## KEUANGAN PUBLIK ISLAM: ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA KEUANGAN NEGARA
¹ Rifyal Zuhdi Gultom, ² Muhammad Rafi Siregar, ³ Masrizal
¹ ² ³ Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya
Alamat: Jl. Purnawirawan No 17 D, Dusun X, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara No Hp: 085322608433 E-mail: rifyalgultom@gmail.com

## Abstrak
Islam  sebagai  agama  yang  memuat  ajaran  yang  bersifat  komprehensif. Komprehensif  memiliki  arti  bahwa  ajaran  Islam  mencakup  seluruh  dimensi kehidupan  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  lainnya.  Berkaitan  dengan  aspek ekonomi, maka salah satunya adalah keuangan publik  Islam. Keuangan publik Islam  merupakan  sebuah  kaidah  dan  prinsip  yang  mengatur  keuangan  publik untuk  kepentingan  masyarakat  yang  tujuan  dasarnya  adalah  untuk  mencapai falah .  Nilai-nilai  yang  berasal  dari  Al-Qur‟an  dan  Hadist  yang  menjadi  dasar dari  perumusan  sistem  keuangan  dan  kebijakan  fiskal  negara.  Seiring  dengan perkembangan  zaman,  keuangan  publik  Islam  mengalami  pembaharuan. Walaupun  demikian,  mekanisme  pengelolaan  keuangan  publik  khususnya kebijakan  fiskal  tetap  dibangun  atas  dasar  prinsip  yang  sesuai  dengan  tujuan Islam baik dari segi penerimaan maupun pengeluarannya.
Kata Kunci: Keuangan Publik Islam, Fiskal Islam, Zakat.

## Abstract
Islam  as  a  religion  that  contains  teachings  that  are  comprehensive. Comprehensive  means  that  the  teachings  of  Islam  cover  all  dimensions  of  life whether  social,  economic,  political,  and  others.  Related  to  economic  aspects, one of them is Islamic public finance. Islamic public finance is a principle and principle governing public finance for the benefit of the community whose basic purpose is to achieve falah. The values derived from the Qur'an and Hadith are the basis of the formulation of the country's financial system and fiscal policy. Along  with  the  times,  Islamic  public  finance  is  undergoing  renewal.  Even  so,
the mechanism for managing public finances, in particular fiscal policy, is still built  on  principles  that  are  in  line  with  Islamic  objectives,  both  in  terms  of revenues and expenditures.
Keywords: Islamic Public Finance, Islamic Fiscal, Zakat

## PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  yang  memuat  ajaran  yang  bersifat  universal  dan komprehensif  ( kaffah ).  Universal  memiliki  arti  bahwa  ajaran  Islam  dapat diterima  oleh  seluruh  manusia  atau  masyarakat  baik  nilai  keadilan, musyawarah, dan amanah. Sedangkan komprehensif berarti bahwa ajaran Islam mencakup  seluruh  dimensi  kehidupan  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya, maupun  aspek-aspek  lain.  Pada  dasarnya,  Islam  mempunyai  tiga  unsur  utama, yaitu  akidah,  akhlak,  dan  syariah.  Adapun  syariah  memiliki  dua  aspek  dasar, yaitu  ibadah  dan  muamalah.  Ibadah  merupakan  suatu  aktivitas  yang  berkaitan dengan  penghambaan  diri  kepada  Allah,  sedangkan  muamalah  adalah  suatu aktivitas  yang  berhubungan  dengan  interaksi  antara  sesama  manusia  termasuk untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  termasuk  salah  satunya  aktivitas ekonomi.  Begitu  banyak  firman  Allah  yang  mengatur  manusia  tentang bagaimana  cara  melaksanakan  aktivitas  ekonomi  dengan  baik,  yang  pada intinya adalah untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.
Penelitian  ini  membahas  mengenai  keuangan  publik  dalam  konsep  Islam khususnya  kebijakan  fiskal.  Secara  umum,  jika  berbicara  tentang  keuangan publik dalam Islam maka secara tidak langsung berbicara mengenai bagaimana sebuah  negara  mengelola  keuangan  baik  dari  sisi  penerimaan  maupun pengeluaran  dengan  cara  yang  baik,  sesuai  dengan  pedoman  syariat  Islam. Selain itu, juga berbicara mengenai kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dengan  adanya  masyarakat  tentu  tidak  terlepas  dari  peranan  pemerintah  dan masyarakat  yang  bersinergi  untuk  mengatur  sistem  kehidupan.  Untuk  itu, dibutuhkan  suatu  prinsip  yang  menjadi  pedoman  atas  pelaksanaan  keuangan publik  berdasarkan  nilai-nilai  Islam.  Prinsip  yang  dilaksanakan  tersebut  harus disesuaikan  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  suatu  pemerintahan  yang Islami  sebagaimana  yang  menjadi  tujuan  dalam  agama  Islam  yaitu  untuk mencapai falah .
Negara  merupakan  otoritas  tertinggi  dalam  merumuskan  suatu  kebijakan. Kebijakan  pemerintah  yang  kerap  kali  bersinggungan  langsung  dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah  satu  kebijakan  penting  yang  berada  di  dalam  otoritas  pemerintah  adalah kebijakan  fiskal,  dimana  negara  berperan  dalam  mengatur  kegiatan  ekonomi agar tetap terjaga stabilitas  keuangan  yang secara tidak langsung berhubungan
dengan  kesejahteraan  rakyatnya,  sehingga  dapat  membantu  untuk  mengatasi persoalan fundamental yang kompleks.
Di dalam catatan sejarah peradaban Islam, negara juga difungsikan sebagai pemegang  peran  vital  dalam  mengatur  kebijakan  ekonomi  yang  dibangun  di atas prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk peran negara dalam sejarah  Islam atas masalah ini diatur melalui institusi Baitul Maal. 1 Rasulullah SAW  membangun  sebuah  negara  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Islam  yang dikenal  dengan  nama  Negara  Madinah.  Negara  ini  dibangun  berdasarkan semangat  keislaman  yang  tercermin  dari  Al-Qur‟an  dan  kepemimpinan Rasulullah  SAW.  Seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  disusun  berdasarkan nilai-nilai  Qur‟ani  seperti  persaudaraan,  persamaan,  kebebasan,  dan  keadilan. Sistem keuangan negara pun baru dibangun setelah melakukan berbagai upaya stabilisasi  di  bidang  sosial,  politik  serta  pertahanan  keamanan  negara.  Pada masa  awal  pemerintahan,  Negara  Madinah  hampir  tidak  memiliki  sumber pemasukan.  Demikian  juga  kebijakan  fiskal  belum  banyak  berperan  dalam kegiatan  perekonomian  negara.  Kebijakan  fiskal  belum  banyak  dijalankan karena  memang  belum  ada  pemasukan  negara  pada  saat  itu.  Penerimaan pemerintah  hanya  berasal  dari  sumbangan  masyarakat.  Zakat  pun  belum diwajibkan ketika itu.
Dewasa  ini,  seiring  dengan  perkembangan  zaman  maka  sistem  keuangan mengalami  perubahan,  tidak  terkecuali  sistem  keuangan  publik  Islam. Walaupun  demikian,  mekanisme  pengelolaan  keuangan  publik  Islam  tersebut yang  dibangun  tetap  menanamkan  prinsip-prinsip  yang  sesuai  dengan  tujuan- tujuan  Islam  baik  dari  segi  penerimaan  maupun  pengeluarannya.  Untuk  itu, tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  prinsip-prinsip  keuangan  publik  Islam yang didasarkan dari sejarah keuangan publik Islam masa lampau untuk ditarik ke masa kini berdasarkan nilai-nilai  yang tersirat di  dalamnya, dan bagiamana peran zakat sebagai sumber keuangan negara.

## PEMBAHASAN

## Konsep Dasar Keuangan Publik Islam
Dalam  mengkaji  keuangan  publik  perspektif  Islam,  maka  tidak  dapat dipisahkan dari pemahaman atas konsep negara dalam kerangka kerja Islam itu sendiri.  Para  sarjana  Muslim  mengartikan  negara  sebagai  entitas  politik  yang bertanggung  jawab  terhadap  urusan  kolektif  masyarakat  muslim  bukan  hanya terkait dengan urusan duniawi melainkan juga ukhrawi. Menurut Monzer Kahf
1 Adiwarman  Azwar  Karim,  2010, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Edisi  Ketiga,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 59-60
bahwa  persoalan  keuangan  publik  yang  mencakup  pendapatan  publik  ( public revenues ) dan pembelanjaan publik ( public expenditure ) memiliki dua kriteria, yaitu (1) untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas  Muslim,  dan  (2)  untuk  mengatur  kepentingan  tersebut  berdasarkan sumber-sumber kewahyuan yaitu Al-Qur‟a dan Hadist. 2
Keuangan  publik  Islam  mencakup  dua  hal  yaitu  sektor  penerimaan  dan pengeluaran.  Sebelum  berlanjut  pada  pembahasan  kedua  sektor  tersebut,  perlu diketahui  bahwasannya  Islam  memiliki  prinsip-prinsip  kebijakan  ekonomi Islam  yang  menjadi  landasan  dari  aktifitas  perekonomian  antara  lain:  (Karim, 2001) 3
1. Kekuasaan  tertinggi  adalah  milik  Allah  dan  Allah  adalah  pemilik  yang absolut atas semua yang ada.
2. Manusia  merupakan  pemimpin  (khalifah)  Allah  di  bumi  tetapi  bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua  yang  dimiliki  dan  didapatkan  manusia  adalah  karena  seizin Allah,  oleh  karena  itu  golongan  yang  kurang  beruntung  memiliki  hak atas  sebagian  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  golongan  yang  lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan.
7. Menghilangkan  jurang  pembeda  antar  individu  dalam  perekonomian dapat  menghapus  konflik  antar  golongan  dengan  cara  membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
8. Menetapkan  kewajiban  yang  sifatnya  wajib  dan  sukarela  bagi  semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.
Dengan  bersandar  pada  prinsip  kebijakan  ekonomi  Islam  di  atas,  maka prinsip-prinsip  yang  mendasari  baik  penerimaan  dan  pengeluaran  keungan publik Islam dapat diuraikan pada pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini.

## Kebijakan Fiskal Islam
Dalam  pemahaman  ekonomi  konvensional,  kebijakan  fiskal  merupakan program  penerimaan dan pengeluaran pemerintah  yang dapat  digunakan untuk menstimulasi  keadaan  ekonomi.  Kebijaksanaan  fiskal  erat  kaitannya  dengan target  keuangan  yang  ingin  dicapai  suatu  negara.  Menurut  Mannan  kebijakan
2 Monzer  Kahf,  1998, Public  Finance  and  Fiscal  Policy  in  Islam ,  dalam  Monzer  Kahf
(ed.), Lessons in Islamic Economic, (Qeddah: IDB-IRTI), hal. 455
3 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , op. cit, hal. 36.
fiskal  adalah  langkah  pemerintah  untuk  membuat  perubahan-perubahan  dalam sistem  penerimaan  atau  dalam  pembelanjaan,  yang  bertujuan  untuk  mengatasi masalah-masalah  ekonomi  yang  dihadapi  negara.  Lebih  lanjut,  prinsip  Islam tentang kebijkan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu  masyarakat  yang  didasarkan  atas  distribusi  kekayaan  yang  berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. 4 Dari berbagai definisi  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  kebijakan  fiskal  merupakan bagaimana  kebijakan  pemerintah  mengelola  penerimaan  dan  pengeluaran negara  untuk  mencapai  tujuan-tujuannya.  Oleh  karena  instrumen  yang digunakan  dalam  kebijakan  fiskal  adalah  penerimaan  dan  pengeluaran  negara, maka kebijakan fiskal erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai.
Kebijakan  fiskal  mendapatkan  perhatian  serius  dalam  tatanan  ekonomi Islam.  Dalam  perspektif  negara  Islam,  kebijakan  fiskal  merupakan  salah  satu perangkat  untuk  mencapai maqashid  syariah atau  tujuan  syariah  yang dijelaskan  Imam  Al-Ghazali  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan  dengan tetap  menjaga  keimanan,  kehidupan,  intelektualitas,  kekayaan,  dan kepemilikan.  Selain  itu,  terpenuhinya  pekerjaan  dan  kepentingan  publik  bagi rakyat  merupakan  kewajiban  keagamaan  dan  moral  penguasa.  Tegaknya  suatu negara  bergantung  pada  kemampuan  pemerintah  mengumpulkan  pendapatan atau penerimaan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Kemudian  kebijakan  fiskal  Islam  merupakan  suatu  kewajiban  negara  dan menjadi  hak  rakyat,  sehingga  kebijakan  fiskal  bukanlah  semata-mata  sebagai suatu  kebutuhan  untuk  perbaikan  ekonomi  maupun  untuk  peningkatan kesejahteraan  rakyat  saja,  akan  tetapi  lebih  kepada  penciptaan  mekanisme distribusi  ekonomi  yang  adil.  Karena  hakikat  permasalahan  ekonomi  yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah- tengah  masyarakat  terjadi.  Jadi  keuangan  publik  dipandang  sebagai  suatu amanah  bagi  pemerintah  dan  harus  diarahkan  pada  lapisan  masyarakat  yang kekurangan  dan  orang-orang  miskin,  sehingga  tercipta  kesejahteraan  dan keadilan.
4 Muhammad Abdul Mannan, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , Terjemahan. M.
Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), hal. 230

## Landasan Hukum Kebijakan Fiskal
Landasan hukum kebijakan fiskal salah satunya adalah sebagai berikut:
QS. Al-Anfal: 41
ۡ لٱَو  ٰ َمَٰ َتَ ۡ لۡٱَو  ٰ َبَۡرُقۡلٱ يِ ِلَِو  ِلوُسَّرلِلَو ۥًُ َسُ ُخُ ِ َّ ِلِلّ  َّن َ أَف ٖء ۡ َشَ وِّن مُتۡهِيَغ اَهَّن َ أ ْآوُهَلۡعٱَو۞
ِنِِٰ َََٰه
َقَ ۡ لۡٱ َمۡوَي ِناَقۡرُف ۡلٱ َمۡوَي اَىِدۡبَع َٰ َعَل اَ ۡلَۡزىَأ ٓاَنَو ِ َّلِلّٱِب مُتيَناَء ۡمُتيُك نِإ ِليِبَّسلٱ ِوۡبٱَو ُ َّلِلّٱَو  ِناََۡهَ ۡ ۡٱ ٌريِدَق ٖء ۡ َشَ ِ ّ ُك َٰ َعَل 
“Ketahuilah,  sesungguhnya  apa  saja  yang  dapat  kamu  peroleh  sebagai rampasan  perang,  maka  sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada  Allah  dan  kepada  apa  yang  kami  turunkan  kepada  hamba  Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.
