## PENERAPAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG
(Studi Kasus  PutusanPengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)
Oleh:
Samuel Wesley Pasaribu 1)
Erikson Parlindungan Sidabutar 2)
Raja Kenasihen Ginting 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
samuelpasaribu@gmail.com 1) riksonsidabutar@gmail.com 2)
rajakenasihenginting@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study aims to determine 1. Accounts payable agreement made by Husni with P.T. Bank Perkerditan Prima Madani (BPR Prima Medan, resulting in default 2. Application of  law  on  default  treatment  of  debts  (case  study  of  State  Court  Decision N0.24/Pdt.G.S/2020/Pn.Mdn) 3. Judges' considerations in resolving disputes agreement breaking  promises/defaulting  debts.  The  type  of  research  conducted  is  normative juridical research. The nature of the research in this study is descriptive analytical. The type  of  data  used  in  this  research  is  library  research.  Application  of  Law  to  Default Treatment  of  Debt  Agreements  Receivables  (case  study  of  Medan  District  Court decision No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn): The debtor's actions have been proven to be in default, namely not performing at all as intended in the loan agreement. Default in this case  can  be  because  the  Debtor's  business  failed,  so  he  could  not  fulfill  his  prestige obligations  ASI  is  in  accordance  with  Article  1238  of  the  Civil  Code.  The  debtor  has been  given  a  written  warning  or  subpoena  to  pay  off  the  debt  immediately,  but  the debtor has not fulfilled his performance to pay his debt. A reprimand for the debtor to fulfill the order is known as a sommatie. "The warrant referred to in Article 1238 of the Civil Code is an official warning (sommatie) which is a warning (reprimand) by a court bailiff.  A  verbal  reprimand  can  be  made  as  long  as  it  is  firm  enough  to  state  the creditor's  insistence  that  the  agreement  be  executed  immediately  or  in  an  abbreviated time. As well as other efforts, namely by calling the two disputing parties for mediation. Keywords: Default, Agreement, Accounts Payable.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Perjanjian hutang piutang yang dilakukan Husni  Dengan  P.T.  Bank  Perkerditan  Prima  Madani  (BPR  Prima  Medan  sehingga timbul  wanprestasi  2.  Penerapan  hukum  terhadap  perlakuan  wanprestasi  atas  hutang- piutang  (studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Negari  N0.24/Pdt.G.S/2020/Pn.Mdn).  3. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan  sengketa perjanjian ingkar janji/wanprestasi hutang piutang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif.Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis. Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research). Penerapan Hukum Terhadap Perlakuan Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi kasus  putusan  Pengadilan Negeri  Medan  No.  24/Pdt.G.S/2020/PN  Mdn): Perbuatan-perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu sama sekali
tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikarenakan usaha Debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Debitur sudah diberi surat peringatan tertulis atau somasi untuk segera melunasi hutang,  namun Debitur tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya. Teguran agar debitur memenuhi perintah itu dikenal dengan sebutan sommatie. “Surat perintah yang dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata ialah teguran (sommatie) resmi yaitu peringatan  (teguran)  oleh seorang Juru Sita Pengadilan. Teguran secara lisan dapat dilakukan asal cukup tegas menyatakan desakan si kreditur supaya perjanjian dilakukan seketika ataudalam waktu yang disingkat. Serta upaya lain yaitu dengan cara memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk di mediasi.
Kata Kunci: wanprestasi, Perjanjian, Hutang Piutang.
1. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  setiap  orang yang  hidup  di  dunia  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan  secara  sendiri  tanpa  orang lain. Setiap orang mempunyai hubungan dengan  orang  lain  untuk  memenuhi segala  kebutuhannya.  Hubungan  yang dilakukan memiliki akibat Hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bentuk  hubungan  yang  dimaksud  ialah melakukan  perjanjian.Jenis  perjanjian yang  dilakukan  pun  bisa  bermacam- macam,  misalnya  melakukan  perjanjian jual-beli,  perjanjian  sewa-menyewa, perjanjian  utang-piutang,  dan lain sebagainya.Berdasarkan  pada  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,  diatur  dalam  Pasal  1  angka 11,  yang  menyatakan  bahwa  “Kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan  pinjam-meminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga”.
Unsur terpenting
dari kredit(utang)adalah adanya kepercayaan daripihak  kreditur  terhadap  peminjam sebagai debitur.
Menurut  ketentuan  dalam KUHPerdata  Pasal  1313,  menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan  suatu  hal  yang bersifat  kebendaan  dibidang  harta kekayaan.Sedangkan menurut pendapat Subekti,  menyatakan  bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana  seseorang  berjanji  kepada seseorang  lain  atau  dimana  dua  orang itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan suatu  hal”.Perjanjian  utang-piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam,  hal  ini  sebagaimana telah  diatur  dan  ditentukan  dalam  Pasal 1754  KUHPerdata  yang  secara  jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam  adalah  perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan  kepada  pihak  yang  lain suatu  jumlah  tertentu  barang-barang yang  menghabis  karena  pemakaian, dengan  syarat  bahwa  pihak  yang belakangan  ini  akan.mengembalikan sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan keadaan  yang  sama  pula”.Utang- piutang  sebagai  sebuah  perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada  kreditur  dan  debitur  yang bertimbal balik.
Dalam  pemberian  pinjaman uang  (utang)yang  tertuang  dalam  suatu perjanjian  utang-piutang  oleh  kreditur kepada  debitur  bukanlah  tanpa  resiko,
karena  resiko  mungkin  saja  terjadi khususnya  karena  debitur  tidak  wajib membayar  utangnya  secara  lunas  atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secarabertahap atau mencicil.  Risiko  yang  umumnya  terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang ,
Wanprestasi  merupakansuatu peristiwa  atau  keadaan  dimana  debitur tidak  memenuhi  kewajiban  prestasi perikatannya  dengan  baik.Wanprestasi diatur  pada  Pasal  1238  KUHPerdata yang  menyatakan  bahwa  “Si  berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai,atau  demi  perikatannya sendiri,  ialah  jika  ini  menetapkan, bahwa  si  berutang  harus  dianggap  lalai dengan lewatnya
waktu yang
ditentukan ”. Sedangkan  Pasal  1243 KUHPerdata  menyatakan “ Penggantian biaya,  kerugian,  dan  bunga  karena  tak dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan  itu,tetap  melalaikannya,atau jika  sesuatu  yang  harus  diberikanatau dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau dibuatnya  dalam  tenggang  waktu  yang telah  dilampaukannya ”. Namun  untuk dapat  dinyatakan  debitur  wanprestasi, maka harus melalui Putusan Pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap, dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian  utang-piutang,  langkah  yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan
Negeri  yang  ditujukan  kepada  debitur atas dasar bahwa debitur telah
melakukan
wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang.
2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Wanprestasi Wanprestasi  ialah  pristiwa lalai dimana seseorang tidak
menjalankan  prestasinya  atau  tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.Wanprestasi  diatur  pada  Pasal 1238  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia  dengan  dinyatakan  lalai,atau  demi perikatannya  sendiri,  ialah  jika  ini menetapkan,  bahwa  si  berutang  harus dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu yang  ditentukan ”. Sedangkan  Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan “ Penggantian  biaya,  kerugian,  dan bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk  memenuhi  perikatan  itu,tetap melalaikannya,atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikanatau  dibuatnya,  hanya dapat  diberikan  atau  dibuatnya  dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya ”. Namun  untuk  dapat dinyatakan  debitur  wanprestasi,  maka harus  melalui  Putusan  Pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Hutang  Piutang  (studi  kasus  :
No.24/Pdt.G.S.2020/PN Mdn) Pengertian  Perjanjian  Utang- Piutang, menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa
“Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  kepada  satu  orang ataulebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana  dua  pihak  atau  lebih  saling mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan suatu  hal  yang  bersifat  kebendaan dibidang  harta  kekayaan.Sedangkan menurut  pendapat  Subekti,  menyatakan bahwa  “Suatu  Perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seseorang  berjanji kepada  seseorangyanglain  atau  dimana dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.
Hutang-piutang adalah
praktek  pinjam  meminjam  umumnya berupa uang sebagai objek pinjamannya yang  di  lakukan  oleh  seseorang  dengan orang  lain  yang  dibuat  dalam  suatu perjanjian.  Perjanjian  sendiri  telah diatur  dalam  ketentuan  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Dalam  hukum  perdata perjanjian  telah  diatur  mengenai  hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.Pihak yang memberikan  pinjaman  disebut  kreditur sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Kreditur berhak atas
pemenuhan  prestasi  sedangkan  debitur wajib  menjalankan  prestasinya.Akan tetapi  pada  kenyataannya  hubungan hukum  antara  kreditur  dan  debitur terutama mengenai perjanjian seringkali bermasalah sehingga timbulah wanprestasi.Wanprestasi adalah pristiwa  lalai  dimana  seseorang  tidak menjalankan  prestasinya  atau  tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
Hukum  perjanjian  tercantum dalam  Buku  III  KUH  Perdata  yang terdiri  dari  18  Bab  dan  631  Pasal, dimulai  dari  Pasal  1233  sampai  dengan 1864 KUH Perdata.
Adapun  syarat  mengenai  sahnya  suatu perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320 KUH Perdata, yaitu:
a. Adanya kata sepakat b.  Kecakapan  untuk  membuat perjanjian c. Adanya suatu hal tertentu
d. Adanya sebab yang halal

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam
penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif.Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998    tentang  Perbankan, Jurisprudensi  (Keputusan  Pengadilan berkekuatan hukum tetap ,bahan hukum sekunder:  yaitu  bahan-bahan  hukum yang  diperoleh  bukubuku  bacaan  dan laporan-laporan  hasil  penelitian  hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hUkum tersieryaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnyamemberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  tersier ini  terdapat  dalam  penelitian  misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA
1. Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian HutangPiutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negari
Medan No .24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn
A. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanggung  jawab  menurut  kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan  wajib  menanggung  segala sesuatunya.Berkewajiban  menanggung, memikul  tanggung  jawab,  menanggung segala  sesuatunya,  atau  memberikan
jawab  dan  menanggung  akibatnya.
Tanggung jawab Hukum adalah
kesadaran  manusia  akan  tingkah  laku atau  perbuatan  yang  disengaja  maupun yang  tidak  disengaja.  Tanggung  jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran  akan  kewajibannya.  Ridwan Halim  mendefinisikan  tanggung  jawab hukum  sebagai  sesuatu  akibat  lebih lanjut  dari  pelaksaan  peranan,  baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.
Tanggung  jawab  Debitur  atas hutang-hutangnya  dalam  KUH  Perdata diatur  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata, bahwa  seluruh  kekayaan  debitur  diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya.  Artinya  seluruh  kekayaan debitur,  baik  bergerak  dan  tidak bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban  utangnya.  Jaminan  yang tertuju  atas  seluruh  kekayaan  debitur dan  diberikan  kepada  seluruh  kreditur disebut  sebagai  hak  jaminan  umum. Tanggung  jawab  debitur  yang  lain timbul  dari  perjanjian  hak  tanggungan. Jaminan  hak  tanggungan  merupakan hak jaminan kebendaan, yang
melahirkan hak kebendaan bagi kreditur penerima  hak  tanggungan,  yaitu  hak kebendaan  yang  bersifat  memberikan jaminan.
Tanggung  jawab  hukum  apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam  perjanjian  hutang  piutang  (Studi Kasus NO.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)
1. Tergugat harus membayar pelunasan  tunggakkan  angsuran pokok  di  ditambah  bunga  dan tunggakkan  keterlambatan  denda sejumlah Rp.236.213.093.054(dua ratus  tiga  puluh  enam  juta  dua ratus  tiga  belas  sembilan  puluh tiga koma lima puluh empat) 2. Tergugat  harus  membayar  biaya perkara sejumlah Rp.
721.000,00(tujuh  ratus  dua  puluh satu ribu rupiah) B. Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang. Bagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor:24/Pdt.G.s/2020/PN Mdn. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan  tersebut  dapat  diambil suatu kesimpulan tentang hasil pembuktian  antara  Penggugat,  Terugat telah  diperoleh  fakta-fakta  hukum sebagaimana  yang  pada  intinya  adalah Penggugat  dapat  membuktikan  dalil- dalil gugatannya. Maka sebelum menjatuhkan  putusan,  Majelis  Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Dari hasil kesimpulan
pembuktian  tersebut  dapat  terbukti bahwa  berdasarkan  kenyataan  yang  ada bahwa  Tergugat  mulai  bulan  Desember 2019  sampai  1  Juni  2020  tidak  mampu membayar hutangnya kepada Penggugat walaupun  Penggugat  sudah  berkali-kali menagihnya  dan  sudah  berulang  kali membuat somasi,tetapi tidak di hiraukan  Tergugat.  Namun  Tergugat hanya  janji-janji  saja.Oleh  karena  itu, Tergugat  telah  terbukti  melakukan wanprestasi.
