P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 2, Desember 2021
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Bukhari* Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe * bukhari@iainlhokseumawe.ac.id
Anwar STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh anwarpante@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan dan perceraian serta harta bersama merupakan serangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari rumah tangga. Itu adalah bagian normal dari berkeluarga. dengan  zaman yang semakin maju dan  di  globalisasi  tidak  selamanya  perkawinan  dalam  keluarga  dan  masyarakat  berjalan  dengan normal.  Ditengah-tengah  masyarakat  banyak  timbul  masalah-masalah  dalam  perkawinan  yang memerlukan penyelesaian,salah satu diantaranya adalah masalah harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan  timbul  atau  berkembang  menjadi  suatu  kasus  setelah  adanya  perceraian  atau kematian  salah  satu  pihak  atau  kedua-duanya.  Kalau  persoalan  harta  bersama  bisa  diselesaikan secara  musyawarah  atau  kekeluargaan  akan  menjadi  hal  yang  baik,  tetapi  bila  timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Mahkamah Syari’yah untuk penyelesaiannya. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin hokum positif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan, perceraian  dan  harta  bersama  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  prinsipil,  karena  berkaitan  erat dengan akibat-akibat perkawinan.
Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian KHI, Undang-Undang.

## Abstract
Marriage and divorce and joint property are a series that cannot be separated from the household. It's a normal part of having a family. With an increasingly advanced era and globalization, marriage in the family and society does not always run normally. In the midst of society many problems arise in  marriage  that  require  resolution,  one  of  which  is  the  problem  of  joint  property  in  marriage. Problems arise or develop into a case after the divorce or death of one or both parties. If the issue of joint property can be resolved by deliberation or kinship, it will be a good thing, but if there is a discrepancy  of  opinion,  then  the  issue  of  joint  property  can  become  large  and  even  reach  the Syari'yah Court for resolution. Because the scope of this research is on positive legal disciplines, in this study the author uses normative legal research which is one type of research that is commonly known in the study of legal science. This is called normative legal research. The results of this study indicate  that  marriage,  divorce  and  joint  property  are  very  principal  matters,  because  they  are closely related to the consequences of marriage.
Keywords : Joint Assets, KHI Divorce, the Law.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  membina  rumah tangga  harapan  semua  orang  tentunya  hidup bahagia  namun  tetap  saja  itu  hanya  sebuah keinginan.  Harta  bersama  sebagaimana dijelaskan  oleh  undang-undang  Perkawinan No  1/1974  didefinisikan  sebagai  harta  yang didapatkan  atau  dihasilkan  dalam  masa pernikahan  antara  kedua  belah  pihak. 1 Sedangkan harta yang mereka bawa masing- masing,  tetap  dipandang  sebagai  harta bawaan selama tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Persoalan harta  ini  menjadi  penting  untuk  dibicarakan karena  sederhananya  adalah  karena  harta merupakan kebutuhan manusia dalam menjalankan  kehidupan  di  muka  bumi  ini. Jadi  harta  sesungguhnya  sesuatu  yang  tidak dapat  diabaikan  dalam  sebuah  kehidupan keluarga.
Islam  sangat  menganjurkan  umatnya untuk  segera  menikah  atau  berumah  tangga, dan  itu  semua  harus  dibarengi    dengan kemampuan finansial untuk dapat menafkahi keluarga. Seringkali yang memicu pertengkaran  di  dalam  keluarga  adalah disebabkan ketidakmampuan suami memenuhi  kebutuhan  material  keluarganya. Kendati  demikian  sebaliknya,  ketercukupan harta  juga  dapat  menimbulkan  masalah  di dalam keluarga. Terlebih lagi ketika masing- masing  pihak  memiliki  kemampuan  untuk produktif menghasilkan harta.
Perkawinan  pada  dasarnya  merupakan ikatan  yang  sangat  kuat  antara  seorang  laki-
1 Di dalam UU No 1/1974 Pasal 35 ayat 1 dinyatakan,  Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada ayat 2 dinyatakan, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2 Salah satu kritik yang diajukan para pakar terhadap konsep CDL (Counter Legal Draft) Kompilasi Hukum Islam yang dimotori oleh Musdah Mulia adalah karena materi CDL menempatkan perkawinan hanya sekedar akad perdata. Tegasnya hanya sekedar kontrak. Lihat, Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu, (Jakarta: Graha Cipta, 2005) h. 23-24.  Bandingkan dengan Huzaimah Tahido Yanggo, dkk. Membendung Liberalisme, (Jakarta: Republika, 2006) h. 78-130.
laki dan wanita, yang tidak saja mengandung dimensi lahiriah tetapi  juga  mengandung dimensi batiniah .  Tidak  saja  memiliki  sisi material  tetapi  juga  sisi  spiritual.  Dengan demikian,  perkawinan  dalam  Islam  kendati disebut dengan kontrak tidak berarti perkawinan  merupakan  peristiwa  perdata semata. 2 Penting  untuk  dicatat,  keluarga merupakan suatu unit terkecil yang terdiri dari sepasang suami-istri dan anak-anak.
Selanjutnya  keluarga  akan  membentuk komunitas  yang  lebih  luas  yang  disebut dengan masyarakat. Pada gilirannya, himpunan  masyarakat  ini  menjelma  menjadi sebuah  tatanan  masyarakat  yang  lebih kompleks  yang  disebut  dengan  negara. kokohnya  sebuah  bangsa  dan  masyarakat akan sangat ditentukan oleh kondisi keluarga itu sendiri.
Di  dalam  penjelasan  tentang  keluarga sakinah di atas, jelas dinyatakan bahwa salah satu  ukuran  sakinah  itu  adalah  kecukupan harta  benda.  Tidak  dapat  dipungkiri,  harta kekayaan  di  dalam  kehidupan  keluarga merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan dalam pembentukan keluarga sakinah. Lebih jauh  dari  itu  harta  tidak  saja  sebagai kebutuhan  hidup  yang  berfungsi  untuk memenuhi  fungsi-fungsi  primer,  tetapi  juga harta  berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan yang bersifat sekunder dan tertier. Akan tetapi sekali lagi penting diingat, tidak semua  keluarga  yang  secara  ekonomi  dapat dikatakan  mapan  akan  menjamin  mereka
dapat  hidup  dengan  harmonis.  Faktanya banyak  juga  keluarga  yang  dilihat  dari  sisi material  dapat  dikatakan  berkecukupan namun mereka tidak harmonis.
Tentu saja banyak factor yang menyebabkan  kehidupan  keluarga  yang mengalami disharmonisasi ini, seperti konflik dan  ketegangan,  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dan  perselingkuhan.    Jika  faktor- faktor  yang  menyebabkan  disharmonisasi keluarga  ini  tidak  dapat  diatasi,  maka  yang timbul  adalah  perceraian.  Secara  hukum, perceraian tidak saja menimbulkan bubarnya pasangan  suami-istri  tetapi  juga  membawa kepada konsekuensi hukum yang lain, seperti hak  asuh  anak  atau  hak  hadhanah,  tanggung jawab  suami  selama  masa iddah ,  dan  tidak kalah  pentingnya  adalah  tentang  pembagian harta  bersama.  Harta  bersama  telah  diatur dalam  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974 dalam  bab  8  yang  berjudul  “putusnya perkawinan  serta  akibatnya”  yang  termuat dalam  pasal  38  sampai  dengan  pasal  41  dan juga  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor. 9 tahun  1975 dalam bab 5 (tata cara perceraian) termuat dalam pasal 14- 36. 3
Apabila  perceraian  terjadi  di  antara kedua belah pihak sebelum mempunyai anak
3 irektur Pembinaan Badan Peradilan Islam, Himpunan Peraturan PerundangUndangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: tp, 2001), h. 139-140.
4 Adapun  bunyi  Pasal  35  UU  Perkawinan  No  1/1974  adalah,  1).  Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta benda bersama. 2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya pada pasal 36 berbunyi, 1). Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan pasal 37 berbunyi,  Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing. Tentang harta bersama lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab XIII dengan judul harta kekayaan dalam perkawinan pada pasal 85-97.
5 Dalam kajian fikih klasik khusunya dalam bidang muamalat harta bersama cendrung disamakan dengan syirkah atau harta yang diusahakan secara bersama oleh suami isteri. Meskipun pada hakikatnya persamaan tidak terlalu tepat dalam pengkategoriannya. Hal itu disebabkan para ulama klasik belum mengenal dengan apa yang disebut    pencarian  bersama  antara  suami  dan  isteri  dalam  tradisi  masyarakat  pada  waktu  itu.    Karena  pada umumnya perempuan hanya sebatas di rumah sedangkan untuk masalah pencari penghidupan mutlak hanya bagi suami.  Kendatipun  demikian,  sebab  konsep syirkah itu sendiri  beragam dalam pelaksaannya  maka paling  tidak dapatlah masalah harta bersama ini didekatkan dengan konsep syirkah. Dalam konsep syirkah ada yang disebut dengan syirkah al-abdan, yaitu modal dari suami kemudian isteri mempunyai andil dalam hal jasa dan tenaganya.
dan  harta  pun  belum  didapat  selama pernikahan  maka  permasalahan  tidak  akan begitu sulit. Namun sebaliknya, jika anak dan harta  sudah  dimiliki  ketika  terjadinya perceraian maka persoalannya akan panjang. Sebab seluruh yang terkait dalam pernikahan itu  baik  harta  bersama,  anak,  dan  lain sebagainya akan menjadi bahagian yang tidak terlepas  dari perceraian itu.
Di  dalam  UU  Perkawinan  No  1/1974 pada  pasal  35-37  dijelaskan  tentang  hal-hal yang  berkenaan  dengan  harta  bersama. 4 Tegas  dinyatakan  bahwa  harta  bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Agaknya yang menarik diperhatikan  adalah  bunyi  pasal  37  yang menyatakan  bahwa  apabila  terjadi  putusnya perkawinan,  maka  harta  bersama  diatur menurut  ketentuan  hukum  masing-masing yaitu  hukum  adat,  Barat  maupun  Islam. Melalui  pasal  37  ini  jelas  bahwa  undang- undang perkawinan tidak memberi ketentuan secara  pasti  mengenai  pengaturan  harta bersama  jika  terjadi  perceraian,  melainkan menunjuk  kepada  hukum  masing-masing. Bisa  saja  maknanya  kembali  kepada  hukum adatnya  masing-masing,  namun  dapat  pula bermakna  akan  kembali  kepada  hukum agama Islam dalam hal ini fikih. 5
Kembali ke Undang-undang perkawin- an No 1/1974, bahwa di dalam pasal 37 di atas tampaknya  tidak  ada  penjelasan  mengenai status perceraian yang mengharuskan pembagian  harta  bersama  tersebut.  Jika perceraian  tersebut  dilakukan  secara  baik- baik, karena tidak ada kecocokan antara satu dengan  yang  lain,  dan  keduanya  sepakat untuk mengakhiri perkawinan, maka pembagian  harta  bersama  menjadi  pantas. Namun  bagaimana  pula  jika  perceraian  itu terjadi  karena  salah  satu  pihak  berselingkuh atau  melakukan  pengkhianatan  di  dalam perkawinan.  Apakah  salah  satu  pasangan yang berselingkuh ini masih pantas mendapatkan  harta  bersama.    Disebabkan masalah-masalah  ini  tidak  begitu  jelas peraturannya,  maka  seringkali  keputusannya diserahkan kepada lembaga Peradilan. Dalam beberapa  kasus,  persoalan  harta  bersama  ini erat  kaitannya  dengan  masalah  perceraian, maka  keputusannya  seringkali  bersamaan dengan perceraian.

## B. LANDASAN TEORITIS
1. Harta bersama menurut UU
Secara  yuridis  formal,  aturan-aturan tentang harta bersama sudah ditentukan dalam pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan,  sebagaimana  telah  diuraikan sebelumnya. Pertanyaan yang menarik untuk diajukan  adalah,  mengapa  UU  Perkawinan memuat aturan harta bersama yang selanjutnya juga diikuti oleh KHI. Pertanyaan ini  hemat  saya  perlu  dijawab  karena  fikih Islam sebenarnya sama sekali tidak mengenal apa yang disebut dengan harta bersama. Ada
Kemudian  yang  lain,  apa  yang  disebut  dengan syirkah  ‘inan, yaitu  dimana  kedua  belah  pihak  suami  dan  isteri masingmasing  mendatangkan  modal  untuk  dikelola  secara  bersama.  Realitas  di  tengah-tegah  masyarakat  kita kebanyakan  yang  terjadi  adalah  model syirkah  abdan¸ artinya  lebih  banyak  suami  yang  mencari  nafkah  untuk menghidupi  keluarga  sedangkan  isteri  hanya  mengatur  sirkulasi  perbelanjaan  rumah  tangga.  Tentunya  ketika terjadi perselisihan dan berujung pada perceraian maka kaitannya dengan penyelesaaian harta bersama merupakan menjadi persoalan yang cukup pelik.
6 Lihat Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi, h. 389
7 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Jakarta: Maktabah al-Sa’wah alIslamiyah, 1990), h. 84.
3  jawaban  mengenai  harta  bersama  menurut undang-undang  perkawinan  dan  kompilasi hokum Islam :. 6
a. UU Perkawinan melihat bahwa perkawinan  pada  dasarnya  menganut asas  keseimbangan  dan  kesetaraan. Baik suami atau istri yang di dalam UU sering  disebut  sebagai  kepala  keluarga dan  ibu  rumah  tangga.  Keduanya memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi tidaklah  boleh  yang  satu  menganggap dirinya lebih superior dibanding dengan yang  lain.  Konsekuensinya  mereka berdua  harus  membangun  kerjasama yang  baik  dalam  suasana  saling menghargai dan menghormati.
Konsekuensinya  karena  apa  yang mereka  lakukan  sesuai  dengan  fungsi masingmasing  adalah  satu  bentuk kerjasama,  di  mana  keberhasilan  yang satu sangat ditentukan oleh keberhasilan  yang  lain  pula,  maka apapun yang dihasilkan selama perkawinan  itu  berlangsung  adalah milik  bersama.  Dengan  kata  lain,  kita dapat  menyebutnya  sebagai  harta bersama.
b. Rumusan  harta  bersama  sebenarnya adalah perwujudan dari konsep maslahat  sebagai  tujuan  syari’at. 7 Selama  ini  perempuan  selalu  saja berada pada posisi yang tersubordinasi. Hal ini semakin tampak pada perempuan  atau  istri-istri  yang  tidak bekerja di luar rumah. Posisi istri yang hanya  bekerja  di  rumah,  mengurusi
anak-anak,  sebenarnya  sangat  lemah bila  berhadapan  dengan  suami.  Posisi yang  lemah  ini  seringkali  dianggap karena  istri  tidak  produktif  dalam menghasilkan harta. Pada hal apa yang dilakukannya  dengan  bekerja  di  dalam rumah,  mengurus  rumah,  mendidik anak-anak  dan  mempersiapkan  seluruh kebutuhan anak-anaknya adalah sebuah pekerjaan besar  dan  tidak  dapat  dilihat sebagai  kewajiban  semata-mata.  Oleh sebab itu, si istri yang berada di rumah harus  dipandang  sebagai  kerja  yang layak mendapatkan reward yang pantas. Keputusan hukum untuk menyebut  apa  yang  dihasilkan  suami lewat  kerjanya  di  luar  rumah,  disebut sebagai  harta  bersama  di  mana  si  istri juga  memiliki  hak  yang  sama  adalah sebuah  keputusan  hukum  yang  sangat adil  dan  menjamin  kemaslahatan. Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan bahwa praktek seperti ini pada dasarnya tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai dan tujuan syari’at seperti keadilan dan kemaslahatan.  Lebih  dari  itu  harta bersama  ini  memiliki  pijakan  cultural budaya yang kuat di dalam masyarakat. c. Seringkali  ketika  terjadi  perceraian, wanita menjadi korban yang terkadang penderitaannya  berlipat  ganda.  Ia seolah tidak dibutuhkan oleh suaminya lagi  dan  ada  kesan  merasa  tidak berguna. Inilah tekanan psikologis yang paling  berat  dihadapi  oleh  para  istri yang  telah  diceraikan.  Penderitaan selanjutnya  adalah  mereka  menjadi tidak berdaya karena tidak
mendapatkan  apapun  dari  perkawinan yang  telah  berlangsung.  Pada  hal selama  ini  dia  turut  serta  membantu suaminya  untuk  memperoleh  harta. Singkatnya,  istri  yang  telah  diceraikan tidak  mendapatkan  jaminan  kehidupan
bahkan cenderung untuk menjadi beban bagi  keluarga  asalnya.  Oleh  sebab  itu diaturnya  harta  bersama  di  dalam perkawinan,  pada  hakikatnya  adalah untuk  memberikan  jaminan  kepada perempuan  atau  istri-istri  akan  hak- haknya.  Setidaknya  dengan  adanya harta  bersama,  setiap  istri  yang  telah ditalak oleh suaminya dapat melanjutkan kehidupannya. Dari gambaran di atas, jelas pertimbangan  kemaslahatan  terutama  bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya sangat jelas tergambar di dalam UU Perkawinan dan KHI. Tidak dapat dipungkiri bahwa  kemaslahatan  adalah  menjadi  tujuan dari  syari’at  Islam  ( maqasid  al-syari’ah).
Sehingga  sering  disebut, dimana  ada kemaslahatan  maka  di  sanalah  terdapat hukum Allah.
Oleh  sebab  itu,  upaya  para  ahli  fikih untuk  mendekatkan  harta  bersama  lewat syirkah ,  hemat  saya  layak  dipertimbangkan. Namun  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah konsekuensinya. Jika dasar pertimbangannya adalah  konsep  syirkah,  maka  berlakulah sekurang-kurangnya syarat normative (bukan syarat  prosedural  seperti  adanya  orang  yang berakad, sighat dan seterusnya) seperti saling amanah. Artinya jika salah seorang dari unsur yang  bersyarikat  itu  berlaku  khianat,  maka gugurlah haknya terhadap hasil syarikat atau paling  tidak  kedudukannya  tidak  lagi  sama dengan teman syarikatnya yang masih jujur.

## 2. Harta bersama dalam KHI
Dalam pasal  36  Undang-undang  No.  1 tahun  1974    di  atas  sekalipun  memberikan syarat  penggunaan  harta  bersama  yaitu dengan    adanya  keizinan  dari  kedua  belah pihak akan kemana digunakan harta tersebut. Jadi,  apabila  kita  bandingkan  apa  yang terdapat  dalam  KHI  sudah  lebih  tegas  lebih ketat.  Ketatnya  KHI  dalam  mengurus  harta
bersama terbukti dengan tidak hanya masalah izin  atau  tidaknya  salah  satu  kedua  belah pihak  dalam  penggunaan  harta  tersebut. Namun  sebagaimana  disebutkan  di  atas sampai pada batasan penggunaan kepentingan pribadi yang menimbulkan hutang tidak boleh sama sekali menggunakan harta bersama.
Walaupun KHI tersebut dalam tata aturan hukum  di  negara  Indonesia  sebatas  Instruksi Presiden  nomor  I  tahun  1991  tanggal  10  Juni 1991,  kemudian  ditindaklanjuti  sacara  organik melalui  keputusan  menteri  agama  No.  154 tahun  1991  tanggal  22  Juli  1991.  Namun muatan materinya sudah lebih luas dan tegasnya dari  apa  yang  terdapat  dalam  Undang-undang No. 1 tahun 1974 tepatnya pasal 35.
Begitu pentingnya kontribusi KHI dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia yang termasuk  di  dalamnya  harta  bersama,  maka apabila  kita  lihat  Inpres  nomor  I  tahun  1991 tanggal  10  Juni  1991,  kemudian  diantisifasi secara  organik  oleh  keputusan  menteri  agama No.  154  tahun  1991  tanggal  22  Juli  1991 sekurang-kurangnya  terdapat  tiga  catatan penting yang perlu kita perhatikan: 8
Pertama, perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka fungsionalisasi eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup.
Kedua, rumusan  hukum  dalam  KHI berupaya  mengakhiri  persepsi  ganda  dari keberlakuan  hukum  Islam  yang  ditunjuk  oleh pasal 2 ayat (1) serta (2) UU. No 1 Tahun 1974, segi  hukum  formal  di  dalam  UU.  No  7  Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna.
Ketiga, menunjukkan secara tegas wilayah  berlaku  pada  instansi  pemerintah  dan masyarakat yang memerlukan. 9 Inti dari catatan penting  di  atas,  adalah  bahwa  KHI  telah
8 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 62.
9 Ibid .
10 Lebih  lanjut  lihat  kembali,  Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami-IStri  di  Indonesia, (Jakarta:  Bulan Bintang, 1978) hal. 41-43
memberikan sebuah solusi terhadapberagamnya pendapat-pendapat dalam kitab  fikih  yang  kemudian  dijadikan  panduan umum  dalam  pengadilan  dalam  persoalan pernikahan,  wakaf,  waris,  harta  bersama. Dengan  demikian  KHI  seharusnya  dapat dipahami  seluruh  umat  Islam  Indonesia  dalam rangka membangun hukum yang jelas dan tidak meragukan  lagi.  Dengan  kata  lain  dapat dikatakan  bahwa  KHI  dalam  persoalan  harta bersama  sudah  secara  jelas  memberikan gambaran mengenai kondisi sekaligus tata cara serta  teknis  pelaksanaannya  di  tengah-tengah masyarakat.
Yang  perlu  diperhatikan,  masuknya lembaga  harta  bersama  di  dalam  pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam bukanlah berdasarkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik. Sebabnya,  di  dalam  kitab-kitab  fikih  klasik hampir tidak ditemukan aturan mengenai harta bersama.  Oleh  sebab  itu,  ketika  KHI  memuat aturan harta bersama, paling tidak ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Pertama , harta bersama  di  dalam  KHI  adalah  satu  bentuk kompromi  penyusunan  KHI  terhadap  adat- istiadat  yang  telah  berlaku  pada  masyarakat Indonesia.  Sebagaimana  diketahui,  hampir seluruh  hukum  adat  di  Indonesia  mengakui harta bersama. Pada masyarakat Aceh misalnya,  dikenal  istilah hareuta  sihareukat.
