## Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B
Fadhillah Subekti * , Ririh Sri Harjanti, Aryanto Politeknik Harapan Bersama, Tegal, Indonesia * Alamat e-mail corresponding author : fadhillahsubekti1602@gmail.com

## I N F O   A R T I K E L

## Histori Artikel
Tanggal Submit 2 Januari 2024 Tanggal revisi 20 Maret 2024 Tanggal Accepted 29 Maret 2024

## Key words:
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah

## DOI:
10.36805/akuntansi.v9i1.6140
Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)

## A B S T R A C T
Government  Accounting  Standards  are  accounting  principles  that  are  applied  in prepareing    government  financial  reports  in  transparent  and  accountable  manner. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B is one of the accounting entities under Mahkamah Agung republic Indonesia which is obliged to carry out accounting and accountability reports on the implementation of state revenue and expenditure budget. The purpose of this research was to determine the presentation of financial statement  based on PP No. 71 of 2010 at the Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B. Methods of collecting data use in this research was observation, interview, and study of literature. The analysis method used is descriptive qualitative methode. The results of the research show that the  components  of  the  financial  reports  of  the  Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B, namely  Budget  Realization  Report,  Balance  Sheet,  Operational  Report,  Changes  of Equity  Report,  and  Notes  to  Financial  Statement  has  been  appropriate  besed  on  PP No. 71 of 2010. Nonethless, there are still posts in the Budget Realization Report that haas not been included.

## A B S T R A K
Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  secara  transparansi dan  akuntabilitas.  Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  merupakan  salah  satu entitas  akuntansi  dibawah  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang berkewajiban  menyelenggarakan  akuntansi  dan  laporan  pertanggungjawaban atas  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara.  Tujuan  penelitian ini adalah untuk menetahui penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B. Metode pengumpulan data yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  studi  pustaka.  Metode analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  komponen  laporan  keuangan  Pengadilan  Negeri  Slawi Kelas  I  B  yaitu  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan  sudah sesuai dengan  PP  No.71  Tahun  2010.  Namun,  masih  ada  pos-pos  pada  Laporan Realisasi Anggaran yang belum dicantumkan.

