Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI OLEH PENGUSAHA HIBURAN MALAM (Studi Kasus Tempat Karaoke di Kota Surabaya)
Zalzabillah Nanda Fatrisa 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: salsabillananda10@gmail.com

## Abstract
In this study, the author aims to find legal clarity regarding legal protection for female workers who work at night in nightclubs. This study uses empirical research methods, namely research conducted by going directly to the research location and conducting observations, documentation and interviews. This research was conducted by analyzing the legal principles, theories and concepts as well as the statutory provisions related to case studies regarding the consequences of women working at night. The problem in this study is that there are still many women who work at night who have not received guaranteed protection from the workplace. The researcher uses a concept that has been designed in such a way as to find legal clarity regarding legal protection for women who work at night, in which case the rights of these women workers have not been fulfilled and the obligations of the entrepreneur are not carried out properly and correctly.
Keywords : Legal Protection, Female Worker

## Abstrak
Pada  penelitian  ini  penulis  bertujuan  untuk  menemukan  kejelasan  hukum  tentang  perlindungan hukum  terhadap  pekerja wanita  yang  bekerja  malam  hari  di  tempat  hiburan  malam.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi  penelitian  dan  melakukan  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara.  Penelitian  ini  dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan studi kasus tentang konsekuensi yang didapat dari wanita yang bekerja malam hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya wanita yang  bekerja  malam  hari  yang  belum  mendapat  jaminan  perlindungan  dari  tempat  kerja.  Peneliti menggunakan  konsep  yang  telah  dirancang  dengan  sedemikian  rupa  untuk  menemukan  kejelasan hukum tentang perlindungan hukum bagi wanita yang bekerja malam hari, dimana dalam hal ini hak- hak  yang  dimiliki  oleh  pekerja  wanita  tersebut  belum  terpenuhi  serta  kewajiban  pengusaha  tidak dilaksanakan dengan baik dan benar
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Wanita

## PENDAHULUAN
Keadilan merupakan suatu nilai l moral yang l dijunjung di Indonesia l dengan pancasila l dan Undang-Undang Dasar sebagai l landasannya. Nilai moral l keadilan juga merupakan l cita- cita l suatu bangsa dan l negara yang mana didalamnya l terdapat berbagai l kepentingan dari l setiap l golongan.  Seiring  berjalannya  waktu,  pelaksanaan l hak  asasi l manusia  semakin l berkembang  dan  terus  meningkat. l Namun,  di  sisi  lain  perlakuan l negatif  seperti  adanya diskriminasi l terhadap  ras l dan  jenis  kelamin,  kemudian  perbedaan l pemberian l hak-hak antara  pria  dan l wanita  masih  sering l terjadi,  terutama  di l dunia  ketenagakerjaan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Perkembangan l dunia tenaga kerja l memiliki peran yang penting l sebagai sumber l daya. Oleh l karena  itu  diperlukan  pembangunan l sumberdaya  tenaga  kerja l untuk  menyediakan lapangan l kerja  sehingga l dapat  memperoleh l pekerjaan  dan  mendapat  kehidupan l yang layak l bagi kemanusiaan l sesuai dengan l Pasal 27 l Ayat 2 l Undang-Undang l Dasar l 1945, serta untuk meningkatkan kualitas l dan peran l tenaga l kerja.
Dalam  dunia  bisnis  pada  saat  ini  pengusaha  banyak  berhadapan  dengan  persaingan yang  makin  ketat  seiring  dengan  proses  era  globalisasi.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menjadi tantangan  dan  hambatan  bagi  dunia  bisnis  yang  dituntut  tidak  hanya  untuk  dapat  tetap bertahan  tetapi  juga  dapat  berkembang.  Oleh  karena,  itu  seluruh  elemen  organisasi perusahaan tersebut harus benar-benar unggul dan dapat diandalkan. Salah satunya harus didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas agar tercipta efektivitas dan  efisiensi  dalam  organisasi.  Untuk  dapat  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas bukanlah pekerjaan yang mudah karena berkaitan dengan unsur manusia yang jauh berbeda sifatnya dengan sumber daya lainnya. (Zaeni Asyhadie, 2015)
Hukum l ketenagakerjaan  diatur l pada l Undang-Undang  Nomor l 13  Tahun l 2003 Tentang l Ketenagakerjaan  memiliki l dua  aspek l hukum,  yaitu l aspek  hukum l publik  yang l dapat  dilihat l dengan  adanya l intervensi  pemerintah l dan  aspek l hukum  privat l yang ditunjukkan l dengan  adanya l kebebasan  dari l para  pihak l yang  ada l di  dalam l perusahaan untuk l membuat suatu l perjanjian ataupun l peraturan l kerja. Pelaksanaan hubungan l antara pekerja l dengan suatu l perusahaan tak l hanya berlandaskan l pada l undang-undang, namun l di  sisi l lain  pekerja l juga  terikat l dengan  peraturan l perusahaan  yang l menaungi l aturan- aturan  yang l ada  di l dalam  perusahaan l tersebut.  Peraturan l perusahaan  merupakan l peraturan  yang l dibuat  secara l sepihak  oleh l perusahaan.  Sedangkan l perjanjian  kerja l merupakan  perjanjian l yang  dibuat  secara l bersama-sama  antara l 2  (dua l )  pihak,  yaitu l pengusaha  dan l serikat  pekerja l secara  langsung l maupun  tulisan l untuk  waktu l tertentu maupun l waktu tidak l tertentu. Memuat l persyaratan l pekerjaan, hak- l hak, serta kewajiban l pekerja dan l perusahaan. Perjanjian kerja l dibuat dengan l melandasi adanya l hubungan kerja l sesuai  dengan l ketentuan  Pasal l 1  Ayat l (15) l Undang-Undang  Nomor l 13  Tahun l 2003 tentang l Ketenagakerjaan  yang l berbunyi:  “Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara pengusaha dan pekera/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah  da n  perintah.” l Undang-Undang  Nomor l 13  Tahun l 2003  Tentang l Ketenagakerjaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
telah l mengakomodir ketentuan l Pasal 27 l Ayat ( l 2) Undang-Undang l Dasar 1945 l dan Pasal l 49 l Undang-Undang  Nomor l 39  Tahun l 1999  Tentang l Hak  Asasi l Manusia  sebagaimana l diatur dalam l Pasal l 5 yang merumuskan l bahwa setiap l tenaga kerja l memiliki kesempatan l yang sama l tanpa diskriminasi l untuk memperoleh l pekerjaan.
Dunia  pekerjaan  tidak  selamanya  didominasi  oleh  kaum  laki-laki  saja.  Saat  ini  kaum wanita telah cukup mampu bersaing untuk menciptakan kualitas kerja di segala bidang. Era modern  telah  mampu  memaksa  setiap  manusia  untuk  berkembang,  tak  terkecuali  kepada kaum  wanita.  Apabila l membahas  secara l umum  mengenai l hak-hak l yang  diperoleh l oleh tenaga l kerja l wanita,  maka l terdapat l beberapa  Pasal l di l dalam l Undang-Undang l Dasar l 1945 l yang  dapat l dijadikan l acuan l utama,  yakni l Pasal l 27 l Ayat  1 l Pasal l 27 l Ayat  2 l dan l Pasal l 28D  Ayat l 2 l l Undang-Undang  Dasar l l 1945.  Salah l satu  hakekat l Pasal l 27 l adalah persamaan l atau l kesetaraan l diantara warga l negara l dan l Pasal 28D l Ayat l (2) menyatakan l bahwa l setiap l orang  berhak l untuk l bekerja l serta  mendapatkan l imbalan l dan l perlakuan yang l adil l dan l layak dalam l hubungan l l kerja. (Lalu Husni, 2014)
Dari l kedua  pasal l tersebut  dengan  jelas l dapat  dijelaskan  bahwa l hak  untuk l pemenuhan, mendapatkan pekerjaan l dan kehidupan secara layak terhadap l keperluan dasar sudah l dijamin oleh l aturan negara. l Artinya, sebuah negara l hukum akan memberi garansi atau  jaminan  tidak l terjadinya  sebuah l tindakan  atau l perbuatan  yang l diskriminatif. l Jadi, diantara pekerja pria l dan l wanita. Memiliki kesempatan l yang sama l dalam berbagai l sudut pandang  bidang l kehidupan. Seperti  yang l telah diketahui  bahwa  nilai l yang dimaksud  dari HAM l bersifat l umum,  artinya  itu  berlaku l di  Indonesia l yang  mana  contohnya  yaitu pemberian  penghormatan l pada  nilai l kemanusiaan  dalam l arti  berbagai l tindakan  yang l berseberangan dengan nilai l yang tidak l diperbolehkan.
Pekerja  wanita  yang  berusia  kurang l dari  delapan l belas  tahun l dilarang  diberi perkerjakan  antara l pukul l 23.00  malam  sampai l dengan  pukul l 07.00 l pagi.  Kemudian, pengusaha  atau  bos  dilarang l memperkerjakan  pekerja l wanita  yang l sedang l hamil,  yang menurut l keterangan l dokter  bisa  berbahaya l bagi l kesehatan l dan  keselamatan l kandungannya l maupun l dirinya apabila l masih memilih bekerja diantara pukul l 23.00 l malam sampai dengan l pukul l 07.00 l pagi.