Tergugat  telah  membenarkan mempunyai  hutang  kepada  Penggugat sebesar  Rp.236.213.093.054(dua  ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas sembilan  puluh  tiga  koma  lima  puluh empat),demikian menurut Majelis
Hakim  benar  terbukti  bahwa  Tergugat mempunyai  hutang  kepada  Penggugat sebesar  Rp.236.213.093.054(dua  ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga belas sembilan  puluh  tiga  koma  lima  puluh empat).
Dalam  hal  ini  Majelis  Hakim berpendapat  dan  berkesimpulan  bahwa Tergugat  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melakukan  ingkar
janji  (wanprestasi).  Dengan  demikian karena  Tergugat  terbukti  melakukan wanprestasi, maka  Tergugat  diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya  beserta  membayar  biaya ganti  kerugian  yang  timbul,  dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan  tersebut  diatas  telah sesuai  dengan  bunyi  pada  Pasal  1243 KUHPerdata yang menjelaskan
bahwa:“Penggantian  biaya,  kerugian, dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya suatu  perikatan,  mulaidiwajibkan  bila debitur,  walaupun  telah  dinyatakan lalai,  tetap  lalai  untuk  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikan  atau  dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui  tenggang  waktu  yang  telah ditentukan” 2.Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkasara  Wanprestasi  Dalam
Perjanjian Hutang Piutang.
Pertimbanganhakimmerupakans alahsatuaspekterpentingdalammenentuk anterwujudnyanilaidarisuatuputusanhak imyangmengandungkeadilan( exaequoet bono )danmengandungkepastianhukum, disampingitujugamengandungmanfaatb agiparapihakyangbersangkutansehingga pertimbanganhakiminiharusdisikapiden ganteliti,baik,dancermat.Apabilapertimb anganhakimtidak teliti baik  dan cermat makaputusanhakimyangberasaldariperti mbanganhakimtersebutakandibatalkanol ehPengadilanTinggiMahkamahAgung. Pertimbangan  hakim  adalah  hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu  perkara.Sebelum  memutus  suatu perkara,  hakim  harus  memperhatikan setiap  hal-hal  penting  dalam  suatu persidangan.
Adapun  pertimbangan  hakim dalam kasus perdata NO. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn bahwa: 1. Menimbang, bahwa Penggugat telah  mengajukan  bukti-bukti  surat diberi  tanda  P-1  sampai  dengan  P- 8;
2. Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah mengajukan bukti-bukti surat tanda T-1 sampai dengan T-7;
3. Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan Tergugat tidak menghadirkan Saksi;
4. Menimbang  bahwa  berdasarkan Pasal  1313  KUHPerdata:”  Suatu persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dimana  satu  orang  atau  lebih mengikat  diri  terhadap  satu  orang lain  atau  lebih;  dimana  suatu persetujuan/perjanjian
itu bersumber dari perikatan. Perikatan di  tujukan  untuk  memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk  tidak  berbuat  sesuatu  (Pasal 1234 KUHPerdata);
5. Menimbang, bahwa seseorang dapat  dikatakan  telah  ingkar  janji atau  wanprestasi,  apabila  orang tersebut  (debitur)  tidak  melakukan apa  yang  dijanjikannya  atau  ia melanggar perjanjian, dan
wanprestasi  seorang  debitur  terdiri dari  empat  macam  unsur  kriteria, yaitu:
a) Tidak melakukan apa yang dissanggupi akan dilakukan nya;
b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c) Melakukan  apa  yang  dijanjikannya tapi terlambat;
d) Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh di lakukan;
6. Menimbang,  bahwa  adapun  akibat hukum ataupun sanksi bagi seorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar  ganti  rugi,  pembatalan
perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;
7. Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan jawaban  Tergugat,  pada  dasarnya Tergugat mengakui adanya peristiawa  hukum  yang  terjadi antara  Penggugat  dan  Tergugat yaitu pemberian fasilitas kredit oleh
Penggugat kepada Tergugat dengan jumlah  Rp.  200.0000.000,00(dua ratus  juta  rupiah)  yang  dibuat dihadapan  Notaris  Endra  Thaslim, S.H.,  sebagaimana  dalam  Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 7  Juni  2018,  sehingga  dengan demikian sepanjang hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat  dan  Tergugat  telah terbukti;
8. Menimbang,  bahwa  selanjutnya dipertimbangkan  adalah  apakah alasan-alasan  yang  dikemukakan oleh  tergugat  dapat  di  benarkan sebagai berikut;
9. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan  permohonan  kredit dengan  nominal  sejumlah  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah),  akan  tetapi  yang  diberikan
Penggugat  adalah  sejumlah  Rp.
