Juridical Analysis of Diffabel Wives in Article 57 Letter (b) Compilation of Islamic Law
Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018 | 111

## JURIDICAL ANALYSIS OF DIFFABEL WIVES IN ARTICLE 57 LETTER (b) COMPILATION OF ISLAMIC LAW
Amir Fiqih Alqadafi
Mahasiwa Program Doktor IHPSI (Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta email : fiqih_qadafi@yahoo.com

## ABSTRACT
One  of  the  strongest  reasons  for  proposing  polygamy  as  contained  in  article  57 letter b is that teh wife have a body defect (imperfect body) so that the husban can file a divorce and disability claim which is called diffable. There are regulations that regulate the similarity of rights before the law such as human rights, law number 4 of 1997 concerning persons with disabilities, the constitution of the Republik of Indonesia  years  1945,  law  number  19  years  2011  concerning  the  ratification  of disability  conventions  and  law  number  18  years  2016  concerning  disability. Formulation of the problem is 1) what is the jurdical analysis of legal protection for women with disabilities in article 57 letter b KHI. 2) what is the solution or form  of  legal  protection  for  women  with  disabilities  in  article  57  letter  b  KHI. Methodes  is  qualitative  descreibed  by  the  statute  approach  and  conceptual aprroach. Type of library research and data collection in documentation and data analysis  using  content  analiysis.  Validity  of  data  in  credibility  and  data triangulation. Conclusion, the provisions of article 57 letter b conflict with human rights and  disability law  there are  law  number 4  years 1997  concerning  persons with disabilities, the Republik Of Indonesia years 1945 artcle 27, law number 19 years 2011 concerning convention on the right of persons with disabilities and law number  8  years  2016  concerning  disability  and  the  jugde  must  tigthen  not  to grant the husban who wants to be polygamy for the reason of the disability.
Keyword : Wives, Diffable, Compilation Of Islamic Law

## PENDAHULUAN
Salah satu  bentuk isu-isu  minoritas yang  perlu mendapat  perhatian  khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah su yang berkenaan tentang difabel. 1
Adanya isu mengenai difabel yang sangat  krusial dan  berkaitan erat dengan  Hak
1 Istilah  difabel diambil  dari ringkasan  kalimat different  ability people  (seseorang dengan kemampuan  berbeda)  atau  people  with different  ability  yang  dibedakan  dengan disabel atau people with disability (orang dan pencapaian yang berbeda. Lihat Mochamad Sodik, Pembacaan Progresf  Terhadap Fikih  Keluarga (Kritik Terhadap  KHI dan  RUU HTPA) vol 4 No. 1 Januari 2012, 121.
112 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018
Asasi Manusia  (HAM) 2 perlu mendapat  perhatian  lebih agar  tidak  meruntuhkan elegansi  fikih  dalam  menyikapi  permasalahan-permasalahan  yang  membutuhkan solusi atau pemecahannya sehingga fikih menjadi humanis atau tidak rigid (kaku) menghadapi  permasalahan  yang  baru  dalam  mereformulasi  hukum  Islam  yang kemudian diejawantahkan dalam Kompilasi Hukum Islam. 3
Pasal  KHI  yang  menyinggung  persoalan  difabel  yang  berkenaan  dengan gender,  disabilitas  dan  isu-isu  minoritas 4 ialah  pasal  57  huruf  (b)  yang menyatakan  bahwa :  istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan sehingga dengan pernyataan pasal tersebut dapat menjadi celah bagi suami dapat menjatuhkan talak atau mengajukan gugatan perceraian dan menjadi alasan yang kuat untuk mengajukan poligami di Pengadilan Agama. 5
Difabel  yang  kemudian  disebut  dengan  istilah  disabilitas  ini  merupakan orang yang memiliki perbedaan fisik maupun mental dengan orang yang normal yang memerlukan perhatan khusus yang pada dasarnya keterbatasan tersebut tidak berhubungan  dengan  ketidakmampuan  untuk  melakukan  aktifitas  sebagaimana layaknya  manusia  normal. 6 Seseorang  yang  mengalami  kehilangan  fungsi  (fisik dan  mental)  baik  sebagian  maupun  keseluruhan  bisa  digantikan  menggunakan disabilitas.  Disabilitas  merupakan  sebuah  hasil  dari  interaksi  antara  keterbatasan fungsi  fisik  atau  mental,  faktor  personal  di  luar  keterbatasan  fungsi,  dan  respon sosial.  Faktor  yang  disebutkan  terakhir  tadi  melahirkan  respon  sosial  yang  lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut. 7
Penyadang Disabilitas termasuk mereka yang memiliki ketrebatasan fisik mental
2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
3 Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  pedoman  bagi  hakim  Pengadilan  Agama dalam memutuskan perkara
4 Perempuan  dalam  ketentuan  pasal  tersebut  merupakan  kelompok  rentan  difabel sehingga  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  difabel  perlu  untuk  mendapat perhatian  khusus  sebab  perempuan  yang  difabel  bukanlah  keinginannya  lahr  dalam keadaan seperti itu. Inilah yang kemudian mendorong peraturan yanng berkenaan dengan difabel untuk mengakomodir isu-isu yang masih belum dianggap krusial.
