## IDENTIFIKASI LOKASI PRIORITAS KONSERVASI DI INDONESIA BERDASARKAN KONEKTIVITAS DARAT-LAUT

## IDENTIFICATION OF CONSERVATION PRIORITY LOCATION IN INDONESIA BASED ON LAND-SEA CONNECTIVITY
Christian Novia N. Handayani a* , Estradivari a , Dirga Daniel a , Oki Hadian a , Khairil Fahmi Faisal a , Dicky Sucipto a , Puteri Maulida a a WWF-INDONESIA *E-mail: chandayani@wwf.id

## ABSTRACT
The environment quality around those rivers and canals will affect the health of the coastal ecosystem and biota living in it. Empirically, there is an ecological connection between ecosystem in coastal areas and between coastal  areas  to  the  mainland  and  the  high  seas.  Therefore,  marine  spatial  planning  should  consider  any change on landscape upstream. The aim of this study was to define new locations which have high conservation value based on connectivity between terrestrial and marine. The method used in this study was spatial analysis using systematic conservation planning approach with Marxan as the decision support tool. Marxan works based on scenarios developed by spatial planner. This study was using two primary scenarios: first, consider the existing protected areas; second did not consider the existing protected areas (PAs) to identify the gaps between  new  priority  locations  and  the  existing  PAs.  The  data  used  in  this  study  were  basic  spatial  data, ecological  data,  and  biodiversity  data  from  various  sources.  The  study  area  were  all  islands  of  Indonesia, devided into seven clusters. Based on those two scenarios, the result of the study shows that there are 108 locations in Indonesia which identified as areas which have high conservation value and also hold potential land-sea connection at once, inside and outside existing protected areas. Based on this study, if in the future the stakeholder have plans to do intervention in those areas primary in conservation field, those identified locations could be considered as new areas.

## Keywords: Spatial analysis, Marxan, Conservation, Connectivity, Land-sea
Kualitas lingkungan daratan di sekitar sungai dan kanal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan ekosistem pesisir dan biota yang hidup di dalamnya. Secara empiris, terdapat keterkaitan ekologi antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan daratan (lahan di atasnya) dan laut lepas. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan ruang di laut sebaiknya mempertimbangkan setiap perubahan bentang alam daratan di atasnya. Tujuan dari kajian ini adalah menemukan lokasi yang bernilai konservasi tinggi berdasarkan potensi konektivitas antara darat dan laut. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis spasial menggunakan pendekatan perencanaan konservasi sistematis dengan Marxan sebagai  alat  bantu  pengambil  keputusan.  Marxan  bekerja  berdasarkan  skenario  yang  dibangun  oleh perancang.  Kajian  ini  menggunakan  dua  skenario  utama,  yang  pertama  dengan  mempertimbangkan kawasan konservasi yang sudah ada, kedua tidak mempertimbangkan kawasan konservasi yang sudah ada untuk mengidentifikasi gap antara lokasi prioritas baru dan kawasan konservasi yang sudah ada. Data-data yang digunakan dalam kajian ini adalah data-data spasial dasar, ekologi, dan biodiversitas dari berbagai sumber. Area kajian adalah seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, dibagi kedalam tujuh klaster. Hasil kajian  berdasarkan  kedua  skenario  tersebut  menunjukkan  terdapat  108  lokasi  di  Indonesia  yang teridentifikasi  sebagai  area  dengan  nilai  keanekaragaman  hayati  tinggi  sekaligus  memiliki  potensi konektivitas darat-laut, di dalam dan di luar kawasan konservasi yang sudah ada. Berdasarkan hasil kajian tersebut,  jika  di  masa  depan  para  pemangku  kepentingan  ingin  melakukan  intervensi  lebih  dibidang konservasi maka lokasi-lokasi yang teridentifikasi tersebut dapat dipertimbangkan.
Kata kunci: Analisis spasial, Marxan, Konservasi, Konektivitas, Darat-laut

## Coastal and Ocean Journal
e-ISSN: 2549-8223
Journal home page: http://coj.pksplipb.or.id/; email: journal@pksplipb.or.id
1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan  yang  memiliki  13.466  pulau dengan  panjang  garis  pantai  mencapai 99.093  kilometer  (BIG  2016).  Sebagai negara  kepulauan,  kawasan  pesisir Indonesia  berkembang  menjadi  kawasan yang  memiliki  pertumbuhan  cukup  pesat karena  kawasan  ini  menyediakan  ruang yang  dapat  diakses  dengan  mudah  dan murah  dibandingkan  dengan  ruang daratan di atasnya (Bengen 1999). Kondisi ini  menyebabkan  pesisir  menjadi  tempat tujuan pergerakan penduduk. Hampir 60% penduduk  di  kota-kota  besar  Indonesia seperti  Jakarta,  Surabaya,  Semarang, Medan, dan Makasar menyebar ke pesisir (Dahuri, et al. 1999). Pesisir juga menjadi pilihan  pengembangan kota-kota  besar  di Indonesia  karena  kemudahan  akses  yang menghubungkan  antar  pulau  dan  antar wilayah.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa pengelolaan  kawasan  pesisir  merupakan komponen  penting  dalam  menunjang pembangunan  di  Indonesia.  Namun  perlu diingat  juga  bahwa  pembangunan  pesisir yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek  lingkungan  dalam  pembagian alokasi ruangnya.
Pembangunan  di  pesisir  yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek  lingkungan  dapat  menambah tekanan  terhadap  ekosistem  pesisir. Demikian  juga  pembangunan  di  wilayah darat  (hulu)  dapat  menurunkan  kualitas lingkungan  di  pesisir  (hilir).  Setiap perubahan  bentang  alam  daratan  dan dampak negatif lainnya, seperti pencemaran,  erosi,  dan  perubahan  aliran air  tawar  secara  drastis  yang  terjadi  di ekosistem darat di atasnya pada akhirnya akan  berdampak  terhadap  ekosistem pesisir (Makino, et al. 2013).
Salah satu strategi untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem pesisir adalah dengan menempatkan kawasan konservasi
di  lokasi  yang  tepat.  Namun  yang  terjadi saat  ini  karena  alasan  birokrasi  dan kepentingan politis, perencanaan kawasan konservasi  di  darat  dan  laut  dilakukan secara terpisah tanpa mempertimbangkan potensi  konektivitas  diantara  keduanya (Beger, et al. 2010). Hal ini tentu saja tidak cukup  karena  ekosistem  tidak  berfungsi secara sendiri-sendiri. Seringkali ditemukan  interaksi  yang  sangat  penting dan  mendasar  diantara  ekosistem  darat, laut dan air tawar (Lagabrielle, et al. 2009).
Target  11  dalam  Aichi  Biodiversity Target  menyebutkan  pada  tahun  2020 setidaknya  17%  kawasan  darat  dan perairan darat serta 10% kawasan pesisir dan laut yang memiliki nilai keanekaragaman  hayati  tinggi  dan  jasa ekosistem,  dapat  dilindungi  secara  efektif dan  dikelola  secara  adil,  terwakili  secara ekologi  dan  terdapat  konektivitas  yang baik antara kawasan lindung dan kawasan konservasi  lainnya,  serta  terintegrasi  ke dalam  perencanaan  ruang  bentang  lahan dan  bentang  laut  yang  lebih  luas  (CBD 2011).  Indonesia  merupakan  salah  satu negara yang secara aktif ikut berkomitmen dalam  pencapaian  Target  Aichi  tersebut. Sebelum
Target Aichi disepakati pemerintah Indonesia melalui Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP) telah berkomitmen untuk melindungi  20  juta  hektar  kawasan perairan  Indonesia  pada  tahun  2020. Hingga  Desember  2016  luas  kawasan konservasi  perairan  di  Indonesia  telah mencapai lebih dari 17 juta hektar.
Tantangan  terbesar  saat  ini  untuk memenuhi  Target  Aichi  dan  target  KKP adalah  menentukan  lokasi  kawasan konservasi  di  lokasi  tepat  sehingga kawasan  yang  terpilih  benar-benar memiliki  keanekaragaman  hayati  tinggi dan  dapat  berfungsi  efektif.  Oleh  karena itu,  kajian  mengenai  desain  kawasan konservasi  yang  komprehensif  dengan mempertimbangkan  kondisi  lingkungan
dari  hulu  (darat)  hingga  hilir  (laut)  perlu dilakukan  untuk  mendapatkan  kawasan konservasi yang efektif dan dapat menjadi penyangga bagi area di sekitarnya. Kajian ini  dilakukan  untuk  mencoba  menjawab kebutuhan  tersebut.  Tujuan  yang  ingin dicapai dalam kajian ini adalah menemukan lokasi prioritas konservasi di Indonesia yang mempunyai nilai keanekaragaman  hayati  tinggi  sekaligus memiliki potensi konektivitas antara darat dan  laut  menggunakan  perencanaan konservasi
sistematis (sistematic conservation planning). Perencanaan konservasi
secara sistematis merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk merancang kawasan  konservasi  yang  memenuhi target  keanekaragaman  hayati  (Margules dan Pressey 2000). Penerapan pendekatan ini  dalam  praktiknya  didukung  oleh banyak  perangkat  lunak,  salah  satu diantaranya  adalah Marxan.  Marxan  telah digunakan di lebih dari 180 negara untuk merancang  kawasan  konservasi  baik  di darat  maupun  di  laut  (Watts  dan Posshingham  2013).  Marxan  juga  telah banyak digunakan dalam kajian terintegrasi darat-laut, antara lain di Belize untuk  merancang  perencanaan  kebijakan dan sistem pengelolaan kawasan konservasi  nasional  (NPAPSP)  (Meerman 2005).  Selain  Belize,  kajian  terintegrasi darat-laut  menggunakan  Marxan  juga dilakukan  di  Fiji  untuk  merancang kawasan  konservasi  yang  memiliki konektivitas antar ekosistem guna melindungi terumbu karang (Makino, et al. 2013).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. Batasan Analisis
Area  yang  menjadi  fokus  kajian  ini adalah  ekosistem  di  darat  dan  laut Indonesia yang dibagi dalam tujuh klaster yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi,  Kepulauan  Maluku,  Bali  dan
Nusa  Tenggara,  serta  Papua.  Pembagian klaster  ini  disesuaikan  dengan  bioregion Indonesia (Darajati, et al. 2016). Batas laut yang digunakan mencakup 12 mil laut dari garis  pantai,  disesuaikan  dengan  wilayah laut  kewenangan  provinsi  sesuai  UU  No. 23/2014  Pasal  27(3).  Selanjutnya  setiap klaster  dibagi  menjadi  unit  perencanaan yang lebih kecil dan memiliki nilai atribut yang berurutan. Dalam proses selanjutnya unit  perencanaan  tersebut  dapat  terpilih atau  tidak  terpilih  untuk  pemanfaatan tertentu (Wiens 2014).

## 2.2. Data
Data-data  yang  digunakan  dalam analisis  ini  merupakan  data  global  yang dapat  diakses  tanpa  berbayar,  data  dasar dari BIG, data kawasan konservasi di darat dan  laut,  serta  data  pemantauan  yang dimiliki  oleh  WWF-Indonesia  hingga Desember  2016.  Kawasan  konservasi perairan yang digunakan dalam analisis ini adalah seluruh tipe kawasan konservasi di wilayah  perairan  yang  dikelola  oleh  KKP dan  KLHK,  memiliki  status  minimal dicadangkan,  telah  lolos  verifikasi  tata batas,  dan  memiliki  SK  minimal  dari Bupati.  Daftar  kawasan  konservasi perairan  yang  dipakai  dalam  kajian  ini merujuk pada website
KKJI (http://kkji.kp3k.kkp.go.id/sig/), dan merupakan  data  hingga  bulan  Desember 2016. Sedangkan data kawasan konservasi di darat yang digunakan dalam analisis ini adalah kawasan konservasi yang berada di area  darat  berada  di  bawah  pengelolaan KLHK  yang  memiliki  SK  Penunjukan  dari Menteri  KLHK  dan  sampai  dengan  tahun 2015  telah  masuk  ke  dalam  situs  Badan Pusat  Statistik  (Badan  Pusat  Statistik 2017).

## 2.3. Skenario Analisis
Marxan bekerja berdasarkan skenario  yang  dibangun  oleh  perancang. Skenario dapat diartikan sebagai artikulasi

## Tabel 1. Fitur Konservasi
Fitur Target konservasi Area Liputan Sumber Data Data Darat Hutan lahan kering primer, Hutan lahan kering sekunder,  Hutan mangrove primer, Hutan mangrove sekunder, Hutan rawa primer, Hutan rawa sekunder, tubuh air di darat (sungai & danau) 30% Indonesia Peta Tutupan Hutan KLHK 2014 Hutan rawa sekunder 20% Indonesia Peta Tutupan Hutan KLHK 2014 Habitat Harimau 30% Sumatera Forum Harimau Sumatera, 2010 Habitat badak 30% Sumatera & Kalimantan Badak Sumatera: Forum Badak, 2008; Badak Kalimantan: WWF, 2014 Habitat gajah 30% Sumatera & Kalimantan Sumatera: Forum Gajah, 2008 Kalimantan: WWF, 2008 Habitat orangutan 30% Sumatera & Kalimantan FORINA, 2013 Habitat bekantan 30% Sumatera & Kalimantan WWF, 2010 Habitat pesut 30% Kalimantan WWF 2011 & 2012; RASI 2009 Area penting untuk burung, Area burung endemik 30% Indonesia Burung Indonesia, 2001 Data Kelautan Sebaran terumbu karang 30% Indonesia One Map BIG 2013 Sebaran lamun 30% Indonesia WCMC, 1999; Analisis Citra Landsat, 2011 Pantai peneluran penyu 100% Indonesia WCMC, 1999; studi literatur, 2014 Habitat penting penyu 30% Indonesia Pendapat ahli berdasarkan data jalur migrasi penyu, pantai peneluran penyu dan lokasi dimana penyu terlihat dan tertangkap tidak sengaja (bycatch), 2007 Habitat duyung 30% Indonesia de Iongh et al., 2009; Simposium Nasional Dugong, 2016 Lokasi pemijahan ikan 100% NTT, Maluku, Papua Data monitoring WWF-ID, 2007-2014 Jalur migrasi Penyu 30% Indonesia www.seaturtle.org Konektivitas larva 30% Indonesia (Treml, et al. 2008); (Krueck, et al. 2017) Sebaran lumba-lumba Sebaran manta Sebaran hiu Sebaran paus Sebaran hiu paus 20% Indonesia http://kkji.kp3k.kkp.go.id/sig Sebaran burung laut 20% NTB, NTT, Maluku http://sbsatlas.reefbase.org
data  masukan  (input  data)  yang  dibagi kedalam  proporsi  target  konservasi, status,  biaya  (cost),  ketepatan  unit perencanaan  dan  pengulangan.  Dalam Marxan, nilai status dalam unit perencanaan  menentukan  apakah  sebuah
unit  perencanaan  akan  dimasukkan  (lock in)  atau  dikeluarkan  (lock  out)  dalam proses  analisis  dan  hasil  akhirnya  (Game dan Grantham 2008).
Skenario  yang  diterapkan  dalam kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi

## Tabel 2. Fitur Pembatas (Cost)
Target Area liputan Sumber Data Data Darat Jalan, Permukiman Indonesia Peta Rupa Bumi Indonesia (BIG) Lokasi tambang, Perkebunan, Hutan Tanaman Industri, Pertanian, Transmigrasi Indonesia Peta Tutupan Hutan KLHK 2014 Data Kelautan Prediksi peningkatan suhu permukaan air, Sebaran polusi DAS Coral Triangle Reef at Risk (WRI 2012) Tekanan perikanan Indonesia Pendekatan spasial dengan memperhitungkan jarak dari pelabuhan dan pemukiman pesisir ke arah laut. Semakin jauh dari pemukiman dan pelabuhan diasumsikan tekanan perikanan semakin rendah. Pelabuhan perikanan Indonesia www.pipp.djpt.kkp.go.id
potensi  seluruh  area  kajian  sebagai kawasan  konservasi  dan  mengidentifikasi gap  antara  lokasi  yang  memiliki  nilai keanekaragaman  tinggi  dan  lokasi  yang sudah  ditetapkan  menjadi  kawasan konservasi.  Caranya  dengan  mengubah nilai  status  pada  unit  perencanaan (Meerman 2005). Skenario yang dibangun untuk kajian ini adalah sebagai berikut: Skenario 1 :  melindungi  20-30%  target konservasi dengan mempertimbangkan  seluruh unit perencanaan. Semua unit perencanaan diberi nilai 0.
Skenario 2 :  melindungi  20-30%  target konservasi dengan mengutamakan target konservasi yang berada dalam kawasan  lindung  yang  sudah ada.  Unit  perencanaan  yang bersinggungan dengan kawasan  lindung  diberi  nilai status 1. Skenario ini membantu  menemukan  gap kawasan konservasi. Target
konservasi merupakan seluruh  data  yang  ditetapkan  sebagai target  untuk  dilindungi.  Sedangkan  biaya (cost)  adalah  seluruh  data  yang  diartikan sebagai hambatan yang merupakan faktor pembatas  suatu  area  untuk  dilindungi.
Penentuan proporsi target konservasi dan cost  ditentukan  terlebih  dahulu  sebelum Marxan  dijalankan.  Pengelompokan  data- data  yang  menjadi  target  konservasi  dan cost dapat dilihat dalam Tabel 1 dan 2.
Salah satu hasil akhir analisis Marxan adalah frekuensi terpilih (selected frequency).  Frekuensi  terpilih  merupakan representasi  dari  berapa  kali  sebuah  unit perencanaan  terpilih  dalam  satu  kali proses analisis.
Frekuensi terpilih memberikan keleluasaan kepada pengambil  keputusan  untuk  menentukan desain  kawasan  konservasi  yang  sesuai dengan  kondisi  lapangan  (Makino,  et  al. 2013). Dalam kajian ini area yang memiliki prioritas  tinggi  adalah  lokasi-lokasi dimana unit perencanaannya terpilih lebih dari 50 kali. Potensi konektivitas darat-laut dilihat berdasarkan letak unit perencanaan yang saling bersinggungan antara ekosistem  darat  dan  laut.  Area  terpilih yang  saling  bersinggungan  antara  darat dan laut akan diprioritaskan sebagai lokasi potensial  konektivitas  darat-laut,  karena diasumsikan memiliki zona transisi.

## 3. HASIL DAN DISKUSI
Hasil  analisis  spasial  menunjukkan sebaran  area  dari  prioritas tinggi dari dua

## Tabel 3. Perbandingan jumlah unit perencanaan yang terpilih >50 kali
Klaster Di semua area Di dalam kawasan konservasi Skenario 1 Skenario 2 Skenario 1 Skenario 2 Sumatera 1130 1124 559 544 Kalimantan 1740 1740 899 864 Jawa 443 443 116 104 Bali & Nusa Tenggara 622 622 294 296 Sulawesi 1238 1251 677 679 Kep. Maluku 661 658 225 222 Papua 1675 1668 1046 1045
skenario  analisis  tidak  banyak  berbeda. Hal ini terlihat dalam perbandingan jumlah unit  perencanaan  area  prioritas  tinggi antara skenario 1 dan 2 (Tabel 3).
Berdasarkan  tabel  3,  terlihat  bahwa 23-63%  unit  perencanaan  prioritas  tinggi sudah  berada  dalam  kawasan  konservasi yang sudah ada. Lebih lanjut peta sebaran area  prioritas  berdasarkan  hasil  analisis spasial dapat dilihat dalam Gambar 1 dan 2. Gambar 1 menunjukkan sebaran lokasi- lokasi bernilai penting tanpa mempertimbangkan  kawasan  konservasi yang sudah ada saat ini (skenario 1). Dalam skenario analisis ini semua unit perencanaan  mempunyai  peluang  yang sama  untuk  dapat  mencapai  target konservasi. Sedangkan
Gambar 2
menunjukkan sebaran lokasi-lokasi penting dengan mempertimbangkan kawasan  konservasi  yang  sudah  ada  saat ini  untuk  mencapai  target  konservasi (skenario 2). Dalam skenario 2 ini Marxan akan  terlebih  dahulu  mencari  target konservasi  di  dalam  unit  perencanaan yang  berada  dalam  kawasan  konservasi kemudian ke sekitarnya untuk memenuhi target  perlindungan  (Ardron,  Possingham dan  Klein  2010).  Kedua  hasil  analisis menunjukkan  spot-spot  area  prioritas tinggi  dari  kedua  skenario  tidak  jauh berbeda.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kawasan  konservasi  yang  sudah  berjalan saat ini sebagian besar sudah mengakomodasi  area  prioritas  tinggi sesuai hasil kajian ini.
Hasil  uji  T  terhadap  hasil  analisis kedua skenario ini menunjukkan tidak ada perbedaan  signifikan  antara  skenario  1 dan  skenario  2  (p  =  0,998).  Maka  untuk melihat  potensi  konektivitas  darat-laut diputuskan  hanya  menggunakan  hasil analisis  skenario  2.  Pertimbangannya, skenario  2  sudah  memperhitungkan kawasan  konservasi  yang  sudah  ada  saat ini.  Selanjutnya  area  prioritas  tinggi  yang bersinggungan antara ekosistem darat dan lautnya  dipilih  menjadi  lokasi  yang memiliki potensi konektivitas darat-laut.
Setelah  dilakukan  tumpang-susun hasil  analisis  senario  2  dengan  ekosistem transisi,  terlihat  bahwa  di  seluruh Indonesia  terdapat  108  lokasi  prioritas yang teridentifikasi memiliki keanekaragaman  hayati  tinggi  sekaligus memiliki  potensi  konektivitas  darat-laut. Lokasi-lokasi tersebut antara lain 20 lokasi di  Sumatera,  9  lokasi  di  Kalimantan,  7 lokasi  di  Jawa,  13  lokasi  di  Sulawesi,  22 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 23 lokasi di  Kepulauan  Maluku,  serta  14  lokasi  di Pulau  Papua  (Tabel  4).  Sebaran  lokasi- lokasi  prioritas  tersebut  dapat  dilihat dalam Gambar 3.
Lokasi-lokasi  prioritas  yang  terpilih tersebut  merupakan  representasi  hasil analisis  dari  skenario  1  dan  2  yang memenuhi  target  konservasi,  yaitu keberadaan satwa kunci dan zona transisi. Di  berbagai  lokasi  ditemukan  lebih  dari satu spesies kunci, sementara zona transisi diwakili  oleh zona – zona  dimana terdapat
Gambar  1.  Sebaran  lokasi  prioritas  konservasi  berdasarkan  skenario  1.  Frekuensi terpilih  menunjukkan  berapa  kali  sebuah  unit  perencanaan  terpilih  dalam proses analisis
habitat  seperti  hutan  mangrove  primer, hutan  mangrove  sekunder,  hutan  rawa primer,  dan  hutan  rawa  sekunder. Terdapat  pula  ekosistem  pesisir  yang memiliki  konektivitas  dengan  ekosistem zona transisi karena merupakan kesatuan daur  hidup  sebagian  besar  biota  perairan seperti berbagai jenis ikan dan krustasea. Hal  berikutnya  yang  terlihat  dari hasil  analisis  adalah  51%  lokasi  prioritas yang terpilih merupakan lokasi yang sudah dikelola  sebagai  kawasan  konservasi sepenuhnya,  49%  belum  dikelola  sebagai kawasan  konservasi  (tabel  3).  Untuk memaksimalkan manfaat kawasan konservasi sebaiknya dilakukan peningkatan efektivitas pada lokasi-lokasi prioritas  tersebut,  misalnya  dengan meningkatkan  upaya  pemantauan  dan patroli  dengan  melibatkan  peran  serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Dapat  juga  dipertimbangkan  untuk memperluas  kawasan  konservasi  pada lokasi-lokasi  yang  berdekatan  dengan
lokasi  prioritas  yang  belum  dilindungi. Upaya  tersebut  dapat  meningkatkan efektivitas  kawasan  konservasi  dengan menambah area bernilai keanekaragaman hayati tinggi sebagai penyokong ekosistem di  sekitarnya.  Pada  lokasi-lokasi  prioritas yang  saat  ini  belum  dikelola  sebagai kawasan konservasi dapat dipertimbangkan  jika  pemerintah  atau masyarakat  setempat  ingin  melakukan upaya perlindungan kawasan.
Perlindungan  kawasan  untuk  pulau- pulau  kecil  sangat  diperlukan  untuk menjaga  kelangsungan  keberadaannya. Berbeda  dengan  pulau  –  pulau    besar, gugusan  kepulauan  Bali  hingga  Nusa Tenggara,  Kepulauan  Maluku,  sebagian Sulawesi dan Papua bagian barat memiliki karakteristik yang berbeda. Gugusan pulau –  pulau    kecil  umumnya  tidak  memiliki sungai  besar  sebagaimana  pulau  –  pulau besar.  Namun  demikian  bukan  berarti tidak adanya  ancaman  yang  berasal  dari material  darat.  Luas daratan  yang  relatif
Gambar  2.  Sebaran  lokasi  prioritas  konservasi  berdasarkan  skenario  2.  Frekuensi terpilih  menunjukkan  berapa  kali  sebuah  unit  perencanaan  terpilih  dalam proses analisis
sempit  mengakibatkan  lahan  yang  ada dimanfaatkan  semaksimal  mungkin.  Alih fungsi  lahan  berlangsung  cukup  cepat, mengakibatkan  lahan  terbuka  semakin minim. Akibatnya limpasan air permukaan yang  masuk  ke  laut  lebih  tinggi dibandingkan  presipitasi.  Kondisi  ini menyebabkan  ekosistem  pesisir  di  zona transisi mempunyai peran penting sebagai pelindung  ekosistem  pesisir  di  zona perairan (Beger, et al. 2010).
Pertimbangan  lain  yang  perlu dipikirkan  ketika  menentukan  sebuah kawasan  lindung  adalah  bagaimana menjaga kelangsungan plasma nutfah yang ada di suatu kawasan secara utuh. Sebagai contoh  di  Kepulauan  Maluku,  hasil  kajian menunjukkan banyak lokasi yang teridentifikasi memiliki nilai keanekaragaman  hayati  tinggi,  namun baru  sebagian  kecil  yang  sudah  dikelola sebagai  kawasan  konservasi.  Kepulauan Maluku  terdiri  dari  dua  provinsi  yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kedua
provinsi  ini  memiliki  wilayah  yang sebagian  besar  terdiri  dari  lautan. Konsekuensinya  adalah  wilayah  perairan di  kedua  provinsi  ini  cukup  terbuka  dan dapat  dengan  mudah  dimanfaatkan  oleh banyak  pihak.  Hal  yang  perlu  diwaspadai dari kondisi ini adalah pentingnya menjaga kemampuan  pemulihan  ekosistem  yang ada  dari  ancaman  kerusakan  lingkungan, karena akses cukup terbuka di kawasan ini (Kalther 2011). Salah satu caranya adalah dengan  menyediakan  lokasi-lokasi  yang berperan  sebagai  penyedia  stok  larva berbagai  biota.  Sehingga  jika  terjadi gangguan  terhadap  ekosistem  di  satu lokasi  maka  lokasi  lainnya  dapat menyumbang  larva  untuk  memulihkan kondisi  ekosistem  tersebut  (Green,  et  al. 2014).  Lokasi-lokasi  yang  teridentifikasi dari hasil kajian ini dapat dipertimbangkan sebagai calon kawasan-kawasan penyangga  ekosistem  di  pesisir,  jika pemerintah  bermaksud  untuk  melakukan intervensi   lebih  sebagai  area  konservasi
G amba r 3 . L ok asi area pr ior it as t in gg i d an p ot en si ko ne kti vit as d arat -laut

## Tabel 4. Prioritas Konservasi Per Klaster
Klaster Provinsi Lokasi Prioritas Kawasan Konservasi Sumatera Aceh 1 Pulo Aceh, Aceh Besar - 2 Pulau Banyak, Singkil + Sumatera Utara  3 Kolang, Tapanuli Tengah + Sumatera Barat 4 Sungai Beremas, Pasaman + 5 Pasaman + 6 Kota Pariaman + 7 Padang Selatan, Kota Padang - 8 Siberut Utara, Kepulauan Mentawai - 9 Sipora, Kepulauan Mentawai - 10 Pagai Utara/Selatan, Kepulauan Mentawai - 11 Sinaka, Pagai Utara/Selatan, Kep. Mentawai - Lampung 12 Padang Cermin, Lampung Selatan - Bangka Belitung 13 Manggar, Belitung - 14 Dendang, Belitung - Sumatera Selatan 15 Banyuasin II, Musi Banyuasin + Kepulauan Riau 16 Senayang, Lingga + 17 Tambelan, Bintan + 18 Pulau Subi Besar, Natuna - 19 Bunguran Timur, Natuna + 20 Siantan, Natuna + Kalimantan Kalimantan Barat 21 Paloh, Kab. Sambas - 22 Batu Ampar, Pontianak - 23 Balikpapan Timur, Balikpapan - Kalimantan Timur 24 Muara Badak, Kutai - 25 Biduk Biduk, Berau + 26 Derawan, Berau + 27 Sambaliung, Berau + Kalimantan Utara 28 Tanjung Palas, Bulungan - 29 Nunukan - Jawa Banten 30 Sumur, Pandeglang + DKI Jakarta 31 Kepulauan Seribu + Jawa Tengah 32 Cilacap Selatan, Cilacap - 33 Karimunjawa, Jepara + Jawa Timur 34 Sangkapura, Gresik - 35 Sapeken, Sumenep + 36 Tegal Dlimo, Banyuwangi + Sulawesi Sulawesi Utara 37 Likupang, Minahasa Utara + Sulawesi Tengah 38 Dondo, Toli-toli - 39 Kepulauan Togean, Tojo Una-una + 40 Bokan Kepulauan, Banggai Kepulauan - 41 Menui Kepulauan, Morowali - Sulawesi Tenggara 42 Kalisusu, Muna - 43 Wakatobi + 44 Wakorumba Selatan, Muna + 45 Parigi, Muna -
Klaster Provinsi Lokasi Prioritas Kawasan Konservasi Sulawesi Selatan 46 Bontoharu, Selayar - 47 Kepulauan Liukang Tangaya, Pangkajene Kepulauan - 48 Liukang Kalukalukuang, Pangkajene Kepulauan - 49 Mappakasunggu, Takalar - Bali & Nusa Tenggara Bali 50 Kuta Selatan, Badung - Nusa Tenggara Barat 51 Keruak, Lombok Timur - 52 Jereweh, Sumbawa + 53 Seteluk, Sumbawa + 54 Pulau Medang, Sumbawa - 55 Moyohilir, Sumbawa - 56 Wera, Bima + Nusa Tenggara Timur 57 Komodo, Manggarai Barat + 58 Tanjung Boleng, Manggarai Barat - 59 Maumere, Sikka + 60 Tanjung Bunga, Flores Timur + 61 Solor, Flores Timur + 62 Nubatukan, Lembata + 63 Pantar, Alor + 64 Teluk Mutiara, Alor + 65 Alor Timur, Alor - 66 Malaka Barat, Belu + 67 Amarasi, Kupang + 68 Semau, Kupang + 69 Rote Barat Daya, Kupang + 70 Pahunga Lodu, Sumba Timur + 71 Laratama, Sumba Barat + Kepulauan Maluku Maluku Utara 72 Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai - 73 Halmahera Timur - 74 Gane Timur, Halmahera Selatan - 75 Gane Barat, Halmahera Selatan - 76 Obi, Halmahera Selatan - 77 Taliabu Barat, Kab. Kepulauan Sula - Maluku 78 Buru Utara, Pulau Buru - 79 Buru Utara Timur, Pulau Buru - 80 Seram Barat, Seram Bagian Barat + 81 Pulau Buano, Seram Bagian Barat - 82 Bula, Seram Bagian Timur - 83 Waru, Bula, Seram Bagian Timur - 84 Pulau Koon hingga Amarsekaru + 85 Kep. Tayando, Kota Tual - 86 Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara + 87 Kepulauan Aru bagian Utara - 88 Kepulauan Aru bagian Selatan + 89 P. Larat, Maluku Tenggara Barat + 90 P. Maru, Maluku Tenggara Barat + 91 Makatian, Maluku Tenggara Barat + 92 P. Selaru (Adault), Maluku Tenggara Barat - 93 Kep. Leti Moa Lakor, Maluku Barat Daya -
Klaster Provinsi Lokasi Prioritas Kawasan Konservasi 94 Pulau Romang, Maluku Barat Daya - Papua Papua Barat 95 Babo, Bintuni - 96 Teminabuan, Sorong Selatan - 97 Misool, Raja Ampat + 98 Kofiau, Raja Ampat + 99 Salawati, Raja Ampat + 100 P. Batanta, Raja Ampat + 101 Waigeo Selatan, Raja Ampat + 102 Abun, Tambrauw + 103 Windesi, Teluk Wondama + Papua 104 Yaur, Nabire + 105 Waropen Atas, Yapen Waropen - 106 Agimuga, Mimika - 107 Agats, Merauke - 108 Kimaam, Merauke +
Keterangan: (+) ada; (-) tidak ada

## 4. KESIMPULAN
Hasil  kajian  Identifikasi  Lokasi Prioritas
Konservasi di
Indonesia berdasarkan Konektivitas  Darat-Laut menunjukkan  terdapat  110  lokasi  yang dapat direkomendasikan menjadi prioritas konservasi  di  Indonesia.  Lima  puluh  satu persen  (51%)  lokasi-lokasi  prioritas tersebut  sebagian  sudah  dikelola  dalam bentuk kawasan konservasi baik di bawah Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan maupun  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan,  dan  49%  merupakan lokasi  yang  belum  dikelola  sebagai kawasan  konservasi.  Lokasi-lokasi  yang berdekatan  dengan  kawasan  konservasi namun  belum  masuk  dalam  skema perlindungan  dapat  dipertimbangkan  jika kawasan  konservasi  yang  ada  akan diperluas.  Untuk  lokasi  yang  sudah dikelola dalam bentuk kawasan konservasi, perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan. Sedangkan  lokasi-lokasi  yang  belum memiliki  bentuk  pengelolaan  dapat dipertimbangkan jika pemerintah bermaksud  untuk  melakukan  intervensi lebih besar termasuk di bidang konservasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih atas  masukan  yang  diberikan  oleh  tim Coral  Triangle  WWF-Indonesia,  terutama Veda Santiaji dan Anton Wijonarno, untuk mempertajam  analisis  kajian  konektivitas darat-laut ini.

## Daftar Pustaka
Ardron,  Jeff  A.,  Hugh  P.  Possingham,  and Carissa J. Klein. 2010. "Marxan Good Practices Handbook." Victoria: Pacific Marine    Analysis    and    Research Association.
Badan  Pusat  Statistik,  BPS.  2017.  Luas Kawasan  Hutan  dan  Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut  Provinsi  Berdasarkan  SK Menteri  Kehutanan.  Februari  8. https://www.bps.go.id/linkTabelSta tis/view/id/1716.
Ball, I. R., H. P. Posshingham, and M. Watts. 2009.  "Quantitative  methods  and computational  tools."  In  Spatial Conservation  Prioritization,  by  A., K.A.  Wilson,  and  H.P.  Possingham Moilanen,  185-195.  Oxford:  Oxford University Press.
Beger,  Maria,  Robert  L.  Pressey  Hedley  S. Grantham,  Kerrie  A.  Wilson,  Eric  L.
Peterson,  Daniel  Dorfman,  Peter  J.
Mumby, Reinaldo Lourival, Daniel R. Brumbaugh, and Hugh P. Posshingham.  2010.  "Conservation planning  for  connectivity  across marine,  freshwater,  and  terrestrial realms."  Biological  Conservation (143): 565-575.
Bengen,  D.  G.  1999.  "Pedoman  Teknis
Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem  Mangrove."  Bogor:  Pusat
Kajian  Sumber  Daya  Pesisir  dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. BIG.  2016.  Badan  Informasi  Geospasial. Accessed May 14, 2017. http://www.bakosurtanal.go.id/beri ta-surta/show/indonesia-memiliki-
13-466-pulau-yang-terdaftar-dan- berkoordinat.
CBD,  Convention  on  Biological  Diversity.
2011.  Aichi  Biodiversity  Targets.
Accessed June 26, 2017. https://www.cbd.int/sp/targets/. Dahuri,  R.,  J.  Rais,  S.  P.  Ginting,  and  M.  J. Sitepu. 1999. Pengelolaan Sumberdaya  Wilayah  Pesisir  dan Lautan Secara Terpadu. 2nd. Jakarta: Pradnya Paramita. Darajati,  Wahyuningsih,  Sudhiani  Pratiwi, Ersa Herwinda, Antung D.
Radiansyah, Vidya S. Nalang, Bambang  Nooryanto,  Joeni  S. Rahajoe,  et  al.  2016.  Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020.  Jakarta:  Kementrian Perencanaan
Pembangunan Nasional/BAPPENAS . Game, Edward T., and Hedley S. Grantham. 2008.  "Marxan  User  Manual  For
Marxan  version  1.8.10."  St  Lucia, Queensland: University of
Queensland & PacMARA, February.
Green, Alison L., Aileen P. Maypa, Glenn R.
Almany,  Kevin  L.  Rhodes,  Rebecca Weeks,  Rene  A.  Abesamis,  Mary  G.
Gleason, Peter J. Mumby, and Alan T. White.  2014.  "Larval  dispersal  and movement  patterns  of  coral  reef fishes,  and  implications  for  marine reserve  network  design."  Biological Reviews 1215-1247.
Kalther, Jimmy. 2011. Pengelolaan Sumber Daya  Perikanan.  December  19. http://www.jimmykalther.wordpres
s.com. KEMENSETNEG,  Kementerian  Sekretariat Negara RI. 2014. "Badan Kepegawaian Negara." Badan Kepegawaian Negara. http://www.bkn.go.id/wp- content/uploads/2015/06/UU- NOMOR-23-TAHUN-2014- PEMERINTAHAN-DAERAH.pdf. KKHL. 2017. Basisdata Kawasan Konservasi  Perairan.  Accessed  June 26, 2017. http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php .
Krueck,  Nils  C.,  Gabby N.  Ahmadia,  Alison Green,  Geoffrey  P.  Jones,  Hugh  P. Possingham,  Cyntia  Riginos,  Eric  A. Treml,  and  Peter  J.  Mumby.  2017. "Incorporating  larval  dispersal  into MPA  design  for  both  conservation and fisheries." Ecological Application 1-17.
Lagabrielle,  E.,  M.  Rouget,  K.  Payet,  N. Wistebaar,  L.  Durieux,  S.  Baret,  A. Lombard,  and  D.  Strasberg.  2009.  " Identifying and mapping biodiversity processes  for  conservation  planning in  islands:  a  case  study  in  Reunion Island  (Western  Indian  Ocean)." Biological Conservation (142): 1523– 1535.
Mace,  G.  M.,  A.  Balmford,  L.  Boitani,  G. Cowlishaw, A.P. Dobson, D. P. Faith, K. J.  Gaston,  et  al.  2000.  "It’s  time  to work  together  and  stop  duplicating conservation  efforts."  Nature  405 (393).
Makino,  Azusa,  Maria  beger,  Carissa  J. Klein,  Stacy  D.  Jupiter,  and  Hugh  P.
Possingham.
2013. "Integrated planning  for  land-sea  ecosystem connectivity  to  protec  coral  reefs." Biological Conservation (165): 35-42. Margules,  C.  R.,  and  R.  L.  Pressey.  2000. "Systematic  conservation  planning." Nature 243-253.
Meerman, J. C. 2005. "Belize Protected Area Policy  and  System  Plan  RESULT  2: Protected Area System Assesment & Analysis."  Biological  Diversity  in Belize. http://biological- diversity.info/Downloads/Report_re sult2_finaldraft_s.pdf.
—. 2005. "NPASP – Protected Areas System Assessment  &  Analysis:  MARXAN Analysis."  Belize:  NPAPSP  Protected Areas Analysis Consortium.
PacMARA. 2016. "Planning the Sea: Marxan as  a  Tool  for  Operational  Maritime Spatial  Planning  (Presentation  in MSP  Training  Denpasar  2016)."
PacMARA & University of Queensland.
Pressey, Robert L, Mar Cabeza, Matthew E Watts, Richard M Cowling, and Kerrie A  Wilson.  2007.  "Conservation planning  in  a  changing  world." Trends  In  Ecology  &  Evolution  XXII (11): 583-592.
Sigit,  Ridzki  R.  2013.  Tahun  2020, Pemerintah Targetkan 20 juta Hektar Kawasan  Konservasi  Perairan  dan Laut. July 10. Accessed June 26, 2017. http://www.mongabay.co.id/2013/ 07/10/tahun-2020-pemerintah- targetkan-20-juta-hektar-kawasan- konservasi-perairan-dan-laut/.
Treml,  Eric  A.,  Patrick  N.  Halpin,  Dean  L. Urban, and Lincoln F. Pratson. 2008. "Modelling  population  connectivity by ocean currents, a graph-theoretic approach  for  marine  conservation." Landscape Ecology 19-36.
Watts,  Matthew  E,  and  H.P  Posshingham. 2013. Marxan.io user guide a web app for systematic conservation planning. http://marxan.net/.
Wiens,  Trevor.  2014.  "Introduction  to Marxan  with  Zones  and  QMarxanZ." GeoAlberta:  APROPOS  Information System, October 29.
WRI, World Research Institute. 2012. Reef at  Risk.  http://www.wri.org/our- work/project/reefs-risk/interactive- map#project-tabs.