## Analisis Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM *
Hasuri, 1 Mia Mukaromah 2
Universitas Serang Raya Banten https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.820

## Abstract
Corruption is considered an extraordinary crime and requires extraordinary handling as well. In handling corruption, special handling is needed by using the theory of inverse evidence or reversing the burden of proof, but in a balanced way. This is in order to avoid the potential to violate human rights principles and respect the rights of the accused. The method used is an empirical  normative  legal  research  method,  which  is  a  combination  of  normative  legal provisions (laws) with empirical elements (legal events in the community or social elements). Keywords: Reverse Proof, Corruption, Human Rights

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extraordinary  crime )  dan memerlukan  penanganan  yang  luar  biasa  pula.  Dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi diperlukan  penanganan  yang  khusus  dengan  menggunakan  teori  pembuktian  terbalik  atau pembalikan  beban  pembuktian  namun  secara  berimbang.  Hal  tersebut  agar  terhindar  dari potensi melanggar prinsip HAM dan penghargaan hak-hak terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan unsur-unsur empiris (peristiwa hukum di masyarakat atau unsur sosial).
Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi, Hak Asasi Manusia
* Naskah diterima tanggal: 17 September 2020, direvisi: 15 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.
1 Hasuri adalah Dosen pada Universitas Serang Raya Banten. Email: majalah.assaadah@gmail.com . 2 Mia  Mukaromah adalah  Peneliti  pada  Universitas  Serang  Raya  Banten.  Email: falsafamaitreya@gmail.com .

## A. PENDAHULUAN
Pancasila  dan  UUD  1945  menjadi  fundamental  negara  Indonesia  dalam melakukan  pembangunan  nasional  untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang adil, makmur, dan sejahtera. Usaha yang konsisten perlu terus ditingkatkan agar cita- cita bangsa dapat tercapai. Salah satunya adalah usaha pencegahan dan pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Sekertaris  jendral  PBB  Kofi  Annan  menyebutkan  dalam  kata pengantarnya  pada  Konvensi  PBB  mengenai  Antikorupsi  ( United  Nation  Convention Against  Corruption ,  2003)  bahwa  korupsi  menjadi  wabah  yang  sangat  berbahaya memiliki begitu banyak efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi dapat melemahkan demokrasi dan supremasi hukum ( the rule of law ), menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM,  mengacaukan  pasar,  mengikis  kualitas  hidup  dan  membiarkan  tumbuh  subur kejahatan terorganisasi dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.
Indonesia salah satu negara berkembang mengalami kondisi yang cukup parah karena sebagian besar provinsi di Indonesia yang dipimpin kepala daerah tersangkut masalah hukum. dari 32 gubernur, 17 diantaranya tersangkut perkara sehingga harus dinonaktifkan  dari  jabatan 3 .  Berdasarkan  data  dari  Kementrian  Dalam  Negeri  sejak tahun 2004 hinggal Februari 2013, sedikitnya 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlibat kasus korupsi. Jumlah tersebut terdiri dari gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, walikota  41  orang,  dan  wakil  walikota  20  orang.  Karena  hal  tersebut  tidak mengherankan  jika  survei  internasional  yang  diselenggarakan  oleh  badan  Konsultasi Risiko  Politik  dan  Ekonomi  (PERC)  Hong  Kong  pada  2004,  telah  menyebutkan Indonesia sebagai negara terkorup kedua di Asia setelah Vietnam. Bahkan pada tahun 2010  PERC  menempatkan  Indonesia  pada  posisi  pertama  sebagai  negara  terkorup dengan cetak skor 9,07 dari nilai 10.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak mengalami penurunan bahkan cenderung meningkat, meskipun berbagai upaya telah dilakukan  untuk  mengatasinya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pada  rapat  paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang RI perubahan atas Undang-Undang No. 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menjadi  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  pada  tanggal  21  mei  2001  pemerintah  menjelaskan pokok-pokok pikiran berkaitan dengan pemberantasan, diantaranya:
Pertama,  untuk  lebih  meningkatkan  upaya  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  yang  telah  menimbulkan  kerugian  negara  atau  perekonomian  negara  dan masyarakat  pada  umumnya  sesuai  dengan  tuntutan  hati  nurani  rakyat,  maka diperlukan  landasan  hukum  yang  kuat,  yang  mampu  menjamin  terwujudnya penegakan supermasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.
Kedua,  tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini  terjadi  secara  sistematik  dan meluas,  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  merupakan
3 Mansur Kartayasa, Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Kencana, 2017).
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu  tindak  pidana  korupsi,  perlu  digolongkan  sebagai  kejahatan  yang pemberantasannya  harus  dilakukan  secara  luar  biasa.  Dengan  demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan terhadap  terdakwa.  Artinya,  terdakwa  sudah  dianggap  terbukti  melakukan  tindak pidana korupsi, seperti pegawai negeri yang menerima hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  rupiah)  atau  lebih  telah  dianggap  terbukti  menerima  suap,  kecuali  yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya. Tetapi, penerima hadiah yang dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyidikan dan penuntutannya berlaku sistem pembuktian biasa, yaitu jaksa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain jaksa yang membuktikan dilakukan atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi oleh seseorang.
Cara-cara luar biasa atau khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan  melakukan  pembuktian  terbalik  yang  menyebabkan  beralihnya  beban pembuktian dari tangan jaksa penuntut umum kepada tersangka atau terdakwa untuk membuktikan  bahwa  dirinya  terbukti  tidak  bersalah.  Apakah  ketentuan  tersebut bertentangan dengan kewajiban jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mengajukan perkara  untuk  membuktikan  perbuatan  dan  kesalahan  yang  dilakukan  terdakwa, disamping itu hal tersebut tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah ( presumption of  innocent )  dan  asas  tidak  mempersalahkan  diri  sendiri  ( non  self  incrimination )  yang merupakan perwujudan dari hak asasi manusia.
Secara etimologis, Fockema Andreae sebagaimana yang dikutip Andi Hamzah mengemukakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus yang  berasal  dari  kata corrumpere kemudian  diadopsi  oleh  ke  banyak  bahasa  seperti Inggris ,  corruption,  corrupt ,  Perancis corruption .  Belanda corruptie ( korruptie )  yang kemudian  diadopsi  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  korupsi.  Dalam  kamus  umum bahasa  Inggris-Indonesia  karangan  S.  Wojo  Wasito,  WJS.  Poerwadarminta,  SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich) arti istilah corrupt ialah busuk atau buruk.
Dalam  bahasa  Indonesia  istilah  korupsi  ialah  perbuatan  yang  buruk  seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Di Malaysia istilah korupsi dikenal dengan istilah resuah yang berasal dari bahasa Arab ( riswah ) yang merupakan perbuatan  yang  buruk.  Perbuatan  korupsi  sebagai  perbuatan  pidana  khusus  yang dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime )  yang  dalam penanganannya membutuhkan cara yang khusus. Untuk mengenal berbagai bentuk dan jenis  tindak  pidana  korupsi  perlu  dipahami  melalui  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi, misalnya pada ketentuan lama peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,  Penuntutan  dan  Pemeriksaan  tindak  pidana  korupsi,  mengenal  tipologi tindak pidana korupsi sebagai berikut:
1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  badan  yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian
negara  atau  daerah  atau  merugikan  keuangan  suatu  badan  yang  menerima bantuan  dari  keuangan  negara  atau  daerah  atau  badan  hukum  lain  yang menggunakan  modal  dan  kelonggaran-kelonggaran  dari  negara  atau masyarakat.
2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  badan  dan  yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 peraturan ini dan dalam  Pasal  209,201,415,416,417,418,419,420,423,425  dan  435  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
Selain  itu  tipologi  tindak  pidana  korupsi  secara  yuridis juga  tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LN No. 17 TLN No. 2928) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  juga  dapat  dikatakan  sebagai pelanggaran HAM karena tindakan tersebut telah merampas hak-hak masyarakat, baik sosial, ekonomi dan budaya.
