## Wajah Hukum

## Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang
Heni Widiyani, Intan Kumala Dewi, Deswita Alifiantri, Dian Putri Patrecia Lubis, Estabella Rinaldy, Dara Akika Yuzani Lubis,
Armando Tri Cahyo Purnomo, Ayu Efritadewi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Correspondence: heni@umrah.ac.id, ikdewiii@gmail.com, deswitaa.alifiantri23@gmail.com, dianlubis052@gmail.com, estabella.r@gmail.com, drlubis03@gmail.com, armandopurnomo08@gmail.com, ayuefritadewi@umrah.ac.id
Abstrak. Anak merupakan tunas serta generasi muda penerus bangsa yang mempunyai kedudukan, karakteristik serta watak spesial yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. butuh upaya perlindungan buat  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  membagikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  dan terdapatnya perlakuan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan gimana perlindungan hukum terhadap  anak  selaku  korban  perdagangan  orang  bersumber  pada  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  dan  gimana  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  anak.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini menampilkan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  selaku  korban  perdagangan  orang  bersumber  pada  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia yang dipunyai oleh anak. Tidak hanya itu, sanksi terhadap pelakon tindak pidana perdagangan anak sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kata Kunci: Anak, Perdagangan orang, Tindak pidana
Abstract.  Children  are  buds,  as  well  as  the  next  generation  of  young  people  who  have  special  positions, characteristics  and  dispositions  that  ensure  the  continuity  of  the  nation's  existence  in  the  future.  Protection efforts are needed to realize children's welfare by distributing guarantees for the fulfillment of their rights and treatment  without  discrimination.  This  study  aims  to  describe  how  legal  protection  for  children  as  victims  of trafficking  is  based  on  Law  No.  35  of  2014  concerning  Child  Protection  and  how  sanctions  are  imposed  on perpetrators of child trafficking crimes. The research method used in this study is normative juridical research. The results of this study show the legal protection of children as victims of trafficking based on Law No. 35 of 2014  concerning  Child  Protection  and  dignity,  and  recognition  of  human  rights  owned  by  children.  Not  only that,  sanctions  against  child  trafficking  offenders  are  regulated  in  Law  No.  21  of  2007  concerning  the Eradication of Trafficking in Persons.