Dalam masyarakat Melayu dikenal istilah  yang sudah  popular  dengan  sebutan harta  syarikat, sedangkan  pada  masyarakat  Jawa  dikenal istilah gonogini, dan  tentu  saja  banyak  istilah lainnya. 10
Kedua, jika  menggunakan  kerangka siyasat  al-syar’iyyat, aturan  KHI  tentang harta  bersama  tidak  lebih  hanya  sebuah operasionalisasi  terhadap  UU  No  1  tahun 1974.  Karena  secara  hirarki  perundang- undangan  di  Indonesia,  UU  nomor  1  Tahun
1974 lebih tinggi kedudukan yuridis formalnya  dari  KHI  yang  hanya  didasarkan pada INPRES. 11
Alasan lain agaknya, di dalam pelembagaan harta bersama diyakini mengandung  kemaslahatan  terutama  buat istri.  Dalam  kenyataan  seringkali  ketika terjadi  perceraian  yang  disebabkan  karena kematian, nasib perempuan sering tidak jelas. Paling  tidak,  dengan  keberadaan  lembaga harta  bersama,  istri  memiliki  jaminan  atau pegangan  untuk  melanjutkan  kehidupannya walaupun  mungkin  sebatas  untuk  jangka waktu tertentu.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan yuridis  normatif,  dengan  mengacu  pada sumber-sumber  sekunder  seperti  buku, jurnal,  monograf,  peraturan  perundang- undangan,  tulisan  yang  tidak  dipublikasi hingga  sumber  online  yang  dapat  dipercaya kredibilitasnya, setelah mengumpulkan data, selanjutnya  ditranskrip  dan  dipilah  dengan membentuk  narasi  yang  dapat  dipahami, kemudian disintesis untuk diambil kesimpulan-kesimpulan  sesuai  kebutuhan dalam  penelitian  ini,  adapun  hasilnya disajikan  ke  hadapan  publik  luas  dalam bentuk narasi yang diawali dari pendahuluan dan ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusnya perkawinan  karena  perceraian  ada  dua sebutan yaitu "cerai gugat" dan "cerai talak", penyebutan  ini  menunjukkan  kesan  adanya perselisihan  antara  suami  dan  isteri.  Dalam hal  ini  hak  untuk  memecah  perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli suami.
11 Pagar,  “Harta  Bersama  Suami-Istri    (Suatu  Tinjauan  Terhadap  Kompilasu  Hukum  Islam)  dalam Sinar Darussalam No. 205, AGustus 1993, IAIN. Ar-Raniry, Banda Aceh, hal. 58
Isteri  diberi  hak  untuk  mengajukan  gugatan cerai.  Perceraian  dengan  talak  biasa  disebut cerai  talak  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang melangsungkan  perkawinan  menurut  agama Islam. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka  yang  melangsungkan  perkawinan menurut  agama  Islam  dan  bukan  agama Islam. Efek lanjutan yang timbul dari sebuah perceraian selain penetapan tentang status hak asuh  anak,  nafkah,  juga  tentang  pembagian harta  bersama,  yang  tidak  jarang  ini  juga menimbulkan  konflik  baru  antara  suami  dan istri pasca perceraian.
Oleh karena itu idealnya suami dan istri harus memahami hak dan  kewajiban masingmasing  terutama  menyangkut  harta perkawinan.  Secara  normatif,  apabila  kita melihat  peraturan  yang  mengatur  tentang harta  perkawinan,  kita  dapat  mengkaji  dari beberapa pasal  dalam  KUHPdt  dan  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Harta  bersama  menurut  Pasal 119  KUHPdt  pada  pokoknya  dikemukakan bahwa  terhitung  sejak  saat  perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan  bulat  harta  kekayaan  suami  dan isteri  sejauh  tidak  diadakan  perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Berdasarkan ketentuan  ini  dapat  diartikan  bahwa  yang dimaksud  harta  bersama  adalah  "Persatuan harta  kekayaan  seluruhnya  secara  bulat  baik itu  meliputi  harta  yang  dibawa  secara  nyata (aktiva)  maupun  berupa  piutang  (pasiva), serta  harta  kekayaan  yang  akan  diperoleh selama perkawinan".
