## IDENTIFIKASI UNDANG-UNDANG YANG MEMILIKI KAITAN DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI
Teguh Winarso,
Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia teguh.winarso@ymail.com
Nyoman Sarikat Putra Jaya
Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
Abstrak  : Penulisan  ini  bertujuan  agar  pembaca  dapat  mengetahui  hukum  mana yang  mengatur  ketentuan  mengenai  subjek  hukum  perusahaan  dan  sebagai pembelajaran  lanjutan  yang  dapat  digunakan  dalam  berbagai  karya  ilmiah.  Menulis menggunakan metode pendekatan doktrinal mengambil dari berbagai data sekunder seperti  jurnal,  buku,  hukum  dan  lain-lain  yang  terkait  dengan  materi  pelajaran  dari subjek hukum perusahaan. Mengenai penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana  masih  menjadi  masalah  sejauh  ini  yang  telah  menyebabkan  perilaku  yang disetujui  /  pro  dan  tidak  menyenangkan  /  kontra-perilaku  terhadap  subjek  hukum pidana  perusahaan.  Dalam  menegakkan  hukum  terhadap  korporasi,  baik  subjek hukum  dalam  bentuk  korporasi  itu  sendiri  maupun  dalam  bentuk  manusia  memiliki beberapa  kendala,  seperti  prinsip  kesalahan sebagaimana  tercantum dalam  KUHP. Ia  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan  manusia.  Selain  itu,  karena KUHP  tidak  mengatur  perusahaan,  KUHAP  tidak  mengatur  metode  hukuman perusahaan. Dalam proses peradilan terhadap korporasi, seringkali korporasi sendiri hanya  dikenakan  sanksi  yang,  dengan  alasan,  tidak  akan  membuat  penderitaan bahkan  jika  ada  kemungkinan  yang  lebih  besar  untuk  mengulangi  perbuatan  jahat mereka.  Bahkan,  penjahat  yang  dihukum  karena  pembalasan  dikenakan  pada administrator  perusahaan,  yang  mungkin  tidak  terlibat  dalam  kegiatan  jahat  yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
Kata Kunci : Korporasi, Identifikasi Undang-Undang, Subjek Hukum, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi.
Abstrac t : The purpose of this writing is for the reader to know which laws govern the provisions regarding the subject of corporate law and as further learning that can be used  in  various  scientific  works.  Writing  using  the  doctrinal  approach  method  takes from  a  variety  of  secondary data  such  as  journals, books,  law  and  others  related  to the  subject  matter  of  corporate  legal  subjects.  Regarding  the  placement  of corporations  as  subjects  of  criminal  law  is  still  a  problem  so  far  that  has  led  to approved  /  pro  and  unpleasant  /  counter-behavioral  behavior  towards  corporate criminal  law  subjects.  In  enforcing  laws  against  corporations,  both  legal  subjects  in the  form  of  corporations  themselves  and  in  human  forms  have  several  obstacles, such as the principle of error as stated in the Criminal Code. He also has the same rights  and  obligations  as  humans.  In  addition,  because  the  Criminal  Code  does  not regulate  companies,  the  Criminal  Code  does  not  regulate  corporate  punishment methods. In judicial proceedings against corporations, often corporations themselves are only subject to sanctions which, on the grounds, will not cause suffering even if there is a greater chance of repeating their evil deeds. In fact, criminals convicted of retribution  are  imposed  on  company  administrators,  who  may  not  be  involved  in malicious activities carried out by irresponsible companies.
Keywords : Corporations, Identification of Laws, Legal Subjects, Corporate Criminal Liability.

## Pendahuluan
Semua  subjek  hukum  mungkin memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk berperan  dalam  hukum.  Sebaliknya, objek  hukum  adalah  semua  yang berguna  untuk  subjek  hukum  dan dapat  dikenakan  ikatan  hukum  yang dinilai  oleh  subjek  hukum.  Dilihat  dari interpretasinya sehingga dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam korporasi sebagai subjek hukum pidana [1].
