Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Kebijakan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga
Mendra Wijaya * , Syafhendry, Naval Suci Ramawulan Universitas Islam Riau, Indonesia *mendrawijaya@soc.uir.ac.id

## Abstract
The purpose of this research is to examine the potential issue of a global recession which  has  an  impact  on  the  potential  for  a  food  recession  after  the  pandemic  hit Indonesia. In order to make the discussion more focused, this study focuses on the policy and strategy efforts of the local government of Lingga Regency in terms of food security to  overcome  the  food  crisis.  The  research  method  uses  a  qualitative  approach  with research subjects selected using purposive sampling. The research results show that the local  government's  efforts  to  realize  regional  food  security  are  realized  by  making regional policies to guarantee sustainable agricultural land so that land allotment is only for  agriculture  to  prevent  land  conversion.  This  is  also  to  realize  agricultural development  planning  under  the  2016-2021  Lingga  Regency  Regional  Medium-Term Development  Plan  focusing  on  agricultural  development  with  the  Agrominapolitan program,  which  will  continue  in  the  following  regional  leadership.  In  the  effort  to regional food  security, the contribution  of  the community, mainly subsistence farmers, has had a significant impact in supporting food supply for the Lingga district, which so far has been very dependent on food supplies from other regions, so that food shortages have become high, especially during specific climate changes.

## Keywords:  Policy;  Regional  Food  Security;  Sustainable  Agriculture;  Subsistence Farmer

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji potensi isu resesi global yang berdampak pada potensi  resesi  pangan pasca  pandemi melanda Indonesia. Agar pembahasan lebih terarah,  kajian  ini  difokuskan  pada  upaya  kebijakan  dan  strategi  pemerintah  daerah Kabupaten Lingga dalam hal ketahanan pangan untuk mengatasi krisis pangan. Metode penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  subjek  penelitian  dipilih  dengan menggunakan  purposive  sampling.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  daerah  diwujudkan  dengan membuat  kebijakan  daerah  dalam  menjamin  lahan  pertanian  berkelanjutan  sehingga peruntukan lahan hanya untuk lingkup pertanian untuk mencegah alih fungsi lahan. Hal ini  juga  untuk  mewujudkan  perencanaan  pembangunan  pertanian  sesuai  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021 berfokus pada  pembangunan  pertanian  dengan  program  Agrominapolitan  yang  kemudian dilanjutkan  pada  kepemimpinan  daerah  berikutnya.  Dalam  upaya  ketahanan  pangan daerah,  kontribusi  masyarakat  khususnya  petani  subsisten  sangat  memberikan  dampak dalam  menopang  penyedian  pangan  untuk  wilayah  kabupaten  Lingga  yang  selama  ini pasokan bahan pangan sangat bergantung dari daerah lain, sehingga hal pangan menjadi tinggi khususnya pada perubahan iklim tertentu.
Kata  Kunci:  Kebijakan;  Ketahanan  Pangan  Daerah;  Pertanian  Berkelanjutan;

## Petani Subsisten

## Pendahuluan
Di seluruh dunia, ketahanan pangan menjadi program prioritas pada setiap negara, begitu  juga  Indonesia.  Sehingga  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah menjadikan  ketahanan  pangan  sebagai  urusan  yang  menjadi  prioritas  dasar  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akhir-akhir ini isu resesi menjadi kekhawatiran baru di seluruh  dunia  pasca  pandemi  Covid-19.  Pandemi  Covid-19  telah  menimbulkan guncangan  ekonomi  global  yang  sangat  besar,  yang  berpotensi  menyebabkan  resesi. Resesi  akan  membawa  dampak  di  berbagai  sektor,  misalnya  dampak  sosial,  dampak ketenagakerjaan, rendahnya daya beli masyarakat hingga pemutusan hubungan kerja dari berbagai  perusahaan.  Namun  hal  utama  dalam  isu  resesi  tersebut  adalah  terjadinya kelangkaan  pangan.  Kemudian  ditambah  lagi  dengan  pernyataan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  bahwa  pada  tahun  2023  Indonesia  harus  bersiap  menghadapi gelombang resesi ekonomi.
