Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(01), 2020, 95-100
Model Pengembangan Teori Islamic Corporate governance
Ujang Syahrul Mubarrok 1 ,  Muhamad Wahyudi 2 , Izzani Ulfi 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
3 Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma *Email korenpondensi : ujang.syahrul.mubarrok-2018@pasca.unair.ac.id

## Abstract
Corporate  governance  becomes  an  interesting  discussion  when  financial  crisis  occurs  caused  by  financial scandals  in  1980.  Since  then,  many  corporate  governance  concepts  have  emerged,  including  the  concept  of Islamic corporate governance (ICG). However, ICG research is still limited to the discussion of methodology development  science.  This study attempts to  explain the  development  model of Islamic  corporate  governance theory by using the literature review method. The result of this study indicates that the development model of Islamic corporate governance theory can use a non-modification model that comes from the teachings of Islam and non-modification model that combines various sources. The findings from the research will help provide insidght on the development ICG theory as scientific field.
Keywords : Governance, Metodologi, Ekonomi Islam.
Saran sitasi : Mubarrok, U. S., Wahyudi, M., & Ulfi, I. (2020). Model Pengembangan Teori Islamic Corporate governance . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (01), 95-100. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.794
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.794

## 1. PENDAHULUAN
Pembahasan  mengenai  tata kelola  pemerintahan yang  baik  ( good  government  governance /GGG) maupun  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good corporate  governance /GCG)  menjadi  perbincangan hangat  ketika  terjadi  skandal  keuangan  perusahaan dan  krisis  ekonomi  di  berbagai  negara.  Skandal keuangan  yang  terjadi  pada  perusahaan-perusahaan besar  di  Amerika  pada  tahun  1980  karena berkembangnya  budaya  serakah  dan  konflik kepentingan  antara  pemilik  dengan  pengelola perusahaan.
Perusahaan  multinasional  seringkali  terjadi pertarungan  antara  kebebasan  pribadi  dan  tanggung jawab kolektif, dan inilah yang menjadi obyek GCG. Potensi  konflik  antara  pemilik  saham  dan  pimpinan perusahaan,  antara  pemilik  saham  majoritas  dan minoritas,  antara  pekerja  dan  pimpinan  perusahaan, ada  potensi  mengenai  pelanggaran  lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan  dan  masyarakat  setempat,  antara perusahaan  dan  pelanggan  ataupun  pemasok,  dan sebagainya.  Bahkan  besarnya  gaji  para  eksekutif dapat merupakan bahan kritikan pemegang saham.
Era  modern  GCG  sudah  bukan  merupakan pilihan lagi bagi perusahaan, tetapi sudah merupakan suatu  keharusan  dan  kebutuhan  penting  serta  sudah merupakan  tuntutan  masyarakat.  Setiap  tindakan memerlukan  pertanggungjawaban  terutama  dalam tindakan  bisnis.  Di  Indonesia,  penerapan  tata  kelola perusahaan yang baik mulai marak selepas terjadinya krisis  ekonomi  1997.  Penerapan  GCG  merupakan salah  satu  persyaratan  yang  diminta  oleh  IMF  yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia.
Di  Malaysia  juga  tidak  jauh  berbeda,  praktik GCG  di  perbankan  Malaysia  mulai  ada  selama dekade 1998 sampai 2001 sebagai imbas dari skandal keuangan  yang  terjadi  di  perbankan  sehingga  bank sentral  mewajibakan  untuk  menerapkan  GCG (Alnasser & Muhammed, 2009).
Terminologi  ‘ governance ’  berasal  dari  bahasa Yunani  ‘ kyberman ’  yang  berarti  mengarahkan, membimbing,  atau  memerintah,  kemudian  masuk  ke dalam  bahasa  latin  ‘ gubernere’ .  Sementara  definisi tata  kelola  perusahaan  Islami  ( Islamic  corporate governance /ICG)    menurut  beberapa  ahli  antara  lain Abu-Tapanjeh  yang  mendefinisikan  seperangkat mekanisme yang membantu dalam rangka
mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  pemangku kepentingan dan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas  (Abu-Tapanjeh,  2009).  Lebih  lanjut Bhatti  &  Bhatti  (2009)menyebutkan  ICG  harus mempertimbangkan  efek  hukum  syariah  dan  prinsip ekonomi  dan  keuangan  Islam  pada  praktek  dan kebijakan,  mislanya  pelarangan  spekulasi  dan pengharaman praktik riba.
