Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 153-157| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3083.153-157

## KEBERADAAN KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI (MUDP) BALI No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 DI DESA ADAT LAMBING
Gusti Ayu Dewi Irna Yanthi, I Nyoman Putu Budiartha, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dewiirnayanthi19@gmail.com, budiartha.fhwjurnal@gmail.com, sukadanaketut1966@gmail.com

## Abstrak
Pewarisan di Bali menganut asas Patrilineal dimana anak laki-laki yang berhak mewaris sementara wanita tidak mempunyai  hak  mewaris.  Namun  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  (MUDP)  Bali  membuat  terobosan  baru dimana wanita Bali dapat mewaris. Tujuan penelitian ini adalah  untuk meengetahui kedudukan hak waris bagi wanita berdasarkan hukum waris adat Bali, dan untuk  mengetahui keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman  (MUDP)  Bali  No.01/Kep/Psm-3/MDP  Bali/X/2010  di  Desa  Adat  Lambing.  Dalam  penelitian  ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menyajikan data secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan dalam awig-awig desa  Adat  Lambing  kedudukan  wanita  bukan  sebagai  ahli  waris.  Sedangkan  keberadaan keputusan  Pesamuhan  Agung  III  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  pelaksanaanya  belum  berlaku  sepenuhnya. Kurangnya  sosialisasi  serta  berlakunya awig-awig sebagai  suatu  aturan  yang  mengikat  menyebabkan  belum terlaksananya keputusan tersebut.
Kata Kunci: Hak Waris; Hukum Adat Bali; Wanita.

## Abstract
Inheritance in Bali adheres to the Patrilineal principle where boys have the right to inherit while women do not have  the  right  to  inherit.  However,  the  Main  Council  of  Pakraman  Village  (MUDP)  Bali  made  a  new breakthrough in which Balinese women can inherit. The purpose of this study was to determine the position of inheritance rights for women  based on Balinese traditional inheritance law, and to determine the existence of the  Bali  Pakraman  Village  Main  Council  Decree  (MUDP)  No.01  /  Kep  /  Psm-3  /  MDP  Bali  /  X  /  2010  in Lambing Traditional Village. . In this study, using empirical research methods by presenting data qualitatively. The results of the study stated that in the awig-awig of the Lambing traditional village, the position of women was not as heirs. Meanwhile, the implementation of the decision of Pesamuhan Agung III of the Main Assembly of  Pakraman  Village  is  not  fully  implemented.  Lack  of  socialization  and  the  enactment  of  awig-awig  as  a binding rule have resulted in the inability to implement this decision.
Keywords: Inheritance; Balinese Customary Law; Woman.

## I. PENDAHULUAN
Asas  kekeluargaan  dalam  Hukum  Adat  adalah  bagian  utama  yang  terpenting  dalam  pewarisan.  Di Indonesia hukum waris memiliki sifat majemuk, hal tersebut disebabkan karena di Indonesia sendiri Undang-undang  mengenai  Hukum  Waris  Nasional  masih  belum  diatur  dan  belum  berlaku  bagi seluruh rakyat di Indonesia ( Sanjaya, 2018 ). Hukum adat waris adalah hukum yang memuat peraturan yang  mangatur  proses  penerusan  seta  pengalihan  barang-barang  baik  berupa  harta  materiil  maupun non  materiil  ( Sebastian,  2018 ).  Di  Bali  dalam  perkembangannya  hak  waris  bagi  wanita  mulai diperhatikan dalam masyarakat adat. Namun wanita sering mendapat perlakuan diskriminasi sebelum seorang wanita mulai diperhatikan sebagai ahli waris ( Warsita, 2020 ). Sistem kekerabatan patrilineal atau  mengikuti  garis  keturunan  laki-laki  membuat  kedudukan  laki-laki  lebih  tinggi  dari  wanita.  Hal tersebut  memunculkan  deskriminasi  gender  dalam  hukum  adat  Bali.  Karena  fenomena  tersebut seorang wanita dianggap nomor dua dalam keluarga karena beranggapan seorang wanita akan kawin keluar.  Dalam awig-awig desa  Adat  telah  diatur  bahwa  ahli  waris  adalah mengikuti  garis  keturunan laki-laki ( purusa ). Namun Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali dalam perkembangan terakhir membuat suatu terobosan bahwa seorang wanita Bali layak mendapat warisan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kedudukan  hak  mewaris  wanita  berdasarkan  hukum  waris  adat  di  Bali,  serta  untuk mengetahui  keberadaan  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Bali  (MUDP)  Bali No.01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 Di Desa Adat Lambing.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang mana dalam penelitian digunakan fakta nyata  yang  terjadi  di  lapangan  dimana  data  diambil  melalui  wawancara  saat  melaksanakan pengamatan  langsung  ( Ali,  1998 ).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologi  hukum. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  yaitu  dengan  cara  wawancara  dengan  beberapa informan yang disertai dengan dokumentasi. Selanjutnya adalah memformulasikan hasil penelitian secara tepat dan disajikan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Hak Waris bagi Wanita berdasarkan Hukum Waris Adat Bali
Erfrecht adalah  istilah  hukum  waris  dalam  perdata  barat.  Dalam  Pasal  830  KUHPerdata  disebutkan bahwa  hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  kedudukan  hukum  harta  kekayaan  seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain  ( Triwulan, 2008 ). Hukum  adat  waris  meliputi  norma  hukum  yang  menetapkan  harta  kekayaan  baik  materiil  maupun immateriil yang diserahkan pada ahli waris serta mengatur mengenai saat, cara, dan proses peralihan (Wignjodipuro,  2010).  Wanita  Bali  pada  hakekatnya  bukan  merupakan  seorang  ahli  waris,  namun dalam kenyataan masyarakat adat Bali, wanita berhak atas kekayaan orang tuanya namun tidak berhak menjadi ahli waris.
Dalam  masyarakat  adat  Bali  sebuah  keluarga  sering  merasa  khawatir  apabila  hanya  memiliki keturunan  wanita  dan  tidak  memiliki  keturunan  laki-laki  bahkan  menganggap  hal  tersebut  sebagai malapetaka ( Wibawa, 2006 ). Karena di Bali menganut asas kekeluargaan Patrilineal dalam pewarisan. Maka  keluarga  yang  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  dan  hanya  mempunyai  anak  perempuan  hal tersebut akan menjadi masalah. Sehingga mengenai masalah tersebut, dalam Hukum adat Bali dikenal dengan melaksanakan perubahan terhadap status seorang wanita dimana melalui perkawinan seorang wanita  dianggap sebagai purusa (laki-laki).  Perubahan  status tersebut  terjadi  apabila  seorang  wanita melaksanakan  perkawinan kaceburin ( Warsita,  2020 ) . Dengan  demikian  status  atau  kedudukan seorang wanita dikatakan sebagai sentana rajeg. Dengan terjadinya perubahan terhadap status tersebut bagi  keluarga  yang  hanya  memiliki  anak  perempuan  tanpa  anak  laki-laki  tetap  dapat  memiliki  ahli waris. Namun dari perubahan terhadap status tersebut maka akan ada perubahan juga terkait dengan hak serta kewajiban dari ahli waris dalam keluarga.
Dalam  masyarakat  Adat  Bali  pewarisan  sudah  mengalami  perkembangan  terkait  persamaan wanita dalam pewarisan dimana hal tersebut diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali  (MUDPB)  No.01/Kep/Psm-3/MUDP  Bali/X/2010  tertanggal  15  Oktober  2010  terkait  hasil Pesamuhan  Agung  III  MUDP  Bali  No.01/Kep/Psm-3/MUDP  Bali/X/2010 dimana  ditentukan  yaitu : setelah tahun 2010 wanita Bali mendapat hak waris purusa (laki-laki) sesudah dikurangi 1/3 sebagai harta  pusaka serta  untuk  pelestarian.  Bagi  wanita  Bali  yang  melaksanakan  pindah  agama,  tidak memiliki hak atas waris. Namun jika orang tua secara sukarela dan ikhlas memberikan bekal atau jiwa dana hal tersebut masih diperbolehkan. Alasan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa  Pakraman Bali  (MUDPB)  No.01/Kep/Psm-3/MUDP  Bali/X/2010  adalah  memberi perlindungan  bagi  wanita  yang  telah  berkeluarga  agar  memiliki  keharmonisan  dalam  mengarungi rumah  tangga,  serta  dengan  adanya  Keputusan  Pesamuhan  Agung  III  MUDP  Bali  seorang  wanita mendapatkan kepastian hukum serta kesetaraan gender dalam halnya pewarisan.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  Pasamuhan  Agung  III  Majelis Desa  Pakraman Bali terhadap harta pusaka dan gunakaya diputuskan kedudukan suami istri dan anak yaitu:
1. Suami,  istri,  beserta  saudara  laki-laki  dari  suami  maupun  istri,  memiliki  kedudukan  yang  setara untuk menjamin bahwa harta pusaka tersebut dapat diturunkan bagi anak beserta cucunya untuk pemeliharaan dan pelestarian warisan immaterial,
2. Selama  melaksanakan  suatu  perkawinan,  baik  suami  maupun  istri,  memiliki  kedudukan  setara terhadap  harta  gunakaya-nya  (harta  yang  didapatkan  selama  suami  istri  tersebut  masih  dalam ikatan perkawinan),
3. Anak  kandung  baik  laki-laki  maupun  wanita  dan  anak  angkat  baik  laki-laki  maupun  wanita sebelum  melaksanakan  perkawinan,  memiliki  kedudukan  yang  setara  dalam  hal  terkait  harta gunakaya orang tuanya,
4. Anak  kandung  (laki-laki  maupun  perempuan)  dan  anak  angkat  (laki-laki  maupun  perempuan) memiliki hak atas harta gunakaya orang tuanya setelah dikurangi 1/3 sebagai harta bersama ( duwe
tengah  ) ,  yang  dikuasai  atau  bukan  dimiliki  oleh  anak  yang  melanjutkan swadharma atau tanggung jawab orang tuanya ( nguwubang)
5. Anak  dengan  status kapurusa memiliki  hak  waris  atas  satu  bagian  harta  waris  dan  anak  dengan status pradana/ninggal kedaton memiliki hak terbatas atau sebagian dari harta warisan yang anak dengan status purusa dapatkan,
6. Anak  yang masih  dikandung  dalam  hal  pemberian  waris,  memiliki  hak  yang  sama  sebagaimana dengan anak yang telah dilahirkan, selama anak yang dikandung tersebut dilahirkan hidup,
7. Tidak memiliki hak waris, akan tetapi bisa mendapatkan bekal ( jiwa dana ) dari orang tua sebagai harta gunakaya sepanjang ahli waris tidak dirugikan, hal tersebut berlaku bagi anak yang ninggal kedaton sepenuhnya.
Dengan  perubahan  tersebut  wanita  Bali  yang  telah  melangsungkan  pernikahan  namun  masih menjadi pradhana seharusnya  memilki  hak  dalam  mewaris  baik  harta  orang  tuanya  ataupun suaminya.Karena  menyangkut  tradisi,  maka  dalam  implementasinya  memerlukan  waktu  yang  tidak singkat.  Sistem  waris  adat  Bali  dalam  pelaksanaanya  terkait  kedudukan  wanita  dalam  sistem pewarisan Adat di Bali masih berdasarkan kepada hukum adat lama yang ada dari zaman dulu yang mana wanita tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris sehingga tidak memiliki hak mewarisi harta yang  di  tinggalkan  oleh  orang  tua  maupun  suaminya.  Walaupun  seorang  wanita  tidak  memiliki kedudukan  sebagai  ahli  waris  namun  selama  tidak  terputusnya  hak  seorang  wanita  dengan keluarganya  maka  wanita  masih  memiliki  hak  memakai  dan  manikmati  sebagian  harta  waris  orang tuanya.  Berdasarkan  konsep  terebut  dapat  disimpulkan  walaupun  wanita  menurut  hukum  waris  adat Bali dalam hakikatnya bukan sebagai ahli waris namun seorang wanita berhak memperoleh sebagian dari warisa orang tuanya, pada prakteknya pemberian itu menggunakan beberapa istilah yaitu : bekal hidup atau harta tetatadan , jiwadana atau juga disebut pangupajiwa . Jiwa dana adalah harta bawaan wanita  yang  kawin  keluar  dan  diharapkan  dengan  harta  tersebut  wanita  mempunyai  status  dengan keluarga barunya (keluarga suami) ( Arta, Sudiatmika, & Windari, 2018 ).
2. Keberadaan Keputusan Majelis Utama desa Pakraman (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di desa Adat Lambing
Kedudukan  wanita  Hindu  Bali  sebagai  ahli  waris  pada  Keputusan Pesamuhan  Agung III  Majelis Utama Desa  Pakraman keberadaan  pelaksanaannya  di  Desa  Adat  Lambing  belum  berlaku  secara efektif.  Bendesa  Adat  Lambing  I  Gusti  Putu  Arka  berpendapat  dalam  melaksanakan  kewajiban maupun  bertingkah  laku  bagi  krama  Desa  Adat  Lambing  terdapat  beberapa  aturan  yang  dianggap sebagai panutan krama Desa Adat Lambing yaitu : awig-awig, perarem, sima, dan lekita . Dari aturan- aturan  tersebut awig-awig merupakan  aturan  utama  yang  mengikat  masyarakat  (Wawancara  dengan Bendesa Adat Lambing I Gusti Putu Arka pada tanggal 1 September 2020). Adapun dalam awig-awig hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan diatur dalam beberapa Pawos sebagai berikut: 1. Bunyi Pawos 56 sarga (1):
Santana wenten kalih pawos, sane kaucap pratisantana miwah santana paperasan; Arti bebasnya : Seorang anak dapat dibedakan sebagai anak kandung serta anak angkat. 2. Bunyi Pawos 56 sarga (6):
Sang sane karsayang santana rajeg inucap mawit saking;
a. Pratisantana  wadon  tunggal  utawi  silih  sinunggil  pratisantana  wadon  yening  makasami pratisentana wadon;
b. Sampun kamenggahang dados pratisantana (purusa)
c. Kapawiwaha kaceburin, kautsahayang antuk jadma sane magama Hindu utawi jadma sane magama siosan sane sampun ngalaksanayang pamarisudha raga utawi sudi wadani;
d. Sane  kamanggehang  santana  rajeg  patut  masadok  ring  prajuru  banjar  tur  kelian  banjar nyiarang ring banjar saha ngaturang ring prajuru desa adat;
Arti bebasnya : yang dapat dikatakan sebagai ahli waris utama yaitu ;
a. Anak wanita tunggal atau salah satu anak wanita jika semua anak adalah wanita;
b. Sudah ditetapkan sebagai anak dengan status purusa;
c. Dilakukan upacara kawin kaceburin, dan diusahakan beragama Hindu atau agama lain tetapi sudah dilakukan upacara sudhi wadani;
d. Anak  yang  diangkat  sebagai sentana  rajeg wajib  dilaporkan  pada prajuru selanjutnya dilakukan siar di banjar;
3. Bunyi Pawos 64 :
Munggwing waris kawaris ring desa adat kamargiang makadi ring sor :
1) Risampun  kalaksanayang  pitra  yajnya  lan  hutang-hutang  pewaris  buntas  katawur,  wawu warisan dados kaepah.
2) Para  ahli  waris  sami  polih  pahan  sangkaning  pagunakaya,  sajawaning  karang  utawi  tegal ayahan desa kaemong antuk ahli waris sane sinanggeh krama ngarep.
3) Silih sinunggil ahli waris kengin tan polih pahan prade :
a. Nilar kawitan lan sesananing agama
b. Alpaka guru rupaka
c. Santana rajeg kesah mawiwaha utawi pratisantana nyeburin soang-soang kabawos ninggal kedaton.
4) Boya ahli waris, kengin muponin hasil manut dudonan, luire : a. Santana luh, salami durung kesah mawiwaha;
b. Balu luh wiadin muani nyeburin (soang-soang boya santana).
5) Pawaris kengin maweweh rikala maurip pinaka jiwa dana, tatadan utawi bekel, maka cihna paweweh tetep ring okane sane kesah mawiwaha.
Arti bebasnya :
Proses pewarisan di Desa Adat ini dilakukan sebagai berikut :
1) Sudah  dilakukan  upacara pitra  yadnya dan  pelunasan  hutang  piutang,  warisan  baru  dapat dibagi.
2) Para  ahli  waris  semua  mendapatkan  bagian  kecuali karang ( tanah  ayahan  desa/kebun ) dikuasai oleh ahli waris waris yang tercantum sebagai warga inti .
3) Salah satu ahli waris tidak akan dapat warisan jika: a. Meninggalkan keluarga dan leluhur dan agama Hindu
b. Durhaka terhadap orang tua
c. Ahli waris yang kawin keluar
4) Bukan sebagai ahli waris, namun memiliki hak untuk menikmati, yaitu: a. Wanita, sebelum kawin keluar.
b. Janda atau duda yang dalam posisi kawin nyeburin .
5) Pewaris dapat memberikan harta ketika masih hidup berupa, jiwa dana, tatadan, atau bekal yang bermakna sebagai bentuk rasa sayang kepada anaknya yang menikah keluar.
I  Gusti  Putu  Arka  menjelaskan  khususnya  di  Kabupaten  Badung  belum  adanya  sosialisasi mengenai  Keputusan  Majelis  Utama Desa  Pakraman  (MUDP) Bali  Nomor  01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 tentang kedudukan seorang wanita Bali dalam keluarga terkait dengan pewarisan. Dalam pelaksanaanya,  selain  adanya  sosialisasi  juga  perlu  suatu  dukungan  dari Bendesa  Adat dan Prajuru/Pengurus Adat . Mengingat dalam awig-awig desa adat belum diatur mengenai hak mewaris wanita,  Keputusan-keputusan Pesamuhan  Agung tersebut belum  berlaku sebagai hukum  yang  nyata. Menurut  Bendesa  Adat  I  Gusti  Putu  Arka  walaupun  belum  adanya  sosialisasi  terkait  Keputusan Pesamuhan  Agung  III  MUDP  Bali  melalui  keputusan  tersebut  hak  seorang  wanita  sudah  dihormati dengan  adanya  kebijakan  memberikan  kesempatan  pada  seorang  wanita  sebagai  pewaris  dalam keluarganya (Wawancara dengan Bendesa Adat I Gusti Putu Arka pada tanggal 10 November 2020). Selain itu Kelian Banjar Dinas Lambing I Gusti Putu Anom menyatakan pemberian waris bagi wanita dianggap telah menghormati hak seorang wanita pada jaman sekarang, namun dalam pelaksanaannya pemberian  waris  harus  mengutamakan awig-awig serta perarem di  Desa  Adat  (Wawancara  dengan Kelian Banjar Dinas Lambing I Gusti Putu Anom tanggal 3 Desember 2020). Masyarakat Desa Adat Lambing  I  Gusti  Made  Susila  berpendapat  dengan  adanya  Keputusan  Pesamuhan  Agung  III  MUDP Bali,  keputusan  tersebut  memberikan  kepastian  hukum  serta  kesetaraan  bagi  wanita  dan  laki-laki, sehingga perlu dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Walau demikian dalam pemberian waris beliau masih akan mengikuti awig-awig sebagai aturan Desa Adat yang  utama  (wawancara  dengan  masyarakat  adat  lambing  I  Gusti  Made  Susila  tanggal  4  Desember 2020).  Keberadaan  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  (MUDP)  Bali  Nomor  01/Kep/Psm- 3/Mdp  Bali/X/2010  dalam  pelaksanaanya  keputusan  tersebut  belum  terlaksana  dengan  sepenuhnya, adapun belum tersosialisasikannya keputusan adalah faktor belum terlaksananya keputusan tersebut di Desa  Adat  Lambing  sehingga  masyarakat  belum  memahami  isi  dari  Putusan  Pesamuhan  Agung  III
MUDP  Bali  tersebut.  Selain  itu  dalam  masyarakat  Adat  Lambing awig-  awig masih  menjadi  aturan yang utama.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  Waris Adat  di  Bali  mengikuti  asas kapurusa yang  artinya  keturunan  atau  anak  laki-laki  yang  menerima warisan.  Kedudukan  wanita  Hindu  di  Bali  pada  hakekatnya  bukan  sebagai  ahli  waris.  Namun  bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan tanpa anak laki- laki masih akan memiliki ahli waris yang  akan  mewarisi  harta  kekayaannya.  Dimana  hal  tersebut  dilakukan  dengan  melangsungkan perkawinan kaceburin , dengan melangsungkan  perkawinan tersebut maka status seorang wanita dari peadhana akan berubah menjadi purusa (laki-laki). Dengan demikian keluarga yang hanya memiliki anak perempuan tanpa anak laki-laki masih akan memiliki ahli waris dalam keluarganya. Kemudian, keberadaan keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm- 3/MDP  Bali/X/2010  di  Desa  Adat  Lambing  dalam  pelaksanaanya  belum  terlaksana  secara sepenuhnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  pada  masyarakat  serta  masih  kuatnya awig-awig sebagai  hukum  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Bali  dimana  bagi  masyarakat  adat Lambing awig-awig merupakan aturan utama masyarakat.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  hendak  disampaikan  yakni  kepada  masyarakat  Keputusan  Majelis  Utama  Desa Pakraman  Bali  tersebut  dibuat  berdasarkan  perkembangan  zaman  sehingga  masyarakat  diharapkan dapat  membuka  pola  pikir  terkait  adanya  perubahan  hukum.  Sehingga  suatu  keputusan  dapat terlaksana  secara  efektif.  Kemudian,  kepada  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  adanya  sosialisasi terhadap suatu keputusan diharapkan agar masyarakat memahami isi dari keputusan yang dikeluarkan sehingga dalam pelaksanaannya keputusan tersebut dapat berlaku secara efektif dan aplikatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (1998). Menjelajahi Kajian Empiris . Makassar: Kencana.
Arta, I. K. K., Sudiatmika, K., & Windari, R. A. (2018). Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustitia , 1 (1). Sanjaya, U. Ha. (2018). Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. Jurnal Yuridis , 5 (1), 67–97.
Sebastian,  A.  T.  (2018).  Hak  Ahli  Waris  Warga  Negara  Asing  atas  Obyek  Waris  Berupa  Saham  Perseroan Terbatas Penanaman Modal dalam Negeri. Ad’Adl , 10 (2). Triwulan, T. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana. Warsita,  I.  P.  A.  (2020).  Hak  Wanita  Tunggal  terhadap  Warisan  dalam  Hukum  Adat  Bali. Jurnal  Analogi Hukum , 2 (1), 83–87. Wibawa,  M.  A.  (2006). Wanita  Hindu  sebuah  Emansipasi  Kebablasan .  Denpasar:  PT.  Empat  Warna Komunikasi.
Wignjodipuro, S. (2010). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . Jakarta: PT. Toko Buku Gunung Agung. Awig-Awig Desa Adat Lambing