148.492.000,00 (seratus empat puluh  delapan  juta  empat  ratus sembilan  pukuh  dua  ribu  rupiah), karena  potongan  terlalu  besar. Terhadap  hal  tersebut,  seharusnya sejak awal Tergugat menolak untuk menerima  pinjaman  tersebut  jika
Tergugat merasa keberatan, sehingga  alasan  tersebut  haruslah dikesampingkan;
10. Menimbang,  bahwa  selanjutnya alasan  yang  dikemukakan  oleh Tergugat sehingga terjadi kemacetan  pembayaran  cicilan  atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat  adalah  karna  usaha
Tergugat  mengalami  palit  sebagai akibat  Wabah  Bencana  Non  Alam Covid 19; 11. Menimbang, bahwa setelah mempelajari  isi  jawaban  Tergugat, ternyata pembayaran pinjaman
Tergugat  kepada  Penggugat  telah mengalami  kemacetan  sejak  bulan November  2019,  karena  cicilan  ke lima  belas  sebagai  pembayaran terakhir  baru  di  lakukan  Tergugat pada  tanggal  24  Febuari  2020, dimana  saat  itu  Covid  19  belum terjadi  khususnya  di  Indonesia, sehingga alasan tersebut di kesampingkan;
12. Menimbang,  bahwa  berdasarkan bukti  P-6,  yaitu  Surat  Pernyataan tanggal  20  April  2020,  Tergugat telah  mengakui  hutang  yang  sudah jatuh  tempo  dan  menyatakan  akan melunasi sisah pokok, bunga ditambah denda pada tanggal 4 Mei 2020,  akan  tetapi  sampai  dengan gugatan ini di ajukan oleh Penggugat, Teergugat belum memenuhi  kewajibannya  kepada Penggugat;
13. Menimbang,  bahwa  berdasarkan keseluruhan  pertimbangan  hukum tersebut  diatas,  maka  Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan  kebenaran  dalil-dalil gugatannya  bahwa  Tergugat  telah wanprestasi’
14. Menimbang,  bahwa  berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,  maka  gugatan  Penggugat dikabulkan sebagian;
15. Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
16. Memperlihatkan
Peraturan Mahkama  Agung  Nomor  4  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Mahkama  Agung  Nomor
2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana dan  peraturan  yang  bersangkutan lainnya;

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Penerapan  Hukum  Terhadap Perlakuan Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan  No.  24/Pdt.G.S/2020/PN
Mdn):.Perbuatan-perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi  yaitu  sama  sekali tidak  melakukan  prestasi  sesuai dengan  yang  dimaksud  dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasidalamhalinidapatdik arenakan usaha Debitur mengalami  kegagalan,  sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya  sesuai  dengan  Pasal 1238  KUHPerdata.  Debitursu dah diberisurat peringatan tertulisatausomasi  untuk  segera melunasi hutang, namun Debitur tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya. Teguran  agar  debiturmemenuhi perintahitu dikenal dengan sebutan sommatie. “Surat perintah  yang  dimaksud  Pasal
1238  KUH  Perdataialahteguran (sommatie) resmiyaituperingatan
(teguran)  olehseorang  Juru  Sita Pengadilan.Teguransecaralisand apat  dilakukanasal  cukup  tegas menyatakan  desakansik  reditur supaya perjanjian dilakukan seketikaatau  dalam  waktu  yang disingkat.  Teguran  (sommatie) inidiperlukan jika dalam perjanjian tidak ditetapkan waktu yang tertentu untuk melakukan  perjanjian.  Biasanya surat Teguran (sommatie)
dilakukan  3  (tiga)  kali,  dan  jika
tidak dilaksanakan prestasisudah dapat diajukan gugatan ke Pengadilan.  Serta  upaya  lain yaitu  dengan  caramemanggil keduabelah pihak yang bersengketa untuk di mediasi. 2.  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  N0..24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn) : Menimbang, bahwaalasan  yang  dikemukakan oleh  Tergugat  sehingga  terjadi kemacetan  pembayaran  cicilan atas  pinjaman  Tergugat  kepada Penggugat  adalah  karenausaha Tergugat mengalamipailit sebagai  akibat  Wabah  Bencana Non AlamCovid 19; Menimbang, bahwa setelah mempelajar iisi jawaban Tergugat,  ternyata  pembayaran pinjamanTergugat kepada Penggugat telahmengalami kemacetan sejak bulan November  2019,  karena  cicilan kelimabelas dilakukan olehTergugat  pada  tanggal  7 Oktober 2019, sedangkan cicilan keenam belass ebagai pembayaran terakhirbaru dilakukanoleh  Tergugat  pada tanggal 24 Pebruari 2020, dimana  saatitu  belum  terjadi Covid 19 khususnya di Indonesia. Sehingga dengan demikian alas an tersebutjugaharuslah dikesampingkan; Sehingga hakim memutuskan dalam perkara  Wanprestasi  Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn:BahwaTergugat dinyatakan melakukan  Cidera  Janji/Ingkar Janji (Wanprestasi) hutang piutang,  karenaterbuktiapa  yang
telah  di  tuduhkan  Penggugat kepada  Tergugat  melalui  bukti- bukti  yang  diberikan  Penggugat kepada Hakim, sehinggga Tergugat  di  hokum  membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 236.213.093.54 (duaratus  tiga  puluh  enam  juta dua ratus tiga belas ribu Sembilan  puluh  tiga  koma  lima puluh  empat)  dan  membayar biaya perkara sebesar Rp.721.000,00  (tujuh  ratus  dua puluh satu ribu rupiah)

## B. Saran
1. Sebaiknya  sebelum  melakukan perjanjian pinjam meminjam,
hendaknyasebagaidebitur, harus mengertiter  lebih  dahulu  sistem yang  di  terap  kan  dari  pada kreditur dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam, agar debitur  tidak  merasa  terbebani oleh  karna  bunga  yang  di  berikan kreditur.
2. Sebaiknya Debitur membayar hutangnya tepat waktu,dan apabila ada kendala dalam melakukan pembayaran, adabaiknya  Debitur  memberikan penjelasan  dengan  sejelasjelasnya kepada  Kreditur  dengan  harapan kreditur dapat menerima alasandari  Debitur  sehingga  telat dalam  membayar  hutang  kepada
Kreditur.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abdulkadir  Muhammad,  2010,  Hukum Perdata,  Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti. devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
H.R.  Daeng  Naja,  2005,  Hukum  Kredit dan  Bank  Garansi,  Bandung: PT Citra Aditya Bakti. MuktiArto,Praktek Perkara Perdata pada  Pengadilan  Agama,  cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004). Pramurdyawardani,  Carina  Mutiara. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Mitra Mayapada Usaha) yang Membahas  Masalah  Prosedur Penyelesaikan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan  Hak  Tanggungan  di “Mitra  Mayapada  Usaha”  di Surakarta,Skripsi.  Surakarta:
Universitas  Sebelas  Maret, 2010.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Subekti,  R2005,  Pokok-Pokok  Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa. -------------,hukum perjanjian,(Jakarta:Intermasa, 1985) Subekti,  R,  dan  R.  Tjitrosudibio,Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata),Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. Supramono,  Gatot,  2013,  Perjanjian Utang Piutang, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
(KUHPerdata)

## C. Jurnal Ilmiah
DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi
ew/227 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /110 >. DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG NO.8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/644
>.
DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2,
p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 > Devi, Sintha Ria., Simbolon, Yosepin,  Nanci.,  Sinaga, Victoria,  Lestari.,  Yasid, Muhammad. The Bankruptcy  Legal  Politics in  Indonesia  based  on Justice Value .  Date  March, 2022.  Jurnal  Akta  Vol  9, No
1. http://jurnal.unissula.ac.id/in dex.php/akta/article/view/2084 2
LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta;
YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269- 285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64 9 >. ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita Jaminan dan Pemberesan Harta  Milik  Debitur  Dalam Hal  Terjadinya  Kepailitan, Jurnal  Ilmiah  MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019).