Najmuddin  (2011)mendefinisikan  ICG  sebaga sistem  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan perusahaan  untuk  memnuhi  tujuan  perusahaan dengan  melindungi  kepentingan  dan  hak  semua stakeholder  dengan  menggunakan  konsep  dasar pengambilan  keputusan  berdasarkan  prinsip  Islam yang  didasarkan  pada  landasan  ketauhidan  kepada Allah.  Sehingga  mekanisme  pengambilan  keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada Al-Quran dan  Sunnah,  sedangkan  perusahaan  konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Mengingat pentingnya topik GCG ini, penelitian tentang  GCG  dengan  konsep  konvensional  sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Hal ini terbukti dari  pencarian  artikel  di  www.scopus.com  dengan kata  kunci corporate  governance mencapai  22.497 dokumen.  Sedangkan  pencarian  dengan  kata  kunci Islamic  corporate  governance menghasilkan  220 dokumen.  Penelitian  dan  kajian  tentang corporate governance dalam  Islam  masih  jarang  dilakukan, diantaranya yang berkaitan dengan pengantar konsep (Abu-Tapanjeh, 2009; Alnasser & Muhammed, 2009; Choudhury  &  Alam,  2013;  Choudhury  &  Hoque, 2006),  berkaitan  dengan  implementasi  pada perbankan  syariah  (Bhatti  &  Bhatti,  2009;  Ramli  & Ramli,  2016;  Taghizadeh,  2013).  Bhatti  dan  Bhatti (2009)  berupaya  untuk  menyajikan  masalah  hukum ICG  di  hadapan  krisis  keuangan  global  dan membangun  model  ICG  yang  didasarkan  pada lembaga  hisbah  dengan  prinsip  pembukuan, pengungkapan,  transparansi  berdasarkan  prisnisp syariah.  Muneeza  dan  Hassan  (2014)  mengusulkan alasan  mengapa  ICG  diperlukan  bagi  perusahaan bisnis  Islam.  Karena  memang  ada  perbedaan  antara konvensional dengan Islam, dimana  ICG fokus pada mempertahankan  keislaman  seluruh  perusahaan, sementara  konvensional  fokus  pada  perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan.
Pembahasan  beberapa  artikel  di  atas  berkaitan dengan  analisis  konseptual  ICG,  dimana  berkaitan dengan  definisi,  prinsip,  tujuan  dan  sumber  hukum.
Artikel-artikel  tersebut  masih  terbatas  dalam pembahasan  mengenai  metodologi  pengembangan ilmu GCG  yang berbicara mengenai bagaimana cara mengembangkan  ilmu  ICG.  Berdasarkan  keterangan di  atas,  masih  ada  masalah  dalam  kerangka konseptual  ICG  yang  belum  lengkap  dan  mapan, sehingga membutuhkan pengembangan yang berkesinambungan.

## 2. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan review artikel  yang mengambil  tema  pembahasan  tentang  analisa konseptual Islamic  coporate  governance dimana ditemukan  pembahasan  metodologi  pengembangan ilmu  ICG  yang  masih  terbatas.  Analisis  yang digunakan  adalah  studi  kepustakaan  dengan  artikel yang  bersumber  dari  jurnal  internasional  bereputasi. Tujuan  penelitian  ini  adalah    membangun  model metodologi pengembangan teori ICG sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya.

## 3. PEMBAHASAN
Bagian  Pembahasan  pada  penelitian  ini  dimulai dengan review penelitian  yang  membahas  tentang kerangka  konseptual  ICG,  kemudian  dilanjutkan metodologi pengembangan teori ICG.

