## PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS PASAR PUSAT KOTA
PADANG PANJANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PASAR PUSAT KOTA PADANG PANJANG

## EDI WAHYUDI¹, ANGGUN LESTARI SURYAMIZON², MAHLIL ADRIAMAN³
Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat ediwahyudi10102000@gmail.com¹, anggunmizon@yahoo.co.id², mahliladriaman@gmail.com³
Abstract: The  rental  agreement  is  regulated  in  chapter  VII  of  Book  III  of  the  Civil  Code entitled "About Renting" which includes Articles 1548 to Article 1600 of the Civil Code. Rent in  Dutch  is  called  huurenverhuur  and  in  English  it  is  called  rent  or  hire.  leasing  is  an agreement between the lessee and the lessee. The lessee hands over  the goods to be rented to the lessee to be fully enjoyed. The party who rents is not necessarily the owner of the goods or services that are leased to the lessee. The purpose of concluding a lease agreement is to grant usage  rights  to  the  lessee  so  that  objects  that  are  not  in  the  status  of  property  rights  can  be rented out by parties who have rights over these objects. One of the institutions that enters into rental agreements  with kiosks or booths at the Central Market is the Marketing Office of the City  of  Padang  Panjang,  which  has  a  role  in  implementing  rental  agreements  with  active traders  in  the  City  of  Padang  Panjang.  Implementation  of  the  lease  agreement  for  renting  a kiosk  or  booth  in  the  central  market  of  Padang  Panjang  City  based  on  Mayor  Regulation Number  2  of  2018  concerning  Systems  and  Procedures  for  Management  of  the  Padang Panjang City Central Market.
Keywords: Agreements, Leases, Market Stalls.
Abstrak :  Perjanjian    sewa-menyewa  diatur  di  dalam  bab  VII  Buku  III  KUH  Perdata  yang berjudul  “Tentang  Sewa-Menyewa”  yang  meliputi  Pasal    1548  sampai  dengan  Pasal  1600 KUH  Perdata.  Sewa-menyewa  dalam    bahasa  Belanda  disebut  dengan  huurenverhuur  dan dalam bahasa  Inggris disebut dengan rent atau hire. sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak  yang  menyewakan  dengan  pihak  penyewa.  Pihak  yang  menyewakan  menyerahkan barang  yang  hendak  disewa  kepada  pihak  penyewa  untuk  dinikmati  sepenuhnya.  Pihak  yang menyewakan belum tentu adalah pihak pemilik barang atau jasa yang disewakan kepada pihak penyewa.  Tujuan  dari  diadakannya  perjanjian  sewa-menyewa  adalah  untuk  memberikan  hak pemakaian  kepada  pihak  penyewa  sehingga  benda  yang  bukan  berstatus  hak  milik  dapat disewakan  oleh  pihak  yang  mempunyai  hak  atas  benda  tersebut.  Salah  satu  lembaga  yang melakukan  perjanjian  sewa  menyewa  terhadap  kios  atau  los  di  Pasar  Pusat  adalah  Dinas Pemasaran  Kota  Padang  Panjang  yang  memiliki  peran  dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa menyewa  dengan  pedagangaktif  di  Kota  Padang  Panjang.  Pelaksanaan  perjanjian  sewa menyewa  kios  atau  los  di  pasr  pusat  Kota  Padang  Panjang  berdasarkan  Peraturan  Walikota Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan  Pasar  Pusat  Kota  Padang Panjang.
Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Kios Pasar.

## A.Pendahuluan
Berkenaan dengan perjanjian sewa-menyewa terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak penyewa dan  pihak  yang  menyewakan.  Pihak  yang  menyewakan  menyerahkan  barang  yang  hendak disewa  kepada  pihak  penyewa  untuk  dinikmati  sepenuhnya.  Keuntungan  yang  didapat  oleh masing-masing  pihak  tersebut  dalam  melaksanakan  perjanjian  sewa-menyewa  adalah  pihak penyewa  dapat  menghemat  sebagian  dari  dananya  bila  menyewakan  suatu  barang  dari  pada harus  membelinya,  sedangkan  bagi  pihak  yang  menyewakan  bisa  mendapat  keuntungan  dari pembayaran  dan  harga  sewa  serta  dapat  memperluas  bidang  usahanya.  Menurut  pasal  1548 KUH  Perdata  sewa  menyewa  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan  kepada  pihak  lainnya  kenikmatan  dari  suatu
barang,selama  suatu  waktu  tertentu  dan  dengan  pembayaran  sesuatu  harga  yang  oleh  pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya (Eny, 2021).
Perjanjian  sewa-menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Definisi  perjanjian  sewa-menyewa  menurut  Pasal  1548  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa: “ Perjanjian  sewa-menyewa  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan  kepada  pihak  yang  lainya  kenikmatan  dari  suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayaranya .”
Sewa-menyewa dalam  bahasa Belanda disebut dengan huurenverhuur dan dalam bahasa Inggris  disebut  dengan rent atau hire (Dilaga,  2021).  Sewa-menyewa  merupakan  salah  satu perjanjian  timbal  balik.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sewa  berarti  pemakaian sesuatu dengan membayar  uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.  Menurut  Yahya  Harahap,  sewa-menyewa  adalah  persetujuan  antara  pihak  yang menyewakan  dengan  pihak  penyewa.  Pihak  yang  menyewakan  menyerahkan  barang  yang hendak  disewa  kepada  pihak  penyewa  untuk  dinikmati  sepenuhnya.  Dalam  perjanjian  sewa menyewa terdapat beberapa kriteria khusus, yaitu: 1) Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak  yang  kedua  adalah  pihak  penyewa,  yaitu  pihak  yang  membutuhkan  kenikmatan  atas suatu  barang.  Para  pihak  dalam  perjanjian  sewa-menyewa  dapat  bertindak  untuk  diri  sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu; dan 2) Ada unsur pokok yaitu barang,  harga,  dan  jangka  waktu  sewa.  Barang  adalah  harta  kekayaan  yang  berupa  benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus  berupa  uang  tetapi  dapat  juga  mengunakan  barang  ataupun  jasa  (Pasal  1548  KUH Perdata).  Hak  untuk  menikmati  barang  yang  diserahkan  kepada  penyewahanya  terbatas  pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.
Perjanjian  sewa-menyewa,  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  sewa-menyewa adalah  (Soleman,  2018):  1)  Pihak  yang  menyewakan:  Pihak  yang  menyewakan  adalah  orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainya untuk dinikmati kegunaan  benda  tersebut  kepada  penyewa.  Pihak  yang  menyewakan  barang  atau  benda  tidak harus  pemilik  benda  sendiri  tetapi  semua  orang  yang  atas  dasar  hak  penguasaan  untuk memindahkan  pemakaian  barang  ke  tangan  orang  lain.  Hal  tersebut  dikarenakan  didalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan  hanya  pemakaian  atau  pemungutan  atas  hasil  dari  barang  yang  disewakan;  dan  2) Pihak  Penyewa:  Pihak  penyewa  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  menyewa  barang  atau benda dari pihak  yang menyewakan. Obyek  barang  yang dapat disewakan menurut Hofmann dan  De  Burger,  yang  dapat  di  sewa  adalah  barang  bertubuh  saja,  namun  ada  pendapat  lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang  bertubuh  saja  yang  dapat  menjadi  obyek  sewa  melainkan  hak-hak  juga  dapat  disewa, pendapat ini diperkuat dengan  adanya putusan “ Hoge Raad” tanggal  8  Desember  1922  yang menganggap kemungkinan ada persewaan suatu hak untuk memburu hewan.
Pihak  yang  menyewakan  belum  tentu  adalah  pihak  pemilik  barang  atau  jasa  yang disewakan kepada pihak penyewa. Tujuan dari diadakannya perjanjian sewa-menyewa adalah untuk  memberikan  hak  pemakaian  kepada  pihak  penyewa  sehingga  benda  yang  bukan berstatus  hak  milik  dapat  disewakan  oleh  pihak  yang  mempunyai  hak  atas  benda  tersebut. Dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  diatur  Perjanjian  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai kesepakatan.  Suatu  perjanjian  mengikat  para  pihak  yang  melakukannya  yang  mana  tertuang dalam klausul pada perjanjian tersebut. Pada klausul perjanjian dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban  para pihak serta tanggung jawabnya. Perjanjian dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukannya apabila telah  memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sedangkan dalam islam perjanjian sewa menyewa diatur dalam Al-quran dan Fikih,adapun pengertian sewa menuewa dalam    islam:  Dalam  fiqh Islam  disebut  sewa  menyewa  disebut  ijarah.Al-hijarah menurut
bahasa  berarti “al-ajru” yang  berarti al-iwadu (ganti)  oleh  sebab  itu as-sawab (pahala) dinamai ajru (upah).  Menurut  istilah,  al-ijarah  ialah  menyerahkan  (memberikan)  manfaat benda  kepada  orang  lain  dengan  suatu  ganti  pembayaran  (Balad,  2019).  Sehingga  sewa menyewa  atau  ijarah  bermakna  akad  pemindahan  hak  guna/manfaat  atas  suatu  barang/jasa, dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  upah  sewa  (ujrah),  tanpa  diikuti  pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Suharnoko, 2004).
Perjanjian  atau  sewa  menyewa  merupakan  undang-undang  bagi  para  pihak  yang melakukannya  dan  suatu  perjanjian  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketertiban  umum.  Suatu perjanjian  sewa  yang  dilaksanakan  oleh  pedagang  dengan  Dinas  Perdagangan,  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengikat para pihak yang melakukannya. Dalam perjanjian sewa tersebut  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  memberikan  hak  sewa kepada  pedagang.  Dalam  perjanjian  tersebut  hak  sewanya  akan  terputus  apabila  pihak pedagang  menunggak  membayar  sewa  kios  atau  los  1  (satu)  bulan,  menyewakan  atau  pun mengontrakan kepada pihak lain ,merubah jenis dagangan  yang  telah di  tentukan pada  waktu penemptan pertama, dan mengubah tata letak kios atau los tanpa sepengetahuan pihak pertama. Peraturan ini tertulis di dalam peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 (Sabiq, 2009).
Kios merupakan suatu bangunan yang sangat penting bagi manusia karena selain sebagai tempat  tinggal  juga  bisa  sebagai  ladang  bisnis.  Sehingga  hal  tersebut  mendorong  manusia untuk  terus  memenuhi  kebutuhannya  serta  mempertahankan  dan  meningkatkan  kehidupan yang lebih baik. Ruko bisa berpindah kepemilikan melalui sistem jual beli, selain jual beli juga bisa  dilakukan  dengan  sistem  sewa  menyewa.  Perjanjian  sewa-menyewa  ini  merupakan perjanjian  yang  penting  karena  dilakukan  dalam  praktek  kehidupan  masyarakat  (Meliala, 2012).  Pasar  Pusat  Kota  Padang  Panjang  merupakan  kawasan  bagi  masyarakat  Kota  Padang Panjang  untuk  melakukan  transaksi  ekonomi  seperti  jual  beli,  tukar  menukar  dan  Iain-lain. Pasar  merupakan  tempat  terjadinya  transaksi  ekonomi  yang  berperan  dalam  memenuhi  hidup orang  banyak  sehingga  negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  umum yang  layak.  Pelaksanaannya  dapat  dilimpahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat Hukum  Adat,  sepanjang  hal  itu  diperlukan  dan  tidak  belentangan  dengan  kepentingan Nasional. Dalam daerah masing-masing, pemerintah kota atau kabupaten mencari pemasukkan untuk  menambah  kas  daerah,  baik  melalui  sumber  daya  alam  maupun  dari  sumber  lainnya, dalam  hal  sumber  lainnya  ini  Pemerintah  Kota  atau  kabupaten  salah  satunya  mencari pemasukan daerah melalui sektor sewa menyewa  kios atau los di pasar, dengan menyewakan kios  atau  los  untuk  di  sewakan  kepada  masyarakat.  Sehingga  masyarakat  lebih  mudah berdagang dan pemerintah kota atau kabupaten juga mendapatkan keuntungan untuk daerah.
Pasar  Padang  Panjang  dibentuk  tidak  lepas  dari  pendirian  kota  Padang  Panjang.  Pada tanggal  dan  tahun  18  Juli  1818  atas  prakarsa  Tuanku  Pamansiangan  yang  baru,  didirikanlah kota Padang Panjang sebagai realisasi perdamaian penduduk IV Koto yang berperang dengan penduduk VI Koto dengan memindahkan pekan Jumat nan  usang dari Ganting Panyalaian ke tengah Padang nan Panjang Sari Menanti. Dari hasil penelitian penulis pada bulan November 2022  melakukan  survey  di  Pasar  Pusat  Kota  Padang  Panjang  dari  sekitar  10  kios  terdapat  2 kios  dan  los  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian  yang  telah  disepakati,  penulis mendapatkan  ada  beberapa  pedagang  yang  menyewakan  kembali  kepada  pihak  lain  tanpa sepengetahuan  Dinas  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  dan  ada  juga  yang tidak memiliki surat perjanjian sewa kios dan los tersebut.

## B.Metodologi Penelitian
Dalam_penulisan  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis  empiris . Pendekatan Yuridis  empiris juga  penelitian  hukum  sosiologis,  dikarenakan  penelitian  hukum empiris  itu  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  hukum  itu  di  masyarakat  dan bagaimana  hubungan  hukum  dengan  masyarakat.  Penelitian  ini  akan  membahas  penelitian mengenai  Pelaksanaan  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Kios  Di  Pasar  Pusat  Kota  Padang  Panjang Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Dan  Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.

## C.Hasil dan Pembahasan
1.Pelaksanaan  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Kios  atau  Los  di  Pasar  Pusat  Kota  Padang Panjang  Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang
Perjanjian  sewa  menyewa,  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah pihak,  yaitu  antara  pihak  pemilik  barang  dengan  pihak  penyewa  (Sukarmi,  2019).  Hal  ini dikarenakan  hak  dan  kewajiban  itu  merupakan  suatu  perbuatan  yang  bertimbal  balik,  artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya. Para pihak  yang  melakukan  perjanjian  harus  setara  maksudnya  memiliki  kedudukan  hukum  yang sama dengan hak dan kewajiban antara pihak yang melaksanakan perjanjian (Adriaman, 2023).
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  perjanjian  adalah  hubungan  hukum  antara  dua  pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Artinya, pihak yang satu memiliki  hak  atas  suatu  prestasi,  sedangkan  pihak  yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi prestasi  tersebut  (Irianto,  2021).  Di  dalam  KUHPerdata  tidak  ditentukan  secara  tegas  tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa  dapat  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan  lisan.  Akan  tetapi,  yang  paling  dominant dalam  menentukan  substansi  kontrak  adalah  dari  pihak  yang  menyewakan,  sehingga  pihak penyewa berada pada pihak  yang lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan oleh pihak yang menyewakan tinggal disetujui atau tidak oleh pihak penyewa. Sewa menyewa, sama halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, menggunakan asas konsensual,  artinya  perjanjian  sudah  sah  dan  mengikat  pada  detik  tercapainya  sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang atau benda dan harga.
Begitu pula yang telah dilakukan oleh masyarakat Kota Padang Panjang yang bermata di Pasar  Padan  Panjag  yang  merupakan  pusat  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan ekonomi. Masyarakat atau pedagang yang ingin berdagang atau berjualan di kawasan tersebut harus menyewa kios dengan izin dari Dinas Pasar Kota Padang Panjang serta harus membayar retribusi.  Oleh  sebab  itu,  dari  hubungan  hukum  tersebut,  maka  akan  muncul  suatu  perikatan berupa perjanjian sewa menyewa dalam bentuk kios.
Perjanjian  sewa  menyewa  merupakan  suatu  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam perjanjian  tertulis  dengan  isi  para  pihak  mengikatkan  dirinya  satu  sama  lainnya  dalam  waktu yang ditentukan serta memiliki nilai harga yang telah disepakati sehingga menimbulkan suatu kewajiban  untuk penyewa membayarkan barang atau bangunan  yang disewakannya (Suryani, 2021).  Dalam  pelaksanaan  perjanjiann,  kedua  belah  pihak  harus  merujuk  kepada  dasar-dasar perjanjian  yang  diatur  di  dalam  undang-undang.  Perjanjian  adalah  suatu  hal  yang  penting karena  menyangkut  kepentingan  para  pihak  yang  membuatnya.  Setiap  perjanjian  hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud (Subekti, 1979).
Sehubungan  dengan  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata memberikan definisi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”. Maksudnya  adalah  seseorang  melakukan  perjanjian  atau  berjanji  terhadap  orang  lain,  maka dari peristiwa tersebut  timbullah suatu perikatan.  Salah satu unsur dari perjanjian disini  yaitu kesepakatan. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran  dan  penerimaan  atas  penawaran  tersebut,  namun  secara  garis  besar  terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara  tidak  tertulis  tersebut  dapat  berupa  kesepakatan  lisan,  simbol-simbol  tertentu,  atau diam-diam.
Seperti  telah  di  kemukakan  bahwa  sumber  perikatan  yang  terpenting  adalah  perjanjian, sebab  dengan  melalui  peijanjian  pihak-pihak  dapat  membuat  segala  macam  perikatan,  sesuai dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang  tergantung  dalam  Buku  Kitab  Undang  Undang Hukum  Perdata  (BW)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338,  tetapi  seperti  juga  telah dikemukakan  kebebasan  berkontrak  tersebut  bukan  berarti  boleh  membuat  perjanjian  secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian. Terkait
dengan  perjanjian  sewa  menyewa  yang  dilakukan  oleh  pedagang  dengan  Dinas  Pemasaran Kota Padang Panjang didasari oleh Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2018 tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan  Pasar  Pusat  Kota  Padang  Panjang.  Pembangunan pasar  pusat  Kota  Padang  Panjang  ini  dicita-citakan  tidak  sekedar  revitalisasi  bangunan. Terlebih  dari  itu  adalah  Pemerintah  Kota  Padang  Panjang  juga  melakukan  revitalisasi  dalam pengelolaan  pasar,  sehingga  bangunan  modern  dapat  ditunjang  oleh  pengelolaan  yang profesional.  Manajemen  pengelolaan  pasar  yang  profesional  bertujuan  untuk  kesejahteraan masyarakat, baik pedagang sebagai penjual maupun masyarakat sebagai pembeli.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  ada  4  (empat)  syarat  terpenting  yang  diperlukan  yaitu:  a)  Sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; dan d)  Suatu  sebab  yang  halal.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  prosedur  perjanjian  sewa  menyewa kios  pasar  yang  biasanya  dilakukan  oleh  pedagang  di  Kota  Padang  Panjang  adalah  dengan diadakannya  perundingan  terlebih  dahulu  antara  pihak  penyewa  dengan  pihak  pemilik  rumah untuk  membuat  suatu  kesepakatan,  yaitu  tentang  kesepakatan  apakah  si  penyewa  itu  jadi menyewa  kios  atau  tidak.  Dalam  membuat  perjanjian  sewa  menyewa  antara  pihak  yang menyewakan dengan pihak yang menyewa itu saling terlibat dalam pembuatan sewa menyewa kios  tersebut.  Jadi  dalam  pembuatan  perjanjian  sewa  menyewa  disini  tidak  ada  perantaranya, yaitu hanya pihak pemilik kios dan penyewa kios.
Dalam  perjanjian  itu  harus  adanya  objek  yang  diperjanjian.  Yangmana  objek  ini merupakan salah satu  unsur dari  syarat sah nya perjanjian. Terkait dengan judul penulis yang menjadi  objek  dari  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  satu  unit  kios  atau  los.  Kios adalah  bangunan  di  pasar  yang  beratap  dan  dipisahkan  satu  dengan  lainnya  dengan  dinding pemisah  mulai  dari  lantai  sampai  dengan  langit-langit  yang  dipergunakan  untuk  usaha berjualan.  Sedangkan  los  adalah  bagian  pasar  untuk  berjualan  yang  beratap  tetap  tidak dipisahkan  satu  dengan  yang  lain  dengan  dinding  pemisah  mulai  dari  lantai  sampai  kelangit- langit  dan  bagian  yang  lain  dapat  dilengkapi  dengan  panel-panel  untuk  menyimpan  barang- barang.
Sebelum si penyewa mendaftar maka tim yang ditetapkan atau ditugaskan oleh Walikota Padang Panjang akan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu baik secara tata muka maupun media  elektronik.  Untuk  para  pedagang  prioritas  memiliki  persyaratan  untuk  mendaftar sebagai  penyewa  kios  atau  los  di  Pasar  Pusat  Kota  Padang  Panjang,  yaitu:  a)  Fotocopy  bukti lunas pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh pengelola pasar; b) Fotocopy Nomor Pokok Wajib  Pajak  (NPWP):  c)  Fotocopy  KK  dan  KTP  sebanyak  2  lembar;  d)  Pas  photo  warna terbaru ukuran 4˟6 cm sebanyak 2 lembar; e) Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,-; dan f)  Memiliki  rekening  Bank  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  digunakan  untuk membayar sewa.
Suatu pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e diatas adalah pernyataan:
a.Kesediaan  diputus  hak  sewanya  secara  sepihak  apabila:  1)  Menunggak  membayar  sewa kios atau los 1 (satu) bulan; 2) Mengontrakan/menyewakan/memindahtangankan kios atau los kepada pihak lain, termasuk anak, istri dan saudara; 3) Merubah jenis dagangan yang telah  ditentukan  pada  waktu  penempatan  pertama;  4)  Menambah/mengurangi/merubah bentuk  bangunan  fisik  kios  atau  los;  5)  Menggunakan  kios  atau  los  untuk  kegiatan  yang bertentangan dengan hukum dan pertauran yang berlaku; dan 6) Menggunakan kios atau los untuk fungsi di luar perdagangan
b.Kesediaan membayar retribusi lainnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
c.Kesediaan aktif berdagang
Prosedur penetapan pedagang dan penandatanganan perjanjian sewa sebagai berikut: a) Tim  penempatan  pedagang  mengajukan  nama-nama  pedagnag  penyewa  yang  memenuhi persyaratan  kepada  Walikota  untuk  mendapatkan  persetujuan.  Penetapan  pedagang  penyewa ditetapkan  dengan  keputusan  Walikota;  dan  b)  Pedagang  yang  sudah  ditetapkan,  wajib menandatangani perjanjian  sewa dihadapan  notaris. Dalam  rangka membantu dan menunjang kebijakan  umum  Pemerintah  Daerah  serta  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat
khususnya  dalam  penyediaan  dan  peningkatan  sarana  pasar,  meningkatkan  pelayanan  umum kepada  masyarakat,  meningkatkan  daya  saing  pengelolaan  pasar,  serta  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah,  Pasar  Kota  Padang  Panjang  harus  dikelola  secara  professional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggungjawab dan wajar.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  tersebut  pedagangnya  harus  pedagang aktif. Adapaun yang dimaksud dengan pedagang aktifadalah pedagang yang tercatat berdagang sampaidengan  saat  bangunan  pasar  lama  dibongkar.  Catatan  tersebut  disediakan  oleh  Dinas Perdagangan,  Koperasi,  UKM  berdasarkan  catatan  eks,  Kantor  Pengelolaan  Pasar.  Menurut analisi  penulis  berdasarkan  penelitian  bahwa  perjanjian  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan sewa  menyewa  pasar  kios  di  pasar  pusat  Padang  Panjang  dibuat  dalam  bentuk  standar,  akan tetapi pihak yang menyewakan juga tetap memperhatikan kepentingan penyewa sehingga hak dan  kewajiban  para  pihak  telah  menjadi  seimbang  dan  tidak  memberikan  kerugian  salah  satu pihak. Oleh karena itu, maka sekarang ini banyak terjadi perjanjian sewa menyewa yang dibuat dalam  bentuk  standar  agar  lebih  praktis  dan  efisien  serta  mengatur  perjanjian  tersebut  secara seimbang.

## 2.Kendala-Kendala dari Pelaksanaan Perjanjian Sewa Mnyewa Kios di Pasar Pusat Kota Padang Panjang
Itikad  baik  dalam  membuat  suatu  perjanjian  berarti  para  pihak  menaruh  kepercayaan sepenuhnya  kepada  pihak  lawan  yang  dianggapnya  jujur  dan  tidak  menyembunyikan  sesuatu yang  buruk  di  kemudian  hari  akan  menimbulkan  kesulitankesulitan.  Asas  itikad  baik  dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pada asas itikad baik, yang menjadi penilaiannya terletak pada akal sehat dan  keadilan,  dibuat  ukuran  yang  objektif  untuk  menilai  keadaan  (penilaian  tidak  memihak) menurut  norma-norma  yang  objektif  (Pidatullah,  2003).  Sebagaimana  kita  ketahui, pelaksanaan  dari  perjanjian  sewa  menyewa  sering  kali  terdapat  persengketaan  sesame pedagang  penyewa  dan  yang  menyewakan  sehingga  para  pedagang  yang  menimbulkan sengketa  sewa  menyewa,  yang  berakibat  pada  pemutusan  atau  peninjauan  kembali  hubungan sewa menyewa tersebut.
Setiap  hubungan  hukum  akan  mempunyai  akibat  hukum,  dalam  arti  menimbulkan adanya  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan  hubungan  hukum. Demikian  juga  halnya  dengan  perjanjian  sewa  menyewa,  akan  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu  antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal  ini  dikarenakan  hak  dan  kewajiban  itu  merupakan  suatu  perbuatan  yang  bertimbal  balik, artinya  hak  dari  satu  pihak  merupakan  kewajiban  dari  pihak  lain,  begitu  juga  dengan sebaliknya.  Itikad  baik  dalam  membuat  suatu  perjanjian  berarti  para  pihak  menaruh kepercayaan  sepenuhnya  kepada  pihak  lawan  yang  dianggapnya  jujur  dan  tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk di kemudian hari akan menimbulkan kesulitankesulitan. Asas  itikad  baik  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  1338  Ayat  (3)  KUHPer  yang  berbunyi: “perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”.  Pada  asas  itikad  baik,  yang  menjadi penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.
Pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  kios  pasar  di  Padang  Panjang  tidak  selamanya berjalan  mulus  tanpa  adanya  perselisihan  antar  para  pihak.  Kendala  yang  seringkali  dihadapi oleh  Disperindag  dalam  melakukan  pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  yaitu  adanya penyewa/pedagang  yang  sulit  untuk  dimintai  retribusi  atau  uang  sewa.  Adanya  beberapa pedagang  yang  tidak  mempunyai  itikad  baik  dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa-menyewa kios  pasar.  Dalam  pelaksanaan  perjanjian  itu  sudah  pasti  ada  kendala-kendala  yang  dihadapi oleh para pihak. Yang dimaksud dengan kendala adalah halangan atau rintangan yang dihadapi oleh salah satu pihak dalam terwujudnya perjanjian tersebut. Kendala adalah rintangan, faktor atau  keadaan  yang  membatas,  menghalangi,  atau  mencegah  pencampaian  sararan.  Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian  sewa menyewa kios di Pasar Pusat Kota Padang Panjang,  yaitu:  a)  Pedagang  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian  karena  berbagai  alasan  seperti dagangan atau pembeli  sepi; b) Banyak pedagang  yang  tidak memenuhi  kewajibannya sesuai
perjanjian  tersebut,  padahal  dinas  pasar  sudah  menyediakan  fasilitas-fasilitas  seperti  air  dan listrik; dan c) Perjanjian tidak terlaksanakan karena faktor-faktor ekonomi
Selain  itu,  pedagang  juga  mendapati  kendala-kendala  dalam  pemenuhan  prestasi  dari perjanjian tersebut, yaitu: a) Faktor ekonomi; b) Sepinya pembeli dagangan pedagang; dan c) Adapun faktor lain turunnya harga sayur-sayuran dan mengurangi minat pembeli. Berdasarkan hal  tersebut,  permasalahan  yang  umum  terjadi  dalam  sewa  menyewa  yaitu  keterlambatan dalam pembayaran sewa. Dapat dilihat bahwa yang menjadi penyebab hal ini terlambat untuk di  bayarkan  yaitu  adanya  kewajiban  bagi  pedagang  untuk  membayarkan  uang  sewa  di  tahun berikutnya  secara  lunas,  seharusnya  dalam  penyewaan  kios  tersebut  pedagang  cukup membayarkan  uang  sewa  kios  pada  tahun  yang  dijalankan  dalam  perjanjian,  sehingga  tidak memberatkan  para  pedagang  ini.  Akibat  adanya  keharusan  membayarkan  lunas  sewa  kios tahun berikutnya yang menjadi pemicu timbulnya permasalahan berikutnya yaitu mengalihkan kios  kepada  pedagang  lain  tanpa  sepengetahuan  pengelola  pasar  karena  tidak  mampu membayar  uang  sewa  dan  menyewakan  halaman  depan  kios  kepada  pedagang  lain  untuk membantu  pembayaran  sewa  perbulannya  kepada  pengelola  pasar.  Sehingga  diharapkan  isi dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  tersebut  dilakukan  perubahan  mengenai  pembayaran uang  sewa  ruko ini, cukup yang harus dibayarkan  adalah  sewa  ruko tahun  yang dijalani saja, supaya tidak menimbulkan permasalahan kembali dan memudahkan tugas pengelola pasar itu sendiri.
Terhadap kendala-kendala yang dihadapi diatas, terdapat beberapa upaya yang biasanya dilakukan  oleh  pengelola  pasar  pada  umumnya  yang  berguna  untuk  mengatasi  kendala  yang dihadapi,  yaitu:  a)  Mengingatkan  kepada  pedagang  untuk  membayar  uang  sewa;  b) Mengingatkan  untuk  kedua  kalinya  dalam  hal  pembayaran  sewa  yang  menjadi  kewajiban penyewa;  c)  Memperingatkan  apabila  tidak  segera  membayar  maka  akan  dilakukan  eksekusi pembatalan  perjanjian;  d)  Melakukan  musyawarah  dengan  pelaku  wanprestasi  untuk menemukan kemufakatan, dan e) Membatalkan perjanjian sewa.

## D.Penutup
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  anatar  penyewa  dengan  DInas  Pemasaran  Kota  Padang Panjang, penyewa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Pemasaran seperti Fotocopy  bukti  lunas  pembayaran  etribusi  yang  dikeluarkan  oleh  pengelola  pasar,  Fotocopy Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  Fotocopy  KK  dan  KTP  sebanyak  2  lembar,  Pas  photo warna terbaru ukuran 4×6cm sebanyak 2 lembar, Surat pernyataan di  atas materai Rp.6.000,- dan  Memiliki  rekening  Bank  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  digunakan  untuk pembayaran  sewa.  Terkait  kendala  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Pasar  Kota  Padang  Panjang dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa  menyewa  ini  dapat  dilihat  pedagang  tidak  melaksanakan perjanjian  sesuai  dengan  isi  perjanjian  dengan  alasan  seperti  dagangan  atau  pembeli  sepi  dan masalah  faktor  ekonomi  sehingga  berakibat  pada  pemutusan  atau  peninjauan  kembali hubungan sewa menyewa antara sesame pedangang penyewa dan yang menyewakan tersebut.

## Daftar Pustaka
Departemen Agama RI, al-Qur’an al-Karim, (Medan: Sabiq, 2009), Edisi ke-22 Djaja  S.  Meliala,  2012,  Perjanjian  Sewa-Menyewa  Bab  III,  Hukum  Perjanjian  Khusus,
Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia
Pedoman  Penulisan  Hukum  (Seminar  Proposal  dan  Ujian  Komprehensif),  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022
R. Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta : Intermasa, 1979) Suharnoko, hukum perjanjian teori dan analisi kasus, kencana, Jakarta, 2004 Peraturan  Walikota  Padang  Panjang  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Sistem  dan  Prosedur
Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang
Claudia  Soleman,  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Sebagai  Perjanjian  Bernama  Berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum, Vol. VI/No. 5/Juli/2018
Desril  Rinaldo,  Benny  Rusli  dan  Mahlil  Adriaman,  Implementasi  Perjanjian  Kerjasama Pertashop  Dengan  Mitra  Usaha  dan  Upaya  Penyelesian  Perselisihan  Antar  Pihak, Law Jurnal Sakato, Volume 1 No 1, Januari 2023
Dheka Mahastika Dzulhujjah dan Sukarmi, Pelaksanan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Pasar Antara  Pedagang  Dengan  DInas  Pasar  di  Kabupaten  Pemalang  (Studi  Kasus  di  Dinas Peindustrian dan Pedagang Kabupaten Pemalang), Jurnal Hukum, (Semarang, Prosidng Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA 9KIMU) 2: Universitas Islam Sultan Agung, 2019)
I Made Sukayasa, I Nyoman Putu Budiartha, dan Luh Putu Suryani “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko)”. Jurnal Konstruksi Hukum , Volume 2 Nomor 1, (2021)
Lu  Sudirman  dan  Eny,  Peranan  Kontrak  Sebagai  Fondasi  O=Pembangun  Hubungan  Sewa- Menyewa  dengan  Tenant  Pada  Pusat  Perbelanjaan  Di  Kota  Batam, Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan, Undiksha Vol. 9 No. 3, September  2021
Mahlil  Adriaman  &  Kartika  Dewi  Irianto,  Implementasi  Asas  Perjanjian  Kemitraan  Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia, Pagaruyuang Law Journal, Volume 4 No. 2, Januari 2021
Manda  Afyan  Nugraha  dan  Zaenal  Arifin  Dilaga,  Akibat  Hukum  Wanprestasi  Dalam Perjanjian  Sewa  Bangunan  Kis  Antara  Pedagang  dengan  Disperindag, Jurnal  Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 1 Issue 3 Oktober 2021 Nabilah Amalia Balad, (2019). Perjanjian Sewa Menyewa “ Hukum Magnum Opus ” Volume 2, Nomor 1.
Syarif  Pidatullah,  Pelaksanaan  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Antara  Pedagang  Dan  Pengelola Pasar, Jurnal Of LegalStudies, Volume 01 Nomor 01, 2003 Hasil wawancara pada bulan November 2023 ke Dinas Pemasaran Kota Padang Panjang Hasil wawancara dengan Dinas Pasar Kota Padang Panjang tanggal 19 Mei 2023 Hasil wawancara beberapa pedagang di kios/los pasar pusat Kota Padang Panjang pada tanggal 19 Mei 2023