Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 97-103| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PELAKSANAAN ASIMILASI DALAM PEMBINAAN ANAK NEGARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM
I Made Satya Adhi Wicaksana, I Made Minggu Widyantara, I Pt Gd Seputra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Asimilasi  mewujudkan  prinsip  pemasyarakatan  yang  menghendaki  agar  narapidana  tidak  dipisahkan  dari masyarakat.  Asimilasi  ini  diberikan  dengan  tujuan  agar  dapat  memberikan  pembinaan  bagi  narapidana, memberikan  ketrampilan  atau  pendidikan  bagi  narapidana  guna  mempersiapkan  diri  hidup  mandiri  ditengah masyarakat  setelah  bebas  menjalani  pidana.  Asimilasi  dapat  memungkinkan  memberikan  kesempatan  kepada narapidana  untuk  dapat  bersosialisasi  dengan  masyarakat  melalui  pembinaan,  maupun  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  bersama  masyarakat.  Sehingga  nantinya  apabila  sudah  bebas  dapat  kembali  ketengah-tengah masyarakat  sebagai  bagian  dari  masyarakat  tersebut  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  yaitu  dapat  memberikan bekal pendidikan serta ketrampilan yang dapat digunakan didalam masyarakat nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan- pelaksanaan   asimilasi   sebagai   upaya   pembinaan   Anak   negara   di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem dan untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di  Lembaga  Pemasyarakatan  Karangasem.  Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum empiris. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana  dengan kehidupan  masyarakat yang pembinaannya diarahkan untuk  memberikan bekal  keterampilan  maupun  pendidikan  serta  dijadikan  wahana  bagi  narapidana  untuk  melakukan  sosialisasi dengan  kehidupan  masyarakat  luar.  Kendala-kendala      yang      dihadapi      dalam      pelaksanaan      asimilasi      di Lembaga  Pemasyarakatan  Karangasem  antara  lain:  kurangnya  petugas  lembaga  pemasyarakatan    Karangasem yang  memiliki  pendidikan  keahlian  dan professional, kurang adanya minat masyarakat yang mengabdi di LP Karangasem, kurangnya  petugas  pelaksana  pembinaan  narapidana,  tenaga  ahli  masih  kurang seperti   psikiater, psikolog,   sosiolog,   dokter   dan   lain-lain   sesuai   dengan kebutuhan teknis operasaional rumah tahanan negara Karangasem.

## Kata Kunci: Anak Negara; Asimilasi; Lembaga Pemasyarakatan

## Abstract
Assimilation  embodies  the  correctional  principle  which  requires  that  prisoners  are  not  separated  from  the community. This assimilation is given in order to provide guidance for prisoners, provide skills or education for prisoners in order to prepare themselves to live independently in the midst of society after being free to undergo a  crime.  Assimilation  can  make  it  possible  for  prisoners  to  be  able  to  socialize  with  the  community  through coaching, as well as activities carried out with the community. So that later when it is free it can return to the midst of the community as part of the community and no less important is to be able to provide education and skills that can be used in the community later. This study aims to determine the implementation of assimilation as an effort to foster state’s adopted children in Karangasem Penitentiary and to find out the obstacles faced in the implementation of assimilation in Karangasem Penitentiary. The type of research used in this study is empirical legal research. The assimilation at Karangasem Penitentiary was carried out by mixing prisoners with the lives of the people whose guidance was directed to provide skills and education as well as a vehicle for prisoners to socialize  with  the  lives  of  outside  communities.  Constraints  faced  in  the  implementation of  assimilation  at  the Karangasem  Penitentiary  include:  the  lack  of  Karangasem  correctional  officers  who  have  expertise  and professional  education,  the  lack  of  interest  in  the  community  serving  in  Karangasem  Penitentiary,  the  lack  of prison guiding officers, expert staff is still lacking like psychiatrists, psychologists, sociologists, doctors and others in accordance with the technical operational needs of the Karangasem state detention center.
Keywords: Assimilation; Correctional Institutions; State’s Adopted Children

## I. PENDAHULUAN
Pemasyarakatan  di  Indonesia  bertitik  tolak  atas landasan  filsafat  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan dasar  kehidupan  bermasyarakat  yang  lebih  mengutamakan  prinsip  keserasian,    keselarasan,    dan keseimbangan  baik  lahir maupun bathin bagi setiap insan (Arief, 2008). Atas dasar itu pemasyarakatan itu  tidak  membuat  narapidana  yang  melakukan  kejahatan  memperoleh  balasan  karena  perbuatannya namun  dalam hal  ini  memberikan  pembinaan  terhadap narapidana. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim (Panjaitan & Simorangkir, 1991). Pembinaan dilakukan agar orang  yang  melakukan tindakan kejahatan yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dapat dijatuhkan hukuman pidana berupa penjara atau kurungan didalam RumahTahanan Negara (Rutan) yang bertujuan agar para narapidana mendapat pengayoman, pendidikan, serta bimbingan yang kelak akan berguna untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.
Salah satu cara yang dapat digunakan dalam pembinaan narapidana dilihat dari tahapan diatas yaitu  dapat  dilaksanakan  melalui  kegiatan  asimilasi  yaitu  pembinaan  narapidana  diluar  Lembaga Pemasyarakatan  dimana  kegiatan ini dapat dilakukan setelah narapidana telah menjalani setengah dari masa  pidananya  yang  sebenarnya.  Istilah  lembaga  pemasyarakatan  dapat  disamakan  dengan resosialisasi  dengan  pengertian  bahwa  segala  sesuatunya  ditempatkan  dalam  tata  budaya  Indonesia, dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  Indonesia  (Sudarto,  1986).  Hal  tersebut  juga ditekankan dalam Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.2.PK.04-10  Tahun  2007  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  di  dalam  konsideran  menimbang  ditegaskan bahwa pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan   narapidana   agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali  sebagai  anggota    masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Selain  itu,  lembaga  ini bertujuan untuk mengubah sifat, cara berfikir serta prilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun (Cooke, Baldwin, & Howison, 2008). Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan  melalui  pelaksanaan  asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Asimilasi  mewujudkan  prinsip  pemasyarakatan  yang  menghendaki  agar  narapidana  tidak dipisahkan dari masyarakat. Asimilasi ini diberikan dengan tujuan agar dapat memberikan pembinaan bagi narapidana, memberikan ketrampilan atau pendidikan bagi narapidana guna mempersiapkan diri hidup  mandiri  ditengah  masyarakat  setelah  bebas  menjalani  pidana.  Asimilasi  dapat  memungkinkan memberikan  kesempatan  kepada  narapidana  untuk  dapat  bersosialisasi  dengan  masyarakat  melalui pembinaan, maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat. Sehingga nantinya apabila sudah bebas dapat kembali ketengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat tersebut dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dapat memberikan bekal pendidikan serta ketrampilan yang dapat digunakan didalam masyarakat nantinya.
Selama kegiatan asimilasi narapidana diperkenankan melakukan hubungan dengan masyarakat luar  yang  dapat  dilakukan  dengan  adanya  kegiatan-kegiatan  sosial  dengan  masyarakat  seperti  kerja bakti  dengan  masyarakat,  berolah  raga  bersama  masyarakat,  mengikuti  upacara  atau  peragaan ketrampilan  bersama  dengan  masyarakat.  Pelaksanaan  program  asimilasi  yang  dilakukan  diluar Lembaga Pemasyarakatan memiliki resiko yang besar bagi narapidana itu sendiri maupun masyarakat dimana  narapidana  tersebut  melakukan  kegiatan  asimilasi.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  persetujuan dengan  masyarakat,  dan  narapidana  yang  bersangkutan  harus  memenuhi  persyaratan  untuk menjalankan program asimilasi.
Pelaksanaan  asimilasi  diberikan  kepada  narapidana  setelah  melalui  sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  (TPP)  jika  narapidana  telah  menjalani  setengah  dari  masa  pidananya  dan  menurut penilaian  TPP  sudah  memenuhi  segala  persyaratan,  maka  TPP  atas  persetujuan  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan  dapat  mengajukan  usulan  terhadap  narapidana  tersebut  untuk  menjalani  proses asimilasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Asimilasi diberikan sebagai realisasi proses  pembinaan,  yang  bertujuan  yaitu  disamping  melindungi  masyarakat  juga  memberikan pembinaan  bagi  narapidana  agar  sesudah  menjalani  masa  pidananya  mempunyai  persiapan  kembali ketengah-  tengah  masyarakat  menjadi  bagian  dari  masyarakat  tersebut  yang  mempunyai  bekal
ketrampilan, sehingga dapat berguna bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Selain penelitian sekarang ini, penelitian lain yang serupa pernah dilakukan, salah satunya oleh Pambudi, Bahiej, & Hakim (2016) dimana, pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas  I  Kutoarjo  dilaksanakan  dengan  membersihkan  lingkungan  Lembaga  Pembinaan,  pengecatan Gedung dan mengatur tempat parkir. Asimilasi juga dilaksanakan dengan kegiatan renang serta kegiatan testimoni.  Hambatan  yang  ditemui  ialah  kurangnya  tenaga  ahli,  sarana  dan  prasarana,  kesulitan mengurus  prosedural  asimilasi,  belum  ada  Kerjasama  dengan  pihak  lain,  dan  sedikitnya  anggaran. Asimilasi  juga  dilaksanakan  pada  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Way  Hui. Asimilasi dijalankan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang. Hambatan yang ditemui ialah masyarakat yang sulit menerima kehadiran narapidana di lingkungannya, lamanya pengurusan berkas untuk  memperoleh  izin  asimilasi,  serta  kurangnya  lembaga  kerjasama  antara  pihak  Lembaga Pemasyarakatan  dengan  pihak  ketiga  (Arriatama,  Siswanto,  &  WN,  2019).  Pelaksanaan  asimilasi narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Jakarta  juga  menemui  hambatan-hambatan diantaranya  jarak  tempuh  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Cinere  ke  tempat  bekerja,  pihak penjamin yang menjamin narapidana selama berada di luar lembaga pemasyarakatan, tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan narapidana (Jufri & Anisariza, 2017).
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan asimilasi  sebagai  upaya  pembinaan  Anak  Negara  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  asimilasi  tersebut  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Karangasem.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  mengetahui  pelaksanaan  asimilasi  dalam  pembinaan  anak  negara  di  lembaga  pemasyarakatan Karangasem  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Dengan  itu,  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  pelaksanaan- pelaksanaan asimilasi sebagai upaya pembinaan Anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem dan untuk  mengetahui  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  asimilasi  dalam  pelaksanaan  asimilasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan Karangasem.

## II. METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  atau disebut  juga  penelitian  hukum  sosiologis,  yang  terdiri  dari  penelitian  terhadap  indentifikasi  hukum (tidak  tertulis)  dan  penelitian  terhadap  efektifitas  hukum  (Soekanto,  2007).  Dalam  penelitian  ini dipergunakan  pendekatan  sosiologi  hukum  artinya  dalam  menelaah  permasalahan  yang  diangkat dengan  fakta  yang  ditunjang  dengan  pendekatan yuridis.  Jenis  data  yang  digunakan  ialah  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Data  primer  didapatkan  melalui  wawancara,  sedangkan  data  sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Setelah data dianalisis, data disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan-Pelaksanaan  Asimilasi  sebagai  Upaya  Pembinaan  Anak  Negara  di  Lembaga Pemasyarakatan Karangasem
Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak  dengan  menstimulir  timbulnya  dan  berkembangnya  penyesuaian  diri  dalam  lingkungan integritas,  sehingga  narapidana  yang  bersangkutan  menuju  ke  arah  perkembangan  pribadi  melalui asosiasinnya sendiri sesuai dengan integritas kehidupan dan penghidupan (Poernomo, 1985).
Terkait  dengan  hal  tersebut  Bapak  I  Wayan  Subawa  mengatakan  bahwa  untuk  memperlancar proses  pemasyarakatan  narapidana  selama  menjalani  masa  pidananya  di  Lembaga  Pemasyarakatan Karangasem,  narapidana  diikutsertakan  dalam  berbagai  bentuk  kegiatan  pembinaan.  Pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk menjadikan narapidana sebagai manusia mandiri dan mencegah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  kembali  dan  merupakan  salah  satu  usaha  untuk  menciptakan suasana aman dan tertib, dalam masyarakat, serta mempersiapkan narapidana agar dapat terjun kembali secara sehat ke dalam masyarakat.
