## OPTIMALISASI PERAN KECAMATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

## Zuhrizal Fadhly
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email: zuhrizalfadhly@gmail.com

## Abstract
This  research  is  about  Optimalization  of  District  Role  in  Village  Financial  Management.  The purpose  of  this  study  is  to  optimize  the  role  of  sub-districts  in  village  financial  management. This study uses normative legal research methods (legal research), ie. studies that refer to the principles,  norms  contained  in  laws  and  regulations,  ranging  from  Laws,  Government Regulations, Ministerial Regulations, Regional Regulations/Qanun, Governor Regulations and Regents  Regulations  relating  to  the  duties  of  sub-districts  in  the  guidance  and  supervision village  finance.  The  approach  used  in  this  study  is  the  state  approach,  and  the  concept approach,  by  examining  the  research  material  consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary legal  materials.  The  research  material  is  analyzed  by  qualitative  approach,  with  the  aim  to understand  the  meaning  of  the  legal  material  that  has  been  collected,  which  then  interpreted normatively,  logically  and  systematically  by  using  inductive  method.  The  results  of  this  study indicate that the function of guidance and supervision that has been carried by the sub-district does not clearly reveal the intent and how the business process runs. The definition of village financial  management  is  evident  in  5  aspects:  planning,  implementation,  administration, reporting,  and  accountability  need  to  be  clarified  by  stating  the  extent  of  the  role  of  the kecamatan  in  each  stage.  In  the  planning  aspect,  the  sub-districts  need  to  be  involved intensively  when  the  village  government  processes  the  village  development  planning.  This  is aimed at ensuring that the development planning prepared by the village government is in line with regional development planning. District / city governments need to facilitate kecamatan to increase their role in supervising village financial management. One thing that can be done is to  facilitate  kecamatan  devices to  obtain  education,  training,  in the  framework  of  competence development.  Provincial  governments  can  play  a  role  in  financing  aspects  to  strengthen  the capacity of kecamatan equipment through education and training.
Keywords: Optimalization , District , Management of village finances

## PENDAHULUAN
Kecamatan  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Menurut UU ini, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan juga  tugas  pembantuan.  Namun  demikian,  keberadaan  kecamatan  selama  ini  kerap  dianggap sebagai  unit  pemerintahan  yang  membingungkan.  Keberadaannya  yang  berada  di  antara kabupaten dengan desa/kelurahan hanya memperpanjang rantai birokrasi. Sementara tugas dan fungsinya  hanya  sebatas  koordinasi,  pembinaan,  dan  pengawasan.  Terbitnya  undang-undang No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  membuat  pemerintah  harus  mereposisi  peran  kecamatan, terutama  mengenai  bagaimana  mendorong  peningkatan  kapasitas  pemerintahan  desa.  Sejak masa Orde Baru, relasi antara kecamatan dan desa digambarkan hierarkis. Baru ketika undang- undang  No.  22  tahun  1999  dan  undang-undang    No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  hubungan  ini  diatur  ulang.  Pada  undang-undang  No.  32  tahun  2004,  relasinya  masih terlihat  semi-hirarkis  karena  keberadaan  Sekretaris  Daerah  yang  berstatus  sebagai  perangkat kecamatan. Baru setelah undang-undang Desa terbit, hubungan hirarkis ini dihapuskan.
Tujuan  diundangkannya  undang-undang  Desa  sendiri  adalah  (a)  mendorong  prakarsa, gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  desa  untuk  pengembangan  potensi  dan  aset  desa  guna kesejahteraan bersama; (b) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka,  serta  bertanggung  jawab;  (c)  meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat desa  guna  mempercepat  perwujudan  kesejahteraan  umum;  (d)  memajukan  perekonomian  desa serta  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  nasional;  dan  (e)  memperkuat  masyarakat  desa sebagai  subjek  pembangunan.  Artinya,  undang-undang  Desa  menghendaki  adanya  suatu transformasi  pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  masyarakat  desa,  dari  pemerintahan  yang cenderung  tradisional  selama  ini  menjadi  suatu  pemerintahan  yang  modern  dengan  penguatan pada prakarsa dan kemandirian lokal.
