## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 3, 2022: Social and Government Hal. 227-233 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.291

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
1 Dede Mardiono Hz, 2 Novia Kencana, , 3 Muhammad Quranul Kariem Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri Palembang Jl. Jenderal Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode Pos 30129 e-mail : 1 dedehz847@gmail.com , 2 KencanaNovia @ gmail.com
Abstrak: Masalah  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintahan  menjadi  keluhan  utama masyarakat,  karena  dalam  proses  pelayanan  seringkali  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah ditetapkan.Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Bagaimana  Implementasi  Program Pembuatan  Kartu  Keluarga  di  Kecamatan  Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah (1)Komunikasi belum berjalan dengan optimal,  karena  tidak  adanya  sosialisasi  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  pihak  Kecamatan  kepada masyarakat.    (2)Sumber  Daya  juga  belum  berjalan  dengan  baik  karena  keterbatasan  keterampilan  dan pengetahuan  dari  segi  iptek,  sarana  dan  prasarana  pendukung  juga  tidak  menunjang  aktivitas  berjalannya program  ini.  (3)Disposisi  pada  indikator  ini  peneliti  menemukan  adanya  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh pihak pelaksana pada saat proses pembuatan Kartu Keluarga. (4)Struktur Birokrasi pada indikator ini Struktur Birokrasi sudah jelas karena Ketersediaan SOP dan mekanisme yang ada dalam Pelaksanaan program tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah program Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas belum berjalan dengan Optimal. Saran dalam penelitian ini adalah Pihak Kecamatan sebaiknya harus melakukan sosialisasi  kepada  msyarakat  mengenai  Pembuatan  Kartu  Keluarga,Pihak  Pemerintah  Pusat  hendaknya melakukan  pelatihan  dan  bimbingan  kepada  para  pelaksana  program  kebijakan  ini  dengan  tema  etika  dan prilaku yang bertujuan agar pungutan liar dapat di minimalisirkan.
Kata kunci; Implementasi, Kebijakan, Kartu Keluarga
Abstract: The  problem  of  public  services  provided  by  government  officials  is  the  main  complaint  of  the community,  because  the  service  process  is  often  not  in accordance  with  established  procedures.  The  research method  used  is  qualitative.  The  results  of  the  discussion  of  this  study  are  (1)  Communication  has  not  run optimally, because there is no socialization carried out directly by the District to the community. (2) Resources are  also  not  running  well  due  to  limited  skills  and  knowledge  in  terms  of  science  and  technology,  supporting facilities  and  infrastructure  also  do  not  support  the  activities  of  this  program.  (3)  The  disposition  of  this indicator, the researcher found that there were deviations made by the implementing party during the process of making  the  Family  Card.  (4)  Bureaucratic  Structure  in  this  indicator  The  Bureaucratic  Structure  is  clear because  of  the  availability  of  SOPs  and  existing  mechanisms  in  the  implementation  of  the  program.  The conclusion of this study is that the Family Card program in Megang Sakti District, Musi Rawas Regency has not run  optimally.  Suggestions  in  this  research  is  that  the  District  should  conduct  socialization  to  the  community regarding  the  Making of  Family  Cards,  the  Central  Government  should  provide  training  and guidance  to  the implementers of this policy program with the theme of ethics and behavior that aims to minimize illegal fees.
