## PENGUJIAN EXTENDED SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK DALAM KEPATUHAN PAJAK: SEBUAH STUDI EKSPERIMEN
Arif Nadzirul Haq E. 1* , Fauzan Misra 2

## Afiliasi :
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas
Proses Artikel: Received: 22-12-2022 Revisi:  02-01-2023 Accepted: 27-02-2023
*Korespondensi: arifnadzirulhaq130296@gmail.co m
DOI : http://dx.doi.org/10.30813/jab.v16 i1.3914

## Abstrak
Latar Belakang : Kepatuhan pajak merupakan isu yang sudah cukup lama dihadapi  oleh  pemerintah  Indonesia,  Kepatuhan  pajak  tidak  lagi  hanya diteliti  dari  sisi  ekonomi  saja,  namun  telah  diteliti  dari  sisi  sosial  dan psikologi. Extended Slippery  Slope  Framework adalah  kerangka  yang mengkaji  kepatuhan  pajak  dari  sisi  sosial  dan  psikologi,  serta  dapat menjelaskan  dinamika  antara  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  dan kekuasaan otoritas pajak.
Tujuan :  Menganalisis  pengaruh  kepercayaan  pada  otoritas  pajak  dan kekuasaan  otoritas  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  berdasarkan Extended Slippery  Slope  Framework ,  serta  menganalisis  efek  interaksi  antara kepercayaan  pada  otoritas  pajak  dan  kekuasaan  otoritas  pajak  terhadap kepatuhan pajak.
Metode  Penelitian :  Penelitian  ini  menggunakan  desain  eksperimen  2x2 antar-subjek  yang  melibatkan  79  partisipan.  Uji  Anova  digunakan  untuk pengujian hipotesis.
Hasil  Penelitian :  Kepercayaan  implisit  memberikan  pengaruh  yang  lebih tinggi  dibandingkan  kepercayaan  berbasis  alasan  dalam  mempengaruhi kepatuhan pajak, dan kekuasaan legitimasi memberikan pengaruh yang lebih tinggi  dibandingkan  kekuasaan  koersif  dalam  mempengaruhi  kepatuhan pajak.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  tidak  ada  interaksi  antara kepercayaan  pada  otoritas  dan  kekuasaan  otoritas  dalam  mempengaruhi kepatuhan pajak.
Keaslian/Kebaruan  Penelitian :  Di  Indonesia,  penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  pertama  kali  menggunakan  konseptualisasi Extended Slippery  Slope  Framework dalam  kepatuhan  pajak  yang  menggunakan metode eksperimen.
Kata kunci : Extended Slippery Slope Framework ; Kepatuhan Pajak.

## Pendahuluan
Kepatuhan pajak merupakan masalah yang sudah cukup lama dihadapi oleh otoritas pajak. Isu-isu kepatuhan pajak sering dihubungkan dengan pemeriksaan dan denda. Namun Slemrod (2019) menyatakan bahwa  penegakan  kebijakan  perpajakan  dengan  menggunakan  instrumen  pemeriksaan  pajak,  pelaporan informasi,  dan  peraturan  transaksi  keuangan  sebagai  upaya  mendorong  kepatuhan  pajak  masih  menjadi bahan  perdebatan.  Kogler  et  al.  (2015)  menyatakan  bahwa  tindakan  wajib  pajak  dalam  melakukan kecurangan  tidak  lagi  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi,  namun  juga  dipengaruhi  oleh  motivasi intrinsik yang disebut dengan moral. Alm et al. (2022) juga menyatakan bahwa keputusan untuk membayar pajak adalah keputusan yang kompleks, serta jauh lebih rumit daripada pendekatan ekonomi. Kepatuhan
wajib pajak dapat diwujudkan dari perspektif hubungan yang dibangun antara wajib pajak dengan otoritas pajak sebagai mitra (Mangoting, 2018). Lebih lanjut, Sudarma & Darmayasa (2018) menyatakan bahwa dengan  menggunakan  nilai  empati  maka  kita  dapat  memandang  hubungan  wajib  pajak  dengan  otoritas pajak merupakan hubungan timbal balik dimana kedua belah pihak saling membutuhkan, dan hubungan tersebut berdasarkan kepercayaan (Cahyonowati et al., 2020).
Kepatuhan  pajak  sudah  diteliti  dari  berbagai  disiplin  ilmu  seperti  ekonomi,  hukum,  psikologi, akuntansi dan sosiologi (Cullis et al., 2012; Awang & Amran, 2014; Ritsatos, 2014; Mardhiah et al., 2019; dan Darmayasa et al., 2022). Bidang penelitian yang dikenal sebagai psikologi pajak telah menjadi salah satu  disiplin  ilmu  yang  paling  sedikit  diteliti  hingga  saat  ini  (Kekec,  2022).  Namun  terdapat  salah  satu kerangka  yang  menggabungkan  faktor  sosial  dan  psikologi  untuk  menjelaskan  kepatuhan  pajak  yakni Slippery Slope Framework yang dikemukakan oleh Kirchler pada tahun 2007 (Gangl et al., 2015). Slippery Slope  Framework mengasumsikan  bahwa  kepatuhan pajak  dipengaruhi  oleh  dua kerangka utama,  yakni kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan dari otoritas pajak (Alm et al., 2022). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  pajak  ditunjukan dengan  adanya  dimensi  kepercayaan dan dimensi kekuasaan (Gobena & Marius, 2016; Kastlunger et al., 2013; Gangl et al., 2013; dan Prinz et al., 2014),  penelitian tersebut mendukung asumsi dari Slippery Slope Framework .
Penelitian  mengenai Slippery  Slope  Framework memang  sudah  umum  dilakukan  di  beberapa negara (seperti Amalia, 2021; Tjondro et al., 2019; Batrancea et al., 2019; Andyarini et al., 2019; Ayuba et al., 2018; Yasa & Martadinata, 2018; dan Faizal et al., 2017) dan bahkan lintas negara (seperti Gangl et al., 2020; Mas’ud et al., 2019; Mas’ud et al., 2015; dan Mas’ud et al., 2014). Namun jika ditelaah lebih lanjut, penelitian mengenai perilaku wajib pajak yang menggunakan variabel kekuasaan dan kepercayaan tidak konsisten (Gangl et al., 2015). Inkonsistensi ini berasal dari konseptualisasi yang berbeda dari kekuasaan dan kepercayaan serta dari operasionalisasi yang beragam dalam penelitian empiris  (Gangl et al., 2015). Oleh  karena  itu  kerangka  tersebut  dimodifikasi  sedemikian  rupa  oleh  Gangl  et  al.  (2015)  agar  dapat menjelaskan lebih dalam atas dinamika kekuasaan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas. Gangl et al. (2015) menyebut konsep yang mereka kemukakan dengan sebutan Extended Slippery Slope Framework . Di  Indonesia  penelitian  yang  menggunakan  konseptualisasi Extended Slippery  Slope  Framework sudah pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Rodoni (2021). Namun penelitian Ramadhan  &  Rodoni  (2021)  menggunakan  desain  penelitian  non  eksperimental  dengan  metode  survei. Sejauh  pengetahuan  penulis,  di  Indonesia  belum  pernah  dilakukan  penelitian  yang  menggunakan konseptualisasi kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang di kemukakan oleh Gangl et al. (2015) dengan menggunakan metode eksperimen, sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal
tersebut. Lebih lanjut, dengan menggunakan metode eksperimen maka penulis dapat menemukan bukti- bukti yang berkaitan dengan hubungan kausal antar variabel dengan terkontrol.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  peneliti  merumuskan  beberapa  rumusan  masalah.  Pertama, apakah  efek  kepercayaan  implisit  berbeda  dengan  kepercayaan  berbasis  alasan  dalam  mempengaruhi kepatuhan pajak. Kedua, apakah efek kekuasaan legitimasi otoritas pajak berbeda dengan kekuasaan koersif otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Ketiga, apakah kekuasaan otoritas dapat berinteraksi dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Tujuan riset ini adalah untuk  memecahkan  masalah  yang  telah  dirumuskan  diatas  berdasarkan Extended Slippery  Slope Framework .
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berkonstribusi  dalam  menjelaskan  dinamika  antara  variabel kekuasaan otoritas pajak dan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak dari sudut pandang sosial dan psikologi. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberi sudut pandang yang berbeda bagi pihak otoritas  pajak  mengenai  kepatuhan  pajak,  sehingga  pihak  otoritas  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan pajak secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

## Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis
Munculnya Extended Slippery  Slope  Framework bermula  dari Slippery  Slope  Framework .  Pada Slippery  Slope  Framework hanya  mengkategorikan  kekuasaan  otoritas  menjadi  tinggi  dan  rendah  serta mengkategorikan  kepercayaan  terhadap  otoritas  menjadi  tinggi  dan  rendah.  Namun  Gangl  et  al.  (2015) mengkategorikan  kekuasaan  otoritas  menjadi  kekuasaan  legitimasi  dan  kekuasaan  koersif,  serta mengkategorikan kepercayaan pada otoritas pajak menjadi kepercayaan berbasis alasan dan kepercayaan implisit.  Perbedaan  yang  dilakukan  oleh  Gangl  et  al.  (2015)  memberikan  penjelasan  lanjutan  tentang dinamika antara kekuasaan dan kepercayaan.
Kepercayaan  implisit  didefinisikan  sebagai  reaksi  otomatis,  tidak  disengaja,  dan  tidak  disadari terhadap rangsangan seperti wajah atau suara yang ramah atau dokumen yang tampak resmi (Castelfranchi &  Falcone  dalam  Gangl  et  al.,  2015).  Kepercayaan  implisit  terjadi  tanpa  pengakuan  secara  sadar  untuk percaya dan dengan demikian, tanpa mempertimbangkan kompetensi atau niat dari lembaga resmi (Gangl et al., 2015). Kepercayaan implisit merangkum faktor-faktor penentu kepatuhan pajak yang terkait dengan pemasaran dan kampanye surat kabar (Cyan et al., 2017), norma sosial kejujuran pajak (Hallsworth et al., 2017), dan persepsi identitas bersama yaitu patriotism (Gangl et al., 2016).
Kepercayaan  berbasis  alasan  dihasilkan  dari  keputusan  yang  disengaja  secara  rasional  yang didasarkan  pada  empat  kriteria:  pencapaian tujuan;  ketergantungan; faktor internal;  dan faktor  eksternal
(Castelfranchi  &  Falcone  dalam  Gangl  et  al.,  2015).  Pertama, trustor mengevaluasi  apakah  pihak  lain mengejar tujuan yang penting bagi trustor . Kedua, dievaluasi apakah trustor bergantung pada pihak lain. Ketiga, diperlukan evaluasi positif terhadap faktor internal pihak lain, yaitu kompetensi, kemauan, dan tidak merugikan. Keempat, faktor eksternal dalam pengambilan keputusan meliputi persepsi peluang dan bahaya. Kepercayaan berbasis alasan terkait dengan kompetensi yang dirasakan serta niat baik otoritas  (Gangl et al.,  2013),  dan  persepsi  kualitas  kelembagaan  dan  tingkat  korupsi  (Cummings  et  al  dalam  Gangl  et  al., 2015).
Kepercayaan  implisit  bekerja dengan  cepat,  mudah, asosiatif, sering  kali  dipenuhi  emosi,  diatur oleh  kebiasaan,  dan  sulit  dikendalikan  dan  dimodifikasi.  Sedangkan  Kepercayaan  berbasis  alasan didasarkan pada kognisi yang lambat, penuh usaha, bertahap, sengaja dikendalikan, relatif fleksibel dan berpotensi diatur oleh aturan (Gangl et al., 2015). Reaksi otomatis pada kepercayaan implisit berasal dari proses, memori pembelajaran asosiatif, terkondisi dan muncul dalam situasi yang terdapat identitas sosial bersama (Castelfranchi & Falcone dalam  Gangl et al., 2015). Identitas sosial bersama berfungsi sebagai rangsangan yang memicu persepsi bahwa praktik serta norma sosial tertentu dapat diandalkan dan bahwa setiap orang, organisasi, atau otoritas yang termasuk dalam kategori ini dapat dipercaya (Castelfranchi & Falcone  dalam  Gangl  et  al.,  2015).  Otoritas  pajak  yang  dianggap  termasuk  dalam  kelompok  yang  sama dengan wajib pajak akan dievaluasi secara positif dan kepercayaan implisit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepercayaan pada otoritas dari kategori lain (Tanis & Postmes dalam Gangl et al., 2015). Sehingga peneliti berhipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Kepatuhan  pajak  lebih  tinggi  pada  saat  kepercayaan  implisit  dibandingkan  kepercayaan  berbasis alasan.
Kekuasaan  dapat  didefinisikan  sebagai  kekuatan  otoritas  pajak  untuk  menegakkan  aturan  dan peraturan perpajakan (Darmayasa et al., 2022). Kekuasaan legitimasi didefinisikan sebagai persepsi bahwa otoritas pajak bekerja berdasarkan landasan yang sah, keahlian dan penyediaan informasi, reputasi positif sehingga meyakinkan pembayar pajak agar bekerja sama (Gangl et al., 2015). Kekuasaan legitimasi terkait dengan  transparansi  dan  keadilan,  peraturan  yang  sah,  suara  dan  partisipasi  wajib  pajak,  penyediaan informasi  yang  relevan,  dan  layanan  yang  mendukung  (Gangl  et  al.,  2013).  Konsep  kekuasaan  koersif menurut Gangl et al. (2015) didasarkan pada insentif dan paksaan. Individu yang tidak mematuhi aturan pihak berwenang maka akan menghadapi biaya moneter, fisik, sosial, atau psikologis (misalnya, didenda atau tidak menerima hadiah, dikeluarkan dari transaksi di masa depan). Namun penelitian yang dilakukan oleh  Bogataj  et  al.,  (2016)  menyebutkan  bahwa  kekuasaan  koersif  yang  agresif  justru  menurunkan kepatuhan pajak.
Kekuasaan  koersif  dipandang  menekan  dan  menakutkan  bagi  wajib  pajak.  Sehingga  melalui kekuasaan koersif wajib pajak akan merasakan iklim permusuhan (Tjondro et al., 2019). Dengan demikian, orang-orang  yang  berurusan  dengan  kekuatan  koersif  dapat  segera  merasakan  emosi  yang  tinggi.  Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Enachescu et al. (2019) dan Olsen et al. (2018) yang menyatakan bahwa jika wajib pajak menganggap penegakan kepatuhan pajak sebagai paksaan yang sewenang-wenang, maka akan menimbulkan kemarahan dari wajib pajak. Mereka akan merasa marah, mengalami perlawanan timbal balik, dan menunjukkan niat perilaku untuk berjuang demi kebebasan mereka (Sittenthaler et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Bogataj et al. (2016) menyebutkan bahwa kekuasaan koersif yang agresif  justru  menurunkan  kepatuhan  pajak.  Lebih  lanjut,  Tsikas  (2017)  menyatakan  bahwa  kebijakan pencegahan melalui pemeriksaan dan sanksi yang berat pada akhirnya dapat merusak kepatuhan pajak.
Sebaliknya, kekuasaan legitimasi dapat digunakan untuk merangkul dan menciptakan hubungan sinergis  antara  wajib  pajak  dan  pihak  pemungut  pajak  (Bird,  2018).  Sehingga  kekuasaan  legitimasi dianggap lebih lembut dan ampuh dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan kekuasaan koersif yang  dipandang  menekan  dan  menyeramkan  oleh  wajib  pajak  (Han  et  al.,  2015  dan  Nurunnabi,  2019). Sehingga peneliti berhipotesis sebagai berikut:
H 2 : Kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat kekuasaan legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif.
Lebih  lanjut,  Gangl  et  al.  (2015)  mengasumsikan  dua  mekanisme  yang  secara  umum  mengatur dinamika  antara  kepercayaan  dan  kekuasaan.  Mekanisme  pertama  mengasumsikan  bahwa  kekuasaan koersif dan kepercayaan implisit saling mengurangi satu sama lain. Asumsi ini sesuai dengan pernyataan Kirchler  dalam  Gangl  et  al.  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan  koersif  dimanifestasikan  oleh kontrol  dan  denda  yang  ketat,  terutama  jika  ditujukan  pada  individu,  hal  itu  memicu  penalaran  yang disengaja mengenai kemungkinan keuntungan dan kerugian serta risiko ketidakpatuhan dan oleh karena itu dapat  mengurangi  kepercayaan  implisit.  Namun  disisi  lain  kepercayaan  implisit  juga  mengurangi kekuasaan koersif. Orang-orang yang percaya secara implisit mendasarkan kepercayaan otomatis mereka pada norma-norma bersama, nilai-nilai yang diisyaratkan, dan kebiasaan. Oleh karena itu, audit dan denda, yang merupakan bagian dari kekuasaan koersif, dianggap tidak perlu.
Mekanisme  kedua  dari  Gangl  et  al.  (2015)  mengasumsikan  bahwa  kekuasaan  legitimasi  dan kepercayaan berbasis alasan saling meningkatkan satu sama lain dan dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama. Alasannya adalah wajib pajak memperoleh kepercayaan berbasis alasan karena otoritas pajak dengan kekuasaan legitimasi dianggap kompeten untuk memberikan bantuan dan dukungan dalam hal perpajakan (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Oleh karena itu kekuasaan legitimasi memberikan  alasan  untuk  mempercayai  otoritas  pajak.  Disisi  lain  kepercayaan  berbasis  alasan  juga
meningkatkan kekuasaan legitimasi karena kepercayaan berbasis alasan muncul dari dan mengarah pada pengakuan legitimasi otoritas dan penerimaan otoritas (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015).
Kekuasaan otoritas diasumsikan mempengaruhi kognisi individu, seperti kepercayaan pada otoritas dan bahkan kepatuhan (Gangl et al., 2015). Hofmann et al. (2017) berpendapat bahwa kepercayaan tidak hanya sebagai moderator tetapi juga mediator antara kekuasaan dan Kerjasama kepatuhan pajak. Kekuasaan yang  koersif  dan  legitimasi  memengaruhi  kepercayaan  dan  akibatnya  dapat  memengaruhi  kerja  sama dengan  pihak  berwenang.  Berdasarkan  pendapat  Hofmann  et  al.  (2017)  peneliti  berhipotesis  sebagai berikut:
H 3 :  Kekuasaan  otoritas  pajak  dapat  berinteraksi  dengan  kepercayaan  dalam  mempengaruhi kepatuhan pajak.

## Metode Penelitian
Penelitian  kuantitatif  ini  menggunakan  metode  eksperimen.  Penelitian  eksperimen  ini menggunakan  desain  faktorial  2x2  (dua  pada  dua).  Desain  penelitian  ini  menggunakan  desain between- subjects , artinya setiap partisipan hanya akan diberi satu dari empat kondisi.
Partisipan dalam penelitian ini merupakan Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi dan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nahartyo (2013: 175) menyatakan bahwa dalam literatur psikologi perilaku, subjek mahasiswa tidak berbeda dengan perilaku subjek yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa penelitian dalam dunia psikologi lebih ditekankan pada aspek bagaimana manusia memproses informasi dan mengambil keputusan secara umum. Lebih  lanjut  Nahartyo  (2013:  176)  menyatakan  bahwa  literatur  psikologi  menunjukkan  pengambilan keputusan  di  dunia  nyata  memiliki  pola  dan  karakteristik  pemrosesan  informasi  yang  sama  dengan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan penelitian  Harahap et al. (2020) yang menyatakan bahwa mahasiswa merupakan surrogate yang tepat pada penelitian yang berfokus pada kemampuan kognitif. Febrianto (2015) dalam Harahap (2020) juga menyatakan bahwa jika penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji teori maka  penggunaan  mahasiswa  sebagai surrogate praktisi  dapat  diterima.  Dengan  demikian  penggunaan mahasiswa sebagai surrogate dalam penelitian ini dapat diterima.
Partisipan diundang secara sukarela untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini. Karakteristik untuk  mahasiswa  S1  Akuntansi  Universitas  Andalas  sudah  mendapatkan  matakuliah  perpajakan. Sedangkan  untuk  partisipan  yang  berasal  dari  mahasiswa  S2  Akuntansi  Universitas  Andalas  tidak  ada karakteristik minimal untuk dapat menjadi partisipan dalam penelitian ini. Jumlah partisipan keseluruhan pada penelitian ini adalah 97 mahasiswa.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Kepatuhan pajak merupakan variabel dependen, dan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak serta  variabel  kekuasaan  otoritas  pajak  sebagai  variabel  independen.  Manipulasi  pertama  adalah kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  (implisit  atau  berbasis  alasan).  Manipulasi  kedua  adalah  kekuasaan otoritas pajak (legitimasi atau koersif).
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  pajak,  yaitu  perilaku  sadar  seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya (McKee et al., 2018). Pengukuran variabel dependen pada penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi kasus Misra & Suwardi (2016). Dalam hal ini pengukuran kepatuhan pajak dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pajak yang dibayar partisipan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.
Pengukuran  variabel  kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  diukur  dengan  variabel  dummy,  yaitu pemberian skor 1 atau 0. Skor 1 digunakan untuk kondisi kepercayaan implisit dan skor 0 digunakan untuk kondisi kepercayaan berbasis alasan. Manipulasi ini dibuat berdasarkan indikator dari Gangl et al. (2013); Gangl et al. (2015) dan Cyan et al. (2017). Manipulasi yang diberikan berbentuk informasi pada saat tugas eksperimen berjalan.
Pengukuran  variabel  kekuasaan  otoritas  pajak  menggunakan  variabel  dummy,  yaitu  pemberian skor 1 atau 0. Skor 1 digunakan untuk kondisi kekuasaaan legitimasi dan skor 0 digunakan untuk kondisi kekuasaan  koersif.  Manipulasi  ini  menggunakan  indikator  yang  diadopsi  dari  penelitian  Hofmann  et  al. (2014). Manipulasi yang diberikan berbentuk informasi pada saat tugas eksperimen berjalan.

## Prosedur Penugasan
Setiap partisipan akan diberikan instrument eksperimen berupa penjelasan kasus. Pada setiap kasus partisipan akan bertindak sebagai Wajib Pajak. Terdapat empat perlakuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:
Tabel 1. Perlakuan
Perlakuan Kekuasaan Otoritas Pajak Legitimasi Koersif Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Implisit Perlakuan 1 Perlakuan 2 Berbasis Alasan Perlakuan 3 Perlakuan 4
Sumber: Data Penelitian, 2022
Pada  setiap  perlakuan  partisipan  akan  diberikan  informasi  awal  mengenai  perannya.  Partisipan akan mendapat informasi mengenai usaha yang dijalankannya. Selanjutnya partisipan diberi peran sebagai wajib pajak yang harus mengajukan pajaknya secara mandiri kepada otoritas. Dan partisipan juga diberi
informasi yang berkaitan dengan otoritas pemungut pajak. Pada tahap akhir partisipan akan diminta untuk memberikan keputusan mengenai berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan. Pada penelitian ini partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan manipulation check . Manipulation check beguna untuk melihat apakah partisipan sudah berada dalam kondisi manipulasi yang diinginkan peneliti.

