Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 2 Januari 2020, pp. 110-116 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
PENGARUH PELATIHAN, DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK DAN KEJELASAN TUJUAN TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)
Cok Istri Ratna Sari Dewi*, Luh Putu Lusi Setyandarini Surya dan Cokorda Krisna Yudha Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
*Email: coknanaa@gmail.com
DiPublikasi: 01/01/2020
http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.2.1417.110-116

## Abstrcat
This study aims to determine the effect of training, top management support and clarity of objectives on the effectiveness of the Regional Financial Accounting System (SAKD) in Regional Implementing Organizations (OPD) in the Government of Badung Regency. A successful implementation of the system is not only determined by mere technical mastery, the behavioral factors of individual  system  users  can  also  determine  the  success  of  implementation.  Training  factors,  top  management  support  and clarity  of  objectives  are  needed  to  increase  the  effectiveness  of  the  Regional  Financial  Accounting  System  (SAKD)  in  an organization  to  support  the  application  of  the  system  in  meeting  the  demands  of  the  public  regarding  transparency  and accountability of public sector institutions. This study uses 132 civil servants who have a main duty to manage finances in the OPD at the Badung Regency Government as a research sample. Determination of the sample in this study using simple random sampling  technique.  The  analysis  technique  used  is  multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  the  study  found  that training, top management support and clarity of objectives on the Regional Implementing Organization (OPD) in the Badung Regency Government had a positive effect on the effectiveness of the Regional Financial Accounting System (SAKD).
Keywords: Clarity of purpose; effectiveness of the regional financial accounting system; top management support; training

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pelatihan,  dukungan  manajemen  puncak  dan  kejelasan  tujuan  terhadap efektivitas Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah (SAKD) pada Organisasi Pelaksana  Daerah (OPD) di Pemerintah  Kabupaten Badung. Suatu keberhasilan  implementasi sistem tidak hanya  ditentukan pada penguasaan teknis belaka, faktor perilaku dari individu pengguna sistem juga dapat menentukan kesuksesan implementasi. Faktor pelatihan, dukungan manajemen puncak dan kejelasan  tujuan  diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  dalam  suatu organisasi  untuk  mendukung  penerapan  sistem  tersebut  dalam  memenuhi  tuntutan  masyarakat  tentang  transparasi  dan akuntabilitas  lembaga  sektor  publik.  Penelitian  ini  menggunakan  132  pegawai  negeri  sipil  yang  memiliki  tupoksi  untuk mengelola  keuangan  di  OPD  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung  sebagai  sampel  penelitian.  Penentuan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  simple  random  sampling.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linier berganda. Hasil penelitian  menemukan bahwa pelatihan,  dukungan  manajemen puncak dan  kejelasan tujuan  pada Organisasi Pelaksana Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Badung berpengaruh positif terhadap terhadap efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
Kata Kunci: Kejelasan tujuan; efektivitas sistem akuntansi keuangan daer ah; dukungan manajemen puncak; pelatihan

## I.  PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  dituntut  untuk  memiliki sistem informasi akuntansi yang handal dan dapat menyediakan informasi keuangan yang diperlukan  oleh  para  pengguna  informasi keuangan  tersebut  secara  akurat,  relevan,  tepat waktu  dan  reliable.  Otonomi  daerah  merupakan bagian  dari  demokratisasi  dalam  menciptakan sistem dimana setiap pemerintahan dituntut untuk mandiri  dalam  mengelola  daerahnya  sehingga pengelolaan  keuangan  sepenuhnya  berada
ditangan  pemerintah  daerah.  Dengan  adanya pelaksanaan  otonomi  daerah,  sistem  pengelolaan keuangan  daerah  diharapkan  dapat  dikelola dengan  transparan,  efektif,  efisien  dan  dapat dipertanggungjawabkan  pada  masyarakat  luas (Kayati,  2016) .  Hal  tersebut  dapat  diwujudkan melalui  pengembangan  inovasi-inovasi  pada sistem  informasi  akuntansi.  Dalam  mengelola keuangan  suatu  daerah  diperlukan  suatu  sistem yang  biasa  disebut  dengan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah dan selanjutnya akan disingkat menjadi  SAKD.  SAKD  yang  digunakan  saat  ini
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)
adalah  sistem  akuntansi  yang  mengacu  pada kebijakan perundang-undangan
yaitu Permendagri No. 13/2006 yang kemudian direvisi pada  Permendagri  No.  59/2007  dan  direvisi kembali  pada  Permendagri  No.  21/2011  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  SAKD merupakan  serangkaian  prosedur  mulai  dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau aplikasi komputer.
