Sonny Tri Dhanaparamita

## ANALISIS RISIKO NATION BRANDING DALAM PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

## RISK ANALYSIS OF NATION BRANDING IN MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE MANAGEMENT
Sonny T. Danaparamita 1
1 Faculty of Law University of Jember, Jember, Indonesia E-mail: always_sonny@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normative  yang  menganalisa  risiko  Nation branding terhadap Kawasan Ekonomi Khusus didaerah Mandalika. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah theory hukum murni Hans Kelsen dimana mempunyai dua fungsi, yaitu: pertama, di satu segi berfungsi sebagai epistemologi dan metodologi yang oleh  para  sarjana  hukum  dijadikan  landasan  dalam  ilmu  hukum  (rechtsdogmatik);  dan yang  kedua,  juga  berfungsi  kritis  dengan  posisi  bersebrangan  terhadap  ilmu  hukum konvensional.  Theory  tersebut  untuk  menjawab  masalah  penelitian  yaitu  Pertama, terkait  risiko  Nation  Branding  pada  Kawasan  Ekonomi  Khusus  dan    Kedua,  realitas keadilan sosial pada Kawasan Ekonomi Khusus dengan mengambil locus penelitian di kawasan  ekonomi  khusus  Mandalika.  Temuan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  bahwa Secara  umum  hukum  investasi  sebagai  kerangka  nation  branding  dalam penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus di mandalika, ditandai dengan inkonsistensi penerapan  hukum,  yang  cenderung  melenyapkan  rasa  keadilan  kolektif  masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Investasi, Mandalika..

## ABSTRACT
This research is a normative juridical research that analyzes the risk of branding in the administration  of  economic  zones.  Especially  in  the  mandalika  area,  in  this  study  the theory  used  is  the  pure  legal  theory  of  Hans  Kelsen  which  has two  functions,  namely: first,  on  the  one  hand  it  functions  as  an  epistemology  and  methodology  which  legal scholars  use  as  the  basis  for  legal  science  (rechtsdogmatic);  and  secondly,  it  also functions critically with the opposite position to conventional legal science. The theory is to answer research problems, namely First, related to the risk of Nation Branding in the  Special  Economic  Zone  and  Second,  the  reality  of  social  justice  in  the  Special Economic  Zone  by  taking  the  research  locus  in  the  Special  Economic  Zone  of Mandalika. The findings in this study include that in general investment law as a nation branding  framework  in  the  administration  of  special economic  zones  in  Mandalika,  is characterized by inconsistencies in the application of law, which tends to eliminate the collective sense of justice of the Indonesian people.
Keywords: Special Economic Zone, Investment, Mandalika.
Sonny Tri Dhanaparamita

## PENDAHULUAN
P enyelenggaraan    penanaman    modal untuk  mempercepat   pengembangan   ekonomi di    wilayah    tertentu    yang    bersifat  strategis bagi      pengembangan    ekonomi    nasional, menjaga    keseimbangan  dan  kemajuan    suatu daerah    dalam    kesatuan    ekonomi    nasional merupakan  suatu  kebijakan  yang  dipandang sebagai suatu terobosan baru untuk peningkatan investasi di Indonesia. Regulasi  tersebut adalah amanat dari Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2007    tentang    Penanaman    Modal    yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan  Ekonomi  Khusus  atau  disingkat  UU KEK.
KEK  sebagai  bagian  dari  penanaman modal  sebagaimana  telah  diterbitkan  peraturan khusus tentang kawasan ekonomi khusus  yakni Undang-undang  Nomor  39    Tahun    2009 Tentang    Kawasan    Ekonomi    Khusus    tidak mengatur    secara    rinci  kriteria  yang  harus dipenuhi seperti dalam undang-undang penanaman modal tetapi untuk fasilitas tertentu diatur kriteria sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas.
KEK  Mandalika  di  tetapkan  sebagai
Kawasan Ekonomi
Khusus Pariwisata berdasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 52  Tahun  2014  tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus.  Dengan  luas  area  sebesar  1.035,67  Ha dan  langsung  berhadapan  dengan  indahnya
Samudera  Hindia,  KEK  Mandalika  diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya sektor pariwisata  baru  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  yang  membawa  dampak  ekonomi  yang positif bagi masyarakat.
Melihat potensi dan keuntungan yang ada, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang telah berhasil membangun Nusa Dua  Bali  mengusulkan  pembentukan  KEK Mandalika.  Gagasan  untuk  menumbuhkan pariwisata  berwawasan  lingkungan  dengan pembangunan  obyek  wisata  dan  tempat  liburan yang  selalu  ditata  dengan  mengutamakan kelestarian  nilai  dan  kearifan  lokal  yang  hidup di masyarakat. (https://kek.go.id/kawasan/Mandalika)
KEK  Mandalika  merupakan  KEK  yang paling  diminati  oleh  para  investor  saat  ini  dan diupayakan  untuk  menjadi  destinasi  wisata kelas  dunia.  KEK  Mandalika  diproyeksikan dapat  menarik  dana  investasi  sebesar  Rp.40T dan  mengasimilasi  tenaga  kerja  sebanyak 587.000    hingga  tahun  2025.  Pemerintah memberikan jalan yang mempermudah investor dalam  pelayanan  keimigrasian,  perizinan, kepabeanan  dan  lain-lain  melalui  regulasi  yang dibangun,  sehingga  dengan  demikian  dari  sisi fiskal  investor  dapat  memanajemen  segala biaya  yang  akan  dikeluarkan  seminimal mungkin dalam kegiatan penanaman modal.
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
Oleh sebab itu, peran pemerintah dibutuhkan  sebagai  forum  untuk  menetapkan hukum atau rule of the game dan sebagai wasit yang  menafsirkan  dan  menegakkan  (enforce) dari  rule  of  the  game  yang  sudah  ditetapkan (Bismar,  2011).    Pemerintah  yang  dimaksud disini adalah pemerintah yang bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dan mengembangkan KEK.
Oleh    karena    itu    suatu    penelitian Analisis  Risiko  Nation  Branding  Dalam Penyelenggaraan  Kawasan  Ekonomi  Khusus Mandalika  Untuk  mengetahui  pertimbangan serta  risiko  dari  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  dan Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2009 Tentang  Kawasan  Ekonomi  Khusus  sebagai Nation Branding.
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan menganalisis  peran  pemerintah  pusat  dan daerah dalam rangka pemberian fasilitas kepada investor  di  kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK) berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal  dan  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  2009  Tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis,  dan  hukum  normatif.  Bahan  hukum sekunder  berupa  buku,  jurnal,  dan  karya  tulis ilmiah  hukum.  Bahan  non  hukum  berupa  buku
non hukum dan informasi yang diakses melalui internet.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.  Manajemen Risiko Hukum
Risiko  dapat  di  definisikan  sebagai kemungkinan  kerugian  atau  hasil  yang tidak  menguntungkan  terkait  dengan tindakan. Ketidakpastian tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Semakin besar ketidakpastian yang timbul maka semakin besar pula risikonya (Laurence  Crane  dkk,  2001).  Menurut Kamus  Bahasa  Indonesia,  risiko  adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan,  membahayakan)  dari  suatu perbuatan  atau  tindakan.  Sementar  itu, menurut  Black’s  Law  Dictionary  -  Eight Edition,  risiko  didefinisikan  sebagai berikut (Bryan A. Garner, 2004):
Ketidakpastian akibat, terjadi, atau kehilangan,  kemungkinan  cedera,  atau kerugian: terutama, keberadaan dan luasnya kemungkinan kerusakan.
Dalam  ajaran  hukum  perdata  di Indonesia,  Risiko  (resicoleer)  adalah keadaan  seorang  berkewajiban  untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di  luar  kesalahan  salah  satu  pihak. Dengan  bahasa  sederhana  risiko  adalah kerugian yang ditimbulkan di  luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
benda  yang  menjadi  objek  perjanjian. Ajaran  ini  timbul  oleh  karena  adanya keadaan  memaksa  (overmacht).  Subekti memberikan  suatu  definisi,  risiko  yaitu kewajiban  untuk  memikul  kerugian  yang disebabkan  oleh  suatu  peristiwa  yang terjadi  diluar  kesalahan  salah  satu  pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian ((http://www.negarahukum.com/hukum/ri siko.html).
Perlu  dipahami  juga,  mengingat risiko  didefinisikan  sebagai  kemungkinan kerugian atau hasil yang tidak menguntungkan  terkait  dengan  tindakan, maka  yang  harus  dilakukan  oleh  manusia adalah  menjaga  agar  risiko  tersebut  tidak terjadi.  Masalah  adalah  kejadian  yang sudah  terjadi  sedangkan  risiko  adalah kejadian  yang  belum  terjadi  yang  masih mengandung  kemungkinan-kemungkinan, artinya  bisa  saja  terjadi  bisa  juga  tidak. Selain  itu  ada  kejadian-kejadian  yang tidak  memiliki  unsur  kerugian  namun yang ada hanya unsur keuntungan sehingga  tidak  bisa  dianggap  risiko karena risiko didefinisikan sebagai kemungkinan  kejadian  yang  merugikan. Secara umum risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1.  Risiko  murni  (pure  risk),  adalah risiko di mana kemungkinan
kerugian  ada,  tetapi  kemungkinan keuntungan  tidak  ada  (yang  ada hanya  kerugian).  Contoh:  risiko kecelakaan,  kebakaran,  banjir  dan semacamnya (risiko-risiko yang bergerak  pada  satu  arah  saja,  yaitu arah  kerugian).  Risiko  murni  sendiri dapat dikelompokkan pada tiga kriteria  risiko,  yaitu  (Nur  Hidayat, 2015):
1. Risiko aset fisik; merupakan risiko yang  berakibat  timbulnya  kerugian pada  aset  fisik  suatu  perusahaan. Contoh  kebakaran,  banjir,  gempa, gunung meletus, dan lain-lain.
2. Risiko karyawan; merupakan risiko  karena  yang  dialami  oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Contoh: kecelakaan kerja sehingga  aktifitas perusahaan terganggu.
3. Risiko  legal;  merupakan  risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan  atau  kontrak  tidak berjalan  sesuai  dengn  rencana. Risiko ini akibat kelemahan masalah hukum, mulai dari tuntutan  hukum,  tidak  adanya kerangka  hukum  dan  kelemahan perjanjian.  Contoh:  perselisihan dengan  perusahaan  lain  sehingga
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
adanya  persoalan  seperti  gugatan hukum dan ganti rugi.
2.  Risiko  spekulatif  (speculative  risk),
yaitu risiko di mana kita mengharapkan  terjadinya  kerugian dan  juga  keuntungan.  Kemungkinan untuk usaha kita mengalami kerugian ada, akan tetapi terdapat jug kemungkinan  untuk  untung.  Risiko tersebut  biasanya  berkaitan  dengan risiko  usaha.  Risiko  spekulatif  dapat dikelompokkan sebagai berikut: a.  Risiko  pasar;  merupakan  risiko
yang timbul karena adanya pergerakan  variabel  pasar  yang bervariasi,  seperti  akibat  suku bunga, nilai tukar dan komoditas.
b.  Risiko kredit/investasi;
merupakan  risiko  yang  terjadi karena counter party(debitur) gagal  memenuhi  kewajibannya kepada perusahaan. Contoh: kredit macet,  persentase  piutang  yang semakin meningkat.
c.  Risiko likuiditas; merupakan
risiko  karena  ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas/ketidakmampuan dalam menempatkan kewajiban
(liability).  Contoh:  kemampuan kas yang menurun sehingga
pengusaha  tidak  lagi  mampu membayar  utang  secara  tepat, akhirnya menyebabkan
perusahaan  harus  menjual  aset yang dimilikinya.
d.  Risiko  operasional;  merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan  operasional  yang  tidak berjalan  dengan  lancar.  Contoh: terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak yang mengakibatkan  timbulnya  sanksi, kesalahan terjadi karena karyawan bagian pajak yang tidak ter-update pengetahuan perpajakannya. e.  Risiko strategi; risiko yang timbul akibat lemahnya pembentukan dan penerapan stategi perusahaan, lemahnya  pengambilan  keputusan dalam dunia usaha atau
kesenjangan reaksi dalam menghadapi  perubahan.  Risiko  ini dikelola oleh direksi dan memerlukan  perencanaan  stategi yang mendalam. PT Persero Indonesia Tourism Development  Corporation  (ITDC)  selaku BUMN  yang  mendapatkan  amanat  untuk menjadi  pengembang  dan  pengelola. Memiliki  gagasan  untuk  menumbuhkan pariwisata yang ramah lingkungan dengan peningkatan  obyek  wisata  dan  daya  tarik
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
wisatawan yang berorientasi kepada kelestarian nilai-nilai budaya lokal. Sebagai  BUMN  maka  ada  aturan  yang mengatur  mengenai  manajemen  risiko, penerapan  aturan  manajemen  risiko  bagi BUMN  diawali  dengan  adanya  Peraturan Menteri  (Permen)  BUMN  Nomor:  PER- 01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata Kelola  Perusahaan  yang  Baik  (Good Corporate  Governance/GCG)  pada  Badan Usaha  Milik  Negara.  Di  dalam  ketentuan Permen  BUMN  ini  Pasal  2  ayat  (1) mewajibkan  BUMN  untuk  menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.
BUMN merupakan perusahaan negara  yang  pada  satu  sisi  terikat  pada ketentuan-ketentuan kepemerintahan dibidang  hukum  publik,  disisi  lain  terikat pada  ketentuan-ketentuan  hukum  privat. Hal ini disebabkan modal BUMN merupakan  berasal  dari  kekayaan  negara yang  dipisahkan.  Pemisahan  kekayaan negara  pada  BUMN  harus  dipandang bahwa  negara  memisahkan  kekayaan sebagai  modal  pada  perseroan,  hak  dan kewajiban terhadap dana tersebut bertransformasi menjadi kepemilikan saham sebagai konsekuensi dari dibentuknya  subjek  hukum  yang  juga memiliki  hak  dan  kewajiban  tersendiri (Merdiansa Paputungan, 2013).
BUMN  Memiliki  dua  fungsi  unik sekaligus,  yaitu  fungsi  ekonomi  (privat sector)  dan  fungsi  social  (public  service). BUMN  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi yang optimal terhadap keuangan  negara.  Maka  tentu  saja  akan berakibat pada multi fungsi tersebut, yang sering  menyebabkan  manajemen  BUMN tidak  dapat  menjalankan  dua  fungsinya sekaligus.  Tujuan  didirikannya  BUMN, antara lain ( Davas, 1990):
1.  Melaksanakan  ideologi  tertentu,  di mana  seluruh  sarana  atau  alat  produksi dianggap sebagai milik masyarakat.
2.  Melindungi masyarakat selaku konsumen  terhadap  adanya  monopoli alamiah.
3.  Mengambil alih perusahaan asing.
4.  Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
5.  Memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang tidak  dapat  dipenuhi  oleh  swasta, karena  memerlukan  modal  yang  relatif besar.
6.  Mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi, sehingga dapat mendorong laju pembangunan.
7.  Menambah penerimaan bagi negara/daerah). Analisis Risiko spekulatif pada Kawasan  Ekonomi  Khusus  Mandalika dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
a.  Risiko pasar;  dalam rangka pemulihan ekonomi  nasional  Bank  Indonesia telah menurunkan suku bunga terendah ke angka 3,5%. Bank Indonesia  juga  melakukan  upaya ketersediaan APBN dengan cara burden sharingsharing melalui pembelian  surat  utang  negara  yang mencapai 65 triliun.
b.  Risiko kredit/investasi; risiko persentase piutang meningkat diakibatkan beban ekonomi dan pandemi  menjadi  kendala  yang  unik dan  tidak  dapat  dihindari  sehingga dalam kebijakan investasi ada .
c.  Risiko  likuiditas;  perihal  risiko  ini
BUMN memenuhi kebutuhan
kas/ketidakmampuan dalam menempatkan  kewajiban  (liability). Melalui kebijakan pemerintah Penyertaan  Modal  Negara.  Penyertaan Modal  Negara  (PMN)  berdasarkan  PP No.  44  Tahun  2005  tentang  Tata  Cara Penyertaan  dan  Penatausahaan  Modal Negara  pada  Badan  Usaha  Milik Negara dan Perseroan Terbatas memiliki  definisi  yaitu  pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau penetapan  cadangan  perusahan  atau sumber  lain  yang  dijadikan  sebagai modal  BUMN  dan/atau  Perseroan
Terbatas  lainnya,  dan  dikelola  secara korporasi.  Komitmen  pemberian  PMN dilakukan  dengan  tujuan  utamanya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan  usaha  dan  memperbaiki struktur permodalan.
d.  Risiko  operasional;  merupakan  risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan  lancar.  untuk  menghadapi pandemi  maka  kegiatan  operasional pembangunan  juga  memberlakukan PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala Besar). Dengan diberlakukannya PSBB, tentu berdampak langsung pada biaya  kegiatan  operasional.  Dengan kebijakan tambahan kebijakan tersebut tentu menyebabkan bertambahnya beban  biaya  yang  harus  ditanggung sebagai konsekuensi dari proses pembangunan  yang  terus  dilanjutkan sekalipun  dalam  masa  pandemi  covid- 19
e.  Risiko  strategi;  risiko  yang  timbul akibat  lemahnya  pembentukan  dan penerapan stategi perusahaan, lemahnya pengambilan keputusan dalam  dunia  usaha  atau  kesenjangan reaksi  dalam  menghadapi  perubahan. Risiko  ini  dikelola  pada  level  direksi dan  memerlukan  perencanaan  stategi. Kedepan  tentu  pengembangan  industri
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
yang melibatkan banyak manusia pasti akan menyebabkan banyak kemungkinan  kerugian  baik  secara financial maupun secara progres bisnis.
Peran  Perusahaan  negara  /  BUMN dalam  ketenagakerjaan  Salah  satu  peran BUMN  yang  dapat  dirasakan  langsung oleh  masyarakat  adalah  peran  BUMN dalam  menciptakan  lapangan  kerja  serta mendukung pengembangan UMKM. Keadaan  yang    harus  dipahami  ialah tujuan  utama  dari  keberadaan  BUMN, yang  tidak  semata-mata  hanya  mencari keuntungan  yang  besar,  akan  tetapi memiliki  peran  utama  yakni  pengabdian kepada  rakyat  melalu  kemampuan  sesuai bidang  usaha  yang  dijalankannya.  Oleh karena  itu  kondisi  BUMN  yang  kadang- kadang  harus  merugi  karena  mengemban misi-misi  tertentu  dari  pemerintah  untuk kesejahteraan  rakyat  merupakan  pilihan yang  tidak  terelakkan  namun  demikian hal  ini  sering  terabaikan  oleh  beberapa BUMN.
Hari  ini,  BUMN  dihadapkan  pada suatu  pasar  yang  kompetitif  dan  global dengan intensitas persaingan yang semakin  ketat.  Dengan  bermodalkan keuangan yang cukup saja, belum memberikan  jaminan  bahwa  BUMN  akan mampu  bertahan  hidup  dan  bersaing  di
pasar  global.  BUMN  harus  mampu menjaring dan melayani konsumen dengan  standart  kualitas  yang  lebih  baik lagi. Potensi pasar tidak hanya terbatas di pasar  dalam  negeri,  tetapi  juga  di  pasar luar  negeri.  Namun  sebaliknya,  pesaing dari luar negeri juga akan memperebutkan pasar  yang  ada  di  dalam  negeri.  Untuk mengantisipasi  peluang  dan  ancaman tersebut,  BUMN  harus  mempersiapkan diri  dengan  fokus  utama  adalah  analisis risiko  kedepan  dan  peningkatan  kualitas produk yang ingin dipasarkan.
Disinilah  peran  strategis  BUMN dalam  menganalisis  risiko  hukum  dapat segera ditingkatkan. BUMN dapat memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia  yang  handal  untuk  menciptakan produk  yang  berkualitas  baik.  Dengan teknologi  tersebut,  BUMN  harus  mampu menciptakan  proses  bisnis  internal  yang efisien  agar  dapat  menghasilkan  produk dengan  harga  yang  bersaing.  Dan  yang tidak  kalah  penting,  para  karyawan BUMN  harus  memiliki  motivasi  yang kuat untuk selalu meningkatkan kemampuan  pada  dirinya  agar  sejalan dengan  perkembangan  teknologi  yang digunakan.
B.  Realitas Keadilan Sosial pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
Sebuah  negara  menurut  Agustine merupkan  komunitas  hukum,  tidak  akan ada  tanpa  keadilan.    “dimana  tidak  ada keadilan  sejati,  disitu  tidak  ada  hukum”. Karena  apa  yang  diperbuat  oleh  hukum, diperbuat  pula  oleh  keadilan,  dan  apa yang  dilakukan  secara  tidak  adil,  berarti ia  dilakukan  secara  melanggar  hukum. Dia menjelaskan bahwa keadilan diasumsikan  sebagai  kriteria  tatanan norma  yang  disebut  “hukum”,  maka tatanan  pemaksa  kapitalis  barat  bukanlah hukum,  dari  sudut  pandang  cita-cita keadilan  komunis,  demikian  sebaliknya. Sebuah konsep hukum dengan konsekuensi  semacam  itu  tidak  bisa diterima oleh hukum positivis.
Kesenjangan  ekonomi  merupakan kenyataan  yang  kian  hari  berkembang luas dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Ketimpangan dan kesenjangan  itu  juga  terjadi  di  Indonesia yang  dikenal  sangat  majemuk  sehingga faktor-faktor kemajemukan itu menambah masalah dan menyebabkan potensi konflik sosial, disharmonisasi, dan disintegrasi sosial yang semakin membahayakan kerukunan hidup bersama.
Mengenai  doktrin  kedaulatan  rakyat, dapat dikemukakan adanya pendapat yang berbeda  atas  pemaknaannya  oleh  Bung
Karno  dan  Soepomo.  Menurut  Soekarno, kedaulatan rakyat itu bukanlah kedaulatan rakyat  sebagai  individu  (Person),  tetapi kedaulatan  rakyat  dalam  arti  kolektif (Jimly Asshiddiqie, 1994). Namun pandangan  kolektivis  tentang  kedaulatan rakyat  seperti  demikian  dewasa  ini  tidak lagi  dianut  oleh  Undang-Undang  Dasar tahun  1945.  Sejak  perubahan  II  UUD 1945  pada  tahun  2000,  ketentuan  tentang hak asasi manusia sudah diadopsi lengkap dalam  UUD  1945,  mulai  dari  Pasal  28A sampai  dengan  Pasal  28J.  Hampir  semua materi  hak  asasi  manusia  yang  terdapat dalam  instrumen  HAM  Internasional diadopsi menjadi materi UUD 1954.
Dengan  demikian,  kedaulatan  rakyat yang dimaksud sila keempat dan dijabarkan  dalam  ketentuan  Pasal  1  Ayat (1)  UUD  1945  adalah  kedaulatan  rakyat, baik  sebagai  pribadi-pribadi  maupun sebagai kolektivitas seluruh rakyat Indonesia. Dalam prinsip  demokrasi Pancasila,  ada  kebebasan  yang  luas  dan terbuka,  tetapi  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan dan  perwakilan.  Kemerdekaan  kolektif sebagai  bangsa  tidak  terpisah  dengan kebebasan  individu  bagi  setiap  rakyat indonesia.  Tidak  ada  kemerdekaan  tanpa kebebasan  dan  tidak  ada  gunanya  hidup
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
bebas tetapi terkungkung dalam penjajahan kolektif oleh bangsa lain.
Beberapa  pengaturan  terkait  dengan fasilitas  bagi  investor  yang  menanamkan modalnya  di  KEK  berdasarkan  UU  KEK yang tidak sinkron dengan peraturan yang lain  yang  terkait.  Pertama,  fasilitas  PPh dalam  UU  KEK  diberikan  kepada  setiap wajib  pajak  yang  melakukan  kegiatan usaha  di  KEK.Wajib  pajak  di  KEK  dapat berupa  orang  perseorangan,  berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.Fasilitas  PPh  tersebut  diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Realisasi anggaran pembangunan infrastruktur  strategi  Pariwisata  Nasional (KSPN)  Mandalika  di  lombok,  mencapai Rp  447  miliar.  Dimana  alokasi  anggaran untuk pembangunan sirkuit tersebut sebesar  Rp  1.7  triliun.  Anggaran  tersebut di gunkan untuk pembangunan infrastruktur  sumber  saya  air  (SDA) sebesar Rp 154 miliar, jalan dan jembatan sebesar  Rp  1,45  triliun,  pemukiman  223 miliar,  dan  perumahan  Rp  132  miliar. Sedangkan  total  serapan  pekerja  di  KEK Mandalika  tercatat  mencapi  1.100  orang. Secara  rinci,  100  diantaranya  bertugas sebagai  penjaga  keamanan,  50  orang tukang  kebun,  50  orang  cleaning  servis, 300  orang  sebagai  pekerja  proyek,  50
orang  sebagai  petugas  perkantoran,  50 orang  sebagai  supplier,  dan  500  orang bekerja  disektor  UMKM.  PT  Indonesia Tourism  Development  Corporation  (PT ITDC)  harus  mendatangkan  aspal  khusus dari  Inggris  untuk  lintasan  Moto  GP  di sirkuit  KEK  Mandalika.  Hal  tersebut demi dilakukan demi terpenuhinya standart  kualitas  bangunan  yang  telah ditetapkan oleh Federasi Motor Internasional  (FIM)  yang  menetapkan aturan  dan  tertuang  dalam  dokumen bertajuk
Standards for Circuits. Diperkirkan  ketika  Covid-19  berakhir jumlah  penonton  di  sirkuit  Mandalika bisa mencapai 160 ribu orang.
Belajar  dari  Brazil  yang  memiliki suatu  nilai  yang  dapat  ditonjolkan  dalam momen  olimpiade  yang  diadakan  di  kota Rio.  Sebagai  negara  dengan  budaya  yang beragam,  Brazil  melakukan  branding terhadap  budaya  mereka  agar  semakin dikenal  oleh  dunia  internasional.  Hal tersebut menjadi alasan mengapa olimpiade merupakan alat bagi kepentingan negara mereka. Brazil memiliki banyak faktor pendukung sehingga mereka perlu melakukan diplomasi  budaya  dalam  hal  ini  nation branding  untuk  meningkatkan  bargaining position  negara  terutama  di  wilayah benua Amerika dan internasional.
Sonny Tri Dhanaparamita
Ditambah lagi, Brazil juga perlu memperbaiki  citra  buruk  mereka  yang dapat mengancam kondisi domestik mereka.
Bagaimana London kedatangan wisatawan  asing  setelah  terpilih  menjadi tuan  rumah  Olimpiade  pada  tahun  2012, terhitung hampir 10 juta orang lebih yang datang  dari  luar  negeri  karena  reputasi mereka  sebagai  tuan  rumah  Olimpiade membantu  hal  tersebut.  Jika  mengacu pada  London,  maka  situasi  serupa  bisa dialami  oleh  Brazil  dimana  mereka memiliki  reputasi  yang  sama  yaitu  tuan rumah  Olimpiade  dan  hal  ini  pasti  akan memancing wisatawan asing untuk berkunjung karena dampak yang
dihasilkan  oleh  promosi  dan  branding yang dilakukan Brazil dalam mempromosikan Olimpiade ini ke seluruh dunia.  Bukan  hanya  di  Kota  Rio  de Janeiro  yang  sebagai  pusat  kedatangan wisatawan asing untuk menikmati Olimpiade,  melainkan  tersebar  juga  ke beberapa kota lainnya di Brazil.
Akan  tetapi  ini  tidak  terjadi,  krisis ekonomi  yang  di  ikuti  dengan  konflik sosial  yang  terus  berkelanjutan  sebagai akibat  beban  pembangunan  yang  harus ditanggung
kemudian untuk menyelenggarakan olimpiade tersebut menyebabkan  Brasil  semakin  terpuruk
dengan  ekonominya,  semua  ini  karena kegagalan  dalam  melihat  risiko-risiko dari  bias  keterwakilan  (representative bias).  Dalam  mazhab  ekonomi  yang relatif baru yang disebut dengan keuangan  perilaku,  berpendapat  bahwa literatur  yang  sangat  banyak  tentang stategi-strategi ekonomi telah melewatkan hal besar dan lebih penting yakni keadilan dan  keadaban.  Disana  juga  dijelaskan bahwa  orang-orang  cenderung  menyakini bahwa  sempel  kecil  mewakili  populasi yang  besar  dan  menyimpulkan  sebuah pola terlalu cepat (Zvi  Bodie,  Alex  Kane, and Alan J. Marcus, 2019).
Berkenaan  dengan  keadilan  sosial Kelsen  menyatakan,  seandainya  memang mungkin  untuk  membuktikan  bahwa keadaan  ekonomi  rakyat  dapat  diperbaiki secara  esensial  oleh  apa  yang  dinamakan ekonomi  terencana  (planned  economy), bahwa  keamanan  sosial  (social  security) dijamin  untuk  setiap  orang  dengan ukuruan yang setara, akan tetapi pengorganisasian  ke  arah  itu  hanya mungkin  jika  semua  kebebasan  individu sama sekali dihapus.
Menurutnya, apakah ekonomi terencana  lebih  baik  dipilih  dari  ekonomi pasar  bebas  tergantung  keputusan  kita untuk  memilih  di  antara  nilai-nilai kebebasan  individu  dengan  keamanan
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
sosial.  Konsistensi  dan  budaya  estafet yang  perlu  dipraktikkan  secara  nyata, merupakan  proses  pembangunan  yang menuju  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  ialah  suatu  kontinuitas, yaitu  proses  yang  berkesinambungan  dan berkelanjutan. Semua kebijakan hendaknya mencerminkan kesadaran kolektif  yang  berporos  untuk  kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam jangka panjang,  dan  secara  sinergis  harus bergerak  bersama-sama  dan  digerakkan untuk  mendorong  peningkatan  kuantitas dan  kualitas  kesejahteraan  yang  merata dan  berkeadilan  dengan  ukuran  yang pasti,  bahwa  kesenjangan  sosial  tidak boleh  melampaui  standar-standar  ukuran yang  berlaku  universal  dalam  kehidupan umat manusia

## SIMPULAN
Secara  umum,  hukum  investasi  adalah kerangka  berfikir  untuk  mewujudkan  nation
branding  dengan  penyelenggaraan  kawasan ekonomi  khusus  di  Mandalika,  ditandai dengan  inkonsistensi  penerapan hukum,  yang cenderung melenyapkan rasa keadilan kolektif masyarakat Indonesia.
Efektivitas  dari  peran  negara  dan masyarakat  menjadi  faktor  kunci  sekaligus penentu.  Karena  itu,  pembangunan  kawasan ekonomi  khusus  tidak  lain  merupakan  proses dari, oleh, dan untuk manusia Indonesia yang diabadikan  untuk  kesejahteraan  sosial  yang adil  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam konteks struktur keadilan sosial ini, kehidupan  masyarakat  yang  terorganisasi sebagai  ciri  masyarakat  yang  modern  dan demokratis menjadi substansi nilai-nilai yang harus  dijadikan  pegangan  dalam  praktik kebijakan  keadilan  sosial  yang  tidak  lain merupakan kebijakan-kebijakan yang berdampak  nyata  pada  upaya  mengatasi jurang  kemiskinan  dan  menurunkan  gejala ketimpangan  sosial  serta  ekonomi  dalam kehidupan bersama di Indonesia..
Sonny Tri Dhanaparamita

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddiqie,  Jimly.  1994.  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di
Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve
Atmadja, D. G. and I. N. Putu. B . 2018. Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Pres.
Crane, Laurence dkk. 2011. Introduktion to Risk Management, Second Edition. US: Extention Risk Management Education and Risk Management Agency.
Garner, Bryan A. 2004. Black’s Law Dictionary – Eight Edition. USA: West, a Thomson Business. Hidayat, Nur. 2015. Corporate Tax Risk Management: Manajemen Risiko Perpajakan Perusahaan.
Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Kairupan,  David.  2013.  Aspek  Hukum  Penanaman  Modal  Asing  Di  Indonesia.  Jakarta:  Kencana Media Group.
La Ode Muhammad Elwan, S. and A. Pramusinto. 2011. Implementasi Perda Kota Kendari No.  15
Tahun  2003  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perumusan  Kebijakan  Daerah  Pada Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Tahun  2010.  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
Sentosa, Sembiring. 2010. Hukum Investasi. Bandung: CV Nuansa Aulia.
Suharto, E. 2008. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA.
Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus. 2019. Dasar-Dasar Investasi, Jakarta: Salemba Empat.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003.  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  70  Tahun  2003,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4297. Jakarta.

## Jurnal Ilmiah
Bismar  Nasution.  Pembaharuan  Hukum  Menuju  Perekonomian  Global:  Perspektif  Kawasan ekonomi  Khusus.  Makalah  Disampaikan  Dalam  Seminar  Nasional  “Pembaharuan  Hukum Menuju Perekonomian Global”.Universitas Prima Indonesia, Tanggal 15 Desember 2011, hal. 5
Vol. 04, No. 02, (Agustus, 2021), pp. 89-102.
Sonny Tri Dhanaparamita
Merdiansa paputungan, “Diskusi kewenangan  Audit  BPK terhadap Keuangan  BUMN (Perseroan) Pasca-Putusan  MK  Nomor  62/PUU-XI/2013”,  Mimbar  Hukum,  Volume  29,  Nomor  3, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2017, hlm.438
Marlinah,  Lili.  2020.  Peluang  dan  Tantangan  UMKM  Dalam  Upaya  Memperkuat  Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. Jurnal Ekonomi, 22, 118-121
Websites
https://kek.go.id/kawasan/Mandalika.html, diakses 20 April 2021 http://www.negarahukum.com/hukum/risiko.html, diunduh tanggal 20 April 2021.