5 Pengadilan Agama merupakan Pengadilan bagi orang-orang Islam dimana ketika seseorang  mengajukan  permohonan  perkara  maka  hakim  tidak  boleh  menolak  perkara yang  datang  kepadanya  karena  dalam  peraturan  telah  ditetapkan  bahwa  tugas  hakim menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang kemudian dengan adanya perturan yang  semacam  ini  jika  dikaitkan  dengan  pasal  57  huruf  b  menjadi  menjadi  alasan  kuat untuk suami mengajukan poligami.
6 Hari Kurniawan, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabiltas (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 54.
7 Hari Kurniawan mengutip dari WHO, International Clarification Of Functioning, Disability and Health (Worid Health Organization: 2001).
Juridical Analysis of Diffabel Wives in Article 57 Letter (b) Compilation of Islamic Law
Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018 | 113
intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan  berbagai  hambatan,  hal  ini  dapat  menghalangi  partisipasi  penuh  dan efektif mereka dalam masyarakat bersadarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
(Pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 8
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat pasal 1 ayat 1 yang menyatakan:
“Penyandang Cacat adalah setiap setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau  mental,  yang  dapat  menganggu  atau  merupakan  rintangan  dan hambatan  baginya  untuk  melakukan  kegiatan  secara  selayaknya,  yang  terdiri dari a). penyandang cacat fisik, b). penyandang cacat  mental, c). penyandang cacat fisik dan mental 9 ”
Definisi  disabilitas  yang  ada  dalam  konvensi  mengakar  dari  sumber pendekatan  sosial  dimana  pada  tatarannya  tidak  melihat  pada  sisi  permasalahan disabilitas sebagai masalah individu. Bahkan saat ini, model sosial yang diterapkan sangat  erat  hubungannya  dengan  kerangka  hak  asasi  manusia.  Gabungan pendekatan  sosial  dan  hak  asasi  manusia  menerapkan  sebuah  pandangan  baru. Kecacatan  (impairment)  maupun  ketrbatasan  fungsional,  sesungguhnya  tidak berhubungan  dengan  ketidakmampuan  dalam  melakukan  aktifitas  maupun partisipasi  sosial.  Masyarakat,  lingkungan  bahkan  Negara  dianggap  gagal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. 10
Isu disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari isu  hak asasi manusia.  Berangkat  dari  kenyataan  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang melekat  pada  setiap  manusia.  Maka,  pengecualian  atau  pengucilan  sosial  yang dialami  oleh  penyandang  disabilitas  adalah  pelanggaran  hak.  Jaminan  atas kesetaraan,  kesamaan  hak  dan  partisipasi  penuh  juga  seharusnya  melekat  pada
8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
9 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997.  Sebagai  warga  negara  Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD1945, dalam Pasal 27 : Setiap warga negara berhak memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Kemudian  ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia, yang  menandakan  bahwa  negara  telah  memberikan  perhatian  yang  sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10 Hari Kurniawan dalam bukunya menyatakan bahwa impairment diartikan sebagai gangguan  atau  kerusakan  fungsi  fisik,  mental,  kejiwaan  maupun  anatomi  tubuh  baik sebagian maupun keseluruhan. Impairment berkontribusi pada terjadinya disabilitas.
114 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018
penyandang disabilitas. 11 Persamaan hak harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali sehingga rasa keadilan pun merata termasuk mengenai difabel  ini.  Pengkategorian  difabel  perlu  diperjelas  sehingga  tidak  menimbulkan multitafsir.  Cara  sederhana  dalam  memahami  disabilitas  adalah  dengan mengenalinya  dalam  3  (tiga)  faktor.  Masing-masing  adalah  faktor  kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental. Kemudian faktor kondisi personal serta faktor lingkungan  dan masyarakat. Kerusakan fungsi baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenal. Contohnya buta, tuli, amputasi tangan atau kaki,  baik  sebagian  maupun  keseluruhan. 12 Dengan  melihat  penjelasan  tentang difabel di atas maka jelaslah bahwa keberadaan kaum difabel adalah penanganan yang serius dan harus segera dilakukan sehingga dalam upaya membangun fikih pemberdayaan,  perlu  adanya  suatu  penegasan  sikap  dengan  cara  memihak kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dan dirugikan dan diabaikan agar pasal-pasal  yang  problematis  yang  berkeadilan  gender  mendapat  porsi  perhatian yang sejajar yaitu persaam hak di depan hukum.
Berangkat dari latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji isu-isu  yang belum  dianggap krusial dalam KHI yaitu tentang  perempuan yang difabel.  Perempuan  yang  difabel  dalam  hal  ini  adalah  perempuan  yang  cacat karena lahir dan karena bawaan bisa karena ketika menikah kemudian mengalami kecelakaan atau karena faktor lain sehingga menngalami cacat badan dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Difabel Dalam Ketentuan Pasal 57 Huruf (b)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Hal  ini  menarik  untuk  dikaji  mengingat  pasal tersebut kurang ramah terhadap difabel.

## RUMUSAN MASALAH
Masalah dalam hal ini adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda- tanda  yang  memerlukan  upaya  untuk  mencari  suatu  jawaban.  Faktor  tersebut berupa  konsep,  data  empiris,  pengalaman,  atau  unsur  lainnya  yang  jika ditempatkan secara berpasangan akan menghasilkan kesukaran dan tanda tanya. 13 Fokus kajian ialah sebagai berikut :
1) Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap perempuan difabel dalam pasal 57 huruf b KHI?
2) Bagaimana  solusi  atau  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan
11 Kurniawan, Aksesibiltas,...., 54.
12 Kurniawan, Aksesibiltas,...., 55.
13 Lexy, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 93.
Juridical Analysis of Diffabel Wives in Article 57 Letter (b) Compilation of Islamic Law
Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018 | 115
difabel dalam pasal 57 huruf b KHI?

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  sebagaimana  dari  rumusan  masalah  untuk mendekripsikan analisis yuridis perlindungan hukum terhadap perempuan difabel dalam pasal 57 huruf b KHI dan menemukan kedudukan istri yang cacat badan dalam KHI Pasal 57 huruf (b)

## LANDASAN TEORI
Kondisi  difabel  yang  kurang  mendapatkan  perhatian  khusus  akan mengalami  suatu  hambatan  psikologis  terhadap  dirinya  dan  merasa  asing  serta menarik diri dari pergaulan dan merasakan serba kekurangan yang pada dasarnya akan kehilangan kepercayaan diri.
Lahirnya  penemuan  baru  akibat  kemajuan  ilmu  dan  teknologi  (iptek), berimplementasi  pula  terhadap  paradigma  dalam  membentuk  pola  pikir  yang membawa  konsekuensi  yang  sesuai  dan  tepat  (logis)  sehingga  melahirkan peraturan baru di dalam tatanan masyarakat. Teknologi dianggap sebagai bagian dari  tubuh  manusia  dalam  mengarahkan  intensionalitas  manusia  kepada  dunia kehidupan di sekitarnya 14 Dalam kehidupan manusia di era global ini akan selalu berhubungan  dengan  teknologi.  Teknologi  pada  hakikatnya  adalah  alat  untuk mendapatkan  nilai  tambah  menghasilkan  produk  yang  bermanfaat.  Teknologi sekarang  ini  berkembang  pesat.  Teknologi  telah  memperngaruhi  manusia  akan kehidupannya  sehari-hari  ,  sehingga  jika  gagap  teknologi  akan  terlambat menguasai teknologi, dan akan tinggal pula untuk memperoleh kesempatan untuk maju 15 di  zaman  cyber  dan  teknologi  yang  serba  modern  ini  berbagai  solusi kehidupan  berhasil  diatasi 16 sehingga  dengan  adanya  kemajuan  iptek  dan peradaban maka akan sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin tidak ada (penjelasan) daripada nash baik di dalam al-Qur‟an maupun al- hadits dan kaum difabel bisa menggunakan dan memanfaatkan alat-alat tekhnologi yang telah ada.
Peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  mengikat  harus  ditaati  oleh semua  lapisan  masyarakat  baik  yang  pusat  maupun  ditingkat  daerah  yang
14 Francis  Lim,  “  Filsafat  Teknologi:  Don  Ihde  Tentang  Manusia  dan  Alat (Yogyakarta: KANISIUS, 2008), 107.
15 Munir,”Pembelajaran Jarak Jauh : Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bandung: ALFABETA, 2009), 29.
16 Erbe Sentanu, Quatum Ikhlas :Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati The Power Of Positive Feeling (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 58.
116 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018
esensinya  ialah  berbentuk  keputusan  tertulis  sehingga  menjadi  kaidah  hukum tertulis  (geschrevenrecht  writen  law).  Peraturan  perundang-Undnagan  yang dimaksud  dalam  hal  ini  ialah  seperti  HAM,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Undang-UndangDasarRepublik Indonesia Ta- hun  1945  Pasal  27,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang pengesahan  konvensi  Disabilitas  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Disabilitas
Berdasarkan  rumusan  masalah  tujuan  yang  hendak  dicapai  adalah  bahwa hipotesis peneliti ialah apabila Pasal 57 huruf (b) dalam KHI ditinjau kembali oleh Pemerintah  maka  KHI  akan  bersifat  humanistis  sehingga  para  istri  yang mengalami cacat badan akan mendapatkan perlindungan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif 17 deskriptif  karena mendeskripsikan data dari teori yang didapat dan menggunakan pendekatan pe- rundang-undangan ( Statute Approach ), 18 dan pendekatan konseptual ( Conseptual Approach ). Hal ini dilakukan karena Penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang sudah ada, serta hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan  hukum  yang  kuat  atas  masalah  yang  dihadapi. 19 Sehingga  penelitian  ini secara  garis  besar  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  spesifik  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  jenis  penelitian  ini  adalah Library  Research (kajian  pustaka)  dan  agar  lebih  relevan  dalam  memaksimalkan penelitian  ini,  karena  memusatkan  pada  koreksi  secara  mendalam  tentang kesamaan  hak  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  dan  Kompilasi  Hukum Islam Indonesia kaitannya dengan perempuan yang difabel dalam ketentuan pasal 57  huruf  (b)  dengan  mengambil  sumber  penelitian  melalui  Kompilasi  Hukum Islam, Undang-Undang tentang disabilitas. Bahan hukum yang digunakan adalah
17 Lexy  J  Moleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2014), 11. Menurut lexi, kualitatif yang dimaksud berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka dan segala data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti
18 Pendekatan  perundang-undangan  adalah  menelaah  secara  mendalam  tentang keberadaan sebuah peraturan, menelaah muatannya dari kaca mata Metodologi, sehingga perlu kiranya menelaah juga dasar ontologisnya. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  Edisi  Revisi  (Jakarta:  Pranada  Media  Group,  2015),  142.  Bandingkan  dengan Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Banyumedia, 2010), 302.
