## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA: EFEK MEDIASI BELANJA MODAL
Oktaviani Pekiningrum 1 , Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
Puji Wibowo 2 Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

## ABSTRACT
Fiscal  decentralization  gives  local  governments  the  authority  to  use  revenues  to  finance  local expenditure, one of which is expenditures intended to improve the quality of human development. This study aims to analyze the effect of Local Own Source Revenue (PAD), Special Allocation Funds (DAK), and Surplus of Budget Financing (SiLPA) on the Human Development Index (IPM) through capital expenditure on districts/cities in North Sumatra. This study uses panel data consisting of time  series  data  for  2015-2019  and  cross  section  data  for  33  districts/cities  in  North  Sumatra. Hypothesis testing is done by multiple linear regression and path analysis. The results of the study proved that DAK and SiLPA have a positive impact on capital expenditures, while PAD has no impact on capital expenditures. Meanwhile, PAD and DAK directly have a significant positive effect on HDI, while SiLPA has no effect on HDI. In addition, PAD, DAK, and SiLPA indirectly have no significant effect on HDI through capital expenditure.
Keywords: Original revenue, special grants, SiLPA, capital expenditure, HDI

## ABSTRAK
Desentralisasi  fiskal  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola pendapatan daerah. Hal ini dimaksudkan guna membiayai kebutuhan belanja yang salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  melalui belanja pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data panel yang  terdiri  dari  data  time  series  tahun  2015-2019  dan  data  cross  section  untuk  33 kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  analisis regresi  berganda  dan  analisis  jalur.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  DAK  dan  SiLPA berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja  modal  sedangkan  PAD  tidak  berpengaruh terhadap belanja modal. PAD dan DAK secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan SiLPA tidak berpengaruh terhadap IPM. Selain itu, PAD, DAK, dan SiLPA secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui belanja modal.
Kata kunci: PAD, DAK, SiLPA, belanja modal, IPM Klasifikasi JEL: E62, H72,O11

## 1. PENDAHULUAN **
Pembangunan manusia merupakan strategi untuk meningkatkan keterampilan manusia, menciptakan  jalan  bagi  orang  untuk  membuat  pilihan  yang  lebih  baik  guna  meningkatkan kehidupan yang lebih sehat, lebih lama dan memuaskan (Omodero, 2019). Hasibuan et al. (2020) menjelaskan bahwa untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, United Development Programme (UNDP)   telah merilis suatu indikator berupa Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam kaitan dengan IPM, tujuan utama dari setiap pengeluaran pemerintah  adalah  untuk  menjamin  umur  panjang  dan  kesehatan  warga  negara,  memastikan

## 2 | Bina Ekonomi
mereka  berpengetahuan  dan  menikmati  standar  hidup  yang  layak  (Omodero,  2019).  Dengan demikian,  kebijakan  fiskal  pemerintah  daerah  yang  tepat  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja daerah (APBD) seyogianya mampu mendorong kenaikan indeks pembangunan manusia sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012).
Sumatera Utara merupakan provinsi dengan populasi terbesar keempat di Indonesia yang memiliki  33  kabupaten/kota  namun  mencetak  rata-rata  IPM  di  bawah  rata-rata  skor  IPM nasional    (Arifin  et  al.,  2020).  Berdasarkan  data  BPS,  IPM  pemerintah  kabupaten/kota  di Sumatera Utara menunjukkan bahwa selama tahun 2015 s.d. 2019 selalu di bawah baik di bawah nilai IPM Provinsi Sumatera Utara maupun di bawah IPM Indonesia (Gambar 1).

## Gambar 1. Rata-rata IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia Tahun 2015 s.d. 2019
Berdasarkan  Gambar  1  di  atas,  terlihat  bahwa  IPM  pemerintah  kabupaten/Kota  di  Sumatera Utara  tidak  pernah  dapat  mengimbangi  IPM  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  IPM  Indonesia. Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, perlu diteliti lebih jauh faktor penentu skor IPM khususnya jika dikaitkan dengan kebijakan fiskal dalam bentuk APBD.
Penelitian terkait IPM yang dikaitkan dengan pengelolaan APBD dapat kita jumpai pada sejumlah  literatur.  Bukti  empiris  yang  ditemukan  antara  lain  berupa  pengaruh  positif pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM (Maharda dan Aulia, 2020; Fadilah et  al.  2018),  dampak  positif  belanja  modal  terhadap  IPM  (Tarumingkeng  et  al.  2021),  efek pengeluaran pemerintah terhadap IPM (Muslim et al. 2020), kontribusi positif PAD dan belanja modal  terhadap  IPM  (Barusman  dan  Pratiwi,  2016  dan  Sari  dan  Supadmi;2016).  Di  sisi  lain, Sarkoro  dan  Zulfikar  (2016)  hanya  membuktikan  adanya  koneksi  positif  antara  pengeluaran daerah dan PAD terhadap IPM sementara DAU dan DAK tidak terbukti memberikan efek positif. Studi  terdahulu  tersebut  secara  umum  membahas  pengaruh  PAD,  total  belanja,    dan  belanja modal terhadap IPM. Adapun riset yang melihat pengaruh dana transfer terhadap IPM masih jarang dilakukan.
Secara khusus, penelitian mengenai  determinan IPM di Provinsi Sumatera Utara sedikitnya dapat  kita  peroleh  pada  dua  studi  berikut  ini.  Pertama,  Arifin  et  al.  (2020)  menemukan  efek positif  belanja  modal  terhadap  IPM  di  kabupaten/kota  selama  periode  2013-2017.  Kedua, Sembiring (2019) mengungkapkan adanya pengaruh positif PAD dan pengaruh negatif DAU dan DAK terhadap IPM pada 22 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2014-2017.  Dama et al. (2016) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan belanja yang krusial dalam mendongkrak IPM. Hal  tersebut  dikarenakan  belanja  modal  termasuk  komponen  penting  untuk  aspek
Beberapa penelitian tersebut mengamati pengaruh langsung dari PAD, belanja modal, dan dana  transfer  terhadap  skor  yang  mengukur  kualitas  pembangunan  manusia.  Besar  kecilnya belanja  modal  dipengaruhi  oleh  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  memungut  PAD, mengelola  dana  transfer  yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat  dan  mengatur  sumber penerimaan  pembiayaan  khususnya  SiLPA.  Oleh  karena  itu  perlu  dicermati  bagaimana  peran belanja modal dalam memediasi pengaruh sumber penerimaan daerah terhadap IPM. Gambar 2 berikut ini memperlihatkan perkembangan realisasi PAD, DAK, SiLPA, dan belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara selama jangka waktu 2016-2019.

## Gambar 2. Perkembangan PAD, DAK, SiLPA, dan Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara .
Pada  Gambar  2  terlihat  bahwa  setiap  tahunnya  PAD,  DAK  dan  SiLPA  mengalami  fluktuasi, demikian  juga  belanja  modal.  Jika  dikaitkan  dengan  fenomena  skor  IPM  yang  masih  rendah sebagaimana  terlihat  sebelumnya  pada  Gambar  1,  penelitian  mengenai  faktor  penentu  IPM dikaitkan dengan postur APBD tetap relevan dan menarik untuk dilakukan.
Terkait  kemampuan  belanja modal  dalam memediasi faktor-faktor  penentu  tingkat IPM telah diungkapkan pada beberapa studi. Penelitian Verawaty et al. (2020) menemukan bahwa belanja  modal  hanya  mampu  memediasi  hubungan  antara  DAU  dan  DBH  terhadap  IPM, sedangkan  PAD,  SiLPA,  DAK,  PDRB,  tingkat  jumlah  penduduk  tidak  berpengaruh  pada  IPM melalui belanja modal. Sementara itu, Wulandari et al. (2018) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa DAU, DBH, DAK, PAD, lain-lain pendapatan daerah, dan surplus/defisit mempengaruhi IPM  melalui  belanja  modal.  Selanjutnya,  Pratama  dan  Kartika  (2017)  dalam  penelitiannya menemukan  bahwa  PAD  dan  SiLPA  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  IPM  melalui belanja modal.
Riset ini bertujuan untuk melihat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi IPM ditinjau dari perspektif pengelolaan APBD pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara selama periode 2015-2019. Variabel yang diamati adalah PAD, DAK, dan SiLPA dengan belanja modal sebagai  variabel intervening .  Penelitian  ini  berbeda  dengan  studi  Arifin  et  al.  (2020)  dan Sembiring (2019) karena menempatkan belanja modal sebagai variabel mediasi. Di sisi lain, studi ini  juga  mencoba  mengadopsi  model  penelitian  Verawati  et  al  (2020)  dan  Sugiyanta  (2016) dengan  menawarkan  alternatif  pengukuran  baru  untuk  variabel  SiLPA.  Variabel  SiLPA  pada
4.000.000.000.000 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000
2016 2017 2018 2019
(1.000.000.000.000)
PAD DAK SILPA BELANJA MODAL

## 4 | Bina Ekonomi
Verawati et al. (2020) dan Sugiyanta (2016) menggunakan rasio  SiLPA terhadap penerimaan pembiayaan,  sementara  dalam  penelitian  ini  menggunakan  rasio  SiLPA  terhadap  total  aset. Penggunaan total aset sebagai bobot untuk menghindari ‘angka tidak terdefinisi’ apabila SiLPA dan penerimaan pembiayaan pada suatu daerah sama-sama nihil.

## Pengeluaran Pemerintah dan Perekonomian
Menurut aliran Keynesian, pengeluaran pemerintah dapat memicu adanya pertumbuhan ekonomi.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  akan mendorong  peningkatan  pada  permintaan  agregat.  Akibat  adanya  peningkatan  permintaan agregat,  pada  akhirnya  pertumbuhan  ekonomi  pun  ikut  meningkat  (Novela  &  Aimon,  2019). Pengeluaran  pemerintah  dalam  bentuk  barang  atau  jasa  dibagi  menjadi  dua  kelompok  yakni konsumsi  dan  investasi  pemerintah.  Golongan  konsumsi  pemerintah  di  dalamnya  termasuk pembelian barang dan jasa yang hendak dikonsumsi seperti pembelian bensin kendaraan dinas, pembelian alat tulis dan pembayaran gaji guru. Sementara itu, golongan investasi pemerintah meliputi  pengeluaran  yang  ditujukan  untuk  pengadaan  prasarana,  misalnya  sekolah,  irigasi, jalan, dan rumah sakit (Sukirno, 2006 dikutip dalam Didu & Islamiah, 2017).
Selanjutnya,  dalam  teori stewardship manajer  digambarkan  memiliki  motivasi  atau termotivasi pada suatu target pencapaian utama untuk kepentingan bersama suatu organisasi, tidak termotivasi untuk kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Steward percaya bahwa akan  disejajarkan  antara  kepentingan  mereka  dengan  kepentingan  perusahaan  dan  pemilik ( principal ).  Ketika  ada  perbedaan  kepentingan steward dan principal , steward tidak  akan menentangnya. Dalam hal ini steward akan berusaha untuk bekerja sama karena menurutnya kepentingan dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan rasional. Hal ini terjadi karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Davis et al., 2018).
Dalam sektor publik, rakyat berperan sebagai principal yaitu pihak yang memiliki sumber daya dan pemerintah yang memiliki fungsi pengelolaan sumber daya berperan selaku steward. Selanjutnya,  diantara  mereka  terbentuk  kesepakatan  berdasarkan  kepercayaan.  Organisasi sektor publik bertindak sebagai steward bertujuan memberikan pelayanan publik dan kemudian mampu  mempertanggungjawabkan  kepada  publik.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  akan  berupaya maksimal  menjalankan  pemerintahan  demi  mencapai  tujuan  pemerintah  yaitu  terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain melalui peningkatan IPM. Apabila tujuan tersebut dapat dicapai, maka akan timbul kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah (Eksandy et al., 2019).
Besar  kecilnya  pengeluaran  pemerintah  dipengaruhi  oleh  kemampuannya  dalam mengumpulkan  pendapatan.  Teori  ini  digambarkan  dalam tax-spend  hypothesis yang  digagas oleh  Friedman  (1978).  Dalam  penelitiannya  disebutkan  bahwa  adanya  perubahan  pada pengeluaran  pemerintah  merupakan  akibat  dari  perubahan  penerimaan  pajak  pemerintah. Peningkatan pada penerimaan daerah akan mendorong kenaikan pengeluaran pemerintah. Tax- spend  hypothesis juga  mengandung  arti  bahwa  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  hal pengalokasian  belanja  akan  disesuaikan  dengan  pendapatan  yang  mampu  diperoleh  daerah (Kusumadewi & Rahman, 2007).

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut  UNDP  (1990)  dalam Human  Development  Report pertama  tahun  1990,  bahwa pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Pada prinsipnya pilihan tersebut tidak terbatas dan berubah sepanjang waktu. Namun demikian, pilihan  terpenting  yaitu  untuk  berumur  panjang  dan  sehat,  berilmu  pengetahuan,  dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak
IPM atau Human Development Index (HDI) merupakan konsep yang dibangun UNDP untuk mengukur  tingkat  pembangunan  manusia.  IPM  menerangkan  bagaimana  penduduk  mampu mengakses  hasil  pembangunan  seperti  dalam  hal  pendapatan,  pendidikan,  kesehatan,  serta aspek lainnya.  Pada IPM terkandung tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, standar hidup yang layak, dan pengetahuan (BPS, 2020). IPM merupakan instrumen geometris Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata tetapi memungkinkan  lebih  banyak  perhatian  pada  standar  hidup  dan  kesejahteraan  pendidikan manusia  dalam  suatu  bangsa.  HDI  diprakarsai  oleh  Amartya  Sen,  seorang  pemenang penghargaan Nobel India dan Mahbub ul Haq, seorang ekonom Pakistan dengan dukungan dari Gustav  Ranis  dari  Yale  University  dan  Lord  Meghnad  Desai  dari London  School  of  Economics (Omodero, 2019).
Lebih lanjut Badan Pusat Statistik (BPS) (2020) menjelaskan dimensi umur panjang dan hidup  sehat  direpresentasikan  melalui  indikator  harapan  hidup  ketika  lahir.  Pada  dimensi pengetahuan, digambarkan melalui kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang direfleksikan melalui harapan dan rata-rata lama sekolah. Terkait dimensi ketiga yaitu standar hidup layak, dalam pengukurannya menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Namun demikian, di tingkat daerah tidak tersedia data PNB tersebut sehingga digantikan dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

## Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Manusia
Desentralisasi fiskal menurut Martinez-Vazquez et al (2017) berkaitan dengan bagaimana sektor publik diatur dan bagaimana menciptakan peluang pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih  tinggi.  Kebijakan  desentralisasi  fiskal  pada  prinsipnya  dapat  mendorong  kesejahteraan penduduk  (Oates,  1993).  Hal  ini  diperkuat  oleh  teori  desentralisasi  fiskal  yang  menyatakan bahwa  pendelegasian  fiskal  kepada  pemerintah  yang  berada  di  level  bawah    lebih    memiliki kedekatan    dengan      masyarakat      dan      keunggulan  informasi  jika  dibandingkan  dengan perumusan kebijakan secara sentralisasi. Implikasinya, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan  publik  yang  benar-benar  dibutuhkan  di  wilayahnya  (Wibowo,  2008).  Dengan demikian, desentralisasi fiskal mendorong daerah untuk berkreasi di dalam mengelola sumber pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan belanjanya secara mandiri. Desentralisasi fiskal yang efektif akan terlihat dari pencapaian pendapatan asli daerahnya masing-masing.
Selanjutnya,  Pepinsky  dan  Wihardja  (2011)  menjelaskan  bahwa  desentralisasi  fiskal memperkuat  kebijakan  regional  yang  inovatif  untuk  menanggapi  permintaan  pasar  sehingga menarik  investasi.  Pentingnya  bantuan  pendanaan  belanja  modal  disebabkan  oleh  adanya perbedaan  kapasitas  fiskal  yang  spesifik  pada  setiap  daerah.  Variasi  dalam  kapasitas  fiskal menyebabkan  mobilisasi  produksi  atas  tenaga  kerja  dan  modal.  Hal  ini  mengarah  pada pemerataan dana transfer yang tidak efisien (Aritenang, 2019). Oleh karena itu, dana transfer dari pemerintah pusat yang spesifik untuk belanja modal akan sangat penting untuk  menetapkan keseragaman standar minimum atas infrastruktur publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan

## 6 | Bina Ekonomi
raya lintas wilayah. Di sinilah peran pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana transfer yang didedikasikan  secara  khusus  dalam  mendukung  pembangunan  infrastruktur  melalui  dana alokasi khusus.
Berkenaan dengan belanja pemerintah dalam kerangka desentralisasi fiskal, Syamsuri dan Bandiyono (2018) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi pembangunan manusia  melalui  pengaruhnya  terhadap  komposisi  anggaran  atau  belanja  publik.  Sumber- sumber  daya  publik  dapat  ditransfer  kepada  masyarakat  melalui  program  redistribusi pendapatan dan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh mereka. Salah satu pengeluaran penting yang dialokasikan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal.
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja  modal  meliputi  antara  lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Salah satu cara bagi Pemda untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan membangun aset publik melalui pengeluaran belanja modal infrastruktur.
Urgensi belanja modal dalam pembangunan wilayah sejalan dengan teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2008). Dalam pemikiran mereka, kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi tingkat pendapatan nasional rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya lambat. Hal ini disebabkan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk mendorong  pengentasan  kemiskinan  melalui  belanja  modalnya.  Putrayuda  et  al  (2017) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk memutus lingkaran setan kemiskinan adalah melalui intervensi pemerintah dalam bentuk investasi melalui belanja modal. Pengentasan kemiskinan melalui  belanja  modal  merupakan  upaya  yang  selaras  dengan  peningkatan  kualitas pembangunan manusia (IPM).
Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar  kecilnya  belanja  modal  akan  ditentukan  dari  besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah (Adyatma  dan  Oktaviani,  2015).  Sumber  pembiayaan  belanja  modal  selain  PAD  adalah  dana transfer  dan  SiLPA.  Dana  transfer  dalam  bentuk  DAK  didedikasikan  secara  khusus  untuk program  tertentu  yang  mendukung  program  pembangunan  nasional.  Sementara  SiLPA mencerminkan  sisa  dana  hasil  pengelolaan  APBD  yang  efisien.  Semakin  baik  manajemen keuangan  daerah,  semakin  besar  pula  sumber  pendanaan  untuk  belanja  modal  dan  program peningkatan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, belanja modal yang dipergunakan untuk membangun  sarana  dan  prasarana  publik  diharapkan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  dan mendorong masyarakat untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.

## Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis
Dalam  struktur  APBD,  pendapatan  daerah  terdiri  atas  PAD,  dana  transfer  dan  lain-lain pendapatan  daerah.  Disamping  pendapatan,  pemda  memperoleh  sumber  penerimaan  daerah melalui  penerimaan  pembiayaan  (Febriana  &  Praptoyo  2015).  Selanjutnya,  Junita  (2015) mengemukakan bahwa selisih SiLPA yang termuat pada APBD tahun anggaran berjalan dengan yang termuat pada Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran sebelumnya menjadi bahan guna merubah anggaran tahun yang masih berjalan, utamanya dipakai dalam penyesuaian belanja.
Sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, sumber pendapatan daerah dalam bentuk PAD, dana transfer, dan penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah  daerah  yang  diwujudkan  dalam  pengeluaran  belanja  prioritas.  Semakin  besar pendapatan, semakin besar pula dana yang dapat dialokasikan untuk belanja pemerintah daerah. Hal  ini  sejalan  dengan tax-spend  hypothesis. Maulana  et  al.  (2020)  menemukan  bahwa  PAD berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal  di  Jawa  Tengah.  Temuan  ini  sejalan  Putri  et  al. (2021) yang mengamati determinan belanja modal di Provinsi Jawa Timur.
Di  sisi  lain,  Adyatma  dan  Oktaviani  (2015)  menyimpulkan  adanya  dampak  positif  dana perimbangan  terhadap  belanja  modal.  Clara  dan  Mulyani  (2015)  mengungkapkan  adanya pengaruh  PAD  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  modal  di  Jawa  Barat.  Sementara  itu, Juniawan dan Suryantini (2018) menegaskan adanya pengaruh positif dari PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal di Provinsi Bali. Oktavia dan Fernandes (2021) menemukan kontribusi positif  dari  PAD  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  modal.    Sugiyanta  (2016) mengungkapkan adanya efek posifit DAK terhadap belanja modal. Pratama dan Kartika (2017) membuktikan adanya pengaruh positif PAD dan SiLPA terhadap belanja modal.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, hipotesis terkait determinan belanja modal berturut- turut sebagai berikut:
H 1 : PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal
H 2 : DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal
H 3 : SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal
Pengelolaan APBD pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. PAD merupakan sumber penerimaan daerah  yang  penting  untuk  membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Sebagaimana dijelaskan pada teori stewardship bahwa pemerintah ( steward ) akan menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengalokasian sumber daya  yang  dimiliki  oleh  rakyat  ( principal ).  Pemerintah  daerah  dapat  mengalokasikan  sumber dana PAD untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang dapat rangka meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat. Penelitian Wulandari et al. (2018) dan Mutiha (2018) menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Verawaty et al. (2020), serta Pratama dan Kartika (2017), Barusman dan Pratiwi (2016) dan Sari dan Supadmi (2016).
Di sisi lain, pemda juga membutuhkan dana transfer dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah  satu  dana  transfer  yang  penting  adalah  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Pemanfaatan  dan penggunaan DAK di pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah (Usman et al., 2008). Pengelolaan DAK yang tepat, dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta menurunkan kerusakan infrastruktur (Putra & Ulupui, 2015). Tujuan pembangunan secara umum yaitu  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Setianingsih et al., 2015). Dihubungkan dengan teori stewardship , pemerintah akan menyelaraskan  tujuannya  dengan  tujuan  rakyat  yaitu  berupaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan dalam menjalankan pemerintahan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan DAK.  Penelitian Wahyu dan Dwirandra (2015) dan Wulandari et al. (2018) menemukan adanya pengaruh positif DAK terhadap IPM.

## 8 | Bina Ekonomi
Selanjutnya,  salah  satu  penerimaan  daerah  yang  penting  untuk  pembangunan  adalah SiLPA. Sesuai ketentuan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran dalam jangka  waktu  satu  periode  anggaran.  Terbentuknya  SiLPA  dari  pelampauan  atas  target penerimaan  daerah  diharapkan  menjadi  sumber  dari  penerimaan  pembiayaan  untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian mengenai kontribusi SiLPA terhadap peningkatan IPM belum banyak dijumpai. Sedikitnya terdapat dua studi yang membukti peran penting SiLPA dalam kesejahteraan rakyat. Pratama dan Kartika (2017) mengemukakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Bali. Hasil tersebut senada dengan penelitian Wahyu dan Dwirandra (2015).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  hipotesis  yang  berkaitan  dengan  peranan  penerimaan daerah sebagai determinan IPM adalah:
H 4 : PAD berdampak positif terhadap IPM
H 5 : DAK berdampak positif terhadap IPM
H 6 : SiLPA berdampak positif terhadap IPM
Sesuai  dengan  teori  Keynes,  pemerintah  dapat  melakukan  mendorong  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  melalui  kebijakan  pengeluaran  pemerintah.  PAD  yang  tinggi  akan diikuti dengan peningkatan tingkat investasi belanja modal sehingga mendorong peningkatan pengadaan prasarana publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Putra & Dewi, 2018). Hal ini berarti penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga  masyarakat  demi  menciptakan  kesejahteraan  (Firdausijah  &  Priatna,  2020).  Dengan terwujudnya  kesejahteraan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  pembangunan  manusia. Penelitian Pratama dan Kartika (2017) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap IPM melalui perantara belanja modal. Hasil tersebut juga ditemukan pada penelitian Wulandari et al. (2018).
Sementara itu, DAK juga mempunyai andil besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diatur  dalam  Perpres  123  tahun  2021,  DAK jenis  fisik  reguler  digunakan  untuk membiayai beberapa bidang yaitu seperti kesehatan, pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi laut,  dan  transportasi  perdesaan.  Apabila  dilihat  dari  sisi  pengeluaran  yang  sumber pembiayaannya  dari  DAK  tersebut,  sebagian  besar  termasuk  pengeluaran  yang pengalokasiannya dalam wujud belanja modal. Dengan demikian, DAK  memberikan efek pada peningkatan  belanja  modal  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  (Adiputra  et  al.,  2015). Kemampuan belanja modal memediasi hubungan DAK dengan IPM dibuktikan pada penelitian Wulandari et  al. (2018)  ketika  mengamati  dampak  pengelolaan  APBD  terhadap  IPM kabupaten/kota di tanah air selama periode 2010-2012.
Dalam  Adiputra  et  al.  (2015)  disebutkan  bahwa  dalam  pengalokasian  belanja  langsung ataupun  belanja  modal,  pemerintah  daerah  dapat  mempertimbangkan  ketersediaan  besaran SiLPA  tahun  anggaran  yang  sebelumnya.  Dengan  demikian,  pembangunan  daerah  yang  pada tahun  sebelumnya  belum  terealisasi  atau  pembangunan  yang  direncanakan  pada  tahun berkenaan  dapat  dieksekusi  melalui  penggunaan  SiLPA.  Penelitian  mengenai  peran  penting SiLPA sebagai determinan IPM melalui belanja modal telah dilakukan oleh Pratama dan Kartika (2017) ketika mengamati pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Bali.
Sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Keynes, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Novela & Aimon, 2019). Pertumbuhan  ekonomi menjadi  prasyarat  untuk  mencapai  pembangunan  manusia  (Wardana, 2016). Merujuk penelitian Umiyati et al. (2017) disebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Selain itu, hasil tersebut juga ditemukan oleh Arifin et al. (2020) dan Tarumingkeng et al. (2021).
Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu di atas, hipotesis yang kami kembangkan berkaitan  dengan  peranan  pemerintah  dalam  mendorong  peningkatan  IPM  melalui  belanja modal adalah sebagai berikut.
H 7 : PAD memberikan efek positif terhadap IPM melalui belanja modal
H 8 : DAK memberikan efek positif terhadap IPM melalui belanja modal
H 9 : SiLPA memberikan efek positif terhadap IPM melalui belanja modal
H 10 : Belanja modal memberikan efek positif terhadap IPM
Kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian kami ikhtisarkan pada Gambar 3 berikut ini.

## Gambar 3. Hipotesis Penelitian

## 2. METODE DAN DATA
Jenis penelitian ini adalah  kuantitatif.  Penelitian ini menggunakan jenis data panel  yang merupakan gabungan  antara  data  runtut-waktu  ( time  series ) dan silang-ruang  ( cross  section ). Data runtut-waktu mencakup data dari tahun 2015 s.d. 2019. Data silang-ruang mencakup data dari 33 pemerintah daerah di Sumatera Utara yang masuk ke dalam objek penelitian. Sampel dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  metode  sampel  jenuh  yaitu  dengan  mengambil  semua anggota populasi untuk dijadikan sampel.
Penelitian  ini  menggunakan  variabel  independen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SiLPA. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

## 10 | Bina Ekonomi
IPM. Variabel mediasi yang digunakan yaitu belanja modal (BM). Variabel mediasi merupakan variabel yang muncul diantara ketika variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat dan ketika  pengaruh  dari  variabel  bebas  dirasakan  variabel  terikat  (Sekaran  dan  Bougie,  2019). Disamping itu, penelitian juga menggunakan variabel kontrol berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi. Data realisasi PAD, DAK, SiLPA, dan DAU diperoleh dari situs resmi DJPK-Kementerian  Keuangan,  sedangkan  data  IPM  pemerintah  kabupaten/kota  dan pertumbuhan ekonomi didapat dari publikasi BPS pada situs resminya.
Variabel dependen dalam studi ini adalah IPM. Variabel IPM diukur dengan menggunakan berupa skor IPM pemerintah kabupaten/kota yang dipublikasikan oleh BPS. Penggunaan data IPM  tersebut  sebagaimana  pernah  ditemukan  diantaranya  pada  penelitian  Verawaty  et  al. (2020), Pratama dan Kartika (2017), serta Mutiha (2018).
Variabel  independen.  yang  pertama  adalah  PAD.  Variabel  PAD  diukur  dengan menggunakan data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  disahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  PAD  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu nominal realisasi yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pada website DJPK dengan menggunakan bobot total belanja. Pengukuran PAD dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiyanta (2016).
Selanjutnya, variabel DAK yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi DAK yang tercantum pada LRA yang dipublikasikan oleh DJPK. Terkait pengukurannya, DAK diukur dengan merasiokan  realisasi  DAK  terhadap  total  pendapatan  daerah  seperti  yang  digunakan  pada penelitian Sugiyanta (2016). Variabel independen berikutnya adalah sisa dana dari pengelolaan anggaran.  SiLPA  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  SiLPA  tahun  anggaran  lalu sebagaimana  terdapat  pada  LRA  yang  dimuat  dalam  website  DJPK.  Sugiyanta  (2016)  dalam studinya menggunakan variabel SiLPA dengan proksi SiLPA per total penerimaan pembiayaan. Akan  tetapi,  pada  penelitian  ini,  SiLPA  diukur  dalam  bentuk  rasio  SiLPA  tahun  anggaran  lalu terhadap total aset yang tercantum pada Laporan Posisi Keuangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi data yang tidak terdefinisi ketika realisasi SiLPA dan penerimaan pembiayaan di suatu daerah sama-sama nihil alias Rp0.  Dengan demikian, penelitian ini tetap dapat menggunakan data berupa balanced panel.
Dalam studi ini, belanja modal  ditempatkan sebagai variabel mediasi. Pengukuran yang digunakan yaitu realisasi belanja modal yang terdapat pada LRA yang dipublikasikan oleh DJPK. Lebih lanjut, terkait pengukurannya, penulis merujuk pada Sugiyanta (2016) dengan pengukuran dalam bentuk rasio terhadap total belanja. Penggunaan variabel mediasi berperan penting dalam mengamati dampak tidak langsung penerimaan daerah terhadap IPM melalui belanja modal.
Penelitian  ini  menggunakan  DAU  dan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  kontrol karena kedua variabel tersebut terbukti secara empiris memberikan pengaruh positif terhadap IPM.  Pengambilan  data  DAU  yaitu  dalam  bentuk  nominal  realisasi  DAU  pada  LRA  yang dipublikasikan  oleh  DJPK.  Terkait  formula  pengukuran  DAU  merujuk  pada  Sugiyanta  (2016) yaitu dengan membandingkan realisasi DAU terhadap total pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan kenaikan output agregat yang merupakan seluruh barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan perekonomian, atau dengan kata lain Produk Domestik Bruto (PDB)  (Maulana  &  Bowo,  2013).  Data  pendapatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  dipakai diproksikan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) atas dasar harga konstan sebagaimana yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS. Adapun terkait proksi tersebut mengacu pada penelitian Fretes (2017) dan Mirza (2012).
Penulis menggunakan dua buah model analisis regresi linear berganda untuk mengolah data  penelitian  berdasarkan  variabel  yang  digunakan  tersebut  di  atas.  Model  1  dan  model  2 dijalankan secara terpisah (paralel). Model yang digunakan merujuk pada model sebagaimana yang diujikan pada penelitian Verawaty et al. (2020), Pratama dan Kartika (2017), dan Wulandari et  al.  (2018)  dengan  modifikasi  seperti  penambahan  variabel  kontrol.  Model  penelitian  yang digunakan adalah sebagai berikut.

## Model 1
BM it = α+ β 1 PAD it + β 2 DAK it + β 3 SiLPA i(t-1) + β 4 DAU it + β 5 PE it +u it
Model 2
IPM it = α+ β 6 PAD it + β 7 DAK it + β 8 SiLPA i(t-1) + β 9 BM it + β 10 DAU it +β 11 PE it +v it dimana :
α = intercept
β1 -11    = nilai koefisien variabel bebas
u,v         = disturbance error
PAD    = Pendapatan Asli Daerah
DAK    = Dana Alokasi Khusus
SiLPA  = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
DAU     = Dana Alokasi Umum
PE        = pertumbuhan ekonomi
BM       = belanja modal
IPM      = Indeks Pembangunan Manusia
i           = data cross section penelitian (33 kabupaten/kota)
t           = data time series penelitian 2015 s.d. 2019
Data tersebut akan dianalisis dengan dengan terlebih dahulu melakukan pemilihan model panel melalui Chow test, Hausman test dan Lagrange Multiplier test . Berdasarkan test tersebut akan dipilih model regresi apakah menggunakan fixed effect, random effect dan ordinary least square (OLS). Pemilihan model tersebut akan diikuti dengan uji asumsi klasik jika model yang didapatkan merupakan model OLS.
Dalam  menguji  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  pada  penelitian  ini digunakan  analisis  regresi  berganda  data  panel  sedangkan  untuk  menguji  kemampuan memediasi  oleh  variabel  perantara  penulis  akan  menggunakan  metode  analisis  jalur.  Metode analisis  jalur  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  uji  Sobel.  Uji  Sobel  dilakukan  untuk mengukur pengaruh tidak langsung X (variabel bebas: PAD, DAK, SiLPA) terhadap Y (variabel terikat: IPM) melalui M (variabel perantara: BM).

## 12 | Bina Ekonomi

## 3. PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Data deskriptif statistik dari seluruh variabel penelitian tersaji pada Tabel 1 di bawah ini. Selama kurun waktu 5 tahun yakni 2015 s.d. 2019, variabel IPM memiliki nilai rata-rata sebesar 69,46 dengan nilai minimum 58,25 dan maksimum 80,97.  Hal ini menunjukkan adanya variasi skor IPM antardaerah di Sumatera Utara. Namun demikian variasi tersebut tidak terlalu besar mengingat  standar  deviasinya  hanya  sebesar  4,78.  Realisasi  belanja  modal  menunjukkan kesenjangan yang cukup besar dimana rasio belanja modal terhadap total belanja berkisar antara 9,65% sampai dengan 38,30 persen dengan rata-rata 21,22 persen. Di sisi lain gap juga terjadi pada realisasi PAD yang berada pada kisaran 1,67 persen sampai dengan 39,57 persen terhadap total belanja dengan rata-rata realisasi PAD hanya 8,87  persen. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemda di Sumatera Utara secara umum perlu mendapatkan perhatian agar dapat menjadi penopang APBD yang lebih kokoh disamping dana transfer.
Sementara  itu,  tingkat  ketergantungan  daerah  yang  dilihat  dari  porsi  dana  transfer menunjukkan  angka  yang  mengonfirmasi  tingkat  kemandirian.  Semakin  rendah  kemandirian, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Secara umum, pemda di Sumatera Utara masih mengandalkan DAU yang berkisar antara 28,92 persen hingga 82,08 persen terhadap total pendapatan daerah. Tingginya ketergantungan daerah tersebut tentu saja disebabkan oleh kapasitas fiskal yang relatif rendah karena PAD yang dikumpulkan secara rata- rata masih di bawah 10 persen dari total pendapatan daerah.
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif IPM BM PAD DAK SILPA DAU PE Mean 69.463 0.2168 0.0887 0.1461 0.0457 0.5566 0.0521 Median 69.610 0.2122 0.0719 0.1516 0.0427 0.5560 0.0518 Maximum 80.970 0.3830 0.3957 0.2896 0.1749 0.8208 0.0627 Minimum 58.250 0.0965 0.0167 0.0000 0.0000 0.2892 0.0411 Std. Dev. 4.7848 0.0579 0.0638 0.0477 0.0302 0.0731 0.0046 Obs. 165 165 165 165 165 165 165 Sumber: data olahan

## Hasil Analisis Regresi
Pemilihan model regresi dilakukan dengan menggunakan Chow Test,  Hausman Test dan Lagrange  Multiplier (LM) Test .  Hasil  pengujian  dari  ketiga  test  tersebut  tersaji  pada  Tabel  2 berikut ini.
Tabel 2.  Pemilihan Model Regresi – Persamaan (Model) 1 Jenis Pengujian  Hipotesis Pengujian Hasil Pengujian Simpulan Chow Test H 0 : memilih model
common effect H 1 : memilih model fixed effect Cross section F = 9,9438 prob (0.000) Cross-section chi-squared =206,966, prob (0,000) Menolak H 0 , memilih model fixed effect Hausman Test H 0 : memilih model Cross-section random Menerima H 0 , memilih
random effect H 1 : memilih model fixed effect =8,671, prob (0,123) model random effect LM Test H 0 : memilih model common effect H 1 : memilih model random effect Breusch-Pagan =126,683, prob (0,000) Menolak H 0 , memilih model random effect
Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model pada Tabel 2 di atas, model regresi terbaik untuk  persamaan  I  adalah random  effect  model .  Selanjutnya,  hasil  regresi  untuk  model persamaan I telah lulus uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas yaitu nilai nilai probabilitas Jarque- Bera yaitu 0,504060. Nilai tersebut lebih besar dari 𝛼 (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan pada penelitian berdistribusi normal. Sementara hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ditemukan nilai korelasi antar variabel bebas yang lebih besar dari 0,9.  Atas  dasar  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  terbebas  dari  masalah multikolinearitas. Tabel 3 berikut merupakan hasil regresi model persamaan I.
Tabel 3.  Hasil Uji Regresi  Model I - Random Effect Model Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.004314 0.078361 0.055053 0.9562 PAD 0.129541 0.109689 1.180976 0.2394 DAK 0.232566 0.074261 3.131730 0.0021 SILPA 0.650029 0.125079 5.196933 0.0000 DAU 0.237657 0.074926 3.171885 0.0018 PE 0.095733 1.145365 0.083583 0.9335 Weighted Statistics Adjusted R-squared 0.210534 S.D. dependent var 0.036985 F-statistic 9.747079 Durbin-Watson stat 1.559596 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: data diolah
Koefisien determinasi digunakan dalam mengukur kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel bebas (Ghozali, 2018). Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-squared yaitu 0,210534. Variabel bebas meliputi PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAK (Dana Alokasi Khusus), SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dan variabel kontrol berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan PE (pertumbuhan ekonomi) mampu menjelaskan variabel terikat BM (belanja modal) sebesar 21%, sedangkan sisanya sebesar 79% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## 14 | Bina Ekonomi
Selanjutnya, hasil pemilihan model regresi untuk persamaan II, diikhtisarkan pada Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4.  Pemilihan Model Regresi – Persamaan (Model) 2 Jenis Pengujian Hipotesis Pengujian Hasil Pengujian Simpulan Chow Test H 0 : memilih model common effect H 1 : memilih model fixed effect Cross section F = 178,216 prob (0.000) Cross-section chi-squared =632,659, prob (0,000) Menolak H 0 , memilih model fixed effect Hausman Test H 0 : memilih model random effect H 1 : memilih model fixed effect Cross-section random =28,700, prob (0,000) Menolak H 0 , memilih model fixed effect LM Test Tidak dilakukan karena uji Chow dan Hausman telah mengindikasikan fixed effect sebagai model regresi terbaik untuk
model persamaan II.
Model regresi terbaik untuk persamaan II yaitu fixed effect model . Untuk model persamaan II menunjukkan bahwa untuk hasil uji normalitas yaitu nilai nilai probabilitas Jarque-Bera yaitu 0,300947  lebih  besar  dari 𝛼 (0,05).  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  data  yang  digunakan  pada penelitian berdistribusi normal. Sementara hasil uji multikolinertitas menunjukkan bahwa tidak ditemukan nilai korelasi antar variabel bebas yang lebih besar dari 0,9. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan  bahwa model  regresi  terbebas  dari masalah  multikolinearitas.  Namun,  untuk  uji heteroskedastisitas ditemukan indikasi heteroskedastisitas pada model. Hal tersebut selanjutnya diatasi dengan penggunaan estimasi General Least Square (GLS) (Gujarati & Porter, 2012). Tabel 5 berikut merupakan hasil regresi model persamaan II.
Tabel 5.  Hasil Uji Regresi  Model II - Fixed Effect Model -Metode GLS Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 73.48681 1.378897 53.29393 0.0000 PAD 8.370028 2.293435 3.649560 0.0004 DAK 3.989092 1.187372 3.359597 0.0010 SILPA -3.649709 1.967716 -1.854794 0.0660 DAU -6.408943 1.377408 -4.652902 0.0000 PE 4.888125 20.22277 0.241714 0.8094 BM -8.621226 1.170365 -7.366273 0.0000 Weighted Statistics Adjusted R-squared 0.986701 S.D. dependent var 35.54866 F-statistic 321.1944 Durbin-Watson stat 1.710648 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: data diolah

## Hasil Analisis Jalur
Analisis  jalur  merupakan  pengembangan  dari  model  analisis Ordinary  Least  Square . Analisis  ini  diperlukan  untuk  menguji  hipotesis  tujuh  s.d.  sembilan.  Dalam  penelitian  ini digunakan dua persamaan model yang semuanya berbentuk analisis regresi. Model persamaan I digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  yaitu  PAD,  DAK,  dan  SiLPA  terhadap variabel perantara yaitu belanja modal. Sementara itu, model persamaan II dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu PAD, DAK, SiLPA dan belanja modal terhadap variabel terikat berupa IPM. Untuk menguji pengaruh tidak langsung dilakukan uji Sobel yaitu dengan menghitung  t-statistik  melalui  perbandingan  nilai  jalur  pada  masing-masing  jalur  variabel independen dengan nilai standar deviasi jalur tersebut.

## Tabel 6. Hasil Analisis Jalur
Jalur t-Statistic Simpulan PAD ->Bel Modal -> IPM -1,15776 Tidak Signifikan DAK->Bel Modal -> IPM -2,85983 Tidak Signifikan SILPA->Bel Modal -> IPM -4,22061 Tidak Signifikan
Sumber: data diolah
Dengan merujuk pada tabel t maka nilai t tabel dengan signifikansi 5% pada penelitian ini yaitu 1,97509. Oleh karena nilai t statistic untuk ketiga jalur tersebut seluruhnya lebih kecil dari  t tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien intervening untuk ketiga jalur PAD, DAK, dan SiLPA masing-masing melalui belanja modal,  tidak signifikan.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  pada  Tabel  3  diketahui  bahwa  PAD  tidak  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut mengindikasikan peningkatan PAD tidak serta merta  diikuti  peningkatan  belanja  modal  pada  daerah  tingkat  II  di  Provinsi  Sumatera  Utara. Berdasarkan  data  yang  penulis  amati,  ditemukan  beberapa  daerah  di  Sumatera  Utara  yang nominal PAD mengalami kenaikan tetapi realisasi belanja modal tidak berjalan searah. Studi ini menegaskan  bahwa  sumber  pendanaan  belanja  modal  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Utara  tersebut  tidak sepenuhnya  didanai  dari  PAD.  Hasil ini juga  tidak  mendukung tax-spend hypothesis yang menyatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran daerah ditentukan oleh seberapa besar realisasi pendapatan daerah yang diperolehnya. Bisa jadi PAD yang dipungut oleh pemda tersebut lebih banyak dialokasikan pada belanja pegawai dan belanja barang.  Sebagai contoh, Kabupaten  Karo  lebih memprioritaskan  belanja  pegawai  daripada  belanja  modal.  Pada  tahun 2016  belanja  pegawai  Kabupaten  Karo  sebesar  Rp681.829.269.817,00  sedangkan  belanja modalnya hanya sebesar Rp231.098.360.315,00. Fenomena ini dijumpai pula oleh Verawaty et al. (2020) ketika mengamati determinan belanja modal dan IPM di Sumatera Selatan.
Hasil uji regresi model I memperlihatkan bahwa DAK dan SiLPA merupakan determinan yang  patut  diperhitungkan  dalam  melihat  realisasi  belanja  modal  di  kabupaten  kota  wilayah Sumatera  Utara  tersebut.  Hasil  ini  sekaligus  menerima  hipotesis  2  dan  3  yang  menyatakan adanya efek positif DAK dan SiLPA terhadap belanja modal. Berdasarkan fakta yang kami peroleh, terlihat bahwa Kota Gunungsitoli tidak hanya memiliki nilai belanja modal tertinggi pada 2016. Akan tetapi, Kota Gunung Sitoli juga memperoleh DAK tertinggi. Temuan ini mendukung teori stewardship, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengawal program terikat yang

## 16 | Bina Ekonomi
didanai dari DAK fisik pemerintah pusat. Signifikansi peran DAK terhadap belanja modal bisa jadi disebabkan DAK tersebut didominasi oleh DAK fisik yang secara umum disalurkan lewat belanja modal. Hasil riset ini didukung oleh penelitian Sugiyanta (2016) ketika mengamati determinan belanja modal pada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, pengaruh SiLPA terhadap belanja modal juga terbukti signifikan secara statistic. Hal ini berarti jika nilai SiLPA naik, nilai belanja modal juga akan naik. Hal tersebut dapat terlihat misalnya pada data Kabupaten Asahan tahun 2015-2016, terjadi kenaikan nominal SiLPA sebesar 7,08% dan kenaikan belanja modal 4,5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan alternatif pendanaan yang diminati oleh pemkab dan pemkot di Sumatera Utara dalam mendanai pengeluaran  untuk  investasi  fisik.  Studi  ini  juga  mendukung tax-spend  hypothesis dan  teori desentralisasi  fiskal  dimana  pemerintah  daerah  lebih  mengetahui  kebutuhan  konstituennya melalui  optimalisasi  pemanfaatan  sumber-sumber  daya  yang  dimilikinya  seperti  penerimaan pembiayaan  berupa  SiLPA.  Kontribusi  SiLPA  terhadap  belanja  modal  juga  ditemukan  oleh Sugiyanta (2016) serta Pratama dan Kartika (2017). Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Verawaty et al. (2020).  Perbedaan hasil dengan Verawaty et al. (2020) bisa jadi disebabkan oleh perbedaan struktur pembiayaan antara kabupaten/kota di Sumatera Utara  dan  Sumatera  Selatan.  Disamping  itu,  pengukuran  SiLPA  pada  studi  ini  yang  berbeda dengan  Verawaty  et  al.  (2020),  yakni  membobot  SiLPA  dengan  total  aktiva,  diduga  dapat mendorong hasil yang tidak sama.
Variabel kontrol yang terbukti signifikan adalah DAU. Ini berarti, pemerintah daerah juga mengandalkan  DAU  sebagai  sumber  pendanaan  untuk  belanja  modal.  Sifat  DAU  yang  lebih fleksibel penggunaannya ternyata dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pengadaan aset  publik  melalui  alokasi  belanja  modal.  Sementara  variabel  kontrol  berupa  pertumbuhan ekonomi  tidak  memberikan  efek  terhadap  realisasi  belanja  modal.  Fakta  ini  bisa  jadi  karena pemda  di  Sumatera  Utara  tidak  menjadikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  yang diperhitungkan dalam alokasi belanja modal.
Selanjutnya, berkaitan dengan determinan IPM secara langsung, dapat kita lihat hasil uji regresinya pada Tabel 5. Variabel PAD, DAK dan DAU terbukti berpengaruh positif terhadap IPM sehingga mengonfirmasi hipotesis penelitian. Temuan ini mendukung teori stewardship dimana pemerintah selaku steward berupaya memanfaatkan sumber-sumber penerimaa daerah untuk kesejahteraan rakyatnya. Adapun hipotesis mengenai dampak positif SiLPA dan Belanja Modal justru tidak terbukti dalam riset ini. SiLPA memiliki level signifikansi p-value di atas 5 persen, sementara  variabel  belanja  modal  justru  signifikan  di  level  1%  namun  dengan  tanda  negatif. Artinya, SiLPA dipandang tidak cukup kontributif dalam mendorong pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, belanja modal dinilai kontraproduktif dengan program peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara.  Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016) dan Sembirin (2019) yang menemukan bahwa kenaikan PAD akan disertai pula dengan kenaikan skor IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyu dan Dwirandra (2015) dan Wulandari et. al. (2018) yang menemukan dampak positif DAK terhadap IPM.
Tidak  signifikannya  pengaruh  SiLPA  terhadap  IPM  dapat  disimpulkan  bahwa naik/turunnya  SiLPA  tidak  diikuti  kenaikan/penurunan  IPM.  Berdasarkan  data  terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan nominal SiLPA turun akan tetapi IPM tidak ikut turun. Hal itu misalnya terjadi pada Kota Simalungun dan Kabupaten Nias pada tahun 2018. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Wahyu dan Dwirandra (2015) serta Pratama dan Kartika (2017) yang mendapatkan hasil bahwa hubungan SiLPA terhadap IPM yaitu positif dan signifikan
Adanya pengaruh  negatif signifikan pada hasil penelitian ini disebabkan oleh mayoritas belanja modal di kabupaten/kota di Sumatera Utara diperuntukkan untuk tujuan kepentingan yang  tidak  mendukung pembangunan  manusia misalnya pembangunan perumahan.  rehabilitasi  hutan,  pembangunan  trotoar  dan  gorong-gorong.  Sebagai  data pendukung,  berdasarkan  Laporan  Realisasi  APBD  yang  terdapat  pada  situs  resmi  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, pada tahun 2018 Kota Medan menggunakan hampir 55% dari total belanja modal atau senilai Rp411.121.088.418,00 dalam bentuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Adanya kemungkinan lag-time dari belanja modal yang secara nature baru bisa berdampak pada perbaikan IPM setelah lewat satu tahun. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Umiyati et al. (2017) dan Arifin et al. (2020) yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh  positif  dan  signifikan  belanja  modal  terhadap  IPM  di  kabupaten/kota  di  Jambi  dan Sumatera Utara. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah dengan model  Keynesian  yang  memperlihatkan  adanya  kontribusi  positif  terhadap  kualitas kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja.
Berdasarkan uji Sobel didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara PAD, DAK, dan SiLPA  terhadap  IPM  melalui  belanja  modal.  Dengan  demikian,  hipotesis  7,  8,  dan  9  dalam penelitian  ini  ditolak.  Menurut  UU  Nomor  33  tahun  2004,  PAD  sebagai  sumber  penerimaan daerah  dapat  digunakan  untuk  mendanai  urusan  pemerintah  daerah  misalnya  terkait  fungsi ekonomi,  perlindungan  sosial,  pendidikan,  pariwisata,  pelayanan  umum,  dan  kesehatan  yang mana  fungsi  pendidikan  dan  kesehatan  erat  kaitannya  dengan  IPM  (Verawaty  et  al.,  2020). Terkait  belanja  fungsi  pendidikan,  pada  tahun  2018  Kota  Medan  merealisasikan  sebesar Rp919.918.379.933,00 untuk fungsi pendidikan. Dari nominal tersebut hanya sekitar 7,37% yang berbentuk  belanja  modal  atau  senilai  Rp67.782.664.785,00.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa belanja  fungsi  pendidikan  yang  erat  kaitannya  dengan  IPM  tidak  menekankan  pada  belanja modal.
Sementara itu, penggunaan DAK di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya peningkatan IPM tidak perlu direalisasikan dalam bentuk belanja modal. Sebagai contoh pada tahun 2019, Kabupaten Tapanuli Selatan merealisasikan DAK non fisik dalam bentuk Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp70.973.985.720,00 yang besarnya 42,11%  dari total DAK yang diterima. Pembayaran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD merupakan pengeluaran daerah  terkait  fungsi  pendidikan  dalam  bentuk  belanja  pegawai  yang  memiliki  kaitan  erat dengan  IPM.  Sementara  itu,  pemerintah  daerah  di  Sumatera  Utara  menggunakan  dana  SiLPA untuk  direalisasikan  dalam  bentuk  belanja  modal  yang  terkait  dengan  fungsi  yang  tidak mempunyai hubungan langsung dengan IPM. Sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 menurut fungsinya belanja  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  fungsi  antara  lain  pariwisata,  perlindungan sosial, serta pertahanan dan keamanan yang tidak berhubungan langsung dengan pembangunan manusia.  Fakta  pendukung  hasil  penelitian  ini  misalnya,  yaitu  realisasi  belanja  modal  Kota Medan tahun 2018 sebesar Rp85.928.416.372,00 yang diperuntukkan untuk fungsi lingkungan hidup  yang  nilainya  lebih  besar  dari  belanja  modal  yang  ditujukan  untuk  fungsi  kesehatan Rp50.184.592.892,00 maupun pendidikan sebesar Rp67.782.664.785,00.
Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kontribusi APBD terhadap peningkatan IPM tidak selalu melalui belanja modal. Sebaliknya, belanja modal yang dikeluarkan oleh pemda di Sumut tersebut justru dinilai kontraproduktif dengan kegiatan yang mendorong kenaikan IPM seperti fungsi kesehatan dan pendidikan. Kedua fungsi tersebut banyak didukung dengan alokasi

## 18 | Bina Ekonomi
belanja  barang  dan  pegawai.  Dengan  demikian,  meskipun  belanja  modal  tidak  memediasi dampak penerimaan daerah terhadap IPM, namun sumber penerimaan daerah tersebut cukup efektif  dialokasikan  pada  belanja  lain  yang  mendukung  perbaikan  kualitas  hidup  manusia  di Sumut.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu variabel  yang  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  belanja  modal  yaitu  DAK  dan  SiLPA. Sementara  PAD  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Selanjutnya,  IPM dipengaruhi signifikan positif oleh PAD dan DAK, sedangkan SiLPA tidak mampu mempengaruhi IPM secara signifikan. Terkait kemampuan belanja modal memediasi pengaruh PAD, DAK, dan SiLPA  terhadap  IPM,  berdasarkan  uji  Sobel  tidak  terbukti  bahwa  PAD,  DAK,  dan  SiLPA berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui perantara belanja modal. Studi ini memberikan bukti  baru  berupa  efektivitas  belanja  modal  yang  dinilai  kurang  dalam  mendukung  kegiatan pembangunan manusia. Sebaliknya, pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan taraf hidup berupa kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakatnya melalui alokasi di luar belanja modal.
Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu faktor-faktor di luar model penelitian yang mempengaruhi belanja modal belum dipertimbangkan antara lain DBH, pajak daerah, dan luas wilayah. Penelitian ini juga hanya menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga aspek-aspek yang menentukan tingkat IPM belum dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian ini juga kurang bisa menggambarkan secara keseluruhan faktor penentu IPM pemerintah daerah di Indonesia dikarenakan objek penelitian sebatas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dari segi jangka  waktu,  pengamatan  yang  dilakukan  penulis  hanya  5  tahun  yaitu  dari  2015  s.d.  2019 sehingga  untuk  menghasilkan  hasil  yang  lebih  relevan,  jangka  waktu  pengamatan  dapat diperpanjang.
Selanjutnya,  saran  yang  dapat  diberikan  bagi  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Sumatera Utara yaitu dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia, pemerintah daerah disarankan  untuk  mengalokasikan  PAD  dan  DAK  secara  langsung  untuk  hal  yang  berkaitan dengan  IPM  dalam  bentuk  selain  belanja  modal.  Pemerintah  daerah  juga  perlu  memastikan pelaksanaan  belanja  daerah  dilakukan  sesuai  perencanaan  yang  matang  untuk  mencapai keberhasilan program daerah. Sementara saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menambahkan variabel  bebas  lain  berupa  komponen  ekonomi  makro  seperti  pendapatan  perkapita,  tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, menggunakan metode kualitatif atau campuran sehingga analisis yang didapatkan lebih  komprehensif.  menggunakan lag time untuk variabel IPM dikarenakan adanya  dugaan  lag  time  munculnya  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  terhadap  IPM,  dan menggunakan  variabel  moderasi  sebagai  variabel  yang  memperkuat  atau  memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat

## DAFTAR PUSTAKA
Adyatma, E., dan R. M. Oktaviani. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  Terhadap  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Pemoderasi. Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan 4 (2): 190-205.
Arifin,  Z.,  Maipita,  I.,  &  Hutasuhut,  S.  (2020).  The  effect  of  capital  expenditure  and  economic growth  on  the  Human  Development  Index  of  the  district/city  in  North  Sumatera.
Advances in Social Sciences Research Journal, 7(1), 585 – 594. https://doi.org/10.14738/assrj.71.7741.
Aritenang, A. F. (2019). The Effect of Intergovernmental Transfers on Infrastructure Spending in Indonesia. Journal of the Asia Pacific Economy , 25(3), 571 – 590.
Atmadja, N. A. P., & Riharjo, I. B. (2018). Pengaruh flypaper effect pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 7(2).
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Medan.  (28  Februari  2020).  Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 December  2018  dan  2017.  http://bpkad.pemkomedan.go.id/berita-552-  laporan- realisasi-anggaran-dan-belanja-daerah-untuk-tahun-yang-berakhir-sampai-dengan-31- december-20.html.
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Indeks  Pembangunan  Manusia  2020 .  Jakarta:  BPS.  Badan  Pusat Statistik. (2020). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia. Jakarta:
BPS. Badan Pusat Statistik. (n.d.). Indeks Pembangunan Manusia. https://ipm.bps.go.id/page/ipm.
Barusman, T. M., SE, M., Pratiwi, T. R., SE, M., & Fitriani, K. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Periode 2013-2015. Sumber , 74(27), 74-98.
Clara, Rully Dea dan Heni Mulyani. (2015). Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan , Vol 3(1): 47-57
Dama, T. S., Saerang, P. D. E., & Elim, I. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di kota bitung 2003-2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16(3), 394-406.
Davis,  J.  H.,  Schoorman,  F.  D.,  &  Donaldson,  L.  (1997).  Toward  a  stewardship  theory  of management. Academy of Management. The Academy of Management Review, 22(1), 20- 47. https://doi.org/10.2307/259223
Didu,  S.,  & Islamiah, N.  (2017).  Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  dan  tenaga  kerja  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Banten. Jurnal  Ekonomi-Qu ,  7(1),  75-  83. http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v7i1.4242
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: ceo governance and shareholder   returns. Australian   Journal   of  management ,  16(1),  49-64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Eksandy,  A.,  Hakim,  M.  Z.,  &  Ekawati.  (2019).  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana alokasi umum  dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  belanja  modal  (pada  pemerintah  Provinsi Banten periode 2011-2015). Competitive , 2(2), 85-94. http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917
Fadilah,  A.,  Ananda,  C.  F.,  &  Kaluge,  D.  (2018).  A  Panel  Approach:  How  Does  Government Expenditure  Influence  Human  Development  Index?. Jurnal  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan , 10(2), 130-139.

## 20 | Bina Ekonomi
Febriana, I. S., & Praptoyo, S. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 4(9).
Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Kebijakan: Jurnal  Ilmu  Administrasi ,  11(1),  58-63.
http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2899
Fretes,  P. N.  (2017).  Pengaruh  dana  perimbangan,  pendapatan  asli  daerah,  dan  pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen . Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri , 2(2), 1-33.
https://doi.org/10.29407/jae.v2i2.864
Friedman, M. (1978). The limitations of tax limitations. Policy Review , 7 – 14
Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (edisi ke-9 ). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, D. N., & Porter, D.  C. (2012). Dasar-dasar ekonometrika: Buku 1 ( edisi ke-5). Jakarta: Salemba Empat.
Hasibuan, L. S., & Rujiman, S. (2020). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora , 5(2), 139-141.
Juniawan,  M.  A.  (2018).  Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  Terhadap  Belanja  Modal  Kota  dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud , 7(3):85-93.
Junita,  A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran pada pemerintahan daerah. Jurnal  Manajemen dan Keuangan , 4(2),  366-375.
https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369
Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  belanja  daerah  pada  kabupaten/kota  di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia , 11(1).
Maharda,  J.  B.,  &  Aulia,  B.  Z.  (2020).  Government  Expenditure  and  Human  Development  in Indonesia. Jambura Equilibrium Journal , 2(2):81-94.
Martínez‐Vázquez, J., Lago‐Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. Journal of Economic Surveys , 31(4), 1095-1129..
Maulana, I. A., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah. Tirtayasa  Ekonomika ,  15(01),  86 – 105. http://dx.doi.org/10.35448/jte.v15i1.7102.
Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap  IPM  provinsi  di  Indonesia  2007-2011. JEJAK:  Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan , 6(2), 163-169. https://doi.org/10.15294/jejak.v6i2.3886.
Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks   pembangunan   manusia   di   Jawa Tengah  tahun 2006-2009. Economics
Development  Analysis Journal ,  1(2), https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.474
Muslim,  M.,  Handra,  H.,  Sjafrizal,  S.,  Sofyardi,  S.  (2019).  Analysis  of  the  impact  of  regional expenditure  on  human  development:  A  study  of  Jambi  Province,  Indonesia .  Journal  of
Applied Economic Sciences , Volume XIV, Fall, 3(65): 742-748. DOI: https://doi.org/10.14505/jaes.v14.3(65).11.
Mutiha,  A.  H.  (2018).  The  effect  of  regional  own-source  revenue,  tax  revenue-sharing  fund, general  allocation  fund  and  special  allocation  fund  to  the  human  development  index (based on the study of provincial government in Indonesia). KnE Social Sciences , 609-624. https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2792
Novela,  H.,  &  Aimon,  H.  (2019).  Analisis  kausalitas  pertumbuhan  ekonomi,  pengeluaran pemerintah dan kualitas sumberdaya manusia di provinsi sumatera barat. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan , 1(1),  97-110.
http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i1.5354.
Oates, W.E. (1972). Fiscal Federalism , Harcourt Brace Jovanovich, New York.
Oktavia, D., & Fernandes, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika , 14(2), 381-392.
Omodero, C. O. (2019). Government general spending and human development: A case study of Nigeria. Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 8(1), 51-51
Pepinsky, T., & Wihardja, M. (2011). Decentralization and Economic Performance in Indonesia. Journal of East Asian Studies , 11(3), 337-371. doi:10.1017/S1598240800007372.
Pratama, I. G. N. P. T., & Kartika, I. N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja modal di Provinsi Bali. E- Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Udayana ,  6(11),  2228-  2263. https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/34028
Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi  khusus,  untuk  meningkatkan  indeks  pembangunan  manusia. E-  Jurnal Akuntansi , 11(3), 863-877. https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/12963.
Putra, P. P. M. E., & Dewi, M. H. U. (2018). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal  dan  kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Karangasem  Provinsi  Bali .  E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 7(10), 2163-2189.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/40505.
Putrayuda, T. F., Efni, Y., & Kamaliah, K. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Dan  Belanja  Modal  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Serta  Dampaknya  Pada  Tingkat  Kemiskinan  Di  Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis , 9(3), 198-224.
Putri, A. S., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal. Jambura Economic Education Journal , 3(2), 85-92.
Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Media Ekonomi dan Manajemen , 25(1).

## 22 | Bina Ekonomi
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2019a). Metode  penelitian  untuk  bisnis  pendekatan  pengembangan- keahlian: Buku 1 (edisi ke-6 ). Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran, U., & Bougie,  R. (2019b). Metode penelitian untuk bisnis pendekatan pengembangan- keahlian: Buku 2 (edisi ke-6). Jakarta: Salemba Empat.
Setianingsih,  B.,  Setyowati,  E.,  &  Siswidiyanto.  (2015).  Efektivitas  sistem  perencanaan pembangunan  daerah  (SIMRENDA)  (studi  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik , 3(11), 1930-1936.
Sugiyanta.  (2016).  Analisis  belanja  modal  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 4(1), 19- 40. https://doi.org/10.19184/jauj.v14i1.2504
Syamsuri, R.M. dan Bandiyono, Agus. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi  Terhadap  Peningkatan  Ipm  Dan  Pengentasan  Kemiskinan  (Studi  Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). Info Artha , 2(1), 11-28.
Tarumingkeng,  W.  A.,  Rumate,  V.  A.,  &  Rotinsulu,  T.  O.  (2021).  Pengaruh  Belanja  Modal  dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19(2), 82-95.
Todaro M. P and S. C. Smith. (2008). Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi 9 , Alih Bahasa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Umiyati, E., Amril, A., & Zulfanetti, Z. (2017). Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan jumlah  penduduk  miskin  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  kabupaten/kota Provinsi Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 1(1), 29-37.
https://doi.org/10.22437/jssh.v1i1.3764
Usman,  S.,  Mawardi,  M.  S.,  Poesoro,  A.,  Suryahadi,  A.,  &  Sampford,  C.  (2008). Mekanisme  dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK ). Lembaga penelitian SMERU.
Verawaty,  V.,  Wahasusmiah,  R.,  &  Amnah  (2020). Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  melalui  Alokasi  Belanja  Modal .  Temu  Dosen  dan  Call  For  Paper  Forum  Dosen Akuntansi Publik (FDAP).
Wahyu, I. P. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Kemampuan belanja modal memoderasi pengaruh pad,  dau,  dak  dan  SiLPA  pada  IPM. E-Jurnal  Akuntansi ,  12(3),  546-565. https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11508.
Wibowo, P. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal Keuangan Publik , 5(1), 55-83.
Wulandari,  E.,  Wahyudi,  M.,  &  Rani,  U.  (2018).  Effect  of  original  local  government  revenues, general  allocation  funds,  special  allocation  funds,  share  funds,  other  legal  revenues, budget surplus/deficit to human development index through capital expenditures: case study  of  regencies/municipalities  in  Indonesia. Review  of  Integrative  Business  and Economics Research , 7, 125-137