## Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
Iskandar Usman Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh uiskandar63@yahoo.com
Abstrak: Islam adalah agama yang sangat sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup  manusia  dunia akhirat selama manusia itu mengamalkan ajarannya secara benar. Islam telah menjadikan penganutnya menjaadi umat yang sejahtera, maju, dan berperadaban tinggi ketika umat Islam berpegang kepada ajarannya secara baik dan benar. Umat Islam pernah menciptakan dan menguasai peradaban dunia mencapai ratusan tahun ketika masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasyiyah; kemudian Turki Usmani dll, mulai dari kawasan Timur Tengah sampai Afrika dan Eropa. Umat Islam juga pernah menciptakan peradaban tinggi di anak benua India pada masa kejayaan Kerajaan Islam Mughal. Demikian juga Aceh pernah terkenal dan berperan dalam kancah peradaban dunia maju sejak masa Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah menguasai peradaban dunia dalam waktu yang lama, kejayaan Islam surut sedikit demi sedikit. Satu persatu kerajaan Islam ditaklukkan oleh kekuatan lain akibat perpecahan yang terjadi di dalam kerajaan Islam karena  umat Islam terutama para pemimpinnya sudah menyimpang dari ajaran Islam. Pada
penghujung abad XIV H timbul semangat dan optimisme dari sebagian besar umat Islam dan menyatakan  bahwa abad XV H adalah awal kebangkitan kembali umat Islam dan timbul keinginan dari kelompok-kelompok masyarakat agar dapat mereka dapat melaksanakan syariat Islam secara baik dan diterapkan secara resmi oleh pemerintah. Sekarang ini Aceh sudah diberikan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, namun belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan para pemimpinnya tentang ajaran Islam. Makalah ini ingin mengungkapkan konsep pembinaan umat dan strategi pelaksanaan ssyariat Islam di Aceh agar masyarakat Aceh mau melaksanakan syariat Islam sebagai suatu kebutuhan baginya semoga menjadi masyarakat yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Semoga kebangkitan kembali umat Islam dimulai dari Daerah Serambi Mekkah ini
Kata Kunci: Pembinaan umat, amar makruf nahi mungkar, syariat Islam, bahagia dunia akhirat.

## PENDAHULUAN
Pengurus Wilayah Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PW PKB PII) Propinsi Aceh periode 2013-2016 ingin berbuat lebih banyak bagi kepentingan agama, bangsa dan negara. Salah satu program kerja prioritasnya adalah seminar bulanan. Kepada penulis diminta untuk dapat menjadi nara sumber bagi satu topik  seminar yang bertajuk “Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh”.  Meskipun penulis bukanlah orang yang ahli dalam membahas masalah tersebut, namun penulis merasa sangat bahagia mendapat kehormatan bisa berdiskusi dengan sahabat-sahabat Keluarga Besar PII Aceh dalam masalah yang sangat penting ini, dan sekaligus sangat mengharapkan agar diskusi ini dapat menumbuhkan kesadaran dan memacu semangat kita semua untuk mempelajari masalah ini secara serius sejauh mana pembinaan umat dan pelaksanaan syariat Islam sudah berjalan di Aceh, apa kendala-
kendala yang ada, dan apa peran kita masing-masing (apa yang sudah kita lakukan) baik sebagai individu maupun sebagai kader Pelajar Islam Indonesia.
Masalah ini sangat relevan untuk dikaji oleh kader PII, karena salah satu catur bakti PII adalah media perjuangan umat. Dan sebagai orang-orang yang berpendidikan serta telah dibekali dengan sejumlah training, kader PII seharusnya menjadi pelopor terdepan dalam pembinaan umat dan pelaksanaan syariat Islam. Seminar dan diskusi ini diharapkan akan menghasilkan pokok-pokok pikiran, grand design, dan program kerja yang konkrit untuk pembinaan umat dan pelaksanaan  syariat Islam di Aceh. Sudah lama sekali rakyat Aceh hidup dalam serba kekurangan, kurangnya pengetahuan agama, rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, kurangnya lapangan kerja, dan sejumlah persoalan yang melilit mereka. Mereka tidak mampu membebaskan diri dari persoalan tersebut, mereka sangat memerlukan uluran tangan, perhatian, pembinaan, bimbingan, dan bantuan kita.
Kita patut bersyukur, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, kita menjadi  orang-orang yang berpendidikan, berilmu pengetahuan dan mudah-mudahan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin. Pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh hendaknya menyadarkan kita bahwa setiap orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan mempunyai tanggung jawab untuk membina saudara- saudara kita yang lain menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berilmu pengetahuan, dan taat beribadah menjalankan perintah agama Islam yang dianutnya agar saudara-saudara kita yang lain juga bisa hidup bahagia dunia dan akhirat.
Kewajiban untuk membina saudara-saudara kita yang lain selain sebagai rasa syukur kita kepada Allah, juga merupakan perintah dari agama Islam yang kita anut. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya bahwa siapa yang tidak memperhatikan masalah orang- orang mukmin, maka dia tidak termasuk golonganku.  Sebenarnya
orang yang paling baik bukanlah orang yang berpendidikan dan punya banyak ilmu pengetahuan atau orang kaya yang punya banyak harta, dan belum tentu orang yang paling baik adalah orang yang rajin beribadah, tapi orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama.
Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui Rasul-Nya Muhammad SAW sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang dapat memberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat bagi yang mau mengikuti ajarannya. Tujuan syariat Islam ( maqāshid al-syarī’ah) adalah menciptakan kemaslahatan hidup umat manusia sebagai hamba Allah ( taḫqīq mashāliḫ al-‘ibād ) . Islam adalah agama yang sangat sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khaliknya, mengatur hubungan manusia muslim dengan sesama muslim, mengatur hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan alam dan kehidupannya.
Alquran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama dan utama telah menyatakan bahwa ajaran Islam telah diturunkan dengan sempurna (al-Mā’idah [5]: 3) . Allah juga menyatakan bahwa tidak ada satu hal pun yang dilupakan dalam Alquran (al-An’ām  [6]:38). Ajaran Islam yang dibuat oleh Allah sebagai Khalik (Pencipta) manusia dan alam semesta ini pasti sangat sesuai untuk umat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dan kita yakin bahwa aturan dan pedoman hidup tersebut pasti mampu memberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat bagi siapapun yang mengikuti dan mempedomaninya. Ajaran Islam tersebut meliputi unsur aqidah (keimanan/dasar-dasar agama), unsur syari’ah (hukum-hukum baik yang mengatur tentang hubungan vertikal antara Khalik dan makhluk yang disebut dengan ibadah dan yang mengatur hubungan horizontal antara manusia sebagai makhluk dan manusia (makhluk) lainnya yang disebut dengan muamalah, dan unsur akhlak.
Islam telah menjadikan penganutnya menjadi umat yang sejahtera, maju, dan berperadaban tinggi ketika umat Islam berpegang kepada ajarannya secara baik dan benar. Umat Islam pernah menciptakan dan menguasai peradaban dunia mencapai ratusan tahun ketika masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dengan beberapa kerajaan kecil seperti Dinasti Mamluk, Fatimiah, Buwaihi; kemudian Turki Usmani dll, mulai dari kawasan Timur Tengah sampai Afrika dan Eropa (Hitti, 1970: 297-299). Umat Islam juga pernah menciptakan peradaban tinggi di anak benua India pada masa kejayaan Kerajaan Islam Mughal (Hamka, 1981: 139-141). Aceh juga pernah sangat terkenal dan berperan dalam kancah peradaban dunia maju sejak masa Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam (Mohammad Said, 2007: 227-229).
Setelah menguasai peradaban dunia dalam waktu yang lama, kejayaan Islam surut sedikti demi sedikit. Satu persatu kerajaan Islam ditaklukkan oleh kekuatan lain. Dinasti Abbasiyah di Bagdad dikalahkan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 M, Turki Usmani runtuh pada tahun 1923 M (Hitti, 1970: 717-719), Kerajaan Islam Mughal di India, dikalahkan oleh Inggeris pada tahun 1857 M (Hamka, 1981: 162-163), dan Kesultanan Aceh ditaklukkan Belanda pada tahun 1904 Mohammad Said, 2007: 398-399).
Konsep Pembinaan Umat. Sudah menjadi sunnah Allah (sunnatullah/hukum alam) bahwa di setiap saat dan di semua tempat selalu ada kelompok masyarakat yang berpendidikan dan ada kelompok yang kurang berpendidikan, ada kelompok yang berada secara ekonomi (golongan the have) dan ada kelompok  orang-orang miskin, ada kelompok yang beruntung karena memperoleh akses ke berbagai fasilitas dan ada kelompok yang kurang beruntung karena sulitnya memperoleh akses terhadap fasilitas-fasilitas yang ada.
Menghadapi kenyataan seperti itu, Islam mengajarkan kebersamaan kepada umatnya, agar kesenjangan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dan permusuhan antar sesama umat. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu hidup berdampingan, Islam tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Allah tidak memandang seseorang berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan keturunannya. Orang  yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya.
Islam mewajibkan umatnya untuk selalu hidup dalam tolong menolong. Demikianlah Islam mewajibkan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, sebagai bentuk perhatian orang-orang yang berada kepada saudaranya yang membutuhkan. Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah kepada fakir miskin dan kelompok masyarakat marginal lainnya. Islam juga mewajibkan umatnya untuk berinfaq apabila ada kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang perlu segera ditanggulangi.
Zakat, sedekah, dan infak yang diberikan seseorang bukan hanya memberikan manfaat kepada penerima atau pengelola, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi pemberinya. Manfaat pertama, adalah dengan berzakat, bersedekah, dan berinfak, harta orang tersebut akan memperoleh berkah dan malah semakin bertambah yang merupakan balasan/manfaat yang diperoleh di dunia. Dengan zakat, sedekah, dan infak akan terbina hubungan social yang harmonis di dalam masyarakat, suasana kekeluargaan dan ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Orang miskin dan kelompok marginal lainnya tidak merasa iri kepada orang kaya dan kelompok beruntung lainnya, karena mereka merasa terbantu dengan adanya orang-orang kaya tersebut dan orang-orang miskin merasa membutuhkan mereka. Manfaat kedua adalah balasan yang akan diperoleh di akhirat kelak, berupa pahala dan menjadi amal ibadah yang akan diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah SWT. Hal ini dijelaskan Allah dalam banyak ayat dalam Alquran, di antaranya:
1. Surat al-Rûm ( 30 )  ayat 39 yang berbunyi:
Artinya: “Apa-apa (harta) yang kamu berikan dengan cara (berbuat) riba, supaya bertambah banyak harta   manusia, maka harta itu tidak bertambah banyak di sisi Allah. Dan zakat yang kamu berikan karena mengharapkan ridha Allah, maka itulah yang berlipat ganda”.
2. Surat al- Ḫadīd ( 57 )  ayat 11 yang berbunyi:
Artinya: “Siapa yang meminjamkan (menyedekahkan) hartanya  kepada Allah dengan pinjaman (sedekah) yang baik, maka Allah melipatgandakan (balasannya) dan kepadanya diberikan pahala (kedudukan) yang mulia”.
3. Surat al- Ḫ adīd ( 57 )  ayat 7 yang berbunyi:
Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian harta yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya, kepadanya diberikan balasan (kedudukan) yang mulia”.
Sebaliknya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, eng- gan bersedekah, dan tidak mau berinfak, selain tidak mendapatkan manfaat-manfaat yang disebutkan di atas juga akan menderita banyak kerugian baik di dunia maupun di akhirat kelak.  Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, enggan bersedekah, dan tidak mau berin- fak akan dicemooh oleh masyarakat. Besar sekali kemungkinan orang tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membantunya apabila dia membutuhkan bantuan, padahal kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup mandiri tanpa memer- lukan bantuan orang lain. Sebagai makhluk social (zoon politicon), setiap orang pasti membutuhkan kepada orang lain. Ketia dia membu- tuhkan bantuan masyarakat, seperti pada acara perkawinan anaknya, atau kematian orang tuanya, masyarakat akan  meniggalkannya dan tidak mau membantunya. Dalam keadaan demikian, kekayaan dan harta benda seseorang tidak bisa membantunya, ketika itu yang dibu- tuhkan adalah perhatian dan bantuan dari anggota masyarakat dan para tetangganya.
Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, enggan bersedekah, dan malas berinfak tidak akan menemukan ketenangan hidup,
dia tidak bisa merasakan kehidupan sosial yang harmonis penuh kekeluargaan dalam suasana ukhuwah Islamiyah  di lingkungan tempat tinggalnya. Dia akan selalu hidup dalam kegelisahan dan merasa was- was, dia merasa hidupnya kurang aman, karena tidak mendapatkan perhatian dan bantuan dari tetangganya. Dia takut meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong tanpa ada yang menjaganya meski hanya sebentar di siang hari, karena dia tahu bahwa apabila ada orang yang bermaksud jahat atau mau mencuri di rumahnya, para tetangga pasti tidak akan mempedulikannya. Malah kadang dia merasakan tetangganya sendiri pun bisa menjadi ancaman bagi keselamatan dan keamanan harta bendanya. Jika orang-orang  kaya tidak segera memperhatikan nasib golongan miskin maka orang-orang kaya sendiri nantinya yang tidak akan sanggup menjaga keselatan dirinya.
Orang yang tidak mau membayar zakat, enggan bersedekah, dan tidak mau berinfak diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat berat. Ancaman itu banyak sekali disebutkan Allah di dalam Alquran, di antaranya:
1. Surat al- Ḫ aqqah ayat 30 – 34:
Artinya: “Tangkap dan borgol mereka. Kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan ikatlah ia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Karena mereka tidak beriman (ingkar) kepada Allah Yang Maha Besar. Dan tidak menyuruh member makan orang miskin.”
2. Surat al-Nisā’ ayat 114 – 115:
Artinya: “Bukanlah suatu kebaikan dalam kebanyakan bisikan mereka, kecuali orang yang   menyuruh bersedekah atau menyuruh dengan yang makruf atau mendamaikan antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena menghendaki keridhaan Allah, maka nanti akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. Barangsiapa menentang Rasul (tidak bersedekah, berbuat makruf, dan mendamaikan antara manusia serta tidak mengajak orang lain) sesudah jelas petunjuk baginmya dan mengikuti bukan jalan orang-orang mukmin, niscaya Kami angkat dia menjadi pemimpin apa yang dipimpinnya dan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Itulah sejahat-jahat tempat kembali.”

## 3. Surat al-Tawbah ayat 34 – 35:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan para pendeta dan rahib mereka itu, memakan  harta manusia dengan cara yang batil dan mereka menghalangi orang  dari jalan Allah. Orang- orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah peringatan kepada mereka dengan azab yang pedih. Pada hari harta  itu dibakar dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengan api neraka itu muka, rusuk, dan punggung mereka. Inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah olehmu (balasan) dari harta yang kamu simpan itu.
Demikianlah ajaran Islam diturunkan kepada umat manusia un- tuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup yang mampu membawa manusia kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang harus di- ingat adalah bahwa Islam mengatur kehidupan umat manusia sebagai anggota masyarakat dalam tatanan kehidupan yang harmonis, damai, dan berkeadilan. Hal ini adalah sesuai dengan fitrah, sifat, dan naluri manusia sebagai makhluk social, zoon politicon.
Uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bagaimana seorang manusia tidak mungkin hidup bahagia lepas dari manusia yang lain, karena setiap manusia --bagaimana pun keadaan, status, dan kedudukannya-- apakah dia miskin, kaya, berpendidikan atau tidak, pasti sangat membutuhkan kepada orang lain dan setiap orang selalu berinteraksi dengan orang lain.
Uraian di atas adalah suatu contoh kecil bukti adanya saling ketergantungan antara  seseorang dan orang lain, orang kaya sekalipun pasti selalu berinteraksi dan tidak melepaskan diri dari berhubungan dengan orang miskin. Dan orang kaya tidak bisa memperoleh kebahgiaan yang hakiki tanpa membina komunikasi dengan orang miskin sesuai dengan aturan dan petunjuk ajaran Islam.
Uraian di atas baru suatu contoh hubungan dalam bidang ekonomi yaitu hubungan antara orang kaya dan orang  miskin. Uraian tersebut menggambarkan bagaimana Islam meminta orang kaya untuk memperhatikan nasib orang miskin agar orang kaya dan orang miskin
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
bisa hidup bahagia bersama dalam sebuah masyarakat  yang harmonis, damai, sejahtera, adil, dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr. Hal serupa juga ditemui di dalam persoalan kehidupan yang lain, seperti dalam masalah pengetahuan dan pengamalan agama dalam bidang akidah dan ibadah, masalah pengetahuan/ kesadaran tentang kesehatan/ pola hidup sehat, dan kesadaran untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia/ akhlāq al-karīmah.
