## PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

## Trini Wulandari
(Alumni Program Studi Akuntansi FE UNP, e-mail: triniwulandari@gmail.com )

## Deviani
(Program Studi Akuntansi FE UNP, Email : deviani_syafei@yahoo.com)

## Abstract
This research examines the influence of regional representative board knowledge to the regional finance control  with  public  accountability  as  moderating  variabel.  Population  in  this  research  is  Regional Representatives Board of Regency and City in West Sumatera province. Samples selection by purposive sampling  participated  by  297  respondents.  The  data  collecting  technique  used  in  this  research  in  by giving questionnaires to the Budget Section of the Regional Representatives Board of Regency and City in West  Sumatera  province.  The  analysis  methode  used  in this  research  is  moderated  regression  analysis. The result of this research concludes that the regional representatives board knowledged toward budget gives positives and significant effect to the regional financial control. While public accountability has no positive and significant effect to the relation between the board knowledged on budget and the regional financial control.
Keywords : regional representative board, public accountability, regional finance, board knowledge.

## 1. PENDAHULUAN
Pemberian kewenangan dan
tanggungjawab  yang  lebih  besar  kepada pemerintah  daerah  secara  lebih  mandiri meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat diwilayahnya  melalui  pilihan  prioritas pembangunan  secara  otonom  tentu merupakan suatu tantangan bagi pemerintah daerah untuk menata kembali  manajemennya  secara  lebih baik,  mulai dari perumusan perencanaan hingga  tata  kelola  administratif.  Dengan bergulirnya  otonomi  daerah,  sistem penganggaran  yang  digunakan  oleh pemerintah  daerah  tidak  lagi  sistem anggaran  tradisional  melainkan  berubah dalam bentuk anggaran kinerja ( performance
budgeting ). Sistem
anggaran  berbasis kinerja  ini  merupakan suatu  upaya  mengelola  anggaran  yang digunakan  untuk  kegiatan  atau  program pemerintah  daerah  dengan  indikator kinerja  terukur  yang  didasari  prinsip value for money , yaitu ekonomis, efisien dan  efektif.  Agar  prinsip  tersebut  dapat
terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu pengawasan.
Menurut  Permendagri  no  23 tahun  2007    yang  dimaksud  dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan  Daerah  berjalan  secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Tujuan  pengawasan  adalah untuk mengarahkan pelaksanaan
aktivitas  agar  rencana  yang  telah ditetapkan  dapat  terlaksana  dengan optimal. Pengawasan anggaran di lingkungan birokrasi dilaku-kan berdasarkan motivasi untuk me- ningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pelaksanaan anggaran  serta  menghindari terjadinya  pemborosan  anggaran  yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Tentunya  peran  DPRD  sebagai  lembaga pengontrol eksternal kekuasaan
pemerintah  daerah  diperlukan  dalam  hal ini.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan  bahwa  pengawasan  atas pelaksanaan  APBD  dilakukan  oleh lembaga legislatif yaitu DPRD.
Pengawasan  tersebut  penting  dilakukan karena  merupakan  suatu  usaha  untuk menjamin  adanya  keserasian  antara penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah dengan  pemerintah  pusat  dan  menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah.
Menurut Pramono (2002) dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan  faktor  yang  dimiliki  oleh dewan yang berpengaruh secara langsung  terhadap  pengawasan  yang dilakukan  oleh  dewan,  salah  satunya adalah  pengetahuan  dewan  tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi  pengawasan  yang  memperkuat atau  memperlemah  fungsi  pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan.
Optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang ( balance of  power )  bagi  eksekutif  daerah  dan partisipasi  masyarakat  secara  langsung maupun  tidak  langsung  melalui  LSM dan  organisasi  sosial  kemasyarakatan  di daerah akan memperkuat fungsi pengawasan keuangan daerah. Pengawasan  keuangan  daerah  akan berjalan  dengan  lancar  apabila  anggota DPRD  memiliki  pengetahuan  yang  luas mengenai anggaran pemerintahan.
Bukan  hanya  itu  saja,  pengetahuan dewan  tentang  anggaran  juga  dapt berfungsi  untuk  mendeteksi  terjadinya pemborosan ataupun kebocoran
anggaran.  Karena  sistem  anggaran  yang digunakan adalah sistem anggaran berbasis kinerja ( performance budgeting )  maka  setiap  anggota  dewan wajib memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep
penganggaran  berbasis  kinerja.  Hal  ini
bertujuan  agar  anggota  dewan  dapat mengevaluasi  kinerja  para  eksekutif sesuai  dengan  standar/  ketentuan  yang berlaku.
Penelitian  Rosseptalia  (2006)
menyatakan  bahwa  pengetahuan  dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan  keuangan  daerah,  begitu juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Helmayunita  (2008).  Hal  ini menandakan bahwa semakin meningkatnya penge-tahuan dewan
tentang  anggaran  maka  pe-ngawasan keuangan  daerah  yang  dilakukan  akan semakin  meningkat.  Namun  pada  tahun 2009  BPK  melaporkan  bahwa  telah terjadi  pemborosan  senilai  miliaran rupiah  dalam  pengelolaan  keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman. Efisiensi dan efektivitas
kebijakan  publik  terefleksikan  dari besaran  angka  yang  tertuang  dalam laporan  pertanggung-jawaban  anggaran daerah  (APBD).  Menurut  Sopanah  dan Wahyudi  (2010),  azas  akuntabilitas adalah  azas  yang  menentukan  bahwa setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari kegiatan  penyelenggaraan  negara  harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan tertinggi. Dengan adanya pertanggungjawaban dana yang digunakan selama melakukan program/kegiatan  juga diperlukan dalam pengawasan  keuangan  daerah  agar  tidak terjadi laporan per-tanggungjawaban fiktif,  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten Tanah  Datar  terkait  dengan  kasus pencairan dana hibah pusat untuk proyek PNPM ( http//www.bakin-news.com ).
Berdasarkan
penelitian
sebelumnya  dan  fenomena  yang  ada serta  ketidak  konsistenan  dari  hasil penelitian  yang  di-lakukan  oleh  peneliti terdahulu,  maka  peneliti  tertarik  untuk meneliti  kembali  penelitian  ini.  Adapun tujuan  dari  pe-nelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap
pengawasan keuangan daerah dan mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1 Keuangan Daerah Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan  keuangan  negara  adalah  semua hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik  berupa  uang  maupun  barang,  yang dapat  dijadikan  milik  negara  terkait dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi  daerah,  pemerintah  daerah harus  me-laksanakan  keuangan  daerah dengan baik. Keuangan daerah merupakan  semua  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  uang  termasuk  didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah  tersebut  (Yani,  2002:347).  Pada umumnya keuangan daerah harus
dikelola secara efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan  dan  manfaat  masyarakat  yang diwujudkan  dalam  APBD  yang  setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah (APBD)  terdiri  dari  tiga  aspek  yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  atau pengendalian.

## 2.2 Konsep Anggaran Sektor Publik
Menurut  Freeman  (2003)  dalam Nordiawan  (2008:19)  anggaran  adalah sebuah  proses  yang  dilakukan  oleh organisasi  sektor  publik  untuk  meng- alokasikan sumber daya yang dimilikinya  pada  kebutuhan-kebutuhan
yang tidak terbatas. Penganggaran dalam organisasi  sektor  publik  merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung  aspek  yang  bersifat  politis sehingga  proses  peng-anggaran  dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan  sebagai  proses  politik bukan hanya proses ekonomi. Penganggaran sektor publik
sangat  berbeda  dengan  penganggaran pada  perusahaan  swasta  yang  relatif kecil  atau  bahkan  tidak  mengandung aspek  politis.  Anggaran  sektor  publik merupakan  instrumen  akuntabilitas  atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang
dibiayai dengan uang publik (Madiasmo, 2002:61).
Berdasarkan  UU  Nomor  33
Tahun  2004,  fungsi  anggaran  daerah atau  biasa  dikenal  dengan  APBD menyangkut fungsi otorisasi, perencanaan,  pengawasan,  alokasi  dan distribusi.  Berdasarkan  sudut  pandang administrasi negara, fungsi-fungsi
tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fungsi utama yaitu:
1). Alat perencanaan. Titik berat fungsi perencanaan terkait dengan efektivitas dan tujuan program  kerja  pemerintah  daerah. Dalam  hal  ini  fungsi  anggaran sebagai  pedoman  bagi  pemerintah daerah dalam mengelola daerah.
2). Alat pelaksanaan kegiatan.
Titik berat fungsi pelaksanaan kegiatan  adalah  untuk  mengukur efisiensi kinerja pemerintahan.
Anggaran  menjadi  alat  ukur  kinerja pemerintah daerah selama satu periode tertentu.
3). Alat pengawasan/ pengendalian. Titik berat  fungsi  pengawasan/ pengendalian  adalah  terpenuhinya unsur  legalitas  dan  keadilan  dari seluruh  kegiatan  pemerintah  daerah. Pengawasan  dan  pengendalian  di- lakukan melalui pemantauan terhadap seluruh aktivitas pemerintah daerah, memonitor kondisi
keuangan, dan pelaksanaan
operasional program.

## 2.3 Pengawasan Keuangan Daerah
Dalam  Permendagri  no  23  tahun 2007      pengawasan  adalah  proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar  Pemerintahan  Daerah  berjalan secara  efisien  dan  efektif  sesuai  dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pengawasan  dapat dilakukan  setiap  saat  selama  proses pengelolaan keuangan negara
berlangsung  (Achmadi  dkk,  2005:80). Terdapat  beberapa  macam  pengawasan, yaitu:
1). Pengawasan  fungsional,  yaitu  pe- ngawasan  yang  dilakukan  lembaga, badan,  atau  unit  yang  mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan  melalui  pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan
penilaian.
2). Pengawasan  Legislatif  (pengawasan politik),  yaitu  pengawasan  yang dilakukan DPRD terhadap pemerintah  daerah  sesuai  dengan tugas, wewenang, dan haknya.
Pengawasan legislatif dilakukan melalui  dengar  pendapat,  kunjungan kerja,  dan  pembentukan  panitia khusus  (Pansus)  atau  panitia  Kerja (Panja).
3). Pengawasan  masyarakat,  yaitu  pe- ngawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan anggaran di- lingkungan birokrasi dilakukan berdasar-
kan motivasi untuk meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan anggaran.  Selain  itu  juga  bersifat pencegahan secara dini terhadap
kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan  dan  pelanggaran  yang dilakukan birokrasi. Tujuan utama pengawasan  di  lingkungan  aparatur pemerintah  adalah  untuk  mendukung kelancaran  dan  ketepatan  pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  telah  di- anggarkan. Menurut
Yudoyono
(2003:147)  tujuan  dari  pengawasan APBD adalah: 1).  Untuk  memastikan  APBD  yang disusun  benar-benar  sesuai  dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan. 2). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan  APBD  tersebut  benar- benar sesuai dengan anggaran,
aturan-aturan  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan. 3). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan  diperlukan  pada  setiap tahap  bukan  hanya  pada  tahap  evaluasi saja tetapi dimulai dari tahap perencanaan  anggaran  hingga  tahap pertanggung-jawaban anggaran. Pengawasan anggaran dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengawasan  berdasarkan  objek,  ber- dasarkan sifatnya dan berdasarkan metode-nya.

## 2.4  Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran
Anggaran  merupakan  dokumen perencanaan  yang  memuat  kesepakatan antara  eksekutif  dan  legislatif  dalam bidang keuangan, sesuai dengan ketentuan  perundangan  yang  berlaku (Achmadi dkk, 2005:14). Diterapkannya sistem  anggaran  yang  berbasis  kinerja menuntut anggota dewan untuk memiliki pengetahuan  yang  luas  akan  konsep anggaran, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung-jawaban anggaran.
Pengetahuan  yang  luas dan  men- dalam  akan  memberikan  kemampuan untuk  mengartikulasikan  segala  ke- pentingan  rakyat  serta  menentukan  cara yang  lebih  tepat  dan  efisien  (Kaho, 2005:81).
Pengetahuan
tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.  Pendidikan  merupakan  hal yang  sangat  penting  karena  dapat memberikan penge-tahuan yang luas dan mendalam  tentang  bidang  yang  dipilih
atau  dipelajari,  melatih  seseorang  untuk berpikir secara rasional dan
menggunakan  kecerdasan  ke  arah  yang tepat dan memberikan ke-mampuan serta keterampilan  kepada  seseorang  untuk merumuskan  pikiran  atau  menyatakan pendapat  secara  logis  dan  sistematis sehingga  mudah  dimengerti  oleh  orang lain.  Sedangkan  pengalaman  yang  di- peroleh  dalam  kegiatan  organisasi  akan melatih seseorang untuk mengembangkan  kecakapannya  dalam menjalankan ber-bagai masalah kehidupan masyarakat dan negara/daerah. DPRD merupakan suatu lembaga
politik  yang  dibentuk  di  setiap  provinsi dan kabupaten/kota yang biasanya disebut dengan lembaga legislatif
daerah.  Menurut  PP  Nomor  8  Tahun 2008 pasal 1 ayat (19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan  lain  adalah  lembaga  perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur
penyelenggara pemerintah daerah. DPRD  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Bastian,  2006).  Menurut  PP  Nomor  16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan  Rakyat  tentang  Tata  Tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, fungsi  pe-ngawasan  yang  dilakukan DPRD  di-wujudkan  dalam  mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.  Dalam  melakukan  pengawasan tersebut DPRD bisa mengambil tindakan politik berupa hak interpelas, hak angket dan  hak  menyatakan  pendapat  apabila dianggap  penting.  DPRD  memiliki  alat kelengkapan  yang  masing-masingnya memiliki  tugas  tertentu  yang  terdiri  dari pimpinan,  badan  musyawarah,  komisi, badan  legislasi  daerah,  badan  anggaran dan badan kehormatan.
Anggota dewan harus meningkat- kan pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan  fungsi  anggaran,  legislasi dan  pengawasan  sebagai  salah  satu
wujud  terhadap  pelaksanaan  UU  Nomor 27  tahun  2009  tang  MPR,  DPR,  DPD dan  DPRD.  Setiap  anggota  dewan dituntut  memiliki  kemampuan  dalam melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya sebagai  wakil  rakyat  dan  anggota legislasi  daerah  sehingga  setidak-nya dapat  meminimalisasi  kesalahan  ketika melakukan  suatu  pengawasan.  Dalam me-minimalisasi kesalahan dalam pengawasan,  tentu  saja  anggota  dewan harus  memahami  proses  penganggaran keuangan daerah, yaitu proses perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
(APBD).

