## Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung

## Eka Deviani

## Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara FH Universitas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penegakan  hukum  lingkungan terhadap Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL) reklamasi pantai di Kota  Bandar  Lampung,  dan  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam penegakan hukum terhadap AMDAL reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan  hasil  penelitian  dokumen  dan  wawancara  ditemukan  bahwa penegakan  hukum  lingkungan  yang  dilakukan  di  Bandar  Lampung  adalah mencakup  penegakan  hukum  pidana  ( code  penal ),  perdata  dan  administrasi. Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  adalah    faktor  Hukum,  faktor Aparat (Pemerintah) dan faktor Ekonomi.
Kata Kunci : AMDAL, reklamasi pantai, dan faktor penghambat.

## I.  PENDAHULUAN
Pelaksanaan penimbunan pantai Teluk Lampungbersifat reklamasi,  berarti  mengembalikan pantai  pada  kondisi  pantai  semula yaitu  dengan  ketentuan  penimbunan atau  reklamasi  pantai  maksimum sampai  batas  terluar  atau  sampai kedalaman  2,5  m  LWS,  atau  sesuai dengan  rekomendasi  Perumpel  II Panjang  dan  atau  Badan  Pertanahan
Nasional (BPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penimbunan tersebut  pada  prinsipnya  merupakan pengembalian  areal  daratan  semula sebelum terjadi abrasi pantai.
Pelaksanaan  reklamasi  pantai pada kawasan Teluk Lampun dilakukan  sejalan  dengan  Program Pemerintah,  untuk  mengembalikan kondisi  pantai,  menciptakan  pantai baru yang serasi, menunjang
pembangunan pariwisata dan perekonomian daerah. Reklamasi pantai pada dasarnya akan menimbulkan dampak perubahan garis pantai dan lingkungan  yang  akan  berpengaruh terhadap  keselamatan  lalu  lintas kapal  maupun  kepentingan  instansi terkait lainnya. Oleh karena reklamasi  pantai  secara  langsung akan menimbulkan perubahan lingkungan,  maka  pemberian  izin reklamasi  pantai  harus  dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan  (RKL)  dan  Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan produk akhir dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam kenyataan masih banyak  perusahaan-perusahaan  baik yang  bergerak  di  bidang  pariwisata ataupun  bisnis  melakukan  reklamasi pantai tanpa memiliki RKL dan RPL.
Hal  ini  terlihat  dengan  adanya beberapa  Surat  Keputusan  Gubernur mengenai  pemberian  izin  reklamasi pantai terhadap perusahaan- perusahaan yang ada tidak dilengkapi dengan RKL dan RPL. Jadi RKL dan
RPL  yang  merupakan  produk  akhir dari  Amdal  hanya  sebagai  alat kelengkapan admintrasi, karena dalam  hal  ini  yang  terjadi  izin penimbunan pantai dahulu baru RKL dan RPL,  yang seharusnya RKL dan
RPL dahul dan izin-izin lain selanjutnya izin penimbunan. Fungsi  RKL  dan  RPL  yang merupakan  produk  akhir  dari  Amdal terhadap  reklamasi  pada  dasarnya adalah untuk mengendalikan perusakan  lingkungan  akibat  adanya reklamasi  pantai.  Oleh  karena  itu pemberian izin penimbunan terhadap reklamasi  pantai  harus  dilengkapi RKL  dan  RPL.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  penegakan  hukum perlu  diterapkan  baik  penegakan hukum  pidana,  perdata  maupun administrasi,  terhadap  perusahaan- perusahaan yang menjalankan usahanya dengan melakukan reklamasi  pantai  tanpa  dilengkapi RKL  dan  RPL.  Dengan  acuan penegakan  hukum  tersebut  adalah UU  RI  No.32  Th.2009  tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan  hidup,  PP  RI  No.27 Th.1999  tentang  analisis  dampak lingkungan  hidup,  Kepres  RI  No.10 Th.2000 tentang pengendalian dampak lingkungan. Penegakan hukum  tersebut  diperlukan  agar  para pengusaha  tidak  sewenang-wenang melakukan  reklamasi  pantai  tanpa memikirkan  dampaknya  terhadap perusakan lingkungan pantai.
Pelaksanaan  penimbunan  atau reklamasi  pantai  di  Kota  Bandar
Lampung selain mempunyai  dampak negatif,  juga  mempunyai  dampak positif,  diantaranya  terdapat  banyak investor  yang  akan  menanamkan modalnya untuk mendirikan
perusahaan  di  Bandar  Lampung terutama  di  daerah  Teluk  Lampung, sehingga  menyebabkan  tersedianya banyak  lapangan  pekerjaan  bagi warga  setempat  yang  ingin  bekerja pada  perusahaan  yang  melakukan penimbunan/reklamasi  pantai  yaitu sehingga mereka tidak menganggur.
Selain  itu  dampak  positif  dari penimbunan/reklamasi  pantai  yaitu meningkatkan  jumlah  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, karena banyak investor/pengusaha yang menanamkan modalnya serta mendirikan  perusahaan  di  Bandar Lampung. Berdasarkan identifikasi masalah  tersebut permasalahan dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana  penegakan  hukum lingkungan terhadap Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL)  reklamasi  pantai  di Kota Bandar Lampung? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  normative  dan  empiris.
Pendekatan  yuridis,  ditujukan  untuk mengkaji keterkaitan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup  antara  satu  dengan  yang  lain dalam hubungannya dengan
penegakan hukum lingkungan. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari kenyataan-kenyataan hukum dalam bentuk perilaku, pendapat,  perasaan,  sikap  secara nyata.

## III.  HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
3.1.Penegakan  Hukum  Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung
a. Penegakan Hukum Pidana
Didalam  rangka  penegakan hukum  lingkungan  dilihat  dari  sudut hukum pidana, maka perlu pemrakarsa  dalam  hal  ini  pengusaha dapat dikenakan denda atau kurungan bilamana melakukan kegiatan  tidak  memenuhi  salah  satu syarat  perizinan  dalam  hal  ini termasuk proses AMDAL. Konsultan AMDAL dapat dikenakan  sanksi  pidana  apabila studi  AMDAL  (data  dan  informasi) yang  disampaikan  tidak  berdasarkan studi yang benar/palsu, (misal AMDAL  fiktif).  Hal  ini  dibuktikan dengan kesaksian ahli di pengadilan. Dipertegas dalam UU RI No.32 Th.2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan
hidup terhadapa  sangsi  pidana/ketentuan pidana  pada  Bab  XV  pasal  97  s/d 120.
b. Penegakan  Hukum Perdata
Keterkaitan pengelolaan lingkungan  hidup  terhadap  masalah penegakan hukum AMDAL
Reklamasi  Pantai  di  Kota  Bandar Lampung  dilihat  dari  sudut  hukum perdata, mengacu pada ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pasal  1365  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPdt).  Menurut Pasal  1365  KUHPdt,  perbuatan melawan  hukum  yang  membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  karena salahnya  menimbulkan  kerugian  itu, untuk mengganti kerugian. Unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdt  yang  harus  dibuktikan ialah: a. Perbuatan tersebut harus melawan hukum; b. Pelaku harus bersalah
c. Ada kerugian
d. Ada  hubungan  sebab  akibat antara perbuatan dengan kerugian. Selanjutnya penggunaan hukum pidana dan hukum administrasi dalam rangka penegakan hukum di bidang AMDAL Reklamasi Pantai ini terutama  bertujuan  agar  tercapai ketertiban kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan hukum  perdata  bertujuan  untuk memberikan perlindungan kepentingan warga masyarakat secara  individual  dalam  hubungan dengan warga masyarakat.
c. Penegakan Hukum Administrasi
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Kepala Sub Bidang AMDAL dan  Kepala  Bidang  Konservasi,
Rehabilitasi  Lingkungan  Hidup  dan Mitra Lingkungan Bapedalda Provinsi  Lampung,  maka  terhadap perusahaan yang tidak/belum
memiliki  izin  AMDAL  tetapi  sudah melakukan penimbunan/reklamasi pantai dan sudah menjalankan usahanya  dapat  dikenakan  sanksi administrasi. Jika terjadi pelanggaran peraturan,  misalnya  mengenai  izin AMDAL dalam rangka penimbunan/reklamasi  pantai,  maka langkah  represif  untuk  memaksakan kepatuhan dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi, beberapa  jenis  sanksi  administrasi sebagai  sarana  penegakan  hukum lingkungan adalah :
a. Paksaan pemerintah ( bestuursdwang )
b. Uang paksa ( publiekrechtelijke dwangsom )
c. Penutupan tempat usaha ( slutting van een inrichting )
d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (buitengebruikstelling van een roastel);
e. Pencabutan izin (Muhammad Akib, 2000 : 72).
Dipertegas  dalam  UU  No.32 Th.  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap  sanksi  administrative  pada Pasal 76 s/d 83 3.2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan  Hukum  Terhadap Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi  Pantai  Di  Bandar Lampung. Faktor  penghambat  penegakan hukum terhadap pelaksanaan reklamasi  pantai  yang  telah  lama dilaksanakan  yaitu sejak tahun 1983, disebabkan  oleh  beberapa  faktor,
seperti  faktor  hukum  yakni  kurang tegasnya  penerapan  sangsi  oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan  reklamasi  pantai terhadap  perusahaan  yang  tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang ditentukan  di  dalam  surat  keputusan pemberian  izin  penimbunan  pantai merupakan  kendala  penyelenggaraan reklamasi pantai.
Tidak  adanya  peraturan  yang dalam  hal  ini  Perda  yang  secara khusus  mengatur  tentang  reklamasi pantai,  sehingga  penegakan  hukum AMDAL  reklamasi  pantai  terhadap perusahaan  yang  tidak  memiliki  izin AMDAL serta melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan akan sulit ditegakkan. Apabila  perkara  pencemaran
dan  perusakan  lingkungan  hidup diselesaikan  melalui  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  maka  kemungkinan pengajuan  gugatan  pencabutan  izin ke  PTUN  akan  menemui  kendala, antara  lain  karena  panjangnya  alur penyelesaian  sengketa  dan  tidak jelasnya  tenggang  waktu  pengajuan gugatan bagi pihak ke tiga.
Selain  faktor  hukum,  faktor aparat pemerintah yang dalam hal ini yaitu  koordinasi  antar  instansi  yang terkait dalam penyelenggaraan
reklamasi pantai belum mantap karna secara  teknis  kewenangan  ada  pada masing-masing  instansi  pemberi  izin dengan berbagai keterbatannya. Faktor ekonomi juga menyebabkan  hukum  tidak  dapat ditegakkan  sebagaimana  mestinya. Mislanya apabila perusahaan tersebut ditutup  atau  di  cabut  izin  usahanya,
maka dalam hal ini akan mengakibatkan puluhan bahkan
ratusan  buruh  akan  menganggur
(kehilangan pekerjaan) dan perusahaan  akan  menderita  kerugian yang  sangat  besar  sehingga  keadaan ekonomi akan memburuk. Selain faktor-faktor penghambat penegakan hukum AMDAL  reklamasi  pantai  di  Kota Bandar  Lampung,  berdasarkan  hasil penelitian  di  lapangan  terdapat  pula faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan  reklamasi  pantai antara lain : 1. Luasnya  pantai  yang  direklamasi oleh perusahaan, merupakan
kendala  dalam  penyelenggaraan reklamasi  pantai,  apalagi  bila tidak ditunjang dengan dana yang cukup  besar  serta  peralatan  yang canggih dan lengkap maka sebagian masyarakat akan terhambat. 2. Adanya sebagian masyarakat yang  masih  belum  bersedia meninggalkan  lokasi  yang  akan di  timbun,  karena  alasan  dekat dengan tempat usaha.
3. Hambatan  lain  yang  dihadapi selama ini lebih banyak menyangkut  pemindahan  rumah, misalnya sudah dibayar kemudian kembali ketempat asalnya.  Dalam  soal  reklamasi tidak  ada  istilah  ke  tempat asalnya,  yang  ada  adalah  sistem kerja  sama  dengan  pihak  terkait dengan menggunakan pendekatan.  Oleh  karena  itu daerah-daerah  reklamasi  yang bermasalah dihindari dahulu, terutama  yang  menyangkut  ganti rugi.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian tersebut,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut : 1. Bahwa  dalam  rangka  penegakan hukum  lingkungan  dilihat  dari sudut hukum pidana, maka pemrakarsa dalam hal ini pengusaha dapat dikenakan denda  atau  kurungan  bilamana melakukan kegiatan tidak memenuhi  salah  satu  syarat perizinan  dalam  hal  ini  termasuk proses AMDAL. Sedangkan perusahaan yang tidak/belum memiliki  izin  AMDAL  tetapi sudah melakukan penimbunan/reklamasi pantai dan sudah menjalankan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi  sesuai  dengan  UU No.32  Th.  2009  Terhadap  sanksi administrasi.
2. Faktor-faktor  penghambat  dalam rangka penegakan hukum terhadap AMDAL reklamasi pantai  di  Kota  Bandar  Lampung adalah  meliputi  Faktor  Hukum, Faktor  Aparat  (Pemerintah)  dan faktor Ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  Muhammad,  2000. Justicia Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (Kajian dari Aspek Hukum Lingkungan Administrasi). Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Arief,  Barda  Nawawi.  2000. Hukum Penegakan Lingkungan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Hardjasoemantri,  Koesnadi.  2000. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Mamudji, Sri dan Soerdjono Soekanto. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Mechsan,  Sudirman.  1997. Justicia. Reklamasi Pantai Untuk Keperluan  Pembangunan  dan Kaitannya Dengan Pendaftaran  Tanah. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
Nurhalim,  H.  1999. Pengertian  dan Dasar-Dasar AMDAL Pelatihan Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Lautan . Pekan  Baru,  28  Juni  s.d  7  Juli 1999
Silalahi,  Daud.  1995. Penelitian Aspek-Aspek  Hukum  Tentang Ketentuan AMDAL Dalam Pembangunan  Industri .  Bahan
Pembinaan  Hukum  Nasional
Departemen Kehakiman.
Soemartono,  R.M.  Gatot  P.  1996. Hukum  Lingkungan  Indonesia .
Sinar Grafika, Jakarta.
Laporan Akhir Rencana Tata Bangunan  Dan  Lingkungan Kawasan  Arteri  Pusat  Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran  1996/1997.  Pemda Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Bandar Lampung. Undang-undang  Nomor  23  Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999  Tentang  Pemerintahan Daerah. Peraturan  Pemerintahan  Nomor  27 Tahun  1999  Tentang  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Harian  Radar  Lampung,  Senin  20 Agustus 2001.