Keywords: Implementation, Policy, Family Card
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-07-26; Direvisi 2022-08-26; Disetujui: 2022-09-22

## PENDAHULUAN
Pengertian  administrasi  kependudukan  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dengan adanya kebijakan tentang administrasi kependudukan diharapkan implementasi pelayanan administrasi kependudukan terutama dalam hal kebijakan pembuatan Kartu Keluarga dapat berjalan efektif tepat, cepat dan akurat  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  berlaku.  Aparatur  kecamatan  sebagai perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  menjalankan  kepentingan  strategis  kependudukan,  dituntut  mampu memberikan  pelayanan  administrasi  kependudukan  secara  maksimal  dalam  validitas  data  kependudukan  pada tingkat  kecamatan.  Proses  pelayanan  administrasi  kependudukan,  khususnya  pelayanan  penerbitan  Kartu Keluarga  (KK)  dinyatakan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  102  tahun  2012  tentang Administrasi  Kependudukan  Perubahan  atas  Peratuan  Pemerintah  No.  23  tahun  2006  tentang  Admisitrasi Kependudukan serta Peratuan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Menurut  (Mashfiyah  et  al.,  2019)Kartu  keluarga  adalah  kartu  identitas  keluarga  yang  memuat  data tentang  nama,  susunan,  hubungan  dan  jumlah  anggota  keluarga  serta  identitas  anggota  keluarga.  Penduduk warga  Negara  Indonesia  dan  orang  asing  yang  memiliki  izin  tinggal  tetap  wajib  melaporkan  susunan keluarganya  kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  melalui  Kepala  Desa/Lurah  dan  Camat. Pembuatan Kartu Keluarga merupakan hal yang paling utama dan penting bagi masyarakat, dikarenakan bagian dari  tanda  atau  identitas  seseorang  sehingga  membuat  banyak  masyarakat  yang  melakukan  pelayanan pembuatan  kartu  keluarga  tersebut  untuk  kepentingan  yang  bersangkutan  dengan  kehidupannya  misalnya membuat jaminan asuransi kesehatan dengan menggunakan data kartu keluarga. Jadi dapat disimpulkan Kartu Keluarga menjadi kartu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat, karena kartu keluarga merupakan  pangkal  birokrasi  untuk  mendapatkan  layanan  dasar  yang  disediakan  oleh  pemerintah  dan  untuk membuat kartu yang lainya. Kartu Keluarga juga sangat dibutuhkan untuk penunjang maupun sumber data. Jadi pelayanan  administrasi  yang  buruk  dalam  pembuatan  Kartu  Keluarga  akan  berdampak  pada  masyarakat. Adapun manfaat dan kegunaan Kartu Keluarga bagi Pemerintah dan individu atau masyarakat adalah; Pertama, Kartu  Keluarga  berungsi  sebagai  sumber  data  pada  dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  selain  itu  KK juga membantu merpermudah pendataan oleh petugas yang berwenang; Kedua, Bagi Individu atau Masyarakat KK berfungsi  untuk menjadi bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan,  keberadaan,  kependudukan  seseorang.  Selain  itu  KK  juga  dapat  menjadi  dasar  penerbitan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pelayanan kependudukan lainnya.
Kartu  keluarga  sangat  dibutuhkan  oleh  semua  orang  dalam  mengurus  berbagai  hal  mengenai kependudukan  seperti  untuk  mengurus  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Akta  Kelahiran,  Paspor,  pengurusan beasiswa,  Akta  Nikah,  dan  Masalah  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  aparatur  pemerintahan  seringkali menjadi keluhan utama di golongan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam proses pelayanan seringkali tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  ditetapkan.  Padahal  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  setiap  instansi  pemerintahan  pasti  ada.  Salah  satu  fungsi  dan  tugas  utama pelaksana kebijakan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
Pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  aparat  pemerintah  kepada  masyarakat  seperti  kesederhanaan, kepastian,  kejelasan,  ketepatan  waktu,  bertanggung  jawab,  kejujuran,  memberikan  kemudahan,  keamanan, kenyamanan dan keramahan terhadap masyarakat. Hal seperti itulah yang diinginkan setiap warga masyarakat agar  mereka  bisa  mudah  untuk  mengurus  Administrasi  Kependudukan  dalam  hal  pembuatan  Kartu  Keluarga. Adapun  syarat-syarat  untuk  melakukan  kepengurusan  administrasi  kependudukan  dalam  hal  pembuatan  kartu keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Langkah-Langkah dan Persyaratan dalam pembuatan Kartu Keluarga di kecamatan Megang

## Sakti Kabupaten Musi Rawas
Sumber : Tupoksi Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, 2020