## 2.5 Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik mengandung  makna  bahwa  hasil  dari suatu entitas ke dalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan  suatu  lembaga  publik  harus dapat dijelaskan dan
diper- tanggungjawabkan  kepada  masyarakat, dan  masyarakat  dapat  dengan  mudah meng-akses  informasi  yang  dimaksud tanpa  hambatan.  Penerapan  prinsip akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di-awali pada saat penyusunan  program  pelayanan  publik ( program accountability , pembiayaannya  ( fiscal  accountability ), pelaksanaan,  pemantauan  dan  sesuai dengan sasaran atau  tujuan yang ditetapkan ( outcome accountability ).
Akuntabilitas  publik  akan  tercapai  jika pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Menurut Governmental Accounting  Standards  Board  (GASB, 1999) dalam Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan  dasar  pelaporan  keuangan  di pemerintahan  yang  didasari  oleh  adanya hak  masyarakat  untuk  mengetahui  dan menerima  penjelasan  atas  pengumpulan sumber  daya  dan  peng-gunaannya. Akuntabilitas melekat pada fungsi pengendalian  dan  pengawasan,  jadi
informasi  yang  disajikan  terutama  pada aspek pelaporan keuangan kepada publik harus  dapat  diaudit  ( auditable )  oleh pengawas  internal  maupun  eksternal. Terdapat  empat  dimensi  akuntabilitas yang  harus  dipenuhi  oleh  organisasi sektor publik, yaitu:
1). Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan  berbagai  kebijakan  yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan  pembangunan  dan pemerintah  di  daerah.  Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif dengan persetujuan legislatif  harus  dilaksanakan  oleh pihak eksekutif dan kemudian diper- tanggungjawabkan kepada pihak legislatif.  Akuntabilitas  kebijakan akan  mudah  dilaksanakan  jika  sejak awal  masyarakat  sudah  dilibatkan dalam  proses  perancangan  kebijakan tersebut,  sehingga  kebijakan  yang ditetapkan  tersebut  sejalan  dengan kepentingan publik.
2). Akuntabilitas Program, terkait dengan pertanggungjawaban terhadap segala program yang direncanakan  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas  program,  disamping memeriksa  apakah  program  yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan  yang  direncanakan,  juga terkait  dengan  apakah  program- program  tersebut  telah  dirancang dengan  mempertimbangkan  aspek value for money . Hal ini sangat perlu untuk  menghindari  pemborosan  dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.
3). Akuntabilitas  Proses,  terkait  dengan apakah  prosedur  yang  digunakan dalam  melaksanakan  tugas  sudah cukup  baik  dalam  hal  kecukupan sistem  informasi  akuntansi,  sistem informasi  manajemen  dan  prosedur administrasi. Setiap dana yang dialokasikan  harus  melalui  suatu proses  atau  prosedur  yang  jelas  dan
pasti.  Pemerintah  daerah  tidak  bisa begitu  saja  mengalokasikan  dana yang ada dalam APBD tanpa melalui prosedur  dan  proses  yang  berlaku serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4). Akuntabilitas Hukum dan Peradilan. Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah  tidak  diperkenankan  untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya  tanpa  didasari landasan  hukum  dan  peraturan  yang jelas.

## 2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menguji pengaruh  partisipasi  masyarakat  dan transparansi  kebijakan  publik  terhadap hubungan  antara  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  dengan  pengawasan keuangan daerah se-Malang Raya, menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. Disamping itu, interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh anggota dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan
anggaran  dengan  transparansi  kebijakan publik  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pe-ngawasan  yang  dilakukan oleh anggota dewan.
Penelitian  Rosseptalia  (2006) yang  menguji  pengaruh  pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan  keuangan  daerah  dengan variabel moderator partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik, menunjukkan bahwa pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh positif terhadap
pengawasan  keuangan  daerah.  Interaksi pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dan  partisipasi  masyarakat  berpengaruh
positif  terhadap  pengawasan  keuangan daerah. Dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan  publik  berpengaruh  positif terhadap pengawasan keuangan daerah.
Penelitian  Coryanata  (2007)  me- nguji  pengaruh  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  sebagai  pemoderating  hubungan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD)  di  kota  Bengkulu.  Hasil penelitiannya me-nunjukkan bahwa pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh signifikan terhadap
pengawasan  keuangan  daerah.  Seluruh variabel  moderasi,  yaitu  akuntabilitas, partisipasi  masyarakat  dan  transparansi kebijakan  publik  berpengaruh  signifikan terhadap  hubungan  antara  pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Penelitian  Helmayunita  (2008) yang  menguji  pengaruh  pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan  keuangan  daerah  dengan transparansi  kebijakan  dan  akuntabilitas publik sebagai variabel moderasi, menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap  pengawasan  keuangan  daerah. Dan  seluruh  variabel  moderasi,  yaitu transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas  publik  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  hubungan  antara pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
Penelitian  Putri  (2008)  yang menguji  pengaruh  pengetahuan  anggota dewan tentang anggaran dan
pengawasan  keuangan  daerah  terhadap akuntabilitas publik pada DPRD Provinsi  Sumatera  Barat,  menunjukkan bahwa  pengetahuan  anggota  dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap  pengawasan  keuangan  daerah. Pengetahu-an  anggota  dewan  tentang anggaran  dan  pengawasan  keuangan daerah secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas  publik.  Secara  parsial, pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap  akuntabilitas  publik.  Dan  pe- ngawasan  keuangan  daerah  juga  ber- pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Penelitian Sopanah dan Wahyudi (2010) yang menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, menunjukan pengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut  dewan  maupun  masyarakat. Interaksi  pe-ngetahuan  anggaran  dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  pengawasan APBD.  Interaksi  pengetahuan  anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan ter-hadap pengawasan APBD menurutdewan, sedangkan  menurut  masyarakat  tidak signifikan. Interaksi pengetahuan
anggaran  dengan  transparansi  kebijakan publik  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pe-ngawasan APBD baik menurut  dewan  maupun  masyarakat.
Dan  terdapat  per-bedaan  signifikan antara fungsi pengawas-an APBD menurut anggota dewan.

## 2.7 kerangka konseptual
1.  Hubungan  pengetahuan  dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
Pengetahuan  akan  aspek-aspek pe-nyelenggaraan  pemerintahan  menjadi penting  karena  akan  mengantarkan  pada pemahaman yang utuh bagaimana sebuah  pemerintahan  dijalankan  dengan benar.  Dalam  menjalankan  peran  dan fungsinya  sebagai  pengawas,  anggota dewan perlu  memiliki pengetahuan yang memadai  tentang  proses  penganggaran keuangan  daerah.  Yudoyono  (2002:63) menyatakan  bahwa  DPRD  akan  mampu
menggunakan  hak-haknya  secara  tepat, melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya  secara  proporsional  jika setiap anggota dewan mempunyai pengetahuan  yang  cukup  dalam  hal konsepsi teknis penyelenggaraan
pemerintahan,  kebijakan  publik  dan lainnya.
Penguatan  fungsi  pengawasan dapat  dilakukan  dengan  optimalisasi peran  anggota  dewan  sebagai  kekuatan pe-nyeimbang  antara  eksekutif  dengan masyarakat, baik secara langsung maupun  tidak  langsung.  Dalam  hal pengawasan  keuangan  daerah  anggota dewan  memiliki  hak  untuk  mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta ke-terangan, mengajukan pernyataan  pendapat  dan  mengadakan penyelidikan. Dengan pengetahuan tentang  anggaran  yang  dimiliki,  anggota dewan  dapat  me-minimalisasi  kesalahan ketika melakukan pengawasan. Sehingga dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H 1 :  Pengetahuan dewan tentang
anggaran berpengaruh positif terhadap  pe-ngawasan  keuangan daerah.
2.  Hubungan  akuntabilitas  publik  ter- hadap pengetahuan dewan tentang anggaran  dengan  pengawasan  keuangan daerah.
Pola  dari  pertanggungjawaban pemerintah  daerah  sekarang  ini  lebih bersifat  horisontal  dimana  pemerintah daerah  bertanggungjawab  baik  terhadap DPRD  maupun  pada  masyarakat  luas. Akuntabilitas  publik  memiliki  makna bahwa  hasil  dari  program  dan  kegiatan serta kebijakan-kebijakan dapat dijelaskan  dan  dipertanggungjawabkan kepada  publik.  Menurut  Achmadi  dkk (2005:97) penerapan prinsip akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan  program  pelayanan  publik ( program accountability ), pembiayannya ( fiscal accountability ), pelaksanaan,
pemantauan  dan  penilaiannya  ( process accountability ) sehingga program tersebut  dapat  memberikan  hasil  atau dampak  secara  optimal  mungkin  sesuai dengan saran atau tujuan yang ditetapkan ( outcome accountability ).
Pengawasan  anggaran  memiliki tujuan  untuk  mewujudkan  efisiensi  dan efektivitas  dalam  pencapaian  kinerja pemerintahan.  Untuk  mempertanggung- jawabkan kegiatan keuangan daerah para eksekutif akan membuat laporan keuangan  dan  laporan  kinerja.  Laporan kinerja merupakan suatu media pertanggung-jawaban  untuk  melaporkan kinerja  yang  telah  dicapai  eksekutif berdasarkan  rencana  kerja  yang  telah dibuat sebelum-nya pada saat pembahasan anggaran. Akuntabilitas publik  dapat  meningkatkan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  legislatif  dengan membandingkan  alokasi  dana  yang dianggarkan  dengan  realisasi  anggaran, sehingga  para  legislatif  dapat  menilai kinerja  pemerintah  dan  menentukan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 2 :  Akuntabilitas  publik  berpengaruh- positif  terhadap  hubungan  antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini
tergolong penelitian  kausatif  untuk  menganalisis pengaruh  antara  satu  variabel  dengan variabel lainnya.

## 3.1 Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera  Barat  yang  terdiri  dari  19 Kabupaten dan Kota. Metode
pengambilan  sampel  yang  di-gunakan dalam  penelitian  ini  adalah purposive sampling ,  yaitu  pengambilan  sampel
berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Adapun  pertimbangan  yang  digunakan dalam  pengambilan  sampel  tersebut adalah  anggota  dewan  yang  terlibat secara langsung  dalam mekanisme anggaran, sehingga  sampel  yang relevan adalah  anggota  badan  anggaran.  Jumlah anggota badan anggaran
DPRD
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 297 orang.
3.2 Jenis Data dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek merupakan data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaaan/  kuesioner  dari  subjek penelitian  pada  DPRD  Kabupaten  dan Kota.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer.  Data  tersebut diperoleh  secara  langsung  dari  anggota DPRD  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Sumatera  Barat  dengan  meng-gunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian ini. 3.3 Metode Pengumpulan Data Data untuk penelitian ini
dikumpulkan  dengan  cara  menyebarkan kuesioner tertutup pada DPRD Kabupaten  dan  Kota  yang  ada  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Kuesioner diberikan secara langsung kepada
responden. Pengembalian kuesioner dijemput  langsung  ke  DPRD  Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat sesuai dengan kesepakatan pe- ngembalian.

## 3.4 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk me- ngetahui  apakah  terdapat  pelanggaran asumsi  klasik  dalam  model  regresi  ber- ganda,  karena  model  regresi  yang  baik adalah  model  yang  lolos  dari  pengujian asumsi  klasik.  Selain  itu  uji  asumsi klasik  bertujuan  untuk  mendapatkan parameter  yang  valid  dan  handal.  Uji asumsi klasik terdiri atas:

## 1. Uji Normalitas Residual
Menurut  Ghozali  (2007)  uji normalitas  residual  bertujuan  untuk meng-uji  apakah  dalam  model  variabel peng-ganggu  atau  residual  memiliki distribusi  normal.  Seperti  diketahui bahwa  uji  F  dan  uji  t  mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.  Data  normal  adalah  data  yang sebarannya berada di-sekitar garis normal,  tidak  melenceng  ke  kiri  dan  ke kanan  serta  polanya  serta  pola-nya mengikuti  arah  kurva  normal.  Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal  maka  dalam  penelitian  ini diguna-kan  uji  statistik kolmogorov smirnov .  Residual  yang  normal  adalah yang memiliki nilai signifikan > 0,05.

## 2. Uji Heterokedastisitas
Menurut  Ghozali  (2007)  uji hetero-kedastisitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians dari  residual  atas  satu  pengamatan  ke pengamatan  lain.  Untuk  mendeteksi adanya heterokedas-tisitas dapat
menggunakan uji  Gletser. Dalam uji  ini, apabila  hasilnya sig >  0,05  maka  tidak terdapat gejala heterokedas-tisitas, model yang baik adalah tidak ter-jadinya heterokedastisitas.

## 3. Uji Multikolinearitas
Menurut  Ghozali  (2007)  uji multi-kolinearitas merupakan situasi adanya  korelasi  variabel-variabel  bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah  satu  variabel  bebas  tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilaku-kan dengan melihat  nilai  VIF  ( Variance  Inflating Factor ) < 10 dan tolerance > 10. Model regresi  yang  baik  adalah  yang  terbebas dari multikolinearitas.

## 3.5 Teknik Analisis Data
1. Model Analisis
Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi berganda
dengan  pendekatan  uji  interaksi  atau yang  sering  disebut  dengan moderated regression analysis . Model yang digunakan dalam penelitian  ini disajikan dalam persamaan. Y=a +b 1 X 1 +b 2 X 2 +b 3 X 1 X 2 + e
Keterangan:
Y = Pengawasan Keuangan Daerah
(APBD).
a = Konstanta.
b 1 b 2 b 3 = Koefisien Korelasi.
X 1 = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.
X 2
= Akuntabilitas Publik. e = Standar Error.
2. Teknik Analisis Data
a. Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  merupakan cara  analisis  yang  digunakan  dengan men-deskripsikan  atau  menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya  tanpa  membuat  kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi .
b. Uji Model
1. Uji F (F- test )
Uji F pada dasarnya menunjukkan  apakah  semua  variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain  itu  uji  F  dapat  digunakan  untuk melihat  model  regresi  yang  digunakan sudah  signifikan  atau  belum,  dengan ketentuan  bahwa  jika  p  value  <  (α)  = 0,05  dan  F hitung >  F tabel ,  berarti  model tersebut  signifikan  dan  bisa  digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian  hipotesis  adalah  95%  atau (α) = 0,05.
2. Uji Determinasi (R 2 )
Koefisien Determinasi (R 2 )
pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh ke-mampuan model dalam menerangkan  variansi  variabel  terikat. Adjusted R 2 berarti R 2 sudah
disesuaikan  dengan  derajat  masing- masing  jumlah  kuadrat  yang  tercakup dalam perhitungan adjusted (R 2 ). Nilai koefisien  determinasi  adalah  nol  atau satu.  Nilai  Adjusted  R 2 yang  kecil berarti  kemampuan  variabel-variabel independen  dalam  variansi  variabel dependen sangat terbatas.
3. Uji Hipotesis (t- test )
Uji  t  bertujuan  untuk  menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas  terhadap  variabel  tidak  bebas dengan  variabel  lain  yang  dianggap konstan,  dengan  asumsi  bahwa  jika signifikan  nilai  t  hitung  yang  dapat dilihat  dari  hasil  analisis  regresi menunjukkan  kecil  dari  α  =  0,05,
berarti terdapat pengaruh antara variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Untuk  melihat  adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependen,  diuji  pada  tingkat (σ  =  0,05),  kesimpulan  hipotesis  yang diajukan  untuk  H 1 dan  H 2 didasarkan atas:
1. Jika  hasil  uji  mempunyai  tingkat signifikansi  (σ  =  0,05),  dan koefisien-nya  positif,  maka  berarti tersedia  bukti  yang  cukup  untuk menerima/  mendukung  H 1 dan  H 2 atau dengan kata lain tersedia bukti yang  cukup  untuk  menolak  H o pengujian H 1 .
2. Jika  hasil  uji  mempunyai  tingkat signifikansi  <  dari  α  =  0,05,  dan koefisiennya  negative  maka  berarti tidak  tersedia  bukti  yang  cukup untuk menerima H 1 .
3. Jika  hasil  uji  mempunyai  tingkat signifikansi  >  α  =  0,05,  dan koefisiennya  negatif,  maka  berati tidak  tersedia  bukti  yang  cukup untuk menerima H 1 dan H 2 .

## 3.6 Definisi Operasional

## 1. Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran
Pengetahuan  dewan  tentang anggaran merupakan suatu persepsi yang  dimiliki  oleh  anggota  dewan mengenai  anggaran  (APBD)  ber- dasarkan  atas  suatu  pengalaman ataupun  pendidikan  yang  dimiliki- nya.  Setiap  anggota  dewan  wajib memiliki  pengetahuan  yang  luas dan  memadai  mengenai  konsep peng-anggaran, mulai dari proses/tahap  penyusunan  anggaran hingga laporan pertanggungjawabannya.

## 2. Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan keuangan daerah merupakan  suatu  kegiatan  yang ditujukan  untuk  menjamin  agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mendukung ke-lancaran dan ketepatan  pelaksanaan  program- program  pemerintah  yang  telah dianggarkan serta untuk me- ningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

## 3. Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik dapat di- artikan sebagai pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas  publik  dimulai  pada saat penyusunan program pelayanan  publik  hingga  penilaian program tersebut. Hal ini bertujuan agar  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah dapat memberikan dampak  yang  optimal  dan  sesuai dengan  sasaran  ataupun  tujuan yang telah ditetapkan.

## 4.  HASIL  ANALISIS  DATA  DAN PEM-BAHASAN
4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  data  yang  telah  di- kumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk  pertanyaan  penelitian.  Dalam melakukan analisis digunakan Moderated Regression Analysis . Kegiatan perhitungan statistik menggunakan  SPSS  versi  16.  Sebelum data diolah dengan Moderated Regression Analysis ( MRA ) maka dilaku-kan  uji  asumsi  klasik  untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh  beserta  variabel  penelitian layak  untuk  diolah  lebih  lanjut.  Uji Asumsi  klasik  yang  dilakukan  terdiri dari:

## 1. Uji Normalitas Residual
Uji  normalitas  residual  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi variabel pengganggu atau residual  memiliki  distribusi  normal.
Pengujian  normalitas  dapat  dilakukan dengan meng-gunakan Kolmogorov - Smirnov ( KS ), dengan melihat perbandingan  nilai  signifikansi  yang dihasilkan  >  0,05  maka  distribusi datanya dikatakan normal. Hasil dari uji normalitas menyata-kan  nilai Kolmogorov - Smirnov adalah  sebesar  1,106  dengan  signifikan 0,173.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat dinyata-kan  bahwa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  telah  berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih  lanjut,  karena  nilai  signifikan  dari uji normalitas > 0,05.

## 2. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  model  regresi  di- temukan  adanya  korelasi  antar  variabel bebas  atau  independen.  Untuk  menguji adanya  multikolinearitas  dapat  dilihat melalui  nilai Variance  Inflation  Factor ( VIF ) dan tolerance value untuk masing- masing  variabel  independen.  Apabila tolerance  value >  0,10  dan  VIF  <  10
maka  dikatakan  tidak  terdapat  gejala multi-kolinearitas.
Hasil  nilai  VIF  yang  diperoleh me-nunjukkan  variabel  bebas  dalam model  regresi  tidak  saling  berkorelasi. Diperoleh  nilai  VIF  untuk  masing- masing  variabel  bebas  kurang  dari  10 dan tolerance  value berada  di  atas  0,10. Hal  ini  menunjukkan  tidak  adanya korelasi  antara  sesama  variabel  bebas dalam  model  regresi  dan  disimpulkan tidak terdapat masalah multi-kolinearitas diantara  sesama  variabel  bebas  dalam model regresi yang dibentuk.

## 3. Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah model  regresi  terjadi  ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan  ke  pe-ngamatan  yang  lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,
maka  disebut  homokedastisitas  dan  jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya  heterokedasti- sitas  pada  penelitian  ini  menggunakan uji Glejser. Pengujian ini
membandingkan  signifikan  dari  uji  ini apabila hasilnya sig > 0,05 atau 5%. Jika signifikan  diatas  5%  maka  disimpulkan model regresi tidak  mengandung adanya heterokedastisitas.
Hasil dari pengujiannya menyata- kan  bahwa  tidak  ada  variabel  yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt.  Tingkat  signifikansi  >  α  0,05, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa model  regresi  yang  digunakan  dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

## 4.2 Uji Model
1. Uji  Koefisien  Determinasi  yang Disesuaikan (Adjusted R 2 ) Koefisien  determinasi  bertujuan untuk  melihat  atau  mengukur  seberapa jauh kemampuan model dalam
menerang-kan variasi variabel dependen. Hasil dari pengukuran koefisien
determinasi me-nunjukkan besarnya Adjusted R Square adalah 0,203. Hal  ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat adalah sebesar 20,3%, sedangkan sisanya  79,7%  dipengaruhi  oleh  faktor lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian ini.

## 2. Uji  Interaksi  MRA  ( Moderated
Regression Analysis )
Untuk  mengungkap  pengaruh variabel  yang  dihipotesiskan  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  analisis moderated  regression  analysis .  Model ini  terdiri  dari  satu  variabel  bebas  yaitu pengetahuan  dewan  tentang  anggaran (X 1 ),  satu  variabel  pemoderasi  yaitu akun-tabilitas  publik  (X 2 ),  dan  satu variabel terikat yaitu pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan dari  hasil pengolahan  data  dapat  dianalisis  model estimasi sebagai berikut:
Y = -106,669 + 1,473X 1 + 1,993X 2 0,019[X 1 X 2 ] + e Keterangan:
Y = Pengawasan keuangan daerah. a = Konstanta. b 1 b 2 b 3 = Koefisien regresi veriabel independen.
X 1 = Pengetahuan dewan tentang anggaran. X 2
= Akuntabilitas publik.
X 1. X 2 = Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik. e = error .
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan:

## a. Nilai Konstanta
Dari  persamaan  di  atas  didapatkan nilai  konstanta  sebesar  -106,669 yang  meng-indikasikan  bahwa  jika nilai  dari  variabel  independen  yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik sama dengan nol, maka pengawasan
keuangan  daerah  adalah  sebesar konstanta -106,669.
b. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X 1 )
Nilai  koefisien  β  dari  variabel  X 1 ber-nilai  positif  yaitu  1,473.  Angka ini berarti setiap peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran satu satuan maka akan meningkatkan pengawasan keuangan
daerah sebesar 1,473.
c. Akuntabilitas Publik (X 2 ) Nilai  koefisien  β  dari  variabel  X 2 ber-nilai  positif  yaitu  1,993.  Angka ini berarti setiap peningkatan akuntabilitas publik satu satuan maka akan me-ningkatkan  pengawasan keuangan daerah sebesar 1,993.
d. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Akuntabilitas Publik
Nilai  koefisien  β  dari  variabel  X 1 X 2 bernilai  negatif  yaitu  -0,019.  Angka ini berarti setiap peningkatan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik satu  satuan  maka  akan  menurunkan pengawasan keuangan daerah
sebesar 0,019.
3. Uji F (F- Test )
Hasil pengolahan data SPSS pada uji  F  berguna  untuk  menguji  apakah model  yang  digunakan  sudah fix atau tidak.  Patokan  yang  digunakan  adalah dengan membandingkan nilai signifikansi  yang  didapat  dengan  α  =
0,05.  Apabila  signifikansi  F  lebih  kecil dari  α,  maka  per-samaan  regresi  yang diperoleh dapat di-andalkan. Berdasarkan hasil hari peng-ujian nilai F dapat
diketahui bahwa nilai
signifikannya  adalah  0,000  atau  kecil dari  0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa per-samaan  regresi  yang  digunakan sudah fix sehingga  dapat  dilanjutkan untuk penguji-an secara individual.
4.3 Uji Hipotesis ( t -Test) Pengujian  hipotesis  dilakukan dengan membandingkan (a) t hitung dengan t tabel dan  (b)  nilai  sig  dengan  α  yang
diajukan  yaitu  95%  atau  α=0,05. Hipotesis  diterima  jika  t hitung >  t tabel dan nilai  sig  <  α=0,05.  Berdasarkan  nilai t hitung dan  signifikansi  yang  diperoleh, maka  uji  hipotesis  dapat  dilakukan sebagai berikut:
1. Pengetahuan dewan tentang anggaran  berpengaruh  signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil  analisis  dari,  pengujian hipotesis  1  dilakukan  dengan  mem- bandingkan nilai t hitung dan t tabel . Hipotesis  diterima  jika  t hitung >  t tabel dan nilai  sig  <  α=0,05.  Nilai  t tabel pada α=0,05  adalah  1,6538.  Untuk  variabel pengetahuan  dewan  tentang  anggaran (X 1 ) nilai t hitung adalah 2,514 dan nilai sig adalah  0,013.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  t hitung >  t tabel ,  yaitu 2,514  >  1,6538,  nilai  signifikansi  0,013
< α=0,05 dan koefisien β positif sebesar
1,473.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini diterima .
2. Akuntabilitas  Publik  berpengaruh signifikan negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan  tentang  anggaran  dengan pengawasan keuangan daerah.
Hasil  analisis  dari  pengujian hipotesis  2  dilakukan  dengan  mem- bandingkan nilai t hitung dan t tabel . Hipotesis  diterima  jika  t hitung >  t tabel dan nilai  sig  <  α=0,05.  Nilai  t tabel pada α=0,05  adalah  1,6538.  Hasil  analisis diperoleh  nilai  variabel  X 1 X 2 nilai  t hitung adalah -2,803 dan nilai sig adalah 0,022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa -t hitung < t tabel , yaitu -2,803 < 1,6538, nilai signifikansi  0,022  <  α=0,05  dan koefisien  β  negatif  sebesar  -0,019.  Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 pada penelitian ini ditolak .
4.4 Pembahasan
Pembahasan  dalam  penelitian  ini ditujukan untuk menjelaskan hasil
penelitian sesuai dengan tujuan
penelitian.  Hasil  penjelasan  lebih  lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut.
1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  pengawasan  keuangan  daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya  yaitu  sebesar  0,013 (kecil  dari  α=0,05),  koefisien  β  positif sebesar 1,473 dan nilai t hitung > t tabel , yaitu
2,514 > 1,6538. Hal ini dapat disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi pengetahuan  dewan  tentang  anggaran maka pengawasan keuangan daerah akan semakin baik.
Hasil  ini  sejalan  dengan  teori yang dinyatakan oleh Yudoyono (2002), DPRD  akan  mampu  menggunakan  hak- haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan  kewajibannya  secara  efektif  serta me-nempatkan  kedudukannya secara pro-porsional.  Hal  ini  dapat  terjadi  jika setiap  anggota  mempunyai  pengetahuan yang  cukup  dalam  hal  konsepsi  teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini sejalan dengan  hasil  penelitian  Sopanah  dan Mardiasmo (2003) yang menguji pengaruh  partisipasi  masyarakat  dan transparansi  kebijakan  publik  terhadap hubungan  antara  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  dengan  pengawasan keuangan daerah se-Malang Raya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap signifikan terhadap pengawasan APBD  yang  dilakukan  oleh  anggota dewan.  Penelitian  ini  juga  mendukung penelitian Putri (2008) yang menyimpul- kan  bahwa  pengetahuan  anggota  dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap  pengawasan  keuangan  daerah. Pendapat ini juga  didukung  oleh Rosseptalia  (2006)  yang  menyatakan bahwa  salah  satu  kunci  sukses  keber-
hasilan  pembangunan  daerah  terletak pada  kualitas  anggota  dewan  daerah, dimana  dewan memegang  peranan penting  dalam  pengawasan  keuangan daerah.
Dilihat  dari  distribusi  frekuensi, bahwa  pengetahuan  dewan  tentang anggaran    memiliki  pengaruh  terhadap pengawasan  keuangan  daerah.  Temuan di  lapangan  menunjukkan  bahwa penge- tahuan  dewan  tentang  anggaran  ber- pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan  dari  jawaban  responden terhadap  kuesioner  yang  disebarkan yang  menunjukkan  nilai  rerata  TCR yang  baik  yaitu  sebesar  86,20%,  yang berarti bahwa secara keseluruhan responden  menjawab  setuju  bahwa pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh terhadap pe-ngawasan keuangan daerah. Artinya, dengan adanya  kualitas  pengetahuan  dewan yang  baik  tentang  anggaran  maka pengawasan  keuangan  daerah  yang dilakukan  akan  semakin  meningkat sehingga pembangunan daerah pun akan berjalan dengan lancar.
2. Pengaruh  Akuntabilitas  Publik terhadap Hubungan Antara Penge-tahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa  akuntabilitas  publik  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran  dengan pengawasan keuangan daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai signifikansinya  yaitu  sebesar  0,022 (kecil  dari  α=0,05),  koefisien  β  negatif sebesar  -0,019  dan  nilai  t hitung <  t tabel , yaitu  -2,803  <  1,  6538.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi akuntabilitas  publik  maka  pengawasan keuangan  daerah  yang  dilakukan  oleh anggota dewan akan semakin menurun.
Hasil  penelitian  ini tidak sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan
oleh  Coryanata  (2007),  yang  menguji pengaruh akuntabilitas,
partispasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik  sebagai  pemoderating  hubungan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dan  pengawasan  keuangan  daerah  di kota  Bengkulu.  Hasil  penelitiannya menunjuk-kan bahwa akuntabilitas berpengaruh  positif  terhadap  hubungan antara  penge-tahuan  dewan  tentang anggaran  dengan  pengawasan  keuangan daerah.  Hal  ini  juga  didukung  oleh pendapat  Rubin  (1996)  dalam  Sopanah dan  Wahyudi  (2010)  yang  menyatakan bahwa  untuk    menciptakan  akuntabilitas kepada  publik  diperlukan  partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam  penyusunan  dan  pengawasan keuangan daerah (APBD).
Dilihat  dari  Tabel  distribusi frekuensi,  akuntabilitas  publik  memiliki nilai  rerata  TCR  sebesar  87,17%  yang berarti akuntabilitas publik berada dalam kategori baik. Dilihat dari nilai signifikansinya akuntabilitas publik memiliki  pengaruh  terhadap  hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran  dengan  pengawasan  keuangan daerah dimana nilai signifikansinya kecil dari α=0,05, yaitu sebesar 0,022. Namun
akuntabilitas publik ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap hubungan  antara  pengetahuan  dewan tentang  anggaran  dengan  pengawasan keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  terlihat dari  koefisien  β  yang  bernilai  negatif, yaitu sebesar -0,019. Temuan  ini sejalan dengan penelitian Sopanah dan Wahyudi (2010) yang menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan
pengawasan  keuangan  daerah.  Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap hubungan  antara  pengetahuan  anggaran dengan  pe-ngawasan  keuangan  daerah, baik  dari  sampel  masyarakat  maupun sampel  anggota  dewan.  Sedangkan  hasil
penelitian
Helmayunita (2008) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak memiliki  pe-ngaruh  terhadap hubungan  pengetahuan  dewan  dengan pengawasan  keuangan  daerah.  Menurut penulis  hal  ini  disebabkan  karena anggota dewan kurang memahami birokrasi  ataupun  prosedur  akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya untuk me- ngawasi  keuangan  daerah,  yaitu  mulai dari tahap penyusunan hingga pertanggung-jawaban  yang  disampaikan oleh  para  eksekutif  atas  penggunaan dana APBD.

## 4. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:
a. Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. b. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan  dewan  tentang  anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Meskipun penelitian telah dirancang dan dikembangkan sedemikian  rupa,  namun  masih  terdapat beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian ini yaitu:
a. Dimana  dari  model  yang  digunakan, diketahui  bahwa  variabel  penelitian yang digunakan hanya dapat menjelas-kan sebesar 20,3%. Sedangkan  79,7%  dijelaskan  oleh faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini. Sehingga variabel yang digunakan  kurang  dapat  menjelaskan pengaruhnya  terhadap  pengawasan keuangan daerah.
b. Data  penelitian  ini  diperoleh  dari persepsi responden  yang disampaikan secara  tertulis  melalui  instrumen penelitian.  Hal  ini  tentu  dapat  mem- pengaruhi  hasil  penelitian  karena persepsi yang  disampaikan  oleh responden belum tentu mencerminkan
keadaan  yang  sesungguhnya  dan pastinya  akan  berbeda  apabila  data diperoleh melalui wawancara.
Berdasarkan  keterbatasan  yang  melekat pada penelitian ini, maka disarankan:
a. Bagi anggota dewan, diharapkan agar lebih memaksimalkan fungsinya sebagai  pengawas  keuangan  daerah.
Meningkat-kan lagi pengetahuan yang dimiliki,  seperti  dengan  mengadakan atau  mengikuti  pelatihan  pendidikan terkait dengan penganggaran keuangan  daerah,  sehingga  dewan dapat memah
b. ami  dan  mengaplikasikan  tugas  dan fungsinya dengan lebih efektif.
c. Bagi peneliti selanjutnya, menambahkan  variabel  lainnya  yang diduga dapat mempengaruhi pengawasan  keuangan  daerah,  seperti prinsip  value  for  money,  budaya organisasi,  komitmen  organisasi  dan lain sebagainya. Sebaiknya pe-
ngumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan teknik wawancara secara  langsung  dengan  anggota dewan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,  Adib  dkk.  2005. Panduan Pengawasan Keuangan Daerah .  Jakarta:  Masyarakat Transparansi Indonesia.
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor Publik  di  Indonesia .  Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Bakinnews. 2011. Tiga Pejabat Dharmasraya  Ditahan.  Melalui http://www.bakinnews.com BPK  RI.  Laporan  Hasil  Pemeriksaan atas  Belanja  Daerah  TA  2008 dan  TA  2009  pada  Kabupaten Pasaman. Melalui http://www.bpk.go.id Coryanata,  Isma.  2007.  Akuntabilitas, Partisipasi  Masyarakat,  dan Transparansi  Kebijakan  Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan  Keuangan  Daerah (APBD). Simposium  Nasional
Akuntansi X . Makassar. Ghozali,  Imam.  2007. Aplikasi  Analisis Multivariat  dengan  Program
SPSS .  Semarang:  Universitas Diponegoro. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan  Daerah .  Jakarta: Salemba Empat. Helmayunita,  Nayang.  2008.  Pengaruh Pengetahuan  Dewan  Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan  Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Moderasi. Skripsi .  Universitas
Negeri Padang.
Husen, La Ode. 2005. Hubungan Fungsi
Pengawasan  DPR  dan  BPK dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia . Bandung: CV. Utomo. Kaho,  Josef  Riwu.  2005. Prospek Otonomi  Daerah  di  Republik Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Nordiawan,  Deddi.  2007. Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2002 . Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Jogjakarta: Andi. . 2006. Perwujudan Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor  Publik: Suatu  Sarana Good Governance . Jurnal Akuntansi  Pemerintah.  Vol.  2. Hal 1-17 . 2006. Perwujudan Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor  Publik: Suatu  Sarana Good Governance . Jurnal
Akuntansi  Pemerintah.  Vol.  2.
Hal 1-17.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah .  Melalui http://www.google.com Nomor  8  tahun
2008  Tentang Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah . Melalui http://www.google.com Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah .  Melalui http://www.google.com Nomor  16  Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan  Peraturan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah . Melalui http://www.google.com Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun  2007  tentang  Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Putri,  Widia  Eka.  2008.  Pengaruh Pengetahuan  Anggota  Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan  Keuangan  Daerah terhadap  Akuntabilitas  Publik. kripsi . Universitas Negeri Padang. Republik  Indonesia.  2003.  Undang- Undang  Nomor  17  tahun  2003 Tentang Keuangan  Negara .
Jakarta.
.  2009.  Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009
Tentang MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD . Jakarta. Rosseptalia,  Rima.  2006.  Pengaruh Pengetahuan  Dewan  tentang Anggaran terhadap Pengawasan  Keuangan  Daerah dengan  Variabel  Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi . Universitas Islam Indonesia. Sopanah dan Mardismo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi  Kebijakan  Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan  Dewan  tentang
Anggaran  dengan  Pengawasan
Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI . Surabaya.
Sopanah  dan  Wahyudi,  Isa.  2010.  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi Masyarakat  dan  Transparansi  Kebijakan  Publik  terhadap  Hubungan  antara Pengetahuan  Anggaran  dengan  Pengawasan  Keuangan  Daerah.  Melalui http://ejournal.umm.ac.id.
Suhanda. 2007. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah . Padang: Andalas Lima Sisi.
USAID. 2009. Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik: Panduan untuk DPRD . Melalui http://www.lgsp.or.id . Widjaja, Haw. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Yani,  Ahmad.  2002. Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Yudoyono,  Bambang.  2002.  Optimalisasi  Peran  DPRD  dalam  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui http://www . bangda.depdagri.go.id
.  2003. Otonomi  Daerah,  Desentralisasi  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  Pemerintah  Daerah  dan  Anggota  DPRD . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## LAMPIRAN

## Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize d Residual N 175 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 4.71199360 Most Extreme Differences Absolute .084 Positive .070 Negative -.084 Kolmogorov-Smirnov Z 1.106 Asymp. Sig. (2-tailed) .173 a. Test distribution is Normal.
Sumber : Data primer yang diolah , 2012
Tabel 2. Uji Multikolonearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1  (Constant) 9.103 5.749 1.584 .115 X1_PDTA .123 .056 .154 2.208 .029 .963 1.038 X2_AP .331 .060 .382 5.474 .000 .963 1.038
a. Dependent Variable: Y_PKD
Sumber : Data primer yang diolah , 2012
Tabel 3. Uji Heterokedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.963 3.503 1.417 .158 X1_PDTA .012 .034 .028 .355 .723 X2_AP -.033 .037 -.069 -.888 .376 a. Dependent Variable: absut Sumber : Data primer yang diolah , 2012

## Tabel 4. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics
N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation Y_PKD 175 32 50 42.73 5.244 X1_PDTA 175 70 98 86.20 6.588 X2_AP 175 50 80 69.74 6.064 Valid N (listwise) 175 Sumber : Data primer yang diolah , 2012
Tabel 5. Uji Interaksi (MRA) dan Hipotesis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -106.669 50.341 -2.119 .036 X1_PDTA 1.473 .586 1.851 2.514 .013 X2_AP 1.993 .721 2.305 2.765 .006 moderat -.019 .008 -2.803 -2.315 .022 a. Dependent Variable: Y_PKD
Sumber : Data primer yang diolah , 2012

## Tabel 6. Koefisien Determinasi

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .466 a .217 .203 4.680 a. Predictors: (Constant), moderat, X1_PDTA, X2_AP Sumber : Data primer yang diolah , 2012 Tabel 7. Uji F (F- Test ) ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1038.430 3 346.143 15.801 .000 a Residual 3745.947 171 21.906 Total 4784.377 174 a. Predictors: (Constant), moderat, X1_PDTA, X2_AP b. Dependent Variable: Y_PKD