Proses akuntansi tersebut didokumentasikan  dalam  bentuk  buku  jurnal besar  dan  apabila  diperlukan  ditambah  dengan buku  besar  pembantu,  maka  hal  ini  terlihat  jelas bahwa  sistem  akuntansi  sangat  diperlukan  dalam pengelolaan keuangan di daerah. Oleh karena itu penerapan SAKD ini merupakan salah satu syarat dan  pedoman  bagi  pemerintah  untuk  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  daerah  yang berkualitas.
Pengembangan  suatu  sistem  merupakan  suatu proses  yang  kompleks  untuk  dilakukan  karena memerlukan  perencanaan  yang  matang  serta kehati-hatian  dalam  pengimplementasiannya. Efektivitas  pengimplementasian  suatu  sistem akuntansi  berdasarkan  kemudahan  pengguna dalam mengidentifikasi, mengakses dan menginterpretasikan  data  patut  dipertimbangkan agar  sistem  tersebut  dapat  memberikan  manfaat yang maksimal. Sebab, data yang disajikan dalam sistem informasi merupakan data yang terintegrasi  dari  seluruh  unit  suatu  organisasi sehingga  dapat  digunakan  untuk  berbagai kebutuhan  organisasi  tersebut.  Implementasi suatu  sistem  informasi  dapat  tercapai  sesuai tujuan  dengan  melakukan  evaluasi  sejauh  mana efektivitas  sistem  informasi  tersebut.  Suatu keberhasilan  implementasi  sistem  tidak  hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor perilaku  dari  individu  pengguna  sistem  sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar & S,  2003) . (Latifah  &  Sabeni,  2007) menyatakan bahwa  agar  dapat  meningkatkan  kegunaan SAKD, maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu  organisasi  untuk  mendukung  penerapan sistem  tersebut  dalam  memenuhi  tuntutan masyarakat  tentang  transparasi  dan  akuntabilitas lembaga  sektor  publik.  Menurut (Robbins,  2003) perilaku  organisasi  merupakan  suatu  tindakan yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok dalam  organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuan
organisasi.  Penerapan  SAKD  merupakan  bagian dari tujuan pemerintah daerah untuk menghasilkan  laporan  keuangan  pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD.  Faktor keperilakuan  organisasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pelatihan,  dukungan manajemen  puncak  serta  kejelasan  tujuan.  Agar sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah dapat  terwujud  maka  ketiga  faktor  keperilakuan organisasi  tersebut  harus  dipertimbangkan.  Hal ini penting untuk diteliti mengingat apabila dalam suatu  organisasi  pemerintah  terdapat  kekurangan pelatihan,  tidak  adanya  dukungan  manajemen puncak  serta  tidak  adanya  kejelasan  tujuan  yang akhirnya  dapat  berakibat  langsung  pada efektivitas  SAKD. Penelitian mengenai pengaruh pelatihan,  dukungan  manajemen  puncak  dan kejelasan  tujuan  sudah  banyak  dilakukan  namun menemukan  hasil  yang  tidak konsisten. Mengingat  pentingnya  peranan  SAKD  bagi pemerintah daerah dan dengan adanya hasil yang tidak konsisten pada hasil penelitian sebelumnya, penelitian  ini  bermaksud  untuk  menguji  kembali seberapa  jauh  pelatihan,  dukungan  manajemen puncak  dan  kejelasan  tujuan  dapat  memengaruhi efektivitas SAKD di pemerintah daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  adapun rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah apakah  pelatihan,  dukungan  manajemen  puncak dan  kejelasan  tujuan  berpengaruh  terhadap efektivitas  sistem  akuntansi  keuangan  daerah. Adapun  tujuan  yang  diharapkan  adalah  untuk pengaruh  pelatihan,  dukungan    manajemen puncak  dan  kejelasan  tujuan  terhadap  efektivitas sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Penelitian  ini dilakukan  pada  pemerintah  Kabupaten  Badung. Secara  spesifik,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberi  beberapa  kontribusi.  Dimana  pada nantinya  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi pihak akademisi dalam menambah literaratur mengenai pengaruh pelatihan,  dukungan  manajemen  puncak  dan kejelasan  tujuan  terhadap  efektivitas  SAKD maupun  pemerintah  daerah  sebagai  bahan pertimbangan dan masukan dalam pengimplementasian  SAKD  yang  transparan  dan efektif.

## II.  HIPOTESIS
Menurut Shield  (1995) dalam (Mranani  & Lestiorini,  2011) berpendapat  bahwa  pelatihan dalam desain implementasi dan penggunaan suatu
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Page 111
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)
inovasi  seperti  adanya  sistem  baru  memberikan kesempatan  bagi  organisasi  untuk  dapat mengartikulasi  hubungan  antara  implementasi sistem  baru  tersebut  dengan  tujuan  organisasi serta  menyediakan  suatu  sarana  bagi  pengguna untuk  dapat  mengerti,  menerima  dan  merasa nyaman  dari  perasaan  tertekan  atau  perasaan khawatir  dalam  proses  implementasi.  Pelatihan merupakan proses keterampilan kerja timbal balik yang  bersifat  membantu,  oleh  karena  itu  dalam pelatihan seharusnya diciptakan suatu lingkungan dimana  para  karyawan  dapat  memperoleh  atau mempelajari sikap kemampuan, keahlian, pengetahuan  dan  perilaku  yang  spesifik  yang berkaitan  dengan  pekerjaan,  sehingga  dapat mendorong mereka untuk dapat bekerja lebih baik (Zahro, 2012).
Dukungan manajemen puncak dalam suatu pengembangan  sistem  sangat  penting  karena adanya  kekuasaan  manajer  terkait  dengan sumber  daya.  Atasan  dapat  fokus  terhadap sumber  daya  yang  diperlukan,  tujuan  dan inisiatif  strategi  yang  direncanakan  apabila atasan  mendukung  sepenuhnya  dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem.
Dukungan  manajemen  puncak  memiliki pengaruh  yang  positif  terhadap  efektivitas sistem  akuntansi  keuangan  daerah  sebab apabila di dalam suatu organisasi pemerintahan tidak ada dukungan manajemen puncak maka sistem yang akan dikembangkan  tidak  akan  sesuai  dengan rencana  organisasi  dan  menghambat  kinerja dari organisasi tersebut. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah  dapat  terlihat  dari  visi  dan  misi organisasi  terkait.  SAKD  merupakan  alat yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Kejelasan  tujuan  dalam  suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan  sistem,  karena  individu  dengan suatu  kejelasan  tujuan  akan  lebih  dapat memahami  bagaimana  cara  mereka  dalam mencapai  target  untuk  mencapai  tujuan dengan  menggunakan  keterampilan  dan kompetensi  yang  dimiliki. (Chenhall,  2004)
dalam (Nurlaela  &  Rahmawati,  2010)
menjelaskan bahwa kejelasan tujuan didefinisikan  sebagai  kejelasan  dari  sasaran
dan  tujuan  digunakannya  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  di  semua  level  organisasi. Sedangkan menurut (Latifah & Sabeni, 2007) menjelaskan  bahwa  kejelasan  tujuan  dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang  jelas  dan  paham  bagaimana  mencapai tujuan,  mereka  dapat  melaksanakan  tugas dengan  ketrampilan  dan  kompetensi  yang dimiliki.
Penelitian yang dilakukan oleh (Latifah & Sabeni,  2007) tentang  faktor  keprilakuan yaitu pelatihan, dukungan manajemen puncak dan  kejelasan  tujuan  serta  adanya  konflik kognitif  dan  afektif  yang  berpengaruh terhadap  implementasi  sistem  akuntansi keuangan  daerah.  Responden  penelitian  ini adalah  pegawai  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  pada  kota  Jawa  Tengah  dan Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  dari  faktor  keprilakuan organisasi yang diuji, hanya dukungan atasan yang  berpengaruh  untuk  meningkatkan kegunaan  SAKD.  Pengaruh  pelatihan  dan kejelasan  tujuan  terhadap  kegunaan  SAKD tidak  berhasil  dibuktikan.  Konflik  kognitif tidak  berhubungan  positif  dengan  kegunaan SAKD.  Konflik  afektif  berhubungan  negatif dengan kegunaan SAKD.
Penelitian  yang  sama,  dilakukan  oleh (Nurlaela  &  Rahmawati,  2010) pada  Pemerintah Daerah  Subosukawonosraten.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  pengaruh  pelatihan  dan kejelasan  tujuan  terhadap  kegunaan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  tidak  berhasil dibuktikan.  Konflik  kognitif  tidak  berhubungan positif  terhadap  kegunaan  sistem  akuntansi keuangan  daerah.  Konflik  afektif  berhubungan negatif  terhadap  kegunaan  sistem  akuntansi keuangan  daerah.  Hanya  dukungan  atasan  yang berpengaruh  untuk  meningkatkan  Kegunaan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh (Fatimah,  2013), (Wati  &  Batlajery,  2015) , (Kayati,  2016) menemukan  bahwa  faktor  pelatihan,  dukungan manajemen  puncak  dan  kejelasan  tujuan berpengaruh  terhadap  kegunaan  sistem  akuntansi keuangan  daerah.  Berdasarkan  paparan  hasil penelitian  tersebut,  maka  hipotesis  yang  dapat disusun adalah:
H1:  Pelatihan  berpengaruh  positif  terhadap
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Page 112
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)
efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah. H2: Dukungan manajemen
puncak berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas  sistem akuntansi keuangan daerah.
H3:  Kejelasan  tujuan  berpengaruh  positif terhadap  efektivitas  sistem  akuntansi  keuangan daerah.

## III.METODE
Penelitian  ini  dilakukan  pada  seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah  Kabupaten  Badung  yang  terdiri  dari 30 OPD.
Dari  jumlah  populasi  yaitu  seluruh  pegawai negeri  sipil  yang  memiliki  tupoksi  untuk mengelola  keuangan  di  OPD  pada  Pemerintah Kabupaten  Badung,  sampel  dipilih  berdasarkan teknik simple  random  sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan  Rumus  Slovin  dan  mendapatkan jumlah  sampel  sebanyak  161  responden.  Adapun teknik  yang  digunakan  untuk  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  adalah  metode  angket (kuesioner).  Variabel  dependen  (Y)  pada penelitian  ini  adalah  efektivitas  sistem  akuntansi keuangan daerah yang diukur dengan skala Likert 1-5.  Variabel  independen  (X)  yang  terdiri pelatihan  (X1),  dukungan  manajemen  puncak (X2)  dan  kejelasan  tujuan  (X3)  diukur  dengan skala Likert 1-5.
Pengujian  terhadap  instrumen  penelitian dilakukan  dengan  melakukan  uji  validitas  dan reabilitas instrumen, dengan tujuan untuk menguji apakah  instrumen  dan  data  penelitian  berupa jawaban  responden  telah  dijawab  dengan  benar atau tidak, sehingga penelitian dapat memperoleh hasil  penelitian  yang  valid  dan  reliabel.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teknik  analisis  regresi  linear  berganda. Namun  sebelumnya  akan  dilakukan  uji  asumsi klasik.  Uji  asumsi  klasik  bertujuan  untuk mengetahui  hubungan  antara  variabel  bebas dengan  variabel  terikat  sehingga  hasil  analisis dapat  diinterpretasikan  dengan  lebih  akurat, efisien  dan  terbebas  dari  gejala-gejala  asumsi klasik.  Uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  beberapa pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan menyebarkan  kuesioner  ke  seluruh  pegawai negeri  sipil  yang  memiliki  tupoksi  untuk mengelola  keuangan  di  seluruh  OPD  pada Pemerintah  Kabupaten  Badung.  Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi dan membagikan  secara  langsung  kuesioner  kepada masing-masing  responden  yang  akan  dijadikan sampel dalam penelitian. Dari 161 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 132 kuesioner yang kembali dan layak dianalisis.
Bedasarkan  pengujian  instrument,  hasil  uji validitas
Hasil  uji  reliabilitas  dilakukan dengan  uji  statistik Cronbach  Alpha .  Suatu variabel  dikatakan  reliabel  atau  andal  jika  nilai Cronbach  Alpha lebih  besar  0,60 (Ghozali, 2012) .  Seluruh  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  memiliki  nilai  koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 sehingga pernyataan pada  kuesioner  tersebut  reliabel.  Sebelum melakukan  analisis  regresi  linear  berganda, terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian  asumsi klasik.  Berdasarkan  pengujian  asumsi  klasik diketahui  bahwa  variabel  penelitian  berdistribusi normal serta terbebas dari masalah multikolonieritas dan heteroskedastisitas.
Analisis  pengaruh  pelatihan,  dukungan manajemen puncak dan kejelasan tujuan terhadap efektivitas  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  di uji  dengan  menggunakan  analisis  regresi  liniear berganda. Hasil analisis disajikan pada Tabel 1.
Y = 0,774 + 0,095X1 + 0,280X2 + 0,819X3 + ε
pelatihan, dukungan  manajemen  puncak  dan  kejelasan tujuan memiliki pengaruh searah
Nilai  koefisien regresi  variabel
pelatihan  (X1)  sebesar
0,095, dukungan manajemen puncak (X2) sebesar 0,280  dan  kejelasan  tujuan  (X3) sebesar  0,819. Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel pelatihan,  dukungan  manajemen  puncak  dan kejelasan  tujuan  berpengaruh  positif  terhadap
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License
Page 113
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)
di  Pemerintah  Kabupaten  Badung. pelatihan,  dukungan  manajemen  puncak  dan kejelasan  tujuan Berdasarkan  hasil
analisis  pada  Tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  nilai signifikansi  F  adalah  0,000  atau  lebih  kecil  dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan model ini layak digunakan dalam penelitian.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License

## Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel Koefisien Re- gresi (β) t Sig. (Constant) 0,774 1,658 0,000 Pelatihan (X1) 0,095 3,115 0,002 Dukungan Manajemen Puncak (X2) 0,280 2,659 0,009 Kejelasan Tujuan (X3) 0,819 6,613 0,000 Adjusted R Square 0,813 Signifikansi F 0,000

## Pembahasan
Pengaruh  Pelatihan  terhadap  Efektivitas  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Hipotesis  pertama  (H1)  dalam  penelitian  ini menyatakan bahwa  pelatihan berpengaruh positif terhadap  efektivitas  sistem  akuntansi  keuangan daerah.  Semakin  tinggi  tingkat  pelatihan  maka efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah juga akan  semakin  meningkat.  Hasil  pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas  sistem akuntansi  keuangan  daerah  di  Pemerintah Kabupaten Badung.
Pelatihan merupakan salah satu faktor penting dalam  pengembangan  dan  pengimplementasian suatu  sistem.  Pelatihan  merupakan  proses keterampilan  kerja  timbal  balik  yang  bersifat membantu,  oleh  karena  itu  dalam  pelatihan seharusnya  diciptakan  suatu  lingkungan  dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap kemampuan, keahlian, pengetahuan  dan  perilaku  yang  spesifik  yang berkaitan  dengan  pekerjaan,  sehingga  dapat mendorong  mereka  untuk  dapat  bekerja  lebih baik (Zahro,  2012) .  Dengan  adanya  pelatihan dapat  memberikan  kemudahan  bagi  pengguna dalam  proses  implementasi  sistem  itu  sendiri sehingga  efektivitas  sistem  akan  meningkat  dan dapat  berdampak  positif  pada  kinerja  organisasi. Berdasarkan  hasil  jawaban  kuesioner  responden yaitu pegawai negeri sipil yang memiliki tupoksi
untuk  mengelola  keuangan  di  OPD  pada Pemerintah  Kabupaten  Badung,  pelatihan  yang didapatkan sudah cukup baik. Hasil penelitian ini sejalan  dengan  hasil  penelitian (Fatimah,  2013) , Wati dan Semuel (2015) dan (Kayati, 2016) yang menemukan  bahwa  faktor  pelatihan,  dukungan manajemen  puncak  dan  kejelasan  tujuan berpengaruh terhadap efektivitas sistem akuntansi keuangan  daerah.  Namun,  hasil  penelitian  ini berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh (Nurlaela & Rahmawati, 2010) serta (Latifah &  Sabeni,  2007) yang  menemukan  bahwa pelatihan  tidak  berpengaruh  terhadap  efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah.
Pengaruh  Dukungan  Manajemen  Puncak  terhadap Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Hipotesis  kedua  (H 2 )  dalam  penelitian  ini menyatakan  bahwa    dukungan  manajemen puncak  berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Semakin tinggi  dukungan  yang  diberikan  oleh  manajemen puncak  kepada  bawahannya,  maka  efektivitas sistem  akuntansi  keuangan  daerah  juga  akan semakin  meningkat.  Hasil  pengujian  hipotesis menunjukkan  bahwa  dukungan  manajemen puncak  berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas sistem  akuntansi  keuangan  daerah  di  Pemerintah Kabupaten Badung.
Dukungan  manajemen  puncak  atau  atasan dalam  suatu  pengimplemetasian  suatu  sistem
Sumber: Data diolah (2019)
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)
sangatlah  penting.  Dengan  adanya  dukungan penuh  dari  atasan,  perhatian  secara  menyeluruh dapat  diberikan  kepada  bawahan,  tujuan  serta strategi  yang  telah  direncanakan  sehingga  sistem tersebut  dapat  dijalankan  dengan  efektif. Manajemen  puncak  memegang  peranan  penting dalam  setiap  tahap  siklus  pengembangan  sistem yang  meliputi  perencanaan,  perancangan,  dan implementasi.  Apabila  di  dalam  suatu  organisasi pemerintahan tidak terdapat dukungan manajemen  puncak  maka  sistem  yang  akan dikembangkan  tidak  akan  sesuai  dengan  rencana organisasi  dan  menghambat  kinerja  dari organisasi  tersebut.  Berdasarkan  hasil  jawaban kuesioner  responden  yaitu  pegawai  negeri  sipil yang memiliki tupoksi untuk mengelola keuangan di  OPD  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung, dukungan  manajemen  puncak  yang  diperoleh sudah  cukup  tinggi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan hasil penelitian (Fatimah, 2013) , Wati dan Semuel  (2015) dan (Kayati,  2016) yang menemukan  bahwa  faktor  pelatihan,  dukungan manajemen  puncak  dan  kejelasan  tujuan berpengaruh terhadap efektivitas sistem akuntansi keuangan  daerah.  Hasil  penelitian (Nurlaela  & Rahmawati, 2010) serta (Latifah & Sabeni, 2007) juga  menemukan  adanya  pengaruh  dukungan atasan  terhadap  efektivitas  sistem  akuntansi keuangan daerah.
Pengaruh  Kejelasan  Tujuan  terhadap  Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah  dapat  dilihat  dalam  visi  dan misi organisasi terkait. Menurut (Nurdin & Diana, 2011)  kejelasan  tujuan  adalah  transparansi informasi  yang  terjadi  didalam  sebuah perusahaan  dan  berhubungan  dengan  sasaran yang  hendak  dicapai  demi  kelangsungan hidup  perusahaan  dimasa  depan.  SAKD
merupakan  alat  yang  digunakan  oleh pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kejelasan tujuan  dalam  suatu  organisasi  dapat menentukan  keberhasilan  suatu  sistem. Dengan  ditetapkannya  suatu  target,  jelasnya tujuan  organisasi  yang  ditetapkan,  serta kemampuan dan ketrampilan untuk pencapaian  tujuan  tersebut,  maka  seseorang akan lebih mudah bekerja dalam melaksanakan  tugas  dengan  ketrampilan  dan kompetensi  yang  dimiliki. Efektivitas  sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari  tujuan  organisasi  pemerintah  daerah untuk  menghasilkan  laporan  keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner responden  yaitu  pegawai  negeri  sipil  yang memiliki  tupoksi  untuk  mengelola  keuangan di OPD pada Pemerintah Kabupaten Badung, tujuan yang ditetapkan oleh organisasi sudah cukup  tinggi.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan hasil penelitian (Fatimah, 2013), Wati dan  Semuel  (2015)  dan  (Kayati,  2016)  yang menemukan bahwa faktor pelatihan,
dukungan  manajemen  puncak  dan  kejelasan tujuan  berpengaruh  terhadap  efektivitas sistem  akuntansi  keuangan  daerah. Namun, hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nurlaela  & Rahmawati,  2010)  serta  (Latifah  &  Sabeni, 2007)  yang  menemukan  bahwa  kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah.

## V.  SIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  penelitian, tujuan,  hipotesis  dan  hasil  pembahasan  yang telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pelatihan,  dukungan manajemen puncak dan kejelasan tujuan pada Organisasi  Pelaksana  Daerah  (OPD)  di Pemerintah  Kabupaten  Badung  berpengaruh positif  terhadap  terhadap  efektivitas  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD).
Berdasarkan hasil jawaban responden penelitian, pelatihan dan dukungan manajemen  puncak  yang  diberikan,  serta tujuan yang telah ditetapkan pada Organisasi Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 11, Nomor 2 2020 CC-BY-SA 4.0 License Page 115
Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)
Pelaksana  Daerah  (OPD)  di  Pemerintah Kabupaten Badung sudah cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bodnar,  G.  H.,  &  S,  H.  W.  (2003). Sistem  Informasi Akuntansi . Jakarta: Indeks.
Chenhall, R.  H. (2004). The role  of  cognitive and affective conflict  in  early  implementation  of  activity-based cost management. Behavioral Research in Accounting , 16 ,  19 – 44. Retrieved  from  https:// research.monash.edu/en/publications/the-role-of- cognitive-and-affective-conflict-in-early- implementat Fatimah. (2013). Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak, Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris  Pada  DPKAD  Kota  Di  Sumatera  Barat). Jurnal  Akuntansi , 1 (1).  Retrieved  from  http:// ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/ view/96
Ghozali,  I.  (2012). Aplikasi  A nalisis  Multivariate  dengan Program  SPSS .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro. Kayati.  (2016). Pengaruh  Faktor  Keperilakuan  Organisasi Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah .  Universitas  Negri  Semarang.  Retrieved from http://lib.unnes.ac.id/23341/1/7211411076.pdf Latifah,  L.,  &  Sabeni,  A.  (2007). Faktor  Keprilakuan Organisasi  Dalam  Implementasi  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah (Simposium  Nasional  Akuntansi 10). Makasar.
Mranani,  M.,  &  Lestiorini,  B.  (2011).  Faktor  Keperilakuan
Organisasi  Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Dengan  Konflik  Kognitif  Dan Konflik Afektif Sebagai Intervening. Fokus Ekonomi (FE) , 10 (3),  193 – 203. Retrieved  from  https:// media.neliti.com/media/publications/24465-ID- faktor-keperilakuan-organisasi-terhadap-kegunaan- sistem-akuntansi-keuangan-daera.pdf Nurdin,  &  Diana.  (2011). Pengaruh  Faktor  Keperilakuan Organisasi  terhadap  Sistem  Akuntansi  Keuangan
Daerah . Universitas Bung Hatta. Nurlaela,  S.,  &  Rahmawati.  (2010).  Pengaruh  Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Subosukawonosraten. Simposium Nasional Akuntansi  XIII  Purwokerto .  Retrieved  from www.sna13purwokerto.com
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Robbins,  P.  S.  (2003). Perilaku  Organisasi .  Jakarta:  PT Indeks. Wati, C. H. S., & Batlajery, S. (2015). Faktor Keperilakuan
Organisasi  Terhadap  Kegunaan  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif Sebagai Variabel  Intervening Di  Kabupaten Merauke. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial , 6 (1). Retrieved from https:// ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos/article/ view/86
Page 116