminta, harus menunjukkan surat perintah penangkapan yang  sah  sebagai  dasar  permintaan  kepada  interpol.  Kemudian,  Sekretariat Jenderal  Interpol  merespons  dengan  mengeluarkan  pemberitahuan  kepada seluruh  negara  anggota  interpol  mengenai  permintaan  tersebut.  Lembaga kepolisian  dari  seluruh  negara  anggota  interpol  akan  mendapatkan pemberitahuan.  Diketahui  ada  190  negara  anggota  yang  bergabung  dalam interpol.  Salah  satunya  Indonesia  melalui  Kepolisian  Negara  Indonesia  atau
Indonesia National Police (INP) sejak 1952

## Controlling
Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting  adalah  bagaimana  sejak  dini  dapat  diketahui  penyimpangan- penyimpangan yang terjadi. Baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian.  Sehingga  dengan  hal  tersebut  dapat  segera  dilakukan  koreksi, antisipasi  dan  penyesuaian-penyesuaian  sesuai  dengan  situasi,  kondisi  dan perkembangan zaman.
Fungsi pengawasan dalam manajemen penyidikan tindak pidana disamping melakukan  pengawasan  secara  melekat  pada  satuan  yang  diawasi  juga  dapat melakukan kegiatan lain seperti melakukan Asistensi, Supervisi, dan Pemeriksaan pendahuluan  sebelum  instansi/satuan  lain  melakukan  pemeriksaan.  Apa  itu asistensi, supervise dan pemeriksaan pendahuluan Perkaba Nomor 4 Tahun 2014 telah menjelaskan istilah tersebut yaitu Asistensi adalah kegiatan atasan penyidik dan  Pengawas  Penyidikan  yang  meliputi  bimbingan,  konsultasi,  petunjuk  atau arahan kepada penyidik dalam rangka mencegah dan mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana, Supervisi adalah kegiatan Pengawas Penyidikan
meliputi pemeriksaan dan penelitian administrasi penyidikan, pemberian koreksi serta bimbingan teknis, dan Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan  oleh  atasan  penyidik,  Pengawas  Penyidikan  atau  pejabat  atasan Pengawas  Penyidikan  terhadap  penyidik  atau  penyidik  pembantu  yang  diduga telah  melakukan  penyimpangan  atau  penyalahgunaan  wewenang  dalam  proses penyelidikan  dan  atau  penyidikan  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya pelanggaran disiplin, atau kode etik profesi Polri dan atau tindak pidana. (Perkaba Nomor 4 Tahun 2014).
Objek  yang  menjadi  pengawasan  dalam  Manajemen  Penyidikan  tindak pidana meliputi yaitu :
a. petugas penyidik dan penyidik pembantu yang sedang menangani kasus pidana;
b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
c. administrasi penyelidikan dan penyidikan.
Fungsi pengawasan dalam melakukan kegiatannya selalu berpedoman pada SOP  penyidikan  seperti  batas  waktu  penyelesaian  penanganan  perkara  yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI yang membagi 4 kriteria tingkat kesulitan dalam penanganan kasus yaitu :
a. sangat sulit;
b. sulit;
c. sedang; dan
d. mudah.
Kriteria sangat sulit dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tersebut ditentukan batas  maksimal  waktu  penyelesaian  penanganan  kasusnya  yaitu  120  kerja sedangkan kriteria sulit batas maksimal waktu penyelesaian penanganan kasusnya adalah  90  hari  kerja,  untuk  kasus  sedang  batas  maksimal  waktu  penyelesaian penanganan kasusnya adalah 60 hari kerja dan kasus mudah batas maksimal waktu penyelesaian penanganan kasusnya adalah 30 hari kerja. Apabila ada kendala dalam penanganan  kasus  sehingga  kriteria    waktu  yang  diberikan  tidak  cukup  maka penyidik dapat  mengajukan permohonan perpanjangan waktu  penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik sesuai pasal 32 Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tersebut.
