## ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
Oleh: Nanci Yosepin Simbolon 1) ,
Obedi Laia 2) ,
Universitas Darma Agung, Medan. 1), 2)

## E-mail:
nancisimbolon123@gmail.com 1 , obedilaw012@gmail.com 2)

## ABSTRACT
One  of  the  principles  of  criminal  law  in  Indonesia  is  the  presumption  of innocence. The principle of presumption of innocence is the principle whereby a person is considered innocent until the court finds him guilty. In criminal cases of theft with violence, law enforcers must implement the presumption of innocence at every  level  of  examination  of  a  suspect  /  defendant,  both  at  the  level  of investigation  and  at  the  trial  at  court.  This  research  uses  the  normative  legal research method. One of the studies in normative legal research is the principles of  law.  Normative  legal  research  or  library  research  is  a  study  that  examines document  studies,  namely  a  case  study  on  the  decision  of  the  Medan  District Court  No.  3194  /  Pid.B  /  2019  /  PN  Mdn.  The  author  uses  analysis  of interpretation and syllogism to  describe or explain the legal issues under study. Based  on  the  research  and  discussion  conducted  by  the  author,  namely  the analysis  of  the  application  of  the  presumption  of  innocence  to  perpetrators  of violent  theft  (decision  study  No.  3194  /  Pid.B  /  2019  /  PN  Mdn  shows  that  the application  of  the  presumption  of  innocence  begins  at  the  level  of  investigation that  suspects  someone  as  the  perpetrator  of  a  criminal  act  and  placing  the suspect's status at the police level and the defendant's status at court proceedings.

## Keywords: Presumption of Innocence, Violent Theft

## ABSTRAK
Salah satu asas hukum pidana di Indonesia ialah asas praduga tak bersalah. Asas parduga tak bersalah (Presumption Of  Innocence) adalah asas  dimana seseorang dianggap  tidak  bersalah  hingga  pengadilan  menyatakan  bersalah.  Dalam  proses perkara  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan,  penerapan  asas  praduga  tak bersalah wajib dilaksanakan oleh penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka/terdakwa  baik  pada  pemeriksaan  tingkat  penyidikan  maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Salah satu kajian dalam penelitian hukum normatif adalah asas-
asas  hukum.Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini merupakan  penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen  yaitu  studi  kasus  pada putusan PN Medan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn. Penulis menggunakan analisis interprestasi dan silogisme untuk memaparkan atau menjelaskan persoalan hukum yang  diteliti.  Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  penulis yakni analisis penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian  dengan  kekerasan  (studi  putusan  No.  3194/Pid.B/2019/PN  Mdn menunjukkan  bahwa  penerapan  asas  praduga  tak  bersalah  dimulai  pada  tingkat penyidikan  yang  menduga  seseorang  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan menempatkan  status  tersangka  pada  tingkat  kepolisian  dan  status  terdakwa  pada sidang pengadilan.
Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Pencurian dengan Kekerasan

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  hukum  pidana  di
Indonesia  menganut  beberapa  asas hukum  salah  satunya  adalah  asas praduga tak bersalah ( Presumption of Innocence )."Asas praduga tak bersalah ( Presumption of Innocence )
adalah  asas  dimana  seseorang dianggap  tidak  bersalah  hingga pengadilan menyatakan bersalah ” . “
Di  era  globalisasi  saat  ini kejahatan  semakin  meningkat.Tak heran  berbagai  media  cetak  dan elektronik menyajikan berbagai berita  kejahatan  yang  mengadung perhatian publik, salah satunya “pria pelaku  begal  tukang  becak  motor tewas  dihajar  massa  di  jalan  Letda Sujono,  Medan ” .  Perbuatan  main hakim  sendiri  ( eigenrichting )  ini telah  mencinderai  asas  praduga  tak bersalah  dan    melanggar  ketentuan KUHP  pasal  351  ayat  (3)  tentang penganiayaan,  pasal  170  ayat  (2) angka 3 tentang kekerasan.
Pasal  351  ayat  (3)  berbunyi “Jika  mengakibatkan  mati,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun.”
Pasal  170  ayat  (2)  angka  3 berbunyi  “  dengan  p idan  penjara paling  lama  dua  belas  tahun,  jika kekerasam mengakibatkan maut.” “Dalam KUHAP, asas praduga  tak  bersalah  dijelaskan dalam  penjelasan  umum  KUHAP angka  3  huruf  c  yaitu:  “setiap  orang yang  disangka,  ditangkap,  ditahan, dituntut  atau  dihadapkan  dimuka sidang  pengadilan,  wajib  dianggap tidak  bersalah  sampai  adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.”
“Sedangkan  dalam  Undang -
Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kehakiman, asas praduga tak bersalah  diatur  dalam  pasal  8  ayat (1),  yang  berbunyi:  “setiap  orang yang  disangka,  ditangkap,  ditahan, dituntut  atau  dihadapkan  didepan pengadilan  wajib  dianggap  tidak bersalah  sebelum  ada  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Dengan  asas  praduga  tak bersalah yang dianut dalam KUHAP, memberi  pedoman  kepada  aparat penegak hukum untuk mempergunakan  prinsip  akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan.Aparat  penegak  hukum menjauhkan  diri  dari  cara-cara pemeriksaan  yang  “ inkuisitur ”  atau inquisitorialsystem yang menempatkan tersangka/terdakwa
dalam  pemeriksaan  sebagai  objek yang  dapat  diperlakukan  dengan sewenang- wenang.” Namun  dalam  prakteknya dilapangan,  oknum  polisi  sering menggunakan kekerasan fisik terhadap  tersangka  untuk  memaksa mengakui  perbuatannya  meskipun dalam  kitab  undang-undang  hukum acara  pidana  telah  dirumuskan  asas praduga  tak  bersalah.Hak-hak  yang diakui  hukum  ini  masih  merupakan pertaruhan, apakah telah diwujudkan dalam  penegakan  hukum  secara konkrit.  Oleh  karena  itu,  penulis ingin  meneliti Penerapan  Asas Praduga  Tak  Bersalah  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.3194/Pid.B/2019/PN Mdn).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Asas  praduga  tak  bersalah dijumpai  pada  penjelasan  umum Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  pada angka  3  huruf  c,  menyatakan  bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan  wajib  dianggap  tidak bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ” .
Selain  itu,  asas  praduga  tak bersalah  juga  di  jumpai  pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, asas praduga tak bersalah  diatur  dalam  pasal  8  ayat (1),  yang  berbunyi:  “setiap  orang yang  disangka,  ditangkap,  ditahan, dituntut  atau  dihadapkan  didepan pengadilan  wajib  dianggap  tidak bersalah  sebelum  ada  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya  dan  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap ” .
Asas  praduga  tak  bersalah juga di sebutkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia  No.  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap,  ditahan  dan  dituntut karena  disangka  melakukan  sesuatu tindak  pidana  berhak  dianggap  tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang  pengadilan  dan  diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan  untuk  pembelaannya, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif. Salah satu kajian mengenai penelitian  ilmu  hukum  normatif  ini adalah  asas-asas  hukum.  Penelitian hukum  normatif  atau  penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian  yang  mengkaji  studi dokumen  yaitu  studi  kasus  pada putusan PN Medan No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn. Dalam  melakukan  penelitian ini,  penulis  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.untuk memecahkan  isu  hukum  pada permasalahan diatas, maka diperlukan  data.  Adapun  data  yang digunakan dalam melakukan penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang meliputi : bahan hukum primer yaitu  :  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang
Republik  Indonesia  No.  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,  Putusan  Pengadilan Negeri Medan No.
3194/Pid.B/2019/PN Mdn, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  dikaji.  Bahan hukum  sekunder  yaitu  :  buku-buku ilmu  hukum,  doktrin,  jurnal  ilmu hukum,  artikel  ilmiah  hukum  dan lain  sebagainya  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  dikaji. Bahan  hukum  tersier  yaitu  :  bahan yang  memberi  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder  seperti  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), Kamus  Hukum  dan  lain  sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  studi  pustaka  dan  studi dokumen  yang  meliputi  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier yang  relevan  dengan  permasalahan yang dikaji.  Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka  sumber  data,  Identifikasi bahan  hukum  yang  diperlukan,  dan inventarisasi  bahan  hukum  (data)
yang diperlukan.
Analisis  data  pada  penelitian ini menggunakan analisis interprestasi  dan  silogisme  untuk memaparkan atau menjelaskan persoalan  hukum  yang  diteliti, memberi  komentar  dan  kemudian membuat  suatu  kesimpulan  terhadap hasil  penelitian  dengan  pikiran sendiri dengan bantuan teori.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Tindak  Pidana Pencurian  Dengan  Kekerasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Istilah pencurian biasa digunakan  oleh  beberapa  pakar hukum  untuk  menunjuk  “pencurian dalam  arti  pokok”. Pencurian  biasa diatur  dalam  pasal  362  KUHP  yang rumusannya sebagai berikut :
Pasal  362  :  Barangsiapa  mengambil sesuatu  barang,  yang sama sekaliatau sebagian termasuk kepunyaan  orang  lain, dengan  maksud  akan memilikibarang itu dengan  melawan  hak, dihukum karena pencurian, dengan hukumam penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. Unsur Obyektif :
• Mengambil
• Barang
• Yang  seluruhya  atau  sebagian kepunyaan orang lain Unsur Subyekif :
• Dengan maksud
• Untuk memiliki
• Secara melawan hukum.
B. Penerapan Asas Praduga Tidak  Bersalah  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian  Dengan  Kekerasan Pada Kasus Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  No. 3194/Pid.B/2019/Pn Mdn Dalam sistem peradilan pidana  di  Indonesia,  pemeriksaan tahap  perkara  pidana  dimulai  dari Laporan  Polisi.Tahapan  tersebut menyebut  pihak  yang  menjadi subyek dalam perkara pidana dengan istilah  terlapor,  tersangka,  terdakwa
dan  terpidana.  Di  dalam  KUHAP tidak  ditemukan  istilah  terlapor, KUHAP hanya menjelaskan defenisi Laporan  berdasarkan  Pasal  1  angka 24  yang  berbunyi  “ Laporan  adalah pemberitahuan  yang  disampaikan oleh  seorang  karena  hak  atau kewajiban  berdasarkan  Undang- Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau  diduga  akan  terjadi  peristiwa pidana ” .  Pada  Putusan  Pengadilan Negeri Medan Nomor 3194/Pid.B/2019/PNMdn, di dasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/1111/VII/2019/SUMUT/SPKT  I, tanggal  31  Juli  2019  dibuat  oleh AZWANDI LUBIS.Atas dasar Laporan tersebut penyidik melakukan penyelidikan. Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  angka  5    KUHAP berbunyi “Penyelidikan adalah serangkaian  tindakan  penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam Undang-Undang ini ” . “Penyelidikan”  merupakan  tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”.Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang  berdiri  sendiri  terpisah  dari fungsi “penyidikan”.penyelidikan merupakan  bagian  yang  tak  terpisah dari fungsi penyidikan ” . Penyidikan  menurut  Pasal  1 angka 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam Undang-Undang  ini  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang  tindak  pidana  yang  terjadi dan guna menemukan
tersangkanya ” .Penyidik sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  1  Angka  2, disebutkan  pada  pasal  1  Angka  1 “Penyidik  adalah  pejabat  polisi Negara  Republik  Indonesia  atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang  diberi  wewenang  khusus  oleh Undang-Undang  untuk  melakukan penyidikan” . Dalam penyidikan ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada beberapa orangyang  diduga  sebagai  pelaku tindak  pidana  yang  teridentifikasi bernama  AHMAD  FEBRIANDI
Alis ANDI, RINALDI alias NALDI, WAWAN  (DPO),  YUDI  (DPO), OGEK  (DPO),  AZHARI  (DPO). Terhadap  beberapa  orang  yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dilakukan  penangkapan  berdasarkan Surat  Perintah  Penangkapan  Nomor Sp.  Kap/345/IX/2019/Ditreskrimum pada  tanggal  11  September  2019. Tersangka  berdasarkan  Pasal  1 angka  14  KUHAP  tersangka  adalah seseorang yang karena perbuatannya atau  keadaannya,  berdasarkan  bukti permulaan  patut  diduga  sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) pada  pemeriksaan  kasus pencurian  dengan  kekerasan  pada tingkat  penyidikan  di  kepolisian sebagaimana pada Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  No. 3194/Pid.B/2019/PN Mdn, dilakukan oleh  satuan  Kepolisian  Daerah Sumatera Utara berdasarkan Laporan
Polisi LP/1111/VII/2019/SUMUT/SPKT  I, tanggal  31  Juli  2019  atas  nama pelapor AZWANDI LUBIS. Menurut  Penjelasan  R.  Soesilo dalam  bukunya  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Acara  Pidana dengan  Penjelasan  Resmi  dan Komentar,  Penjelasan  Pasal  17
KUHAP mengatakan “Yang
dimaksud  dengan  “bukti  permulaan yang  cukup”  ialah  bukti  permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai  dengan  bunyi  pasal  1  butir
14 ” . Pemberian status “tersangka” oleh  penyidik  terhadap  AHMAD FEBRIANDI  alias  ANDI  pada pemeriksaan menunjukkan penerapan asas praduga tak bersalah telah  mulai  diterapkan.Pemeriksaan penyidik terhadap tersangka AHMAD  FEBRIANDI  alias  ANDI sebagaimana  pada  berita  acara pemeriksaan  tersangka  di  dampingi oleh  Kuasa  Hukum  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  56  KUHAP. Mengenai  tata  cara  pemeriksaan pengambilan  keterangan  tersangka, hal  ini  telah  diatur  dalam  Pasal  117
dan Pasal 118 KUHAP.
Pasal 117 KUHAP :
1) Keterangan  terdakwa  dan  atau saksi  kepada  penyidik  diberikan tanpa  tekanan  dari  siapa  pun dan atau dalam bentuk apapun,
2) Dalam  hal  tersangka  memberi keterangan  tentang  apa  yang sebenarnya  ia  telah  lakukan sehubungan dengan tindak pidana  yang  dipersangkakan kepadanya,  penyidik  mencatat dalam  berita  acara  seteliti- telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan  oleh  tersangka sendiri. Pasal 118 KUHAP 1) Keterangan  tersangka  dan  atau saksi  dicatat  dalam  berita  acara yang  ditanda  tangani  oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan  itu  setelah  mereka menyetujui isinya.
2) Dalam  hal  tersangka  dan  atau saksi  tidak  mau  membubuhkan tanda tangannya, penyidk mencatat  hal  itu  dalam  berita acara dengan menyebut alasannya. C. Pertimbangan  Hukum  Hakim Dan Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor.3194/Pid.B/2019/Pn Mdn Bahwa  pada  hari  minggu tanggal  28  Juli  2019,  sekira  pukul 03.00 wib pada saat itu saksi korban AZWANDI  LUBIS  keluar  rumah dengan  mengendarai  1  (satu)  unit sepeda  motor  jenis  Yamaha  N-Max warna  hitam  dop  dengan  nopol  BK 6172  AW  menuju  kearah  Jalan Karya  depan  kantor  pos  untuk membeli  makanan,  setelah  membeli makanan,  saksi  korban  AZWANDI LUBIS pulang menuju ke rumah dan ketika  di  perjalanan  sekira  pukul 03.30  wib  tepat  di  depan  sekolah Yayasan  Cerdas  Bangsa  di  Jalan Besar Medan Namo Rambe Pasar IV Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang  saksi  korban  AZWANDI LUBIS  dihadang  oleh  terdakwa
AHMAD  FEBRIANDI  Alias  ANDI bersama  dengan  saksi  RINALDI Alias  NALDI  (berkas  terpisah), ARMINSYAH  HARAHAP  Alias OGEK  (DPO),  YUDI  (DPO), IRWANSYAH  Alias  WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias
AZHARI (DPO) yang menggunakan 3  unit  sepeda  motor  dengan berboncengan  dan  menggunakan helm dan menyuruh saksi AZWANDI  LUBIS  berhenti  lalu terdakwa  AHMAD  FEBRIANDI alias ANDI mengambil kunci kontak sepeda  motor  milik  saksi  korban AZWANDI  LUBIS  dan  sepeda motor  tersebut  diambil  dan  dibawa oleh  ARMINSYAH  HARAHAP Alias  OGEK  (DPO)  kemudian IRWANSYAH  Alias  WAWAN
(DPO) mengancam untuk membunuh saksi korban AZWANDI LUBIS dengan menggunakan senjata tajam  jenis  sangkur  warna  putih
(DPB) dan senjata api jenis revolver warna  putih  (DPB)  namun  saksi korban  AZWANDI  LUBIS  berjalan dengan  cepat  kepinggir  kearah  gang kecil  menghindar  dari  ancaman tersebut  dan  meminta  tolong  saksi ARAPENTA GINTING untuk menghubungi polisi. Menimbang  bahwa  terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut  umum  dengan  dakwaan primair  dan  subsidairitas,  maka Majelis  Hakim  terlebih  dahulu mempertimbangkan dakwaan primair  sebagaimana  diatur  dalam pasal  365  ayat  (2)  ke-1  dan  ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai  pelaku  dari  suatu  tindak pidana  yang  kepadanya  dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis. Menimbang,  bahwa  dalam persidangan  jaksa  penuntut  umum telah  menghadirkan  :  AHMAD FEBRIANDI  Alias  ANDI  dan  di dudukkan  sebagai  Terdakwa  yang identitasnya secara lengkap tercantum  dalam  surat  dakwaan  dan identitas  tersebut  telah  dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi  kekeliruan  orang  yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan  demikian  unsur  ini  telah terbukti.
Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta  yang  terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi  yang  telah  bersesuaian satu  sama  lain  dan  keterangan  para terdakwa  serta  dihubungkan  dengan barang  bukti  bahwa  pada  hari minggu  tanggal  28  Juli  2019,  sekira pukul  03.00  wib  pada  saat  itu  saksi korban  AZWANDI  LUBIS  keluar rumah  dengan  mengendarai  1  (satu) unit  sepeda  motor  jenis  Yamaha  N- Max warna hitam dop dengan nopol BK  6172  AW  menuju  kearah  Jalan Karya  depan  kantor  pos  untuk membeli  makanan,  setelah  membeli makanan,  saksi  korban  AZWANDI LUBIS pulang menuju ke rumah dan ketika  di  perjalanan  sekira  pukul 03.30  wib  tepat  di  depan  sekolah
Yayasan  Cerdas  Bangsa  di  Jalan Besar Medan Namo Rambe Pasar IV Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang  saksi  korban  AZWANDI LUBIS  dihadang  oleh  terdakwa
AHMAD  FEBRIANDI  Alias  ANDI bersama  dengan  saksi  RINALDI Alias  NALDI  (berkas  terpisah), ARMINSYAH  HARAHAP  Alias OGEK  (DPO),  YUDI  (DPO), IRWANSYAH  Alias  WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) yang menggunakan 3  unit  sepeda  motor  dengan berboncengan  dan  menggunakan helm dan menyuruh saksi AZWANDI  LUBIS  berhenti  lalu terdakwa  AHMAD  FEBRIANDI alias ANDI mengambil kunci kontak sepeda  motor  milik  saksi  korban AZWANDI  LUBIS  dan  sepeda motor  tersebut  diambil  dan  dibawa oleh  ARMINSYAH  HARAHAP Alias  OGEK  (DPO)  kemudian IRWANSYAH  Alias  WAWAN (DPO) mengancam untuk membunuh saksi korban AZWANDI LUBIS dengan menggunakan senjata tajam  jenis  sangkur  warna  putih
(DPB) dan senjata api jenis revolver warna  putih  (DPB)  namun  saksi korban  AZWANDI  LUBIS  berjalan dengan  cepat  kepinggir  kearah  gang kecil  menghindar  dari  ancaman tersebut  dan  meminta  tolong  saksi ARAPENTA GINTING untuk menghubungi polisi. Menimbang,  bahwa  didalam bagasi  1  (satu)  unit  sepeda  motor jenis  Yamaha  N-Max  warna  hitam dop  dengan  nopol  BK  6172  AZW milik  saksi  korban  AZWANDI LUBIS terdapat barang-barang milik saksi  korban  AZWANDI  LUBIS yaitu berupa :
- 1  (satu)  unit  handphone  jenis  I Phone 7 Plus warna Black Dop.
- 2  (dua)  buah  ATM  jenis  BCA dan OCBC.
- 3  (tiga)  buah  kartu  BPJS  An. AZWANDI  LUBIS,  INDAH TRISNA SARI, AZELIA RAMADANI.
- 1  (satu)  buah  Kartu  Tanda Pengenal Pers Harian Sumut Pos.
Menimbang,  bahwa  1  (satu) unit  sepeda  motor  jenis  Yamaha  N-
Max warna hitam dop dengan Nopol BK  6172  AZW  milik  saksi  korban AZWANDI  LUBIS  yang  telah diambil dan dikuasai oleh Terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI, saksi  RINALDI  Alias  NALDI (berkas  terpisah),  ARMINSYAH HARAHAP  Alias  OGEK  (DPO), YUDI  (DPO),  IRWANSYAH  Alias WAWAN  (DPO)  dan  ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) dan dibawa  ke  Tembung  Pasar  X,  dan dibulan Juli 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI dan YUDI
Alias BOY (DPO) menjual sepeda 1
(satu)  unit  sepeda  motor  jenis Yamaha  N-Max  warna  hitam  dop dengan  Nopol  BK  6172  AZW kepada  saksi  RUMINDA  NAPITU dengan  harga  Rp.  6.500.00;  (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil  penjualan  motor  tersebut terdakwa  AHMAD  FEBRIANDI Alias  ANDI  mendapat  bagian sebesar  Rp.  700.000;  (tujuh  ratus ribu  rupiah),  IRWANSYAH  Alias WAWAN  (DPO)  mendapat  bagian sebasar  Rp.  700.000;  (tujuh  ratus ribu rupiah), ARMINSYAH HARAHAP  Alias  OGEK  (DPO) mendapat  bagian  sebesar  Rp.
700.000;  (tujuh  ratus  ribu  rupiah), ASHARI  UTOMO  Alias  AZHARI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000;  (tujuh  ratus  ribu  rupiah), YUDI  (DPO)  mendapat  bagian sebesar  Rp.  700.000;  (tujuh  ratus ribu  rupiah)  dan  saksi  RINALDI Alias  NALDI  (berkas  terpisah) mendapat  bagian  sebesar  Rp. 400.000;  (empat  ratus  ribu  rupiah) dan  sisa  uang  penjualannya  sebesar Rp.  2.300.000;  (dua  juta  tiga  ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada orang lain.
Menimbang, bahwa pada hari minggu  tanggal  28  Juli  2019  sekira pukul 20.30 wib di Jalan Sidomulyo Dusun  VI  Gang  Merpati  No.  52 Kelurahan  Tembung  Kecamatan Percut  Sei  Tuan  Kabupaten  Deli Serdang  saksi  RINALDI  Alias NALDI  (berkas  terpisah)  menjual  1 (satu) unit handphone jenis I Phone 7 Plus  warna  Black  Dop  milik  saksi korban  AZWANDI  LUBIS  kepada saksi  JIHAN  HANIPA  RITONGA dengan  harga  Rp.  2.800.000;  (dua juta  delapan  ratus  ribu  rupiah),  dan dari  hasil  penjualan  handphone tersebut  saksi  RINALDI  Alias
NALDI  (berkas  terpisah)  mendapat bagian  sebesar  Rp.  1.000.000;  (satu juta  rupiah)  dan  sisanya  dibagi kepada terdakwa AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI, ARMINSYAH  HARAHAP  Alias OGEK  (DPO),  YUDI  (DPO), IRWANSYAH  Alias  WAWAN
(DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO).
Menimbang,  bahwa  akibat perbuatanAHMAD FEBRIANDI Alias  ANDI,  bersama  dengan  saksi RINALDI  Alias  NALDI  (berkas terpisah), ARMINSYAH HARAHAP  Alias  OGEK  (DPO), YUDI  (DPO),  IRWANSYAH  Alias WAWAN  (DPO)  dan  ASHARI
UTOMO  Alias  AZHARI  (DPO) tersebut,  saksi  korban  AZWANDI LUBIS  mengalami  kerugian  yang ditaksir sekitar Rp. 36.600.000; (tiga puluh  enam  juta  enam  ratus  ribu rupiah).
Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa AHMAD FEBRIANDI  Alias  ANDI,  bersama dengan  saksi  RINALDI  Alias NALDI (berkas terpisah), ARMINSYAH  HARAHAP  Alias OGEK  (DPO),  YUDI  (DPO),
IRWANSYAH  Alias  WAWAN (DPO) dan ASHARI UTOMO Alias AZHARI (DPO) dilakukan tanpa ada ijin  dan  kemauan  dari  saksi  korban AZWANDI  LUBIS,  maka  dengan demikian unsur ini telah terbukti.
Menimbang,  oleh  karena semua unsur dari pasal 365 (2) Ke-1 dan  ke-2  KUHP  telah  terpenuhi,
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan melakukan tindak pidana  sebagaimana  didakwakan dalam dakwaan primair. Menimbang,  bahwa  oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang,  oleh  karena
Terdakwa  ditahan  dan  penahanan kepada  terdakwa  dilandasi  alasan yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan agar  terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan.
Menimbang,  bahwa  terhadap barang  bukti  yang  diajukan  di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang,  bahwa  barang bukti  berupa  1  (satu)  unit  sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau No.Pol : BK 3454 AIE beserta kunci kontak  yang  telah  dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai  nilai  ekonomis,  maka perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti tersebut dirampas untuk negara.
Menimbang,  bahwa  barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 500.000;  (lima  ratus  ribu  rupiah) yang  masih  diperlukan  sebagai barang bukti dalam perkara pencurian, maka dikembalikan kepada  penuntut  umum  untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ruminda Napitupulu.
Menimbang,  bahwa  barang bukti  berupa  1  (satu)  lembar  Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor (STNK)  No.  16569981.B  Pemilik a.n.  AZWANDI  LUBIS,  2  (dua) buah  plat  kendaraan  bermotor Yamaha N-MAX No.Pol : BK 3675 AIS  Pemilik  a.n.  AZWANDI LUBIS,  1  (satu)  buah  kunci  kontak sepeda  motor  Yamaha  N-MAX  No.
Pol  :  BK  3675  AIS  Pemilik  a.n. AZWANDI  LUBIS,  1  (satu)  buah kotak  handphone  I  Phone  7  Plus warna  putih,  No.  Imei  /  MEID 355353084453335  dan  1  (satu)  unit handphone  merk  I  Phone  7  Plus warna  black  mate  yang  telah  disita dari  Terdakwa  atas  nama  AHMAD FEBRIANDI  Alias  ANDI,  maka dikembalikan  kepada  AZWANDI
LUBIS.
Menimbang,  bahwa  untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu keadaan  yang  memberatkan  dan yang meringankan Terdakwa.
Keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan  Terdakwa  merugikan saksi korban AZWANDI LUBIS
- perbuatan  Terdakwa  meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam  perkara  tindak  pidana
Narkotika  selama  1  (satu)  tahun dan 6 (enam) bulan.
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa  bersikap  sopan  di depan persidangan.
1. Membebankan kepada Terdakwa untuk  membayar  biaya  perkara sebesar  Rp.  5.000;  (lima  ribu rupiah).

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian yang  telah  dijabarkan  oleh  penulis
pada  bab-bab  sebelumnya,  maka penulis  memberikan  kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengaturan tindak pidana pencurian  dengan  kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 365 Undang-Undang  No.  1  Tahun 1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana  yang  berbunyi  sebagai berikut : 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan,  terhadap orang  dengan  maksud  untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau  dalam  hal  tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan  diri  sendiri  atau peserta  lainnya,  atau  untuk tetap  menguasai  barang  yang dicuri. 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dau belas tahun : 1. Jika  perbuatan  dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang  ada  rumahnya  atau dijalan  umum  atau  di dalam  kereta  api  atau trem yang sedang berjalan. 2. Jika perbuatan itu dilakukan  oleh  dua  orang bersama-sama atau lebih. 3. Jika  sitersalah  masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat,  atau  dengan jalan  memakai  kunci
palsu,  perintah  palsu  atau pakaian jabatan palsu. 4. Jika perbuatan itu menjadikan  ada  orang mendapat luka berat. 3) Hukuman  penjara  selama- lamanya  lima  belas  tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. 4) Diancam  dengan  pidana  mati atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  selama  waktu tertentu  paling  lama  dua puluh  tahun,  jika  perbuatan mengakibatkan  luka  berat atau  kematian  dan  dilakukan oleh  dua  orang  atau  lebih dengan  bersekutu,  disertai pula oleh salah satu hal  yang diterangkan  dalam  no.  1  dan 3. 2. Penerapan  asas  praduga  tak bersalah (presumption of innocence) terhadap pelaku pelaku  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan  No.  3193/Pid.B/2019/PN Mdn dimulai pada tahap penyidikan oleh penyidik ditingkat kepolisian yang menempatkan  status  tersangka AHMAD  FEBRIANDI  Alias ANDI  sebagi  tersangka.  Selain itu, pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan dengan  menggunakan  prinsip akusatur  yang  menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai  subjek,  bukan  sebagai objek  pemeriksaan,  karena  itu tersangka/terdakwa harus di dudukkan dan diperlakukan dalam  kedudukan  manusia  yang mempunyai  harkat  dan  martabat harga  diri.  Sedangkan  yang menjadi objek pemeriksaan
dalam  prinsip  akusatur  adalah “kesalahan”  (tindak  pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. kearah itulah pemeriksaaan ditujukan. 3. Pertimbangan  hukum  hakim dalam putusan No. 3194/Pid.B/2019/PN  Mdn  yang menimbang  dakwaan  primer penuntut  umum  tentang  pasal 365 (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana adalah tepat. Pertimbangan  hukum  hakim dalam  menimbang  setiap  unsur- unsur  dalam  pasal  365  (2)  ke-1 dan  ke-2  KUHPidana  sangat mendasar dan terpenuhi. Sehingga  terdakwa  AHMAD FEBRIANDI Alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan. Oleh karena terdakwa dinyatakan  terbukti  secara  sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian  dengan  kekerasan, terdakwa dijatuhkan pidana penjara  selama  3  (tiga)  tahun  6 dan (enam) bulan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Andi  Hamzah, Deli-Delik  Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHAP , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Harahap,  M.  Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Nasution,  Bahder  Johan, Metode
Penelitian  Ilmu  Hukum, CV. Mandar  Maju,  Bandung, 2008.
R.  Abdoel  Djamali, Pengantar
Hukum  Indonesia, PT.  Raja
Grafindo  Persada,  Jakarta, 2007. Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Wirjono Prodjodikoro, Tindak- Tindak  Pidana  Tertentu  di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Inonesia 1945.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
Zulkifli  &  Jimmy  P, Kamus  Hukum Dictionary Of Law, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.