## ZAKAT DAN PAJAK DALAM  PANDANGAN

## MASDAR FARID MAS'UDI
Ti NubEaa"

## Abstract
Masfur Farid Mas'ldi is intended l4 maintain tlse Ishnic social mnhyction fu ditcrcnng ryktt hbtuica$.  Hc defrcd qakat ar a tax cone?t  n$icb wnhrcd tlx tuo eorrccPts lrvrz th gwnnent and Islzn.  He ofend sone alncqfi on interprcting that fualisn.
Kata kunci: Zafut, PEak, ltihad
' Alumni STAIN Purwoketto  Jumsan Syariah Progrrm Studi Irluamalah ohun 2009. ' Didin HaEdhuddio, Zakat  dahn Pnkononion Modcm  Qakzrta: Gema Insani Press, 2OO2), hd 1.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009
205

## A. Pendahuluan
Menurut mayoritas  ulama,  meskipun  dalam  redaksi yang berbeda-beda disimpulkan  bahwa zakat merupakan bagian dari harta  dengan persyaratan tertentu, di mana Allah SWT mewajib- kan kepada pemiliknya untuk diserahkan  kepada yang berhak menerimanya,  dengan persyaratan tertentu pwla..t Zakat  memiliki tujuan spiritual dan moral yang  sangat tinggi, sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah  (9): 103  yang berbunyi:
,Ft \ €.i't i'ii, tt:; v''ri i. L ,-tL e; i'ii' I U; ;x i; -bi"#
Konsep  zakat  berbeda  dengan  konsep paiak.  Jtkz zaka,t merupakan  kewajiban individu yang berdimensi  spiritual maka pajak lebih berdimensi ketaatzn politis. Pajak adalah  meru- pakan kewaiiban mengikat yang  telah ditentukan oleh pemerintah  atau  peiabat yang  berwenang, secara tunai harus dibayarkan dan tanpa adanya imbalan tertentu.2Namun demikian, ironisnya  pajak sebagai sumber  penerimaan Negara meflgalami  penguatan,  sementafa zakat mengalami  kemun- duran  dan di anggap menjadi  tanggungjawab pribadi masing- masing individu muslim.
Dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi zakat dzn  pziak merupakan  satu kewa,iban, Jika zaktt merupakan  aspek spiritual dari perintah Allah SWT unruk  menalkahkan  harta secara  baik dan benar, maka p.iak merupakan  upaya  instusionalisasi  perintah tersebut.3 Namun  demikian proses transformasi lembaga  pajak atau upeti ini digerakkan oleh Islam  bukan  dengan  cara menyaingi atau menjajahi  lembaga  pajak dengan  lembaga  zakat, seperti dipersepsikan orang selama ini. Melainkan  dengan  cara memasuk- kan spirit a1arun zakat ke dalam  lembaga pajak. Zzkat sebrgai ruhnya,  pajak sebagai badanny^,  zzk^tny,^ sebagai komitmen spiritual  moral, pajak sebagai v'ujud kelembagaan  yang  hendak menjadi aiang pengeiawantahannya. Dalam bahasa sy^ri'atnya, komitmen itu terjadi dengan cara meniatkan  zakat dalam pembayaran pajaknya.a
B. Biogafi Singkat Masdat Farid Mas'udi
Masdar Farid  l\{as'udi lahir di dusun Jombor, Desa  Cipete, Kecamatan. Cilongok,  Kabupaten  Banyumas pada tanggal 18 September 1954,  berasal dari keturunan Jawa yang konon memiliki trah Kiai  dari Mbah Kiai Abdussomad  yang sampai
'z Aronm, EntikloPcdi Narional  Qakrtta  PT Cipta  Adi  Pusaka, 1999), XJI: 31. I Masdar  Farid Mzs'tdi, Agtna Kadihn: Nslab Zalzt @ajal) dalaa I an. Cet. 3 Sakena:  P3M, 1993), hal. 97. 1lbid,h .t$.
206 Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009
zakat dan  Pajak  dalam  Pandangan  Masdar  Farid  Mas'udi
sekarangpun makam  beliau  masih selalu di ziarahi  oleh masya-
rakat Islam Banyumas khususnya.5
Pendidikan formal Masdar diawali dad pendidikan dasar yang  diselesaikannya di SD 01 Cipete  Cilongok dalam waktu 5 tahun, kemudian setelah  menamatkan SD Masdar dikirim aya'hrya untuk melanjutkan pendidikan  setingkat Tsanawiyah di Tegalre jo selama t 3 tahun. Selama di Tegalreio, Masdar banyak  belajar  tentang  agama Islam terutama  dalam  bidang ilmu alat,  dengan mempelajari sekaligus menghafalkan ruqan Alfryth Ibnu 'Aqil. Setelah selesai dan lulus dari sekolah  tersebut, Masdar kemudian hilrah ke Krapyak,  Yogyakarta dan melanjutkan pendidikannya  Madrasah Aliyah Krapyak. Tidak seperti siswa lain, Masdar berperan ganda sebagai guru sekal.igr:s murid. Karena keahliannya dalam membaca kitab kuning sekaligus ilrnu alatnya tersebut,  Masdar  dapat  langsung menduduki  kelas 3 sekaligus mengalar adik-adik kelasnya.6
Setelah  menamatkan Aliyah, Masdar tetap tinggal di pesantren dan mengajar  serta menjadi esisten pribadi Kiai Ali Maksum sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga.  Baru pada tahun 1975, Masdar melanjutkan  pendidikan di IAIN Sunan Kakizga,  Yogyakzrta  Fakultas  Syari'ah  Jurusan Tafsir  Hadits dan selesai pada tahun 1979.
Setelah melalui berbagai  pengalaman,  Masdar  melanjutkan program pasca sarjananya di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia,  lakarta.  Kemudian tidak jarang Masdar  menjadi pembicara dalam berbagai  seminar ilmiah mewakili sudut pandang Islam  baik dalam ataupun luar negeri. Saat ini, Masdar  menjadi Dosen Islamologi di STF Driyarkara, Ja.karta.l
t Masdar Farid  Mas'udi,  'Jariogao  Islam Emansipatoris: Humaois, Ktitis, Transormatif, Praksis ", dalam  wt'.ithmemansipatoit.con, di-douload pada taoggal 23 April 2008. 6 ri(fawancara dengan Humam  Mas'udi,  Kakak kandung  Mesdar  Fcrid Nlas'udi, pada  tangSal  27 Juoi 2008. ' Masdar  Farid  Mas'udi, 'lanrrgin  Islam Emansipatods:  humanis,  kritis,  transormatif, praksis," ddam wo.tlancnariparorirron,  dr-kmhad pzda  taoggal 23 Apr 2m8.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, juli - Desember  2009 207
Per)alanan karirnya di mulai ketika semangatnya berkobar sebagai aktivis Mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1972, terptllh sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia @MII) Komisariat  Krapyak, Yogyakana  hingga  tahun 1974. kemudian tahun 1976, terpilih sebagai Sekjen  Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga.8 Kemudian sekitar tahun 1982, Masdar terpilih sebagai ketua I Pengurus Besar PMII periode 1982- 1987 mendampingi  Muhyidin  Arubusman selaku Ketua  Umum. Setelah  menyelesaikan kuliah,  tahun 1980 Masdar hilrah ke
Jzkzrtz. Oleh karena semasa kuliahnya Masdar seringkali menuliskan  berbagai pemikiran  kritisnya di media, maka pada saat itu Masdar  bekerja di sebuah Lembaga Missi  Islam NU dan menjadi wartawan di berbagai  mass  media ibu kota.e
Dengan di dukung  oleh  Rabithah Ma'ahid Islami (RMI) dibawah pimpinan (alm) KH. Imran Hamzah dan (alm) KH. \Uahid Zaini, Masdar merintis berbagai  kegiatan kajian  khazanah keislaman  salaf melalui berbagai  halaqah. Di mulai dari halaqah \Tatucongkol tahun 1989,  dengan tema "Memahami  Kitab
Kuning Secara Kontekstual", kegiatan ini terus bergulir di berbagai  daerah  dengan keikutsertaan para kiai  baik kiai sepuh ataupun kiai muda. Salah satu dari  bentuk outputnya yang monumental adalah  Rumusan Metode Pengambilan Hukum yang menjadi keputusan Munas NU Lampung 1992.10
Hingga saat ini, karir Masdar Farid Mas'udi tidak  lepas  dari komunitas Islam Nahdlatul  'Ulama (NU) yang berbasis pesantren,  diantaranya;  sebagai Ketua Pengurus  Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNQ sekaligus sebagai Direktur P3M  Jakarta,  Anggota Dewan Etik ICW (Indonesian  Corruption  Watch),  Komisi Ombudsman Nasional (KON), serta membina sebuah  pesantren Al-Bayan, di kampong Cikiwul, Pancoranmas, Cibadak,
3 Ahmad Kosasi Marzukih, "Pancasila, Agama, dan  Sistcm  Budal'a,"  dalam ton.nt.or.id, di-doozload padr tznggal 23 Aprn 2008. e wntmasfurmaudi.am, di-doutlud pa'dz tmggal  05 Mei 2008. to lbid.
208 Al-Manihii, VoL 3 No. 2, Juti - Desember  2009
Zakat dan Pajak datam Pandangan Masdar  Farid  Mas'udi
Sukabumi. Dalam komunitas NU sendiri,  Masdar  dikenal sebagai generasi muda kedua  setelah Gus Dur yang pemikiran dan gerakannya memperoleh pengakuan dari kalangan dalam NU.
Sebelumnya,  keberadaan Masdar di LSM (dalam hal ini adalah P3M dan LAKPESDAM) semakin meniadikan  pemikiran- pemikirannya semakin progresif.  Dalam  konteks ini, tampaknya semakin berkembang  kuantitas orang-orang NU yang terdidik di Perguruan Tinggi (termasuk  Masdar  didalamnya)  yang iuga telah mengalami  proses interaksi dengan komunitas yang plural di perkotaan  dengan ruang terbuka untuk mengembangkan aktivitas kritis melalui  LSM.II
Pemikirannya  yang  terkenal  dan paling diseriusi adalah konsep "Agama  Keadilan", terutama  penafsirannya kembali atas aiaran  za,kat. Berawal dari problem  ketidakadilan  yang menye- luruh, yang diawali dari ketidakadilan ekonomi, Masdar  berpen- dapat  bahwa lebih  dari sekedar ajaran sedekah, karitatif yang tidak berdampak, zakat pa'da dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan. Pada dataran teknis, zakat merupakan konsep perpaiakan yang ada padz  kewenangan tegzrz / pemerintah  untuk redistribusi pendapatan  secara  radikal agar  kesejahteraan tidak hanya dapat  dirasakan oleh golongan orang-orang kay z saja,.l 2
C. Penciptaan  Agama  Keadilan  Berdasarkan Zakat dan Palak Dalam  sejarah Islam, zakat dan pajak  pernah  ditetapkan secara  bersamaan. Dalam literatur fikih dan sejarah ditemukan istiah kbaraj, jipab dar, 'rgr,13 Berbeda  dengan zzkat yang kxena kedudukannya  sebagai rukun  Islam, maka  dipandang  sakral  dan oleh sebab itu siapapun  yang  menanganinya dituntut sikap  yang ekstra hati-hati, sedangkan kharE, jiAab dzn 'uy tidak demikian.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 209
ff taodc Ida, NU M a: Kazn PmgntiJ  daa ScAthrisac Ban. )tktttz:. Edaogt, 2m4),  hal 23. r2 Merzukih, "Pancasila." i Ni, Zakat Scbagai lwtnncn,  hal, 3.
Secara eksplisit  penyaluran d,ana za,kal telah ditentukan dalam Al-Qur'an, sedangkan kbamj, jipab dan 'r9rr lebih  memiliki ruang kebebasan dalam penyalurannya.
Dalam konteks Indonesia  yang  notabene berpenduduk mayoritas Islam namun  bukan negara Islam,  nilai keadilan  yang dirasakan  akan  berbeda  dengan nilai keadilan  pada  negara  Islam ataupun  negara sekulet. Karena tolok ukur masyarakat  adil adalah  suatu  masyarakat  yang  bebas dari segala bentuk eksploitasi ekonomi  dan dominasi budaya,  agama, pengetahuan, ideologi,
dan gender.ra
Ada banyak cara  ataupun pendapat untuk mewuiudkan sebuah keadilan  masyarakat  dalam konteks kenegaraan.  Berbagai contoh referensi pelaksanaan kebijakan  dalam penentuan
^r.gg r^n belania negara, dari  mulai zaman  kepemimpinan Rasulullah SA\S7 hingga  pada  masa  sahabat serta kepemimpinan modern dapat  dijadikan  rujukan bagi penciptaan keseiahteraan negafa, terutama  menyangkut kemaslahatan penerapan ekonomi Islam dalam  negara. Salah satu persoalan laten  dalam konsep ekonomi Islam adalah  persoalan  dualisme za.ktt dan paiak yang harus ditunaikan watgt negfi^  Muslim.  Hal ini telah mengandung perdebatan berlarut-larut  hampir sepanlang sejarah Islam itu sendiri. Untuk  itu, Masdar  Farid  Mas'udi  menawarkan konsep untuk mengintegtasikan zzkzt da,n pajak, sehingga kewajiban seorang muslim terhadap ^g m dan negara dapat terlaksana secara simultan.l5
Masdar meyakini bahwa  zakat adalah  sebuah  mekanisme spiritualisasi  bermasyarakat  melalui pintu masuk  yang  paling material.  Sementara pintu masuk  yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  adalah pajak, karena tidak ada  negara yang  bisa hidup tanpa  adanya  pajak. Oleh karena itu,
r'Mansour  Fakih, "Fiqh Scbagai Paradigma Keadilan",dalam Anang Haris Himawen (ed),  Epi:tenologi  S)ara: Mcn.ai Forrral Ban Fiqb ldonesia (ogyakarta: r0Ualisongo
Press dan Pustaka  Pelaiar, 200), hal. 145. t5 Ah, Zakat Scbagai lntmncn,  hal. 51.
210 Al-Manihif, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
zakat dan  Pajak  dalam  Pandangan  Masdar  Farid Mas'udi
Islam mensucikan  kehidupan  berbangsa,  bermasyarakat dan berpolitik melalui  zakat (paiak).16
Berdasarkan hal tersebut,  Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwar?:
Pemisahan  lembaga ztkzt dzn lembaga  pajak  adalah satu hal yang sesat dan menyesatkan. Karena  konsep zakat adalah merupakan konsep  pajak yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran fakyat, tanpa memandang  agama serta suku bangsa.  Pada  dasarnya, hakikat membayar pzizk pada  saat ini sama  saja dengan membayar  zzkat,  hanya  saja tidak disadari. Oleh karena itu, setiap orang  yang  membayar  pajak  harus disertai dengan nilai membayar zakat kemudian  setelah itu harus melakukan kontrol terhadap negara zgar da,nt tersebut tidak diselewengkan.
Perbedaan  antata  yaog niat dan yang tidak adalah menyangkut hak di akhirat  nanti. Pembayaran pajak  deogan  niat zakat  a.kan memperoleh pa,hala spiitxal-rthrawi,  karena dengan niat demikian itulah harapannya.  Sedangkan yang tidak disertai niat maka ia tidak memperoleh hal tersebut.lE  Sebagaimana dalam hadis:1e
a ;u t; ;4s;*5 equ)w'ti cy
Niat adalah ruh,  persambungrnryz zdala,h Tuhan. Sedang amal seperti  sedekah/pajak  adalah  badan persambungannya dengan  manusia. Keduanya betbeda, tetapi tidak  untuk  dipi- sahkan. Oleh karena itu, sebagaimana tercermin dalam konsep zakat, hafta diserahkan  kepada  negara  sebagai pelembagaan kepentingan  manusia dalam mengatur kehidupannya. Sedangkan
16 Masdar Farid  Mas'udi, "Zakat  Bukan  Moocy I-aundring'  dalam  Nluhtrr Sadili
(ed), Pnbbnatika  Zakat  lbnhrrrpoftr, (akarta:  Forum Z*at @OZ),  2ffi3),  hal. 112. t7 ldem,'Zrkat dan Kcadilan ia\" ddam Lha Prifuai, h .lO3. t3 IUd., h . to4. '" Abu Diwud, Snaa Abi Diwd @eirur: Dar al-Fikr, 1994), l: 507.
Al-Manrhii, \7o1. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 211
untuk Tuhan,  cukup niat yang men,iwai dan melatarbelakangi penyerahan pajak itu saja.2o
Setidaknya ada tiga hal yang berkaitan  dengan pembayaran zzkzt  dan pajak  yang harus  dilaksanakan oleh kaum muslirn. Pertama,
datil-datil yang  membolehkan adanya kewaiiban  pajak di luar zakat.
Kedm, syatat yang harus diperhatikan  dalam kewajiban palak.
IGtiga, kiok terhadap tidak adanya ketentuan pajak di luar zakat.2r
Sebagaimana disebutkan di depan,  bahwa menurut Masdar Farid  Mas'udi, zakat merupakan  konsep  perpajakan. Oleh karena itu, pihak  yang dianggap mampu  dan paling  tepat sebagai amil, yakni dalam hal memungut, mengelola dan mendistribusikannya adalah negara  atau  pemerintah.22 Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad  SA\0( telah menetapkan  bahwa penunai an zzkat (paiak)  harus melalui pihak  ketiga,  yaitu  amil  yang secara struktural memiliki kewenangan politis  untuk menegakkan kesejahteraan dan cita keadilan  bersama. Pihak ketiga yang dimaksud  adalah Imam atau pemerintah  yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan hidup warganya tanpa pilih kasih.r
Meskipun  negara dinilai sebagai amil yang paling tepat, bukan berarti sebuah bentuk peniadaan tethadap lembaga- lembaga @AZ dzn LAZ) yarg  diistilahkan oleh Masdar  dengan "lembaga swasta". Hanyz saia, lembagalembaga swasta  tersebut memiliki beberapa kelemahan dibanding lembaga negara.
Lembaga swasta cakupannya hanya mengena pada pihak-pihak tertentu  dan untuk hal-hal tertentu serta berkapasitas  lokal, sementara  negara  cakupannya lebih menyeluruh.2a Dalam prakteknya,  lembaga swasta dapat bertindak sebagai amil pembantu  dengan syarat  sebagai  berikut:2s
e Mzs'rdt, Agano  Ktadihtr, hzJ-- -149- 2t Ali, Zakat S agai lasnzza1,hal.42. a Mas'udi, "Zakat  dan Kceclilan  Sosial," hal. l0l. a Mas'odi, Agana  lQalilaa, hal 124. 2t Wawancara  dengan  Masdar Farid Mas'udi  melalui  telepon, pada September 2008. " Mas'rdi,  Agana Kcadibn, hal. lt+6- tanggal 14 212 Al-Manthii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
Secara ideologis,  lembaga/badan  swasta tersebut  bersifat terbuka dan berlaku adil terhadap siaPaPun tanPa memandang  perbedaan ^pa:pr;n. Secard ?mJesiorul mzmprt mengemban  kepercayaan negara dalam hal ikut menegakkan  keadilan dan memaiukan keseiahteraan masyarakat. Secara formal, melalui  persetufuan  formal negara (yaitu  badan legislatif negara sebagai penentu kolektif), berdasarkan  pada  syarat pertama dan kedua.
Selama ini, lembaga  pengelola zakat kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya ptospek lembaga  pengelola  zakat. Menurut Masdar,  ada dua cara supaya aparat  pelaksana menjadi  bisa dipercaya,  yaitu  dengan  pendekaan internal dan eksternal.  Pendekatan internalnya adalah  dengan melakukan  penyadaran  pada para pengelola keuangan publiks, bahwa uang oegaraf ua,ng pajak adalah  uang Allah,  bukan uang penguasa. Jika ini berhasil,  maka akan tercipta  dorongan dari dalam untuk  berlaku julur dan hati-hati. Sementara pendekatan eksternal  adalah dengan melakukan kontrol yang  keras  dari masyarakat untuk menciptakan  pemerintahan  yang bersih.26
Dengan  demikian, titik temu untuk menghubungkan negara dan agzma. adalah terdapat pada  penghargaan  terhadap manusia dan kemanusiaan. Ideologi-ideologi sekular  seperti liberalisme  dan sosialisme  sejatinya  berusaha untuk menghargai manusia dan kemanusiaan  dengan  pendekatan  yang berbeda. Begitu  iuga ^g m , y^ng luga membawa pesan untuk menyelamat- kan manusia. Jika demikian halnya,  maka  konsep  zakat sebagai sarana transformasi  dan liberasi manusia  seharusnya  dapat diterima  oleh ideologi-ideologi tersebut. Tentu sa)a tanpa  harus menggunakan terminologi zakat, namun  substansinya adalah upaya untuk mendistribusikan kekayaan kepada  tujuan-tujuan kemanusiaan.
x ldem, "Zakat dao  Keadilan Sosiat",  datam hhn  Pibtni, hal. 111-112
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 213

## Tri  Nurhayati
D. Metode Penalatan Hukum Masdat Farid Mas'udi
Terhadap Pengintegrasian Zakat dan Paiak
rWacana fikih sebagai potret luar  dari  hukum Islam selama ini terlihat  dingin  dan kurang  menunjukkan pemihakan (engagenen) terhadap  kepentingan  masyarakat. Dalam pandangan Masdar, hal ini disebabkan  karena  adanya  kelemahan paradigma, orientasi, prioritas  dan perwatakan likih itu sendiri. Oleh karena itu, watak  ekslusif  dalam fikih yang parsial (ltq'i11ab),  kasuistik dan miero oiented, formdasi fikih yang  hanya berguna pasca kejadian,  mengabaikan  masalah-masalah  strategis dan cenderung formalistik sehingga perlu dicarikan  rumusan pengganti agar mampu  menghadirkan  kemaslahatan  universal  serta keadilan sosial.2?
Secara garis besar, pemikiran  Masdar memiLiki  paradigma yang didominasi oleh pembahasan kemaslahatan-keadilan, demokrasi, hak asasi manusia yang muncul dari  cita luhur agama Islam sebagai ^g m y^ng rabmatan lil'alanin.  Dalam rangka pencapaian  agama tersebut, melalui  penyatutn zakat dan pajak, ada dua rumusan  yang ditawarkan  olehnya, yaitu:

## 1. Konsep Kemaslahatan  Sosial
Dalam  konteks  kekinian,  menurut  Masdar segala bentuk tawaran teoritis baik  didukung  oleh nas ataupun tidak, maka segala bentuk yang menjamin kemaslahatan  manusia  adalah sah, dan umat Islam memiliki  keterikatan untuk mengambil dan merealisasik anr,y a.,28
Masdar mengkritik keterikatan umat Islam yang berlebihan  terhadap  teks  (nas),  seperti  yang dianut kaum onodoks.  Menurutnya sikap  seperti ini akan membuat prinsip kemaslahatan hanya menjadi jargon kosong dan syari'ah yang pada mulanya berarti jalan telah menjadi tuluan bagi dirinya
'z1 Fllad, Hybtn Lhn ladonaia, hd. 98 A Masdar Farid Mas'udi, "Konsep Paiak I{endetcrminasi  Akhlak Negxra,  " Mrkalah tidak  diterbitkan.
214 Al-Manihii, Vol. 3 r,\o.  2,JuLi - Desember 20O9
zakat dan  Paiak  dalam  Pandangan  Masdar  Farid  Mas'udi
sendiri.  Bertolak  dari pemikiran sePerti ini, kaidah yang selama ini dipegang  teguh para ulama, yakni idli sahha  al- baditb fa braa nadqhabi, perlu ditinjau kembali karetz iz lebih  memperhatikan bunyi  harfiah teks (nas)  daripada kandungan substansinya. Menutut Masdar,  kaidah ini lebih mengutamamakan ketentuan  legal formal  daripada tuntutan keadilan sebagai )iwanya. Sebagai konsekuensinya, kaidah tersebut  bisa disubstitusi dengan kaidah ymg berburtyi idqi ;alllat al-naslabab Ja btwa (bja)  nad{abi.2'
Bentuk  mudarat nyata atas pemisahan lembaga zak* dzn pajak meourut  Masdar  adalah tidak adanya  dispensasi pembayaran pajak atas umat Islam yang telah membayar zakat, meskipun sebagaimana tercantum  dalam UU No. 38 tahun 2000  tentang pa)ak,  zakat  bisa sebagai pengurang pajak,
tetap sa)a umat  Islam diberi tanggung jawab ganda.s
Rekonstruksi  Korcep pat'i -lanni dalam Nas
Pada awalnya, al-Qur'an merupakan  kalam Allah yang tidak beru'ulud  nyata  seperti suara ataupun tulisan. Dalam perkembangannya, al-Qur'an  telah dibukukan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai  sarana komunikasi. Al- Qur'an berasal dari Allah S\i(T, namun dalam penggalian, makna  dan pesan yang  dikandungnya,  perbedaan penang- kapan seseorang terhadap arti yang  terkandung  dalam nas bukan merupakan  hal yang mustahil.
Dalam petspektif fikih, ayat-ay^t al-Qur'an dilihat dari penunjukan  makna hukumnya dikategorikan  menjadi  dalil qal'i dx d il 7ann7, untuk lebih memperjelas wilayah ijtihad bagi para  ulama. Pandangan umum mengenai ijtihad yang selama ini berjalan bisa dikatakan  hanya menjangkau sasaran atau hal-hal yang bersifat qanni (teks yang tidak  pasti) dan
I ldem. Agaaa Kadibn, hzJ.- llo- r0 Idem, "Koosep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara", makaleh tidek ditcrbitkan.
Al-Manahii, VoL 3 No. 2, Juli ' Dcsember  2009 215
kurang mencermati dimensi ^i^r^n y^ng diyakini sebagai nas qatT (teks yang  dianggap pasti).rl
Menurut Masdar Farid  Mas'udi, dal-l.l qat'i dalam hukum Islam sesuai dengan  makna harfiyahnya adalah sebagai sesuatu yang bersifat  pasti, tidak berubah-ubah  dan bersifat fundamental.  Sedang kategori qanni adala.h seluruh ketentuan batang tubuh atau teks ketentuan oorm.tif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk  mentelemahkan yang qa!'i (nilai kemaslahatan dan keadilan)  dalam kehidupan ny^t^. Namun demikian, ^y^t-^y^t qa1'i bist  diiitihadi dalam rangka:32
a. Menemukan  kerangka lr,tlllgir  d^ri prinsip-prinsip yang dikandungnya
b. Untuk menemukan  kerangka aksiologis, yakni mengenai cara, metode brgaimxn prinsip-prinsip itu diaktualisasi-
kan dalam proses  sejarah yang terus berubah.
Secara eksplisit, rekonstruksi konsep  qa1'i -qarni ini mengancam ketentuan  formalitas  teks. Kecenderungan  yang begitu  kuat dalam  mengubah  ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis ini, dengan  sendirinya akan menanggalkan banyak ketentuan  legal-fotmal, karena dipandang  tidak lagi sesuai  kebutuhan. Dalam  hal ini, Masdar  menyatakan  bahwa bagaimanapun, ketentuan  legal-formal  harus  menjadi acuan tingkah  laku masyarakat. Segala persoalan  yang terjadi dalam kehidupan masyarakat  harus ditundukkan  pada ketentuan legal-formal  yang  berlaku  dan sah. Akan tetapi,  pada saat yang sama, hendaknya  selalu disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan form /Iegal haruslah  selalu tunduk  pada cita kemaslahatan yang hidup dalam nurani masyarakat.rj
Pemilihan yang diberikan  Masdar antara  yang qati dz:n
Tanni  lntwk menentukan kemaslahatan-keadilan  sepertinya
tt Fuzd, H*tn Llan, hrJ. 1@ '2 Mas'udt, Agana Kmdih4  haL 17 t lbid-, hal. 134.
216
Al-Man;hii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
l Ahmad Baso, NU Jtdics: Pcryohkan  Pemilciran Antara Fmdamcntabnc lthn dat Fndanatahnc Nco Ubool Qakattz: Erlaagga, 2006),  hel. 362. J5 Ilyas  Supena  dan M. Fzuzl, Dckonsntbi dn Brkoanbi Hlbn Lhn (Yogyakana: Gama  Media, 2002),  h^1,  264,
zakat  dan Pajak dalam  Pandangan  Masdar  Farid  Mas'udi
lebih merupakan kreasi yang lahir dari teks itu sendiri, dan bukan  dari luar teks yakni realitas dan konteks kesejarahan.
Pasalnya, kreasi  semacam itu bisa meniebak  seseorang Pada peflcarian ^y,t-sy^t yang dilihatnya sesuai dengan kePen- tingannya, kemudian dipatok sebagai ^y^t qatT yang  universal dan tidak berubah,  sementara ^y^t-^y^t lainnya  yang  dianggap tidak cocok  dengan asumsinya dimasukkan  dalam  kategori
Zafln; yzng mudah berubah dan bersifat  partikular, sehingga mudah dijatuhkan.sa
Dalam  penentuan suatu  nas  apakah  termasuk qall *au Tami terirdi ketidakkonsistenan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan dan ketidaksamaan klasifrkasi r,as qa!5 yang dibtat rculi11utt Klasifikasi  tersebut bersifat  subyektif dan hukum yang dikandung bernilai  relatif. Apabila dikaitkan dengan unsur  historisitas  yang melekat  pada  nas, maka nas- nas yang secara subyektif diklaim sebagai n s qa!'; dipengaruhi oleh sosio-k ltsral masyxakat  pra-Islam  dan masyarakat Arab itu sendiri. Artinya, ketentuan-ketentuan  hukum yang diekspresikan Allah dan  Rasul-Nya sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat.35
Sebagai contoh  konkret adalah  mengenai  obyek yang wajib dizakati.  Masdar  berpendapat  bahwa  cakupan harta yang harus dizakati (anail al-qakih)  harus  diperluas  untuk zaman sekarang, tidak adil jika  kita hanya menggunakan pungutan sedekah wajib atas kurma dan  anggur, sementara kelapa sawit, apel, kopi  dan tembakau  yang tidak kalah  nilai ekonomisnya kita bebaskan begitu saja dari kewaiiban zakat. atau  juga ketika  pendapat dari sektor  pertanian  wajib dikenakan zakat sementara sektor industri dan ]asa dibebaskan. Penentuan obyek  zakat  pada masa Rasulullah
Al-Manihil, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 20O9
SAV tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada  saat itu. Jika suatu ienis kekayaan tertentu seperti industri dan sebagainya sudah ada pzda zzmtn Rasulullah SAW, maka hal tersebut juga akan dikenakan zakat.r6
Oleh karena itu, tidak perlu  lagi memahami jenis barang yang wajib dikeluarkan zzkatnya seperti  disebut  dalam nas, tetapi yang lebih penting adalah  menangkap  substansi kewajiban  zakat, sehingga obyek wajib zakat bisa diperluas cakupannya,  agar tercipta cita keadilan  yang  dicita-citakan bangsa.
E Implikasi Pengintegrasian ztkat (Paiak) Tethadap Kelembagaan Zakat dan Paiak
Dengan masuknya zak* dalam  pajak ataupun bisa disebut dalam kebijakan fiskal negara maka  akan mengakibatkan beberapa implikasi sosial- ekonomi terhadap  kelembagaan zakat dan paiak  Indonesia yang mencakup beberapa aspek:
1 . Aspek  Yuridis
Berkaitan dengan zakat sebagai satu pengaruh atas kewenangan  negara terhadap pajak, terdapat UU Nomor 38 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa  pengelola zakat bukanlah lembaga resmi negara melainkan suatu  badan  atau lembaga  yang  khusus dibentuk  dalam rangka  menampung aspirasi teologis  umat  Islam,  yaitu  Badan Amll  Zakat @ltZ) atau  Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan lembaga ini secara hukum tentu akan dapat menambah  luasnya kewe- nangan daerah, dalam  kebifakan fiskal ini, sebab Badan Amil Za,kat  pzda umumnya betada di daerah-daerah,  yang  hingga saat ini telah mengumpulkan  uang  masyarakat dan kemudian didistribusikan  kembali kepada  masyarakat.rT Jika dikaitkan
\ FtaA, Htktn Islaa Inbnaia, hal. 104. 3? Edi Slamct Irianto dan Slarifuddin  Jurdi, Palilr,t  Pcrp4jahtn:  Mcabangea Dcnokmti Na3ara (Yogyakana: UII Prcss, 2005) hal. 105.
218 Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
zakat dan  Pajak  dalam  Pandangan  Masdar  Farid  Mas'udi
dengan pemikiran Masdar untuk memberlakukan  pajak dengan spirit zakat tersebut,  maka secara otomatis harus ada perubahan secara  mendasar  mengenai UU tersebut.
2. Aspek  Administratif Zakal dan Pziak
Menurut Masdar, iika pengelola zakat (pajak) adalah negara,  maka  hak  atas penerimaan dan pengelolaan dana tersebut adalah orang-orang ataupun fungsi-fungsi yang terlibat dalam 4 bidang  tanggung  iawab  sebagai berikut:s
a. Pengontrol  kebijakan  zakat (pajak) sebagaimana di sepakati oleh rakyat wajib zakat (pajak).
b. Aparat  pemungut/pencatzt ztkzt (p\tk).
c. Aparat  administrasi  perzakatm (perpajakan).
d. Segenap aparat  departemen teknis  yang  bekerja untuk
keselahteraan  (kemaslahatan) rakyat dengan  dant za.kat (paiak).
Hal ini berarti bahwa semua lembaga  pengelola zakat berada di bawah  naungan dan  pengawasan  negara,  sementara lembaga negara  tersebut  berada di bawah konrol sosial masyarakat yang kuat  dengan alasan bahwa  uang ataupun dana  yang dikelola adalah milik  Allah yang  merupakan amanat dari rakyat bagi segenap rakyat (nts/a[iqqin).1e
Sebagaimana disebutkan dalam QS. At Taubah: 60 maka para mustahik ztkat tdala,h fakir, miskin, amil, mualla( budak, gliin (otzng  yang berhutang), sabilillah drn ibru sabil. Dengan demikian  maka pada prinsipnya  obyek dan besztryt  ni;ib yang telah dibakukan oleh  para fukaha pada  masa lalu tidak seharusnya  menghalangi kita dalam merealisasikan  cita kemaslahatan  yang relevan  dengan keadaan sekarang ini, terntama  dalam hal penentuan obyek serta nisab zakat unttk
13 lbid., h^L 129. ' Zaiouddin A\, Hrfun Elononi Slaiah Sl.kartal  Sinar Gra6ka, 2008) hal. 116.
Al-Manihil,  Vol.3  No.2,Juli  - Desember  2009 219
dipeduas  dan diperbesar sesuai dengan  pendapaan masyarakat masa kini-{
3. Aspek  Pendistdbusian Zakzt dar, Pziak
Penerimaan pajak dari  tahun ke tahun meningkat,  namun peningkatan  tersebut tidak diikuti dengan penurunrn tngka. kemiskinan. Seharusnya jika penerimaan paiak meningkat, maka  angka kemiskinan harus menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang dialokasikan untuk fakir miskin melalui  Departemen Sosial  hanya Rp 16,2 ttiliun atut 4,1o/o dari APBN tahun 2005. Namun  kemudian berdasarkan  data tahun 2004,  bth,uta 5lVo dari penerimaan pajak tahun 2004 digunakan untuk membayar cicilan hutang negara.4t Hal ini menggambarkan belum terciptanya cita keadilan  dalam distri- busi kekayaan  negara.
Menurut Masdar jika kemudian kita mengacu  pada konsep zakrt, ma.kt tasar{ *au pendistribusian yang  diwujudkan dalam APBN uotuk sektor fakir  miskin sekurang-kurangnya harus  mendapatkan 25Vo baik  dari APBN di tingkat nasional
maupun APBD di tingkat daerah.a2
4. Aspek  Pentarifan zakat dan Pajak
Dalam teori perpajakan, ad.a 4 mactm tarif yang dapat digunakan, yaitu :43 r. Tznf sebanding (proporsional),  yakni  berupa prosentase yang tetap  terhadap  berapapun jumlah  yang di kenai paiak, sehingga  besarnya pajak proporsional terhadap nilai yang dikenal pajak.
b. Tarif tetap, yaitu berupa  jumlah  yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai  pajak sehingga besarnya pajak tetap.
o Lihat  Mas'ud!  Agana  kadilan, hal. l17-119.
'' Gusfahm| Pqal h^\ .8-10. {'2 N{as'udi "Zkat den K.adilan  Sosial"  dalarn Sq'ed Mahdi  (Et), Ifun Ptib!,ni Fal 108. rr Lihat  N{ardiasmq PtPajahzn, h^1.9.
220 Al-Man;hii, vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
c. T arif progresif,  yaitu persentase tarif yang digunakan semakin  besar iika iumlah  yang  dikenai  paiak semakin besar.
d. Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai paiak semakin besar.
Sedangkan d zm zakat  hanya dikenal dengan mengguna- kan persentase tetap,  meskipun kekayaan yang dikeluarkan zakztnya. semakin  besar. Untuk uang  misalnya, persentase zakatnya 2,5% b^lk bagi yang memiliki rang merrcap nisab ataupun yang memiiki seribt kal: niub.

## F. Penutup
Secara keseluruhan, usaha Pemerintah  dalam menengahi permasalahan dualisme  zakat da,n pajak,  terkait dengan  adanya pemikiran  Masdar Farid Mas'udi tersebut, yakni dengan adanya regulasi zakat sebagai pengurang  penghasilan sebagaimana disebutkan  dalam UU No.38 tahun 1999 serta UU No. 17 tahun 2000 tentang  pajak penghasilan  masih kurang efektif, karena zakat hanya diakui sebagai biaya,  maka dampak bagi  kewajiban pajak masih relatif  kecil, karena  pada  dasamya esensi  zakat dan pajak adalah berbeda. Jika. zaktt dapat  mengurangi  kewajiban pajak, maka mungkin akan sedikit lebih efektif karena lebih meri- ngankan wajib pajak Muslim.  Dengan  demikian maka pening- kzttn zakrt akan  seiring dengan  peningkatan  paiak. Artinya ketika zakat mengurangi  pajak, maka penerimaan ztkat  drn paiak fustru meningkat.
Secara garis besar pemikiran Masdar  dapat diidentifikasikan dalam sebuah kerangka paradigmatik  yang  disebutnya sebagai
Islam  pembebasan  dan  emansipatoris  atau  al-lsla>m al-tah\afli>. Masdar sangat tidak setulu dengan  adanya taklid buta dalam beragama. Dalam  hal ini Masdar terus menganjurkan agar aktivitas iitihad harus terus dikembangkan sebagai upaya untuk mencari
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 2009 221
pilihan-pilihan  konsepsional yang asllab| bagi  kehidupan  umat manusia, berdasarkan  asas kemaslahatan dan keadilan semesta dengan tanpa memandang  perbedaan  ras, keyakinan, agama, suku dan bahasa. Beberapa implementasi gagasan  yang muncul dati pikiran Masdar Farid  Mas'udi, secara paradigmatik  memang berdasarkan  atas kepedulian mendalam terhadap ptoblem- problem kemanusiaan umat  Islam khususnya yang berbasis pada kemaslahatan.
222 Al-Man;hii, vol. 3 No. 2, Juli - Desember 20)9

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. H kun Ekononi Slaiab. Jakatta: Sinar Grafika,
2008.
Baso, Ahmad. NU Studier: Pergolakar Pemikirar Antara
Fttldame alisme Islam  dan Ftndamcnlalisme Neo Uberal.
Jakarta:  Erlangga,  2006.
Dawud, Abu. Sman Abi Daytd. Beirrt: Daarul Fikr, 1994.
Fakih,  Mansour. "Fiqh Sebagai Patadigma Keadilan,"dalam  Anang Haris Himauran (ed.),  Epistenologi  Slara: Menrui Fotmat Bam Fiqh Indoncsia. Yogyakarta: Walisongo Press  dan Pustaka Pelajar,  2000.
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam  perekonomian Moden. )a,ktta: Gema Insani Press, 2002.
Ida, Laode. NU Mda: Katn Progresif  dan Sektlarismc Ban.
Jakxta: E rlzrgga, 2O04.
Irianto, Edi Slamet dan Jurdi, Syarifuddin.  Politik Perpajakatr:
Membangtr Demokrati Negara. Yogyakarta: UII Press,
200s.
Marzukih,  Ahmad  Kosasih. "Pancasila,  Agama, dan Sistem Budaya." Dala,m ppn.nt.or.id, di-donnload pada tanggal 23 Aprll 2008.
Mas'udi, Masdar Farid. 'Jaringan  Islam Emansipatoris:  Humanis, Kritis, Transormatif, Praksis. " Dalam n aa.islameman sipalois.com, di-dopnload pada tanggal 23 April 2008.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009 223

## Tri  Nurhayati
"Zakat Bukan  Money Laundting" dalam Muhtar Sadili (ed,.), Problenatika  Zakat  Klfitemplrer.  Jakarta: Forum Za.kat (FOZ),2003.
. Aoama  Keadilan: Nsalah Zakat (Paiak) dalan  lslan.
Jakarta: P3M, 1993.
Supena, Ilyas dan M. Fauzi.  Dekonstrtksi dan  Rekonstrsksi Hrktm lslam. Yogyakarta:  Gama  Media, 2002.
Tim Penyusun.  Ensiklopedi  Nasional. lakarta:  PT Cipta Adi Pustaka, 1999.
t n t,.masdarmastdi.con, di-doutrload  pada' tanggal 05 Mei 2008
'Wawancara dengan Humam  Mas'udi,  Kakak  kandung Masdar
Farid Mas'udi,  pada tanggal 21 J,tn 2008.
Wawancara  dengan  Masdar Farid  Mas'udi melalui  telepon, pada tanggal  14 September 2008.
224 Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 20O9