## APLIKASI AKAD MUSYARAKAH PADA KREDIT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

## Hamdani
Dosen Ekonomi Syariah Institut Agama Islam (IAI) Ngawi Email: hamdanyt@gmail.com
ABTRAK; Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  pemberian  kredit  yang  dipersamakan dengan sesuatu berupa: transaksi bagi hasil, mudharabah dan musyarakah . Transaksi ijarah dan transaksi  jual  beli murabahah ,  merupakan  transaksi  yang  sesuai  dengan  prinsip  Islam. Musyarakah  sendiri  merupakan  transaksi  penanaman  modal  antara  dua  orang  atau  lebih,  yakni bank  menyalurkan  dana  kepada  pihak  nasabah  yang  ingin  mengembangkan  usaha,  sementara bank  akan  memperoleh  keuntungan  dari  bagi  hasil  sesuai  pendapatan  usaha  yang  dikelola. Seharunya  prinsip  transaksi  kredit  produktif  harus  menggunakan  msuarakat  dalam  aplikasi perbankan, dengan skema pembagian keuntungan dan kerugian dibagi bersama, sehingga timbul rasa  adil.  Tetapi  dalam  prakteknya  transaksi  perbankan  banyak  menggunakan  mudharabah  dan murabahah,  karena  belum  adanya  model  aplikasi  transaksi  dengan  musyarakah.  Apalagi  ada indikasi,  bank  atau  pemilik  modal  enggan  menanggung  kerugian  yang  ditimbulkan  dalam transaksi  bisnis,  sehingga  skema  yang  digunakan  adalah  mudharabah  dengan  nisbah  tetap. Padahal  DSN  MUI  sudah  memperbolehkan  transaksi  musyarakah  sesuai  nomor  08/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, juga peraturan bank Indonesia No,9/19/PBI/2007 tentang peinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
Kata kunci: Akad Musyarakah, Penyaluran Kredit Perumahan

## PENDAHULUAN
Musyarakah  dari  kata istiqaq yakni taarif  syarikat .  Musyarakah  diambil  dari  kata syarikah atau syirkah yakni yakni bercampurnya satu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan  antara  keduanya.  Selanjutnya  jumhur  ulama  menjelaskan  syirkah  adalah  transaksi terhadap  barang  meskipun  tidak  ada  campurannya.  Menurut  ulama  Maliki  syirkah  adalah pemberian  wewenang  kepada  pihak-pihak  yang  bekerjasama  artinya  setiap  pihak  memberikan wewenang  kepada  partnernya  atas  harta  yang  mimiliki  bersama  dengan  masih  absahnya wewenang atas harta masing-masing. 1
Ulama  Hambali  menjelaskan  syirkah  adalah  pencampuran  dalam  kepemilikan  dan wewenang, sementara ulama Syafiiyah menjelaskan syirkah ditetapkannya hak kepemilikan bagi dua  pihak  atau  lebih.  Ulama  Hanafiyah  menjelaskan syarikah adalah  transaksi  yang  dilakukan
1 Wahbah suhaili, Fiqh Islami wa adillatuhu, Bairut 1997
dua  pihak  dalam  hal  permodalan  dan  keuntungan.  Syafii  Antonio  menjelaskan  syirkah  atau musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 2
Dalam  surat  As-Shad  ayat  24  “ dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang berikut  itu  sebagian  mereka  berbuat  dzalim  kepada  sebagian  yang  lain  kecuali  orang  yang beriman  dan  mengerjakan  amal  saleh ”.  Ibnu  Qudamah  menjelaskan  kaum  muslimin  telah berkonsensus  terhadap  legitimasi  musyarakah  secara  global  walaupun  terdapat  perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.
Para  ulama  fiqih  membagi  jenis  musyarakah  dalam  praktek  bisnis  menjadi  dua  bagian yakni  musyarakah  kepemilikan  dan  musyarakah  dalam  kontrak.  Musyarakah  kepemilikan tercipta  karena  warisan,  wasiat,  atau  kondisi  lainnya  yang  mengakibatkan  pemilikan  satu  asset oleh dua orang atau lebih. Musyarakah akad terjadi dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah, mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian dari hasil bisnis yang telah dilakukan.

