## WARIA, PEMERINTAH, DAN HAK SEKSUAL: KASUS IMPLEMENTASI PERDA GEPENG DI DIY
Masthuriyah Sa’dan
( Peneliti Indonesian Consortium for Religius Studies, ICRS Yogyakarta)

## Abstract
The Governor of DI Yogyakarta issued a regional regulation number 1 of 2014 on the handling  of  homeless  and  beggars.  The  transvestites  who  sang  on  the  sidewalk,  on  the sidewalk and at the red lights also became the main target of the apparatus. So that those arrested do  not receive  humane  treatment  in  the  assessment camp  including services  in sexual and reproductive health for transsexuals living with HIV / AIDS. Though singing for  transvestites  may  be  "the  only"  way  to  survive  in  the  city  of  Yogyakarta.  By  using literature  review,  this  paper  would  like  to  examine  why  she-male  singing  and  how  the attitude and responsibility of the state to fulfill the human right for she-male.
Keywords : She-male, goverment, sexual rights.

## A. PENDAHULUAN
Bagi  kaum  miskin  kota  (KMK),  kota  Yogyakarta  bukan  kota  yang  manusiawi  lagi. Bagaimana  tidak,  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mengeluarkan  peraturan  daerah nomor  1  tahun  2014  tentang  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  dengan  tujuan  untuk mencegah  terjadinya  gelandangan  dan  pengemis,  memberdayakan  gelandangan  dan pengemis,  mengembalikan  dan  gelandangan  pengemis  dalam  kehidupan  yang  bermartabat dan tujuan yang terakhir adalah menciptakan ketertiban umum. 1 Akibat dari peraturan daerah itu,  banyak  kaum  miskin  kota  menjadi  korban  karena  mengalami  pelbagai  bentuk  tindakan dan  perlakuan  yang  tidak  prosedural.  Di  antaranya  adalah  kekerasan  fisik,  psikis,  ekonomi dan  sosial,  penangkapan  secara  sewenang-wenang,  kadang  salah  tangkap  layaknya penculikan,  perlakuan  tidak  manusiawi  dan  pengabaian  di  camp assessment ,  pemaksaan ekspresi  gender  terhadap  waria  yang  ditangkap,  serta  tindakan  lain  yang  menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia. 2
Dikeluarkannya  perda  itu  menjadi  bumerang  terhadap  kaum  miskin  kota  untuk  bisa bertahan  hidup  ( survive )  di  kota  Yogyakarta.  Perda  itu  seolah-olah  melahirkan  perlakuan diskriminatif karena menjadikan seseorang sebagai kriminal hanya karena miskin. Di sinilah sebenarnya  terjadi  konsep  ”kriminalisasi”  pendefinisian  kaum  miskin.  Bahwa  kaum  miskin kota  adalah  gelandangan  dan  pengemis.  Bahwa  mereka  yang  berjalan  menggunakan  baju compang-camping  di  jalan  adalah  gelandangan.  Padahal  tidak  semua  orang  menggunakan baju compang camping adalah gelandangan, pengalaman korban yang ditangkap secara paksa dijalan  oleh  aparat  adalah  mereka  kuli  bangunan  yang  baru  selesai  bekerja  dengan
1 Peraturan Daerah  Istimewa Yogyakarta tentang Gelandangan dan Pengemis nomor 1 tahun 2014, dalam www.dprd-diy.go.id
2 Press Release “Perda  Gepeng  Membunuh Kami”,  edisi  26  April  2016  dalam https://kaukusperdagepengdiy.wordpress.com
menggunakan  baju  lusuh  dan  sobek,  tetapi  diseret  oleh  aparat  karena  diklaim  sebagai gelandangan.
Kasus  yang  dialami  oleh  kuli  bangunan,  pengamen  dan  gelandangan  lainnya  yang disikut  aparat  di  tengah  jalan  juga  dialami  oleh  para  waria.  Menurut  penuturan  Ibu  Shinta Ratri, para waria yang mengamen di pinggir jalan, di trotoar dan di lampu merah juga menjadi incaran utama aparat. Padahal mengamen bagi waria mungkin ”satu-satunya” cara untuk tidak mengatakan  tertutupnya  akses  pekerjaan  lain  bagi  waria  untuk  bertahan  hidup  di  kota Yogyakarta.  Waria  yang  terdiskriminasi  dari  keluarga  dan  sosial,  tidak  memiliki  bekal pendidikan  dan  tidak  memiliki  akses  lapangan  pekerjaan  harus  menanggung  beban  hidup yang  lebih  berat  karena  perda  gepeng  telah  membuat  kelompok  waria  masuk  dalam  target pembersihan  dari  aparat.  Seolah-olah,  pemerintah  tidak  memiliki  ide  lain  atau  tidak  punya cara lain untuk mengurangi angka kemiskinan di kota Yogyakarta selain harus menyiduk dan menyikat  habis  orang  miskin  di  kota  termasuk  waria.  Kemudian  setelah  ditangkap,  para pengamen,  waria,  pengemis,  dan  orang  gila  yang  terdiri  dari  anak-anak,  perempuan,  tua muda,  dan  lansia  diletakkan  di  dalam  satu  sel  kamar  tahanan.  Di  ruangan  itu  tidak  ada perlakuan  khusus  untuk  waria  yang  terjangkit  penyakit  HIV/AIDS,  padahal  waria  yang mengidap  penyakit  yang  demikian,  merupakan  tanggung  jawab  negara  untuk  memberikan pelayanan kesehatan tanpa melihat identitas gender.
Sungguh  ironi  melihat  pemerintah  dewasa  ini,  pemerintah  melihat  waria  atau  kaum miskin kota layaknya sampah yang harus dibersihkan, ditampung di sel tahanan dan dicampur dari  berbagai  macam  manusia.  Namun  pemerintah  berbaik  hati  mendukung  pembangunan apartemen  dan  hotel-hotel  masuk  ke  kampung-kampung  padat  penduduk,  sehingga menggusur petani dari yang mulanya bercocok tanam menjadi buruh hotel, merangsang anak perempuan  dan  remaja  perempuan  masuk  dalam  sindikat  prostitusi,  ibu-ibu  mengalami kekeringan sumur sehingga kekurangan air untuk mencuci dan memasak, dan pelbagai risiko negatif  lainnya.  Berdasarkan  data  Dinas  Perizinan  kota  Yogyakarta,  pada  penghujung  akhir 2015,  izin  pembangunan  hotel  yang  diajukan  sebelum  kebijakan  moratorium  dikeluarkan pada 2014 berjumlah sebanyak 104 buah izin bangunan hotel baru. Kemudian dipenghujung akhir 2015, terdata sekitar 81 IMB yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perizinan pemkot kota Yogyakarta dan di akhir April 2016, izin bangunan hotel baru itu naik menjadi 84 IMB yang telah  terbit. 3 Di  sini,  melihat  implementasi  perda  gepeng  seakan-akan  menegaskan  bahwa pemerintah  dalam  membuat  regulasi  kebijakan  pembangunan  menegasikan  hukum  tajam  ke bawah  tetapi  tumpul  ke  atas.  Padahal  memberikan  pelayanan  kepada  kelompok  marginal adalah sebuah keniscayaan bagi pemerintah.
Tulisan ini ingin menjawab dua pertanyaan, mengapa waria memiliki profesi sebagai pengemis  dan  pengamen,  bagaimana  sikap  dan  tanggung  jawab  negara  memenuhi  hak-hak seksual  kelompok  waria.  Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  melihat  waria  dari  perspektif humanisme  dengan  pemenuhan  hak-hak  seksual  yang  menjadi  hak  hidup  bagi  kelompok waria  sebagai  warga  negara  Indonesia.  Bentuk  tulisan  ini  adalah  kajian  pustaka  dengan pendekatan humanisme dan analisa studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3 “Selama  persyaratan  lengkap,  Pemkot  Yogyakarta  akui  tak  bisa  menolak  pembangunan  hotel”,  edisi Selasa, 12 April 2016, dalam http://jogja.tribunnews.com

## B. Realita Hidup Waria di Yogyakarta
Di negeri ini, banyak orang  yang menegosiasikan laki-laki  yang tertarik dengan laki- laki  lain  dengan  feminitas.  Namun  mereka  kadangkala  menolak  streotipe  feminin  yang dilabelkan kepadanya. Bahkan, sebutan ”banci” seringkali ditolak karena karena kata ”banci” mengandung stigma merendahkan dan konotatif yang tertanam di dalamnya. Itulah sebabnya, pegiat  hak  asasi  kelompok  LGBT  (lesbian,  gay,  biseksual  dan  transgender)  lebih  memilih kategori waria karena mengandung political correct . 4 Di samping itu, nama pondok pesantren yang  menjadi  tempat  para  transgender  di  kota  Yogyakarta  belajar  agama  Islam  diberi  nama pondok pesantren waria.
Untuk  lebih  mempermudah  kategori,  terdapat  perbedaan  antara  seorang  gay  dengan seorang waria. Menurut Dede Oetomo, identitas seorang waria terjadi di  kelas menengah ke bawah.  Artinya,  ada  gay  yang  kadangkala  berdandan  sebagai  waria,  dan  sebaliknya kadangkala  seorang  waria  berpenampilan  seperti  seorang  gay.  Dalam  bahasa  yang  lebih sederhana, batas antara seorang gay dengan seorang waria hakikatnya adalah batas sosiologis yang dibentuk dalam kesadaran sebagian besar kaum gay dan waria itu sendiri. 5
Menurut  Danadjaja,  waria  merupakan  kelompok  transeksual  atau  transgender,  yaitu kaum  homo  yang  mengubah  bentuk  tubuhnya  dapat  serupa  dengan  lawan  jenisnya.  Contoh dari  mereka  dapat  dilihat  pada  seorang  laki-laki  yang  mengubah  dadanya  dengan  operasi plastik  atau  suntik  silikon,  membuang  penis,  serta  testisnya  dan  membentuk  lubang  vagina. Sebagian besar transeksual adalah laki-laki yang mengenali dirinya sebagai perempuan, yang timbul  ketika  masa  kanak-kanak  dan  melihat  alat  kelamin  dan  penampakan  kejantanannya dengan  perasaan  jijik. 6 Hesti  dan  Sugeng  mengungkapkan  beberapa  faktor  penyebab terjadinya  transeksual  antara  lain: pertama ,  faktor  biologis  yang  dipengaruhi  oleh  hormon seksual dan genetik seseorang. Kedua , faktor psikologi dan sosial budaya termasuk pula pola asuh  lingkungan  yang  membesarkannya. Ketiga ,  memiliki  pengalaman  yang  sangat  hebat dengan  lawan  jenis,  sehingga  mereka  berkhayal  dan  memuja  lawan  jenis  sebagai  idola  dan ingin menjadi seperti lawan jenis. 7
Dalam  tataran  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia,  eksistensi  transgender  bukanlah sesuatu  yang  aneh.  Mereka  ada  di  sekitar  kehidupan  kita.  Masyarakat  biasanya  melihat seseorang  yang  terlahir  dengan  jenis  kelamin  laki-laki,  berpenampilan  feminin  dan menggunakan  pakaian  perempuan  di  acara-acara  komedi  televisi,  di  salon  kecantikan,  di jalanan  sebagai  pengamen  atau  sebagai  pekerja  seks.  Namun  jarang  sekali,  untuk  tidak mengatakan  sedikit  sekali  melihat  transgender  memiliki  profesi  ”bermartabat”  menurut anggapan umum masyarakat. Hampir tidak ”terlihat” waria yang bekerja di sektor pendidikan, baik sebagai guru, tenaga kependidikan maupun dosen atau yang memiliki profesi di transaksi keuangan misal perbankan. Sebagian masyarakat menerima waria dalam batas tertentu, yaitu dalam streotipe waria, sebagai bahan lawakan, sebagai pekerja salon kecantikan dan sebagai pekerja seks atau pelacur.
4 Tanti  Noor  Said,  “Politik  Gender  &  Seksualitas:  Transgender  Indonesia  dalam  konteks  masyarakat Indonesia dan Eropa Barat”, dalam Jurnal Perempuan edisi 87 volume 20 no. 4 November 2015, hlm. 110.
5 Dede Oetomo, Memberi Suara Pada Yang Bisu , Yogyakarta: Pusaka Marwa, 2003, hlm. 42.
6 Lihat  James  Danadjaja,  ”Homoseksual  atau  Heteroseksual”  dalam Srintil: Menggugat  Maskulinitas  & Feminitas , Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003.
7 Lihat Hesti Puspitosari & Sugeng Pujileksono, Waria & Tekanan Sosial, Malang: UMM Press, 2005.
Rully dan Endang  yang  bekerja sebagai  pengamen di  pertigaan Maguwo  Yogyakarta menjadi  contoh  nyata  bagaimana  dua  orang  waria  berusaha  bertahan  hidup  di  kota Yogyakarta,  usaha  dua  orang  waria  itu  juga  mungkin  dilakukan  oleh  banyak  waria  lain  di Yogyakarta dan di  luar kota lainnya. Seperti  yang ditulis oleh Hartoyo, bahwa Rully pernah mengajar  di  Sekolah  Dasar  di  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  akan  tetapi  karena  mendapat cemoohan dari salah satu muridnya, dan Rully merasa terpukul, akhirnya Rully memutuskan untuk  menanggalkan  status  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  kemudian  berkeliling  Indonesia  dan beberapa negara untuk mencari identitas diri. Hingga akhirnya Rully menetap di Yogyakarta dan  menyelesaikan  pendidikan  sarjana  jurusan  seni  tari  di  Institut  Seni  Indonesia.  Di Yogyakarta inilah Rully  kemudian bergabung dengan  LSM Kebaya, sebuah organisasi  yang membantu waria dalam menangani penyakit HIV dan AIDS. 8
Berbeda dengan Rully yang berlatar pendidikan tinggi, Endang ”hanya” menamatkan pendidikannya  di  Sekolah  Dasar.  Orang  tua  Endang  berada  dalam  taraf  ekonomi  keluarga miskin dan Endang meninggalkan keluarganya sejak remaja. Karena lari dari keluarga,  tanpa bekal  pengetahuan  dan  keahlian  yang  cukup  untuk  bekerja  di  sektor  formal.  Untuk menyambung hidup Endang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Taman Lawang Jakarta Pusat.  Namun  karena  usia  sudah  tua  dan  pelanggannya  berkurang,  sedangkan  hidup  butuh untuk makan, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Endang adalah mengamen di pertigaan lampu merah Maguwo. Mereka  mengamen di pertigaan Maguwo sejak dari pukul 10.00-17.00  dengan  pendapatan  rata-rata  setiap  harinya  antara  30.000-s/d  100.000  dengan catatan  tidak  ada  razia  dari  satpol  PP.  Dua  orang  waria  itu  mengamen  di  pertigaan  lampu merah  karena  tidak  ada  cara  lain  untuk  membeli  sesuap  nasi  kecuali  dengan  cara  meminta belas  kasihan  orang  lain  yang  mengendarai  mobil.  Pekerjaan  lain  selain  mengamen  tidak dapat mereka lakukan karena terbatasnya akses lapangan pekerjaan untuk waria.
Peraturan daerah tentang gelandangan dan pengamen di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat  para  waria  kehabisan  akses  lapangan  untuk  bertahan  hidup  dengan  cara  yang ”halal”. Padahal cerita dan pengalaman hidup Rully dan Endang untuk bertahan hidup di kota Yogyakarta  adalah  dua  dari  ribuan  wajah  waria  di  negeri  ini.  Mereka  adalah  cermin  waria yang  berada  dalam  garis  kemiskinan  yang  mengalami  diskriminasi  sebagai  warga  negara dengan  hak-hak  yang  seharusnya  dimiliki.  Selain  tidak  memiliki  akses  lapangan  pekerjaan, didiskriminasi  dari  lingkup  kelurga,  masyarakat,  dan  pertemanan,  identitas  gender  mereka juga  tidak  diakui  dalam  catatan  administrasi  kependudukan  sipil.  Sehingga  tak  heran,  kalau banyak waria yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

## C. Pemerintah & Praktik Kekerasan
Secara  teori,  Max  Weber  mendefinisikan  kekuasaan  sebagai  kesempatan  yang  ada pada  seseorang  atau  sejumlah  orang  untuk  melaksanakan  kemauannya  sendiri  dalam  satu tindakan  sosial.  Weber  menghubungkan  kesempatan  itu  berkaitan  dengan  ekonomi, kehormatan,  partai  poltik,  atau  dengan  apa  saja  yang  merupakan  sumber  kekuasaan  bagi seseorang. 9 Weber  memberikan  penekanan  bahwa  kekuasaan  lahir  karena  seseorang  dinilai memiliki  otoritas.  Di  sini  otoritas  dimaknai  sebagai  sebuah  kemungkinan  di  mana  perintah-
8 Hartoyo dkk., Ekspresi untuk Identitas, Jakarta: Suara Kita, PKBI, dan Renebook, 2014, hlm. 75-76.
9 Ridwan, Kekerasan  Berbasis  Gender:  Rekonstruksi  Teologis,  Yuridis,  &  Sosiologis, Purwokerto:  PSG STAIN, 2006, hlm. 64-65.
perintah  tertentu  datang  dari  sumber-sumber  tertentu  akan  ditaati  oleh  sekelompok  orang tertentu.  Kemudian,  Weber  membagi  otoritas  ke  dalam  tiga  bagian,  antara  lain; pertama , otoritas tradisional-otoritas yang didasarkan pada suatu kepercayaan yang sudah mapan akan kekudusan  tradisi-tradisi  zaman  dahulu. Kedua ,  otoritas  legal-rasional,  yaitu  otoritas  yang didasarkan  pada  komitmen,  atau  seperangkat  aturan  yang  diungkapkan  secara  resmi  dan diatur  secara  impersonal. Ketiga ,  otoritas  karismatik,  yaitu  otoritas  yang  didasarkan  pada mutu luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai seorang pribadi.
Konsep  korelasi  antara  kekuasaan  dengan  kekerasan  di  kemukakan  oleh  Thomas Hobbes,  bahwa  manusia  bertindak  atas  dasar  kepentingan  diri  dan  menjadi  fitrah  manusia untuk  berselisih  dan  bertengkar.  Penguasa  atau  pemerintah  memiliki  kekuasaan  yang  tidak terbatas termasuk menggunakan kekerasan dalam mempertahankan kekuasaannya. Hubungan kekuasaan  merupakan  hubungan  yang  eksploitatif  dan  represif.  Kekuasaan  menjadi  sangat nyata dalam hubungan sosial yang tidak seimbang. Kekerasan yang dilakukan oleh penguasa dengan otoritas kekuasaannya merupakan model kekerasan struktural dan sistemik yang biasa dilakukan oleh negara. Kekerasan itu pada umumnya berangkat dari pandangan state centered dalam  rangka  melakukan  kontrol  terhadap  masyarakat,  sekaligus  untuk  melanggengkan kekuasaannya. 10
Berkaitan  dengan  masalah  kekerasan  oleh  pemerintah  dalam  konteks  masyarakat miskin kota Yogyakarta adalah perda gepeng, yang termanifestasikan dalam berbagai regulasi yang melahirkan ketidakadilan. Pemerintah DIY sebagai salah satu institusi memiliki otoritas legal-rasional  yang  memiliki  potensi  melakukan  kekerasan  yang  memarginalkan  kelompok masyarakat tertentu (dalam hal ini seorang waria) yang dilegitimasi secara yuridis.
Implementasi  Perda  gepeng  yang  menyiduk  kaum  miskin  kota  Yogyakarta  termasuk waria  menimbulkan  pelbagai  persoalan  kemanusiaan.  Substansi  perda  gepeng  yang seharusnya  menjadi  penanganan  gelandangan  dan  pengemis,  juga  menjadi  solusi  untuk persoalan di jalanan ternyata justru menjadi instrumen peraturan daerah  yang mencerminkan diskriminasi  dan  kekerasan  oleh  pemerintah.  Perda  gepeng  itu  mencerminkan  kebijakan diskriminalisasi  oleh pemerintah dan pelanggaran HAM kepada kaum  miskin kota termasuk waria.  Pertanyaannya  kemudian,  nilai  apa  yang  dilanggar  oleh  gelandangan  dan  pengemis sehingga pemerintah sewenang-wenang memberikan stigma negatif dan mengkriminalisasikannya?
Dari  banyaknya  pelanggaran  sebagai  akibat  implementasi  perda  gepeng,  jaringan Kaukus  untuk  perda  gepeng  melakukan  pengumpulan  data  kasus  kekerasan  pada implementasi perda gepeng No. 1 tahun 2014 sejak 21 September hingga 24 November 2015 terhadap  orang-orang  yang  ditangkap  dan  ditahan  di camp  assessment .  Kaukus  menemukan 23  orang  yang  teridentifikasi  mengalami  pelanggaran  HAM  dan  kekerasan.  Pelanggaran HAM  dan  bentuk  kekerasan  itu  antara  lain: pertama ,  proses  penangkapan  yang  sewenang- wenang  meliputi  mendapat  kekerasan  fisik  ketika  proses  penangkapan,  penyeretan  hingga terjatuh  dan  terluka  juga  kekerasan  verbal  melalui  kata-kata  penghinaan  dan  tidak  pantas, kemudian mereka ditahan di camp assesment tanpa proses hukum  yang jelas. Kedua , proses penahanan  di camp  assesment tanpa  kejelasan  dan  penjelasan,  di  sini  di  ruang  observasi semua yang ditangkap meliputi anak-anak, orang dewasa, dan gelandangan psikotik dicampur
10 Ibid., hlm. 66.
di dalam satu ruangan. Ketiga , proses pelayanan dan fasilitas di camp assessment yang tidak layak dan tidak manusiawi karena air berwarna cokelat, berbau besi dan kotor, sanitasi  yang kotor, jumlah pekerja sosial yang mendampingi rasio 1:10 dengan situasi pekerja sosial tidak selalu  berada  di  lokasi  dan  tidak  bisa  dihubungi  sewaktu-waktu  diperlukan. Keempat ,  hak makan  dan  hak  pelayanan  kesehatan  tidak  terurus.  Seperti  misalnya  menu  makanan  yang tidak memenuhi gizi, tahanan yang haid tidak diberi pembalut, kebutuhan ODHA, kebutuhan anak-anak  dan  penyandang  disabilitas  tidak  dipenuhi  dengan  baik,  tahanan  yang  psikotik tidak  diberi  pengawasan  yang  baik  dan  bahkan  ada  tahanan  psikotik  yang  meninggal  dunia karena  kelaparan. Kelima ,  prosedur  dan  proses  pembebasan  tidak  jelas  karena  orang-orang yang  ditangkap  tidak  mendapat  kejelasan  informasi  kapan  akan  dibebaskan  dan  bagaimana prosedur  pembebasannya. Keenam ,  Kerugian  ekonomi  selama  dan  pasca  penahanan  karena selama  berada  di  tahanan  para  waria  tidak  bisa  mengamen,  padahal  di  samping  mengamen, ada seorang waria yang juga berjualan keripik dengan penghasilan rata-rata sebulan 1.500.000 tetapi karena waria itu ditahan selama 5 hari di camp assessment dan tidak dapat melakukan kegiatan  produktif,  waria  itu  mengalami  kerugian  ekonomi  sebesar  250.000  dan  kehilangan pelanggan dari usaha keripik. 11
Karena  ditemukan  banyaknya  pelanggaran  itu,  maka  Kaukus  perda  gepeng menyatakan  sikap  yang  ditulis  dalam  media,  bahwa  Perda  No.  1  Tahun  2014  merupakan bentuk  kegagalan  pemerintah  DIY  dalam  pemenuhan  hak-hak  ekonomi,  sosial,  budaya,  hak sipil,  dan  hak  politik  warga  dalam  bentuk  kriminalisasi.  Padahal  kalau  dikaji  lebih  detail tentang  definisi  kriminalisasi. 12 Kriminalisasi  adalah  sebuah  proses  saat  terdapat  sebuah perubahan  perilaku  individu-individu  yang  cenderung  untuk  menjadi  pelaku  kejahatan  dan menjadi penjahat, dengan berdasarkan pada definisi ini, maka perda gepeng dalam diksi kata “Pengemis  &  Gelandangan”  disamaartikan  dengan  sebuah  tindak    “Kejahatan”.  Padahal mempertanyakan  lebih  tajam  kenapa  waria  berprofesi  sebagai  pengamen  itu  lebih  bijak ketimbang menangkap mereka layaknya maling.

## D. Waria yang Mengamen
Waria  merupakan  suatu  gejala  seseorang  yang  merasa  memiliki  seksualitas  yang berlawanan  dengan  struktur  fisiknya. 13 Seksualitas  menurut  Leena  Abraham  tidak  hanya mencakup identitas seksual, orientasi seksual, norma seksual, praktik seksual, dan kebiasaan seksual,  akan  tetapi  juga  perasaan,  hasrat,  fantasi,  dan  pengalaman  manusia  mengenai kesadaran seksual, rangsangan dan tindakan seksual, termasuk hubungan heteroseksual, serta hubungan homoseksual. Juga mencakup pengalaman subjektif serta pemaknaan yang melekat di dalamnya, seksualitas bukan saja perkara biologis dan psikologis, namun juga  berdimensi sosial  dan  budaya  dari  identitas  dan  kebiasaan  seksual.  Kemudian  Jeffer  Weeks mendefinisikan  seksualitas  terjadi  melalui  relasi-relasi  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  relasi kekuasaan.  Seksualitas  merupakan  hasil  dari  pelbagai  praktik  sosial  yang  beraneka  ragam, merupakan hasil dari pemaknaan sosial  dan individual, hasil dari pergumulan antara mereka yang  memiliki  kekuasaan  untuk  mendefinisikan  dan  mengatur  dengan  mereka  yang
11 “Ironi  Jogja:  ditetapkan  kriminal  hanya  karena  mereka  miskin,  sedangkan  pembangunan  industri pariwisata dan properti begitu dilayani”, edisi 9 Juni 2016, dalam https://kaukusperdagepengdiy.wordpress.com
12 Ibid.
13 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal & Abnormalitas Sexual , Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 266.
menentangnya.  Di  sini,  Weeks  mengartikan  seksualitas  bukan  sebagai  kodrat  atau  bawaan lahir, melainkan produk dari negoisasi, pergumulan dan perjuangan manusia. 14
Sebagai  seseorang  yang  memiliki  seksualitas  yang  berlawanan  dengan  struktur fisiknya  adalah  waria.  Istilah  waria  adalah  akronim  dari  kata  wanita  pria  atau  wanita  tetapi pria. Di kota-kota besar di  Indonesia, waria bukan merupakan kelompok yang aneh. Banyak media dan rumah produksi serta perfilman nasional mengespos kaum waria sebagai komoditi yang  menghadirkan  kelucuan.  Realita  yang  ada  tidaklah  selalu  demikian,  hanya  bagian terkecil dari kaum waria yang memiliki hidup mapan secara finansial dalam eksistensi sosial. Bagian  terbesar  dari  kaum  waria  memiliki  profesi  sebagai  pelacur.  Bahkan,  meski  di  antara mereka  memiliki  pekerjaan  tetap  seperti  karyawan  salon,  ahli  kecantikan,  pembantu  rumah tangga, maupun pegawai, pekerjaan ”keluar malam” selalu menjadi mata  pencaharian utama kelompok waria di Indonesia. 15
Risiko dari profesi itu dan risiko penyebaran penyakit kelamin oleh waria lebih tinggi dibandingkan  dengan  dunia  pelacuran  yang  dilakukan  oleh  perempuan  homoseksual.  Kaum homoseksual  maupun  transeksual  sering  melakukan  hubungan  seperti  sodomi,  seks  oral  dan lain sebagainya. Kaum homoseks melakukan hubungan itu secara ajeg dan konsisten, disertai dengan hubungan bebas sesama kawan atau dengan orang lain. 16 Perilaku seksual yang sering melibatkan  pergantian  pasangan  sering  juga  membawa  pengaruh  terhadap  sensitifnya penularan sebuah penyakit. Hasil penelitian Atmojo di atas yang dilakukan terhadap waria di Jakarta,  bahwa  67,01%  waria  memiliki  profesi  sebagai  pelacur.  Berbeda  dengan  hasil penelitian  Atmojo,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Koeswinarno,  bahwa  waria  dan prostitusi  adalah  sebuah  fenomena  yang  melekat  dan  sulit  dipisahkan.  Hal  itu  karena  waria berpandangan  bahwa  mereka  adalah  minoritas  dari  kelompok  sosial  mayoritas  dan  menikah dengan  laki-laki  adalah  obsesi  yang  tidak  mungkin  terjadi.  Dari  dua  hal  itulah,  banyak  dari waria  yang  terdorong  untuk  mengambil  banyak  kesempatan,  jika  memang  ada  sedikit kesempatan. 17
Terlepas dari  alasan dan faktor mengapa waria  memilih  menjadi  pelacur. Mengamen juga  merupakan  mata  pencaharian  waria  untuk  bertahan  hidup.  Melihat  waria  ”hanya”  dari sisi  pekerjaan  sebagai  pelacur  dan  pengamen  sepertinya  kurang  proporsional.  Sebagai manusia yang berpengetahuan, ada baiknya melihat waria di balik profesi ”tidak bermartabat” itu,  kenapa  dan  mengapa  waria  memilih  pekerjaan  ini.  Hal  itu  karena,  sesuatu  bisa  terjadi karena ada latar dan sebab yang menyebabkan perbuatan itu dilakukan. Sependek pembacaan penulis,  tentang  kisah  hidup  waria  dan  juga  interaksi  penulis  dengan  beberapa  teman-teman LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender),  ada  beberapa  faktor  waria  memilih pekerjaan mengamen dan mengemis sebagai mata pencaharian. Di antaranya adalah:
Pertama , adanya diskriminasi dari keluarga terhadap waria. Umumnya keluarga belum bisa  menerima  kehadiran  anggota  keluarganya  yang  bertingkah  dan  berprilaku  tidak  sama dengan  komunitas  sosial,  karena  penolakan  kehadiran  waria  dalam  keluarga  itulah  maka
14 Musdah  Mulia, Mengupas  Seksualitas:  Mengerti  Arti,  Fungsi,  dan  Problematika  Seksual  Manusia  Era Kita, Jakarta: Opus Press, 2015, hlm. 14-15.
15 Kemala Atmojo, Kami Bukan Laki-Laki, Jakarta: Grafitti Pers, 1987, hlm. 24-25.
16 W. Lindsay Neustatter, “Aspek-Aspek Medis Dalam Homoseksual”, dalam William A.R. Thomson (ed.), Sex dan Masalahnya , Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 1987, hlm. 91.
17 Koeswinarno, Hak-Hak  Seksual:  Deklarasi  IPPF, diterbitkan  oleh  International  Planned  Parenthood Federation London, 2008, hlm. 79.
penerimaan  keluarga  terhadap  waria  masih  mendapat  ganjalan  dan  konflik  yang  panjang. Mayoritas  keluarga  akan  mengatakan  menolak  manakala  ada  salah  satu  anggota  yang keluarga  yang  berani  mengespresikan  diri  ( coming  out )  sebagai  waria.  Biasanya  keluarga akan  beralasan  bahwa  waria  adalah  aib,  pelaku  dosa,  pembuat  malu  keluarga,  dan  pelbagai macam  stigma  negatif  lainnya.  Risiko  stigma  negatif  itu  dialami  oleh  waria,  tidak  sedikit waria  yang  lari  dari  keluarga  dan  merantau  jauh  dari  tanah  kelahiran. Kedua ,  adanya diskriminasi  sosial  dari  masyarakat  sekitar  waria  hidup.  Diskriminasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  adalah  berupa  kekerasan  verbal  seperti  olokan,  cemoohan,  cibiran,  hingga penghinaan mulai dari sebutan banci hingga bencong. Di samping itu, diskriminasi sosial itu melahirkan stigma negatif di lingkungan masyarakat. Bahwa waria adalah manusia abnormal, waria  memiliki  penyakit  seksual,  pekerjaan  waria  adalah  pelacuran  dan  berbagai  stigma negatif lainnya yang menyudutkan eksistensi waria dalam lingkup sosial. Ketiga , waria tidak memiliki keahlian khusus dan pengetahuan yang cukup karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah itu terjadi karena waria merasa tersudutkan dalam lingkup sosial, baik di masyarakat, sekolah, komunitas permainan dan tidak diterima oleh keluarga, biasanya waria akan lari dari rumah. Itulah mengapa banyak waria yang tidak berpendidikan tinggi, sehingga mereka tidak memiliki  keahlian  khusus  untuk  bekal  hidup. Keempat ,  tertutupnya  untuk  tidak  mengatakan minimnya  akses  lapangan  pekerjaan  untuk  waria.  Hal  itu  karena  lapangan  kerja  seperti  di pabrik,  misalnya  hanya  menerima  karyawan  dan  pekerja  yang  memiliki  keahlian  khusus. Kemudian  di  lapangan  kerja  lain  seperti  birokrasi,  politisi,  akademisi,  teknisi,  dan  berbagai pekerjaan  lainnya  melihat  seseorang  dari  tingkat  pendidikan.  Tanpa  bekal  pendidikan, pengetahuan,  dan  keahlian  khusus,  maka  siapa  pun  itu,  baik  hetero  maupun  homo,  akan tergilas dari roda kehidupan.
Kelima ,  justifikasi  negatif  dari  tafsir  keagamaan  tentang  eksistensi  waria.  Penolakan terhadap eksistensi waria atas nama merupakan hal yang paling nyata dalam kehidupan waria. Peran  agama  menafikan  realitas  bahwa  waria  itu  adalah  kehidupan  manusia.  Akibatnya, keluarga,  masyarakat,  dan  pemerintah  selalu  menggunakan  legitimasi  agama  untuk mengokohkan  alasan  fundamental  penolakan  terhadap  waria.  Penafsiran  keagamaan  tentang waria  baik  yang  tertulis  dalam  Alquran  tentang  kaum  sodom  maupun  dalam  hadist  Nabi Muhammad Saw menjadikan waria mendapat perlakuan yang sadis dalam sejarah kehidupan umat Muslim. Sejarah kelam yang dialami oleh kelompok homo di masa kekhalifahan adalah ketika di zaman Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, khalifah pertama itu membunuh dengan cara membakar  hidup-hidup  kelompok  homoseksual  karena  dianggap  mengancam  stabilitas pemerintahan  dan  umat  Muslim,  serta  otoritas  kekuasaan  pada  saat  itu.  Kemudian  di  masa khalifah  kedua  yaitu  Umar  bin  Khattab,  para  homoseksual  dihukum  dengan  cara  di  rajam hingga  meninggal.  Kemudian  di  era  khalifah  keempat,  Ali  Bin  Abi  Thalib  membunuh  para kaum  homoseksual  dengan  cara  diangkap  ke  menara  tinggi  lalu  dibuang  hingga  meninggal dunia.  Proses  pembuangan  kaum  homoseksual  itu  disertai  dengan  ucapan  Sayyidini  Ali ”Seperti  inilah  mereka  akan  dibuang  ke  dalam  api  neraka”. 18 Sejarah  kelam  kaum homoseksual  dan  tafsir  keagamaan  Islam  yang  memarginalkan  waria  berakibat  kepada terbentuknya  stigma  bahwa  waria  adalah  terlaknat,  bahwa  waria  berdosa,  bahwa  tempatnya
18 Rabab Abdulhadi, “Sexualities and The Social Order in Arab and Muslim Communities”, dalam Samar Habib, Islam and Homosexuality , Amerika Serikat: ABC-CLIO, 2010, hlm. 467.
waria  adalah  di  neraka.  Risiko  dari  stigma  negatif  yang  bersumber  dari  tafsiran  agama  itu mewarnai konsep nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Efek terburuknya adalah waria termarginalisasi dalam lingkup keluarga, sosial, budaya, adat, tradisi, pemerintah, dan negara.
Keenam, mengamen adalah wadah pemberontakan diri waria terhadap sturuktur sosial yang melahirkan stigma dan label negatif terhadap eksistensi waria yang memiskinkan waria. Faktor  yang  keenam  ini  penulis  kutip  dari  hasil  obrolan  dengan  Ibu  Rully  yang  sehari-hari mengamen  di  pasar  dan  aktif  di  organisasi  Kebaya  Yogyakarta.  Menurutnya,  mengamen bukan  sekadar  untuk  mencari  uang,  tetapi  merupakan  usaha  bagaimana  agar  masyarakat mengenal dan melihat bahwa diri waria itu ada dan hadir dalam kehidupan nyata sehari-hari. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini:

## Tabel 01: Faktor-faktor waria mengamen
Dari  beberapa  faktor  di  atas,  kita  dapat  memetakan  bahwa  latar  belakang  waria memilih  jalan  hidup  sebagai  pengamen  itu  bervariatif,  bisa  karena  faktor  desakan  ekonomi bisa  juga  karena  dorongan  ekspresi  identitas.  Dengan  demikian,  penyamaan  konsep  antara waria dengan gelandangan dan pengamen yang tertulis dalam Peraturan Daerah DIY nomor 1 tahun 2014 tidak dapat digeneralisir secara mutlak. Karena setiap waria memiliki warna hidup berbeda-beda.  Setiap  waria  memiliki  jalan  hidupnya  masing-masing,  tanpa  harus  ada intervensi dari pihak luar diri waria, termasuk  pemerintah dan negara. Waria sebagai warga negara dengan latar belakang kisah hidup yang berbeda-beda dan dengan profesi yang di mata masyarakat  ”tidak”  bermartabat,  maka  selayaknyalah  pemerintah  memberikan  pelayanan sosial,  fasilitas  kesehatan,  akses  pendidikan,  dan  lapangan  pekerjaan  yang  baik  yang  sama dengan warga negara lainnya. Namun, realita yang ada berbicara lain.

## E. Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah
Hak-hak seksual berhubungan dengan perangkat permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas  yang  berasal  dari  hak  atas  kemerdekaan,  kesetaraan,  privasi,  otonomi,  integritas,
Faktor waria Mengamen Wadah pemberontakan struktur sosial Justifikasi negatif dari tafsir teks keagamaan Minimnya akses lapangan pekerjaan Pendidikan rendah Diskriminasi sosial Diskriminasi keluarga
dan  harga  diri  dari  semua  manusia.  Di  samping  itu,  hak-hak  seksual  merupakan  norma spesifik  yang  muncul  ketika  HAM  yang  ada  diterapkan  dalam  hal  seksualitas.  Hak-hak seksual  melindungi  identitas  tertentu,  melindungi  hak  manusia  untuk  membolehkan, memenuhi, dan mengespresikan seksualitasnya dengan mengacu pada hak-hak yang lainnya, dan  dalam  kerangka  kerja  non  diskriminasi. 19 Pemenuhan  hak-hak  seksual  itu  yang merupakan tanggung jawab negara, akan tetapi negara sebagai penentu kebijakan publik abai dan  lalai  dalam  pemenuhan  hak-hak  seksual,  hal  itu  bisa  dilihat  pada  hasil  riset  pada  2013 yang dilakukan oleh LSM Arus Pelangi yang menunjukkan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia pernah  mengalami  kekerasan  karena  identitas  seksualnya,  79,1%  responden  menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan psikis, 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan  fisik,  26,3%  kekerasan  ekonomi,  45,1%  kekerasan  seksual,  63,3%  kekerasan budaya.  Bahkan  kekerasan  yang  biasa  dialami  sudah  diterima  pada  saat  usia  sekolah  dalam bentuk bullying 17,3% LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri diri, dan 16,4%-nya bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali. 20
Perlakuan dinas sosial pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ketika ”pembersihan” gelandangan  dan  pengamen  di  area  jalanan  dan  lampu  merah  kota  Yogyakarta,  termasuk  di dalamnya waria merupakan tindakan dan sikap  yang perlu dikaji  ulang  berdasarkan regulasi hukum peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu karena ketika para waria diletakkan di camp  assessmen mereka  tidak  mendapatkan  perlakuan  yang  layak  sebagai  manusia  dengan hak-hak  yang  harus  ia  terima.  Seperti  yang  telah  penulis  singgung  di  bagian  pendahuluan, bahwa ketika waria diletakkan dalam camp assessmen bersama dengan gepeng lainnya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, orang gila, waria dan lain sebagainya. Para waria yang mengidap HIV/AIDS tidak mendapat pelayanan kesehatan. Padahal, waria memiliki hak kesehatan seksual dan reproduksi yang harus dilayani oleh pemerintah.
Hasil  penelitian  Danusukarto  yang  dikutip  oleh  Koeswinarno,  bahwa  cara  penularan AIDS  yang  paling  potensial  adalah  melalui  hubungan  homoseksual,  termasuk  di  dalamnya kaum waria sebanyak 70%, dan sisanya melalui kontaminasi jarum suntik 17%, donor darah sebanyak 5%, dan hubungan heteroseksual dengan pelacur perempuan sebanyak 8%. 21 Hasil penelitian  itu  menjadi  indikator  terbangunnya  paradigma  masyarakat  bahwa  waria  rentan mengidap HIV/AIDS. Karena adanya paradigma yang menjustifikasi waria sebagai penyebab penyakit  HIV/AIDS  itu  menjadikan  waria  tidak  mendapatkan  perlakuan  yang  manusiawi, bahkan justru mengutuk  dan menghakimi.  Padahal  waria adalah manusia dengan harkat  dan martabat  yang  ia  miliki.  Karenanya  memperlakukan  waria  yang  mengidap  penyakit HIV/AIDS secara manusiawi merupakan tindakan yang mulia.
Jika  waria  yang  mengidap  HIV/AIDS  berada  dalam camp  assessmen, seharusnya ditempatkan dalam ruangan yang terpisah dengan orang-orang yang tidak mengidap penyakit. Dan  waria  yang  tidak  mengidap  penyakit  juga  di  tempatkan  di camp  assessmen bersama dengan  waria  lainnya  yang  tidak  mengidap  penyakit.  Di  samping  itu,  yang  tidak  kalah pentingnya adalah mempertanyakan kembali tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok waria. Pemerintah bertanggung jawab terhadap akses keamanan, keselamatan, dan kedamaian untuk  seluruh  warga  masyarakat  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  orientasi  seksual,  profesi,
19 Koeswinarno, Seksual, hlm. 23.
20 “Identitas Seksual dan HAM” , dalam http://aruspelangi.org , diakses pada 19 April 2015.
21 Koeswinarno, Seksual, hlm. 7.
strata sosial, status sosial, dan agama. Hal itu karena, mau kita pungkiri bagaimanapun, orang- orang homo memang ada dalam masyarakat kita, seperti  juga di masyarakat-masyarakat lain di dunia ini. Inilah fakta yang tidak dapat diingkari.
Melihat  implementasi  perda  gepeng  yang  mengesankan  kekerasan  oleh  pemerintah terhadap  warga  masyarakat.  Maka  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  meminimalisir  kesan kekerasan  itu  adalah  dengan  melakukan  tindakan  beberapa  hal.  Antara  lain: Pertama , Mengakui  waria  sebagai  warga  negara  dengan  cara  memberikan  mereka  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP).  Tercatatnya  nama  seorang  waria  di  catatan  kependudukan  menunjukkan bahwa  eksistensi  waria  ada  dalam  lingkup  administrasi  negara  dan  pemerintah. Kedua , memberikan akses  pendidikan  yang sama dan setara. Akses pendidikan itu menjadi  penting, mengingat  pendidikan  merupakan  bekal  hidup  agar  seorang  waria  dalam  menjalani kehidupannya kelak memiliki skill dan pengetahuan yang cukup sehingga tidak tergilas oleh zaman. Ketiga , Memberikan akses layanan kesehatan termasuk untuk ODHA dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro). Keempat , Memberikan akses lapangan pekerjaan. Kelima , Kesejahteraan ekonomi untuk waria dimasukkan dalam program kerja pembangunan daerah. Keenam ,  Menjamin  hak-hak  seksual,  pendidikan,  hidup,  ekonomi  dalam  lain sebagainya  untuk  waria,  sebagaimana  layaknya  jaminan  hak-hak  untuk  kelompok  hetero. Usulan tindakan kepada pemerintah seperti yang telah dijelaskan di atas menjadi urgen untuk dipertimbangkan, mengingat banyak sekali pengabaian pemerintah dan negara terhadap hak- hak yang seharusnya dimiliki oleh waria sebagai warga negara.
Di samping itu, pelayanan untuk  waria penderita HIV/AIDS,  seharusnya  dinas sosial melakukan  beberapa  hal,  antara  lain: pertama ,  menghibur  dan  meringankan  penderitaan mereka dengan meminta mereka agar tetap tabah, tegar, semangat, dan mau menerima kondisi itu sebagai bagian kehidupan yang harus dilalui. Kedua , meyakinkan pasien bahwa penyakit HIV/AIDS  bukanlah  laknat,  melainkan  penyakit  yang  bisa  menjangkiti  siapa  saja  tanpa pandang  bulu. Ketiga ,  meyakinkan  pasien  agar  mau  terbuka  dan  menerima  kondisi  dirinya apa  adanya. Keempat ,  mengajak  mereka  untuk  ikut  serta  dan  terlibat  dalam  upaya-upaya penanggulangan  penularan  HIV/AIDS  di  masyarakat.  Peran  nyata  waria  dalam  konstestasi kehidupan masyarakat menjadi niscaya, hal itu karena ketika waria ikut berperan serta dalam persoalan  sosial  masyarakat  atau  dalam  kegiatan  kemasyarakatan,  maka  lama-kelamaan eksistensi  waria  di  masyarakat  menjadi  sebuah  pertimbangan  real-logis,  bahwa  waria  tidak hanya  berkutat  dalam  ruang  lingkup  dunia  ”esek-esek”.  Masyarakat  bisa  menerima keberadaan  waria,  tetapi  waria  harus  menunjukkan  hakikat  keberadaan  dirinya  yang sesungguhnya.
Dengan  demikian,  pemerintah–dalam  hal  ini  pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta–berkewajiban  untuk  memutus  mata  rantai  kekerasan  terhadap  kelompok minoritas dan tertindas seperti waria. Mata rantai kekerasan terhadap waria dimulai dari hulu ke hilir. Di antaranya yang pertama adalah dari agama dengan cara mencari penafsiran teks- teks  keagamaan  dari  ayat  Alquran  dan  Hadist  yang  cenderung  berpihak  kepada  kelompok minoritas dengan asas keadilan ( al-‟adalah ) dan kesetaraan ( al-musawa ). Sehingga dari hasil interpretasi itu dapat merubahan cara pandang masyarakat DIY tentang waria. Kedua , sosial- budaya,  selama  ini  masyarakat  memandang  sinis  dan  benci  terhadap  eksistensi  waria, kalaupun  waria  dianggap  ada,  masyarakat  hanya  menjadikan  waria  sebagai  olokan,  bahan tertawaan  dan  hinaan,  padahal  waria  adalah  bagian  dari  sistem  sosial  dengan  kultur  budaya
yang membentuknya. Beberapa daerah tertentu di Indonesia masih mensakralkan sosok waria seperti di masyarakat Bugis dengan nama “bissu”, di Ponorogo dengan nama sosok “warok” dan  lain  sebagainya. Ketiga ,  keluarga  harus  menerima  kehadiran  waria  sebagai  bagian  dari keluarga dan memahami bahwa orientasi seksual tidak bisa dipilih, ia adalah pemberian dari Tuhan.  Karena  orientasi  seksual  adalah  pemberian  ( given ),  maka  tugas  manusia  harus menerima pemberian itu sebagai  suatu ketetapan Tuhan (takdir), tanpa harus menyingkirkan sanak  keluarga  yang  dianggap  ”berbeda”.  Dari  penerimaan  keluarga  itu,  maka  nanti  akan menjadi pendorong dan menjadi magnet bagi teman sepermainan dan lingkungan hidup waria untuk  menerima  kehadirannya  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  terhormat  dan  bermartabat  ( al- harakah  al-insaniyah/human  dignity ) Keempat ,  pemerintah.  Di  sini  pemerintah  bertugas sebagai  pelindung hukum  atas warga masyarakat  yang mengalami  diskriminasi  berlapis  dari pelbagai multi dimensi. Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini:

## Tabel 02: Mata Rantai Kekerasan Waria
Peran  serta  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  waria  sendiri  dilakukan  sebenarnya untuk mengubah paradigma atau cara pandang masyarakat umum tentang sosok ”waria”, yang keberadaannya  di  muka  bumi  seolah-olah  tidak  ada,  keberadaan  waria  tidak  dihargai  dalam kehidupan  real  masyarakat.  Maka  agar  keberadaan  waria  itu  dilihat  dengan  pemenuhan  hak asasi, penghormatan sebagai manusia, dan perlakuan yang manusia, maka saatnya masyarakat Indonesia mengubah cara pandang tentang waria.
Perubahan cara pandang itu menjadi lebih sempurna manakala pemerintah mau untuk menghapus  kekerasan  terhadap  waria  yang  tersirat  dalam  Perda  No.  1  Tahun  2014  tentang Gelandangan  dan  Pengamen  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  manakala  pemerintah berasaskan  pada  beberapa  asas. 22 Pertama ,  asas  penghormatan  hak  asasi  manusia.  Tindakan kekerasan  dalam  bentuk  apa  pun  dan  kepada  siapa  pun  merupakan  bagian  dari  pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena setiap manusia dilahirkan dari pribadi yang merdeka dan melekat pada dirinya sebagai hak dasar yang tidak boleh dilanggar atau dirampas oleh orang lain. Kedua ,  asas  keadilan  dan  kesetaraan  gender.  Tindakan  kekerasan  dalam  konteks  relasi personal  lahir  karena  disebabkan  oleh  pola  relasi  kekuasaan  yang  timpang.  Pola  yang demikian  ketika  tersosialisasi  dan  terlembagakan  maka  pada  gilirannya  akan  menciptakan
22 Asas  ini  penulis  sadur  dari  asas  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  KDRT.  Penulis beranggapan  bahwa  asas  yang  disebutkan  dalam  UU  KDRT  hampir  sama  dengan  asas  keadilan  untuk  waria dalam  hal  substansi  asas.  Lihat  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  RI,  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Tafsiran teks keagamaan Sosial- Budaya Keluarga Pemerintah
suatu  sistem  sosial  yang  tidak  adil  gender. Ketiga ,  asas  non  diskriminasi.  Asas  ini memberikan suatu jaminan bahwa dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap waria tidak mendasarkan  pada  perlakuan  yang  diskriminatif  baik  karena  perbedaan  orientasi  seksual, strata sosial, profesi, dan lain sebagainya. diharapkan dengan asas ini, semua warga negara di hadapan  hukum  adalah  sama  baik  hak  dan  kewajibannya.  Sehingga  perlakuan  yang diskriminatif pada seseorang adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia.

## F. Penutup
Waria  sebagai  anggota  keluarga,  sebagai  anggota  masyarakat,  sebagai  warga  negara, sebagai  makhluk  Tuhan,  sejatinya  harus  dipandang  sebagaimana  layaknya  manusia  dengan hak-hak yang melekat dalam dirinya. Perlu disadari di sini, bahwa tidak ada waria yang ingin terlahir  sebagai  waria  yang  terdiskriminasi  dari  keluarga,  yang  menggantungkan  hidup  dari mengamen  dan  penjaja  seks  dan  termarginalkan  dalam  lingkup  sosial  industri.  Waria  tidak memiliki  kuasa  untuk  memilih  hidup  sebagai  waria  dengan  atribut  persoalan  hidup  yang melekat  dalam  dirinya.  Padahal  dalam  konteks  relasi  sosial,  tidak  semua  waria  cenderung meresahkan  masyarakat,  melakukan  pembunuhan,  korupsi  yang  merugikan  negara,  dan perbuatan kriminal lainnya. Sebagai makhluk Tuhan, waria tidak dapat menutup dirinya dari insting  dan  naluri  ketuhanan.  Oleh  karenanya,  sungguh  ironi  manakala  ada  orang  lain  atas nama ”keamanan” sosial, norma sosial, nilai sosial, agama, dan lain sebagainya merebut hak orang lain untuk mengespresikan dirinya.
Sudah  saatnya  kita  melihat  waria  dari  sudut  pandang  waria,  melihat  waria  dari kacamata  waria,  bukan  dari  sudut  pandang  dan  kacamata  kita  sebagai  manusia  mayoritas dengan  prestise  sosial  yang  dimiliki.    Terakhir,  penulis  kutip  harapan  dan  mimpi  pendiri Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta, almarhum Ibu Mariyani, ”Mimpi dan harapan transgender  adalah  dapat  diterima  di  masyarakat,  terutama  dalam  lapangan  pekerjaan sehingga  membuat  perusahaan-perusahaan  terbuka  untuk  menerima  transgender  sebagai bagian  dari  tenaga  kerja.  Kemudian,  membuat  kolega  kerja  untuk  menghormati  harkat transgender, agar dapat bekerja dan bebas dari diskriminasi maupun cemoohan”. 23

## DAFTAR PUSTAKA
“Ironi  Jogja:  Ditetapkan  Kriminal  Hanya  Karena  Mereka  Miskin,  Sedangkan  Pembangunan Industri  Pariwisata  dan  Properti  Begitu  Dilayani”,  edisi  9  Juni  2016, https://kaukusperdagepengdiy.wordpress.com
“Selama  Persyaratan  Lengkap,  Pemkot  Yogyakarta  Akui  Tak  Bisa  Menolak  Pembangunan
Hotel”, edisi Selasa, 12 April 2016 dalam http://jogja.tribunnews.com
Abdulhadi,  Rabab,  “Sexualities  and  The  Social  Order  in  Arab  and  Muslim  Communities”,
dalam Samar Habib, Islam and Homosexuality, Amerika Serikat: ABC-CLIO, 2010.
Atmojo, Kemala, Kami Bukan Laki-Laki , Jakarta: Grafitti Pers, 1987.
Danadjaja, James, ”Homoseksual atau Heteroseksual” dalam Srintil: Menggugat Maskulinitas & Feminitas , Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003.
Hak-Hak  Seksual:  Deklarasi  IPPF ,  diterbitkan  oleh  International  Planned  Parenthood Federation London, 2008.
23 Hartoyo dkk , Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria , Jakarta: Rehal Pustaka, 2014, hlm. 111.
Hartoyo dkk, Ekspresi untuk Identitas , Jakarta: Suara Kita, PKBI, dan Renebook, 2014. Hartoyo dkk, Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria , Jakarta: Rehal Pustaka, 2014. Identitas Seksual dan HAM , http://aruspelangi.org, diakses pada 19/04/2015.
Kartono, Kartini, Psikologi Abnormal & Abnormalitas Sexual , Bandung: Mandar Maju, 1989. Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Mulia,  Musdah, Mengupas  Seksualitas:  Mengerti  Arti,  Fungsi,  dan  Problematika  Seksual Manusia Era Kita , Jakarta: Opus Press, 2015.
Oetomo, Dede, Memberi Suara Pada Yang Bisu , Yogyakarta: Pusaka Marwa, 2003.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Gelandangan dan Pengemis nomor 1 tahun 2014 dalam www.dprd-diy.go.id
Press Release “Perda  Gepeng  Membunuh  Kami”,  edisi  26  April  2016 https://kaukusperdagepengdiy.wordpress.com
Pusp itosari,  Hesti  &  Sugeng  Pujileksono, Waria  &  Tekanan  Sosial ,  Malang:  UMM  Press, 2005.
Ridwan, Kekerasan  Berbasis  Gender:  Rekonstruksi  Teologis,  Yuridis,  &  Sosiologis , Purwokerto: PSG STAIN, 2006.
Said,  Tanti  Noor,  “Politik  Gender  &  Seksualitas:  Transgender  Indonesia  dalam  Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat”, dalam Jurnal Perempuan edisi 87 volume 20 no. 4 November 2015.
W.  Lindsay  Neustatter,  “Aspek-Aspek  Medis  dalam  Homoseksual”,  dalam  William  A.R. Thomson (ed.), Sex dan Masalahnya , Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 1987.