Dengan berpegang pada prinsip dasar diatas diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai yang  utama  adalah  mencegah  pengulangan  pelanggar  hukum,  aktif  produktif  serta  berguna  bagi masyarakat  dan  mampu  hidup  bahagia  didunia  dan  akhirat  (Atmasasmita,  1982).  Sehingga  sistem
pemasyarakatan di Indonesia harus diartikani sebagai upaya pembinaan narapidana dan memperlakukan cara  baru  terhadap  narapidana  berdasarkan  prinsip  universal  yang  sudah  berkembang  secara internasional. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan pembimbingan dan kegiatan lainnya, yang berupa  pemberian  keterampilan  maupun  pendidikan pada  narapidana.  Pembinaan  dengan  bimbingan yang diprogramkan di dalam Rumah Tahanan Negara dapat dilakukan dengan upaya asimilasi.
Tujuan dari pelaksanaan asimilasi adalah agar narapidana dapat menyesuaikan diri secara sehat terhadap masyarakat setelah menjalani masa pidananya sehingga narapidana dapat berinteraksi dengan baik  dengan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  pokok  pemasyarakatan  yang  salah  satunya dimaksudkan yaitu selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat. Prinsip yang demikian merupakan koreksi terhadap sistem kepenjaraan yang pernah dianut sebelumnya yaitu narapidana dianggap sebagai seseorang  yang  jahat  dan  harus  dijauhkan  dari  kehidupan  masyarakat,  karena  dalam  sistem pemasyarakatan  narapidana  tidak  boleh  dikucilkan  dengan  masyarakat.  Namun  narapidana,  didalam Lembaga  Pemasyarakatan  diberikan  pembinaan  atau  dibimbing  dan  diperkenalkan  kembali  kepada kehidupan masyarakat.
Asimilasi  merupakan  salah  satu  upaya  pembinaan  narapidana  dengan  melibatkan  peran  serta masyarakat.  Dimana  bentuk  kegiatan  asimilasi  menurut  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  Nomor  M.01.PK.04-10  Tahun  1999  Pasal  14  disebutkan  bahwa  asimilasi  dapat dilaksanakan  melalui  berbagai bentuk kegiatan, yaitu :
a.     Bekerja diluar LAPAS yang dapat berupa:
1.  Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan;
2.  Bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya;
3.  Bekerja pada lapas terbuka dengan tahap security minimum.
b.     Mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan di luar LAPAS.
c.     Mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti:
1.  Kerja bakti bersama dengan masyarakat;
2.  Berolah raga bersama dengan masyarakat;
3.  Mengikuti upacara atau peragaan keterampilan bersama dengan masyarakat.
Bentuk  kegiatan  asimilasi  yang  dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Karangasem dilaksanakan dengan dua tahap yaitu:
a. Asimilasi didalam Lembaga Pemasyarakatan Karangasem.
Dalam  bentuk  kegiatan  ini  narapidana  diperkenalkan  mengenai  keadaan  lingkungan Lembaga  Pemasyarakatan  Karangasem,  termasuk  petugas  dan  penghuni  lainya,yang dimaksudkan  agar  narapidana  dapat  beradaptasi  dengan  lingkungan  Lembaga Pemasyarakatan  Karangasem  sehingga  dapat  mempermudah  narapidana  dalam  menjalani hukumanya  termasuk  dalam  bersosialisasi  dengan  lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan Karangasem.
b.     Asimilasi diluar Lembaga Pemasyarakatan Karangasem. Bentuk kegiatan ini di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem dibagi menjadi dua yaitu : 1.  Bekerja pada pihak ketiga
Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  pada  perusahaan  atau  instansi  swasta,  pemerintahan maupun perorangan dengan syarat
- Surat permohonan dari perusahaan atau instansi terkait bahwa diperlukan narapidana untuk  dipekerjakan  diperusahaan  atau  instansi  tersebut  dengan  persetujuan  dari kepala lingkungan dimana perusahaan itu berada.
- Dilampirkan surat izin usaha.
- Dilampirkan berita acara termasuk mengenai perjanjian kerja.
2.  Bekerja diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan Karangasem Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja di kebun yang ada diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan Karangasem dimana kebun itu ditanami tebu.Kegiatan ini juga dapat dilakukan  dengan  mengadakan  kegiatan  kerja  bakti  diluar  Lembaga  Pemasyarakatan Karangasem yang tentunya narapidana yang dipekerjakan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Asimilasi  dalam Pelaksanaan  Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem
Perkembangan  ke  arah  kemajuan  senantiasa  diusahakan  dari  hari  ke hari, namun demikian sesuai dengan kondisi yang ada tidaklah sedikit kendala- kendala yang dihadapi. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana melalui upaya asimilasi yaitu:
a.     Petugas Pelaksana Pembinaan
Keterbatasan jumlah petugas pelaksana pembinaan sangat mempengaruhi kelancaran dalam membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pembinaan narapidana termasuk asimilasi. Dalam  asimilasi  memerlukan  pengawasan  yang  seksama  karena  narapidana  dihadapkan dengan  kehidupan  masyarakat,  sehingga  peran  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan Karangasem sangat penting dalam memberikan pengawasan terhadap narapidana.
b. Narapidana
Narapidana  sebagai  pihak  yang  dibina  dalam  pelaksanaan  asimilasi  banyak  yang  kurang menyadari  akan  pentingnya  pelaksanaan  asimilasi.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  karena para  narapidana  pada  umumnya  kurang  meyadari  pentingnya  pembinaan  di  Lembaga Pemasyarakatan Karangasem untuk kehidupan dimasa yang akan  datang setelah  mereka bebas.  Hal ini mengakibatkan narapidana tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan  oleh  petugas  pelaksanaan  pembinaan  kepada  mereka  dengan  sebaik-  baiknya, sedangkan  pembinaan  yang  diberikan  lebih  banyak  ditentukan  dan  diarahkan  oleh  pihak lembaga.  Hal  yang  mendasari  pertimbangan  ini  antara  lain  karena  memang  sarana pembinaan  yang  ada  sangat  terbatas,  serta  segala  program  pembinaan  dan  pesertanya ditentukan oleh bimbingan dari Lembaga Pemasyarakatan Karangasem  demi ketertiban dan kelancaran tugas, hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem.
c. Masyarakat
Interaksi  narapidana  sebagai  sebuah  hubungan  sosial  yang  menggambarkan  keterikatan antara sesama narapidana, narapidana dengan lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan Karangasem  termasuk  petugasnya  serta  adanya  interaksi  narapidana  dengan  masyarakat yang terjadi selama proses kehidupan narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Hal yang merupakan kendala  dalam  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana  (asimilasi) sesuai  dengan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  I  Ketut  Subagia  dan  beliau mengatakan  bahwa  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana  (asimilasi)  adalah penerimaan  masyarakat  setempat  terhadap  narapidana  tersebut.  Dipertimbangkan  unsur masyarakat adalah sesuatu yang rasional dan tepat mengingat bahwa narapidana merupakan anggota masyarakat yang telah melanggar hukum serta nantinya narapidana akan kembali ketengah  masyarakat  setelah  bebas  nanti.  Banyak  diantara  mereka  yang  bersikap  sinis terhadap  narapidana,  akibatnya  narapidana  tersebut  akan  merasa  kehilangan  kepercayaan dari  masyarakat,  kehilangan  akan  harga  dirinya  bahkan  akan  mengakibatkan  kehilangan gairah hidupnya didalam menempuh kehidupan selanjutnya.
Menurut  Made  Setiawan  eks  narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan  Karangasem  mengatakan bahwa narapidana mempunyai reputasi yang jelek ditengah masyarakat. Menyandang status narapidana bagi  narapidana merupakan beban sosial yang teramat berat, makanya sebisa mungkin   mereka akan merahasiakan status mereka pada orang lain karena menurut mereka masyarakat pada umumnya masih menaruh curiga pada siapapun  yang pernah menjadi narapidana (Aksara, 2004).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  dapatlah  ditarik  simpulan  sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  pembinaan  anak  Negara  melalui  upaya  asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan  Karangasem  dilaksanakan  dengan  cara  membaurkan  narapidana  dengan kehidupan  masyarakat  yang  pembinaannya  diarahkan  untuk  memberikan  bekal keterampilan maupun pendidikan serta dijadikan wahana bagi narapidana untuk melakukan sosialisasi  dengan  kehidupan  masyarakat  luar,  sehingga  nantinya  tidak  canggung  ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01.  PK.04-10  Tahun  1999,  dan  untuk  narapidana  yang  terkait  dengan  kasus  narkoba khususnya pemakai, maka pembinaan dilakukan secara ketat, sehingga sulit untuk diberikan upaya asimilasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan  asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Karangasem  antara  lain:  kurangnya  petugas  lembaga  pemasyarakatan  Karangasem  yang memiliki  pendidikan  keahliandan  professional,  kurang  adanya  minat  masyarakat  yang mengabdi di LP Karangasem, kurangnya petugas pelaksana pembinaan narapidana, tenaga ahli masih kurang seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dokter dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teknis operasaional rumah tahanan negara Karangasem.

## 2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah disarankan dalam pembinaan narapidana perlu diarahkan kepada pemberian bekal ketrampilan,  pendidikan baik jasmani maupun rohani yang nantinya akan  digunakan  sebagai  bekal  bagi  narapidana  untuk  mendapatkan  atau  membuka lapangan pekerjaan setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara.
2. Kepada  Lembaga  Pemasyarakatan  disarankan  pelaksanaan  asimilasi  perlu ditingkatkan  sebagai  wahana  bagi  narapidana  untuk  bersosialisasi  kembali  dengan masyarakat, sehingga nanti tidak merasa canggung dalam pergaulan di masyarakat. dan  Pembinaan  narapidana  yang  terkait  dengan  narkoba  (pecandu)  harus  ada pembedaan penanganan dimana narapidana pecandu narkoba perlu ditempatkan pada tempat yang khusus seperti panti Rehabilitasi sehingga dapat penanganan yang lebih seksama dari psikiater.
3. Kepada narapidana disarankan agar pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan  atau petugas dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pembinaan  dapat berjalan  dengan baik  dan  berguna  bagi  narapidana  itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aksara, K. (2004). LPAN Gianyar Dulu dan Kini (Edisi XV). Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arriatama,  S.,  Siswanto,  H.,  &  WN,  D.  (2019). ANALISIS  PELAKSANAAN  HAK  ASIMILASI NARAPIDANA  WANITA  (Studi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIa  Way  Hui Bandar
Lampung) . Retrieved from
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjU7Y TJytjqAhWHbSsKHTYyCgUQFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.fh.unila.ac.id% 2Findex.php%2Fpidana%2Farticle%2Fdownload%2F1731%2F1464&usg=AOvVaw0wJAG_p QPiVmuq4BjIMIsm
Atmasasmita, R. (1982). Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia . Bandung: Alumni.
Cooke,  D.  J.,  Baldwin,  P.  J.,  &  Howison,  J.  (2008). Menyingkap  Dunia  Gelap  Penjara .  Jakarta: Gramedia.
Jufri,  E.  A.,  &  Anisariza,  N.  U.  (2017).  PELAKSANAAN  ASIMILASI  NARAPIDANA  DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA. ADIL: Jurnal Hukum , 8 (1), 1–26. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/217392-pelaksanaan-asimilasi- narapidana-di-lemb.pdf
Pambudi,  S.  C.,  Bahiej,  A.,  &  Hakim,  F.  L.  (2016). Pelaksanaan  Asimilasi  Bagi  Anak  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666
Panjaitan,  P.  I.,  &  Simorangkir,  P.  (1991). Lembaga  permasyarakatan  dalam  Perspektif  Peradilan Agama . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Poernomo,  B.  (1985). Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Dengan  Sistem  Pemasyarakatan .  Yogyakarta: Liberty.
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Penerbit Alumbi.