## 3.1. Telaah pemikiran ICG
Lewis  (2005)  mengajukan  pemikiran  jika government  governance mengacu  pada  hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, maka tata kelola perusahaan menyangkut korporasi dan konsumennya. Corporate  governance pada  konsep  konvensional terbatas  pada  hubungan  antara  pemodal  dan manajemennya atau pemegang saham dan manajemennya.  ICG  harus  memiliki  cakupan  yang lebih  luas,  tidak  hanya  hubungan  antara  pemegang saham  dengan  manajemen,  tetapi  juga  melibatkan pemasok,  pelanggan,  pesaing  dan  karyawan mencakup  kebutuhan  materi  dan  rohani.  Istilah governance dalam  bahasa  Arab  yang  paling mendekati  kesamaan  makna  adalah  ’ hawkana ’  yang telah  disetujui  oleh  Departemen  Bahasa  Mesir (Lewis, 2005).
Etika  bisnis  Islam  meliputi  unsur  kejujuran  dan keterbukaan terhadap partner-partner bisnis. Sementara nilai-nilai kebaikan yang mendukung ICG antara  lain  moderasi,  keadilan,  kebaik-hatian, kesabaran,  amanah,  memperhatikan  orang  lain  dan menjada  kesatuan  sosial.  Nilai-nilai  negatif  yang dilarang  dalam  Islam  antara  lain  tirani,  pelit,  tamak,
mengumpulkan  kekayaan  yang  berlebihan,  dan berlebih-lebihan. Hukum islam mengacu kepada dua kaidah, yaitu halal  dan haram.
Choudhury  dan  Hoque  (2006)  membahas  tata kelola perusahaan dengan mengawali terlebih dahulu kepada  pengertian  perusahaan  Islam,  yaitu  badan hukum  dengan  pemegang  saham  yang  memiliki  aset kepemilikan  sesuai  dengan  proporsi  aset dan  ekuitas yang  dimiliki  berdasarkan  kontrak  mudharabah  dan musyarakah.  Tata  kelola  perusahaan  berangkat  dari prinsip  Tauhid  dan  kepatuhan  terhadap  ajaran  Islam yang  ditunjukkan  dengan  adanya  Dewan  Pengawas Syariah  pada  struktur  organisasinya  dan  penerapan musyawarah  dalam  pengambilan  keputusan  serta keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, dengan tujuan pada kesejahteraan stakeholder /umat.
Prinsip-prinsip  syariah  meliputi  (1)  prinsip kesatuan  melalui  proses  integratif  terhadap  faktor- faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan, (2) prinsip keadilan sebagai kesimbangan dan kejujuran, (3)  prinsip  dari  keterlibatan  sumber  daya  produktif dalam  kegiatan  sosial  dan  ekonomi,  (4)  prinsip interaksi (Choudhury & Hoque, 2006).
Hasan  (2009)  menyatakan  model  ICG  memiliki fitur  dan  karakteristik  yang  khas  dibandingkan dengan  konsep  konvensional  di  barat.  ICG menggabungkan  unsur  tauhid,  syura  dan  syariah untuk  menggapai  tujuan  pribadi  tanpa  mengabaikan kewajiban  kesejahteraan  sosial  masyarakat.  ICG berangkat  dari  prinsip  etika  Islam  yang  relevan dengan kepentingan perusahaan seperti larangan riba, maysir  dan  gharar,  karakter  dan  perilaku  yang  baik, ketekunan  dan  kompetensi,  persaingan  yang  adil, transparansi, kerahasiaan, upah dan harga yang wajar (Hasan, 2009).
Kasri  (2009)  menilai  bahwa  meskipun  Islam sebagia  cara  hidup  yang  selalu  mengajarkan  etika yang baik,  moral yang kuat, integritas dan kejujuran yang  tinggi,  namun  tidaklah  mudah  untuk memasukkan  nilai-nilai  tersebut  ke  dalam  standar ICG  dan  sekaligus  menerapkannya.  Masih  banyak ditemui perusahaan bisnis syariah dalam operasionalnya  memakai corporate  governance konvensional yang tidak  konsisten dengan nilai-nilai Islam.  Perbedaan  utama  terletak  berkaitan  dengan aspek  filosofis,  tujuan  perusahaan,  jenis  kontrak, struktur  organisasi  dan  hubungan  antar  bagian perusahaan. Perbedaaan tersebut berangkat dari fakta bahwa  perspektif  Islam  memandang  praktik  tata kelola perusahaan sebagai kewajiban Muslim kepada
Tuhan,  sehingga  mengarah  pada  keberadaan  dan kepatuhan  terhadap  kontrak  ‘implisit’  kepada  Tuhan dan kontrak eksplisit dengan manusia. Pada akhirnya, ini menepatkan Tuhan dan Islam sebagai aktor kunci dalam praktik tata kelola perusahaan.
Konsep  tata  kelola  perusahaan  Islam  di  atas berbeda  dengan  sudut  pandang  konvensional  yang berfokus  pada  aspek  material.  Namun  demikian, dalam  parkateknya  perbedaan  terlihat  kecil. Mekanisme  dan  alat  untuk  penerapan  tata  kelola perusahaan  yang  digunakan  relatif  sama.  Tetapi kontrol internal pada perusahaan bisnis syariah lebih kuat  karena  berurusan  dengan  transaksi  keuangan yang lebih rumit dan harus mematuhi aturan syariah (Kasri, 2009).
Abu-Tapanjeh (2009) mencoba membandingkan konsep  ICG  dengan  konsep  tata  kelola  perusahaan menurut Organization of Economic Co-operation and Development (OECD).  Penelitiannya  menyebutkan bahwa  ICG  memiliki  wawasan  yang  lebih  luas  dan tidak  dapat  memisah-misahkan  peran  dan  tanggung jawab  semua  tindakan  dan  kewajiban  stakeholder dalam  bingkai  ajaran  Islam,  mengembangkan  bisnis sesuai  etika  syariah,  Tuhan  adalah  otoritas  tertinggi, adil  terbuka  dan  seimbang,  akuntabilitas  yang mengacu pada syariah.
Berbeda dengan OECD yang hanya memegang 6 prinsip,  yaitu  memastikan  dasar  kerangka  kerja  tata kelola perusahaan yang efektif, hak dan fungsi pokok dari  pemangku  kepentingan,  perlakuan  yang  adil terhadap  pemegang  saham,  peran  pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan  dan  transparansi,  tanggung  jawab dewan  pimpinan.  OECD  mendefinisikan  GCG sebagai  serangkaian  hubungan  antara  manajemen perusahaan dengan dewan direksi dan stakeholder . Al-Kahtani (2014) menyebutkan sumber hukum ICG  adalah  Al-Quran  dan  hadits  sebagai  sumber utama,    ijma  dan  qiyas  sebagai  sumber  hukum pendukung.  Tujuannya  adala  kesejahteraan  dan tauhid dengan nilai-nilai Islam meliputi  akuntabilitas ( hisab ),  keadilan  ( ‘adalah ),  konsultasi  ( shura ), integritas  ( amanah ),    kejujuran  ( shidiq ),  ketulusan ( ikhlas ),  niat  ( niyah ),  dan  persaudaraan  ( ukhuwah ) (Al-Kahtani, 2014).

## 3.2. Metodologi  Pengembangan  Teori  Islamic Corporate Governance
Metodologi  merupakan  kajian  tentang  proses membangun  model,  teori,  dan  menguji  hipotesis, serta  menetapkan  dan  menggunakan  kriteria  ilmiah untuk  mengevaluasi  semua  proses  ilmiah  tersebut menggunakan  sumber  ilmu  dan  prosedur  ilmiah dalam epistemologi Islam (Haneef, 2005; Furqani dan Haneef,  2012).  Ada  dua  pendekatan  yang  dapat digunakan  dalam  membangun  teori  ICG  yaitu pendekatan modifikasi dan non modifikasi.

## 3.2.1. Model  Pengembangan  Teori  Pendekatan Modifikasi
Abdullah  &  Et.all  (2018)  menyebut  ada beberapa  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  teori dalam ekonomi konvensional tidak semuanya ditolak dalam ekonomi  Islam. Pengembangan teori ekonomi Islam  juga  tidak  harus  dimulai  dari  awal  dengan mengabaikan  semua  teori  konvensional  yang  sudah mapan.  Selain  itu,  ada  kemungkinan  kesamaan beberapa  teori  konvensional  yang  dapat  diterima selama  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam. Dengan  demikian,  pembangunan  teori  ICG  dapat memanfaatkan  teori  konvensional  yang  sudah  ada, kemudian dimodifikasi dengan prinsip-prinsip Islam.
