## MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI SYARIAH: PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH
Nina Dwi Setyaningsih 1) , Nur Asnawi 2)
1), 2) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
1) shirlytania89@yahoo.com , 2) asnawi@manajemen.uin-malang.ac.id
Abstrak: Tujuan  dilakukannya  program  pemberdayaan  melalui participatory action  research (PAR)  diharapkan  mampu  mengurangi  dominasi  lembaga keuangan  berbasis  bunga  dan  mengentaskan  masyarakat  dari  beban  rentenir dengan  menghadirkan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  disebut  dengan koperasi Syariah di wilayah Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.  Partisipasi  masyarakat  diorganisir  melalui  metode participatory  action research (PAR) guna memetakan simpul-simpul potensi rintisan koperasi syariah, baik  kelemahan,  kekuatan,  peluang  dan  ancaman.  Dengan  PAR,  masyarakat diposisikan  sebagai  subyek  menarik  dan  berpotensi  untuk  dikembangkan.  Hasil dari  kegiatan  pendampingan  ini  terbentuknya  Koperasi  Syariah  yang  beroperasi dengan  prinsip  bagi  hasil  sebagai  media  masyarakat  untuk  bertransaksi  secara syariah dan mendorong perekonomian yang produktif . Pihak pemerintah dan para tokoh  masyarakat  memberikan  perhatian  khusus  bagi  pengembangan  koperasi syariah  melalui  dinas  Koperasi  Kota  Malang  supaya  memberikan  legalitas, dukungan,  fasilitas  pemasaran  dan  keterlibatan  strategis  lainnya  demi  kemajuan koperasi syariah.
Kata  kunci : pemberdayaan  masyarakat,  koperasi  syariah,  participatory  action research
Abstract: The  objective  of  conducting  an  empowerment  program  through participatory action research (PAR) is expected to reduce the dominance of interest- based financial institutions and alleviate people from the burden of moneylenders by presenting  a  sharia  microfinance  institution  called  Sharia  cooperatives  in  the Kotalama Village, Kedungkandang District, Malang City. Community participation is organized  through  the  participatory  action  research  (PAR)  method  to  map  the potential  nodes  of  sharia  cooperative  pioneering,  both  weaknesses,  strengths, opportunities and threats. With PAR, the community is positioned as an interesting subject  and  has the  potential  to  be  developed.  The  result  of  this  assistance  activity was  the  formation  of  a  Sharia  Cooperative  that  operates  on  the  principle  of  profit sharing  as  a  public  medium  for  sharia  transactions  and  encouraging  a  productive economy.  The  government  and  community  leaders  pay  special  attention  to  the development  of  sharia  cooperatives  through  the  Malang  City  Cooperative  Office  in order  to  provide  legality,  support,  marketing  facilities  and  other  strategic involvement for the advancement of Islamic cooperatives.
Keywords: community empowerment, sharia cooperatives, participatory action research

