## PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK HARIAN SERAMBI
INDONESIA PERIODE JANUARI - JUNI 2009
Oleh:
Bustami PT. Aceh Media Group bustami.elfasi@gmail.com

## Abstrak
Kode  Etik  Jurnalistik  (KEJ)  adalah  acuan  moral  yang  mengatur  tindak-tanduk seorang  wartawan.  Penelitian  tentang  Pelanggaran  Kode  Etik  Jurnalistik  Harian Serambi  (Januari-Juni  2009)  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  pelanggaran pemberitaan pada Harian Serambi Indonesia dilihat dari segi kode etik jurnalistik dan  berita  apa  saja  bisanya  melanggar  kode  etik  jurnalistik.  Metode  yang digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah Content  Analysis (Analisis  Isi). Pengumpulan  data  penulis  menganalisa  pelanggaran  kode  etik  jurnalistik  pada halaman  depan  Harian  Serambi  Indonesia,  juga  melakukan  wawancara  dengan Redaktur  Harian  Serambi  Indonesia  sebagai  penyeimbang  penulisan  penelitian ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  halaman  depan  Harian  Serambi Indonesia edisi Januari-Juni 2009, masih ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik. Berita-berita dimaksud berkisar pada katagori berita kriminal, hukum, politik,  dan  sosial.  Namun  pihak  Harian  Serambi  Indonesia  melalui  Redaktur Pelaksana,  Yarmen  Dinamika  membantahnya,  karena  Harian  Serambi  Indonesia juga berbedoman pada Kode Etik Jurnalistik dalam pelaporan berita di harian ini.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pasal  2,  BAB  II  Tentang  Asas,  Fungsi,  Hak,  Kewajiban  dan  Peranan  Pers, disebutkan bahwa media mempunyai 4 fungsi secara umum, yaitu: sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 1
Media  massa  sebagai  lembaga  kemasyarakatan  yang  bergerak  di  bidang pengumpulan  dan  penyebaran  informasi  mempunyai  misi  ikut  mencerdaskan masyarakat,  menegakkan  keadilan  dan  memberantas  kebatilan.  Selama menjalankan  tugasnya,  media  massa  terkait  erat  dengan  tata  nilai  sosial  berlaku dalam masyarakat dan juga memiliki Kode Etik Jurnaslistik (KEJ).
Kode  etik  jurnalistik  adalah  acuan  moral  yang  mengatur  tindak-tanduk seorang  wartawan.  Kode  etik  jurnalistik  juga  menyinggung  tentang  etika,  yaitu pengetahuan  yang  membahas  ukuran  kebaikan  atau  kesusilaan  perilaku  manusia dalam  masyarakat.  Orientasi  etika  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  harus bertindak.
Kode  etik (canon) merupakan  pedoman  yang  dirumuskan  secara  praktis. Suatu kode etik hanya akan menjadi rumusan tak bermakna jika hakekatnya tidak disadari dalam konteks  yang berasal dari luar kode itu sendiri. Dengan kata lain, teks  dalam  kode  etik  dianalisis  bukan  dengan  hanya  memahami  artinya,  tetapi dengan melihat konteksnya pada aspek-aspek di luar kode itu sendiri,  yaitu pada eksistensi profesi/ kelompok yang memiliki kode tersebut dalam lingkungan yang lebih luas.
Kode  etik  ini  dibuat  atas  prinsip  bahwa  pertanggungjawaban  tentang pentaatannya  berada  terutama  pada  hati  nurani  setiap  wartawan  Indonesia. 2 Hati nurani  adalah  kesadaran  yang  berfungsi  secara  otonom  dalam  diri  pribadi,  tidak dikarenakan adanya otoritas di luar diri yang bersangkutan. 3 Untuk memiliki hati nurani,  dengan  sendirinya  harus  dimulai  dengan  kesadaran  etis,  yaitu  dengan _______________
1 Departemen Komunikasi Dan Informasi  R. I, Membangun Pers  Nasional Yang Bebas, Profesional dan Bermartabat, (Departemen Komunikasi dan Informasi R. I, 2006), hal. 244.
2 Lihat Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Pasal 6 ayat 1
3 Ashadi  Siregar, Kode  Etik  Jurnalistik, Disampaikan  pada Program  Promosi Keanggotaan , Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta, 14 Oktober 1987.
memahami konteks setiap tindakan dengan hal-hal di luar tindakan itu sendiri. Hal yang di luar tindakan itu dapat bersifat relijius (Tuhan), duniawi (masyarakat)
Secara  umum,  Kode  Etik  Jurnalistik  berisi  hal-hal  yang  bisa  menjamin terpenuhinya  tanggung-jawab  seorang  wartawan  kepada  publik  atau  pembaca, kebebasan, independensi, kebenaran, tidak memihak, dan adil.
Media massa bekerja dengan berpedoman pada sejumlah aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Operasi media media massa di  Indonesia dilandasi dua undang-undang yang berkaitan dengan media, yakni UU No. 40/ 1999 tentang Pers,  dan  UU  No.32/  2002  tentang  penyiaran. 4 Kedua  UU  ini  mencerminkan semangat media yang kita rasakan sekarang ini.
Di  Aceh,  selain  dua  UU  itu,  juga  dipertegas  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006,  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang mengatur tentang Komunikasi dan Informatika, BAB XXI, pasal 153, ayat 1 yang mengatakan  bahwa  Pemerintah  Aceh  mempunyai  kewenangan  menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam.
Maksud  dari  ayat  itu  adalah  dengan  kewenangan  dalam  menetapkan ketentuan di  bidang pers dan penyiaran adalah menjaga isi  atau sirkulasi  produk pers dan penyiaran untuk tidak bertentangan dengan nilai Islam.
Salah  satu  media  di  Aceh  adalah  Harian  Serambi  Indonesia,  yang  masih bertahan  sampai  sekarang.  Koran  ini  diterbitkan  oleh  P.T  Aceh  Media  Grafika, yang memperoleh SIUUP: No 067/ SK/ Menpen/ SIUUP/ A 7/ 1986, pada tanggal 25 Februari 1986.
Harian  Serambi  Indonesia  merupakan  salah  satu  media  yang  sangat banyak dibaca/ dikonsumsi dan digemari publik. Namun demikian, penulis ingin melihat  dari  sisi  berbeda  yaitu  dari  kode  etik  jurnalistik  pada  halaman  depan Harian  Serambi  Indonesia.  Apakah  media  ini  sudah  menerapkan  kode  etik jurnalistik atau malah kurang menerapkannya dalam pemberitaan.
_______________
4 Yosal  Iriantara, Media  Relations:  Konsep,  Pendekatan,  dan  Praktik ,  (Bandung: Simbiosa Rekatama, Media, 2005), hlm. 164.
Artikel  ini  ingin  mengkaji  lebih  nyata/mengungkapkan  beberapa  hal terkait  dengan pemberitaan  Harian  Serambi  Indonesia  edisi  Januari-Juni  2009 pada  halaman  depan,  dilihat  dari  kode  etik  jurnalistik,  jenis  berita  di  Harian Serambi  Indonesia  edisi  Januari-Juni  2009  yang  melanggar  kode  etik  jurnalistik, dan tanggapan Harian Serambi Indonesia terhadap  pemberitaannya edisi Januari- Juni 2009.

## B. Kajian Kepustakaan
Setelah  rezim  Orde  Baru  (Orba)  1998  jatuh,  kehidupan  pers  di  Indonesia memasuki  era  kebebasan  yang  nyaris  tanpa restriksi (pembatasan).  Bila  di  era Orba  terjadi  banyak restriksi ,  di  era  reformasi  ini  pers  menjadi  bebas  tanpa  lagi ada  batasan-batasan  dari  kebijakan  pemerintah. Konstelasi tersebut,  tentu  sangat dibutuhkan  pers  dan  dalam  upaya  perwujudan  masyarakat  demokratis  serta perlindungan HAM.
Dalam  pasal  28F  UUD  45  amandemen  keempat  dikatakan  bahwa  setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Selain  itu,  pasal  19  Deklarasi  Universal  HAM  juga  disebutkan,  setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari,  menerima  dan  menyampaikan  keterangan-keterangan  dan  pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.
Karena  itu,  pers  yang  bebas  sangat  penting  dan fundamental bagi kehidupan  demokratis.  Sekalipun  bisa  diakui,  bahwa  pers  yang  bebas  bisa  baik dan  buruk.  Tapi,  tanpa  kebebasan  pers,  sebagaimana  yang  dikatakan  novelis Prancis, Albert Camus, yang ada hanya celaka.
Mekanisme untuk menghentikan kebebasan pers yang kebablasan tersebut secara  formal  hanya  bisa  dilakukan  melalui  dua  cara.  Yakni,  melalui  pengadilan
dan penegakkan etika profesi oleh dewan pers atau atas kesadaran pengelola pers untuk menjaga kehormatan profesinya.
Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang mengakar dalam sistem perundang-undangan  yang  demokratis.  Media  massa  memiliki  fungsi  sebagai pembentuk  opini,  karena  itu,  media  massa-lah  yang  menurut  undang-undang paling dilindungi dari sensor pemerintah.
Konsep kebebasan pers muncul sebagai reaksi terhadap pers otoriter yang berkembang  sabelumnya,  karena  pers otoriter dianggap  tidak  demokratis  dan tidak  relevan  dengan  gagasan  kebebasan  individual  yang  muncul  sebagai konsekuensi dari perkembangannya paham liberalisme dan individualisme dalam masyarakat.
Menghadapi  tekanan  dan  ancaman,  pers  harus  berpegang  pada  prinsip- prinsip profesionalisme dan idealisme .  Dengan profesionalisme dimaksudkan sebagai keahlian agar pers dapat meliput suatu peristiwa secara akurat, tepat dan berimbang.  Dengan idealisme dimaksudkan  agar  pers  selalu  berorientasi  pada nilai-nilai  yang menunjang kebersama seperti  kejujuran, kebenaran, keadilan dan demokrasi.
Apabila  pers  tidak  profesional,  maka  kebebasan  pers  bisa  berkembang menjadi anarki ,  karena  liputannya  tentang  suatu  peristiwa  akan  bisa  keliru  dan menjadi  fitnah  bagi  pihak-pihak  yang  terkait,  sehingga  akan  mendorong timbulnya pertentangan dalam masyarakat.
