## PEMIKIRAN MAHMUD MUHAMMAD THAHA TENTANG SYARIAT YANG HUMANIS
Oleh: Lukman Hakim
Azwarfajri Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam – Kota Banda Aceh Email: azwa12@gmail.com

## ABSTRACT
Mahmud  Muhammad  Thaha,  a  Sudanist  Islamic  thinker,  tries  to  issue  a new  Islamic  perspective  on  Islamic  law.  According  to  him,  Islam  has  two  main periods; Mecca period (610-622M.) and Medina period (623-632M). The former, called al-risalah  al-ula and the latter,  called al-risalah al-thaniyah. The nuances of al-risalah  al-ula it  is  universal,  substantive,  protective  the  all  mankind,  equal and  democratic.  Whereas al-risalah  al-thaniyah it  becomes  “established  Islam” and  protected  the  internal  ummah  with  locally  and  temporarily  additional  rules. Some  additional  rules  are  not  derived  from  the  original  sources  of  Islam,  the Qur’an  and  hadith.  Therefore,  according  to  Thaha,  Islamic  law  needs  to  be reformed in order to adjust it to the demands of modern time so that Islamic law play sicnificant role in the formation of humanist and democratic world.

## ABSTRAK
Mahmud  Muhammad  Thaha,  pemikir  Islam  asal  Sudan,  memberikan perspektif  baru  dalam  melihat  Islam  dan  produk  syariatnya.  Beliau  membagi Islam  pada  dua  periodesasi,  yaitu  periode  Mekkah  (610-622  M)  yang  disebut dengan “ar-risalah al-ula” (The First Message) dan periode Madinah (622-632 M) yang  disebut  dengan  “ar-risalah  ats-tsaniyah”  (The  Second  Message).  Karakter Islam  yang  terbangun  dalam  Misi  Pertama  adalah  ajaran-ajaran  yang  bernuansa universal,  substantif,  penuh  dengan  semangat  perlindungan  HAM,  semangat egaliter, dan bercirikan sistem yang demokratis. Sedangkan Islam pada masa Misi Kedua  sudah  menjadi  bangunan  keislaman  yang  cenderung  mapan,  berorientasi penuh ke dalam (in wordly), dan penuh dengan aturan-aturan “syariat” kolektif. Ia berpendapat  banyak  konsep-konsep  hukum  Islam  yang  berkembang  bukanlah murni  dari  ajaran  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Sunnah  tapi merupakan  kebudayaan  yang  sudah  berkembang  pada  masa  ataupun  masyarakat sebelum  datangnya  Islam  sehingga  memungkinkan  untuk  dilakukan  perubahan agar  tercapainya  keadilan  bagi  masyarakat  sehingga  terbentuklah  syariat  yang lebih humanis.
Kata Kunci : Pemikiran, Syariat, Humanis

## Pendahuluan
Islam  diwahyukan  tidak  hanya  sekadar  sebagai  sistem  ibadah,  melainkan juga  sebagai  instrumen  pencarian  keadilan  serta  kebenaran  yang  hakiki  untuk menghadapi  kehidupan  dunia  yang  penuh  tantangan.  Islam  memberikan kehidupan  yang  beradab,  penuh  kedamaian,  keselamatan,  kebahagiaan,  dan kesejahteraan bagi  masyarakat  serta lingkungan sekitarnya ( rahmatan lil  alamin ) dengan  tata  hukum  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Sunnah  yang  ditegakkan demi keselamatan dan penemuan jati diri individu manusia.
Di  mata  hukum,  hakikat  manusia  adalah  bebas  melakukan  apapun  demi tercapainya nilai-nilai kemanusiaan. Dan apabila terjadi penghancuran  nilai-nilai kemanusiaan,  hukum  dapat  diberlakukan.  Produk  hukum  yang  diberlakukan dalam agama Islam adalah Hukum Fiqih.