## Teknik Analisis Data
Pengujian  dilakukan  menggunakan  pengujian  statistik  deskriptif  dimulai  dari  pengecekan manipulasi  data  yaitu  memilih  data  yang  layak  diolah  dengan  menggunakan  rerata  teoritis.  Setelah  itu dijabarkan  data  demografi  partisipan,  pengujian  randomisasi  serta  pengujian  homogenitas.  Setelah  data memenuhi  syarat  maka  dilakukanlah  pengujian  hipotesis.  Penelitian  ini  menggunakan  uji Analysis  of Variance (ANOVA) untuk pengujian hipotesis. ANOVA digunakan untuk membandingkan kecenderungan individu  untuk  melakukan  kepatuhan  pajak  bila  kasus  kepercayaan  implisit  atau  kepercayaan  berbasis alasan, dan kekuasaan legitimasi atau kekuasaan koersif.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Pelaksanaan Eksperimen
Riset ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Partisipan pada riset ini merupakan mahasiswa S1 Akuntansi yang berjumlah 58 partisipan dan mahasiswa Magister Akuntansi yang berjumlah 39 partisipan. Total partisipan keseluruhan adalah 97 partisipan, mereka dibagi berdasarkan perlakuan yang didapatkan secara abstrak.
Partisipan pada kelompok 1 mendapatkan perlakuan 1 yaitu kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 25 partisipan. Partisipan yang berada dalam kelompok 2 mendapatkan perlakuan 2 yaitu kepercayaan implisit dan kekuasaan koersif, partisipan pada perlakuan ini sebanyak  24  partisipan.  Partisipan  yang  berada  dalam  kelompok  3  mendapatkan  perlakuan  3  yaitu kepercayaan  berbasis  alasan  dan  kekuasaan  legitimasi,  partisipan  pada  perlakuan  ini  sebanyak  24 partisipan. Partisipan yang berada dalam kelompok 4 mendapatkan perlakuan 4 yaitu kepercayaan berbasis alasan dan kekuasaan koersif, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 24 partisipan.
Namun  setelah  dilakukan manipulation  check ,  maka  diketahui  bahwa  partisipan  yang  gagal berjumlah 18 partisipan. Hal ini disebabkan karena partisipan tersebut salah dalam menjawab pertanyaan yang  ada  dalam manipulation  check .  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipan  yang  gagal  tersebut tidak  mempunyai  pemahaman  yang  memadai  atas  manipulasi  yang  diberikan  serta  tidak  berada  pada perlakuan yang diinginkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, data yang diberikan oleh partisipan yang gagal melewati manipulation  check tidak  layak  diolah.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  partisipan  yang  lolos
adalah sebanyak 79 partisipan. Pada kelompok 1 terdapat 19 partisipan, kelompok 2 terdapat 19 partisipan, kelompok 3 terdapat 20 partisipan, dan kelompok 4 terdapat 21 partisipan.

## Deskriptif Partisipan
Data  diperoleh  dari  97  partisipan,  namun  18  partisipan  gagal  dalam  menjawab  cek  manipulasi, sehingga data yang dapat diolah sebanyak 79 partisipan. Adapun demografi dari 79 partisipan berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Data Demografi Partisipan
Keterangan Jumlah Persentase Jenis Kelamin Laki-Laki 21 26.6% Perempuan 58 73.4% Total 79 100.0% Pendidikan yang Ditempuh S1 Akuntansi 39 49.4% S2 Akuntansi 40 50.6% Total 79 100.0%
Sumber: Data Penelitian, 2022
Partisipan  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  berjumlah  21  partisipan  dengan  persentase  26.6%, sedangkan partisipan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 58 partisipan dengan persentase 73.4%. Partisipan yang sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi berjumlah 39 partisipan dengan persentase 49.4%, sedangkan partisipan yang sedang menempuh pendidikan S2 Akuntansi berjumlah 40 partisipan dengan persentase 50.6%. Selanjutnya dilakukan pengujian randomisasi.

## Uji Randomisasi
Uji randomisasi digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik demografi responden diantara perlakuan eksperimen. Hasil uji randomisasi disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3. Hasil Uji Randomisasi
Keterangan Jumlah Kuadrat df F Sig. Jenis Kelamin 354.308 78 0.687 0.410 Pendidikan 1656.684 78 3.211 0.077
Sumber: Data Olahan, 2022
Hasil  pengujian  randomisasi  yang  disajikan  diatas  menunjukkan  demografi  jenis  kelamin  yang memiliki nilai F sebesar 0,687 dan nilai probabilitas (p) sebesar 0,410  (>0,05). Nilai F untuk demografi pendidikan yang ditempuh sebesar 3,211 serta dengan tingkat probabilitas (p) sebesar 0,077 (>0,05). Dari hasil pengujian randomisasi maka diketahui bahwa perlakuan telah ekuivalen dan dapat dikontrol secara layak.

## Uji Homogenitas
Uji  homogenitas  ini  digunakan  agar  peneliti  dapat  melihat  apakah  perlakuan  pada  keempat kelompok  memiliki  varian  yang  homogen  atau  tidak.  Pengujian  homogenitas  ini  dilakukan  supaya partisipan  yang  menjadi  subjek  dalam  riset  ini  memiliki  varian  yang  homogen  agar  asumsi  Analysis  of Variance terpenuhi. Berikut disajikan hasil uji homogenitas menggunakan Levene test :
Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas
F df1 df2 Sig. 2.194 3 75 0.096
Sumber: Data Olahan, 2022
Berdasarkan hasil uji homogenitas diatas, nilai signifikansi levene test menunjukkan nilai F sebesar 2.194  dan  nilai  p  sebesar  0,096.  Hasil tersebut membuktikan  bahwasanya tiap-tiap  kelompok  partisipan memiliki kesamaan dalam hal tingkat homogenitas varian (0,096 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi syarat untuk pengujian ANOVA.

## Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  ini  menggunakan  uji  ANOVA  dengan  batas  signifikansi  0,05.  Hasil  uji  ini  dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Berikut disajikan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan ANOVA:
Tabel 5.  Mean (Deviasi Standar) dan Partisipan Setiap Perlakuan PERLAKUAN Kekuasaan Otoritas Pajak Total Kepercayaan pada Otoritas Pajak Legitimasi Koersif Kepercayaan pada Otoritas Pajak Implisit 90,53 85,26 87,89 (19,285) (22,698) (20,945) 19 19 38 Berbasis Alasan 82,50 67,00 74,56 (23,705) (19,723) (22,868) 20 21 41 Total Kekuasaan Otoritas Pajak 86,41 75,67 80,97 (21,764) (22,860) (22,830) 39 40 79 Sumber: Data Olahan, 2022

## Tabel 6. Hasil Uji ANOVA Tests of Between-Subjects Effects
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. Intercept 521550,135 1 521550,135 1136,261 ,000 Kepercayaan 3406,590 1 3406,590 7,422 ,008 Kekuasaan 2124,921 1 2124,921 4,629 ,035 Kepercayaan * Kekuasaan 516,521 1 516,521 1,125 ,292 Error 34425,421 75 459,006
Sumber: Data Olahan, 2022
Hipotesis pertama memprediksi bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kepercayaan implisit dibandingkan kepercayaan berbasis alasan. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi  pada  saat  kepercayaan  implisit  dibandingkan  pada  saat  kepercayaan  berbasis  alasan.  Hal  ini dibuktikan dengan nilai mean kepercayaan implisit yang lebih besar dibandingkan kepercayaan berbasis alasan (87,89 > 74,56). Hasil uji inverensial pada tabel 6 menunjukkan perbedaan ini signifikan (F = 7,422;
Sig. = 0,008). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan implisit memberikan efek kepatuhan yang lebih tinggi dari pada kepercayaan berbasis alasan. Temuan ini menunjukkan bahwa H1 terdukung.
Hipotesis  kedua  memprediksi  bahwa  kepatuhan  pajak  akan  lebih  tinggi  pada  saat  kekuasaan legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat kekuasaan koersif. Hal ini dibuktikan dengan nilai mean kekuasaan  legitimasi  yang  lebih  besar  dibandingkan  kekuasaan  koersif  (86,41  >  75,67).  Hasil  uji inverensial  pada  tabel  6  menunjukkan  perbedaan  ini  signifikan  (F  =  4,629;  Sig.  =  0,035).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kekuasaan  legitimasi  memberikan  efek  kepatuhan  yang  lebih  tinggi  dari  pada kekuasaan koersif. Temuan ini menunjukkan bahwa H2 terdukung.
Hipotesis  ketiga  memprediksi  bahwa  kekuasaan  otoritas  pajak  berinteraksi  dengan  kepercayaan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 1,125 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,292. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara kekuasaan otoritas pajak dengan kepercayaan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi yang melebihi batas signifikan yang telah ditentukan (0,292 > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa H3 tidak terdukung.

## Pembahasan
Hasil dari pengolahan data yang terdapat dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kepercayaan implisit (rata rata = 87,89) dibandingkan pada saat kepercayaan berbasis alasan (rata-rata = 74,56). Tabel 6 menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan (F = 7,422; Sig. = 0,008).  Dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  pajak  lebih  tinggi  pada  saat  adanya  kepercayaan  implisit dibandingkan  kepercayaan  berbasis  alasan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  kepercayaan  implisit  wajib  pajak menganggap  otoritas  pajak  merupakan  bagian  dari  kelompok  yang  sama  dengan  mereka,  maka  otoritas pajak  akan  dievaluasi  secara  positif  melalui  reaksi  otomatis  dan  cepat  oleh  wajib  pajak  sehingga  akan menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi.
Namun  pada  kepercayaan  berbasis  alasan  reaksi  yang  ditimbulkan  membutuhkan  usaha  dan bertahap.  Hal  ini  dikarenakan  pada  kepercayaan  berbasis  alasan  pihak  wajib  pajak  akan  mengevaluasi tujuan otoritas pajak, kompetensi otoritas pajak, peluang dan bahaya, serta persepsi kualitas kelembagaan otoritas pajak. Sehingga membuat kepercayaan berbasis alasan didasarkan pada kognisi yang lambat. Hal ini  menjadikan  kepercayaan  berbasis  alasan  tidak  menghasilkan  kepatuhan  pajak  yang  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan kepercayaan implisit.
Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Tanis & Postmes (2005) dalam Gangl et al. (2015). Serta temuan ini juga didukung oleh Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al. (2015) yang
menyatakan bahwa pengalaman positif yang berulang-ulang mengarah pada harapan implisit bahwa pihak lain  menghormati  norma  dan  praktik  yang  disepakati.  Dengan  demikian,  kepercayaan  berbasis  alasan ( reason-based  trust )  menurun  dalam  jangka  panjang,  sementara  kepercayaan  implisit  ( implicit  trust ) meningkat seiring waktu.
Berikutnya Tabel 5 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kekuasaan legitimasi  (rata-rata  =  86,41)  dibandingkan  pada  saat  kekuasaan  koersif  (rata-rata  =  75,67).  Tabel  6 menunjukkan  bahwa  perbedaan  tersebut  signifikan  (F  =  4,629;  Sig.  =  0,035).  Maka  dapat  disimpulkan bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat adanya kekuasaan  koersif.  Hal  ini  disebabkan  karena  kekuasaan  legitimasi  ( legitimate  power )  dapat  digunakan untuk merangkul dan menciptakan iklim sinergis antara wajib pajak dengan otoritas pajak sehingga dapat meyakinkan  wajib  pajak  agar  bekerja  sama,  sedangkan  kekuasaan  koersif  ( coercive  power )  digunakan melalui pemberian sanksi dan denda kepada wajib pajak sehingga menciptakan iklim permusuhan.
Dengan demikian, orang-orang yang berurusan dengan kekuasaan koersif dapat segera merasakan emosi  yang  tinggi,  sehingga  akan  merasakan  marah  dan  dapat  memberikan  perlawanan  timbal  balik. Sedangkan  pada  kekuasaan  legitimasi,  kekuasaan  ini dianggap lebih  ramah  karena  berasal  dari  evaluasi positif  wajib  pajak  atas  kekuasaan  otoritas  pajak  yang  dihubungkan  dengan  sikap  positif  otoritas  pajak. Evaluasi  positif  ini  berdasarkan  transparansi,  keadilan,  peraturan  yang  sah,  penyediaan  informasi  yang relevan,  dan  layanan  yang  mendukung.  Sehingga  wajib  pajak  akan  lebih  mudah  menerima  kekuasaan legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif dalam hal kepatuhan pajak.
Temuan ini sesuai dengan Gangl et al. (2012) yang menyatakan bahwa kekuasaan legitimasi dapat menyebabkan keberhasilan dalam pekerjaan otoritas pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian Bogataj et al. (2016) yang menyebutkan bahwa kekuasaan koersif ( coercive power ) justru menurunkan kepatuhan pajak. Temuan pada penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Han et al. (2015) dan Nurunnabi (2019) yang menyatakan bahwa kekuasaan legitimasi ( legitimate power ) dianggap lebih ramah dan efektif dalam mendorong kepatuhan pajak dibandingkan kekuasaan koersif ( coercive power ) yang dipandang menekan dan menakutkan bagi wajib pajak.
Tabel  6 menunjukkan interaction  effect dari  kekuasaan  dan  kepercayaan dengan  nilai  F  sebesar 1,125 dan signifikansi sebesar 0,292 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan otoritas  pajak  tidak  mempengaruhi  hubungan  antara  kepercayaan  pada  otoritas  pajak  dengan  kepatuhan pajak.  Mas’ud  et  al.  (2019)  menyatakan  bahwa  sebagian  besar  negara  di  Asia  menganggap  kekuasaan otoritas sebagai sistem yang biasa, dengan demikian persepsinya akan sulit untuk dibangun. Berdasarkan pernyataan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  sebagian  besar  negara  di  Asia  wajib  pajak  tidak menganggap  kekuasaan  sebagai  variabel  penting  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  mereka.
Akhirnya, hubungan yang signifikan antara kedua variabel independent dengan kepatuhan pajak akan sulit untuk dibangun.
Temuan  pada  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ratmono  & Cahyonowati (2013) yang menyatakan bahwa efek interaksi antara variabel pemeriksaan dan kepercayaan tidak signifikan, serta efek interaksi variabel kepercayaan dan denda tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Mas’ud et al. (2014) yang menemukan bahwa, efek interaksi dari kepercayaan pada otoritas dan kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan. Berikutnya  Mas’ud  et  al.  (2019)  juga  mendukung  hasil  penelitian  ini,  mereka  menemukan  bahwa  tidak terdapat efek interaksi kepercayaan pada otoritas pajak dengan kekuasaan otoritas dalam mempengaruhi kepatuhan pajak di 158 negara.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  kekuasaan  otoritas  terhadap  kepatuhan  pajak  tidak begitu  kuat  jika  dibandingkan  dengan  pengaruh  kepercayaan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hal  menarik lainnya  dari  penelitian  ini,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  pajak  akan  akan  dapat ditegakkan secara maksimal melalui kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi. Hal ini dikarenakan kepercayaan  implisit  timbul  dengan  cepat  melalui  reaksi  otomatis  dan  kekuasaan  legitimasi  digunakan untuk  merangkul  sehingga  menciptakan  iklim  sinergis  antara  wajib  pajak  dengan  otoritas  pajak  yang menyebabkan wajib pajak dapat bekerja sama, dan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

## Kesimpulan
Hasil penelitian membuktikan tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kepercayaan implisit  dibandingkan  kepercayaan  berbasis  alasan,  dan  kepatuhan  juga  lebih  tinggi  pada  saat  adanya kekuasaan  legitimasi  dibandingkan  pada  saat  adanya  kekuasaan  koersif.  Hasil  penelitian  ini  turut membuktikan  bahwasanya  kekuasaan  otoritas  pajak  tidak  mempengaruhi  hubungan  antara  kepercayaan pada otoritas pajak dengan kepatuhan pajak. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan  otoritas  terhadap  kepatuhan  pajak  tidak  begitu  kuat  jika  dibandingkan  dengan  pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak.
Hal menarik lainnya dari penelitian ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan dapat ditegakkan secara maksimal melalui kombinasi kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi. Hal  ini  dikarenakan  kepercayaan  implisit  timbul  dengan  cepat  melalui  reaksi  otomatis  dan  kekuasaan legitimasi  digunakan  untuk  merangkul  sehingga  menciptakan  iklim  sinergis  antara  wajib  pajak  dengan
otoritas pajak yang menyebabkan wajib pajak dapat bekerja sama, dan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.
Meskipun dalam kerangka penelitian ini terdapat dua faktor yang menentukan kepatuhan pajak, ternyata faktor kepercayaan pada otoritas pajak lebih direspon oleh wajib pajak dan hal ini sejalan dengan teori psikologi fiskal yang pertama kali dikemukakan oleh  Schmölders (1959) yang menjelaskan bahwa wajib  pajak  akan  lebih  terdorong  untuk  membayar  pajak  jika  pihak  otoritas  lebih  dipercaya  dan  bukan dengan paksaan dalam bentuk sanksi serta denda. Berdasarkan temuan penelitian ini penulis menyarankan agar  pihak  otoritas  pajak  dapat  menggunakan  kepercayaan  implisit  dan  kekuasaan  legitimasi  untuk meningkatkan  kepatuhan  pajak,  dibanding menggunakan  kepercayaan  berbasis alasan  yang  berdasarkan pada kognisi yang lambat dan kekuasaan koersif yang dipandang menakutkan bagi wajib pajak. Dengan menggunakan kekuasaan legitimasi, pihak otoritas pajak juga dapat mengurangi biaya dalam penegakan kepatuhan pajak dibanding menggunakan kekuasaan koersif yang cenderung menghabiskan banyak biaya untuk penegakan kepatuhan pajak.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  berkaitan  dengan  generalitas  populasi.  Pada  penelitian  ini penulis hanya menggunakan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebagai partisipan.  Di  masa  depan  para  peneliti  dapat  memberikan  perhatian  khusus  pada  variabel  demografi dengan  cara  memperbesar  jumlah  dan  populasi  partisipan  dalam  penelitian,  sehingga  cakupan  hasil penelitian yang didapat juga akan lebih luas.

## Lampiran

## KASUS
Anda adalah seorang pengusaha pakan ternak yang sukses di kota Payakumbuh. Usaha anda sudah cukup terkenal sehingga membuat usaha yang sudah anda tekuni selama 3 tahun menjadi semakin besar dan memiliki pendapatan yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2021 anda memiliki total omzet sebesar Rp. 950.000.000. Pada akhir tahun 2021 anda ditunjuk langsung oleh Pemerintah daerah agar memasok pakan ternak untuk Pemerintahan Daerah tersebut dalam 5 bulan kedepan, yakni bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei tahun 2022. Penunjukan langsung dari Pemerintah Daerah bernilai Rp100.000.000 per bulan. Sebagai  syarat  sebelum  menandatangai  kontrak  tersebut,  usaha  anda  harus  berbentuk  CV,  dan  tentunya harus  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  Badan  dan  berbagai  syarat  lainnya  yang  harus dilengkapi.
Oleh  karena  itu  semenjak  akhir  tahun  2021  anda  mengurus  semua  keperluan  untuk  pengurusan usaha anda menjadi CV. Di awal bulan Januari 2022 usaha anda sudah terdaftar sebagai CV. Anda memberi
nama usaha anda sebagai CV. PAKAN BERKAH. Pada bulan Januari usaha anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha anda adalah 0,5%, hal ini sesuai dengan  pengenaan  tarif  PPh  final  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018.  Pada akhirnya kontrak usaha anda dengan Pemerintah Daerah untuk pengadaan pakan ternak sudah berlaku.

## INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 1
1. Anda sudah menyadari dari berita yang ditayangkan di televisi bahwa jujur dalam perpajakan itu baik dan pajak yang dihimpun juga selalu digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembuatan jalan, jembatan dan sarana lainnya.
2. Pemerintah  saat  ini  dibentuk  setelah  pemilihan  umum  yang  demokratis,  hal  ini  anda  ketahui  dari pengamat pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut dilakukan dengan adil.
3. Orang tua anda adalah seorang yang bekerja di kantor pajak, sehingga membuat orang tua anda dan keluarga lainnya selalu taat membayar pajak.
4. Pemerintah menyediakan otoritas pajak dengan undang-undang yang konsisten untuk mengadili para penghindar pajak.
5. Kakek anda adalah seorang veteran perang, sehingga membuat beliau menasihati anak dan cucunya untuk menghargai negara yang telah diperjuangkannya dengan cara membayar pajak.
6. Diketahui bahwa otoritas pajak membuat kelonggaran untuk wajib pajak tentang kesalahan kecil dan juga yang datang dari pemeriksaan yang keliru.
7. Pihak otoritas pajak selalu tersenyum saat melayani anda.
8. Otoritas  pajak  terbukti  efisien.  Serta  kompetensi  pegawai  mengenai  nasihat  yang  diberikan  untuk wajib pajak dan proses pemeriksaan sudah diakui.
9. Pihak otoritas pajak selalu berbicara dengan nada yang ramah saat melayani anda.
10. Otoritas  pajak  menawarkan  banyak  informasi  untuk  mendukung  persiapan  pengembalian  pajak. Begitu  pula  dengan  prosedur  pemeriksaan  dan  sanksi  bagi  para  penghindar  pajak  yang  sangat transparan.
11. Secara  umum,  otoritas  pajak  memiliki  reputasi  yang  baik  dan  dihormati  karena  pekerjaannya. Sehingga menghasilkan pengaruh yang besar terhadap fungsi otoritas pajak melalui kerjasama antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

## INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 2
1. Anda sudah menyadari dari berita yang ditayangkan di televisi bahwa jujur dalam perpajakan itu baik dan pajak yang dihimpun juga selalu digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembuatan jalan, jembatan dan sarana lainnya.
2. Otoritas pajak sangat tegas menindak kecurangan pajak.
3. Orang tua anda adalah seorang yang bekerja di kantor pajak, sehingga membuat orang tua anda dan keluarga lainnya selalu taat membayar pajak.
4. Probabilitas usaha anda diaudit adalah 50%.
5. Kakek anda adalah seorang veteran perang, sehingga membuat beliau menasihati anak dan cucunya untuk menghargai negara yang telah diperjuangkannya dengan cara membayar pajak.
6. Denda yang diberlakukan jika ditemukan penggelapan pajak sangat besar.
7. Pihak otoritas pajak selalu tersenyum saat melayani anda.
8. Denda yang diberlakukan adalah sebesar 50% dari jumlah pajak yang digelapkan.
9. Pihak otoritas pajak selalu berbicara dengan nada yang ramah saat melayani anda.
10. Setelah  pemeriksaan  pajak,  ada  imbalan  finansial  sebesar  10%  dari  pajak  yang  dilaporkan  untuk pengajuan pajak yang benar terlepas dari jumlah penghasilan Anda. Jumlah tersebut dikreditkan ke SPT tahun berikutnya.

## INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 3
1. Anda tinggal disuatu daerah yang hanya memiliki akses masuk melalui satu jembatan, suatu ketika jembatan  tersebut  roboh,  dan  pejabat  langsung  sigap  membangun  kembali  jembatan  yang  roboh tersebut. Ternyata jembatan tersebut langsung dapat dibangun kembali secara cepat karena dana dari perpajakan yang dihimpun cukup memadai.
2. Pemerintah  saat  ini  dibentuk  setelah  pemilihan  umum  yang  demokratis,  hal  ini  anda  ketahui  dari pengamat pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut dilakukan dengan adil.
3. Orang  tua  anda  adalah  pengusaha  percetakan  dan  advertising.  Pada  saat  orang  tua  anda  ingin melaporkan jumlah  pajak, ternyata  ada  kesalahan yang  orang  tua  anda  buat  dalam  pelaporan pajak tersebut, seharusnya jumlah nominal yang dilaporkan lebih kecil dari apa yang sudah orang tua anda buat  di  pelaporan  pajak  tersebut.  Sebelumnya  anda  juga  sudah  memeriksa  laporan  pajak  tersebut sebelum dilaporkan ke otoritas pajak. Ternyata pihak otoritas pajak menemukan kesalahan yang ada dalam  pelaporan  tersebut.  Dan  otoritas  pajak  tersebut  memberitahu  orang  tua  anda  bahwa  ada kesalahan dalam pelaporan pajak tersebut. Sehingga membuat orang tua anda tidak jadi melaporkan pajak lebih dari yang seharusnya.
4. Pemerintah menyediakan otoritas pajak dengan undang-undang yang konsisten untuk mengadili para penghindar pajak.
5. Berdasarkan  pengalaman  saat  melaporkan  pajak  usaha  orang  tua  anda,  maka  anda  mengetahui bahwasanya  pihak  otoritas  pajak  memiliki  kompetensi  yang  memadai  serta  tidak  ingin  merugikan wajib pajak.
6. Diketahui bahwa otoritas pajak membuat kelonggaran untuk wajib pajak tentang kesalahan kecil dan juga yang datang dari pemeriksaan yang keliru.
7. Berdasarkan  pengalaman  saat  melaporkan  pajak  usaha  orang  tua  anda,  maka  anda  mengetahui bahwasanya pihak otoritas pajak mempunyai niat baik terhadap wajib pajak.
8. Otoritas  pajak  terbukti  efisien.  Serta  kompetensi  pegawai  mengenai  nasihat  yang  diberikan  untuk wajib pajak dan proses pemeriksaan sudah diakui.
9. Saat anda berada di kantor pajak, anda membaca banner yang bertuliskan bahwasanya tingkat korupsi lembaga pajak hanya 1%, dari hal tersebut anda dapat mengetahui bahwa lembaga pajak berkualitas baik.
10. Otoritas  pajak  menawarkan  banyak  informasi  untuk  mendukung  persiapan  pengembalian  pajak. Begitu  pula  dengan  prosedur  pemeriksaan  dan  sanksi  bagi  para  penghindar  pajak  yang  sangat transparan.
11. Secara  umum,  otoritas  pajak  memiliki  reputasi  yang  baik  dan  dihormati  karena  pekerjaannya. Sehingga menghasilkan pengaruh yang besar terhadap fungsi otoritas pajak melalui kerjasama antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

## INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 4
1. Anda  tinggal  disuatu  daerah  yang  hanya  memiliki  akses  masuk  melalui  satu  jembatan,  suatu  ketika jembatan  tersebut  roboh,  dan  pejabat  langsung  sigap  membangun  kembali  jembatan  yang  roboh tersebut. Ternyata jembatan tersebut langsung dapat dibangun kembali secara cepat karena dana dari perpajakan yang dihimpun cukup memadai.
2. Otoritas pajak sangat tegas menindak kecurangan pajak.
3. Orang tua anda adalah pengusaha percetakan dan advertising. Pada saat orang tua anda ingin melaporkan jumlah  pajak,  ternyata  ada  kesalahan  yang  orang  tua  anda  buat  dalam  pelaporan  pajak  tersebut, seharusnya  jumlah  nominal  yang  dilaporkan  lebih  kecil  dari  apa  yang  sudah  orang  tua  anda  buat  di pelaporan  pajak  tersebut.  Sebelumnya  anda  juga  sudah  memeriksa  laporan  pajak  tersebut  sebelum dilaporkan  ke  otoritas  pajak.  Ternyata  pihak  otoritas  pajak  menemukan  kesalahan  yang  ada  dalam pelaporan tersebut. Dan otoritas pajak tersebut memberitahu orang tua anda bahwa ada kesalahan dalam pelaporan pajak tersebut. Sehingga membuat orang tua anda tidak jadi melaporkan pajak lebih dari yang seharusnya.
4. Probabilitas usaha anda diaudit adalah 50%.
5. Berdasarkan  pengalaman  saat  melaporkan  pajak  usaha  orang  tua  anda,  maka  anda  mengetahui bahwasanya pihak otoritas pajak memiliki kompetensi yang memadai serta tidak ingin merugikan wajib pajak.
6. Denda yang diberlakukan jika ditemukan penggelapan pajak sangat besar.
7. Berdasarkan  pengalaman  saat  melaporkan  pajak  usaha  orang  tua  anda,  maka  anda  mengetahui bahwasanya pihak otoritas pajak mempunyai niat baik terhadap wajib pajak.
8. Denda yang diberlakukan adalah sebesar 50% dari jumlah pajak yang digelapkan.
9. Saat anda berada di kantor pajak, anda membaca banner yang bertuliskan bahwasanya tingkat korupsi lembaga  pajak hanya  1%, dari  hal tersebut  anda  dapat  mengetahui bahwa lembaga  pajak berkualitas baik.
10. Setelah  pemeriksaan  pajak,  ada  imbalan  finansial  sebesar  10%  dari  pajak  yang  dilaporkan  untuk pengajuan pajak yang benar terlepas dari jumlah penghasilan Anda. Jumlah tersebut dikreditkan ke SPT tahun berikutnya.

## MANIPULATION CHECK
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pengalaman anda tentang eksperimen yang baru saja anda laksanakan. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih untuk pertanyaan nomor 1 dan 2.
1. Apakah  anda  mempercayai  otoritas  pajak  karena  pengalaman  yang  anda  alami sendiri?
A Ya, saya mempercayai otoritas karena saya melihat langsung bagaimana otoritas bersikap jujur saat ada kesalahan pelaporan, sehingga membuat wajib pajak tidak jadi melaporkan pajak lebih dari yang seharusnya.
B Tidak, saya mempercayai otoritas pajak karena pemberitaan televisi dan karena keluarga saya adalah orang yang taat dalam hal perpajakan, sehingga membuat saya juga ikut taat dalam hal perpajakan.
2. Apakah otoritas pajak menerapkan denda yang berat?
A Ya.
B Tidak.

## Daftar Pustaka
Alm, J., Gerbrands, P., & Kirchler, E. (2022). Using Responsive Regulation to Reduce Tax Base Erosion. Regulation & Governance , 16 (3), 738–759. https://doi.org/10.1111/rego.12359 Amalia, F. A. (2021). Slippery Slope Framework : Motivasi Pembayaran Pajak dan kepatuhan Pajak. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal) , 12 (1), 92–101. https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020 Andyarini, K. T., Subroto, B., & Subekti, I. (2019). The Influence Of Cooperative Taxpayers’ Trust And The Power Of Tax Authority On Cooperatives Taxpayer Compliance. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) . https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.50
Awang, N., & Amran, A. (2014). Ethics and tax compliance. Emerald Group Publishing Limited , 6 , 105– 113. https://doi.org/10.1108/s2043-052320140000006004
Ayuba, A., Saad, N., & Ariffin, Z. Z. (2018). Testing The Assumptions Of The Slippery Slope Framework On Tax Compliance: Evidence From Nigerian SMEs. DLSU Business and Economics Review , 27 (2), 166–178. https://www.ejournals.ph/article.php?id=11957
Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooken,
J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-garcía, G., Aldemir, C., Apostol, O., Bank, D., Batrancea, I., Belianin, A., … Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax  compliance  across  44  nations. Journal  of  Economic  Psychology , 74 (July),  102191. https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191
Bird,  R.  C. (2018).  Tax  Avoidance  as  a  Sustainability  Problem. Article in  Journal  of  Business  Ethics . https://doi.org/10.1007/s10551-016-3162-2
Bogataj, D., McDonnell, D. R., & Bogataj, M. (2016). Management, financing and taxation of housing stock in the shrinking cities of aging societies. International Journal of Production Economics , 181 , 2–13. https://doi.org/10.1016/J.IJPE.2016.08.017
Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Dewayanto, T. (2020). Machiavellianism in a Synergistic Tax Climate
*. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 7 (12), 1175–1184. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.1175
Cullis, J., Jones, P., & Savoia, A. (2012). Social norms and tax compliance: Framing the decision to pay tax. Journal of Socio-Economics , 41 (2), 159–168. https://doi.org/10.1016/j.socec.2011.12.003 Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2017). The effects of mass media campaigns on individual  attitudes  towards  tax  compliance;  quasi-experimental  evidence  from  survey  data  in Pakistan. Journal of Behavioral and Experimental Economics , 70 , 10–22. https://doi.org/10.1016/J.SOCEC.2017.07.004
Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives , 11 , 19–32. https://doi.org/10.35944/jofrp.2022.11.1.002
Enachescu, J., Olsen, J., Kogler, C., Zeelenberg, M., Breugelmans, S. M., & Kirchler, E. (2019). The Role of  Emotions  in  Tax  Compliance  Behavior :  A  Mixed-Methods  Approach. Journal  of  Economic Psychology , 74 (June), 102194. https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102194
Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Power And Trust As Factors Influencing Tax Compliance  Behavior  In  Malaysia. Asian  Journal  of  Accounting  and  Governance , 8 ,  79–85. https://doi.org/10.17576/AJAG-2017-08-07
Gangl, K., Hofmann, E. B., Pollai, M., & Kirchler, E. (2012). The Dynamics of Power and Trust in the “ Slippery  Slope  Framework ”  and  its  Impact  on  the  Tax  Climate. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2024946
Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2020). The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: evidence for the Extended Slippery Slope Framework from Austria, Finland, and Hungary. Policy Studies . https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577375
Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities’ interaction with taxpayers: A conception
of  compliance  in  social  dilemmas  by  power  and  trust. New  Ideas  in  Psychology . https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001
Gangl,  K.,  Kogler,  C.,  Kirchler,  E.,  Hofmann,  E.,  Antonides,  G.,  de  Groot,  M.,  Goslinga,  S.,  & Muehlbacher, S. (2013). How can I help you? Perceived Service Orientation of Tax Authorities and Tax Compliance. FinanzArchiv , 69 (4), 487. https://doi.org/10.1628/001522113x675683 Gangl, K., Torgler, B., & Kirchler, E. (2016). Patriotism’s Impact on Cooperation with the State: An Experimental Study on Tax Compliance. Political Psychology , 37 (6), 867–881. https://doi.org/10.1111/pops.12294
Gobena, L. B., & Dijke, M. Van. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. Journal of Economic Psychology , 52 (February), 24– 37. https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004
Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The behavioralist as tax collector: Using natural  field  experiments  to  enhance  tax  compliance. Journal  of  Public  Economics , 148 ,  14–31. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.003
Han,  J.,  Park,  K.,  &  Pennacchi,  G.  (2015).  Corporate  Taxes  and  Securitization. Journal  of  Finance . https://doi.org/10.1111/jofi.12157
Harahap,  H.  F.  (2020). Pengaruh  Jalur  Pelaporan  dan  Komitmen  Religius  Terhadap  Niat  Melakukan Whistleblowing: Sebuah Studi Eksperimen [Universitas Andalas].
http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/56307
Harahap, H. F., Misra, F., & Firdaus. (2020). Pengaruh Jalur Pelaporan dan Komitmen Religius terhadap Niat Melakukan Whistleblowing : Sebuah Studi Eksperimen. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (1), 130– 150. https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.24289
Hofmann, E., Gangl, K., Kirchler, E., & Stark, J. (2014). Enhancing tax compliance through coercive and legitimate power of tax authorities by concurrently diminishing or facilitating trust in tax authorities. Law and Policy , 36 (3), 290–313. https://doi.org/10.1111/lapo.12021
Hofmann, E., Hartl, B., Gangl, K., Hartner-Tiefenthaler, M., & Kirchler, E. (2017). Authorities’ coercive and legitimate power: The impact on cognitions underlying cooperation. Frontiers in Psychology . https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00005
Kastlunger,  B.,  Lozza,  E.,  Kirchler,  E.,  &  Schabmann,  A.  (2013).  Powerful  authorities  and  trusting citizens:  The Slippery  Slope  Framework and  tax  compliance  in  Italy. Journal  of  Economic Psychology , 34 , 36–45. https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007 Kekec, M. (2022). Tax Psychology And Tax Amnesties In Taxpayer Perception . iksad Publishing House. Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2015). Testing the “ Slippery Slope Framework ” among self- employed  taxpayers. Economics  of  Governance , 16 (2),  125–142.  https://doi.org/10.1007/s10101- 015-0158-9
Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (3), 451–470. http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027
Mardhiah, M., Miranti, R., & Tanton, R. (2019). The Slippery Slope Framework : Extending the Analysis by Investigating Factors Affecting Trust and Power (Issue February).
Mas’ud, A., Abdul Manaf, N. A., & Saad, N. (2019). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance in  Asia:  A  Cross-Country  Analysis. Asian  Journal  of  Accounting  Perspectives , 12 (2),  49–66. https://doi.org/10.22452/ajap.vol12no2.3
Mas’ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2014). Do Trust and Power Moderate Each Other in Relation to  Tax  Compliance? Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 164 (August),  49–54. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.049
Mas’ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2015). Testing assumptions of the “ Slippery Slope Framework ” using cross-country data: Evidence from sub-saharan africa. International Journal of Business and Society , 16 (3), 408–421. https://doi.org/10.33736/ijbs.576.2015
McKee,  M.,  Siladke,  C.  A.,  &  Vossler,  C.  A.  (2018).  Behavioral  dynamics  of  tax  compliance  when
taxpayer  assistance  services  are  available. International  Tax  and  Public  Finance . https://doi.org/10.1007/s10797-017-9466-z
Misra,  F.,  &  Suwardi,  E.  (2016).  The  influence  of  prepayment  position  and  taxation  information dissemination  on  taxpayers  compliance  behavior. International  Journal  of  Applied  Business  and Economic Research , 14 (6), 4443–4462. https://doi.org/10.2139/ssrn.3217902
Nahartyo, E. (2013). Desain Dan Implementasi Riset Eksperimen . UPP STIM YKPN. Nurunnabi,  M.  (2019).  Tax  Evasion  and  the  Role  of  the  State  Actor(s)  in  Bangladesh. International Journal of Public Administration , 42 (10), 823–839.
https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1520245
Olsen, J., Kasper, M., Enachescu, J., Benk, S., Budak, T., & Kirchler, E. (2018). International Review of Law and Economics Emotions and tax compliance among small business owners : An experimental survey.
International Review of
Law & Economics , 56 (2018), 42–52. https://doi.org/10.1016/j.irle.2018.05.004
Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The Slippery Slope Framework on tax compliance: An attempt to formalization. Journal of Economic Psychology , 40 , 20–34. https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.04.004
Ramadhan, B., & Rodoni, A. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pendekatan Extended Slippery  Slope  Framework . Jurnal  Syntax  Transformation , 2 (9),  1235–1258. https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.408
Ratmono,  D.,  &  Cahyonowati,  N.  (2013).  Kepercayaan  Terhadap  Otoritas  Pajak  Sebagai  Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Jurnal Akuntansi Indonesia , 2 (1), 1. https://doi.org/10.30659/jai.2.1.1-15
Ritsatos,  T.  (2014).  Tax  evasion  and  compliance;  from  the  neo  classical  paradigm  to  behavioural economics,  a  review. Journal  of  Accounting  &  Organizational  Change , 10 (2),  244–262. https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059
Schmölders, G. (1959). Fiscal psychology: A new branch of public finance. National Tax Journal , 12 (4), 340–345. https://doi.org/10.1086/NTJ41790780
Sittenthaler, S., Steindl, C., & Jonas, E. (2015). Legitimate vs. illegitimate restrictions – a motivational and physiological approach investigating reactance processes. Frontiers in Psychology , 6 (May), 1– 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00632
Slemrod, J. (2019). Tax Compliance and Enforcement. Journal of Economic Literature , 57 (4), 904–954. https://doi.org/10.1257/jel.20181437
Sudarma,  I.  M.,  &  Darmayasa,  I.  N.  (2018).  The  Philosophy  Of  Tat  Twam  Asi:  The  Foundation  Of Consciousness Regarding Post-Tax Amnesty (Cases In Indonesia). Journal of Business and Finance in Emerging Markets , 1 (2), 153–160. https://doi.org/10.32770/jbfem.vol1153-160
Tjondro, E., Setiabudi, J., & Joyo, A. C. (2019). Intergenerational Perceptions of Coercive and Legitimate Power. Jurnal Economia , 15 (1), 96–113. https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23998
Tsikas, S. A. (2017). Enforce tax compliance , but cautiously : The role of trust in authorities and power of authorities Enforce Tax Compliance , but Cautiously : The Role of Trust in Authorities and Power of Authorities (Issue 589). http://hdl.handle.net/10419/172843
Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2018). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope  Theory:  An  Experimental  Study. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 20 (2),  53–61. https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61