Sejalan dengan uraian di atas, maka konsep pembinaan umat dalam Islam adalah suatu kegiatan penting  yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Pembinaan umat adalah fardhu ‘ain yang dibebankan kepada setiap individu. Seorang muslim berusia 18 tahun yang sudah tahu bahwa shalat adalah wajib, kalau dia melihat kawannya tidak shalat, dia punya kewajiban untuk memberitahukan dan mengajak temannya tersebut untuk shalat. Kalau dia tidak melakukan kewajiban amar ma’rûf tersebut, dia mendapat dosa karena telah meninggalkan perbuatan wajib, meskipun  banyak orang belum menyadari kewajiban ini atau mungkin masih ada yang belum mengetahuinya. Kerugian atau resiko lain yang akan ditanggung oleh anak muda yang tidak memberitahukan dan mengajak temannya untuk shalat, temannya itu sangat rawan terjerumus kepada kemungkaran  dan berpotensi menjerumuskan dia dan orang-orang lain atau orang yang tidak didakwahkan untuk shalat akan terjerumus kepada kemungkaran yang merugikan dia dan orang-orang lain.
Sebaliknya kalau anak muda yang sudah tahu bahwa shalat adalah wajib dan ketika melihat temannya tidak shalat, dia melakukan amar ma’rûf memberitahukan dan mengajak temannya untuk shalat, dia sudah memperoleh pahala dari Allah SWT. Kalau temannya itu mau melaksanakan shalat, anak muda tersebut akan memperoleh manfaat kedua yaitu dia dan orang-orang lain akan hidup tenang dan nyaman karena kawannya akan menjadi orang baik yang bisa memberikan manfaat kepada sesama.
Dengan demikian konsep pembinaan umat dalam Islam adalah perbuatan wajib yang harus dilakukan oleh semua orang. Melalui pembinaan umat, manfaat yang diperoleh besar sekali, baik bagi umat/kelompok yang dibina, bagi orang/anggota masyarakat yang lain, dan juga bagi orang yang melakukan kegiatan pembinaan itu sendiri. Pembinaan umat bukanlah berarti melakukan perbuatan- perbuatan besar yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh dan punya pengetahuan yang tinggi. Pembinaan umat adalah melakukan amar ma’rûf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Mengajak orang berbuat baik harus dilakukan dalam semua situasi dan di setiap tempat tidak peduli sekecil atau sebesar apapun kebaikan itu. Demikian juga  mencegah orang berbuat mungkar harus dilaksanakan kapan pun dan dimana pun baik terhadap kemungkaran kecil maupun terhadap kemungkaran besar. Yang diminta kepada setiap muslim adalah melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab semata-mata mengharapkan keridhaan Allah.

## Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
Syariat Islam pernah berlaku dan dilaksanakan di Aceh pada masa Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudera Pasai, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Sebagaimana diketahui, Aceh adalah wilayah nusantara yang pertama sekali masuknya Islam sampai menyebar ke wilayah-wilayah lain di nusantara dan Asia Tenggara. Sampai sekarang masyarakat (etnis) Aceh 100 % beragama Islam.
Kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara didirikan di Aceh tepatnya di Peureulak, Aceh Timur, pada tangal 1 Muharram 225 H. dan rajanya yang pertama adalah Sultan Alaiddin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah, dengan  ibukota negaranya Bandar Khalifah. Hukum yang berlaku di dalam kerajaan itu adalah hukum Islam.
Demikian pula yang berlaku dalam Kerajaan Samudera, Pasai,1 dan kerajaan Islam lainnya yang berada di tanah Aceh. Lebih-lebih lagi
setelah kerajaan-kerajaan itu dipersatukan Ali Mughayatsyah menjadi Kerajaan Islam Aceh, yang ibukotanya Bandar Aceh Darussalam (sekarang: Banda Aceh) pada tahun 1511 M.2
Pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1639) Hukum Islam telah diterapkan secara kaffah, meliputi bidang ibadat, a ḥ wāl syakhshiyah, mu’āmalah māliyah, jināyah, ‘uqûbah, murāfa’ah, iqtishādiyah, dustûriyah, akhlāqiyah, dan ‘alāqah dawliyah diterapkan di dalam kerajaan tersebut. Wilayah kerajaan Aceh waktu itu meliputi hampir seluruh Pulau Sumatera, Malaysia, Singapura, dan Thailan Selatan (Pattani). Hukum-hukum dustûriyah dan ‘alāqah dawliyah malah telah dikodifikasikan menjadi Qānûn al-Āsyī (Adat Meukuta Alam) yang ditulis dalam huruf Jawi (Arab Melayu) dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Kerjaaan (Abdul Jalil, 1991: xiv).
Setelah kerajaan-kerajaan semenanjung, seperti Pahang, Perak, Kelantan, Pattani, Malaka, dan lain-lainya berdiri sendiri, qanun inilah yang dipakai sebagai pedomannya. Bahkan menurut para ahli sejarah, Qānûn al-Āsyī ini dipakai juga sebagai pedoman Kerajaan Brunai Darussalam, sebagai diakui sendiri oleh Sultan Hasan, yang memimpin Kerajaan Brunai pada waktu itu. Kata Sultan Hasan “Kerajaan ini mengambil teladan dan isi Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Qānûn al-Āsyī untuk kerajaan kita, karena ia benar-benar bersunberkan kepada Alquran, hadis, ijmak ulama, dan qiyās (Abdul Jalil, 1991: xiv).
Tidak dapat dinafikan bahwa pada masa kejayaan Aceh, kitab- kitab hukum banyak ditulis oleh ulama-ulama besar, seperti Hamzah Fansuri dengan kitabnya Asyrāb al-‘Āsyiqīn, Nuruddin ar-Raniry dengan kitabnya al-Shirāth al-Mustaqīm, Ismail Mustafa al-Rumi dengan kitabnya Masā`il al-Muhtadī, Abdurrauf dengan kitabnya Mir`ah al-Thulāab, ‘Umdah al-Ahkām, dan al-Hidāyah al-Bālighah ‘Alā Jam’ah al-Mukhāshamah serta Jamaluddin dengan kitabnya Hidāyah al-‘Awām. Kesemua kitab hukum tersebut ditulis dalam bahasa Melayu Aksara Jawi. Kitab Masā`il al-Muhtadī dan al-Shirāth
al-Mustaqīm adalah dua kitab Jawi yang paling populer di Asia Tenggara (Hasymi, 1995: 46-52).
Pada masa penjajahan Belanda, Qānûn al-Āsyī diganti penjajah dengan hukum buatannya sendiri, yang tentu saja tidak berdasarkan Islam. Hukum produk penjajah itu diterapkan di dalam seluruh sektor kehidupan, kecuali hanya dalam bidang yang dinilai penjajah sebagai hukum adat seperti yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan (Muslim Ibrahim, 1998: 22-23).
Setelah Indonesia merdeka, dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, hukum-hukum peninggalan Belandalah yang terus diperlakukan, meskipun terus menerus diupayakan penyempurnaannya, agar sesuai denga perkembangan zaman. Dan memang sudah banyak terlihat keberhasilannya. Di Aceh, setelah kemerdekaan, upaya melaksanakan syariat Islam melalui lembaga peradilan yang mandiri dan berkuasa penuh termasuk sesuatu yang diupayakan sejak masa paling awal. Karena tuntutan yang terus menerus, maka Gubernur Sumatera melalui Surat Kawat Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 memberi izin kepada Residen Aceh membentuk Pengadilan Agama ( Mahkamah Syar’iyah ) dengan kewenangan yang penuh (tidak memerlukan pengukuhan dari Pengadilan Negeri) namun hanya terbatas dalam bidang kekeluargaan dan kewarisan. Keadaan ini berlangsung lancar sampai dengan pembububaran Provinsi Aceh pada tahun 1950. Pembubaran Provinsi menjadikan lembaga peradilan agama tidak terurus dan tidak jelas statusnya. Keadaan menjadi lebih parah lagi karena pada tahun yang sama keluar UU No. 1 Darurat tahun 1950 yang intinya membubarkan semua Peradilan Swapraja dan meleburkannya ke dalam Pengadilan Nageri. Desakan kepada Pemerintah Pusat agar lembaga Peradilan Agama diberi status yang jelas dan diakui secara resmi terus menerus dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, DPRD, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Aceh, tetapi tetap tidak digubris.
Pada tahun 1953 meletus “Peristiwa Aceh” di bawah kepemimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Faktor utama penyebab meletusnya “Peristiwa Aceh” itu adalah rasa kecewa karena Presiden Republik Indonesia waktu itu, Ir. Soekarno, tidak menepati janjinya tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Menurut Al Yasa’ Abubakar, Abu Beureueh dalam berbagai-bagai kesempatan sering menjelaskan bahwa Soekarno dalam salah satu kunjungannya ke Aceh pernah berjanji bahwa di wilayah Aceh akan diberlakukan syariat Islam. Janji ini diberikan secara lisan, karena ketika Abu Beureueh meminta agar janji ini dituliskan, Soekarno menjawab sambil berlinang air mata, “Apakah Kakanda Daud Beureueh (sapaan Soekarno kepada Abu Beureueh) tidak mempercayai saya lagi? Mendengar itu Abu Beureueh melunak dan tidak lagi menuntut janji tertulis (Al Yasa’, 2002: 26).
Menurut Amran Zamzami, Soekarno tiba di Lapangan Terbang Lhoknga, Aceh, tanggal 16 Juni 1948. Sore itu setelah makan siang Soekarno memberikan briefing politik di Pendopo Gubernuran Aceh. Keesokan harinya (tanggal 17 Juni), Soekarno menyampaikan pidato di Blang Padang, lalu pada tanggal 18 Juni di Bireuen. Dalam kunjungan inilah, tulis Amran Zamzami, ketika bertemu dengan Tgk. Daud Beureueh di Hotel Aceh –dekat Mesjid Raya Baiturrahman—Soekarno menyatakan, “Biarlah rakyat Aceh mengatur daerahnya sendiri berdasarkan syariat Islam”. Tetapi ketika diminta menuliskannya, Soekarno tidak mau. Ia menangis menitikkan air mata, balik memohon agar Tgk. Daud Beureueh percaya pada ucapan lisannya dan tidak memaksa dia menuliskan janji itu. Beberapa buku menyatakan bahwa dalam kunjungan ini pulalah rakyat Aceh – melalui para saudagar Aceh yang bergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) – menghadiahkan lima puluh kilogram emas untuk membeli dua pesawat dakota (Amran Zamzami, 1970: 322).
“Peristiwa Aceh” tetap tidak terselesaikan dan Abu Beureueh enggan menghentikan perlawanan walaupun Provinsi Aceh telah dipulihkan kembali pada tahun 1956 karena izin melaksanakan syariat Islam tidak diberikan kepada Provinsi yang baru ini. Dan setelah
Provinsi Aceh dibentuk kembali pada tahun 1956, usul pengakuan dan penghargaan atas Mahkamah Syar’iyah semakin gencar diajukan. Panglima Kodam I/Iskandar Muda pun ikut menyokong karena pembentukan peradilan agama dianggap dapat mempercepat proses penyelesaian “Peristiwa Aceh” yang hingga saat itu masih berlarut- larut belum jelas bagaimana serta kapan bisa diselesaikan.
Akhirnya pada bulan Agustus 1957 Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama ( Mahkamah Syar’iyah) di seluruh Aceh berikut susunan dan kewenangannya. Peraturan ini disambut dengan pernyataan syukur, diterima dengan gembira oleh masyarakat Aceh, namun DPRD Aceh masih menyampaikan resolusi dan meminta agar kewenangan badan peradilan ini lebih diperluas dan diperjelas lagi.3
Pada tahun 1959 terjadi kesepakatan antara Dewan Revolusi DI/ TII dan Wakil Pemerintah Pusat yang populer dengan sebutan Missi Hardi untuk mengakhiri “Peristiwa Aceh”, dan untuk ini dibuatlah Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Dengan keputusan ini Provinsi Aceh mendapat sebutan baru: Daerah Istimewa Aceh. Sebutan ini mengandung makna pemberian “ ... otonomi yang seluas-luasnya , terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan.” Namun Keputusan Perdana Menteri ini tidak efektif karena Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Menurut Hardi, yang menjadi dasar dari pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam bentuk Daerah Istimewa kepada Provinsi Aceh adalah undang-undang tentang Daerah Istimewa yang dibuat untuk Yogyakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950.4 Tetapi sangat disayangkan, Aceh tidak pernah diberi kesempatan mengatur rumah tangganya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1957 ini. Aceh dipaksakan mengikuti berbagai-bagai peraturan perundang-undangan yang dibuat belakangan,5 sehingga jati diri dan identitas Daerah Istimewa Aceh menjadi kabur (Hardi, 1993: 181).
Meskipun demikian, di dalam perjalanan sejarahnya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tetap berusaha mengisi keistimewaan Aceh dengan berbagai Peraturan Daerah, atau Instruksi Gubernur.6 Dari rangkaian peraturan yang dikeluarkan Gubernur atau Pemerintah Daerah ini, ada sebuah Peraturan Daerah yang tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh. 7
Penolakan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah ini sangat mengecewakan rakyat Aceh. Kekecewaan itu semakin bertambah, karena dari hari ke hari, berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat dirasakan semakin menjauhkan pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Rakyat Aceh merasa pemerintah Orde Baru tidak akan mengizinkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Pada masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1976 konflik dengan Pemerintah Pusat di Aceh timbul kembali, bahkan melebihi masa Orde Lama, baik dalam kekejaman, maupun dalam kesadisannya, dan panjangnya masa konflik berlangsung. Pemerintah menggunakan tindakan represif dalam menghadapi konflik Aceh. Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). TNI melakukan operasi keamanan di Aceh dengan sandi Operasi Jaring Merah.
Tahun 1998, terjadilah reformasi dan Soeharto pun terguling. Soeharto  menyerahkan kekuasaannya kepada BJ Habibi yang waktu itu menjabat Wakil Presiden. Setelah reformasi pemerintah kelihatannya ingin mengoreksi perlakuan terhadap Aceh yang semakin bergolak. Pemerintah mencabut status DOM dan menarik tentara yang bertugas di Aceh. Setelah itu, Presiden sendiri ( BJ Habibie ) datang ke Aceh dan berbicara dengan masyarakat di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut beliau meminta maaf kepada rakyat Aceh atas semua yang terjadi. Beliau mengajukan berbagai-bagai program untuk membangun Aceh dan memberikan 13 butir janji. Tetapi dalam janji tersebut, Habibie sama sekali tidak menyinggung izin pelaksanaan syariat Islam di Daerah Aceh yang sebetulnya sangat
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
ditunggu oleh rakyat. Untuk itu masyarakat bersama para ulama dan pemimpin Aceh lainnya, kembali mengangkat dan menyuarakan pelaksanaan syariat Islam secara lebih lantang dan intensif.
Perjuangan tersebut alhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua undang-undang ini berasal dari usul inissiatif anggota DPR, bukan atas prakarsa Pemerintah. Kedua undang-undang ini membuka peluang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, walaupun masih harus menempuh berbagai langkah untuk menyamakan persepsi dengan Pemerintah Pusat.
Meskipun TNI mencabut DOM, tetapi keamanan di Aceh belum juga pulih, konflik Aceh masih terus berlangsung, malah peristiwa yang terjadi kemudian lebih mengerikan dibanding sebelumnya, bahkan lebih terbuka dan lebih berani, seperi terjadinya pembantaian di pintu KKA yang terjadi di siang bolong, pembantaian di Sungai Arakundo di malam hari, dan lain-lain. Suasana Aceh bukan semakin damai, tetapi bahkan semakin marak. Darurat Militer dan Darurat Sipil yang datang kemudian, membuat perdamaian dan pelaksanaan syariat Islam menjadi buyar dan berantakan. Berbagai kemaksiatan dan perbuatan dosa terjadi dan berlindung di balik perang dan kekejaman.