Dalam  pengembangan  ilmu  ICG,  dapat mengadopsi pemikiran Mannan (1983) menyebutkan langkah-langkah  pengembangan  ekonomi  Islam sebagai ilmu ( science ), yaitu
1) Mengidentifikasi  fungsi  ekonomi  dasar,  dalam hal  ini  berarti  identifikasi  dalam  konteks  tata kelola perusahaan misalnya pertanggungjawaban, pengungkapan,  akuntabilitas  dan  sebagainya tanpa memandang perbedaan ideologi.
2) Merumuskan  pinsip-prinsip  ekonomi  yang memiliki makna universal yang dapat diterapkan dalam  semua  sitem  ekonomi  terutama  ekonomi Islam.
3) Mengidentifikasi  metode  yang  digunakan  dalam proses operasinya.
4) Menguraikan  kebijakan  yang  dibangun  dengan mempertimbankan kondisi riil masyarakat.
5) Mendirikan lembaga-lembaga pendukung implementasi kebijakan yang sudah dibangun.
6) Evaluasi dari lima langkah yang sudah ditempuh.
7) Perbaikan  dari  hasil  evaluasi.  Implementasi langkah-langkah  tersebut  akan  menghasilkan ilmu  ekonomi  islam  yang  secara  metodologis semakin kokoh validitasnya.
Tujuan  pendekatan  di  atas  adalah  untuk memproduksi teori berdasarkan kerangka kerja Islam, menekankan  kerangka  kerja  normatif  sebagai  dasar pengembangan  teori,  memuat  evaluasi  kritis  dan membuka  peluang  untuk  berbeda  pandangan  dengan teori yang ada.
Pendekatan modifikasi dapat juga menggunakan metodologi  Islamisasi  ilmu  pengetahuan  yang mencoba  melakukan  interaksi  dan  integrasi metodologi  ilmu  ekonomi  dan  metodologi  yang terdapat  dalam  ilmu-ilmu  Islam.  Islamisasi  ilmu ekonomi  melalui  interaksi  dan  integrasi  ekonomi konvensional  dengan  prinsip  Islam  dalam  aspek ekonomi.  Usaha  ini  adalah  bagian  dari  proyek  besar untuk  melakukan  Islamisasi  ilmu  pengetahuan ( Islamization  of  knowledge )  yang  mulai  marak dilakukan  pada  tahun  1970-an.  Isalamisasi  ilmu pengetahuan tersebut bertujuan memberikan perspektif  Islam  terhadap  seluruh  ilmu  pengetahuan yang  berkembang  di  zaman  modern.  Dalam Islamisasi ilmu ekonomi, ekonomi Islam dikembangan  tidak  di  mulai  dari  nol.  Sebaliknya, ekonomi  konvensional  baik body  of  knowledge -nya atau  bahkan  metodologinya  bisa  digunakan  jika dianggap  baik  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Islam.  Ekonomi  Islam  bisa  mengambil  berbagai konsep/teori  ekonomi  dengan  modifikasi  jika  tidak sesuai  dengan  prinsip  Islam.  Pendekatan  Islamisasi ilmu  ekonomi  ini  didukung  oleh  mayoritas  ilmuwan yang  terlibat  dalam  pembangunan  ilmu  ekonomi Islam.  M.  N.  Siddiqi,  misalnya,  mengatakan  bahwa “menolak  begitu  saja  teori  ekonomi  moderen  bukan saja  tidak  mungkin,  tetapi  juga  tidak  diinginkan. Yang  perlu  dilakukan  adalah  melakukan  seleksi secara  ketat  dan  kritis  terhadap body  of  knowledge ekonomi konvensional untuk pengembangan ekonomi Islam”

## 3.2.2. Model  Pengembangan  Teori  Pendekatan Non Modifikasi
Pendekatan  modifikasi  yang  dijelaskan  di  atas mendapat  kritikan  dari  para  tokoh  pendekatan  non modifikasi.  Pendekatan  modifikasi  dikhawatirkan masih mengandung nilai filosofis konvensional yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti materialisme,  pragmatisme  dan self  interst .  Ilmu konvensional  menganggap  manusia  sebagai homo economicus yang  memiliki  prinsip self  interest , pengetahuan  bersumber  dari  logika  akal  dan pembuktian secara empiris, alam sebagai objek utama
kegiatan ekonomi, dan tujuan hidup hanya dipandang dari materi duniawi saja (Furqani, 2016b).