Berdasarkan data dari BPS (2020) Jumlah penduduk di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang  sudah  terdaftar  dalam  Kartu  Keluarga  adalah  54.694  jiwa  dengan  28,908  Kepala  Keluarga  setiap  satu kepala keluarga memiliki 4-5 orang anggota keluarga. Berdasarkan Pendapat dari Ibu Erni Rasinah  salah satu warga Desa Megang Sakti II Permasalahan yang saat ini terjadi dalam kepengurusan administrasi kependudukan dalam  hal  pembuatan  kartu  keluarga  di  Kecamatan  Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas  ialah  dari  segi prasarana pendukung pelayanan seperti perangkat komputer, mesin cetak kartu, mesin perekaman, blangko kartu pendukung  lainnya  yang  masih  ditemukan  adanya  kerusakan  dan  keterlambatan  dalam  pengoperasian  hingga masalah verifikasi data yang memerluan waktu yang lama. Bapak Setunde Nando warga Desa Megang Sakti III yang  juga  memberikan  pendapat  mengenai  permasalahan  yang  terjadi  pada  saat  kepengurusan  administrasi kependudukan seperti sering terjadinya kendala teknis berupa kekeliruan data penduduk pada saat proses input dan  kesalahan  pengetikan  nama/NIK/pekerjaan/pendidikan/status,  proses  penerbitan  yang  lambat  tidak  sesuai dengan  target  dan  masih  adanya  data  kependudukan  ganda  ( double )  masih  sering  terjadi.  Untuk  itu  dalam memperbaiki  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  pemerintah  harus  segera  bisa  mengubah  paradigma  para aparatur  mulai  dari  mau  dilayani  menjadi  pemberi  layanan.  Karena  fungsi  utama  pemerintahan  adalah memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat  terlebih  dalam  pengurusan  Administrasi  Kependudukan dalam hal pembuatan Kartu Keluarga. Untuk itu penelitian ini ditunjukan untuk melihat Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik terutama yang dilaksanakan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas khususnya dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  ditarik  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu Bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pelayanan  Pembuatan  Kartu  Keluarga  (Studi  Pada Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  adalah  penelitian  kualitatif. Menurut  (Cresswell,  2016)penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  mengeksplorasi  dan  memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Proses penelitian kualitatif ini  melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti  mengajukan  pertanyaanpertanyaan  dan  prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data Metode Pengumpulan Data 1. Data Primer 2. Data Sekunder
Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi 2. Wawancara
3. Dokumentasi
Data  dianalisis  melalui  tiga  aktivitas  diantaranya  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Selanjutnya  data  yang  diperoleh  ini  dianalisis  secara  mendalam  dan  dituangkan  kedalam  sub-bab  sub-bab sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapat  Cleaves  dalam  (Wahab,  2016)yang  secara  tegas  menyebutkan  bahwa:  Implementasi  itu mencakup  “Proses  bergerak  menuju  tujuan  kebijakan  dengan  cara  Langkah  administrative  dan  politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata  dalam  meneruskan  atau  mengoperasionalkan  program-program  yang  telah  dirancang  sebelumnya. Sedangkan  menurut  Syaukani  dkk , dalam  (Kencana,  2016,  p.  50)implementasi  merupakan  suatu  rangkaian aktivitas  dalam  rangka  menghantarkan  kebijakan  kepada  masyarakat  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat membawa  hasil  sebagaimana  diharapkan.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya  guna  menggerakkan  kegiatan  implementasi  termasuk  didalamnya  sarana  dan  prasarana,  sumber  daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. (Kencana, 2016, p. 18)menyebutkan bahwa  Implementasi  adalah  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  aktor  dengan  sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada beberapa  proses  kebijakan,  umumnya  kebijakan  yang  merupakan  implementasi  harus  dilakukan  secara  efektif
dan efisien. Namun, dalam kenyataannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan pada saat implementasi oleh pelaksana.
Implementasi  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  aktivitas  penyelesaian  atau  pelaksanaan  suatu kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan/  disetujui  dengan  penggunaan  sarana  atau  alat  untuk  mencapai  tujuan kebijakan(Tachjan,  2006).  Dalam  implementasi  kebijakan  terdapat  beberapa  model  pendekatan  yang  menjadi acuan atau pedomanuntuk melakasanakan suatu kebijakan publik. Model-model implementasi kebijakan iniakan mempengaruhi  penerimaan  publik  terhadap  suatu  kebijakan.  Adapun  model  dan  pendekatanimplementasi kebijakan  tersebut  adalah  sebagai  berikut.  (D.  Riant  Nugroho,  2003,  pp.  665–678)Teori  Van  Meter  dan  Van dalam (Situmorang, 2016)
Teori  pertama  adalah  model  klasik,  yakni  model  yang  dierkenalkan  oleh  duet  Donald  Van  Meter  dan Carl.  Model  ini  mengandalkan  bahwa  implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linier  dari  kebijakan  publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.
Mazmanian dan Sebatier dalam (Subianto Dr Agus, 2020) Teori kedua adalah model yang dikembangkan oleh DanielMazmanian dan Paul A. Sebatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan  kebijakan.  Model  Mazmanian  dan  Sebatier  disebut  sebagai  model  Kerangka  Analisis  Implementasi ( A  Framework  for  Implementation  Analysis ).  Model  Mazmanian  Sebatier  mengklasifikasikan  proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.
Teori  Hoodwood  dan  Gun  dalam  (Taufiqurahkman,  2014)  Model  ketiga  adalah  model  Brian  W. Hoogwood  dan  Lewis  A.  Gun.  Untuk  melakukan  implementasi  kebijakan  diperlukan  beberapa  syarat.  Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan  menimbulkan  masalah  yang  besar.  Teori  George  C.  Edward  III  dalam  (Winarno,  2012)  berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
a. Komunikasi,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran (target  group) ,  sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi.
b. Sumberdaya,  meskipun  isi  kebijakan  telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c. Disposisi,  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
d. Struktur  Birokrasi,  Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Aspek  dari  struktur  organisasi  adalah Standard  Operating  Procedure (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan red-tape ,  yakni  prosedur  birokrasi yang  rumit  dan  kompleks,  yang  menjadikan  aktivitas  organisasi  tidak  fleksibel.  Suatu  kebijakan seringkali  melibatkan  beberapa  lembaga  atau  organisasi  dalam  proses  implementasinya,  sehingga diperlukan  koordinasi  yang  efektif  antar  lembaga-lembaga  terkait  dalam  mendukung  keberhasilan implementasi.
Berdasarkan  Landasan  Hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang  administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor  37  Tahun  2007  Tentang  Aturan  Pelaksanaan  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  Nomor  19  Tahun  2009  Tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Musi  Rawas  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan.  Dari  landasan hukum  tersebut  maka  peneliti  tertarik  ingin  memperdalam  pembahasan  dengan  Implementasi  Kebijakan Pembuatan  Kartu  Keluarga  di  Kecamatan  Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas  yang  merupakan  Program Pemerintah bahwa kartu keluarga merupakan kartu identitas pada setiap satu kepala keluarga, yang di dalamnya terdapat tentang susunan dan hubungan keluarga disertai keterangan lainnya sebagai dokumen penting sebagai warga negara yang baik. Kartu Keluarga merupakan catatan ontentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berupa  catatan  resmi  tentang  susunan  pada  satu  keluarga  yang  di  antarannya  nama  anggota  keluarga,  status, pekerjaan  tanggal  kelahiran  dan  hubungan  antara  anggota  keluarga  yang  ada  di  dalamnya  yang  dilegalkan dengan memberikan tanda tangan dari pejabat yang berwenang dengan tujuan memperoleh status keluarga.
