## Jurnal
Pustaka Ilmiah Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS
Vol. 1 No. 1 Desember 2015
Vol. 1 No. 1 Hal. 1 - 94 Desember 2015 ISSN: 2477-2070 JURNAL PUSTAKA ILMIAH Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.: (0271) 654311 email: jurnal.pustaka.ilmiah@gmail.com JPI
Rekonstruksi  Budaya  Hukum  Masyarakat  dalam  Pemulihan  Pascakonflik  Etnis Madura dan Melayu di Kabupaten Sambas

## SUSUNAN  REDAKSI  JURNAL PUSTAKA ILMIAH UPT PERPUSTAKAAN UNS
Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. Ketua Redaksi : Dra. Tri Hardiningtyas, M.Si. Wakil Redaksi : Haryanto, M.IP. Sekretaris : Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP., Henny Perwitosari, A.Md. Penyunting Ahli : 1. Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. (Universitas Sebelas Maret); 2. Drs. Widodo, M.Soc.Sc. (Universitas Sebelas Maret); 3. Drs. Harmawan, M.Lib. (Universitas Sebelas Maret). Bendahara : Nurul H., A. Md.; Novi Tri Astuti, A.Md. Sirkulasi : Aji Hartono, A. Md.; Agus Sriyono, A.Md.; Aris Suprihadi, S.IP.

## DITERBITKAN OLEH UPT PERPUSTAKAAN UNS

## REDAKSI JURNAL PUSTAKA ILMIAH
Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax.: (0271) 654311; email: jurnal.pustaka.ilmiah@gmail.com
Jurnal  Pustaka  Ilmiah  (JPI)  sebagai  media  kreasi  para  pustakawan,  guru,  dosen,  dan  praktisi dalam  pengembangan  profesi  secara  berkelanjutan.  Berbagai  ide  dan  gagasan  kreatif  menjadi bahan kajian yang diimplementasikan dalam berbagai model pengembangan bahan pustaka, baik cetak  maupun online .  Kreativitas  menjadi  akar  pengembangan  ilmu  pengetahuan  sepanjang hayat  dengan  berbagai  model  pengembangan  budaya  literasi  di  perpustakaan.  Keindahan  dan kecermatan  dalam  sebuah  tulisan  ilmiah  dan  nonilmiah  akan  dapat  direalisasikan  secara  nyata oleh sumber daya manusia untuk menghasilkan SDM yang unggul dan kreatif dengan membaca dan  menulis  untuk  menyinari  dunia.  Budaya  literasi  menjadi  upaya  untuk  pengembangan  dan pemberdayaan  perpustakaan  sebagai  pusat  sumber  belajar  untuk  mendukung  tri  dharma perguruan tinggi.
Penyunting
: Daryono, S.Sos., M.IP.; RiahWiratningsih, S.S., M.Si., Dinar Puspita Dewi, S.Sos., M.IP.; Sri Utari, S.E.
Salam pustaka. Dengan rasa syukur kepada allah swt. Segenap redaksi Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI)  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  berkontribusi  untuk penerbitan perdana JPI. Dengan terbitnya JPI ini berarti UPT Perpustakaan UNS telah memiliki media  penulisan  bagai  para  pustakawan,  dosen,  tenaga  kependidikan,  guru,  dan  praktisi  untuk menuangkan ide dan gagasan kreatifnya secara tertulis.
Dalam penerbitan JPI perdana ini disajikan sepuluh tulisan antara lain: (1) Faktor Pengembangan dan Isu Dalam Masalah Karier Pustakawan ( Masriyatun ), (2) Menguak Informasi via Alexa.com sebagai  Evaluasi  Menuju  Optimalisasi  Keberaksesan  terhadap  Perpustakaan  dan  Institusinya ( Wiji Suwarno ),  (3)  Profesionalisme  Pustakawan  dalam  Layanan  Informasi  ( Sri  Anawati ),  (4) Public Space dan Private Space: Posisi Strategis Perpustakaan dalam Mendukung Pembelajaran Kolaboratif ( Purwani Istiana ), (5) Mewujudkan World-class Professionalism of Librarians di Era Library Mobile ( Yuni Nurjanah ), (6) Tantangan dan Kesiapan Pustakawan di Era Digital ( Dian Hapsari ),  (7)  Formulasi Strategi  Membangun  Eksistensi  Perpustakaan  Perguruan Tinggi  (Studi UPT Perpustakaan  UNS Tahun 2015) ( Riah  Wiratningsih), (8) Optimalisasi Perpustakaan  Desa dalam  Rangka  Meningkatkan  Pendidikan  Masyarakat  ( Bambang  Hemanto ),  (9)  Optimalisasi Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi melalui Pemanfaatan Social Media Networking sebagai Media Komunikasi antara Perpustakaan dan Pemustaka ( Haryanto ).
Akhirnya, redaksi JPI mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala UPT Perpustakaan UNS yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi untuk penerbitan JPI. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis, tim redaksi, dan Yuma Pressindo,  yang telah mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI.
Desember 2015
Ketua Redaksi,

## PENGANTAR REDAKSI
Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.

## Kepala UPT Perpustakaan UNS
“Jadikalah tulisanmu sebagai cermin kehidupanmu di masa sekarang dan masa depan”
Selamat  dan  sukses  atas  diterbitkannya  Jurnal  Pustaka  Ilmiah (selanjutnya disingkat JPI). Sambutan ini diberikan dalam rangka penerbitan perdana  JPI.  Jurnal  ini  sebagai  media  kreativitas  dan  pengembangan softskill para pustakawan, guru, dosen, dan praktisi untuk menuangkan ide dan gagasan dalam berbagai konteks kehidupan. Berbagai isu terkait dengan pengembangan perpustakan, pusat sumber belajar, pendidikan, dan budaya literasi akan menjadi topik-topik yang disajikan dalama jurnal ilmiah ini.
Diterbitkannya  JPI  sebagai  bukti  kepedulian  UPT  perpustakaan  Ilmiah  dalam  rangka  turut berpartisipasi untuk mengembangkan dan membudayakan literasi untuk para pustakawan dan civitas akademika di UNS dan luar UNS. Berbagai model pengembangan softskill menjadi  alaternatif untuk membekali dan memperkuat jaringan kerja sama penulisan antarkelembagaan. Dengan demikian, kerja sama antarpustakawan dan pemustaka dapat diwujudkan dengan berbagai model dalam bidang literasi.
Penerbitan JPI sebagai upaya untuk memotivasi semua pustakawan menulis, baik ilmiah maupun nonilmiah.  Para  pustakawan  harus  menjadi  pionir  dalam  bidang  penulisan.  Hal  ini  sebagai  bentuk kepedulian  dan  keteladaan  para  pustakawan  yang  memproses,  menyajikan,  dan  menikmati  bahan- bahan  pustaka cetak dan noncetak di perpustakaan. Ketersedian bahan pustaka akan menjadi bahan paling nyata untuk dikembangkan dalam berbagai model perwujudan teknik peniulisan. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pustakawan adalah semangat untuk berbagai pengetahuan melalui tulisan.
Kepedulian setiap sumber daya manusia kepada kelembagaan dapat dituangkan dalam berbagai model pengabdian, salah satunya adalah melalui tulisan. Berbagai ide dan gagasan dapat direalisasikan dengan  berbagai  model  bentuk  artikel  jurnal,  buku,  modul,  monograf,  dan  lain  sebagainya.  Para civitas  akademika,  guru,  praktisi  harus  memiliki  keterampilan  menulis  sebagai  bentuk  perwujudan pengembangan diri secara berkelanjutan. Berbagai tulisan dan referensi sudah disajikan tetapi masih sangat minim untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Banyak orang pandai dalam berbicara tetapi masih sedikit yang menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan.
Akhirnya, keluarga besar UPT Perpustakaan UNS mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor, pengelola JPI, penulis, dan  semua pihak yang telah mendukung penerbitan perdana JPI. Semoga dengan diterbitkannya JPI ini dapat menjadi media untuk menulis para pustakawan, dosen, guru, dan praktisi dalam bidang iptek dan seni. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada percetakan Yuma Pressindo yang telah membantu mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI ini. Akhirnya, semoga JPI dapat memberikan nilai kemaslahatan untuk umat.
“Berdiri kemudian berbaring sangatlah cepat tetapi tatkala sudah dituliskan akan menjadi kenangan yang taidak terlupakan sepanjang hayat”

## DAFTAR ISI

## JURNAL PUSTAKA ILMIAH  EDISI 1 VOLUME 1 TAHUN 2015
Simbiosis  Mutualisme Perpustakaan  dengan  Media  Cetak    sebagai  Upaya Membudayakan Membaca dan Menulis bagi Masyrakat
Faktor Pengembangan dan Isu dalam Masalah Karier Pustakawan.
Masriyatun 11-17
Menguak  Informasi  via  Alexa.com  sebagai  Evaluasi  Menuju  Optimalisasi
Keberaksesan terhadap Perpustakaan dan Institusinya Wiji Suwarno 19-28 Profesionalisme Pustakawan dalam Layanan Informasi Sri Anawati 29-37
Public  Space dan Private  Space :  Posisi  Strategis  Perpustakaan  dalam  Mendukung
Pembelajaran Kolaboratif Purwani Istiana 39-45
Mewujudkan World-class Professionalism of Librarians di Era Library Mobile Yuni Nurjanah 47-53 Tantangan dan Kesiapan Pustakawan di Era Digital Dian Hapsari 55-60
Formulasi  Strategi  Membangun  Eksistensi  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi  (Studi
UPT Perpustakaan UNS Tahun 2015) Riah Wiratningsih 61-70 Optimalisasi Perpustakaan Desa dalam Rangka Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Bambang Hemanto 71-76
Optimalisasi  Layanan  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi  melalui  Pemanfaatan Social Media Networking sebagai Media Komunikasi antara Perpustakaan dan Pemustaka Haryanto 77-82 Muhammad Rohmadi 1-9
dan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta Email:rohmadi_dbe@yahoo.com/081391423540
knowledge resource centers. Both the media must have the positive integration of mutual beneﬁ t. It is a form of strengthening the various models of information disseminated directly and indirectly. Various models of literacy and knowledge appeared in the print media and it is presented in the library. Therefore, it is necessary to unify the vision synergistic effort between the library and print media so that it can occur symbiotic mutualism between the library and the print media in a variety of contexts of science and technology and the arts. Key words: symbiotic mutualism, libraries, print media, reading, and writing.
sumber ilmu pengetahuan. Kedua media tersebut harus memilki integrasi positif yang saling menguntungkan. Hal ini sebagai bentuk penguatan berbagai model informasi yang  didiseminasikan  langsung  dan  tidak  langsung.  Berbagai  model  literasi  dan pengetahuan muncul dalam media cetak dan tersajikan di perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis untuk menyatukan visi antara perpustakan dan media cetak  sehingga  dapat  terjadi  simbiosis  mutualisme  antara  perpustakaan  dan  media cetak dalam berbagai konteks iptek dan seni.
Kata kunci: simbiosis mutualisme, perpustakaan, media cetak, membaca, dan menulis.

## A.  Pendahuluan
Perpustakan memiliki peran penting sebagai sumber  informasi,  baik  cetak  dan  noncetak bagi  pemustaka.  Perpustakaan  ada  di  setiap lembaga  pemerintah  dan  nonpemerintah,  baik pendidikan  dasar,  perguruan  tinggi,  lembaga, dan  badan.  Berbicara  masalah  perpustakaan tentu  kita  tidak  dapat  melepaskan  dari  fungsi media  cetak  dan  online  sebagai  sumber informasi dan pembelajaran  bagi peserta  didik dan masyarakat umum.
Selaras dengan kesamaan fungsi perpustakaan dan media cetak adalah menyebarkan informasi, sumber layanan informasi,  dan  sumber  belajar  bagi  mpeserta didik  dan  masyarakat.  Terkait  dengan  hal tersebut  maka  fungsi  perpustakaan  dan  media cetak harus dapat diintegrasikan sebagai bentuk penguatan pusat sumber informasi dan belajar. Selain itu, perpustakaan dan media cetak harus memiliki  kerja  sama  untuk  menyebarkan informasi kepada peserta didik dan masyarakat umum.

## Muhammad Rohmadi
Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP

## SIMBIOSIS MUTUALISME  PERPUSTAKAAN DENGAN MEDIA CETAK SEBAGAI UPAYA MEMBUDAYAKAN MEMBACA DAN MENULIS BAGI MASYRAKAT
Abstrak
Perpustakaan  dan  media  cetak  sebagai  media  penyebaran  informasi  dan  pusat

## Abstrack
Library  and  print  media  as  a  medium for  the  dissemination  of  information  and
Merujuk paparan di atas, dapat diperhatikan dalam  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 2007  tentang  Perpustakaan  pada  Pasal  1 Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  perpustakaan adalah  institusi  pengelola  koleksi  karya  tulis, karya  cetak,  dan/atau  karya  rekam  secara profesional  dengan  sistem  yang  baku  guna memenuhi  kebutuhan  pendidikan,  penelitian, pelestarian,  informasi,  dan  rekreasi  para pemustaka.  Selanjutnya  dijelaskan  pada  ayat (2)  bahwa  koleksi  perpustakaan  adalah  semua informasi  dalam  bentuk  karya  tulis,  karya cetak,  dan/atau  karya  rekam  dalam  berbagai media  yang  memunyai  nilai  pendidikan  yang dihimpun,  diolah,  dan  dilayankan.  Sementara itu, daya dukung perpustakaan adalah pustakawan.    Dengan  demikian,  perpustakaan memiliki  fungsi  simbiosis  mutualisme  natara perpustakaan dengan media cetak sebagai pusat sumber  belajar  dan  informasi  bagi  seluruh civitas akademika untuk meningkatkan budaya baca bagi masyarakat.
B.  Mendekatkan Perpustakaan dengan
Masyarakat Pendidikan Perpustakaan harus menjadi media pembelajaran masyarakat pendidikan di Indonesia.  Hal  ini  dilihat  dari  peran  penting dan  fungsi  perpustakan  sebagai  pusat  sumber belajar,  koleksi,  informasi.  Oleh  karena itu,  perpustakaan  harus  didekatkan  kepada masyarakat pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya  manusia.  Terkait  dengan  hal  tersebut, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan sebagai pustakawan dan ujung  tombak  pelayanan  perpustakaan  harus dioptimalkan.  Dengan  demikian,  kedekatan informasi,  lembaga,  dan  fungsi  koleksi  serta menginformasikan  dapat  dijalankan  seutuhnya oleh  para  pustakawan  dan  staf  administrasi  di perpustakaan.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  UU  Nomor 43  Tahun  2007  Pasal  1  ayat  (8)  menyebutkan bahwa  pustakawan  adalah  seseorang  yang
memiliki  kompetensi  yang  diperoleh  melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta memunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan  pengelolaaan  dan  pelayanan perpustakaan.  Sementara  itu  pada  ayat  (9) pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan,  kelompok  orang,  masyarakat, atau  lembaga  yang  memanfaatkan  fasilitas layanan  perpustakaan.  Lebih  lanjut  ayat  (10) dijelaskan  mengenai  bahan  perpustakaan adalah  semua  hasil  karya  tulis,  karya  cetak, dan/atau  karya  rekam. Terkait  dengan  ini  para pemustaka  adalah  peserta  didik  di  sekolah formal  dan  nonformal.  Dijelaskan  lebih  lanjut pada  ayat  (11)  bahwa  masyarakat  adalah setiap  orang,  kelompok  orang  atau  lembaga yang  berdomisili  pada  suatu  wilayah  yang memunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Merujuk penjelasan di atas, dapat ditegaskan  bahwa  keberadaan  perpustakaan sangat  diperlukan  oleh  pemustaka,  peserta didik,  dan  masyarakat  umum  sebagai  sumber ilmu dan pengetahuan secara berkelanjutan dan sekaligus sebagai media rekreasi baca di tingkat pusat,  provinsi,  kabupaten/kota,  sekolah,  dan masyarakat.
Dengan  demikian  semua  instansi  yang memiliki perpustakaan, baik jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, maupun lembaga  pemerintah  dan  nonpemerintah  harus mendekatkan  perpustakaan  dengan  masyrakat pendidikan  sebagai  pusat  sumber  belajar  bagi peserta didik dan masyarakat umum.

## C.  Peran  Perpustaakan  Nasional  Republik Indonesia sebagai Rujukan Nasional
Perpustakaan  memiliki  aneka  referensi, koleksi,  dan  layanan  yang  bervariasi.  Namun demikian,  tidak  semua  perpustakaan  memiliki koleksi lengkap dan layanan yang sesuai dengan harapan  para  pengunjungnya.  Oleh  karena itu,  pemerintah  memfungsikan  perpustakaan nasional  RI  sebagai  rujukan  nasional  sebagai pusat  sumber  belajar  dan  informasi  bagi
masyarakat. Dengan demikian, integrasi perpustakaan  sebagai  sumber  informasi  bagi peserta  didik  dan  masyarakat  umum  dapat terealisasi.
Berbicara masalah peran penting perpustakaan  sebagai  sumber  belajar  bagi peserta  didik  dan  masyarakat  diperlukan simbiosis  mutualisme  antara  perpustakaan dengan media cetak dan perpustakaan nasional RI  sebagai  rujukan  nasional.  Selaras  dengan pemikiran  di  atas,  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2014 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dijelaskan pada bab I pasal 1 ayat (7) perpustakaan nasional adalah  lembaga  pemerintah  non-kenegaraan yang  melaksanakan  tugas  pemerintah  dalam bidang  perpustakaan  pembina,  perpustakaan rujukan,  perpustakaan  deposit,  perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring  perpustakaan  serta  berkedudukan  di ibukota  negara.  Kemudian  ayat  (8)  dijelaskan perpustakaan  provinsi  adalah  perpustakaan daerah  yang  berfungsi  sebagai  perpustakaan pembina,  perpustakaan  rujukan,  perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota  provinsi.  Lebih  lanjut  dijelaskan  pada ayat  (9)  perpustakaan  kabupaten/kota  adalah perpustakaan  daerah  yang  berfungsi  sebagai perpustakaan  pembina,  perpustakaan  rujukan, perpustakaan  penelitian,  dan  perpustakaan pelestarian  yang  berkedudukan  di  ibukota kabupaten/kota. Merujuk paparan di atas, peran penting perpustakaan nasional sebagai rujukan nasional  dan  Pembina  perpustakaan  umum daerah dan pendidikan sangat diperlukan dalam konteks  integrasi  perpustakaan  dengan  media cetak  sebagai  sumber  informasi  dan  sumber belajar  bagi  peserta  didik  dengan  masyarakat umum.
D.  Masyarakat  Harus  Cerdas  dan  Pandai sebagai Modal Dasar Pembangunan
Kekuatan  sebuah  bangsa  bergantung  pada kompetensi  sumber  daya  manusianya.  Oleh karena  itu,  pemerintah  berkewajiban  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Selain  itu, masyarakat juga berhak untuk menentukan masa depan  bangsanya  melalui  pendidikan.  Terkait dengan hal tersebut, dalam bab II bagian kesatu pasal  5  Ayat  (1)  UU  Nomor  43  Tahun  2007 dijelaskan  bahwa  masyarakat  memunyai  hak yang sama untuk: (1) memperoleh layanan serta memanfaatkan  dan  mendayagunakan  fasilitas perpustakaan,  (2)  mengusulkan  keanggotaan dewan  perpustakaan,  (3)  mendirikan  dan/atau menyelenggarakan  perpustakaan,  (4)  berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan  perpustakaan.  Selanjutnya pada  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  masyarakat  di daerah  terpencil,  terisolasi,  atau  terbelakang sebagai akibat faktor geograﬁ s berhak memperoleh  layanan  perpustakaan  secara khusus. Sementara itu, pada ayat (3) dijelaskan bahwa  masyarakat  yang  memiliki  cacat dan/atau  kelainan  ﬁ sik,  emosional,  mental, intelekstual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan  kemampuan  dan  keterbatasan  masing- masing.  Dengan  demikian,  peran  penting pemerintah  adalah  mengoptimalkan  kinerja para  pustakawan  dan  melengkapi  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  untuk  meningkatkan kompetensi  sumber  daya  manusia  melalui pustaka ilmiah.
Merujuk  paparan  tersebut,  antara  hak  dan kewajiban  masyarakat  terhadap  perpustakaan perlu  diimbangkan,  maka  perlu  dijelaskan mengenai  kewajiban  masyarakat.  Berdasarkan UU  Nomor  43  Tahun  2007  pasa  6  ayat  (1) dijelaskan bahwa masyarakat berkewajiban: (1) menjaga  dan  memelihara  kelestarian  koleksi perpustakaan,  (2)  menyimpan,  merawat,  dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional, (3)
menjaga  kelestarian  dan  keselamatan  sumber daya  perpustakaan  di  lingkungannya,  (4) mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan  di  lingkungannya,  (5)  mematuhi seluruh  ketentuan  dan  peraturan  dalam pemanfaatan  fasilitas  perpustakaan,  dan  (6) menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan  perpustakaan.  Dengan  demikian, diperlukan  sosialisasi  dan  pemahaman  fungsi perpustakaan  kepada  masyarakat  sebagai sumber belajar dan rekreasi pustaka.
Selaras  dengan  hal  tersebut,  pemerintah juga  berkewajiban  untuk  memberikan  fasilitas ruang baca kepada seluruh masyarakat. Sesuai dengan  ketentuan  UU  Nomor  43  Tahun  2007 Pasal  7  ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa pemerintah  berkewajiban  (1)  mengembangkan sistem  nasional  perpustakaan  sebagai  upaya mendukung  sistem  pendidikan  nasional,  (2) menjamin  kelangsungan  penyelenggaraan  dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, (3) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air, (4)  menjamin  ketersediaan  keragaman  koleksi perpustakaan  melalui  terjemahan (translasi ), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan  alih media (transmedia), (5) menggalakkan  promosi  gemar  membaca  dan memanfaatkan perpustakaan, (6) meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  koleksi  perpustakaan, (7) membina dan mengembangkan kompetensi profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis  perpustakaan,  (8)  mengembangkan perpustakaan secara berkelanjutan.
Selaras  dengan  paparan  tersebut,  sesuai dengan  pasal  8  UU  Nomor  43  Tahun  2007 dijelaskan  bahwa  pemerintah  provinsi  dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:
(1) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan  perpustakaan  di  daerah,  (2) menjamin  ketersediaan  layanan  perpustakaan secara  merata  di  wilayah  masing-masing,  (3) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan  pengelolaaan  perpustakaan  sebagai  pusat
sumber  belajar  masyarakat,  (4)  menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, (5) memfasilitasi penyelenggaraan  perpustakaan  di  daerah,  dan (6)  menyelenggarakan  dan  mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan  daerah  sebagai  pusat  penelitian dan  rujukan  tentang  kekayaan  budaya  daerah di  wilayahnya.  Masyrakat  Indonesia  harus memiliki  kecerdasan  dan  karakter  yang  kuat (Hidayatullah, 2010; Rohmadi, 2012). Dengan demikian,  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus berkerja  sama  dalam  rangka  mepromosikan gemar mebaca bagi peserta didik dan masyarakat sehinga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat cerdas dan pandai.

## E.  Kampanye  Budaya  Membaca  bagi Peserta Didik dan Masyrakat Umum
Pemerintah  melalui  lembaga  pendidikan negeri  dan  swasta  memiliki  kewajiban  untuk mengampanyekan  budaya  membaca  bagi peserta  didik  dan  masyrakat  umum.  Hal  ini sebagi  upaya  peningkatan  dan  pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan  ketentuan  UU  Nomor  43  Tahun  2007 tentang  Perpustakaan  dan  PP nomor 24 Tahun 2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  43  Tahun  2007  tentang  Perpustakaan di  atas,  dapat  ditegaskan  bahwa  pemerintah pusat  dan  daerah  memiliki  kewajiban  untuk menggalakkan promosi gemar membaca kepada masyarakat, sesuai dengan pasal 7 ayat E menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan  perpustakaan.  Oleh  karena  itu, pemerintah  berkewajiban  untuk  menyediakan ruang  baca  bagi  masyarakat  umum  dalam bentuk perpustakaan umum daerah yang dapat dijangkau dengan berbagai fasilitas pendukung dan koleksi yang dapat menjadi sumber bacaan, penelitian, dan juga pengembangan diri secara berkelanjuatan.  Hal  ini  menjadi  kewajiban bersama antarpemerintah dan masyarakat untuk memeliharanya.
Integrasi  dan  simbiosis  mutualisme  antara pemerintah  pusat,  daerah,  perguruan  tinggi, sekolah, dan pemerintah desa untuk menggagas dan  mempromosikan  perpustakaan  sebagai pusat sumber belajar dan informasi bagi peserta didik  dan    masyarakat  sangatlah  diperlukan saat  ini.  Dengan  demikian,  upaya  pemerintah untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sesuai dengan  amanah  UUD  1945  akan  dapat  segera tercapai  dengan  secara  bertahap  pada  semua elemen masyarakat, baik secara formal maupun nonformal. Oleh karena itu, seluruh masyarakat pendidikan memiliki kewajiban untuk mengkapanyekan gemar membaca bagi peserta didik dan masyarakat umum.
F.  Kewajiban
Pemerintah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa, pemerintah memiliki kewajiban sesuai ketentuan  undang-undang.  Terkait  dengan ini,  maka  pemerintah  juga  berkewajiban untuk  memberikan  fasilitas  ruang  baca kepada  seluruh  masyarakat.  Hal  ini  selaras dengan  ketentuan  UU  no.  43  tahun  2007 pasal  7  ayat  (1)  yang  menjelaskan  bahwa pemerintah  berkewajiban  (1)  mengembangkan sistem  nasional  perpustakaan  sebagai  upaya mendukung  sistem  pendidikan  nasional,  (2) menjamin  kelangsungan  penyelenggaraan  dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar,  (3)  menjamin  ketersediaan  layanan perpustakaan  secara  merata  di  tanah  air,  (4) menjamin  ketersediaan  keragaman  koleksi perpustakaan  melalui  terjemahan  (translasi), alih  aksara  (transliterasi),  alih  suara  ke  tulisan (transkripsi),  dan  alih  media  (transmedia),  (5) menggalakkan  promosi  gemar  membaca  dan memanfaatkan perpustakaan, (6) meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  koleksi  perpustakaan, (7) membina dan mengembangkan kompetensi profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis  perpustakaan,  (h)  mengembangkan perpustakaan secara berkelanjutan.
Sementara  itu,  pemerintah  provinsi  dan kabupaten juga memiliki kewajiban yang sama. Hal ini dapat dijelaskan sesuai pasal 8 UU No. 43  tahun  2007  dijelaskan  bahwa  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban;  (1)  menjamin  penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, (2) menjamin  ketersediaan  layanan  perpustakaan secara  merata  di  wilayah  masing-masing,  (3) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan  pengelolaan  perpustakaan  sebagai  pusat sumber  belajar  masyarakat,  (4)  menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, (5) memfasilitasi penyelenggaraan  perpustakaan  di  daerah,  dan (6)  menyelenggarakan  dan  mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan  daerah  sebagai  pusat  penelitian  dan rujukan  tentang  kekayaan  budaya  daerah  di wilayahnya.
Berdasarkan  paparan  dari  ketentuan  UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan PP no. 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang- undang no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di  atas  dapat  ditegaskan  bahwa  pemerintah pusat  dan  daerah  memiliki  kewajiban  untuk menggalakkan promosi gemar membaca kepada masyarakat, sesuai dengan pasa 7 Ayat E.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  berkewajiban untuk menyediakan ruang baca bagi masyarakat umum  dalam  bentuk  perpustakaan  umum daerah  yang  dapat  dijangkau  dengan  berbagai fasilitas  pendukung  dan  koleksi  yang  dapat menjadi  sumber  bacaan,  penelitian,  dan  juga pengembangan diri secara berkelanjuatan. Hal ini menjadi kewajiban bersama antara  pemerintah dan masyarakat untuk memeliharanya.
Pemerintah sangat berperan dalam pengembangan  minat  baca.  Sesungguhnya, pengembangan  minat  baca  di  sekolah,  di masyarakat, dan di keluarga tidak bisa terlepas dari  peran  pemerintah,  baik  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Dengan adanya  otonomi  daerah,  peran  pemerintah
daerah,  khususnya  pemerintah  kabupaten  atau pemerintah kota, lebih dominan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena kewenangan di bidang pendidikan ada pada pemerintah daerah.
Peran  pemerintah  dalam  pengembangan minat  baca  di  sekolah  terutama  terlihat dari  sejauh  mana  komitmen  pemerintah dalam  pengadaan  buku-buku  atau  koleksi perpustakaan  sekolah.  Tersedianya  buku-buku yang  menarik  dan  sesuai  dengan  kebutuhan siswa  yang  memadai  di  perpustakaan  sekolah akan mendorong tumbuhnya minat baca siswa. Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian  3.1, tersedianya  buku-buku  atau  bahan  bacaan yang  menarik  dan  sesuai  dengan  kebutuhan siswa  merupakan  salah  satu  prinsip  dalam pengembangan minat baca.
Kenyataan  menunjukkan  bahwa  secara umum, keadaan perpustakaan sekolah sangat  mengkhawatirkan.  Kendala  utama yang  dihadapi  adalah  pengadaan  koleksi. Di  samping  itu,  perpustakaan  sekolah  juga mengalami kendala dalam pengelolaan. Lebih- lebih  perpustakaan  sekolah  di  SD    yang  tidak memiliki  tenaga  khusus.  Kendala  pengadaan koleksi perpustakaan biasanya dikaitkan dengan  terbatasnya  dana  pendidikan.  Dengan adanya komitmen pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan, mudahan-mudahan kendala pengadaan buku perpustakaan sekolah bisa diminimalkan dan bisa berkurang.
Untuk meningkatkan minat baca, pemerintah daerah perlu mengaktifkan perpustakaan  keliling.  Sebagaimana  diketahui, secara  demograﬁ ,  penduduk  kita  kebanyakan tinggal  di  desa-desa  dan  pedesaan  yang  jauh dari  kota-kota  kabupaten  yang  biasanya  juga memiliki perpustakaan  daerah  masing-masing. Oleh  karena  itu,  cara  yang  sangat  strategis untuk  meningkatkan  minat  baca  ini  adalah dengan  perpustakaan  keliling.  Dalam  hal  ini, perpustakaan  memberikan  pelayanan  secara berkala  kepada  masyarakat  ke  desa-desa.  Hal ini  tampaknya  sulit  dilakukan  karena  krisis
multidimensional  belum  teratasi.  Setidak- tidaknya,  mengaktifkan  perpustakaan  keliling perlu  menjadi  pemikiran  dan  perhatian pemerintah daerah ke depan.

## G.  Strategi  Meningkatkan  Budaya  Baca bagi Masyarakat
Pentingnya minat baca masyarakat mempertegas  upaya  memperkuat  kemampuan baca seseorang dengan banyak upaya strategis. Sudiana (2004: 103) menyatakan bahwa orang yang  memiliki  minat  baca  yang  tinggi  akan sering  melakukan  kegiatan  membaca.  Dengan seringnya  membaca,  akan  terpupuk  kebiasaan membaca. Baginya, membaca dirasakan sebagai  suatu  pemenuhan  kebutuhan.  Orang yang  demikian  akan  menganggap    membaca koran pagi, misalnya, sebagai  sarapan. Dengan memiliki  kebiasaan  membaca  yang  tinggi, orang  akan  merasa  ketagihan  membaca.  Oleh karena itu,  untuk membudayakan membaca di kalangan masyarakat, khususnya kaum pelajar, pengembangan  minat  baca  perlu  mendapat perhatian  yang  sungguh-sungguh.  Mastini Hardjoprakosa (2005 : 145) juga mengutarakan tentang  beberapa  faktor  yang  menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia antara lain : (a) pemerintah dan swasta dengan lembaga  pendidikannya,  para  guru  kurang memotivasi para anak didiknya untuk membaca buku-buku  selain  buku  pelajaran,  (b)  para orang tua tidak memberi dorongan kepada anak untuk mengutamakan membeli buku dari pada mainan, alat pandang dengar. Mereka biasanya kurang mengetahui jenis buku yang sesuai dan disukai anak, dan mereka biasanya juga kurang memperkenalkan  perpustakan  kepada  anak- anak,  (c) para penerbit media cetak memasang harga  buku  yang  bermutu  terlalu  tinggi, sehingga  tak  terjangkau  oleh  masyarakat  luas, (d)  para  pengarang,  penyadur  dan  penerjemah yang  semakin  berkurang,  karena  royalti  yang tidak  menentu  dan  masih  terkena  PPH,  (e) perpustakaan  Umum  yang  jumlahnya  belum
mencukupi  di  tiap  Propinsi  untuk  melayani masyarakat,  dan  (f)  perpustakaan  masjid  yang belum terkelola dengan profesional.
Disadari  atau  tidak  kemampuan  membaca masyarakat  Indonesi  sangat  rendah.  Hal  ini selaras  dengan  penjelasan  Baderi  (2005) bahwa kemampuan membaca (Reading Literacy) anak-anak  Indonesia  sangat  rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang  lainnya,  bahkan  dalam  kawasan ASEAN  sekali  pun. International  Association for  Evaluation  of  Educational (IEA)  pada tahun  1992  dalam  sebuah  studi kemampuan membaca murid-murid Sekolah Dasar Kelas IV pada 30 negara di dunia, menyimpulkan bahwa Indonesia  menempati  urutan  ke-29  setingkat di  atas  Venezuela  yang  menempati  peringkat terakhir pada urutan ke-30. Data di atas relevan dengan hasil studi dari Vincent Greannary yang dikutip oleh Worl Bank dalam sebuah Laporan Pendidikan “Education  in  Indonesia  From Cricis  to  Recovery “  tahun  1998.  Hasil  studi tersebut  menunjukkan  bahwa kemampuan membaca  anak-anak kelas  VI  Sekolah Dasar  meraih  kedudukan  paling  akhir  dengan nilai  51,7  setelah  Filipina  yang  memperoleh nilai  52,6;  Thailand  dengan  nilai  65,1;  serta Singapura  dengan  nilai  74,0;  dan  Hongkong yang memperoleh nilai 75.5. Merujuk paparan tersebut, menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh guru, dosen, dan masyarakat pendidikan untuk meningkatkan  budaya  baca  peserta  didik  dan masyarakat umum.
Kondisi lemahnya kemampuan membaca  anak-anak  Indonesia  sebagaimana data di atas berdampak pada kekurangmampuan mereka dalam penguasan bidang ilmu pengetahuan dan matematika .  Hal  ini  dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukan oleh Trends in  International  Mathematies  and  Science Study  (TIMSS) tahun  2003  pada  50  negara di  dunia  terhadap  para  siswa  kelas  II  SLTP, menunjukkan  prestasi  siswa-siswa  Indonesia hanya  mampu  meraih  peringkat  ke-34  dalam
kemampuan  bidang  matematika dengan nilai 411  di bawah nilai rata-rata internasional yang 467. Sementara itu, hasil tes bidang ilmu pengetahuan mereka hanya mampu menduduki peringkat ke-36 dengan nilai 420 di bawah nilai rata-rata internasioal 474. Dibandingkan dengan anak-anak  Malaysia  mereka  telah  berhasil menduduki peringkat ke 10 dalam kemampuan bidang  matematika yang  memperoleh  nilai 508    di  atas  nilai  rata-rata  internasional.  Dan dalam bidang  ilmu  pengetahuan mereka menduduki  peringkat  ke-20  dengan  nilai  510 di  atas  nilai  rata-rata  internasional.  Dengan demikian  tampak  jelas  bahwa kecerdasan bangsa kita jauh tertinggal di bawah negara- negara  berkembang  lainnya. Oleh  karena itu,  kita  semua  berkwajiban  bekerja  sama untuk  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya manusia Indonesia seutuhnya.
Kita  perlu  melihat  dan  melakukan tindakan  nyata  dengan  kondisi  minat  baca masyarakat  Indonesia  yang  rendah.  Hal ini  sangat  selaras  dengan United  Nations Development Programme (UNDP) yang menjadikan angka  buta  huruf  dewasa ( adult illiteracy  rate )  sebagai  suatu  barometer  dalam mengukur  kualitas  suatu  bangsa.  Tinggi rendahnya  angka  buta  huruf  akan  menentukan pula  tinggi  rendahnya Indeks  Pembangunan Manusia ( Human  Development  Index–HDI ) bangsa  itu.  Berdasarkan  laporan UNDP tahun  2003  dalam  “ Human  Development Report  2003” bahwa  Indeks  Pembangunan Manusia  ( Human  Development  Indeks–HDI ) berdasarkan  angka  buta  huruf  menunjukkan bahwa “pembangunan manusia di Indonesia“ menempati urutan yang ke-112 dari 174 negara di  dunia  yang  dievaluasi.  Sedangkan  Vietnam menempati  urutan  ke-109,  padahal  negara  itu baru saja keluar dari konﬂ ik politik yang cukup besar. Namun negara mereka lebih yakin bahwa dengan  “ membangun  manusianya “  sebagai prioritas  terdepan,  akan  mampu  mengejar ketinggalan  yang  selama  ini  mereka  alami.
Dengan  demikian,  peran  penting  pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Merujuk hasil studi di atas dan laporan United  Nations  Development  Programme (UNDP) maka  dapat  diambil  simpulan ( hipotesis ) bahwa “ kekurangmampuan anak- anak  kita  dalam  bidang  matematika  dan bidang  ilmu  pengetahuan,  serta  tingginya angka  buta  huruf  dewasa  (adult  illiteracy rate) di  Indonesia  adalah  akibat membaca belum menjadi kebutuhan hidup dan belum menjadi  budaya  bangsa .  Oleh  sebab  itu, membaca harus dijadikan kebutuhan hidup dan budaya bangsa kita. Mengingat membaca merupakan  suatu  bentuk  kegiatan  budaya menurut H.A.R Tilaar (1999: 381) maka untuk mengubah perilaku masyarakat gemar membaca membutuhkan  suatu  perubahan  budaya  atau perubahan tingkah laku dari anggota masyarakat kita.  Dengan  demikian,  mengkampanyekan budaya  baca  dan  optimalisasi  perpustakaan sebagai  sumber  belajar  dan  layanan  informasi bagi  peserta  didik  dan  masyarakat  sangat diperlukan.

## H.  Simbiosis  Mutualisme  Perpustakaan dengan Media Cetak dan Online
Perkembangan  zaman  dan  teknologi  telah mempengaruhi budaya baca masyarakat. Budaya baca masyarakat pendidikan yang dulu di  perpustakaan  sekarang  sudah  banyak  yang beralih  ke  e-paper.  Namun  demikian,  bukan berate  perpustakaan  ditinggalkan  oleh  para pemustaka. Justru disinilah yang harus dilakukan oleh  pemerintah  dan  pengelola  perpustakaan untuk  melalukan  simbiosis  mutualisme  antara perpustakaan dengan media cetak dan online.
Peprustakaan harus  menjadi pusat layanan informasi  yang  terintegrasi  dengan  media cetak  dan  online.  Dengan  demikian,  melalu pengembangan sistem teknologi dan informasi yang terintgegrasi dapat memberikan cerminan
bagaiman pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan  budaya  baca.  Terkait  dengan  hal tersebut,  berbagai  informasi  yang  tertuang dalam  buku,  media  cetak,  dan  online  dapat dibaca  dan  dinikmati  oleh  para  pembaca  di ruang  perpustakaan  atau  di  mana  pun  para pembaca berada.
Simbiosis mutualisme antara perpustakaan dengan  media  cetak  dan  online  sangat diperlukan  dalam  rangka  memberikan  layanan prima dan kinerja yang unggul bagai pengelola perpustakaan dan seluruh pembaca. Oleh karena itu,  sangat  diperlukan  pengkondisian  dan pembiasan membaca berbasis media cetak dan online di perpustakaan. Dengan rajin membaca maka  akan  dapat  memberikan  pengembangan wawasan  keilmuan  dan  pengetahuan  bagi masyarakat  Indonesia.  Dengan  demikian  akan lahir  generasi-generasi  muda  yang  cerdas, terampil,  dan  berwawasan  sangat  luas  dnegan membaca.

## I.  Penutup
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat ditegaskan  pemerintah  memiliki  kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah. Oleh karena  itu,  diperlukan  upaya  bersama  antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan  untuk  semua.  Terkait  dengan  hal tersebut, kewajiban seluruh elemen pendidikan formal  dan  nonformal  melalu  perpustakaan sekolah,  desa,  masjid,  perpustakaan  umum/ daerah,  perpustakaan  perguruan  tinggi  di seluruh  wilayah  Indonesia  harus  terintegrasi untuk  menjadikan  perpustakaan  sebagai  pusat sumber belajar bagi masyarakat, dalam rangka mewujudkan  secara  periodik  dan  cepat  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  Indonesia. Selamat  belajar,  membaca,  untuk  menyibak jendela  dunia  demi  kemajuan  dan  kejayaan pendidikan untuk masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka
Baderi, Athaillah (2005), Kiat dan Strategi Meningkat Minat Baca Masyarakat ; Teknis perpustakaan sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Jakarta ; Departemen Dalam Negeri.
Hidayatullah,    Furqon.  2010.  Pendidikan  Karakter:  Membangun  Peradaban  Bangsa.  Surakarta: Yuma Pustaka.
Permendikbud. 2015. “ Permendikbud No. 21/Tahun 2015” mengenai kewajiban membaca bagi siswa sebelum pembelajaran dimulai”. Jakarta: Kemendikbud.
Rohmadi,  M. 2012. Menjadi Guru Profesional dan Berkarakater. Surakarta: Yuma Pustaka.
Rohmadi,  M.  2015.  “Menjadi  Pustakawan  yang Andal  dan  Profesional”  dimuat  di  Solopos,  30 September 2015.
Rohmadi, M. 2015. “Optimalisasi Perpustakaan sebagai Sarana Pengembangan Budaya Membaca dan Menulis dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif” Prosiding, Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UNS.
Undang-undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Widyono, Hanputro. 2015. “‘Menunggu Warisan Budaya Membaca” dimuat pada  Rubrik Mimbar Mahasiswa   Solopos, tanggal 11 Agustus 2015.
Sudiana,  I  Nyoman.  2004.  “Pengembangan  Minat  Baca  di  Daerah”  Jurnal  Pendidikan  dan Pengajaran No.2 tahun XXXVII halaman 100-113.