Namun,  dalam  fakta  yang  terjadi  di  lapangan,  masih l saja  ada l kantor  yang  belum l memenuhi  secara l penuh  maupun  secara  sebagian l hak  yang l seharusnya  diterima l oleh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
pekerja l wanita.  Permasalahan l yang  mungkin l terjadi  yaitu l seringkali  pekerja l wanita memiliki l tekanan  di  sekitar  tempat  kerjanya,  seperti l jam  kerja l yang  terlalu l panjang, kemudian perjalanan yang l jauh dan l beban pekerjaan l yang berat. Selain itu l tekanan dalam l keluarga  yang l mempengaruhi l pekerjaan,  misalnya  kehadiran l anak  yang l masih l kecil, kemudian lemahnya dukungan l dari keluarga l serta konflik l keluarga. Peran l kepada wanita yang  dimaksud l adalah  peran l seorang  perempuan l sebagai  istri l bagi l suaminya,  ibu.  Bagi anak- l anaknya, dan peran l sebagai perempuan l yang memiliki l karier diluar l rumah. Pekerja l wanita menjadi l memiliki dua peran l yaitu l sebagai istri dan l ibu serta l pencari l nafkah.
Adapun l beberapa hak l pekerja wanita l yang belum l terpenuhi seluruh l atau sebagian l secara umum l adalah adanya perusahaan yang belum memberikan fasilitas kendaraan l antar jemput l terhadap pekerja wanita l yang telah memenuhi waktu bekerja l lebih dari l 8 (delapan l ) jam  dalam l sehari,  kemudian  masih  ada  perusahaan l yang  tidak  memberikan l fasilitas makanan dan l minuman yang l bergizi l sekurang-kurangnya seribu l empat ratus l kalori pada l pekerja wanita l yang bekerja l hingga malam l hari, dan juga perusahaan l tidak memberikan l hak cuti l haid melainkan l hanya menyediakan l ruangan khusus l untuk pekerja l wanita yang l merasakan  sakit l pada  masa l haidnya,  lalu  masih  ada  juga  perusahaan  yang  hanya memberikan hak cuti hamil/ melahirkan selama satu bulan sebelum saatnya melahirkan dan satu bulan sesudah melahirkan, dan yang terakhir, ada perusahaan yang hanya l memberikan upah l cuti  satu l bulan  saja l kepada  pekerja l wanita  yang l mengajukan  hak l cuti l hamil/ melahirkan.
Tenaga l kerja  wanita l merupakan  bagian l dari  tenaga l kerja  yang l telah  melakukan l kegiatan kerja baik l untuk diri l sendiri maupun l bekerja dibawah l pemberi perintah l (dalam hal l ini pengusaha l atau l badan-badan hukum l lainnya) karena tenaga l kerja merupakan l pihak yang l “diangap” lemah  dari l majikannya  dan  atasannya l yang  kedudukannya l lebih l kuat, maka  mereka  perlu l mendapatkan  perlindungan l atas l hak-haknya.  Tingginya  kebutuhan l yang semakin l meningkat dan l keinginan untuk l mengembangkan diri merupakan l beberapa alasan mengapa l wanita-wanita l itu ingin l bekerja. Fakta ini l cukup memberikan gambaran l nyata  bahwa  apapun l alasanya  wanita l ingin l bekerja,  tetap  saja l tidak  dapat l dipungkiri bahwa  pekerjaan l akan  memberikan l pengaruh  yang  besar  kepada l semua  pihak l secara langsung l maupun tidak l langsung. Pada l fakta yang terjadi sekarang ini l banyak tenaga l kerja
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
wanita l yang dipekerjakan l pada malam l hari, seperti yang terjadi pada l perusahaan hiburan malam atau tempat karaoke, hotel dan lain sebagainya. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008)
Penggunaan l tenaga kerja l di malam hari sejatinya tidak l boleh bertentangan l dengan ketentuan l undang-undang  yang l mengaturnya.  Demikian  juga l sepanjang  ada l perizinan yang l berlaku  dari l kepala  direktorat l pembinaan l norma-norma  perlindungan l dari departemen tenaga kerja l yang diberikan kepada perusahaan l tersebut selama l waktu yang l ditetapkan dan dengan l syaratsyarat yang mempekerjakan l tenaga kerja l wanita. Menurut l Pasal  76 l ayat  (3)  sampai l dengan  ayat l (4) l Undang-Undang l No.  13  tahun l 2003  Tentang l Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pengusaha l yang mempekerjakan tenaga l kerja wanita l antara pukul l 23;00 l WIB sampai l dengan pukul l 07:00 l WIB wajib memberikan l makanan dan l minuman  bergizi l dan  menjaga l kesusilaan  dan l keamanan  selama l ditempat l kerja,  dan pengusaha l wajib  menyediakan l fasilitas  antar l jemput  bagi l karyawan  wanita l yang berangkat l pulang dan l pulang bekerja l pukul l 23:00 WIB l – 05:00 l WIB.
Selain l itu perusahaan juga wajib memberikan l atau mengadakan l sistem penggantian jam l kerja bagi l pegawai minimal seminggu l sekali. Pihak l perusahaan tidak l diperkenankan melakukan  diskriminasi  upah l antara  pekerja l laki-laki l dan  pekerja l wanita  yang l sama l nilainya. Pihak perusahaan l yang  memberikan l jamsostek dan l uang  cuti l hamil  itu l semua merupakan l bentuk  perlindungan  dan  isyarat l seperti  yang  diamanatkan  dalam l undang- undang l ketenagakerjaan.

## METODE PENELITIAN
“Metode penelitian  merupakan prosedur atau  cara  peneliti di dalam  mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisa yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian  hukum  yang  sudah  diakui  oleh  ahli  hukum”.  Jenis l penelitian l yang l digunakan dalam l penelitian l ini l adalah  penelitian l hukum l empiris  ( empirical  legal l research ),  yakni l penelitian l hukum l untuk  menemukan l aturan l l hukum,  prinsip-prinsip l l hukum,  maupun l doktrin-doktrin l hukum l guna l menjawab  isu l hukum l yang l dihadapi.  Penelitian l hukum l empiris dilakukan l untuk mencari l pemecahan l masalah l atas isu l hukum l ( legal l issue ) yang l ada.
Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris  juga  digunakan  untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang  berupa peninggalan fisik maupun arsip.
Untuk  memecahkan l suatu  isu l hukum  melalui l penelitian  hokum  perlu  melakukan pendekatan l tertentu  sebagai l dasar  menyusun l dasar  dan  argument  yang  baik.  Dalam l penelitian ini l digunakan dua l pendekatan, yaitu pendekatan l perundang-undangan l ( statute aprroach ), dan l pendekatan konseptual ( conceptual l aprroach ).
a. Pendekatan l .Perundang-undangan l ( statute aprroach )
Metode l pendekatan l perundang-undangan  ( statute l aprroach )  ini  dilakukan l dengan menelaah l semua l undang-undang dan l regulasi yang l berkaitan atau l bersangkut paut l dengan  isu l hukum  yang l sedang  diteliti.  Hasil l tersebut  merupakan l suatu  argument untuk l memecahkan  isu l hukum  yang l sedang l dihadapi.  Pendekatan l undang-undang digunakan l untuk l mencari,  mengetahui  ratio l legis  dan l dasar  ontologis l lahirnya l undang-undang.
b. Pendekatan l .Konsep ( conceptual l aprroach )
Pendekatan l konseptual (conceptual l aprroach) dalam penelitian l ini yaitu l dengan cara l mempelajari berbagai l pandangan dan l doktrin ahli l dalam ilmu l hukum atau l menelaah konsep l pemikiran yang l berkembang di l dalam l doktrin-doktrin disiplin l ilmu l hukum.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) Teknik yang digunakan,  baik terdapat  sendiri-sendiri  atau terpisah  maupun digunakan  secara bersama- sama  sekaligus.  Ketiga  Teknik  tersebut  adalah  wawancara,  angket  atau  kuisoner  dan observasi.
Adapun alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini l adalah:
a. Studi dokumen
Studi dokumentasi l yaitu mencari data l mengenai l hal-hal atau l variable yang berupa l catatan, transkrip, buku, surat, l kabar, majalah, l prasasti, notulen l rapat, agenda, dan l sebagainya.
b. Pedoman wawancara
Wawancara  ( interview )  adalah  dialog  antara  dua  pihak  di  mana  pihak  yang  disebut pewawancara  ( interviewer )  mengajukan  pertanyaan  kepada  pihak  yang  disebut narasumber ( interviewer ) dengan tujuan mendapatkan data atau informasi. Wawancara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
termasuk salah satu metode pengumpulan data ( fact finding ), yang lain adalah sampling, penelitian, observasi, kuesioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari
Pada l beberapa perusahaan, masih dijumpai perusahaan yang mengabaikan peraturan l tentang perlindungan l terhadap perempuan l yang bekerja l pada malam l hari sebagaimana l tidak  memenuhi l peraturan.  Undang-Undang l Nomor  13 l Tahun  2003 l Tentang  Ketenaga l kerjaan l seperti:
1. Tidak l menyediakan angkutan l antar jemput l bagi perempuan l yang bekerja l pada malam l hari.
2. Menyalahi l regulasi terkait l dengan jam l lembur, dan l
3. Tidak l memenuhi kesejahteraan l makan karyawan l sebagaimana sudah l ditentukan jumlah l yang ideal l pada regulasi l yang l mengatur.
Pada  pasal l 50 l Undang-Undang  Nomor  13 l Tahun  2003 l Tentang  Ketenagakerjaan l menyatakan  bahwa  hubungan l kerja  terjadi l karena  adanya l perjanjian  kerja l antara pengusaha l dan l pekerja. Perjanjian kerja l dibuat secara l tertulis atau l lisan.
Menurut l definisi l tersebut,  hubungan l kerja  adalah l hubungan  (hukum l )  antara pengusaha l dengan  pekerja l (karyawan)  berdasarkan l perjanjian l kerja.  Dengan l demikian, hubungan kerja l tersebut adalah l sesuatu yang l abstrak, sedangkan l perjanjian kerja l adalah sesuatu l yang  konkret l atau l nyata.  Dengan  adanya l perjanjian  kerja l tersebut,  maka  akan muncul ikatan l tersendiri antara pengusaha l dan l pekerja. Dengan kata l lain, ikatan tersebut terjadi karena l adanya perjanjian l kerja inilah l yang merupakan l bentuk awal hubungan l kerja. Apabila perjanjian l kerja yang l dibuat oleh l pihak-pihak l tersebut tidak memenuhi l dua syarat l awal  (perjanjian l kerja),  yaitu tidak l ada  kesepakatan l dan  ada l pihak  yang l tidak  bertindak l maka  perjanjian l kerja  dapat l dibatalkan.  Sebaliknya l apabila  perjanjian l kerja  yang  telah dibuat l oleh kedua pihak tidak memenuhi l dua syarat l terakhir (perjanjian l kerja), yaitu ketika objek l (pekerjaannya)  tidak l jelas  dan l causa-nya l tidak  memenuhi l ketentuan,  maka l perjanjiannya batal l demi l hukum.
1. Pekerja l / buruh perempuan l yang berumur l kurang dari l 18 (delapan l belas) tahun l dilarang dipekerjakan l antara pukul l 23.00 l s.d. l 07. l 00.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
2. Pengusaha l dilarang l mempekerjakan l pekerja buruh l perempuan l hamil l yang menurut l keterangan l dokter l berbahaya bagi l kesehatan l dan l keselamatan kandungannya l maupun l dirinya l apabila bekerja l antara l pukul l 23.00 l s.d. pukul l 07. l 00.
3. Pengusaha l yang mempekerjakan l pekerja buruh l perempuan antara l pukul l 23.00 l s.d. pukul l 07.00 l wajib:
a) Memberikan l makanan dan l minuman l bergizi; dan
b) Menjaga l kesusilaan dan l keamanan selama l di tempat l kerja.
c) Pengusaha l wajib menyediakan l angkutan antar l jemput bagi l pekerja buruh l perempuan yang l berangkat dan l pulang bekerja l antara pukul l 23.00 l s.d. pukul l 05.00.
d) Ketentuan l sebagaimana dimaksud l pada ayat l (3) dan l ayat (4) diatur l dengan Keputusan l Menteri. (Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, 2000)
Dalam l Pasal  76 l menjelaskan  bahwa l pekerja  yang lv tidak  memenuhi l usia  yang l ditentukan  (kurang l dari  18 l tahun)  tidak l diperkenankan  bekerja l sebelum  atau l sesudah waktu l yang  ditentukan l dalam l undang – undang l ini,  dimana  yang l dimaksudkan  agar l keamanan dari l pekerja wanita l di malam l hari dijamin l dan dilindungi l oleh l undang-undang. Pekerja l yang sedang l hamil pun l diatur pula l dalam pasal l ini, dimana l keterangannya tidak l berbeda dengan l pasal 76 l ayat  (1),  karna l mengingat  kesehatan l kandungan  dari l pekerja, dimana l menurut penjelasan l ayat ini l waktu tersebut l tidak disarankan l oleh dokter l karna membahayakan l bagi wanita l hamil. Pekerja l yang bekerja l sebelum waktu l yang ditentukan l harus mendapatkan l Fasilitas antar l dan l jemput, hal tersebut jelas l diatur dalam l pasal 76 l ini.  Dikarenakan l pada  waktu l tersebut  belum l terdapat  kendaraan l umum  dan l waktu tersebut l rawan terjadi l kejahatan.
Keseluruhan l dari pasal l tersebut memuat l tentang keselamatan l kerja pekerja wanita l di malam l hari yang l merupakan bagian l dari hak l pekerja. Kemudian l dalam l Undang-Undang Nomor 13 l Tahun 2003 l juga l menjelaskan kewajiban l dari l l pekerja. Dimana tertera l dalam l pasal l 77 Undang-Undang Nomor 13 l Tahun 2003 l Tentang Ketenagakerjaan.
Pasal l 77:
1) Setiap l pengusaha wajib l melaksanakan ketentuan l waktu l kerja.
2) Waktu l kerja sebagaimana l dimaksud pada l ayat (1) l meliputi:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
a. 7 l (tujuh) jam l 1 (satu l ) hari dan l 40 (empat l puluh) jam l 1 (satu l ) minggu untuk l 6 (enam l ) hari kerja l dalam 1 l (satu) l minggu; atau
b. 8 l (delapan) jam l 1 (satu l ) hari dan l 40 (empat l puluh) jam l 1 (satu l ) minggu untuk l 5 (lima l ) hari kerja l dalam 1 l (satu) l minggu.
3) Ketentuan l waktu kerja l sebagaimana dimaksud l pada ayat l (2) tidak l berlaku bagi l sektor usaha l atau pekerjaan l l tertentu.
4) Ketentuan l mengenai l waktu l kerja pada l sektor l usaha l atau pekerjaan l tertentu l sebagaimana dimaksud l pada ayat l (3) diatur l dengan Keputusan l Menteri.
Dalam l pasal l ini l dijelaskan bahwa pengusaha l atau majikan l wajib mengikuti l aturan tentang l waktu l kerja l dari l pekerja,  baik l untuk l pria  maupun  wanita.  Pengusaha l tidak l diperkenankan memperkerjakan l pekerjanya lewat l dari batas l waktu yang l telah l ditentukan. Ada l 3  dasar l kebijakan  perlindungan l tenaga  kerja l perempuan  yang l dikategorikan sebagai l berikut:
1. l Protektif. Kebijakan perlindungan l ini diarahkan l pada perlindungan l fungsi reproduksi l bagi tenaga l kerja l perempuan, seperti pemberian l istirahat l haid, cuti l melahirkan, atau gugur l kandung.
2. l Korektif. Kebijakan perlindungan l ini diarahkan l pada peningkatan l kedudukan tenaga l kerja  perempuan l seperti  larangan l pemutusan  kerja l bagi  tenaga l kerja  perempuan l karena l menikah,  hamil  atau l melahirkan.  Selain l itu  juga l menjamin  tenaga l kerja perempuan l ajar  dilibatkan l dalam  penyusunan l Peraturan  Perusahaan l maupun Perjanjian l Kerja l Bersama.
3. l Non-diskriminasi. Kebijakan perlindungan l ini diarahkan l pada tidak l adanya perlakuan l yang bersifat l diskriminatf terhadap l tenaga kerja l perempuan di l tempat l kerja.
Dari l 3 teori diatas, yang menjadi l landasan peruntukan perjanjian l kerja agar l memuat hal l tersebut menjadi lebih baik. Proses l perlindungan tentang l pekerja wanita yang l bekerja di l malam hari l telah diatur lebih l jelas dalam Kep. Menteri l Tenaga Kerja l dan Transmigrasi l Republik  Indonesia  No.  224 l Tahun  2003 l Tentang  Kewajiban l Pengusaha  Yang l Memperkerjakan l Pekerja/Buruh Perempuan l Antara Pukul l 23.00 l Sampai Dengan l 07. l 00. Dalam  keputusan l tersebut  telah  menjelaskan  cukup  jelas  tentang  proses l perlindungan tenaga l kerja wanita pada malam l hari.
Pasal l 211 l :
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
1) Pengusaha l yang l mempekerjakan l pekerja/buruh l perempuan l antara l pukul l 23.00 sampai l dengan l 07.00 berkewajiban l l untuk:
a. memberikan l makanan l dan l minuman l bergizi;
b. menjaga l kesusilaan l dan l keamanan selama l di l tempat l kerja.
2) Pengusaha l wajib l menyediakan l angkutan  antar l jemput l bagi l pekerja/buruh l perempuan l yang l berangkat dan l pulang l bekerja l antara pukul l l 23.00 l sampai dengan l l 05.00.
Pada kaitan yang ada di pasal 2 tersebut telah menyatakan bahwa pengusaha tempat hiburan  malam  wajib  memberikan  makanan  dan  minuman  dengan  gizi  tinggi,  kemudian menjaga keamanan dab kenyamanan yang ada di tempat kerja tersebut serta menyediakan transportasi  berupa  angkutan  antar  jemput  bagi l pekerja l sehingga  keselamatan  pekerja l wanita tetap l terjamin. Aturan yang l terdapat dalam l pasal 2 l tersebut sama l halnya dengan yang  tertuang  pada  Pasal l 76  Undang-Undang  Nomor  13 l Tahun  2003 l Tentang ketenagakerjaan,  yang  mana  keduanya l mengatur  tentang l kepentingan  dan l keselamatan pekerja l wanita yang bekerja di malam l hari. (Asri Wijayanti, 2009)
Hak  terhadap  pekerjaan  telah dituang  dalam Pasal  23  angka  1  sampai  4  di  Universal Declaration  of  Human  Rights  (DUHAM).  Berdasarkan  pembagian  HAM  tersebut,  sehingga pekerja  perempuan  sangat  berkaitan  dan  berhubungan  dengan  HAM  pegawai  perempuan yang erat kaitannya dengan ekonomi, sosial, serta kebudayaan yakni hak berkenaan dengan pekerjaan.  22Dalam  aturan  perundangan  tepatnya  Pasal  38 l Undang-Undang  Nomor l 39 Tahun l 1999  berkenaan  dengan  HAM l dinyatakan  bahwa  tiap  warga  negara  yang  memiliki kemampuan dan memiliki hak atas pekerjannya dengan layak., tiap orang memiliki kebebasan untuk menetapka pekerjaan yang iasukai. Memiliki hal atas syarat pekerjaan yang adil. Setiap orang  dapat  menjalankan  pekerjaan  serupa,  sebanding,  setara,  terlepas  dari  jenis  kelamin mereka. (Aloysius Uwiyono, 2014)
Setiap  orang  memiliki  hak  dalam  memperlihatkan  pekerjaan  khususnya  perampuann dengan  perlindungan  hukum  guna  diperoleh  pekerjaan  yang  memiliki  kelayakan  terhadap keluarganya. Hal yang berkenaan dengan HAM tertera dalam aturan perundangan Undang- Undang  1945  tepatnya  pasal  28  yang  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  dalam mempertahankan  kehidupannya  dan  disebutkan  pula:  1)  tiap  orang  memiliki  hak  dalam memperoleh haminan, lindungan, serta kepastian hukum dengan adil dan memiliki kesamaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dihadapan hokum. 2) tiap orang memiliki hak dalam melaksanakan pekerjaan dengan adil. Dalam  pasal  28  G  Undang-Undang  Dasar  1945  artinya:  1)  tiap  orang  memiliki  hak  dalam melindungi  diri,  serta  memiliki  hak  untuk  memiliki  perasaan  aman  serta  memperoleh perlindungan dari  berbagai  bentuk ancaman untuk  menjalankan  suatu  hal.  2)  setiap  orang memiliki hak terbebas dari segala bentuk penyiksaan atau perilaku direndahkan derajatnya serta diperoleh suaka yang berasal dari negara lain. (Buhanuddin salam, 1997)
Upaya Hukum Terhadap Pekerja Wanita Pada Malam Hari Yang Tidak Memperoleh Haknya Sebagai  pekerja  wanita  yang  bekerja  pada  malam  hari,  maka  mereka  berhak mendapatkan  haknya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  perusahaan  kepada karyawannya. Hal-hal tersebut yang telah dikemukakan diatas lah yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum  tentang hak  untuk  pekerja wanita l yang  bekerja l pada  malam l hari  pukul l 11 malam  sampai  dengan l pukul  7  pagi.  Ini  menjadi  penting  bagi  pekerja  khususnya  para perempuan untuk mengetahui hal tersebut supaya haknya menjadi terpenuhi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan, karena pekerja merupakan bentuk atau aset  yang  sangat  berharga  dan  harus  dijaga  keamanan  serta  kesejahteraannya  di  suatu perusahaan tempat dimana mereka bekerja.
Selain  itu,  perlu  diketahui  juga  sanksi  daripada  melanggar  ketentuan  Pasal  76  UU ketenagakerjaan tersebut, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 12  (dua  belas)  bulan  dan/atau  dengan  denda  paling  sedikit  Rp.10.000.000  (sepuluh  juta rupiah)  sampai  dengan  Rp.  100.000.000  (serratus  juta  rupiah),  hal  tersebut  termuat  pada Pasal  187  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Maka  dari  itu  perusahaan  juga  perlu  lebih berhati-hati agar tidak ada kerugian yang dapat diterima di masa depan.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dewasa ini masih  saja  terdapat  pelanggaran  oleh  perusahaan.  Hal  ini  disebabkan  masih  ada perusahaanperusahaan, yang mempekerjakan tenaga. kerja wanita dengan l waktu kerja l yang melebihi l waktu yang l ditentukan oleh l undang-undang l dan tidak menghiraukan aturan l yang berlaku l tentang perlindungan terhadap l tenaga kerja perempuan yang l bekerja pada malam l hari.  Sehingga l perlindungan  terhadap l perempuan  yang l bekerja  di l malam  hari l dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dimaksimalkan l dan  sesuai l dengan  prosedur l yang diatur l dalam peraturan l yang l berlaku. Perlindungan hukum l bagi tenaga l kerja perempuan l di Indonesia l belum cukup l memadai. (Situmorang, 1994)
Karena masih terdapatl hak-hak l tenaga kerja l perempuan di l Undang-Undang l Nomor 13 Tahun l 2003, yang l apabila dilanggar l oleh pengusaha l belum ada l ketentuan l sanksinya. Maka sudah l seharusnya terdapat peraturan l daerah yang l mengatur secara l jelas tentang l perlindungan  HAM l terhadap  tenaga l kerja  perempuan l yang  bekerja l pada  malam l hari. Apabila  hal l ini l dilakukan,  dimungkin-kan l kelemahan  yang l ada  dalam l undang-undang l dapat l tertutup. Pengawasan l perlindungan hukum l tenaga kerja ( l wanita), untuk mengawasi l penerapan berlakunya l undangundang yang terkait l dengan ketenaga l kerjaan kepada l tenaga kerja l maupun  perusahaan l yang  dilakukan l oleh  pegawai l negeri  sipil l (Kementerian Ketenagakerjaan l dan Transmigrasi l Daerah/Pusat l yang menerima l surat l tugas), mencakup hak l dan kewajiban l perusahaan maupun l tenaga l kerja.
Prinsip l pengawasan ada pada bidang l ketenagakerjaan, layanan l publik, l akuntabilitas, efisiensi  dan l efektivitas, l universal,  proporsionalitas,  bagi l tenaga  pengawas l ketenagakerjaan l berkewajiban.dan  tidak l menyalahgunakan l kewenangannya,  memegang segala kerahasiaan l profesionalitas l integritas, kemandirian dan l imparsialitas, l dan..berkewenanggan l menyelidiki,  memberi  perintah l kepada  penyidik l untuk ditindaklanjuti l dan  tetap l melakukan  koordinasi l kepada l pimpinan/kepada  kantor l yang bersangkutan. (Sendjun H. Manulang, 2010)

## SARAN
Ada  beberapa  saran  yang  direkomendasikan  oleh  penulis  terhadap l perlindungan tenaga l kerja wanita l khususnya pada pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di tempat hiburan malam karaoke X yaitu sebagai berikut:
1. Kepada  pemilik  perusahaan  karaoke,  penulis  menyarankan  agar  lebih  memperhatikan keselamatan  dan  kesejahteraan  pekerja  wanita  yang  bekerja  malam  hari  di  karaoke tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kepada  pemilik  perusahaan  karaoke  agar  tidak  mengindahkan  segala  jenis  hak  yang menjadi milik pekerja malam seperti fasilitas yang diperoleh pekerja wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu missal menyediakan transportasi antar jemput
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
3. Kepada pemerintah agar lebih tegas dalam memberikan pengawasan kepada penyedia tempat karaoke dan memperhatikan segala jenis penyelenggaraan karaoke.

## DAFTAR PUSTAKA
Aloysius Uwiyono. (2014). Asas-asas Hukum Perburuhan . PT. RajaGrafindo.
Asri Wijayanti. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Edisi. I . Sinar Grafika.
Buhanuddin  salam.  (1997). Etika  Sosial  Asas  Moral  dalam  Kehidupan  Manusia .  PT.  Rineka Cipta.
Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo. (2000). Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Editio) . Quantum Media Press.
Lalu Husni. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi) . Raja Grafindo Persada.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . PT. Pradnya Paramita.
Sendjun H. Manulang. (2010). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia . PT. Renika Cipta.
Situmorang, V. M. (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkunagan Aparatur Pemerintah . Rineka Chipta.
Zaeni Asyhadie. (2015). Hukum Kerja: Hukum Ketengakerjaan Bidang hubungan Kerja (Edisi Revisi) . Raja Grafindo Persada.