## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)

## FIQH DAN KONSTRUKSI PEMIKIRANNYA:
UPAYA MENJAWAB ISU-ISU KONTEMPORER DI MASYARAKAT
Karmawan karmawan@unis.ac.id Universitas Islam Syekh-Yusuf

## Abstract
This  research  discusses  the  crucial  role  of  fiqh  in  dealing  with  contemporary  issues  faced  by  Islamic society. Fiqh, as the main branch of Islamic science, not only establishes religious laws, but also presents an adaptive conceptual framework to respond to the dynamics of the modern era. The construction of fiqh thought  includes  the  ability  to  carry  out  ijtihad  and  contemporary  interpretation,  provide  ethical  and moral views in dealing with social issues, and stimulate dialogue between religions and cultures. This article details how fiqh and its thought constructs are able to provide a solid foundation for Muslim society in responding to challenges and changes in today's society. With its emphasis on justice, balance, and education, fiqh is an important instrument in forming deep understanding, providing moral direction, and supporting social harmony amidst the complexity of contemporary reality.
Keywords: Fiqh, construction of thought, contemporary issues, society

## Abstrak
Penelitian ini membahas peran krusial fiqh dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat  Islam.  Fiqh,  sebagai  cabang  utama  ilmu  Islam,  tidak  hanya  menetapkan  hukum-hukum agama,  tetapi juga  menghadirkan  kerangka konseptual  yang  adaptif  untuk  menjawab  dinamika  zaman modern.  Konstruksi  pemikiran  fiqh  mencakup  kemampuan  untuk  melakukan  ijtihad  dan  penafsiran kontemporer,  memberikan  pandangan  etika  dan  moralitas  dalam  menghadapi  isu-isu  sosial,  serta merangsang  dialog  antar  agama  dan  budaya.  Artikel  ini  merinci  bagaimana  fiqh  dan  konstruksi pemikirannya  mampu  memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi  masyarakat  Muslim  dalam  merespons tantangan dan perubahan dalam masyarakat saat ini. Dengan penekanan pada keadilan, keseimbangan, dan  pendidikan,  fiqh  menjadi  instrumen  penting  dalam  membentuk  pemahaman  yang  mendalam, memberikan arahan moral, dan mendukung harmoni sosial di tengah kompleksitas realitas kontemporer.
Keywords: Fiqh, Kontruksi pemikiran, isu-isu kontemporer, Masyarakat

## A. Pendahuluan
Kajian  tentang  hukum  Islam  ( fiqh ) dalam peradaban keilmuan Islam akan terus menjadi topik yang menarik dan seakan-akan tidak  pernah  surut  dan  lekang  dari perkembangan  ilmu  pengetahuan  manusia itu sendiri. Al-Qur`an sebagai kitab suci dan sekaligus  sebagai  petunjuk  jalan  kebaikan ( maṣlaḣah ) menusia secara universal dijadikan  sumber  utama  setiap  prilaku ( taklîf )  manusia  yang  beriman. 1 Bagi  umat Islam, fiqh merupakan perwujudan ( embodiement )  kehendak  Allah  terhadap manusia  yang  berisi  perintah  dan  larangan.
1 Mohammad Hashim Kamali,
“Punishment in Islamic Law: A Critique of The
Oleh  sebab  itu,  pelaksanaan  hukum-hukum fiqhiyyah dianggap sebagai bentuk ketundukan  kepada  Allah;  fiqh  sebagai manifestasi eksoterik keimanan. Fiqh bukan hanya  mengatur  hal-hal  yang  berhubungan dengan ritual semata, tapi juga seluruh aspek kehidupan  manusia  dari  mulai  hubungan pribadinya  dengan  dirinya  sendiri,  dengan Tuhannya, keluarganya, lingkungan
Hudud  Bill  of  Kelantan  Malaysia” Arab  Law Quarterly , Vol. 13 No. 3, 1993, 45-46.

## Islamika
masyarakatnya  serta  dengan  orang  yang  di luar agama dan negaranya. 2
Kehadiran fiqh pada dasarnya merupakan  rumusan  hukum  Islam  yang digali  dari  Al-Quran  dan  hadis.  Rumusan hukum  yang  terdapat  dalam  kitab  fiqh mengandung  nilai  dan  sifat  lokalistik. Dikatakan demikian karena dalam perjalanannya, para fukaha yang merumuskan  hukum  dari  Al-Qur’an  dan hadis  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari pengaruh budaya atau tradisi yang mengitarinya. Asimilasi dan akulturasi sosial budaya  tidak  dapat  dihindarkan  dan  tidak dinafikan  dalam  pemikiran  fiqh.  Pada  saat itulah  terjadi  sandingan  antara  pemahaman keagamaan dengan  budaya  sebagai  variabel yang  selalu  menyertai  pemikiran  hukum Islam.
Perkembangan  hukum  Islam  ( fiqh ) dalam dunia intelektual Islam merupakan hal menarik karena aktualisasi ajaran Islam yang dirumuskan  dalam  kitab  fiqh  mengalami pengembangan  yang  disebabkan oleh  aspek geografis  yang  menembus  sekat  tradisi masyarakat.  Tradisi  yang  lahir  dari  sebuah interpretasi sosial menjadi sesuatu yang amat diperhatikan  dalam  penetapan  hukum. Nuansa lokal dari hukum fiqh adalah sebuah keniscayaan  karena  rumusan  hukum  fiqh dipengaruhi  oleh  kebudayaan  masyarakat. Hukum  fiqh  berbeda  dengan  syariah  yang bersifat substansial dan universal
Corak fiqh dan pendekatan nalar dalam bahasan  kitab-kitab  fiqh  sedikit  banyaknya turut mempengaruhi corak pemikiran ulama sesudahnya yang kemudian
mentransformasikannya lewat dakwah
kepada  masyarakat  setempat,  sehingga  apa
2 Muhammad Mustafa Imyani menyebutkan  sebelas  bahasan  pokok  fiqh  yaitu, ‘Ibadat”  Mu‘amalat,  hukum  keluarga,  hukum makanan  dan  minuman,  hubungan  internasioanl pada masa perang dan aman, hudud dan jinayat, kehakiman  ( judicial/al-qada’ ),  sumpah  (al- Ayman),  hukum  tentang  hamba,  hukum  tentang pelombaan  dan  permainan,  dan  terakhir  hukum yang bersangkutan dengan kematian. Lihat “Al-
yang  dipegang  masyarakat adalah  apa  yang mereka  terima  dan  mereka  pahami  dari “ajaran”  yang  disampaikan  ulama  mereka melalui  kitab-kitab  tersebut  yang  menjadi referensinya. Bahkan pengamalan masyarakat terhadap syariat Islam khususnya dalam  bidang  ibadah  sedikit  banyaknya dipengaruhi  oleh  doktrin  pemahaman  yang diajarkan dan mereka terima dari para ulama setempat. Ajaran ditransformasikan adakalanya melalui dakwah  atau  pengajian- pengajian  agama,  juga  melalui  karya  tulis (risalah/kitab) yang disusun oleh para ulama.
Dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba mengekplorasi bagaimana konstruk pemikiran  fiqh  kontemporer  dikalangan masyarakat,  melalui  satu  telaah  dalam bidang  fiqh,  mengingat  saat  ini  begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pembaharuan  dalam  bidang  fiqh.  Dan munculnya  persoalan-persoalan  baru  yang membutuhkan  jawaban  dan  penjelasan  dari fiqh  menjadi  titik  perhatian  fuqaha  untuk terus menggali makna fiqh pada masyarakat, karena produk hukum fiqh terus berkembang dan  berubah  yang  dipengaruhi  perubahan tempat  dan  waktu.  Bersamaan  dengan pesatnya  perkembangan  tradisi  intelektual dikalangan  umat  Islam  sekaligus  dengan semakin  kompleksnya  segala  permasalahan di setiap tempat dengan segala keunikannya masing-masing  maka  perlu  adanya  bentuk konsep hukum fiqh yang mampu mengakomodir  tanpa  harus  meninggalkan substansi  sumber  dasar  hukum  Islam  yakni al-Qur’an dan Hadits. 3

