## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TINJAUAN FIKIH ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG TALAK

## ISLAMIC JURISPRUDENCE VIEW ON LAW NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING TALAK

## Kasman Bakry
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: kasmanbakry@stiba.ac.id
Sirajuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

## Musriwan
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: musriwan@stiba.ac.id

## Ahmad Arfah Mansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: ahmad.am@gmail.com Keywords : ABSTRACT Divorce, Divorce Registration, Religious Court This  study  aimed  to  determine  the  review  of  Islamic  jurisprudence  on Law No. 1 of 1974 concerning the stipulation of rules requiring divorce before  the  Religious  Courts.  The  research  method  was  descriptive qualitative research with library research techniques, which focuses on the study of manuscripts and texts, and uses normative and philosophical juridical  approaches.  The  results  of  the  study  showed  that  even  in Islamic  jurisprudence,  divorce  can  occur  and  be  considered  valid,
anytime and anywhere, if the husband who handed down the divorce is mature, reasonable, and not under pressure or coercion. However, Law Number 1 of 1974 requires that a divorce be valid, and divorce must be filed  and  carried  out  in  front  of  a  religious  court  session.  This requirement does not conflict with Islamic jurisprudence, even scholars agree on the witness of divorce. Kata kunci : ABSTRAK Talak, Pencatatan Talak,Pengadilan Agama Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih Islam terhadap Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  penetapan  aturan  yang mewajibkan talak di depan pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  kajian kepustakaan  ( library  research ),  yang  terfokus  pada  studi  naskah  dan teks,  serta  menggunakan  metode  pendekatan    yuridis  normatif  dan filosofis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  dalam  fikih Islam,  talak  bisa  saja  terjadi  dan  dianggap  sah,  kapanpun  dan  di manapun,  jika  suami  yang  menjatuhkan  talak  tersebut  telah  balig, berakal dan tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Namun, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan untuk sahnya suatu talak, dan  talak  mesti  diajukan  dan  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Agama. Syarat ini tidak bertentangan dengan fikih Islam bahkan ulama sepakat atas disunahkannya saksi atas talak.
Diterima: 13 Agustus 2021; Direvisi : 18 Agustus 2021; Disetujui : 18 Agustus 2021; Tersedia online : 20 Agustus 2021
How  to  cite: Kasman  Bakry,  Sirajuddin,  Musriwan,  Ahmad  Arfah  Mansyah.,  “Tinjauan  Fikih  Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, No. 2 (2021): 348-362. doi: 10.36701/bustanul.v2i2. 373.

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  muslim  terbesar  di  dunia 1 ,  Indonesia  berusaha  memberlakukan hukum-hukum Allah swt. dalam penerapan hukum di Indonesia. Hukum-hukum Islam di Indonesia ada yang dibahas secara umum dalam perundang-undangan negara Indonesia dan ada pula yang dibahas lebih detail. Hukum Islam yang dibahas secara umum dalam undang-undang  Indonesia  seperti  tata  cara  beribadah  kepada  Allah  swt.,  seperti  salat, wudhu,  puasa  Ramadan  dan  ibadah  lainnya  baik  yang  bersifat  wajib  atau  yang  sunah. Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Dasar  hasil  Amandemen  pasal  29  ayat  (2)  yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 2 Dalam pasal ini, Negara Indonesia memberikan kewenangan kepada warganya dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya yang dianggap benar.
Hukum Islam yang dibahas secara detail dalam hukum Indonesia di antaranya adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Hikmatullah, dengan adanya KHI di Indonesia, maka pluralisme Keputusan  Peradilan  Agama  dapat  diminimalisir,  karena  kitab  yang  dijadikan  rujukan hakim  Peradilan  Agama  adalah  sama 3 .  Selain  itu,  pengelolaan  zakat,  tata  cara penyelenggaraan  haji,  dan  peradilan  agama   juga  diatur  dalam  perundang-undangan  di Indonesia.  Namun,  dalam  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia  ditengarai  terdapat beberapa  masalah  yang  tampak  berbeda  dengan  hukum  fikih  Islam,  terutama  yang dibahas  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Sebagaimana  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Bab  I:  Hukum  Perkawinan  Bab  XVI  Pasal  (113)  berbunyi,  “Perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian atau talak hanya dapat dilakukan dan dianggap sah di depan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Berbeda halnya  dengan  hukum  fikih  Islam,  talak  dapat  dijatuhkan  dan  dianggap  sah  ketika terpenuhi syarat-syaratnya.
Berdasarkan pokok persoalan di atas, maka penulis berupaya menemukan titik temu antara UU No. 1/1974 dengan tinjauan dalam fikih Islam. Dalam pengkajiannya, penulis
1 Databoks, “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”, Situs Resmi Databoks. http://databoks.katadta.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan -penduduk- muslim- terbesar-dunia (22 Desember 2019).
2 Redaksi Visimedia, UUD 1945 (Cet. III; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 11.
3 Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 1.2 (2017).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menetapkan tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih Islam terhadap aturan  yang  mewajibkan  talak  di  depan  pengadilan.  Adpun  metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan teknik kajian kepustakaan ( library research ) yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan  yuridis normatif dan filosofis.
Dari  pengamatan  penulis  sejauh  ini,  telah  didapati  beberapa  penelitian  terdahulu terkait kewajiban talak di pengadilan agama, di antaranya;
1. Penelitian  yang  berjudul  “ Keabsahan  Talak  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan Fikih  Munakahat:  Konflik  Norma .”  Hasil  dari  penelitian  ini,  bahwa  cerai  tanpa putusan pengadilan itu tidak sah, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 4 .
2. Penelitian yang berjudul “ Analisis Terhadap Perceraian Melalui SMS Pada Kasus Aceng Fikri (Bupati Garut) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .”  Hasil  penelitian  mengemukakan  bahwa  talak  melalui  pesan  singkat SMS dalam aspek hukumnya jatuh karena memiliki kesamaan dengan surat asalkan memenuhi syarat-syarat pengirimnya adalah sang suami, harus punya niat/kehendak untuk  bercerai,  kalimat  yang  diucapkan  tidak  boleh  salah,  dan  sang  istri  harus menerima pesan tersebut.  Akan tetapi, talak yang dilakukan dengan menggunakan alat  komunikasi  modern  adalah  kaedah  perceraian  yang  tidak  menepati  adab perceraian yang digariskan oleh syara . Pada kasus Aceng Fikri perceraian melalui pesan  singkat  SMS  hukumnya  sah  secara  agama,  tetapi  belum  sah  secara  hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama 5 .
Dengan  demikian,  berdasarkan  kajian-kajian  di  atas  tampak  belum  mengkaji  sisi tinjauan fikih Islam terhadap UU No. 1/1974 tentang talak yang mempersyaratkan bahwa talak dianggap sah jika dilakukan di pengadilan agama. Untuk itu, kajian ini berupaya menemukan titik temu antara tinjauan fikih Islam UU No. 1/1974 tentang talak. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memperkaya khasanah kajian Islamic studies (studi keislaman), alih-alih diharapkan dapat bermanfaat bagi umat dan bangsa.

## PEMBAHASAN

## Talak dalam Fikih Munakahat
Para fukaha berpendapat, bahwa talak merupakan syariat yang memiliki lima hukum atau  biasa  disebut  dengan  istilah al-Aḥkām  al-Taklīfiyyah  al-Khamsah 6 , tergantung dengan  situasi  dan  kondisi  yang  mempengaruhinya.  Talak  hukumnya  haram  ketika menceraikan istri yang sedang haid, atau menceraikan istri yang sedang suci (dari haid)
4 Hasyim  Fahmi.“Keabsahan  Talak  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Fiqih  Munakahat (Konflik Norma)”. Skripsi. Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
5 Aila Laila. Analisis Terhadap Perceraian Melalui SMS Pada Kasus Aceng Fikri (Bupati Garut) Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan/oleh  Aila  Laila .  Diss. UNIVERSITAS TARUMANEGARA, 2013.
6 ‘Abdul  Karim  ibn  ‘Ali  ibn  Muhammad  al-Namlah,  A l-Mazhab  Fi  ‘Ilmi  Ushul  al-Fiqh  al- Muqaran , Jilid 1, h. 43.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
namun sebelumnya telah digauli dan talak seperti ini disebut dengan talak bid’i 6 . Talak hukumnya makruh, ketika tidak dalam rangka menghindari sebuah mudarat dalam rumah. Bahkan  hukum  ini  bisa  saja  menjadi  haram  dalam  sebagian  kondisi.  Hukum  ini berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir ra.,
نع َّمُث ،ِءاَمْلا ىَلَع ُهَش ْرَع ُعَضَي  َسيِلْبِإ َّنِإ " :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُس َر َلاَق :َلاَق ، ٍرِباَج ُهْنِم ْمُهاَنْدَأَف ،ُهاَيا َرَس ُثَعْبَي َف ،اَذَك َو اَذَك ُتْلَعَف :ُلوُقَيَف ْمُهُدَحَأ ُءي ِجَي ،ًةَنْتِف ْمُهُمَظْعَأ ًةَل ِزْنَم اَم :ُلوُقَيَف ْمُهُدَحَأ ُءي ِجَي َّمُث َلاَق ،اًئْيَش  َتْعَنَص اَم :ُلوُقَي
)ملسم هجرخأ( "  َتْنَأ َمْعِن :ُلوُقَي َو ُهْنِم ِهيِنْدُيَف :َلاَق ،ِهِتَأَرْما َنْيَب َو ُهَنْيَب ُتْقَّرَف ىَّتَح ُهُتْك َرَت 7
Artinya:
Dari  Jābir,  dia  berkata,  Rasulullah  saw.  bersabda:  “Sesungguhnya  iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya. Yang paling rendah (dari bala tentaranya) bagi iblis adalah yang paling besar godaanya. Salah satu  di  antara  mereka  datang  lalu  berkata:  ‘aku  telah  melakukan  ini  dan  itu.’ Kemudian iblis berkata: ‘kau tidak melakukan apa pun.’ Lalu yang lain datang lalu  berkata:  ‘Aku  tidak meninggalkannya  sampai aku  memisahkannya  dengan istrinya.’ Nabi saw. bersabda: “Iblis mendekatinya lalu berkata: ‘Bagus kamu.” (H.R. Muslim).
Juga hadis ‘Amru ibn Dīnār ra..
،رانيد نب ورمع نع
:لاق :هل تلاقف ،هل ةأرما رمع نبا قلط ؟ههركت ائيش ينم تيأر له " ,لا :لاق ميفف :تلاق ةأرملا قلطت ةفيفعلا "اهعجتراف :لاق ؟ةملسملا
)روصنم نب ديعس هاور(
8
Artinya:
Dari ‘Amru ibn Dīnār ra., dia berkata: “Ibn Umar menceraikan istrinya,” maka istrinya berkata: “Apakah kau melihat sesuatu yang kau tidak suka dariku?” Dia menjawab:  “Tidak.”  Lalu  istrinya  berkata:  “Lalu  kenapa  kau  menceraikan perempuan  terhormat  dan  muslimah?”  Dia  (‘Amru)  berkata:  “Maka  Ibn  Umar merujuknya.” (H.R. Sa’īd ibn Manṣūr).
Talak  hukumnya  mubah,  ketika  akhlak  dan  pergaulan  istri  buruk,  dan  dan dikhawatirkan munculnya mudarat ketika tetap bersamanya, dan tidak ada hal yang baik yang didapatkan darinya. Talak hukumnya mustaḥab (dianjurkan), ketika istri lalai dari menunaikan hak-hak Allah swt. atasnya seperti salat dan sebagainya, dan tidak mungkin untuk  memaksanya  (dalam  menunaikan  hak-hak  Allah  swt.),  atau  istri  menjadi perempuan  yang  tidak  berbudi  luhur,  tidak  baik  dalam  melayani  suami,  dan  dia  tidak memperbaiki  kekurangan  agamanya,  maka  tidak  mengapa  untuk  mengekangnya  dan mempersempitnya dalam keadaan ini agar dia mau memperbaikinya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs. al-Nisā/4: 19,
6 Rahmat, Rahmat, and Sri Indriani. "Hukum Idah Perceraian bagi Wanita Hamil Akibat Perbuatan Zina." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1.4 (2020), h. 598.
7 Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid 4 (t.Cet.; Beirut: Dār Iḥyā’ al- Turāṡ al-‘Arabī,  1374 H/ 1954 M),  h. 2167.
8 Sa’īd ibn Manṣūr al-Khurasānī al-Jauzajānī, Sunan Sa’īd ibn Manṣūr , Jilid 1 (Cet. I; India: al-Dār al-Salafiyyah, 1403 H/1982 M), h. 307.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
َبِب اوُبَهْذَتِل َّنُهوُلُضْعَت  َلا َو ٍةَنِ يَبُم ٍةَش ِحاَفِب َنيِتْأَي  ْنَأ  َّلاِإ َّنُهوُمُتْيَتآ اَم  ِضْع Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  karena  hendak  mengambil  kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata 9 .
Namun,  talak  dalam  keadaan  ini  hukumnya  bisa  berubah  menjadi  wajib.  Talak hukumnya wajib, seperti pada suami yang mūlī (dia bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya sampai pada waktu yang ditentukan), jika dia tidak menginginkan rujuk setelah habis waktu menunggu pada waktu yang telah ditentukan. Atau talak di antara suami dan istri yang berselisih sedang tidak ada jalan bagi keduanya untuk damai, dan keduanya memilih untuk talak atau cerai, maka talak hukumnya wajib menurut pendapat jumhur ulama. Adapun syarat sahnya talak dapat dibagi menjadi tiga kelompok; syarat yang  berkaitan  dengan  penjatuh  talak,  syarat  yang  berkaitan  dengan  yang  tertalak  dan syarat yang berkaitan dengan sigah talak.
Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan penjatuh talak adalah:

## 1) Berstatus sebagai suami
Dengan kata lain, antara dia dan perempuan yang ingin dicerainya telah terikat akad nikah yang sah. Laki-laki tidak memiliki hak cerai kecuali jika dia berstatus sebagai suami yang sah. Ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Qs al-Aḥzāb/33: 49, di mana Allah menyebutkan perceraian setelah (terjadinya) pernikahan 10 ,
َّنُهوُمُتْقَّلَط َّمُث ِتاَنِم ْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka 11 .

## 2) Balig
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  talak  tidak  bisa  dijatuhkan  oleh  anak  kecil,  baik sudah mumayiz atau belum, sebab talak adalah urusan yang sangat urgen dan tidak bisa diserahkan  kepada  anak  kecil,  begitu  juga  oleh  walinya.  Pendapat ini  didasarkan pada hadis riwayat Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:
،أربي ىتح ىَلَتبملا نعو ،َظقيتسي ىتح مئانلا نع :ٍةثلاث نع ُملقلا َعِف ُر )دواد وبأ هاور(  َرَبْكَي  ىتح  ِ ىبَّصلا  نعو
12
9 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 80.
10 Abū  Mālik  Kamāl  ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 236.
11 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 424.
12 Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’aṡ ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, Jilid 6, h. 452.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Artinya:
Tidak dicatat (amalan) dari tiga orang (ketentuan hukum tidak berlaku bagi tiga orang); orang tidur sampai dia terjaga, orang gila sampai dia sembuh, dan anak kecil sampai dia dewasa. (H.R. Abū Dāwud).
Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, jika anak kecil sudah mumayiz, mengerti apa  itu  cerai,  dan  memahami  konsekuensinya  bahwa  istrinya  berstatus  talak  bain  dan haram  baginya,  maka  talaknya  sah.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  hadis marfu’ yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ‘Ali ra 13 .
هلقع ىلع بولغملا هوتعملا قلاط لاإ ،زئاج قلاط لك )روصنم نب ديعس هاور( 14
Artinya:
Setiap talak hukumnya boleh, kecuali talak orang idiot yang sangat bodoh. (H.R. Sa’īd ibn Manṣūr).
Pendapat  ini  juga  dipilih  oleh  Ibn  Taimiyah,  sebab  dia  menyatakan:  “Akan  tetapi ucapan anak kecil yang sudah mumayiz dan orang gila berkala memiliki implikasi hukum ( mu’tabar ) ketika ia bisa membedakannya. 15 "

## 3) Berakal
Kata talak dari orang gila dan orang idiot tidak sah, karena orang gila tidak memiliki kapasitas  mengambil  keputusan,  dan  orang  idiot  kekurangan  kapasitas  mengambil keputusan.  Ketentuan  ini  merujuk  pada  hadis  Aisyah  ra.  yang  telah  dikemukakan sebelumnya . Ketentuan ini berlaku bagi orang gila permanen, sedangkan bagi orang gila berkala (kadang sembuh dan kadang kambuh), maka talak yang diucapkannya pada waktu gila  tidak  berlaku.  Sedangkan  talak  yang  diucapkannya  pada  waktu  sembuh  (sadar) berlaku atau sah karena kesempurnaan kapabilitasnya 16 .
4) Menjatuhkan talak atas kemauan sendiri dan tidak berada di bawah tekanan (paksaan)
Suami  yang  berada  di  bawah  tekanan,  maka  talaknya  tidak  sah,  karena  Allah  swt. mengangkat hukum dari orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa. Hal itu karena talak merupakan tindakan yang memiliki pengaruh yang besar dan hasilnya pun langsung dirasakan dalam kehidupan suami-istri. Oleh karena itu, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dengan kemauan dan tanpa paksaan agar semua tindakannya sah dan benar 17 .
Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan yang tertalak sebagai berikut;
13 Abū  Mālik  Kamāl    ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 236-237. 14 Sa’īd ibn Manṣūr al-Khurasānī al-Jauzajānī, Sunan Sa’īd ibn Manṣūr , Jilid 1, h. 310.
15 Aḥmad  ibn  ‘Abdul  Ḥalīm  ibn  Taimiyah, Majmū’  al-Fatāwā ,  Jilid  33  (t.  Cet.:  Madinah;
Mujamma’ al-Malik Fahd Li Ṭabā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1465 H/2004 M), h. 108.
16 Abū  Mālik  Kamāl    ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 237. 17 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, h. 247.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
a) Istri  yang sah dan masih berada dalam kekuasaan suami
Ulama sepakat bahwa talak jatuh pada perempuan yang menjalin tali pernikahan yang sah dengan pentalak, atau tengah menjalani masa idah setelah ditalak raj’i (talak yang masih bisa dirujuk), dan tidak jatuh pada perempuan ajnabiyyah (bukan mahramnya) atau perempuan yang belum halal baginya walau akan dinikahinya 18 . Adapun jika dia sedang menjalani  masa  idah  talak  bain 19 atau  fasakh,  maka  jumhur  ulama  menyatakan  talak terhadapnya tidak berlaku lagi mengingat sudah berakhirnya pernikahan karena talak bain dan  atau  karena  fasakh.  Adapun jika istri  ditalak  sebelum  melakukan  hubungan intim, maka  tidak  ada  masa  idah  baginya,  berdasarkan  firman  Allah  swt.  dalam  Qs.  al- Aḥzāb/33:49,
َل اَمَف َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ ِلْبَق ْنِم َّنُهوُمُتْقَّلَط َّمُث ِتاَنِم ْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي
َّنُهوُعِ تَمَف اَهَنوُّدَتْعَت ٍةَّدِع  ْنِم َّنِهْيَلَع ْمُك
َّنُهوُح ِ رَس َو ًلايِمَج اًحا َرَس Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  beriman!  Apabila  kamu  menikahi  perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu menceraikannya mereka sebelum kamu mencampurinya (berhubungan intim), maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu  kamu  perhitungkan.  Namun  berikanlah  mereka  mutah  dan  lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya 20 .
Talak  dalam  kondisi  ini  termasuk  talak  bain,  sehingga  menurut  kalangan  mazhab Hanafi dan Syafi’i tidak bisa diikuti dengan talak lain. Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya yang belum disanggamai (belum berhubungan intim), “Kamu tertalak! Kamu  tertalak!  Kamu  tertalak!”  (tiga  kali  talak),  maka  yang  jatuh  hanya  satu,  sebab dengan  talak  satu  saja  dia  sudah  tertalak  bain  dari  suaminya  dan  menjadi  perempuan ajnabiyyah (bukan mahram) baginya, sehingga praktis tidak bisa ditalak lagi 21 .
b) Suami harus menentukan istri mana yang akan ditalaknya, baik dengan isyarat, sifat, atau niat, atau dengan ketiga-tiganya sekaligus 22 . Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya yang bernama Zainab, sembari memberikan  isyarat  kepadanya,  dan  dengan  niat  menalaknya,  “Hai  Zainab,  kamu tertalak!”, maka ulama sepakat bahwa telah jatuh talaknya. Begitu pula jika  dia menunjuk
18 Abu  al-Walīd  Muḥammad  ibn  Aḥmad  ibn  Muḥammad  ibn  Aḥmad  ibn  Rusyd  al-Qurṭubī, Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid , Jilid 3 (t.Cet; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1425 H/2004 M), h. 101.
19 Talak bain ialah talak yang tidak bisa dirujuk secara langsung. Terbagi atas dua: Pertama, talak bain  kecil  yaitu  perempuan  yang  telah  habis  masa  idah  talak raj’i -nya,  sehingga  suami  (yang  telah menalaknya) jika ingin merujuknya harus dengan akad dan mahar baru.     Kedua, talak bain  besar yaitu perempuan  telah  ditalak  tiga  oleh  suaminya,  dan jika  suami  ingin  merujuknya  kembali, maka  dia harus menunggu sampai perempuan itu  menikah lagi dengan    laki-laki lain dengan pernikahan sah dan tidak direkayasa, kemudian dia ditalak lagi sampai habis masa idahnya.
20 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 424.
21 Abū  Mālik  Kamāl    ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 250. 22 Abū  Mālik  Kamāl    ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 251.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
salah satu istrinya dan menyifatinya dengan sifat tertentu (yang identik dengannya) dan tanpa niatan pada selainnya, maka ulama sepakat akan jatuhnya sebuah talak terhadapnya. Begitu  pula  jika  dia  menyifatinya  dengan  sifat  yang  identik  dengan  istri  yang  akan ditalaknya  tanpa  memberikan  isyarat  dan    tanpa  niatan  kepada  selainnya,  misalnya  ia mengatakan,  “Salma  tertalak!”.  Sementara  jika  dia  mengatakan,  “Salah  satu  istriku tertalak!”.    Sementara  jika  dia  mengatakan,  “Salah  satu  istriku  tertalak!”  dengan  niat menjatuhkannya pada salah seorang istrinya tanpa menunjuk yang mana, maka istri yang dimaksudkannya saja yang tertalak, bukan yang lain 23 .
Adapun  syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan  metode  talak,  secara  singkat  dapat dikatakan  bahwa  talak  bisa  terjadi  dan  sah  jika  dijatuhkan  dengan  segala  sarana  yang bermaksud menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan dengan ucapan, tulisan, isyarat maupun dengan mengutus orang (delegasi).

## 1) Talak dengan ucapan
Adapun ungkapan talak terbagi dua, dengan ucapan dan dengan isyarat. Selain itu, lafaz talak bisa berbentuk lugas atau kiasan. Berikut ini penggambaran lafaz talak dalam bentuk kata-kata lugas maupun kiasan:

## a) Kata-kata lugas
Ucapan yang digunakan untuk menjatuhkan talak, adakalanya diucapkan dengan jelas dan maknanya dapat dipahami serta tidak memiliki pengertian lain, baik dari segi bahasa maupun  tradisi.  Misalnya  ungkapan:  “Kamu  tertalak!”  ( anti  ṭāliq) ,  “Aku menceraikanmu!” (ṭallaqtuki) , “Kamu tertalak!” (anti muṭallaqah) , dan sejenisnya 24 . Jika seorang menalak istrinya dengan ungkapan lugas, maka talaknya dianggap sah walau dia berniat yang lain atau menyangkal ungkapan talaknya tersebut. Hal ini karena maksud dan makna dari ungkapan yang lugas sudah jelas dan ditujukan kepada istri. Kecuali ada indikasi atau kondisi yang mempengaruhi sehingga talak dianggap tidak sah, misalnya orang yang dipaksa atau salah ucap dan lain semacamnya 25 .
Imam  Syafi’i  berkata,  “Di  dalam  Al-Qur’an  ada  tiga  bentuk  ucapan  talak  yang diucapkan dengan jelas, yaitu al-ṭalāq (talak/cerai) , al-firāq (pisah) , al-tasrīḥ (lepas) . ” 26 Sebagian  ulama  dari  mazhab Ahlu  al-Ẓāhir mengatakan,  “Talak  tidak  sah  jika  tidak menggunakan  tiga  kata  tadi  karena  hal  itulah  yang  diterapkan  oleh  agama.  Adapun penggunaan ketiga kata itu adalah ibadah, dengan syarat bahwa ketiga kata itu diucapkan. Oleh karena itu, wajib bagi orang muslim untuk  mencukupkan penggunaan lafaz talak
23 Abū  Mālik  Kamāl  ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 251. 24 Abū  Mālik  Kamāl  ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 251. Lihat juga: Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, h. 253.
25 Abū  Mālik  Kamāl  ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 252-253. Lihat juga: Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, h. 254.
26 Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, al-Umm , Jilid 5 (t. Cet.: Beirut; Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M), h. 276.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kepada lafaz talak yang ada dalam agama.” 27 Ungkapan talak telah digunakan dalam Al- Qur’an, antara lain Qs. al-Ṭalāq/65:1,
... َّنِهِتَّدِعِل َّنُهوُقِ لَطَف َءاَسِ نلا ُمُتْقَّلَط اَذِإ ُّيِبَّنلا اَهُّيَأاَي
Terjemahnya:
Wahai  Nabi!  Apabila  kamu  menceraikan  istri-istrimu  maka  hendaklah  kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) 28 .
Sedangkan ungkapan al-firāq digunakan dalam Al-Qur’an, misalnya Qs. al-Ṭalāq/65: 2,
...
...  ٍفو ُرْعَمِب َّنُهوُق ِراَف  ْوَأ  ٍفو ُرْعَمِب َّنُهوُكِسْمَأَف Terjemahnya:
Maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik 29 .
Sedangkan ungkapan al-tasrīḥ atau al-sarāh digunakan dalam Al-Qur’an, antara lain Qs. al-Baqarah/2:229,
ٍناَسْحِإِب ٌحي ِرْسَت  ْوَأ  ٍفو ُرْعَمِب ٌكاَسْمِإَف
Terjemahnya:
Maka menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik 30 .
Dan juga firman Allah swt. dalam Qs. al-Aḥzāb/33:28,
َّنُكْعِ تَمُأ َنْيَلاَعَتَف ...
ًلايِمَج اًحا َرَس َّنُكْح ِ رَسُأ َو
Terjemahnya:
Maka  kemarilah  agar  aku  berikan  kepadamu  mutah  dan  aku  ceraikan  kamu dengan cara yang baik 31 .
Berbeda dengan pendapat di atas, mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa lafaz firāq dan tasrīḥ atau sarāh bukanlah  ungkapan  lugas  untuk  menyebutkan  perceraian, melainkan  merupakan  ungkapan  kiasan  karena  bisa  berarti  perceraian  atau  lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Qs. Āli ‘Imran/3:103,
َّرَفَت  َلا َو اًعيِمَج ِ َّاللَّ ِلْبَحِب اوُم ِصَتْعا َو اوُق Terjemahnya:
Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah swt., dan janganlah kamu bercerai-berai 32 .
Juga pada Qs. al-Bayyinah/98:4,
ُةَنِ يَبْلا ُمُهْتَءاَج اَم ِدْعَب  ْنِم  َّلاِإ  َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َق َّرَفَت اَم َو
Terjemahnya:
27 Abu  al-Walīd  Muḥammad  ibn  Aḥmad  ibn  Muḥammad  ibn  Aḥmad  ibn  Rusyd  al-Qurṭubī, Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid , Jilid 3, h. 95.
28 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
29 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.
30 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.
31 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 421.
32 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dan  tidaklah  berpecah  belah  orang-orang  ahli  kitab  melainkan  setelah  datang kepada mereka bukti yang nyata 33 .
Sebagaimana  kata firāq (dan  derivasinya)  dalam  kedua  ayat  di  atas  tidak  ada hubungannya  dengan  perceraian.  Begitu  juga  dengan  firman  Allah  swt.  dalam  Qs.  al- Ahzāb/33:49,
َمَت  ْنَأ ِلْبَق ْنِم َّنُهوُمُتْقَّلَط َّمُث ِتاَنِم ْؤُمْلا ُمُتْحَكَن اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي َّنُهوُعِ تَمَف اَهَنوُّدَتْعَت ٍةَّدِع  ْنِم َّنِهْيَلَع ْمُكَل اَمَف َّنُهوُّس
ًلايِمَج اًحا َرَس َّنُهوُح ِ رَس َو
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang  beriman,  kemudian  kamu  menceraikan  mereka  sebelum  kamu mencampurinya  maka  tidak  ada  masa  idah  atas  mereka  yang  perlu  kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya 34 . Di  sini  Allah  menyebut  kata sarāḥ setelah  memaparkan  perceraian.  Jika  memang demikian, maka lafaz firāq dan sarāḥ merupakan kiasan. Namun, perlu diketahui bahwa penilaian lafaz talak antara lugas dan kiasan, meskipun merupakan penilaian yang valid dari segi posisi, namun hal ini bisa berbeda-beda menurut pandangan orang, tempat dan waktu,  dan  bukan  paten  pada  lafaz  itu  sendiri.  Adapun  pada  kenyataannya  dari  segi penggunaan, hampir tidak ada seorang pun yang menggunakan lafaz ini untuk menalak istrinya,  sedangkan  dari  segi  syarak,  terkadang  kata  itu  digunakan  untuk makna  selain talak 35 .

## b) Kata-kata kiasan
Adalah  ungkapan  yang  sebenarnya  tidak  digunakan  untuk  menyebut  talak  secara khusus,  tetapi  mengandung  arti  talak  dan  lainnya.  Jika  tidak  mengandung  unsur  talak sama  sekali,  maka  ia  bukanlah  kiasan,  melainkan  hanya  ungkapan  sia-sia  yang  tidak berimplikasi apa-apa 36 . Contoh ungkapan kiasan adalah jika suami mengatakan kepada istrinya,  “Aku  lepaskan  kamu!”  atau,  “Segala  urusanmu,  ada  pada  dirimu!”  atau, “Pulanglah kepada keluargamu” atau, “Kamu haram bagiku” dan semacamnya. Untuk keabsahan talak yang menggunakan ungkapan kiasan dibutuhkan niat (atau kesengajaan untuk  menalak),  sebab  lafaz  kiasan  mengandung  arti  talak  dan  selainnya,  sehingga  ia tidak bisa diarahkan kepada arti talak kecuali dengan niat demikian.  Dengan demikian, jika  suami  mengucapkan  talak  dengan  ungkapan  majas,  kemudian  menyangkal  bahwa ucapannya  bukan  bermaksud  untuk  menalak,  maka  talaknya  tidak  sah.  Hal  itu  karena
33 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 598.
34 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 424.
35 Abū  Mālik  Kamāl  ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 252.
36 Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, al-Mugnī, Jilid 7, h. 391-392.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ucapannya  mengandung  makna  talak  dan  selain  talak,  sedangkan  dibutuhkan  niat  dan tujuan untuk menilai ungkapan majas berpengaruh pada sahnya talak atau tidak 37 .

## 2) Talak dengan isyarat
Barangsiapa  yang  mampu  berbicara,  maka  menurut  jumhur  ulama  (minus  kalangan mazhab Maliki) dia tidak dibenarkan menalak dengan isyarat. Adapun orang bisu, maka jumhur  ulama  menganggap  sah  talaknya  dengan  isyarat.  Sedangkan  kalangan  mazhab Syafi’i dan Hanafi menyatakan, talak dengan isyarat tidak disahkan bagi orang bisu yang bisa  menulis,  sebab  tulisan  lebih  mampu  menunjukkan  tujuan  yang  dimaksud,  kecuali jika memang kondisinya tidak bisa menulis 38 .

## 3) Talak menggunakan delegasi (perutusan)
Talak  dianggap  sah  dan  boleh  dijatuhkan  dengan  delegasi  (mengutus  orang)  untuk menyampaikan kepada istri bahwa suaminya telah menalaknya. Adapun utusan (delegasi) tersebut bertindak sebagai suami yang menjatuhkan talak, karena itu talaknya sah 39 .

## Aturan Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Istilah  talak  atau  perceraian  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 pasal 38 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa, “Perkawinan dapat putus karena:  1) kematian; 2) perceraian; 3) atas putusan pengadilan 40 . Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti  berakhirnya  hubungan  suami  istri.  Kematian  sebagai  salah  satu  sebab  putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Adapun putusnya  perkawinan  dengan  perceraian  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan perceraian, dan putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah  satu  pihak  tanpa  kabar  berita  untuk  waktu  yang  lama.  Putusnya  perkawinan  ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya  perkawinan  itu.  Dalam  hal  ini  ada  4  (empat)  kemungkinan: 41 1)  Putusnya perkawinan atas kehendak Allah swt. sendiri melalui matinya salah seorang suami atau istri yang disebut dengan cerai mati; 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu disebut talak; 3) Putusnya perkawinan atas kehendak dan permintaan dari istri disebut khuluk; 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.
37 Abū  Mālik  Kamāl  ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 253-254. Lihat Juga: Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, h. 254. 38 Abū  Mālik  Kamāl  ibn  al-Sayyid  Sālim, Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah, Jilid  3, h. 259. 39 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid 2, h. 257.
40 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab VIII, pasal 38.
41 Hasyim  Fahmi,  “Keabsahan  Talak  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Fiqih  Munakahat (Konflik  Norma)”, Skripsi (Malang:  Fak.  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim Malang, 2017), h. 21-22.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Syarat-Syarat Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, s uami  atau  istri  yang  ingin mengajukan  gugatan  perceraian  harus  memenuhi  syarat-syarat  sah  cerai  sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 39 42 , yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhenti mendamaikan  kedua  belah pihak,  karena perceraian hanya bisa dilakukan setelah terbukti bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun tata cara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan 18 43 .  Pada pasal 14 disebutkan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan  permohonan  cerai  kepada  pengadilan  di  tempat  tinggalnya,  yang  berisi maksud  menceraikan  istrinya  disertai  dengan  alasan-alasannya  serta  meminta  kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Pada pasal 15 disebutkan bahwa pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat permohonan cerai yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan. Pada paasal  16  disebutkan  bahwa  pengadilan hanya  memutuskan  untuk  mengadakan  sidang pengadilan  untuk  menyaksikan  perceraian  yang  dimaksud  dalam  pasal  14  apabila memang  terdapat  alasan-alasan  seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  19  dan  pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Pada pasal 17 disebutkan bahwa sesaat setelah dilakukan sidang perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat  keterangan  tentang  terjadinya  perceraian  tersebut.  Surat  keterangan  tersebut dikirimkan  kepada  pegawai  pencatat  di  tempat  perceraian  itu  terjadi  untuk  diadakan pencatatan perceraian.

## Komparasi  Keabsahan  Talak  dalam  Tinjauan  Fikih  Islam  Terhadap  Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974
Talak dalam fikih Islam dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat sah talak yaitu, suami  yang  sah  sebagai  penjatuh  talak,  dengan  kriteria  telah  balig  dan  berakal,  serta menjatuhkan talaknya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dan hendaknya Istri yang ditalak adalah istri yang sah, dan suami menjatuhkan talak atasnya dengan menentukannya dengan isyarat, atau dengan menyifatinya, atau dengan niat, atau dengan ketiga-tiganya, dengan menggunakan ungkapan, baik ungkapan yang jelas (lugas) ataupun ungkapan kiasan yang disertai dengan niat menalak.  Suami juga bisa menalak istrinya dengan tulisan yang disertai dengan niat menalak. Bagi suami yang bisu dan tidak bisa menulis, maka diperbolehkan untuk menalak dengan isyarat.
Dalam  fikih  Islam,  suami  dapat  menalak  istrinya  kapanpun  dan  di  manapun,  dan dianggap sah ketika memenuhi syarat-syarat sah di atas. Berkenaan status perceraian yang tidak  dilakukan  di  depan  pengadilan  agama  atau  di  depan  hakim,  maka  talaknya tetap
42 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab VIII, pasal 39.
43 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , bab V, pasal 14-18.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dianggap sah karena dalam literatur Islam tidak diharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan.
Talak suami kepada istrinya dengan ucapan yang jelas, maka dianggap sah terlepas dari  apakah  dia  meniatkannya  atau  tidak,  apakah  dia  bersunguh-sungguh  atau  tidak. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah ra.,
)دواد وبأ هاور( ةَعْج َّرلاو ،ُقلاَطلاو ،ُحاَكنلا :ٌّدج َّنُهُل ْزَهو ٌّدَج َّنهُّدج ثلاث 44
Artinya:
Tiga perkara, seriusnya dianggap serius, dan gurauannya  dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk (H.R. Abū Dāwūd).
Sedangkan  ketika  suami  menalak  istrinya  dengan  ungkapan  kiasan,  tulisan,  isyarat, ataupun dengan delegasi, maka untuk keabsahannya dipersyaratkan harus diiringi dengan niat  karena  cara  menjatuhkan  talak  yang  mengandung  makna  selain  talak.  Adapun peraturan talak perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan talak harus diajukan  di  persidangan  pengadilan  agama  dan  berdasarkan  pasal  17  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  yang  pada  intinya  Ketua  Pengadilan  membuat  surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan yang dimaksud adalah dalam bentuk akta cerai yang dikuatkan oleh putusan pengadilan. Surat keterangan/akta cerai tersebut secara hukum sebagai bukti surat bahwa antara suami dan istri sah bercerai karena talak dengan demikian keduanya sudah tidak lagi ada hubungan hukum sebagai suami istri.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berupaya untuk membentuk ketahanan keluarga,  dengan  melakukan  mediasi  untuk  mendamaikan  pasangan  suami  istri  yang hendak melakukan perceraian, hal ini sesuai dengan tuntutan syariat Islam, sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Qs. al-Nisa/4: 35,
ِ ف َوُي اًحلاْصِإ اَدي ِرُي  ْنِإ اَهِلْهَأ  ْنِم اًمَكَح َو ِهِلْهَأ  ْنِم اًمَكَح اوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب َقاَقِش ْمُتْف ِخ  ْنِإ َو َّنِإ اَمُهَنْيَب ُ َّاللَّ ِق

## اًريِبَخ اًميِلَع َناَك َ َّاللَّ
Terjemahnya:
Dan  jika  kamu  khawatir  terjadi  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.  Jika  keduanya  (juru  damai  itu)  bermaksud  mengadakan  perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal 45 .
Dari ayat di atas, terlihat peran pengadilan dapat berfungsi sebagai juru damai antara suami-istri  sekaligus  menertibkan  perceraian  dengan  melakukan  pencatatan,  upaya  ini dilakukan  untuk  meminimalisir  permasalahan  yang  terjadi  akibat  kerusakan  akhlak manusia saat ini. Jika pernikahan, talak dan rujuk tidak tercatat, maka sangat mudah bagi istri-istri  yang  tidak  takut  kepada  Allah  swt.  untuk  mengaku  telah  diceraikan  untuk
44 Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’aṡ  ibn  Isḥāq al-Azdī  al-Sijistānī, Sunan Abī  Dāwud, Jilid 3 (Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Āmaliyyah, 1430 H/2009 M), h. 516.
45 Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 85.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menikah  padahal  statusnya  masih  istri  yang  sah  bagi  suami  pertamanya,  atau  suami mengumpulkan  lebih  dari  empat  istri.  Adapun  hal  yang  mengharuskan  talak  di pengadilan, maka ia tidak bertentangan dengan fikih Islam, bahkan ulama telah sepakat tentang  disunahkannya  keberadaan  saksi  dalam  talak,  hal  ini  dikuatkan  oleh  ulama kontemporer bernama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 46 . Dengan demikian, ketentuan aturan talak di pengadilan menghendaki atau mengharapkan agar para suami tidak mudah untuk mentalak istrinya. Adapun jika terlanjur menalak istri di luar pengadilan, maka dianjurkan agar si suami melaporkannya ke pengadilan agama.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tinjauan  fikih  Islam  terhadap  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penetapan aturan yang mewajibkan talak di depan pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dalam fikih Islam, talak bisa saja terjadi dan dianggap sah, kapanpun dan di manapun, akan tetapi memiliki syarat yang perlu diperhatikan, yakni jika suami yang menjatuhkan talak tersebut telah balig,  berakal  dan  tidak  berada  dalam  tekanan  atau  paksaan.  Namun,  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mensyaratkan akan sahnya talak, menyatakan bahwa talak diajukan dan dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Syarat ini tidak bertentangan dengan fikih Islam bahkan sebagian mazhab berkeyakinan akan wajibnya keberadaan saksi atas talak. Bahkan kehadiran pengadilan dalam urusan talak juga bisa meminimalisir jatuhnya talak,  karena  pengadilan  berupaya  untuk  mendamaikan  pasangan  suami  istri  yang mengajukan talak.
Talak yang dilakukan di depan pengadilan bukan hanya sebagai bentuk legalitas atas pengakuan  negara,  namun  lebih  dari  itu, bisa  menjaga  hak-hak  suami  istri  baik  dalam hubungan  perkawinan  maupun  setelah  putusnya  perkawinan.  Jika  sekiranya  seorang suami telah mentalak istrinya di luar pengadilan, maka ia hendaknya melaporkannya dan berupaya mencatatkannya di pengadilan agama, agar tegak syariat Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jauzajānī,  Sa’īd  ibn  Manṣūr  al-Khurasānī. Sunan  Sa’īd  ibn  Manṣūr .  Jilid  1.  Cet.  I;
India: al-Dār al-Salafiyyah, 1982.
Al-Maqdisī,  Abu  Muḥammad  Abdullah  ibn  Aḥmad  ibn  Muḥammad  ibn  Qudāmah. al- Mugnī, Jilid 7. t.Cet.; Kairo: Maktabah Kairo. 1968. Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. Ṣaḥīḥ Muslim. Jilid 4. t.Cet.; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī.  1954 .
Al-Qurṭubī,  Abu  al-Walīd  Muḥammad  ibn  Aḥmad  ibn  Muḥammad  ibn  Aḥmad  ibn Rusyd. Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid . Jilid 3. t.Cet; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ. 2004.
Al-Sijistānī, Abu Dāud Sulaimān ibn al-Asy’aṡ ibn Isḥāq al-Azdī. Sunan Abī Dāwud, Jilid 3. Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Āmaliyyah. 2009.
Al-Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs. al-Umm , Jilid 5. t. Cet.: Beirut; Dār al-Ma’rifah. 1990.
46 Soraya  Devy  dan  Luthfia  Mawaddah,  “Kesaksian  dalam  Talak  Menurut  Abu  Bakar  Jabir  Al- Jazairi,” (El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga) 1, no. 1 (Januari-Juni 2018), h. 62

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 348-362 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Databoks. “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”, Situs Resmi Databoks. http://databoks.katadta.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia- negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia.
Devy, Soraya,  and Luthfia  Mawaddah.  "Kesaksian  dalam  Talak  Menurut  Abu  Bakar  Jabir  Al- Jazairi." El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 1.1 (2018): 57-73.
Fahmi, Hasyim.“Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik  Norma)”. Skripsi. Malang:  Fak.  Syariah  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
Hikmatullah,  Hikmatullah.  "Selayang  Pandang  Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum Islam Di Indonesia." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 1.2 (2017). Ibn Taimiyah, Aḥmad ibn ‘Abdul Ḥalīm. Majmū’ al-Fatāwā . Jilid. 33. t. Cet.: Madinah; Mujamma’ al-Malik Fahd Li Ṭabā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf. 2004.
Kementerian  Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017.
Laila, Aila. Analisis Terhadap Perceraian Melalui SMS Pada Kasus Aceng Fikri (Bupati Garut) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan/oleh Aila Laila . Diss. UNIVERSITAS TARUMANEGARA, 2013.
Rahmat, Rahmat, and Sri Indriani. "Hukum Idah Perceraian bagi Wanita Hamil Akibat Perbuatan Zina." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1.4 (2020): 588-610.
Redaksi Visimedia. Undang-Undang Dasar 1945. Cet. III; Jakarta: Visimedia, 2007. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Sabiq, Sayyid. "Fiqh al-Sunnah, jilid II." Beirut: Dar al-Fikr (1983). Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah . Jilid 3., Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Taufīqiyyah. 2003.