## JENIS-JENIS SYIRKAH
Ulama Syafii dan Maliki membagi musyarakah akad dibagi menjadi empat bentuk yaitu, syirkah  inan,  al-mufawadah,  al-a’mal,  al-wujuh  dan  al-mudharabah. Sedangkan  ulama Hanafiyah membagi musyarakah menjadi tiga bentuk yaitu syirkah al-Amwal, syirkah al-a’mal, dan  syirkah  al-wujuh. Menurut  hanafiyah  ketiga  syirkah  tersebut  termasuk syirkah  al-inan  dan boleh juga al-muwafadah.
Syirkah  Al-inan adalah  kontrak  kerja  antara  dua  orang  dan  lebih.  Setiap  pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpratisipasi dalam kerja. Kedu belah pihak berbagi  dalam  keuntungan  dan  kerugian  sebagaimana  yang  disepekati  diantara  mereka.  Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan  identik  sesuai  dengan  kesepakatan  mereka.  Mayoritas  ulama  membolehkan  jenis  al- musyarakah. 3
Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan  dana  dan  berpartisipasi  dalam  kerja.  Setiap  pihak
2 Syafii Antonio , Bank syariah dari teori ke praktek , ( Jakarta : Gema Insani , 2001), 90.
3 Wahbah Zuhaili, fiqh Muamalah perbankan Syariah , ( Bairut,tt, ), 208
membagi  keuntungan  dan  kerugian  secara  sama.  Dengan  demikian  syarat  utama  dari  jenis  al- musyarakah  ini  adalah  kesamaan  dana  yang  diberikan,  kerja,  tanggung  jawab  dan  beban  utang dibagi oleh masing-masing pihak.
Syirkah  al-a’mal adalah  kontrak  kerja  sama  dua  orang  atau  lebih  seprofesi  untuk menerima  pekerjaan  secara  bersama  dan  berbagi  keuntungan  dari  pekerjaan  itu.  Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadangkala disebut almusyarakah abdan.
Syirkah  wujuh adalah  kontrak  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  memiliki  reputasi  dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan  menjual  barang  tersebut  secara  tunai.  Mereka  berbagi  dalam  keuntungan  dan  kerugian berdasarkan  jaminan  kepada  penyuplai  yang  disediakan  oleh  tiap  mitra. 4 jenis  musyarakah  ini tidak  memerlukan  modal  karena  pembelian  secara  kredit  berdasarkan  pada  jaminan  tersebut. Karenanya kontrak ini pun lazim sebagai musyarakah piutang.
Ulama  fiqih  membagi  jenis  musyarakah  dari  segi  waktu  dan  berlakunya  akad  yaitu musyarakah  Mustamirrah dan musyarakah  Mutanaqisah . Akad  mustamirah adalah  akad kerjasama  antara  pihak  atau  lebih  dimana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana atau  amal  dengan  kesepakatan  bahwa  partisipasi  ekuitas  tetap  dimiliki  oleh  dua  belah  pihak (konstan) selama akad kontrak berjalan.
Aplikasi  akad  ini  dalam  dunia  perbankan  dilakukan  dengan  mekanisme  bank berpartisipasi dalam ekuitas (modal perusahaan) dan menerima suatu bagian keuntungan tahunan (deviden) berdasarkan prinsip bagi rata dan jangka waktu berlakunya perjanjian tidak ditetapkan. Dengan demikian perjanjian bias berlanjut- sepanjang para pihak menyepakatinya.
Musyarakah munatanaqisah adalah  akad  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih  dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal-expretise dengan kesepakatan salah satu  di  antara  kedua  belah  pihak  memiliki  ekuitas  penuh  dengan  jalan  pembelian  secara berangsur-angsur ( tadjrijiyan ) terhadap bagian yang dimiliki oleh pihak lain.
Dinamakan mutanaqisah karena  kepemilikan  salah  satu  pihak  berkurang  bahkan  hilang secara berangsur-angsur disebabkan karena ekuitas dijual atau dibeli oleh pihak lain (mitra dalam syarikat).
4 Syafi’I Antonio, Ekonomi Mikro Syariah , (Jakarta: Gema Insani, 2004), 84.
Musyarakah  mutanaqisah  merupakan  salah  satu  bentuk  investasi  modern  dimana  bentuk semacam ini belum dikenal dizaman klasik, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan partisipasi ekuitas secara berangsur-angsur. 5