## Keywords: Children, Trafficking in persons, Crime

## PENDAHULUAN
Semua warga  negara punyai  kedudukan yang sama dihadapan peraturan perundang-undangan, baik  dalam  hal  hak  maupun  kewajiban.  Berbicara  tentang  hak  yang  diatur  pada  Pasal  28A  Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan: “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak atas perlindungan hidup dan  penghidupannya”  serta  Pasal  28B  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  1945 berbunyi:  “Setiap  anak berhak  untuk  bertahan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  serta  dilindungi  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Anak mempunyai hak yang perlu dilindungi dan  dilindungi  layaknya  orang  dewasa.  Seringkali  perlindungan  mereka  diabaikan  dan  mereka menjadi sasaran para penjahat. Anak-anak dieksploitasi secara ekonomi, diperdagangkan dan hak-hak mereka  hilang.  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  mengingat negara  Indonesia  menjamin  kesejahteraan  seluruh  warga  negara  termasuk    perlindungan  hak-hak
anak,  setiap  anak  mempunyai  hak  untuk  kelangsungan  hidup  dan  perlindungan  atas  diskriminasi segala bentuk perilaku tidak manusiawi yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. 1
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disebut Undang-Undang  Perlindungan  Anak)  merupakan  peraturan  khusus  yang  mengatur  masalah-masalah yang berkaitan dengan anak. Tujuan perlindungan anak sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan  Anak:  “Perlindungan  anak  adalah  menjamin  terlaksananya  hak-hak  anak,  Hak  anak untuk  hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal  dengan menghormati harkat dan martabat  kemanusiaannya, serta  perlindungan dari  kekerasan dan diskriminasi, dengan tujuan  untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Yang mana Hak Asasi Manusia  (HAM)  merupakan  hak    apriori  dan  merupakan  anugerah  dari  Sang  Pencipta  Yang  Maha Esa, khususnya Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia ada atau dilahirkan. Oleh karena itu, hak asasi manusia  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  sangat  erat  kaitannya  dengan  keberadaan  manusia sebagai hamba Tuhan yang paling sempurna di antara semua makhluk. 2
Perempuan dan anak merupakan kelompok yang sering menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya,  namun  juga  untuk  bentuk-bentuk  eksploitasi  lainnya,  seperti  kerja    atau  layanan  paksa, perbudakan.  Pelaku  kejahatan  perdagangan  manusia  merekrut,  mengangkut,  memindahkan, menampung  atau menerima orang dengan tujuan menjebak,, membujuk atau mengeksploitasi orang- orang  tersebut  dalam  bentuk  apapun  dengan  cara  intimidasi,  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,  penipuan,    penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  tertentu  dan menawarkan  pembayaran  atau  keuntungan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  seseorang  yang memiliki kendali atas korban. 3
Di Indonesia, perdagangan manusia masih menjadi salah satu ancaman terbesar, dengan hampir ribuan  perempuan  dan  anak-anak  menjadi  korban  perdagangan  di  Indonesia  setiap  tahunnya. Terkadang  banyak  masyarakat  yang  merasa  menjadi  korban.  permasalahan  ini  bukanlah  hal  yang baru,  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  namun  juga  di  negara  lain. 4 Perdagangan  manusia    bukanlah permasalahan  baru  namun  telah  menjadi  permasalahan  nasional  dan  internasional  yang  sudah berlangsung  lama,  dan  hingga  saat  ini  belum  ditemukan  solusi  dari  masing-masing  pemerintah nasional  maupun  organisasi  internasional  yang  menangani  permasalahan  tersebut.  Perdagangan manusia  erat  kaitannya  dengan  hubungan  antar  negara,  seringkali  terjadi  di  wilayah  perbatasan negara. 5 Dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  59 mengatur    bahwa  Pemerintah  dan  Lembaga  Negara  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  anak-  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang  tereksplotasi  secara  ekonomi dan/  atau  seksual,  serta  anak  yang  diperdagangkan.  Pemerintah  Indonesia    mengesahkan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat setiap  orang  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  mempunyai  hak  asasi  manusia  yang  sesuai dengan  kehormatan  dan  martabatnya  serta  dilindungi  secara  hukum  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28A  :  “Setiap  orang berhak untuk hidup dan berhak atas perlindungan hidup dan keberadaannya”. 6
Penegakan  hukum  terkait  kejahatan  human  trafficking  di  Indonesia  masih  belum  optimal,  hal ini terlihat dari pemberitaan di media cetak maupun elektronik, banyak kasus human trafficking yang teridentifikasi  sebagai  korban  human  trafficking,  namun  penangkapan  pelaku  human  trafficking
1 Adelya Devanda Pratista  And Yeni  Widowaty,  “Perlindungan Hukum Terhadap  Anak Yang  Menjadi Korban  Human  Trafficking,” Indonesian  Journal  Of  Criminal  Law  And  Criminology  (Ijclc) 2,  No.  3  (2021), halaman 180.
2 Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru,” Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1 (2013), halaman 13.
3 Dadang  Abdullah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Trafficking  Anak  Dan  Perempuan,” Al- Adl : Jurnal Hukum 9, No. 2 (2017), halaman 232.
4 Daniel,  “Human  Trafficking  Di  Nusa  Tenggara  Timur,” Share:Social  Work  Jurnal 7,  No.  1  (2017), halaman 21.
5 Made Sidia Wedasmara, “Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Trafficking ), halaman        1-14.
6 Azizurrahman,  “Pembaharuan  Kebijakan  Pidana  Kejahatan  Perdagangan  Orang  (Studi  Di  Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak),” Yustisia 3, No. 2 (2014), halaman 88-99.
