## PENGINGKARAN HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT OLEH KEBIJAKAN KEHUTANAN

## Oleh: Setiati Widihastuti

## (Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY)

## Abstract
Forest  is  the  part  of  customary  system  of  the  tribe  society.  However,  the forest  management  done  by  them  is  not  facilitated  in  the  forestry  policy.  The centralistic  forestry  policy  causes  the  overlapping  conception  of  the  tribe  forest  to the state  forest. While it formal normative aspect causes the acces of the tribes to the forest closed and causes reduction of  wisdom-based supervision conducted by them. In  fact,  the  community  wisdom-based  supervision  in  the  socio-culture  potential needing a revitalization and  development as the new basis of the change of natural resources management policy  which is recently controlled by the goverment proved to  be  the  cause  of  law  and  economy  harassment  to  the  tribes  society  of  Indonesia. Now  we  need  to  change  the  perception  about  the  forest  natural  recource management  policy  controlled  only  by  the  government  of  the  forestry  instances.  It should  be  the  policy  based  on  the  community  and  its  development  principles  to realize  the  regulation  of  the  forest  natural  resources  consumption.  Therefore,  the area division is needed to overcome the problems.
Key Words: forestry policy, customary right, tribes society

## Pendahuluan
Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000-an pulau, Indonesia  dikenal sebagai  negara megabio  and  cultural  diversity yang  memiliki  47  ekosistem  utama dan  lebih  dari  250  kelompok  etnis  dengan  lebih  dari  500  bahasa  yang  berbeda. Keberadaan keanekaragaman hayati dan budaya tersebut bertumpu pada keberadaan masyarakat  adat  yang  hidup  dan  tersebar  di  seluruh  pelosok  nusantara.  AMAN (Asosiasi  Masyarakat  Adat  Nusantara)  memperkirakan  bahwa  dari  sekitar  240  juta penduduk Indonesia, antara 50 sampai 70  juta di  antaranya adalah  masyarakat adat, yaitu  penduduk  yang  hidup  dalam  satuan-satuan  komunitas  berdasarkan  asal-usul leluhur  secara  turun  temurun  di  atas  suatu  wilayah  adat,  yang  memiliki  kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan  lembaga  adat  yang  mengelola  keberlangsungan  kehidupan  masyarakatnya (Abdon Nababan, 2002).  Dari  jumlah tersebut, diperkirakan 30 juta sampai dengan 50  juta  di  antaranya  adalah  masyarakat  adat  yang  kehidupannya  masih  tergantung pada hutan adat, yaitu ekosistem hutan yang berada di wilayah adatnya.
Fakta mengenai ketergantungan masyarakat adat pada hutan sebagai sumber kehidupan  dan  mata  pencahariannya  tersebut  perlu  disikapi  oleh  pemerintah  secara arif.  Semula  ditetapkannya  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan
Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  atau  UUPA,  sempat  menimbulkan  harapan  bahwa undang-undang  yang  bersifat  populis  tersebut  dapat  memberikan  perlindungan kepada  berbagai  pranata  hukum  adat  yang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional  dan  negara.  Harapan  itu  antara  lain  berupa  perlindungan  dan  pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat dengan hak ulayatnya dan perlindungan terhadap hutan  adat  yang  merupakan  jantung  kehidupan  masyarakat  tersebut.  Namun, kenyataannya  selama  rezim  Orde  Lama  yang  dilanjutkan  dengan  rezim  Orde  Baru berkuasa,  keberpihakan  bukan  kepada  rakyat  (masyarakat  adat),  melainkan  kepada kaum  bermodal.  Simak  saja  misalnya,  pengingkaran  penguasa  terhadap  hak masyarakat  adat  atas  hutan  (hak  ulayat)  dengan  diberlakukannya  UU  No.  5  Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK), yang ditandai dengan diputusnya  hak  ulayat  atas  hutan  melalui  penunjukan  fungsi  kawasan  hutan  yang diiringi dengan penguatan  hutan  negara di kawasan  hutan.  UUPK   hanya  mengakui hutan  rakyat  sebagai  hutan  yang  berada  di  atas  hak  milik,  sedangkan  hutan  adat (hutan  di  atas  hak  ulayat)  tidak  dikenal  lagi.  Dengan  ditetapkannya  UUPK,
pemerintah  telah  menetapkan  kawasan  hutan  negara  secara  sepihak  seluas 143 ribu hektar, atau kurang dari lebih 70% dari seluruh luas daratan negara
Indonesia. Penetapan ini dilakukan secara sepihak dan tidak didasari atas pengakuan atas  keberadaan  wilayah-wilayah  adat  yang  ada  jauh  sebelum  negara  Indonesia didirikan.  Dan  di  atas  tanah  hutan  negara  tersebut,  ratusan  konsesi  diberikan,  baik untuk  eksplorasi  hutan,  perkebunan  ataupun  penambangan  tanpa  mempedulikan bahwa  hutan  ataupun  tambang  tersebut  terletak  di  atas  tanah  wilayah  adat.  Kasus perseteruan  antara  suku  Amungme  dan  Komoro  dengan  PT  Freeport  McMoran Indonesia  merupakan  contoh  di  mana  konsesi  pertambangan  diberikan  oleh
pemerintah  di  atas  wilayah  adat. Komnas  HAM  (2006:
14) menyebutkan  bahwa    kebutuhan  sumber  daya  alam  dengan  investasi  skala besar  yang  didukung  oleh  pemilik  modal  asing  dan  atau  domestik  (konglomerasi) memang merupakan modal utama pembangunan pada rezim Orde Baru.
