Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA
Oleh:
Maya Jannah, SH, MH Dosen Pengampu Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual STIH Labuhanbatu
Email: maya_eriadihsb@yahoo.com

## ABSTRAK
Perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang  hak  cipta.  Hak  Cipta  termasuk  ke  dalam  Hak  atas  kekayaan  intelektual  (HKI)  yaitu merupakan  hak  atas  kekayaan  yang  timbul  dan  lahir  dari  kemampuan  intelektual  manusia. Kemampuan  tersebut  dihasilkan  oleh  manusia  dengan  wujud  karya-karya  intelektual  nya.  Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terlihat Implementasi perlindungan Hukum yang diberikan negara bagi pencipta.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Peneltian  ini menggunakan sumber data Sumber Bahan Hukum dalam Penelitian Normatif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan kehidupan yang berlangsung  sangat  cepat  terutama  dibidang perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional  ikut memberikan andil terhadap terjadinya  perubahan  dari  Hak  Kekayaan Intelektual  (HAKI),  khususnya  dibidang  Hak Cipta.  Untuk  itu  diperlukan  perlindungan hukum  yang  efektif  terhadap  hak  cipta  untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya  semangat  mencipta  dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
Pengaturan  mengenai  Hak  Cipta  di Indonesia dimulai dengan berlakunya Auterswet  1912  (Stb.  1912  No.  600). Auterswet  1912  ini  kemudian  dicabut  setelah pemerintah  Indonesia  berhasil  menciptakan Hak  Cipta  Nasionalnya  sendiri  pada  tahun
1982,  yaitu dengan diundangkannya Undang- Undang (UU) No. 6 tahun 1982 tentang “Hak Cipta” (LN 1982 No. 15 dan TLN No. 3217).
Selanjutnya pada tahun 1987, UU Hak Cipta Tahun 1982 disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1987 (LN No. 3362 dan TLN No. 3362).  Kemudian  UU  No.  7  Tahun  1987 disempurnakan lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997 (LN No. 29 dan TLN No. 2679) dan UU No.  12  Tahun  1997  digantikan  UU  No.  19 Tahun 2002 (LN NO. 85 dan TLN No. 4220), dan  saat  ini  berlaku  UU  No.  28  Tahun  2014 (LN.2014/No.  266,  TLN  No.  5599,  LL SETNEG: 57 HLM).
Berdasarkan  Undang-undang  No.  7 Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi
Perdagangan  Dunia),  selanjutnya  disingkat WTO, Indonesia  menjadi peserta  dari Organisasi  Perdagangan  Dunia.  Konvensi  ini berpengaruh  besar  terhadap  berbagai  sistem hukum  nasional  pada  umumnya  termasuk Indonesia  dan  hukum  hak  cipta  pada khususnya.
Sebagai  konsekuensi  ikut  sertanya Indonesia pada perjanjian WTO yang memuat
Lampiran IC: Persetujuan TRIPs menimbulkan kebutuhan untuk
menyempurnakan  dan  mengubah  sekali  lagi beberapa peraturan perundang-undangan bidang  Hak  Cipta  yaitu  UUHC  1987  melalui perundang-undangan  baru  berkenan  dengan beberapa ciri-ciri pokok dan unsur-unsur yang dimaksud dalam Persetujuan TRIPs. Bentuknya berupa :
1. Memberlakukan Konvensi Bern 1971 yang belum berlaku bagi Indonesia;
2. Mencabut  ketentuan-ketentuan  Hak  Cipta yang  tidak  sesuai  dan  menggantinya dengan  yang  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan Persetujuan TRIPs;
3. Menetapkan penambahan-penambahan ciptaan-ciptaan yang diatur dalam persetujuan  TRIPs  yang  dinamakan  hak- hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.
Karena itu berkenaan dengan Konvensi Bern  1971,  Indonesia  mau  tidak  mau  wajib memenuhi  ketentuan-ketentuan  pasal  1-21 Konvensi Bern beserta lampiran-lampirannya, sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam Pasal 9 Persetujuan TRIPs :
1. Peserta-peserta Perjanjian wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengna Pasal 21 Konvensi Bern (1971) berikut Lampirannya. Peserta- peserta  Perjanjian  tidak  mempunyai  hak maupun kewajiban berdasarkan Persetujuan  ini  sepanjang  mengenai  hak- hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6 bis dari Konvensi  tersebut  atau  hak-hak  yang timbul dari padanya.
2. Perlindungan terhadap Hak Cipta meliputi bentuk-bentuk  perwujudan  dan  tidak meliputi  ide,  prosedur,  metode  kerja  atau konsep sejenisnya.
Selanjutnya mengenai pengaturan “Pendaftaran”,  pada  hak  cipta,  pengaruh Doktrin Hak Cipta Kontinental dapat diperhatikan  pada  penjelasan  Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pendaftaran  itu  tidak  mutlak  harus  dilakukan karena  tanpa  pendaftaran  pun  Hak  Cipta dilindungi.
Doktrin  Eropa  Kontinental  ini  tidak mensyaratkan  pendaftaran  sebagai  bukti  hak karena  Hak  Cipta  memperoleh  perlindungan secara  otomatis  ketika  hak  cipta  sudah terwujud  ekspresi  (expression),  yang  sudah dapat  dilihat,  dibaca,  didengarkan  dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan  yang  masih  berupa  ide  (idea),  yang berbeda dengan sistem perlindungan paten dan rahasia  dagang  (know  how)  yang  melindungi ide.
Adapun  hasil  ciptaan  seseorang  yang termasuk  dalam  kategori  ciptaan  yang
dilindungi  disebutkan  dalam  Pasal  Pasal  40 ayat (1) UUHC 2014 adalah :
a.  Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan,  dan  semua  hasil  karya  tulis lainnya:
b.  Ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  Ciptaan sejenis lainnya;
c.  Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.  Lagu  dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa teks;
e.  Drama,  drama  musikal,  tari,  koreografi, pewayangan,dan pantomim;
f.   Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,gambar,  ukiran,  kaligrafi,  seni pahat, patung, atau kolase;
g.  Karya seni terapan;
h.  Karya arsitektur;
i.  Peta;
j.  Karya seni batik atau seni motif  lain; k.  Karya fotografi;
l.   Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan,  tafsir, saduran, bunga rampai, basis  data,adaptasi,  aransemen,  modifikasi dan karya lain darihasil transformasi;
o.  Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi,  atau  modihkasi  ekspresi budaya tradisional;
p.  Kompilasi  Ciptaan  atau  data,  baik  dalam format  yang dapat dibaca dengan  Program Komputer maupun media lainnya;
q.  Kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r.  Permainan video; dan s.  Program Komputer.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi : “Hak Cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan  suatu  negara  kepada  pencipta  yang baru diberikan negara dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak  moral.  Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan produk  serta  produk  hak  terkait.  Sedangkan hak moral adalah hak  yang melekat pada  diri pencipta  yang  tidak  dapat  dihilangkan  tanpa alasan  apapun  walaupun  hak  tersebut  telah dialihkan.
Berbeda dengan paten atau merek yang diwajibkan  undang-undang  untuk  didaftarkan agar  mendapatkan  perlindungan  hukum,  hak cipta  tidak  diharuskan  demikian.  Hak  Cipta boleh juga didaftarkan boleh juga tidak, karena ciptaan  yang  tidak  didaftarpun  mendapat perlindungan hukum.
Tetapi  jika  suatu  hak  cipta  itu didaftarkan akan lebih menguntungkan penciptanya  sendiri,  karena  orang  yang namanya terdaftar di Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  : M.09-PR.07.06  Tahun  1999)  yang  masih sebagai  perpanjangan  tangan  dalam  proses pendaftaran didaerah masing-masing,
dianggap sebagai pencipta (sistem
sentralisasi).  Hal  ini  dapat  memudahkan pembuktian-pembuktian jika terjadi sengketa.
Pendaftaran  dalam  Undang-undang Hak  Cipta  Indonesia  dilakukan  secara  pasif atau disebut dengan sistem pendaftaran negatif deklaratif. Artinya, semua pendaftaran diterima  dengan  tidak  terlalu  mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika ternyata  ada  pelanggaran  hak  cipta.  Sistem pendaftaran  ini  titik  beratnya  diletakkan  pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan  itu,  sampai  ada  orang  lain  dapat membuktikan sebaliknya.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai pelaksanaan  pendaftaran  ciptaan  adalah Pasal 64  sampai  dengan  Pasal  73  UUHC  Undang- undang No. 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kehakiman  Nomor  :  M.01-HC.03.01  Tahun 1987  tentang  “Pendaftaran  Ciptaan”  dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1999 tentang “Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Departemen Kehakiman”.  PP  No.  26  Tahun  1999 disempurnakan lagi dengan PP No. 75 Tahun 2005 dan PP No. 75 Tahun 2005 digantikan PP
No.  19  Tahun  2007  tentang  “Jenis  dan  Tarif Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak Yang  Berlaku  Pada  Departemen  Hukum  dan Hak Asasi Manusia”.
Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM (Hak  Asasi  Manusia)  Republik  Indonesia melalui Direktorat Jendera Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) .

## II. PERMASALAHAN
Yang menjadi permasalahan dalam penulisan  ini  adalah  sebagai  berikut: bagaimana  Perlindungan  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  dalam  Hak Cipta di Indonesia?

## III. URAIAN TEORITIS
a.  Sumber  Hukum  Hak  Cipta  dan Ciptaan Yang Dilindungi
1. Sumber Hukum Hak Cipta
a. Perundang-Undangan
Berdasarkan sejarah berlakunya hukum,  Indonesia  tergabung  kedalam  sistem hukum  sipil  “civil  law”  atau  sistem  hukum Eropa  Kontinental,  yang  berasal  dari  tradisi hukum Romawi Jerman (Romano-Germanic). Didalam sistem hukum sipil ini sumber hukum pertama  dan  utama  adalah  produk  legislatif berupa perundang-undangan (legislation), sementara  sumber  hukum  lainnya  seperti kebiasaan, putusan pengadilan (yurisprudensi), pendapat sarjana (doktrin) dan perjanjian  antar  negara  (traktat)  berlaku sebagai pelengkap.
Pengertian
perundang-undangan (legislasi)  disini  dipakai  dalam  arti  luas mencakup  disamping  undang-undang  juga produk  hukum  lainnya  dibawah  undang- undang (legislasi subordinasi) misalnya Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden, Keputusan Menteri dan sebagainya. Perundang-undangan positif tentang hak cipta meliputi, antara lain :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas;
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang- Undang  No.  6  Tahun  1982  tentang  Hak Cipta  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang No. 7 tahun 1987;
5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.
19 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-
Undang  No.  6  Tahun  1982  tentang  Hak Cipta  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan
Undang-Undang No. 12 Tahun 1997;
6. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang  No.  6  Tahun  1982  tentang  Hak Cipta  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang  No.  12  Tahun  1997  dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;
7. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  14  tahun  1986  tentang  Dewan  Hak Cipta;
8. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  1  tahun  1987  tentang  Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan
Pengambangan;
9. Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
10. Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  NO.  04.PW.07.03  Tahun  1988 tentang Penyidik Hak Cipta.
11. Permenkumham No. 29 Tahun 2014 Tata Cara  Permohonan  Dan  Penerbitan  Izin Operasional  Serta  Evaluasi  Lembaga Manajemen Kolektif;
12. Kepmenkumham No. HKI.20-T.03.01-04 Tahun 2015;
13. Kepmenkumham  No.  M.HH-01.HI.01.08 Tahun 2015;
14. Kepmenkumham No. HKI.2.OT.03.01-01
Tahun 2016.
Perundang-undangan hak cipta merupakan  produk  hukum  tertulis  dibidang hak cipta yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga  yang  berwenang  untuk  itu. Perundang-undangan ini adalah produk manusia  yang  tentunya  tidaklah  sempurna. Oleh  karena  itu  selalu  terdapat  kekurangan- kekurangan  yang  perlu  terus  disempurnakan berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman
untuk dapat menampung kebutuhan- kebutuhan baru akibat perkembangan kehidupan masyarakat diberbagai bidang.
Atas  dasar  itulah,  UUHC  Indonesia terus diubah dan ditambah untuk mengakomodasi  kebutuhan-kebutuhan  baru masyarakat.  Beberapa  kelemahan  UUHC sebelumnya (1982 dan 1987) sudah dihilangkan  atau  disempurnakan  dengan UUHC  1997  yang  mulai  berlaku  pada  bulan Mei 1997, sebagai berikut :
a. Perlindungan  Terhadap  Ciptaan  Yang Tidak Diketahui Penciptanya. Hal ini diatur dalam Pasal 10A UUHC yang menentukan bahwa negaralah yang memegang  hak  cipta  atas  ciptaan  tersebut untuk  kepentingan  penciptanya,  dengan jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak karya  cipta  tersebut  diketahui  oleh masyarakat  umum.  Hak  demikian  perlu diatur,  terutama  dalam  mengantisipasi kemungkinan adanya peniruan atau pelanggaran  oleh  pihak  luar  negeri,  yang sebelumnya  tidak  jelas  siapa  yang  berhak melakukan gugatan/tuntutan.
b. Pengecualian  Pelanggaran  Terhadap  Hak
Cipta Pengaturannya  terdapat  dalam  Pasal  14 UUHC  yang  menentukan  bahwa  dengan syarat  sumbernya  harus  disebut  atau dicantumkan, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Tindakan-tindakan tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Penggunaan  ciptaan  hak  lain  untuk keperluan    pendididikan,  penelitian,
penulisan  karya  ilmiah,  penyusunan laporan,  penulisan  kritik  dan  tinjauan suatu  masalah  dengan  ketentuan  tidak merugikan  kepentingan  yang  wajar bagi pencipta.
2) Pengambilan  ciptaan  pihak  lain  baik seluruhnya  maupun  sebagian  guna keperluan pertunjukan atau pementasan yang  tidak  dipungut  bayaran  dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
3) Perbanyak suatu ciptaan selain program  komputer,  secara  terbatas dengan  cara  atau  alat  apapun  atau proses  yang  serupa  oleh  Perpustakaan Umum,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan atau Pendidikan dan Pusat Dokumentasi  yang  Non  Komersial, semata-mata untuk keperluan aktivasinya.
c. Hak dan Kewenangan Menggugat
Menyangkut hal ini pasal 14 UUHC Tahun 1997 menegaskan tentang adanya kewenangan  menggugat  pada  pencipta berdasarkan  hak  moral,  berkaitan  dengan nilai  yang  bersifat  non  komersial,  seperti pencantuman  nama  pencipta,  walaupun secara  ekonomis  hak  cipta  tersebut  telah diserahkan  kepada  pihak  lain  berdasarkan perjanjian  lisensi.  Sedangkan  Pasal  42 sampai dengan 43B mengatur secara lebih rinci  tentang  prosedur  dan  hak  pencipta untuk  melakukan  gugatan  ganti  rugi  dan penyitaan  benda  objek  pelanggaran  hak cipta.
d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Pada  pasal  47  diatur  secara  lebih  jelas tentang wewenang PPNS dan hubungannya dengan  Penyidik  Umum  POLRI,  yang selama  ini  masih  kabur  pembatasan  ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya. e. Penyewaan Ciptaan Pengaturan mengenai hak sewa merupakan hak baru dalam UUHC, sebagai konsekuensi berlakunya persetujuan TRIPs-WTO. Dalam pasal 3 UUHC Tahun 1997  ditegaskan  bahwa  pencipta  Karya Film dan Program Komputer serta produser rekaman  suara  mempunyai  hak  untuk memberi  izin  atau  melarang  orang  lain menyewakan  secara  komersial  atas  karya ciptaannya.  Oleh  karena  itu,  perusahaan- perusahaan penyewa “VCD” dan “Computer  Rental”  harus  membayar Royalti  atau  meminta  izin  atau  membuat perjanjian  lisensi  terlebih  dahulu  dengan pencipta  atau  produsen  rekaman  suara sebelum  melakukan  transaksi  penyewaan kepada konsuman akhirnya.
f. Hak-Hak  Yang  Berkaitan  Dengan  Hak Cipta (Neighbouring Rights)
Apabila  hak  cipta  diberikan  kepada pencipta,  hak  yang  berkaitan  dengan  hak cipta in diberikan khusus kepada (a) Pelaku (Artis,  Aktor,  Penyanyi,  Penari  dan semacamnya),  (b)  Produser  Rekaman Suara,  dan  (c)  Lembaga  Penyiaran. Pengaturan inipun merupakan penambahan baru sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam  Konvensi  Roma  dan  TRIPs-WTO.
Dalam  UUHC  Tahun  1997  ketentuan demikian ditampung bahwa karena kemungkinan  adanya  kerugian  ekonomis dan  kerugian  lain  yang  timbul  karena pelanggaran  “Neighbouring  Rights”  ini pada dasarnya sama denganhak cipta, maka pengaturan  sanksi  pun  disamakan  dengan sanksi pelanggaran hak cipta. Menyangkut dnegan  jangka  watu  perlindungannya diatur  secara  khusus  pada  Pasal  43D UUHC.
g. Lisensi Hak Cipta
Lisensi  merupakan  kontrak  yang  dibuat oleh  pemilik  dan  pengguna  hak  cipta. Kontrak ini pada dasarnya berisi pemberian izin untuk mengunakan hak cipta, biasanya untuk  tujuan  komersial  yang  disertai penentuan  jumlah  dan  cara  pembayaran royalti. Lisensi ini diatur dalam Pasal 38 A, 38B  dan  38C,  sebagai  aturan  pokok, selebihnya  akan  diatur  dalam  peraturan pemerintah. UUHC mewajibkan penatatan lisensi  itu  di  Kantor Hak Cipta  dan isinya tidak  boleh  memuat  ketentuan  yang langsung  atau  yang  tidak  langsung  dapat menimbulkan  akibat  yang  merugikan perekonomian Indonesia. Untuk itu, Kantor Hak Cipta berwenang menolak pencatatan apabila memuat ketentuan diatas.
b. Yurisprudensi
Perkembangan  pembentukan  hukum hak  cipta  melalui  yurisprudensi  belum  begitu berkembang di Indonesia. Penyebabnya antara lain adalah belum banyaknya kasus-kasus yang masuk  ke  Pengadilan  dan  belum  baiknya
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
sistem  informasi  hukum  sehingga  sulit  sekali mencari dan menemukan kembali kasus-kasus yang  pernah  diputus  pengadilan  diseluruh wilayah  tanah  air  yang  cukup  luas  ini. Disamping  sebagai  konsekuensi  dianutnya sistem  hukum  sipil,  penghargaan  hakim terhadap  yurisprudensi  juga  lemah.  Di Indonesia  putusan  hakim  terlebih  dahulu  ini tidak  mengikat,  artinya  hakim  terdahulu  ini tidak  mengikat,  artinya  hakim  bebas  untuk memakai atau tidaknya sebagai sumber hukum didalam mengadili suatu perkara.
c. Konvensi Internasional
Beberapa perjanjian bilateral hak cipta yang telah diratifikasi Indonesia adalah :
(1) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia No.  17  Tahun  1988  tetnang  Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat  Eropa  mengenai  pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (Sound Recordings).
(2) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia No.  25  Tahun  1989  tentang  Ratifikasi Persetujuan  Perlindungan  Hak  Cipta antara RI dengan Amarika Serikat.
(3) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia No.  38  Tahun  1993  tentang  Rantifikasi Persetujuan  Perlindungan  Hak  Cipta Antara RI dan Inggris.
Disamping  perjanjian  bilateral,  terdapat  juga perjanjian multilateral, antara lain :
(1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 7  tahun  1994  tentang  Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the Worl Trade
Organization).
(2) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia No.  18  Tahun  1997  tentang  Pengesahan Konvensi  Bern  (Bern  Convention  for  the Protection of Literary and Artistic Works).
(3) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia No.  15  Tahun  1997  tentang  Pengesahan Organisasi  WIPO  (WIPO  Copyright Treaty).
(4) Keputusan  Presiden  Nomor  74  Tahun 2004 Tentang World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms  Treaty  (Perjanjian  Karya- Karya  Pertunjukan  dan  Karya-Karya Fonogram  WIPO) yang  selanjutnya disebut WPPT.
Untuk  dapat  mendukung  kegiatan pembangunan  nasional,  terutama  dengan memperhatikan  berbagai  perkembangan  dan perubahan,  Indonesia  yang  sejak  tahun  1982 telah  memiliki  Undang-undang  tentang  Hak Cipta Nasional yang kemudian disempurnakan dengan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1987 dan  disempurnakan  lagi  dengan  Undang- Undang  No.  12  Tahun  1997  perlu  mengganti Undang-Undang  tersebut  agar  sesuai  dengan standar  yang  ditentukan  dalam  Konvensi Internasional tersebut.
Dibandingkan dengan Undang-Undang No.  6  Tahun  1982  tentang  Hak  Cipta sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1987  dan  Undang- Undang No. 12 Tahun 1997, Undang-Undang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
No.  19  Tahun  2002  dan  terakhir  Undang- undang  No.  28  Tahun  2014  menunjukkan perbedaan antara lain :
1. Lingkup Ciptaan yang mendapat perlindungan  disempurnakan,  yaitu  karya- karya  pertunjukan  dan  karya  siaran dihapuskan  dari  ciptaan  yang  dilindungi dan  hanya  mendapat  perlindungan  dalam hak  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta.  Hal ini  dilaksanakan untuk  tidak menimbulkan kebingungan  kedua  karya  itu  dilindungi oleh  hak  cipta  dan  juga  oleh  hak  terkait (Neighbouring Rights).
2. Demikian  pula  kreasi  intelektual  database dimasukkan  menjadi  salah  satu  ciptaan yang  dilindungi  sebagaimana  diamanatkan WIPO  Copyright  Treaty  (WCT),  dimana Indonesia  telah  menandatangani  perjanjian tersebut.
3. Dimuatnya  ketentuan  tentang  penggunaan alat  apapun  baik  melalui  kabel  maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran  produk-produk  cakram  optik (optical  disc)  melalui  media  audio,  media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi.
4. Dalam  masalah  penyelesaian  sengketa, undang-undang ini menetapkan penyelesaiannya oleh Pengadilan Niaga dan juga  disediakannya  pilihan  penyelesaian melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa seperti Arbitrase, Mediasi dan sejenisnya. 5. Hal lain yang ditambahkan dalam undang- undang ini adalah diperkenalkannya sistem penetapan sementara pengadilan
sebagaimana diamanatkan dalam Article 50 TRIPs, sehingga memungkinkan pencegahan  lebih  jauh  akan  kerugian  dari pemegang  hak,  dan  juga  secara  seimbang menjaga kepentingan pihak yang dikenakan penetapan sementara pengadilan.
6. Penambahan  lain  adalah  ditetapkannya ancaman  pidana  atas  pelanggaran  hak terkait,  yang  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta sebelumnya ancaman pidana tersebut hanya berlaku secara mutatis mutandis.
7. Penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal dalam undang-undang ini dimaksudkan  untuk  menangkal  terhadap pelanggaran hak cipta sehingga diharapkan efektivitas penindakannya akan terwujud.
8. Pembatasan waktu proses perkara dibidang hak  cipta  yang  ditangani  oleh  Pengadilan Niaga  maupun  Mahkamah  Agung  hal  ini untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan mencegah  berlarut-larutnya  penanganan suatu  perkara  dibidang  hak  cipta  yang mempunyai  akibat  sangat  luas  dibidang ekonomi dan perdagangan.
9. Penambahan kententuan mengenai informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol  teknologi  dimaksudkan  untuk menyesuaikan  dengan  ketentuan  dalam WIPO Copyright Treaty (WTC).
2. Ciptaan Yang Dilindungi
Menurut  L. J. Taylor,  yang dilindungi hak  cipta  adalah ekspresinya  dari  sebuah  ide, juga  bukan  melindungi  idenya  itu  sendiri. Dengan  demikian  yang  dilindungi  adalah
sudah  dalam  bentuk  nyata  sebagai  sebuah ciptaan  bukan  masih  merupakan  gagasan. Bentuk  nyata  tersebut  bisa  terwujud  khas dalam  bidang  kesusteraan,  seni  maupun  ilmu pengetahuan.  Konvensi  Internasional  Hak Cipta 1955 (UCC), pada Pasal 1, menentukan yang dilindunginya adalah bidang kesusteraan, ilmu  pengetahuan  (scientific),  dan  pekerjaan seni  (artistic  work)  termasuk  karya  tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung.
Bidang-bidang  yang  dilindungi  hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 adalah :
a.  Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan,  dan  semua  hasil  karya  tulis lainnya:
b.  Ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  Ciptaan sejenis lainnya;
c.  Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.  Lagu  dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa teks;
e.  Drama,  drama  musikal,  tari,  koreografi, pewayangan,dan pantomim;
f.   Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,gambar,  ukiran,  kaligrafi,  seni pahat, patung, atau kolase;
g.  Karya seni terapan;
h.  Karya arsitektur;
i.  Peta;
j.  Karya seni batik atau seni motif  lain; k.  Karya fotografi;
l.   Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan,  tafsir, saduran, bunga rampai, basis  data,adaptasi,  aransemen,  modifikasi dan karya lain darihasil transformasi;
o.  Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi,  atau  modihkasi  ekspresi budaya tradisional;
p.  Kompilasi  Ciptaan  atau  data,  baik  dalam format  yang dapat dibaca dengan  Program Komputer maupun media lainnya;
q.  Kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r.  Permainan video; dan
s.  Program Komputer.
Secara  garis besarnya bidang  yang dilindungi hak  cipta  dapat  digolongkan  menjadi  tiga, yaitu :
1. Meliputi  pekerjaan  yang  ditentukan dalam  Konvensi  Bern,  yaitu  bidang kesusasteraan (literary), pekerjaan artistik  (artistic  work),  termasuk  pula drama, musik dan drama musikal.
2. Kategori  yang  muncul  belakangan karena  perkembangan  teknologi,  yaitu seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara,  penyiaran  (broadcasting)  baik radio maupun televisi.
3. Kelompok  yang  berhubungan  dengan komputer,  yaitu  :  Mengenai  program komputer. Di Prancis program komputer ini mulai dilindungi pada tahun 1985, di
Inggris diatur dalam Cipyright Amandement  Act  1985,  di  Amerika Serikat  diatur  dalam  Computer  Softwar Copyright  Act  1980  dan  di  Indonesia

## diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta
1987.
2.1. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Hak
Cipta
1. Maksud Pendaftaran Hak Cipta
Ciptaan tidak kalah pentingnya dengan benda-benda  lain  seperti  tanah,  kendaraan bermotor,  kapal,  merek  yang  memerlukan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dimaksudkan hanya  untuk  mendaftarkan  ciptaan  secara formal saja. Dirjen HAKI tidak meneliti secara material  setiap  ciptaan  yang  didaftarkan.  Hal ini  didasarkan  pada  uraian  yang  menyatakan bahwa  pendaftaran  tidak  mutlak  untuk mendapatkan  hak  cipta.  Lagi  pula  Undang- undang  sudah  menganggap  pengumuman pertama suatu ciptaan merupakan pendaftaran hak cipta.
2. Tujuan Pendaftaran Hak Cipta
Setiap  orang  yang  mendaftarkan ciptaannya mempunyai tujuan agar ciptaannya mendapat perlindungan hukum. Apabila suatu ciptaan sudah didaftarkan, surat-surat pendaftaran  yang  dikeluarkan  Direktorat Jenderal akan lebih mudah membuktikan siapa penciptanya.  Pada  Pasal  31  UUHC  Tahun 2014  ditetapkan,  orang  yang  namanya tercantum  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan dianggap  sebagai  penciptanya  (kecuali  ada pihak  lain  dapat  membuktikan  sebaliknya). Dengan demikian, ciptaan yang tidak didaftarkan  akan  lebih  sulit  dan  lebih memakan  waktu  untuk  membuktikan  hak ciptanya.
IV. PEMBAHASAN
a. Syarat-Syarat Pendaftaran Hak Cipta Salah  satu  perbedaan  yang  dianggap cukup penting antara  Auterswet  1912  dengan UUHC  Indonesia  adalah  perihal  pendaftaran hak  cipta.  Auterswet  1912  sama  sekali  tidak mencantumkan pendaftaran hak cipta.
Menurut Kollewijn sebagaimana dikutip  R.  Sukardono  mengatakan  ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu (sub 2 a  advis  beliau,  advis  selengkapnya  dimuat dalam  T.  124  halaman  357  dan  seterusnya) Ada  dua  jenis  cara  atau  stelsel  pendaftara, yaitu  stelsel  konstitutif  dan  stelsel  deklaratir. Yang  pertama,  berarti  bahwa  hak  cipta  atas ciptaan  baru  terbit  karena  pendaftaran  yang telah  mempunyai  kekuatan.  Yang  kedua bahwa  pendaftaran  yang  telah  mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran  itu  bukanlah  menerbitkan  hak, melainkan  hanya  memberikan  dugaan  atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak  sebenarnya  sebagai  pencipta  dari  hak yang didaftarkannya.
Dalam  stelsel  konstitusif  letak  titik berat  ada  tidaknya  hak  cipta  tergantung  pada pendaftarannya.  Jika  didaftarkan  (dengan sistem  konstitutif)  hak  cipta  itu  diakui keberadaannya  secara  de  jure  dan  de  facto, sedangkan pada stelsel dekraratif titik beratnya diletakkan  pada  anggapan  sebagai  pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai ada orang  lain  dapat  membuktikan  sebaliknya.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
Dengan  kata  lain,  pada  sistem  deklaratif sekalipun  hak  cipta  itu  didaftarkan  undang- undang  banyak  mengakui  seolah-oleh  yang bersangkutan  sebagai  pemiliknya,  secara  de jure harus dibuktikan, jika ada orang lain yang menyangkal hal tersebut.
Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya,  maka  si  pendaftar  dianggap  satu- satunya  orang  yang  berhak  atas  ciptaan  yang terdaftar  dan  setiap  pihak  ketiga  harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.
Dalam  sistem  pendaftaran  hak  cipta menurut  perundang-undangan  Hak  Cipta Indonesia  disebutkan  bahwa  pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua  permohonan  pendaftaran  diterima dengan  tidak  terlalu  mengadakan  penelitian mengenai  hak  pemohon,  kecuali  sudah  jelas ada pelanggaran hak cipta.
Pendaftaran  hak  cipta,  tidak  berarti secara  subtantif  Dirjen  HAKI  bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta  tersebut.  Ketentuan  ini  sangat  penting. Boleh  jadi  sebagian  kecil  dari  karya  cipta  itu benar  hasil  ciptaannya,  tetapi  sebagian  yang lain “dibajak” atau ditiru dari karya cipta orang lain.  Dalam  keadaan  seperti  ini  Dirjen  HAKI tidak  memasukkan  hal  semacam  ini  sebagai bagian  yang  harus  ditanggung  jawabnya. Sistem  pendaftaran  deklaratif  tidak  mengenal pemeriksaan  substantif,  yakni  pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan  yang akan didaftarkan tersebut.
Selanjutnya  dapat  dipahami  bahwa fungsi  pendaftaran  hak  cipta  dimaksudkan untuk  memudahkan  pembuktian  dalam  hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran  ini  tidak    mutlak  diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta sudah dilindungi.  Hanya  mengenai  ciptaan  yang tidak  didaftarkan  akan  lebih  sukar  dan  lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan  bahwa  pendaftaran  itu  bukanlah syarat  untuk  sahnya  (diakui)  suatu  hak  cipta, melainkan untuk memudahkan suatu pembuktian  bila  terjadi  sengketa.  Itu  artinya orang  yang  mendaftarkan  hak  cipta  untuk pertama  kalinya  tidak  berarti  sebagai  pemilik hak yang sah karena jika ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan  tersebut  dapat  dihapuskan.  Untuk  itu pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta  penyitaan,  menyerahkan  seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman,  perbanyak,  pengedaran  dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat  ini  ditempatkan  dibawah  Pengadilan Negeri.
Ketentuan  lain  yang  membuktikan bahwa  UUHC  Indonesia  menganut  sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi Pasal  31  yang  menyatakan  bahwa  “Kecuali
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
terbukti  sebaliknya,  yang  dianggap  sebagai pencipta,yaitu Orang yang namanya: a. disebut dalam Ciptaan;
b.  dinyatakan  sebagai  Pencipta  pada  suatu Ciptaan;
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
d.  tercantum  dalam  daftar  umum  Ciptaan sebagai pencipta.
Hal  yang  lebih  penting  lagi  dari pendaftaran  ini  adalah  dengan  pendaftaran diharapkan  dapat  memberikan  semacam kepastian  hukum  serta  lebih  memudahkan dalam  prosedur  pengalihan  haknya.  Bahkan menurut Mariam Darus,  pendaftaran  itu  tidak hanya  semata-mata  mengandung  arti  untuk memberikan  alat  bukti  yang  kuat,  akan  tetapi juga  menciptakan    hak  kebendaan.  Hak kebendaan  atas  suatu  benda  untuk  umum terjadi  pada  saat  pendaftaran  itu  dilakukan. Selama pendaftaran belum terjalin, hak hanya mempunyai  arti  terhadap  para  pihak  pribadi dan  umum  dianggap  belum  “mengetahui” perubahan  status  hukum  atas  hak  yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi  pada  saat  hak  tersebut  (milik) didaftarkan.
Pendaftaran dimaksud diselenggarakan oleh Dirjen HAKI dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM dan dicantumkan  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan yang dapat dilihat oleh semua orang. Mengenai cara  pendaftaran  akan  diatur  tersendiri  dan diserahkan  pengaturan  selanjutnya  melalui keputusan  Presiden.  Permohonan  pendaftaran
ciptaan  dapat  diajukan  oleh  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  kepada  Dirjen  HAKI dengan  surat  rangkap  dua  dan  ditulis  dalam bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan contoh ciptaan atau penggantinya.
UUHC  Indonesia  ini  juga  berlaku terhadap  ciptaan  yang  bukan  Warga  Negara Indonesia  (WNI)  dan  Badan  Hukum  Asing, maka  pernyataan  surat  permohonan  harus ditulis  dalam  bahasa  Indonesia.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memudahkan  dalam proses  pendaftaran  sehingga  tidak  ditemukan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonnya, sehingga  orang  asing  hanya  akan  mendapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang  ditentukan  atau  sesuai  dengan  suasana hukum  nasional  Indonesia,  sesuai  dengan prosedur  buku yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundangan  Indonesia.  Tentu  saja dimaksudkan demi kepastian hukum dan tidak ada sengketa dibelakang hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika pendaftaran itu  diperkenankan  menurut  bahasa  negara masing-masing  sesuai  dengan  negara  asal penciptanya.
Atas  dasar  permohonan  tersebut, Dirjen  HAKI  memuat  catatan-catatan  dan mencantumkannya dalam daftar umum ciptaan sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  69 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan  antara  lain  :  Nama  Pencipta  dan Pemegang  Hak  Cipta,  Tanggal  Penerimaan Surat Permohonan, Tanggal Lengkap
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
Persyaratan  (Surat  Permohonan)  dan  Nomor Pendaftaran Ciptaan.
Sesuai  dengan  sifatnya,  hak  cipta  ini dapat beralih dan dialihkan, maka pemilik hak cipta  itu  juga  dapat  berubah-ubah  atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita  Resmi  Ciptaan.  Ketentuan  ini  diatur dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UUHC Indonesia. Satu  hal  yang  perlu  dicatat  bahwa  dalam pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang didaftar dalam satu nomor hanya diperkenankan  jika  seluruh  ciptaan  yang terdaftar  itu  dipindahkan  haknya  kepada penerima  hak.  Maksudnya  tidak  boleh sebagian  saja  dari  ciptaan  yang  didaftarkan dalam  satu  nomor  pendaftaran  itu  dialihkan. Ciptaan yang dialihkan itu harus totalitas, utuh dan  tidak  boleh  dipecah-pecah.  Selanjutnya dalam  Pasal  74  UUHC  menyebutkan  tentang hapusnya  kekuatan  hukum  pendaftaran  hak cipta dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: a.  permintaan  orang  atau  badan  hukum  yang namanyatercatat sebagai Pencipta,
Pemegang  Hak  Cipta,  ataupemilik  Hak Terkait;
b.  lampaunya  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam Pasa158, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap mengenai pembatalan pencatatan  Ciptaan  atau  produk  Hak Terkait; atau
d.  melanggar  norma  agama,  norma  susila, ketertibanumum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang  penghapusannya  dilakukan  oleh Menteri.
Demikianlah syarat-syarat pendaftaran hak cipta yang dikemukakan diatas dimaksudkan,  bahwa  dengan  pendaftaran lahirnya  pengakuan  secara  de  jure  antara hak dengan bendanya. Tapi perlu dicatat, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk  terbitnya  Hak  Cipta.  Ini  adalah konsekuensi  logis  dari  sistem  Pendaftaran Deklaratif.
b. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta
Berdasarkan
Peraturan Menteri Kehakiman  RI  No.  M.01-HC.03.01  Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak Ciptaan, bahwa permohonan  pendaftaran  ciptaan  dilanjutkan kepada Menteri Kehakiman RI melalui Dirjen HAKI dengan :
1. Mengisi Formulir Pendaftaran Ciptaan :
a. Rangkap 3 (tiga);
b. Diatas kertas folio berganda;
c. Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
d. Lembar pertama dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
e. Ditandatangani  oleh  pemohon  atau kuasanya.
2. Formulir Pendaftaran, dilampiri :
a. Contoh ciptaan atau penggantinya;
b. Surat Kuasa Khusus;
c. Bukti  Kewarganegaraan  Pencipta  dan Pemegang Hak Cipta atau Kuasanya;
d. Salinan  resmi  Akta  Pendirian  Badan Hukum;
e. Bukti Pemindahan Hak;
f. Fotocopy  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP);
g. Membayar biaya pendaftaran.
3. Berkas  Permohonan  kemudian  diolah dalam arti :
a. Diperiksa kelengkapan administrasi/Formalitas;
b. Diperiksa substantifnya;
c. Diperiksa  oleh  Tim  Evaluasi  Hak Cipta;
d. Dimohonkan persetujuan kepada Dirjen  HAKI  untuk  didaftar  atau ditolak;
e. Permohonan  yang  didaftar  diterbitkan surat  pendaftaran  ciptaan,  sedangkan permohonan  yang  ditolak  dibuat  surat permohonan dengan diserta alasannya. Baik surat pendaftaran didaftar maupun  surat  penolakan  disampaikan kepada pemohon;
f. Ciptaan yang sudah terdaftar kemudian dicatat  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan dan  diumumkan  dalam  Tambahan Berita Negara (TBN) RI.
Sedangkan  dalam  proses  pendaftaran hak cipta, maka pencipta/pemengang hak cipta atau  kuasa  mula-mula  membawa  persyaratan administrasi dengan mengajukan permohonan pendaftaran  di  loket  pendaftaran  ciptaan. Kemudian pemohon membayar biaya permohonan ke kasir yang besarnya tergantung
pada ciptaan yang dimohonkan sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2007 tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  jenis  penerimaan negara  bukan  pajak  yang  berlaku  pada Departemen Hukum dan HAM dan membayar pembelian map.
Setelah  itu  pemohon  diberi  Surat
Penerimaan
Pendaftaran Ciptaan dan Permohonan  tersebut  diperiksa  kelengkapan persyaratan  administrasi  yang  biasa  disebut Pemeriksaan Formalis atau Administrasi. Dan jika pada syarat administrasi tersebut terdapat keraguan,  misalnya  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk)  sudah  kadaluarsa  atau  alamat dalam KTP/NWPW tidak sesuai dengan yang ada  dalam  Formulir  Permohonan,  maka pemohon  diberitahukan  secara  tertulis  untuk melengkapinya  dan  apabila  dalam  jangka waktu 3 (tiga) bulan ternyata tidak dilengkapi, maka permohonan batal demi hukum.
Terhadap  permohonan  yang  telah memenuhi proses syarat administrasi selanjutnya dilakukan pemeriksaan substansif. Setelah selesai pemeriksaan substansif kemudian bekas disampaikan ke Tim Evaluasi Hak Cipta melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang, dan oleh Tim Evaluasi  berkas  permohonan  diperiksa  baik persyaratan formalitas maupun substantif.
Setelah  selesai  pemeriksaan  berkas permohonan  kemudkan  dimohon  persetujuan dari  Direktorat  Jenderal  HAKI,  apakah permohonan  akan  didaftar  atau  ditolak. Permohonan  yang  didaftar,  selanjutnya  oleh
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 02 September 2018
Sub.  Dit.  Permohonan  dan  Pengolahan diterbitkan  Surat  Pendaftaran  Ciptaan  dan ditandatangani oleh Dirjen HAKI.
Surat  Pendaftaran  Ciptaan  yang  telah ditandatangani,  selanjutnya  lembar  kedua disampaikan ke Pemohon,  sedangkan lembar pertama  dicatat  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan dan diumumkan dalam TBN (Tambahan Berita Negara).
Terhadap  permohonan  yang  ditolak, selanjutnya  dibuatkan  surat  penolakan  yang ditandatangan  Direktur  Hak  Cipta,  Desai Industri,  DTLST  dan  Rahasia  Dagang  dan disampaikan  kepada  pemohon.  Pemohon tersebut  dapat  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan Niaga, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan  setelah  diterimanya  penolakan  tersebut oleh pemohon atau kuasanya.
UUHC No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  bertujuan  untuk  mendorong  dan melindungi  para  pencipta  dalam  bidang  Ilmu Pengetahuan,  seni  dan  sastra,  dalam  rangka meningkatkan  kecerdasan  banga  Indonesia. Sekaligus  sebagai  penyempurna  Undang- undang  yang  lama,  karena  Undang-undang No.19 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat  sehingga  perlu  diganti  dengan Undang-Undang yang baru.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a.  Perlindungan  Hukum  HaKI  dalam  Hak Cipta di Indonesia sudah dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1987 (LN No. 3362 dan TLN No.  3362).  Kemudian  disempurnakan  lagi dengan  pada  UU  No.  12  Tahun  1997  (LN No.  29  dan  TLN  No.  2679)  dan disempurnakan  lagi  melalui  UU  No.  12 Tahun  1997  kemudian  diperbaharui  lagi dengan UU No. 19 Tahun 2002 (LN NO. 85 dan  TLN  No.  4220),  dan  saat  ini  berlaku UU No. 28 Tahun 2014 (LN.2014/No. 266, TLN  No.  5599,  LL  SETNEG:  57  HLM). Hal  ini  sebagai  wujud  nyata  negara  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  hasil karya pencipta di Indonesia.
b. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai  pencipta,  yaitu  Orang  yang namanya: disebut dalam Ciptaan; dinyatakan  sebagai  Pencipta  pada  suatu Ciptaan; disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan;  dan/atau  tercantum  dalam  daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.
b. pendaftaran hak cipta memberikan kepastian hukum bagi pencipta serta lebih memudahkan  dalam  prosedur  pengalihan haknya  selain  itu,  pendaftaran  hak  cipta tidak  hanya  semata-mata  mengandung  arti untuk  memberikan  alat  bukti  yang  kuat, akan  tetapi  juga  menciptakan    hak kebendaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis), Jakarta : PT. Gunung Agung. 2002.
Aman, Nurlely, Perlindungan Hukum Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  dan
Penerbit, Medan ;PPs-Mkn Universitas
Sumatear Utara, 2004.
Anwar, Dessy, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya : Surya Abditama, 2001.  Ashshofa,  Burhan,  Metode Penelitian  Hukum,  Jakarta  :  Rineka Cipta, 1994.
Bintang, Sanusi, Hukum Hak Cipta, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998. Chandra,
Robby I., Etika Dunia Bisnis, Yogyakarta : Kanisius, 1995.

## Cotterel, Leslie E., Performance, The Business
And  Law  Of  Entertainment,  Third Edition, London : Sweet and Maxwell,
1993.
Damian,  Eddy,  Hukum  Hak  Cipta  Menurut
Beberapa Konvensi Internasional,
Undang-Undang  Hak  Cipta  1997  dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian  Penerbitannya,  Bandung  : Alumni, 1999.

## Djumhana,  Muhammad  dan  R.  Djubaedillah,
Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah  Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung  :  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 1997.

## Hutauruk, M, Peraturan Bisnis Melalui Merek
Paten  dan  Hak  Cipta,  Bandung  :  PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

## Kansil,  C.S.T.,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan
Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai
Pustaka, 1980.
Lindsey, Tim, dkk, Hak Kekayaan Intelektual; Suatu  Pengantar,  Bandung  :  Alumni, 2003.
Mahadi,  Hak  Milik  Immaterial,  Jakarta  : BPHN, 1985.
_______,  Hak  Milik  Dalam  Sistem  Hukum Perdata  Nasional,  Jakarta  :  BPHN, 1981.
Margono, Suyud dan Amir Angkasa, Komersial  Asset  Intelektual  Aspek Hukum Bisnis, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
Maulana,  Insan  Budi,  Sukses  Bisnis  Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
Muhammad,  Abdul  Kadir,  Hukum  Harta Kekayaan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
___________,  Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak Kekayaan  Intelektual,  Bandung  :  PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Purba,  Afrillyana,  dkk.,  TRIPS-WTO  dan
Hukum HKI Indonesia; Kajian Perlindungan  Hak  Cipta  Seni  Batik
Tradisional  Indonesia,  Jakarta  :  PT.
Rineka Cipta, 2005.
Rahardjo,  Satjipto,  Ilmu  Hukum,  Bandung  : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Remaja Rosdakarya, 1993.
Saidin,  OK.,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan
Intelektual (Intellectual Property
Rights),  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Simorangkir,  J.C.T.,  Undang-Undang  Hak Cipta  1982,  Jakarta  :  PT.  Djamatan, 1982.
Soekanto,  Sujono,  Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986.

## Sofyan,  Sri  Soedwei  Masjchoen,  Hukum
Perdata;  Hukum  Benda,  Yogyakarta  :
Liberty, 1981.

## Sunggono,  Bambang,  Metode  Penelitian
Hukum,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,  Bandung  :  Pustaka  Bani Quraisy, 2000.
Usman, Rahcmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan  Intelektual  (Perlindungan
dan Dimensi Hukumnya di Indonesia),
Bandung : Alumni, 2003.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.