Konsep  yang  berkembang  dari perusahaan  sebagai  subjek  hukum pidana  adalah  hasil  dari  kegiatan komersial  yang  dilakukan  oleh  warga negara  bersama  dengan  perubahan yang dirasakan. Kegiatan bisnis sederhana yang dilakukan untuk warga negara  dilakukan  secara  individual. Namun  dalam  perkembangan  warga yang  tidak  lagi  sederhana,  mereka perlu  berkolaborasi  dengan  pihak  lain untuk  melakukan  kegiatan  komersial mereka.  Beberapa  alibi  adalah  mesin kerja  sama  seperti  itu,  antara  lain, integrasi  pengalaman  dalam  bisnis yang lebih baik, lebih banyak akumulasi  modal  dan  kemungkinan berbagi risiko kerugian. .
Korupsi memang menjadi salah satu kejahatan  yang  sangat  populer  di masyarakat,  selain  itu  masih  ada
kejahatan pencucian uang yang biasanya  dilakukan  setelah  melakukan korupsi.  Hal  yang  paling  umum  terjadi adalah korupsi dijadikan sebagai tindak  pidana  asal (Core  Crime ) sebelum melakukan kejahatan pencucian uang dimana korupsi dijadikan  kedok  untuk  melakukan pencucian  uang  agar  lebih  banyak keuntungan yang didapatkan si pelaku kejahatan. Dalam kenyataanya kejahatan pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh orang sebagai naturelijk person tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi sebagai recht person, karena Indonesia  masih  bertahan  sebagai negara  yang  terus  berkembang  maka banyak korporasi swasta yang mengambil alih perekonomian. Kejahatan  pencucian  uang  sangat melemahkan  ekonomi  negara  dan memperburuk kualitas dari masyarakat dan budaya di Indonesia. Pertanggungjawaban  pidana  korporasi menitikberatkan pada adanya kesalahan  pada  diri  subjek  hukum untuk  dapat  dipertanggungjawabkan dalam pidana. Dalam korporasi, subjek hukum  dibagi  2  yaitu  orang  ( naturelijk person )  dan  koporasi.  Dalam  praktek diketahui,  bahwa  yang  menjalankan korporasi  adalah  manusia  sebagai
pengurus  atau  personil  dari  korporasi [2].
Bagi Satjipto Rahardjo, penempatan korporasi  seperti  subjek  dalam  hukum pidana  tidak  dapat  dipisahkan  dari modernisasi, modernisasi berbagi konsekuensinya  jika  terus  menjadi modern,  warga  negara  akan  terus menjadi  lingkungan  sistem  sosial, ekonomi  dan  politik  yang  ada  sampai kebutuhan untuk sistem kendali kehidupan  resmi  terus  menjadi  besar. Kehidupan  sosial  tidak  lagi  dapat dibiarkan  dengan  pola  ketentuan  yang santai  tetapi  diinginkan  untuk  memiliki pengaturan  yang  terus  teratur,  jelas, dan  rinci.  Meskipun  metode  seperti  itu dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup warga  yang  terus  bertambah  tetapi masalah yang muncul tidak kalah [3].
A.  L.  J.  van  Strien,  mengemukakan 3 teori dasar dalam memastikan tubuh hukum  (korporasi)  bagaikan  subjek hukum pidana [4], yakni:
1. ajaran yang memiliki kecenderungan "psikologis" J.
Remmelink, yang berkomentar bahwa  hukum  pidana  menganggap manusia  sebagai  makhluk  rasional dan moral ( redelijk zedelijk wezen ).
2. pendekatan ya ng bertendensi“ sosiologis”  dari  J.  Ter  Heide,  di mana  yang  jadi  pokok  atensi tidaklah manusia namun aksi(
berkaitan  dengan  ini  Ter  Heide menyebutnya bagaikan hukum pidana yang dilepaskan dari manusia – ontemenseljik strafrecht).
3. pengetahuan  dari  A.  C.’  t  Hart, dimana  penafsiran“  subjek  hukum” ditatap  bagaikan  penafsiran  yuridis yang Contrafaktisch.
Dari  latar  belakang  yang  dijelaskan  di atas,  penulis  merumuskan  masalah yang akan dibahas dalam dokumen ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana
perkembangan pengaturan korporasi sebagai
subjek hukum pidana?