Setelah  rezim  Orde  Baru  tumbang,  lahirlah  Orde  Reformasi  yang  bertekad membawa  masyarakat menuju civil  society yang  ditengarai  dengan  diundangkannya berbagai  peraturan  perundangan  yang  berpihak  kepada  masyarakat.  Simak  Pasal  18
B  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  berikut  hak-hak  tradisionalnya,  simak pula  Pasal  6  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  menyebutkan  bahwa  identitas  budaya  masyarakat, termasuk  hak  atas tanah  ulayat  dilindungi  dan  selaras  dengan  perkembangan  jaman.  Hal  yang  sama juga  dengan  keluarnya  Peraturan  Menteri  Agraria  No.  5  Tahun  1999  tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat.  Namun,  bergulirnya  angin  segar reformasi  ini  belum  memberikan  perlindungan  hukum  secara  utuh  pada  hak pengelolaan  masyarakat  adat  terhadap  sumber  daya  hutan  (hak  ulayat).  Kebijakan kehutanan kontemporer (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau UUK) yang tidak  begitu  jauh  dengan  kebijakan  kehutanan  di  masa  Orde  Baru  (UUPK)  menjadi salah  satu  buktinya.  Lemahnya  pengakuan  dan  perlindungan  hak  adat  atas  hutan, secara  gamblang  terlihat  pada  tumpang  tindihnya  status  hutan  adat  dengan  status hutan  negara  yang  berdampak  lebih  jauh  pada  berkurangnya  intensitas  hubungan masyarakat  adat  dengan  hutannya  serta  tertutupnya  akses  masyarakat  adat  pada kawasan hutan

## Makna Tanah, Hutan, dan Alam bagi Masyarakat Adat
Dari  keseluruhan  masyarakat  adat  di  seantero  Indonesia  ini,  diperkirakan  30 sampai  50  juta  di  antaranya  adalah  masyarakat  adat  yang  kehidupannya  masih tergantung pada hutan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya,  yang  satu  dengan  yang  lain  tidak  dapat  dipisahkan.  Hutan merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya yang  lazim  disebut  sebagai  masyarakat  adat.  Sebagian  besar  masyarakat  adat  di Indonesia  hidup  tergantung  pada  hutan  dan  mengembangkan  sistem  pengelolaan sumber daya alam (hutan, laut, sungai)  yang unik dan luar biasa yang menunjukkan kualitas  pengetahuan  mereka  dan  kedekatan  hubungan  mereka  dengan  alam.  Pada umumnya  masyarat  adat  penghuni  hutan  adat  itu  mempunyai  kesadaran  bahwa manusia  adalah  bagian  dari  alam  yang  harus  saling  memelihara  dan  menjaga keseimbangan  serta  harmoni  di  antara  kedua  komponen  ekosistem  ini.  Untuk menjaga  keharmonisan  hubungan  antara  manusia  dengan  alam  (hutan  adat), masyarakat  adat  menyusun  suatu  pranata  sosial  mengenai  pengelolaan  tanah  hutan, yang dikenal sebagai hak ulayat.
Melalui  pranata  sosial  (hak  ulayat)  tersebut,  masyarakat  adat  telah mengembangkan  konsep  penguasaan/kepemilikan  bersama  (secara  komunal)  dan
bersifat eksklusif atas suatu kawasan hutan adat (Bestari dan Abdon, 2003:2). Untuk mendukung  pengelolaan  hutan  sebagai  hak  kolektif,  masyarakat  adat  juga  memiliki sistem  pengetahuan,  hukum  adat,  dan  struktur  kelembagaan  adat  yang  memberikan kemampuan  bagi  anggota  masyarakat  adat  untuk  memecahkan  masalah-masalah yang  dihadapi  berkaitan  dengan  pemanfatan  sumberdaya  hutan.  Sebagai  contoh,  di Maluku  dan  Papua,  masyarakat  adat  yang  tinggal  di  pulau-pulau  kecil  maupun  di wilayah  pesisir  memiliki  sistem sasi atau  larangan  memanen  atau  mengambil  dari alam untuk waktu tertentu. Di wilayah Kepulauan Haruku dan Ambon, juga dikenal sasi ikan  lompa  yang  menunjukkan  salah  satu  kearifan  tradisional  dalam  menjaga kelestarian  lingkungan.  Dengan  ditetapkan sasi atas  spesies  tertentu  oleh  Kewang (polisi  adat  di  Maluku  Tengah),  maka  ketentuan  ini  memungkinkan  berkembang biaknya  ikan  lompa,  untuk  kemudian  dipanen  ketika sasi dibuka  kembali  (Tempo,
Juni  2004).  Dalam  praktik  pengelolaan  hutan  oleh  masyarakat  Nagari  di  Sumatera Barat, terdapat  aturan  dan  tata  kelola  hutan  adat  yang  berkesinambungan,  misalnya bagi  setiap  pemuda  yang  akan  menikah  diwajibkan  menanam  meranti  sebanyak  50 pohon  dan  kayu  manis  100  batang,  atau  diberlakukan  larangan  menebang  kayu  di hulu  sungai dan pinggir tebing curam  (Nurul  Firmansyah, 2006: 9). Di Kalimantan, masyarakat  Dayak  memiliki  keyakinan  bahwa  ”Tanah  adalah  Hidup  dan  Nafas Kami”, dan di Papua Barat, hampir seluruh masyarakat adat meyakini bahwa ”Tanah kita, hidup kita” (Tempo, Juni 2004). Sementara itu, di Seruyan Kalimantan Tengah, hak  ulayat  tampak  dalam  wujud:  a) kaleka  uluh  helu ,  yang  isinya  berupa  tempat sandung, kebun buah-buahan; b) petak pali: sebagai tempat terlarang untuk dimasuki secara  tidak  mematuhi  aturan  adat;  c) petak  bahu  himba sebagai  tempat  bekas
berladang yang dalam putaran beberapa tahun akan digarap kembali (Marsel Selamat, 2004: 4). Oleh  masyarakat  adat,  hutan  adat  disadari sebagai  jantung  kehidupan  mereka  yang  harus  dijaga  keberlangsungannya.  Bagi masyarakat  adat,  tanah  lingkungan  alam  termasuk  hutan  adat,  adalah  sumber kehidupan  dan  sangat  bermakna  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Sebagian  dari masyarakat mengibaratkan  bumi sebagai ”ibu”  mereka. Merusak alam  sama dengan menyakiti ”ibu” mereka, demikian juga mengotori bumi.
Hutan,  tanah,  air,  dan  sumber  daya  lainnya  merupakan  bagian  integral  dari wilayah  dan  hak  ulayat  yang  menjadi  simbul  pengikat  hubungan  antar  anggota masyarakat  adat.  Ulayat  bukan  hanya  berfungsi  ekonomis,  tetapi  juga  berfungsi
magis,  sosial,  dan  budaya.  Prinsip  inilah  yang  kemudian  menjadi  landasan  dalam mengelola  hutan  oleh  warga  masyarakat  adat.  Pengelolaan  hutan  adat  dengan  hak ulayat  ini  dapat  dicermati  dengan  menyimak  contoh  pengelolaan  hutan  di  Nagari Guguk  Malalo,  Sumatra  Barat.  Pengaturan  hubungan  antara  masyarakat  Nagari dengan  hutan  mempergunakan  dua  ketentuan,  yaitu  ”pantangan”  dan  ”larangan” yang  diterapkan  sesuai  dengan  asas  hukum  adat,  yaitu  asas  kepatutan  dan  tingkat kebutuhan  masyarakat  untuk  menciptakan  tertib  sosial.  Terminologi  ”pantangan” terkait dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam nilai-nilai kultural dan religi, sedangkan  ”larangan”  mengacu  pada  hal-hal  yang  tidak  diperbolehkan,  yang berhubungan dengan kepentingan langsung masyarakat, karena dianggap berdampak dan berpengaruh besar. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat Nagari diutamakan bagi perluasan  lahan  pertanian  ( clearing  it  for  agriculture )  dengan  mempertimbangkan keberlangsungan  dan  keseimbangan  alam,  karena  pertanian  dan  perladangan merupakan  mata  pencarian  utama.  Pembukaan  lahan  dilakukan  di  ulayat  kaum, ulayat suku maupun ulayat nagari. Pemanfatan lain berupa hasil  hutan kayu dan non kayu (Nurul Firmansyah, 2006: 6-7)
Keberadaan hutan adat yang dikelola masyarakat adat dengan hak ulayat saat ini  semakin  mengkawatirkan,  seiring  dengan  semakin  meningkatnya  kebutuhan negara  akan  tanah  hutan.  Penetapan  kawasan  hutan  secara  sistemik  telah  dilakukan pada  masa  Orde  Baru  dengan  menetapkan  kawasan  hutan  negara  seluas  120  juta hektar  yang  dibagi-bagi  atas  kawasan  konservasi,  hutan  lindung,  hutan  produksi terbatas,  hutan  produksi  tetap  dan  hutan  produksi  konversi.  Lebih  merisaukan  lagi karena  kebutuhan  pemerintah  akan  tanah  hutan  tersebut  diikuti  dengan  tindakan pengingkaran  terhadap  hak  masyarakat  adat  atas hutan.  Misalnya,  UU  No.  5  Tahun 1967  dengan  sengaja  telah  menafikan  hak  ulayat  atas  hutan  melalui  penunjukan fungsi  kawasan  hutan  yang  diikuti  dengan  penguatan  hutan  negara  di  atas  kawasan hutan. UU tersebut juga hanya mengakui hutan rakyat sebagai hutan yang berada di atas  hak  milik,  sementara  hutan  adat  atau  hutan  di  atas  hak  ulayat  dengan  sistem penguasaan bersifat komunal tidak dikenal. Kondisi ini tentu saja merisaukan, karena hutan  adat  yang  merupakan  sumber  kehidupan  bagi  masyarakat  adat  semakin tergusur.  Sementara  itu  penggunaan  hak  pengelolaan  atas  tanah  adat  (hak  ulayat) serta  hak  masyarakat  adat  untuk  memanfaatkan  hasil  hutan  dibatasi  oleh  berbagai persyaratan  yang  sangat  membelenggu.  Maka  sangatlah  wajar  kalau  isu  tentang eksistensi  hak  ulayat  yang  merupakan  hak  masyarakat  adat  untuk  mengelola  tanah (hutan) adat yang menjadi otoritasnya perlu mendapat pemikiran yang proporsional.

## Kebijakan Kehutanan Mereduksi Hak Masyarakat Adat dan Hutan Adat
Hutan  sebagai  salah  satu  kekayaan  alam  yang  menjadi  modal  pembangunan nasional memiliki manfaat bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat (masyarakat adat),  baik  manfaat  ekologi,  sosial,  budaya,  maupun  ekonomi.  Oleh  konstitusi diamanatkan  agar  sumber  daya  alam  (hutan)  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945). Didorong oleh kesadaran bahwa keberadaan  hutan  yang  luasnya  semakin  berkurang,  maka  diperlukan  pengelolaan secara  arif  dan  pemeliharaan  hutan  dengan  prinsip  berkesinambungan,  sehingga diundangkanlah  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  (UUK)  menggantikan UU No. 5 Tahun 1967 (UUPK).
Jika  dicermati  pasal-pasalnya,  undang-undang  kehutanan  yang  baru  juga tidak  lebih  baik  dari  undang-undang  pendahulunya.  Demikian  juga  halnya  jika undang-undang tersebut dikaji dari sudut pandang sistem pengelolaan  hutan.  Secara teoritis  terdapat  dua  paradigma  dalam  sistem  pengelolaan  hutan,  yakni:  a) pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang berpusat pada negara ( state-based forest management ),  yang  menempatkan  pemerintah  dalam  posisi  sentral  dan  menentukan sedangkan  masyarakat  hanya  berperan  sebagai  pelengkap,  dan  b)  pengelolaan sumber  daya  alam  oleh  masyarakat  ( community-based  forest  management ),  yang menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama  dan  pemerintah  berperan  sebagi fasilitator  dan  administrator  untuk  mendukung  proses  tersebut.  Jika  dicermati beberapa  pasal  dalam  UUK  No.  41  Tahun  1999,  dapat  ditengarai  bahwa  visi  UUK belum  menegaskan  keberpihakan  pada  kepentingan  dan  perlindungan  hak-hak masyarakat,  terutama  masyarakat  adat.  Hal  ini  tampak  dalam  dominasi  kekuasaan negara  yang  tercermin  dalam  kewenangan  pengelolaan  kehutanan  yang  sentralistik, dan  tidak  memberi  hak  kepada  masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam  proses pengelolaan  sumber  daya  hutan,  serta  tidak  mengakui  keberadaan  hutan  yang dipunyai  oleh  masyarakat  adat.  Akibatnya,  dalam  konteks  pertanahan,  kehutanan, dan  pertambangan,  hak-hak  masyarakat  adat  dilanggar  secara  sistematik.  Misalnya, pelanggaran  hak  atas  kepemilikan  terjadi  ketika  hak-hak  masyarakat  adat  atas wilayahnya  tidak  diakui  dan  dinyatakan  secara  sepihak  oleh  pemerintah  sebagai kawasan hutan negara ataupun wilayah kuasa pertambangan. Hak atas makanan dan gizi yang mencukupi dilanggar ketika hutan, kebun, dan ladang di wilayah adat yang merupakan sumber makanan mereka diganti dengan ”hutan” monokultur yang sangat miskin  sumber  pangan  oleh  kegiatan  HPH  (Hak  Pengelolaan  Hutan)  maupun
perkebunan  besar  yang  ”diijinkan”  oleh  negara.  Pelanggaran  hak  terjadi,  ketika negara  memberi  ijin  kepada  perusahaan  perikanan  untuk  mengeksplorasi  hasil  laut tanpa  memperhatikan sasi (larangan  memanen  ikan)  yang  selama  ini  berlakukan sebagai pranata sosial yang bersumber pada kearifan lokal (Tempo, 2004).
Peran  negara  yang  sentralistik  juga  dimunculkan  dalam  wujud  pemerintah yang tidak memberi tempat yang wajar bagi masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah membuat perencanaan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber  daya  hutan.  Monopoli  kewenangan  ini  mudah  mengaburkan  peran  negara untuk  ”menguasai”  hutan,  seperti  yang  diamanatkan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945, menjadi ”memiliki” dengan segala dampaknya (Maria, 2002: 192).