Di  masa  reformasi, profesionalisme pers  juga  sulit  ditegakkan,  karena media massa muncul dalam jumlah besar dalam waktu yang bersamaan, sehingga banyak media massa yang sulit memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang layak.  Akibatnya  seleksi  SDM  kurang  ketat,  dan  akhirnya  memberi  kesempatan masuknya SDM yang keahliannya kurang memadai. 5
Keadaan  itu  diperparah  lagi  oleh  kenyataan  bahwa  banyak  media  massa yang  kurang  mampu  memberi  kompensasi  atau  imbalan  yang  layak  kepada
_______________
5 Sudirman  Tebba, Jurnalistik  Baru:  dilengkapi  UUD  dan  Kode  Etik  Jurnalistik  dan Penyiaran , cet.1 (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005) , hlm. 50
wartawannya,  sehingga  wartawan  itu  terpaksa  menerima  pemberian  atau  yang biasa disebut amplop dan sumber berita untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu  peristiwa  sesuai  dengan  permintaan  sumber  berita.  Keadaan  itu  sangat berbahaya,  karena  dapat  memutarbalikkan  fakta.  Yang  benar  diberitakan  salah, dan sebaliknya informasi yang salah dikatakan benar.

## 1. Fungsi Pemberitaan Media
Menurut  Jay  Black  dan  Fredick  C.  Whitney  kumunikasi  massa  berfungsi sebagai: (1) to inform (menginformasikan), (2) to entertain (memberi hiburan), (3)
to persuade (membujuk), (4) transmissions of the culture (transmisi budaya). 6
Sementara  menurut  Laswell,  komunikasi  massa  mempunyai  fungsi pengawasan. 7 Artinya  menunjuk  pada  pengumpulan  dan  penyebaran  informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar.
Dasar  dari  pada  jurnalistik  adalah  memberi  informasi  kepada  khalayak melalui media cetak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan, dengan bahasa-bahasa  yang  mudah  dipahami  dan  dimengerti  dan  tidak  memihak.  Sejak pertama  kalinya  terbit  surat  kabar,  pada  tahun  1609  di  Jerman  dan  London, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terhadap pemberitaan media.
Ribuan  bahkan  jutaan  media  cetak  telah  diterbitkan  di  seluruh  penjuru dunia,  beragam  macam  kriteria  dan  bentuknya  sesuai  dengan  visi  dan  misi masing-masing  penerbit,  namun  pada  dasarnya  ingin  menyampaikan  informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mudah dipahami.
Fungsi  pemberitaan  di  media  cetak  sudah  ada  sejak  abad  ke-17,  hal  ini dibuktikan bahwa sejak itu jurnalistik bukan saja menyiarkan berita yang bersifat informatif , tetapi juga yang opinionatif , bukan saja memberitakan hal yang terjadi kepada khalayak, tetapi juga mempengaruhi pemerintah dan masyarakat. 8
Sebuah  berita  yang  disajikan  kepada  pembaca  dapat  menjadi  suatu  yang bermanfaat  terhadap  perubahan,  baik  masyarakat  maupun  pemerintahan.
_______________
6 Nurudin, Pengantar  Komunikasi  Massa ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2007),  hlm 64.
7 Nurudin, Pengantar Komunikasi…, hlm. 78.
8 Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru…, hlm. 12.
Misalnya,  penyajian  berita  tentang  kerusakan  fasilitas  umum,  diharapkan  agar mudah mendapat respon dan tergugah demi kebajikan.
Pers  secara  umum  adalah  lembaga  kemasyarakatan  alat  perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur, waktu terbitnya diperlengkap atau tidak diperlengkap dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya. 9
Menyampaikan  informasi  kepada  khalayak  dengan  tidak  menyalahi ketentuan  yang  telah  ada  merupakan  langkah  awal  dari  pada  peran  media  cetak dalam  penerbitannya,  dalam  menyampaikan  informasi,  wartawan  juga  harus melihat  kede  etik  yang  berlaku,  karena  peran  media  dalam  menyampaikan informasi sangat berpengaruh pada pembaca.
Pers atau media memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Bernard C.  Cohen  dalam Advanced  Neswgathering karangan  Bryce  T.  McIntyre menyebutkan  bahwa  beberapa  peran  yang  umum  dijalankan  pers  diantaranya sebagai pelopor, pers bertindak sebagai mata dan telinga publik untuk melaporkan peristiwa-peristiwa  yang  berada  di  luar  pengetahuan  masyarakat  secara  netral serta tanpa prasangka. 10
Peran  media  cetak  tidak  hanya  sebagai  media  informasi  dan  bisnis  saja, juga berfungsi sebagai pelopor dalam mengontrol kinerja pemerintah dan aktivitas masyarakat. Media cetak juga sebagai media analisa terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada.
Selain sebagai pelopor pers juga memiliki peran sebagai interpreter yang memberi penafsiran atau arti pada suatu peristiwa, selain itu pers juga menambah bahan dalam usaha menjelaskan arti, misalnya analisa berita atau komentar berita. Pers juga berperan sebagai pengkritik terhadap pemerintah. 11
_______________
9 YS. Gunadi, Himpunan Istilah Komunikasi, ( Jakarta: Grasindo, 1998), hal. 91
10 Luwi Ishwara, Catatan-catatan Jurnalisme Dasar , (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005), hal.7
11 Luwi Ishwara, Catatan-catatan…, hlm. 8
Selain  sebagai  pelopor,  pers  juga  berperan  sebagai interpreter 12 yang memberikan  penafsiran  atau  arti  pada  suatu  peristiwa,  selain  itu  juga  berfungsi untuk  menambah  bahan  dalam  usaha  menjelaskan  artinya,  seperti  menganalisis atau komentar berita.
Pers adalah sarana  yang  menyiarkan produk  jurnalistik, dengan demikian berarti  fungsi  pers  sama  dengan  fungsi  jurnalistik.  Fungsi-fungsi  tersebut  antara lain sebagai berikut:
a. Menyiarkan Informasi
Menyiarkan informasi adalah fungsi surat kabar yang pertama dan utama. Khalayak  pembaca  berlangganan  atau  membeli  surat  kabar  karena memerlukan  informasi  mengenai  berbagai  hal  di  bumi  ini  mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, dan lain sebagainya.

## b. Mendidik
Fungsi  kedua dari surat  kabar ialah mendidik.  Sebagai  sarana pendidikan massa (mass  education) ,  surat  kabar  memuat  tulisan-tulisan  yang mengandung  pengetahuan,  sehingga  khalayak  pembaca  bertambah pengetahuannya.  Fungsi  mendidik  ini  bisa  secara implisit dalam  bentuk berita, dapat juga secara eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang-kadang  cerita  bersambung  atau  berita  bergambar  juga mengandung aspek pendidikan.
c. Menghibur
Hal-hal  yang  bersifat  hiburan  sering  dimuat  surat  kabar  untuk mengimbangi  berita-berita  berat (hard  news) dan  artikel-artikel  yang berbobot.  Isi  surat  kabar  yang  bersifat  hiburan  bisa  berbentuk  cerita pendek,  cerita  bersambung,  cerita  bergambar,  teka-teki  silang,  pojok, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung minat insani (human interest), dan kadang-kadang tajuk rencana.
d. Mempengaruhi
_______________
12 Luwi Ishwara, Catatan-catatan…, hlm. 8
Adalah  fungsi  yang  keempat  ini  yakni  fungsi  mempengaruhi,  yang menyebabkan  surat  kabar  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan masyarakat.  Napoleon pernah berkata bahwa ia lebih  takut kepada  empat surat kabar daripada seratus serdadu dengan sangkur terhunus. Sudah tentu surat  kabar  yang  ditakuti  ini  ialah  surat  kabar  yang independent ,  yang bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan social control , bukan surat kabar organ pemerintah yang membawakan suara pemerintah.

## 2. Kode Etik Jurnalistik
Kode  Etik  Jurnalistik  adalah  acuan  moral  yang  mengatur  tindak-tanduk seorang  wartawan.  Jurnalistik  dalam  Islam  adalah  sebagai  media  dakwah,  setiap wartawan  berkewajiban  menjadikan  Al-Qur‟an  dan  Sunnah  Rasul  sebagai ideologi dalam profesinya. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam A1-Qur‟an dan  Sunnah  Rasul  menjadi  landasan  berpijak  dalam  setiap  aktifitas  jurnalistik mereka. Kode Etik Wartawan Muslim adalah:
a. Wajib  memperjuangkan  kebenaran  di  setiap  tempat,  di  setiap  saat dengan segala konsekuensinya (QS. An-Nahl [16] Ayat: 125).
b. Harus  senantiasa  dengan  iktikat  yang  baik  dan  senantiasa mengecek kebenarannya. (QS. Al-Hujarat [49] ayat: 6).
c. Menggunakan bahasa yang baik dan benar serta dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. (QS. Al-Isra‟ [17] ayat: 23).
d. Bersikap  adil  dan  menjauhi  prasangka  sebelum  menemukan kebenaran yang objektif (QS. Al-Hujurat [49]: ayat 12).
e. Dilandasi etika Islam dan gemar melaksanakan aktifitas sosial yang bermanfaat bagi umat. (QS. A1-Jumu‟ah [62] ayat 2).
f. Menjunjung tinggi kejujuran. (QS. Al-Hujurat [49] ayat:13).
g. Senantiasa mempererat silaturahmi. (QS Al Baqarah [2] ayat: 148).
h. Senantiasa  melakukan  pendidikan  dan  penerangan  umat.  (QS.  Ali Imran [31 ayat: 138).
i. Mempertanggungjawabkan  pekerjaannya  kepada  Allah.  (QS.  Al- Ahzab [33] ayat: 71) 13

## C. Metode Yang Digunakan
The News Horizon Ladder Dictionary yang dikutip oleh Drs. Sapari Imam Asy`ari  menyatakan  bahwa,  pengertian reasearch ialah a  careful  to  discover _______________
13 Suf Kasman, Jurnalisme Universal , cet. 1 (Jakarta Selatan: Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan,  2004), hlm. 67-70
correct  informations, yang  artinya,  suatu  yang  dilakukan  secara  hati-hati  untuk memperoleh informasi yang benar. 14
Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan  untuk mendekati problem dan mencari jawaban. 15 Dengan kata lain, Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  analisis  isi  ( content analysis) dengan  tujuan  dapat  memperoleh  data  yang  lebih  efektif  setelah melakukan  penelitian  di  halaman  depan  Harian  Serambi  Indonesia  edisi  Januari- Juni 2009.
Content  Analysis adalah  metode  yang  digunakan  untuk  meriset  atau menganalisis  secara sistematik , objektif dan kualitatif . Sistematik berarti  bahwa segala  proses  analisis  harus  tersusun  melalui  proses  yang  sistematik,  mulai  dari penentuan isi komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya maupun kategori yang  disepakati  untuk  menganalisis.  Metode  tersebut konvensional di  kalangan Ilmuwan  sosial,  khususnya  peneliti  media,  amat  populer  keberadaanya.  Karena merupakan  suatu  metode  yang  amat  efesien  untuk  menginvestigasi  isi  media dengan baik yang tercetak maupun media dalam bentuk broadcast / penyiaran.
Metode  Analisis  Isi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  tehnik sistematik untuk  menganalisis  isi  pesan  dan  mengolah  pesan,  atau  suatu  alat  untuk mengobservasi  dan  menganalisis  isi  prilaku  komunikasi  yang  terbuka  dari komunikator yang dipilih. 16
Dalam  hal  ini  penulis  membaca,  memahami  dan  menganalisis  isi  berita Harian Serambi Indonesia, yang difokuskan kepada berita-berita yang melanggar Kode  Etik  Jurnalistik  (KEJ).  Berita-berita  yang  dianalisis  tersebut  adalah  berita pada halaman pertama edisi Januari-Juni 2009.
_______________
14 Nur Syam, Metodologi Penelitian Dakwah, (Surabaya: Ramdhani, 1990), hlm. 25.
15 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Kumunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2006), hlm. 145.
16 Hendri  Subiakto, Metode  Penelitian  Sosial,  Analisis  Isi,  Manfaat,  dan  Metode Penelitiannya , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 127
Agar  karya  ilmiah  ini  objektif,  penulis  juga  mewawancarai  perwakilan Harian Serambi  Indonesia untuk meminta klarifikasi tentang pemberitaan Harian Serambi edisi Januari- Juni 2009.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia
Sebelum menganalisa permasalahan, penulis pertama sekali mengumpulkan beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik yang dimuat di Harian Serambi  Indonesia  edisi  Januari-Juni  2009.  Untuk  memudahkan  dalam menganalisa,  penulis  membuat  daftar  pelanggaran-pelanggaran  kode  etik jurnalistik berdasarkan bulan/ edisi terbit dalam tabel.
Pada  bulan  Januari  tahun  2009,  penulis  menemukan  pelanggaran  dalam berita kriminal dan hukum, berikut daftar pelanggarannya:
No Tanggal Judul Persoalan Katagori 1. 6 Januari 2009 Polisi Bekuk Pengedar Uang Palsu Tidak memberikan hak jawab dari pengedar Kriminal 2. 15 Januari 2009 Kejati Periksa Saksi Kasus Korupsi TVRI Judulnya terlalu menvonis tersangka, bahkan terkesan menghakimi Hukum
Pada  bulan  Februari  2009,  pemberitaan  yang  melanggar  kode  etik jurnalistik,  dijumpai  dalam  berita  hukum  dan  sosial,  berikut  daftar pelanggarannya:
No Tanggal Judul Persoalan Katagori 1 11 Februari 2009 Proyek Pendidikan Rp 32, 5 Milyar Terlantar Narasumbernya tidak berimbang, lebih menyudutkan Dinas Pendidikan Provinsi, seharusnya media meminta konfirmasi dari Dinas Pendidikan Aceh, Karena Menurut Dinas Pendidikan Aceh Barat, persoalan ini disuruh bertanya kepada provinsi. Hukum 2 11 Februari Diduga Masalah Serambi lebih mengutip informasi dari orang yang tidak dikenal yang Sosial
2009 Keluarga, Wabup Nagan Nyaris Duel Perang Dengan Adik menamakan dari keluarga, sehingga berita tersebut merugikan sebelah pihak, yaitu adiknya. Dalam pemberitaan tersebut adiknya terkesan disalahkan, dan tanpa meminta hak jawab dari adiknya, sehingga narasumber tidak seimbang
3 20 Februari 2009
Tahan Siswa Dalam Sel, Satpol PP Dinilai „Overacting‟ Tidak diminta keterangan dari Satpol PP terkait penahanan siswa tersebut. Hukum Kasus Korupsi Rp 1,3 Milyar, Jaksa Kembali periksa Kepala TVRI Judulnya terlalu menghakimi, padahal mereka yang terlibat di sana masih sebagai saksi diperiksa oleh Jaksa Hukum
Pada  bulan  Maret  2009,  penulis  menemukan  pelanggaran  kode  etik jurnalistik  dalam  pemberitaan  bidang  sosial  dan  hukum,  berikut  daftar pelanggarannya:
No Tanggal Judul Persoalan Katagori 1 10 Maret 2009 Diduga Overdosis Miras, Pria Rusia Tewas di Meulaboh Menampakkan foto orang miningggal, dengan kepalanya diikat perban Sosial 2 11 Maret 2009 Pengadaan Bahan Baku Diduga Menyimpang, Jaksa Ungkap Korupsi di KKA Beritanya tidak imbang, karena tidak diminta ketarangan dari PT KKA dan PT IPN, karena informasinya hanya dari Jaksa saja Hukum 3 23 Maret 2009 Baliho KIP di Nagan Tercantum Bendera GAM Tidak meminta konfirmasi dari percetakan, karena dalam berita itu KIP menyalahkan percetakan, sehingga berita tidak imbang. Hukum
4 27 Maret 2009 KPU dan Bawaslu Dinilai Tidak Adil Tidak diminta keterangan dari KPU dan bawaslu terkait pernyataan nazar, sehingga beritanya hanya satu arah Sosial Pada  bulan  April  2009,  penulis  menemukan  pelanggaran  kode  etik jurnalistik dalam pemberitaan kriminal dan hukum, berikut daftar pelanggarannya:
No Tanggal Judul Persoalan Katagori 1 1 April 2009 Para Penculik Desertir TNI Kenakan Rompi Loreng Tidak menguji informasi/ tidak melakukan check and recheack tentang kebenaran
ke pihak GAM atau KPA apakah benar anggota mereka yang melakukannya Kriminal 2 5 April 2009  Lagi, anggota PA Tewas Didor Fotonya orang meninggal (Foto Sadis) Kriminal 3 16 April 2009 Rekap Suara di Kafe, Petugas PPK Ditangkap Tidak berimbang, seharusnya wartawan juga mewawancarai petugas PPK yang dituduh itu Hukum
Pada bulan Mei  2009, penulis menemukan  adanya  pelanggaran kode  etik jurnalistik,  antara  lain  pada  berita  hukum  dan  sosial,  berikut  daftar pelanggarannya:
No Tanggal Judul Persoalan Katagori 1 2 Mei 2009 Pembunuhan Direktur PRB Diduga Bermotif Asmara Kapuspenkum kejagung: Otak Pelakunya Antasari Azhar Judulnya terlalu menghakimi, karena dalam komentar Kapuspenkum disebutkan “diduga” Hukum 2 12 Mei 2009 Dua Bocah Perempuan Tewas Tenggelam Menampakkan foto meninggal, bahkan fotonya sangat terang dinampakkan Sosial 3 16 Mei 2009 Tekenan Wabub Dipalsukan Tidak imbang, karena tidak meminta konfirmasi dengan tersangka yang dituduh memalsukan Hukum
Pada Juni 2009, juga ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik, antara lain dalam berita politik, sosial dan kriminal, berikut daftar pelangarannya:
No Tanggal Judul Persoalan Katagori 1 12 Juni 209 Gubernur Didesak Evaluasi Kinerja Komisi Beasiswa Beritanya tidak berimbang, tidak ada pihak komisi beasiswa yang dihubungi untuk mengkonfirmasi masalah ini Politik 2 15 Juni 2009 Mahasiswa STIK Tewas di Sungai Foto sadis Sosial 3 20 Juni 2009 Murid SD Tewas Disambar L- 300 di Depan Mata Ibunya Foto sadis Sosial 4 25 Juni 2009 Ayah dan Anak Tewas Foto sadis Kriminal 5 30 Juni 2009 Ditemukan Tewas Foto sadis Kriminal Dari  seluruh  tabel/  daftar  di  atas,  penulis  menyimpulkan  dari  tujuh  tabel diatas, penulis menemukan 21 pelanggaran kode etik jurnalistik, dari pemberitaan tentang hukum, sosial, kriminal dan politik.
No Jenis Berita Jumlah Pelanggaran Ket 1 Hukum 9 2 Sosial 6 3 Kriminal 5 4 Politik 1 Jumlah 23

## E. Analisis dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  dapat  disimpulkan bahwa,  meskipun  Harian  Serambi  Indonesia  sudah  sangat  terkenal  dan  tertua  di Aceh,  namun  pelanggaran-pelanggaran  kode  etik  jurnalistik  tetap  saja  terjadi, seperti yang sudah penulis tulis dalam tabel di atas berdasarkan edisi Januari-Juni 2009.
Pemberitaan yang banyak melanggar kode etik adalah pemberitaan bidang hukum, sosial, kriminal dan politik. Dari pemberitaan tersebut, kebanyakan yang pelanggaran  adalah  narasumber  tidak  berimbang.  Dalam  pasal  1  Kode  Etik Jurnaslitik  disebutkan  bahwa  Wartawan  Indonesia  bersikap independen , menghasilkan berita yang akurat, berimbang (balance) , dan tidak beritikat buruk.
Arti balance berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 17
Selain dari ketidakberimbangan dalam pemberitaan, penulis mendapatkan pemuatan  foto  sadis  pada  berita  Harian  Serambi  Indonesia,  padahal  dalam  Kode Etik  Jurnaslistik  pasal  4  jelas  disebutkan  bahwa  wartawan  Indonesia  tidak membuat  berita  bohong,  fitnah,  sadis,  dan  cabul.  Sadis  berarti  kejam  dan  tidak mengenal belas kasihan.
Pada  bulan  Januari  2009,  penulis  menemukan  dua  permasalahan,  yaitu tentang “Polisi Bekuk Pengedar Uang Palsu”. Dalam berita tersebut, media tidak memberikan  hak  jawab  kepada  pengedar  yang  ditangkap  oleh  pihak  kepolisian. Dalam berita kedua, “Kejati Periksa Saksi Kasus Korupsi TVRI”. Judul berita itu sangat  menvonis  kasus  tersebut,  padahal  belum  ada  keputusan  dari  pengadilan, artinya  seharusnya  media  menulis  judulnya  „dugaan  korupsi‟,  karena  kasus tersebut sedang dalam masa penyedikan. Padahal media bukanlah lembaga vonis/ memutuskan perkara, karena bukan polisi, jaksa dan hakim, tetapi media hanyalah lembaga pemberitaan.
Pada  bulan  Februari  2009,  penulis  mendapatkan  masalah  yang  sama dengan bulan Januari, yaitu tidak diberikan hak jawab kepada pihak yang korban, seperti  dalam  berita  “Proyek  Pendidikan  Rp  32,5  M  Terlantar”.  Dalam  berita tersebut  Kepala Dinas  Pendikan Meulaboh meminta untuk  ditanya kepada Dinas Pendidikan  Aceh  untuk  mendapatkan  informasi  masalah  tersebut.  “Tahan  Siswa dalam Sel, Satpol PP Dinilai Overacting”, berita ini juga tidak diminta konfirmasi kepada  satpol  PP.  Selain  itu  juga  masalah  menvonis,  seperti  penyebutan  kasus korupsi,  bukannya  dugaan  kasus  korupsi.  Padahal  kasus  ini  masih  dalam  tahap penyidikan, bulum ada keputusan dari pengadilan.
_______________
Pada  bulan  Maret  2009,  pemberitaanya  dengan  menampilkan  foto  orang asing  meninggal  di  media,  yang  seharusnya  tidak  boleh  diperlihatkan  kepada publik.  Kemudian  berita  selanjutnya  adalah  tidak  berimbangnya  pemberitaan, bahkan  hampir  sama  dengan jurnaslisme  omongan, karena  tidak  diminta keterangan dari pihak lain (korban).
Pada  bulan  April  2009,  penulis  pemberitaanya  juga  hampir  sama  dengan bulan  sebelumnya,  antara  lain  ketidakberimbanganya  narasumber,  penampakan foto sadis, seperti dalam berita “Lagi Anggota PA Tewas Didor”, padahal foto ini tidak  penting  untuk  dimuat  di  media,  karena  dampaknya  akan  menimbulkan trauma baru kepada masyarakat Aceh.
Pemberitaan  bulan  Mei  2009,  pelanggaran-pelanggaran  kode  etik jurnalistik  hampir  sama  dengan  bulan  sebelumnya,  yaitu  tidak  imbang pemberitaan,  penampakan  foto  sadis,  dan  juga  menvonis  sebuah  kasus,  seperti judul berita „Otak pelakunya Antasari Azhar‟, padahal dalam beritanya disebutkan oleh  Kapuspenkum  Kejagung  adalah  „diduga‟,  tetapi  dalam  pembuatan  judul berita seperti di atas.
Pada  bulan  Juni  2009,  kebanyakan  beritanya  tidak  berimbang  dan penampakan  foto  sadis.  Seperti  berita  foto  yang  dimuat  pada  tanggal  15,  20,  25 dan 30 Juni 2009, foto tersebut dinampakkan secara terang-terangan tanpa diblur .
Menurut  Yarmen  Dinamika,  Redaktur  Pelaksana  Harian  Serambi Indonesia,  dalam  penulisan  berita,  setiap  ada  berita  yang  tidak  seimbang,  maka harus  dikonfirmasi  kepada  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Kalau  tidak  bisa dihubungi,  maka  wartawan  tersebut  harus  menulis  bahwa  pihaknya  sudah menghubungi  pihak  tersebut,  tapi  tidak  ada  jawaban.  Ini  merupakan  salah  satu I’tikat baik wartawan dalam menulis berita.
Berbeda dengan penulisan berita tentang sebuah kasus yang sudah divonis oleh  pihak  kepolisian  atau  kejaksaan,  korban  tidak  mesti  harus  dikonfirmasi, karena kedua lembaga tersebut merupakan lembaga Negara yang resmi dan diakui oleh Undang-Undang.
Dalam pemberitaan 11 Februari 2009 tentang „Diduga Masalah Keluarga, Wabup  Nagan  Nyaris  Duel  Perang  Dengan  Adik,‟  ia  mengakui  itu  adalah
pelanggaran,  karena  tidak  menunjukkan I’tikat baik  wartwan  dengan  mengutip narasumber secara sepihak.
Terkait  foto  yang  penulis  anggap  melanggar  Kode  Etik  Jurnalislik, Yarmen mengatakan bahwa itu tidak melanggar, karena hanya berbeda penafsiran bagaimana  yang  dimaksudkan  foto  sadis,  apakah  foto  orang  meninggal  juga dikatagorikan foto sadis.
Untuk  berita  asusila,  Yarmen  berbegangan  pada  kode  etik,  yaitu  hanya korban atau pelaku yang di bawah umur 16 tahun yang tidak disebutkan namanya, selain  itu  tidak  dilarang  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik.  Tapi  kalau  kedua-duanya dibawah  umur, serambi biasanya menyamarkan identitas mereka dengan  sebutan lain, seperti bunga atau lain sebagaianya.
Untuk  menyimpulkan,  sebuah  media  itu  melakukan  pelanggaran  Kode Etik  Jurnalistik  atau  tidak,  tidak  bisa  dinilai  oleh  seorang  wartawan,  tapi  dinilai oleh Dewan Pers.
Dalam  Islam,  apabila  ada  informasi  yang  didapat  dari  seseorang,  maka informasi tersebut harus dikaji lagi untuk mendapatkan kebenaran yang pasti, agar informasinya tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain dan merugikan pihak yang menjadi korban. Kode Etik Jurnalistik juga mempunyai prinsip yang sama dengan yang  di  atas,  dalam  menginformasikan  sebuah  berita,  berita  tersebut  harus diverifikasi  terlebih  dahulu  sebelum  ditayangkan  atau  dimuat  di  media.  Dan media tidak boleh mengahakimi seseorang dalam pemberitaanya.

## F. Kesimpulan
1. Dalam  pemberitaan  Harian  Serambi  Indonesia,  halaman  depan,  edisi Januari-Juni 2009, masih adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yakni narasumber  yang  tidak  imbang,  pemuatan  foto-foto  sadis,    yang  dalam kode  etik  jurnalistik  tidak  dibolehkan  dipublikasi,  juga  mengenai penulisan judul yang terlalu menvonis pihak tertentu.
2. Pemberitaan Harian Serambi Indonesia pada halaman depan, edisi Januari- Juni  2009,  banyak  berita  yang  melanggar  Kode  Etik  Jurnaslitik  dalam
katagori  berita  hukum,  sosial,  kriminal  dan  politik,  semuanya  ada  21 pelanggaran.
3. Harian  Serambi  Indonesia  mengakui  bahwa  ada  satu  dua  pelanggaran dalam pemberitaan di medianya, tetapi tidak banyak.

## G. Rekomendasi
Berdasarkan  dari  penelitian  dan  kesimpulan  yang  penulis  kemukakan, berikut ada beberapa saran yang dapat berguna;
1. Diperlukan  pembelajaran  tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  bagi  wartawan  di Harian  Serambi  Indonesia,  agar  penulisan  ke  depan  lebih  baik  dan bermutu.
2. Diperlukan pendiskusian lebih lanjut dalam menulis berita hukum, karena kebanyakan  beritanya  tidak  seimbang  atau  tidak  memberikan  hak  yang sama kepada korban yang dirugikan dalam pemberitaan.
3. Bagi  jurnalis  Kode  Etik  Jurnalistik  sangatlah  penting  untuk  diterapkan, karena  tanpa  adanya  kode  etik,  wartawan  akan  semena-mena  dalam menulis berita.

## Daftar Pustaka
Ashadi  Siregar, Kode  Etik  Jurnalistik, Disampaikan  pada Program  Promosi Keanggotaan ,  Persatuan  Wartawan  Indonesia  Cabang  Yogyakarta,  14 Oktober 1987.
Deddy  Mulyana, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Paradigma  Baru  Ilmu Kumunikasi  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya, Bandung:  Ramaja  Rosdakarya, 2006.
Departemen  Komunikasi  Dan  Informasi  R.  I, Membangun  Pers  Nasional  Yang Bebas,  Profesional  dan  Bermartabat, (Departemen  Komunikasi  dan Informasi R. I, 2006.
Hendri  Subiakto, Metode  Penelitian  Sosial,  Analisis  Isi,  Manfaat,  dan  Metode Penelitiannya , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia
Luwi  Ishwara, Catatan-catatan  Jurnalisme  Dasar ,  Jakarta:  Kompas  Media Nusantara, 2005.
Nur Syam, Metodologi Penelitian Dakwah, Surabaya: Ramdhani, 1990.
Nur  Syam, Metodologi  Penelitian  Dakwah:  Sketsa  Pemikiran  Pengembangan Ilmu Dakwah , Solo: Ramadhani, 1991.
Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Rachmat  Kriyantosno, Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi, Jakarta;  Kencana Predana Media Group, 2006.
Sudirman  Tebba, Jurnalistik  Baru:  dilengkapi  UUD  dan  Kode  Etik  Jurnalistik dan Penyiaran , cet.1, Ciputat: Kalam Indonesia, 2005.
Suf  Kasman, Jurnalisme  Universal ,  cet.  1,  Jakarta  Selatan:  Teraju  Khazanah Pustaka Keilmuan, 2004.
Yosal  Iriantara, Media  Relations:  Konsep,  Pendekatan,  dan  Praktik ,  Bandung: Simbiosa Rekatama, Media, 2005.
YS. Gunadi, Himpunan Istilah Komunikasi, Jakarta: Grasindo, 1998.