Moch. Nurcholis Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Jawa Timur Email: cholis1986@gmail.com

## Abstract
The books of fiqh discussed the concept  of ih}da>d applies only to the wife who was left to die by her husband with the same period `iddah death, i.e. four (4) months in ten (10) days. It is inversely  proportional to the concept of ih}da>d that apply  in  Article  170  paragraph  (2)  the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  which establishes  the  obligation  of  mourning  for  her  husband  who  was  left  to  die  by  his wife with time according to propriety. Following the truth of the theory in coherence (the truth on the basis of the consistency argument), then in Article 170 paragraph (2) is provision to the same as subsection (1), i.e. ih}da>d both make law had to be done,  even  though    by  the  wife  and  husband.  The  differences  concept  ,the researchers  eventually  focused  on  two  aspects  of  the  problem,  namely:  (1)  What  is the reason of shar`iy used in the determination of the ih}da>d for husband in Article 170  paragraph  (2)  the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)?,  (2)  How  perspective maqa>s}id al-shari>’ah to the ih}da>d for husband in the Article 170 paragraph (2) the Compilation of Islamic Law (KHI)?.
The  researcher  of  this  articel  belongs  to  the  normative    research.  While  the views  from  the  data  collection  which  has  been  examined,  the  research  belongs  to library research (study library). Primary and Secondary data were analyzed by using descriptive  analytic  method,  that  describes  the  whole  theory  about maqa>s}id  al- shari>`ah which used to analyze the datas of the husband who has ih}da>d . While the approach in analyzing the data by using a statutory approach (statute approach). There  are  two  research  results.  The  first, shar`iy used  to  determine  of  the ih}da>d for  husband  in  Article  170  paragraph  (2)  the  Compilation  of  Islamic  Law (KHI) are the norms of Islamic law, both rule in us}uliyah or the rule of fiqhiyah . The second, ih}da>d for  the  husband  in  Article  170  paragraph  (2)  the  Compilation  of Islamic  Law  (KHI)  in  the  perspective  of maqa>s}id  al-shari>`ah has  been  in accordance  with  universal  values  of shara ` is jalb  al-mas}a>lih wa dar’  al-mafa>sid (brought good and resist damage). The category of maqa>s}id , the provisions of this article are included in the categories of al-d{aru>riyya>t , especially h{ifz} al-‘ird i.e. the imposition of religious law in order to guarantee and maintain the honor.
Keywords : Ih}da>d, Compilation of Islamic Law (KHI), Maqa>s}id al-Shari>`ah.

## Pendahuluan
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  menurut  para  pegiat  gender,  rumusan pasalnya  mengandung  bias  gender,  posisi  wanita  selalu  dinomor-duakan.  Hal  ini dikarenakan pengambilan rumusan KHI lebih didasarkan dari kitab-kitab fikih yang disusun  oleh  para Ulama‟  yang  terlahir  dan  dibesarkan  dalam  kondisi  sosial  dengan pola  kekeluargaan  yang  bersifat  patrilinial. 1 Bias  gender  sebagaimana  dimaksud, tampak seperti dalam ketentuan yang menyatakan bahwa wali perkawinan hanya sah apabila  dari  pihak  laki-laki.  Begitu  pula  dalam  hal  pembagian  waris,  laki-laki mendapatkan bagian 2 (dua) dan wanita 1  (satu). 2 Namun, hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut dari pasal-pasal dalam KHI, meskipun di satu sisi dikatakan bahwa  pasal-pasalnya  merujuk  kepada  kitab-kitab  fikih  klasik  dan  oleh  karenanya dianggap  mengandung  bias  gender,  namun  disisi  lain,  KHI  juga  mencantumkan pasal-pasal  yang  kandungannya  tidak  terdapat  sama  sekali  dalam  kitab  fikih, setidaknya dalam kajian fikih empat madzhab, dan tampak lebih apresiatif terhadap persamaan  antara    laki-laki  dan  perempuan.  Salah  satu  dari  pasal  yang  dimaksud adalah ketentuan yang berkaitan dengan masa berkabung sebab kematian atau yang dalam fikih dikenal dengan istilah ih}da>d . Oleh karena perumusan KHI bersumber dari  kitab-kitab  fikih,  maka  tentu  apa  yang  dimaksudkan  dengan  istilah  masa berkabung  oleh  KHI  sama  dengan  konsep ih}da>d dalam  fikih . Hal  ini  diperkuat dengan indikasi adanya kesamaan dalam masa atau waktunya pelaksanaannya. Dalam kitab-kitab fikih konsep tentang ih}da>d hanya berlaku untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan masa yang sama dengan masa ‘iddah kematian, yakni 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
Dalam  masa ih}da>d tersebut  terdapat  beberapa  larangan  bagi  seorang  istri, seperti larangan keluar rumah, bersolek, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan ketentuan fikih tentang konsep ih}da>d, KHI pada Bab XIX  dengan  judul  Masa  Berkabung  dalam  pasal  170  ayat  (1)  menyatakan  bahwa seorang  istri  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  maka  baginya  wajib  melakukan ih}da>d selama  masa ‘iddah kematian.  Tujuan  pelaksanaan ih}da>d sebagaimana  disebutkan dalam pasal tersebut adalah untuk ikut berbela sungkawa dan menjaga fitnah. Lebih lanjut,  dalam  pasal  yang  sama  ayat  (2)  ternyata  KHI  juga  menetapkan  adanya kewajiban masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya dengan masa menurut  kepatutan . 3 Mengikuti  teori  kebenaran  koherensi  (kebenaran  atas  dasar konsistensi argumen), maka dalam Pasal 170 ayat  (2) ini berketentuan sama dengan ayat (1), yakni ih}da>d sama-sama berhukum harus dilakukan, baik oleh istri maupun oleh suami. Dari paparan tentang ih}da>d bagi suami yang telah disebutkan, tampak jelas  adanya  perbedaan  rumusan  hukum  antara  fikih  dan  KHI  dan  oleh  karenanya
1 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia (Jawa Barat: ISIF, 2014), 119.
2 Husein  Muhammad,  “Reformasi  Hukum  Keluarga  Islam”  dalam  Pengantar Fiqh  Indonesia karya Marzuki Wahid (Jawa Barat: ISIF, 2014) , xix.
3 Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
Falasifa: Jurnal Studi Keislaman Volume 09, Nomor 1, Maret 2018, p-ISSN: 2085-3815, e-ISSN: 2527-8711
menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  melalui  sebuah  karya  penelitian  ilmiah.  Sisi kemenarikan setidaknya dapat difokuskan  pada dua hal. Pertama, mengingat bahwa dalam  kesejarahannya  penyusunan  KHI  bersumber  dari  kitab-kitab  fikih,  lalu mengapa  ketentuan  yang  ada  dalam  KHI  telah  beranjak  jauh  meninggalkan  fikih. Alasan shar`iy apakah yang dipakai oleh KHI dalam menetapkan adanya masa ih}da>d bagi  suami?  Kedua,  mengingat  bahwa  Hukum  Islam  bersifat  teleologis,  dengan makna bahwa hukum itu harus diwujudkan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu yang  oleh  al-Shat}ibi>  tujuan  itu  disebut  sebagai maqa>s}id  al-shari>’ah. Lalu termasuk  dalam  bingkai maqa>s}id apakah  ketentuan ih}da>d bagi  suami  yang terdapat  dalam  Pasal  170  ayat  (2)  ini?  Dua  pertanyaan  inilah  yang  akan  dianalisis kemudian ditaraik kesimpulan dalam artikel ini.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan  ( statute approach ),  yang  disinkronkan  dengan  metode  penggalian  hukum Islam sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti. 4 Jenis penelitian dilihat dari fokus kajiannya,  tergolong  penelitian  hukum  normatif,  yakni  penelitian  hukum  yang mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek. 5 Sedangkan  dari  sisi  operasional pengumpulan  data  yang  dikaji,  tergolong library  research (studi  kepustakaan),  yakni menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian. 6 Mengingat penelitian  ini  termasuk  kategori  penelitian  hukum  normatif  yang  berbentuk  studi kepustakaan ( library  research ),  maka  paradigma  penelitian  tergolong  kualitatif  dengan menggunakan  alur  berfikir  dan  pola  kerja  induktif-deduktif.  Teknik  pengumpulan data  yang  terdapat  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  kepustakaan,  yakni pengumpulan  data  dengan  bantuan  bermacam-macam  materi  yang  ada  di perpustakaan.  Pengumpulan  data  diawali  dengan  mencari  teori-teori  yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil dari kepustakaan, kemudian ditelaah dan  dikaji,  sehingga  menjadi  data  yang  dibutuhkan  untuk  penyelesaian  penelitian. 7 Teknik  analisis  data  menggunakan content  analysis (analisis  isi)  melalui  metode deskriptif analitik.
Alasan Shar`Iy tentang Suami Rerih}Da>D dalam KHI
Dalam  ketentuan  kitab-kitab  fikih  klasik, ih}da>d hanya  dihukumi  wajib  bagi istri yang ditinggal mati suaminya, istri yang tertalak menurut mayoritas para ulama‟ tidak  wajib  melaksanakan ih}da>d .  Adapun  masa  melakukan ih}da>d adalah  4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sebagaimana masa `iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya.  Selain  ketentuan  ini,  dalam  kitab  fikih  disebutkan  adanya  kesepakatan ulama‟ yang menyatakan bahwa seorang suami jika ditinggal mati oleh istrinya, tidak ada  tuntutan  apapun  baginya  untuk  melasanakan ih}da>d .  Bahkan  tidak  ditemukan
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2010), 194-196.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2008), 51.
6 Hasjim Abbas, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Materi Kuliah Studi Fiqh Kontemporer (Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul „Ulum, 2010), 11.
7 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 28.
satupun  pendapat  ulama‟  fikih,  baik  yang  dianggap  pendapat  kuat  maupun  lemah yang  menyatakan  bahwa  suami  wajib  melakukan ih}da>d jika  ditinggal  mati  oleh istrinya. Pada titik inilah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sama sekali berbeda dengan ketentuan fikih di atas.
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  untuk  berikutnya  disingkat  KHI, merupakan  dokumen  yustisia  keperdataan  Islam  Indonesia,  atau  juga  dapat  disebut sebagai fikih Indonesia mengatur soal perkawian beserta akibat-akibatnya dalam salah satu dari  tiga bukunya. Buku Perkawinan, Buku Kewarisan, dan Buku Perwakafan. Karakteristik  keIndonesiaan  setidaknya  terlihat  dalam  beberapa  pasal  yang  isinya justru  beranjak  jauh  meninggalkan  kitab-kitab  fikih  yang  justru  merupakan  rujukan penyusunan materinya. Diantara pasal yang bernuansa keIndonesiaan tersebut adalah Pasal 170 ayat (2) KHI yang menjelasakan tentang suami berkabung atau ber ih}da>d .
Secara lengkap redaksi ayat (2) tersebut adalah:
Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. 8
Sebagai salah satu bentuk Islam, seluruh ketentuan yang ada dalam KHI tentu tidak terlepas dari dalil-dalil shar`iy, baik dari al-Qur`an, al-Sunnah, pendapat ulama fikih,  kaidah  us}uliyah  dan  kaidah  fikih.  Kerap  terjadi  penolakan  oleh  masyarakat dengan anggapan bahwa KHI hukum Negara dan bukannya sekaligus hukum Islam yang  harus  diikuti  dan  dihayati,  meski  tidak  sampai  muncul  ke  permukaan,  lebih dikarenakan kurang lengkapnya pemahanan masyarakat terhadap apa yang dimaksud dengan hukum Islam itu sendiri dan juga apa itu KHI dan bersumber dari manakah KHI  itu  sendiri.  Pada  titik  inilah  dirasa  mendesak  untuk  mengungkap  alasan-alasan shar`iy  ketentuan  KHI  khususnya  menyangkut  pasal  dan  ayat-ayat  yang  dianggap kurang  populer  dan  cenderung  berbeda  sama  sekali  dengan  fikih  yang  selama  ini dipegangi mayoritas umat Islam di Indonesia.
Dalam  hal  melacak  dan  menentukan  alasan  shar`i  Pasal  170  ayat  (2)  KHI tentang ih}da>d bagi suami perlu diketengahkan terlebih dahulu landasan perumusan KHI  itu  sendiri.  Sebab  nuansa  dan  semangat  dari  perumusan  pasal  tersebut  tidak akan  dapat  pernah  terlepas  dari  semangat  perumusan  KHI.  Benar  apa  yang disampaikan  Abdurrahman,  bahwa  untuk  menggali  latar  belakang  dan  landasan perumusan  KHI  tidak  bisa  dijawab  dengan  singkat. 9 KHI  merupakan  himpunan pendapat  ulama,  intelektual  dan  tokoh  masyarakat  dengan  membedah  khazanah keilmuan  klasik  (kitab-kitab  kuning)  dengan  mempertimbangkan  nuansa perkembangan  masyarakat  Indonesia,  demikian  menurut  Ahmad  Rafiq. 10 Sehingga penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan penyesuaian budaya
8 Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
9 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 15.
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 31.
bangsa,  yang  hasilnya  terkadang  berbeda  sama  sekali  dengan  produk-produk  fikih klasik atau hukum kelurga di negara-negara Islam yang lain.
Perumusan KHI itu didasarkan pada tiga landasan.  Pertama , landasan historis yang  terkait  dengan  pelestarian  hukum  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat-bangsa. KHI  merupakan  perwujudan  nilai-nilai  yang  bersifat  abstrak  dan  sakral,  kemudian dirinci  dan  disistemisasi  melalui  proses  penalaran  logis,  disosialisasikan  melalui berbagai  saluran,  kemudian  terinternalisasi  dalam  berbagai  pranata  sosial.  Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia, KHI merupakan hukum yang hidup, melalui suatu  proses  perjalanan  yang  panjang,  sejak  Islam  datang  dan  berkembang  serta menjadi  kekuatan  politik.  Kedua , landasan  yuridis  yang  terkait  dengan  tuntutan normatif. Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengisyaratkan bahwa  hukum  Islam  di  bidang  perkawinan,  kewarisan  dan  perwakafan  berlaku  bagi orang-orang  yang beragama  Islam.  Dalam  hukum  perkawinan  itu  bertitik  tolak  dari ketentuan  Pasal  2  Ayat  (1)  UUP  1/1974  yang  menyatakan  keabsahan  perkawinan apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya.  Ini  berarti  masyarakat Islam  juga  menggunakan  hukum  Islam  dalam  bidang  perkawinan.  Demikian  halnya dengan  pemeluk  agama  lain,  keabsahan  perkawinannya  harus  menggunakan ketentuan agamanya. Oleh karena itu, untuk tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, maka dituntut adanya hukum Islam tertulis yang memiliki daya ikat. Ketiga , landasan  fungsional  yang  terkait  dengan  kebutuhan  nyata  dalam  masyarakat  yang selalu mengalami perubahan dengan cepat. KHI, menurut para penyusunnya, adalah fikih  Indonesia.  KHI  disusun  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dan  tuntutan hukum  masyarakat  Islam  Indonesia.  Fikih Indonesia  itu  mengarah  kepada  unifikasi mazhab  dalam  hukum  Islam.  Dan  dalam  sistem  hukum  Islam  Indonesia,  KHI merupakan bentuk terdekat dari kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan nasional. 11
Disamping berlandaskan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, KHI juga  memiliki  landasan  substansial  berupa  al-Qur‟an,  al-Sunnah,  kaidah-kaidah us}uliyah,  kaidah-kaidah  fikih,  serta  pendapat  ulama`  fikih  dalam  kitab-kitab  klasik yang  telah  menjadi  hukum  hidup  dan  menyatu  dalam  masyarakat  Islam  sebelum adanya  KHI.  Keberadaan  perundang-undangan  merupakan  landasan  yuridis. Sedangkan  khazanah  keilmuan  fikih,  kaidah  us}uliyah  dan  kaidah  fikih merupakan landasan historis sekaligus fungsional.
Pasal 170 ayat (2) KHI tentang suami ber ih}da>d ternyata tidak didapati nas} baik  yang  bersumber  dari  al-Qur`an  dan  al-Sunnah,  begitupula  tidak  didapati pendapat  ulama`  fikih  yang  menyinggung  secara  spesifik  tentang  permasalahan  ini. Lantas, apakah dengan demikian Pasal 170 ayat (2) ini bertentangan dengan hukum Islam,  dan  dengan  sendirinya  harus  ditolak?  Tentu  tidak  demikian  halnya. Sebagaimana  hipotesa  yang  telah  dikemukakan  bahwa  sepanjang  permasalahan
11 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 130-131.
bersifat z}anni>y , terbuka  kemungkinan  untuk  mentafsirkannya  dengan  tetap berpedoman pada kemaslahatan. Permasalahan ih}da>d sangat erat kaitannya dengan masalah  perkawinan  yang  oleh  para  ulama`  dikategorikan  sebagai  akad  atau  ikatan yang melibatkan antara pihak suami dan pihak istri. Adanya hubungan yang bersifat horisontal  ini  mengindikasikan  bahwa  urusan  perkawinan  sebenarnya  masuk  dalam urusan mu`amalah dunya>wiy>ah , meskipun juga tetap akan berdampak pada urusan uk}ra>wi>yah .  Namun  yang  hendak  diungkapkan  disini,  perkawinan  bukanlah termasuk  dalam  katagori  ibadah mahd}ah yang  bersifat  sakral,  tetapi  merupakan mu`amalah  yang  bersifat  profan.  Oleh  karenanya,  sudah  seyogyanya  dipahami  juga bahwa  permasalahan ih}da>d masuk  dalam  katagori  mu`amalah  yang  menganut sebuah kaidah berbunyi:
ِلْا ِةَلَماَعُمْلا  ِفِ ُلْصَلأا ََِِِِِْْْ  َلََ ٌلِْْلََ َّ َّ ََُُ ََْْ َّ اِِ ُةََاَبَ Hukum asal dalam semua bentuk mu`amalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 12
Dengan  redaksi  yang  sedikit  berbeda,  namun  dengan  maksud  yang  sama dengan kaidah di atas, terdapat pula kaidah yang berbunyi:
ُللا َمَّ ََِ اَم َّ اِِ ُِْنِم َُِظُْيُ  َلََف ُوْفَعْلا ِتاََاَعْلا  ِفِ ُلْصَلأا
.
Hukum asal dalam adat adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT. 13
Pengelompokan ih}da>d kedalam  ranah  mu`malah  dan  bukannya  ibadah mahd}ah juga  terindikasi  dari  pendapat  mazhab  Ma>likiy  yang  menyatakan  tentang adanya kewajiban ih}da>d bagi wanita kafir dzimmi>y dengan argumen bahwa hakekat ih}da>d ialah  mencegah  dari  pandangan  laki-laki  lain.  Tegasnya,    mazhab  Ma>likiy tidak  mensyaratkan  harus  beragama  Islam  bagi  wanita  yang  menjalankan ih}da>d sebagaimana  tiga  mazhab  lain  yang  menyatakan ih}da>d adalah  ibadah.    Perbedaan pendapat di kalangan mazhab fikih tentang kategori ih}da>d, apakah termasuk dalam ranah ibadah ataukah mu`amalah inilah yang menunjukkan bahwa diskursus ih}da>d merupakan ranah ijtihadiyah yang oleh karenanya bersifat dhanniy yang masih terbuka untuk dikembangkan sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya. Pengembangan hukum ih}da>d yang juga diberlakukan bagi suami sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  170  ayat  (2),  jika  dilihat  dari  metode  penemuan  hukum terkatagori  dalam  pola  induktif  melalui  pengamatan  perbuatan-perbuatan  dan  sikap anggota masyarakat, disimpulkan kadar kesadaran hukum masyarakat itu. Selanjutnya, dari hasil pengamatan ini dibuatlah peraturan-peraturan umum yang mengikat seluruh masyarakat. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa ih}da>d bagi suami tidak masuk  dalam  ranah ta`abbudi dan  oleh  karenanya  masuk  dalam  ranah  hukum  sipil,
12 Terjemah diambil dari A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2014), 130.
yang  menurut  Bustanul  Arifin,  perumusan  hukumnya  melalui  metode  induktif. 14 Kalau  melihat  sisi  kesejarahan  adanya  ketentuan ih}da>d ,  apa  yang  dikatakan  oleh Bustanul Arifin benar adanya. Sebab, meskipun Islam telah mengubah batasan waktu ih}da>d ,  larangan-larangan  selama ih}da>d dalam  hal  berhias  sedikit  banyak  masih mengikuti kebiasaan yang berlaku di  masyarakat Arab pra Islam. Larangan-larangan tersebut  sangat  bersifat  lahiriah.  Sementara  pada  hakikatnya, ih}da>d adalah  untuk berkabung  yang  tidak  harus  selalu  diekspresikan  dalam  bentuk  lahiriah,  meskipun tidak harus diartikan boleh memakai pakaian dan perhiasaan seenaknya sendiri diluar kewajaran.  Batasan-batasan  etis  tentang  ekspresi  berkabung  berdasar  atas  kebiasaan sekelompok  masyarakat  tertentu  menjadi  dasar  utama  dalam  menjalankan ih}da>d . Tentu  kebiasaan-kebiasaan  sebagai  sebuah  ekspresi  akan  sangat  rentan  berubah dalam  setiap  generasi.  Namun,  sepanjang  perubahan  itu  tidak  menyangkut  hukum- hukum  pokok  hal  itu  diperbolehkan  dalam  Islam.  Itulah mengapa  KHI  hanya menyebut batasan waktu ih}da>d namun tidak menyebutkan larangan-larangan yang harus ditinggalkan sewaktu menjalaninya. Terkait hal ini terdapat sebuah kaidah yang berbunyi:
َكََْلأْا ُُِّ َْغَ ت َُِكْنُ ََا
ِْاَمْزَْلأا ُِّيَُّغَ تِبَ ِما 15
Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum disebabkan perubahan zaman.
Bertitik  tolak  dari  penjelasan  yang  telah  disampaikan  di  atas,  kiranya  dapat dibenarkan  secara shar`i>y pemberlakukan  Pasal  170  ayat  (2)  KHI  tentang ih}da>d bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Betapapun tidak terdapat nas} dan juga pendapat  ulama`  fikih  yang  secara  spesifik  menyebutkannya,  namun  sudah  sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.
Terkait ragam perbedaan sebuah produk fikih, dalam hal ini fikih klasik dengan fikih Indonesia yang terkodifikasi dalam bentuk KHI, maka sikap yang harus diambil adalah  mengikuti  produk  fikih  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemimpin  sebuah pemerintahan.  Sedangkan  ragam  pendapat  yang  berseberangan  disikapi  sebagai sebuah  warisan  khazanah  keilmuan  yang  mungkin  satu  ketika  akan  digunakan  lagi. Sebuah kaidah menyatakan:
َفَلَِْلْا ُعَفَِْ َ َِاَهِتْجِلْا ِلِئاَسَم  ِفِ ِمِكاَْلْا ُمْكَُ .
Hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam  masalah-masalah  ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. 16
Ketaatan dalam mengambil dan mengikuti ketetapan pemerintahan didasarkan atas pemahaman bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin sama sekali  tidak  boleh  keluar  dalam  kerangka  kemaslahatan  umum.  Sebuah  kaidah  fikih menyatakan:
14 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 45
15 Muh}ammad S{idqi> Ibn Ah}mad al-Burnu>, al-Waji> z (Riyad: Maktabab al-Tawbah), 255.
16 Djazuli, Kaidah,..., 154.
ِةَحَلْصَمْلاِبَ ٌطْوُ نَم ِةَََِّْ ِلا  َلََ ِماَمِلْا ُفَُِّصَت .
Kebijakan  pemerintah  atas  kepentingan  masyarakat  harus  selalu menitikberatkan pada aspek maslahah. 17
Dalam ungkapan yang lebih umum, disebutkan sebuah kaidah:
ٍفَِِّصَتُم ُّلُك ِةَحَلْصَمْلاِبَ َفَّ َِصَتَ َ ََْْ َِِْْلَعَ ف ِْيَُّغلْا ِنََ Tiap-tiap  orang  yang  memegang  hak  tasaruf  orang  lain,  harus mentasarufkannya berdasar mas}lahah .
Dua  kaidah  di  atas,  jika  diterapkan  dalam  konteks  Pasal  170  ayat  (2)  KHI tentang ih}da>d bagi  seorang  suami mas}lahah yang  dimaksud  berupa  pemeliharaan atas  harga  diri  seorang  dari  cemoohan  dan  gunjingan  orang  lain  atau  terhindar  dari fitnah yang menjadi tujuan adanya ih}da>d yang disebutkan dalam Pasal 170 ayat (1): Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama  masa  iddah  sebagai  tanda  turut  berduka  cita  dan  sekaligus  menjaga timbulnya fitnah . 18
Namun  demikian,  hal  yang  juga  patut  dicermati  adalah  adanya  perbedaan tentang  masa  berkabung  antara  istri  dalam  Pasal  170  ayat  (1)  dan  masa  berkabung bagi  suami  dalam  Pasal  170  ayat  (2).  Jika  bagi  istri  ada  batasan  waktu  berkabung tertentu yakni 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, lain halnya bagi suami yang waktu berkabungnya  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  kepatutan.  Perbedaan  tentang  waktu ih}da>d antara  suami  dengan  istri  sebenarnya  hal  yang lumrah.  Sebab  dasar  hukum yang dipergunakan oleh keduanya memang berbeda halnya. Waktu ih}da>d bagi istri memang  sudah  dijelaskan  secara  langsung  oleh  al-Qur‟an  ( mans}u>sah )  dan  bersifat qat}i>y , sedangkan masa ih}da>d bagi suami merupakan produk ijtihad yang bersifat z}anni>y yang lebih mendasarkan diri pada adat kebiasaan. Sudah tentu, ukuran lama hari masa ih}da>d bagi suami antara satu komunitas masyarakat dengan lainnya akan berbeda  satu  sama  lain,  sesuai  dengan  kondisinya  masing-masing.  Terlepas  dari perbedaan  ini,  hal  pokok  yang  perlu  dinyatakan  adalah  tindakan  penentuan  lama waktu ih}da>d bagi  suami  berdasar  atas  adat  adalah  tindakan  legal,  sebagaimana dalam sebuah kaidah berbunyi:
ٌةَمَّ كَُمُ ُةََاَعلا
Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum. 19
17 Ibid., 147.
18 Pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
19 Djazuli, Kaidah,..., 9.
Perspektif Maqa>s}id  al-shari>’ah  terhadap  Suami  Rerih}da>d  dalam KHI
Dalam ranah ijtihad berbasis maqa>s}id , penggunaan al-Qur`an dan al-Sunnah sebagai  sumber  hukum  Islam  paling  utama  merupakan  sebuah  keniscayaan.  Sebab memang demikianlah yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Mu`a>dz bin Jabal sewaktu  akan  bepergian  ke  Negara  Yaman  melalui  sebuah  percakapan  berbentuk pertanyaan.  Demikian  halnya,  pesan  Nabi  kepada  umatnya  agar  berpegang  pada  al- Qur`an  dan  al-Sunnah  dengan  jaminan  tidak  akan  pernah  tersesat  selamanya  jika masih berpegang teguh pada keduanya.
Namun  demikian,  tidak  seleruhnya  kandungan  dari  al-Qur`an  dan  al-Sunnah berbicara secara spesifik permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh umat. Pada  titik  inilah  diperlukan  upaya-upaya  penggalian  hukum  atas  permasalahan- permasalahan  baru  secara  mendetail  melalui  sebuah  proses  berfikir  yang  dikenal dengan istilah ijtihad. Seperangkat metode yang dibutuhkan untuk menjamin validitas sebuah upaya ijtihad kasus-kasus parsial terumuskan dalam bentuk kajian us}u>l fiqh yang mesti dikuasi oleh para mujtahid sesuai dengan ragam tingkatannya. Berbeda dengan us}u>l fiqh yang banyak mendasarkan diri pada ketentuan teks nas}  al-Qur`an  dan  al-Sunnah, maqa>s}id  al-shari>`ah penetapan  hukumnya berdasarkan penekanan pada nilai-nilai dan prinsip universal yang terkandung dalam keduanya. Apabila ketentuan-ketentuan spesifik dan parsial di dalam al-Quran dan al- Sunnah tidak sesuai dengan nilai dan prinsip universalitas maqa>s}id al-shari>`ah yang disarikan dari al-Quran dan al-Sunnah, maka harus ditafsirkan sejalan dengan prinsip dan  nilai  universal  tersebut.  Begitu  juga  halnya  dengan ijma’ , qiya>s , istih}sa>n, mas}lah}ah{  mursalah, sadd  al-dhara>’i yang  tetap  digunakan  selama  dianggap  sesuai dengan maqa>s}id  al-shari>`ah yang  lebih  mendasarkan  diri  pada  kemaslahatan dibandingkan dengan teks. Nilai universalitas maqa>s}id al-shari>`ah dengan demikian dianggap lebih menjangkau dan mewadahi kasus-kasus kontemporer yang akan gagal diselesaikan jika seandainya hanya didekati dengan menggunakan teks.
Salah satu persoalan yang akan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan maqa>s}id  al-shari>`ah adalah  kandungan  Pasal  170  ayat  (2)  tentang ih}da>d bagi suami  yang  tidak  terdapat  dalam  nas}  al-Qur`an  dan  al-sunnah,  begitupula  dalam kitab-kitab fikih. Sebagaimana yang telah disinggung terdapat 3 (tiga) langkah dalam menggunakan maqa>s}id  al-shari>`ah sebagai  sebuah  pendekatan  dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pertama , tas}awwur yang berupaya mengenal hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas. Kedua, takyi>f yakni upaya menyusun dalil-dalil  yang  dianggap  sesuai  dengan  masalah  baru  itu.  Ketiga, tat}bi>q adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum,  dan  tujuan-tujuan  utama  hukum  itu  sendiri.  Berikut  dicoba  terapkan  ketiga langkah tersebut.

## A. Tas}awwur (deskripsi masalah)
Ketentuan ih}da>d bagi  suami  mungkin  hanya  ada  dalam  fikih Indonesia  yang  tertuang  dalam  bentuk  KHI  yang  diberlakukan  melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Sebagaimana yang  telah  disinggung  sebelumnya  bahwa  perumusan  KHI  bukan  semata- mata  didasarkan  pada  teks-teks  normatif  yang  statis,  sebaliknya  KHI merupakan produk dialektika antara teks-teks normatif dengan konteks yang selalu dinamis. Perpaduan dua hal inilah yang kemudian menempatkan KHI sebagai  produk  fikih  Indonesia  masa  kini  yang  mempunyai  karakteristik berbeda dengan fikih klasik pada umumnya. Jika pada fikih klasik perempuan diposisikan  banyak  berada  di  bawah  posisi  laki-laki,  tidak  demikian  halnya dalam  KHI.  Keduanya  dianggap  berimbang  sesuai  dengan  porsi  dan fungsinya  masing-masing.  Demikian  ini  terlihat  jelas  dalam  Pasal  79  KHI tentang kedudukan suami istri:
1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 20
Penyetaraan  posisi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  KHI  tentu  tidak terlepas  dengan  sistem  keluarga  yang  ada  di  Indonesia  yang  secara  umum menganut  sistem bilateral ,  yakni  sistem  kekerabatan  yang  angota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu. Konsekwensinya, posisi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dianggap  sama.  Hal  ini  tentu  berbeda dengan kondisi masyarakat Arab,  tempat lahirnya ilmu fikih klasik, yang pada umumnya  menganut  sistem patrilineal dengan  memposisikan  laki-laki  di  pihak yang dominan. Tidak mengherankan jika kemudian dalam KHI terdapat pasal- pasal  dimana  posisi  perempuan  dinaikkan  dibanding  dengan  posisinya  ketika berada  dalam  ketentuan  fikih  klasik.  Semangat  ini  pula  yang  ditengarahi melandasi  rumusan  tentang  adanya ih}da>d bagi  suami  dalam  Pasal  170  ayat (2).
Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan karakter  masyarakat gemah ripah loh jinawe (ramah, toleran),  tingkat penghormatan dan kepedulian kepada orang  lain  begitu  tinggi,  lebih-lebih  pada  sanak  kerabat  dan  keluarga.  Tradisi gotong royong (saling membantu secara sukarela) seakan sudah menjadi nilai-nilai etika  yang  tidak  boleh  ditinggalkan.  Penghormatan  yang  begitu  tinggi  tidak hanya terbatas ketika masih hidup, saat meninggalpun rasa itu tetap dipelihara. Tradisi  kirim  do`a  pada  saat  7  hari,  40  hari,  100  hari,  sampai  1  tahun  atas kematian  seseorang  merupakan  hal  yang  dianggap  wajib  secara  tradisi.  Harta
20 Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
warisan  yang  ditinggalkan  oleh  mayit,  dalam  banyak  tradisi  masyarakat  tidak boleh  langsung  dibagi,  namun  harus  menunggu  sampai  selesainya  seluruh rangkaian peringatan hari kematian itu. Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya,  betapapun  menurut  fikih  boleh  untuk  langsung  menikah  dengan perempuan  lain,  namun  dalam  tradisi  masyarakat  Indonesia  dianggap  sesuatu yang  tabu  dan  tidak  pantas.  Dalam  konteks  inilah  pasal  Pasal  170  ayat  (2) tentang ih}da>d bagi suami diletakkan sebagai sebuah kearifan lokal dan etika luhur  yang  harus  diikuti.  Islam  sendiri  datang  dengan  misi  utama  untuk menyempurnakan etika yang baik. Nabi SAW bersabda:
َنْسَُ َمَِّتَُِلأ ُتْثِعُبَ ِق َلَْخَْلأا 21
Saya diutus agar menyempurnakan akhlak yang baik. (H.R. Ma>lik: 3357).

## B. Takyi>f (penyusunan dalil atas sebuah masalah)
Perlu  dijelaskan  bahwa  tujuan  adanya ih}da>d menurut  KHI  adalah sebagai bentuk tanda berduka cita dan sekaligus menjaga adanya fitnah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi:
Isteri  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  wajib  melaksanakan  masa berkabung  selama  masa  iddah  sebagai  tanda  turut  berduka  cita  dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah . 22
Rumusan  pasal  KHI  di  atas  yang  meletakkan  berduka  cita  sebagai prinsip dalam ih}da>d telah sesuai dengan pendapat ulama` fikih. Al-Saraksi>y, salah  satu  pengikut  mazhab  H{anafi>y,  menyebutkan  bahwa h}ikmat  al- shari>ah adanya ih}da>d bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Ia berkata:
ِحاَكِّنلا ِةَمْعِن  ِتْوَ ف  َلََ  ِفُّسَأَّ تلا ُراَهْظِِ ََاَُِْلْا َّ ََْ 23
Ih}da>d sesungguhnya ungkapan berduka cita atas hilangnya kenikmatan nikah.
Duka  cita  atas  hilangnya  kenikmatan  nikah,  tentu  bukan  karena hilangnya kenikmatan itu sendiri, namun yang lebih penting adalah kehilangan pasangan  yang  menghasilkan  kenikmatan  nikah  itu  sendiri.    Hal  ini sebagaimana  pernyataan  dalam  kitab  al-Mawsu>`ah  al-Fiqhi>yah  al- Kuwaiti>yah yang berbunyi:
ْهَعِبَ  َّ فََّو ٍجْوَز  ِتاََمَ  َلََ  ِفُّسَأَّ تلِل اًراَهْظِِ ، اَهُجْوَز اَهْ نََ َِّفُِوُ ت ْنَم  َلََ ٌبِجاَو ََاَُِْلْا َّ ََْ
اَهُِ 24 21 Ma>lik ibn Anas, Al-Muwat}t}a’ , Vol. 5, No. 3357 (Madinah: Muassasah Zayd, 2004), 1330.
22 Pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
23 Muh}ammad ibn Abi> Sahl al-Sarakhsi>y, Al-Mabsu>t} (Beirut: Da>r al-Fikr, 2000), 104.
24 Wiza>rat al-Awqa>f wa al-Shu‟un al-Isla>mi>yah, al-Mawsu>`ah al-Fiqhi>yah al-Kuwaiti>yah (Kuwait: Da>r al-Sala>sil, 2006), 106.
Sesungguhnya ih}da>d berhukum  wajib  bagi  wanita  yang  ditinggal  mati suaminya untuk menampakkan rasa berduka cita atas kematian suaminya yang telah memenuhi janji-janji kepadanya.
Dari penjelasan di atas, sangat jelas diketahui bahwa h}ikmat al-shari>ah adanya ih}da>d bagi istri adalah rasa berduka cita atas kematian pasangannya. Jika  dicermati  lebih  dalam,  sebenarnya  permasalan  berduka  atas  kematian seorang  yang  dicintai  tidak  hanya  dirasakan  oleh  seorang  istri,  sebab  seorang suami  pun  jika  ditinggal  mati  oleh  istrinya  juga  akan  mengalami  kondisi psikologis  yang  sama.  Sehingga  adanya ih}da>d harus  dipandang  sebagai kriteria  kepantasan  bagi  mereka  yang  baru  ditimpa  musibah,  dan  oleh karenanya baik suami maupun istri mesti menjaga ukuran kepantasan tersebut dengan  tidak  menunjukkan  kepada  publik  perasaan  senang  dan  bahagia  atas kematian pasangannya. Pada titik inilah, dengan berdasar pada ilha>q al-masa>il bi nadha>iriha (menyerupakan hukum dengan kasus serupa), ih}da>d juga harus diberlakukan  atas  suami  dengan wajh  shabh (titik  kesamaan)  berupa  rasa  duka cita  atas  kematian  pasangan.  Analogi  hukum  semacam  ini,  sepanjang  tidak menyangkut  permasalahan  ibadah mah}d}ah dapat  dibenarkan  dalam  hukum Islam. Terdapat satu kaidah berbunyi:
ُقْعَم ِْيَُّغ ِةََاَبِعْلا  ِفِ َساَِْق َا َنْعَمْلا َِّ ْو
.
Tidak  bisa  digunakan  analogi  dalam  ibadah  yang  tidak  bisa  dipahami maksudnya. 25
Kaidah tersebut jika dipahami dengan menggunakan logika sebaliknya ( mafhu>m mukha>lafah ), maka mengasilkan sebuah pengertian tentang bolehnya menganalogkan  sebuah  hukum  sepanjang  tidak  berkaitan  dengan  masalah ibadah yang bersifat ta`abbudi>y (doktrinasi murni). Kaidah ini dapat digunakan untuk  mendukung  ketentuan  pokok ih}da>d bagi  suami  sebab  disamakan dengan ketentuan pokok ih}da>d bagi istri sebagaimana dalam Pasal 170 dalam KHI ayat (1) dan (2).
Masih  dalam  pasal  dan  ayat  yang  sama,  tujuan  lain  adanya ih}da>d adalah  untuk  menjaga  diri  dari  adanya  fitnah  atau  celaan  dan  cemoohan  dari orang  lain  yang  dapat  menjatuhkan  harga  diri.  Baik  suami  atau  istri  yang ditinggal  mati  oleh  pasangannya  kemudian  tidak  menunjukkan  rasa  bersedih, maka  pasti  akan  terjadi  gunjingan  dan  cemoohan  masyarakat  yang  dapat menjatuhkan  harga  dirinya.  Padahal  menjaga  harga  diri  merupakan  salah  satu kewajiban  dalam  hukum  Islam.  Setiap  upaya  melestarikan  sebuah  kewajiban berari pula berhukum wajib. Sebuah kaidah berbunyi:
ُِِصاَقَمْلا ُماَكَََْ ِلِئاَسَوْلِل .
Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. 26
25 Djazuli, Kaidah-Kaidah , ..., 116.
Dalam  redaksi  yang  lain  juga  didapati  sebuah  kaidah  dengan  makna sama yang berbunyi:
ٌبِجَاو َوُهَ ف ِِِبَ َّ اِِ ُبِجاَوْلا ُّمِتَََا اَم
.
Apa  yang  tidak  sempurna  suatu  kewajiban  kecuali  dengan  adanya  hal tersebut, maka hal itu wajib pula hukumnya. 27
Oleh  karena  menjaga  harga  diri  berhukum  wajib  bagi  setiap  muknin, baik  laki-laki  dan  perempuan,  maka  adanya ih}da>d bagi  suami  atas  kematian istrinya agar ia terhindar dari fitnah orang juga berhukum wajib. Jika kemudian terdapat  kegamangan  dalam  menjalankan ih}da>d bagi  suami  disebabkan karena  tidak  adanya  ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang  hal  itu  dalam kitab-kitab  fikih  klasik,  maka  ada  baiknya  jika  kita  mendasarkan  diri  pada kandungan sebuah kaidah yang berbunyi:
اًَُبَََ ِلِئاَسَوْلا ِةََاََِر  َلََ ٌةَمَّ َُقُم ُِِصاَقَمْلا ُةََاَُِم
.
Menjaga  (memelihara)  tujuan,  selamanya  lebih  didahulukan  daripada memelihara cara dalam mencapai tujuan. 28
Fitnah  oleh  masyarakat  yang  dialamatkan  pada  seseorang  yang  tidak berkabung  atas  kematian  pasangannya  merupakan  hal  yang  sangat  lumrah terjadi.  Sebab,  perasaan  bersedih  karena  kehilangan  sesuatu  yang  dicintai merupakan  fitrah  setiap  umat  manusia  dalam  setiap  generasinya.  Bahkan binatang  sekalipun  yang  kehilangan  pasangannya  akan  mengalami  rasa  yang serupa.  Tidak  berlebihan  kiranya  kalau  kebiasaan  yang  demikian  ini  dianggap sebagai kesepakatan dan kepastian dalam ukuran manusia normal. Pelanggaran terhadap  hal-hal  yang  sudah  disepakati  adanya  oleh  masyarakat,  termasuk didalamnya masalah berkabung, berarti pula pelanggaran terhadap agama Islam yang juga disebut sebagai agama fitrah. Dalam satu kaidah disebutkan:
ُْيِْْْعَّ  تلا ِّصَّ نلاِبَ ِْيِْْْعَّ  تلاَك  ِفُِْعْلاِبَ . Ketentuan berdasarkan kebiasaan serupa dengan ketentuan berdasarkan nas}. 29

## C. Tat}bi>q (penerapan)
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  adanya ih}da>d bagi  suami bertujuan  untuk  berkabung  dan  menghindarkan  diri  dari  fitnah  yang  dapat merusak harga diri. Dalam hukum Islam menjaga diri hukumnya adalah wajib. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat H{idhyam al-Sa‟diy disebutkan:
26 Ibid., 172. 27 Ibid., 171. 28 Ibid., 170. 29 Ibid., 87.
ِّيُِْعَّ سلا  ٍَيَْذَِ  ْنََ ْمَََو ْمُكَءاَمَِ َّ ِِْ  َاََ  ََّ اَقَ ف  ِعاَََوْلا ِةَّ جََ  ِفِ َمَّ لَسَو َِِْْلََ َُِّ للا  َّ لَص َِِّ للا  ََّ وُسَر َُِهَش َُِّ نََ
ْمُكَلاَو
َذَه ْمُكَُِلَ بَ ِةَمُِْحَكَو اَذَه ْمُكِِْهَش ِةَمُِْحَكَو اَذَه ْمُكِمْوَ َ ِةَمُِْحَك ٌماَََِ ْمُكَْْلََ ْمُكَضاَََََِْو ا
30
Dari  Hid}yam  al-Sa‟diy,  bahwasanya;  ia  turut  menyaksikan  Rasulullah  SAW pada saat haji wada‟, yang mana beliau bersabda: Sesungguhnya darah kalian, harta  kalian,  dan  kehormatan  kalian  adalah  haram  atas  kalian,  sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini dan negeri kalian ini.
Hadis  di  atas  secara  jelas  menyebutkan  keharaman  merusak  harga  diri seseorang, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh diri sendiri. Setiap upaya yang dapat menjatuhkan harga diri berarti telah melanggar ketentuan hadis tersebut, baik  berupa  ucapan  maupun  perbuatan.  Menjatuhkan  harga  diri  berarti  pula  telah berbuat d}arar (tindakan  merugikan)  pada  diri  sendiri  yang  dilarang  oleh  Islam.
Sebuah kaidah fikih menyebutkan:
َراَِِض َاَو َرََِضَا
Tidak boleh berbuat kerugian pada diri sendiri dan kerugian pada orang lain. 31
Pemeliharaan terhadap diri sendiri termasuk dalam katagori kemaslahatan yang dituntut oleh shara`. Upaya menjalankan ketentuan ih}da>d bagi suami agar terhindar dari fitnah yang menjatuhkan harga diri juga termasuk dari tujuan syara` itu sendiri.
Dengan  demikian,  ketentuan ih}da>d tersebut  beresuaian  dengan  salah  satu  kaidah maqa>s}id al-shari>`ah yang berbunyi:
ِِ ِعِئاََِّ شلا ُعْضَو اًعَم ِلِج ْلْاَو ِلِجاَعْلا  ِفَّ َِاَبِعْلا ِحِلاَصَمِل َوُه اََّ نَّ
32
Penentuan hukum shari>`at adalah untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia dan di akhirat.
Memberlakukan  ketentuan  Pasal  170  ayat  (2)  tentang ih}da>d bagi  suami sebagai  upaya  prediktif  agar  terhindar  dari  fitnah.  Meskipun  belum  benar-benar terjadi langkah semacam ini juga dibenarkan dalam wilayah ijtihad maqa>s}idi> . Salah satu kaidah maqa>s}id al-shari>`ah yang berbunyi:
ِت َاآَم ِفَّ ُِْظَّ نلا ٌةَفَلاَُمُ ْوََ ٌةَقَ فاَوُم َُّ اَعْ فَْلأا  ِتَناَك اًََِْش ٌَْوُصْقَم ٌَِ بَتْعُم َُّ اَعْ فَْلأا 33
Menganalisis akibat akhir perbuatan hukum adalah diperintahkann oleh shara‟, baik perbuatan tersebut sesuai atau bertentangan dengan tujuan shara‟.
Selain  tiga  langkah  penerapan  di  atas,  sebenarnya  permasalahan ih}da>d bagi suami dapat didekati melalui kaidah h}a>jah yang berbunyi:
ًةَّ صاَخ ْوََ ْتَناَك ًةَّ ماََ ِةَرْوَُِّ ضلا َةَلِزْنَم َُّ ِزْنَ ت ُةَجاَلْا 34
30 Ah}mad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal , No. 18966, Vol. 31 (t.tp: Mauqi‟ al-Isla>m, 1999), CD al-Maktabah al-Sha>milah al-Is}da>r al-Tha>niy, 301.
31 Djazuli, Kaidah-Kaidah , ..., 116.
32 Abi> Ish}a>q al-Sha>t}ibi>y, Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>’ah , (al-Qa>hirat: Da>r al-H{adi>th, 2006), 262.
33 Al-Sha>t}ibi>y, Al-Muwa>faqa>t , …, 431.
34 Al-Burnu>, al-Waji> z, ..., 183.
H{{{a>jah menempati tempatnya d}aru>rah , baik h}a>jah yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
Dalam  konteks  keIndonesian,  suami  yang  ditinggal  mati  oleh  istrinya,  secara etika setempat, tentu tidak akan langsung menikah dengan wanitia lain. Rasa berduka cita  dan  pertimbangan  akan  adanya  stigma  negatif  baik  dari  kerabat,  keluarga  istri, masyarakat  mendorong  suami  untuk  beberapa  waktu  menenangkan  diri  sekadar berduka  cita  atau  ber ih}da>d atas  kematian  istrinya.  Di  saat  demikian  inilah  status ih}da>d bagi  suami  merupakan h}a>jah .  Lebih  dari  itu,  oleh  karena  aturan  tentang ih}da>d bagi  suami  ternyata  sudah  menjadi  aturan  perundang-undangan,  yakni berupa  KHI  yang  disahkan  oleh  Pemerintah  RI  melalui  Inpres  Nomor  1  Tahun 1991, maka terjadi peralihan status hukum ih}da>d . Jika pada mulanya ih}da>d bagi suami  masih  berstatus h}a>jah yang  masih  terbuka  pilihan  untuk  dilakukan  atau tidak,  kini ih}da>d tersebut  berubah  menjadi d}aru>rah yang  mau  tidak  harus diterima dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini didukung dengan sebuah kaidah pendukung berbunyi:
َفَلَِْلْا ُعَفَِْ َ َِاَهِتْجِلْا ِلِئاَسَم  ِفِ ِمِكاَْلْا ُمْكَُ
.
Hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim  dalam  masalah-masalah  ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. 35
Terakhir, berangkat dari pembahasan yang telah diuraikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) jika dikaitkan dengan maqa>s}id al-shari>`ah , sebagaimana yang telah dibahas, maka  ketentuan  Pasal  170  ayat  (2)  tentang ih}da>d bagi  suami  termasuk  ke  dalam katagori al-d{aru>riyya>t , khususnya h{ifz} al-`ird yakni pembebanan shari>`at dalam rangka menjamin dan memeliahara kehormatan. Dengan demikian Pasal 170 ayat (2) tentang ih}da>d bagi  suami  menurut  ijtihad maqa>s}idi> telah  bersesuain  dengan nilai-nilai  universal shara `,  yakni jalb  mas}a>lih wa dar`  al-mafa>sid (mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan).

## Kesimpulan
Dari  seluruh  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagaimana berikut:
A. Alasan shar`iy yang digunakan dalam penetapan ih}da>d bagi suami dalam Pasal 170  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  kaidah-kaidah  hukum  Islam,  baik kaidah us}u>liyah maupun kaidah fiqhiyah. Cara operasionalnya; Pertama , dengan menempatkan  masalah ih}da>d dalam  ranah huqu>q  al-`iba>d (mu`amalah). Kedua,  mengembangkan  subjek  hukum ih}da>d yang  tidak  hanya  terbatas  bagi istri,  namun  juga  pada  suami  melalui  kaidah-kaidah as}l dan  kaidah-kaidah muamalah  dan  adat  setelah  terlebih  dahulu  menentukan  alasan  adanya ih}da>d , yakni untuk berkabung dan menghindari fitnah.
35 Djazuli, Kaidah,..., 154.
B. Ih}da>d bagi  suami  dalam  Pasal  170  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam perspektif maqa>s}id  al-shari> ` ah telah  bersesuain  dengan  nilai-nilai  universal shara `  yakni jalb  al-mas}a>lih wa dar’  al-mafa>sid (mendatangkan  kebaikan  dan menolak kerusakan). Secara katagorisasi maqa>s}id , ketentuan pasal ini termasuk ke  dalam  katagori al-d{aru>riyya>t ,  khususnya h{ifz}  al-`ird yakni  pembebanan syariat dalam rangka menjamin dan memelihara kehormatan.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Hasjim.  2010. Metodologi  Penelitian  Hukum  Islam  (Materi  Kuliah  Studi  Fiqh Kontemporer). Jombang:  Program  Pascasarjana  Studi  Hukum  Islam Universitas Darul „Ulum.
Abdurrahman.  1995. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Akademika Pressindo.
Anas, Ma>lik ibn. 2004. Al-Muwat}t}a’ . Madinah: Muassasah Zayd. Arifin, Bustanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
Arifin, Bustanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. Bisri, Cik Hasan. 2003. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Burnu> (al), Muh}ammad S{idqi> Ibn Ah}mad. t.th. al-Waji> z. Riyad: Maktabab al-Tawbah.
Djazuli, Ahmad. 2014. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana.
H{anbal, Ah}mad bin. 1999. Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn Hanbal . Vol. 31. t.tp: Mauqi‟ al-Isla>m. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Mardalis. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sarakhsi>y (al), Muh}ammad ibn Abi> Sahl. 2000. Al-Mabsu>t}. Beirut: Da>r al- Fikr.
Sha>t}ibi>y (al), „Abi> „Ish}a>q. 2000. al-Muwa>faqa>t fi> ‘Us}u>l al-Shari>`ah .
Vol. 2. al-Qa>hirat: Da>r al-H{adi>th.
Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Perss. Wahid, Marzuki. 2014. Fiqh Indonesia. Jawa Barat: ISIF. Wiza>rat  al-Awqa>f  wa  al-Shu‟un  al-Isla>mi>yah.  2006. al-Mawsu>`ah  al- Fiqhi>yah al-Kuwaiti>yah . Kuwait: Da>r al-Sala>sil.