## B. Metode Penelitian
Dirasat al-Fiqhiyyah”, dalam Al-Dirasat alIslamiyyah, silsilah al-nadwat (Al-Qahirah: Dar al-Fikr,  1981),  143-146.  Bandingkan  dengan ‘Umar  Sulayman  al-Ashqar,  Tarikh  al-Fiqh  al- Islami (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982), 19-21.
3 Sanusi, “Merajut Nalar Fiqh Kontekstual”, Di Akses dari jurnal Yudisia , Vol.
6, No. 2, 469.

## Islamika
Penelitian  dalam  bidang  fiqh  dan konstruksi  pemikirannya  untuk  menjawab isu-isu  kontemporer  di  masyarakat  dapat melibatkan  beberapa  metode  yang  berfokus pada kajian tekstual, analisis konseptual, dan penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam konteks  zaman  modern.  (1)  Metode  ini melibatkan  studi  mendalam  terhadap  teks- teks  utama  Islam,  seperti  Al-Quran  dan Hadis. Peneliti melakukan analisis linguistik, historis,  dan  kontekstual  untuk  memahami hukum-hukum dan konsep-konsep fiqh yang relevan  dengan  isu-isu  kontemporer.  (2) Metode  ijtihad  melibatkan  usaha  penalaran dan  interpretasi  oleh  para  ulama  untuk menghasilkan solusi terkait isu-isu kontemporer.  Ini  memungkinkan  adanya pembaruan  hukum  Islam  dengan  tetap memegang  prinsip-prinsip  dasar  agama.  (3) Fokus  pada  tujuan-tujuan  syariah  atau maqasid  al-shariah,  yaitu  tujuan-tujuan umum hukum Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode ini membantu  menilai  apakah  suatu  peraturan atau  konstruksi  pemikiran  fiqh  mendukung maqasid  al-shariah.  (4)  Melibatkan  studi kasus  konkret  terkait  isu-isu  kontemporer. Peneliti  dapat  menganalisis  bagaimana konstruksi pemikiran fikih diterapkan dalam konteks  kehidupan  nyata  dan  dampaknya terhadap masyarakat. (5) Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih praktis dan kontekstual terhadap
isu-isu kontemporer,  penelitian  dapat  melibatkan survei atau studi lapangan untuk mengumpulkan  data  dari  masyarakat  dan menilai  dampak  konstruksi  pemikiran  fikih dalam  praktik  sehari-hari.  Penggunaan kombinasi  beberapa  metode  di  atas  dapat menghasilkan  penelitian  yang  holistik  dan relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer
4 Louis  O.  Kattsoff, Pengantar  Filsafat (Elements  of  Philosophy) alih  bahasa,  Soejono Soemargono  (Yogjakarta:  Tiara  Wacana  Yogja, 2004), 159-184.
5 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad  XVII
di  masyarakat  dengan  mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Konstruk Pemikiran Fiqh
Kontruk  pemikiran  fiqh  berorientasi upaya  membangun  pemikiran  fiqh  yang dibutuhkan masyarakat saat ini, Pembahasan fiqh tidak dapat dilepaskan dari kajian teori dan sistem yang digunakan melalui pendekatan  filsafat  ilmu. 4 Fiqh  sebagai hukum yang hidup ( living law ) di Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang.  Akar  geneologinya  dapat  ditarik jauh  kebelakang  ketika  pertama  kali  Islam masuk ke Indonesia, dan hukum Islam ( fiqh ) sudah  dipraktekkan  bersamaan  dengan masuknya  Islam  di  Indonesia. 5 Akulturasi dan  adaptasi  dengan  budaya  dan  adat setempat tidak dapat dihindari atas perubahan  dan  pembaruan  hukum  Islam yang  memiliki  karakter  keindonesiaan. 6 Tradisi (adat) budaya  masyarakat Indonesia telah memberikan andil terhadap pembaharuan dan pemikiran hukum Islam di Indonesia  baik  prakemerdekaan  dan  pasca kemerdekaan Indonesia.
Untuk  merubah  paradigma  hukum Islam  sebagai  salah  satu  ciri  utama  yang memungkinkan  terjadinya  pembaharuan hukum  Islam  adalah  wataknya  yang  non- mazhab yang dipengaruhi oleh kemajuan dan plularitas  sosial-budaya  serta  politik  pada suatu  masyarakat  atau  negara.  Hal  ini  juga dapat dianalisis keadaan awal perkembangan hukum  Islam  dengan  mengambil  setting keadaan  wilayah,  sosio-kultural  masyarakat sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh  para pendiri  mazhab  fiqh  seperti,  di  Hijaz,  Irak, dan  Mesir.  Jelas  sekali  peran  dan  pengaruh tempat  termasuk  elemen-elemen  sosial-
dan XVIII (Bandung: Mizan, 1994), 24-36, lihat juga  M.  Atho  Mudzhar, Fatwa-FatwaMajelis Ulama Indonesia (Jakarta : INIS, 1993, 12
6 Hasbi  ash-Shiddiqiey, Syariah  Islam Menjawab  Tantangan  Zaman (Jakarta:  Bulan Bintang, 1996), 8-9.

## Islamika
budaya,  dan  politik  telah  membawa  para fuqaha’  dalam  merumuskan  mazhab  fiqh.
Demikian juga, pembaruan fiqh di Indonesia tidak  dapat  dilepaskan  dari  paradigma pemikiran mazhab fiqh klasik di atas, dengan munculnya gagasan  fiqh mazhab Indonesia, sebagai  interalasi  antara  fiqh,  negara,  dan perubahan sosial-kultural masyarakat Indonesia.
Dalam  perspektif  historis,  dinamika pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia  telah menunjukkan  satu  fenomena  transformatif dan remedialis, walaupun masih tampak kuat nuansa  paralisme  di  dalamnya,  sehingga kesan  tautologinya  masih  ada.  Setidaknya pemikiran  pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia seperti bola salju yang menggelinding  dan  melaju  dengan  pasti menuju  arah  konstruksi  berbagai  tipe karakter  hukum  Islam  konteks  Indonesia. 7 Meanstrem pemikiran dan pemahaman yang didasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah Nabi dengan mengunakan metodologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan  interpretasi  yang  dalam  hukum Islam disebut dengan fiqh. 8 Fiqh Islam, sejak pertama  kali  lahir  telah  berinteraksi dengan realitas  sekitar  masyarakat  yang  mana  fiqh dirumuskan  untuk  diterapkan,  dan  realitas ulama  yang  memikirkan  dan  merumuskan. 9
Misi utama fiqh adalah untuk menyampaikan pesan  wahyu  yang  disesuaikan  dengan realitas peradaban  manusia untuk  merespon dan  menjawab  tantangan  zaman  ( shalih  li kulli  zaman  wa  makan ). 10 Peran  interpretasi dalam  memahami  nash-nash  illahi  untuk
7 Imran Ahsan Khan Nyazee, “ Theories of Islamic  Law:  the  Methodology  of  Ijtihad” , Islamabad: Islamic reseach Institute press, 1994, 20-26. Agus Moh. Lihat Najib, “ Evolusi Syari’ah
:  Ikhtiar  Mahmoud  Mohamed  Taha  bagi Pembentukan  Hukum  Islam  Kontemporer”
(Yogyakarta:  Pesantren  Nawesea  Press,  2007), 29.
8 Mengenai  kajian  Kitab  Klasik  yang berlaku  di  Indonesia,  baca  Martin  Van Bruinessen, “Kitab  kuning  pesantren  dan tarekat” (Bandung,  Penerbit  Mizan,  1999),  67- 68.
dapat  dioperasional  menjadi  pesan  insani dalam  proses  perjalannya  telah  mengalami pasang surut pemikiran untuk mengantar fiqh sebagai produk hukum Islam yang dianggap telah menjadi syari’ah.
Masalah  besar  yang  dihadapi  umat Islam  di  Indonesia  adalah  bagaimana membentuk  satu  pemikiran  hukum  Islam yang  sesuai  dengan  dengan  tradisi  (adat) yang  ada  di  wilayah  ini.  Cita-cita  untuk menjadikan  hukum  Islam  sebagai  bagian integral  dari  sistem  hukum  Nasional 11 yang selama  ini  fiqh  syafi’iyah  yang  dianut  oleh umat Islam di Indonesia sudah tidak mampu lagi  memenuhi  kebutuhan  umat  Islam  di Indonesia. Pergumulan para mujtahid klasik dengan  konteks  sosial  politik  sangat mempengaruhi  hasil  ijtihad,  sehingga  tidak cocok  kalau  dipaksakan  dengan  konteks sosial-budaya-politik dan adat yang berkembangan sekarang ini, sehingga diperlukan  rekonstruksi  dan  reinterpretasi terhadap  sumber  hukum  Islam  yakni  al- Qur’an  dan  asSunnah  sebagi  sumber  teks yang  mampu  menjawab  perubahan  dan perkembangan zaman.
Keberadaan  fiqh  dan  ushul  fiqh sebagai  produk  dan  metode  pemikiran hukum Islam merupakan hasil dari pengetahuan manusia yang sifatnya temporal, particular yang dibatasi oleh ruang dan  waktu,  sehingga  kebenaran  fiqh  tidak bersifat  kekal  dan  universal,  karena  fiqh merupakan hasil pemahaman dan interpretasi atas  sumber  hukum  yang  bersifat  universal yaitu  al-Qur’an.  Kebenaran  fiqh  perlu
9 Abdul  Mustaqim, Epistremologi  Tafsir Kontemporer (Yogyakarta:  LKiS,  2010),  53-55; Ainurrofiq  (ed.), Mazhab  Jogja:  Menggagas
Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer
(Yogyakarta, LKiS, 2006), 230-248.
10 Abdul  Mustaqim, Epistremologi  Tafsir Kontemporer …  dan  Ainurrofiq  (ed.), Mazhab Jogja:  Menggagas  Paradigma  Ushul  Fiqh Kontemporer ……
11 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta:  Gema  Insani  Press,  1996), 63-73.

## Islamika
dievaluasi  dan  dikoreksi  seiring  dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi umat Islam, karena hukum  universal  dalam  al-Qur’an  ini sifatnya  abadi  dan  akan  mampu  menjawab setiap perkembangan dan perubahan
masyarakat. Sebagaimana dalam pandangan Arkoun 12 bahwa  setiap  zaman  memiliki suatu sistem pemikiran yang mempengaruhi cara  manusia  menangkap,  memandang  dan memahami  kenyataan  yang  oleh  Michel Foucault  (1926-1984)  disebut  “episteme”, yaitu  keseluruhan  pandangan  yang  diterima secara diam-diam berdasarkan  seluruh hasil pemikiran pada masa tertentu tanpa muncul ke  permukaan  (kesadaran).  Selain  epistme, konsep  “relasi  kuasa”  juga  mempengaruhi pemikiran  Arkoun,  karena  dengan  “kuasa” dapat  bermain  di  belakang  penulis  teks, melainkan  juga  angan-angan  sosial,  yang memainkan peranan penting dalam perkembangan pemikiran umat Islam hingga sekarang.
Syariat  sebagai  suatu  tatanan  hidup memiliki  posisi  yang  amat  penting,  karena didalamnya  tersimpan  berbagai  kebutuhan dan  ajaran  yang  berkenaan  dengan  umat manusia.  Namun  manusia  yang  memiliki kemampuan  terbatas  tidak  semua  dapat mengartikan  maksud  dari  isi  syariat  itu sehingga  memerlukan  pengkajian  yang mendalam  agar  mampu  memahami  isinya. Dengan  berbagai  macam  kondisi  keilmuan yang  dimiliki  seseorang  untuk  memahami syariat,  sudah  pasti  muncul  berbagai penafsiran  yang  berbeda  antara  golongan satu dengan golongan yang lain. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana  pengkaji/penafsir  itu  tinggal.  Namun, hal itu bukan berarti syariat itu dapat diatur sesuai dengan keinginan pensyarah.
12 Luthfi  Assyaukanie,  “Islam  dalam
Konteks
Pemikiran
Pasca-Modernisme
Pendekatan  Menuju  Kritik  Akal  Islam”,  dalam Jurnal  Ulumul  Qur’an, No.  1,  Vol.  V  (Jakarta: LSAF, 1994), 23.
Hukum  Islam  sebagai  suatu  pranata sosial  memiliki  dua  fungsi  yaitu  sebagai kontrol  sosial  serta  nilai  baru  dan  proses perubahan sosial. Pada fungsi yang pertama, hukum  Islam  ditempatkan  sebagai  kontrol sekaligus sosial engineering terhadap keberadaan  suatu  masyarakat.  Sedangkan fungsi yang kedua, hukum Islam merupakan produk  sejarah  yang  diletakkan  sebagai justifikasi  terhadap  tuntutan  perubahan sosial,  budaya  dan  politik.  Oleh  sebab  itu, hukum  Islam  dituntut  mampu  memberikan jawaban terhadap setiap permasalahan yang muncul  tanpa  kehilangan  dasar-dasarnya. Sebab, apabila tidak terwujud, hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi sehingga menyebabkannya kehilangan aktualitas. 13 Permasalahan  yang  paling kursial  dihadapi  oleh  umat  Islam  dalam upaya  pembaharuan  hukum  Islam  di Indonesia adalah masih minimnya metodologi yang dapat melahirkan kesetaraan  antara  Islam  ideal  dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana mengutip  dari  pendapat  Gus  Dur  yaitu bagaimana  membuat  Islam  peka  kepada kebutuhan manusia pada masa kini dan yang akan  datang.  Hal  yang  harus  dilakukan adalah pribumisasi Islam yaitu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal  dalam  merumuskan  hukum  hukum agama,  serta  tidak  meninggalkan  norma- norma keagamaan demi tujuan budaya.
Dalam menjawab terhadap
permasalahan  hukum  Islam  di  Indonesia sebagai  objek  studi  terhadap  fiqh  yang bersumber dari Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan dalam memahami Al-Qur’an  dalam  hal  ini  teks  menuju konteks-  sebagai  hubungan  yang  lekat bersama melalui penafsiran atau hermeneutika.  Masih  permasalahan  di
13 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia  dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2006), 22-23.