Fiqih  merupakan  formulasi  hukum  yang  melibatkan  daya  pikir  dan konsepsi para teolog, ahli hadits, administrator, ahli bahasa, sejarawan, sastrawan dan lainnya yang terbentuk melalui bantuan semua disiplin ilmu keislaman seperti Ulumul  Qur’an,  Ulumul  Hadits,  Ilmu  al-Lughah  ( Leksikologi ),  Ilmu  Sharaf ( Morfologi ), Teologi, Ilmu Hisab ( Aritmatika ) dan sebagainya. 1
Dewasa  ini  dalam  taraf  tertentu  fiqih  dianggap  sebagai  produk  masa  lalu yang  secara  empiris  telah  terbukti  kadaluarsa  dan  kewalahan  dalam  menjawab dinamika kehidupan zaman modern dalam banyak aspek seperti ekonomi, budaya, politik dan lainnya bahkan seringkali menimbulkan ambivalensi dan anakronisme (penempatan yang bertentangan dengan semangat zaman). 2
Para  pemikir  Islam  modern  seperti  Fazlurrahman,  Muhammad  Syahrur, Arkoun,  Mahmud  Muhammad  Thaha  dan  lainnya  merasa  yakin  bahwa  hukum fiqih klasik dengan paradigma konvensional tidak akan mampu mengatasi dilema permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, oleh karena itu mereka  menganggap  perlu  adanya  pembaharuan  fiqih.  Sementara  pembaharuan tidak  dapat  direalisasikan    kecuali  melalui dekonstruksi sekaligus rekonstruksi terhadap struktur paradigma dan epistemologi fiqih yang dianggap statis dan tidak membumi.  Problem  utamanya  adalah  pola  penafsiran  yang  kurang  menyoroti dialektika  dinamis  antara  teks-teks  al-Qur’an  dan  Hadits  dengan  realitas  sosial akibat dipengaruhi oleh konsep nasikh-mansukh. 3
Teori  nasikh-mansukh  pada  dasarnya  muncul  setelah  masa  Nabi Muhammad  SAW.  Latar  belakang  timbulnya  teori  ini  karena  kebingungan  para ulama  ketika  berhadapan  dengan  kontradiksi  antar  teks-teks  keagamaan  yaitu teks-teks  universal  Makiyyah  disatu  sisi  dan    teks-teks  partikular  Madaniyyah. Akibat  tidak  menemukan  solusi  terhadap  kontradiksi  tersebut,  maka  mereka menganggap  ayat-ayat  yang  turun  belakangan  mengamandemen  ayat-ayat sebelumnya.  Hal  ini  berakibat  teks-teks  universal  Makiyyah  menjadi  tidak berfungsi dianulir oleh teks-teks partikular Madaniyyah, konsekuensinya hukum-
1 Abid  al-Jabiri, Takwin  al-Aql  al-‘Arabi ,  Cet.  8  (Beirut:  Markaz  Dirasah  al-Wahdah  al- Arabiyyah, 2002), 97 – 98.
2 Irwan Masduki, Rekonstruksi Paradigma Fiqih Islam, makalah yang dipresentasikan dalam diskusi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM PCI NU Cab. Mesir), tidak diterbitkan, 2006, 1.
3 Ibid. , 2.
hukum fiqih tidak mampu lagi mencerminkan elastisitas akibat tersingkirnya ayat- ayat universal Makiyyah. 4
Para  pemikir  Islam  modern  menegaskan  bahwa  pengembangan  hukum Islam  dapat  terwujud  dengan  mendekonstruksi  konsep  nasikh-mansukh. Sementara  Mahmud  Muhammad  Thaha  tidak  menyetujui  jika  nasakh  adalah penghapusan hukum secara mutlak dan permanen. Baginya nasakh hanya sekedar penghapusan  hukum  secara  terbatas  dan  temporal  sehingga  boleh  jadi  ayat-ayat universal  Makiyyah  yang  telah  dihapus  oleh  ayat-ayat  partikular  Madaniyyah pada abad ke-7 dapat diaplikasikan kembali pada abad ke-20 ini. 5
Mahmud  Muhammad  Thaha  mengemukakan  konsep  rekonstruksi paradigma  fiqih  dengan  menjauhi  konsep  nasikh-mansukh  “konvensional”  dan membalikkan proses nasakh sehingga teks-teks yang telah dihapus pada masa lalu dapat  digunakan  lagi  pada  hukum  masa  sekarang. 6 Baginya  agar  hukum-hukum fiqih sejalan dengan isu-isu hukum modern, maka harus ada keberanian berijtihad berdasarkan  ayat-ayat  universal  Makiyyah  yang  mengajarkan  egalitarianisme, feminisme,  dan  nilai-nilai  universal  lainnya  yang  dianggap  lebih  relevan  dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer.
Isu  yang paling mendasar adalah   peran agama  Islam  dalam menciptakan kesejahteraan  masyarakatnya?  Bagaimana  respon  Islam  terhadap  problem kemiskinan dan kebangkrutan sosial itu? Apakah pemikiran keagamaan yang ada selama  ini  sudah  mampu  mewadahi  dan  memberikan  jalan  keluar  terhadap problem tersebut, sehingga mampu mentransformasikan gagasan Islam itu?.
Dalam  konteks  dunia  Islam  sekarang  nilai-nilai  luhur  ajaran  Islam  belum dapat  ditransformasikan  dengan  sempurna.  Idealitas  pesan  wahyu  tidak  lagi diwujudkan  sebagai  instrumen  yang  memihak  kepada  masyarakat  lemah (mustad'afin).  Penyebabnya  ada  dua  faktor,  yaitu pertama ,  konsep  teologi  yang tidak selaras dengan etika wahyu (Al-quran), kedua, penafsiran terhadap teks suci yang kurang memperhatikan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.
Tradisi  pemikiran  Islam  yang  dianut  masyarakat  masih  senang  berkutat pada persoalan teologis  teoretis,  wahyu, kedaulatan Tuhan dan belum merambah kepada  persoalan-persoalan  empirik  yang  benar-benar  dihadapi  oleh  manusia, sehingga  tradisi  pemikiran  Islam  jatuh  dalam  lubang  teosentrisme  dan  jauh  dari sifatnya  yang humanis  dan universal  demi manusia dan kemanusiaan itu  sendiri. Akibatnya,  gagasan  tentang  kesejahteraan  sosial,  kampanye  anti-kemiskinan, semangat  egaliterianisme, pluralisme, dan penegakan HAM baru dalam level  ide dan slogan semata.