Meski  demikian,  undang-undang  Desa  tidak  sepenuhnya  membebaskan  desa  untuk menjalankan  roda  pemerintahan  tanpa  supervisi  pemerintahan  diatasnya.  Undang-undang  ini mengamanatkan  bahwa  dalam  rangka  penguatan  kapasitas  pemerintah  desa,  pemerintah  pusat dan  daerah,  kabupaten/kota,  ditugaskan  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  (Pasal 112-115).  Limpahan  kewenangan  yang  luas  jelas  berimplikasi  pada  bagaimana  kesiapan pemerintah  desa  mengelola  kewenangan-kewenangan  itu.  Salah  satunya  yang  paling  penting terkait  kewenangan  pengelolaan  keuangan  desa. Karena  undang-undang  Desa  mengamanatkan adanya  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  yang  harus  dimanfaatkan  oleh  desa  sebaik  mungkin untuk pembangunan desa maka, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal ini  sangatlah  penting.  Disinilah  pemerintah  dapat  memanfaatkan  keberadaan  kecamatan  untuk memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut. Menurut undang-undang Desa dan undang-undang  Pemerintah  Daerah,  kecamatan  disamping  mengelola  potensi  internalnya, juga wajib  memberikan  pembinaan  kepada  pemerintahan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa, sehingga tujuan pengaturan desa yang berdaya dan mandiri dapat tercapai.

## Tantangan Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Seperti telah disebutkan di atas bahwa selama ini, posisi kecamatan dalam struktur hierarki sistem pemerintahan di Indonesia memang tergolong menimbulkan pertanyaan. Keberadaannya yang berada dalam wilayah kabupaten/kota dipandang sebagai hal yang membingungkan. Satu sisi ia merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah, tidak memiliki urusan pemerintahan yang spesifik, tetapi memiliki wilayah kerja administratif. Tugas dan fungsinya terbatas hanya dalam  hal  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintahan  umum  yaitu  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  masyarakat. Dalam  hubungannya  dengan  desa,  sejak  diterbitkan  undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, relasi kecamatan dengan desa diletakkan  pada  hubungan  hierarkis.  Pemerintah  ingin  meletakkan  posisi  negara  di  atas  desa
melalui  kecamatan  yang  dilimpahkan  kuasa  menjadi  kepala  wilayah,  dimana  desa  menjadi subordinasinya. Namun, pasca Orde Baru, beberapa undang-undang Pemerintah Daerah, begitu juga  undang-undang  Desa,  ingin  mengatur  kembali  relasi  negara  dengan  desa.  Definisi  desa dikembalikan  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sesuai dengan prakarsa lokal dan hak asal usul. Keberadaannya yang dianggap otonom ini menjadikan relasi antar kewenangan antara kecamatan dan desa menjadi berubah.
Pemerintah  pun  kemudian  mengeluarkan  beberapa  peraturan  yang  mengatur  peran kecamatan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa.  PP  No.  19  tahun  2008  secara  khusus menjabarkan  fungsi  dan  wewenang  kecamatan,  namun  sayangnya,  ketika  undang-undang  No. 32  tahun  2004  diganti  dengan  undang-undang  No.  23  tahun  2014,  belum  dilengkapi  dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. Di undang-undang Desa peran camat hanya disebutkan  secara  eksplisit  yaitu  mengangkat  perangkat  desa,  koordinasi,  sementara  peran dalam  pembinaan  dan  pengawasan  hanya  ketika  dimandatkan.  Pada  PP  No.  43  tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  undang-undang  Desa,  terdapat  penjelasan  tentang  tugas pembinaan  dan  pengawasan  desa,  namun,  penjelasan  itu  masih  kurang  spesifik  karena  hanya disebutkan  tugas  pemfasilitasan  dan  pengkoordinasian  berbagai  tugas  dan  tanggung  jawab pemerintah desa.