Sedangkan  ilmu  ekonomi  Islam  memandang Allah  sebagai  pencipta  alam  semesta,  ajaran  agama Islam  sebagai  sumber  ilmu  ekonomi  Islam  bersama akal dan fakta empiris, manusia sebagai khalifah dan hamba  Allah,  pengetahuan  bersumber  dari  wahyu, akal dan bukti empiris, alam menjadi tanggung jawab manusia  sebagai  khalifah,  tujuan  hidup  meliputi kepentingan  dunia  dan  akhirat.  Epistemologi  Islam mengenal  sumber  ilmu  yang  beragam  yaitu  wahyu, akal  dan  fakta  atau  pengalaman  yang  berimplikasi kepada  metodologi  ilmiah  untuk  melahirkan  ilmu pengetahuan  dan  teori  serta  kriteria  kebenaran  dan pembuktian kebenaran tidak sama dengan epistemologi  konvensional  dan  dalam  hal  ini ekonomi konvensional (Furqani, 2016b).
Pendekatan  non  modifikasi  meyakini  bahwa teori  ICG  juga  bisa  dibangun  terlepas  dari  teori konvensional. Teori ICG dapat bersumber dari wahyu ilahi,  penalaran  intelektual  dan  obervasi  empiris. Langkah yang harus dilakukan adalah mengmbangkan  skema  konseptual  ICG  berdasarkan worldview Islam  yang  meliputi  nilai,  prinsip,  tolok ukur,  konsep  utama,  metodologi  dan  proses. Selanjutnya mengembangkan kerangka kerja berbasis prinsip Islam.
Pendekatan  ini  termasuk  dalam  tipologi metodologi  fikih  ( usul  fiqh )  sebagai  metodologi ekonomi  Islam  sebagaimana  yang  diklasifikasikan oleh  Furqani  (2016).  Metodologi  untuk  melahirkan hukum-hukum  ( aḥkām )  dari  sumber-sumber  teks  al- Qur’an  dan  digunakan  untuk  menjelaskan  konsep ekonomi  Islam. Usūl  al-fiqh atau  metodologi  untuk melahirkan  hukum-hukum  ( aḥkām )  dari  sumber- sumber  teks  al-Qur’an  dan  Sunnah  digunakan  untuk menjelaskan  konsep  ekonomi  Islam.  Pendekatan  ini diambil  berdasarkan  pemahaman  bahwa  hakikat  dan objek  kajian  ( subject-matter )  ekonomi  Islam  sama dengan fiqh  al-al-mu‘āmalah .  Ekonomi  Islam  tidak lebih  dari  pada  hasil  pengaplikasian  hukum  dan aturan  Islam  (fiqh  Islam)  kedalam  teori  dan  struktur ilmu  ekonomi  dan  keuangan  sekuler  dengan memisahkan  mana  yang  dibolehkan  dan  yang dilarang,  serta  mencari  dan  memastikan  ajaran Syari’ah masuk ke dalam berbagai perilaku ekonomi dan bisnis (Furqani, 2016a).
Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Modifikasi dan Non Modifikasi
Pendekatan Modifikasi Pendekatan Non Modifikasi
Sumber: Mubarrok, 2020.

## 4. KESIMPULAN
Berawal  dari  isu  GCG  muncullah  pembahasan ICG  yang  berasal  dari  pemikiran  ekonom  muslim. Ada  perbedaan  prinsip  diantara  keduanya,  dimana ICG memiliki basis tauhid dan mempercayai dimensi spiritual  dan  material.  ICG  memiliki  dimensi  yang lebih  luas  dan  komprehensif  dibandingkan  dengan GCG  konvensional,  namun  demikian  masih  jarang aplikasi  pada  perusahaan  maupun  penelitian akademis tentang metodologi pengembangan teorinya.  Secara  umum,  metodologi  pengembangan ilmu  ICG  bisa  dilakukan  dengan  dua  pendekatan, yaitu  (1)  modifikasi  GCG  konvensional  dengan berbagai cara agar sesuai dengan prinsip syariah, (2) non  modifikasi  berangkat  dari  sumber  pengetahuan Islam yaitu wahyu, akal dan fakta empiris.

## 5. REFERENSI
Abdullah,  A.,  &  Et.all.  (2018). Islamic  Economics: Principles  &  Analysis .  Kuala  Lumpur: International  Shari’ah  Research  Academy  for Islamic Finance.

## Fenomena
corporate governace

## Kombinasi dengan
Teori corporate governance konvensional yang sudah ada
Integrasi dengan prinsip Islam.
(-)  Buang yang tidak sesuai (+) Tambah dengan yang sesuai
Teori Islamic Corporate
Governance
Fenomena corporate governace
Pengambilan teori berdasarkan 1. Wahyu (Al-quran dan Hadits) 2. Penalaran logika 3. Fakta empiris
Teori Islamic Corporate Governance
Abu-Tapanjeh,  A.  M.  (2009).  Corporate  governance from  the  Islamic  perspective :  A  comparative analysis  with  OECD  principles. Critical Perspectives  on  Accounting , 20 ,  556–567. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004 Al-Kahtani, F. S. (2014). Corporate Governance from the Islamic Perspective. Arab Law Quarterly , 28 , 231–256. https://doi.org/10.1163/15730255- 12341277
Alnasser,  S.  A.  S.,  &  Muhammed,  J.  (2009). Introduction  to  corporate  governance  from Islamic  perspective. Humanomics , 28 (3),  220– 231. https://doi.org/10.1108/08288661211258110 Bhatti, M., & Bhatti, I. (2009). Development in legal Issues  of  Corporate  Governance  in  Islamic Finance. Journal of Economic & Administrative Sciences , 25 (1), 67–91.
Choudhury, M. A., & Alam, M. N. (2013). Corporate governance in Islamic perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 6 (3), 180–199.
https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101 Choudhury,  M.  A.,  &  Hoque,  M.  Z.  (2006).
Corporate  governance  in  Islamic  perspective.
Corporate Governance , 6 (2), 116–128. https://doi.org/10.1108/14720700610655132
Furqani,  H.  (2016a).  Pembangunan  ekonomi  Islam dengan  tipologi  ilmiah. Maqdis  (Jurnal  Kajian Ekonomi Islam) , 1 (1).
Furqani,  H.  (2016b).  Signifikansi  kajian  metodologi dalam  pengembangan  body  of  knowledge ekonomi  Islam. Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi Syariah , 4 (1), 179–194.
Hasan,  Z.  (2009).  Corporate  Governance :  Western and  Islamic  Perspectives. International  Review of Business Research Papers , 5 (1), 277–293. Kasri,  R.  A.  (2009). Corporate  Governance: Conventional  VS  Islamic  Perspective .  Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1685222 Lewis, M. K. (2005). Islamic Corporate Governance.
Review of Islamic Economics , 9 (1), 5–29. Mannan,  M.  A.  (1983).  Islamic  Economics  as  a Social  Science:  Some  Methodological  Issues. Journal  Research  Islamic  Economic , 1 (1),  41–
50.
Najmuddin.  (2011). Manajemen  Keuangan  dan Aktualisasi  Syar’iyyah  Modern .  Yogyakarta: Penerbit Andi.
Ramli,  J.  A.,  &  Ramli,  M.  I.  (2016).  Corporate Governance  and  Corporate  Performance  of Malaysian  Companies :  Examining  from  an Islamic  Perspective. Procedia  Economics  and
Finance , 35 (March),
146–155. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00019-8 Taghizadeh,  M.  (2013).  Corporate  Governance  and Executive  Remuneration  in  Malaysia. Life Science Journal , 10 , 443–446.