## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM
PATEN DI NEGARA CHINA)

## Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email. ribowo@gmail.com

## Abstract
This study discusses the comparison of legal protection against simple patents in the patent law system  in  Indonesia.  The  normative  juridical  research  method  with  a  descriptive  approach  is supported by a theoretical approach, namely by reviewing and reviewing the provisions of Law Number  13  of  2016  concerning  Patents  with  legal  theory  to  compare  legal  protection  against simple  patents  in  the  patent  law  system  in  Indonesia.  .  The  results  of  the  study  show  that  the comparison  of  patent  regulations  in  Indonesia  and  in  China  has  several  differences  in  the mechanisms  and  principles  of  legal  protection  that  are  seen  in  differences  in  giving  and  there are  similarities  in  the  standards  of  regulation  that  still  adhere  to  the  principles  in  the  WTO  / TRIPs Agreement. In resolving simple patent rights disputes, important indicators of violations are related to (1) Identification of inventions in claims supported by simple patent descriptions, (2)  identification  of  comparative  inventions  that  exist  before  the  date  of  receipt;  and  (3) anticipation  of  previous  inventions  against  suspected  inventions  that  have  not  been  made recently for each unit of Claim from the Patent to be canceled, so that if there is a patent case in the future it can at least be a picture of its completion
Keywords : Simple Patent, Comparison of Legal Protection, Dispute Resolution .

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  perbandingan  perlindungan  hukum  terhadap  paten  sederhana dalam  sistem  hukum  paten  di  indonesia.    metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  bersifat deskriptif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  yang  didukung  dengan  pendekatan  teori, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan teori hukum untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap paten sederhana  dalam  sistem  hukum  paten  di  indonesia.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa perbandingan  perngaturan  paten  di  Indonesia  dan  di  negara  china  terdapat  beberapa  perbedaan mekanisme    dan  prinsip  perlindungan  hukum  yang  terlihat  pada  perbedaan  pemberian  serta terdapat  persamaan  dalam  standar  pengaturan  yang  tetap  menganut  prinsip  dalam  WTO/TRIPs Agreement.  Dalam  penyelesaian  sengketa  hak  paten  sederhana  indikator  pelanggaran  yang penting  diketahui  adalah  berkaitan  dengan  (1)  Identifikasi  invensi  dalam  klaim  yang  didukung deskripsi  paten  sederhana,  (2)  identifikasi  invensi  pembanding  yang  ada  sebelum  tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan  atas  setiap  satuan  Klaim  dari Paten  yang  hendak  dibatalkan,  sehingga  apabila terdapat  perkara  paten  dikemudian  hari  setidaknya  dapat  menjadi  gambaran  dalam penyelesaiannya..
Kata kunci: Paten Sederhana, Perbandingan Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa.

## A. Pendahuluan
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  transportasi  yang  sangat  pesat  dalam  era globaliasi ini mengakibatkan perlindungan sebuah merek dagang serta paten sangat penting. Sejarah  telah  mencatat  bahwa  banyak  sekali  bisnis  yang  tumbuh  besar  dan  meraup keuntungan  yang  sangat  besar  karena  mampu  memanfaatkan  kekuatan  merek  dan  paten mereka. Sebut perusahaan Apple dan Samsung yang memiliki puluhan bahkan ratusan paten sehingga  mereka  dapat  menciptakan  produk-produk  yang  revolusioner  sehingga  menjadi perusaahaan  teknologi  terkemuka  di  dunia.  Apple  dan  Samsung  sama-sama  mampu melindungi  hasil  penemuan-penemuan  mereka  dengan  Paten,  dan  bahkan  tak  tanggung- tanggung, mereka menempuh berbagai jalur hukum untuk melindungi Paten mereka seperti sengketa  Apple  dan  Samsung  terkait  fungsi  untuk  koreksi  ejaan  otomatis  Perangkat Apple.(Admin, 2017)
Reformasi  Ekonomi  di  China  pada  tahun  1979  dengan  meneken  kebijakan  “pintu terbuka” pada 1979. Berbekal kebijakan ini, pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan  Fujian, bagi investor asing.  Deng  berargumen,  kehadiran  investor  asing  akan  membantu  menciptakan  lapangan pekerjaan  baru  dan  membawa  masuk  teknologi  baru,  sekaligus  menjadi  “sekolah”  tempat belajar tentang bagaimana mengoperasikan ekonomi pasar. Kebijakan  ini kemudian disusul dengan  serangkaian  kebijakan  lain  pada  1983  untuk  merangsang  lebih  banyak  investasi asing langsung masuk, dengan cara menghapuskan pembatasan-pembatasan yang membatasi investor  asing  untuk  melakukan  usaha  bersama  dengan  investor  domestik,  dan  juga  untuk memuluskan jalan bagi kepemilikan investor asing.(Admin, 2017)
Kebijakan  sistem  eknomi “pintu  terbuka”  tersebut  mengharuskan  China melakukan harmonisasi  regulai  yang  diakui  dalam  sistem  perdagangan  internasional.  Dampak  dari harmonisasi  salah  satunya  adalah  mengenai  ketentuan  mengenai  Hukum  paten  di  China diundangkan  pertama  kali  pada  Tanggal  1  April  1985,  dan  telah  mengalami  beberapa  kali amandemen.119.  Amandemen  undang  undang  paten  china  pada  tahun  1993  tersebut meliputi  perluasan  cakupan  perlindungan  paten,  jangka  waktu  perlindungan  paten,  dan memperketat  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  hak  paten.  Revisi  undang-undang  paten oleh  pemerintah  china  tersebut  berdampak  pada  peningkatan  yang  tajam  jumlah  aplikasi paten di China.
Selain  persoalan  objek  paten  yang  diatur  dalam  Undang-undang  lama  dengan Undang-Undang  paten  yang  baru,  berbagai  macam  perbedaan  pengaturan  dalam  konteks pendaftaran  paten,  pemeriksaan  sampai  dengan  pengumuman  paten,  sampai  dengan perlindungan  terhadap  kerahasiaan  invensi  menjadi  menarik  untuk  di  bahas  sehingga memudahkan pembaca dalam hal ini masyarakat luas untuk lebih memahami permasalahan hukum  dalam  bidang  industri  hak  kekayaan  intelektual  khususnya  dalam  konteks  hukum paten di indonesia.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  dalam  latar  belakang  yang  tersaji  di  atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang berjudul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Paten  Sederhana  Dalam  Sistem  Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparisi Dengan Sistem Hukum Negara China).”

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  penulis  adalah  yuridis  normatif,  yaitu menggambarkan  kepada  pihak  lain  tentang  apa  dan  bagaimana  korelasi  hukum  positif  dengan materi  penelitian.  Data  Primer  bersumber  dari  perundang  –  undangan,  jurnal,  laporan  penelitian, internet, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini dan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen  maupun  Putusan  Hakim  Pengadilan  Niaga  yang  berkaitan  dengan perlindungan  hukum  terhadap  paten  sederhana  dalam  sistem  hukum  paten  di  indonesia (studi komparisi dengan sistem hukum negara china) .
C. Hasil dan Pembahasan
1. Perlindungan Hukum paten sederhana dalam sistem hukum Paten di Indonesia
a. Pemegang Hak Paten Sederhana di Indonesia dan China
1) Pemegang Hak Paten di Indonesia
Terdapat 2 jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten  yang  melalui  penelitian  atau  pengembangan  yang  mendalam  dengan  lebih  dari satu  klaim.  Paten  sederhana  adalah  paten  yang  tidak  membutuhkan  penelitian  atau pengembangan  yang  mendalam  dan  hanya  memuat  satu  klaim.  Namun,  secara  tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah  paten  yang  diberikan  terhadap  proses,  sedangkan  paten  produk  adalah  paten yang diberikan terhadap produk.
Subjek paten, yaitu : “Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.” Mengenai subjek paten, bahwa yang berhak memperoleh
paten  adalah  inventor  atau  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  inventor  yang bersangkutan,Jika  suatu  invensi  dihasilkan  oleh  beberapa  orang  secara  bersama-sama, hak  atas  invensi  tersebut  dimiliki  secara  bersama-sama  oleh  para  inventor  yang bersangkutan.
Kedudukan Inventor adalah sama dengan pemegang paten. Namun hal tersebut tidaklah  selalu  terjadi  di  dalam  praktik.  Ada  kalanya  Inventor  dan  pemegang  paten tidak  berada  dalam  tangan  yang  sama.  Inventor  tidak  selalu  memiliki  kemampuan untuk  memproduksi  Invensi.  Oleh  karena  itu,  Inventor  biasanya  menjual  Invensinya tersebut ( assignment ) kepada pihak investor yang selanjutnya menjadi pemegang paten. Nama  Inventor  sebagai  pihak  yang  menghasilkan  Invensi  itu  tetaplah  dicantumkan dalam  sertifikat  paten.  Pencantuman  nama  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  hak moral,  yaitu  hak  yang  melekat  dalam  diri  si  Inventor  walaupun  kepemilikan  atas Invesinya telah beralih kepada pihak lain.
Dalam kasus penjualan hak paten, pelaksanaan hak eksklusif yang dilaksanakan oleh pemegang paten, bukan Inventor. Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  Inventor  tersebut.  Ketentuan  ini  memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak  menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya  karena  pewarisan,  hibah,  wasiat,  perjanjian,  atau    sebab-sebab  lain,  yang berhak  memperoleh  paten  atas  penemuan  yang  bersangkutan.  Yang  dianggap  sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, kecuali terbukti  sebaliknya.  Artinya  undang-undang  memakai  titik  tolak  bahwa  orang  atau badan  yang  pertama  kali  mengajukan  permintaan  paten  dianggap  sebagai  penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah.

## 2) Pemegang Hak Paten di China
Landasan hukum mengenai pemberlakuan regulasi dan penegakan hukum Paten China  terdapat  juga  dalam Article 20  Konstitusi  Republik  Rakyat  China  Tahun  1982 yang berbunyi sebagai berikut;
“The state promotes the development of the natural and social sciences, disseminates scientific and technical knowledge, and commends and rewards achievements research as well as technological discoveries and invention” 1
Dasar hukum inilah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah China untuk
1 Didownload dari http://www.international.ucla.edu/eas/documents/prc-cons.htm pada tanggal 18 Februari 2018.
memberlakukan  ketentuan  perundang-undangan  di  bidang  hak  atas  kekayaan intelektual  khususnya  paten  di  China.  Hukum  paten  untuk  pertama  kali  diadopsi  oleh pemerintah China pada tanggal 12 Maret 1984 melalui The 4th Session of the Standing Committee of the 6th National People’s Congress, yang kemudian diamandemen untuk pertama kalinya pada Tanggal 4 September 1992, dalam revisi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan  dengan  ketentuan-keyentuan  paten  internasional  agar  sejalan  dengan perkembangan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  di  seluruh  dunia,  dan  untuk berkordinasi  dengan  apa  yang  ditetapkan  dalam  kesepakatan  yang  dicapai  dalam negosiasi sino-america tentang hak kekayaan intelektual.
Confuciusisme  mengajarkan  kepada  masyarakat  China  bahwa  “rakyat  hanya punya kewajiban terhadap negara. Disamping itu, mengakuisisi hak milik pribadi dalam sebuah  sistem  hukum  China  adalah  sebuah  paradigma  anti-marxist.  Reformasi Ekonomi  di  China  pada  tahun  1979  dengan  meneken  kebijakan  “pintu  terbuka”117 pada  1979.  Berbekal  kebijakan  ini,  pemerintah  kemudian  menetapkan  empat  zona khusus  ekonomi  di  sepanjang  pesisir  selatan  provinsi  Guangdong  dan  Fujian,  bagi investor  asing.  Kehadiran  investor  asing  akan  membantu  menciptakan  lapangan pekerjaan  baru  dan  membawa  masuk  teknologi  baru,  sekaligus  menjadi  “sekolah” tempat  belajar  tentang  bagaimana  mengoperasikan  ekonomi  pasar.  Kebijakan  ini kemudian  disusul  dengan  serangkaian  kebijakan  lain  pada  1983  untuk  merangsang lebih banyak investasi asing langsung masuk, dengan cara menghapuskan pembatasan- pembatasan  yang  membatasi  investor  asing  untuk  melakukan  usaha  bersama  dengan investor  domestik,  dan  juga  untuk  memuluskan  jalan  bagi  kepemilikan  investor asing.(Coen Husain Lontoh, 2008)
Kebijakan  sistem  eknomi  “pintu  terbuka”  tersebut  mengharuskan  China melakukan  harmonisasi  regulai  yang  diakui  dalam  sistem  perdagangan  internasional. Dampak  dari  harmonisasi  salah  satunya  adalah mengenai  ketentuan  mengenai  Hukum paten  di  China  diundangkan  pertama  kali  pada  Tanggal  1  April  1985,  dan  telah mengalami beberapa kali amandemen.
Amandemen  undang-undang  paten  china  pada  tahun  1993  tersebut  meliputi perluasan  cakupan  perlindungan  paten,  jangka  waktu  perlindungan  paten,  dan memperketat  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  hak  paten.  Revisi  undang-undang paten oleh pemerintah china tersebut berdampak pada peningkatan yang tajam jumlah aplikasi paten di China.(Gao Lulin, 1996)
Setelah berakhirnya revolusi budaya di China pada Tahun 1976, China di bawah kepemimpinan Deng Xioping meluncurkan sebuah pembaharuan sistem ekonomi yang diberi  nama “open  door  policy” (kebijakan  pintu  terbuka)  dan  memulai  reformasi ekonomi  dalam  negeri.  China  sebagai  negara  berkembang  memerlukan  sebuah  proses alih  teknologi  dari  negara-negara  maju.  Pada  tanggal  31  Januari  1979,  Pemerintah China  dan  Amerika  Serikat  menandatangani  perjanjian The  Implementing  Accord  on Cooperation  in  the Field  of  High  Energy  Physicss, dimana  dalam article 6  perjanjian tersebut menyatakan sebagai berikut:
“The  parties  recognize  the  need  to  agree  up  on  provisions  concerning  protection  of copyright and treatment of invention or discoveries made or conceived in the course of or under this accord in order to facilitate specific activitaties hereunder” 2 .
Dalam  ketentuan article 6 The  Implementing  Accord  on  Cooperation  in  the Field of High Energy Physicss antara Pemerintah China dan Amerika Serikat tersebut, Pemerintah  China  mengakui  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  cipta  dan perlakuan  terhadap  invensi  atau  penemuan-penemuan  yang  terjadi  selama  perjanjian tersebut berlangsung.
Article 22  UU.  Paten  China  Tahun  1985  mengatur  mengenai  syarat-syarat  yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak paten syarat tersebut adalah;
1) adanya unsur kebaruan ( novelty),
2) terdapat langkah inventiv (inventiveness), dan
3) hasil invensinya harus bisa di aplikasikan dalam industri (practical applicability).
Unsur  “kebaruan” (novelty) dalam  ketentuan  yang  terdapat  dalam Article 22 UU. Paten China Tahun 1985 didefinisikan dalam paragraf kedua article 22 UU. Paten China tahin 1985 yang berbunyi sebagai berikut;
“Novelty  means that,  before  the  date  of filing,  no identical  invention  or  utility  model has  been  publicly  disclosed  in  publications  in  the  country  or  abroad  or  has  been publicly used or made known to the public by any other means in the country, nor has any other person filed previously with the Patent Office an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date of filing”.
2 Bunyi article 6, The Implementing Accord on Cooperation in the Field of High Energy Physicss yang merupakan SINO- U.S Agreement yang pertama kali ditandatangani oleh pemerintah China dan Amerika Serikat, dikutip dari: Neigen Zhang, Intellectual Property Law in China: Basic Policy and New Development, (Annual Survey of International and Comparative Law, 1997)
Ketentuan  mengenai  unsur  “ kebaruan ”  dalam Article 22  UU.  Paten  China Tahun 1985 tidak mengalami perubahan dalam amandemen pertama UU. Paten China Tahun  1993  dan  amandemen  UU.  Paten China  Tahun  2001.  Unsur  “kebaruan”  dalam Hukum  Paten  China  dilaksanakan  dengan  menggunakan  sistem First  to  file dan  tidak menggunakan  sistem first  to  invent sebagaimana  yang  digunakan  di  Amerika  Serikat . Menurut Maria C.  Lin Sistem “kebaruan” yang digunakan oleh China adalah relative novelty  standard dimana  dalam  penentuan  unsur  “ kebaruan” China  mengadopsi standar “kebaruan” yang  digunakan  di  Amerika  Serikat  dan  tidak  menggunakan standar  “ kebaruan ”  yang  digunakan  di  Eropa  dan  Jepang  akan  tetapi  dalam  sistem pendaftarannya China menggunakan sistem first to file yang digunakan di Jepang  dan Eropa.
b. Perlindungan hak paten sederhana di Indonesia dan China
1) Perlindungan Hak Paten di Indonesia
Di Negara Indonesia jangka waktu paten itu dihitung mulai tanggal pemberian paten  atau  mulai  tanggal  pengumuman  paten  itu.  Salah  satu  pertimbangan  untuk pemberian hak atas paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan  investasi  yang  telah  ditanamkan  dalam  penemuannya  itu,  maka  jangka  waktu berlakunya paten itu penting karena masa itu si pemegang paten dapat memanfaatkan hak  khususnya  dengan  cara  memberikan  lisensi  ( licence )  atau  izin  khusus  kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapat si pemegang yang sudah  dipatenkan,  sedangkan  bagi  pihak  lain  yang  tidak  diberi  izin  tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang  sama. Ia hanya dapat melakukan hal  yang sama bila paten itu menjadi public domain (milik masyarakat), setelah jangka waktu paten  itu  berakhir.  Sayangnya  setelah  masa  20  tahun  invensi  itu  sering  menjadi tertinggal.  Bahkan  tidak  hanya  20  tahun,  5  tahun  saja  invensi  baru  sudah  ditemukan untuk jenis produk (atau proses) yang sama.
Adapun  syarat-syarat  administratif  yang  harus  dipenuhi  untuk  mengajukan permintaan  paten  dapat  dilihat  dalam  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  kepada Direktorat Jenderal.
Permohonan harus memuat :
- tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
- nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
- pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- judul invensi;
- klaim yang terkandung dalam invensi;
- deskripsi  tentang  invensi  yang  secara  lengkap  memuat  keterangan  tentang cara melaksanakan invensi;
- gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
- abstraksi invensi.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara  pengajuan  permohonan  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Prinsip  ideal  perlindungan  paten  adalah  sama  dengan  perlindungan  HKI lainnya  sepanjang  kesemuanya  bermaksud  untuk  melindungi  seseorang  yang menemukan  hal  sesuatu  agar  supaya  buah  pikiran  dan  pekerjaannya  tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain dan menikmati hasilnya dengan merupakan hasil  jerih  payah  mereka  yang  telah  bekerja  keras,  berpikir  dan  mengeluarkan  biaya untuk mendapatkannya. Jika dibandingkan antara hak cipta  dengan paten, perbedaan antara  keduanya  adalah  wujud  hak  cipta  oleh  hukum  dalam  prinsipnya  diakui  sejak saat semula, dan hukum hanya mengatur dalam hal perlindungannya.
Pemeriksaan  kedua  yaitu  mengenai  substansinya  mencakup  pemeriksaan terhadap  kebaruan  suatu  penemuan,  ada  atau  tidaknya  langkah  inventif,  serta  dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan dalam industri.
Persyaratan substantif :
a. Suatu  penemuan  dapat  diberikan  Paten  apabila  merupakan  hasil  penemuan  baru dalam bidang teknologi, dengan kata lain harus merupakan hal yang baru ( new ), penemuan  itu  merupakan  penemuan  baru  yang  memiliki  kebaruan  atau Novelty , syarat kebaruan atau novelty ini merupakan syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan  baru  jika  penemuan  tersebut  tidak  diantisipasi  oleh prior  art.
Persyaratan substantif  yang kedua adalah persyaratan langkah inventif ( inventife steps ). Suatu penemuan dikatakan mengandung langkah inventif, jika penemuan
tersebut  bagi  seorang  yang  mempunyai  keahlian  tertentu  dibidang  tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
b. Persyaratan  terakhir  adalah  dapat  diterapkan  dalam  industri  ( industrial applicability ).  Suatu  penemuan  agar  layak  diberi  Paten  harus  dapat  diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis, artinya penemuan tidak dapat bersifat teoritis semata- mata, melainkan harus dapat dilaksanakan dalam praktek.
Persyaratan  substantif  sebagaimana  dikemukakan  diatas  yaitu  yang mempersyaratkan  suatu  invensi  dapat  dimohonkan  Paten  apabila  memenuhi  syarat yaitu  :  Harus  Baru,  Mengandung  Langkah  Inventif,  serta  dapat  diterapkan  dalam dunia Industri, hal tersebut dapat diketahui melalui ketentuan pasal 2 hingga pasal 5 Undang-Undang Paten.
Dokumen  paten  memberikan  informasi  teknik  yang  terbaru,  oleh  sebab  itu penemu  selalu  mencoba  untuk  mendaftarkan  penemuannya  sesegera  mungkin  pada kantor  paten.  Informasi  yang  ada  dalam dokumen  paten  umumnya  mengandung  dua tipe  informasi  yaitu  information  bibliografi  dan  informasi  teknik.  Informasi bibliografi secara umum meliputi ; tanggal pendaftaran aplikasi dokumen paten, nama inventor,  pemilik,  klasifikasi  paten  (IPC),  judul  penemuan,  abstrak  diskripsi penemuan  termasuk  gambar  atau  formula  kimia  jika  ada  dan  lain-lain.  Sedangkan informasi teknik dalam dokumen paten meliputi diskripsi singkat the state of the art dari teknologi yang diketahui oleh inventor.
Suatu  invensi  untuk  bisa  mendapatkan  paten,  paling  tidak  harus  memenuhi beberapa syarat subtantif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 13 tahun 2016  yaitu;  invensi  tersebut  harus  mengandung  unsur  kebaruan (novelty), bisa diterapkan  dalam  perindustrian (industrial  aplicability), mempunyai  nilai  langkah inventif (inventive  step), dan  juga  memenuhi  syaratsayarat  formil  yang  diatur  dalam Pasal 24 UU. No. 13 Tahun 2016 dan Pasal 4 dan 5 PP. No. 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten.
Syarat kebaruan yang dianut Indonesia, sebagaiman diatur dalam Pasal 3  ayat (2)  UU.  No.  13  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  teknologi  dianggap  baru  apabila teknologi  tersebut  belum  pernah  diumumkan  di  Indonesia  atau  di  luar  negeri  dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan. Sistem kebaruan yang dianut dalam Pasal  3  ayat  (2)  UU.  No.  13  Tahun  2016  adalah  Sistem  kebaruan  yang  luas (world wide novelty). (Endang Purwaningsih, 2005)
Syarat  kebaruan  luas (world  wide  novelty) yang  dianut  Indonesia  syarat kebaruan  luas  yang  relative  yaitu  suatu  penemuan  tidak  dianggap  telah  diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum tanggal penerimaan:
1) invensi  tersebut  telah  dipertunjukkan  dalam  suatu  pameran  internasional  di Indonesia  atau  di  luar  negeri  yang  resmi  atau  diakui  sebagai  resmi  atau  dalam suatu pameran nasional Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.
2) invensi  tersebut  telah  digunakan  di  Indonesia  oleh  penemunya  dalam  rangka percobaan  dengan  tujuan  penelitian  dan pengembangan.  Invensi  juga  dianggap telah  diumumkan  apabila  dalam  jangka  waktu  12  bulan  sebelum  penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.
Pemeriksaan  untuk  membuktikan  apakah  suatu  invensi  tersebut  merupakan langkah  inventif  atau  bukan,  merupakan  suatu  hal  yang  sulit  di  dalam  praktik.  Hal tersebut  dikarenakan  pemeriksaan  suatu  invensi  dibuat  atas  dasar  apa  yang  dikenal umum  dalam  bidang  kreasi  tertentu,  serta  apakah  menurut  anggapan  sudah  dikenal oleh para ahli di bidang invensi tersebut.(Endang Purwaningsih, 2005)
Pasal  2  ayat  (2)  UU.  No.  13  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  suatu  invensi mengandung  langkah  inventif  apabila  invensi  tersebut  dari  seseorang  yang mempunyai  keahlian  biasa  dalam  bidang  teknik  yang  bersangkutan  merupakan  hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (non-obviousness).
Penilaian  bahwa  suatu  invensi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  diduga sebelumnya  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  keahlian  yang  ada  pada  saat permohonan  diajukan  atau  yang  telah  ada  pada  saat  diajukan  permohonan  pertama dalam  hal  permohonan  diajukan  dengan  hak  prioritas.  Hak  prioritas  adalah  hak pemohon  untuk  mengajukan  permohonan  yang  berasal  dari  negara  yang  tergabung dalam Paris  Convention  for  Protection  of  Industrial  Property atau Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization untuk  memperoleh  pengakuan  bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga  anggota  salah  satu  dari  keputusan  langkah  inventif  diambil  dengan  mengetahui secara  benar  tingkatan  teknik  di  bidang  invensi  pada  saat  permohonan  diajukan, sambil  mengamati  bagaimana  orang  yang  ahli  dibidangnya  (orang  yang  mempunyai pengetahuan  biasa  pada  bidang  invensi  tersebut),  melihat  apakah  orang  yang  ahli  di bidang invensi tersebut bisa atau tidak membuktikan secara logis bahwa invensi yang diklaim berdasarkan invensi pembandinng.
Sebagai  kesimpulan,  apabila  orang  yang  ahli  di  bidang  invensi  yang  diklaim (orang  yang  mempunyai  pengetahuan  biasa  pada  bidang  invensi  tersebut)  dapat membuktikan secara logis maka, langkah inventif pada invensi yang diklaim tersebut akan ditolak, dan sebaliknya apabila ahli di bidang invensi yang diklaim tersebut tidak bisa  membuktikan  secara  logis  maka,  langkah  inventif  pada  invensi  yang  diklaim tersebut diterima.(Imam Sjahputra, 2007)

## 2) Perlindungan Hak Paten sederhana di China
Terdapat  dua  hal  yang  paling  signifikan  dalam  Amandemen  Hukum  Paten China yang dilsahkan pada Tanggal 4 September 1992 yaitu meliputi;
Perpanjangan jangka waktu perlindungan hak paten;
Jangka waktu perlindungan hak paten yang diberikan kepada pemegang paten di  China  menurut  Pasal  45  UU.  Paten  China  Tahun  1985  adalah  selama  15  tahun dengan ketentuan sebagai berikut ;
“The duration of patent right for inventions shall be 15 years counted from the date of filing.  The  duration  of  patent  right  for  utility  models  or  designs  shall  be  five  years counted  from  the  date  of  filing.  Before  the  expiration  of  the  said  term,  the  patentee may apply for a renewal for three years. Where the patentee enjoys a right of priority, the  duration  of  the  patent  right  shall  be  counted  from  the  date  on  which  the application was filed in China”.
Kemudian ketentuan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 45 UU. Paten China 3 yang  disahkan  pada  Panitia  Kerja  Kongres  Rakyat  Nasional  pada  tanggal  12  Maret 1984,  kemudian  diamandemen  pada  Panitia  Kerja  Kongres  Rakyat  Nasional  ketujuh tanggal 4 September 1992 dengan ketentuan sebagai berikut;
“The duration of patent right for inventions shall be 20 years, the duration of patent right  for  utility  models  and  patent  right  for  designs  shall  be  10  years,  counted from the date of filing”.
Amandemen  memngenai  ketentuan  jangka  waktu  perlindungan  paten  yang dilakukan  oleh  China  adalah  upaya  harmonisasi  regulasi  paten  China  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam article 33  TRIPS 4 dimana  dalam Article 33  TRIPS secara  tegas  melarang  anggotanya  untuk  memberlakukan  perlindungan  hak  paten kurang dari 20 tahun. secara subtansi tidak mengalami perubahan dalam amandemen
3 Article 45 UU. Paten China Tahun 1992 mengenai jangka waktu perlindungan paten
4 Article 33 TRIPS berbunyi sebagi berikut: “The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filling date”
ketiga UU. Paten China tahun 2000, perubahan hanya terjadi dalam susunan pasalnya saja,  dimana  dalam  UU.  Paten  China  Tahun  1992  pengaturan  jangka  waktu perlindungan  hak  paten  diatur  dalam  pasal  45,  maka  dalam  UU.  Paten  China  Tahun 2000 pengaturannya terdapat dalam Pasal 42.
Perluasan  perlindungan  obyek  paten  untuk  farmasi  dan  invensi  di  bidang  bahan- kimia.
Dalam  UU.  Paten  China  Tahun  1985,  hanya  proses manufacturing yang  bisa mendapatkan  hak  paten,  hasil  produk  dan  zat  yang  terkandung  dalam  farmasi  yang diperoleh  dari  proses  kimia  tidak  bisa  mendapatkan  perlindungan  hak  paten.(David Hill dan Judith Evans, n.d.-b)
Menurut  David  Hill  dan  Judith  Evans,  alasan  pemerintah  China  memberikan perlindungan  paten  terhadap  obat-obatan  dan  zat-zat  yang  terkandung  di  dalamnya dalam  UU.  Paten  China  Tahun  1992,  adalah  untuk  mendorong  investasi  di  bidang research and development di China dan diharapkan dengan memberikan perlindungan paten  terhadap  obat-obatan  dan  zat-zat  yang  terkandung  di  dalamnya  akan  mampu meningkatkan  impor  obat-obatan  yang  pada  akhirnya  akan  mampu  menghidupkan industri  kimia,  obat-obatan,  dan  makanan  di  China,  untuk  merangsang  terjadinya invensi  dan  untuk  menarik  perusahaan-perusahaan  muliti  nasional  berinvestasi  di China yang diharapkan akan terjadi alih teknologi.(David Hill dan Judith Evans, n.d.- b)
Dalam  sistem  hukum  paten  di  China  menurut  UU.  Paten  China  Tahun  2000 dikenal tiga jenis paten, yaitu (David Hill dan Judith Evans, n.d.-a);
(1) invention  patent 5 yang  diberikan  untuk  sebuah  solusi  teknis  baru  yang berhubungan  dengan  suatu  produk,  proses,  atau  pengembangan  dari  produk  atau proses tersebut. Jenis invention patent ini memerlukan syarat novelty (kebaruan), inventiveness (langkah  inventiv) , dan practical  applicability (dapat  diaplikasikan dalam  industri) . Perlindungan  ini  secara  rinci  melarang  produksi,  penggunaan, penjualan,  atau  penawaran  untuk  dijual  terhadap  suatu  benda  yang  telah dipatenkan.
(2) Utility  model  paten yang  diberikan  untuk  setiap  solusi  teknis  baru  yang berhubungan  dengan  bentuk,  struktur,  dan  kombinasi-kombinasi  dalam  suatu
5 Lihat; Rule 2 of Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China (Promulgated by Decree No. 306 of the State Council of the People's Republic of China on June 15, 2001, and effective as of July 1, 2001)
produk  yang  dimohonkan.  Untuk  mendapat  perlindungan  paten  dalam utility model patent harus memenuhi persyaratan-persyaratan  yang terdapat dalam jenis invention  patent.  Utility  model  patent diberikan  perlindungan  paten  selama  10 tahun  sejak  tanggal  permohonan133  dan  perlindungan  terhadap  barang  yang dipatenkan  tanpa  seijin  pemegang  hak  paten  untuk;  menjual,  membuat, mengimpor, menawarkan untuk dijual, atau disewakan .
(3) Design  paten yang  diberikan  terhadap  setiap  desain  baru  dari  suatu  bentuk produk,  pola,  kombinasi,  kombinasi  warna  atau  pola  yang  bersifat  artistik  dan industrial  applicable. Dalam design  patent ini  memerlukan  syarat  sebagaimana yang terdapat dalam dua jenis paten diatas ditambah dengan syarat uniqueness.
Selanjutnya  tentang  pengelolaan  administrasi  Paten  di  China,  bahwa pelaksanaan  administrasi  patent  di  China  dilaksanakan  oleh  sebuah State  Council yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan hibah paten terhadap invensi-invensi yang bersifat baru yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3) Analisis Perlindungan hak Paten sederhana di Indonesia dan china
Di  Indonesia  regulasi  tentang  paten  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2016  Tentang  Paten. Konsep  originalitas pemaknaan  tentang  paten  yag menekankan  pada  “ the  originality  of  invention ”  atau  keaslian  invensi  sebagaimana disebutkan  diatas  saat  ini  dibatasi  pada  penemuan  yang  memiliki  korelasi  terhadap industri saja, diluar itu paten tidak diperkenankan lagi. Dalam paten yang penting untuk dilihat  juga  adalah  bagaimana  prosedur  membuktikan  suatu  keaslian  invensi  tersebut. Di beberapa negara prosedur untuk mengetahui keaslian tersebut dilakukan oleh suatu institusi  pemerintah  yang  berwenanng  ,  setelah  menerima  permohonan  dari  seseorang dan/atau kelompok orang. Institusi tersebut akan melihat sejauh mana keaslian sebuah penemuan yang didaftarkan. Institusi tersebut akan melihat apakah penemuan tersebut telah didaftarkan dan/atau dipublikasikan sebelumnya.
Sedangkan di china, makna publikasi tersebut tidak termasuk jika dipublikasikan dalam  pameran  Internasional,  maupun  dipublikasikan  oleh  penemunya  (inventornya) bagi  kepentingan  pendidikan,  penelitian  dan  pengembangan  keilmuan  dalam  kurun kurang dari 6 bulan sebelum didaftarkan. Dalam kaitannya dengan pembuktian keaslian penemuan  oleh  institusi  tersebut,  hak  paten  akan  tetap  diberikan  kepada  penemu, kendati  dalam  kurun  kuaran  dari  12  bulan  sebelumnya  ada  pihak  lain  yang mengumumkan  bahwa  penemuan  tersebut  adalah  penemuannya.  Hal  ini  tentu  setelah
institusi  berwenang  dan  si  pemohon dapat  membuktikan  bahwa  penemuan  itu  benar- benar merupakan hasil temuan si pemohon
No. PERBEDAAN PATEN DI INDONESIA PATEN CHINA 1. Subjek Inventor  atau  seorang  yang  secara  sendiri  atau  beberapa orang  yang  secara  bersama-sama  melaksanakan  ide  yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemegang hak paten / Inventor Objek Invensi yang bersumber dari Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia Invention from Inventiveness (penemuan dari proses penemuan yang teruji) pemberian  hak atas permohonan
jangka  waktu  pemberian  hak  paten  itu  dihitung  mulai tanggal  pemberian  paten  atau  mulai  tanggal  pengumuman paten ioleh pemerintah.
date  of  filing yang  dihitung  sejak  tanggal  diterimanya permohonan paten oleh Patent Administration Department, apabila permohonan paten tersebut dikirim melalui  kantor  pos  maka  penghitungannya date  of filing nya adalah tanggal  yang tertera pada cap pos, dan apabila  permohonan  paten  dikirim    via  email,  maka date  of  filing nya  adalah  tanggal  pengiriman  email permohonan paten tersebut Unsur Kebaruan kebaruan  atau Novelty ,  dikatakan  baru  jika  penemuan tersebut  tidak  diantisipasi  oleh prior  art.  Prior  art adalah semua  pengetahuan  yang  telah  ada  sebelum  tanggal penerimaan  Paten  yang  bersangkutan,  baik  melalui pengungkapan tertulis maupun lisan Unsur  “kebaruan”  dalam  Hukum  Paten  China dilaksanakan dengan menggunakan sistem First to file Unsur penemuan
Suatu  penemuan  dapat  diberikan  Paten  apabila  merupakan hasil  penemuan  baru  dalam  bidang  teknologi,  Persyaratan substantif  yang  kedua  adalah  persyaratan  langkah  inventif ( inventife  steps ),  dan  dapat  diterapkan  dalam  industri ( industrial applicability ).
Paten  China  Tahun  2000  mensyaratkan  bahwa  sebuah invensi  bisa  diberikan  hak  paten  apabila  dalam  proses tersebut  terdapat  langkah  inventive (inventiveness) dengan  demikian,  merupakan  sebuah  syarat  mutlak untuk  mendapatkan  hak  paten  atas  sebuah  invensi dalam sistem hukum paten di China Publikasi penemuan invensi  tersebut  telah  dipertunjukkan  dalam  suatu  pameran internasional  di  Indonesia  atau  di  luar  negeri  yang  resmi atau  diakui  dan  invensi  tersebut  telah  digunakan  di Indonesia  oleh penemunya dalam rangka  percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Invensi juga dianggap telah  diumumkan  apabila  dalam  jangka  waktu  12  bulan sebelum  penerimaan  ternyata  ada  pihak  lain  yang mengumumkan  dengan  cara  melanggar  kewajiban  untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.
publikasi  tersebut  tidak  termasuk  jika  dipublikasikan dalam  pameran  Internasional,  maupun  dipublikasikan oleh  penemunya  (inventornya)  bagi  kepentingan pendidikan,  penelitian  dan  pengembangan  keilmuan dalam kurun kurang dari 6 bulan sebelum didaftarkan.
Pembuktian keaslian keaslian invensi di tentukan berdasarkan “ the  originality  of invention ”  artinya  permohonan  dari  seseorang  dan/atau kelompok  orang  akan  di  periksa  oleh  negara  untuk  melihat sejauh  mana  keaslian  sebuah  penemuan  yang  didaftarkan. pemerintah  akan  melihat  apakah  penemuan  tersebut  telah didaftarkan dan/atau dipublikasikan sebelumnya.
pembuktian  keaslian  penemuan  hak  paten  akan  tetap diberikan  kepada  penemu,  kendati  dalam  kurun  kuaran dari  12  bulan  sebelumnya  ada  pihak  lain  yang mengumumkan  bahwa  penemuan  tersebut  adalah penemuannya.  Hal  ini  tentu  setelah  si  pemohon dapat membuktikan  bahwa  penemuan  itu  benar-benar merupakan hasil temuannya.

## 2. Penyelesaian Sengketa Hak Paten Sederhana

## a. Study Kasus
Dari uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1) Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  295  K/Pdt.Sus-HaKI/2013  tidak  memberikan pertimbangan tentang identifikasi invensi yang disangka tidak baru;
2) Putusan tersebut juga tidak mengidentifikasi dengan jelas invensi terdahulu sebelum tanggal penerimaan Paten yang invensinya disangka tidak baru;
3) MA juga tidak melakukan analisis satu per satu klaim, bagaimana satu per satu klaim yang bersangkutan dapat terantisipasi ketidak-baruan-nya oleh klaim sebelumnya.
4) Ketiga  unsur  tersebut  di  atas  merupakan persyaratan  minimum  yang  harus  dipenuhi dalam hal suatu klaim invensi yang telah diberikan paten dinyatakan tidak baru.
5) Jadi, suatu pertimbangan hakim atas perkara pembatalan paten setidak-tidaknya harus memuat:  (1)  Identifikasi  invensi  dalam  Klaim  yang  didukung  deskripsi,  (2) identifikasi  invensi  pembanding  yang  ada  sebelum  tanggal  penerimaan;  dan  (3) antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan Klaim dari Paten yang hendak dibatalkan.

## b. Indikator Pelanggaran Hak Paten sederhana
Dalam Undang-Undang Paten terbaru juga memberi kewenangan kepada Komisi Banding  yang  lebih  besar.  Bila  pada  UU  Paten  yang  lama  Komisi  Banding  hanya bertugas memeriksa paten yang ditolak, dalam UU Paten yang baru Komisi Banding diberi  kewenangan  untuk  melakukan  penghapusan  paten,  apabila  pemegang  paten tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahunan.
Dalam  hal  ini  Menkumham  wajib  memberitahukan  kepada  pemegang  paten dalam  jangka  30  hari  sebelum  paten  tersebut  dinyatakan  hapus  karena  tidak memenuhi  kewajiban  membayar  biaya  tahunan.  Penghapusan  paten  dapat  berlaku untuk  seluruh  atau  sebagian  sejak  tanggal  putusan  penghapusan  dimaksud  telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila dimohonkan penghapusan sebagian klaim atau  Pengadilan  Niaga  memutuskan  untuk  menghapus  sebagian  klaim,  maka  atas klaim tersebut disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkupnya. Lebih lanjut, pemegang  paten  dapat  menggugat  ke  Pengadilan  Niaga  jika  paten  diberikan  kepada pihak lain selain dari pihak yang memperoleh paten.
Pemegang  paten/penerima  lisensi  berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada Pengadilan  Niaga  terhadap  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak melakukan  perbuatan  yang  merugikan  hak  pemegang  paten.  Gugatan  ganti  rugi tersebut  hanya  dapat  diterima  jika  produk/proses  itu  terbukti  dibuat  dengan menggunakan  invensi  yang  telah  diberi  paten.  Apabila  ingin  mengajukan  tuntutan pidana  terhadap  pelanggaran  paten  atau  paten  sederhana,  maka  para  pihak  harus terlebih dahulu menempuh jalur mediasi, sebagaimana merujuk Pasal 154 UU Paten.
Pemegang  paten  yang  merasa  dirugikan  haknya  juga  dapat  mengajukan permohonan  Penetapan  Sementara  ke  Pengadilan  Niaga  dengan  tujuan:  untuk mencegah  masuknya  barang  yang  diduga  melanggar  paten  dan/atau  hak  yang berkaitan  dengan  paten;  untuk  mengamankan  dan  mencegah  barang  bukti  oleh pelanggar; dan/atau untuk menghentikan pelanggaran guna  mencegah kerugian yang lebih  besar.  Terhadap  permohonan  Penetapan  Sementara  tersebut,  Pengadilan  Niaga dapat mengabulkan, menguatkan, membatalkan, atau menolak.
Selain  penghapusan  paten,  aspek  hukum  dalam  UU  Paten  ini  tentu  saja  adalah larangan  beserta  sanksi  pidananya.  Mengingat  bahwa  berdasarkan  UU  ini,  setiap orang  tanpa  persetujuan  pemegang  paten  produk  dilarang  untuk  membuat, menggunakan,  menjual,  mengimpor,  menyewakan,  menyerahkan,  dan/atau menyediakan  untuk  dijual,  disewakan,  atau  diserahkan  produk  yang  diberi  paten. Sedangkan,  bagi  pemegang  paten  proses,  setiap  orang  dilarang  untuk  menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.
Dalam  hal  penentuan  unsur  kebaruan  ini,  ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam undang-undang  paten  di  indonesia  dapat  di  pertanyakan  lebih  jauh  yakni  mengenai bagaimana  menentukan  kebaruan  dari  suatu  paten  sederhana.  Dalam  konteks  ini, persoalan  menentukan  kebaruan  dalam  paten  sederhana  yang  didaftarkan  patennya seringkali menjadi titik singgung dalam berbagai sengketa yang pernah muncul dalam sidang  gugatan  hak  paten  atas  suatu  invensi.  Salah  satu  yang  di  kemukakan  disini dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.075  PK/Pdt.sus/2009  yang  dalam  alasan peninjauan  kembali  di  yang  dikemukakan  penggugat  telah  ditolak  majelis  hakim. Dalam pertimbangannya majelis hakim sebelumnya dalam memutus adalah berdasar pada  penentuan  unsur  kebaruan  yang  berdasar  prinsip  firts  to  file  atau  penganjuan pendaftaran  invensi  oleh  yang  pertama.  Padahal  dalam  gugatannya  penggugat  telah menguaraikan  dengan  bukti-bukti  yang  cukup  bahwa  penggugat  adalah  pihak  yang terlebih dahulu menggunakan invensi tersebut (first to use).
c. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan  dapat  dilakukan  melalui peradilan  umum  yaitu  dengan  jalur  perdata  atau  pidana  atau  juga  dengan  cara mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga. Sengketa-sengketa yang biasa terjadi pada dunia bisnis merupakan
masalah tersendiri karena sengketa ini sangat sulit untuk dihindari, pada pembahasan di atas telah dijelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.
Proses  ini  memiliki  prosedur  dalam  penyelesaian  perkara  sehingga  memerlukan waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  mahal.  Para  pebisnis,  menginginkan  penyelesaian perkara itu harus cepat dan juga biaya yang murah sehingga ditawarkan penyelesaian sengketa  melalui  jalur  lembaga  peradilan  yang  mereka  harapkan  penyelesaian  ini tidak merugikan mereka dan persahabatan para pelaku bisnis pun tetap dapat terjalin. Selain  itu  penyelesaian  perkara  melalui  lembaga  peradilan  umumnya  tidak  bersifat responsif  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kurang  tanggapnya  lembaga  peradilan  sehingga membela  dan  melindungi  kepentingan  umum  sehingga  banyak  anggapan  bahwa lembaga  peradilan  adalah  lembaga  besar  yang  diperuntukan  buat  orang  kaya, sehingga  para  pebisnis  yang  tidak  mempunyai  modal  besar  sangat  tidak  menyukai jika perkara mereka diselesaikan melalui jalur Pengadilan.
Berdasarkan  kekurangan-kekurangan  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  para pebisnis menginginkan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Sehingga pada pembahasan  selanjutnya  akan  dijelaskan  beberapa  macam  penyelesaian  perkara  di luar  lembaga  peradilan,  yang  tujuannya  memberikan  kenyamanan  untuk  para pebisnis, terutama pebisnis kecil yang modalnya masih sedikit. Penyelesaian sengketa itu adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

## D. Simpulan
Berdasarkan  perbandingan  perngaturan  paten  di  indonesia  dan  di  negara  cina  terlihat bahwa  terdapat  beberapa  perbedaan  mekanisme    dan  prinsip  perlindungan  hukum  yang terlihat  pada  perbedaan  pemberian  hak  atas  permohonan,  unsur  kebaruan,  dan  penentuan unsur penemuan yang dapat diberikan hak paten sederhana meskipun suatu negara memiliki paham  yang  berbeda  dalam  menjalankan  negaranya,  namun  mengenai  keadilan  dan kepastian  hukum  tidaklah  jauh  berbeda  dan  cenderung  memiliki  kesamaan,  yang kesemuanya tiada terlepas dapaham maupun adat yang ada pada negara masing-masing.
Penyelesaian sengketa hak atas  paten dapat di lakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan  Niaga  atau  upaya  non  litigasi  diluar  pengadilan,  dalam  penyelesaian  sengketa hak paten sederhana indikator pelanggaran yang penting diketahui adalah berkaitan dengan (1)  Identifikasi  invensi  dalam  Klaim  yang  didukung  deskripsi  paten  sederhana,  (2) identifikasi  invensi  pembanding  yang  ada  sebelum  tanggal  penerimaan;  dan  (3)  antisipasi
invensi  terdahulu  terhadap  invensi  yang  disangka  tidak  baru  yang  dilakukan  atas  setiap satuan  Klaim  dari  Paten  yang  hendak  dibatalkan,  sehingga  apabila  terdapat  perkara  paten dikemudian hari setidaknya dapat menjadi gambaran dalam penyelesaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin. (2017). Pentingnya Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Sebuah Bisnis.
Coen Husain Lontoh. (2008). 30 Tahun Reformasi Ekonomi China.
David Hill dan Judith Evans. (n.d.-a). Chinese Patent Law : Recent Changes Align China More Closely. THe George Washington Journal of International Law and Economics , Vo.27 No.2 , 375.
David Hill dan Judith Evans. (n.d.-b). Chinese Patent Law: Recent Changes Align China More Closely with Modern International Practice,No Title. George Washington Journal of International Law and Economics , Vol.27 , 361–362.
Endang Purwaningsih. (2005). Perkembangan Hukum Intellectual Property Right: Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Hukum Paten . Bogor: Ghalia Indonesia.
Gao Lulin. (1996). New Development of The Chinese Patent Law . Hangzhou.
Imam Sjahputra. (2007). Hak Atas Kekayaan Intelektual,Suatu Pengantar . Jakarta: Harvarindo.