## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 04, Nomor 02, November 2022

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE

## Setiyo Utomo*, Alfian Alfian, Lisa Aprilia
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Jalan Sambaliung, Kota Samarinda, Indonesia setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

## Abstract
Technological developments today have an impact on the financial sector. Changes affect the security system within the financial sector. The available applications make it easier for people to practically make transactions in the financial sector. The company in the field of banking is one of its online loans, both registered and unregistered. This research is doctrinal, with a statutory approach and a conceptual approach with analysis with deductive methods. The results of this study are a form of law enforcement for online loan companies that must be registered with the Financial  Services  Authority  because  if  registration  is  not  carried  out,  it  will  result  in  legal protection for people who carry out online loan activities.
Keywords: Online Loans; Activities; Finance

## Abstrak
Perkembangan teknologi  saat  ini  memberikan  dampak  terhadap  sektor  keuangan.  Perubahan mempengaruhi  sistem  pengamanan  dalam  sektor  keuangan.  Tujuan  Penelitian  ini  untuk menganalisa  terhadap  transaksi  di  sektor  keuangan  secara  elektonik  dan  dampak  terhadap aktivitas yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan pendekatan undang- undang dan pendekatan konseptual dengan analisa dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adanya bentuk penegakan hukum bagi perusahaan pinjaman online yang harus terdaftar terlebih dahulu  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  karena  apabila  tidak  dilakukan  pendaftaran  akan mengakibatkan  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang  melakukan  aktifitas pinjaman online.
Kata Kunci: Pinjaman Online; Aktivitas; Keuangan

## A. Pendahuluan
Perkembangan  zaman  saat  ini  mempengaruhi  terhadap  pola  perilaku  masyarakat  untuk melaksanakan  setiap  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Kemajuan  teknologi informasi  pada  era  digitalisasi  tentu  akan  mempengaruhi  terhadap  perubahan  dalam  pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi di era digitalisasi. Perubahan atas apa yang menjadi  digitalisasi  ini  tentu  sangat  dipengaruhi  dari  beberapa  aspek  mulai  dari  aspek  sosial, budaya, ekonomi, politik dan budaya yang hidup di masyarakat. Perkembangan dalam ekonomi secara  digital  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  perkembangan  era  digitalisasi sehingga untuk memberikan gambaran terhadap kemajuan teknologi ini tentu perlu diperhatikan
setiap perubahan di bidang ekonomi yaitu pada sistem keuangan yang sebagaimana merupakan bagian yang penting untuk menjalankan dan menyediakan jasa di bidang keuangan. 1
Kemajuan  teknologi  tentu  harus  seiring  dengan  ketersediaan  sarana  prasarana  yaitu jaringan  internet  yang  akan  mampu  menghubungkan  satu  sama  lain  dalam  perkembangan digitalisasi.  Salah satu contohnya adalah sarana internet dalam teknologi informasi dipergunakan dalam  mengembangan  industri  keuangan  ( financial  industry )  yang  mengalami  proses  inovasi sehingga  kita  mengenalnya  dengan  istilah peer  to  peer  lending (pinjaman  tanpa  agunan). 2
Perkembangan  ekonomi  digital  ditandai  dengan  lahirnya Fintech (finansial  teknologi)    adalah bagian yang harus menjadi perhatian atas apa yang dilakukan dalam proses transaksi didigtal sehingga  upaya  pemerintah  tentu  tidak  hanya  mengembangkan  ekonomi  digital  namun  harus dapat memberikan perlindungan atas apa yang menjadi aktivitas dalam duni digitalisasi tersebut.
