Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SMP NEGERI KOTA PAYAKUMBUH
Roza Rismasari 1 , Alizar Hasan 2
1 Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia Email : roza.rismasari@gmail.com
2 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email : alizar_hasan@eng.unand.ac.id

## Abstract
Teacher Certification is an important program in improving the quality and qulity of National Education. Implementation in the key to the success of a program. Failure to implement the program means  failure  to  achieve  the  objektives  of  the  program.The  focus  of  this  study  is  to  analyze  the implementation  of  teacher  certification  policies  at  SMP  Negeri  Payakumbuh    using  interactive factors  according  to  George  C.  Edward  III’s  ideas,  namely  communication,  resources,  disposition and bureaucratic structure thet play a role in policy implementation. The role of these four factors is very meaningful for policy implementation.This study uses a qualitative method through descriptive analysis  with  a  case  study  model.  The  research  subjects  were  Payakumbuh  City  Education  Office employees,  public  junior  high  school  principals,  Payakumbuh  public  junior  high  school  teachers. Data collection reachniques used are interviews and documentation.The result of this study indicate thet  the  implementation  of  teacher  certification  policies  at  SMP  Negeri  Payakumbuh  has  fulfilled four  elements.  Based  on  the  role  of  the  four  elements  thet  determine  the  success  of  policy implementation,  each  element  can  be  fulfilled  even  though  it  is  not  perfct.  There  are  still  many shortcomings  in  the  elements  of  communication  and  bureaucratic  structure.  The  delivery  of  the message  makes  the  teacher  confused  about  the  actual  program.  Inconsistent  SOPs,  which  change every  year,  make  it  difficult  for  teachers  to  adapt  to  the  ever-new  rules.  The  imperfecttions  of  the four elements did not hinder the process of implementing the policy for teacher certification at State Junior  High  Schools  in  Payakumbuh  City.Interactive  dialogue  and  discussion  are  alternative solusions  that  need  to  be  considered.  The  ambiguity  of  the  massage  can  be  overcome  by  asking directly  to  the  resource  persons  who  master  the  material  about  teacher  certification.  And  for  the SOPs that are always changing, the regional (Payakumbuh City Education Office) should be able to convey the complaints and aspirations of teachers who are confused about the rule to the Provincial and Central Office because usually it is the policy maker who maka the SOPs so thet the policy can be implemented.
Keywords : Implementation, Teacher Certification Policy, Communication, Bureaucratic Structure

## Abstrak
Sertifikasi  Guru  merupakan  program  penting  dalam  meningkatkan  mutu  dan  kualitas Pendidikan  Nasional.  Implementasi  adalah  kunci  sukses  sebuah  program.  Kegagalan  dalam melaksanakan  program  berarti  kegagalan  dalam  mencapai  tujuan  dari  program  tersebut.Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh  dengan  menggunakan  faktor-faktor  interaktif  menurut  gagasan  George  C.  Edward  III yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  yang  berperan  dalam  pelaksanaan kebijakan. Peranan keempat faktor  tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan.Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  analisis  deskriptif  dengan  model  studi  kasus.  Subyek penelitiannya  adalah  pegawai  Dinas  Pendidikan  Kota  Payakumbuh,  kepala  sekolah  SMP  Negeri,
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
guru SMP Negeri Kota Payakumbuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan  dokumentasi.Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  sertifikasi guru  di  SMP  Negeri  Kota  Payakumbuh  telah  memenuhi  empat  unsur.  Berdasarkan  peran  keempat unsur  penentu  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  setiap  unsur  dapat  dipenuhi  walaupun  belum sempurna.  Masih  banyak  kekurangan  dalam  unsur  komunikasi  dan  struktur  birokrasi. Penyampaian pesan yang tidak sempurna karena banyak alur yang harus dilalui dan ketidak jelasan pesan membuat guru bingung akan program yang sebenarnya. SOP yang tidak konsisten, yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya menyulitkan guru untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang selalu baru.  Ketidak  sempurnaan  keempat  unsur  tadi  tidak  begitu  menghambat  proses  implementasi kebijakan  sertifikasi  guru  SMP  Negeri  di  Kota  Payakumbuh.Dialog  interaktif  maupun  diskusi adalah  alternatif  solusi  yang  perlu  dipertimbangkan.  Ketidakjelasan  pesan  dapat  ditanggulangi dengan bertanya  langsung  kepada  narasumber  yang menguasai  materi tentang sertifikasi guru. Dan untuk  SOP  yang  selalu  berganti,  pihak  daerah  (Dinas  Pendidikan  Kota  Payakumbuh)  seharusnya dapat  menyampaikan  keluhan  dan  aspirasi  guru  yang  kebingungan  akan  aturan  kepada  Dinas Propinsi  dan  Pusat  karena lazimnya  yang  membuat  SOP  adalah  pembuat  kebijakan  agar   kebijakan tersebut dapat terlaksana.
Kata kunci : Implementasi,  Kebijakan  Sertifikasi  Guru,  Komunikasi, Struktur Birokrasi.
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Peningkatan  kualitas  pendidikan merupakan  agenda  besar  pendidikan  di Indonesia.  Dalam  rangka  mewujudkan pendidikan  yang  bermutu  tentu  tidak terlepas dari peranan berbagai pihak, salah satunya adalah peran tenaga kependidikan.
Hamalik dalam Anggia (2015)
menyatakan  bahwa  “tenaga  kependidikan merupakan  suatu  komponen  yang  penting dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan  pelayanan  teknis  dalam bidang  kependidikan”.  Secara  ringkasnya Tenaga  kependidikan  itu  adalah  sebagai pelaksana kegiatan Proses belajar mengajar.
Dalam  upaya  peningkatan  mutu pendidikan,  aspek  utama  yang  ditentukan adalah  kualitas  guru.  Hal  ini  disebabkan
guru  merupakan  titik  sentral  dalam pembaharuan  dan  peningkatan  mutu pendidikan,  dengan  kata  lain  salah  satu persyaratan  penting  bagi  peningkatan mutu pendidikan adalah apabila pelaksanaan  proses  belajar  mengajar dilakukan  oleh  pendidik-pendidik  yang dapat diandalkan keprofesionalannya. Agus  F.  Tamyong  dalam  Anggia  (2015) menyatakan  pengertian  “guru  profesional adalah  orang  yang  memiliki  kemampuan dan  keahlian  khusus  dalam  bidang keguruan  sehingga  ia  mampu  melakukan tugas  dan  fungsinya  sebagai  guru  dengan kemampuan maksimal”. Jadi guru professional  itu  adalah    kemampuan  guru untuk  melakukan  tugas  pokoknya  sebagai pendidik yaitu kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
Selanjutnya dalam melakukan kewenangan  profesionalismenya,  guru
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
dituntut memiliki seperangkat kemampuan (competency)  yang  beraneka  ragam. Dalam  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen
No.  14  Tahun  2005  dan  Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru
meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Berlakunya  undang-undang  dan  peraturan tersebut  menuntut  para  guru  untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan,  penulisan  karya  ilmiah,  dan sebagainya.
Profesionalisme guru
selalu menjadi  sorotan  berbagai  kalangan.  Jika mutu  pendidikan  bangsa  rendah,  gurulah orang  yang  dianggap  sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab.  Guru  dituding  tidak profesional.  Kenyataan  itu  pun  tidak dapat  dihindari.  Meskipun  sebenarnya faktor guru bukanlah satu-satunya penyebab  rendahnya  mutu  pendidikan  di Indonesia. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti perpustakaan,
laboratorium bahasa, laboratorium  biologi,  fisika  dan  kimia juga  menjadi  faktor  penting  untuk meningkatkan  mutu pendidikan.
Setidaknya,  dewasa  ini,  persoalan kesejahteraan  guru  dan  profesionalisme guru semakin sering diperdebatkan. Dengan  lahirnya  program  sertifikasi  guru pada  tahun  2007,  ini  dianggap  sebagai program  yang  dapat  mengatasi  persoalan kesejahteraan guru, sekaligus untuk pembuktian  kelayakan      guru  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.  Guru  yang  layak  itulah  yang disebut  guru  profesional.  Pada  dasarnya guru  yang  profesionallah  yang  berhak lulus sertifikasi. Sehingga, program sertifikasi  merupakan  program  untuk mengatasai
persoalan peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan
kualitas guru dalam mengemban tugas dan tanggung  jawabnya  sebagai  pengajar  dan pendidik.
Guru  yang  telah  mendapatkan sertifikasi  diharapkan  selalu  berusaha tanpa  henti  untuk  meningkatkan  kualitas diri terutama dalam meningkatkan kompetensinya  sebagai  seorang  pendidik. Tunjangan  profesi  sebesar  satu  kali  gaji pokok  perbulan  yang  diperoleh  sebagai tambahan  gaji  bagi  guru  yang  telah tersertifikasi  hendaknya  memicu  kinerja guru  kearah  yang  lebih  baik.  Program sertifikasi dilakukan oleh pemerintah bagi seluruh guru dan dosen di seluruh wilayah Indonesia,  termasuk  guru  dan  dosen  di Kota Payakumbuh.
Tunjangan profesi diperlukan sebagai  syarat  mutlak sebuah profesi  agar penyandang profesi dapat hidup layak dan memadai  dengan  di  berikannya  tunjangan sebesar  gaji  pokoknya  per  bulan,  apalagi hingga  saat  ini  guru  dan  dosen  masih tergolong kelompok yang berpengahasilan rendah yang harus dibantu dalam meningkatkan kesejahteraan melalui undang-undang.
Berdasarkan  kepentingan  tersebut, maka  dalam  Undang-  Undang  Guru  dan Dosen  dengan  tegas  dirumuskan  pada pasal  16,  bahwa  pemerintah  memberikan tunjangan profesi guru yang diangkat oleh pemerintah  dan  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  masyarakat  yang memiliki sertifikat pendidik yang besarnya  setara  dengan  satu  kali  gaji pokok  yang  diangkat  oleh  pemerintah pada  tingkatan  masa  kerja  dan  kualifikasi yang sama.
Tunjangan  profesi  ini  dialokasikan  dalam APBN  dan  APBD.  Subtansi  yang  sama untuk  guru  dan  dosen  diatur  dalam  pasal 53  UUGD.  Dengan  demikian  maka diskriminasi  antara  guru  dan  dosen  yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
berstatus  PNS  dan  non  PNS  tidak  akan terjadi  lagi. Sertifikasi pendidik bagi  guru diatur  dalam  pasal  11  ayat  (2)  dan  (3) Undang-  undang  Guru  dan  Dosen  yang menyebutkan  bahwa  sertifikasi  pendidik diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi yang memiliki program                 pengadaan tenaga pendidikan  yang  telah  terakreditasi  yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan  secara  transparan,  objektif dan akuntabel.
Sertifikasi  guru  ini  tidak  hanya terbatas  pada  guru  yang  telah  berstatus PNS  saja,  namun  guru  Non-PNS  (guru swasta)      juga  mempunyai  kesempatan yang  sama  untuk  memperoleh  tunjangan profesi  ini.  Sedangkan  untuk  guru  yang belum    tersertifikasi  disediakan  oleh Negara tunjangan fungsional atau tunjangan sejenis bagi guru yang berstatus
PNS  maupun  Non  PNS.  Tunjangan  yang dimaksud  ini  dialokasikan  dalam  APBN dan  atau  APBD,  sehingga  setiap  guru dapat menikmati tunjangan dari pemerintah. Usaha pemerintah untuk
meningkatkan  kesejahteraan  guru  harus direspon  dengan  baik  oleh  guru  dengan selalu  berupaya  untuk  meningkatkan kinerja, disiplin kerja dan profesionalisme dirinya  sebagai  guru.  Jika  tidak,  maka komitmen
pemerintah untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia  yang  salah  satunya  melalui sertifikasi  guru,  tidak  akan  berhasil  dan pemberian  tunjangan  profesi  sebesar  satu kali  gaji  akan  sia-sia.  Meningkatnya kesejahteraan guru tanpa diimbangi dengan  meningkatnya  kinerja  guru  dan mutu  pendidikan  di  Indonesia  akan menambah masalah dalam dunia
pendidikan. Tujuan Kebijakan Tunjangan
Profesi  Guru  guru  akan  tercapai  dengan
baik  jika  guru  memahami  dan  mengerti maksud kebijakan serta mereka mempunyai kemampuan        untuk melakukan tugas-tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Selain pemahaman dan penerimaan  akan  tujuan,  tentu  saja kemampuan  guru  dalam  melaksanakan tugas-tugasnya  dalam  proses  belajar mengajar harus selalu ditingkatkan.
Winarno  Surakhmad  (2009:245) mengatakan bahwa sistem  sertifikasi  guru adalah  gagasan  yang  baik,  sedikitnya  dari kepentingan  birokrasi,  tetapi,  sistem  ini tidak  akan  berhasil  apabila  diterapkan semata-mata sebagai pendekatan birokratis  untuk  memonitor  kondisi  dan kinerja  guru.  Alih-alih  memecahkan masalah,  tidak  tertutup  kemungkinan sertifikasi guru hanya melahirkan masalah baru.
Proses  sertifikasi  guru  tidak  bisa dilaksanakan  sebagaimana  halnya Crash Program yang  dilaksanakan  dalam  waktu singkat,  namun  harus  berkelanjutan  dan terprogram. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara  berkelanjutan        terhadap guru  yang  telah  mendapatkan  sertifikat sebagai  guru  profesional  juga harus terus dilakukan untuk memantau kinerja guru.
Kebijakan  sertifikasi  guru,  bagi peneliti  adalah  sesuatu  yang  menarik untuk dipelajari karena merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, khususnya  di  Kota  Payakumbuh.  Mutu pendidikan  tidak  dapat  dipisahkan  dari peran guru sebagai pendidik dan pengajar. Tanpa  guru,  pendidikan  menjadi  tidak terarah dan hampa makna.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
Tabel : 1.1  Data Guru Sertifikasi Data Guru Sertifikasi SMP Negeri Se Kota Payakumbuh
Berdasarkan data tersebut,
seharusnya  kualitas  pendidikan  di  Kota Payakumbuh  khususnya  pada  jenjang SMP  Negeri  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  kualitas  guru.  Banyaknya guru  yang  telah  mendapat  sertifikasi seharusnya berbanding  lurus  dengan
meningkatnya  kualitas  pembelajaran  dan prestasi  siswa.  Karena secara  teori  guru yang  mendapat  sertifikasi  adalah  guru yang profesional, dan  guru yang profesional  adalah  guru  yang  kompeten dalam  mendidik  dan   mengantarkan  siswa untuk dapat berprestasi. Perumusan  Kebijakan  Tunjangan Profesi  Guru  yang  baik  dan  membangun harapan  akan  kualitas  pendidikan  yang lebih baik dengan meningkatkan profesionalisme  dan  kinerja  guru  akan sia-sia jika  tidak  dapat diimplementasikan secara efektif. Pada  dasarnya,  menurut  Riant Nugroho (2009:615), Implementasi Kebijakan  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya. Lebih  jelasnya  Edwards  III  (1980:1) menyatakan without effective implementation the decision of
policymakers  will  not  be  carried  out succesfully .  Melalui  implementasi  yang efektif  sebuah  kebijakan  dapat  berhasil mencapai tujuannya.
Perencanaan yang baik atas sebuah kebijakan akan berperan menentukan hasil yang  baik,  namun  sebalik  apabila  sebuah kebijakan  jika  implementasinya  tidak konsisten  dengan  konsep  maka  kebijakan yang  baik  tersebut  tidak  akan  bermakna dan sia – sia saja.
Konsistensi implementasi dari konsep  memiliki  arti  yang  penting  karena dapat menentukan keberhasilan perencanaan  mencapai  tujuannya.  Jadi semakin  konsisten  implementasi  dengan perencanaannya maka implementasi tersebut semakin efektif.
Untuk  itu  penelitian  ini  dilakukan  di seluruh SMP Negeri di Kota Payakumbuh karena  permasalahan  yang  masih  banyak ditemukan  terkait  dengan  Implementasi
N O NAMA SEKOLAH Jumla h Guru PNS Jumlah Guru PNS yang telah sertifikasi 1 SMPN 1 PYK 48 30 2 SMPN 2 PYK 47 31 3 SMPN 3 PYK 46 28 4 SMPN 4 PYK 52 34 5 SMPN 5 PYK 24 19 6 SMPN 6 PYK 28 19 7 SMPN 7 PYK 21 11 8 SMPN 8 PYK 34 24 9 SMPN 9 PYK 38 21 10 SMPN 10 PYK 15 9 JUMLAH 353 226
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
kebijakan  sertifikasi  guru.  Maka  peneliti akan  melakukan  penelitian  dengan  judul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di SMP Negeri Kota Payakumbuh”.

## Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaiman Implementasi  Kebijakan  Sertifikasi  Guru di  SMP  Negeri  Kota  Payakumbuh  dan Unsur apa yang berperan dalam Implementasi  Kebijakan  Sertifikasi  Guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh?

## TINJAUAN TEORITIS

## Implementasi Kebijakan Pubik
Implementasi  kebijakan  adalah  upaya untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan  menurut  urutan  waktu  tertentu.  Agar penentuan kebijakan dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan. Implementasi kebijakan dapat pula dirumuskan  sebagai  penggunaan  sarana yang  telah  dipilih  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditentukan. Dunn (2003: 80) memformulasikan “implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian  arah  tindakan  kebijakan sampai  tercapainya  hasil  kebijakan.”
Sementara  itu,  Nugroho  (2003:  158) berpendapat  “implementasi  kebijakan pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”
Dalam  implementasi  kebijakan dikenal  beberapa  model.  Seperti;  model George  Edwards  III,  model  Meter  dan Horn,  model  Mazmanian  dan  Sabatier, model  Hoogwood  dan  Gun,  model Grindle,  model  Elmore,  Lipsky,  Hjem  & O’Porter,  model  Warwic,  model  Ripley
dan Franklin, dan model Charles O. Jones. Menurut  Edward  III  pada  tahun  1980 (Smp  &  Pekanbaru,  1996)  implementasi kebijakan publik merupakan tahap dimana suatu  kebijakan  di  laksanakan  secara maksimal  dan  sangat  diusahakan  dapat mencapai  tujuan,  yang  dalam  tahap  ini terdapat  4  dimensi  diantaranya  sebagai berikut :

## 1. Komunikasi.
Komunikasi  kebijakan  berarti  proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat  kebijakan  (policy  maker) kepada  pelaksana  kebijakan  (policy implementors).
2. Sumber daya Sumber  daya  merupakan  variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan  kebijakan  karna  dalam sumber  daya  ini  terdapat  pelaku (SDM), anggaran dan sumber lainnya yang  harus  memadai  secara  jumlah atau  cukup  serta  terampil  dan  ahli atau cakap.
3. Disposisi
Meliputi  kemauan,  keinginan  dan kecenderungan  para  pelaku  kebijakan untuk  melaksanakan  kebijakan  secara
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
sungguhsungguh  sehingga  apa  yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai 4. Struktur birokrasi Menurut Edward ada dua karakteristik  utama  dari  birokras yang  ada  dalam  dimensi  ini,  yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-
ukuran dasar atau Standard
Operating  Procedures  (SOP)  dan fragmentasi.  SOP  menjadi  pedoman pelaksanaan  kebijakan  bagi  setiap implementor.

## Sertifikasi Guru
Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik.
Pendidik  yang  dimaksud  disini  adalah guru  dan  dosen.  Proses  pemberian sertifikat  pendidik  untuk  guru  disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi  dosen.  Sertifikasi  guru  adalah proses  pemberian  sertifikat  pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan  kepada  guru  yang  telah memenuhi standar profesional guru Dasar-dasar Sertifikasi Guru Dasar utama
pelaksanaan sertifikasi  adalah  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen (UUGD)  yang  disahkan  tanggal  30
Desember  2005.  Sesuai  dengan  pasal  8 yang  menyatakan  bahwa  “guru  wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,  sertifikat  pendidik,  sehat jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan nasional”.
Kemudian  dijelaskan  juga  dalam pasal  lainnya  yaitu  Pasal  11,  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  “sertifikat  pendidik sebagaimana  dalam  pasal  8  diberikan
kepada  guru  yang  telah  memenuhi persyaratan”.  Landasan  hukum  lainnya adalah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional  Nomor  18  Tahun  2007  tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

## Rekrutmen Peserta Sertifikasi Guru
Proses  rekrutmen  peserta  sertifikasi adalah  Calon  peserta  wajib  melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIMPKB, dengan tata cara dan ketentuan  yang telah di  tentukan dalam  surat  kementrian  kebudayaan  riset dan  teknologi  direktorat  guru  dan  tenaga kependidikan nomor
0248/B2/GT.00.03/2022  sebagai  berikut:
(1)  Data  calon  peserta  berdasarkan  hasil pemutakhiran  Data  Pokok  Pendidikan (Dapodik)  tanggal  30  Januari  2022.  (2) Calon  peserta terdiri  atas 2 (dua) kategori yaitu:  a.  Guru  yang  diangkat  sampai dengan  tanggal  31  Desember  2015.  b. Guru  yang  diangkat  mulai  tanggal  1 Januari  2016  sampai  dengan  1  Januari 2019.  (3)  Peserta  program  PLPG  yang terdata  belum  mengikuti  UTN  (Ujian Tulis  Nasional)  sebanyak  4  kali  dan memenuhi syarat dapat  mengikuti  seleksi administrasi PPG Dalam  Jabatan  Tahun 2022.
(4) Calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan  akun  SIMPKB  masing- masing.  (5)  Verifikasi  dan  validasi dilakukan  untuk  melihat  linieritas  antara bidang  studi PPG yang  dipilih  dengan ijazah S-1/D-IV yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. (6) Persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pendaftaran,  jadwal  pelaksanaan, dan seleksi administrasi PPG Dalam
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
Jabatan Tahun 2022, serta daftar linieritas tertera pada Lampiran I dan II.
Peserta  PPG  yang  sudah  memenuhi kriteria  selanjutnya  akan  mempersiapkan administrasi. Untuk tahun 2022 syarat dan tata cara pendaftaran PPG.
Dalam  Jabatan  yang  di  atur  dalam surat  kementrian  kebudayaan  riset  dan teknologi  direktorat  guru  dan  tenaga kependidikan nomor 0248/B2/GT.00.03/2022 tentang persyaratan  seleksi  administrasi  adalah sebagai berikut : (1) Persyaratan Peserta a) Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi  guru.  b)  Terdaftar  pada  data pokok Pendidikan Kementerian
Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan
Teknologi. c) Memiliki NUPTK. d) Telah diangkat  menjadi  guru  sampai  dengan  1
Januari  2019.  e)  Memiliki  kualifikasi akademik  S-1/D-4  yang  linier  dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti.  f)  Aktif  mengajar  selama  dua tahun  terakhir.  g)  Berusia  setinggi- tingginya  58  tahun  dihitung  sampai dengan  tanggal  31  Desember  2022.  h) Sehat  jasmani  dan  rohani.  i)  Bebas narkotika,  psikotropika  dan  zat  adiktif lainnya  (NAPZA).  j)  Berkelakuan  baik. (2)  Persyaratan  administrasi,    a)  Hasil pindai (scan) ijazah S-1/D-4 (asli/fotokopi legalisir Perguruan Tinggi), bagi mahasiswa  yang  memiliki  ijazah  S1  dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari  Ditjen  Dikti.  b)  Hasil  pindai  (scan) SK  Pengangkatan  Pertama  sebagai  guru (asli/fotokopi  legalisir  Dinas  Pendidikan Prov/Kab/Kota). c) Hasil pindai (scan) SK kenaikan  pangkat  terakhir  bagi  guru  PNS (asli/fotokopi legalisir) atau SK Pengangkatan  2  (dua)  tahun  terakhir (2020/2021  dan  2021/2022)  bagi  guru Non  PNS  (asli/fotokopi  legalisir).  SK
tersebut dilegalisasi oleh: Dinas Pendidikan  Prov/Kab/Kota/BKD  untuk PNS; Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota/BKD  untuk  PNS  yang ditugaskan  sebagai  guru  oleh  Pemerintah Daerah  atau  yang  diberi  kewenangan;
Ketua Yayasan untuk Guru Tetap Yayasan; Dinas Pendidikan
Prov/Kab/Kota/BKD  untuk  Guru  bukan PNS  di  sekolah  negeri  yang  memiliki  SK dari  pemerintah  daerah  atau  yang  diberi kewenangan.  d)  Hasil  pindai  (scan)  SK pembagian  tugas  mengajar  2  (dua)  tahun terakhir  yaitu tahun ajaran 2020/2021 dan 2021/2022.  (asli/fotokopi  legalisir  Kepala Sekolah).  e)  Hasil  pindai  (scan)  pakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 (format terlampir).
Dengan  melengkapi  persyaratan administrasi dan mendaftar pada link yang telah  ditentukan  seorang  guru  dapat memiliki  kesempatan  mengikuti  program PPG sehingga seorang guru dapat memiliki sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang telah ditentukan.

## Kerangka Konseptual
Untuk menganalisa implementasi kebijakan sertifikasi guru, peneliti menggunakan  teori  George  C.  Edward III  mengenai  implementasi  kebijakan publik.  Empat  hal  penting  yang  akan diteliti  terkait  dengan implementasi kebijakan
adalah komunikasi
(implementor  dan  kelompok  sasaran,
sosialisasi kebijakan, metode yang digunakan  dan  intensitas  komunikasi), Sumber daya (kemampuan implementor, ketersediaan  dana),  Disposisi  (karakter implementor:  komitmen  dan  kejujuran, serta demokratis), dan Struktur Birokrasi (ketersediaan SOP yang mudah difahami dan struktur organisasi).
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriftif ini  ditujukan  untuk:  (1)  Mengumpulkan informasi aktual  secara  rinci yang melukiskan gejala yang ada. (2)
Mengidentifikasi  masalah  atau  pemeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku. (3)  Membuat  perbandingan  dan  evaluasi. (4)  Menentukan  apa  yang  dialami  orang lain  dalam  menghadapi  masalah  yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk  menetapkan  rencana  dan  keputusan untuk  masa  yang  akan  datang  (Rakhmat, 2007).
Metode kualitatif ini dipilih dengan  pertimbangan  agar  lebih  mudah apabila  dihadapkan  dengan  kenyataan ganda  dan  dapat  mengungkapkan  fakta atau  fenomena  yang  belum  diketahui sehingga dalam hal ini penulis menganalisis  dan  memaparkan  secara objektif terkait pengamatan sesuai keadaan  di  lapangan  secara  akurat  yang berfokus  pada  Implementasi  Kebijakan Sertifikasi  Guru  SMP  Negeri  Kota Payakumbuh.
HASIL

## PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
A. Implementasi  Kebijakan  Tunjangan Profesi  Guru  SMP  Negeri  Kota Payakumbuh
Dalam  kajian  Pustaka  Bab  II, telah  dikemukakan  unsur-unsur  yang harus  diperhatikan  dan  dikaji  dalam implementasi kebijakan publik berdasarkann teori  George C. Edward  III. Unsur-unsur tersebut adalah communication,  resources,  dispositions dan bureuacratic structure.
Kebijakan sertifikasi guru merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik. Peneliti  menggunakan  teori  Edward  III untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Tunjangan Profesi Guru SMP Negeri Kota Payakumbuh  serta  mengetahui  faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru.

## 1. Komunikasi (Communication)
Sertifikasi  guru  yang  merupakan kebijakan  model top-downer, merupakan kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga
Pendidikan  dan  Tenaga  Kependidikan (LPTK)  dan  ditetapkan  oleh  Menteri Pendidikan  Nasional.  Dasar  hukum  dari penyelenggaraan  sertifikasi  ini  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  tentang  Guru  dan  Dosen  pasal  11 ayat  2.  Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota turut menjadi pelaksana kebijakan sertifikasi  guru  dalam  menyusun  daftar guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi,  memantau  penetapan  peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen PMPTK  (Direktorat  Jenderal  Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) serta mengumumkan daftar peserta sertifikasi guru.
Dalam  penelitian  ini  ditemukan alur  komunikasi  antara  PMPTK,  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, kepala sekolah  sebagai  penyampai  informasi kepada  guru  dan  guru  sebagai  sasaran kebijakan (peserta sertifikasi).

## Penyampaian Pesan (Transmission)
Penyampaian  pesan  kepada  guru sebagai  sasaran  program  yang  dilakukan oleh  dinas  pendidikan  selaku  pelaksana kebijakan yaitu melalui sosialisasi.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
Komunikasi  2  arah  yang  dilakukan  oleh pembuat  kebijakan  &  pelaksana,  dinas yang seharusnya memahami segala sesuatu  tentang  program  sertifikasi  guru tapi  pada  kenyataannya  masih  ada  yang sulit  di  jangkau  oleh  para  guru  sebagaii sasaran  program  dan  jelas  menghambat pelaksanaannya.
Dari  sisi  penyampaian  pesan, pelaksana  kebijakan  program  sertifikasi guru  di  tingkat  Kota  melalui  sosialisasi terhadap  perwakilan  guru  dan  kepala sekolah  untuk  disampaikan  kepada  guru di sekolah masing-masing, masih mengalami  banyak  hambatan.  Sebelum mengimplementasikan  sebuah  kebijakan, pelaksana  kebiajakan  dari  level  atas sampai level paling bawah harus tahu/sadar  bahwa  keputusan  telah  dibuat dan perintah untuk  mengimplementasikan kebijakan tersebut  telah  diterbitkan.  Hal ini  tidak  semudah  kelihatannya.  Ketidak tahuan dan kesalahan memahami kebijakan biasanya muncul karena penyampaian  pesan  tertanggu  karena banyaknya  pihak  penyampai  pesan  yang bertingkat.

## Kejelasan (Clarity)
Buku  panduan  sertifikasi  guru sebagai  bahan  informasi  untuk  dapat memahami profesi sertifikasi guru kelihatannya sangat jarang dibaca, baik itu tidak  tersedianya  buku  di  sekolah  atau tidak  adanya  inisiatif  guru  untuk  mencari buku tersebut.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan ketiga pihak tersebut (kepala Seksi Pengolahan  Data  Pendidikan,  kepala sekolah  dan  guru)  menunjukkan  bahwa penyampaian pesan (transmission)
mengenai  kebijakan  sertifikasi  guru  dari pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan sudah memadai. Petugas
pelaksana  kebijakan  menegaskan  bahwa sosialisasi  dilaksanakan  sesuai  dengan program, begitupun kepala sekolah sebagai  penyampai  pesan  dari  pelaksana kebijakan di Kota Payakumbuh
mengemukakan hal yang sama, pihak guru membenarkan hal tersebut. Konsistensi (Consistency)
implementasi harus konsisten apabila ingin kebijakan dijalankan dengan efektif. Inkonsistensi dalam implementasi/ pelaksanaan yang memberi peluang keleluasaan  untuk  menafsirkan  kebijakan dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan  tidak  sesuai  dengan  tujuan utamanya. Mengenai konsistensi pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan kebijakan sertifikai guru, pelaksana kebijakan  tidak  konsisten.  Peraturan  yang selalu  berubah  setiap  tahun,  khususnya kuota calon peserta sertifikasi guru.
Keadaaan seperti ini bisa dikatakan berjalannya  kerjasama  antara  pihak  dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru, bagi dinas  pendidikan  tujuan  agar  informasi sampai kepada guru, tetapi melalui kepala sekolah,  bagi  kepala  sekolah  selain  kerja sama  dengan  dinas  pendidikan  mereka jadi  mengerti  dan  tahu,  bagaimana prosedur  sertifikasi  guru,  bagaimana prosedur,  dan  apa-apa  saja  syarat  untuk mengikuti  sertifikasi  ,  kemudian  untuk guru,  mereka  jadi  tau  tentang  sertifikasi dan memacu agar mereka lebih aktif untuk mencari  informasi  dan  masukan  agar mereka bisa menjadi guru yang professional melalui program sertifikasi

## 2. Sumber Daya (Resources)
Sumber  daya  yang  dimaksud dalam  implementasi  kebijakan  adalah pelaksanaan kebijakan.
Perintah melaksanakan  kebijakan  mungkin  telah
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
disampaikan  dengan  akurat,  jelas  & konsistensi,  namun  apabila  pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan  kebijakan  sepertinya  tidak akan efektif.
Sumber  daya  memiliki  kesiapan yang  meliputi  kualitas  &  kuantitas  staf pelaksana,  ketersediaan  informasi  yang memadai,  kewenangan  pada  pelaksana  & tersedianya  sarana  prasarana  penunjang dalam pelaksanaan kebijakan juga menentukan efektifitas dan efsiensi pelaksana kebijakan.
Kompetensi  SDM  memiliki  peran yang  sangat  menentukan  dalam  upaya mengubah  dan  meningkatkan  kinerja organisasi.  Organisasi  dituntut  untuk melakukan pengembangan berkesinambungan  terhadap  kuantitas  & kualitas pengetahuan SDM melalui pelatihan.

## Staf
Sumber  daya  yang  paling  penting dalam  pelaksanaan  kebijakan  adalah keberadaan staf pelaksana. Sumber keagagalan  pelaksanaan  kebijakan  adalah tidak tersedianya staf yang mencukupi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas staf pelaksana kebijakan.
Menurut  Edward  III, size dan skill pegawai  adalah  dua  hal  yang  harus diperhatikan demi kesuksesan
implementasi  kebijakan.  Dari  sisi size (banyaknya  pegawai),  Dinas  Pendidikan Kota  Payakumbuh  beserta  staf  yang  ada adalah  mencukupi  untuk  melaksanakan kebijakan  secara  efektif  jika  penempatan staf  pada  posisi  yang  tepat  dapat dilakukan  didasarkan  atas  kemampuan pegawai.
Kemampuan  pelaksana  program
secara umum tidak ada masalah, khususnya  staf  yang  ada  di  Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Setiap staf yang  menangani  program  sertifikasi  guru telah  dibekali  dengan  pengetahuan  akan program tersebut dengan seringnya mengikuti  pelatihan  tentang  segala  hal terkait program sertifikasi guru.
Ketersediaan informasi yang lengkap  dan  jelas  mengenai  program sertifikasi  guru  ini  pada  kenyataanya  saat ini  mudah  untuk  didapat.  Kebanyakan guru  mendapatkan  informasi  itu  dari sesama rekan guru yang telah tersertifikasi maupun yang sedang menunggu antrian, dari media internet dan grup  WA  Dinas  untuk  menjadi  calon peserta sertifikasi.
Susahnya  informasi  yang  didapat & kertidak jelasan informasi dampakknya menyulitkan para guru, memahami informasi  utuh  tentang  sertifikasi  guru, beberapa  narasumber  mengatakan  bahwa mereka  harus  menanyakan  hal-hal  yang berhubugan dengan pelaksanaan sertifikasi di Dinas Pendidikan.
Kewenangan (Authority)
Bentuk wewenang diantaranya adalah  hak  untuk membuat aturan penjelas,  pemberi  perintah,  mengambil dana untuk program , pembelian barang & jasa,  jika  pelaksanaan  kebijakan  berjalan dengan  sukses  maka  pelaksana  kebijakan harus  bisa  bekerjasama.  Narasumber memberikan keterangan tentang wewenang  yang  diberikan  oleh  atasannya dibatasi  oleh  aturan  yang  berlaku  tapi pada akhirnya penentuan hasil akhir usaha sekolah  untuk  mensukseskaan  program sertifikasi  di  sekolah  adalah  Dinas Pendidikan.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
Dari  pernyatan-pernyataan  diatas mengenai wewenang yang  diberikan oleh atasannya,  dapat  disimpulkan  bahwa masing-masing  pihak  dibatasi  oleh  aturan yang  berlaku.  Bagaimanapun  juga,  Dinas Pendidikan  lah  yang  menentukan  hasil akhir dari usaha sekolah untuk mensukseskan  program  sertifikasi  di sekolah mereka.

## Fasilitas (Facilities)
Fasilitas  yang  perlu  diperhatikan ada  2  yaitu  fasilitas  sarana  prasarana  dan fasilitas keuangan.
Untuk Pelaksana kebijakan bangunan  yang  representatif,  peralatan yang  memadai,  suplai  barang  yang  lancar sangat  di  perlukan  guna  berhasilnya implementasi.
Narasumber  mengatakan  bahwa fasilitas  sarana  prasarana  sudah  memadai adapun  fasilitas  keuangan  tidak  masalah karena  sudah  ditanggung  oleh  pemerintah Kota Payakumbuh.

## 3. Aspek Disposisi (Disposition)
Disposisi dalam hal ini adalah sikap, keingina, kecenderungan atau kesepakatan pelaksanaan  dalam  mengimplementasikan kebijakan,  tiga  hal  yang  penting  dalam disposisi  yaitu efek disposisi,  penempatan staf & insentif/ imbalan.
Hasil wawancara menjelaskan bahwa setiap piihak mendukung kebijakan sertifikasi  guru  ini  dengan  antusisas  , kepala  sekolah,  para  guru,  semuanya mendukung kebijakan tersebut .
Komitmen yang telahdituturkan oleh para  narasumber  sudah  bagus  namun komitmen  yang  kuat  ini  jika  tidak dibarengi  dengan  ketersediaan  informasi yang  mudah  di  dapat  dan  jelas,  daya
dukung  sarana  prasarana  dan  financial yang memadai akan mematikan komitmen.
Efek Disposisi ( Effect Of Dispositions) Kebijakan yang diabaikan merupakan penghalang kesuksesan implementasi, kebijakan-kebijakan ini dapat  diimplementasikan  dengan  tepat karena  para  pelaksana  kebijakan  tidak memiliki kecenderungan untuk mengabaikan pelaksanaan kebijakan tersebut.  Sikap  dan  komitmen  kepala sekolah  dan  guru  di  lapangan  dalam menanggapi  kebijakan  sertifikasi  guru  ini jelas  &  tegas.  Para  kepala  sekolah  dan guru  sepakat  untuk  meningkatkan  kinerja mereka .
Seorang  pelaksana  kebijakan  yang baik  akan  mengikuti  dan  mentaati  aturan yang ada untuk mensukseskan implementasi kebijakan tersebut. Kaitannya  dengan  kebijakan  sertifikasi guru di Kota Payakumbuh, pegawai Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang membidangi program sertifikasi guru, Mengenai komitmen,
dapat disimpulkan  bahwa  setiap  pihak  memiliki komitmen  yang  kuat untuk mensukseskan pelaksanaan  kebijakan  Sertifikasi  Guru, khususnya di tempat kerja mereka. Namun komitmen saja tidak cukup untuk mensukseskan sebuah program, dalam hal ini program sertifikasi guru. Komitmen itu harus  diiringi  dengan  kinerja.  Tanpa kinerja  yang  baik,  seberapapun  kuatnya komitmen,  tidak  akan  menghasilkan  apa- apa.
Penempatan Staf (Staffing the Bereuacracy) Sikap pelaksana kebijakan
terhadap  kebijakan  itu  sendiri  akan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
menjadi  halangan  dalam  implementasi sebuah kebijakan. Personil  yang ada  yang tidak  mengimplementasikan  kebijakan sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  atasan akan menjadi penghalang dalam implementasi. Transfer  atau  pemindahan  tempat tugas  pelaksana  kebijakan  yang  tidak mentaati perintah atasan dengan pegawai/staf yang lebih dapat bekerjasama untuk mensukseskan implementasi sebuah kebijakan.
Penempatan  staf  pelaksana  di masingmasing  bidang  telah  diatur  oleh organisasinya,  staf  yang  bersikap  apriori terhadap  sebuah  kabijakan  yang  akan  dia laksanakan menjadi hambatan bagi sebuah organisasi untuk maju.

## Insentif (Incentives)
Pemberian  insentif  dapat  meningkatkan gairah  kerja  para  pelaksana  kebijakan namun  ada  pihak-pihak  yang  menanggapi insentif  ini  biasa-biasa  saja  karena pemberian insentif jarang dilakukan khususnya  dalam  dunia  kerja  PNS, insentif  seharusnya  menjadi  penyemangat kerja  walaupun  tak  harus  berupa  materi, promosi,  atau  kenaikan  jabatan  adalah salah satu diantaranya.
4. Struktur Birokrasi (Bereuacratic Structure)
Birokrasi  merupakan mesin  politik yang melaksanakan kebijakan politik yang dibuat  oleh  pejabat  politik,  karena  itu birokrasi seharusnya tidak memiliki
kepentingan  pribadi.Aspek  penting  dalam struktur birokrasi adalah Standard Operating  Procedures  (SOP)  dan  pola hubungan  kerja  antar  bagian  dalam organisasi.  Tersedianya  aturan  yang  jelas mengenai  wewenang  dan  tanggungjawab masing-masing pelaksana kebijakan.

## Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedures-SOP)
SOP merupakan aturan yang memungkinkan para pegawai untuk membuat  keputusan  dalam  pekerjaannya berdasarkan  wawancara  diketahui  bahwa SOP yang jelas mengenai pelaku kebijakan  sertifikasi  guru  tapi  SOP  selalu berubah  setiap  tahun  itu  harus  selalu diperhatikan.
Kesimpulannya  SOP  itu  ada  dan jelas karena ada panduan dan aturan  yang tepat  dari  pusat,  mengenai  prosedur pelaksana  sertifikasi  guru  yang  berubah setiap  tahun  masalah  syarat  calon  peserta sertifikasi untuk mengukuti sertifikasi.
Pembagian tanggung jawab (Fragmentation) Fragmentasi merupakan
pembagian  tugas  dan  tanggungjawab terhadap  sebuah  kebijakan  dalam  sebuah unit  kerja  dalam  organisasi.  Semakin banyak  pelaku  dan  agensi  yang  terlibat dan  semakin  memiliki  keputusan  masing- masing,
konsekuensi fragmentasi/pembagian tugas dan tanggung jawab adalah adanya penyebaran tangggung jawab.
Ketersediaan  aturan  yang  jelas mengenai  wewenang  dan  tanggungjawab pelaksana  program  sertifikasi  guru  sudah ada.  Masing-masing  bagian  sudah  jelas wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban.
Ketersediaan  aturan  yang  jelas mengeenai  wewenang  dan  tanggung jawab pelakssana program sertifikasi guru sudah  ada.  Masing-masing  bagian  sudah jelas wewenang dan tanggung jawab yang harus diemban. Lewat penjelasan narasumber  pembagian  wewenang  dan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
tanggung  jawab  sampai  saat  ini  berjalan dengan baik. Namun yang perlu diperhatikan  adalah  koordinaasi  masing- masing pihak dalam organisasi tersebutlah yang  seharusnya  lebih  ditingkatkan.  Alur komunikasi  yang  kurang  efektif  karena harus melalui beberapa tahap atau tingkat, membuat  informasi  kurang  jelas  dan  hal ini akan berdampak buruk bagi organisasi.
B. Unsur-Unsur  yang  berperan  dalam Implementasi  kebijakan  sertifikasi guru SMP Negeri Kota Payakumbuh. Berdasarkan analisis peranan
empat unsure penting dalam implementasi kebijakan  (Komunikasi,  Sumber  Daya, Disposisi,  dan  Struktur  Birokrasi)  empat unsure  ini  memiliki  daya  dukung  yang berbeda-beda , ada unsur yang dipeuhi dan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga kurang mendukung proses implementasi kebijakan.
Unsur-unsur yang mendukung
Implementasi  kebijakan  sertifikasi  guru SMP Negeri Kota Payakumbuh.
Dari  ke  empat  unsure  yang dinyatakan  oleh  Edward,  yang  paling mendukung terhadap implementasi kebijakan  sertifikasi  guru  di  SMP  Negeri Kota  Payakumbuh  adalah  Sumber  Daya dan  Disposisi  staf  yang  mencukupi  dan sikap  positif  yang  ditunjukkan  oleh  para pelaksana  kebijakan  terutama  dalam  hal komitmen  merupakan  bukti  keseriusan para pelaksana kebijakan sertifikasi guru.
Unsur-unsur  yang  kurang  mendukung Implementasi  kebijakan  sertifikasi  guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh.
Unsur lain yang dinyatakan berperan terhadap implementasi kebijakan
adalah Komunikasi dan Struktur Birokrasi dalam  implementasi  kebijakan  sertifikasi guru  di  SMP  Negeri  Kota  Payakumbuh. Faktor  komunikasi  dan  struktur  birokrasi memiliki kelemahan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan. Masalah komunikasi yang menghambat pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru kemudian ketiadaan informasi  yang  jelas  mengenai  sertifikasi guru  membuat  bingung  guru  dan  staf  TU di  Sekolah  yang  membantu  pelaksanaan sertifikasi.  Dalam  hal  struktur  birokrasi masalahnya  ada  pada  SOP  yang  selalu berubah setiap tahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian ini tentang implementasi kebijakan  sertifikasi  guru  di  SMP  Negeri Kota Payakumbuh dengan  meneliti peranan komunikasi, sumberdaya, disposisi  dan  struktur  birokrasi  terhadap implementasi  kebijakan.  Penelitian  ini telah  mengikuti  tahapan-tahapan  yang lazim  dalam  melakukan  penelitian  yaitu pembuatan  instrumen,  pengumpulan data, analisis  data  dan  penarikan  kesimpulan. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa, maka  dapat  disimpulkan  hal-hal  berikut ini:
1. Implementasi  Kebijakan  Sertifikasi Guru di SMP Negeri Kota Payakumbuh  sudah  terlaksana  secara efektif.  Masih  ada  guru  yang  belum mengerti  prosedur  dan  mekanisme sertifikasi
guru. pelaksanaan kebijakan  sertifikasi  guru  sudah optimal.  Begitupun  Pihak  Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah sudah mampu
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98
memberi  masukan  atas  permasalahan yang  dihadapi  oleh  guru,  terutama dalam  merespon  aturan  yang  selalu berubah  hampir  setiap  tahunnya. Inkonsistensi  aturan,  terutama  dalam hal  persyaratan  bagi  para  calon peserta  program  sertifikasi  guru, membingungkan  pihak  guru  sebagai sasaran  program.  Suksesnya  program sertifikasi  adalah  ketika  tujuan  utama dapat  tercapai,  yaitu  meningkatnya mutu  pendidikan  secara  nasional. Sampai  saat  ini,  seleksi  guru  calon peserta  sertifikasi  belum    maksimal sehingga  ada  kesan  bahwa  siapapun guru  yang  ikut  sertifikasi  ujung- ujungnya  pasti  lulus  walaupun  ada beberapa orang guru yang tidak lulus, tetapi bisa mengikuti ujian perbaikan.
2. Berdasarkan  peran  keempat  unsur penentu  keberhasilan  implementasi kebijakan, setiap unsur dapat dipenuhi  walaupun  belum  sempurna. Masih  banyak  kekurangan  dalam unsur komunikasi dan struktur birokrasi.  Penyampaian  pesan  yang tidak  sempurna  karena  banyak  alur yang harus dilalui dan ketidak jelasan pesan  membuat  guru  bingung  akan program  yang  sebenarnya.  SOP  yang tidak  konsisten,  yang  selalu  berubah- ubah  setiap  tahunnya  menyulitkan guru untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang selalu baru. Ketidaksempurnaan  keempat  unsur tadi  tidak  begitu  menghambat  proses implementasi  kebijakan  sertifikasi guru SMP Negeri di Kota Payakumbuh.

## Saran
Hasil  studi  ini  menghasilkan  beberapa saran  bagi  upaya  yang  lebih  maksimal
dalam  pelaksanaan  kebijakan  sertifikasi guru yang lebih efektif, yaitu :
1. Agar
implementasi kebijakan sertifikasi  guru  di  SMP  Negeri  Kota Payakumbuh  dapat  terlaksana  secara efektif,  setiap  pihak  terutama  guru harus  tahu  dan  mengerti  program sertifikasi  :  dasar  hukum,  tujuan, manfaat,  prosedur,  mekanisme  dan alur  sertifikasi.  Ketidak  konsistenan aturan  sebisa  mungkin  diminimalisir agar  tidak  lagi  membingungkan. Seleksi calon peserta  sertifikasi  harus lebih  diperketat,  sehingga  guru  yang diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan  guru  adalah  guru  yang kompeten  dan  siap  diuji  secara pedagogik  dan  kepribadian  sebagai guru.
2. Untuk  mengatasi  kendala  dalam  hal penyampaian  pesan  kepada  sasaran program  dalam  hal  ini  adalah  guru, seharusnya  diadakan  komunikasi langsung tanpa melalui banyak jalur yang  justru  akan mendistorsi makna pesan yang  dimaksud. Dialog interaktif  maupun  diskusi  adalah alternatif solusi yang perlu dipertimbangkan. Ketidakjelasan pesan  dapat  ditanggulangi  dengan bertanya langsung kepada narasumber  yang  menguasai  materi tentang  sertifikasi  guru.  Dan  untuk SOP  yang  selalu  berganti,  pihak daerah  (Dinas  Pendidikan  Kota Payakumbuh) seharusnya dapat menyampaikan keluhan  dan aspirasi guru  yang  kebingungan  akan  aturan kepada  Dinas  Propinsi  dan  Pusat karena  lazimnya  yang  membuat SOP adalah pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terlaksana.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 275-290 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.98

## DAFTAR PUSTAKA
Ade, I. & I. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan  Tunjangan  Profesi  Guru Di Sma Negeri 1 Palu. Jipsindo , 1 (1), 59–77.
Adlim.  (2017). Implementasi  Kebijakan Sertifikasi  Guru  (studi  kasus  pada SMA Negeri 1 Kulisusu) .
Arifin,  R.  K.  (2019).  Implementasi Kebijakan  Program  Sertifikasi  Guru Implementation Of Teacher Certification Program Policy Dengan adanya  kebijkan  sertifikasi  guru
Indonesia  memulai  suatu  langkah yang  strategis  dalam  meningkatkan mutu  pendidikan  dimana  dengan terjadinya perke. Jurnal Ilmu Politik ,
1 (2), 194–208.
Implementasi, Y., Sertifikasi, K., Sekolah,
G.,  Pertama,  M.,  Mamasa,  K., Komisi,  K., Prof, P., Si, M.,  Komisi, A.,  Risma,  P.,  &  Si,  M.  (2020).
Implementasi  Kebijakan  Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mamasa Yustina Universitas Negeri Makassar Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam upaya meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia  ,  agar  mampu  bersaing  di tengah kompetisi k .
Isabella.  (2016).  Implementasi  Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah. Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik ,
1 (1), 1289–1298.
Laila,  N.  (2020). Implementasi  Kebijakan Sertifikasi  terhadap  Kinerja  Guru (Studi  Kasus  Sekolah  Dasar  Negeri Gadang 2 Banjarmasin) . 1–9.
Nuari,  M.  A.  O.  S.,  Ilmu,  F.,  Dan,  S., Politik,  I.,  Studi,  P.,  &  Administrasi,
I.  (2012). Guru  Sekolah  Dasar Negeri  Di  Kecamatan  Palmerah  , Jakarta Barat .
Siti Romlah. (2018). Implementasi
Sertifikasi dalam Peningkatan Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Kota Metro . 159. Subhan, H. (2012). Implementasi
Kebijakan  Sertifikasi  Guru  Di  SMA Negeri Jatibarang dan SMA Negeri 1
Juntinyuat  Kota  Payakumbuh. Repo Unpas , abstrak.
Yusuf,  N.  F.,  Bekti,  H.,  &  Sukarno,  D. (2017). Implementasi Program
Sertifikasi  Guru  Dalam  Jabatan (Studi  Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay  Kabupaten  Bandung). JANE -  Jurnal  Administrasi  Negara , 2 (1),
43–50.
https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13
682
Rusli,  B.  (2013). Kebijakan  publik membangun  pelayanan  publik  yang responsif . Hakim Publishing.
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018).
Metodologi Penelitian Kualitatif . CV Jejak.
Nugroho, R. (2019). Membangun
Kebijakan  Publik  Unggul  Di  Era Demokrasi. Academia Praja. Arikunto,  S.  (1997). Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  Rineka Cipta .
Phuk Tjilen, A. (2019). Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik . Nusamedia. Wahab, S. W. (2001). Analisis
Kebijaksanaan . Bumi aksara.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI  No.  38  Tahun  2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat  pendidik  bagi  guru  dalam jabatan.