Kegelisahan  Mahmud  Muhammad  Thaha  ini,  kemudian  dimunculkan dalam  bentuk  tulisan  yang  berjudul al-Risalah  al-Tsaniyah  min  al-Islam dan diterjemahkan  dalam  Bahasa  Inggris  menjadi The  Second  Message  of  Islam. Menurut An-Naim buku ini merupakan tafsir modern dan evolusioner terhadap al- Qur’an. 7
4 Ibid ., 3.
5 Abdullahi  Ahmed  an-Naim, Dekonstruksi Syari’ah:  Wacana Kebebasan Sipil,  Hak  Asasi Manusia  dan  Hubungan  Internasional  dalam  Islam, terj.  Ahmad  Suaedy  dan  Amiruddin  Arrani, Cet. 2 (Yogyakarta: LKiS, 1997), 103 – 104.
6 Irwan Masduki, Rekonstruksi Paradigma Fiqih , 3.
7 Abdullahi Ahmed an-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, xi.
Tulisan ini merupakan tanggapan terhadap upaya pemerintah Sudan  yang menerapkan  hukum Islam  sebagai hukum negara  dan  memaksakan pelaksanaannya terhadap semua warganegara tanpa melihat kepercayaan apa yang dianut  oleh  warganegara  tersebut.  Hal  ini  tentunya  menyebabkan  pergolakan  di kalangan  masyarakat  pada  waktu  itu.  Maka  melalui  tulisannya  Thaha  ingin menjelaskan  pemikirannya  tersebut  sehingga  kita  bisa  memahami  bahwa  ajaran- ajaran  moral  atau  etika  Islam  sebagian  besar  telah  ada  dalam  konstruksi  Islam pada  masa  Mekkah.  Etika  Islam  Asy’ariyah  dan  Mu’tazilah.  Perdebatan  teologi juga  berimplikasi  pada  perdebatan  tentang  etika  dalam  Islam.  Sebagian  besar kontroversi  bidang  etika  dalam  filsafat  Islam  adalah  bersumber  dari  perdebatan- perdebatan  teologi  yang  paling  pokok.  Perdebatan  antara  kelompok  Asy’ariyah dan Mu’tazilah adalah salah satu contoh yang pernah menghiasi sejarah pemikiran Islam.

## Biografi Singkat
Mahmud  Muhammad  Thaha  lahir  pada  tahun  1909  atau  1911  di  sebuah kota kecil bernama Ruf’ah di tepian timur Sungai Nil. Dalam usia kecil dia sudah ditinggal  oleh  kedua  orang  tuanya,  ibunya  meninggal  tahun  1915  dan  ayahnya meninggal  tahun  1920.  Dia  dibesarkan  di  lingkungan  keluarga  besarnya  sampai dewasa. 8
Dia  menyelesaikan  studinya  pada  bidang  tehnik  di  Gordon  Memorial College  yang  kemudian  menjadi  University  of  Khartoum  pada  tahun  1936. Partisipasinya  dalam  pergerakan    bidang  politik  dimulai  pada  akhir  tahun  1930 karena ketidak-puasannya terhadap pola pendidikan yang ada pada saat itu. Pada tahun  1945  Mahmud  Muhammad  Thaha  dan  beberapa  orang  sahabatnya mendirikan Al-Hizb  al-Jumhuri (Partai  Republik)  yang  menjadi  sarana  dalam memperjuangkan ideologinya untuk kemajuan masyarakat.
Dalam  berpendapat  ia  sering  mengeluarkan  pemikiran-pemikiran keagamaan  yang  bercampur  dengan  pendapat  pribadinya  yang  tidak  pernah difatwakan  oleh  para  ulama  yang  lain  sebelumnya.  Menurutnya  pendapat  yang disampaikan  tentang visi Islam di masa depan merupakan pemberian hidayah dari Allah (namun bukan wahyu) bukan hasil pemikiran rasional. 9
Aktivitasnya  dalam Al-Hizb  al-Jumhuri digunakan  untuk  menso- sialisasikan  pemikirannya  tentang The  Second  Message  of  Islam (Risalah  Kedua dalam Islam ) , dalam pergerakan politiknya ia mengerakkan masyarakat khususnya yang non-muslim untuk menentang pemberlakuan syariat Islam di Sudan.
Sebagai  pendiri Al-Hizb  al-Jumhuri pemikiran  Mahmud  Muhammad Thaha  sangat  mempengaruhi  doktrin-doktrin  pergerakan  partai.  Adapun  tujuan yang ingin dicapai melalui partai tersebut adalah :
1. Membentuk  pribadi-pribadi  bebas  yang  berfikir  sekehendaknya,  berkata sekehendak fikirannya dan bekerja sesuai dengan yang dikatakannya.
2. Membentuk  sebuah  masyarakat  "shalih",  yaitu  masyarakat  yang  tegak  di atas  prinsip  persamaan  ekonomi,  politik  dan  sosial.  Persamaan  ekonomi dimulai  dari  sosialisme  dan  terus  berkembang  menuju  komunisme. Persamaan  politik  dimulai  dari  demokrasi  perwakilan  langsung  dan
8 Mahmud  Muhammad  Thaha, The  Second  Message  of   Islam (Syracuse:  University  Press, 1987), 2.
9 Ibid,. 4.
berakhir  pada  kebebasan  pribadi  secara  mutlak,  di  mana  setiap  pribadi memiliki  aturan  sendiri-sendiri.  Sedangkan  persamaan  sosial  mewujud dalam  penghapusan  diskriminasi  kasta,  ras,  keturunan,  warna  kulit  dan kepercayaan.
3. Memerangi  rasa  takut.  "Rasa  takut  yang  menjadi  biang  keladi  setiap kerusakan  moral  dan  kejelekan  perilaku  ialah  takut  kepada  Tuhan.  Jiwa kesatria  seseorang  tidak  akan  sempurna  selama  ia  masih  dijangkiti  rasa takut.  Jiwa  kewanitaan  seorang  wanita  tidak  akan  sempurna  selama  ia masih  dijangkiti  rasa  takut,  apapun  bentuk  dan  tingkatannya.  Sebab kesempurnaan hanya dapat dicapai dengan terlepasnya seseorang dari rasa takut." 10
Pada dasarnya keberadaan Mahmud Muhammad Thaha dalam perpolitikan merupakan  bentuk  oposisi  terhadap  pemerintahan Rezim  Numairi yang mengumumkan Revolusi  Islam yang  kembali  menerapkan  hukum  tradisional Islam di bawah kendali Ja’far Numeiri tanpa dikonsultasikan dengan Jaksa Agung dan  Mahkamah  Agung  sehingga  rezim  pemerintah  dapat  melakukan  tindakan represif terhadap semua kejahatan dan tindakan yang dianggap melanggar hukum meskipun  hal  tersebut  melanggar  HAM.  Implikasinya  adalah  timbulnya  kete- gangan-ketegangan  antara  warganegara  muslim  dengan  non-muslim.  Melihat kondisi  ini  Thaha  melakukan  tekanan  terhadap  pemerintahan  Numeiri  melalui pengembangan pemikiran baru  tentang syari’ah dan HAM dalam negara modern, namun oleh pemerintah pemikirannya dianggap murtad.
Setelah  melalui  perjalanan  panjang  dalam  karir  perpolitikan  Mahmud Muhammad Thaha dan empat orang pendukungnya dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan  zindiq  dan  menentang  syari'at  Islam.  Sebelum  waktu  eksekusi  tiba  ia diberi  kesempatan  3  hari  untuk  bertaubat,  tetapi  ia  tidak  mau.  Jum'at  pagi,  27 Rabi'ul  al-Tsani  1405  H/18  Januari  1985  ia  dihukum  gantung  di  depan  4  orang pengikutnya:
1. Tajuddin  Abd  al-Razaq  (35  tahun),  seorang  buruh  di  salah  satu  pabrik tenun.
2. Khalid  Bakir  Hamzah  (22  tahun),  mahasiswa  Universitas  Kairo  cabang Khartum.
3. Muhammad Shalih Basyir (36 tahun) pegawai pada perusahan al-Jazirah.
4. Abd al-Lathif Umar (51 tahun), wartawan surat kabar al-Shihafah.
Keempat  orang  tersebut  menyatakan  taubat  2  (dua)  hari  setelah  pelak- sanaan hukuman terhadap Mahmud Muhammad Thaha. Dengan demikian mereka selamat dari kematian di tiang gantungan.

## Paradigma Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha
Kegelisahan  Mahmud  Muhammad  Thaha  muncul  saat  pemerintah  Sudan menerapkan  kembali  hukum  Islam  tradisional  secara  represif  terhadap  semua warganegara  tanpa  memandang  agama  yang  dianut  dan  dilakukan  dengan peradilan  seperti  mahkamah  militer.  Melihat  kondisi  ini  Mahmud  Muhammad Thaha  melakukan  oposisi  terhadap  pemerintah  dengan  mengembangkan  para- digma baru dalam memahami hukum syari’ah.
10 Sumber    http://www.al-ahkam.net/home/  tentang  sejarah  dan  doktrin  pemikiran  politik Partai al-Hizb al-Jumhuri yang didirikan oleh Mahmud Muhammad Thaha dan rekan-rekannya.
Mahmud  Muhammad  Thaha  mengajukan  metodologi  pembaharuan  yang revolusioner dan digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam . Ia mengajak untuk membangun  prinsip  penafsiran  baru  yang  memperbolehkan  penerapan  ayat-ayat al-Qur’an  dan  Sunnah  yang  nantinya  akan  mampu  memecah  kebuntuan  dan keterbatasan hukum  fiqih. 11
Untuk memecah kebuntuan pemahaman hukum fiqih atau hukum syariah, Mahmud  Muhammad  Thaha  berpendapat  perlu  adanya  suatu  pengujian  secara terbuka  terhadap  isi  al-Qur’an  dan  Sunnah  yang  membentuk  dua  tahap  risalah turunnya  wahyu  yaitu  periode  awal  Mekkah  dan  periode  Medinah.  Menurutnya risalah  (pesan-pesan)  periode  Mekkah  merupakan  pesan  Islam  yang  abadi  dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras dan lainnya. Risalah ini  ditandai  dengan  adanya  persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  serta adanya  kebebasan  penuh  untuk  memilih  dalam  beragama  dan  keimanan,  namun risalah ini ditolak dengan keras sehingga Nabi SAW hijrah ke Medinah. 12
Pada  periode  Medinah,  risalah  (pesan)  dalam  al-Qur’an  berganti  menjadi lebih  spesifik  seperti  adanya  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam status  hukum  dan  haknya  di  depan  hukum  yang  kemudian  menjadi  dasar pemilahan wewenang dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Teks-teks inilah yang kemudian menjadi dasar dari hukum fiqih yang sampai  saat  ini  masih  digunakan  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  berjalan dalam masyarakat. Muslim.
