## MAJALAH HUKUM NASIONAL Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Ø. Dinamika Hukum Konservasi Alam Sebagai Fenomena dalam Pembangunan Ibu Kota Negara ( Dynamics of Natural Conservation Law as a Phenomenon in the Development of the State Capital City )

## Oleh : Andreas Tedy Mulyono
Ø. Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara
( The Study of Policy For Limitation of Transfer Land Ownership In The Capital of Nusantara (Land freezing) )

## Oleh : Aditya Nurahmani dan Putrida Sihombing

## Ø.
Tinjauan  Kritis  terhadap  Manajemen  Risiko  Pengembalian  Investasi  Asing  pada  Pembangunan  Ibu Kota Nusantara
( Critical Review for Risk Management of Return on Foreign Investment in the Capital City of Nusantara’s Development )

## Oleh : Kristianus Jimy Pratama
Ø. Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah ( The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Governmet ) Oleh:

## Fikri Hadi dan Farina Gandryani
Ø. Penjelasan Hukum ( Restatement ) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara menurut Hukum ( Legal Explanation of The Position of The State Capital Authority Regulations in Law Number 3 of 2022 Concerning The State Capital )

## Oleh : M Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman
Ø. Konstitusionalitas  Pengadaan  Tanah  di  Ibu  Kota  Negara  Baru  Bidang  Pertanahan  dalam  Perspektif Reforma Agraria
( Constitutionality of Land Procurement in The New National Capital City in The Land Sector Under The Perspective of Agrarian Reform )

## Oleh : Richard Jatimulya Alam Wibowo
Ø. Penataan Ulang Pengaturan Penanaman Modal Asing di Indonesia melalui Momentum Pembangunan Ibu Kota Negara ( Remodelling of Foreign Investment Regulations in Indonesia Through The National Capital Developement Momentum )

## Oleh : Surya Oktaviandra
Ø. Model Pengawasan Eksternal terhadap Lembaga Otorita Ibukota Nusantara ( Model of External Supervision of Nusantara apital City Authority )

## Oleh : Catur Alfath Satriya
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022

## MAJALAH HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
MEDIA PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN HUKUM

## MAJALAH HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
Pemimpin Redaksi Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si.

## Redaksi
Prof. Dr. Fx. Djoko Priyono, S.H., M.Hum. Dr. Muchammad Ali Safa’at, S.H., M.H. Lapon Tukan Leonard, S.H. MA. Slamet Yuswanto, S.H., M.H.

## Redaktur Pelaksana
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

## Asisten Redaksi
Robby Ferdyan, S.Ip. M Fahri Rudiyanto, S.Sos. Munajatin Nurur Rokhmah Lingga Utami, S.Hum.
Layouter
Aji Bagus Pramukti, S.H . Sirkulasi Rona Puspita, S.H. Mitra Bestari Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., M.Si.
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,M.H. Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M., M.CL Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil.

## Penyelenggara Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan Telepon (021) 8091908; 8002192 Faksimile (021) 80871742 Website mhn.bphn.go.id Jakarta 13640

## KATA PENGANTAR REDAKSI
Puji  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  atas  limpahan  dan  karuniaNya Majalah Hukum Nasional (MHN) Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 telah terbit. MHN merupakan salah satu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai wadah untuk menampung gagasan hukum sekaligus merespons isu hukum yang terjadi dalam kurun terakhir ini. Hadirnya Majalah Hukum Nasional tentu mendukung fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni melakukan pembangunan dan pembinaan hukum nasional di Indonesia.
Berangkat dari pidato kenegaraan Presiden pada sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019, berbagai kajian, dan dukungan instrument hukum untuk memindahkan ibukota negara ke luar Jakarta disusun oleh pemerintah hingga pada akhirnya diundangkanlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2022. Eksistensi dan kompleksitas Ibu kota Negara dipandang oleh redaksi sebagai isu yang menarik di tahun 2022  pasca  pembentuk  undang-undang  mengesahkan  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2022  tentang

## Ibukota Negara.
Berbagai  pertimbangan  dan  urgensi  ibukota  negara  didasari  oleh  terpusatnya  kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.
Sebagaimana berbagai pertimbangan awal urgency ibu kota negara, maka kehadiran Undang- Undang  No.  3  Tahun  2022  sebagai  dasar  hukum  bagi  penyelenggaran  Ibu  Kota  Negara  tentu  saja juga akan memiliki implikasi hukum pula. Keberadaan UU No. 3 Tahun 2022 akan dapat dilihat dalam perspektif  hukum  yakni  pendekatan  hukum  pertanahan,  sudut  pandang  administrasi  kenegaraan, hukum investasi, hukum lingkungan dan juga hukum adat.  Sejauh mana implikasi hukum lahirnya Undang-undang Ibu Kota Negara menarik untuk dikupas dan diangkat dalam edisi Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022, maka Redaksi menghadirkan tema: Implikasi Hukum Pasca Diterbitkannya Undang-Undang tentang Ibukota Negara dengan memuat 8 (delapan) tulisan:
Diawali  dengan  tulisan  pertama  dari  Andreas  Tedy  Mulyono  dengan  judul  Dinamika  Hukum Konservasi Alam Sebagai Fenomena dalam Pembangunan Ibu Kota Negara. Dalam tulisannya penulis mencoba untuk mengkaji tentang bagaimana perkembangan konsep hukum konservasi sumber daya alam hayati dikaitkan dengan realisasi pembangunan IKN. Apa saja tantangan pengaturan kegiatan sebelum,  selama,  dan  setelah  pembangunan  IKN  berdasarkan  perspektif  hukum  konservasi  juga menjadi  kajian  penulis  dalam  tulisannya.  Selain  itu  bagaimana  reformasi  birokrasi  yang  sejalan dengan pemindahan IKN sekaligus memperhatikan keadilan sosial ( social justice ) dan keadilan ekologi ( ecological justice ) tak luput dibahas oleh penulis.
Tulisan kedua yang ditulis oleh Aditya Nurahmani dan Putrida Sihombing dengan judul Kajian
Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara. Dalam tulisannya, penulis mengulas mengenai urgensi, pengaturan, dan mekanisme kebijakan pembatasan pengalihan Hak Atas Tanah ( Land Freezing ) di Ibu Kota Nusantara.
Selanjutnya  adalah  Kristianus  Jimy  Pratama  dengan  tulisannya  yang  berjudul  Tinjauan  Kritis terhadap Manajemen Risiko Pengembalian Investasi Asing pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam  tulisannya,  penulis  mencoba  untuk  mengkaji  tentang  bagaimana  pengaturan  skema pengembalian investasi asing dan implikasinya dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara. Selain itu penulis juga meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum investasi terhadap manajemen risiko pengembalian investasi asing pada pembangunan Ibu Kota Negara.
Berikutnya  ialah  tulisan  dengan  judul  Konstitusionalitas  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Farina Gandryani. Melalui tulisannya penulis membahas mengenai konstitusionalitas dari Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditinjau dari Pemerintahan Daerah.
Tulisan  kelima,  yakni  berjudul  Penjelasan  Hukum  ( Restatement ) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara menurut Hukum yang ditulis oleh M Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman. Penulis mencoba mengkaji mengenai penjelasan hukum (restatement) kedudukan Peraturan Kepala Otorira dalam perspektif peraturan perundang-undangan, perspektif historis, dan Undang-Undang Ibu Kota Negara.
Tulisan selanjutnya adalah Konstitusionalitas Pengadaan Tanah di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan  dalam  Perspektif  Reforma  Agraria  yang  ditulis  oleh  Richard  Jatimulya  Alam  Wibowo. Penulis  dalam  penelitiannya  menganalisisis  mengenai  konstitusionalitas  di  dalam  pengelolaan  dan pengadaan tanah, serta implementasi dari reforma agraria pada UU IKN.
Tulisan  ketujuh  berasal  dari  Surya  Oktaviandra  dengan  tulisannya  yang  berjudul  Penataan Ulang  Pengaturan  Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia  melalui  Momentum  Pembangunan  Ibu Kota  Negara.  Pada  tulisannya  penulis  meneliti  mengenai  argumentasi  hukum  terhadap  perlunya pembaruan pengaturan hukum penanaman modal asing di Indonesia seiring dengan momentum akan dilakukannya pembangunan ibu kota negara baru di Indonesia.
Terakhir  adalah  tulisan  dari  Catur  Alfath  Satriya  dengan  judul  Model  Pengawasan  Eksternal Terhadap Lembaga Otorita Ibukota Nusantara. Melalui tulisannya ini, penulis menganalisis mengenai struktur  kelembagaan  otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dan  bagaimana  model  mekanisme  pengawasan eksternal yang tepat terhadap lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.
Para pembaca Majalah Hukum Nasional yang budiman, demikianlah keseluruhan tulisan yang ada  dalam  Majalah  Hukum  Nasional  Volume  52  Nomor  1  Tahun  2022.  Atas  nama  redaksi,  kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan mitra bestari Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022. Tak lupa redaksi mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca Majalah Hukum Nasional. Semoga tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional bermanfaat dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional ke depannya.

## DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR REDAKSI .................................................................................................... vii
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ix

## 1.  DINAMIKA HUKUM KONSERVASI ALAM SEBAGAI FENOMENA DALAM PEMBA NGUN AN IBU KOTA NEGARA
(Dynamics of Natural Conservation Law as a Phenomenon in the Development of the State Capital City) Oleh: Andreas Tedy Mulyono .....................................................................................................  1
2.  KAJIAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI IBU KOTA NUSAN TARA (The Study of Policy For Limitation of Transfer Land Ownership In The Capital of Nusantara (Land freezing)) Oleh: Aditya Nurahmani dan Putrida Sihombing ....................................................................... 27

## 3.  TINJAUAN KRITIS TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PENGEMBALIAN INVESTASI ASING PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
(Critical Review for Risk Management of Return on Foreign Investment in the Capital City of Nusantara’s Development)
Oleh: Kristianus Jimy Pratama ................................................................................................... 47

## 4. KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH
( The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government)
Oleh: Fikri Hadi dan Farina Gandryani .......................................................................................  69

## 5.  PENJELASAN HUKUM ( RESTATEMENT ) KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT HUKUM
(Legal Explanation of The Position of The State Capital Authority Regulations in Law Number 3 of 2022 Concerning The State Capital) Oleh: M Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman .......................................................................  89

## 6.  KONSTITUSIONALITAS PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NEGARA BARU BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA
(Constitutionality of Land Procurement in the New National Capital City in the Land Sector Under the Perspective of Agrarian Reform)
Oleh: Richard Jatimulya Alam Wibowo ...................................................................................... 107
7.  PENATAAN ULANG PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MELALUI

## MOMENTUM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
(Remodeling of Foreign Investment Regulations in Indonesia Through the National Capital Development Momentum)
Oleh: Surya Oktaviandra ............................................................................................................ 127 8.  MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA (Model of External Supervision of Nusantara Capital City Authority) Oleh: Catur Alfath Satriya .......................................................................................................... 147 PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL ........................................... 163

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.184 https://mhn.bphn.go.id

## DINAMIKA HUKUM KONSERVASI ALAM SEBAGAI FENOMENA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
(Dynamics of Natural Conservation Law as a Phenomenon in the Development of the State Capital City)
Andreas Tedy Mulyono Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Lippo Plaza Semanggi, Jl . Jend. Sudirman Kav. 50, Jakarta
e-mail: tedy.mulyono@lecturer.uph.edu

## Abstrak
Rencana  pembangunan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  (IKN)  akan  mempengaruhi  kawasan  konservasi  dan sumber  daya  alam  hayati  sebagai  suatu  konsep  yang  universal  di  bidang  lingkungan  hidup.  Masalah pertama yang hendak dibahas adalah korelasi antara perkembangan konsep hukum konservasi global yang berjangka panjang dengan kebijakan pembangunan IKN yang cenderung berjangka lebih pendek. Korelasi ini kemudian menimbulkan masalah kedua, yaitu pertanyaan tentang tantangan konservasi apa saja yang harus diidentifikasi jenis dan sifatnya. Adapun masalah ketiga adalah reformasi birokrasi seperti apa yang tercipta sehubungan dengan korelasi antara hukum konservasi dan kebijakan pemindahan IKN. Penelitian hukum  menggunakan  metode  yuridis  normatif-kualitatif.  Analisis  beberapa  peraturan  perundang- undangan dan studi kepustakaan terhadap berbagai konsep dilakukan untuk menjelaskan perkembangan strategi konservasi dunia ( the world conservation strategy ) dan pengaruhnya terhadap kebijakan nasional Indonesia yang mendukung pembangunan IKN baru. Namun kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dan norma hukum konservasi masih berimplikasi positif dengan beberapa catatan dan rekomendasi. Substansi pengaturan pembangunan IKN mendukung reformasi yang lebih berdaya guna dan bertepat guna antara birokrasi pusat dan daerah dalam mengelola kawasan konservasi di IKN.
Kata kunci: hukum konservasi, strategi konservasi dunia, keadilan sosial, keadilan ekologi, reformasi birokrasi.

## Abstract
The development plan for the State Capital of Indonesia (IKN) will affect the conservation areas and living natural resources as universal concepts in the environmental field. The first issue to be discussed is the correlation between the long-term development of the concept of global conservation law and the IKN development policy which tends to be shorter-term. This correlation then raises a second problem, namely the question of what conservation challenges should be identified, their kinds and characteristics. The third problem is what kind of bureaucratic reform has been made in relation to the correlation between the conservation law and the policy of moving IKN. Legal research uses normative-qualitative juridical methods. Analysis of several laws and regulations and literature study of concepts to explain the development of the world conservation strategy and its impact on Indonesian national policies. However, the policy of relocating the State Capital and the legal norms for the conservation still have positive implications with several notes and recommendations. The substance of the IKN development regulation supports reform of the central and regional bureaucracy that is more effective and efficient in managing the conservation area in the IKN.
Keywords: conservation law, world conservation strategy, social justice, ecological justice, bureaucracy reform.

## A. Pendahuluan
1 Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan (MPR) Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019.
2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. LN RI: 2022-41 ; TLNRI: 6766. Penjelasan umum Undang-Undang ini menyatakan bahwa latar belakang penyusunan Undang-undang ini adalah ketiadaan Undang- Undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia.
3 “Ibu  Kota  Negara  bernama  Nusantara  dan  selanjutnya  disebut  sebagai  Ibu  Kota  Nusantara  adalah  satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.” Ibid , Pasal 1 butir (2).
4  Lokasi  IKN  telah  termasuk  juga  dalam  Arah  Pengembangan  Wilayah  2021,  Wilayah  Kalimantan  sebagai  salah satu  prioritas  pembangunan  ( Major  Project )  untuk  mendorong  percepatan  pertumbuhan  dan  meningkatkan diversifikasi ekonomi wilayah Kalimantan. Lihat: Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, hlm. IV.29.  .
5 Kawasan IKN termasuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas wilayah sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. Opcit. , Bagian Ketiga: Cakupan Wilayah, Pasal 6.
6 Lihat https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan (diakses 13-3-2022). 7  Lihat https://unmul.ac.id/page/bukit-suharto-1486971670.html (diakses 13-3-2022).
Sejak tahun 2019, Presiden Jokowi telah menyampaikan  rencana  pembangunan  Ibu Kota Negara 1 .  Salah  satu  pertimbangannya yang relevan dengan tulisan ini adalah bahwa masyarakat  Indonesia  membutuhkan  Ibu Kota  yang  tata  kelolanya  dilakukan  secara modern,  aman,  berketahanan,  dan  ber- kelanjutan.  Selain  itu  juga  demi  pemerata- an  pembangunan  yang  selama  ini  terpusat di  Pulau  Jawa,  pembangunan  Ibu  Kota Negara  menjadi  acuan  bagi  penataan  dan pembangunan wilayah lainnya di Indonesia.
Ide  tersebut  terus  bergulir  hingga  sing- kat nya pada tanggal 15 Februari 2022 lalu, memperoleh legitimasi setelah disahkan dan diundangkannya  Undang-undang  Nomor  3 Tahun 2022 2 . Pasal 1 butir (2) Undang-undang a  quo menyebutkan terminologi Ibu Kota Negara  bernama  Nusantara 3 (selanjutnya disingkat  IKN).  Sebelumnya,  pemilihan  IKN yang ideal pun dilakukan dengan melakukan kajian dan membandingkan beberapa lokasi 4 . Pilihan akhirnya jatuh pada lokasi IKN, yaitu terletak pada dua kabupaten yang berada
di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  yaitu  antara wilayah  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten Kutai  Kertanegara  dan  wilayah  Kecamatan Sepaku,  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Luas total wilayah darat IKN adalah 256.142 hektare,  yang  terdiri  dari  kawasan  Ibu  Kota Nusantara (+/- 56.180 hektare) dan kawasan pengembangan  Ibu  Kota  Nusantara  (+/- 199.962 hektare) 5 .
Pemindahan dan pengembangan IKN berdampak  langsung  dan  tidak  langsung terhadap  pengelolaan  kawasan  konservasi yang telah ada di Kalimantan Timur. Kawasan hutan yang terdekat dan oleh karenanya terdampak  langsung  adalah  Taman  Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto 6 .  Kawasan TAHURA  yang  sebagian  dikenal  sebagai “Hutan Penelitian Universitas Mulawarman” ini  terdiri  dari  beberapa  tipe  ekosistem antara  lain,  hutan  pantai,  hutan  kerangas, hutan  campuran dipterocarpaceae dataran rendah,  alang-alang  dan  semak  belukar 7 . Merujuk  pada  dasar  hukumnya,  kawasan tersebut mengalami beberapa kali perubahan

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
status  dan  fungsi 8 .  Terakhir  berdasarkan Surat  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Nomor  1231  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  577/Menhut-11/2009, ditetapkan terletak di Kabupaten Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luasnya 64.814,98 hektare.
Kawasan  konservasi  penting  lainnya adalah Taman Nasional Kutai seluas 198.629 hektar.  Letaknya  sebagian  besar  berada di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Timur  (80%) dan  sisanya  di  wilayah  Kabupaten  Kutai Kertanegara (17,48%) serta di Kota Bontang (2,5%) 9 .  Penunjukkan  calon  Taman  Nasional Kutai  berdasarkan  SK  Menteri  Pertanian Nomor  736/Mentan/X/1982  dan  kemudian dikukuhkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Kpts-II/1995. Penetapan Kawasan Taman  Nasional  Kutai  seluas  192.709,55 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor  SK.  4194/Menhut-VII/ KUH/2014  tanggal  10  Juni  2014  juncto  SK Menteri  Kehutanan  Nomor  718/Menhut- II/2014  tanggal  29  Agustus  2014  tentang
8 Pada  tahun  1982,  Menteri  Pertanian  melalui  SK  No.  818/Kpts/Um/11/1982  tanggal  10  November  1982 menetapkannya  sebagai  Hutan  Lindung  Bukit  Soeharto  seluas  27.000  Ha.  Kemudian  tahun  1987,  Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No. 245/Kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987, merubah status kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas kira-kira 23.800 Ha menjadi Hutan Wisata berikut perluasan kawasan hutan sekitarnya seluas kurang lebih 41.050 Ha sehingga luas Hutan Wisata Bukit Soeharto kurang lebih menjadi 64.850 Ha. Lalu pada 1991, keputusan di atas kemudian dikuatkan kembali pada 20 Mei 1991 melalui SK Menhut No 270/ Kpts-II/1991 dikeluarkan ketetapan sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Wisata. Tahun 2004, muncul usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan Wisata Alam Bukit Soeharto menjadi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Hal ini ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.419/Menhut-II/2004 tanggal 19  Oktober  2004  dengan  luas  61.850  Ha.  Setelah  itu  melalui  keputusan  Menteri  Kehutanan  SK.577/Menhut- II/2009  maka  luasan  Tahura  Bukit  Soeharto  pun  diperluas  dan  ditetapkan  menjadi  67.766  Ha.  Lihat:  https:// indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan (diakses 13-3-2022).
9  Jatna Supriatna, Berwisata Alam di Taman Nasional , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 329- 336.
10 “Sejarah Kawasan”, https://www.tnkutai.org/profil/sejarah-kawasan/ (diakses 13-3-2022).
11 Sudiyono, “Sengketa Pengelolaan Kawasan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah: Kasus Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur”, Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 7 No. 1, Tahun 2005, hlm. 119-142.
12 Handian Purwawangsa, “Instrumen Kebijakan untuk Mengatasi Konflik di Kawasan Hutan Konservasi”, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan , Vol. 4 No. 1, April 2017: 28-47.
Kawasan  Hutan  Kalimantan  Timur  dan Kalimantan Utara 10 .
Beberapa  penelitian  sebelumnya  me- nunjuk kan adanya masalah pengelolaan yang menimbulkan  konflik 11 .  Penyebab  konflik antara  lain  adalah  inkonsistensi  kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana terlihat  dalam  regulasi  pengelolaan  sumber daya  alam.  Selain  itu,  juga  lemahnya  pe- megang  otoritas,  dalam  hal  ini  Balai  Taman Nasional Kutai. Hal lainnya yang mengemuka adalah  meningkatnya  partisipasi  masyarakat dalam pengembangan kegiatan pada semua tingkatan  tersebut  di  era  otonomi  daerah. Juga  semakin  meningkatnya  minat  para  pe- mangku kepentingan terhadap pemanfaatan lahan  di  kawasan  Taman  Nasional  Kutai, karena potensi tambang batu bara 12 .
Konflik  yang  disebabkan  oleh  in- konsistensi  kebijakan  pemerintah  pusat dan  daerah  secara  umum  masih  menjadi momok dan kendala pelayanan terhadap masyarakat  pemangku  kepentingan.  Secara substansi belum sesuai dengan pertimbang- an  pembentukan  undang-undang  otonomi

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
daerah yang berbunyi: “bahwa efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  perlu  ditingkatkan  dengan  lebih memperhatikan  aspek-aspek  hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah,  potensi  dan  keanekaragaman daerah,  serta  peluang  dan  tantangan persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem penyelenggaraan pemerintahan negara” 13 . Berbagai permasalahan muncul, baik  sebelum  maupun  setelah  berlakunya Undang-undang  tentang  Pemerintahan Daerah a quo . Di antaranya adalah penerapan kebijakan pemerintah terkait dengan investasi  Penanaman  Modal  Asing  atau Penanaman Modal Dalam Negeri 14 ;  yang pada  intinya  adalah  perbedaan  kepentingan nasional  dan  kepentingan  daerah 15 yang terutama berhubungan dengan pendapatan asli  daerah 16 yang  menjadi  aspek  penting dalam mengatur keuangan daerah. Kendala  lainnya  adalah  desentralisasi  fiskal sebagai  sarana  mempercepat  terciptanya kesejahteraan  masyarakat  secara  mandiri sesuai  dengan  potensi  daerah 17 ;  termasuk sistem pemungutan pajak daerah 18 .
Bingkai otonomi daerah pun mencakup
13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lihat: bagian pertimbangan/konsiderasi. 14  Sumarsono, “Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah”,
Jurnal Law Reform , Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007, hlm 63-85.
15 Baginda Harahap, “Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah (IC. Kasus Batam sebagai Model)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Volume: 32, Oktober-Desember 2002, hlm. 424-442.
16 Raksaka Mahi, “Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , Vol. VI, No. 01, Juli 2005, hlm. 39-49.
17  Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia”, Law Reform , Volume 15, Nomor 1, 2019, hlm. 149-163.
18 Rona Rositawati, “Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi”, Law Reform , Volume 4, April 2017.
19 Zaili Rusli Adianto dan Dadang Mashur, Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah , Pekanbaru: Taman Karya, 2020, hlm. 47-56.
20 Ibid , hlm. 57-64.
21 Ibid , hlm. 68-76.
konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Hadir- nya otonomi daerah diharapkan mampu mengurai  problematika  lingkungan  hidup  di Indonesia. Peran dan fungsi otonomi daerah sejatinya  terlihat  dari  meningkatnya  peran serta  masyarakat  lokal  dalam  perlindungan dan  pengelolaan  sumber  daya  alam. Sedikitnya  ada  tiga  aspek  otonomi  daerah yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Pertama, desentralisasi seper- ti  telah  diuraikan  sebelumnya 19 . Kedua, penyeleng garaan pemerintahan daerah ber  wawasan  lingkungan 20 .  Ketiga,  strategi pembangunan daerah untuk lingkungan hijau 21 ;  yang  sekarang  lebih  dikenal  dan dikem bangkan  sebagai  pertumbuhan  eko- nomi hijau ( green growth economy ).
Karenanya,  secara  konsep,  realisasi pembangunan IKN yang kelak dilanjutkan dengan pemindahan ibu kota negara, juga merupakan  isu  konservasi  lingkungan karena keberadaan IKN akan berlanjut terus bahkan bisa selamanya. Dalam meta-prinsip pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ),  hal  ini  berkaitan  dengan  tiga pilar pokoknya, yaitu ecology (kelestarian lingkungan), economy (pertumbuhan

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
ekonomi), dan equity (keadilan  sosial) 22 . Resultan  dari  ketiga  pilar  tersebut  pada prakteknya  sangat  sulit  untuk  memuaskan para  pemangku  kepentingan.  Kalangan konservasi mengklaim bahwa pembangunan ekonomi  haruslah  fleksibel  dan  senantiasa mempertimbangkan  kelestarian  lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya 23 .
Dampak lingkungan pemindahan ibu kota  negara  dapat  disimulasikan  dengan meminjam formula I = P x A x T yang dikembangkan  oleh  Paul  Ehrlich  dan  John Holdren  pada  tahun  1972.  Persamaan  ini menggambarkan dampak ( Impact ) atau perubahan lingkungan merupakan fungsi dari ukuran  populasi  ( Population ), kemakmuran atau  jumlah  konsumsi  ( Affluence ), dan teknologi ( Technology ). Walaupun dalam perkembangannya para ahli lain menyampai- kan kritiknya, namun rumus ini berguna untuk mempelajari  hubungan  antara  faktor-faktor yang mengatur perubahan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan IKN.
Setidaknya  secara  nasional,  pem- bangunan IKN di Kalimantan Timur akan mengurangi tekanan overpopulation (P’) yang demikian besar di Pulau Jawa. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang tepat (T’) dalam mengelola energi yang ramah lingkungan di kawasan  IKN  juga  akan  berdampak  positif terhadap  perubahan  lingkungan.  Sesuai komitmen Pemerintah sejak awal menjadikan
22 A. T. Mulyono, “Penerapan Meta-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional di Indonesia”, Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Jakarta ( unpublished ), 2016.
23 Anonymous , “ Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development ” in World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development , IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980. 24  “Menuju Visi Indonesia 2045: Kota Dunia untuk Semua”, https://ikn.go.id/ (diakses 16-3-2022).
IKN  sebagai  kota  paling  berkelanjutan  di dunia,  selain  merupakan  simbol  identitas nasional dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan 24 . Dengan kata lain, pemindahan ibu kota ini setidaknya berpotensi mengubah P dan T menjadi P’ dan T’; artinya mengurangi tekanan konservasi sumber daya alam hayati kita.
Pro dan kontra pembangunan IKN wajar  terjadi.  Apalagi  Indonesia  masih ber  hadapan  dengan  pandemi  Covid-19 yang  akut.  Juga  isu  mengenai  problem struktural  agraria  yang  sebagian  kalangan menganggapnya sebagai masalah kronis dan berpotensi konflik, termasuk di wilayah IKN. Pihak non-state  actor pun mengaitkannya dengan  kemungkinan  timbulnya  masalah penggusuran  masyarakat  kecil,  perampasan tanah  masyarakat,  pengadaan  lahan  untuk kepentingan  umum,  dan  lain-lain.  Artinya permasalahan konservasi sumber daya alam hayati  merupakan  salah  satu  dari  sekian masalah sektoral lainnya.
Secara strategis, untuk mencapai tujuan konservasi, pemerintah perlu menghilangkan setidaknya  dua  anggapan.  Pertama,  bahwa konservasi  adalah  sektor  independen  yang terbatas  dan  sebagian  besar  berkaitan dengan satwa liar atau dengan tanah. Kedua, bahwa  faktor-faktor  ekologis  merupakan hambatan bagi pembangunan yang dalam beberapa  kasus  dapat  diabaikan  dengan aman  dan  dalam  kasus  lain  dapat  dianggap

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
hanya  berdasarkan  proyek  demi  proyek, bukan sebagai masalah kebijakan. 25
Interpretasi  yang  sempit  tentang konservasi setidaknya memiliki tiga konsekuensi  penting.  Pertama,  kebijakan pembangunan tertentu yang berdampak ekologis  jarang  diantisipasi  dan  karenanya kebijakan  tersebut  tidak  segera  disesuaikan untuk menghindari kesalahan yang merugikan. Kedua, sektor-sektor yang secara langsung  bertanggung  jawab  atas  sumber daya hayati (terutama kehutanan, pertanian, satwa  liar,  dan  perikanan)  mengorbankan pemeliharaan  karena  sering  dipaksa  untuk berkonsentrasi pada produksi, sehingga basis sumber  daya  untuk  penggunaan  di  masa depan  rusak  dan  sumber  daya  terbarukan hilang.  Ketiga,  karena  gagalnya  kebijakan sektor  lain  akibat  kurangnya  konservasi sebelumnya.  “Prakiraan  sektor  energi terbarukan tentang kehidupan pembangkit listrik  tenaga  air,  misalnya,  mungkin sepenuhnya  dipalsukan  oleh  pengelolaan daerah aliran sungai yang buruk”. 26 Penafsiran ini mencoba memperlihatkan adanya urgensi konflik  vertikal  dan  horizontal  yang  harus segera diselesaikan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tulisan ini  mencoba  menguraikan  implikasi  hukum dari  berlakunya  Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, khususnya  terhadap  hukum  konservasi
25 Anonymous , “ Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development ” in World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development , IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980.
26 Ibid . 27  Lihat: Marzuki, P. M., Penelitian Hukum , edisi revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 137-141. 28 Anonymous , “ Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development ” dalam World  Conservation  Strategy:  Living  Resource  Conservation  for  Sustainable  Development , IUCN, UNEP, WWF (1980).
29 Report of The World Commission on Environment and Development: Our Common Future (1987).
sumber  daya  alam  hayati  di  Indonesia.  Ada tiga rumusan masalah hukum ( legal inquiry ) yang  hendak  dibahas.  Pertama,  bagaimana perkembangan  konsep  hukum  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dikaitkan  dengan realisasi pembangunan IKN? Kedua, apa saja tantangan  pengaturan  kegiatan  sebelum, selama,  dan  setelah  pembangunan  IKN berdasarkan  perspektif  hukum  konservasi? Ketiga,  bagaimana  reformasi  birokrasi  yang sejalan  dengan  pemindahan  IKN  sekaligus memperhatikan keadilan sosial ( social justice ) dan keadilan ekologi ( ecological justice )?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif  dengan  pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan studi kepustakaan  dengan  pendekatan  konsep ( conceptual approach ) 27 . Data sekunder yang diuraikan,  termasuk  namun  tidak  terbatas pada:  (i) World  Conservation  Strategy versi International  Union  for  Conservation  of Nature and Natural Resources (IUCN, 1980) 28 yang  dalam  perkembangannya  terfokus terhadap keanekaragaman hayati ( biological diversity) sesuai Brundtland Commission Report ( “Our  Common  Future”,  October 1987 ) 29 ;  (ii)  Literatur-literatur  terkait  konsep Community-based  Conservation (CBC); (iii) Integrasi  konsep  konservasi  terkait  Keadilan Sosial  ( social  justice ) dan keadilan ekologi

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
( ecological justice ); serta (iv) konsep-konsep kontemporer  konservasi  global  lainnya yang relevan dengan dampak lingkungan hidup akibat pembangunan IKN, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pustaka  penunjang  lainnya  adalah literatur  mengenai  pengelolaan  kawasan hutan  konservasi  yang  meliputi  kawasan taman  nasional  dan  non-taman  nasional. Secara  khusus  juga  bahan  bacaan  terkait Taman Nasional Kutai dan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto yang berdekatan dengan kawasan IKN.
Tinjauan  yuridis  normatif  dalam penelitian  ini  utamanya  menganalisis  bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan,  yaitu:  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 30 (selanjutnya disingkat  UU  KSDAHE)  dan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 31 (selanjutnya disingkat PPLH); beserta berbagai peraturan pelaksananya 32 . Undang- undang  lainnya  yang  relevan  untuk  dibahas adalah: (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 33 juncto Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015

## tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. LN RI: 1990-49; TLN RI: 3419.
31 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN RI: 2009- 140, TLN RI: 5059.
32 Peraturan  pelaksana  dalam  hal  ini  meliputi  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri, dan  peraturan  terkait  lainnya  sesuai  dengan  hierarki  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (perubahan pertama) dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 (perubahan kedua).
33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN RI: 2014-244; TLN RI: 5587.
34  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria, LN RI: 1960-104; TLN RI: 2043.
35 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. LN RI: 1999-167; TLN RI: 3888.
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menjadi  undang- undang; (ii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Agraria 34 (selanjutnya  disingkat  UUPA);  (iii) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan 35 sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan menjadi  undang-undang;  serta  (iv)  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan 36 .

## C. Pembahasan
Bagian  ini  menawarkan  jawaban  atas rumusan  masalah  dengan  menguraikannya menjadi  tiga  sub  bagian,  yaitu:  (1)  Per- kembangan  strategi  konservasi  sumber daya alam hayati; (2) Tantangan pengaturan kegiatan pembangunan IKN; dan (3) Kewenangan  konservasi  yang  beralih  dari pusat ke “daerah”.

## 1. Perkembangan Strategi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Pemahaman tentang konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia masih mengacu pada  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya  (selanjutnya  disingkat KSDAHE).  Terminologi  konservasi  sumber daya  alam  hayati  dalam  Undang-undang a quo diartikan  sebagai  “pengelolaan  sumber daya  alam  hayati  yang  pemanfaatannya dilakukan  secara  bijaksana  untuk  menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara  dan  meningkatkan  kualitas keanekaragaman  dan  nilainya” 37 ;  sedangkan yang  dimaksud  dengan  sumber  daya  alam hayati  adalah  unsur-unsur  hayati  di  alam meliputi  tumbuhan  dan  hewan/satwa  yang bersama  dengan  unsur  non-hayati  di sekitarnya  secara  keseluruhan  membentuk ekosistem 38 .
Adapun kata “ to conserve ”  dalam kamus  Cambridge  diartikan  secara  harfiah sebagai  “ to keep  and  protect  something from damage, change,  or waste ” 39 ;  sedang- kan Black’s  Law  Dictionary lebih  spesifik menyebutkan “ protecting and using resources in a wise way to get the most benefit for the long term .  There  are  many  ways  to  do  this by  alternative  technologies,  recycling,  and
37  Lihat: Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, loc. cit .
38 Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, Ibid .
39 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conserve (diakses 13-3-2022). 40  https://thelawdictionary.org/conservation/> (diakses 13-3-2022).
41  International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan dukungan UNEP dan WWF; serta hasil kolaborasi dengan FAO dan UNESCO, published: 1980.
42 Robert Siburian dan John Haba, Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 6.
43 Ibid .
44  Tema sentral keadilan sosial dan keadilan ekologi akan diuraikan pada bagian akhir tulisan ini. Lihat: Chukwumerije Okereke & Mark Charlesworth, “Environmental and Ecological Justice”, Advances in International Environmental Politics, (London: Plagrave Macmillan, 2014), hlm 328-355.
reduction of waste. ” 40 Kedua pemahaman ini memberikan  wacana  perlindungan  sumber daya alam untuk jangka panjang dengan berbagai  cara  demi  menghindari  kerusakan lingkungan.
Demikian halnya dengan IUCN (1980) yang mengampanyekan “ the World Conservation  Strategy ”  (WCS)  dengan “ the  three  objectives  of  conservation:  (i) maintenance of essential ecological processes and life-support systems; (ii) preservation of genetic diversity; (iii) sustainable utilization of species and ecosystems” 41 . Sebelumnya, IUCN (1968) menyebutkan  bahwa  “konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, dan mineral ke  organisme  hidup,  termasuk manusia  sehingga  dapat  dicapai  kualitas kehidupan manusia  yang  meningkat 42 . Kegiatan  manajemen  konservasi  meliputi survei,  penelitian,  administrasi,  preservasi, pendidikan,  pemanfaatan,  dan  latihan 43 ”. Kampanye  ini  sejalan  dengan  politik lingkungan  internasional  ( international environmental  politics ) yang telah diterima secara universal yang tema sentralnya adalah keadilan 44 .
Seiring  berjalannya  waktu,  strategi konservasi lingkungan senantiasa mengalami perubahan. Mulai dari paradigma WCS versi IUCN-1980 di  atas  hingga  pendekatan
konservasi  berbasis  masyarakat  (CBC: community-based conservation ) 45 . Walaupun sebenarnya pendekatan yang terbaru hanya mengubah  atau  memodifikasi  saja,  tidak menggantikannya secara menyeluruh. Karena agenda alternatif  yang  dikampanyekan dalam  strategi  konservasi  alam  selama  ini berkaitan erat dengan redistribusi kekuasaan ( redistribution of power ) yang contoh nyatanya adalah  upaya  mendelegasikan  pengelolaan sumber  daya  alam  kepada  masyarakat  lokal atau masyarakat adat 46 .
Pendekatan  CBC  sejatinya  merupakan manifestasi  dari  konsep biological  diversity (keanekaragaman  hayati)  yang  kemudian dikolaborasikan  ke  dalam  meta-prinsip sustain able  development (pembangunan ber ke lan jutan).  Pada  Oktober  1987,  laporan dari  Komisi  Brundtland  “ Our  Common Future ”  mencantumkan  hal  tersebut.
Keanekaragaman hayati  adalah  istilah  yang digunakan untuk menggambarkan keragaman kehidupan di bumi  dalam  segala  bentuknya dan  pada  semua  tingkatan;  karenanya terdapat tiga  pengelompokan  utama  ke- aneka ragaman,  yaitu:  keanekaragaman organisme,  keanekaragaman  genetik,  dan
45  Robert Fletcher, Wolfram Dressler, and Bram Buscher, “ The New Frontiers of Environmental Conservation ” dalam Critical Green Engagements: Environmental Conservation in the Neoliberal Age , Series Eds.: James Igoe, Molly Doane, Dan Brockington, Tracey Heatherington, Bram Buscher, and Melissa Checker, Tucson: The University of Arizona Press, 2014, hlm. 3-6.
46  J. Arnscheidt, ‘Debating’ Nature Conservation: Policy, Law, and Practice , Amsterdam: Leiden University Press, 2009, hlm. 397-398.
47  Edward J. Goodwin, International Environmental Law and the Conservation of Coral Reefs , New York: Routledge Research in Environmental Law, 2011, hlm. 103-126.
48 Ibid . 49  T.O.  McShane et al ., “ Hard  Choices:  Making  Trade-Offs  between  Biodiversity  Conservation  and  Human  Well- Being .” Biological Conservation 144 (3), 2011, hlm. 966-972. 50 Anonymous , “ Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development ” in World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development , IUCN, UNEP, WWF in collaboration with FAO and UNESCO, 1980.
keanekaragaman ekologi (lingkungan) 47 . Sejak  laporan  Komisi  Brundtland  tersebut setidaknya  telah  diakui  pentingnya  meng- hubungkan  konservasi  dan  pembangunan berkelanjutan 48 . Kendalanya adalah memang,  kompati- bili tas  konservasi  dan  pembangunan  diper- tanyakan  oleh  penggiat  konservasi  karena pertentangan  antara  mata  pencaharian  dan masalah lingkungan mungkin sebagian besar tidak dapat didamaikan 49 . Selain itu haruslah diakui  bahwa  secara  teknis  ukuran  kinerja konservasi  yang  dapat  diterima  ( acceptable measure of conservation performance ) masih sangat kurang. Akibatnya lembaga-lembaga di Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan luas untuk melindungi lingkungan, terkadang sulit  untuk  membujuk  instansi  di  bawahnya untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam secara lestari. 50
Berbagai  kelemahan  konseptual  ter- sebut  dapat  mengakibatkan  gagal paham yang  mendasar  saat  menyusun  substansi hukumnya.  Bahkan  sasaran  konservasi yang dijadikan  acuan  norma  hukum  KSDAHE  di Indonesia sempat mengalaminya , yaitu pada saat  pengajuan  Rancangan  Undang-Undang
(draft  RUU  KSDAHE 2019) 51 ,  yang  sedianya menggantikan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 52 .
Seperti  diketahui,  UU  5/1990  (UU KSDAHE)  masih  mengadopsi  tiga  sasaran konservasi  dari WCS  versi  IUCN-1980.
Penjelasan  umum  undang- undang a  quo menyebutkan bahwa “berhasilnya konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (i) menjamin terpeliharanya proses  ekologis  yang  menunjang  sistem penyangga kehidupan  bagi  kelangsungan pembangunan  dan  kesejahteraan  manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); (ii) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber  genetik  dan  tipe-tipe  ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia  yang  menggunakan  sumber daya  alam  hayati  bagi  kesejahteraan (pengawetan  sumber  plasma  nutfah);  dan (iii)  mengendalikan  cara-cara  pemanfaatan sumber  daya  alam  hayati  sehingga  terjamin kelestariannya” 53 . Disebutkan  pula  bahwa “akibat  sampingan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang kurang  bijaksana,  belum harmonisnya  penggunaan  dan  peruntukan
51 Siaran Pers, “RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Masih Perlu Pendalaman”, 16 Januari 2019,  Nomor:  SP.016/HUMAS/PP/HMS.3/1/2019.  Lihat:  http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1744 (diakses 13-3-2022).
52 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, loc. cit . 53 Ibid . 54 Ibid . 55 DPR RI mengajukan RUU KSDAHE kepada Presiden melalui surat Ketua DPR RI Nomor LG/2358/DPR RI/XII/2017. Selanjutnya Presiden RI melalui Surat Nomor B-14/Pres/03/2018 tanggal 09 Maret 2018 kepada Ketua DPR RI telah menyampaikan wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang KSDAHE. Ibid . 56 Ibid . 57 Ibid . 58 Ibid .
tanah  serta  belum  berhasilnya  sasaran konservasi  secara  optimal,  baik  di  darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya  gejala  erosi  genetik,  polusi,  dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari)” 54 .
Sementara  itu pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2019, sempat dilakukan pembahasan RUU tentang KSDAHE dimaksud. Pemerintah menugaskan Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 55
Setelah dilakukan pembahasan, “Pemerintah  menganggap  masih  diperlukan pendalaman secara  mendasar,  terutama terkait  filosofi  konservasi  dan  prinsip- prinsip  ekologi , juga berkaitan dengan konstitusionalitas  dan  implementasinya” 56 . Rapat  Kerja  tersebut memberikan beberapa catatan  yang  pada  intinya  adalah  bahwa “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memiliki peran dan kinerja yang cukup efektif dalam rangka KSDAHE di Indonesia” 57 . Juga  bahwa RUU KSDAHE yang merupakan RUU  inisiatif  dari  DPR  di  dalamnya  masih terdapat  pasal-pasal  yang  belum  sesuai dengan filosofi konservasi dan prinsip dasar ekologi 58 . Selain itu, RUU ini juga belum

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
sejalan  secara  filosofis  universal  tentang konservasi, pun dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  Karenanya  Pemerintah  mengusulkan untuk diberikan waktu agar dapat bersama- sama antara Pemerintah dan Komisi IV DPR RI untuk mempersiapkan RUU KSDAHE secara mendasar, komprehensif, dan sistematis. Hal tersebut  dilakukan  mengingat  penting  dan strategisnya  pengaturan  tentang  konservasi sumber daya alam.
Rapat kerja tersebut akhirnya memutuskan  untuk  memberikan  waktu kepada  Pemerintah  untuk  mempersiapkan segala  hal  yang  diperlukan.  Implikasinya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  Ekosistemnya  masih  berlaku.  Hal  yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa sasaran konservasi  lingkungan  dalam  hukum  positif di  Indonesia  tetap  mengacu  pada  Strategi Konservasi  Dunia ( World  Conservation Strategy ),  yaitu  perlindungan,  pengawetan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. 59
Dalam  kaitannya  dengan  realisasi pembangunan dan pengembangan IKN, maka  perkembangan  strategi  konservasi sumber daya alam hayati mempunyai prinsip yang  sama,  yaitu  keseimbangan  ekologi dan keberlanjutan pembangunan 60 . Selain menempatkan  Indonesia  pada  posisi  yang lebih strategis, pembangunan IKN juga akan menjadi  contoh  bagi  pengembangan  kota
59 Ibid . 60 Lihat: Pasal 3 ayat (2) huruf (b) dan (d) UU IKN, loc. cit . 61 Ibid . 62 Ibid . 63 Ibid .
64  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, LN RI: 2007-33; TLN RI: 4700.
65 Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2020- 2024, LN RI: 2020-; LN RI: 2020-10.
yang hijau dan berkelanjutan di dunia 61 . Sesuai  dengan  tujuan  utama  dari  yang diturunkan dari Visi pembangunan IKN, maka kota hijau dan berkelanjutan dimaksud adalah kota  yang  mengelola  sumber  daya  secara efisien 62 . Pemanfaatan sumber daya alam (air dan energi), termasuk pengelolaan sampah, integrasi moda transportasi, lingkungan layak huni dan sehat, serta sinergi lingkungan alam dan lingkungan binaan 63 . Pada gilirannya, habitat yang terjaga akan mencegah hilangnya keanekaragaman  hayati  sebagai  fokus  dari konsep konservasi kontemporer.

## 2.  Tantangan  Realisasi  Pembangunan IKN
Dalam  hal  pengelolaan  konservasi, kementerian atau lembaga yang menghadapi tantangan realisasi pembangunan IKN secara langsung adalah Dirjen KSDAHE, Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Dasar undang-undangnya  adalah  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional 2005-2025 64 .  Secara  hierarkis,  peraturan pelaksana dari undang-undang ini, berturut- turut adalah: (i) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  2020-2024 65 ; (ii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Nomor  P.51/Menlhk/Setjen/ Set.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan 66 ; (iii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana  Strategis  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Tahun  2020-2024 67 ; (iv) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Nomor  P.82/MENLHK/ SETJEN/SET.1/11/2019  tentang  Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 68 ; (v) Peraturan Direktur  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/ REN.0/9/2020  tentang  Rencana  Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 69 ; dan (vi  Peraturan  Direktur  Jenderal  Konservasi Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  Tahun 2021 70 .
Pada  Rencana  kerja  (RENJA)  tahun 2021  Dirjen  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati  (disingkat  KSDAE)  inilah  tercantum pengembangan kawasan perkotaan 71 , khususnya  pemindahan  IKN  yang  termasuk dalam  program  prioritas  pembangunan wilayah  Kalimantan  Timur 72 . Strategi
66 Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.51/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2017  tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
67  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P/16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020  tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, BNRI: 2020-919.
68 Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019  tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, BNRI: 2019-1546.
69 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.
70  Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021.
71 Ibid .
72  Lihat: http://ksdae.menlhk.go.id/rencana-kerja.html (diakses 8-7-2022).
73 Ibid . 74 Ibid. 75  Lihat https://www.conservation.org/about (diakses 13-3-2022).
pelaksanaannya adalah penyiapan lahan IKN dari  kawasan  hutan  untuk  pembangunan IKN  seluas  175.000  hektar 73 . Selain itu juga  pemulihan  ekosistem  pada  kawasan konservasi  Tahura  Bukit  Soeharto  yang menjadi atau terkena lokasi IKN, yaitu seluas 1.200 hektar 74 .
Dari uraian di atas, berarti bahwa - dalam hubungannya dengan pemindahan IKN - UU KSDAHE  telah  sinkron  hingga  pengaturan dalam  peraturan-peraturan  pelaksana  pada level  teknis.  Proses  pemindahan  IKN  dalam hal  ini  meliputi  strategi  penyiapan  lahan dari  kawasan  hutan,  sekaligus  pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi.
Di  sisi  lain,  dampak  dari  pembangunan kawasan  IKN  menimbulkan  kegamangan penggiat konservasi. Adagium “ Human beings are  totally  dependent  on  nature ” 75 seakan menghadap antinomi akibat pemindahan IKN sehingga berubah menjadi sebaliknya bahwa alamlah yang akan tergantung pada manusia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, konsep KSDAHE  yang  berorientasi  jangka  panjang akan berhadapan dengan pembangunan IKN yang  disinyalir  mengandung  kepentingan bisnis jangka pendek.
Kampanye  konsep  KSDAHE  yang

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
abstrak  biasanya  menjadi  konkret  dalam daftar  panjang  bahaya  dan  bencana alam. Berbagai bentuk gangguan alam dimaksud  adalah  erosi  tanah,  penggurunan ( desertification ), hilangnya lahan pertanian, polusi,  penggundulan  hutan,  degradasi  dan perusakan ekosistem, kepunahan spesies dan varietas.
Untuk  mencegahnya,  sejak  lama  telah ada  agenda  alternatif  yang  disebut  sebagai “ redistribution  of  power ”.  Alternatif  ini merupakan  strategi  konservasi  “ creating new  power  structures  outside  the  existing state structure ”. Agenda penciptaan struktur kekuasaan  baru  ini  harus  dibarengi  dengan menciptakan  struktur  baru  lainnya  untuk perjuangan politik konservasi alam. 76
Penjelasan  tersebut  menunjukkan eksistensi pemangku kepentingan ( stakeholders )  konservasi  yang  berinteraksi. Pihak Negara ( state ) diwakili oleh Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Juga  ada penggiat  dan  atau  organisasi  massa  ( non- state actors )  serta  investor  atau  pengusaha ( entrepreneurs ) dan masyarakat lokal.
Demikian halnya dengan gerakan konservasi  global  ( global  conservation movement )  yang  memodifikasi  agenda  ini dengan  konsep  CBC  ( Community-based Conservation ) 77 . Selanjutnya gerakan ini juga menghubungkan  konservasi  dengan  paham neoliberal  yang  secara  aktif  membentuk kembali  hubungan  manusia-alam  dalam konteks  beberapa  abad  perkembangan
76  J. Arnscheidt, op. cit. , hlm. 397.
77  Robert Fletcher, Wolfram Dressler, and Bram Buscher, op. cit. , hlm. 3.
78 Ibid. , hlm. 246-247. 79  Lorraine Elliott, The Global Politics of the Environment, 2 nd Ed ., (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm. 243.
80 Ibid ., hlm. 29-30.
kapitalis 78 .
Debat  politik  skala  lokal  dan  skala nasional terkini tentang lingkungan juga telah banyak diulas berdasarkan politik konservasi global 79 . Kunci untuk mendeskripsikan debat politik  tersebut  itu  disandingkan  dengan penyediaan  sarana  untuk  lebih  memahami dan  mempromosikan  perilaku  ramah lingkungan  sekaligus  mengelola  konflik lingkungan.
Lebih jauh lagi benturan antar pemangku kepentingan  meliputi  juga  upaya  untuk melestarikan  keanekaragaman  hayati 80 . Perdebatan  konservasi  biasanya  bertolak dari tantangan lingkungan yang dianggap mendesak  saat  ini,  khususnya  hilangnya keanekaragaman hayati ( lost of biodiversity ), dan  peran  masyarakat  dalam  konservasi kawasan hutan. Berbagai bidang ketegangan mengemuka  antara  mata  pencaharian lokal  dan  upaya  konservasi  internasional, antara  masyarakat  lokal  dan  satwa  liar, dan  juga  antara  cara  hidup  tradisional  dan ‘modernitas’.  Sementara  konflik-konflik  ini tidak  dapat  dengan  mudah  diselesaikan, maka argumentasi yang lebih baik dilakukan dengan mempertimbangkan efek-efek sosial  dan  ekologis,  dalam  ukuran  yang sama.  Mereka  menyesuaikannya  dengan isu  perampasan  tanah  oleh  perusahaan besar,  kerawanan  pangan,  dan  perpindahan manusia.  Sementara  itu  ada  pula  yang berusaha  untuk  mendamaikan  hubungan dan tanggung jawab yang lebih dari sekadar

## manusia.
Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa  masalah  lingkungan  tidak  dapat dilihat  sebagai  ekologi  murni  karena  selalu melibatkan  orang-orang  dengan  asumsi yang berbeda tentang alam dan budaya, begitu  juga  masalah  sosial  yang  terkait dengan kendala lingkungan 81 . Mereka juga berjuang  atas  nama  keadilan  sosial  ( social justice )  dan  keinginan  global  yang  semakin meningkat untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah  juga  akan  terus  didesak  untuk mengutamakan  aspek  pengelolaan  bersama ( co-management ) dan dialog terbuka ( open dialogue ) 82 . Menurut Arnscheidt, yang paling blak-blakan dalam menyuarakan hal ini adalah Brechin et  al. ;  mereka  mempromosikan agenda  keadilan  sosial  yang  mencakup penentuan nasib sendiri ( self-determination ), representasi  diri  ( self-representation ), dan partisipasi yang setara ( equal participation ) 83 . Kontroversi  lainnya  terkait  dengan pengembangan  argumen  bahwa  hubungan manusia-lingkungan  diatur  dalam  realitas ekologis  dan  etika  ekologis  dan  alih-alih menjadi proses yang saling konstitutif, manusia memiliki  ketergantungan  wajib  pada  alam,
81 Iain J. Davidson-Hunt and Fikret Berkes, “ Nature and society through the lens of resilience: toward a human- in-ecosystem perspective ”, dalam Fikret Berkes, Johan Colding, Carl Folke, Navigating Social-ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change , (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 53-57. 82 Ryan Plummer and John FitzGibbon, “ Connecting Adaptive Co-management, Social Learning, and Social Capital through Theory and Practice ” dalam Derek Armitage, Fikret Berkes, Nancy Doubleday, Adaptive Co-Management: Collaboration, Learning, and Multi-level Governance , Vancouver: UBC Press, 2007, hlm. 39-41 83 J. Arnscheidt, op. cit ., hlm. 363.
84  M. Daud Silalahi dan Kristianto P.H., Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 158-162.
85 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, LN RI: 2012-22, TLN RI: 5280.
86 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, LN RI: 2020-245, TLN RI: 6573.
87  Mahkamah Konstitusi mengabulkan satu permohonan pengujian formil dari dua belas permohonan (uji formil dan/atau materil) perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  terhadap  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selengkapnya  lihat: https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=371 (diakses 13-3-2022).
bukan sebaliknya. Hal ini akan memungkinkan posisi etis yang mencakup kebutuhan spesies lain dan memberikan pertimbangan simultan (tanpa  disubordinasikan  ke  yang  lain)  untuk keadilan bagi manusia dan non-manusia.
Problem akut dan kronis yang bercampur aduk di antaranya: (ii) terbatasnya sumber daya ( resource limitation/scarcity ); (ii) daya dukung ekosistem  ( carrying  capacity  of  ecosystem) ; dan (iii) kebutuhan generasi yang akan datang ( the needs of future generations ) 84 . Walaupun lahan di Kalimantan masih relatif luas, namun proses pengadaan lahan dan sumber daya IKN lainnya  tetap  perlu  diperhatikan.  Misalnya mekanisme  pelepasan  kawasan  hutan  dan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum ( vide Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk  Kepentingan  Umum 85 juncto Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 86 yang bisa menjadi isu tersendiri terkait putusan MK pada 25 November 2021 lalu 87 . Hal ini mengaitkan isu kerusakan lingkungan dengan  potensi  konflik  sosial  yang  serupa di  bidang  agraria  kita,  seperti  perampasan tanah warga sekitar, penggusuran masyarakat kecil, pelanggaran HAM.

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
Semua  tantangan  ini  secara  mendasar mengubah  cara  ilmuwan  berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Khusus- nya  ilmuwan  sosial  dan  spesialis  konservasi bersama-sama  bermaksud  untuk  ber- kontribusi  dalam  memperkuat  kolaborasi interdisipliner  di  bidang  konservasi.  Dengan kata lain, - dalam perspektif hukum konservasi – tantangan realisasi kegiatan pembangunan IKN,  bukan  hanya  masalah  sosial  yang berkaitan dengan hukum ( social  problem ), tetapi juga yang tidak atau belum berkaitan dengan hukum ( societal problem ).

## 3.  Kewenangan Konservasi yang Beralih dari Pusat ke “Daerah”
Berbagai tantangan seperti diuraikan di atas  berhubungan  erat  dengan  kewenangan pengelolaan konservasi yang masih dianggap kontra  produktif  antara  pusat  dan  daerah. Karenanya fokus awal kewenangan konservasi di kawasan IKN ini adalah korelasi pengaturan antara IKN, OTDA, dan KSDAHE. Fokus berikutnya  adalah  legitimasi  pergeseran kewenangan  konservasi  dari  pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  secara  umum namun tepat serta terukur.

## a. Korelasi Pengaturan IKN, OTDA, KSDAHE-PPLH
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2022 tentang Ibu Kota Negara 88 (selanjutnya disingkat  UU  IKN)  mencakup  yurisdiksi
88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (LNRI: 2022-41; TLN-RI:6766). 89 Ibid . 90 Ibid . 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
92 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, LN RI: 2020-41; TLN-RI: 6766).
93 Ibid .
nasional, namun sifat operasionalnya bersifat daerah,  khususnya  meliputi  wilayah  dua kabupaten, yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara 89 . Hal ini sesuai dengan konsep IKN bernama Nusantara yaitu satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus setingkat provinsi 90 . Sementara itu pengaturan tentang pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan lebih  dikenal  dengan  nama  undang-undang Otonomi Daerah 91 (selanjutnya disingkat UU OTDA).
Benang merah kedua undang-undang a quo (UU  IKN  dan  UU  OTDA)  adalah  visi  IKN sebagai kota dunia. Selain sebagai penggerak ekonomi  Indonesia  di  masa  depan,  tujuan pembangunan dan pengelolaan IKN adalah menjadi kota berkelanjutan di dunia ( world sustainable  city ) 92 . IKN juga diharapkan menjadi  simbol  identitas  nasional  yang merepresentasikan  keberagaman  bangsa Indonesia,  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 93.
Adapun  “payung  hukum”  ( umbrella provision ) pengelolaan lingkungan hidup di  Indonesia  sejatinya  adalah  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
Hidup 94 (selanjutnya  disingkat  UU  PPLH). Konsep  dan  asas  hukum  terkait  UU  PPLH adalah  sehubungan  dengan  pihak  “Menteri, Gubernur,  dan  Bupati/Walikota” 95 yang tercantum dalam berbagai pasal pengaturan UU  KSDAHE.  Lalu  di  bagian  Penjelasan Umum,  butir  (9)  menyebutkan  bahwa  UU PPLH  memberikan  kewenangan  yang  lebih luas  kepada  Pemerintah  Daerah 96 .  Dasarnya adalah  Pasal  2  huruf  (n)  UU  PPLH  yang mencantumkan asas otonomi daerah, yaitu: bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman daerah dalam bingkai NKRI 97 .
Ruang lingkup UU PPLH ( vide Pasal 4)  meliputi  juga  keterlibatan  Pemerintah Daerah  dalam  aspek  pemeliharaan  yang dijelaskan  bahwa  pemeliharaan  lingkungan hidup meliputi upaya konservasi sumber daya alam  yang  meliputi  kegiatan  perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari ( vide Pasal 57 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2)) 98 . Kemudian  secara  teknis  Pasal  63  UU  PPLH mengatur  tentang  Tugas  dan  Wewenang Pemerintah dan Daerah 99 .
Hal ini sejalan dengan pengaturan pada UU  KSDAHE  tentang  Penyerahan  Tugas  dan
94  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, loc. cit. 95 Ibid .
96 Lihat juga: Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 70-5.
97 Ibid .
98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, loc. cit . 99 Ibid . 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, loc. cit . 101 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, loc. cit . 102 Ibid . 103 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 42.
Pembantuan  (Pasal  38)  yang  artinya  bahwa Pemerintah  Pusat  dapat  menyerahkan sebagian  urusan  ke  Pemerintah  Daerah 100 . Lalu Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah  sesuai  Pasal  90  UU  PPLH  yang mengatur  bahwa  kewenangan  mengajukan gugatan  ganti  rugi  dan  tindakan  tertentu dipegang  oleh  instansi  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah 101 . Hal ini juga meliputi  tindakan  tertentu  dalam  arti tindakan  pencegahan  dan  penanggulangan pencemaran,  kerusakan,  serta  pemulihan fungsi lingkungan hidup 102 .
Uraian  tersebut  di  atas  menjelaskan keterkaitan  substansi  pengaturan  dan korelasinya satu dengan yang lain. Substansi pengaturan tersebut tampaknya sudah ajeg, sinkron,  dan  tidak  mengandung  konflik norma.  Namun  demikian,  secara  sistemik kendala implementasi di lapangan dalam hal penegakan dan budaya hukumnya merupakan masalah  tersendiri; 103 terutama dalam hal melakukan koordinasi kewenangan yang baik antara pusat dan daerah. Terkadang, budaya hukum  masyarakat  menampilkan  sesuatu yang unik; misalnya, budaya hukum memiliki esensi  spiritual  dan  eksistensi  kontekstual. Akibatnya, penegakan hukum dalam konteks kebudayaan  berbagi  ruang  dengan  sisi  lain nilai-nilai yang diyakini sakral dalam substansi

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
religi dan meyakini nilai kearifan lokal 104 .

## b.  Legitimasi  Pergeseran  Kewenangan Konservasi Pusat ke Daerah
Legitimasi  kewenangan  ini  menjadi  sub bahasan  yang  penting  karena  merupakan analisis  yuridis  yang  menunjukkan  “ benefit ” pemindahan IKN terhadap konservasi sumber daya  alam  hayati. Benefit ini  tercipta  dari kolaborasi  antara  peraturan  perundang- undangan yang telah ada, yaitu UU OTDA, dengan UUU IKN. Ternyata ada beberapa norma  hukum  pengelolaan  kawasan konservasi  yang  telah  diatur  dalam  UU OTDA. Kemudian dengan berlakunya UU IKN, ternyata akan mempermudah pengelolaan karena  penyelenggaraan  kewenangan  akan menjadi  lebih  efektif.  Berikut  ini  penjelasan rincinya.
Konsep  hukum  dalam  UU  IKN  secara implisit menekankan akan adanya legitimasi pergeseran kewenangan pusat ke daerah. Hal ini  dapat  diketahui  dari  pengertian  tentang Ibu  Kota  Negara  yang  disebut  sebagai  Ibu Kota  Nusantara,  yaitu  satuan  pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi ( vide Pasal  1  butir  (2)).  Kemudian  tentang sifat  dari  Pemerintahan  Daerah  Khusus  IKN atau  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  sebagai penyelenggara  urusan  pemerintahan  di  IKN yang meliputi pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan,  dan  pemindahan  IKN,  serta
104 D. P. Rahayu, Faisal, Yokotani, R. Sari, & N.Satrio (2020). “ Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society ,” Law Reform , 16 (2), 2020, 276-289. Master of Law, Faculty of Law , Universitas Diponegoro.
105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Nusantara, loc. cit .
106 Lihat: Wandojo Siswanto, Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Pengelolaan saat ini, Pembelajaran dan Rekomendasi . (Bonn and Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017), hlm. 3.
107 Ibid .
108 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, loc. cit . 109 Ibid .
penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN ( vide Pasal 1 butir (8) dan (9) juncto Pasal 4 ayat (3)). 105
Perihal  kedudukan  dan  kekhususan IKN  yang  berkaitan  dengan  kewenangan konservasi  dapat  ditafsirkan  dari  Pasal  5 ayat  (5)  dan  ayat  (6).  Undang-undang  IKN mengatur bagaimana Pemerintahan Daerah Khusus  IKN  menjalankan  fungsi  dan  peran pemerintahan  daerah.  Undang-undang ini juga memberikan hak kepada Otorita IKN  untuk  menetapkan  segala  peraturan dalam  rangka  merealisasikan  IKN,  termasuk yang  berkaitan  dengan  konservasi  sumber daya  alam  dan  ekosistemnya.  Salah  satu simplifikasinya  adalah  dengan  membedakan berdasarkan  dua  kategori  kawasan  hutan, yaitu taman nasional dan non-taman nasional 106 yang lokasinya berdekatan dengan IKN. 107
Penafsiran  kewenangan  konservasi  ini juga  akan  sinergis  dengan  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah 108 . Pasal 14 ayat (1)  menentukan  bahwa  “Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  bidang  kehutanan,  … dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah Provinsi” 109 . Kemudian urusan pemerintahan dan  kewenangan  terkait  pengelolaan kawasan  taman  hutan  raya  (TAHURA)  yang berada  di  kabupaten/kota  berada  di  bawah pemerintah  kabupaten/kota  ( vide Pasal  14
ayat (2)) 110 . Adapun TAHURA yang berada di lintas  batas  kabupaten/kota,  kewenangan pengelolaannya berada di pemerintah provinsi.
Selama  ini  representasi  Pemerintah Pusat  adalah  Direktorat  Jenderal  Konservasi Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem  (Ditjen KSDAE) qq Kementerian Lingkungan
Hidup  dan  Kehutanan;  sebagai  pihak  yang paling  bersinggungan  langsung  dengan giat  konservasi,  khususnya  kewenangan pengelolaan  hutan  konservasi.  Aspek pemanfaatan lahan untuk kawasan IKN dalam hal ini bertautan dengan sektor kehutanan di seputar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Catatannya  adalah  bahwa  KemenLHK atau  Ditjen  KSDAE  sebaiknya  memberikan mekanisme  pengusulan  sebagai  dasar  bagi pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/ kota)  untuk  mengusulkan  TAHURA  sebagai Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Konservasi (KPHK) 111 .  Mekanisme  pengusulan  ini  kelak juga dapat digunakan oleh Otorita IKN, baik kawasan hutan taman nasional maupun non- taman nasional lainnya.
Dengan demikian kewenangan konservasi  berkorelasi  dengan  upaya  meng- integrasikan  konservasi  ke  dalam  proses pembangunan  IKN.  Salah  satu  wujud pentingnya adalah upaya identifikasi berbagai aspek pada area seputar IKN di mana terdapat benturan  kepentingan  konservasi  di  daerah dengan kepentingan pembangunan IKN yang
110 Ibid . 111 Manfaat dari pembentukan KPHK meliputi KPHK Taman Nasional dan KPHK Non-taman Nasional, yang diklaim akan mengarah pada pengelolaan kawasan yang lebih baik. Selanjutnya KPHK dapat memberikan saran teknis untuk pengelolaan TAHURA di wabah otorisasi pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Ibid, hlm. 3, 8 dan 12.
112 Lihat: “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” (13/7/2021); www.menlhk.go.id/site/post/101> diakses 08-07-2022.
telah “bertransformasi” menjadi pemerintah daerah.  Proses  integrasi  dan  identifikasi tersebut  harus  mampu  menciptakan kerjasama  yang  menguntungkan  bagi keduanya.  Pada  akhirnya  berharap  bahwa “dagangan”  pilar-pilar  pembangunan  ber- kelanjutan ( sustainable  building  blocks ) akan  secara  efektif  “dibeli”  oleh  Otorita IKN  untuk  mempersiapkan,  membangun, dan  memindahkan  ibu  kota  negara  serta menyelenggarakan Pemerintahan Daerah IKN. Statusnya sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus ini di sisi lain menjadikan Pemerintah  yang  “lebih  dekat”  dengan permasalahannya.
Pragmatisnya dalam masalah konservasi sebelum  dan  setelah  pemindahan  IKN adalah bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih bertepat guna dan berdaya guna. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  yang  membawahi  Direktorat Jenderal  KSDAE,  beserta  kelima  Direkturnya kelak berkantor di IKN. Sebelum pemindahan IKN, maka Direktorat Perencanaan Kawasan  Konservasi  (RenKK)  yang  lebih berperan.  Kemudian  selama  dan  setelah pemindahan  IKN,  menyusul  bergabung juga keempat Direktorat lainnya, yaitu Direktorat  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi, Direktorat  Keanekaragaman  Hayati  Spesies dan  Genetik,  Direktorat  Pemanfaatan Jasa  Lingkungan  Kawasan  Konservasi,  dan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem 112 . Dengan demikian, agenda

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A
Direktur RenKK terkait konservasi mangrove di Teluk Balikpapan pun akan lebih mudah koordinasinya 113 .
Perlu  diketahui  bahwa  mangrove  Teluk Balikpapan bernilai konservasi tinggi sehingga berpotensi  menyangga  ekosistem  di  luar batas  Kawasan  IKN 114 .  Kawasan  mangrove ini juga menjadi perhatian publik lingkungan hidup karena mengandung keanekaragaman hayati (kehati) yang tinggi 115 . Sementara itu, karena  konservasi  berjangka  panjang,  maka konservasi  mangrove  Teluk  Balikpapan  pun menciptakan  tantangan  yang  periodenya meliputi sebelum dan sesudah pembangunan IKN.
Agenda  penting  lainnya  dari  Direktorat RenKK adalah survey detail keanekaragaman hayati  pada  areal  tertentu  yang  memiliki kehati tinggi serta survey detail aspek sosial penggunaan lahan di dalam Kawasan Tahura Bukit  Soeharto  termasuk  dalam  Kawasan Hutan  Dengan  Tujuan  Khusus  (KHDTK). Walaupun  beririsan  langsung  dengan Kawasan IKN, namun tantangan dalam hal ini cenderung berkategori moderat.
Secara  filosofi  pun  cita  hukum  ( recht- sidee )  konservasi  menuju  keadilan  sosial ( social justice ) dan keadilan ekologi ( ecological justice )  akan  lebih  mendapat  per hatian  dari Pemerintah.  Artinya  keadilan  yang  selama ini diperdebatkan akan lebih dapat diterima
113 Lihat http://ksdae.menlhk.go.id/berita/11010/implementasi-teknologi-kehati-di-ikn.html> diakses 08-07-2022. 114 Lihat http://ksdae.menlhk.go.id/berita/10573/pantau-ikn,-ini-pesan-dirjen-ksdae.html> diakses 08-07-2022. 115 Ibid . 116 Eleanor Shoreman-Ouimet & Helen Kopnina, “ Reconciling ecological and social justice to promote biodiversity conservation ”, ( Biological Conservation , 184, 2015), hlm 320-6. 117 Kopnina, Helen and Haydn Washington (Eds.), Conservation: Integrating Social and Ecological Justice , ISBN 978- 3-030-13905-6  (eBook),  (Springer  Nature  Switzerland  AG,  2020),  https://doi.org/10.1007/978-3-030-13905-6 (diakses 13-3-2022), hlm. 3.
118 Lihat: Lawrence M. Friedman, Impact: How Law Affects Behavior , (Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2016), hlm. 249-252.
konkretisasinya  dalam  wujud  norma-norma peraturan  perundang-undangan  karena “membumi”  di  mata  masyarakat  sebagai fenomena  sosial  yang  rutin  lebih  mudah terlihat  faktanya  oleh  otoritas.  Dengan argumen  tersebut,  beberapa  ahli  kemudian menyatukan keadilan ekologi dan keadilan sosial  menjadi  keadilan  eko-sosial  ( eco- social  justice ) 116 sebagai  isu  global  yang berkaitan dengan keberlanjutan ( global sustainability ) 117 .
Dalam  perspektif  keadilan,  perwujudan keadilan sosial dan keadilan ekologi di tengah pembangunan  ekonomi  nasional  melalui IKN  merupakan  jawaban  atas  dinamika sosial seiring dengan realisasi pembangunan IKN.  Wujud  keadilan  bagi  masyarakat tidak  semata  pemerataan  pembangunan ekonomi  masyarakat  melalui  pemindahan ibu  kota  saja.  Pemerintah  semestinya menciptakan  dinamika  sosial  yang  asosiatif agar  menimbulkan  semangat  kerja  sama dan  gotong  royong  demi  pelaksanaan pembangunan  IKN  karena  masyarakat  akan mematuhi ( comply )  segala  norma  hukum berdasarkan  motif  hati  nurani  ( conscience ) atau  setidaknya  karena  pengaruh  kelompok yang  menyadari  pentingnya  pembangunan IKN ( peer group influences ) 118 . Hal ini sekaligus mengintegrasikan  klaim  keadilan  ekologi dan  keadilan  sosial  ke  dalam  pengambilan

## keputusan pembangunan IKN.

## D.  Penutup
Konsep  konservasi  sumber  daya  alam hayati  yang  berkembang  secara  global mengarah pada menjaga keanekaragaman hayati  dan  meta-prinsip  pembangunan berkelanjutan  yang  telah  terintegrasikan dalam  visi,  misi,  dan  tujuan  pembangunan IKN menuju green  and  sustainable  city . Dalam  perspektif  hukum  konservasi, tantangan pemindahan IKN bukan hanya berhubungan  dengan  masalah  hukum, namun  juga  masalah  sosial  yang  paradigma globalnya  telah  bergeser  dari  konsep konservasi  “murni”  ke  arah  konservasi berbasis  masyarakat  ( community-based conservation ).  Perkembangan kontemporer ini menjadi suatu keniscayaan karena dengan pemindahan  IKN,  maka  terjadi  reformasi birokrasi, di mana sebagian dari Pemerintah Pusat  bertransformasi  menjadi  Pemerintah Daerah Khusus selaku otoritas IKN yang lebih
dekat dengan ekosistem IKN.
Namun  demikian,  konkretisasi  konsep konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dalam wilayah IKN perlu memperhatikan sedikitnya tiga  rekomendasi  agar  tercipta  keadilan sosial  ( social  justice ) dan keadilan ekologi ( ecological justice ). Pertama, tahapan kegiatan konservasi sumber daya alam harus dilakukan secara  berkesinambungan,  yaitu  sebelum, selama,  dan  sesudah  realisasi  pemindahan IKN.  Kedua,  peraturan  pelaksana  Undang- Undang IKN harus lebih rinci dan unik sesuai keragaman TSL yang ada di kawasan IKN dan sekitarnya yang pengelolaannya sebagai satu kesatuan  ekosistem  sesuai  konsep  dasar hukum  konservasi.  Ketiga,  masyarakat  lokal dan adat adalah stakeholders utama yang kepentingannya  senantiasa  diprioritaskan serta  didukung  oleh  Pemerintah,  LSM lingkungan hidup, para donatur terkait, dan investor.

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adianto, Zaili Rusli dan Dadang Mashur, Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah , Pekanbaru: Taman Karya, 2020.
Armitage,  D.,  Fikret  Berkes,  Nancy  Doubleday, Adaptive  Co-Management:  Collaboration, Learning, and Multi-level Governance, Vancouver: UBC Press, 2007.
Arnscheidt, J., ‘Debating’ Nature Conservation: Policy, Law, and Practice , Amsterdam: Leiden University Press, 2009.
Banakar,  Reza, Normativity  in  Legal  Sociology:  Methodological  Reflections  on  Law and Regulation in Late Modernity , Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
Berkes,  Fikret,  Johan  Colding,  Carl  Folke, Navigating  Social-ecological  Systems:  Building Resilience for Complexity and Change , New York: Cambridge University Press, 2003.
Elliott, Lorraine, The Global Politics of the Environment , 2nd Ed., New York: Palgrave Macmillan, 2004.
Friedman,  Lawrence  M., Impact:  How  Law  Affects  Behavior, Cambridge,  Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2016.
_____, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
Goodwin, Edward J., International Environmental Law and the Conservation of Coral Reefs, New York: Routledge Research in Environmental Law, 2011.
Igoe, James, Molly Doane, Dan Brockington, Tracey Heatherington, Bram Buscher, and Melissa Checker, Critical Green Engagements: Environmental Conservation in the Neoliberal Age , Tucson: The University of Arizona Press, 2014.
Kopnina, Helen and Haydn Washington (Eds.), Conservation: Integrating Social and Ecological Justice , ISBN 978-3-030-13905-6 (eBook), (Springer Nature Switzerland AG, 2020), https:// doi.org/10.1007/978-3-030-13905-6 (diakses 13-3-2022).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , edisi revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Siburian, Robert dan John Haba, Konservasi  Mangrove  dan  Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
Silalahi, M. Daud dan Kristianto P.H., Hukum Lingkungan dalam Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Keni Media, 2015.
Siswanto,  Wandojo, Pengelolaan  Kawasan  Konservasi  di  Indonesia:  Pengelolaan  saat ini,  Pembelajaran  dan  Rekomendasi, Bonn  and  Eschborn:  Deutsche  Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2017.
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Supriatna, Jatna, Berwisata Alam di Taman Nasional , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Anonymous, “Priorities for national action: 9. Policy Making and the integration of conservation and development” dalam World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development, IUCN, UNEP, WWF (1980).
Christia,  Adissya  Mega  dan  Budi  Ispriyarso,  “Desentralisasi  Fiskal  dan  Otonomi  Daerah  di Indonesia”, Law Reform, Volume 15, Nomor 1, 2019.
Harahap, Baginda, “Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah (IC. Kasus Batam sebagai Model)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume: 32, Oktober-Desember 2002.
Mahi,  Raksaka,  “Peran  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Era  Otonomi”,  Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia, Vol. VI, No. 01, Juli 2005.
McShane, T. O., et al., “Hard Choices: Making Trade-Offs between Biodiversity Conservation and Human Well-Being.” Biological Conservation 144(3) (2011).
Mulyono,  Andreas  Tedy,  “Penerapan  Meta-prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan  dalam Pengelolaan Hutan Taman Nasional di Indonesia.” Disertasi, Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2016).
Okereke,  Chukwumerije  dan  Mark  Charlesworth,  “Environmental  and  Ecological  Justice”, Advances in International Environmental Politics, (London: Plagrave Macmillan, 2014).
Purwawangsa,  Handian,  “Instrumen  Kebijakan  untuk  Mengatasi  Konflik  di  Kawasan  Hutan Konservasi”, Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, (Vol. 4 No. 1, April 2017).
Rahardjo, Satjipto, “Etika, Budaya, dan Hukum,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, (Vol. 16, No. 6.1229 Desember 1986).
Rositawati,  Rona,  “Sistem  Pemungutan  Pajak  Daerah  dalam  Era  Otonomi”,  Law  Reform, Volume 4, April 2017.
Shoreman-Ouimet, E., & Helen Kopnina, “Reconciling ecological and social justice to promote biodiversity conservation”, (Biological Conservation, 184, 2015).
Sudiyono, “Sengketa Pengelolaan Kawasan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah: Kasus Taman Nasional Kutai Kalimantan Timur”, Jurnal Masyarakat dan Budaya (Volume 7 No. 1, Tahun 2005).
Sumarsono, “Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah”, Jurnal Law Reform, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007.

## C. Internet
_____,  “Implementasi  Teknologi  Kehati  di  IKN”,  http://ksdae.menlhk.go.id/berita/11010/ implementasi-teknologi-kehati-di-ikn.html> (diakses 08-07-2022).
_____,  “Pantau  IKN,  Ini  Pesan  Dirjen  KSDAE”,  http://ksdae.menlhk.go.id/berita/10573/ pantau-ikn,-ini-pesan-dirjen-ksdae.html> (diakses 08-07-2022).
_____, “Rencana Kerja”, http://ksdae.menlhk.go.id/rencana-kerja.html> (diakses 8-7-2022)
_____, “Menuju Visi Indonesia 2045: Kota Dunia untuk Semua”, https://ikn.go.id/ (diakses 16-3-2022).
_____, “Kota Pemerintahan di Tepi Hutan”, https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/ kota-pemerintahan-di-tepi-hutan (diakses 13-3-2022).
_____, https://unmul.ac.id/page/bukit-suharto-1486971670.html (diakses 13-3-2022).
_____,  “Sejarah  Kawasan”,  https://www.tnkutai.org/profil/sejarah-kawasan/  (diakses  13-3- 2022).
_____, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conserve (diakses 13-3-2022).
_____, https://thelawdictionary.org/conservation/ (diakses 13-3-2022)
_____,https://www.conservation.org/about (diakses 13-3-2022).
_____,https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=371  (diakses  13-3- 2022).
Siaran  Pers  PPID  MENLHK,  “RUU  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  Dan  Ekosistemnya Masih Perlu Pendalaman”, 16-1-2019, Nomor: SP.016/HUMAS/PP/HMS.3/1/2019. http:// ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1744

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

## Hidup
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A

## Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A

## BIODATA PENULIS
Dr. Ir. Andreas Tedy Mulyono, S.H., M.H. , menempuh pendidikan formal Strata 1 (Sarjana: Ir. & S.H.) dan Strata 2 (M.H.) di beberapa lembaga pendidikan dan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pelita Harapan (Doktor Hukum, 2016). Pendidikan non-formal di bidang bisnis meliputi: Brevet Perpajakan A dan B, menyandang Certified Tax Advisor (C.T.A.), serta Pengacara dan Advokat Pajak di Pengadilan Pajak RI.
Penulis sering menulis artikel hukum bisnis untuk Investor Daily . Kegiatan lainnya adalah melakukan berbagai penelitian dan menghadiri banyak seminar nasional dan internasional di bidang filsafat, hukum bisnis, manajemen umum, keuangan dan perbankan; aktif sebagai Pembicara/Pemakalah dan  Moderator,  maupun  sebagai  Peserta.  Sebagian  besar  topik  penelitiannya  terkait  hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hasil penelitian berupa karya tulis ilmiah telah terbit di beberapa jurnal hukum, prosiding seminar, dan book chapter (Ref.: https://orcid.org/0000-0002- 5389-6352).
Aktif juga di beberapa organisasi profesi yaitu: sebagai anggota Himpunan Filsafat Hukum Indonesia (AFHI, sejak 2015), sebagai anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI, sejak 2018), sebagai anggota Advokat Indonesia Perhimpunan (PERADI), dan sebagai Bendahara dalam Susunan Pengurus Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (Jakarta, sejak 3 Mei 2017). Karirnya di dunia pendidikan dimulai pada 21 Mei 2018, yaitu sebagai dosen pada Program Magister Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan; dan mengajar tiga mata kuliah, yaitu: Teori Hukum, Sosiologi Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Bisnis. Juga mengajar mata kuliah Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional pada Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta sejak tahun 2020 hingga sekarang.

## D I N A M I K A   H U K U M   K O N S E R V A S I   A L A M   S E B A G A I   F E N O M E N A D A L A M   P E M B A N G U N A N   I B U   K O T A   N E G A R A

## Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2021
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.181 https://mhn.bphn.go.id

## KAJIAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA
( The Study of Policy For Limitation of Transfer Land Ownership In The Capital of Nusantara (Land freezing ))
Oleh: Aditya Nurahmani 1 dan Putrida Sihombing 2

## Abstrak
Peningkatan  jumlah  transaksi  pengalihan  hak  atas  tanah  di  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)  menjadi  incaran spekulan, kawasan IKN memiliki estimasi 37.695 bidang terdaftar dan total luas 42.026, 18 Ha melahirkan urgensi pentingnya pembatasan pengalihan hak atas tanah ( Land freezing ) di IKN. Land freezing merupakan “ a legal restraint on the sale or transfer of land ” yang artinya terdapat pembatasan pengalihan hak atas tanah di dalam kawasan tertentu, namun status quo saat ini pengaturan Land freezing sudah disebutkan di  dalam  UU  IKN  tetapi  belum  di  elaborasi  secara  komprehensif.  Identifikasi  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  bagaimana  kebijakan  pembatasan  pengalihan  hak  atas  tanah  di  Ibu  Kota  Nusantara  dan bagaimana mekanisme kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah di Ibukota Nusantara. Penelitian menggunakan metode  yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah di IKN tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan seseorang, namun sebagai mekanisme  kontrol  guna  memitigasi  hal-hal  yang  dapat  menghambat  pembangunan  IKN.  Mekanisme kebijakan yang perlu diterapkan adalah menyusun pengaturan land freezing secara komprehensif dalam level undang-undang karena terkait pembatasan hak seseorang, membentuk Satuan Tugas Pencegahan Mitigasi Pelanggaran land freezing , dan memberlakukan capital gain tax dalam pengalihan hak atas tanah di IKN.
Kata Kunci : Pengalihan Hak Atas Tanah, Ibu Kota Nusantara, Land freezing .

## Abstract
The rise in the number of transactions for the transfer of land rights in the Capital of the Archipelago (IKN) has  been  the  target  of  speculators,  the  IKN  area  has  an  estimated  37,695  registered  fields  and  a  total area of 42,026, 18 Ha, giving of the necessity for limiting the transfer of land rights (Land freezing) in IKN. Land freezing is defined as “a legal restraint on the sale or transfer of land,” which indicates that there are restrictions on the transfer of land rights in certain areas, but the status quo of Land freezing arrangements is stated in the IKN Law but not properly elaborated. The identification of the problem in this study is how the policy of restricting the transfer of land rights in the Capital of the Archipelago and how the policy mechanism for limiting the transfer of land rights in the Capital of the Archipelago. The study employs a normative juridical approach, legislation, and comparative law. According to the literature review, the policy of regulating the transfer of land rights in IKN is not aimed to destroy a person’s civil rights, but rather as a control mechanism to limit matters that might restrict IKN’s development. Compiling a comprehensive
1 Penulis merupakan lulusan Strata 1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Saat ini bekerja sebagai Konsultan Perorangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui surel adityanurahmani98@gmail. com.
2 Penulis merupakan lulusan Strata 1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Saat ini bekerja sebagai Konsultan Perorangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia, Jalan H. Agus Salim No.58, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, Penulis dapat dihubungi melalui surel ptrdshmbng@gmail.com.
land freezing arrangement at the statutory `s because it is related to limiting a person’s rights, establishing a Land freezing Violation Prevention Task Force, and imposing a capital gain tax on the transfer of land rights in IKN are indeed the policy strategies that must be implemented.
Keyword: Transfer of Land Ownership, the Capital of Nusantara, land freezing.

## A. Pendahuluan
3 Yudik  Darmawan,  “Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  harga  lahan  di  sekitar  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 2020, hlm. 1.
4 Ibid , hlm. 4.
5 CNBC  Indonesia,  “Sah  Jokowi  Putuskan  Ibukota  RI  Pindah  ke  Kalimantan  Timur”,  https://www.cnbcindonesia. com/news/20190826121608-4-94621/sah-jokowi-putuskan-ibu-kota-ri-pindah-ke-kaltim (diakses 15 April 2022)
6 Bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara.
Setiap  kebijakan  pembangunan,  secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebutuhan lahan. Fenomena ini mengingatkan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah merupakan barang ekonomi yang  tidak  mengalami  penurunan  nilai  atau harga. Harga tanah naik seiring penggunaan tanah meningkat, menjadi logis ketika harga tanah  ditentukan  oleh  penawaran  dan permintaan. 3 Teori  Presylia  menyatakan bahwa  nilai  tanah  tidak  hanya  bergantung pada  besar  dan  kecilnya  tingkat  natalitas, tetapi    juga  bergantung  pada  lokasinya yang  strategis. 4 Pada  tahun  1990,  kawasan Mandalika  dengan  harga  tanah  yang  cukup murah sebesar Rp. 50.000-Rp. 350.000 / are atau setara dengan 100 meter persegi, hal ini disebabkan berdasarkan penatagunaan tanah jenis  entisol  di  kawasan  Mandalika  hanya cocok diproyeksikan sebagai lahan pertanian pada  musim  kering,  alhasil  cenderung  sulit dimanfaatkan  secara  maksimal.  Namun, ketika  ditetapkan  sebagai  Kawasan  Ekonomi Khusus (KEK) juga kawasan penyelenggaraan MotoGP harga nilai tanah meningkat drastis mencapai  Rp.  300.000.000  per  are  pada

## tahun 2018.
Contoh  kasus  di  atas  perlu  dijadikan pembelajaran  oleh  Pemerintah  Pusat  ketika membuat kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang kemudian diberi nama Ibu Kota  Nusantara. 5 Kebijakan pemindahan Ibu  Kota  Negara  disahkan  melalui  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022 lalu.  Pemerintah  berpandangan  bahwa pemindahan  Ibu  Kota  Negara  didasarkan pada  kebijakan  dan  perekonomian  terpusat di  pulau  jawa  sehingga  kesenjangan  antar pulau di Negara Republik Kesatuan Indonesia harus  diratakan.  Terlebih,  berdasarkan  hasil kajian  menyimpulkan  bahwa  kemampuan DKI Jakarta sudah tidak dapat lagi berperan sebagai Ibu Kota Negara. 6
Pemindahan Ibu Kota Negara tidak hanya berdampak  pada  DKI  Jakarta  yang  melepas status Ibu Kota Kota, namun juga kepada Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara mengalami pembangunan dengan  skala  besar  sebab  diproyeksikan sebagai wilayah pemerintahan yang strategis
dan  memberikan  kemudahan  aksesibilitas. Pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  dimulai dari tanah, pengadaan lahan yang bersumber dari  kawasan  hutan  pun  hak  guna  usaha secara  gempar  dilakukan  sehingga  merujuk pada Teori Presylia, fenomena nilai tanah naik secara drastis menjadi konsekuensi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. 7 Kepemilikan
hak atas tanah erat kaitannya dengan konflik dan  sengketa  lahan,  hal  ini  pun  tidak  dapat dipungkiri berpotensi terjadi dalam kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota  Nusantara  di  Pulau  Kalimantan.  Pem- bangunan  skala  besar  yang  berpotensi sengketa  dan  konflik  pertanahan  tersebut harus  masuk  di  dalam  agenda  mitigasi  bagi Pemerintah  dalam  rangka  meminimalisir permasalahan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Berdasarkan  data  faktual  yang  telah disusun  oleh  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan Timur,  peralihan  hak  atas  tanah  meningkat pasca  diputuskannya  pemindahan  Ibu  Kota Nusantara  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur. Pemindahan hak atas tanah dilakukan melalui perjanjian jual beli pada 175 lokasi di wilayah Ibu  Kota  Nusantara  pada  tahun  2020  yang kian  meningkat  signifikan  pada  tahun  2021 menjadi 294 transaksi yang tercatat. 8
7  Asyeafinafilah, H., dan Haryo, W, “Dinamika Harga Lahan Di Sekitar Pengembangan Lahan Skala Besar Gedebage Kota Bandung”. Jurnal Perencanaan Wilayah, No. 2(2017): 4
8 Data diolah oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Jumlah Peralihan HAT Jual Beli di Lokasi Ibu Kota Negara, 2022.

## Gambar 1. Data Jumlah Peralihan HAT Jual Beli di Lokasi IKN
Dalam  rangka  mitigasi  peralihan  hak secara  besar-besaran  yang  tidak  terkontrol, pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  pem- batasan  pengalihan  hak  atas  tanah  ( Land freezing ).
Kebijakan land freezing bertujuan untuk membatasi  pengalihan  hak  atas  tanah, mencegah spekulan tanah, dan okupasi dari mafia tanah di wilayah delineasi IKN sehingga pembangunan dan penyelenggaraan IKN oleh  pemerintah  yang  dilakukan  ber- dasarkan strategi yang matang dapat segera diaktualisasikan.  Namun  disisi  lain,  ketika land  freezing  diwujudkan  menjadi  suatu kebijakan  pembatasan  pengalihan  hak  atas tanah  justru  berpotensi  meningkatkan perjanjian  jual  beli  tanah  di  bawah  tangan sehingga  menimbulkan  pengalihan  hak  atas tanah yang tidak terkontrol oleh Pemerintah dan berbalik menghambat pembangunan IKN. Kebijakan Land freezing memiliki dua sisi  mata  pisau,  satu  sisi  menghantarkan pembangunan IKN yang terhindar dari spekulan dan mafia tanah, namun di satu sisi
dengan diterapkannya kebijakan land freezing berpotensi melahirkan persoalan baru karena bayang-bayang maraknya perjanjian jual beli bawah  tangan  yang  dapat  mengakibatkan bom waktu. Artinya kebijakan Land freezing harus  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan dan penegakan hukum yang ideal, agar tidak memberikan resiko terhambatnya pembangunan IKN akibat melonjaknya perjanjian jual beli di bawah tangan dan tetap melindungi wilayah deliniasi IKN dari praktik mafia  dan  spekulan  tanah.  Dilematik  yang menjadi diskursus tersebut perlu dikaji secara komprehensif  melalui  pengkajian  dengan masalah-masalah,  diantaranya:  Bagaimana kebijakan  pembatasan  pengalihan  hak  atas tanah ( land freezing ) di Ibu Kota Nusantara? Bagaimana mekanisme kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah ( Land freezing ) di Ibukota Nusantara?

## B.  Metode Penelitian
Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan  pada  suatu  metode, sistem atau pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum tertentu  dengan  cara  menganalisisnya. 9
Sedang kan dalam menggunakan metode pen dekatan, terdapat 5 (lima) metode pen dekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, sebagaimana di- sampaikan  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki
9  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia),  43
10 Peter Marzuki dalam Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: UNPAM PRESS, 2019, 81
11 Ibid , 82 12 Ibid ., 84. 13 Michael Adiyia, Comparative Research , Canada: Brandon University, 2017, hlm. 1
yakni;  pendekatan  kasus  ( case  approach ); pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach) ,  pendekatan  historis  ( historical approach ); pendekatan perbandingan ( comparative  approach ); dan pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ). 10 Artikel ini diteliti dengan metode penelitian hukum normatif  dan  pendekatan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan perbandingan ( comparative  approach). Statute  approach dilakukan  melalui  penelaahan  dan  analisis terhadap  peraturan  perundang-undangan yang  beririsan  dengan  permasalahan  yang tengah dikaji. 11 Artinya,  dalam  artikel  ini peraturan perundang-undangan yang akan digunakan adalah peraturan yang berkaitan  dengan  Ibu  Kota  Nusantara  dan pengadaan lahan di IKN. Kedua, conceptual approach ,  pendekatan  dilakukan  ketika tidak terdapat aturan hukum dalam masalah yang  diidentifikasi,  sehingga  penyelesaian masalah  dilakukan  secara  konseptual  yang terdapat  dalam  sumber  hukum  sekunder, buku hukum, artikel hukum, dan ensiklopedia hukum. 12 Ketiga, comparative  approach , sebagai  metode  pendekatan  yang  berupaya menemukan praktik terbaik di negara-negara lain dengan tujuan menemukan konsep baru hasil perkembangan. 13

## C. Pembahasan

## 1.  Pengaturan Kebijakan Pembatasan
Pengalihan Hak Atas Tanah ( Land freezing ) di Ibu Kota Nusantara a. Urgensi Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah ( Land freezing ) di Ibu Kota Nusantara Pembangunan IKN memerlukan guidance agar dapat dilaksanakan dengan teratur atau tertib, dalam hal ini guidance pengadaan lahan sebagai modal utama membangun kota. Teori Hukum Pembangunan dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa  fungsi  hukum  dalam  pembangunan seharus nya  bukan  saja  dapat  namun  harus ber peran dalam pembangunan. 14 Esensi dari pembangunan  adalah  perubahan,  artinya hukum dapat berperan menjaga keteraturan dan  ketertiban  dalam  proses  pembangunan hukum  seharusnya  bukan  saja  dapat  tapi harus  berperan  dalam  pembangunan. 15 Apabila dikontekstualisasikan dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN sebagai kebijakan  yang  berdampak  luas  terhadap aspek-aspek kehidupan di masyarakat, salah satunya aspek ekonomi melalui pemanfaatan kepemilikan  hak  tanah  di  dalam  wilayah deliniasi  IKN.  Pemanfaatan  kepemilikan  hak atas tanah yang kemudian digunakan sebagai properti  investasi  ketika  pembangunan  IKN dimulai  dan  berdampak  pada  tingginya nilai  tanah  ketika  pembangunan  IKN  segera dimulai dan berujung pada terhambatnya pembangunan  IKN.  Fakta  yang  sebelumnya
14  Atip Latipulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 3, (2014):. 628.
15 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional , (Bandung: Alumni, 2006) :19. 16 Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, 2022.
penulis  sampaikan  di  latar  belakang  bahwa pengalihan  hak  atas  tanah  sebesar  175  di lokasi deliniasi IKN terjadi pasca pengumuman rencana pemindahan Ibu Kota Negara dengan peningkatan nilai tanah yang terjadi dalam rupiah  dikalkulasikan  berjumlah  44  Miliar pada tahun 2021. Bukan hanya terjadi di kawasan deliniasi namun, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tercatat terdapat 11 transaksi dengan nilai rupiah 2,3 Milyar per Januari 2021. 16
Fenomena peningkatan nilai harga dan transaksi  tersebut  direspon  Pemerintah sebagai  suatu  permasalahan  yang  akan menciptakan  tidak  teratur  pengaturan pengalihan  hak  atas  tanah  sehingga dikeluarkan kebijakan land freezing .  Apa- bila  dikontekstualisasikan  dengan  teori hukum  pembangunan  yang  disampaikan oleh  Mochtar,  sebagai  instrumen  untuk memberikan  ketertiban  dan  keteraturan di dalam pembangunan, land freezing merupakan  hukum  yang  berupaya  men- capai  keteraturan  dan  ketertiban  dalam pembangunan (IKN). Kebijakan land freezing di  IKN  sebagai  kebijakan  yang  mengubah sarana  kontrol  pemerintah  guna  mencegah potensi terjadinya spekulan tanah.
Dalam hal skema pengadaan tanah, perlu dibuat strategi percepatan proses penetapan lokasi  agar  tidak  memberikan  kesempatan kepada  para  spekulan  tanah  bertransaksi sebelum kepemilikan tanah dibekukan ( land
freezing ). 17 Kebijakan land freezing yang selanjutnya akan menutup ruang gerak para spekulan  untuk  masuk  yang  berakibat  pada potensi terhambatnya pembangunan IKN.
Gambar 2. Nilai Transaksi Peralihan HAT Jual Beli di Lokasi IKN, 2022.
Tabel 2. Data pendaftaran tanah di

## Kawasan Ibukota Negara, 2021.
Potensi  peralihan  hak  atas  tanah  lebih besar  berpotensi  terjadi  di  Kawasan  IKN, terlebih lahan IKN bukan merupakan lahan yang  benar-benar  kosong,  tetapi  sudah  ada penguasaan  dan  hak  masyarakat  di  sana
17  Shentot Sudirman, “Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya”, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPM-STPN Bhumi , No40, (2014).
18 Ahmad Ma’ruf, “Spekulan Tanah”, 2018, http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18185 (diakses 16 April
yang  dapat  menjadi  incaran  para  spekulan. Berdasarkan  data  Kantor  Wilayah  BPN Provinsi Kalimantan Timur (Peta Pendaftaran Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan, s.d 06 Februari 2021 jumlah bidang terdaftar di kawasan IKN berjumlah 37.695 bidang dan dengan  total  luas  42.026,18  Ha.    Persoalan di  atas  telah  melahirkan  urgensi  pentingnya kebijakan Land freezing di IKN sebagai berikut:
1)  tujuan pembatasan pengalihan hak atas tanah  adalah  dalam  rangka  persiapan pembangunan  wilayah  IKN  serta mencegah potensi adanya mafia tanah, spekulan tanah dan okupasi dari pihak- pihak  yang  tidak  berkepentingan  di wilayah  yang  termasuk  dalam  delineasi Ibu  Kota  Negara.  Secara  faktual  praktik yang  dilakukan  oleh  spekulan  tanah sudah  marak  terjadi  di  lokasi-lokasi calon  proyek  strategis.  Sama  halnya yang terjadi ketika pembangunan proyek New  Yogyakarta  International  Airport (NYIA) berdampak pada kenaikan nilai  tanah  secara  tidak  wajar  bahkan mencapai  ratusan  persen  dari  harga awal.  Implikasinya  selain  menghambat pembangunan  strategis  juga  memicu timbulnya  permasalahan  sosial  dalam bentuk kesenjangan dan konflik ekonomi atas penguasaan lahan. Gejolak ini bisa menghambat  keinginan  para  investor untuk berinvestasi. 18
2)  pembatasan  pengalihan  hak  atas tanah  berperan  sebagai  mewujudkan
peranan  masyarakat  setempat  dalam pembangunan IKN.
3)  Pembangunan  IKN  berlangsung  secara teratur,  tertib,  dan  terkontrol  dalam mewujudkan visi IKN sebagai kota dunia. 19
Dalam  mewujudkan  cita-cita  di  atas, titik  pijaknya  pasti  akan  berangkat  dari ketersediaan  lahan  yang  akan  digunakan untuk pembangunan IKN. Dengan mekanisme kontrol oleh pemerintah melalui pembatasan peralihan  hak  berikut  pengawasan  oleh Otorita maka diharapkan pembangunan IKN diharapkan bisa teratur dan tidak semrawut sebagaimana pembelajaran dari Jakarta.
b.  Pengaturan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah ( Land freezing ) di Ibu Kota Nusantara Land freezing diartikan  sebagai “ a legal  restraint  on  the  sale  or  transfer  of land . 20 Artinya,  terdapat  pembatasan  dalam melakukan penjualan atau perpindahan kepemilikan  atas  tanah.  Kebijakan land freezing sebetulnya sudah pernah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum mengatur  pembekuan  kegiatan  administrasi pertanahan pada lokasi yang telah ditetapkan untuk pembangunan. Apabila telah dilakukan penetapan terhadap tanah yang diproyeksikan  sebagai  lokasi  pembangunan, melalui  surat  keputusan  penetapan  lokasi
19 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
20 Dictionary  diakses  di  https://www.dictionary.com/browse/landfreeze#:~:text=noun,sale%20or%20transfer%20 of%20land. (diakses 16 April 2022)
21 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
dari  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Bupati/ Walikota/Gubernur,  pihak-pihak  yang  akan melakukan pembelian tanah harus mendapat persetujuan  tertulis  dari  Bupati/Walikota atau Gubernur. 21
Pengaturan land freezing sebetulnya berangkat  dari  peran  negara  dalam  konteks hak menguasai negara sebagaimana Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria, yaitu untuk: 22
1)  Mengatur  dan  menyelenggarakan  per- untukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2)  Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3)  Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Artinya, Land freezing adalah konsep hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa yang dilakukan oleh negara digunakan peruntukannya  untuk  kesejahteraan  masya- rakat.  Hak  menguasai  negara  melalui pengaturan Land freezing diperankan oleh Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 dan Peraturan  Presiden  Nomor  48  Tahun  2020. Kementerian  ATR/BPN  berfungsi  menyusun dan menetapkan kebijakan pada bidang

## pertanahan dan tata ruang.
Konteks  kebijakan  pengaturan  pem- batasan  pengalihan  hak  atas  tanah  ( land freezing) di  IKN  secara  kronologis  diatur dalam  beberapa  instrumen  hukum  sebagai berikut:
1)  Peraturan  Bupati  Penajam  Paser
Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli  Tanah/Peralihan  Hak  Atas
Tanah.
Pada  Pasal  3  Ayat  (3)  bahwa  “ setiap transaksi  tanah  wajib  diketahui  oleh bupati  dan  mendapat  persetujuan atau  tidak  mendapat  persetujuan dikarenakan ibu kota negara dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara” .
2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah  dan  Perizinan  Pada  Kawasan Calon  Ibu  Kota  Negara  dan  Kawasan Penyangga.
Pada pasal 3 misalnya disebutkan: “Ayat (1)
Pemerintah Daerah melakukan pengen- dalian  atas  peralihan  dan  penggunaan tanah  pada  Kawasan  Calon  IKN  dan penyangga.
3)  Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal
Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah Tanggal  14  Februari  2022  Nomor  3/SE- 400.HR. 02/II/2022 tentang Pembatasan Penerbitan  dan  Pengalihan  Hak  Atas
23 Pasal 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

## Tanah di Wilayah Ibukota Negara.

## 4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara.
Pasal  16  Ayat  (12)  UU  IKN  disebutkan bahwa:
“Pengalihan HAT di Ibu Kota Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara” Pasal 17 UU IKN disebutkan bahwa: “Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di Ibu Kota Nusantara”.
5)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di
Ibu Kota Nusantara
Pada  tanggal  18  April  2022  Presiden mengesahkan  Perpres  dalam  rangka pengendalian  pengalihan  hak  atas  tanah  di Ibu Kota Nusantara Pada pasal 19 disebutkan bahwa: 23
(1)  Dalam  rangka  mencegah  terjadinya pengalihan  HAT  secara  berlebihan dan  terindikasi  spekulatif  dilakukan pengendalian pengalihan HAT.
(2) Pengendalian pengalihan HAT sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  terhadap  Tanah  terdaftar maupun belum terdaftar yang berada di wilayah KSN Ibu Kota Nusantara.
(3)  Pengendalian  pengalihan  HAT  sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(4)  Pengendalian  pengalihan  HAT  sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perbuatan hukum dengan mekanisme jual beli melalui:
a)  akta Pejabat Pembuat akta tanah;
b)  akta perjanjian pengikatan jual beli;
c)  surat jual beli dibawah tangan yang dilegalisasi  atau  waarmerking  oleh notaris; dan/ atau
d)  surat  jual  beli  di  bawah  tangan lainnya.
Lebih lanjut dalam Pasal 20 disebutkan terkait  skema  pengalihan  HAT  sebagai berikut: 24
(1)  Setiap  pengalihan  HAT  melalui  jual  beli sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetqiuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(2)  Pejabat  pembuat  akta  tanah,  notaris, camat,  Lurah/  kepala  desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  atau pejabat  yang  berwenang  lainnya  dapat membuat  akta  atau  surat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) di KSN Ibu  Kota  Nusantara  setelah  mendapat persetujuan pengalihan HAT oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
(3)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan  persetujuan  pengalihan HAT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
24  Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
Adapun  pembatasan  pengalihan  Hak Atas Tanah di IKN meliputi areal penggunaan lain  di  kawasan  Ibu  Kota  Nusantara  dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Adapun Deliniasi Ibukota Negara terdiri dari: 25
1)  Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 6.671 Ha.
2)  Kawasan Ibu Kota Negara (KI-IKN) seluas 56.181 Ha.
3)  Kawasan  Pengembangan  IKN  (KP-IKN) yang  juga  menjadi  Kawasan  Strategis Nasional IKN seluas 256. 142,72 Ha.
Selain  skema  pembatasan  pengalihan hak atas tanah ( Land freezing ) di IKN, bentuk pengendalian  pengalihan  hak  atas  tanah dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme pengendalian harga tanah melalui penetapan capital  gain  tax. Konsep capital  gain  tax merupakan upaya kontrol terhadap harga tanah  bisa  dari masuknya potensi spekulan. Namun skema tersebut yang semula diajukan dimasukan  dalam  ketentuan  RaPerpres tidak  terakomodir  dalam  Perpres  Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
2. Analisis Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah ( Land freezing ) di Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Agraria Hukum Agraria menurut Boedi Harsono bukan hanya berbicara hukum perdata, tetapi juga telah masuk dalam ranah hukum publik
di bidang administrasi negara dan tata negara yang mana didalamnya mengatur hubungan antar orang dan badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara  dan  mengatur  pola  wewenang- wewenang yang bersumber pada hubungan- hubungan tersebut. 26
Sebelum  berbicara  mengenai  kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah ( land freezing) di IKN, perlu dibedah makna hak atas tanah yang melekat secara keperdataan. “Hak” pada hakikatnya merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap  suatu  (benda/prestasi),  sehingga berkonsekuensi timbulnya hubungan hukum  antara  keduanya  (hubungan  subjek dan  objek),  sehingga  apabila  seseorang memperoleh  suatu  hak  atas  tanah,  maka pada orang tersebut telah melekat kekuasaan atas  tanah  yang  disertai  pula  dengan kewajiban  yang  diperintahkan  oleh  hukum. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan dan dimanfaatkan. 27
Menurut Wantjik Saleh, dengan diberikanya hak atas tanah, konsekuensinya antara orang atau  badan  hukum  itu  telah  terjalin  suatu hubungan hukum, dimana dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain. 28

## Dengan  hak  tersebut  seseorang  seyogyanya
26 I  Ketut  Sudiarta,  Ni  Gusti  Ayu  Dyah,  dkk,  “Diklat  Hukum  Agraria”,  (makalah  disampaikan  pada  Diklat  Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2017).
27  Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah , (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hlm 7.
28 Ibid ., hlm. 7
29 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 30  Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , (Jakarta: LP3ES, 2006): 265.
31 Mukmin Zakie, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”Jurnal Hukum,  Vol.  18,  (2011):  195  e https://media.neliti.com/media/publications/84184-ID-pengadaan-tanah-untuk- kepentingan-umum-p.pdf (Diakses 14 April 2022)
memiliki  kuasa  untuk  melakukan  perbuatan hukum termasuk halnya memperjual belikan kepada pihak lain.
Namun  makna  hak  atas  tanah  di Indonesia  bukan  kuasa  mutlak  dan  tidak bisa diganggu gugat, itulah mengapa hukum agraria  bukan  hanya  berbicara  aspek keperdataan atau privat, namun terdapat aspek publik disana yang harus diperhatikan. Hal ini berangkat dari landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang meletakan bumi, air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat. 29 Dalam  konteks pembangunan  untuk  kepentingan  umum, sebagai  konsekuensi  dari  hidup  bernegara dan  bermasyarakat,  jika  hak  milik  individu (pribadi)  berhadapan  dengan  kepentingan umum  maka  kepentingan  umum  lah  yang harus  didahulukan. 30 Namun, demikian negara  harus  tetap  menghormati  hak-hak warga  negara  kalau  tidak  mau  dikatakan melanggar  hak  asasi  manusia. 31 Artinya  hak sekalipun  ada  pembatasan  atau  bersifat relatif  (terbatas)  yaitu  untuk  kepentingan umum, bahkan negara dapat melakukan pengambilan hak atas tanah dengan memberi ganti rugi yang layak kepada pemegang hak. 32
Ketika  dikaitkan  dengan  kebijakan pembatasan  pengalihan  hak  atas  tanah
( Land freezing) dalam konteks pembangunan IKN  artinya  pembatasan  tersebut  tidak dimaksudkan  untuk  menghilangkan  hak keperdataan pemilik tanah, namun kebijakan tersebut  sebagai  mekanisme  kontrol  guna menghindari  pihak-pihak  yang  tujuannya mencari  untung  pada  pembangunan  IKN sehingga pemerintah melakukan pembatasan.
Perlu digarisbawahi juga bahwa konsep kebijakan pengendalian berupa pembatasan pengalihan  hak  atas  tanah  ( land freezing ) dilakukan  sampai  seluruh  wilayah  Ibu  Kota Nusantara  menjadi  Hak  Pakai  dan/atau  Hak Pengelolaan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara. Artinya  kebijakan  ini  merupakan  kebijakan transisi  sambil  proses  pemberian  hak  pakai dan atau Hak Pengelolaan pada wilayah Ibu Kota Nusantara selesai dilakukan prosesnya, namun  pemberian  Hak  Pakai  dan/atau  HPL tetap  memperhatikan  keberadaan  Hak Atas  Tanah  masyarakat  dan  Tanah  Ulayat masyarakat hukum adat.
Selanjutnya, apabila ada kebutuhan rencana pembangunan di Kawasan IKN pada lokasi  tanah-tanah  yang  di  atas  nya  sudah ada hak masyarakat, maka pemerintah akan menggunakan  skema  Pengadaan  Tanah yang  mengedepankan  musyawarah  mufakat serta  ada  mekanisme  ganti  kerugian  bagi pihak yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan. Bahkan untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum dilakukan  oleh  penilai  publik  yang  secara
33 Pasal 1 angka 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
34  Pasal  75  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
35 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Materi Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Ibukota Nusantara, Februari 2022.
independen  dan  profesional  serta  berlisensi praktik penilaian. 33 Bahkan apabila ada pihak yang  keberatan  dengan  bentuk  dan/atau besarnya  ganti  kerugian  dapat  mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. 34
Selanjutnya pada skema perolehan tanah Ibu Kota  Nusantara,  dimungkinkan  juga  skema Pengadaan tanah secara langsung ( Business to Business ) dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, hibah, ruislag , pelepasan secara sukarela, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati. Sementara bagi lahan masyarakat yang  tidak  dibutuhkan  untuk  pembangunan IKN akan direvitalisasi, dan berlaku ketentuan land freeze dan first right . 35
Sebagai Kawasan Strategis Nasional, IKN perlu dukungan dari berbagai stakeholders termasuk  masyarakat  agar  pembangunan yang  dilakukan  bisa  berjalan  dengan  lancar sehingga visi sebagai kota dunia untuk semua bisa tercapai. Untuk mengeksplorasi tujuan di atas dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,  serta  penyelenggara  Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara. Nantinya segala  kegiatan  pengalihan  Hak  Atas  Tanah di  Ibu  Kota  Nusantara  wajib  mendapatkan persetujuan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota Nusantara,  sehingga  diharapkan  potensi spekulan tanah bisa teratasi dengan baik.

## 3.  Mekanisme Kebijakan Pembatasan
Pengalihan Hak Atas Tanah ( Land freezing ) di Ibu Kota Nusantara
Secara  bahasa,  ibu  kota  atau  dalam bahasa  Inggris  disebut  sebagai capital  city berasal  dari  bahasa  latin  yakni caput yang berarti  kepala  ( head ). Dalam Black’s  Law Dictionary , kata capital mempunyai banyak makna  tergantung  dalam  konteks  yang dipergunakan. Berkaitan dengan ibu kota, Black’s  Law  Dictionary mengartikan Capital sebagai place  where  legislative  department holds  its  sessions  and  where  chief  offices of  the  executive  are  located;  political  and governmental metropolis . Capital juga dapat diartikan sebagai seat of government .
a.  Konsep  Pemindahan  untuk  Kepen- ting an Umum
Konsep land freezing yang  sebelumnya sudah  dijelaskan  di  atas  sebagai  “ a legal restraint  on  the  sale  or  transfer  of  land . ” Di  Australia  keberadaan  tanah  sebagai properti  yang  diberlakukan  pembatasan pemindahtanganan,  apalagi  kepentingan yang  hendak  dicapai  adalah  kepentingan individu.  Profesor  Merrill  Schnebly  meng- artikulasikan bahwa secara umum pembatasan  pemindahtanganan  terhadap properti  harus  didasarkan  pada  kebijakan publik.  Gray  dan  Schnebly  berpendapat bahwa pemindahtanganan properti memiliki unsur-unsur  sebagai  berikut. 36 Pertama , menghalangi perdagangan dan produktivitas yang bekerja secara efisien (baik dengan cara perbaikan oleh pemilik saat ini atau transfer ke yang lain). Poin yang hendak disampaikan oleh
36 Scott  Grattan,  “ Revisiting  Restraints  On  Alienation:  Public  and  Private  Dimensions” , Monash  University  Law Review , Vol 41, No 1, http://classic.austlii.edu.au/au/journals/MonashULawRw/2015/4.pdf
Gray  adalah  pembatasan  akan  menghalangi perdagangan  properti  dalam  aspek  efisiensi oleh  sang  pemilik  maupun  ditransfer  ke pihak lain, artinya efisiensi adalah poin yang perlu  disorot.  Apabila  dikontekstualisasikan dengan kebijakan land freezing di IKN melalui penegak hukum yang ideal, pengalihan hak  atas  tanah  di  IKN  menjadi  kebijakan yang  menghalangi  fleksibilitas  dan  efisiensi pengalihan  hak  atas  tanah  dalam  rangka percepatan  pembangunan  berdasarkan target  yang  direncanakan  pembangunan pusat pemerintahan di tahun 2024. Namun, menghalangi  efesiensi  ini  bukan  berarti secara mutlak justru menghilangkan urgensi kebijakan Land freezing di  IKN,  artinya kebijakan Land freezing harus  dilaksanakan dengan  struktur  dan  norma  hukum  yang ideal.
Kedua,  memusatkan  kekayaan  dan kekuatan  ekonomi,  dengan  merugikan  ke- penting an umum, di tangan segelintir orang. Ketiga,  mendorong ‘survival  of  the  least  fit ’ dengan  melindungi  pemilik  properti  dari kemungkinan  transaksi  yang  merugikan. Apabila dikontekstualisasikan dengan keberadaan  pembangunan  di  IKN  selaras dengan  fakta  sejumlah  transaksi  yang  telah terjadi  di  deliniasi  IKN  pasca  pengumuman perpindahan Ibu Kota Negara akan dilakukan, unsur  yang  disampaikan  oleh  Gray  adalah benar  adanya.  Artinya Land freezing dalam hal ini bertujuan untuk menghilangkan potensi  kekayaan  yang  terpusat  hanya pada  satu  atau  segelintir  orang.  Keempat, memungkinkan penyalahgunaan kreditur
dengan menyangkal kemampuan mereka untuk mengambil milik peminjam, di mana kepemilikan  (jelas)  dari  properti  itu  yang pada  awalnya  mendorong  pemberian  kredit Apabila dikontekstualisasikan pendapat Gray dalam tulisannya selaras dengan kekhawatiran penulis  bahwa  dengan  tidak  diaturnya Land freezing berdampak pada penyalahgunaan properti di masa yang akan datang. Salah satu tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN adalah sebagai land administration yang masih dalam proses  penyelenggaraannya.  Pembangunan IKN  di  Kalimantan  tidak  menjadi  pekerjaan baru untuk menambah daftar tanah dengan kepemilikan  tumpang  tindih,  kasus  mafia tanah  atau  sengketa  konflik  lainnya  yang akan  masuk  di  dalam  daftar  permasalahan pertanahan.  Artinya  land  administration yang  dilakukan  oleh  Kementerian  ATR/BPN di  Kalimantan  harus  dilaksanakan  secara ideal melalui kebijakan Land freezing . Peran properti  yang  memaksimalkan  kekayaan, yang  ia  sebut  sebagai  ‘properti-sebagai- komoditas’,  Gregory  Alexander  telah mengartikulasikan  sebuah  visi  dari  ‘properti sebagai  kepatutan’.  Di  bawah  pandangan ini, properti memberikan dasar bagi tatanan sosial  masyarakat  yang  tepat. 37 Artinya, kepatutan ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat  untuk  meningkatkan awareness dalam membangun IKN dengan tidak menjadi spekulan tanah di wilayah IKN.
Pembatasan  dalam  perkembangan hukum di Australia muncul dalam satu kasus pada  tahun  2011  di  Pengadilan  Tinggi  New South  Wales  yang  menjatuhkan  putusannya
37 Ibid . 38 Ibid . 39 Ibid.
terhadap  Bondi  Beach  Astra  Retirement Village  Pty  Ltd  v  Gora  (‘Gora’)  di  mana Campbell JA mengenai pembatasan properti. Pengadilan  memiliki  kesempatan  untuk membenarkan penegakan pengekangan atas dasar kepentingan umum dalam memajukan kegiatan  ekonomi  di  kawasan  tersebut. Bahwa  pembatasan  yang  diperlukan  oleh pemberian  “hak  memesan  terlebih  dahulu” berada di luar larangan pengekangan pada pemindahtanganan.  Bahwa  pembatasan substansial  dalam  pengaturan  properti mungkin  ditegakkan,  tetapi  tidak  me- nunjukkan  dasar  yang  tepat  dimana  hal ini mungkin dilakukan. 38 Dalam  keputusan pengadilan di Gora yang membatalkan pengekangan,  Hakim  Bryson  AJ  menentang signifikansi pemindahtanganan tanah secara bebas  berhadapan  dengan  kebijakan  publik untuk menahan orang pada kontrak yang mereka  tawar-menawar  secara  bebas. Namun,  kebijakan  yang  diidentifikasi  oleh Hakim  Bryson  adalah  kebijakan  formal  yang hanya mengambil preferensi individu sebagai sesuatu yang diberikan, dan agnostik tentang bagaimana  masyarakat  harus  diatur  secara substantif. 39
Sebaliknya, Hakim Campbell JA dalam Gora, dengan memperhatikan hukum umum dan peraturan perundang-undangan modern yang mengatur pengoperasian properti umum dan menerima kepatutan organisasi sosial di mana  pengaturan  khusus  bagi  masyarakat tertentu. Hakim Giles, tidak menerima bahwa pengekangan akan berdampak buruk pada pemindahan  properti,  bagaimanapun  juga

## menerima adanya kebijakan publik yang
diartikulasikan dengan jelas dalam hal ini. 40
Tujuan  ekonomi  dari  sumber  daya yang bergerak ke penggunaan yang bernilai tertinggi dapat dibandingkan dengan masalah non-finansial lainnya. Dengan cara ini, kasus- kasus  diatas  menggunakan  pandangan bahwa  cara  di  mana  hak  milik  dipegang dalam  masyarakat  kadang-kadang  harus dipandu oleh visi substantif (publik) tentang kebaikan, daripada hanya diserahkan kepada kepentingan (privat).
b.  Mekanisme Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah ( Land freezing ) di Ibu Kota Nusantara Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa  efektif  dan  berhasil  tidaknya penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur sistem  hukum  yang  mana  dua  diantaranya yakni  struktur  hukum (struktur  of  law ) dan substansi hukum ( substance of the law ) Dalam kaitannya  dengan  mekanisme  kebijakan pembatasan  pengalihan  hak  atas  tanah dapat dilakukan terhadap dua (2) tataran di antaranya;
1)  Menyusun  Pengaturan Land freezing s ecara Komprehensif
Terkait  penggunaan  instrumen  hukum Land freezing . Sebagai tools dalam rangka menghindari  spekulasi  tanah,  dasar hukum kebijakan Land freezing tidak relevan apabila diatur dalam instrumen hukum seperti Peraturan Kepala Daerah, terlebih  kewenangan  terkait  kebijakan pertanahan ada pada pemerintah
40 Ibid .
41  Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, 2010,  25.
42  Manfred Nowak, Introduction to The International Human Rights Regime , Martinus Nijhoff Publishers,(2003),. 23
pusat.  Bahkan  instrumen  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  saja  tidaklah  cukup, terlebih Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
Lebih  lanjut  instrumen  hukum  tersebut dianggap  tidak  dapat  mengatur ketentuan  yang  sifatnya  membatasi hak  seseorang  atas  tanah.  Sehingga ketentuan mengenai Land freezing harus  diatur  oleh  peraturan  setingkat undang-undang. 41 Praktik Land freezing merupakan perbuatan hukum yang berkaitan erat dengan pembatasan hak asasi manusia terhadap kepemilikan hak atas  tanah.  Syarat-syarat  pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang  diatur  di  atas  diterjemahkan secara  lebih  detail  di  dalam  Prinsip- Prinsip  Siracusa  ( Siracusa  Principles ). Negara dapat memutuskan pembatasan terhadap HAM dengan ketentuan bahwa  mereka  memenuhi  syarat-syarat yang  tertuang  dalam  klausul-klausul yang relevan. 42 Namun,  syarat-syarat pembatasan  HAM  di  atas  ditujukan pada HAM yang tergolong derogable rights .  Dukungan  ketersediaan  lahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan hal yang krusial serta harus didukung  dengan  lancarnya  proses pembangunan  melalui  mitigasi  potensi permasalahan lahan salah satunya akibat peralihan  hak  yang  tidak  terkontrol serta  potensi  munculnya  spekulan  dan mafia  tanah.  Sehingga  pembatasan
tersebut  memiliki  urgensi  untuk  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan dalam  bentuk  produk  hukum  undang- undang.  Undang-Undang  IKN  memang sudah  mengatur  secara  implisit  terkait dengan Land freezing , disebutkan bahwa
“Pengalihan  HAT  di  Ibu  Kota  Nusantara wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara” namun perlu dielaborasi  secara  lebih  komprehensif: bentuk  pembatasan,  mekanisme  atau skema  pembatasnya  seperti  apa  serta perlindungan hukum bagi pemilik hak atas  tanah,  sehingga  pemilik  hak  tidak dirugikan.  Pengaturan  tersebut  harus dijelaskan  di  dalam  undang-undang. Ketidakjelasan  tersebut  berpotensi mengakibatkan  kegamangan  pelaksana dan  PPAT  maupun  masyarakat  yang dilayani. Selain kebijakan land  freezing, kebijakan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang selama ini sudah ditentukan berdasarkan zona/wilayah  tertentu  perlu  benar- benar dilaksanakan berikut pengawasan yang efektif. Hal ini sebagai sarana untuk menahan gejolak harga tanah yang berlebihan dan tidak terkontrol.
2)  Membentuk  Satuan  Tugas  Pencegahan Mitigasi Pelanggaran Land freezing Struktur hukum memiliki makna pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum  dijalankan  menurut  ketentuan- ketentuan formalnya. Struktur menjadi instrumen  yang  menjalankan  norma hukum terkait larangan land freezing pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
Secara  yuridis,  jual  beli  di  bawah
tangan  adalah  jual  beli  yang  tidak diperkenankan secara hukum dan tidak memenuhi  Pasal  1320  KUHPerdata yakni kesepakatan yang mengikat kedua belah  pihak,  kecakapan,  suatu  hal tertentu  dan  suatu  sebab  ( causa ) yang halal.  Praktik  jual  beli  dibawah  tangan setidaknya  bertentangan  dengan  syarat sebab ( causa ) yang halal. Namun secara yuridis  boleh  saja  kita  merujuk  kepada ketentuan  tersebut.  Namun  secara praktik  perlu  dibuat  aspek  mitigasi karena keberadaan Ibukota Negara yang sangat  strategis  dan  memiliki  prospek ekonomi  yang  besar.  Pencegahan spekulasi  pada  level  pengurusan administrasi  peralihan  kepemilikan lahan juga dapat mengurangi, namun tidak  juga  menghilangkan  spekulan. Seperti  yang  terjadi  di  lokasi  sekitar bandara di Kulonprogo, praktik spekulasi dilakukan  melalui  transaksi  bawah tangan  sehingga  pencegahan  pada administrasi jual beli tanah tidak semua terdeteksi.  Apabila  tidak  dimitigasi maka dapat mengakibatkan bom waktu yang berujung sengketa dan konflik dan tidak  jelasnya  pencatatan  administrasi pertanahan karena terjadi perbedaan antara data yuridis dan fisik.
Menjawab  persoalan  tersebut  Kepala Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  secara berkala  melakukan:  pengawasan  dan pengendalian  atas  pembatasan  peng- alihan  Hak  Atas  Tanah,  penyelesaian permasalahan terkait pertanahan di Ibu Kota  Nusantara,  membentuk  Satuan Tugas  Pengawasan  dan  Pengendalian
Pertanahan. Satgas yang dibentuk perlu kolaborasi berbagai instansi yaitu Badan Pertanahan  Nasional  (BPN),  Badan Otorita IKN, Aparat Penegak Hukum (APH),  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK), Hingga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis  Transaksi  Keuangan). 43 Satgas ini  perlu  secara  efektif  berkoordinasi dan menyampaikan laporanya, bukan hanya  secara  represif,  tetapi  perlu mengedepankan pula aspek pencegahan /preventif,  sehingga  jangan  sampai Satgas ini lebih condong bekerja seperti pemadam kebakaran. Lebih lanjut peranan aparat keamanan sangat krusial untuk  benar-benar  mengawasi  lahan- lahan  di  IKN,  jangan  sampai  ada  pihak- pihak yang melakukan okupasi di wilayah IKN  dan  ‘seolah-seolah’  merupakan pemilik  lahan,  sehingga  akan  semakin menghambat proses pembangunan.
Secara  kelembagaan,  dalam  rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian  ATR/BPN  sebagai  instansi vertikal perlu segera membentuk Kantor Wilayah BPN Ibu Kota Nusantara. Selama ini  peranan  tersebut  dijalankan  oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur yang juga mengurusi Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya Kantor Wilayah BPN IKN maka akan lebih memudahkan koordinasi  serta  mempercepat  pe- nyelesaian persoalan pertanahan di IKN dalam rangka mendukung pembangunan
43  Iqbal Dwi Purnama, Berantas Spekulan di IKN Nusantara Ini Tugas Satgas Pertanahan, https://economy.okezone. com/read/2022/03/31/470/2570921/berantas-spekulan-tanah-di-ikn-nusantara-ini-tugas-satgas-pertanahan 44  Gerald Auten, Capital gains taxation, Department of the Treasury, hlm. 52 diakses di https://www.urban.org/sites/ default/files/publication/71031/1000519-Capital-Gains-Taxation.PDF

## IKN itu sendiri.

## 3) Memberlakukan Capital  Gain  Tax terhadap Pemindahan Kepemilikan Hak Atas Tanah
Capital  gain tax merupakan perlakuan terhadap  perubahan  nilai  aset  modal seperti  saham  perusahaan, real estat , atau  kepentingan  bisnis, 44 Artinya Keuntungan  modal  dapat  didefinisikan sebagai  setiap  keuntungan  yang diterima melalui penjualan aset modal. Keuntungan  yang  diterima  termasuk dalam kategori pendapatan. Oleh karena  itu,  pajak  perlu  dibayarkan  atas penghasilan  yang  diterima.  Pajak  yang dibayarkan disebut pajak capital gain . 45 Penerapan capital  gain  tax ini akan membuat  seseorang  berpikir  berkali- kali  untuk  berlomba-lomba  menjadi ‘tuan tanah’ karena pajak yang dihitung berdasarkan  selisih  antara  harga pembelian  dengan  harga  saat  dijual. Skema ini akan membuat lahan-lahan di IKN lebih terkontrol, sehingga kebijakan memindahkan Ibukota bukan hanya ‘asal pindah’  tetapi  disertai  komitmen  untuk menata  kota  secara  lebih  ideal  dan berkelanjutan.

## D.  Penutup
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status quo saat  ini  pengaturan  terkait  pem- batasan pengalihan hak atas tanah di Ibukota Nusantara dilakukan melalui Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020, Surat Edaran Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  c.q.  Direktur  Jenderal  Penetapan Hak  dan  Pendaftaran  Tanah  dan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Perpres Nomor  65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan  di  Ibu  Kota  Nusantara.  Dalam hukum agraria yang merupakan percampuran antara aspek hukum privat dan hukum publik, ketika berbicara aspek Hak Atas Tanah, negara Indonesia tidak menganut sistem kepemilikan mutlak, artinya demi kepentingan umum hak tersebut  bisa  dilakukan  pembatasan  salah satunya  melalui  mekanisme land freezing , namun  pembatasan  tersebut  dilakukan dengan  memperhatikan  pula  hak-hak penerima dampak jangan sampai merugikan
salah satunya kebijakan land freezing bersifat sementara dan ada mekanisme ganti kerugian yang layak apabila akan digunakan untuk pembangunan melalui pengadaan tanah.
Pengaturan terkait land freezing kedepan perlu diatur secara komprehensif di dalam undang-undang karena terkait dengan pembatasan  hak  seseorang,  selanjutnya perlunya  aspek  mitigasi  risiko  dalam  rangka mencegah  persoalan  pertanahan  muncul  di IKN  terlebih  kawasan  IKN  adalah  kawasan strategis yang menjadi incaran banyak pihak, mekanismenya adalah melalui pembentukan Kanwil  BPN  Ibu  Kota  Nusantara  dan  secara simultan  dengan  dibentuk  Satuan  Tugas Pencegahan  Mitigasi  Pelanggaran Land freezing , dan memberlakukan capital gain tax dalam proses peralihan hak atas tanah tanah di Ibu Kota Nusantara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Adiyia, Michael Comparative Research , Canada: Brandon University, 2017
Bachtiar, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: UNPAM PRESS, 2019.
MD, Moh. Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , Jakarta: LP3ES, 2006.
Nowak, Manfred, “Introduction to The International Human Rights Regime”, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
Saleh, Wantijk, Hak Anda Atas Tanah , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Salim,  M Nazir, Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan , Yogyakarta: STPN Press, 2015.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Asyeafinafilah, H., dan Haryo, W, “Dinamika Harga Lahan  Di Sekitar Pengembangan Lahan Skala Besar Gedebage Kota Bandung”. Jurnal Perencanaan Wilayah , Volume 2, 2017.
Darmawan, Yudik, “Faktor-faktor yang mempengaruhi harga lahan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, 2020.
Djasmani,  Yacob,  “Hukum  Sebagai  Alat  Rekayasa  Sosial  Dalam  Praktek  Berhukum  di Indonesia”, E Journal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Nomor 3, 2011. C :\Users\ ACER \Downloads\ hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam praktek berhukum ... https:\ ejournal.undip. ac .id ›
Grattan , Scott , Revisiting Restraints On Alienation: Public and Private Dimensions , Monash University Law Review , Vol 41 , No 1, diakses di http://classic . austlii .edu.au / au /journals/
MonashULawRw/2015/4 .pdf.
Kusumaatmadja , Mochtar “ Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional”, Kumpulan Karya Tulis , Bandung : Alumni, 2006.
Latipulhayat , Atip “ Khazanah Mochtar Kusumaatmadja”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 3, 2014 .
Sudiarta, I Ketut, Ni Gusti Ayu Dyah, dkk, “Diklat Hukum Agraria ”, ( makalah disampaikan pada Diklat Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2017 .
Sudirman, Shentot, “Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah untuk Pembangunan  Bagi Kepentingan Umum  dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya”, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPM-STPN Bhumi , Nomor 40 , 2014 .
Susanto , Mei “ Konstitusi Dan Pembangunan Nasional”, Padjadjaran Law Review V, 2017 .
Zakie, Mukmin, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)” Jurnal Hukum , Volume 18, (2011)
https://media.neliti.com/media/publications/84184-ID-pengadaan-tanah-untuk- kepentingan-umum-p.pdf

## C. Internet
Auten, Gerald, “Capital gains taxation, Department of the Treasury”, https://www.urban.org/ sites/default/files/publication/71031/1000519-Capital-Gains-Taxation.PDF
CNBC Indonesia, “Sah Jokowi Putuskan Ibukota RI Pindah ke Kalimantan Timur”, 15 April 2022 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190826121608-4-94621/sah-jokowi-putuskan- ibu-kota-ri-pindah-ke-kaltim,
Ma’ruf,  Ahmad,  “Spekulan  Tanah”,  16  April  2022,  http://repository.umy.ac.id/ handle/123456789/18185
Purnama, Iqbal Dwi, Berantas Spekulan di IKN Nusantara Ini Tugas Satgas Pertanahan, 16 April 2022.
https://economy.okezone.com/read/2022/03/31/470/2570921/berantas-spekulan-tanah-di- ikn-nusantara-ini-tugas-satgas-pertanahan.
Yhulia, Vendy, “Pemerintah Mulai Cari Investor Untuk Pembangunan IKN” , 15 April 2022
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-mulai-cari-investor-untuk-pembangunan- ikn

## D.  Dokumen Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

## BIODATA PENULIS
Aditya Nurahmani, S.H. ,  penulis  merupakan  lulusan  Strata  1  Fakultas  Hukum,  Universitas Padjadjaran  dengan  program  kekhususan  Hukum  Administrasi  Negara  (HAN).  Semasa  kuliah Penulis  tergabung  ke  dalam  beberapa  organisasi  kemahasiswaan  diantaranya  Tim  Departemen Kajian  Strategis  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Universitas  Padjadjaran,  Kepala  Bidang  Dinamisasi Kampus  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Fakultas  Hukum,  Universitas  Padjadjaran,  Ketua  Umum Paguyuban Keluarga Mahasiswa Ciamis Universitas Padjadjaran, Staf Biro Debat Padjadjaran Law Research and Debate Society (Pleads) , dll.  Saat ini Penulis bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sejak bulan Mei Tahun 2020 sampai saat ini. Pada bulan Mei 2020 s.d Juni 2022 sebagai Konsultan Perorangan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Bulan Juni 2022 s.d sekarang sebagai Tenaga  Ahli  Komunikasi  pada  Biro  Hubungan  Masyarakat,  Kementerian  ATR/BPN.  Sebelumnya Penulis pernah mempublikasikan karya ilmiah pada Jurnal Nasional diantaranya Jurnal Majalah Hukum  Nasional,  BPHN,  Kemenkumham  “Reorientasi  Perekonomian  Nasional  Berdasarkan Pancasila  Melalui  Perubahan  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  Dengan  Model  Directive  Principle of State Policies” pada tahun 2018.  Selanjutnya Jurnal Nasional LK2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia “Menanti Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sebagai Salah Satu Upaya Penuntasan  Pelanggaran  HAM  Berat  Di  Masa  Lalu”,  tahun  2020,  Jurnal  Nasional  Padjadjaran Law Review, Universitas Padjadjaran “Peranan Hukum Dalam Pembangunan: Studi Ketimpangan Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan”, tahun 2022 dan artikel jurnal nasional lainnya.
Putrida Sihombing, S.H , penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan program kekhususan Hukum Tata Negara. Penulis pernah mengikuti beberapa perlombaan debat hukum tingkat nasional yang mewakili Universitas Padjadjaran dalam ampuan PLEADS ( Padjadjaran Law Research and Debate Society) sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Penulis pernah bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian  ATR / BPN) sebagai Konsultan Perorangan  untuk  Direktorat Landreform , Direktorat  Jenderal  Penataan  Agraria.  Beberapa publikasi yang  pernah Penulis dengan  judul Makna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing : Analisis Pengujian Undang - Undang Pemilumakna Kerugian Potensial Sebagai Kualifikasi Legal Standing : Analisis Pengujian Undang - Undang Pemilu dalam Jurnal Bina Mulya Hukum pada Tahun 2021 dan dengan judul Tax Treaty Dengan Asas Source Jurisdiction Sebagai Bentuk Legalisasi Dwikewarganegaraan Di Indonesia: Studi Kasus Tax Treaty Indonesia Dengan Amerika Serikat Tax Treaty Dengan Asas Source Jurisdiction Sebagai  Bentuk Legalisasi Dwikewarganegaraan Di Indonesia: Studi Kasus Tax  Treaty Indonesia Dengan Amerika Serikat dalam Legislatif Journal, Hasanuddin University pada tahun 2020.

## Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.165 https://mhn.bphn.go.id

## TINJAUAN KRITIS TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PENGEMBALIAN INVESTASI ASING PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
(Critical Review for Risk Management of Return on Foreign Investment in the Capital City of Nusantara’s Development)

## Kristianus Jimy Pratama
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl . Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 e-mail: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu fokus strategis Pemerintah yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Salah satu sumber pembiayaan yang diatur pada UU IKN adalah penyaluran dana asing, meliputi skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional,  dan  skema  pembiayaan  kreatif.  Adapun  dua  rumusan  penelitian  ini  berfokus  pada  pada tinjauan  kritis  atas  manajemen  risiko  pengembalian  investasi  asing  pada  pembangunan  infrastruktur  di IKN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Simpulan penelitian ini adalah skema KPBU lebih jelas aturan pertanggungjawabannya, namun penggunaan kedua skema  investasi  asing  lain  relatif  lebih  cepat  untuk  digunakan.  Oleh  karena  itu,  kedua  skema  lainnya membutuhkan pengaturan lebih lanjut.
Kata Kunci: Infrastruktur Ibu Kota Negara, Hukum Investasi, Manajemen Risiko, Pengembalian Investasi Asing

## Abstract
The  implementation  of  infrastructure  development  in  the  Capital  City  of  Nusantara  (IKN)  is  one  of  the strategic Government focuses based on Law Number 3 of 2022 on Capital City (UU IKN). One of the sources of financing regulated in the IKN Law is the distribution of foreign funds, including the Government and Business Entity (PPP) cooperation scheme, international funding or financing support schemes, and creative financing schemes. The two formulations of this research focus on a critical review of the risk management of foreign investment returns in infrastructure development in IKN. This research is a type of normative legal research with a sociological approach. The conclusion of this study is that the PPP’s scheme has clearer accountability rules, but the use of the other two foreign investment schemes is relatively quicker to use. Therefore, the other two schemes require further regulation.
Keywords: Foreign Investment Return, Investment Law, National Capital Infrastructure, Risk Management.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A

## A. Pendahuluan
1 Moh. Hudi, “Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).
2 Suriyati Hasan, “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),” Meraja Journal 1, no. 3 (2018), https://doi.org/10.33080/mrj.v1i3.17.
3 M.  Zulfa  Aulia,  “Hukum  Pembangunan  Dari  Mochtar  Kusumaatmadja:  Mengarahkan  Pembangunan  Atau Mengabdi Pada Pembangunan,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018), https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363- 392. Lihat juga: Jaja Ahmad Jayus, “Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum,” Jurnal Litigasi 16, no. 2 (Januari 2016), http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.38.
Kegiatan  pembangunan  nasional  men- jadi salah satu bentuk perwujudan dari tujuan negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umum. 1 Hal  tersebut  sejalan  dengan pemikiran Suriyati Hasan yang menerangkan bahwa pembangunan nasional adalah suatu upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mem bangun  kehidupan  masyarakat,  bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional yang  salah  satunya  adalah  di  bidang  per- ekonomian. 2 Adapun  dalam  mewujudkan pembangunan nasional tersebut, mengimplementasikan  norma  hukum  yang komprehensif  akan  semakin  mendorong perwujudannya  secara  terstruktur.  Mochtar Kusumaatmadja  menegaskan  pula  bahwa norma  hukum  merupakan  instrumen  yang berperan  penting  dalam  melaksanakan kegiatan  pembangunan  nasional. 3 Hal ini dikarenakan  pembangunan  nasional  yang disertai dengan instrumen hukum akan dapat menciptakan  pembangunan  nasional  yang memuat  nilai  kepastian,  nilai  keadilan,  dan nilai kemanfaatan hukum secara padu.
Terkait kegiatan pembangunan nasional sendiri  terdapat  berbagai  bentuk  kegiatan yang  dapat  untuk  diimplementasikan,  yaitu salah satunya adalah kegiatan pembangunan infrastruktur. Cakupan dari jenis infrastruktur yang  dimaksud  pun  terbilang  sangat  luas
sepanjang dapat ditujukan untuk kepentingan umum. Sehingga dengan pembangunan setiap  infrastruktur,  terdapat  capaian dapat  meningkatkan  taraf  kesejahteraan masyarakat  secara  umum.  Berbicara  me- ngenai  pembangunan  infrastruktur,  tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya tahapan- tahapan  yang  menyertainya.  Secara  seder- hana,  terdapat  tiga  tahapan  yang  secara praktis diterapkan pada proyek pembangunan infrastruktur. Ketiga tahapan yang dimaksud adalah  meliputi  tahapan  perencanaan, tahapan  pelaksanaan,  dan  tahapan  setelah pelaksanaan.
Dalam  tahapan  perencanaan,  suatu proyek  infrastruktur  akan  dimatangkan konsep  hingga  tatacara  realisasinya.  Di samping itu, dalam tahapan perencanaan ini pula  pengusulan  terlebih  dahulu  mengenai manfaat infrastruktur tersebut juga dilakukan. Pada  tahapan  ini,  proyek  infrastruktur  akan dikaji  segala  bentuk  kemungkinannya  untuk mampu diselesaikan atau tidak, yaitu melalui proses menginventarisasi risiko. Adapun salah satu risiko yang dimaksud adalah bagaimana suatu  proyek  infrastruktur  akan  dilakukan pembiayaannya.  Hal  ini  menjadi  penting karena  gagal  pembangunan  suatu  proyek infrastruktur  juga  seringkali  disebabkan oleh  pembiayaannya  yang  tidak  memadai.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Sehingga  tidak  jarang,  sebelum  melakukan realisasi  pembangunan  infrastruktur  perlu merencanakan  pembiayaannya  terlebih dahulu.
Hal ini mendorong berbagai proyek pem bangunan  infrastruktur  yang  diseleng- garakan oleh Pemerintah juga dilakukan dengan  menghadirkan  peran  pihak  ketiga untuk  melakukan  investasi  dalam  skema pembiayaan. Hal ini kemudian dikenal juga dengan investasi langsung oleh asing ( foreign direct investment atau  selanjutnya  disebut dengan FDI). International  Monetary  Fund menegaskan  bahwa  dengan  adanya  FDI diharapkan jenis investasi yang dilakukan juga memajukan perekonomian negara tempat penerima  investasi. 4 Terkait  FDI,  Leal-Arcas mengemukakan bahwa salah satu bentuk FDI adalah  dengan  memberikan  dana  investasi secara  langsung  kepada  pihak  negara penerima investasi dan menjadi bentuk yang umum  untuk  dilakukan  oleh  para  investor asing. 5
Sehubungan dengan FDI di atas, skema ini  sangat  erat  hubungannya  sebagai  skema pembiayaan proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pada skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut dengan IKN) Nusantara. Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal  24  ayat  (1)  huruf  (b)  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut dengan UU 3/2022) dan Lampiran  II  UU  3/2022,  yaitu  salah  satunya melalui  skema  kerjasama  Pemerintah  dan
4  International  Monetary  Fund,  Balance  of  Payments  Manual  (Washington:  The  International  Monetary  Fund, 1977), 136.
5 Rafael Leal-Arcas, “The Multilateralization of International Investment Law,” North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 35, no. 1 (2009), https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol35/iss1/4.
badan  usaha  (selanjutnya  disebut  dengan KPBU),  serta  skema  dukungan  pembiayaan internasional.  Sehingga  apabila  dicermati, skema  pembiayaan  melalui  investasi  asing untuk  pembangunan  IKN  memiliki  dasar hukum yang tegas.
Permasalahan  hukum  menjadi  timbul ketika  setiap  aspek  pembangunan  infra- struktur  IKN  yang  dibiayai  oleh  investasi asing  tersebut  tetap  mengandung  risiko kegagalan  atau  ketidaksesuaian  dengan tujuan  pembangunannya  semula.  Sehingga dengan  adanya  kemungkinan  gagal  realisasi pembangunan, Pemerintah memiliki tanggung jawab  sebagai  penerima  investasi  untuk melakukan  pengembalian  dana  investasi yang  telah  diberikan  oleh  para  investor asing.  Bahkan  ketika  seluruh  pembangunan infrastruktur  tersebut  terealisasi,  Pemerin- tah juga memiliki kewajiban untuk mengem- balikan  dana  investasi  asing  tersebut  sesuai yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya. Namun  permasalahannya,  ketentuan  UU 3/2022  tidak  mengatur  secara  jelas  terkait mekanisme  pengembalian  investasi  asing tersebut  dan  konsep  hukum  investasi  atas manajemen  risiko  pengembalian  dana investasi asing untuk pembangunan IKN yang menyertainya.  Berdasarkan  pendahuluan yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka  rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana pengaturan skema pengembalian investasi  asing  dan  implikasinya  dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara? Bagaimana tinjauan hukum investasi terhadap

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
manajemen  risiko  pengembalian  investasi asing pada pembangunan Ibu Kota Negara?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  sosio- logis.  Adapun  penelitian  hukum  normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum  sebagai  kaidah,  atau  acuan  perilaku bagi setiap orang dalam masyarakat sebagai batu  uji  atas  suatu  permasalahan  hukum yang terjadi. 6 Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  dan  metode  konseptual.  Metode pendekatan  peraturan  perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang ditujukan dengan  menganalisis  peraturan  perundang- undangan  baik  secara  tekstual  dan/atau kontekstual, sedangkan metode pendekatan konseptual  adalah  pendekatan  penelitian yang dilakukan melalui logika hukum untuk membangun argumentasi hukum atas suatu permasalahan  hukum. 7 Penelitian  ini  juga didukung oleh ilmu manajemen dan ilmu ekonomi sebagai ilmu bantu.
Penelitian ini menggunakan penelusuran literatur dalam melakukan pengumpulan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari bahan hukum primer yang meliputi Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  dengan UUD  NRI  Tahun  1945),  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara
6 Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press, 2020), 29. Bandingkan dengan:  Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7 , no. 1 (2020), https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33. 7  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2012), 36.
(selanjutnya  disebut  dengan  UU  3/2022), Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya yang disebut  dengan  UU  25/2007)  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya  disebut  dengan  UU  11/2020), Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2020  tentang  Lembaga  Pengelola  Investasi, dan  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya  disebut  dengan  Perpres 38/2015) serta bahan hukum sekunder yang meliputi  doktrin  hukum  umum.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif  sebagai  teknik  analisa  hukum  dan metode deduktif sebagai teknik pengambilan kesimpulan.

## C. Pembahasan

## 1. Pengaturan Skema Pengembalian

## Investasi  Asing  dan  Implikasinya dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya  bahwa  pengaturan  skema pendanaan pembangunan IKN telah diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 dan akan diatur secara khusus kemudian pada suatu Peraturan Pemerintah (selanjutnya  disebut  dengan  PP).  Berkaitan dengan ketentuan a  quo , dalam bagian lampiran II UU 3/2022 kembali diatur empat skema pendanaan sebagai kelompok sumber pendanaan pembangunan IKN yang sah sesuai

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Keempat skema pendanaan yang dimaksud  adalah  mekanisme  pendanaan melalui skema KPBU, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN atau swasta murni,  skema  dukungan  pendanaan  atau pembiayaan  internasional,  dan  skema pendanaan lainnya berupa pembiayaan kreatif ( creative financing ) seperti crowdfunding dan dana dari filantropi
Apabila  mencermati  keempat  skema pendanaan  pembangunan  infrastruktur IKN  diatas,  setidaknya  ada  tiga  skema  yang dapat  berasal  dari  dana  investasi  asing yang  dapat  diuraikan  sebagai  berikut. Dalam  skema  pendanaan  pembangunan IKN  dalam  bentuk  skema  pembiayaan  oleh KPBU.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  (7) Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015 tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan Badan  Usaha  (selanjutnya  disebut  dengan Perpres  38/2015)  ditegaskan  bahwa  badan usaha  yang  dimaksud  dalam  skema  KPBU adalah  BUMN,  Badan  Usaha  Milik  Daerah (selanjutnya  disebut  dengan  BUMD),  badan usaha  swasta  yang  berbentuk  perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Perlu untuk digarisbawahi bahwa pada skema KPBU, para pihak terkait umumnya telah menganalisa  model  pembagian  risiko  yang dapat ditanggung secara wajar. 8
Sehingga  mengacu  pada  ketentuan a quo , terang ditegaskan bahwa badan hukum asing dapat menjadi subjek pemberi investasi
8 Daliman et.al., “Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pada Infrastruktur Jalan Tol,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 7 , no. 1 (Maret 2021), https://doi.org/10.26760/rekaracana. Bandingkan dengan:  Herri  Suryadi  Samosir,  “Studi  Prioritas  Pembiayaan  Pembangunan  Infrastruktur  Dengan  Skema  KPBU Menggunakan AHP” (Tesis, Fakultas Teknis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020).
baik  berupa  investasi  langsung  maupun investasi  secara  tidak  langsung  ( indirect investment ) kepada proyek pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Di samping itu, melalui skema KPBU tersebut suatu badan hukum  asing  dapat  menjadi  representasi negara  asalnya  dalam  beberapa  keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam memberikan investasi terhadap suatu proyek infrastruktur (pembangunan IKN in casu ).
Skema yang kedua adalah melalui skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional.  Diterangkan  pula  dalam lampiran  II  UU  3/2022  bahwa  skema  yang dimaksud  ini  adalah  meliputi  pemberian dana secara bilateral ataupun oleh lembaga multilateral  melalui  hibah  dan/atau pemberian dana talangan. Sehingga dalam hal ini terdapat dua hal yang dapat dipahami secara jelas. Hal yang pertama adalah bahwa pemberian  dana  investasi  dapat  dilakukan melalui  skema  investasi  antara  negara maupun skema investasi lembaga perwakilan asing.  Hal  kedua  adalah  bahwa  pemberian dana  investasi  dapat  berorientasi  investasi, tetapi dapat juga berorientasi pada kegiatan non investasi.
Selain  itu  skema  pembiayaan  investasi asing  yang  dapat  digunakan  dalam pembangunan  IKN  adalah  melalui  skema pembiayaan  kreatif.  Melalui  skema  ini, para  investor  asing  dapat  memilih  untuk memberikan penyaluran dananya melalui skema  urun  dana  ( crowdfunding ) ataupun

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
melalui  dana  filantropi.  Hal  ini  tentu menunjukan  bahwa  investasi  asing  yang dapat  dilakukan  melalui  skema  ini  dapat dilakukan  oleh  subjek  hukum  asing  yang meliputi  orang  perseorangan  dan  badan hukum asing. Bahkan apabila menelisik frasa “dana filantropi” yang diatur dalam ketentuan a quo , setidaknya dapat dua hal yang dapat dipahami  secara  jelas.  Hal  pertama  adalah bahwa frasa “dana filantropi” tersebut adalah dana  tunggal  milik  dari  subjek  hukum  asing terkait, namun dapat pula menjadi dana bersama yang dalam artian lain adalah dana akumulasi  beberapa  pihak  yang  disatukan dalam  satu  kelompok  dana  yang  dikelola untuk satu tujuan bersama. Hal ini umumnya dilakukan pada konsepsi dana filantropi yang berasal  dari  sebuah  yayasan  ( foundation ) asing.  Hal  kedua  adalah  bahwa  frasa  “dana filantropi”  adalah  dana  yang  sifatnya diluar peruntukan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dapat dikatakan dana  filantropi  bukan  termasuk  dana  yang menuntut  pengembalian  secara  penuh, bahkan dalam beberapa keadaan tidak perlu untuk dikembalikan.
Apabila  mengacu  pada  ketiga  skema tersebut,  terlihat  peran  besar  investasi asing  disamping  penggunaan  APBN  untuk pembangunan  infrastruktur  IKN.  Peran besar itu ditunjukan dari beragamnya skema investasi  yang  dapat  ditentukan  oleh  para investor.  Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  dengan  banyaknya  pilihan  skema investasi asing, besaran dana investasi asing apabila  berbanding  lurus  akan  sangat  besar kontribusinya pada pembangunan IKN. Oleh karena itu, Pemerintah menjadi memiliki
tanggung jawab yang besar untuk melakukan pengembalian  dana  investasi  para  investor asing dari setiap skema yang kemudian dipilih oleh  para  investor.  Mengenai  hal  tersebut, berikut  akan  diuraikan  terkait  skema  pe- ngembalian  investasi  asing  dan  implikasinya pada  pembangunan  infrastruktur  IKN  dari ketiga  skema  investasi  yang  telah  dijelaskan diatas sebagai berikut.
Pada  skema  KPBU  sendiri  diterangkan untuk  pembangunan  infrastruktur  IKN  ( vide lampiran II UU 3/2022) terdapat dua tipologi skema yang ditawarkan oleh Pemerintah yaitu melalui skema KPBU tarif ( user payment ) dan skema KPBU availability payment (selanjutnya disebut  dengan  KPBU  AP).  Kedua  skema  ini pada  prinsipnya  mengacu  pada  ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perpres 38/2015. Kedua skema ini  apabila  dicermati  memiliki  karakteristik yang berbeda dalam hal pengembalian dana investasi (dana investasi asing in casu ) yang telah  disetorkan  oleh  investor  yang  dapat diuraikan  sebagai  berikut.  Pada  skema  tarif disebutkan  bahwa  pengembalian  investasi dilakukan melalui pembayaran dari pengguna ( user  payment ).  Dalam  konteks  merujuk pada Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (5) Perpres 38/2015,  skema  KPBU  tarif  sendiri  sudah sepenuhnya  dibebankan  pengembalian dananya  oleh  pengguna  yang  didasarkan pada  mekanisme  penentuan  tarif  awal  atas penyediaan  infrastruktur  oleh  penanggung jawab proyek kerjasama (selanjutnya disebut dengan PJPK). Apabila hal itu dihubungkan dengan  pengaturan  UU  3/2022,  tentu  PJPK tersebut  merujuk  pada  Otorita  IKN  sebagai pelaksana dan penyelenggara segala bentuk kegiatan  pemerintahan  daerah  khusus  IKN.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  apabila investor  asing  memilih  skema  KPBU  tarif untuk mendanai pembangunan infrastruktur IKN,  pengembalian  dana  investasi  asing  itu akan  dilakukan  secara  bertahap  oleh  para pengguna infrastruktur terkait.
Menjadi  yang  perlu  untuk  ditegaskan adalah  bahwa  dalam  pengembalian  dana investasi asing melalui skema KPBU tarif tidak dapat dilakukan secara langsung dalam hanya satu  tahapan  pengembalian  dana  investasi. Selain itu lama pengembalian dana investasi asing  melalui  skema  KPBU  tarif  didasarkan pada  kesanggupan  dari  setiap  pengguna atas  beban  tarif  yang  ditetapkan  oleh Otorita IKN. Sehingga terdapat dua implikasi penggunaan  dana  investasi  asing  melalui skema  KPBU  tarif  untuk  pembangunan infrastruktur  IKN.  Implikasi  pertama  adalah penggunaan dana investasi asing seyogyanya tidak  dialokasikan  dalam  tahapan  atau objek  pembangunan  infrastruktur  yang tidak  menuntut  pembebanan  tarif  kepada penggunanya,  misalkan  pada  kantor pemerintahan.  Hal  ini  menjadi  penting untuk ditegaskan karena pengembalian dana investasi  asing  melalui  skema  KPBU  tarif sudah  sejak  semula  memberikan  ketentuan untuk dilakukannya pembebanan tarif pada setiap  pengguna  infrastruktur  hingga  dana investasi  seluruhnya  telah  diterima  oleh para investor terkait. Implikasi kedua adalah bahwa penggunaan skema KPBU tarif untuk pembangunan  infrastruktur  IKN  hanya membebani  kewajiban  kepada  pengguna
9 Lihat juga ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU.
apabila  infrastruktur  yang  terkait  sudah dapat  dioperasikan  secara  penuh.  Hal  ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur IKN tanpa harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban kepada para investor.
Selain  skema  KPBU  tarif,  terdapat pula  skema  KPBU  AP  yang  dapat  dipilih oleh  para  investor  asing.  Dalam  skema  ini diterangkan  bahwa  pengembalian  investasi berupa  pembayaran  ketersediaan  layanan. Ketentuan  Pasal  1  angka  (16)  Perpres 38/2015  menegaskan  bahwa  pembayaran ketersediaan  layanan  adalah  pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada badan usaha pelaksana atas  tersedianya  layanan  infrastruktur  yang sesuai  dengan  kualitas  dan/atau  kriteria sebagaimana  ditentukan  dalam  perjanjian KPBU. Apabila ketentuan a  quo dicermati secara  saksama,  dapat  diketahui  dua  hal sebagai  berikut.  Hal  yang  pertama  adalah pengembalian  sejumlah  dana  investasi (dana investasi asing in casu ) yang disalurkan melalui skema AP dilakukan oleh representatif Pemerintah  yang  memberikan  kepastian hukum  atas  pengembalian  dana  investasi asing kepada para investor terkait. 9 Hal kedua yang dapat dipahami adalah pengembalian dana  investasi  asing  melalui  skema  AP dapat dilakukan berdasarkan rentang waktu yang  disepakati  dalam  perjanjian  KPBU. Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa pengembalian  dana  investasi  asing  tersebut dapat  dilakukan  secara  bertahap  ataupun

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
dilakukan  secara  tunggal  meskipun  tidak umum untuk diterapkan.
Dalam  ketentuan  Pasal  13  ayat  (2) Perpres  38/2015  diterangkan  bahwa penganggaran  dana  pembayaran  keter- sediaan  layanan  harus  dilakukan  dengan memperhitungkan beberapa komponen yang meliputi biaya modal, biaya operasional, dan/ atau  keuntungan  badan  usaha  pelaksana. Sehingga ketentuan a  quo menjelaskan bahwa  pengembalian  dana  investasi  asing yang dilakukan oleh representatif Pemerintah kepada  investor  asing  tidak  hanya  pada dana  investasi  yang  bersumber  pada  biaya modal yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur.  Oleh  karena  itu,  skema  AP memberikan untung yang besar kepada para investor asing. Apabila dihubungkan dengan pembangunan  infrastruktur  IKN,  skema AP  dalam  hal  pengembalian  dana  investasi asing  lebih  memudahkan  bagi  para  investor asing untuk sesegera mungkin kembali untuk mendapatkan  dana  investasinya  beserta dengan  keuntungannya.  Bahkan  skema  AP juga  menguntungkan  bagi  representatif Pemerintah (Otorita IKN in casu ) untuk mengembalikan  dana  investasi.  Hal  ini setidaknya ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  260/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan  Layanan  Pada  Proyek  KPBU (selanjutnya  disebut  dengan  PMK  Nomor 260  Tahun  2016)  menjelaskan  bahwa pembayaran ketersediaan layanan didasarkan pada  prinsip  kemampuan  keuangan  negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal.  Sehingga  dapat  dikatakan  apabila timbul  ketidakmampuan  keuangan  negara
untuk  mendanai  pengembalian  investasi asing, terdapat peluang untuk menangguhkan pengembalian investasi asing tersebut secara wajar.  Disamping  itu,  ketentuan  Pasal  4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan  Layanan  Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  di  Daerah (selanjutnya  disebut  dengan  Permendagri Nomor  96  Tahun  2016)  menjelaskan  bahwa pembayaran  ketersediaan  layanan  untuk pembangunan  infrastruktur  dapat  dilakukan apabila  penyediaan  infrastruktur  memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, terdapat dua implikasi dari penerapan skema AP yang dapat digunakan oleh para investor asing  pada  pembangunan  infrastruktur IKN.  Implikasi  yang  pertama  adalah  bagi Pemerintah,  skema  ini  akan  memudahkan pengembalian  dana  investasi  asing  karena didanai oleh Pemerintah yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu,  dengan  skema  ini  juga  bagi  Pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap tata kelola  dana  investasi  asing  yang  ada.  Hal ini dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur  asing  yang  pembiayaannya berasal  dari  dana  investasi  asing  dapat dikembalikan kepada investor asing sepanjang memenuhi kriteria-kriteria yang sebelumnya disepakati dalam perjanjian KPBU.
Implikasi  yang  kedua  adalah  bagi  para investor  asing,  skema  ini  dengan  jelas  dan tegas memberikan kepastian hukum kepada para  investor  asing  untuk  mendapatkan pengembalian  dana  investasinya.  Selain  itu,
skema  AP  juga  memberikan  kemudahan pengembalian  investasi  asing  bagi  setiap investor asing yang memiliki itikad baik karena secara prinsip-prinsip yang mendasari skema AP  sendiri  memberikan  kesempatan  bagi investor  asing  tersebut  untuk  memohonkan pengembalian  dana  investasinya  secara tepat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur  IKN  yang  menggunakan  skema AP akan memberikan kesempatan Pemerintah untuk  mendapatkan  pembiayaan  investasi asing  dalam  alokasi  yang  cukup  besar. Sehingga skema KPBU baik dalam kelompok tarif  ataupun  AP,  keduanya  memiliki  skema pengembalian investasi yang berbeda namun tetap memiliki implikasi yang positif kepada proyek pembangunan infrastruktur IKN.
Disamping  skema  pembiayaan  investasi asing  pada  pembangunan  infrastruktur IKN  dengan  skema  KPBU,  terdapat  pula mekanisme  penyaluran  dana  investasi  asing melalui skema pendanaan atau pembiayaan internasional.  Diterangkan  dalam  lampiran II  UU  3/2022  bahwa  skema  ini  mewadahi pemberian  dana  investasi  asing  secara bilateral  atau  lembaga  multilateral  melalui hibah  dan/atau  pemberian  dana  talangan. Berkenaan  dengan  pemberian  dana  asing secara bilateral, penyaluran dana asing dapat pula  dilakukan  secara bilateral  investment treaty (selanjutnya  disebutnya  BIT)  ataupun kontrak asing internasional. 10 Sehingga untuk mengetahui  skema  pengembalian  investasi dan implikasinya, perlu untuk terlebih dahulu menguraikan maksud dari definisi skema ini secara konseptual.
10 Sefriani, “The Urgency of International Investment Agreements (IIA) and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 18 , no. 2 (2018), http://dx.doi.org/10.28884/1.jdh.2018.18.2.1961.
Apabila  mencermati  definisi  skema pendanaan  atau  pembiayaan  internasional secara  saksama,  setidaknya  terdapat  dua hal  yang  dapat  ditinjau  secara  lebih  lanjut. Hal yang pertama adalah terkait dengan pengelompokkan  investor  asing  yang  dapat melakukan  penyaluran  dana  investasi asing.  Disebutkan  dalam  ketentuan a quo ,  kelompok  investor  asing  yang  dapat menggunakan skema ini dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum asing, dan negara itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa  dengan  adanya  tiga  bentuk  investor asing  yang  berbeda  tersebut,  memberikan perbedaan  pula  pada  skema  pengembalian investasi asing sebagai berikut.
Hal  ini  dikarenakan  apabila  investor asing  yang  melakukan  pembiayaan  investasi kepada  pembangunan  infrastruktur  IKN adalah  orang  perseorangan  (Warga  Negara Asing,  selanjutnya  disebut  dengan  WNA in casu )  ataupun  badan  hukum  asing,  skema pengembalian  investasi  akan  dilakukan  oleh PPJK (Otorita IKN in casu )  kepada  subjek pemberi  investasi  dengan  mempertimbang- kan dua hal yaitu terkait pemenuhan segala bentuk  tanggung  jawab  dari  pembangunan telah  selesai  dilakukan  dan  pembangunan yang terjadi memenuhi kualitas atau kriteria- kriteria  sebagaimana  yang  disetujui  dalam perjanjian  investasi  asing  di  antara  para pihak.  Selain  itu,  skema  pengembalian investasi  dapat  saja  ditangguhkan  apabila subjek  pemberi  investasi  asing  dinilai  tidak mampu  memenuhi  isi  perjanjian  investasi asing  yang  telah  disepakati  atau  tidak  layak

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
mendapatkan  pengembalian  dana  investasi asing  tersebut  sesuai  yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disamping  itu,  apabila  subjek  pemberi investasi  adalah  suatu  negara  atau  setidak- tidaknya representatif dari suatu negara yang dapat dipersamakan dengan itu tentu skema pengembalian  investasi  asing  dilakukan antara negara kepada negara ( country to country )  atau  perwakilan  pemerintah  ke perwakilan pemerintah lainnya ( government to government ). Apabila dalam pembiayaan investasi  asing  melalui  negara  asing  ini dikemudian  hari  tidak  dijalankan  secara penuh  kepada  negara  penerima  investasi (Indonesia in casu ), maka negara terkait dapat dinyatakan telah terindikasi melanggar isi dari perjanjian  investasi  asing.  Sehingga  apabila hal tersebut terus berlanjut, tentu hubungan investasi asing antar negara akan berdampak secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Hal  ini juga berlaku apabila terdapat penangguhan secara  tidak  wajar  atau  tidak  dilakukannya pengembalian  dana  investasi  asing  oleh negara  penerima  investasi  asing  (Indonesia in casu ). Oleh karena itu, hal ini menjadi perbedaan  yang  paling  terlihat  dari  setiap subjek  pemberi  investasi  asing  ditinjau  dari jenis investornya.
Dalam ketentuan lampiran II UU 3/2022 dijelaskan  pula  bahwa  pembiayaan  inter- nasional  secara  bentuk  pendanaan  dapat berupa hibah dan/atau pemberian talangan. Frasa  “dan”  yang  diatur  dalam  ketentuan a  quo memiliki  implikasi  bahwa  terdapat bentuk pendanaan ketiga, yaitu pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi dana  investasi  dari  hibah  dan  pemberian
talangan dalam satu kesempatan yang sama. Berbicara  mengenai  bentuk  dana  investasi berupa  hibah,  perlu  untuk  digarisbawahi kegiatan hibah merupakan kegiatan non investasi.  Disebut  sebagai  kegiatan  non investasi,  kegiatan  hibah  tidak  ditujukan untuk  mencapai  keuntungan  seperti  halnya kegiatan investasi pada umumnya. Sehingga dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  tidak ada aturan yang rigid bagi PPJK (Otorita IKN in casu ) untuk mengembalikan dana investasi asing dari skema hibah kepada pihak pemberi  dana  investasi.  Selain  itu,  dengan menggunakan  skema  hibah  maka  pemberi dana investasi asing sudah memahami bahwa pengembalian dana investasi asing bukanlah suatu keharusan sepanjang tidak ditentukan lain  dalam  perjanjian  investasi  asing.  Hal ini menjadi berbeda apabila pemberi dana investasi menghendaki lain dalam perjanjian investasi  asing  dan  disepakati  oleh  pihak penerima dana investasi asing.
Selain  skema  hibah,  terdapat  pula skema  dana  talangan.  Mengenai  skema  ini, perlu untuk ditegaskan bahwa dana talangan memiliki irisan yang erat dengan konsep dana pinjaman.  Adapun  konsep  dana  pinjaman sendiri  memiliki  artian  bahwa  terdapat  dua pihak didalamnya yaitu pihak peminjam atau kreditur dan pihak penerima pinjaman atau debitur. Sehingga dalam hal ini, terdapat kewajiban dari debitur untuk mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur.  Oleh  karena  itu,  secara  sederhana dapat dikatakan bahwa skema dana talangan menuntut adanya pengembalian dana investasi  dari  para  debitur  kepada  pihak kreditur.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  setiap  investor  asing  yang memberikan dana investasinya melalui skema dana talangan berhak untuk melakukan klaim  atas  pengembalian  dana  investasi asing  dari  PPJK  (Otorita in casu ).  Disamping itu,  dengan  menggunakan  skema  dana talangan  yang  ada  tentunya  para  investor asing  memiliki  hak  untuk  menentukan rentang waktu pengembalian dana investasi melalui perjanjian investasi asing. Dalam hal ini  tentu  tidak  mengesampingkan  hak  dari penerima dana investasi. Hal ini dikarenakan pihak  penerima  dana  investasi  juga  dapat menangguhkan pengembalian dana investasi sepanjang terdapat pelanggaran atau prestasi yang  tidak  dipenuhi  sepenuhnya  oleh  pihak kreditur.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya, terdapat pula skema ketiga dari dana talangan yaitu skema kombinasi. Dalam skema ini, para investor  asing  dapat  memberikan  pinjaman dana investasi asing tetapi dapat pula disertai dengan kegiatan hibah didalamnya. Mengenai skema ini, pengembalian dana investasi pada prinsipnya  hanya  dapat  diberikan  kepada pihak  kreditur  untuk  dana  investasi  asing yang  bersumber  dari  skema  dana  talangan. Meskipun  demikian,  pengembalian  dana investasi asing yang bersumber dari kegiatan hibah masih dapat dilakukan sepanjang telah dipisahkan  besarannya  dari  dana  investasi asing  yang  bersumber  dari  dana  talangan secara jelas melalui suatu perjanjian investasi asing di antara para pihak.
Melalui  skema  pendanaan  atau pembiayaan  internasional  sebagaimana yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  terdapat
dua  implikasi  terhadap  penggunaan  skema tersebut  dalam  pembangunan  infrastruktur IKN.  Implikasi  yang  pertama  adalah  dengan melalui  skema  ini  setiap  investor  asing memberikan keleluasan kepada PPJK (Otorita IKN in casu ) untuk dapat mempergunakan dana  investasi  asing  yang  diberikan  secara bebas.  Implikasi  yang  kedua  adalah  apabila pembangunan  infrastruktur  IKN  berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan secara khusus dalam skema hibah, terdapat peluang bagi Otorita IKN untuk tidak mengembalikan dana  hibah  tersebut  sepanjang  mampu memberikan  pertanggungjawaban  lain ataupun diberikan penangguhannya oleh pihak investor asing.
Disamping  kedua  skema  pendanaan melalui  KPBU  dan  skema  pembiayaan internasional,  para  investor  asing  dapat mengambil pilihan untuk menggunakan skema  pendanaan  lainnya  yang  disebut dalam  ketentuan  lampiran  II  UU  3/2022 dengan  istilah  pembiayaan  kreatif  ( creative financing ). Dalam ketentuan a quo disebutkan dua  model  pembiayaan  kreatif  yaitu  urun dana ( crowdfunding ) dan dana dari filantropi. Selain  dari  model  pembiayaan  kreatif tersebut,  ketentuan a  quo tidak  mengatur atau  setidak-tidaknya  belum  direalisasikan pengaturannya  secara  lebih  lanjut  dalam sebuah ketentuan PP. Sehingga dalam hal ini, uraian berikut hanya berbicara mengenai dua model pembiayaan kreatif tersebut.
Model pertama yang berada pada skema pembiayaan kreatif adalah skema urun dana ( crowdfunding ).  Dalam  skema  urun  dana, tentu  tidak  ada  ketentuan  yang  secara signifikan  yang  ditujukan  untuk  membatasi

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
subjek  pemberi  dana.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa sepanjang termasuk sebagai subjek  hukum  yang  memiliki  kecakapan hukum  dapat  tergolong  sebagai  subjek pemberi  dana  investasi  melalui  skema  urun dana.  Tetapi  perlu  untuk  ditegaskan  secara konseptual,  skema  urun  dana  yang  berlaku di masyarakat tidak umum digunakan dalam skema  yang  umumnya  diterapkan  sebagai suatu  skema  investasi  terlebih  berbicara untuk  pembangunan  infrastruktur.  Hal  ini setidaknya didasarkan pada dua argumentasi yang dapat diuraikan sebagai berikut.
Argumentasi  yang  pertama  adalah skema  urun  dana  memiliki  sifat  sosial. Adapun  sifat  sosial  yang  dimaksud  adalah ditujukan  untuk  kepentingan  umum.  Dalam artian lainnya, penggunaan skema urun dana tidak  ditujukan  untuk  investasi  yang  pada prinsipnya  untuk  mendapatkan  keuntungan dari  alokasi  dana  investasi  yang  diberikan. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan secara terang bahwa secara sifat, skema urun dana untuk investasi keluar dari konsep urun dana itu sendiri meskipun tidak ada larangan atas  penggunaan  skema  urun  dana  untuk investasi  sendiri.  Argumentasi  kedua  adalah penggunaan skema urun dana di masyarakat adalah  suatu  ketidaklaziman.  Adapun ketidaklaziman ini sendiri terlihat dari praktik urun  dana  di  masyarakat  sebagai  kegiatan sosial  yang  dikelola  oleh  berbagai  lembaga non  profit.  Sehingga  menggunakan  skema urun  dana  untuk  investasi  pembangunan infrastruktur IKN memberikan dua implikasi, yaitu penggunaan skema urun dana sebagai model  pembiayaan  investasi  pada  dasarnya menunjukan  bahwa  setiap  subjek  hukum
dapat memberikan peranan dan penggunaan skema  urun  dana  tersebut  memberikan peluang  untuk  Pemerintah  dapat  mencapai tujuannya dalam mendanai pembangunan infrastruktur  IKN.  Namun  yang  perlu digaris  bawahi  disini  adalah  pendanaan investasi  dengan  skema  investasi  asing juga  menunjukan  adanya  partisipasi  asing terhadap pembangunan infrastruktur IKN.
Model  kedua  dari  pembiayaan  kreatif yang diberikan peluangnya oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur IKN adalah dengan  menggunakan  dana  dari  filantropi. Dana filantropi sendiri merupakan suatu dana yang  memiliki  sifat  sosial.  Penyaluran  dana filantropi  pada  praktiknya  dapat  dilakukan oleh  seseorang  atau  sekelompok  tertentu melalui  suatu  yayasan  nirlaba  ataupun langsung  memberikannya  dan  bertindak sebagai tangan pertama. Adapun penggunaan dana filantropi untuk investasi adalah hal yang juga  tidak  lazim  untuk  dilakukan  mengingat praktiknya  di  lapangan,  namun  tidak dipungkiri  pula  dana  filantropi  juga  sering digunakan oleh individu ataupun kelompok untuk melakukan pembangunan di berbagai negara maupun daerah. Pembangunan ini  pada  prinsipnya  juga  ditujukan  agar dapat  memenuhi  kepentingan  umum  dan memajukan  daerah  terkait  beserta  dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia didalamnya. Oleh karena itu, penggunaan skema  dana  filantropi  dalam  pembangunan infrastruktur  IKN  bukanlah  suatu  hal  yang baru. Sehingga sudah tepat untuk pembentuk peraturan  perundang-undangan  khususnya UU 3/2022 untuk menggunakan frasa “skema pembiayaan” dibandingkan skema investasi.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Berkenaan  dengan  skema  pembiayaan kreatif  diatas  yang  dihubungkan  dengan investasi asing pada pembangunan infrastruktur  IKN,  setidaknya  berikut  adalah penjelasan  untuk  skema  pengembalian investasinya. Adapun untuk skema pengembalian  investasi  dari  skema  urun dana  dapat  dikatakan  seperti  sebelumnya bahwa  skema  urun  dana  lebih  bersifat sosial  dibandingkan  ekonomis,  secara konseptual  WNA  dan  badan  hukum  asing yang memberikan dana tersebut patut untuk dianggap  telah  memahami  bahwa  tindakan pengembalian  investasi  adalah  sesuatu  hal yang  tidak  perlu  untuk  dilakukan  sepanjang tidak ditentukan lain dalam sebuah perjanjian dengan pihak Otorita IKN ataupun lembaga lain yang melakukan pengelolaan dana asing terkait. Sehingga dengan ini dapat dinyatakan sangat  dimungkinkan  bagi  pengembalian skema  urun  dana  bukan  menjadi  kewajiban yang mutlak untuk dilakukan oleh pihak Otorita  IKN  ataupun  pihak  ketiga  yang terafiliasi.
Di  samping  itu  mengenai  model  dana filantropi,  skema  pengembalian  investasi setidaknya  mengacu  pada  ketentuan  UU 3/2022  tidak  diatur  secara  jelas  bagaimana pengembalian skema ini. Hal ini dikarenakan belum  terdapat  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  secara  tegas mengatur  terkait  skema  dana  filantropi untuk  kegiatan  investasi,  apalagi  yang terkait  dengan  pembangunan  infrastruktur terlebih berbicara infrastruktur IKN. Sehingga apabila hal ini dicermati secara saksama dan mempertimbangkan  bahwa  skema  ini  tidak jauh berbeda dengan skema urun dana, maka
dapat ditegaskan bahwa pengembalian dana asing  melalui  skema  dana  filantropi  untuk pembangunan IKN adalah tidak mutlak untuk dilakukan kecuali terdapat pengecualian dari ketentuan  peraturan  perundang-undangan ( exception by regulation ) atau ditentukan lain oleh pihak terkait ( exception by the parties ). Setelah mengetahui skema pengembali- an  investasi  dari  model  pembiayaan  kreatif tersebut,  maka  dapat  diketahui  setidaknya ada  dua  implikasi  dari  penggunaan  skema ini  yang  bersumber  dari  dana  asing  untuk pembangunan  infrastruktur  IKN.  Implikasi yang  pertama  bahwa  skema  ini  sangat menguntungkan Pemerintah ataupun PPJK (Otorita IKN in casu ) karena secara konseptual skema  ini  tidak  menuntut  pengembalian dana  asing  yang  telah  disetorkan  kecuali adalah hal-hal tertentu yang ditentukan lain oleh para pihak melalui suatu perjanjian atau nota  kesepahaman.  Implikasi  kedua  adalah bahwa  skema  ini  memberikan  peluang  bagi pihak asing untuk membantu pembangunan IKN dan Pemerintah masih dapat melakukan kontrol  terhadap  pemberian  dana  asing tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  melalui skema  ini,  tidak  ada  tuntutan  dari  pemberi dana  asing  itu  untuk  adanya  penguasaan infrastruktur IKN yang telah selesai dibangun oleh pihak terkait. Sehingga dapat dikatakan skema  pembiayaan  kreatif  akan  berdampak positif  pada  pembangunan  infrastruktur IKN,  termasuk  dalam  hal  pembangunan hingga  pengelolaannya  setelah  proses pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, ketiga skema investasi untuk penyaluran dana asing yang telah diatur dalam ketentuan UU 3/2022 adalah suatu skema yang bermanfaat

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
positif  untuk  pembangunan  infrastruktur IKN.  Di  samping  itu  sebagai  catatannya adalah  terkait  dengan  skema  pengembalian dana asing perlu untuk disepakati oleh para pihak dalam sebuah perjanjian atau setidak- tidaknya  diberikan  pengaturannya  dalam sebuah  PP  sebagaimana  yang  dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU 3/2022.

## 2.  Tinjauan Hukum Investasi Terkait Manajemen  Risiko  Pengembalian Investasi Asing Pada Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara
Secara  sederhana  hukum  investasi adalah  segala  kaidah  atau  peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bentuk  kegiatan  atau  perilaku  investasi, baik  yang  dilakukan  secara  langsung  ( direct investment )  dan/atau  tidak  langsung ( indirect investment ). Dalam terminologi hukum  Indonesia,  istilah  hukum  investasi lebih dikenal dengan terminologi hukum penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal (selanjutnya  disebut  dengan  UU  25/2007) sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya  disebut dengan  UU  11/2020).  UU  25/2007  sendiri telah  membagi  secara  jelas  dua  bentuk penanaman modal yang dapat dilakukan di Indonesia, yaitu kegiatan penanaman modal dalam  negeri  dan  penanaman  modal  asing. Ketentuan  Pasal  1  angka  (3)  UU  25/2007 menjelaskan  bahwa  penanaman  modal
11 Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
asing  (selanjutnya  disebut  dengan  PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 11
Berkenaan dengan ketentuan a  quo , dapat dipahami  bahwa  penyaluran  dana  investasi asing  pada  pembangunan  infrastruktur IKN  adalah  realisasi  bentuk  PMA.  Perlu untuk  ditegaskan  bahwa  pada  prinsipnya pembangunan  infrastruktur  juga  berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di daerah penerima PMA tersebut. 12
Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  UU  25/2007 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU 11/2020  yang  menegaskan  bahwa  dalam proyek pembangunan infrastruktur, kegiatan  PMA  dapat  diberikan  fasilitas  oleh Pemerintah Pusat.  Sehingga dapat dikatakan pembangunan  infrastruktur  IKN  oleh  dana investasi dari pihak asing termasuk juga pada cakupan  PMA  yang  dapat  diberikan  fasilitas oleh  Pemerintah  Pusat  dan  tidak  hanya terbatas  pada  PPJK  (Otorita  IKN in casu ). Oleh  karena  itu,  UU  25/2007  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  UU  11/2020  dan peraturan perundang-undangan yang terkait adalah  batu  uji  dari  pelaksanaan  hukum investasi di Indonesia.
Adapun kegiatan PMA dalam pembangunan  infrastruktur  di  IKN  ini juga  menjadi  salah  satu  solusi  dalam  hal
pembiayaan yang umumnya menjadi salah  satu  kendala  dasar  dari  pelaksanaan pembangunan  infrastruktur. 13 Sebagaimana yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa terdapat  tiga  skema  investasi  pihak  asing yang dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur  IKN  yaitu  skema  KPBU,  skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, dan skema pembiayaan kreatif berikut  pula  dengan  skema  pengembalian investasinya dalam keadaan normal. Keadaan normal  yang  dimaksud  adalah  keadaan dimana  proses  pembangunan  hingga  pe- nyelesaian  proyek  infrastruktur  IKN  yang dibiayai oleh skema pendanaan tersebut oleh pihak asing telah berjalan sesuai dengan yang disepakati  dan  memenuhi  kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh PPJK (Otorita IKN in casu ).  Sehingga  dalam  keadaan  tersebut, seluruh  prestasi  dari  pihak  investor  asing sebagai  pihak  kreditur  dan  pihak  Otorita IKN  sebagai  pihak  debitur  telah  seluruhnya terpenuhi,  meskipun  demikian  tidak  dapat dipungkiri keadaan tersebut dapat saja tidak terpenuhi atau timbul beberapa pengecualian tertentu.
Maksud  dari  keadaan  tersebut  tidak terpenuhi apabila pembangunan infrastruktur IKN  yang  dibiayai  oleh  pihak  investor  asing tersebut  tidak  memenuhi  kriteria-kriteria yang  telah  ditentukan  atau  terdapat  hal- hal lain yang menyebabkan pembangunan infrastruktur  IKN  tidak  dilakukan  sebagai- mana  yang  seharusnya  dilaksanakan. Disamping  itu  terdapat  pula  pengecualian dari keadaan normal yang dapat dikaitkan
13 Joubert B. Maramis, “Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian,” Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi 5, no.1 (Maret 2018), https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149.
dengan pembangunan infrastruktur IKN yaitu adanya  keadaan  memaksa  ( force majeure ) ataupun  keadaan  sulit  ( hardship ). Sehingga sangat  wajar  dalam  pengecualian  tersebut, bagi  keadaan  normal  tidak  dapat  terpenuhi yang  kemudian  berdampak  pada  skema pengembalian  investasi  asing  yang  telah diuraikan sebelumnya dalam keadaan normal. Oleh karena itu, untuk menghadapi keadaan tersebut  perlu  untuk  dilakukan  manajemen risiko  berdasarkan  hukum  investasi  nasional terhadap  segala  bentuk  risiko  yang  dapat timbul untuk tetap menjamin pengembalian investasi  asing  pada  pembangunan  infra- struktur  IKN  yang  dapat  diuraikan  sesuai dengan  bentuk  skema  investasi  yang  dapat dipilih oleh investor asing sebagai berikut.
Dalam  skema  KPBU,  sebagaimana  yang dapat diketahui di uraian sebelumnya bahwa skema ini terbagi menjadi skema KPBU tarif dan skema KPBU AP. Dalam skema KPBU tarif, sudah diketahui bahwa skema pengembalian investasi asing dilakukan dengan pembebanan tarif  yang  bersumber  dari  biaya  yang dibayarkan oleh para pengguna infrastruktur IKN. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila  pembangunan  infrastruktur  IKN sudah  selesai  dilakukan  maka  manajemen risiko  yang  dapat  dilakukan  adalah  melalui pembayaran  secara  berkala  dari  biaya  yang sudah  dibayarkan  oleh  para  pengguna infrastruktur IKN. Selain itu, untuk melakukan manajemen  risiko  dapat  pula  dilakukan dengan  melakukan  pengelolaan  bersama dengan Pemerintah ataupun PPJK (Otorita IKN in casu ) atas infrastruktur IKN yang telah

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
berhasil  dibangun  melalui  dana  investasi asing atau setidak-tidaknya pemberi investasi asing  dapat  melakukan  pemantauan  secara berkala atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah  terhadap  objek  infrastruktur asing  yang  dibiayai  oleh  skema  KPBU  tarif tersebut.
Selain  itu,  dalam  skema  KPBU  AP secara  prinsipnya  sehubungan  manajemen risiko  sudah  diatur  dalam  Perpres  38/2015, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, dan PMK Nomor 260 Tahun 2016. Mengenai aturan a quo , manajemen risiko sudah diatur secara  jelas  dan  tegas  oleh  Pemerintah melalui penilaian berkala dan berjenjang. Selain  itu  sudah  ditetapkan  mengenai kriteria-kriteria  objek  infrastruktur  yang dapat dilakukan pengembalian dana investasinya oleh Pemerintah. Disamping itu, Pemerintah dapat melakukan manajemen risiko  melalui  penilaian  mendalam  atas keuangan  perusahaan  dan  eksistensi  badan usaha secara berkala yaitu sepanjang dalam proses  pembangunan  infrastruktur  IKN. Hal  ini  menjadi  penting  terlebih  mengingat badan  hukum  asing  dapat  saja  dimohonkan upaya hukumnya tidak hanya di dalam negeri melainkan  juga  oleh  subjek  hukum  asing lainnya  di  negara  asalnya  maupun  forum penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dalam perspektif  hukum  penyelesaian  sengketa internasional. Sehingga dalam melaksanakan hal ini, Pemerintah telah melakukan manaje- men  risiko  secara  lebih  mendalam  atas keberadaan badan usaha yang terlibat dalam skema  KPBU  AP.  Dengan  ini,  Pemerintah
14  Hendry Irwanugroho, “Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan,” Jurnal Poros Hukum 1, no. 1 (2019), https://jurnal.fh.unpad.ac.id/ index.php/jphp/article/view/243.
dapat  melakukan  pengembalian  investasi asing  tersebut  dengan  berkepastian  hukum. Hal ini dikarenakan skema KPBU memberikan penjaminan hukum yang jelas. 14
Berbicara  terkait  aturan  hukum investasi  atas  manajemen  risiko  skema dukungan pendanaan dan pembiayaan internasional,  pada  prinsipnya  Pemerintah dapat memberdayakan keberadaan Lembaga Pengelola  Investasi  Asing  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2020  tentang  Lembaga  Pengelola  Investasi (selanjutnya  disebut  dengan  PP  74/2020). Meskipun  ketentuan  Pasal  1  angka  (2)  PP 74/2020  menjelaskan  bahwa  LPI  memiliki kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi  Pemerintah  Pusat,  perlu  untuk digaris bawahi bahwa proyek pembangunan infrastruktur  IKN  tidak  hanya  proyek daerah  khusus  IKN  melainkan  juga  terdapat bagian  yang  besar  terhadap  kewenangan Pemerintah  Pusat  untuk  menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari hadirnya peran APBN sebagai  salah  satu  sumber  dana  yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur IKN. Sehingga dalam hal ini, menjadi penting untuk  dapat  mempergunakan  alokasi  laba yang diperoleh LPI dalam hal pembagian laba untuk Pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk melaksanakan manajemen risiko sebelum timbulnya risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP 74/2020. Apabila telah timbul risiko yang dimaksud,  Pemerintah  dapat  mengeluarkan alokasi laba tersebut sebagai bentuk jaminan bagi  pengembalian  investasi  asing  kepada
para  pemberi  dana  investasi  sepanjang  itu telah  ditegaskan  oleh  para  pemberi  dana asing  tersebut  untuk  dikembalikan  kepada pihak terkait.
Disamping  skema  KPBU  dan  skema dukungan pendanaan dan pembiayaan internasional,  manajemen  risiko  juga  dapat diterapkan  pada  model  skema  pembiayaan kreatif.  Manajemen  risiko  yang  dapat dilakukan  berdasarkan  perangkat  hukum investasi  yang  telah  ada  bahwa  Pemerintah memberikan jaminan kepada pemberi dana asing  untuk  mendapatkan  pengembalian dana asing melalui suatu perjanjian dan nota kesepahaman.  Disamping  itu,  manajemen risiko  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila juga didukung dengan pengaturan yang lebih khusus dan tegas mengenai risiko yang dapat timbul  melalui  skema  pembiayaan  kreatif ini  melalui  suatu  peraturan  perundang- undangan  seperti  PP  sebagaimana  yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU 3/2022. Oleh karena itu, setelah mencermati uraian  diatas  dapat  dinyatakan  manajemen risiko  dapat  dilakukan  melalui  dua  tahapan yaitu  tahapan  sebelum  timbulnya  risiko dan  tahapan  setelah  timbulnya  risiko  yang dapat melalui aturan hukum investasi umum ataupun perjanjian secara khusus.

## D.  Penutup
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua  uraian  kesimpulan  sebagai  berikut. Kesimpulan  yang  pertama  adalah  terdapat tiga  skema  yang  dapat  digunakan  untuk menyalurkan  dana  asing  yang  ditujukan untuk  pembangunan  infrastruktur  di  IKN, yaitu  skema  KPBU;  terdiri  dari  skema  KPBU
tarif  dan  skema  KPBU  AP,  skema  dukungan pendanaan  atau  pembiayaan  internasional, dan skema pembiayaan kreatif. Adapun dari ketiga  skema  tersebut  memiliki  pengaturan skema  pengembalian  investasi  asing  yang berbeda.
Dalam  pengembalian  dana  investasi asing  melalui  skema  KPBU  adalah  menjadi suatu  kewajiban  mutlak  bagi  PPJK  (Otorita IKN in casu ) untuk melaksanakannya. Hal ini dikarenakan telah diatur dengan jelas melalui ketentuan Perpres 38/2015 secara umum dan perjanjian  KPBU  secara  khusus.  Sedangkan dalam  skema  dukungan  pembiayaan  inter- nasional  dan  skema  pembiayaan  kreatif, pengembalian  dana  asing  tidak  menjadi  hal yang mutlak untuk dilakukan kecuali ada hal lain yang ditentukan berbeda oleh para pihak terkait.  Perbedaan  skema  pengembalian investasi  asing  tersebut  membuat  terdapat implikasi yang berbeda untuk pembangunan infrastruktur  IKN.  Implikasi  yang  berbeda tersebut  terletak  pada  dua  hal.  Hal  yang pertama  adalah  bahwa  penggunaan  dana investasi  asing  melalui  skema  pembiayaan internasional dan skema pembiayaan kreatif lebih  cepat  untuk  dapat  dikelola  apabila dibandingkan dengan skema KPBU. Hal kedua adalah  pertanggungjawaban  dari  skema KPBU diatur secara lebih jelas dibandingkan dengan  kedua  skema  lainnya  yang memberikan implikasi bahwa pembangunan infrastruktur  IKN  akan  lebih  terarah  mulai dari proses pembangunannya hingga tahapan operasionalnya di masa mendatang.
Kesimpulan  kedua  dari  penelitian  ini adalah  bahwa  skema  pengembalian  dana asing  dan  implikasi  yang  berbeda  dari

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
ketiga  skema  terkait  untuk  pembangunan infrastruktur IKN juga mengakibatkan mana- je men  risiko  dari  ketiga  skema  yang  terkait menjadi  berbeda  pula  apabila  ditinjau  dari aturan  hukum  investasi  nasional.  Pada prinsipnya,  manajemen  risiko  untuk  skema KPBU  dilakukan  melalui  Perpres  38/2015, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, dan PMK Nomor 260 Tahun 2016 dan dapat didukung dengan  pelaksanaan  manajemen  risiko melalui  penilaian  mendalam  atas  keuangan perusahaan  dan  eksistensi  badan  usaha asing  secara  berkala  yaitu  sepanjang  dalam proses  pembangunan  infrastruktur  IKN. Terkait  manajemen  risiko  skema  dukungan pendanaan  atau  pembiayaan  internasional dapat dilakukan dengan memberdayakan alokasi  dana  LPI  yang  dikelola  oleh Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan PP 74/2020. Disamping itu, untuk manajemen risiko skema pembiayaan kreatif perlu untuk ditegaskan dalam suatu kontrak asing  di  antara  para  pihak.  Berdasarkan  hal
itu, manajemen risiko dari skema pembiayaan kreatif seyogyanya juga diatur dalam sebuah ketentuan  peraturan  perundang-undangan secara khusus.
Adapun  berkenaan  dengan  hasil kesimpulan  penelitian  ini,  penulis  telah menyusun  dua  rekomendasi  sebagai berikut.  Rekomendasi  yang  pertama  adalah Pemerintah  dengan  segera  mengundangkan PP  yang  mengatur  secara  khusus  skema pembiayaan investasi asing sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (7)  UU  3/2022.  Rekomendasi  kedua  adalah Pemerintah melakukan pemberdayaan LPI sebagai  alokasi  dana  penjaminan  terhadap seluruh  pembangunan  infrastruktur  IKN yang  dibiayai  oleh  investasi  asing.  Hal  ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian hukum  terhadap  penggunaan  dana  asing dan  mendorong  pihak  asing  untuk  dapat melakukan  penyaluran  dana  asing  untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.    Buku
International Monetary Fund. Balance of Payments Manual , Washington: The International Monetary Fund, 1977.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta: Kencana, 2012.
Muhaimin. Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mataram: Penerbit UPT Mataram University Press, 2020.

## B.    Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aulia,  M.  Zulfa.  “Hukum  Pembangunan  Dari  Mochtar  Kusumaatmadja:  Mengarahkan Pembangunan  Atau  Mengabdi  Pada  Pembangunan?.”  Undang: Jurnal  Hukum  1 , no. 2 (2018): 363-392, https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392.
Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Gema  Keadilan  7 ,  no.  1  (2020):  20-33, https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.
Daliman et.al. “Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Pada Infrastruktur Jalan Tol.” Reka Racana: Jurnal Teknik Sipil 7 , no. 1 (Maret 2021): 22-31, https://doi.org/10.26760/rekaracana.
Hasan, Suriyati. “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional).” Meraja Journal 1 , no. 3 (November 2018): 55-65, https://doi. org/10.33080/mrj.v1i3.17.
Hudi, Moh. “Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi  Perbandingan  Antara  Model  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  dan  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
Irwanugroho,  Hendry.  “Penjaminan  Proyek  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan  Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan.” Jurnal Poros Hukum 1 , no. 1 (2019): 32-54. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/243.
Jayus,  Jaja  Ahmad.  “Konsep  Sistem  Hukum  Investasi  Dalam  Menjamin  Adanya  Kepastian Hukum.” Jurnal Litigasi 16 , no. 2 (Januari 2016): 2906-2938, http://dx.doi.org/10.23969/ litigasi.v16i2.38.
Leal-Arcas, Rafael. “The Multilateralization of International Investment Law.” North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 35 , no. 1 (2009): 33-136, https:// scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol35/iss1/4.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A
Maramis, Joubert B. “Faktor-Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Pembiayaan Infrastruktur:
Suatu Kajian.” Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi 5 , no. 1 (Maret 2018): 49-63, https:// doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19149.
Samosir,  Herri  Suryadi.  “Studi  Prioritas  Pembiayaan  Pembangunan  Infrastruktur  Dengan Skema  KPBU  Menggunakan  AHP”.  Tesis,  Fakultas  Teknis  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, 2020.
Sefriani.  “The  Urgency  of  International  Investment  Agreements  (IIA)  and  Investor-State Dispute Settlement (ISDS) For Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 18 , no. 2 (2018): 245- 250, http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1961
Sukwika,  Tatan.  “Peran  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap  Ketimpangan  Ekonomi Antarwilayah di Indonesia.” Jurnal Wilayah dan Lingkungan 6 , no. 2 (Agustus 2018): 115- 130, https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130.

## C.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.
Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  Dengan  Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan  Dalam  Rangka  Kerja  Sama  Pemerintah  Daerah  Dengan  Badan  Usaha  Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  260/PMK.08/2016  tentang  Tata  Cara  Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek KPBU.

## BIODATA PENULIS
Kristianus  Jimy  Pratama,  S.H.,  M.H. menyelesaikan  pendidikan  jenjang  sarjana  pada  Program Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  dan  pendidikan  pascasarjana  pada Program  Studi  Magister  Hukum  Bisnis  dan  Kenegaraan  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada. Penulis tercatat sebagai peneliti Center for Law, Technology, RegTech & LegalTech Studies Universitas  Gadjah  Mada.  Penulis  memiliki  artikel  penelitian  mandiri  yaitu  di  antaranya  yang berjudul  “Konsepsi  Reformulasi  Hierarki  PUU  di  Indonesia”  dalam Jurnal  Arena  Hukum (Vol.15 No.2,  Agustus  2022),  “Mengoptimalkan  Mekanisme  Pengawasan  Dalam  Jaringan  Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia” dalam Majalah Hukum Nasional (Vol.51 No.2, Desember 2021), dan “Meninjau Konstruksi Pengaturan dan Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Keadaan Pandemi” dalam Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan  Hukum  Nasional (Vol.10  No.1,  April  2021).  Selain  itu,  penulis  juga  memiliki  artikel penelitian kolaborasi yaitu di antaranya adalah artikel yang berjudul “ Study of Development of Indonesia’s Remunerartion Law System (2019) yang dipublikasikan pada Social Science Research Network (SSRN) by Elsevier. Fokus penelitian penulis adalah bidang hukum bisnis. Penulis dapat dihubungi melalui email: kristianusjimy@mail.ugm.ac.id.

## T I N J A U A N   K R I S T I S   T E R H A D A P   M A N A J E M E N   R I S I K O P E N G E M B A L I A N   I N V E S T A S I   A S I N G   P A D A   P E M B A N G U N A N  I B U  K O T A   N U S A N T A R A

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.164 https://mhn.bphn.go.id

## KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH
( The Constitutionality of Nusantara Capital City Authority as a Local Government)
Fikri Hadi dan Farina Gandryani
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya e-mail: fikrihadi@uwp.ac.id, farinayani@uwp.ac.id

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan sebagai landasan hukum Ibu Kota baru yang sedang dibangun. Nama Ibu Kota baru tersebut adalah “Nusantara”. Bentuk Pemerintahan Daerahnya adalah Otorita yang diselenggarakan oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, dikarenakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, bentuk pemerintahan daerah yang dikenal adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan penyebutan kepala daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Maka, penelitian ini akan membahas mengenai konstitusionalitas dari Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan dalam rangka menemukan kebenaran koherensi antara UU Nomor 3 Tahun 2022 dengan Konstitusi di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan  adalah  pendekatan  konseptual  serta  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Lembaga Otorita dan Kepala Otorita dalam UU IKN bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal tersebut tegas menyatakan konsep pemerintahan daerah  di  Indonesia  dan  tidak  memberikan  ruang  untuk  memberikan  kebebasan  menafsirkan  kepada legislator sebagaimana konsep Open Legal Policy . Lembaga otorita juga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah di sekitarnya dan menimbulkan kerancuan akibat kedudukannya yang setingkat dengan menteri.
Kata Kunci : Konstitusionalitas, Otorita, Ibukota, Provinsi

## Abstract
The Law Number 3 of 2022 concerning The State Capital City has been officially signed. The name of The New Capital City is “Nusantara”. The form of Local Government for the Capital City is an Authority organized by an Authority led by the Head of the Authority. However, in Article 18 of the Constitution of Indonesia, the known forms of local government are “Provinsi”, “Kabupaten” and “Kota”. and the term for local government is “Gubernur”, “Bupati” and “Walikota”. This research will explain the constitutionality of the Authority and the Head Authority. It will used conseptual approach and statute approach. The result of this research shows that the consept of the Authority and the Head of the Authority is contrary to Article 18 section (1) and (4) of the Constitution of Indonesia. The article clearly states how the concept of local government in Indonesia is. The article does not provide space to give freedom of interpretation to legislators as in the concept of Open Legal Policy. Besides, the existence of an authoritative institution could make an overlapping authority with the local government and could create confusion due to its position at the same hierarchy as the minister according The Law Number 3 of 2022.
Keywords : Constitutionality, Authority, Capital, Province.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H

## A. Pendahuluan
1 Fikri  Hadi  dan  Rosa  Ristawati,  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden  dalam  Perspektif Konstitusi”, Jurnal Konstitusi , Volume 17, Nomor 3 (September 2020), 536-537.
2 Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota Di Hadapan Anggota Dewan, di kutip dari laman resmi Sekretariat Negara: https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_ jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan  (diakses  pada  tanggal  6  April 2022).
Keberadaan Ibu Kota merupakan suatu  hal  yang  fundamental  dalam  rangka menjalankan  suatu  negara.  Ibu  kota  atau dalam  Bahasa  Inggris  disebut  pula  sebagai capital  city berakar  dari  bahasa  latin  yakni caput yang  artinya  ialah  kepala  ( head ).
Lazimnya,  ibu  kota  berkedudukan  sebagai suatu pusat pemerintahan, pusat bisnis serta pusat  kekuasaan  dan  kebijakan  pada  suatu negara tersebut. 1
Pada  Agustus  2019,  Presiden  Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu  kota  Republik  Indonesia  pada  yang disampaikan  pada  pidato  kenegaraan  16 Agustus  2019.  Pada  kesempatan  tersebut, Presiden  menyampaikan  izin  kepada  rakyat Indonesia  melalui  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). 2 Rencana pemindahan ibu kota Indonesia telah melalui berbagai kajian khususnya dari lembaga Badan Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional (Bappenas RI). Presiden menegaskan bahwa ibu kota baru tersebut ke depan bukan hanya sebagai simbol identitas bangsa. Ibu Kota baru juga menjadi representasi kemajuan bangsa. Lokasi  ibu  kota  baru  yang  berada  di  sentral (titik  tengah)  wilayah  Negara  Indonesia diharapkan  dapat  mewujudkan  keadilan ekonomi serta pemerataan pembangunan.
Dari  rencana  pemindahan  ibu  kota tersebut,  pada  akhirnya  disahkan  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (selanjutnya
disingkat  sebagai  UU  IKN).  Pada  Pasal  6, menyatakan  bahwa  “lokasi  ibu  kota  baru berada  di  sebagian  wilayah  Penajam  Paser Utara  dan  sebagian  Kutai  Kartanegara  di Kalimantan  Timur”.  Adapun  nama  dari  ibu kota  baru  tersebut  adalah  “Nusantara”. Adapun  kedudukan  IKN  adalah  setingkat dengan Provinsi.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022 tersebut  juga  melahirkan  satu  lembaga baru.  Lembaga  tersebut  adalah  Otorita  Ibu Kota Nusantara. Pasal 4 UU IKN menyatakan bahwa lembaga tersebut “lembaga setingkat kementerian untuk menyelenggarakan Pemerin tahan  Daerah  Khusus  Ibukota Nusantara”.  Lembaga  tersebut  bertanggung jawab  pada  kegiatan  persiapan,  kegiatan pembangunan,  dan  proses  pemindahan Ibu  Kota  Negara,  serta  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  Khusus  ibuKota Nusantara (IKN).
Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  tersebut dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  yang  berkedudukan  sebagai kepala  Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota Nusantara,  berdasarkan  Pasal  5  UU  IKN. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai  kedudukan  setingkat  menteri. Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, serta  diberhentikan  oleh  Presiden  setelah berkonsultasi  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H

## Bentuk pemerintahan daerah IKN
tersebut  merupakan  bentuk  kekhususan dari Ibu Kota Nusantara. Bahkan kekhususan IKN  tersebut  berbeda  dengan  kekhususan ibu  kota  sebelumnya,  yakni  Daerah  Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), yang mana DKI  Jakarta  juga  berkedudukan  sebagai Provinsi sebagaimana IKN sebagaimana yang termaktub  pada  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun DKI Jakarta tetap dipimpin oleh seorang  Gubernur  dan  juga  melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur). 3 Berbeda halnya dengan IKN yang dipimpin  oleh  Kepala  Otorita  IKN  dan  tidak terdapat Pemilihan Kepala Daerah.
Namun  pada  sisi  lain,  bentuk pemerintahan  daerah  IKN  memunculkan permasalahan  hukum  baru.  Hal  ini dikarenakan  bentuk  otorita  sebagai  bentuk pemerintahan  daerah  serta  kepala  otorita sebagai  kepala  daerah  tidak  dikenal  dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Pasal  18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI)  menyatakan  bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,  yang  diatur  dengan  undang-
3 Alma’arif dan Megandaru W. Kawuryan, “Memikirkan Kembali Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemeritahan , Vol. 6 No, 1 (2021), 78.
4  Zulfikar Ardiwardana Wanda, “Ambiguitas Kedudukan Pemerintahan Otorita IKN Nusantara” dikutip dari laman https://nasional.sindonews.com/read/670333/18/ambiguitas-kedudukan-pemerintahan-otorita-ikn-nusantara- 1643364118?showpage=all, (diakses pada 6 April 2022).
5 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang Undang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan (Buku-1), (Jakarta: Cetakan Ke-6, Kanisius, 2011), h, 67.
undang”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia, istilah  daerah  yang  dikenal  adalah  provinsi, kabupaten  dan  kota.  Istilah  otorita  tidak dikenal dalam UUD NRI 1945 sebagai bentuk suatu pemerintahan daerah.
Selain  itu  pada  sistem  pemerintahan daerah  di  Indonesia,  kepala  daerah  yang dikenal pada sistem ketatanegaraan Indonesia ialah gubernur untuk daerah tingkat provinsi, bupati  untuk  daerah  tingkat  kabupaten  dan walikota  untuk  daerah  tingkat  kota.  Pun demikian halnya dengan kedudukan Otorita IKN sebagai daerah setingkat provinsi namun dipimpin oleh lembaga Otorita IKN yang berkedudukan  setingkat  menteri,  hal  ini dapat menimbulkan suatu kerancuan. 4
Dari  konsepsi  pemerintahan  daerah yang dipergunakan dalam Ibu Kota Negara yang akan datang tentu akan dipertanyakan konstitusionalitasnya.  Apabila  membahas mengenai  konstitusionalitas,  hal  ini  berarti membahas  apakah  suatu  hal  (atau  dalam arti  penelitian  ini  adalah  suatu  peraturan) koheren dengan konstitusi di negara tersebut. Berbicara  mengenai  konstitusionalitas  di Indonesia  berarti  menilai  kesesuaian  antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  pada  norma- norma yang tertulis konstitusi tersebut. 5
Dalam Black’s Law Dictionary , Konstitusionalitas  ( Constitutionality )  berarti

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
‘ the  quality,  state,  or  condition  of  being acceptable  according  to  a  constitution . 6

## Sehingga tolok ukur dalam menguji
konstitusionalitas  adalah  konstitusi,  yang mana  apabila  dikaitkan  dengan  sistem ketatanegaraan  Indonesia  adalah  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut di  atas,  maka  rumusan  masalah  pada artikel  ini  adalah  pertama,  bagaimanakah konstitusionalitas  Lembaga  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  sebagai  bentuk  pemerintahan daerah  ditinjau  dari  ketatanegaraan Indonesia? Kedua, bagaimanakah konstitusionalitas Kepala Otorita IKN sebagai Kepala Daerah?

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif,  yang  mana  penelitian  ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi.  Kebenaran  koherensi  yang dimaksud ialah apakah suatu aturan hukum sesuai  atau  koheren  dengan  norma  hukum dan  apakah  suatu  norma  yang  berupa perintah  ataupun  larangan  tersebut  sesuai atau  koheren  dengan  prinsip  hukum,  serta apakah suatu tindakan seseorang sesuai atau koheren  apabila  ditinjau  dari  norma  hukum (bukan  hanya  sesuai  aturan  hukum  semata) atau  prinsip  hukum. 7 Kebenaran  Koherensi tersebut  adalah  apakah  konsep  Lembaga Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  berdasarkan  UU Nomor 3 Tahun 2022 koheren dengan konsep
6  Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , (Toronto : 11 th edition, Thomson Reuters, 2019), h. 390. 7  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 47.
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  yang termaktub  pada  Pasal  18  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai Konstitusi di Indonesia.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  meng- gunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ),  yakni  terkait  teori  serta  doktrin hukum  peraturan  perundang-undangan, dan  hukum  konstitusi  serta  pendekatan per aturan  perundang-undangan  ( statute approach )  yakni  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  UU IKN,  UU  mengenai  Peraturan  Perundang- Undangan,  UU  Pemerintah  Daerah  serta landasan  yuridis  mengenai  pembentukan sejumlah  daerah  khusus  dan/atau  istimewa di Indonesia seperti UU yang membentuk DKI Jakarta. Pendekatan dan bahan hukum yang dipilih,  baik  primer  (Peraturan  Perundang- Undangan)  maupun  sekunder  (buku,  jurnal dan sebagainya) dielaborasi untuk menjawab permasalahan  konstitusionalitas  mengenai konsep  Otorita  IKN  sebagai  penyelenggara pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara.

## C. Pembahasan

## 1.  Konstitusionalitas  Lembaga  Otorita Ibu Kota Nusantara
Suatu  negara  tidak  lepas  dari  adanya konstitusi  yang  menjadi  dasar  dari  proses bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar dari suatu negara, sebagaimana yang disebutkan dalam Black’s Law Dictionary yang  menyatakan  bahwa  “ Constitution,  the organic  and  fundamental  law  of  nation  or

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
state... ”. 8
Andrew  Heywood  berpendapat  bahwa “ A  constitution  is,  broadly,  a  set  of  rules, written and unwritten, that seek to establish the  duties,  powers  and  functions  of  the various  institutions  of  government;  regulate the  relationships  between  them;  and  define the  relationship  between  the  state  and  the individual. ” 9 CF. Strong berpendapat  bahwa “ A  Constitution  may  be  said:  a  collection  of principles  according  to  which  powers  of  the government, the rights of the governed, and the relation between the two are adjusted ”. 10
K.C. Wheare membedakan antara konstitusi  dalam  arti  luas  dan  arti  sempit. Dalam  arti  luas,  konstitusi  meliputi  hukum dasar  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Hal  ini mencakup  juga  seperti  kebiasaan  atau konvensi  ketatanegaraan.  Sedangkan  dalam arti  sempit,  konstitusi  adalah  peraturan- peraturan  hukum  dasar  yang  mengatur pemerintahan  negara  dan  telah  diwujudkan dalam  sebuah  dokumen. 11 Pengertian  ini mendekati konsep konstitusi sebagai Undang- Undang Dasar. Dari pengertian tersebut, maka yang  menjadi  batu  uji  atas  objek  penelitian ini adalah konstitusi dalam arti sempit, yakni Undang-Undang Dasar.
Konstitusi  juga  mengatur  mengenai hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. Oxford Dictionary of Law menyebutkan bahwa “ Constitution is the rules
8 Henry Black Campbell, Black’s Law Dictionary, (St. Paul, Minn: West Publishing. Company, 5th edition, 1979), hlm. 282.
9 Andrew Heywood, Politics , (London: Palgrave MacMillan, 2013), h. 285. 10  CF. Strong, Modern Political Constitutions: An Introduction To The Comparative Study of Their History and Existing Form , (London: Sidgwick & Jackson, Ltd., 1952), hlm. 9.
11 I  Dewa  Gede  Atmadja,  Hukum  Konstitusi:  Problematika  Konstitusi  Indonesia  Sesudah  Perubahan  UUD  1945, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 31.
12 Oxford Dictionary of Law (Oxford: Oxford University Press, 5th edition, 2003), hlm. 108.
and practices that determine the composition and  functions  of  the  organs  of  central  and local government in a state... ” 12 .
Adanya  Konstitusi  di  suatu  negara menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara  konstitusional.  Dengan  menjadi negara konstitusional, maka negara tersebut menganut paham Konstitusionalisme (peme- rintahan  menurut  konstitusi).  Maka  setiap langkah  dan  proses  bernegara  juga  dapat diuji konstitusionalitasnya.
Apabila membahas mengenai konstitusi- onalitas,  hal  ini  berarti  membahas  apakah suatu  hal  (atau  dalam  arti  penelitian  ini adalah  suatu  peraturan)  koheren  dengan konstitusi di negara tersebut. Mengkaji kons- titusionalitas suatu peraturan merupakan hal yang pokok dalam proses bernegara. Hal ini agar  memastikan  bahwa  proses  bernegara sesuai dengan kaidah hukum dasar di negara tersebut.
Terkait  dengan  mengkaji  konstitusio- nalitas  lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara yang  menjadi  isu  pada  penelitian  ini  erat kaitannya  dengan  fungsi-fungsi  konstitusi yang di antaranya ialah mempunyai fungsi  penentu  dan  pembatas  kekuasaan organ  negara,  fungsi  pengatur  hubungan kekuasaan  antar  organ/lembaga  negara  dan fungsi  pemberi  legitimasi  atas  kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 13

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
Lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara sebagai salah satu organ negara tentu harus diuji  konstitusionalitasnya,  apakah  koheren dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945)  yang  merupakan  Konstitusi  atau hukum  dasar  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia.  Terkait  dengan  Pemerintahan Daerah, hal ini diatur pada Bab VI mengenai Pemerintah Daerah, Pasal 18, 18A dan 18B. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur  dengan  undang-undang.”  Sebagai implementasi  dari  Pasal  tersebut,  lahirlah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dari  sini  muncul  permasalahan  terkait isu  konstitusionalitas  Lembaga  Otorita  IKN sebagaimana di UU IKN. Konsep Otorita IKN bukan bagian dari jenis/bentuk pemerintahan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 18 UUD NRI 1945. Otorita IKN berdasarkan UU IKN  didesain  seperti  pemerintahan  daerah setingkat  provinsi.  Sedangkan  berdasarkan ketentuan  Pasal  18  UUD  NRI  1945,  jenis pemerintahan  daerah  dalam  sistem  ketata- negaraan  Indonesia  menentukan  dengan sangat jelas dan rigid terbatas hanya daerah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya, tidak  dimungkinkan  adanya  nama  maupun konsep  pemerintahan  daerah  selain  yang telah ditentukan norma secara konstitusional.
Apabila kita melihat lagi rumusan pada UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, pada
Pasal  1  angka  2  menyatakan  bahwa  “Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”
Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) huruf b  yang  menyatakan  bahwa  penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus IKN adalah Otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita IKN mempunyai tanggung  jawab  terhadap  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  Khusus  lbu  Kota Nusantara,  juga  bertanggung  jawab  pada persiapan,  pembangunan,  dan  pemindahan IKN.
Hal  inilah  yang  menjadi  permasalahan. Penyelenggara  pemerintah  Daerah  Khusus IKN  adalah  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Hal ini berbeda dengan penyelenggara baik pada  pemerintah  daerah  setingkat  provinsi secara  umum  maupun  pemerintah  daerah setingkat provinsi yang bersifat khusus dan/ atau istimewa.
Apabila  pemerintahan  daerah  setingkat provinsi secara umum, merujuk pada Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah adalah : 1.) Pemerintah Daerah  (artinya  adalah  Gubernur  beserta perangkat  daerahnya)  dan  2.)  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tingkat provinsi.
Apabila melihat pada praktek penyeleng- garaan pemerintahan daerah khusus, sebagai contoh  Pemerintahan  DKI  Jakarta,  adalah Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  yakni  1.) Gubernur  serta  perangkat  daerah  Provinsi DKI Jakarta dan 2.) Dewan Perwakilan Rakyat

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana yang diatur pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang  Pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta Sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Sedangkan  di  Daerah  Khusus  IKN, penyelenggara  pemerintah  Daerah  Khusus IKN  adalah  Otorita  IKN  dan  hanya  satu lembaga tersebut. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Sebagai salah satu bentuk kekhususan,  Pemerintahan  Daerah  Khusus Ibu  Kota  Nusantara  hanya  diselenggarakan oleh  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  tanpa keberadaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  sebagaimana  berlaku  pada  bentuk pemerintahan daerah secara umum.”
Dari  Penjelasan  Pasal  tersebut  muncul dua  isu.  Isu  Pertama  adalah  bentuk  dari Pemerintahan Daerah IKN yang berupa Otorita dan penyelenggara pemerintahan daerah IKN adalah Lembaga Otorita IKN. Di sini  dipertanyakan  Konstitusionalitas  dari Lembaga  Otorita  IKN  sebagaimana  UU  IKN tersebut.  Padahal  Pasal  18  hanya  mengenal bentuk  Provinsi,  Kabupaten  dan/atau  Kota. Sedangkan IKN walaupun diposisikan sebagai provinsi, namun bentuknya adalah otorita.
Isu kedua dari penjelasan tersebut adalah terkait  ketiadaan  dari  unsur  DPRD  tersebut. Memang,  pasca  berlakunya  UU  Nomor  23 Tahun  2014,  DPRD  tidak  lagi  diposisikan sebagai Badan Legislatif Daerah sebagaimana UU  Pemerintah  Daerah  sebelumnya, yakni  UU  Nomor  22  Tahun  1999.14  DPRD diposisikan  sebagai  menempatkan  posisi
14  Rizki Ramadhan, “Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kewenangan Kepala Daerah Dan Dprd Dari Orde Baru Sampai Reformasi”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12 (2020): 1903 dan 1905.
Kepala  Daerah  dan  DPRD  sebagai  mitra pemerintahan  artinya  posisi  sejajar.  Hanya saja,  DPRD  masih  mempunyai  fungsi,  salah satunya adalah pengawasan. Sedangkan pada penyelenggaraan Pemerintahan IKN, dengan tidak adanya unsur DPRD, maka dipertanyakan pula  bagaimana  mekanisme  pengawasan terhadap Lembaga Otorita IKN. Bahkan lebih mendalam lagi, isu tersebut juga dapat menjadi bagaimanakah pengawasan terhadap Lembaga Otorita IKN oleh pengawasan yang melibatkan representasi rakyat daerah di IKN (yang  lazimnya  representasi  rakyat  daerah terbentuk dalam wadah DPRD).
Apabila dikaji dari sudut pandang historis sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia, istilah  Otorita  bukanlah  hal  yang  baru  di Indonesia.  Salah  satu  yang  otorita  yang sangat  dikenal  pada  kajian  Hukum  Otonomi Daerah adalah Otorita Pengembangan Daerah  Industri  Pulau  Batam    atau  dikenal Otorita Batam (1973 – 2007) yang dibentuk berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  41 Tahun  1973  tentang  Daerah  Industri  Pulau Batam.
Di antara alasan mengapa daerah Batam dikembangkan  melalui  suatu  kebijakan khusus  yakni  dibentuknya  Otorita  adalah hal ini dikarenakan Batam pada Tahun 1970 dijadikan  sebagai  daerah  industri  melalui Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  65 Tahun  1970  tentang  Pelaksanaan  Proyek Pembangunan Pulau Batam. Kala itu, Pulau Batam  ditetapkan  sebagai  basis  operasional serta  basis  logistik  bagi  sejumlah  usaha

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
terkait  dengan  eksplorasi  serta  eksploitasi gas alam dan minyak bumi. 15 Alasan lainnya ialah  Batam  merupakan  salah  satu  wilayah dengan letak geografis yang sangat strategis. Wilayah  Batam  selain  memiliki  jarak  yang sangat  dekat  dan  berbatasan  langsung dengan negara Singapura dan negara Malaysia,  wilayah  Batam  juga  berada  pada jalur  pelayaran  internasional, 16 sehingga pada  perkembangannya  Batam  tidak  hanya terfokus pada industri minyak dan gas bumi saja  melainkan  industri  lainnya  termasuk urusan kepelabuhanan, bea dan cukai. Oleh karenanya,  pada  1973  lahirlah  Keputusan Presiden  Nomor  41  Tahun  1973  tentang Daerah  Industri  Pulau  Batam.  Selanjutnya, Otorita  Batam  disebut  sebagai  Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Pada perkembangannya, keberadaan Otorita  Batam  menimbulkan  permasalahan tumpang  tindih  kewenangan  dengan Pemerintah  Daerah  Kota  Batam,  khususnya setelah  reformasi.  Setidaknya  terdapat  4 (empat)  permasalahan  tumpang  tindih antara Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam 17 :
a. Permasalahan  terkait  hak  pengelolaan lahan di Batam, yang mana BP Batam mempunyai  kewenangan  yang  sama dengan Pemkot Batam di bidang pertanahan.
b.  Tumpang tindih dalam hal perizinan, yang mana  terkait  izin  semisal  Penggunaan
15 Muhammad Sapta Murti, “Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015”, Jurnal Rechtsvinding , Volume 3 Nomor 2 (Agustus 2014) : 225.
16 Muhammad Zaenuddin, dkk., “Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam”, Journal of Business Administration Volume 1, Nomor 2, (September 2017) : 220.
17 Ibid : 223-227.
lahan dan bangunan, reklame, perdagangan  (izin  usaha,  penanaman modal,  tanda  daftar  perusahaan, Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP), tanda  daftar  gudang  dan  sebagainya), mempunyai  dualisme  kewenangan terkait perizinannya.
c.  Tumpang  Tindih  Kewenangan  terkait Pengelolaan Kepelabuhanan, yang mana  terdapat  benturan  kewenangan terkait kepelabuhanan antara Badan Pengusahaan  Batam  dan  Pemerintah Kota Batam.
d.  Tumpang Tindih Pengelolaan Bandar Udara,  yang  pada  intinya  terdapat ketidakselarasan  antara  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh  Badan  Pengusahaan  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Berkaca  dari  pengalaman  Otorita Batam  tersebut,  Pembentuk  Undang- Undang  seyogyanya  juga  harus  memikirkan bagaimana apabila kedepannya terdapat tumpang  tindih  kewenangan,  paling  tidak antara  Lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara dengan Pemerintah Daerah yang wilayahnya dipergunakan sebagai lokasi Ibu Kota Negara, yakni  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Kabupaten

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
Penajam  Paser  Utara  dan  Kabupaten  Kutai Kartanegara. 18
Bahkan lebih lanjut, juga harus dipikirkan bagaimana  format  otorita  sebagai  suatu pemerintahan daerah. Sebab konsep otorita lebih  merujuk  pada  organisasi  Pemerintah Pusat yang melaksanakan kewenangan secara delegasi  untuk  melaksanakan  kewenangan tertentu  dari  Pusat. 19 Sebagai  contoh  pada Otorita  Batam  tersebut  di  atas  yang  mana bertugas  melaksanakan  kewenangan  teknis tertentu  dari  dari  Pemerintah  Pusat  terkait pengurusan  industri  teknologi  tinggi,  alih kapal, niaga, dan pariwisata di Kota Batam.
Apabila  melihat  dari  segi  istilah,  frasa otorita  merujuk  pada  bahasa  Inggris  yakni authority. Sedangkan  istilah authority pada kajian Hukum Administrasi Negara kemudian disejajarkan  dengan  “wewenang  atau kewenangan”. 20 Apabila  mengutip  pendapat dari  H.D.  Stout  yang  mengutip  kembali  dari pendapat  Goorden,  mengatakan  bahwa wewenang adalah “ het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan  publiekrectelijke  rectssubjecten  is toegekend” (“keseluruhan hak dan kewajiban yang  secara  eksplisit  diberikan  oleh pembentuk  undang-undang  kepada  subjek hukum publik”). 21
Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  diberikan hak dan kewajiban oleh pembentuk undang- undang kaitannya dengan hal kegiatan persiapan,  kegiatan  pembangunan,  dan proses  pemindahan  Ibu  Kota  Negara,  serta
18 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Bentuk Badan Otorita IKN Nusantara Dinilai Rancu” dikutip dari laman resmi KPPOD, https://www.kppod.org/berita/view?id=1066 (diakses pada 12 April 2022).
19 Zulfikar Ardiwardana Wanda, loc.cit .
20 Sri  Nur  Hari  Susanto,  “Metode  Perolehan  Dan  Batas-Batas  Wewenang  Pemerintahan”, Administrative  Law  & Governance Journal . Volume 3 Issue 3, (September 2020) : 430.
21 HD. Stout dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016) : 98.
pengembangan  Ibu  Kota  Nusantara  dan daerah  mitra.  Selain  itu,  ia  juga  sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Ibu Kota  Nusantara.  Hal  ini  diatur  lebih  lanjut pada  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
Di  sinilah  hal  yang  berpotensi  me- nimbulkan  kerancuan.  Otorita  IKN  men- dapatkan  delegasi  dari  Pemerintah  Pusat kaitannya  persiapan,  pembangunan,  dan pemindahan  Ibu  Kota  Negara.  Di  sisi  lain, Otorita IKN juga merupakan penyelenggara pemerintahan  daerah.  Hal  ini  berpotensi menimbulkan kerancuan pengaturan wewenang  dan  kedudukan  Otorita  IKN sebagai  lembaga  setingkat  menteri  dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Bahkan hal ini juga berpotensi menimbulkan kerancuan  pengaturan  wewenang  dan hubungan Otorita IKN dengan kementerian (semisal  dengan  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang  mempunyai  tugas  penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pekerjaan umum) maupun pengaturan wewenang dan hubungan Otorita IKN dengan pemerintahan daerah lainnya.
Berbeda  halnya  dengan  kasus  di Otorita Batam, yang mana terjadi tumpang tindih  kewenangan  yang  dikarenakan disana  terdapat  dua  lembaga  yang  memiliki kewenangan  seperti  terkait  perizinan usaha,  yakni  Otorita  Batam  itu  sendiri  dan Pemerintah Kota Batam.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
Sedangkan pada kasus Otorita Ibu Kota Nusantara,  hal  ini  berbeda  dikarenakan Otorita IKN, selain berperan sebagai lembaga yang  bertanggung  jawab  atas  proses persiapan, proses pembangunan, dan proses pemindahan Ibu Kota Negara, ia juga berperan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah di IKN. Sehingga, yang berpotensi bermasalah ialah bagaimana kedudukan Otorita IKN sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dan bagaimana kedudukan Otorita IKN sebagai  suatu  lembaga  setingkat  menteri sebagaimana  yang  ditegaskan  pada  Pasal  4 ayat (2) huruf b UU IKN.
Kerancuan  tersebut  di  atas  harus dipikirkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan  terkait  Ibu  Kota Nusantara, mengingat proyek IKN merupakan proyek  jangka  panjang.  Seyogyanya  harus dipertimbangkan  mengenai  kedudukan, wewenang  dan  fungsi  dari  otorita  IKN berdasarkan  hukum  positif  di  Indonesia, khususnya  dengan  UUD  NRI  1945  sebagai hukum dasar di Indonesia.

## 2.  Konstitusionalitas  Kepala  Otorita sebagai  Kepala  Daerah  Konsep Otorita dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia
Isu  Konstitusionalitas  lainnya  yang  me- ngemuka  selain  terkait  bentuk  Pemerintah- an Daerah IKN adalah terkait Kepala Daerah dari  IKN  tersebut.  Pasal  5  ayat  (4)  UU  IKN menyatakan bahwa “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  merupakan  kepala  Pemerintah Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  yang berkedudukan  setingkat  menteri,  ditunjuk,
22 Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Tata Negara : Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemeilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Tahun ke-41 Nomor 1, (Januari - Maret, 2011) : 72.
diangkat,  dan  diberhentikan  oleh  Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.
Dari  Pasal  tersebut  juga  memunculkan isu  hukum  lainnya.  Isu Pertama adalah penamaan kepala daerah di Lembaga Otorita Ibu  Kota  Nusantara.  Sebagaimana  yang disebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwa Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  setingkat provinsi.  Akan  tetapi,  kepala  daerahnya adalah bukan gubernur sebagaimana daerah provinsi lainnya, melainkan kepala otorita.
Padahal secara konstitusional, pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa  “Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara  demokratis”.  Artinya,  istilah  kepala daerah  yang  dikenal  di  Indonesia  adalah Gubernur untuk pemerintah daerah provinsi, Bupati untuk pemerintah daerah kabupaten, dan Walikota untuk pemerintah daerah kota. Tidak ada istilah lain.
Apabila  melihat  Daerah  khusus  lainnya di  Indonesia,  seperti  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Jakarta  menggunakan  istilah  Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Bahkan, daerah istimewa seperti Dae rah Istimewa  Yogyakarta,  yang  diberikan  keisti- mewa an  karena  latar  belakang  kesultanan sebagai  bentuk  pemerintahan  keraton Yogyakarta,  dan  DIY  sendiri  sudah  ada dan  eksis  sebelum  NKRI  itu  sendiri  lahir, 22 bahkan juga sebelum nama Indonesia mulai dicetuskan  pada  Sumpah  Pemuda  1928,

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
serta kontribusi besar kasultanan Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan Indonesia dan berkenan  berintegrasi  dengan  NKRI.  Itupun kepala  daerahnya  menggunakan  istilah Gubernur,  walaupun  tidak  ada  Pemilihan Umum karena yang menjadi Gubernur dan Wakil  Gubernur  adalah  masing-masing  Sri Sultan dan Sri Paku Alam.
Sedangkan  Pemerintah  Daerah  Khusus Ibu  Kota  Nusantara,  justru  dipimpin  oleh Kepala  Otorita  -  yang  memunculkan istilah  baru  sebagai  penyebutan  kepala daerah  di  Indonesia,  yang  tidak  dikenal pada  sistem  pemerintahan  daerah  di Indonesia  sebelumnya  dan  tidak  disebutkan sebagai  istilah  penyebutan  Kepala  Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Sehingga dari sini, istilah Kepala Otorita di IKN dipertanyakan Konstitusionalitasnya.
Sedangkan isu kedua , adalah kedudukan dari Kepala Otorita IKN yang berkedudukan setingkat  menteri.  Apabila  kedudukan Lembaga  Otorita  IKN  disejajarkan  sebagai lembaga  setingkat  kementerian,  hal  ini  di luar  kelaziman  berdasarkan  ketatanegaraan Indonesia.  Hal  ini  didasarkan  pada: a.) Bentuk  otorita  sendiri  bukan  merupakan jenis  maupun  bentuk  pemerintahan  yang diamanatkan  dalam  UUD  1945, b.) Hal ini  berpotensi  menimbulkan  kerancuan pengaturan  wewenang  serta  hubungan Otorita IKN dengan kementerian maupun dengan pemerintahan daerah (Pemda) lainnya.
Tidak  tepat  apabila  suatu  lembaga setingkat  kementerian  menyelenggarakan pemerintahan  daerah  konstitusi.  Padahal
konsep  kementerian  berdasarkan  Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian adalah perangkat pemerintah yang  membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan.  Menteri,  berdasarkan  UU tersebut  dikonsepkan  sebagai  pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
Sedangkan Lembaga Otorita pada Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara,  apabila diposisikan  sebagai  kementerian,  harus juga  diperhatikan  bahwa  lembaga  tersebut adalah penyelenggara pemerintahan daerah  di  IKN.  Apabila  diposisikan  sebagai kementerian, bagaimana terkait otonomi daerah  dari  Pemerintah  Daerah  Khusus  IKN tersebut.  Harus  diperhatikan  juga  bahwa Lembaga  Otorita  IKN  diposisikan  oleh pembentuk  Undang-Undang,  selain  terkait dengan  persiapan,  pembangunan  dan  Ibu Kota Negara, Lembaga Otorita IKN juga merupakan penyelenggara pemerintahan daerah  di  wilayah  IKN,  sehingga  juga  harus diperhatikan  bagaimana  konsep  otonomi daerah  pada  Pemerintah  Daerah  Khusus IKN. Sedangkan urusan otonomi daerah juga mempunyai  bidang  yang  luas  dan  lintas- bidang. Berbeda dengan konsep kementerian yang membidangi urusan tertentu saja.
Pada perkembangan hukum perundang- undangan di Indonesia dewasa ini, terdapat istilah  baru  yang  dikenal  sebagai  kebijakan hukum terbuka ( opened  legal  policy ). Kebijakan  hukum  terbuka  dapat  diartikan sebagai  suatu  kebebasan  untuk  pembentuk Undang-undang (dalam hal ini adalah DPR dan Presiden + DPD) untuk membentuk kebijakan
hukum  (Undang-undang). 23 Iwan  Satriawan dan Tantro Lailam berpendapat bahwa sebagai open legal policy atau norma yang berada di ranah  konstitusional  berarti  membebaskan pembentuk  UU  untuk  menafsirkan  pasal dalam  UUD  untuk  selanjutnya  dituangkan dalam  suatu  UU  tertentu.  Kebebasan  yang diberikan  oleh  konstitusi  tersebut  kepada pembentuk UU memiliki dua sudut pandang yang  berlawanan.  Pada  satu  sisi,  hal  ini memberikan kesempatan yang luas maupun fleksibel  dalam  rangka  mengatur  negara yang  diimplementasikan  dalam  UU.  Namun pada  sisi  yang  berlawanan,  hal  ini  dapat berbahaya apabila pembentuk UU bertindak sewenang-wenang  ketika  menentukan  apa serta bagaimana suatu materi tersebut akan diatur dalam UU. 24
Keberadaan open  legal  policy dapat dipahami  dikarenakan  Konstitusi  terkadang tidak  memuat  suatu  konsepsi  aturan  secara tegas, spesifik serta eksplisit mengatur suatu landasan konstitusional atas suatu kebijakan publik. Hal inilah yang memberikan dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka ( open legal policy ) yang selanjutnya menjadi dasar kewenangan  bagi  pembuat  undang-undang untuk  menjabarkan  maksud  dari  Konstitusi tersebut lebih jauh ke dalam suatu undang- undang sebagai pengaturan lebih lanjut. 25
Sebagai contoh ialah makna demokratis pada  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI  1945  yang
23 Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Yuridis , Vol. 4 No. 1, (Juni, 2017) : 19.
24  Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 3, (September 2019) : 573.
25 Radita  Ajie.  “Batasan  Pilihan  Kebijakan  Pembentuk  Undang-Undang  ( Open  Legal  Policy ) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Legislasi Indonesia , Volume 13, Nomor 02, (Juni 2016) : 112.
26 Hamdan  Zoelva,  “Problematika  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada  oleh  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal Konstitusi , Volume 10, Nomor 3 (September 2013) : 380-381.
menyatakan  bahwa  “Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  masing-masing  sebagai  kepala pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pasal ini tidak mengatur bagaimana Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut dipilih, apakah kepala daerah tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD dikarenakan frasa yang dipergunakan pada Pasal tersebut ialah  ‘dipilih  secara  demokratis’.  Hamdan Zoelva  berpendapat  bahwa  hal  ini  berarti bahwa  setidaknya  terdapat  dua  prinsip utama  yang  terkandung  dalam  rumusan “kepala  daerah  dipilih  secara  demokratis”. Dua  prinsip  utama  tersebut  ialah: pertama ; kepala  daerah  harus  “dipilih”  melalui suatu  proses  pemilihan.  Konsekuensinya, kepala  daerah  tidak  dimungkinkan  untuk langsung  ditunjuk  dan  langsung  diangkat. Prinsip kedua ;  pemilihan  dilakukan  “secara demokratis”.  Definisi  demokratis  dalam konteks  ini  bermakna  dua,  yakni    a.  dapat dipilih  langsung  oleh  rakyat  dan,  b.  dapat pula  dipilih  oleh  DPRD,  mengingat  anggota- anggota DPRD tersebut juga merupakan hasil pemilu yang demokratis. 26
Open  Legal  Policy bukan  berarti  tidak memberikan  batasan  kepada  pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membuat  peraturan  tersebut  sebebas mungkin.  Ada  batasan-batasan  yang  harus diperhatikan:

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
1)  tidak  bertentangan  secara  jelas  (nyata) dengan UUD NRI 1945, sebagai contoh: tidak  boleh  merumuskan  norma  dalam UU APBN dengan menetapkan anggaran pendidikan kurang dari dua puluh persen dari  APBN,  karena  jelas  bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
2)  Pada  proses  membuat  peraturan  tidak melampaui kewenangan dari pembentuk undang-undang  ( detournement de pouvoir ).  Sebagai  contoh  pembentuk undang-undang  menyusun  perubahan/ amandemen  UUD  NRI  1945.  Padahal hal  ini  merupakan  kewenangan  MPR berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  UUD  NRI 1945.
3)  Pada  proses  membuat  peraturan, tidak  merupakan  penyalahgunaan kewenangan ( willekeur ). 27
Mahkamah Konstitusi juga menegaskan dalam  pertimbangan  hukum  pada  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dalam  perkara  Pengujian  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Open Legal  Policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang  tidak  dapat  dilaksanakan secara sebebas-bebasnya. Open Legal Policy harus  memperhatikan  tuntutan  yang  adil yang  berlandaskan  pada  pertimbangan nilai-nilai  moral,  nilai-nilai  agama,  nilai-nilai keamanan, serta nilai-nilai ketertiban umum sebagaimana yang termaktub Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. 28
27 Radita Ajie, Op.cit ; 117.
28 Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 : 100.
Namun  konsep  semacam  hal  ter- sebut  di  atas  seyogyanya  tidak  berlaku atas  konsep  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara sebagai  penyelenggara  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Nusantara.  Pasal  18  ayat  (1)  tegas menyatakan  bahwa  bentuk  pemerintahan daerah  yang  dikenal  di  Indonesia  adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Artinya secara konstitusional  tidak  mengenal  bentuk  atau konsep  pemerintahan  daerah  selain  yang tertuang dalam konstitusi.
Pun  demikian  halnya  dengan  peng- gunaan istilah Kepala Otorita sebagai kepala daerah di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang  tidak  dikenal  dan  tidak  sesuai  dengan konsep  pada  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  NRI 1945. Pasal tersebut hanya mengenal istilah Gubernur untuk sebagai kepala daerah pada pemerintah  daerah  provinsi,  Bupati  sebagai kepala daerah pada pemerintah daerah kabupaten,  dan  Walikota  sebagai  kepala daerah pada pemerintah daerah kota. Maka apabila  IKN  disejajarkan  dengan  daerah provinsi,  seyogyanya  istilah  yang  digunakan adalah  Gubernur  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Nusantara.
Dari  pembahasan  di  atas,  maka  isu konstitusionalitas  UU  Nomor  3  Tahun  2022 tentang  Ibu  Kota  Negara  adalah  bahwa kedudukan  Lembaga  Otorita  IKN  sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah IKN, serta penggunaan istilah Kepala Otorita sebagai kepala daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H
Seyogyanya  harus  dipertimbangkan mengenai  kedudukan,  wewenang  dan fungsi  dari  otorita  IKN  berdasarkan  hukum positif  di  Indonesia,  khususnya  dengan UUD  NRI  1945  sebagai  hukum  dasar  di Indonesia.  Sebagai  contoh  bahwa  khusus mengenai  proses  pembangunan  IKN  dapat dilakukan oleh lembaga otorita IKN yang berkedudukan  langsung  dibawah  Presiden. Ketika  pembangunan  IKN  sudah  rampung, penyelenggaraan pemerintahan daerah membentuk pemerintahan daerah yang baru  dan  tetap  berdasarkan  konstitusi seperti  dengan  membentuk  Daerah  Khusus sebagaimana DKI Jakarta.
Apabila  penyelenggaraan  dipaksakan secara  inkonstitusional  sebagaimana  yang tertuang  pada  UU  IKN  tersebut,  maka alasan  inkonstitusional  ini  dapat  berpotensi diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga  yang  menguji  Konstitusionalitas suatu  Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar.  Dan  apabila  UU  IKN dinyatakan  inkonstitusional  oleh  MK,  maka hal  ini  justru  dapat  membuat  rencana pembangunan IKN yang tahun 2022 ini mulai dilaksanakan  menjadi  tidak  efektif 29 , karena landasan  hukum  IKN  tersebut  dinyatakan inkonstitusional  sehingga  pembuat  Undang- Undang  harus  kembali  membuat  UU  atau menyesuaikan  UU  IKN  agar  sesuai  dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## D.  Penutup
Lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di  Ibu  Kota  Nusantara  sebagaimana  yang
29 Kompas,  Pemerintah  Alokasikan  Rp  5,3  Triliun  untuk  Bangunan  IKN  Tahun  Ini,  https://www.kompas.id/baca/ nusantara/2022/06/22/pemerintah-alokasikan-rp-53-triliun-untuk-bangunan-ikn-tahun-ini, (diakses 8 Juli 2022).
tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini  dikarenakan  pada  UUD  NRI  1945  hanya mengenal  istilah  provinsi,  kabupaten  dan kota sebagai bentuk pemerintahan daerah di Indonesia dan bukan Otorita.
Pun demikian halnya dengan Kepala Otorita IKN yang menjadi kepala daerah di  wilayah  IKN  bertentangan  dengan  Pasal 18  ayat  (4)  UUD  NRI  1945.  Sebab  dalam Konstitusi hanya mengenal istilah Gubernur, Bupati  dan  Walikota  sebagai  kepala  daerah, dan bukan Kepala Otorita. Permasalahannya lainnya yang muncul adalah kedudukan dari Kepala Otorita IKN yang disejajarkan dengan menteri.  Hal  ini  berpotensi  menimbulkan kerancuan,  mengingat  Kepala  Otorita adalah  seorang  Kepala  Daerah  sedangkan menteri  pada  konsepnya  adalah  perangkat pemerintah  yang  membidangi  urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat  otonomi  daerah  dan  hal  tersebut bersifat  luas  dan  multi-bidang  (bukan  pada bidang  tertentu  saja,  sebagaimana  konsep pada kementerian).
Seyogyanya,  konsep  pemerintahan daerah  di  Ibu  Kota  Negara  juga  mengacu pada  konstitusi,  yakni  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dengan  merujuk  konsep  mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. Lembaga Otorita dapat menjadi lembaga khusus pada proses  pembangunan  dan  pemindahan  Ibu Kota  Negara.  Adapun  selanjutnya,  terkait

## penyelenggaraan pemerintahan daerah
seyogyanya menyesuaikan dengan konstitusi
semisal dengan merujuk pada konsep Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Ashiddiqie, Jimly., Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Atmadja,  I  Dewa  Gede., Hukum  Konstitusi:  Problematika  Konstitusi  Indonesia  Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang: Setara Press, 2010.
Campbell, Henry Black., Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minn: West Publishing. Company, 5th edition, 1979.
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , Toronto : 11th edition, Thomson Reuters, 2019.
Heywood, Andrew., Politics, London: Palgrave MacMillan, 2013.
HR, Ridwan., Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang Undang-Undangan : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan (Buku-1) , Jakarta : Cetakan Ke-6, Kanisius, 2011.
Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
Oxford Dictionary of Law, Oxford: Oxford University Press, 5th edition, 2003.
Strong, CF., Modern Political Constitutions: An Introduction To The Comparative Study of Their History and Existing Form , London: Sidgwick & Jackson, Ltd., 1952.
B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Ajie, Radita., “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Berdasarkan  Tafsir  Putusan  Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 02, (Juni 2016), DOI: https:// doi.org/10.54629/jli.v13i2.105.
Alma’arif  dan  Megandaru  W.  Kawuryan,  “Memikirkan  Kembali  Kepala  Daerah  DKI  Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemeritahan, Vol. 6 No, 1 (2021), DOI: https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10071.
Ansori, Lutfil., “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1, (Juni, 2017), DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v4i1.124.
Hadi,  Fikri  dan  Rosa  Ristawati,  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3 (September 2020), DOI: https://doi.org/10.31078/jk1734.
Murti, Muhammad Sapta., “Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015”,  Jurnal  Rechtsvinding , Volume  3  Nomor  2  (Agustus 2014), DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.41.
Ramadhan,  Rizki.,  “Pergeseran  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan Kewenangan Kepala Daerah Dan DPRD Dari Orde Baru Sampai Reformasi”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 12 (2020), DOI: https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p07.
Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam., “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, (September 2019), DOI: https://doi.org/10.31078/jk1636.
Susanto,  Sri  Nur  Hari  “Metode  Perolehan  Dan  Batas-Batas  Wewenang  Pemerintahan”, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 3, (September 2020), https:// doi.org/10.14710/alj.v3i3.430 - 441.
Tutik,  Titik  Triwulan.,  “Analisis  Hukum  Tata  Negara  :  Sistem  Penetapan  Gubernur  Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-41 Nomor 1, (Januari - Maret, 2011), DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.242.
Zaenuddin, Muhammad dkk., “Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam”, Journal of Business Administration, Volume 1, Nomor 2, (September 2017), DOI: https:// doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613.
Zoelva,  Hamdan.,  “Problematika  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada  oleh  Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3 (September 2013), DOI: https://doi. org/10.31078/jk%25x.

## C. Internet
Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah,  “Bentuk  Badan  Otorita  IKN  Nusantara Dinilai  Rancu”  dikutip  dari  laman  resmi  KPPOD,  https://www.kppod.org/berita/ view?id=1066 (diakses pada 12 April 2022);
Kompas, Pemerintah Alokasikan Rp 5,3 Triliun untuk Bangunan IKN Tahun Ini, https://www. kompas.id/baca/nusantara/2022/06/22/pemerintah-alokasikan-rp-53-triliun-untuk- bangunan-ikn-tahun-ini, (diakses 8 Juli 2022).
Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota Di Hadapan Anggota Dewan”, di kutip dari laman resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia:  https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_ pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan (diakses pada tanggal 6 April 2022);
Wanda, Zulfikar Ardiwardana., “Ambiguitas Kedudukan Pemerintahan Otorita IKN Nusantara” dikutip  dari  laman  https://nasional.sindonews.com/read/670333/18/ambiguitas- kedudukan-pemerintahan-otorita-ikn-nusantara-1643364118?showpage=all, (diakses pada 6 April 2022).

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  86/PUU-X/2012  dalam  perkara  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau

## Batam
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H

## BIODATA PENULIS
Fikri Hadi, S.H., M.H. ,  lahir  di  Surabaya  dan  menyelesaikan  pendidikan  S1  di  Fakultas  Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2018 serta Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini, penulis merupakan Dosen  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Putra,  Surabaya  pada  konsentrasi  Hukum  Tata Negara. Penulis aktif mempublikasikan artikelnya pada jurnal di berbagai lembaga negara. Salah satunya  adalah  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden  dalam  Perspektif Konstitusi” yang diangkat dari Tesis penulis dan dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi , Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2020.
Farina Gandryani, S.H., M.Si. , lahir di Sungai Penuh dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas  Jambi  pada  tahun  1994  serta  Program  Pascasarjana  di  Universitas  Wijaya  Putra pada  tahun  2004.  Penulis  berprofesi  sebagai  dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Putra, Surabaya sejak tahun 1995. Penulis merupakan anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia. Penulis  aktif  mengikuti  program  penelitian  yang  diselenggarakan  oleh  KemenristekDIKTI  serta mempublikasikannya pada berbagai jurnal . Salah satu publikasi yang dikenal adalah “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara” yang ditulis bersama Fikri Hadi, S.H., M.H. pada Jurnal Rechtsvinding , Kementerian Hukum dan HAM RI yang menjadi rujukan pada puluhan artikel jurnal di Indonesia.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   O T O R I T A   I B U   K O T A   N U S A N TA R A S E B A G A I   B E N T U K   P E M E R I N T A H A N   D A E R A H

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.167 https://mhn.bphn.go.id

## PENJELASAN HUKUM ( RESTATEMENT ) KEDUDUKAN PERATURAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT HUKUM (Legal Explanation of The Position of The State Capital Authority Regulations in Law
Number 3 of 2022 Concerning The State Capital)

## M Reza Baihaki
Pengadilan Negeri Payakumbuh Jalan Soekarno Hatta No.240, Bulakan Balai Kandi, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
Alif Fachrul Rachman Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm Citylofts Sudirman, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, RT. 10/RW.11, Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
e-mail: mrezabaihaki@gmail.com

## Abstrak
Undang-undang  No.3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (untuk  selanjutnya  disebut  UU  IKN)  telah memperkenalkan produk hukum di level lokal dengan sebutan Peraturan Kepala Otorita yang relatif belum jamak dikenal dalam hirarkis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, artikel ini akan mencoba memberikan penjelasan hukum ( restatement ) mengenai kedudukan Peraturan Kepala Otorita dalam UU IKN. Dalam menguraikan pembahasan artikel ini akan menggunakan penelitian normatif. Lebih lanjut, artikel ini menyajikan dua temuan utama. Pertama , kepala otorita IKN kendati disebutkan sebagai pejabat yang berkedudukan setingkat menteri, namun berdasarkan pendekatan fungsional tetap berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana kepala daerah pada umumnya. Kedua , mengenai produk hukum kepala otorita lazim dimaknai sebagai peraturan di tingkat lokal seperti perda dan bukan peraturan teknis seperti peraturan menteri. Dengan demikian, UU IKN tetap berpijak pada rezim pemerintahan daerah.
Kata kunci: Peraturan Kepala Otorita, Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibu Kota Negara

## Abstract
Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital (hereinafter referred to as the IKN Law) has introduced a legal product at the local level called the Regulation of the Head of Authority which is relatively not widely known in the hierarchical legislation. Thus, this article will try to provide a legal explanation (restatement) regarding the position of the Head of Authority Regulation in the IKN Law. In outlining the discussion of this article, normative research will be used. Furthermore, this article presents two main findings. First, even though the head of the IKN authority is mentioned as an official at the ministerial level, based on a functional approach, he still acts as a representative of the central government in the region as regional heads in general. Second, regarding the legal product of the head of the authority, it is usually interpreted as a regulation at the local level such as a regional regulation and not a technical regulation such as a ministerial regulation. Thus, the IKN Law remains based on the regional government regime.
Keyword : Regulation of the Head of Axuthority, Regional Government, Special Capital Region of the State

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T )

## A. Pendahuluan
1 Dari sisi konsistensi norma, kata otorita relatif belum dikenal dalam diskursus pemerintahan daerah sebagaimana umumnya yang dikenal dalam  konsep  pembagian  negara kesatuan  yang dianut  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dimana dalam setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.  Mohammad  Novrizal,  “Konstitusionalitas  Masalah  Pemerintahan  Daerah  Dalam  UU  IKN”, Makalah disampaikan pada Webinar Membedah Konstitusionalitas Undang-Undang Ibu Kota Negara, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (28 Januari 2022).
2 Kerancuan  istilah  demikian  dapat  terlihat  dari  terminologi  OIK  yang  secara  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi) dilekatkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, bahkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) terdapat  prinsip  pembagian  fungsi  antar  daerah  otorita  dengan  dengan  pemerintah  pusat.  Namun  demikian, OIK  juga  diposisikan  sebagai  lembaga  berkedudukan  setingkat  dengan  kementerian  yang  dari  sudut  pandang kelembagaan,  istilah  otorita,  komisi,  badan,  lazimnya  terikat  pada  urusan-urusan  pemerintah  pusat  dan bukan  daerah,  dalam  artian  bahwa  lembaga  tersebut  memang  dimaksudkan  untuk  menunjang  fungsi-fungsi pemerintahan (dalam arti luas). Lihat Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. V.
3 Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (6) UU IKN hanya menyebutkan: “Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Otorita lbu  Kota  Nusantara  memiliki  kewenangan  menetapkan  sendiri  peraturan  dalam  rangka  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali peraturan yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Adapun berbagai peraturan yang membutuhkan persetujuan DPR antara lain adalah pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN (Pasal 24 ayat 6). Sedangkan, ketentuan mengenai penentuan Rencana Induk Ibu Kota Negara mensyaratkan persetujuan dari Presiden dan konsultasi DPR (Pasal 7 ayat 5).
Ibu  Kota  Negara  (IKN)  seharusnya diselenggarakan  oleh  satuan  Pemerintahan Daerah Provinsi dan bukan Otorita Ibu Kota (OIK) 1 sebagai  lembaga  yang  berkedudukan setingkat dengan kementerian, sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara  (UU  IKN),  sebab  hal  demikian  akan menciptakan  istilah  yang  saling  kontradiktif ( contradictio  in  terminis )  dalam  dimensi hukum administrasi negara. 2
Implikasi  dari  konstruksi  tersebut kemudian melahirkan persoalan baru dalam level  legislasi.  Berdasarkan  Pasal  5  ayat (6), OIK memiliki hak untuk menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Nusantara.  Namun  demikian,  ketentuan tersebut tidak secara otomatis dapat diartikan
sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang pada umumnya  diberlakukan  di  berbagai  satuan pemerintah daerah lainnya, mengingat rezim pemerintahan  daerah  IKN  tidak  mengenal adanya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD).  Sedangkan  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 12 Tahun 2011) secara tegas menyebutkan bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Provinsi  dengan  persetujuan  bersama Gubernur.
Di dalam UU IKN maupun penjelasannya, uraian mengenai kedudukan produk hukum yang dibentuk oleh OIK relatif belum banyak diatur. 3 Lebih lanjut, nomenklatur produk hukum  dari  OIK  tersebut  hanya  muncul
sekali  dari  keseluruhan  ( hapax  legomenon ) 4
materi  muatan  UU  IKN  dengan  sebutan “Peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota”. 5
Selanjutnya  nomenklatur  tersebut  secara konsisten  dipergunakan  dalam  beberapa Peraturan Pelaksana seperti dalam Peraturan Pemerintah  No.  17  Tahun  2022  tentang

## Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran
Dalam  Rangka  Persiapan,  Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota (untuk selanjutnya disebut  PP  17  2022),  dan  juga  Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu  Kota  Nusantara  yang  menyebutkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai  peraturan  perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,  untuk  menjalankan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau berdasarkan  kewenangan  yang  bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
Namun demikian berbagai ketentuan hukum tersebut belum memberikan kejelasan mengenai kedudukan produk hukum OIK apakah  tergolong  sebagai  peraturan  lokal (layaknya  Perda)  atau  sebagai  Peraturan Lembaga/Kementerian.  Di  satu  sisi  UU  IKN ternyata  juga  menganut  pembagian  tugas antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  Khusus  Ibu  Kota,  sehingga  identik
4  Istilah demikian lazimnya digunakan untuk menggambarkan suatu kata yang hanya muncul sekali dari keseluruhan bunyi teks hukum. Dengan demikian upaya untuk memahami bunyi teks tersebut harus menggunakan berbagai pendekatan  sehingga  tidak  terbatas  pada  pemahaman  kata-perkata.  Lihat  Muhammad  Adiguna  Bimasakti, “Penjelasan Hukum ( Restatement ) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No.30 tahun 204 tentang Administrasi pemerintahan, Jurnal Hukum dan peradilan, h. 66.
5 UU IKN hanya menyebutkan sekali dari keseluruhan materi pengaturan mengenai nomenklatur produk hukum yang ditetapkan Otorita Ibu Kota, yaitu dalam Pasal 5 ayat (4). Dalam ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota disebutkan bahwa Rencana detail Tata Ruang Ibu Kota diatur dalam Peraturan Kepala Otorita, lihat Pasal 5 ayat (4) UU IKN.
6 Chandra M Hamzah, Penjelasan Hukum ( Restatement ) Tentang Bukti Permulaan yang Cukup, (Jakarta: Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia, 2014), h.v.
dengan  pemisahan  rezim  Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sedangkan di lain sisi, Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diselenggarakan  oleh  OIK  yang  diposisikan sebagai  pejabat  setingkat  menteri,  sehingga berdasarkan  sisi  wewenang  ( bevoegdheid ) peraturan yang dibentuk diposisikan sebagai peraturan menteri.
Artikel  ini  secara  sistematis  mencoba membahas salah satu permasalahan hukum dalam  UU  IKN  dari  level  legislasi,  yaitu mengenai kedudukan Peraturan Kepala Otorita,  mengingat  kejelasan  atas  produk hukum OIK pada akhirnya akan berhubungan dengan  mekanisme  pengawasan  produk hukum.  Dengan  demikian,  secara  normatif artikel  ini  akan  menggunakan  pendekatan penjelasan  hukum  ( restatement ), yaitu upaya  untuk  mendudukan  kembali  suatu permasalahan  hukum  sebagai  usaha  untuk mencapai suatu kepastian. 6

## B.  Metode Penelitian
Dalam  artikel  ini,  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  normatif  yaitu suatu metode untuk mencari dan menentu- kan hukum seharusnya ( ought to be ) melalui analisis  terhadap  berbagai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dengan melibatkan  teori  dalam  kepustakaan  ilmu

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T )
hukum 7 . Lebih lanjut, dalam menguraikan pembahasan  penulis  akan  menggunakan konsep  penjelasan  hukum  ( restatement ) yaitu  salah  satu  usaha  dalam  mendudukan beberapa  potensi  pandangan  hukum  yang beragam  dalam  suatu  isu  hukum  untuk selanjutnya kembali diberikan penjelasan yang konkret sebagai upaya mencapai kepastian. 8
Hal ini dilatarbelakangi karena setiap materi muatan  peraturan  perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian. 9
Dalam  tulisan  ini, restatement akan digunakan  untuk  menjelaskan  ke duduk- an Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2022.  Dengan  demikian  penelitian  ini akan melibatkan dua pendekatan yaitu, pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) dan pendekatan historis ( historical  approach ). Pendekatan peraturan perundang-undangan lazim digunakan untuk
7  Penulis tidak menggunakan penggunaan istilah yuridis-normatif, melainkan hanya menggunakan istilah normatif. Penggunaan istilah yuridis-normatif dalam penelitian hukum dianggap membingungkan, sebab jika istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa asing (seperti dalam Jurnal Internasional) belum ditemukan padanan katanya. Bahkan dalam beberapa Jurnal hukum Internasional- jika bukan semuanya- tidak ditemukan penulisan metode ilmiah, mengingat dalam penelitian hukum penulis telah diangkat mengetahui metode yang digunakan dalam menguraikan penelitiannya. Lihat. Andri Gunawan Wibisana, “Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya” Jurnal Hukum dan Pembangunan , 49 No.2 (2019),  h. 481.
8 Chandra M Hamzah, Penjelasan..., h.v. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan kata “potensi” yang relatif berbeda dengan Chandra M Hamzah ketika menggunakan konsep penjelasan hukum (restatement) dalam penelitiannya. Hal ini didasari dua argumentasi; Pertama, UU IKN hingga saat ini relatif belum berlaku sepenuhnya sehingga secara  praktis  problematika  yang  berhubungan  dengan  konsep  kedudukan  Peraturan  Kepala  Otorita  belum bermunculan,  sebagaimana  dalam  permasalahan  yang  diangkat  oleh  Chandra  M  Hamzah  dalam  menjelaskan Makna bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP. Kedua, kendati belum sepenuhnya berlaku, namun penjelasan mengenai  kedudukan  Peraturan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  sangat  relevan  untuk  dimunculkan  dalam  diskursus publik, mengingat kedudukan Peraturan Kepala Otorita akan menentukan pembagian materi muatan yang akan diatur dalam Otorita dan Pemerintah Pusat.
9 Dani Elpah dan Disiplin F Manao, Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum dalam Konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peratun Vol.2 No.1 Februari (2019), h.1  https://103.226.55.75/index. php/peratun/article/view/166.
10 Klasifikasi mengenai pembagian norma hukum ini tidak terlepas dari pola hubungan antara hukum publik dan hukum privat yang pertama kali dilakukan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus, ungkapan yang paling populer adalah
“ publicum ius est quod ad statum rei romanea spectat, privatum quod ad singulorum utitilatem ” (hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan/kesejahteraan (negara) Romawi, adapun hukum privat menentukan hubungan kepentingan individu (keluarga). Lihat Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Social Law , (Terjemah: Narulita Yusron, Bandung: Nusa media, 2014), h. 108.
meng analisis kedudukan mengenai Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota berdasarkan tinjauan berbagai  peraturan  perundang-undangan yang terkait. Sedangkan pendekatan historis akan  digunakan  untuk  kembali  menelisik makna orisinal dari peraturan kepala otorita ibu kota yang diatur dalam UU IKN.

## C. Pembahasan

## 1.  Peraturan di Tingkat Lokal dalam Pandangan

## Ilmu Perundang- Undangan
Dalam  berbagai  diskursus  mengenai norma  hukum  setidaknya  telah  terdapat pendapat umum para ahli hukum ( communis opinio  doctorum ) atau dengan kata lain telah terjadi ajaran yang telah berpengaruh ( heersende  leer ) dalam menentukan keberlakuan  suatu  norma  hukum  melalui pembagian norma ke dalam norma hukum publik dan norma hukum privat. 10 Lebih lanjut,
salah satu karakteristik dari perbedaan kedua norma  hukum  tersebut  adalah  mengenai proses  pembentukannya.  Norma  hukum publik dibentuk oleh berbagai lembaga suprastruktur  negara 11 sedangkan  norma hukum privat bergantung pada kehendak masing-masing  masyarakat  yang  lazimnya tertuang dalam perjanjian, kontrak dan berbagai instrumen keperdataan lainnya. 12
Selain itu, perbedaan norma hukum publik dengan norma hukum privat, dapat terlihat  dari  dimensi  norma  hukum  publik yang  relatif  lebih  kompleks,  hal  demikian disebabkan  karena  norma  hukum  publik memiliki  karakteristik  berlapis,  berjenjang dan  bersifat  hirarkis. 13 Dalam  konteks  ini, berbagai  norma  hukum  publik  tersebut mencerminkan  suatu  tatanan  dalam suatu  kesatuan  yang  dalam  praktiknya dikelompokan dalam beberapa hirarki norma yaitu; yaitu; staatsfundamentalnorm (norma
11 Bhenyamin Azkin dalam menjelaskan kedudukan norma hukum publik dan hukum privat menyebutkan bahwa dalam pembentukan norma hukum publik harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang melalui lembaga negara (penguasa negara, wakil rakyat) yang lazim disebut sebagai lembaga suprastruktur, sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar norma hukum privat. Lihat Benyamin Akzin, Law, State and International Legal Order Essay in Honor of Kelsen , (Knoxville, The University of Tennessee Press, 1964), h.3-5. Pandangan Azkin dalam memandang perbedaan norma hukum publik dan norma hukum privat umumnya tidak diterima seutuhnya oleh berbagai ahli hukum. Dian Puji Nugraha Simatupang misalnya dengan mengutip pandangan Paul Scholten menjelaskan bahwa eksistensi hukum publik dan hukum privat berjalan secara kontinu dan paralel. Hukum publik tidak  dapat  menegasikan  hukum  privat  begitu  juga  sebaliknya.  Lebih  lanjut  Dian  dengan  menggunakan  asas contrarius actus mencoba mendudukan persoalan tersebut dengan mengatakan bahwa dalam setiap persoalan hukum harus didasari pada penegakan hukum yang mengawalinya. Jika suatu hukum diawali dengan hukum privat/ perdata maka penyelesaiannya harus didasari pada mekanisme dan proses hukum privat/perdata, begitu juga dari dimensi hukum publik, jika suatu hukum proses hukum diawali dengan hukum publik/pidana/administrasi, maka mekanisme dalam hukum publik tersebut yang harus mengawal dan mengakhiri persoalan dalam hukum publik.  Lihat  M  Reza  Baihaki,  “Identifikasi  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Hukum  Administrasi  dan Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016”, Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), h. 128.
12 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h.26.
13 Hans Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe , (Einsiedeln: Benziger, 1948), h.
31.
14 Ibid 15 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang ..., h. 27. 16 Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara , Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), h. 289.
fundamental negara), Staatsgrundgesetz (aturan  dasar  negara/aturan  pokok  negara), Formell  Gesetz  (undang-undang  “formal”), dan Verordnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). 14
Secara  kontekstual,  pengelompokan tersebut sejatinya telah diakui dan dipraktikan dalam setiap negara sesuai dengan istilah yang mungkin berbeda. 15 Dalam konteks indonesia misalnya  (1) Staatsfundamentalnorm yang merupakan  Pancasila  dan  Pembukaan  UUD 1945; (2) Staatsgrundgesetz yang merupakan Batang  Tubuh  UUD  1945,  Tap  MPR,  dan Konvensi  Ketatanegaraan;  (3) Formell Gesetz yang  merupakan  Undang-Undang; dan  (4) Verordnung  en  Autonome  Satzung yang  tersusun  secara  hierarkis  dimulai  dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.” 16
Dibandingkan  dengan  tiga  kelompok pertama, Verordnung en Autonome Satzung

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T )
mungkin  merupakan  salah  satu  kelompok yang  lebih  kompleks.  Kendati  berada dalam  satu  kelompok  pembagian  norma yang berjenjang, namun antara peraturan pelaksana (Verordnung) dan Autonome Satzung tidak  dapat  disejajarkan.  keduanya relatif  berbeda  dan  memiliki  kekuatan hukum yang dapat berdiri berdasarkan pola pendelegasian dan atribusi norma.
Perbedaan  tersebut  secara  konseptual dapat  terlihat  dari  peraturan  pelaksana ( Verordnung) yang  lazimnya  lahir  dari kewenangan  delegasi,  sedangkan  peraturan di  tingkat  lokal (Autonome  Satzung) berasal dari  kewenangan  atribusi  norma  hukum dasar  ( staatsgrundgesetz ) maupun norma hukum dalam undang-undang formal ( formel Gesetz ). 17

## Keberadaan peraturan pelaksana secara limitatif  dibatasi  pada  ketentuan  yang  lebih
17  Dalam konteks negara indonesia, peraturan pada tingkat lokal bersumber dari atribusi norma hukum yang dasar ( staatsgrundgesetz )  yaitu  Pasal  18  UUD  1945  serta  atribusi  dari  ketentuan  undang-undang  formal  ( formell Gesetz ) yang mengatur hubungan daerah dan pusat. Hal ini tidak terlepas dari paradigma desentralisasi serta dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan , (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), h. 57. Secara historis, keberadaan peraturan lokal seperti perda telah dikenal sejak zaman hindia belanda sebagaimana dikemukakan oleh Imam Soebechi yang dikutip oleh Ismail Hasani, umumnya peraturan di tingkat lokal digunakan untuk menampung berbagai kondisi khusus daerah yang belum secara utuh ditentukan dalam undang-undang yang lebih tinggi. Namun demikian, kendatipun berasal dari kewenangan atribusi, peraturan daerah dalam negara kesatuan tidak diposisikan sebagai undang-undang lokal ( local wet ) sebagaimana dalam negara-negara federal dengan demikian peraturan di tingkat lokal berjalan berdasarkan  konstruksi  hirarki  norma  hukum  yang  tertinggi.  Lihat  Ismail  Hasani, Pengujian  Konstitusionalitas Perda , (Jakarta: PT Gramedia, 2020), h. 204
18 Peraturan Pelaksana (seperti peraturan menteri) dalam sistem peraturan perundang-undangan tetap diposisikan sebagai peraturan delegasian bukan otonom, dimana kewenangan pembentukannya tidak bersifat bebas tanpa kendali  melainkan  terbatas  hanya  berdasar  perintah  atau  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundangan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  praktiknya  pemahaman  yang  kurang  mendalam  dalam  memposisikan peraturan  pelaksana  ini  berimplikasi  terhadap  saling  tumpang  tindihnya  berbagai  peraturan  pelaksana. Selengkapnya  lihat  Dzikry  Gaosul  Ashfiya, Urgensi  Membatasi  Eksistensi  Peraturan  Menteri  Sebagai  Upaya Penataan Regulasi , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 2021), h. 148. 19 Dari kacamata hukum, mengatur memiliki arti menciptakan norma hukum yang berlaku umum (tidak disebut spesifik  personal/badan  tertentu  dan  lazimnya  bersifat  abstrak  (tidak  mengenal  hal  dan  keadaan  konkret), sedangkan  mengurus  dapat  berarti  perbuatan  hukum  ( recht  handeling )  atau  perbuatan  materiil.  Dalam  arti perbuatan hukum, mengurus berarti menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret, sedangkan dalam arti materiil, mengurus berarti melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasuistik). Bhennyamin Hoessein, Produk Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Makalah dipresentasikan dalam Focus Group Discussion (FGD) DPRD DKI Jakarta di Shangri La Hotel, Jakarta 28 September 2007, h.2.
tinggi  dalam  artian  adanya  perintah  secara langsung  untuk  membentuk  suatu  aturan yang  bersifat  teknis  pelaksanaan  dalam rangka  menunjang  fungsi  pemerintahan dalam arti luas dan bukan inisiatif lembaga/ kementerian  terkait  secara  otonom. 18
Berbeda  dengan  peraturan  di  tingkat  lokal yang  berasal  dari  atribusi  norma  dasar maupun peraturan formil. Sebagai daerah otonom,  peraturan  di  tingkat  lokal  dapat dibentuk berdasarkan inisiatif pejabat daerah berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  yang memiliki karakteristik lokal tertentu. Postulat demikian tidak terlepas dari konsepsi negara kesatuan  yang  menggunakan  paradigma desentralisasi melalui pembentukan daerah- daerah otonom. Dengan demikian, di dalam daerah otonom terkandung makna wewenang  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga daerah otonom. 19

## Dalam beberapa literatur pemaknaan
desentralisasi ini juga sering dimaknai sebagai desentralisasi dalam arti luas yang mencakup pemahaman  devolusi  dan  dekonsentrasi. Devolusi lazim diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan dalam menyelenggarakan kebijakan publik kepada lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah berdasarkan  undang-undang.  Sedangkan dekonsentrasi dimaknai sebagai pelimpahan wewenang  untuk  mengambil  keputusan administratif  atas  nama  pemerintah  pusat kepada  pejabat  administrasi  di  daerah berdasarkan yurisdiksinya. 20 Oleh karenanya, kendati  daerah  otonom  bukan  merupakan bagian  yang  terpisah  dari  negara  kesatuan, namun rakyat di daerah tetap memiliki kedaulatan  tersendiri  dalam  lingkungan teritorialnya  di  samping  adanya  kedaulatan bernegara kesatuan. 21
Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa aturan pelaksana dan aturan otonom ( Verordnung en Autonome Satzung) memiliki perbedaan,  kendati  berada  dalam  satu kelompok norma hukum. Dengan demikian, terdapat garis demarkasi yang konkret dalam memandang  konteks  peraturan  pelaksana dan peraturan otonom (peraturan di tingkat lokal) sehingga secara praktis dapat menjadi panduan  dalam  menentukan  substansi materi muatan dalam masing-masing produk
20  Brian C Smith, Field Administration: an Aspect of Decentralisation , (London: Routledge and Kagen Paul, 1967), h.
1.
21 Terdapat  hubungan  yang  saling  tarik  ulur  antara  pusat  dan  daerah  dalam  dalam  perspektif  negara  kesatuan. Namun demikian, kendati daerah otonom bukan merupakan bagian yang terpisah dari negara kesatuan, namun rakyat di daerah tetap memiliki kedaulatan tersendiri dalam lingkungan teritorialnya di samping adanya kedaulatan bernegara kesatuan. Ni’matul Huda dalam Keterangan Ahli pada Persidangan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  di  Mahkamah  Konstitusi.  Lihat  Mahkamah  Konstitusi,  Putusan Nomor 66/PUU-XIV/2016, h. 86.

## hukum.

## 2.  Kedudukan Otorita Ibu Kota dalam Perspektif Historis

## Sebelum menentukan kedudukan
Per aturan  Kepala  Otorita,  penting  untuk memahami  terlebih  dahulu  rezim  Peme- rintah an  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Negara itu  sendiri  dalam  UU  IKN,  mengingat pemahaman  tentang  hal  tersebut  sangat menentukan kedudukan kelembagaan dan produk peraturan yang dibentuk oleh Kepala otorita.
Dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  IKN disebutkan  bahwa  Kepala  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  merupakan  kepala  Pemerintah Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  yang berkedudukan  setingkat  menteri,  ditunjuk, diangkat,  dan  diberhentikan  oleh  Presiden setelah  berkonsultasi  dengan  DPR.  Di  satu sisi, ketentuan demikian seakan mensiratkan bahwa IKN sepenuhnya berada dalam rezim pemerintahan pusat, mengingat kewenangan untuk  mengurus  rumah  tangga  daerah otonom  diprakarsai  oleh  pejabat  setingkat Menteri  yang  dipilih  oleh  Presiden.  Namun demikian  asumsi  tersebut  nyatanya  tidak bersifat  absolut  sebab  dalam  berbagai ketentuan  pelaksana  terdapat  pembagian tugas  antara  Pemerintahan  Daerah  Khusus Ibu  Kota  dengan  Pemerintah  Pusat, sebagaimana  yang  terjadi  dalam  rezim

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T ) K E D U D U K A N   P E R A T U R A N   O T O R I T A   I B U   K O T A   N E G A R A   M E N U R U T   H U K U M
Pemerintahan Daerah Umumnya. 22 Dengan demikian untuk lebih memahami kedudukan rezim hukum IKN penulis akan menggunakan pendekatan  historis  agar  dapat  secara  utuh mendeskripsikan rezim hukum IKN.
Peralihan  Ibu  Kota  Negara  dari  Provinsi DKI  Jakarta  kepada  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Nusantara didasari karena beban ganda yang selama ini dipikul ibu Kota ( existing ). Di satu sisi,  DKI  Jakarta  diposisikan  sebagai  pusat pemerintahan  dan  di  lain  sisi  juga  menjadi pusat  perekonomian, 23 alhasil  residu  dari lamanya Ibu Kota yang memiliki dua beban tersebut  menciptakan  pemusatan  kegiatan perekonomian  di  Jakarta  dan  Jawa  yang pada  akhirnya  mengakibatkan  kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. 24
Dalam  perspektif  pembentuk  undang- undang ( law  maker ) peralihan ibu kota tersebut  kedalam  bentuk  lain  dari  Provinsi tidak  dimaksudkan  untuk  merubah  pola hubungan  pusat  dan  daerah  yang  selama ini  telah  berlangsung,  melainkan  untuk menciptakan pola yang ideal dalam tata kelola Ibu Kota modern ( city manager ) yaitu melalui pengelolaan  sumber  daya  secara  efisien dan  memberikan  pelayanan  secara  efektif
22 Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara terdapat pembagian tugas antara pemerintah Pusat dan IKN.
23 Dian  Herdiana,  “Pemindahan  IbuKota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  Ataukah  Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Transformative , Vol.8 No.1 (2022), h.1.
24  Selain itu dalam Penjelasan UU IKN disebutkan bahwa terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun.
25 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IX, 2010, h.145.

## melalui pembangunan yang berkelanjutan
( sustainable  development ). Lebih lanjut, hal demikian  dimungkinkan  sebab  kekhususan Ibu Kota Negara berasal dari konstruksi Pasal 18B  UUD  1945  yang  menyebutkan  “negara mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dalam undang-undang”. Ketentuan demikian dapat  ditafsirkan  secara  lebih  fleksibel dengan  membentuk  satuan  daerah  otonom berdasarkan karakteristik kekhususan daerah tersebut.
Jika  ditelusuri  dari  sejarah  kelahiran Pasal  18B  melalui  Naskah  Komprehensif Perubahan  UUD  1945,  dijelaskan  bahwa kemunculan  Daerah  Khusus  Otonom  dapat berupa Daerah Istimewa dan Daerah Khusus. Selanjutnya  nomenklatur  daerah  tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik khusus daerah tersebut yang harus ditentukan secara limitatif  dan  detail  dalam  Undang-undang. 25
Dengan demikian, dipilihlah alternatif otorita, mengingat  pilihan  kelembagaan  yang  sesuai dengan kondisi tersebut adalah otorita yang merupakan  bagian  dari  pemerintah  pusat yang  melaksanakan  persiapan  dan  eksekusi
pembangunan  serta  berlanjut  sebagai pengelola IKN. 26
Selain  itu,  melalui  karakteristik  otorita yang  berfungsi  sebagai city manager , maka IKN  akan  dibebaskan  dari  campur  tangan politik  praktis  karena  aspek  politik  sudah terlebih dahulu berlangsung pada level pusat melalui  persetujuan  bersama  Presiden  dan DPR. Dengan demikian berbagai kekhususan dalam  pengelolaan  Ibu  Kota  yang  kompleks akan  lebih  mudah  dilaksanakan  mengingat otorita  yang  dipilih  sebagai  kepanjang tanganan dari Pemerintah pusat akan secara kolaboratif  mengurus  berbagai  bidang  yang bersifat  multisektor  dari  pemerintah  pusat dan Daerah Khusus IKN. 27
Dengan demikian, secara historis dapat terlihat  bahwa  keberadaan  Daerah  Khusus IKN  yang  kini  diselenggarakan  oleh  Otorita IKN masih berpijak pada rezim pemerintahan daerah.  Namun  demikian,  hal  yang  penting untuk  menjadi  catatan  adalah  adanya  frasa pengaturan yang bersifat khusus harus diatur secara limitatif dalam Undang-Undang.
Lebih lanjut, hal demikian yang pada  akhirnya  mempertengahkan  rezim
26 Dalam  Kajian  Pemindahan  IKN  Bappenas  2019  setidaknya  terdapat  beberapa  alternatif  kelembagaan  yang diajukan untuk mengelola IKN antara lain; 1. Lembaga yang berbentuk badan otonomi yang disebut badan yang akan mengadakan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN. 2. Lembaga yang berbentuk badan koordinasi dan pengendalian strategis. 3 menjadikan kementerian/lembaga tertentu sebagai koordinator pengembangan IKN. 4 pengembangan ibu kota baru dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi kementerian/lembaga yang selama ini ada. Lihat B adan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara, Maret 2019. h.104 27 Ibid 28 Berdasarkan ketentuan Pasal 13 disebutkan dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemulihan umum, ibu kota nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.
pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Melalui Pasal 5 ayat (5) UU IKN memberikan ketentuan yang cukup merefleksikan batasan kekhususannya dengan menyebutkan “pemerintah  daerah  khusus  Pemerintahan Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah  khusus  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  ini,  kecuali  yang  oleh  peraturan perundang-undangan  ditentukan  sebagai urusan  pemerintahan  pusat.”  Dengan demikian,  berbagai  kekhususan  dalam pemerintahan  daerah  IKN  secara  limitatif hanya terbatas pada berbagai ketentuan UU IKN yang pada akhirnya akan melahirkan berbagai ketentuan teknis prosedural dalam berbagai peraturan pelaksana.
Selain  itu  kekhususan  yang  termuat dalam  UU  IKN  juga  dapat  terlihat  ketika menyebutkan  bahwa  dalam  daerah  otonom ini  tidak  disertai  keberadaan  lembaga Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). 28
Dengan  demikian  berbagai  aspirasi  daerah akan sepenuhnya bergantung pada lembaga otorita ibu kota negara, termasuk dalam hal ini kewenangan untuk menyelenggarakan dan

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T )
mengurus otonomi daerah melalui berbagai produk hukum di daerah. 29

## 3.  Analisa Kedudukan Peraturan Otorita IKN
a.  Lembaga Otorita Ibu Kota Sebagai

## Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Secara normatif UU IKN memuat materi norma  hukum  yang  bersifat contradictio in terminis dengan  menyebutkan  bawah penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu  kota  nusantara  dilaksanakan  oleh Otorita  IKN  yang  berkedudukan  setingkat menteri. Hal demikian dinilai mengaburkan kedudukan  otorita  IKN,  apakah  sebagai kepala  pemerintah  daerah  atau  sebagai pejabat  kementerian  sebab,  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang Kementerian, menteri merupakan pembantu presiden yang membidangi urusan tertentu dengan demikian fungsi dari pejabat setingkat  menteri  tidak  dilekatkan  urusan yang limitatif berdasarkan yurisdiksi lokalitas.
Frasa  mengenai  pejabat  berkedudukan setingkat menteri juga relatif ditemukan dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  ten- tang Aparatur Sipil Negara yang secara umum mengarah pada jabatan pimpinan dalam berbagai  instansi  pemerintah  pusat  seperti kejaksaan,  sekretaris  negara,  dll.  Namun demikian,  berbagai  jabatan  tersebut  secara spesifik  ditentukan  berdasarkan  urusan- urusan yang dibidangi oleh pemerintah pusat.
29 Secara  normatif,  ketentuan  demikian  diasumsikan  sebagai  bentuk  kekhususan  daerah  otonom.  Namun  dari aspek  desentralisasi,  kondisi  demikian  menggambarkan  prinsip  yang  sentralistik  dan  pertanda  surutnya prinsip desentralisasi. Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Bhenyamin Hoessein mengemukakan bahwa dalam desentralisasi, peran DPRD lazimnya diposisikan sebagai lembaga yang primer guna menyerap aspirasi rakyat dan  daerah  nya  yang  pada  akhirnya  disampaikan  pada  pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah.  Lihat Bhenyamin  Hoessein,  Perubahan  Model,  Pola,  dan  Bentuk  Pemerintahan  Daerah:  Dari  Era  Orde  Baru  ke  Era Reformasi, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2009), h. 8.
Berbeda  dengan  pejabat  administrasi  di tingkat lokal yang pada umumnya dilekatkan persebaran  kewenangan  berdasarkan  fungsi dan urusan lokal.
Jika  bertitik  tolak  pada  konsideran UU  IKN,  secara  garis  besar  ratio  legis pembentukan  Ibu  Kota  Nusantara  lahir  dari norma  hukum  Pasal  18  UUD  1945  yang artinya  merupakan  atribusi  norma  hukum dalam Bab Pemerintahan Daerah, dan bukan norma  yang  menjabarkan  kewenangan pemerintah pusat. Mengingat konsep negara kesatuan Indonesia terdiri dari Provinsi yang dalam setiap provinsi terdiri atas kabupaten/ kota. Dengan demikian fungsi pemerintahan daerah lebih dominan ditonjolkan dari sekedar  rezim  pemerintahan  pusat  melalui pemaknaan pejabat setingkat kementerian.
Hal demikian kembali di pertegas ketika UU  IKN  melalui  Pasal  5  menyebutkan  Ibu Kota IKN sebagai Pemerintahan Daerah yang bersifat  otonom.  Ketentuan  tersebut  pada dasarnya  merupakan  kata  kunci  ( keyword ) dalam memahami kedudukan lembaga otorita IKN yang pada prinsipnya merupakan pejabat administrasi di tingkat daerah.
Pencantuman  frasa  “setingkat  menteri” merupakan  frasa  yang  justru  bersifat pleonasme,  sebab  secara  normatif  berbagai fungsi  maupun  kewenangan  yang  dimiliki lembaga otorita selalu memiliki tali temalinya dengan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.  Seperti  halnya  dalam  pembentukan rencana induk IKN melalui peraturan otorita IKN  berbagai  fungsi  lainnya  yang  secara potensial  akan  dituangkan  dalam  berbagai regulasi  teknis,  baik  Peraturan  Pemerintah maupun Peraturan Presiden.
Lebih lanjut, keberadaan kepala otorita IKN  setingkat  menteri  memang  di  lain  sisi dapat  diasumsikan  lahir  dari  mekanisme pemilihannya  kepala  daerah  yang  justru dilakukan  secara  berbeda  dengan  kepala daera  dalam  rezim  undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian ketentuan tersebut tidak serta merta dapat menguatkan argumentasi kepala otorita dapat dikualifikasikan sebagai pejabat yang menteri, mengingat dalam rezim pemerintahan daerah berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  97/PUU-XI/2013,  pemilihan  kepala daerah dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme baik melalui pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung. 30
Argumentasi  yang  cukup  kuat  untuk mendukung  asumsi  dasar  Kepala  Otorita IKN setingkat menteri justru dapat lahir dari ketentuan UU IKN Pasal 23 Jo Pasal 24 yang secara  umum  menyatakan  bahwa  Kepala Otorita IKN berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang untuk ibu kota. 31

## Dengan demikian berbagai pendanaan untuk
30 Putusan ini merupakan hasil uji materil terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, melalui putusan tersebut MK menafsirkan bahwa rezim pemilihan kepala  daerah  diatur  dalam  konstitusi  secara  berbeda  dengan  pemilu.  Lebih  lanjut,  dalam  pemahaman  MK, pemilihan kepala daerah cukup dilakukan secara demokratis, baik melalui pemilihan secara langsung maupun tidak langsung. Lihat Achmadudin Rajab, “Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.2 Tahun 2020. h.3-6.
31 Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengguna anggaran adalah menteri dan pimpinan lembaga non kementerian, yang secara fungsional bertugas untuk mengelola barang negara. berbeda dengan  kepala  daerah  yang  disebutkan  sebagai  pengelola  keuangan  daerah  yang  justru  bertanggung  jawab terhadap penggunaan keuangan daerah. Mengingat keuangan pusat dan daerah telah dipisahkan.
persiapan,  pembangunan,  pemindahan maupun penyelenggaraannya bersumber dari APBN. 32
Ketentuan  demikian  memang  sangat bersentuhan  bahkan  dapat  tergolong kontra-produktif  dengan  konsep  otonomi daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh Bhenyamin  Hoessein,  yang  mensyaratkan daerah otonom harus memiliki kekayaan yang terpisah  dari  pemerintah  pusat,  sehingga dapat  menjalankan  fungsi  mengatur  dan mengelola kekayaannya sendiri. Hal ini yang kiranya  menjadikan  pembentuk  undang- undang ( law  maker )  mencoba  menentukan kedudukan kepala Otorita IKN sebagai Pejabat setingkat  menteri  dan  bukan  setingkat Gubernur.
Dengan demikian, Otorita IKN di samping sebagai daerah otonom yang memiliki watak pemerintahan  daerah  berdasarkan  prinsip desentralisasi,  juga  diasumsikan  sebagai Daerah  Ibu  Kota  Negara  yang  mengurus berbagai  kepentingan  fungsi  pemerintahan pusat sehingga secara bersamaan dilimpahkan juga  berbagai  kewenangan  yang  sifatnya pembantuan atas urusan pusat. Artinya Kepala Otorita Ibu Kota di satu sisi berfungsi sebagai kepala daerah dalam berbagai urusan daerah otonom namun di lain sisi terbatas pada sifat pembiayaan penyelenggara daerah otonom,

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T )
kepala  otorita  diasumsikan  sebagai  pejabat administrasi  yang  mewakili  kepentingan pemerintah pusat secara langsung.

## b. Pembentukan Peraturan Otorita
Berasal dari Kewenangan Atribusi
Jika disandarkan pada konsep pengelompokan norma hukum yang dijabarkan  oleh  Nawiasky,  Peraturan Lembaga  Otorita  IKN  dikelompokan  sebagai kelompok yang keempat yaitu Verordnung &  Autonome  Satzung (aturan  pelaksana dan aturan otonom). Namun demikian, pasca  pengelompokan  ini,  akan  melahirkan pertanyaan  yang  cukup  dilematis  apakah Peraturan  Otorita  IKN  termasuk  aturan pelaksana (verordnung) mengingat kepala otorita dalam UU IKN memiliki kedudukan yang  setingkat  menteri  atau  Peraturan Otorita  termasuk  dalam  peraturan  Otonom (Autonome  Satzung) sebab  berdasarkan fungsinya  yang  otonom,  dirinya  diberikan kewenangan untuk mengatur urusan daerah otonom  sebagai  pemerintahan  daerah khusus.
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut, sangat  penting  untuk  kembali  membaca sumber  kewenangan  pembentukan  norma hukum  di  tingkat  lokal.  Berdasarkan  UU IKN,  Ibu  Kota  Negara  merupakan  satuan pemerintahan daerah yang setingkat provinsi dengan  demikian  UU  IKN  secara  langsung mensejajarkan kedudukan Otorita IKN sebagai
33 Pada hakikatnya, fungsi legislasi dimiliki oleh setiap pejabat atau lembaga negara/pemerintahan. Fungsi tersebut kemudian dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu fungsi legislasi yang daya ikat dan daya lakunya bersifat ke dalam (internal) dan fungsi legislasi yang daya ikat dan daya lakunya bersifat ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal). Fungsi legislasi yang dimiliki oleh pemerintah atau administrasi negara (eksekutif) ada yang kemudian bersifat  mandiri  dalam  arti  hanya  dibentuk  oleh  pihak  pemerintah  saja  tanpa  keterlibatan  lembaga  legislatif dan  ada  pula  yang  bersifat  tidak  mandiri  dalam  arti  dibentuk  bersama-  sama  pihak  lain  (lembaga  legislatif) secara  kolegial  yang  dapat  bermanifestasi  undang-undang  atau  peraturan  daerah.  Lihat  Widodo  Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: dasar dan Teknik Penyusunannya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, h. 5-6.
satuan provinsi. Lebih lanjut, secara sekuensial ketentuan  tersebut  juga  memberikan  arti bahwa  berbagai  kewenangan  dalam  rangka mengatur urusan Otorita IKN bersumber dari atribusi  dalam  Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945 yang menyebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Selain  atribusi  melalui  konstitusi, Peraturan  Otorita  IKN  juga  berasal  dari atribusi UU IKN yang menyebutkan lembaga otorita berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah  khusus  Ibu  Kota  Nusantara.  Dengan demikian  kewenangan  peraturan  Otorita IKN berkedudukan sebagai peraturan daerah (perda)  sebagaimana  berbagai  peraturan daerah di berbagai provinsi.
Hal  yang  menarik  adalah  kendatipun Peraturan  Otorita  dibentuk  secara  sepihak melalui Lembaga Otorita dalam hal ini kepala otorita tanpa keterlibatan dewan perwakilan rakyat  daerah,  peraturan  tersebut  masih digolongkan sebagai peraturan daerah. Hal ini relatif berbeda dengan definisi perda dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mensyaratkan keterlibatan DPRD, mengingat peraturan di tingkat lokal seperti perda lebih menitik  beratkan  pada  fungsi  dan  bukan hanya pejabat pembentuknya. 33 Di  lain  sisi, hal  ini  juga  dimungkinkan  berdasarkan  sifat
otonomi  khusus  yang  dimiliki  oleh  Otorita IKN.
Selain  itu,  konsekuensi  lain  dari peraturan  Otorita  yang  disejajarkan  dengan Perda  adalah  mengenai  mekanisme  kontrol yang bersifat represif, mengingat sifat kontrol preventif pada umumnya telah diatur secara khusus  melalui  UU  IKN  dengan  melibatkan unsur legislatif dan presiden dalam beberapa materi muatan peraturan lokal. Namun demikian  mengenai  kewenangan  kontrol represif seperti pembatalan suatu Peraturan Otorita IKN belum banyak diatur. Apakah dapat dilakukan eksekutif review atau hanya terbatas melalui judicial review di Mahkamah Agung.
Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis berpandangan  bahwa  peraturan  otorita  IKN hanya  dapat  dibatalkan  melalui  mekanisme judicial  review di Mahkamah Agung. Hal ini sekiranya berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  66/PUU-XIV/2016  yang dalam  menjelaskan  kedudukan  peraturan daerah  sebagai  produk  hukum  lokal  yang mengandung  aspirasi  masyarakat  di  suatu daerah tertentu.
Lebih  lanjut,  konsep executive  review sangat  tidak  relevan  diberlakukan  dalam kontrol terhadap Peraturan Otorita IKN, kendatipun  Kepala  Otorita  IKN  dapat diposisikan  sebagai  pejabat  administrasi setingkat menteri, namun mengingat proses pembentukan peraturan Otorita IKN telah dilakukan  harmonisasi,  pemantapan  dan pembulatan materi dengan berbagai pejabat administrasi di tingkat pusat, termasuk dalam hal ini adalah kementerian yang membidangi urusan  hukum  dan  peraturan  perundang-
undangan maka executive  review dinilai sebagai mekanisme kontrol yang tidak efektif dan efisien.
Di lain sisi, Kepala Otorita yang diasumsi- kan  sebagai  pejabat  setingkat  menteri  yang menjalankan penyelenggaraan IKN melalui APBN  serta  dipilih  melalui  penunjukan  oleh Presiden,  maka  dinilai  akan  sangat  sedikit terjadinya  potensi  pem bentukan  peraturan Otorita IKN yang akan berseberangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dengan demikian upaya dalam mengontrol Peraturan IKN hanya dapat dilakukan melalui uji materiil di Mahkamah Agung.

## D.  Penutup
Sebagai  catatan  penutup,  artikel menyajikan  simpulan  berupa  kedudukan Kepala  Otorita  IKN  merupakan  wakil  dari pemerintah  pusat  yang  berada  di  tingkat lokal  guna  menjalankan  berbagai  fungsi otonomi daerah. Dengan demikian, Kepala  Otorita  kendatipun  melalui  UU  IKN disebutkan sebagai pejabat setingkat menteri namun  berdasarkan  pendekatan  fungsional Kepala  Otorita  diposisikan  sebagai  pejabat administrasi  di  tingkat  lokal  seperti  kepala daerah. Dengan demikian, berbagai produk hukum  yang  dibentuk  tidak  diposisikan sebagai  produk  hukum  yang  bersifat  teknis pelaksana,  melainkan  peraturan  yang bersifat  atribusi  dalam  rangka  menjalankan pemerintahan daerah otonom.
Lebih lanjut, dalam memahami kedudukan dari produk hukum Lembaga Otorita, maka harus dilihat dari kewenangan pembentukannya. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, IKN merupakan subsistem

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T )
dari  negara  kesatuan-  dengan  berbagai karakteristik  dan  kekhususannya-  maka  ini
memiliki  atribusi  dalam  menjalankan  fungsi daerah otonom.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Azkin, Benyamin, Law, State and International Legal Order Essay in Honor of Kelsen , Knoxville, The University of Tennessee Press, 1964.
Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Cohen,  John  M  dan  Stephen  B  Peterson, Administrative  Decentralization:  Strategies  for Developing Countries , United Nation: Kumarian Press, 1999.
Cruz, Peter de, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Social Law, Terjemah: Narulita Yusron, Bandung: Nusa media, 2014.
Dicey A.V, Introduction to the study of the law of the Constitution, London Macmillan and Co. Limited, 1950.
Ekatjahjana, Widodo, Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan:  dasar  dan  Teknik Penyusunannya , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
Hamzah, Chandra M, Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang Bukti Permulaan yang Cukup , Jakarta: Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia, 2014.
Hasani, Ismail, Pengujian Konstitusionalitas Perda , Jakarta: PT Gramedia, 2020.
Hoessein, Bhenyamin, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi , Depok: Departemen Ilmu Administrasi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2009.
Indrati,  S  Maria  Farida, Ilmu  Perundang-Undangan :  Jenis,  Fungsi  dan  Materi  Muatan, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
Nawiasky, Hans, Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe , Einsiedeln: Benziger, 1948.
Smith, Brian C, Field Administration: an Aspect of Decentralisation , London: Routledge and Kagen Paul, 1967.
Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan materi muatan , Yogyakarta: Kanisius, 2010.

## A.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Attamimi, Hamid, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara, Disertasi,  Jakarta:  Fakultas  Pascasarjana  Universitas  Indonesia, 1990.

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T )
Ashfiya,  Dzikri  Gaosul,  Urgensi  Membatasi  Eksistensi  Peraturan  Menteri  Sebagai  Upaya Penataan Regulasi, Tesis , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2021.
Baihaki, M Reza, Identifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.
Elpah,  Dani  dan  Disiplin  F  Manao,  Angkanisasi  Sebagai  Jaminan  Kepastian  Hukum  dalam Konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peratun Vol.2 No.1 Februari, 2019.
Herdiana,  Dian,  Pemindahan  IbuKota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal Transformative, Vol.8 No.1 Maret,2022.
Hoessein,  Bhenyamin,  Berbagai  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Besarnya  Otonomi  Daerah Tingkat II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 1993.
Hoessein,  Bhenyamin,  Produk  Hukum  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  dan  Tugas Pembantuan, Makalah dipresentasikan dalam Focus Group Discussion (FGD) DPRD DKI Jakarta di Shangri La Hotel, Jakarta 28 September 2007.
Hanson A.H, “Decentralisation,” makalah dipresentasikan pada kongres dunia keenam asosiasi ilmu  politik  internasional  tentang  desentralisasi:  Politik,  administrasi  dan  ekonomi  di Jenewa pada september 21-25 tahun 1964.
Novrizal,  Mohammad ,  “ Konstitusionalitas  Masalah  Pemerintahan  Daerah  Dalam  UU  IKN”, Makalah disampaikan pada Webinar Membedah Konstitusionalitas Undang-Undang Ibu Kota Negara , Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 28 Januari 2022.
Rajab,  Achmadudin,  “Apakah  Pasca  Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019  Pilkada  Rezim Pemilu”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.2 Tahun 2020.
Sakti,  Muhammad  Adiguna  Bima,  “Penjelasan  Hukum (Restatement) Konsep  Tindakan Administrasi  Pemerintahan  Menurut  Undang-Undang  No.30  tahun  204  tentang Administrasi pemerintahan, Jurnal Hukum dan peradilan , Vol. 11, No. 1, 2022.
Wibisana, Andri Gunawan, “Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya” Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 49 No. 2, 2019.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 66/PUU-XIV/2016
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

## Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

## Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## P E N J E L A S A N   H U K U M   ( R E S T A T E M E N T )

## BIODATA PENULIS
M Reza Baihaki adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Instansi Mahkamah Agung. Menyelesaikan studi strata satu (S1) Ilmu Hukum di UIN Jakarta dan Strata dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Alif  Fachrul  Rachman adalah Junior  Lawyer  (Intern) di Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm. Yang bersangkutan merupakan lulusan strata 1 (S1) Studi Perbandingan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

## Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.168 https://mhn.bphn.go.id

## KONSTITUSIONALITAS PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NEGARA BARU BIDANG PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA
(Constitutionality of Land Procurement in the New National Capital City in the Land Sector Under the Perspective of Agrarian Reform)

## Richard Jatimulya Alam Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
e-mail: richard.205200084@stu.untar.ac.id

## Abstrak
Konstitusi Indonesia memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini secara spesifik terkandung dalam bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan berkaitan dengan dasar serta  keberadaan  reforma  agraria  di  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibukota Negara  (UU  IKN),  mengatur  ketentuan  khusus  mengenai  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum dalam pembangunan ibu kota baru yang bernama Nusantara. Kajian ini menitikberatkan analisis mengenai konstitusionalitas di dalam pengelolaan dan pengadaan tanah, serta implementasi dari reforma agraria pada UU IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai reforma agraria sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun  1945 di dalam UU IKN. Kajian  ini  menemukan keterkaitan hak kepemilikan dan penguasaan negara untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, UU IKN belum menjamin  ganti rugi yang adil dan wajar kepada pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara.  Oleh  karena  itu,  dampak  positif  pengelolaan  dan  pengadaan  tanah di  Ibu  Kota  baru  terhadap  kehidupan  dan  kesejahteraan  rakyat  perlu  diberikan  kepastian  hukum  lewat pemerintah, beserta jajaran kementerian yang terkait.
Kata kunci : reforma agraria, ibu kota baru, konstitusi, pembangunan, tanah

## Abstract
The constitution assigns the state to take advantage of the earth, water and natural resources in stating that the state controls the earth, water and natural resources contained in Indonesia for the greatest prosperity of the people. This text is contained explicitly in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution is related to the basis and existence of agrarian reform in Indonesia. Law Number 3 of 2022 concerning  the  State  Capital  (IKN  Statute),  special  provisions  regarding  land  acquisition  for  the  public interest in constructing a new capital city called Nusantara. This study focuses on analyzing constitutionality in land management and acquisition and implementing agrarian reform in the IKN Statute. This study is aimed at finding the values and compatibility of agrarian reform contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the IKN Law. Furthermore, this study is related to the relationship between state ownership and control rights for the public interest. In addition, the IKN Law has not guaranteed fair and reasonable compensation to land owners affected by land acquisition for the public interest in the development of the Indonesian capital. Therefore, the positive impact of land management and acquisition in the new capital city on the people’s lives and welfare needs to be given legal certainty by the government and the relevant ministries.
Keywords: agrarian reform, new capital, constitution, development, land.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## A. Pendahuluan
1 Sulasi Rongiyati, “Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018,” Info Singkat , Vol. X No. 19/I/Puslit (2018): 3.
2 Henni Triyana dan Suparwoto, “Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946,” AVATARA 10, No. 2 (2013): 207.
3 Ibid ., 205 dan 207.
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia memiliki area daratan dan perairan yang luas dan potensial. Hingga kini, populasi Indonesia telah  menempati  peringkat  ke-4  di  dunia setelah  Cina,  India,  dan  Amerika  Serikat. Mandat  pemanfaatan  wilayah  Indonesia seutuhnya  bagi  kemakmuran  rakyat  sebesar besarnya  tertuang  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut “UUD NRI 1945”). Pasal a quo berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembentukan  regulasi  di Indonesia  sebagai  kepanjangan  tangan  dari konstitusi,  wajib  mendukung  pemanfaatan bumi Indonesia bagi rakyat.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya disebut “UU PA”) selama ini telah mengatur pemanfaatan  wilayah  bagi  rakyat  Indonesia salah satunya dirasakan melalui penguasaan dan kepemilikan tanah  diatur oleh. Akan tetapi  UU  PA,  masih  dirasa  memiliki kekurangan dalam mewujudkan pemanfaatan sebesar-besarnya  yang  dijiwai  keadilan  dan pemerataan. Kenyataannya hingga kini masih terjadi ketimpangan yang besar di masyarakat dalam penguasaan sumber daya agraria, dan berdampak pada maraknya sengketa agraria. 1
Maka dari itu, melalui TAP MPR RI Nomor IX/
MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut  “TAP  MPR  IX/2001”),  ditetapkan suatu  proses  bernama  pembaruan  agraria ( landreform ).  Ketetapan  tersebut  mencoba mengangkat  beberapa  prinsip  pembaruan agraria  seperti  keadilan  dalam  penguasaan/ pemilikan,  penggunaan/pemanfaatan,  serta pengakuan  dan  penghormatan  sumber daya  agraria  terhadap  masyarakat  adat. Di  samping  hal  tersebut,  dikeluarkan  pula Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut “Perpres  86/2016”).  Perpres a  quo antara lain  mengatur  mengenai  restrukturisasi  dan redistribusi  lahan  bagi  golongan-golongan tertentu,  termasuk  salah  satunya  yaitu masyarakat adat.
Untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia  telah  memindahkan  Ibu  Kota Negara  sebanyak  2  (dua)  kali  sejak  tahun 1945.  Pertama,  yaitu  pemindahan  Ibu Kota  RI  dari  Jakarta  ke  Yogyakarta  pada  4 Januari  1946  berdasarkan  usulan  Sri  Sultan Hamengkubuwono  IX  untuk  menghindari serangan  NICA  (Belanda). 2 Untuk kedua kalinya, pada tahun 1948 Ibukota Pemerintah Darurat  Republik  Indonesia  (PDRI)  didirikan di Bukittinggi akibat Agresi Militer Belanda II. 3 Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya tanggal 28  Desember  1949  Ibu  Kota  RI  kembali berlokasi di Jakarta. 4
Semenjak kembalinya Jakarta menjadi

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
Ibu Kota Negara, telah ada beberapa wacana dari  presiden-presiden  RI  terdahulu  untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta, yaitu:
1. Ir.  Soekarno 5 membuat  wacana perpindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya pada tanggal 17 Juli 1957. Beliau  mengemukakan  bahwa  lokasi Palangkaraya yang berada di tengah dan wilayahnya luas.
2. Soeharto 6 mengeluarkan  Keputusan
Presiden  Nomor  1  Tahun  1997  tentang Koordinasi  Pengembangan  Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri. Beliau merencanakan  bahwa  Jonggol  akan menjadi  calon  ibu  kota  baru  saat itu,  dengan  alasan  Jakarta  tidak  lagi representatif dan tidak bisa mendukung kegiatan pemerintah.
3.  Susilo  Bambang  Yudhoyono 7 kembali mengemukakan wacana pemindahan Ibu
Kota Negara dari Jakarta karena beban kepemerintahan  yang  semakin  berat dan  kelayakan  Jakarta  yang  semakin menurun  sebagai  Ibu  Kota  Negara,  hal ini  disampaikan  di  Rakernas  Asosiasi Pemerintah  Provinsi  Seluruh  Indonesia (APPSI)  pada  Desember  tahun  2009. Hingga  sebuah  kelompok  kecil  telah dibentuk  untuk  mempelajari  gagasan
5 Ayundari, “Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia https://www.djkn. kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html  (diakses  tanggal 29 Juni 2022).
6 Dian  Herdiana,  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah  Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Transformative 8, No. 1 (2022): 3.
7  Deden Rukmana, “Pemindahan Ibukota Negara,” Dewan Perwakilan Rakyat,  https://berkas.dpr.go.id/sipinter/ files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf. (diakses tanggal 29 Juni 2022).
8 Fikri  Hadi  dan  Rosa  Ristawati,  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden  dalam  Perspektif Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 10, No. 3 (2020): 530.
9 Ardito Ramadhan, “Pansus Sebut RUU IKN Dikebut Agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru,” Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/12592111/pansus-sebut-ruu-ikn-dikebut-agar-beri-kepastian- investor-bangun-ibu-kota (diakses 3 April 2022).

## pemindahan ibu kota negara pada
September  2010,  yang  menghasilkan pada 3 (tiga) poin utama, yaitu:
a.  Melakukan  pembenahan  semua permasalahan di Jakarta
b.  Pemindahan  ibu  kota  provinsi  ke tempat yang masih di Jawa
c.  Pemindahan  ibu  kota  provinsi  ke luar Jawa
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut “UU  IKN”)  diundangkan  baru-baru  ini  untuk mendasari pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti DKI Jakarta, yaitu menjadi Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia  yang baru.  Bappenas  RI  telah  mengkaji  rencana pemindahan  Ibu  Kota  sudah  dikaji  oleh sejak pertama kali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 di hadapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR). 8 Pemindahan ini diharapkan dapat membawa arah pembangunan yang lebih merata di seluruh  pelosok  Indonesia,  mengingat  Ibu Kota  Baru  memiliki  letak  geografis  yang berada  di  bagian  tengah  wilayah  Indonesia. Di samping hal tersebut, urgensi pengesahan UU IKN dilatarbelakangi oleh tuntutan kepastian hukum dari para investor yang ikut terlibat dalam pendanaan pembangunan ibu kota baru. 9

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## Selanjutnya, pembangunan ibu kota
Nusantara memberikan kesempatan sebesar- besarnya bagi pemerintah untuk sepenuhnya mengatur  restrukturisasi  dan  redistribusi tanah sebagai perwujudan reforma agraria di Ibu Kota baru. Pengesahan UU IKN, menjadi dasar  pijakan  usaha  pemerintah  dalam mengimplementasikan reforma agraria pada tata kota Ibu Kota Negara yang baru. UU IKN memberikan  suatu  pengaturan  mengenai penyediaan dan pengelolaan tanah di Ibu Kota  Nusantara.  Bahwa  semangat  reforma agraria yang telah terkandung dalam UUPA, 10
diharapkan  untuk  terus  berada  di  dalam peraturan perundang-undangan setelahnya.
Terdapat beberapa kajian terdahulu yang ikut  membahas  mengenai  konstitusionalitas pemindahan ibukota negara. Kajian sebelum- nya  yang  ditulis  oleh  Fikri  Hadi  dan  Rosa Ristawati  berjudul  “Pemindahan  Ibu  Kota Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden  dalam Perspektif  Konstitusi”,  membahas  mengenai konstitusionalitas  Pemindahan  Ibu  Kota Negara  dari  sudut  pandang  kewenangan presiden  sebagai  pelaku  pemindahan  Ibu Kota.  Selanjutnya  kajian  lain  yang  ditulis oleh Yance Arizona berjudul “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi”, membahas mengenai beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan Pasal 33 UUD NRI sebagai batu uji. Kemudian ada pula kajian berjudul “Ganti Rugi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum” oleh Dekie GG Kasenda, membahas tentang  pentingnya  pengadaan  tanah  untuk
10 Subhan Zein, “Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9, No. 2 (2019): 125.
kepentingan  umum,  dan  masalah  ganti rugi  bagi  pemilik  tanah  dalam  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Kepentingan  Umum. Sedangkan  UU  IKN  sebagai  undang-undang baru yang  mengatur tentang pengadaan dan  pengelolaan  tanah  untuk  kepentingan umum belum pernah dikaji pada tataran konstitusional,  khususnya  dalam  penerapan land reform atau reforma agraria.
Oleh  karena  barunya  umur  undang- undang  tersebut,  masih  belum  banyak penelitian  yang  mengkaji  mengenai  bagai- mana  eksistensi  nilai  Pasal  33  ayat  (3)  UUD NRI  Tahun  1945  dalam  UU  IKN?  Kemudian juga  bagaimana  implementasi  reforma agraria  dalam  penyediaan/pengadaan  dan pengelolaan  tanah  pada  UU  IKN?  Dengan menggunakan  konsep  reforma  agraria  serta konstitusi  yang  mendasarinya  sebagai  batu uji  analisis  pada  UU IKN, diharapkan  bahwa penelitian ini dapat menjadi kajian yang dapat menyajikan  mengenai  eksistensi  cita-cita konstitusi UUD NRI 1945 dalam misi reforma agraria pada UU IKN.

## B.  Metode Penelitian
Metode  yuridis  normatif  dalam penelitian ini digunakan dengan pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) untuk menganalisis hukum agraria di Indonesia. Selain itu, peraturan perundang- undangan  nasional,  putusan-putusan  per- adilan  sebelumnya  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (yurisprudensi),  dan pendapat atau doktrin para ahli hukum

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
terkemuka akan digunakan sebagai dokumen hukum primer. 11 Hal ini antara lain terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR RI Nomor IX/ MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam,  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (selanjutnya  disebut  “UU  PT-PKU”), Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah  (selanjutnya  disebut  “PP 18/2021”),  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “PP 19/2021”), dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Buku- buku  hukum  (skripsi,  tesis,  disertasi,  dan jurnal hukum) tentang pertanahan, reforma agraria,  serta  kajian  mengenai  UU  IKN  juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder. 12

## C. Pembahasan

## 1.  Eksistensi Nilai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam UU IKN
Di  dalam  Perpres  86/2018  disebutkan bahwa  reforma  agraria  merupakan  restruk- turisasi pemilikan, penguasaan, peman faatan dan penggunaan lahan yang lebih berkeadilan
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 134-135. 12 Ibid ., 196.
13 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 395.
14 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 1986), 51.
di  dalam  penguasaan  pemilikan  dan  akses permodalan  dengan  tujuan  membawa kemakmuran rakyat Indonesia. Membendung amanat  konstitusi  dalam  Pasal  33  ayat  (3) UUD NRI 1945, agar tanah digunakan untuk kemakmuran  rakyat  yang  sebesar-besarnya. Pasal  tersebut  sebenarnya  merupakan perwujudan  sifat  konstitusi  yang  selalu mengatur  mengenai  jaminan  akan  hak-hak asasi  manusia,  selain  daripada  pengaturan mengenai pemisahan kekuasaan ( separation of  power ),  legalitas  pemerintahan,  dan peradilan yang bebas. 13 Spinoza, Adam Muller, dan  Hegel  memberikan  sebuah  perspektif integralistik  yang  menyatakan  bahwa  fungsi negara  dalam  melaksanakan  konstitusi bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 14
Pada Pasal 16 ayat (2) UU IKN disebutkan bahwa  “tanah  untuk  pembangunan  kepen- tingan  umum  di  Ibu  Kota  Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”.  Selanjutnya  dengan  menelusuri lebih lanjut frasa “kepentingan umum” yang dimaksud  dalam  pasal a  quo ,  berdasarkan Pasal  1  angka  6  UU  PT-PKU  kepentingan umum  adalah  kepentingan  bangsa,  negara, masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat.  Dari  pasal-pasal di  atas,  dapat  dipahami,  sejatinya  dalam permasalahan  tanah  di  sini  memiliki  aspek publik  (negara/pemerintah)  dan  juga  privat (masyarakat).  Terlebih  Pasal  9  ayat  (1)  dan

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
(2)  UU  PT-PKU  juga  memberikan  penegasan mengenai  pemberian  ganti  kerugian yang layak dan adil dalam memikirkan keseimbangan  kepentingan  pembangunan dan kepentingan masyarakat
Pemerintah  Daerah  Ibu  Kota  Nusantara melalui  Pasal  17  UU  IKN  mendapatkan  hak agar menjadi pihak yang diutamakan dalam pembelian tanah di Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan komentar dari Bambang Wijayanto mengenai  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945, di mana negara dapat mengambil alih hak menguasai  rakyat  dengan  alasan  3  (tiga) kepentingan, antara lain yaitu: perlindungan daya  dukung  lingkungan  hidup  serta  fungsi ekosistem, pencegahan konflik sosial, adanya kepentingan  umum  lainnya,  dan  adanya proses adil dan benar ( due process and just process )  ketika  mengambil  alih  kekuasaan rakyat. 15 Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan IKN, pemerintah daerah yang sementara  ini  dipimpin  oleh  Kepala  Otorita Ibu  Kota  Nusantara,  memegang  peranan penting dari penguasaan dan pemilikan tanah di Ibu Kota Negara Baru.
Bahwa  dalam  tataran  sistem  hukum keperdataan  kita  dapat  menilik  eksistensi Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  di  dalam UUPA. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUPA, Negara dalam hal ini menjadi entitas pemerintahan dengan  tingkat  tertinggi  atas  tanah,  air  dan ruang  angkasa  sebagai  organisasi  seluruh rakyat. Pasal 4 ayat (1) UUPA kemudian Pasal 16 ayat (6) UU IKN mengakui entitas Negara
15 Mohammad Mahfud MD et al., Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002: Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 631.
sebagai  pemberi  hak  atas  tanah  bagi  orang perseorangan  maupun  badan  hukum  ini dikemukakan.  Pada  Pasal a  quo dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah ibu kota nusantara mempunyai kekuasaan untuk mengikat setiap badan hukum atau badan hukum dalam suatu perjanjian  hak  atas  Pemerintah  Daerah  ibu kota nusantara mempunyai kekuasaan untuk mengikat  setiap  badan  hukum  atau  badan hukum  dalam  suatu  perjanjian  hak  atas tanah di ibu kota Nusantara. tanah di ibu kota Nusantara. Hak atas tanah di dalam Pasal 1 ayat  (17)  UU  IKN  sendiri  dimaknai  sebagai hubungan  hukum  berupa  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  pemanfaatan,  serta pemeliharaan atas tanah baik untuk di atas, dan di bawah tanah tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah (Otorita  Ibu  Kota  Nusantara)  memiliki  hak penggunaan tanah (Hak Pakai) dan/atau hak pengelolaan  berdasarkan Pasal 16 ayat (6). Menurut  Pasal  41  ayat  (1) jo. Pasal  43  ayat (1) dan (2) UUPA, hak pakai merupakan hak untuk  menggunakan  dan/atau  memungut hasil tanah (milik negara atau subjek hukum), pengalihan  hak  pakai  harus  melalui  izin pejabat  berwenang.  Sedangkan  menurut Pasal  1  angka  3  PP  18/2021,  Penguasaan hak  negara  atas  tanah  dapat  dilimpahkan kepada  pemegang  hak  lainnya  sebagai  hak pengelolaan. Hak pengelolaan memiliki hakikat  sebagai  bagian  dari  kewenangan negara  sehingga  tidak  tepat  dikatakan sebagai  hak  atas  tanah,  karena  merupakan

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
“tampilan” dari kewenangan negara. 16 Maka dari itu UU IKN dalam hal ini menguatkan peran dan posisi pemerintah daerah (negara) sebagaimana  diamanatkan  dalam  konstitusi mengenai pemanfaatan bumi (tanah) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
Selain  penguasaan  negara,  seperti  hak pakai, kelola, dan penguasaan, ada juga hak atas tanah, seperti berikut ini:
Tabel I: Hak-hak atas tanah yang diakui di Indonesia
No. Hak-Hak Atas Tanah
1. Hak Milik (HM) 2. Hak Guna Usaha (HGU)
3. Hak Guna Bangunan (HGB)
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut-Hasil Hutan
8. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang- undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53
Sumber: Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
Pada  tabel  di  atas,  terdapat  beberapa hak  penguasaan  atas  tanah  yang  diberikan dari pengaturan UUPA. Hal ini mengikuti apa yang  diinginkan  oleh  Pasal  33  ayat  (3)  UUD NRI 1945 di mana perwujudan frasa “sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”  dapat  dipahami dalam  tataran  pemberian  hak  atas  tanah
16 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi,  dan Pembahasannya (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 277. 17  Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 8, No. 3 (2011): 308.
kepada  rakyat  Indonesia.  Tujuan  pemberian hak  atas  tanah  tersebut  diberikan  pada  3 (tiga) sektor, yaitu: 17
a.  Hak  menguasai  negara  yang  dimandat- kan  oleh  konstitusi  Republik  Indonesia bagi  kemakmuran  rakyat  yang  sebesar- besarnya
b.  Kepastian  hak  atas  tanah  perorangan dan badan hukum oleh hak penguasaan negara.
c.  Kepastian  bahwa  pihak  yang  tidak memiliki  hak  atas  tanah  tidak  dapat meminta kepada negara untuk melakukan tindakan seperti penguasaan atas  tanah  yang  telah  memiliki  hak tertentu.
Bahwa  jika  melihat  hak-hak  tanah  oleh perseorangan dan badan hukum di dalam UU IKN,  pengaturannya  menitikberatkan  pada penyediaan (pengadaan) dan pengelolaan tanah. Pada lampiran II UU IKN halaman 46, disebutkan  bahwa  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  Ibu  Kota  Negara  mengacu kepada  UU  PT-PKU,  PP  19/2021,  dan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun  2021  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021  (selanjutnya  disebut  “Permen  Agraria 19/2021”).  Pembangunan  Ibu  Kota  Negara Nusantara diutamakan pada lahan yang tidak dalam  penguasaan  maupun  kepemilikan perseorangan maupun badan hukum. Apabila pemerintah memerlukan lahan yang dikuasai atau  dimiliki  seseorang  atau  badan  hukum,

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
maka  dilakukan  kompensasi  ganti  rugi  yang adil dan memadai berdasarkan musyawarah dalam waktu yang terukur. Dalam hal mana ada pihak pemilik atau penguasa tanah yang diperlukan mengajukan keberatan, akan dititipkan  uang  ganti  ruginya  ke  pengadilan (konsinyasi)  dan  pembebasan  tanah  dapat dilakukan agar pembangunan tetap berjalan. Ganti  rugi  atas  pengadaan  tanah  untuk pembangunan Ibu Kota Negara diberikan kepada  pemilik,  penguasa,  pengguna,  dan pemanfaat  tanah  sebagaimana  kemudian tercantum dalam tabel di bawah ini
Tabel II: Subjek yang Berhak

## Mendapat Ganti Rugi

## No. Subjek
1. Pemegang Hak Atas Tanah
2. Pemegang Hak Pengelolaan
3. Nazhir untuk Tanah Wakaf
4. Pemegang alat bukti tertulis Hak Lama 5. Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya diperkuat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
6. Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan itikad baik
7. Pemegang dasar penguasaan atas tanah 8. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
Sumber: Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (hal. 47)
Merujuk kepada bagian hak penguasaan  tanah  oleh  Negara  sebagai  hak tertinggi penguasaan tanah. Bahwa implikasi UU IKN yang menyatakan pengadaan tanah bagi pembangunan Ibu Kota Negara
18 Boedi Harsono, Op Cit ., 365.
adalah  dengan  tujuan  kepentingan  umum mengaktifkan  hak  penguasaan  negara yang  melepaskan  hak-hak  atas  tanah  yang sebagaimana yang disebutkan dalam Tabel I. Hal ini didasari oleh UUPA, UU PT-PKU, dan PP  18/2021  yang  mana  tercantum  alasan pembangunan  kepentingan  umum  yang melepaskan  hak-hak  atas  tanah.  Dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Nomor  001-0021-0022/PUU- 1/2003  tanggal  15  Desember  2004,  bahwa interpretasi Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan mandat  secara  kolektif  dari  rakyat  kepada negara untuk mengadakan kebijakan ( beleid ) dan  tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad ), pengaturan ( regelendaad ), pengelolaan ( beheersdaad ), pengaturan dan pengawasan ( toezicht houden daad ) untuk tujuan sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Mandat  ini didasari  oleh  “kepemilikan  publik”  yang terkandung  dalam  wilayah  Indonesia  yang harus dilakukan pengaturan oleh pemerintah demi  tercapainya  tujuan  konstitusi.  Oleh karena itu, frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mendasari  UU  IKN  yang  menjadi  payung hukum bagi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang berakar pada adanya kondisi istimewa yaitu kepentingan umum.

## 2.  Implementasi Reforma Agraria Pada UU IKN
Bahwa  sejak  terciptanya  UU  PA  pada tahun 1960, reforma agraria ( landreform ) telah dinyatakan oleh Menteri Agraria Sadjarwo  pada  waktu  itu  UUPA  memiliki  4 (empat) tujuan reforma agraria ( landreform ), antara lain: 18

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## a.  Pembagian tanah yang adil bagi petani yang mengandalkan tanah dalam
mencari  sumber  mata  pencaharian (keadilan sosial)
b. Mengatur “tanah pertanian untuk petani”,  agar  tanah  tersebut  tidak menjadi objek spekulasi dan  pemerasan
c.  Pengakuan  dan  perlindungan  yang sama  antara  perempuan  dan  laki-laki dalam bentuk hak milik ( privat  bezit ) sebagai  hak  turun-temurun  terkuat
dari individu untuk lebih memperkuat dan memperluas hak atas tanah  warga negara Indonesia (WNI).
d.  Melindungi  golongan  bawah  yang memiliki  kondisi  ekonomi  yang  lemah dari  sistem  penguasaan  tanah  secara besar-besaran oleh tuan tanah
e.  Mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, salah satunya dengan pemberlakuan sistem kredit bagi golongan petani yang didukung koperasi dan penyelenggaraan pertanian secara intensif lainnya.
Pada tahun 1951, reforma agraria
( landreform )  sudah  terlebih  dahulu  di- suarakan  dalam  sebuah  resolusi  Persatuan Bangsa-Bangsa.  Terdapat  7  (tujuh)  hal mengenai land reform ditekankan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai  hal-hal  yang  dapat  berkontribusi bagi terlaksananya reforma agraria yaitu: 19
a.  Pembentukan  legislasi  terkait  hak  atas tanah, kepemilikan tanah, penggunaan tanah,  permasalahan  luas  kepemilikan tanah  oleh  organisasi,  menetapkan bagian tanah yang dapat dimiliki publik,
19 UN  Economic  and  Social  Council,  “Land  Reform,”  United  Nations  Digital  Library,  https://digitallibrary.un.org/ record/212507?ln=en (diakses tanggal 4 April 2022).

## dan memberikan pendanaan bagi pendistribusian tanah
b.  Pengembangan pinjaman tanah
c.  Pengembangan  kerja  sama  antar organisasi  untuk  layanan  agrikultural yang  esensial  seperti  pembiayaan, pemasaran,  pemrosesan  hasil  per- tanian dan pembelian peralatan dan perlengkapan agrikultural.
d.  Memperkenalkan perpanjangan layanan agrikultural
e.  Mendirikan industri pedesaan
f.  Pengembangan program untuk mening- katkan  standar  tenaga  kerja  agrikultur dan perlindungan ketenagakerjaan.
g.  Pengembangan program pelatihan guru dan  terpelajar  dalam  teknik  edukasi massal di daerah pedesaan.
Bahwa  jika  kita  melihat  pada  awalnya konsep  reforma  agraria  secara  global diarahkan pada para pelaku usaha pertanian (agrikultur)  di  pedesaan.  Perkembangan selanjutnya dapat kita lihat di dalam UUPA di mana reforma agraria tidak hanya mengurusi masalah  lahan  pertanian  dan  petani  saja, akan tetapi juga mengenai kepemilikan tanah oleh  orang  perseorangan  lewat  pemberian hak  milik  oleh  negara.  Kondisi  reforma agraria terkini di Indonesia telah mengalami perkembangan  pesat  untuk  mengikuti permasalahan  dan  juga  perkembangan zaman.  Tujuan  reforma  agraria  di  Indonesia menurut Pasal 2 Perpres 86/2018 antara lain yaitu:
a.  Mengurangi  ketimpangan  penguasaan dan pemilikan tanah

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
b.  Menangani sengketa dan konflik agraria c.  Menciptakan  sumber  kemakmuran dan  kesejahteraan  masyarakat  berbasis agraria  lewat  pengaturan  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  dan  peman- faatan tanah.
d.  Menciptakan  lapangan  kerja  untuk mengurangi kemiskinan
e.  Memperbaiki  akses  masyarakat  kepada sumber ekonomi
f.  Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
g.  Memperbaiki  dan  menjaga  kualitas lingkungan hidup
Dari penjelasan diatas mengenai dasar- dasar tujuan dan juga prinsip-prinsip reforma agraria,  dapat  dimengerti  bahwa  permasa- lah an  agraria  adalah  permasalahan  yang
20 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria (Yogyakarta: STPN Press, 2014), 412. 21 Ibid ., 412.
meliputi aspek multidimensi (POLEKSOSBUD). Teori reforma agraria menurut Michael Lipton mendefinisikan land reform sebagai legislasi (perundang-undangan)  yang  bertujuan untuk  meredistribusi  dan  mewujudkan klaim  atau  hak  atas  tanah  pertanian  agar memberikan peningkatan status, kekuasaan, dan pendapatan para petani. 20 Sehingga reforma agraria tidak hanya memberdayakan ( empowerment ) bagi masyarakat kecil tetapi juga  membatasi  ( disempowerment ) bagi penguasa  dan  tuan  tanah. 21 Oleh karena itu  pelaksanaannya  reforma  agraria  oleh pemerintah perlu mempertimbangkan pelaku-pelaku  di  bidang  pertanahan  serta peran  pemerintah  untuk  mewujudkan reforma  agraria  melalui  kebijakan-kebijakan yang konkret benar-benar membantu rakyat.
Gambar I: Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2020
Dari  data  yang  disajikan  oleh  gambar I,  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  reforma agraria periode tahun 2015 hingga tahun
2020 mengalami kesuksesan hingga 9,25 juta hektar  atau  103%  dari  target.  Selanjutnya juga  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  reforma

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
agraria  didominasi  oleh  legalisasi  aset seperti  pemberian  Tanah  Transmigrasi  dan Pendaftaran  Tanah/PTSL  sebesar  6,99  juta hektar  atau  155,4%  dari  target.  Sedangkan untuk  realisasi  reforma  agraria  di  bidang redistribusi  tanah,  hanya  tercapai  sebesar 32,30% dari 4,5 juta hektar yang ditargetkan oleh pemerintah. Reforma agraria melalui redistribusi  tanah,  khususnya  melalui pelepasan kawasan hutan hanya mengalami realisasi sebesar 0,306 juta hektar dari target 4,1 juta hektar atau 7,48% saja. Oleh karena itu,  data  menunjukan  dalam  merealisasikan redistribusi  tanah  sebagai  reforma  agraria khususnya  melalui  pelepasan  hutan  masih sangat  kecil  bagiannya  dari  keseluruhan target yang diinginkan.
Berangkat dari data-data tersebut, Pasal 16 ayat (1) UU IKN menyebutkan perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara dilakukan antara lain  melalui  mekanisme  pelepasan  kawasan hutan  dan  mekanisme  pengadaan  tanah. Pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Prioritas Strategis ( Major Project ) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 sebagaimana tertuang dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  85  Tahun 2021  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah Tahun 2022. Rencana pemerintah untuk mem- bentuk  Ibukota  Nusantara  membutuh kan pertimbangan matang dari skema pengadaan
22 Universitas Islam Indonesia, “Menilik Konflik Agraria dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional,” https://www.uii. ac.id/menilik-konflik-agraria-dalam-pusaran-proyek-strategis-nasional/ (diakses tanggal 17 April 2021)
23 St  Nurjannah,  “Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Sebagai  Induk Landreform ,” Al-Daulah:  Jurnal  Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 3, No. 2 (2014): 193-205. 24  Setiyo Utomo, “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara,” Veritas et Justitia 7, No. 1 (2021): 134.
25 Harison  Citrawan  dan  Yuliyanto, Anatomi  Sengketa  Agraria  yang  Menimbulkan  Konflik  Sosial  (Studi  Tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah Sektor Agraris Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia) (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), 129.

## tanah untuk melindungi kepentingan publik.
Satrio Manggala dari Manager Kajian Hukum dan Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa proyek strategi  nasional  memiliki  suatu  keterkaitan dengan konflik agraria. Salah satunya adalah adanya suatu nilai pemaksaan yang didasari keistimewaan  demi  kepentingan  hukum sehingga  pemerintah  dapat  mengambil alih  masyarakat,  yang  mana  dalam  hal  ini lahan-lahan tersebut adalah lahan pertanian produktif  milik  petani. 22 Padahal dalam hal  ini,  UUPA  sebagai  salah  satu  upaya reforma agraria ingin menghapuskan kondisi masyarakat  kecil  golongan  petani  sering kali  mengalami  kesulitan  mencari  tanah untuk  bercocok  tanam  demi  terwujudnya kepentingan  rakyat. 23 Selama ini kebijakan dan pelaksanaan mengenai pengadaan tanah masih  berpihak  kepada  para  investor,  tanpa memperhitungkan tujuan reforma agraria dalam  mencapai  penataan  dan  penguasaan tanah secara berkeadilan. 24
Keadilan UU IKN secara substantif dapat menghadirkan adanya keadilan agraria. Hal ini  dapat  tercermin  dari  keadaan  di  mana tidak adanya konsentrasi yang berarti dalam penguasaan, pemanfaatan, dan sumber daya alam yang menyangkut hidup banyak orang. 25
Di  samping  hal  tersebut,  perlu  juga  ada jaminan mengenai kepastian hak penguasaan

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat terhadap tanah dan kekayaan alam lainnya. 26

## Perolehan tanah dalam pembangunan
Ibu  Kota  Nusantara  berdasarkan  UU  IKN mengutamakan tanah tanpa pemilik, dan menjamin ganti kerugian jika membutuhkan tanah  yang  sudah  dimiliki  oleh  masyarakat setempat.  UU  PT-PKU  mengatur  bahwa pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum dilakukan  secara  layak  dan  berkeadilan kepada  yang  berhak.  Ganti  rugi  karena pengadaan tanah diperhatikan dalam setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU PT-PKU, yaitu:
a.  Inventarisasi  dan  identifikasi  penguasa- an, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
b.  Penilaian Ganti Kerugian c.  Musyawarah penetapan Ganti Kerugian d.  Pemberian Ganti Kerugian; dan e.  Pelepasan tanah instansi
Penilaian ganti rugi dilakukan oleh penilai yang ditunjuk oleh lembaga pertanahan sesuai dengan kriteria penilaian untuk setiap bidang tanah yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT-PKU, khususnya untuk:
a. Tanah
b.  Ruang atas dan bawah tanah c.  Bangunan
d. Tanaman
e.  Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f.  Kerugian lain yang dapat dinilai
26 Ibid. , 129.
27  Dekie GG Kasenda, “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” Jurnal Morality 2, No. 2 (2015): 13.
28 Ibid . 13.
UU PT-PKU mendasari skema pengadaan tanah  sebagai  disebutkan  dalam  Lampiran II  UU  IKN  halaman  49  mengenai  prinsip dasar  penyediaan  tanah.  Keberadaan  ganti rugi  sebagai  sarana  perwujudan  keadilan agraria  masih  meninggalkan  problematika keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat  yang  tanahnya  digunakan  untuk kepentingan  umum.  Ganti  rugi  memiliki kecenderungan  untuk  menjadikan  pemilik tanah  merugi  sebelum  tanahnya  diminta untuk  kepentingan  umum,  sehingga memiskinkan  masyarakat  yang  mendapat ganti rugi sebagai dampaknya. 27 Sebenarnya dalam dokumen lampiran II UU IKN terdapat penggunaan  kata  “ganti  kerugian”  dan “kompensasi”.  Sebagaimana  diketahui, kompensasi  memiliki  kecenderungan  yang lebih  positif  dalam  dimaknai  menjamin keberlanjutan perekonomian pemilik tanah sehingga lebih baik dari sebelumnya dengan adanya  kompensasi  tersebut. 28 Terlebih lagi dalam hal ini ganti rugi ditentukan oleh pihak dari  pemerintah  serta  dalam  pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat tidak  dapat  menolak  untuk  menyerahkan tanahnya.  Sebagaimana  disebutkan  dalam lampiran II UU IKN, bagi pihak yang keberatan mengenai  ganti  rugi  yang  diberikan  dari pemilik  tanah,  maka  ganti  kerugian  akan dititipkan ke pengadilan (konsinyasi). Bahwa dalam hal ini masyarakat sangat rawan untuk dirugikan  dan  tidak  dapat  mengusahakan keuntungan  bagi  dirinya  dari  kompensasi yang diberikan atas tanah miliknya.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
Bahwa  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 mengenai pengujian  UU  PT-PKU,  Majelis  hakim Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  sebagai berikut:
a.  Pengadaan tanah untuk pembangunan memperhitungkan keseimbangan antara pembangunan dan kemanfaatan masya- ra kat  (Pasal  9  ayat  (1))  sudah  sesuai dengan prinsip konstitusi.
b.  Pembangunan  bagi  kepentingan  umum seperti  jalan  tol  dan  pelabuhan  (Pasal 10 huruf b dan d UU PT-PKU), menyang- kut hajat hidup orang banyak untuk pengangkutan  orang,  barang,  jasa, hingga distribusi sembilan bahan pokok (sembako). Memang tidak semua orang menggunakannya, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat  secara langsung  atau  melalui  pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.
c.  Bahwa  tanah  yang  direncanakan  bagi kepentingan  umum  (Pasal  14  ayat  (1) UUPT-PKU)  bukanlah  pengambilalihan tanah milik pribadi oleh negara secara sewenang-wenang. Dalam UU a  quo ,  terdapat  konsultasi  publik mengusahakan  penyelesaian  secara mufakat, dan pemilik tanah juga dapat mengajukan gugatan ke PTUN hingga ke  Mahkamah  Agung.  Majelis  juga menemukan  bahwa  proses  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum memberikan perlindungan hukum
29 Hery Zarkasih, “Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah),” Jurnal Ius 3, No. 8 (2015):
390.
30  AP Parlindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan (Bandung: Mandar Maju, 1993), 5.
yang  lebih  baik  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan  dibandingkan  dengan peraturan sebelumnya.
d.  Bahwa konsultasi publik ulang bermaksud untuk  mengusahakan  capaian  mufakat. Dalam hal ini laporan terhadap gubernur tidak  menjadikan  gubernur  dapat  serta merta  memutuskan  sendiri,  melainkan didasari  kajian  keberatan  bersama tim.  Bahwa  dalam  hal  terhadap  surat gubernur  tidak  diterima,  maka  dapat dibawa ke PTUN dalam waktu 30 hari.
e.  Penahanan  ganti  rugi  di  pengadilan setempat  adalah  untuk  memastikan bahwa  pihak  yang  berhak  benar-benar menerima ganti rugi jika ada penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi,  keadilan  penggantian  kerugian dan  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan umum  didasarkan  pada  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  mengajukan  gugatan sebagai  bentuk  keberatan.  Akan  tetapi ganti  rugi  yang  “layak”  berarti  harga  yang wajar, sedangkan “adil” berarti memberikan jaminan  atas  layaknya  penggantian  bagi pemilik tanah. 29 AP Parlindungan mengatakan bahwa  ganti  rugi  yang  adil  menghadirkan keadaan  yang  lebih  baik,  seperti  misalnya seseorang  dapat  membeli  rumah  dan tanah beserta rumah di tempat yang baru. 30
Selanjutnya Boedi Harsono juga mengatakan

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
bahwa  imbalan  yang  layak  ini  harus menjadikan keadaan sosial dan ekonominya tidak mengalami kemunduran. 31 Oleh karena itu,  penggantian  kerugian  berlandaskan keadilan dalam UU IKN tentunya tidak hanya menjamin  kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  dan  mendapatkan  kompensasi. Akan tetapi dalam hal lain, juga menjamin dengan kepastian hukum, bahwa penggantian kerugian  tersebut  berdampak  positif  bagi keberlanjutan  dan  kesejahteraan  pemilik tanah  yang  diambil  alih  untuk  kepentingan umum.

## D.  Penutup
UU IKN memiliki nilai landreform dalam konstitusi  untuk  menggunakan  tanah  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Eksistensi nilai Pasal 33 ayat (3) menitikberatkan pada tujuan  konstitusi  untuk  kepentingan  umum. Hal  ini  tercermin  dari  adanya  kepastian mengenai  hak-hak  pribadi  sekaligus  mem- pertegas  kewenangan  negara  dalam  me- ngatur penggunaan tanah di wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain  itu, diperhatikan pula proses-proses pembebasan lahan  dan  ganti  rugi  agar  tidak  kemudian berhenti pada usaha meminimalisir dampak negatif,  akan  tetapi  dapat  menciptakan dampak positif yang lebih besar kedepannya bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Akan  tetapi dalam hal ini, pelaksanaan UU IKN tentunya masih perlu terus diperhatikan dan dievaluasi secara seksama dalam progres pembangunan Ibu  Kota  Nusantara.  Hal  ini  dikarenakan Pemerintah sebagai petugas reforma agraria, di  saat  bersamaan  juga  memiliki  wewenang
31 Boedi  Harsono, Kasus-Kasus  Pengadaan  Tanah  Dalam  Putusan  Pengadilan,  Suatu  Tinjauan  Yuridis (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, 1994), 116.
sebagai  penguasa  untuk  mempergunakan tanah bagi kepentingan umum. Oleh karena kekuasaan  yang  besar  ini,  maka  seringkali konflik agraria menjadi timpang dan bahkan berdampak berkepanjangan terhadap kesejahteraan  dan  kehidupan  rakyat  biasa. Maka  dari  itu,  kepastian  hukum  menjadi salah satu pertimbangan utama agar dampak pembangunan  Ibu  Kota  Baru  tidak  hanya sekedar diikuti ganti rugi bagi yang terdampak. Bahwa  kepastian  hukum  di  dalam  UU  IKN, diharapkan  mampu  memberikan  ganti rugi  berasaskan  keadilan  yang  mendukung keberlanjutan  dan  kesejahteraan  hidup pemilik tanah yang terdampak pembangunan.
Dari  penelitian  ini,  dapat  diberikan saran  bagi  pemerintah  pusat  dan  peme- rintah  daerah  Ibu  Kota  Nusantara  selalu menyelenggarakan pengadaan tanah untuk pembangunan berdasarkan semangat reforma  agraria.  Bahwa  semangat  reforma agraria tersebut kemudian didasari semangat keadilan  sosial  yang  bersumber  dari  sila  ke 5  Pancasila,  dan  ketentuan  konstitusional bahwa tanah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Diharapkan DPR, warga negara, Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan ( stakeholders ) dapat melakukan pengawasan  aktif  terhadap  penerapan  dan penyelenggaraan urusan tanah sesuai dengan UU IKN, serta selalu mengutamakan keadilan serta  pemenuhan  hak-hak  masyarakat  yang terdampak oleh pembangunan Ibu Kota Negara.  Pemenuhan  hak-hak  ini  tentunya termasuk menjadi pertimbangan pemberian ganti  kerugian  terhadap  pemilik  tanah  yang

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
terdampak  pengadaan  tanah  secara  adil dan  layak.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan mempertimbangkan  kehidupan  yang  lebih baik  dari  kompensasi  yang  diberikan  pada pemilik tanah. Dengan begitu UU IKN dan pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  dapat
hadir sebagai pionir dalam penyelenggaraan tanah yang benar-benar menggunakan sistem tatanan dan penguasaan yang sesuai dengan cita-cita  reforma  agraria,  yaitu  berkeadilan dan  bermanfaat  sebesar-besarnya  bagi seluruh rakyat Indonesia.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Arizona, Yance. Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
Citrawan, Harison dan Yuliyanto, Anatomi Sengketa Agraria yang Menimbulkan Konflik Sosial (Studi Tentang Dampak Regulasi Pusat dan Daerah Sektor Agraria Terhadap Pelanggaran Hak  Asasi  Manusia), Jakarta:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015.
Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi, dan Pembahasannya, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
Harsono, Boedi. Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan, Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional, 1994.
Handoyo, B. Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
Mahfud MD, Mohammad et  al. Naskah  Komprehensif  Proses  dan  Hasil  Perubahan  UUD 1945  Latar  Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan,  1999-2002:  Buku  VII  Keuangan, Perekonomian  Nasional,  dan  Kesejahteraan  Sosial, Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
Parlindungan, AP. Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan, Bandung: Mandar Maju, 1993.
Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1986.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Arizona,  Yance.  “Perkembangan  Konstitusionalitas  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 8. No. 3 (2011).
Hadi,  Fikri  dan  Rosa  Ristawati.  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden dalam Perspektif Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 10, No. 3 (2020).
Herdiana,  Dian.  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.” Jurnal Transformative 8, No. 1 (2022).
Kasenda, Dekie GG. “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” Jurnal Morality 2 , No. 2 (2015).
Nurjannah, St. “Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform .” Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 3 . No. 2 (2014).
Rongiyati, Sulasi. “Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018.” Info Singkat , Vol.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A
X No. 19/I/Puslit (2018).
Henni Triyana dan Suparwoto, “Perpindahan Ibukota RI Dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946,” AVATARA 10, No. 2 (2013).
Utomo, Setiyo. “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara.” Veritas et Justitia 7 . No. 1 (2021).
Zarkasih, Hery. “Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah).” Jurnal Ius 3. No. 8 (2015).
Zein, Subhan. “Reforma Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9 . No. 2 (2019).
C. Internet Ayundari. “Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia , 29  Juni  2022,  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/ Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html.
Ramadhan, Ardito. “Pansus Sebut RUU IKN Dikebut Agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru.” Kompas , https://nasional.kompas.com/read/2022 /01/18/12592111/pansus- sebut-ruu-ikn-dikebut-agar-beri-kepastian-investor-bangun-ibu-kota.
Rukmana, Deden. “Pemindahan Ibukota Negara.” Dewan Perwakilan Rakyat,  https://berkas. dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210 .pdf.
UN  Economic  and  Social  Council.  “Land  Reform.” United  Nations  Digital  Library ,  https:// digitallibrary.un.org/record/212507?ln=en.
Universitas Islam Indonesia. “Menilik Konflik Agraria dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional.” https://www.uii.ac.id/menilik-konflik-agraria-dalam-pusaran-proyek-strategis-nasional/.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,
Satuan rumah Susun, dan Pendaftaran tanah.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## BIODATA PENULIS
Richard Jatimulya Alam Wibowo lahir di Semarang, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis telah menulis makalah dengan Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N, M. Hum., bertajuk “Imunitas terhadap pejabat pemerintah Indonesia dan AS selama Pandemi Covid-19,  dan implikasinya terhadap penerapan dan penegakan prinsip- prinsip umum pemerintahan yang baik” telah diterbitkan di Jurnal Adigama Volume 4, Terbit 2 Desember 2021. Hingga saat ini, penulis saya telah menulis artikel di bidang hukum tata negara. Penulis dapat dihubungi melalui  email: richardjaw2002@gmail.com.

## K O N S T I T U S I O N A L I T A S   P E N G A D A A N   T A N A H   D I   I B U   K O T A   N E G A R A   B A R U B I D A N G   P E R T A N A H A N   D A L A M   P E R S P E K T I F   R E F O R M A   A G R A R I A

## Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.163 https://mhn.bphn.go.id

## PENATAAN ULANG PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA MELALUI MOMENTUM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
(Remodeling of Foreign Investment Regulations in Indonesia Through the National Capital Development Momentum)
Surya Oktaviandra Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang
e-mail: suryaoktaviandra@law.unand.ac.id

## Abstrak
Kontroversi  perlu  tidaknya  pembaruan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  (UUPM)  sudah  mengemuka  semenjak  lahirnya  undang-undang  tersebut.  Meskipun demikian, argumentasi hukum yang selama ini didiskusikan dirasa belum cukup kuat dalam mendorong terjadinya pembaruan pada UUPM khususnya mengenai pengaturan penanaman modal asing. Penelitian ini berupaya mengisi kekurangan argumentasi hukum terhadap perlunya pembaruan pengaturan hukum penanaman  modal  asing  di  Indonesia  seiring  dengan  momentum  akan  dilakukannya  pembangunan  ibu kota negara baru di Indonesia yang sebagian pembiayaannya akan bergantung kepada kegiatan penanaman modal asing. Metode penelitian yang dilakukan adalah bersifat yuridis normatif dengan melakukan analisa berbagai bahan hukum yang sesuai. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dan menyarankan dilakukannya penataan ulang pengaturan penanaman modal asing di Indonesia yang tidak hanya menambah beberapa ketentuan  saja, namun  juga  merubah  cara  berpikir  dan  struktur pengaturan  hukum  penanaman  modal asing di dalam UUPM.
Kata kunci: penataan ulang, pembaruan, penanaman modal asing, ibu kota negara.

## Abstract
The controversy over whether or not to renew Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM) has surfaced since the birth of the law. Nevertheless, the legal arguments that have been discussed so far are deemed not rigorous to encourage reforms to the Investment Law, especially regarding the regulation of foreign investment. This study seeks to fill the lack of legal arguments for law reform of foreign investment in Indonesia through the momentum for the construction of a new capital city in Indonesia, some of which will depend on foreign investment activities. This research has used normative juridical methods by analyzing various appropriate legal materials. The results of this study conclude and suggest a  fresh model of the foreign investment regulation in Indonesia which not only adds a number of provisions, but also changes the way of thinking and the structure of foreign investment regulation in the Investment Law.
Keywords: remodeling, reform, foreign direct investment, capital city.

## A. Pendahuluan
1  Franni Puru, “Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal Di Indonesia,” LEX ADMINISTRATUM 2.1 (2014), 20.
2 Agus Surachman, “Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum).” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2018): 24-32.
3 Acep Rohendi, “Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) Dalam Pembaharuan Hukum Investasi Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)(Principle of Trade Liberalization of World Trade Organization (WTO) in Reforming the Investment Law of Indonesia (Indonesian Law No. 25 of 2007)),” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 1.2 (2014), 401.

## Pengaturan mengenai Penanaman Modal
Asing  (PMA)  di  Indonesia  saat  ini  berada pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM) dengan beberapa perubahan dilakukan melalui  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja.  UUPM  tersebut pada masa lahirnya dianggap sebagai sebuah terobosan di mana muncul sebagai undang- undang baru dan dilakukannya penggabungan pengaturan hukum penanaman modal dalam negeri  (PMDN)  yang  sebelumnya  diatur dengan  undang-undang  tersendiri  melalui Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) dan pengaturan penanaman modal  asing  (PMA)  yang  diatur  pada  waktu lalu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967  tentang  Penanaman  Modal  Asing  (UU PMA).
Perubahan pada UUPM ini melalui UU Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020 mengatur ulang beberapa ketentuan seperti  bidang  usaha  yang  tertutup  (pasal 12),  kemudahan  usaha  dan  perlindungan UMKM (pasal 13), fasilitas penanaman modal (pasal  18),  serta  pengesahan  dan  perizinan penanaman modal (pasal 25). Meski demikian, perubahan  yang  terjadi  dinilai  masih  bukan perubahan  terhadap  hal-hal  esensial  dalam memberikan  kepastian  hukum  terutama
mengenai  penanaman  modal  asing  (PMA) langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang sering menjadi objek kritikan terhadap UU ini.
Dorongan diperlukannya pembaharuan atau  setidaknya  penyesuaian  di  dalam pengaturan penanaman modal asing terekam dalam  beberapa  publikasi  sarjana  hukum. Salah  satu  nya  di  antaranya  menekankan bahwa UUPM dianggap sebagai pro investor khususnya investor asing dan UUPM dianggap terlalu  umum  serta  tidak  jelas  memberikan perbedaan dan pengaturan antara PMA dan PMDN. 1 Meski  demikian,  belum  terdapat upaya  penguraian  masalah  yang  ada  dan rekomendasi seperti apa seharusnya bentuk, susunan  dan  ketentuan  pengaturan  PMA di dalam UUPM yang dikehendaki. Begitu juga  dengan  publikasi  lain  yang  berupaya mengkritik  pengaturan  UUPM  yang  juga tidak  sampai  kepada  pembahasan  upaya perbaikan dari apa yang dianggap tidak benar tersebut. 2 Kritik  lain  terhadap  ketimpangan di dalam pengaturan PMA di dalam UUPM mengemukakan bahwa perlindungan kepada investor  asing  lebih  diutamakan  daripada adanya ketentuan penyeimbang yang dapat memberikan kekuatan pemerintah dalam mengatur kedaulatannya. 3 Namun, kritik  itu  pun  tidak  diikuti  dengan  upaya identifikasi  yang  lebih  dalam  mengenai  apa
yang dapat diperbaiki dan model yang dapat diimplementasikan.  Sementara,  publikasi lain  secara  khusus  membahas  terdapatnya ketidakpastian  hukum  menyoroti  klausul Full Protection and Security (FPS) yang hanya tersirat dalam beberapa ketentuan UUPM di mana ruang lingkup FPS tersebut juga tidak jelas  dan    tidak  diberikan  penjelasan  lebih lanjut oleh UUPM. 4
Dengan  berbagai  kritik  dan  identifikasi permasalahan  yang  terlihat  dari  UUPM tersebut dapatlah menjadi pijakan awal kita bersama bahwa masih ada celah dan lobang yang mesti harus ditambal. Meski demikian, kurangnya  dorongan  dengan  argumentasi hukum  dan  solusi  yang  tepat  dalam  hal memperjelas  posisi  aturan  PMA  di  dalam keseimbangan hak antara investor asing dan kedaulatan negara mengakibatkan upaya pembaruan UUPM selalu tenggelam. Hal ini dapat terjadi karena masih dirasa kurangnya pemahaman kita sendiri di dalam memahami posisi  penanaman  modal  asing  itu  di  dalam rumah  besar  hukum  penanaman  modal Indonesia.  Kondisi  ini  dapat  lahir  karena pada  kenyataannya  tidak  terlalu  banyak sarjana hukum yang mencurahkan minat dan penelitiannya  kepada  hukum  internasional umumnya, dan hukum penanaman modal asing  khususnya.  Dengan  demikian,  ini mempengaruhi  minimnya  pertimbangan kebijakan hukum yang dapat diambil oleh pemerintah di dalam membuat pengaturan
4  Eka An Aqimuddin dan Frency Siska, “The Ambiguity of Implementation of Full Protection and Security Principle in Indonesia Investment Law,” Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018), Atlantis Press (2019), 166.
5 Lihat lebih lanjut Eckhard Janeba, “ Regulatory chill and the effect of investor state dispute settlements ,” Cesifo Working  Paper  No.  6188  (2019).,  yang  menjelaskan  fenomena regulatory  chill ,  yaitu  suatu  kondisi  di  mana pemerintah  suatu  negara  sulit  mengimplementasikan  kebijakan  di  dalam  negaranya  sendiri  akibat  potensi sengketa dengan investor asing.
mengenai PMA di dalam UUPM. Sementara, pengaturan  dan  aplikasi  PMA  di  dunia selalu  berkembang  dengan  cepat  terutama beberapa  dekade  terakhir.  Di  lain  sisi, kecepatan  dan  kegesitan  pemerintah  dalam menata  regulasi  belum  berada  pada  irama yang sama. Padahal, regulasi yang tepat, jelas dan  akurat  dapat  meminimalisir  terjadinya sengketa PMA dengan investor akibat adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. 5
Namun  demikian,  sudah  seharusnya pembaruan  di  dalam  UUPM  dilaksanakan mengingat  masih  ditemukannya  celah- celah  dan  kekurangan-kekurangan  yang  ada terutama di dalam pengaturan PMA dengan kaitannya dengan hukum dan kedaulatan negara. Apalagi, arus PMA diperkirakan akan meningkat signifikan terutama dengan telah ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2002  tentang  Ibu  Kota  Negara.  Pasal 12 dari UU tersebut secara jelas memberikan kekhususan  kepada  Otorita  IKN  untuk berwenang  memberikan  perizinan  investasi, kemudahan  berusaha  dan  fasilitas  lainnya kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.
Meskipun  pola  hubungan  antara Pemerintah  Pusat  dengan  Otorita  ini  pada saat ditulisnya publikasi ini belum terlalu jelas, keberadaan Otorita IKN di dalam memberikan kewenangan  investasi  khususnya  investasi asing  harus  diimbangi  dengan  pengaturan PMA  yang  sudah  bebas  dari  unsur
ketidakpastian  hukum,  serta  ketimpangan antara  hak  dan  kewajiban  antara  investor asing dan pemerintah. 6 Berkaitan dengan itu, penelitian  ini  berupaya  untuk  memberikan identifikasi,  analisa  dan  rekomendasi dilakukannya pembaruan terhadap UUPM. Pertanyaan  yang  harus  dapat  dijawab  dari upaya  tersebut  ada  beberapa  hal.  Pertama, bagaimana  kedudukan  hukum  domestik (nasional)  dengan  pengaturan  PMA  yang dipengaruhi berbagai perjanjian bilateral atau multilateral dan sumber hukum internasional lainnya yang merupakan bagian dari hukum internasional.  Kedua,  apakah  tepat  gagasan menempatkan pengaturan PMDN dan PMA di dalam suatu UUPM sebagai bentuk upaya non-diskriminasi. Ketiga, apakah pengaturan dan keseimbangan yang ideal antara hak dan kewajiban investor dengan hak dan kewajiban pemerintah.  Seluruh  pertanyaan  tersebut harus dapat dijawab serta diiringi penjelasan bagaimana  konsep  yang  ideal  yang  mesti dianut oleh UUPM di dalam pengaturan PMA, sehingga  upaya  ke  arah  pembaruan  UUPM dapat dilaksanakan.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif. Metode yang digunakan adalah dengan mempelajari  dan  menganalisa  data-data sekunder kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan mengenai penanaman modal  yaitu  Undang-Undang  Nomor  25
6 Hal  ini  dilakukan  dengan  mengingat  bahwa  penanaman  modal  asing  seharusnya  ditujukan  untuk  mencapai manfaat  bagi  semua  pihak  secara  bersama-sama,  lihat  Rudolf  Dolzer  dan  Christoph  Schreuer, Principles  of International Investment Law , (Oxford: Oxford University Press, 2012), 5. Lihat juga Michael M. Bechtel et al., “The green side of protectionism: Environmental concerns and three facets of trade policy preferences,” Review of International Political Economy 19.5 (2012): 837-866, 7., dan Kate Miles, The Origin of International Investment Law , (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 159.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.
Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja.  Selain  itu  berbagai  putusan tribunal  juga  dijadikan  sumber  penelitian seperti  pada  kasus Metalclad , SD  Myers, Tecmed,  Methanex dan Azurix . Sementara itu, perjanjian investasi internasional seperti perjanjian  bilateral  Indonesia-Singapura, Indonesia-Australia  CEPA,  dan  perjanjian multilateral RCEP, TPP, CETA, dan sebagainya merupakan  contoh  bahan  hukum  lainnya yang  dijadikan  data  rujukan  penelitian  ini. Di  samping  beberapa  bahan  hukum  primer di  atas,  studi  ini  juga  menggunakan  bahan hukum  sekunder  dan  tersier  yang  relevan. 7
Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini  juga  termasuk  di  dalam  nya  menggali hukum  kebiasaan  internasional  dan  prinsip umum  hukum  internasional.  Kedua  sumber tersebut juga penting di dalam menganalisa kesesuaian  perlindungan  PMA  terhadap hukum penanaman modal yang diberlakukan di Indonesia.
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan  maupun  perjanjian internasional  dianalisa  dengan  melakukan interpretasi  melalui  teks  mengingat interpretasi  teks  peraturan  merupakan cara  yang  pertama  dan  paling  utama  untuk mengetahui maksud dan norma yang diatur dalam  peraturan  tersebut  sebagai  suatu
konteks  yang  utuh  berdasarkan  objek  dan tujuan peraturan itu dibuat. 8 Kemudian, selain melakukan analisa terhadap peraturan, pembahasan studi ini juga menerapkan cara Hanson tentang  teknik  penelitian  hukum.
Dalam buku Legal  Method,  Skills,  and Reasoning ,  Hanson  mengemukakan  bahwa dibutuhkannya cara berpikir kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum, dan argumentasi  hukum  di  dalam  studi  hukum karena  pemahaman  hukum  dari  perspektif semacam  ini  berusaha  menemukan,  meng- ungkap,  menguji  akurasi,  dan  men justifikasi asumsi-asumsi  atau  makna-makna  yang tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum  yang  ada  berdasarkan  kemampuan rasio (akal budi) manusia. 9

## C. Pembahasan

## 1. Hubungan Hukum Penanaman Modal Nasional dengan Hukum Internasional
Permasalahan  awal  pengaturan  PMA di  Indonesia  merupakan  efek  samping  dari pengaturan  satu  undang-undang  untuk dua  rezim  yang  berbeda,  PMA  dan  PMDN. Dengan  diupayakannya  sebanyak  mungkin pengaturan  yang  sama  untuk  kedua  jenis penanaman  modal  tersebut,  pengaturan PMA  yang  seharusnya  membutuhkan ketentuan  yang  lebih  kompleks  dan  detail menjadi termarjinalkan. Sehingga, dampak negatif muncul di mana UUPM terkesan lebih banyak mengatur PMDN dibandingkan PMA. konsekuensi  logis  dari  hal  tersebut  adalah kurang kuat dan jelasnya pengaturan PMA di Indonesia. Hal ini dipersulit dengan kenyataan
8 Pasal 31 Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969.
9 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Konstitusi 14.2 (2017): 374-395, 375.
bahwa  UUPM  semakin  lama  semakin tertinggal  oleh  perkembangan  pengaturan PMA dalam hukum internasional yang terjadi begitu cepat terutama sejak abad 21 ini.
Arah kebijakan pembangunan di Indonesia  masih  membutuhkan  banyaknya modal  dari  sektor  swasta  di  samping APBN yang dimiliki pemerintah. Ditambah lagi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)  dan  kawasan  pendukungnya  jelas membutuhkan  modal  asing  yang  signifikan. Sedangkan,  kondisinya  sekarang  adalah pengaturan  PMA  di  dalam  UUPM  masih menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam berbagai  aspek  yang  dapat  menimbulkan berbagai  potensi  sengketa  PMA.  Padahal, tantangan  membangun  IKN  dan  kawasan pendukungnya lebih berat karena lahan-lahan pembangunannya  berada  di  atas  kawasan yang memiliki (1) sumber daya alam; (2) hutan sebagai penyangga lingkungan; (3) hak tanah adat, dan; (4) kawasan penduduk yang dapat terpinggirkan.  Berbagai  resiko  kesehatan masyarakat,  keamanan,  lingkungan  dan kedaulatan negara dapat terjadi bila investasi asing tidak dapat diatur dengan baik melalui regulasi  yang  jelas  untuk  mempromosikan investasi  di  satu  sisi  dan  mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara di sisi lain.
Menentukan persinggungan dan hubungan antara hukum penanaman modal UUPM  yang  merupakan  hukum  nasio- nal  (domestik)  dengan  ketentuan  hukum internasional  terhadap  pengaturan  pena- nam an modal asing adalah sebuah hal yang fundamental dilakukan. Hal ini karena, akan
sulit  meletakkan  pengaturan  penanaman modal  asing  di  dalam  UUPM  bila  kita  tidak mampu  mengidentifikasi  terlebih  dahulu hubungan seperti apa yang terjadi di antara kedua sistem tersebut yaitu hukum nasional dan hukum internasional.
Di dalam UUPM yang merupakan hukum  domestik,  hukum  internasional terlibat  karena  munculnya  unsur  asing  yang menimbulkan implikasi dan dampak lanjutan dalam penanganan PMA dibandingkan PMDN. Unsur asing ini pula yang memberikan perbedaan antara PMDN dan PMA tersebut. Modal asing, dan perorangan atau perusahaan asing  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum internasional harus ditetapkan statusnya dan dilindungi secara internasional juga.
Jelaslah bahwa unsur ‘asing’ dalam PMA memunculkan  konsekuensi  logis  hadirnya aspek  internasional.  Aspek  internasional dapat  diketahui  dengan  mengidentifikasi adanya pertautan hubungan hukum antara suatu  subjek  hukum  pada  suatu  negara dengan subjek hukum di negara lainnya. Unsur ‘asing’  sendiri  dalam  PMA  menimbulkan konsekuensi  terjadinya  penanganan  khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari mulai dari adanya kejelasan status hukumnya, pendirian  dan  pengesahan  badan  usaha, syarat memperoleh izin, tenaga kerja, bidang usaha  yang  terbuka  atau  tertutup,  hingga kepada cara-cara penyelesaian sengketa. Satu hal  yang  pasti,  perlindungan  terhadap  PMA
10 Lihat kasus Metalclad Corp v. Mexico, ICSID (Additional Facility) Case No ARB (AF) /97/1 (Award of 30 August 2000), di mana tribunal berpegang pada ketentuan Pasal 27 VCLT (Vienna Convention on the Law of Treaties) yang berbunyi “ A Party may not invoke the provisions of its international law as justification for its failure to perform a treaty ”. Terjemahan bebas dari ketentuan Pasal 27 VCLT ini berarti bahwa pihak tertentu tidak dapat menjustifikasi pemenuhan hukum domestik sebagai alasan dari melanggar ketentuan dari perjanjian internasional yang ada. Perjanjian internasional dalam hukum investasi internasional sendiri memiliki berbagai klausul yang secara umum ditetapkan untuk memberikan perlindungan penuh kepada penanam modal asing.
berlaku dan harus memenuhi standar hukum internasional, bukan hanya standar domestik atau  peraturan  di  Indonesia  saja.  Bahkan, dalam  penyelesaian  sengketa  investasi internasional,  hukum  domestik  dapat  saja dikesampingkan  oleh  tribunal  sejauh  mana dalam pemenuhan hukum domestik tersebut justru  terjadi  pelanggaran  terhadap  hukum investasi internasional. 10
Dari pemahaman di atas, terlihat bahwa hukum  internasional  berada  di  atas  hukum nasional.  Namun,  apakah  gagasan  ini  benar secara  keseluruhan  tentu  harus  dipahami lagi. Secara umum, memang dapat dikatakan bahwa  daya  ikat  hukum  internasional  lebih kuat bila dibandingkan dengan hukum nasional.  Hukum  internasional  lahir  atas konsensus  negara-negara,  baik  itu  tertulis maupun  tidak  tertulis.  Bahkan,  Ketika  suatu negara tidak mengikatkan diri pada perjanjian atau  konvensi  tertentu  pun,  bila  itu  sudah menjadi praktek umum secara internasional besar peluang untuk dikatakan bahwa negara tersebut harus mengikuti aturan internasional tersebut.  Salah  satu  contohnya  adalah Konvensi Montevideo Tahun 1933. Konvensi tersebut  hanya  diratifikasi  oleh  17  negara, namun karena kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional menjadi diikuti oleh seluruh negara dalam penerapannya.
Sementara,  di  sisi  lain,  hukum  nasional lahir  hanya  karena  kemauan  sepihak  dari sebuah  negara.  Oleh  karena  itu,  wajar  bila
hukum  internasional  dipandang  lebih  tinggi daripada  hukum  nasional  sejauh  mengatur hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan internasional  di  dalamnya,  terlepas  dari prinsip  monism  atau  dualism  yang  dianut sebuah  negara.  Ini  berarti,  ketika  terjadi konflik,  aturan  yang  sudah  diatur  secara internasional  harus  tunduk  pada  hukum internasional.  Sementara,  hal-hal  yang  di luar  itu,  seperti  ketentuan-ketentuan  lain termasuk prosedur atau administrasi hukum yang diatur dan dipraktekkan sebuah negara menjadi  kewenangan negara tersebut.
Hal  ini  berarti  pengaturan  hukum penanaman  modal  asing  di  dalam  UUPM harus  dapat  mengidentifikasi  2  (dua) kelompok,  mana  yang  dapat  diatur  secara bebas  oleh  sebuah  negara,  dan  mana yang  secara  ‘ default ’  tunduk  pada  hukum internasional.  Sampai  di  sini,  haruslah dipahami  bahwa  tidak  seluruh  hukum internasional  yang  mengatur  penanaman modal asing dianggap sebagai aturan ‘tinggi’ yang harus tunduk terhadapnya. Hanya hal-hal tertentu saja yang sudah otomatis dianggap sebagai  aturan  demikian,  seperti  standar minimum  internasional  terhadap  perlakuan terhadap  asing  dan  propertinya. 11 Standar minimum terhadap orang asing ini termasuk
11 Standar minimum internasional (international minimum standard) merupakan seperangkat aturan dasar yang diakui secara internasional terhadap perlakuan terhadap orang asing dan propertinya di negara lain. Perlakuan terhadap orang asing itu harus memenuhi standar yang ditetapkan terlepas dari bagaimanapun hukum domestik atau praktek hukum yang dilaksanakan suatu negara. Pelanggaran terhadap hak-hak orang asing tersebut sesuai standar hukum internasional dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
12 Klaim Neer merupakan pijakan awal di dalam penetapan standar minimum internasional terhadap orang asing. Kasus ini berawal dari terbunuhnya Paul Neer, seorang warga Amerika, di Meksiko dalam kondisi yang tidak jelas. Dalam kasus ini, komisi sengketa menyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya tindakan jahat yang dilakukan pemerintah yang kebiadaban, itikad buruk, kelalaian menjalankan tugas atau tindakan yang tidak cukup dilakukan sesuai standar yang ada, lihat United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 1926, IV, pp. 60ff.
13 Lihat  juga  Jeswald  W.  Salacuse, The  Law  of  Investment  Treaties ,  (Oxford:  Oxford  University  Press,  2015), 160 dan Campbell McLachlan QC et al., International Investment Arbitration: Substantive Principle (Oxford: Oxford University Press, 2010), 22
sebagaimana klaim Neer maupun yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. 12
Hanya  saja,  meskipun  beberapa ketentuan  sudah  menjadi  standar  secara internasional,  bukan  berarti  bahwa  UUPM sebagai  hukum  nasional  mesti  absen  dalam mengatur  ketentuan  tersebut  di  dalam UUPM.  Hal  ini  berdasarkan  atas  2  (dua) sebab.  Yang  pertama,  ketidak  munculan beberapa ketentuan standar di dalam hukum internasional di dalam UUPM menempatkan pengaturan  UUPM  menjadi  tidak  jelas sehingga  menimbulkan  kebingungan  dan ketidakpastian  secara  hukum.  Masyarakat internasional  dan  termasuk  masyarakat Indonesia  akan  memiliki  keraguan  dalam melihat bagaimana posisi pemerintah dalam menerapkan  aturan  hukum  internasional  di dalam  hukum  nasional  UUPM nya.  Padahal, seperti  pengaturan  dalam  perjanjian investasi  internasional,  teks  dalam  hukum nasional pun sangat penting sebagai rujukan bila  terjadi  sengketa. 13 Kedua,  meskipun beberapa  ketentuan  sudah  menjadi  standar di dalam hukum internasional seperti klausul non- expropriation,  most  favoured  nation (MFN), national  treatment (NT), fair and equitable  treatment (FET), full  protection and security (FPS),  serta  klausul-klausul
lainnya, pada prakteknya beberapa norma dalam  peraturan  tersebut  tidak  tetap  atau tidak membeku sepanjang waktu. Di samping itu,  penafsiran  klausul-klausul  tersebut seringkali membingungkan dan menimbulkan penafsiran berbeda.
Dalam  beberapa  kasus,  penafsiran terhadap  klausul  tertentu  diputus  berbeda oleh  masing-masing  tribunal. 14 Dengan demikian, pengaturan yang dapat dilakukan oleh UUPM dapat menyediakan batas dasar ( baseline )  dan  memperjelas  ruang  lingkup dan penerapan klausul tersebut dalam sebuah sengketa Di samping itu, adanya standar dan batas  yang  jelas  di  dalam  UUPM  terhadap pengaturan  PMA  seharusnya  dapat  dan diarahkan sebagai standar baku atau pedoman yang ada di dalam membuat perjanjian secara bilateral maupun multilateral dengan negara  lain.  Ketiadaan  pengaturan  tersebut secara  jelas  dan  tertulis  di  dalam  UUPM, dapat membuat terjadinya keragaman dan gap yang terlalu besar antara satu perjanjian dengan  perjanjian  lain.  Meskipun  beberapa ketentuan  dasar  sudah  menjadi  pedoman, tentu  hal  ini  tidak  menghalangi  terjadi kustomisasi terhadap berbagai ketentuan lain tergantung situasi dan kondisi yang ada.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman, selalu  dibutuhkan  hukum  yang  yang  ikut berubah  mengantisipasi  dan  menjawab berbagai  permasalahan  yang  timbul  di
14  Misalnya dalam S.D. Myers vs Canada (S.D. Myers Inc. vs. Canada, UNCITRAL (Partial Award of 13 November 2000) [S.D Myers]), tribunal menegaskan bahwa sesuai interpretasinya terhadap Pasal 1105 (1) NAFTA, ruang lingkup klausul FET dan FPS dibaca secara utuh dan luas yaitu sesuai ‘ treatment in accordance with international law ’. Sementara, pada kasus Azurix Corp. v. Argentine (Azurix Corp. vs. Argentine, ICSID Case No. ARB/01/12 (Award of 14 July 2006) [Azurix], FET diinterpretasikan oleh tribunal sebagai sebuah standar yang lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan oleh hukum internasional.
15 Agreement  Between  The  Government  of  The  Republic  of  Indonesia  and  The  Government  of  The  Republic  of Singapore on The Promotion and Protection of Investment , 2018.
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu pula hanya dengan pengaturan  PMA.  Pasal  21  dalam  UU  PMA lama  sudah  mengatur  mengenai  jaminan tidak  akan  dilakukannya  nasionalisasi atau  tindakan  ekspropriasi.  Hal  itu  seiring dengan  keadaan  umum  ketika  itu  di  mana terjadinya  berbagai  pergerakan  perlawanan terhadap  kolonialisme  yang  diiringi  paham nasionalisme dengan melakukan nasionalisasi aset  asing  di  suatu  negara.  Namun,  pada UU  PMA  lama  itu  belum  dimasukkan  sama sekali pengaturan mengenai perlakuan most favoured nation (MFN) sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 UUPM yang sekarang sebagai standar non diskriminasi saat ini. Pengaturan non-ekspropriasi dan non-diskriminasi dalam bentuk  MFN  praktis  menjadi  ruh  utama perlindungan  investor  asing  di  Indonesia  di dalam UUPM saat ini.
Namun  demikian,  minimnya  perlin- dungan PMA dalam UUPM ini berbeda dengan  praktek  yang  dilakukan  Indonesia akhir-akhir ini dalam perjanjian bilateral atau multilateralnya  yang  berhubungan  dengan PMA. Salah satu perjanjian PMA terbaru yang disepakati  Indonesia  dengan  Singapura  di tahun 2018 sudah memuat pengaturan yang lebih lengkap dalam perlindungan kegiatan PMA. 15 Dalam  perjanjian  investasi  tersebut sudah  memberikan  penjelasan  yang  lebih lengkap mengenai National  Treatment dan
Ekspropriasi di bagian lampirannya, termasuk juga klausul FET (pasal 3), NT (pasal 4), MFN (pasal  5)  dan  ekspropriasi  (pasal  6)  pada batang tubuh perjanjian. Bahkan, dalam perjanjian  bilateral  ini  juga  sudah  diatur adanya  klausul  ‘Right  to  Regulate’  (Pasal 11)  yang  memberikan  keleluasan  kepada pemerintah asing-masing negara untuk dapat menerapkan  peraturan  dengan  alasan  yang sah meski menimbulkan efek negatif kepada investor asing. Pengaturan yang lebih kurang sama terdapat pada perjanjian perdagangan dengan Australia yaitu IA CEPA di mana pada Bagian  ‘Investment  Chapter’  nya  terdapat pengaturan  proteksi  berdasarkan  Standar minimum  internasional  yang  termasuk  di dalamnya    FET  dan  FPS  (Pasal  14.7)  dan Promotion  of  regulatory  Objectives Pasal 14.16. 16
Dari apa yang disampaikan di atas telah membuktikan  bahwa  pengaturan  UUPM tertinggal dibanding praktek perjanjian yang sudah dilakukan dengan negara lain. Padahal,
16 Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement , 2020.
17 Law of the Republic of Uzbekistan Оn investments and investment activity , 2019.
dengan telah diundangkannya UUPM sebagai regulasi yang mengatur kegiatan penanaman modal  termasuk  PMA,  keberadaan  UUPM harus  mampu  menjadi  ‘ baseline ’  sehingga tidak boleh tertinggal oleh perjanjian investasi lainnya  yang  dilakukan  secara  terpisah dengan negara lain. Setidaknya, terdapat juga ketentuan yang mengatur hubungan antara UUPM  dengan  perjanjian  investasi  lain. Idealnya,  ada  kerangka  dan  pedoman  jelas yang ditetapkan oleh UUPM yang menjadi standar  dasar  dan  baku  yang  digunakan oleh  Pemerintah  dalam  melaksanakan kesepakatan  perjanjian  investasi  dengan negara lain, hal yang mana baik mekanisme maupun  prosedurnya  pun  sebaiknya ditetapkan  dengan  jelas  di  dalam  UUPM. Salah  satu  contoh  pengaturan  seperti  itu dapat dilihat di dalam UU Penanaman Modal Negara Uzbekistan. 17 Dalam UU penanaman modal  Uzbekistan  tersebut  pada Chapter 8, pasal 40 nya, dinyatakan bahwa:
“Procedure  for  concluding  an  investment  agreement  with  the  Government  of  the Republic of Uzbekistan: “The Government of the Republic of Uzbekistan may conclude an  investment  agreement  in  order  to  ensure  the  fulfillment  of  obligations  by  foreign investors, who are provided by mutual agreement with additional guarantees and support measures (benefits and preferences).”
UUPM  harus  menjadi  dasar  untuk dapat  dilaksanakannya  perjanjian  investasi dengan  negara  lain  dengan  sejumlah ketentuan dasar yang harus juga diakomodir di  dalam  perjanjian  investasi  tersebut.  Hal ini  memberikan  2  (dua)  arti  penting.  Yang pertama, UUPM berfungsi sebagai UU ‘dasar’
dalam segala kegiatan investasi di Indonesia termasuk  di  dalamnya  hubungan  perjanjian investasi dengan negara lain. Kedua, dengan mengacu  kepada  UUPM,  segala  perjanjian investasi yang dibuat dengan negara lain relatif seragam,  Keseragaman  dan  kemampuan UUPM  yang  dapat  berfungsi  sebagai  norma
dasar dalam kegiatan PMA akan menimbulkan kepastian  hukum  yang  lebih  komprehensif. Artinya ketika orang melihat UUPM Indonesia mereka akan mendapatkan gambaran umum mengenai  pengaturan  PMA  di  Indonesia, tanpa perlu melakukan kajian lebih lanjut dan spesifik untuk menelusuri ada atau tidaknya perjanjian investasi dengan negara lain.  Hal ini dikatakan, tentu dengan tidak mengacuhkan kemungkinan  terjadi  diferensiasi  tertentu antara perjanjian investasi satu dengan yang lainnya.  Meskipun  demikian,  diferensiasi yang  ada  harus  tidak  jauh  melenceng  atau bertentangan  dari  ketentuan  yang  standar dianut oleh UUPM itu sendiri. Bila ini dapat terealisasi, bahkan ini lebih baik dari apa yang ada di Singapura, di mana untuk mengetahui pengaturan  penanaman  modal  kita  harus benar-benar  mendalami  berbagai  peraturan yang berada dalam regulasi yang terpisah, dan termasuk di dalamnya perjanjian investasinya dengan berbagai negara.

## 2.  Pengaturan PMA dan PMDN dalam Satu Regulasi UUPM
UUPM  dianggap  sebagai  produk hukum  yang  berani  dan  revolusioner  pada masa  diundangkannya  karena  secara tegas  menyatukan  pengaturan  PMA  dan PMDN  dalam  satu  peraturan.  Padahal, selama lebih dari 3 (tiga) dekade, kedua hal tersebut  dipisah.  Terdapat  anggapan  bahwa pengaturan  PMA  dan  PMDN  dalam  satu regulasi  ditujukan  untuk  mengakomodir prinsip  non-diskriminasi  di  mana  antara
18 Op Cit , Agus Surachman, hal. 29.
19 Diskriminasi harus ditafsirkan terjadinya perlakuan yang berbeda terhadap kasus yang sama. Dalam kalimat lain, hal-hal yang berbeda, semestinya tidak diperlakukan sama. Konsep ini menjadi kabur bila kita membandingkan PMA dan PMDN. Secara natural, PMA harus diperlakukan berbeda dengan PMDN. Namun, dalam konteks hukum ekonomi  internasional,  perlakuan  berbeda  tersebut  harus  dibatasi  pada  hal  yang  bersifat  administratif  dan prosedural saja, bukan kepada kegiatan usaha dan investornya.
kegiatan penanaman modal dalam negeri dan asing diperlakukan sama. 18 Sehubungan dengan  itu,  pertanyaan  selanjutnya  yang perlu untuk dijawab yaitu apakah penyatuan demikian  adalah  suatu  keharusan  untuk mengadopsi  ketentuan  hukum  internasional yang mengamanatkan prinsip non diskriminasi.  Ataukah,  terlepas  dari  teori pertama, memang terdapat pengaturan yang  secara  substansial  tidak  masalah untuk  dipersatukan  untuk  memperoleh regulasi  yang  lebih  utuh  daripada  dilakukan pengaturan secara terpisah.
Prinsip non diskriminasi dalam hukum  internasional  tidak  mengharuskan adanya pernyataan non-diskriminasi terhadap  investor  asing  berupa  penyatuan pengaturannya di dalam regulasi yang sama dengan  PMDN.  Prinsip  non  diskriminasi tidak  dapat  hanya  digantungkan  dengan pencantumannya  di  dalam  suatu  peraturan yang sama dengan objek lain yang dianggap sebagai  pembandingnya,  yaitu  dalam  hal ini perlakuan PMDN. 19 Dengan demikian, konsep diskriminasi lebih ditekankan kepada perlakuan di dalam bentuk dan praktek, bukan  sekedar  metode  pengaturannya. Sehingga, meletakkan pengaturan PMDN dan PMA  dalam  satu  regulasi  tidaklah  otomatis menentukan bahwa tidak terjadi diskriminasi. Praktek  negara-negara  pun  berbeda  dalam pengaturan penanaman modalnya. Ada yang menyatukan PMA dan PMDN dalam satu regulasi seperti UUPM di Indonesia dan
ada pula yang mengaturnya secara terpisah. Bahkan  ada  pula  negara  yang  justru  tidak secara  khusus  memiliki  hukum  penanaman modal  yang  terpisah  secara  sendiri,  seperti negara Singapura. 20 Dengan demikian, PMA dan PMDN tidak harus diletakkan dalam satu regulasi  yang  sama  untuk  dapat  dikatakan sebagai  upaya  mempromosikan  ketaatan suatu negara dalam prinsip non-diskriminasi secara internasional. Sebaliknya, meletakkan PMA  dan  PMDN  dalam  satu  regulasi  juga tidaklah salah.
Pengaturan PMDN dan PMA memang dapat dilakukan secara bersama di dalam satu regulasi. UUPM tahun 2007 seperti dirancang untuk dapat menempatkan 2 (dua) pengaturan yang  sebenarnya  berbeda,  yaitu  PMDN  dan PMA, menjadi dapat diatur sedemikian rupa di  dalam  satu  regulasi,  di  mana  terdapat beberapa  pengaturan  yang  bersifat  umum dan  beberapa  pengaturan  secara  khusus yang kemudian ditekankan mengenai PMA. Cara demikian memiliki poin lebih dalam hal pengaturan yang komprehensif namun tetap ringkas.  Namun  demikian,  konsekuensinya adalah  pemerintah  telah  kehilangan  fokus dalam memberikan pengaturan yang lebih mendalam mengenai PMA karena adanya upaya  untuk  menghadirkan  keseimbangan dalam bobot pengaturan PMA dan PMDN dalam  satu  regulasi  UUPM.  Padahal, pengaturan  PMA  semakin  menantang  pada saat  ini,  terutama  dalam  upaya  mendorong masuknya  PMA  serta  menyeimbangkan perlindungan yang optimal bagi investor asing di satu sisi, dan kedaulatan negara di sisi lain.
20 Singapura tidak membedakan antara PMA dan PMDN secara umum, kecuali beberapa limitasi terhadap sektor pelayanan  keuangan,  telekomunikasi  dan  sektor  lain  yang  menyangkut  keamanan  publik,  control  polusi,  dan hubungan industry, lihat Trade policy review wt/tpr/s/14, hal.27-28.
Sayangnya,  UUPM  tidak  hanya  terlalu ringkas  dalam  hal  memberikan  pengaturan PMA secara keseluruhan, namun juga kurang dalam hal mengatur berbagai klausul utama secara  mendetail  untuk  menghilangkan keraguan  dan  salah  tafsir  yang  sering terjadi  dalam  sengketa  antara  pemerintah dan  investor  asing.  Sebagaimana  dibahas sebelumnya,  UUPM  hanya  memberikan perlindungan  non-ekspropriasi  dan  MFN kepada  investor  asing.  Beberapa  ketentuan standar  lain,  seperti  NT,  FET,  FPS,  hingga pengaturan  penting  lain  seperti  kedaulatan negara dalam perlindungan ekonomi, Kesehatan  masyarakat,  lingkungan  hidup dan  keamanan  tidak  dimasukkan.  Padahal, kecenderungan kebutuhan perjanjian investasi  pada  masa  sekarang  mengarah kepada upaya untuk memperkuat pengaturan dengan  menerapkan  batasan  dan  ruang lingkup yang lebih jelas untuk memudahkan penafsiran  sehingga  dapat  meminimalisir potensi sengketa.
Pengaturan PMDN dan PMA memang murni bergantung kepada kebutuhan negara.  Negara  yang  menjadi  sasaran  PMA, semestinya membuat pengaturan yang lebih lengkap dan detail. Apalagi, bila negara itu  termasuk  negara  berkembang  yang sangat  membutuhkan  kehadiran  investasi asing,  namun  juga  memiliki  kecenderungan sensitif  dengan  keamanan,  kedaulatan  dan lingkungannya. Oleh karena itu, hubungan antara  negara  lain  dan  investor  asing  nya harus  diatur  sehati-hati  mungkin.  Bila dibutuhkan  untuk  mengatur  PMA  secara
khusus,  praktek  pemisahan  PMDN  dan PMA  dalam  regulasi  terpisah  juga  dapat dilakukan dan bukan lah suatu kemunduran mengingat  beberapa  negara  lain  juga  masih terus  memberikan  pengaturan  PMA  secara terpisah. Misalnya UEA, dengan Federal Law by Decree No. (19) of 2018 Regarding Foreign Direct Investment (2018). Sementara, negara seperti  Uzbekistan  memang  menyatukan regulasi  PMA  dan  PMDN  dalam  UU penanaman modalnya, namun porsi terhadap PMA  diberikan  porsi  pengaturan  yang  lebih di dalam Law  of  the  Republic  of  Uzbekistan Оn  investments  and  investment  activity (2019). Dengan demikian, pengaturan PMA dan PMDN tidak masalah apakah dalam satu regulasi  atau  tidak.  Hal  yang  paling  penting adalah  PMA  mesti  diberikan  pengaturan yang lebih lengkap, dan lebih detail, karena memiliki kebutuhan pengaturan yang lebih kompleks juga. Hal ini tentu berbeda dengan PMDN  yang  pengaturannya  sepenuhnya hanya  berlaku  sesuai  kehendak  negara. Sedangkan, PMA harus mengatur banyak hal seperti  pengaturan  bersifat  promotif  dalam bentuk  insentif  dan  kemudahan  lainnya, bidang  usaha  yang  terbuka  dan  tertutup, hubungan perlakuannya dengan PMDN dan UMKM, penjabaran lebih lanjut mengenai hak-hak  dan  kewajiban  sebagai  investor asing,  keterkaitannya  dengan  kedaulatan negara  dalam  membuat  dan  melaksanakan regulasi  yang  bersinggungan  dengan  hak dan perlindungan investor, hubungan antara UUPM dalam hal PMA dengan perjanjian investasi dengan negara lain, hingga kepada cara-cara penyelesaian sengketa yang rawan terjadi.

## 3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban
Keseimbangan antara hak dan kewajiban antara investor asing dan pemerintah dalam pengaturan PMA merupakan hal yang sangat vital di dalam mendorong dan memproteksi PMA.  Tanpa  adanya  kejelasan  dan  batasan perlindungan  kepada  investor  asing  dan tanpa adanya pengaturan hak pemerintah untuk menerapkan tindakan yang dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan negara dapat menempatkan  pemerintah  dalam  posisi sulit. Sementara, bila pengaturan PMA lebih cenderung  kepada  terlalu  kuatnya  posisi pemerintah  dan  minimnya  proteksi  dan kemudahan investasi yang diberikan kepada investor asing, dapat mengakibatkan kurang menariknya iklim investasi.
Argumen  utama  dari  studi  ini  telah memberikan  gagasan  bahwa  perlunya peningkatan pengaturan PMA di dalam UU No, 25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. Salah satu poin penting yang perlu diperkuat adalah hak dan kewajiban antara investor asing dan pemerintah di dalam PMA. Dorongan untuk melakukan pembaruan UUPM terjadi atas  2  (dua)  hal.  Pertama,  karena  UUPM belum cukup dalam menyediakan dasar yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengaturan PMA yang komplit dan kompleks. Kedua,  karena  sesungguhnya  pengaturan PMA  telah  jelas  dan  nyata  tertinggal  dari praktek  dan  perkembangan  PMA  saat  ini. UUPM  lebih  banyak  merefleksikan  praktek dan  perjanjian  investasi  Indonesia  sebelum tahun 2000. UUPM pada saat pembuatannya juga  tidak  cukup  dapat  menangkap perkembangan PMA di mana pada tahun
sebelum 2007 pun beberapa putusan tribunal dan perjanjian investasi sudah menunjukkan perkembangan  sengketa  dalam  pengaturan PMA  misalnya Metalclad  (2000) , 21 Tecmed (2003), 22 Methanex (2005) 23 , dan Azurix (2006). 24 Di antara berbagai hal yang perlu ditingkatkan  pengaturannya  itu,  klausul  FET dan  ekspropriasi  merupakan  yang  terdepan untuk  kemudian  diseimbangkan  dengan adanya ‘Right to Regulate’ dari pemerintah.
FET yaitu Fair  and  Equitable  Treatment merupakan  standar  perlindungan  investor yang masuk ke dalam kelompok paling dasar 25
dan  umum  dimasukkan  dalam  perjanjian investasi  bersama  non-ekspropriasi. 26 FET perlu  dimasukkan  ke  dalam  UUPM  dengan peningkatan  pengaturan  karena  klausul  FET sendiri merupakan klausul yang sangat sering digunakan di dalam sengketa investasi. Hal ini disebabkan oleh terminologinya yang bersifat umum  di  mana  sebelumnya  masih  sulit dirumuskan secara pasti. 27
Perkembangan  klausul  FET  pada masa  sekarang  sudah  jauh  lebih  kuat.  Ada
21 Metalclad Corp. v. Mexico, ICSID ( Additional Facility ) Case No . ARB(AF)/97/1 (Award of 30 August 2000) [Metalclad]
22 Tecnicas  Medioambientales  Tecmed  S.A.  vs.  México,  ICSID Case No .  ARB  (AF)/00/2  (Award  of  29  May  2003) [Tecmed]
23 Methanex Corp. vs. USA, UNCITRAL (Final Award of 3 August 2005) [Methanex]
24  Azurix Corp. vs. Argentine, ICSID Case No. ARB/01/12 (Award of 14 July 2006) [Azurix]
25 Subedi, International  Investment  Law:  Reconciling  Policy  and  Principle (Oxford  and  Portland:  Hart  Publishing, 2010), 63. 26  Kenneth J. Vandevelde, Bilateral Investment Treaties; History, Policy and Interpretation, (Oxford: Oxford University Press, 2010), 190 dan David Collins, An  Introduction  to  International  Investment  Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 125.
27 Vandevelde, Bilateral  Investment  Treaties ,  195.,  menyebutkan  interpretasi  dari  FET  mencakup  keamanan, kewajaran, transparansi, non-diskriminasi dan kepatutan.
28 Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Between Canada, of the One Part, and the European Union [And Its Member States, 30 November 2016 (entered into force provisionally 21 September 2017) [CETA] . Available at http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3593
29 Meski  pengaturan  FET  dapat  dihubungkan  kepada  hukum  kebiasaan  internasional  (CIL),  hal  ini  memiliki kekurangan  tersendiri.  CIL  sebagai  sebuah  kebiasaan  dan  praktek  internasional  dapat  berubah  setiap  waktu sehingga pengaturan FET dapat menjadi tertinggal satu menjadi perdebatan sejauh mana CIL akan diterapkan. Oleh karena itu, jika memang FET mau untuk dihubungkan dengan CIL, maka diperlukan pengaturan lain yang dapat memperjelas bagaimana para pihak dapat menginterpretasikan CIL tersebut.
berbagai  model  dan  cara  pengaturan  FET yang  berkembang  pada  perjanjian  investasi saat  ini,  termasuk  dari  Indonesia  sendiri  di dalam perjanjian bilateral dengan Singapura dan  Australia  (IA  CEPA).  Namun,  contoh pengaturan  FET  yang  sangat  baik  dapat dilihat pada Comprehensive  Economic  and Trade Agreement (CETA). 28 Klausul FET dalam CETA ini memberikan batasan yang lebih jelas untuk penafsiran FET dengan disebutkannya daftar  kriteria  tindakan  yang  berhubungan dengan  aplikasi  FET  daripada  sekedar menghubungkannya kepada hukum kebiasaan internasional  atau Customary  International Law (CIL). 29 Di  dalam  FET,  termasuk  di dalamnya “ denial  of  justice , due  process , transparency , targeted  discrimination , dan abusive  treatment ”.  Metode  yang  dipakai CETA  mampu  untuk  membatasi  interpretasi klausul  FET  hanya  melalui  2  (dua)  jalan. Pertama, interpretasi FET hanya berdasarkan daftar  kriteria  yang  telah  disebutkan  dalam Pasal 8.10.2 huruf a-e. Sementara, alternatif kedua  adalah  berdasarkan  kriteria  di  lain  di
masa  mendatang 30 yang mana juga hanya bisa  ditentukan  dengan  kesepakatan  para pihak dalam perjanjian. 31 Dengan pengaturan demikian, kehadiran FET untuk menjamin investor  tetap  dapat  dikontrol  sesuai interpretasi yang diinginkan oleh para pihak sesuai  kesepakatan.  Hal  ini  memudahkan para  pihak  untuk  mengetahui  batasan  FET dan  menghindari  dibuatnya  interpretasi secara sendiri oleh tribunal dalam memutus sengketa.
Klausul  lain  yang  perlu  diperhatikan adalah klausul ekspropriasi. Meskipun klausul ini  telah  dimasukkan  kepada  UU  PMA  dan perjanjian investasi pada tahap awal, nyatanya klausul ini masih sering diperdebatkan karena dalam perkembangannya menimbulkan keraguan  dan  ketidakpastian  hukum.  Pada UUPM  sendiri  klausul  ekspropriasi  ini dicantumkan  pada  pasal  7  ayat  (1)  di  mana dinyatakan  bahwa  “Pemerintah  tidak  akan melakukan  tindakan  nasionalisasi  atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal,  kecuali  dengan  undang-undang.” Pengaturan  ekspropriasi  yang  demikian termasuk  ke  dalam  pengaturan  yang  sudah kuno  yang  berasal  dari  tahap  awal  sejarah klausul  ekspropriasi  di  dalam  pengaturan PMA. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan Pasal 7 ini yang belum memisahkan dengan jelas  ekspropriasi  langsung  dan  ekspropriasi tidak  langsung  di  mana  pada  pasal  7 tersebut  lebih  cenderung  mengarah  kepada ekspropriasi  langsung  saja  karena  adanya istilah  ‘nasionalisasi’  dan  ‘pengambilalihan hak kepemilikan’.
Ekspropriasi langsung atau sering dipakai istilah  nasionalisasi  ini  dilaksanakan  secara nyata dan ada bentuk pengambilalihan  aset investasi. Jenis ekspropriasi ini sudah sangat jarang  terjadi.  Sementara  ekspropriasi  tidak langsung terjadi karena suatu atau serangkaian tindakan  pemerintah  yang  mengakibatkan hilangnya  kepentingan  dan  hak  kegiatan investasi investor. Di samping itu, pengaturan ekspropriasi juga tidak memberikan batasan lebih  lanjut  mengenai  apa  saja  kategori tindakan ekspropriasi. Padahal, pada berbagai UU  Penanaman  modal  negara  lain  sudah banyak yang memperlihatkan pengaturan yang  lebih  lengkap  dan  baik  seperti  pada Pasal 52-55 Myanmar Investment Law (2016). Sementara,  praktek  perjanjian  investasi Indonesia  sendiri  juga  sudah  mendahului UUPM yaitu terdapat pada Pasal 6, dan Annex 2  Perjanjian  Investasi  antara  Indonesia  dan Singapura. Bila kita lihat pada pengaturan di dalam perjanjian dengan Singapura ini sudah mencakup beberapa ketentuan penting yang bisa  diadopsi  ke  dalam  UUPM  seperti  (1) adanya penjelasan kriteria dapat dilakukannya ekspropriasi;  (2)  adanya  penjelasan  bahwa ekspropriasi  hanya  terjadi  kepada  hak  tau kepentingan  investasi  investor;  (3)  adanya pemisahan antara ekspropriasi langsung dan tidak langsung; (4) adanya  kriteria yang harus dipenuhi untuk diuji dalam menentukan terjadi tidaknya ekspropriasi tidak langsung; dan (5) adanya ketentuan yang menyatakan bahwa  tindakan  non  diskriminasi  yang ditujukan  untuk  melindungi  kepentingan umum tidak dinyatakan sebagai ekspropriasi
tidak langsung.
Hal  ini  juga  kurang  lebih  sama  dengan pengaturan klausul ekspropriasi di beberapa perjanjian  investasi  modern  seperti  antara Kanada – Peru (2006), Trans Pacific Partnership (TPP),  CETA,  dan  antara  Kanada  -  Mongolia (2016)  yang  sudah  menentukan  bahwa tindakan  non  diskriminasi  yang  dilakukan pemerintah  tidak  dinyatakan  sebagai ekspropriasi tidak langsung selama ditujukan untuk  kepentingan  publik  yang  objektif seperti  kesehatan  masyarakat,  keamanan atau lingkungan. 32 Sementara itu, perjanjian TPP  mengatur  lebih  rinci  lagi  mengenai daftar apa saja kepentingan publik di bidang kesehatan  masyarakat  yang  dinyatakan sebagai pengecualian tindakan ekspropriasi. 33
Oleh karena itu, ketentuan pada TPP ini memberikan  pengaturan  yang  lebih  jelas dibanding  UU  dan  perjanjian  investasi lainnya mengenai klausul ekspropriasi. Meski demikian, untuk kedepannya, pengaturan mengenai bidang keamanan dan lingkungan juga  perlu  dirinci  lagi  dalam  pengaturan ekspropriasi  sebagaimana  yang  terdapat pada TPP di bidang kesehatan.
Adanya  pengaturan  detail  seperti  ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum  khususnya  kepada  para  pihak  yaitu pemerintah dan investor asing. Hal ini karena, meskipun  pada  kenyataannya  telah  ada klausul  tertentu  yang  menyatakan  adanya
32 Agreement Between Canada and the Republic of Peru for the Promotion and Protection of Investments , 14 November 2006, ( entered into force 20 June 2007) [Canada – Peru BIT 2006] Available at http://investmentpolicyhub.unctad. org/Download/TreatyFile/626,  Annex  B.13  (1).  Trans-Pacific  Partnership  Agreement,  4  February  2016  (not  in force)  [TPP].  Available  at  http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/3573.,  Annex  9-B  3(b). CETA, Annex 8-A (3). Agreement Between Canada and Mongolia for the Promotion and Protection of Investments, 8 September 2016, 2017/7 CTS (entered into force 24 February 2017) [Canada - Mongolia BIT 2016]. Available at http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/5373., Annex B.10 c.
33 TPP, Annex 9-B 3 (b), footnote nomor 37. 34  Lihat kasus Metalclad Corp. vs. Mexico
‘ right  to  regulate ’,  tanpa  adanya  ketentuan lebih  lanjut  yang  mengatur  pengecualian tindakan ekspropriasi, akan berakibat kepada sengketa. Sebagai contoh adalah Pasal 1114 North  American  Free  Trade  Agreement (NAFTA) yang menyatakan bahwa perjanjian harus mengakui dan para pihak memastikan untuk  mempromosikan  kesehatan  domes- tik,  keamanan  dan  tindakan  terhadap lingkungan. Pada prakteknya, ketentuan ini kemudian diabaikan oleh tribunal pada kasus yang  berdasarkan  NAFTA  dimana  tribunal berpendapat  bahwa  Pasal  1114  NAFTA  itu tidak  diikuti  dengan  ketentuan  lain  yang secara  spesifik  dapat  mengecualikan  pasal mengenai  ekspropriasi  yang  terdapat  pada Pasal 1110 NAFTA. 34 Sehingga, setiap terjadi ekspropriasi,  tanpa  pengecualian,  harus diikuti dengan kompensasi.
Oleh  sebab  itulah,  perlu  diberikannya ketentuan lebih lengkap yang dapat menyatakan  kondisi  tertentu  bahwa ekspropriasi  tidak  terjadi  dan  kriteria  apa saja  yang  harus  dipenuhi  untuk  aplikasinya. Selanjutnya  juga  perlu  adanya  penjelasan di dalam UUPM dan kesepahaman bersama pada  perjanjian  investasi  mengenai  ruang lingkup dan batasan apa saja yang dimaksud dengan  norma  kepentingan  umum  yang bersifat  objektif  di  dalam  bidang  Kesehatan masyarakat, keamanan dan lingkungan. Tanpa adanya pemahaman dan ketentuan detail,
para pihak akan mungkin untuk tetap berbeda pendapat  mengenai  tafsiran  kepentingan umum  tersebut.  Masalahnya  adalah sesungguhnya tidak terdapat juga konsensus internasional  mengenai  kepentingan  umum yang  objektif  tersebut.  Mengenai  moral masyarakat  (publik  moral)  misalnya,  adalah berbeda  pada  tiap-tiap  negara.  Sehingga, ketika definisi nya saja tidak jelas, norma nya pun dapat berbeda ditafsirkan oleh masing- masing pihak.

## D.  Penutup
Dalam studi ini telah diberikan gagasan akan  pentingnya  pembaruan  UUPM  yang dilakukan dengan menata dan membentuk kembali ( remodelling )  serta  memperjelas lebih detail pengaturan PMA. Pengaturan PMA tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun kembali dalam satu regulasi dengan PMDN  sebagaimana  yang  dianut  dalam UUPM  saat  ini.  Bila  disetujui  melakukan penataan kembali secara luas, pengaturannya dapat  dalam  bentuk  undang-undang  baru yang  mengatur  secara  utuh  pengaturan hukum penanaman modal. Sementara, bila  hanya  memperjelas  dan  menguatkan beberapa poin dalam ketentuan PMA, perubahan dapat dimunculkan dalam skema yang  sama  dalam  bentuk  UU  Cipta  Kerja atau  bentuk  perubahan  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Melalui  skema  apapun,  pembaruan  UUPM perlu dilakukan terutama dalam menguatkan
pengaturan PMA dalam mendukung pembangunan IKN dan kawasannya. Dengan demikian,  penggunaan  modal  asing  dalam pembangunan dapat dilakukan dengan tetap menjaga  keseimbangan  dan  keharmonisan hubungan antara pemerintah dengan investor asing dari berbagai negara.
Klausul  FET  dan  Non-Ekspropriasi merupakan  klausul  yang  sangat  penting untuk diberikan pengaturannya di dalam pengaturan  PMA  karena  kedua  klausul tersebut  sangat  sering  berbenturan  dengan kepentingan  dan  tindakan  negara  dalam mengatur  sendiri  wilayah  dan  penduduknya ( right  to  regulate ).  Dalam  studi  ini  telah diberikan  juga  saran  model  dan  bentuk klausul  FET  dan  non-ekspropriasi  seperti apa  yang  dianggap  cocok  untuk  dipakai  di Indonesia. Meski demikian, saran pengaturan PMA dalam studi ini baru sebatas membahas mengenai perkembangan pengaturan PMA yang  sedang  terjadi  saat  ini.  Sementara, studi  ini  masih  belum  sampai  kepada membahas  bagaimana  pengaturan  PMA  di masa depan yang harus mempertimbangkan perkembangan teknologi yang mendorong terjadinya ekonomi digital. Keadaan demikian dapat menimbulkan tantangan dan pengaturan baru di dalam klausul PMA, sehingga  penelitian  dan  studi  mendatang dapat diarahkan untuk dapat menjawab dan membahas hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Collins,  David. An  Introduction  to  International  Investment  Law ,  Cambridge:  Cambridge University Press, 2017.
Dolzer, Rudolf dan Christoph Schreuer. Principles  of International Investment Law , Oxford: Oxford University Press, 2012.
QC, Campbell McLachlan et al., International Investment Arbitration: Substantive Principle , Oxford: Oxford University Press, 2010.
Miles, Kate. The Origin of International Investment Law , Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Salacuse, Jeswald W. The Law of Investment Treaties , Oxford: Oxford University Press, 2015.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Subedi. International Investment Law: Reconciling Policy and Principle , Oxford and Portland: Hart Publishing, 2010.
Vandevelde, Kenneth J. Bilateral  Investment  Treaties;  History,  Policy  and  Interpretation , Oxford: Oxford University Press, 2010.

## B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aqimuddin, Eka An, and Frency Siska. “The Ambiguity of Implementation of Full Protection and  Security  Principle  in  Indonesia  Investment  Law,” Social  and  Humaniora  Research Symposium (SoRes 2018) , Atlantis Press, 2019.
Bechtel, M. et al. “The green side of protectionism: Environmental concerns and three facets of trade policy preferences,” Review of International Political Economy 19.5 (2012).
Janeba, Eckhard. “Regulatory chill and the effect of investor state dispute settlements,” Cesifo Working Paper No. 6188 (2019)
Puru, Franni. “PEMBAHARUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  BAGI  PENANAM  MODAL  DI  INDONESIA,” LEX  ADMINISTRATUM  2 .1 (2014).
Rohendi,  Acep.  “Prinsip  Liberalisasi  Perdagangan  World  Trade  Organization  (WTO)  Dalam Pembaharuan  Hukum  Investasi  Di  Indonesia  (Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007) (Principle  of  Trade  Liberalization  of  World  Trade  Organization  (WTO)  in  Reforming  the Investment Law of Indonesia (Indonesian Law No. 25 of 2007)),” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 1. 2 (2014) .
Surachman, Agus. “Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum),” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2018).
Weruin, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Konstitusi 14 .2 (2017).
C.  Putusan Tribunal/ Reports Azurix Corp. v. Argentine (Azurix Corp. vs. Argentine, ICSID Case No. ARB/01/12 (Award of 14 July 2006) [Azurix].
Metalclad Corp. v. Mexico, ICSID (Additional Facility) Case No. ARB(AF)/97/1 (Award of 30 August 2000) [Metalclad].
Methanex Corp. vs. USA, UNCITRAL (Final Award of 3 August 2005) [Methanex].
S.D. Myers vs Canada (S.D. Myers Inc. vs. Canada, UNCITRAL (Partial Award of 13 November 2000) [S.D Myers].
Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. vs. Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2 (Award of 29 May 2003) [Tecmed].
Trade policy Review Singapore, WT/TPR/S/14.
United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 1926, IV.

## D.  Peraturan Perundang-Undangan/ Perjanjian Internasional
Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969.
Agreement Between Canada and the Republic of Peru for the Promotion and Protection of Investments, [Canada – Peru BIT 2006].
Agreement Between Canada and Mongolia for the Promotion and Protection of Investments, [Canada - Mongolia BIT 2016].
Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on The Promotion and Protection of Investment, 2018.
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Between Canada, of the One Part, and the European Union [And Its Member States.
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), 2020.
Law of the Republic of Uzbekistan Оn investments and investment activity, 2019. Trans-Pacific Partnership Agreement, [TPP].
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## BIODATA PENULIS
Surya Oktaviandra lahir  pada  tahun  1985  di  Kota  Padang,  Provinsi  Sumatera  Barat.  Tingkatan sekolah mulai dari SD, SLTP, SLTA, hingga perguruan tinggi ditempuh di Kota Padang.  Mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas di tahun 2009. Pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia pada periode 2009 - 2010, dan di Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada berbagai posisi dalam kurun waktu 2011 – 2021. Pada tahun 2017, Penulis melanjutkan studi strata S-2 dan memperoleh gelar masternya di bidang hukum di tahun 2018 pada program Globalization and Law, Spec: International Trade and Investment Law di Universiteit Maastricht (Belanda).
Saat  ini  Penulis  merupakan  Dosen  pada  Departemen  Hukum  Internasional  di  Fakultas  Hukum Universitas Andalas. Tulisan Penulis beberapa kali diterbitkan pada media online, jurnal nasional dan  internasional.  Beberapa  buku  yang  diterbitkan  di  bidang  hukum  ekonomi  diantaranya:  (1) Memahami Hukum Penanaman Modal Indonesia; (2) Penanaman Modal Dalam Negeri: Materi dan Kasus; (3) Hukum Penanaman Modal Indonesia: Sebuah Pengantar; (4) Standar Most Favoured Nation  dalam  GATT:  Materi  dan  Kasus;  (5)  Standar  National  Treatment:  Materi  dan  Kasus; (6)  Penanaman  Modal  Asing:  Materi  dan  Kasus;  (7)  Ketentuan  Anti  Dumping  dalam  GATT;  (8) Countervailing dalam GATT: Materi dan Kasus.

## Majalah Hukum Nasional
Volume 52 Nomor 1 Tahun 2022 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v52i1.182 https://mhn.bphn.go.id

## MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA
(Model of External Supervision of Nusantara Capital City Authority)

## Catur Alfath Satriya
Pengadilan Negeri Mandailing Natal Jalan Lintas Sumatera KM.7, Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal
e-mail: alfath2892@gmail.com

## Abstrak
Dalam konteks pemindahan ibukota negara, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Lembaga Otorita Ibukota  Nusantara  yang  nantinya  akan  mengelola  Ibukota  Nusantara  yang  berada  di  Pulau  Kalimantan. Lembaga  ini  nantinya  akan  dikomandoi  oleh  Kepala  Otorita  yang  dibantu  Wakil  Kepala  Otorita.  Secara kelembagaan,  kedudukan  lembaga  ini  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  karena  setara  dengan menteri yang langsung berada di bawah presiden. Oleh sebab itu, agar jalannya lembaga tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan perlu ada pengawasan dari lembaga legislatif yang sejatinya mempunyai peran untuk melakukan checks and balances terhadap pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis data yaitu data sekunder berupa  buku  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  kemudian  dianalisis  secara  komparatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur kelembagaan Otorita Ibukota Nusantara sangat berbeda apabila dikomparasikan dengan daerah khusus atau istimewa yang berada di Indonesia sehingga perlu ada model pengawasan eksternal yang berbeda terhadap Lembaga Otorita Ibukota Nusantara
Kata Kunci: Ibukota Nusantara, Institusi, Pengawasan Eksternal

## Abstract
In the context of relocating the nation’s capital city, the Government of the Republic of Indonesia created a  new  institution  called  Nusantara  Capital  City  Authority.  This  institution  has  an  obligation  to  manage Nusantara Capital City located on the island of Kalimantan. In addition, this institution will be led by the Head of Authority who is appointed by the President. Therefore, the position of this institution is at the same level as the Minister. Because of the role and position of this institution, this institution must be supervised by the legislative body in terms of checks and balances. This research was conducted using a normative legal method and the type of data is secondary data. The result of the study shows that the institutional structure of Nusantara Capital City Authority is very different compared to special regions in Indonesia therefore it needs a different model of external supervision to Nusantara Capital City Authority.
Keywords: Nusantara Capital City, Institution, and External Supervision

## A. Pendahuluan
1 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 , Menimbang Poin C.
2 Dian  Herdiana,  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah  Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Transformative Vol. 8 No. 1 (2022):3-4
3 Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis, “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara,” Jurnal Ekonomi Pertahanan Volume 7 Nomor 2 (2021): 218
Langkah pemerintah Joko Widodo memindahkan ibukota negara merupakan salah  satu  langkah  strategis  dan  sekaligus berdampak  besar  bagi  negara  ini.  Presiden sendiri  menyatakan  bahwa  proses  pe- mindahan ibukota baru memakan waktu total 20 tahun dan proses pemindahan akan dimulai pada tahun 2024. Langkah awal pemindahan ibukota  secara  perencanaan  sudah  dimulai ketika  pada  tanggal  15  Februari  2022 akhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya  disebut  UU  IKN)  disahkan  oleh Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut dengan DPR RI). Di dalam poin menimbang UU  IKN  bahwa  tujuan  dari  UU  IKN  adalah untuk  memperbaiki  tata  kelola  wilayah  Ibu Kota Negara dan untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. 1
Secara teoritis, ada 2 (dua) pertimbangan terkait kebijakan pemindahan ibukota ini. Pertama, daerah di luar pulau Jawa masih perlu dikembangkan  untuk  menghasilkan  pem- bangunan dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi di  Indonesia  terlalu  bertumpu  di  pulau Jawa.  Kedua,  dorongan  untuk  menciptakan
ibukota yang mendukung penyelenggaraan pemerintah  yang  didasarkan  pada  tata kelola    yang  baik,  bersih,  dan  profesional 2 . Namun,  untuk  mengimplementasikan  hal  di atas  perlu  ada  upaya  yang  harus  dilakukan seperti:  (1)  komitmen  serta  kerja  keras  dari seluruh stakeholder terutama dalam hal menyamakan  persepsi  mengenai  maksud pemindahan  ibu  kota  negara  yang  merupa- kan  bagian  dari  kepentingan  nasional;  (2) Sinergi antar stakeholder yang dalam hal ini juga menyertakan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan timur dalam mencari alternatif  sarana  maupun  sumber  daya pendukung untuk mendukung kebijakan ini tanpa  memberikan  pengaruh  buruk  serta potensi konflik ke wilayah Kalimantan Timur; dan  (3)  Perlu  ada  kerangka  kerja  khusus berupa blueprint pemindahan IKN. 3
Namun, yang menjadi keunikan dari ibukota negara baru ini adalah kelembagaan dari ibukota negara baru berbeda dengan struktur pemerintah daerah pada umumnya. Di  dalam  UU  IKN  Pasal  5  ayat  (3)  dan  ayat (4)  disebutkan  bahwa  Ibu  Kota  Nusantara hanya  diselenggarakan  pemilihan  umum tingkat nasional dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  merupakan  kepala  Pemerintah Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  yang berkedudukan  setingkat  menteri,  ditunjuk, diangkat,  dan  diberhentikan  oleh  Presiden

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
setelah  berkonsultasi  dengan  DPR  RI 4 . Perihal ini juga diperkuat di dalam UU IKN Pasal  9  ayat  (1)  bahwa  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  dipimpin  oleh  Kepala  Otorita  Ibu Kota  Nusantara  dan  dibantu  oleh  seorang Wakil  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara yang  ditunjuk,  diangkat,  dan  diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI 5 dan  di  dalam  UU  IKN  Pasal 13 ayat (1) bahwa Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan  Pemilihan  Umum  Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI, dan pemilihan umum untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  Republik  Indonesia  (selanjutnya disebut dengan DPD RI). 6
Dari  elaborasi  di  atas  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  Ibu  Kota  Nusantara dipimpin  oleh  Kepala  Otorita  yang  ke- dudukannya  setingkat  menteri  yang  tidak dipilih  melalui  proses  pemilihan  umum dan  secara  struktur  kelembagaan  Ibu  Kota Nusantara tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (selanjutnya  disebut  dengan DPRD). Berbeda dengan kelembagaan ibu kota negara sebelumnya yaitu Daerah Khusus
4  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 5.
5 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 9.
6 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, Pasal 13. 7  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, Pasal 12 ayat (1).
8 Dian  Herdiana,  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah  Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Transformative Vol. 8 No. 1 (2022).
9 Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, dan Mhd Halkis, “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara,” Jurnal Ekonomi Pertahanan Volume 7 Nomor 2 (2021).
10 Sahat  Aditua  Fandhitya  Silalahi,  “Dampak  Ekonomi  dan  Risiko  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara,” Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XI, No. 16/II/Puslit/Agustus/2019.
11 Janiar Ningrum, Jamaludin, Izzun Nafiah, Ferry Maurits Sitorus, Ferlistya Pratita Rari, dan Irma Siti Maryamah, “Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Penduduk dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 15 No. 2 (Desember 2020).

## Ibukota Jakarta yang mempunyai DPRD tingkat
I 7 . Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan sampai  saat  ini  pembahasan  mengenai  Ibu Kota Nusantara hanya membahas mengenai dampak dari kebijakan pemindahan ibu kota negara. Artikel yang ditulis oleh Dian Herdiana membahas  mengenai  dampak  pemindahan ibu kota negara ditinjau dari upaya pemerataan pembangunan dan tata pemerintahan yang baik 8 .  Selain  itu,  artikel  yang  ditulis  oleh Surya  Dwi  Saputra,  Thomas  Gabriel  J,  dan Mhd  Halkis  membahas  mengenai  kebijakan pemindahan  ibu  kota  negara  ditinjau  dari perspektif  ekonomi  pertahanan 9 .  Artikel mengenai dampak ekonomi dari kebijakan pemindahan ibu kota negara juga pernah ditulis oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi 10 . Analisis  mengenai  dampak  pemindahan  ibu kota  negara  juga  pernah  ditulis  oleh  Janiar Ningrum,  Jamaludin,  Izzun  Nafiah,  Ferry Maurits  Sitorus,  Ferlistya  Pratita  Rari,  dan Irma Siti Maryamah 11 .
Selain mengenai akibat kebijakan pemindahan ibu kota negara, terdapat juga artikel  yang  membahas  mengenai  kebijakan tersebut  ditinjau  dari  perspektif  kekuasaan
presiden  dan  konstitusi.  Artikel  ini  hampir mirip  dengan  artikel  yang  ingin  ditulis  oleh penulis.  Namun,  perspektif  yang  penulis gunakan  adalah  perspektif  dari  lembaga legislatif bukan lembaga eksekutif 12 .
Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan analisis  mengenai  struktur  kelembagaan Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  yang  mana dari  analisis  ini  penulis  akan  menjelaskan bagaimana  model  mekanisme  pengawasan eksternal  yang  tepat  terhadap  lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif. Soerjono  Soekanto  berpendapat  bahwa yang  dimaksud  dengan  penelitian  yuridis normatif yaitu penelitian yuridis yang terdiri dari  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, penelitian  terhadap  sistematika  hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian  sejarah  hukum,  dan  penelitian perbandingan hukum 13 . Berdasarkan sifatnya, penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif karena penulis hanya menjelaskan bagaimana struktur kelembagaan Ibu Kota Nusantara dan bagaimana  model  pengawasan  yang  tepat untuk lembaga otorita Ibu Kota Nusantara.
Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu buku, jurnal,  dan  beberapa  peraturan  perundang- undangan. Kedudukan peraturan perundang-
12 Fikri  Hadi  dan  Rosa  Ristawati,  “Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden  dalam  perspektif konstitusi,” Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 3 (September 2020).
13  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 51.
14 Sri Mamudji, et al ., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 30-31.
15  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 316
undangan dalam hal ini sebagai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 14 :
a.  Undang-Undang  Dasar  1945  sebelum dan setelah amandemen
b.  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c.  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2022 tentang Ibu Kota Negara
d.  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah Di dalam artikel ini penulis menggunakan 2 kerangka teori yaitu teori mengenai lembaga  perwakilan  dan  teori  mengenai fungsi pengawasan.

## a.  Lembaga Perwakilan
Pada  prinsipnya,  lembaga  perwakilan merupakan lembaga yang bertumbuh sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat itu sendiri. Rousseau  sebagai  pelopor  dari  gagasan kedaulatan  rakyat  tidak  setuju  dengan konsep  lembaga  perwakilan  namun  seiring berjalannya  waktu  lembaga  perwakilan dibutuhkan agar penyelenggaraan negara bisa  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien. Namun, konstruksi lembaga perwakilan harus tetap sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang menurut C.F. Strong yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik. 15

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
Secara  teoritis,  lahirnya  lembaga perwakilan tidak lepas dari lahirnya mengenai ide perwakilan dalam penyelenggaraan suatu negara. Padmo Wahyono berpendapat bahwa ide mengenai perwakilan pertama kali berasal dari pemikiran Jellinek sebagai berikut: 16
a.  Berkembangnya hukum perdata Romawi di abad pertengahan yang akhirnya memunculkan sistem perwakilan.
b.  Sifat  dualistis  pada  abad  menengah antara hak raja dengan hak rakyat. Hal ini mendorong  institusi  perwakilan  untuk mencerminkan hak rakyat.
c.  Pada  abad  menengah  tuan-tuan  tanah berada  di  dalam  pusat  kekuasaan  dan yang  menjadi  masalah  adalah  pada masa  Romawi  antar  tuan  tanah  saling memperebutkan kekuasaan yang sesungguhnya  rakyat  tidak  pernah mendapatkan  hasil  dari  perebutan kekuasaan tersebut.
Kemudian, dalam perkembangannya pemahaman  mengenai  perwakilan  disem- purnakan lagi secara teoritis dengan lahirnya teori mandat. Teori mandat terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: 17
a.  Teori  mandat  imperatif  yaitu  teori perwakilan  yang  memposisikan  wakil melakukan sesuatu berdasarkan instruksi atau arahan dari yang diwakili. Kewenangan  si  wakil  sangat  terbatas karena  sudah  ditentukan  oleh  yang diwakili.
16 Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal Konstitusi Volume 17 Nomor 2 (Juni 2020): 443 17  Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal Konstitusi Volume 17 Nomor 2 (Juni 2020): 444
b.  Teori  mandat  bebas  yaitu  teori perwakilan  yang  memposisikan  wakil memiliki kebebasan dalam menjalankan apa  yang  akan  dilakukan  di  institusi perwakilan  sehingga  tidak  tergantung pada instruksi dari yang diwakili.
c.  Teori  mandat  representatif  yaitu  teori perwakilan  yang  memposisikan  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  untuk memberikan mandatnya kepada institusi perwakilan  secara  keseluruhan.  Tidak ada  hubungan  langsung  antara  wakil dengan yang diwakilinya.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, lembaga  perwakilan  tidak  hanya  terdiri  dari lembaga perwakilan politik namun lahir juga lembaga perwakilan regional dan fungsional. Pada  umumnya  di  suatu  negara  terdapat  2 jenis lembaga perwakilan atau bikameralisme yaitu  lembaga  perwakilan  politik  dengan lembaga  perwakilan  regional  seperti  di Amerika  Serikat  atau  lembaga  perwakilan politik dengan lembaga perwakilan fungsional seperti  di  Inggris.  Terkait  dengan  kombinasi bikameralisme,  Arend  Lijphart  berpendapat bahwa  bikameralisme  terdiri  dari  3  jenis yaitu  bikameralisme  kuat,  bikameralisme sedang-kuat,  dan  bikameralisme  lemah. Arend Lijphart melakukan klasifikasi tersebut berdasarkan  kewenangan  formal,  metode seleksi,  dan  jenis  perwakilan  dari  masing- masing  kamar.  Bikameralisme  kuat  memiliki karakteristik  simetris  dan incongruence dan bikameralisme  lemah  memiliki  karakteristik
asimetris dan congruence. 18
Selain Arend Lijphart, Giovanni Sartori juga  membagi  sistem  bikameral  menjadi  3 jenis  yaitu  sistem  bikameral  lemah,  sistem bikameral  simetris,  dan  sistem  bikameral sempurna.  Pembagian  ini  oleh  Sartori didasarkan  pada  kewenangan  mengundang ( delaying power ) atau kewenangan menolak ( veto  power ).  Selain  membagi  secara kewenangan, Sartori juga mengklasifikasikan sistem  bikameral  menjadi  3  (tiga)  jenis berdasarkan  komposisi  keanggotaan  antara kedua  kamar  di  lembaga  perwakilan  yaitu similar  bicameralism , likely  bicameralism, dan differential bicameralism . 19

## b.  Fungsi Pengawasan
Pada prinsipnya fungsi pengawasan dari lembaga  perwakilan  lahir  dari  pemikiran bahwa  secara  alamiah  pemerintah  sangat mungkin untuk melakukan perbuatan yang tidak  sesuai  dengan  konstitusi.  Oleh  sebab itu,  lembaga  perwakilan  di  dalam  konstitusi diberikan  kewenangan  untuk  melakukan kontrol terhadap tiga aspek yaitu kontrol atas pemerintahan ( control of executive ), kontrol atas  pengeluaran  ( control  of  expenditure ), dan kontrol atas pemungutan pajak ( control of taxation ). 20
Secara  teoritis,  jika  dielaborasi  secara mendalam fungsi pengawasan oleh lembaga perwakilan  rakyat  dapat  dibagi  menjadi  6
18 Fatmawati, Struktur  dan  Fungsi  Legislasi  Parlemen  dengan  Sistem  Multikameral:  Studi  Perbandingan  antara Indonesia dan Berbagai Negara , (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 31-33
19 Mei Susanto, Hak Budget Parlemen Dalam Sistem Bikameral Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat , (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 73-74
20 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 301-302 21 Ibid ., hlm. 302 22 Irfan  Nur  Rachman,  “Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Legislatif  terhadap  Eksekutif  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 2 (April 2010): 78
jenis, yaitu: 21
1.  Pengawasan  terhadap  penentuan  kebi- jak an
2.  Pengawasan terhadap pelaksanaan kebi- jakan
3.  Pengawasan  terhadap  penganggaran dan belanja negara
4.  Pengawasan  terhadap  pelaksanaan anggaran dan belanja negara
5.  Pengawasan  terhadap  kinerja  peme- rintahan
6.  Pengawasan  terhadap  pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, maupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR;
Berdasarkan Pasal 20A ayat (2) Undang- Undang  Dasar  1945,  dalam  menjalankan fungsinya  DPR  mempunyai  3  (tiga)  jenis hak  yaitu  hak  interpelasi,  hak  angket,  dan hak  menyatakan  pendapat.  Hak  tersebut merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. 22

## C. Pembahasan
Sebagaimana  yang  sudah  penulis jelaskan  bahwa  lembaga  otorita  Ibu  Kota Nusantara mempunyai struktur kelembagaan yang berbeda dibandingkan dengan struktur kelembagaan daerah yang ada di Repu blik Indonesia.  Pada  umumnya  struktur  kelem- bagaan Pemerintahan daerah di Republik

## M O D E L   P E N G A W A S A N   E K S T E R N A L T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
Indonesia terdiri dari Pemerintah daerah dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) 23 . Namun, di dalam perkembangannya terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai struktur kelembagaan yang unik dibandingkan dengan daerah  lain  yaitu  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta 24 ,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta 25 ,
23 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 18.
24  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007.
25 Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta ,  Undang- Undang Nomor 13 tahun 2012.
26 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua , Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. 27  Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh , Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006.
Daerah  Otonomi  Khusus  Papua 26 , dan Pemerintahan Aceh 27 . Struktur kelembagaan yang  berbeda  kemudian  juga  diadopsi  di lembaga otorita Ibu Kota Nusantara. Berikut struktur  kelembagaan  lembaga  otorita  Ibu Kota Nusantara:
Pimpinan : Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Metode Pemilihan Pimpinan : Untuk yang pertama ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah undang-undang tersebut diundangkan. Untuk selanjutnya ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR Masa Jabatan Pimpinan : 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama Kewenangan lembaga otorita : pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Pemilihan Umum : hanya melaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dilihat bahwa  struktur  kelembagaan  lembaga otorita Ibu Kota Nusantara tidak mempunyai Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) tingkat  I  maupun  tingkat  II.  Hal  ini  sesuai dengan  penjelasan  Pasal  5  ayat  (2)  UU  IKN bahwa  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Nusantara  dijalankan  oleh  Otorita  Ibu Kota  Nusantara  tanpa  keberadaan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagaimana berlaku pada bentuk pemerintahan daerah secara  umum.  Oleh  sebab  itu,  dikarenakan tidak ada DPRD, maka pengawasan terhadap
lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  secara eksternal dilakukan oleh DPR RI. Pertanyaan selanjutnya  model  pengawasan  apa  yang tepat dilakukan oleh DPR RI dalam mengawasi lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Di dalam  tulisan  ini  penulis  berpendapat setidaknya terdapat 3 (tiga) model yang bisa dilakukan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pertama, membuat komisi baru khusus  untuk  mengawasi  lembaga  Otorita Ibu  Kota  Nusantara.  Kedua,  melakukan pengawasan dengan cara lintas komisi. Ketiga, DPR RI membentuk Panitia Khusus.
Sebelum membahas mengenai opsi apa yang  bisa  dipilih,  penulis  akan  menjelaskan terlebih dahulu bagaimana DPR RI melakukan pengawasan  terhadap  pemerintah.  Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR RI mempunyai alat kelengkapan yang bernama komisi.  Di  dalam  Pasal  55  Tata  Tertib  DPR disebutkan  bahwa  Komisi  merupakan  alat kelengkapan  yang  bersifat  tetap. 28 Dalam konteks  pengawasan,  tugas  Komisi  terdiri dari: 29
a.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN,  serta  peraturan  pelaksanaannya yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup tugasnya;
b.  Membahas  dan  menindaklanjuti  hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
28 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 55.
29 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 59 ayat (4).
30 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “Alat  Kelengkapan  Dewan  Komisi”,  https://www.dpr.go.id/akd/ komisi (diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 13.30 WIB)
c.  Memberikan  masukan  kepada  BPK dalam  hal  rencana  kerja  pemeriksaan tahunan,  hambatan  pemeriksaan,  serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
d.  Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
e.  Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
f.  Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta sesuai  dengan  bidang  tugas  komisi  dan dikoordinasikan  oleh  Badan  Kerjasama Antar-Parlemen;
Alat  kelengkapan  Komisi  terdiri  dari 11  Komisi  yang  masing-masing  Komisi mempunyai  Mitra  Komisi.  Berikut  daftar Komisi dan Mitra Komisi DPR RI: 30 Nama Komisi Ruang Lingkup Mitra Komisi Komisi I DPR RI Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen ●  Kementerian Pertahanan ●  Kementerian Luar Negeri ●  Kementerian Komunikasi dan Informatika ●  Mabes TNI
●  Badan Intelijen Negara
●  Badan Siber dan Sandi Negara ●  Lembaga Ketahanan Nasional ●  Badan Keamanan Laut ●  Dewan Ketahanan Nasional
●  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
Nama Komisi Ruang Lingkup Mitra Komisi ●  Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ●  Dewan Pers ●  Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
●  Komisi Informasi Pusat
●  Lembaga Sensor Film ●  Perum LKBN Antara Komisi II DPR RI Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, dan Pertanahan dan Reforma Agraria ●  Kementerian Dalam Negeri ●  Kementerian Sekretariat Negara
●  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
●  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
●  Sekretaris Kabinet ●  Kantor Staf Presiden ●  Komisi Pemilihan Umum ●  Badan Pengawas Pemilu ●  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
●  Badan Kepegawaian Negara ●  Lembaga Administrasi Negara
●  Ombudsman
●  Badan Nasional Pengelola Perbatasan ●  Arsip Nasional Republik Indonesia
●  Komisi Aparatur Sipil Negara ●  Badan Pembina Ideologi Pancasila Komisi III DPR RI Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan ●  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ●  Kejaksaan Agung ●  Kepolisian Negara Republik Indonesia ●  Komisi Pemberantasan Korupsi
●  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
●  Mahkamah Agung ●  Mahkamah Konstitusi
●  Komisi Yudisial
●  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ●  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ●  Badan Narkotika Nasional ●  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ●  Sekretariat Jenderal MPR ●  Sekretariat Jenderal DPD
Komisi IV DPR RI Pertanian, Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dan Kelautan ●  Kementerian Pertanian
●  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ●  Kementerian Kelautan dan Perikanan ●  Perum Bulog ●  Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Nama Komisi Ruang Lingkup Mitra Komisi Komisi V DPR RI Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan ●  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ●  Kementerian Perhubungan ●  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
●  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ●  Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Komisi VI DPR RI Perdagangan, Koperasi
UKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi Nasional ●  Kementerian Perdagangan ●  Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil- Menengah ●  Kementerian Negara BUMN termasuk seluruh
BUMN
●  Badan Koordinasi Penanaman Modal ●  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
●  Badan Standardisasi Nasional ●  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
●  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
●  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ●  Dewan Koperasi Indonesia Komisi VII DPR RI Energi, Riset dan Inovasi, dan Industri ●  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ●  Kementerian Perindustrian ●  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ●  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
●  Dewan Energi Nasional ●  Badan Riset dan Inovasi Nasional ●  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ●  Badan Tenaga Nuklir Nasional ●  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ●  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ●  Badan Pengawas Tenaga Nuklir ●  Badan Informasi Geospasial ●  Lembaga Eijkman Pusat ●  Pusat Peragaan IPTEK
Komisi VIII DPR RI Agama, Sosial, Kebencanaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ●  Kementerian Agama ●  Kementerian Sosial ●  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
●  Badan Nasional Penanggulangan Bencana ●  Badan Amil Zakat Nasional ●  Badan Wakaf Indonesia ●  Komisi Perlindungan Anak Indonesia ●  Badan Pengelola Keuangan Haji

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A
Nama Komisi Ruang Lingkup Mitra Komisi Komisi IX DPR RI Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan ●  Kementerian Kesehatan ●  Kementerian Ketenagakerjaan ●  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
●  Badan Pengawas Obat dan Makanan ●  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ●  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
●  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Komisi X DPR RI Pendidikan dan Riset,
Olahraga, dan Kepariwisataan ●  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
●  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ●  Kementerian Pemuda dan Olahraga ●  Perpustakaan Nasional
Komisi XI DPR RI Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Perbankan ●  Kementerian Keuangan ●  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
●  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ●  Badan Pusat Statistik ●  Sekretariat Jenderal BPK ●  Bank Indonesia
●  Perbankan ●  Lembaga Keuangan Bukan Bank
●  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
●  Lembaga Penjamin Simpanan ●  Otoritas Jasa Keuangan
●  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
●  BUMN (Privatisasi)

## 1.  Opsi  Pertama:  Membentuk  Komisi Baru
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  bahwa pembagian  komisi  di  DPR  RI  diklasifikasi berdasarkan  isu  atau  sektor-sektor  yang berkaitan dengan mitra kerja. Sebagai contoh apabila  berkaitan  dengan  sektor  keuangan atau perbankan, maka yang melakukan pengawasan  adalah  Komisi  XI  dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,  maupun  Otoritas  Jasa  Keuangan dan  apabila  berkaitan  dengan  sektor pertahanan atau hubungan luar negeri, maka  yang  melakukan  pengawasan  adalah
Komisi  I  dengan  mitra  kerja  Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan. Namun dengan adanya lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga khusus yang menjalankan  Ibu  Kota  Nusantara,  sangat dimungkinkan bagi DPR RI untuk membentuk komisi khusus untuk mengawasi lembaga ini. Hal  ini  dikarenakan  pengawasan  terhadap lembaga  ini  nantinya  akan  bersinggungan dengan berbagai isu atau sektor. Oleh sebab itu,  dengan  adanya  komisi  yang  baru  maka pengawasan  terhadap  lembaga  Otorita  Ibu Kota  Nusantara  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.

## 2.  Opsi Kedua: Melakukan Pengawasan Lintas Komisi
Lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara bisa  dikatakan  merupakan  lembaga  yang mempunyai  kewenangan  yang  khusus  dan berbeda dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan Lembaga Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  tidak  tunduk dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Pengaturan  mengenai  kewenangan  khusus Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara diatur di dalam Pasal 12 UU IKN jo Pasal 2 Rancangan Peraturan  Pemerintah  tentang  Kewenangan Khusus  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  (Draft Sabtu  19  Maret  2022)  yang  menjelaskan bahwa kewenangan khusus Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri dari: 31 a.  Pemberian perizinan investasi, kemudahan  berusaha,  serta  pemberian fasilitas  khusus  kepada  pihak  yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan  persiapan,  pembangunan,  dan pemindahan  Ibu  Kota  Negara,  serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra; dan b.  Penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana Selain  kewenangan  khusus  di  atas,  di Pasal  3  Rancangan  Peraturan  Pemerintah tersebut  dijelaskan  bahwa  lembaga  Otorita Ibu  Kota  Nusantara  dapat  melaksanakan kewenangan  tertentu  di  bidang  lain  sesuai dengan  rencana  induk  Ibu  Kota  Nusantara
31 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (draft Sabtu 19 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB), Pasal 2.
32 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (draft Sabtu 19 Maret 2022 Pukul 17.00 WIB), Pasal 3.
33 Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2020, Pasal 103.
dan  perincian  rencana  induk  setelah mendapatkan persetujuan Presiden. 32
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  dilihat bahwa  kewenangan  khusus  dari  lembaga Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  mempunyai banyak irisan dengan komisi yang terdapat di DPR RI. Setidaknya ada 7 komisi yang beririsan dengan  kewenangan  khusus  yang  dimiliki oleh  lembaga  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara yaitu  Komisi  2,  Komisi  4,  Komisi  5,  Komisi 6, Komisi 8, Komisi 9, dan Komisi 10. Dalam konteks pengawasan, sangat mungkin DPR RI melakukan  mekanisme  pengawasan  secara antar komisi.

## 3.  Opsi  Ketiga:  Membentuk  Panitia Khusus
Opsi  terakhir  yang  mungkin  dipilih untuk  mengawasi  lembaga  Otorita  Ibu  Kota Nusantara  ini  dengan  cara  membentuk Panitia  Khusus  (Pansus).  Berdasarkan  Pasal 103 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa Pansus adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. 33
Pada umumnya Pansus dibentuk oleh DPR RI apabila DPR RI melihat ada permasalahan di masyarakat  yang  membutuhkan  perhatian khusus. Dalam konteks pengawasan terhadap lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara, DPR RI bisa saja membentuk Pansus apabila terdapat permasalahan  khusus  yang  membutuhkan perhatian  lebih  dari  DPR  RI  terhadap penyelenggaraan  Ibu  Kota  Nusantara  oleh lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A

## D.  Penutup
Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  struktur  kelembagaan yang  berbeda  mempunyai  konsekuensi mekanisme pengawasan yang berbeda pula. Otorita  Ibukota  Nusantara  karena  secara kelembagaan tidak mempunyai DPRD sebagai pengawas eksternal sehingga membutuhkan
mekanisme  pengawasan  eksternal  dari  DPR RI agar tetap ada kontrol terhadap Otorita Ibukota Nusantara. Ada 3 model yang dapat ditempuh oleh DPR RI yaitu dengan membuat komisi  baru,  melakukan  pengawasan  lintas komisi,  atau  membentuk  Pansus  lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Ashiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Fatmawati, Struktur  dan  Fungsi  Legislasi  Parlemen  dengan  Sistem  Multikameral, Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.
Mamuji, Sri, et.al , Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3 , Jakarta: UI-Press,2012.
Susanto,  Mei, Hak  Budget  Parlemen  Dalam  Sistem  Bikameral  Indonesia  dalam  Rangka Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat , Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

## B.  Jurnal
Ali Mubiina, Fathan, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Konstitusi Volume 17 Nomor 2, Juni 2020.
Dwi Saputra, Surya., Gabriel J, Thomas., dan Halkis, Mhd, “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan: Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara”, Jurnal Ekonomi Pertahanan Volume 7 Nomor 2, 2021.
Fandhitya Silalahi, Sahat Aditua, “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XI, No. 16/II/Puslit/Agustus/2019
Hadi, Fikri., dan Ristawati, Rosa, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam perspektif konstitusi ” , Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 3, September 2020.
Herdiana,  Dian,  “Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, Jurnal Transformative Vol. 8 No. 1, 2022.
Ningrum,  Janiar.,  Jamaludin.,  Nafiah,  Izzun.,  Maurits  Sitorus,  Ferry.,  Pratita  Rari,  Ferlistya., dan Maryamah, Irma Siti, “Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Penduduk dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat”, Jurnal Kependudukan Indoneisa Vol. 15 No. 2, Desember 2020.
Nur  Rachman,  Irfan,  “Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Legislatif  terhadap  Eksekutif  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 2, April 2010.

## T E R H A D A P   L E M B A G A   O T O R I T A   I B U K O T A   N U S A N T A R A

## C. Internet
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “Alat  Kelengkapan  Dewan  Komisi”,  https:// www.dpr.go.id/akd/komisi  (diakses  pada  hari  Senin  tanggal  18  April  2022  pada  pukul 13.30 WIB)

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## BIODATA PENULIS
Catur Alfath Satriya , berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan saat ini  ditugaskan  sebagai  Juru  Bicara  Pengadilan  Negeri  Mandailing  Natal.  Sebagai  Hakim  telah mendapatkan sertifikasi pelatihan mengenai Mediasi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu,  penulis  juga  aktif  menulis  di  berbagai  media  massa  lokal  maupun  nasional.  penulis  juga berpartisipasi sebagai kontributor di Majalah Dandapala Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH MAJALAH HUKUM NASIONAL
Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970 . Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum, Majalah Hukum Nasional bertransformasi menjadi jurnal ilmiah yang yang mengedepankan karya ilmiah di bidang hukum yang meliputi: hasil penelitian hukum di bidang hukum, kajian teori hukum di bidang hukum, studi kepustakaan di bidang hukum, analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan. Saat ini Majalah Hukum Nasional terbit secara periodik  dua  kali  dalam setiap volume,  yakni  di  Juli  dan Desember .  Dalam setiap edisi ,  Majalah
Hukum Nasional menyajikan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) artikel . Redaksi Majalah Hukum Nasional mengundang akademisi , peneliti ,  pengamat, pemerhati hukum  dan seluruh pihak  yang  memiliki kapasitas di  bidang  hukum  untuk  mengirimkan naskah karya tulisnya . Redaksi Majalah  Hukum Nasional menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Adapun ketentuan penulisan naskah Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut :
1. Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang hukum dari dalam dan luar lingkungan  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
2.  Majalah Hukum Nasional menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi . Dewan Redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan.
3. Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa :
a. Hasil Penelitian ; b.  Kajian Teori; c .  Studi Kepustakaan ; dan
d. Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.
4 .  Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan  peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital (Calibri, Ukuran 14 ) dengan posisi tengah ( centre ), huruf tebal ( bold ) dan spasi 1. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris . Judul Bahasa Inggris ditulis miring ( italic ), huruf tebal ( bold) dan diletakkan  dalam kurung (Calibri, ukuran 14 , Title Chase, spasi 1).
5. Abstrak memuat  latar  belakang, permasalahan ,  metode penelitian , kesimpulan dan saran . Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia ( maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris ( maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 ( satu ) alinea dengan spasi 1 ( satu ) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / justify . Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring ( italic ). Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 ( tiga ) dan maksimal 5 (lima) kata kunci . Kata kunci merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian , dan yang diindekskan . Abstract dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci ( Keywords ) dalam Bahasa Inggris . Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia . Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak .
6. Sistematika Penulisan: Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal - hal sebagai berikut :
- Judul Berbahasa Indonesia dan Inggris ;
- Nama Penulis ( diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri  lebih  dari satu orang  maka harus ditambahkan  kata  penghubung ’ dan ’  ( bukan lambang ’&’);
- Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi yang ditulis ;
- Alamat Unit Kerja Penulis ;
- e - mail Penulis ;
- Abstrak ; - Kata Kunci ;
- Pendahuluan ( berisi latar belakang dan permasalahan );
- Metode Penelitian ;
- Pembahasan ;
- Penutup ( berisi deskripsi kesimpulan dan saran );
- Daftar Pustaka ;
- Biodata Penulis .
Sistematika artikel adalah sebagai berikut :
A.  Pendahuluan Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan . Dalam Pendahuluan tidak perlu  dibuat Subtitle/subbab latar  belakang  dan permasalahan .  Uraikan langsung latar belakang  dan  dan permasalahan di  bab  Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first- line indent 1 cm ). B .  Metode Penelitian Metode penelitian berisi cata pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first- line indent 1 cm ).
C.  Pembahasan Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok - pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.
Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Pada  bagian pembahasan jumlah  pokok - pokok bahasan disesuaikan dengan  jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut :
1.  Subbab ………………………….. ( Bold ) a. ….. 1) .... a) ….
D. Penutup Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi . Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam  bentuk  poin - poin.  Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian . Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan .
7 .  Aturan Teknis Penulisan:
a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris , diserahkan dalam bentuk naskah elektronik ( soft copy ) dalam program MS Office Word b.  Jumlah  halaman naskah 20 s .d.  25  halaman, termasuk abstrak ,  gambar,  tabel  dan daftar pustaka .  Bila  lebih  dari  25  halaman, redaksi berhak  untuk menyunting ulang,  dan  apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis .
c . Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 ( satu koma lima), kecuali tabel ( spasi 1,0). Batas / margin atas , batas bawah , tepi kiri dan tepi kanan 3 cm . d.  Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia ) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris ) harus ditulis dengan huruf
cetak miring ( italic ).
e.  Penyajian Tabel dan Gambar : - Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center ), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
- Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center ), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;
- Tulisan ‘Tabel ’ / ‘ Gambar ’ dan ‘nomor ’ ditulis tebal ( bold ), sedangkan judul tabel ditulis normal;
- Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst .) untuk penomoran judul tabel / gambar;
- Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center );
- Jenis dan  ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut  kebutuhan ( Times New Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11) dengan jarak spasi tunggal);
- Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.
f. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki ( foot note ). Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10 . Untuk format penulisan kutipan selain peraturan perundang - undangan dan produk hukum lainnya menggunakan model Turabian dengan catatan kaki ( foot note ). Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :
- Buku (1  orang penulis): Wendy  Doniger, Splitting the Difference ( Chicago:  University of Chicago Press , 1999), 65.
- Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology ( Chicago: University of Chicago Press , 2000), 104–7 .
- Buku ( 4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States ( Chicago: University of Chicago Press , 1994 ),
262.
- Artikel dalam Jurnal : John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998 ): 639.
- Artikel dalam jurnal on - line yang belum memiliki DOI : Mark A. Hlatky et al., “ Quality- of - Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy : Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial ,” Journal of the American Medical Association 287 , no. 5 (2002),
- http:// jama.ama -ssn .org /issues/v287n5/ rfull /joc10108 .html # aainfo.
- artikel dalam  jurnal on - line yang sudah memiliki  DOI :  Jesse N.  Weber  et  al., “ Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental Test of Adaptation by Stickleback and  Their Tapeworm Parasite,” American Naturalist 189,  no.  1 (January 2017):45 , https:// doi. org /10.1086/689597 .
- Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, “ Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59 ” ( makalah, the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002).
- Website/ internet : Evanston Public Library  Board  of Trustees , “ Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010 : A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, http://www . epl.org / library /strategic- plan - 00.html ( diakses 1 Juni 2005).
g. Penulisan Daftar Pustaka: Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (10  tahun  terakhir), tidak termasuk Peraturan  Perundang - Undangan  dan sumber lainnya.
Referensi utama selain Buku  adalah  Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa  Peraturan  Perundang - Undangan,  dan  Sumber  Lainnya. Referensi jurnal maksimal 5
tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian : Buku, Makalah / Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian , Internet, dan Peraturan. Menggunakan format paragraf justify (Calibri 12 pt, spasi 1). Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh:
A. Buku Abdurachman ,  A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980.
Affandi , Muchtar . Ilmu- ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan, Bandung : Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982.
Campbell, L. John. Institutional Change and Globalization, Princeton: Princeton University Press , 2004 .
Doniger, Wendy. Splitting the Difference , Chicago: University of Chicago Press , 1999.
B .  Makalah /Artikel/ Prosiding / Hasil Penelitian
Contoh tulisan dalam seminar Doyle,  Brian. “ Howling Like Dogs:  Metaphorical Language  in Psalm 59 ”, makalah,  the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, 19-22 Juni 2002.
Contoh tulisan dalam Jurnal on - line tanpa DOI Hlatky,  Mark  A.  et  al. “ Quality- of - Life  and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone  Therapy :  Results from  the  Heart  and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial ,” Journal  of the American Medical Association 287 ,  no.  5,  2002. http:// jama.ama -ssn .org /issues/v287n5/ rfull /joc10108 .html # aainfo.
Contoh tulisan dalam Jurnal dengan DOI
Weber, Jesse N.  et  al. “ Resist Globally, Infect Locally: A Transcontinental
Test of Adaptation by Stickleback and Their Tapeworm Parasite.” American Naturalist 189,  no.  1, (January 2017):  43-57 , https:// doi.org /10.1086/689597 .
C.  Internet Library Board of Trustees . “ Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010 : A Decade of Outreach.” Evanston Public Library, http://www .epl.org / library /strategic- plan - 00.html.
Widianto, Satrio. “Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan .” Pikiran Rakyat , 23 April 2018. http://www .pikiran - rakyat. com/ ekonomi /2014/08/17/293351/ tenaga - kerja -asing- dari - 5 - negara -masih- dominan.
D.  Peraturan Perundang - Undangan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Biodata Penulis Biodata Penulis ditulis menggunakan  format  paragraf justify (Calibri  12  pt, spasi 1,5, first- line indent 1 cm ). Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi , Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal / Karya Tulis Ilmiah.
9. Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik ( softcopy ) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis dalam bentuk deskriptif , copy KTP /identitas yang berlaku, alamat e - mail , nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui alamat domain www .mhn.bphn.go.id dan email majalahhukumnasional@ gmail.com.
10.  Alamat Sekretariat Redaksi Majalah Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

## Redaksi Majalah Hukum Nasional
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,
Telp.: 021-8091908 ext.3202 http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN
11.  Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi oleh mitra bestari dan hasil rapat dewan redaksi.
12.  Pengiriman naskah secara gratis, pengelola tidak membebankan biaya apapun.