## Legalitas

## Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee

## *Abdul Hariss, Nur Fauzia, dan Firda Saruya
Fakultas Hukum Universitas Batanghari *Correspondence email : abdul.hariss@unbari.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  maraknya  penggunaan  metode  pembayaran  dengan  sistem  bayar  nanti ( ShopeePayLater) yang  diklaim  memberikan  kemudahan  bagi  pembeli  (konsumen)  untuk  membeli  barang  dan  kemudian membayar di kemudian hari baik secara mencicil ataupun langsung. Adapun rumusan masalah dalam yang dikaji dalam penelitian ini    terkait:  1)  Apa  yang  dimaksud  dengan  perjanjian  transaksi  elektronik?  2)Apa  yang  dimaksud  dengan  sistem  bayar  nanti? 3)Bagaimana perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan jawaban terkait tentang perlindungan hukum dalam perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee. Yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach) digunakan  sebagai  metode  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwasahnya  perjanjian transaksi  elektronik  ialah  layaknya  perjanjian  pada  umumnya  namun  pada  prosesnya  melibatkan  bantuan  media  elektronik  dan jaringan  internet.  Sistem  bayar  nanti  pada  aplikasi shopee digambarkan  sebagai  suatu  metode  pembayaran  yang  berbentuk perjanjian  elektronik  yang  dikenal  dengan  sistem P2P yaitu  merupakan  sistem  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016,  serta  Ketentuan  Layanan  Shopee PayLater terkait Perlindungan  Hukum  Pihak  Konsumen  dan  Penyelenggara  Layanan Paylater PT.  Lentera  Dana  Nusantara  dan  PT.  Commerce Finance.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sistem Bayar Nanti, Transaksi Elektronik.
Abstract. This research is motivated by the widespread use of payment methods with a pay later system (ShopeePayLater) which is  claimed  to  provide  convenience  for  buyers  (consumers)  to  buy  goods  and  then  pay  at  a  later  date  either  in  installments  or directly. The formulation of the problems studied in this study are related to: 1) What is an electronic transaction agreement? 2) What is a pay later system? 3) How is the legal protection of electronic transaction agreements with the pay later system on the Shopee application?. This study aims to analyze and get answers related to legal protection in electronic transaction agreements with the pay later system on the Shopee application. Juridical normative approach to legislation (Statute Approach) is used as a method in this study. Based on the results of this study, it can be concluded that the validity of an electronic transaction agreement is  like  an  agreement  in  general  but  in  the  process  involves  the  help  of  electronic  media  and  internet  networks.  The  pay  later system  on  the  shopee  application  is  described  as  a  payment  method  in  the  form  of  an  electronic  agreement  known  as  the  P2P system, which is an information technology-based lending and borrowing system. While the form of legal protection of electronic transaction agreements is contained in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016, as well as Shopee PayLater Service Provisions related to Legal Protection for Consumers and Paylater Service Providers PT. Lentera Dana Nusantara and PT. Commerce Finance.
Keywords : Legal Protection, Pay Later, Electronic Commerce.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi berjalan dengan sangat pesat di seluruh dunia. Hal ini turut menyebabkan pesatnya  pertukaran  informasi  dan  kemajuan  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia.  Secara  nyata,  tampak  dengan modernnya  teknologi  yang  tersebar  di  seluruh  dunia  turut  berdampak  pada  perubahan  pola  perilaku  masyarakat. Dampak  yang  paling  besar  tampak  pada  bidang  perdagangan.  Selain  secara  konvensional  dengan  tatap  muka  secara langsung,  perdagangan  masa  kini  turut  melibatkan  media  elektronik  sebagai  alternatif.  Bahkan  saat  ini  orang  lebih memiliki  untuk  bertransaksi  menggunakan marketplace yang  tersedia  secara  online  ketimbang  melakukan  transaksi secara tatap muka. 1
Tak  dapat  dipungkiri  bahwasanya  makin  ramainya  masyarakat  berbelanja  melalui  media  elektronik dikarenakan efek covid-19 yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat leluasa melakukan transaksi secara langsung. Selain itu, aplikasi m a rketplace turut memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk berbelanja barang, bahkan memberikan  tawaran-tawaran  yang  menjanjikan  dan  menguntungkan  bagi  para  konsumen.  Misalnya  saja  dengan
1 Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 1
Abdul  Hariss,  Nur  Fauzia,  dan  Firda  Saruya. Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Transaksi  Elektronik  Dengan  Sistem  Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee
adanya cashback, promo,  hari  belanja  online  nasional,  gratis  ongkir,  hingga  pembayaran  dengan  berbagai  sistem termasuk sistem bayar nanti ( pay later).
Pada  dasarnya,  esensi  perdagangan  secara  konvensional  dan  modern  sama  saja.  Hal  yang  membedakan hanyalah  metode transaksi yaitu  secara  konvensional  dengan  tatap  muka,  sedangkan  secara  modern  melalui  media elektronik  yang  melibatkan  jaringan  elektronik.  Perdagangan  secara  elektronik  juga  melalui  perantara  yaitu marketplace yang diibaratkan sebagai pasar tempat para pembeli dan penjual bertemu. Satu dari banyaknya marketplace yang hadir di Indonesia ialah Shopee. Shopee merupakan marketplace asal Singapura yang diluncurkan pada Tahun 2015. Sejak Tahun 2015, Shopee berkembang amat pesat dan hadir sebagai salah  satu perusahaan raksasa  di  sekitaran  Asia  Tenggara,  termasuk  Indonesia.  Shopee  dapat  berkembang  dengan pesat dikarenakan metode marketing dan penguasaan pasar yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya iklan shopee baik  di  televisi,  media  sosial,  youtube  yang  kerap  kali  melibatkan  banyak  artis  besar.  Selain  itu, platform Shopee turut menyediakan banyak keuntungan dan promo yang menjanjikan dan menarik minat pembeli/ konsumen. Misalnya  dengan  menyediakan  berbagai  metode  pembayaran  yang  mudah,  promo,  dan  juga  diskon  yang menguntungkan bagi pembeli.
Shopee menyediakan layanan Bayar Nanti ataupun Bahasa lazimnya disebut Paylater . SPaylater atau (Shopee PayLater) atau yang terkenal dengan slogan  “Beli Sekarang Bayar Nanti” merupakan metode melakukan pembelian dahulu  dan  kemudian  baru  membayarnya  di  bulan  berikutnya  atau  berupa  pembelian  terlebih  dahulu  dan  dicicil selama  beberapa  bulan  kedepan.  Tentu  saja  hal  ini  kerap  kali  dianggap  menguntungkan  bagi  para  konsumen,  tanpa sadar bahwasanya tetap saja ada resiko dalam pengaplikasiannya.
Guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pembeli (konsumen) dan juga penjual  (pelaku  usaha)  dalam  melakukan  hubungan  hukum.  Pemerintah  Indonesia  guna  menghindari  adanya kekosongan hukum terhadap maraknya perdagangan secara elektronik telah melakukan antisipasi dengan menerbitkan beberapa  instrument  peraturan  perundang-undangan,  misalnya  pada  Tahun  2008  telah  lahir  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kemudian diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Selain  itu,  turut  hadir  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik  sebagai  pengaturan  lebih  lanjut  terhadap  penyelenggaraan  sistem  dan  transaksi  elektronik. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keungan  (OJK)  turut  mengeluarkan  peraturan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pedoman hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dijaminan perlindungannya oleh pemerintah. Serta ketentuan internal yang dibuat oleh Shopee dan penyedia pinjaman.
Shopee PayLater adalah salah satu  contoh dari  pinjaman  yang  berbentuk P2P atau  dikenal  sebagai Peer To Peer Lending . P2P ialah suatu layanan yang menerima  dan kemudian memberikan pinjaman dengan perantara bukan bank. 2 Dimana  dalam  penyelenggaraannya, P2P akan  hadir  dan  bertindak  layaknya  perantara  tempat  bertemunya pemberi dan penerima pinjaman, dan juga mewakili bagaimana proses dalam melakukan pinjam meminjam, menagih hutang, dan mencairkan dana.
Sumber  dana  pinjaman  shopee  berasal  dari  kerja  sama  yang  dibangun  Shopee  dengan  2  (dua)  Perseroan Terbatas.  Dimana  selanjutnya,  Shopee  berperan  melakukan  tindakan  menagih  pembayaran  kepada  para  pengguna PayLater dengan  memberikan  peringatan  akan  tanggal  jatuh  tempo,  metode  pembayaran  tagihan  dapat  dibayar melalui perantara seperti Alfamart, Indomaret, Transfer bank ( Virtual Account ).
Layaknya perjanjian pada umumnya, sistem bayar nanti ini pada pengoperasiannya harus didahului oleh adanya perjanjian  atau  kontrak.  Dikarenakan  bentuk  perdagangannya  dilakukan  secara  elektronik,  pastinya  kontraknya  pun turut dilakukan melalui media elektronik atau dikenal dengan nama kontrak elektronik.
Berdasarkan kajian di atas, penulis tertarik untuk menggali mengenai kedudukan hukum perjanjian transaksi elektronik  dalam  sistem  bayar  nanti  ( shopee  paylater) dan  keterkaitannya  dengan  perlindungan  hukum  bagi  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  tersebut.  Hal  tersebut  pulalah  yang  melatarbelakangi  penulis  untuk  meneliti mengenai  :    “ PERLINDUNGAN  HUKUM  PERJANJIAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK  DENGAN  SISTEM BAYAR NANTI PADA APLIKASI SHOPEE”.

## Rumusan Masalah
Berikut rumusan masalah yang melingkupi penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu :
1. Apa yang dimaksud dengan . perjanjian transaksi elektronik?
2. Apa yang dimaksud dengan sistem bayar nanti?
3. Bagaimana perlindungan hukum perjanjian transaksi elektronik dengan sistem bayar nanti pada aplikasi Shopee?
2 Hartanto Ratna Al., dkk, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2008, hal. 25.

## METODE Tipe Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normative. Karakteristik dari penelitian jenis  ini  ialah  dengan  didasarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  literature  baik  dalam  bentuk  buku, catatan, artikel, jurnal ilmiah, majalah ataupun hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya. 3

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  perundang-undangan  atau  turut  dikenal  dengan  istilah Statute  Approach dipergunakan  sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian ini. Karakteristik dari pendekatan penelitian ini ialah dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak digali.  Pendekatan ini turut fokus pada pendekatan yuridis dengan mengkaji tentang produk-produk hukum. 4 Dengan penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat  terbuka  kesempatan  bagi  peneliti  untuk  secara  konsisten  mempelajari  dan  meneliti  serta  membandingkan kesesuaian antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya.

## Sumber Data
Data Sekunder berupa data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan yang dirumuskan sebagai berikut : a. Bahan  Hukum  Primer,  terdiri  atas  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku, literatur, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan karya ini.

## Pengumpulan Data Studi Pustaka
Studi pustaka dengan mencari buku-buku sebagai referensi untuk memperkuat materi dan dasar analisa serta dasar  untuk  mendesain  suatu  permasalahan  yang  terkait  dan  sesuai  sesuai  isi  pembahasan  yang  telah  ditulis  oleh penulis. 5

## Analisa data
Data  sekunder  yang  diperoleh  kemudian  akan  dipilah  dan  diklasifikasikan  secara  yuridis.  Pada  prosesnya, penulis akan mengggunakan teknik analisis kualitatif yaitu  analisis yang tidak menggunakan angka-angka melainkan untaian  kalimat  yang  dapat  menjawab  rumusan  masalah  yang  hendak  diteliti  serta  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan yang tepat. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Transaksi Elektronik
R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 7 Dasar hukum mengenai perjanjian terdapat dalam Buku-III  KUHPerdata,  yang  mana  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak, lahirlah berbagai macam perjanjian baru yang beriringan dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Misalnya saja perjanjian secara elektronik.
Hal  ini  membuktikan  bahwasanya  perjanjian  tidak  hanya  dilakukan  secara  konvensional  dengan  tatap  muka semata,  melainkan  dapat  difasilitasi  oleh  sarana  elektronik  dan  jaringan  internet.  Sehingga  perikatan  atau  hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi dapat terjadi dan diakui keabsahannya secara hukum.
Dasar pengaturan mengenai transaksi elektronik ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Transaksi elektronik atau dikenal juga dengan electronic-commerce (e-commerce) dalam Undang-Undang tersebut diartikan sebagai : “suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya.”
3 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 13.
4 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92 .
5 H. Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi , Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.9
6 Amirudin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.19.
7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 36.
Abdul  Hariss,  Nur  Fauzia,  dan  Firda  Saruya. Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Transaksi  Elektronik  Dengan  Sistem  Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee
Adi  Nugroho  turut  mendefinisikan e-commerce adalah  suatu  jenis  dari  mekanisme  bisnis  berbasis  individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa. 8
Pada transaksi elektronik media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kesepakatan ataupun  kontrak  yang  tercipta  adalah  melalui online .  Para  pihak  dalam  transaksi  elektronik  terikat  dengan  sistem elektronik yang mereka sepakati secara bersama.
Adapun pihak yang terkait dalam Perjanjian Transaksi Elektronik ini adalah: 1. Provider jaringan internet
2. Penjual atau merchant .
3. Pembeli atau konsumen.
4. Bank yang merupakan penyalur dana dari konsumen ke pelaku usaha.

## Tinjauan Umum Tentang Sistem Bayar Nanti (Paylater)
Istilah  sistem  bayar  nanti  ( paylater) di  Indonesia  marak  digunakan  oleh marketplace sebagai  salah  satu metode pembayaran. Sistem bayar nanti ( paylater) ini juga diklaim menguntungkan bagi para konsumen dikarenakan konsumen  dapat  menikmati  barang  yang  dibelinya  tersebut  dan  membayarnya  di  kemudian  hari  secara  mencicil. Dalam dunia perbankan, paylater mekanismenya hampir mirip dengan sistem kredit (sewa-beli).
Marketplace Shopee  kerap  kali  mempromosikan  metode  pembayaran paylater atau  disebut  Shopee  Bayar Nanti  (Shopee PayLater )  guna  menarik  pada  konsumen.  Shopee PayLater adalah  sebuah  fitur  kredit  online  yang diselenggarakan  oleh  aplikasi  Shopee  yang  bekerja  sama  dengan  PT.  Lentera  Dana  Nusantara  dan  PT.  Commerce Finance  yang  keduanya  bergerak  dalam  bidang  keuangan  yang  menyelenggarakan  pinjaman Peer  To  Peer  Lending (P2P) dan juga telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanda bukti nomor S-1116/NB.213/2018 pada tanggal 21 Desember 2018 yang ada dibawah tanggung jawab PT. Lentera Dana Nusantara. 9
Layanan shopeepaylater ini  menyediakan berbagai fitur yang melekat terkait dengan riwayat transaksi berisi catatan barang atau jasa yang telah dibeli dan dibayarkan. Serta fitur pemberitahuan jatuh tempo suatu tagihan.
Didalam layanan Shopee PayLater terdapat 2 jenis layanan (kecuali bertambah) yakni: 1. Shopee PayLater 1 Kali Bayar Tanpa Bunga Jenis cicilan ini ialah pembayaran sekali bayar (dalam jangka waktu 1 bulan) tanpa bunga apapun. Misal : Pada bulan ke-I, A melakukan pengambilan paylater sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka pada bulan ke- II saat jatuh tempo, A harus membayar secara penuh sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu) tersebut. Meskipun tidak dikenakan bunga, namun pengguna cicilan jenis pertama ini tetap dibebankan  biaya adminitrasi atau biaya penanganan sejumlah 1% (satu persen) dari transaksi.
2. Shopee PayLater 3 Kali, 6 Kali, 12 Kali Bayar Dengan Bunga Jenis cicilan ini dikenai jangka waktu cicilan yaitu dapat dibayar sebanyak 3 Kali, 6 Kali, bahkan 12 Kali. Otomatis dengan pembayaran yang begitu lama, nilai cicilan tiap bulannya pun kecil namun dengan besar bunga senilai 2,95% dan bisa berubah sesuai ketentuan Shopee dan juga ditambah biaya administrasi 1%.
Misal : Sebagai contoh B melakukan pembelian menggunakan shopeepaylater seharga Rp200.000, biaya pengiriman sebesar  Rp15.000.  Apabila  diakumulasikan  sebesar  Rp215.000.  Bunga  yang  dikenakan  2,95%.    Maka,  besar  bunga yang  harus  dibayar  setiap  bulannya  yakni  sebesar  Rp215.000  X  2.95%  =  Rp6342,5.  Adapun  pembayaran  perbulan (bunga+cicilan) disesuaikan dengan berapa lama cicilan yang diambil oleh pengguna.
Shopee PayLater bertugas untuk menetapkan tanggal jatuh tempo per bulan sesuai dengan lamanya pinjaman yang  dipilih  pengguna PayLater .  Berdasarkan  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian  baku,  batas  jatuh  tempo  ialah setiap  tanggal  1  atau  tanggal  15  perbulannya  Sementara  itu  tanggal  cetak  tagihan  biasanya  muncul  pada  tanggal  11 atau  tanggal  25  disetiap  bulan.  Terhitung  10  hari  setelah  tanggal  jatuh  tempo  yang  ditetapkan.  Pengguna PayLater harus tepat waktu membayar tagihan agar tidak terkena denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan yang ada. Metode  pembayaran PayLater dapat  dibayar  melalui  Alfamart,  Indomaret,  Transfer  Bank  ( Virtual  Account ), Shopeepay,  maupun  Shopee PayLater .  Pembayaran  biasanya  dilakukan  dengan  membayar  denda  (jika  pengguna terlambat membayar) lalu membayar tagihan yang ada.
Berkaitan  dengan  hak  serta  kewajiban  para  pihak  dituangkan  pada  perjanjian  yang  disusun  oleh  PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara. Hak dan kewajiban melekat dan mengikat bagi para pihak yang menyetujuinya. Dimana hak dan kewajiban tersebut telah sesuai dengan pengaturan dalam KUHPerdata dan peraturan
8 Adi Nugroho, E -commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya, Informatika, Bandung, 2006, hal. 9.
9 Otoritas Jasa Keuangan, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech- Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx , Diakses pada 10 Juni 2022.
Abdul  Hariss,  Nur  Fauzia,  dan  Firda  Saruya. Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Transaksi  Elektronik  Dengan  Sistem  Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee
perundang-undangan  yang  terkait,  misalnya    Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77/PJOK.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 10
Bila dirumuskan, berikut hak dan kewajiban pengguna PayLater :
NO HAK KEWAJIBAN 1. Mendapatkan  dana  dari  pemberi  pinjaman  dana  di layanan shopeepaylater. Membayar  cicilan  sesuai  dengan  masa  jatuh  tempo yang telah disepakati dan diperjanjikan. 2. Informasi  yang  valid  atas  layanan  pinjam  meminjam uang berbasis teknologi informasi. Membayar  Bunga  atas  keterlambatan  pembayaran cicilan. 3. Mendapatkan perlindungan informasi pribadi pengguna akun yang menggunakan layanan shopeepaylater.
Sedangkan bagi pihak pemberi dana pinjaman, pihak tersebut berhak dan berkewajiban untuk :
NO HAK KEWAJIBAN 1. Menerima  pengembalian  atas  dana  yang  telah dipinjamkan saat jatuh tempo. Memberikan  pinjaman  dana  atas  kesepakatan  yang telah dilakukan dengan pengguna shopeepaylater.
2. Melakukan tindakan hukum apabila debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Membayar  Bunga  atas  keterlambatan  pembayaran cicilan. 3. Menjaga  kerahasiaan  atas  data  pengguna  layanan shopeepaylater. 4. Memberikan  informasi  melalui  media  komunikasi lain. 5. Mempertanggungjawabkan  kerugian  yang  timbul karena kelalaian pemberi pinjaman dana. 6. Mengumumkan  perubahan  syarat  atau  ketentuan perihal  layanan shopeepaylater, baik  terkait  biaya ataupun lainnya.
Hak  bagi  pihak  ketiga  sebagai  perantara  masuknya  atau  terkirimnya  dana  adalah  hak  mendapatkan  biaya administrasi disetiap kali transaksi. Sedangkan kewajiban nya adalah menjadi fasilitator pembayaran ketika pengguna PayLater ingin  membayar  tagihan  dan  menjadi  tempat  masuk  dan  menyimpan  dana  dari  pemberi  dana  yakni  PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara.
Persyaratan  hukum  yang  perlu  dipenuhi  turut  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu kesepakatan antar pihak, kecakapan bertindak para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. 11
Kesepakatan tercipta ketika para pihak khususnya pembeli menyetujui semua ketentuan yang terdapat dalam layanan shopeepaylater yang  kemudian  disahkan  melalui  tanda  tangan  elektronik  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan asas konsesualisme. Atas penandatanganan perjanjian tersebut akan tercipta hubungan hukum dan akibat hukum yang mengikat. Hal tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Yang mana pada asasnya perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang. 12

## Pembahasan
Kedudukan  perjanjian  pada  layanan paylater ialah  berdasarkan  Buku  III  KUHPerdata  mengenai  Perikatan. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi : “Perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang, jadi para pihak dengan membuat  perjanjian  seakan-akan  menetapkan  Undang-Undang  mereka  sendiri”.  Pasal  tersebut  juga  dikenal mengandung asas hukum yaitu asas kebebasan berkontrak atau pacta sunt servanda. 13
Mekanisme perjanjian yang  melekat pada layanan  Shopee PayLater ialah perjanjian elektronik yang dikenal dengan sistem P2P yaitu merupakan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lebih lanjut, sistem ini  diatur  dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  Pasal  1  ayat (3) tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  “Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi adalah  penyelenggara  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman
10 Yosha  Yonanda,  “ Mekanisme  Perjanjian  Pembiayaan  Dalam  Pelaksanaan  Kredit  Belanja  Online  Shopee  PayLater Serta Akibat Hukumnya”, SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022, hal. 7.
11 Ibid., hal. 11.
12 Ibid., hal. 8.
13 J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 356.
dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”
Perjanjian  dalam  transaksi  elektronik  berbasis P2P menggunakan  sarana    elektronik  yang  mengakibatkan perjanjian  tersebut  dituangkan  dalam  kontrak  elektronik/  dokumen  elektronik  oleh  para  pihak.  Dengan  metode tersebut, maka pembuatannya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa batasan ruang dan waktu.
Bentuk kontrak yang digunakan ialah kontrak baku, atau dengan kata lain merujuk pada standarisasi bentuk da nisi yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak saja.  Jadi konsumen atau pembeli disini hanya diberi kesempatan untuk menyetujui atau tidak menyetujui dengan kata lain tidak menggunakan fitur paylater ( take it or leave it). Berdasarkan  kajian  yang  ditemui,  setidaknya  terdapat  3  (tiga)  pihak  dalam  transaksi  elektronik  dengan PayLater dalam aplikasi Shopee, yaitu :
1) Pembeli  atau  konsumen  yang  merupakan  pihak  yang  menggunakan marketplace Shopee  dan  layanan  Shopee
PayLater .
2) Penjual atau merchant yang berkedudukan memperdagangkan barang di Shopee.
3) Pihak  Shopee  (PT.  Commerce  finance  dan  PT.  Lentera  Dana  Nusantara)  sebagai  pengelola  aplikasi  Shopee  dan penyedia layanan Shopee PayLater.
Berikut  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  dalam  perjanjian  transaksi  elektronik  dengan  sistem  bayar  nanti ( shopee paylater) :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
1) Konsumen
Berikut beberapa aspek perlindungan konsumen, yaitu
1. Perlindungan atas ketidaksesuaian barang atau jasa yang telah diperjuabelikan ; dan
2. Perlindungan atas ketidakadilan dalam pemberlakuan syarat-syarat kepada konsumen.
Pengguna Shopee sebagai konsumen turut memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.
Konsumen  juga  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  pembayaran  atas  barang  atau jasa  yang  diterimanya dari pelaku usaha.
Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen dibedakan sebagai berikut :
NO HAK
1. Atas keamanan, rasa nyaman, keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa.
2. Memilih dan mendapat barang atau jasa.
3. Mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan jelas tekait barang atau jasa.
4. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa.
5. Mendapat pembinaan dan pendidikan sebagai konsumen.
6. Diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminan.
7. Mendapatkan  kompensasi atau  ganti  rugi atau  pengganti  atas  ketidaksesuaian  barang  atau jasa  dengan  yang diperjanjikan.
8. Hak lain dalam aturan perundang-undangan.
Konsekuensinya  ialah  apabila  dalam  perjanjian  ini  pihak  konsumen  merasa  rugi  atas  ketidaksesuaian  informasi produk  dari  pelaku  usaha  dengan  kenyataan  barang  yang  diterimanya,  maka  konsumen  berhak  untuk  meminta pertanggungjawaban  atas  kejadian  tersebut  kepada  pelaku  usaha.  Dasar  aturannya  ialah  dalam  Pasal  19  Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang intinya sebagai berikut:
1) Pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi dibebankan kepada pelaku usaha;
2) Bentuk  penggantian  rugi  yang  harus  dilaksanakan  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  dengan barang/jasa yang nilainya setara, dan juga dapat berupa santunan.
3) Ganti rugi harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
Terhadap penolakan pelaku usaha untuk mengganti rugi, dapat diajukan upaya hukum tertentu yang diatur dalam Pasal 23.

## 2) Pelaku Usaha
Pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu: 14 NO HAK KEWAJIBAN 1 Pembayaran barang atau jasa Menjalankan usaha dengan itikad baik. 2 Perlindungan  hukum  dari  tindakan konsumen yang merugikan Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi terkait barang dan jasa. 3 Pembelaan  diri  untuk  penyelesaian masalah hukum dengan konsumen Pelayanan  terhadap  konsumen  dengan  benar,  jujur  dan  tidak diskriminatif. 4 Rehabilitasi  nama  baik  apabila  secara hukum  terbukti  tidak  menimbulkan kerugian bagi konsumen Penjaminan terhadap mutu barang dan jasa yang diperdagangkan 5 Hak  lain  dalam  aturan  perundang- undangan. Memberikan  jaminan  garansi  atas  barang,  jaminan  kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai.
Pada  dasarnya  terdapat  instrumen  perlindungan  pelaku  usaha  dengan  konsumen  bersifat  umum  dan  berlaku  bagi setiap orang, baik yang terlibat langsung dalam perjanjian dengan transaksi elektronik. Perlindungan tersebut terletak pada  substansi/isi  dari  perjanjian  yang  telah  dibuat antara  konsumen  dan  pelaku  usaha. Ketentuan  tersebut  biasanya berupa pengaturan mengenai ganti rugi, tenggang waktu klaim, penyelesaian sengketa, force majure, dsb. 15
1. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  jo.  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
1) Konsumen
Berdasarkan Undang-Undang ITE ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan konsumen, khususnya mengenai :
1. Diharuskan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar (Pasal 9);
2. Larangan penyebaran berita bohong yang merugikan dan menyesatkan konsumen (Pasal  45A ayat 1 jo. Pasal 28 ayat 1).

## 2) Pelaku Usaha
Berikut bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha :
1. Itikad baik bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik (Pasal 17 Ayat 2).
2. Konsumen dalam menilai ataupun mengomentar buruk tanpa tahu kepastian kejelasan permaslahannya maka akan dapat  dikenakan  sanksi  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Pasal  45A  ayat  (1)  yang  berbunyi “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Ketentuan Layanan Shopee PayLater terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan Paylater PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance, yakni:

## 1) Konsumen
Dalam  POJK  tersebut  pada  Pasal  26  berisi  jaminan  kerahasiaan,  keutuhan,  dan  ketersediaan  data  pribadi,  data transaksi,  dan  data  keuangan  yang  dikelolanya  sejak  data  diperoleh  hingga  data  tersebut  dimusnahkan  milik Konsumen. Lebih lanjut, jaminan perlindungan data milik konsumen ini turut dijabarkan dalam syarat dan ketentuan layanan shopee pay later.
14 Wibowo  Sunardy, Jurnal  Hukum  “ Pengertian  Pelaku  Usaha  serta  Hak  dan  Kewajiban  Pelaku  Usaha  -  Jurnal Hukum ” , diakses 10 Juni 2022.
15 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 37.

## 2) Fintech (PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance)
Fintech  (Pihak  ketiga)  yakni  PT.  Lentera  Dana  Nusantara  dan  PT.  Commerce  Finance  merupakan  pihak  yang melakukan kerja sama dengan marketplace Shopee. Kedudukan Fintech ini ialah sebagai penyalur dana kepada shopee sehingga dapat memberikan fasilitas layanan pinjam meminjam berbasis teknologi kepada calon pengguna.
Hubungan antara konsumen dengan penyelenggara penyedia layanan PayLater dengan pengguna PayLater diatur dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  Pasal  18  yang  berbunyi  “Perjanjian  pelaksanaan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:
1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.”
Perjanjian ini mengikat para pihak yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance dengan pihak pengguna  dana  yang  diatur  pada  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  bahwa  seluruh  perjanjian  yang disusun oleh para pihak dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya.
Perjanjian yang telah diikat oleh kedua belah pihak akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang menyertainya yaitu  timbulnya  hak  dan  kewajiban.  Kedua  hal  tersebut  melekat  dan  harus  terpenuhi  satu  sama  lainnya.  Pada perjanjian shopeepaylater ini, pengguna layanan dianggap sebagai debitur yang  memiliki kewajiban untuk melunasi pinjamannya kepada kreditur, sedangkan kreditur memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana pinjaman. Yang mana apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut maka harus menerima konsekuensi atau akibat hukum biasanya disebut dengan wanprestasi.

## SIMPULAN
Maka dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasahnya:
1. Perjanjian  transaksi  elektronik  ialah  layaknya  perjanjian  pada  umumnya  namun  pada  prosesnya  melibatkan bantuan  media  elektronik  dan  jaringan  internet.  Perjanjian  ini  tetap  tunduk  pada  Buku  ke-III  KUHPerdata  dan lahir karena asas kebebasan berkontrak.
2. Sistem  bayar  nanti  pada  aplikasi shopee digambarkan  sebagai  suatu  metode  pembayaran  yang  berbentuk perjanjian elektronik  yang  dikenal  dengan  sistem P2P yaitu  merupakan  sistem  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi.
3. Bentuk perlindungan hukum dari perjanjian transaksi elektronik dapat dikaji dari beberapa peraturan perundang- undangan,  diantgaranya  ialah  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  No.  19  Tahun  2016  jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016,  serta  Ketentuan  Layanan  Shopee PayLater terkait Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan Penyelenggara Layanan Paylater PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance.

## SARAN
Berdasarkan penjabaran di atas, saran yang dikemukakan penulis dalam penelitian  ini ialah :
1. Perlunya  kepekaan  dari  pengguna  ataupun  konsumen  untuk  berhati-hati  dan  memahami  resiko  yang  mungkin hadir dari berbagai kemudahan digital di masa sekarang.
2. Perlunya sosialisasi dari aplikasi shopee ataupun OJK terhadap mekanisme dari Paylater ini.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Adi Nugroho, E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya, Informatika, Bandung, 2006. Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Yosha Yonanda, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2004.
Amirudin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2004.
Asri Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. H. Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka Cipta, Jakarta, 2006. J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Rajawali  Pres,  Jakarta, 2001.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1989.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016

## INTERNET
Otoritas Jasa Keuangan, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech- Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx, Diakses pada 10 Juni 2022.
Wibowo Sunardy, Jurnal Hukum “Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum”, diakses 10 Juni 2022.
Yosha  Yonanda,  “Mekanisme  Perjanjian  Pembiayaan  Dalam  Pelaksanaan  Kredit  Belanja  Online  Shopee  PayLater Serta Akibat Hukumnya”, SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
Hartanto Ratna Al., dkk, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2008.