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## I. PENDAHULUAN
Berdasarkan  hasil  pengamalan  beberapa  Negara  berkembang,  keuangan  mikro telah terbukti menjadi salah satu alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan di negara- negara  berkembang  (Addae-Korankye,  2012).  Mengikuti  kisah  sukses  Grameen  Bank  di Bangladesh, revolusi keuangan mikro telah menyerbu negara-negara berkembang saat ini. Ditemukan  dari  literatur  terkait  bahwa  keuangan  mikro  memiliki  dampak  positif  pada pengurangan  kemiskinan  dan  karenanya  ini  adalah  alat  yang  efektif  untuk  pengurangan kemiskinan  di  banyak  negara  termasuk  Bangladesh,  Bolivia  dan  lain  sebagainya  (Addae- Korankye,  2012).  Dari  literatur  juga  menjadi  jelas  bahwa  dampak  keuangan  mikro  pada pengentasan  kemiskinan  adalah  masalah  yang  sangat  diperdebatkan.  Namun,  ketika diterapkan dan dikelola dengan hati-hati, dan ketika layanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan  klien,  keuangan  mikro  telah  memberikan  dampak  positif,  tidak  hanya  pada klien, tetapi pada keluarga mereka dan pada komunitas yang lebih luas.
Keuangan  mikro  dapat  menjadi  elemen  penting  dari  strategi  pengurangan kemiskinan  yang  efektif  terutama  untuk  negara-negara  berkembang.  Lebih  dari sebelumnya  setelah  keberhasilan  Grameen  Bank,  sistem  tersebut  telah  diadopsi  di berbagai  Negara  berkembang.  Di  Indonesia  juga  merupakan  salah  satu  negara  di  mana keuangan mikro telah dipertimbangkan sebagai jaring pengaman bagi orang miskin untuk membantu  mereka  mengatasi  kemiskinan.  Layanan  yang  disediakan  oleh  lembaga keuangan  mikro  diinginkan  untuk  memungkinkan  orang  miskin  untuk  memperlancar konsumsi  mereka,  mengelola  risiko  mereka  lebih  baik,  membangun  aset  mereka  secara bertahap,  mengembangkan  usaha  mikro  mereka,  meningkatkan  kapasitas  penghasilan pendapatan mereka, dan menikmati peningkatan kualitas hidup.
Salah  satu  peran  strategis  yang  dapat  menyentuh  layanan  bagi  masyarakat menengah  ke  bawah  yang  beroperasi  menggunakan  skema  syariah  seperti  di  Indonesia dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Secara umum LKMS terdiri dari BPRS  (Bank  Perkreditan  Mikro  Syariah),  BMT  (Baitul  Mal  wat  Tanwil)  dan  Koperasi Syariah  (OJK,  2017).  Ketiga  lembaga  tersebut  mempunyai  hubungan  yang  saling mempengaruhi  dengan  lembaga  syariah  lainnya  yang  Skalanya  lebih  besar.  Melekatnya
label Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Indonesia saat ini mengacu pada dua lembaga,  yaitu  Lembaga  Keuangan  Mikro  di  bawah  pembinaan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Lembaga Keuangan  Mikro  dan  Lembaga  Keuangan  Mikro  di  bawah  pengawasan  Kementerian Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992. Kedua jenis lembaga  keuangan  mikro  inilah  yang  hingga  saat  ini  menjadi  embrio  rintisan  lembaga keuangan mikro di tingkat grass road serta tidak dapat dipungkiri sebagai tulang punggung perekonomian  kecil-menengah  di  Indonesia  dalam  melakukan  program  pemberdayaan masyarakat guna pengentasan kemiskinan.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  argument  yang  mengatakan  bahwa  motor  penggerak aktivitas  usaha  dikalangan  masyarakat  pada  umumnya  ditopang  oleh  lembaga  keuangan mikro  sehinga  posisinya  sangat  strategis  dalam  memajukan  sektor  perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang dilakukan tidak hanya oleh lembaga keuangan mikro konvensional  bahkan  trend  saat  ini  mengarah  pada  pengembangan  lembaga  keuangan yang  operasionalnya  menggunakan  prinsip  syariah  yang  notabene  telah  teruji ketahanannya (llmi, 2002).
Menuurt  Arsyad  (2008),  istilah  keuangan  mikro  merujuk  pada  jasa-jasa  keuangan berskala  kecil  terutama  kredit  atau  pembiayaan  dan  simpanan  yang  disediakan  untuk orang-orang  pedesaan  yang  profesinya  seperti  bertani,  mencari  ikan,  berternak,  yang memiliki usaha kecil atau menjual barang dan jasa, bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi,  memperoleh  penghasilan  dari  sewa  menyewa  tanah,  kendaraan,  binatang  atau mesin  dan  peralatan  yang  jumlahnya  kecil  dan  kelompok-kelompok  atau  individu  yang terletak  dinegera  dunia  ketiga  atau  berkembang.  Terminologi  dalam  kontek  studi  ini mengacu  pada  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  pengistilahannya  secara  umum dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah.
Singkatnya,  Koperasi  Syariah  dalam  literatur  keuangan  merupakan  lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi menggunakan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan  usaha  produktif  serta  investasi  guna  meningkatkan  perekonomian  usaha  kecil bawah melalui  kegiatan  menabung  dan  layanan  pembiayaan.  Selain itu,  Koperasi Syariah
juga  menerima  titipan  zakat,  infak  dan  sedekah  serta  menyalurkannya  sesuai  peraturan dan amanatnya.
Hal  ini  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Perdagangan  RI  Nomor  7  Tahun  2007 dimana  pemberdayaan  masyarakat  adalah  bentuk  strategi  yang  digunakan  dalam pembangunan  masyarakat  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  kemampuan  dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kata kunci yang dapat  menjadi  pijakan  dalam  membangun  program  pemberdayaan  masyarakat  adalah terwujudkannya  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat  melalui  program  yang diinisiatifi  oleh  masyarakat  tersendiri.  Tentunya  program  dan  strategi  pemberdayaan perekonomian  di  tingkat  ekonomi  kebawah  sangat  memerlukan  pendampingan  untuk memfasilitasi masyarakat menemukan pola dan karakteristik yang sesuai dengan budaya serta kemampaunnya namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan melalui  rintisan  Koperasi  Syariah  yang  diyakini  lebih  bisa  diterima  masyarakat  tingkat bawah.
Dengan  adanya  inisiatif  pendampingan  masyarakat  guna  menemukan  pola  yang sesuai dengan tatanan sosialnya, maka keberadaan Koperasi Syariah dimaksudkan untuk memberikan  dukungan  akan  pemberdayaan  berbagai  kemampuan  yang  dimiliki masyarakat  miskin  atau  pengusaha  kecil  untuk  menciptakan  kemandirian  ekonomi. Pemberdayaan usaha mikro melalui Koperasi Syariah merupakan langkah strategis dalam menghadapi masalah klasik usaha mikro, yaitu terbatasnya akses modal yang mendukung kelangsungan  program.  Karena  sebagaimana  umunya  persoalan  mendasar  usaha  mikro adalah financial  accessibility yang  sangat  kurang  sehingga  perlu  memperhatikan terbentuknya  rintisan  Koperasi  Syariah  melalui  pendampingan  guna  memudahkan kemampuan  akses  layanan  keuangan  yang  dapat  mendukung  perekonomian  tingkat pedesaan.
Mengingat  populasi  muslim  dunia  meningkat  35%  (2,2  milyar  pada  tahun  2030) ( pew  research  center’s  forum  on  religion  &  public  life, 2011)  dan  Indonesia  memiliki populasi  muslim  terbesar  209.120.000  (87,2%),  maka  pemberdayaan  perekonomian masyarakat di tingkat pedesaan melalui pendirian Koperasi Syariah sangat dibutuhkan dan membantu menggerakkan roda perekonomian secara berkeadilan.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## II. METODE PENELITIAN
Penggunakan  strategi pendampingan  melalui  metode participatory action  research (PAR)  dimana  obyek  dampingan  diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  pemberdayaan dengan  skema  model  yang  ditawarkan  oleh  peneliti  yang  kemudian  dilakukan pendampingan,  monitoring  dan  pengambangan  menuju  lembaga  keuangan  yang sustainable dalam  bentuk  Koperasi  Syariah  yang  system  operasionalnya  menggunakan skema  syariah.  Pelaksanaan  penelitian  bertempat  di  Kelurahan  Kotalama  Kecamatan Kedungkandang Kota Malang karena sebagian besar masyarakat beragama Islam, aktivitas keseharian  penduduk  Kelurahan  Kotalama  terbiasa  menjadikan  mushola  sebagai  pusat kegiatan  belajar  agama.  Masyarakat  Kelurahan  Kotalama  yang  masuk  kategori  penduduk miskin  sebesar  9%  (2.768  jiwa),  sedangkan  sisanya  91%  (26.487)  termasuk  golongan penduduk kelas menengah keatas.
Focus group discussion (FGD) dilakukan peneliti dengan sampel terpilih sebanyak 10 orang  untuk  mewawancarai  dan  menggali  data  tentang  pola  perilaku  masyarakat  yang berhubungan dengan akses permodalam guna menopang perekonomian. Sebagai landasan dalam  melakukan  PAR ini,  kami  merujuk  pada  metode  yang  dikemukakan  oleh  MacIsaac (1995)  yang  dikenal  dengan  teori Socio-technical  Systems (STS)  yang  memiliki  empat tahapan,  yaitu pertama ,  perencanaan  ( plan )  sebagai  upaya  pemetaan  kondisi  riil masyarakat  menggunakan  analisis strength,  weakness,  opportunity dan treats (SWOT). Kedua , tindakan ( action ) dengan melakukan implementasi rencana yang telah disusun yang dibantu  dan  difasilitatori  oleh  peneliti.  Ketiga,  pengamatan  ( observe) untuk memperhatikan  dan  menganalisis  keberhasilan,  kekurangan,  kelemahan  dan  kekuatan strategi  dan  metode  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi. Terakhir ,  refleksi  ( reflect )  untuk  memecahkan  permasalahan,  kemudian  direfleksi  dan dievaluasi yang meliputi keberhasilan, kekurangan, kelemahan dan kekuatan dari metode dan strategi yang diterapkan.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kondisi Subyek Dampingan
Wilayah  Kelurahan  Kotalama  Kecamatan  Kedungkandang  Kota  Malang merupakan  salah  satu  wilayah  perdagangan  yang  sangat  strategis.  Saat  ini Kelurahan  Kotalama  terus  mengalami  kemajuan,  terutama  di  pusat  kecamatan. Kelurahan  ini  berada  di  bagian  timur  wilayah  Kota  Malang  yang  berada  di sepanjang  aliran  sungai  Brantas.  Kelurahan  Kotalama  memiliki  11  RW  (Rukun Warga)  dan  141  RT  (Rukun  Tetangga).  Kelurahan  Kotalama  memiliki  jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sejumlah 14.543 jiwa;  perempuan  14.682  jiwa  dan  kepala  keluarga  9.230  KK  (Profil  Kelurahan Kotalama,  2019).  Jumlah  penduduk  keseluruhan  adalah  berjumlah  29.616  orang dengan empat agama yang dianut masyarakat dan islam adalah agama mayoritas yang dianut penduduk sebagaimana tabel berikut.
Tabel 1.
Jumlah Agama yang Dianut Masyarakat No   Agama Jumlah 1 Islam 23.976 jiwa 2 Khatolik 307 jiwa 3 Protestan 289 jiwa 4 Hindu 0 jiwa 5 Budha 198 jiwa

## Sumber: Kelurahan Kotalama (2019)
Sebagian besar masyarakat beragama Islam, aktivitas keseharian penduduk Kelurahan Kotalama terbiasa menjadikan mushola sebagai pusat kegiatan belajar agama.  Kegiatan  malam  hari  diisi  dengan  pengajian,  tahlilan  dan  yasinan  untuk jamaah  laki-laki  dan  perempuan.  Mayoritas  kegiatan  keagamaam  berafiliasi dengan  kegiatan  organisasi Nahdhlatul  Ulama’ (NU)  yang  dianut  oleh  mayoritas masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi perekonomian masyarakat  Kelurahan  Kotalama  yang  masuk  kategori  penduduk  miskin  sebesar 9% (2.768 jiwa), sedangkan sisanya 91% (26.487) termasuk golongan penduduk kelas menengah keatas. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Tabel 2. Kondisi Penduduk Miskin No Kategori Jumlah 1. Penduduk Menengah keatas   26.487 jiwa 2. Penduduk Miskin 2.768 jiwa Jumlah Penduduk 29.255 jiwa

## Sumber: Kelurahan Kotalama (2019)
Kelurahan  Kotalama  yang  berada  di  pusat  Kota  Malang,  tingkat  ekonomi penduduk  di  Kelurahan  Kotalama  terbagi  menjadi  dua  yaitu  Rumah  Tangga Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  dan  Rumah  Tangga  Berpenghasilan  Menengah  ke Atas  (non-MBR).  Jumlah  rumah  tangga  MBR  tertinggi  berada  di  RW  02.  Jumlah rumah  tangga  MBR  yang  terdapat  di  RW  02  berjumlah  172  rumah  tangga. Tingginya  jumlah  rumah tangga  MBR di  suatu  kawasan  menunjukkan  cenderung rendahnya  tingkat  perekonomian  masyarakat  di  kawasan  tersebut.  Dengan demikian,  wilayah  RW  02  merupakan  wilayah  dengan  tingkat  perekonomian terendah di Kelurahan Kotalama.
Tabel 3.
Kondisi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kotalama RW Jumlah RT Jumlah kepala keluarga Kepala rumah tangga berpenghasilan rendah Kepala rumah tangga non MBR RW 01   15 498 113 385 RW 02   18 698 273 425 RW 03   11 414 103 311 RW 04   13 489 119 370 RW 05   7 495 84 411 RW 06   17 750 269 481 RW 07   13 914 109 805 RW 08   14 910 746 164 RW 09   10 482 191 291 RW 10   12 1060 787 273 RW 11   11 432 160 272

## Sumber: Kelurahan Kotalama (2019)
Mengingat potensi daerah, perekonomian, pertanian dan perikanan sangat baik dan memiliki prospek dimasa yang akan datang, maka keberadaan lembaga keuangan syariah yang berupa BMT akan sangat memberikan warna dalam melakukan transaksi disektor  produktif.  Karena  merupakan  daerah  penyangga  Kota  Malang,  maka  laju perekonomian  juga  berkembang  sangat  pesat,  dinamisasi  masyarakat  semakin

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
meningkat dan tuntutan akan persaingan juga tidak dapat dihindaran. Oleh karena itu rintisan  Koperasi  Syariah  yang  merupakan  lembaga  keuangan  syariah  mikro  akan mampu memberikan pola peningkatan perekonomian masyarakat secara proporsional dan berkeadilan dengan instrument bagi hasil sebagai ciri khas yang memperhatikan tingkat  resiko  dan  profitabilitas  secara  sportif.    Sampai  saat  ini  masyarakat  masih menggunakan BPR, koperasi simpan pinjam yang menggunakan system bunga maupun bank konvensional sebagai partner bisnisnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran lembaga keuangan syariah di wilayah Desa Kelurahan Kotalama Kecamatan Kelurahan Kotalama  ini.  Sehingga  keberadaan  Koperasi  Syariah  mutlak  harus  diadakan, mengingat di Desa Sumberpusung Kecamatan Kelurahan Kotalama juga menjadi basis Muslim, banyak pondok pesantren yang berdiri disana, masjid juga saling berdekatan dan  sekolah-sekolah  yang  berpendidikan  basis  islam  juga  berdiri  di  tengah-tengah masyarakat. Khusus konsentrasi pemberdayaan di Kelurahan Kotalama dipilih karena desa  ini  memiliki  lokasi  yang  sangat  strategis,  berada  pada  jalur  antar  kota  antar propinsi, lalu lintas perekonomian masyarakat, ibu kota kecamatan, pusat perputaran ekonomi dan tempat sentra ekonomi masyarakat berdiri seperti pasar, BPR, koperasi, masjid, sekolah dan fasilitas umum lainnya.

## 2. Pembahasan
Berdasarkan  isu-isu  yang  berhasil  dipetakan  berkenaan  dengan  kondisi perekonomian  masyarakat  di  Kelurahan  Kotalama  dan  strategi  yang  digunakan dalam model participatory action research (PAR), maka bentuk kegiatan yang akan dilakukan  antara  lain:  1). Focus  group  discussion (FGD)  untuk  mengakomodir kebutuhan  dan  permasalahan  masyarakat  Desa  Kelurahan  Kotalama  khsususnya yang  berhubungan  dengan  pemberdayaan  perekonomain  melalui  peran  lembaga keuangan  mikro  syariah  (Koperasi  Syariah);  2).  Workshop  penyusunan  program kegiatan  berdasarkan  hasil  FGD;  3).  Workshop  sosialisasi  tentang  lembaga keuangan  mikro  syariah  dan  pola  transaksinya;  4).  Penyususunan  materi pendampingan; 5). Pengumpulan data dan kelengkapan administrasi dalam rangka membantu  mengurus  perizinan  koperasi  syariah  di  pondok  pesantren  sebagai embrio  Koperasi  Syariah;  6).  Pelatihan  secara  berkala  berkenaan  dengan  skema
dan  pola  transaksi  lembaga  keuangan  mikro  syariah;  7).  Pelatihan  atau  simulasi real  account  menggunakan  skema  transaski  secara  syariah  melalui  koperasi syariah; 8). Pendampingan masyarakat secara berkelanjutan guna mencapai hasil yang diharapkan; dan 9). Seluruh proses dan siklus kegiatan dilakukan oleh subyek penelitian,  peneliti,  kemudian  diobservasi,  dimonitor  dan  dievaluasi  secara seksama hingga menemukan bentuk yang sesuai dengan syariah dan feasible bagi masyarakat. Semua kegiatan tergambar dalam skema berikut.

## Gambar 1. Alur Kegiatan Pendampingan Masyarakat
3. Pihak yang Terlibat dan Bentuk Keterlibatannya
a. Akademisi
1) Pengumpul Data
Peneliti melakukan pengumpulan data-data tentang kondisi masyarakat di Kelurahan  Kotalama  secara  umum  melalui  wawancara  kepada  Kepala Desa,  beberapa  kepala  RW  tentang  pekerjaan  masyarakat,  potensi ekonomi  yang  dimiliki  desa,  system  perekonomian  desa,  budaya masyarakat  dan  aktifitas  produktif  masyarakat  yang  selama  ini  berjalan. Wawancara  untuk  pengumpulan  data  ini  dilakukan  sebanyak  dua  kali sehingga  diperoleh  keabsahan  data  yang  akan  digunakan  sebagai
Survei
Menentukan RW yang memiliki produkstifitas tinggi dalam perekonomian (produktif

## FGD
Dengan tokoh masyarakat dan pelaku usaha Pemberdayaan/peningk atan pemahaman melalui pelatihan Workshop dan sosialisasi system LKMS (koperasi syariah) – Embrio Koperasi Syariah Penyusunan rencana aksi Simulasi real account Koperasi Syariah Pemberdayaan ekonomi masyarakt melalui Koperasi Syariah Keberlanjutan program setelah dilakukan refleksi dan evaluasi

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
treatment peneliti bersama dengan para stakeholder Kelurahan Kotalama untuk  memenuhi  keperluan  akan  model  transasksi  menggunakan  skim syariah.

## 2) Pembuat Desain Aksi
Setelah  melakukan  survey  awal  untuk  memetakan  masalah,  kemudian dilakukan  FGD  untuk  mengetahui  keinginan  para  stakeholder  Kelurahan Kotalama, kemudian peneliti melakukan klasifikasi masalah yang dialami masyarakat  berdasarkan  hasil  diskusi  sebagai  bahan  untuk  perencanan aksi dilapangan. Pembuatan desain kegiatan ini meliputi bentuk kegiatan yang  dikehendaki,  tujuan  kegiatan,  manfaat  kegiatan,  sasarn  kegiatan, output  kegiatan,  outcome  yang  diharapkan,  kerjasama  dan  bentuknya dengan pihak terkait (para narasumber yang kompeten dibidang ekonomi syariah  dan  Koperasi  Syariah),  penangung  jawab  kegiatan,  waktu  dan tempat kegiatan.

## 3) Pelaksana pelatihan
Berdasarkan  desain  aksi  yang  telah  disusun,  peneliti  melakukan pendampingan  melalui  konsultasi,  pelatihan  terapan,  sosialisasi  tentang ekonomi  syariah,  diskusi  tentang  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang terwujud  dalam  lembaga  keuangan  syariah  berupa  koperasi  syariah sebagai  cikal  bakal  Koperasi  Syariah.  Dengan  adanya  beberapa  program yang  telah  dicanangkan  ini  akan  menciptakan  system  pembinaan  dan pemberdayaan  potensi  masyarakat  untuk  menjadi  pelopor  penggerak system  perekonomian  syariah  yang  berbasis  bagi  hasil  sehingga  mampu memperoleh  manfaat  dan  mengembangkan  sesuai  dengan  dinamika kebutuhan transaksi masyarakat Kelurahan Kotalama.
4) Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau dampak  dari  kegiatan  pendampingan  yang  dilakukan,  termasuk mengetahui  kendala  yang  dihadapi  serta  solusi  yang  ditawarkan  guna memperbaiki strategi program selanjutnya. Untuk pelaksanan monitoring

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
dan evaluasi ini peneliti menggunakan instrument yang diisi oleh subyek dampingan; melakukan wawancara tentang kegiatan yang diikuti, hikmah, pola  pikir  yang  terbentuk  serta  saran  bagi  kegiatan  selanjutnya; mengamati  dan  membandingkan  praktik  yang  dilakukan  baik  dari  aspek ketaatan pada hukum, kreatifitas dalam mengembangkan, ketelitian dalam manajamen  serta  akselerasi  pasar  melalui  program-program  yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah kepada masyarakt Kelurahan Kotalama pada umumnya.
5) Pembuat Desain Tindak Lanjut
Setelah  melakukan  evaluasi  dan  monitoring,  peneliti  melakukan  diskusi dengan para pihak yang terlibat langsung untuk menyusun desain tindak lanjut  dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan.  Kegiatan  tindak  lanjut  ini mengarah  pada  kegiatan  lanjutan  pasca  pendampingan  sehingga  pelaku pengelola  Koperasi  Syariah  mampu  mandiri  melakukan  pengembangan dan  pemberdayaan  secara  berkelanjutan  dengan  memberlakukan  skema transaksi secara syariah yang dimediasi oleh kehadiran Koperasi Syariah diberbagai sektor perekonomian masyarakat Kelurahan Kotalama.

## b. Penggiat Pemberdayaan Ekonomi Desa
1) Penyusun desain program aksi bersama peneliti
Selama  kegiatan  pendampingan  dimulai,  para  penggiat  ekonomi  syariah dari  warga  masyarakat  Kelurahan  Kotalama  sebagai  subyek  dampingan sudah  terlibat  aktif  dalam  menyusun  desain  kegiatan.  Berdasarkan langkah-langkah  yang  tertera  pada  tahapan  sebelumnya,  diharapkan program  atau  aksi  yang  dilakukan  dapat  memberikan  manfaat  bagi kehidupan  masyarakat  Kelurahan  Kotalama  diwaktu  yang  akan  datang, khsususnya  konsistensi  memegang  prinsip  transaski  secara  syariah  yang mengutamakan system bagi hasil secara proporsional baik dalam keadaan untung,  impas  maupun  saat  rugi.  Sehingga  muncul  kesadaran  dan

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
semangat perekonomian yang memegang teguh berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
2) Pelaksana aksi perubahan (transformasi) rintisan koperasi syariah Sebagai  subyek  pendampingan,  warga  Kelurahan  Kotalama  yang  terpilih dan  dipandang  cakap  dan  komitmen  diamanahi  sebagai  pelaksana kegiatan.  Seluruh  proses  pendampingan  mengguanakan  pendekatan partisipatif yang menitikberatkan pada komunikasi dua arah dan fleksibel, dengan  harapan  para  subyek  dampingan  memiliki  pengalaman  untuk membekali  masyarakat,  serta  diharapkan  mampu  menindaklanjuti  dan mengembangkan  hasil  terbaik  dari  kegiatan  ini  untuk  meningkatkan perekonomian  masyarakat  secara  berkeadilan  dan  melakukan transformasi system perekonomian masyarakat Kelurahan Kotalama yang semula tergantung pada lembaga keuangan konvensional berbasis bungan menuju  system  perekonomian  berbasis  syariah  dengan  instrument Koperasi Syariah.

## c. Tokoh Masyarakat
1) Penyuluh dibidang keagamaan
Keterlibatan tokoh ini sangat penting karena tokoh ini merupakan leader opinion  yang  ada  di  masyarakat,  sehingga  bentuk  keterlibatan  secara langsung  akan  membuahkan  hasil  berupa  dukungan  dan  realiasai  secara berkelanjutan atas operasionalisasi Koperasi Syariah dan pengembangannya.  Tokoh  ini  sangat  penting  dan  strategis  karena keberadaannya  mampu  memobilisasi  masyarakat  Kelurahan  Kotalama serta merubah mindset masyarakat.

## 2) Pelaksana evaluasi dan monitoring
Disamping berfungsi sebagai leader opinion , keberadaan tokoh masyarakt juga  sangat  penting  dalam  evaluasi  dan  monitorirng  keberlangsungan kerja  Koperasi  Syariah  beserta  perangkatnya.  Karena  dari  hasil

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
pengamatan  para  tokoh  ini  akan  diketahui  kemajuan,  kendala,  peluang dan arah pengembangan selanjutnya.
3) Pembuat desain keberhasilan dan progres.
Dengan adanya back-up dari tokoh masyarakat Kelurahan Kotalama, maka akan  ada  semangat  konsisten  dalam  menjaga  nilai-nilai  kesyariahan  dari lembaga  keuangan  mikro  syariah,  tetap  menjalankan  prinsip  bagi  hasil secara  jujur  dan  mampu  menjadi  filter  bagi  bentuk  transaski  yang  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  syariah.  Dengan  adanya  kehadiran  tokoh masyarakat  secara  intensif  dalam  memonitor  dan  mengevaluasi  maka akan  muncul  ide-ide  kreatif  dalam  mengembangkan  dan  memperluas market  share Koperasi  Syariah  sehingga  diharapkan  mampu  menjadi penggerak  perekonomian  masyarakat  berbasis  syariah  disegala  bidang usaha,  baik  perdagangan,  jasa,  manufaktur,  perkebunan,  pertanian, perikanan dan stabilitas perekonomian masyarakat Kelurahan Kotalama.

## 4. Analisis Perubahan Paradigma Masyarakat
a. Transformasi preferensi masyarakat.
Sosialisasikan  Koperasi  Syariah  secara  umum,  tidak  berbatas  pada  nasabah muslim saja, karena terdapat pula daerah tertentu yang mayoritas non-muslim serta  memiliki  kekuasaan  ekonomi  yang  kuat.  Esensinya,  diperlukan perubahan  pola  pikir  kuno  yang  menyatakan  pangsa  pasar  Koperasi  Syariah sebatas  nasabah  muslim  saja,  karena  berdasakan  studi  yang  dilakukan Mutasowifin  (2003)  menyatakan  tidak  terdapat  perbedaan  preferensi  yang signifikan  antara  nasabah  muslim  dan  nonmuslim dalam  kriteria  pemlihan sebuah  produk.  Hal  tersebut  ditekankan  pula  oleh  penelitian  yang  dilakukan oleh  Nurmaninta  dan  Sugiharto (2006)  bahwa  faktor  utama  yang  menjadi pertimbangan  nasabah  untuk  memilih  lembaga  keuangan  syariah  bukan karena  menilik  dari  faktor  syariah  islam,  namun  faktor  pelayanan  dan keamanan, faktor kualitas manajemen syariah, faktor produk dan fasilitas, dan faktor ekternal.
Masyarakat  Kelurahan  Kotalama  yang  mayoritas  muslim  memiliki  prospek dan  peluang  besar  dalam  perkembangan  Koperasi  Syariah,  namun  dalam pengimplemetasiannya  banyak  sekali  persepsi  masyarakat  yang  masih memandang  sinis  dan  kurang  kepercayaan  masyarakat  sehingga  dibutuhkan sosialisasi serta dorongan dari pemerintah dan tokoh agama. Elemen-elemen tersebut  dibutuhkan  untuk  akselerasi  Koperasi  Syariah  yang  turut  berimbas pada  peningkatan  perekonomian  wilayah  Kelurahan  Kotalama.  Maka  tidak mustahil  peran  Koperasi  Syariah  melahirkan  sentimen  positif  untuk mendukung perkembangan dimasa mendatang.
b. Diskusi peningkatan pemahaman Koperasi Syariah
Untuk  mengubah mindset masyarakat  yang  sudah  terbiasa  transaski  dengan lembaga keuangan konvensional berbasis bunga juga memerlukan proses dan kesabaran yang panjang. Masyarakat yang sudah terbiasa berhubungan bisnis dengan BPR dan koperasi tentunya juga akan mengalami proses pembelajaran dan  adaptasi  yang  lama  bahkan  akan  cenderung  menyulitkan  sehingga berdampak  pada  keengganan  masyarakat  melakukan  transaski  bisnis  secara syariah melalui Koperasi Syariah.
Bermula  dari  Koperasi  Syariah,  diharapkan  akan  muncul  penggiat-penggiat yang  konsen  pada  transaski  syariah  melalui  lembaga  keuangan  yang dipelopori  oleh  para  peserta  pendampingan  yang  jumlahnya  10  orang. Keberadaan  peserta  pendampingan  pemberdayaan  ini  akan  menjadi  pelaku dan  konsultan  dibidang  Koperasi  Syariah.  Sebagai  pelaku  mereka  akan  terus berusaha menjalankan system operasionalisasi Koperasi Syariah dan sekaligus mengembangkannnya.
c. Pelatihan dan rihlah peserta
Program  pendampingan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  perintisan Koperasi  Syariah  ini  tidak  hanya  melakukan  sosialisasi  berkenaan  dengan lembaga keuangan mikro syariah saja, tetapi juga melakukan pengamatan dan survey ke lokasi-lokasi potensi ekonomi masyarakat Kelurahan Kotalama yang meliputi  potensi  pada  industri  kerajinan  dan  perdagangan.  Pelatihan  dan
diskusi  mengenai  Koperasi  Syariah  dilakukan  secara  kekeluargaan,  yaitu mengguanakn  metode  komunikatif  dan  konsultatif  yang  melibatkan  pakar ekonomi  islam  dan  Koperasi  Syariah,  tokoh  pesantran,  para  aparat  desa setempat  dan  akademisi  dari  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  Untuk pemetaan  dan  survey  ke  lokasi basic-basic potensi  perekonomian  desa dikemas dalam acara rihlah dan dihadiri oleh peserta pendampingan, peneliti, para  aparat dan  tokoh masyarakat.  Kegiatan  ini  sangat  memberikan manfaat khususnya  berkenaan  dengan  pengembangan  potensi  ekonomi  Kelurahan Kotalama  dan  pemetaan  strategi  pemasaran  bagi  pembiayaan  Koperasi Syariah.
d. Rancangan pengembangan Koperasi Syariah.
Harapan  dari  proses  pendampingan  ini  adalah  mampu  melahirkan  semangat masyarakat  Kelurahan  Kotalama  untuk  menghadirkan  Koperasi  Syariah sebagai lembaga keuangan alternative yang dapat dimanfaatkan dan menjadi partner  bisnis  masyarakat  Kelurahan  Kotalama.  Berkaitan  dengan  semakin berkembangnya  potensi  ekonomi  masyarakat  Kelurahan  Kotalama  dan semakin meningkatnya jumlah nasabah, maka system komputerisasi Koperasi Syariah  dipandang  perlu  untuk  dilakukan upgrade guna  meningkatkan pelayanan.  Salah  satu  bentuk  kegiatan  yang  nanti  dijadikan  program  primer adalah  pelatihan  software  terapan  bagi  personalia  Koperasi  Syariah.  Secara umum pelatihan software Koperasi Syariah diperuntuukkan bagi pemenuhan kebutuhan  bisnis  berdasarkan  kebutuhan  dan  kondisi  pemakai  sehingga dalam  implementasinya  akan  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Hal  tersebut membuat  software  lebih  dapat  dimanfaatkan  sesuai  dengan  visi  dan  misi organisasi.  Program  pengembangan  Koperasi  Syariah  menitikberatkan  pada digitalisasi system, kecepatan dalam pelayanan dan akurasi dalam pelaporan.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## IV. PENUTUP

## Kesimpulan
1. Dalam  rangka  memberikan  fasilitas  system  keuangan  yang  beroperasi menggunakan  prinsip  syariah,  maka  perlu  adanya  perubahan mindset dan pengenaan  kepada  masyarakat  pedesaan  melalui  metode participatory  action research (PAR)  yang  harapannya  akan  mampu  memfasilitasi  dan  memotifasi masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di daerah, menemukan  metode  untuk  menyelesaikan  permasalah,  menyusun  metode  dan desainnya,  menyusun  rencana  aksi  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan memperhatikan  keberlanjutan  dari  program  dengan  target-target  yang  realistis sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Mengidentifikasi berbagai persoalan di daerah mereka khususnya yang berkenaan dengan  potensi  ekonomi  dan  permasalahannya,  memformulasikan  desain rancangan  pemecahannya,  menerapkan  metode  dan  strategi  untuk  memecahkan masalah  yang  dihadapi  sehingga  terbentuk  pemahaman  bahwa  pemberdayaan adalah sangat penting untuk menumbuhkan semangat wirausaha dan melepaskan diri  dari  system  bunga  yang  selama  ini  melekat  pada  aspek  kehidupan  bisnis masyarakat sebagai praktik keuangan yang tidak berkeadilan.
3. Secara  umum  masyarakat  Kelurahan  Kotalama  dari  berbagai  profesi  telah mengikuti  sosialisasi  dan  simulasi  yang  berkenaan  dengan  praktik  pendirian Koperasi Syariah beserta dengan manajemen operasional, pemasaran dan simulasi perhitungan  bagi  hasil  sebagai  langkah  awal  untuk  memberikan  pilihan masyarakat  akan  system  Koperasi  Syariah  yang  jauh  berbeda  dengan  system koperasi atau BPR konvensional.
4. Hasil  dari  pendampingan  ini  adalah  direalisasikan  lembaga  keuangan  mikro syariah  berupa  Koperasi  Syariah  dan  secara  berkesinambungan  dilakukan pendampingan  dalam  mengelola  manajemen  sumberdaya,  memperluas  jaringan pemasaran,  meningkatkan  ketahanan  lembaga  Koperasi  Syariah,  upgrade  system Koperasi  Syariah  menuju  online  system  yang  terintegrasi,  terbuka  dan  akurat. Rekomendasi ini muncul dari peserta pendampingan yang merasa sangat tertarik

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
untuk  mengembangkan  Koperasi  Syariah  karena  diyakini  mampu  berkembang secara  cepat  dan  mengentaskan  masyarakat  dari  praktik  rentenir  yang  sudah cukup massif dan secara jangka panjang merugikan masyarakat sendiri. Sehingga akan tercipta semangat yang responsive dan menjadikan Koperasi Syariah menjadi pilihan  utama  sebagai  partner  bisnis  masyarakat,  bukan  sebagai  lembaga alternative.
5. Dengan adanya program pendampingan ini, masyarakat Kelurahan Kotalama akan dilatih  membiasakan  diri  dalam  mengidentifikasi  permasalahan  yang  terjadi, menyusun  metode  dan  strategi  untuk  menyelesaikan  masalah  sehingga  mampu mengelesaikan  permasalahan  secara  mandiri.  Diharapkan  masyarakat  akan membentuk pola masyarakat yang terbuka, dinamis, penggerak perekonomian dan jembatan  mobilitas  perekonomian  antar  masyarakat.  Dengan  demikian,  akan terjadi pola pergeseran orientasi partner bisnis dari yang semula familier dengan koperasi  dan  BPR  menuju  preferensi  kepada  Koperasi  Syariah  sebagai  lembaga penopang perekonomian masyarakat desa yang dipelopori oleh rintisan Koperasi Syariah yang kemudian dikembangkan menjadi Koperasi Syariah.

## Saran
1. Diharapkan  dari  pihak  pemerintah  memberikan  perhatian  khusus  bagi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk Koperasi Syariah ini  melalui  dinas  Koperasi  supaya  memberikan  legalitas,  dukungan,  fasilitas pemasaran  dan  keterlibatan  strategis  lainnya  guna  memajukan  dan mengembangkan  Koperasi  Syariah  sebagai  lembaga  yang  familier  dengan masyarakat dengan segala kelebihan dan system bagi hasilnya.
2. Bagi  tokoh  masyarakat  terutama  aparat  desa  dan  tokoh  agama,  dukungan  moral dan  semangat  dalam  mengembangakan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang berupa  Koperasi  Syariah  sangat  mempengaruhi  keberlanjutan  kinerja  Koperasi Syariah  dimasa  yag  akan  datang.  Oleh  karena  itu  kehadiran  para  tokoh  tersebut sangat diharapkan dan diperlukan untuk menjaga eksistensi Koperasi Syariah dan manajemen yang kuat supaya mampu menghadapi persaingan.
3. Hendaknya  tema  dan  pola  pendampingan  yang  terkait  dengan  pengembangan system  perekonomian  masyarakat  khususnya  pada  masyarakat grass  root dalam bentuk  sosialisasi  system  perekonomain  secara  islami  dan  Koperasi  Syariah sebagai  instrumennya  menjadi  prioritas  bagi  seluruh  stakeholder  mengingat system  bagi  hasil  yang  digunakan  Koperasi  Syariah  merupakan  system  yang fleksibel dan kuat terhadap goncangan ekonomi.
4. Seluruh  pola  pendampingan  yang  dilaksanakan  di  masyarakat  dapat  dilakukan dengan baik karena adanya sinergi dari berbagai pihak, dalam hal ini masyarakat sendiri, para aparat desa, para tokoh pemuda, masyarakat serta pemerintah yang menaungi secara khsusus. Termasuk pendampingan pemberdayaan perekonomian masyarakat  melalui  perintisan  Koperasi  Syariah  ini  Kementerian  Koperasi  harus hadir  dan  membina  keberlanjutan  lembaga  ini,  sehingga  masyarakat  secara  luas akan memperoleh manfaat dan mampu meningkatkan produktifitasnya.
5. Koperasi  Syariah  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  syariah  dalam pengembangannya  masih  mengalami  berbagai  kendala,  baik  dari  internal  mapun eksternal.  Oleh  karena  itu  diperlukan  soliditas  tim  manajemen  yang  baik  untuk menghadapi  kendala  tersebut,  termasuk  inovasi  dan  kreatifitas  dari  jajaran manajemen  Koperasi  Syariah  sangat  diperlukan  untuk  menjemput  bola  dan semangat  dalam  syiar  islam  dalam  lingkup  ekonomi  dan  pemberdayaan masyarakat secara umum.
6. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, Koperasi Syariah harus dinamis sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, termasuk menjaga performance dibidang pelayanan  supaya  memiliki  reputasi  yang  baik  sejajar dengan  lembaga  keuangan lainnya.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## DAFTAR PUSTAKA
Addae-Korankye , A. (2012), “ Microfinance: a tool for poverty reduction in developing countries ”, Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR) , Vol 7 Issue 1, pp. 138-149
Arsyad, L. (2008). Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustanabilitas. Penerbit Andi Yogyakarta.
Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 , Cet.1, Gema Insani, Jakarta
Chirwa, E. W. (2002). “Microfinance and poverty reduction in Malawi. What has hap pened to the microfinance revolution?”, University of Malawi. Wadanda Consult Working paper , WC/01/02.
Humas Kelurahan Kotalama, 2019, Data Demografi Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
Ilmi, M. S. M. (2002), Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah , UII Press,
Yogyakarta.
Ledgerwood, J. (1999). Microfinance Handbook; Sustainable Banking with the poor: An institutional and financial Perspective ; World Bank, Washington D.C.
MacIsaac, D.  (1995). An Introduction to Action Research . http://www.phy.nau.edu/~danmac/actionrsch.html (accessed October 12, 2014). MacIsaac, Dan.  1995. An Introduction to Action Research .
http://www.phy.nau.edu/~danmac/actionrsch.html (accessed October 12, 2014).
Montero, M, (2000), “Participation in participatory action research”, Annual Review of Critical Psychology, Annual Review of Critical Psychology, Vol. 2, pp. 131-143
Montero, Maritza, (2000), “Participation in participatory action research”, Annual Review of Critical Psychology, Annual Review of Critical PsychologyAnnual Review of Critical PsychologyAnnual Review of Critical PsychologyAnnual Review of Critical PsychologyAnnual Review of Critical PsychologyVol. 2, pp. 131-143
Musytaq, A. (2001), Business Ethics In Islam, (terj. Samson Rahman),  Pustaka al-Kautsar Jakarta.
O’Brien, R, (1998), An Overview of the Methodological Approach of Action Research , Faculty of Information Studies, University of Toronto
O’Brien, Rory, 1998, An Overview of the Methodological Approach of Action Research , Faculty of Information Studies, University of Toronto
Otero, M. and Rhyne, E. (1994). The New World of Microenterprise Finance , London: IT Publications.
Otoritas Jasa Keuangan – OJK, (2019). Direktori Lembaga Keuangan Mikro - Januari 2019 ,
Otoritas Jasa Keuangan, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/direktori/direktori-lkm/Documents/DIREKTORI%20LKM%20- %20Jan%202019.pdf . Diakses 18 Desember 2019.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017. Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan ,
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx . Diakses 23 September 2019.
Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, (2011), The Future of the Global Muslim Population (Projections for 2010-2030) , January, Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life. 1615 L St., NW, Suite 700 Washington, D.C. 20036- 5610 Phone (202) 419-4550 Fax (202) 419-4559 www.pewforum.org
Rahardjo, M. D. (2002), Ensiklopedi Alquran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci . Paramadina. Jakarta:
Reason, P., H. Bradbury, (2011), Handbook of action research: Participative Inquiry and Practice , Sage Publications (ed), http://www.bath.ac.uk/carpp/publications/index.html, (accessed, Nopember 11, 2018)
Reason, P., H. Bradbury, 2011, Handbook of action research: Participative Inquiry and Practice , Sage Publications (ed),
http://www.bath.ac.uk/carpp/publications/index.html, (accessed, Nopember 11, 2014)
Schreiner, M.an d Woller. G, (2003). “Microenterprise development programs in the United States and in the developing world”, World Development , 31, 1567-1580
World Bank (2010). World Development Report 2009/2010 . Attacking poverty. New York; Oxford University Press.