## PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah  Kota Batu Tahun 2012-2018)
Budi Lesmana
Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Email: mcrkonsultan@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia  as  a  government  that  adheres  to  the  principle  of  regional autonomy,  each  region  is  given  the  authority  to  regulate  its  own government. Where to organize their own local government requires a source  of  income.  One  source  of  local  revenue  is  local  taxes  and regional levies. The purpose of this study was to determine the effect of hotel  taxes,  restaurant  taxes,  street  lighting  taxes  and  advertisement taxes  on  local  revenue.  This  type  of  research  is  quantitative  with  a descriptive  approach.  The  data  used  in  the  secondary  data  research contained in the Batu City regional financial institutions are in the form of regional tax target and realization reports and 2012-2018 regional original  revenue  target  and  realization  reports.  The  research  method used is multiple linear regression analysis to see the effect of hotel taxes, restaurant  taxes,  entertainment  taxes,  street  lighting  taxes  and advertisement  taxes  on  local  revenue.  The  results  of  testing  the hypothesis using the t test succeeded in proving that the hotel tax did not have  a  significant  effect  on  local  revenue,  while  the  restaurant  tax, entertainment  tax,  street  lighting  tax  and  advertisement  tax  had  a significant effect on regional original income. The test results using the f test prove that the hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, street lighting tax, and advertisement tax simultaneously affect local revenue.
Keywords : regional autonomy, revenue, regression analysis, taxes, realization report

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang sangat  luas,  Negara  Indonesia  dalam menjalankan
pemerintahannya menganut asas otonomi daerah. Menurut Hanif Nurcholis (2007) otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam
suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan  dan  mengembangkan urusannya  sendiri  dengan  menghormati peraturan  perundangan  yang  berlaku. Jadi  di  Indonesia  setiap  daerah  diberi wewenang  untuk  mengatur  urusan pemerintahanya sendiri.

## JRAK

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298 Vol. 9,  No.2, Juli 2023 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index
Setiap  daerah  dalam  melaksanakan pemerintahannya  membutuhkan sumber pendapatan.  Sumber  pendapatan  daerah diharapkan  dapat  dikelola  dengan  baik oleh  pemerintah  daerah  agar  daerah tersebut bisa  memberikan kesejahteraan juga pelayanan kepada
rakyat didaerahnya. Pendapatan yang diperoleh suatu  daerah  bisa  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan,  Pinjaman  Daerah  dan Lain-Lain  Penerimaan  Yang  Sah.  Dari beberapa  sumber  pendapatan  daerah tersebut yang merupakan sumber pendapat daerah terbesar adalah PAD. Menurut  Suhendi  (2007),  pendapatan asli  daerah  adalah  penerimaan  dari pemungutan  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil  dari  perusahaan  daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan  lainnya  yang  termasuk dalam  PAD  yang  bersangkutan  dan merupakan pendapatan yang sah.
Semakin  tinggi  peran  PAD  maka merupakan  cermin  keberhasilan  dari daerah  tersebut  dalam  usaha-usaha ataupun dalam pembiyaan
penyelenggaraan  pemerintahaan  dan pembagunan.
PAD  menurut  Undang-undang  No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah Penerimaan yang berasal dari  sumber-sumber  pendapatan  daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD,
Penerimaan  Dari  Dinas-Dinas  dan
Penerimaan Lain-Lain Serta Penerimaan Pembangunan (Pinjaman Daerah). Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi cukup  besar  adalah  Pajak  Daerah,  yang mana jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah,  jenis-jenis  pajak kabupaten/kota yakni Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang Burung  Walet,  PBB  Pedesaan  dan Perkotaan,  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan.
Kota  Batu  yang  dikenal  sebagai  Kota wisata  selain  pesatnya  pembangunan tempat  hiburan  juga  akan  mendorong pesatnya pembangunan hotel dan restoran  diikuti  reklame  yang  berdiri sebagai  bentuk  informasi  ataupun  iklan bilamana  ada  tempat  wisata  baru maupun iklan hotel terdekat dari tempat wisata.  Selain  itu,  sebagai  Kota  wisata
Kota Batu juga membutuhkan penerangan jalan untuk menarik wisatawan.  Dengan  fenomena  tersebut maka akan meningkatkan PAD utamanya  melalui  Pajak  Daerah  berupa Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan,  Pajak  Penerangan  Jalan  dan Pajak Reklame.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak  Hiburan,  Pajak  Penerangan  Jalan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan
Asli  Daerah  di  Kota  Batu  pada  periode penelitian 2012 - 2018.
Manfaat yang ingin disampaikan, penelitian ini diharapkan dari penelitian ini  agar  dapat  memberikan  tambahan referensi  maupun  informasi  mengenai pengaruh  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak  hiburan,  pajak  penerangan  jalan dan  pajak  reklame  terhadap  pendapatan asli daerah, juga diharapan dari penelitian ini nantinya mampu memberikan informasi serta bahan acuan pemerintah  daerah  bilamana  nantinya ingin  membuat  kebijakan  dari  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  penerangan  jalan  dan  pajak reklame.
Menurut Kententuan Umum Perpajakan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009  Pasal  1  Ayat  1,  Pengertian  pajak
ialah  kontribusi  wajib  kepada  Negara yang  terrutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara  untuk  kemakmuran  rakyat. Definisi  pajak  menurut  Siahaan  (2016) pemungutan  sebagian  dari  Negara kepada  rakyat  menurut  Undang-undang yang bersifat terutang atau paksaan oleh yang berkewajiban
membayarnya seperti perorangan ataupun badan
dengan  tidak  mendapatkan  prestasi kembali  (balas  jasa)  secara  langsung, yang  dimana  hasil  pemungutan  akan digunakan untuk membiayai pengeluaran  Negara  yang  nantinya digunakan untuk pengelenggaraan pemerintah ataupun pembangunan. Menurut  Tjahjono  dan  Husein  (2019) pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari pihak  rakyat  kepada  kas  Negara  untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan  untuk public  saving yang  merupakan  sumber  utama  untuk membiayai public investment . Dalam hal ini,  pajak  juga  merupakan  pemungutan suatu  yang  bisa  disebut  paksaan  dari rakyat untuk pemerintah dimana hasilnya  digunakan  untuk  keperluan tujuan penyelanggaraan pemerintah dan dimana  rakyat  tidak  merasakan  timbal baliknya secara langsung.
Sebagai  Negara  berkembang  Indonesia mendapatkan  salah  satu  penerimaan sumber  keuangan  Negara (budgetair) ialah bersal dari pajak. Pajak juga fungsi yang tidak kalah penting dari salah satu sumber  keuangan  Negara  yaitu  sebagai pengatur (Regularend). Penjelasan fungsi dibahas dibawah ini.
1. Fungsi  Sumber  Keuangan  Negara (Budgetair)
2. Fungsi Pengatur (Regularend)
Jenis pajak menurut Tjahjono dan Husei (2019)  terdapat  beberapa  jenis  yang dikelompokan diantaranya :
1. Menurut  golongan  pajak  dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1)Pajak Langsung; dan (2) Pajak Tidak Langsung.
2. Menurut  sifat  pajak  dibagi menjadi  dua  bagian ,  yaitu  (1)
Pajak  Subjektif ;  dan  (2) Pajak Objektif.
Pendapatan asli daerah ialah penerimaan yang  dihasilkan  atas  upaya  daerah sendiri  yang  nantinya  dipungut  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan  menurut  Undang-undang Nomor  33  Tahun  2004  yang  berisikan Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  menjelaskan,  Pendapatan  Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan.
Menurut  Undang-undang  Nomer  12 Tahun  2008  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  otonomi  daerah.  Yang diharapkan  dari  otonomi  daerah  ini untuk  mendukungnya  perencanaan  dan pengelolahan  sumber  daya  bangunan dibandingkan  system  sentralisasi  yang cenderung efisien. Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk  menggali  potensi  sumber  dana yang nantinya untuk membiayai kegiatan  atas  penyediaan  public  service kepada  masyarakat,  yang  nantinya mendorong  daerah  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pada Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah  Pasal  6  menyebutkan  sumber-
sumber  pendapatan  asli  daerah  yang terdiri dari:
1. Pajak Daerah
Undang-undang  Nomer  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, Menjelaskan dimana  daerah  tersebut  diberikan kewenangan  dan  fleksibilitas  atas pemunggutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang nantinya untuk memperluas  jenis  pajak  daerah  dan retribusi daerah.
2. Retribusi Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 berbunyikan: Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya disebut retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan  orang  pribadi  atau badan. 3. Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Menurut  Ahmad  Yani  (2014)  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  antara  lain  bagian  laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
Selain  itu  pemerintah  daerah  juga boleh  mengambil  pajak  ataupun retribusi  yang  berkaitan  dengan aktifitas  dan  penggunaan  seumber daya  diwilayahnya  semisal  :  Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan,  Pajak  Penerangan  Jalan, Pajak Reklame dan pemerintah Kota Batu sudah membuat peraturan yang termaktub  dalam  Peraturan  Daerah Kota  Batu  Nomer  4  Tahun  2010, tentang  ketentuan  umum  yang mengatur pajak-pajak tersebut.
PEMBA l HA l SA l N

## Pajak Hotel
Pajak  atas  Hotel  merupakan  salah  satu poin  yang  menjadi  dasar  pendapatan daerah yang diharapkan bisa
memberikan  kontribusi  pendapatan  yag cukup  besar  dengan  menamfaatkan akses  pariwisata  Kota  Batu  yang  sudah terkenal, PEMDA berharap banyak dari Hotel khususnya untuk pengunjung hotel yang  pada  gilirannya  akan  menambah pendapatan  asli  daerah  Kota  Batu. Berikut  adalah  hasil  perhitungan  dan pengujian bahwa pajak hotel
berpengaruh  tidak  signifikan  pada pendapatan asli daerah Kota Batu. Hasil  deskripsi  pajak  hotel  diperoleh nilai  yang  semakin  meningkat  setiap tahunnya  dari  tahun  2012  hingga  tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan  pajak  hotel  melebihi  target dari  pemerintah.  Seperti  terlihat  pada gambar 1.
Gambar 1. Deskripsi Pajak Hotel Sumber : Data penelitian Diolah (2019)

## Pajak Restoran
Restoran  yang  menjadi  salah  satu  ikon pendapatan  daerah  di Kota Batu  dipacu terus  untuk  mensupport  perhotelan  dan hiburan,  karena  ketiga  jenis  usaha  ini saling  berkaitan  satu  dengan  yang lainnya, restoran tergantung dari kunjungan  wisatawan  terlebih  yang menginap  di  hotel  atau  yang  mencari hiburan,  pun  demikian  untuk  yang lainnya.  Berikut  adalah  hasil  deskripsi
Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Batu,  seperti  terlihat  pada gambar 2.
Gambar 2. Deskripsi Pajak Restoran Sumber : Data Penelitian Diolah (2019)
Hasil deskripsi pajak restoran diperoleh nilai  yang  semakin  meningkat  setiap tahunnya  dari  tahun  2012  hingga  tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan  pajak  restoran  melebihi target dari pemerintah.

## Pajak Hiburan
Kota Batu sebagai salah satu kota tujuan wisata  di  Propinsi  Jawa  Tengah  sudah barang  tentu  akan  berusaha  untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik untuk  para  wisatawan  yang  berkunjung ke daerahnya, Hiburan adalah salah satu point  yang  menjadi  prioritas  untuk dikembangkan  dengan  target  yagn  jelas yaitu  menjadikannya  sebaga  salah  satu penyumbang pendapatan asli daerah bai Kota Batu, berikut adalah hasil pengolahan  data  untuk  pajak  hiburan, seperti terlihat pada gambar 3.
Gambar 3. Deskripsi Pajak Hiburan Sumber : Data Penelitian Diolah (2019)
Hasil  deskripsi  pajak  hiburan  diperoleh nilai  yang  semakin  meningkat  setiap tahunnya  dari  tahun  2012  hingga  tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan  pajak  hiburan  melebihi target dari pemerintah.

## Pajak Penerangan Jalan
Kota Batu sebagai salah satu kota tujuan wisata  di  Propinsi  Jawa  Tengah  sudah barang  tentu  akan  berusaha  untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik untuk  para  wisatawan  yang  berkunjung ke daerahnya, Hiburan adalah salah satu point  yang  menjadi  prioritas  untuk dikembangkan  dengan  target  yagn  jelas yaitu  menjadikannya  sebaga  salah  satu penyumbang pendapatan asli daerah bai Kota Batu, berikut adalah hasil pengolahan  data  untuk  pajak  hiburan, seperti terlihat pada gambar 4.

## Gambar 4. Deskripsi Pajak Penerangan Jalan
Sumber : Data Penelitian Diolah (2019)
Hasil  deskripsi  pajak  penerangan  jalan diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap  tahunnya dari  tahun  2012  hingga tahun  2018,  kemudian  dari  grafik tersebut  juga  diperoleh  hasil  bahwa realisasi  penerimaan  pajak  penerimaan jalan melebihi target dari pemerintah.

## Pajak Reklame
Salah  satu  sumber  pendapatan  asli daerah  yang  pada  setiap  tahunnya  bisa meningkat  tajam  tapi  juga  yang  paling rawan dalam berbagai kasus penyelewangan peggunaan
pendapatannya,  pajak  reklame  yang merupakan ujung tombak usaha dari para produsen dalam memasarkan produknya ke  masyarakat,  tak  jarang  ditemui spanduk,  baliho  promosi  dimana-mana menghiasi  jalanan  sampai  ke  pelosok daerah. Penataan penerimaan dari Pajak Reklame masih menjadi salah satu yang paling  rawan  disalahgunakan.  Berikut adalah hasil pengujian untuk pendapatan dari  sekotor  pajak  reklame  terhadap pendapatan  asli  daerah  Kota  Batu, seperti terlihat pada gambar 5.

## Gambar 5. Deskripsi Pajak Reklame
Sumber : Data Penelitian Diolah (2019)
Hasil deskripsi pajak reklame diperoleh nilai  yang  semakin  meningkat  setiap tahunnya  dari  tahun  2012  hingga  tahun 2018, kemudian dari grafik tersebut juga diperoleh hasil bahwa realisasi penerimaan  pajak  reklame  melebihi target dari pemerintah.

## Pendapatan Asli Daerah
Hasil  deskripsi  pendapatan  asli  daerah diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap  tahunnya dari  tahun  2012  hingga tahun  2018,  kemudian  dari  grafik tersebut  juga  diperoleh  hasil  bahwa realisasi pendapatan asli daerah melebihi target  dari  pemerintah,  seperti  terlihat pada gambar 6.

## Gambar 6. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Data Penelitian Diolah (2019)
Hasil  deskripsi  pendapatan  asli  daerah diperoleh nilai yang semakin meningkat setiap  tahunnya dari  tahun  2012  hingga tahun  2018,  kemudian  dari  grafik tersebut  juga  diperoleh  hasil  bahwa realisasi pendapatan asli daerah melebihi target dari pemerintah.
Tabel 1. Analisis Stasistik Deskriptif Mean Std. Deviation N PAD 100701983503,5710 45215326242,02650 7 Iklan 939457512,8571 493258893,74159 7 Hotel 15444712102,1429 7727497635,37303 7 Restora n 6912822340,7143 5103115223,40051 7 Hiburan 10656546915,2857 7802351494,13616 7 Jalan 9732546996,1429 2962787548,47750 7
Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)
Berdasarkan  tabel  1,  hasil  pemaparan dari  hasil  statistik  deskriptif  serta  hasil analisis  regresi  linier  berganda,  maka hasil  penelitian  mengenai  pengaruh pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak hiburan,  pajak  penerangan  jalan  dan pajak  reklame  dijelaskan  lebih  lanjut berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan.
Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis
H x Hipotesi s Hasil Diterima/Ditola
k H 1 Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu Nilai t = 1,661 denga n sig 0,104 > 0,050 Ditolak H 2 Pajak restoran berpengaruh signifikan Nilai t
= Diterima
terhadap pendapatan kota asli batu 3.028 denga n sig 0,005 > 0,050 H 3 Pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu Nilai t = 2.198 denga
n sig 0,036 < 0,050 Diterima H 4 Pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu Nilai t = 5.761 dengan sig 0,000 < 0,050 Diterima
H 5 Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kota asli batu Nilai t = 2.889 dengan sig 0,007 <
0,050 Diterima
Sumber: Data Penelitian Diolah (2019)
Berdasarkan  tabel  2,  hasil  pengujian hipotesis menunjukan bahwa hasil pajak hotel  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hal tersebut dilihat dari hasil uji parsial (Uji t)  yang  menunjukan  nilai  signifikan 0,104.  Pajak  restoran  berpengaruh signifikan  terhadap  pendapatan  asli daerah. Hal tersebut dilihat dari hasil uji parsial  (Uji  t)  yang  menunjukan  nilai signifikan  0,005  yang  dimana  nilai signifikan  tersebut  lebih  kecil  dari  taraf signifikan  sebear  0,050.  Pajak  hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan  asli  daerah.  Hal  tersebut dilihat dari hasil uji parsial (Uji t) yang menunjukan nilai signifikan 0,036, pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hal tersebut dilihat dari hasil uji parsial (Uji t)  yang  menunjukan  nilai  signifikan 0,000  yang  dimana  nilai  signifikan tersebut  lebih  kecil  dari  taraf  signifikan sebear 0,050. Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan  asli  daerah.  Hal  tersebut
dilihat dari hasil uji parsial (Uji t) yang menunjukan  nilai  signifikan  0,007. Secara  keseluruhan  hasil  penelitian  ini dengan  menggunakan  Pajak  daerah berupa  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak
Penerangan  Jalan  sebagai  variable independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai  variable  dependen.  Diperoleh hasil penelitian didapatkan nilai signifikansi  sebesar  0,000  dan  nilai  F hitung  sebesar  28,131.  Hasil  uji signifikasi  sebesar  0,000<  a  =  5%,  dan nilai  F  hitung  sebesar  28,131>  F  tabel sebesar  2,43.  Maka  dapat  disimpulkan Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan,  Pajak  Reklame  dan  Pajak Penerangan  Jalan  secara  bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap
Pendapatan Asli Daerah.
KESIMPULA l N DA l N SA l RA l N
Berdasarkan  analisis  data  yang  telah dilakukan maka peneliti akan memberikan  kesimpulan  bahwa  dari target perolehan pendapatan daerah dari pajak,  tidak  semua  pajak  memberikan kontribusi  positif  dalam  peningkatan pendapatan  daerah,  semisal  pajak  hotel yang ternyata sedikit berpengauh terhadap  PAD  Kota  Batu  hal  ini disebabkan  dengan  masih  sedikitnya Hotel  yang  teresedia  di  Kota  Batu, sementaraPajak
yang lainnya
memberikan  kontribusi  yang  positif terhadap PAD Kota Batu.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  penulis memberikan  saran  kepada  pihak-pihak yang  terkait  yaitu  sebaiknya  hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
dipisahkan  dan  SDA  yang  belum dikelola  dengan  baik  dapat  juga dikembangkan menjadi UMKM berbasis pada  pengembangan  Wisata  di  daerah Kota  Batu  yang  pada  gilirannya ditargetkan untuk penambah pendapatan
asli daerah Kota Batu. Dinas Pendapatan Kota Batu lebih mengoptimalkan pemungutan  pajak  daerah,  mengingat bahwa  Kota  Batu  memiliki  banyak potensi  dan  asset  daerah  yang  masih belum dikelola secara baik dan dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Jika pemungutan  daerah  ini  dioptimalkan, bukan tidak mungkin pemasukan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  juga akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2006.  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rhinneka Cipta. Asriyawati,  Mutia  Hendayani.  2014. Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran  dan  Pajak  Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013. Darwin.  2010.  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Mitra  Wacana
Media. Jakarta.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.  Semarang:  Badan  Penerbit Univesitas Diponegoro. Hilda,  Muhammad.  2009.  Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kabupaten Seri Koala Lobam. http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullTe xt/1983/6TAHUN~1983UU.HTM https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/20
08/12TAHUN2008UU.htm http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=36 9 https://bprd.jakarta.go.id/ https://jdih.batukota.go.id/category/pera turan-daerah-kota-batu
Lubis,  Dessy  Fadina.  2017.  Pengaruh
Penerimaan  Pajak  Hotel,  Pajak
Restoran,  Pajak  Reklame,  Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Mardiasmo.  2011.  Perpajakan  Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
Mutiarahajarani,  Natya,  Hapsari,  Dini Wahjoe & Kurnia. 2018. Pengaruh pajak  Hotel,  Pajak  hiburan  dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (Studi  Empiris  Pada Kota  Tasikmalaya  Periode  2014- 2016) Nurcholis,  Hanif.  2007.  Teori  dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta. Putranty,  Mawar  Dwi.  Pengaruh  Pajak Reklame  dan  Pajak  Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pada Suku Dinas Pendapatan  Daerah  Jakarta  Barat II).
Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan
Kasus,  Edisi  9.  Salemba  Empat.
Jakarta.
Suhendi,  eno.  2007.  Analisis  factor- faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan  Pajak  Hotel  dan Restoran di Kota Yogyakarta.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.
Tjahjono,  Achmad  dan  Muh.  Fakhri Husein.  2009.  Perpajakan.  STIM YPKN. Yogyakarta.
Wijaya,  Rosiana  Puspaningrum.  2013.
Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi,  dan  Klaim  Terhadap Laba (studi kasus pada perusahaan asuransi  jiwa  yang  memiliki  unit syariah),  skripsi  (dipublikasikan). Fakultas  Ekonomi  Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.
Widjaya, Nurdi , Susyanti, Jeni & Salim,
M.  Agus.  2017.  Pengaruh  Pajak Hotel,  Pajak  Reklame  dan  Pajak Reklame  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Malang  Tahun 2015-2017. Widodo,  Wahyu  Indro  &  Guritno, Bambang.  2017.  Pengaruh  Pajak Hotel,  pajak  restauran  dan  Pajak Hiburan  Terhadap  Pendapatan Asli daerah(PAD) Di Kota Yogyakarta.