## 1. Pendahuluan
Sistem pemerintahan yang baik dapat dilihat dengan mencermati  tata kelola pemerintah. Dalam sistem manajemen organisasi, tata kelola yang baik bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas,  ekonomis  serta  produktivitas  dalam  manajemen  sumber  daya  ekonomi  dengan prinsip  transparansi  serta  akuntabilitas  guna  mencapai  tujuan  organisasi.  Pemerintah  wajib memiliki sistem manajemen, prosedur serta kebijakan yang mumpuni dengan adanya bantuan dari  manajemen  personal.  Sekarang  ini,  pemerintah  Indonesia  sedang  berupaya  dalam meningkatkan  pengelolaan  keuangan  Negara  yang  transparan  serta  akuntabel  (Hartati  et  al. 2020).
Pedoman  akuntansi  yang  diimplementasikan  pada  proses  penyusunan  serta  pemaparan laporan  keuangan  pemerintah  secara  transparan  serta  akuntabel  dalam  penyelenggaraan akuntansi  publik  dan  peningkatan  mutu  dituangkan  dalam  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP).  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  ialah  pedoman  dengan  ketentuan  yang berbentuk format  yang menetapkan  tata  cara  penyusunan  dan  pemaparan  laporan  keuangan dengan baik dan benar dalam proses akuntansi dan pengolahan dana (Maryono and Fauziyah 2021). Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan mutu laporan keuangannya dengan SAP sebagai  kualifikasi  dengan  kekuatan  hukum.  Penyusunan  standar  ditugaskan  pemerintah kepada  KSAP  (Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah)  sebagai  komite  standar  independent dimana  pembentukannya  diresmikan  melalui  keputusan  presiden.  UU  No.  17  Tahun  2003 mengenai  Keuangan  Negara  pada  Pasal  36  Ayat  (1)  memerintahkan  pengaplikasian  basis akrual pada penilaian serta pernyataan penghasilan serta belanja agar dilakukan paling lambat lima tahun.  Dalam rangka penerapan perintah tersebut, SAP  sudah  dirumuskan oleh KSAP. Basis  Akrual  dibentuk  berdasarkan  PP  Nomor  71  Tahun  2010  sebagai  pengganti  PP  No.  24 Tahun 2005.
Penetapan SAP berbasis akrual kini berlandaskan hukum dengan ditetapkannya Perturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010.  Oleh  karena  itu  pemerintah  wajib  mengaplikasikan  SAP bebasis  akrual  sesegera  mungkin.  Sistem  akuntansi  Indonesia  dalam  konfirmasi  transaksi keuangan  oleh  pemerintah  pada  awalnya  berbasis  kas  menuju  akrual,  lalu  berubah  sejak diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010 menjadi berbasis akrual penuh. Perubahan mendasar ini  tidak  hanya  mengakibatkan  diresmikannya paket  UU  keuangan  negara,  tetapi  dapat  juga menyajikan  visualisasi  menyeluruh  situasi  keuangan,  informasi  nyata  mengenai  hak  serta kewajiban, juga membantu evaluasi kinerja.
SAP  berbasis  akrual  yang  diaplikasikan  pemerintah  membenarkan  dalam  laporan keuangan terdapat pendapatan, asset, beban, ekuitas, serta utang. Hal tersebut sesuai dengan isi PP No 71 Tahun 2010 dimana Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis akrual ialah SAP yang  membenarkan  dimuatnya  pendapatan,  asset,  beban,  ekuitas,  serta  liabilitas  berbasis akrual  dalam  laporan  keuangan  serta  berdasarkan  basis  yang  ditentukan  pada APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ataupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah)  dicatat  pendapatan,  pembiayaan,  serta  belanja  dalam  laporan  pelaksanaan anggaran. Dalam peraturan yang sama, ditetapkan bahwa mulai tahun aggaran 2010, Standar Akuntansi Pemerintah wajib diimplementasi pada penataan laporan keuangan. Berarti, laporan keuangan  tahunan  2010  musti  dipaparkan  sesuai  SAP  berbasis  akrual.  Dengan  demikian, manfaatnya  akan  dirasakan  oleh  pengguna  informasi  keuangan  secara  general  dalam pemenuhan kebutuhannya akan informasi dengan kualitas terbaik serta bagi pengguna laporan keuangan  dalam  melakukan  penilaian  akuntabilitas  serta  penentuan  keputusan  ekonomi, politik,  dan  sosial.  Dalam  laporan  keuangan    dengan  basis  akrual,  seturut  PP  No.  71  Tahun 2010  dibentuk  dari  tujuh  bagian,  bagian-bagian  tersebut  ialah  Laporan  Operasional,  Laporan Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih, Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  serta  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Tujuh  komponen  tersebut wajib dibuat oleh setiap entitas pelaporan.
Beberapa masalah sering muncul adalah dengan adanya penyajian laporan keuangan yang tidak  sesuai  dengan  PP  No  71  Tahun  2010  terutama  pada  penyampaian  pos  atau  item  pada laporan  keuangan  pada  instansi  pemerintah.  Oleh  sebab  itu  maka  diharapkan  instansi pemerintah  mampu  menyusun  laporan  keuangan  menggunakan  basis  akuntansi    yang berdasar pada PP No. 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Sanosi  2021).  Sedangkan  menurut  hasil  penelitian  (Prayogo  et  al.  2023)  menjelaskan  bahwa penerapan  PP  No  71  Tahun  2023  pada  Dinas  tertentu  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur sudah  sesuai  namun  masih  menemui  beberapa  kendala  diantaranya  adalah  masih memerlukannya  dukungan  sumber  daya  manusia  yang  professional  dalam  pengelolaan
keuangan.  Selanjutnya  dapat  diterangkan  dari  hasil  penelitian  (Mumu,  Kalangi,  and  Kapojos Peter M 2023) bahwa Kantor Kecamatan tertentu pada Kabupaten Minahasa sudah menyusun Laporan  Keuangan  dengan  berdasar  pada  PP No  71  Tahun  2023, namun  masih  terdapat  pos yang  kurang  untuk  LRA  (Laporan  Realisasi  Anggaran)  yaitu  pos  transfer  serta  pembiayaan diharapkan dilengkapi supaya sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.
Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  1B  merupakan  entitas  di  bawah  Mahkamah  Agung memiliki kewajiban untuk melaksanakan akuntansi serta pelaporan pertanggung jawaban atas realisasi  APBN.  Pada  Pegadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  terdapat  dua  jenis  laporan  keuangan yaitu  laporan  keuangan  dengan  kode  01  untuk  Eselon  I  Badan  Urusan  Administrasi  diikuti kode satuan kerja 400565 milik PN Slawi Kelas I B. Jenis kedua yaitu laporan keuangan dengan kode 03 untuk Eselon I Dirjen Badan Peradilan Umum diikuti kode satuan kerja 400566 milik PN Slawi Kelas I B. Berdasarkan hasil observasi pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yang dilaksanakan  pada  tahun  2023  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  semester  II  tahun  2021 Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yang berdasar pada PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyajian bagian maupun pos yang tertera pada laporan keuangan belum teridentifikasi kesesuaiannya. Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  sebagai  instansi  pemerintah  disyaratkan  bahwa  instansi pemerintah wajib memuat tujuh unsur dalam laporan keuangannya, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, Pengadilan Negeri  Slawi  Kelas  I  B  hanya  memaparkan  lima  unsur  yaitu  Laporan  Perubahan  Ekuitas, Laporan  Operasional,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca  serta  Catatan  atas  Laporan Keuangan  dalam  laporan  keuangannya.  Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  tidak  Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas seperti apa yang tertera pada komponen laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010.
Berlatar  belakang  dari  penjelasan  di  atas,  sehingga  dilakukan  penelitian  untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B dengan PP Nomor 71  Tahun  2010.  Sasaran  utama  peninjauan  akan  topik  ini  ialah  untuk  meneliti  keselarasan antara  penyusunan  komponen  laporan  keuangan  Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  dengan ketetapan yang termuat pada PP No. 71 Tahun 2010. Dari segi teoritis, penelitian ini memiliki manfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penyusunan serta penyajian laporan keuangan pada lingkup akuntansi pemerintahan. Harapannya laporan keuangan yang dirumuskan  mampu  menjadi  sumber  informasi yang  berguna  secara  langsung  dan  berkaitan tentang semua posisi keuangan dan segala bentuk transaksi entitas pelaporan, sehingga akan tercipta transparansi laporan keuangan bagi para pemegang kepentingan dan masyarakat luas.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Pengertian Akuntansi
AICPA( American Institute of Ceritified Public Accountant ) dalam (Zamzami & Nusa, 2017) Menjelaskan  bahwa  akuntansi  ialah  seni  dalam  mencatat,  mengklasifikasi,  serta  meringkas transaksi  serta  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  keuangan  dan  menerjemahkan  hasilnya melalui cara yang signifikan serta dijelaskan dalam nilai uang. Pengertian lain akuntansi sesuai A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) pada (Zamzami & Nusa, 2017) ialah tahapan penentu,  pengukur,  dan  pengomunikasian  informasi  ekonomi  atas  kemungkinan  diambilnya sebuah  keputusan  oleh  pengguna  informasi  berdasarkan  informasi  tersebut.  Akuntansi merupakan  kegiatan  jasa,  menurut Accounting  Principle  Board (APB)  Statement  No.  4  dalam (Zamzami & Nusa, 2017) dimana fungsinya sebagai penyedia informasi kualitatif dengan sifat keuangan  mengenai  entitas  ekonomi  dengan  tujuan  dapat  bermanfaat  bagi  penentuan keputusan  ekonomi.  Sedangkan  Kieso  dalam    (Rombebunga  et  al.,  2018  :  296)  menjelaskan bahwa Akuntansi ialah sebuah tanda pengenalan, informasi komunikasi keuangan, dan ukuran atas  entitas  ekonomi  bagi  pihak  yang  terkait.  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntansi  itu
sendiri  dapat  diartikan  sebagai  tahapan  inventarisasi,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran  yang membuahkan fakta atas ekonomi yang akan diserahkan kepada pihak pemakainya.