Teks-teks  al-Qur’an  yang  diturunkan  di  Mekkah  dan  Medinah  berbeda bukan  karena  waktu  dan  tempat  diwahyukan,  melainkan  karena  perbedaan kelompok  sasaran.  Pergantian  audien  ini  disebabkan  oleh  penolakan  dengan kekerasan  dan  irrasional  terhadap  pesan  (teks-teks  al-Qur’an)  yang  lebih  dulu diturunkan di Mekkah. 13
Menurut Mahmud Muhammad Thaha, meskipun terjadi pergantian audien dan  tempat  turunnya  risalah  (teks-teks  al-Qur’an),  namun  tidak  berarti  aspek- aspek  risalah  (pesan)  Mekkah  terhapus.  Ia  berpendapat  aspek-aspek  pesan Mekkah  yang  ditunda  tetap  menjadi  sumber  hukum  yang  ditangguhkan  pelak- sanaannya dalam kondisi yang tepat di masa yang akan datang. 14
Dewasa  ini  hukum  Islam  yang  berlaku  dalam  masyarakat  merupakan aturan  yang  berdasarkan  al-Qur’an  dan  Sunnah  periode  Medinah  karena  adanya proses nasakh terhadap pesan teks periode Mekkah yang diturunkan sebelumnya. Namun demikian keberadaan nasakh itu sendiri masih menjadi perdebatan dalam kalangan pakar hukum Islam apakah nasakh bersifat permanen yang berarti teks- teks Mekkah yang diturunkan terlebih dahulu tidak dapat digunakan lagi di masa depan.
Mahmud Muhammad Thaha berpendapat nasakh tidak bersifat permanen, karena  jika  demikian  tidak  ada  gunanya  pewahyuan  teks-teks  tersebut  dan membiarkan  nasakh  menjadi  permanen  berarti  membiarkan  umat  Islam  menolak bagian dari agama yang terbaik. Esensial dari nasakh merupakan proses logis dan
11 Abdullahi Ahmed an-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, 70.
12 Ibid., 103. Lihat juga Mahmud Muhammad Thaha, The Second Message, 21.
13 Mahmud Muhammad Thaha, The Second Message, 125.
14 Abdullahi  Ahmed  an-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, 103  -  104 dan  Mahmud  Muhammad Thaha, The Second Message, 21.
dibutuhkan  dalam  penerapan  teks-teks  yang  tepat  dan  menunda  penerapan  teks- teks  yang  lain  sampai  saat  yang  memungkinkan  penerapan  teks-teks  tersebut. Menurutnya  prinsip  interpretasi  yang  evolusioner  adalah  dengan  membalikkan proses  nasakh  sehingga  teks-teks  yang  dihapus  pada  masa  lalu  dapat  digunakan dalam hukum saat ini. 15 Evolusi hukum Islam  yang  dikemukakan oleh Mahmud Muhammad Thaha diterapkan dalam  cakupan persoalan sosial  dan politik secara luas.
Dalam tulisan yang berjudul al-Risalah al-Tsaniyah Minal Islam, ia tidak hanya membahas tentang hukum syari’ah tetapi juga menyinggung tentang tauhid dan kehidupan sosial dalam masyarakat pada waktu itu.
Dalam  risalah  pertama  dia  menyampaikan  pandangan  tentang  Islam. Antara mukmin dan muslim hanya berbeda pada tingkatannya saja bukan berbeda secara esensi. Selain itu ada beberapa pokok pikiran  yang penting terkait dengan pemahaman  hukum  dan  norma  agama  Islam  yang  telah  mengakar  dalam  pemi- kiran umat Islam yaitu :
1. Jihad bukan ajaran asli Islam.
Prinsip  dasar  Islam  bahwa  manusia  memiliki  kebebasan,  namun  sifatnya adalah  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  tanpa  melanggar  hak  orang lain,  dalam  hal  ini  hukum  mengatur  agar  tidak  terjadi  benturan  antar kepentingan  baik  individual  maupun  sosial.  Dalam  al-Qur’an  Allah menyatakan  bahwa  “Tidak  Aku  ciptakan  jin  dan  manusia  kecuali  hanya menyembah-Ku”.  Pada  awal  penyebaran  Islam  tidak  dilakukan  dengan paksaan  tetapi  dilaksanakan  secara  persuasif  sehingga  masyarakat  masuk Islam secara sukarela. 16

## 2. Perbudakan bukan ajaran asli Islam.
Prinsip  dasar  Islam  adalah  adanya  kebebasan,  tapi  Islam  muncul  dalam masyarakat  yang  telah  menjadikan  perbudakan  sebagai  salah  satu  bagian yang menyatu dalam sendi kehidupan perekonomian, namun ketika terjadi peperangan dan kaum muslim menang, maka tradisi tawanan perang pada waktu  itu  adalah  menjadi  budak  bagi  yang  menang,  akan  tetapi  Islam membatasinya dengan memberikan kebebasan pada tawanan perang untuk membebaskan  diri  baik  dengan  harta  ataupun  dengan  kemampuan  yang mereka  miliki  untuk  diajarkan  pada  kaum  muslim,  sehingga  Thaha berkesimpulan  persoalan  perbudakan  merupakan  salah  satu  hal  yang diupayakan  untuk  dihapus  dengan  kedatangan  Islam,  hal  ini  juga  terlihat dari  sanksi-sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  dengan menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu pilihan hukuman. 17
3. Kapitalisme bukan ajaran asli Islam.
Prinsip  dasar  Islam  adalah  kepemilikan  dan    manfaat  bersama  terhadap harta  yang  dimiliki,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  konsep  zakat  dalam  harta yang  dimiliki  oleh  orang  muslim.  Dalam  prinsip  kepemilikan  harta  dan
15 Mahmud Muhammad Thaha, The Second Message , 110.
16 Ibid., 132 – 137.
17 Ibid., 137 – 138.
muamalah,  Islam  menekankan  pada  terciptanya  keadilan  dan  adanya keridhaan  saat  terjadinya  perikatan,  hal  ini  berbeda  dengan  prinsip kapiltalisme  yang  bercirikan  individualistik  tanpa  melihat  kondisi  sosial dan kepentingan orang lain. 18
4. Ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan bukan ajaran asli Islam. Dalam  ajaran  Islam  kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah sama dan yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertaqwa.
5. Poligami bukan ajaran asli Islam. 19
Perkawinan  dalam  Islam  adalah  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan, dan  dalam  al-Qur’an  disebutkan  penekanan  hanya  menikahi  satu perempuan  apabila  takut  tidak  dapat  berbuat  adil,  namun  hal  ini  berarti dibolehkan  untuk  menikah  lebih  dari  satu  karena  ayat  ini  diturunkan berkenaan dengan kondisi yang khusus terjadi pada masa itu dimana kaum muslimin masih terbatas jumlahnya. 20
6. Perceraian bukan ajaran asli Islam.
Perkawinan dalam Islam merupakan hubungan yang abadi yang bertujuan untuk mencapai kehidupan seperti hubungan Adam dan Hawa. Perceraian menunjukkan bahwa ada yang salah dalam menjalankan konsep hubungan dalam perkawinan. 21

## 7. Hijab bukan ajaran asli Islam.
Model  pakaian  dalam  Islam  adalah sulfur yaitu    pakaian  yang  sederhana dan  menutupi  seluruh  aurat  yang  ada  pada  tubuh,  sedangkan  burqa,  hijab dan lainnya merupakan bentuk pakaian yang menjadi trend pakaian orang Arab/Timur Tengah. 22
8. Pemisahan antara laki-laki  dan perempuan  (Kesetaraan) bukan ajaran  asli Islam.
Dalam  ajaran  Islam  tidak  ada  pemisahan  antara  laki-laki  dan  perempuan, bahkan  memberikan  kebebasan  bagi  setiap  muslimin  untuk  berkembang, mengemukakan  pendapat,  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dalam batasan  tidak menyalahi hukum yang berlaku. 23
Dalam  risalah  kedua,  Mahmud  Muhammad  Thaha  membicarakan  tentang konsep-konsep  ideal  yang  ingin  diimplementasikan  dalam  masyarakat  muslim untuk  menuju  masyarakat  Islam  yang  sejahtera.  Ia  membayangkan  di  dunia  ini akan  terbentuk  suatu  negara  yang  berbasiskan  ajaran  Islam.  Menurutnya  negara ini    hanya  dapat  terbentuk  dan  berkembang  apabila  ditopang  oleh  masyarakat
18 Ibid., 138 – 139.
19 Ibid., 139 – 140.
20 Ibid., 140 – 141.
21 Ibid., 142 – 143.
22 Ibid., 143 – 145.
23 Ibid., 145.
yang baik  dan Sistem  pendidikan  yang ilmiah  yang  mengarahkan individu  untuk mengembangkan diri secara bebas tanpa dilandasi ketakutan terhadap apapun. 24
Menurutnya  masyarakat  yang  baik  itu  dapat  dibentuk  dengan  mengede- pankan beberapa persamaan hak atau keadilan yaitu :
1. Keadilan ekonomi : Sosialisme
Keadilan ekonomi hanya dapat dicapai dengan pemerataan kesejahteraan yang berarti  mengarah  pada  aliran  sosialis. Sosialisme yang  dimaksud  oleh  Thaha adalah  adanya  pengembangan  produksi  dan  sumberdaya  dari  berbagai  unsur yang  memungkinkan  dan  pendistribusian  kebutuhan  secara  layak  dengan mempertimbangkan batas maksimum dan minimun kebutuhan setiap individu, sehingga kesenjangan dapat dipersempit. 25
2. Keadilan politik : Demokrasi
Demokrasi yang diinginkan adalah kebebasan yang bertangung jawab dengan didasari  pada  bagaimana  belajar  untuk  memilih,  memilih  dengan  baik  dan memperbaiki kesalahan yang telah lalu. 26
3. Keadilan Sosial : Penghapusan kelas dan diskriminasi
Keadilan  sosial  tidak  bisa  terwujud  secara  spontan  tetapi  harus  direncanakan dan  dibangun  secara  bijaksana  dalam  masyarakat  melalui  pendidikan  dan aturan-aturan  untuk  kedisiplinan  dalam  mencapai  tujuan  tersebut.  Setiap individu  harus  diberikan  peranan  yang  berbeda  meskipun  tidak  ada diskriminasi  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Aturan  kedisiplinan  akan mengarahkan  individu  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sebagaimana yang dibebankan kepadanya. 27
Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha banyak dipengaruhi oleh pemikiran- pemikiran  Muhyiddin  Ibn  Arabi  di  dalam  bukunya Fushush  al-Hikam (Mutiara Hikmah)  terutama  terkait  dengan  pemikiran  sufinya.  Sedangkan  pemikiran tentang  manusia  ia  banyak  mengambil  dari  buku Insan  Kamil karangan  Abdul Karim al-Jilli. Selain itu ditemukan juga pengaruh  Charles Darwin dan Sigmund Freud dalam pemikirannya. 28

## Menuju Syariat yang Humanis
Nilai  keadilan,  kebaikan  dan  keindahan  adalah  nilai-nilai  universal  Islam yang  menjadi  jiwa  semua  ketentuan-ketentuan  hukum.  Segenap  ketentuan  dan status  hukum  Islam  tradisional,  tidak  berpihak  pada  keadilan,  kebaikan  dan keindahan  haruslah  ditinggalkan  untuk  kemudian  diganti  dengan  ketentuan  dan status  hukum  yang  sesuai  dengan  prinsip  universal  Islam  dengan  menggunakan
24 Ibid.,, 150 – 153.
25 Ibid., 153 – 155.
26 Ibid., 159.
27 Ibid., 163 – 164.
28 Sumber:http://www.al-ahkam.net/home/index.php?module=subjects&func=printpage pageid=75&scope=all. Diakses tanggal 21 Maret 2007.
pendekatan progressive  ijtihadi. Dengan  cara  seperti  itulah  Islam  dan  hukum Islam  mampu  eksis  dan  hidup  dalam  percaturan  dunia  dan  mampu  menjawab persoalan-persoalan  kontemporer  seperti  masalah  hak-hak  asasi  manusia, pluralisme  dan  lain  sebagainya.  Dalam  bahasa  Omid  Safi,  apa  yang  dilakukan oleh  muslim  progresif  adalah "is  not  so  much  an  epistemological  rupture  from what has come before as a fine-tuning, a polishing, a grooming, an editing, a re- emphasizing of this and a correction of that ” 29
Etika  sosial  Islam  harus  berlandaskan  pada  cita-cita  keadilan  dan kebebasan  bagi  individu  untuk  melakukan  kebaikan  sosial.  Etika  sosial  Islam adalah  sebuah  pandangan  moralitas  agama  yang  mengarahkan  manusia  untuk berbuat baik antar sesamanya agar tercipta masyarakat yang baik dan teratur.
Etika  sosial  Islam  juga  harus  menjamin  adanya  kebebasan  individu. Menurut  Thaha,  aturan  dasar  Islam  adalah  bahwa  setiap  orang  bebas  hingga secara  praksis  dia  terlihat  tidak  mampu  dalam  menjalankan  kebebasannya. Kebebasan  itu  harus  diimbangi  dengan  keharusan  menunaikan  kewajiban,  yaitu bagaimana  menjalankan  kebebasan  secara  baik.  Jika  tidak  mampu  menjalankan kebebasannya  maka  kewajibannya  harus  dicabut  melalui  “hukum”,  dengan menyeimbangkan  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan  kolektif. Mengenai  hubungan  antara  individu  dan  kelompok  dalam  Islam,  Thaha menjelaskan  dengan  sangat  menarik  sekali.  Islam  menjadikan  individu  sebagai tujuan  pada  dirinya  sendiri.  Individu  diberi  kebebasan  sebagai  pengampu moralitas.  Kebutuhan  individu  terhadap  kebebasan  mutlak  individualnya merupakan perpanjangan dari kebutuhan kelompok terhadap keadilan sosial yang menyeluruh.  Islam  menata  masyarakat  sebagai  sarana  untuk  menuju  kebebasan dengan  landasan  tauhid.  Sehingga,  syariat  dijadikan  “jalan  dan  metode”  yang terbagi  atas  dua  tingkatan,  yaitu  tingkatan  individual  yang  berbentuk  ibadah  dan tingkatan kelompok yang dimanifestasikan dalam bentuk mu’amalah.
Kebebasan  dalam  Islam  adalah  mutlak  dan  menjadi  hak  setiap  individu sebagai  manusia,  tanpa  memandang  agama  ataupun  etnis,  dan  sebagainya. Undang-undang dalam Islam adalah suatu peraturan untuk menghubungkan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok terhadap keadilan sosial. Sehingga, yang menjadi dasar adalah syariat individual, bukan syariat kolektif. Titik pijakan utama  adalah  pada  tingkatan  kebebasan  individual  yang  mempengaruhi keberadaan syariat pada tingkatan kolektif. Sehingga unsur dasar pada Misi Kedua adalah  penerapan  syariat  secara  dinamis,  ada  kemungkinan  perubahan,  dan mengalami  proses  perkembangan  (organis).  Syariat  pada  masa  Madinah  bersifat sangat  dinamis,  sedang  syariat  pada  masa  Mekkah  bersifat  universal  dan substantif.
Jika kita mencoba memahami syariat (Islam) maka pijakannya yang utama pada  masa  Mekkah  karena  di  sana  kebebasan  individual  sangat  diperhatikan.
29 Yusdani,  ”Agama  dan  Isu-Isu  Kontemporer  Perspektif  Fiqh  Progresif”  (Makalah Presentasi pada Forum Diskusi Dosen FIAI UII, Selasa, 17 Januari 2012, 3.
Istilahnya,  Islam  kafah  (sempurna)  adalah  Islam  pada  masa  periode  Mekkah. Masa  Madinah  adalah  “perpanjangan  tangan”  atas  syariat  pada  masa  Mekkah, yang tidak lantas kemudian me-nasakh (menghapus) syariat sebelumnya.

## Kesimpulan
Dewasa  ini  di  kalangan  kaum  muslim  terdapat  dua  spektrum  pemikiran yang  berbeda  dalam  memahami  hukum  Islam  atau  syari’at  dan  mengapli- kasikannya  dalam  kehidupan.  Mereka  sama-sama  mengakui  pentingnya  prinsip- prinsip  syari’at  dalam  setiap  aspek  kehidupan,  namun  keduanya  mempunyai penafsiran  yang  berbeda  atas  ajaran-ajaran  Islam  dan  kesesuaiannya  dengan kehidupan Modern.
Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha yang berbeda oleh sebagian orang dianggap  telah  menyimpang  dari  ajaran  Islam  pada  dasarnya  tidaklah  demikian, karena dia mengkaji Islam tidak hanya melihat dari satu sisi saja yaitu penerapan hukum  yang  dilihat  pada  sumber-sumber  hukum  pada  periode  kedua  saja,  akan tetapi  juga  menelusuri  hubungannya  dengan  ayat-ayat  lain  yang  dianggap  telah dinasakh.
Pembacaannya  terhadap  fenomena-fenomena  yang  terjadi  dalam  masya- rakat  menjadi  dasar  pemikirannya  dalam  mengkaji  fenomena  hukum  Islam  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Ia  menganggap  hukum  Islam  yang  diterima  dan berjalan  dalam  masyarakat  dewasa  ini  banyak  dipengaruhi  oleh  pemikiran- pemikiran  pra-Islam  yang  oleh  sebagian  masyarakat  dianggap  sebagai  bahagian dari hukum Islam.
Mengakui hukum Islam atau syari’at sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh  dan  memahaminya  secara  benar  merupakan  suatu  hal  yang  penting. Bahkan  dalam  konteks  bagaimana  syari’at  harus  dipahami  inilah  terletak persoalan  yang  sebenarnya.  Terdapat  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi  dan membentuk hasil pemahaman kaum muslimin terhadap hukum Islam atau syariat. Situasi  sosiologis,  kultural,  dan  intelektual,  atau  apa  yang  oleh  Arkoun  disebut sebagai  estetika  penerimaan  (Aesthetics  Reception).  Sangat  berpengaruh  dalam menentukan  bentuk  dan  isi  pemahaman 30 untuk  itu,  walaupun  setiap  muslim sama-sama  mengakui  nilai-nilai  universal  yang  terkandung  dalam  syariat,  tetapi background mereka  baik  secara  sosiologis,  kultural  ataupun  intelektual  berbeda, maka dapat melahirkan pemahaman yang berbeda pula.
30 Muhammad  Arkoun,  “The  Concept  of  Authority  in  Islamic  Thought”,  dalam  Klauss Ferdinand dan Mehdi  Mozaffari  (eds), Islamic: State and Society (London: Curzon Press, 1988), 58.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Jabiri,  Abid. Takwin  al-Aql  al-‘Arabi .  Cet.  8.  Beirut:  Markaz  Dirasah  al- Wahdah al-Arabiyyah, 2002.
an-Naim,  Abdullahi  Ahmed. Dekonstruksi  Syari’ah:  Wacana  Kebebasan  Sipil, Hak  Asasi  Manusia  dan  Hubungan  Internasional  dalam  Islam. Diterjemahkan  oleh  Ahmad  Suaedy  dan  Amiruddin  Arrani.  Cet.  2 Yogyakarta: LKiS, 1997.
Masduki,  Irwan.  “Rekonstruksi  Paradigma  Fiqih  Islam”  makalah  yang dipresentasikan  dalam  diskusi  Lembaga  Kajian  dan  Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM PCI NU Cab. Mesir), 2006.
Thaha,  Mahmud  Muhammad. The  Second  Message  of    Islam. Syracuse: University Press, 1987.
Yusdani,  ”Agama  dan  Isu-Isu  Kontemporer  Perspektif  Fiqh  Progresif”  makalah Presentasi pada Forum Diskusi Dosen FIAI UII, 17 Januari 2012.