## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Berbasis Sumber
Yudistira Adnyana 1 * ,  Sri Sulandari 2 , IW. Astawa 3
1,2,3 Universitas Ngurah Rai, Denpasar - Indonesia

## A B S T R A K
Masalah sampah perlu diatasi karena mengacam kesehatan, lingkungan dan pariwisata  di  Bali.  Kemampuan  mengelola  sampah  oleh  pemerintah  dan masyarakat  belum  optimal.  Pemerintah  berusaha  mengatasi  masalah sampah melalui kebijakan. Permasalahanya, (1) Bagaimana implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  berbasis  sumber  di  Desa  Penatih  Dangin Puri? (2) Apa kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penatih Dangin Puri? Masalah dianalisis dengan  teori  model  implementasi  Syahrul  Mubarok  dkk  (2020)  yang menyatakan  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  3  aspek:  isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah  mengimplementasikan  kebijakan  pengelolaan  sampah  berbasis sumber. Simpulan, 1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 sudah terimplementasi  di  Desa  Penatih  Dangin  Puri  namun  belum  optimal.  2) Kendala  dalam  implementasi  Peraturan  Gubernur  Bali  nomor  47  tahun 2019 diantaranya: komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi.

## A B S T R A C T
The waste problem needs to be overcome because it threatens health , environment and tourism in Bali. The ability to manage waste by the government and the community has not been optimal. The government is trying to overcome the waste problem through policies. The problems are, (1) How is the implementation of source-based waste management policy in Penatih Dangin Puri Village? (2) What are the obstacles in implementing  source-based  waste  management  policies  in Penatih  Dangin  Puri  Village? The  problem  is analyzed with the theory of implementation model of Syahrul Mubarok et al (2020) which states that policy implementation  is  influenced  by  3  aspects:  policy  content,  policy  context  and  policy  process.  Using qualitative research methods. The results showed that the village government had implemented a source- based  waste  management  policy.  From  the  aspect  of  policy  content,  Penatih  Dangin  Puri  Village  has implemented source-based waste management. C onclusions, 1) Governor’s regulation Number 47 of 2019 has  been  implemented  in  Penatih  Dangin  Puri  Village  but  has  not  been  optimal.  2)  Obstacles  in implementing  Governor’s  regulation  number  47  of  2019  include:  communication,  resources  and bureaucratic structure.
* Corresponding author.
E-mail : yudisadnyana73@gmail.com (Yudistira Adnyana)

## A R T I C L E  I N F O
Article history: Received January 8, 2023 Received in revised form June 28, 2023 Accepted June 28, 2023 Available online June 30, 2023
Kata Kunci: Desa, implementasi kebijakan, sampah.
Keywords: policy implementation, village, waste.
Copyright © 2023 Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi
This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

## 1. Pendahuluan
Masalah  sampah  menari  untuk  dikaji  karena  dampaknya  yang  cukup  luas.  Mulai  dari  kesehatan, pencemaran  lingkungan  dan  pariwisata  di  Bali.  Pengelolaan  sampah  di  Kota  Denpasar  belum  efektif. Berdasarkan  data  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tahun  2021,  dari  beberapa kabupaten/kota  di  Bali  Kota  Denpasar  menyumbang  timbulan  sampah  terbesar  sebagaimana  disajikan tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Timbulan Sampah di Beberapa Kabupaten/Kota di Bali No Kabupaten/Kota Timbulan Sampah (ton) 1 Kota Denpasar 349.519,44 2 Kabupaten Gianyar 141.337,13 3 Kabupaten Buleleng 123.771,5 4 Kabupaten Badung 116.731,24 5 Kabupaten Tabanan 84.247,48 6 Kabupaten Jembrana 59.395,72 7 Kabupaten Bangli 40.479,96
Berdasarkan sumbernya, sampah di Bali paling banyak berasal dari aktivitas rumah tangga dengan porsi mencapai 40,58% dari total sampah di Provinsi Bali. Diikuti sampah dari aktivitas perniagaan 18,22% dan dari aktivitas pasar 17%.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan untuk mengatasi masalah sampah. Kebijakan  nasional  dimulai  dari  UU  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  PP  Nomor  81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di daerah Bali misalnya dimulai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan  Sampah.  Ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  47  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
Program  penglolahan  sampah  terpadu  berbasis  desa/kelurahan  di  Kota  Denpasar  masih  belum menggembirakan. Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Reuse, reduce dan Recycle (TPS-3R) di Kota Denpasar untuk mengurangi distribusi sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) belum optimal. Data dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Denpasar, produksi pupuk kompos hanya 15 ton per bulan. Padahal, produksi sampah yang menjadi bahan baku kompos mencapai 27.000 ton per bulan atau hanya 0,05% persen sampah jadi kompos. Masih menurut data DKLH Kota Denpasar, jumlah sampah  organik  umumnya  sekitar  60%  dari  volume  sampah  perkotaan.  Jika  volume  sampah  di  Kota Denpasar sekitar 27.000 ton per bulan, maka potensi sampah organik kira-kira mencapai 16.200 ton per bulan. Bila per bulan hanya menghasilkan 15-ton kompos itu berarti hanya 0,09 % dari jumlah sampah organik.
Desa  Penatih  Dangin  Puri  mulai  melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  sampah  sejak  tahun  2014. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, Desa Penatih Dangin Puri makin meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Sejak tahun 2016  program  kegiatan  pengelolaan  sampah  resmi  mendapatkan  alokasi  anggaran  desa.  Ruang lingkup kegiatan  pengelolaan  sampah  baru  terbatas  pada  pengangkutan  sampah  warga  oleh  para  petugas pengangkut sampah. Dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber menambah tantangan pengelolaan sampah di Desa Penatih Dangin Puri. Dengan Pergub ini berarti dalam jangka waktu tertentu semua sampah yang bersumber dari Desa Penatih Dangin Puri harus di selesaikan di Desa tersebut.
Mengingat cukup beratnya tantangan pengelolaan sampah tersebut bagi Pemerintahan Desa Penatih Dangin Puri, penelitian ini tertarik untuk meneliti proses implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun  2019  tersebut.  Dengan  memilih  Desa  Penatih  Dangin  Puri,  sebuah  Desa  di  Kecamatan  Denpasar Timur sebagai lokasi penelitian dengan fokus pada pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang komplesitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di tingkat desa.
This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

## 2. Tinjauan Pustaka

## Konsep
Ada beberapa konsep yang digunakan untuk memahami kebijakan. Pertama, Thomas R Dye dalam Howlett  and  Ramesh  (1995),  menyatakan,  “definition  of  public  policy  describing  it  as  “anything”  a government choose to do or not to do”. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
Pengertian yang sederhana ini dianggap belum lengkap karena tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh  pemerintah  (Winarno,  2014:20).  Kedua,  William  Jenkins  dalam  Howlett  and  Ramesh  (1995:5) menyatakan, public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning  the  selection  of  goal  and  means  of  achieving  them  within  a  specified  situation  where  those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve. Dari definisi ini kebijakan public  dipahami  sebagai  suatu  proses  atau  siklus  yang  terdiri  dari  beberapa  tahap:  isu-isu  kebijakan, formulasi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  evaluasi  kebijakan  (Winarno,  2014:32).  Ketiga,  James Anderson  dalam  Howlett  and  Ramesh  (1995:6)  menyatakan,  a  policy  as  a  purposive  course  of  action followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Konsep kebijakan Anderson melihat aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan terdiri actor negara dan actor bukan negara.
William  N.  Dunn  dalam  Pasolong  (2007:39)  mengatakan  bahwa”  Kebijakan  public  adalah  suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas  pemerintah  seperti:  pertahanan,  kemanan,  energi,  kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain- lain”.
Menurut Parson (2011: xii), Analisis kebijakan publik adalah “Kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan  untuk  mengintegrasikan  dan  mengkontekstualisasikan  model  dan  riset  dari  disiplin-disiplin tersebut yang mengandung orientasi proble m dan kebijakan”.
Konsep  implementasi  kebijakan  menurut  Ripley  dan  Franklin  dalam  Winarno  (2014:148) menyatakan  bahwa  “implementasi  adalah  apa  yang  terjadi  setelah  undang -undang  ditetapkan  yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis luaran yang nyata”. Grindle dalam Winarno (2014: 148) menyatakan, secara umum tugas implementasi adalah “Membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan- tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”. Menurut Meri lee Grindle (1980:6) menyatakan, “The study of the process of policy implementation almost  necessarily  involves  investigation  and  analysis  of  concrete  actions  programs  that  have  been designed  as  a  means  of  achieving  broader  policy  goals”.  Maksudnya  analisi s  implementasi  kebijakan sebagain besar membutuhkan penyelidikan dan analisis dari tindakan program yang nyata serta dirancang dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.
Landasan Teori Model  implementasi  Edward  III  menyatakan  “p roses  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat  faktor:  komunikasi,  sumberdaya,  kecendrungan  dan  struktur  birokrasi”  Menurut  Edward  dalam Winarno (2014:177- 178) “karena obyek penelitian bersifat dinamis maka keempat factor tersebut bekerja secara  simultan  dan  berinteraksi  satu  sama  lain  untuk  membantu  dan  menghambat  implementasi kebijakan, karenanya pendekatan yang ideal dengan cara mereflesikan kompleksitas ini dengan membahas semua  faktor  tersebut  sekaligus”.  Model  Grindle  bisa  menjelaskan  implementas i  untuk  pemerintahan daerah (Ratna Hermayanti, 2015,29-46).
Sementara  model  implementasi  Grindle  menekankan  keberhasilan  implementasi  kebijakan dipengaruhi  dua  factor  utama:  isi  kebijakan  (content  policy)  kebijakan  dan  konteks  kebijakan  (context policy). Model ini sesuai untuk menganalisis implementasi kebijakan yang unsur politiknya  rektif tinggi (Panca Setyo Prihatin dkk, 2021: 31-44).
Menurut  kajian  Syahrul  Mubarok  dkk  (2020:33)  “model  implementasi  Grindle  menekankan pentinganya  kesesuaian  desain  kebijakan  public  dan  implementasinya  yang  mengacu  pada  tindakan kebijakan serta pencapaian tujuan kebijakan dengan mengacu pada dampak kebijakan kepada masyarakat”. Sedangkan model implementasi Mazmanian Sabatier (1983: 22) menyatakan “keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kategori: 1) tractability of the problem; 2) ability of statute to structure implementation;  3)  nonstatutory  variables  affecting  implementation”.  Dari  kajian  teoritis  ketiga  model implementasi klasik tersebut Syahrul Mubarok (2020:37-38) menawarkan model implementasi alternatif yang  dinyatakan  sebagai  model  implementasi  Triangle  yang  mengatakan  “keberhasilan  implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga factor utama yakni, isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan” .
Copyright © 2023 Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi
This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Dengan  demkian  state  the  art  dari  penelitian  ini  menyatakan  keberhasil  implementasi  kebijakan dipengaruhi tiga factor utama yakni isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan.

## 3. Metode
Untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan sampah peneltian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  pendekatan  yang  berfungsi  menemukan  dan memahami  fenomena  sentral.  Menurut  Sharan  B  dan  Merriam  dalam  Sugiono  (2021:4- 4),  “penelitian kualitatif  tertarik  memahami  bagaimana  orang-orang  menginterpretasikan  pengalamannya, mengkonstruksi apa yang telah dialami dalam hidupnya”. Seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam bagaimana orang-orang merasakan dalam proses kehidupannya, memberikan  makna  dan  menguraikan  bagaimana  orang-orang  menginterpretasikan  pengalamannya. Penelitian  kualitatif  ingin  memahami  fenomena  berdasarkan  pandangan  partisipan  atau  pandangan internal (perspektive emic) dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (perspektive etic). Menurut Nutley dan Webb dalam Sugiono (2017:10-11), “ Penelitian kebijakan dirancang untuk memberikan informasi dan pemahaman satu atau beberapa aspek  yang  dapat  digunakan  dalam  proses  kebijakan  yang  meliputi  rumusan  dan  pembuatan kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.  Penelitian  kebijakan  berperan  dalam penyusunan kebijakan, output kebijakan, outcome kebijakan dan evaluasi kebijakan ” .
Khusus  mengenai  metode  peneltian  kebiakan  publik  dinyatakan  Sugiono  (2017:21-22)  sebagai berikut:
“ Penelitian  kebijakan  termasuk  penelitian  insitusional  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan kinerja lembaga.  Hasil  penelitian  akan  sangat  berguna  bagi  pimpinan  untuk  membuat  kebijakan  atau keputusan. Hasil penelitian lebih menekankan pada validitas eksternal (kegunaan), variable lengkap (kelengkapan informasi) dan kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan ” .
Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow dalam Sugiono (2017:206), “ Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi  yang  mendalam  tentang  isu  atau  masalah  yang  akan  dipecahkan.  Metode  penelitian kualitatif menggunakan focus group, interview secara mendalam dan observasi peran serta dalam pengumpulan data ” .
Dari berbagai pendapat para ahli tentang metode penelitian kualitatif tersebut Sugiono (2017:207) meringkasnya sebagai berikut:
“ Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti sebagai intrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dapat yang  diperoleh  bersifat  kualitatif,  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi ” .
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara  mendalam (indepth interview). Wawancara Dilakukan dengan informan yang telah ditetapan dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Dari berbagai teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu ada pendapat Sugiono (2008:335) menyatakan bahwa: Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasisl wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara  mengorganisasikan  data  kedalam  kategori,  menabarkan  kedalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Kegiatan  penelitian  dimulai  dengan  studi  dokumen  dimana  peneliti  mengkaji  peraturan  dan perundang-undangan  terkait  dengan  kegiatan  pengelolaan  sampah  berbasis  sumsber.  Dalam  tahap dokumentasi juga ditambahkan hasil-hasil penelitian sejenis untuk memperkaya literatur yang bersumber dari jurnal. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam ke beberapa informan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis.
This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

## 4. Hasil dan pembahasan

## Deskripsi Desa Penatih Dangin Puri
Desa  Penatih  Dangin  Puri  adalah  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Denpasar  Timur,  Kota  Madya Denpasar. Desa Penatih terdiri dari 10 banjar adat dan 8 banjar dinas atau dusun. Kecamatan Denpasar Timur  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat  dengan  indikator  berkembangnya  penduduk  dan perumahan  di  suatu  kawasan  desa/kelurahan.  Desa  Penatih  Dangin  Puri  juga  terdapat  5  komplek perumahan.
Desa Penatih Dangin Puri terdiri dari 1.600 KK dengan penduduk berjumlah kurang lebih 7000 jiwa. Sebagian besar jenis sampah di Desa Penatih Dangin Puri adalah sampah rumah tangga. Petugas sampah desa biasanya mengambil sampah yang sudah terkumpul di depan rumah masing-masing. Sebagian besar sampah  langsung  dikirim  ke  TPA  Suwung.  Petugas  mengambil  sampah  biasanya  jam  8-10.00  pagi  dan sisanya diambil sore hari jam 16-18.00. Berdasarkan data kantor Desa Penatih Dangin Puri, jumlah sampah per  hari  diangkut  5  truk  dengan  kapasitas  masing-masing  truk  sebanyak  7  meter  kubik.  Diperkirakan jumlah sampah per hari sebanyak  35 meter  kubik, per minggu sebanyak 245M3 sampah dan per bulan sebanyak 980 meter kubik sampah.

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah  nasional  berusaha  mengatasi  masalah  sampah  dengan  mengesahkan  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan yang sama di tingkat Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Denpasar diatur melalui Peraturan Daerah Nomo 3 Tahun 2015. Kebijakan terbaru yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.
Bila  mengacu  pada  kebijakan,  program  pengelolaan  sampah  di  Desa  Penatih  Dangin  Puri  sudah dirintis sejak tahun 2014 dan secara resmi diadopsi menjadi program pemerintahan desa sejak tahun 2016. Dengan  begitu,  program  pengelolaan  sampah  di  Desa  Penatih  Dangin  Puri  mengacu  pada  Perda  Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah. Konteksnya, program pengelolaan sampah makin gencar dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi bali kala itu berencana menutup lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tersebut karena sudah terlalu padat. Inisiasi program pengelolaan sampah dimulai dengan kegiatan sosialisasi dari kepala desa dan jajaran kepada seluruh kelompok masyarakat yang ada di banjar-banjar.
Pasalnya,  dalam Pasal 4  Pergub  nomor  47/2019  menyebutkan  jenis  sampah  meliputi: a)  sampah rumah tangga, b) sampah sejenis sampah rumah tangga dan c) sampah spesifik. Disamping itu Pasal 5 Ayat (1) Pergub mengatur, setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan.  Selain  itu  Pasal  6  Ayat  (1)  menyatakan,  setiap  orang  dalam  rumah  tangga  berkewajiban melakukan  pemilahan  sampah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  Ayat  (2)  huruf  (d)  yang  masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan didaur ulang. Semua pasal-pasal tersebut  sasarannya  adalah  kelompok  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu  tahapan  sosialisasi  kepada masyarakat  menjadi  langkah  penting agar  implementasi  Pergub  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik. Menurut penuturan Kepala Desa, setelah dilaksanakan beberapakali sosialisasi, sebagian besar masyarakat memahami dan mendukung program pengelolaan sampah di Desa Penatih Dangin Puri.
