## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018
DOI: / 10.52738/pjk.v4ix.525 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Normativitas Pancasila (Di Balik Kacamata Warganegara)

## Purwo Santoso
Universitas Gadjah Mada. Email: psantoso@ugm.ac.id
Abstrak:  Fakta  politik  yang  hadir  ke  hadapan  saya,  seorang  warganegara  di  negeri  adalah  adanya ‘norma dasar’ ( grundnorm ), yang menjadi sandaran bagi norma-norma praktikal-operasional. Hadir juga fakta hukum, tepatnya fakta normatif, bahwa norma dasar itu distatuskan sebagai ‘ideologi negara’, di samping juga ‘falsafah bangsa’. Katakanlah fakta normatif itu telah begitu dekat bahkan bersemayam dalam subyektivitas saya, maka normativitas hal-hal yang distatuskan negara telah mapan. Hanya saja, saya ⎯ dalam status, kapasitas dan subyektivitas warga negara ⎯ perlu mensimulasikan normativitas Pancasila. Kodifikasi kodifikasi respons warganegara semacam saya ini diperlukan, agar penstatusan itu  tidak  bertepuk  sebelah  tangan,  karena  tiadanya  kompetensi  warga  negara  dalam  berfalsah  dan berideologi.  Kalau  setiap  warganegara  trampil  mengkodifikasi  normativitas  seperti  ini,  Pancasila menjadi fakta yang betul-betul normatif.
Yang  tersaji  di  hadapan  para  pembaca  ini  adalah  kodifikasi  respons  saya, sebagai sebagai warganegara yang mencoba hadir sebagai subyek, yang justru berbekal pada subyektivitas itu dihadapkan pada Pancasila sebagai fakta normatif ( normative fact).  Memang,  ini  hanyalah  refleksi  individual  seorang  warganegara.  Artikulasi kewarganegaran  dalam  berideologi  melalui  laku  falsafati  adalah  keniscayaan  jika idealitas di dalam Pancasila hendak ditunjukkan di alam nyata.  Dalam alur wacana baku-dominan, di mana negara obsesif menghadirkan dirinya sendiri, warganegara seakan  tidak  ada.  Warganegara  hanyalah  sasaran yang  dianggap  dengar  sertamerta patuh  tanpa  mempertanyakan  paket  ajaran  bernama  Pancasila.  Melalui  praktek- praktek  penstatusan,  Pancasila  adalah ⎯ staatfundamentalnorm,  sebagai  ideologi negara  dan  falsafah  negara ⎯ dan  pada  saat  yang  bersamaan  diasumsikan self- implementing, kalau tidak harus dipaksanakan atas nama negara.
Merespon  hal  tersebut  di  atas,  saya  dudukkan  Pancasila  sebagai  fakta normatif ( normative fact) itu. Penstatusan sebagai fakta normatif adalah respons diri saya  terhadap  kenyataan  bahwa  negara  menstatuskan  Pancasila  sebagai staatfundamentalnorm,  berbekal  ilmu  sosial.  Berpancasila,  apalagi  bagi  seorang ilwuwan, haruslah dilakukan secara ilmiah. Jelasnya, hendak saya tulis di sini adalah simulasi warganegara merespons ideologi dan falsafah negara. Syaratnya, kompeten berideologi dan berfalsafah. 1 Sebagai warganegara terdidik, kalaulah bukan sebagai ilmuwan, saya memiliki  kemewahan untuk menerapkan teori fenomenologi  untuk memahami  dan  menyikapi  realitas  yang  di  sekeliling  saya.  Pilihan  untuk
1 Tanpa maksud menyombongkan diri, ijinkan saya berbagi subyektivitas diri saya. Tulisan ini  ada  kesadaran  bahwa  saya  adalah  warga  negara  yang  terdidik,  dan  lebih  dari  itu  memiliki kacamata yang jelas untuk melihat dunia, memiliki kapasitas untuk mengkonstruksi realitas. Melalui proses reflektif ini, saya mencoba memahami, mencerna dan merespons fakta politik tersebut di atas dengan meminjam kacamata sosiologis ⎯ jelasnya, mengikuti cara berpikir kaum konstruktivis ⎯ terlibat dan melibatkan diri dalam mengonstruksi realitas sosial.
menstatuskan Pancasila sebagai fakta normatif bertolak dari penerapan fenomenolgi. Hal  ini  semua  saya  lakukan  demi  melacak  normativitas  Pancasila.  Apa  yang  saya sebut sebagai fakta normatif ini manakala telah jumbuh dalam kesadaran dan akal budi saya. Dalam subyektivitas diri ini saya mengassess normativitas Pancasila, dan assessmen  ini  saya  pertanggungjawabkan  secara  ilmiah 2 dengan  menuliskannya  di jurnal ilmiah ini. 3
Ada  proposi  keilmuan  penting  yang  saya  perlu  ikrarkan  dalam  telaah  ini. Praktik ‘penstatusan’, baik yang dilakukan oleh negara ataupun saya lakukan adalah praktik  politik.  Telah  berlangsung  sederetan  praktik  penstatusan,  salah  satunya adalah status Pancasila sebagai staatfundamentalnorm. Melalui praktik pewacanaan, bahkan  mobilisasi  wacana,  berlangsung  penstatusan  ‘Pancasila  sebagai  ideologi negara’, Pancasila sebagai Falsafah Negara, sambil mengandaikan warganegara akan dengan  serta  merta  menjadi  Pancasilais.  Yang  selama  ini  berlangsung  sebetulnya bukan hanya mobilisasi wacana, melainkan juga mobilisasi rezim kebenaran ( regime of truth) dengan menegakkan kaidah positivisme. Oleh karenya ⎯ agar tidak terjebak dalam  ajaran  metodologis ⎯ saya  dudukkan  Pancasila  sebagai  sebuah  ‘fakta normatif’, sebagai fakta yang terlahir dari proses sosial yang tersamar: internalisasi, obyektivasi dan externalisasi. 4
Pertanyaan  yang  segera  muncul  di  benak  pembaca  tentu  saja:  untuk  apa sharing subyektivitas saya sebagai warganegara ini perlu saya lakukan ? Jawabannya jelas: demi normativitas Pancasila itu sendiri. Normativitas Pancasila ada pada akal budi  warganegara,  tidak  pada  status  hukum  ataupun  legalitas  tindakan  negara. Masuknya Pancasila ke ranah akal budi ini terjadi melalui perwacanaan. Pertanyaan yang  segera  menyusul:  Untuk  apa  pemahaman  bahwa  negara  sebagai agency ⎯ organisasi  kekuasaan  yang  berkuasa  melalui  praktik  diskursif ⎯ perlu  dibagikan melalui  jurnal  ilmiah  ini  ?  Jawaban  sederhananya:  karena  kewarganegaraan  itu bukanlah  sekedar  status  yang  disematkan  kepada  setiap  tubuh  insaniah. Kewarganegaraan itu adalah artikulasi dari tubuh-tubuh insaniah itu. Ketika negara mengidentivikasi  tubuh-tubuh  insaniah  yang  tinggal  diwilayah  kekuasaan,  identitas yang dicatat itu disebut ‘penduduk’. Nasib penduduk, sangat tergantung dari otoritas yang kita disebut sebagai ‘negara’. Kewarganegaraan itu bersifat relasional, melekat
2 Dalam mengassess Pancasila ini, saya sebagai pembelajar kalau bukan ilmuwan politik yang diberi kehormatan oleh negara mengemban jabatan guru besar, harus berterus terang bahwa mendudukkan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan. Artinya, kalau keterusterangan ini dinilai sebagai pelanggaran ataupun pengkhianatan terhadap negara, jabatan guru besar itu bisa dicabut, dan ruang gerak ilmu politik harus dibatasi di luar penggunaan otoritas negara.
3 Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial disepakati bahwa, klaim ilmiah tidak harus berarti klaim obyektivitas, kecuali ilmuwan yang bersangkutan mengabsoludkan ajaran positivisme. Problemnya, sosialisasi dan pendidikan Pancasila dilakukan dengan pretensi positivistik. Dalam hegemoniknya metode berpikir yang positivitis itu, normativitas dianggap sebagai hal yang otomatif terjadi, sebagai keniscayaan. Dalam hegemoni metodologi berpikir ini saya sebut sebagai ‘metode auto-normatif’ tidak ada issu normativitas, dan tidak pernah ada kegalauan mengapa ada banyak perilaku yang tidak Pancasialis.
4 Ada  banyak  sekali  refensi  tentang  hal  ini,  namun  favorit  saya  adalah  tulisan  Peler  L. Berger Bersama Thoman Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of  Knowledge (1966),  tersedia  dalam  bahasa  Indonesia, Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan  Risalah tentang  Sosiologi  Pengetahuan , LP3ES ,  Jakarta,  1990.  Narasi  padat-singkat  dan  menarik  dalam medium audio-visual oleh Dennis Hiebert di https://youtu.be/SqFhd-
Igs6w?si=KiFi7l22vBKvhYYN.
dalam relasi kuasa negara dengan para penduduknya. Relasi atau aksi-reaksi negara dengan  penduduknya,  manifes  dalam  wacana  ataupun  perwacanaan.  Kalau warganegara  berhasil cuek  terhadap  praktek  penstatusan  Pancasila  sebagai staatfundamentalnorm, atau normativitas Pancasila bisa dinihilkan, saat itulah negara harus  meratapi  dirinya  sendiri.  Lembaga-lembaga  negara  yang  ditugasi  untuk mempancasialiskan  warganegara  atau  mengoptimalkan  normativitas  Pancasila 5 , menurut hemat saya wajib bermain di wilayah metodologi. Ada ilusi auto-normatif yang  sebetulnya  membahayakan  negara  yang  berpretensi  bisa  bersandar  pada Pancasila sebagai basis legitimasi bagi kekuasaannya.
Apa  urgensi  dan  relevansi  mengkodifikasi  respons  personal  warga  negara, yang  dalam  hal  ini  adalah  seorang  Purwo  Santoso?  Jelas,  seorang  Purwo  Santoso kalaulah  mengenyam  pendidikan  tinggi ⎯ bergelar  doktor ⎯ dan  mendapatkan kepercayaan  menjabat  sebagai  guru  besar  di  universitas  ternama ⎯ UGM, Universitas Gadjah Mada ⎯ toh hanya satu dari ratusan juta warga negara tercinta: Indonesia. Secara kuantatif, tidaklah berarti. Bagi yang berpikir kuantitatif, saya justru ingin  mengikuti  alur  pikir  ini  dengan  catatan,  warganegara  memiliki  kapasitas mengeksklusi  negara  dalam  cara  berpikirnya.  Tidak  perlu  pendidikan  tinggi  dan jabatan  tinggi,  untuk  bisa  mengeksklusi  negaranya.  Kapasitas  eksklusi  itu  melekat dalam  praktik meaning-making.  Kapasitas  ini,  menurut  hemat  saya  tidak diperhitungkan  negara  secara  berlebihan  mempercayai  dirinya  telah  efektif menghegemoni  pewacanaan ⎯ termasuk  di  dalamnya  mewacanakan grundnorm, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara ⎯ dengan serta merta menghasilkan komitmen  etik  warganegara.  Karena  normativitas  Pancasila  ditempa  dalam  jalur hukum,  lebih  spesifiknya  hukum  positif,  muaranya  adalah  terkodifikasi  norma- norma formal yang belum tentu manifes dalam pelembagaan norma informal yang notabene produk dari komitmen etik dari orang per orang warga negara. Dari segi ini, apa yang disebut sebagai groundnorm sebetulnya adalah fiksi negara: fiksasi dari imaji kondisi ideal negara dan negeri kita.
***
Setelah mengikrarkan misi dan alasan penulisan artikel yang tidak lazim ini, ijinkan  saya  memulai  dengan  proses  reflektif,  tepatnya  proses  mencari  makna, sampainya saya pada kesimpulan bahwa Pancasila adalah sebuah fakta normatif, fakta yang tidak menyediakan sedikitpun ruang untuk abai.
Sejak saya memiliki kesadaran ilmiah, saya disodori dan disadarkan akan apa yang  disebut  sebagai staatfundamentalnorm.  Belakangan ⎯ melalui  praktek  yang dalam  sosiologi  disebut  sebagai  sosialisasi  dan  atau  pendidikan  politik ⎯ terpahamkanlah bahwa di balik ide atau konsep itu, ada ide yang lebih penting yang
5 Lembaga  itu  sempat  dibongkar  pasang  karena  gagap  metodologis.  Di  era  Orde  Baru, dengan  nomenklatur  ‘Badan  Pembinaan  Pendidikan  Pelaksanaan  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan  Pancasila’  mencoba  melakukan  ideologi  untuk  diindoktrinasikan.  Dari  pengalaman gagal melakukan indoktrinasi itu,  Pancasila tidak ditertolak namun lembaga yang sangat popular dengan singkatan BP7 dibubarkan. Sadar bahwa perjuangan untuk mengoptimalkan normativitas melalui  jalur  indoktrinasi  itu  gagal,  Presiden  Joko  Widodo  momentum  Unit  Kerja  Presiden Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (UKP-PIP)  dan  kini  digantikan  dengan  dengan  lahir  dan beroperasinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
disebut sebagai grundnorm atau norma dasar. Melalui proses-proses sosialisasi dan pendidikan itu staatfundamendalnorm ini hadir sebagai ajaran, sebagai cara pandang dunia.  Ajarannya:  jangan  main-main,  Pancasila  itu  ‘ideologi  negara’,  Pancasila  itu sakti, Pancasila itu falsafah negara. Pewacanaan yang digulirkan oleh dan atas nama negara  membantu  diri  saya ⎯ dalam  konteks  ini  punya  status  penting  sebagai warganegara ⎯ menjalani  proses  penting:  mencari  makna  di  balik  interaksi  saya dengan negara. Tetapi penting untuk ditegaskan di sini, pewacanaan Pancasila yang begitu hegemonik ini disertai dengan pernyataan bahwa Pancasila ini adalah sebentuk norma,  dan  penstatusan  sebegitu  pentingnya  norma  itu  menjadikan  saya  harus merespon, kalaulah tidak dengan serta-merta mempraktekkannya.
Yang saya lakukan, bertolak belakang dengan ajaran keilmuan yang bermuara pada penstatusan norma-norma tertensi menjadi grundnorm ataupun staatfundamentalnorm.  Ajaran  itu  dipulerkan  dipoluerkan,  kalaulah  tidak dirumuskan tokoh besar Hans Kelsen. Negara dan hukum diteorisasikan sedemikian rupa  sehingga  normativitas  bukanlah  issue. 6 Pada  saat  yang  sama,  berlangsunglah asumsi,  hukum  itu  berjalan  dengan  sendirinya.  Kalaulah  ajaran  itu  benar  dan dianggap benar dan dijunjung tinggi di negeri ini, saya jarus merespon laku assertive negara  menuntut,  setidaknya  menghimpai  kepatahunan  terhadap  otoritas  negara yang  telah  menstatuskan  Pancasila  sebagai staatfundamentalnorm.  Kalau  dibaca secara  terbalik,  normativitas  Pancasila  sebetulnya  tersandarkan  pada  praktek penstatusan dan reproduksi makna bertolak dari status itu. Dalam konteks ini, saya menyadari proses mobilisasi makna telah berlangsung, dan praktik itu ⎯ kalaulah secara  keilmuan  bisa  disifati  hegemonik ⎯ berlangsung  di  alam  bawah  sadar warganegara.  Kalau  dalam  diri  saya  sebagai  warga,  ada  proses  internalisasi, obyektivasi  dan  eskternalisasi,  hal  yang  sama  juga  berlangsung  dalam  diri  negara. Kalaulah sejak era Orde Baru sampai sekarang, ada lembaga yang secara normatif menjalankan  fungsi  ini,  yang  dilakukan  lembaga  itu  tidak  terpetakan  secara terusterang  sebagai  rangkaikan  praktek  tersirat:  internalisasi,  obyektivasi  dan eksternalisasi. 7 Lembaga ini tidak secara saksama memandu warga negara melakukan praktek  mencari  dan  mereproduksi  makna  ( meaning-making).  Toh,  saya  dalam kapasitas  sebagai  warganegara  yang  mencoba  untuk  merdeka  dan  berdaulat ⎯ dihadapkan  pada  fakta  normatif,  Pancasila  sebagai grundnorm  ataupun staatfundamentalnorm.
Berbekal ilmu politik yang menubuh dalam diri saya, saya dihadapkan pada kenyataan  normatif:  menyikapi  ajaran  Hans  Kelsen.  Saya  berada  dalam  posisi penting, memaknai praktek politik yang sifatnya begitu tersamar ⎯ yakni penstatusan grundnorm dan staatfundamentalnorm ⎯ telah menjebak saya untuk mencerna dan merespons fakta-fakta normatif. Hadirnya fakta-fakta normatif ini meniscayakan dua proses  yang  berlangsung  secara  simultan:  (1)  perguliran  dan  lalu  lalang  wacana  (2)
6 Hans Kelsen, Pure Theory of Law , The Lawbook Exchange, Ltd., New Jessey, 2005.
7 Kalau  dilihat  dari  pilihan  nomenklaturnya,  amanat  resmi  lembaga  yang  secara organisasional bertransformasi itu, kata kuncinya tetap sama: ‘pembinaan’. Menurut hemat penulis, pembinaan  yang  perlukan  adalah  pada  ranah  metodologi  berfikir,  dan  medan  politik  yang  harus diarungi adalah perwacanaan atau praktek berwacana. Kalau Pancasila didudukkan sebagai falsafah, maka  aksiologi  Pancasila  ada  padan  normativitasnya,  dan  lebih  memerlukan  pembinaan  adalah aspek espistemologis dari para ontologisnya. Fiksi bahwa Pancasila adalah regime kebenaran yang bisa tegak dengan sendirinya, justru merusak normativitas Pancasila itu sendiri.
saya  sebagai  warganegara  mencoba  menangkap  dan  memaknai  ( sense-making) terhadap  realitas.  Dari  situ,  saya  menjatuhkan  keputusan  etik:  patuh, cuek, menentang  ataupun  menjadi  pengusung  mati-matian.  Penstatusan  sebagai groundnorm dan proses-proses diskursif yang menyertainya tentulah menggiring saya untuk  patuh, meaning-making  melibatkan  realita-realita  di  luar  realitas  normatif.
Poinnya,  kepatuhan  pada grundnorm  ataupun  staatfundamentalnorm,  bukanlah fungsi  dari  penstatusan,  apalagi  apalagi  penstatusan  itu  hanya  untuk  memenuhi standar  kebenaran  formal.  Normativitas  Pancasila  tidak  bisa  disandarkan  pada penstatusan ataupun kebenaran formal, kebenaran atas nama hukum.
Yang  perlu  saya  tegaskan  sedari  awal  tulisan  ini  adalah  bahwa,  ketika mencoba  menghadirkan sense  of  agency  (ke-agensi-an  diri  saya)  dengan menstatuskan  dan  memosisikan  diri  sebagai  warganegara,  saya  juga  mendudukkan negara  sebagai agency.  Dalam  kaidah  analisis  yang  dikembangkan  di  kalangan ilmuwan politik, ini adalah hal biasa-biasa, meski tidak lazim dalam laku ideologis di negeri  ini.  Yang  tidak  mudah  saya  lakukan  adalah  menunjukkan,  dalam  kapasitas sebagai agency pribadi-pribadi warganegara maupun negara sama-sama terlibat dalam proses  mencari  dan  mereproduksi  makna  ( meaning-making).  Bahwa  normativitas Pancasila adalah proses reproduksi komitmen etik berdasarkan reasoning dari diri setiap warganegara. Bagi warganegara yang nyaman melihat kenyataan melalui lensa berpikir konstruktivis, apa yang diajarkan oleh Hans Kelsen sebagai the pure science of  law  yang  kalis  atau  terkelupas  dari  ajaran  moral  sejatinya  adalah  keberhalisan dalam  fiksasi,  seakan  hukum  positif  dan  hanya  dengan  mengandalkan  bekerjanya hukum positif realitas sosial itu bisa di- fixed-kan adanya.
Jelasnya, normativitas Pancasila tidak berlangsung di ruang kosong,  sebagai diandaikan oleh menganut ajaran Hans Kelsen. Ada ajaran ‘hukum yang murni’ ( the pure law) yang menyamankan ideolog negeri ini menbayangkan Pancasila harus di ruang  kosong,  yang  tidak  perlu  memperjuangkan  normativitasnya. 8 Normativitas Pancasila  diasumsikan  sudah fixed  karena  ajaran-ajarannya  beliau  masih  dijunjung tinggi  dalam  praktik  dan  ilmu  hukum  di  seluruh  dunia,  sejak  abad  akhir  abad  IX hingga saat ini. Para penganut ajaran Kelsen ini tidak menyadari adanya fiksasi ini meskipun adanya fiksi hukum, padahal sejak awal diajari dalam berlakunya hukum ada  yang  namanya  fiksi  hukum.  Lebih  dari  itu,  normativitas  hukum  tersandarkan pada  fiksi  hukum  itu.  Keteledoran  akan  adanya  fiksi  hukum  ini  menyamankan dirinya  untuk  membayangkan  hukum  itu  self-implemen,  namun  senyatanya kecanduan  daya  paksa  negara.  Henry  Kohen,  menunjukkan  bahwa  Kelsen menyadari bahwa hukum adalah coercive order bagi perilaku manusia. Kepentingan negara  adalah  memiliki  hukum  yang  " command  a  certain  human  behavior  by attaching  a  coercive  act  to  the  opposite  behavior.". 9 Sejalan  dengan  hal  itu,  telah mapan  adagium  bahwa  pembeda  negara  dengan  organisasi-organisasi  yang  lain adalah dirinya memiliki hak untuk memonopoli tidak kekerasan. Berbagai langkah fiksasi diperlukan agar pada saat diperlukan, monopoli kekerasan ataupun tindakan paksa bisa dilakukan pada saat diperlukan. Dalam posisi ini, negara sangat kehausan legitimasi,  dan  mobilisasi  legalitas  yang  Kelsen  ajarkan,  secara  praktis  menjawab persoalan. Dengan diperlakukannya Pancasila sebagai basis legitimasi dari  praktik-
8 Hans Kelsen, Pure Theory of Law , The Lawbook Exchange, Ltd., New Jessey, 2005.
9 Henry Cohen, “Kelsen's Pure Theory of Law”, The Catholic Lawyer , Volume 26, Number 2 Volume 26, Spring 1981, Number 2.
praktik  yang state-centric  itu,  bias  negara  tidak  terasa.  Norma  Pancasila  bisa  haris sebagai basis legitimasi apapun tindakan negara.
***
Untaian  norma-norma  itu  saling  terkait,  dan  oleh  karenanya  penyatuan norma-norma  itu  dalam  sebuah  untaian,  meniscayakan  adanya  konflik  nilai. Kontestasi  dan  konflik  nilai  itu  dianggap  telah  berakhir  ketika  status staatfundamentalnorm  itu  sudah  diikrarkan,  dan  dengan  begitu  Pancasila  dengan nyamannya bisa kita hadirkan sebagai ajaran untuk dipatuhi.
Dalam konotasi atau konteks tersebut di atas, telaah normativitas Pancasila dicoba  disajikan  dalam  telaah  ini.  Normativitas  Pancasila  ditelaah  dari  dua  sisi. Pertama  sisi  artikulasi  untuk  mengeksplisitkan  dan  membakukan  norma.  Norma dasar itu jumlah lima ⎯ tidak  lebih dan tidak kurang dari itu ⎯ dan oleh karenanya disebut ‘Pancasila’. Dengan menstatuskan Pancasila sebagai staatfundamentalnorm ke-lima-limanya  norma  dasar  itu ⎯ yakni  norma-norma:  (1)  berketuhanan,  (2) kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  (3)  persatuan  dalam  ikatan  negara,  (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan  (5)  keadilan sosial ⎯ harus dipahami dan dijabarkan sebagai satu untaian, betapa pun kontradiksi yang harus berpotensi terlahir dari artikulasinya. Lebih dari itu, penstatusan sebagai satu untaian norma ini seakan-akan  dengan  sendirinya  menghilangkan  peluang  berkontroversi  dalam menjabarkan atau mengoperasionalkannya. Keberhasilan dalam penstatusan itu telah memudahkan  proses  fiksasi.  Dalam  konteks  ini,  telaah  filosofis  terhadap  berbagai fiksasi  dalam  artikulasi  makna  membolehkan  para  filosof  melabeli  norma-norma yang diagung seperti Pancasila ataupun agama justru sebagai ‘fiksi’. Berbagai fiksasi itu,  kalaulah  secara  filosofis  dilabeli  sebagai  fiksi,  secara  praktikal  sangatlah fungsional.  Fiksi  bahwa  tidak  ada  peluang  kontradiksi  dalam  merajut  untai  norma yang dilabeli sebagai norma dasar itu menjadikan kita nyaman mengartikulasikannya sebagai suatu filosofi, sebagai dasar negara ataupun sebagai ideologi.
Ketika melafalkan staatfundamentalnorm, ada proses fiksasi penting. Bahwa hal itu adalah persoalan eksistensi, pembentukan dan penggunaan kekuasaan negara melalui  praktik meaning-making.  Sejalan  dengan  lafal  itu,  kita  juga  melafalkan Pancasila  sebagai  ‘ideologi  negara’  ataupun  ‘falsafah/filosofi  negara’.  Signifikansi politik pelafalan-pelafalan tersebut adalah agar keagenan negara bisa dijabarkan, bisa dioperasionalkan.  Karena  begitu  hegemoniknya  pewacanaan  Pancasila  sebagai staatfundamentalnorm,  negara  kita  agungkan  dan  pada  saat  yang  sama  take  for granted tentang keberadaan dan berfungsinya. Pewacanaan yang hegemonik ini telah membiarkan  diri  terlena  (dalam  hipnotis)  bahwa  negara  bukanlah  organisasi kekuasaan, entitas yang tidak melayani diri sendiri ( self-serving), organisasi yang tidak punya  masalah  dalam  menjabarkan  ide-ide  penting  (ideologi/filosofi)  ke  dalam praktik. Singkat cerita,  praktik normativity pada sisi ini telah membuka ruang bagi negara sebagai agency mendapatkan, mengakumulasi, memanfaatkan, dan lebih dari itu menikmati, kekuasaan.
Ada  ironi  dibalik  mobilisasi  wacana staatfundamentalnorm,  warganegara (stakeholders  pemilik  negara)  justru  terhipnotis  oleh  mantra-mantra  yang menjadikannya nyaman dikuasai oleh entitas yang kita namai ‘negara’. Ironi itu lebih
dahsyat  lagi  manakala  melalui  praktik  pewacanaan  para  penyelenggara  negara berhasil  memobilisasi  cita  kemuliaan,  keagungan,  cita  keadilan  dan  sebagainya. Negara  itu  ya  kemuliaan,  keagungan,  keadilan  itu  sendiri.  Dibalik  praktik  yang hegemonik tersirat praktik mobilisasi kebenaran. Berangkat dari sinyalemen bahwa Pancasila  adalah staatfundamentalnorm ⎯ dalam  mana  premis-premis  Pancasila adalah  premis  yang  benar  dan  pada  saat  yang  sama  Pancasila  adalah  sumber  dari segara  sumber  hukum ⎯ praktik  hegemonik  menghasilkan  fiksi  yang membahayakan, bahwa negara adalah kebenaran.
Yang  berkepentingan  dalam  penstatusan  itu  adalah  entitas  yang  kita  sebut sebagai  negara.  Sebagai  praktik  politik,  penstatusan  itu  kebutuhan  negara.  Negara dihadirkan  sebagai agency  dalam  keagenannya  entitas  itu  menikmati  laku  filosofis penting: fiksasi.
Nilai  ketuhanan  orang-orang  Islam,  diartikulasikan  dengan  keniscayaan untuk  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  Islam,  bertabrakan  dengan  artikulasi nilai  ketuhanan  non-muslim  yang  tidak  menyetujui  penjabaran  nilai  ketuhanan dengan  cara  itu.  Nilai  kesatuan  diartikulasikan  dengan  meniscayakan  Indonesia adalah  negara  kesatuan  yang  diartikulasikan  dengan  mendiskreditkan  federalisme. Sementara  kalangan  lain  merajut  makna  kesatuan  dari  kenyataan  sosiologis Indonesia  bahwa  ikatan  solidaritas  di  level  lokal  tersudut  oleh  intimidasi  wacana NKRI harga mati, karena kemalasan mengakui fakta hukum bahwa adanya Dewan Perwakilan yang diamanatkan oleh konstitusi mengisyaratkan telah diterimakan nalar federalis pasca amandemen UUD 1954. 10
Maknanya, dengan distatuskan sebagai ‘norma dasar’, ada seuntai fungsinya menyediakan  sandaran  bagi  penegakan  norma-norma  lain,  yang  sifatnya  lebih operasional-praktikal.  Sebagai  norma  dasar  yang  sifatnya  abstrak  harus  bisa dikonkritkan manifestasinya sebagai norma operasional-praktikal. Label staat dalam istilah staatfundamentalnorm,  mengisyaratkan  bahwa  sifat  praktikal  ataupun operasional  itu  manifes  dalam  penyelenggaraan  negara.  Yang  ingin  penulis kedepankan dalam pembicaraan ini adalah bahwa, secara kelembagaan sifat normatif dari staatfundamentalnorm ini adalah bagian penting dari formasi Indonesia sebagai negara merdeka. Sekiranya hal itu tidak membuahkan manfaat normatif ide yang kita sakralkan  sebagai  ideologi  ini  statusnya  tidak  lebih  dari  merek  dagang  atau  jenis produk.
Kalau  pernyataan  tersebut  di  atas  kita  artikulasikan  secara  terbalik,  jangan- jangan selama ini ¾ secara diam-diam ¾ kita sebetulnya memperlakukan Pancasila tidak  lebih  dari  sekedar  ‘produk’:  produk  pemikiran  politik  para founding  father. Karena signifikansi sebagai produk, persoalan hari lahir untaian ide yang kita sebut sebagai  Pancasila  menjadi  perdebatan  seru.  Karena  signifikansinya  adalah  sebagai produk ada keperluan untuk menspesifikkan siapa person yang memroduksinya, dan kapan atau di hari apa produk itu dihasilkan. Karena signifikansinya adalah sebagai produk, ada keperluan untuk mengikarkan bahwa produk itu sakti, dan kita punya ritus:  peringatan  hari  peringatan  kesaktian  Pancasila.  Pernyataan  ini  tidak dimaksudkan  untuk  mengingkari  sentralitas  figur  Sukarno,  tidak  bermaksud  pula
10 Purwo Santoso and Joash Tapiheru,  “Inevitability of Hybrid Model: Trajectory of the State’s  Transformation  in  Post-Suharto  Indonesia”,  in  Willhelm  Hofmeinter  and  Endmud  Tayao (eds.), Federalism and Decentralization: Perception for Political and Institutional Reforms, Konrad Adenauer Stiftung Singapore and Local Government Development Foundation Makati City, 2016, p. 189-208.
untuk  mengatakan  bahwa  kejelasan/ketetapan  itu  tidak  penting,  dan  juga  tidak bermaksud  untuk  Pancasila  tidak  memiliki  fungsi  yang  setara  dengan  jimat  sakti. Yang  ingin  penulis  sampaikan  adalah  bahwa,  selama  ini  kita take  for  granted, mengandaikan bahwa normativitas Pancasila itu adalah hal yang given, hal yang ‘sejak dari sona’ memang begitu. Dengan kata lain, apa proses reasoning yang luar biasa yang dijalani Sukarno dan para founder father negara ini, dan mengadopsi reasoning itu pola norma-norma praktikal-operasional bermunculan, dan kita berlakukan.
Dari  norma  ketuhanan  yang  maha  esa,  kita  memapankan  norma  bahwa dalam bernegara, setiap warga negara mengadopsi agama-agama masing-masing dan perbedaan afiliasi keagamaan tidak boleh menjadi dasar untuk memisahkan diri dari ikatan kenegaraan. Sekuat apapun afiliasasi keagamaan yang tergalang, artikulasi sila ketuhanan  tidak  boleh  dijadikan  dasar  untuk  mendirikan  negara  baru.  Ada  begitu banyak  norma-norma  praktikal-operasional  semacam  itu,  dan  untuk  kepentingan telaah ini tidak perlu kita eja satu persatu. Cukup dikatakan bahwa, sebagai norma dasar Pancasila mendasari norma lain. Yang ingin penulis kedepankan adalah bahwa normativitas Pancasila adalah terasa manakala kita memilah-memilih acuan normatif, dan menegakkan norma tersebut dalam keseharian praktik berbangsa dan bernegara, dalam menggeluti persoalan kita sehari-hari.
Pancasila memiliki kapasitas normatif yang luar biasa manakala diwacanakan sebagai ideologi negara. Dari mobilisasi kapasitas normatif ini, negeri yang besar dan rumit  dikelola  ini  menjadi governable.  Dengan  mendudukkan  Pancasila  sebagai ideologi  negara,  obsesi  penyelenggara  negara  maupun  obsesi  warga  negara  bisa dipolakan,  diarahkan.  Sebagai  ideologi,  Pancasila  adalah  sederetan  ide  yang ditetapkan  untuk  menjadi  obsesi  bersama.  Melalui  proses/praktek  perwacanaan Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  negara  hadir  sebagai  tatanan  yang  hegemonik. Dalam kemapanan hegemoni inilah negarai ini governable, bisa merumuskan tujuan jangka panjang jangka pendek dan menjabarkannya sebagai program pembangunan, bisa  menyiapkan  lembaga  peradilan  untuk  mengelola  konflik  dan  sengketa  dan sebagainya.  Negara  menghadirkan  diri  sebagai  instrumen  untuk  memperjuangkan kepentingan rakyat melalui proses governance dan policy-making. Dari segi ini, kita bisa merasakan bahwa kapasitas hegemonik ini yang dituai oleh negara adalah berkah dari  kesediaan  kita  mengusung  ideologi  negara.  Keberhasilan  kita  mengusung ideologi negara bermuara pada hal yang kita dambakan bahwa negara yang kita miliki bisa hadir dan tampil dengan instrumentalitasnya. Negara memanen legitimasi dari warga negara sebagai perberlakuan Pancasila sebagai ideologi negara.
untuk  menentukan  keputusan  etik  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam
konteks  inilah  Pancasila  hendak  ditelaah  secara  singkat  dalam  artikel  ini.  Bahwa norma-norma itu, pada gilirannya menjadi dasar dalam menetapkan komitmen etik bagi orang-per-orang ataupun kelompok ataupun golongan.
Bahwa status Pancasila sebagai norma dasar ini pun kita semua mengenali. Hanya saja, norma itu tidak menubuh sebagai pijakan dalam menyikapi menyikapi pergulatan  dan  menentukan  pilihan-pilihan  etis.  Deklarasi  dan  pelafalan  norma- norma turunan dari sila-sila Pancasila tidak menggelorakan dan menetaskan pilihan etis:  etika  Pancasila.  Pancasila  sejauh  ini  lebih  dibahas  dan  diartikulasikan  sebagai ideologi. Dalam kapasitasnya sebagai ideologi, normativitas Pancasila kita cukupkan sekedar  untuk  menyediakan  dan  memberi  legitimasi  bagi  kekuasaan  dan berkuasanya negara. Artikulasinya kira-kira begini. Bahwa dengan adanya Pancasila, negara bisa menatuhkan warga negara berketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara menjadi sepantasnya dijunjung tinggi ketika kebijaksanaannya berkemanusiaan, dan
warga  negara  menyatakan all-out  bersatu  dalam  ikatan  Indonesia  raya,  bahwa warganegara  bisa  diajak  bermusyawarah  dan  bermufakat,  dan  negeri  ini  dikelola menuju masyarakat adil-makmur. Ketika Pancasila disebut, subyek yang sebetulnya dibicarakan adalah negara, bukan warga negara. Dalam pewacanaan Pancasila warga negara  sebetulnya  diharapkan  menunjukkan  kepatuhan  pada  norma-norma  yang terkait.
Secara akademik, normativitas memang bisa manifest dalam berbagai corak. Dalam  berpancasila,  normativitas  yang  mengedepan  adalah  normativitas  hukum. Negara,  melalui  ajaran  ketatanegaraannya,  mengklaim  bahwa  Pancasila  adalah sumber  hukum  dan  dalam  kemapanan  ajaran  ini,  normativitas  dalam  narasi  yang legalistik  berlangsung  begitu  dominan  dan  hegemonik.  Normativitas  Pancasila manifest  secara  tuntas-rapi  dalam  hukum  tata-negara;  hukum  negara  yang  harus dipatuhi rakyat.
***
Penyajian exercise intelektual tersebut di atas, dimaksudkan bisa menandai laku ideologis-filosofis  saya sebagai warga negara.  Bahwa Pancasila adalah ideologi ataupun  falsafah  warga  negara,  yang  ko-eksis  dengan  ideologi  dan  falsafah  negara. Laku  hegemonik  negara  adalah  keniscayaan  namun  perlu  ditegaskan  bahwa  yang dijangkau olehnya adakah akal-budi orang per orang warganegara. Negara dan warga negara menjalin relasi kuasa melalui praktik-praktik diskursif, tidak sekedar melalui pemberlakuan  hukum  positif. Exercise  intelektual  itu  saya  lakukan  dengan mempertaruhkan  status  dan  peran  saya  sebagai  ilmuwan,  namun  tidak  mudah dilakukan  oleh  warganegara-warganegara  lain. Exercise    semacam  ini  seyogyanya menjadi standar kompetensi minimal warganegara; untuk mengatakan warganegara harus mengembangkan konter-hegemoni, mengembangkan narasi tanding ( counter- narrative) dari negara.
Dalam exercise  itu,  pembicaraan  tentang  negara  dicoba  disandingkan, kalaulah bukan didialektikakan dengan, pembicaraan tentang negara. Normativitas Pancasila, baik sebagai grundnorm dan turunannya staatfundamentalnorm, sebagai ideologi  ataupun  falsafah  disandingkan  kalaulah  tidak  didialektikakan  dengan Pancasila sebagai fakta, hanya saja fakta itu bersifat naratif. Catatan pentingnya, saya sebagai warganegara menggeluti Pancasila sebagai falsafah tidak dari pintu ontologis sebagaimana  biasa  dilakukan,  melainkan  melalui  pintu  aksiologis.  Aksiologi Pancasila,  saya  bahasakah  sebagai  persoalan  normativitas,  dan  bermuara  telaah  ini adalah pengakuan bahwa Pancasila sejatinya adalah fakta normatif yang bersemayam di  mata-hati  warganegara,  yang  diinternanalisasikan  sebagai  pilihan  dan  komitmen etik warganegara. Kalaulah negara melakukan pembinaan pengamalan Pancasila dari dan atas nama negara ⎯ baik dalam esensinya sebagai falsafah ataupun ideologi ⎯ ruang pembinaannya ada pada sisi epistemologis dan metodologis, bukan pada ruang ontologis: menghadirkan
Pancasila
sebagai grundnorm ataupun
staatfundamentalnorm.
Telaah  normativitas  Pancasila  yang  disajikan  dalam  artikel  ini  sebetulnya dimaksudkan untuk membukakan mata kita bahwa negara bisa hadir ke dalam relung akal budi warganegara dalam bentangan negara totaliter mempersetankan otonomi
warganegara untuk berpikir dan memobilisasi komitmen moral di satu sisi, dengan ujung  ekstrim  lainnya:  negara  naif.  Bahwa  norma  itu self-implementing  dan warganegara  itu  boleh  didegradasikan  jati  dirinya  sekedar  sebagai  penduduk.  Di manakah negara ini jatuh dalam bentangan itu, sangat tergantung dari pihak-pihak yang berpikir dan berkhidmah untuk dan atas nama negara. Dengan membentang teka-teki  metodologis  ini,  Badan  Pembinaan  Ideologi  Negara  berhadapan  dengan aspirasi,  kalau  bukan  tuntutan  untuk  mengembangkan  kajian-kajian  dan exercise normativitas  Pancasila,  termasuk  di  dalamnya  membekali  warganegara  untuk menggeluti  laku  intelektual  yang  saya  contohkan  di  atas.  Yang  harus  dibina  justru orang-orang  yang  berpikir  dan  berkhidmah  untuk  dan  atas  nama  negara,  selain warganegara.

## Referensi:
Berger, Peler L.  Thoman Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (1966),
Cohen, Henry, “Kelsen's Pure Theory of Law”, The Catholic Lawyer, Volume 26, Number 2 Volume 26, Spring 1981, Number 2.
Kelsen,  Hans, Pure  Theory  of  Law,  The  Lawbook  Exchange,  Ltd.,  New  Jessey, 2005.
Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Harvard University Press, 1949. Santoso, Purwo and Joash Tapiheru, “ Inevitability of Hybrid Model: Trajectory of the  State’s  Transformation  in  Post -Suhart o  Indonesia”,  in  Willhelm Hofmeinter and Endmud Tayao (eds.), Federalism and Decentralization: Perception  for  Political  and  Institutional  Reforms,  Konrad  Adenauer Stiftung  Singapore  and  Local  Government  Development  Foundation Makati City, 2016, p. 189-208.