Tujuan pembuatan Kartu Keluarga adalah sebagai sumber data pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu KK juga membantu merpermudah pendataan oleh petugas yang berwenang, menjadi bukti yang
sah  dan  kuat  atas  status  identitas  keluarga  dan  anggota  keluarga  akan  kedudukan,  keberadaan,  kependudukan seseorang.  Selain  itu  KK  juga  dapat  menjadi  dasar  penerbitan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  pelayanan kependudukan  lainnya  (Firdaus,  2019)  Adapun  model yang  dipakai  dalam  analisis  implementasi  kebijakan  ini adalah model dari George C.  Edward III  (Tangkilisan, 2003) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,  yakni  Komunikasi,  Disposisi,  Sumberdaya  dan  Struktur  Birokrasi.  Penggunaan  teori  tersebut  dapat membantu  peneliti  untuk  menganalisis  Implementasi  Kebijakan  Pembuatan  Kartu  Keluarga  di  Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

## Komunikasi
Komunikasi  yaitu  interaksi  yang  menekankan  bahwa  setiap  kebijakan  akan  dapat  dilaksanakan  dengan baik jika terjadi penyampaian informasi yang efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran (masyarakat).  Komunikasi  sangat  dibutuhkan  untuk  mengkoordinasi  penyampaian  informasi  seluruh  pihak terkait  dengan  Pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK).  Dalam  pelaksanaan  pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK) komunikasi  penting  perannya  dalam  menyampaikan  segala  informasi  yang  berkaitan  dengan  program  terlebih program ini merupakan program dari pemerintah pusat yang membutuhkan suatu bentuk penyampaian informasi yang baik hingga sampai kepada lapisan yang paling bawah. Dalam Program Pembuatan Kartu Keluarga (KK) komunikasi  menjadi  sangat  penting,  Komunikasi  merupakan  syarat  utama  bagi  keberhasilan  implementasi kebijakan,  dimana  para  pelaksana  harus  mengetahui  apa  yang  seharusnya  mereka  lakukan.  Sehingga  proses komunikasi  dalam  pelaksanaan  pembuatan  KK  di  Kecamatan  Megang  Sakti  Kabupaten  Musi  Rawas  dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin antara instansi mulai dari RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Disdukcapil sudah terjalin baik terlihat dari koordinasi yang dilakukan baik secara online maupun offline, hanya saja  Bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  implementor  dalam  memberikan  pemahaman  mengenai kebijakan  Program  Pembuatan  Kartu  Keluarga  tidak  berjalan  dengan  baik,  karena  tidak  adanya  bentuk sosialisasi  yang  dilakukan  Pihak  Kecamatan  kepada  masyarakat  terkait  Pembuatan  Kartu  Keluarga.  Dalam penyampaian kejelasan informasi kelompok sasaran atau masyarakat tidak dapat menangkap informasi dengan jelas karena hanya mendapatkan himbauan dari Kepala Desa untuk melakukan Pembuatan Kartu Keluarga tanpa mengetahui tujuan dan manfaat dari pembuatan kartu tersebut.

## Sumberdaya
Jumlah  orang-orang  yang  terlibat  dalam  pengurusan  pelaksanaan  pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK)  ini sudah cukup terlihat dari pembagian sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pembuatan Kartu  Keluarga  (KK)  ini  berjumlah  7-8  orang.  Dari  segi  keterampilan  dan  pengetahuan  Sumberdaya  Manusia atau  Pegawai  dari  pihak  Kecamatan  Megang  Sakti  ini  sangat  kurang  dikarenakan  status  pendidikan  pegawai yang  bekerja  di  kecamatan  terebut  mayoritas  lulusan  SLTA.  Dari  segi  informasi  Kecamatan  Megang    Sakti belum sesuai dengan anjuran Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019  tentang  pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara  Daring  dimana  secara  umum  Administrasi kependudukan  ini  seharusnya  sudah  dimulai  awal  tahun  2020  tetapi  di  Kecamatan  Megang  Sakti  ini  masih menggunakan  sistem  pembuatan  Kartu  keluarga  yang  lama  dikarenaan  keterbatasan  keterampilan  dan pengetahuan  pada  Sumberdaya  pegawai  mereka.  Kecamatan  ini  baru  mencoba  memulai  pembuatan  Kartu Keluarga  secara  Elektronik  atau  online  pada  akhir  2021  hingga  sekarang.  Hal  ini  diperkuat  dengan  pendapat yang  disampaikan  oleh  Bapak  Ruring  Elonaho  Ompu  JG,  St  selaku  Sekretaris  Kecamatan  Megang  Sakti Kabupaten  Musi  Rawas.  Sumberdaya  fasilitas  juga  belum  mencukupi  terlihat  dari  banyaknya  kekurangan komputer, mesin printer, mesin tik, laptop dan seringnya terjadi gangguan jaringan.

## Disposisi
Diposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  memiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran, sifat  demokratis.  Faktor  disposisi  lebih  menitik  beratkan  pada  sikap  dan  perilaku  dari  implemetor,  kebijakan atau  program  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  implementor  memiliki  sikap  dan  komitmen  sesuai  dengan pembuat  kebijakan.  Dalam  pelaksanaan  Pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK)  terdapat  penyimpangan  pada  watak dan sifat tidak jujur tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan SOP dalam pembuatan Kartu Keluarga yang tidak  dipungut  biaya.  Penyimpangan  disposisi  ini  terlihat  dari  sikap  kebiasaan  pegawai  tersebut  yang  sering meminta  uang  lebih  kepada  masyarakat  pada  saat    melakukan  kepengurusan  dokumen  terutama  pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebesar 50.000-100.000. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan warga dari dusun  yang  berbeda,  tetapi  mereka  mengatakan  hal  yang  sama  persis  dan  mengenai  waktu  yang  dibutuhkan dalam  pembuatan  kartu  keluarga  jika  tidak  memberikan  uang  pelicin  yang  diminta  oleh  oknum  tersebut  bisa berkisar 3-4 minggu tetapi jika masyarakat memberikan uang sesuai dengan permintaan proses pembuatan Kartu Keluarga ini dengan sangat cepat akan di cetak hanya menunggu 2-3 hari bisa selesai.

## Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi menurut Edwards III memiliki dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. SOP menjadi sebuah pedoman bagi implementor  dalam  bertindak.  Struktur  birokrasi  menjadi  bagian  penting  dalam  sebuah  organisasi  yang memberikan perbedaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. Pada indikator ini Peneliti akan ingin mengetahui SOP  yang  menjadi  pedoman  bagi  implementor  dalam  pelaksanaan  pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK). Ketersediaan  SOP  yang  ada  dalam  Pelaksanaan  program  tersebut  telah  berjalan  dengan  baik  dengan  pada mekanisme dan prosedur dari pemerintah pusat dan mengikuti arahan dari pembinaan bimtek dan pelatihan pada saat  mengikuti  diklat.  Adanya  pembagian  tugas  dan  wewenang  yang  jelas  dalam  pelaksanaan  program pembuatan Kartu Keluarga (KK) sesuai tugasnya masing-masing sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  menggunakan  teori  dari  Edward  III  yang  mana terdapat  empat  indikator  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Setelah  peneliti melakukan  penelitian  dengan  mengumpulkan  data-data  secara  primer  maupun  sekunder  dalam  Implementasi Kebijakan  Pembuatan  Kartu  Keluarga  di  Kecamatan  Megang  Sakti  terdapat  beberapa  hambatan  dalam pelaksanaan tersebut yang membuat pelaksanaan program ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan yaitu :
Indikator Komunikasi, pada indikator ini Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin antara instansi mulai dari RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Disdukcapil sudah terjalin baik terlihat dari koordinasi yang terjalin baik  secara  online  maupun  diadakannya  rapat  guna  untuk  berdiskusi  dalam  menangani  masalah  yang  sering terjadi pada saat pengimplementasian program pembuatan Kartu Keluarga (KK) tersebut. Hanya saja pada saat komunikasi dan koordinasi yang dilakukan kepada masyarakat terlihat kurang. Tidak adanya komunikasi yang dilakukan  antara  pihak kecamatan  kepada  masyarakat dalam  melakukan  sosialisasi  tentang program kebijakan pembuatan  Kartu  Keluarga  (KK)  sehingga  menimbulkan  koordinasi  dan  komunikasi  yang  tidak  baik. Prosedur/Alur  pembuatan  Kartu  Keluarga (KK)  juga  hanya  terdapat pada  lembaran  yang  di  tempel di  dinding kecamatan dan waktu pembuatan kartu keluarga yang sangat lama.
Sumberdaya, pada indikator sumberdaya ini juga terlihat belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan pernyataan wawancara yang diberikan narasumber baik dari pihak kecamatan itu sendiri maupun pihak sasaran.  Untuk  Jumlah  orang-orang  yang  terlibat  dalam  pengurusan  pelaksanaan  pembuatan  Kartu  Keluarga (KK) ini memang sudah dikatakan cukup, tetapi Dari segi keterampilan dan pengetahuan Sumberdaya Manusia/ Pegawai  dari  pihak  Kecamatan  Megang  Sakti  ini  sangat  kurang  dikarenakan  status  pendidikan  pegawai  yang bekerja  di  kecamatan  terebut  mayoritas  lulusan  SLTA  dan  Dari  segi  Sumberdaya  fasilitas  juga  belum mencukupi terlihat dari banyaknya kekurangan sarana dan prasarana seperti komputer, mesin printer, mesin tik, laptop dan seringnya terjadi gangguan jaringan. Disposisi, pada indikator disposisi ini juga terlihat tidak berjalan dengan  baik  karena  terdapat  penyimpangan  pada  watak  dan  sifat  tidak  jujur  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  dan  SOP  dalam  pembuatan  Kartu  Keluarga  yang  tidak  dipungut  biaya.  Dimana    pihak  kecamatan yang  sering  meminta  uang  lebih  kepada  masyarakat  dengan  alasan  untuk  pengurusan  dokumen  agar  berjalan dengan  cepat. Struktur  Birokrasi,  pada  indikator  struktur  birokrasi  ini  dalam  pelaksanaan  Pembuatan  Kartu Keluarga  (KK)  di  Kecamatan  Megang  Sakti  sudah  berjalan  baik,  hal  ini  dikarenakan  Ketersediaan  SOP  dan mekanisme  yang  ada dalam  Pelaksanaan  program  tersebut, dan  juga  terdapat pembagian tugas  dan  wewenang yang jelas dalam pelaksanaan program pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya saran yang dapat diberikan peneliti dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas agar dapat berjalan dengan optimal, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :
a. Koordinasi  dan  Komunikasi  yang  terjalin  harus  diperbaiki  dan  terus  berjalan  antara  para implementor/pihak  pelaksana  dan  kelompok  sasaran  seperti  dengan  cara  meningkatkan  Sosialisasi dalam bentuk seminar Pembuatan Kartu Keluarga (KK) kepada Masyarakat.
b. Pihak  Kecamatan  harus  berupaya  ikut  memberikan  sosialisasi  mengenai  pemahaman  tentang pembuatan  kartu  keluarga  kepada  mayarakat  agar  masyarakat  dapat  paham  dengan  dokumen  penting tersebut setiap 6 bulan sekali.
c. Para  pihak  pelaksana  kebijakan  harus  memberikan  punishment  berupa  peringatan  penununan  jabatan atau  bahkan  pemberhentian  bagi  pelaksana  yang  melakukan  pungli  agar  menimbulkan  efek  jera  dan tidak terulang pada pegawai lainnya.
d. Pihak  Pemerintah  Pusat  dan Pihak  Kecamatan  harus  memberikan diklat  bagi para  pelaksana  program yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan tema etika dan perilaku. Pihak Kecamatan  juga disarankan untuk membuat kanal pengaduan masyarakat melalui e-mail dan
facebook,Instagram,website,twitter,kotak  saran  dan  whatsapp agar  masalah  pungutan  liar  yang seringkali dilakukan oleh beberapa oknum dapat diminimalisir dan juga di atasi.
e. Pihak Kecamatan hendaknya menambah Sarana dan Prasarana yang menunjang keberhasilan Program Pembuatan Kartu Keluarga (KK) seperti Laptop, Komputer, Mesin Printer dan Wifi.

## DAFTAR PUSTAKA
Cresswell, J. W. (2016). Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed (4th ed.). Pustaka pelajar.
D. Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi . PT. Elex Media Komputindo.
Firdaus, I. (2019). Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang . 1–162. http://eprints.untirta.ac.id/1438/
Kencana, N. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten ogan komering ulu. Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 2 (1), 17–22.
Mashfiyah, A., Cikusin, Y., & Afifuddin. (2019). Efektifitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Di Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Sedati Kabupaten Sioarjo). Respon Publik , XIII (1), 6–11.
Situmorang, D. C. (2016). Kebijakan Publik: teori analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan . Depok Social Security Development.
Subianto Dr Agus. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan,Implementasi dan Evaluasi . PT. Intan Cemerlang.
Sugiyono. (2015). Dasar metodologi penelitian Replikasi . June 2015 , 78.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik . AIPI.
Tangkilisan, H. N. S. (2003). Evaluasi Kebijakan Publik . Balairung.
Taufiqurahkman. (2014). Kebijakan Publik . Universitas Moestopo Beragama(peers).
Wahab, S. A. M. (2016). Analisi Kebijakan . Bumi Aksara.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik . DAPS.