## Syarat-syarat musyarakah mutanaqisah
Isham  Abu  Al-Nas  menjelaskan  bahwa  syarat-syarat  sahnya  musyarakah mutanaqisah ditinjau dari beberapa aspek adalah :
1. Modal  ( ra’su  maal )  yang  digunakan  oleh  kedua  pelaksana  kontrak  kerjasama  jelas ukuran dan jumlahnya.
2. Ekuitas  yang  digunakan  berbentuk  uang,  sekalipun  sebagian  ulama  membolehkan partipasi  ekuitas  dalam  bentuk  materi  ( alushul  stabilah  maddiyah )  atau  dalam  bentuk jasa/moril ( ushul maddiyah )
3. Modal yang dikontribusikan tidak menjadi tanggungan utang atas pihak lain (mitra dalam syarikat)
4. Modal yang diperiksa jelas keberadaannya ketika dalam melakukan akad kerjasama. Syarat –syarat yang berkaitan dengan untung / laba
a. Untung  yang  dihasilkan  telah  diketahui  secara  jelas  mikanisme  pembagiannya  oleh kedua belah pihak yang mengadakan mitra dalam syarikat.
b. Untung  yang  dihasilkan  tidak  ditentukan  nilai  harganya  dalam  artian  untung  yang akan  dihasilkan  dalam  bentuk  alternative  karena  bias  jadi  dalam  musyawarah mutanaqisah tidak ada keuntungan
c. Ada  kepastian  diantara  para  mitra  bahwa  keuntungan  dibagi  secara  bersama-sama ( wujuh istiyak al-syurakah fi al-ribh )
d. Besar  kecilnya  keuntungan  disesuaikan  dengan  kesepakatan  yang  telah  ditentukan oleh para mitra
e. Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara professional terhadap saham-saham masing-masing dalam modal ( tauzi al-khazarah ).
5 Hisyam abu Nasr, muskilat al-qiyas al-muhasibi fi al-muyarakat , Majalah Aliqtishad islamy, edisi 181 oktober 2004, 41
Dalam  dunia  perbankan  musyarakah  mutanaqisah  diperbolehkan  partisipasi  akuitas sebagai prioritas pertama dan berbagi untung berdasarkan prinsip bagi hasil bagi rata. Sistem ini juga  dilakukan  pembayaran  uang  lagi  disamping  bagian  keuntungan  bank  sebagai  pembayaran kembali bagian ekuitas yang dipegang bank. Dengan cara ini, ekuitas yang dipegang bank makin lama  makin  berkurang  seiring  berjalannya  waktu.  Sesudah  selang  jangka  waktu  tertentu,  bank akan memiliki ekuitas nol ( zero equity ). 6
Lebih  lanjut  bisa  dikatakan  akad musyarakah  mutanaqisah dilakukan  pada  pembiayaan proyek  dimana  nasabah  dan  bank  sama-sama  menyediakan  dana  untuk  membiayai  proyek tersebut.  Setelah  proyek  tersebut  selesai,  nasabah  mengembalikan  dana  tersebut  bersama  bagi hasil  yang  telah  disepakati  untuk  bank.  Pada  bank-bank  yang  dibolehkan  melakukan  investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyawarah diterapkan dalam skema modal ventura dan setelah itu bank melakukan divestasi baik secara singkat atau bertahap.

## MUSYARAKAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT

## 1. Pembiayaan proyek
Al-musyarakah biasanya  dipalikasinya  untuk  pembiayaan  proyek  di  mana  nasabah  dan bank  samaasi-sama  menyediakan  dana  untuk  membiayai  proyek  tersebut.  Tersebut  proyek  itu selesai  nasabah  mengembalikan  dana  tersebut  bersama  bagi  hasil  yang  telah  disepakati  untuk bank. 7

## 2. Modal Ventura
Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan,  almusyawarakah  dalam  skema  modal  ventura.  Penanaman  modal  dilakukan  untuk jangka  waktu  tertentu  dan  setelah  itu  bank  melakukan  divestasi  atau  menjual  bagian  sahamnya baik secara singkat atau bertahap.
Dengan demikian, manfaat akad musyarakah dalam perbankan dapat dilihat dari berbagai dimensi dimana bank meningmati keuntungan dan peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha  nasabah  meningkat.  Bank  tidak  berkewajiban  membayar  bagi  hasil  kepada  nasabah pendanaan secara tetap,  tetapi  disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank. Sehingga bank
6 Ibid, Syafi’I Antonio, Ekonomi dan Praktek , (Jakarta : Gema Insani, 2004), 46
7 Ibid, 36
tidak  akan  pernah  mengalami  negative  spread.  Pengembilan  pokok  pembiayaan,  disesuaikan dengan cash  flow /  arus  kas  usaha  nasabah,  sehingga  tidak  memberatkan  nasabah.  Bank  akan lebih  selektif  dan  hati-hati  ( prudent )  mencari  usaha  yang  benar-benar  halal,  aman  dan menguntungkan.  Karena  keuntungan  yang  riel  yang  benar-benar  terjadi  itulah  yang  akan dibagikan.  Maka  prinsip  bagi  hasil  dalam  musyarakah  ini  berbeda  dengan  prinsip  bunga  tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krises ekonmi ( azmat Iqtishadiyah ). 8

## 3. PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL
Pihak  bak  dalam  akad  musyarakah  diperbolehkan  membayarkan  harta  kepada  kepada nasabah  untuk  dipergunakan  bisnis  dengan  system  bagi  hasil  (mudharabah),  karena  ia diperbolehkan mengupah seorang pegawai untuk  bekerja dengannya, maka system mudharabah lebih  diperbolehkan.  Sebab  seorang  pegawai  berhak  menerima  upah  baik  syirkah  tersebut mendapat keuntungan atau kerugian. Manakala ia diperbolehkan mengupah orang lain, maka ia diperbolehkan  menjalankannya  dengan  system  mudharabah.  Akad  semcam  ini  diperbolehkan oleh madzab Hanafiyah dalam riwayatnya yang dhohir dan jelas. 9

## 4. Pembiayaan dengan rahn (gadai)
Barang  syirkah  dalam  dijalankan  dengan  system  rahan  (gadai),  dimana  modal  barang dapat  digadaikan  atas  kesepakatan  bersama.  Seorang  anggota  syirkah  diperbolehkan menggadaikan barnag-barang syarikah atau menerima gadaian dengan apa yang ia jual. Karena gadai ibarat hutang satu pihak berkewajiban membayar hutang dan pihak lain berhak menangih hutang,  sementara  seorang  anggota  syirkah  memiliki  wewenang  membayar  atau  menangih hutang.

## PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM AKAD SYIRKAH
Pembagian  keuntungan  harus  disesuaikan  dengan  prosentase  salam  modal  awal.  Jika modal awal berbentuk saham atau dana, maka prosentase keuntungan yang dimiliki dibagi secara sama-sama  terhadap  kedua  belah  pihak,  baik  tugas  kerja  atau  satu  pihak.  Karena  menurut
8 Ibid, Syafii, 69
9 Abdullah Musliah, Ma La Yasa’ Al-Tajir Jahluhu , Fiqih keuangan Islam , (Jakarta : Darul Haq, tt), 295
hanafiyah, hak kepemilikan keuntungan adakalanya disebabkan harta, kerja atau jamianan serta gadai.  Sementara  persamaan  jumlah  modal  telah  terpenuhi  oleh  karena  itu,  maka  harus  ada persamaan keuntungan. Hak kepemilikannya terhadap keuntungan yang disebabkan dengan kerja adalah  karena  ia  mempunyai  upah  kerja. 10 Dan  hak  kepemilikannya  terhadap  keuntungan  yang disebabkan  jaminan  adalah  karena  didasari  oleh  sabda  Rasulullah  Saw.  Hasil  usaha  itu  dengan jaminan yakni ia berhak memilikinya karena jaminan yang ia berikan. Jika karena sebab tertentu harta  tersebut  menjadi  jaminan  salah  satu  pihak  maka  semua  keuntungan  menjadi  miliknya karena  merupakan  hasil  dari  uang  tersebut.  Yang  jelas  semua  ini  berlangsung  dengan kesepakatan bersama.

## MEKANISME PEMBIAYAAN PBR
Bank  dan  nasabah  masing-masing  bertindak  sebagai  mitra  usaha  dengan  bersama-sama menyediakan  dana  atau  barang  untuk  membiayai  suatu  kegiatan  usaha  tertentu.  Nasabah bertindak  sebagai  pengelola  usaha  dan  bank.  Sebagai  mitra  usaha  dapat  ikut  serta  dalam pengelolaan  usaha  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenang  yang  disepakati  seperti  melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Pembagian  hasil  usaha  dari  pengelolaan  dana dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  yang  disepakati,  nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  tidak  dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak, pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus inyatakan secara jelas jumlahnya.
Dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang  tersebut  haru  dinilai  atas  dasar  harga  pasar  (net  realizme  value)  dan  dinyatakan  secara jelas  jumlahnya.  Jangka  waktu  pembiayaan  atas  dasar  akad  musyarakah,  pengembalian  dana daan pembagian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara :
1. secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas asar akad musyarakah.
10 Wahbah Zuhaili, Fiqih Muamalah Perbankan Syariah , bairut , tt) ,33/51
2. Pembiayaan bagi hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan,  dan  bank  serta  nasabah  menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

## RESIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
Resiko yang ditanggung dalam akad musyarakah adalah disebabkan nasabah wanprestasi atau default. Dimana nasabah tidak melunasi dan tidak memberikan laporan keuntungan terhadap pembiayaan dan usaha  yang dijalankan secara bersama-sama, sehingga dana  kredit  bank macet dan mengalami kerugian bagi bank.
Oleh  karena  itu,  akad  pembiayaan  musyarakah  tidak  banyak  dilakukan  oleh  pihak perbankan,  akibat    resiko  yang  terlalu  besar  yang  ditanggung  oleh  pihak  bank  itu  sendiri.  2, resiko yang ditanggung oleh pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas  dasar  akad  musayarakah  diberikan  dalam  bentuk  valuta  asing.  Biasanya  pihak  bank  dan nasabah  mengadakan  akad  terhadap  pembiayaan  proyek  dimana  dana  yang  dikeluarkan  berupa mata  uang  dolar  atau  rupiah,  sehingga  krus  mata  uang  setiap  bulannya  mengalami perubahan,sehingga  pihak  bank  menanggung  beban  kerugian.3.  resiko  operasional  yang disebabkan  oleh internal  found antara  lain  pencatatan  yang  tidak  benar  atas  nilai  posisi, penyogokan/penguyupan,  ketidak  sesuaian  pencatatan  pajak,  kesalahan  yang  disengaja, manipulasi,  dan  mark  up  dalam  akutansi,  pencatatan  maupun  pelaporan  yang  salah.  Akibatnya bank  sebagai  pihak  menyandang  dana  mengalami  kerugian,  karena  dalam  akad  musyarakah kerugian ditanggung renteng atau berdua. Hal ini yang menjadi dasar bagi bank akad mustarakah tidak dijalankan secara professional, karena bank khawatir mengalami kerugian yang besar yang harus  ditanggung  bank.  Sementara  akad  mudharabah  dan  murabahan,  bank  tidak  ikut menanggung  kerugian,  jika  nasabah  mengalami  pailit,  karena  nasabah  mengangunkan  barang kepada pihak bank yang dapat dijalankan dengan bank.

## PENUTUP
Islam sebagai agama universal tidak mengenal pemisahan antara agama dan muamalah /ekonomi  kedua  bisanya  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  syariat  dan  aturan  dalam  islam. Allah  telah  menciptakan  dunia  sebagai  alat  untuk  memakmurkan  dan  mengabdi  kepada  Allah, sementara  akherat  merupakan  jalan  terakhir  untuk  mendapatkan  ridha  Allah.  Problem  dunia usaha  termasuk  permasalahan  muasyarakah  dalam  pembiayaan  kredit  perumahan  merupakan solusi  bagi  masyarakat  muslim  untuk  menjalankan  transaksi  yang  sesuai  syariat.  Islam
memberikan konsep-konsep menciptakan struktur hokum dan menetapkan berbagai macam jenis usaha yang berbeda-beda sehingga bias dijadikan naungan bagi kalangan usahawan disepanjang perputaran masa, oleh karena itu, seorang usahawan muslim dalam melakukan berbagai aktifitas usahanya  selalu  bersandar  pada  dasar-dasar  yang  telah  diajarkan  islam  seperti  mempunyai  niat yang tulus dalam artian, dalam niatnya ia mencari kebaikan buat dirinya dengan memelihara diri dari  hal-hal  yang  haram  dan  sifat-sifat  tercela  disamping  menjadikan  perbuatan  itu  sebagai sarana  untuk  mengikat  hubungan  silaturahim.  Seorang  usahawan  muslim  harus  menjadi kompertitor  yang  baik  segala  usahanya  selalu  didasari  oleh  aqidah  “ segala  bahaya  dan  yang membahayakan  itu  haram  hukumnya”. Karena  bertransaksi  dalam  usaha  baik  dengan  system musyarakah maupun dengan system saham hendaknya memperhatikan rambu-rambu yang telah dipaparkan  oleh  para  ulama  yang  mempenyai  kapabilitas  dalam  bidang  tersebut  sehingga  apa yang kita implementasikan dalam kehiduoan berjalan sesuai dengan koridor syariah islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Al  Muslih,  Ma  La  Yasa  al-  Tajir  Jahluhu,  fiqih  ekonomi  keuangan  Islam,  Jakaarta  : Darul haq, 2004
Abdul  Wahab, tinjauan  hokum  islam  tentang  akad  ekonomi  dan  asuransi ,  PPS  UIN  Jakarta, 2005
Syafi’I Antonio, Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta, Gema Insani, 2001.
Syafii Antoni, Miko ekonomi Syariah , Jakarta, Gema Insani, 2001
Hisyam  abu  Nasr, muskilat  al-qiyas  al-muhasibi  fi  al-muyarakat ,  Majalah  Aliqtishad  islamy, edisi 181 oktober 2004
Wahbah Zuhaili, Al-fiqhu al- slam wa adillatuhu, Fiqih muamalah perbankan syariah , bairut, tt