## SYARIAT ISLAM PADA DINASTI DI ASIA
Telaah Kritis Tipologi Mujtahid dan Geneologi Intelektual

## Hasnul Arifin Melayu

## Abstrak
Abstract. . Implementation of Islamic law in Aceh is inseparable from its historical context in the history of Islam. Struggle of ideas between religion and state, the influence of the power system and outside the  Islamic tradition and social conditions into one format forming Islamic  law itself. In addition, the existence of a mujtahid in the struggle also gives an important role. This article will explore specifically about the existence of a mujtahid and their intellectual genealogy in dynasty in Asia,  especially the  Ottoman and Mughal. This  study aims to describe the  trip codification of  Islamic law in some Muslim region. By  doing  so, there  is the  exposure  of  the expected phases  of  the codification  of Islamic law that can be  used  as input in  the  process  of implementation of Islamic law in Aceh.

## Kata kunci: syariat Islam, tipologi, geneologi mujitahid

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  tidak  terlepas  dari  konteks  perjalanan  agama  Islam  dalam sejarah. Pergumulan ide antara agama dan negara, pengaruh dalam sistem kekuasaan dan tradisi luar  islam  serta  kondisi  sosial  kemasyarakatan  menjadi  salah  satu  pembentuk  format  syariat Islam  itu  sendiri.  Selain  itu  eksistensi  mujtahid  dalam  pergumulan  itu  juga  memberi  peran penting. Artikel ini akan mengupas khusus tentang eksistensi mujtahid dan geneologi intelektual mereka pada dinasti di  Asia khususnya Turki Utsmani dan Mughal. Kajian ini bertujuan untuk memaparkan  perjalanan  kodifikasi  hukum  Islam  di  beberapa  kawasan  Muslim.  Dengan  begitu, diharapkan  ada  pemaparan  mengenai  fase-fase  kodifikasi  hukum  Islam  yang  dapat  dijadikan sebagai  masukan  dalam  proses  implementasi  syariat  Islam  di  Aceh. Tulisna  ini  dibagi  kepada dua format besar  yaitu kondisi pada Dinasti Turki Utsmani dan kedua, pada Dinasti Mughal di India.

## Dinasti Turki Usmani

## 1. Tipologi Mujtahid
Pemikiran hukum Islam dalam arti kodifikasi hukum muncul pada masa-masa awal Bani Abbasiyah yaitu Ibnu Muqaffa' (w. 144 H) yang mengusulkan kepada Khalifah Abbasiyah Ja'far al-Mansur (732-775 M). Hal ini bertujuan untuk pengkodifikasian hukum yang diambil dari al-
Qur'an,  sunnah,  dan  pendapat-pendapat  fuqaha'  atas  dasar  keadilan  dan  kemaslahatan,  karena pada masa tersebut telah timbul berbagai perbedaan pendapat mengenai hukum. 1
Selanjutnya  pada  periode  pertengahan,  pemikiran  dan  usaha  pembaharuan  semacam  ini juga muncul dikerajaan Usmani di Turki. Akan tetapi usaha itu gagal karena ditentang golongan militer  dan  ulama.  Pada  abad  ke-17, Daulah Usmani  mulai  mengalami  kekalahan  dalam peperangan dengan Negara Eropa. Kekalahan itu mendorong raja dan pemuka Kerajaan Usmani untuk  menyelidiki  sebab-sebabnya.  Kemudian  diketahui  bahwa  penyebabnya  adalah ketertinggalan  mereka  dalam  teknologi  militer.  Mereka  selidiki  pula  rahasia  keunggulan  Barat. Mereka temukan bahwa rahasianya adalah karena Barat memiliki sains dan teknologi tinggi yang diterapkan dalam kemiliteran.
Dinasti  Turki  Usmani  bertahta  selama  623  Tahun  (1300-1923  M),  yang  mengalami pasang  surut  kejayaan. Turki  Usmani ketika Sulaiman  al-Qanuni  (1520-1566  M) memimpin cukup  serius  terhadap  penerapan  hukum  Islam,  sehingga  ia  digelari  al-qanuni  karena perhatiannya  pada  konstitusi  atau  hukum  Islam.  Hukum  yang  dikembangkan  oleh  al-Qanuni bukan hanya fiqih melainkan keputusan Sultan terhadap sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu ada juga keputusan  yang diambil dalam rapat majelis legislatif selaku al-sultah al- tasyri’iyah dan disetujui sultan. Bentuk pertama disebut dengan idarah saniyyah, sedangkan yang  kedua  disebut  qanun.  Puncak  kemajuan  qanun  ini  terjadi  masa  Sultan  Sulaiman  tersebut. Sultan  Sulaiman  menugaskan  Ibrahim  al-Halabi  (w.1549  M)  untuk  menyusun  sebuah  buku hukum berjudul Multaqa al-Abhur (titik pertemuan lautan), yang kemudian tetap menjadi karya standar  menyangkut  undang-undang  hokum  Turki  Usmani  hingga  terjadi  reformasi  pada abad ke-19 M. 2
Selanjutnya tampuk kepemimpinan beralih kepada Sultan Mahmud II (1785-1839 M), ia melakukan kodifikasi hukum Islam  yang  disebut  Piagam  Gulhane (Hatt-i Syerif  Gulhane). Piagam  ini  dianggap  sebagai  undang-undang  hukum  terutama  pidana  dalam  lembaga  Negara. Setiap perkara yang besar keputusannya harus mendapat persetujuan Sultan. Undang-Undang ini kemudian diperbaharui pada tahun 1851 dan disempurnakan pada tahun 1858, yang belakangan banyak  dipengaruhi  oleh hukum  Pidana  Napoleon  dari  Perancis  dan  beberapa  bagian  pengaruh hukum pidana Italia. Piagam Gulhane ini tidak memuat ketentuan hukum pidana Islam, seperti qiyas  terhadap  pembunuhan,  potong  tangan  terhadap  pencurian  dan  hukum  rajam  atas  tindak pidana zina. 3
Sistem  pemerintahan  Dinasti  Turki  Utsmani,  Sultan  memegang  kekuasaan  tertinggi dengan  menggunakan  berbagai  macam  gelar.  Gelar  khalifah  baru  dipakai  sejak  pemerintahan Murad I (1359-1389 M). Untuk menjalankan pemerintahan, sultan dibantu oleh seorang perdana menteri  yang  lazim  disebut  dengan Shadr  al- A’zham .  Perdana  menteri  inilah  yang  kemudian berurusan dengan gubernur di setiap wilayahnya. Sementara itu ada Syekh Islam atau mufti yang mengurusi  masalah  keagamaan. Pada  masa  Sultan  Mahmud  II  kedudukan Shadr  al- A’zham dihapus  kemudian  diganti  dengan  Perdana  Menteri (Baskevil).  Sedangkan  kekuasaan  yudikatif
1 Subhi  Mahmassani, Filsafat  Hukum  dalam Islam, diterjemahkan  oleh Ahmad  Sudjono,  Bandung: Alma'arif, 1976, h. 87.
2 Philip  K.  Hitti, History  of  The  Arabs:  Rujukan  Induk  dan  Paling  Otoritatif  Tentang  Sejarah  Peradaban Islam, Jakarta: Serambi Ilmu, 2006,  h. 911.
3 Abdul Aziz Dahlan, et.al, Ensiklopedi Islam, Jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1445.
diserahkan  kepada  Syekh  Islam  yang  mengatur  hukum  Syariat  sedangkan  hukum sekuler diserahkan  kepada  Dewan  Perancang  Hukum  untuk  mengaturnya. 4 Pada  konteks  inilah  Turki Usmani  mulai  muncul  bibit  sekularisme,  pemisahan  urusan  syariat  dan  hukum  sekuler,  yang mencapai  titik  pada  masa  Mustafa  Kemal  pada  tahun  1924  yang  memproklamirkan  Turki sebagai negara Republik dan kekhalifahan dibubarkan.
Ciri-ciri sistem pemerintahan Usmani yang paling khas adalah pengintegrasian qanun ke dalam syariat. Pada beberapa aspek, keduanya dilebur menjadi sebuah sistem hukum tunggal. Ini merupakan  unik dalam  sejarah  Islam.  Tugas  Qadhi tidak  hanya  mendengarkankan  kasus-kasus syariat,  tetapi  ia  diangkat  dan  diperintahkan  untuk  memutuskan  berbagai  perselisihan,  serta mengakhiri  proses  peradilan  yang  berhubungan  dengan  urusan  syariat  dan urf (hukum  adat). Karena  itu,  sebagaimana  dikatakan  oleh  seorang  panitera  pengadilan pada  awal  abad  ke-17, bahwa  seorang  Qadhi  harus  mengkaji  fiqih  ketika  menghadapi  perkara  syariat,  dan  ia  harus menelaah  kodifikasi  hukum  sultan  (qanun)  ketika  menghadapi  perkara-perkara  yang  berkenaan dengan urf. Para syekh Islam bahkan menjadikan Qanun sebagai dasar penetapan beberapa fatwa (tentang perkara kriminal). 5
Qanun  yang  diterapkan  di  Turki  Usmani  mempunyai  beberapa  fungsi,  yakni  sebagai berikut;
1. Untuk  melengkapi  syariat  dengan  menetapkan  hukuman,  kadang-kadang  melunakkan ketetapan syariat dan sering kali menetapkan hukuman yang lebih keras.
2. Mengatur  pengumpulan  pajak timar, hukum  kepemilikan, peralihan  tanah,  serta  status hukum dan pembebasan para petani (rakyat umum, re’aya ) dari wajib militer.
3. Mengatur masalah pertambangan, peredaran uang, dan monopoli cukai
4. Mengatur  badan-badan  Negara,  bentuk  pemerintahan,  para  pejabatnya,  wilayah otoritasnya,  hubungan  pejabat  dengan  sultan,  kelas  dan  jenjang  pangkat,  promosi,  gaji, pemecatan, dan hukumannya.
5. Mengatur tata perlaku hubungan antar kelompok masyarakat
6. Qanun  juga  berupaya  mengendalikan  hubungan anatara  tuan  tanah  dan  peladang;  untuk mengaplikasikan  prinsip  patrimonial  Iran  dan  melindungi  rakyat  umum  sesuai  dengan etika Islam.
Syekh  Islam  dan  mufti  pada  masa  Dinasti  Usmani  yang  lain  menjadikan  prinsip kepentingan umum (maslahat) – prinsip syariat Islam — dan ketertiban umum (nizam-i memleket) sebagai dalil yang mengesahkan langkah-langkah semacam ini. Hukuman yang keras dibutuhkan untuk  melindungi  rakyat.  Syekh  Islam  atau  ulama  yang  terkemuka  lain  menganggap  bahwa qanun  termasuk  keahlian  mereka.  Kenyataannya,  qanun  disusun  tidak  saja  oleh  panitera pengadilan,  namun  juga  oleh  ahli  fiqih,  yang  kebetulan  bekerja  untuk  sultan  di  Istana.  Ebu  al- Su’ud  (1490 -1574  M), menjabat  sebagai Syekh  Islam  (1545-1574)  yang  menjadi  sahabat sekaligus orang kepercayaan Sultan Sulaiman, bekerjasama dengan Mustafa Celal-zade, seorang penasehat  (1534-1556 M)  mempromosikan  qanun.  Tujuan  utama  qanun  sama  dengan  tujuan
4 Harun  Nasution, Pembaharuan  dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan, Jakarta:  Bulan  Bintang, 1992, h. 92-93.
5 Antony  Black, Pemikiran  Politik  Islam:  Dari  masa  Nabi  Hingga  Kini, diterjemahkan  oleh  Abdullah  Ali dan Mariana Ariestuawati, Jakarta: Serambi Ilmu, 2001, h. 388.
syariat  yakni  memberikan  perlakuan    yang  adil  kepada  masyarakat  umum,  mencegah  dan menghukum kejahatan, serta menjaga ketertiban umum. 6
Ebu  al- Su’ud  juga  mengkompilasi  fatwa  dalam  rangka  menjawab  masalah  hokum  di zamannya  yang  dikenal  dengan  nama Ma’rudah  Abi  Sa’ud. Selain  itu  menghimpun  peraturan yang  dikeluarkan  sultan  dengan  nama Qanun  Namah  Sultan  Sulaiman (Undang-Undang  yang dibuat  oleh  Sultan  Sulaiman). 7 Nampaknya  Syekh  Islam  yang  paling  berpengaruh  sepanjang Dinasti Usmani adalah Ebu Su’ud dibandingkan yang lain.
Ebu  al- Su’ud  tidak  mempunyai  sikap  yang  tegas  dan  konsisten,  apalagi  teori  yang koheren  tentang  hubungan  antara  syariat  dan  qanun.  Ketika  dihadapkan  dengan  suatu kondratdiktif  antara  syariat  dan  qanun,  ia  membuktikan  keselarasan  keduanya  atau  membuat qanun  tampak  selaras.  Dia  memang  pernah  mengatakan  bahwa  tidak  mungkin  sultan megeluarkan  dekrit  atau  memerintahkan  sesuatu  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  syariat, mungkin  maksudnya,  bahwa  hukum  sultan  seharusnya  ditafsirkan,  sehingga  tidak  bertentangan dengan  syariat.  Namun  pada  suatu  kesempatan,  ia  hanya  menyebutkan  bahwa  putusan-putusan qanun dan syariat tanpa berkomentar lebih jauh.
Tidak diragukan lagi bahwa sistem hukum ini memunculkan persaingan yuridiksi, hanya saja  mayoritas  penduduk  nampaknya  telah  memahami  bahwa  hukum  agama  tidak  mencakup semua  hal  yang  dibutuhkan  untuk  menciptakan  ketertiban  sosial;  padahal  ketertiban  sosial merupakan potulat dasar hukum Islam. karena itu, untuk sementara waktu, terdapat jalinan antara hukum  agama  dan  hukum  sekuler.  Istilah Ser’an (syariat)  kadang-kadang  dimaknai  sebagai “hukum” secara umum. Qadi diperintahkan untuk menginvestigasi suatu kasus “emnurut syariat yang  mulia  dan  qanun  yang  terhimpun  dalam  hukum-hukum  sultan.  Ebu  al- Su’ud  menyebut Sultan sebagai propagandis hukum dan pelaksana perintah-perintah al-Quran diseluruh dunia.
Selain  Ibrahim  al-Halabi  dan  Ebu  al- Su’ud  Syekh  Islam  yang  disebutkan  dalam  sejarah adalah  Feyzullah  semasa  dengan  Sultan  Ahmad  III  (1703-1730  M). peranan  Feyzullah  tidak terlalu menonjol sebagaimana kedua Syekh  Islam sebelumnya bahkan ia justru dikenal sebagai ulama  yang anti reformasi dan perubahan Usmani. 8 Boleh jadi karena kondisi saat itu Usmani semakin  mundur  dari  segi  politik,  ekonomi  dan  kekuasaannya  semakin  berkurang  di  wilayah Eropa.
Suatu  sikap  yang  lebih  sedikit  berbeda  dapat ditemukan  pada  pandangan  Dede  Effendi (w.  1565  M)  seorang  penulis  yang  kurang  terkenal.  Karyanya Risalah  al-siyasyah  al- syar’iyah memberikan  gambaran  yang lebih  baik  tentang  opini  publik.  Karnya  ini  jelas  diilhami  oleh perhatian  para  ulama  yang  shaleh.  Tanpa  merujuk secara  tegas  pada  Qanun    Usmani  Dede effendi  menegaskan  kembali  pengertian  siyasah  dalam  pengertian  tradisional,  yaitu  kekuasaan pemimpin  untuk  menyempurnakan  syariat  demi  memelihara  kemaslahatan  umum,  terutama dengan menerapkan hukuman yang lebih keras. Dia berargumen dengan mengemukakan contoh dari  Nabi  dan  para  sahabtanya:  dia  juga  mengutip  ungkapan  “Tuhan  mencegah  (manusia  dari kezaliman)  lebih  banyak  melalui    pemimpin  dari  pada  melalui  al- Quran”.  Dia  mengutip  Ibnu Qayyim  al-Jauziyyah  seorang  ahli  fiqih  bermazhab  Hanbali  abad  ke-14,  ketika  mengemukakan kewajiban Qadhi untuk mengaplikasikan hukum sekuler, dengan syarat bahwa hal itu, digunakan
6 Antony Black, Pemikiran Politik…, h. 389.
7 Juhaya S. Praja, Fikih dan Syariat dalam Taufik Abdullah (et. al.), Ensklipedi Tematis Dunia Islam, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002, h. 108.
8 Antony Black, Pemikiran Politik…, h. 486.
dan  dipraktekkan  di  tempat  dan  waktu  tertentu.  Selain  itu,  ia  juga  menjustifikasi  apa  yang disebutnya siyasah  syar’iyah atas  dasar  “peradilan  pidana  harus  selaras  dengan  kemaslahatan umum (al-maslahat al-ammah), dan karena kemaslahatan umum berbeda-beda sesuai perbedaan tempat dan waktu, maka hukum dan prosedur pidana harus mengikuti perubahan itu. 9
Selanjutnya lahir Majallah ahkam  al-adliyah tahun  1293  H/1876  M,  yang  memerintah adalah Sultan Abdul  Aziz (1861-1876 M) dan Sultan Abdul Hamid  II  (1876-1909), pada masa ini dibentuk Mahkamah  Agung. Majallah yang merupakan kompilasi hukum  Islam di bidang perdata  dan  diberlakukan  sebagai  hukum  positif  di  seluruh  wilayah  kekhalifan  Turki  Usmani. Lahirnya majallah, membuat para ahli sejarawan fiqih menjadikannya sebagai awal dimulainya periode  modern,  karena  hal  itu  merupakan  fenomena  khusus  dalam  sejarah  fiqih.  Lahirnya majallah pada akhir masa Turki Usmani  yang digali dari fiqih itu merupakan upaya qanunisasi pertama  yang  menertibkan  hukum-hukum  fiqih  yang  dirumuskan  oleh  sebuah  tim  sehingga menjadi  hukum  tertulis.  Hasil  qanunisasi  yang  berisi  sebagian  hukum  perdata  itu  dikukuhkan oleh penguasa sebagai aturan yang harus dipakai dalam proses peradilan. 10
Majallah berasal  dari  hasil  kerja  satu  panitia  (komisi)  yang  bernama Jam'iyyat  al- Majallah yang terdiri dari tujuh orang yang merupakan ulama-ulama besar dan para fuqaha (ahli hukum Islam) yang diketuai oleh Ahmad Judad Basya, seorang ulama ahli hukum Islam terkenal yang  pada  waktu  itu  menjabat  sebagai  Menteri  Kehakiman. 11 Tujuan  utama  dari  komisi  ini adalah  menyusun  kitab  hukum  mengenai  hukum  mu'amalat  dengan  sistem  yang  mudah,  cara pengambilan  hukum  tidak  mengandung  unsur-unsur  perbedaan  dan  perselisihan  serta  memuat pendapat-pendapat pilihan yang mudah dipahami. Komisi ini memulai tugas pada tahun 1285 H. dan  menyelesaikannya  pada  tahun  1293  H.  Pada  tahap  awal  ketika  mengerjakan Mukaddimah dan Kitab Pertama, semua anggota panitia bekerja sebagai sebuah tim, namun untuk kitab-kitab selanjutnya dibagi tugas, masing-masing anggota menyelesaikan bidangnya sendiri.
Majallah terdiri dari 16 bab secara berurutan adalah sebagai berikut: Jual Beli (al- Buyu’ ), Sewa-Menyewa  (al-Ijarah), Jaminan (al-Kafalah), Pemindahan Utang  (al-Hiwalah), Gadai (al- Rahn),  Barang  Yang  Dipercayakan  (Amanah),  Hibah  (al-Hibah),  Perampasan  dan  Perusakan Barang (al-Ghasbu wa al-Itlaf), Pengampuan, Pemaksaan, dan Hak Membeli Lebih Dahulu (al- Hajru, al-Ikrah, al-Syuf'ah),  Hak  Milik  Bersama  (al-Syirkah),  Perwakilan  (al-Wakalah), Perdamaian dan Pembebasan (al-Shulh wa al-Ibra'), Pengakuan (al-Iqrar), Gugatan (al-Da'wa), Pembuktian  dan  Sumpah  (al-Bayyinah  wa  al-Tahlif),  Putusan  Pengadilan  dan  Pemeriksaan Perkara (al-Qadha'). 12

## 2. Geneologi Intelektual
Pada masa Dinasti Abbasiyah, Ibnu  Muqaffa' (720-760 M) mengusulkan Khalifah Ja'far al-Mansur (732-775 M) untuk melakukan kodifikasi atau unifikasi hukum Islam. Khalifah Ja’far kemudian bertemu dua kali dengan Imam Malik bin Anas (w. 179 H) pada waktu menunaikan ibadah  haji  tahun  148  H  dan tahun  163  H Ja'far  meminta  kepada Imam Malik  supaya pendapatnya dan  Kitab  Muwathta  sebagai pegangan  dalam  pengadilan. Imam Malik  menolak
9 Antony Black, Pemikiran Politik…, h. 391.
10 Muhammad Faruq al-Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami, Beirut: Dar al-Qalam: 1981, h. 351.
11 Subhi Mahmassani, Al-Audha' al-Tasyri'iyyah fi al-Daulah Madhiha wa Hadhiriha, Beirut: Dar al-Ilm al- Malayin, t.th., h. 192.
12 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, h. 219.
permintaan  Ja'far,  karena  menurutnya,  Islam  memberi  kebebasan  berijtihad  bagi  semua  ulama, dan  dikarenakan  kekhawatiran  beliau  bahwa  jika  terjadi  kesalahan  dalam  pendapatnya  maka akan diikuti oleh orang lain secara terus-menerus. 13 Namun demikian pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (763-809 M), Imam Malik mengabulkan permintaan khalifah, maka Muwaththa resmi dijadikan sebagai mazhab resmi Negara. 14
Terlepas bahwa penulisan qanun dan majallah ahkam terinspirasi atas tidak, namun yang jelas  bahwa  ide  dan  benang  merahnya  dapat  ditarik.  Yakni  ada  keinginan  sutan  atau  khalifah untuk  melakukan  unifikasi  (kodifikasi)  atau  penyatuan    hukum  Islam,  yang  terbertujuan  agar aplikasi hukum sehingga terwujud kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.
Karena  itu,  secara  geneologi majallah ahkam  al-adliyah yang  diterapkan  pada  akhir masa Turki Usmani yang digali dari fiqh itu merupakan hasil adopsi dan merujuk pada Mazhab Hanafi. Tidak  banyak  informasi  yang  didapatkan  mengenai  ulama  dan  mujtahid  yang  muncul pada  masa  Turki  Usmani  kecuali  beberapa  orang seperti Ibrahim  al-Halabi, Ebu  al- Su’ud dan Feyzullah yang menjabat  sebagai  Syekh  Islam dan  Ahmad  Judad  Basya  menjabat  sebagai Menteri Kehakiman hampir dapat dipastikan bahwa kedua ulama ini secara geneologi menganut Mazhab  Hanafi  sebagaimana  mayoritas  masyarakat  Turki  saat  itu.  Kecuali Dede  Effendi seorang ulama dapat dirujuk geneologinya sampai pada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah seorang ahli fiqih  bermazhab  Hanbali  abad  ke-14.  Pada  sisi  lain urf atau  adat  masyarakat  Turki  sebagai sebuah bangsa juga masuk dalam hukum tersebut. Sedangkan pada sisi lain hukum-hukum yang lain banyak dipengaruhi oleh hukum Barat.

## 3. Pengaruh dalam Sistem Kekuasaan
Wilayah kekuasaan Turki Usmani termasuk yang paling luas diantara dinasti sepanjang sejarah  Islam.  Meliputi  tiga  benua,  Asia,  Eropa  dan  Afrika  yang  terdiri  dari;  Asia  Kecil, Armenia,  Irak,  Syiria,  Hijaz,  Yaman  di  Asia;  Mesir,  Libia,  Tunis,  dan  al-Jazair  di Afrika;  dan Bulgaria, Yunani, Yoguslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania dan semenanjung Balkan (bekas Uni Soviyet) di Eropa. 15
Sistem pemerintahan yaitu Sultan memegang kekuasaan tertinggi dengan menggunakan berbagai macam gelar. Gelar khalifah baru dipakai sejak pemerintahan Murad I (1359-1389 M). Untuk  menjalankan  pemerintahan,  sultan  dibantu  oleh  seorang  perdana  menteri  yang  lazim disebut  dengan Shadr al- A’zham .  Perdana  menteri  inilah  yang  kemudian  berurusan  dengan gubernur  di  setiap  wilayahnya.  Sementara  itu  ada  Syekh  Islam  atau  mufti  yang  mengurusi masalah  keagamaan.  Pada  masa  Sultan  Mahmud  II  kedudukan Shadr  al- A’zham dihapus kemudian  diganti  dengan  Perdana  Menteri (Baskevil).  Sedangkan  kekuasaan  yudikatif diserahkan  kepada  Syekh  Islam  yang  mengatur  hukum  Syariat  kemudian  hukum  sekuler diserahkan kepada Dewan Perancang Hukum untuk mengaturnya. 16
13 Taha Jabir al-Alwani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, Diterjemahkan oleh Yusdani, Yogyakarta: UII  Press,  2001,  h.  32-32.  Subhi  Mahmassani, Filsafat  Hukum ...,  h .  89. Ahmad  Hassan, Pintu  Ijtihad  Sebelum Tertutup, diterjemahkan Oleh Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1994, h. 21.
14 Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  Atas  Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001, h. 7.
15 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, h. 167.
16 Harun  Nasution, Pembaharuan  dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan, Jakarta:  Bulan  Bintang, 1992, h. 92-93.
Shadr al- A’zham sebagai perdana menteri dibantu oleh pasya (gubernur), pasya tersebut mengepalai  daerah  setingkat  provinsi.  Di  bawah  pasya  ada  beberapa  orang al-zanaqiq atau ‘alawiyah setingkat  dengan  bupati.  Sistem  pemerintah  mengacu  pada  undang-udang  (qanun) yang disebut al-multaqa al-Abrur yang disusun oleh Ibrahim  al-Halabi dari Aleppo (w. 1549 M) yang menjadi pegangan Turki Usmani pada masa reformasi abad ke-19. Hal ini dilakukan oleh Sultan  Sulaiman  al-Qanuni  (1520-1566  M). 17 Karena  itu  ia  digelari  al-Qanuni  yang  berarti pemberi hokum, karena mereka sangat menghormatinya dan namanya diabadikan menjadi nama himpunan perundang-undangan.
Pada  konteks  ini  Syekh  Islam  memiliki  kewenangan  yang  cukup  luas  dalam  bidang yudikatif  dalam  hal  merancang  hukum,  terutama  hukum  Islam.  Terkait  dengan  menjawab persoalan-persoalan  hukum  yang  muncul  dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Turki  Usmani  yang semakin kompleks karena juga mengadopsi hukum sekuler Eropa dalam beberapa bidang. Pada sisi  ini  juga  dapat  dikatakan  bahwa  tipologi  kepemimpinan  pada  masa  Turki  Usmani  cukup visioner dan akomodatif terhadap perkembangan hukum Islam yang berhadapan dengan hukum sekuler Eropa hal ini dapat dilihat pada kepemimpinan Sulaiman al-Qanuni dan Sultan Mahmud II  (1785-1839  M).  Pada  masa  kedua  tokoh  ini  Turki  Usmani  cukup  bahnyak  mengalami kemajuan  dalam  bidang  hukum,  pemerintahan,  politik  dan  berbagai  aspek lainnya,  salah  satu contohnya adalah Piagam Gulhane sebuah peraturan dalam bidang hukum pidana.
Karena  itu  posisi    Syekh  Islam  atau  ulama  sebagai  mujtahid  mempunyai  kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai penasehat pemerintah, Ibrahim al-Halabi  dan Ebu al- Su’ud, dan Feyzullah menjabat  sebagai  Syekh  Islam,  dan  Ahmad  Judad  Basya  sebagai  menteri  kehakiman yang kemudian melahirkan majallat ahkam adliyat.
Kewenangan Syekh Islam ini kemudian melahirkan pengaruh paling tidak dapat dilihat dalam dua faktor;
1. Faktor  posisi  atau  kedudukan  sebagai  penasehat  khalifah;  hal  ini  menyebabkan  syekh Islam  cukup  dekat  dengan  pemerintah,  semua  aspek  yang  terkait  dengan  hukum  dan keagamaan  tidak  akan  dilakukan  sebelum  meminta  pandangan  dan  pertimbangan  dari seorang  syekh  Islam.  Tanpa  pandangan  syekh  Islam  maka  kebijakan  pemerintah  dalam hal hukum dan keagamaan tidak akan mendapatkan respon baik dari masyarakat.
2. Faktor hasil fatwa dan ijtihad yang dilahirkan: fatwa dan ijtihad syekh Islam jelas cukup efektif dijadikan sebagai aturan hukum bagi masyarakat Turki Usmani, pada konteks ini ulama  disamping  mendapatkan  legetimasi  politik  juga  legitimasi  sosial  dari  ma syarakat.
Kuatnya  pengaruh  Syekh  Islam  dalam  konteks  politik  pemerintah  dan  sosial kemasyarakatan  mengakibatkan  ijtihadnya  juga  menjadi  acuan  dan  rujukan.  Karena  itu  dapat dipastikan bahwa corak dan mazhab yang dijadikan sebagai pegangan syekh Islam pada saat itu jelas akan mewarnai ijtihad sebagai produk hukum. Sebagai contoh Ahmad Judad Basya seorang pengikut Mazhab Hanafi yang kemudian dapat dipastikan bahwa majallat ahkan aldliyah sangat kental dengan warna mazhab Hanafi.
Jika  ditinjau  dalam  segi  sejarah  sosial  hukum  Islam,  maka  cukup  wajar  mazhab  yang berkembang di Turki adalah mazhab Hanafi karena ia terkenal dengan rasional yang cenderung banyak menggunakan nalar ( ra’yu ) yang dominan diantara empat imam yang lain. Sebagaimana
17 Badri Yatim, Sejarah Peradaban…, h. 135.
dipahami  bahwa  dasar  mazhab  Hanafi  dalam  melakukan  instinbath  hukum  adalah;  Al-Quran, Sunnah, Qaul Sahabat, Qiyas, Istihsan dan Urf. 18
Para  mufti  pengikut  Hanafi  ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk  menafsirkan  hukum.  Para mufti  ini  dikepalai  oleh  Mufti  Istambul,  yakni  Syaikh  Islam,  yang  bertindak  sebagai  penasehat keagamaan  bagi  sultan.  Ia  dianggap  sebagai  orang  yang  paling  dihormati  dijagat  tatanan keaagamaan.  Ia  memiliki  kebebasan  menilai  dan  kekuasaan  mengontrol  dan  menegur  keras pemegang  kekuasaan.  Tandanya  adalah  bahwa  ia  tidak  termasuk  anggota  dewan  para  pejabat tinggi sultan. 19
Sultan  Mahmud  II  juga  yang  melakukan  perubahan  sistem  pemerintahan.  Sebelumnya Turki Usmani dipimpin oleh seorang Sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi Sultan Mahmud II memakai gelar sultan  dan  sebagai  pemimpin  rohani  ia  menggunakan  gelar  Khalifah.  Dengan  demikian  Raja Usmani  mempunyai  dua  bentuk  kekuasaan  memerintah  negara  dan  kekuasaan  menyiarkan  dan membela Islam. 20
Sesudah  itu  kemudian  muncul  gerakan  Tanzimat  yang  bermakna  mengatur,  menyusun dan memperbaiki dalam konteks peraturan dan undang-undang baru. Tokohnya adalah Mustafa Rasyid  Pasya,  ia  pernah  menjadi  Duta  Besar  Paris,  Menteri  Luar  Negeri  dan  akhirnya  Perdana Menteri.  Tokoh  lain  dalah  Mehmed  Sadik  Rifat  Pasya  (1807-1856  M),  ia  pernah  menjadi Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan sebelum diangkat menjadi Ketua Dewan Tanzimat. Pada  dasarnya  gerakan  tanzimat  mendukung  pembeharuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Sultan Mahmud  II,  Dewan  Hukum  (maclis-i  ahkam  adliye)  dibentuk  pada  masa  Tanzimat  anggotanya diperbanyak  dan  diberi  kewenangan  yang  luas  untuk  membentuk  undang-undang.  Kodifikasi hukum dimulai dan sebagai sumber hukum di samping syariat juga dipakai di luar agama yaitu hukum Barat. Tahun 1840 dikeluarkan hukum pidana yang baru, 1850 hukum dagang baru dan 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana dan sipil. 21
Pada  tahun  1856  dikeluarkan  piagam  baru Hatt-i  Humayun yang  lebih  banyak memberikan  kewenangan  dan  hak-hak  penduduk  Turki  dari  Eropa  yang  beragama  Kristen, sehingga tidak ada perbedaan antara Islam dan non-Muslim. Misalnya mendirikan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, tanah pemakaman. Perbedaan agama dan bahasa dihapus, seseorang dapat menjadi  pegawai  kerajaan  tanpa  pandang  bulu.  Perkara  yang  timbul  dalam  masyarakat  yang berbeda  agama  akan  diselesaikan  oleh  Mahkamah  Campuran.  Pajak  yang  dibayar  antara  orang Islam dan non-Muslim sama besarnya. 22
Jika  memakai  pendekatan  sejarah  sosial  hukum  Islam,  maka  dapat  dikatakan  bahwa majallat  ahkam  al-adliyat merupakan  kodifikasi  fiqih  sekaligus  kompilasi  hukum  Islam  yang paling  berhasil  dan  menonjol  sepanjang  perjalanan  dinasti    Islam.  kompilasi  ini  dalam  bentuk
18 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h. 188. Lihat juga Ali Fikri, Kisah- Kisah Para Imam Madzhab, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, h. 1-45.
19 Albert Hourani, Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim, Terjemahan, Bandung: Mizan, 2004, h. 428
20 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam…, h. 92.
21 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam…, h. 100.
22 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam…, h. 102.
perundang-undangan  perdata  umum  berdasarkan    mazhab  Hanafi.  Jika  masa  Abbasiyah  yang mengangkat Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifa sebagai mufti masa itu. 23
Majallat  ahkam  al-adliyat menjadi kitab  undang-undang  yang  dipakai  secara  resmi diseluruh wilayah kekuasan Usmani kecuali Mesir sampai memasuki  abad modern tepat ketika Turki  memasuki  periode  Republik  dan  kekhalifahan  sudah  dihapuskan  oleh  Mustafa  Kemas Pasya  1924.  Saat  itu,  institusi  khalifah  dicopot,  Syaikhul  Islam  dan  lembaga  peradilan  Islam (mahkamah  syar’iyah)  dihapus.  Undang -undang  kemudian  diambil  dari  Eropa.  1926  Turki secara  resmi  mengadopsi  hukum  perdata,  kehakiman,  dan  peradilan  Swiss,  hukum  pidana  dari Italia dan hukum dagang dari Jerman. 24

## 4. Pengaruh Secara Filosofis dengan Tradisi Luar Islam Kondisi Sosial Kemasyarakatan
Kebudayaan  Turki  Usmani  merupakan  perpaduan  bermacam-macam  kebudayaan diantaranya  adalah  kebudayaan  Persia,  Bizantium  dan  Arab.  Dari  kebudayaan  Persia  mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium. Sedangkan dari bangsa Arab juga mereka mewarisi agama, pengetahuan, prinsip sosial ekonomi dan hukum. 25 Dalam bidang Ilmu Pengetahuan  di  Turki  Usmani  tidak  begitu  menonjol  karena  mereka  lebih  memfokuskan  pada kegiatan  militernya,  sehingga  dalam  khasanah  Intelektual  Islam  tidak  ada  Ilmuan  yang terkemuka dari Turki Usmani. 26
Bangsa  Turki  Usmani  memang  dikenal  mudah  berasimilasi  dengan  bangsa  asing  dan terbuka  untuk  menerima  kebudayaan  luar.  Bagaimanapun,  sebelumnya  mereka  adalah  orang- orang  nomad  (pengembara)  yang  hidup  didaratan  Asia  tengah.  Pada  sisi  lain  sebagai  bangsa yang    mempunyai  filosofis  inklusif,  pluralis  dan  militeristik.  Bidang  militer  lebih  menonjol karena  itu  Usmani  tidak  ditemukan  ilmuan  yang  terkenal  dan terkemuka  sebagaimana  pada Zaman Abbasiyah yang mempunyai karakter pengembangan ilmu dan filsafat. Namun demikian dalam  seni  arsitektur  Islam  berupa  bangunan-bangunan  masjid  indah  cukup  banyak;  misalnya, Masjid  al-Muhammadi  atau  Masjid  Sultan  Muhammad  al-Fatih,  Masjid  Agung  Sulaiman,  dan Masjid  Abi  Ayyub  al-Anshari.  Masjid-masjid  tersebut  dihiasi  dengan  keindahan  kaligrafinya terutama  masjid  yang  asalanya  adalah  Gereja  Aya  Sofia.  Hiasan  kaligrafinya  itu  dijadikan sebagai penutup gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya. 27
Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan  politik.  Masyarakat  digolongkan  berdasarkan  agama,  dan  kerajaan  sendiri  sangat  terikat dengan  syariat  sehingga  fatwa  ulama  menjadi  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itru,  ajaran- ajaran tarikat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Ada dua tarikat yang berkembang yaitu tarikat Bektasyi dan Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektasyi mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara
23 Juhaya S. Praja, Fikih dan Syariat dalam Taufik Abdullah (et. al.), Ensklipedi Tematis Dunia Islam, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002, h. 107.
24 Juhaya S. Praja, Fikih dan Syariat…, h. 108.
25 Philip K. Hitti, History of The Arabs…, h. 913
26 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, h. 134 .
27 Badri Yatim, Sejarah Peradaban…, h. 136.
Jenissari, sehingga mereka sering disebut tentara Bektasyi, sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari  para  penguasa  dalam  mengimbangi  Jenissari  Bektasyi. 28 Meskipun  tarekat Bektasyi  kemudian  dibubarkan  oleh  pemerintah  karena  dianggap  mendukung  Jenesseri melakukan pemberontakan, lalu tarekat ini dihapus. 29
Tentara  Jenesseri  merupakan  orang-orang  non-Turki  yang  berasal  dari  anak-anak Kristen  berkebangsaan Eropa  yang  berasal  dari pegunungan  Kaukasus.  Anak-anak  tersebut kemudian  diasramakan  dan  didik  secara  militer  dan  diislamkan.  Program  ini  ternyata  berhasil mereka  kemudian  berubah  menjadi  tentara  yang  kuat,  disiplin,  loyal  dan  tangguh  dan  berhasil menaklukkan wilayah Eropa yang cukup luas. 30
Pada  sisi  lain,  ilmu  kalam atau  teologi  yang  dianut  oleh  pemerintah  juga mengembangkan  satu  mazhab  dan  menekan  mazhab  lainnya.  Sultan  Abdul  Hamid  II  cukup fanatik  kepada  aliran  Asyariyah,  dan  mempertahankan  aliran  ini  dari  kritikan  aliran-aliran lainnya.  Ia  memerintahkan  Syaikh  Husein  al-Jisri  untuk  menulis al-Hushun  al-Hamidiyah (benteng  pertahanan  Abdul  Hamid)  untuk  melestarikan  aliran  yang  dianutnya.  Akibatnya  di bidang  ilmu  keagamaan  dan  fanatik  berlebihan,  maka  ijtihad  tidak  berkembang.  Ulama  hanya suka  menulis  buku  dalam  bentuk syarah (penjelasan)  dan hasyiyah (catatan)  terhadap  karya- karya ulama sebelumnya. 31
Para  mufti  menjadi  pejabat  tertinggi  dalam  urusan  agama  dan  mempunyai  wewenang dalam  memberi  fatwa  resmi  terhadap  problem  keagamaan  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Kemajuan-kemajuan yang  diperoleh  kerajaan  Turki  Usmani  tersebut  tidak  terlepas  daripada kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, antara lain: kuat secara militer, pemberani, heterogen, dan posisi yang strategis karena terletak antara Asia dan Eropa.
Pada  sisi  lain,  khususnya  di  kota  kecil  dan  pedalaman,  kondisi  sosial  dan  politik kekuasaan mutlak terdapat hubungan simbiosis antara pemuka sekuler dan tokoh agama (ayan ve eshraf:  yang  agung  dan  yang  baik).  Ada  keragaman  dalam  persoalan  otonomi  daerah.  Dengan mengitegrasikan kedudukan ulama dan qadi ke dalam sistem politik-hukum. Karena itu, Dinasti Usmani sesungguhnya menyetujui konsep pembagian kekuasaan. Ada ruang tawar menawar dan bernegosiasi dalam pengaturan hukum dan keadilan. 32
Pemerintah  sendiri  secara  luas  dijalankan  oleh  minoritas  etnik  dan  agama.  Inkorporasi beberapa  daerah  di  Eropa  selatan  dan  Timur.  Laut  Hitam  dan  wilayah  Kaukasus  memberikan ruang yang cukup luas bagi terjadinya pembauran (asimilasi) berbagai kelompok etnik, lebih luas dibandingkan  negara  pra-modern  lainnya.  Di  daerah-daerah  terpencil,  penguasa  Turki  lebih menyukai pemerintahan tidak langsung melalui para pemimpin yang sudah ada atau para kepala suku:  Dubrovnik  memiliki  Dewan  kota,  Makkah  memiliki syarif, Kurdistan  dan  Tartar mempunyai khan dari  Crimea,  pegunungan  Balkan,  Anatolia  Timur  dan  Kaukasus  selatan  dan suku-suku Nomad dikelompokkan bersama di bawah klan atau kepemimpinan suku dan mereka disebut “bangsa ( ulus )”. Dinasti Turki Usmani berhasil mempersat ukan keberagaman multi etnis
28 Badri Yatim, Sejarah Peradaban…, h. 138.
29 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam…, h. 91.
30 Badri Yatim, Sejarah Peradaban…, h. 135.
31 Badri Yatim, Sejarah Peradaban… , h. 138.
32 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 381.
dan multi kultural yang sangat heterogen dari sisi, bahasa, etnis, gaya hidup, struktur sosial dan ekonomi. 33
Keragaman semacam itu dapat bertahan karena kenyataan bahwa penguasa Usmani lebih bercorak dinasti ketimbang rezim suku: para pemimpin dianggap sebagai keluarga Usmani, tidak secara  tegas  dianggap  orang  Turki.  Turki  adalah  sebutan  bagi  penduduk  Antolia  semi-nomad yang kurang berbudaya (kadang-kadang dikatakan bahwa orang Turki tidak layak memerintah). Sistem  kekuasaan  Dinasti  Usmani  lebih  menyerupai  kekaisaran  Romawi  ketimbang  negara modern.
Prinsip  ini  mewarnai  semua  gerak  dan  kebijakan  pemerintahan.  Pemimpin  militer merekrut sejumlah pemuda dari seluruh pelosok Eropa selama beberapa generasi berturut-turut, yang  kemudian  berdinas  diangkatan  bersenjata  dan  pemerintahan.  Para  militer  kelahiran  Eropa itu  kemudian  menjadi  tokoh-tokoh  reformis  terkemuka,  sebagian  sangat  menekankan  latar- belakang  etnik  mereka  sebagai  satu  kekuatan  rezim.  Para  imigran  dari  Eropa  Kristen  itu  juga memiliki keahlian berharga. Seorang penulis Turki Mustafa Ali menyatakan bahwa pembauran ras  ini  memberikan  bakat-bakat  yang  berbeda  kepada  rezim  ini;  Katib  Celebi  menganggap keragaman ajaran dan aturan-hukum bersumber pada tujuan inti rancangan Tuhan. 34
Selain  itu,  keragaman  pun  muncul  dalam  kehidupan  agama.  Turki  Usmani  mengakui keberadaan  berbagai  agama  dan  mengembangkan  toleransi  agama  yang  tidak  ditemukan  di kawasan Eropa Kristen.  Di bidang perniagaan dan industri, terjadi asimilasi kultural: pedagang maupun pekerja muslim dan non-Muslim yang cakap menjadi bagian dari kelas yang sama dan mendapatkan  hak-hak  yang  sama,  sedangkan  pedagang  kaya  Yahudi,  Yunani  dan Armenia berpakaian  dan  berperilaku  layaknya  umat  Islam.  Dinasti  Usmani  mengembangkan  sistem manajemen tradisional bagi para penganut monoteisme non-Muslim; mereka diberi kewenangan dalam  kehidupan  beragama  dan  ditengah  komunitas  agama  (millet)  mereka  sendiri.  Pemimpin agama Yahudi dan Kristen, layaknya pemimpin suku, mendapatkan  yuridiksi atas umat mereka sendiri. Millet “menjaga  institusi  mereka  sendiri,  mengurusi  pendidikan,  keadilan  agama,  dan keamanan  sosial;  memiliki  sekolah,  rumah  sakit,  dan  hotel  terpisah  serta  rumah  penampungan bagi kaum miskin dan lansia.
