Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 6, Number 3, Tahun 2022, pp. 319-326 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53958

## Konstruksi  Konsep  Pengelolaan  Keamanaan  Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali
Anak Agung Putu Sugiantiningsih 1* , I Made Adiwidya Yowana 2 , I Gede Putu Yasaᶟ, I Made Yunita⁴, Moch.Noor⁵, I Gde Oka Saputra⁶
1,2,3,4,5,6 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti, Indonesia

## A B S T R A K
Bali  merupakan  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  masih  terus melestarikan  adat  dan  budaya.  Bali  terkenal  akan  pariwisata, keberagamn  budaya  serta  adat  istiadatnya.  Banyaknya  terjadi  kasus pencurian  pratima,  perkelahian,  bahkan  pembunuhan,  menyebabkan kekhawatiran wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  untuk  menganalisis  konstruksi  konsep  pengelolaan keamanan  nasional  berbasis  masyarakat  adat  di  Bali.  Identifikasi elemen-elemen  yang  memperkuat  desa  adat,  untuk  merekonstruksi pembangunan keamanan yang berskala Nasional tanpa meninggalkan budaya  yang  berbalut  kearifan  lokal  Bali.  Penelitian  ini  menggunakan perspektif  pendekatan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan  metode observasi,  wawancara,  atau  dokumentasi.  Proses  penggalian  data dilakukan  dengan  Teknik  snow-ball.  Berdasarkan  informasi  potensi yang  diperoleh  pada  tahap  I,  kemudian  dianalisis  konstruksi pengelolaan baik dalam tupoksi, sumber daya manusia, kesejahteraan dan  sarana  dan  prasarana  penunjang  yang  diperlukan  untuk tercapainya  konsep  pengelolaan  keamanan  nasional  yang  berbasis masyarakat  adat  di  Bali.  Yang  ideal.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pengelolaan  keamanan  nasional  berbasis  masyarakat  adat  di Bali telah berjalan sesuai dengan konsep falsafah Tri Hita Karana tanpa mengabaikan  realita  fenomena  keamanan  dunia.  Mengingat  Bali adalah objek utama tujuan wisatawan baik lokal maupun internasional.

## A B S T R A C T
Bali  is  one  of  the  provinces  in  Indonesia  that  still  continues  to  preserve  customs  and  culture.  Bali  is famous for its tourism, cultural diversity and customs. The many cases of pratima theft, fights, and even murders have caused concern for tourists visiting Bali. The purpose of this research is to analyze the construction  of  the  concept  of  national  security  management  based  on  indigenous  peoples  in  Bali. Identification of elements that strengthen traditional villages, to reconstruct security development on a national  scale  without  abandoning  culture  wrapped  in  Balinese  local  wisdom.  This  study  uses  a qualitative  approach  perspective.  Data  is  collected  by  observation,  interview,  or  documentation methods. The data mining process was carried out using the snow-ball technique. Based on the potential information obtained in stage I, then analyzed the construction of good management in terms of duties, human resources, welfare and supporting facilities and infrastructure needed to achieve the concept of national security management based on indigenous peoples in Bali. The ideal. The results of the study show that the management of national security based on indigenous peoples in Bali has been running according to the concept of the Tri Hita Karana philosophy without ignoring the reality of world security phenomena. Considering that Bali is the main object of tourist destination both local and international.

## 1. PENDAHULUAN
Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang masih terus melestarikan adat dan budaya. Bali terkenal akan pariwisata, keberagamn budaya serta adat istiadatnya. Masyarakat Bali memiliki pola kehidupan yang sangat rigid dan terikat pada norma-norma baik agama maupun social (Putri et al., 2018; Suarta, 2018) . Dalam konteks norma agama misalnya Bali dominasi oleh Agama Hindu sebagai mayoritasnya Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran polytheisme karena memuja banyak Dewa. Namun demikian  dalam  Agama  Hindu,  Dewa  bukanlah  Tuhan  tersendiri.  Dewa  adalah  manifestasi  dari Ida

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received August 22, 2022 Revised August 29, 2022 Accepted October 14, 2022 Available online October 25, 2022

## Kata Kunci:
Desa Adat, Pecalang, Awig-Awig
Keywords: Traditional Village, Pecalang, Awig- Awig
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
Sanghyang Widhi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa (Paramandhita, 2017; Suadnyana, 2020). Bali dikenal dengan masyarakat yang ramah, serta budaya yang unik yang menjadi ciri khasnya. Bali sering kita anggap sebagai daerah  yang  netral,  bebas  dari  pengaruh  global  dan  kuat  bertahan  dengan  tradisinya.  Pandangan  ini mendudukan  Bali  sebagai  semacam  warisan  yang  harus  dijaga  dan  dijauhkan  dengan  perubahan- perubahan yang disebabkan berbagai krisis, entah tingkatan Nasional maupun Global. Disinilah terdapat anggapan tentang Bali ini menjadi semacam disiplin, yang ditaati oleh segenap masyarakat Bali dan menjadi tolak  ukur  perkembangan  Bali  yang  normal.  Bali  merupakan  daerah  yang  khas  karena  Bali  memiliki kekhususan. Salah satunya adalah desa adat yakni ikatan kesatuan wilayah yang  terwujud dalam bentuk komunitas desa adat Bali dikenal memiliki dua desa yaitu desa dinas dan desa adat (Artajaya & Wiasta, 2020; Suciati, 2021) . Desa adat merupakan  salah  satu  keistimewaan  yang  dimiliki  Bali.  Keunikan  adat  dan budayanya.  menjadikan  Bali  sebagai  ikon  pariwisata  Indonesia (Purwita,  2018;  Sumarto  &  Dwiantara, 2020).
Di  Bali  kita  juga  mengenal  adanya awig - awig.  Awig-awig merupakan  norma  hukum  adat  yang bertujuan  untuk  menciptkan  ketertiban  dengan  mengatur  pola  prilaku  warga  masyarakat  dalam berinteraksi (Pertiwi & Mardiana, 2020; Putri et al., 2018). Awig-awig membuat masyarakat lebih terikat dan memahami benar apa yang menjadi kewajiban dan apa hak dari masyarakat di dalam lingkungan d esa Adat pada  khususnya (Mahadewi  et  al.,  2020;  Rindawan,  2017). Substansi awig - awig desa adat ,  juga dikatakan  dijiwai  oleh  Agama  Hindu  yang  merupakan  penjabaran  dari  falsafah Tri Hita Karana ,  yaitu pertama, Parhyangan sebagai  kongkretisasi  tempat  pemujaan  kepada Sang Hyang Widhi Wasa yang mengatur  kegiatan  manusia  dalam  melakukan  hubungan  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam  wujud upacara keagamaan; kedua, pawongan sebagai perwujudan hubungan manusia dengan sesamanya dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial; dan ketiga, palemahan atau wilayah berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat (Putrawan et al., 2021; Suadnyana, 2021).
Namun fenomena yang terjadi kini di Bali sudah jauh berbeda dengan Bali yang dulu.  Akhir-akhir ini bali sudah seperti Jakarta macet dimana-mana. Pelaksanaan upacara adat tanpa bantuan pengamanan juga menyebabkan kemacetan. Selain itu banyak berita perkelahian antar sesama remaja, banyak terjadi pencurian  pertima  di  pura-pura (Zainudin  et  al.,  2022) .  Jika  kejadian-kejadian  ini  terus  berulang  akan memberikan citra yang buruk pada pulau bali yang berpengrauh terhadap pariwisata bali. Oleh karena itu, terjadinya fenomena yang ada saat ini mengharuskan dibentuknya kelompok satuan petugas keamanan yang berjaga di lingkungan desa adat. Salah satunya adalah Pecalang . Pecalang memiliki tugas pokok yakni menjaga  keamanan  dan  kelancaran  jalannya  upacara  agama,  dan  menjaga  ketertiban  tempat  suci  di wilayahnya (Dewi, 2018; Suciati, 2021). Pecalang berasal dari kata” calang ” dan menurut theologinya dari kata  “ celang ”  yang  dapat  diartikan  waspada.  Dari  sini  dapat  artikan  secara  bebas,  “ pecalang ”  adalah seseorang  yang  ditugaskan  untuk  mengawasi  keamanan  desa  adatnya.  Ibaratnya  sebagai  petugas keamanan  desa  adat. Pecalang memiliki  kekuatan  Hukum  yang  mampu  digunakan  untuk  menertibkan, bahkan mencegah datangnya hal-hal yang dianggap mengancam kebudayaan Bali (Dewi, 2018; Putra et al., 2021) . Beberapa penelitian sebelumnnya menunjukkan bahwa keamanan nasional berpengrauh terhadap daya tarik suatu  daerah (Dewi, 2018; Putra et al., 2021). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa untuk menciptakan Negara yang aman dan damai, masyarakat perlu sadar untuk ikut serta menjaga keamanan daerahnya  masing-masing (Markus  et  al.,  2018). Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali. Identifikasi Elemen-elemen yang memperkuat desa adat, untuk merekonstruksi pembangunan keamanan yang berskala Nasional tanpa meninggalkan budaya yang berbalut kearifan lokal Bali.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  perspektif  pendekatan  kualitatif.  Metodologi  kualitatif  sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan  pada  variable-variabel  yang  diteliti,  melainkan  menggambarkan  suatu  kondisi  yang  apa adanya,  melalui  observasi,  wawancara,  atau  dokumentasi.  Daftar  pertanyaan/pernyataan  dibuat  untuk mengidentifikasi  sistem.  Identifikasi  sistem  diperlukan  untuk  mengetahui  variabel – variabel  yang mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Variabel yang digali adalah kondisi existing yang ada saat ini dan potensi pengembangan agro-ekowisata. Proses penggalian data dilakukan dengan Teknik snow-ball. Berdasarkan informasi potensi yang diperoleh pada tahap I, kemudian dianalisis konstruksi pengelolaan baik  dalam  tupoksi,  sumber  daya  manusia,  kesejahteraan  dan  sarana  dan  prasarana  penunjang  yang diperlukan untuk tercapainya konsep pengelolaan keamanan nasional yang berbasis masyarakat adat di
Bali.  Yang  ideal.  Selain  itu  dilakukan  analisis  faktor-faktor  yang  menunjang  konstruksi  pengelolaan keamanan nasional yang berbasis  masyarakat adat di Bali. Dalam mengkontstruksi konsep pengelolaan keamanan  nasional  berbasis  masyarakat  adat  di  Bali,  maka  sangat  penting  dilakukan  pengembangan organisasi/wadah  pengelola  keamanan  tersebut.  Agar  di  dalam  pengelola  yang  dikonstruksikan  dapat sesuai dengan budaya adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kontstruksi Konsep Pengelolaan Keamanan Nasional Berbasis Masyarakat Adat di Bali Ada ribuan pecalang yang tergabung dalam sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat) akan dilibatkan dalam pengamanan KTT G20. Sipandu Beradat ini telah diberikan pelatihan  pengetahuan  dan  peningkatan  kemampuan  dalam  melaksanakan  tugas  kepolisian  secara terbatas.  Dia  menjelaskan, Sipandu  Beradat merupakan  bentuk  kemitraan  polisi  dengan  masyarakat berbasis community  policing .  Ada  beberapa  komponen  di  dalamnya,  mulai  Bankamda,  Linmas  hingga pecalang .  Keberadaan  Sipandu  Beradat  telah  dikukuhkan  Kapolri  Jenderal  Listyo  Sigit  Prabowo,  akhir Februari 2022 lalu. Hingga kini, sudah terbentuk 50 forum Sipandu Beradat di wilayah hukum Bali.
Akan  tetapi,  perlu  kita  bersama  sadari,  dengan  ditandai  adanya  penambahan  pasal    Dewan Keamanan  PBB  tentang peacekeeping, Pasal  5  DK  PBB  mengatur  tentang  konsep  penjagaan  keamanan dengan jalan kekerasan dan pasal 6 mengatur tentang penjagaan keamanan dalam jangka panjang. Hingga DK PBB menambahkan pasal 5,5 yang mengatur adanya perang tanpa kekerasan dan adanya pemulihan keadaan  negara  pasca  perang  terjadi  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Akan  menjadi persoalan yang serius terhadap keamanan Bali mengingat Bali merupakan tujuan utama wisata dunia.
Dengan demikian, adanya permasalahan keamanan dunia tentunya membuat masyarakat merasa dirinya terancam dan timbul konsep human security . Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa human security dibagi menjadi tujuh, yaitu economic security, food security, health security, environtment security, personal security, dan community security . Serta adanya gender mainstreaming dan transnasional organized crime .

## Economic Security (Keamanan Ekonomi)
Apabila tidak ada jaminan perlindungan ekonomi bagi setiap individu, maka yang terjadi adalah berbagai  masalah  kompleks  akan  muncul  seperti  akses  terhadap  makanan,  kesehatan  dan  berbagai penunjang  kehidupan  akan  sulit  terpenuhi.  Sehingga  menimbulkan  krisis  bukan  hanya  bagi  seorang individu  itu  saja,  akan  tetapi  dampaknya  akan  dirasakan  oleh  lingkungan  disekitarnya.  Contohnya  saja kasus yang ekonomi yang terjadi di Indonesia, yaitu hampir 40 % penduduk indonesia hidup dalam kondisi kemiskinan  atau  hampir  miskin.  Dapat  kita  simpulkan  bahwa Economic  Security di  Indonesia  belum terjamin sepenuhnya (Saputro & Meirinaldi, 2021). Padahal laju pertumbuhan tingkat perekonomian kita sangat pesat sekali. Akan tetapi, dampaknya hanya terasa bagi kalangan elit pengusaha dan elit politik saja. Masyarakat kelas menengah ke bawah paling merasakan dampak ini, yang akan mendorong mereka dalam krisis kepercayaan hingga berdampak kriminalitas.
Kesenjangan  ekonomi  yang  sangat  signifikan  antara  kalangan  atas  dan  kalangan  bawah.  Maka dapat  dikatakan  belum  terjamin  keamanan  dalam  sektor  ekonomi  di  Indonesia  dan  berimplikasi menimbulkan masalah tersendiri bagi proses perkembangan negara yang sedang berusaha bangkit dari 2 (dua)  tahun  masa  pandemic  covid-19  yang  meluluh  lantakkan  pariwisata  sebagai  sumber  pendapatan utama di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya.

## Food Security (Keamanan Pangan)
Keamanan dalam sektor pangan juga telah diatur dalam piagam HAM PBB yang tercantum dalam pasal 25, dimana dalam pasal tersebut salah satu kalimatnya menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pangan. Adanya pasal ini akibat dari fenomena kelaparan yang banyak terjadi di negara – negara miskin. Tidak  terpenuhinya  pasokan  makanan,  jauhnya  standar  dan  kualitas  pangan  menjadikan  fenomena  ini menjadi isu penting untuk dibahas, karena menyangkut kehidupan manusia. Berdasarkan data Organisasi Pangan  Sedunia  (FAO)  tahun  1996 – 2002  menyebutkan  bahwa  kelaparan  telah  menyebabkan  30  juta penduduk  dunia  meninggal  setiap  tahunnya,  dan  800  juta  lainnya  menderita  kekurangan  nutrisi  yang kronis. Apabila kita lihat dalam kacamata perspektif human security , maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kelaparan mempunyai keterkaitan dengan faktor ekonomi. Apabila perekonomian seorang individu terancam maka dapat dipastikan akan menjalar pada sektor pangannya yang otomatis akan berkurang.
Krisis pangan juga menjadi salah satu faktor yang berdampak pada keamanan masyarakat. Apalagi pangan  adalah  kebutuhan  utama  masyarakat.  Beras  yang  dihasilkan  dari  padi,  kini  semakin  menipis produksinya.  Hal  ini  di  karena  oleh  makin  tergesernya  bidang  pertanian  dari  perhatian  pemerintah.
Terbukti  Bali  banyak  kehilangan  lahan  potensial  padi,  dengan  berubahnya  sawah  menjadi  bangunan- bangunan berbeton. Jangka panjang yang tidak pikirkan bila makin menipisnya lahan persawahan di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Maka  dari  itu,  agar  keamanan  pangan  setiap  manusia  dapat  terjamin,  dibutuhkan  usaha  ekstra setiap negara untuk memperbaiki sektor ekonominya. Apabila sektor perekonomian, khususnya pertanian, Bila sektor pertanian diperhatikan,  maka dapat dipastikan sektor – sektor yang lainnya akan terjamin pula. Persoalan ini tidak hanya merupakan masalah internal dalam sebuah negara.  Dan dibutuhkan kerjasama internasional untuk menanggulangi masalah kelaparan dan pangan. Memikirkan agar tradisi seperti subak di Bali dapat diperdayakan dan di kembangkan. Apabila masyarakat kelaparan, maka kaum elite dan kaum borjuis  akan  menjadi  sasaran  tidak  kriminalitas  dan  anarkis  dari  kau  tertindas.  Dan  hal  ini  akan mengganggu stabilitas keamanan Negara, dan ini bisa dimulai dari tingkat desa, yang menggiring generasi muda mencintai bidang pertanian.

## Health Security (Keamanan Kesehatan)
Pasal  25  piagam  HAM  PBB  juga  menyebutkan  bahwa  setiap  setiap  orang  berhak  atas  jaminan kesehatan. Kelahiran pasal ini juga tidak terlepas dari banyaknya penyakit – penyakit menular yang ada di negara – negara miskin dunia. Akibat kecanggihan transportasi penyakit menular ini yang semula terisolasi hanya  di  negara – negara  tertentu  menyebar  dengan  cepat  melalui  sarana  transportasi.  Sehingga menyebabkan penyebaran penyakit menular yang tidak terkendali. Akibat fenomena tersebut dibutuhkan upaya  untuk  penanggulannya.  Salah  satunya  dengan  dibuatnya  pasal  ini,  sebagai  fondasi  utama  dalam menanggulangi  penyebaran  penyakit  yang  umumnya  mematikan  ini,  agar  penyakit-penyakit  ini  dapat dikontrol penyebarannya serta pengobatan segera bagi pengidapnya, sehingga tidak menular pada individu yang lainnya. Dengan adanya mekanisme seperti itu mungkin dapat dipastikan bahwa penyebaran penyakit itu dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.
Health Security tidak hanya mencakup persoalan tentang penanggulangan penyakit menular, akan tetapi semua hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Salah satu contoh kasusnya adalah tentang permasalahan kesehatan ibu dan anak yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tercatat bahwa tingkat angka kematian ibu melahirkan di Indonesia sangat tinggi, yaitu 307 kematian dari 100.000 kelahiran. Dan belum lama ini ada kasus yang viral terkait ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat perubahan data kasus gagal ginjal akut misterius ( acute kidney injury/AKI ) pada anak. Berdasarkan data terbaru, Dinkes mencatat 18 kasus gagal ginjal akut pada anak hingga Sabtu. Dari jumlah ini, 12 orang di antaranya meninggal dunia, lima orang sembuh dan satu orang masih dirawat.
Bandingkan  dengan  negara  Jepang  yang  sangat  relatif  rendah,  yaitu  4  kematian  dari  100.000 kelahiran. Hal ini tidak lain dipengaruhi juga oleh faktor tingkat perekonomian dalam sebuah negara. Jepang sebagai negara maju pasti secara ekonomi rata-rata penduduknya berpenghasilan di atas rata-rata. Hal ini berpengaruh dalam berbagai sektor, terutama kesehatan. Sehingga rata – rata apabila kita melihat pada negara – negara  maju,  permasalahan  human  security  menjadi  fokus  utama  dari  pemerintahan  negara tersebut setelah national security.
Hal  ini  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  di  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia. Padahal anggaran yang dikeluarkan tidaklah sedikit untuk berbagai sektor, khususnya sektor kesehatan. Akan tetapi, anggaran yang diturunkan tidak semuanya digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada  yang  digunakan  untuk  kebutuhan  pribadi,  bahkan  digunakan  bersama-sama  untuk  kepentingan kelompok tertentu. Inilah salah satu problem yang menjadi kendala bagi terwujudnya keamanan kesehatan dalam negara-negara berkembang. Selain itu di Bali belum lama ini juga terdapat kasus pelaporan seorang pemuda pada rumah sakit pemerintah di Bali, karena tidak tanggap dalam memberikan pelayanan pada masyarakat kecil. Bila mosi tidak percaya dialami masyarakat, maka akan berimplikasi pada keamanannya.

## Environment Security (Kemanan Lingkungan)
Munculnya gagasan penjagaan terhadap keamanan lingkungan atau environment security bermula dari munculnya modernisasi industri atau industrialisasi. Gerakan environmentalisme yang bangkit sejak 1970an serta fakta terjadinya ancaman kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia secara global, mendorong lingkungan menjadi salah satu isu yang sangat menonjol di era 1990an. Penelitian  terkait  dengan  kebijakan  negara  dan  lingkungan  mulai  banyak  dilakukan.  Beberapa  terfokus pada kajian terhadap kerusakan lingkungan dalam kaitannya dengan konteks keamanan nasional. Mereka yakin  bahwa  kerusakan  lingkungan  membawa  dampak  negatif  terhadap  pertahanan  negara.  Kuncinya adalah  kerusakan  lingkungan  melemahkan  sumberdaya  dan  stabilitas  politik  sebuah  negara,  serta kebijakan  yang  tidak  memperhatikan  unsur  lingkungan  hanya  akan  membawa  pada  konflik  karena kesejahteraan  masyarakat  akan  turun.  Kajian-kajian  yang  fokus  pada  hal  tersebut  mengarah  pada
munculnya sebuah bidang kajian khusus yang nantinya akan disebut sebagai keamanan lingkungan hidup (Environmental Security).
Pada  awalnya  keamanan  lingkungan  hidup  adalah  perkembangan  dari  keamanan  internasional dengan menambahkan fokus terhadap lingkungn hidup. Istilah keamanan lingkungan hidup mulai dikenal setelah  Svensson  mempresentasikan  materi  “ Environmental  Security:  A  Concept ”  pada International Conference on Environmental Stress and Security di Stockholm, Swedia tahun 1988. Sejak saat itu, istilah keamanan lingkungan hidup mulai digunakan oleh para sarjana. Keamanan lingkungan hidup merujuk pada konsep  keamanan  negara  yang  dicapai  dengan  memerangi  kemiskinan,  kerusakan  lingkungan,  dan kurangnya akses terhadap pengetahuan. Keamanan lingkungan hidup adalah tantangan utama menyangkut perubahan  lingkungan  global,  dengan  fokus  pada  interaksi  antara  ekosistem  dan  manusia,  efek  dari perubahan  lingkungan  global  terhadap  kerusakan  lingkungan,  dampak  peningkatan  permintaan  sosial untuk sumber daya, jasa ekosistem, dan barang-barang yang terkait dengan lingkungan.

## Community Security (Keamanan Komunitas)
Keamanan komunitas bertujuan melindungi orang dari lunturnya hubungan dan nilai tradisional, serta  dari  kekerasan  sektarian,  religi  dan  etnis.  Komunitas  tradisional,  terutama  kelompok  etnis  dan kepercayaan minoritas sering kali merasa terancam. Sekitar setengah dari seluruh jumlah Negara di dunia pernah mengalami ketegangan antar etnis. Kekerasan pun dapat mengancam keamanan komunitas, dimana komunitas adalah tempat bagi mayoritas orang untuk mencari identitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan diri mereka. Biasanya kekerasan atau tindakan represif terjadi di kalangan komunitas etnis atau komunitas yang masih menerapkan praktik kehidupan tradisional. Mereka menjadikan tradisi sebagai pembenaran untuk aksi kekerasan, seperti perbudakan dan pelecehan seksual terhadap wanita. Rasa kecintaan terhadap etnis pun dapat memicu bentrok, biasanya hal ini terjadi dalam kasus diskriminasi ras.

## Political Security (Keamanan Politik)
Political security erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik. Perlindungan  ini  menitik beratkan kepada basic kebebasan  manusia dan hak asasi manusia.

## Gender Mainstream dalam Melihat Keamanan
Di  atas  telah  dijelaskan  bahwa  feminist  mengkritisi  tentnag  redefinisi  ulang  konsep  keamanan. Sangat berbeda dengan teori-teori HI konvensional yang dari skala makro, bahwa keamanan dijamin oleh negara  melalui  seperangkat  aparatur  Negara.  Aparatur  inilah  yang  kemudian  menebarkan  rasa  aman kepada  segenap  rakyat  di  suatu  Negara.  IR  feminist  mendefinisikan  ulang security kedalam  tingkatan- tingkatan  institusi  yang  kompleks  sampai  ke  level  keluarga.  Security  di  sini  segala  bentuk  kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan fisik, structural, dan ekologi, contohnya seperti pemerkosaan, subordinasi gender,  kekerasan  rumah  tangga,  dan  lain-lain.  Yang  ditekankan  oleh  feminist  ini  adalah  bagaimana keamanan  individu  di  institusi  terkecil  yaitu  keluarga  membutuh  keamanan  yang  ekstra  dan  setara sehingga berdampak ke level nasional bahkan global. Feminist juga melihat bagaimana andil perempuan dalam  politik  internasional  melalui  keterlibatan  dalam  pembuatan  kebijakan  global  dan  perperangan menentukan keamanan individu. Perperangan juga ikut dianalisi dalam kajian feminist. Perperangan secara sejarah  berlangsungnya  erat  kaitannya  dengan  kekuatan  dan  maskulin,  laki-laki  terlibat  dalam perencanaan  dan  prosedural.  Maka  dewasa  ini  feminist  menawarkan  bagaimana  melihat  perang  dalam konsep  feminist  yang  lebih  mngedepankan  unsur-unsur  perdamaian  ketimbang  perperangan  fisik  yang merugikan.

## Transnational Organized Crime (TOC)
Serupa  dengan  konsep  gender  mainstream,  TOC  lahir  sebagai  salah  satu  konsep  keamanan kontemporer. Konsep TOC baru hadir seiring berkembangnya kemanan internasional, kemajuan teknologi informasi, politik global, dan perkembangan perdagangan internasional. Bertambah kompleksitasnya actor dalam hubungan internasional juga berdampak terhadap munculnya TOC. TOC merupakan salah satu bukti kebangkitan actor non-negara dalam kontestasi hubungan internasional. Jaringan criminal transnasional yang  tersebar  dalam  system  internasional  menjadi  bisnis  gelap  yang  mengancam  eksistensi  keamanan. Kompleksitas TOC menyebabkan sulit untuk mendefinisikan TOC secara pasti, karena perkembangan TOC yang cepat. Pendefinisiannya terbentur pada setiap disiplin ilmu, masing-masing kajian keilmuan memiliki definisinya tersendiri.  Akan tetapi, terdapat beberapa sifat dari TOC, yaitu, dilakukan lebih dari satu Negara, seandainya  terjadi  di  satu  Negara,  persiapan,  perencanaan,  dan  kontrolnya  dilakukan  dari  jarak  jauh (Negara  lain),  Melibatkan  organized  criminal  group  di  suatu  Negara  yang  memiliki  jaringan  aktifitas criminal di Negara lain, dan berdampak terhadap Negara lain
TOC sekarang telah mendapatkan tempat tersendiri dalam kajian hubungan internasional, setelah sebelumnya teori-teori HI kurang mampu menjelaskan esensi dari TOC. Teori-teori tersebut adalah realism, liberalism, dan konstruktivisme. Ada lima elemen utama TOC yaitu, Pertama, Perpetrators, Aktor criminal yang melewati batas Negara (baik fisik maupun virtual), Kedua, Product, Barang yang dijual illegal baik berupa pencurian, masuk ke suatu Negara secara illegal, Ketiga, People, s eseorang yang masuk ke suatu Negara dengan paksaan seperti melanggar prosedur imigrasi, Keempat, Proceed, k entungan dari aktifitas illegal,  dan  Kelima, Digital  Signals,  t ransmisi  sinyal  digital  yang  berdampak  terhadap  perbatasan  fisik sebuah Negara.
Proses globalisasi meningkatkan andil dan peran actor non-negara dalam kontestasi perpolitikan internasional. Secara perlahan tapi pasti Negara akan kehilangan kekuatannya dalam mengatur mekanisme pasar melalui arus liberalisasi dan perbatasan negara. Berbanding terbalik dengan sindicate kriminal yang justru  tumbuh  subur  karena  pasar  mereka  yang  menjadi  lebih  luas  dan  lebar.  Negara  juga  mengalami kesulitan  disebabkan  Negara  kerap  terbentur  dengan  birokrasi,  politik,  diplomasi,  sedangkan  sindikat criminal memiliki hukumnya sendiri. Masyarakat global tidak semuanya sepaham bahwa dirinya memiliki peran  dan  kewajiban  masing-masing  dalam  politik.  Sebagian  membuat  un-civil  society  untuk  mengejar tujuan mereka (termasuk di dalamnya terorisme dan  TOC). Uncivil society ini  berpeluang menimbulkan kerusakan yang luar biasa tidak hanya dalam ringkup suatu Negara bahkan dunia global.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keamanan  nasional  berbasis masyarakat adat di Bali telah berjalan sesuai dengan konsep falsafah Tri Hita Karana . Tri Hita Karana adalah ajaran  agama  hindu  yang  menitikberatkan  untuk  hidup  harmonis  dan  saling  toleransi  dengan  sesama (Paramandhita, 2017; Putrawan et al., 2021). Konsep ini menitikberatkan pada kesejateraan masyarakat (Budiantara, 2018; Jaya, 2019). Salah satu faktor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah menjaga  keamanan  dan  ketertiban  lingkungan.  Menjaga  keamanan  suatu  daerah  merupakan  hal  yang sangat penting untuk dilakukan, karena dengan memiliki reputasi daerah yang aman akan menjadi daya tarik  istimewa  dari  daerah  tersebut.  Begitupula  dengan  Bali  yang  terkenal  akan  adat  istiadat  serta pariwisatanya (Artajaya & Wiasta, 2020; Witari & Sariasih, 2020). Salah satu unsur yang harus diperhatikan guna  mempertahankan  peningkatakn  kesejahteraan  warganya  adalah  tercipta  daerah  yang  aman  dan damai.  Keamanan  dari  segi  ekonomi,  keamanan  pangan,  keamanan  kesehatan,  keamanan  politik  sera keamanan lingkungan.
Bali  sebagai  pulau  yang  kaya  akan  adat  dan  budayanya  serta  dikenal  sebagai  desa  adat  yang memiliki  awig-awig (Putrawan  et  al.,  2021;  Putri  et  al.,  2018). Tentu  berusaha  menjaga  keamanan  dan kedamainan warganya.  Tidak hanya mengandalkan aparat TNI dan POLRI. Namun  Bali memiliki sistem keamanan  adat  yang  disebut  Sipandu  beradat,  meliputi:  Pacalang,  Pelindungan  Masyarakat  (Linmas); Bhayangkara  Pembina  Keamanan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas);  dan/atau  Pam  Swadaya terdiri  dari:  Satuan  Pengamanan  (Satpam);  dan/atau  Bantuan  Keamanan  Desa  Adat  (Bankamda). Keberadaan  Sipandu  beradat  salah  satunya  pecalang  membawa  dampak  yang  postif  terhadap  keamaan desa  adat. Pecalang merupakan  simbol  petugas  keamanan  masyarakat  adat  di  Bali.  Dalam  realitasnya, Pecalang sudah tidak lagi memfokuskan diri pada Swadharmaning adat dan agama. Pecalang telah menjadi salah satu identitas Pulau Dewata. Dalam pelaksanaan event berskala lokal sampai internasional. Pecalang dianggap berperan penting dalam menjaga keamanan di wilayah adat maupun wilayah penyelenggaraan suatu acara (Putra et al., 2021; Suciati, 2021).
Sehingga dapat dikatakan bahwa pecalang membwa perat yang penting guna mencapai kemanan nasional (Dewi, 2018). Karena keamanan nasional dapat tercipta dilihat dari masing-masing daerahnya. Oleh  karena  itu  untuk  mampu  menciptakan  keamanan  baik  dari  segi  pangan,  ekonomi,  lingkungan, komunitas, bahkan politik diperlukan kontribusi serta kerjasama dari semua eleman masyarakat. Karena faktor  keamanan  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pendapat  dunia  terhadap Negara  kita.  Sehingga  kedepannya  kita  dapat  bersaing  serta  menghadapi  arus  globalisasi  dan perkembangan-perkembangan  dunia  Internasional.  Beberapa  penelitian  sebelumnnya  menunjukkan bahwa keamanan nasional berpengrauh terhadap daya tarik suatu daerah (Dewi, 2018; Putra et al., 2021). Penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  untuk  menciptakan  Negara  yang  aman  dan  damai,  masyarakat perlu sadar untuk ikut serta menjaga keamanan daerahnya masing-masing (Markus et al., 2018) . Sehingga diharapakn  semua  warga  ikut  berpartisinya  untuk  ikut  serta  menjaga  keamanan  dan  ketertiban lingkungannya agar tercipta msayarakat yang damai dan sejahtera.

## 4. SIMPULAN
Konstruksi  Konsep  Pengelolaan  Keamanan  Nasional  Berbasis  Masyarakat  Adat  di  Bali  telah berjalan sesuai dengan konsep falsafah Tri Hita Karana . Tanpa mengabaikan realita fenomena keamanan dunia.  Mengingat  Bali  adalah  objek  utama  tujuan  wisatawan  baik  lokal  maupun  internasional.  Dalam wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  para  informan  diantaranya:  Ketua  MDA  Provinsi  Bali,  Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Paiketan Pecalang Provinsi Bali.  Adanya  permasalahan  keamanan  dunia  tentunya  membuat  masyarakat  merasa  diri  terancam  dan timbul konsep human security .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Artajaya, I. W. E., & Wiasta, I. W. (2020). Desa Adat Menjadi Benteng Terakhir Dalam Memutus Penyebaran Covid-19  Study  Pada  Desa  Adat  Tegallalang  Gianyar  Bali. Prosiding  Webinar  Nasional  Unmas Denpasar . http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/webinaradat/article/view/1219.
Budiantara, I. K. D. (2018). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Pada Masyarakat Hindu Di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. LAMPUHYANG , 8 (2). https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v8i2.64.
Dewi, N. M. L. (2018). Sinergitas Kemitraan Antara Polri Dengan Pecalang Dalam Menjaga Keamanan Desa Pakraman. Kerta Dyatmika , 15 (2), 1 – 10. https://doi.org/10.46650/kd.15.2.910.1-10.
Jaya, K. (2019). Membangun Mutu Pendidikan Karakter Siswa melalui Implementasi Ajaran Tri Hita Karana.
Jurnal Penjaminan Mutu , 5 (1), 57 – 67. https://doi.org/10.25078/jpm.v5i1.759.
Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 1 (1),  187 – 191. https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191.
Markus,  A.,  Nayoan,  H.,  &  Sampe,  S.  (2018).  Peranan  Lembaga  Adat  Dalam  Menjaga  Keamanan  Dan Ketertiban  Masyarakat  Di  Desa  Salurang  Kecamatan  Tabukan  Selatan  Tengah  Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurusan Ilmu Pemerintahan , 1 (1).
Paramandhita, A. (2017). Penerapan ajaran tri hita karana pada anak usia dini di TK Dharmayasa kecamatan Klungkung kabupaten Klungkung. Jurnal Penelitian Agama Hindu , 1 (2).
Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika Awig-Awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat. JSKPM  (Jurnal  Sains  Komunikasi  Dan  Pengembangan  Masyarakat , 4 (1),  125 – 136. https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.125-136.
Purwita, P. U. (2018). Pengembangan Potensi Pantai Lovina Sebagai Ekowisata Pesisir Di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Bali. Jurnal Destinasi Pariwisata , 6 (1).
Putra, I. B. A. J., Margi, I. K., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). Pecalang Sebagai Agen Sosialisasi Berbasis Local Genius  Dalam  Menghadapi  Covid-19  Dan  Potensinya  Sebagai  Bahan  Ajar  Sosiologi  Sma  (Studi Kasus  Di  Desa  Sawan,  Sawan,  Buleleng  Bali). Jurnal  Pendidikan  Sosiologi  Undiksha , 3 (2). https://doi.org/10.23887/jpsu.v3i2.39080.
Putrawan, I. N. A., Widnyana, I. M. A., Ekasana, I. M. S., K.Tus, D. S. A., & Vedanti, I. G. A. J. M. (2021). Penerapan Ajaran Tri Hita Karana Dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari Di Banjar Lantang Bejuh  Desa  Adat  Sesetan. Jayaoangus  Press  (Jurnal  Penelitian  Agama  Hindu , 5 (2). https://doi.org/10.37329/jpah.v5i2.1276.
Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., Mertadana, & Kodi, D. P. (2018). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1). https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856.
Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Bali. Widya Accarya ,
7 (1). https://doi.org/10.46650/wa.7.1.433.%25p. Saputro,  G.  E.,  &  Meirinaldi.  (2021).  Pengaruh  Stabilitas  Makro  Ekonomi,  Stabilitas  Keamanan  Dan Pertumbuhan  Industri  Strategis  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi. Jurnal  Ekonomi , 23 (1). https://doi.org/10.37721/je.v23i1.757.
Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat Dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat  Hindu  Di  Bali. Dharma  Duta :  Jurnal  Penerangan  Agama  Hindu , 18 (1). https://doi.org/10.33363/dd.v18i1.446.
Suadnyana, I. B. P. E. (2021). BAGA PALEMAHAN: Upaya Pelestarian Lingkungan Oleh Masyarakat Hukum Adat Bali. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu , 5 (2). https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i2.1750. Suarta,  I.  M.  (2018).  Nilai-nilai  Filosofis  Didaktis,  Humanistis,  dan  Spiritual  dalam  Kesenian  Tradisional Macapat Masyarakat Bali. MURDA , 33 (2). https://doi.org/10.31091/mudra.v33i2.364. Suciati,  D.  A.  P.  (2021).  Optimalisasi  Peran  Pecalang  sebagai  Representasi  Desa  Adat  dalam  Menunjang
Percepatan  Pencegahan  Covid-19  di  Provinsi  Bali. Jurnal  Bali  Membangun  Bali , 2 (1). https://doi.org/10.51172/jbmb.v2i1.151.
Sumarto,  R.  H.,  &  Dwiantara,  L.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Tata  Kelola  Pariwisata  Di Kampung  Wisata  Dewo  Bronto  Yogyakarta. Journal  Publicuho , 2 (4),  111 – 127. https://core.ac.uk/download/pdf/287123456.pdf.
Witari, M. R., & Sariasih, K. (2020). Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Tatanan Spasial Di Pura Desa
Dan Pura Puseh Desa Adat Batuan, Gianyar. Jurnal Anala , 8 (2), 43 – 52. https://doi.org/10.46650/anala.8.2.987.43-52.
Zainudin,  L.  M.,  Aufar,  S.  H.,  Aqsal,  R.  S.,  Nathasya,  F.  M.  B.,  &  Al-Fatih,  S.  (2022). (Implementation  of Traditional  Sanctions  in  the  Case  of  the  Theft  of  Pratima  in  Panglipuran  Village  Bangli  Bali) . University of Muhammadiyah Malang. https://doi.org/10.2139/ssrn.4274123.