sangat  sulit  dilakukan  karena  modus  operandinya,  ternyata  pelaku  tindak  pidananya  lebih  dari  satu orang,  dan  jika  pelakunya  ditemukan  maka  akan  semakin  sulit  dibawa  ke  pengadilan  untuk mendapatkan sanksi pemidanaan karena pembuktian harus berpedoman pada proses pidana  yang sah. Secara khusus, KUHAP menetapkan asas bahwa seorang hakim tidak boleh melakukan tindak pidana kecuali jika terdapat  sekurang-kurangnya dua alat bukti  yang kuat dan  seseorang  yakin bahwa suatu tindak  pidana  benar-benar  telah  terjadi  dan    terdakwa  berbuat  dosa  sesuai  ketentuan  Pasal  183 KUHAP. 7
Tanjungpinang dan Batam, dua wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, merupakan  salah  satu  jalur  transportasi  korban  perdagangan  manusia.  Batam  merupakan  daerah transit    para  korban  dan  pelaku  perdagangan  manusia  sebelum  melanjutkan  perjalanan  ke  negara tujuan,  antara  lain  Malaysia  dan  Singapura.  Batam  terkenal  memiliki  banyak  “pelabuhan  tikus”.  Ini merupakan  pelabuhan  desa  tidak  resmi  di  sepanjang  pantai  pulau  Batam.  Tempat-tempat  tersebut kemudian menjadi tempat bongkar muat barang ilegal atau pengiriman  korban perdagangan manusia berkedok  pekerja  imigran  yang  tidak  berdokumen.  Korban  yang  bekerja  di  luar  negeri    tanpa dokumen  yang  sah  akan  sulit  dilindungi  hukum  jika  terjadi  hal  serius  pada  dirinya.  Resiko  tidak menerimanya    pembayaran,  hingga  bisa  terjadi  deportasi.  Dampak  lain  yang  dialami  korban  adalah kekerasan    fisik  dan  psikis.  Bagi  korban  yang  mengalami      kekerasan  fisik,  seringkali  korban mengalami  luka  akibat  kekerasan  fisik  di  tempat  kerja.  Luka  tersebut  antara  lain  pukulan,  benturan, luka akibat benda  tajam, bahkan luka bakar.   Perlakuan ini tentu  saja juga membawa dampak buruk pada psikolgis korban yang menyebabkan korban menjadi trauma, stress, depresi mendalam dan akan berakibat  buruk  bagi  kesehatan  mereka  bahkan  mampu  menimbulkan  bahaya  bagi  orang-orang  di sekitarnya. 8
Beberapa  kasus  perdagangan  manusia  juga  tercatat    di  kota  Tanjungpinang,  Salah  satu contohnya adalah kasus perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia. Mereka dijanjikan pekerjaan rumah tangga bergaji tinggi namun kenyataannya  mereka  dipekerjakan  sebagai  pelacur.  Terjebak  dalam  situasi  yang  menegangkan, tenaga kerja wanita  (TKW)  berusaha melepaskan diri dari genggaman  mucikari namun  ditangkap pihak  berwenang    dan  dipulangkan  kembali  ke  Tanjungpinang.  Di  Kota  Tanjungpinang,  korban perdagangan manusia ditempatkan di rumah  perlindungan Trauma Center (RPTC). Pemerintah pusat dan  pemerintah  provinsi  Kepulauan  Riau  telah  menyampaikan  kepeduliannya  dengan  membentuk Rumah Perlindungan Protection Centre sebagai bentuk perlindungan sosial bagi korban perdagangan manusia  yang  dideportasi  dari  Malaysia.  RPTC  berfungsi  sebagai  tempat  penampungan  bagi  para korban  sebelum  mereka  dipulangkan  ke  daerah  tempat  mereka  tinggal.  Rumah  Perlindungan Protection  Centre berlokasi  di  Desa  Sungai  Timun,  Kecamatan  Senggarang,  Tanjungpinang  dan dibangun  di  atas  lahan  seluas  2,5  hektar  yang  merupakan  sumbangan  Pemerintah  Kepulauan  Riau kepada  Kementerian  Sosial  RI.  Pendanaan    pembangunan  Rumah  Perlindungan Protection  Centre bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan mekanisme tugas pembantuan. 9 Rumah Perlindungan Protection  Centre juga  berfungsi  sebagai  pusat  rehabilitasi  sosial  bagi  korban perdagangan  manusia.  Sebagai  lembaga  di  bawah  Kementerian  Sosial,  Rumah  Perlindungan Protection Centre bertujuan untuk memberikan pertolongan pertama, penyelamatan dan meringankan penderitaan  para  korban.  Selain  itu,  tujuan  rehabilitasi  sosial    adalah  untuk  memperbaiki  masalah kesehatan  mental  masyarakat  akibat  perdagangan  manusia  dan  memulihkan  fungsi  sosial  mereka dalam  keluarga  dan  masyarakat.  Tujuan  dari  proses  rehabilitasi  sosial  adalah  untuk  membantu mengurangi  beban  perdagangan  orang,  melindungi  dan  memulihkan  kondisi  fisik,  mental,  sosial sehingga  mereka  dapat  kembali  melakukan  fungsi  sosial  secara  normal.  Rumah  perlindungan
7 Brian  Septiadi  Daud,  Eko  Sopoyono,  And  Universitas  Ichsan  Gorontalo,  “Penerapan  Sanksi  Pidana Terhadap  Pelaku  Perdagangan  Manusia  ( Human  Trafficking )  Di  Indonesia,” Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 1, No. 3 (2019), halaman 352-365.
8 Putri  Utami,  “Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Mengatasi  Human  Trafficking  Di  Batam,” Ilmu Hubungan Internasional 5, No. 4 (2017), halaman 58.
9 Ayu  Efrita  Dewi,  Abdu  Rahman,  And  Muhammad  Farhan  Nasution,  “Peran  Pemerintah  Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Kepulauan Riau,” Scientia Sacra : Jurnal Sains , Teknologi Dan Masyarakat 3, No. 2 (2023), halaman 37–38.
Protection  Center (RPTC)  merupakan  tempat  yang  memberikan  perlindungan  kepada  korban kekerasan dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menghadapi permasalahan.
Kementerian  Sosial  RI  memiliki  dua  Rumah  Perlindungan Protection  Centre yaitu  Rumah Perlindungan Protection  Centre Bambu  Apus  Cipayung  di  Jakarta  dan  RPTC  di  Tanjungpinang, Kepulauan  Riau.  Tanggung  jawab  Kemensos  untuk  mengurus  TKI  yang  mengalami  permasalahan antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di RPTC, menyediakan transportasi untuk membawa  mereka  kembali  ke  daerahnya,  dan  menyediakan  tenaga  pekerja  sosial  dan  psikolog. Kementerian  Sosial  kerap menjalin kerja sama dengan lembaga lain,  seperti rumah  sakit dan  Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  untuk  memberikan  layanan  kepada  korban  gangguan  jiwa  atau kekerasan  fisik.  Di  sini,  perawatan  rumah  perlindungan  Trauma  Center  ditangani  oleh  dinas  sosial kota. 10

## METODE Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  yang  mengkaji  hukum  yang  di  bentuk  sebagai norma  serta  kaidah  masyarakat  dalam  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  penelitian normatif  pada  umumnya  meninjau  melalui  sudut  pandang  asas  dan  prinsip  lalu  di  harmonisasikan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. 11

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang- Undang  ( statute  approach )  dan  Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach ). 12 Pendekatan Undang-Undang  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  sejauh  mana  regulasi Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang mengatur  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  sebagai  delik  khusus  diluar  KUHP  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana)  dan  Pendekatan  Konseptual  nantinya  akan  menjawab  hal  tersebut  dengan tinjauan melalui asas, prinsip, serta norma yang berlaku di masyarakat.

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif  pada  umumnya  menggunakan  data  sekunder, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang tidak lagi menyebut Bahan Hukum seperti yang digunakan oleh Peter Mahmud melainkan menggunakan penyebutan Data Sekunder dikarenakan kata  data  lebih  bersifat  informasi  dibanding  pengunaan  kata  Bahan  yang  merujuk  kepada  kata material . 13
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  metode  penelitian  yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yaitu terdiri dari ;
1. Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  Buku,  Karya  Ilmiah  seperti  Jurnal,  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi  yang mengandung pendapat hukum dari para Ahli Hukum dan Artikel
3. Bahan  Non  Hukum,  seperti  kamus,  ensiklopedia  dan  sumber  lain  non  hukum  yang  mendukung penelitian
10 Ibid.
11 Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2003), halaman 42.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), halaman 30.
13 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi , Cetakan I. (Bandung: Alfabeta, 2017), halaman 44.

## Analisis Bahan Hukum
Metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  metode  interpretasi  hukum  yang  dikenal  dalam  metode penelitian  kualitatif  dengan  cara  mengolah  data  dari  kumpulan  bahan  hukum  data  sekunder.  Tujuan metode  interpretasi  hukum  ini  untuk  menemukan  apakah  ada  kekosongan  norma  hukum  atau  norma hukum  yang  kabur  dalam  penerapan  pencegahan  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang. 14

## Pembahasan

## Instrumen Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perdagangan orang menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  dimaksud  dengan,  Tindakan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,  untuk  tujuan  eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.
Salah satu perbuatan buruk yang melanggar  harkat dan martabat manusia adalah tindak pidana perdagangan manusia. Kejahatan terorganisir inilah yang menyulitkan pemerintah untuk memberikan ganti rugi atau memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban perdagangan manusia. Hal ini telah menjadi perhatian  seluruh dunia, khususnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), terhadap fenomena Perdagangan manusia yang terjadi di banyak negara berkembang yang berpenduduk padat, termasuk  Indonesia.  Tindak  pidana  perdagangan  orang  (human  trafficking)  telah  tergolong  tindak pidana  khusus.  Dalam  penerapan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia,  tindak  pidana  khusus  ini  tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dari ketentuan hukum pidana yang ada di luar KUHP. 15
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  secara  umum  mengatur hak warga negara Indonesia atas hal-hal yang tercantum dalam Pasal 20, 21, dan Pasal 28B ayat (2), memuat  kerangka  hukum  bagi  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga digagas pada tahun 1945.
Sebelum  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007,  KUHP  sebelumnya  mengatur tentang perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 297 yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum  dewasa,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama enam tahun.”  Selanjtnya dalam pasal 324 yang berbunyi: “barang siapa dengan biaya   sendiri   atau biaya   orang   lain   menjalankan  perniagaan   budak   atau   melakukan  perbuatan perniagaan   budak atau  dengan sengaja  turut  serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam salah  satu  perbuatan tersebut  di  atas,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  dua  belas tahun”.
Keputusan  Presiden  Nomor  88  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  dengan  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kejahatan. Perdagangan Manusia. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur  tentang  protokol  mekanisme  pelayanan  terpadu  bagi  korban  dan/atau  saksi  kejahatan perdagangan orang juga berlaku. Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 yang melarang dan menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak  telah  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000.  Undang-Undang  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 59, 68, dan 76 F Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak.  Instrumen  internasional  juga  mengatur  tindakan  ilegal  perdagangan manusia selain yang bersifat nasional. 16
Sebelum tahun 1949, sejumlah perjanjian internasional dikutip, antara lain Instrumen Perjanjian Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih pada tanggal 18 Mei  1904, yang
14 Soekanto And Mamudji, Op.Cit , halaman 74.
15 Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, Op.Cit , halaman 352–365.
16 Chairul  Bariah  Mozasa, Aturan-Aturan  Hukum  Trafficking(Perdagangan  Perempuan  Dan  Anak) (Medan: Usu Press, 2005).
diubah  dengan  Protokol  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  3  Desember  1948,  Konvensi tentang  Pemberantasan  Perdagangan  Budak  Kulit  Putih.  Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  pada tanggal  30  September  1921  yang  diubah  dengan  Protokol  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tanggal 20 Oktober 1947, dan Konvensi Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak secara penuh pada tanggal 11 Oktober 1933 yang diubah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Protokol. Seluruh perangkat hukum ini dimaksudkan  untuk melindungi korban perdagangan manusia dan melarang praktik ilegal perdagangan manusia. 17

## Faktor-Faktor Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tanjungpinang
Secara  historis,  perdagangan  manusia  dianggap  sebagai  bentuk  perbudakan  dan  pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat ekonomi dengan tingkat pendapatan rendah, kurangnya moralitas dan pemahaman agama, serta  ketergantungan pada kelompok masyarakat  ekonomi yang kuat  merupakan lingkungan yang ideal untuk berkembangnya situasi ini. 18
Karena  tidak  memadainya  perlindungan  hukum  dan  sosial  bagi  anak-anak,  ditambah  dengan kerangka  sosial-budaya,  anak-anak  rentan  terhadap  kekerasan  fisik,  seksual,  dan  psikologis,  serta meningkatnya perdagangan manusia. khususnya anak-anak, yang berkontribusi terhadap peningkatan kekerasan  terhadap  anak,  menurut  data  Progressia  tahun  2005  tentang  jumlah  atau  tren  peningkatan korban.  Jumlah  korban  perdagangan  seks  bervariasi  antara  130.000  hingga  240.000.  Sementara  itu, terdapat antara 1,4 dan 2,1 juta pekerja migran yang bisa menjadi korban perdagangan manusia. 19 Adapun faktor-faktor yang terjadi akibat dari perdagangan orang di kota tanjungpinang yaitu:
1. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap maraknya perdagangan anak di Tanjungpinang.  Tumbuh  kembang  anak  dalam  suatu  keluarga  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor ekonomi  keluarga  baik  positif  maupun  negatif.  Keluarga  sebenarnya  memainkan  berbagai  peran dalam  perkembangan  keluarga.  Memang  benar  bahwa  keluarga  memiliki  tujuan  selain  menjamin kelangsungan  hidup  anggotanya.  Karena  orang  tua  dan  anggota  keluarga  lainnya  merupakan sumber  utama  pengetahuan  dan  kecerdasan  manusia,  maka  keluarga  merupakan  lembaga pendidikan  utama  dalam  bidang  pendidikan.  Keluarga  bertanggung  jawab  menyediakan  segala kebutuhan,  termasuk  pangan  dan  sandang,  serta  berperan  sebagai  produsen  sekaligus  konsumen. Anggota keluarga bergantung satu sama lain. Hasilnya, mereka dapat menikmati hasil kerja keras mereka bersama dan hidup lebih damai. 20
2. Faktor lingkungan
Kondisi,  pengaruh,  dan  barang-barang  yang  mengisi  ruang  hidup  kita  berdampak  pada  semua makhluk  hidup,  termasuk  manusia.  Ini  dikenal  sebagai  lingkungan  hidup.  Lingkungan  sosial seseorang  akan  memberikan  dampak  yang  lebih  besar  pada  dirinya,  terutama  pada  bagaimana kepribadiannya  berkembang  pada  anak.  Karena  lingkungan  tempat  mereka  tinggal,  ada kemungkinan  terjadinya  perdagangan  anak.  Karena  pengabaian  terhadap  lingkungan,  anak-anak luput dari perhatian, berperilaku buruk, dan menjadi korban perdagangan manusia. 21 3. Faktor pendidikan
Karena  orang-orang  yang  berpendidikan  rendah  lebih  besar  kemungkinannya  untuk  menjadi pedagang  anak,  hal  ini  terkadang  juga  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  perdagangan  anak. Karena  pencarian  kerja  seseorang  seringkali  dipengaruhi  oleh  pendidikannya  sampai  batas tertentu. 22
17 Aufa Hendry S C Nabila,  Alya Putri, Brigita Glori Putri P, Bayu S Nirwana,  “Perlindungan Hukum Terhadap  Seorang  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Dari  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,” Seminar  Nasional Hukum Dan Pancasila 2 (2023), halaman 83.
18 Satriani,  “Studi  Tentang  Perdagangan  Manusia  (Human  Trafficking)  Pada  Remaja  Putri  Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya,” Jurnal Bk Unesa 4, No. 1 (2013), halaman 67–78.
19 E  Maruapey,  “Trafficking  Perangkap  Maut  Bagi  Wanita  &  Anak-Anak,” Forum  Hukum 4,  No.  3 (2007), halaman 93.
20 Singgih Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja (Jakarta: Rajawali Pers, 1976).
21 Zahara Idris, Dasar-Dasar Kependidikan (Padang: Angkasa Raya, 1987).
22 R Soesilo, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal (Jakarta: Pustaka, 1986.).

## Kota Tanjungpinang

## 4. Faktor penegak hukum
Hakikat  dan  makna  penegakan  hukum  terletak  pada  berjalannya  nilai-nilai  secara  harmonis  yang dituangkan  dalam  kaidah  dan  sikap  bertindak  yang  mantap  dan  dinyatakan  sebagai  rangkaian tahapan  pengembangan  nilai  hakiki  yang  bertujuan  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan kehidupan  bermasyarakat  yang  damai.  Dalam  arti  sebenarnya,  aparat  penegak  hukum  bertindak sebagai agen untuk menjaga hukum dan ketertiban. Pernyataan tersebut dapat diartikan seolah-olah penegak hukum setidaknya mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan dan melindungi  masyarakat.  Informasi  ini  kemudian  digunakan  sebagai  dokumentasi  untuk melaporkan  upaya  perdagangan  manusia  atau  penyelundupan  tenaga  kerja.  Setiap  perilaku manusia yang didasarkan pada keterbatasan  pengetahuan tertentu akan berdampak pada terjadinya kesalahan  ketika  melakukan  sesuatu  dalam  skala  yang  lebih  besar.  Perilaku  atau  sikap  tersebut dimaksudkan  untuk  menciptakan,  dan  menjaga  perdamaian.  Penegakan  hukum  tidak  berlangsung di  masyarakat  karena  adanya  ketidaksesuaian  antara  nilai-nilai  yang  lain,  aturan  dan  pola perilaku. 23

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tanjungpinang
Berdasarkan  ketentuan  hukum  terhadap  kesewenang-wenangan  atau  sebagai  seperangkat peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lain,  maka  perlindungan hukum adalah terpeliharanya kehormatan dan martabat serta pengakuan hak asasi subjek hukum. Hal ini  berarti  bahwa  undang-undang  membela  hak-hak  konsumen  terhadap  segala  tindakan  yang membuat hak-hak tersebut tidak dapat ditegakkan bagi konsumen. 24
Tentu saja tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak hanya berdampak pada pelakunya, namun juga berdampak pada korban perdagangan manusia,  khususnya  generasi  muda.  Pasal  28b  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Anak  mempunyai  hak  untuk  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” secara umum mengatur tentang perlindungan anak. yang menjadi korban perdagangan manusia atau perdagangan anak. Pasal 59  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  selain  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  menegaskan  kewenangan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga  publik lainnya.  Anak-anak  yang  mengalami  pelecehan  seksual  dan  ekonomi,  serta  anak-anak  yang  diculik atau menjadi korban perdagangan manusia, mempunyai hak khusus untuk mendapatkan perlindungan dari negara.
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Praktek  Pidana Perdagangan  Orang  (PTPPO)  meningkatkan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana perdagangan orang. Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, khususnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara khusus mengatur ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan perdagangan orang. Ketentuan ini menyangkut:
1. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas perawatan yang diterimanya
2. Hak untuk menolak pembayaran apabila dianggap tidak perlu
3. Hak untuk mendapatkan kompensasi bagi anggota keluarga yang ditinggalkan
4. Hak atas terapi dan rehabilitasi
5. Hak untuk menuntut kembali sesuatu yang menjadi haknya
6. Hak untuk menolak memberikan kesaksian yang bertentangan dengan keinginannya
7. Hak  untuk  meminta  perlindungan  dari  ancaman  yang  dilakukan  oleh  pelaku  jika  korban memberikan kesaksian. 25
23 Yuliana  Plantika,  “Faktor  Penyebab  Perdagangan  Orang  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Malang  Kota,” Jurnal Sosiologi Dialektika 14, No. 1 (2020), halaman 13-14.
24 Ibid.
25 Anit  Handayani  Nursamsi,  “ Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Kajian  Victimologi) Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Wilayah  Hukum  Porwil  Banyumas ”  (Tesis  Pada Program Magister Hukum Unsoed, 2007, halaman 61.
Berikut  beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak  korban perdagangan orang:
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak Masyarakat harus memahami bahwa Anak Memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, termasuk hak untuk bebas dari  kejahatan, kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia.  Dengan memahami hak-hak  anak,  masyarakat  akan  lebih  peka  terhadap  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran perdagangan manusia terhadap anak dan dapat berperan dalam mencegah kejahatan tersebut.
2. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan anak
Anak  korban  perdagangan  orang  harus  mempunyai  akses  terhadap  layanan  perlindungan  anak yang  komprehensif,  mulai  dari  penyelamatan,  dukungan,  rehabilitasi  hingga  pemberdayaan. Pemerintah  dan  LSM  harus  meningkatkan  akses  terhadap  layanan  perlindungan  anak  sehingga anak-anak korban perdagangan manusia dapat menerima bantuan yang mereka butuhkan.
3. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat. Untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama.
Upaya pencegahan yang dilakukan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  lebih  memahami  risiko  perdagangan  orang  dan  membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan  orang  lain  dari  ancaman  perdagangan  orang.  Melalui  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak  dan penerapan program yang komprehensif, diharapkan kejadian perdagangan orang dapat dikurangi dan korban eksploitasi dapat dilindungi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perdagangan  manusia  atau human  trafficking  bukanlah  permasalahan  baru  namun  telah  menjadi  permasalahan  nasional  dan internasional yang sudah berlangsung lama, dan hingga saat ini belum ditemukan solusi dari masing- masing  pemerintah  nasional  maupun  organisasi  internasional  yang  menangani  permasalahan tersebut.Perdagangan manusia ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diberantas karena korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  prostitusi  atau  bentuk-bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya, namun  juga  untuk  bentuk-bentuk  eksploitasi  lainnya,  seperti  kerja  atau  layanan  paksa,  dan perbudakan.
Oleh  karena  itu,  anak-anak  harus  dilindungi  dari  berbagai  ancaman  kriminal,  termasuk kemungkinan  diperdagangkan.  Namun  seringkali  anak-anak  menjadi  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  karena  faktor  tantangan  ekonomi,  pendidikan,  lingkungan  hidup,  dan  kurangnya pengetahuan  mengenai  perlindungan  hukum.  Oleh  karena  itu,  upaya  juga  harus  dilakukan  melalui sistem  hukum  untuk  melindungi  anak-anak  yang  menjadi  korban  tindakan  ilegal  perdagangan manusia. Perlindungan ini tidak hanya mencakup restitusi atau kompensasi tetapi juga pemulihan hak anak  untuk  tumbuh,  berkembang,  dan  memenuhi  potensinya.  di  bidang  pendidikan  dan  menjelaskan bagaimana  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  mengakui  dan menghormati  hak  asasi  anak,  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  perdagangan manusia.  Lebih  lanjut,  sanksi  terhadap  pelanggar  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  juga  mengatur  mengenai  tindak  pidana perdagangan Orang.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Gunarsa, Singgih. Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja . Jakarta: Rajawali pers, 1976. Idris, Zahara. Dasar-Dasar Kependidikan . padang: Angkasa Raya, 1987. Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
Mozasa,  Chairul  Bariah. Aturan-Aturan  Hukum  Trafficking(Perdagangan  Perempuan  Dan  Anak) . medan: USU press, 2005.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2003.
Soesilo, R. Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal . Jakarta: Pustaka, 1986.

## Jurnal
Abdullah, Dadang. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan.” Al- Adl : Jurnal Hukum 9, No. 2 (2017).
Ardianto,  Syaifullah  Yophi.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Dari  Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru.” Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1 (2013).
Azizurrahman,  “Pembaharuan  Kebijakan  Pidana  Kejahatan  Perdagangan  Orang  (Studi  Di  Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak).” Yustisia 3, No. 2 (2014). Daniel. “Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur.” Share:Social Work Jurnal 7, No. 1 (2017). Daud,  Brian  Septiadi,  Eko  Sopoyono,  dan  Universitas  Ichsan  Gorontalo.  “Penerapan  Sanksi  Pidana Terhadap  Pelaku  Perdagangan  Manusia  (  Human  Trafficking  )  Di  Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 3 (2019).
Dewi,  Ayu  Efrita,  Abdu  Rahman,  And  Muhammad  Farhan  Nasution.  “Peran  Pemerintah  Dalam Mengatasi  Human  Trafficking  Di  Kepulauan  Riau.” Scientia Sacra : Jurnal Sains , Teknologi Dan Masyarakat 3, No. 2 (2023).
Maruapey,  E.  “Trafficking  Perangkap  Maut  Bagi  Wanita  &  Anak-Anak.” Forum  Hukum 4,  No.  3 (2007).
Nabila, Alya Putri, Brigita Glori Putri P, Bayu S Nirwana, Aufa Hendry S C. “Perlindungan Hukum Terhadap  Seorang  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Dari  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.” Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2 (2023).
Plantika,  Yuliana.  “Faktor  Penyebab  Perdagangan  Orang  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Malang  Kota.” Jurnal Sosiologi Dialektika 14, No. 1 (2020).
Pratista, Adelya Devanda, And Yeni Widowaty. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking.” Indonesian  Journal  Of Criminal  Law  And Criminology  (IJCLC) 2, No. 3 (2021).
Satriani.  “Studi  Tentang  Perdagangan  Manusia  (Human  Trafficking)  Pada  Remaja  Putri  Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya.” Jurnal BK Unesa 4, No. 1 (2013).

## Skripsi/Thesis/Disertasi
Nursamsi,  Anit  Handayani.  “Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Kajian  Victimologi) Terhadap Korban  Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Porwil Banyumas.” Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, 2007.
Utami,  Putri.  “Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Mengatasi  Human  Trafficking  Di  Batam.” ilmu hubungan internasional , Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.