Perkembangan  ekonomi  digital  yang  berkembang  akan  mempengaruhi  atas  apa  yang menjadi proses setiap transaksi di bidang ekonomi tujuan akan dalam proses ekonomi digital ini tentu harus diimbangi dengan perlindungan hukum setiap perilaku masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi digital. Ekonomi digital dengan adanya sentuhan teknologi tentu akan memiliki sebab akibat atas apa yang dilakukan sebagaimana hadirnya dari digitalisasi ini ditujukan untuk memudahkan  proses  yang  sebelumnya  manual  menjadi  elektronik.  Masih  adanya  kesulitan dalam mengakses terkait adanya perkembangan ekonomi digital yang masih kurangnya akses sarana  prasarana  berkaitan  dengan  internet  tentu  menjadi  hal  yang  harus  menjadi  perhatian pemerintah. Perkembangan ekonomi digital dengan kehadiran beberapa aplikasi yang dilakukan oleh konsumen sesungguhnya untuk memberikan akses proses transaksi yang praktis, efisien dan  efektif.  Penjelasan  Pasal  33  ayat  4  menyebutkan  bahwa  setiap  proses  penyelenggaraan perekonomian  harus  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  menjunjung  tinggi  prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Perubahan  sistem  yang  manual  menjadi  elektronik  ini  sebagai  contoh  bahwa  sebelum adanya berbagai aplikasi yang disediakan di smartphone setiap konsumen yang akan melakukan transaksi harus mendatangi bank untuk dapat mengambil maupun mengirimkan sejumlah uang, namun setelah berkembangnya ekonomi digital tentu muncul beberapa aplikasi fintech (finansial teknologi). Perkembangan ekonomi digital tersebut pada dasarnya bahwa munculnya beberapa startup  pembayaran,  pinjaman (lending) ,  perencanaan  keuangan (personal  finance) ,  investasi ritel, pembiayaan (Crowdfunding), remintasi, riset keuangan, dan Infrastuktur (security) .
1 Djoni S Gazali and Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p. 39.
2 Abdul  Halim  Barkatullah  and  Teguh  Prasetyo, Bisnis  E-Commerce :  Studi  Sistem  Keamanan  Dan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), p. 1.
Terdapat  2  (dua)  klasifikasi  dalam fintech (finansial  teknologi)  sebagaimana  konsep pinjaman online yaitu peer to peer lending yang menyediakan tanpa adanya agunan yang pada hakikatnya bahwa masyarakat tentu akan tertarik dalam melakukan transaksi yang tanpa adanya agunan.  Lalu  terdapat payday  loans (pinjaman  harian)  yang  memberikan  standar  operasional tersendiri  untuk  keuntungan  dan  kelebihan  yang  didapat  oleh  konsumen  dalam  melakukan transaksi.  Dampak  perkembangan  ekonomi  digital  ini  tentu  akan  menimbulkan  problematika sebagaimana adanya beberapa Fintech (pinjaman online) yang tidak terdaftar atau secara illegal merupakan fintech P2P lending tidak resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pihak  OJK  yang  secara  aktif  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa  setiap transaksi pinjaman online dapat dilakukan pada perusahaan pinjaman online yang  terdaftar di OJK. Hal ini tentu seiring dengan meminimalisir adanya resiko yang ditanggung oleh konsumen atau  penggunan  aplikasi  pinjaman  online.  Resiko  yang  dihadapi  konsumen  saat  mengambil pinjaman online dari Lembaga tidak resmi yang mengakibatkan pertumbuhan pinjaman online di Indonesia  sangat  luar  biasa.  Akibatnya  juga  bahwa  puluhan  perusahaan fintech bermulaan pinjaman online dengan menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan. 3
Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang  salah  satunya  mengatur  tentang  regulasi  mendirikan  kegiatan  layanan  fintech  (finansial teknologi). Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sampai dengan bulan Juli 2021, sudah ada 121 (seratus duapuluh satu) Pinjaman online (Pinjol) yang berizin dan terdaftar di OJK.  Namun, masih ada pinjol yang belum terdaftar di OJK tetapi sudah menjalankan bisnis pinjamannya  kepada  masyarakat,  dengan  janji-janji  dan  kemudahan-kemudahan  yang ditawarkan namun mendatangkan akibat buruk berupa kerugian keuangan dan juga berdampak sosial.  Maka dari itu berdasarkan latar belakang ini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan Fintech dalam sistem hukum di Indonesia? Apa akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pinjaman online yang terdaftar dan tidak terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa terhadap aktivitas pinjaman online yang berdampak terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas pinjaman online berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dari hasil penelitian, jurnal-jurnal  ilmiah  dan  refrensi  lainnya.  Penelitian  ini  untuk  memberikan  pemahaman  dalam menganalisa berdasarkan prinsip dan asas yang berlaku.
3 Edy  Chrisjanto  and  Nidya  Tajsgoani,  “Karakteristik  Hukum  Fintech  Ilegal  Dalam  Aplikasi  Transaksi Pinjaman Online,” Jurnal Meta-Yuridis , 3.2 (2020).

## B. Pembahasan

## 1. Pengaturan Fintech (Finansial Teknologi) dalam Sistem Hukum Indonesia
Proses  pengaturan  fintech  tentu  berdasarkan  adanya  perkembangan  teknologi  secara digital  yang  akan  mempengaruhi  setiap  sektor  salah  satunya  sektor  ekonomi  sebagai  contoh perkembangan Financial  Technology (Fintech).  Keberadaaan  ekonomi  digital  saat  ini  tentu dipengaruhi dengan perkembangan dunia sebagaimana saat ini telah  memasuki  Era  Revolusi Industri    4.0  yang  memberikan  makna  bahwa  adanya  perubahan  sistem  yang  secara  manual menjadi elektronik  dan  proses  dimana  semua kegiatan  dilakukan  dengan   komputerisasi   dan digitalisasi hal ini tentu akan sangat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali  sistem  hukum  sehingga  pengaturan  hukum  terhadap  digitalisasi  terutama  dalam ekonomi digital harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 4 Perkembangan ini tentu harus dapat diimbangi dengan pengaturan Regulasi industri Fintech mengingat pentingnya keberadaannya  akan  memberikan  dampak  terhadap  perkembangan  dunia.  Adanya  beberapa regulasi bahwa untuk mengatur adanya beberapa kegiatan dari Fintech harus dapat diimbangai dengan  kenyataan  pada  pola  masyarakat  yang  melakukan  aktivitas  pinjaman  online.
Perkembangan  keberadaan  industri  Fintech  di  Indonesia  telah  diatur  oleh  lembaga  yang berwenang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna produk fintech .  Perkembangan ekonomi digital saat ini salah satunya munculnya beberapa start up fintech semakin bertambah sehingga akan adanya persaingan dengan memberikan promosi yang dilakukan oleh payment fintech ,  layanan e-commerce, hingga  layanan  kredit  online.  Kredit  (pinjaman)  dalam pembelanjaan di e-commerce tersebut (seperti shopeepay paylater ). 5
Pada  pengaturan  regulasi  yang  diatur  oleh  beberapa  lembaga  yang  berwenang  yaitu Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan  koordinasi  dengan  pihak  lainnya  yaitu  Bank  Indonesia  dan Majelis  Ulama  Indonesia  sebagaimana  para  pihak  berwenang  ini  tentu  sangat  menentukan terhadap arah dari regulasi yang akan di atur dalam kebijakan ekonomi digital terutama terhadap aktiftas fintech .  Perkembangan  Fintech  di  Indonesia,  adapun  regluasi  tersebut  antara  lain:  (1) Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/40/PB1/2016  tentang  penyelenggaraan  Pemprosesan Transaksi Pembayaran; (2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tahun 2016 perihal layanan  keuangan  digital;  (3)  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/17/PBI/2016  tentang  uang elektronik.  Makna  pada  penjelasan  Pasal  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial penyelenggaraan Fintech dikategorikan menjadi
4 Anggita  Doramia  Lumbanraja,  “Perkembangan  Regulasi  Dan  Pelaksanaan  Persidangan  Online  Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” Jurnal Crepido , 2.1 (2020), 46–58.
5 Iin Indriani, Nurhayati Nurhayati, and Sri Utaminingsih, “Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi,” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum , 4.1 (2021), 95–107.
lima antara lain, yaitu: 6 1) Bahwa sistem pembayaran harus dapat mencakup beberapa hal yaitu otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran; 2) Bahwa untuk bagian dari mendukung  pasar  bahwa  teknologi  finansial  yang  menggunakan  teknologi  informasi  dan/atau teknologi elektronik harus mampu memfasilitasi pemberian atas informasi yang lebih cepat dan lebih  murah  terkait  dengan  produk  dan/atau  layanan  jasa  keuangan  kepada  masyarakat;  3) Bahwa dalam konsep manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi  online  dan  asuransi  online;  4)  Bahwa  pada  pelaksanaa  ekonomi  digital  terhadap beberapa  poin  yaitu  penyediaan  pinjaman,  penyediaan  pembiayaan,  dan  penyediaan  modal antara  lain  layanan  pinjam  meminjam  uang  yang  berbasis  teknologi  informasi  ( Peer  to  Peer Lending )  serta  pembiayaan  atau  penggalangan  dana  berbasis  teknologi  informasi ( crowdfunding ): dan, 5) Bahwa dalam penyediaan jasa finansial lainnya teknologi finansial selain menyediakan  kategori  sistem  pembayaran,  pendukung  pasar,  manajemen  investasi  dan manajemen  risiko,  serta  pinjaman,  pembiayaan,  dan  penyediaan  modal.  Masyarakat  yang melakukan transaksi ini tentu berdasarkan minat masyarakat yang sering melakukan transaksi yaitu pinjaman online atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Peer to Peer Lending .
Kehadiran dari layanan pinjaman online ini tentu bagian dari memudahkan masyarakat dalam  mendapatkan  akses  untuk  meminjam  sejumlah  uang  tanpa  adanya  agunan.  Layanan pinjaman  berbasis  teknologi  informasi  atau  aplikasi  merupakan  salah  satu  jenis  financial technology (Fintech) dalam kategori financial services/jasa keuangan lainnya. Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pendaftaran dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 7 Setiap perusahaan yang akan melakukan transaksi tentu harus terdaftar dan mengikuti regulasi yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang yaitu OJK. Setiap regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  OJK  tentu  harus  dipatuhi  dan  ditaati  oleh  perusahaan  yang mengembangkan ekonomi digital hal ini tentu bertujuan untuk melindungi atas apa yang menjadi transaksi secara elektronik dalam sistem ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital ini tentu akan memberikan daya tarik bagi perusahaan untuk melakukan inovasi pada aplikasi pinjaman online  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  bebas  untuk  memilih aplikasi pinjaman online dengan tetap memperhatikan akibat dari transaksi secara digital. Untuk itu  terdapat  aspek  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  beberapa  praktek  dalam  ekonomi digital  yaitu  terhadap  praktek  penipuan  berkedok  investasi  atau  yang  kerap  dikenal  dengan investasi illegal yang memerlukan peran serta dan sinergitas dari setiap stakeholder yang terlibat di  dalamnya  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  dari  dampak  investasi illegal yang
6 Windy  Sonya  Novita  and  Moch  Najib  Imanullah,  “Aspek  Hukum  Peer  to  Peer  Lending  (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian),” Jurnal Privat Law , 8.1 (2020), 151–57.
7 Ana Irawati and others, “Urgensi Cyber Law Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital,” in Proceeding of Conference on Law and Social Studies , 2021.
merugikan  masyarakat,  memulihkan  kepercayaan  publik,  dan  menciptakan  keadilan  serta kepastian  hukum  dalam  melakukan  investasi. 8 Hal  ini  tentu  sama  dengan  bagaimana  peran stakeholder  untuk  dapat  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  yang  melakukan  transaksi pinjaman  online  dengan  aman  tanpa  adanya  ketidakpastian  hukum  yang  menimbulkan ketidakadilan terhadap akibat aktivitas pinjaman online. Peran dari stakeholder dan melakukan sosialisasi  secara  massif  kepada  masyarakat  terhadap  regulasi  yang  mengatur  terhadap perusahaan  pinjaman  online  akan  memudahkan  masyarakat  untuk  lebih  memahami  dampak terhadap aktivitas pinjaman online.

## 2. Penegakan  Hukum  terhadap  Pinjaman  Online  yang  Terdaftar  dan  Tidak  Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Keberlangsungan  dari  ekonomi  digital  tentu  akan  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan perkembangan digitalisasi tidak terkecuali adanya aplikasi pinjaman online yang memudahkan masyarakat  untuk  mendapatkan  sejumlah  uang.  Perkembangan  lembaga  keuangan  digital khususnya pinjaman online sebagaimana dalam upaya mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah tentunya. Pihak OJK yang melakukan siaran pers bahwa keberadaan satgas waspada investasi  untuk  memperkuat  penegakan  hukum  dalam  melakukan  pemberantasan  aktivitas pinjaman online yang tidak terdaftar dengan berdasarkan tugas dan fungsi peran masing-masing yaitu: 9 a) Pihak OJK akan melakukan proses kerjasama dengan perbankan terhadap rekening pinjaman  online  yang  tidak  terdaftar  dengan  cara  melakukan  pemblokiran,  adanya  proses pelarangan terhadap industri jasa di bidang keuangan untuk tidak memfasilitasi pinjaman online yang tidak terdaftar serta memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap aktivitas pinjaman online; b) Pihak Bareskrim Polri akan melakukan proses pengaduan pinjaman online yang tidak terdaftar dengan berkoordinasi kepada pihak polda dan polres yang ada di seluruh Indonesia. Hasil  dari  koordinasi  tentu  akan  memberikan  akses  untuk  layanan  pengaduan  dengan menindaklanjuti pinjaman online yang tidak terdaftar berdasarkan dari satgas waspada investasi. Penindaklanjutan yang dilakukan tentuk akan dilakukan proses hukum terhadap pinjaman online ilegal; c) Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika RI akan memberikan layanan kepada masyarakat  dengan  melakukan cyber  patrol serta pemblokiran terhadap  situs  yang terindikasi aplikasi  pinjaman  online  yang  tidak  terdaftar.  Melakukan  edukasi  dan  sosialisasi  secara  aktif kepada masyarakat terhadap aktivitas pinjaman online; d) Pihak Kementerian Koperasi dan UKM
8 Alba Liliana Sanchez, Mustaqim Mustaqim, and Agus Satory, “Interpretasi  Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007,” CREPIDO , 2.2 (2020), 70–84.
9 “Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat- Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx> [accessed 27 September 2022].
RI akan melakukan koordinasi dengan melakukan proses penertiban terhadap koperasi simpan pinjam tanpa izin dengan dalih menawarkan pinjaman online; dan, e) Pihak Bank Indonesia akan melakukan  proses  pelarangan  terhadap payment  gateway dan  Perusahaan  Transfer  Dana bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online yang tidak terdaftar. Serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara aktif.

## 3. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Dirugikan Akibat Pinjaman Online yang Tidak Terdaftar
Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan  memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan  konsumen  yang  andal,  meningkatkan  pemberdayaan  konsumen,  dan menumbuhkan  kesadaran  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen. 10 Pada dasarnya semua pelaku dalam bidang layanan keuangan tetap terikat dalam aturan  hukum,  tidak  terkecuali  dengan  pinjaman  online,  namun  perlu  diketahui  bahwa perusahaan  pinjaman  online  di  Indonesia  jenis  dan  perkembangannya  cukup  pesat  sehingga adanya  beberapa  jenis Fintech yang  harus  diketahui  yaitu  adalah: 11 1)  Managemen  asset kesibukan operasional perusahaan yaitu pada proses penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan,  dan  lain-lain.  Perkembangan  ekonomi  digital  saat  ini  tentu  akan  memberikan dampak  terhadap  inovasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  memberikan  jasa  yang diberikan; 2) Crowd Funding merupakan bagian perkembangan ekonomi digital dengan konsep startup  yang  menyediakan  platform  untuk  penggalangan  dana  yang  nantinya  akan  disalurkan kepada  orang-orang  yang  membutuhkan  berdasarkan  kebutuhan;  3) E-  Money atau  uang elektronik merupakan bagian inovasi ekonomi digital yang tentu sangat menunjang adanya nilai praktis yang masyarakat tidak perlu membawa uang kemana-mana namun melalui dompet digital tentu rasa aman tanpa adanya keraguan memberikan daya tarik masyarakat untuk menyimpan uang  secara  digital;  4) Insurance merupakan  beberapa  jenis  startup  yang  bergerak  di  bidang ekonomi sebagaimana dalam proses peralihan yang secara manual menjadi secara elektronik sehingga  konsep  ini  dikhususkan  pada  hal  yang  berkaitan  dengan  asuransi;  5) .  Peer  to  Peer (P2P)  Lending adalah  startup  yang  menyediakan  platform  pinjaman  secara  online  atau  yang dikenal  pinjaman  online  (pinjol).  Hal  ini  tentu  sangat  memudahkan  masyarakat  untuk  dapat meminjam  uang  tanpa  harus  bertatap  muka  dan  tanpa  harus  adanya  agunan  yang  diberikan sehingga pinjaman online ini tentu lebih praktis namun terdapat kelemahan yaitu adanya peluang tindakan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  perusahaan  dengan  memanfaatkan  situasi  sehingga
10 Jeremy  Zefanya  Yaka  Arvante,  “Dampak  Permasalahan  Pinjaman  Online  Dan  Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Pinjaman  Online,” Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law  Journal ,  2.1 (2022).
11 Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia,” 2018.
masyarakat  harus  dapat  memilih  aplikasi  pinjaman  online  yang  aman;  6) Payment  Gateway berdampak  terhadap  adanya  perusahaan e-commerce yang  semakin  bertambah  sehingga layanan  ini  tentu  akan menimbulkan  persaingan  usaha  bagi  para e-commerce; 7) Remittance merupakan beberapa jenis startup  sebagaimana starup ini secara khusus memberikan fasilitas dengan menyediakan layanan jasa pengiriman uang antar negara salah satunya membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses  pengiriman  yang  mudah  dan  biaya  lebih  murah;  dan,  8) Securitas  Saham,  forex , reksadana, merupakan bagian perkembangan ekonomi digital dalam hal investasi sehingga hal ini juga memberikan daya tarik masyarakat untuk melakukan investasi secara mudah.
Beberapa contoh di atas memberikan kita gambaran bahwa dunia pinjaman online saat ini cukup kompleks, belum lagi mengingat bahwa ternyata perusahaan pemberi layanan keuangan ini  tidak  semuanya  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dengan  kata  lain  bahwa  semua perusahaan  yang  tidak  terdaftar  itu  adalah  perusahaan  pinjaman  online  ilegal.  Pada  platform Peer to peer lending yang saat ini meningkat tentu akan memberikan dampak terhadap perilaku terhadap masyarakat dalam melakukan aktifitas berbasis digital tidak terkecuali dalam aktivitas pinjaman online di Indonesia. Adanya P2P lending yang illegal atau yang tidak terdaftar dalam OJK  yang  selama  ini  masih  menjadi  perhatian  khusus  pemerintah  untuk  dapat  menjaga kestabilan  ekonomi  digital  di  tengah-tengah  ketidakadilan  yang  didapat  masyarakat  dalam melakukan aktivitas pinjaman online. Salah satu upaya yang sudah dilakukan OJK hingga saat ini  untuk  melindungi  masyarakat  dalam  pemilihan  aplikasi  pinjaman  online  adalah  dengan melakukan pengiklanan di berbagai plarform digital maupun non-digital dengan isi penyuluhan pemilihan aplikasi peminjaman online yang legal (izin OJK) dengan mengajak masyarakat untuk mengecek aplikasi tersebut dalam website resmi OJK ataupun menelfon call center OJK. 12
Sebelum  lebih  jauh  mangkaji  terkait  konsekuensi  hukum  dari  pinjaman  online  ilegal, setidaknya  kita  perlu  mengetahui  beberapa  keuntungan  perusahaan  pinjaman  online  legal tersebut, antara lain:
1.    Bagi Konsumen: a) Mendapat layanan yang lebih   baik; b) Pilihan yang lebih banyak; dan,
c) Harga yang lebih mudah
2.    Bagi pemain Fintech (Pedagang produk atau jasa): a) Menyederhanakan rantai transaksi; b) Menekan biaya operasional dan biaya modal; c) Membekukan alur informasi
3.    Bagi Suatu Negara: a) Mendorong transmisi kebijakan ekonomi; b) Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat; dan, c) Di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif/SKNI
12 Saida Dita Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 2.2 (2021), 162–72.
Keuntungan  layanan  pinjaman  online  sebenarnya  hadir  untuk  memberikan  solusi  bagi masyarakat yang sangat membutuhkan dana dalam waktu singkat, dengan segala aturan dan mekanismenyapun  dibuat  sangat  dengan  mudah,  sehingga  semua  masyarakat  dapat  dengan mudah mendapatkan dana yang mereka harapkan, namun itu semua tercoreng dengan hadirnya pinjaman online ilegal, walaupun memberikan iming-iming kemudahan dalam proses pencairan dana, tapi dalam berjalannya pinjaman tersebut, tidak sedikit konsumen mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan ketika jatuh tempo telah  tiba dan konsumen belum bisa  memenuhi tagihan tersebut.
Berdasarkan data dari LBH Jakarta sampai dengan tahun 2018, setidaknya terdapat 195 korban  pinjol  dengan  kasus-kasus  di  antaranya  sebagai  berikut: 13 1)  Korban  diminta  menari telanjang di atas rel kereta api agar pinjamannya lunas; 2) Korban diancam dibunuh karena belum bisa melunasi pinjamannya; 3) Korban dipecat oleh atasan, karena pihak pinjol menagih hutang ke  atasan;  4)  Korban  terpaksa resign  dari kantor, karena malu pihak  pinjol  menagih  ke  rekan kerja;  5)  Korban  ditalak  cerai,  karena  pihak  pinjol  menagih  ke  mertua;  6)  Korban  melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman sangat besar; dan, 7) Korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.
Perbuatan  di  atas  tentunya  sangat  tidak  manusiawi,  jelas  sangat  merugikan  para konsumen,  hal  tersebutlah  yang  kemudian  sudah  sepatutnya  untuk  mendapat  perlindungan hukum  dari  negara,  adapun  instrumen  hukum  agar  para  konsumen  mendapatkan  hak perlindungannya  ketika  para  perusahaan  pinjaman  online  tersebut  sebagaimana  terhadap adanya proses penagihan kepada para kreditur yang di luar batas sehingga akan mengarah pada tindak pidana sebagai berikut:
a.  Pemerasan
Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu 14
(1)  Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  hukum,  memaksa  seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang  itu  atau  orang  lain,  atau  supaya  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
(2)  Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.
13 Rayyan  Sugangga  and  Erwin  Hari  Sentoso,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna  Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” Justice Journal Of Law) , 01.01 (2020), 56.
14 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), p. 10.
Bagian  unsur  delik  dalam  Pasal  tersebut,  yaitu:  1)  Dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain;  2)  Secara  melawan  hukum;  3)  Memaksa seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan;  4)  Untuk  memberikan  sesuatu barang,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain,  atau supaya membuat utang atau menghapusnya piutang
Dalam pemerasan dan penipuan itu adalah pelanggaran terhadap kepemilikan properti yang  disajikan  seagai  aset  tidak  terwujud  yaitu  kewajian  atau  penghapusan.  Jika  terjadi pencurian  arang  yang  diambil  tidak  dapat  diambil  kembali  sebagai  penghapusan. Pengampunan  utang  misalnya  dengan  paksa  seseorang  menandatangani  kuitansi  tetapi masih belum memayar. 15
b.  Pengancaman
Bahwa  secara  umum  tindak  pidana  pada  pemerasan  masuk  dalam  dalam  Bab  XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu:
(1)  Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  secara melawan  hukum,  dengan  ancaman  akan  membuka  rahasia,  memaksa  orang  supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.  Kejahatan  ini  tidak  dituntut  kecuali  atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.
Jenis  ancaman  ini  termasuk  menghina  atau  mengungkapkan  kepada  orang  lain  atau rahasia umum tentang kehidupan pribadi orang yang diancam atau pihak ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Bedanya kerahasiaan pada dasarnya adalah tentang sesuatu yang  benar-benar  terjadi  tetapi  kata-kata  kotor  yang  mengatakan  benar  atau  tidaknya disembunyikan karena sesuatu sedangkan yang difitnah adalah nama dan kehormatan orang yang diancam atau pihak ketiga yang memiliki keluarga. atau hubungan persahabatan dengan orang yang diancam. 16 Jika rahasia yang dimaksud tidak hanya menyangkut dirinya sendiri tetapi juga apa pun yang diinginkan orang yang diancam anyak orang tidak mau tahu. Oleh karena  itu  lain  halnya  yaitu  kata  rahasia  yang  ditentukan  dalam  Pasal  322  KUHP  tentang pengungkapan rahasia oleh mereka yang karena alasan fungsi atau pekerjaannya diharuskan merahasiakannya. 17
c.  Pelanggaran
Privasi  Penyalahgunaan  privasi  KTP  yang  terjadi  dalam  pinjaman  online,  telah melanggar  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  85  Undang-Undang  Administrasi
15 Hamzah, p. 85.
16 Prodjodikoro  Wirjono, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia , Bandung:  Refika  Aditama,  Hal (Bandung: Refika Aditama, 2003), CIII , p. 29.
17 Wirjono, CIII , p. 29.
Kependudukan, selain itu juga Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan untuk wajib dibuka, yaitu: riwayat dan kondisi  anggota  keluarga,  riwayat  kondisi  dan  perawatan,  pengobatan  kesehatan  fisik  dan psikis  seseorang  seseorang,  kondisi  keuangan,  aset,  pendapatan,  dan  rekening  bank seseorang,  hasil-hasil  evaluasi  sehubungan  dengan  kapabilitas,  intelektualitas,  dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
d.  Penghinaan
Pasal 310 KUHP berbunyi:
(1)  Barangsiapa  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan  menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui umum,  diancam  karena  pencemaran,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)  Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3)  Tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis  jika  perbuatan  itu  jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Di atas merupakan beberapa instrumen perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban ketika  mendapatkan  ancaman  ataupun  kerugian  dari  para  pengusaha  pinjaman  online,  untuk kerugian  materil  sendiri  sebenarnya  dapat  juga  menempuh  jalur  pengadilan,  yakni  gugatan perbuatan  melawan  hukum,  namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kemampuan  pembuktian bahwa konsumen benar benar mengalami kerugian  yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.
Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa  pinjol  ilegal  di  Indonesia  dalam  hal  ini  sudah  sangat  sering  terjadi  dan  telah  banyak merugikan banyak korban dari pengguna  pinjol  itu sendiri, dan dalam  hal ini kebijakan hukum pidana belum secara spesifik dapat mengatur terkait dengan pelaku pinjol ilegal tersebut karena dalam hal ini perjanjian yang dibuat antara pelaku pinjol dan pengguna pinjol adalah dalam bentuk perjanjian  yang  kemudian  dapat  diselesaikan  dalam  perkara  perdata.  Dan dikarenakan belum ada aturan yang secara khusus mengatur terkait dengan kasus pinjol yang terjadi yang   berkaitan
dengan data  pribadi, maka ditinjau dari pelaksanaannya dapat digunakan beberapa peraturan perundangan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 18

## C. Simpulan
Perkembangan  ekonomi  digital  yang  sangat  cepat  sangat  mempengaruhi  terhadap pelaksanaan  perkembangan  digitalisasi  tidak  lahirnya  aplikasi  pinjaman  online  dengan  dasar untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan sejumlah uang. Kehadiran pinjaman online tentu  perlu  dicermati  secara  bersama  dan  disikapi  secara  bersama  karena  dalam  aktifitas pinjaman  online  akan  menimbulkan  dampak  terhadap  keamanan  data maupun  tindakan  yang memberikan dampak tidak baik terhadap pengguna aplikasi pinjaman online.
Untuk memberikan kemudahan  kepada  masyarakat tentu  pemerintah  selaku  pihak  yang harus melindungi dan menjaga stabilitas atas kemudahan  yang diberikan salah  satunya pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam menyikapi aktivitas pinjaman online. Aplikasi pinjaman online saat ini  cukup  kompleks,  mengingat  bahwa  masih  banyak  tindakan  perusahaan  pemberi  layanan keuangan  ini  tidak  semuanya  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan  demikian  semua perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar akan memberikan pelayanan yang menimbulkan konsekuensi hukum seperti tindak pidana akibat.  Koordinasi para pihak seperti OJK , Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Bank Indonesia merupakan stakeholder yang dapat melakukan garis pengawasan untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan pinjaman online baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Barkatullah,  Abdul  Halim,  and  Teguh  Prasetyo, Bisnis  E-Commerce :  Studi  Sistem  Keamanan Dan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
Gazali, Djoni S, and Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), CCLXXI
Hamzah, Andi, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Wirjono, Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, Hal (Bandung: Refika Aditama, 2003), CIII
18 Eko  Pratama  Sinaga  and  Abdurrakhman  Alhakim,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia,” UNES Law Review , 4.3 (2022), 283–96.

## Jurnal:
Arvante,  Jeremy  Zefanya  Yaka,  “Dampak  Permasalahan  Pinjaman  Online  Dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen  Pinjaman  Online,” Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia Law Journal , 2.1 (2022)
Chrisjanto,  Edy,  and  Nidya  Tajsgoani,  “Karakteristik  Hukum  Fintech  Ilegal  Dalam  Aplikasi Transaksi Pinjaman Online,” Jurnal Meta-Yuridis , 3.2 (2020)
Hanifawati, Saida Dita, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 2.2 (2021), 162–72
Indriani, Iin,  Nurhayati  Nurhayati,  and  Sri  Utaminingsih,  “Analisis  Dampak  Dan  Resiko  Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi,” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum , 4.1 (2021), 95–107
Irawati, Ana, Hasan Bachtiar Fadholi, Alfarozi Nur Alamsyah, Dimas Pramodya Dwipayana, and Moh Muslih, “Urgensi Cyber Law Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital,” in Proceeding of Conference on Law and Social Studies , 2021
Lumbanraja, Anggita Doramia, “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” Jurnal Crepido , 2.1 (2020), 46–58
Novita,  Windy  Sonya,  and  Moch  Najib  Imanullah,  “Aspek  Hukum  Peer  to  Peer  Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian),” Jurnal Privat Law , 8.1 (2020), 151–57
Sanchez,  Alba  Liliana,  Mustaqim  Mustaqim,  and  Agus  Satory,  “Interpretasi  Hukum  Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang- Undang No. 25 Tahun 2007,” CREPIDO , 2.2 (2020), 70–84
Sari,  Alfhica  Rezita,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemberi  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia,” 2018
Sinaga,  Eko  Pratama,  and  Abdurrakhman  Alhakim,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia,” UNES Law Review , 4.3 (2022), 283–96
Sugangga,  Rayyan,  and  Erwin  Hari  Sentoso,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” Justice Journal Of Law) , 01.01 (2020), 56

## Internet:
“Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal”  <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada- Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>  [accessed 27 September 2022]