## Upaya  Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
(Law Enforcements Against Trafficking in Women and Child by The Police Departement on Samarinda East Kalimantan)

## EMILDA KUSPRANINGRUM
HARIS RETNO SUSMIYATI Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp. 0541-7095092 – fhunmul@yahoo.com

## ABSTRACT
According to Asean Development Bank (ADB) report that for about one to two million people had been sold. Most of them are from poor country, 150.000 from West Asia country  and 225.000 from North West Asia Country. The main problem in reducing trafficking in women and child  is  the  weaknesses  of  law  enforcement.  Solvement  of  this  case  is  an  ice  mount  fenomena where the tripe case which accord is more than success to solve and brought to the law process by assosieted party.
Key words : penegakan hukum (law enforcement), tindak pidana (criminal) , perdagangan wanita dan anak (trafficking in women and children), kepolisian (police department).

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  persoalan  perempuan  dan  anak  yang  mencuat  akhir-akhir  ini  adalah berkaitan  maraknya  kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak.  Di  berbagai  media  baik  nasional maupun lokal seringkali diberitakan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
Menurut  laporan  Asian  Development  Bank  (ADB)  paling  tidak  sebanyak  satu  sampai dua  juta  manusia  diestimasi  telah  diperjualbelikan  setiap  tahun  di  seluruh  dunia.  Sebagian  besar penjualan  orang  berasal  dari  Negara  miskin,  150.000  dari  Negara  Asia  Barat  dan  225.000  dari Negara Asia Tenggara. (Arivia, YJP, Mei 2003)
Perdagangan  manusia  ( trafficking  in  persons )  terutama  perempuan  dan  anak-anak  di Indonesia, baik di dalam negeri maupun  untuk dikirim  keluar negeri  sudah menjadi isu nasional. Karena itu pemerintah Indonesia harus menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini.
Negara  mempunyai  kewajiban untuk  melindungi  warganya agar terhindar  dari segala bentuk  usaha  memperdagangkan  perempuan.  Kewajiban  ini  ditegaskan  dalam  Konvensi Penghapusan  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  (Konvensi  Perempuan  Internasional),  yang  telah diratifikasi pemerintah kita  melalui Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984,  dalam pasal 6-nya berisi  ketentuan  yang  isinya  mewajibkan  negara-negara  peserta  (anggota  PBB)  untuk  membuat peraturan-peraturan  yang  tepat,  termasuk  pembuatan  undang-undang  untuk  memberantas  segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan.
Secara  lebih  jelas,  sebagai  implementasi  kemauan  politik  pemerintah  dalam  upaya pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak,  disusunlah  Rencana  Aksi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( trafficking ) Perempuan dan Anak.
Persoalan  utama  dalam  upaya  penghapusan  perdagangan  perempuan  dan  anak  adalah penegakan  hukum (law  enforcement) yang  masih  lemah.  Menurut  Parjoko  dkk,  Salah  satu  yang menjadi  penyebab  adalah  lemahnya  konsolidasi  pasca  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002
tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  belum  tuntas  sampai  ke  akar  rumput.  Akibatnya  banyak aparat  Kepolisian  yang  belum  memahami  dengan  benar  masalah  perdagangan  manusia. Diperlukan  adanya  sosialisasi  yang  intensif  kepada  aparat  penegak  hukum  mengenai  Standard Operasional  Procedure  (SOP),  penindakan  para  pelaku (trafficker) dan  penanganan  korban perdagangan manusia (repatriasi, rehabilitasi dan reintegrasi).
Samarinda  merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai ibukota Provinsi, sarana  dan  prasarana  sebagai  sebuah  kota  besar  banyak  tersedia.  Sejak  tahun  80-an  Samarinda telah dikenal sebagai kota industri kayu lapis, hal ini yang mendorong mengalirnya migrasi orang dari daerah lain di Indonesia menuju samarinda. Sebagai sebuah kota, Samarinda memiliki sarana hiburan malam yang beragam baik yang legal maupun illegal. Lokasi-lokasi inilah yang biasanya menjadi  tujuan  trafficking  atau  perdagangan  perempuan  untuk  dipekerjakan  dan  dieksploitasi secara seksual.
