## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Polres Bukittinggi dan Polres Payakumbuh) 
* Failin 1 , Ana Ramadhona 2
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat 1 * e-mail: failin.alin87@gmail.com Jl. By Pass No. 6 Kel. Pulai Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi 2 e-mail: ana.ramadhona84@gmail.com

## Abstract
If the crime of gambling is left in the City of Bukittinggi and the City of Payakumbuh, then it is  not  impossible  that  this  future  will  be  bleak  because  of  the  mentality  of  the  Indonesian  people, especially  the  younger  generation  will  be  dilapidated,  even  all  their  behavior  will  tend  to  commit crime. The formulation of the problem in this study is whether the causes of gambling crime in the jurisdiction  of  Bukittinggi  District  Police  and  Payakumbuh  City  Police  ?,  Are  the  obstacles  in countering  the  crime  of  gambling  by  the  Bukittinggi  Police  investigator  and  Payakumbuh  Police investigator?  and  the  Payakumbuh  Police  investigator  ?,  the  method  used  in  this  research  is empirical  juridical.  The  results  showed  that  the  causes  of  gambling  crime  in  the  Legal  Area  of Bukittinggi  City  Police  and  Payakumbuh  were  not  only those  who  belonged to  the "haves"  group, but  from  the  people  who  lacked  economic  conditions,  lack  of  public  understanding  of  religious teachings,  and  environmental  conditions.  get  used  to  or  at  least  invite  the  public  to  do  gambling. Secondly,  the  obstacles  encountered  in  countering  gambling  crime  by  the  Bukittinggi  City  Police investigator and Payakumbuh City are limited by law enforcement officers, especially investigators, lack of facilities and infrastructure in operational costs, non-permanent gambling, some people do not  want  to  be  witnesses,  lack  of  awareness  the  community  and  the  involvement  of  police  officers who became back-up gambling. Third, efforts to tackle the crime of gambling by the Bukittinggi City Police investigator and Payakumbuh City are carried out in a preventive and repressive manner.
Keywords: Countermeasures, Crimes, Gambling

## Abstrak
Apabila  tindak  pidana  perjudian  dibiarkan  di  Kota  Bukittinggi  dan  Kota  Payakumbuh, maka  bukan  tidak  mungkin  masa  depan  ini  akan  suram  karena  mental-mental  bangsa  Indonesia, apalagi  generasi  mudanya  akan  bobrok,  bahkan  segala  perilakunya  akan  cendrung  melakukan kriminal.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah penyebab terjadinya tindak pidana perjudian  di  wilayah  hukum  Polres  Bukittinggi  dan  Polres  Kota  Payakumbuh?,  Apakah  kendala dalam  penanggulangan  tindak  pidana  perjudian  oleh  penyidik  Polres  Bukittinggi  dan  penyidik Polres Payakumbuh?, Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh penyidik Polres Bukittinggi dan penyidik Polres Payakumbuh?, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyebab  terjadinya  tindak  pidana perjudian  di  wilayah  Hukum  Polres  Kota  Bukittinggi dan  Payakumbuh  bukan  hanya  mereka yang termasuk  dalam  golongan  “the  haves”,  akan  tetapi  dari  rakyat  yang  kondisi  perekonomian  yang kurang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, dan kondisi lingkungan yang membiasakan  atau  setidaknya  mengajak  masyarakat  untuk  melakukan  judi.  Kedua,  kendala  yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana perjudian oleh penyidik Polres Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh yaitu, terbatasnya aparat penegak hukum khususnya penyidik, minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional, perjudian bersifat tidak menetap, sebahagian masyarakat tidak mau dijadikan saksi, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya keterlibatan oknum
 Naskah diterima: 28 Agustus 2018, direvisi: 09 September 2018, disetujui untuk terbit: 23 September 2018
kepolisian yang menjadi back-up perjudian. Ketiga, upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh penyidik Polres Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dilakukan secara preventif dan secara represif.
Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Perjudian

## PENDAHULUAN
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku  menyimpang”  yang  selalu  ada dan melekat pada setiap masyarakat, tidak ada  masyarakat  yang  sepi  dari  kejahatan.
