## Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo

## Fransiskus Marlon Reu, Lodovicus Lasdi
Magister Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya l. Kalisari Selatan No.1 Kalisari, Pakuwon City, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60112
Kata kunci : Kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pengendalian intern, pengelolaan keuangan, akuntabilitas desa, penerapan Siskeudes
Keywords: Apparatus competence, community participation, internal control, financial management, village accountability, Siskeudes application.
Corresponding author: lodovicus@ukwms.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern, partisipasi masyarakat desa dan penerapan Siskeudes terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini  menggunakan  kuesioner  yang  disebarkan  langsung  kepada  responden  dengan jumlah sampel 88 perangkat desa yang terdiri dari 8 desa. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Tanawawo. Analisis data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  linier  berganda.  analisis  regresi  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa  dan  sistem  pengendalian intern  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa, sedangkan  variabel  partisipasi  masyarakat  desa  dan  penerapan  Siskeudes  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam Tanaw wilayah Kecamatan  Tanawawo.  Implikasi  penelitian  ini  khususnya  bagi  perangkat  desa  di Kecamatan Tanawawo diharapkan lebih baik dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten Sikka mengenai efektifitas penggunaan aplikasi Siskeudes di kabupaten Tanawawo, agar kedepannya aplikasi  Siskeudes  dapat  digunakan  sepenuhnya  di  daerah  ini  dan  dapat menyederhanakan  sistem  pembukuan  dan  pengeluaran  desa.  Selain  itu,  perangkat desa juga diharapkan mampu melibatkan masyarakat desa dalam segala pengambilan keputusan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  dan  kemajuan  desa  dan  masyarakat pada  umumnya.  Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  metode  penelitian yang  belum  dapat  menggambarkan  secara  utuh  kondisi  sebenarnya  dari  objek penelitian, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode lain seperti wawancara.

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of village management apparatus competence, internal  control  system,  community  participation,  and  Siskeudes  application  on village  financial  management  accountability.  This  study  used  questionnaires distributed directly to respondents with a total sample of 88 village officials consisting of 8 villages. The object in this study was all village governments in the Tanawawo District area. Data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The  results  showed  that  the  village  management  apparatus  competence  and  the internal  control  system  positively  affected  the  accountability  of  village  financial management. In  contrast,  the  village  community  participation  variables  and  the Siskeudes  application  did  not  affect  the  accountability  of  village  financial management  in  the  Tanawawo  District  area.  The  implications  of  this  study specifically for village officials in the Tanawawo District are expected to be better accountable  for  village  financial  management,  provide  input  to  the  Sikka  district government  regarding  the  effectiveness  of  using  the  Siskeudes  application  in  the Tanawawo district. So that in the future, the Siskeudes application can be fully used in this area and can simplify the bookkeeping system and village expenditures. The village apparatus is expected to involve the village community in all decision-making related to the interests and progress of the village and society. The limitation in this study  lies  in  the  research  method  that  has  not  been  able  to  describe  the  actual condition of the object of research fully. Further research is expected to add other methods such as interviews.

## Pendahuluan
Desa merupakan  sebuah  unit  organisasi terkecil  dalam tatanan  pemerintah yang  tumbuh bersamaan dengan  hukum  dan  adat  istiadat  setempat.  Desa  sendiri  memiliki  kewenangan  untuk  kemudian  mengatur, mengurus dan mengelola tata pemerintahan desa yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam rukun atau wilayah desa tersebut sesuai hukum adat yang melekat dalam wilayah tatanan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organsiasi pemerintahaan diharapkan untuk tetap mampu dan  berkontribusi  dalam  memberikan  peranan  dan  fungsi  untuk  menjawab  latar  belakang  pemikiran  dan kepentingan  masyarakat  desa  yang  tentunya  berbeda-beda.  Hingga  kini  pemerintahaan  Indonesia  terus berupaya  untuk melakukan  pemerataan  pembangunan,  mulai  dari  unit  terkecil  dalam  tatanan  pemerintaan yaitu  desa.  Dalam  kaitannya  dengan  desa,  kemudian  munculah  istilah  perangkat  desa  yang  kemudian didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa individu yang secara bersamaan membantu dan bekerjasama dengan pemimpin desa untuk bersama-sama menajalankan fungsi serta tanggungjawab team aparatur desa dalam kaitannya dengan implementasi pelaksanaan teknis dari semua fungsi dan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin desa. Sebagai salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut pada era kepemimpian Presiden Joko  Widodo,  beliau  membuat  dan  menciptakan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  terkait  keuangan dana  desa  baik  dari  sisi  pengelolaan  dan  kebijakan  dengan  harapan  dapat  membantu  aparatur  desa  dalam implementasi dan penerapan terkait pemanfaatan dana desa tersebut.
UU  nomor  6  tahun  2014  merupakan  sebuah  terobosan  terbaru  diberikan  oleh  Pemerintah  Jokowi sebagai  suatu  upaya  untuk  mendukung  desa  agar  lebih  berkontribusi  dalam  pembangunan  yaitu  dengan menciptakan sistem terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang lebih baik lagi. Sistem Alokasi Dana Desa (ADD) juga diharapkan dapat menjadi sebuah komitmen dari pemerintah untuk secara konsisten dan bertahap dalam pemerataan pembangunan yang dimulai dari unit pemerintahan terkecil yaitu desa sendiri. Alokasi dana desa yang terus mengalami peningkatan dari sisi anggaran juga merupakan sebuah bukti serius dalam  komitmen  pemerintah  untuk  secara  berangsur  melakukan  pemerataan  pembangunan  tersebut.  Hal tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  data  anggaran  Kenaikan  ADD  secara  signifikan  dan  bertahap  mengalami peningkatan yang lumayan fluktuatif, dimana anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun terus mengalami kenaikan sebesar Rp46,98 triliun, pada tahun 2017, 2018 juga kembali mengalami peningkatan sebesar Rp60 triliun, dan kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 yang mencapai Rp70 triliun (Kementerian Keuangan, 2017).
Berdasarkan data jumlah alokasi dana desa dan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dalam mendukung rangkaian program serta kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan tersebut, tentunya juga menuntut pihak desa untuk lebih bertanggung jawab terhadap anggaran dan realisasi dari anggaran tersebut serta secara keseluruhan mampu bersinergi dan melakukan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik lagi. Untuk mengontrol besarnya dana desa tersebut, Kementrian Keuangan telah mengatur beberapa laporan yang wajib  dilaporkan  oleh  aparat  desa,  seperti  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran  (RPA),  Anggaran  Pendapatan Belanja (APB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang dilaporkan setiap 6  bulan,  Membuat  laporan  pertanggungjawaban  aparatur  desa,  Realisasi  tahunan  dari  anggaran  desa  dan beberapa laporan lainya yang tertuang dalam Undang-undang. Latar belakang UU tersebut merupakan salah satu  bukti  nyata  dari  penerapan  atau  pemanfaatan  UU  No  6  Tahun  2014  tentang  desa,  maka  diperlukan pembenahan  keuangan  desa  yang  berpedomam  pada  UU,  peraturan  maupun  kebijakan  yang  telah  diatur sebelumnya  yang  dapat  digunakan  dalam  segala  rangkain  kegiatan  desa  seperti  merencanakan, mengendalikan serta memperleh keputusan akhir terkait pengelolaan anggaran desa yang dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah pusat sebagai principle .
Adapun  beberapa  masalah  yang  masih  menjadi  perhatian  khusus  dalam  lingkup  akuntansi pemerintahaan  adalah  terkait  pengelolaan  dana  desa  yaitu  tingginya  tuntutan  mengenai  akuntabilitas pengelolaan dana desa yang segera mungkin harus menjadi fokus pembenahan bagi aparatur desa. Luthfiani et al., (2020) menjabarkan bahwa akuntabilitas sendiri merujuk pada suksesnya pemberian segala rangkain info publik atas segala rangkaian pertanggungjawaban aparatur desa dalam kaitannya dengan visi misi desa dan negara yaitu meciptakan desa yang lebih maju, mandiri, sejahtera, adil, demokratis serta mampu dalam mengelola, mengatur serta mengurus diri sendiri dalam mewujudkan pembangunan dan infrastruktur desa yang lebih baik.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atau keharusan seseorang yang diberikan kepercayaan  dalam  pengelolaan  suatu  organisasi  atau  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  dan mengimplementasikan segala tanggung jawab serta kinerja aparatur desa yang diukur sesuai dengan standar
tertentu  (Luthfiani  et  al.,  2020).  Indikator  akuntabilitas  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Dalam  kaitannya pemanfaatan  penerapan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  sesuai  dengan  standar  akuntabilitas,  terdapat beberapa masalah yang diyakini mempengaruhi penerapan dan impilikasi akuntabilitas keuangan desa hingga saat ini yaitu kompetensi pengelola desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan aplikasi sistem keuangan desa.
Kompetensi pengelola desa merupakan salah satu faktor penting dan utama dalam menilai keberhasilan dan kinerja seseorang. Kompotensi merupakan suatu dasar dan wajib dalam penilaian yang harus dimiliki oleh  seorang  pemimpin  maupun  pengelola  desa  dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  dana  desa.  Dalam kaitannya dengan kompetensi pengelola desa, (Luthfiani et al., 2020) menjabarkan jika ukuran kompetensi seseorang didasarkan pada sebuah pemahaman ( knowledge ), kecakapan dan keterampilan yang dinilai dengan beberapa aspek teknis. Kompetensi sendiri harus dimiliki oleh kepala desa maupun pengelola desa lain untuk menjadi landasan awal dalam menjalankan fungsi serta tanggungjawabnya sebagai aparat desa. Kompetensi pengelola desa hingga kini masih tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan dengan masih rendahnya tingkat sumber  daya  manusia  (SDM)  pengelola  desa,  kurangnya  keahlian  tertentu  serta  minimnya  pengetahuan pengelola  desa  terkait  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Penelitian  sebelumnya  terkait  pengaruh kompetensi  pengelola  desa  juga  telah  dilakukan  oleh  Karyadi  (2019)  dan  Mada  et  al.,  (2017)    yang memberikan bukti bahwa komptensi pengelola desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Faktor  berikutnya  yang  juga  diyakini  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  sistem pengendalian  internal  (SPI).  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  60  menjabarkan  lebih  lanjut  bahwa  sistem pengendalian internal (SPI) merupakan sebuah bentuk control yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam kaitanya  dengan  fungsi  pengawasan,  guna  memperoleh  sebuah  kepercayaan  bahwa  segala  rangkaian organisasi telah berjalan dan dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang. SPI sendiri pada akhirnya merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan akuntabilitas yang dilihat berdasarkan opini akhir dari  BPK  yang  merupakan  indikator  penting  pemanfaatan  pengelolaan  keuangan  publik.  SPI  memiliki cakupan yang cukup kecil dan terkonsentrasi pada pengendalian yang lebih baik.  SPI pada pemerintah desa juga pada dasarnya mencakup wilayah yang lebih kecil dengan fungsi monitoring , kontrol yang terpusat dan dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam kaitannya dengan mengontrol kinerja kepala desa untuk  mengurangi  dan  meminimalisir  terjadinya  kecurangan  dan  penggelapan  dana  desa.  Hingga  kini penerapan  sistem  pengendalian  pemerintah  belum  sepenuhnya  mampu  menjelaskan  kualitas  dari  sistem pengendalian internal yang sesuai dengan pedoman dan standar undang-undang. Masalah diatas memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Internal pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa masih kurang efektif. Penelitian  terkait  dengan  sistem  pengendalian  internal  juga  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti diantaranya, Karyadi (2019); Sweetania et al., (2019); Yesinia et al., (2018) memberikan bukti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Partisipasi  masyarakat  desa  merupakan  salah  satu  masalah  yang  menjadi  fokus  penting  dalam meningkatan  akuntabilitas.  Partisipasi  masyarakat  desa  diyakini  dapat  menjadi  sebuah  indikator  penting dalam mewujudkan angka partisipatif seluruh elemen desa serta mampu mewakili aspirasi masyarakat miskin terkait  pembangunan  desa  Mada  et  al.,  (2017).  Apabila  ditelusuri  lebih  jauh  partisipasi  masyarakat  desa sendiri merupakan suatu akses bagi masyarakat desa untuk mengetahui perkembangan sarana prasarana desa yang  ada  dan  juga  merupakan  sebuah  wadah  dalam  menampung  segala  aspirasi  masyarakat  desa  terkait pengelolaan  dan  implementasi  dari  pengelolaan  keuangan  desa  secara  umum  yang  kemudian  dijabarkan dalam pasal 54 UU No 16 Tahun 2014, dimana menjelaskan bahwa partisipasi elemen desa merupakan suatu bentuk  wadah  yang  menerima  serta  mengumpulkan  aspirasi-aspirasi  masyarakat  desa  yang  berbeda  yang terdiri atas badan pengawas desa, aparatur desa serta unsur tokoh adat dan masyarakat pada umumnya untuk kemudian  melakukan  perbaikan  yang  bersifat  membangun  kepentingan  desa.  Masalah  terkait  partisipasi masayarakat  desa  juga  sering  ditemui,  dimana  masyarakat  desa  yang  kurang  partispatif  serta  memiliki pandangan bahwa suara dan aspirasi mereka tidak penting untuk memberikan masukan kepada aparat desa setempat. Selain itu, adanya sistem tebang pilih juga sering ditemui, dimana terdapat beberapa masyarakat desa tertentu yang dipilih untuk mewakili masyarakat desa secara umum, dan rata-rata mereka yang dilibatkan adalah pendukung kepala desa tersebut, sedangkan mereka yang memiliki pandangan berbeda jarang untuk diikutsertakan  karena  dianggap  kontra  atau  menentang  dengan  kebijakan  aparat  desa.  Menurut  Badan
Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) fenomena lain yang juga terkait pengelolaam alokasi dana desa yaitu terdapat penyimpangan alokasi dana desa sekitar 5-10% dari total alokasi dana desa yang ada, sehingga dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat desa secara bersinergi untuk bersamaan mengelola keuangan desa tersebut. Penelitian terkait partisipasi masyarakat juga telah dilakukan oleh Mada et al., (2017) yang membuktikan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Faktor terakhir yang merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pengelolaan keuangan yaitu dengan membuat dan  menciptakan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  dengan  harapan  dapat  mempemudah pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya hanya sebatas formalitas kedalam suatu aturan yang mengacu pada  aturan  dan  undang-undang  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Aplikasi  siskeudes  relatif  mudah digunakan  untuk  mengakomodir  dan  menjawab  kebutuhan  administrasi  dan  penatausahaan  terkait akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Permasalahan  terkait  penerapan  Siskeudes  tersebut  tentunya menjadi  masalah  bagi  masyarakat  desa  yang  belum  terbiasa  menggunakan  komputer  sebagai  alat  dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut. Selain itu juga permasalahan yang terjadi terkait  aplikasi  Siskeudes  adalah  berkaitan  dengan  ketersediaan  jaringan  internet  yang  belum  mampu mengakses  topografi  desa  yang  masih  terpencil  sehingga  menyebabkan  belum  adanya  pemerataan penggunaan  aplikasi  Siskeudes.  Pelatihan  penggunaan  aplikasi  yang  dijanjikan  secara  berkala  oleh pemerintah pusat juga apakah sudah sesuai dengan rencana tersebut dan telah diikuti oleh semua elemen desa hingga ke desa dengan letak topografi desa yang ekstrem atau susah untuk diakses. Penelitian terkait aplikasi siskeudes  juga  telah  dilakukan  oleh  Luthfiani  et  al.,  (2020)  yang  membuktikan  bahwa  aplikasi  Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Penelitian  ini  mengambil  objek  penelitian  pada  Kecamatan  Tanawawo,  yang  berada  di  wilayah Kabupaten  Sikka,  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  salah  satu provinsi  yang  berada  di  ujung  timur  Indonesia,  yang  tercatat  memiliki  kasus  penyimpangan  dan  korupsi anggaran  dana  desa  relatif  banyak,  dimana  jika  ditelusuri  lebih  jauh  dari  2016  hingga  2019  terdapat  22 pimpinan desa yang telah dijatuhi hukuman bersalah dalam kasus penyelewengan anggaran desa dan 6 kepala desa lainnya sedang menunggu proses pengadilan saat ini. Penelitian ini berfokus pada objek pemerintahaan desa di Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sikka. Kecamatan Tanawawo sendiri adalah sebuah kecamatan dengan tata letak berada di ujung barat Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih jauh dari  kata  pemerataan  dan  kesejahteraan  pembangunan  apabila  dibandingkan  dengan  kecamatan  lain  di wilayah kabupaten Sikka. Hal tersebut dikarenakan akses topografi dan letak desa yang masih sangat jauh dari  akses  kota.  Kecamatan  Tanawawo  sendiri  memilik  8  desa  yang  tersebar  di  wilayah  kecamatan  ini. Teracatat  pada tahun 2019  terjadi  kasus  penggelapan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  seorang  kepala  desa Loke  yang  juga  termasuk  dalam  wilayah  kecamatan  ini,  dimana  kepala  desa  tersebut  terbukti  melakukan korupsi dana desa untuk pengadaan listrik tenaga surya di desa Loke dengan total kerugian negara sebesar 116,78 juta.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  dapat  memberikan  pandangan  dan  bukti  empiris  terkait  beberapa faktor  yang  diyakini  mempengaruhi  dan  berkaitan  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di kecamatan Tanawawo kepada Pemerintah Kabupaten Sikka baik pemerintah desa dan aparat desa sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di tahun-tahun berikutnya. Selain itu penelitian ini juga  diharapkan  dapat  memberikan  saran  dan  masukan  dalam  kaitanya  dengan  penerapan  dan  evaluasi kebijakan pemerintah dalam kaitanya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
Berdasarkan penjelasan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi dari penelitian terdahulu,  sehingga  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  serupa  terkait  faktor-faktor  yang  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan variabel independen yaitu kompetensi aparat pengelola desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Perbedaan  penelitian ini  dengan  penelitian  terdahulu  terdapat  pada  penggunaan  dan  penambahan  variabel partisipasi masyarakat dan penggunaan aplikasi Siskeudes yang masih jarang diteliti oleh peneliti sebelumya dalam  kaitannya  dengan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  serta  pemilihan  objek  penelitian  yang berbeda pula, secara khusus di wilayah NTT dengan jumlah angka penyimpangan alokasi dana desa yang lumayan  tinggi  di  wilayah  NTT  sehingga  masih  perlu  dilakukan  guna  memperoleh  bukti  empiris  terkait pengaruh kompetensi aparat pengelola desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat desa dan
penggunaan  aplikasi  Siskeudes  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  wilayah  kecamatan Tanawawo.

## Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

## Agency Theory
Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan pada dasarnya muncul akibat adanya kontrak atau konflik antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberikan amanat kepada agen berupa beberapa  fungsi  pertumbuhan  perusahaan  kedepannya,  dimana  agen  diharuskan  dapat  mengembangkan perusahaan  ke  arah  profit  yang  lebih  baik . Teori  keagenan  mendefinisikan  terdapatnya  perjanjian  kedua pelaku  utama  yaitu  investor  dan  manajer,  dimana  pada  kenyataanya  manajer  diharapkan  mampu menghasilkan profit sebesar-besarnya untuk kepentingan pemilik perusahaan (prinsipal) sedangkan agen juga memiliki  kepentingan  pribadi  guna  meningkatkan  keuntungan  pribadinya  dengan  memanfaatkan  peluang tersebut.
Keterkaitan agency theory dalam penelitian ini dapat dilihat dari sisi pelaporan keuangan pemerintah atau pemerintahan desa secara khusus dimana dalam hal ini aparat desa bertindak sebagai pihak agent yang memiliki amanah atau kepercayaan dalam mengelolah tatanan desa dan berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk informasi terkait pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh pihak principal (pemilik) yaitu masyarakat. Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dimana dalam  pasal tersebut dijelaskan  bahwa  kepala desa  sebagai  pemimpin dalam  lingkup  wilayah  desa  dipilih oleh  rakyat  dari  rakyat  dan  untuk  kepentingan  rakyat  umum  seutuhnya.  Pendelegasian  tugas  serta kepercayaan  yang  diberikan  oleh  masyakarat  selaku principal kepada agent atau  kepala  desa  tersebut kemudian  menyebabkan  munculah  konflik  kepentingan  atau  asimetris  informasi  yang  menyebabkan masyarakat  sebagai principal tidak  mengetahui  secara  keseluruhan  terkait  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  di  wilayah  tersebut.  Asimetris  informasi  yang  muncul  akibat  adanya  konflik  kepentingan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut lebih lanjut akan menyebabkan semakin besarnya peluang dalam penggelapan atau penyelewengan alokasi dana desa yang semakin marak terjadi hingga saat ini.
Berkaitan  dengan  pendelegasian  tugas  dari  masyarakat  kepada  pemerintah  desa,  maka  diperlukan segala informasi terkait pengelolaan keuangan desa yang harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel atau sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah  desa  dalam  hal  ini  berperan  sebagai  agen  diharapkan  dapat  menyelaraskan  fungsi  serta tanggungjawab  kepada  masyarakat  selaku principal dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  dan  penyajian laporan keuangan desa yang lebih baik.
Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat desa dan penggunaan  aplikasi  siskeudes  dalam  penelitian  ini  diyakini  memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa.  Hubungan  antara  keempat  variabel  tersebut  dalam  kaitannya  dengan agency theory diharapkan  dapat  menjadi  sebuah  solusi  atau  jembatan  untuk  meminimalisir  adanya  perbedaan informasi yang ada pada principle dan agent atau dalam lingkup desa antara masyarakat desa dan pimpinan desa atau kepala desa tersebut.

## Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Kompeten  adalah  suatu  kemampuan  seseorang  dalam  melaksanakan  wewenang  pekerjaan  yang diberikan  kepadanya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut  Widyatama  et  al.,  (2017) kompeten  atau  kompetensi  berkaitan  dengan  kemampuan  individu  dalam  kaitanya  dengan  keahlian  dan pengetahuan  yang  dinilai  atau  diukur  dengan  suatu  penilai  tertentu.  Kompetensi  mampu  dinilai  dengan menggunakan pengukuran dari ketiga elemen tersebut. Seorang individu yang kompeten dapat dilihat dan dinilai dari segala keberhasilan pekerjaan yang tidak luput dari pengaruh lingkungan serta etos kerja dalam organisasi tersebut. Hal tersebut menyimpulkan bahwa, kompeten terdiri atas pengetahuan, kecakapan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu fungsi pekerjaan. Kompeten seorang aparat desa selain dilihat  dari  keberhasilan  dalam  mengelolah  tatanan  desa  yang  lebih  baik,  juga  dapat  dilihat  dari  sisi keberhasilan dalam pengambilan keputusan dimana hal tersebut berkaitan dengan latar belakang pendidikan aparat desa, pengalaman dan juga kemampuan yang melekat pada orang tersebut.
Jensen  dan  Meckling  (1976)  menjabarkan  keterkaitan  antara agency  theory dikarenakan  adanya hubungan timbal balik antara pemilik ( principle) dan manajer (agen), dimana agen dalam hal ini bertugas
dalam mengelolah perusahaan sehari-hari dan lebih memahami lingkup perusahaan secara luas. Kaitannya dengan  pemerintah  desa  adalah  masyarakat  desa  sebagai principle menyerahkan  segala  kepercayaan  dan wewenang  dalam  mengelola  pemerintah  kepada  aparatur  desa  (agen).  Kompetensi  merupakan  sebuah keharusan yang dibutuhkan oleh seseorang secara khusus aparatur desa untuk mampu menyelaraskan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai  aparatur  desa.  Kompetensi  merupakan  sebuah kunci  utama  keberhasilan aparatur pengelola desa dalam kaitannya dengan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang ada.
Kompetensi  diyakini  sebagai  salah  satu  modal  utama  yang  dibutuhkan  oleh  aparatur  desa  dalam meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa,  dimana  semakin  kompeten  seseorang aparat  desa dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  maka  akan  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  yang  lebih  baik.  Kompetensi  dalam  kaitannya  dengan  pemerintah  desa  merupakan  sebuah ukuran  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  aparat  desa  untuk  mendukung  segala  kesuksesan  pekerjaan  yang didelegasikan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  mengukur kompetensi  aparat  pengelola  keuangan  desa  dengan  beberapa  aspek  yang  dipadu  dalam  enam  pertanyaan kunci yang dapat menjabarkan kompetensi aparat desa dari sisi kemampuan, pengetahuan, pemahaman serta pelatihan  dan  etika  yang  diyakini  memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa. Dalam  penelitian  Mada  et  al.,  (2017);  Karyadi  (2019);  Luthfiani  et  al.,  (2020)  memberikan  bukti  bahwa kompetensi merupakan suatu faktor yang dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah H1: Kompetensi Aparat Pengelolah Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah sebuah proses integral yang menghubungkan sebuah tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh  pimpinan  dan  keseluruhan  karyawan  dalam  mewujudkan  sebuah  keyakinan  yang  memadai  terkait keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan untuk mencapai tujuan organisasi. SPI merupakan sebuah prosedur yang dibuat sedemikian rupa dalam menjamin terwujudnya tujuan organisasi dan meminimalisir adanya kesalahahan dan penyelewengan tertentu.  Agen  dalam  hal  ini  manajer  diharapkan  mampu menilai  pengendalian yang  dibuat  apakah sudah mampu meminimalisir semua permasalahan yang akan dihadapi.
SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu alat pengendalian sistem internal yang dilaksanakan pada semua lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian tertuang dalam PP  No.60  tahun  2008.  SPI  adalah  suatu  bentuk control dan  pengawasan  yang  dilakukan  dengan  tujuan meminimalisir  adanya  kesalahan  dalam  pelaksanaan  fungsi  serta  tanggungjawab  organisasi  seperti kecurangan dan penyelewengan aset negara. Dalam hubungannya dengan agency theory semakin baiknya sistem  pengendalian  internal  pemerintah  desa  maka  hal  tersebut  dapat  meminimalisir  adanya  konflik kepentingan dan asimetris informasi antara agent dan principal . Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, penelitian ini menilai dan mengkaji SPI dengan lebih berfokus pada lini yang lebih kecil yaitu pemerintahaan desa dan Badan Pengawas Desa (BPD). BPD merupakan sebuah lembaga desa yang memiliki fungsi untuk melaksanakan  pengawasan  dalam  kinerja  aparatur  desa  baik  terkait  pengelolaan  dan  implementasi  dari alokasi dana desa.
Menurut  PP  No.  60  Tahun  2008,  tujuan  SPI  yaitu  untuk  mampu  memberikan  penilaian  tentang keefektifan dan efisiensi segala rangkaian proses keuangan seperti laporan keuangan yang bebas dari salah saji, aset negara yang dilindungi dan bebas dari kasus kecurangan dan penggelapan serta segala aktivitas yang didasari pada undang-undang yang berlaku. Beberapa elemen untuk mengukur sistem pengendalian internal pemerintah,  yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi  dan  pemantauan  pengendalian  internal.  Penelitian  ini  mengukur  sistem  pengendalian  internal (SPI)  dengan  beberapa  aspek  pengendalian  internal  pemerintahaan,  dimana  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  No  60  tahun  2008  yang  dikaji  dalam  14  pertanyaan  yang  diyakini  memiliki  pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Sistem Pengendalian internal diyakini dapat membantu dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  yang  lebih baik  dengan  adanya  fungsi  pengawasan  dari  BPD  dan  pemerintah  daerah  serta pemerintah  pusat.  Dalam  penelitian  Widyatama  et  al.,  (2017);  Karyadi  (2019);  Yesinia  et  al.,(2018)
memberikan  bukti  bahwa  sistem  pengendalian  internal  merupakan  suatu  faktor  yang  dapat  mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka  hipotesis yang diajukan adalah
H2:  Sistem  Pengendalian  Internal  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Partisipasi  masyarakat  desa  adalah  suatu  aspek  sensitif,  dimana  memiliki  peranan  penting  dalam menentukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyakat desa yang semakin aktif dan turut serta dalam pembangunan desa mempu menciptakan pemerintaan desa yang merata dan adil. Luthfiani et al., (2020) menjelaskan bahwa partisipasi masyakat adalah sebuah keterlibatan masyarakat desa pada umumnya dalam  pengidentifikasian  isu-isu  serta  potensi  pada  lingkup  desa,  mencari  solusi  secara  musyawarah  dan kekeluargaan  terkait  upaya  dari  isu-isu  tersebut,  serta  upaya  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Demi mewujudkan  pemerintahaan  yang  baik,  maka  harus  tertuju  pada  segala  indikator  seperti  pemerataan  dan pembangunan masyarakat desa yang lebih partisipatif. Masyarakat desa yang partisipastif merupakan sebuah indikator penting yang diyakini mampu meningkatkan pengembangan desa yang semakin maju dan merata dalam segala aspek kognitif lainnya. Anggaran dana desa yang semakin besar tiap tahunnya tentunya tidak memiliki nilai  apa-apa  jika  tidak  adanya  kerjasama dari  elemen  masyarakat  desa  pada  umumnya.  Elemen desa diharapkan lebih memiliki rasa persaudaraan dan nasionalisme yang lebih tinggi untuk bersama-sama memajukan desa dengan meningkatakan budaya partisipatif masyarakat desa serta elemen desa seluruhnya. Keikutsertaan seluruh komponen desa seluruhnya merupakan salah satu kunci penting pemerataan partisipatif desa yang lebih baik.
Pada  dasarnya  pemerataan  pembangunan  desa  merupakan  suatu  indikator  penting  yang  mampu menghasilkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, yang dimulai dari tingkatan pemerintaan terkecil tersebut guna memperkokoh landasan pembangunan nasional. Strategi pemerintah dalam pembangunan desa tentunya berkaitan dengan pemerataan dan peningkatan dari sisi pelayanaan administrasi dan juga taraf hidup masyarakat desa pada umunya. Suatu pembangunan masyarakat desa yang adil dan merata tentunya terdiri dari  tiga  komponen  penting  yaitu  masyakat,  aparat  desa  dan  pemerintah.  Kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  keikutsertaan  dalam  sebuah  program  desa  juga  merupakan  sebuah  harapan  besar  dalam pewujudan  pemerataan  tersebut.  Strategi  yang  harus  diterapkan  oleh  masyarakat  desa  adalah  terkait pentingnya kesadaran dari masyarakat desa sendiri untuk secara bersama-sama dengan aparatur desa untuk membangun desa. Untuk berhasilnya program tersebut warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam  aspek  kognitif  dan  praktis  tetapi  juga  keterlibatan  emosional.  Penelitian  ini  mengukur  partisipasi masyarakat dari beberapa aspek seperti keterlibatan masyarakat desa, keikutsertaan masyarakat desa dalam penyusunan dan perencanaan anggaran desa serta melakukan penilaian dan pengawasan dari kinerja aparatur pengelola keuangan desa yang diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabiitas pengelolaan keuangan desa.
Partisipasi  masyarakat  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  keterlibatan  dan  atau  keikutsertaan masyarakat  secara  sadar  dalam  proses  pembangunan  dalam  rangka  mencapai  pemerataan  desa  dari  sisi partisipatif  yang  lebih  baik.  Hubungan agency  theory dengan  penelitian  ini  yaitu  masyarakat  sebagai principal memberikan  kepercayaan  kepada  pemerintah  sebagai agent dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Masyarakat  yang  secara  aktif  dan  adaptis  diikutsertakan  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  desa diyakini  dapat  membantu  memberikan  sumbangsih  dalam  kaitannya  dengan  mewujudkan  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Penelitian ini mengukur partisipasi masyarakat yang dikaji dalam 8  pertanyaan  kunci  yang  diyakini  memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa. Mada  et  al.,  (2017)  memberikan  bukti  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang tinggi.
H3: Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo.

## Pengaruh Penggunaan Aplikasi Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Di era yang serba modern saat ini serta tuntutan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan desa yang semakin tinggi, aparatur desa selaku agen tentunya memerlukan sebuah alat atau sistem yang dapat membantu dalam rangkaian pekerjaan aparatur desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, BPKP menciptakan sebuah
sistem  berupa  aplikasi  yang  diyakini  dapat  membantu  pengelolaan  dana  desa  yaitu  aplikasi  Siskeudes. Hubungan antara agency theory dengan aplikasi Sikeudes, dapat dilihat dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa,  dimana  dengan  adanya  aplikasi  Siskeudes,  agen  diwajibkan  untuk  mampu  menyajikan laporan  keuangan  desa  yang  sesuai  dengan  standar akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa.  Hal tersebut juga diyakini mampu meminimalisir adanya asimetris informasi antara agen dan prinsipal. Aplikasi Sikeudes diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimana dengan adanya penerapan dan penggunaan  aplikasi  keuangan  ini,  aparatur  pengelola  keuangan  desa  dapat  sedikit  terbantu  untuk memberikan  pelaporan  keuangan  yang  benar  dan  sesuai  dengan  ketentuan  UU  yang  berlaku.  Selain  itu aplikasi Siskeudes juga memberikan efektif dan efisiensi dari segi penerapan dan pertanggungjawaban.
Di zaman yang serba modern saat ini, pengembangan aplikasi keuangan merupakan sebuah hal yang harus  dilakukan  oleh  organisasi  maupun  perusahaan  publik  untuk  memperbaiki  kualitas  tata  kelola pemerintah desa yang lebih berkualitas, efektif serta efisiensi dalam pengelolaannya. Pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan Pemerintahaan (BPKP) bekerjasama dengan kementerian dalam negeri pada  tahun  2015  mengembangkan  suatu  aplikasi  yang  kini  disebut  sebagai  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  sebagai  suatu  sarana  yang  digunakan  oleh  aparat  desa  dalam  kaitanya  dengan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  dari  sisi  pelaporannya.  BPKP  juga  menegaskan  bahwa  aplikasi  Siskeudes  ini telah sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memudahkan tata kelola keuangan desa, sangat mudah untuk dalam penggunaan aplikasinya, dilengkapi dengan sistem pengendalian internal ( Built-in Internal Control ), serta didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi yang mengacu pada peraturan pengelolaan  keuangan  desa  yang  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database microsoft acces sehingga lebih memudahkan penerapan  oleh  pengguna  aplikasi  yang  masih  awam  sekalipun.  Penggunaan  aplikasi  Siskeudes  dalam penelitian ini diukur dengan 8 pertanyaan yang diyakini dapat mengukur pemanfaatan penggunaan aplikasi Siskeudes di kecamatan Tanawawo.
Gayatri  dan  Latrini  (2018)  dan  Luthfiani  et  al.,  (2020)  membuktikan  bahwa  penggunaan  aplikasi Sikeudes berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H4:  Penggunaan  Aplikasi  Siskeudes  Berpengaruh  Positif  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Penelitian

## Metode Penelitian

## Populasi dan Sampel
Penelitian ini direncanakan menggunakan populasi pada seluruh aparatur desa di wilayah Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang berjumlah kurang lebih 88 orang. Sampel pada penelitian  ini  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala  urusan  Tata  Usaha,  Kepala  urusan  Keuangan, Kepala urusan Perencanaan, Kepala seksi Pemerintahan, Kepala seksi Perencanaan, Kepala seksi Pelayanan dan  Badan  Pengawas  Desa  (BPD)  di  setiap  desa  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo.  Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan convenience  sampling dimana pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  didasarkan  pada  ketersediaan  elemen  dan  kemudahan  untuk memperoleh data tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  desain  dengan  pendekatan  kuantitatif,  dimana  pengujian  hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh kompetensi aparat pengelola desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyakarat desa dan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tanawawo.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Dimana data primer berkaitan dengan  perolehan  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  ditempat  penelitian  yang  digunakan peneliti.  Penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan  secara  langsung  kepada  seluruh  elemen  pemerintah  desa merupakan bentuk dari data primer yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini  adalah  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  terdiri  dari  empat  variabel  independen  dan  satu  variabel dependen.
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner dengan tujuan memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis terkait variabel yang diteliti. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada aparatur desa di wilayah Kecamatan Tanawawo dengan estimasi waktu dua minggu. Selain itu, penulis juga melakukan interview singkat kepada aparatur desa dan masyarakat desa terkait variabel-variabel penelitian yang diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanawawo. Interview kepada aparatur desa dan masyarakat perlu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan lanjutan dari kuesioner yang telah dibagi kepada para responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi  linier  berganda,  dimana  dalam  uji  regresi  tersebut  akan  diuji  pengaruh  antara  kompetensi  aparat pengelola desa, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  menggunakan  aplikasi Statistical  Product  and Service Solutions (SPSS) edisi 23.

## Operasionalisasi Variabel
Variabel Kompetensi Aparat Pengelola Desa (KAPD) dalam penelitian ini di ukur dengan 3 komponen dasar  yang  diyakini  dapat  mewakili  variabel  kompetensi  aparat  pengelola  desa  yaitu  pengetahuan ( knowladge ), keahlian ( skills ), dan kemampuan ( abilities ) yang dimiliki oleh seorang individu yang tersebar dalam  6  butir  pertanyaan.  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  mengukur  variabel  KAPD  yaitu  dengan menggunakan kuisoner yang disebarkan kepada aparatur desa di Kecamatan Tanawawo.
Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penelitian ini di ukur dengan 5 komponen dasar SPI yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal yang tersebar dalam 14 butir pertanyaan. Analisis data yang digunakan dalam mengukur variabel SPI yaitu dengan menggunakan kuisoner yang disebarkan kepada aparatur desa di Kecamatan Tanawawo.
Variabel Partisipasi Masyarakat (PM) dalam penelitian ini di ukur dengan 3 komponen dasar PM yaitu pendekatan  partisipatif,  pendekatan kemandirian  dan pendekatan  keterpaduan  yang  tersebar  dalam  8  butir pertanyaan  yang  diyakini  dapat  menjelaskan  keterkaitan  antara  partisipasi  masyarakat  dalam  penelitian. Analisis  data  yang  digunakan  dalam  mengukur  variabel  PM  yaitu  dengan  menggunakan  kuisoner  yang disebarkan kepada aparatur desa di Kecamatan Tanawawo.
Variabel Penggunaan Aplikasi Siskeudes (PAS) dalam penelitian ini di ukur dengan 2 komponen dasar PAS yaitu efesiensi pemanfaatn aplikasi siskeudes dan efektifitas penggunaan aplikasi dan jaringan, dimana hal tersebut juga berhubungan dengan ketersediaan akses jaringan yang tersebar dalam 8 butir pertanyaan.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  mengukur  variabel  PAS  yaitu  dengan  menggunakan  kuisoner  yang disebarkan kepada aparatur desa di Kecamatan Tanawawo.
Adapun rumus regresi dirumuskan sebagai berikut Y= B 0 + B 1 KAPD + B 2 SPI + B 3 PMD+ B 4 PAS +e Keterangan: Y = Variabel Dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) B 0
= Koefisien regresi konstanta B 1,2,3,4 = Koefisien regresi masing-masing variabel KAPD  = Kompetensi aparat pengelola desa SPI = Sistem pengendalian internal PMD  = Partisipasi masyarakat desa PAS = Penggunaan Aplikasi Siskeudes
e = eror

## Hasil dan Diskusi

## Hasil Penelitian

## Pilot Test/ Feedback Responden
Sebelum  kuesioner  penelitian  disebarkan  kepada  responden,  dilakukan pilot  test atau  tes  uji  coba terlebih dahulu kepada 10% dari target jumlah sampel yang terkumpul yaitu 8 orang responden, yang terdiri dari 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 1 orang mantan Kepala Desa, dan 5 orang aparatur Desa Bu Watuweti yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanawawo sehingga total sampel yang digunakan dalam pilot test adalah 8 orang. Uji pilot test di bagian ini juga menerima masukan berupa feedback kuesioner dari  responden  terkait  pertanyaan  yang  diberikan  oleh  penulis.  Adapun  pemberian feedback tersebut  agar item-item pertanyaan yang terdapat pada variabel-variabel tersebut sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku dan dapat dipahami dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden nantinya.

## Uji Validitas
Uji validitas merupakan suatu pengukuran yang dilakukan untuk melihat apakah suatu kuesioner dalam penelitian layak atau tidak untuk digunakan. Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Setiap  butir  pernyataan  pada  kuesioner  dapat  dikatakan  valid  apabila  nilai  signifikansinya  ≤  0,05  dan dikatakan tidak valid apabila nilai signifikansinya ≥ 0,05.
Berdasarkan  tabel  10  (Terlampir),  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  semua  variabel  penelitian  yaitu Kompetensi  Aparat  Pengelola  Desa  (KAPD),  Sistem  pengendalian  internal  (SPI),  Partisipasi  Masyarakat Desa (PMD), Penggunaan Aplikasi Siskeudes (PAS) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (AKPD) terlihat  bahwa  seluruh  nilai  signifikan.  Pada  tiap  butir  pertanyaan  tersebut  kurang  dari  0,005  yaitu  0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang didapat merupakan data yangvalid.

## Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  merupakan  suatu  pengukuran  yang  dilakukan  untuk  melihat  indikator  dalam  suatu varaibel  atau  kontraks.  Uji  reliabilitas  perlu  dilakukan  dalam  penelitian  ini  untuk  menilai  konsistensi responden pada saat mengisi kuesioner yang dibagikan.

## Tabel 1. Uji Reliabilitas
Indikator Variabel Cronbach’s Alpha Reliabel/Tidak Reliabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (AKPD) 0,739 Reliabel Kompetensi Aparat Pengelola Desa (AKPD) 0,730 Reliabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) 0,731 Reliabel Partsipasi Masyarakat Desa (PMD) 0,678 Reliabel Aplikasi Penggunaan Siskeudes (PAS) 0,750 Reliabel
Sumber: Data diolah (2020)
Berikut  hasil  uji  reliabilitas  pada  penelitian  ini  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  1.  Hasil  uji  statistik Cronbach’s Alpha dimana variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (AKPD) menunjukkan nilai 0,739 (73%), variabel Kompetensi Aparat Pengelola Desa (KAPD) menunjukan nilai 0,730 (73%), variabel Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  menunjukan  nilai  0,731  (73%),  variabel  Partisipasi  Masyarakat  Desa (PMD) menunjukan nilai 0,678 (67%) dan variabel Penggunaan Aplikasi Siskeudes menunjukkan nilai 0,750 (75%).  Berdasarkan  hasil  diatas,  maka  disimpulkan  bahwa  varaibel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini reliabel dengan presentasi diatas 60%.

## Gambaran Profil Responden
a. Jabatan
Berdasarkan  data  yang  terdapat  di  dalam  tabel  2,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  responden  yang menjabat sebagai Kepala Desa berjumlah 8 orang (9,1%), responden yang menjabat sebagai Sekretaris Desa berjumlah 8 orang (9,1%), responden yang menjabat sebagai Kaur TU berjumlah 8 orang (9,1%), responden yang menjabat sebagai Kaur Keuangan berjumlah 8 orang (9,1%), responden yang menjabat sebagai  Kasie  Pemerintahan  berjumlah  8  orang  (9,1%),  responden  yang  menjabat  sebagai  Kasie Kesejahterahan berjumlah 8 orang (9,1%), responden yang menjabat sebagai Kasie Pelayanan berjumlah 8  orang  (9,1%),  responden  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Dusun  berjumlah  24  orang  (27,3%)  dan responden  yang menjabat  sebagai  Kepala  Desa  berjumlah  8  orang (9,1%).  Dari  hasil  perhitungan  data diatas bahwa jumlah kepala Dusun paling banyak dibandingkan aparatur desa lain dikarenakan satu desa terdiri atas 3 kepala dusun.
Tabel 2. Profil Responden Berdasarkan Jabatan
Jabatan Jumlah Presentasi Kepala Desa 8 9,1 % Sekretaris Desa 8 9,1 % Kaur TU 8 9,1 % Kaur Keuangan 8 9,1 % Kasie Pemerintahaan 8 9,1 % Kasie Kesejahteraan 8 9,1 % Kasie Pelayanan 8 9,1 % Kepala Dusun 24 27,3% BPD 8 9,1 % TOTAL 88 100% Sumber: Data diolah (2020)
b. Jenis Kelamin
Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel 3, maka dapat diketahui bahwa apartur desa dengan jenis kelamin perempuan 16 orang (18,2%) sedangkan reponden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 72 orang (81,8%). Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki.
Tabel 3. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Presentase Laki-Laki 72 81,8 % Perempuan 16 18,2% Jumlah 88 100%
Sumber : Data diolah (2020)
c. Usia
Berdasarkan  data  yang  terdapat  di  dalam  tabel  4,  maka  dapat  diketahui  bahwa  aparatur  desa  di Kecamatan  Tanawawo  yang  berusia  20-30  tahun  berjumlah  13  orang  (14,8%),  aparatur  desa  di Kecamatan Tanawawo yang berusia 31-40 tahun berjumlah 7 orang (8,0%), aparatur desa di Kecamatan Tanawawo  yang  berusia  41-50  tahun  berjumlah  39  orang  (44,3%),  aparatur  desa  di  Kecamatan Tanawawo yang berusia 51 tahun keatas berjumlah 7 orang (8,0%).  Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas usia aparatur desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanawawo adalah berusia 41-50 tahun.
Tabel 4. Profil Responden Berdasarkan Usia
Usia Jumlah Presentase 20 – 30 Tahun 13 14,8 % 31 – 40 Tahun 7 8,0% 41-50 Tahun 39 44,3% 51 Tahun keatas 29 33,0% Jumlah 88 100%
Sumber: Data diolah (2020)
d. Masa Kerja
Berdasarkan  data  yang  terdapat  dalam  tabel  5,  maka  dapat  diketahui  bahwa  aparatur  desa  yang memiliki masa  kerja  0-5  tahun  berjumlah  61  orang  (69,3%),  reponden  dengan masa  kerja  6-10  tahun berjumlah 20 orang (22,7%), reponden dengan masa kerja 11-15 tahun berjumlah 2 orang (2,3%) dan reponden dengan masa kerja paling lama yakni lebih dari 15 tahun berjumlah 5 orang (5,7%). Mengacu pada uraian tersebut, maka diketahui bahwa mayoritas masa kerja aparatur desa pada wilayah Kecamatan Tanawawo yaitu selama 0-5 tahun yang berjumlah 61 orang. Hal tersebut menyimpulkan bahwa, rata- rata pemerintah desa yang bekerja di Kecamatan Tanawawo merupakan orang-orang yang saat ini sudah bekerja di selama 0-5 tahun.
Tabel 5. Profil Responden Berdasarkan Usia Masa Kerja Jumlah Presentase 0 – 5 Tahun 61 69,3 % 6 – 10 Tahun 20 22,7% 11-15 Tahun 2 2,3% 15 Tahun keatas 5 5,7% Jumlah 88 100%
Sumber : Data diolah (2020)
e. Pendidikan Terakhir
Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel 6, maka dapat diketahui bahwa aparatur desa dengan tingkat  pendidikan  akhir  lulusan  SMA/sederajat  berjumlah  72  orang  (81,8%),  responden  dengan  tingkat pendidikan diploma berjumlah 1 orang (1,1%), responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 15 orang (17,0%), dan responden dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 0 orang (0%). Berdsarkan data tersebut, maka diketahui bahwa tingkat pendidikan aparatur desa di wilayah kecamatan tanawawo dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan latar belakang pendidikan akhir SLTA/sederajat.
Tabel 6. Profil Responden Berdasarkan Usia
Pendidikan Jumlah Presentase SMA 72 81,8% Diploma 1 1,1% S1 15 17,0% S2 0 0% Jumlah 88 100% Sumber : Data diolah (2020)

## Statistik Deskriptif
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  menjabarkan  secara  lebih  rinci  terkait  deskripsi  dari  hasil  jawaban responden untuk setiap variabel independen maupun dependen dalam penelitian ini. Deskripsi dari jawaban responden menggunakan perhitungan nilai rata-rata ( mean ) dan standar deviasi ( standard deviation ) jawaban untuk setiap pernyataan yang termuat di dalam kuesioner penelitian.
Tabel 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation KAPD 88 3,17 5,00 4,254 0,5231 SPI 88 3,29 5,00 4,236 0,5088 PM 88 3,75 5,00 4,217 0,4168 PAS 88 3,25 5,00 4,250 0,5337 AKPD 88 3,50 5,00 4,237 0,5401 Total N 88
Sumber: Data diolah (2020)
Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan responden rata-rata menjawab diangka 4 atau setuju dengan pertanyaan yang diberikan terkait variabel-variabel yang ditanyakan. Sedangkan nilai terendah adalah 3 dan nilai tertinggi ada 5 dari skala 1-5.
Selanjutnya, model telah melewati uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan  uji  heteroskedastisitas.  Selain  itu,  model juga telah  melewati  uji  kelyakan model  yang terdiri  dari  uji koefisien determinasi (R 2 ) dan uji statistic F.

## Uji Hipotesis
Uji statistik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh dari setiap variabel independen yaitu kompetensi aparat pengelola desa (KAPD), sistem pengendalian internal (SPI), partisipasi masyarakat desa  (PMD),  penggunaan  aplikasi  Siskeudes  terhadap  variabel  dependen  yaitu  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa (AKPD). Adapun hasil uji statistik t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 8. Uji Hipotesis
Variabel T Sig Keterangan KAPD 10,404 0,000*** H1 Diterima SPI 2,530 0,013** H2 Diterima PMD -0,311 0,756 H3 Ditolak PAS 1,443 0,153 H4 Ditolak Adjusted R 2 0,895
Sumber: Data diolah (2020)
Keterangan: ***, **, * mewakili alpha 1%, 5%, dan 10%
Berdasarkan  tabel  8  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  KAPD  memiliki  nilai  signifikansi sebesar  0,000,  dimana  kurang  dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  variabel  KAPD  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  hipotesis  pertama  diterima.  Variabel  SPI memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel SPI berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga hipotesis kedua diterima. Variabel  PMD  memiliki  nilai  signifikansi  sebesar  0,756  atau  lebih  dari  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa variabel PMD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga hipotesis ketiga ditolak. Variabel PAS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,153 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat  disimpulkan  variabel  PAS  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa sehingga hipotesis keempat ditolak.

## Diskusi

## Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan hasil uji hipotesis atau uji yang telah dilakukan terkait variabel tersebut diperoleh hasil bahwa kompetensi aparat pengelola desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  yang  telah  diajukan diterima. Hal  ini  memberikan  bukti  bahwa  kompetensi  aparat  pengelola  desa  yang  semakin  baik  dalam kaitanya  dengan  pengalaman,  pengetahuan  dan  pendidikan  aparatur  desa  secara  langsung  mempengaruhi akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Tanawawo.  Hasil  penelitian  ini  mengkonfirmasi agency  theory dalam  penelitian  ini,  dimana  kompetensi  aparat  pengelola  desa  yang  semakin  baik  dan kompeten akan mampu menjadi landasan bagi agent dalam meminimalisir adanya asimetris informasi yang terjadi  antara agent dan principal dalam  kaitannya  dengan  pelaporan  maupun  penyajian  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa.  Aparat  desa  yang  semakin  kompeten juga  dapat menjadi  pedoman  dan  dasar dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adapun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada et al., (2017); Karyadi (2019); Luthfiani et al.,  (2020)  yang  memberikan  bukti  bahwa  kompetensi  merupakan  suatu  faktor  yang  dapat  mewujudkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  yang  lebih  baik.  Sweetania  et  al.,  (2019)  menjelaskan  bahwa kompetensi merujuk kepada pengetahuan, kealihan dan kemampuan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi  aparat  pengelola  desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik diterapkan di wilayah kecamatan ini.
Dari segi pendidikan, aparatur desa di wilayah kecamatan ini harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 83 Tahun 2015 pasal 2 yang mengisyaratkan bahwa aparatur desa yang ingin menjadi aparatur desa memiliki kualifikasi paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Dari segi pelatihan, aparatur desa di wilayah Kecamatan Tanawawo  sudah  cukup  sering  dibekali  dengan  beberapa  pelatihan  yang  secara  berangsur  dilakukan  dan diadakan oleh pemerintah Kabupaten Sikka maupun pemerintah Provinsi NTT seperti penguatan organisasi desa,  pembekalan  dan  sosialisasi  penguatan  fungsi  aparatur  desa  dan  sosialisasi  penunjang  lain  dalam kaitanya  dengan  peningkatan  kompetensi  aparatur  desa  di  wilayah  kecamatan  ini.  Pelatihan  yang  terus menerus  dilakukan  oleh  pemerintah  diyakini  dapat  menjadi  salah  satu  bekal  bagi  aparatur  desa  dalam mengelola  keuangan  desa  baik  dari  sisi  akuntabilitas  mapun  transparansi.  Pelatihan  terkait  penunjang kompetensi  aparatur  desa  juga  telah  dilakukan  secara  merata  di  wilayah  kecamatan  ini  secara  berkala. Pelatihan dalam kaitanya dengan menunjang kompetensi aparat desa juga merupakan salah satu program dari
desa yang telah dianggarkan untuk menguatkan dan menunjang kapasitas pekerjaan dari aparatur desa itu sendiri.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pengelolaan desa di wilayah Kecamatan Tanawawo dari segi pendidikan, pelatihan dan keahlian sudah dijalankan dengan cukup baik. Ketika seorang aparatur desa memiliki kompetensi yang baik, maka akan berguna dalam menunjang kapasitas  seorang  pemimpin  dalam  menjalankan  fungsi  organisasi  dan  mendukung  fungsi  pertanggung jawaban atau akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  terkait  variabel  tersebut  diperoleh  hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tanawawo sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah diajukan diterima. Hal ini memberikan bukti bahwa sistem pengendalian internal yang semakin baik dalam kaitannya dengan komponen-komponen (5 komponen) SPI terhadap pengendalian internal telah dijalankan dengan baik. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi agency theory dalam penelitian ini, dimana sistem pengendalian internal yang semakin baik dapat digunakan sebagai fungsi controlling yang dapat mengawal kepala desa dan aparat desa pada umumnya dalam hal ini agent untuk lebih terarah dalam menyajikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Adapun penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017); Karyadi  (2019);  Yesinia  et  al.,  (2018)  memberikan  bukti  bahwa  sistem  pengendalian  internal  merupakan suatu faktor yang dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.
Sistem pengendalian internal (SPI) di wilayah Kecamatan Tanawawo telah diterapkan dengan cukup baik di wilayah kecamatan ini. Pemerintah desa diwilayah kecamatan ini dari segi lingkungan pengendalian lingkungan pengendalian telah sesuai dengan situasi desa yang dibuktikan dengan struktur organisasi yang jelas,  tugas  dan  tanggungjawab,  komunikasi  serta  review  dari  beberapa  temuan yang  diperoleh.  Dari  segi penilaian risiko, aparatur desa di wilayah kecamatan ini telah menerapkan perilaku dan norma yang baik, memberikan keteladanan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku, dan wewenang yang diberikan sesuai tanggungjawab aparat desa. Dari segi kegiatan pengendalian aparatur desa di wilayah kecamatan ini telah efektif  dalam  lingkup  pengendalian  pemerintahaan  desa,  seperti  review  kinerja  aparat  pengelola  desa, pemisahan fungsi dan juga pengamanan aset desa dalam kaitanya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Dari  segi  informasi  dan  komunikasi  mengimplementasikan  penggunaan  sistem  informasi  yang  ada dalam kaitannya dengan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan dari segi pemantauan  pengendalian  internal  evaluasi  secara  berkala  terkait  kelebihan  dan  kelemahan  sistem pengendalian internal pemerintah desa serta rekomendasi untuk memperbaiki serta terkait fungsi dari Badan Pengawasan Desa dalam mengontrol keseluruhan evaluasi tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal di wilayah Kecamatan Tanawawo dari kelima komponen penilaian sudah  dijalankan  dan diterapkan  dengan  cukup  baik.  Ketika  sistem  pengendalian internal  dalam suatu  wilayah  telah  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  akan  berguna  dalam  menunjang  fungsi pertanggungjawaban aparatur desa dan dapat meminimalisir adanya kecurangan dan penggelapan dana desa

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  terkait  variabel  tersebut  diperoleh  hasil bahwa  partisipasi  masyarakat  desa  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa  di  wilayah  kecamatan  Tanawawo  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  yang  telah  diajukan ditolak. Hal  ini  memberikan  bukti  bahwa  partisipasi  masyarakat  desa  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo.  Hasil  penelitian  ini  tidak mengkonfirmasi agency  theory ,  dimana  masyarakat  yang  seharusnya  merupakan  pihak principal yang bertugas mengawasi kinerja aparatur desa tidak menjalankan fungsi control tersebut sebagaimana mestinya. Tidak adanya partisipasi masyarakat desa secara merata yang diikutsertakan dalam wilayah kecamataan ini juga menyebabkan masyarakat yang sebelumnya diharapkan mampu mengkawal segala proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi terhambat dikarenakan akses yang diberikan oleh pemerintah desa yang masih sangat terbatas.
Adapun  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Luthfiani  et  al.,  (2020)  yang memberikan  bukti  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan
keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi bukan merupakan suatu jaminan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Ada atau tidaknya partisipasi masyarakat tidak  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Partisipasi  masyarakat  desa  di  wilayah Kecamatan Tanawawo belum sepenuhnya mewakili masyarakat.
Berdasarkan beberapa interview yang dilakukan oleh penulis terkait partisipasi masyarakat di beberapa desa  di  wilayah  kecamatan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  desa  belum  sepenuhnya terwakili  oleh  semua  masyarakat  desa.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  aparatur  desa  yang  masih  memilih masyarakat  tertentu  saja  untuk  diikutsertakan  dalam  rapat  yang  diadakan  oleh  pemerintah  desa.  Adanya sistem  tebang  pilih  ini  kemudian  menyebabkan  aspirasi  masyarakat  yang  ada  di  wilayah  Kecamatan Tanawawo belum seutuhnya terwakilkan dan didengarkan oleh aparatur desa pada umumnya. Sistem tebang pilih yang  dumaksud  adalah  kebanyakan apartur desa  hanya mengikutsertakan masyarakat  yang dianggap mendukung  mereka  secara  langsung,  sedangkan  masyarakat  desa  yang  berbeda  pendapat  jarang  sekali diikutsertakan,  karena  dianggap  akan  menentang  kebijakan  yang  dibuat  mereka.  Hal  tersebut  juga  secara langsung  menyebabkan  tidak  adanya  pemerataan  partispasi  desa  secara  utuh  sehingga  menyebabkan ketimpangan  dalam  musyawarah  desa  secara  penuh.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  partisipasi  masyarakat  desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Penggunaan Aplikasi Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  terkait  variabel  tersebut  diperoleh  hasil bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hiptesis  yang  telah  diajukan ditolak. Hal  ini  membuktikan  bahwa  penggunaan  aplikasi  Siskeudes  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo.  Hasil  penelitian  ini  tidak mengkonfirmasi agency theory dalam penelitian ini. Penggunaan aplikasi Siskeudes yang diharapkan mampu menjadi  salah  satu  media  dan  jembatan  yang  dapat  digunakan  oleh  aparatur  desa  atau agent untuk meminimalisir adanya asimetris informasi, belum mampu diterapkan dan di mengerti oleh masyarakat yang berperan sebagai principal pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya akses penggunaan aplikasi Siskeudes dalam wilayah kecamatan ini sehingga menyebabkan penggunaan aplikasi siskeudes yang diharapkan dapat menjadi salah satu media yang dapat digunakan agent atau aparatur desa dalam menyajikan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  serta  meminimalisir  adanya  kecurangan  dana  desa  menjadi terhambat. Terhambatnya penggunaan aplikasi Siskeudes tersebut juga dikarenakan akses dan topografi desa yang belum bisa menjangkau akses internet secara penuh. Adapun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Karyadi  (2019)  yang  memberikan  bukti  bahwa  sistem  teknologi  informasi  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes yang belum efektif di kecamatan ini merupakan salah satu faktor yang memicu mengapa penggunaan aplikasi Siskeudes di  wilayah  kecamatan  ini  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Aplikasi Siskeudes  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo  sendiri  telah  mulai  digunakan  pada  tahun  2017.  Beberapa pelatihan dan seminar untuk keefektifan penggunaan aplikasi ini juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun hingga saat ini Kecamatan Tanawawo sendiri belum memiliki bentuk fisik aplikasi siskeudes ini yang ada di kantor desa atau pun kantor kecamatan Tanawawo.
Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dapat diketahui bahwa bentuk fisik Aplikasi Siskeudes hanya  berada  di  kota  Maumere  yang  apabila  aparatur  desa  ingin  melakukan  pencatatan  akuntansi  dengan menggunakan aplikasi tersebut harus melakukan perjalanan darat selama kurang lebih 3 jam dengan letak topografi yang susah untuk dijangkau. Letak topografi desa yang masih sangat susah untuk dijangkau oleh listrik  merupakan  salah  satu  pemicu  kenapa  aplikasi  ini  belum  dapat  efektif  digunakan  di  kecamatan  ini. Kecamatan  Tanawawo  sendiri  telah  mengupayakan  dengan  pemerataan  jaringan  yang  telah  disampaikan kepada  pemerintah  daerah,  hal  tersebut  dilakukan  agar  dapat  megurangi  bias  dalam  pelaksanaan  kinerja aparatur desa dalam kaitanya dengan sistem aplikasi maupun kinerja aparat desa pada umumnya. Berdasarkan penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  aplikasi  siskeudes  di  wilayah  Kecamatan Tanawawo tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

## Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  maka  simpulan  yang  dapat diperoleh  yaitu:  Kompetensi  aparat  pengelola  desa  dan  sistem  pengendalian internal  terbukti  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo.  Sedangkan partisipasi  masyarakat  desa  dan  penggunaan  aplikasi  Siskeudes  terbukti  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tanawawo.
Implikasi  dalam  penelitian  ini  secara  khusus  bagi  aparatur  desa  di  wilayah  Kecamatan  Tanawawo diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten Sikka terkait efektifitas penggunaan aplikasi siskeudes di wilayah Kecamatan Tanawawo, agar kedepannya aplikasi siskeudes dapat digunakan sepenuhnya di wilayah ini dan dapat mempermudah sistem pembukuan maupun pengeluaran desa. Selain itu aparatur  desa  juga  diharapkan  mampu  mengikutsertakan  masyarakat  desa  dalam  segala  pengambilan keputusan terkait kepentingan dan kemajuan desa serta masyarakat pada umumnya.
Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang belum secara keseluruhan dapat menggambarkan  kondisi  rill  objek  penelitian,  sehingga  penelitian  selanjutnya  diharapkan  mampu menambahkan  metode  lain  seperti  wawancara.  Selain  itu  kondisi  daerah  penelitian  yang  sangat  sulit dijangkau juga menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian, sehingga menyebabkan peneliti tidak dapat bertemu dengan seluruh komponen desa dan beberapa kuisoner ditetapkan oleh aparat desa yang hadir. Bagi penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggunakan  atau  menambah  variabel  lain  seperti  pengawasan, evaluasi  kinerja,  pajak  bendaharawan  desa  dan  variabel  bebas  lainnya  yang  diyakini  memiliki  pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

## Daftar Pustaka
Gayatri, dan Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa.
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnit .13(2): 113–122.
Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Jensen dan Meckling. (1976). The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial and Economics , 3: 305-360.
Karyadi, M. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa (studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018). Journal Ilmiah Rinjani , 7 (2), 33–46. https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/123 Kementrian Keuangan. (2017). Buku Saku Dana Desa. Didapat dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020 . (Diakses tanggal 16 juli 2020)
Kementrian  Keuangan.  (2017).  Anggaran  Pendapataan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Didapat  dari https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020 . (Diakses tanggal 16 juli 2020
Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. . (2020). Analysis of Factors Affecting Accountability in Village Fund Management in Central Lombok District. E-Jurnal Akuntansi , 30 (7), 1886–1899.
Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (2), 106–115.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintal  didapat  dari https://www.bkp.go.id. (Diakses tanggal 10 juli 2020)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  11  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  keuangan  Desa.  Didapat  dari https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-2014-pengelolaan-keuangan-desa. (Diakses  tanggal  10 juli 2020)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Tersedia di : https://ngada.org/bn5-2016.htm. (Diakses tanggal 16 juli 2020
Sweetania, A.M. Caesari, E.P.A. Aprillia, A.F Purwantini, A.H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. 1urnal Analisis Bisnis EKonomi. 7 (1), 44–56.
Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). Berkala Akuntansi Dan
Keuangan Indonesia , 2 (2), 1–20.
Yesinia, N.I., Yuliarti, N.., dan Pusoitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 10 (1), 105–112.

## Lampiran
Tabel 9. Rangkuman Hasil Pilot Test Responden Masukan/feedback Camat Tanawawo Pada  point  pendidikan  terkahir,  pendidikan SMP  dihilangkan,  dikarenakan  tidak  sesuai dengan  syarat  menjadi  pemerintah  desa  yang mengakomodir minimal lulusan SMA sederajat Sekertaris Camat Pada  point  kompetensi  aparat  pengelola  desa (X1),  sebaiknya  kalimat  “saya”  diganti menjadi aparatur desa atau pemerintah desa. Mantan Kepala Desa Pada  point  pertanyaan  No  2  varaibel penggunaan aplikasi siskeudes sebaiknya kata “saya” dihilangkan karena dapat menyebabkan pengertian berbeda dari responden Pemerintah Desa 1 Pada  point  pertanyaan  No  13  varaibel  sistem pengendalian internal sebaiknya kata “pimpinan”    dihilangkan  dan  diganti  dengan “kepala  desa”  karena  dapat  menyebabkan kebingungan dalam menjawab point pertanyaan tersebut Pemerintah Desa 2 Tidak ada masukan yang diberikan Pemerintah Desa 3 Tidak ada masukan yang diberikan Pemerintah Desa 4 Tidak ada masukan yang diberikan Pemerintah Desa 5 Tidak ada masukan yang diberikan
Tabel 10. Uji Validitas Indikator Variabel Nilai Sig.level 2(tailed) Pearson Correlation Valid/ Tidak Valid KAPD 1 0,014 0,814 Valid KAPD 2 0,000 0,944 Valid KAPD 3 0,002 0,780 Valid KAPD 4 0,000 0,944 Valid KAPD 5 0,014 0,814 Valid KAPD 6 0,000 0,944 Valid SPI 1 0,015 0,808 Valid SPI 2 0,004 0,883 Valid SPI 3 0,016 0,806 Valid SPI 4 0,004 0,883 Valid SPI 5 0,016 0,806 Valid SPI 6 0,004 0,883 Valid SPI 7 0,016 0,806 Valid SPI 8 0,004 0,883 Valid SPI 9 0,016 0,806 Valid SPI 10 0,004 0,883 Valid SPI 11 0,016 0,806 Valid SPI 12 0,004 0,883 Valid SPI 13 0,016 0,806 Valid SPI 14 0,004 0,883 Valid Indikator Variabel Nilai Sig.level 2(tailed) Pearson Correlation Valid/ Tidak Valid PMD 1 0,007 0,856 Valid PMD 2 0,013 0,817 Valid PMD 3 0,028 0,761 Valid PMD 4 0,009 0,841 Valid PMD 5 0,007 0,856 Valid PMD 6 0,009 0,838 Valid PMD 7 0,007 0,856 Valid PMD 8 0,009 0,838 Valid PAS 1 0,010 0,806 Valid PAS 2 0,021 0,883 Valid PAS 3 0,017 0,806 Valid PAS 4 0,005 0,883 Valid PAS 5 0,010 0,806 Valid PAS 6 0,021 0,883 Valid PAS 7 0,017 0,806 Valid PAS 8 0,005 0,883 Valid AKPD 1 0,002 0,905 Valid AKPD 2 0.005 0,870 Valid AKPD 3 0,002 0,905 Valid AKPD 4 0,005 0,870 Valid AKPD 5 0,002 0,905 Valid AKPD 6 0,005 0,870 Valid AKPD 7 0,002 0,905 Valid AKPD 8 0,002 0,905 Valid Sumber: Data diolah (2020) .

## Lampiran: Kuesioner Penelitian
1. Petunjuk Pengisian
A Memberikan tanda (√)  atau (X) pada alternatif pilihan jawaban dari pernyataan yang ada sesuai  dengan  pendapat  Bapak/Ibu/Saudara/i,  jika  menurut  Bapak/Ibu/Saudara/i  tidak  ada jawaban  yang  tepat,  maka  jawaban  dapat  diberikan  pada  pilihan  paling  mendekati.  Skor jawaban adalah sebagai berikut:
Skor 1 = STS (Sangat Tidak Setuju)
2 = TS (Tidak Setuju)
3 = KS (Kurang Setuju)
4 = S (Setuju)
5 = SS (Sangat Setuju)
B Tidak ada jawaban benar atau salah, untuk  itu dimohon  untuk memberikan jawaban yang objektif sesuai dengan kenyataan di lapangan.

## II.  Identitas Responden
A. Nama : ...................................................   (Boleh tidak diisi) B. Jabatan : C. Jenis Kelamin : D. Usia : E. Masa Kerja : F. Pendidikan Terakhir :

## INDIKATOR VARIABEL A.  Akuntabailitas Pengelolalaan Keuangan Desa (Y)
NO. Pernyataan STS TS N S SS 1. Aparatur desa dengan jujur membuat laporan keuangan dana desa.
2. Aparatur desa memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jujur mengenai pengelolaan dana desa.
3. Aparatur desa melaporkan semua pengelolaan dana desa sesuai dengan pencatatan yang telah dilakukan.
4. Aparatur desa melaporkan pengelolaan dana desa sebagai pertangunggjawabannya atas dana desa secara tepat waktu.
5. Aparatur desa melaporkan laporan pengelolaan dana desa dengan prosedur yang telah di tentukan.
Kepala Desa Kaur  Tu Kaur Keuangan Laki-Laki Perempuan
Kasie Kesejahteraan Kasie  Pelayanan 20 – 30 Tahun 31 – 40 Tahun 41 – 50 Tahun 51 Tahun keatas 0 – 5 Tahun 6 – 10 Tahun 11 – 15 Tahun 15 Tahun keatas SMA Sederajat Diploma at
S1 S2 Sekretaris Desa Kasie Pemerintahan Kepala Dusun BPD
6. Aparatur desa memberikan kecukupan informasi guna membuat penilain kinerja dan membuat rancangan anggaran yang baru.
7. Aparatur desa menyampaikan laporan dengan tepat sasaran.
8. Aparatur desa menyampaikan laporan dengan teliti dan sesuai aturan Undang-Undang yang telah dibuat.

## B.  Kompetensi Aparat Pengelola Desa (XI)
No Pernyataan STS TS KS S SS
1. Saya  memahami  Permendagri  No  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Saya  memahami  tugas  pokok,  fungsi  dan  uraian  tugas  saya sebagai penyusun laporan keuangan
3. Saya  sebagai  aparat desa    melakukan  pembukuan mendasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
4. Saya sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan terkait pengelolaan keuangan desa
5. Saya  sebagai  aparat  desa  mempunyai  inisiatif  untuk mengerjakan pekerjaan yang ada
6. Saya  selalu  bekerja  dengan  mengedepankan  etika  dan  kode etik sebagai seorang pegawai
C. Sistem Pengendalian Internal (X2) NO. Pernyataan STS TS N S SS 1. Pemerintahan  desa  harus  memiliki  struktur  organisasi  yang baik.
2. Aparatur desa memahami tugas dan peran masing-masing.
3. Setiap pemasukan dan pengeluaran dari dana desa, aparatur desa harus mempunyai bukti transaksinya.
4. Aparatur desa wajib mengkomunikasikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan dana desa.
5. Perlunya  pengetahuan  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  apatur desa tentang pengendalian internal.
6. Pimpinan desa harus mampu memberikan arahan untuk selalu mengedepankan tanggungjawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas.
7. Wewenang  yang  diberikan  kepada  aparatur  desa  harus  cukup dan sesuai dengan tingkat pertanggungjawabannya.
8. Aparatur  desa  harus  bisa  melakukan  penilaian  terhadap  setiap pekerjaan.
9. Aparatur desa yang mengelola dana desa memberikan batasan akses terhadap dana desa yang dimiliki.
10. Setiap  transaksi  harus  memiliki  catatan  dan  dicatat  dengan benar.
11. Aparatur  desa  melakukan  pengamanan  terhadap  segala  aset yang digunakan untuk kepentingan publik.
12. Aparatur desa memberikan informasi dan  mengkomunikasikan tentang sistem pengendalian internal yang relevan kepada pihak lain.
13. Pimpinan  harus  selalu  memantau  setiap  pekerjaan  yang dilakukan.
14. Aparatur  desa  harus  melakukan  evaluasi  berkelanjutan  guna memperbaiki setiap pekerjaan yang telah dilakukan.

## D. Partisipasi Masyarakat (X3)
No Pernyataan STS TS KS S SS 1. Masyarakat  desa  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan program-program desa
2. Masyarakat  desa  memberikan  masukan  kepada  BPD  dan Pemerintah Desa
3. Masyarakat  desa  membuat  dan  mengusulkan  Rencana Anggaran  alternatif  (tandingan)  terhadap  Rancangan anggaran desa yang diajukan oleh Kepala desa dan/atau BPD
4. Masyarakat desa terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau  Rapat  Paripurna  Pembahasan  dan  Penetapan  anggaran desa
5. Masyarakat  desa  melakukan  pengawasan  pelaksanaan anggaran desa
6. Masyarakat  desa  memberikan  penilaian  pelaksanaan anggaran desa
7. Masyarakat desa memberikan penghargaan atas keberhasilan
Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran desa
8. Masyarakat desa memberikan pengahargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan (kontrol) pelaksanaan anggaran desa

## E. Penggunaan Aplikasi Siskeudes (X4)
No Pernyataan STS TS KS S SS
1. Proses akuntansi sejak awal transaksi pada pemerintah desa telah  dilaksanakan  secara  komputerisasi  dan  menggunakan program yang mudah digunakan.
2. Dengan menggunakan aplikasi siskeudes, proses penyusunan laporan  keuangan  pada  pemerintah  desa  saya  menjadi  lebih cepat daripada dikerjakan secara manual.
3. Dengan  menggunakan  aplikasi  siskeudes,  segala  proses dokumentasi,  administrasi  dan  pengolahan  data  transaksi keuangan telah menunjukkan hasil lebih konsisten.
4. Aplikasi siskeudes yang digunakan mempunyai format yang standar dan tidak berubah-ubah.
5. Dengan  menggunakan  aplikasi  siskeudes  segala  proses akuntansi  keuangan  di  pemerintah  desa  telah  menunjukkan hasil yang  lebih akurat.
6. Dengan  menggunakan  aplikasi  siskeudes,  segala  proses akuntansi keuangan di pemerintah desa dapat terdeteksi serta meminimalisir kesalahan sekecil mungkin.
7. Dengan menggunakan aplikasi siskeudes telah menghasilkan laporan keuangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Permendagri  No  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan desa.
8. Informasi  keuangan  yang  telah  dihasilkan  dari  aplikasi siskeudes  dapat dipercaya dan andal.