Berdasarkan  berita  yang  dilansir  media  massa  local  ada  beberapa  kasus  perdagangan wanita  dan  anak  yang  terjadi  di  Samarinda  sejak  tahun  2003-2005.  Diantaranya  adalah  Tahun 2003  kasus  dijualnya  4  (empat)  perempuan  asal  Sulawesi  Selatan  untuk  menjadi  pekerja  seks komersial.  Tahun  2004  kasus  Wulan  (15  tahun)  yang  dipaksa  menjadi  pekerja  seks  di  lokalisasi Bandang  Raya  Samarinda  Utara.(Samarinda  Pos,  1-5-2004).  Tahun  2005  kasus  eksploitasi  13 orang  anak  dari  Jeneponto  Sulawesi  Selatan  untuk  menjadi  pengemis.  Berdasarkan  kasus-kasus tersebut  dapat  dijadikan  petunjuk  bahwa  Samarinda  telah  menjadi  daerah  tujuan  perdagangan perempuan dan anak.
Realitas inilah yang memunculkan pertanyaan bagaimana penegakan hukum dilakukan sebagai  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak  ini.  Terutama upaya  Kepolisian  sebagai  ujung  tombak  penegakan  hukum  sangat  perlu  untuk  dikaji  secara mendalam.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (trafficking in women and child) di Kota Samarinda?
2. Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  upaya  Kepolisian  dalam  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak (trafficking  in  women  and  child) di Kota Samarinda?

## C. Tinjauan Pustaka

## 1. Hukum Pidana dan  Penegakan Hukum
Hukum kadang-kadang juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat, misalnya keputusan hakim  merupakan  hukum.  Sejalan  dengan  ini  maka  hukum  mungkin  diartikan  sebagai  petugas, misalnya polisi yang menurut anggapan orang-orang tertentu adalah hukum.(Soekanto, 1986 : 44)
Selain  itu  hukum  dapat  diartikan  sebagai  proses  penegakan  hukum  oleh  aparat  penegak hukum serta hubungan fungsional antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hukum dapat juga diartikan  sebagai  keputusan  pejabat,  seperti  keputusan  menteri,  serta  keputusan  kepala daerah.(Muhammad, 2004:30).
Aparat penegak hukum  mempunyai peran  yang sangat penting dalam penegakan hukum (law  enforcement), seperti  yang  ditulis  oleh  Soeryono  Soekanto  (1986  :  89)  bahwa  berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang  bertanggung  jawab  membentuk  dan  menerapkan  hukum  tersebut.  Para  penegak  hukum tersebut ada yang secara langsung menangani hukum dan ada yang tidak, diantaranya :
1. Penegak Hukum yang langsung berhubungan dengan proses hukum :
a. Golongan pembentuk hukum
b. Golongan Hakim
c. Golongan Jaksa
d. Golongan Polisi
e. Golongan petugas pemasyarakatan
f. Golongan penasehat hukum
g. Golongan pemerintah
2. Penegak Hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses hukum :
a. Golongan pendidik
b. Golongan mahasiswa
c. Golongan Ilmuwan
Pengertian  pidana  adalah  “penderitaan  yang  disengaja  dibebankan  oleh  negara  kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).” (Ruba’I, 2001:1).
Istilah  tindak  pidana  merupakan  istilah  untuk  menggambarkan  suatu  perbuatan  yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut strfbaarfeit. Menurut Wirjono Projodikoro, definisi tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. (Ruba’I, 2001:21).
Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan  dan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  didalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2005: 5).
Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses,  pada  hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi yang  menyangkut  membuat  keputusan  yang  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  pribadi  (Wayne  La-Favre  1964  dalam  Soerjono  Soekanto, 2005:7).
Penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata  berarti  pelaksanaan  perundang-undangan, walaupun  di  dalam  kenyataannya  di  Indonesia  kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga pengertian law  enforcement begitu  populer.  Selain  itu,  ada  kecenderungan  yang  kuat  untuk mengartikan  penegakan  hukum  sebagai  pelaksanaan  keputusan-keputusan  hakim.  (Soerjono Soekanto, 2005: 7).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  yang  saling  berkaitan  erat,  oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah (Soerjono Soekanto, 2005: 8-9) :
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor  Penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum
Polisi  dalam  menjalankan  tugasnya  selaku  aparat  penegak  hukum  harus  berlandaskan pada  Undang  –undang  RI  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Undang-undang  Kepolisian  Negara. Berdasarkan  UU  tersebut  yang  dimaksud  dengan  kepolisian  adalah  seperti  yang  tertuang  dalam Bab  I  Pasal  1    (1),  yaitu  “Kepolisian  adalah  segala  hal  ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.”Sedangkan  ayat  (2)  mengatur: “Anggota Kepolisian Negara  Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi  kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarkat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.”  Berdasarkan  penjelasan  pasal  2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.
Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarkat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka  terpeliharanya keamanan dalam negeri”
Tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  diatur  dalam  pasal  13  yaitu  : memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat;  menegakkan  hukum;  dan  memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  nampak  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  peran  Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.
Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan,  tugas  ini  merupakan  ujung  tombak  dalam  penegakan  hukum.  berdasarkan  pasal  1 ayat  8  ketentuan  tersebut,  dikatakan  penyelidik  adalah  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyelidikan.Sedangkan pada  ayat  9  dijelaskan,  Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentuhkan  dapat  atau tidaknya  dilakukan  penyedikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Penyidikan berdasarkan  ayat  13  adalah    serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3.  Tindak  Pidana  Perdagangan  Wanita  dan  Anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  21

## Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  dimaksud  dengan:  Perdagangan  Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupenerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, (Pasal 1 ayat (7)).
Pasal  1  ayat  (8)  mendefinisikan  Eksploitasi  Seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untukmendapatkan  keuntungan,  termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
Pasal  1  ayat  (9)  Perekrutan  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan, membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau  komunitasnya.  Sedangkan  Pengiriman menurut ayat (10) adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
Kekerasan  yang  dimaksud  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  setiap perbuatan  secara  melawan  hukum,  dengan  atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan psikis  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan  terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 ayat (11)). Sedangkan Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 ayat (12) adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan  tubuh,  baik  dengan  atau  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menurut  pasal  1  ayat  (2)  undang-undang  tersebut adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) memberi batasan Korban adalah seseorang  yang  mengalami  penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual , ekonomi,  dan / atau  sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
Sanksi  bagi  pelaku    tindak  pidana  perdagangan  orang  diatur  dalam  Pasal  2,  Undang- undang Nomor 21 tahun 2001 yang berbunyi :
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat
walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi , maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan  didalam  Pasal  9  Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2001  bermaksud  menjerat para  pelaku  penganjur  atau  penggerak    terjadinya  tindak  pidana,  dinyatakan  bahwa  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  pidana denda  paling  sedikit  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
Sedangkan pelaku yang berperan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak  pidana  perdagangan  orang  menurut  Pasal  10  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Bagi orang yang ikut merencanakan tindak pidana perdagangan orang namun tidak ikut melakukannya tetap dikenakan hukuman berdasrkan Pasal 11 , dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal  12  mengatur  secara  khusus    orang  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  korban tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul lainnya  dengan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang , mempekerjakan  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  untuk  meneruskan  praktik  eksploitasi,  atau  mengambil  keuntungan  dari  hasil tindak  pidana  perdagangan  orang  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 17 mengatur Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal  4  dilakukan  terhadap  anak,  maka  ancaman  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga).  Sedangkan Pasal 18 mengatur bahwa Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelakutindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana
Pasal  19  Setiap  orang  yang  memberikan  atau  memasukkan  keterangan  palsu  pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp280.000.000,00  (dua  ratus delapan puluh juta rupiah).
Kejahatan Korporasi Ketentuan Pasal 13 (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
Sanksi  bagi  kejahatan  korporasi  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  berdasarkan Pasal 15 (1)  selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap  korporasi  berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali  dari  pidana  denda sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  6.  Pada  Pasal  15  (2) Selain  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  korporasi  dapat  dijatuhkan  pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c . pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau
e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

## 4. Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kelompok Terorganisir
Ketentuan  dalam  Pasal  16,  dalam  hal  tindak  pidana  perdagangan  orang  dilakukan  oleh kelompok  yang  terorganisasi,  maka  setiap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam kelompok  yang  terorganisasi  tersebut  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).
5.  Perlindungan Saksi dan Korban
Ketentuan    mengenai  perlindungan  saksi  dan  korban  menurut  Pasal  43  dalam  perkara tindak  pidana  perdagangan  orang  dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 44 (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan  identitas.  Pada  ayat  (2)  Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  juga kepada  keluarga  saksi  dan/atau  korban  sampai  dengan  derajat  kedua,  apabila  keluarga  saksi dan/atau  korban  mendapat  ancaman  baik  fisik  maupun  psikis  dari  orang  lain  yang  berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

## 6. Pencegahan dan Penanganan
Berdasarkan Pasal 56 Pencegahan tindak pidana perdagangan  orang bertujuan mencegah sedini  mungkin  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang.    Sedangkan  Pasal  57  ayat  (1) mengatur  kewajiban  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  masyarakat,  dan  keluarga  wajib  mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Khusus Pemerintah dan Pemda  pada ayat (2) wajib membuat  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  mengalokasikan  anggaran  untuk  melaksanakan pencegahan dan penanganan  masalah perdagangan orang.  Berdasarkan penjelasan pasal 57 Yang dimaksud  dengan  “penanganan”  meliputi  antara  lain,  kegiatan  pemantauan,  penguatan,  dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.
7. Peran Serta Masyarakat
Pasal  60  (1)  Masyarakat  berperan  serta  membantu  upaya  pencegahan  dan  penanganan korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Pada  ayat  (2)  Peran  serta  masyarakat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  kepada  penegak  hukum  atau  pihak  yang  berwajib,  atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 61 Untuk  tujuan pencegahan dan penanganan  korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluasluasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun  internasional  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan,  hukum,  dan kebiasaan  internasional  yang  berlaku.  Pasal  62  menegaskan  untuk  melaksanakan  peran  serta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  dan  Pasal  61,  masyarakat  berhak  untuk  memperoleh perlindungan hukum.

## d. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  upaya  yang  telah  dilakukan  Kepolisian  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  serta  upaya  untuk  peningkatan  dalam  penegakan  hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (trafficking in women and child) di Kota Samarinda.  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  masukan  bagi  peningkatan  upaya Kepolisian  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak (trafficking in women and child) di Kota Samarinda. e.Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian  adalah  survey  hukum (legal  survey). Teknik  penentuan  Sampel  dalam  penelitian  ini adalah Purposive  Sampling. Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Unit  RPK  (Ruang  Pelayanan Khusus)  Wanita  dan  Anak-anak  Kantor  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Kota  Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Studi
Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi menempatkannya sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Timur.  Wilayah ini  mempunyai luas  718,00 Km 2 dan jumlah penduduk  588.135 jiwa.  Komposisi  penduduk  tersebut  terdiri  dari  304.497  jiwa  Laki-laki  dan  283.638  jiwa Perempuan.  Tingkat  kepadatan  penduduk  Samarinda  menempati  posisi  kedua  terpadat  setelah Balikpapan,  yaitu  819  jiwa  Per  Km2.  Wilayah  Samarinda  dibagi  menjadi  6  kecamatan  dan  42
Desa/kelurahan.(BPS Samarinda 2007) Samarinda merupakan wilayah industri
pertambangan,  industri  kayu  lapis  serta  sektor  jasa  yang  lain.  Kondisi  tersebut  merupakan  daya tarik Kota Samarinda secara ekonomi. Hal ini mendorong bermunculannya tempat-tempat hiburan malam,  mulai  dari  lokalisasi,  cafe/pub,  diskotik,  karaoke  dan  hotel-hotel  yang  bisa  digunakan untuk  tujuan  kencan  sampai  warung  remang-remang  Tepian  Mahakam  (Samarinda  Post,  5 Desember  2004).  Berdasarkan  Data  BPS  Kota  Samarinda,  jumlah  hotel  yang  beroperasi  di Samarinda sebanyak 6 hotel berbintang dan 38 hotel non bintang.(BPS Samarinda 2007).
Selain  itu  di  Samarinda  terdapat  beberapa  lokalisasi.  Lokalisasi  yang  legal  adalah lokalisasi  Bayur,  sedangkan  lokalisasi  Bandang  Raya  Solong  adalah  lokalisasi  yang  tidak  resmi. Lokalisasi  Bandang  Raya  awalnya  merupakan  relokasi  PSK-PSK  liar  termasuk  PSK-PSK  yang terjaring razia aparat kota.
B. Temuan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking in Women and Child) di Kota Samarinda
Sebagai  ibukota  Propinsi  Kalimantan  Timur,  di  Samarinda  terdapat  temuan  beberapa kasus  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak.  Namun  jika  ditelusuri  melalui  instansi Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, data yang diperoleh sangatlah sedikit. Meskipun dari pandangan salah satu responden di Kepolisian Samarinda Utara, ketika melakukan razia di tempat- tempat hiburan malam sering ada kecurigaan perempuan-perempuan yang berkerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) masih tergolong anak-anak. Namun polisi umumnya tidak mendapat cukup bukti  karena  umumnya  perempuan  muda  tersebut  mengantongi  KTP  sehingga  usianya  secara administratif sudah dewasa.
Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak di Kalimantan Timur menurut data dari Koalisi Anti Traffiking di Kalimantan Timur sebanyak 74 kasus, dengan rincian sepanjang tahun 2003 ditemukan 3 kasus, tahun 2004 sebanyak 55 kasus, tahun 2005 sebanyak 5 kasus, tahun 2006 sebanyak 7 kasus dan tahun 2007 sebanyak 4 kasus.
Namun  jumlah  kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak  harus  dipandang  sebagai ”fenomena gunung es”. Artinya bahwa jumlah kasus yang tidak nampak dipermukaan atau tidak terungkap/tertangani sebenarnya jauh lebih banyak.
Tabel 1: Jumlah Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak di Kalimantan Timur
No Tahun Jumlah 1 2003 3 2 2004 55 3 2005 5 4 2006 7 5 2007 4 Total 74
Sumber : Dokumentasi LBH Apik Kaltim
Selain  temuan-temuan  kasus  diatas,  Kasus  perdagangan  anak  yang  banyak  terjadi  di samarinda  adalah  dalam  bentuk  pemanfaatan  anak  untuk  pengemisan.  Modus  operandi perdagangan perempuan dan anak untuk pengemisan dikota samarinda adalah :
a. Modus Operandi I :
b. Modus Operandi II : Orang Tua Pelaku Perdagangan
Anak dijadikan Pengemis Anak dijadikan Pengemis Orang Tua Pelaku Perdagangan
c. Modus Operandi III :
C.  Upaya  Kepolisian  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking in Women and Child)

## 1 Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak
Penanganan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perempuan  dan  anak  sebelum  tahun 2005  langsung  ditangani  oleh  bagian  Reserse.  Namun  berdasarkan  S.Kep.  Kapolri  No  07/I/2005 tanggal  31  Januari  2005  penanganan  persoalan  kasus  perempuan  dan  anak-anak  ditangani  oleh Satuan  Reserse  Kriminal  Remaja  Anak  dan  Wanita  (Sat  Reskrim  Renata)  serta  dibentuklah  unit dibawah Sat Reskrim Renata  RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang menangani khusus persoalan Wanita dan Anak-anak.
Komposisi  Penyidik  di  Sat  Reskrim  Renata  adalah  5  orang  polisi  laki-laki  dan  2  orang polisi  perempuan.  Kedua  anggota  RPK  pernah  mengikuti  kursus  kejuruan  tentang  RPK  untuk perempuan dan anak di Jakarta selama 3 bulan. Menurut hasil wawancara dengan Pihak Poltabes Samarinda, diinformasikan bahwa kasus-kasus perdagangan perempuan banyak terjadi di wilayah kerja Polsek Samarinda Utara. Hal ini diakibatkan banyaknya lokasi tempat-tempat hiburan berada di wilayah Polsek Samarinda Utara.
Penanganan kasus tindak pidana perdagangan perempuan dilakukan langsung oleh para penyidik laki-laki,  karena ditingkat  polsek polisi  yang bertugas tidak ada  yang perempuan,  maka penanganannya  dilakukan  oleh  polisi  laki-laki.  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  bagi  perempuan dan anak hanya ada di Poltabes Samarinda. Sedangkan di tingkat Polsek tidak ada RPK.
Diakui oleh penyidik yang bersangkutan bahwa kadangkala mengalami hambatan dalam penyidikan  karena  umumnya  kasus  yang  terjadi  berkaitan  perdagangan  perempuan  untuk  tujuan komersialisasi  seksual.  Sehingga  ada  rasa  rikuh  dari  pihak  korban  bahkan  dari  polisi,  hal  ini mengakibatkan  penyidikan  membutuhkan  waktu  lebih  untuk  bisa  mengkondisikan  korban  dapat memberikan  informasi  dengan  lebih  jelas  tanpa  rasa  malu  kepada  polisi  laki-laki.  Dengan demikian  dalam  penanganan  tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak  akan  lebih  efektif jika ditangani oleh polisi perempuan mengingat faktor psikologis korban.
2. Penanganan Perdagangan Anak untuk  pengemisan
Unit  Tipiring  di  Poltabes  Samarinda,  menangani  tindak  pidana  ringan  berkaitan  tentang Miras, judi, razia KTP, Razia Gepeng . Para pengemis selama ini dapat dituduhkan sebagai pelaku tindak  pidana  ringan  (mengganggu  ketertiban  umum),  Namun  dalam  prakteknya  penanganannya banyak ditangani oleh satpol pp dan dinas sosial.
Selama ini untuk penanganan anak-anak yang mengemis langsung ditangani oleh Satpol PP (Satuan  Polisi  Pamongpraja).  Hal  ini  mengacu  kepada  ketentuan  PERDA  tentang  Miras.  Selama ini  kasus  anak-anak  yang  dianggap  mengganggu  ketertiban  umum  dengan  mengemis  hanya dikenakan  pembinaan  oleh  satpol  pp  dan  dinas  sosial.  Bahkan  tidak  ada  tindakan  terhadap koordinator para pengemis.

## D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum
Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak  pidana  perdagangan  perempuan  dan  anak (trafficking  in  women  and  child) di  Kota Samarinda adalah :
1. Faktor Substansi Peraturan perundang-undangan
Menurut para penyidik sulit pelaku dijerat dengan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP,  misalnya  kasus  anak-anak  panti  asuhan  asal  sulawesi  yang  dijasikan  pengemis  di Samarinda, dikatakan bahwa pelaku tidak dapat dijerat karena adanya persetujuan dari anak- anak tersebut untuk melakukan tindakan pengemisan bahkan pihak orang tua justru merestui apa  yang  dilakukan  anak-anak  tersebut  dengan  dikoordinir  pengurus  yayasan  panti  asuhan
Orang Tua Pelaku Perdagangan Anak dijadikan Pengemis Panti Asuhan diluar Kaltim
yang  bersangkutan.  kondisi  ini  tentu  memprihatinkan  dalam  kacamata  upaya  penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yang relatif baru masih diperlukan sosialisasi.

## 2. Faktor Aparat Polisi
Poltabes  Samarinda  sudah  menyediakan  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  yang ditangani  oleh  Polisi  Wanita  (Polwan).  RPK  ini  sangat  penting  artinya  untuk  memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan perempuan dan anak.
Secara  khusus  para  awak  RPK  telah  mengikuti  pelatihan/kursus  berkaitan  dengan bidang  tugasnya.  Selain  itu  juga  mengikuti  berbagai  seminar  dan  lokakarya  tentang penghapusan perdagangan perempuan dan danak baik yang diselenggarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun LSM.
Namun  jumlah  Polisi  Wanita  yang  bertugas  di  RPK    yang  hanya  2  (dua)  orang anggota,  sangat  kurang  mengingat  persoalan  yang  ditangani  sangat  beragam,  tentu  tidak hanya  kasus  Perdagangan  perempuan  dan  anak  saja  tapi  kasus  pidana  yang  lain  berkaitan dengan perempuan dan anak.
Keterbatasan  jumlah  personel  di  RPK  ditambah  lagi  dengan  fakta  bahwa  para Polwan anggota RPK sehari-hari tidak hanya khusus memberikan pelayanan di RPK namun masing-masing ada tugas juga di bagian lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa beban kerja Polisi  Wanita  yang  menjadi  awak  RPK  harus  melakukan  tugas  ganda,  selain  pelayanan  di RPK juga pelayanan di bagian lain.
Menurut  LBH  Apik  Kalimantan  Timur,  aparat  polisi  menghadapi  persoalan kelemahan  dalam  menganalisis  dan  menerapkan  payung  hukum  yang  telah  ada,  sehingga terkadang  dalam  menangani  kasus  tidak  memahaminya  sebagai  tindak  pidana  perdagangan perempuan dan anak. Bahkan seringkali  kasus-kasus  yang  dihadapi cenderung diselesaikan secara  kekeluargaan  karena  antara  korban  dan  pelaku  yang  memang  memiliki  hubungan dekat.
3. Faktor Sarana dan Prasarana
Poltabes  Samarinda  menyediakan  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  yang  ditangani oleh  Polisi  Wanita  (Polwan).  RPK  ini  sangat  penting  artinya  untuk  memberikan  pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan perempuan dan anak.
Namun  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  ini  baru  tersedia  di  tingkat  Poltabes, sehingga di seluruh Kota Samarinda hanya ada 1 (satu). Keterbatasan jumlah ini merupakan persoalan  bagi  peningkatan  peran  polisi  dalam  penanganan  tindak  pidana  perdagangan perempuan dan anak secara maksimal.
4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat
Kesadaran  hukum  masyarakat  turut  mempengaruhi  dalam  pelaksanaan  peran  polisi. Seringkali  masyarakat  tidak  memahami  apa  dan  bagaimana  yang  tergolong  tindak  pidana perdagangan  perempuan  dan  anak,  sehingga  peran  masyarkat  masih  lemah  dalam  upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
Bentuk  respon  masyarakat  terhadap  makin  maraknya  kasus-kasus  trafficking  di Kaltim,  dan  pelaksanaan  Keppres  No.  88  dan  87  Tahun  2002  tentang  RAN  Penghapusan Perdagangan  Perempuan  dan  Anak,  dan  RAN  PEKSA,  maka  beberapa  lembaga  sepakat dibentuk  Koalisi  Anti  Traffiking  (KAT  KALTIM).  Koalisi  ini  disahkan  melalui  SK Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  350/K.63/2004.  Beberapa  lembaga  yang  tergabung dalam  koalisi  ini  antara  lain  :  Biro  sosial  Setda  Propinsi  Kalimantan  Timur,  LBH  Apik Kalimantan  Timur,  Dinas  Sosial  Propinsi  Kalimantan  Timur,  Perkumpulan  Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Timur, UPT Panti Sosial Karya Wanita (PSKW), Rumah  Sakit  Umum  Daerah  A  Wahab  Syahranie,  Ruang  Pelayanan  Khusus  Poltabes Samarinda,  Rumah  Sakit  Jiwa  Samarinda,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Komite Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Jumlah  kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak  di  Kalimantan  Timur    periode  2003  – 2007  sebanyak  74  kasus,  Namun  jumlah  kasus  harus  dipandang  sebagai  ”fenomena gunung  es”.  Artinya  bahwa  jumlah  kasus  yang  tidak  nampak  dipermukaan  atau  tidak terungkap/tertangani sebenarnya jauh lebih banyak.
2. Upaya  Kepolisian  dalam  Penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  perdagangan perempuan dan anak (trafficking in women and child) di Kota Samarinda belum efektif, hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  peraturan  perundang-undangan  yang  relatif  baru,  faktor aparat  polisi  sendiri  yang  secara  kualitas  dan  kuantitas  perlu  ditingkatkan,  faktor  sarana dan  prasarana  yang  sangat  kurang  serta  budaya  masyarakat.  Upaya  yang  dilakukan ditingkat  daerah  telah  ada  inisiatif  untuk  penanganan  bersama,  namun  masih  perlu ditingkatkan.
B. Saran
1. Perlu ditingkatkan peran dan partisipasi semua pihak untuk mendorong penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.
2. Perlu peningkatan Kualitas dan Kuantitas aparat Kepolisian Republik Indonesia. Adanya Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 masih perlu diuji efektivitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Anonim . 2001, Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan Buku 1, ELSAM, Jakarta. Anonim. 2001, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya Esai-esai Pilihan Buku 2, ELSAM, Jakarta Moelyatno , 1983 , Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara Jakarta. Sundari,  Eva  Kusuma .  2004.  Perempuan  Menggugat.  Penerbit  LAPPERA  Pustaka  Utama, Yogjakarta.
Soekanto,  Soerjono ,  2005.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  68  Tahun  1958 tentang  Ratifikasi  Konvensi  tentang  Hak  Politik Perempuan ( The Convention on Political Rights for Women ). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan (The  UN  Convention  on  the  Elimination  of Diskriminastion Againts Women, CEDAW).
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1998 tentang  Ratifikasi Konvensi  Melawan  Penyiksaan  dan Kekejaman lain, Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan atau Tidak Manusiawi (The UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment of Punishment).
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang