## DEVELOPMENT STRATEGIES OF SMALL MEDIUM MICRO ENTERPRISES
(SMEs) LOW-INTEREST LOANS

## Zakiatuzzahrah
Lecturer of STIA YAPPANN Email : Zakiarusdi69@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The presence of SMEs not only in order to increase revenue but also to ensure equal distribution of income. This is understandable because the SMEs sector involves a lot of people with a variety of business  cases.  The  government  expects  an  independent  and  resilient  SMEs  can  flourish  and encourage  regional  and  national  economy.  Support  for  SMEs  must  of  course  be  immediately supported  by  the  easiness  for  SMEs  in obtaining  venture  capital.  With  the SMEs  loans  will  increase the pace of the economy, which in turn will increase the prosperity and welfare.
Keywords : strategy, development, UMKM, bank credit.

## STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA UMKM MELALUI KREDIT BUNGA RENDAH

## ABSTRAK
Kehadiran  UKM  bukan  saja  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  tapi  juga  dalam  rangka pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor UKM melibatkan banyak orang dengan beragam  usaha.  Pemerintah  mengharapkan  UMKM  yang  mandiri,  tangguh  dapat  berkembang, mendorong  perekonomian  regional  serta  nasional.  Dukungan  terhadap  UMKM  ini  tentunya  harus segera  diwujudkan  dengan  cara  memberi  kemudahan-kemudahan  bagi  UMKM  dalam  mendapatkan modal  usaha.  Dengan  adanya  kredit  UKM  akan  meningkatkan  laju  perekonomian,  sehingga  pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Kata kunci : strategi, UMKM, kredit perbankan .

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  merupakan  bagian  integral  dalam bisnis  nasional  dimana  ia  memiliki  potensi  serta peranan yang sangat strategis dalam pembangunan  nasional.  Untuk  itu  UMKM  harus terus dikembangkan untuk kepentingan kesejahteraan  masyarakat  serta  mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus serius memperhatikan UMKM, Perhatian  pemerintah  terhadap  UMKM  harus ditingkatkan  mencakup  pengembangan  UMKM secara  luas  dan  menyeluruh.  Untuk  itu  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan  serta  masyarakat  harus  saling gotong royong, bekerjasama mewujudkan kemajuan  UMKM.  Masyarakat  sebagai  pelaku utama pembangunan, sedangkan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing, melindungi  serta  menumbuhkan  iklim  usaha. Pemberian  kredit  harus  ditingkatkan  sesuai dengan  permintaan,  dan  harus  sejalan  dengan kesadaran  bahwa  ternyata  UMKM  telah  dapat menunjukkan  eksistensi  dirinya  terhadap  dunia usaha.
Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia  dapat  ditinjau  dari  empat  aspek (Nurhajati;  2005,  2)  yaitu  :  (1)  UMKM merupakan  bagian  terbesar  dari  seluruh  unit usaha  yang  ada  di  Indonesia;  (2)  UMKM berperan  besar  dalam  penyerapan  tenaga  kerja; (3)  UMKM  memberi  kontribusi  yang  cukup besar  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB); (4)  UMKM  memberikan  kontribusi  terhadap perkembangan eksport.
Di  Indonesia,  UMKM  haru  dijadikan momentum.  Jumlah  perusahaan  kecil  mencapai lebih  dari  separuh  kegiatan  dalam  dunia  usaha. Sekitar 90% dari semua perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan kecil. Upaya penumbuhan  kemampuan  dan  ketangguhan UMKM yang memiliki jumlah besar dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak
dapat  dipisahkan  dari  upaya  menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan.
Peran UMKM dalam perekonomian
Indonesia juga ternyata belum mampu meningkatkan  daya  saing  ekonomi  di  tingkat Internasional,  bahkan  ditingkat  regional  pada ASEAN  pun  masih  saja  tidak  dapat  bersaing. Hasil penelitian Word Economic Forum terhadap 59  negara  termasuk  Indonesia,  menunjukkan bahwa  Indonesia  menduduki  posisi  ke-37  pada tahun 1999.
Berdasarkan  indeks  daya  saing  global ( Global  Competitiveness  Index /GCI),  Indonesia kembali  naik  ke  peringkat  34  dari  144  negara, sebagaimana  dilansir World  Economic Forum dalam Global  Competitiveness  Report 2014- 2015.  Di  level  ASEAN,  peringkat  Indonesia  ini masih  kalah  dengan  tiga  negara  tetangga,  yaitu Singapura  yang  berada  di  peringkat  2,  Malaysia di  peringkat  20,  dan  Thailand  yang  berada  di peringkat  ke-31.  Namun  demikian,  posisi Indonesia  ini  masih  mengungguli  Filipina  yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos  di  peringkat  93,  Kamboja  di  peringkat  95, dan Myanmar di peringkat 134.
Ada beberapa hal yang menjadi faktor kurang bagusnya  daya  saing  Indonesia.  Menurut  kajian Kementerian  Perindustrian,  faktornya  mencakup kinerja  logistik,  tarif  pajak,  suku  bunga  bank, serta  produktivitas  tenaga  kerja.  Secara  spesifik setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan internal yang  dihadapi  UMKM  yaitu:  (1)  terbatasnya penguasaan  dan  pemilikan  asset  produksi terutama permodalan; (2) rendahnya kemampuan SDM dan(3) kelembagaan usaha belum berkembang  secara  optimal  dalam  penyediaan fasilitas bagi kegiatan ekonomi rakyat. Sedangkan  permasalahan  eksternal  terdapat  7 (tujuh)  permasalahan  yaitu:  (1)  terbatasnya pengakuan  dan  jaminan  keberadaan  UMKM;  (2) alokasi  kredit  sebagai  aspek  pembiayaan  masih sangat  timpang,  baik  antar  golongan,  antar wilayah  dan  antar  desa-kota;  (3)  sebagian  besar produk  industri  kecil  memiliki  ciri  sebagai produk fashion dan  kerajinan  dengan lifetime yang  pendek;  (4)  rendahnya  nilai  komoditi  yang
dihasilkan;  (5)  terbatasnya  akses  pasar;  (6) terdapatnya  pungutan-pungutan  siluman  yang tidak proporsional; (7) munculnya krisis ekonomi dengan berbagai implikasinya.
Arifin  (2005)  menyebutkan  tingkat  kredit macet  untuk  skala  mikro  dan  kecil  telah menembuskan  angka  10%,  bahkan  apabila  tidak dilakukan restrukturisasi dan write off , angka non performing  loan (NPL)  dapat  mencapai  15  % atau  lebih.  Pada  tahun  selanjutnya  NPL  dapat ditekan  lebih  rendah  lagi.  Namun  pada  tahun 2016  Tingkat  Kredit  Macet atau non  performing loan (NPL)  mengalami  peningkatan  kembali. NPL  di  perbankan  melonjak  jauh  dari  2,47% pada  tahun  2015  menjadi  7,67  %.  Hal  tersebut diketahui  dari  riset  yang  dilakukan  Info  bank melalui Infobank Outlook 2016.
Pemerintah Indonesia belakangan ini mendapat sorotan dari mata dunia. Dunia melihat bahwa pemerintah Indonesia kurang serius dalam memajukan  UMKM.  Dari  adanya  kritik  Dunia dan  juga  ASEAN,  maka  ada  10  indikator  yang diukur  Grup  Bank  Dunia,  Indonesia  mengalami peningkatan  di  lima  indikator  kemudahan berusaha  bagi  perusahaan  usaha  kecil  menegah (UKM)  dalam  negeri,  yakni  perizinan  terkait pendirian  bangunan,  penyambungan  listrik, pembayaran  pajak,  penegasan  kontrak,  serta akses  perkreditan.  Sementara  lima  indikator  di mana  Indonesia  mengalami  penurunan  yaitu memulai usaha, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara, perlindungan terhadap investor, serta penyelesaian perkara kepailitan.
Kemudahan UMKM dalam akses pengkreditan  harus  disambut  baik,  karena masalah  klasik  yang  ada,  perusahaan  UKM sangat  sulit  dalam  pengadaan  modal  usaha khususnya  melalui  kredit  Perbankan.  Dengan adanya  kemudahan  dalam  akses  pengkerditan melalui  Bank,  diharapkan  adanya  perkembangan atas kemajuan UMKM di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Definisi Strategi
Kata  strategi  berasal  dari  bahasa  Yunani “Strategos”  (stratos  =  militer  dan  ag  = memimpin)  yang  berarti  “generalship”  atau sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  para  Jenderal perang yang membuat rencana untuk memenangkan  perang.  Konsep  ini  relevan dengan  situasi  pada  zaman  dahulu  yang  sering diwarnai  perang,  dimana  Jenderal  perang dibutuhkan  untuk  memimpin  suatu  angkatan perang.
Hal  ini  pun  ditegaskan  pula  oleh  Bateman yang  menyatakan  : a  strategy  is  a  pattern  of action  and  resource  allocation  designed  to achieve the goals of organization (strategi adalah pola  tindakan  dan  alokasi  sumber  data  yang dirancang  untuk  mencapai  tujuan  organisasi). Karena strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan baik itu tujuan organisasi atau perusahaan, maka strategi memiliki beberapa sifat antara lain: a. Menyatu ( unified ), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian  dalam  suatu  organisasi  atau perusahaan.
b. Menyeluruh ( comprehensive ), yaitu mencakup  seluruh  aspek  dalam  suatu organisasi atau perusahaan.
c. Integral  ( integrated ),  yaitu  seluruh  strategi akan  cocok/sesuai  dari  seluruh  tingkatan ( corporate , business , dan functional ).
Dalam  bukunya  Tedjo,  Tripomo,  dan  Udan, mengemukakan  bahwa  pengamatan  lingkungan biasanya menghasilkan sejumlah situasi lingkungan  yang  diduga  berpengaruh  terhadap organisasi.  Tahap  selanjutnya yang perlu dilakukan  adalah  menyeleksi  informasi  tersebut sehingga  terpilih  beberapa  situasi  lingkungan atau yang biasa disebut isu strategis.
Isu  strategis  dapat  ditentukan  oleh  beberapa hal, antara lain : melalui misi perusahaan, analisis lingkungan  internal  dan  eksternal  perusahaan. Berikut adalah penjelasannya :Analisis Lingkungan (Analisis SWOT); Visi; Misi.
Tedjo  Tripomo  &  Udan  mengemukakan bahwa  tahapan  manajemen  strategik  diawali dengan  perumusan  strategi.  Perumusan  strategi
adalah  proses  memilih  Pola  Tindakan  Utama (strategi)  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi organisasi.  Kenyataannya  perumusan  strategi dapat  dimulai  dari  mana  saja,  bisa  dimulai  dari kondisi lingkungan internal ( Strength , Weakness ) dan  kondisi  lingkungan  eksternal  ( Opportunity , Threat ) atau bahkan strategi itu sendiri.
Namun  yang  terpenting  pilihan  strategi akhirnya  harus  saling  sesuai  dengan  Kekuatan, Kelemahan,  Peluang,  Ancaman  yang  ada  dan tujuan (visi-misi-hoal) yang ingin dicapai.
J.  David  Hunger  &  Thomas  L.  Wheelen mengemukakan  bahwa  perumusan  strategi  juga sering  kali  di  tunjukkan  sebagai  perencanaan strategi  atau  jangka  panjang.  Proses  perumusan strategi  berurusan  denagn  pengembangan  misi, tujuan,  strategi  dan  kebijakan  perusahaan.  Agar ini  tercapai  pembuat  strategi  harus  menganalisis faktor-faktor  strategis  perusahaan  (kekuatan, kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  kunci)  pada situasi sekarang. Strategi cenderung dikembangkan  dalam  empat  tahap,  dimulai  dari perencanaan,  penetapan  isu  strategi,  perumusan strategi,  evaluasi. Dengan keempat tahap tersebut, maka suatu organisasi dapat berkembang dan bertahan.

## Strategi  Pengembangan  UMKM  Dengan Kredit rendah
Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  menegah memiliki  landasan  hukum  berupa  Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dan berdasarkan  dari  TUPOKSI  masing-masing.  Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang  Perkoperasian  dengan  dasar  hukum  pasal  33 ayat  1  Undang-undang  Dasar  1945  yang  menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Pada  umumnya,  usaha  kecil  mempunyai  ciri antara  lain  sebagai  berikut  (1)   Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum  perusahaan,  (2)  Aspek  legalitas  usaha lemah,  (3)  Struktur  organisasi  bersifat  sederhana dengan  pembagian  kerja  yang  tidak  baku,  (4) Kebanyakan  tidak  mempunyai  laporan  keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan
pribadi  dengan  kekayaan  perusahaan,  (5) Kualitas  manajemen  rendah  dan  jarang  yang memiliki  rencana  usaha,  (6)  Sumber  utama modal  usaha  adalah  modal  pribadi,  (7)   Sumber Daya  Manusia  (SDM)  terbatas,  (7)  Pemilik memiliki  ikatan  batin  yang  kuat  dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan  juga  menjadi  kewajiban  pemilik  (Sri Winarni, 2006).
Badan  Pusat  Statistik  (2003)  di  dalam  Sri
Winarni (2006) mengidentifikasikan permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah  (1)  Kurang  permodalan,  (2)  Kesulitan dalam pemasaran, (3) Persaingan usaha ketat, (4) Kesulitan  bahan  baku,  (5)  Kurang  teknis produksi dan keahlian, (6) Keterampilan manajerial  kurang,  (7)  Kurang  pengetahuan manajemen keuangan, dan  (8)  Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan).
Hasil  penelitian  kerjasama  Kementerian Negara KUKM dengan BPS (2003) di dalam Sri Winarni  (2006)  menginformasikan  bahwa  UKM yang  mengalami  kesulitan  usaha  72,47  %, sisanya  27,53  %  tidak  ada  masalah.   Dari   72,47 %  yang  mengalami  kesulitan  usaha  tersebut, diidentifikasi  kesulitan  yang  muncul  adalah  (1) Permodalan 51,09 %, (2) Pemasaran 34,72 %, (3) Bahan baku 8,59 %, (4) Ketenagakerjaan 1,09 %, (5) Distribusi transportasi 0,22% dan (6) Lainnya 3,93 %.
Persentase  kesulitan  yang  dominan  dihadapi UMKM terutama meliputi kesulitan  permodalan (51.09%).   Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam mengatasi  kesulitan  permodalannya  diketahui sebanyak  17,50  %  UKM  menambah  modalnya dengan  meminjam  ke  bank,  sisanya  82,50  % tidak  melakukan  pinjaman  ke  bank  tetapi  ke lembaga  Non  bank  seperti  Koperasi  Simpan Pinjam  (KSP),  perorangan,  keluarga,  modal ventura, lainnya.
Sedangkan  permasalahan  yang  dihadapi UMKM  dalam  mendapatkan  kredit  modal  usaha antara  lain  adalah  (1)  Prosedur  pengajuan  yang sulit   30,30  %,  (2)  Tidak  berminat  25,34  %,  (3) Pelaku UMKM Tidak punya agunan 19,28 %, (4) UMKM  yang  tidak  tahu  prosedur  14,33  %,  (5)
Suku bunga tinggi  8,82 %,  (6)  Proposal ditolak (1,93 %).
Dalam  rangka  mendukung  pengembangan UMKM  terutama  dalam  mendorong  penyaluran kredit  kepada  UMKM,  upaya  Bank  Indonesia antara  lain  melalui  penerapan  kebijakan  kredit, pemberian  bantuan  teknis  kepada  UMKM melalui  Konsultan  Keuangan  Mitra  Bank, penelitian  mengenai  pola  pembiayaan  kepada UMKM, penyediaan sistem informasi pembiayaan  usaha  kecil  dan  pemberian  bantuan teknis.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  Deskriptif yaitu  untuk  mengetahui  atau  menggambarkan kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti  atau penelitian  yang  dilakukan  terhadap  variabel mandiri  atau  tunggal,  yaitu  tanpa  membuat perbandingan  atau  menghubungkan  dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki  gambaran  akan  definisi  atau  konsep penelitian.  Peneliti  akan  mengajukan  what  untuk menggali  informasi  yang  lebih  jauh.  Sifat  dari penelitian  ini  adalah  kreatif,  fleksibel,  terbuka, dan  semua  sumber  dianggap  penting  sebagai sumber informasi.
Fokus  penelitian  digunakan  sebagai  dasar pengumpulan  data  sehingga  tidak  terjadi  bias terhadap  data  yang  diambil.  Untuk  menyamakan pemahaman  dan  cara  pandang  terhadap  karya ilmiah  ini,  maka  penulis  akan  memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini.
Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  kebijakan pemerintah  dalam  memberi  dukungan  pada pengembangan UMKM melalui pemberian kemudahan kredit pengembangan usaha UMKM. Seperti  hasil  wawancar  dengan  Ibu  Tri  Nuke Pudjiastuti,  pengamat  ASEAN  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  bahwa  seharunya pemerintah  segera  memudahkan  UMKM  untuk dapat  memanfaatkan  pinjaman  kredit  dengan bunga yang rendah demi kelangsungan pembangunan  UMKM  di  Indonesia,  secara
khusus,  dan  secara  luas  adalah  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika  kita  melihat  kondisi  terbarukan,  dari kesian  banyak  jasa  layanan  perbankan,  salah satunya  yang  saat  ini  sedang  booming  di Indonesia  adalah  jasa  perbankan  untuk  sektor usaha  mikro  (usaha  kecil).  Sebagai  negara  yang memiliki  jumlah  penduduk  5  terbesar  di  dunia dan  sebagai  salah  satu  negara  yang  sedang berkembang,  menjadikan  Indonesia  sebagai negara  yang  memiliki  keragaman  sektor  usaha kecil yang sangat besar. Kondisi ini menimbulkan  kebutuhan  permodalan  di  sektor usaha ini sangat tinggi.
Sebagaimana dimaklumi 97 % usaha kecil di Indonesia  memiliki  omset  dibawah  Rp.  500 Juta/tahun,  meskipun  batas  atas  omset  usaha kecil  adalah  sampai  Rp.  1  Miliar.  Pada  dasarnya jika  Indonesia  ingin  menjangkau  usaha  kecil terutama  usaha  kecil-kecil  atau  usaha  mikro tersebut  semestinya  secara  khusus  mengarahkan perhatiannya  pada  kelompok  ini  karena  mereka mewakili  lebih  dari  33  Juta  pelaku  usaha. Di  sub-sektor  perdagangan  umum  misalnya, sekitar 80% usaha perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum yang diwakili oleh 5,2 juta  unit usaha  hanya  memiliki  omset  dibawah  Rp.  50 juta/tahun,  sehingga  jumlah  usaha  ekonomi rakyat  lapis  bawah  ini  benar-benar  dengan  skala gurem.
Usaha  mikro  sering  digambarkan  sebagai kelompok  yang  kemampuan  permodalan  UKM rendah.  Rendahnya  akses  UKM  terhadap lembaga  keuangan  formal,  sehingga  hanya  12  % UKM akses terhadap kredit bank karena :
1. Produk  bank  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan dan kondisi UKM;
2. Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya resiko kredit UKM;
3. Biaya transaksi kredit UKM relatif tinggi;
4. Persyaratan  bank  teknis  kurang  dipenuhi (agunan, proposal);
5. Terbatasnya akses UKM terhadap
pembiayaan equity ;
6. Monitoring  dan  koleksi  kredit  UKM  tidak efisien;
7. Bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan  oleh  bank  sendiri  sehingga  biaya pelayanan UKM mahal;
8. Bank  pada  umumnya  belum  terbiasa  dengan pembiayaan kepada UKM.
Secara
singkat kredit perbankan diselenggarakan  atas  pertimbangan  komersial membuat  UKM  sulit  memenuhi  persyaratan teknis  perbankan,  terutama  soal  agunan  dan persyaratan administratif lainnya, kendala- kendala demikian mendapat kritik dari pengamat ekonomi dan para pakar dalam dan luar negeri.
Atas hal tersebut maka pemerintah membuka diri  untuk  segera  melakukan  kebijakan  baru dalam pengembangan UMKM. Diawali dari BRI sebagai  bank  pemerintah  yang  pertama  kali memberikan  jasa  layanan  simpan  dan  pinjam untuk  para  pengusaha  kecil  tersebut,  maka pemerintah mulai melihat alasan signifikan untuk kemembangan  UMKM  secara  lebih  serius. Pertimbangannya adalah bahwa dari terjadi krisis moneter  yang  melanda  Indonesia  pada  akhir tahun  1997  sampai  pada  tahun  2016  UMKM mampu  menciptakan  investasi  lebih  besar  dari pada  usaha  besar  meskipun  tidak  terlalu  besar perbedaannya,  hal  tersebut  disadari  pemerintah sebagai  satu  potensi  UMKM  yang  harus mendapatkan perhatian serius.
Pemerintah  mengharapkan  UMKM  yang mandiri  dan  tangguh  dapat  berkembang  dan mendorong  perekonomian  regional  dan  nasional. Dukungan  terhadap  UMKM  ini  tentunya  harus segera  didukung  dengan  adanya  kemudahan- kemudahan  bagi  UMKM  dalam  mendapatkan modal usaha.
Pemerintah melalui
Bank Indonesia
mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pemberian  kredit  bagi  UMKM.  Kebijakan tersebut  antara  lain:  a. Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  Nomor  3/2/PBI/2001  tentang  pemberian Kredit Usaha Kecil. Kebijakan ini menganjurkan bank  menyalurkan  sebagian  kreditnya  kepada usaha kecil b. PBI No. 6/25/PBI/2004 sebagaimana  telah  diubah  oleh  PBI  No. 12/21/PBI/2010  perihal  rencana  bisnis  bank
umum  dalam  penyaluran  kredit  UMKM  Setiap bank  umum  baik  konvensional  maupun  syariah wajib  mencantukan  realisasi  kredit  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  dalam  rencana  bisnisnya. Hal  ini  untuk  mengetahui  komitmen  bank  dalam merealisasikan  kredit  untuk  UMKM.  c.  PBI  No. 14/22/PBI/2012  tentang  pemberian  kredit  atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam  rangka  pengembangan  usaha  mikro,  kecil dan menengah.
Kebijakan  ini  mewajibkan  Bank  Umum untuk  memberikan  Kredit  atau  pembiayaan kepada  UMKM.  Jumlah  pembiayaan  ditetapkan paling  rendah  20%  dari  total  kredit  yang disalurkan  oleh  bank  tersebut  yang  dilakukan secara  bertahap  dari  tahun  2013  hingga  2018. Pemberiaan  kredit  tersebut  dapat  dilakukan secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Apabila target ini tidak terpenuhi pada akhir tahun, maka bank  umum  wajib  menyelenggarakan  pelatihan kepada  UMKM  yang  tidak  sedang  dan/atau belum  pernah  mendapatkan  pembiayaan  UMKM dengan  jumlah  paling  besar  Rp.  10  milyar  atau berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio  pembiayaan  UMKM  yang  wajib  dipenuhi. Untuk  memperlancar  akses  pemberian  kredit kepada UMKM, Bank Indonesia dapat memberikan  bantuan  teknis  berupa  penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi.
Dengan  adanya  kebijakan  di  atas  menurut Laporan  Perkembangan  Kredit  UMKM  Bank Indonesia Triwulan I tahun 2013, pada triwulan I 2103  net  ekspansi  kredit  UMKM  mencapai  Rp. 3,4  triliun  atau  2,35%  dari  Rencana  Bisnis  Bank (RBB)  yang  sebesar  Rp  145  triliun.  Realisasi RBB  kredit  UMKM  tersebut  lebih  rendah  bila dibandingkan  dengan  realisasi  total  kredit perbankan  yang  telah  mencapai  63,8  triliun. Untuk  baki  debet  kredit  UMKM  mencapai  Rp. 555,6 triliun, tumbuh 15,5% (yoy). Pertumbuhan tersebut  lebih  tinggi  dari  pertumbuhan  triwulan sebelumnya sebesar 15,1% (yoy).
Pertumbuhan  kredit  UMKM  pada  tahun 2014-2015  terutama  terjadi  di  sektor  jasa perorangan  yang  melayani  rumah  tangga  dan pertanian,  perburuan  dan  kehutanan  masing- masing  sebesar  43,4%  (yoy)  dan  43,1%  (yoy).
Menurut  klasifikasi  usaha,  sebagian  besar  kredit UMKM  disalurkan  pada  kredit  usaha  menengah yaitu  49,2%  dan  selebihnya  kepada  kredit  usaha kecil  23,9%  dan  kredit  usaha  mikro  sebesar 20,9%.
Atas  dasar  laporan  tersebut,  memungkinkan bahwa pencapaian pengembangan UMKM cukup optimal  karena  adanya  peningkatkan  kredit rendah  bunga  bagi  UMKM.  Namun  demikian masih banyak kendala yang mungkin datang dari UMKM itu sendiri. Banyak UMKM di Indonesia yang  masih  belum  siap  secara  administrasi,  dan belum  dapat  menunjukan  kemajuannya,  dan karena beberapa hal termasuk syarat administrasi daripada  UMKM  tersebut,  mereka  banyak  tidak dapat  memanfaatkan  kredit  perbankan,  sebagai contoh  adalah  mereka  yang  masih  belum memiliki  surat  perijinan  yang  lengkap,  atau belum  dapat  menyiapkan  laporan  keuangan  dan berbagai  proposal  yang  harus  dilengkapi  dalam upaya  pengadaan  dana  pinjaman  sesuai  yang disyaratkan oleh Perbankan.
Kebijakan dan bantuan teknis Bank Indonesia  yang  sudah  ada,  adalah  memberikan kemudahan  bagi  UMKM  dalam  mendapatkan kredit modal usaha, antara lain :

## a. Mengoptimalkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
Konsultan  Keuangan  Mitra  Bank  (KKMB) adalah  lembaga  atau  bagian  dari  lembaga  yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM).  Lembaga  tersebut berbadan  hukum  dan  bukan  lembaga  keuangan serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya. Jasa  yang  diberikan  adalah  jasa  konsultansi dalam  hal  manajemen/analisis  keuangan  agar terjadi  kemitraan  dengan  bank  atau  terjadinya penyaluran  dana  bank  kepada  UMKM  tersebut. Dalam hal ini termasuk  pendampingan  pada saat menyusun  proposal  kredit,  menghubungkan  ke lembaga pembiayaan/bank dan melakukan monitoring  sejak  saat  pencairan  kredit  sampai pada  pelunasan  kredit  sesuai  jangka  waktu  yang diperjanjikan.
Fungsi  dan  tanggung  jawab  KKMB  adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM. Pembinaan disini dimaksudkan adalah  merupakan  satu  kesatuan  proses  yang  di dalamnya mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan, memelihara dan megembangkan. Proses  pelaksanaan  pembinaan  oleh  KKMB dilakukan  secara  partisipatif,  bahwa  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pembinaan (materi,  metode  dll)  harus  selalu  bertumpu  pada kebutuhan  UMKM,  oleh  karenanya  hubungan kerja  antara  KKMB  dengan  UMKM  bukanlah sebagai  atasan  dan  bawahan  atau  hubungan antara  pembina  dengan  yang  dibina.  Hubungan yang  terjalin  adalah  sejajar  dan  KKMB  disini berperan sebagai motivator bagi UMKM.
Bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan disini adalah melakukan pendampingan terhadap UMKM dengan memberikan  bantuan  teknis  berupa  pelatihan sesuai  kebutuhan,  arahan  dan  konsultasi.  Untuk melakukan  kegiatan  tersebut  seorang  KKMB dalam  pelaksanaannya  di  lapangan  berpedoman pada  beberapa  langkah  sebagai  berikut  :  (1) Melakukan  identifikasi  pada  calon  nasabah UMKM  di  wilayah/sentra/populasi  usaha;  (2) Menentukan  kelompok  bila  memperoleh  calon nasabah  mikro  dalam  rangka  efisiensi;  (3) Menyusun  proposal  kredit  (usaha  mikro)  atau Kelayakan usaha (usaha kecil dan menengah); (4) Menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan  perbankan;  (5)  Melakukan  monitoring dan pendampingan pasca penerimaan kredit.
Diharapkan  dengan  adanya  optimalisasi peran  dari  KKMB,   persyaratan  dan  prosedur yang  ditetapkan  oleh  Lembaga  penyalur  kredit, tidak  lagi  menjadi  kendala  bagi  UMKM  dalam mendapatkan  kredit  modal  usaha.   Keberhasilan dari pendekatan ini akan nampak dari meningkatnya  jumlah  UMKM  yang bankable dan  memperoleh  kredit  modal  usaha,  dan mampunya  KKMB  beroperasi  secara  bisnis (saling menguntungkan) sehingga dapat membiayai dirinya sendiri.
b. Mensosialisasikan Pola Pembiayaan Bagi
Hasil atau Pembiayaan Modal Ventura
Bagi beberapa UMKM yang merasa terbebani  dengan  suku  bunga  tinggi,   kebutuhan modal  usaha  dapat  diajukan  ke  lembaga pembiayaan  yang  menerapkan  pola  kerjasama dengan bagi hasil.  Dimana return yang diberikan UMKM  sesuai  dengan  hasil  yang  didapatkan UMKM  pada  saat  itu  sehingga  UMKM  tidak terbebani  dengan  tingkat  suku  bunga  yang tinggi.   Lembaga  pembiayaan  yang  menerapkan pola  bagi  hasil  adalah  Perusahaan  Pembiayaan Modal  Ventura  dengan  konsep  bagi  hasil  murni ataupun bagi hasil terkelola.
Dari segi  kharakteristik Modal Ventura  yang bersifat Gain  Risk (cenderung  lebih  berani mengambil  resiko),   pembiayaan  ini  memiliki prosedur yang lebih longgar dan lebih mengutamakan  prospek  dan  potensi  usaha UMKM  dalam  pengembangannya.   Pembiayaan ini  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  pendek maupun panjang (maksimal 4 tahun).
Pembiayaan  Modal  Ventura  tidak  hanya menyalurkan  dana-dana  yang  berasal  dari pemegang  saham  dan  pinjaman  perbankan  tetapi juga  ikut  menyalurkan  dana-dana  program pemerintah  dengan rate yang  lebih  murah daripada rate kredit komersil.  Adapun dana-dana program  yang disalurkan oleh perusahaan Modal Ventura antara lain seperti dana LPDB (Lembaga Pengelola  Dana  Bergulir)  dan   Dana  PKBL (Program Kemitraaan Bina Lingkungan) dari PT. Bahana  Artha  Ventura  dan  LPEI  (Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia).
Diharapkan  dengan  digiatkannya  sosialisasi pembiayaan  modal  ventura,   UMKM  yang memiliki  permasalahan  dalam  hal  bunga  kredit tetap  mendapatkan  kredit  modal  usaha  baik dalam  bentuk  kerjasama  pembiayaan  pola  bagi hasil ataupun kredit program LPDB dan PKBL.

## c. Meningkatkan peran serta Lembaga Penjaminan Kredit
Alternatif  lain  yang  dapat  digunakan  untuk mengatasi  permasalahan  perkreditan  UMKM adalah  skim  penjaminan  kredit.  Dalam  skim tersebut, Bank dan Perusahaan Penjamin membuat  suatu  perjanjian  kerjasama  penjaminan kredit.  UMKM  yang  membutuhkan  tambahan modal  dari  lembaga  penyalur  kredit  mengajukan penjaminan  kepada  Perusahaan  Penjamin  dan mengajukan  kredit  kepada  Bank.  Apabila  hasil analisis  kelayakan,  usaha  dinyatakan  layak ( feasible ), namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan (tidak bankable ), maka bank mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.
Selanjutnya  Perusahaan  Penjamin  akan melakukan  analisa  kelayakan.  Apabila  Kredit tersebut  dinyatakan  layak  untuk  dijamin,  maka Perusahaan Penjamin akan memberikan penjaminan  kepada  usaha  kecil  yang  dinyatakan dalam  bentuk  Sertfikat  Penjaminan.  Atas penjaminan  yang  diberikan  tersebut,  usaha  kecil yang  dijamin  harus  membayar  fee  penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.
Apabila  kredit  yang  dijamin  mengalami kemacetan,  maka  Perusahaan  Penjamin  akan melakukan pengecekan, apakah kondisi yang ada memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  yang  telah disepakati  oleh  Perusahaan  Penjamin  dengan Bank. Apabila segala persyaratan telah terpenuhi, maka  Perusahaan  Penjamin  akan  melakukan pembayaran  klaim.  Selanjutnya,  Perusahaan Penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi sebesar  porsi  kredit  yang  dijamin.  Setelah pembayaran  klaim  dilakukan,  Bank  masih  tetap harus  melakukan  penagihan  sampai  dengan hutang  tersebut  lunas.  Hasil  penagihan  tersebut dibagi  secara  proporsional  antara  Perusahaan Penjamin  dan  Bank  sesuai  dengan  persentase penjaminan  kredit.   Dengan  adanya  penjaminan kredit  tersebut,  maka  :  (1)  Pengajuan  kredit  oleh usaha  kecil  yang  sebelumnya  tidak  memenuhi persyaratan perbankan menjadi bankable,
sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya.  (2)  Risiko  Bank  menjadi  berkurang, karena  sebagian  telah  dialihkan  menjadi  risiko
Perusahaan  Penjamin.  Dengan  terpenuhinya kecukupan  agunan  dan  berkurangnya  risiko, maka kemungkinan terjadinya penolakan proposal  pinjaman  menjadi  lebih  kecil.  (3) Perusahaan  Penjamin  juga  melakukan  kelayakan dan  pengendalian  atas  kredit  yang  dijamin. Dengan  adanya dan pengendalian dari dua pihak yang  berlainan  diharapkan  risiko  dapat  lebih diminimalkan.  (4)  Perusahaan  Penjamin  akan mendapatkan pendapatan fee penjaminan.
Diharapkan dengan adanya skim  penjaminan kredit bagi UMKM ini, maka  para UMKM  yang mengalami permasalahan dalam hal agunan dapat teratasi  karena  adanya  jaminan  dari  lembaga penjamin  kredit.   Pihak  lembaga  penyalur  kredit pun akan merasa kebih aman dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKM.

## SIMPULAN
Melihat  paparan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa   kesulitan  yang  dihadapi UMKM  dalam  antara  lain  adalah  :  (1)  Kurang permodalan,  (2)  Kesulitan  dalam  pemasaran,  (3) Persaingan usaha ketat, (4) Kesulitan bahan baku, (5)  Kurang  teknis  produksi  dan  keahlian,  (6) Keterampilan  manajerial  kurang,  (7)  Kurang pengetahuan  manajemen  keuangan,  dan   (8) Iklim  usaha  yang  kurang  kondusif  (perijinan, aturan/perundangan).
Sedangkan  permasalahan  yang  mendasar yang  umumnya  dihadapi  oleh  UMKM  dalam mendapatkan  permodalan  usaha  adalah  karena prosedur  pengajuan  yang  sulit,  tidak  adanya agunan, ketidaktahuan tentang prosedur dan suku bunga  tinggi.   Dari  beberapa  permasalahan  yang disebutkan  di  atas,   yang  menjadi  masalah internal  hanyalah  faktor  ketidaktahuan  tentang prosedur  sedangkan  faktor  lainnya  adalah  adalah faktor eksternal (sisi kreditor).
Jika  dilihat  dari  sisi  kreditor  (pemodal  atau lembaga  pembiayaan),   untuk  melindungi  resiko kredit,  menuntut  adanya  kegiatan  bisnis  yang dijalankan  dengan  prinsip-prinsip  manajemen modern,  ijin  usaha  resmi  serta  adanya  jaminan ( collateral ). Perbedaan persfektif antara
permasalahan  yang  dihadapi  UMKM  dengan ketentuan  yang  harus  ditaati  oleh  lembaga penyalur  kredit  inilah  yang  menjadi  alasan mendasar  mengapa  para  pelaku  UMKM  masih menemui   kesulitan  dalam  mendapatkan  kredit modal usaha.
Selain itu untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia  secara  berkesinambungan  maka  selain seperti  hal-hal  yang  sudah  dipaparkan  di  atas, maka dapat penulis rangkum apa yang diperlukan langkah-langkah  lainnya  adalah  sebagai  berikut: Pertama.  Lembaga  pembiayan  perbankan  yang tidak  memiliki core usaha  pada  usaha  mikro dapat  menggunakan  model  pembiayaan  linkage dan  channeling  dengan  lembaga  pembiayaan lainnya.  Kedua,  perlu  adanya  sistem  informasi debitur  terintegrasi  antar  lembaga  pembiayaan bank  dan  non  bank  untuk  mencegah  terjadinya pembiayaan  berulang  pada  UMKM  yang  sama yang  dapat  menimbulkan  terjadi  kesulitan pembayaran.
Ketiga.  Diperlukan  pembentukan  kemitraan antara  pemerintah  pusat,  daerah  dan  lembaga pembiayaan  dalam  hal  memberikan  bantuan teknis kepada UMKM, sehingga pembinaan yang dilakukan  dapat  lebih  terintegrasi.  Hal  ini dilakukan  untuk  mempersiapkan  UMKM  dalam menghadapi  persaingan  usaha  baik  dari  pasar modern  maupun  adanya  Masyarakat  Ekonomi Asean pada tahun 2016 dan seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  D  James.  2004. Migrant  and  Local Entrepreneurial  Net  Works  Development .
Jurnal management & Kewirausahaan. Vol 6. No 2. FE.UKP. Hal 93-104. Akyuwen, Roberto. 2005. Efeketivitas
Kelembagaan  Keuangan  Dalam  Penyaluran Kredit  Mikro:  kajian  Pendekatan  Ekonomi Kelembagaan Baru. Semarang: FE Undip. Anselmus  Bata.  2001.  Suara  Pembaharuan:
Pemberdayaan  UMKM  lebih  Retorikanya,  5 Agustus.
Bank Rakyat Indonesia. 1999. Manajemen Kredit
Bermasalah: Materi Pendidikan Untuk
Account Officer. Jakarta
Budisantoso  Totok  &  Triandaru  Sigit.  2006.
Bank dan  Lembaga Keuangan  Lainnya Edisi 2. Salemba 4. Jakarta Kementerian Perdagangan RI, Analisis Pengembangan SNI dalam Rangka Pengawasan  Barang  yang  Beredar.  Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013. Partomo dkk. Ekonomi Skala
Kecil/Menengah  Dan  Koperasi.  Bogor: Ghalia  Indonesia,  2004.  Primiana,  Ina. Menggerakan  Sektor  Rill  UMKM  dan Industri. Bandung;
Alfabeta,
2009. Purwanggono  Bambang  dkk.  Pengantar
Standardisasi.  (Jakarta:  Badan  Standardisasi
Nasional, 2009.
Nurhajati, Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil  Menengah  untuk  Meningkatkan  Daya
Saing Ekonomi, (Malang: UNISMA), 2005.
Sri  Lestari  Rahayu,  2005,  Analisis  Peranan
Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM Di Indonesia, Kajian Ekonomi  dan  Keuangan,Badan  Pengkajian Ekonomi, Keuangan
dan Kerjasama
Internasional.
Sri  Mulyati  Tri  Subari,   2004. Kebijakan  dan
Strategi  Pengembangan  Bank  Indonesia dalam  Mendukung  Pelayanan  Keuangan yang Berkelanjutan bagi  Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah.   Deputi  Direktur  Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat.
Sri Winarni, 2006 . Strategi Pengembangan Usaha Kecil  Melalui  Peningkatan  Aksesibilitas Kredit  Perbankan.  Infokop  Nomor  29  Tahun XXII, 2006
Undang-Undang  No.  20  tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Laporan Kementrian Perdagangan RI. http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/09/24/
laporan-keuangan-tahun-2012-audit-id0- 1380017581.pdf.
http://www.rappler.com/indonesia/117960-mea-2015- umkm-indonesia
http://citraleka.com/CMBlog/definisi-ukm-
kelebihan-ukm-dan-kelemahan-ukm/ http://khaerul21.wordpress.com/2009/06/23/anali sis-artikel-kredit-usaha-kecil-dan-menengah/ http://seputarkreditbank.blogspot.com/2012/05/m
ikrofinance-banking-bank-mikro.html http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/152BE1FA- 80D3-4553-9F82-9FA11ADBF238/23539/
Buku  Kajian  Kredit  Konsumsi  Mikro  Kecil dan Menengah untuk.pdf