## KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
The Additional Refinement Income Policy In Kediri Regency
Anang Siswahyudi 1
1 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Penelitian  ini  Kebijakan  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Penghasilan  di  Pemerintah  Kabupaten  Kediri. Hasilnya  menunjukkan  bahwa:  1.  Proses  penyusunan  kebijakan  berjalan  secara  terencana  dan  sistematis sesuai tahapan perumusan kebijakan. Dalam masalah identifikasi formulasi kebijakan telah didasarkan pada isu-isu  strategis  seperti  a).  kondisi  realitas  kinerja  karyawan  cenderung  lebih  rendah,  b).  tingkat kesejahteraan dan tingkat perbedaan pendapatan bagi karyawan. Dalam mengambil model atau alternatif pemilihan kebijakan merupakan proses antar ras antar elit aktor birokrasi di pemerintah kabupaten Kediri yang  mempengaruhi  bentuk  penentuan  kebijakan  tambahan  penyempurnaan  pendapatan  2).  Bentuk kebijakan  tambahan  penyempurnaan  pendapatan  pemerintah  kabupaten  Kediri  diperoleh  melalui  tiga variabel: posisi, kehadiran dan kinerja karyawan; 3). Dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan tambahan telah didukung oleh sistem dan kebijakan yang ada dalam sistem online jari terhadap kehadiran karyawan dan variabel kinerja melalui instrumen pencapaian kinerja yang dibuat pada akhir tahun. Dalam pelaksanaan  variabel  lain  berdasarkan  posisi,  dalam  pelaksanaan  ketiga  variabel  tersebut  tampak  kurang efektif  dalam  hal  variabel  kinerja  karena  tidak  mencerminkan  kinerja  karyawan  setiap  hari,  sedangkan dalam  akuisisi  kebijakan  peningkatan  tambahan  pendapatan  masih  dirasakan  disparitas antara  karyawan staf  dengan  karyawan  struktural  akibatnya  belum  dapat  meningkatkan  kinerja  secara  signifikan  kepada karyawan tingkat yang lebih rendah.
Kata Kunci: Perumusan Kebijakan; Implementasi; Kinerja Pegawai

## Abstract
This research aims to describe the implementation of additional refinement income policy in Kediri Regency. The result shows  that:  1.  The  process  of  compiling  policy  runs  in  a  planned  and  system  according  to  the  stage  of  policy formulation. In identification issues of administration, the wording has been based on strategic topics such as a). The condition of the reality of the performance of employees tends to be lower, b). The level of welfare and income disparities rate  for  employees.  In  taking  the  model  or  the  alternative  selection  of  policy  is  an  interracial  process  between bureaucracy elite actors in the district government of Kediri which influences the form of additional refinement income policy determination 2). The type of other refinement income policy of Kediri district government is acquired through three  variables:  position,  presence,  and  employee  performance;  3).  In  the  implementation  of  additional  refinement, income  policy  has  been  supported  by  the  system,  and  the  existing  plan  in  the  operation  of  finger  online  towards employee attendance and performance variables through the instrument of performance achievement is made at the end of the year. In the implementation of the other variables based on positions. In the application of the three variables seem less effective in terms of performance variables because it does not reflect the performance of employees every day, while in the acquisition of additional refinement income policy is still perceived disparities between staff employees with the structural employees consequently have not been able to improve performance significantly to the lower level employees.
Keywords : Policy Formulation;  Implementation; Employee Performance

## A. PENDAHULUAN
Memasuki  abad  ke-21  dan  milenium  III, salah  satu  tantangan  besar  yang  dihadapi  oleh aparatur  pemerintah  daerah  adalah  bagaimana menampilkan  profesionalisme,  etos  kerja  tinggi, keunggulan kompetitip dan kemampuan
memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan aspirasi masyarakat yang bebas dari nuansa KKN. Tantangan  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang beralasan, mengingat secara empirik  masyarakat menginginkan  peranan  aparatur  pemerintah
dapat  menjalankan  tugas-tugas  pelayanan  secara optimal.  Tumpuan  dari  harapan-harapan  itu sendiri  kini  lebih  tertuju  pada  institusi pemerintah  daerah  agar  dapat  mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
Remunerasi pemerintahan adalah merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari Kebijakan  Reformasi  Birokrasi.  Dilatarbelakangi oleh  kesadaran  sekaligus  komitmen  pemerintah untuk mewujudkan  clean and good governance. Namun pada tataran pelaksanaannya, perubahan dan  pembaharuan  yang  dilaksanakan  dalam rangka  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang bersih  dan  berwibawa  tersebut  tidak  mungkin akan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  (efektif) tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai.
Tunjangan  Kinerja  (remunerasi)  adalah salah  satu  bentuk  sistem  pembayaran  tunjangan yang  mengkaitkan  imbalan  (reward)  dengan prestasi  kerja  (performance).  Implikasi  dari konsep  tersebut  adalah  bahwa  seseorang  yang berkinerja  baik  maka  akan  memperoleh  imbalan yang  lebih  tinggi  dan  begitu  pula  sebaliknya. Artinya,  semakin  tinggi  kinerja  yang  dapat dicapai seorang pegawai, maka akan makin tinggi pula imbalannya. Dengan demikian jika sistem ini dapat  diterapkan  secara  efektif  maka  akan berdampak  positif  bagi  sebuah  organisasi karena akan  dapat  meningkatkan  kinerja  dan  kepuasan kerja  pegawai.  Secara  umum,  dasar  hukum kebijakan  pemberian  tunjangan  kinerja  di  atas, bersumber  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Dalam  pasal  63 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  dinyatakan  bahwa  “Pemerintah  daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai  negeri  sipil  daerah  berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan  kemampuan  keuangan  daerah dan  memperoleh  persetujuan  DPRD  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Tambahan  penghasilan  diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan  prestasi  kerja,  tempat  bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
Petunjuk  teknis  terhadap  kebijakan pemberian tambahan penghasilan oleh pemerintah  daerah  ditegaskan  melalui  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang  terakhir  diubah  dengan  Permendagri Nomor  21  Tahun  2011,  pasal  39  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  “Pemerintah  Daerah  dapat memberikan  tambahan  penghasilan  kepada pegawai  negeri  sipil  berdasarkan  pertimbangan
yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan  keuangan  daerah  dan  memperoleh persetujuan  DPRD  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”. Analisis terhadap  kedua  peraturan  tersebut  mengandung syarat diterapkannya kebijakan tambahan penghasilan oleh pemerintah daerah, yaitu untuk peningkatan  kesejahteraan  pegawai,  ada  dasar pertimbangan  yang  obyektif,  besarannya  sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut  di  atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kebijakan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi  PNS  di  Pemerintah  Kabuapten  Kediri  guna memperoleh  gambaran  proses  perumusan  dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan yang apakah  searah  dengan  pemenuhan  kebijakan pemerintah  pusat.  Sehingga,  dalam  proses penyesuaiannya  (alignment)  dapat  dilakukan secara  sistematis  dan  simultan  sesuai  dengan tahapan yang dimaksud pemerintah pusat.
Dari  latar  belakang  permasalahan  yang dikemukakan  diatas  maka  penulis  merumuskan masalah yang akan dikaji, yaitu :
1.
Bagaimanakah
Proses Perumusan
kebijakan  Pemberian  tambahan  penghasilan  bagi pegawai  negeri  sipil  pemerintah  kabupaten kediri?
2. Bagaimanakah bentuk kebijakan
Pemberian  tambahan  penghasilan  bagi  pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten kediri?
3. Bagaimanakah  Pelaksanaan  kebijakan Pemberian  tambahan  penghasilan  bagi  pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten kediri?

## B. KERANGKA TEORI Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  merupakan  “whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do”  segala sesuatu  yang  dipilih  oleh  pemerintah,  yang dikerjakan    ataupun  yang  tidak  dikerjakan (Dyee,1978). Selanjutnya Dye menyatakan apabila pemerintah  memilih  untuk  melakukan  kebijakan publik,  maka  harus  mengutamakan  goal (objektifnya) dan merupakan tindakan keseluruhan bukan hanya perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
Dalam    memecahkan  masalah  yang dihadapi  kebijakan  publik,  terdapat  beberapa tahap  (Dunn,1994)  yaitu  :  penetapan  agenda kebijakan  (agenda  setting),  formulasi  kebijakan (policy  formulation),  adopsi  kebijakan  (policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation)  dan  penilaian  kebijakan  (policy assesment).
Menurut Anderson {Islami, 1994)
perumusan  kebijakan  publik  meyangkut  upaya menjawab  pertanyaan  bagaimana  berbagai
alternative  disepakati  untuk  masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.  Sedangkan  pembuatan  kebijakan lebih  merujuk  pada  aspek-aspek  lain  seperti bagaimana  masalah-masalah  publik  menjadi perhatian  para  pembentuk  kebijakan,  seperti bagaimana  masalah-masalah  publik  menjadi perhatian  para  pembentuk  kebijakan,  bagaimana proposal  kebijakan  dirumuskan  untuk  masalah- masalah  khusus,  dan  bagaimana  kebijakan merupakan  keseluruhan  tahap  dalam  kebijakan publik yeng berupa rangkaian keputusan.
Masalah  yang  masuk  dalam  agenda kebijakan  selanjutnya  akan  dibahasa  oleh  actor perumus  kebijakan.  Masalah  tersebut  dibahas sesuai  tingkat  urgensinya  dalam  pemecahannya. Tahap  dalam  formuasi  kebijakan  menurut Pasolong  (2010:42-52)  adalah  dimana  kebijakan dianalisis  kemudian  dicari  fomulasi  terbaiknya melalui  Identifikasi  masalah,  Badjur  (Pasolong, 2007,  p.  42)    mengatakan  bahwa  pada  dasarnya kebijakan  publik  terjadi  karena  adanya  masalah yang perlu ditangani secara serius. Tanpa adanya masalah,  barang  kali  tidak  akan  pernah  dibuat kebijakan  publik.  Informasi  mengenai  masalah kebijakan dapat diperoleh melalui sumber tertulis sepertiIdentifikasi  masalah,  Badjur  (Pasolong, 2007,  p.  42)    mengatakan  bahwa  pada  dasarnya kebijakan  publik  terjadi  karena  adanya  masalah yang  perlu  ditangani  secara  serius.  Pertanyaan penting  yang  harus  dijawab  pada  tahap identifikasi  masalah  adalah:  seperti  1.  Apa  Apa isu  itu  benar-benar  masalah?,  2.  Siapa sasarannya? 3. Apa alasan atau apa buktinya?,  4. Apa masalah itu sudah sangat mendesak/urgen? 5.  Apakah  akibat  negative  yang  terjadi  akan signifikan apabila tidak segera diintervensi?
Setelah  proses  penetapan  kebijakan selesai, maka kebijakan publik diimplementasian. Gordon  (1986),  mengatakan bahwa implementasi berkenaan  dengan  berbagai  kegiatan  yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan  kebijakan  yang  telah  diseleksi. Mengorganisir  berarti  mengatur  sumber  daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan  program.  Melakukan  interpretasi berkenaan  dengan  mendefinisikan  istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk- petunjuk  yang  dapat  diterima  dan  feasible. Menerapkan  berarti  menggunakan  instrument- instrumen  atau  memberikan  pelayanan  rutin, melakukan pembayaran-pembayaran.
Secara luas, implementasi dapat didefinisikan  sebagai  proses  administrasi  dari hukum  (statute)  yang  didalamnya  tercakup keterlibatan  berbagai  actor,  organisasi,  prosedur,
dan  teknik  yang  dilakukan  agar  kebijakan  yang ditetapkan  mempunyai  akibat,  yaitu  tercapainya suatu  tujuan.  Dari  dua  pengertian  implementasi diatas  dapat  ditafsirkan  bahwa  kebijakan- kebijakan  diimplementasikan  belum  tentu  dapat mencapai  tujuannya.  Selain  pengertian  diatas, implementasi  kebijakan  dipahami  sebagai  suatu proses, output, dan outcome. Implementasi dapat dikonseptualisasikan  sebagai  proses  karena didalamnya  terjadi  beberapa  rangkaian  aktivitas yang berkelanjutan.

## Konsep tentang Tunjangan/Insentif
Pengertian  tunjangan  menurut  Simamora (2004)  adalah  pembayaran-pembayaran  dan  jasa- jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan  organisasi  dapat  membayar  semua  atau sebagian  dari  tunjangan  terebut.  Dalam  kamus besar  Bahasa  Indonesia,  pengertian  tunjangan yang  disesuaikan  dengan  topik  bahasan  ini adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan,  sokongan.  Pada  kenyataannya  sektor publik  mempunyai  beberap  karakteristik  spesifik yang  membuat  desain  skema  insentif  sangat kompleks (Pollit, 2006; Anthony dan Young, 2003 dalam  verbeeten  2008;  Burgess  dan  Ratto,  2003; Tirole,  1994).  Pertama,  organisasi  sektor  publik secara  umum  mempunyai  banyak  stakeholder (principal)  dengan  tujuan  yang  banyak  juga, Kedua,  beberapa  dimensi  kinerja  sulit  untuk diukur.

## Kinerja
Menurut  Wirawan  (2009),  kinerja  adalah keluaran  yang  dihasilkan  oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator  suatu  pekerjaan  atau  suatu profesi  dalam  waktu  tertentu.  Kinerja  merujuk pada  pencapaian  karyawan  atas  tugas  yang diberikan  (Cascio,  1992  dalam  Marifah,  2004). Kinerja  pada  hakekatnya  adalah  hasil  kerja  yang dapat  dicapai  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan  tanggung  jawab  masing-masing,  dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Prawisosentono, 1992 dalam Marifah, 2004). Soedjono  dalam  Mariam  (2009)  menyebutkan  6 (enam)  kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur kinerja pegawai secara individu yakni:
1. Kualitas,  hasil  pekerjaan  yang  dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut.
2. Kuantitas,  jumlah  yang  dihasilkan  atau jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan.
3. Ketepatan
waktu, yaitu dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas  yang  lain.  Efektivitas  pemanfaatan secara  maksimal  sumber  daya  yang  ada  pada
organisasi  untuk  meningkatkan  keuntungan  dan mengurangi kerugian.
4. Kemandirian,  yaitu  dapat  melaksanakan kerja tanpa bantuan guna menghindari hasil yang merugikan.
5. Komitmen  kerja,  yaitu  komitmen  kerja antara pegawai dengan organisasinya.  Tanggung jawab pegawai terhadap organisasinya

## C. METODE PENELITIAN
Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni untuk  menggambarkan  proses  perumusan kebijakan  pemberiaan  tambahan  Perbaikan Pengasilan  di  pemerintah  Kabupaten  Kediri, maka  pendekatan    yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan rancangan  penelitian  studi  kasus.  Di  mana penelitian  studi  kasus  Menurut  creswell  (2009) adalah  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian kualitatif,  dimana  peneliti  melakukan  explorasi secara  mendalam  terhadap  program,  kejadian, proses,  aktivitas,  terhadap  satu  atau  lebih  orang. Studi  kasus  terikat  oleh  waktu  dan  aktivitas  dan peneliti  melakukan  pengumpulan  data  secara mendetail dengan
berbagai prosedur pengumpulan data dalam
waktu berkesinambungan.

## D. PEMBAHASAN

## Pelaksanaan  Kebijakan  Pemberian  Tambahan Perbaikan Penghasilan
Dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Pemberian Tambahan  Perbaikan  Penghasilan    bagi  Pegawai Negeri  Sipil  ada  beberapa  kondisi  yang mendukung  pelaksanaan  penerapan  TPP  antara lain  Pemerintah  Kabupaten  Kediri  sudah menerapkan  instrumen  penilaian  prestasi  kerja bentuk  isian  dokumen  Sasaran  Kerja  Pegawai (SKP)  dan  penilaian  perilaku  oleh  atasan  yang merupakan salah satu bagian dari 3 variabel yang adan  di    kebijakan  tambahan  perbaikan penghasilan  yaitu  variabel  kinerja.  Sistem penilaian prestasi kerja ini baru mulai diterapkan sejak  tahun  2014  dan  untuk  penilaian  prestasi kerja  ASN  ini  dilaksanakan  sekali dalam  1  (satu) tahun.
Pemerintah  Kabupaten  Kediri  sudah menggunakan  sistem  presensi  online  dengan finger  print.  Aplikasi  presensi  ini  ada  di  setiap SKPD  dan  langsung  tersambung  secara  online dengan  Badan  Kepegaian  Daerah  (BKD)  sebagai dasar  evaluasi  kehadiran  dan  kebijakan  lainnya. Output  sistem  ini  berupa  laporan  kehadiran setiap individu.
Pemerintah  Kabupaten  sudah  memiliki sistem  kepegawaian  yang  secara  tertib  dan periodik  mendata  dan  mengelola  data-data kepegawaian mulai dari eselon IIa sampai dengan staf. Data ini sangat penting sebagai dasar untuk menentukan  salah  satu  variabel  dalam  kebijakan Tambahan Perbaikan penghasilan.
Dalam pelaksanaan masih terlihat Pegawai yang hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu  serta  selama  jam  kerja  selalu  berada  di kantor  bukan  berarti  akan  berkontribusi  pada kantor.  Adakalanya  pegawai  tersebut  hanya menganggur  di  kantor  atau  hanya  sekedar menghabiskan  waktu  baca  koran  di  kantor sampai  jam  kantor  selesai.  Untuk  kondisi  inipun kantor  tidak  mendapatkan  manfaat  apapun  dari keberadaan pegawai tersebut.
Dari  uaraian  pembahasan  diatas  bahwa pelaksanaan  kebijakan  pemberian  tambahan penghasilan dilakukan melalui tiga variabel yaitu salah  satunya  variabel  kinerja  yang  diperoleh melalui Penilaian ASN berdasarkan prestasi kerja ini  sebenarnya  cukup  bagus,  tetapi  masih mengalami permasalahan didalam penerapannya terutama  berkaitan  dengan  penilaian  dan pemberian  tunjangan  pegawai  karena  berlaku pada pemberian tunjangan pada tahun berikutnya  sehinga  kurang  memberikan  dampak terhadap peningkatan kinerja pegawai.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari  hasil  penelitian  dengan  mengacu pada    tujuan  peneltian  yang  telah  disusun  pada bab  pendahuluan  dengan  kesimpulan    sebagai berikut:
1) Proses  penyusunan  kebijakan  peraturan bupati  kediri  nomor  16  tahun  2015  tentang pemberian  tambahan  perbaikan  penghasilan pegawai  berjalan  secara  terencana  dan  sitematis sesuai  sesuai  tahapan  dalam  perumusan kebijakan.  Dalam  indentifkasi  permasalahan perumusan kebijakan sudah didasarkan pada isu isu  strategis  seperti  a).  kondisi  realitas    kinerja pegawai  cenderung  masih  rendah,  b).  tingkat kesejahteraan  dan  adanya  kesenjangan  tingkat perolehan    penghasilan  bagi  pegawai,  c)  total belanja  pegawai  pemerintah  daerah  kabupaten Kediri.  Dalam  menyusun  bentuk  atau  isi kebijakan  merupakan  proses  interaksi  antara aktor-aktor  elit  birokrasi,  pengaruh  besarnya kewenangan  bisa  terlihat  ketika  Inspektorat terlibat  dalam    finalisasi  isi  kebijakan  yang menimbulkan    tingkat  perolehan  tambahan penghasilan  cenderung  kurang  kosisten  karena
memasukan fungsional auditor (staf)
perolehannya setara dengan jabatan eselon IV/a.
2) Bahwa  bentuk    kebijakan  tambahan perbaikan  penghasilan  melalui  3  variabel  yaitu jabatan, kehadiran dan kinerja.
3) Dalam  pelaksanaan  kebijakan  tambahan perbaikan  penghasilan  dalam  hal    variabel kehadiran  yang  sudah  didukung  oleh  sistem finger  print    online  dan  dalam  variabel  kinerja telah  didukung  oleh  sistem  penilian  perestasi kerja  pegawai  yang  dibuat  satu  kali  dalam  satu tahun  sehinga  dalam  pelaksanaanya  pemberian tambahan  perbaikan  penghasilan  dapat  berjalan secara baik.
4) Dalam pelaksanaan pemberian tambahan
perbaikan penghasilan pengaruh yang ditimbulkan bagi  staf fungsional masih diraskan terlalu  timpang  justru  tidak  menimbulkan semangat  untuk  bekerja  bahkan  sebaliknya menimbulkan  suasana  kecemburuan  suasana tidak menyenangkan di lingkungan kerja. Bila di lihat  dari  segi    kinerja  maka  dikaitkan  dengan target  pelayanan  kantor,  maka  kita  tidak  akan tahu  apakah  pegawai  tersebut  telah  berkinerja dengan  baik,  Sehinga  jadi  masalah  dalam  sistem ini  adalah  walaupun  seorang  pegawai  tidak berkinerja  pada  saat  ini  tetap  bisa  dibayar  TPP nya karena dasar perhitungan TPP adalah kinerja tahun  lalu  sehinga  pelaksanaannya  tidak memberikan  dampak  yang  kurang  signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai.

## E. REFERENSI
Abdul Solichin Wahab, 2012. Analisis Kebijakan – Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model- Model  Implementasi  Kebijakan  Publik. Jakarta- Bumi Aksara Adnan  Mahdi,  2014.  Paduan  Penelitian  Praktis Untuk  Menyusun  Skripsi,  Tesis  dan Desertasi. Bandung: Alfabeta Cochran,  L.  Charles  and  Malone.  F.  Eloise.  2010. Publik  Police  –  Perpectives  and  Choices. London Dye,  R.  Thomas,  2002.Understanding  Publik Police – Tenth Edition. American Dye,  R.  Thomas,  1976.Policy  analysis  –  What Goverment  do,  why  they  do  it,  andwhat difference it makes. American: Alabama Dunn,  N.  William,  2000.  Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press
Gordon,  G.J.  1986.  Public  Administration  in America, New York: St.Martin’s Press. Harbani Pasolong. 2008. Kepemimpinan birokrasi. Bandung. Alfabeta
Hariandja, Marihot T.E, 2002. Manajemen Sumber
Daya Manusia. Grasindo. Jakarta.
Islamy, Irfan, M. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan
Kebijaksanaan  Negara.  Jakarta:  Bumi Aksara. Islami, M. Irfan.,1998.Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Malang.Fakultas ilmu admnistrasi-
Universitas Brawijaya Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  PNS  Vol.  8, No.2,  November  2014:  Pusat  Pengkajian dan Penelitian Kepegawian BKN
Journal  Administrasi Negara, 2015: , 3 (1) : 84 – 98 dalam ejournal.an.fisip-unmul.org Jones,  O.  Charles,  1984.An  Introduction  to  the Study  of  Publik  Police  –  Third Editi.California
Keban,  Jeremias  T,  2004  Enam  Dimensi  Strategi Admnistrasi  Publik:Teori,  Konsep  dan Isu.Yogyakarta:Geva Media
Moleong,  Lexy.J,  2011.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif. Bandung Mariam, R.(2009)“Pengaruh Gaya Kepemimpinan  dan  Budaya  Organisasi TerhadapKinerja Karyawan Melalui
Kepuasan  Kerja  Karyawan  Sebagai Variabel Intervening(Studi    Pada    Kantor Pusat    PT    Asuransi    Jasa    Indonesia (Persero)”.Tesis  Program  Studi  Magister
Manajemen Pascasarjana Universitas
Diponegoro, Semarang. Rewansyah,  Asnawi.,  2010.    Reformasi  Birokrasi
Dalam  Rangka  Good  Governance”. Jakarta: CV. Yusaitanas Prima Sedarmayanti.  2009.  Manajemen  Sumber  Daya
Manusia,  Reformasi  Birokrasi  Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Bandung : PT. Refika Aditama
Wirawan.  2009.  Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya Manusia  :  Teori,  Aplikasi  dan  Penelitian. Jakarta : SalembaEmpat