Menurut  Pasal  (35)  UU  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  harta  benda  dalam perkawinan  meliputi:  a)  Harta  benda diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama.  b)  Harta  bawaan  dari  masing-
masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan hukum positif yang  berlaku  di  Indonesia,  harta  bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan  mantan  isteri.  Hal  ini  tentunya  apabila tidak  ada  perjanjian  perkawinan  mengenai pisah  harta  dilakukan  oleh  pasangan  suami isteri  yang  dilakukan  sebelum  dan  sesudah berlangsungnya akad nikah.
Segala  urusan  yang  berkenaan  dengan harta  bersama  harus  didasari  ketiga  sumber hukum  positif  tersebut.  Mengenai  harta bersama,  dalam  Pasal  37  UU  No.1  Tahun 1974  mengenai  Perkawinan  menentukan bahwa bila  perkawinan putus  karena perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya  masing-masing.  Yang  dimaksud dengan  hukumnya  masing-masing  ialah hukum  agama,  hukum  adat,  dan  hukum- hukum  lainnya.  Berkaitan  dengan  harta barsama,  hukum  positif  juga  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  harta  bersama tersebut.  Perlindungan  ini  berupa  peletakan sita  jaminan  terhadap  harta  bersama  jika dikhawatirkan  salah  satu  pihak  suami-istri akan melakukan kecurangan, seperti mengalihkan  sebagian  besar  harta  bersama kepada  pihak  ketiga  dengan  maksud  ketika perceraian telah terjadi, harta bersama yang di dapat  pihak  yang  melakukan  kecurangan tersebut  akan  lebih  banyak  dari  yang seharusnya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia,  pengertian  harta  bersama  sejalan dengan  pengertian  harta  bersama  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35  yaitu  harta  benda  yang  diperoleh  suami istri  selama  berlangsungnya  perkawinan.
12 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama , Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) h. 123
Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan  adanya  harta  milik  masing- masing  suami  istri,  bahkan  dalam  pasal  86 ayat  (1)  disebutkan  bahwa  pada  dasarnya tidak  ada  percampuran  antara  harta  bersama dan istri karena perkawinan. d. Harta Bersama menurut  Kitab  UndangUndang  Hukum Perdata  Di  dalam  KUH  Perdata  (BW), tentang  Harta  Bersama  menurut  Undang- Undang  dan  Pengurusnya,  diatur  dalam  Bab VI  Pasal  119-138,  yang  terdiri  dari  tiga bagian.  Bagian  Pertama  tentang  Harta Bersama  menurut  Undang-Undang  (Pasal 119- 123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta  Bersama  (Pasal  124-125)  dan  Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama  dan  Hak  Untuk  Melepaskan  Diri Padanya (Pasal 126-138) 12 .
Menurut  KUH  Perdata  Sejak  saat dilangsungkan  perkawinan,  maka  menurut hukum  terjadi  harta  bersama  menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak  diadakan  ketentuan-ketentuan  dalam perjanjian  perkawinan.  Harta  bersama  itu selama  perkawinan  berjalan  tidak  boleh ditiadakan  atau  dirubah  dengan  suatu persetujuan  antara  suami-istri  (Pasal  119). Berkenaan  dengan  soal  keuntungan,  maka harta  bersama  itu  meliputi  barang-barang bergerak  dan  barang-barang  tak  bergerak suami  istri  itu, baik  yang sudah ada  maupun yang  akan  ada,  juga  barang-barang  yang mereka  peroleh  secara  cuma-cuma,  kecuali bila  dalam  hal  terakhir  ini  yang  mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya  dengan  tegas  (Pasal  120). Dalam  Pasal  122  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  atau  Burgerlijk  Wetboek “Mulai  saat perkawinan dilangsungkan  demi hukum  berlakukah  persatuan  bulat  antara
harta  kekayaan  suami  dan  istri,  sekedar mengenai  itu  dengan  perjanjian  kawin  tidak ditiadakan ketentuan lain.
Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan  antara  suami  istri.  Segala  utang dan  rugi  sepanjang  perkawinan  harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan. Bagi  mereka  yang  tunduk  pada  Hukum Perdata  Barat  (BW)  mengenai  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan  dalam  Pasal 119 BW (KUH Perdata) menyebutkan; Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah  persatuan  antara  persatuan  bulan antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai  itu  dengan  perjanjian  kawin  tidak diadakan  ketentuan  lain.  Persatuan  itu sepanjang  perkawinan  tak  boleh  ditiadakan atau  diubah  dengan  sesuatu  persetujuan antara suami dan istri.
Dengan  demikian,  di  dalam  pasal  ini menunjukan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi  harta  bersama  atau  harta  campuran itu  demi  undang-undang  menjadi  hubungan bersama,  atau  apabila  suami  istri  sebelum melangsungkan  perkawinan  mengadakan surat perjanjian di hadapan notaries mengenai hartanya,  maka  suami  istri  dapat  menempuh penyimpangan. Dengan demikian jelas di sini bagi  mereka  yang  tuduk  kepada  BW mengenai  persatuan  harta  ini  adalah  bersifat memaksa,  yang  berarti  setelah  perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut  harta  bersama  tidak  dapat diadakan  perjanjian  lain.  Di  sini  harus  dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi  hak  separo-separo  atas  harta bersama,  apabila  kemudian  salah  satu  pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai barang  gono  gini  di  dalam  Hukum  Adat. Ataupun  percampuran  harta  ini  akan  lebih
13 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Persfektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, (Jakarta, Sinar Grafika) h. 26
tepat  kalau  kita  nyatakan,  bahwa  suami  istri masingmasing  mempunyai  hak  atas  harta, namun  bagi  mereka  dapat  tidak  melakukan penguasaan (beschekking) atas bagian mereka masing-masing 13

## E. KESIMPULAN
Perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci  oleh  Allah  swt. sebagai  sebuah  akad ( misaqan  ghaliza) pada  tempatnyalah  jika perkawinan  harus  dipertahankan  agar  tetap harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah. Akan Tetapi seringkali kegagalan manusia  dalam  mengelola  perkawinannya, membuat  perceraian  menjadi  sesuatu  yang tidak  terhindarkan.  Akibatnya  perceraian benar-benar  terjadi.  hukum  Islam  dalam  hal ini undang-undang perkawinan dan KHI telah memberikan beberapa aturan-aturan berkenaan  dengan  implikasi  perceraian  itu, seperti  masalah  pengasuhan  anak  dan  juga harta bersama. Guna aturan-aturan ini adalah, walaupun  perceraian  tidak  diinginkan,  jika telah  terjadi  hendaklah  tetap  membawa kemaslahatan  kedua  belah  pihak,  bukan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.  Harta  bersama  meliputi: harta  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan berlangsung;  hutang-hutang  yang  timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan  harta  pribadi  masing-masing suami  isteri;  harta  yang  diperoleh  sebagai hadiah/pemberian  atau  warisan  apabila ditentukan  demikian.  Suami  dan  istri  yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap  harta  bersama,  dengan  pembagian sama rata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),
Abdul  Wahab  Khallaf, Ilmu  Ushul  al-Fiqh (Jakarta:  Maktabah  al-Sa’wah  al- Islamiyah, 1990)
Al-Nadwi, Ali Ahmad, Qawa’id al-Fiqhiyah , Damsyik: Dar al-Qalam, 1994.
Anwar,  Moh Dasar-Dasar  Hukum  Islam dalam  Menetapkan  Keputusan        di Pengadilan Agama, Semarang: Diponegoro, 1991 Direktur  Pembinaan  Badan  Peradilan  Islam, Himpunan Peraturan PerundangUndangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: tp, 2001 Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990) Lebih lanjut lihat kembali, Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  istri  di
Indonesia, (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1978)
Pagar,  “Harta  Bersama  Suami-Istri    (Suatu Tinjauan Terhadap Kompilasu Hukum
Islam)  dalam Sinar  Darussalam No.  205, AGustus 1993, IAIN. Ar-Raniry, Banda
Aceh
M.  Quraish  Shihab, tafsir  Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Vol. II,
Soedharyo  Soimin,  Hukum  Orang  dan Keluarga  Persfektif  Hukum  Perdata Barat/BW  Hukum  Islam,  dan  Hukum Adat,  Edisi  Revisi,  (Jakarta,  Sinar Grafika)
Khallaf,  Abdul  Wahab, Ilmu  Ushul  al-Fiqh , Jakarta: Maktabah al-Sa’wah al- Islamiyah, 1990.
Manan,  Abdul, Aneka  Masalah  Hukum Material  Dalam  Praktek  Peradilan Agama , Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
Manan,  Abdul, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta Kencana, 2006.
Manan, Abdul dan Fauzan,  M, Pokok-Pokok Hukum Perdata  Wewenang  Peradilan Agama, cet  IV,  Jakarta:  Raja  Garfindo
Persada, 2001
.