## Published every June and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset

## Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif
Erik Nugraha 1 , Audita Setiawan 2
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Bandung 1, 2
Abstract. The current policy of increasing state revenue is by rolling out policies related to tax optimization, the tax amnesty policy can encourage increased voluntary tax compliance in the future after the tax amnesty is carried out. The purpose of this study was to try to explain how the West Java I Directorate General of Tax Regional Office responded to the phenomena that occurred during the tax amnesty program. This research is a type of qualitative research using natural settings that aim to interpret the phenomena that occur and are carried out by involving various existing methods. From the results of observation and interview data as a result of field research obtained results, namely the delivery of comprehensive socialization so that the objectives of the established program can be achieved, in the final period of the tax amnesty program more maintain or build a tax base to read data and identify the subject or tax object in order to improve the tax base as a basis for future taxation.

## Keywords: Tax Amnesty
Abstrak. Kebijakan  peningkatan  pendapatan  negara  saat  ini  antara  lain  dengan  menggulirkan  kebijakan- kebijakan terkait dengan optimalisai perpajakan, kebijakan tax amnesty dapat medorong peningkatan kepatuhan pajak  secara  sukarela  dimasa  mendatang  setelah  tax  amnesty  dilakukan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah berusaha menjelaskan bagimana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menyikapi fenomena- fenomena  yang  terjadi  selama  program  pengampunan  pajak  dilaksanakan.  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan seting alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari hasil data observasi dan wawancara sebagai hasil  penelitian  lapangan  diperoleh  hasil  yaitu  penyampaian  sosialisasi  yang  komperhensif  agar  tujuan  dari program  yang  telah  ditetapkan  dapat  tercapai,  pada  periode  akhir  dari  program  pengampunan  pajak  lebih menjaga  atau  membangun  tax  base  untuk  membaca  data  dan  mengidentifikasikan  subyek  maupun  objek  pajak dalam rangka meningkatkan basis perpajakan sebagai dasar untuk pemajakan yang akan datang.

## Kata Kunci: Pengampunan Pajak
Corresponding author. erik.nugraha@usbypkp.ac.id 1 , audita.setiawan@usbypkp.ac.id 2 How to cite this article. Nugraha, E, Setiawan A (2018). Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Intensif. Jurnal ASET (Akuntansi  Riset). Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan Indonesia , 10 (2), 211–223 History of article. Received: Juli 2018, Revision: September 2017, Published: Desember 2018 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. Copyright©2018. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI
.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam memenuhi sasaran-sasaran pembangunan tentunya  membutuhkan  anggaran  biaya  yang besar,  arah  dari  kebijakan  peningkatan pendapatan negara saat ini antara  lain dengan menggulirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan  optimalisai  perpajakan,  hal  tersebut dapat  dilihat  postur  anggaran  APBN  tahun 2018  dimana  penerimaan  negara  dari  sektor pajak  ditargetkan  sebesar  Rp.  1.618,1  Triliun atau  85%  dari  total  pendapatan  negara.  Akan tetapi,  rasio  pajak  ( tax  ratio )  pada  tahun  lalu sebesar 10,7%, angka ini di bawah target yang sudah ditetapkan dimana realisas i tax ratio tahun  2017  yang  mencakup  penerimaan perpajakan  dan  sumber  daya  alam,  hanya mencapai  10,7%  di  bawah  target  sebesar 11,5% padahal menurut International Monetary  Fund (IMF)  mensyaratkan  suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan  kalau tax  ratio -nya  minimal 12,5%,  apbila tax  ratio masih  di  bawah  itu, maka  pembangunan  belum  akan  memenuhi harapan (https://nasional.kontan.co.id).
Dalam  pemenuhan  target  penerimaan dari  sektor  perpajakan,  maka  diperlukan kesadaran  dan  kepatuhan  dari  masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,  oleh  kerena  itu  diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dari segi intensifikasi maupun ektensifikasi  pajak.  Pengampunan  pajak  ( tax amnesty ) sesunguhnya dapat menjadi langkah awal  dalam  memperbaiki  lemahnya  situasi perpajakan di Indonesia. Terdapat argumentasi bahwa  dengan  adanya  kebijakan tax  amnesty dapat medorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela dimasa mendatang setelah tax amnesty dilakukan,  hal  ini  dikarenakan  aset atau  kekayaan  wajib  pajak  yang  sebelumnya berada  diluar  sistem  administrasi  perpajakan akan  masuk  menjadi  bagian  dari  sistem administrasi perpajakan, sehingga kedepannya wajib  pajak  tidak  bisa  mengelak  dari kewajiban perpajakannya. Penerapan kebijakan  pengampunan  pajak (tax  amnesty) sering kali dikaitkan kepada upaya pencapaian target  penerimaan  pajak  jangka  pendek, padahal  sejatinya  kebijakan tax  amnesty
memiliki  tujuan  jangka  panjang  yaitu  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan penerimaan  pajak  secara  berkesinambungan melalui  perluasan  basis  data  pajak  yang diperoleh, sehingga akan menjadi modal besar bagi otaritas pajak dalam melakukan penegakan hukum.
Tanggal 31 Maret 2017 Pengampunan pajak (tax  amnesty) resmi  berakhir,  adapun capaian dari program pengampunan pajak (tax amnesty) adalah total uang tebusan berdasarkan  SPH  yang  masuk  mencapai  Rp 114  triliun.  Rinciannya,  uang  tebusan  dari orang  pribadi  non  UMKM  sebesar  Rp  91,1 triliun,  dan  orang  pribadi  UMKM  sebesar  Rp 7,73  triliun.  Kemudian,  uang  tebusan  dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non  UMKM  Rp  656  miliar.  Ditjen  pajak mencatat penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai  Rp  135  triliun,  meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan  Rp  1,75  triliun,  dan  pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6
triliun (http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti).
Pencapaian  repatriasi  sebesar  Rp  147 triliun berada jauh di bawah target pemerintah yang  sebesar  Rp  1.000  triliun,  tidak  hanya target  repatriasi  yang  tidak  tercapai,  harta  di luar  negeri  yang  dideklarasikan  pun  jauh  di bawah potensinya. Pemerintah pernah mengungkapkan, harta WNI yang disimpan di luar negeri mencapai 250 miliar dollar AS atau sekitar  Rp  3.250  triliun  (kurs  Rp  13.000  per dollar AS) sebagian besar harta tersebut belum dilaporkan  kepada  otoritas  pajak.  Dengan membandingkan harta WNI yang disimpan di luar  negeri  dan  harta  yang  dideklarasikan, berarti ada sekitar Rp 2.000 triliun lebih yang belum  dilaporkan.  Pemerintah  menyebutkan, dari Rp 3.250 triliun aset WNI di luar negeri, sebanyak 200 miliar dollar AS  atau Rp 2.600 triliun  ada  di  Singapura.  Adapun  total  harta WNI  di  Singapura  yang  dilaporkan  hanya sekitar  Rp  798,6  triliun  hal tersebut menunjukan  berarti  masih  banyak  harta  WNI di  Singapura  yang  belum  dilaporkan  kepada otoritas
pajak
Indonesia (http://regional.kompas.com).
Meskipun  pencapaian  target  program pengampunan  pajak (tax  amnesty) masih
sedikit  meleset  dari  target  yang  ditetapkan, akan  tetapi  program  pengampunan  pajak (tax amnesty) yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia  bisa  dikatakan  berhasil,  hal  ini mengacu  pada  fakta  dan  data  yang  dihimpun Center  for  Indonesia  Taxation  Analysis (CITA) ,  dinyatakan  bahwa  Indonesia  bisa melampaui  Italia  (Rp  1.117  trilyun,  Tahun 2009)  dalam  hal  deklarasi  harta  wajib  pajak yang  mencapai  Rp  2.882  trilyun.  Angka  ini juga masih relatif  jauh  meninggalkan  capaian Spanyol  (Rp  202  trilyun,  Tahun  2012),  dan Chili (Rp 263 triliun, Tahun 2015).
Selama perjalanan program pengampunan  pajak  kurang  lebih  sembilan bulan,  tentunya  tidak  terlepas  dari  polemik yang  terjadi  dimana  Forum  Indonesia  Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang mengajukan  uji  materi (judicial  review) Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan  Pajak (Tax  Amnesty) ke Mahkamah  Konstitusi  (MK).  meskipun  pada akhirnya Mahkamah
Konstitusi (MK) memutuskan  menolak  gugatan  pengujian Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  Pengampunan  Pajak  (UU  Tax Amnesty).  Hal  ini  diputuskan  Ketua  MK beserta  8  hakim  MK  lainnya  pada  Sidang Pengucapan Putusan uji materi UU Nomor 16 Tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (http://nasional.kini.co.id).
Berdasarkan  fenomena  yang  telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik mengungkap  lebih  jauh  bagimana  hambatan, kendala dan permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya  program  pengampunan  pajak (tax  amnesty) yang  dihadapi  oleh  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dimulai dari tahapan sosialisai yang berusaha meyakinkan  wajib  pajak  untuk  mengikut program  tersebut,  strategi  yang  ditetapkan dalam  rangka  pencapaian  target  program pengampunan pajak dan penafsiran/interprestasi  pegawai  dilingkungan Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak Jawa  Barat  I  dan  unit  kerjanya  mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan pengampunan  pajak  agar  menjadi  satu  garis komando yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat  mengeksplorasi  fenomena-fenomena
yang  terjadi  selama  program  pengampunan pajak (tax  amnesty) dilaksanakan  dengan berfokus pada sosialisasi pengampunan pajak, strategi dalam pencapaian pengampunan pajak dan penafsiran/interprestasi aturan oleh pegawai  di  lingkungan  Kantor  Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan unit kerjanya,  dengan  harapan  dapat  menjadi acuan/pengalaman dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang.

## KAJIAN LITERATUR
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  1  ayat  1  pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  karena fungsinya.  Menurut  Mardiasmo  (2016  :  4), pajak  mempunyai  beberapa  fungsi,  yaitu:  (a) Fungsi  Penerimaan  dimana  fungsi  ini  untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak- banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku  yang  pada  waktunya  akan  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran negara;  (b)  Fungsi  Mengatur  dimana  suatu fungsi  bahwa  pajak-pajak  tersebut  akan digunakan  sebagai  suatu  alat  untuk  mencapai tujuan-tujuan  tertentu  yang  letaknya  di  luar bidang  keuangan  atau  sebagai  sarana  kontrol sosial.
Menurut  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2016
pengampunan  pajak  ( tax  amnesty) diartikan sebagai  berikut:  Pengampunan  pajak  adalah penghapusan pajak  yang seharusnya terutang, tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara  mengungkap  harta  dan  membayar  uang tebusan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  ini  (Pasal  1).  Uang  tebusan  yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan  wajib  pajak  ke  Negara  untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pasal 2 UU No 11 Tahun 2016 menyebutkan
Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas  kepastianhukum;  keadilan;  kemanfaatan; dan kepentingan nasional.
Lebih  lanjut,  UU  No  11  Tahun  2016 menyebutkan bahwa pengampunan pajak  ( tax amnesty) bertujuan  untuk:  (a)  Mempercepat pertumbuhan  dan  restrukturisasi  ekonomi melalui  pengalihan  Harta,  yang  antara  lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas  domestik,  perbaikan  nilai  tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; (b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan  yang  lebih  berkeadilan  serta perluasan  basis  data  perpajakan  yang  lebih valid,  komprehensif,  dan  terintegrasi;  dan  (c) meningkatkan  penerimaan  pajak,  yang  antara lain  akan  digunakan  untuk  pembiayaan pembangunan.
Menurut  Nar  (2015)  pengampunan pajak  merupakan  pengampunan  atas  sanksi administrasi dan  penghapusan  sanksi  pidana, serta tax amnesty juga dapat diberikan kepada pelaporan  sukarela  atas  data  kekayaan  Wajib Pajak  yang  tidak  dilaporkan  di  masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin  belum  dibayar,  serta  pembatasan pemeriksaan pajak pada jangka waktu tertentu, sedangkan  menurut  Wisegeek  (2014) tax amnesty adalah  suatu  istilah  yang  digunakan untuk menggambarkan penyelesaian pengampunan pajak yang terutang atau dengan kata  lain  suatu  pengampunan  pajak  dapat memberikan  kepada  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  yang  terutangnya  tanpa menimbulkan  sanksi  atas  keterlembatan pembayaran dan denda lainnya.
Bagianda  dan  Darmayasa  (2016) menjelaskan ada beberapa tujuan dilaksanakan tax amnesty , yaitu: (1) meningkatkan penerimaan  pajak  dalam  jangka  pendek,  (2) meningkatkan  kepatuhan  pajak  di  masa  yang akan  datang,  (3)  mendorong  repatriasi  modal atau aset, dan (4) transisi ke sistem perpajakan yang  baru.  Walaupun  demikian,  keempat tujuan  pemberian tax  amnesty tersebut  tidak memperhatikan  adanya  isu  non-disriminasi antara  pengemplang  pajak  dan  wajib  pajak yang  tertib.  Lebih  lanjut,  menurut  Ragimun (2014)  pada  hakekatnya  implementasi tax
amnesty maupun sunset  policy sekalipun secara  psikologis  sangat  tidak  memihak  pada wajib  pajak  yang  selama  ini  taat  membayar pajak.  Kalaupun  kebijakan  itu  diterapkan disuatu  negara,  harus  ada  kajian  mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu  negara  tersebut  karena  karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan  yang  muncul  kemudian  adalah, apakah  karakteristik  wajib  pajak  memang banyak yang tidak patuh, sehingga tax amnesty tidak  akan  menyinggung  para  WP  yang  taat membayar pajak. Selain  itu, pola tax amnesty seperti  model sunset  policy hanya  bisa diterapkan  sekali  dalam  seumur  hidup  wajib pajak.
Dengan adanya program pengampunan pajak  memungkinkan  naiknya  penerimaan negara  akan  tetapi  penerimaan  ini  mungkin saja  hanya  terjadi  selama  program  tersebut dilaksanakan mengingat Wajib Pajak bisa saja kembali  kepada  perilaku  ketidapatuhannya setelah  program tax  amnesty berakhir.  Dalam jangka  panjang,  pemberian tax  amnesty tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi  dengan  program  peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan (Azmi dan Perumal, 2008).

## METODOLOGI PENELITIAN
Tuntutan  atas  keharusan  penelitian dalam memenuhi kaidah-kaidah ilmiah membawa konsekuensi bahwa proyek penelitian  harus  memiliki  asumsi-asumsi mengenai apa itu ilmu pengetahuan (ontologi), bagaimana cara kita mengetahuinya
(epistemologi),  apa  nilai-nilai  yang  masuk  ke dalamnya (aksiologi) (Suriasumantri, 2009:33). Adapun metode penelitian menggunakan  pendekatan  jenis  penelitian kualitatif dengan menggunakan seting alamiah yang  bertujuan  menafsirkan  fenomena  yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode  yang ada. Menurut Moleong (2010: 5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang  menggunakan  pendekatan  naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman  tentang  fenomena  dalam  suatu latar yang berkonteks khusus.
Ciri  yang  dimiliki  penelitian  kualitatif antara  lain  adalah  banyak  mendasarkan  pada kekuatan narasi. Artinya, untuk mengungkapkan realitas sosial yang kompleks, peneliti  akan  senantiasa  bertumpu  pada kekuatan  narasi  yang  ditulisnya.  Hal  mana dilakukan  untuk  menunjukkan  kedalaman persoalan  dengan  segenap  aspek  interpretasi terhadap realitas. Ciri lainnya adalah, penelitian  kualitatif  tidak  selalu  mendasarkan pertanyaan penelitian ( research question ) dari awal.  Pertanyaan  penelitian  awal  boleh  jadi akan  berubah  setelah  data  terkumpul  atau setelah  peneliti  telah  dapat  memahami  dan menyelami fenomena yang diteliti itu. Karena itu,  pertanyaan  penelitian  dapat  saja  diganti atau direformulasi dalam perjalanan penelitian.
Paradigma  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  paradigma  interpretif. Paradigma  interpretif  lebih  menekankan  pada makna  atau  interpretasi  seseorang  terhadap sebuah  simbol.  Tujuan  penelitian  dalam paradigma  ini  adalah  memaknai  ( to  interpret atau to  understand ,  bukan to  explain dan to predict )  sebagaimana  yang  terdapat  dalam paradigma positivisme, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan  memahami  respon  atas  keberadaan manusia/masyarakat,  serta  pengalaman  yang dipahami dalam berinteraksi, para fenomenolog  percaya  bahwa  pada  makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi  dengan  orang  lain  (Moleong,  2010: 18).  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam pendekatan  fenomologi  terdiri  atas  tahap intuisi,  analisis  serta  deskripsi  dan  hasil keseluruhannya berupa deskripsi fenomenologis.
Penelitian ini difokuskan pada pencarian  makna  yang  diberikan  oleh  fiskus terhadap  fenomena  pengampunan  pajak,  oleh sebab  itu  informan  yang  dipilih  untuk  proses pengambilan  data  adalah  para  pegawai  pajak yang terlibat langsung dan memiliki pengalaman  mengenai  praktik  pengampunan pajak.  Sesuai  komitmen  dengan  informan, maka  nama-nama  informan  serta  informasi yang  dipandang  sensitif  disamarkan  tanpa
mengurangi substansi makna atau pesan  yang disampaikan.  Adapun  informan  penelitian  ini sebanyak  17  orang  yang  mewakali  masing- masing  kantor  pajak  di  lingkungan  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat I.
Pengumpulan data menggunakan metode  wawancara  mendalam  dengan  para informan dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal sedangkan  dokumentasi  digunakan  untuk mengungkap  realitas  sosial  yang  terjadi  yang terdapat dalam suatu dokumen. Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh  peneliti  pada  saat  maupun  setelah pengumpulan  data.  Teknik  analisis  yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Rahayu dkk. (2007) dengan membagi kedalam empat  tahap  analisis  data  dalam  penelitian fenomenologi, yaitu: (1). Deskripsi fenomena, (2). Identifikasi tema-tema, (3). Mengembangkan noetic/noematic  correlates dan (4). Abstraksi intisari atau universals dari noetic/noematic correlates.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pada bagian ini diuraikan hasil wawancara  dengan  infroman-informan  yang terlah  ditetapkan  sebelumnya,  sesuai  dengan pertanyaan penelitian maka wawancara difokuskan  pada  pertanyaan  yang  terkait dengan  rumusan  permasalahan  yaitu  terkait dengan  (1)  kebijkan  mengenai  sosialisasi program  pengampunan  pajak,  (2)  strategi terkait  dengan  target  dan  sasaran  program pengampunan pajak dan (3) menyikapi perihal adanya  pemahaman  yang  berbeda  terkait peraturan  yang  terkait  dengan  program pengampunan pajak. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan informan-informan :
Dari hasil wawancara dengan informan 1 mengatakan:
“untuk sosialisasi kami ada anggarannya,  kemudian  untuk  kebijakannya ada juga, contohnya untuk di Humas Kanwil 1, kami pernah semacam event organizernya lah untuk  sosialisasi,  contohnya  kita  gandeng asosiasi  profesi  Ikatan  Akuntan  Indonesia, waktu itu sosialisasi dilakukan di aula Gedung
Magister Manajemen Universitas Padjajaran, kami  mendatangkan  narasumer  dari  kantor pusat” .  Lebih  lanjut  informan  1  mengatakan “sosialisasinya  unit-unit  kerja  di  lingkungan kanwil Jabar 1 ada anggarannya juga ko, jadi mereka  melakukan  sendiri,  ya  alasannya mereka  kan  yang  lebih  tau  wajib  pajaknya siapa” .
Dari hasil wawancara dengan informan 9 mengatakan:
“sosialisasi  sih  kebanyakan  pas  periode pertama  sih,  periode  kedua  dan  seturusnya tidak terlalu sering dan bahkan tidak ada, kita sih kebanyakan dikantor melayani wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak”, sedangkan untuk target dan sasaran informan 9 berpandangan  “ target  pastinya  adanya,  tapi saya  gak  bisa  sebut  angkanya,  sasaran  juga sama  ada,  kita  gak  bisa  sebut  siapa  wajib pajak  tapi  yang  jelas  ada  lah”. Untuk pemahaman  aturan  sendiri  informan  9 mengatakan “biasa  ada  wajib  pajak  yang ngeyel,  malah  dia  yang  seakan-akan  paham aturan itu dan protes juga aturan nya kenapa gini, ya saya menyikapi santai saja lah”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 14 mengatakan:
“kebijakan  araha  pusat,  tapi  kami  juga sosialisasi  sendiri  tentunya  karena  kita  ada anggarannya sendiri” . Sedangkan untuk target dan  sasaran  progam  ini,  informan  14 mengatakan “jumlah  uang  tebusan  ada  lah targetnya  dan  wajib  pajak  yang  kita  sasar udah  ada  juga  kita  data-datanya,  nah  yang masalah tinggal diyakinkan di sosialisasi agar mereka  mau  ikut  program  ini” .  Untuk interprestasi  aturan  informan  14  mengatakan “karena  program  baru,  ya  perbedaan pemahaman  ada  lah,  ya  saya  menyikapinya dengan cara membentuk tim saja, jadi mereka yang  coaching  ke  pelaksana  agar  memahami aturan dengan baik dan mampu mejelaskan ke wajib pajak”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 17 mengatakan:
“sosialisasi  kita  banyaknya  pas  periode pertama  sih,  itu  memang  begitu  menguras
tenaga,  kebijakannya  kita  ada  karena  sudah anggarannya  akan  tetapi  terkadang  kita  ikut juga sosialisasi dengan pusat atau kanwil, ya intinya  kita  diberi  kewenangan  penuh  untuk sosialisi  tapi  untuk  sosialisasi  tertentu  kita gabung  dengan  kanwil”, sedangkan  untuk target  dan  sasaran  dikatakan  bahwa “target uang tebusan ada dong, rasanya teman-teman di KPP lain juga sudah ada targetnya berapa, hanya  memang  di  KPP  tertentu  ada  yang tergetnya  memang  besar  kerena  berdasarkan dari  pementaan  kualifikasi  wajib  pajak, sedangkan sasaran kita sudah bidik tentunya, ada juga lah” . Dan untuk interprestasi aturan, informan  17  mengatakan  jika “yang  susah terkait  interprestasi  aturan  dari  wajib  pajak, kadang ada yang ngeyel lah mereka, tapi untuk pegawai  di  lingkungan  pajak  sendiri,  karena sudah ada tim yang bahas aturan, jadi relatif tidak terlalu masalah dari interprestasi aturan yang  beda-beda,  karena  kita  selalu  lakukan evaluasi”.

## Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 12 mengatakan:
“jelas  kita  ada  sendiri  untuk  kebijakan sosialisasi, karena anggaran sudah ada juga”. Target  dan  sasaran  informan  12  mengatakan “tentunya ada dong, tapi saya gak bisa sebut angka  dan  wajib  pajak  nya  siapa,  kan  ini terkait  kerahasian  data”. Sedangkan  untuk interpretasi  aturan  informan  12  mengatakan “perbedaaan  pendapat  yang  wajar  sajalah, kita  selalu  ada  coaching  dulu  lah  buat pelaksana  atau  yang  berhadapan  dengan wajib pajak, lebih jauh  saya selaku pimpinan selalu mengatakan jangan sampai membingunkan wajib pajak, jika memang tidak paham  silahkan  tanya  dulu  ke  tim  yang memang sudah kita bentuk”.
Dari hasil wawancara dengan informan 7 mengatakan:
“ini  benar-benar  program  yang  menguras waktu,  tenaga  dan  pikiran  terutama  untuk periode  pertama,  saya  harus  sosialisasi  dan harus  juga  melayani  wajib  pajak  yang mengikuti  program  ini,  untuk  target  nominal uang tebusan ada juga tapi saya gak bisa sebut angka berapa, kebutulan di KPP saya bekerja
wajib  pajaknya  yah  lumayan  lah  orang kayanya  banyak,  tapi  yang  nakalnya  banyak juga  jadi  ini  kesempatan  bagi  mereka  untuk mengikuti  program  ini.  Aturan  tentunya  kita ada lah beda pendapat dengan sesama teman, tapi solusinya kita selalu adakan evaluasi dan intinya  jangan  sampai  kita  berdebat  masalah aturan didepan wajib pajak, ya intinya jangan tunjukan  kelemahan  kita  dalam  pemahaman aturan didepan wajib pajak”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 13 mengatakan:
“kayak nya saya agak trauma deh mendengar kata  sosialisasi,  ehhmm  jadi  kebetulan  saya masuk  tim  sosialisasinya,  lumyam  lah menguras  tenaga  juga,  selain  kita  harus paham isi yang mau disosialisasikan kita juga melayani  juga  yang  ingin  mengikuti  program ini,  makanya  periode  pertama  itu  memang periode  yang  melelahkan,  tapi  kesini  sudah mulai  gak  terlalu  karena  kita  lebih  banyak dikantor,  nah  ya  melelahkan  lagi  di  periode terkahir apalagi pas maret 2017, itu kita selalu buka  sampai  malam  untuk  melayani” , sedangkan  untuk  aturan  atau  interpresrasi aturan  informan  13  mengatakan  “ yang  agak susah  itu  jika  ada  wajib  pajak  yang  ngotot, kalo beda-beda pendapat dengan teman-teman dikantor  itu  gampang  mengatasi  nya,  karena kita selalu ada rapat evaluasi”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 10 mengatakan:
“jika sosialisasi kita lakukan sendiri, tapi ada juga  yang  gabung  dengan  Kanwil,  intinya karena sudah ada anggaran sendiri-sendiri di masing-masing  KPP  jadi  kita  bisa  lakukan sendiri,  tapi  kadang  kala  ada  sosialisasi memang  langsung  dari  pusat”. Untuk  target dan  sasaran,  informan  10  mengatakan “jelas ada  jika  target,  ya  dari  jumlah  peserta  yang ikut  program  ini  sampai  uang  tebusan  atau deklarasi  harta,  hanya  kita  gak  bisa  sebut angka  berapa,  jika  sasaran  wajib  pajak  ada juga  lah,  dari  awal  sudah  kita  buat mappingnya”. Sedangkan  untuk  interprestasi aturan  informan  10  mengatakan “jelas  jika perbedaan  pemahaman  ada,  tapi  harus  kita
evaluasi  dan  kawal  agar  tidak  menyesatkan wajib pajak”.
Dari hasil wawancara dengan informan 2 mengatakan:
“kami untuk sosialisasi lakukan sendiri, karena  kami  juga  ada  anggarannya  sendiri, tapi ya tentunya sesuai arahan dari pusat dong untuk fokus sasaran sosialisasinya ke siapa” . Untuk  target  dan  sasaran  terkait  pencapaian informan  26  mengatakan “ya  jika  target adalah,  untuk  angka  kita  gak  bisa  sebut  yah karena  kaitan  dengan  kerahasian  data,  untuk wajib pajak juga  kita ada target dan sasaran yang  kita  bidik  dong,  tapi  ya  sekali  lagi  kita gak  bisa  sebut  wajib  pajaknya  siapa”. Sedangkan  untuk  masalah  ada  perbedaan pemahaman terkait interprestasi aturan informan  2  mengatakan “ada  pemahaman yang  berbeda  yang  ada  saja,  makanya  kami bentuk tim kecil juga, jadi sebelum berhadapan dengan wajib pajak, para pelaksana khususnya  AR  sudah  kita  bekali  lah,  dan biasanya  kami  bikin  rapat  evaluasi  terkait kendala-kendala teknis yang terjadi” .
Dari hasil wawancara dengan informan 5 mengatakan:
“kebetulan  saya  masuk  tim  sosialisasi, lumayan lah melelahkan karena disisi lain kita juga melayani peserta program pengampunan pajak, sosialisasi pertama kali kita lakukan di Bandung  Trade  Center  Mall,  ya  sasaran kebanyakan  pelaku  usaha  lah”, Untuk  terget sasaran “target  tentunya  ada  yang  kita  bidik siapa,  agar  bidikan  kita  ikut  yang  biasanya jika sosialisasi kita selalu undang mereka agar mau mengikuti program ini”, sedangkan untuk interprestasi aturan “saya pernah menghadapi wajib pajak yang ngotot mengenai aturan, ya biasa kalo  seperti itu saya tanya dulu  senior, kita  kan  ada  tim  khusus  juga,  jadi  kalo menghadapi masalah seperti ini mesti ke siapa sudah ada lah orang”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 15 mengatakan:
Terkait  dengan  sosiaslisasi  informan  15 mengatakan “untuk  sosialisasi  kita  lakukan sendiri,  kita  sudah  ada  data-data  wajib  yang
akan diundang untuk mengikuti sosialisasi, tim nya  kita  bentuk  juga”. Untuk  target  dan sasaran informan 15 mengatakan “kami sudah ada  wajib  pajak  yang  memang  kita  sudah bidik,  hanya  memang  kendalanya  kita  harus yakinkan  mereka  agar  mengikuti  program ini”, sedangkan  terkait  interprestasi  aturan informan 15 mengatakan “memang benar kita terkadang beda pemahaman mengenai interprestasi aturan, hanya saja perbedaan ini jangan  sampai  membingunkan  wajib  pajak, makanya  kita  ada  tim  nya  untuk  membahasa aturan  ini  agar  ketika  penyampaian  kepada wajib pajak bisa selaras”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 11 mengatakan:
“sosialisasi  kebanyakan  tahap  satu,  lumayan lah  menguras  tenaga  karena  kita  juga sosialisasi  sendiri,  kan  kita  yang  lebih  tahu wajib  pajak  nya  siapa”. Sedangkan  untuk target  dan  sasaran  informan  11  mengatakan “tentunya  ada  target  uang  tebusan,  tapi nominal  angka  kita  bisa  sebut,  kalo  sasaran wajib pajak ada juga dan sama saya gak bisa sebut  wajib  pajaknya  siapa ”.  Mengenai interprestasi  aturan  informan  11  mengatakan “saya ikut arahan aja dari tim, biasa ada rapat evalusi  jika  ada  pemahaman  aturan  yang berbeda”.
Dari hasil wawancara dengan informan 3 mengatakan:
“untuk  sosialisasi  kebetulan  saya  tidak masuk  tim,  jadi  teman-teman  yang  lain  yang melakukan,  ya  biasanya  kita  undang  wajib pajak  tertentu  untuk  ikut  sosialiasi” ,  lebih lanjut informan 3 mengatakan “target tentunya adalah,  kita  udah  bidik  juga  wajib  pajak tertentu  yang harus  ikut pengampunan pajak, biasanya terkait pengungkapan harta”, tekait dengan  interprestasi  aturan  menurut  informan 3 “ya jika ada beda pendapat wajar lah, saya juga  kadang  dengan  teman  sesama  AR  ada pendapat  yang  beda,  tapi  kami  biasanya evaluasi  itu  melalui  rapat  kecil  atau  rapat keseluruhan  yang  dipimpin  langsung  sama kepala KPPnya”.
Dari hasil wawancara dengan informan 4 mengatakan:
“sosialisasi  kita  lakukan  sendiri,  kita tentunya  sudah  ada  data-data  wajib  pajak yang  kita  undang  buat  sosialisasi”. Untuk target  dan  sasaran  informan  4  mengatakan “strategi  khusus  ada  lah  tentunya,  biasanya kita petakan dulu atau buat cluster dari wajib pajak  terdaftar,  misalnya  dari  jenis  usaha, besaran pajak terutang dan masih ada lagi lah, tentunya dari situ kita sudah sasar siapa saja yang  mesti  ikut” sedangkan  untuk  intprestasi aturan informan 4 mengatakan “kita selalu ada coaching  lah  terkait  aturan,  kalo  ada  beda pendapat  atau  penafsiran  aturan  yang wajarlah,  tapi  perbedaan  tersebut  jangan menimbulkan kebingungan kepada wajib pajak yang mau mengikuti program ini, makanya kita selalu  ada  rapat  evaluasi  untuk  masalah- masalah yang dihadapi”.

## Dari hasil wawancara dengan informan 6 mengatakan:
“adalah  kalo  kebijakan  tapi  sesuai  arahan pusat tentunya, ya kebijakan yang ada di KPP sosialiasinya  yang  terkait  dengan  pemetaan wajib  pajak,  nih  siapa  yang  mesti  kita  sasar dan itu target sosialisasi kita, karena kebetulan KPP  yang  saya  pimpinan  memang  selalu menjadi  percontohan,  jadi  yang  kita  juga harus lakukan yang terbaik agar KPP lain juga terpicu  semangatnya” .  Untuk  sasaran  dan target informan 6 mengatakan “target nominal uang  tebusan  ada,  sasaran  wajib  pajak  juga ada  lah,  kita  sudah  punya  data-datanya  ko”. Terkait  dengan  intprestasi  aturan “aturan sebenanrnya  sudah  jelas  yah,  tapi  kadang  ya namanya manusia suka salah-salah wajar, kita ada  tim  khusus  buat  coaching  dulu  sebelum menghadapi wajib pajak”.

## Dari hasil wawancara dengan informan 8 mengatakan:
“terkait  sosialiasi  ada  dong  kebijakan  tapi sesuai arahan pusat, kita sih untuk sosialisasi lakukan  sendiri  tapi  kadang  ada  wajib  pajak kita  yang  diundang  sosialisasi  sama  Kanwil, ya  initinya  kebijakan  ada  pada  KPP  masing- masing  karena  sudah  ada  anggarannya
sendiri-sendiri”. Untuk  target  dan  sasaran informan 8 mengatakan “dari awal kita sudah punya  data-data,  jadi  sasaran  kita  tuh  sudah ada sebetulnya, hanya problemnya sasaran itu mau ikut program ini atau tidak, ya kunci nya kita yakinkan di sosialisasinya dong”. Terkait pemahaman aturan “menyikapi yah santai saja lah  toh  aturannya  jelas,  ini  kan  beda  kepala beda  isi  jadi  wajar  saja  jika  beda-beda pendapat,  untuk  itu  kita  ada  tim  khusus  buat evaluasi”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 11 mengatakan:
“sosialisasi  kebanyakan  tahap  satu,  lumayan lah  menguras  tenaga  karena  kita  juga sosialisasi  sendiri,  kan  kita  yang  lebih  tahu wajib  pajak  nya  siapa”. Sedangkan  untuk target  dan  sasaran  informan  11  mengatakan “tentunya  ada  target  uang  tebusan,  tapi nominal  angka  kita  bisa  sebut,  kalo  sasaran wajib pajak ada juga dan sama saya gak bisa sebut  wajib  pajaknya  siapa ”.  Mengenai interprestasi  aturan  informan  11  mengatakan “saya ikut arahan aja dari tim, biasa ada rapat evalusi  jika  ada  pemahaman  aturan  yang berbeda”.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan 16 mengatakan:
Informan  16  mengatakan “bahwa  sosialisasi dilakukan dimasing KPP, tapi tentunya sesuai arahan  pusat”, jika  untuk  target  dan  sasaran informan 16 mengatakan “kita sudah petanya, jadi  sasaran  nya  kita  sudah  ada  dan  untuk target  sendiri  tentunya  sudah  ditetapkan besarannya  berapa  untuk  uang  tebusan, kalkulasi  ada,  tapi  kita  tidak  bisa  sebut angkanya  berapa  karena  ini  terkait  dengan karahasian  data-data”. Lebih  lanjut  untuk interprestasi  aturan “ya  perbedaan  ada,  tapi saya intruksikan ke unit-unit dibawah agar kita tetap  solid,  makanya  kita  selalu  ada  rapat evaluasi”.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan, berikut disajikan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya :

## Kebijakan Sosialisasi Program Pengampunan Pajak
Program  Pengampunan  Pajak  terbagi kedalam  tiga  periode  yaitu  Periode  I  yang berlangsung sejak diundangkan pada 31 Maret 2016  –  30  September  2016,  Periode  II  yang berlangsung dari tanggal  1 Oktober 2016 – 31 Desember  2016  dan  Periode  III  yang berlangsung dari tanggal  1 Januari 2017 – 31 Maret  2017.  Akan  tetapi,  secara  efektif pelaksanaan  pengampunan  pajak  dimulai  Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, dari uraian  tersebut  terlihat  bahwa  sosialiasi berbarengan dengan program yang dilaksanakan  dimana  hal  tersebut  sangat menguras  tenaga  para  pagawai  dilingkungan Direktorat  Jenderal  Pajak.  Untuk  itu  perlu ditetapkan  kebijakan  sosialiasi  yang  efektif, dikarenakan  sosialisasi  merupakan  langkah awal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu program.
Mengingat program pengampunan pajak baru pertama kali dilakukan di Indonesia sehingga perlu penyampaian yang komperhensif  agar  tujuan  dari  program  yang telah  ditetapkan  dapat  tercapai,  mengingat tantangan  yang  dihadapi  terkait  dengan sosialisasi  pengampunan  pajak  sangat  berat mengingat  kondisi  masyarakat  yang  sangat heterogen,  baik  tingkat  pendidikan,  karakter, daya terima dan pemahaman masyarakat.  Seperti  yang  dikutip  dari  laman http://ekonomi.metrotvnews.com Presiden berpesan  pelaksanaan  kerja  harus  baik sehingga  target  yang  diberikan  bisa  tercapai. Seluruh personel dan organisasi siap melaksanakan.  Tak  hanya tax  amnesty, tapi mengamankan  penerimaan  negara  secara umum, untuk itu membutuhkan personel yang cukup paham mengenai bagaimana menjelaskan  dan  memiliki  kemampuan  untuk menjelaskan. Dari kutipan tersebut terihat jelas bahwa  sosialisasi  merupakan  instrumen  yang sangat  penting  dalam  keberlanjutan  dan kerbehasilan dari program yang akan dijalankan, dimana Presiden Republik Indonesia  memberikan  kritikal  point  terhadap pemahaman personel akan kemampuan dalam menjelaskan,  menjelaskan  disini  tentunya
menjelaskan  terkait  program  yang  akan dilaksanakan  yaitu  program  pengampunan pajak  sehingga  dengan  demikian,  masyarakat dapat memahami program pengampunan pajak dan ikut serta mensuksekan atau berpartisipasi dalam program tersebut.
Lebih  lanjut,  melalui  Keputusan Presiden  Nomor  32  Tahun  2016  yang ditetapkan oleh Presiden pada 4 Oktober 2016 dibentuklah Gugus Tugas ( Task Force ) dalam rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak.  Keputusan  ini  dikeluarkan  untuk mengoptimalkan koordinasi dan penyampaian data  antar  unit  dan  instansi  terkait.  Tujuan lainnya  adalah  untuk  memberikan  kepastian hukum dan kenyamanan yang ikut program tax amnesty .  Gugus  Tugas  ini  terdiri  dari  empat tim, yakni Tim Pengarah, Gugus Tugas Bidang Teknis dan Administrasi, Gugus Tugas Bidang Repatriasi Dana yang berada di Dalam Negeri dan  Investasi,  dan  Gugus  Tugas  Bidang Hukum. Ada tiga tugas  utama yang diberikan kepada  Gugus  Tugas Tax  Amnesty .  Pertama , memberikan  arahan  dalam    koordinasi  antar unit  atau  instansi  dan  melakukan  sosialisasi mengenai  kebijakan  Pengampunan  Pajak kepada para stakeholder . Kedua , mengarahkan koordinasi  antar  unit  terkait  dengan  teknis pelaksanaan  penempatan  dana  repatriasi  dan yang  berada  di  dalam  negeri,  termasuk mengenai  gateway,  instrumen  investasi,  atau proyek infrastruktur pemerintah untuk menyerap dana repatriasi. Ketiga , memberikan persetujuan  atas  rekomendasi  dari  setiap Gugus Tugas, dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa  sosialisasi  sangatlah  penting,  hal  ini terbukti  dari  tugas  pertama  yang  harus dilakukan  oleh  Gugus  Tugas  Tax  Amnesty yaitu melakukan sosialisasi.

## Strategi Dalam Pencapaian Target Program Pengampunan Pajak
Setelah  sosialisasi  dilakukan  dengan optimal, tentunya agar program dapat mencapai target, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.  Maka  perlu  ditetapkan  suatu strategi yang tepat. Tujuan dari pengampunan pajak secara garis besar ada empat tujuan yaitu :  (1)  rapatriasi  atau  menarik  dana  dari  luar negeri yang di simpan warna negara Indonesia,
(2)  meningkatkan  pertumbuhan  nasional,  (3) meningkatkan  basis  perpajakan  sebagai  dasar untuk  pemajakan  yang  akan  datang,  dan  (4) meningkatkan penerimaan pajak melalui uang tebusan.
Dari keempat tujuan tersebut, tentunya semuanya  sangat  penting  bagi  negara  baik untuk  masa  sekarang  maupun  dimasa  yang akan datang. Oleh karena itu, perlu ditetapkan strategi  yang  efektif  dan  efisien  agar  tujuan tersebut  bisa  tercapai,  salah  satunya  yaitu melalui  dibentuknya  Gugus  Tugas  Tax Amnesty agar kebijakan ini dapat terkoordinir dengan  baik.  seperti  yang  dikutip  dari  laman https://www.republika.co.id/ untuk meningkatkan peserta tax amnesty , Kemenkeu telah  menetapkan  sasaran  dan  strategi  khusus agar banyak wajib pajak ikut serta mensukseskan program ini dengan meningkatkan atau menggali potensi dari wajib pajak  yang  memiliki  kekayaan  besar,  hal  ini didasarkan  pada  data-data  dari  periode  I  tax amnesty yang masih menujukan bahwa masih banyak  wajib  pajak  dengan  jumlah  kekayaan besar  belum  ikut  serta,  selain  itu  Pemerintah juga  melakukan  pendekatan  melalui  asosiasi UMKM  dan  asosiasi  profesi,  sehingga diharapkan  pada  periode  II  dan  III  dari program  tax  amnesty  lebih  memfokuskan melakukan  pendekatan  informasi  kepada kelompok pengusaha dan profesi agar mereka mendorong  anggotanya  untuk  ikuti  amnesti pajak.
Lebih  lanjut,  pada  periode  akhir  dari program  pengampunan  pajak  lebih  menjaga atau membangun tax base untuk membaca data dan  mengidentifikasikan  pelaku,  subyek maupun  objek  pajak,  hal  ini  tentunya  sesuai dengan  tujuan  dari  program  pengampunan pajak  secara  garis  besar  yaitu  meningkatkan basis perpajakan sebagai dasar untuk pemajakan yang akan datang.

## Penafsiran Atau Interprestasi Aturan Terakait Pengampunan Pajak
Program  pengampunan  pajak  (tax amnesty) resmi berakhir pada 31 Maret 2017, selama  perjalanan  program  tersebut  tentunya tidak terlepas dari polimek yang terjadi berupa pro dan kontra terkait dengan penafsiran atau
interprestasi  aturan  mengenai  pengampunan pajak, seperti dikutip pada laman https://news.ddtc.co.id dimana Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) membuat focus group discussion (FGD) secara khusus  guna  membahas  hal-hal  terkait tax amnesty rencana  ini  dibuat  karena  masih banyak  masyarakat  yang  belum  memahami atau  salah  menginterpretasikan  ketentuan tax amnesty.
Fokus  grup  diskusi  tersebut  bertujuan untuk merangkum segala kendala terjadi untuk segera  dikoordinasikan  dengan  Ditjen  Pajak guna  menanganinya,  hal  ini  perlu  dilakukan karena  masih  cukup  banyak  masyarakat  yang salah menginterpretasikan program pengampunan  pajak.  Dari  uraian  tersebut terlihat  jelas  bahwa,  pemahaman  mengenai aturan pengampunan pajak terkendala dari sisi interpretasi  pemahaman  aturan  yang  pada akhirnya  dapat  menyebabkan  polemik  atau bahkan keresahan  yang terjadi  di  masyarakat, hal ini tentunya sangat wajar mengingat sangat heterogennya masyarakat di Indonesia sehingga  menyebabkan  pemahaman  yang berbeda-beda atas aturan pengampunan pajak. Adanya perbedaan interprestasi aturan tersebut menyebabkan  Undang-Undang  pengampunan pajak (tax amnesty) digugat oleh Yayasan Satu Keadilan  (YSK),  Serikat  Perjuangan  Rakyat Indonesia (SPRI), dan empat warga negara ke Mahkamah  Konstitusi  (MK),  sebab  Undang- Undang ini dinilai melanggar prinsip konstitusi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia (https://www.merdeka.com/).
Lebih  lanjut  PP  Muhammadiyah  pun menilai  tujuan  awal  pengampunan  pajak melenceng  dan  akan  membebani  masyarakat, PP Muhammadiyah menilai tujuan tax amnesty adalah  memberikan  pengampunan  ke  para konglomerat  yang  memarkirkan  dananya  di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri,  akan  tetapi    aturan  ini  meluas  hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini sehingga  aturan  itu  menyamakan  rakyat dengan  para  konglomerat  yang  menghindari pajak  (http://batampos.co.id/).  Dari  uraian tersebut terlihat bahwa, masyarakat menganggap bahwa pengampunan pajak akan menyasar seluruh lapisan masyarakat termasuk
masyarakat  kecil.  Pemerintah  tentunya  tidak tinggal diam atas polemik mengenai terjadinya pemahaman  atau  interpretasi  aturan  yang berbeda-beda dari masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan  Dirjen  (Perdirjen)  Pajak  Nomor 11/PJ/2016  tentang  Pengaturan  Lebih  Lanjut Mengenai
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.  Adapun  poin-poin  penting  yang  ada dalam Perdirjen Pajak 11/2016 itu antara lain: Pertama, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subyek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya  pada  tahun  pajak  terakhir  di bawah  PTKP,  dapat  tidak  menggunakan haknya  untuk  mengikuti  pengampunan  pajak. Kedua, harta warisan bukan merupakan obyek pengampunan pajak apabila diterima oleh ahli waris  yang  tidak  memiliki  penghasilan  atau memiliki penghasilan di bawah PTKP. Ketiga, ketentuan  untuk  harta  hibahan  yang  bukan merupakan obyek pengampunan pajak, syaratnya  sama  dengan  ketemuan  harta warisan.  Keempat,  ahli  waris  atau  penerima hibah  jika  memiliki  penghasilan  dibawah PTKP  tidak  bisa  diterapkan  Pasal  18  UU Pengampunan Pajak. Kelima, bagi wajib pajak yang  tidak  menggunakan  haknya  untuk mengikuti pengampunan pajak dapat menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan  atau  pembetulan  SPT  tahunan pajak  penghasilan.  Keenam,  nilai  wajar  yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pernyataan harta  tidak  dilakukan  pengujian  atau  koreksi oleh Dirjen Pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai  berikut:  (1)  Sosialisasi  program pengampunan  pajak  berbarengan  dengan program  yang  dilaksanakan,  kebijakan  terkait sosialisai  di  serahkan  ke  KPP  masing-masing sesuai  dengan  anggarannya,  akan  tetapi  ada juga  sosialisasi  yang  dilakukan  gabungan; (2)Target dan sasaran dalam program pengampunan pajak tentunya sudah dipetakan dari  awal,  hanya  saja  tiap  KPP  tidak  bisa
menyebutkan angka terkait dengan target uang tebusan dan  wajib pajak  yang memang sudah dibidik;  (3)  Intrprestasi  aturan  memang terdapat  perbedaan  diantara  sesama  pegawai pajak,  akan  tetapi  mereka  sudah  membentuk tim khusus agar bisa menyelaraskan perbedaan tersebut. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut,  dapat  disarankan  beberapa  hal sebagai  berikut:  (1)  sebaiknya  sosialisasi terlebih  dahulu  sebelum  program  dijalankan, karena  dengan  seperti  itu  akan  lebih  matang dalam  perencanaan  target  dan  sasaran;  (2) meskipun  sudah  dipetakan  terlebih  dahulu, kenyataan target dari uang tebusan meleset, ini mungkin  kembali  ke  permasalahan  sosialisasi yang  memang  berbarenagan  dengan  program yang  dilaksanakan  sehingga  jelas  sosialisasi terlebih  dahulu  baru  progam  dijalankan;  (3) agar  tidak  menimbulkan  bias  dalam  aturan, sebaiknya dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu atas aturan tersebut agar tidak terulang kembali  hal-hal  yang  dapat  meresahkan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Azmi, A. A. C dan K. A. Perumal. 2008 . Tax Fairness  Dimensions  In  An  Asian Context:  The  Malaysian  Perspective .
International  Review  of  Business Research Papers 4(5): 11-19.
Bagiada  dan  Darmayasa.  2016. Tax  Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan  Sukarela . Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 5 Makasar: 1-24.
Batamnews.  2016. Aturan  Baru,  Ini  Wajib
Pajak yang Tidak Perlu Ikut Tax Amnesty.
Diperoleh 7 April 2017, dari http://batamnews.co.id/berita-15872- aturan-baru-ini-wajib-pajak-yang-tidak- perlu-ikut-tax-amnesty.html
BeritaSatu.  2016. Ini  6  Alasan  Fitra  Judicial Review  UU  Tax  Amnesty  ke  MK .
Diperoleh
7 April 2017, dari http://www.beritasatu.com/nasional/3834 74-ini-6-alasan-fitra-judicial-review-uu-
tax-amnesty-ke-mk.html.
Indonesia  (2009).  Undang-Undang  Republik Indobesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Indonesia  (2016).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 Pengampunan  Pajak.  Jakarta  :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Indonesia  (2016).  Informasi  APBN  2016
Mempercepat  Pembangunan  Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Kompas.  (2017). Sisi  lain  Tax  Amnesty .
Diperoleh 7 April 2017, dari http://regional.kompas.com/read/2017/04/
05/060000626/sisi.lain.tax.amnesty.
Lembaga Pajak. (2017). Fakta Deklarasi Harta Amnesti  Pajak.  Diperoleh  1  Juni  2017, dari http://www.lembagapajak.com/2016/09/st atistik-amnesti-pajak.html
Mardiasmo.  (2016) Perpajakan  Edisi  Revisi . Andi Offset. Yogyakarta.
Moleong,  J,  Lexi.  (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Rosda Karya. Bandung.
Mukarromah,  A.,  Nooraeni,  S.,  Megawati,  R. (2016). Pentingnya Peran Tax Amnesty di 2016. Majalah Inside Tax. Edisi 37. 7-12.
Nar,  M.  (2015). The  Effects  of  Behavioral Economics on Tax Amnesty. International Journal of Economics and Financial Issues 5(2): 580-589.
NasionalKini.  (2016). MK  Tolak  Judicial Review  Tax  Amnesty. Diperoleh  7 April 2017, dari http://nasional.kini.co.id/2016/12/14/1923 8/mk-tolak-judicial-review-tax-amnesty.
Pajak. (2017). Dashboard Amnesti Pajak . Diperoleh. Diperoleh 4 Juni 2017, dari http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti.
Ragimun.  (2014). Analisis  Implementasi Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty)  di Indonesia . Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Rahayu,  S.  Ludigdo,  U.,  Affandy,  D.  (2007)
Studi  Fenomenologis  Terhadap  Proses Penyusunan  APBD  Bukti  Empiris  di
SKPD Propinsi Jambi . Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 10 Makasar.
Suriasumantri,  J,  S.  (2009). Filsafat  Ilmu Sebuah Pengantar Populer . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Wisegeek.  (2014). What  is  tax  amnesty . Diperoleh  3  Juni  2017,  dari  http://www. wisegeek.com/what-is-tax-amnesty.htm.