Kriteria batas waktu  yang ditentukan dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2009 akan berjalan sesuai SOP apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. rencana kegiatan;
b. rencana kebutuhan;
c. target pencapaian kegiatan;
d. skala prioritas penindakan; dan
e. target penyelesaian perkara.
Metode  pengawasan  penyidikan  tindak  pidana  menurut  Perkaba  Nomor  4 tahun 2014 yaitu :
a. asistensi;
b. supervise;
c. gelar perkara; dan
d. pemeriksaan pendahuluan.
Asistensi dalam pengawasan penyidikan dilakukan dengan cara memberikan bimbingan;, melakukan konsultasi, dan memberikan petunjuk atau arahan secara tertulis kepada penyidik untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana. Sedangkan supervise dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Manajemen  Penyidikan  Dalam Penanganan  Kasus  Tindak  Pidana  Di  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polda Kalimantan Selatan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyidikan  yang  dilakukan  oleh  seorang  penyidik  yang  belum  memiliki pendidikan  strata  1  ternyata  berdampak  pada  sah  atau  tidaknya  proses penyidikan yang dilakukan dalam penanganan suatu kasus pidana.
2. Faktor  yang  berkaitan  dengan  pendidikan  dan  pelatihan  agar  penanganan kasus tidak cacat hokum antara lain :
2.a. Wajib seorang penyidik memiliki latar belakang pendidikan minimal strata 1 (semua disiplin ilmu).
2.b. Wajib seorang penyidik telah mengikuti pelatihan kejuruan fungsi reskrim.
2.c.  Wajib seorang penyidik lulus uji kompetensi fungsi reskrim.
3. Keberhasilan  pengungkapan  kasus  dan  penanganan  proses  penyidikan  suatu tindak  pidana  sampai  kepersidangan,  tidak  lepas  dari  bagaimana  melakukan perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  yang  baik sehingga target crime clearing sesuai apa yang diharapkan.
Saran.
Menjadikan  Polri  sebagai  penyidik  yang  professional  dan  proporsional  dalam penanganan suatu kasus tindak pidana, melalui hasil penelitian ini ada beberapa saran penulis antara lain :
1. Hendaknya Polri tidak menempatkan personelnya pada fungsi penyidikan jika personel tersebut belum memiliki pendidikan strata 1.
2. Hendaknya Polri melakukan pelatihan kejuruan bidang fungsi reskrim sebelum personel tersebut menangani suatu kasus pidana.
3. Hendaknya Polri disamping melakukan pelatihan kejuruan fungsi reskrim, juga melakukan  pelatihan  kejuruan  fungsi  manajemen  agar  proses  pengungkapan kasus  berjalan  tepat  waktu  dan  tepat  sasaran  sehingga  harapan  crime  total clearing meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  (2010).  Manajemen  Sumber  daya  Manusia perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Abdullah.(2016). Manajemmen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
Arep,  Ishak  dan  Hendri  Tanjung.  2012.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.
Universitas Trisakti: Jakarta.
Hasibuan.(  2010).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  Bumi  Aksara.
Herawati Ramli dan Hasmin Tamsah.(2016). Pengaruh Konflik Peran Ganda, Beban Kerja, dan Kelelahan Kerja (Burnout) terhadap Kinerja Perawat Wanita di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
Hutapea,  Parulian  dan  Nurianna  Thoha,  (2008).  Kompetensi  komunikasi  Plus  : Teori,  Desain,  Kasus  dan  Penerapan  untuk  HR  dan  Organisasi  yang
Dinamis, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
I  Nyoman  Jaka  Wiratama  dan  Desak  Ketut  Sintaasih.  (2013).  Pengaruh Kepemimpinan,  Diklat  Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Bandung
Kadek  Ferrania  Paramitadewi.  (2017).  Pengaruh  Beban  Kerja  dan  Kompensasi terhadap  Kinerja  Pegawai  Sekertariat  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tabanan
Kasmir. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Mangkunegara, (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan ketuju, PT Remaja Rosdakarya offset Bandung.
Maria  S.  Sampe.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Pegawai  UPT Perpustakaan Universitas Hasanudin
Martono, Nanang. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta. Rajawali Pers
Muljadi, (2006).Pokok-pokok dan Ikthisar Manajemen Stratejik Perencanaan Dan Manajemen Kinerja, Penerbit Pustaka Publisher, Jakarta.
Muslimah,  N.  N.  (2016).  Pengaruh  Kompetensi  terhadap  Kinerja  Karyawan. JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan) , 1 (2), 152-161.
Nofi Naifatul Muslimah. (2016). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan
Paramitadewi,  K.  F.  (2017).  Pengaruh  Beban  Kerja  Dan  Kompensasi  Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. E- Jurnal Manajemen Unud , 6 (6), 3370-3397.
Patricia M. Sahanggamu dan Silvya L. Mandey.(2015). Pengaruh Pelatihan Kerja, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dan Dana Raya.
Prawirosentono,  Suyadi,  2010. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia;  Kebijakan Kinerja  Karyawan;  Kiat  Membangun  organisasi  Kompetitif  era Perdagangan Bebas Dunia. BPFE; Jogyakarta
Prawirosentono,  Suyadi.  2010.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  :  Kebijakan kinerja pegawai. Edisi kedua, Penerbit BPFE Yogyakarta.
Prijodarminto, Soegeng, Disiplin Kiat Menuju Sukses, (Jakarta: Abadi, 1994).
Ramli, H., & Tamsah, H. (2016).Pengaruh Konflik Peran Ganda, Beban Kerja Dan Kelelahan  Kerja  (Burnout)  Dengan  Kinerja  Perawat  Wanita  di  RSUD  I
Lagaligo  Kabupaten  Luwu  Timur. Jurnal  Mirai  Management , 1 (1),  119- 135.
Robbins, S.P. 2010. Perilaku Organisasi.Jakarta: Salemba Empat.
Sahangggamu, P. M., & Mandey, S. L. (2015). Pengaruh Pelatihan Kerja, Motivasi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat  Dana  Raya. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 2 (4).
Sampe,  M.  S.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  terhadap  Kinerja  Pegawai. JUPITER ,
13 (2).
Sedarmayanti.(2011).Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima).Bandung : PT Refika Aditama
Simamora, Henry. (2010).Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia, Jakarta.
Tarwaka, 2010. Ergonomi Industri. Surakarta : HARAPAN PRESS.
Wibowo, 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta: raja Grafindo Persada.
Wiratama, I. N. J. A., & Sintaasih, D. K. (2013). Pengaruh Kepemimpinan, Diklat, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten  Badung. Matrik:  Jurnal  Manajemen,  Strategi  Bisnis  dan Kewirausahaan .
K. Bertens. 2005. Etika . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang dan Peraturan :
Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana.
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekruitmen Dan Seleksi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Perkabareskrim  No.1  Tahun  2014  tentang  SOP  Perencanaan  Penyidikan  Tindak Pidana.
Perkabareskrim  No.  2  Tahun  2014  tentang  SOP  Pengorganisasian  Penyidikan Tindak Pidana.
Perkabareskrim  No.  3  Tahun  2014  tentang  SOP  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak Pidana.
Perkabareskrim  No.  4  Tahun  2014  tentang  SOP  Pengawasan  Penyidikan  Tindak Pidana.
Perkabareskrim  No.  12  Tahun  2009  tentang  Pengawasan  Dan  Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Polri.
Internet :
http://www.merdeka.com/peristiwa/90-persen-publik-kecewa-atas-kinerja-reserse- polri-html .
http://news.okezone.com/read/2013/05/25/337/812671/waduh-penyidik-polri- mayoritas -belum-sarjana.
Perkara.http://elisatris.wordpress,com/penilaian-kinerja-penyidik.