Pada  undang-undang  No.  6  tahun  2014,  peran  kecamatan  dalam  fungsi  pembinaan  dan pengawasan  desa  memang  tidak  disebut  secara  komprehensif.  Kewenangannya  disesuaikan dengan tugas yang diemban oleh kabupaten/kota. Sesuai Pasal 115, pemerintah kabupaten/kota melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Pada  PP  No.  43 tahun  2014  disebutkan  pada  Bab  XI  Pasal  154  bahwa  Camat  (setelah  menerima  limpahan delegatif dari bupati/walikota) mengemban tugas pembinaan dan pengawasan desa. Terdapat 18 tugas  utama  yang  diberikan  kepada  Camat  dalam  melakukan  fungsi  binwas  tersebut.  Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Kajian  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah,  Lembaga Administrasi  Negara  mengenai  hubungan  kewenangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dengan pemerintah  desa  terkait  mengelola  keuangan  desa,  ditemukan  bahwa  selama  ini  masih  banyak pemerintah  desa  belum  sepenuhnya  mandiri  dalam  mengelola  keuangan  desanya  sendiri (PKDOD,  2016).  Peran  kecamatan  dan  pendamping  desa  sangat  diperlukan  dalam  melakukan supervisi  kepada  pemerintah  desa.  Mengingat  kewenangannya  yang  sebatas  pembinaan  dan pengawasan,  maka  besar  kewenangan  kecamatan  sangat  bergantung  pada  besar  kecilnya pelimpahan  kewenangan  yang  diberikan  Bupati/Walikota  kepada  Camat.  Pada  aspek pengelolaan  keuangan  desa,  Pasal  154  ayat  2  PP  No.  43  tahun  2014  menyebutkan  tugas kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu:
1. Pada  huruf  a  pasal  154  ayat  2  disebutkan  Camat  memiliki  tugas  “melakukan  fasilitasi penyusunan  peraturan  desa  dan  peraturan  kepala  desa.”  Pada  tataran  implementasi, melalui  Permendagri  No.  113  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah  disepakati  bersama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  ayat  (3)  disampaikan oleh  Kepala  Desa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  atau  sebutan  lain  paling lambat  3  (tiga)  hari  sejak  disepakati  untuk  dievaluasi.”  Artinya  dalam  aspek perencanaan,  Camat  diberikan  tugas  untuk  mengevaluasi  rancangan  Perdes  mengenai APBDes  sebelum  disampaikan  kepada  bupati/walikota.  Disini,  tugas  Camat  sangat besar  untuk  memastikan  bahwa  rencana  pembangunan  yang  disusun  oleh  Pemerintah Desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
2. Pada huruf c, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Dalam aturan ini kurang jelas dengan apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam PP No. 43 tahun 2014  disebutkan  pada  pasal  93  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan
pertanggungjawaban. Pertanyaannya apakah dalam memfasilitasi pengelolaan keuangan desa, posisi camat terlibat dalam kelima aspek tersebut.
Meski  demikian,  aturan-aturan  tersebut  belum  secara  jelas  menjabarkan  peran  kecamatan dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Setidaknya  pemerintah  perlu  memperjelas  definisi pengelolaan  keuangan  desa  yang  dijabarkan  dalam  5  aspek  tadi,  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Ditambah,  jumlah  desa  di  seluruh Indonesia  yang  mencapai  74.754,  karakteristik  dan  tipologinya  beragam.  Kementerian  Desa misalnya  membagi  tipologi  desa  di  Indonesia  menjadi  desa  tertinggal,  desa  berkembang,  dan desa  mandiri  yang  didasarkan  pada  5  karakteristik  yaitu,  kekerabatan  desa,  hamparan,  pola pemukiman, mata pencaharian (masyarakatnya); dan/atau tingkat perkembangan kemajuan desa. Sementara  Bappenas  membagi  desa-desa  di  Indonesia  ke  dalam  lima  tipologi  yaitu,  desa tertinggal, desa berkembang, desa mandiri, desa maju, dan desa sejahtera. Dari beragam tipologi tersebut  menunjukkan  bahwa  desa-desa  di  Indonesia  tidaklah  sama  jika  dilihat  dari  dua  aspek utama  seperti  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alamnya.  Oleh  karena  itu,  penanganan atau  supervisi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  pun  tidak  bisa  sama.  Disamping  aspek regulasi  serta  karakter  desa,  aspek  sumber  daya  manusia  di  kecamatan  pun  menjadi  concern penting dalam penguatan perannya di dalam pengelolaan keuangan desa. Selama ini kecamatan kerap  dijadikan  sebagai  tempat  berkumpulnya  para  pegawai  negeri  kelas  II  yang  secara kompetensi dan pendidikan tergolong rendah dibandingkan SKPD seperti dinas. Maka dari itu, mengingat  begitu  pentingnya  peran  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  ini,  diperlukan  sebuah tindak lanjut yang komprehensif untuk mengatasi persoalan ini.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yaitu . kajian yang  mengacu  kepada  asas-asas,  norma-norma    yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Perda/Qanun, Peraturan  Gubernur  dan  Peraturan  Bupati  yang  berkaitan  dengan  tugas  kecamatan  dalam pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, yakni pendekatan      perundangan-undangan  ( state  approach), dan  pendekatan  konseptual (concept approach), dengan mengkaji bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan  tersier. Bahan  penelitian  dianalisis  dengan  pendekatan  kualitatif,  dengan  tujuan  untuk memahami makna dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang kemudian ditafsirkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
a. Perencanaan ADD
Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan  masyarakat melalui musyawarah  desa  atau  rembug  desa.  Musyawarah  desa  dilakukan  pembahasan  mengenai perencanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  serta  Musyawarah  Rencana Pembangunan  Desa (Musrembangdes)  sehingga  dihasilkan  Rencana  Penggunaan  Dana  (RPD). Perencanaan  ADD  dilakukan  dengan  perencanaan  partisipatif  melalui  musyawarah  desa. Tingginya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanakan  musyawarah  desa  dapat  dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan  teori  pemberdayaan  oleh  Ife  dalam  Suharto  (2005,  h.59)  yang  menjelaskan  bahwa pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  pendefinisian  kebutuhan  yakni  kemampuan menentukan  kebutuhan  selaras  dengan  aspirasi  dan  keinginannya.  Pemberdayaan  masyarakat juga  dapat  dilihat  dari  pendefinisian ide  dan  gagasan  yakni  kemampuan  mengekspresikan  dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
b. Penganggaran ADD
Penganggaran  ADD  dilakukan  setelah  hasil  dari  musyawarah  desa  disetujui  oleh  seluruh pihak  yang  terkait  di  desa,  sehingga  dapat  disusun  Rencana  Penggunaan  Dana  (RPD)  selama satu  tahun  berjalan.  RPD  tersebut  memuat  penggunaan  dana  ADD  untuk  pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa. RPD desa dalam pelaksanaannya sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak  dimasukkan  dalam  RPD  Operasional  Pemerintah  desa.  Namun  dana  operasional  BPD tersebut  justru  dimasukkan  dalam  RPD  pemberdayaan  masyarakat.  Kejadian  tersebut sebenarnya  bertentangan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2014  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan anggaran  ADD  adalah  sebesar  70%  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  sebesar  30%  untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD. c. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD
Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui,  yaitu  sebagai  berikut  :  setelah  semua  berkas  pengajuan  ADD  lengkap  dan  dalam  berkas pengajuan  mengetahui  camat,  kemudian  bersama-sama  desa  se  kecamatan  diajukan  ke  Bagian Tata  Pemerintahan  Desa  Sekretariat  Daerah  Kabupaten/Kota.  Kemudian  Bagian  Pemerintahan Desa  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten/Kota  akan  meneruskan  berkas  permohonan  berikut lampirannya  kepada  Kepala  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah (DPPKAD).  Apabila  semua  persyaratan  sudah  dipenuhi  maka  DPPKAD  segera  mentransfer dana  ADD  ke  rekening  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD).  Mekanisme penyaluran  dan  pencairan  ADD  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  mengatur  pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
d. Penggunaan ADD
Penggunaan  ADD  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang  penanggulangan kemiskinan,  penggunaan  dana  di  gunakan  untuk  biaya  operasional  pendistribusian  raskin, program  bedah  rumah  dan  program  plesterisasi.  Hal  tersebut  merupakan  pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasojo (2003, h.12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan  ditekankan  pada  proses  pemberian  atau  pengalihan  sebagian  kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal  peningkatan  pendapatan  desa,  banyak  desa  belum  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes. Dalam  penggunaan  dana  untuk  pening-katan  derajat  kesehatan  yaitu  dengan  memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai  kegiatan-kegiatan  posyandu  balita  maupun  posyandu  lansia.  Hal  tersebut  sesuai dengan  teori  pemberdayaan  oleh  Ife  dalam  Suharto  (2005,  h.59)  yang  menjelaskan  bahwa pemberdayaan  dapat  dilihat  dari  kemampuan  dalam  kaitannya  dengan  proses  kelahiran  dan perawatan anak.
Berdasarkan  teori  pemberdayaan  masyarakat  oleh  Ife  dalam  Suharto  (2005,  h.55)  yang menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan kemampuan menjangkau, mengunakan dan mempenggaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga  kese-jahteraan  sosial,  pendidikan,  kesehatan.  Pada  bidang  pendidikan,  penggunaan dana ADD untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional  kegiatan  belajar  mengajar  pada  TK  dan  Paud.  Dalam  pemanfaatannya  sebenarnya sudah  sesuai,  namun  terlalu  kecilnya  dialokasikan  merupakan  kelemahan  dalam  peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir penduduk desa yang mayoritas  lulusan  SD  dan  SMP.  Alangkah  baiknya  apabila  pemerintah  desa  meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan dan menggunakan dana tersebut untuk menunjang kegiatan-
kegiatan  pendidikan  selain  sekolah  seperti  Taman  Pendidikan  Qur’an  (TPQ)  maupun pendidikan dan pelatihan kelompok-kelompok tani. e. Pengawasan ADD
Pengawasan  dilakukan  terhadap  jalannya  pemerintahan  dan  pembangunan  agar  dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan  terdahap  pelaksanaan  fisik  maupun  pengelolaan  keuangan.  Pengawasan pengelolaan  ADD  secara  fungsional  yakni  pengawasan  oleh  aparat  pengawas  atau  satuan organisasi  pemerintah  Kabupaten/Kota  maupun  Kecamatan  yang  menyelenggarakan pengawasan.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  pengawasan  secara  fungsional  pada  desa  yang berupa  pelaporan  yang  seharusnya  dilakukan  setiap  bulan  (Laporan  Berkala)  dan  setiap  akhir tahun  (SPJ),  namun  pada  pelaksanaannya  hanya  dilakukan  3  kali  dalam  satu  tahun.  Apabila dikaitkan  dengan  peraturan  yang  mengatur  mengenai  pengawasan  pengelolaan  ADD  yakni Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa,  menjelaskan  bahwa  pemerintah  pemerintah  Provinsi  wajib  mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan  Camat  wajib  membina  dan  mengawasi  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  ADD  pada  desa  belum  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku, masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.
Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur  organisasi,  bagan  organisasi  dengan  rentang  kendali  yang  tegas  dengan  pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat  pada  desa  telah  dilaksanakan  oleh  Kepala  Desa,  perangkat  desa  dan  masing-masing ketua  pelaksana  kegiatan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  belum  terjadi  pengawasan  secara langsung  oleh  masyarakat  dalam  pengelolaan  ADD.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  kurang pahamnya  masyarakat  akan  adanya  program  ADD  sehingga  perlu  adanya  sosialisasi  dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.
f. Pertanggungjawaban ADD
Pertanggungjawaban  merupakan  bentuk  konsekuensi  atas  penggunaan  dana  publik  yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, desa cenderung bersifat  administratif.  Pertanggungjawaban  administratif  merupakan  pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa  Sekretariat  Daerah  Kabupaten/Kota.  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  bahwa  pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD.
Pelaporan  dilakukan  setiap  bulan  (Laporan  Berkala)  dan  setiap  akhir  tahun  (SPJ)  dan dilaksanakan  secara  struktural  dari  Kepala  Desa  kepada  Camat,  kemudian  oleh  Camat diteruskan Kepada Bupati/Walikota. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD hanya  dilakukan  hanya  3  kali  dalam  setahun  yakni  pada  saat  untuk  pencairan  ADD  tahap selanjutnya  dan  tahun  selanjutnya  bahkan  pada  awal  di  implementasikan  program  ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.
Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada  masyarakat.  Hal  tersebut  terjadi  karena  belum  ada  transparansi  atau  keterbukaan  oleh pemerintah  desa  sebagai  pengelola  ADD  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  informasi penggunaan  dana  ADD.  Analisis  tersebut  juga  didukung  oleh  kenyataan  bahwa  pelaksanaan kegiatan  fisik  yang  didanai  ADD  diserahkan  kepada  kepala  dusun  atau  perangkat  desa, sedangkan  sebagian  besar  tidak  pernah  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada, bahwa kegiatan yang
bersumber  dari  ADD  harus  dipertanggungjawabkan  secara  langsung  kepada  masyarakat  dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.
Peran  Pemerintah  Kecamatan  Dalam  Pelaksanaan  Pembinaan  Dan  Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa
a. Pembinaan
Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada  perangkat  desa  tentang  penyelenggaraan  administrasi  desa.  Pembinaan  untuk  desa  ini dilaksanakan  untuk  membantu  dan  memberikan  pengarahan  mengenai  administrasi  desa  dan laporan  pertanggung  jawaban  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  sehingga  desa  tidak kesulitan  dalam  pelengkapan  mengenai  administrasi  desa.  Kegiatan  pembinaan  tersebut  untuk meningkatkan  sumber  daya  manusia  perangkat  desa  yang  meliputi  bimbingan  dan  pelatihan kepada desa. Pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan yaitu :
1) Tata cara penyusunan administrasi desa
2) Proses pengelolaan keuangan
3) Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa
4) Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
5) Memfasilitasi penyusunan administrasi desa
Meskipun  telah  dilakukan  pembinaan  namun  karena  minimnya  sumber  daya  manusia, perkembangan  ilmu  administrasi  aparat  desa  serta  dukungan  peralatan  yang  belum  memadai sehingga sedikit menghambat untuk pelengkapan data administrasi desa.
b. Bimbingan
Bimbingan  yang  dilakukan  adalah  bimbingan  untuk  proses  pembuatan  peraturan  desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan memberikan  penjelasan  kepada  perangkat  desa  tentang  pentingnya  tujuan  administrasi. Bimbingan  pemberian  materi-materi  dan  pengarahan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembukuan seperti administrasi desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan  belanja  desa  (APBDes),  perubahan  anggaran  pendapatan  belanja  desa,  rancangan pembangunan  jangka  menengah  desa  (RPJMDes),  dan  surat  menyurat  yang  dilakukan  oleh Sekretaris  Kecamatan.  Kecamatan  juga  melakukan  kegiatan  pengarahan  tentang  teknis operasional administrasi dalam bentuk kegiatan sosisalisasi dan training melalui kepala seksi. c. Pelatihan
Pelatihan  diberikan  kepada  perangkat  desa,  guna  meningkatkan  standar  operasional administrasi  desa  sesuai  standar  prosedur  yang  ada.  Karena  administrasi  yang  sesuai  akan bermanfaat  bagi  perkembangan  dan  kemajuan  suatu  desa,  sehingga  masyarakat  merasa  puas dengan  kinerja  kepala  desa  dan  perangkatnya.  Pelatihan  dilaksanakan  oleh  pemerintah kecamatan  baik  camat,  sekretaris  kecamatan  atau  kepala  seksi  pemerintahan.  Dalam  pelatihan tersebut  pemerintah  kecamatan  memberikan  pelatihan  tata  cara  penyusunan  baik  administrasi umum, keuangan, kependudukan, dan pembangunan. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan  nantinya  perangkat  desa  mampu  mrengerjakan  tugas-tugasnya  dengan  baik  yang dibebankan  kepadanya  tanpa  arahan  langsung  dari  atasannya.  Pelatihan  ini  dilaksanakan bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  perangkat  desa  dalam  mengolah  kegiatan  sesuai dengan profesi dalam melayani kepentingan masyarakat. Selain melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan di desa, kecamatan juga memberikan bimbingan dan pelatihan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat desa yang dilaksanakan di kantor kecamatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah  kecamatan  adalah  berupa  penjelasan  kembali  tentang  cara  mengisi  pembukuan sesuai  dengan  standarisasi  jenis  dan  bentuk  administrasi  untuk  perangkat  desa  yang  belum sepenuhnya paham.
d. Pengawasan
Pemerintah Kecamatan  selain melakukan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap perangkat  desa  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  desa.  Pengawasan  dilakukan dengan  memantau  kegiatan  aparat  desa  dan  memeriksa  kelengkapan  administrasi  desa  yang menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil  kerja  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  desa,  apakah  sudah  sesuai  atau  masih  ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasi. Pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh  perangkat  kecamatan  yaitu  camat,  sekretaris  kecamatan  dan  seksi  tata  pemerintahan. Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegitan  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  desa  dalam  menjalakan  pemerintahan,  melayani  dan mengurus  kebutuhan  warganya.  Pengawasan  tidak  langsung  dilakukan  oleh  perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaanya. Kecamatan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas dibidang  pemerintahan  dan  juga  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  berkaitan  dengan administrasi.  Selain  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  kepala  desa, pemerintah  kecamatan  juga  mempunyai  tugas  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  perangkat desa,  dan  melakukan  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  evaluasi  yang  dilakukan dengan  melihat  hasil  pengawasan  langsung  dan  laporan  pelaksanaan  administrasi  desa  yang dilaporkan ke kecamatan. Pengawasan yang dilakukan terhadap desa meliputi :
2) Hone visit (turun langsung ke desa)
3) Sistem kerja tunggu di tempat
4) Sidak (kegiatan evaluasi)
5) Teguran langsung dan teguran tertulis terhadap aparat

## Hambatan  Yang  Dihadapi  Pemerintah  Kecamatan  Dalam  Pelaksanaan  Pembinaan  Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa
Pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi desa mengalami  beberapa  hambatan  yaitu  sumber  daya  manusia  dan  ketepatan  waktu  dalam penyerahan  laporan  kegiatan  pemerintahan  desa.  Walaupun  pemerintah  kecamatan  telah melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  di  desa  namun  masih  terdapat  beberapa  faktor  yang menghambat dalam pelengkapan administrasi desa yaitu ada beberapa perangkat desa yang latar belakang  pendidikan  yang  hanya  lulus  SMP  sehingga  dalam  melaksanakan  pekerjaan  belum maksimal,  data  yang  diberikan  oleh  masyarakat  berupa  luas  lahan/tanah  tidak  sesuai  dengan data yang ada dilapangan karena menghindari pembengkakan biaya pajak, serta kelalaian aparat desa  dalam  pendataan.  Salah  satu  faktor  penghambat  dalam  pelekengkapan  administrasi  desa yaitu  kemampuan  serta  sumber  daya  manusia  yang  belum  memadai  dan  merupakan  desa pemekaran yang baru sehingga  masih membutuhkan penyesuaian pekerjaan aparat desa sesuai bidangnya masing-masing.
Hambatan  sumber  daya  manusia  yang  dimaksud  berupa  kurangnya  staf  yang  mempunyai keahlian  dan  kemampuan  di  desa  dan  jumlah  yang  belum  memadai  yang  ada  dalam  susunan organisasi  desa,  serta  kemampuan  yang  belum  sesuai  dengan  bidang  yang  diampu  menjadi kendala dalam pelaksanaan pemerintahan di desa sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses pelengkapan  administrasi  desa.  hal  ini  berdampak  pada  keterlambatan  penyerahan  laporan  ke kecamatan baik laporan keuangan atau laporan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di desa.  Keterlambatan  dalam  penyerahan  laporan  menyebabkan  kegiatan  evaluasi  pemerintahan kecamatan juga menjadi terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah kecamatan selalu  memberikan  peringatan  dan  pengarahan  serta  teguran  baik  secara  lisan  ataupun  tertulis kepada  pemerintah  desa  yang  selalu  terlambat  dalam  menyerahkan  laporan  kegiatan  untuk
segera melengkapi dan mengumpulkan laporan kegiatan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Dalam meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan baik aparat maupun  administrasi  yang  ada  di  desa  agar  lebih  efektif  dan  efisien,  penataan  administrasi merupakan  pencatatan  data  dan  informasi  dalam  mendukung  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa,  maka  perlu  dilakukan  langkah  penyempurnaan  terhadap  pelaksanaan  administrasi  desa. Penataan aparat  desa dilakukan  untuk  lebih  disiplin waktu,  lebih  giat bekerja  serta  diharapkan dapat  memahami  apa  yang  dijelaskan  pada  waktu  pemberian  bimbingan  dan  pelatihan  oleh pemerintah  kecamatan  sehingga  aparat  desa  dapat  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  bidang pekerjaannya. Jika dilihat dari secara keseluruhan gambaran umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kecamatan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah ditetapkan walaupun masih ada sedikit hambatan yang dihadapi.

## SIMPULAN
Dimensi pengelolaan keuangan menjadi salah satu poin penting dari perubahan tata kelola pemerintahan  desa  berdasarkan  undang-undang  Desa.  Perubahan  ini  tidak  hanya  menyangkut tentang pemerintah desa itu sendiri yang akan menjalankan fungsi otonomnya tersebut, namun juga  pada  bagaimana  peran  unit  pemerintah  diatasnya  (supradesa)  dalam  melakukan  supervisi terhadap  pemerintah  desa.  Dalam  hal  ini,  peran  kecamatan  sangat  penting  sebagai  penengah antara pemerintah daerah dengan desa.
Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menarik simpulan  beberapa  poin  penting  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alternatif  kebijakan  pemerintah atau  dimuat  dalam  regulasi  terkait  peran  kecamatan,  khususnya  dalam  pengelolaan  keuangan desa,  sebagai  berikut  : Pertama, Pemerintah  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri  perlu memperjelas  fungsi  dan  kewenangan  kecamatan  dalam  fungsi  pengelolaan  keuangan  desa. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang selama ini diemban oleh kecamatan tidak secara jelas menampakkan  maksud  dan  bagaimana  proses  bisnisnya  berjalan.  Definisi  mengenai pengelolaan  keuangan  desa  yang  terjabar  dalam  5  aspek  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  perlu  diperjelas  dengan  menyebutkan seberapa  jauhkah  peran  kecamatan  dalam  setiap  tahapan  tersebut. Kedua, Pada  aspek perencanaan,  kecamatan  perlu  dilibatkan  secara  intensif  ketika  pemerintah  desa  melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Jadi, dalam hal ini peran Camat tidak hanya sebatas melakukan evaluasi, tetapi juga mengarahkan selama perencanaan yang disusun tersebut benar-benar memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Ketiga, Terkait dengan tipologi desa, desa-desa yang selama ini diklasifikasikan masuk ke dalam kategori desa yang belum mandiri atau prasejahtera, maka peran  kecamatan  dapat  dioptimalkan  dengan  keterlibatan  mereka  dalam  seluruh  aspek pengelolaan  desa.  Hal  ini  bukan  bermaksud  untuk  meminggirkan  aspek  kemandirian  desa, namun hal ini dilakukan dalam rangka  meningkatkan kapasitas perangkat desa terlebih dahulu sampai  mereka  dapat  secara  mandiri  menyusun  program  pembangunannya  sendiri. Keempat, Pemerintah kabupaten/kota perlu memfasilitasi kecamatan untuk meningkatkan perannya dalam supervisi  pengelolaan  keuangan  desa.  Satu  hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan memfasilitasi  perangkat  kecamatan  untuk  memperoleh  pendidikan,  pelatihan,  dalam  rangka pengembangan  kompetensi. Kelima, Sama  halnya  dengan  pemerintah  kabupaten/kota, pemerintah  provinsi  dapat  berperan  dalam  aspek  pembiayaan  untuk  penguatan  kapasitas perangkat kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan.

## REFERENSI
Bappenas dan BPS, 2014. Indeks Pembangunan Desa. Jakarta: Bappenas dan BPS.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015. Indeks Desa Membangun, Jakarta: KDPDTT. Prasojo,  Eko.  2003. People  And  Society  Empowerment: Perspektif  Membangun  Partisipasi Publik.
Jurnal Ilmiah Publik, vol IV, No. 2, Maret-Agustus: 10-24. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. PP  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.
Sugiono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Bandung: Alfabet. Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat. Bandung:  Refika Aditama. Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Gunung Agung.
Tim  Peneliti  Pusat  Kajian  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  (PKDOD)  LAN.  2016.  Model danInstrumentasi Kebijakan  Hubungan Kewenangan Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Jakarta: PKDOD LAN. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wahjudin, Sumpeno. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development. Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.