Menurut penuturan Kepala Desa Penatih Dangin Puri, program pengelolaan sampah baru terbatas pada mengambil/mengangkut sampah dari masing-masing KK dan membuangnya ke Tempat Pemrosesan Akhir  (TPA).  Jadi  program  ini  belum  sampai  memilah  sampah  organik  dan  sampah  plastik  apalagi menglolah  sampah  misalnya  sampah  organik  menjadi  kompos.  Padahal  dalam  Pergub  nomor  47/2019 Pasal  5  Ayat  (2)  dinyatakan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan dengan cara: a) menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; b) membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastic sekali pakai; c) menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah; d) memilah sampah; e) menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau ke TPS; f) mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; g) menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.
Program  pengelolaan  sampah  ini  merupakan  program  Desa  Penatih  Dangin  Puri  sehingga  sejak tahun  2016  didanai  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Anggaran  Desa  yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pengelolaan cukup besar mencapai 400 juta pada tahun 2016. Dana yang bersumber dari APBDes tersebut digunakan untuk membeli: 2 buah mobil truk angkut, 1 moci, 1 mobil L 300 dan membayar gaji bulanan untuk petugas pungut sampah sebanyak 11 orang. Program dan kegiatan pengelolaan sampah menjadi urusan Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan kantor Desa Penatih dangin Puri.
Kegiatan pemungutan sampah telah dilaksanakan sejak tahun 2016 secara rutin setiap hari senin sampai  sabtu,  kecuali  hari  minggu  libur.  Petugas  mulai  memungut  sampah  mulai  jam  8-12  siang  dan
Copyright © 2023 Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi
This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dilanjutkan sore dari jam 16-18.00 WITA. Jalur pengambilan sampah biasanya dimulai dari rumah tangga dan diteruskan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di  daerah  Suwung.  Jalur  lainnya  sampah  rumah  tangga  yang  dipungut  ditempatkan sementara  di tempat  penampungan  sementara  berupa  2  buah  kontainer  untuk  selanjutnya  diteruskan  ke  TPA  oleh petugas  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK)  Kota  Denpasar.  Pelaksanaan  program  dan kegiatan pengelolaan sampah di Desa Penatih Dangin Puri terus berjalan dari tahun 2016 sampai dengan 2018.  Perbedaaan  menonjol  terletak  pada  pembiayaan  APBDes  dimana  biaya  pengelolaan  sampah  jauh menurun dari 400 juta tahun 2016 menjadi 200 juta tahun 2017. Penurunan ini karena tahun 2017 tidak ada pembelian peralatan seperti mobil, tetapi hanya biaya rutin kendaraan dan biaya gaji pegawai pengelola sampah.
Disamping pengelolaan sampah rumah tangga, Pergub 47/2019 juga mengatur pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah pengaturan pengelolaan sampah pada  Kawasan  permukiman,  Kawasan  komersiil,  Kawasan  Industri,  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial. Implementasi di tingkat desa terkait dengan fasilitas umum dan fasiltas sosial. Pasal 8 Ayat (4) menyatakan fasilitas  umum  sebagaimana  dimaksud  Pasal  7  Ayat  (2)  huruf  (d)  meliputi:  sekolah,  fasilitas  pelayanan kesehatan,  pasar  dan  sejenisnya.  Pasal  8  Ayat  (5)  menyebutkan,  fasilitas  sosial  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e meliputi: taman bermain, balai pertemuan dan sejenisnya. Implementasi dari Pergub  47  Tahun  2019  tersebut  di  Desa  Penatih  dangin  Puri  diawali  dengan  sosialisasi  pembangunan Tempat  Pengolahan  Sampah  (TPS)  dari  Kepala  Desa  kepada  seluruh  kelompok  masyarakat  di  masing- masing banjar. Menurut penjelasan Kepala Desa, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Denpasar gencar menghimbau dan memberikan sosialisasi program pengelolaan sampah berbasis sumber ke desa-desa atau kelurahan di wilayah Kota Denpasar.
