P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PENELITIAN KABUPATEN NAGAN RAYA)
[Erfita Ramadhani] 1
[Da ra Quthni Effida] 2
1[ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1[ erfitaerfita124@gmail.com]
2[ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [daraquthnieffida@utu.ac.id]

## Abstract
In the pandemic era, technology is one way to do activities to facilitate a human activity, the  legal  aspects  that  regulate  life  which  aims  to  regulate  harmonization  between humans are often violated by certain elements to gain profits, apart from globalization, prostitution also  participates  Entering the realm  of  online  media,  there  are many  pimps who  promote  prostitution  on  social  media.  Violating  online  postings  violate  not  only moral norms but also legal norms. This social disease occurs in many areas in Indonesia, including  Aceh,  especially  Nagan  Raya.  This  study  aims  to  determine  Law  Enforcement Against  the  Crime  of  Online  Prostitution  of  Minors  in  Nagan  Raya  Regency  and  the obstacles faced in law enforcement against online prostitution crimes. The method in this study is the empirical judicial method by conducting interviews with both informants and respondents who have been determined previously. The results of the study indicate that law  enforcement  against  online  prostitution  in  Nagan  Raya  Regency  has  been  running and a series of investigations and investigations have been carried out to uncover cases of  online  prostitution.  From  the  results  of  the  investigation  conducted,  it  is  known  that the perpetrators of online prostitution crimes for minors use WhatsApp as a transaction medium.  For  pimps,  Article  506  of  the  Criminal  Code  (KUHP)  states  that:  "Anyone  who takes  advantage  of  the  obscene  acts  of  a  woman  and  uses  it  as  a  livelihood,  is threatened  with  a  maximum  imprisonment  of  one  year.  The  obstacles  faced  by  law enforcement in dealing with online prostitution in Nagan Raya Regency are divided into 2,  namely  internal  and  external.  Internal  obstacles  include  the  lack  of  legal  instruments to  ensnare  perpetrators  (Commercial  Sex  Workers)  and  users  (consumers)  of  online prostitution,  the  lack  of  police  personnel  who  can  immediately  follow  up  on  the  finding
of  the  cyber  team,  the  need  for  up-to-date  equipment  and  personnel  capabilities  to balance the growing cyber crime, the difficulty of completing evidence and witnesses for court  filings  and  the  lack  of  socialization  programs  related  to  online  prostitution  as  a preventive  measure  such  as  outreach  to  students.  External  constraints  encountered include  the  attitude  of  the  people  who  are  permissive  and  reluctant  to  report  online prostitution that they encounte.
Keywords : Crime, Online Prostitution, Minors, Law Enforcement.
Received: 09 Januari 2022       Revised: 04 April 2022         Available Online : 23 April 2022

## 1.   PENDAHULUAN
Di  Indonesia  tindak  pidana  prositusi  online  sudah  dianggap  sebagai kejahatan  mengenai  moral/kesusilaan  dan  kegiatan  prositusi  online  yaitu  suatu kegiatan ilegal dan sifatnya melawan hukum atau Undang-undang, bahkan dalam suatu  masyarakat  permasalahan  mengenai  prositusi  online  sudah  dianggap menjadi penyakit masyarakat sejak dahulu kala. 1 Asal usul kejahatan prositusi di Indonesia  telah  ditelesuri  hingga  ke  masa  kerajaan  Jawa  dimana  perdagangan perempuan    pada    masa    itu    merupakan    suatu    pelengkap    dari    sistem pemerintahan  feodal.  Karena  pada  masa  tersebut  kekuasaan  seorang  raja  di gambarkan sebagai kekuasaan yang agung dan mulia. 2
Persoalan  peradilan  anak  juga  telah  diterapkan  tersendiri  oleh  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Diperlukan   sosialisasi  secara  luas,  yang  menjadi  tanggung  jawab kita semua, baik sebagai organisasi maupun sebagai individu untuk mewujudkan suatu  upaya  kesejahteraan  serta  suatu  perlindungan  anak  sehingga  tujuan peraturan yang telah diterapakan dapat menjamin pelaksanaannya. 3
Munculnya  kejahatan  baru  melalui  teknologi  informasi  merupakan  salah satu  bentuk  kejahatan  dunia  maya  yang  akan  membahayakan  suatu  kestabilan keamanan  serta  peraturan  yang  telah  ditentukan.  Perbuatan  ilegal  berupa serangan  siber  masih  sangat  sulit  untuk  dituntut  dan  direhabilitasi  atas  dasar positive  common  law  karena  berbicara  tentang  kejahatan  siber  tidak  hanya bergantung  pada  faktor-faktor  yang  terlibat,  yaitu  kejahatan,  korban  kejahatan, respon  masyarakat  terhadap  kejahatan  dan  hak-haknya  yang  juga  terbukti  sulit karena  perkembangan  teknologi.  Perangkat  hukum  merupakan  elemen  penting dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  kejahatan,  tetapi  undang-undang  dan peraturan  sering tertinggal dari perkembangan teknologi,  sehingga menciptakan celah.   Salah   satu   perkembangan   cybercrime   adalah   prostitusi   online   yang dulunya dilakukan dengan cara konvensional namun kini meningkat. 4
1 Kartini Kartono,1988 Patologi Sosial , Jakarta:Cv Rajawali, hlm.56
2 Terence   H.   Hull,   Endang   Sulistyaningsih   dan   Gavin   W,1997 Pelacuran   di   Indonesia   Sejarah   dan Perkembangannya , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.1
3 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Aanak.
4 Budi  Suhariyanto,  2021. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime)  Urgensi  Pengaturan  dan  Celah Hukumnya , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.33
Aceh merupakan provinsi khusus pelaksanaan syariat Islam bahkan didasari oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Prerogatif Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus      Provinsi      Nanggroe  Aceh Darussalam menjelaskan peradilan  Islam  Aceh dalam kerangka sistem peradilan Syar'iyah. Peradilan ini didasarkan pada hukum Islam atau hal-hal lain mencakup pada  Qanun  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan  Syariah.  Disisi  lain  juga memiliki  aturan  hukum  khusus  mengenai  tindak  pidana  prostitusi  dalam  Qanun Nanggroe  Aceh  Darussalam  nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yang memuat  peraturan  mengenai  jarimah  dan  uqubah,  salah  satunya  menyangkut kolusi      pemasok      ikhtilath     jarimah      seperti     dalam     putusan.     Nomor:
1/JN/2018/Ms.Bna.
Di Kabupaten Nagan Raya sendiri, khususnya di wilayah hukum Polisi Resor Kabupaten  Nagan  Raya  tindak  pidana  prositusi  online  baru  sekali  ini  ditangani atau  pertama  kali  adanya.  Berdasarkan  penelitian  di  media  online,  ditemukan bahwa  ada  beberapa  daerah  yang   terlibat  dalam  kasus  prostitusi  online  telah terdeteksi oleh polisi, seperti di Banda Aceh ada sekitar 6 kasus, Lhokseumawe 15 kasus, Meulaboh 8 kasus, Aceh Jaya ada 1 kasus dan Nagan Raya ada 1 kasus. Prositusi  online  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur  merupakan  bentuk  baru dari  kejahatan  elektronik  yang  ditemui  di  wilayah  hukum  Nagan  Raya,  sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus tersebut, aparat penegak hukum khususnya  kejaksaan  mengalami  kendala.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka peneliti tertarik meneliti tentang  penegakan hukum  terhadap  prostitusi  online anak  di  bawah  umur  (studi  di  Kabupaten Nagan Raya) 5

## 2.   METODE PENELITIAN
Bentuk  dari  penelitian  ini  merupakan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan menggunakan  analisis  data  secara  deskriptif.  Analisis  data  secara  deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penegakan  hukum  terhadap prostitusi    online  anak    di    bawah  umur  di  bawah  wilayah  Kabupaten  Nagan Raya. Metode penelitian empiris disebut juga sebagai penelitian sosiologi hukum karena metode penelitian ini juga dilakukan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan  hubungan  masyarakat  dalam  kehidupan  dalam  hubungannya  dengan orang lain atau masyarakat. 6
Adapun jenis data yang digunakan dalm penelitian ini yaitu data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  seacara  langsung  melalui  wawancara terhadap  para  informan  dan  responden.  Sedangkan  data  data  sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang dapat dipublikasikan dan tidak bersifat rahasia.  Penelitian  ini  menganalisis  tentang  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Prostitusi Online Anak Dibawah Umur  Studi Penelitian Kabupaten Nagan
5 Pengadilan     Negeri.     2021     htpp://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms     banda aceh/kategori/jinayat-1.html diakses pada  tanggal  24 November 2021, pukul 17:30 WIB
6 Ronny  Hanitijo  Soemitro,  2010 Dualisme  Penelitian  Hukum  (Normatif  dan  Empiris ),  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Raya.  Adapun  alasan  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris untuk  memehami  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  penegakan  hukum mengenai  kasus  prositusi  online  yang  melibatkan  anak  dibawah  umur  sebagai korbannya tepatnya di daerah Kabupaten Nagan Raya. 7

## 3.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dimulai  sejak  bulan  Oktober  2021  sampai  dengan  bulan Januari 2022, berdasarkan  hasil penelitian mengenai  kasus prositusi online  yang melibatkan  anak  dibawah  umur    baru  terjadi  pertama  kali  di  Kabupaten  Nagan Raya.  Peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  pihak  Kepolisian  selaku penyidik  dan  pihak  kejaksaan  selaku  pihak  penuntut  umum  yang  menangani kasus ini.

## 3.1 PENEGAK  HUKUM  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PROSTITUSI   ONLINE  ANAK DI BAWAH UMUR
Penegakan hukum yaitu suatu proses upaya memelihara serta menjalankan norma  hukum  sebagai  panduan  berperilaku  dalam  mengenai  hubungan  hukum dalam  kehidupan  bernegara  maupun  bermasyarakat.  Dalam  kasus  ini,  prostitusi online  yang  dulu  melibatkan  pelaku  VA  dan  mucikari  penegak  hukumnya sebenarnya  dilakukan  oleh  negara  melalui  alatnya  atau  oleh  aparat  penegak hukum.  Prostitusi  online  tidak  pula  hanya  terjadi  di  kota  besar,  di  Aceh  yang kebetulan  dikenal  sebagai  wilayah  hukum  Islam,  prostitusi  online  juga  terjadi. Jumlah   kasus  prostitusi  online  dalam  tahun  terakhir  (2018   -2021)  sebagai berikut:
Tabel 1 :
Jumlah Tindak Pidana Portitusi Online Aceh Tahun 2018-2021 No Tahun Jumlah Kasus 1 2018 80 Kasus 2 2019 52 Kasus 3 2020 35 Kasus 4 2021 42  Kasus Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Prositusi  salah  satu  kejahatan  seksual  yang  rata-rata  dilakukan  dengan kemauan atau persetujuan diri pribadi yang dilakukannya tampa  kekerasan. Lain halnya  jika  kejahatan  ini  dilakukan  dengan  perdagangan  orang  dengan  cara kekerasan. 8 Perbuatan  pidana  seperti  prositusi  online  adalah  perbuatan  yang melanggar  aturan  hukum  yang  telah  diterapkan,  dapat  diketahui  bahwasannya hukum  pidana  yaitu  hukum  yang  mengatur  suatu  pelanggaran  serta  kejahatan
7 Zainuddin Ali,2011 Metode Penelitian Hukum ,Jakarta:Sinar Grafika,2011,hlm.106.
8 Abdul Wahid dan Muhammad irfan,2001 Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia , Refika adimata, Bandung.
salah  satunya  mengenai  kepentingan  umum.  Dampak  dari  hukuman  tersebut dapat berupa siksaan atau penderitaan bagi yang melanggarnya. 9 Dalam kasus ini prositusi  online  dapat  dikatagorikan  dalam  bagian  tindak  pidana  karena  secara tidak  langsung  memperdagangkan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhannya ekonomi    dengan    cara    melanggar    hukum    yang    telah    diterapkan    atau   bisa dikatakan dengan cara yang tidak benar. 10
Dapat  diketahui  bahwasaannya  kejahatan  seksual  tidak  hanya  menimpa pada  wanita  dewasa,  bahkan  anak-anak  di  bawah  umur  juga  ikut  serta menjadi korbannya.  Wanita  kususnya  yang  masih  dibawah  umur  juga  dilibatkan  sebagai objek  perdagangan  atau  pemuas  nafsu  bejat  dari  seseorang  atau  sekelompok orang tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna agar mendapat keuntungan ekonomi yang hasilnya bisa berlipat ganda. 11
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kapolsek  Nagan  Raya  bapak  AKBP Risno  mengatakan  ada  kasus  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur  yang terjadi pada tahun 2021  dan  dimuat  di  media tempat terjadinya  kasus  tersebut  wanita berinisial  ZI,  24  tahun.  Dia  diduga  sebagai  germo  yang  menjual  seorang  wanita berusia  17  tahun  seharga  Rp  900.000  di  sekitarnya.  ZI  telah  menjadi  mucikari atau   perantara   layanan   seksual   sejak   tahun   2020   melalui   jejaring   sosial WhatsApp, Instagram dan Facebook. Aksi ilegal ZI diketahui polisi sehari sebelum ditangkap.   Saat   itu,   tersangka   sedang   melakukan   aksi   rayuan   dengan memberikan seorang wanita berusia 17 tahun berinisial MS kepada seorang pria. Setelah   nego   harga   dengan   MS   melalui   aplikasi   perantara   WhatsApp,   ZI mengajak  wanita  tersebut  untuk  menemui  pria  tersebut.  Saat  itu,  nasabah memberikan  Rp  900.000  atau  Rp  500.000  kepada  MS,  dan  Rp  500.000  diambil oleh  penulis  ZI.  Sekitar  pukul  22.00  WIB  pada  7  November,  polisi  kemudian menangkap ZI. Saat ini, ZI mendekam di Mapolres Nagan Raya untuk mengusut tuntas prostitusi online miliknya. 12
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak  Unit  Pelayanan  Anak  dan Perempuan  (PPA)  Nagan  Raya,  Bapak  AKP.  Machfud,  S.H.,M.M.  selaku  penyidik perempuan  dan  anak  yang  terlibat  dalam  isu  prostitusi  online  yang  ada  dan berbagai  tindakan  penegakan  hukum  yang  dilakukan,  mulai  dari  penyidikan hingga  pemeriksaan  penyidikan.  Berdasarkan  hasil  penyidikan  Polsek  Nagan Raya,  pelaku  tindak  pidana  prostitusi online  diketahui  menggunakan  WhatsApp. Klien  dapat  secara  anonim  berdagang  atau  mempekerjakan  wanita  yang  dirujuk di  situs  jejaring  sosial.  Dalam  kasus  prostitusi  online  di  wilayah  hukum  Polres Nagan  Raya,  penyidik  hampir  secara  eksklusif  mendapat  informasi  dari masyarakat.  Karena  keterbatasan  penyidik  terhadap  teknologi,  dalam  hal  ini penyidik melakukan tindakannya dengan melakukan pengintaian dan kamuflase. Penyidik akan tiba di lokasi yang ditentukan dan menangkap tersangka. 13
9 J.B. Daliyo,2002, Pengantar Hukum Indonesia , PT Prenhalindo, Jakarta,hlm.88
10 Soerjono Sokanto , Op.Cit , hlm.25 11 Zainuddin Ali,2010 Filsafat Hukum , Sinar Grafika:Jakarta.hlm.34
12 Hasil Wawancara dengan Kapolres AKBP Risno Nagan Raya 24 November 2021, Pukul 10.21 WIB
13 Hasil  Wawancara   dengan   Unit Pelayanan  Perempuan  dan   Anak   ( PPA)   Nagan   Raya   yaitu  bapak   AKP. Machfud,S.H.,M.M 24 November 2021, Pukul 11.00 WIB.
Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi  online  anak  di  bawah  umur  di  Provinsi  Nagan  Raya    dilakukan  sesuai dengan  prosedur  dan  hukum  yang  berlaku  dimana  prostitusi  online  yang dilakukan  di  Kabupaten  Nagan  Raya  melalui  menggunakan  2  peraturan pendekatan  teridiri  dari  pidana  dan  non  pidana.  Pendekatan  pidana  meliputi penggunaan hukum pidana (pidana) yang menggunakan KUHP dan hukum diluar dari   pada   KUHP.   Selanjutnya   non   pidana   yang   dilakukan   dengan   cara bersosialisasi pada masyarakat   melalui sosialisasi dan pemberitahuan tujuannya agar masyarakat mengetahui pada akhirnya tidak akan melakukan tindak pidana prostitus. Tindakan pemberantasan  kejahatan  dilakukan  oleh  Polres Nagan  Raya mengenai  prostitusi  online  dengan  menangkap  mucikari  dan  mereka  yang memanfaatkan  para      pekerja  seks      tersebut  memberikan  efek  jera  dengan hukuman sesuai dengan peraturan telah diterapkan.
Menurut Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa upaya polisi lainnya termasuk menutup  media  social  yang  terarah  pada  kejahatan  prostitusi  online  dan memberikan hukuman yang lebih berat serta menangkap orang-orang bertindak dalam  kegiatan  ini.  Selanjutnya,  Penegakan  Hukum  Prostitusi  Online  Kabupaten Nagan  Raya  terdiri  dari  cara  sosialisasi  denga  pihak  kepolisian  serta  polsek mengenai  pemahaman  karakter  mengenai  prositusi  online.  Tugas  selanjutnya mengadakan  patroli  siber  mengenai  media  sosial  yang  bersangkuta  dengan prositusi online serta kususnya yang beroperasi  di Kabupaten Nagan Raya, untuk mengusut    dan    menangkap    para    pelaku,    jual    beli    seks    online    dan menyerahkannya kepada kejaksaan untuk diadili.
Di   sisi   lain,   peneliti   juga   melakukan   wawancara   langsung   dengan kejaksaan      yaitu      bapak  Firman  Junaidi,  S.E.,S.H.,M.H.  dimana  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa   kejaksaan  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  Prostitusi anak  di  bawah  umur  selama  Kabupaten  Nagan  Raya  adalah  untuk  mengadili seorang  kasus  yang  disita  polisi.  Tidak  semua  kasus  yang  diungkap  polisi  harus tuntas  hingga  ke  tahap  pengadilan.  Untuk  menegakkan  hukum  dalam  perkara prostitusi   online,   jaksa      bertindak   sebagai   jaksa   yang   telah   menjalankan fungsinya  menurut  asas keabsahan,  penuntut  umum  mendakwa  pelaku  jika  ada cukup alasan untuk ditemukan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. 14
Selanjutnya  peneliti  juga  mewawancarai  bapak  Yogi  Aranda,  S.H.,M.H. selaku   jaksa   penuntut   umum   mengenai   kasus   prositusi   online   ini   juga menjelaskan  bahwa  sanksi   khusus  bagi  mucikari  dan   pelaku   prostitusi  online yang telah memberikan layanan prostitusi  online dengan cara menyebarluaskan, menawarkan    untuk    dijual    atau    mengiklankan,    secara    langsung    atau    tidak langsung  layanan  seksual,  seperti    kriteria  listing  iklan  pekerja  seks,  termasuk foto  pekerja  seks,  harga,  lokasi,  waktu  dan  banyak  lagi.  Secara  khusus,  sanksi dapat  diterapkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Perdagangan  Manusia,  atau  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-
14 Hasil wawancara dengan bapak Firman Junaidi, S.E., S..H., M.H. selaku  pihak kejaksaan bagian umum, tanggal 25  November 2021, Pukul 09.30 WIB
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  atau  Pasal  297  Jo  Pasal  506  KUHP  (tindak  pidana  prositusi online) dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Sanksi bagi pelaku  yang  terlibat  dalam  layanan  prostitusi  online,  baik  anak-anak  maupun orang  dewasa,  sebagaimana  dipersyaratkan  oleh  undang-undang  juga  diatur dalam peraturan daerah masing-masing, dimana  Pasal 61 ayat (2) menggantikan pasal 2 ayat (2) huruf a dan c memberikan sanksi bagi setiap orang yang menjadi pekerja  seks    dan  bagi  siapa  saja  yang  menggunakan  jasa  pekerja  seks  yang disalahgunakan,  pidana,  dengan   pidana  penjara  paling  singkat  20  (dua  puluh) hari   dan  paling   lama  90   (sembilan   puluh)  hari   atau   denda  paling   sedikit Rp500.000  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp30.000.000,00  (tiga puluh  juta  rupiah).  Sedangkan  pasal  63  ayat  (1)  junto  pasal  2  ayat  (2)  huruf  b memberikan sanksi bagi setiap orang yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa  orang  lain  untuk  menjual  seks,  dipidana  dengan    pidana  kepatuhan hukum . 15
Agar    penuntutan    berhasil,    penuntutan    harus    melakukan    penuntutan sesuai  dengan  prosedur  KUHAP.  Peran  jaksa  dalam  proses  penuntutan  adalah agar   jaksa   kepala   mengeluarkan   P16,   perintah   pengangkatan   jaksa   guna mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara oleh petugas kepolisian yang bertugas  sebagai  penyidik,  penuntut  umum  yang  diangkat  oleh  kepala kementerian  umum,  negara  berwenang  mengawasi  proses  penyidikan  sampai dengan  dikeluarkannya  protokol  penyidikan  (BAP)  ke  kejaksaan.  Saat  BAP dihadirkan,  Kepala  Kementerian  Umum  Kabupaten  mengeluarkan  P16A,  yaitu resolusi untuk menunjuk jaksa untuk menangani masalah pidana.
Keberhasilan  pra-dakwaan  akan  sangat  mempengaruhi  penuntutan  dalam tuntutan serta perkara yang berhasil dibuktikan di pengadilan. Berdasarkan tugas dan  peran  kejaksaan,  mulai  dari  pengadaan  hingga  menghadirkan  dakwaan  dan pembelaan  di  pengadilan,  semua  kejaksaan  menjalankan  tugasnya.  Pihak kejaksaan  harus  mampu  membuat  tuntutan  yang  akurat,  masuk  akal  dan  dapat dibuktikan  sehingga  tuntutan  tersebut  dapat  diterima  dihadapan  hakim. Selanjutnya  kejaksaan  dapat  Pengendali  Perkara  (Dominus  Litis)  menempati posisi  sentral  dalam  penegakan  hukum,  karena  hanya  Kejaksaan  yang  dapat memutus perkara yang dapat dituntut.
Kemudian, jaksa penuntut umum dalam kasus prostitusi online  melakukan pemeriksaan  dan  penyidikan  untuk  menambah  bukti  dan  saksi  guna mempersiapkan  penuntutan  terhadap  prostitusi  online.  Misalnya,  mengikuti akun      penulis,  bukti  ponsel,  tangkapan  layar  foto,  jejaring  media  sosial  yang memuat  materi  pornografi  atau  prostitusi  online.  Jaksa      mengajukan  tuntutan terhadap tersangka prostitusi online pada saat penuntutan, dari pihak pelakunya
serta  layanan  prostitusi  online  tersebut  terarah  pada  Undang-undang  ITE  serta membela  anak  serta  kesehatan  jiwa.  Selanjutnya  selama  persidangan  di pengadilan,  peran  jaksa  adalah  untuk  mengawasi  persidangan  dengan menghadirkan  argumen terhadap terdakwa  sehingga  tersangka  prostitusi  online menerima hukuman yang ditentukan, ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  pengadilan  prostitusi  online  sedang melakukan proses hukum untuk membenarkan tindakan hukum terkait prostitusi online.  Dalam  pasal  2  Undang-undang  nomor  8  tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyatakan:  “Hakim  ditahan”  oleh  pengadilan  yang  berdaulat, “Peradilan negara berlaku dan berkuasa” memutuskan hukum dan keadilan atas dasar  Pancasila.  Meskipun  istilah  hakim  mengacu  pada  seseorang  yang memutuskan suatu perkara di pengadilan atau panel, namun peran hakim dalam prostitusi  online  adalah  dapat  menangani  proses  perkara  tersebut.  Perkara sampai dari segi pihak yang memperoleh keadilan, baik korban, korban langsung maupun  tidak  langsung  (masyarakat),  dan  termohon  harus  memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pihak-pihak dalam proses perbuatan hukum yang  telah  dilakukan  untuk  mencapai  keadilan.  Hakim  juga  akan  memutuskan kejahatan  yang  melibatkankan  anak  yang  masih  dibawah  umur  oleh  prostitusi online. 16

## 3.2 KENDALA   YANG   DIHADAPI   OLEH   PENEGAK   HUKUM   TERKAIT   TINDAK PIDANA PROSITUSI ONLINE DI KABUPATEN NAGAN RAYA
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kabupaten  Nagan  Raya,  peneliti dapat   menguraikan  ada   beberapa   kendala   yang   akan  dihadapi  oleh   pihak penegak hukum yaitu:

## 3.2.1 Kendala Internal
Kendala  internal  cenderung  bersumber  pada  sistem  penegak  hukum  yang berkewenangan  seperti  pihak  kepolisian,  pihak  kejaksaan  bahkan  pihak pengadilan. Berikut golongannya yaitu:
a.  Terbatasnya    Undang-undang    dan    peraturan    yang    bisa    menjebak pelanggan  atau  pengguna  jasa  pelacur  online.  Peraturan  ketat  hanya terpakai  kepada  germo,  manakala  pesalah  dan  pelanggan  sering dibebaskan   atau   hukuman   yang   masih   sangat   ringan.   Dengan   hal demikian, suatu peraturan berupa komprehensif diperlukan agar menjerat semua  pelaku  yang  berkepentingan.  tempat  pelacuran  online  semakin membanyak  bertepatan  dengan  perkembangan  teknologi  pada  saat  ini, maka perlu disediakan instrumen undang-undang untuk melindungi orang banyak.
b.  Kekurangan  anggota  polisi  dalam  menjebak  atau  menemukan  pelanggan atai    kurangnya    personil    siber    yang    dijalankan,    sehingga    beberapa
16 Wawancara dengan bapak R.Bayu Ferdian, S.H.,M.H. selaku KASI bagian tindak pidana umum di Kkejaksaan Negeri Nagan Raya.
penemuan  akan  disusuli  tidak  dapat  ditemukan.  Ini  berdasarkan  persepsi polisi bahawa rondaan siber sering menghasilkan banyak akaun atau hasil media  sosial  yang  ditandakan  sebagai  pelacuran  dalam  talian,  tetapi  kaki tangan  yang  terbatas  itu  sendiri  menjadi  masalah  serta  Mempengaruhi pemantauan tenaga kerja terhadap aktiviti siber.

## 3.2.2 Kendala Eksternal
Kendala  eksternal  cenderung  bersumber  dari  luar  pihak  penegak  hukum yang ada, Berikut kendala eksternal yang teridentifikasikan yaitu:
a.   Warga    Kabupaten    Nagan    Raya    cenderung    bersikap    permisif    dan mewaspadai  terhadap  kegiatan  prostitusi  online,  serta  enggan mencelanya. Prilaku demikian didasari dengan sikap tidak mau tau bahwa hal  demikian  tidak  ada hubungannya  dengan  kepentingan dirinya  sendiri dan   seperti   dianggap   acuh   oleh   masyarakat   sekitarnya,   termasuk kalangan  masyarakat  Nagan  Raya.  Artinya  sebagian  besar  warga  tidak berupaya mendukung dengan kegiatan penanggulangan prostitusi online. Diperlukan  perubahan  sprilaku  yang  cenderung  acuh  terhadap  prostitusi online    dengan    cara    berperan    berbagai    pihak    yang  dapat mensosialisasikan  bahayanya  kejahatan  prostitusi  online  terhadap keberlangsungan kehidupan kedepannya bagi bermasyarakat.
b.   Kurangnya kesadaran terhadap masyarakat itu sendiri mengenai kegiatan yang  memberantas  kejahatan  para  pelaku  seperti  kejahatan  prositusi online  serta sosialisasi  yang  wajib  diterapkan  oleh  masyarakat  itu  sendiri serta  pentingnnya  melibatkan  tokoh  agama  guna  menghindari  kejahatan prositusi online dimasa yang akan datang 17

## 4.   KESIMPULAN
a.  Penegakan  hokum  terhadap  tindak  pidana  prostitusi  online  dengan menggunakan  media  WhatsApp  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  di Kabupaten    Nagan  Raya  Sudah  ditegakkan  kepada  pelaku  sendiri  juga mucikari.  Pelaku  dan  mucikari  dijerat  dengan    Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Manusia, Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dan  KUHP  secara  umum.  Namun  dalam  penegakannya  belum maksimal karena mengalami beberapa kendala.
b. Hambatan  akan  dilalui  para  penegak  hukum  menangani  prostitusi  online  di pemerintahan  Nagan  Raya  terbagi  2,  internal  dan  eksternal.  Hambatan internal  antara  lain  sedikitnya  perangkat  hukum  untuk  menjebak  pelaku atau  pelacur  dan  pengguna  sebagai  konsumen  prostitusi  online,  serta sedikitnya  aparat  kepolisian  segera  memantau  cybergroup  network, meningkatnya   permintaan   perangkat   kencan   dan   kapasitas   staf   untuk
17 Hasil  Wawancara   dengan   Unit Pelayanan  Perempuan  dan   Anak   ( PPA)   Nagan   Raya   yaitu  bapak   AKP. Machfud,S.H.,M.M. tanggal 24  November 2021, Pukul 11.30 WIB.
mengimbangi  cybercrime,  kesulitan  dalam  menyelesaikan  persidangan mengenai  bukti  beserta  saksi,  dan  sedikitnya  strategi  dalam  sosialisasi terkait prostitusi online mengenai tindakan pencegahan yang dirasakan oleh mahasiswa.  Hambatan  eksternal  yang  dihadapi  antara  lain  sikap   permisif dan keengganan untuk melaporkan prostitusi online.

## 5.   REFERENSI
Buku:
Wahid, A dan Irfan, M. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia , Refika adimata, Bandung. Arief, B.N. 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Sunggono, B. 1997. Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Raja Grafindo. Jakarta.
Banurusman, 1995. Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing ,
Yogyakarta.
Suhariyanto, B. 2021. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Dewantoro, N.A. 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Aksara Persada, Jakarta. Daliyo, J.B. 2002, Pengantar Hukum Indonesia , PT Prenhalindo, Jakarta. Kartono, K. 1988. Patologi Sosial , CV Rajawali. Jakarta.
Soemitro, R.H. 2010 Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Terence H. H, Sulistyaningsih, E dan Gavin W, 1997. Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Ali, Z. 2010. Filsafat Hukum , Sinar Grafika. Jakarta. Ali, Z. 2011. Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.

## Perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat
Internet : Pengadilan Negeri. 2021 htpp://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms banda aceh/kategori/jinayat-1.html diakses pada  tanggal  24 November 2021, pukul 17:30 WIB