Krisis  keuangan  global  menyebabkan  krisis  ekonomi,  yang  mempengaruhi sejumlah indeks ekonomi makro di 230 negara di seluruh dunia (Tatyana A. Khudyakova &  Andrey  V.  Shmidt,  2019).  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  sejak  dilanda  pandemi COVID-19, pada triwulan I tahun 2020 hingga triwulan II tahun 2022 tercatat 4 kali lipat laju  pertumbuhan  ekonomi  mengalami  laju  pertumbuhan  negatif.  Di  Amerika  Serikat misalnya  dalam  laporan  The  Wall  Street  Journal  bahwa  tahun  2023  ekonomi  semakin suram, hingga Federal Reserve berjuang untuk menurunkan inflasi yang terus-menerus tinggi.  Resesi  ekonomi  terjadi  dengan  durasi  dan  intensitas  yang  bervariasi  dan  dapat menimbulkan kerugian besar dalam   hal PDB, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan pengeluaran  investasi  (Cristino  et  al.,  2020).  Kemudian  International  Monetary  Fund (IMF) merilis World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery pada April 2022. Laporan tersebut  memperingatkan seluruh negara di  dunia akan ancaman inflasi dan resesi ekonomi global pada 2022/2023 (IMF, 2023).
Pelaksanaan KTT ASEAN Plus Three pada tanggal 12 November 2022, Presiden Republik  Indonesia  menyampaikan  bahwa  harus  ada  langkah  penguatan  mekanisme ketahanan  pangan  serta  mengamankan  rantai  pasok  dan  stabilisasi  harga  beras.  Upaya pemulihan ekonomi mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk pulih dari resesi dengan cepat (Miharja et all., 2020). Disparitas global dalam rantai  pasok  makanan  cenderung  memburuk  secara  signifikan,  dan  Program  Pangan Dunia telah memperingatkan isu kerawanan pangan berpotensi dua kali lipat di negara- negara berpenghasilan rendah dan menengah selama tahun 2020. Ketersediaan pangan dan air serta pengelolaan sumber daya alam merupakan topik utama (Davidovic & Bujehi, 2020) yang harus ditangani lebih cepat sebagai upaya menghadapi krisis menjadi platform utama dalam tujuan pembangunan sebagian besar negara berkembang. Namun, dorongan menuju  liberalisasi  perdagangan  pada  1980-an  membuat  banyak  negara,  termasuk Indonesia  menjadi  ketergantungan  impor  terutama  beras.  Sehingga  sejumlah  negara, selama  pandemi  dan  isu  resesi  saat  ini,  meningkatkan  pembatasan  perdagangan  pada komoditas  utama  untuk  melindungi  pasokan  domestik  mereka  dan  mengelola  inflasi domestik.
Pemerintah  telah  melaksanakan  program  Ketahanan  Pangan  Nasional  sebagai solusi  untuk  mengatasi  kerawanan  pangan  di  Indonesia.  Kerawanan  pangan  dapat dikurangi hanya jika kondisi ketahanan pangan tercapai di tingkat rumah tangga (Azwardi et  al.,  2019).  Dengan  demikian,  kebijakan  pemerintah  harus  mulai  berorientasi  pada peningkatan  permintaan  domestik  karena  konsumsi  rumah  tangga  merupakan  penentu utama pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah  (Sugiarto &  Wibowo, 2020). Dalam rangka ketahanan pangan, pemerintah membuat program food estate sebagai bagian dari Program  Strategis  Nasional  2020-2024.  Pembangunan food  estate dimulai  dari
Kalimantan Tengah, kemudian berkembang ke Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua  dan  Sumatera  Selatan.  Namun  dalam  pelaksanaannya  program food  estate ini memunculkan  polemik  dengan  kebijakan  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (Ayu Mutia et al., 2022). Program food estate berpotensi mendorong aspek ekonomi  masyarakat  agraris  yang  menjadi  bagian  strategi  ketahanan  pangan  (Febrian Basundoro & Sulaeman, 2022). Di Kabupaten Bogor misalnya ada ancaman kemandirian pangan  beras  yang  disebabkan  alih  fungsi  lahan  (Kusumaningrum  et  al.,  2021). Kabupaten Bandung juga mengalami penurunan ketahanan pangan sehingga Pemerintah Daerah  menggencarkan  produksi  pertanian  dengan  mengadopsi  beberapa  tindakan perlindungan  bagi  petani  (Syakirotin  et  al.,  2022).  Berbeda  dengan  Kabupaten  Bantul, Pemerintah  daerah  membuat  kebijakan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  bahwa beberapa harga komoditas pertanian terutama beras dan canai  tidak dibiarkan  tinggi  (Jaya,  2018),  bahkan  menghimbau  ke  seluruh  perangkat  daerah  agar memprioritaskan  pengguna  bahan  pangan  hasil  daerah  tersebut,  dan  dapat meminimalisasi penggubaan bahan pangan impor (Aisyah et al., 2020).
Untuk  mengantisipasi  krisis  pangan,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Lingga  telah mempersiapkan strategi kebijakan ketahanan pangan sejak tahun 2018. Pondasi kebijakan tersebut telah ada sejak 2016 ketika kepala daerah menyusun visi dan misi menjadikan Kabupaten Lingga sebagai lumbung pangan Provinsi Kepulauan Riau, mengingat selama ini pasokan pangan di  Kabupaten Lingga bergantung pada daerah lain seperti Provinsi Jambi. Dalam lingkungan daerah kepulauan, maka ada siklus tahunan perubahan iklim yang membawa dampak signifikan atas pasokan pangan dari luar daerah yang membawa implikasi  kenaikan  harga  pangan  terutama  beras.  Maka  pada  tahun  2016,  pemerintah daerah Kabupaten Lingga membangun ribuan hektar sawah untuk mengatasi kerawanan pangan  dan  mengurangi  ketergantungan  pasokan  pangan  dari  daerah  lain.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  strategis  pemerintah  daerah Kabupaten Lingga dalam mencapai ketahanan pangan dalam ketersediaan pangan lokal yang  dapat  disiasati  dengan  ketersediaan  pangan,  mengembangkan  kelembagaan, sehingga dapat terwujud ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  menggunakan  analisis mendalam,  yang  dilakukan  secara  lengkap  dan  menyeluruh  pada  individu,  kelompok, lembaga,  atau  unit  sosial  lainnya.  Informan  atau  subjek  penelitian  dipilih  dengan menggunakan purposive sampling yaitu aparatur pemerintah daerah yang memiliki tugas membuat  dan  mengimplementasikan  program  ketahanan  pangan.  Penelitian  ini  menilai dampak pandemi Covid-19 dan isu resesi pangan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Lingga  serta  menilai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Lingga untuk mengurangi dampak krisis pangan dalam menghadapi isu resesi global terutama di bidang ketahanan pangan. Data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur, regulasi, dokumen  statistik  Kabupaten  Lingga,  database  online  dan  dokumentasi.  Data  yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan
Pandemi  menciptakan  kerusakan  yang  tidak  pernah  diharapkan  di  abad  ke-21. Covid-19 mengingatkan dunia akan keadaan darurat global yang dialami pada abad ke-20 di mana berpotensi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara global (Tanjung, 2021) serta kelumpuhan ekonomi dari semua sektor (Al Dulaijan, 2020). Berbagai resesi yang melanda ekonomi global telah tercatat dalam sejarah, hal ini disebabkan adanya fluktuasi
atau  goncangan  yang  mengakibatkan  penurunan  aktivitas  ekonomi  (Ririn  Riani  &  Ries Wulandari, 2022). Salah satu dari berbagai faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan resesi  ekonomi  sehingga  terjadi  pergeseran  rantai  pasok  pangan  dunia  (Wijayati  et  al., 2022). Ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan yang sangat dipengaruhi oleh resesi ekonomi akibat Covid-19. Sistem Ketahanan Pangan bagi suatu  daerah  merupakan  hal  yang  wajib  dilaksanakan  sebagai  bentuk  penyelenggaraan urusan  pemerintah  terhadap  masyarakat  serta  dapat  dijadikan  indikator  pembangunan daerah (Dedy Sutrisno, 2022).
Pemerintah  Kabupaten  Lingga  memprioritaskan  pembukaan  lahan  pertanian  di wilayah Kabupaten Lingga untuk menjadikan Lingga sebagai lumbung padi di Kepulauan Riau pada tahun 2020 (Wijaya & Handrisal, 2021). Salah satu keberhasilan lahan pertanian di  Desa  Sungai  Besar  dimulai  ketika  pemerintah  daerah  Kabupaten  Lingga  optimis membuka lahan pertanian di seluruh titik potensial Kabupaten Lingga.
Tabel 1. Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Lingga, 2020-2021 Uraian 2020 2021 Padi Luas Panen (ha) 71,04 75,51 Produktivitas (ton/ha) 3,05 3,29 Produksi GKG (ton) 228,76 282,18 Produksi Padi Setara Beras (ton) 130,90 161,44
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Lingga 2022.
Penelitian menunjukkan pola pertumbuhan produksi pertanian padi yang terjadi di area luas tanaman dan lahan pertanian yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Lingga. Sampai  tahun  2021  sesuai  Buku  Lingga  Dalam  Angka  Tahun  2022  luas  panen  padi  di Kabupaten  Lingga  yang  eksisting  adalah  85,51  hektar.  Sejak  digalakkan  pembangunan pertanian  di  Kabupaten  Lingga,  maka  masyarakat  petani  dan  yang  bukan  petani  justru antusias dalam mengembangkan inovasi pertanian, seperti menanam sayuran hidroponik serta  membangun  produksi  pupuk.  Tingkat  kemandirian  dan  potensi  masyarakat  dan petani beragribisnis dapat dimanfaat secara optimal untuk beragribisnis yang dijalankan akan bermanfaat dalam memenuhi standar kesejahteraan hidupnya. Sejak sektor pertanian sedang  bergairah,  pengembangan  ekonomi  masyarakat  daerah  ini  selain  berpeluang menciptakan  lapangan  kerja  baru  juga  dapat  meningkatkan    pendapatan  masyarakat. Karena masyarakat dapat menjual hasil pertaniannya menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi sehingga memiliki keuntungan yang dapat  meningkatkan pendapatan tambahan dari penghasilan tetap. Bahkan tidak saja dari petani, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap-pun ikut kesempatan ini.
Karena besarnya antusias masyarakat di sektor pertanian, ditambah dengan program pemerintah daerah membuka lahan persawahan, banyak masyarakat yang berorientasi ke sektor  pertanian.  Pemerintah  Daerah  tidak  hanya  terfokus  pada  produksi  padi  semata, melainkan juga mengembangkan produksi jagung dan lain sebagainya sesuai kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian masyarakat yang bukan petani mengambil peluang dengan memproduksi  pupuk  serta  obat-obatan  organik  untuk  mengatasi  hama.  Sehingga  para petani  (baik  hortikultura  dan  palawija)  tidak  kesulitan  mencari  bahan-bahan  tersebut karena sudah tersedia dilingkungan sekitarnya. Hal ini sangat memudahkan petani, karena mereka  tidak  perlu  waktu  lama  dan  tenaga  lebih  ketika  aktivitas  pertanian membutuhkannya.  Mereka  dengan  mudah  membeli  bahan  yang  dijual  di  pasar  atau langsung ke produsen pupuk, kemudian dengan segera dapat digunakan di lahan pertanian mereka.  Bibit  tinggal  ditanam,  pupuk  tinggal  disebarkan,  dan  obat-obatan  atau pemberantas hama tinggal disemprotkan.
Secara  fundamental,  dalam  mengembangkan  usaha  tani  diperlukan  jaringan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Sektor pertanian di Kabupaten Lingga dalam mengembangkan usaha tani masyarakat juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah dimana pemerintah membantu memberikan bantuan alat-alat (teknologi tepat guna)  yang  digunakan  dalam  proses  produksi,  kemudian  bantuan  pendanaan  agar pengembangan usaha dapat berjalan dengan lancar hingga kegiatan penyuluhan. Namun hal  tersebut  tidak  cukup,  karena  dibutuhkan  kepastian  hukum  dan  kebijakan  dari pemerintah daerah agar program ketahanan pangan daerah berjalan secara konsisten. Luas lahan  pertanian  setiap  tahunnya  semakin  berkurang  serta  terjadinya  alih  fungsi  lahan akibat semakin berkembangnya pembangunan di daerah sehingga lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industri (Azis et al., 2022).
Gambar 1. Produksi Beras Lingga                    Gambar 2. Mesin Pengolah Padi
Gambar 3. Gudang Pengolahan Padi                            Gambar 4. Lahan Sawah
Tabel 2. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lingga (Persen), 2017-2021 Kelompok Konsumsi 2017 2018 2019 2020 2021 Makanan 65,21 65,48 65,53 66,45 66,84 Bukan Makanan 34,39 34,52 34,47 33,55 33,16 Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2022.
Dilihat dari tabel struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga diatas, secara umum  dari  tahun  2017-2021,  terlihat  bahwa  pengeluaran  makanan  masih  lebih  tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan masih berada pada kisaran yang relatif sama yakni sekitar 65-67 persen. Proporsi pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Lingga pada masing- masing tahun mencapai 65,21 persen (2017); 65,48 persen (2018); 65,53 persen (2019); 66,45 persen (2020); dan 66,84 persen
(2021). Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga atas makanan masih mendominasi. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan  akan  menjadi  semakin  penting  sebagai  akibat  dari  perubahan  dan  pengaruh tatanan  ekonomi  sosial  dalam  masyarakat.  Penurunan  pendapatan  rumah  tangga  akan berdampak beragam pada jumlah yang dibelanjakan untuk konsumsi berbagai komoditas, sehingga porsi pengeluaran untuk produk non makanan akan menurun, sedangkan porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan akan meningkat. Hal ini tentu saja memerlukan  kebijakan  agar  bagaimana  menentukan  kualitas  gizi  dalam  pola  konsumsi makanan,  peningkatan  pendapatan  dan  antisipasi  kegaraman  produksi  (Mehraban  & Ickowitz, 2021).
Seluruh  pemangku  kepentingan  perlu  berkolaborasi  untuk  mendukung  agenda ketahanan  pangan  dalam  menghadapi  tantangan  krisis  pangan  kedepan  (Rozaki,  2021). Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lingga  mengapresiasi  dan  menghargai  masyarakat  atas pemanfaatan lahan tersebut sehingga memberi dampak terhadap ketahanan pangan. Desa Sungai Besar, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang menjadi tonggak sejarah atas terciptanya lahan baru percetakan sawah di Lingga, yang dibuka pada Maret 2016, kini terus berkembang dengan munculnya lahan-lahan baru lainnya di Lingga. Pencetakan sawah  awalnya di  Desa Sungai Besar, Kabupaten Lingga, disebut memiliki manfaat  positif  ke  masyarakat  Desa  Sungai  Besar.  Sekitar  34  hektar  pembukaan  areal sawah sudah dibuka dan hingga saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## 2. Konstibusi Petani Subsisten Sebagai Alternatif Pasokan Pangan
Produksi subsisten kadang-kadang digambarkan sebagai jebakan kemiskinan yang menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  sementara  konversi  ke  produksi  pasar  manfaat pertanian  dan  perekonomian  nasional  (Paudel,  2016).    Lebih  lanjut,  pertanian  subsisten dapat berfungsi sebagai pilihan untuk pendapatan rumah tangga yang tidak menentu dan tidak  dapat  diandalkan,  terutama  ketika  pencari  nafkah  utama  tidak  dapat  memberikan uang untuk pembelian makanan, serta merilis uang tunai untuk penggunaan rumah tangga lainnya  (Olayemi  &  Nirmala,  2016).  Sektor  pangan  dan  pertanian  Kabupaten  Lingga dicirikan  oleh  produktivitas  yang  rendah  sehingga  terabaikan,  terutama  dalam  produksi pangan  yang  didominasi  petani  kecil  dan  petani  subsisten.  Oleh  karena  itu,  pendekatan pada  petani  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  produksi,  produktivitas,  dan  daya saing rantai pasokan pertanian akan diadopsi dan dicapai melalui sejumlah intervensi salah satunya adalah penguatan kelembagaan kelompok tani. Kelembagaan kelompok tani dapat menjadi  wadah  untuk  menjawab  tantangan  lebih  lanjut  bagi  rumah  tangga  pertanian termasuk kurangnya akses ke faktor produksi, teknologi dan layanan penyuluhan.
Table 3. Jumlah Petani Padi Sawah Kabupaten Lingga No. Desa/ Kecamatan Jumlah Petani Padi Sawah 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
8.
9. Panggak Darat/ Lingga Panggak Laut/ Lingga Nerekeh/ Lingga Resang/ Singkep Selatan
Marok Kecil/ Singkep
Bukit Langkap/ Lingga Timur Sungai Besar/ Lingga Timur Lanjut/ Singkep Pesisir Kerandin/ Lingga Timur 125 136 116 160 291 152 99 46 87 Total 1.212
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2021.
Tabel diatas menunjukkan sebaran jumlah petani padi sawah di Kabupaten Lingga pada tiap desa, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah petani terbanyak berada di Desa Marok Kecil Kecamatan Singkep dan jumlah petani  yang paling sedikit berada di Desa Lanjut Kecamatan Singkep.
Gambar 5. Persentases Tenaga Kerja di Kabupaten Linhga Menurut Sektor Pekerjaan, 2021 Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2021.
Gambar 5 menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lingga sebesar  32,63%.  Pasar  tenaga  kerja  pertanian  harus  diperhitungkan  tidak  hanya  dalam analisis  suksesi  pertanian  namun  juga  dalam  estimasi  empiris  (Cavicchioli  et  al.,  2019) serta penilaian efek tenaga kerja dari kebijakan pertanian (Mehraban & Ickowitz, 2021).
Gambar 6. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Lingga (Persen), 2017-2021. Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2021.
Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lingga (Persen), 2017-2021 Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2022
Pada  tahun  2021,  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Lingga  sebesar  1,95  persen, mengalami percepatan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sempat  mengalami  kontraksi  sebesar  -0,68  persen  akibat  terdampak  pandemi  Covid-19 yang  melemahkan  perekonomian  secara  umum.  Meskipun  pertanian  subsisten  pada awalnya mungkin tampak menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi, namun hal ini satu-satunya  cara  bagi  masyarakat  pedesaan  untuk  bertahan  hidup  dalam  kondisi  yang sangat  sulit  dan  berisiko.  Penghidupan  dapat  dilihat  sebagai  strategi  yang  efektif  untuk mengatasi  biaya  dan  risiko  transaksi  yang  tinggi  serta  ketidakpastian  yang  mengancam kelangsungan hidup keluarga miskin. Pertanian subsisten bahkan dapat memainkan peran penting  dalam  menstabilkan  kebutuhan  pasar  pangan.  Mengingat  kondisi  geografis Kabupaten Lingga adalah wilayah maritim dan ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah  luar  Kabupaten  Lingga  dan  diluar  Provinsi  Kepulauan  Riau,  maka  kebutuhan pangan tersebut dapat tertutupi oleh adanya ketersediaan hasil pertanian dari petani lokal khususnya petani subsisten. Penyediaan bantuan sarana produksi ini merupakan salah satu upaya stimulan bagi petani subsisten untuk memulai perubahan menuju pasar komersial dalam  mendukung  kebutuhan  pangan  di  Kabupaten  Lingga.  Sedangkan  ketersediaan modal usaha tani yang disediakan oleh pemerintah daerah sangat diperlukan bagi petani yang masih bersifat subsisten guna mendorong produksi.

## 3.  Kebijakan  Strategis  Kabupaten  Lingga  Untuk  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan
Strategi  pembangunan  pertanian  di  Kabupaten  Lingga  akan  bergerak  dinamis menuju  pembangunan  agribisnis  secara  bertahap  yang  dapat  digerakkan  pemerintah daerah melalui penyediaan subsidi sarana produksi pertania n, dukungan modal usaha tani, penguatan  kelembagaan  tani  dan  penyediaan  transportasi  desa,  diyakini  mampu mengantarkan pertanian Lingga memiliki daya saing dilingkup Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen  dan  konsistensi  pemerintah  daerah  dalam  menjaga  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  dengan  menerbitkan  Peraturan  Bupati  Nomor  96  Tahun  2018  tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Lestari di Kabupaten Lingga (Wijaya & Amri, 2022). Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Lingga Tahun 2020.
Peraturan  Bupati  Nomor  64  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Luas  Baku  Sawah  di Kabupaten Lingga Tahun 2020 yang bertujuan untuk percepatan peta lahan sawah yang
dilindungi  dalam  rangka  memenuhi  serta  menjaga  ketersediaan  lahan  sawah  untuk mendukung  kebutuhan  pangan  daerah  dan  nasional,  mengendalikan  alih  fungsi  lahan sawah  yang  semakin  pesat  serta  memberdayakan  petani  agar  tidak  mengalihfungsikan lahan sawah. Pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Lingga tidak hanya sebatas identifikasi lahan dan pengumpulan data objek, subjek dan luas lahan, akan tetapi ada kebijakan stimulus dan insentif bagi petani yang  memanfaatkan  lahan  sesuai  peruntukannya  serta  menjaga  kelestarian  lingkungan. Kemudian pagi pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan akan diberikan tanda khusus pada surat akta tanah/ SPPT.
Gambar 8. Peta Lahan Baku Sawah Dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan Luas Baku Sawah di Kabupaten Lingga Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016- 2021 berfokus pada pembangunan pertanian dengan program Agrominapolitan. Sehingga program  tersebut  harus  didukung  dengan  kepastian  hukum  dalam  rangka  kemandirian pangan serta menjamin perlindungan alih fungsi lahan yang didukung oleh dua regulasi yaitu Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lingga dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan Luas Baku Sawah di Kabupaten Lingga Tahun 2020. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat.
Tugas  Pemerintah  untuk  melindungi  lahan  yang  digunakan  untuk  pangan  dan pertanian  sangat  penting  untuk  mencegah  alih  fungsi  menjadi  pertanian  non  pangan. Pengalihan fungsi terjadi karena adanya tekanan permintaan lahan untuk  keperluan lain seperti industri, perumahan, dan pembangunan infrastruktur. Keberhasilan mencegah alih fungsi  lahan  pertanian  menjadi  pangan  sangat  penting  untuk  mendukung  upaya mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi misi pemerintah saat ini. Ketahanan pangan adalah  penjabaran  dari  ketahanan  pangan,  yaitu  sebagai  syarat  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, dan setiap orang dapat memperoleh pangan secara materil dan ekonomis.

## Kesimpulan
Secara  umum,  dapat  dikatakan  bahwa  luas  dan  besarnya  implikasi  ekonomi  dari Pandemi  Covid-19  di  berbagai  daerah  dan  isu  resesi  global  dan  ketahanan  pangan membuat  pemerintah  berusaha  mengatasi  hal  tersebut.  Tulisan  ini  juga  mencatat keberhasilan strategi yang ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam program ketahanan  pangan  daerah,  karena  mencakup  bidang  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan
Luas Lahan Desa Sungai Besar 81,72 Ha Luas Lahan Desa Resang 248,21 Ha Luas Lahan Desa Marok Kecil 70,26 Ha
lingkungan.  Berbagai  layanan  diberikan  kepada  warga  dan  penduduk  di  Kabupaten Lingga,  terutama  dalam  hal  kesehatan  dan  dengan  memperhatikan  semua  aspek kehidupan,  sejalan  dengan  pencapaian  Visi  2030  dalam  mencapai  ketahanan  pangan keberlanjutan.
Pemanfaatan  lahan  oleh  masyarakat  yang  terus  berkembang  dengan  munculnya lahan-lahan baru sehingga memberi dampak signifikan dalam upaya ketahanan pangan di Kabupaten  Lingga.  Kemudian  kontribusi  dari  petani  subsisten  juga  memberikan  ruang alternatif  dalam  penemuhan  kebutuhan  pangan  di  Kabupaten  Lingga,  yang  selama  ini ketergantungan  pasokan  pangan  yang  tinggi  dari  daerah  lain  namun  saat  ini  kebutuhan pangan  lokal  dapat  dipenuhi  dari  ketersediaan  hasil  produksi  dari  petani  subsisten. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lingga memberikan apreasi terhadap dukungan masyarakat  dalam  upaya  ketahanan  pangan.  Dengan  demikian  pemerintah  daerah membuat  kebijakan  strategis  untuk  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan dalam  rangka  melindungi  lahan  yang  digunakan  untuk  pangan  dan  pertanian  sangat penting untuk  mencegah alih fungsi menjadi  pertanian non pangan serta  akan memiliki dampak jangka panjang dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan lokal di Kabupaten Lingga.

## Daftar Pustaka
Aisyah, I. N. T., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul. Ijd-Demos , 2 (2), 151–162.
Ayu  Mutia,  A.  N.,  Nurlinda,  I.,  &  Astriani,  N.  (2022).  Pengaturan  Pembangunan  Food Estate Pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. Bina Hukum Lingkungan , 6 (2), 224–240.
Azis,  A.,  Sugiarti,  C.,  &  Ramdani,  R.  (2022).  Collaborative  Governance  Dalam  Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian. Jurnal Manajemen , 13 (4), 647–653. Azwardi,  A.,  Widyasthika,  H.  F.,  Saleh,  R.  C.,  &  Adnan,  N.  (2019).  Household  Food Security: Evidence From South Sumatera. Jejak , 12 (2), 446–465. Cavicchioli,  D., Bertoni,  D., Frisio,  D. G., &  Pretolani,  R. (2019). Does the future of a farm depend on its neighbourhood? Evidence on intra-family succession among fruit and vegetable farms in Italy. Agricultural and Food Economics , 7 (1). Cristino, C. T., Żebrowski, P., & Wildemeersch, M. (2020). Assessing the time intervals between economic recessions. PLoS ONE , 15 (5), 1–20.
Davidovic, D., & Bujehi, M. (2020). Sustainable Practices in Agroecology for Adapting to  Climate  Change. International  Journal  of  Inspiration  &  Resilience  Economy , 4 (2), 10–15.
Dedy Sutrisno, A. (2022). Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 13 (1), 28–42. Febrian Basundoro, A.,  &  Sulaeman, H. (2022). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19 . 8 (2), 27–41. IMF. (2023). International Monetary Fund : World Economic Outlook (Issue April). IMF Library.
Jaya,  P.  H.  I.  (2018).  Nasib  Petani  Dan  Ketahanan  Pangan  Wilayah    (Studi  Tentang Kebijakan  Pemerintah  Dan  Respons  Masyarakat  Desa  Mulyodadi,  Bantul  Ketika Harga Komoditas Pertanian Naik). Jurnal Ketahanan Nasional , 24 (1), 77. Kusumaningrum,  S.  P.,  Syaukat,  Y.,  &  Firdaus,  M.  (2021).  Strategi  Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen Agribisnis , 9 (2), 425–440. Mehraban, N., &  Ickowitz, A. (2021). Dietary diversity  of rural  Indonesian households declines  over  time  with  agricultural  production  diversity  even  as  incomes  rise. Global Food Security , 28 , 100502.
Olayemi,  B.,  &  Nirmala,  D.  (2016).  Creating  economic  viability  in  rural  South  Africa through  water  resource  management  in  subsistence  farming. Environmental Economics , 7 (4), 68–77.
Paudel, M. N. (2016). Prospects and limitations of agriculture industrialization in Nepal.
Agronomy Journal of Nepal , 4 , 38–63.
Ririn  Riani,  &  Ries  Wulandari.  (2022).  Assessing  the  Islamic  Bank  Financing  During Economic  Recession:  The  Role  of  Stimulus  Regulation  POJK  Number 11/POJK.03/2020. Al-Muzara’Ah , 2022 (11), 57–75.
Rozaki, Z. (2021). Food Security Challenges and Opportunities in Indonesia Post COVID- 19. In Advances in Food Security and Sustainability (1st ed., Vol. 6). Elsevier Inc. Sugiarto,  S.,  &  Wibowo,  W.  (2020).  Determinants  of  Regional  Household  Final Consumption Expenditure in Indonesia. Jejak , 13 (2), 332–344.
Syakirotin, M., Karyani, T., & Noor, T. I. (2022). Ketahanan Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia , 27 (3), 473–491.
Tanjung, S. I. (2021). Dampak Covid – 19 Dalam Stabilitas Ekonomi Politik Internasional. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 4 (2), 654–671.
Tatyana A. Khudyakova, & Andrey V. Shmidt. (2019). Impact of the Global Recession on Financial and Economic Sustainability of Industrial Companies. European Research Studies Journal , XXII (Issue 1), 143–157.
Wijaya,  M.,  &  Amri,  P.  (2022).  Sustainable  Agricultural  Policy  Strategies  to  Support Subsistence  Agriculture  in  Lingga  Regency. Journal  of  Governance  and  Public Policy , 9 (2), 137–147.
Wijaya, M., & Handrisal. (2021). Local Government Efforts in Encouraging the Existence of Subsistence Agriculture as an Alternative to the Supply of Food Needs in Lingga Regency. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI- Journal) , 4 (3), 7000–7012.
Wijayati, P. D., Laily, D., & Atasa, D. (2022). The Price Volatility of Staple Food in the Global  Market  as  an  Impact  of  COVID-19  Pandemic  and  World  Economic Recession. Agromix , 13 (1), 89–103.