P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 12, Nomor 2, Desember 2020 https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## DETERMINAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA INSTANSI DI KABUPATEN ACEH BARAT

## Nourmaliza
Pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat nourmalizaliza639@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  aset daerah  pada  instansi  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh instansi  di Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 29 instansi. Setiap instansi terdiri dari  3  (tiga)  orang  yang  akan  dijadikan  responden  yaitu  Kepala  instansi,  Pejabat Penatausahaan  Keuangan,  dan  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan,  sehingga  jumlah responden penelitian sebanyak 87 orang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer  yaitu  hasil  perolehan  kuesioner  dari  responden  penelitian.  Sedangkan  teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) masing-masing variable independen tidak ada yang bernilai nol dan nilai  koefisien  determinasi  (R²)  sebesar  0,835.  Angka  tersebut  bermakna  bahwa  faktor kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi baik  secara  bersama-sama  maupun  secara  terpisah  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  aset daerah pada instansi di Kabupaten Aceh Barat.
Kata Kunci : Kompetensi, Pengendalian, Akuntansi, Pengelolaan Aset

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  factors  that  influence  the  management  of  regional  assets agencies in West Aceh District. The unit of analysis in this study is all agencies in West Aceh District, amounting to 29 agencies. Each Agencies consists of 3 (three) persons who will be the  respondent,  namely  Head  of  agencies,  Finance  Administration  Officer,  and  Activity Technical  Officer.  Sources  of  data  in  this  study  using  primary  data  that  is  the  results  of questionnaires  obtained  from  Respondents  research.  While  the  technique  of  collecting Research data is done by technique of spreading of questionnaire. The analysis method used is Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that the regression coefficient (β) of  each  independent  variable  was  not  zero  and  the  coefficient  of  determination  (R²)  was 0,835.  This  figure  means  that  the  factors  of  human  resource  competence,  internal  control systems  and  accounting  information  systems  either  jointly  or  separately  affect  the management of regional assets in agencies in West Aceh District.
Keywords : Competence, Control, Accounting, Management Assets
Nourmaliza, Determinan Pengelolaan Aset Daerah…

## A. PENDAHULUAN
Penerapan  UU  (Undang-undang)  No. 23 Tahun 2014 serta UU No. 33 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan kepada daerah  untuk  mengukur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu implikasi  penting  dari  UU  tersebut  adalah pemberian  kewenangan  bagi  daerah  untuk mengoptimalkan  dan  memanfaatkan  asset daerah  yang  dimiliki  sesuai  dengan  regulasi yang berlaku.
Namun  ternyata  pengelolaan  asset  di daerah  masih  banyak  mengalami  kesulitan sehingga dinilai belum optimal.
Permaslaahan  terkait  pengelolaan  asset daerah  juga  dialami  oleh  instansi  pada
Kabupaten  Aceh  Barat.  Berdasarkan  LHP BPK tahun 2018 ditemukan adanya kelemahan  terkait  pengelolaan  asset  yaitu penyajian  kartu  inventaris  barang  belum informatif,  belum  sepenuhnya  asset  daerah memiliki  dokumen  resmi,  serta  beberapa asset  yang  belum  tercatat  dalam  laporan keuangan.
Permasalahan  tersebut  mengakibatkan asset  daerah  sulit  diidentifikasi,  hilangnya asset  daerah  yang  belum  dicatat  seluruhnya di  laporan  keuangan  serta  timbulnya  potensi permaslahan  hukum  pada  asset  yang  tidak memiliki dokumen yang sah seperti sertifikat dan dokumen lainnya.
Selain  itu,  permasalahan  asset  daerah juga  ditemukan  pada  data  KIB  (Kartu Inventaris  Barang)  seperti  yang  terlihat  pada Tabel 1 berikut.

## TABEL 1
Data KIB Aset Tetap Tanah Data Nilai Data KIB: 810 tanah bersertifikat Rp. 682.999.370.413,00 Data  Kepala  Bidang Aset: 242 tanah bersertifikat Rp. 257.802.539.175,00
Sumber: LHP LKPD Aceh Barat TA 2018.
Berdasarkan  data  tersebut  diketahui bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat memiliki  810  tanah  dengan  nilai  Rp. 682.999.370.413,00.  Berdasarkan  data  dan keterangan dari Kepala Bidang Aset diketahui  tanah  yang  bersertifikat  sebanyak 242 tanah dengan nilai sebesar Rp257.802.539.175,00.  Sehingga  tanah  yang belum  memiliki  sertifikat  sebanyak  568  unit bidang tanah sebesar Rp425.196.831.238,00.
Beberapa  permasalahan  yang  telah disebutkan dapat disebakan oleh beberapa hal seperti,  kurang  kompetennya  pengurus/ pengelola  asset  dalam  menertibkan  asset daerah,  kurang  optimalnya  pembinaan, pengawasan  dan    pengendalian  atas  asset daerah  oleh  kepala  instansi,  serta  belum optimalnya  pemanfaatan  sistem  informasi dalam merekapitulasi dan menghimpun asset daerah  kedalam  laporan  barang  dan  laporan keuangan.
Berdasarkan  penjabaran  sebelumnya, maka  dapat  dinilai  bahwa  pengelolaan  aset daerah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  dirasa  belum optimal.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk diteliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan aset daerah. Berdasarkan survey literature  yang  telah  dilakukan,  ditemukan tiga  faktor  yang  diperkirakan  mempengaruhi pengelolaan aset daerah. Faktor-faktor tersebut  adalah;  kompetensi  sumber  daya manusia, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi.
Faktor  pertama  yang  diperkirakan mempengaruhi  pengelolaan  aset  daerah adalah  kompetensi  sumber  daya  manusia. Sumber daya manusia adalah pilar penyangga  utama  sekaligus  penggerak  roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi  tujuannya  (Susilo,  2002:  3). 1 Oleh karena  itu  jelas  bahwa  peran  SDM  sangat penting  dalam  pengelolaan  asset.  Dalam mengelola  SDM  tersebut  dapat  dilakukan dengan  mengikutsertakan  dalam  pendidikan dan  pelatihan  bimbingan  teknis  pengelolaan aset.
11 Susilo, M. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
Faktor  kedua  yang  diperkirakan  dapat mempengaruhi  pengelolaan  aset  adalah sistem  pengendalian  intern.  Maraknya  kasus korupsi terkait aset tetap daerah menunjukkan  SPI  yang  masih  lemah.  Untuk itu,  setiap  instansi  pemerintah  daerah  harus membangun  SPI  yang  andal  hingga  mampu mencegah  terjadinya  penyimpangan  atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas.
Faktor  ketiga  yang  diperkirakan  dapat mempengaruhi  pengelolaan  aset  adalah sistem  informasi  akuntansi.  SIA  merupakan suatu  sumber  daya  teknologi  dan  modal dalam  organisasi  yang  bertugas  menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh  dari  kegiatan  pengumpulan  dan pengolahan  transaksi  (Christine,  2009). 2 Terkait pengelolaan aset, dengan diberlakukannya  SIA,  berarti  setiap  Kuasa Pengguna
Barang diwajibkan untuk menguasai  program  aplikasi  yang  telah ditentukan, mulai dari input data, dan proses datanya.  SIA  bertujuan  untuk  meningkatkan efektivitas  kerja,  memudahkan  data  lebih akurat, dan kesesuaian input data dari Kuasa Pengguna Barang.
Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pengaruh kompetensi sumber daya  manusia,  sistem  pengendalian  intern dan  sistem  informasi  akuntansi  baik  secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap  pengelolaan  aset  daerah  pada instansi  Kabupaten  Aceh  Barat.  Manfaat penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan instansi  Aceh  Barat  sebagai  masukan  dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan  daerah  terkait  pengelolaan  aset daerah, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Hasil penelitian ini juga dapat
memberikan masukan kepada instansi Kabupaten  Aceh  Barat  akan  pentingnya pengembangan  kompetensi  sumber  daya manusia,  pentingnya  penerapan  SPI,  dan
2 Christine,  I.  (2009).  Pengaruh  Efektivitas Penggunaan dan  Kepercayaan pada  Teknologi Sistem Informasi  Terhadap  Kinerja  Individual  di  PT.  PLN (Persero)  Distribusi  Bali  Area  Pelayanan  Gianyar. Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Udayana.
pentingnya  menjalankan  SIA  dengan  baik, sehingga jika hal itu semua diterapkan maka akan  mudah  dalam  melakukan  pengelolaan aset daerah.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan  aset  daerah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah, yang  kemudian  ditindak  lanjuti  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  Secara  sederhana pengelolaan  kekayaan  (aset)  daerah  meliputi tiga fungsi utama, yaitu: adanya perencanaan yang  tepat,  pelaksanaan/pemanfaatan  secara efisien dan efektif dan, pengawasan ( monitoring ).
Sholeh  dan  Rochmansjah  (2010) 3 menyatakan  bahwa  sasaran  strategis  yang harus  dicapai  dalam  kebijakan  pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain: terwujudnya
ketertiban
administrasi mengenai  kekayaan  daerah;  terciptanya efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan  aset daerah; pengamanan aset daerah; tersedianya data/informasi  yang  akurat  mengenai  jumlah kekayaan daerah.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  dan uraian  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pengelolaan  aset  adalah  suatu  usaha atau proses kerja dalam rangka mengatur dan mengendalikan pengurusan aset secara maksimal  sesuai  dengan  harapan  dan  tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini yaitu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

## 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Menurut  Susilo  (2002:  3) 4 Sumber daya  manusia  adalah  pilar  penyangga  utama sekaligus  penggerak  roda  organisasi  dalam usaha  mewujudkan  visi  dan  misi  tujuanya.
3 Sholeh,  C.,  &  H.  Rachmansyah  (2010). Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah.  Jakarta: Fokus Media.
4 Susilo, M.  (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan organisasi/perusahaan. Kompetensi dimaknai sebagai suatu karakteristik  dasar  dari  seseorang  yang memungkinkannya  untuk  memberikan  kerja unggul  dalam  pekerjaan,  peran,  atau  situasi tertentu (Sutrisno, 2009). 5 Jadi kompetensi dapat diartikan karakteristik  dari  seseorang  yang  memiliki: (1)  keterampilan  ( skill ),  yaitu  sesuatu  yang dimiliki  oleh  individu  untuk  melaksanakan tugas  atau  pekerjaan  yang  dibebankan kepadanya;  (2)  pengetahuan  ( knowledge ), yaitu  fungsi  dari  sikap  manusia  yang mempunyai dorongan dasar untuk ingin tahu, untuk  mencapai  penalaran  dan  untuk mengorganisasikan
penglaman;
(3) kemampuan ( ability ), yaitu untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  (Hutapea  dan Thoha,  2008:  28). 6 Ketiga  karakteristik tersebut  yang  selanjutnya  akan  dijadikan sebagai  indikator  kompetensi  sumber  daya manusia.
Berdasarkan
beberapa pendapat sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  kompetensi  SDM adalah  kemampuan  dan  karakteristik  yang dimiliki  oleh  aparatur  berupa  pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  perilaku  yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya  dalam  hal  ini  adalah  penerapan akuntansi
berbasis akrual sehingga pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual  dapat dilaksanakan  sesuai  ketentuan  dan  peraturan perundang-undangan.

## 3. Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya  disingkat  SPI  pada  pemerintah daerah  dirancang  dengan  berpedoman  pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  tersebut mendefinisikan  SPI  adalah  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh
5 Sutrisno  (2009).  Manajemen  Keuangan  Teori, Konsep dan Aplikasi.Yogyakarta: Ekonisia.
6 Hutapea, P. dan N. Thoha (2008). Kompetensi Plus. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.
Menurut  Bastian  (2006:  450) 7 “sistem pengendalian  internal  meliputi  struktur organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran  yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan”. Romney (2006: 229) 8
menyebutkan  bahwa  “pengendalian  intern (internal  control)  adalah  rencana  organisasi dan  metode  bisnis  yang  dipergunakan  untuk menjaga  aset,  memberikan  informasi  yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki  efisiensi  jalannya  organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.
Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk  mendapatkan  data  tepat  dan  dapat dipercaya,  melindungi  harta  atau  aktiva organisasi,  dan  meningkatkan  efektivitas anggota organisasi sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

## 4. Sistem Informasi Akuntansi
Sistem  informasi  akuntansi  menurut Bodnar  dan  Hopwood  (2010) 9 merupakan “suatu  kumpulan  dari  berbagai  macam sumber  daya,  seperti  manusia  dan  juga peralatan  yang  dirancang  untuk  mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user dan penggunanya”.
7 Bastian,  I.  (2006).  Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
8 Romney, M. B. (2006). Accounting Information System.Edisi 9. Jakarta. Salemba Empat.
9 Bodnar,  G.  H.  &  W.  S.  Hopwood  (2006). Accounting  Information  System.  Ninth  Edition.  New Jersey: Pearson Education inc-Upper Saddle River.
Romney  dan  Steinbart  (2012:  3) 10 mendefinisikan  sistem  informasi  akuntansi sebagai  “rangkaian  dari  dua  atau  lebih komponen komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai  suatu  tujuan. Sistem  hampir  selalu terdiri  dari  beberapa  subsistem  kecil  yang masing  masing  melakukan  fungsi  khusus yang  penting  untuk  dan  mendukung  bagi sistem  yang  lebih  besar,  tempat  mereka berada”.
Sistem informasi
akuntansi didefinisikan  Mulyadi  (2008:  3) 11 sebagai “organisasi  formulir,  catatan  dan  laporan yang  dikoordinasi  sedemikian  rupa  untuk menyediakan  informasi  keuangan  yang dibutuhkan  manajemen  guna  memudahkan pengelolaan organisasi. SIA juga didefenisikan  oleh  Widjajanto  (2001) 12 sebagai  kumpulan  sumber  daya  manusia (SDM)  beserta  modal  yang  memiliki  tugas dalam  menyiapkan  informasi  keuangan  dan informasi.  Sistem  informasi  akuntansi  dapat dikatakan  efektif  apabila  sistem  mampu menghasilkan  informasi  yang  dapat  diterima dan  mampu  memenuhi  harapan  informasi secara tepat waktu ( timely) , akurat ( accurate ), dan dapat dipercaya ( reliable ).

## C. DATA DAN METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  yang  tujuannya  untuk menguji pengaruh  variabel independen terhadap  variabel  dependen.  Unit  analisis dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  instansi yang  meliputi  kantor,  dinas  dan  badan  yang ada  di  Kabupaten  Aceh  Barat  sebanyak  29 instansi.  Setiap  instansi  terdiri  dari  3  (tiga) orang  yang  akan  dijadikan  responden  yaitu Kepala  instansi,  Pejabat  Penatausahaan Keuangan,  dan  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan.
10 Romney,  M.  B.  &  P.  J.  Steinbart  (2009). Accounting  Information  System.  USA:  Cengage Learning.
11 Mulyadi (2008). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat.
12 Widjajanto,  N.  (2001).  Sistem  Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
Dalam penelitian  ini  sumber  data  yang digunakan  adalah  data  primer  yaitu  hasil perolehan kuesioner dari responden penelitian.  Sedangkan  teknik  pengumpulan data  penelitian  dilakukan  dengan  teknik dokumentasi.  Teknik  analisis  data  pada pengujian  hipotesis  menggunakan  pengujian analisis regresi linier berganda yang merupakan  teknik  statistik  yang  digunakan untuk  menguji  pengaruh  dua  atau  lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data penelitian  yaitu  kuesioner  yang  telah  diisi oleh  responden  dikuantitatifkan  terlebih dahulu  sehingga  menghasilkan  keluaran- keluaran  berupa  angka.  Selanjutnya  setelah data diperoleh, langkah berikutnya menganalisis  dan  menguji  hipotesis  yang dilakukan  melalui  program  SPSS  (Statistical Package for Social Science) (Sekaran, 2010). 13
Penelitian  ini  merupakan  penelitian sensus,  sehingga  tidak  dilakukan  pengujian signifikansi.  Rancangan  pengujian  hipotesis dilakukan  dua  tahap,  yaitu  rancangan pengujian hipotesis secara bersama-sama dan rancangan pengujian hipotesis secara parsial.
Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan  pengujian  instrumen  penelitian yang  meliputi  pengujian  validitas  dan pengujian  reliabilitas,  setelah  itu  juga dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  yang meliputi pengujian multikolinearitas, heterokedastisitas, dan normalitas.

## D. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## 1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif untuk setiap variabel dalam  penelitian  ini  diperoleh  berdasarkan kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  responden terhadap  variabel  pengelolaan  aset  daerah (Y),  kompetensi  sumber  daya  manusia  (X 1 ), sistem  pengendalian  intern  (X 2 ),  dan  sistem informasi akuntansi (X 3 ).
13 Sekaran,  U.  (2010).  Research  Methods  for Business:  A  Skill  Building  Approach.  New  Jersey: John Willey & Son.
Nourmaliza, Determinan Pengelolaan Aset Daerah…
Pengolahan data menggunakan software  SPSS  (Statistic  Package  for  Social Science) versi 20 dan Microsoft Excel 2010. Statistik
deskriptif berguna untuk memberikan  gambaran  atau  deskripsi  atas variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini. Berikut disajikan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian pada Tabel 2. TABEL 2 Statistik Deskriptif Mean Minimum Maksimum Pengelolaan Aset Daerah 4,15 3,74 4,62 Kompetensi Sumber Daya Manusia 4,10 3,89 4,72 Sistem Pengendalian Intern 4,17 3,67 4,60 Sistem Informasi Akuntansi 4,20 3,81 4,53
Sumber: Data primer diolah.
Berdasarkan  Tabel  2  diketahui  bahwa nilai  mean  merupakan  nilai  rata  pada  suatu variable,  nilai  minimum  merupakan  nilai terendah/terkecil  dari  deretan  data  dalam variable. Sedangkan nilai maksimum menunjukkan  nilai  tertinggi/terbesar  dari deretan data dalam variable.

## 2. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian
Pengujian  Validitas,  berdasarkan  hasil pengujian  validitas,  menunjukkan  bahwa koefisien  korelasi  yang  diperoleh  dari masing-masing  item  variabel  pengelolaan aset  daerah  (Y),  kompetensi  sumber  daya manusia  (X 1 ),  sistem  pengendalian  intern (X 2 ),  dan  sistem  informasi  akuntansi  (X 3 ) seluruhnya berada di atas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi > 0,367) sehingga  kuesioner  yang  digunakan  dapat dinyatakan valid.
Pengujian  Reliabilitas,  berdasarkan hasil  pengujian  reliabilitas  diketahui  bahwa masing-masing  instrumen  dalam  penelitian ini  reliable  (andal)  karena  nilai  Cronbach’s Alpha  lebih  besar  dari  0,50  (Pengelolaan Aset  Daerah  0,821;  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  0,656;  Sistem  Pengendalian
Intern  0,736;  Sistem  Informasi  Akuntansi, 0,702).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kuesioner  yang  dijadikan  alat  ukur  dalam penelitian ini layak untuk digunakan (reliable).
3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Hasil pengujian normalitas dapat dilihat  bahwa  data  observasi  berdistribusi secara  normal  dimana  kurvanya  adalah normal.  Sementara  dari  grafik  P-Plot  dapat dilihat  bahwa  titik-titik  bergerak  menuju searah  dengan  garis  linear,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  penelitian ini adalah linear.
Hasil  uji  multikolinieritas  dapat  dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel kompetensi  sumber  daya  manusia  sebesar 0,660,  sistem  pengendalian  intern  sebesar 0,410,  dan  sistem  informasi  akuntansi sebesar 0,528, nilai tersebut bermakna bahwa tidak  ada  multikolinieritas  antar  variabel independen (nilai tolerance > 0,10). Sementara  itu,  nilai  VIF  dari  variabel kompetensi  sumber  daya  manusia  sebesar 1,515,  sistem  pengendalian  intern  sebesar 2,439,  dan  sistem  informasi  akuntansi sebesar 1,894, nilai tersebut bermakna bahwa tidak  ada  satupun  variabel  independen  yang memiliki  nilai  VIF  lebih  dari  10.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam model  regresi  penelitian  ini  tidak  terjadi multikolinieritas  antar  variabel  independen tersebut.
Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat  dari  grafik  Scatterplot  bahwa  tidak ada pola tertentu pada grafik, oleh karena itu dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi dalam penelitian
ini adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

## 4. Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk menguji dan menganalisis rumusan hipotesis dengan  menggunakan  model  regresi  linear berganda  Hasil  regresi  dapat  dilihat  pada Tabel 3.
TABEL 3 Hasil Regresi No. Variabel Koefisien Regresi (β) 1 Constan 1,188 2 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X 1 ) 0,573 3 Sistem Pengendalian Intern (X 2 ) 0,789 4 Sistem Informasi Akuntansi (X 3 ) 0,321
Berdasarkan  hasil  regresi  tersebut didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = 1,188+ 0,573X 1 + 0,789X 2 + 0,321X 3
Pembahasan Pengaruh Kompetensi  Sumber Daya
Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem  Informasi  Akuntansi  terhadap Pengelolaan Aset Daerah
Besarnya  pengaruh  secara  bersama- sama  dilihat  dari  perolehan  nilai  Koefisien Determinasi  (R²)  yang  bertujuan  untuk mengukur  seberapa  besar  pengaruh  variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Hasil penelitian terhadap Koefisien Determinasi (R 2 ) dapat dilihat pada Tabel 4.

## TABEL 4
Hasil Koefisien Determinasi (R 2 ) Keterangan Nilai R 0,914 R Square 0,835 Berdasarkan  Tabel  4,  nilai  koefisien korelasi  (R)  sebesar  0,914  menunjukkan bahwa  derajat  hubungan  (korelasi)  antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0,914. Artinya kompetensi sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian intern  dan  sistem  informasi  akuntansi memiliki  hubungan  dengan  pengelolaan  aset daerah  pada  instansi  Aceh  Barat  sebesar 91,4%.
Nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,835,  nilai  tersebut  mendekati  angka  1 (satu),  artinya  variabel-variabel  independen memberikan  hampir  semua  informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sisanya 1,65%
dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia terhadap Pengelolaan Aset Daerah Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh  terhadap  pengelolaan  aset daerah.  Koefisien  regresi  (β 1 )  yang diperoleh  sebesar  0,573  menunjukkan bahwa setiap kenaikan kompetensi sumber daya  manusia  sebesar  1  satuan  skala interval  maka  akan  diikuti  oleh  kenaikan pengelolaan  aset  daerah  sebesar  0,573 satuan  skala  interval.  Diperoleh  hubungan yang  positif  kompetensi  sumber  daya manusia  dengan  pengelolaan  aset  daerah. Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi kompetensi  sumber  daya  manusia  terkait pemahaman  aset,  maka  semakin  baik pengelolaan  aset  daerah  pada  SKPK  Aceh Barat.
Secara teoretis, Susilo (2002:3)
14 menyatakan  bahwa  sumber  daya  manusia adalah  pilar  penyangga  utama  sekaligus penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha mewujudkan visi dan misi tujuanya. Manusia merupakan  bagian  dari  sumber  daya  yang dibutuhkan  organisasi.  Sebagai  pondasi  bagi seluruh proses pengamanan dalam pengelolaan  aset  daerah,  setiap  instansi pemerintah  daerah  harus  menciptakan  dan memelihara  lingkungan  dalam  organisasi yang  mendorong  perilaku  ( behavior )  positif dan manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong  tersedianya  seluruh  pengelola aset daerah.
Sistem  yang  baik  tidak  akan  ada artinya,  jika  tidak  dapat  berjalan  dan  tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki  dedikasi  tinggi  terhadap  tugasnya.
14 Susilo,  M.    (2002).  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
Nourmaliza, Determinan Pengelolaan Aset Daerah…
Pengelola  barang,  pengguna  barang dan/atau kuasa  pengguna  barang  wajib  melakukan pengamanan  barang  milik  negara  yang berada dalam penguasaannya, karena manusia pelaksana merupakan faktor esensial dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan manusia  merupakan  subjek  dalam  aktivitas pemerintah (Hamidah, 2014). 15 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sutawa (2014) yang membuktikan bahwa pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap  pengelolaan  aset daerah  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Ngawi.  Penelitian  Hamidah  (2014)  juga memberikan hasil yang serupa yaitu terdapat pengaruh  yang  positif  kemampuan  sumber daya  manusia  terhadap  pengamanan  aset negara.  Dimana  semakin  baik  kemapuan sumber  daya  manusia,  maka  pengamanan aset  negara  pun  akan  semakin  baik. Kemudian  hasil  penelitian  Simamora  dan Halim  (2012) 16 juga  membuktikan  bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern terhadap Pengelolaan Aset Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sistem  pengendalian  intern  berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah. Koefisien  regresi  (β 2 )  yang  diperoleh sebesar  0,789  menunjukkan  bahwa  setiap kenaikan sistem pengendalian intern sebesar  1  satuan  skala  interval  maka  akan diikuti  oleh  kenaikan  pengelolaan  aset daerah sebesar 0,789 satuan skala interval. Diperoleh  hubungan  yang  positif  sistem pengendalian  intern  dengan  pengelolaan
15 Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh
Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah dan  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Pengamanan Aset  Negara.  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
16 Simamora,  R.,  &  A.  Halim  (2012).  Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Pengelolaan  Aset  Pasca Pemekaran  Wilayah  dan  Pengaruhnya  terhadap Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli  Selatan.  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis,  10(1), 47-61.
aset  daerah.  Hal  ini  berarti  bahwa  dengan semakin  baiknya  sistem  pengendalian intern  yang  dijalankan  dalam  mengelola aset, maka akan semakin baik pengelolaan aset daerah yang dijalankan oleh pengelola aset pada SKPK Aceh Barat.
Mulyadi  (2008:183) 17 menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal  meliputi organisasi,  metode  dan  ukuran-ukuran  yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Disamping itu, menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 tahun  2008,  sistem  pengendalian  intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang  efektif,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.
Michel  (2013) 18 menyatakan  bahwa pengawasan  dalam  pemerintahan  memiliki fungsi  utama  untuk  memberikan  pelayanan prima  kepada  para  pegawai  yang  dianggap bermasalah, mengawasi seluruh apa yang ada di  daerahnya  baik  dari  aset  daerah  sampai pada  pengalokasian  anggaran,  serta  disiplin pegawai  yang  selanjutnya  mengadakan kroscek terhadap kebenaran adanya penyalahgunaan  aset,  baik  yang  diberikan oleh  pemerintah  daerah,  kepada  siapa  saja yang menerima aset tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agustina (2015) 19 yang 17 Mulyadi (2008). Sistem Akuntansi.
Yogyakarta: Salemba Empat.
18 Michel,  R.  (2013).  Pengaruh  Pelaksanaan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan  Peran Inspektorat  Terhadap  Penyalahgunaan  Aset.  Skripsi, Universitas Negeri Padang.
19 Agustina,  A.  (2015).  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  terhadap  Pengelolaan  Aset Daerah  dan  Dampaknya  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan.  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
membuktikan  bahwa  sistem  pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan  aset  daerah.  Hasil  serupa  juga dibuktikan  oleh  Hamidah  (2014) 20 bahwa terdapat  pengaruh  yang  positif  penerapan SPIP  terhadap  pengaman  aset  Negara. Dimana  semakin  baik  penerapan  sistem pengendalian intern pemerintah, maka pengamanan  aset  negara  pun  akan  semakin baik.  Berbeda  dengan  hasil  penelitian sebelumnya, hasil penelitian Asman, Akram, dan  Alamsyah  (2016) 21 membuktikan  bahwa pengawasan  dan  pengendalian  aset  tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan  aset  tetap  pada  pemerintah Daerah  Kabupaten  Sumbawa.  Hal  tersebut dikarenakan kurang
maksimalnya pengawasan  dan  pengendalian  terhadap pengelolaan,
penggunaan ataupun pengamanan  barang  milik  daerah  yang  ada dalam penguasaannya.

## Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi terhadap Pengelolaan Aset Daerah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh terhadap  pengelolaan  aset  daerah.  Koefisien regresi  (β 3 )  yang  diperoleh  sebesar  0,321 menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan  sistem informasi  akuntansi  sebesar  1  satuan  skala interval  maka  akan  diikuti  oleh  kenaikan pengelolaan aset daerah sebesar 0,321 satuan skala  interval.  Diperoleh  hubungan  yang positif  sistem  informasi  akuntansi  dengan pengelolaan  aset  daerah.  Hal  ini  berarti bahwa  dengan  baiknya  sistem  informasi akuntansi  yang  diterapkan  aparatur  dalam mengelola  aset  daerah,  maka  akan  semakin baik pengelolaan aset daerah yang dilakukan pada SKPK Aceh Barat.
20 Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah dan  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Pengamanan Aset  Negara.  Skripsi.  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
21 Asman,  A.,  H.  Akram,  &  M.  T.  Alamsyah (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Asset, 6(1), 23-38.
Suhadak  dan  Nugroho  (2007:13) 22 menyatakan  bahwa  jika  tahap  pelaksanaan pengelolaan  aset  daerah  didukung  dengan penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik,  diharapkan  tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  aset daerah tidak akan menemui banyak masalah. Disamping  itu,  Mardiasmo  (2002:115) 23 menjelaskan  bahwa  untuk  menghasilkan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah  (termasuk  laporan  pengelolaan  aset) yang baik, maka diperlukan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi pemerintah  daerah  antara  lain,  menjaga  aset melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu  tentang  anggaran  dan  kegiatan keuangan  yang  berguna  sebagai  dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian  Raharja,  Pratiwi  dan  Wachid (2015) 24 yang  menunjukkan  bahwa  sistem informasi  akuntansi  berpengaruh  positif terhadap  pengelolaan  aset  daerah  pada Kabupaten  Lamongan.  Kemudian  penelitian Hendrikus  (2009) 25 juga  memberikan  hasil yang  sama  yaitu  sistem  informasi  akuntansi berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas pengelolaan  aset  di  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Surakarta. Hasil  tersebut  membuktikan  bahwa  KPPN telah menyediakan peralatan computer beserta  perangkat  lunak  ternyata  dapat mendukung  untuk  mempermudah  pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan aset.
22 Suhadak  &  T.  Nugroho  (2007).  Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
Penyusunan APBD. Banyumedia Publishing: Malang.
23 Mardiasmo (2002). Otonomi  dan Manajemen Keuangan  Daerah:  Paradigma  Baru  Pengelolaan Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta, Andi.
24 Raharja,  M.,  R.  N.  Pratiwi,  &  A.  Wachid (2015).  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(1), 111-117.
25 Hendrikus,  S.  B.  (2009).  Pengaruh  Sistem Informasi  Manajemen  dan  Sistem  Akuntansi  Pusat terhadap  Efektivitas  Pengelolaan  Aset  Negara  pada Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Surakarta. Daya  Saing  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sumber Daya, 10(2), 133-142.
Nourmaliza, Determinan Pengelolaan Aset Daerah…

## E. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia,  sistem  pengendalian  intern  dan sistem  informasi  akuntansi  baik  secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap  pengelolaan  aset daerah pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat. Saran  yang  dapat  diberikan  dari penelitian ini kepada aparatur pengelola asset pada instansi di kabupaten Aceh Barat, untuk selalu  melakukan  pengendalian  fisik  atas asset  dan  mengecek  serta  melakukan penghapusan  asset  dari  daftar  barang  dan daftar inventarisasi. Aparatur pengelola asset pada  instansi  di  kabupaten  Aceh  Barat  juga diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalan menyusun dan menyajikan laporan  keuangan.  Selanjutnya,  aparatur pengelola  asset  pada  instansi  di  kabupaten Aceh  Barat  juga  harus  dituntut  untuk  dapat diandalkan  dalam  pengambilan  keputusan, serta  dapat  menghadapi  setiap  perubahan dalam organisasi.
Bagi  peneliti  selanjutnya,  disarankan mempertimbangkan
metode dalam
pengambilan  data,  yaitu  tidak  hanya  dengan menggunakan  kuesioner  akan  tetapi  juga menggunakan  metode  wawancara  sehingga data  yang  diperoleh  bisa  lebih  akurat.  Saran selanjutnya  yaitu,  untuk  menambahkan  unit analisis tidak hanya dari satu wilayah instansi saja, namun lebih luas lagi misalnya instansi di Kabupaten/Kota di Aceh atau di Indonesia. Selain  itu  juga  bisa  dibandingkan  antar daerah,  baik  di  Provinsi  Aceh,  maupun  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  A.  (2015).  Pengaruh  Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Aset Daerah dan Dampaknya terhadap  Kualitas Laporan Keuangan.  Program  Studi  Akuntansi Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Asman,  A.,  H.  Akram,  &  M.  T.  Alamsyah (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Asset, 6(1), 23-38.
Bastian,  I.  (2006).  Akuntansi  Sektor  Publik:
Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Bodnar,  G.  H.  &  W.  S.  Hopwood  (2006). Accounting Information System. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Education inc-Upper Saddle River. Christine,  I.  (2009).  Pengaruh  Efektivitas Penggunaan  dan  Kepercayaan  pada Teknologi  Sistem  Informasi  Terhadap
Kinerja Individual di PT. PLN (Persero) Distribusi Bali Area Pelayanan  Gianyar.  Jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Hamidah, R. T. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  dan  Sumber  Daya Manusia  terhadap  Pengamanan  Aset
Negara.  Program  Studi  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Padang.
Hendrikus,  S.  B.  (2009).  Pengaruh  Sistem Informasi  Manajemen  dan  Sistem Akuntansi  Pusat  terhadap  Efektivitas Pengelolaan  Aset  Negara  pada  Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen  Sumber  Daya,  10(2),  133- 142. Hutapea, P. dan N. Thoha (2008). Kompetensi Plus. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Mardiasmo (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah:  Paradigma  Baru Pengelolaan  Keuangan  Sektor  Publik. Yogyakarta, Andi.
Michel,  R.  (2013).  Pengaruh  Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset. Skripsi, Universitas Negeri Padang. Mulyadi (2008). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat.
Raharja,  M.,  R.  N.  Pratiwi,  &  A.  Wachid (2015).  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah.  Jurnal  Administrasi Publik (JAP), 3(1), 111-117.
Romney,  M.  B.  &  P.  J.  Steinbart  (2009). Accounting Information System. USA: Cengage Learning.
Romney, M. B. (2006). Accounting Information  System.Edisi  9.  Jakarta. Salemba Empat.
Sekaran,  U.  (2010).  Research  Methods  for Business:  A  Skill  Building  Approach. New Jersey: John Willey & Son.
Sholeh,  C.,  &  H.  Rachmansyah  (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jakarta: Fokus Media. Simamora,  R.,  &  A.  Halim  (2012).  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan  Aset  Pasca  Pemekaran Wilayah  dan  Pengaruhnya  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  di  Kabupaten  Tapanuli Selatan.  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis, 10(1), 47-61. Suhadak  &  T.  Nugroho  (2007).  Paradigma Baru  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dalam Penyusunan APBD. Banyumedia Publishing: Malang. Susilo, M.  (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE. Sutrisno  (2009).  Manajemen  Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Widjajanto,  N.  (2001).  Sistem  Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga.