IMPLIKASI PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (SUATU STUDI DARI PERSPEKTIF ISLAM PADA BAITUL QIRADH AMANAH)
Azharsyah Ibrahim 1*
Fitria 2
1,2 Department of Islamic Banking IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
* Email: azharsyah@gmail.com
ABSTRAK  - Pembiayaan  murabahah  adalah  jual  beli  barang  pada  harga  pokok  dengan  tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam skema ini, margin keuntungan biasanya ditetapkan di awal sebelum transaksi  terjadi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implikasi  penetapan  margin  keuntungan pembiayaan pada sebuah lembaga keuangan mikro syariah, yaitu Baitul Qiradh Amanah. baik terhadap nasabah ataupun terhadap Baitul Qiradh itu sendiri. Data primer dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. Observasi dilakukan selama lebih kurang dua bulan di mana salah seorang peneliti terlibat langsung sebagai trainee di Baitul Qiradh yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperjelaskan hal-hal yang tidak bisa didapat melalui observasi. Di samping itu, untuk memperkuat data  primer,  peneliti  juga  mengumpulkan  data  sekunder  melalui  buku-buku,  majalah,  serta  penelitian- penelitian lainnya. Data sekunder ini kemudian dibandingkan dengan temuan lapangan untuk kemudian dianalisis  dengan  cara content  analysis .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penetapan  margin keuntungan  di  awal  secara  sepihak  memunculkan  implikasi  positif  maupun  negatif  baik  terhadap nasabah atau Baitul Qiradh sendiri. Implikasi positifnya adalah jelasnya jumlah keuntungan yang didapat Baitul Qiradh dan menghindarkan nasabah dari risiko inflasi atau krisis ekonomi. Sedangkan implikasi negatif adalah menghilangkan daya tawar nasabah. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya kepuasan nasabah untuk berurusan dengan Baitul Qiradh.
Kata Kunci: Baitul Qiradh, Murabahah, Margin Keuntungan
ABSTRACT  - Murabahah  is  a  particular kind  of  sale that  compliant  with  shariah.  In  this  scheme,  the seller expressly mentions the cost he/she incurred on the commodities for sale and sells it to another person by adding some profit thereon which is known to the buyer. It is one of the most popular modes used by Islamic banks. With its fixed margin, it offers the seller a more predictable income stream. This study  aims  to  analyze  the  implications  of  the  determination  of  the  profit  margin  for  the  murabahah financing  at  an  Islamic  microfinance  called  Baitul  Qiradh  Amanah.  Primary  data  was  collected  mainly through interviews and observation. The observation was conducted for about two months. During the observation  process,  co-researcher  was  directly  involved  as  a  trainee  at  the  Baitul  Qiradh.  Interviews were conducted to clarify some unclear information that was obtained through observation. To strengthen the primary data, the secondary data is also utilized through books, magazines, and other studies. The secondary data is then compared with the findings from the field which is then analyzed using content analysis. The results showed that the profit margins in the initial of profit determination unilaterally bring both positive and negative implications for the clients and the Baitul Qiradh itself. The positive implication is (1) the Baitul Qiradh is able to predict its profit and (2) the clients are prevented from the risk of inflation or economic crisis. While the negative implications are (1) eliminating bargaining power of clients and (2) affect to customer satisfaction that lead to the decrease of number of customers of the Baitul Qiradh. Keywords: Baitul Qiradh, Murabahah, Profit Margin

## PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  syariah  merupakan  suatu  lembaga  yang  kegiatan operasionalnya  di  bidang  keuangan  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah seperti Perbankan, Reksadana, Takaful, dan sebangainya. Baitul Qiradh adalah lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  yang  kegiatannya  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dalam  bentuk  pembiayaan  kepada masyarakat  serta  memberikan  jasa-jasa  lainnya  untuk  memuaskan  nasabah. Fungsi  Baitul  Qiradh  adalah  melakukan  kegiatannya  untuk  tujuan  sosial  dan niaga  dalam  rangka  mensejahterakan  umat,  yang  dilakukan  baik  dengan menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  melakukan  penyaluran  dalam  bentuk pembiayaan  sektor  usaha.  Sedangkan  tujuan  dari  Baitul  Qiradh  yaitu mengembangkan  potensi  masyarakat  agar  berperan  memberikan  manfaat dalam membangun perekonomian masyarakat, menciptakan sumber pembiayaan,  menyediakan  modal  bagi  usaha  kecil,  mengembangkan  sikap hidup  hemat  dengan  kegiatan  menabung  dan  diharapkan  menjadi  salah  satu alternatif dalam  mengatasi  keraguan  atas  bunga  bank  konvensional  (MUI, 2003).
Sebagai  LKS,  prinsip  pelaksanaan  pembiayaan  pada  suatu  Baitul  Qiradh berbeda  dengan  lembaga  keuangan  konvensional.  Sebuah  Baitul  Qiradh  tidak menggunakan sistem bunga dalam operasinya, namun menetapkan sistem bagi hasil ( profit and loss sharing ) berdasarkan ijab qabul antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Salah satu produk yang menggunakan skema tersebut adalah  produk  pembiayaan  murabahah.  Pembiayaan  murabahah  adalah  jual beli  barang  pada  harga  pokok  dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati. Dalam bai al-murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  sebagai  tambahannya  (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001).
Pada  Baitul  Qiradh,  margin  keuntungan  bagi  suatu  pembiayaan  termasuk pembiayaan  murabahah  ditetapkan  sendiri  oleh  pihak  Baitul  Qiradh  dengan pengawasan  dari  Koperasi  Syariah.  Penetapan  secara  sepihak  ini  tentunya mempunyai  implikasi  tertentu  terhadap  para  pemegang  kepentingan  terutama nasabah  dan  pihak  Baitul  Qiradh  sendiri.  Sebagai  akibat  dari  penetapan  ini pula, kesesuaiannya dengan hukum Islam juga perlu dikaji kembali.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  secara  umum  bertujuan  untuk  menganalisis implikasi  penetapan  margin  keuntungan  pembiayaan  murabahah  pada  Baitul Qiradh terhadap nasabah dan Baitul Qiradh itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga  ingin  menganalisis  kesesuaian  penetapan  ini  dengan  konsep  murabahah
dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Sebagai  contoh  kasus,  penelitian  ini  secara random memilih Baitul Qiradh (BQ) Amanah sebagai objek penelitian.
BQ Amanah merupakan unit usaha dari Koperasi Syariah  (KOPSYAH) yang disahkan  akta  pendiriannya  oleh  Menteri  Koperasi  Pengusaha  Kecil  dan Menengah  RI  pada  tanggal  20  Juli  2002.  Baitul  Qiradh  ini  mempunyai  dua kantor  yaitu  kantor  pusat  berkedudukan  di  Jl.  Soekarno  Hatta,  Kampoeng Lampeot,  Keutapang,  Aceh  Besar  dan  kantor  Cabangnya  di  Jl.  Banda  Aceh  – Melaboh, Keude Bieng, Kab. Aceh Besar. BQ Amanah merupakan salah satu lembaga  keuangan  mikro  yang  dikelola  dengan  sistem  syariah  yang  siap menyediakan  modal  usaha,  khususnya  bagi  para  pedagang  dan  pengusaha kecil.  Salah  satu  cara  untuk  menyalurkan  dana  adalah  dengan  meluncurkan berbagai macam produk, di antaranya adalah produk pembiayaan murabahah.
Margin keuntungan bagi pembiayaan murabahah pada BQ Amanah ditetapkan 18%  pertahun  atau  1,5%  perbulan.  Pembiayaan  ini  dikhususkan  bagi  usaha kecil  dan  menengah  yang  dewasa  ini  terus  dibina  secara  lebih  menyeluruh. Pasca  tsunami,  pemberian  pembiayaan  ini  lebih  digalakkan  lagi  akibat  dari banyaknya  permintaan  nasabah  yang  ingin  membangun  kembali  atau mengembangkan usahanya yang  telah ada (BQ Amanah, 2010).
Pelaksanaan pembiayaan murabahah ini, Baitul Qiradh  Amanah menyediakan modal  pada  usaha  debitur  yang  telah  ada  dengan  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan  oleh  debitur  dan  pihak  Baitur  Qiradh  Amanah.  Pembiayaan    yang diberikan  biasanya  dilalui  oleh  calon  debitur  dalam  beberapa  tahap/proses,  di antaranya  adalah  tahap  permohonan  menjadi  anggota  koperasi,  tahap  analisa dan  penyelidikan,  tahap  realisasi  dan  tahap  pengambilan  pembiayaan  sesuai dengan  kesepakatan  dengan  pemberian  jaminan/agunan  oleh  calon  debitur yang  sesuai  dengan  nilai  nominal  pembiayaan  yang  diminta.  Pemberian pembiayaan  terjadi  apabila  adanya  kesepakatan  calon  debitur  dengan  pihak Baitul Qiradh Amanah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2004).
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa  pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Qiradh berlaku sistem profit and loss sharing (bagi hasil) bukan bunga sesuai dengan  core  usahanya  yang  berlandaskan  syariah.  Sesuai  definisi  di  atas, menyimpan  uang  di  LKS  termasuk  kategori  kegiatan  investasi  karena perolehan kembalinya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti, besar kecilnya perolehan  itu  tergantung  pada  hasil  usaha  yang  benar-benar  terjadi  dan dilakukan  bank  sebagai  pengelola  dana (mudharib) .  Dengan  demikian,  bank Islam tidak sekedar menyalurkan dana tetapi bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembaliannya atau return of investment sehingga lebih menarik dan  lebih  memberikan  kepercayaan  bagi  pemilik  dana  (Wirdyaningsih, Perwataatmadja Karen, Dewi Gemala, & Berlinti, 2005).

## Fungsi dan Tujuan Pembiayaan
Pemberian  suatu  fasilitas  pembiayaan  kredit/  mempunyai  tujuan  tertentu. Tujuan  pemberian  kredit  tersebut  tidak  akan  terlepas  dari  misi  lembaga keuangan  tersebut  didirikan.  Adapun  tujuan  utama  pemberian  kredit  menurut (Kasmir, 2004) antara lain: mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.
Disamping  tujuan  di  atas,  suatu  fasilitas  kredit/  pembiayaan  memiliki  fungsi untuk: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,  untuk  meningkatkan  daya  guna  uang,  meningkatkan  peredaran  uang, sebagai  alat  stabilitas  ekonomi,  meningkatkan  kegairahan  berusaha, meningkatkan  pemerataan  pendapatan,  dan meningkatkan  hubungan internasional (Pigou, 1960).

## Penilaian Dalam Pemberian Pembiayaan
Untuk  dapat  melaksanakan  kegiatan  pembiayaan  sehat,  suatu  lembaga keuangan harus dapat menilai calon debitur karena pembiayaan yang diberikan mengandung  risiko  yang  amat  besar.  Ada  lima  penilaian  yang  menjadi perhatian sebelum suatu pembiayaan disalurkan (Muljono, 2001), yaitu:

## 1. Character
Suatu  pemberian  kredit/  pembiayaan  adalah  dasar  kepercayaan,  jadi  yang mendasari  suatu  kepercayaan  yaitu adanya  keyakinan  dari  pihak-pihak  bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan  juga  mempunyai  rasa  tanggung  jawab  baik  dalam  kehidupan  pribadi manusia.  Manfaat  dari  penilaian  karakter  ini  untuk  mengetahui  sampai  sejauh
mana  tingkat  kejujuran,  integritas  dan  tekad  baik  yaitu  kemauan    untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur (Karim, 2008).

## 2. Capacity
Capacity yaitu  suatu  penilaian  kepada  calon  debitur  mengenai  kemampuan melunasi  kewajiban-kewajibannya  dari  kegiatan  usaha  yang  di  kelolanya  atau kegiatannya  usaha  yang  dilakukannya  yang  akan  dibiayai  dengan  kredit  dari bank, capacity ini  untuk  menilai  sampai  di  mana  hasil  usaha  yang  akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasi tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penilaian dari pembukuan dan catatan- catatan operasional calon debitur masa lalu dan buat proyeksi yang akan datang (Rivai, 2011).

## 3. Capital
Yaitu  jumlah  dana/  modal  sendiri  yang  dimiliki  oleh  calon  debitur. Kemampuan  modal  sendiri  ini  akan  menjadi  benteng  yang  kuat  agar  tidak mudah terkena guncangan dari luar, misalnya dalam situasi pasar modal yang suku bunga tinggi, maka sebaliknya komposisi modal sendiri ini harus semakin besar.

## 4.   Collateral
Collateral ini  yaitu  barang-barang  jaminan  yang  diserahkan  oleh  peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai tersebut gagal atau sebab-sebab lain di  mana  debitur  tidak  mampu  melunasi  kreditnya  dari  hasil  usahanya  yang normal.  Jaminan  ini    sifatnya  pelengkap  dari  kelayakan/  keterlaksanaan  dari proyek  nasabah.  Jaminan  tidak  akan  memperbaiki  tingkat feasibility suatu proyek, namun agar proyek fleksibel tersebut menjadi bankable (dapat dibiayai dengan  kredit  dari  bank)  harus  ada  jaminan  tersebut  (Sholahuddin  &  Hakim, 2008).

## 5. Condition
Yaitu  situasi  dan  kondisi  politik,  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  lain-lain  yang mempengaruhi  keadaan  perekonomian  pada  suatu  saat  maupun  untuk  suatu kurun  waktu  tertentu,  yang  kemungkinannya  akan  dapat  mempengaruhi kelancaran  usaha  dari  perusahaan  yang  memperoleh  kredit.  Untuk memungkinkan  penilaian condition ini  perlu  dipelajari  masalah-masalah
politik,  budaya,  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pemerintah  setempat,  peraturan moneter,  perpajakan,  anggaran  belanja  dan  pendapatan  negara  yang bersangkutan,  keadaan  perekonomian    dan  lain-lain  (Permataatmadja  & Antonio, 1999).

## Risiko  Pemberian Pembiayaan
Dalam  setiap  bentuk  usaha  mempunyai  risiko,  walaupun  satu  sama  lainnya mempunyai  bobot  yang  berbeda.  Informasi  risiko  untuk  masing-masing  jenis usaha ditinjau dari berbagai segi dalam penyusunan perencanaan pembiayaan, agar  pembiayaan-pembiayaan  yang  dipasarkan  tersebut  dapat  tepat  arah  dan mengurangi  kegagalan  dalam  pemberian  pemberian  pembiayaan.  Pemahaman risiko  pembiayaan  bermanfaat  dalam  penetapan  margin  keuntungan,  karena semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, maka semakin tinggi  margin yang dibebankan kepada nasabah.
Dalam  pemberian  pembiayaan  terkandung  risiko  yang    perlu  terlebih  dahulu dipahami  dalam  proses  perencanaan  pembiayaan  karena  risiko  ini  juga  yang akan  menjadi  kendala  bagi  keberhasilan  proses  pemberian  pembiayaan tersebut. Bentuk risiko yang perlu dipahami antara lain (Wilson, 1995):

## 1. Risiko dari sifat usaha
Di  dalam  masyarakat  terdapat  ribuan  jenis  usaha  yang  mempunyai  sifat yang  berbeda  satu  sama  lain  dan  dengan  ciri-ciri  khusus  dalam melaksanakan  kegiatannya.  Dari  sifat-sifat  usaha  dapat  diketahui  tinggi/ rendahnya tingkat risiko usaha dengan berbagai kriteria, antara lain tingkat turnover usaha,  kekhususan  bidang  usaha,  dan  volume  investasi  pada modal kerja.

## 2. Risiko geografis
Risiko  geografis  sangat  erat  hubungannya  dengan  bencana  alam  yang sering  terjadi  pada  lokasi  usaha  tertentu,  seperti  perkebunan  di  daerah gunung berapi akan mempunyai risiko tinggi atau pertanian di dekat muara sungai  yang  sering  mengalami  banjir  setiap  tahun  pada  musim  hujan. Risiko  geografis  ini  juga  dapat  timbul  karena  tidak  sesuainya  pemilihan lokasi tempat usaha.
3. Risiko politik
Banyak  kegagalan  pembiayaan  karena  tidak  adanya  kebijaksanaan  politik yang jelas. Oleh karena itu kestabilan politik di suatu negara/ daerah akan merupakan  faktor  yang  cukup  menentukan  dalam  keberhasilan  kegiatan usaha.

## 4. Risiko uncertainity
Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa  spekulasi akan  mengandung  risiko  tinggi  karena  segala  sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Risiko-risiko di atas biasanya dapat dirasakan tetapi sulit untuk dihitung besar dan kapan risiko tersebut datang

## 5. Risiko inflasi
Bentuk risiko yang lain yang sifatnya abstrak adalah  risiko karena adanya inflasi. Walaupun utang pokok dan margin keuntungan telah dibayar lunas oleh  nasabah  tetapi  pada  masa  inflasi  yang  tinggi    bank  telah  menderita penurunan  terhadap  daya  beli  dari  rupiah  yang  dipinjamkan  kepada nasabahnya.  Hal  ini    suatu  ancaman  terhadap  modal  bank  karena  adanya inflasi  laba  bank  akan over  stated akan mengakibatkan  pembayaran  pajak dan pembagian laba yang semakin tinggi.

## 6. Risiko persaingan
Untuk  memasuki  pasaran  setiap  jenis  usaha  harus  telah  siap  bersaing dengan  kawan-kawan  bisnisnya.  Risiko  persaingan  ini  dapat  berupa persaingan  sesama  bank  sendiri  yang  membiayai  proyek  yang  sama,  atau persaingan antara perusahaan sejenis yang menjadi obyek pembiayaan. Dan tentu  saja  untuk  dapat  memenangkan  persaingan  dituntut  adanya  sistem kerja yang efisien termasuk perencanaan.

## Pembiayaan Murabahah

## Pengertian Murabahah
Pembiayaan  murabahah  adalah  jual  beli  barang  pada  harga  pokok  dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam skema ini, seorang penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli kepada pembeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (M. Syafi’i Antonio, 2001).
Murabahah  pada awalnya merupakan  konsep  jual  beli  yang  sama  sekali  tidak ada  hubungannya  dengan  pembiayaan.  Namun  demikian  bentuk  jual  beli  ini kemudian  digunakan  oleh  perbankan  syariah  dan  menambah  konsep  lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan, akan tetapi validasi transaksi seperti ini tergantung  pada  beberapa  syarat  yang  benar-benar  harus  diperhatikan  agar transaksi tersebut dapat diterima (Haron, 2005).
Menurut (Ascarya, 2003), ada beberapa syarat pokok  yang harus diperhatikan dalam murabahah, yaitu:
• Murabahah  merupakan  salah  satu  jual  beli  ketika  penjual  secara eksplisit  menyatakan  biaya  perolehan  barang  yang  akan  dijualnya  dan menjual kepada orang lain dengan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan.
• Tingkat  keuangan  dalam  murabahah  dapat  ditentukan  berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
• Semua  biaya  yang  dikeluarkan  penjual  dalam  rangka  memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini.
Murabahah  dikatakan  sah  hanya  ketika  biaya-biaya  perolehan  barang  dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan barang tersebut tidak dapat dijual.

## Dasar Hukum Murabahah
Ba’i  al-murabahah  merupakan  kontrak  jual  beli  barang  tertentu,  yang  di dalamnya  penjual  harus  menyebutkan  dengan  jelas  barang  yang  diperjual- belikan dan tidak termasuk barang haram, demikian juga harga pembelian dan keuntungan  yang  diambil  dan  cara  pembayarannya  juga  harus  jelas. Pada  murabahah  penyerahan  barang  dilakukan  pada  saat  transaksi  sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil (Arifin, 2003).
Murabahah sebagai suatu sistem jual beli mempunyai dalil yang kuat dalam al- Qur’an, antara lain:
”…… Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan riba ….(QS. al-Baqarah: 275)
“ Dan  jika  (orang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah tangguh sampai ia berkelapangan.….” (QS. al-Baqarah: 280 )
150 Ibrahim & Fitria | Penetapan Margin Keuntungan_
“ Hai  orang  yang  beriman!  Penuhilah  akad-akad  itu ….”  (QS.  al-
Baqarah : 280)
Di  samping  dalil  al-Qur’an,  terdapat  juga  sejumlah  dalil  Hadist  tentang murabahah, di antaranya:
“ Pendapatan  yang  paling  afdhal  adalah  hasil  karya  tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al-Bazzar Ath- Tabrani)
Dari  Syuaib,  Rasullulah  SAW  bersabda:  “ Tiga  perkara  yang didalamnya  terdapat  keberkahan  :  menjual  dengan  pembayaran secara  tangguh,  muqaradah  (nama  lain  mudharabah),  dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual .” (HR. Ibnu Majah)
Dari Zaid bin Asalm “ Rasulullah saw. ditanya tentang ‘urban   (uang muka)  dalam  jual  beli,  maka  beliau  menghalalkannya ”  (Abd  al- Raziq)
Di  Indonesia,  kebolehan  pelaksanaan  transaksi  dengan  skema  murabahah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (2003: 20-24) dengan fatwa No: 04 / DSN-MUI / IV/ 2000, yaitu:
- Lembaga  keuangan  syariah  dan  nasabah  harus  melakukan  akad murabahah yang bebas riba
- Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
- Lembaga keuangan syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati
- Lembaga  keuangan  syariah  harus  menyampaikan  semua  hal  yang berkaitan dengan pembelian
- Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan tambahan keuntungannya
- Nasabah  membayar  harga  barang  yang  disepakati  pada  jangka waktu yang telah ditentukan

## Rukun dan Syarat Jual Beli pada Pembiayaan Murabahah
Menurut (Zulkifli, 2003),  rukun murabahah terdiri atas lima yaitu:
1. Penjual (ba’i)
2. Pembeli (musytari’)
3. Barang atau objek (mabi’)
4. Harga (tsaman)
5. Ijab qabul (sighat)
Adapun syarat- syarat murabahah menurut Syafi’i Antonio (2001:102) yaitu:
a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan .
c. Kontrak harus bebas dari riba.
d. Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila  terjadi  cacat  atas  barang sesudah pembelian.
Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
Menurut (Muljono, 2001), ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan margin, yaitu:
1.  Keuntungan  faktor  nasabah,  di  dalam  kondisi  pasar  yang  bersaing  harga akan  terjadi  pada  titik  kesepakatan  antara  pembeli  dan  penjual.  Pembeli mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  memilih  harga  dan  jasa  lembaga keuangan  (margin)  yang  akan  dibelinya  dengan  tingkat  yang  paling  baik baginya.
2.   Untuk  merebut  hati  nasabah  sebanyak  mungkin  sesuai  target,  harga  atau margin akan merupakan faktor yang menentukan pula.
3.  Mutu  pelayanan,  seorang  nasabah  mau  membayar  margin  apabila keputusan permohonan kreditnya dapat diterima saat itu juga.
4.  Adanya  risiko  yang  akan  dihadapi  pengusaha,  perlu  diperhitungkan lembaga  keuangan  dalam  penetapan  margin.  Semakin  rendah  risiko,  tentu margin keuntungan akan semakin lebih rendah dan begitu sebaliknya .

## METODE PENELITIAN
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  awal,  penelitian  dilakukan  pada  Baitul Qiradh  Amanah,  Aceh  Besar.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  di  mana pengumpulan  data  primer  dikumpulkan  dengan  wawancara  dan  observasi. Observasi  dilakukan  selama  lebih  kurang  dua  bulan  di  mana  salah  seorang
152 Ibrahim & Fitria | Penetapan Margin Keuntungan_
peneliti  terlibat  langsung  sebagai trainee di  Baitul  Qiradh  tersebut.  Selama masa  observasi  tersebut,  peneliti  terlibat  langsung  dalam  setiap  proses pembiayaan  murabahah  pada  Baitul  Qiradh  tersebut.  Data  yang  dikumpulkan melalui  metode  observasi  kemudian  dilengkapi  dengan  wawancara  untuk memperjelaskan hal-hal yang tidak bisa didapat melalui observasi.
Di  samping  itu,  untuk  memperkuat  data  primer,  peneliti  juga  mengumpulkan data  sekunder  melalui  beberapa  kajian  literatur  dalam  rangka  mendapatkan informasi  teoritis  yang  berkaitan  dengan  tujuan  penelitian.  Informasi  ini diperoleh melalui buku-buku, majalah, serta penelitian-penelitian lainnya. Data sekunder ini kemudian dibandingkan dengan temuan lapangan untuk kemudian dianalisis dengan cara content analysis .

## HASIL PENELITIAN

## Prosedur Pemberian dan Pelunasan Pembiayaan
Pada  BQ  Amanah,  pemberian  pembiayaan  dimulai  dari  permohonan  yang diajukan  oleh  pemohon  dan  permohonan  tersebut  harus  dilengkapi  syarat- syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Baitul  Qiradh  Amanah  untuk  mendapatkan fasilitas pembiayaan .
Prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh pembiayaan di BQ Amanah adalah sebagai berikut :
1. Permohonan pembiayaan
a. Baitul  Qiradh  Amanah  memberikan  pembiayaan  apabila  pemohon pembiayaan  memuat  informasi  yang  lengkap  dan  memenuhi persyaratan  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh  Baitul  Qiradh Amanah.
b. Baitul  Qiradh  Amanah  harus  memastikan  kebenaran  data  dan informasi yang disampaikan pemohon pembiayaan.
Dalam proses pemohonan pembiayaan, para pihak Baitul Qiradh Amanah memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  setiap  nasabah  dan  modal  yang diberikan  untuk  usaha  akan  dikembalikan  dengan  nisbah  bagi  hasil  yang telah  disepakati  antara  kedua  belah  pihak.  Permohonan  pembiayaan diajukan secara langsung kepada pihak BQ Amanah menurut lokasi usaha dibiayai.  Pemohon  terlebih  dahulu  datang  kepada  pihak  Baitul  Qiradh untuk  mendapatkan  informasi  langsung  mengenai  cara-cara  mengajukan pembiayaan.  Pemohon  diwawancara  oleh  petugas  pembiayaan  untuk
mengetahui  tentang  keadaan  usaha  pemohon,  rencana  pengembalian  dan lain-lain.  Pemohon  diberikan  keterangan  garis  besar  dengan  syarat-syarat pembiayaan,  prosedur  pembiayaan,  cara  penilaian  pembiayaan,  serta kemungkinan dapat tidaknya rencana pembiayaan diterima.
Untuk mengajukan pembiayaan calon debitur juga memenuhi syarat-syarat pembiayaan  yang  diajukan  oleh  Baitul  Qiradh  Amanah,  adapun  syarat- syarat sebagai berikut :
• Sudah menjadi nasabah Baitul Qiradh Amanah (nasabah)
• Domisili usaha di Banda Aceh dan Aceh Besar
• Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun
• Mengisi formulir permohonan pembiayaan
• Fotocopy KTP dan kartu keluarga (KK)
• Pas Photo suami-istri 3 (tiga) lembar
• Jangka waktu pengembalian 12-24 bulan
• Memiliki barang yang bias dijaminkan
• Bersedia disurvei ke tempat usaha
Setelah  pemohon  melengkapi  syarat-syarat  tersebut,  pihak  BQ  Amanah memberikan  pengarahan  kepada  debitur  untuk  mengisi  formulir pembiayaan.  Formulir  berisi  data  dan  informasi  pemohon  secara  singkat seperti: nama, alamat, bentuk usaha, dan lain-lain. Formulir ditandatangani oleh  calon  debitur  dan  selanjutnya  dikembalikan  kepada  Baitul  Qiradh Amanah beserta syarat-syarat lainnya dan dimasukkan ke dalam satu map untuk diproses.

## 2. Pengumpulan data
Formulir  pemohonan  yang  sudah  diterima,  dilakukan  analisa  terhadap permohonan  tersebut,  oleh  bagian  pembiayaan  akan  melaksanakan pengumpulan data calon debitur:
a. Wawancara langsung dengan pemohon pembiayaan.
b.  Melakukan  observasi  lapangan  untuk  mengetahui  apakah  data  yang dilampirkan  debitur benar seperti yang terlihat di lapangan.
c. Mencari informasi lainnya sehubungan dengan permohonan pembiayaan dengan calon debitur.
Data-data dikumpulkan oleh bagian pembiayaan ini, lalu diserahkan kepada supervisi  atau  pengawasan  pembiayaan,  dianalisa  juga  ditetapkan  harga taksiran  atas  barang-barang  yang  dijadikan  jaminan  pembiayaan.  Jaminan atau  agunan  yang  diberikan  oleh  nasabah  juga  harus  dicek  kebenarannya, apakah  benar  miliknya  atau  milik  orang  lain.  Hasil  analisa  dilaporkan kepada  direktur,  untuk  diputuskan  apakah  permohonan  pembiayaan  dari debitur dapat diterima atau ditolak.

## 3. Keputusan Pemberian Pembiayaan
Usulan keputusan pembiayaan kepada direktur menyangkut hal-hal sebagai berikut :
a. Besar pembiayaan
Usul  besarnya  pembiayaan  yang  akan  diberikan  kepada  calon  debitur berdasarkan  pada perhitungan yang meliputi :
▪ Besarnya permohonan pembiayaan
▪ Rencana perluasan usaha
▪ Perputaran  modal  dimulai  dari  proses  pengadaan  produksi  sampai menjadi uang kas kembali
▪ Kemampuan menyediakan dana sendiri
▪ Kemampuan membayar kembali
b. Jangka  waktu  dan  skala  angsuran  pembiayaan  didasarkan  atas  hal-hal sebagai berikut :
▪ permintaan  calon  nasabah  berdasarkan  kemampuan  nasabah  itu sendiri dalam seberapa lama jangka waktu yang disanggupi.
▪ Pola pendapatan calon nasabah
▪ Kemampuan  membayar  kembali  sesuai  dengan  kesanggupan keuangan nasabah dalam pelunasan pembiayaan
Pengambilan  keputusan  berdasarkan  laporan  supervisi  pembiayaan.  Apabila hasil  analisa  menunjukkan  kelayakan  usaha  untuk  membiayai,  kelayakan  ini tidak hanya ditinjau dari sudut keuangan yaitu pembiayaan yang diajukan oleh debitur  tidak  melebihi  kemampuan  Baitul  Qiradh  juga  kemampuan    debitur dalam  pelunasan  pembiayaan.  Keputusan  yang  diberikan  oleh  BQ  baik  yang disetui maupun yang ditolak, maka harus diberitahukan kepada nasabah.

## 4. Realisasi Pembiayaan
Setelah dibuat keputusan bahwa pembiayaan calon debitur diterima, maka manajer akan merealisasi pembiayaan yang akan diberikan seberapa besar untuk  debitur.  Proses  realisasi  ini  sesuai  dengan  kemampuan  nasabah dalam pelunasan pembiayaan dan proses ini akan diketahui seberapa besar pembiayaan  yang  akan  diberikan  oleh  Baitul  Qiradh    Amanah.  Maka langkah  selanjutnya  adalah  pencairan  pembiayaan,  bagian  pembiayaan akan  membuat  akad  perjanjian  pembiayaan  untuk  ditandatangani  oleh kedua  belah  pihak.  Dalam  akad  perjanjian  memuat  hal-hal  menyangkut syarat-syarat  pembayaran  kembali,  pengikatan  jaminan,  jumlah  dan lamanya  pemberian  dana.  Dalam  pencairan  pembiayaan  dikenakan  biaya administrasi, biaya materai, dan asuransi.
Hal-hal yang tertera dalam akad perjanjian adalah sebagai berikut:
1. Jangka Waktu
Untuk  pembiayaan  usaha  kecil  jumlah  pembiayaan  yang  diberikan 1.000.000-5.000.000,  jangka  waktu  yang  diberikan  paling  lama  1-2 tahun, selain angsuran pembiayaan juga biasa dilakukan per hari atau per  minggu,  sesuai  dengan  kemampuan  debitur  sendiri  dan  atas kesepakatan bersama dengan pihak Baitul Qiradh Amanah.

## 2. Keperluan Pembiayaan
Keperluan  pembiayaan  harus  sesuai  dengan  bidang  usaha  debitur, berdasarkan  target  produktivitas  yang  akan  dicapainya,  target  ini harus dijelaskan secara terperinci.
3. Bagi Hasil/ Margin
Di Baitul Qiradh Amanah margin-nya minimal 1,5 % maksudnya 18% dari  jumlah  pembiayaan  pembiayaan  yang  diambil  oleh  debitur.  Dan disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  menurut  kesanggupan  nasabah untuk melunasinya.
4. Jaminan
Dalam  jaminan/  agunan  harus  ditemukan  secara  terperinci,  seperti jumlah jaminan, nilai jaminan, dan status kepemilikannya. Pada Baitul
Qiradh  Amanah  jaminan  /  agunan  diminta  apabila  pembiayaan  yang diambil  di  atas  Rp.  2  juta  jaminan  berupa  surat  kepemilikan  (BPKP, dll).
5. Asuransi
Setiap  jaminan  pembiayaan  maupun  debitur  itu  sendiri  sebaiknya diasuransikan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengamankan  resiko bilamana terjadi hal-hal yang tak di inginkan.
Adapun  proses  pelunasan  pembiayaan  pada  Baitul  Qiradh  Amanah  adalah sebagai berikut:
▪ Debitur  menyetor  cicilan  pengembalian  pinjaman  langsung  ke  Baitul Qiradh Amanah. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari, mingguan, bulan, banyak  cicilan  dan  waktu  pengembalian  dilakukan  sesuai  dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
▪ Pemotongan langsung oleh pihak Baitul Qiradh Amanah melalui rekening bagi  debitur  yang  mempunyai  jumlah  tabungan  yang  cukup  untuk penyetoran pembiayaan dengan persetujuan debitur tersebut.
▪ Pihak Baitul Qiradh Amanah mengambil penyetoran pembiayaan langsung ke  lokasi  atau  tempat  usaha  yang  bersangkutan  atas  permintaan  dan persetujuan  debitur  tersebut.  Hal  ini  mencegah  terjadinya  pengembalian pembiayaan yang tidak lancar (pembiayaan macet) serta sebagai salah satu pelayanan  dari  pihak  Baitul  Qiradh  Amanah  kepada  nasabah  yang  tidak mempunyai waktu untuk melakukan penyetoran secara langsung ke Baitul Qiradh Amanah.
Sebagai bukti pendukung bahwa debitur telah melakukan setoran cicilan maka Baitul  Qiradh  Amanah  memberi  kuitansi  pembayaran  kepada  debitur  untuk mengawas  apabila  terjadi  kelalaian  oleh  pihak  Baitul  Qiradh  Amanah. Angsuran  yang  dikembalikan  sudah  termasuk  di  dalamnya  angsuran  pokok, beserta  bagi  hasil  yang  telah  disepakati.  Di  dalam  menempuh  jalur pengembalian  pembiayaan,  debitur  tidak  perlu  menempuh  prosedur  yang banyak,  nasabah  melakukan  angsuran  pertama  dengan  membawa  kuitansi pembayaran/  bukti  angsuran  dan  untuk  angsuran  selanjutnya  membawa angsuran terakhir.
Analisis  Pembiayaan  Murabahah  pada  BQ  Amanah  dalam  Pandangan Hukum Islam

## Ilustrasi
Sebelum  dianalisis  kesesuaiannya  dengan  hukum  Islam,  berikut  ini  disajikan bentuk perhitungan margin untuk pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh BQ Amanah.  Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa margin keuntungan bagi pembiayaan murabahah pada BQ Amanah ditetapkan 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Penjelasan mengenai tata cara perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah ini diilustrasikan dengan contoh berikut:
Nasabah X ingin memiliki sebuah laptop dengan harga Rp 5 juta dengan waktu 12  bulan,  dan  mengajukan  permohonan  kepada  Baitul  Qiradh  Amanah  untuk membelinya.  Setelah  diteliti  dan  dinyatakan  dapat  diberikan,  maka  BQ Amanah  membelikan  barang  tersebut  dan  memberikannya  kepada  nasabah dengan mark-up 18% per tahun atau 1,5% per bulan.
Maka perhitungannya adalah:
5.000.000 x 18% = 900.000 (margin untuk BQ Amanah)
5.000.000 + 900.000   = 5.900.000 (harga yang dijual kepada nasabah)
Jumlah yang harus dibayar oleh nasabah tiap bulan:
5.900.000 : 12 bulan   = 491.600
Pada  Baitul  Qiradh  Amanah,  bagi  nasabah  yang  memperoleh  pembiayaan diwajibkan  untuk  membuka  tabungan  risiko  yang  dananya  ditabung  setiap bulan  pada  saat  mencicil  pembiayaan  murabahah.  Tabungan  risiko  berjumlah 10%  dari  total  pembiayaan,  dan  tabungan  ini  dapat  diambil  setelah  nasabah melunasi pembiayaan awal di BQ Amanah.
Dalam kasus di atas, jumlah dana yang harus ditabung oleh nasabah adalah:
5.000.000 X 10% = 41.600
Hal ini berarti bahwa total setoran bulanan nasabah ke BQ Amanah adalah:
419.600 + 41.600 = 533.200

## 158 Ibrahim & Fitria | Penetapan Margin Keuntungan_

## Analisis Hukum Islam
Dalam murabahah tradisional yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, mark-up atau  margin  berbeda  dengan  bunga. Mark-up tidak  harus  secara  eksplisit dihubungkan  dengan  tempo  pinjaman,  melainkan  dihitung  berdasarkan transaksi  untuk  layanan  yang  diberikan  dan  bukan  untuk  pembayaran  yang ditangguhkan.  Sekilas  nampak  bahwa mark-up /margin  hanyalah  istilah  untuk bunga  seperti  yang  ada  di  bank  konvensional,  tetapi  secara  prinsipil  sangat berbeda. Legalitas transaksi dengan skema murabahah tidak dipersoalkan oleh mazhab hukum Islam manapun (Muhammad, 2001).
Yang membuat transaksi murabahah sah secara Islam menurut kitab-kitab fiqh adalah  karena  lembaga  keuangan  lebih  dulu  memperbolehkan  barang  untuk dijual  kembali  dengan  mendapatkan  keuntungan,  sehingga  suatu  komoditi dijual  untuk  mendapatkan  uang  dan  operasinya  tidak  sekedar  merupakan pertukaran uang dengan uang . Dalam prosesnya lembaga keuangan menerima risiko-risiko  tertentu  yang  ada  di  waktu  pembelian  dan  penjualan  kembali. Layanan-layanan  yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  karena dianggap sangat berbeda dengan layanan-layanan dari bank konvensional yang benar-benar  meminjamkan  uang  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang (Algaoud & Lewis, 2001).
Berdasarkan  pada  hal  ini,  ilustrasi  pembiayaan  yang  dipraktikkan  pada  BQ Amanah  sepertinya  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  hukum Islam.  Akan  tetapi,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian  dalam  kasus tersebut. Pertama ,  nasabah  sebagai  pembeli  tidak  diberi  kesempatan  untuk melakukan tawar-menawar terhadap harga beli sebagaimana layaknya jual beli biasa.  BQ  Amanah  secara  sepihak  menetapkan  harga  jual  sesuai  dengan pertimbangan  bisnis  semata  tanpa  memperhatikan  sisi  ekonomi  nasabah. Kedua ,  kurang  kepercayaan  BQ  Amanah  terhadap  nasabahnya.  Hal  ini tercermin  dari  diwajibkannya  nasabah  untuk  membuka  tabungan  risiko  yang jumlah 10% dari total pembiayaan. Padahal kalau merujuk kepada syarat untuk mendapatkan pembiayaan, tanpa tabungan ini pun kecil kemungkinan nasabah melakukan  manipulasi. Ketiga, kurangnya  transparansi  terhadap  tabungan risiko.  Sebagaimana  disebutkan  diatas,  bahwa  tabungan  risiko  ini  akan  terus ada  dalam  bank  selama  nasabah  belum  melunasi  seluruh  biaya  pembiayaan. Artinya  bank  dapat  memanfaatkan  dana  ini  tanpa  harus  memberikan  bagi hasilnya kepada nasabah.

## Implikasi Penetapan Margin Terhadap Baitul Qiradh Dan Nasabah
Penetapan  margin  keuntungan  antara  lembaga  keuangan  syariah  merupakan selisih  antara  pembelian  dan  penjualan  atas  suatu  barang  yang  diambil, berdasarkan  besaran  pembayaran  yang  telah  dikeluarkan  lembaga  keuangan mikro  Baitul  Qiradh  Amanah.  Penetapan  ini  mempunyai  implikasi-implikasi baik  negatif  maupun  positif  yang  harus  menjadi  perhatian  pihak  BQ  Amanah sebagai berikut:

## 1. Implikasi terhadap Baitul Qiradh
Dengan  penetapan  margin  di  Baitul  Qiradh  Amanah  sebesar  18%  persen per tahun, maka harga tidak dapat berubah-ubah walaupun terjadi kenaikan suku bunga dalam sistem ekonomi nasional, maka besar pembiayaan tetap sama.  Hal  ini  harus  diperhatikan  betul  untuk  menghindari  kerugian mengingat jangka waktu pembiayaan yang relatif lama.
Penetapan  margin  ini  ditentukan  oleh  pencapaian  target  keuntungan  dan biaya  operasional  Baitul  Qiradh  Amanah.  Sebelum  menetapkan  margin, Baitul  Qiradh  harus  terlebih  dahulu  mengetahui  berapa  keuntungan  yang didapatkan  dari  kebutuhan  biaya  yang  dikeluarkan  sehingga  tidak mengakibatkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan. Hal ini akan membahayakan kelangsungan usaha Baitul Qiradh sendiri. Selain itu, Baitul Qiradh Amanah dalam menetapkan margin juga harus melihat harga pasar  mengingat  fluktuatifnya  pasar  yang  dapat  mempengaruhi  margin pinjaman.
Kemudian,  penetapan  margin  juga  dipengaruhi  oleh  waktu,  semakin  lama waktu yang diminta untuk pelunasan pembiayaan maka efeknya juga akan berdampak pada tingginya tingkat margin.

## 2. Implikasi terhadap nasabah adalah :
Penetapan  margin  secara  sepihak  oleh  BQ  Amanah  kepada  nasabah berimplikasi kepada hilangnya daya tawar nasabah. Jika marginnya terlalu besar  akan  berefek  kepada  menurunnya  kepercayaan  nasabah  kepada Baitul  Qiradh  dan  menurunnya  keinginan  nasabah  untuk  terus berhubungan  dengan  Baitul  Qiradh  tersebut.  Maka  dari  itu  Baitul  Qiradh Amanah  seharusnya  menetapkan  margin  sesuai  dengan  kemampuan membayar nasabahnya.
Di  sisi  lain,  penetapan  margin  di  awal  menghindari  nasabah  dari  risiko inflasi  atau  krisis  ekonomi  serta  perubahan  suku  bunga  Bank  Indonesia. Nasabah hanya diwajibkan membayar kepada Baitul Qiradh sejumlah yang terutang pada saat akad ditandatangani.
Implikasi  lain  dari  penetapan  margin  keuntungan  oleh  Baitul  Qiradh terhadap  nasabah  adalah  kemudahan  untuk  memperbandingkan margin  di antara  LKS  sehingga  nasabah  dapat  dengan  mudah  mempertimbangkan untuk berhubungan atau tidak dengan suatu LKS termasuk Baitul Qiradh.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan-pembahasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga  keuangan  syariah  termasuk  Baitul  Qiradh.  Dalam  perbankan konvensional  bunga  dihitung  berdasarkan  jumlah  modal  yang  diberikan, namun pada LKS seperti pada BQ Amanah dilakukan dengan sistem bagi hasil yang  dihitung  berdasarkan  keuntungan  yang  diperoleh  sesudah  diusahakan. Seluruh dana dana simpanan nasabah yang terkumpul diinvestasikan ke usaha- usaha  produktif  yang  diperbolehkan  dalam  Islam.  Hasil  tersebut  kemudian dimanfaatkan  dan  disalurkan  kembali  dalam  bentuk  pembiayaan  seperti murabahah yang dijelaskan di atas.
Penetapan margin pada pembiayaan murabahah oleh Baitul Qiradh seperti pada BQ  Amanah  secara  umum  diperbolehkan  dalam  Islam  walaupun  terdapat beberapa  hal  yang  masih  harus  diperbaiki  demi  tercapainya  keadilan  yang merupakan  inti  dari  sebuah  transaksi  dalam  sistem  ekonomi  Islam.  Pihak  BQ perlu  memberi  perhatian  kepada  kebebasan  tawar  menawar,  kepercayaan terhadap  nasabah,  dan  meningkatkan  transparansi  terhadap  dana  yang terkumpul dari nasabah.
Ada beberapa implikasi dari penetapan margin keuntungan oleh Baitul Qiradh, baik terhadap Baitul Qiradh sendiri maupun terhadap nasabah. Implikasi awal yang  harus  dipikirkan  oleh  pihak  Baitul  Qiradh  tingkat  inflasi  dan  krisis ekonomi. Dalam penetapan margin keuntungan, hal ini harus dipertimbangkan secara cermat sehingga margin yang ditetapkan tidak terlalu rendah yang dapat menimbulkan kerugian jika terjadi inflasi yang tinggi. Di sisi lain, margin yang terlalu tinggi akibat berakibat berkurangnya jumlah nasabah yang bertransaksi dengan  Baitul  Qiradh  karena  nasabah  dapat  membandingkan  besaran  margin dengan lembaga keuangan lain.
Selain  itu,  penetapan  margin  secara  sepihak  oleh  pihak  Baitul  Qiradh menghilangkan  daya  tawar  nasabah.  Hal  ini  berimplikasi  pada  berkurangnya kepuasan nasabah untuk berurusan dengan Baitul Qiradh.
Di  sisi  lain,  penetapan  margin  keuntungan  di  awal  dapat  menghindarkan nasabah  dari  risiko  inflasi  atau  krisis  ekonomi  sehingga  nasabah  memperoleh fixed-rate terhadap  pembiayaannya.  Hal  ini  tentunya  berefek  pada meningkatnya  kepercayaan  nasabah  terhadap  Baitul  Qiradh  karena  nasabah hanya  diwajibkan  membayar  dengan  yang  sama  sampai  akhir  masa pembiayaan.

## REFERENSI
Algaoud, Latifa M., & Lewis, Mervyn K. (2001). Perbankan Syariah (Prinsip,
Praktik, Prospek) . Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
Antonio,  M.  Syafi’i.  (2001). Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik .  Jakarta: Gema Insani Pers.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  (2001). Bank  Syariah  Dan  Teori  Ke  Praktik .
Jakarta: Gema Insani.
Arifin,  Zainul.  (2003). Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah .  Jakarta:
Avabet.
Ascarya.  (2003). Akad  Dan  Produk  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Haron, Sudin. (2005). Sistem Kewangan Dan Perbankan Islam . Kuala Lumpur:
Kuala Lumpur Business School.
Karim,  Adiwarman  A.  (2008). Bank  Islam,    Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan
(Edisi Ketiga ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kasmir.  (2004). Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Muhammad.  (2001). Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  Di  Bank  Syariah . Yogyakarta: UII Press.
MUI,  Dewan  Syariah  Nasional.  (2003). Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Mui . Jakarta: MUI.
162 Ibrahim & Fitria | Penetapan Margin Keuntungan_
Muljono, Teguh Pudjo. (2001). Manajemen Bagi Bank Komersil. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Permataatmadja,  Karnaen,  &  Antonio,  Muhammad  Syafi'i.  (1999). Apa  Dan Bagaimana Bank Islam . Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
Pigou, A. C. (1960). A Study in Public Finance . London: Macmillan.
Rivai, Veithzal. (2011). Islamic Banking . Jakarta: Bumi Aksara.
Sholahuddin, Muhammad, & Hakim, Lukman. (2008). Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah Kontemporer . Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Wilson,  Rodney.  (1995).  Islamic  Banking  and  Its  Impact  on  the  International Financial  Scene. Journal  of  International  Banking  Law,  10 (10),  437- 445.
Wirdyaningsih, Perwataatmadja Karen, Dewi Gemala, & Berlinti, Salma Yeni.
(2005). Bank  Dan  Asuransi  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana Prenada Media.
Zulkifli,  Sunarto.  (2003). Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah . Jakarta: Zikrul Hakim.