## SUATU TINJAUAN PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI UPAYA  PEMENUHAN HAK TERSANGKA
Oleh :

## Erwin Syahputra 1)
Yohanes Perdamean Wau 2)
Syawal Amry Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail :
erwinsyahputra@gmail.com 1) yohaneswau@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3)

## ABSTRACT
That  the    state  of  the  Republic  of  Indonesia  is  a  state    of  law  (rechtsstaat),  based  on Pancasila  and    the  1945    Constitution    which  upholds  human  rights  and  guarantees  all citizens at the same time  his standing in the  law. One of  the  state  guarantees in providing legal protection has established a criminal justice  system, where  everyone who is suspected of committing a criminal act  will be processed in  the judicial system  This  criminal is based on the legal code of the Criminal Procedure  Code (KUHAP), especially the existence of pre- trial  institutions  as    a    control  mechanism  in  the  implementation  of  the  duties  of    law enforcement  officers.        The  Indonesian  Police,  one  of    the  mandates    in  carrying  out  the criminal  justice    system,    must  act  in    accordance  with  the  formal  law    in  the    Criminal Procedure  Code,    but  in    practice  sometimes  the  National  Police  in  carrying  out  its  duties inconsistent  with  the    law  of    the  court,  so  the  appointment  of  the    title  of    this  study  "A Pretrial Review In  The  System Of Criminal Procedure Law  As  Attempts to Fulfill Suspects' Rights".  The  formulation  of  this  research  problem  is  firstwhether    the    authority  of    the pretrial  institution  in  the  criminal  procedural    law  has  comprehensively  provided  legal protection  guarantees for suspects?,  secondly how is the  examination procedure   pretrial in  criminal  procedural    law?,  and  thirdly  how  is  pretrial  in  practice  in  providing  legal protection to suspects?.  To get the  answer to  the formulation of the problem,  research is carried out, so that this type of research method is normative juridical research that refers to laws  and  regulations  invitations  and    court    decisions  using  secondary  data,  consisting  of primary    legal  materials,    secondary  legal  materials,  and    tertiary  legal  materials.    Data collection through literature studies, all research data  that has been collected, is analyzed using descriptive analysis methods. The results   of  this study acknowledge that the pretrial institution in criminal procedural  law has not comprehensively  provided guarantees of legal protection, so the state has drafted a  procedural  law  criminal, especially the existence of a substitute for    a  pretrial  institution  into a  commissioner  judge    whose  authority  is  broader. However, pretrial institutions in practice provide legal protection for suspects  to the extent of this thesis research, which has fulfilled  the  sense of justice as seen in  the ruling.  Court No. 24/Pre.Pid/2012/PN-Mdn.
Keywords : Pretrial,  SuspectRights

## ABSTRAK
Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum ( rechtsstaat ), berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta
menjamin  segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum.  Salah  satu jaminan negara dalam memberikan perlindungan hukum telah membentuk system peradilan pidana,  dimana  setiap  orang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  akan  diproses  dalam system peradilan pidana ini berdasarkan hukum formil Kitab Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)  khususnya  adanya  lembaga  praperedilan  sebagai  mekanisme  kontrol  dalam pelaksanaan  tugas  aparat  penegak  hukum.  Kepolisian  RI  salah  satu  pengemban  amanah dalam menjalankan sistem peradilan pidana ini harus bertindak sesuai dengan hukum formil dalam  KUHAP,  akan  tetapi  prakteknya  kadang  kala  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya tidak  sesuai  dengan  hukum  formil,  sehingga  pengangkatan  judul  penelitian  ini  "Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka".  Rumusan  masalah  penelitian  ini pertama apakah  kewenangan  lembaga praperadilan  dalam  hukum  acara  pidana  telah  komprehensif  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  terhadap  tersangka?, kedua bagaimana  prosedur  pemeriksaan praperadilan  dalam  hukum  acara  pidana?,  dan ketiga bagaimana  praperadilan  dalam prakteknya  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tersangka?.  Untuk mendapatkan  jawaban  atas  rumusan  masalah  tersebut,  dilakukan  penelitian,  sehingga  jenis metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang  mengacu  kepada  peraturan perundang  undangan  dan  putusan  pengadilan  dengan  menggunakan  data  sekunder,  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Pengumpulan data  melalui  studi  pustaka,  semua  data  penelitian  yang  sudah  terkumpul,  dianalisis mengunakan  metode  analisis  deskriftif.  Hasil  penelitian  ini  mengakui  bahwa  lembaga praperadilan  dalam  hukum  acara  pidana  belum  komprehensif  memberikan  jaminan perlindungan  hukum,  sehingga  negara  telah  membuat  rancangan  undang-undang  hukum acara  pidana  terkhusus  adanya  pengganti  lembaga  praperadilan  menjadi  lembaga  hakim komisaris  yang  kewenangannya  lebih  luas.  Akan  tetapi  lembaga  praperadilan  pada prakteknya  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tersangka  sebatas  penelitian Penelitian  ini,  dimana  telah  memenuhi  rasa  keadilan  sebagaimana  terlihat  pada  putusan Pengadilan Nomor 24/Pra.Pid/2012/PN-Mdn.
Kata Kunci :Praperadilan, Hak Tersangka

## 1. PENDAHULUAN
Perlindungan
hukum bagi masyarakat Indonesia
merupakan kewajiban  mutlak  dari  Pemerintah.  Hal  itu dikarenakan  Negara  Indonesia  adalah negara  yang  berdasarkan  atas  hukum tersebut,  yang  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan belaka. Penyelenggaraan kekuasaan  haruslah  bertumpu  atas  sendi- sendi  negara  hukum  dan  demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya memberikan  jaminan  perlindungan  hukum bagi  masyarakat  sebagai  yang  diperintah. Masyarakat  pun  diharapkan  berperan  serta secara  aktif  dalam  proses  penyelenggaraan hukum dan penegakkan hukum yang sah.
Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah  perhatian  dan  penggarapan,  baik
perbuatan  perbuatan  yang  melawan  hukum yang  sungguh  sungguh  terjadi  maupun perbuatan  melawan  hukum  yang  mungkin akan terjadi.
Agar  tujuan  dan  cita-cita  bangsa Indonesia  tersebut  dapat  tercapai,  maka negara  melaksanakan  pembangunan  dalam segala  bidang  demi  kesejahteraan  rakyat. Rakyat  Indonesia  sendiri  harus  merasa aman  dari  berbagai  ancaman  dan  bahaya yang  datang.  Rasa  aman  yang  diberikan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan bagi rakyat  yang  taat  hukum  saja,  akan  tetapi bagi mereka yang diduga melanggar hukum ataupun  bagi  mereka  yang  telah  melanggar hukum  juga  berhak  memperoleh  jaminan rasa  aman  terhadap  diri  mereka.  Seseorang yang  melanggar  hukum,  dalam  hal  ini melakukan  tindak  pidana  di  dalam  negara
Indonesia  yang  berlandaskan  hukum,  maka sudah  sepantasnya  untuk  diproses  secara hukum  yang  berlaku  di  negara  Indonesia pula.  Proses  yang  berlaku  untuk  menahan seorang  tersangka  ataupun  terdakwa  harus sesuai  prosedur  yang  berlaku.  Prosedur yang  berlaku  tidak  boleh  bertentangan  dan melanggar  hak  asasi  manusia.  Prosedur harus bias memberikan jaminan fundamental  terhadap  hak  asasi  manusia sebagaimana  yang  diamanahkan  dalam Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  khusunya dalam  pegakuan,  jaminan,  perlindungan dan  perlakuan  hukum  yang  adil  serta mendapat  kepastian  hukum  dan  perlakuan yang sama di depan hukum.
Pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang  sama di  depan  hukum  seseorang  agaknya  sulit dihindarkan  dalam  proses  penanganan perkara  melalui  system  peradilan  pidana di Indonesia.  Hal  itu  terjadi  karena  masih banyak  orang  yang  menderita  karena  tidak konsistensinya penegakan, jaminan, perlindungan  dan  perlakuan  hukum  yang adil  serta  mendapat  kepastian  hukum  dan perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum  oleh aparat negara.
Sistem peradilan hukum pidana Indonesia  tentunya  mengatur  dalam  hal memperoses  perbuatan  pidana/  tindak pidana  yang  diduga  dilakukan  oleh  barang siapa  yang  melanggar  ketentuan  hukum materil  yang  bertentangan  dengan  tata  atau ketertiban  yang  dikehendaki  oleh  hukum yang  memuat  ancaman  pidana bagi sipelanggarnya yang telah digariskan dalam suatu buku (Kitab Undang Hukum Pidana), ataupun  dalam  undang-undang  khusus, seperti  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,  Undang-undangNomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi,Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  dan  lain  sebagainya yang  mana  tetap  berprinsip  kepada  asas legalitas dalam hukum pidana pada Pasal 1 KUHP  yang  menyebut  "Tiada  suatu perbuatan  boleh  dihukum,  melainkan  atas kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  undang- undang,  yang  ada  terdahulu  dari  pada perbuatan itu ( Nullum delictum sine praevia legepoenali )",  oleh  karena  itu  barang  siapa yang  melanggar  ketentuan  hukum  materil maka  secara  hukum  akan  di  proses berdasarkan  system  peradilan  pidana  guna mempertanggungjawabakan perbuatannya.
Nomor  76  dan  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3209 sebagai pengganti Het Herzeine  Inlandsch  Reglement (selanjutnya disebut HIR) yang ditandai dengan pencabutan  HIR  (Stastblaat  1941  Nomor 44) jo. Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951  (Lembaran  Negara  Tahun  1951 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor  81)  sepanjang  yang  mengatur Hukum  Acara  Pidana.  Kelahiran  KUHAP merupakan  nafas  baru  bagi  kehidupan system  peradilan  pidana  Indonesia  dimana telah memberikan spesialisasi, dan kompetenisasi  dalam  pelaksanaan  dan pembagian  tugas  antara  penyidik,  penuntut umum  dan  hakim.  Dalam  menjalankan tugasnya  di  tuntut  baik  dalam  berfikir maupun  bersikap  harus  sesuai  dengan Undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu  nafas  baru  bagi  kehidupan  system peradilan  pidana  Indonesia  yakni  ditandai adanya  lembaga  praperadilan  sebagaimana diatur  pada  Bab  X  bagian  kesatu  mulai Pasal  77  sampai  Pasal  83  KUHAP  yang merupakan  wewenang  pengadilan  negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi bagi  seorang  yang  perkara  pidananya dihentikan  pada  tingkat  penyidikan atau penuntutan.
Penangkapan dengan penahanan yang bertujuan  untuk  kepentingan  pemeriksaan ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang  tidak bersalah sehingga mengakibatkan tersangka maupun terdakwa menderita  lahir  dan  batin,  hal  ini  sudah tentu saja merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya lembaga  praperadilan  tersebut  KUHAP telah  menciptakan  sebuah  mekanisme control  bagi  para  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya  yang  melakukan upaya paksa senantiasa fokus dan meningkatkan profesionalisme kerja sehingga tidak terjadi kesalahan penangkapan, penahanan, yang nyata melanggar  hak  asasi  manusia  yang  telah dilindungi  oleh  Undang-undang  1945 secara  umumnya  dan  KUHAP  dalam bentuk asas praduga tak bersalah ( prosumption  of  innocence )  dimana  setiap orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan, dituntut  dan  atau  dihadapkan  di  muka siding  Pengadilan,  wajib  dianggap  tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap ( incraht van gewijds) pada khususnya.
RumusanMasalah 1. Apakah kewenangan lembaga praperadilan  dalam  hukum  acara  pidana telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tersangka ?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan praperadilan dalam hukum acara pidana?
3. Bagaimana praperadilan dalam
prakteknya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
tersangka?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Fungsi Praperadilan Dalam KUHAP Lembaga Praperadilan lahir bersama  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum  Acara Pidana. Sementara peraturan itu  sendiri  lahir  sesuai  amanah  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman  guna  menggantikan  produk perundang-undangan  zaman  colonial  yakni het  Herziene  Indlansch  Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB)  dengan  produk  Indonesia  merdeka. HIR  atau  RIB  itu  dinilai  sudah  usang  dan tidak  mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup dan  berkembang  ditengah  masyarakat  serta tidak melindungi hak asasi manusia, karena tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa  dan  setiap  kali  dapat diperpanjang untuk tiga puluh hari lamanya serta  tidak  diberikannya  kesempatan  untuk didampingi  oleh  penasehat  hukum  pada pemeriksaan  pendahuluan  oleh  penyidik sangat dirasakan sebagai tidak menghormati hak-hak tersangka.
Tujuan  utama  dari  Praperadilan  sangat erat  dengan  dilaksanakannya  pengawasan dalam  suatu  proses  pidana.  Proses  ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan  yang  ketat  tidak  mustahil  hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Selama hal ini tidak terhindarkan,  pihak  polisi  yang  banyak tersangkut dalam Praperadilan.
Harus  diakui  banyak  hal  tindakan- tindakan  oknum-oknum  polisi  membuat masyarakat menjadi prihatin, tindakan yang memakai  upaya  paksa  dan  penyiksaan dalam  memperoleh  pengakuan  dan  barang bukti dari tersangka.
KUHAP mengatur wewenang penyidikan  diberikan  sepenuhnya  kepada Kepolisian, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.Praperadilan  melaksanakan wewenang  Pengadilan  Negeri  (Pasal  77 KUHAP).  Dipimpin  oleh  Hakim  tunggal yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  dibantu  oleh  seorang  panitera. Adapun tugas-tugasnya meliputi:
1. Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan  dan  penahanan  (Pasal 79 KUHAP).
2. Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP).
3. Memeriksa  permohonan  ganti  rugi atau  rehabilitasi  akibat  tidak  sahnya penangkapan  atau  penahanan  atau
akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP).
Berdasarkan tugas-tugas tersebut tercermin  bahwa  Praperadilan  mengemban fungsi  pengawasan  atau  control  terhadap tindakan  penyidikan  dan  penuntutan,  yaitu pengawasan oleh hakim Praperadilan terhadap Polisi dan  terhadap Jaksa. Pengawasan  ini  termasuk  pengawasan horisontal,  merupakan  kontrol  dari  instansi yang  sejajar  dan  tidak  hierarkis  dalam jajarannya.  Dengan  Lembaga  Praperadilan maka  hukum  acara  pidana  memiliki  fungsi pengawasan  baik  terhadap  perilaku  warga masyarakat  maupun  terhadap  perilaku  para penegak  hukum  yang  berperan  dalam proses  bekerjanya  secara  pidana.  Oleh karena itu Praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horisontal oleh Hakim Pengadilan  Negeri  terhadap  pelaksanaan tugas  Penyidik  dan  Penuntut  Umum, terutama  menyangkut  pelaksanaan  upaya paksa.
Hakim  dalam  Praperadilan  bukan berarti  fungsionaris  peradilan,  bukan  pula wasit  yang  mengadili  sengketa  hukum. Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena diperlukan  suatu  fungsionaris  netral  untuk mengontrol  penangkapan  dan  penahanan itu.  Jelaslah  bahwa  prosedur  Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan  terhadap  penangkapan  dan penahanan  serta  penghentian  penyidikan dan penuntutan dari kepala-kepala Kejaksaan atau kepala-kepala Kepolisian  kepada  Hakim  Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral.
B. Ruang Lingkup Praperadilan Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah  pengadilan  negeri  berwenang  untuk memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu tentang:
1. Sah  atau  tidaknya  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
Praperadilan  berdasarkan  Pasal  78 ayat (1) KUHAP merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 77 KUHAP. Untuk mengetahui  ruang  lingkup  Praperadilan, dibawah  ini  merupakan  rincian  wewenang yang  diberikan  undang-undang  kepada Praperadilan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal 77  KUHAP,  maka  bila  dicermati  maka terdapat ruang lingkup kompetensi lembaga praperadilan Diuraikan berikut ini.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk  dapat  memahami  obyek  yang menjadi  sasaran  dari  ilmu  pengetahuan yang  bersangkutan.  Sedangkan  penelitian merupakan suatu kerja  ilmiah  yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.  Penelitian  merupakan  kegiatan yang  sangat  menentukan  dan  memegang peranan  penting  dalam  kerangka  kerja ilmiah.  Penelitian  hokum  merupakan  suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu yang  bertujuan  untuk  mempelajari  sesuatu atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu dengan  cara  menganalisisnya.  Dengan demikian  metode  penelitian  adalah  cara ilmiah  untuk  memahami  dan  memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif, penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  dalah penelitian yang  mengacu  kepada  norma-norma  dan asas-asas  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Amiruddin dan zainal Azikin memberikan  pengertian  penelitian  yuridis normatif ini menggunakan data-data sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  ( library  reseach ),  sementara penelitian empiris menggunakan  data primer.
2. Jenis Data dan Sumber Data Jenis  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder,  dan  sumber  data  melalui penelitian  kepustakaan  ( library  research ) untuk  mendapatkan  konsep  siteori  atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual  dan  penelitian  terdahulu  yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan karya-karya  ilmiah  lainnya.  Data  pokok dalam  penelitian  ini  adalah  data-data skunder yang meliputi:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana,  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Rancangan  Undang-undang  Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bahan  hokum  sekunder,  yaitu  bahan yang memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer, selain itu buku-buku, makalah- makalah,  jurnal-jurnal  yang  relevan dengan objek telaahan penelitian ini.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  penunjang  yang  member petunjuk  dan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  seperti  kamus hukum,  yang  menjadi  tambahan bahan  bagi  penulisan  tesis  ini sepanjang  memuat  informasi  yang member  pemahaman  dalam  suatu istilah dalam penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara  studi  dokumen  diperpustakaan  dan melakukan  identifikasi  data  atau  kasus- kasus  yang  ada,  melalui  Direktori  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.
Data  yang  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan  tersebut  selanjutnya  akan dipilah-pilah  guna  memperoleh  pasal-pasal yang  berisi  kaedah-kaedah  hukum  yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dan disistematisasikan,  sehingga  menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya  data  yang  diperoleh  tersebut akan  dianalisis  secara  induktif  kualitatif untuk  sampai  pada  kesimpulan,  sehingga pokok  permasalahan  yang  ditelaah  dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

## 4. Analisis Data
Analisis  data  didalam  penelitian  ini, dilakukan  secara  kualitatif  dengan  metode analisis  deskriptif  yakni  pemilihan  teori- teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal  di  dalam  perundang-undaangan terpenting  yang  relevan  permasalahan. Kemudian  membuat  sistematika  dari  data data  tersebut  sehingga  akan  menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian  ini.  Data  yang  dianalisis  secara kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk uraian  secara  sistematis  pula  dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan  diolah  kemudian  dinyatakan  secara deskriptif  sehingga  selain  menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan  Lembaga  Praperadilan
Dalam Hukum Acara Pidana
1. Memeriksa  dan  Memutus  Sah Atau Tidaknya Suatu Penangkapan Pengertian  penangkapan  terdapat dalam  KUHAP  Pasal  1  butir  20  yang berbunyi: Penangkapan adalah suatu tindakan  penyidik  berupa  pengekangan sementara  waktu  kebebasan  tersangka  atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan
dan  atau  peradilan  dalam  hal  serta  cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Pihak  yang  berwenang  melakukan penangkapan  adalah  penyidik,  penyidik pembantu  dan  penyelidik  atas  perintah penyidik  (termasuk  atas  perintah  penyidik pembantu) artinya dalam melakukan penangkapan  penyelidik  harus  membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan. Penangkapan  yang  dilakukan  terhadap seseorang, harus dilakukan dengan memenuhi  syarat  materiil  maupun  syarat formil  sebagaimana  Pasal  17  KUHAP berbunyi:  Perintah  penangkapan  dilakukan terhadap  seorang  yang  diduga  keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian, Pasal 19 ayat  (2)  KUHAP  berbunyi  terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut turut  tidak  memenuhi  panggilan  itu  tanpa alasan yang sah.
Berdasarkan  Pasal  17  dan  Pasal  19 ayat  (2)  KUHAP,  dalam  melakukan penangkapan, harus ada tiga syarat:
1. Ada  dugaan  keras  ia  melakukan tindak pidana
2. Bukti permulaan yang cukup
3. Tindak  pidana  yang  ia  lakukan, termasuk kejahatan, bukan pelanggaran.
Loebby Loqman menerangkan bahwa  dalam  pengujian  sah  atau  tidaknya suatu  penangkapan,  hakim  praperadilan harus  melihat  kepada  terpenuhi  atau tidaknya  syarat-syarat  formil  ataupun materiil yang diatur dalam KUHAP,  yakni: Meskipun hakim praperadilan hanya berfungsi  sebagai examinating  judge saja, maka  dalam  mengeksaminasi  sah  atau tidaknya  suatu  penangkapan  haruslah  juga dilihat  dasar  dari  dilakukannya  suatu penangkapan, yakni adanya bukti permulaan  yang  cukup,  dalam  hal  ini  tidak lain  maka  harus  lah  dilihat  juga  syarat materiil  suatu  penangkapan,  meskipun harus  pula  diperhatikan  bahwa  bukti permulaan  yang  cukup  bukanlah  berarti memang nyata-nyata tersangka telah
melakukan  suatu  tindak  pidana,  dimana pembuktian,  apakah  tersangka  memenuhi semua unsure tindak pidana yang dituduhkan  kepadanya,  adalah  wewenang dari hakim pengadilan negeri.
Penjelasan  dari  Pasal  17  KUHAP menyatakan  bahwa  perintah  penangkapan tidak  dapat  dilakukan  sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul- betul  melakukan  tindak  pidana.  Hal  inilah yang  akhirnya  menjadi  tujuan  utama  sah atau  tidaknya  suatu  penangkapan,  yang kemudian dapat dilakukan upaya praperadilan.  Artinya  barang  siapa  yang dikenakan  tindakan  penagkapan,  dapat meminta  kepada  lembaga  praperadilan untuk memeriksa sah atau  tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.
2. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Suatu Penahanan
Penahanan,  berdasarkan  Pasal  1 butir  21  KUHAP  adalah  penempatan tersangka  atau  terdakwa  di  tempat  tertentu oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  atau hakim  dengan  penetapannya,  dalam  hal serta  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka  atau  terdakwa  oleh  pejabat  yang berwenang  dibatasi  oleh  hak-hak  tersangka atau terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus  dilaksanakan  secara  limitative  sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.  Penahanan  berkaitan  erat  dengan penangkapan  karena  seorang  tersangka pelaku  tindak  pidana  setelah  ditangkap kemudian  dikenakan  penahanan,  tentunya apabila memenuhi persyaratan sebagaimana telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan  kemerdekaan  tersangka  atau terdakwa.
Seperti  halnya  dalam masalah penangkapan,  hakim  praperadilan  dalam memeriksa  dan memutus  sah  atau tidaknya suatu  penahanan  tidak  hanya  memeriksa syarat  formil  saja  seperti  surat  perintah penahanan,  tetapi  juga  memeriksa  syarat materiil  seperti  dasar  dilaksanakannya penahanan.  Hakim  praperadilan  juga  harus
memperhatikan  jangka  waktu  penahanan yang  diatur  dalam  KUHAP.  Apabila dikaitkan  dengan  wewenang  penahanan yang  dapat  dilakukan  oleh  Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, dan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)  butir  d  KUHAP,  secara  tersirat disebutkan bahwa batas waktu praperadilan adalah  sampai  pada  perkara  tersebut diajukan  kepengadilan,  maka  penahanan yang  diperiksa  oleh  hakim  praperadilan adalah  penahanan  yang  dilakukan  oleh penyidik  atau penuntut umum.  Jadi barangsiapa  dikenakan  tindakan  penahanan bertentangan  dengan  KUHAP,  maka  dapa tmeminta  kepada  lembaga  praperadilan untuk memeriksa sah  atau  tidaknya tindakan penahanan tersebut. Tata Cara Pemeriksaan
Praperadilan    Dalam  Hukum  Acara
Pidana Praperadilan merupakan
satu kesatuan  dan  merupakan  bagian  yang takterpisah  dengan  Pengadilan  Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi  yustisial  Pengadilan  Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan  dan  tata  laksana  Ketua Pengadilan Negeri.  Berdasar kenyataan ini, apa  pun  yang  hendak  diajukan  kepada pemeriksaan  praperadilan,  tidak  terlepas dari  tubuh  Pengadilan  Negeri.  Semua permintaan yang diajukan kepada praperadilan,  melalui  Ketua  Pengadilan Negeri.
Semua  permohonan  yang  hendak diajukan  untuk  diperiksa  oleh  praperadilan ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri yang  meliputi  daerah  hukum  tempat  di mana penangkapan, penahanan, itu dilakukan.  Atau  diajukan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau  penuntut  umum  yang  menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.
Setelah paintera menerima permohonan,  deregister  dalam  perkara praperadilan.  Segala  permohonan  yang
ditujukan  ke  praperadilan,  dipisahkan registrasinya  dari  perkara  pidana  biasa. Administrasi  yustisial  praperadilan  dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa. Setelah teregistrasi Ketua Pengadilan Negeri  segera  menunjuk  hakim  dan panitera.  Penunjukan  sesegera  mungkin hakim  dan  panitera  yang  akan  memeriksa permohonan,  merujuk  kepada  ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut pasal  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara tepat  setelah  pencatatan  dalam  register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan  Negeri  untuk  segera  menunjuk dan  menetapkan  hakim  dan  panitera  yang akan  bertindak  memeriksa  permohonan. Atau  kalau  Ketua  Pengadilan  Negeri  telah menetapkan  satuan  tugas  yang  khusus secara  permanen,  segera  melimpahkan permintaan  itu  kepada  pejabat  satuan tugas tersebut.
Hakim yang duduk dalam pemeriksaan  siding  praperadilan  adalah hakim  tunggal.  Semua  permohonan  yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus  oleh  hakim  tunggal.  Hal  ini ditegaskand  alam  Pasal  78  ayat  (2) KUHAP,  yang  berbunyi:  Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  dibantu oleh seorang panitera.
Dalam  siding  praperadilan,  yang diperiksa  hanyalah  masalah  formil  dari suatu tindakan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Dalam praperadilan terdapat  dua  pihak,  yaitu  pihak  yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, disebut sebagai Pemohon atau para Pemohon. Pemohon atau Para Pemohon  dapat  bertindak  sendiri  atau diwakilkan  oleh  kuasanya.  Pihak  lainnya adalah pihak  yang dimintakan pemeriksaan praperadilan terhadapnya, disebut Termohon, yang bila lebih dari satu disebut Termohon I, Termohon II, dan seterusnya.
Dalam  permohonan  pemeriksaan praperadilan, yang diajukan sebagai
termohon  praperadilan  adalah  instansinya, sehingga  yang  bertindakuntuk  dan  atas nama instansi tersebut adalah pemimpinnya. Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
Mengenai  acara  pemeriksaan  praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:
a. Dalam  waktu  3(tiga)  hari  setelah diterimanya  permintaan  pemeriksaan praperadilan,  hakim  yang  ditunjuk mentapkan hari sidang;
b. Dalam  memeriksa  dan  memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan  atau  penahanan,  sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau  penuntutan,  permintaan  ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim  mendengar  keterangan  baik dari pemohon atau pun termohon;
c. Pemeriksaan tersebut dilakukan
secara cepat dan selambat- lambatnyatujuhhari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa  oleh  pengadilan  negeri, sedangkan  pemeriksaan  mengenai permintaan kepada praperadilan belum  selesai,  maka  permintaan tersebut gugur;
e. Putusan  praperadilan  pada  tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan  praperadilan  lagi  pada tingkat  pemeriksaan  oleh  penuntut, jika itu diajukan permintaan baru. Tata cara pemeriksaan siding praperadilan  sebagaimana  tersebut  di  atas. Bertitik tolak dari ketentuan pada ketentuan Pasal  di  atas,  maka  pemeriksaan  siding praperadilan dapat dirinci sebagai berikut. 1. Penetapan  hari  sidang  3  hari  sesudah diregister.
Demikian  penegasan  Pasal  82  ayat  (1) huruf  a,  yakni  3  hari  sesudah  diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan  hari  sidang,  bukan  dari  tanggal penunjukan  hakim  oleh  KetuaPengadilan Negeri.  Akan  tetapi  dihitung  3  hari  dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.
2. Pada  hari  penetapan  siding  sekaligus hakim menyampaikan panggilan.
Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh,  agar  dapat  dipenuhi  proses pemeriksaan  yang  cepat  seperti  yang ditegaskan  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  c,  yang memerintahkan  pemeriksaan  praperadilan dilakukan  dengan  "acara  cepat",  dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus menjatuhkan putusan. Kalau begitu, adalah bijaksana  apabila  pada  saat  penetapan harisi dang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan. Praperadilan Pada Praktek Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum

## Terhadap Tersangka
Berkaitan  dengan  penegakan  hokum tidak  terlepas  dari  upaya  paksa  yang dilakukan  penyidik  terhadap  barangsiapa yang  diduga  melakukan  tindak  pidana apabila  terpenuhi  bukti  permulaan  yang cukup, penyidik dalam rangka mempermudah  penyidikan  maka  kerap melakukan upaya paksa, seperti penangkapan  dan  penahanan.  Namun  tidak semua  kasus  yang  dilakukan  upaya  paksa itu  benar-benar  telah  memenuhi  syarat untuk melakukan upaya paksa, oleh karena itu  dengan  adanya  lembaga  praperadilan dalam  KUHAP,  maka  tersangka,  keluarga atau  kuasanya  berhak  mengajukan  upaya praperadilan guna mendapatkan perlindungan  hukum  atas  upaya  paksa tersebut,  sehingga  perlu  dikaji  dalam prakteknya.  Oleh  karena  itu  di  bawah  ini akan  menguraikan  kasus  penangkapan  dan penahanan  atas  dugaan  tindak  pidana sebagaimana  yang  telah  disinggung  pada
latar belakang tesis ini yang dikenal dengan Putusan  Pengadilan  Negeri  MedanNomor 24/Pra.Pid/2012/PN-Mdn guna melihat perlindungan  hukum  terhadap  tersangka atas upaya paksa yang dilakukan penyidik. A.Pihak Yang Berperkara
1 . Supangat,  Jenis  kelamin  laki-laki,
Umur 47 tahun, Agama Islam, Warga
Negara Indonesia, Perkerjaan Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di Lingkungan  II  Sei  Mati,  Kelurahan
Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan,  Kota  Medan,  bertindak selaku  Ayah  kandung  dari  Taufik Hidayat,  Umur  17  Tahun.  Agama Islam,  Warga  Negara  Indonesia, bertempat  tinggal  di  Lingkungan  II Sei  Mati,  Kelurahan  Sei  Mati, Kecamatan  Medan  Labuhan,  Kota Medan,  dalam hal ini disebut Pemohon I.
2. Kotijah,  Jenis  kelamin  Perempuan, Umur 46 tahun, Agama Islam, Warga Negara  Indonesia,  Perkerjaan  Ibu Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di
Lingkungan  II  Sei  Mati,  Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan
Labuhan,  Kota  Medan,  bertindak selaku Ibu kandungdari Joni Iskandar, Umur  19  Tahun,  Agama  Islam, Warga  Negara  Indonesia,  bertempat tinggal  di  Lingkungan  II  Sei  Mati, Kelurahan  Sei  Mati,  Kecamatan Medan  Labuhan,  Kota Medan, dalam hal ini disebut Pemohon II.
3. Nurhayati Pono, Jenis kelamin Perempuan,  Umur  33  tahun,  Agama Islam,  Warga  Negara  Indonesia, Perkerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  tinggal  di  Lingkungan  II Sei  Mati,  Kelurahan  Sei  Mati, Kecamatan  Medan  Labuhan,  Kota Medan, bertindak selaku Istri Sangkot Panjaitan,  Umur  41  Tahun.  Agama Islam,  Warga  Negara  Indonesia, bertempat  tinggal  di  Lingkungan  11 Sei  Mati,  Kelurahan  Sei  Mati, Kecamatan  Medan  Labuhan,  Kota Medan,  dalam hal  ini disebut Pemohon III.
Para  pemohon  tersebut  dalam  hal  ini diwakili  oleh  kuasa  hukumnya  yakni  Dodi Candra, SH. MH, Irwansyah, SH. MH, dan Andry  Mahyar,  SH.  MH,  kesemuanya Advokat  dan  Penasihat  Hukum  dari  Pusat Advokasi  Hukum  dan  HakAsasi  Manusia (PAHAM)  Indonesia  Cabang  Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja,  Gg.  IndrajidNomor  2, Kelurahan Sudi Rejo II, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat  kuasa  khusus  tanggal  09  Juli  2012, selanjutnya  disebut  juga  sebagai  Para Pemohon.
Selanjutnya  yang  menjadi  lawan  dalam perkara  praperadilan  ini  atau  pun  pihak yang  di  praperadilankan  adalah  Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, beralamat  di  Jalan  Sisingamangaraja  Km. 10,5  Nomor  60  Medan,  dalam  hal  ini disebut Termohon I; kedua Kepala
Kepolisian Resort Pelabuhan Belawancq.
Kasat Reskrim Kepolisan Resort Pelabuhan Belawan, beralamat di Jalan Ujung Baru  No.  1  Belawan,  dalam  hal  ini  disebut Termohon II.

## B.Kronologis Perkara
Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012  sekira  pukul  17.30  Wib  saksi  Budi Dharma  selaku  salah  satu  Direktur  PT. Mandiri Makmur Lestari (MML) menyuruh Hermawan, Hendro Priadi, Sutrisno, Herdiansyah,  Fahrizal  bersama  temannya kurang  lebih  60  (enampuluh)  orang  untuk melakukan  pematokan  areal  tanah  seluas 315  Ha  milik  PT.  MML  yang  terletak  di Batang  Kilat  Kel.  Sei  Mati,  Kecamatan Labuhan  dalam  rangka  pembuatan  rencana induk  (Master  Plan)  pembangunan  Depo Peti  Kemas  dan  pada  saat  melakukan pematokan  tersebut  mendapat  penyerangan dari warga setempat berjumlah kurang lebih 100  (seratus  orang),  yang  mengakibatkan Hendro  Priadi  meninggal  dunia  di  tempat keja  dia    akibat  penganiayaan,  Hermawan meninggal  dunia  besok  harinya  dan Sutrisno luka akibat penganiyaan.
Selanjutnya  warga  berlanjut  melakukan penganiyaan  terhadap  Susanto  Als.  Sen yang sedang memperbaiki alat berat (beko)
dan  membakar  alat  berat  beko  2  (dua)  unit dan 1 (satu) unit mobil kijang BK 1466 BL milik  Susanto  Als.  Sehingga  hangus terbakar  dan  tidak  dapat  dipakai  lagi  serta menimbulkan  kerugian  sebesar  Rp.  1,5 miliyar.
Berdasarkan  keterangan  saksi  korban Susanto  Als.  Sen,  Agus,  Sugara,  dimana tersangka  Dedi  dan  Oyong  (dalam  Daftar Pencaharian Orang  /DPO) telah melakukan penganiyaan  terhadap  korban  Susanto  Als. Sen,  Joni  Iskandar  (anak  Pemohon  II)  dan Anto (DPO) melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) unit alat berat (beko) merk Hitachi dan Kobelko dan mobil Kijang BK 1466  BL  dengan  cara  Joni  Iskandar menyiramkan minyak solar kealat berat dan mobil  tersebut  dan  selanjutnya  tersangka Anto menghidupkan api, sehingga alat berat dan  mobil  tersebut  habis  terbakar,  yang mengakibatkan  korban  Susanto  Als.  Sen mengalami  luka  lecet  dileher  kanan  dan siku  tangan  kanan  dan  luka  memar  pada pahakanan  sesuai  Visum  Et  Revertum  no. 62/IV/2012/Rumkit  tanggal  17  April  2012 yang dikeluarkan Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes Belawan.
Berdasarkan  fakta-fakta  yuridis  tersebut diatas telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud MAHKEJAPOL  I  Tahun  1984  yaitu Laporan  Polisi  ditambah  1  (satu) alat  bukti sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  184 KUHAP  yaitu  Laporan  Polisi  Nomor  : LP/179/IV/2012/SU.  Pet  Blw  tanggal  13 April, keterangan saksi korban Susanto Als. Sen,  Agus,  Sugar  dan  Visum  Et  Revertum No.  62/1V/2012/Rumkit  tanggal  17  April yang  dikeluarkan  Rumah  Sakit  TNI  AL Belawan  dan  penyitaan  barang  bukti  2 (dua) unit alat berat (beko) dan 1 (satu) unit mobil  kijang  BK  1466  BL  yang  hangus terbakar yang telah disita berdasarkan Surat
Perintah Penyitaan No:
SP.Sita/75/1V/2012/Reskrim  tanggal  16 April 2012.
Akibat  kejadian  tersebut  anak  Pemohon II  (ic.  Joni  Iskandar)  telah  melakukan dugaan  tindak  pidana  secara  bersama-sama melakukan  kekerasan  atau  penganiyaan
terhadap  diri  korban  Susanto  Als.  Sen  dan melakukan pembakaran alat berat beko dan mobil  kijang  milik  korban  Susanto  Als. Sen,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 170  yo.  Pasal  187  yo.  pasal  351  yo.  Pasal 406  KUH  Pidana,  maka  selanjutnya terhadap  anak  Pemohon  II  (ic.  Joni Iskandar)  dilakukan  penangkapan  dengan mengeluarkan  Surat  Perintah  Penangkapan Nomor:SP.KAP/183NI/2012/Reskrim tanggal  18  Juni  2012,  surat  perintah penangkapan telah diberikan kepada tersangka  dan  membuat  Berita  Acara penangkapan serta tembusan Surat Perintah Penangkapan  telah  diberitahukan  kepada keluarga Pemohon yang diterima Arlensyah selaku Kepling III tempat tinggal Pemohon II  dan  pada  saat  melakukan  penangkapan dilengkapi  dengan  surat  perintah  tugas, sehingga  penangkapan  terhadap  Pemohon telah sesuai Pasal 17, dan Pasal 18 ayat  dan ayat (3) KUHAP.
Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi  pelapor  Tumirah  Als.  Tuti,  M.  Zaid Haridsyah  Als.  Aseng,  Agus,  Robin Silaban,  Sutrisno,  Sofyan,  Sudado,  Hoddy Sianturi, Irwansyah, Wagimin Prayitno Als. Giman,  Deli  Mambang  Als.  Mambang,
Dedi Syahputra Nasution, Martinus Hutagalung, Hermanto, Sutrisno Als. Boncel, Yusma Zulfikar Als. Pipit, Mulyadi Als. Imul. Doni Andrian, Irwan Effendi dan Hamdan  Kurniawan  pada  saat  para  saksi melakukan  pematokan  diareal  tanah  PT. MML  tersebut  mereka  diserang  warga masyarakat  setempat,  sehingga  mereka mundur  melarikan  diri  dan  ketika  korban Hendro  Priadi  berusaha  menaiki  mobil angkot  yang  mereka  gunakan,  dimana Hendro  Priadi  terjatuh  dan  selanjutnya masa  membacok  dan  memukul  korban hingga  meninggal  dunia  ditempat,  sesuai Visum
Eet Revertum No:
701/IV/IKKNER/2012  tanggal  12  April 2012  yang  dikeluarkan  RS  dr.Pringgadi Medan  yang  menyimpulkan  bahwa  korban Hendro Priadi meninggal dunia disebabkan perdarahan  pada  selaput  otak  besar  dan otak  kecil  akibat  rudapaksa  benda  tumpul serta  perdarahan  yang  banyak  pada  perut,
anggota  gerak  atas  dan  bawah,  akibat  ruda paksa  benda  tajam.  Dan  pada  saat dilakukan  penangkapan  terhadap  Joni Iskandar  Als.  Joni  pada  tanggal  18  Juni 2012  yang  kebetulan  bersama  dengan Taufik  Hidayat  di  Komplek  Cemara  Hijau, dimana  dan  hasil  interogasi  dimana  Taufik Hidayat  menerangkan  ikut  sebagai  salah satu  pelakup  enganiayaan  terhadap  korban Hendro Priadi.
Berdasarkan  fakta-fakta  yuridis  tersebut diatas telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud MAHKEJAPOL  I  Tahun  1984  yaitu Laporan  Polisi  ditambah  1  (satu) alat  bukti sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  184 KUHAP  yaitu  Laporan  Polisi  Nomor: LP/40.  a/1V/2012/SU/Pelabuhan  Belawan tanggal  12  April  2012  dan  LP  No: LP/40.b/IV/2012/SU/Pl  Blw  tanggal  16 April  2012,  keterangan  saksi  Tumirah  Als. Tuti,  M.  Zaid  Haridsyah,  Aseng,  Agus, Robin  Silaban,  Sutrisno,  Sofyan,  Sudado, Hoddy  Sianturi,  Irwansyah,  Wagiman Prayitno  Als.  Giman,  Deli  Mambang  Als. Mambang, Dedi Syahputra Nasution, Martinus  Hutagalung,  Hermanto,  Sutrisno Als.  Boncel,  Yusma  Zulfikar  Als.  Pint, Mulyadi  Als.  Imul,  Doni  Andrian,  Irwan Effendi  dan  Hamdan  Kurniawan  korban Susanto  Als.  Sen,  Agus,  Sugar  dan  sesuai Visum Eet Revertum Nomor : 701/IV1IKKJVER/2012  tanggal  12  April 2012  dan  penyitaan  barang  bukti  satu potong  pakaian  warna  hitam,  celana  warna putih dan tali pinggang milik Hendro Priadi yang  dipakai  waktu  kejadian  yang  telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No: SP.Sita/87/IV/2012/Reskrim tanggal 16 April  2012  dan  hasil  Interogasi  terhadap Taufik  Hidayat  (anak  Pemohon  I)  yang menjelaskan,  bahwa  anak  Pemohon  I  (ic. Taufik  Hidayat)  telah  melakukan  tindak pidana  secara  bersama-sama  melakukan kekerasan  atau  penganiyaan  terhadap  diri korban,  Hendro  Priadi  hingga  meninggal dunia,  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 170  ayat(  2)  ke  3e  Subs  351  ayat  (3)  Subs pasal  338  Subs  pasal  335  KUH  Pidana, maka selanjutnya terhadap anak Pemohon I
(ic. Taufik Hidayat) dilakukan Penangkapan  Surat  Perintah  Penangkapan No: SP. KAP/250/VI/2012/Reskrim tanggal 18  Juni  2012,  surat  perintah  penangkapan telah  diberikan  kepada  tersangka  dan membuat  Berita  Acara  penangkapan  serta tembusan Surat Perintah penangkapan telah diberitahukan  kepada  keluarga  Pemohon yang diterima Arlensyah selaku Kepling III tempat  tinggal  Pemohon  I  dan  pada  saat penangkapan  dilengkapi  dengan  surat perintah  tugas,  sehingga  penangkapan terhadap  Pemohon  telah  sesuai  pasal  17, dan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor  Tumirah  Als.  Tuti,  M.  Zaid Haridsyah  Als.  Aseng,  Agus,  Robin Silaban,  Sutrisno,  Sofyan,  Sudado,  Hoddy Sianturi,  Irwansyah,  Wagiman  Prayitno Als. Giman, Deli Mambang Als. Mambang,
Dedi Syahputa Nasution, Martinus Hutagalung, Hermanto, Sutrisno Als. Boncel,  Yusma  Zulfikar,  Pipit,  Mulyadi Als. Imul. Doni Andrian, Irwan Effendi dan Hamdan  Kurniawan  pada  saat  para  saksi melakukan  pematokan  diareal  tanah  PT. MML  tersebut  mereka  diserang  warga masyarakat  setempat,  sehingga  mereka mundur  melarikan  diri  dan  ketika  korban Hendro  Priadi  berusaha  menaiki  mobil angkot  yang  mereka  gunakan,  dimana Hendro  Priadi  terjatuh  dan  selanjutnya masa  membacok  dan  memukul  korban hingga  meninggal  dunia  ditempat,  sesuai Visum
Eet
Revertum Nomor 701/1WIKKNER/2012  tanggal  12  April 2012  yang  dikeluarkan  RS  dr.Pringgadi Medan  yang  menyimpulkan  bahwa  korban Hendro  Priadi  meninggal  dunia  akibat perdarahan  pada  selaput  otak  besar  dan otak  kecil  akibat  ruda  paksa  benda  tumpul serta  perdarahan  yang  banyak  pada  perut, anggota  gerak  atas  dan  bawah,  akibat  ruda paksa  bendatajam.  Dan  keterangan  saksi Taufik  Hidayat menerangkan dimana setelah  terjadinya  pematokan  tanah  yang dilakukan kelompok IPK selanjutny aHendro  Priadi  memberitahukan  kepada Mang Mini dan selanjutnya warga mengejar kelompok IPK dan salah satu dari
kelompok  IPK  yaitu  korban  Hendro  Priadi berhasil dipukul oleh warga yaitu ia (Taufik Hidayat)  memukul  korban  dengan  cara melemparkan  batu,  kemudian  Sangkot Panjaitan  (suami  Pemohon  III)  memukul dengan  1  (satu)  buah  batu  koral  kearah punggung  korban  hingga  korban  terjatuh, Mang  Miin  mengayunkan  cangkol  keperut Hendro  Priadi  satu  kali,  Wiki  membacok kaki  kanan  korban  dengan  menggunakan kelewang,  Riki  membacok  tangan  korban satu kali dengan kelewang, Bejo membacok tangan  korban  satu  kali  dengan  kelewang dan Wahyu menusuk perut korban, sehingga  isi  perut  korban  Hendro  Priadi keluar.
Berdasarkan  fakta-fakta  yuridis  tersebut diatas telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud MAHKEJAPOL  I  Tahun  1984  yaitu Laporan  Polisi  ditambah  1  (satu) alat  bukti sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  184 KUHAP  yaitu  Laporan  Polisi  Nomor  : LP/40.  a/IV/2012/SU/Pelabuhan  Belawan tanggal  12  April  2012  dan  LP  Nomor  : LP/40.b/IV/2012/SU/Pl  Blw  tanggal  16 April  2012,  keterangan  saksi  Tumirah  Als. Tuti, M. Zaid Haridsyah Als. Aseng, Agus, Robin  Silaban,  Sutrisno,  Sofyan,  Sudado, Hoddy  Sianturi,  Irwansyah,  Wagiman Prayitno  Als.  Giman,  Deli  Mambang  Als. Mambang, Dedi Syahputa Nasution,
Martinus  Hutagalung,  Hermanto,  Sutrisno Als.  Boncel,  Yusma  Zulfikar,  Pipit, Mulyadi  Als.  Imul.  Doni  Andrian,  Irwan Effendi  dan  Hamdan  Kurniawan  korban Susanto  Als.  Sen,  Agus,  Sugar  dan  sesuai Visum
Eet Revertum
Nomor : 701/IV/IKK/VER/2012  tanggal  12  April 2012  dan  penyitaan  barang  bukti  satu potong  pakaian  warna  hitam,  celana  warna putih dan tali pinggang milik Hendro Priadi yang  dipakai  waktu  keiadian  yang  telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No: SP.Sita/87/IV/2012/Reskrim tanggal 16 April  2012  dan  keterangan  saksi  Taufik Hidayat yang menjelaskan bahwa ia setelah terjadinya pematokan tanah yang dilakukan kelompok  IPK  selanjutny  aHendro  Priadi memberitahukan  kepada  Mang  Mini  dan
selanjutnya warga mengejar kelompok IPK dan  salah  satu  dari  kelompok  IPK  yaitu korban Hendro Priadi berhasil dipukul oleh warga  yaitu  ia  (Taufik  Hidayat)  memukul korban  dengan  cara  melemparkan  batu, kemudian Sangkot Panjaitan (suami Pemohon  III)  memukul  dengan  1  (satu) buah  batu  koral  kearah  punggung  korban hingga  korban  terjatuh,  Mang  Miin mengayunkan  cangkol  keperut  Hendro Priadi  satu  kali,  Wiki  membacok  kaki kanan korban dengan menggunakan kelewang,  Riki  membacok  tangan  korban satu kali dengan kelewang, Bejo membacok tangan  korban  satu  kali  dengan  kelewang dan Wahyu menusuk perut korban, sehingga  isi  perut  korban  Hendro  Priadi keluar, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut,  suami  Pemohon  III  (ic.  Sangkot Panjaitan)  telah  melakukan  tindak  pidana secara  bersama-sama  melakukan  kekerasan atau  penganiyaan  terhadap  diri  korban Hendro  Priadi  hingga  meninggal  dunia, sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  170 ayat ( 2) ke 3e Subs 351 ayat (3) Subs pasal 338  Subs  pasal  335  KUH  Pidana, selanjutnya suami Pemohon III (ic. Sangkot Panjaitan)  dilakukan  Penangkapan  dengan Surat  Perintah  Penangkapan  Nomor:  SP. KAP/240N1/2012/Reskrim  tanggal  18  Juni 2012.

## 5. SIMPULAN
1. Kewenangan  lembaga  praperadilan dalam  hukum  acara  pidana  belum komprehensif  memberikan  jaminan perlindungan hukum karna kompetensi  lembaga  praperadilan berdasarkan  Pasal  77  KUHAP  hanya berwenang  untuk  memeriksa  dan memutus,  tentang  sah  atau  tidaknya penangkapan,
penahanan,
penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan; ganti kerugian  dan  atau  rehabilitasi  yang berhubungan  dengan  penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.  Sementara  upaya  paksa lain seperti penggeledahan, penyitaan yang dilakukan aparat penegak
hukum  tidak  masuk  kompetensi praperadilan  ini.  Tentu  hal  ini bertentangan dengan hak asasi manusia  bila  pelaksanaan  upaya paksa  tersebut  bertentangan  dengan hukum, sehingga negara telah membuat  rancangan  undang-undang hukum acara pidana tahun 2010 yang telah  selesai  khususnya  lembaga praperadilan  ini  berubah  menjadi lembaga hakim komisaris yang kewenangannya lebih luas sebagaimana  dimuat  pada  Pasal  111
RUU KUHAP.
2. Prosedur  pemeriksaan  praperadilan diajukan  melalui  Ketua  Pengadilan Negeri berdasarkan kewenangan kompetensi relatif. Acara
pemeriksaan praperadilan diatur dalam  Pasal  82  ayat  (1)  KUHAP, dimana dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam memeriksa dan
memutus  tentang  sah  atau  tidaknya ketentuan  Pasal  77  KUHAP  atas formil  dari  suatu  tindakan  yang dilakukan  oleh  penyidik,  penuntut umum,  hakim  harus  mendengar keterangan  dari  pemohon  atau  pun termohon. Pemeriksaan tersebut dilakukan  secara  cepat  dan  selambat- lambatnya  tujuh  hari  hakim  harus menjatuhkan putusannya.
3. Praperadilan pada prakteknya memberikan  perlindungan  hukum terhadap  tersangka  sebatas  penelitian ini,  dimana  telah  memenuhi  rasa keadilan sebagaimana putusan Pengadilan Nomor 24/Pra.Pid/2012/PN-Mdn. Hakim yang memeriksa, menjatuhkan putusan diantaranya menyatakan penangkapan  dan  penahanan  yang telah  dilakukan  oleh  Termohon  II terhadap  anak  kandung  Pemohon  I (Taufik  Hidayat),  anak  kandung Pemohon  II  (Joni  Iskandar)  dan
Suami
Pemohon III (Sangkot
Panjaitan)  pada tanggal  18  Juni  2012 adalah  tidak  sah  dan  bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (3) juncto Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana.  Menyatakan  Penahanan  yang dilakukan oleh Termohon II terhadap anak  kandung  Pemohon  I  (Taufik Hidayat),  anak  kandung  Pemohon  II (Joni  Iskandar)  dan  suami  Pemohon III  (Sangkot  Panjaitan)  adalah  tidak sah dan bertentangan dengan Hukum. Memerintahkan  Termohon  II  untuk segera  mengeluarkan  anak  kandung Pemohon  I  (Taufik  Hidayat),  anak kandung Pemohon II (Joni  Iskandar) dan  Suami  Pemohon  III  (Sangkot Panjaitan)  dari  Tahanan  Tahanan
Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.
6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali  Pers,  Jakarta: 2012. Bambang Sutioso, Penegakan Hukum Oleh AparatPenegak Hukum , Mediatama, Yogyakarta: 2010. Gomgom  T.P  Siregar, Pengantar  Ilmu Hukum ,  Sentosa  Deli  Mandiri, Medan: 2020.
Miardjono Reksodiputro, Hak Asasi
Manusia  dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Pusat  PelayananKeadilan dan Pengabdian Hukum Universitas  Indonesia,  Jakarta:
2003.
Muhammad  Ansori  Lubis,  Syawal  Amry Siregar,  dan  Muhammad  Yasid Nasution, Hukum Pidana , Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2019
Muhammad  Abdul  Kadir., Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung: 2004.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  dan Penerapan  KUHAP  (Penyidikan
dan  Penuntutan) ,  Sinar  Grafika, Jakarta: 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP ( Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali ) , Sinar
Grafika, Jakarta : 2002.
Satjipto  Rahardjo., Ilmu  Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung: 2000.
Soerjono Soekanto., Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.
Yanto., Hakim  Komisaris  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana ,  Kepel  Press, Yogyakarta: 2013.
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi, Hukum Acara  , Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia
Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8  tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  39  tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.

## C. Jurnal Ilmiah
Simbolon,  Nanci  Yosepin.,  Sinaga,  Lestari Victoria.,  Hamonagan,  Alusianto &  Devi,  Ria  Sintha.  (2022).
Perlindungan  Lingkungan  Melalui Penanaman Mangrouve Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3Januari 2022 . J urnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat . http://jpkm.lkispol.or.id/index.p hp/Journal_description/issue/vie w/4
Zulkarnain,  Novi  Juli  Rsani.,  &  Devi,  Ria Sintha.  (2021). Arrangements  of Authorities Pd. Medan City
Market in the Making of Cooperation
Contracts
and
Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021 . International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis , Page No.-
829-836.
http://www.ijmra.in/v4i6/22.php Devi,  Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari,
Victoria.,  &  Nasutian.,  Muhamaad,  Yasid (2022).  The  Bankruptcy  Legal Politics  in  Indonesia  based  on Justice  Value,  Date  Maret,  2022,
Vol 9. No 1. Jurnal Akta. http://jurnal.unissula.ac.id/index.p hp/akta/article/view/20842