STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D TelaahTerhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice”
Oleh: Rizki Syahputra,Lc. M.E.I
Abstrak
penelitian ini merupakan analisa pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang nilai- nilai ekonomi Islam dalam konteks pemikiran ekonomi modern. Penelitian ini merupakan jenis penelitian  kepustakaan  (library  research).  Sumber  data  primernya  yaitu  buku  karya Muhammad  Abdul  Mannan  yang  berjudul:  Islamic  Economics,  Theory  and  Practice, sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karya Abdul Mannan tersebut merupakan percobaan untuk menyelidiki apakah Islam dapat memberikan suatu tata perilaku dan cetak biru kerangka sosio-ekonomik yang dapat dilaksanakan. Disamping analisis teoritis tentang berbagai  problema  ekonomis  dari  dunia  Islam  diberikan  pula  sejumlah  saran  praktis berdasarkan  nilai  Islam  untuk  pengambilan  keputusan  dalam  melakukan  kebijaksanaan. Sebagai contoh, Abdul Mannan mengusulkan suatu Bank Dunia Islam (Moslem World Bank) menurut model IBRD, Asian Bank, dan African Bank. Beliau juga mengusulkan Dana Zakat Rakyat  (People’s  Zakat  Trust)  serta  menitik  beratkan  peran  serta  para  ulama  dalam perencanaan pembangunan.

## Kata kunci: Pemikiran, Ekonomi Islam, Mannan

## A. Latar Belakang
Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan yang beragam. Bagi sebagian kalangan, kata “Islam” memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat ekslusif,  sehingga  menghilangkan  nilai  kefitrahannya  sebagai  tatanan  bagi  semua  manusia ( rahmatan  lil’alamin ).  Bagi  lainnya,  ekonomi  Islam  digambarkan  sebagai  ekonomi  hasil racikan  antara  aliran  kapitalis  dan  sosialis,  sehingga  ciri  khas  spesifik  yang  dimiliki  oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang.
Sebagai  ekonomi  yang  ber-Tuhan  maka  Ekonomi  Islam  —  meminjam  istilah  dari Ismail Al Faruqi — mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat.  Dengan  mengakses  kepada  aturan  Ilahiah,  setiap  perbuatan  manusia  mempunyai nilai  moral  dan  ibadah.  Setiap  tindakan  manusia  tidak  boleh  lepas  dari  nilai,  yang  secara
vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.
Ekonomi  Islam  pernah  tidak  populer  sama  sekali.  Kepopuleran  ekonomi  Islam  bisa dikatakan  masih  belum  lama.  Oleh  karena  itu,  sering  muncul  pertanyaan,  apakah  ekonomi Islam adalah baru sama sekali? Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru. Argumen untuk hal ini antara lain:
1. Islam sebagai agama samawi yang paling mutakhir adalah agama yang dijamin oleh Allah kesempurnaannya,  seperti  ditegaskan  Allah  dalam  surat  Al-Maidah  (5):3.  Di  sisi  lain, Allah SWT juga telah menjamin kelengkapan isi Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat manusia  yang  beriman  dalam  menjalankan  perannya  sebagai  khalifah  Allah  di  muka bumi.
2. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasan, yang tidak dapat disangkal siapapun. Dalam masa itu, sangat banyak kontribusi sarjana muslim yang tetap sangat  diakui  oleh  semua  pihak  dalam  berbagai  bidang  ilmu  sampai  saat  ini,  seperti matematika,  astronomi,  kimia,  fisika,  kedokteran,  filsafat  dan  lain  sebagainya.  Sejarah juga membuktikan, bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi.
3. Sejarah  juga  mencatat  banyak  tokoh  ekonom  muslim  yang  hidup  dan  berjaya  di zamannya  masing-masing,  seperti  Tusi,  Al-Farabi,  Abu  Yusuf,  Ibnu  Taimiyyah,  Al- Maqrizi, Syah Waliyullah, Ibnu Khaldun dan lain-lain.
Ketiga  argumen  dan  indikator  di  atas  dapat  dipakai  sebagai  pendukung  yang  amat meyakinkan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah hal baru sama sekali. Namun patut diakui bahwa sistem yang pernah berjaya ini pernah tenggelam dalam masa yang cukup  lama, dan sempat  dilupakan  oleh  sementara  pihak,  karena  kuatnya  dua  sistem  yang  pernah  berebut simpati dunia yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme.
Sistem  ekonomi  Islam  mengalami  perkembangan  sejarah  baru  pada  era  modern. Menurut  Khurshid  Ahmad,  yang  dikenal  sebagai  bapak  Ekonomi  Islam,  ada  empat  tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:
1. Tahapan  Pertama, dimulai  ketika  sebagian  ulama,  yang  tidak  memiliki pendidikan  formal  dalam  bidang  ilmu  ekonomi  namun  memiliki  pemahaman terhadap  persoalan-persoalan  sosio-ekonomi  pada  masa  itu,  mencoba  untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan  kaum  muslimin  harus  meninggalkan  hubungan  apapun  dengan  perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami  puncak  kemajuannya  pada  akhir  dekade  1950-an  dan  awal  dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal  yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi  bukan  pada  bunga  bernama  Mit  Ghomir  Local  Saving.  Tahapan  ini memang  masih  bersifat  prematur  dan  coba-coba  sehingga  dampaknya  masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.
2. Tahapan  kedua dimulai  pada  akhir  dasa  warsa  1960-an.  Pada  tahapan  ini  para ekonom  Muslim  yang  pada  umumnya  dididik  dan  dilatih  di  perguruan  tinggi terkemuka di Amerika Serika dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek- aspek  tertentu  dari  sistem  moneter  Islam.  Mereka  melakukan  analisis  ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis  bunga.  Serangkaian  konferensi  dan  seminar  internasional  tentang ekonomi  dan  keuangan  Islam  digelar  beberapa  kali  dengan  mengundang  para pakar,  ulama,  ekonom  baik  muslim  maupun  non-muslim.  Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarramah pada tahun 1976 yang disusul kemudian dengan konferensi internasional tentang Islam  dan  Tata  Ekonomi  Internasional  yang  baru  di  London  pada  tahun  1977. Setelah itu digelar berbagai seminar tentang Ekonomi Moneter dan Fiskal serta Perbankan Islam di berbagai negara.
Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom muslim terkenal di seluruh dunia Islam antara lain Prof. Dr. Khurshid Ahmad yang dinobatkan sebagai bapak ekonomi Islam, Dr. M. Umer Chapra, Dr. M. A. Mannan, Dr. Omar Zubair, Dr. Ahmad  An-Najjar,  Dr.  M.  Nejatullah  Siddiqi,  Dr.  Fahim  Khan,  Dr.  Munawar Iqbal, Dr. Muhammad Ariff, Dr. Anas Zarqa dan lain-lain. Mereka adalah ekonom muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai way of  life yang  integral  dan  komprehensif  memiliki  sistem  ekonomi  tersendiri  dan
jika  diterapkan  dengan  baik  akan  mampu  membawa  umat  Islam  kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.
3. Tahapan  ketiga  ditandai  dengan  upaya-upaya  konkrit  untuk  mengembangkan perbankan  dan  lembaga-lembaga  keuangan  non-riba  baik  dalam  sektor  swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam.  Pada  tahapan  ini  sudah  mulai  didirikan  bank-bank  Islam  dan  lembaga investasi  berbasis  non-riba  dengan  konsep  yang  lebih  jelas  dan  pemahaman ekonomi  yang  lebih  mapan.  Bank  Islam  yang  pertama  kali  didirikan  adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia.
4. Tahapan  keempat  ditandai  dengan  pengembangan  pendekatan  yang  lebih integratif  dan sophisticated untuk  membangun  keseluruhan  teori  dan  praktek ekonomi  Islam  terutama  lembaga  keuangan  dan  perbankan  yang  menjadi indikator ekonomi umat.
Para  pakar  ekonomi  Islam  memberikan  definisi  ekonomi  Islam  yang  berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Mannan. ekonomi Islam adalah“ sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam ”.Dari definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  berupaya  untuk  memandang,  meninjau,  meneliti,  dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang  Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam).
Penulis  mencoba  mengangkat  dan  memaparkan  pemikiran  seorang  tokoh  ekonomi Islam kontemporer, Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D. Latar belakang pemilihan tokoh  ini  adalah  peran  aktif  tokoh  ini  serta  pemikiran  ekonominya  yang  telah  mampu melahirkan  ide-ide  cemerlang  dalam  membumikan  teori-teori  ekonomi  Islam.  Salah  satu karyanya  “ Islam  Economics;  Theory  and  Practice telah  menjadi  ide  utama  pembentukan Islamic Development Bank (IDB) untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang luas di negeri-negeri Islam secara lebih baik.

## B. Biografi Ringkas Abdul Mannan
Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Sesudah menerima gelar master dibidang ekonomi dari Rajshahi University pada tahun 1960, ia bekerja dibeberapa kantor  ekonomi  pemerintah  di  Pakistan.  Pada  tahun  1970  pindah  ke  Amerika  Serikat  dan mendaftarkan diri di Michigan State University untuk progam magister economics dan lulus pada tahun 1973.Lulus progam doktor dari universitas yang sama dalam bidang industri dan keuangan.Sesudah  mendapatkan  gelar  doktor,  ia  mengajar  di  Papua  Nugini  dan  pada  tahun 1978 ditunjuk sebagai profesor di  Internasional  Centre for  Research in  Islamic  Economis di Jeddah. Selama periode tersebut ia juga bertindak sebagai visiting profesor di Moslem Institute London  danUniversitas  Georgetown  Amerika  Serikat.   Kemudian  sejak  tahun  1984  ia bergabung di Islamic Development Bank(IDB) Jeddah dan menjadi ahli ekonomi senior.
Muhammad Abdul Mannan adalah tokoh mainstream ekonomi Islam.Selama 30 tahun aktif  mengembangan  karirnya  di  sejumlah  organisasi  pendidikan  dan  ekonomi.Pada  tahun 1970,  ia  menerbitkan  bukunya  yang  pertama  “ Islamics  Economics,  Theory  and Practice”. Buku  tersebut telah  diterbitkan  sebanyak  12  kali  dan  telah  diterjemahkan  dalam berbagai bahasa termasuk indonesia. Buku ini juga dipandang sebagai litetratur Ekonomi Islam pertama  yang  mengulas  ekonomi  Islam  secara  komprehensif.  Atas  karya  ini,  Muhammad Abdul  Mannan  mendapat  penghargaan  dari  pemerintah  pakistan  sebagai Highest  Academic Award of Pakistan pada tahun 1974. Penghargaan bergengsi ini setara dengan  hadiah Pulitzer penulis di Eropa dan Amerika.
Pada  saat  itu,  ekonomi  Islam  masih  dalam  tahapan  pembentukan,  berkembang  dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam islam hingga uraian lebih seksama. Sehingga tidak ada satu universitaspun yang mengajarkan ekonomi islam.  Kemudian seiring dengan perjalanan waktu maka ekonomi islampun diajarkan diuniversitas-universitas.Hal ini mendorong Abdul Mannan menerbitkan bukunya yang lain pada tahun 1984 yaitu The Making of Islamic Economic Society dan The Frontier of Islamic Economics .