Kelompok minoritas diperintah oleh hukum agama mereka dan tidak tunduk pada ulama dan  qadi  (kecuali  jika  mereka  mengadu  ke  pengadilan  qadi).  Bahkan  otoritas  pendeta Konstantinopel  ditingkatkan,  dengan  menjadikannya  sebagai  pemuka  agama  ortodoks  Slavia atau Yunani dan memberinya otoritas sipil khusus. Para pedagang Eropa dimasukkan ke dalam millet,  dan  beberapa  orang  diangkat  sebagai  konsul  yang  mewakili  kepentingan  mereka. Pengakuan  terhadap  keragaman  etnik  dan  agama  merupakan  kelanjutan  dari  kebijakan  Dinasti Usmani  awal  (juga  kaum  Muslimin  awal),  yang  mengakui  keberadaan  orang  luar  dan memberinya  hak-hak  kewarganegaraan  beserta  semua  keuntungannya.  Sikap  toleran  terhadap penganut  agama  monoteisme lain  berakar  dalam  tradisi  Islam.  Sultan  Mahmud  II  dalam pengertian  tertentu,  merupakan  seorang  cendikiawan,  berbeda  jauh  dengan  tradisi  istana  Barat, dan tampaknya ia lebih toleran ketimbang penguasa lainnya di Turki Usmani. 35
B. Dinasti Mughal India
33 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 381.
34 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 382.
35 Antoni Black, Pemikiran  Pol itik…, h. 382-383.

## 1. Tipologi Mujtahid
Dinasti Mughal di India berkuasa selama 332 tahun (1526-1858 M) mencapai kemajuan pada masa Sultan Akbar (1560-1605 M) dan Sultan Auranzeb (1658-1707 M). Pada masa Sultan Akbar diterapkan kebijakan politik Sulakhul (toleransi universal). Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Mereka tidak dapat dibedakan karena perbedaan etnis  atau  agama.  Akbat  mempunyai  gagasan  yang  cukup  liberal  yakni  menyatukan  semua agama yang disebut Din Ilahi. Secara umum kebijakan dulakhul berhasil menciptakan kerukunan masyarakat india yang sangat heterogen dari segi etnis dan agama. 36
Sultan Akbar mendapat dukungan dari sahabat sekaligus penasehat pribadinya yakni Abu al-Fadl  (1551-1602  M).  Khususnya  dalam  mengembangkan  ide  dan  gagasannya  tentang Din Ilahi selama  pemerintahan  Sultan  Akbar.  Abu  al-Fadl  mendapatkan  pendidikan  spiritual  dan filsafat  dari  ayahnya  yang  berpendapat  “tidak  ada  ajaran  yang  tidak  keliru  dalam  hal  tertentu, atau  yang  sepenuhn ya  keliru”.  Abu  Fadl  merefleksikan,  mewadahi  dan  mengartikulasikan pemikiran-pemikiran  dan  tujuan  politik  Akbar.  Karyanya  yang  berjudul A’in -i  Akbar (hukum Akbar:  sebuah  bagian  dari  buku, Akbar  Name [buku  Akbar] – buku  tentang  sejarah pemerintahan) yang berisi pandangan-pandangan kedua sahabat itu tentang pemerintahan politik, yang  diselingi  dengan  narasi  tentang  keberanian  Akbar.  Buku A’in -i  Akbar dibagi  ke  dalam beberapa  tema  pembahasan  tentang  keluarga,  militer,  kerajaan;  buku  ini  memasukkan  sebuah wacana tentang  pajak  tanah  dan  penjelasan  tentang  ajaran  Hindu.  Tujuannya  adalah  agar permusuhan terhadap (umat Hindu) dihentikan dan pedang dunia tidak lagi menumpahkan darah; agar  pertikian  di  dalam  dan  di  luar  berubah  menjadi  kedamaian;  duri-duri  perselisihan dan permusuhan berkembang menjadi taman kedamaian. 37
Abu al-Fadl dalam peranan sebagai penasehat dan sahabat Akbar cukup sejalan dalam hal pemikiran  keagamaan.  Ia  mengungkapkan  bahwa  semua  umat  beragama,  ketika  mereka mengadopsi  semangat  pencarian  yang  terbaik  di  antara  seluruh  bentuk  penalaran  dapat berkomunikasi  dan  belajar  satu  sama  lain.    Abu  al-Fadl  mempergunakan  hukum  India  kuno, Hukum  Manu dan Mahabarata — sehingga  ia  memerintahkan  agar  diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Persia – juga  memakai  gagasan  Nasiruddin  al-Tusi  dan  al-Dawani  yang  ia  sebarkan secara luas pada masa Akbar.
Kemudian  sesudah  pemerintahan  Sultan  Akbar, Auranzeb  bersaing  dengan  saudaranya Dara  Sujha  untuk memerintah setelah ayahnya  wafat  Sultan  Syah  Jehan  (1592-1666  M). Aurangzeb adalah sultan Mughal besar terakhir yang memerintah mulai tahun 1658-1707 M. Dia bergelar Alamgir Padshah Ghazi yang memerintah secara berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan Akbar, pendahulunya. Di akhir pemerintahannya dia berhasil menguasai Deccan, Bangla dan Aud. Sistem yang dijalankan Aurangzeb banyak berbeda dengan pendahulunya. Kebijakan- kebijakan  yang  telah  dirintis  oleh  raja-raja  sebelumnya  banyak  diubah,  khususnya  yang menyangkut  hubungan  dengan  orang  Hindu.  Aurangzeb  adalah  penguasa  Mughal  yang membalik kebijakan konsiliasi dengan Hindu. Diantara kebijakannya adalah melarang minuman keras, perjudian, prostitusi dan penggunaan narkotika (1659 M).
36 K.  Ali, Sejarah  Islam  (Tarikh  Pra  Modern), Diterjemahkan  oleh  Ghufron  Masadi,  Jakarta:  Sirgunting, 1996, h. 355.
37 Antony Black, Pemikiran Politik Islam.., h. 436.
Aurangzeb membentuk  sebuah  komisi  yang  bertugas  menyusun  kitab  kumpulan  hukum Islam. Hasil kerja komisi ini adalah diundangkannya kitab peraturan ibadah dan muamalah umat Islam yang dinamakan Fatawa-i Alamghiriyyah yang dinisbahkan kepada nama sultan. Kitab ini terdiri dari enam jilid tebal dengan rujukan umat mazhab Hanafi, yang juga disebut Fatawa al- Hindiya. Namun demikian sifatnya setengah resmi karena tidak punya kekuatan mengikat untuk diamalkan  sebagaimana  layaknya  sebuah  undang-undang. 38 Dengan fatawa tersebut  ia  juga kembali memberlakukan jizyah (pajak kepala) bagi penduduk non-Muslim terutama Hindu. 39 Fatawa  al-Hindiya ini  kemudian  disebarkan  ke  penjuru  wilayah  Mughal  agar  dijadikan panduan hukum dan memberantas penyakit-penyakit sosial, seperti: mabuk-mabukan, perjudian, dan prostitusi  yang memang berusaha dihabisi oleh kerajaan. Pungutan pajak  yang tidak sesuai syariat  juga  ia  hapuskan,  padahal  tata  perpajakan  ini  sudah  sejak  dulu  dipratikkan  oleh Dinasti Mughal.
Pada sisi lain masalah keagamaan diatur oleh kerajaan dibawah pimpinan menteri agama atau yang disebut sadar as-sudur atau sadar-i azam (pemuka besar agama kerajaan), sadar-i kul atau sadar-i jahan (penguasa tertinggi dalam bidang agama). Yang memangku jabatan ini ialah mereka yang dinilai sebagai orang-orang terhormat dan terpelajar karena sadar-i as-sudur adalah seorang  yang  berfungsi  sebagai  penghubung  raja dan  rakyat  sekaligus  wakil  seluruh  ulama.  Ia juga  harus  mampu  menegakkan  hukum,  memberikan  rekomendasi  kepada  sultan  agar memberikan hadiah dan tanah wakaq kepada ulama, melaksanakan pembagian khirat (sedekah) atau  sumbangan  sultan  kepada  rakyat.  Setiap  provinsi  mempunyai  satu  sadar  (kepala  agama) yang  bekerja  dibawah  perintah sadar  as-sudur (menteri  agama). 40 Kekuasaan  peradilan sepenuhnya  ditangan  Qadhi.    Kemudian sadar yang  ada  di  provinsi  mengapalai  para  hakim, mutasbih,  muballigh,  Imam  Shalat,  Mu’azzin,  dan  administrasi  keuangan  lokal.  Ia  juga bertanggungjawab atas pengangkatan mufti dan atas hubungan antara pemerintah dan ulama. 41 Pada masa kepemimpinan Jahangir (1605-1627 M) muncul ulama yang sufi dan penganut tarekat Naqsabandiyah yaitu Syekh Ahmad Sirhindi (1564-1624 M)  yang independen dan tidak terikat dengan pihak kesultanan. Ia berpandangan bahwa dasar dan interpretasi terhadap sejarah Islam dan peran nabi harus murni. Menurutnya dalam waktu seribu tahun setelah kematian Nabi, aspek kemanusiaan atau duniawi yang didakwahkan Nabi telah merosot tajam, sedangkan aspek spiritualnya  terus  “memperoleh  kekuatan”.  Dengan  kata  lain,  apa  yang  lebih  dibutuhkan  umat saat  ini  adalah  pembaharuan  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  publik  dan  politik.  Sirhindi memandang dirinya sebagai orang  yang akan mengembalikan  Islam kepada kondisi ideal masa hidup  nabi  dengan  memulihkan  aspek  publik  syariat.  Jadi,  apa  yang  kini  dipraktekkan  secara spiritual,  sekali  lagi  mesti  dipraktikkan  dalam  dalam  kehidupan  publik.  Dia  adalah  seorang pembaharu (mujaddid) melenium baru Muslim. 42
Namun syariat  yang hendak ia perbaharui bukanlah syariat sebagaimana  yang dipahami oleh  para  fuqaha  ortodoks,  melainkan  menurut  pengertian  “essensial”  kesalehan  sufistik.  Dia
38 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam…, h. 1664
39 Antony Black, Pemikiran Politik Islam.., h. 453.
40 Taufik Abdullah, et. al. Enskilopedi Tematis Dunia Islam, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, h. 296.
41 Ira Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Jakarta: Grafindo Persada, 1999, h. 703.
42 Antony Black, Pemikiran Politik Islam…, h. 448.
berupaya  memulihkan  tradisi  sufi  dari  warna-warna  Hindu  dan  menjaga  sesungguhnya  dalam warna  Islam.  Dia  ingin  mengubah  sikap  sufi  terhadap  non-Muslim  yang  telah  berlaku  umum. Misalnya,  ia  mengatakan  setelah  sebuah  eksekusi,  “penghinaan  terhadap  kafir  sese ngguhnya dilakukan demi kepentingan umat Islam itu sendiri”.
Beberapa  tahun  kemudian  muncul ulama  mujtahid  ditengah  suasana Dinasti  Mughal mengalami  kemunduran  yakni Syah  Waliyullah  (1703-1762)  dari  Delhi.  Ia  berpendapat  salah satu penyebab kelemahan umat Islam ialah perubahan sistem pemerintahan dari sistem khilafah ke sistem kerajaan. Sistem pertama bersifat demokratis, sedang sistem kedua bersifat otokratis. Karena  itu  sistem  kekhalifahan  seperti  pada  masa al-Khulafa  al-Rasyidun perlu  dihidupkan kembali.
Syah  Waliullah,  nama  lengkapnya  adalah  Qutubuddin  ahmad  bin  Abdurrahman  bin Wajihuddin  bin  Mu’azzam  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Qawwamuddin.  Silsilah  tokoh  ini lahir  21 Pebruari  1703  sampai  pada  Khalifah  Umar  bin  Khattab  sehingga  dibelakang  namanya sering  ditambah  al-Umari  al-Faruqi. 43 Sejak  umur  5  tahun, al-Dahlawi telah  memasuki pendidikan dasar, dan pada umur 7 tahun ia telah menghafal al-quran. Pada saat berusia 15 tahun ia telah menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu tafsir, hadis, logika, filsafat, astronomi,  kedokteran  dan  matematika.  Selain  pengembangan  intelektual,  pendidikan  syah walilullah juga dilengkapi dengan pengembangan rohani melalui latihan dalam tarekat, ayahnya adalah pemimpin Tarekat Naqsyabandiyah. 44
Al-Dahlawi dapat  dikategorikan  sebagai  ulama yang  tipologinya puritan  yang menekankan  pada  kemurnian  ajaran  Islam. Pada  saat  ia  kembali  ke  Delhi  dari  Makkah  dan Madinah terjadi pergolakan antara kaum Muslim dengan Hindu. Menurutnya, kemunduran umat Islam secara umum pada saat itu disebabkan oleh kemandekan berpikir, penyebabnya adalah:
1) Digantinya sistem khilafah yang demokratis menjadi kerajaan yang absolut
2) Masuknya  unsur-unsur  non  Islam  ke  dalam  praktek  ibadah,  terutama  setelah berkembangnya  agama  sinkretis  yang  diciptakan  oleh  Sultan  Akbar  I  (1556-1605  M), seorang penguasa Kesultanan Mughal dengan konsep Din Ilahi (anggapan semua agama sama dan harus diperlakukan sama;
3) Ditukarnya ijtihad dengan sikap taklid sebagai akibat logis dari kemandekan berpikir
4) Perselisihan intern antar umar Islam sendiri. 45
Al-Dahlawi  hidup  sezaman  dengan  Muhammad  bin  Abdul  Wahab  (1703-1787  M) seorang  mujtahid  dan  tokoh  gerakan  Wahabi  di  Hijaz.  Oleh  karena  itu,  pemikiran  dan pandangannya  sering  dipengaruhi  oleh  pendiri Wahabi  tersebut.  Walaupun  tidak  ada bukti bahwa mereka saling mempengaruhi, meskipun artikulasi gagasan mereka memiliki persamaan, khususnya tentang bid’ah, khurafat, ijtihad dan taklid.
Pemikiran  al-Dahlawi  terkait  dengan keharusan  umat  Islam  untuk  kembali  kepada  al- Quran dan Sunnah. Menurutnya, yang menjadi pegangan pokok umat Islam adalah al-Quran dan sunnah, bukan buku-buku fiqih, tafsir, ilmu kalam dan sebagainya. Ia membedakan antara Islam universal  mengandung  ajaran  dasar  konkret,  sedangkan  Islam lokal  mempunyai  corak  yang ditentukan oleh  kondisi  tempat  yang  bersangkutan.  Ajaran  Islam  dasar  yang  universal  harus
43 Nina M. Armando et.al., Ensiklopedia Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoevem, 2005, h. 256.
44 Nina M. Armando et.al., Ensiklopedia … h. 256.
45 Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum…, h. 239.
dipertahankan  dan  dipegang,  sedangkan  interpretasi  dan  pelaksanaannya  dapat  berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zaman. 46 Pemikiran untuk kembali kepada al-Quran dan Sunnah tidak terlepas  dari  kondisi  umat  Islam  pada  saat  itu,  yaitu  terjadinya  perselisihan  yang  cukup  tajam antar aliran keagamaan (golongan  dan mazhab). Yakni antara kelompok Sunni dan Syiah, ahlul hadis dan ahlu al- Ra’yi serta fuqaha dan sufi.
Meskipun demikian Antonio Black mengatakan bahwa al-Dahlawi tipologi sama dengan Hujjatul  Islam al-Gazali  (w.  1111  M)  yang  memadukan  pendekatan  fiqih  dengan  tasawuf  dan mengedepankan keseimbangan (tawazun) dalam semua aspek, bukan hanya dalam koteks fiqih, tasawuf tetapi juga  ekonomi.  Ia juga mengedepankan perlunya ijtihad, syariat harus ditafsirkan secara  kontekstual  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat,  sebagaimana  ditulis  dalam  bukunya, Hujjatun al-baligah (argumen puncak Allah). Meskipun demikian ia termasuk ulama yang keras terhadap kelompok Hindu dan nampak sejalan dengan kebijakan Sultan Auranzeb. 47
Ketika  berijtihad  al-Dahlawi  membangun  tiga  prinsip  yang  harus  diperhatikan  oleh seorang mujtahid;
1. Ijtihad harus aplikatif (tatbiqi), artinya, setiap ijtihad yang dihasilkan harus dapat digunakan atau dipakai dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan hukum yang berlaku.
2. Ijtihad harus logis ( ittiba’ al -manhaj al- ‘aqli ), artinya hasil ijtihad harus benar-benar dapat dilaksanakan  dan  mengerti  oleh  masyarakat,  tidak  membuat  mereka  bimbang  dan  ragu. Menurutnya,  hasil  ijtihad  yang  membingunkan  masyarakat,  tidak  hanya  menimbulkan ketidakpastian  hokum,  tetapi  juga  kekacauan  dan  gangguan  bagi  stabilitas  umat.  Pada konteks ini hasil ijtihad harus bersifat rasional dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah.
3. Ijtihad harus bernilai sosial (al-maslahah). Artinya, dalam berijtihad harus dipertimbangkan segi kepentingan umat dan berdaya guna untuk kemaslahatan masyarakat. 48
Pada  masa  kesultanan Mughal juga  dikenal  Syekh  Islam  atau  mufti  yang  berasal  dari kalangan  ulama  yang  secara  umum  merupakan  penanggung  jawab  masalah  keagamaan  di provinsi-provinsi. Para sufi dan orang lemah secara umum berada dibawah perlindungan Syekh Islam juga dinilai sebagai orang terhormat dan berwibawa yang memimpin khanqa (pesantren). Khanqah  adalah  sekolah tradisional  yang  dipimpin  oleh  Syekh  Islam  tempat  para  pelajar bermukim  dan  memperolah  makan  selama  belajar.  Semua  biaya  dan  keuangan  khanqah ditanggung oleh negara dan para dermawan. 49
Pada masa kesultanan Mughal juga dikenal adanya pengadilan (adalat). Pengadilan yang berlaku pada masa ini terdiri dari beberapa unsur;
1. Pengadilan  agama  (adalat  agama).  Pengadilan  ini  berdasarkan  agama  Islam  dan menetapkan ialah qadhi yang dibantu seorang mufti dan mir al adl (pengacara).
2. Pengadilan  biasa  yang  tidak  didasarkan  pada  agama  Islam.  dalam  pengadilan  ini, gubernur, faujdar (pemimpin  tentara)  dan kotwal (pihak  kepolisian)  yang  akan memberikan  keputusan.  Pada  masa  Akbar  perkara-perkara  Hindu  diputuskan  oleh pemimpin hindu (Brahma) merurut agama Hindu.
46 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam…, h. 239.
47 Antonio Black, Pemikiran  Politik…, h. 455.
48 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam…, h. 240.
49 Taufik Abdullah, Enskilopedi Tematis…, h. 296.
3. Pengadilan politik. Dalam pengadilan ini perkara-perkara seperti pengkhianatan terhadap Negara,  pemberontakan,  dan  pembunuhan  diadili.  Di  samping  itu,  ada  tiga  macam pelanggaran  yang  juga  akan  diadili  yaitu,  anti  Tuhan,  atau  melanggar  hokum  agama Islam dan melanggar aturan negara dan melanggar hak rakyat.
Untuk pelanggaran-pelanggaran ini ada empat macam bentuk hukuman yaitu;
1. Denda dan had (hudud dan saza) diberlakukan atas orang Islam yang berbuat salah atau melanggar hukum Islam.
2. Ta’zir (muhasabah  atau  kemarahan  rakyat),  pelaksanaannya,  orang-orang  memukul  dan menendang mujram (orang yang bersalah)
3. Qishas (hukuman  mati),  dilaksanankan  dengan  cara  keluarga  pembunuh  dan  yang terbunuh berkumpul untuk mengadakan musyawarah. Jika keluarga korban memaafkan, maka  yang  membunuh  dapat  dibebaskan.  Jika  tidak  maka  pembunuh  harus  dihukum mati.  Ada  kalanya  hukuman  mati  dengan  cara  minum  atau  makan afyun (dadah)  atau racun.
4. Tashhir (dipamerkan  atau  diarak),  tertuduh  digunduli  kepalanya,  dinaikkan  ke  atas keledai,  mukanya  dihitamkan,  lehernya  diberi  kalung  sepatu  dan  kemudian  diarak  ke seluruh kota.

## 2. Geneologi Intelektual
Geneologi  intelektual  pada  masa Mughal di  India  dapat  dilacak  pada Fatawa-i Alamghiriyyah menjadikan  Mazhab  Hanafi sebagai  rujukan  utama. Ulama  pada  masa  itu menjadikan  pendapat  Abu  Hanifa yang  terkenal  dengan  pendekatan  ra’ yu  dan  rasionalisme sebagai maenstrem (arus utama) bahkan menjadi mazhab resmi negara sebagai yang terjadi pada Turki Usmani . Meskipun ada ulama yang merujuk kepada mazhab yang lain, tetapi hal itu tidak menjadi arus utama.
Tokoh  intelektual  yang  cukup berpengaruh  pada  masa  Dinasti Mughal  terutama pemerintahan  Sultan  Akbar  adalah  Abu  al-Fadl.  Abu  al-Fadl  adalah  seorang  pemikir  filsafat yang  diberpandangan  semua  penganut  agama  dapat  saling  belajar  satu  sama  lain  bahkan  pada akhirnya  dapat  disatukan  dalam konsep  Din  Ilahi  (agama  ketuhanan)  yang  mengedepankan toleransi.  Dasar  pemikiran  tidak  hanya  diambil  dari  al-Quran  dan  sunnah  tetapi mengkolaborisakannya dengan Hukum Hindu sebagai hukum yang dianut mayoritas masyarakat India pada saat itu.
Pada  saat  yang sama  Abu  al-Fadl  juga  mengembangkan  pemikiran  bahwa  dalam  diri Sultan  Akbar  sebagai  seorang  pemimpin ia  memiliki  sifat-sifat  dan  kebajikan  yang  dibutuhkan untuk  memerintah  dengan  baik.  Akbar  menurut Abu  al-Fadl  pantas  mendapatkan  kekuasaan tertinggi  karena  illuminasi  dirinya.  Akbar  adalah  “manusia  sempurna  ( insan  kamil) – konsep yang  berasal  dari  syiah  Ismailiyah  yang  kemudian  diadopsi  oleh  kaum  sufi  seperti  al-Jili. Manusia yang menunjukkan individu langka dan mencapai kesempurnaan moral dan intelektual. Abu  al-Fadl  juga  sering  mengutip  pandangan  Ibnu  Arabi  yang    mengemukakan  bahwa  melalui perpaduan  antara  nalar  dialektis  dan  olah-spiritual,  seorang  dapat  mencapai  pengetahuan  batin ilahiyah melalui pengalaman langsung. 50
50 Antony Black, Pemikiran Politik Islam…, h. 439.
Gagasan  tentang  manusia  sempurna  (Insan  Kamil),  dan  raja  adalah  perwujudan  otoritas dunia dan agama jika dilacak geneologinya akan nampak benang merahnya  dengan tradisi Mesir Kuno  dan pemikiran  Iran  Klasik.  Kedekatan  tradisi  pemikiran  India  pada  saat  itu  dengan  Iran cukup  beralasan bukan  hanyab secara  geografis tetapi  juga  sosialogis  dan  antropologis, diantaranya bahasa Persia menjadi bahasa yang dipakai saat itu. Selain itu, doktrin dan pemikiran semacam  ini jelas  mendapat  dukungan  dari kalangan  Islam  dan  Hindu  yang  memiliki  konsep mistisisme  semacam  ini.  Di  samping  itu  pandangan  Nasiruddin  al-Tusi  dan  Ibnu  Arabi  yang sering  dirujuk  oleh  Abu  al-Fadl  semakin  memperkuat  pemikirannya  dalam aspek  filsafat  dan sufistik atau sufistik falsafi.
Sedangkan Syekh  Ahmad  Sirhindi penganut  tarekat  Naqsyabandiyah independen  dan tidak  terikat  dengan  pihak  kesultanan.  Ia  berpandangan  bahwa  dasar  dan  interpretasi  terhadap sejarah Islam dan peran nabi harus murni. 51 Setelah itu kemudian diikuti oleh Syah Waliullah al- Dahlawi.  Ia  memberikan  pengaruh  yang  cukup  kuat  dalam  masyarakat  terutama  dalam  bidang, tasawuf dan tarekat, hadis, kalam dan tentu saja fiqih. Sirhindi dan Al-Dahlawi seorang tokoh tarekat yang terkenal di India penganut Tarekat Naksyabandiah. Ia menginginkan sufi betul-betul bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Ia tampil jelas menentang paham Din Ilahi yang diusung oleh Sultan Akbar. Pada konteks ini juga dapat dipahamin bahwa pemikiran al-Dhalawi berbeda dengan  Muhammad  bin  Abdul  Wahab dari  Hijaz yang  anti  tasawuf.  Al-Dahlawi sebagaimana Sirhindi dalam  lapangan  tasawuf  berusaha  mengimbau  masyarakat  agar  meninggalkan  amalan yang menyimpang dan berasal dari luar Islam, seperti dari tradisi Hindu, Majusi dan Nasrani.

## 3. Pengaruh dalam Sistem Kekuasaan
Dinasti Mughal adalah sebuah kerajaan di India yang berlangsung 1526-1858 M. Mughal didirikan oleh seorang pengembara dari Asia Tengah yang bernama Zahiruddin Babur, ia adalah keturunan  Timur  Lenk  (1370-1405  M)  salah  satu  kelompok  etnik  Mongol.  Timur  Lenk  adalah keturunan Jengis Khan (w. 1227 M) yang telah masuk Islam dan berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Dinasti ini bersamaan dengan Turki Usmani di Asia Tengah dan Safawi di Persia. 52 Sebagaimana  Turki  Usmani,  Dinasti  Mughal  juga  berkarakter  militeristik  sultan  sebagai penguasa  diktator,  pemerintah  daerah  dipegang  oleh  seorang sipah  salar (kepala  komandan), sedang  subdistrik  dipegang  oleh faujdar (kepala  komandan).  Jabatan-jabatan  sipil juga  diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Bahkan pejabat-pejabat itu memang diharuskan mengikuti  latihan  kemiliteran. 53 Meskipun  dalam  praktek  keagamaan  lebih  bercorak  filosofis sufistik sebagaimana akan dijelaskan kemudian.
Pada masa Dinasti Mughal ada dua pemimpin yang cukup menonjol dalam bidang agama dan  penerapan  hukum  yakni;  Sultan  Akbar  (1556-1605  M)  menjalankan  gagasan Din  Ilahi (Agama  ketuhanan)  dan  politik Sulakhul (toleransi  universal). Politik  ini  mengandung  ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Mereka tidak dapat dibedakan karena perbedaan etnis atau agama. Kemudian Aurangzeb (1658-1707 M) memperlopori lahirkan sebuah peraturan
51 Antony Black, Pemikiran Politik Islam…, h. 448.
52 Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi Islam… (Jilid V) , h. 56.
53 Badri Yatim, Sejarah P eradaban…, h. 149.
kitab  ibadah  dan  muamalah  umat  Islam  yang  dinamakan Fatawa-i  Alamghiriyyah terdiri  dari enam jilid tebal dengan rujukan umat mazhab Hanafi, yang juga disebut Fatawa al-Hindiya.
Meskipun  kebijakan  politik  keagamaan  Akbar  dilanjutkan  oleh  Jahangir  (1605-1627  M) dan Syah Jehan (1628-1658 M). Pengaruhnya meliputi bangsawan baik Hindu maupun Muslim. Bahkan sebagian reformis Muslim mendukung kebijakanaan “Hinduisme menggunakan Pedang Islam”. Upaya ideologis Akbar dan Abu al -Fadl tidak berlangsung lama. Sebagain ide-ide akbar terus didakwahkan di kalangan Hindu dan para sufi; keadilan berarti kedamaian universal  yang ditegakkan  Akbar.  Seorang  penyair  sufi  berkata,  pemimpin  yang  adil  adalah  yang mempersatukan  kaum  Hindu  dan  Muslim.  Jahangir  melanjutkan  kebiasaan  Akbar  mengangkat orang  suci  Hindu  sebagai  penas ehat  yang  disebut  “guru  dua  agama”;  dan  memegang  sebuah buku nasihat ortodoks yang dianggap sebagai sinar pencerahan Ilahi yang dating kepadanya dari leluhur  (sejak  Adam  hingga  Timur  Lenk).  Namun,  upaya  untuk  menggantikan  atau menyempurnakan  Islam  tradisio nal  dengan  “Din  Ilahi”  versi  Akbar  menghadapi  sejumlah penolakan  dan  ditinggalkan  oleh  banyak  kalangan.  Di  sisi  lain,  Jahangir  menolak  untuk mencabut Dekrit Kesalehan Raja (raja sebagai pemutus akhir perselisihan ulama). 54
Sejalan  dengan  itu,  pada  sisi  keagamaan  tiga  ulama  yang  muncul  yakni  Abu  al-Fadl, Syekh  Ahmad  Sirhindi    dan Syah  Waliullah.  Abu  al-Fadl  merupakan  representasi  intelektual yang  dekat  dengan  pemerintah  atau  dapat  disebut  “ulama  pemerintah”  karen a  kedekatannya dengan  Sultan  Akbar.  Ia  secara  sangat  menyakinkan  menjadi  tokoh  yang  mengartikulasikan gagasan  Din Ilahi dan sifat akomokatif Islam terhadap agama Hindu yang dibalut dalam warna filsafat dan tasawuf.
Syekh  Ahmad  Sirhindi  adalah  seorang  ulama  penganut  tarekat  Naqsabandiyah  yang sangat  menentang  ajaran  Akbar.  Dia  memimpin  perlawanan  “jihad  persuasif”  dan  membujuk Jahangir  agar  mengangkat  seorang  alim  yang  shaleh  dan  jujur  sebagai  pemutus  akhir  dalam interpretasi syariat, untuk menggantikan dektrit Kesalehan Sultan. Namun upaya perlawanan ini menemui kegagalan bahkan ia dipenjarakan oleh Sultan Jahangir. 55
Sedangkan  Syah  Waliullah al-Dahlawi adalah  sosok  ulama  independen  yang    tidak terikat dan tidak dekat istana Mughal.  Ia bahkan  menjadi pengeritik terhadap doktrin Din  Ilahi yang digagas oleh Sultan Akbar, meskipun ia lahir berkiprah sepeninggal Akbar, namun doktrin ini  cukup  berpengaruh  sampai  pada  masa  Syah  Waliullah.  Al-Dahlawi  bahkan  menyerukan kepada  umat  Islam  pada  saat  itu  untuk  kembali  kepada  al-Quran  dan  Sunnah.  Hal  ini  nampak sebagai anti tesis dari pemikiran yang dikembangkan terlalu “liberal” oleh Abu al -Fadl. Seruan ini  meskipun tidak  sama  dengan  yang  dianut  oleh  Muhammad  bin  Abdul  Wahab,  karena  pada sisi lain al-Dahlawi dibesarkan dalam tradisi tarekat Naqsabandiyah dalam konteks tasawuf.
Selain Din  Ilahi yang  dikembangkan  oleh  Sultan  Akbar,  Aurangzeb  juga  melahirkan Fatawa-i Alamghiriyyah. Fatawa-i Alamghiriyyah yang diklaim merujuk kepada mazhab Hanafi. Dari segi penerapan Hukum Islam nampaknya ini yang paling berpengaruh diantara hukum yang lain yang diterapkan oleh Dinasti Mughal. Meskipun secara umum praktek keagamaan Din Ilahi yang lebih kuat berpengaruh.

## 4. Pengaruh Secara Filosofis dan Tradisi Luar Islam Kondisi Sosial Kemasyarakatan
54 Antoni Black, Pemikiran  Politik… , h. 448.
55 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 448.
Kemunculan dan kebangkitan dinasti ini menjadi contoh lain tentang kemampuan Turki- Mongol untuk merebut kekuasaan dan memerintah. Babur menyebut dirinya padsyah (pemimpin dunia)  dan  setelah  memenangi  perang  di  Panipat  (1526  M),  ia  menamakan  ibu  kota  barunya; Agra  di  daratan  Gangga,  pusat  kekhalifahan  (dar  al-khalifah).  Kultur  istana  dipengaruhi  oleh moeur, tradisi sastra dan arsitektur Persia; para penyair, sarjana, dan orang Persia berbondong- bondong ke Mughal dan bahasa Persia menjadi bahasa istana. 56
Pada  masa  dinasti  Mughal  dua  agama  besar  Muslim  dan  Hindu  disamping  Budha  dan dalam  Islam  ada  Sunni  dan  Syiah.  Sebenarnya  mayoritas  penduduk Mughal beragama  Hindu; kebijakan  toleransi  dimulai  sejak  masa  Zahiruddin  Babur.  Dia  menasehati  putranya,  Humayun ag ar “mengabaikan perselisihan antara Syiah dan Sunni, karena hanya akan melemahkan Islam”. Ia mengatakan;
Hindustan  berbagai  ajaran  dan  keyakinan  yang  berbeda.  Langkah  yang  paling  tepat yang mesti kamu lakukan, disertai keadilan sesuai dengan prinsip masing-masing umat. Candi-candi  dan  tempat  peribadatan  setiap  umat  di  bawah  kuasa  kerajaan  tidak  boleh kamu  hancurkan.  Kemajuan  Islam  akan  tercapai  lebih  baik  dengan  pedang  kebaikan, bukan  pedang  kekerasan.  Kemudian  perlakukanlah  semua  rakyat  yang  berbeda-beda keyakinannya menurut empat elemen, sehingga lembaga politik terbebas dari bermacam penyakit. 57
Konflik  yang  terjadi  bukan  hanya  antara  agama;  Islam,  Hindu,  dan  Sikh,  namun  juga antara  Sunni  dan  Syiah  (Bahadur  Syah (1707-1712  M  anak  dari  Auranzeb  yang  menganut Syiah).  Di  samping  antara  sesama  keluarga  istana  seperti  antara  Auranzeb  dan  saudara kandungnya Dara Sujha memperebutkan tahta pemerintahan. Auranzeb kemudian memenangkan perebutan kekuasaan tersebut. 58
Pada  masa  itu,  komunitas  agama  non-Muslim  memiliki  undang-undang  sendiri  dalam persoalan  sipil,  seperti  pernikahan.  Hukum  pidana  berlaku  sama  untuk  semua  orang.  Meski demikian,  ada  kelebihan  lain  pada  kerajaan  Moghul,  yakni  setiap  kelompok  yang  berbeda keyakinan  hendaknya memainkan  peranan  mereka  “menurut  empat  elemen”  (kiasan  yang  juga digunakan  dalam  konsep  pembagian  kelompok  profesi);  maksudnya,  empat  elemen  sistem sosial-politik  yang  saling  bergantung  satu  sama  lain.  Salah  satu  bentuk  hubungan  keagamaan yang penting di India, baik untuk Muslim maupun Hindu, kini mulai menapaki jalan simbiosis. Salah  satu  hal  yang  penting  dikemukakan  di  sini  adalah  guru  sufi,  bukan  ulama,  yang  lebih banyak memegang kepemimpinan agama kaum muslimin, baik di Asia Tengah maupun  di India. Meistisisme  sufi  telah  mengembangkan  afinitas  yang  sangat  dekat  dalam  ajaran  dan  praktek dengan ajaran yoga dari agama Hindu. 59
Strategi pemerintahan Akbar tampak didasarkan atas keterbukaan pikiran yang luar biasa dalam  urusan  agama  dan  ajaran.  Sejak  awal  ia  menyadari  bahwa  ia  hanya  dapat  memerintah secara  efektif  jika  bekerjasama  dengan  para  raja  Hindu  yang  ia  taklukkan  dan  kini  menjadi bagian dari kerajaan itu, juga dengan seluruh umat Hindu pada umumnya. Namun ia juga dikenal
56 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 434.
57 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 434.
58 Badri Yatim, Sejarah Peradaban…., h. 159.
59 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 435.
luas  sebagai  orang  yang  mempunyai  “kecenderungan  mistis  yang  besar”  dan  orang  yang  haus informasi.  Ia  pernah  mengatakan,  “betapa  aku  menginginkan  datangnya  seorang  shaleh  yang akan  memecahkan  kebingungan  hatuiku.  Kehendak  ini  mendorongnya  untuk  mencari  guru asketis, Hindu maupun Muslim. 60
Filosofis  cukup  kuat  dan  tradisi  luar  Islam  terutama  dari  tradisi  Hindu  dan  sedikit  dari Persia Kuno. Ia didukung oleh Abu Al-Fadl yang dalam beberapa karyanya mengadopsi hukum India Kuno; Hukum Manu dan Mahabarata. Nampaknya karya-karya dan pemikiran inilah yang kemudian  diartikulasikan  dengan  kebijakan  Akbar  untuk  mengakomodasi  kepentingan- kepentingan agama Hindu, misalnya dalam buku Akbar Name.
Bahkan  dalam  implementasinya  keberpihakan  Akbar  terhadap  kelompok  minoritas Hindu,  Persia  cukup  nampak  ketika  ia  menghapuskan  pajak  kepala  (jizyah)  untuk  kafir zimmi yang menurutnya diskriminatif pada tahun 1579. Sehingga ia mengakhiri tradisi Islam yang telah lama  berjalan  dan  mempertahankan  hak-hak  istimewa  untuk  umat  Islam.  Artinya  bahwa  status Muslim  dan  Hindu  dan  Persia  sama  dalam  konteks  bernegara.  Bahkan  penganut  Hindu  yang diangkat menjadi penjabat negara. Jadi pada konteks sosial politik Hindu dan Muslim tidak ada perbedaan. 61
Dari kajian tersebut di atas nampak bahwa Turki Usmani sangat dipengaruhi oleh tradisi luar  terutama  dari  Eropa  atau  Barat.  Pengaruh  ini  sangat  terasa  dalam  bidang hukum  yang sepanjang  sejarah  terus  berdialektika  dengan  mazhab  Hanafi  yang  resmi  dijadikan  sebagai rujukan  Turki  Usmani.  Pada  akhirnya  ketika  Turki  Usmani  memasuki  periode  modern  pasca penghapusan pengaruh  Islam oleh Mustafa Kemal termasuk pembubaran lembaga syekh  Islam, mahkamah Syariyah dan menggantinya dengan hukum sekuler Eropa.
Sedangkan Mughal sangat kental dipengaruhi oleh tradisi luar Islam terutama dari tradisi Hindu  dan  Persia.  Faktor  sosiologis,    antropologis  dan  demografis  Dinasti Mughal  yang mayoritas Hindu menyebabkan kuatnya pengaruh agama, budaya India tersebut. Peranan Sultan Akbar  dan  Abu  al-Fadl  sebagai  penasehat  atau  Syaikh  Islam  cukup  sentral  dalam  memberikan pemberlakukan  aspek  keagamaan  yang  kental  dengan  warna  sifustik-filosofis.  Sedangkan Aurangzeb  yang  memberlakukan  Fatawa  al-Hindiyah  yang  merujuk  pada  mazhab  Hanafi Nampak  tidak  banyak  memberikan  pengaruh  yang  efektif  dalam  sistem  hukum,  sosial  dan politik. Pada zaman Mughal juga muncul ulama yang independen dan melakukan kritik penguasa saat itu yaitu Ahmad Sirhindi dan Syah Waliullah.
Lebih  jauh  dapat  dikatakan  bahwa  menurut  A.  Qadri  Azizy  dilihat  dari  segi  pemikiran hukum, maka kodifikasi hukum Islam seperti yang dilakukan di Turki Majallat Ahkam Adliyah, di India Fatawa al-Amgiriyah, sama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sama sebagai  sebuah  produk  hukum  yang  dibuat  secara  resmi  oleh  negara. 62 Jika  di  Turki  Usmani mayoritas  masyarakatnya  penganut  Mazhab  Hanafi  berdialektika  dengan  hukum  sekuler  Barat sebagai  unsur  dari  luar.  Sebagaimana  juga  di  Mughal  India  penganut  Mazhab  Hanafi berkelitkelindang  dengan  tradisi  India  yang  mayoritas Hindu.  Sedangkan  di  Indonesia  dengan KHI sampai saat ini dipengaruhi oleh dua sistem hukum yaitu Barat dan Adat.
60 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 435.
61 Antoni Black, Pemikiran  Politik…, h. 440.
62 A.  Qadri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  Antara  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional, Jakarta: Gama Media, 2002, h. 26.
Selain  itu  dari  kedua  Dinasti  Usmani  dan Mughal,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa peranan  pemimpin  cukup  menonjol,  Sulaiman  al-Qanuni  dan  Sultan Mahmud  II  di  Turki  dan Sultan Akbar dan Sultan Auranzeb di Mughal. Pemimpin inilah yang justru mewarnai jalannya tata  pemerintah,  politik  dan  hukum  tentunya.  Artinya  ditangan  pemimpinlah  hukum  itu  akan dibuat  menjadi  berwarna  Islam,  sekuler  ataupun  yang  lain.  Sedangkan  peranan  ulama  dan intelektual  tidak  ditemukan  yang  berpengaruh  secara  kuat  dalam  masyarakat  terutama  yang independen  seperti  pada  masa  Abbasiyah.  Karena  sebelumnya  sudah  dijelaskan  karakteristik Usmani  dan  Mughal  secara  intelektual  dan  keilmuwan  sedikit  melahirkan  ulama  dan  ilmuan yang besar.
Penting  untuk  patut  dicatat  dalam  kajian  ini  adalah  bahwa  kemampuan  ulama  dalam melakukan  adopsi  dan  adaptasi  terhadap  hukum  Islam  dengan  realitas dalam  bentuk  kodifikasi dan  kompilasi hukum  Islam adalah  suatu  kontribusi  terhadap  perkembangan  hukum  Islam. Realitas  yang  dimaksud  adalah sesuatu  yang  berasal  dari  luar  baik  hukum  yang  berasal  dari Eropa dalam kasus Turki Usmani dan tradisi yang bersumber dari Hindu dan India klasik dalam kasus Mughal.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Qadri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  Antara  Hukum  Islam  dan  Hukum
Nasional, Jakarta: Gama Media, 2002.
Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. Ahmad  Hassan, Pintu  Ijtihad  Sebelum  Tertutup,  Diterjemahkan  Oleh  Agah  Garnadi,  Bandung:
Pustaka, 1994.
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995. Albert Hourani, Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim, Terjemahan, Bandung: Mizan, 2004. Ali Fikri, Kisah-Kisah Para Imam Madzhab, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
Antony  Black, Pemikiran  Politik  Islam:  Dari  Masa  Nabi  Hingga  Kini, diterjemahkan  oleh
Abdullah Ali dan Mariana Ariestuawati, Jakarta: Serambi Ilmu, 2001.
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II, Jakarta: Grafindo Persada, 2008. Harun  Nasution, Pembaharuan  dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan, Jakarta:  Bulan Bintang, 1992.
Ira Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Jakarta: Grafindo Persada, 1999.
Juhaya  S.  Praja, Fikih  dan  Syariat dalam  Taufik  Abdullah  (et.  al.),  Ensklipedi  Tematis  Dunia
Islam, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
K.  Ali, Sejarah  Islam  (Tarikh  Pra  Modern), diterjemahkan  oleh  Ghufron  Masadi,  Jakarta: Sirgunting, 1996.
M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara:  Kritik  Atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001.
Muhammad Faruq al-Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami, Beirut: Dar al-Qalam, 1981. Nina M. Armando, et.al., Ensiklopedia Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoevem, 2005.
Philip  K.  Hitti, History  of  The  Arabs:  Rujukan  Induk  dan  Paling  Otoritatif  Tentang  Sejarah Peradaban  Islam, Diterjemahkan  oleh  Cecep  Lukman  Yasin  dan  Dedi  Slamet  Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu, 2006.
Subhi Mahmassani, Al-Audha' al-Tasyri'iyyah fi al-Daulah Madhiha wa Hadhiriha, Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, t.th.
Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono, Bandung: Alma'arif, 1976.
Taha  Jabir  al-Alwani, Metodologi  Hukum  Islam  Kontemporer,  Diterjemahkan  oleh  Yusdani,
Yogyakarta: UII Press, 2001.
Taufik  Abdullah,  et.  al. Enskilopedi  Tematis  Dunia  Islam, Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,
2002.