HAM  adalah  hak-hak  yang  bersifat  mendasar  dan  melekat  dengan  jati  diri manusia  secara  universal. 4 Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  yang  secara  hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir. Pada dasarnya, hak asasi manusia itu merupakan hak yang inherent dimiliki oleh setiap manusia  sebagai  makhluk  Tuhan.  Dengan  begitu  hak  asasi  manusia  dimiliki  oleh siapapun, tidak terkecuali oleh anak. Bahkan di dalam terminologi hukum perdata, hak keperdataan seseorang itu telah diakui semenjak ia masih berada dalam kandungan.
Mendasarkan pada pemikiran bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri, berarti juga meliputi jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun ( non-derogable rights ), yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan lain sebagainya.
Dalam  konteks  Indonesia,  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak-hak asasi manusia yang demikian itu tidak lain merupakan konsekuensi dari corak negara hukum  yang  dianut  oleh  Indonesia.  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  telah  menggariskan bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dalam  penjelasannya  dengan  tegas disebutkan  bahwa,  “Negara  Indonesia  berdasar  atas  hukum (rechstaat) tidak  atas kekuasaan  belaka (machtstaat) .”  Ketentuan  tersebut,  mengandung  arti  bahwa  segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian  hukum  normatif  empiris.  Metode  penelitian  normatif  empiris  merupakan
4 Majda Muhtaj El, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004).
penelitian  melihat  dari  hukum  yang  bekerja  pada  segi  kaidah  dan  norma  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  dan dengan tidak terlepas dari unsur sosial/empiris yakni kenyataan yang ada di masyarakat adanya pemahaman terkait pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.
Teknik  dalam  pengumpulan  data  dengan  cara  studi  pustaka  yaitu  teknik pengumpulan  dan  informasi  dengan  menelaah  sumber-sumber  tertulis  yang  relevan dan  berhubungan  dengan  objek  yang  sedang  diteliti  sehingga  mampu  menjawab permasalahan  yang  dihadapi.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu  dengan menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  kemudian  dilakukan  reduksi  data  sehingga menghasilkan penafsiran data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Pembuktian
Pembuktian  merupakan  kegiatan  membuktikan  suatu  peristiwa  untuk menunjukkan  benar  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  dalam  persidangan.  Dalam pengkajian  secara  yuridis,  menurut  M.  Yahya  Harahap,  pembuktian  merupakan ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang dibenarkan  undang-undang  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa. Pembuktian pula mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan  mengatur  mengenai  alat  bukti  yang  boleh  digunakan  hakim  guna  membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam pembuktian perkara pidana dikenal beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:
a. Sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif  ( posistief  wettelijke bewijs theorie )
Menurut  teori  ini,  sistem  pembuktian  positif  bergantung  pada  alat-alat  bukti sebagaimana  disebut secara limitative dalam  undang-undang. Undang-undang telah menentukan tentang alat bukti yang boleh dipakai oleh hakim, bagaimana alat bukti tersebut digunakan. Kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana cara hakim  harus  memutus  terbukti  atau  tidaknya  perkara  yang  sedang  diadili. Dalam  hal  ini  berarti  hakim  terikat  kepada  undang-undang.  Hakim  harus menyatakan  terdakwa  bersalah  jika  alat-alat  bukti  yang  digunakan membuktikan terdakwa bersalah walau hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa  tidak  bersalah.  Begitupun  sebaliknya, hakim harus  rela  menyatakan terdakwa tidak bersalah jika alat-alat bukti yang digunakan tidak membuktikan bersalah, walau hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah.
b. Sistem  pembuktian  menurut  keyakinan  hakim  ( conviction  intime/  conviction raisonee )
Merupakan  teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim,  hakim  dapat menjatuhkan keputusannya berdasarkan keyakinan belaka dan tidak terikat oleh suatu  peraturan.  Pada  sistem  pembuktian  ini  keyakinan  hakim  memegang
peranan  penting  untuk  menentukan  kesalahan  terdakwa,  namun  keyakinan hakim  tersebut  harus  dilakukan  secara  selektif  dalam  artian  hakim  dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.
c. Sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  ( negatif  wettelijke bewijs theorie )
Teori ini memiliki prinsip bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara  negative  menentukan  bahwa  hakim  hanya  boleh  menjatuhkan  pidana terhadap  terdakwa  apabila  alat  bukti  tersebut  secara  limitatif  ditentukan  oleh undang-undang 5 ,  dan  didukung  oleh  adanya  keyakinan  hakim  terhadap eksistensi  alat-alat  bukti  tersebut.  Dalam  menentukan  salah  atau  tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
Dengan  demikian,  sistem  ini  memadukan  unsur  objektif  dan  subjektif  dalam menentukan  salah  atau  tidaknya  terdakwa.  Tidak  ada  yang  dominan  diantara  unsur tersebut. Keduanya saling melengkapi dan mendukung dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa belum bisa dinyatakan bersalah.
Dalam  pembuktian  menurut  hukum  acara  pidana  Indonesia  dalam membuktikan  kesalahan  terdakwa  minimum  terdapat  dua  alat  bukti  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  183  KUHAP  yaitu  “hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.”  Secara  limitatif  bukti  yang  disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu a). Keterangan saksi, b). Keterangan ahli, c). Surat, d). Petunjuk, e). Keterangan terdakwa. Bagi hakim, sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat dijadikan sumber keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

## 2. Pembuktian Terbalik Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Dalam  ketentuan  hukum  acara  pidana  secara  umum  mengatur  bahwa  beban pembuktian  dalam  perkara  tindak  pidana  umum  diserahkan  kepada  jaksa  penuntut, sedangkan  tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindak  pidana  khusus  memiliki  sifat pengecualian  juga  memiliki  sifat  khusus,  baik  yang  berkaitan  dengan  hakim  pidana
5 Yahya. Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
materiil  maupun  formil.  Hal  itu  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  63  Ayat  (2)  KUHP yaitu “apabila untuk suatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu ketentuan pidana yang  bersifat  umum  diatur  pula  oleh  suatu  ketentuan  pidana  yang  bersifat  khusus, maka  ketentuan  pidana  khusus  inilah  yang  harus  diberlakukan.”  Asasnya  adalah lex specialis derogate legi generali .
Andi  Hamzah  menganjurkan  istilah  yang  digunakan  adalah  perundang- undangan  pidana  umum  dan  perundang-undangan  pidana  khusus 6 .  Yang  dimaksud dengan perundang-undangan pidana umum adalah KUHP beserta semua perundang- undangan  yang  mengubah  dan  menambah  KUHP.  Adapun  perundang-undangan pidana  khusus  ialah  semua  perundang-undangan  di  luar  KUHP  beserta  perundang- undangan  pelengkapnya,  baik  perundang-undangan  pidana  maupun  yang  bukan pidana tetapi bersanksi pidana.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  hasil  pembaharuan  dari  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan jenis Tindak Pidana Khusus baik dilihat dari sudut pandang logis maupun sudut  pandang  yuridis  atau  sistematis.  Tentang  pembuktian  penjelasan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  menyebutkan  undnag-undang  ini  juga  menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  bersangkutan,  dan  penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
Tentang pembalikan beban pembuktian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga  telah  memperluas  dalam  penjelasan  yang  menyebutkan  pembuktian  terbalik  ini diberlakukan juga pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan  harta  benda  terdakwa  yang  diduga  dari  salah  satu  tindak  pidana. Ketentuan  tersebut  membuktikan  bahwa  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan hukum pidana yang bersifat khusus sehingga asas lex specialis derogate legi generali harus diberlakukan.
Pembuktian terbalik merupakan sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika  dalam  pemeriksaan  persidangan  diketemukan  harta  benda  milik  terdakwa  yang diduga  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  namun  hal  tersebut  belum  didakwakan. Ketentuan  tentang  pembuktian  terbalik  atau  pembalikan  beban  pembuktian  tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang ditunjukan terhadap perbuatan kesalahan pelaku (Pasal  37)  merupakan  pergeseran  ( shifting )  beban  pembuktian  atau  “ shifting  of  burden proof ” bukan “ reversal of burden proof ” (pembalikan beban pembuktian) secara murni.
6 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung: Rineka Cipta, 2008).
Hal tersebut dikarenakan terdakwa dapat membuktikan dirinya tidak bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak bersifat imperatif,  karena  merupakan  hak  terdakwa.  Maksudnya,  apabila  terdakwa  tidak menggunakan kesempatan ini maka hal tersebut justru akan merugikan dirinya sendiri dan dapat memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa memang benar telah melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Sebaliknya,  jika  terdakwa  dapat  membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  maka  hal  tersebut  akan menguntungkan bagi terdakwa. Dalam keadaan ini, jaksa penuntut umum tetap wajib membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  dengan demikian  beban  pembuktian  diserahkan  kepada  keduanya,  jaksa  penuntut  umum maupun terdakwa.
Jadi dalam teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian yang dianut  oleh  Indonesia  bukan  teori  murni  atau absolut melainkan  hanya  merupakan pergeseran beban pembuktian atau “ shifting of burden proof ”. Hal ini disebabkan karena teori pembuktian terbalik secara murni atau absolut akan bersinggungan dengan HAM khususnya  implementasi  terhadap  ketentuan  hukum  acara  pidana.  Perlu  ditegaskan bahwa  dalam shifting  of  burden  proof yang  terjadi  adalah  pergeseran  saja  bukan pembalikan  beban  pembuktian,  sehingga  yang  istilah  populer  pada  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Yang Terbatas atau berimbang.
Teori  beban  pembuktian  berimbang  dalam  hukum  positif  Indonesia  yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu conditio sine quanon , mengingat tindak pidana korupsi sudah menjadi tindak pidana yang bersifat luar biasa sehingga  harus  dihadapi  secara  luar  biasa  pula.  Sistem  pembuktian  dalam  proses perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  dianut  suatu  negara  pula  akan  berpengaruh terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi di negara bersangkutan. Apabila sistem yang dianut masih menggunakan sistem pembuktian dengan beban pembuktian berada dipihak  penuntut  umum  sepenuhnya  yang  didasarkan  pada presumption  of  innocence secara mutlak, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

## D. KESIMPULAN
Pembuktian  adalah  salah  satu  cara  untuk  meyakinkan  hakim  agar  ia  dapat memutuskan  suatu  perkara  yang  menentukan  terdakwa  itu  bersalah  atau  tidak. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan. Hal yang pokok  dalam  pembuktian  adalah  alat-alat  bukti.  Dalam  menentukan  suatu  perkara sedikitnya  harus  ada  dua  alat  bukti  yang  sah  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang.
Teori  pembuktian  terbalik  atau  pembalikan  beban  pembuktian  pada  kasus tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  tidak  menganut  secara  mutlak  melainkan  hanya sebagai pergeseran yang dikenal dengan istilah teori pembuktian berimbang. Dengan
teori pembuktian berimbang maka pembuktian bukan saja dibebankan pada terdakwa melainkan pada jaksa penuntut umum pun harus dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Dengan itu, ketentuan teori pembuktian berimbang tidak melanggar prinsip Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  penghargaan  hak-hak  terdakwa  dalam  asas  umum hukum  pidana  yang  menyatakan  siapa  yang  menuntut,  dialah  yang  harus membuktikan kebenaran tuntutannya.

## REFERENSI
El, Majda Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004)
Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana (Bandung: Rineka Cipta, 2008)
Harahap,  Yahya., Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapak  KUHAP (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009)
Kartayasa, Mansur, Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Kencana, 2017)

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.