Menurut
Aparinah Saldi, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman  yang  nyata  atau  ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari  kehidupan  atau  keteraturan sosial  dapat  menimbulkan  ketegangan individual maupun ketegangan-
ketegangan sosial dan merupakan ancaman ril atau potensil bagi berlangsungnya
ketertiban sosial. (Muladi:  1984).  Oleh  karena  itu  perlu kiranya peran penegak hukum.
Dilihat  dari  pengertian  penegak hukum  itu  sangat  luas  sekali  mencakup mereka  yang  secara  langsung  maupun tidak  langsung  berkecimpung  dalam bidang  penegakan  hukum.  Dalam  hal  ini akan  dibatasi  pada  kalangan yang langsung  berkecimpung  dalam  bidang penegakan  hukum  dan  tidak  hanya mencakup  penegakan  hukum  “ law enforcement ”  akan  tetapi  juga  mencakup tentang kedamaian terhadap hukum “ peace  maintenance ”.    Kiranya  sudah dapat  diduga  bahwa  kalangan  tersebut mencakup  mereka  yang  bertugas  di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan  dan  kepolisian.  (Soerjono Soekanto : 1983).
Polisi  adalah  selaku  penegak  hukum yang  mana  fungsi  dari  polisi  tersebut diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 tahun  2002  tentang  Undang-Undang Kepolisian pada Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa  polisi  berwenang  melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pasal  ini  memberikan  penegasan  bahwa kedudukan  polisi  sebagai  penyidik  dalam tindak  pidana  memberikan  semangat dalam  kepastian  hukum  dalam  era supremasi hukum.
Penyidik  dalam  Pasal  1  KUHAP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana)  adalah  Pejabat  Polisi  Negara Republik  Indonesia  atau  Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang untuk  melakukan  penyidikan.  Dalam  hal ini  berguna  untuk  menanggulangi  suatu tindak pidana.
Untuk menanggulangi maraknya tindak pidana perjudian di Kota Bukittinggi  dan  Kota  Payakumbuh  dapat di  atur  dalam  Pasal  303  KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana)  yang menjelaskan  tentang  perjudian,  perbuatan oleh  siapa  dan  apa  sanksinya.  Dengan unsur-unsur  perbuatan  itu  oleh  siapa, dengan tidak berhak, yang mata pencahariannya, mengadakan dan memberikan kesempatan untuk main judi, atau  ikut  serta  dalam  permainan  judi diancam  pidana  maksimal  10  tahun  atau
pidana  denda  maksimal  25.000.000,  (dua puluh juta rupiah).
Kejahatan  tentang  perjudian  terjadi karena ada faktor-faktor ketidak harmonisan  yang  cenderung  nampak begitu  masyarakat  terdorong  ke  dalam dunia  modern,  ialah: (Mulyana  W. Kusumah : 1981)
a. Ketidak seimbangan
antara konsentrasi  dan  kekuatan-kekuatan ekonomi  pada  wilayah  perkotaan
dengan keterbelakangan populasi pedesaan.
b. Ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kemampuan ekonomi untuk
menciptakan lapangan kerja.
c. Ketidak  seimbangan  antara  tuntutan- tuntutan  bawaan  sistem  ekonomi dengan  perkembangan  keterampilan- keterampilan.
d. Dalam  wilayah-wilayah  perkotaan, terjadi pengurangan peranan keluarga dan  orang-orang  yang  lebih  tua sebagai  alat  sosialisasi  utama  dari lembaga dan tidak mempunyai pengendalian sosial cukup, ini digantikan  oleh  pranata-pranata  lain, akibatnya  ialah  pola-pola  perilaku remaja berbeda secara radikal dengan harapan-harapan keluarga.
e. Perubahan-perubahan  dalam  nilai- nilai yang  menolak  penerimaan fatalistik atas kondisi-kondisi kemiskinan,  dalam  kondisi  mana secara tradisionil, masyarakat hidup.
Jika perbuatan tindak pidana perjudian  dari  hari-kehari  dibiarkan  di Kota  Bukittinggi  dan  Kota  Payakumbuh,
maka  bukan  tidak  mungkin  masa  depan ini  akan  suram  karena  mental-mental bangsa Indonesia, apalagi generasi mudanya  akan  bobrok,  bahkan  segala perilakunya  akan  cendrung  melakukan kriminal.  Tindak  pidana  perjudian  di Wilayah  Hukum  Polres  Bukittingi  cukup tinggi  dari  kota  lain,  hal  ini  dapat  dilihat dari  persentase  kasus  yang  ada  sejak tahun  2010  sampai  2016  mencapai  74 kasus  yang  terjadi  di  Polres  Bukittinggi. Dan  Tindak  pidana  perjudian  di  Wilayah Hukum  Polres  Payakumbuh  juga  cukup tinggi  dari  kota  lain,  hal  ini  dapat  dilihat dari  persentase  kasus  yang  ada  sejak tahun  2010  sampai  2016  mencapai  70 kasus yang terjadi di Polres Payakumbuh. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan    secara  dini,  misalnya melakukan razia-razia secara intensif, dan melakukan upaya-upaya  lainnya  sehingga bentuk-bentuk perjudian dapat diminimalisir atau dikikis habis.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  pendekatan  yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis  dan  praktik  hukum  di  lapangan tentang  upaya  penanggulangan  tindak pidana  perjudian  oleh  Polres  Bukittinggi dan Polres Payakumbuh.
Bahwa penelitian ini bersifat Deskriptif , yaitu penelitian yang memberikan  data  tentang  sesuatu  atau gejala-gejala  sosial  yang  berkembang  di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan dapat memperoleh gambaran yang
menyeluruh,  lengkap  dan  sistematis tentang objek yang akan di teliti.
Setelah semua data berhasil
dikumpulkan berdasarkan penelitian  yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah
sedemikian  rupa  secara  sistematik.  Dari pengolahan  data  yang  telah  dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian  kalimat  yang  kritis  dan  relevan dengan  pemecahan  permasalahan.  Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk  menganalisa  data  yang  diperoleh dari  lapangan  dan  kemudian  data  primer dan  data  sekunder  dianalisa  secara kualitatif  untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana  Perjudian  Di  Wilayah Hukum  Polres  Bukittinggi  dan Polres Payakumbuh
Perjudian  merupakan  salah  satu  sisi gelap  budaya  Kota  Bukittinggi  dan  Kota Payakumbuh  yaitu  dalam  hal  tingkat kriminalitasnya  yang  tinggi.  Dari  hasil penelitian  yang  telah  penulis  lakukan bahwa  jenis  perjudian  yang  dilakukan  di Kota  Bukittinggi  dan  Kota  Payakumbuh adalah  jenis  Togel,  Domino,  Ceki  (Koa), Remi.
Perjudian  di  Kota  Bukittinggi  dan Payakumbuh  merupakan  suatu  hal  yang biasa  atau  lumrah  dilakukan.  Hampir  di setiap  sudut  kota,  baik  siang  maupun malam  kita  bisa  menjumpai  masyarakat
baik  kalangan  atas  maupun  kalangan bawah yang melakukan perjudian.
Tabel: Statistik tindak pidana perjudian  di  Polres  Kota  Bukittinggi  dari tahun  2010  s/d  tahun  2016  berdasarkan jenis perjudian yang dilakukan.
Tahun  Jumlah Jenis Perjudian T D C R 2010 3 2 - - 1 2011 5 2 1 1 1 2012 7 3 1 1 2 2013 10 5 1 - 4 2014 15 4 2 4 5 2015 17 8 2 2 5 2016 17 10 2 - 5

## Jumlah
74 Kasus
Ket:  T  (togel),  D  (domino),  C  =  (ceki/koa),  R
(remi) Sumber data Polres Kota Bukittinggi Tabel: Statistik tindak pidana perjudian  di  Polres  Kota  Payakumbuh dari tahun 2010 s/d tahun 2016
berdasarkan jenis perjudian yang dilakukan.
Tahun  Jumlah Jenis Perjudian T D C R 2010 5 5 - - - 2011 16 5 3 3 5 2012 5 2 2 - 1 2013 7 4 - 2 1 2014 10 5 2 2 1 2015 13 7 3 1 2 2016 14 10 1 1 2

## Jumlah
70 Kasus
Ket:  T  (togel),  D  (domino),  C  =  (ceki/koa),  R (remi).
Sumber data Polres Kota Payakumbuh
Tabel  tersebut  diatas  menunjukkan bahwa jenis perjudian Togel secara umum masih dominan jika dibandingkan dengan jenis  perjudian  lainnya  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Kota  Bukittinggi  dan Payakumbuh. Pelaku tindak pidana perjudian melakukan ditempat umum dan permainan  judi  tidak  ada  larangan  dari masyarakat sekitarnya dan malah membudaya  di  tengah  kehidupan  sehari- hari  baik  orang  tua  maupun  anak  yang dibawah umur.
Hasil wawancara dari Bapak
Sulaiman  Pane  Kanit  II  Reskrim  Polres Bukittinggi menyatakan:
1. Bahwa maraknya perjudian disebabkan oleh kondisi
perekonomian yang kurang;
2. Kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap ajaran agama;
3. Kondisi lingkungan yang membiasakan atau setidaknya mengajak masyarakat untuk melakukan. Hasil  wawancara  dari  Bapak  Doni Pramadona Kanit Reskrim Polres Payakumbuh menyatakan:
1. Perjudian  dilakukan  bukan  karena faktor  ekonomi  tapi  karena  faktor ikut-ikutan;
2. Kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap ajaran agama;
3. Kondisi  lingkungan  yang  mengajak masyarakat untuk melakukan judi.
Dari  hasil  wawancara  penulis  di Polres  Bukittinggi  dan  Payakumbuh terlihat  bahwa  kebanyakan  pemain  judi bukan  hanya  mereka  yang  termasuk
dalam golongan “ the  haves ”,  akan tetapi terdiri  dari  rakyat  miskin,  pegawai- pegawai,  pekerja  atau  buruh  yang  bergaji kecil,  pedagang-pedagang,  tukang  becak, sopir,  dan  kuli-kuli  yang  berpenghasilan rendah.  Penghasilan  yang  sangat  rendah, dan  dapat  dianggap  tidak  mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota  keluarga  seringkali  membuat orang mengambil jalan pintas tanpa usaha keras  untuk  memperoleh  keuntungan dengan cara berjudi.
Telah dijelaskan bahwa segala bentuk perjudian  yang  didasarkan  pengharapan buat  menang  pada  umumnya  tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan  itu  jadi  bertambah  besar karena  kepintaran  dan  kebiasaan  pemain (Pasal  303  KUHP).  Jadi  dalam  hal  ini jelas  permainan  judi  tersebut  ada  taruhan oleh pihak-pihak tertentu.
Berdasarkan hasil penelitian di Polres Bukittinggi  dan  Polres  Payakumbuh bahwa segala bentuk perjudian yang mana perbuatan  tersebut  yang  dilarang  oleh peraturan  perundang-undangan  baik  oleh peraturan  perundang-undangan  hukum nasional  maupun  hukum  agama.  Dengan dasar  inilah  suluruh  jajaran  Polres Bukittinggi  dan  Polres  Payakumbuh melakukan  upaya-upaya  penanggulangan, pencegahan  tindak  pidana  perjudian. Sebab  perjudian  dilarang  dan  pelakunya diproses  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku,  akan  tetapi  permainan  judi  ini tetap  sering  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat baik itu yang dilakukan secara tersembunyi maupun secara terang- terangan,  dengan  berdalih  untuk  hiburan.
Namun ada pula yang melakukan permainan  secara  iseng  saja  untuk menghabiskan  waktu  belaka  atau  hanya sekedar untuk relax dan kesempatan demi kesempatan  telah  membinanya  menjadi kebiasaan.
Ralph  R.  Greenson  dikemukakan oleh  Reckless  sebagai  penulis  yang membedakan  type  penjudi  dan  terdiri atas:
1. Manusia  normal,  ialah  mereka  yang
melakukan perjudian sebagai
selingan  atau  hiburan  dan  mampu untuk  menghentikan  pada  saat  ia menghendakinya;
2. Penjudi  professional  memilih  jalan hidupnya sebagai penjudi;
3. Penjudi  neorotis,  ialah  mereka  yang melakukan perjudian karena didorong oleh  kebutuhan  yang  tidak  didasari dan  oleh  karena  itu  menghadapi kesulitan untuk menghentikan kebiasaan bermain judi.
Berdasarkan wawancara dengan salah seorang  pelaku  dari  tindak  pidana perjudian  di  Kota  Payakumbuh  yaitu Bapak  Mardion.  St. Marajo, yang menyatakan:  “Bahwa  dirinya  melakukan permainan  judi  sebagai  selingan  untuk menghabiskan waktu luang, karena sering melakukan permainan judi lama kelamaan jadi  kebiasaan  dan  dilakukan  sebagai ajang taruhan kemudian mendapat kesulitan  untuk  menghentikan  kebiasaan berjudi tersebut”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis pada  Polres  Kota  Payakumbuh,  jenis perjudian  yang  sering  terjadi  di  tengah-
tengah  masyarakat  Kota  Bukittinggi adalah Togel, Domino, Ceki (Koa), Remi. Hal  ini  dibenarkan  oleh  Bapak  Sulaiman Pane,  yang  menyatakan:  “Bentuk  judi yang sering kami temukan atau tangkap di Bukittinggi  adalah  Togel,  Domino,  Ceki (Koa),  Remi  dengan  dalih  untuk  mengisi waktu  luang  padahal  setelah  digeledah perjudian  ditemukan  bukti-bukti  kuat bahwa pihak-pihak melakukan itu pertaruhan  berupa  uang  dalam  permainan itu”.
Wawancara  dengan  salah  seorang pelaku  dari  tindak  pidana  perjudian  yaitu Bapak  Amir  di  Kota  Payakumbuh,  yang menyatakan:  “Bahwa  dirinya  melakukan tindak  pidana  perjudian  untuk  mencari tambahan kebutuhan hidup yang merupakan  mata  pencarian  sehingga mencoba  untuk  mengadu  nasib  melalui permainan  judi  yaitu  togel,  permainan judi  yang  hasilnya  selama  ini  membantu memenuhi kehidupannya sehari-hari untuk  mendapatkan  keuntungan  tanpa adanya  usaha  yang  sifatnya  menunggu (tanpa bekerja keras)”.
Sebab  cara  pelaksanaan  permainan judi  tersebut  mudah  sekali  dan  tidak mengenal  waktu  serta  tempat,  dengan demikian  perjudian  ini  dapat  dilakukan secara  gampang  dan  mudah.  Sehingga perjudian berkembang biak secara pelaksanaannya  maupun  bentuknya,  hal ini  bisa  terjadi  di  kota-kota  maupun  di desa-desa. Bahkan boleh dikatakan bahwa perjudian telah menjalar dan menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Para pelaku tindak pidana perjudian  yang sudah  diproses  pada  umumnya  mengaku
bahwa  dirinya  menyesal  telah  melakukan perbuatan  tindak  pidana  perjudian  dan malu terhadap keluarga serta malu kepada sang Maha Pencipta.
2. Kendala-Kendala
Dalam
Penanggulangan  Tindak  Pidana Perjudian  Oleh  Penyidik  Polres Bukittinggi  dan  Penyidik  Polres Payakumbuh
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  Sulaiman  Pane  yang  menyatakan: ada  beberapa  hal  kendala-kendala  atau hambatan yang dialami pihak Polres Kota Bukittinggi dalam penanggulangan perjudian,  hambatan  yang  berasal  dari masyarakat / pihak kepolisian, yaitu:
a. Terbatasnya  aparat  penegak  hukum khususnya penyidik petugas yang ada di  Polres  Kota  Bukittinggi  yang merupakan  suatu  hambatan  dalam
penanggulangan
tindak pidana
perjudian
b. Minimya sarana dan prasarana dalam biaya  operasional  untuk  melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian, jika dibandingkan perkembangan kejahatan secara umum yang cendrung selalu berkembang baik kuantitasnya
maupun  modus  operandinya  yang sulit  dideteksi  secara  dini  karena modusnya  mengikuti  perkembangan IPTEK.
c. Perjudian bersifat  tidak  menetap atau berpindah-pindah tempat dalam melakukan perjudian.
d. Sebahagian  masyarakat  tidak  mau dijadikan  saksi  dalam  perkara  tindak pidana perjudian.
e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat  untuk  melaporkan  tindak pidana  perjudian  yang  merugikan kepada  masyarakat  maupun  pelaku sendiri.
f. Adanya  oknum  kepolisian  yang menjadi back-up perjudian.
Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Doni
Pramadona yang menyatakan: ada beberapa hal kendala-kendala atau hambatan yang dialami pihak Polres Kota Payakumbuh dalam penanggulangan perjudian,  hambatan  yang  berasal  dari masyarakat / pihak kepolisian, yaitu:
1. Kurangnya Anggaran untuk
penanganan tindak pidana perjudian.
2. Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian.
3. Kurangnya  jumlah  personil  dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian
4. Terbatasnya sarana dan prasarana
Soerjono  Soekanto menggunakan tolak  ukur  efektivitas  dalam  penegakan hukum pada lima hal yakni :
1. Faktor Hukum
Hukum  berfungsi  untuk  keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara  kepastian  hukum  dan  keadilan. Kepastian Hukum. sifatnya konkret berwujud  nyata,  sedangkan  keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim  memutuskan  suatu  perkara  secara penerapan  undang-undang  saja  maka  ada
kalanya  nilai  keadilan  itu  tidak  tercapai. Maka  ketika  melihat  suatu  permasalahan mengenai  hukum  setidaknya  keadilan menjadi  prioritas  utama.  Karena  hukum tidaklah  semata-mata  dilihat  dari  sudut hukum tertulis saja.
2. Faktor Penegakan Hukum
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas  atau  kepribadian  petugas penegak  hukum  memainkan  peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.  Selama  ini  ada  kecenderungan yang  kuat  di  kalangan  masyarakat  untuk mengartikan  hukum  sebagai  petugas  atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan  dengan  tingkah  laku  nyata petugas  atau  penegak  hukum.  Sayangnya
dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan  karena sikap atau perlakuan  yang  dipandang  melampaui wewenang  atau  perbuatan  lainnya  yang dianggap  melunturkan  citra  dan  wibawa penegak  hukum.  Hal  ini  disebabkan  oleh kualitas  yang  rendah  dari  aparat  penegak hukum tersebut.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung  mencakup  perangkat  lunak dan  perangkat  keras,  Menurut  Soerjono Soekanto  bahwa  para  penegak  hukum tidak  dapat  bekerja  dengan  baik,  apabila tidak  dilengkapi  dengan  kendaraan  dan alat-alat  komunikasi  yang  proporsional. Oleh  karena  itu,  sarana  atau  fasilitas mempunyai  peranan  yang  sangat  penting di  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa
adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan  peranan  yang  seharusnya dengan peranan yang aktual. 4. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat  terhadap  hukum,  merupakan salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum yang bersangkutan.

## 5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  mana yang  merupakan  konsepsi-konsepsi  yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka,
kebudayaan  Indonesia  merupakan  dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Di  samping  itu  berlaku  pula  hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk  oleh  golongan  tertentu  dalam masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan  tersebut  harus  dapat mencerminkan  nilai-nilai  yang  menjadi dasar  dari  hukum  adat,  agar  hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku  secara  aktif.  (Soerjono  Soekanto: 2007).
Sebagian masyarakat
masih memandang  bahwa  perjudian  adalah warisan  nenek  moyangnya  dan  bukan merupakan pelanggaran hukum, perjudian dianggap  sebagai  budaya.  Agak  sulit mengatakan  bahwa  ada  ideologi  tertentu dibalik  perjudian  karena  di  dalam berbagai ideologi tanpa harus diperkenalkan  oleh  ideologi  yang  berasal dari luar masyarakatnya, perjudian merupakan  mekanisme  naluriah  yang seakan  telah  ada  bersama-sama  dengan keberadaan suatu komunitas.
3. Upaya  Penanggulangan  Tindak
Pidana  Perjudian  Oleh  Penyidik Polres  Bukittinggi  dan  Penyidik
Polres Payakumbuh
Pemerintahan  Kota  Bukittinggi  dan
Payakumbuh  telah  melakukan  langkah-
langkah untuk memberantas, menanggulangi  atau  membasmi  tindak pidana perjudian. Langkah-langkah
penanggulangan  ini  perlu  diperkirakan secara  objektif  sehingga  berjalan  secara efektif  tanpa  mengabaikan  norma-norma, khususnya norma kesopanan yang terdapat  di  tengah-  tengah  masyarakat. Dengan  kata  lain  perlu  adanya  suatu pengamatan  yang  tajam  dan  mendalam tentang  sruktur  masyarakat,  dipensi  yang melatar belakangi perjudian atas kekuatan makro sosiologis, supaya kita terlepas dari cengkraman stuktur kehidupn yang suram dan  merugikan  masyarakat,  bangsa  dan negara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  Syafri,  Kanit  Reskrim  Polres Bukittinggi  yang  mengatakan:  “Bahwa tindak  pidana  perjudian  di  Wilayah
Hukum Bukittinggi  boleh dikatakan tidak meresahkan  lagi  bagi  warga  masyarakat Bukittinggi, karena sudah mulai berkurang  dari  tahun  ke  tahun  dengan telah  mengadakan  penyuluhan,  baik mengundang  tokoh-tokoh  masyarakat, sekolah,  maupun  membuat  spanduk  dan melakukan  razia  secara  intensif  dan  lain sebagainya”.
Berdasarkan Pasal 13 Undang- undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan  hukun  dan  memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ada  dua  teori  penanggulangan  yang telah dilakukan termasuk kejahatan perjudian  ini  khususnya,  yaitu  pola Preventif (dilakukan pencegahan sebelum terjadinya  kejahatan)  dan  pola  Represif (pencegahan  setelah  terjadinya  kejahatan, kejahatan  ini  biasanya  disebut  proses secara hukum).
Di Wilayah Hukum Polres Bukitinggi berdasarkan  wawancara  dengan  Kanit  II Reskrim Polres Kota Bukittinggi pencegahan  dan  penanggulangan  secara Preventif  tindak  pidana  perjudian  maka pihak Polres Kota Bukittinggi mengupayakan melalui:
1. Menghimbau warga masyarakat melalui pejabat daerah tersebut (Kecamatan  dan  kelurahan)  dalam
berbagai kesempatan pertemuan
untuk tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan
terjadinya gangguan dari orang-orang yang bertanggung jawab.
2. Membuat program penyuluhan hukum  kepada  organisasi-organisasi kepemudaan  seperti  Karang  Taruna, sekolah-sekolah,  dengan  melibatkan berbagai  unsur  masyarkat,  yaitu pemuka  adat,  pemuka  agama  yang dilakukan  setiap  kecamatan  dan kelurahan.
3. Memperdayakan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk ikut mekampanyekan gerakan anti
kejahatan seperti gerakan anti narkoba, anti miras dan judi di setiap kecamatan dan kelurahan.
Sedangkan  tindakan  secara  represif tindak  pidana  perjudian  dalam  rangka pencegahan  dan  penanggulangan  tindak kejahatan  bedasarkan  hasil  wawancara dengan  Kanit  II  Reskrim  Polres  Kota Payakumbuh menyatakan: setiap tindakan preventif  harus  diikuti  dengan  tindakan represif. Tindakan represif yang dilakukan  untuk  mencegah  tindak  pidana perjudian adalah:
1. Dilakukan  razia  secara  intensif.  Hal ini  dilakukan  terlebih  dahulu  daerah- daerah yang sebelumnya telah dicurigai sebagai daerah yang berpotensi  melakukan  tindak  pidana perjudian,  lokasi  penjualan  togel  dan tempat berkumpulnya anak-anak muda.
2. Menindak lanjuti dengan cepat setiap diketahui  telah  terjadi  tindak  pidana
perjudian berdasarkan adanya laporan dari  masyarakat  ataupun  pengaduan apalagi diketahui langsung oleh pihak kepolisian.
3. Apabila  tindak  pidana  perjudian dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur atau  anak  yang  masih  sekolah, memanggil orang tuanya atau gurunya untuk diajak secara bersama- sama  mencegah  terjadinya  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  si  anak atau si murid.

## SIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  sebagai berikut: pertama ,  Penyebab  terjadinya tindak  pidana  perjudian  di  wilayah Hukum  Polres  Kota  Bukittinggi  dan Payakumbuh  bukan  hanya  mereka  yang termasuk  dalam  golongan  “ the  haves ”, akan  tetapi  dari  rakyat  yang  kondisi perekonomian  yang  kurang,  kurangnya pemahaman  masyarakat  terhadap  ajaran agama,  dan  kondisi  lingkungan  yang membiasakan  atau  setidaknya  mengajak masyarakat untuk melakukan judi. Kedua, kendala yang ditemui dalam penanggulangan  tindak  pidana  perjudian oleh penyidik Polres Kota Bukittinggi dan Kota  Payakumbuh  yaitu,  terbatasnya aparat penegak hukum khususnya penyidik, minimnya sarana dan prasarana dalam biaya operasional, perjudian bersifat tidak menetap, sebahagian masyarakat  tidak  mau  dijadikan  saksi, masih  kurangnya  kesadaran  masyarakat dan adanya keterlibatan oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.
Ketiga, upaya penanggulangan tindak pidana  perjudian  oleh  penyidik  Polres
Kota  Bukittinggi  dan  Kota  Payakumbuh dilakukan  secara  preventif  dan  secara represif.  Upaya  penanggulangan  secara preventif  dalam  kesempatan  tertentu melakukan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat,  mengampanyekan  gerakan anti  kejahatan  seperti:  gerakan  anti narkoba,  anti  miras  dan  khususnya  judi yang bekerja sama dengan aparat pemerintah  setempat  di  masing-masing kecamatan  dan  kelurahan  serta  juga pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
Sedangkan secara represif selain
mengoptimalkan  aparat  penegak  hukum khususnya  penyidik,  juga  bekerja  sama dengan  pemuda  untuk  melakukan  razia dan melakukan penindakan hukum kepada  pelaku  yang  tidak  mengindahkan seruan-seruan  secara  preventif  di  atas sesuai dengan perbuatannya.

## SARAN
Diharapkan terhadap masyarakat agar terciptanya  masyarakat  yang  aman  dari tindak pidana perjudian hendaknya masyarakat  lebih  berusaha  lagi  dalam memenuhi  kebutuhannya  dengan  jalan bekerja  lebih  giat  sehingga  kebutuhannya dapat  terpenuhi,  maka  dengan  demikian perjudian  tidak  akan  terjadi  di  tengah- tengah masyarakat dan hendaknya masyarakat  lebih  sadar  akan  bahaya perjudian sehingga bersedia bekerja  sama untuk  memberikan  informasi  kepada aparat  penegak  hukum  apabila  terjadi perjudian.
Diharapkan  kepada  aparat  kepolisian dalam  menghadapi  hambatan-hambatan tersebut agar  dapat  mengedepankan fungsi  Bimbingan  Masyarakat  (Bimas) secara  intensif,  dan  apabila  ada  oknum dari  pihak  kepolisian  yang  menjadi  back- up  perjudian,  agar  oknum  tersebut  dapat ditindak  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2005, Tindak  Pidana Mengenai  Kesopanan, PT.Raja Gravindo Persada, Jakarta. B.Simandjuntak, 1980, Pengantar Kriminologi  dan  Patologi  Sosial, Transito, Bandung. _____________, 1977, Masalah
Kejahatan  dengan  Sebab  dan
Akibat , Pradnya Paramita, Jakarta. Mahmud  Yunus,  1978,  T afsir  Qur’an Karim, PT  Hidakarya  Agung Jakarta.
Muladi,  1984, Teori-Teori  dan  Kebijaka Pidana, Alumni, Bandung.
Mulyana  W.  Kusumah,  1981, Aneka
Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi , Alumni, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  1983, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  2007, Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. www.google.com/ jenis-jenis perjudian.co.id.