Tidak  bisa  disangkal  bahwa  ”semangat  monopoli”  tersebut  nyaris menghancurkan hutan adat dan kearifan  lokal dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan penebangan hutan komersial dengan sistem konsesi HPH. Sampai dengan  Juli  2004,  DEPHUTBUN  mencatat  lebih  dari  652  HPH  dengan  luas keseluruhan areal konsesi 69,4 juta hektar. Sebagian besar dari kawasan hutan  yang dikonsesikan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta dan BUMN tersebut berada dalam  wilayah-wilayah  adat.  Dari  320  HPH  aktif  yang  luas  areal  konsesi keseluruhannya  41,2  juta  hektar  diidentifikasi  bahwa  28%  (11,7  juta  hektar) hutannya  sudah  rusak  atau  menjadi  lahan  kosong  dan  tanah  pertanian  (Bestari  dan Abdon,  2003:  4).  Dapat  dipastikan  bahwa  di  kawasan  hutan  ber-HPH  telah  terjadi penebangan  kayu  secara  besar-besaran,  dengan  menggunakan  fasilitas  ” logging road” dan ”skidding  road” ,    perkebunan  skala  besar,    perladangan  berpindah  dan sebagainya,  yang  dampaknya  adalah  porak  porandanya  hutan  adat  yang  selama ratusan tahun menjadi jantung kehidupan masyarakat adat.
Cara  pandang  UUPK  No.  5  tahun  1967  yang  tidak  mengakui  hak-hak masyarakat  adat,  juga  mewarnai  UUK  (UU  No.  41  Tahun  1999).  Jika  UUPK membedakan  status  hutan  sebagai  hutan  negara  dan  hutan  milik,  maka  UUK membedakan  status  hutan  sebagai:  a)  hutan  negara,  yakni  hutan  yang  berada  pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah,  dan  b) hutan hak, yakni hutan yang berada pada  tanah  yang  dibebani  hak  atas  tanah  (Pasal  5  UUK  ayat  1).  Kalaupun  UUK mengakomodasi keberadaan hutan adat, tetapi tidak lebih dari  ”hanya” memasukkan hutan adat dalam ruang lingkup hutan  negara. Dengan kata lain, hutan adat tidaklah lebih  sebagai  bagian  dari  hutan  negara,  seperti  ditegaskan  dalam  ketentuan  umum UUK yang menyebutkan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat  hukum  adat.  Dan  faktanya  ambiguitas  pengakuan  terhadap  hutan  adat
tersebut  tidak  memberi  pijakan  hukum  yang  berarti  bagi  keberadaan  hutan  adat. Sebagai  konsekuensinya  adalah  tidak  diakuinya  keberadaan  hutan  adat  di  samping hutan  negara  dan  hutan  milik,  yang  berakibat  bukan  saja  berkurangnya  intensitas hubungan  masyarakat  adat  terhadap  hutannya,  tetapi  juga  ”hilangnya”  hutan masyarakat  adat.  Sebagai  contoh  dapat  disimak  masalah  yang  menimpa  warga  desa Mandigangin, penduduk asli Melayu dan Sakai yang dulu memiliki lahan hutan yang sangat luas dan secara konstitusional dilindungi oleh adat. Lahan tersebut kemudian diambil  alih  oleh  perusahaan  pulp  PT  Arara  Abadi  dan  difungsikan  sebagai perkebunan tanpa  melalui proses  negosiasi dan dilakukan di  bawah  ancaman aparat negara.  Legalitas  pengambilalihan  dan  pengelolaan  hutan  tersebut  patut dipertanyakan,  meskipun  pihak  PT  Arara  Abadi  telah  mengantongi  ijin  HPH  dari pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  karena  ijin  HPH  tersebut  dikeluarkan  berdasarkan pada  interpretasi  yang  cacat  terhadap  ”lahan  tidak  berpemilik”  yang  secara  tidak legal telah menetapkan hutan milik masyarakat adat sebagai ”hutan negara” (Bestari dan Abdon, 2003)
Tidak tegasnya pengakuan  tentang keberadaan hutan adat oleh UUK itu  juga menimbulkan  kejanggalan  dengan  diaturnya  keberadaan  masyarakat  adat  dalam Pasal 67 UUK.  Pada Pasal 67 UUK  ayat (1) disebutkan bahwa ”masyarakat hukum adat  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui  keberadaannya,  berhak untuk:    a)  melakukan  pemungutan  hasil  hutan  untuk  pemenuhan  kehidupan  sehari- hari  masyarakat  adat  yang  bersangkutan;  b)  melakukan  kegiatan  pengelolaan  hutan berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang,  dan  c)  mendapatkan  pemberdayaan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraannya”.  Pengukuhan  keberadaan  dan  hapusnya  masyarakat  hukum  adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih  lanjut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  di  atas  dengan Peraturan Daerah.
Pengakuan  yang  mendua  ini  memang  sudah  pasti  menimbulkan ketidakpastian  terhadap  hak  masyarakat  adat  dalam  pengelolaan  hutan.  Pengakuan yang  mendua  ini  juga  tampak  dalam  bentuk  persyaratan-persyaratan  yang  sulit dipenuhi oleh masyarakat hukum adat. Secara berturut pengakuan bersyarat itu dapat dilihat  pada  beberapa  pasal  UUD  1945,  yakni:  a)  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945 dalam penggalan kalimat ”.... sepanjang  masih  hidup”,  dan   b) Pasal 28I ayat (3) dalam penggalan kalimat ”...... selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban” dan  dalam  penggalan  lain  ”........  selaras  dengan  prinsip  negara  kesatuan  Republik
Indonesia”.  Persyaratan  di  atas  memberikan  peluang  munculnya  tafsiran  yang beraneka  ragam  dan  sangat  mudah  diselewengkan  sesuai  dengan  kepentingan pemangku kepentingan dan kebijakan.
Peraturan  bersyarat  tersebut  juga  terdapat  dalam  Pasal  67  ayat  (1)  huruf  d yang  menyebutkan  sebagai  syarat  keberadaan  masyarakat  adat  adalah  ”ada  pranata dan  perangkat  hukum  khususnya  peradilan  adat  yang  masih  ditaati”.  Ketentuan tersebut  membuat  masyarakat  adat  tidak  mempunyai  dasar  yang  kuat  untuk memperjuangkan  haknya  dalam  pengelolaan  hutan.  Peradilan  adat  yang  disebutkan dalam persyaratan di atas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa ”semua peradilan di seluruh wilayah RI adalah Peradilan Negara yang diatur dengan  undang-undang”.  Dengan  kata  lain,  pasal  tersebut  mengatur  penghapusan pangadilan  adat.  Ketentuan  undang-undang  tersebut  dapat  ditafsirkan  sebagai ketidaksungguhan pemerintah untuk mengakui dan  melindungi  hak  masyarakat adat dalam  mengelola  hutan.  Pengakuan  dan  penghormatan  tersebut  hanya  bersifat deklaratif dan pada tataran operasional  masih  sangat jauh dari harapan rasa keadilan masyarakat adat.
Karena  itu,  untuk  kekonsistenan  konsep  dan  dengan  mempertimbangkan bahwa  UUK  mengatur  eksistensi  dan  hak  masyarakat  adat  di  bidang  kehutanan, seharusnya UUK juga harus secara tegas menyebutkan secara eksplisit tentang hutan adat,  di  samping  hutan  negara  dan  hutan  hak.  Hal  ini  karena  hubungan  masyarakat adat dan hutan adat adalah  bagaikan sekeping  mata uang, dalam arti apabila di satu sisi terdapat masyarakat adat,  di sisi  lainnya pasti terdapat  hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat tersebut dengan mempergunakan hak ulayat.

## Tertutupnya Akses Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan
Proses  penetapan  kawasan  hutan  yang  sentralistik  dan  tidak  partisipatif seperti  paparan  di  atas,  berdampak  pada  hilang  dan  tertutupnya  akses  masyarakat adat terhadap hutan,  atau setidaknya telah  mengaburkan hak ulayat masyarakat adat terhadap  hutannya.  Padahal  UUK  telah  mengatur  hak-hak  masyarakat  (termasuk masyarakat adat) dalam Pasal 68,  sebagai berikut:
a. Masyarakat berhak  menikmati kualitas  lingkungan  hidup  yang dihasilkan  hutan. Pengertian  menikmati  kualitas  lingkungan  ini  termasuk  untuk  memperoleh manfaat  sosial  dan  budaya  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  sekitar hutan.
b. Masyarakat berhak untuk:
1) memanfaaatkan  hutan  dan  hasil  hutan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku,
2) mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil huta, dan informasi kehutanan,
3) memberi  informasi,  saran  serta  pertimbangan  dalam  pembangunan kehutanan,
4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan.
c. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya  akses  akan  hutan  sekitarnya  sebagai  lapangan  kerja  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  akibat  penetapan  kawasan  hutan,  sesuai  peraturan perundangan yang berlaku.
Meskipun apa yang menjadi hak masyarakat sudah diatur dalam UUK, tetapi ambiguitas pengakuan terhadap hutan adat berakibat pada kaburnya status hutan adat atas  hutan  negara,  yang  selanjutnya  berdampak  pada  hilangnya  akses  masyarakat terhadap  hutan  dan  tidak  gampangnya  merealisasikan  hak  masyarakat  atas pemanfaatan  hutannya.  Sebagai  contoh  adalah  larangan  pemanfaatan  kayu  oleh masyarakat  adat  untuk  kebutuhan  Nagari  di  daerah  Kabupaten  Tanah  Datar.  Atau penggusuran masyarakat adat dari hutan adat yang merupakan sumber kehidupannya, eksploitasi sektor pertambangan pada sumber-sumber alam di wilayah adat. Contoh yang  sangat  fenomenal  adalah  orang  Dayak  di  Kalimantan  yang  mengalami  begitu banyak  dampak  eksploitasi  sektor  kehutanan  dan  pertambangan.  Ketergantungan masyarakat adat pada hutan cukup besar, sehingga pembatasan atau penutupan akses mereka  dalam  pengelolaan  hutan  berdampak  langsung  bagi  ekonomi  masyarakat. Lebih  jauh  kondisi  tersebut  juga  berdampak  terhadap  pola-pola  pengelolaan  hutan berdasarkan  nilai-nilai  adat,  dan  bahkan  hilangnya  hak  ulayat  masyarakat  terhadap hutan mereka.
Tertutupnya  akses  masyarakat  adat  pada  hutan  juga  ditandai  dengan kebijakan  pemerintah  yang  berisi  pembatasan  pemungutan  hasil  hutan  non  kayu, misalnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah  Kabupaten Tanah Datar tentang Izin  Pengambilan  Hasil  Hutan  Ikutan.  Perda  tersebut  memberikan  pembatasan terhadap  masyarakat  dalam    pemanfaatan  hasil  hutan  non  kayu.  Bentuk  peraturan yang  bersifat  membatasi  dan  berimbas  menutup  akses  masyarakat  adat  untuk mengelola  hutan  non  kayu,  antara  lain:  (1)  tidak  dikenalnya  institusi  adat  sebagai subjek  pemanfaatan  hasil  hutan;  (2)  sistem  perizinan  pemanfaatan  yang  sangat
prosedural  dan  bertumpu  pada  kebijaksanaan  bupati  kepala  daerah  sebagai  satu- satunya subjek pengelola hutan; dan (3) tidak dikenalnya lagi hutan ulayat atau hutan adat (Nurul Firmansyah, 2006: 17).
Pengelolaan  sumber  daya  hutan  berbasis  masyarakat,  termasuk  masyarakat adat,  seharusnya  dijadikan  paradigma  acuan  dalam  menerjemahkan  penghormatan hak-hak masyarakat adat dan pelestarian lingkungan, karena pembatasan-pembatasan seperti  di  atas  dapat  berefek  domino  terhadap  kondisi  sosial  budaya  dan  ekonomi masyarakat.  Rentetan  dampak  tersebut  antara  lain  dapat  berupa  melunturnya  nilai- nilai kebersamaan, guyub yang merupakan semangat dasar pengelolaan sumber daya alam  oleh  masyarakat  adat.  Melunturnya  nilai  kebersamaan  tersebut  dibarengi dengan  berkembangnya  nilai  individualisme  yang  membuat  sebagian  masyarakat adat  juga  ikut  bekerja  bersama  pihak-pihak  yang  mengembangkan  kegiatan  yang merusak  lingkungan.  Sebagai  contoh  adalah  keterlibatan  mereka  dalam  kegiatan pencurian  kayu,  pencurian  hasil  hutan  pembabatan  hutan  dan  penambangan  skala besar  baik  sebagai  karyawan  sebuah  perusahaan  legal  dan  illegal,  maupun  sebagai perorangan  dan  atau  kelompok  masyarakat  yang  tidak  memiliki  alternatif  sumber pendapatan lain. Dengan kata lain penerapan kebijakan kehutanan di atas juga dapat berimplikasi  pada  hilangnya  kontrol  masyarakat  ada  terhadap  hutan  (Nurul Firmansyah,  2006:  17).  Fenomena  pencurian  kayu  ( illegal  logging )  yang  dilakukan oleh  ”cukong”  kayu  dengan  melibatkan  oknum  warga  masyarakat  adat  sebagai operasional  kegiatannya,  bukanlah  karena  lemahnya  penegakan  hukum  semata, melainkan  menjadi  salah  satu  bukti  lunturnya  nilai  kebersamaan  dan berkembangnya  nilai  individualisme  serta  hilangnya  pengawasan  masyarakat terhadap  hutan.
Kondisi  tersebut  dikhawatirkan  juga  berdampak  pada  menipisnya  kearifan lokal masyarakat adat yang selama ini masih dihormati, seperti: 1) hidup selaras alam dengan  menaati  mekanisme  ekosistem  yang  di  dalamnya  manusia  menjadi  bagian dari  ekosistem  yang  harus  dijaga  keseimbangannya;  2)  hak  penguasaan  dan  /atau kepemilikan  bersama  komunitas  atas  suatu  kawasan  hutan  adat  yang  bersifat eksklusif  dan  mengikat  semua  warga  untuk  menjaga  dan  mengamankannya  drai kerusakan; 3) sistem  pengetahuan dan struktur kelembagaan adat yang memberikan kemampuan  bagi  komunitas  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  berkaitan dengan  pemanfaatan  sumber  daya  alam;  dan  4)  mekanisme  pemerataan  distribusi hasil ”panen” sumber daya alam  milik komunal  yang dapat meredam kecemburuan dan  kesenjangan  sosial  di  kalangan  warga  masyarakat  adat  (Bestari  dan  Abdon,
2003).  Dampak  lain  yang  muncul  adalah  berubahnya  pola-pola  pengelolaan  hutan, serta  hilangnya  hak  ulayat  dari  masyarakat  adat, di  samping  juga  menipisnya  peran lembaga-lembaga  adat  sebagai  pengelola  dan  pengawas  penerapan  nilai-nilai  adat yang  dapat  memberikan  andil  terhadap  pergeseran  nilai-nilai  kearifan  dalam pengelolaan  hutan.  Sementara  dari  aspek  ekonomi,  terjadi  proses  pemiskinan terhadap  warga  masyarakat  adat,  karena  kurang  terampilnya  warga  dalam pengelolaan hutan berpotensi melemahkan kemampuan masyarakat dalam menopang kebutuhan ekonomi.
Atas  dasar  itulah,  walaupun  status  hutan  adat  dari  kaca  mata  hukum  formil tidak diakui, tetapi secara praksis tetap saja hutan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  adat.  Berbedanya  sistem  nilai,  konsep,  dan strategi mengelola hutan antara masyarakat adat dengan pemerintah pasti berpotensi menimbulkan friksi, konflik, dan masalah.

## Penutup
Pada  penghujung  tulisan  ini  dapat  dikemukakan  bahwa  ketidakpastian pengelolaan  masyarakat  adat  atas  hutan  diyakini  sebagai  salah  satu  penyebab deforestasi dan  kemiskinan  masyarakat  adat  di  sekitar  kawasan  hutan.  Selain  itu, realitas  kebijakan  kehutanan  yang  sentralistik  (Undang-Undang  Kehutanan)  telah menimbulkan  tumpang  tindihnya  konsep  hutan  adat  atas  hutan  negara  di  kawasan hutan,  sementara  aspek  normatif  yang  kaku  dari  undang-undang  tersebut  telah menutup  akses  masyarakat  adat  terhadap  hutan  dan  melemahkan  peluang pengawasan berbasis kearifan tradisional dari masyarakat adat terhadap hutannya.
Bagi masyarakat adat, hutan adalah bagian dari sistem ulayat yang tidak bisa dipisahkan  dari  kehidupan  mereka.  Namun,  faktanya  pengelolaan  hutan  oleh masyarakat adat tidak diakomodasi dalam kebijakan kehutanan. Selama ini kebijakan kehutanan  cenderung  bersifat  sentralistik,  karena  disandarkan  pada  pemerintah negara  dan  atau  pemilik  modal.  Hal  itu  berpotensi  memicu  masalah  dan  tidak menguntungkan  bagi  masyarakat.  Karena  itu, pengaturan mengenai  eksistensi  hutan adat  dan  hak  masyarakat  adat  untuk  mengelola  hutannya  dengan  prinsip  hak  ulayat adalah  merupakan  keniscayaan,  karena  solusi  terhadap  semua  permasalahan kehutanan Indonesia hanya kearifan adat. Bagaimanapun, kearifan adat yang berbasis komunitas  ini  merupakan  potensi  sosial  budaya  yang  sangat  besar  untuk direvitalisasi,  diperkaya,  dan  diperkuat  serta  dikembangkan  sebagai  landasan  baru untuk mengubah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini berpusat
di  tangan  pemerintah  dan  terbukti  menimbulkan  pengrusakan  hukum  dan memarjinalkan  ekonomi  masyarakat  adat  di  seluruh  pelosok  Indonesia.  Meskipun demikian,  untuk merealisasikan keberadaan  masyarakat adat  berikut hutannya  harus dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Saat  ini  sudah  saatnya  cara  pandang  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya hutan  hanya  menjadi  wewenang  eksklusif  dari  instansi  kehutanan  ditinggalkan. Pengelolaan  sumber  daya  hutan  harus  dipandang  sebagai  bagian  dari  pengelolaan sumber daya alam yang tunduk pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan  serta  berbasis  kerakyatan,  sehingga  pengaturan  mengenai pemanfataan sumber daya hutan adalah merupakan keniscayaan. Penentuan kawasan hutan  diperlukan  untuk  membatasi  luasnya  wewenang  pengelolaan  pemanfaatan sumber  daya  hutan  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  memberikan  wewenang  mengatur penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.

## Daftar Pustaka
Abdon  Nababan.  2002. Revitalisasi  Hukum  Adat  untuk  Menghentikan  Penebangan Hutan secara Illegal di Indonesia. Kota: .......
Bestari Raden dan Abdon Nababan. 2003. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat. Kota:
Nurul  Firmansyah.  2006.  ”Dari  Konflik  Kehutanan  Menuju  Tata  Kelola  Hutan Berbasis  Nagari.” Makalah dalam  Simposium  Internasional  Journal Antropologi Indonesia. Universitas Lambung Mangkurat. tanggal
Maria.  S.W.  Sumardjono.  2002.  ” Kebijakan  Pertanahan  antara  Regulasi  dan Implementasi.” Jakarta. Kompas tanggal ...
Tempo,  17  Juni  2004. Hak  Masyarakat  Adat  dan  Masalah  Kelestarian  Lingkungan Hidup di Indonesia. Penulis

## Keterangan: Daftar Pustaka dan suber belum lengkap.
Abdul  Hakim.  2005. Pengantar  Hukum  Kehutanan  Indonesia .  Bandung:  Citra Aditya Bakti
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  1976. Seminar  Hukum  Adat  dan  Pembinaan Hukum Nasional . Bandung: Binacipta.
Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar.
Soerjono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko.  1992. Hukum  Adat,  Suatu  Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang . Bandung: Eresco.
Biodata Penulis: