## PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PENYENGAT OLAK KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
Citra Darminto 1 , Haryadi 2
1 Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: darmintocitra2014@gmail.com, haryadifh@yahoo.co.id
Diterima 15 Agustus 2019/Disetujui 22 Agustus 2019

## ABSTRAK
Pendampingan  optimalisasi  pengelolaan  BUMDes  bertujuan  untuk  memberi  masukan  atas kendala  yang  dihadapi  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  BUMDes  yang  belum  optimal. Kegiatan  PKM  melalui  pendampingan  dan  pelatihan  pengelolaan  BUMDes  Penyengat  Olak Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Kabupaten  Muaro  Jambi,  terdiri  atas  3  tahapan,  yaitu:  1) melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada; 2) kegiatan PKM dimulai pada  bulan  Maret  s.d  Juni,  dengan  kegiatan  berupa  sosialisasi  dan  pelatihan.  Pelatihannya dilakukan  tanggal  20  Juni  2019;  dan  3)  kegiatan  evaluasi  PKM  untuk  mengetahui  hasil  dari kegiatan pengabdian. Kegitan PKM melalui transfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan berdampak  pada  meningkatnya  pengetahuan  dan  kemampuan  pengelolaan  BUMDes  yang dikembangkan  sebagai  aset.  Pengelolaan  BUMDes  mengarah  pada  penggunaan  konsep berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, berdampak  pada  terbentuknya  potensi  sumber  pendapatan  baru  bagi  masyarakat  sekitar,  yaitu adanya  usaha  baru  seperti  UMKM  dan  tempat  wisata  yang  dijadikan  sumber  perekonomian masyarakat  dan  berkontribusi  bagi  BUMDes.  Maka,  pengelolaan  BUMDes  merupakan  salah satu  cara  mengatasi  persoalan  ekonomi  masyarakat  akibat  situasi  global.  Sehingga,  kegiatan pendampingan masyarakat selain tranfer pengetahuan, pelatihan dan pendampingan lebih lanjut dalam membangun jejaring dengan berbagai stakeholder penting untuk dilakukan.
Kata Kunci: pendampingan, optimalisasi, BUMDes

## PENDAHULUAN
Kemajuan  dan  kemandirian  suatu  daerah  dapat  tercapai  dengan  mengupayakan  pengembangan yang  ada  di  daerah  tersebut.  Maka,  strategi  pemerintahan  yang  ada  perlu  dimaksimalkan sedemikian  rupa,  sehingga  capaiannya  dapat  maksimal  untuk  mendukung  peningkatan  dalam berbagai  aspek  kehidupan.  Munculnya  otonomi  daerah  membuat  penyelenggaraan  daerah  dapat memaksimalkan  potensi  yang  ada,  mengetahui  dan  memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai daerah otonom baru yang  diberi  kuasa  penuh  untuk  melakukan  penyelengaraan  pemerintahan  seluas-luasnya,  diberi kewenangan mengatur dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
Adanya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  menggeser  peran  desa  yang  semula sebagai local  state  government menjadi  pemerintahan  masyarakat, hybrid antara self  governing community dan local self government . Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga mampu mewujudkan  perannya  sesuai  amanat  otonomi  desa  (Nilawati,  2018).  Adanya  otonomi  desa, menjadikannya memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan kebutuhan pelayanan publik mencakup aspek yang menjadi kepentingan masyarakat desa, sehingga diperlukan lembaga dalam membangun  penyelenggaran  pemerintahan  dengan  mengembangkan  usaha  yang  menjadi  potensi dari  desa  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Demi  tercapainya  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat,  perlu  adanya  partisipasi  masyarakat  agar  berjalannya  program  dan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemerintah  desa.  Partisipasi  masyarakat  sangat
dominan  untuk  menumbuhkan  percepatan  perekonomian  masyarakat.  Adanya  UU  otonomi  desa menjadikan masyarakat desa menuju taraf yang lebih baik. Sehingga muncul tata kelola masyarakat desa yang lebih paritisipatif dan akuntabel dalam memenuhi perekonomian menuju kesejahteraan.