Langkah  selanjutnya  untuk  pelaksanaan  program  tersebut  dalam  APBDes  sudah  dimasukan  pos biaya  pembelian  tanah  untuk  membangun  tempat  pengelolahan  sampah  (TPS).  Pada  tahun  2019 Pemerintah Desa Penatih Dangin Puri membeli sebidang tanah seluas 200 meter persegi dijadikan tempat pengelolahan  sampah  berlokasi  di  Banjar  Laplap.  Salah  satu  bentuk  himbauan  yang  konkret  dari  Dinas PUPR Kota Denpasar bahwa permohonan hibah tanah Provinsi menjadi asset desa diprioritaskan untuk pembangunan  Tempat  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  (TPST).  Meski  ada  pembiayaan  pembelian  tanah cukup  besar  di  tahun  2019,  namun  program  pengelolaan  sampah  tetap  berjalan  hingga  tahun  2021 menyerap APBDes rata-rata 200 juta/tahun.
Mulai  tahun  2022  Desa  Penatih  Dangin  Puri  mulai  melaksanakan  program  Tempat  Pengelolaan Sampah  Terpadu  (TPST).  Program  TPST  didukung  oleh  Dinas  PUPR  Kota  Denpasar.  Program  diawali dengan  kegiatan  sosialisasi  kepada  warga  masyarakat.  Tujuannya  agar  program  TPST  dipahami  dan didukung  oleh  masyarakat.  Konsep  TPST  sendiri  merupakan  tempat  pengelolaan  sampah,  tidak  saja memilih  tapi  juga  mengolah  sampah  menjadi  produk  yang  mempunyai  nilai  lebih,  misalnya  kompos. Menurut  penjelasan  Kepala  Desa,  pembangunan  fasilitas  TPST  akan  didanai  oleh  pemerintah  Kota Denpasar. Termasuk biaya operasional selama 6 bulan hingga maksimum 1 tahun akan didanai pemerintah Kota Denpasar. Perlu dicermati oleh Kepala Desa dan jajarannya kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan model pembangunan TPST ini dalam jangka jangan sampai menjadi bebas APBDes. Karena biaya pengelolaan TPST lebih besar dibanding hasil pengelolaan sampah tersebut.
Dalam implementasi Pergub Nomor 47/2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber ditemui beberapa kendala-kendala: Pertama, kendala sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dalam arti penanaman nilai- nilai kebersihan lingkungan sangat penting dalam implementasi Pergub nomor 47/2019.  Sosialisasi tidak hanya  sebatas  pertemuan  formal  antara  naras  umber  dengan  kelompok  sasaran.  Tapi  juga  mencakup sosialisasi  secara  informal  ke  berbagai  kelompok  masyarakat/rumah  tangga  tentang  pemilihan  sampah organic dan sampah plastik. Sebagaimana dikemukakan Kaur Bidang Kesra Pemdesa Penatih Dangin Puri, pengelolaan sampah sampai saat ini sebagian besar masih dalam bentuk pengangkutan sampah. Kondisi sampah yang diangkut petugas sebagian besar dalam kondisi bercampur atau belum terpihah. Kegiatan pemilihan sampah rumah tangga masih kecil jumlahnya. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi baik secara formal  dan  informal  kepada  berbagai  segmen  masyarakat  tetap  harus  dilakukan  guna  membangun kesadaran tentang pentingan menjaga kebersihan lingkungan dimulai dengan cara memilah sampah rumah tangga.
Kedua, kendala sumber daya. Yang dimaksud dengan sumber daya disini mencakup: sumber daya manusia, dana kegiatan, sarana prasarana dan sistem/tata kelola. Dari proses implementasi pengelolaan sampah  jelas  terlihat  pentingnya  peranan  sumber daya  manusia  (SDM) tidak saja  dari  unsur  pelaksana kebijakan tapi juga dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. SDM dari unsur pemerintah desa diperlukan untuk  merencanakan,  mengkoordinasikan,  melaksankan  dan  evaluasi  program  dan  kegiatan  pegelolaan sampah berbasis sumber.
This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Dari kalangan masyarakat diperlukan peningkatan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup bersih  dimulai  dari  pengelolaan  sampah  rumah  tangga.  Selain  SDM,  pendanaan  program  dan  kegiatan merupakan  aspek  yang  tak  kalah  penting.  Sebagaimana  sudah  terlihat  dalam  proses  implementasi, pemerintah Desa Penatih Dangin Puri mengeluarkan biaya cukup besar untuk memberi sarana pendukung pengelolaan sampah seperti: truk, mobil pick up dan moci, termasuk biaya perawatannya. Selain sarana, pemerintah desa juga mengeluarkan biaya rutin untuk gaji para petugas pemungut sampah sebanayak 11 orang.
Ketiga,  struktur  birokrasi.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  pada  umumnya membutuhkan  dukungan  birokrasi  selaku  unit  teknis  pelaksana  program  dan  kegiatan.  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan sampah antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dari proses implementasi terlihat DLHK cukup membantu program pengangkutan sampah di Desa Penatih Dangin Puri. Demikian juga BKPAD Provinsi yang telah membantu proses hibah tanah asset Provinsi ke Desa Penatih Dangin Puri yang digunakan sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Menurut keterangan Kepala Desa, pembangunan TPST akan dibantu dan didampingi oleh Dinas PUPR Kota Denpasar. Kendalanya, bagaimana kelangsungan TPST Desa. Menurut keterangan yang dihimpun dari PUPR Kota Denpasar hingga saat ini belum ada peta jalan pengelolaan TPST sehingga bisa menjadi unit usaha yang berkelanjutan. Bila peta jalan TPST ini tidak terimplementasi dengan baik diprediksi terjadi dua hal; pertama TPTS akan membebani APBDes karena tidak sesuai antara biaya pengelolaan dan pendapatan serta  kedua,  sebagai  dampak  dari  sebab  pertama  tadi,  kemungkinan  TPST  bisa  mangkrak.  Penting  bagi birokrasi untuk mempertimbangkan dengan matang kelangsungan program pengelolaan sampah berbasis sumber dalam jangka panjang.
Model  implementasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  adaptasi  dari  model implementasi Grindle yang menyatakan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua aspek utama yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan. Zauhar melengkapi model implemnetasi Grindle dengan menambahkan aspek  proses  kebijakan.  Dengan  begitu  model  implementasi  Zauhar  terdiri  dari  tiga  aspek  yakni  isi kebijakan, konteks kebijakan dan proses kebijakan.

## 5. Simpulan dan saran
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan dapt diberikan simpulan sebagai berikut:  (1)  Pergub  Nomor  47  tahun  2019  sudah  terimplementasi  di  Desa  Penatih  Dangin  Puri  namun belum optimal terutama pada pengelolaan sampah rumah tangga; (2) Kendala dalam implementasi Pergub nomor  47  tahun  2019  diantaranya:  sosialisasi  (pendampingan  dan  fasilitasi  warga),  sumberdaya  (SDM, dana dan sarana) dan struktur birokrasi khususnya PUPR.
Adapun yang bisa disarankan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Kepada pemerintahan Desa Penatih Dangin  Puri  dapat  melakukan  kajian  dalam  merancang  program  yang  lebih  efektif  untuk  pengelolaan sampah  rumah  tangga;  (2)  Kepada  pemerintah  Kota  Denpasar  dapat  merancang  peta  jalan  tata  kelola sampah berbasis sumber secara berkelanjutan di desa/kelurahan di wilayah Denpasar.

## Daftar Rujukan
Grindle,  Merilee  S.,  1980, Politic  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World ,  Princeton:  Princeton University Press
Howlett, Michael and M. Ramesh, 1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems , Oxford: Oxford University Press
Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy , New York: University Press of America
Mubarok,  Syahrul,  Soesilo  Zauhar,  Endah  Setyowati  dan  Suryadi,  2020, Policy  Implementation  Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle and Mazmanian Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework , Jurnal of Publik Administration Studies, JPAS Vol 5 No.1 pp 33-38.
Parson, Wayne, 2011, Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analis Kebijakan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Copyright © 2023 Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi
This is an open access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Prihatin,  Panca  Setyo,  2021, Grindle  Policy  Implementation  Theory  in  Analysis  of  Forestry  Conflict  in Palalawan District, Riau Province , Jurnal kajian Pemerintah, Volume 7 Nomor 2 Oktober 2021.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta
--------, 2017, Metode Penelitian Kebijakan Publik , Bandung: Penerbit Alfabeta --------, 2018, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Penerbit Alfabeta
Winarno, Budi, 2014, Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus , Jakarta: PT Buku Seru