2. Apa kelemahan umum yang menjadi kendala penegakan hukum korporasi  /  kesenjangan  dalam mengadili koporasi ?

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  penelitian  yang dipakai  adalah  pendekatan  doktrinal terhadap  hukum.  Metode  ini  lebih menekankan  pada  konsepsi  bahwa hukum dapat dipandang sebagai sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan  yang  tersusun secara  sistematis  berdasarkan  pada tata urutan tertentu. Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku- buku  literatur,  peraturan  perundangan, jurnal, laporan penelitian [5].

## PEMBAHASAN
Perkembangan Pengaturan
Korporasi  sebagai  Subjek  Hukum Pidana
Ketika  sistem  hukum  Inggris  pada tahun 1635 mengakui bahwa korporasi dapat  secara  pidana  bertanggung jawab atas pelanggaran ringan. Sampai ini terjadi, pengakuan perusahaan  seperti  subjek  hukum pidana..
Sebaliknya, pada tahun 1909 putusan  majelis  hukum  Amerika  yang baru mengakui keberadaannya.
Setelah  itu  negara-negara  seperti Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa bagian Eropa  dan  Indonesia  mengeksplorasi dan mengakui bahwa korporasi adalah tindakan kejahatan.
Terlihat  dalam  Hukum  Positif  di berbagai negara, ia mencakup korporasi seperti subjek hukum pidana di  Belanda  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Wet Economic delict 1950,  yang  kemudian  dalam perkembangannya dalam UU
bertepatan  pada  23  Juni  1976  377, yang disahkan pada tanggal 1 September  1976  mengubah  isi  Pasal 51 W. S sehingga korporasi di Belanda tunduk  pada  hukum  pidana  universal,
termasuk  menghapus  Pasal  15  ayat (1) Wet Economic Delicten 1950. Di Amerika Serikat, Korporasi dipandang sebagai kenyataan, sekelompok  orang  yang  diberi  hak seperti unit hukum, yang diberikan oleh individu  hukum  untuk  tujuan  tertentu. Tujuan  dari  hukuman  perusahaan adalah “  to  deter  the  corporation  from permiting  wrongful  acts ”.  Baru  pada tahun  1909  Amerika  dapat  dimintai pertanggungjawabannya  dalam  hukum pidana atas putusan "Mahkamah Agung"  dalam  hal  New  York  Central dan  Sungai  Hudson  R.  R.  v,  Amerika Serikat.
Sebaliknya  subjek  hukum  pidana perusahaan di Indonesia sudah dikenal sejak  tahun  1951,  ada  dalam  Hukum Stacking  Some  items .  Mulai  dikenal secara  luas  dalam  UU  Kejahatan Ekonomi Pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 tahun 1955, kami juga menemukan  dalam  Pasal  17  ayat  (1) UU  No.  11  PNPS  tahun  1963  tentang Kejahatan  Subversi,  dan  Pasal  49 Undang-Undang -  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Kejahatan Narkotika. Sehingga korporasi  itu  seperti  subjek  kriminal  di Indonesia,  kita  hanya  menemukannya di  legislasi  khusus  di  luar  KUHP,  yang merupakan  asesoris  KUHP,  karena untuk  Hukum  Pidana  Universal  atau
KUHP itu sendiri subjek hukum pidana universal adalah manusia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 59).
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, sebenarnya  Indonesia  seperti  salah satu  negara  yang  menghadapi  proses modernisasi  dan  merupakan  bagian dari  komunitas  internasional,  sejalan dengan  laju  pertumbuhan  di  berbagai bidang, melihat sejarah perkembangan perusahaan  untuk  menjadi  subjek pelanggaran  pidana.  Sehingga  sesuai dengan  apa  yang  dikatakan  Glanville Williams  dalam  bukunya  " Textbook  of Criminal Law" yang melaporkan bahwa
korporasi
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan teori  utilitarian,  dan  semata-mata  tidak didasarkan  pada "teori  keadilan" tetapi dimaksudkan untuk
menangkal
kejahatan. Tahapan pengembangan perusahaan sebagai subjek
pelanggaran pidana, secara luas dibagi menjadi tiga sesi [6], yakni:
1. Sesi Pertama
Dipengaruhi  oleh  upaya  sehingga karakter  pelanggaran  yang  diadili oleh  korporasi  dibatasi  oleh  individu (perseorangan  / natuurlijk ).  Jika kejahatan  dilakukan  di  dalam  area perusahaan,  kejahatan  ini  dianggap telah diadili oleh manajemen
perusahaan.  Dalam  sesi  ini  diisi dengan  "tugas  merawat"  dewan. Sesi  ini  sebenarnya  merupakan dasar untuk Pasal 51 W. v. Sr. Ned (Pasal  59  KUHP),  yang  sangat dipengaruhi oleh prinsip "non-potest societas  delinquere ",  adalah  bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana ……
2. Sesi kedua
Perusahaan  diakui  sebagai  mampu melakukan  tindakan  kriminal  tetapi yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara  pidana,  adalah  administrator yang benar-benar memimpin perusahaan, dan masalah ini secara tegas  dinyatakan  dalam  undang- undang  yang  mengontrol  masalah tersebut.  Dalam  sesi  ini  tanggung jawab  pidana  perusahaan  belum secara langsung muncul ……
3. Sesi ketiga
Awal  mula  adanya  tanggung  jawab langsung dari korporasi yang dimulai  pada  saat  dan  setelah Perang  Dunia  II.  Dalam  sesi  ini, dimungkinkan untuk menuntut perusahaan dan meminta pertanggungjawaban hukum pidana. Undang-undang yang menempatkan korporasi  seperti  subjek  tindakan kriminal  dan  dapat  secara  langsung bertanggung jawab secara pidana ……
Subjek  hukum  pidana  yang  dikenal
dalam KUHP hanya individu, sedangkan  korporasi  belum  dikenal sebagai  subjek  hukum  pidana  [7].
Namun, dalam pertumbuhan berikutnya, korporasi telah keliru untuk subjek  hukum  pidana.  Berikut  ini adalah  persyaratan  dalam  undang- undang  yang  melaporkan  korporasi sebagai subjek hukum pidana:
1. Undang-  undang  yang  melaporkan korporasi  bagaikan  subjek  tindak pidana, namun yang bisa
dipertanggungjawabkan
cuma
pengurus [8], antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1951 (Undang-Undang Kerja) …..
b. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1951 (Undang-Undang
Kecelakaan) ….. c.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
1951 (Undang-Undang Pengawasan Perburuhan) ….. d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1951  (Undang-Undang Senjata Api) …..
e. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
1953 (Undang- UndangPembukaan Apotek) ….. f.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1957  (Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan) ) …..
g. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
1958 (Undang-Undang Penempatan Tenaga Asing) …… h. Undang-Undang Nomor 83 Tahun  1958  (Undang-Undang
Penerbangan) …
i.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1964 (Undang-Undang
Telekomunikasi; berubah menjadi Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1989) …..
j.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun
1981 (Undang-Undang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan) …..
k.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1981  (Undang-Undang  Metrologi Legal) .
l.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun
1982 (Undang-Undang Wajib
Lapor Perusahaan) ….. m. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 (Perbankan ... diganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).
2. Undang-  Undang  yang  melaporkan korporsi  bagaikan  subjek  serta  bisa dipertanggungjawabkan, antara lain: a. Undang-Undang  Nomor  7  Drt. Tahun  1955  (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi) …..
b. Undang-Undang Nomor 11 Pnps.
Tahun  1963  (Subversi;  sudah dicabut) ….
c.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1984 (Perindustrian) …..
d. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
1984 (Pos) ……
e. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun
1985 (Perikanan) …..
f.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1995 (Pasar Modal) …..
g. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun
1997 (Psikotropika) ….
h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika; menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976) …… i.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup) …… j.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1999 (Larangan Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak Sehat) ……
k.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999 (Perlindungan Konsumen) ….. l.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  (Tindak  Pidana Korupsi) ….. m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2002  (Tindak  Pidana Pencucian Uang). Beberapa penyebutan korporasi sebagai  subjek  tindak  pidana  dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi ……..
”Jika  dilakukan  oleh  “korporasi” pengertiannya yaitu korporasi adalah  kumpulan  orang  dan  atau kekayaan  yang  terorganisasi  baik merupakan  badan  hkum  maupun bukan badan hukum. ” ……
2. Pasal  1  angka  24  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan orang  adalah  perseorangan  dan atau  kelompok  orang  dan  atau badan hukum ……
Tentang penempatan korporasi bagaikan subjek hukum pidana hingga saat  ini  masih  jadi  kasus  sehingga mencuat  perilaku  sepakat/  pro  serta tidak  sepakat/  kontra  terhadap  subjek hukum  pidana  korporasi.  Ada  pula yang tidak sepakat/ kontra mengemukakan alibi bagaikan berikut: 1. menyangkut permasalahan kejahatan sesungguhnya
kesengajaan  serta  kesalahan  cuma ada pada para persona alamiah;
2. kalau  tingkah  laku  materiil  yang ialah  ketentuan  bisa  di  pidananya sebagian  berbagai  delik,  cuma  bisa dilaksanakan oleh persona alamiah(
mencuri  benda,  menganiaya  orang serta sebagainya);
3. kalau  pidana  serta  aksi  yang
berbentuk  merampas  kebebasan orang, tidak bisa dikenakan terhadap korporasi;
4. kalau  tuntutan  serta  pemidanaan terhadap korporasi dengan
sendirinya bisa jadi mengenai orang
yang tidak bersalah;
5. kalau dalam prakteknya tidak gampang memastikan norma- norma  atas  dasar  apa  yang  bisa diputuskan,  apakah  pengurus  saja ataupun korporasi itu sendiri ataupun kedua- duanya wajib
dituntut serta pidana. Sebaliknya yang
sepakat
menempatkan korporasi bagaikan subjek hukum pidana melaporkan:
1. nyatanya dipidananya pengurus
saja tidak lumayan
buat
mengadakan repressi terhadap delik-  delik  yang  dicoba  oleh ataupun dengan
sesuatu korporasi …. Karenanya  dibutuhkan pula  buat  dimungkinkan  memidana korporasi,  korporasi  serta  pengurus ataupun pengurus saja.
2. mengingat  dalam  kehidupan  sosial dan  ekonomi  ternyata  korporasi semakin  memainkan  peranan  yang penting pula.
3. hukum  pidana  harus  mempunyai fungsi  dalam masyarakat  yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam  masyarakat …. Kalau  hukum pidana  hanya  ditekankan  pada  segi perorangan,  yang  hanya  berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif,  oleh  karena  itu  tidak  ada alasan  untuk  selalu  menekan  dan menentang dipidananya korporasi.
4. dipidananya korporasi dengan ancaman  pidana  adalah  satu  upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri ………
Kelemahan  Umum  yang  menjadi
Kendala
Penegakan Hukum Korporasi  /  Kesenjangan  dalam Mengadili Koporasi
Dalam  penegakan  hukum  perusahaan untuk  terciptanya  keadilan  hukum perusahaan, kelemahan dalam praktiknya  harus  diketahui  terlebih dahulu oleh penegak hukum, yaitu:
1. Tanggung  jawab  pidana,  prinsip kesalahan  masih  dipertahankan, tetapi  dalam  perkembangannya  di bidang  hukum,  terutama  mengenai tanggung  jawab  pidana  korporasi, prinsip  kesalahan  tidak  sepenuhnya valid.
2. KUHP hanya mengakui orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sehingga
regulasi
akuntabilitas perusahaan dalam sistem  hukum  pidana  Indonesia masih  mengacu  pada  paradigma yang  menempatkan  orang  sebagai pelaku  kejahatan,  sehingga  bahkan mereka  yang  melakukannya  adalah korporasi tetapi mereka yang bertanggung jawab adalah wajar.
3. Regulasi di luar KUHP telah mengakui  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana , …. tetapi  regulasi tersebut  masih  diragukan,  karena ketentuan  dalam  regulasi  masih menekankan tanggung jawab perusahaan dalam menegakkan hukum.
4. KUHAP  belum  mengatur  ketentuan prosedur pidana perusahaan
5. Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 .. tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  yang  telah  diubah  dengan ..
UU  No.  20  tahun  2001  tidak  ada peraturan  tentang  hukuman  pidana jika denda tidak dibayarkan
6. Meskipun  hukuman  dasar  dalam bentuk  denda  tidak  dibayarkan dapat dikenakan hukuman pengganti  dalam  bentuk  penjara
seperti  yang  dijelaskan  di  atas, tetapi  penerapan  hukuman  penjara tidak dapat diterapkan pada korporasi. Sekalipun hukuman pengganti dijatuhkan pada manajemen,  masalah  akan  muncul, yaitu siapa dari manajemen perusahaan  yang  harus  menjalani hukuman  penjara.  Karena  masalah ini  tidak  diatur  dalam  undang- undang tentang korupsi.
Di  Mahkamah  Agung  ada  beberapa proses mengadili penegakan hukum di bidang korporasi (Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun 20016, 2016:8-18) yaitu:

## 1. Proses Pemeriksaan

## Pemeriksaan Korporasi
Pasal 9
(1) “Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan  kepada  Korporasi ke  alamat  tempat  kedudukan Korporasi  atau  alamat  tempat Korporasi tersebut
beroperasi ……..
(2) “Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak diketahui,  pemanggilan  ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat
tempat tinggal salah satu Pengurus …………
(3) “Dalam  hal  tempat  tinggal
maupun tempat kediaman Pengurus  tidak  diketahui,  surat panggilan  disampaikan  melalui salah  satu  media  massa  cetak atau  elektronik  dan  ditempelkan pada  tempat  pengumuman  di
gedung pengadilan
yang
berwenang mengadili perkara
tersebut ……
Pasal 11 (1) “Pemeriksaan terhadap
Korporasi sebagai tersangka
pada  tingkat  penyidikan  diwakili oleh seorang Pengurus …….
(2) “Penyidik yang melakukan
pemeriksaan  terhadap  Korporasi memanggil Korporasi
yang
diwakili  Pengurus  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan surat panggilan yang sah ……
(3) “Pengurus yang mewakili
Korporasi  dalam  pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  wajib  hadir dalam pemeriksaan
Korporasi ……
(4) “Dalam  hal  Korporasi  telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam
pemeriksaan maka penyidik
menentukan salah seorang
Pengurus untuk mewakili Korporasi  dan  memanggil  sekali lagi  dengan  perintah  kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara
paksa ……

## Pasal 13
(1) “Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan  wajib  pula  hadir  pada pemeriksaan  Korporasi  dalam sidang Pengadilan ……
(2) “Jika  Pengurus  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan  penuntut  umum agar menentukan
dan menghadirkan  Pengurus  lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa  dalam  pemeriksaan  di sidang Pengadilan ……
(3) “Dalam  hal  Pengurus  yang mewakili
Korporasi sebagai terdakwa  telah  dipanggil  secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan  tanpa  alasan  yang sah, hakim/ketua sidang
menunda persidangan dan memerintahkan  kepada  penuntut umum  agar  memanggil  kembali
Pengurus yang mewakili
Korporasi  tersebut  untuk  hadir pada hari sidang berikutnya …….
(4)  Dalam  hal  Pengurus  tidak  hadir pada persidangan dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua
sidang  memerintahkan  penuntut umum  supaya  Pengurus  tersebut dihadirkan  secara  paksa  pada persidangan berikutnya ……

## Pemeriksaan Pengurus
Pasal 18 “Pemanggilan  dan  pemeriksaan Pengurus  yang  diajukan  sebagai saksi,  tersangka  dan/atau  terdakwa dilaksanakan  sesuai  dengan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana  (KUHAP)  dan  peraturan
perundang-undangan lain yang
berlaku ……
Pemeriksaan Pengurus dan Korporasi Pasal 19 (1) “Pemeriksaan
pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau
Pengurus dapat dilakukan secara
sendiri-sendiri atau bersama- sama …..
(2) “Dalam  hal  pemeriksaan  pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus
dilakukan  bersama-sama,  maka tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  9 sampai dengan Pasal 18. …..

## 2. Proses Penjatuhan Pidana
Pasal 23
(1) “Hakim dapat menjatuhkan pidana  terhadap  Korporasi  atau Pengurus,  atau  Korporasi  dan Pengurus ……
(2) “Hakim menjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing- masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana
terhadap Korporasi dan/atau Pengurus ……
(3) “Penjatuhan  pidana  terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku  lain  yang  berdasarkan ketentuan
undang-undang terbukti  terlibat  dalam  tindak pidana tersebut …….

## 3. Proses Putusan
Pasal 24
(1) “Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap  Korporasi  dibuat  sesuai
dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP ) ……
(2) “Putusan pemidanaan dan
bukan pemidanaan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan  identitas  sebagai berikut:
a. nama Korporasi …..
b. tempat,  tanggal  pendirian  dan/
atau  nomor  anggaran  dasar/ akta pendirian/ peraturan/
dokumen perjanjian serta
perubahan terakhir ……
c.  tempat kedudukan …..
d. kebangsaan Korporasi ……
e. jenis Korporasi ……
f.   bentuk kegiatan/usaha …..
g. identitas Pengurus yang mewakili ” …

## Pasal 25
(1) “Hakim  menjatuhkan  pidana
terhadap Korporasi berupa pidana  pokok  dan/atau  pidana
tambahan ……
(2) “Pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  Korporasi sebagaimana  ayat  (1)  adalah pidana denda ….…..
(3) “Pidana  tambahan  dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ……
Pasal 26
“Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan  bersama-sama  sebagai terdakwa,  putusan  pemidanaan  dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25. ……..

## 4. Proses Pelaksanaan Putusan
Pasal 27
(1) “Pelaksanaan
putusan
dilakukan  berdasarkan  putusan Pengadilan  yang  memperoleh kekuatan hukum tetap ……
(2) “Petikan putusan dapat digunakan  sebagai  dasar  dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ) ……
Pasal 28
(1) “Dalam  hal  pidana  denda  yang
dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi  diberikan  jangka  waktu 1  (satu)  bulan  sejak  putusan berkekuatan  hukum  tetap  untuk membayar denda tersebut …..
(2) “Dalam  hal  terdapat  alasan kuat,  jangka  waktu  sebagaimana tersebut  pada  ayat  (1)  dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan ….
(3) “Jika  terpidana  Korporasi  tidak membayar  denda  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2)  maka  harta  benda  Korporasi dapat  disita  oleh  jaksa  dan dilelang untuk membayar
denda ……
Pasal 29
(1) “Dalam  hal  pidana  denda
dijatuhkan kepada Pengurus,
Pengurus  diberikan  jangka  waktu 1  (satu)  bulan  sejak  putusan berkekuatan  hukum  tetap  untuk membayar denda tersebut ……
(2) “Dalam  hal  terdapat  alasan kuat,  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan …..
(3) “Jika  denda  tidak  dibayar
sebagian atau seluruhnya,
Pengurus dijatuhkan pidana
kurungan  pengganti  denda  yang dihitung secara proposional …….
(4) “Pidana  kurungan  pengganti
denda  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan
setelah berakhirnya hukuman
pidana pokok ……
5. Proses
Pelaksanaan Pidana Tambahan atau tata Tertib

## Kepada Korporasi
Pasal 30
“Pidana  tambahan  atau  tindakan tata  tertib  atau  tindakan  lain terhadap  Korporasi  dilaksanakan berdasarkan
putusan
Pengadilan. ”
Pasal 31
(1) “Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan  barang  bukti,  maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan  sejak  putusan  berkekuatan hukum tetap …..
(2) “Dalam  hal  terdapat  alasan kuat,  jangka  waktu  sebagaimana tersebut  pada  ayat  (2)  dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan ……
(3) “Dalam hal terdapat keuntungan berupa  harta  kekayaan  yang timbul  dari  hasil  kejahatan  maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara ……
Pasal 32
(1) “Korporasi yang dikenakan pidana  tambahan  berupa  uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang- undangan ……
(2) “Dalam  hal  pidana  tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan  restitusi  dijatuhkan  kepada Korporasi,  Korporasi  diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan  sejak  putusan  berkekuatan hukum  tetap  untuk  membayar uang  pengganti,  ganti  rugi  dan restitusi ……
(3) “Dalam  hal  terdapat  alasan kuat,  jangka  waktu  sebagaimana tersebut  pada  ayat  (2)  dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan …..
(4) “Jika  terpidana  Korporasi  tidak membayar  uang  pengganti,  ganti rugi  dan  restitusi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat (3)  maka  harta  bendanya  dapat disita  oleh  jaksa  dan  dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi ……
Pasal 33 “Korporasi  yang  dikenakan  pidana
tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata  cara  pelaksanaannya dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan …….
1. Bermula  dengan  sistem  hukum
Inggris  pada  tahun  1635  mengakui bahwa korporasi dapat secara pidana  bertanggung  jawab  atas pelanggaran  ringan.  Sampai  ini terjadi, pengakuan perusahaan seperti subjek hukum pidana. Sebaliknya  subjek  hukum  pidana perusahaan  di  Indonesia  sudah dikenal  sejak  tahun  1951,  ada dalam Hukum Stacking Some items . Mulai dikenal secara luas dalam UU Kejahatan  Ekonomi  Pasal  15  ayat (1)  UU  Darurat  No.  7  tahun  1955, kami  juga menemukan dalam  Pasal 17  ayat  (1)  UU  No.  11  PNPS  tahun 1963  tentang  Kejahatan  Subversi, dan  Pasal  49  Undang-Undang  - Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1976, Undang-Undang tentang
Kejahatan Narkotika. Sehingga korporasi  itu  seperti  subjek  kriminal di Indonesia, kita hanya menemukannya  di  legislasi  khusus di  luar  KUHP,  yang  merupakan asesoris KUHP, karena untuk
Hukum Pidana Universal atau KUHP  itu  sendiri  subjek  hukum pidana  universal  adalah  manusia, (Pasal 59 KUHP).
2. Kelemahan  umum  yang  menjadi
kendala antara lain a. Tanggung jawab pidana korporasi mengenai prinsip
kesalahan tidak sepenuhnya valid.
b. KUHP  hanya  mengakui  orang perseorangan  sebagai  subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
c.  Regulasi  di  luar  KUHP  tersebut
masih diragukan, karena ketentuan  dalam  regulasi  masih menekankan tanggung jawab perusahaan  dalam  menegakkan hukum.
d. KUHAP belum mengatur ketentuan prosedur pidana
perusahaan e. Dalam  Undang-Undang  Nomor
31  Tahun  1999 .. tidak  ada
peraturan tentang hukuman pidana jika denda tidak dibayarkan f.  Penerapan hukuman penjara tidak  dapat  diterapkan  pada korporasi

## Daftar Pustaka
[1] Amirullah, Korporasi dalam Perpektif
Subjek Hukum Pidana , Jurnal Hukum  dan  Perundingan  Islam,
2(2), 2012.
[2] Nasution, Eva
Syahfitri, Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana
Pencucian  Uang ,  Jurnal  Mercatoria, Vol.8 No. 2/Desember, 2015.
[3] Ali,  Hanafi  Amrani  dan  Mahrus,
2015, Sistem  Pertanggungjawban Pidana : Perkembangan dan Penerapan , Rajawali Pers, Jakarta.
[4] Jaya,  Nyoman  Sarikat  Putra,  2018, Hukum  dan  Hukum  Pidana  di Bidang  Ekonomi ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
[5] Taufani,  Suteki  dan  Galang,  2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) ,  PT.
RajaGrafindo Persada, Depok.
[6] Priyatno,  Muladi  dan  Dwidja,  2012, Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi , Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
[7] Ratomi, Achmad, Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu
Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapai  Arus  Globalisasi  dan Industri) , Jurnal Al ’Adl, 10(1), 2018.
[8] Arief,  Barda  Nawawi,  2010, Kapita Selekta  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.