## C. Konsep Dan Pemikiran Ekonomi Kontemporer Muhammad Abdul Mannan
Melalui  buku Islamics  Economics,  Theory  and  Practice, Abdul  Mannan  telah memaparkan  pemikiran  ekonominya.  Buku  ini  ditulisnya  dengan  tujuan  untuk  memberikan pandangan yang menyeluruh tentang nilai-nilai ekonomi Islam dalam kontek analisis ekonomi kontemporer kepada para pembaca dengan ungkapan-ungkapan  yang sangat mudah.  Karena bersifat analitis, buku ini merupakan suatu usaha menyelidiki apakah Islam dapat memberikan
suatu  tata  perilaku  dan  kerangka  sosio-ekonomik  yang  dapat  dilaksanakan.  Selain  analisis teoritis tentang problematika ekonomi dunia Islam, Abdul Mannan juga memberikan beberapa saran  praktis  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  berdasarkan  nilai  Islam.  Sebagai contoh, dalam edisi pertama buku ini (1970) beliau mengusulkan pembentukan adanya Bank Dunia Islam ( Moslem World Bank ) seperti model Asian Bank dan African Bank. Usulannya ini menjadi ide utama terbentuk Islamic Development Bank (IDB) lima tahun kemudian.
Selain itu, Abdul Mannan juga menawarkan pembangunan jaringan koperasi konsumsi untuk  menanggulangi  problematika  kredit  konsumtif  dan  inflasi  harga,  menuntut  terbentuk Dana  Zakat  Rakyat  ( People’s  Zakat  Trust ),  serta  menitikberatkan  pada  urgensi  partisipasi ulama dalam perencanaan pembangunan dengan jalan membentuk Sentral Masyarakat Mesjid dan Bimbingan Pertanian ( Mosque Community and Farm Guide Centres ). Mengingat Pakistan sebagai negara yang berpedoman pada konsep-konsep “ Welfare State ” (Negara Kesejahteraan) berbasis  ideologi  Islam,  maka  Abdul  Mannan  banyak  membicarakan  problematika  ekonomi Pakistan dalam kerangka nilai-nilai Islam.
Dalam  edisi  revisi  berikutnya,  Abdul  Manan  menyajikan  kritik  tentang  mekanisme operasional dan sistem kerja Islamic Development Bank (IDB) serta bank-bank Islam lainnya. Beliau  memberikan  beberapa  masukan  dan  saran  kebijakan  untuk  perbaikan  sistem  kerja lembaga-lembaga tersebut.
Berikut ini beberapa pokok pemikiran ekonomi kontemporer Prof. Muhammad Abdul Mannan,  M.A.,  Ph.D.  yang  tertuang  dalam  bukunya  “ Islamics  Economics,  Theory  and Practice .”

## 1. Langkah Pengembangan dan Metodelogi Penelitian Ilmu Ekonomi Islam
Abdul  Mannan  telah  menawarkan  tujuh  langkah  efektif  untuk  merumuskan  arah perkembangan  ilmu  pengetahuan  ekonomi  Islam.  Ketujuh  langkah  tersebut  saling  berkaitan antara satu dengan yang lain. langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
Langkah (1)  : mengidentifikasikan  tiga  fungsi  ekonomi  dasar:  produksi,  distribusi,  dan konsumsi, tanpa memandang perbedaan ideologi.
Langkah (2)  : beberapa  diantara  asas-asas  yang  mengatur  fungsi  dasar  itu  merupakan perspektif Islam abadi yang berakar pada syariat. Sebagai contoh, prinsip “moderat”  (tidak  berlebih-lebihan).  Prinsip  ini  harus  tercermin  dalam
perilaku  muslim,  baik  pada  tingkat  mikro-ekonomi  maupun  makro- ekonomi. Prinsip ini tidak memiliki dimensi waktu, secara esensial harus menjadi pandangan dunia Islam dalam aspek-aspek ekonomi.
Langkah (3)  : untuk itu, perlu diidentifikasi prosesnya; pengetahuan ekonomi Islam harus dirumuskan  konsepnya.  Disini  diperlukan  pengembangan  teori  dan  ilmu ekonomi  Islam.  Dengan  demikian  pilihan  variabel  atau  penggunaan pertimbangan ekonomi harus diarahkan untuk menghasilkan pola perilaku yang sesuai dengan yang direncanakan (berdasarkan prinsip moderat). Oleh karena itu, dalam menjelaskan fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam harus diidentifikasikan variabel-variabel yang bersumber dari syariat.
Langkah (4)  : setelah konsep moderat itu dirumuskan, maka perlu diperjelas paket barang dan jasa untuk mencapai sasaran moderat, baik ditingkat individual maupun kelompok.
Langkah (5)  : diperlukan pengembangan lembaga-lembaga untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dipilih pada langkah sebelumnya.
Langkah (6)  : perlu  melakukan  evaluasi  terhadap  volume,  tujuan  dan  sasaran  yang ditetapkan sebelumnya, agar dapat memaksimalkan kesejahteraan menurut prinsip-prinsip yang disebutkan pada langkah (2).
Langkah (7)  : melakukan  evaluasi  untuk  menentukan  apakah  ada  kesenjangan implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  pada  langkah  (5)  dan  hasil  yang diharapkan.
Selanjutnya, Abdul Mannan memandang perlu membahas persoalan metodologi ilmu ekonomi  Islam  yang  bersifat  controversial.  Namun  hal  itu  diperlukan  mengingat  akan berpengaruh  pada  arah  pengambilan  kebijakan  dalam  ekonomi  Islam.  Walaupun  persoalan metodologi ilmu ekonomi Islam sangat luas, namun lebih dititik beratkan pada tiga persialan penting, yaitu:
a) Ilmu Ekonomi Islam, ilmu pengetahuan positif atau normatif?
Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak dapat dilihat dari sudut apakah ilmu pengetahuan positif atau normatif semata-mata. Tetapi didalam ilmu ekonomi Islam memiliki aspek-aspek  positif  dan  normative  yang  saling  berkait  erat,  sehingga  setiap  usaha memisahkannya akan menyesatkan dan tidak produktif. Ini tidak berarti bahwa ilmu ekonomi Islam  tidak  berisi  komponen-komponen  normative  dan  positif  yang  tidak  dapat  dibedakan sama  sekali.  Al-Quran  dan  Sunahyang  terutama  digunakan  sebagai  sumber  pernyataan normatif, banyak berisi pernyataan positif.
b) Apakah teori ekonomi Islam diperlukan, mengingat tidak ada sesuatu yang aktual dalam ekonomi Islam?
Para  positivis  mengemukakan  pandangan  mereka  bahwa  tidak  perlu  dilakukan pengembangan teori ekonomi Islam karena ekonomi Islam tidak ada yang aktual untuk menguji ide terhadap permasalahan aktual. Suatu teori harus mempu menjelaskan fakta seperti adanya. Sedangkan  teori  ekonomi  Islam  tidak  dapat  dijelaskan  dan  diramalkan  dari  realitas  sosio- ekonomik masyarakat muslim yang ada sekarang ini.
Pandangan ini dibantah oleh Abdul Mannan dan menganggapnya sebagai sikap kurang menghargai teori yang timbul dari berbagai ideologi tentang pembangunan masyarakat. Untuk memperkuat argumentasinya, Abdul Mannan mengatakan:
“Sebuah  inovasi  terjadi  dalam  fase  yang  sangat  cepat  setelah  Islam  berkembang merupakan  contoh  unik  bagaimana  inovasi  agama  dan  nilai  ekonomi  mampu membebaskan  suatu  masyarakat  dari  keseimbangan  semula  dan  menghadapkannya pada  konsekuensi  dari  dinamika  kehidupan  ekonomi.  Sungguh,  inovasi  yang terpenting dalam tiap masyarakat adalah ide inovasi itu sendiri.”
Maka  hal  ini  dapat  dibuktikan,  larangan  Islam  tentang  bunga  serta  perintah mengeluarkan zakat sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan teori Islam mengenai uang  dan  keuangan  negara.  Konsep  etika  untuk  bersikap  moderat  dihubungkan  dengan kewajiban  intra  keluarga  dan  intra masyarakat,  sangat  penting  untuk  memahami  teori  Islam tentang fungsi konsumsi dan perilaku konsumen. Demikian juga konsep keadilan, berkaitan erat  dengan  teori  penyebaran  pendapatan  yang  merupakan  pusat  teori  pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi.
c) Apakah Ilmu Ekonomi Islam suatu sistem atau Ilmu Pengetahuan?
Dalam  meluruskan  kesalahpahaman  para  intelektual  muslim  tentang  persoalan  ini, Abdul Mannan menganggap bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari suatu sistem, tetapi tetap merupakan suatu ilmu. Beliau mengatakan:
“Ekonomi Islam adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang bersumber dari empat  kategori  pengetahuan  yang  riil;  pengetahuan  yang  diwahyukan  (Al-Quran), praktek-praktek  yang  berlaku  pada  waktu  itu  dalam  masyarakat  sebagaimana  yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ucapan-ucapannya yang bernas (Sunnah dan Hadits), deduksi analogi (Qiyas) dan consensus yang dicapai dalam masyarakat atau para ulama (Ijma’).”

## 2. Hakikat Hukum Ekonomi Islam
Dalam memulai bab ini, Abdul Mannan sangat mempertegas prinsipnya bahwa hukum Islam (syariah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masa yang akan datang. Dalam banyak hal, pola hukum Islam menyerahkan soal rincian dan teknis kepada akal. Tentunya, akal itu berkait erat dengan wahyu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
Selain itu, Abdul Mannan telah menitik beratkan landasan pemikiran ekonominya pada sumber hukum Islam; Al-Quran, Sunnah dan Hadits, Ijma’ Qiyas dan Ijtihad sebagai sumber hukum yang disepakati oleh keempat mazhab  yang masyhur.  Abdul Mannan menilai bahwa perbedaan  mazhab  fiqh  akan  memperluas  penafsiran  dan  penerapan  fiqh  yang  merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan manuusia sesuai Syariat Islam.
Abdul  Mannnan  yakin  bahwa  dinamisme  hukum  Islam  dapat  melahirkan  berbagai sistem yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai problematika sosio-ekonomi yang dihadapi negara-negara muslim hari ini, serta memecahkan berbagai persoalan dengan sistem yang dibenarkan oleh Islam.

## 3. Pendekatan Islam Dalam Fungsi Ekonomi
Dalam  memahami  fungsi  ekonomi,  banyak  ekonom  yang  menilai  bahwa  yang  perlu dilakukan  oleh  suatu  masyarakat  terlebih  dahulu  adalah  melaksanakan  tugas-tugas  produksi sebelum  memulai  kegiatan-kegiatan  distribusi.  Namun  menurut  Abdul  Mannan,  dalam ekonomi  Islam  distribusilah  yang  harus  menggiatkan  produksi  dan  konsumsi.  Dengan perkataan lain, pertanyaan pertama yang harus diputuskan adalah untuk siapakah barang dan jasa dihasilkan? Pertanyaan relevan lainnya - (a) barang dan jasa apa yang akan dihasilkan?
(b) bagaimana  cara  menghasilkannya? -  harus  menjadi  prioritas  selanjutnya.  Karena keprihatinan Islam terhadap si miskin sangat serius sehingga persoalan distribusi menjadi inti utama kegiatan-kegiatan ekonomi.
Berikut ini kita lihat beberapa pandangan Muhammad Abdul Mannan seputar fungsi ekonomi:

## a. Konsumsi dan Perilaku Konsumen
Menurut Abdul Mannan, perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam  hal  konsumsi  terletak  pada  metode  pendekatannya  dalam  memenuhi  kebutuhan seseorang.  Islam  tidak  mengakui  kegemaran  materialistis  semata-mata  dari  pola  konsumsi modern.  Dasar  pemikiran  pola  konsumsi  dalam  Islam  adalah  untuk  mengurangi  kelebihan fisiologi  sekarang  ini  yang  timbul  dari  faktor-faktor  psikologi  buatan,  dengan  tujuan membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual.
Konsep  konsumsi  di  dalam  Islam  diatur  oleh  lima  prinsip  utama,  yaitu:  (1)  prinsip keadilan, (2) prinsip kebersihan, (3) prinsip  kesederhanaan, (4) prinsip kemurahan hati, dan (5) prinsip moralitas.
Selain  itu,  Abdul  Mannan  melihat  bahwa  larangan  terhadap  produksi  dan  konsumsi barang-barang  mewah  saja,  tanpa  disertai  rencana  pembagian  kembali  kekayaan  dan pendapatan tidak akan menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Tetapi yang diperlukan adalah ditegakkannya pemerataan dalam sistem masyarakat berdasarkan hukum Islam.
Dalam  memahami  perilaku  konsumen,  beberapa  pandangan  sempit  dan  static mengatakan  bahwa  konsumen  dalam  masyarakat  Islam  hanya  dituntun  secara  ketat  dengan sederetan  larangan.  Namun  Abdul  Mannan  lebih  cenderung  untuk  berpandangan  lebih  luas mengenai  sikap  tidak  berlebihan  dalam  hal  konsumsi  yang  dituntun  oleh  perilaku  para konsumen  muslim  yang  mengutamakan  kepentingan  orang  lain.  Larangan-larangan  Islam terhadap  makanan  dan  pakaian  harus  dipandang  sebagai  usaha  untuk  memperbaiki  perilaku konsumen.

## b. Produksi dan Konsep Kepemilikan
1) Konsep Produksi
Prinsip  fundamental  yang  selalu  diperhatikan  dalam  proses  produksi  adalah  prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis dianjurkan untuk memproduksi barang
dan  jasa  yang  didasarkan  pada  asas  kesejahteraan  ekonomi.  Dalam  ilmu  ekonomi  modern, kesejahteraan  ekonomi  diukur  dari  segi  uang.  Seperti  kata  Prof.  Pigou:  “ Kesejahteraan ekonomi  kira-kira  dapat  didefinisikan  sebagai  bagian  kesejahteraan  yang  dapat  dikaitkan dengan alat pengukur uang.” Keunikan konsep Islam tentang kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat menyampingkan pertimbangan kesejahteraan umum yang lebih luas menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama, dan hal-hal lainnya.
Oleh karena itu, Abdul Mannan menyimpulkan bahwa sistem ekonomi produksi dalam sebuah negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif akan  tercermin  dalam  bentuk  kesejahteraan  yang  dapat  diukur  dari  segi  uang,  dan  kriteria subjektif  dalam  bentuk  kesejahteraan  yang  dapat  diukur  dari  segi  etika  ekonomi  yang berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah.

## 2) Konsep Hak Milik Pribadi
Abdul Mannan melihat bahwa keistimewaan konsep Islam tentang hak milik pribadi terletak pada legistimisi yang dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Dalam hal ini, Islam berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, karena keduanya tidak ada satupun berhasil menempatkan individu selaras dalam suatu mozaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme. Dan sebaliknya, menghapuskannya adalah sasaran pokok ajaran sosialis.
Islam menjaga keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan. Selain  mengakui  kepemilikan  pribadi,  Islam  juga  menjamin  pemerataan  kekayaan  seluas- luasnya melalui lembaga-lembaga yang didirikannya dan peringatan-peringatan moral.
Dalam Islam, pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah (QS.  Ali  Imran:  189).  Manusia  hanyalah  khalifah  di  muka  bumi.  Menurut  Abdul  Mannan, secara umum terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yaitu:
a) Pemanfaatan harta benda secara terus menerus;
b) Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki;
c) Penggunaan harta benda secara berfaedah;
d) Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain;
e) Memiliki harta benda yang sah;
f) Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah;
g) Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya;
h) Penerapan hukum waris yang tetap sesuai aturan Islam.

## c. Problematika dalam Faktor Produksi
Abdul  Mannan  melihat  beberapa  persoalan  yang  sangat  mendasar  dalam  sektor produksi  sehingga  perlu  dicari  solusinya  secara  Islam.  Persoalan-persoalan  tersebut  adalah sebagai berikut:

## 1) Sistem Penguasaan Tanah
Dalam  perekonomian  pertanian,  soal  penguasaan  tanah  atau  hubungan  hukum  adat tentang  tanah,  dipandang  sangat  penting  dari  segi  produksi  dan  distrubusi  karena  keduanya mempengaruhi  rangsangan  produksi  dan  teknik  pertanian  melalui  pola  pemilikan  dan penguasaan  hak  milik.  Islam  sebagai Ad-Din melalui  hukum  Al-Quran  dan  hukum  Sunnah telah mencantumkan asas positif dan pokok. Dengan asas-asas tersebut dapat dikembangkan suatu sistem penguasaan tanah yang sesuai untuk setiap negara muslim di dunia.
Menurut  ketentuan  Al-Quran,  tanah  harus  menjadi  milik  bersama  agar  dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Karena itu, pemilikan dan penguasaan atas  tanah  yang  membatasi  keuntungan  untuk  sekelompok  orang  serta  menyampingkan sebagian besar rakyat sangat bertentangan dengan jiwa Al-Quran. Dalam Islam, tiada seorang pun dapat menuntut kepemilikan tanah secara mutlak, karena tanah adalah milik Allah.
Demikian juga menurut sunnah Nabi saw. dan tulisan para sarjana teologi muslim yang masyhur  tanpa  ragu-ragu  lagi  dapat  dibuktikan  bahwa  Islam  tidak  menyetujui  sistem Zamindari,  atau  yang  dinamakan  system  tuan  tanah  atau  feodalisme.  Pertama,  sistem penguasaan tanah seperti ini bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Kedua, sistem  ini  akan  merintangi  pemanfaatan  tanah  yang  tepat,  karena  tanah  yang  tidak  terpakai merupakan hal yang mubazir dan merugikan pemilik dan masyarakatnya secara keseluruhan.
Selain  itu,  Abdul  Mannan  tidak  menyukai  gagasan  sewa  tanah,  karena  hal  itu  dapat membantu  pembentukan  suatu  kelas  kapitalis  baru  dalam  masyarakat  yang  eksistensinya sebenarnya merupakan ancaman etika perekonomian Islam yang mendasar.

## 2) Kebijakan kependudukan dalam negara Islam
Kebijakan pengendalian jumlah penduduk mengandung arti bahwa situasi demografi tidak memuaskan dalam negara tersebut. Keluarga  Berencana melalui pembatasan kelahiran
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  kebijakan  pembatasan  penduduk  yang  meluas. Hasilnya  bukan  untuk  mencegah  pertumbuhan  yang  terus  menerus,  melainkan  untuk menciptakan  perkawinan  bahagia  diantara  pertumbuhan  perekonomian  bagi  suatu  bangsa secara keseluruhan.
Dalam Islam, persoalan keluarga berencana merupakan persoalan kontroversial, karena hal ini tidak dikemukakan dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadits tidak ada ketentuan jelas  yang  dapat  member  jalan  untuk  berbagai  penafsiran  yang  dikaitkan  dengan  adanya perubahan waktu dan keadaan.
Menurut  Abdul  Mannan,  kebijakan  pembatasan  kelahiran  dapat  dibenarkan  karena kelemahan  tiga  tindakan  alternatif  lainya  dalam  menghadapi  dampak  buruk  kelebihan penduduk.
Pertama, penyebaran  penduduk  di  daerah  yang  padat  ke  daerah  yang  jarang penduduknya dapat dilakukan sebagai salah stu alternatif untuk mengatasi ledakan penduduk, karena  terdapat  perbedaan  luas  antar  daerah  di  suatu  negara.  Hal  ini  bukan  persoalan  yang mudah, tetapi memerlukan perencanaan ilmiah yang mendalam.
Kedua ,  upaya  untuk  meringankan  beban  kelebihan  penduduk  yang  relatif  dapat diusahakan dengan melakukan pemerataan kekayaan melalui pajak progresif bagi orang kaya.
Ketiga ,  imigrasi  sebagai  kebijakan  kependudukan  dapat  meringankan  persoalan kelebihan  penduduk.  Akan  tetapi  terdapat  beberapa  kesulitan  praktis  yang  merintangi pelaksanaannya dengan baik, karena negara-negara yang kurang padat penduduknya sekarang ini mengendalikan imigrasi orang asing dengan undang-undang perbatasan.

## 3) Hakikat hubungan Industrial dalam Islam
Perselisihan  antara  pekerja  dan  majikan  merupakan  kutukan  bagi  dunia  kapitalis. Pertumbuhan  organisasi  pekerja  dan  majikan  terjadi  selama  beberapa  dekade  terakhir disebabkan oleh banyaknya pemogokan dan larangan bekerja.
Dalam  hal  ini,  Abdul  Mannan  memberikan  penjelasan  tentang  pandangan  Islam terhubungan industrial dan membantah pandangan Karl Marx sebagai berikut:
“Islam tidak mengakui pengisapan buruh oleh majikan, tetapi juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dan diadakan masyarakat tanpa kelas. Islam mengakui
adanya  perbedaan  kemampuan  dan  bakat  tiap-tiap  yang  mengakibatkan  perbedaan pendapat  dan  imbalan  material  (Al-Quran,  An-Nisa’  :  33).  Islam  tidak  menyetujui persamaan tingkat yang sama sekali tidak berubah dalam pembagian kekayaan, karena hal ini dapat membatalkan maksud perbedaan yang sebenarnya. Dua prinsip dasar yang terdapat  dalam  Al-Quran  dan  Hadits,  yaitu: Pertama, pelayan  harus  setia  dan melakukan  pekerjaannyadengan  baik. Kedua, majikan  harus  membayar  penuh  untuk jasa  yang  diberikan  pelayannya  itu.  Pada  kenyataanya,  Islam  menjadikan  gabungan yang baik antara buruh dan majikan dengan memberikan nilai moral pada masalh itu. Hal ini menjadi jelas jika kita menganalisa sebab utama timbul perselisihan industrial, tidak lain adalah faktor ekonomi dan psikologi.”

## d. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan
Teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan teori yang menentapkan harga jasa produksi. Dalam hal ini, teori itu hanya perpanjangan teori umum penetapan harga. Barangkali masalah distribusi perseorangan dapat dipecahkan dengan cara baik setelah meneliti masalah kepemilikan faktor-faktor industri.
Abdul  Mannan  dalam  bukunya  ini  membahas  alasan  yang  menjadi  dasar  pemikiran distribusi pendapatan diantara berbagai faktor industri:
Pertama ,  pembayaran  sewa  yang  umumnya  mengacu  pada  pengertian  surplus  yang diperoleh suatu unit tertentu dari faktor industry melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan faktor itu dalam posisi yang sekarang, tampaknya tidak bertentangan dengan jiwa Islam. Dalam hal ini, sewa dan bunga sangat berbeda.
Kedua, perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam. Syarat-syarat  pokoknya  ialah  para  majikan  tidak  akan  mengisap  para  pekerja  dan  dia  harus membayar  hak  mereka.  Sedangkan  para  pekerja  tidak  akan  mengeksploitir  majikan  melalui serikat buruh, dan mereka juga harus melaksanakan tugas dengan tulus dan jujur.
Ketiga, terdapat kontroversi antara riba dan bunga. Tetapi apabila arti riba dipandang dalam  perspektif  sejarahnya  tepat,  nampaknya  tidak  ada  perbedaan  antara  riba  dan  bunga. Suatu survey singkat tentang semua teori modern mengenai bunga mengungkapkan bahwa para ahli ekonomi tidak berhasil menemukan jawaban yang jelas mengapa bunga harus dibayar.

## 4. Konsep Mikro dan Makro Ekonomi Islam
Akibat  pengaruh  paham  kapitalis  dan  sosialis,  beberapa  cendikiawan  muslim  ikut meragukan  bahwa  Islam  tidak  mempunyai  sistem  ekonomi  tersendiri.  Keraguan  ini  timbul akibat kurang pengetahuan mereka tentang nilai-nilai Islam sebagai falsafah hidupnya.
Untuk itu, Abdul Mannan mencoba menjawab kekeliruan tersebut dan menjadikannya sebagai pegangan dalam mewujudkan realitas bagi perekonomian Islam.