## Islamika
analisis  menggunakan  metode  deduktif, induktif,  komperatif  bersifat  integratif melalui sintetik analisis, dan kajian struktural transenden. Dalam hukum Islam jenis kajian adalah ilmu ushul alfiqh yang menggunakan pendekatan  filsafat  ilmu,  yaitu  pada  tataran epistemologi, 14 dan  fokus  pada  kajian hermeneutika.  Filsafat  ilmu  sebagai  cabang filsafat menempatkan objek sasarannya ilmu (pengetahuan). Dalam bidang filsafat sebagai keseluruhan,  runga  lingkup  filsafat  ilmu yang  meliputi  sifat  pengetahuan  ilmiah  dan memiliki  kaitan erat dengan filsafat pengetahuan atau epistemology  untuk
menyelidiki syarat-syarat dan bentuk-bentuk pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bdang filsafat juga membahas cara-cara mendapatkan  pengetahuan  ilmiah  yaitu dengan  cara  menggunakan  logika  atau metodologi.

## 2. Eksistensi Fiqh dalam Pemikiran Islam
Berbicara tentang eksistensi  fiqh  bagi umat  Islam,  fiqh  merupakan  perwujudan ( embodiement )  kehendak  Allah  terhadap manusia  yang  berisi  perintah  dan  larangan. Oleh  sebab  itu,  pelaksanaan  hukum-hukum fiqhiyyah dianggap sebagai bentuk ketundukan  kepada  Allah;  ia  adalah manifestasi eksoterik keimanan. Fiqh bukan hanya  mengatur  hal-hal  yang  berhubungan dengan ritual semata, tapi juga seluruh aspek kehidupan  manusia  dari  mulai  hubungan pribadinya  dengan  dirinya  sendiri,  dengan Tuhannya, keluarganya, lingkungan
14 Jujun  S.  Suriasumanteri, Filsafat  Ilmu dalam  Perspektif  Moral,  Sosial,  dan  Politik (Jakarta: Gramedia, 1990), 6.
15 Umar  Sulayman  al-Ashqar, Tarikh  al- Fiqh  al-Islami (Kuwait:  Maktabah  al-Falah, 1982), 19-21.
16 Para  ‘ulama  berbeda  pendapat  tentang ketepatan  penggunaan  perkataan  ‘ilm  dalam definisi ini. Sebagian menolaknya dengan alasan bahwa  perkataan  ‘ilm  berkonotasi  ‘pasti  dan yakin ( alqat‘i )’, padahal kebanyakan hukum fiqh bersifat  dzanni.  Oleh  sebab  itu  Abu  Ishaq  al- Syirazi  mengusulkan  menggunakan  perkataan
masyarakatnya  serta  dengan  orang  yang  di luar agama dan negaranya. 15
Para ulama mendefiniskan fiqh sebagai “pengetahuan tentang hukum syara‘ praktis  beserta  dengan  dalil-dalilnya  yang terperinci  berkenaan  dengan  perbuatan manusia” 16 Definisi ini menunjukkan bahwa yang  menjadi  objek  kajian  fiqh  adalah perbuatan  manusia,  mengenai  haram  atau halal,  wajib  atau  mubah,  dan  sebagainya. Kehadiran  hukum  seperti  ini  mutlak diperlukan  oleh  manusia.  Karena  ia  dapat menjamin  dan  melindungi  masyarakat  dari keonaran  dan  kekacauan.  Sebab  manusia pada  dasarnya,  kata  Ibn  Khaldun,  adalah “domenieering  being”  yang  punya  ambisi dan  kecendrungan  untuk  menguasai  dan menaklukkan  orang  lain  serta  memaksa mereka  tunduk  dan  patuh  kepadanya.  Bila sifat  ini  tidak  dikekang  maka  ia  akan mencetuskan konflik dan peperangan. 17
Dalam  Islam  fiqh  mempunyai  dwi fungsi,  pertama  sebagai  hukum  positif  dan kedua sebagai standar moral. Yang dimaksudkan  sebagai  hukum  positif  disini adalah bahwa fiqh berfungsi seperti hukum- hukum positif lain dalam mengatur kehidupan manusia. Ia mendapatkan legitimasi  dari  badan  judikatif,  yaitu mahkamah.  Tapi  perlu  ditekankan  bahwa tidak  semua  hukum-hukum  fiqh  mendapat justifikasi dan legitimasi mahkamah. Masalah  hukum  mubah,  makruh,  bahkan mengenai hukum wajib dan harampun tidak bisa sepenuhnya dibawah jurisdiksi mahkamah.  Disini  fiqh  lebih  merupakan
ma‘rifah al-ahkam. Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi (W.393),  Syari  al-Luma’,  diedit  oleh  ‘Abdul Majid  al-Turki  (Bayrut:  Dar  al-Gharb  al-Islami, 1989) 1, 158-9. Seperti Syirazi, Hadr al-Syari‘ah (W.  747)  juga  berpendapat  sama.  Menurutnya fiqh  adalah  “ma‘rifah  al-nafs  ma  laha  wa  ma ‘alayha”.  Al-Talqih  Syari  al-Tanqih, diedit oleh Najm  al-Dan  Muhammad  al-Warkani  (Bayrut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), 26.
17 Muhsin Mahdi, Ibn  Khaldun’s Philosophy  of  History (London:  George  Allen and Unwin Ltd, 1957), 178 dan 193.

## Islamika
etika atau moral. Jadi, disini fiqh memainkan fungsi  double,  sebagai  hukum  positif  dan moral.  Aspek  inilah  yang  membedakan secara  prinsip  konsep  hukum  Islam  dengan konsep  hukum  di  Barat.  Dalam  Islam  “etik dan  agama  menyatu  dengan  aturan-aturan hukum  positif.” 18 “the  ideal  code  of behaviour which is the Syari‘ah has in fact a much wider scope and purpose than a simple legal  system  in  the  Western  sense  of  them. Jurisprudence ... is also a composite science of law and morality” . 19 Mungkin atas sebab inilah  Robert  Brunschvig  menyebut  hukum Islam  dengan  “ ethico  juridical” . 20 Berbeda dengan di Barat di mana hukum positif tidak mungkin menyatu dengan hukum moralitas, meskipun keduanya menyentuh lahan pembahasan yang sama. 21 Bagi mereka “law that is not humanly enacted and recognized, and  whose  observance  is  not  ascertainbale by human faculties, is not law .” 22
Perlu  ditekankan  bahwa  fiqh  bukan syari‘ah.  Syari‘ah  lebih  luas  dari  sekadar hukum saja; ia mencakup fiqh, ‘aqidah, dan juga  akhlak.  Karakteristik  utama  Syari‘ah adalah  bersifat  permanen  dan  tidak  akan pernah  berubah.  Sementara  fiqh  bersifat relatif dan fleksible; ia dapat berubah seiring dengan  peredaran  waktu;  ia  merupakan produk ijtihad ‘ulama. Tapi ini bukan berarti bahwa fiqh karya pemikiran semata; ia masih berkait erat dengan Syari’at. Ketika seorang mujtahid  benar  dalam  ijtihadnya,  artinya tepat dan sesuai dengan hukum Allah, ketika itu  fiqh  disebut  syari’at.  Hanya  ketika  dia salah fiqh tetap menjadi fiqh. Dalam konteks ini  juga  kita  harus  memahami  bahwa  tidak
18 Fyzee, A  Modern  Approach  to  Islam (Bombay: Asia Publishing House, 1963), 31.
19 N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edindurgh:  Edinburgh  University  Press,  1978),
83.
20 Robert Brunschvig, “Logic and Law in Classical  Islam,”  dalam  G.  E.  von  Grunebaum (ed.),  Logic  in  Classical  Islamic  Culture (Weisbaden: otto Harrasowitz, 1970), 9.
21 Bernard  G.  Weiss,  “Introduction”, dalam Bernard G. Weiss, The Search for God’s
semua  masalah  fiqhiyyah  masuk  dalam kategori  berubah  seperti  wajibnya  salat, puasa,  zakat,  dan  haji  serta  haramnya  riba, zina,  mencuri,  dan  membunuh.  Semua  ini masuk  dalam  pembahasan  fiqh  tapi  sudah menjadi  bagian  syari’ah,  oleh  sebab  itu  ia bersifat  permanen.  Sebagaimana  Syari‘ah yang  bersumberkan  dari  al-Qur’an  dan Sunnah,  demikian  juga  fiqh,  berlandaskan kepada kedua sumber primer Islam ini. Oleh sebab  itu  Fiqh  yang  bertentangan  dengan prinsip  al-Qur’an  dan  Sunnah  tidak  bisa dikategorikan  fiqh  Islami. 23 Untuk  dapat menderivasi hukum dari sumber primer, fiqh memerlukan perangkat teoretik atau metodologi, yang biasa disebut usul fiqh.

## 3. Pengembangan Fiqh pada Masyarakat
Fiqh  sebagai  ilmu  sangat  mungkin untuk  dikembangkan  terlebih  lagi  dengan melihat  uraian  di  atas  bahwa  hukum  Islam sebagai  keluaran  dari  fiqh  merupakan  hasil pemikiran  yang  sangat  dipengaruhi  oleh ruang  dan  waktu  sehingga  memiliki  aspek sosiologis  dan  kesejarahan.  Fiqh  sebagai ilmu  memiliki  konsekuensi-konsekuensi logis, berupa:  fiqh bersifat skeptis, bersedia dikaji ulang dan tidak kebal kritik.
Bersifat  skeptis  artinya  pernyataan- pernyataan  atau  keputusan-keputusan  yang dihasilkan  dari  fiqh  melalui  pendekatan- pendekatannya bersifat dhanni, artinya suatu kebenaran  yang  dihasilkan  dari  pemikiran atau  ijtihad,  dimana  ijtihad  memiliki pengertian “upaya seorang ahli fiqh dengan kemampuannya untuk mewujudkan hukum- hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil
Law  (Salt  Lake  City:  University  of  Utah  Press, 1992), 7.
22 Muhammad  Muslehuddin,  Philosophy of Islamic Law and Orientalists (Lahore: Islamic Publications (Pvt) LTD, 1994), 245.
23 Untuk  keterangan  lanjut  tentang perbandingan  fiqh  dan  syari’ah  lihat  ‘Umar Sulayman  al-Asyqar, Tarikh  al-Fiqh  al-Islami , 17-19.

## Islamika
(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)
terinci”. Pengertian ini menunjukkan bahwa ijtihhad adalah upaya memperoleh kepastian hukum  dari  dalil-dalil  (nash-nash).  Berarti ijtihad  adalah  perjuangan  memahami  nas saja,  sementara  ada  kemungkinan  banyak masalah-masalah yang tidak terdapat
nashnya  secara  jelas  karena  terjadinya perubahan /perkembangan peradaban manusia. Bahwa untuk melakukan
pengembangan  fiqh  terhadap  masalah- masalah  sosial  kontemporer  diperlukan upaya sungguh-sungguh, memposisikan epistemologi  dan  metodologi  fiqh  secara proporsional. Wajah  fiqh  pun  akan  berubah dari korpus tertutup menjadi korpus terbuka, bersifat  inklusif,  dinamis  dan  fleksibel sehingga  dapat  mengakomodasi  persoalan- persoalan  baru  dalam  masyarakat  modern dengan pemahaman yang baru pula.
Pada  aspek  metodologi,  maka  yang perlu  dan  lebih  tepat  dikembangkan  di  era modern  ini  mengutip  pendapat  al-Jabiri adalah  model maqasid  al-syari’ah -nya Syatibi. 24 Dengan  demikian,  maka  “hidup akan  terus  berkembang  dalam  fiqh,  ruh ijtihad  terus  diperbarui  dan  syariat  dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat  serta  dapat  diterapkan  di  setiap waktu dan tempat” 25 .
Pada prinsipnya hukum Islam bertujuan untuk mencipta-kan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu sesuai dengan  tuntutan  perubahan,  sehingga  selalu diperlukan  ijtihad-ijtihad  baru.  Jangankan perbedaan  antara  masa  sekarang  dengan masa lebih dari seribu tahun lalu, pada masa al-Syafi’i18  saja  dia  memerlukan  dua pendapat  yang  berbeda  yaitu  qawl  qadim
24 Asafri  Jaya Bakri, Konsep Maqashidus Syari’ah  menurut  al-Syatibi ,  (  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996), 22-23.
25 Muhammad  Syahrur, al-Kitab  wa  al- Qur’an,  Qira’ah  Mu’asirah (Damaskus:  al- Ahali, 1995), 580-588.
26 A.  Qodri  Azizy, Eklektisisme  Hukum Nasional (Yogyakarta:  Gama Media, 2002), 33-
39.
(pendapat  imam  Syafi’i  di  Jazirah  Arab sebelum  pindah  ke  Mesir)  dan  qawl  jadid (pendapat  imam  Syafi’i  di  Jazirah  Arab setelah  pindah  ke  Mesir).  Di  antara  faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan  dan  pengembangan  hukum Islam  adalah  pengaruh  kemajuan  dan pluralisme sosio-kultural serta politik dalam sebuah masyarakat dan negara. 26
Berpijak pada penjelasan di atas, maka pada  dasarnya  dapat  dikatakan  bahwa memahami dunia  fiqh tidak bisa  dilepaskan dari  pemahaman  adanya  faktor-faktor  yang senantiasa  berubah  dan  menuntut  adanya pemahaman-pemahaman  baru.  Karena  itu prinsip  bahwa  ketentuan  hukum  Islam senantiasa  bergerak  maju  sesuai  dengan perubahan  zaman,  kondisi  dan  tempat ( taghayyur al-ahkam manat bi taghayyur al- azminah,  al-ahwal  wa  al-amkinah )  adalah ketentuan prinsip yang semestinya dijadikan sebagai sebuah pegangan kunci. Isu-isu baru yang berkembang seperti supremasi Hak-hak Asasi  Manusia  (HAM),  kesetaraan  dan keadilan  gender,  dsb  tidak  bisa  diabaikan oleh para sarjana muslim.
Persoalan lain yang kemudian muncul berikutnya  adalah  kenyataan  seringnya  fiqh dianggap sebagai produk hukum yang instant dan final daripada sesuatu yang memerlukan penafsiran  ulang.  Berulangkali  usaha-usaha pemahaman  ulang  terhadap  produk  fiqh masa  lampau  mengalami  kebuntuan  karena begitu  kukuhnya  posisi  fiqh  dalam  benak umat  Islam.  Apa  yang  dialami  oleh almarhum  Fazlur  Rahman  sampai  tragedi Nasr Hamid Abu Zayd adalah sebagian kecil bukti-buktinya. 27
27 Khaled  M.  Abou  El  Fadl, Atas  Nama Tuhan (Speaking  in  God’s  Name:  Islamic  Law, Authority, and Women), terj.  R.  Cecep Lukman Yasin,  (  Jakarta:  Serambi,  2001),  61.  Lihat Hukum  Islam  dalam  Kehidupan  Umat  Islam”, dalam  Amrullah  Ahmad,  dkk, Dimensi  Hukum Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional (  Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 86.

## Islamika
Pada  prinsipnya,  di  kalangan  umat Islam  tidak  ada  yang  menolak  fiqh  sebagai hasil  penafsiran  atas  teks-teks  primer  dasar Islam:  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Hanya  saja, sikap  terhadap  penafsiran  ulama  seringkali berlebihan bahkan sampai ke tingkat kultus. Akibatnya, posisi fiqh meninggi dan menjadi pintu  masuk  untuk  memahami  kandungan teksteks  dasar.  Fiqh  menjadi  “korpus tertutup”  yang  lain  di  luar  Al-Qur’an  dan Hadis.
Selain  itu,  fiqh  seringkali  juga  lebih dipahami  sebagai  ilmu  yang  membahas tentang  ritual  dan  tata  cara  ibadah  an  sich, yang  terlepas  dari  nilai-nilai  rububiyyah murni  dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Hal  ini terlihat  misalnya,  umat  Islam  lebih  asyik dengan  menempelkan  dahi  di  atas  sajadah daripada  mem-perhatikan  tetangganya  yang bergelut melawan penyakit yang menggerogoti  tubuhnya  yang  kurus  kering karena  kurang  gizi.  Mereka  lebih  merasa berdosa  tidak  berdzikir  setelah  shalat  atau makan  daging  anjing  dari  pada  berbohong, menipu dan korupsi. Paling tidak, kesalahan ini adalah karena fiqh dipahami hanya dalam kerangka ibadah yang sehingga semata-mata berkaitan antara manusia dan Tuhan saja.
Di  sini,  seolah-olah  ada  semacam pembatasan  pemahaman  fiqh  di  kalangan masyarakat  dewasa  ini  sehingga  lebih  me- mentingkan  menghafal  syarat  sah,  syarat wajib,  rukun  dan  lainnya  dari  pada  efek ibadah itu sendiri. Padahal pada awalnya fiqh mencakup pula persoalan tauhid dan akhlak seperti yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al- Akbar  karya  Imam  Abu  Hanifah  atau  Ihya Ulumuddin karya
Imam Ghazali
sebagaimana  disinggung  sekilas  di  atas.  Di samping  itu,  silabus  pengajaran  fiqh  di Indonesia, kelihatannya juga kurang mengarah pada Fiqh Maqasid . Hampir tidak ada, hemat penulis,
28 Wael B. Hallaq, “From Fatwas to Furu’; Growth and Change in Islamic Substantive Law”, dalam Howard M. Federspiel (ed.), An Anthology
silabus yang secara khusus dialokasikan  untuk  membahas  tentang Maqasid al-Syari’ah. Karenanya, tidak heran bila  ekses  fiqh  kurang  berpengaruh  pada tataran ‘amaliyyah yawmiyyah. Akan tetapi lebih  pada  tataran  fardhiyyah  syakhsiyyah. Akhirnya,  shalat  dan  ibadah  rajin,  korupsi jalan terus. Inilah gambaran bagaimana fiqh itu  seolaholah  “mati-suri”,  ambigu,  dan kurang hidup.
Merujuk  pada  argumentasi  Wael  B. Hallaq,  pada  hakikatnya  hukum  substantif Islam  setelah  periode  formatif  menjadi sedemikian  kaku  (rigid)  dan  tidak  lagi bersentuhan dengan aspek-aspek perkembangan  politik,  sosial,  maupun ekonomi. 28 Berkenaan  dengan  apa  yang diungkapkan  Hallaq,  Abdul  Hamid  Abu Sulayman mengatakan bahwa faktor krusial yang  mendasari  terjadinya  kekakuan  dalam memahami  hukum  Islam  ditinjau  dari perspektif  historis  adalah  karena  adanya invasi  bangsa  Tartar  dari  dunia  Timur  dan perang  Salib  yang  dilakukan  oleh  bangsa Barat.  Sehingga  menjadikan  umat  Islam terpecah belah menjadi sejumlah negara.

## 4. Materi Pengembangan Fiqh
Materi fiqh memang perlu untuk selalu diperbaharui untuk merespon persoalan yang berkembang.  Banyak  masalah-masalah  fiqh yang  telah  diperbaharui,  khususnya  dalam bidang  ekonomi  Islam.  Isu  seperti  investasi waqaf, zakat profesi, dan lain-lain merupakan  bukti  bagimana  fiqh  merespon perkembangan  masyarakat.  Sebagaimana kehidupan manusia yang mempunyai elemen tetap  dan  tidak  berubah,  begitu  juga  fiqh.
Ada beberapa bagian dalam fiqh yang tidak mungkin diubah dan diperbaharui, karena ia membentuk bagian terpenting syari’at Islam.
Ruang  untuk  berijtihad  dalam  fiqh sebenarnya  masih  terbuka  lebar.  Banyak masalah-masalah kontemporer yang
of Islamic Studies , Vol II, (Montreal-Canada: Mc Gill Institue of Islamic Studies, 1996), 169.

## Islamika
sesungguhnya  menantikan  ijtihad-ijtihad segar.  Tapi  sayangnya  pemikir  Muslim kontemporer  hanya  berkutat  pada  isu-isu lama  seperti  poligami,  hak  warisan  wanita, hukum  hudu,  dan  qisas  yang  sesungguhnya tidak  memberikan  dampak  besar  dalam perubahan  masyarakat  Muslim  hari  ini. Apakah  dengan  diharamkannya  poligami, disamakannya bagian warisan anak laki-laki dan  perempuan,  dihapuskannya  hudud  dan qisas,  seperti  yang  diinginkan  para  pemikir Muslim  kontemporer  di  atas,  masyarakat Islam  akan  menjadi  lebih  terhormat  dan dihargai, menjadi lebih maju dan berkembang.  Sudah lebih  dua abad, semenjak kolonialisme, umat Islam membelakangkan  hukum  Islam,  khususnya yang  berhubungan  dengan  ruang  publik. Sudah  sejak  lama,  hukum  hudud  dan  qisas tidak diterapkan tanpa harus ada reinterpretasi dan sejenisnya. Tapi nyatanya, tetap  saja  umat  Islam  terbelakang,mundur dan menjadi objek pemerasan.
Ketergantunga  fiqh  pada  teks  al- Qur’an  dan  sunnah  sebenarnya  bertujuan untuk menjaga objektivitas hukum. 29 Hukum yang  tidak  punya  rujukan  hanya  akan menimbulkan  keonaran  ( chaos ).  Karena setiap orang akan memberikan interpretasinya masing-masing sesuai dengan  kepentingannya.  Persoalan  teks dalam  koridor  hukum  bukan  hal  baru  yang berlaku pada hukum Islam saja. Ia berlaku di Barat, sebagaimana juga berlaku di Indonesia.  Para  pengacara  dan  Hakim  di Indonesia  punya  teks  yang  disebut  dengan KUHP.  Dan  setiap  keputusan  akan  selalu mengacu  dan  merujuk  pada  teks  ini. Kegagalan  menemukan  pijakan  tekstualnya mengakibatkan hukum tidak bisa diterapkan. Jadi kalau begitu, ketergantungan pada teks bukan satu kelemahan hukum Islam. Hanya
29 Bernard  Weiss,  “Exotericism  and Objectivity in Islamic Jurisprudence,” dalam ed. Nicholas  Heer, Islamic  Law  and  Jurisprudence
dengan  demikian  objektivitas  hukum  dapat di tegakkan.
Fiqh sebenarnya tidaklah sekaku yang dibayangkan sebagian orang, yang membuta tuli  bergantung  pada  teks,  mengabaikan realitas yang ada. Fiqh Islam memiliki nilai fleksibilitasnya sendiri. Dia dapat mengadopsi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini telah terbukti secara historis.  Sepanjang  empat  belas  abad,  fiqh telah mengharungi bermacam ragam realitas sosial  dan  politik,  dari  Afrika  hingga  Asia, dari Mesir hingga Samosir. Namun fiqh tetap fiqh,  ia  masih  utuh  seperti  ketika  ia  mula- mula  lahir.  Ini  karena  fiqh  memiliki mekanismenya  sendiri  untuk  menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada.
Dalam fiqh Islam dikenal kaedah yang sangat  popular “taghayyur  al-ahkam  bi taghayyur  al-azminah  wa  al-amkinah ”, (hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat) dan “al-tsabit bi al-‘urf ka al-tsabit bi  al-nash ”,  (‘adat  bisa  menjadi  hukum).
Kaedah  ini  menunjukkan  bahwa  dimensi waktu  dan  tempat  dapat  mempengaruhi ketetapan hukum. ‘Urf (kebiasaan masyarakat setempat) dapat dijadikan sandaran  hukum  dengan  syarat  ia  tidak kontradiksif dengan syari’at Islam, maksudnya  teks  eksplisit  dalam  al-Qur’an yang  tidak  mengandung  multi  interpretasi. Ibn  ‘Abidin  menegaskan ‘urf yang bertentangan dengan nash tidak bisa menjadi pertimbangan.”  Selanjutnya  Ibn  Najm  juga menjelaskan Urf tidak  bisa  menjadi  bahan pertimbangan  pada  persoalan  yang  ada ketetapan  nashnya  ( al-mansus  ‘alayh )”. 30 Oleh sebab itu, hukum haramnya ghibah dan dusta, wajibnya salat, zakat, puasa, haramnya riba,  hukum  nikah  dan  talaq,  hukum  hudud dan qisas, rajam terhadap penzina, dan lain- lain  yang  oleh  ulama  dikategorikan  sebagai qat‘i  al-tsubut  wa  al-dilalah tidak  bisa
(Seatle  and  London:  University  of  Washington Press, 1990), 53-71.
30 ‘Umar  Sulayman  al-Ashqar, Nazarat  fi Usul al-Fiqh (Bayrut: Dar al-Nafa’is, 199), 168.

## Islamika
berubah,  meskipun  waktu  dan  tempat berubah.
Fiqh  merespon semua soal  kehidupan sehingga harus di cek terus-menerus apakah jawaban  yang  diberikannya  itu  sudah memadai atau justru menjadi blunder, sebab jawaban fiqh kerapkali tak ditunjang dengan argumentasi  yang  kokoh.  Kitab-kitab  fiqh kadang  tak  lebih  dari  sebuah  antologi  dari pikiran superfisial sejumlah para ulama yang tercerai berai dimana-mana. Oleh sebab itu, fiqh  dituntut  mampu  memberikan  jawaban terhadap  setiap  permasalahan  yang  muncul tanpa  kehilangan  dasar-  dasarnya.  Sebab, apabila tidak terwujud, fiqh akan mengalami kemandulan
fungsi sehingga menyebabkannya kehilangan aktualitas.
Persoalan  krusial  yang  harus  segera diketahui  publik  tentang  fiqh  adalah  bahwa ia bukan wahyu dari langit. Fiqh merupakan produk  ijtihad.  Persoalan  siapa  yang merumuskannya,  untuk  kepentingan  apa, dalam  kondisi  sosial  yang  bagaimana dirumuskan,  serta  dalam  lokus  geografis seperti apa, dengan epistemologi apa, cukup besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan  fiqh.  Dengan  perkataan  lain, fiqh tidak tumbuh dalam ruang kosong, tetapi bergerak  dalam  arus  sejarah.  Setiap  produk pemikiran  fiqh  selalu  merupakan  interaksi antara  si  pemikir  dengan  lingkungan  sosio- kultural dan sosio-politik yang melingkupinya.  Dalam  suasana  dan  kondisi seperti itulah seluruh fiqh Islam ditulis.
Oleh karena fiqh tak lepas dari konteks spasialnya,  maka  ia  bersifat  partikularistik. Kebenaran  fiqh  tak  sampai  pada  derajat “pasti”.  Konteks-konteks  subyektif  yang menyertainya  meyebabkan  fiqh  berada
31 Prinsip  universalisme  hukum  Islam merupakan  keinginan  umat  Islam  untuk  selalu mendialogkan  Al-Qur’an  sebagai  teks  yang terbatas dengan problem sosial kemanusiaan dan hukum  yang  tak  terbatas.  Meskipun  Al-Qur’an turun  dimasa  salalu  dengan  konteks  sosial, budaya  dan  lokalitas  tertentu,  ia  mengandung nilai-nilai  universal  yang  akan  selalu  relevan untuk  setiap  zaman  dan  tempat.  Demikian  juga
dalam  domain  “relatif”.  Maka,  melucuti konteks  yang  meniscayakan  bangunan  fiqh untuk  kemudian  dilakukan  universalisasi kiranya  bukan  tindakan  yang  arif  dan bijaksana.  Sangat  tidak  tepat,  jika  kita mengcopy  begitu  saja  fiqh-fiqh  lokal  yang berlangsung di tanah Arab untuk diterapkan di  Indonesia,  tanpa  proses  kontekstualisasi bahkan  modifikasi,  sebab  fiqh  itu  memang dipahat untuk merespon tantangan zamannya waktu  itu.  Dan  fuqaha’  tak  lebih  dari  agen sejarah yang bekerja dalam lingkup situasionalnya,  sehingga  tak  mudah  untuk keluar dari kungkungan itu.
Setidaknya  ada  tiga  model  pemikiran tentang  pembaruan  fikih  di  Indonesia  yang berhubungan dengan adaptasi dengan sosial budaya dan adat, terutama yang berhubungan dengan kewarisan. Pertama, pemikiran fiqh Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari pemikiran  yang  telah  dilakukan  oleh  para tokoh, akademisi yang pernah memunculkan gagasan  tentang  fiqh  Indonesia  atau  fiqh mazhab Nasional. Kedua, Pemikiran tentang pembentukan fiqh Indonesia juga tidak dapat dilepaskan  dari  dealitika  proses  metodologi hukum  Islam  yang  tidak  hanya  sekedar ajaran atau dogma proses metodologi hukum Islam, tetapi metodologi hukum Islam harus diterapkan dan diaplikasikan dalam konteks, ruang  dan  waktu  dalam  sepanjang  zaman. Prinsip li  kulli  makan  wa  zaman , 31 merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan maqashid syari’ah (tujuan  syari’ah)  dalam  mencapai kemaslahatan  ummat. Ketiga, originalitas pemikiran hukum Islam dengan
menggunakan  ilmu  bantu  lain,  sebagai kerangka metodologi yang digunakan
fiqh atau hukum  Islam  akan selalu  lekat  dengan konteks sosial dan lokalitas yang melingkupinya. Diskursus  di  seputar  penafsiran  Al-Qur’an merupakan  diskursus  yang  tidak  mengenal  kata usai.  Lihat  Amin  Abdullah,  “Kata  Pengantar” dalam Sahiron Syamsuddin dkk (ed.),
Hermeneutika  al-Qur’an  :  Madzhab  Yogya (Yogyakarta: Islamika, 2003), xx.

## Islamika
sehingga  menghasilkan  temuan  baru  yang khas karakter budaya dan adat Indonesia.
Hukum Islam dalam konteks
keindonesiaan merupakan aplikasi fiqh yang sejalan  dengan  karakter  Indonesia,  budaya, adat istiadat lokal Indonesia, dan bersih dari kebudayaan  Arab.  Pembahasan  ini  perlu didekatkan dengan konteks keilmuan kontemporer  dengan  melakukan  integrasi- interkoneksi,  sehingga  ditemukan  teori kebenaran dalam menemukan hukum Islam. Fiqh  sebagai  ilmu,  dan  aplikasinya  melalui konsep shalihun  li  kulli  zaman  wa  makan tidak dapat dilepaskan dalam konteks sosial budaya  tertentu  dan  mengandung  nilai-nilai universal  yang  akan  selalu  relevan  untuk setiap  zaman  dan  tempat  sesuai  dengan maqashid  al-syari’ah  dan  sekaligus  sebagai filsafat  hukum  Islam  dengan  pendekatan sistem ( maqashid based-ijtihad ).

## D. Penutup
Fiqh  sebagai  cabang  ilmu  Islam  yang berurusan dengan hukum dan etika, memiliki fleksibilitas dan relevansi yang cukup untuk menanggapi  tantangan  dan  isu-isu  zaman modern.  Fiqh  memiliki  kemampuan  untuk beradaptasi  dengan  perubahan  zaman. Meskipun  prinsip-prinsip  dasarnya  tetap tidak  berubah,  fiqh  dapat  menghadapi konteks baru dan menjawab isu-isu
kontemporer  dengan  cara  yang  sesuai. Dalam persoalan konsep ijtihad, memungkinkan para ulama untuk melakukan penafsiran  kontemporer  terhadap  ajaran- ajaran  Islam.  Ini  memungkinkan  fiqh  untuk memberikan jawaban yang relevan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Prinsip-prinsip fiqh yang menekankan  keadilan,  keseimbangan,  dan kemaslahatan  umum  dapat  diaplikasikan dalam  merespons  isu-isu  sosial,  seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan hak asasi  manusia.  Fiqh  tidak  hanya  berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga
menekankan aspek etika dan moralitas. Oleh karena  itu,  konstruksi  pemikiran  fiqh  dapat
memberikan panduan moral dalam menghadapi  tantangan  moral  kontemporer, seperti isu bioetika atau etika teknologi. Fiqh dapat  menjadi  dasar  untuk  mendukung dialog  antar  agama  dan  budaya.  Konstruksi pemikiran fiqh yang inklusif dapat membantu menciptakan pemahaman bersama  dan  kerja  sama  antar  berbagai kelompok  masyarakat.  Pemahaman  fiqh yang mendalam dapat membentuk kesadaran masyarakat  terhadap  nilai-nilai  Islam  dan hak-hak individu. Pendidikan fiqh yang baik dapat  membantu  masyarakat  memahami ajaran Islam dengan benar dan menghindari penafsiran yang ekstrem.

## Daftar Pustaka
Kamali,Mohammad Hashim “Punishment in Islamic Law: A Critique of The Hudud Bill of Kelantan Malaysia” Arab Law Quarterly , Vol. 13 No. 3, 1993. al-Ashqar,  Umar  Sulayman  Tarikh  al-Fiqh al-Islami, Kuwait: Maktabah al-Falah,
1982.
Sanusi,  “Merajut  Nalar  Fiqh  Kontekstual”,
Di  Akses  dari jurnal  Yudisia ,  Vol.  6,
No. 2.
Kattsoff,  Louis  O, Pengantar  Filsafat (Elements  of  Philosophy) alih  bahasa, Soejono  Soemargono,  Yogjakarta: Tiara Wacana Yogja, 2004. Azra,  Azyumardi Jaringan  Ulama  Timur Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara Abad  XVII  dan  XVIII ,  Bandung:
Mizan, 1994.
Mudzhar,  M.  Atho Fatwa-FatwaMajelis Ulama  Indonesia (Jakarta  :  INIS,
1993.
ash-Shiddiqiey, Hasbi, Syariah Islam Menjawab Tantangan Zaman , Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
Nyazee,  Imran  Ahsan  Khan,  “ Theories  of Islamic  Law:  the  Methodology  of Ijtihad” ,  Islamabad:  Islamic  reseach Institute press, 1994.
Najib, “ Evolusi Syari’ah : Ikhtiar Mahmoud Mohamed  Taha  bagi  Pembentukan

## Islamika
Hukum Islam Kontemporer” , Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
Bruinessen,  Martin  Van “Kitab  kuning pesantren  dan  tarekat” ,  Bandung,
Penerbit Mizan, 1999.
Mustaqim,  Abdul, Epistremologi  Tafsir
Kontemporer , Yogyakarta: LKiS, 2010.
Ainurrofiq (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma  Ushul  Fiqh  Kontemporer ,
Yogyakarta, LKiS, 2006.
Arifin,  Busthanul, Pelembagaan  Hukum
Islam  di  Indonesia:  Akar  Sejarah, Hambatan  dan  Prospeknya ,  Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Assyaukanie,  Luthfi,  “Islam  dalam  Konteks Pemikiran Pasca-Modernisme Pendekatan  Menuju  Kritik  Akal
Islam”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an,
No. 1, Vol. V, Jakarta: LSAF, 1994. Syaukani, Imam, Rekonstruksi Epistemologi
Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan
Hukum  Nasional ,  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada, 2006. Suriasumanteri, Jujun S. Filsafat Ilmu dalam Perspektif  Moral,  Sosial,  dan  Politik , Jakarta: Gramedia, 1990. al-Ashqar,  Umar  Sulayman, Tarikh  al-Fiqh al-Islami , Kuwait: Maktabah al-Falah,
1982.  Fyzee, A  Modern  Approach  to Islam, Bombay:  Asia  Publishing
House, 1963.
N.  J.  Coulson, A  History  of  Islamic  Law, Edindurgh: Edinburgh University
Press, 1978.
Muslehuddin,  Muhammad,  Philosophy  of Islamic Law and Orientalists,  Lahore:
Islamic Publications (Pvt) LTD, 1994.
Bakri,  Asafri  Jaya, Konsep  Maqashidus
Syari’ah  menurut  al-Syatibi ,  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996.
Syahrur,  Muhammad, al-Kitab  wa  al-
Qur’an, Qira’ah
Mu’asirah ,
Damaskus: al-Ahali, 1995.
Azizy,  A.  Qodri, Eklektisisme  Hukum Nasional ,  Yogyakarta:  Gama  Media, 2002.
Ahmad,  Amrullah,  dkk, Dimensi  Hukum Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,
Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Hallaq,  Wael  B.  “From  Fatwas  to  Furu’;
Growth  and  Change  in  Islamic Substantive  Law”,  dalam  Howard  M. Federspiel  (ed.), An  Anthology  of Islamic  Studies ,  Vol  II,  Montreal- Canada:  Mc  Gill  Institue  of  Islamic
Studies, 1996. Weiss,
Bernard,
“Exotericism and Objectivity in Islamic Jurisprudence,” dalam ed. Nicholas Heer, Islamic Law and Jurisprudence , Seatle and London:  University  of  Washington Press, 1990.