## Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif
Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
Oleh:
Burhan Adlansyah 1 , Nabbilah Amir 2
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, Indonesia burhanadlansyah23@gmail.com 1 nabila.amir@staff.ubaya.ac.id 2
Volume  20  Nomor  3  Januari  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 02-10-2022 Revised: 20-10-2022 Accepted: 10-12-2022 Published: 10-01-2023

## ABSTRACT
Notaries  are  required  to  always  have  accuracy,  thoroughness,  honesty,  caution  and excellent body condition. Notaries in carrying out their duties can obtain leave rights. If a Notary is on leave, he is required to appoint a substitute Notary. However, the provisions that apply to the Substitute  Notary  Public  have  limitations  that  only  apply  to  4  (four)  Article  provisions,  this  is contained in the provisions of Article 33 paragraph (2) UUJN. These provisions are considered to be very detrimental to justice and legal uncertainty for Substitute Notaries.
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  existence  of  the  Substitute  Notary  in  the provisions  of  Article  33  paragraph  (2)  UUJN.  The  research  method  used  is  normative  juridical. The results of the study show that the existence of a substitute notary exists and is needed not only for  the  benefit  of  a  substitute  notary  or  for  a  notary  who  is  taking  leave,  but  especially  for  the benefit of the public who is using the services of a substitute notary. The provisions in Article 33 paragraph (2) UUJN do not work effectively and are not in accordance with the legal system in Indonesia  which  adheres  to  the  tiered  ladder  theory  (stufenbauw  theory)  from  Hans  Nawiasky because  it  is  not  in  accordance  with  the  ideal  foundation  of  Pancasila  and  is  not  in  accordance with the constitutional mandate that a Substitute Notary is duly to be given the enforcement of the same provisions as the Notary as stipulated in the UUJN because every human being has the right to equal recognition and treatment before the law and so that the provisions in the UUJN can have the effectiveness and nature of legal purposes.
Keywords : Notary; Substitute Notary; Existence.

## ABSTRAK
Notaris  dituntut  untuk  selalu  memiliki  kecermatan,  ketelitian,  jujur,  berhati-hati  serta kondisi  tubuh  yang  prima.  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  dapat  memperoleh  hak  cuti. Apabila seorang Notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk Notaris pengganti. Namun, ketentuan yang  berlaku  bagi  Notaris  Pengganti  terdapat  adanya  pembatasan  yang  hanya diberlakukan  4 (empat)  ketentuan  Pasal  saja,  hal  ini  termaktub  dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (2)  UUJN. Ketentuan tersebut dianggap banyak mencederai keadilan dan ketidakpastian hukum bagi Notaris Pengganti.
Tujuan  Penellitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  eksistensi  keberadaan  Notaris  Pengganti dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (2)  UUJN.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Notaris Pengganti ada dan diperlukan tidak hanya  untuk  kepentingan  Notaris  Pengganti  atau  bagi  Notaris  yang  sedang  mengambil  cuti, melainkan  terutama  untuk  kepentingan  publik  yang  sedang  mempergunakan  jasa-jasa  Notaris Pengganti. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN tidak berjalan efektif dan tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang mengganut teori tangga berjenjang ( stufenbauw theorie ) dari Hans Nawiasky  sebab  tidak  sesuai  dengan  landasan  idiil  Pancasila  dan  tidak  sesuai  dengan  amanat konstitusi  bahwa  Notaris  Pengganti  sudah  sepatutnya  untuk  diberikan  pemberlakuan  ketentuan yang sama halnya dengan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN sebab setiap manusia berhak atas  pengakuan  dan  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum  dan  agar  ketentuan  dalam  UUJN dapat mempunyai daya efektivitas dan hakikat tujuan hukum.

## Kata kunci: Notaris; Notaris Pengganti; Eksistensi.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  kebutuhan  utama  dalam  kehidupan  di  dunia  yang  berlangsung  sangat cepat,  seperti  melakukan  aktivitas  usaha  baik  dalam  bentuk  produksi,  jasa  pelayanan, maupunperdagangan. 1 Berdasarkan  hal  tersebut,  masyarakat  Indonesia  banyak  yang  melakukan berbagai  macam  perbuatan  hukum  dan/atau  perpindahan  hak  kepemilikan  seperti  membuat perjanjian  jual  beli,  warisan,  dan  hibah. 2 Perbuatan  hukum  sendiri  bermakna  bahwa  setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, dapat menggugat dan digugat, serta mempunyai harta kekakayaan tersendiri. 3 Perbuatan hukum adalah setiap  perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena  akibat  itu  bisa  dianggap  sebagai  kehendak  dari  yang  melakukan  hukum.  Beberapa perbuatan  hukum  dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  akta  dan  bersifat  autentik  sesuai  dengan kepentingan yang berkepentingan.
Di  Indonesia,  profesi  hukum  yang  dipercayakan  untuk  membuat  akta  autentik  adalah Notaris,  hal  ini  termaktub  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (yang  selanjutnya  disingkat  UUJN),  disebutkan  bahwa Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan
1 Imam  Lukito,  “Tantangan  Hukum  Dan  Peran  Pemerintah  Dalam  Pembangunan  E-commerce” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum no. 3 (2017): 349-267.
2 Dian Latifiani, “Akte Otentik Untuk Meninimalisir Sengketa Hibah” ABDIMAS no.1 (2015): 25-33
3 Pengemanan  Micheal  Victorius,  “Pendirian  Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum  Menurut  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007” Lex Privatum no. 5 (2016):105-112.
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
undangundang lainnya. 4
Notaris  yang  dikenal  sebagai  pejabat  umum  saat  ini,  dulunya  disebut  notarius.  Pertama kali  ada  di  Indonesia  pada  sekitar  Tahun  1621  setelah  Jakarta  ditetapkan  sebagai  Ibu  Kota Indonesia.  Notaris  diberikan  tugas  terkait  kepentingan  publik  yang  dijalankan  sesuai  sumpah jabatan  dengan  mendaftarkan  semua  dokumen  dan  akta  yang  dibuatnya.  Dalam  jabatannya tersebut,  Notaris  diharuskan  untuk  merahasiakan  isi  akta  dan  tidak  memberikan  salinan  akta kepada  orang  yang  tidak  berkepentingan.  Pada  masa  itu,  Tanggal  7  Maret  1822  dikeluarkan Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie ( Stasblast No. 11) Pasal 1 Intruksi tersebut  mengatur  secara  hukum  batas-batas  dan  wewenang  dari  seorang  notaris  dan  juga menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan  kepadanya  kekuatan  dan  pengesahan,  menetapkan  dan  memastikan  tanggalnya, menyimpan asli atau minotanya atau mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinan yang sah dan benar. 5
Sejalan dengan keberadaan Notaris sangat penting guna membantu kehidupan masyarakat yang  membutuhkan  alat  bukti  teretulis.  Namun,  dalam  menjalankan  tugasnya,  Notaris memiliki  hak  untuk  cuti  dengan  alasan-alasan  tertentu,  seperti  cuti  karena  sakit,  dan  cuti karena akan melaksanakan ibadah haji/umroh. Terhadap Notaris yang cuti dengan alasan tertentu tersebut, dianjurkan untuk menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti hanya akan menjabat sementara sesuai  dengan  jangka  waktu  cuti  dari  Notaris  yang  digantikan.  Pada  dasarnya,  Notaris Pengganti bertujuan  untuk  membantu  Notaris  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  pembuatan akta. Akan tetapi, Notaris Pengganti hanya bersifat sementara, karena menggantikan Notaris yang sedang  cuti,  sakit,  ataupun  berhalangan  atau  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagaimana mestinya.  Sehingga  pelayanan  masyarakat  untuk  membuat  akta  autentik  tidak  terganggu  dan berjalan sebagaimana mestinya. 6
Artinya  seorang  Notaris  Pengganti  sama  halnya  dengan  Seorang  Notaris,  yaitu  sama- sama  dapat  membuat  atau  mengeluarkan  akta  autentik. 7 Akan  tetapi  sebelum  seorang  Notaris Pengganti dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris, maka seorang Notaris Pengganti
4 Pasal 1 angka 1, UUJN.
5 Pasal 1 Stb. No 11.
6 Hasnawati, (2020) “Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Notaris Pengganti Yang Tidak Memenuhi Syarat”. Universitas Hasanudin. p. 16.
7 Wibby Yuda Prakoso, (2018) “Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai” Universitas Islam Sultan Agung. p. 8.
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
harus diangkat terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris  Pengganti  dan  Pejabat  Sementara  Notaris  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  berijazah sarjana  hukum  dan  telah  bekerja  sebagai  karyawan  kantor  Notaris  paling  sedikit  2  (dua)  tahun berturut-turut. 8 8 Dan  bagi  Notaris  Pengganti  juga  berlaku  ketentuan  Pasal  33  ayat  (2)  UUJN disebutkan  bahwa  Ketentuan  yang  berlaku  bagi  Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4, Pasal  15,  Pasal  16,  dan  Pasal  17  berlaku  bagi  Notaris  Pengganti  dan  Pejabat  Sementara Notaris, kecuali UndangUndang ini menentukan lain. 9
Berimplikasi  bahwa  dalam  ketentuan  UUJN  bagi  Notaris  Pengganti  yang  hanya diberikan kewenangan menjalankan keempat pasal saja, hal ini tidak membawa rasa keadilan bagi Notaris Pengganti yang sudah sepatutnya diberlakukan sama seperti halnya Notaris pada umumnya  yang  tunduk  dan  diberlakukan  ketentuan-ketentuan  Pasal  yang  terdapat  dalam UUJN. Meskipun  Notaris  Pengganti  hanya  akan  menjabat  sementara  sesuai  dengan  jangka waktu  cuti  dari  Notaris  yang  digantikan.  Namun  pada  dasarnya,  Notaris  Pengganti  juga bertujuan untuk membantu Notaris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta. Akan tetapi, seorang Notaris Pengganti sama halnya dengan Seorang Notaris, yaitu sama sama dapat membuat atau mengeluarkan Akta autentik yang bentuk pertanggung jawaban bagi akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  Pengganti  sampai  ia  meninngal  dunia  hal  ini  sebagaiamana dimaksud  dalam Pasal  65  UUJN  disebutkan  bahwa  Notaris,  Notaris  Pengganti,  dan  Pejabat Sementara  Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap  akta  yang  dibuatnya  meskipun  Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. 10
Kajian  dalam  artikel  ini  apabila  dibandingkan  dengan  artikel  yang  dikaji  sebelumnya dengan  topik  yang  hampir  sama  berkaitan  dengan  Notaris  Pengganti  terdapat  adanya  unsur kebaruan ( novelty ) yang tidak sama satu sama lain, hal ini dapat dilihat melalui artikel Fatwa Fitrilia  Mustofa  (2021)  yang  pada  intinya  menelisik  pertanggung  jawaban  atas  perbuatan kesewenangan  yang  digantikan  oleh  seorang  Notaris  Pengganti  ditinjau  dari  aspek  hukum. Kemudian dalam artikel Putu Adi P. D. W. dan A. A. Andi Prajitno (2018) yang menekankan pada  bentuk-bentuk  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  kesalahan  dalam  pembuatan  akta  yang
8 Pasal 33 Ayat (1), UUJN
9 Pasal 33 Ayat (2),UUJN
10 Pasal 65, UUJN
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
dilakukan  oleh  Notaris  Penggantinya. 11 Selain  itu  dalam  artikel  Ade  Rinanti  Ariawan  (2021) yang  menekankan  padabentuk  tanggung  jawab  Notaris  Pengganti  atas  akta  yang  dibuatnya karena adanya tuntutan pihak ketiga dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir. 12
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dengan perumusan permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimana eksistensi kedudukan Notaris  Pengganti  atas  ketentuan  Pasal  33  Ayat  (2)  UUJN?”  dan  “  Bagaimana  efektifitas ketentuan pasal 33 Ayat (2) UUJN terkait kedudukan Notaris Pengganti dalam prespektif teori stufenbauw theorie ?”

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  dilakukan  dengan  memakai  2  (dua)  pendekatan  masalah,  antara  lain statute  approach dan conceptual  approach . Statute  approach adalah  melakukan  pendekatan melalui  telaah  terhadap  peraturan  perundang-undangan  serta  regulasi  yang  terkait  dengan  isu hukum  yang  dibahas  yaitu  dalam  ketentuan  Pasal  33  Ayat  (2)  UUJN.  Sedangkan conceptual approach adalah pendekatan dengan berpedoman pada pandangan serta teori hukum atau doktrin para  ahli  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum.  Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  terhadap bahan-bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan dalam hukum tertulis, yang fungsinya adalah untuk memberikan argumentasi yuridis ketika  timbulnya  konflik  norma  hukum,  kekaburan  dan  kekosongan  hukum,  dengan  cara mengidentifikasi  peraturan  perundang-undangan  khususnya  ketentuan  yang  termaktub  dalam Pasal 33 Ayat (2) UUJN dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  terdiri  dari  berbagai  cara  dan  kegiatan  yang dilakukan  dalam  rangka  mengumpulkan  data-data  dari  bahan-bahan  hukum  yang  diperlukan dalam rangka melengkapi penyusunan penulisan ini.
11 Fatwa  Fitrilia  Mustofa,  “Pertanggung  Jawaban  Atas  Perbuatan  Kesewenangan  Yang  Digantikan  Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau Dari Aspek Hukum” Al Qodiri; Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan no. 3  (2021):707-721.  Arif  Hidayat,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Pengganti  Yang  Aktanya  Bermasalah Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Juncto Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan Notaris” Jurnal Minuta no. 1 (2019):20-27
12 Putu  Adi  P.  D.  W.  &  A.  A.  Andi  Prajitno,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Kesalahan  Dalam Pembuatan Akta  Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya” PERPEKTIF no. 2 (2018):112-120
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Eksistensi Kedudukan Notaris Pengganti Atas Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UUJN
Eksistensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kaitan yang erat dalam proses  kehidupan  ditengah-tengah  masyarakat,  sehingga  hukum  sering  disebut  gejala  sosial. Namun,  eksistensi  hukum  ditengah-tengah masyarakat  memang  tidak berdiri  sendiri,  artinya hukum  mempunyai  keterkaitan  yang  erat  dengan  kehidupan  masyarakat.  Hukum  bahkan dibutuhkan  dalam  pergaulan  yang  bersifat  sederhana  sampai  pergaulan  yang  luas  antar bangsa- bangsa,  karena  hukum  sebagai  perwujudtan  landasan  aturan  permainan  dalam  tata kehidupan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris sebagai pejabat umum memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dalam  bidang  hukum  keperdataan.  Istilah Pejabat  Umum  merupakan  terjemahan  dari  istilah  ” Openbare  Ambtenaren ”  yang  terdapat dalam Pasal 1 UUJN yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur Undang-Undang. 13
Notaris  dalam  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan  perjanjian  dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  atau  yang  dikehendaki oleh  yang  berkepentingan  yang  berdasar  pada  kewenangan  Notaris  dalam  UUJN,  selama pembuatan  akta  tersebut  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat  umum  lainnya.  Karena  terdapat pemberian  wewenang,  kepada  instansi  lain,  seperti  pejabat  yang  bernaung  di  Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Dipendukcapil), tidak berarti memberikan pejabat di dinas tersebut dikualifikasikan sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum saja  ketika  membuat  akta-akta  yang  ditentukan  oleh  aturan  hukum,  dan  kedudukan  mereka tetap dalam jabatannya semula sebagai Pegawai Negeri. 14
Keberadaan  Notaris  apabila  diliat  dari  baik  sifat  dan  jabatan  sebagai  pejabat  umum maupun  keluhuran  dari  martabat  jabatannya  itu  mengharuskan  adanya  tanggung  jawab  dan kepribadian  serta  etika  hukum  yang  tinggi.  Jabatan  yang  dipangku  Notaris  adalah  jabatan kepercayaan,  sepertihalnya  dengan  Pengacara  dan/atau  Hakim,  dimana  masyarakat mempercayakan  perbuatan  hukum  mereka  kepadanya,  yang  dengan  sendirinya  pula membawa  tanggung jawab yang berat baginya. Notaris dalam menjalankan suatu jabatannya dituntut  untuk selalu  memiliki  kecermatan,  ketelitian,  jujur,  berhati-hati  serta  kondisi  tubuh
13 Aulia  Prima  Putra,  (2017)  “Pengangkatan  Dan  Perlindungan  Notaris  Pengganti  (Pengaturan  Dan Praktik  Di Sumatera Baarat)” Universitas Andalas, p. 4.
14 Habib, A. (2005) Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia . Bandung: Mandar Maju, p. 17
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
yang prima. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang  oleh  karena  itu  Notaris  dapat  menggunakan  hak  cutinya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  25  UUJN  yang  pada  intinya  Notaris  mempunyai  hak  cuti  dan  apabila  seorang Notaris  cuti,  diwajibkan  baginya  menunjuk  Notaris  Pengganti  dan  hak  cuti  tersebut  dapat diambil  setelah  Notaris  menjalankan  jabatan  selama  2  (dua)  tahun,  artinya  bahwa  Notaris Pengganti  ada  karena  Notaris  sedang  cuti,  karena  sakit,  hamil,  sedang  menjabat  sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 15 Eksistensi  keberadaan  Notaris  Pengganti  dalam  kelembagaan  kenotariatan  sangat membantu Notaris di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta.  Kehadiran  Notaris  Pengganti  perannya  tidak  hanya  sekedar  membantu  Notaris  yang akan  digantikan,  akan  tetapi  juga  masyarakat,  karena  kegiatan  perbuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  akta  atau  hal  lainnya  menjadi  tidak  terganggu  pada  saat  seorang  Notaris berhalangan  untuk  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  dengan  kata  lain  ketika  Notaris sedang  menjalankan  cuti  jabatan,  sakit,  beribadah  haji  atau  untuk  sementara  berhalangan menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris.  Artinya  peran  Notaris  Pengganti  menjabat sebagai  Notaris  atau pejabat umum hanya untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama Notaris yang digantikan olehnya sedang dalam masa pengambilan hak cuti Notaris.
Dalam  ketentuan  UUJN  mengatur  kedudukan  hukum  ( rechtpositie )  bagi  Notaris Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN disebutkan bahwa Notaris Pengganti adalah  seorang  yang  untuk  sementara  diangkat  sebagai  Notaris  untuk  menggantikan  Notaris yang  sedang  cuti,  sakit,  atau  untuk  sementara  berhalangan  menjalankan  jabatannya  sebagai Notaris. 17 Kemudian  untuk  syahnya  seseorang  diangkat  menjadi  Notaris  pengganti  hal  ini diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana  hukum  dan  telah  bekerja  sebagai  karyawan  kantor  Notaris  paling  sedikit  2 (dua) tahun berturut-turut. 1618
Dengan  kedudukan  hukum  sebagaimana  dijelaskan  diatas,  berimplikasi  bahwa Notaris  Pengganti  termasuk  pejabat  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal
15 Ade  Rinanti  Ariawan,  “Tanggung  Jawab  Notarisn  Pengganti  Atas  Akta  Yang  Dibuatnya  Karena Adanya  Tuntutan  Pihak  Ketiga  Dalam  Hal  Notaris  Yang  Diganti  Meninggal  Dunia  Sebelum  Cuti  Berakhir” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia no. 9 (2021) Op Cit p. 4250
16 Pasal 1 angka 3, UUJN, Pasal 1868, KUH Perdata.
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  disebutkan  bahwa  suatu  akta otentik  ialah  suatu akta  yang  didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-undang,  dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. 17 Artinya  peran  Notaris  Pengganti  ada  dimaksudkan  untuk  mengisi  kekosongan jabatan  untuk menggantikan  Notaris  yang  berhalangan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dimana dalam pelaksanaan jabatan.
Namun  yang  menjadi  permasalahan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  bagi kewenangan  Notaris  Pengganti  terdapat  adanya  pembatasan-pembatasan  atau  cuma diberlakukan hanya 4 (empat) ketentuan Pasal saja, hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 33  ayat  (2)  UUJN  disebutkan  bahwa  Ketentuan  yang  berlaku  bagi  Notaris  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain. Dimana secara garis besar  dalam  ketentuan  Pasal  4  UUJN  mengatur  tentang  sumpah  jabatan  Notaris,  Pasal  15 mengatur  tentang  kewenangan  membuat  akta  autentik  atau  kewenangan  lainya,  Pasal  16 mengatur  mengenai  kewajiban  Notaris  dalam  menjalankan  jabaatannya  dan  yang  terakhir dalam Pasal 17 UUJN mengatur tentang larangan bagi Notaris.
Hal diatas berimplikasi bahwa dapat dikatakan Notaris Pengganti dalam menjalankan atau menggantikan jabatan Notaris terdapat adanya pembatasan kewenangan sebagai seorang yang menggantikan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN.  Meskipun  Notaris  pengganti  sebagai  seorang  pejabat  umum  yang  diangkat  untuk sementara  waktu  dan  mempunyai  kewenangan  sebagai  seorang  Notaris  dan  dalam  hal pengangkatannya  Notaris  Pengganti  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris, dan bukan oleh Notaris yang mengusulkannya atau yang  menunjuknya.  Akan  tetapi  dengan  adanya  penegasan  pembatasan  kewenangan  dalam Pasal  33  ayat  (2)  UUJN  terkait  ketentuan  yang  diberlakukan  dan  mengikat  bagi  Notaris Pengganti  yang  hanya  4  (empat)  ketentuan  pasal  saja,  maka  eksistentensi  kedudukan  dari Notaris  Pengganti  patut untuk  dipertanyakan,  karena  Notaris  Pengganti  ada  dan  diperlukan tidak  hanya  untuk  kepentingan  Notaris Pengganti atau bagi Notaris  yang sedang  mengambil cuti,  melainkan  terutama  untuk  kepentingan  publik  bagi  masyarakat  yang  akan
17 Pasal 33 ayat (1), UUJN
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
mempergunakan jasa-jasa Notaris Pengganti.
Berbeda halnya dengan frasa yang diamanatkan dalam ketentuan Reglement op Het Notaris  Ambt  in  Indonesie (Ord.  Stbl.  1860  Nomor  3  mulai  berlaku  tanggal  1  Juli  1860) sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dalam  Lembaran  Negara  Tahun  1945  Nomor  101  yang selanjutnya disebut ( Stb. 1860 ) dalam Pasal 12 A disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan  untuk  para  notaris  dalam  peraturan  ini,  juga  berlaku  terhadap  para  notaris pengganti  kecuali  mengenai  hal  itu  diadakan  peraturan  khusus. Juncto Pasal  6  l Stb. 1860 disebutkan  bahwa pejabat  yang  memberikan  atau  memperpanjang  cuti,  mengangkat  seorang pengganti. Dalam hal seorang Notaris tanpa mendapat cuti berada diluar daerah jabatanya lebih dari tiga kali dua puluh empat  jam berturut-turut  atau  melampaui cuti yang  diberikan,  Ketua Pengadilan Negeri apabila ditempat tinggal Notaris itu terdapat badan sedemikian dan dalam hal  tidak  ada,  Kepala  Pemerintah  Daerah  seberapa  perlu  menunjuk  seorang  pengganti. Pengganti  itu  dapat  memperoleh  cuti  menurut  cara  yang  sama  seperti  bagi  Notaris  yang digantinya, akan tetapi hanya sampai maksimum enam bulan. 18
Ketentuan-ketentuan  yang  termaktub  dalam Stb. 1860  diatas  dianggaplebih manusiawi  bagi  Notaris  Pengganti  karena  terhadap  Notaris  Pengganti  masih  dapat dimungkinkanuntuk mengambil cuti, oleh karena itu peraturan Stb. 1860 dianggap jauh lebih baik  dari  pada  yang  sekarang  (Pasal  33  ayat  (2)  UUJN)  dan  eksistensi  kedudukan  Notaris Pengganti  dianggap  dan  diberlakukan  sama  seperti  halnya  Notaris  pada  umumnya,  sangat kontras  perbedaanya  dengan  UUJN  dimana  bagi  Notaris  Pengganti  dalam  menjalankan praktik  Notaris,  Notaris  Pengganti  tidak  hanya  berkewajiban  menjalankan  atau  tunduk  pada ketentuan  4  (empat)  Pasal  saja,  sebab  Notaris  Pengganti  juga  harus  tunduk  pada  semua ketentuan  dalam  UUJN.  Substansi  dari  Pasal  33  ayat  (2)  UUJN  dapat  diasumsikan  sebagai ketentuan  yang  tidak tepat  dan  jauh  lebih  baik  ketentuan  ini  ditiadakan  serta  akan  berakibat hukum  bagi  eksistensi  kedudukan  Notaris  Pengganti  karena  ketentuan-ketentuan  atau kewenangan-kewenangan  Notaris  lainya  dalam  UUJN  tidak  dapat  dikehendaki  oleh  Notaris Pengganti,  seperti  dalam  ketentuan  Pasal  50-59  UUJN.  Misalnya  dalam  Pasal  51  UUJN disebutkan bahwa:
1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat
18 Lumbang, T. (1983) , Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga, p.91 &108.
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  dan  dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 19
Hal  diatas  memberikan  kesan  bagi  Notaris  Pengganti  adalah  orang  yang  mempunyai kekuatan super atau dewa yang menggangap Notaris Pengganti tidak akan pernah salah dalam proses  pembuatan  akta  kepada  penghadap  ketika  membuat  minuta  Akta.  Maka  dari  itu eksistensi  kedudukan  bagi  notaris  pengganti  harus  diperhatikan  dan  diberlakukan  adil sepertihalnya  Notaris  pada  umumnya.  Serta,  alangkah  baiknya  eksistensi  dari  keudukan Notaris Pengganti yang menjalankan fungsi Notaris meskipun hanya sementara waktu sejalan dengan  pemikiran  apa  yang  telah  dikemukakan  oleh  Werner  Maihofer,  bahwa  utamanya, peraturan  yang  dibuat  dalam  negara  bertujuan  melindungi  dua  hak  antara  hubungan  orang dengan orang lainya dan benda.
Pada sisi lain, kebutuhan manusia akan hidup sosial dalam masyarakat, menghasilkan hukun  alam  institusional  yang  mencakup  semua  peraturan  tentang  fungsi  ayah,  ibu, pembeli,  pedagang,  pejabat  umum,  dokter,  petani,  buruh,  dalam  hal  ini  bagi  Notaris  atau Notaris  pengganti.  Melalui  sebuah  peraturan  yang  bermasacam-macam,  fungsi  dari  orang yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat hidup bersama secara adil.
b. Efektifitas  Ketentuan  Pasal  33  Ayat  (2)  UUJN  Terkait  Kedudukan  Notaris  Pengganti Dalam Prespektif Teori Stufenbauw Theorie
Indonesia sebagai negara yang mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  selanjutnya  disebut  (UUD  NRI  1945).  Dengan memperhatikan alinea ke 4 (empat) pembukaan UUD NRI 1945, Negara Indonesia berdasar atas
19 Pasal 51, UUJN
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
hukum  ( rechtstaat )  dan  dalam  arti  secara  sekaligus  juga  negara  pengurus  ( Verzorgingsstaat) . Perkembangan rechtsstaat yang  beralih  ke  menjadi Verzorgingsstaat merupakan  istilah  yang berbeda, sehingga berpengaruh pula pada perundang-undangan. 20
Penerapan  pembentukan  peraturan  perundangan  menjadi  tidak  sekedar  berdasarkan hukum  semata,  namun  juga  mengarah  pada  bagaimanakah  dengan  perundang-undangan  yang dibentuk  negara  dapat  mengajukan  kesejahteraan  rakyat,  kepentingan  ekonomi  rakyat ( welvaarstzorg ),  kepentingan  budaya dan sosialnya ( welzijndzorg ),  dan kepentingan  lingkungan hidupnya  ( milieuzorg )  yang  dapat  diwujudkan  penyelenggara  pemerintahan  bagi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Berkenaan  denan  suatu  peraturan  hukum  atau  suatu  peraturan perundang-undangan  yang bersifat  mengikat,  terkandung  asas-asas  hukum  yang  menjadi  dasar pembentukan  baik  yang  secara ekplisit terlihat  atau  disebutkan  maupun  secara implishit secara tidak  nampak  dan  asas  hukum  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  jantungnya  perarturan  hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. 21
Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya Methodenlehre der Rechtswissenschaft menyampaikan  bahwa  asas hukum  merupakan  ukuran-ukuran  hukum ethis yang  memberikan arah kepada pembentukan hukum. Maka dari itu suatu asas hukum mengandung tuntutan etik, oleh karena itu asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis  masyarakat.  Dalam  pembentukan  aturan  hukum,  terbangun  asas  yang utama agar tercipta  suatu  kejelasan terhadap  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang berawal dari teori tangga ( stufenbauw theorie ) dari Hans Nawiansky.
Stufenbauw  theori yang  di  kemukakan  oleh  Hans  Nawiansky  merupakan  bentuk perkembangan  teori  piramida  yang  di  populerkan  oleh  Hans  Kelsen.  Berbeda  dengan  teori piramida  yang  menempatkan  norma  paling  tinggi  untuk  menduduki  puncak  piramida, sedangkan  teori  tangga  berjenjang  oleh  Hans  Nawiasky  ini  diartikannya  identik  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  penguasa.  Nawiasky  menggangap Pancasila  dalam  terminologi  hukum  disebut  sebagai  Staats  fundamental  norm  (norma fundamental negara), istilah ini digunakan oleh murid Hans Kelsen itu sebagai Teori Jenjang
20 Tjondro,  T.  (2017). Pembentukan  Peraturan  Pusat,  Daerah  dan  Desa. Surabaya  :  Universitas Surabaya, p. 16 23 Mario Julyano & Aditya Yuli Setiawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” Jurnal Crepido no. 1 (2019) p.13
21 Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, no. 2 (2018) p.146
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
Norma Hukum ( Dietheorie von stufenordnung der rechtsnormen ) sebagai pengembangan teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma ( stufenbauw theorie ).
Nawiasky membagi norma hukum yang identik dengan peraturan perundang-undangan sebagai  tolak  ukur  keberlakuan  hukum  yang  dibagi  menjadi  empat  tingkatan  yaitu:  Pertama, Staats  fundamental  norm merupakan  norma  dasar  bernegara  atau  sumber  dari  segala  sumber hukum. Kedua, Staats grundgezetze yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen  negara  menjadi  Konstitusi.  Ketiga, Formele  gezetze atau  dikenal  sebgai  undang- undang  formal  yang  pada  peraturan  tersebut  akan  ditetapkan  menjadi  suatu  ketentuan  yang bersifat imperatif (memaksa), baik dalam pengertian, pelaksanaan, maupun, sanksi hukumnya. Keempat, Verordnungen dan autonome  satzungen yakni  aturan-aturan  pelaksanaan  dan peraturan otonom, baik lahir dari delegasi maupun atribusi.
Teori  tangga  oleh  Hans  Nawiasky  pada  dasarnya  sistem  hukum  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sampai  sekarang  masih  menganut  teori  tangga  ( stuffenbouw  theorie ) mengenai  hirarkhi  peraturan  perundang-undangan,  disisi  lain  penerapan  dari  teori  ini  sudah dilaksanakan  sejak  tahun  1966,  sebagaimana  ditetapkan  Ketetapan  Majelis  Pemusyawaratan Rakyat  Sementara  Nomor  XX/MPRS/1966  Tentang  Memorandum  DPR-GR  Mengenai Sumber  Tertib  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundangan  Republik  Indonesia  (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966). Namun, untuk saat ini teori tangga dari Hans Nawiasky, dalam sistem hukum di Indonesia mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut (UU  P3U) disebutkan  bahwa  jenis  dan  hierarkhi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia terdiri  atas  :  UUUD  NRI  1945,  Ketetapan  Majelis  Permuswaratan  Rakyat,  Undang- Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota. 22 Maka  sampai saat  ini  sistem  hukum  di  Indonesia  masih  tetap  menganut  teori  tangga  ( stuffenbouw  theorie ) sebagaimana ditentukan dalam UU P3U.
Implementasi  dari stufenbauw  theorie atau  teori  tangga  dari  Hans  Nawiasky  ini  akan melahirkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:
a. Lex superior derogat legi inferiosi Peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  jenjangnya  tidak  boleh
22 Pasal 7 ayat (1), UU P3U
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
bertentangan,  mengenyampingkan  ketentuanperaturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.  Artinya  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendahharus  bersumber  pada peraturan  yang  lebih  tinggi.  Akibat  pelanggaran  terhadap  hal  ini  adalah  apabila  ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah jenjangnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  maka  ketentuan  yang  lebih  rendah  tidak mempunyani  kekuatan  hukummengikat.  Dan  dapat  dilakukan  hak  menguji  peraturan perundangundangan  yang  lebih  rendah  jenjangnya  tersebut  terhadap  peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
b. Lex speasialist derogat lex genaralis
Peraturang  perundang-undangan  yang  lebih  khusus  mengenyampingkn  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  umum.  Pengaturan  materi  muatan  ketentuan peraturan perundang-undangan tidak selalu umum karena ssifat dan hakikat nilai masalah yang diatur  atau  adanya  kepentingan  untuk  diatur  secara  tersendiri  dapat  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan yang sejenjang yang lebih khusus terhadap masalahnya.
c. Lex posterior derogat lex priori
Peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  baru  mengenyampingkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  lama.  Hal  yang  sama  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang lebih baru maka ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang baru yang berlaku. 23 Dengan adanya fakta sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN dimana Notaris Pengganti dalam menjalankan atau menggantikan jabatan Notaris  terdapat  adanya  pembatasan  kewenangan  sebagai  seorang  yang  menggantikan jabatan  Notaris  yang  hanya  diberlakukan  hanya  4  (empat)  pasal saja.  Maka  evektifitas  dari ketentuan  Pasal  33  ayat  (2),  ternyata  belum  sepenuhnya  mencerminkan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila,  padahal  sejak  berlakunya  Ketetapan  MPRS  Nomor XX/MPRS/1966  sampai  dengan  UU  P3U,  telah  ditegaskan  bahwa  Pancasila  merupakan sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara.  Dalam penjelasan  Pasal  2  UU  P3U  disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan  Pembukaan  UUD  NRI  1945  alinea  keempat,  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan  sosial  bagi  seluruh
23 Tjondro, T. (2017). Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah dan Desa. Op. Cit. p. 114-115
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
rakyat  Indonesia.  Menempatkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta sekaligus  dasar  filosofis  negara  sehingga  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 24 Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pancasila harus dijadikan landasan idiil dalam melaksanakan  singkronisasi  peraturan  perundang-undangan  guna  efektivitas  kinerja  dari Notaris Pengganti yang menggantikan jabatan Notaris lebih tenang, efektif dan efisien dalam melaksanakan  jabatanya,  karena  Notaris  Pengganti  ada  dan  diperlukan  tidak  hanya  untuk kepentingan  Notaris  Pengganti  atau  bagi  Notaris  yang  sedang  mengambil  cuti,  melainkan terutama  untuk  kepentingan  masyarakat  yang  mempergunakan  jasa-jasa  Notaris  Pengganti. Selain itu, UUD NRI 1945 juga harus dijadikan landasan konstitusional, karena setiap orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan  perlindungan,dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. 25
Dengan demikian ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN tidak berjalan efektif dan tidak sesuai  dengan  sistem  hukum  di  Indonesia  yang  menggunakan  teori  tangga  berjenjang ( stufenbauw theorie ) dari Hans Nawiasky sebab tidak sesuai dengan landasan Pancasila dan amanat  Konstitusi,  sebagai  peraturan  perundang-undangan  diatas  Undang-Undang,  dimana Undang-Undang  harus  bersumber  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Konstitusi.  Oleh karena itu Notaris Pengganti sudah sepatutnya untuk diberikan pemberlakuan ketentuan yang sama halnya dengan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN sebab setiap manusia berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukun dan hal ini dapat dikatakan telah melanggar  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  berupa  peraturan  yang  lebih rendah harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan harus secepatnya dilakukan uji materiil  oleh  Mahkamah  Konstitusi  karena  kewenangannya  untuk  menguji  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 agar ketentuan dalam UUJN bisa mempunyai daya efektivitas yang baik dan adil bagi Notaris Pengganti  serta  demi  terciptanya  hakikat  tujuan  hukum  yaitu  keadilan  hukum,  kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

## D. KESIMPULAN
24 Pasal 2, UU P3U
25 Pasal 28, UUD NRI 1945
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
Eksistensi  Notaris  Pengganti  dalam  menjalankan  atau  menggantikan  jabatan  Notaris terdapat adanya pembatasan kewenangan dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN terkait ketentuan yang diberlakukan  dan  mengikat  bagi  Notaris  Pengganti  yang  hanya  diberlakukan  4  (empat)  pasal saja,  maka  eksistentensi  kedudukan  dari  Notaris  Pengganti  patut  untuk  dipertanyakan,  karena Notaris  Pengganti  ada  dan  diperlukan  tidak  hanya  untuk  kepentingan  Notaris  Pengganti  atau bagi  Notaris  yang  sedang  mengambil  cuti,  melainkan  terutama  untuk  kepentingan  publik  atau masyarakat yang mempergunakan jasa-jasa Notaris Pengganti. Dan ketentuan dalam stastblats 1860 dianggap jauh lebih baik, karena eksistensi kedudukan Notaris dianggap dan diberlakukan sama seperti halnya notaris pada umumnya.
Maka substansi dari Pasal 33 ayat (2) UUJN dapat diasumsikan sebagai ketentuan yang tidak  tepat  dan  jauh  lebih  baik  ketentuan  ini  ditiadakan  sebab  akan  berakibat  hukum  bagi eksistensi  kedudukan  Notaris  Pengganti.  Karena  Notaris  Pengganti  juga  manusia  pada umumnya  yang  dapat  dimungkinkan  salah  dalam  pembuatan  Minuta  akta,  oleh  karena  itu Notaris  Pengganti  harus  diperhatikan  dan  diberlakukan  sama  dengan  fungsi  dan  kewenangan Notaris  dalam  UUJN.  Kemudian  ketentuan  Pasal  33  ayat  (2)  tidak  berjalan  efektif  dan  tidak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang mengganut teori tangga berjenjang ( stufenbauw theorie ) dari Hans Nawiasky sebab tidak sesuai dengan landasan idiil Pancasila dan tidak sesuai dengan  amanat  konstitusi  bahwa  Notaris  Pengganti  sudah  sepatutnya  untuk  diberikan pemberlakuan  ketentuan  yang  sama  halnya  dengan  Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  UUJN sebab  setiap  manusia  berhak  atas  pengakuan  dan  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum  dan agar ketentuan dalam UUJN dapat mempunyai daya efektivitas dan hakikat tujuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. (2005). Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Tirtamulia,  Tjondro,  (2017). Pembentukan  Peraturan  Pusat,  Daerah  dan  Desa. Surabaya  : Universitas Surabaya.
Tobing, Lumbang. (1983) , Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga.
Imam Lukito, “Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 11 No. 3 (2017).
Dian Latifiani, “Akte Otentik Untuk Meninimalisir Sengketa Hibah” ABDIMAS no.1(2015).
Pengemanan Micheal Victorius, “Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007” Lex Privatum no. 5 (2016).
Eksistensi Notaris Pengganti Dalam Prespektif Stufenbauw Theorie (Studi Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
Fatwa Fitrilia Mustofa, “Pertanggung Jawaban Atas Perbuatan Kesewenangan Yang Digantikan Oleh  Seorang  Notaris  Pengganti  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum” Al  Qodiri;  Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan no. 3 (2021).
Putu Adi P. D. W. & A. A. Andi Prajitno, “Tanggung Jawa Notaris terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan  Akta  Yang  Dilakukan  Oleh  Notaris  Penggantinya” PERPEKTIF no.  2 (2018).
Arif  Hidayat,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Pengganti  Yang  Aktanya  Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris” Jurnal Minuta no. 1 (2019).
Ade Rinanti Ariawan, “Tanggung Jawab Notarisn Pengganti Atas Akta Yang Dibuatnya Karena Adanya  Tuntutan  Pihak  Ketiga  Dalam  Hal  Notaris  Yang  Diganti  Meninggal  Dunia Sebelum Cuti Berakhir” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia no. 9 (2021).
Mario Julyano & Aditya Yuli Setiawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui
Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” Jurnal Crepido no. (1) 2019.
Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, no. 2 (2018).
Hasnawati,  (2020)  “Implikasi  Hukum  Terhadap  Pengangkatan  Notaris  Pengganti  Yang  Tidak Memenuhi  Syarat”.  Universitas  Hasanudin  Wibby  Yuda  Prakoso,  (2018)  “Tanggung Jawan Dan Akibat Hukum Dari Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya  Selesai”  Universitas  Islam  Sultan  Agung  Aulia  Prima  Putra,  (2017) “Pengangkatan Dan Perlindungan Notaris Pengganti (Pengaturan Dan Praktik Di Sumatera Baarat)” Universitas Andalas.