Akhirnya, Allah memberikan peringatan keras kepada manusia dengan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang telah meluluh lantakkan sebagaian Daerah Aceh. Ratusan ribu nyawa manusia menjadi korban, tak terhitung jumlah rumah, gedung, dan harta benda lainnya hancur dalam hitungan menit. Pemerintah menetapkan musibah yang terjadi di Aceh sebagai bencana nasional. Solidaritas masyarakat dunia muncul secara spontan dan bantuan mengalir deras ke Aceh. Bencana tsunami telah mampu menyadarkan pihak-pihak bertikai untuk menyelesaikan masalah keamanan Aceh melalui meja perundingan. Dan pada tanggal 15 Agustus 2005
628 Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
ditandangani lah Perjanjian Damai antara Pemerrintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia yang terkenal dengan MoU Helsinki. MoU Helsinki menuntut adanya undang-undang khusus untuk Aceh. Melalui proses yang panjang maka  pada tahun 2006  lahirlah Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang- Undang ini memberikan banyak hal untuk Aceh, termasuk masalah pelaksanaan syariat Islam.

## Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada tahun 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh. Penyelenggaraan Keistimewaan  itu  meliputi:  a.  penyelenggaraan  kehidupan  beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Pada tahun 2001 disahkan pula Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini telah membuka peluang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Untuk melaksanakan undang-undang ini, Pemerintah Provinsi mengundangkan beberapa Peraturan Daerah ( Perda ). Salah satu Perda adalah tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama ( MPU ) sebagai wadah perwakilan para ulama Aceh dengan tugas utama memberikan nasehat dan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam membuat berbagai-bagai kebijakan, khususnya dari kesesuaiannya dengan tuntunan syariat Islam. Majelis ini dibentuk pada tahun 2000.
Bersamaan dengan pembentukan MPU, disahkan pula Perda tentang pendidikan, Perda tentanng pelaksanaan syariat, dan Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Dalam Perda tentang pendidikan antara lain dinyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah di Aceh seluruhnya diseragamkan, tidak ada lagi dualisme
antara sekolah dan madrasah. Semuanya akan menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum madrasah yang dimodifikasi. Karena itu semua sekolah di Aceh akan diubah nama menjadi madrasah. Mengenai penyelenggaraan adat, Perda tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menghidupkan kembali berbagai-bagai lembaga adat di tingkat gampong yang telah hilang karena kehadiran UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lembaga-lembaga ini terutama sekali geusyik, mukim, tuha peut, dan tuha lapan, dihidupkan kembali dan diberi kewenangan untuk menghidupkan adat, sebagai pelaksanaan syariat Islam dalam pergaulan dan kehidupan keseharian masyarakat gampong. Lembaga adat geusyik dan mukim diberi izin menyelesaikan sengketa adat melalui rapat adat di wilayahnya masing-masing. Kedua lembaga adat ini diberi waktu menyelesaikan sengketa selama tiga bulan. Sekiranya mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu ini, barulah sengketa tersebut dapat ditangani oleh aparat penegak hukum. Sekiranya sampai terpaksa ke pengadilan maka tokoh adat yang sebelumnya telah menanganinya perlu dipanggil sebagai saksi ahli.
Setelah itu pada tahun 2001 disahkan Perda tentang Pembentukan Dinas Syariat Islam, dan pelantikan personalianya dilaksanakan pada akhir Februari 2002. Dinas ini diberi tugas menjadi penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan syaariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama sekali dalam hal yang berkaitan dengan penyiapan rancangan qanun pengamalan syariat Islam, pembentukan Mahkamah Syar’iyah di seluruh Aceh, penyiapan tenaga dan sarananya, membantu dan menata penyelenggaraan peribadatan, mengawasi pelaksanaan syariat Islam di tengah masyarakat serta pemberian bimbingan dan penyuluhan tentang pelaksanaan syariat Islam tersebut. Meskipun mempunyai tugas dan wewenang yang luas seperti itu, namun dalam pelaksanaan tugasnya itu, unsur syariat Islam yang selama ini sudah dilaksanakan oleh dinas, badan, atau instansi lain akan tetap berada pada lembaga itu, tidak dipindahkan ke Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam tidak akan mencampuri
kegiatan yang sudah berjalan baik, kecuali ada permusyawaratan atau penunjukan resmi. Karena hal tersebut, tugas yang selama ini dikerjakan oleh Kanwil Departemen Agama, Biro Keistimewaan pada Sekretariat Daerah, dan berbagai lembaga lainnya, tidak akan diambil alih oleh Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam hanya akan mengerjakan pelaksanaan syariat Islam yang selama ini dianggap “terbengkalai dan tidak bertuan” karena tidak disentuh oleh lembaga-lembaga yang ada atau karena dianggap belum menjadi tugas pemerintahan (Al Yasa’: 2002)
Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Daerah Propinsi Aceh telah menyusun beberapa strategi pelaksanaan di tingkat Propinsi. Strategi tersebut adalah:
1.  Bidang ibadat dan syi’ar, meliputi pemberdayaan meunasah
(shalat fardhu berjamaah, kebersihan meunasah, ketersediaan air, MCK, dan lampu penerangan), pelatihan dan pembekalan tenaga peribadatan (Ka KUAKEC, khatib dan imam mesjid, imam meunasah , dan juru dakwah), penempatan da’i di daerah perbatasan dan terpencil, peringatan hari besar Islam, pengajian Alquran dan MTQ pada berbagai tingkatan;
2.  Bidang pendidikan, mencakup kurikulum yang terintegrasi, lingkungan yang islami, akhlak dan tata pergaulan yang islami, shalat dhuhur berjamaah, dsb;
3.  Bidang birokrasi pemerintahan, meliputi pengaitan jabatan dan kenaikan pangkat dengan penguasaan dan keluasan wawasan keislaman, pengamalan kemampuan melaksanakan ibadat, lingkungan kantor yang islami, pemerintahan gampong, tuha peut, dan sebagainya.
4.  Bidang ekonomi keuangan (mendorong kehadiran lembaga keuangan Syari’ah), zakat (pembentukan Badan Baitul Mal, pedoman pengelolaan zakat), wakaf (inventarisasi harta wakaf, pelatihan nazir), harta baitul mal lainnya (harta yang tidak ada pemiliknya), termasuk perlindungan harta anak
yatim (Teungku Imeum meunasah, Badan Baitul Mal sebagai pengawas atas wali anak yatim, pendaftaran harta anak yatim dan sebagainya).
5.  Bidang hukum dan peradilan, penulisan qanun, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar’iyah, pelatihan petugas, pembentukan Wilayatul Hisbah ( WH ), perumusan dan pelaksanaan hukuman cambuk dan seterusnya.
Strategi pelaksanaan syariat Islam lainnya adalah memberikan pemahaman melalui kajian dan penjelasan serta sosialisasi yang meluas dan merata tentang:
1.  Tuntunan syariat yang akan dikerjakan oleh orang perorangan sebagai pribadi-pribadi, baik yang dianggap sebagai kewajiban ataupun hak.
2.  Tuntunan syariat yang akan dikerjakan masyarakat sebagai kelompok orang, warga gampong dan sebagainya, jadi bukan tugas pribadi dan bukan tugas pemerintah.
3.  Tuntunan syariat yang akan dikerjakan oleh pemerintah, baik melalui proses di pengadilan, kebijakan camat dan sebagainya.
Strategi pelaksanaan syariat Islam yang tidak kalah  penting  adalah pelaksanaan kajian yang mendalam secara akademis untuk memberi- kan pemahaman dan penjelasan lebih lanjut:
1.  Syariat Islam yang akan dilaksanakan di Aceh adalah untuk memenuhi kebutuhan masa kini, bukan bernostalgia ke masa Kesultanan Aceh dahulu atau masa yang lebih jauh ke belakang.
2.  Kedudukan Syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan dan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang, sehingga bukan sekedar kebijakan sesaat.
3.  Syariat Islam sebagai sistem yang komprehensif yang mampu menjawab semua kesulitan yang kita hadapi sekarang, sehingga tidak menjadi slogan kosong tanpa makna.
632 Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
4.  Syariat Islam adalah ra ḫ mah lil ‘ālamīn , karena itu tidak boleh ada arogansi, atau pamer dan penggunaan serta penyalah gunaan kekuasaan, penegakan syariat harus santun, toleran, moderat, dan menyejukkan para pihak terutama mereka yang terlibat langsung (Al Yasa’, 2006: tanpa halaman).
Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan syariat Islam di atas sampai sekarang sudah diundangkan sekitar 20 Perda dan Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dan telah dikeluarkan sebuah Keputusan Presiden (Keppres), yaitu Keppres No- mor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
Selain itu juga telah dibentuk beberapa institusi baru dan pemberdayaan institusi yang telah ada yang diatur dengan Qanun dan Keputusan Gubernur, seperti pembentukan Majelis Adat Aceh dengan Qanun Nomor 3 tahun 2004, pembentukan Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003, dan pembentukan Wilayatul Hisbah dengan Keputusan Gubernur Nomor 01 tahun 2004. Sedangkan institusi yang diberdayakan adalah Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Qanun Nomor 9 tahun 2003, dan Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dengan Qanun Nomor 11 tahun 2004.
Bila kita perhatikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan syariat Islam tersebut sebenarnya sudah cukup baik dan lengkap, namun pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga belum memberi pengaruh yang berarti bagi kesejahteraan dan ketenteraman hidup masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam yang sudah berlangsung 10 tahun lebih belum mampu memberantas kemaksiatan dan kemungkaran termasuk KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di dalam masyarakat dan di dalam birokrasi pemerintahan di Aceh.
Sejalan dengan ketinggian syariat Islam, semua kita pasti mengharapkan agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh mampu menjadikan Aceh menjadi daerah yang makmur aman sejahtera yang
sering kita sebut dengan baldah thayyibah wa rabb ghafûr. Kita berharap agar dengan pelaksanaan syariat Islam tidak ada lagi terjadi KKN di dalam birokrasi pemerintahan di Aceh, tidak ada lagi kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan pelaksanaan syariat Islam kita menginginkan terbuka lapangan kerja yang cukup dan tidak ada lagi pengangguran, kemiskinan absolut dapat diberantas secara bertahap, kebodohan dan keterbelakangan dapat kita basmi. Dengan pelaksanaan syariat Islam kita berharap, Aceh bisa tampil sebagai pelopor kebangkitan Islam yang sudah lama didengungkan oleh umat Islam di mana-mana. Aceh kita harapkan dapat ( kembali ) berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga-lembaga pendidikan mampu menghasilkan alumni yang dikenal di dunia internasional. Lembaga pendidikan Dayah dapat menghasilkan ulama yang handal dan menjadi pelopor pembangunan. Para ilmuwan berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan baru yang dapat mensejahterakan dan memberikan kemudahan bagi umat manusia, banyak lahir di Aceh. Perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjadi dambaan masyarakat dunia untuk menuntut ilmu di Aceh.
Dalam kehidupan beragama, kita berharap masyarakat Aceh ke depan menjadi masyarakat yang selalu disiplin melaksanakan ibadah dan ibadah yang dilaksanakan harus  berfungsi dan mampu menjadikan pelakunya menjadi orang yang berakhlak mulia (akhlāq al-karīmah) . Semua masyarakat Aceh kita harapkan sadar dan paham betul bahwa akhlak adalah salah satu dari tiga unsur asasi syariat Islam. Dua unsur asasi lainnya adalah aqidah dan syari’ah. Suasana kehidupan beragama masyarakat betul-betul mencerminkan masyarakat yang taat, sejahtera, dan brperadaban. Di setiap mesjid, meunasah, dan mushalla selalu berkumandang suara azan ketika masuk waktu shalat lima waktu dan berbarengan dengan itu kita lihat masyarakatnya bergegas menuju tempat shalat tersebut. Setelah selesai shalat mereka
kembali berkiprah melaksanakan tugas, kegiatan, dan pekerjaannya masing-masing sebagai kkhalīfah Allah di muka bumi.
Mimpi dan harapan ini, insya Allah akan menjadi kenyataan apabila seluruh komponen masyarakat Aceh mau bekerja keras bahu membahu melaksanakan syariat Islam dengan baik. Para pemimpin hendaknya menjadi uswah ḫ asanah (contoh teladan) yang baik kepada rakyat. Para ulama bekerja keras memberikan pengajian dan penyuluhan kepada masyarakat, menjelaskan ajaran Islam yang benar. Ajaran Islam yang benar lah yang dapat membawa kebahagiaan hidup dunia dan akhirat serta menciptakan kemajuan dan peradaban. Masyarakat jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna dan dapat menghambat kemajuan.
Rasulullah dalam tempo kurang dari 23 tahun telah berhasil merobah masyarakat Arab Jahiliah menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mayarakat yang melaksanakan Syariat Islam secara kaffah. Dan tidak lama setelah itu Islam telah menciptakan kemajuan dan peradaban dunia. Kalau kita mengkaji keberhasilan beliau, ada beberapa faktor utama yang sangat menentukan kesuksesan beliau dalam menancapkan ajaran Islam ke dalam keyakinan masyarakat Arab waktu itu.
Faktor-faktor tersebut perlu kita wujudkan dan kita upayakan secara maksimal untuk kita teladani dan ikuti agar pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh dapat mencapai hasil yang memuaskan sebagaimana hasil yang dicapai oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas kerasulan beliau, malah seharusnya kita bisa memperoleh keberhasilan yang lebih cepat, mengingat masyarakat Aceh sekarang ini berbeda dengan masyarakat Jahiliah di masa Nabi. Masyarakat Aceh memang sudah menjadi masyarakat muslim dari dulu, dan keinginan untuk melaksanakan syariat Islam merupakan cita-cita dan perjuangan masyarakat Aceh itu sendiri. Sementara masyarakat jahiliah yang menjadi sasaran dakwah Nabi adalah kaum musyrik yang kafir.
Faktor pertama yang sangat menentukan keberhasilan dakwah Rasulullah adalah pribadi Rasulullah sendiri. Rasulullah adalah sebuah pribadi yang shiddīq, amānah, tablīgh, dan fathanah (selalu berkata benar, jujur, komunikatif, dan cerdas). Nabi juga memiliki sifat-sifat kemualiaan lainnya, seperti berlaku adil, sederhana, sabar, rendah hati, ramah, sopan santun, pemaaf, dll. Jelasnya pribadi Rasulullah merupakan uswah ḫ asanah (suri teladan yang baik) sebagaimana dijelaskan Allah dalam Alquran surat al-A ḫ zāb ayat 21.
Artinya;  “Sesungguhnya pada Rasûl Allāh (Rasulullah) ada uswah ḫ asanah (suri teladan) yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan (keridhaan) Allah dan Hari Akhir serta banyak mengingat Allah.”
Sehubungan dengan itu, apabila masyarakat Aceh ingin berha- sil dalam pelaksanaan syariat Islam, maka para pemimpinnya har- uslah orang-orang yang menjadi uswah ḫ asanah , yang menjadi suri teladan yang baik kepada masyarakatnya. Para pemimpin harus ter- diri atas orang-orang yang benar, jujur, komunikatif, dan cerdas. Para pemimpin Aceh haruslah orang-orang yang berlaku adil, sederhana, sabar, rendah hati, ramah, sopan santun, dan pemaaf, tidak dhalim, tidak rakus dan tamak, tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya, harus memihak kepada rakyat dan menjadi pelindung rakyat, bukan penipu rakyat.
Faktor lain yang menentukan keberhasilan dakwah Rasulullah adalah Rasulullah melaksanakan tugas kerasulannya dengan cara-cara yang sangat simpatik serta melalui langkah-langkah dan tahapan- tahapan yang sangat tepat. Cara Rasulullah yang sangat simpatik tersebut seharusnya juga dipraktekkan oleh masyarakat Aceh terutama para pemimpin dan para ulama serta para petugas yang berperan dalam pelaksanaan syariat Islam. Penegakan syariat tidak harus dilakukan dengan cara-cara yang arogan. Dakwah, ceramah, khutbah, dan pengajian dalam rangka amar ma’rûf nahi mungkar seharusnya disampaikan dengan cara yang sejuk dan santun dengan mengetuk
hati nurani dan menyentuh sanubari, bukan dengan hujatan dan cara- cara kasar lainnya.
Adapun langkah-langkah atau tahap-tahap dakwah Rasulullah, beliau lakukan dengan prioritas yang sangat tepat. Dakwah yang pertama sekali beliau lakukan adalah menyeru kaum jahiliah Quraisy kepada agama tauhid beriman kepada Allah Sang Maha Pencipta. Setelah menanamkan keimanan dan membina aqidah umat, baru beliau memperkenalkan kewajiban-kewajiban syariat secara bertahap, dimulai dengan kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji. Dalam pada itu beliau juga sangat giat mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik kepada umatnya dan beliau memang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia.
Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, meningkatkan dan mempertebal keimanan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas utama. Harus kita akui, banyak masyarakat Aceh yang masih sangat rendah tingkat keimanannya karena kurangnya pengetahuan agama. Banyak masyarakat Aceh yang tidak merasa bersalah dengan Khaliknya dan seperti tidak merasa berdosa meninggalkan shalat, puasa, dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Demikian juga ada masyarakat Aceh seperti tidak merasa berdosa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, seperti perjudian, minum minuman keras, dll. Itu semua disebabkan karena rendahnya tingkat keimanan mereka.
Selain itu, ada masyarakat Aceh di pedalaman terutama di daerah-daerah perbatasan di Kabupaten Singkil, Aceh Tamiang, dan Kota Subulussalam yang tidak mengerti dengan agama Islam. Dan menurut informasi masih ada di antara mereka yang belum beragama karena kurangnya pengetahuan mereka. Maka dakwah ke daerah-daerah tersebut harus dilaksanakan dengan sangat intensif dan berkesinambungan.
Meningkatkan dan mempertebal keimanan masyarakat harus dilakukan dengan bermacam-macam cara, dengan menghidupkan
pengajian-pengajian agama di meunasah, mesjid, dan mushalla. Memakmurkan mesjid, meunasah, dan mushalla dengan shalat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Menghidupkan lembaga-lembaga pendidikan Alquran dengan membangun TPA, TKA, dan TQA serta mewajibkan anak-anak dan remaja untuk belajar Alquran dan ilmu-ilmu agama lainnya. “Gerakan Maghrib Mengaji” tidak cukup hanya sekedar dilakukan pencanangannya, tapi harus betul-betul dilaksanakan dengan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk fasilitas prasarana dan sarana, tenaga pelaksana, pengawas, dan perangkat aturan yang mengikat seluruh masyarakat. Seharusnya Gubernur menjadi contoh memperlihatkan ketekunannya belajar Alquran, agar menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat. Adanya calon Kepala Daerah dan calon anggota legislatif (caleg) di “Wilayah Syariat” yang tidak lulus test baca Alquran sungguh merupakan aib besar bagi kita semua.
Pengelolaan mesjid, meunasah, dan mushalla harus mendapat perhatian dan pembinaan yang serius. Pengelolaan mesjid harus diupayakan sedemikian rupa agar disenangi oleh para jamaah. Masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya jangan dijadikan sarana untuk mengembangkan aliran-aliran, dan ide-ide yang dapat menimbulkan perpecahan atau menyebabkan jamaah kurang tertarik untuk beribadat di tempat tersebut. Masjid, meunasah, dan mushalla harus menjadi tempat ibadah yang nyaman dan menyejukkan serta berfungsi sebagai tempat  belajar yang memberikan pencerahan. Jangan ada pernyataan jamaah yang menyatakan: “susah pergi ke mesjid itu, karena harus pakai unta, tidak boleh menggunakan mobil dan motor, karena Rasulullah tidak menggunakan kenderaan itu”.
Selanjutnya kita semua harus mengupayakan agar masyarakat taat melaksanakan ajaran agamanya dan rajin melakukan ibadah dengan menciptakan suasana dan lingkungan yang mendorong mereka untuk mengamalkannya. Membentuk lembaga-lembaga pendidikan agama, tempat-tempat pengajian, dan majlis taklim, serta mendorong masyarakat utuk memperdalam ilmunya dalam bidang keagamaan.
638 Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
Mengajarkan masyarakat dengan akhlāq al-karīmah dan budi pekerti luhur melalui pendidikan formal dan informal serta melalui pengajian-pengajian, ceramah-ceramah agama, khutbah jumat, dll. Dan yang jauh lebih penting dan lebih efektif adalah dengan memberikan panutan dan suri teladan yang baik kepada masyarakat melalui perbuatan, sikap, dan tingkah laku para pemimpin itu sendiri.
Demikianlah apabila kita ingin agar pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan maka itulah model yang ideal yang perlu kita tempuh dan kita jadikan sebagai strategi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu perlu meningkatkan kualitas keimanan masyarakat, meningkatkan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan ibadah yang merupakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam seperti shalat, puasa, zakat, dan haji; menjauhkan diri dari semua larangannya karena akan merugikan diri sendiri dan masyarakat seperti pencurian, penipuan, korupsi, dsb serta mengajak masyarakat untuk berakhlak dengan akhlāq al-karīmah.
Dalam konteksnya dengan kondisi Aceh sekarang ini, semua komponen masyarakat Aceh harus secara sungguh-sungguh memelihara perdamaian dan kedamaian di daerah tercinta ini yang sudah lama sekali kita dambakan dan kita perjuangkan bersama. Kita harus menjadikan masalah kelangsungan perdamaian Aceh sebagai prioritas utama dari pada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan kita yang lain. Sebenarnya kalau kita semua komit dengan syariat Islam, kedamaian Aceh pasti akan terpelihara dengan baik, karena Islam sendiri berarti damai, sejahtera, dan Islam mengajarkan kita dengan akhlāq al-karīmah. Dalam Islam kepentingan masyarakat banyak sangat diutamakan dan setiap kepentingan pribadi dan kelompok yang mengganggu kepentingan masyarakat banyak harus ditinggalkan serta dilarang dalam Islam.
Penerapan model pelaksanaan syariat Islam yang ideal dan pemeliharaan perdamaian akan  dapat terlaksana dengan baik dengan meningkatkan pendidikan masyarakat, mengajarkan ilmu agama yang
Media Syariah, Vol. XVI No. 2  Desember 2014
meliputi bidang aqidah, keimanan, dan ketauhidan; bidang syari’ah, ibadah, muamalah dan hukum-hukum agama, serta bidang akhlak.
Berbarengan dengan itu kegiatan-kegiatan sosialisasi pelaksanaan syariat Islam juga perlu terus dilaksanakan. Masih banyak masyarakat kita yang belum mengerti secara persis mengenai hakikat pelaksanaan syariat Islam, mengenai bentuk dan teknisnya, serta mengenai tahapan, proses,  dan langkah-langkahnya, sehingga banyak yang merasa takut dengan berlakunya syariat Islam di Aceh. Ada yang menganggap bahwa dengan diterapkannya syariat Islam di Aceh, segera akan dilaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri, para suami secara leluasa dapat melakukan poligami tanpa dibatasi oleh syarat apapun, serta bermacam-macam gambaran negatif dan menakutkan lainnya.
Masyarakat harus diberikan pendidikan agama yang mendalam agar mereka dapat memahami ajaran Islam yang sebenarnya yang merupakan rahmat bagi umat manusia (raḫmah lil ‘alāmīn) . Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa syariat Islam datang untuk memberi petunjuk dan pedoman hidup kepada manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
Dengan pemahaman yang demikian, masyarakat akan sadar dan mau mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan tanpa ada paksaan dan tekanan. Masyarakat yang demikian tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam karena mereka menyadari bahwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam berarti merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selain itu mereka juga menyadari bahwa perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan Allah di hari akhirat kelak. Masyarakat yang sudah memahami ajaran Islam secara benar tidak akan merasa takut kepada syariat Islam dan tidak takut dengan pelaksanaan syariat Islam, malah mereka merasa senang bila syariat Islam dapat dilaksanakan dan diterapkan secara kaffah di daerahnya.

## Penutup
Konsep pembinaan umat dalam Islam adalah melaksanakan perbuatan amar ma’rûf nahi mungkar, yaitu memberitahukan dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan kemungkaran. Mengajak orang berbuat kebaikan mestilah dimulai dengan diri sendiri artinya orang yang mengajak berbuat kebaikan haruslah dia sendiri selalu berada dalam berbuat kebaikan. Demikian juga mencegah orang melakukan kemungkaran haruslah berarti bahwa orang tersebut selalu memelihara dirinya dari melakukan kemungkaran. Konsep pembinaan umat dalam Islam adalah dalam rangka mewujudkan pribadi dan masyarakat muslim yang bahagia, aman, dan sejahtera hidup di dunia dan di akhirat.
Pada umumnya masyarakat Aceh sangat menginginkan berlakunya syariat Islam di Daerahnya yang terkenal dengan nama Serambi Mekkah. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung lama sejak masa Kerajaan Islam Perlak, dan Kerajaan Islam Pasai, sampai dengan masa Kerajaan Aceh Darussalam. Demi mempertahankan agama, rakyat Aceh mampu berperang melawan penjajajah sampai ratusan tahun, walaupun akhirnya juga dapat ditaklukkan oleh Belanda.
Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Aceh terus menerus berjuang agar diberi kesempatan melaksanakan syariat Islam secara kaffah, sejak dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai dengan masa Reformasi. Dan sekarang perjuangan mulia itu telah mencapai hasilnya. Oleh sebab itu, mari kesempatan itu kita pergunakan dan kita laksanakan dengan  sebaik-baiknya. Mari kita buktikan bahwa syariat Islam menjadi rahmat bagi umat manusia, syariat Islam adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan umat manusia.
Mari kita jadikan Aceh menjadi pelopor kebangkitan Islam yang sudah lama didengungkan dan menjadi dambaan umat Islam se dunia. Mari kita tampilkan Islam yang memberikan kedamaian dan kenyamanan hidup bagi umat yang beragama lain, bukan Islam yang ditakuti dan dibenci oleh penganut agama lain. Mari kita jadikan Aceh menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi pusat kemajuan peradaban dunia. Gelar Serambi Mekkah yang disandang Daerah Aceh mari kita perlihatkan dalam bentuk nyata. Daerah Modal bagi terbentuknya Negara Indonesia pada perjuangan kemerdekaan, kembali kita jadikan modal terciptanya kemajuan dan peradaban, dan sekaligus menjadi modal terlaksananya Syariat Islam di seluruh kepulauan nusantara. Insya Allah,Amin. Untuk tercapainya itu semjua, maka terpeliharanya perdamaian dan kedamaian di Aceh merupakan “ conditio sine quanon”, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

## Endnote:
1  Sultan pertamanya adalah Malikussaleh yang naik tahta pada tanggal 12 Zulhijjah 697 H.
2  Kerajaan Islam Aceh  berusia 393 tahun, yaitu mulai tahun 1511 s/d 1904 M. Pada tahun 1904 tersebut Sultan  terakhirnya, Muhammad Daud, ditangkap Belanda, namun perjuangan membela kemerdekaan kerajaan tetap diteruskan oleh masyarakat dan pemimpinannya hingga tercapai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.
3  Ada dua ketentuan dari PP ini yang menjadi kendala bagi Pengadilan Agama ( Mahkamah Syar’iyah ). Pertama tentang kompetensi absolutnya yang mengambang. PP ini menyatakan bahwa beberapa bidang hukum kekeluargaan dan kewarisan menjadi kewenangan peradilan agama hanyalah apabila “menurut hukum yang hidup” masalah tersebut diselesaikan dengan hukum Islam dan masyarakat setempat pun telah memberlakukan (menerima) hukum Islam dengan suka rela. Tidak ada lembaga yang  berhak menentukan batas atau ukuran dari  “menurut hukum yang hidup” tersebut, sehingga pengertiannya cenderung sangat elastis dan menjadi perebutan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kedua lembaga ini cenderung menafsirkannya sesuai dengan selera dan kepentingan masing-masing.
Masalah kedua, putusan Pengadilan Agama hanya bisa dijalankan setelah memperoleh “pengukuhan” dari Pengadilan Negeri dan yang menjalankannya pun adalah Pengadilan Negeri. Karena hal tersebut, keberadaan Pengadilan Agama sangat bergantung keripada “belas kasihan” Pengadilan Negeri. PP ini tidak berjalan efektif di Aceh karena masalah yang sudah diputuskan di Pengadilan Agama, oleh pihak yang merasa dirugikan akan diajukan kembali ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri pada umumnya akan memeriksa dan memutuskannya kembali berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai hukum adat. Keputusan inilah yang akan berlaku di tengah masyarakat. Sebaliknya, apanila perkara dibawa ke Pengadilan Negeri dan ada pihak yang tidak puas, maka sengketa tersebut akan diajukan kembali ke Mahkamah Syar’iyah dan oleh Mahkamah Syar’iyah akan diperiksa serta diputuskan berdasarkan hukum Islam. Tetapi putusan ini tidak akan dapat dijalankan di lapangan karena yang melaksanakan putusan Mahkamah Syar’iyah adalah Pengadilan Negeri. Biasanya mereka tidak mau menjalankan putusan yang tidak sejalan dengan putusan yang telah mereka buat. Keadaan ini hanya bisa diatasi setelah terjadi kesepakatan bersama antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh pada tahun 1971 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 4448/UM/PT-1971 dan B/1/228. Dalam kesepakatan ini ditetapkan bahwa semua masalah kewarisan diserahkan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskannya. Sedangkan mengenai pelaksanaan putusan, Mahkamah Syar’iyah (Pengadilan Agama) tetap dianggap tidak berhak. Pelaksanaan putusan tetap menjadi kewenangan dan hanya boleh dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (Al Yasa’ Abubakar, 2002: 36-37).
4  Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 memang dibuat dua tahun setelah lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1957.
5  Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menyamakan otonomi yang diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh dengan otonomi yang diberrikan kepada semua daerah Indonesia lainnya, sehingga hampir tidak ada arti dari keistimwaan itu selain sekedar sebutan dan pengakuan tentang aspek historis istilah saja. (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 ini status keistimewaan Aceh menjadi lebih tragis lagi karena tidak dijelaskan sama sekali. Masalah keistimewaan Aceh hanya disinggung sedikit di dalam penjelasan pasal 93, yang intinya istilah Daerah Istimewa hanyalah sekedar sebutan bagi Provinsi Aceh. Sedangkan mengenai otonomi yang luas di bidang agama, pendidikan, dan peradatan yang diakui dalam Keputusan Perdana Menteri di atas, sudah ditiadakan, tidak disebut-sebut lagi dalam undang-undang baru.
6  Sejak tahun 1961 s/d 1997 tercatat ada 5 Peraturan Daerah, 2 Keputusan Gubernur, dan 2 Instruksi Gubernur  --yang berkaitan dengan pengisian Keistimewaan Aceh--  telah dikeluarkan, seperti Peraturan Daerah Istimewa
Aceh Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembatasan Penjualan Makanan dan Minuman dalam Bulan Ramadhan, Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Syi’ar Agama Islam dalam Daerah Istimewa Aceh, Keputusan Gubrnur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990 tanggal 31 Agustus 1990 tentang Kewajiban Harus Dapat Membaca Alquran dan Pemahaman Adat Istiadat Daerah bagi Murid Sekolah Dasar, dll.
7  Penolakan tidak diberikan secara resmi dan tertulis, tetapi hanya secara lisan dalam sebuah upacara makan malam di kediaman Menteri Dalam Negeri, Amir Mahmud, di hadapan beberapa orang tokoh Aceh yang diundang khusus untuk itu, antara lain Gubernur Aceh berikut Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR Aceh. Menurut informasi lisan dari Tgk. H. Sofyan Hamzah, salah seorang wakil Aceh yang hadir sebagai Wakil Ketua DPRD-GR, alasan lisan yang dikemukakan ketika itu, masalah-masalah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut merupakan masalah yang belum diotonomikan. Untuk itu Aceh diminta mencabut kembali Peraturan Daerah yang telah disahkan.

## Daftar Pustaka.
Hitti, Pilip K. 1970. History of the Arabs, Tenth Edition, Macmillan Student Edition.
Hamka. 1981. Sejarah Umat Islam, Jilid III,  Jakarta, Bulan Bintang.
Mohammad Said. 2007. Aceh Sepanjang Abad, Jilid I dan II, Cet. IV, Medan, Harian Waspada.
Abdul Jalil, Tuanku. 1991. Adat Meukuta Alam, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA).
A.Hasymi (Editor). 1995. 50 Tahun Aceh Membangun, Banda Aceh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Aceh.
Muslim Ibrahim. 1988. Orientalisme dan Aceh, Pikiran Snouck Hurgronje, makalah bandingan bagi makalah Mukti Ali, dengan judul yang sama disampaikan dalam PKA-3 di Banda Aceh.
Al Yasa’ Abubakar. 2002. “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek) dalam buku Fairus M. Nur Ibr (Editor), Syariat di Wilayah Syariat Pernik-Pernik Islam di Naggroe Aceh Darussalam, Cet. I, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Amran Zamzami. 1970. Jihad Akbar di Medan Area, Cet. I, Jakarta, Bulan Bintang.
644 Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
Hardi. 1993. Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, Cet. I, Jakarta, Bulan Bintang.
Al Yasa’ Abubakar. 2006. Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Makalah (tidak dipublikasikan) ditulis untuk Musyawarah Ulama se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 16-18 Shafar 1427 H, bertepatan dengan 15-17 Maret 2006 M.