## a. Teori Harga dalam Negara Islam
Abdul  Mannan  mengatakan  bahwa  teori  harga  tidak  memperkenankan  setiap  jenis pengisapan  baik  dalam  pihak  produsen  maupun  dari  pihak  konsumen.  Dalam  suatu parekonomian  campuran  seperti  perekonomian  Pakistan,  pada  produsen  sedikit  banyaknya terorganisasi,  tapi  para  konsumen  tidak.  Karena  itu,  perlu  mendidik  mereka  dengan perlindungan negara dan pengawasan, maksudnya untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan keadilan sosial islami dengan permintaan insentif produsen. Akan tetapi untuk menjaga tingkat harga  kebutuhan  pokok  dalam  jangkauan  orang  biasa  dan  para  pekerja,  negara  islam  harus mengambil  sejumlah  ketentuan  kebijakan  yang  mungkin  meliputi  tindakan  jangka  pendek seperti:
a. Usaha  untuk  memperoleh  hasil  bumi  untuk  perdagangan  dan  yang  tidak  untuk perdagangan negara sehingga para pertani memperoleh harga layak dari hasilnya.
b. Pembagian bahan pangan dan pengadaan barang konsumsi yang perlu di subsidi.
c. Menyelenggarakan  seminar/diskusi  antara  konsumen  dan  produsen  dibawah perlindungan  negara  dengan  tujuan  memberi  penjelasan  mereka  mengenai  kode transaksi islami, dan tindakan jangka panjang seperti:
1) membentuk suatu badan yang dapat menetapkan harga secara wajar.
2) membentuk jaringan koperatif konsumen.
3) membuat perencanaan konsumsi yang komprehensif dalam rangka perencanaan negara.
Abdul  Mannan  juga  berpendapat  bahwa  persoalan  besar  yang  menanti  penyelesaian ngara  Islam  adalah  adanya  sebuah  pengaturan  institusional  yang  jelas  berdasarkan  prinsip Islam  yang  secara  otomatik  akan  mengurus  semua  penyakit  ekonomi  masyarakat.  Setiap perintah apapun yang terpisah, pasti akan menghasilkan keadaan berat sebelah, seperti halnya sekarang ini di hamper semua negara muslim.

## b. Menuju teori perbankan Islam bebas bunga
Ini merupakan judul pada bab 9 dari buku beliau. Pada bab ini dijelaskan bahwa Al- Quran  melarang  riba  yang  arti  harfiahnya  adalah  “penambahan”.  Tapi  tidak  semua penambahan dilarang dalam Islam.pada umumnya para ulama telah menerima yang dimaksud dengan riba adalah bunga- riba yang berlaku di tanah arab pra-islam. Sementara orang masih berpendapat bahwa yang dilarang oleh Islam itu riba bukan bunga. Telah terbukti bahwa bunga dan riba adalah sisi depan dan belakang kata uang yang sama. Dengan riset modern diketahui bahwa  bunga  sama  sekali  tidak  mempengaruhi  nilai  tabungan,  tingkat  investasilah  yang menetapkan  tingkat  tabungan.  Islam  melarang  bunga  tapi  mendorong  investasi.  Kemudian, telah kita lihat bahwa zakat memberikan dorongan yang kuat untuk menanamkian dana yang tidak digunakan.
Kemudian  perbankan  Islam  didasarkan  atas  prinsip  mitra  usaha,  karena  itu  sistem perbankan  yang  bebas  bunga  ini  dapat  membantu  terbentuknya  lembaga-lembaga  tertentu berdasarkan  m udharabah ,  dimana  pemilik  modal  dan  tenaga  kerja  dapat  digabung  bersama sebagai mitra kerja.

## c. Teori Zakat
Dalam  pandangan  Abdul  Mannan,    zakat  adalah  poros  dan  pusat  keuangan  negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengiukis habis ketamakan dan keserakahyan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus  yang  diberikan  Islam  untuk  menghapuskan  kemiskinan  dari    masyarakat  dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan  yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan  kekayaan  untuk  disebarkan  sebelum    sempat  menjadi  besar  dan  sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.
Dan apabila seseorang memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu:
1) Prinsip keyakinan
2) Prinsip keadilan
3) Prinsip produktivitas
4) Prinsip nalar
5) Prinsip kemudahan
6) Prinsip kebebasan
Semua prinsip di atas harus dicerminkan tidak saja dalam dasar tradisional penilaian tapi juga dalam dasar modern penilaian zakat,  sehingga penentuan yang dikenakan zakat pada masa klasik Islam tidak menjadi kaku.
Abdul Mannan juga mengatakan bahwa dalam menetapkan tariff zakat,  negara Islam dapat menggunakan suatu unsur elastisitas untuk menghadapi kecendrungan inflasi ekonomi di hamper semua negeri muslim di seluruh dunia. Selama harga naik, daya beli penerimaan zakat  berkurang,  dengan  demikian  si  miskin  yang  berhak  manerima  zakat,  benar-benar terpukul. Khalifah Umar telah melakukan banyak perubahan dalam sistem zakat karena zakat alat untuk mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan itu sendiri.

## d. Kebijakan Fiskal dan Anggaran Belanja
Prinsip  islam  tentang  kebijakan  fiskal  dan  anggaran  belanja  bertujuan  untuk mengembangkan  suatu  masyarakat  yang  didasarkan  atas  distribusi  kekayaan  berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama dan hanya kitab suci  Al-Quran  barangkali  adalah  satu-satunya  kitab  yang  memuat  firman  tentang  kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan negara secara cermat.
Berbicara kebijakan fiskal, Abdul Mannan banyak menyinggung tentang peranan zakat. Dan  juga  menyarankan  ide  mengenai  zakat  jangan  dihubungkan  dengan  pajak  sekuler  atau dengan  usul  apapun  untukmengenakan  pajak  tersendiri  pada  kalangan  non-muslim. Sedangakan  mengenai  kebiajkan  anggaran  sangat  diperlukan  perubahan  penekanan  dari kebijakan anggaran  yang bersifat ortodoks dengan kebijakan anggaran  yang berorientasikan pertumbuhan. dalam negara Islam memang ada kemungkinan pembiayaan defisit, namun hal ini  dapat  diatur  melalui  perjanjian mudarabah,  musyarakah  dan  murabahah .  Disamping  itu pemerintah  Islam  dapat  mengumpulkan  dana  dengan  mengeluarkan  obligasi  dan  sertifikat insvestasi untuk masyarakat berdasarkan pembagian laba dan rugi.
Sistem anggaran Islami berbeda dari sistem yang berlaku dan dianut di negara-negara modern, baik dalam jiwa maupun dari intinya, terutama dalam dua hal:
1) Sangat sedikit pengaruh suku bunga yang kejam dalam suatu sistem anggaran islami
2) Tujuan  kebijakan  anggaran  harus  konsisten  dengan  perintah  Al-Quran  atau  sunnah. Rakyat tidak berada dalam kekuasaan para cendikiawan keuangan negara.
Jadi negara Islam harus dapat menggunakan berbagai alat fiskal atau kebijakan yang direncanakan untuk mempunyai suatu “fungsi kesejahteraan sosial” islami.

## e. Prinsip Perdagangan dan Perniagaan dalam Islam
Prinsip yang telah ditetapkan  islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.Dewasa ini banyak ketidak sempurnaan pasar, yang seharusnya  dapat  di lenyapkan  bila  prinsip  ini  diterima  oleh  masyarakat  bisnis  dari  bangsa- bangsa  di  dunia.  Prinsip  perdagangan  dan  niaga  ini  telah  ada  dalam  Al-Quran  dan  sunnah, seperti mengenai sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.
Dari  beberapa  prinsip  di  atas  jelaslah  bahwa  perdagangan  dan  perniagaan  modern berbeda dengan perdagangan dan perniagaan dalam  Islam yang selalu di hubungkan dengan nilai moral.
Dalam pembahasan ini jugaAbdul Mannan berbicara juga tentang perdagangan barter, usaha  monopoli,  usaha  spekulatif,  perdagangan  internasional  dan  banting  harga,  serta perdagangan  dan  bunga.  Dari  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam  menganjurkan semua kegiatan yang halal dan konsisten dengan jiwa Islam. Demikianlah perdagangan barter diperkenankan  secara  terbatas.  Tetapi  Islam  mengutuk  semua  perusahaan  monopoli  dan spekulatif, karena kegiatan ini merintangi tujuan yang dikehendaki perekonomian islam yaitu pencapaian  keuntungan  sosial  sebanyak-banyaknya.  Pada  dasarnya  Islam  menerima perdagangan  bebas.  Dalam  hal-hal  khusus  perdagangan  perlindungan  dapat  diperkenankan, namun  banting  harga  (dumping)  sangat  dikecam  dalam  Islam.  Namun  tetap  ada  perbedaan pokok antara perdagangan dan bunga. Bila prinsip Islam tentang perdagangan dan perniagaan diterima  oleh  para  pedagang  dan  para  industriawan  di  seluruh  dunia,  maka  kelompok  yang lebih  lemah  dalam  msyarakat  akan  dapat  diselamatkan  dari  pukulan  bencana  daur-daur perdagangan.

## f. Asuransi Koperatif Islami
Abdul Mannan mengemukakan ada sebagian orang muslim berasumsi bahwa asuransi itu tidak islami. Karena hal itu dianggap termasukbagian dariperjudian dan berspekulasi. Tetapi terdapat perbedaan fundamental antara berjudi dan asuransi. Judi meningkat perselisihan dan dendam, serta menyebabkan pelakunya lupa kepada Allah Swt.  Sedangkan asuransi didasarkan atas  kerjasama  dan  orang  yang  diasuransikan  dapat  mengatasi  kemiskinan  dirinya  atau  ahli warisnya,  melalui  tindakan  bersama.  Islam  tidak  melarang  seseorang  menyediakan  sesuatu untuk  ahli  warisnya.  Sesungguhnya  melalui  asuransi  masyarakat  secara  keseluruhan  dapat memperoleh manfaat dari akumulasi cadangan modal.
Selain,  beliau  juga  melihat  perbedaan  antara  asuransi  modern(konvensional)  dengan industri asuransi islami tidak hanya pada bentuknya saja, tetapi juga dalam sifat penanganan usahanya. Dewasa ini kecenderungan untuk membentuk asosiasi yang mirip  kartel dri usaha dalam bidang asuransi dan reansuransi adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai hidup islami. Kita  mengetahui  bahwa  industry  asuransi  modern  menanamkan  dananya  dalam  usaha berbunga.  Tetapi  perusahaan  asuransi  Islam  menyediakan  pinjaman  modal,  baik  secara langsung atas dasar mudharabah atau dengan berpartisipasi dengan bank Islam dan lembaga kredit khusus lainnya.
Disini, Abdul Mannan memberikan contoh pelaksanaan asuransi koperatif islami yang telah  diterapkan  di  Faisal  Islamic  Bank  (Jeddah),  di  Sudan  dan  Dar  Al-Maal  Al-Islami. Keberhasilan awal sanga mendorong dan memberikan kesempatan untuk pengembangan dan perluasan selanjutnya.

## Daftar Bacaan
Abdul Mannan, Muhammad,1995, Islam Economics; Theory and Practice. Terj. M. Nastangin,
Ekonomi Islam; Teori dan Praktek, terjemahan M. Nastangin,: PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta
, 1998, “ Scarcity, Choice and Opportunity Cost: their dimeinsions in Islamic Economics.” Journal of Social Science, edisi khusus mengenai abad kelima Hijriah, Kuwait University,
, 1984, Consumption function : Its Nature and Scope in an Islamic Economy dalam The  Making  Islamic  Economic  Society,  Islamic  Dimensions  in Economic  Analysis  by M.A.  Mannan,  Bab  12,  International  Association  of Islamic Banks, Kairo
, 1981 , Institutional Setting an of Islamic Economic Order, International Centre for Recearch in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah, terbitan No. 8,