Menurut  Al-Qurthuby  bahwa  telah  terjadi  kesepakatan  di  kalangan  para ulama bahwa yang dimaksud dengan maa ghanimtum pada ayat ini adalah harta orang  kafir  yang  diraih  kaum  Muslimin  akibat  mengalahkan  mereka  dalam peperangan. Maksud Al-Qurthuby adalah harta rampasan perang yang diperoleh kaum  Muslimin  setelah  memerangi  musuh  agama  yang  kafir.  Ayat  di  atas menyebut  enam  pihak  yang  kepada  mereka  dibagikan  seperlima  dari  harta rampasan  perang,  tetapi  tidak  merinci  bahkan  tidak  menyebut  kepada  siapa diberi  empat  perlima  sisanya.  Para  ulama  sepakat  menyatakan  bahwa  empat perlima  itu  adalah  untuk  yang  terlibat  dalam  peperangan  itu.  Yang  dimaksud dengan dzil  qurbaa adalah  kerabat  Rasul  SAW,  ketetapan  Allah  memberi bagian  dari ghanimah buat  kerabat  Rasul  SAW  adalah  sebagai  penghormatan kepada  Rasul  SAW  dan  sebagai  imbalan  atas  ketetapan  Rasul  SAW  yang mengharamkan  keluarga  beliau  memperoleh  zakat.  Abu  Hanifah  menegaskan bahwa pemberian itu baru menjadi hak keluarga nabi SAW jika mereka miskin

## Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Islam
Mengenai  penerimaan  publik  Islam  dapat  ditunjukkan  bervariasinya bentuk-bentuk  sumber  pendanaan  publik,  baik  yang  sudah  ditentukan  oleh pemerintah saat itu seperti zakat , kharaj, khums, jizyah , ushur dan sebagainya. Dari  berbagai  bentuk  instrumen  penerimaan  publik  tersebut,  maka  dapat dianalisa  secara  ekonomi  prinsip  dasar  pemungutan  dana  publik  pada  awal Islam tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1. Sumber Penerimaan Negara dalam Perspektif Islam pada Masa
Rasul Dari Kaum Muslimin Dari Non-muslim Dari Sumber Lain 1. Zakat 2. Ushur
3. Zakat Fitrah 4. Wakaf
5. Amwal Fadhla
6. Nawaib
7. Sedekah 8. Khums 1. Jizyah 2. Kharaj 3. Ushur 1. Ghanimah 2. Fai‟
3. Uang Tebusan
4. Hadiah dari pemimpin lain dan negara lain 5. Pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim
Sumber: Karim, 2010
Adapun penjelasan mengenai sumber dana penerimaan pada seperti yang di atas antara lain:
1) Zakat
Pusat dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat. Pendapatan  zakat  didistribusikan  untuk  para  mustahik  yang  meliputi delapan  golongan  ( asnab ).  Zakat  sebagai  sumber  penerimaan  utama memiliki  potensi  yang  besar  mengingat  hukumnya  yang  wajib.  Selain  itu objek  zakat  dalam  dunia  modern  saat  ini  bertambah  luas  dengan dimungkinkannya  menarik  zakat  profesi  selain  zakat  pertanian  dan peternakan,  zakat  perusahaan  dan  sebagainya.  Ajaran  Islam  dengan  rinci telah  menentukan  syarat,  kategori  harta  yang  harus  dikeluarkan  zakatnya, dan  lengkap  dengan  tarifnya.  Pemerintah  juga  dapat  memperluas  objek yang  wajib  dizakati  dengan  berpegang  pada  nash  umum  yang  ada  dan pemahaman terhadap realita modern.
Jika  kita  berbicara  dalam  konteks  negara  Indonesia,  yang  merupakan populasi  Muslim  terbesar  di  dunia.  Maka  pemerintah  harus  serius  dalam mengoptimalkan  potensi  zakat  ini  karena  berdasarkan  kajian-kajian emperik  yang dilakukan seperti dari BAZNAS  Indonesia pada tahun 2017 bahwa  Indonesia  mempunyai  potensi  zakat  mencapai  Rp  217  Triliun. 5
Meskipun  telah  banyak  lembaga  zakat  baik  dari  pemerintah  dan  swasta. Namun  dalam  hal  pemungutan  zakat  masih  belum  mencapai  target  sesuai dengan  potensi  zakat  yang  telah  disebutkan  tadi,  karena  beberapa  faktor yang mempengaruhinya.
2) Wakaf
5 Badan Amil Zakat Nasional, 2018, Statistik Zakat Nasional 2017 , (Jakarta: Tim Bagian Liaison dan Pelaporan, BAZNAS), hal. iii
Wakaf  secara  bahasa  memiliki  arti  berhenti  atau  berdiri  dan  secara istilah  adalah  atau  menahan  harta  yang  diambil  manfaatnya  tanpa menghabiskan bendanya (ainnya) yang digunakan untuk kemaslahatan. Dimana  dalam  hal  kepemilikan  objek  wakaf  dikembalikan  pada  Allah swt.  Oleh  karena  itu,  barang  yang  diwakafkan  tidak  boleh  habis, diberikan  atau  dijual  kepada  pihak  lain.  Harus  berkelanjutan  dan berkesinambungan.  Dalam  menunaikan  wakaf,  bisa  dilakukan  dengan harta  bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Mazhab  Maliki  membuka kesempatan  untuk  memberikan  wakaf  dalam  jenis  aset  apa  pun, termasuk yang paling likuid, yaitu dalam bentuk uang tunai.
3) Nawaib
Nawaib merupakan  pajak  umum  yang  dibebankan  atas  warga  negara untuk  menanggung  kesejahteraan  sosial  atau  kebutuhan  dana  untuk situasi  darurat.  Pajak  ini  dibebankan  pada  kaum  muslim  yang  kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.
4) Jizyah
Jizyah merupakan  pajak  yang  dibayar  oleh  kalangan  non-muslim sebagai  kompensasi  atas  fasilitas  (jaminan)  sosial  ekonomi,  layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah diambil  dari  orang-orang  non-muslim  selama  mereka tetap  pada  kepercayaannya.  Namun  apabila  mereka  telah  memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak  wajib  jika  orang  kafir  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya.
5) Kharaj
Kharaj adalah  pajak  atas  tanah  yang  dimiliki  kalangan  non-muslim  di wilayah  negara  muslim.  Tanah  yang  pemiliknya  masuk  Islam,  maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah ‘usyr seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Penentuan besarnya kharaj ditentukan oleh karakteristik tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.
6) Khums
Khums adalah  dana  yang  diperoleh  dari  seperlima  bagian  rampasan perang. Khums juga merupakan suatu sistem pajak proporsional, karena ia  adalah  persentase  tertentu  dari  rampasan  perang  yang  diperoleh tentara  Islam  sebagai ghanimah setelah  memenangkan  peperangan. Persentase tertentu dari pendapatan sumber daya alam, barang tambang, minyak  bumi  dan  barangbarang  tambang  lainnya  juga  dikategorikan khums .
7) ‘Ushur (Pajak Perdagangan)
Dalam hal  ini „ushur adalah pajak  yang dikenakan atas barang-barang dagangan  yang  masuk  negara  Islam,  atau  datang  dari  negara  Islam sendiri.  Pajak  ini  berbentuk  bea  impor  yang  dikenakan  pada  semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Permulaan ditetapkannya „ushur di negara  Islam  adalah  di  masa  khalifah  dengan  landasan  penegakan keadilan,  karena  „ushur  dikenakan  pada  para  pedagang  muslim  ketika mereka mendatangi daerah asing. Tempat berlangsungnya pemungutan
„ushur adalah pos perbatasan negara  Islam, baik  pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana bea cukai pada saat ini.
8) Pinjaman
Pinjaman  atau  utang,  baik  yang  berasal  luar  negeri  maupun  dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, demikian pula untuk pinjaman  dalam  Islam  haruslah  bebas  bunga,  sehingga  pengeluaran pemerintah  akan  dibiayai  dari  pengumpulan  pajak  atau  bagi  hasil. Dalam  pengertian  ini,  Islam  tidak  melarang  untuk  melakukan utangpiutang  asalkan  tidak  membebani  pengutang,  karena  sifatnya hanya  membantu  dan  harus  segera  diselesaikan  dalam  waktu  yang singkat.
9) Amwal Fadha
Yaitu  harta  benda  kaum  muslimin  yang  meninggal  tanpa  ahli  waris, atau  berasal  dari  barangbarang  seorang  Muslim  yang  meninggalkan negerinyaharta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau  berasal  dari  barangbarang  seorang  Muslim  yang  meninggalkan negerinya.
Secara umum terdapat kaidah-kaidah Syar‟iyah yang membatasi kebijakan pendapatan  Negara.  Kahf  berpendapat  sedikitnya  ada  tiga  prosedur  yang dilakukan  pemerintah  Islam  modern  dalam  kebijakan  pendapatan  fiskalnya dengan  asumsi  bahwa  pemerintah  tersebut  sepakat  dengan  adanya  pungutan pajak (terlepas dari ikhtilaf ulama mengenai pajak), antara lain: 6
1. Kaidah    syar‟iyyah    yang    berkaitan    dengan    kebijakan    pungutan zakat
Pemerintah    tidak    berhak    untuk    mengubah    ketentuan    zakat sebagaimana   yang  telah  ditentukan  oleh  ajaran  Islam. Akan tetapi
6 Mustafa Edwin  Nasution, et. Al, 2006, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam , Cetakan Keenam, (Depok: Kencana-Prenada Media), hal. 221-222
pemerintah    dapat    mengadakan    perubahan    dalam    struktur    harta yang  wajib  dizakati  dengan  berpegang  teguh  pada  nash-nash.
2. Kadah-kaidah  syar‟iyyah    yang    berhubungan    dengan    hasil pendapatan  yang  berasal  dari  aset  pemerintah.
Pendapatan  dari  aset  pemerintah  yang  umum  berupa  investasi  aset pemerintah   yang  dikelola  baik   oleh  pemerintah  atau  masyarakat.
Pendapatan    dari    aset    masyarakat    menurut    kaidahnya    bahwa manusia  berserikat  dalam  memiliki  air,  api  dan  garam.  Kaidah  ini dalam    konteks    modern    adalah    sarana-sarana    umum    yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  umum.  Dengan  demikian  kaidah  yang digunakan  dalam  hal  ini  adalah  kaidah  tentang  maslahah. 3. Kaidah-kaidah  syar‟iyyah  yang  berkaitan  dengan  hasil  pendapatan dari  pajak.. Pada    dasarnya    Islam    melarang    pemungutan    secara    paksa    harta masyarakat    Muslim.    Pajak    dalam    ekonomi    modern    merupakan sektor    pendapatan    terpenting    dan    terbesar    dengan    alasan    pajak dialokasikan  pada  publics  goods  dan  berfungsi  sebagai  redistribusi, penstabilan,    pendorong    pertumbuhan    ekonomi.    Seperti    yang diungkapkan    oleh    Muhammad    Baqir    Ash-Shadr,    bahwa    pajak merupakan    kewajiban    fiskal    yang    tidak    hanya    digunakan    untuk memenuhi    kebutuhan    pokok    saja,    namun    dimaksudkan    untuk menanggulangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  standar  hidup  kaum miskin    untuk    merealisasikan    keseimbangan    sosial    seperti    yang dicita-citakan  oleh  Islam.
Berdasarkan  analisis  ekonomi  terhadap  sejarah  pengeluaran  publik  Islam semasa  Rasulullah  SAW  dan  Khulafaur  Rasyidin  serta  kaidah  fiqh  muamalah, pada  hakikatnya  prinsip  utama  dalam  pengalokasian  dana  publik  adalah peningkatan  maslahat  tertinggi.  Berkaitan  tentang  pengeluaran  negara  selama masa  pemerintahan  Rasululullah  SAW  secara  sistematis  digunakan  untuk  hal- hal tertentu dan tersebut di bawah ini akan dijelaskan: (Karim, 2010) 7 Tabel 2. Pengeluaran Negara dalam Islam pada Masa Rasul
Pengeluaran Primer Pengeluaran Sekunder a. Biaya pertahanan seperti persenjataan, dan persediaan
b. Penyaluran zakat dan ushur kepada a. Bantuan  untuk  orang  yang  belajar agama di Madinah
b. Jamuan untuk delegasi keagamaan,
7 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , op. cit, hal. 51
yang berhak menerimanya c. Pembayaran  gaji  untuk  wali,  qady, guru, imam, dan pejabat negara
d. Pembayaran upah para sukarelawan
e. Pembayaran utang negara
f. Bantuan untuk musafir (dari daerah
fadak) utusan suku dan negara serta biaya perjalanan c. Hadiah  untuk  pemerintah  negara
lain
d. Pembebasan  kaum  muslimin  yang menjadi budak
e. Pembayaran  denda  atas  mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin f. Pembayaran  utang  orang  yang meninggal dalam keadaan miskin g. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin  Tunjangan  untuk  sanak saudara Rasulullah h. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah saw i. Persediaan darurat
Sumber: Karim, 2010
Secara umum, belanja negara dapat dikategorikan menjadi empat:
1. Pemberdayaan  fakir  miskin  dan  muallaf.  Dana  ini  pada  umumnya diambil dari zakat dan ushr .
2. Biaya  rutin  pemerintahan.  Dana  ini  pada  umumnya  diambilkan  dari kharaj, fai’, jizyah dan ushr.
3. Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dana ini pada umumnya diambilkan dari dana lainnya, khums , dan sedekah.
4. Biaya  lainnya,  seperti  biaya emergency ,  pengurusan  anak  telantar  dan sebagainya.  Dana  ini  pada  umumnya  diambilkan  dari  waqaf,  utang publik dan sebagainya.
Kebijakan  belanja  pemerintah  dalam  sistem  ekonomi  Islam  dapat  dibagi menjadi tiga bagian antara lain:
1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja  umum  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  apabila  sumber dananya tersedia.
3. Belanja  umum  yang  berkaitan  dengan  proyek  yang  disepakati  oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.
Adapun  kadiah-kaidah  Syar‟iyyah  yang  berhubungan  dengan  belanja kebutuhan  operasional  pemerintah  yang  rutin  adalah  mengacu  pada  kaidah-
kaidah  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Secara  rinci  pembelanjaan  negara  harus didasarkan pada:
1. Kebijakan belanja rutin harus didasarkan pada kemaslahatan umum dan tidak  boleh  hanya  disandarkan  pada  kemaslahatan  individu  atau kelompok semata.
2. Kaidah  atau  prinsip  efisiensi  dalam  belanja  rutin  yaitu  mendapatkan sebanyak  mungkin  manfaat  dengan  biaya  yang  semurah-murahnya. Kaidah  ini  akan  membawa  pemerintah  jauh  dari  sifat  mubadzir  dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan Syari‟ah.
3. Tidak  berpihak  pada  kelompok  kaya  dalam  pembelanjaan,  walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin.
4. Prinsip komitmen dengan aturan Syari‟ah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
5. Prinsip  komitmen  dengan  skala  prioritas  Syari‟ah  ,  dimulai  dai  yang wajib, sunnah, mubah atau dharurah, hajiyyat dan kamaliyah .
Menurut  Abdurrahman  Al-Maliki,  kebijakan  fiskal  dalam  Islam  tidak terlepas  dari  kendali  politik  ekonomi  ( assiyasatul  iqtishodi )  yang  bertujuan untuk  menjamin  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  primer  setiap  individu secara  menyeluruh,  dan  membantu  tiap-tiap  individu  di  antara  mereka  dalam memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  sekunder  dan  tersiernya  sesuai  kadar kemampuannya. 8 Jaminan  pemenuhan  kebutuhan  primer  meliputi; pertama pemenuhan  kebutuhan  primer  bagi  tiap-tiap  individu  seperti  sandang,  pangan, papan. Kedua ,  jaminan  kebutuhan  primer  bagi  rakyat  secara  keseluruhan meliputi keamanan, pendidikan dan kesehatan. Dapat diketahui, kebutuhan tiga unsur ini sangat berperan penting bagi perekonomian.
Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  Islam  memandang  kesejahteraan sosial  dan  individu  sebagai  dua  hal  yang  saling  melengkapi,  bukan  kompetitif dan  antagonistik.  Karena  itu,  Islam  memandang  bahwasanya  kebaikan seseorang  atau  individu  sebagai  kebaikan  masyarakat  dan  sebaliknya.  Islam tidak  memisahkan  perseorangan  dengan  masyarakatnya,  atau  memandang kesejahteraannya  bertentangan  dengan  kepentingan  umum.  Karena  ini merupakan  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  menyediakan  dan  membagikan sarana kebutuhan antar warga secara merata menurut kebutuhannya secara adil.
8 Abdurrahman  Al-Maliki,  2001, Politik  Ekonomi  Islam ,  ( As-Siyasatu  al-Iqtishadiyatu al-Mutsla ), Alih bahasa Ibnu Sholah, Cetakan kesatu, (Bangil: Al-Izzah),

## Tabel 3. Sumber Keuangan Islam
PENERIMAAN PENGELUARAN Jenis Regulasi Kebutuhan Dasar Zakat Kesejahteraan Sosial Kharaj Pendidikan dan Penelitian Jizyah Infrastruktur (Fasilitas Publik) Ushur Dakwah Islam Jenis Sukarela Administrasi Negara Infak Sedekah Pertahanan Keamanan Wakaf Hibah-Hadiah Jenis Kondisional
Khums Pajak Keuntungan BUMN (Fai‟)
Lain-lain Sumber: Huda, et.al , 2012

## Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara
Salah  satu  upaya  dan  kewajiban  negara  adalah  mengatur  ekonomi  dengan tujuan  untuk  menjamin  masyarakatnya  mencapai  kesejahteraan.  Baqir  Ash- Shadr  melihat  bahwa  intervensi  negara  dalam  kehidupan  ekonomi  sangat diperlukan untuk menjamin keselarasannya dengan norma-norma Islam tersebut (Chapra, 2001). 9 Karena itu pemerintah berperan menyediakan berbagai barang publik  untuk  mendorong  pembangunan  dan  kesejahteraan  bersama  melalui kebijakan publik dan fiskalnya .
Zakat  merupakan  ciri  sistem  ekonomi  Islam,  ini  karena  zakat  merupakan salah  satu  implementasi  asas  keadilan  dalam  sistem  ekonomi.  Mannan mengatakan zakat mempunyai enam prinsip: 10
1. Prinsip  keyakinan  dalam  beragama,  artinya  bahwa  orang  yang membayar  zakat  merupakan  salah  satu  bentuk  manifestasi  dari keyakinan dalam beragama.
9 Umer  Chapra,  2001, The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspectif ,  Edisi Terjemahan, (SEBI Institute: Jakarta),
10 Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, op. cit,
2. Prinsip  pemerataan  dan  keadilan,  ini  merupakan  tujuan  sosial  dari zakat,  yaitu melakukan  distribusi  kekayaan  yang telah diberikan Allah lebih adil dan merata kepada sesama manusia.
3. Prinsip  produktivitas,  artinya  bahwa  zakat  memang  harus  dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu (Nisab dan Haulnya).
4. Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena- mena.
Menurut  Kahf  (1999),  tujuan  utama  dari  zakat  adalah  untuk  mencapai keadilan  sosial  ekonomi.  Zakat  merupakan  transfer  sederhana  dari  bagian dengan  ukuran  tertentu  harta  si  kaya  untuk  dialokasikan  kepada  fakir  dan miskin. 11 Kemudian  Muhammad  Daud  Ali  menjelaskan  bahwa  tujuan  zakat adalah: 12
(1) Mengangkat derajat fakir miskin.
(2) Membantu  memecahkan  masalah  para gharimin ,  ibnu  sabil,  dan mustahik lainnya.
(3) Membina  tali  persaudaraan  sesama  umat  Islam  dan  manusia  pada umumnya.
(4) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta.
(5) Menghilangkan sifat iri dan dengki bagi orang-orang fakir dan miskin.
(6) Menjembatani antara si kaya dan si miskin.
(7) Mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  sosial  pada  diri  orang  yang memiliki kelebihan harta.
(8) Mendidik manusia untuk senantiasa menunaikan kewajiban.
(9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
Sebagai  suatu  komponen  utama  dalam  keuangan  publik  Islam  serta kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan wajib untuk  semua  umat  Islam  serta  merupakan  elemen  penting  dalam  sumber pendapatan  negara.  Zakat  adalah  ketentuan  yang  wajib  dalam  sistem  ekonomi ( obligatory  zakat  system )  sehingga  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  melalui
11 Monzer  Kahf,  1999, The  Principle  of  Socioeconomics  Justice  in  The  Contemporary Fiqh of Zakah , Iqtisad, Journal of Islamic Economics, Vol. 1
12 Muhammad  Daud  Ali,  1988, Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf ,  (Jakarta:  UI Press).
institusi resmi atau legal. Maka pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian bisa tepat sasaran.
Implikasi zakat dalam arti khusus, dalam hal ini ekonomi, yaitu: Pertama , zakat  dapat  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  mayarakat  yang  memiliki kekurangan. Kedua ,  zakat  dapat  memperkecil  jurang  kesenjangan  ekonomi, antara si kaya dan si miskin. Ketiga , zakat secara tidak langsung dapat menekan jumlah  permasalahan  sosial,  kriminalitas,  dan  lain-lain. Keempat ,  zakat  dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, artinya  dengan  zakat  maka  konsumsi  masyarakat  terjaga  pada  tingkat  yang minimal (dapat terkontrol), sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik.
Maka  di  sinilah  pentingnya  pemerintah  dalam  mendorong  masyarakat membayar  zakat  kepada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  atau  LAZ  Tertentu  yang telah  didirikan  di  seluruh  provinsi,  kabupaten  dan  kecamatan.  Artinya  dengan melakukan  pemusatan  dalam  penghimpunan  zakat,  maka  dana  yang  didapat akan mudah untuk  disalurkan. Sehingga potensi zakat  yang besar di  Indoensia tersebut  dapat  dikelola  dengan  baik  dan  paling  penting  tepat  sasaran.  Dengan demikian,  zakat  berusaha  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  fakir  dan miskin ke tingkatan hidup yang lebih layak. Zakat juga merupakan sarana untuk mendekatkan  jurang  pemisah  antara  orang  kaya  dengan  fakir  dan  miskin (Qardhawi, 1996). 13
Terkait  masalah  fundamental  yang  bernama  kemiskinan  tetap  menjadi tanggung  jawab  negara.  Menurut  Islam,  dalam  pemberantasan  kemiskinan, negara  harus  melakukan  intervensi  dalam  masalah  ini.  Dalam  Al-Qur‟an diajarkan  prinsip al-ma’un atau  tanggung  jawab  sosial  dapat  diwujudkan  ke dalam  lembaga-lembaga  negara,  sebab  kalau  tidak  maka  seluruh  masyarakat dapat  terkena  predikat  “mendustakan  agama”.  Negara  sebenarnya  hanya bertugas menjamin terlaksananya ajaran ini, apakah dengan tindakan yang lebih langsung  atau  mendorong  swasta  dan  masyarakat  sendiri  untuk  melaksanakan doktrin itu.
Para pemikir Islam pada umumnya cenderung untuk menempatkan peranan negara  yang  aktif,  baik  dalam  mengendalikan  perekonomian  ke  arah perkembangan  yang  lebih  stabil,  terutama  untuk  mencegah  pengangguran, mengarahkan alokasi sumber daya sehingga dapat dicapai keseimbangan antara efisiensi  dan  partisipasi  masyarakat  yang  luas  dalam  kegiatan  usaha  serta melakukan  redistribusi  pendapatan  dan  kekayaan  masyarakat  sehingga  tidak timbul  kepincangan  dan  ketidakadilan  sosial.  Kemiskinan  merupakan  suatu fenomena  yang  amat  kompleks.  Sehingga  dengan  demikian,  kemiskinan  tidak saja  menyangkut  problem  kultural,  tetapi  juga  problem  structural  yang
13 Yusuf  Al-Qardhawi,  1996, Haruskah  Hidup  dengan  Riba ,  (Jakarta:  Gema  Insani Press)
menyangkut  bagaimana  negara  membuat  kebijakan  fiskal  yang  berorientasi pada  penanggulangan  kemiskinan  Secara  kultural,  Islam  menganjurkan  untuk menumbuhkan  peranan setiap individu  dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan  menumbuhkan  proses  kebersamaan  sosial  (kepedulian)  melalui  zakat, infak, sedekah dan instrumen lain. Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  masyarakat  secara  adil  dan merata  dan  menjaga  stabilitas  dan  keberlangsungan  perkembangan  ekonomi dalam proses kemajuan dan pemerataan serta sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih layak.

## KESIMPULAN
Dalam  Islam,  kebijakan  fiskal  merupakan  suatu  kewajiban  negara  dan menjadi  hak  rakyat  sehingga  kebijakan  fiskal  bukanlah  semata-mata  sebagai suatu  kebutuhan  untuk  perbaikan  ekonomi  maupun  untuk  peningkatan kesejahteraan  rakyat,  tetapi  lebih  pada  penciptaan  mekanisme  distribusi ekonomi  yang  adil.  Pembelanjaan  pemerintah  dalam  koridor  Negara  Islam berpegang  pada  terpenuhinya  semua  kebutuhan  primer  ( basic  needs )  tiap-tiap individu  dan  kebutuhan  sekunder  dan  kebutuhan  pelengkap  ( alhajat  al- kamaliyah )  sesuai  kadar  kemampuannya  sebagai  individu  yang  hidup  dalam masyarakat.  Dengan  penjaminan  kebutuhan  primer,  Negara  telah  membangun suatu infrastruktur ekonomi dengan distribusi ekonomi yang adil, karena orang- orang  yang  kurang  memiliki  kemampuan  dari  sisi  ekonomi  disantuni  oleh negara  dengan  penjaminan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  pokoknya.  Juga setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam keamanan akan hartanya, akan usahanya (pertanian, industri dan perdagangan, jasa, dan lain-lain), jiwanya dan keluarganya. Dengan demikian, keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal  memiliki basis  yang jelas pada filsafat  etika dan sosial  Islam  yang menyeluruh.
Fungsi  dari pemerintah  Islam  yang modern tidak lagi  terbatas pada fungsi seperti  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  Islam  terdahulu  yang  bertumpu  pada satu  aspek.  Corak  perekonomian  sekarang  telah  berubah  dan  sumber pendapatan yang relatif lebih layak dan lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah  modern.  Perbedaan  konteks  ini  menyebabkan  banyak  sumber- sumber  pendapatan  yang  dulu  sangat  berarti  seperti fai’,  ghanimah,  jizyah sudah  tidak  relevan  lagi.  Namun  demikian,  pemerintahan  Islam  yang  modern semestinya  menggali  dari  sumber-sumber  lain  serta  melakukan  kebijakan- kebijakan  strategis  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dan dalam operasionalnya tetap patuh  pada syariah.  Dengan melakukan terobosan- terobosan yang progresif serta taat syariah diharapkan pendapatan negara akan optimal serta kesejahteraan rakyat akan terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad Daud (1988): Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf , Jakarta: UI Press.
Al-Maliki,  Abdurrahman  (2001): Politik  Ekonomi  Islam ,  ( As-Siyasatu  al- Iqtishadiyatu  al-Mutsla ),  Alih  bahasa  Ibnu  Sholah,  Cetakan  kesatu, Bangil: Al-Izzah.
Yusuf,  Al-Qardhawi  (1996): Haruskah  Hidup  dengan  Riba ,  Jakarta:  Gema
Insani Press.
Badan Amil Zakat Nasional (2018): Statistik Zakat Nasional 2017 , Jakarta: Tim Bagian Liaison dan Pelaporan BAZNAS.
Umer,  Chapra  (2001): The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspectif ,  Edisi Terjemahan, Jakarta: SEBI Institute.
Huda,  Nurul,  dkk  (2012): Keuangan  Publik  Islam:  Pendekatan  Teoritis  dan Sejarah , Jakarta: Kencana.
Kahf,  Monzer  (1998): Public  Finance  and  Fiscal  Policy  in  Islam ,  dalam Monzer Kahf (ed.), Lessons in Islamic Economic, Qeddah: IDB-IRTI.
Kahf,  Monzer  (1999): The  Principle  of  Socioeconomics  Justice  in  The Contemporary Fiqh of Zakah , Iqtisad, Journal of Islamic Economics, Vol.
1.
Karim,  Adiwarman  Azwar  (2010): Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mannan,  Muhammad  Abdul  (1997): Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  Terjemahan. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
Nasution,  Mustafa  Edwin,  dkk  (2006): Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam , Cetakan Keenam, Depok: Kencana-Prenada Media.