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 177.
Juridical Analysis of Diffabel Wives in Article 57 Letter (b) Compilation of Islamic Law
Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018 | 117
Kompilasi  Hukum  Islam,  Undang-Undang  tentang  Difabel  dan  HAM. Sedangkan  metode  pengumpulan  data 20 yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  dokumentasi,  dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental  dari  seseorang. 21 Tekhnik  pengumpulan  data  merupakan  langkah paling  strategi  dalam  penelitian. 22 Sehingga  sangat  penting  diterapkan  dalam penelitian.  Adapun  tekhnik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi dan langkah-langkah pengumpulannya ialah sebagai berikut: Tahap pertama,  Melakukan  pengumpulan  data 23 tentang  formulasi  perempuan  difabel dalam  KHI,  serta  mengumpulkan  konsep-konsep  dan  legalitas  sebuah  Undang- Undang  Hukum.  Tahap  kedua  Menelaah  secara  mendalam  dokumen-dokumen yang  telah  dikumpulkan  Tahap  ketiga  Mencari  data-data  yang  terkait  dengan perempuan cacat badan atau difabel dalam buku I tentang Perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Difabel Dalam Pasal 57 Huruf (b) KHI
Wacana  yang  ditawarkan  dalam  pengistilahan  difabel  ini  mengandung makna  yang  lebih  bijak,  sebab  memposisikan  individu  yang  memiliki  hambatan sementara  maupun  permanen  dalam  menjalankan  aktifitas  mereka  dalam kehidupan  sehari-hari  dengan  tidak  mersaterpinggirkan  atau  pun  merasa mengalami perbedaan hak. Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan  masyarakat  maupun  pemerintah  terhadap  keberadaan  “difable”  secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara  historis  sesuai  perkembangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  maupun Negara. 24 Difabel merupakan istilah yang diindonesiakan dari diffable ( people with
20 Data  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  yang  terkiat dengan penelitian.
21 Sugiyono, Penelitian...., 240.
22 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D  (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.
23 Data  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  yang  terkiat dengan penelitian.
24 RisnawatiUtami,  2012,  MakalahUntuk  Intermediate  Human  Rights  Training
BagiDosenHukum Dan HAM di Balikpapan, KonvensiTentangHak-
HakPenyandangDisabilitas:  DalamPerspektifKebijakanPublik  Di  Indonesia,  Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights. DalamJurnalInovatif: Ra- hayurepindowatyharahap, perlindunganhukumterhadappenyandangdisabilitasmenurut convention on the rights of persons with disabilities (crpd) vol VIII nomor 1, 2015.Lihat
118 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018
different  abilities ).  Istilah  difabel  memberi  peluang  untuk  memperhatikan masyarakat dengan kondisi berbeda sehingga istilah difabel juga mencakup orang tua  lanjut  usia  (lansia),  wanita  hamil,  dan  kelompok  lainnya  yang  memiliki kemampuan  berbeda  dengan  kelompok  masyarakat  umumnya. 25 Penggunaan istilah  difabel  juga  mengajak  kita  memahami  adanya  keberagaman  dan menghargai  tingkat  kemampuan  antara  satu  orang  dan  lainnya.  Stevie  Wonder, Penyanyi terkenal tunanetra menjadi salah satu bukti tingkat kemampuan berbeda kaum"difabel"dalam  konotasi  positif. 26 Bahkan,  masih  banyak  peraturan  yang menyebutkan  syarat  tidak  cacat  jasmani  untuk  jenis  pekerjaan  yang  tidak  ada kaitannya dengan kecacatan jasmani. Sekalipun secara internasional  dan nasional gerakan  hak  asasi  manusia  dan  pembangunan  ekonomi  mengalami  perbaikan, secara  umum  kelompok  ini  masih  berada  di  garis  terakhir  untuk  dapat menikmatinya. 27 Maka  di  sini  perlu  untuk  memberikan  pemahaman  terhadap kaum difabel dimana persoalan yang menjadi hambatan ialah persoalan kesamaan hak  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  sosial.  Analisis  terhadap  kaum  difabel membantu memahami bahwa pokok persoalannya yakni sistem dan struktur yang tidak  adil dari ideologi 'normalisme'  bekerja dan membawa korban. Ideologi ini
artikel oleh Arif Maftuhin, Difabel dan Penyandang Disabilitas. PLD UIN Sunan Kalijaga, September  2014.  Dalam  artikel  ini  membedakan  kata  difabel  dan  kata  disabilitas.  Kata difabel adalah kata benda (noun) mengacu kepada “manusianya”, yaitu orang-orang yang menyandang perbedaan level fungsi jasmani dan rohani. Sedangkan disabilitas adalah kata benda  yang  digunakan  untuk  jenis  kecacatan  yang  disandangnya  misalnya  ketulian  dan kebisuan.
25 Mujimin,  W.  M.,  Dinamika  Pendidikan  (Penyediaan  Fasilitas  Publik  yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel), No.1/Th.XIV/Mei 2007. Yogyakarta.: Universitas Negeri.  Dalam  M.  Isya  dkk.,  aksesibilitas  jembatan  penyeberangan  orang  (jpo)  bagi penyandang difabel di kota banda Aceh menurut persepsi masyarakat. Teras Jurnal, Vol.5, No.1, Maret 2015.
26 Mujimin,  W.  M.,  “Dinamika  Pendidikan  (Penyediaan  Fasilitas  Publik  yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel), No.1/Th.XIV/Mei 2007. Yogyakarta.: Universitas Negeri), 62.
27 Diperkirakan ada 650 juta penyandang disabilitas di dunia. 20 % dari penduduk dunia  yang  termiskin  adalah  penyandang  disabilitas;  98  %  dari  anak-anak  yang menyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan; 30 % anak- anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas; dan 3 % penyandang disabilitas yang dewasa adalah buta huruf dan dibanyak negara hampir 1 % penyandang disabiliats yang buta huruf adalah wanita. Lihat, Andrew Byrnes, Cs, 2007, “Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities”, United Nations,Geneve, 1. Dalam  Jurnal  Inovatif:  Rahayu  repindowaty  harahap,  perlindungan  hukum  terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities (crpd) vol VIII nomor 1, 2015.
Juridical Analysis of Diffabel Wives in Article 57 Letter (b) Compilation of Islamic Law
Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018 | 119
telah  mengorbankan  jutaan  orang,  baik  yang  dicacatkan  maupun  yang  merasa normal  termasuk  didalamnya  hambatan  dalam  berinteraksi  sosial  (hambatan sikap/attitudinal  barrier)  maupun  hambatan  arsitektural  (hambatan  secara  fisik) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “image” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan difable. 28 hambatan-hambatan fisik yang dialami oleh kaum  difabel  perlu  adanya  suatu  solusi  untuk  mengatasi  hambatan-hambtan tersebut.  Hambatan  fisik  bukanlah  suatu  alasan  yang  tepat  untuk  tidak memperoleh penghidupan dan jaminan yang layak.
Pasal  57  huruf  (b)  tidak  sejalan  dengan  Peraturan  perundang-undangan antara lain : Pasal 5 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang menyatakan:
“ Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan” 29
Konstitusimenyatakanbahwa Indonesia adalah Negara yang berkesetaraan. Pasal 27 Undang-UndangDasarRepublik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pe- merintah  dan  wajb  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya.” 30
Pasal  ini  merupakan  rujukan  yang  harus  benar-benar  melandasi  seluruh produk dan ketentuan moral danhukum yang mengikat 31 Persamaan ini termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan manusia  normal  dalam  segala  aspek  kehidupan  dan  penghidupan  termasuk  juga setara  di  hadapan  hukum,  tanpa  diskriminasi,  serta  mendapatkan  perlindungan dan manfaat hukum yang setara yang mana tertuang di dalam Undang-Undang sebagai berikut :
Undang-Undang  nomor  8  tahun  2016  tentang  Disabilitas  pasal  1 menyatakan  : 32 Penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu
28 James I. Charlton, 1998, Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California. Dalam  Jurnal  Inovatif:  Rahayu  repindowaty  harahap,  perlindungan  hukum  terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities (crpd) vol VIII nomor 1, 2015.
29 Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31 Siswono  Yudo  Husodo,”  Menuju  Welfare  State,  Kumpulan  Tulisan  tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik (Jakarta: Baris Baru, 2009), 5.
32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas
120 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018
lama yang dalam berinteraksi dengan lngkungan dapat mengalami hambatan dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Pasal  5  ayat  1  huruf  a  s/d  huruf  v  menyatakan :  “  penyandang  disabilitas memiliki  hak  :a)  hidup,  b)  bebas  dari  stigma,  c)  privasi,  d)  keadilan  dan perlindungan hukum, e) pendidikan, f) pekerjaan, kewrausahaan, dan koperasi, g)  kesehatan,  h)  politik,  i)  keagamaan  j)  keolahragaan  k)  kebudayaan  dan pariwisata,  l)  kesejahteraan  sosial,  m)  aksesibilitas,  n)  pelayanan  publik,  o) perlindungan  dari  bencana,  p)  habilitasi  dan  rehabilitasi,  q)  konsesi,  r) pendataan,  s)  hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat,  t) berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh  nformasi, u)  berpindah  tempat dan kewarganegaraan,  v)  bebas  dari  tindakan  deskriminasi,  penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
Sehingga  dengan  demikian  kaum  disabilitas  terjamin  kehidupannya  dan endapatkan  kesaamaan  hak  di  depan  hukum  sehingga  peraturan  perundang- undangan  ini  dapat  mengakomodasi  setiap  warga  Indonesia  tanpa  terkecuali termasuk  dalam  hal  ini  adalah  perlindungan  terhadap  perempuan  untuk mendapatkan  keadilan  sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011 tentang pengesahan konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 6 (Penyadang Disabilitas Perempuan) angka 1 dan 2 sebagai berikut : 33
Angka  1  menyatakan  : Negara-negara  pihak  mengakui  bahwa  penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap deskriminasi ganda,  dan  dalam  kaitan  ini  harus  mengambil  tindakan  kebijakan-kebijakan untuk  menjamin  penikmatan  penuh  dan  setara  bagi  mereka  atas  semua  hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
Angka  2  menyatakan  : Negara-negara  pihak  harus  mengambil  semua kebijakan  yang  sesuai  untuk  menjamin  pengembangan,  pemajuan,  dan pemberdayaan  perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan  kepada  mereka  atas  pelaksanaan  dan  penikmatan  hak  asasi  manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini.
Dengan  demikian  bahwa  ada  kesamaan  hak  bag  perempuan  dan  adanya jaminan  perlindungan  hukum  yang  melahirkan  keadilan  yang  sama  dan  pada dasarnya Islam justru mengakomodasi kesetaraan dan keadilan di antara laki-laki
33 Nomor  19  Tahun  2011  yang  berkaiatn  dengan  Disabilitas.  Pengesahan- pengesahan  Konvensi  Mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  tersebut  sungguh memiliki  nilai  strategis  dan  sejarah  baru  dalam  pembaharuan  sistem  hukum  nasional khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.
Juridical Analysis of Diffabel Wives in Article 57 Letter (b) Compilation of Islamic Law
Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018 | 121
dan perempuan meski yang membedakan hanya kodrat masing-masing. 34 Namun dalam  kenyataannya,  perempuan  lebih  dituntut  untuk  berperilaku  nrimo (menerima) tentang apa yang ditentukan baginya. Sementara lakilaki lebih terbiasa dan terlatih untuk melakukan hegemoni dan mengambil keputusan untuk kaum perempuan  dengan  maskulinisasi  epistemologis. 35 Kuatnya  bangunan ketidakadilan gender dan seksualitas semacam itu tidak dapat lagi untuk dibiarkan. Diperlukan  keberanian  melakukan  evaluasi  terhadap  persoalan  tersebut. 36 Salah satu  cara  penyelesaian  kultural  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan  melakukan kajian  dengan  perspektif  kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  wacana  fikih. Berkenaan dengan kesetaraan dan keadilan gender mengacu pada empat indikator yaitu  suami  istri  sama-sama  memiliki  akses  dalam  kehidupan  rumah  tangga, memperoleh  peran-peran  seimbang  dalam  rumah  tangga  menerima  wewenang dan  tanggungjawab  khususnya  dalam  pengambilan  keputusan  serta  sama-sama mendapatkan  manfaat  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Dalam  konteks  atau tataran  ranah  hukum  keluarga,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk keluarga yang sakinah dan kekal dapat mengandung maksud bahwa asas  perkawinan  dalam  Islam  adalah  monogami  (satu  suami  dengan  satu  istri). Kalaupun  poligami  harus  ditempuh,  maka  hal  itu  merupakan  pintu  darurat dengan  persyaratan  yang  sangat  ketat.  Hal  ini  beda  konteksnya  jika  pada  saat menikah si istri tidak mengalami atau tidak ditemukan cacat badan namun pasca pernikahan  si  istri  mengalami  cacat  badan  yang  diakibatkan  oleh  kecelakaan ataupun oleh faktor-faktor yang lain kemudian suami bermaksud poligami karena ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  dibolehkannya  menikah  lagi  atau  cacat badan  permanen  seperti  tidak  dapat  melahirkan  namun  jika  masih  bisa disembuhkan dengan alat tekhnologi maka alasan berpoligami ialah kurang tepat. Maka, untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu untuk menjunjung tinggi nilai- nilai  kesetaraan  dan  keadilan  di  dalam  keluarga  misalnnya  menjaga  kejujuran, saling percaya dan mengayomi, ketersediaan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan  kesehatan,  serta  terjaminnya  hak-hak  reproduksi,  pengayoman  yang  cukup dalam  hal  pendidikan,  keagamaan  dan  tidak  melakukan  kekerasan  dalam  rumah tangga disampinng itu perlu memperhatikan dan memahami perauran-peraturan
34 Perempuan  dan  laki-laki  dapat  diketahui  dengan  melihat  pada  ciri-ciri  yang menonjol seperti bentuk badan dan yang paling bisa di bedakan adalah bahwa perempuan itu melahirkan.
35 Mufidah  Ch,  “Psikologi  Keluarga  Islam:  Berwawasan  Gender  (Malang:  UIN Maliki Press, 2013), 215.
36 Saparinah  Sadli,  Sekapur  Sirih,  dalam  Masdar  F.  Mas„udi,  Islam  dan  Hak-hak Reproduksi Perempuan (Bandung: Mizan, 2000), 14-19.
122 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018
yang berkenan dengan keluarga yang telah ditaur dalam Undang-Undang.
Sejak  disahkannya  Undang-Undang  Perkawinan,  telah  berlangsung perkembangan  masyarakat  yang  sangat  cepat.  Pada  saat  yang  sama,  kesadaran terhadap  pemenuhan  hak-hak  perempuan  dan  anak  serta  tuntutan  penegakan prinsip  keadilan  gender  menyebar  semakin  luas.  Tidak  bisa  diingkari,  keadilan gender  telah  menjadi  keharusan  zaman. 37 Substansi  dari  ayat  tentang  poligami pada dasarnya adalah pelarangan poligami secara bertahap, sebagaimana substansi dari  ayat  tentang  perbudakan  yang  bertujuan  untuk  penghapusan  perbudakan sehingga  harus  dipahami  maksud  dari  yang  tersirat  dan  yang  tersurat. Keadaanyang seperti ini jika akan menjadi rujukanyuridisolehpara hakim Pengadi- lan  Agama  dan  harus  mempertimbangkan  posisi  perempuan  agar  yang  cacat badan mendapat perlndungan hukum. Di sisi lain, tumbuh kesadaran mengenai keterbatasan  KHI  dalam  merespon  perkembangan  masyarakat.  Substansi materialnya  dianggap  tidak  mampu  mengakomodasi  kepentingan  perempuan dalam  wilayah  publik,  serta  tuntutan  perubahan  peran  perempuan  dalam kehidupan  keluarga.  Di  balik  tuntutan  tersebut,  ada  harapan  untuk  menggeser pola  relasi  suami-istri  dari  subordinasi  kepada  kesetaraan  dan  keadilan.  Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang terhadap sejumlah pasal yang mencerminkan posisi difabel dalam ruang lingkup pernikahan.

## Solusi  Atau  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Difabel Dalam Pasal 57 Huruf (b) KHI
Pembaharuan  fikih  perlu  segera  dilakukan  dengan  cara  menumbuhkan semangat  untuk  fikih  berwatak  humanis.  Fikih  tidak  hanya  saja  dipraktekkan secara normatif-konservatif, namun harus diejawantahkan dalam kehidupan yang mennyesuakan  perkembangan  zaman.  Oleh  sebab  itu  cara  yang  efektif  adalah menggabungkan  antara  hukum,  keterbukaan  serta  kemampuan  untuk  .  Lima elemen  yang  saling  terkait,  yaitu cognitive  nature,  wholeness,  openness,  interrelated hierarchy,  and  multi-dimensionality . Cognitive  nature  of  the  system  of  Islamic  law, berarti  menempatkan  manusia  sebagai  subyek  yang  mengorganisir  dan menetapkan  ketentuan  hukum  serta  berkemampuan  dalam  memahami  realitas sosial. Wholeness merupakan kemampuan manusia untuk memahami realitas secara utuh,  tidak  setengah-setengah.  Sikap  terbuka,  interaktif,  dan  tidak  terisolir  dari lingkungannya. Interrelated  hierarchy berarti  sikap  menolak  hirarki  nilai  dengan
37 Siti Ruhaini Dzuhayatin, Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki ,Pengantar dalam  Siti  Ruhaini  Dz.,  dkk.,  Rekonstruksi  Metodologis  Wacana  Kesetaraan  Gender dalam Islam (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga), 2001, v.
Juridical Analysis of Diffabel Wives in Article 57 Letter (b) Compilation of Islamic Law
Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018 | 123
menerima  saling  keterhubungan  antar-nilai. Multi-dimensionality mengandung makna  bukan  sekadar binary  opposition tentang  kepastian  dan  perubahan, melainkan mengakui adanya spektrum dari kepastian 38
Landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana landasan dalam hal ini ialah sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu berlandaskan  pancasila  dan  UUD  1945  dimuat  dalam  konsiderans  Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI disusun sebagai bagian dari sub sistem hukum Islam. 39
1) Instruksi  Presiden  No.1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991.  Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah  di  bidang  yang  diatur  oleh  kompilasi,  yaitu  hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;
3) Surat Edaran Direktur Pembinaan  Badan Peradilan  Agama Islam  atas nama Direktur  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  tanggal  22  Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Tinggi  Agama  dan  Ketua  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  tentang penyebarluasan  Instruksi  Presiden  RI  No.1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni 1991.
Berdasarkan  dasar  hukum  atau  landasan  kompilasi  tersebut  dapat disimpulkan bahwa KHI mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai  sesuatu  petunjuk  bagi  para  hakim  Peradilan  Agama  dalam  memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan  melengkapinya  melalui  yurisprudensi  yang  dibuatnya.  Untuk  mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut, 40 yaitu :
a) untuk  merumuskan  secara  sistematis  hukum  Islam  di  Indonesia  secara kongkret;
38 Jasser  Auda,  Maqasid  al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45-55.
39 Cik  Hasan  Bisri,  Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat  IndonesiaCet.  1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1997), 42.
40 Abdurrahman.  “Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  (Jakarta  :  Akademika Pressindo, 1992), 53-62.
124 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018
b) guna  digunakan  sebagai  landasan  penerapan  hukum  Islam  di  lingkungan Peradilan Agama;
c) dan sifat kompilasi, berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia;
d) serta  sekaligus  akan  dapat  terbina  penegakan  kepastian  hukum  yang  lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam.
Dengan  demikian  pasal  57  huruf  (b)  bertentangan  dengan  HAM  dan peraturan  perundang-undangan  dimana  secara  aturannya  peraturan  yang  lebih tinggi  mengenyampingkan  peraturan  yang  lebih  rendah.  Sebab  diatas  KHI merupakan  sebuah  intruksi  dan  masih  belum  menjadi  hukum  positif  sedangkan Undang-Undang adalah peraturan yang berada di atasnya. Redaksi pasal 57 huruf (b) yang menyatakan : istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ,  tidak  relevan  sehingga  redaksi  tersebut  tidak  perlu  masuk  dalam rumusan,  karena  penentuan  kalimat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan  bukan  menyangkut  persoalan  kesehatan  fisik,  tetapi  lebih  terkait dengan faktor kedekatan psikologis seseorang sepanjang dibenarkan oleh hukum karena  istri  yang  mendapat  cacat  badan  bisa  dicarikan  solusi  penanganannya seperti  melakukan  operasi  karena  jaman  di  era  modern  ini  cacat  badan  bisa ditangani oleh medis sehingga landasan Kompilasi Hukum Islam ini di satu sisi hakim harus menggali dan harus peka (memahami) nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat dan  apabila terwujud maka akan menjadi suatu prestasi besar  dalam upaya  mewujudkan  kesatuan  norma  hukum  Islam  secara  tertulis  ialah  perlu mengatur ulang ketentuan pasal 57 huruf b dan hakim harus memperketat untuk tidak mengabulkan suami yang hendak poligami karena alasan tersebut.

## KESIMPULAN
Ketentuan  pasal  57  huruf  b  KHI  tersebut  bertentangan  dengan  HAM, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997  Tentang  Penyandang  cacat,  Undang- UndangDasarRepublik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Konvensi  Disabilitas  dan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Solusinya ialah perlu mengatur ulang ketentuan  pasal  57  huruf  b  dan  hakim  harus  memperketat  untuk  tidak mengabulkan  suami  yang  hendak  poligami  karena  alasan  tersebut.  Fikih  sangat diharapkan dapat menjamin rasa keadilan umat dengan cara melahirkan semangat untuk  meneguhkan  sosiologi  pemberdayaan  fikih  agar  tidak  surut  ke  belakang. Dengan demikian, kaum minoritas dan  perempuan  dilindungi dan  dijamin hak- haknya  secara  adil  dan  merata  yang  sejalan  tujuan  sosial  yang  merata  di  lapisan masyarakat  sebab  Redaksi  pasal  57  huruf  (b)  yang  menyatakan  : istri  mendapat
Juridical Analysis of Diffabel Wives in Article 57 Letter (b) Compilation of Islamic Law
Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018 | 125
cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan ,  tidak  relevan  sehingga redaksi tersebut tidak perlu masuk dalam rumusan, karena penentuan kalimat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan bukan menyangkut persoalan kesehatan fisik, tetapi lebih  terkait dengan faktor kedekatan  psikologis seseorang sepanjang  dibenarkan  oleh  hukum  karena  istri  yang  mendapat  cacat  badan  bisa dicarikan solusi penanganannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:  Akademika Pressindo. 1992.
Auda,  Jasser.  Maqasid  al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  A  Systems Approach.  London: The International Institute of Islamic Thought. 2008. Bisri,  Cik  Hasan.  Peradilan  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia.  Cet.1. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 1997.
Dz,  Siti  Ruhaini.  dkk.,  Rekonstruksi  Metodologis  Wacana  Kesetaraan  Gender dalam Islam. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2001
Husodo,  Siswono  Yudo.  Menuju  Welfare  State,  Kumpulan  Tulisan  tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik. Jakarta: Baris Baru. 2009.
Kurniawan,  Hari.  Aksesibiltas  Peradilan  Bagi  Penyandang  Disabilitas.
Yogyakarta:PUSHAM UII. 2015.
Lim  Francis,  “Filsafat  Teknologi:  Don  Ihde  Tentang  Manusia  dan  Alat. Yogyakarta: KANISIUS, 2008.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Pranada Media
Group. 2015.
Moleong, Lexy J. metodologi penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
2010.
Munir,”Pembelajaran Jarak Jauh : Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi . Bandung: ALFABETA, 2009.
Sadli,  Saparinah.  Sekapur  Sirih,  dalam  Masdar  F.  Mas„udi,  Islam  dan  Hak-hak
Reproduksi Perempuan. Bandung: Mizan. 2000.
Sentanu,  ErbeQuatumIkhlas  :TeknologiAktivasiKekuatanHati  The  Power  Of
Positive   Feeling. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2011.
Sugiyono.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.  2014.
Harahap,  Rahayurepindowaty.  2015  perlindunganhukumterhadappenyandang disabilitasmenurut  convention  on  the  rights  of  persons  with  disabilities (crpd) vol VIII, 2015.
Isya M. dkk., aksesibilitas jembatan penyeberangan orang (jpo) bagi penyandang
126 | Falasifa , Vol. 9 Nomor 2 September 2018
difabel  di  kota  banda  Aceh  menurut  persepsi  masyarakat.  Teras  Jurnal, Vol.5, 2015.
Mujimin,  W.  M.,  Dinamika  Pendidikan:  Penyediaan  Fasilitas  Publik  yang Manusiawi  Bagi  Aksesibilitas  Difabel.  No.1/Th.XIV/  Yogyakarta.: Universitas Negeri. 2007.
Sodik,  Mochamad.  Pembacaan  Progresf  Terhadap  Fikih  Keluarga:  Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA. vol 4, 2012.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  Pengesahan  Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas