INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 11227-11243 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado
Pradana Dymala
Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado,
Jl. Pumorow No 106, Kel.Banjer, Kec.Tikala, Kota Manado, Indonesia Email : pradanadymala@gmail.com
Abstrak
Anak yang melanggar hukum seharusnya tidak langsung dihukum, melainkan dibangun dan dibimbing untuk mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab, generasi penerus bangsa di masa depan. Berdasarkan Perspektif Internasional ( The Beijing Rules) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun pada dasarnya tidak mampu melakukan niat kriminal, tidak dalam usia yang bijaksana, tidak memiliki keleluasaan  dan  kecerdasan  yang  cukup untuk  membedakan  yang benar dan  salah  atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif  dengan  cara  wawancara,  studi  pustaka,  dokumentasi  dan  observasi  lapangan  kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, Penyidik Kepolisian, Pekerja Sosial dan Pengadilan Negeri di Wilayah Sulawesi Utara sebagai pengemban amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dari hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.
Kata kunci : Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, SPPA, Perkara Anak.

## Abstract
Children who violate the law should not be punished immediately, but rather fostered and guided in order to be able to become a complete, intelligent and responsible human being as the next generation of the nation in the future. Based on the International Perspective (The Beijing Rules) and Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Children who are not yet 12 (twelve) years old are basically incapable of criminal intent, are not of a wise age, do not have sufficient discretion and intelligence to distinguish between right and wrong for the criminal acts they commit. Data collection in this research is done through descriptive qualitative method by interview, literature study, documentation and field observation to social counselor of Manado Class I Correctional Hall, Police Investigator, Social Worker and District Court in North Sulawesi Region as the mandate bearer of w of The Republic of Indonesia Number 11 of 2012. The results of this study can explain and describe the role of social counselor in the Settlement of Cases of Children who are not yet 12 (twelve) years old at the Manado Class I Correctional Hall.
Keywords : Social Counselor, Correctional Hall, Juvenile Criminal Justice System, Cases of Children.

## PENDAHULUAN
Anak yang melanggar hukum seharusnya tidak langsung dihukum, melainkan dibangun dan  dibimbing  untuk  dapat  menjadi  manusia  yang  utuh,  cerdas  dan  bertanggung  jawab, generasi penerus bangsa di masa depan. Anak kadang menemukan keadaan atau situasi sulit yang  mendorong  mereka  untuk  melakukan  perilaku  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai hukum, kesusilaan, dan  agama. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti status anak itu sendiri, keluarga, korban, atau masyarakat. Anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak  pantas  dihukum  dan  dipenjara.  Kehati-hatian  harus  diberikan  saat  mengirim  anak  ke penjara, karena dapat berimplikasi negatif pada keadaan kondisi kepribadian dan mental anak.
Kasus  atau  perkara  kejahatan  yang  melibatkan  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana menjadi kejadian / fenomena tersendiri. Memperhatikan bahwa anak merupakan pribadi yang masih  cenderung  berubah-ubah  emosinya, sehingga cara menangani proses perkara  pelaku Anak harus manjadi perhatian khusus. Kesalahan Anak yang ringan dapat berkembang menjadi kenakalan Anak yang jika tidak diawasi dan dibina dengan baik dan tepat oleh berbagai pihak maka,  kenakalan  Anak  ini  akan  menjadi  besar  dan  mengarah  pada  perbuatan  pelanggaran hukum / kriminalitas, dan menjadikan Anak sebagai pelaku tindak pidana.
Undang Undang nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana Anak (SPPA) mempengaruhi  tata  cara  Proses  Acara  Peradilan  Anak.  Pendekatan  Acara  Peradilan  Anak dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Undang- undang  ini mengubah model pemidanaan sebelumnya yang menekankan  pada  pendekatan keadilan  punitif,  kemudian  mengubahnya  dengan  mengutamakan  rehabilitasi,  dan  terakhir
memasukkan  pendekatan  keadilan  pemulihan  yaitu  memulihkan  hubungan  antara  pelaku, korban dan masyarakat. Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan merupakan tindakan atau pilihan terakhir ( Ultimum remidium).
Oleh karena itu, perlu adanya peran berbagai pihak dalam menjaga kepentingan anak, agar tidak terjerumus  dalam  perilaku  buruk yang merugikan  para  pihak.  Pelaksanaan sistem peradilan  pidana  anak  tidak  hanya  bergantung  pada  unsur  dari  penegak  hukum  seperti  : kepolisian,  kejaksaan,  hakim,  penasehat  hukum,  namun  juga  bergantung  pada  peran  dari Pembimbing  Kemasyarakatan.  Dalam  Undang  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tugas Pembimbing  Kemasyarakatan,  tidak  hanya  membimbing,  membantu,  mengawasi  tetapi  juga melindungi  dan  mendampingi  anak  selama  proses  sampai  masa  orientasi.  Mereka  juga berteman dengan Anak-anak serta mendengarkan pendapat mereka dan menciptakan suasana ramah Anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  empiris  yang menggabungan antara pendekatan hukum normatif dan unsur empiris. Pendekatan normatif untuk menganalisis segala doktrin maupun teori-teori hukum dan pendekatan empiris untuk menganalisa  permasalahan  yang  muncul.  Penelitian  hukum  normatif  empiris  seringkali  juga disebut sebagai hukum normatif sosiologis, dimana penelitian tersebut melihat perilaku nyata setiap orang  sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, yang mana perilaku tersebut bisa diperhatikan  atau  diamati  dan  menjadi  bukti  bahwa  orang  tersebut  berprilaku  sudah  sesuai dengan  peraturan  hukum  normatif  dan  objek  hukum  normatif  empiris  yang  dalam  fakta hukumnya telah sesuai dengan penerapannya atau kenyataannya.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Manado,  dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  langsung  kepada  Pembimbing Kemasyarakatan,  Penyidik  kepolisian,  Pekerja  Sosial  Profesional  (Peksos)  yang  sehari-harinya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain  itu  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  dilakukan  juga  melalui  studi  pustaka, dokumentasi  dan  observasi  lapangan.  Sehingga  seluruh  data  yang  diperoleh  selama  proses penelitian  akan  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan permasalahan yang ada berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan memberikan jawaban  atas  Peran  Pembimbimng  Kemasyarakatan  dalam  Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang Belum Berusia 12 Tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kerangka Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun

## 1. Perspektif Prinsip Internasional
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Resolusi PBB Nomor 40 / 33 tanggal 29 November 1985, pada Paragraf 11.1  telah  memberikan  kewenangan  kepada  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  agar  sebisa mungkin kasus-kasus hukum yang terkait dengan Anak dilakukan tanpa melalui pengadilan. Tujuan utama pengalihan ini adalah untuk melindungi Anak dari penghukuman yang berat dan berbagai efek negatif dari jalur pengadilan formal. Ketentuan umur yang sekurangnya- kurangnya 12 (dua belas) tahun sebagai batasan umur tanggung jawab hukum Anak telah dilaksanakan di sejumlah negara, sebagaimana rekomendasi Komisi PBB tentang Hak Anak dalam Pengamatan Umum pada 10 Februari 2007 : The UN’s General Comment n umber 10 (2007) on juvenile justice makes clear its view that a minimum age of criminal responsibility below the age of 12  (twelve) is not “internationally acceptable” and that all countr y should raise their minimum age to at least 12 (twelve) and preferbly 14 or 16. Ketentuan batas usia tersebut  juga  mempertimbangkan  bahwa  anak  sejak  usia  12  (dua  belas)  tahun  memiliki kecerdasan  emosional,  intelektual,  dan  mental  yang  relatif  stabil  dan  sesuai  dengan psikologi  anak  serta  budaya  penduduk,  etnis  Indonesia,  hingga  dapat  dimintai pertanggungjawaban  di  hadapan  hukum  karena  dianggap  sudah  mengetahui  hak  dan kewajibannya.
2. Perspektif Nasional (Perspektif Mahkamah Konstitusi dan Perspektif Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 1 / PUU-VIII / 2010 mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili kasus perkara konstittusi pada tingkat pertama sampai yang terakhir, dlam hal permohonna perubahan Undang Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak  terhadap  Undang  Undang  Dasar  Tahun  1945  oleh  Negara  Republik Indonesia oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan, bahwa batas usia minmal 12 (dua belas) tahun menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang dan dilindungi sebagaimana diatur pada Pasal 28 B ayat (2) UUPA. Oleh karena itu UUD 1945 tentang tanggung jawab hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh anak.
Sedangkan Pada bagian Penjelasan Umum Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa kusus mengenai sangsi terhadap Anak di tentukan berdasar pada perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun
hanya  di  kenai  tindakan,  dan  bagi  Anak  yang  telah  mencapai  usia  12  (dua  belas)  tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat di jatuhi tindakan dan pidana. Oleh sebab itu, Pasal 21 ayat (1) Undang Undag Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, Penyidik, PK Bapas, dan Peksos Profesional mengambil keputusan untuk : menyerahkanya kembali kepada orang tua / wali; atau mengikutsertakanya dalam program pembimbingan, pendidikan, dan pembinaan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaran  Kesejahteraan  Sosial)  di  instansi  yang  menangani  bidang  kesejahteran sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.
Pertimbangan memberikan tindakan kepada Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tanpa melalui proses peradilan merupakan perwujudan asas proporsional dalam Pasal 02 Undang Undang Sistem Perdilan Pidana Anak. Penjelasan Pasal 2 huruf h  menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak har us memperhatikan  batas  keperluan,  umur,  dan  kondisi  Anak.  Berdasarkan  pertimbangan Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana  disebutkan  di  atas  serta  mengacu  pada  Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, meski tidak melalui proses peradilan pidana dan bagi mereka tetap dikenakan “tindakan”, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.
Sistem peradilan dapat menjadi suatu keadaan yang menakutkan untuk Anak karena proses  peradilan  menimbulkan  stres  dan  trauma  pada  Anak.  Dampak  proses  peradilan terhadap  Anak  pelaku  dapat  terjadi  sejak  tahap  pra  persidangan  ( pra-adjudikasi), persidangan  ( adjudikasi)  hingga  pasca  persidangan  (post  adjudikasi).  Sistem  ini  dapat menjadi situasi yang menakutkan bagi anak karena proses pengadilan merupakan proses yang asing, tidak biasa bagi anak. Selain itu, alasan untuk melibatkan anak dalam proses hukum  seringkali  tidak  jelas.  Sistem  peradilan  yang  dibuat  dan  dikhususkan  oleh  orang dewasa,  sehingga  tidak  cocok  untuk  anak  /  tidak  'ramah  anak'  yang  dalam  prosesnya seringkali menimbulkan stress hingga trauma bagi anak.

## Proses Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun
Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  menetapkan bahwa umur yang dapat dipertanggung jawabkan pidana adalah dari 12 (dua belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun, karena umur yang dapat dikenakan penahanan sementara adalah anak- anak yang berumur 14 (empat belas) tahun ke atas. Untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun
(dua belas tahun), penyidik kepolisian, pembimbing kemasyarakatan (yang selanjutnnya di sebut dengan  PK  Bapas)  serta  Pekerja  Sosial  (atau  yang  selanjutnnya  di  sebut  dengan  Peksos) profesional akan mempertimbangkan apakah anak tersebut harus dikembalikan kepada orang tua  /  wali;  atau  mengikuti  program  pendidikan  /  pelatihan  /  bimbingan  di  LPKS  (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) pusat maupun daerah maksimal selama 6 (enam) bulan (Pasal 21 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Pada  tanggal  19  Agutsus  2015  Pemerintah  melalui  Presiden  Republik  Indonesia mengeluarkan ketentuan lebih lanjut yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksannaan Diversi Dan Penanganann Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Salah satu substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 ini adalah mengatur tentang penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Konteks pertanggungjawaban Anak dibawah 12 (dua belas) tahun ini dalam Black Law Dictionary disebut dengan asas Doli Incapax yakni asas yang menjelaskan bahwa pada dasarnya Anak tidak mampu melakukan  niat  kriminal,  tidak  dalam  usia  yang  bijaksana,  tidak  memiliki  keleluasaan  dan kecerdasan yang cukup untuk membedakan yang benar dan salah dan sampai sejauh mana bertanggungjawab  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya.  Dan  dimana  tindakan  hukum terhadap  mereka  harus  mengutamakan  pemajuan  dan  pemulihan  hak-hak  mereka  tanpa menghadapi proses hukum yang berlebihan. Sebaliknya, perilaku buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang Anak perlu dilihat sebagai dampak dari lingkungan sekitarnya, dimana orang dewasa di sekitarnya dianggap ikut bertanggung jawab. Anak yang melakukan kejahatan pun perlu ditempatkan dalam situasi untuk berefleksi terhadap dampak perbuatannya terhadap korban dan  “dipulihkan”  dengan  cara  dibina  dengan  kegiatan -kegiatan  yang  sifatnya mengembalikan  empati,  rasa  kemanusiaan  dan  tanggung  jawab  sosialnya  sebagai  anggota masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.
Proses  penanganan  Anak  yang berumur di  bawah  12  (dua belas)  Tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak seperti pada proses tahapan penanganan pada umumnya, seperti penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Tetapi Penyidik, PK Bapas, dan Peksos Profesional  secara  bersama-sama  mengambil  keputussan  yang  tepat  dan  bermanfat  untuk kepentingaan terbaik Anak dan tumbuh kembangnya. Sebagai dasar keputusan tersebut adalah penelitian kemasyarakatan (litmas) dari PK Bapas atas permintaan penyidik. Yang didalamnya berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis Anak.
Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  tidak  secara  rinci  menjelaskan.  Penjelasan  lebih  lanjut  dapat  dilihat  pada  Bab  IV Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur
12 (dua belas) Tahun. Proses penanganan Anak dimulai dengan diterimanya laporan dugaan tindak Pidana yang pelakunya adalah Anak. Setelah menerima Laporan dan melakukan registrasi dalam waktu 1x24 jam, Penyidik perlu memberitahukan kepada orang tua / keluarga / wali asuh Anak bahwa Anak berada di kantor Polisi. Selain itu, Petugas / Penyidik juga wajib menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas untuk keperluan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan Peksos Profesional setempat untuk kepentingan penyusunan Laporan Sosial. Apabila Penyidik lalai dalam memberitahukan kepada  Pembimbing Kemasyarakatan  dan Peksos, maka secara tidak langsung Penyidik telah mengabaikan beberapa asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni asas keadilan, asas perlindungan bagi Anak dan asas kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 18  Undang  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak).  Pelanggaran  terhadap  penerapan  asas perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak seperti disebutkan dalam Pasal 95 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka bagi petugas / penyidik akan diberi berupa sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku.
Untuk  saat  ini  dalam  proses  pelaksanaan  penyelidikan  dan  penyidikan,  tidak  perlu diteruskan ke Kejaksaan sehingga tidak ada kewajiban untuk menyerahkan SPDP ke kejaksaan. SPDP  hanya  diregister  dalam  sistem  administrasi  perkara  internal  di  Kepolisian  atau  tidak membuat SPDP. Mengacu pada Penjelasan Pasal 21 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dibawah 12 (dua belas) tahun bukan untuk proses peradilan pidana melainkan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bersama Penyidik, PK Bapas dan Peksos Profesional.
Di tahap ini  dalam  praktiknya,  pada saat penerimaan laporan  dari  pihak korban atau ketika tertangkap tangan di beberapa kasus tertentu, tidak jarang Penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan usia Anak, hal mana disebabkan pihak korban atau Anak tidak mengetahui pasti berapa usianya. Untuk memastikan Umur Anak sebagai mana Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015,  Penyidik  harus  membuktikannya  dengan  akta  kelahiran Anak.  Akta  kelahiran  anak  merupakan  bukti  sah  dari  status  kelahiran  anak  dan  fakta  yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang lahir akan tercatat di kartu keluarga dan akan mendapat nomor induk kependudukan (NIK). Apabila Anak belum memiliki akta  kelahiran,  maka  Penyidik  bisa  mencari  data  melalui  Surat  Keterangan  Lahir,  yang dikeluarkan  oleh  bidan  atau  dokter  yang  menangani  kelahiran  Anak  tersebut.  Jika  surat keterangan lahir juga sulit diperoleh, maka Penyidik dapat memperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat lain misalnya Ijazah atau raport sekolah, kartu Identitas Anak atau kartu  Pelajar.  Apabila  dokumen  tersebut  diatas  sulit  juga  diperoleh,  maka  Penyidik  dapat meminta PK Bapas dan Peksos Profesional atau dokter atau ahli untuk melakukan penelitian
umur Anak sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik.
Selama  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  anak,  identitas  anak,  anak  korban dan/atau saksi anak harus dirahasiakan dalam laporan cetak maupun elektronik. Kerahasiaan identitas  anak  selama  menjalani  pemeriksaan  perkara  merupakan  salah  satu  hak  anak  yang diatur dalam Undang Undang Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya Pasal 3 ayat i. Identitas yang wajib dirahasiakan antara lain nama anak / anak korban / saksi anak / orang tua, wajah, alamat domisili / tempat tinggal serta hal lainnya yang bisa mengungkap identitas anak / anak korban / anak saksi. Menjaga kerahasiaan identittas anak dengan tidak mempublikasikannya kepada media massa merupakan bentuk perlindungan kepada Anak. Selain konteks keamanan bagi Anak, maka kerahasiaan ini mencegah Anak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Hal penting yang harus digarisbawahi disini adalah bagi Petugas atau  siapapun  yang  mempublikasikan  identitas  Anak  akan  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Dalam keadaan tertentu, setelah  selesai membuat laporan  polisi, diperlukan visum et repertum, agar petugas / penyidik dapat membawa anak tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan visum et repertum. Penyidik mendapatkan STTL (Surat Tanda Terima Laporan) dan laporan tersebut akan diregister atau dicatat dalam (B- 1 untuk anak) dan diisi nomor dari SPK, yang kemudian akan dimasukkan kepengurusan untuk petunjuk lebih lanjut kepada atasan. Hal yang tidak kalah pentingnya pada tahapan ini adalah apabila dalam wilayah hukum setempat tidak memiliki Pekerja Sosial Profesional, maka Penyidik wajib  berkoordinasi  dengan  Dinas  Sosial  setempat  untuk  menyediakan  Pekerja  Sosial  demi kepentingan penyusunan Laporan Sosial.
Sejak diterimanya surat Pemberitahuan dari Penyidik, dalam jangka waktu 3x24 jam, PK Bapas harus menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan menyerahkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan  (Litmas)  kepada  Penyidik.  Seperti  halnya  PK  Bapas,  Peksos  Profesional  juga diwajibkan untuk menyusun laporan sosial dan segera menyampaikan hasilnya kepada Penyidik. Dalam menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), PK Bapas dapat meminta pendapat ahli (Pasal 68 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015). Penggalian Informasi dan penyusunan Berita Acara Wawancara  / Interview  dilakukan  oleh  Penyidik  dalam  jangka  waktu  7x24  Jam,  Berita  Acara wawancara / interview juga akan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam rapat koordinasi pengambilan keputusan. Mengingat jangka waktu tidak begitu lama, yakni 7 (tujuh) hari untuk penyidik dan 3 (tiga) hari bagi PK Bapas dan Peksos Profesional  sehingga diharapkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) antara  Penyidik,  PK  Bapas  dan  Peksos  Profesional    untuk  mengambil  keputusan  terhadap
dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Tiga hari sebelum rapat koordinasi, penyidik mengirimkan undangan rapat koordinasi kepada PK Bapas, Peksos Profesional, orang tua / wali Anak, keluarga, korban. Dan bila dipandang perlu dapat juga mengundang guru, tokoh adat, tokoh agama serta berbagai pihak yang dianggap memiliki  keterkaitan  dengan  terjadinya  dugaan  tindak  pidana  dan  perlu  didengar keterangannya. Pelaksanaan rapat koordinasi bisa dibuat beberapa kali sampai dengan batas jangka waktu pengambilan keputusan.
Pengambilan Keputusan sendiri di laksanakan dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari terhitung mulai dari tanggal rakor. (Pasal 77 ayat (02) Peraturan Pemrintah No. 65 Tahun 2015). Setelah semua pihak yang diundang telah didengar keterangannya, Penyidik, PK Bapas dan Peksos Profesional akan mengadakan Rapat Koordinasi untuk mengambil keputusan (Pasal 77 ayat (01) Peraturan Pemrintah No. 65 Tahun 2015). Apabila korban tidak hadir meski sudah diberitahukan maka pengammbilan keputusann tetap dilaksanakan oleh Pennyidik, PK Bapas dan Peksoss Profesional tanpa harus  menunggu kehadiran korban. Keputusan menyerahkan kembali kepada orangtua / Wali wajib memnuhi berbagai syarat berikut : Kesediaann orang tua / wali untuk membimbing, merawat,  dan mengawasi anak, yang di buktikan denggan surat keterangan  orang  tua  /  wali,  Kesediaann  anak  untuk  kembali  bersama  orang  tua  /  wali  di buktikann  dengan  hasil  litmas,  Tidak  ada  ancamman  dari  pihak  /  keluarga  korban,  serta rekomendasi hasil litmas dari  PK Bapas. (Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015). Sedangkan  apabila  keputusan  untuk  mengikutseertakan  daalam  programm  pendiidikan, pembinan dan pembimbimgan, maka harus memenuhii syarat yakni : Rekomendasi PK Bapas dan Standarisassi lembaga pendidiikan, pembinan dan pembimbimngan. Oleh sebab itu, pada saat  pembuatan  keputusan  Penyidik,  PK  Bapas  dan  Peksos  Profesional  harus  benar-benar merasa yakin bahwa semua persyaratan substantif tersebut benar akan dilaksanakan dan secara faktual  dapat  direalisasikan.  Oleh  sebab  itu  dalam  rekomendasinya  Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos) harus secara tegas menyebutkan nama  dan  alamat  LPKS  (Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial)  sebagai  tempat menjalani  Pendidikan  /  Pembinaan  termasuk  jangka  waktu  pelaksanaan  pembinaan  atau pendidikan  tersebut.  Pembimbing  Kemasyarakatan  mempunyai  kewajiban  untuk menyampaikan  secara  tegas  rekomendasi  mengenai  jangka  waktu  dimulainya  pelaksanaan pengawasan / pembimbingan dan waktu berakhirnya, rekomendasi tersebut juga harus secara jelas tertulis dalam berita acara rapat koordinasi dan dokumen keputusan.
Setelah  Keputusan  ditandatangani,  maka  Penyidik  meminta  Penetapan  terhadap keputusan tersebut kepada atasan Penyidik (Pasal 77 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2015). Selanjutnya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan surat keputusan tersebut oleh atasan penyidik, Surat Keputusan akan diberikan oleh Penyidik dan ditujukan untuk Ketua Pengadilan Negeri setempat agar dapat diterbitkan Surat Penetapan. Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri ini bersifat menerangkan yang dibuat mengacu pada Surat Keputusan hasil rapat koordinasi dan Surat Ketetapan dari atasan penyidik. Tiga  hari  setelah  permintaan  penetapan  diterima  oleh  Penyidik,  Ketua  Pengadilan  Negeri menerbitkan Surat Penetapan terhadap perkara Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Surat Penetapan  selanjutnya akan  disampaikan kepada Penyidik,  dan wajib untuk diteruskan kepada PK Bapas dan Peksos Profesional. Dan apabila Surat Penetapan Pengadilan diterima oleh Penyidik maka Penyidik wajib untuk segera melaksanakan Penetapan  pengadilan. Dalam hal Penetapan  Keputusan  Anak  diserahkan  kembali  kepada  orang  tua  /  wali,  maka  Penyidik menyerahkan  Anak  kembali  ke  orang  tua  /  wali  didampingi  oleh  PK  Bapas  dan  Peksos Profesional.
Penyerahan  Anak  oleh  Penyidik  kepada  orang  tua  /  wali  dibuat  dengan  Berita  Acara penyerahan. Dalam penyerahan tersebut, PK Bapas dan Peksos Profesional serta orang tua / wali Anak menandatangani berita acara dan mendapatkan salinan berita acara penyerahan yang telah dibuat oleh Penyidik. Selanjutnya Penyidik menyampaikan Salinan Berita Acara Penyerahan yang sudah dibubuhi tandatangan dari semua pihak yang terlibat kepada Ketua PN Setempat sebagai bukti bahwa Penetapan Pengadilan telah dilaksanakan. Sedangkan apabila dalam hal keputusan  yang  ditetapkan  Ketua  Pengadilan  Negeri  adalah  mengikutsertakan  Anak  dalam program  pembimbingan,  pembinaan  dan  pendidikan,  maka  Penyidik  menyerahkan  Anak kepada  LPKS  (Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial)  dan  membuat  Berita  Acara Penyerahan Anak didampingi oleh  PK Bapas dan Peksos Profesional. Kemudian memberikan hasilnya  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  sebagai  bukti  bahwa  Penetapan  Pengadilan  telah dilaksanakan.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado
Kedudukan hukum dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) menurut aturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 23 berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan adalah  Petugas  Pemasyarakatan  yang  melaksanakan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Dan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana pada Pasal 1 angka 13 berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan
adalah  Pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kedua Undang Undang tersebut secara tegas mengamanahkan peran sentral Pembimbing  kemasyarakatan  Bapas  dalam  proses  peradilan  pidana,  khususnya  dalam penyusunan  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan,  pengawasan  dan  pendampingan terhadap  Anak. Penyidik  diharuskan untuk meminta  saran  dan  pertimbangan dari  PK Bapas. Penelitian  kemasyarakatan  (litmas)  adalah  sesuatu  yang  harus  diperhatikan  di  tiap  proses peradilan  pidana.  Apabila  putusan  pengadilan  tidak  mempertimbangkan  penelitian kemasyarakatan (litmas) dari PK Bapas, maka putusan tersebut batal demi hukum.
Peran  strategis  Pembimbing  kemasyarakatan  Bapas  di  mulai  sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, sampai dengan post adjudikasi. PK Bapas diharuskan untuk melakukan pengawasan, pembimbingan dan pendampingan terhadap Anak di setiap tahapan proses Peradilan Pidana, serta  menyusun  rencana  dan  membuat  penilaian  terhadap  program  layanan  pendidikan, pembinaan dan  perawatan  kepada Anak  dimulai dari penempatan  di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) ataupun ketika menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal rehabilitasi sosial Anak  sebagai  korban  dan  saksi  serta  atas  dasar  rujukan  (penetapan  diversi  dan  putusan pengadilan) dan titipan (kepolisian dan Kejaksaan).
Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Manado  adalah  salah  satu  UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis) Pemasyarakatan  yang  berada  di  bawah  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Sulawesi Utara, melalui Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatannya, dari tahun ke  tahun  terus  mengalami  kenaikan  permintaan  pendampingan  terhadap  Anak.  Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado saat ini adalah satu-satunya Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berada  di Propinsi Sulawesi Utara. Cakupan wilayah kerja yang sangat luas tersebut dibantu dengan  4  (empat)  Pos  Bapas,  yang  berada  di  Kabupaten  Kepulauan  Talaudd,  Kabupatenn Kepulauaan  Sangiihe,  Kota  Kotamobagu  dan  Kabupatenn  Kepulauaan  Siau  Tagulandanmg Biaro. Meskipun dengan segala permasalahan dan keterbatasan yang ada, Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado senantiasa mengemban tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado (PK Bapas Manado) berperan mulai pada saat Kepala Bapas Manado menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan yang akan melaksanakan tugas setelah menerima surat permintaan dari penyidik. Selanjutnya untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan
melakukan  koordinasi  dengan  penyidik  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  terlebih dahulu (koordinasi melalui Telepon, WhatsApp, email atau sarana komunikasi lainnya) untuk persiapan rencana pendampingan  awal Anak.  Dan segera setelah surat perintah dari  Kepala Bapas Manado terbit, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan melaksanakan tugas, menemui penyidik dan melakukan verifikasi terkait identitas Anak, usia Anak, serta bukti sah maupun data dukung yang ada. Setelah memastikan segala informasi yang diterima sudah jelas dan  valid,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  Manado  melaksanakan  penggalian  data  dan informasi terkait data Anak, keluarga, korban, lingkungan sosial untuk  menemukan data dan informasi  terkait  perbuatan  pidana  dan  alasan  kenapa  Anak  melakukan  perbuatan  tersebut, serta kondisi lain yang berpengaruh pada perbuatan anak.
Pada saat pengambilan data dan informasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan  menyampaikan dengan jelas mengenai tujuan dari penggalian data dan informasi kepada Anak,  korban,  saksi-saksi,  ahli  dan  responden  lainnya.  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas Manado juga terlihat mampu beradaptasi dengan responden  dengan melihat usia dan  jenis kelamin serta kondisi psikologis responden, (anak, remaja, dewasa – laki laki, perempuan atau orang  berkebutuhan  khusus).  Kemampuan  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  Manado tersebut juga dapat diperhatikan dengan pemilihan kosa kata yang sederhana, yang mudah dipahami Anak dan penggunaan bahasa daerah yang lebih mudah untuk dimengerti oleh Anak. Dalam pengambilan data dan informasi ini, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado juga sering  menekankan  pentingnya  kejujuran  dan  kebenaran  kepada  Anak  maupun  responden. Apabila Anak maupun responden berbohong atau tidak mengungkapkan data atau informasi yang sebenarnya, maka Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado terlihat cukup sabar dan tidak menekan atau memaksakan agar pertanyaannya dijawab.
Seluruh data dan informasi yang didapatkan, selanjutnya dianalisa dan akan dijadikan bahan  rekomendasi  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan Bapas  Manado.  Dan  dalam  jangka  waktu  3x24  jam,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas Manado segera menyusun hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut dan memberikan hasil  Litmas  /  Penelitian  Kemasyarakatan  kepada  Penyidik.  Dalam  perkara  Anak  yang  belum berusia  12  (dua  belas)  tahun,  sumber  data  primer  PK  Bapas  Manado  berasal  dari  informasi diperoleh dari keterangan Anak pelaku, keterangan korban, dan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan ahli. Sedangkan data sekundernya, yang diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi dari benda yang diperoleh dari Anak yang seluruhnya atau sebagiannya diduga telah  diperoleh  karena  tindak  pidana  atau  karena  tindak  pidana  itu.  Tahapan  wawancara dilaksanakan dengan cara bertemu langsung dan bertanya jawab langsung antara PK Bapas Manado  dengan  Anak,  korban,  saksi-saksi  dan  ahli.  Wawancara  dilakukan  secara  terstruktur
dimana PK Bapas Manado akan mencari tahu dengan pasti informasi yang ingin digali dari Anak dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang sistematis dan mudah di pahami. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado juga biasanya menggunakan alat bantu seperti handphone, alat perekam, kamera, dan barang lainnya. Selanjutnya Pengamatan atau observasi dilakukan secara langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado, apabila Anak, korban atau saksi tidak mampu atau tidak mau berkomunikasi secara verbal. Melalui pengamatan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan mencatat data dan informasi yang berhubungan dengan perilaku dan kondisi yang berpengaruh kepada tingkah laku Anak, sebelum atau pada saat dan sesudah  perbuatan  yang  dilaporkan  terjadi.  Dan  apabila  dipandang  perlu,  Pembimbing Kemasyarakatan  Bapas  Manado  dapat  meminta  penyidik  untuk  melakukan  tes  mencakup pemeriksaan  kesehatan,  kondisi  fisik,  kondisi  psikis,  kondisi  mental  Anak.  Pembimbing Kemasyarakatan  Bapas  Manado  akan  melakukan  penelusuran  dokumen  yang  berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa pidana yang diduga telah dilakukan oleh Anak.
Tiga  hari  sebelum  Rapat  koordinasi  (Rakor)  penyidik  mengirimkan  undangan  rapat koordinasi  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  Manado,  Pekerja  Sosial  Profesional (Peksos), orang tua / wali Anak, keluarga, korban, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama atau pihak lain yang dianggap memiliki keterkaitan  dengan terjadinya dugaan tindak  pidana dan yang  perlu  didengar  keterangannya.  Pada  saat  pelaksanaan  Rapat  koordinasi  (Rakor)  untuk pengambilan keputusan Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun, rapat koordinasi (rakor) di buka penyidik dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dan memberikan informasi terkait maksud  serta tujuan pelaksanaan  rapat koordinasi (rakor),  dan menyampaikan tata tertib rapat koordinasi untuk disepakati bersama semua pihak yang hadir. Selanjutnya  Penyidik  akan  menjelaskan  tentang  agenda  rapat  koordinasi  dan  Berita  Acara Interview, kemudian memberikan kesempatan kepada PK Bapas Manado untuk menguraikan secara jelas hasil Litmas beserta rekomendasi yang diberikan. Setelah itu penyidik memberikan kesempatan kepada Peksos profesional untuk menjelaskan hasil dari laporan sosial mereka dan program  intervensi  yang  direkomendasikannya  serta  mendengarkan  keterangan  Anak  dan Orang tua / wali Anak untuk memberitahukan segala sesuatu terkait dengan tindak pidana Anak serta solusi yang diharapkan. Selanjutnya mendengarkan tanggapan dan solusi yang diinginkan dari  Korban  /  Anak  Korban  /  Orang  tua  /  Wali.  Dan  apabila  dipandang  perlu,  Pembimbing Kemasyarakatan  Bapas  Manado  melalui  Penyidik  akan  menghubungi  berbagai  pihak  seperti tokoh  masyarakat  /  adat,  tokoh  agama,  guru  maupun  ahli  agar  mendapatkan  keterangan  / informasi yang berkaitan untuk kepentingan pengambilan keputusan.
Dalam pengambilan keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado senantiasa  melihat  fakta  hukum  dan  bukti-bukti  terjadinya  perbuatan  pidana  sesuai  analisa hukum yang berdasar atas pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis (Pasal 69 ayat (02) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015), memperhatikan asas kepentingann terbak untuk Anak dan kelangsungann hidup serta tumbu kembanng Anak, mempertimbangkan kebutuhan korban dan dampak yang timbul dari perbuatan kepada korban serta upaya-upaya yang perlu dilakukan  agar  korban  juga  terlindungi  dan  penerimaan  /  pengintegrasian  Anak  dengan masyarakat.  Selanjutnya  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  Manado  memastikan kesanggupan  orang  tua  /  wali  Anak  untuk  membimbing,  merawat,  mendidik,  dan  membina Anak, keinginan Anak itu sendiri untuk kembali bersama orang tua / wali Anak serta tidak ada ancaman dari pihak korban dan keluarganya apabila keputusan bersama adalah menyerahkan kembali  kepada  orangtua  /  wali  Anak.  Sedangkan  apabila  hasil  keputusan  bersama  adalah mengikutsertakan  Anak  dalam  program  pembimbingan,  pendidikan  dan  pembinaan,  maka Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado akan memastikan secara terperinci dimana tempat dilaksanakan  Pendidikan  /  Pembinaan,  berapa  jangka  waktu  dimulainya  dan  kapan  waktu berakhirnya pelaksanaan pengawasan / pembimbingan Anak tersebut.
Setelah Surat Penetapan terhadap perkara Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dikeluarkan  oleh  Ketua  PN  setempat  diterima  oleh  penyidik  dan  oleh  penyidik  telah meneruskannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan  Bapas  Manado  yang  telah  menerima  Surat  Penetapan  tersebut  akan mendampingi penyidik untuk menyerahkan anak untuk kembali bersama dengan orang tua / wali Anak. Dalam penyerahan tersebut,  PK Bapas Manado  bersama  Peksos Profesional  serta orang tua / wali Anak akan menandatangani berita acara penyerahan yang telah dibuat oleh Penyidik  sebagai  bukti  bahwa  Penetapan  Pengadilan  telah  dilaksanakan.  Sedangkan  apabila keputusan  yang  ditetapkan  Ketua  Pengadilan  Negeri  adalah  mengikutsertakan  Anak  dalam program  pembimbingan,  pendidikan  dan  pembinaan.  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas Manado  akan  mendampingi  penyidik  untuk  menyerahkan  Anak  ke  LPKS  (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).
Setelah Anak di kembalikkan kepada orang tuaa / wali Anak akan menjalni programm pembimbingan, pendidikkan dan pembinan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) maka Kepala Bapas Manado memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado  berlanjut  dengan  menyusun  rencana  untuk  melakukan  pembimbingan  dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan  dan pembimbingan terhadap Anak, PK Bapas Manado  akan  berkoordinasi  dengan  Pekerja  Sosial  Profesional  (Peksos)  yang  melakukan
Pengawasan dalam pelaksanaan program di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Dan selanjutnya Pekerja Sosial Profesional (Peksos) akan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado. Kemudian laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado maupun Peksos akan dilaporkan  kepada  Kepala  Bapas  Manado.  Dan  Kepala  Bapas  Manado  menyampaikan  hasil pengawasan  pelaksanaan  penetapan  putusan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  kepada Penyidik.
Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado juga berperan aktif dalam memenuhi hak Anak  untuk  memperoleh  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  mendapatkan  program pembimbingan dan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usia Anak serta hak  lainnya sesuai dengan  aturan perundang-undangan yang  berlaku. Peran terhadap Anak tersebut terus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Manado yang sejalan dengan prinsip dasar penanganan Anak. Dimana empat prinsip dasar yang terkait dengan anak, yaitu kepentingan terbaik untuk anak, tidak membeda-bedakan / nondiskriminasi, menghormati pendapat anak dan perkembangan anak harus menjadi panduan dasar dalam memperlakukan anak.

## SIMPULAN
Hadirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 telah mempengaruhi tata cara dalam proses peradilan Anak. Salah satunya terkait tentang penanganan Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak Anak tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan. Proses penanganan Anak dibawah Usia 12 (dua belas) Tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum dilakukan pengambilan keputusan secara  bersama-sama  antara  Penyidik  Kepolisian,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja Sosial Profesional.
Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Manado  melalui  Pejabat  fungsional  Pembimbing Kemasyarakatannya berperan penting dalam sistem peradilan pidana Anak. Peran yang sangat strategis tersebut dapat diketahui dari banyaknya tugas dan fungsi yang memerlukan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dari mulai pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi yang didalam setiap tahapan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan Manado melakukan penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak. Peran yang strategis tersebut juga menuntut Pembimbing Kemasyarakatan Manado untuk
memahami prinsip-prinsip perlakuan terhadap Anak dalam penyelesaian perkara Anak dibawah Usia 12 (dua belas) Tahun demi terciptanya kepentingan terbaik untuk Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso.  2013.  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Cetakan  Pertama,
Yogyakarta : Laksbang Grafika.
Ahmad  Ali.  2009.  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudende). Jakarta : Kencana.
Ali. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta : Prenada Media Group. Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Akademi Pressindo.
Aziz, A. 1998. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Medan : USU Press.
Dini  Wahyuni  Harahap.  2015. ”Sistem  Peradilan  Pidana  Yang  Edukatif  Terhadap  Anak Sebagai Pelaku Tindak Pindana. Medan : USU Press.
DS.  Dewi  dan  Fatahilah  A.  Syukur.  2011.  Mediasi  Penal  :  Penerapan  Restoratif  Justice  di Pengadilan Anak Indonesia. cetakan pertama, Depok : Indie Publishing.
Ichwan, M. 2012. Peran dan Fungsi Pekerja Sosial (Social Worker). Jakarta.
Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel. yogyakarta  : Miira Buana Media.
Lilik Mulyadi. 2005. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
Maidin Gultom. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Cetakan Keenam, Bandung :  PT Refika Aditama.
Marlina.  2012.  Peradilan  Pidana  anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restoratif Justice. Cetakan kedua, Bandung : PT. Refika Aditama.
Nandang Sambas. 2010. “Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia” . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Pramono, Ali Muhammad, 2020. Monograf Penelitian Kemasyarakatan “guna kepentingan terbaik bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum. Jombang : Ainun Media.
Purnianti. 2002. “Analisis situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenille Justice System) di Indonesia Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Purnianti, Supatmi M. S. & Tinduk, N. M. M., 2003. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia. Jakarta : UNICEF.
R. Wiyono. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
Rusli Muhamad. 2020. Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Cetakan Pertama Jakarta : FH UII Press.
Said Sampara dkk. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta : Total Media.
Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.
Soetodjo, Wagiati. 2006, “Hukum Pidana Anak”. Bandung : PT. Refika Aditama.
Suseno Hadi. 2010. “Kriminalisasi Anak (Tawaran, Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)” Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Suteki dan Galang Taufani. 2020. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Cetakan ketiga, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
Wagiati. 2006. “Hukum Pidana Anak,” Bandung : Refika Aditama.
Y,  Ambeg  Paramarta.    2014.  Sistem  Pemasyarakatan,  Jakarta  :  Lembaga  Kajian Pemasyarakatan.
Zainudin Ali. 2019. Sosiologi Hukum, cetakan ketiga belas, Jakarta : Sinar Grafika.

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang Undang Dasar 1945 (amandemen kedua) : Pasal 28 B ayat (2)
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Undang Undang Republik Indonesia Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanakaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak