## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO
Yudha Sindu Riyanto e-mail: yudhasinduriyanto@gmail.com Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Tuhana e-mail: tuhana_6@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article explains how the implementation of credit agreement with fiduciary guarantee is reviewed based on Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guaranty how mechanism of credit agreement implementation with fiduciary guarantee. This research uses empirical law research method with descriptive research and prescriptive. The research approach used is qualitative approach. The results showed that most of the credit granted with fiduciary assurance given in PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo is in compliance with Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee. The settlement of non- performing loans if the defaulting debtor is attempted to pursue a non-litigation path through deliberation or mediation or litigation through a district court.
Keywords: Credit; Agreement; Fiduciary Transfer of Ownership

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diberikan di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian kredit bermasalah apabila debitur wanprestasi diupayakan menempuh jalur non litigasi dengan musyawarah atau mediasi maupun jalur litigasi melalui pengadilan negeri.
Kata Kunci: Kredit; Perjanjian; Jaminan Fidusia

## A. Pendahuluan
Kata kredit awalnya berasal dari sebuah kosa kata dalam bahasa Romawi ” credere ” yang artinya adalah percaya. Dalam peristilahan Belanda disebut vertrouwen , yang dalam bahasa Inggris disebut believe atau trust or confidence maknanya sama yaitu percaya. Sebuah kepercayaan pada dasarnya merupakan unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup dan bisnis. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan di masyarakat jika ia tidak dipercaya oleh orang lain (Sutarno, 2005: 92). Robert Braucher, pakar hukum dari Amerika Serikat menyinggung tentang sensitivitas yang tinggi dalam struktur pemberian kredit dalam pelaksanaan transaksi dagang di Amerika Serikat. Menurut Braucher, orang Amerika melihat adanya hubungan yang erat antara sistem kredit dengan cita-cita mereka tentang suatu masyarakat yang demokratis dan progresif tanpa kelas-kelas. Adanya kredit, menambahkan suatu unsur yang dinamis dengan mengizinkan sumber daya masa yang akan datang dapat digunakan sebelumnya. Struktur pasar dan kredit secara keseluruhan bukan hanya tergantung kepada kemantapan hukum dan pemerintah, tetapi juga kepada kepercayaan timbal balik dari sejumlah besar orang-orang yang biasanya saling tidak kenal. Kepercayaan timbal balik menurut hukum ini sangat penting baik dalam demokrasi maupun dalam sistem kredit (Robert Braucher, 1996: 192). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) fungsi utama perbankan adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat
yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dlam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit. Salah satu syarat untuk mendapatkan kredit dari bank yaitu dengan adanya suatu jaminan. Jaminan tersebut diperlukan untuk menjamin pelunasan kredit yang dilakukan oleh masyarakat perorangan atau badan hukum dalam memperoleh kredit bank adalah hak tanggungan. Hak tanggungan dapat berupa hak milik, hak guna uaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak atas tanah. Selain itu bank akan memberikan kredit kepada masyarakat dengan suatu persetujuan atau kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat berupa sebuah perjanjian tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Pada praktiknya perjanjian kredit atau utang-piutang yang dibuat oleh bank saat ini hanya berupa perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian kredit tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila terjadi wanprestasi. Jenis perjanjian kredit tertulis ada 2 (dua), yakni perjanjian kredit di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapa notaris (akta otentik). Pihak bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan dengan cermat mengenai proses pemberian kredit. Karena proses pemberian kredit merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan dan kesalahan, serta mencari penyebab apabila di kemudian hari terjadi masalah. Hal lain yang penting dan harus diperhatikan agar pihak bank tidak menderita kerugian antara lain adalah upaya-upaya pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit tersebut.
Pembangunan ekonomi di negara Indonesia telah terencana dengan baik pada zaman Orde Baru sebagaimana dalam konsep Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) nya. Pada Repelita ke VI terhitung seja tahun 1995 seharusnya ekonomi Indonesia telah siap menghadapi persaingan ekonomi bebas dengan negara lain dan berkiprah di dunia ekonomi internasional atau siap memasuki era globalisasi. Kenyataannya pada era globalisasi perekonomian negara Indonesia terpuruk, terbukti dengan pailitnya perusahaan-perusahaan besar terutama di bidang lembaga keuangan atau perbankan. Dunia perbankan hancur, pemerintah mengambil langkah penyelamatan dengan membentuk lembaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional disingkat BPPN guna memperbaiki dan membangun ekonomi negara untuk mencapai masyarakat adil,makmur, dan sejahtera. Selain langkah konkret tersebut, dalam bidang hukum perekonomian pemerintah juga membuat Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang lahir karena kebutuhan masyarakat dalam praktik perekonomian dunia perdagangan dalam pengadaan permodalan melalui lembaga jaminan (Andi Prajitno, 2008: 23). Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan, salah satu pendorong pesatnya perkembangan lembaga fidusia merupakan sebab keterbatasan pada lembaga gadai ( pand ), seperti yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) B.W. Dalam pasal-pasal tersebut di dalamnya diatur persyaratan gadai : “ benda yang digadaikan oleh pemberi gadai harus dipegang oleh pemegang gadai ”. Persyaratan ini mengandung banyak kekurangan sehingga membuat jalannya perekonomian tidak lancar, khususnya bagi pengusaha kecil. Dengan demikian, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Benda-benda fidusia yang menjadi tanggungan pada umumnya merupakan alat-alat penting untuk menunjang usaha mata pencaharian sehari-hari. Misalnya, kendaraan bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan bagi pengusaha rumah makan, dan sebagainya. Debitur memerlukan kredit, tetapi masih membutuhkan untuk tetap memakai benda- benda tersebut. (Sri Soedewi Maschum S. 1997: 15-16).
Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia serta kesesuaian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap perjanjian kredit yang dilakukan di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo serta apa saja kendala atau hambatan dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia beserta solusinya.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari pihak – pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian dengan cara wawancara, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang
Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan...
berhubungan dengan permasalahan penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Prosedur pemberian kredit yang dilakukan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan proses Pertama , nasabah mengajukan permohonan kredit yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan pengajuan kredit yang ditandatangani nasabah secara lengkap dan sah. Kedua , PD. BPR Bank Pasar melakukan analisa kredit, pada tahap ini pihak bank menilai kapasitas nasabah dengan menggunakan prinsip 6C, prinsip 6C yang dimaksud yaitu character (watak) , capacity (kemampuan) , capital (modal) , collateral (jaminan) , constraint (hambatan) , condition of economy (keadaan ekonomi) , cash flow (perputaran uang). Ketiga, pihak bank memutuskan menolak atau menyetujui kredit yang diajukan oleh nasabah. Persetujuan kredit diklarifikasikan berdasarkan jumlah permohonan kredit dan yang berhak untuk memutuskan dan menandatanganinya disesuaikan dengan nominal pinjaman yang diajukan. Keempat , pihak bank mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (Notifikasi) dan meminta nasabah untuk menghadap kepada bagian kredit dan membuat perjanjian kredit.
Pihak PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sebagian besar telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian dan dibuat akta Jaminan Fidusia oleh notaris. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh pihak PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia di PD. BPR Bank pasar Kabupaten Sukoharjo kurang sesuai dengan ketentuan yang berada dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, tidak semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hapusnya jaminan fidusia yang terjadi di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan pelunasan terhadap perjanjian pokoknya sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Sebagian perjanjian kredit dengan menggunakan fidusia sebagai jaminannya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) pada kenyataannya yang terjadi di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo hanya sampai dengan tahap pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF) di hadapan notaris. PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo menyebutkan ada 3 (tiga) kendala utama mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pertama, biaya administrasi yang cukup tinggi, biaya pembuatan akta jaminan telah ditentukan dalam peraturan pemerintah, namun para notaris juga telah menentukan sendiri tarif yang dikenakan kepada nasabah. Tarif yang ditentukan oleh notaris sebesar 2% dari nilai jaminan. Oleh karena itu, diharapkan ke depan para notaris dapat memungut biaya dari nasabah sesuai dengan apa yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Kedua , nilai barang yang dijadikan jaminan biasanya dalam lingkup yang kecil sehingga untuk biaya pendaftaran barang yang akan dijaminkan secara fidusia dinilai tidak efektif dan berangsur merugikan. Ketiga , proses pembuatan sertifikat jaminan fidusia yang cukup lama hal ini kurang sesuai dengan kondisi faktual karena biasanya nasabah menjaminkan suatu barang secara fidusia diperuntukkan bagi keperluan yang bersifat mendadak. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang didaftarkan biasanya hanya dilakukan dalam kredit yang besar dan kredit tersebut oleh pihak bank dirasa berpeluang untuk mengalami kemacetan, maka dari itu PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo selaku Bank Daerah / Bank Pemerintah, lebih sering menemui nasabah yang menggunakan jaminan fidusia yang nilainya tidak begitu besar. Apabila harus dikenakan harus mendaftarkan benda jaminan fidusia tersebut pihak PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo merasa memberatkan pihak nasabah yang harus menanggung biaya untuk mendaftarkan fidusianya.
Kendala utama pihak BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dalam menyelesaikan kredit bermasalah  dengan  jaminan  fidusia  adalah  bahwa  ketika  benda  yang  dijadikan  obyek  jaminan
Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan...
tersebut telah dilelang, namun setelah melalui beberapa proses lelang barang tersebut tak kunjung laku. Oleh karena barang tersebut tidak laku, nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut akan menyusut. Pihak PD. BPR Bank Pasar meneliti lebih lanjut mengenai jangka waktu dalam perjanjian, dan sering membuat dalam bentuk kredit jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjang ketika pihak PD. BPR Bank Pasar yakin akan perhitungan penurunan harga barang. Selain kendala yang disebutkan sebelumnya, yang menjadi kendala lainnya bagi pihak PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo adalah kondisi benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut dalam kondisi “rawan”, dalam hal ini yang dimaksud dengan rawan adalah bahwa kondisi benda tersebut tidak dapat diawasi secara langsung oleh pihak bank, dan juga dalam komponen suatu benda (misalnya sepeda motor) terdiri dari beberapa komponen, seperti suku cadang, mesin, dll. Terhadap barang” tersebut, komponen dari benda obyek yang dijaminkan tersebut dapat diganti oleh pihak nasabah. Hal ini tentu membuat nilai barang yang dijaminkan tersebut menjadi kurang, dan hal ini tidak dapat diawasi secara langsung dari pihak bank. perbuatan nasabah tersebut sangat tidak dibenarkan karena esensi dari benda yang dijaminkan adalah suatu kondisi benda yang pada saat dijaminkan tersebut adalah sama seperti apa yang diperjanjikan, sehingga pihak bank selaku penerima fidusia tidak menanggung resiko yang tinggi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut membuat  banyak  penerima  fidusia  atau  kreditor  yang  enggan  memanfaatkan  atau  mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara optimal, yaitu setelah akta jaminan  fidusia  dibuat  tidak  segera  ditindaklanjuti  dengan  mendaftarkan  ke  kantor  pendaftaran fidusia (KPF). Hal itu membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan hukum positif yang tidak validatif dan tidak efektif karena dinilai tidak tegas dalam pemberlakuannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya sikap masyarakat yang tidak menaati, masyarakat menganggap membuang waktu, prosedur terlalu panjang, lama dan biaya bertambah.

## D. Simpulan
Pihak PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan kredit dengan jaminan fidusia sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pada proses pembuatan dan pembebanan kreditnya. Tidak semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena biaya yang cukup tinggi, mengingat keadaan dalam masyarakat yang melakukan perjanjian dengan  menggunakan  jaminan  fidusia  sebagian  besar  adalah  golongan  rakyat  yang  keadaan ekonominya menengah hingga kebawah, dan juga keperluan menjaminkan benda secara fidusia biasanya digunakan untuk keperluan yang bersifat mendadak. Benda yang sering digunakan untuk jaminan pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sering berupa sepeda motor Penyelesaian kredit bermasalah apabila debitur wanprestasi dilakukan melalui proses teguran yang akan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, tiap teguran diberikan antara 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) hari, apabila pihak nasabah tidak memberi tanggapan positif teguran tersebut maka pihak bank melakukan somasi dengan bantuan Penasihat Hukum, somasi dengan bantuan penasihat hukum diberikan sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila debitur masih tidak memberi tanggapan positif, maka langkah selanjutnya adalah somasi yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Pada prakteknya, nasabah apabila mendapat surat somasi dari pengadilan, nasabah biasanya langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kewajiban atau prestasinya, apabila nasabah masih tidak memberikan tanggapan, langkah selanjutnya pihak bank meminta bantuan kepada pengadilan untuk melakukan sita eksekusi pengadilan negeri, setelah itu dilanjutkan dengan proses penjualan lelang.

## E. Saran
Keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dikatakan kurang tegas karena dapat dibuktikan dari gejala yang terjadi dalam masyarakat yaitu setelah Akta Jaminan Fidusia (AJF) dibuat tidak segera diikuti dengan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Masyarakat menganggap itu hanyalah membuang waktu, prosedur terlalu panjang, lama dan biaya bertambah. Maka dari uraian di atas, pemerintah selaku agen perubahan diharapkan dapat memberi perhatian lebih mendalam terhadap keberadaan Undang-Undang ini. Perlu diketahui bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila dilihat dari perspektif persaingan global, hal itu akan sangat memengaruhi kecepatan atau kelancaran suatu usaha. Bank selaku pihak yang bertemu dengan masyarakat secara langsung sebaiknya dapat menjelaskan bahwa perlunya pendaftaran
Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan...
benda ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) adalah suatu kepentingan untuk kedua belah pihak, karena dengan pendaftaran tersebut pihak bank tidak akan menanggung resiko yang tinggi.

## Daftar Pustaka
Andi Prajitno. 2008. Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 . Malang: Bayumedia Publishing
HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian . Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis . Bandung : ALUMNI
R. Subekti S.H. 1989. Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung: PT. Citra Bakti
Sri Soedewi Maschum S. 1997. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Yogyakarta: FH UGM Fatma Paparang. 2014.”Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia”. Jurnal LPPM Bidang SosBudKum. Volume 1 Nomor 2. Manado:Universitas Sam Ratulangi
I Gusti Ayu KRH dan Andhika Desy Fluita. 2017. “Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia”. Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari – Juni 2017 . Surakarta: Universitas Sebelas Maret Dr. Siti Malikhatun Badriyah.” Problematic of Fiduciary Guarantee in the Consumer Finance Agreement without a Notarial Deed ”. The international Journal Of Humanities & Social Studies . Vol.3 Issue 6. (ISSN 2321 – 9203). ISO 9001-2008 Certified Publishing Group
Jatmiko Winarno. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”. Jurnal Independent Fakultas Hukum. Lamongan : Fakultas hukum Universitas Lamongan (ISSN 2338 – 7777)