## 2.2. Pengertian Akuntansi Pemerintah
Kegiatan  memberikan  jasa  penyediaan  informasi  keuangan  pemerintah  merupakaan pengertian  Akuntansi  pemerintahan  dimana  informasi  tersebut  didasari  proses  pencatatan, penggolongan,  penguraian  transaksi  pemerintah  dan  penjelasan  atas  informasi  keuangan. Berdasarkan pada bentuk kelembagaan dan ragam ukuran pemakai informasi akuntansi, maka sektor-sektor  akuntansi  seluruhnya  dikalsifikasi  menjadi  tiga  sektor  primer,  antara  lain akuntansi  nasional,  akuntansi  perusahaan,  serta  akuntansi  pemerintahan  (Sadat  2020). Pengertian  lain  dari  akuntansi  pemerintah  yang di  utarakan  (Sujarweni, 2015)  pada  bukunya ialah,    akuntansi  yang  berkatian  terhadap  sektor  keuangan  negara,  mulai  dari  anggaran, realisasi  hingga  pelaporan,  didalamnya  mencakup  seluruh  dampak  yang  disebabkannya. Sejalan  dengan  Sujarweni,  Barus  (2021  :  63)  dalam  bukunya  menjelaskan  Akuntansi Pemerintahan  dapat  didefinisikan  sebagai  ilmu  akuntansi  yang  melakukan  proses  transaksi ekonomi  negara  yang  prosesnya  dimulai  dengan  anggaran.  realisasi  hingga  pelaporan  pada tingkat pusat juga tingkat daerah.

## 2.3. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah
PP  No.  71  Tahun  2010  menentukan  bahwa  dalam  penataan  serta  pemaparan  laporan keuangan  pemerintah  musti  diimplementasikan  pedoman-pedoman  akuntansi  yang  disebut Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  diambil  kesimpulan bahwa  SAP  adalah  kualifikasi  dengan  kekuatan  hukum  yang  diupayakan  pemerintah  untuk menjadikan  laporan  keuangan  seluruh  lembaga  pemerintahan  di  Indonesia  berkualitas  baik. Seluruh  laporan  keuangan  pemerintah  termasuk  LKPD(Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah)  serta  LKPP(Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat)  harus  disusun  serta  disajikan dengan  mengimplementasi  SAP  yang  berupa  pedoman-pedoman  akuntansi  dalam meningkatkan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menghasilkan  LKPP  dan  LKPD  yang  berkualitas  (Dharmawati,  Inthanah,  and  Trisila  2018). Menurut  Wijaya  (dalam  Rombebunga  et  al.,  2018  :  296)  SAP  ialah  kualifikasi  minimum akuntansi  yang  lebih  dulu  ada  untuk  mengendalikan  akuntansi  pada  sektor  publik.  Dengan diimplementasikannya ketentuan ini, laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi antara instansi dengan stakeholder.

## 2.4. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah
Manfaat  yang  dapat  dirasakan  dari  SAP  adalah  agar  pelaporan  keuangan  mampu menyampaikan  infomasi  keuangan  yang  lengkap,  terbuka  serta  jujur  bagi  pemegang kepentingan serta masyarakat. Dalam hal ini cakupan manajemen harus mampu  memudahkan penggunaanya dalam merencanakan, mengelola, serta mengontrol modal, beban, juga ekuitas keuangan pemerintah (Rombebunga et al. 2018)

## 2.5. Laporan Keuangan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010
Rangkuman  info  aktual  atas  posisi  keuangan  entitas  pelaporan  serta  segala  bentuk transaksi keuangan pada satu kurun waktu, merupakan definisi ideal dari laporan keuangan. Dengan  laporan  keuangan  kita  tahu  berapa  nilai  sumber  daya  keuangan  yang  digunakan dalam pelaksanaan aktivitas operasional pemerintah, menilai entitas pelaporan atas efektivitas serta efisiensinya, mengevaluasi kondisi keuangan, dan mendukung penentuan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan.

## 2.6. Komponen Laporan Keuangan
Selaras pada aturan PP No. 71 Tahun 2010 yang memaparkan jika pembentukan laporan keuangan  idealnya  menyertakan  tujuh  bagian  yakni,  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Laporan Arus  Kas,  Laporan  Operasional,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

## 2.7. Penelitian yang Telah Dilakukan Sebelumnya
Tabel 1 Penelitian yang Telah Dilakukan Sebelumnya No PENULIS (TAHUN TERBIT) JUDUL METODE HASIL 1. Andi Elkana Barus (2021) “ Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun
2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Pada Dinas
Perhubungan
Kabupaten Karo ” Deskriptif, Kompratif SAP yang penggunaanya ditentukan PP No. 71 Tahun 2010 belum diimplementasikan DisHub Kabupaten Karo dengan menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangannya. 2. Maryono, Fauziyah Lamaya (2021) “ Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis
Akrual Pada Penyusunan Dan Penyajian Laporan
Keuangan Di Pengadilan Tinggi Agama Kupang ” Deskriptif Kualitatif Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah membuat laporan keuangan seturut PP No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP serta PerMen Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015
3. Anastasya A. Lasabuda, Victorina Z. Tirayoh, Jenny
Morasa (2020)
“ Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara ” Deskriptif Kualitatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memaparkan laporan keuangan seturut ketentuan pada PP No.71 Tahun 2010 atas pengaplikasian SAP dengan basis akrual.
4. Frenly Rombebunga, Novi Swandari Budiarso, David P.E Saerang
(2018)
“ Evaluasi Penyajian
Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah No.71
Tahun 2010 ” Metode deskiptif eksploratif Dinas PU Kota Bitung sudah mematuhi  ketentuan PP No.71
Tahun 2010 dengan mengimplementasikan SAP walaupun belum maksimal, penyebabnya adalah poin-poin belum komplit seperti tidak adanya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih di laporan keuangan.
5. Gita Desipradani, Zeni Rusmawati (2017) “ Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya Dalam
Penerapan PP No. 71
Tahun 2010 ” Deskriptif Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan sudah mematuhi ketentuan pada PP No. 71 Tahun 2010.

## 3. Metode Penelitian
Metode  analisis  data  deskriptif  kualitatif  dipilih  sebagai  metode  yang  dipakai  pada peninjauan  ini.  Metode  deskriptif  kualitatif  adalah  pewujudan  analisis  dengan  menggambar realitas atau kondisi-kondisi sebuah objek berupa ikhtisar kalimat dengan dasar informasi dari para pihak yang berkaitan dengan topik penelitian secara langsung. Proses yang dilaksanakan dalam  menganalisa  data  penelitian  ialah,  mengumpulkan,  mereduksi  dan  menganalisis  data,
serta menarik simpulan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PN Slawi Kelas I B tepatnya di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 99, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wawancara,  observasi,  serta  studi  Pustaka  dipilih  sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang paling sesuai.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Penyajian  Laporan  Keuangan  Tahun  Anggaran  2021  pada  PN  Slawi  Kelas  I  B  terbagi menjadi 5 (lima) komponen Laporan Keuangan, antara lain :

## 4.1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran
Pada komponen ini nilai  anggaran  dibandingkan dengan realisasinya di digambarkan dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  dimana  memuat  komponen-komponen  pendapatan  serta belanja dalam jangka waktu periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021. Dari laporan tersebut dicantumkan  besaran  nilai  Realisasi  Pendapatan  Negara  Tahun  Anggaran  2021  yakni  Rp 361.907.455, dan Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yakni Rp 29.596.493.582.
Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 pada PN Slawi Kelas I B
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) REALISASI TERHADAP ANGGARAN (%) PENDAPATAN Pendapatan 12.000.000 361.907.455 3.015,90 Jumlah Pendapatan 12.000.000 361.907.455 3.015,90 BELANJA Belanja Pegawai 3.246.837.000 3.197.657.686 98.49 Belanja Barang 1.203.984.000 1.115.152.399 92.62 Belanja Modal 25.330.750.000 25.283.683.497 99.81 Jumlah Belanja 29.781.571.000 29.596.493.582 99.38 Sumber : PN Slawi Kelas I B, 2023.

## 4.2. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih
Pengadilan Negeri  Slawi  Kelas I B dalam menyusun Laporan Keuangan tak membuat Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih.  Tidak  disertakannya  bagian  tersebut  disebabkan Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  bukan  merupakan  Bendahara  Umum  Daerah  ataupun Bendahara Umum Negara maka tidak dibuat laporan keuangan konsolidasi.

## 4.3. Penyajian Neraca
Posisi keuangan entitas atas aset, ekuitas, serta kewajiban PN Slawi Kelas I B pada 31 Desember  2021  dipaparkan  dalam  Neraca.  Dalam  laporan  tersebut  tertera  nilai  Aset  per  31 Desember 2021 senilai Rp 45.926.711.252. Kemudian per 31 Desember 2021 Nilai Kewajiban PN Slawi Kelas I B sebanyak Rp 35.706.575. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebanyak Rp 45.891.004.677
Tabel 3 Neraca TA 2021 pada PN Slawi Kelas I B NAMA PERKIRAAN
JUMLAH (Rp)
1 2 ASET Aset Lancar Kas pada Bendahara Pengeluaran 0 Belanja dibayar di muka (prepaid) 0 Persediaan 3.181.200 Persediaan yang belum deregister 0
Total Aset Lancar 3.181.200 Aset Tetap Tanah 14.878.592.000 Peralatan dan Mesin 2.737.535.758 Gedung dan Bangunan 25.246.386.000 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 Aset Tetap Lainnya 9.373.742 Konstruksi dalam pengerjaan 5.642.394.497 Akumulasi penyusutan aset tetap -2.590.751.945 Total Aset Tetap 45.923.530.052 Piutang Tagihan(TP/TGR) 0 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan(TP/TGR) 0 Tagihan(TP/TGR)  (Netto) 0 Total Piutang Jangka Panjang 0 Aset Lainnya Ast Tak Berwujud 4.895.000 Aset Lain-lain 172.289.318 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya -177.184.318 Total Aset Lainnya 0 TOTAL ASET 45.926.711.252 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Pada Pihak Ketiga 35.706.575 Pendapatan Diterima Dimuka 0 Pembayaran dimuka dari KPPN 0 Total Kewajiban Jangka Pendek 35.706.575 TOTAL KEWAJIBAN 35.706.575 EKUITAS Ekuitas 45.891.004.677 TOTAL EKUITAS 45.891.004.677 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 45.926.711.252
Sumber : PN Slawi Kelas I B, 2023.

## 4.4. Penyajian Laporan Operasional
Pada laporan ini disajikan komponen pendapatan, surplus/(defisit) operasional, beban, pos luar biasa, surplus/(defisit) aktivitas di luar operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa,  serta  surplus/(defisit)LO  oleh  PN  Slawi  Kelas  I  B  atas  keperluan  peyajian  yang  wajar. Dalam  Pos  Kegiatan  Operasional  tersusun  atar  Penghasilan  Bukan  Pajak  serta  Beban. Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  yang  dibagi  menjadi  Penghasilan  Pajak  senilai  Rp  0,00, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya  senilai Rp 11.872.605, Pendapatan Hibah  senilai  Rp 0,00. Akun Beban terdiri dari Beban Pegawai senilai Rp 3.197.199.786, Beban Persediaan senilai Rp  43.153.350,  Beban  Barang  dan  Jasa  senilai  Rp.  599.253.385,  Beban  Pemeliharaan  senilai  Rp 422.675.228,  Beban  Perjalanan  Dinas  senilai  Rp  59.603.016,  Beban  Penyisihan  Piutang  Tak Tertagih senilai Rp 0,00 serta Beban Penyusutan serta Amortisasi senilai Rp 511.906.081. Maka hingga  31  Desember  2021  jumlah  keseluruhan  dari  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  adalah senilai Rp. 11.872.605,00 dan jumlah keseluruhan Beban senilai Rp. 4.833.789.846,00, dari angka yang  tertera  disimpulkan  adanya  defisit  dari  aktivitas  operasional  sebesar  Rp.
(4.821.917.241,00). Defisit aktivitas non operasional senilai Rp. (1.136.548.190,00) serta pos luar biasa senilai Rp. 0,00 maka entitas pelaporan menanggug defisit senilai Rp. (5.958.465.431,00)
Tabel 4 Laporan Operasional TA 2021 pada PN Slawi Kelas I B URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN NEGARA NON PAJAK Pendapatan Perpajakan 0 Pendapatan Negara Non Pajak Lainnya 11.872.605 Pendapatan Hibah 0 Total Pendapatan Negara Bukan Pajak 11.872.605 BEBAN Beban Pegawai 3.197.199.786 Beban Persediaan 43.153.350 Beban Barang serta Jasa 599.252.385 Beban Pemeliharaan 422.675.228 Beban Perjalanan Dinas 59.603.016 Beban Penyusutan Serta Amortisasi 511.906.081 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 TOTAL BEBAN 4.833.789.846 SURPLUS/ (DEFISIT)KEGIATAN OPERASIONAL -4.821.917.241 KEGIATAN DILUAR OPERASIONAL SURPLUS/ (DEFISIT)PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 304.695.000 Beban Pelepasan Aset Non Lancar 1.486.583.040 Total Surplus/ (Defisit)Pelepasan Aset Non Lancar -1.181.888.040 SURPLUS/ (DEFISIT)KEGIATAN DILUAR OPERASIONAL LAIN Pendapatan Kegiatan Diluar Operasional Lainnya 45.339.850 Beban Kegiatan Diluar Operasional Lainnya 0 Total Surplus/(Defisit)Kegiatan Diluar Operasional Lainnya 45.339.850 SURPLUS/(DEFISIT)KEGIATAN DILUAR OPERASIONAL -1.136.548.190 POS LUAR BIASA 0 SURPLUS/ (DEFISIT)-LO -5.958.465.431
Sumber : PN Slawi Kelas I B, 2023.

## 4.5. Penyajian Laporan Arus Kas
Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  dalam  menyusun  Laporan  Keuangannya  tidak menyajikan  Laporan  Arus  Kas,  hal  itu  dikarenakan  Pengadilan  Negeri  Slawi  tidak  memiliki fungsi Bendahara Umum Negara.

## 4.6. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas
Informasi  mengenai  perbandingan  ekuitas  tahun  pelaporan  dan  periode  sebelumnya apakah  terdapat  kenaikan  ataupun  penurunan  nilai  disajikan  dalam  Laporan  Perubahan Ekuitas. Dari  komponen ini  diketahui  pada tanggal 01 Januari  2021  jumlah  Ekuitas PN Slawi Kelas  I  B  senilai  Rp.  22.614.693.981,00  dipotong  defisit-LO  senilai  Rp.  (5.958.465.431,00),  lalu dijumlahkan  dengan  perbaikan  senilai  Rp.  0,00  yang  mengurangi  ekuitas  serta  dijumlahkan terhadap transaksi antara entitas satu dengan yang lain senilai Rp. 29.234.776.127,00 sehingga didapatkan jumlah ekuitas per31 Desember 2021 senilai Rp.45.891.004.677,00.
Tabel 5 Laporan Perubahan Ekuitas TA 2021 pada PN Slawi Kelas I B URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 EKUITAS AWAL 22.614.693.981 SURPLUS/DEFISIT -5.958.465.431 PERBAIKAN YANG MENAMBAH/MENGURANGI 0 EKUITAS 0 PENGARUH KUMULATIF PERUBAHAN 0 KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 Perbaikan Nilai Aset Tetap Tidak Revaluasi 0 Perbaikan Lainnya 0 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 29.234.776.127 KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 23.276.310.696 EKUITAS AKHIR 45.891.004.677
Sumber : PN Slawi Kelas I B, 2023.

## 4.7. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Rincian  informasi  terkait  uraian/rincian/analisa  nilai  sebuah  pos  dalam  laporan keuangan  yang  tertera  di  Laporan  Operasional,  Neraca,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  serta Laporan Perubahan Ekuitas dipaparkan pada bagian ini.

## 4.8. Hasil Pembahasan
Kesesuaian laporan keuangan yang disusun Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Tahun Anggaran  2021  terhadap  PP  No.  71  Tahun  2010  dapat  dibahas  berbasis  analisa  data  yang menghasilkan data, berikut adalah tabel kesesuaiannya :
Tabel 6
Perbandingan PP No. 71 Tahun 2010 dengan Laporan Keuangan TA 2021 PN Slawi Kelas I B
No Komponen PP Nomor 71 Tahun 2010 Hasil Penelitian Hasil Analisis 1. Laporan Realiasi Anggaran Uraian sumber, distribusi serta pemanfaatan sumber daya keuangan dimana pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah menjadi pengelolanya pada satu masa pelaporan dipaparkan dalam komponen satu ini. Selain itu, penggambaran perhitungan anggaran dibandingkan pelaksanaannya pada satu tahun pelaporan harus tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran . Unsur-unsur yang harus disajikan LRA sekurang- kurangnya antara lain :
a. Pendapatan-LRA
b. Transfer
c. Pembiayaan d. Belanja
Pada Tabel 2 menggambarkan disajikan informasi mengenai pos Pendapatan Lainnya dengan rincian Pendapatan Sewa Tanah, Bangunan serta Gedung, Pendapatan Penjualan Tanah, Bangunan serta Gedung, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Sebelumnya. Pos Belanja dengan rincian Belanja Barang, Belanja Pegawai, serta Belanja Modal. PN Slawi Kelas I B juga memaparkan perbandingan anggaran serta pelaksanaannya dalam satu periode pelaporan pada
Sudah sesuai.
e. Surplus/(defisit)LRA f. Kelebihan atau kekurangan pembiayaan anggaran Laporan Realisasi Anggaran PN Slawi Kelas I B. 2. Laporan Saldo Anggaran Lebih Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos : a. Saldo anggaran lebih awal b. Penggunaan saldo anggaran lebih c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya e. Saldo anggaran lebih akhir
Pengadilan Negeri Slawi tidak memiliki posisi sebagai Bendahara Umum/Daerah dan tidak membuat Laporan Keuangan Konsolidasi sehingga tidak menyajikan Laporan Saldo Anggaran Lebih. Tidak disajikan dalam Laporan Keuangan milik Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B. 3. Neraca Neraca memvisualisasikan kondisi keuangan entitas pelaporan tentang asset, ekuitas, serta kewajiban di suatu tanggal. Pada komponen ini, seluruh asset entitas pelaporan dikelompokkan atas aset lancar serta tak lancar lalu pengklasifikasian kewajiban pada kewajiban jangka pendek serta jangka panjang.
Pada Tabel 3 menggambarkan Neraca PN Slawi Kelas I B telah menyajikan informasi mengenai Aset yang digolongkan atas Aset Lancar berupa kas pada bendahara daerah, persediaan, persediaan yang perlu deregister, belanja dibayar dimuka (perpaid). Tanah, bangunan serta gedung, jalan, jaringan serta irigasi, alat-alat serta mesin, serta aset – aset tetap lain digolongkan sebagai Aset Tetap. Disajikan Kewajiban yang telah diklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek berupa pendapatan diterima dimuka, uang muka dari KPPN, utang pada pihak ketiga. Ekuitas juga disajikan dalam Neraca. Sudah sesuai 4. Laporan Operasional Uraian sumber daya kuangan atas peningkatan ekuitas serta pemakaiannya yang diatur oleh pemerintah pada satu periode pelaporan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Bagian-bagian pada LO secara langsung  ialah pendapatan-LO, transfer, beban, serta beberapa pos luar biasa.
Pada Tabel 4 menggambarkan Laporan Operasional Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yang telah memaparkan informasi atas Kegitan Operasional dan Kegiatan Diluar Operasional. Dalam Laporan Operasional terdapat unsur Pendapaatan-
LO, Transfer, Beban serta Pos Luar Biasa. Sudah sesuai 5. Laporan Arus Kas Unsur yang terkandung dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B bukan sebagai Bendahara Umum/Daerah sehingga tidak membuat Tidak disajikan dalam Laporan
Laporan Arus Kas dalam penyajian laporan keuangan. Keuangan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B 6. Laporan Perubahan Ekuitas Pada komponen ini dipaparkan perbandingan nilai ekuitas pada periode pelaporan dan periode sebelumnya apakah ditemukan kenaikan atau penurunan. Pos yang sekurang-kurangnya harus disajikan dalam LPE ialah :
a. Ekuitas awal.
b. Surplus/defisit-LO dalam jangka waktu terkait.
c. Perbaikan yang meningkatkan ataupun menurunkan ekuitas. d. Ekuitas akhir.
Pada Tabel 5 menggambarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B telah menyajikan informasi mengenai beberapa pos Laporan Perubahan Ekuitas berupa Ekuitas Awal, Perbaikan Yang Menambah/Mengurang, Surplus/Defisit, Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Dampak Kumulatif Perubahan, Kenaikan/Penurunan
Ekuitas, Transaksi Antar Entitas, serta Ekuitas Akhir. Sudah sesuai 7. Catatan atas Laporan Keuangan Pemaparan detail nilai yang tertera pada Laporan Operasional, Laporan Realisasi
Anggaran,Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas disajikan dalam bagian ini. Dalam komponen ini dimuat juga informasi penggunaan kebijakan akuntansi dari entitas serta informasi lainnya yang sesuai SAP  harus dan dianjurkan agar ditunjukkan, dan istilah-istilah yang dibutuhkan agar berhasil menyajikan laporan keuangan dengan wajar.
Informasi mengenai pemaparan/rincian/analisa nilai sebuah pos pada Laporan Operasional, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, serta Laporan Perubahan Ekuitas pada bagian ini. Di dalamnya  termasuk pemaparan informasi yang oleh SAP diwajibkan serta dianjurkan,  juga istilah-istilah lainnya yang dibutuhkan supaya pemaparan laporan keuangan wajar.
Sudah sesuai

## 5. Kesimpulan
Berpatokan  pada  PP  No.  71  Tahun  2010  yang  menjadi  landasan  pembuatan  laporan keuangan,  terdapat  tujuh  unsur  di  dalamnya  antara  lain,  Laporan  Operasional,  Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I  B  Tahun  Anggaran  2021  menyajikan  laporan  keuangan  hanya  dengan  lima  bagian diantaranya, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan  dan  Laporan  Perubahan  Ekuitas.  Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  telah menyajikan  kelima  unsur  laporan  keuangan  tahun  2021  sesuai  ketentuan  PP  No.  71  Tahun 2010.  Hanya  saja  dalam  laporannya,  Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  tidak  memaparkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  juga  Laporan Arus Kas. Kedua komponen itu  tak disertakan  dikarenakan  Pengadilan  Negeri  Slawi  Kelas  I  B  tidak  memiliki  fungsi  sebagai Bendahara  Umum  Daerah  ataupun  Bendahara  Umum  Negara  maka  tidak  membuat  laporan keuangan  konsolidasi.  Pada  Laporan  Realisasi  Anggaran  terdapat  pos-pos  yang  belum
tercantum  diantaranya  adalah  transfer,  pendanaan,  defisit(surplus)-LRA,  serta  kelebihan ataupun kekurangan pembiayaan anggaran.

## Daftar Pustaka
Barus,  Andi  Elkana.  2021.  “ANALISIS  PENERAPAN  PP  NOMOR  71  TAHUN  2010  DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA

## DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN  KARO.” ANALISIS  PENERAPAN  PP  NOMOR  71  TAHUN  2010  DALAM PENYUSUNAN  LAPORAN  KEUANGAN  PADA  DINAS  PERHUBUNGAN  KABUPATEN KARO 11(JURNAL NERACA AGUNG):61 – 69.
Desipradani, Gita, and Zeni Rusmawati. 2017. “Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010.” Jurnal Balance XIV(2):14 – 28.
Dharmawati, Tuti, Inthanah, and Putri Harum Sari Trisila. 2018. “Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah  No.71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual Pada  Laporan  Operasional  BPKAD  Kabupaten  Konawe.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume III 3(1):1 – 13.
Hartati, Sri, Edduar Hendri, Edduar Hendri, Emma Lilianti, and Emma Lilianti. 2020. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Dan  Tata  Ruang  Provinsi  Sumatera  Selatan.” Jurnal Media Akuntansi (Mediasi) 2(2):167. doi: 10.31851/jmediasi.v2i2.5040.
Lasabuda,  Anastasya  A.,  Jenny  Morasa,  and  Victorina  Z.  Tirayoh.  2020.  “Analisis  Penerapan Akuntansi  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada  Badan  Pengelola Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.” Going  Concern :  Jurnal  Riset Akuntansi 15(2):167. doi: 10.32400/gc.15.2.28068.2020.
Maryono,  and  Lamaya  Fauziyah.  2021.  “Penerapan  Sistem  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Pada Penyusunan  Dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  Di  Pengadilan  Tinggi  Agama  Kupang.” Jurnal Monex 10:224 – 30.
Mumu,  Praisya,  Lintje  Kalangi,  and  Kapojos  Peter  M.  2023.  “Analisis  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Berbasis  Akrual  Pada  Laporan  Keuangan  Daerah Kecamatan  Langowan  Barat  Kabupaten  Minahasa.” Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum) 7(3):105 – 14.
Peraturan  Pemerintah  RI.  2010.  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).”
Prayogo, Youdhi, Atar Satria Fikri, Khairunnisa Puti Nandini, Ekonomi Syariah, Sulthan Thaha, and Saifudin Jambi. 2023. “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah.” 3(2):44– 58.
Rombebunga,  Frenly,  David  P.  E.  Saerang,  and  Novi  Swandari  Budirso.  2018.  “EVALUASI PENYAJIAN  LAPORAN  KEUANGAN  DINAS  PEKERJAAN  UMUM  KOTA  BITUNG BERDASARKAN  PENERAPAN  PERATURAN  PEMERINTAH  NO.71  TAHUN  2010.” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(71):295 – 301. Sadat,  Anwar.  2020. GOVERMENTAL  ACCOUNTING  (AKUNTANSI  PEMERINTAHAN) . Yogyakarta: Deepublish Publisher.
Sanosi, Sayidah Maryam. 2021. “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Pada  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Kabupaten Soppeng.” Skripsi AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS .
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015. Akuntansi  Sektor  Publik :  Teori,  Konsep,  Aplikasi .  edited  by  Mona. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Zamzami, Faiz, and Nabella Duta Nusa. 2017. Akuntansi Pengantar 1 . Yogyakarta: UGM PRESS.