Otonomi  desa  menjadikan  desa  dapat  mandiri  pada  berbagai  aspek  demi  tercapainya  kebutuhan masyarakat sesuai potensi yang ada di desa. Pengoptimalan potensi desa, dapat mengurangi beban pemerintah pusat, sehingga desa dapat mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemandirian desa  tidak  terlepas  dari  pengelolaan  desa  oleh  seperangkat  pemerintahan  desa  yang  berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan amanah masyarakat. Terwujudnya kemandirian desa demi tercapainya  desa  yang  sejahtera,  membuat  desa  mencari  dana  sendiri  dengan  mengelola  serta mengembangkan potensi di desa, sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  desa  mendapat  bantuan  dari  APBN  pusat  yang dikenal  dengan  ADD  (Alokasi  Dana  Desa).  Namun  bukan  hanya  menerima  dan  mengandalkan hibah  dari  APBN  semata,  desa  perlu  mengembangkan  keuangannya  dengan  mengembangkan potensi desa, baik SDA maupun SDM, guna mencapai pendapatan asli desa yang maksimal.
Pembangunan desa dapat dicapai dengan pengelolaan yang baik dari keuangan desa tersebut. Pada dasarnya  bantuan  pendapatan  asli  desa  masih  berorientasi  dari  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  kabupaten/kota.  Sehingga,  jika  hanya  mengandalkan  bantuan  dari  pemerintah, pengelolaan  dan  pembangunan  desa  tidak  akan  maksimal.  Maka,  desa  perlu  mengembangkan pengelolaan  pendapatan  asli  desa.  Untuk  itu  desa  dianjurkan  mendirikan  BUMDes  sesuai kepentingan  masyarakat  desa.  Landasan  mendirikan  BUMDes  adalah  Undang-Undang  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa yang termuat dalam pasal 87 mengenai BUMDes (UU, 2004).
Badan  Usaha  Milik  Desa  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengelola  dan  mengatur  perekonomian desa sesuai kepentingan masyarakat. Adanya BUMDes, menjadikan pemerintahan desa turut serta berkecimpung  dalam  penguatan  perekonomian  masyarakat  untuk  membantu  pemerintah  pusat. Desa  tidak  hanya  menerima  bantuan,  namun  diharapkan  dapat  mandiri  guna  mewujudkan kesejahteranaan masyarakat. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki  desa,  sehingga  pengembangan  BUMDes  adalah  bentuk  penguatan  terhadap  lembaga ekonomi  desa  dan  alat  pendayagunaan  ekonomi  lokal  dengan  berbagai  potensi  desa.  Selain  itu, BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan  warganya.  Maka,  penguatan  dan  pengelolaannya  diperlukan  sebagai  agen  dalam menunjang perekonomian masyarakat. Pelaksanaan dan pemberdayaannya perlu pendekatan dalam kelompok masyarakat, bukan hanya individual namun juga menyeluruh di lapisan masyarakat desa.
Pada tahun 2017 keberadaan pendapatan asli Desa Penyengat Olak masih belum memenuhi target maksimal, karena BUMDes yang dibentuk belum mengalami perubahan yang signifikan sehingga berdampak  pada  pendapatan  asli  desa.  Seiring  berjalannya  waktu  dan  hasil  evaluasi  kinerja penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pada  tahun  2018  dibentuk  BUMDes  yang  diharapkan  dapat menjadi penyalur dan penguatan serta kesejahteraan masyarakat desa Penyengat Olak (tokoh adat, 2019).  Kegiatan  yang  dilakukan  BUMDes  ini  bergerak  dibidang cathering ,  sewa  menyewa  gor, pemberdayaan  bagi  kaum  wanita,  serta  pemberdayaan  teknisi  otomotif.  Adapun  program  yang dibina  masih  berjalan  masif  dan  belum  maksimal  serta  pengelolaan  BUMDes juga  belum  terarah dan belum maksimal, sehingga menghambat penguatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, kegiatan  sosialisasi  ini  dilakukan  sebagai  solusi  dan  penyelesaian  yang  jelas  dalam  mengelola BUMDes, yang berdampak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa Penyengat Olak Kec. Jambi luar Kota, Kab. Muaro Jambi.

## TUJUAN DAN LUARAN
Tujuan  dilaksanakan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PKM)  melalui  Pendampingan  dan Pelatihan  dalam  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Penyengat  Olak  Kecamatan  Jambi  Luar Kota  Kabupaten  Muaro  Jambi  adalah  untuk  memberi  masukan  atas  kendala  yang  dihadapi pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  BUMDes  yang  belum  optimal.  Sehingga,  BUMDes  di  Desa Penyengat  Olak  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  optimal  serta  mampu  meningkatkan  pendapatan dalam pengelolaan BUMDes. Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini adalah berupa  dokumentasi  seperti  foto,  video  cara  penggelolaan  BUMDes,  video  pelatihan  PKM,  hasil kegiatan  PKM  yang  dipublikasikan  pada  jurnal  pengabdian  masyarakat  ber-ISSN,  baik  cetak maupun online dan dipublikasikan pada media massa berupa koran, baik cetak maupun online.

## METODE PELAKSANAAN
Adapun  tahapan  dalam  kegiatan  Optimalisasi  Pengelolaan  BUMDes  adalah:  1)  mengidentifikasi pengelolaan BUMDes di Desa Penyengat Olak; 2) memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya  BUMDes  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dan  pembanggunan  desa;  dan  3) mengidentifikasi  sumber  daya  yang  dimiliki  desa.  Tahapan  pelaksanaan  kegiatan  diawali  dengan pemberian  sosialisasi  tentang  pentingnya  masyarakat  dalam  mengoptimalkan  BUMDes.  Pada tahapan ini, dosen, mahasiswa dan stakeholder terlibat secara langsung dalam kegiatan.
Kegiatan  PKM  ini  diharapkan  mampu  mengubah  pola  pikir  dan  pola  tindak  masyarakat  desa tentang  partisipasi  pengelolaan  BUMDes,  dapat  mengatasi  persoalan  BUMDes,  serta  dapat memberdayakan elemen masyarakat di desa Penyengat Olak, bisa dari kaum muda dengan karang tarunanya,  kaum  perempuan  Desa  Penyengat  Olak  atau  elemen  lainnya  di  desa  yang  sanggup mengelolaan BUMDes yang dilakukan secara kontinyu. Oleh karena itu, mahasiswa akan diberikan pembekalan  oleh  dosen  pembimbing  lapangan  tentang  urgensitas  optimalisasi  pengelolaan BUMDes  dan  target  yang  akan  dicapai  melalui  program  ini.  Sedangkan  untuk  analisis  data menggunakan pendekatan kualitatif (Akbar Yanuar, 2012).

## WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan PKM melalui pendampingan dan pelatihan dalam pengelolaan BUMDes Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdiri atas 3 tahapan, yaitu: 1) melakukan observasi  awal  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  ada;  2)  kegiatan  PKM  dimulai  pada  bulan Maret  s.d  Juni,  dengan  kegiatan  berupa  sosialisasi  dan  pelatihan.  Adapun  Pelatihan  Pengelolaan BUMDes dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019; dan 3)  kegiatan evaluasi  PKM untuk mengetahui hasil dari kegiatan pengabdian ini.

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Pelaksanaan  kegiatan  PKM  diawali  dengan  riset  pendahuluan  untuk  mengidentifikasi  pokok permasalahan  dan  potensi  desa  yang  dapat  dikembangkan  melalui  kegiatan  pengabdian.  Pada proses  riset  ditemukan  permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh  BUMDes  Penyengat  Olak,  yaitu sulitnya  merubah  pola  pikir  masyarakat,  apa  lagi  ditengarai  adanya  ego  serta  rasa  acuh  terhadap program  yang  ada  dari  desa.  Muncul  isu  adanya  golongan  yang  belum  mau  untuk  saling berkontribusi  bersama,  banyaknya  program  yang  dijalankan  dari  BUMDes  Penyengat  Olak, masyarakat  hanya  mengetahui  adanya  BUMDes  di  desa,  namun  dalam  penyelenggaraannya masyarakat  tidak  mengetahui  program  apa  saja  yang  dijalankan,  bahkan  tidak  adanya  sosialisasi mengenai BUMDes, baik dari RT atau pengelola BUMDes sendiri (Tego, 2019). Oleh karena fakta
lemahnya  tata  kelola  BUMDes  dan  minimnya  penyebarluasan  informasi,  maka  kegiatan  ini difokuskan untuk menyelesaikan kedua persoalan tersebut.
Gambar 1. BUMDES Mart

## Gambar 2. Agen BRI Link BUMDes
Atas dasar paradigma di atas, kegiatan PKM ini juga menggunakan pendekatan buttom up , sejalan dengan  pembangunan  yang  sedang  dilakukan  oleh  Indonesia  yang  dimulai  dari  pinggiran  dengan memperkuat  desa  melalui pendanaan  dana  desa.  Sehingga,  desa  memiliki  kesempatan  yang  besar untuk  merencanakan  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  melalui BUMDes berkelanjutan (Widayanti, 2012).
Pada bulan Maret s.d Juni, kegiatan PKM menekankan pada aspek: 1) penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber daya, seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh  kemudahan/fasilitas,  yang  dilakukan  melalui  pendampingan  berupa  Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan BUMDes yaitu dengan pengorganisasian BUMDes, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, pengendalian dan penyebarluaskan informasi potensi Desa Penyengat Olak; 2)  pengembangan  potensi  SDM  maupun  kelembagaan  masyarakat,  berupa  pelatihan, pendampingan  dan  demonstrasi;  dan  3)  penyertaan  masyarakat  dalam  proses  perumusan perencanaan  dan  implementasi  kebijakan,  dengan  menggunakan  paradigma people-based  and people-oriented development yang dilakukan melalui curah pendapat, berdiskusi, musyawarah dan menentukan kebijakan pengelolaan BUMDes (Taufiqurohkhman, 2016).
Gambar 3. Pelatihan Pengelolaan Bumdes   Gambar 4. Mengunjungi Salah Satu Usaha BUMDes
Pasca  pelaksanaan  kegiatan  PKM,  dilakukan  evaluasi  terhadap  seluruh  proses  penyelenggaraan untuk  memperoleh  informasi  mengenai  tingkat  capaian  program  yang  telah  direncanakan.  Hasil evaluasi  kegiatan  menunjukkan  bahwa  adanya  peningkatan  pengetahuan  tentang  pengelolaan BUMDes  yang  mencakup  aspek  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan.  Pengetahuan  tersebut  disertai peningkatan motivasi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan melalui adanya keterlibatan aktif masyarakat seperti penyediaan Mni Market dan UMKM Desa Penyengat Olak.
Kemampuan  manajerial  dan  kecakapan  teknis  dalam  pengelolaan  BUMDes  juga  mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan aktifitas promosi melalui saluran komunikasi baru. Promosi potensi yang dimiliki Desa Penyengat Olak melalui media baru yang popular mulai intensif disertai konten  yang  informatif,  namun  penggunaan  wadah  baru  perlu  mendapat  perhatian  lebih  karena konten  yang  disajikan  masih  kurang  menarik.  Begitu  pula  dengan  ketersebaran  informasi,
informasi  belum  tersebar  secara  massif  melalui  jejaring  saluran  komunikasi  dengan  pengguna media  yang  sudah  popular.  Aktivitas  pendampingan  pengelolaan  BUMDes  berdampak  pada peningkatan  jumlah  UMKM  di  Desa  Penyengat  Olak,  keberadaan  BUMDes  memberi  pengaruh terhadap usaha masyarakat yang menjadi bagian dari aktifitas UMKM, masyarakat desa melakukan aktifitas baru seperti kerajinan tangan, makanan, souvenir, serta pembanggunan objek wisata yang masih  dalam  tahap  pembangunan.  Maka,  adanya  aktifitas  baru  akan  melahirkan  sumber perekonomian  baru  atau  alternatif  bagi  masyarakat  setempat  yang  selama  ini  bergantung  pada sektor  perikanan  dan  pertanian  yang  akan  berdampak  langsung  bagi  pemasukan  BUMDes  yang mengelola potensi yang saat ini dimiliki oleh masyrakat Desa Penyengat Olak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kegitan  PKM  melalui  transfer  pengetahuan,  pelatihan  dan  pendampingan  berdampak  pada meningkatnya  pengetahuan  dan  kemampuan  pengelolaan  BUMDes  yang  dapat  dikembangkan sebagai aset. Pengelolaan BUMDes mulai mengarah pada  penggunaan konsep berkelanjutan yang memperhatikan  aspek  sosial  ekonomi  dan  lingkungan.  Dari  aspek  ekonomi,  berdampak  pada terbentuknya potensi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar, yang terlihat dengan adanya usaha  baru  seperti  UMKM  dan  tempat  wisata  yang  mulai  dijadikan  sumber  perekonomian masyarakat  dan  berkontribusi  bagi  BUMDes.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  BUMDes  sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat merupakan salah satu cara mengatasi persoalan ekonomi masyarakat akibat situasi global. Pengelolaan BUMDes membutuhkan kemampuan kerjasama dan jejaring  yang  baik  untuk  menunjang  keberlanjutan  BUMDes  Penyengat  Olak.  Maka,  kegiatan pendampingan  masyarakat  selain  tranfer  pengetahuan,  pelatihan  dan  pendampingan  lebih  lanjut dalam membangun jejaring dengan berbagai stakeholder penting untuk dilakukan.

## REFERENSI
Akbar, Yanuar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung: Refika Aditama.
Amir, M. Taufiq. 2011. Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Indonesia,  R.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (2014).
Indonesia. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Kencana,  Novia.  2013. Konsep,  Prinsip,  Model  dan  Tujuan  Manajemen  Strategis  Sektor  Publik . Palembang: Universitas Indo Global Mandiri.
Permendesa  No.  4  Tahun  2015  tentang Pendirian,  Pengelolaan  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik Desa . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 296.
Sesung, Rusdianto. 2013. Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Refika Aditama.
Sulistiyani,  A.  T.,  Wulandari,  Y.  2017. Proses  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Sitimulyo Kecamatan  Piyungan  Kabupaten  Bantul  dalam  Pembentukan  Kelompok  Pengelola Sampah Mandiri . Indonesia Journal If Community Engagement, 2(2), 146-162.
Suyanto, Bagong., dkk. 2008. Metode Penelitian Sosial . Jakarta: Prenada Media Grup.
Taufiqurohkhman.  2016. Manajemen  Strategik .  Jakarta:  FISIP  Universitas  Prof.  Dr.  Moestopo Beragama.
Wawancara bersama tokoh adat, tanggal 12 Februari 2019 di kediaman pak Mahbub.
Wawancara dengan bapak Tego selaku warga masyarakat, tanggal 29 Mei 2019. Widayanti,  S.  2012. Pemberdayaan  Masyarakat:  Pendekatan  Teoritis .  Welfare,  Jurnal  Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1(1), 87-102.
Zakaria,  F.,  Suprihardjo,  R.  D.  2014. Konsep  Pengembangan  Kawasan  Desa  Wisata  di  Desa Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan . Jurnal Teknik Pomits, 3(2), 245-249.