Jurnal Analisa Sosiologi April 2014, 3(1):  52 – 69
CYBER PROSTITUTION:

## BERGESERNYA MASALAH SOSIAL

## KE DALAM RUANG VIRTUAL
Puji Laksono, Riska Magfiraini 1
Abstract :
The  development  of  Internet  technology  with  social  networking  has formed a new society in a virtual form called Cyber Society. In addition to providing  for  the  good  of  human  life,  the  impact  of  this  discovery  also affects the dark side of human life. Social problems in the real world were also  penetrated  into  this  virtual  world.  One  of  the  social  problems  in  the real  world  that  are  emerging  in  the  cyber-society  is  prostitution  (cyber Prostitution). The problem of prostitution into the real dark side of society, are now beginning to shift to the cyber society. Prostitution itself in the real world  are  categorized  as  immoral  act.  The  practice  of  prostitution  in  the real world, being blocked by the system of values and norms in society. But in  cyber  space  which  is  an  anarchist  society  without  social  control, prostitution can take place freely.
Keywords: Cyber Prostitution, Social Problems, Virtual Spaces.

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  internet  dengan  jejaring  sosialnya  telah membentuk  suatu  masyarakat  baru  dalam  wujud  virtual.  Masyarakat  ini merupakan wajah lain dari masyarakat nyata yang disebut cyber society/ cyber community .  Bentuk  masyarakat  ini  berada  pada  ruang  virtual,  di  mana  tidak dibutuhkan kehadiran fisik dari anggota masyarakatnya. Suatu  ruang yang tidak lagi mempersoalkan sekat-sekat antar bangsa, yang menjadikanya sebagai desa global.  Berbagai  proses  sosial  terjadi  seperti  bercinta,  menyapa,  bergaul, berbisnis,  dan  belajar.  Perkembangan cyber  society ini  menjadi  simbol kemajuan  peradapan  manusia.  Dengan  teknologi  ini,  segala  aktivitas  manusia menjadi dimudahkan.
Selain  memberikan  kemaslakatan  bagi  kehidupan  manusia,  dampak teknologi  ini  juga  berpengaruh  terhadap  sisi  gelap  kehidupan  manusia. Masalah-masalah  sosial  dalam  dunia  nyata  juga  turut  merambah  ke  dalam dunia virtual ini. Perilaku-perilaku kejahatan dalam cyber society yang biasa
1 Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 57126
disebut cyber  crime, juga  turut  meramaikan  dinamika  kehidupan  di dalamnya.  Kalau  dalam  dunia  nyata  kita  mengenal  tindakan  kriminalitas pencurian dan perampokan Bank, dalam cyber society kita juga menemukan kasus  kriminalitas  serupa  seperti  pembobolan  rekening  lewat  fasilitas internet Banking.
Maraknya cyber  crime yang  terjadi  di  dalam cyber  society , menunjukan  gejala  pergeseran  masalah  sosial  dari  dunia  nyata.  Sifat cyber society yang  tanpa  batas  teritorial  dan  tanpa  kendali,  di  mana  tindak kejahatan  sulit  untuk  dilacak,  dan  telah  menjadi  ruang  yang  ideal  untuk berkembangnya  masalah-masalah  sosial.  Tindak  kejahatan  ini  dalam prateknya  menggunakan  teknologi  telematika  canggih  yang  sulit  untuk dilihat    dan  dapat  dilakukan  di  mana  saja.  Sehingga  potensi  untuk berkembangnya masalah sosial menjadi sulit untuk dihentikan.
Selain pencurian, salah satu  masalah sosial  dalam dunia nyata  yang banyak  berkembang  dalam cyber  society adalah  prostitusi  ( cyber prostitution ). Masalah prostitusi  yang menjadi  sisi  gelap dalam masyarakat nyata,  kini  mulai  bergeser  ke  dalam cyber  society .  Ketika  kita  menjelajah internet,  dengan  mudah  kita  temukan  situs-situs  yang  melakukan  praktek cyber prostitution ini. Banyak sekali gambar-gambar, video-video dan jasa- jasa  seks  komersial  yang  tersedia  di  internet.  Untuk  mengaksesnya  kita cukup  membuka website yang  menyediakan  jasa  komersialisasi  seks  ini, baik untuk memperoleh gambar porno, video porno, maupun menggunakan layanan  jasa  seks  komersial.  Masalah  maraknya  praktek cyber  prostitution dalam  dunia  maya  inilah  yang  akan  dipaparkan  dalam  artikel  ini.  Di  mana telah terjadi suatu  gejala sosial  tentang pergeseran masalah sosial  ke dunia maya.

## Masalah Sosial Prostitusi
Setiap masyarakat dalam kehidupan sosialnya pasti memiliki sistem keteraturan  sosial  yang  disebut  nilai  dan  norma.  Sistem  tersebut  mengatur keberlangsungan kehidupan suatu masyarakat. Meminjam istilah Durkheim (1858-1917), sistem tersebut terbentuk karena kesadaran kolektif ( collective consciousness ),  di  mana  nilai  dan  norma  merupakan  perekat  sosial  yang dianut  dan  disepakati  bersama  oleh  anggota  masyarakat.  Lebih  lanjut
menurut  Durkheim,  tindakan  individu  dalam  suatu  kelompok  masyarakat merupakan  tindakan  yang  ditentukan  oleh  norma-norma,  nilai-nilai,  serta struktur sosial. Dengan kata lain, Durkheim melihat masyarakat berada pada posisi  deterministik.  Struktur  sosial  dengan  aturan-aturannya  memberikan rambu-rambu  kepada  setiap  anggota  masyarakat  dalam  bertindak  dan berperilaku. Hal ini berkaitan dengan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam kehidupan sosial bermasyarakat (Upe 2010 : 93).
Nilai  dan  norma  dalam  masyarakat  tidak  selamanya  berjalan sebagaimana  mestinya.  Ada  juga  perilaku  masyarakat  yang  dirasa  tidak sesuai  dengan  nilai  dan  norma  tersebut.  Hal  inilah  yang  kemudian menimbulkan masalah-masalah sosial.  Masalah  sosial sendiri oleh Robert A.  Nisbet  (1961),  didefinisikan  sebagai  suatu  hal  yang  menyangkut  nilai- nilai  sosial  dan  moral.  Masalah  tersebut  merupakan  persoalan  karena menyangkut tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Beberapa masalah sosial penting di Indonesia, yang masuk dalam kategori  pelanggaran  nilai  dan  norma  salah  satunya  adalah  prostitusi (pelacuran).
C.L Rudolph-Mardjono Reksodipuro (1968), mengartikan pelacuran sebagai  suatu  pekerjaan  yang  menyerahkan  diri  kepada  umum  untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah. Karena pemahaman  nilai  dan  norma  yang  berbeda-beda  dalam  setiap  kelompok masyarakat,  maka  terjadi  perbedaan  tentang  pengkategorian  pelacuran sebagai masalah sosial. Akan tetapi di Negara kita, prostistusi dikategorikan sebagai  perbuatan  yang  menyimpang,  karena  tidak  sesuai  dengan  sistem sosial  nilai  dan  norma  yang  dianut.  Karena  praktek  prostitusi  yang mengkomersialkan  tubuh  untuk  berhubungan  seksual  dianggap  rendah dalam masyarakat Indonesia.
Tidak diketahui sejak kapan praktek prostitusi mulai muncul. Konon praktek prostitusi disebut-sebut sebagai profesi yang paling tua. Pada zaman kerajaan,  praktek  prostitusi  biasanya  dilakukan  atas  nama  tradisi  dan kekuasaan  raja.  Di  jaman  kerajaan  Jawa  sekitar  tahun  1755,  kerajaan Mataram  terbagi  menjadi  dua  kesunanan  Surakarta  dan  Kesultanan Yogyakarta.  Di  jaman  itu,  kekuasaan  raja  sangat  besar,  dan  salah  satunya tercermin  dari  beberapa  selir  yang  dimiliki.  Meski  sistem  feodal  dengan
selir-selirnya  bukan  merupakan  praktik  komersialisasi  seksual  seperti  yang kita  kenal  di  masyarakat  modern,  tetapi  apa  yang  terjadi  pada  masa itu_langsung  maupun  tidak  langsung_  telah  membentuk  landasan  bagi perkembangan industri pelacuran hingga saat ini, karena nilai perempuan di masa  itu  dan  masa  kini  tak  ubahnya  seperti  barang  yang  bisa diperdagangkan  untuk  memenuhi  tuntutan  nafsu  lelaki  dan  untuk menujukan  adanya  kekuasaan,  dan  hegemoni  nilai  patriarkis  (Suyanto 2012a:  69).  Kebudayaan patriarki  yang menjadikan perempuan pada posisi subordinat,  juga  mendukung  adanya  praktek  prostitusi  ini.  Perempuan dalam  segala  bidang  dipandang  hanya  sebagai  objek  dari  kaum  laki-laki. Begitu  juga  dalam  seksualitas,  perempuan  dipandang  sebagai  objek  seks bagi laki-laki. Dalam nilai-nilai patriarki etnis Jawa terlihat pada ungkapan bahwa perempuan merupakan konco wingking ,  yang hanya memiliki peran di  sektor domestik,  yaitu dapur, sumur, dan kasur (seksualitas)  atau macak (berdandan), masak (memasak), dan manak (melahirkan).
Kemudian  pada  masa  penjajahan,  praktek  prostitusi  mulai  marak ketika VOC, perusahaan dagang Belanda didirikan di Hindia Belanda tahun 1600-an.  Pegawai  Belanda  yang  didatangkan  dari  Belanda,  umunya  adalah para lajang yang membutuhkan pelampiasan libidonya, namun di saat yang sama  mereka  umumnya  belum  memiliki  istri  yang  sah.  Untuk  memenuhi hasrat  biologisnya,  pegawai  VOC  inilah  sejak  itu  mulai  muncul  praktik pergundikan  yang  sebetulnya  esensinya  tidak  berbeda  dengan  praktek pelacuran. Perempuan-perempuan pribumi tidak hanya diperkerjakan untuk mengurus  rumah  tangga  pegawai  VOC,  tetapi  lebih  dari  itu  mereka memberikan layanan seksualitas, dan bahkan hingga melahirkan anak-anak bastaardern, yakni  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  antara lelaki  Eropa  dan  Nyai  pribumi. Di  jaman  modern  seperti  sekarang  ini, praktik  pergundikan  yang  terjadi  pada  jaman  penjajahan  kolonial  sedikit banyak  sama  dengan  praktik  kawin  kontrak  yang  biasanya  dilakukan  oleh ekspatriat,  yang  hidup  serumah  dengan  istri-istri  sementaranya  dengan diikat  berdasarkan  perjanjian  tertentu  selama  beberapa  waktu,  tergantung kesepakatan (Suyanto 2012b: 70).
Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, meski penjajahanya jauh lebih  singkat  bila  dibandingkan  dengan  penjajah  kolonial,  tetapi  praktik
prostitusi  yang  dikembangkan  jauh  lebih  dramatis,  dan  menyakitkan  bagi kaum  perempuan  pribumi.  Para  pelacur  yang  direkrut  pemerintah  jepang bukan  saja  dipekerjakan  untuk  melayani  tentara  Jepang,  lebih  jauh  mereka juga  dijadikan  budak  seks  yang  benar-benar  melukai  harkat  dan  martabat perempuan sebagai mahkluk sosial. Kembang Jepun, misalnya adalah salah satu  lokasi  praktik  prostitusi  di  jaman  Jepang  yang  sangat  popular. Kembang  jepun  yang  terletak  di  Surabaya  utara  ini,  lokasinya  dekat pelabuhan  Tanjung  perak,  dan  merupakan  pusat  lokalisasi  yang  terbesar  di jaman penjajahan Jepang (Suyanto 2012c: 70).
Hingga  era  kemerdekaan,  praktik  prostitusi  ini  eksistesinya  masih juga  belum  redup.  Hampir  di  seluruh  daerah  di  Indonesia  dapat  dipastikan terdapat  tempat  prostitusi,  yang  biasa  disebut  sebagai  lokalisasi.  Di Yogyakarta  dikenal  dengan  lokalisasi  Sarkem,  di  Solo  dikenal  lokalisasi RRI,  di  Semarang  dikenal  lokalisasi  Sunan  Kuning,  di  Kediri  dikenal lokalisasi  Semampir,  dan  di  Surabaya  dikenal  lokalisasi  Dolly,  yang disebutkan  terakhir  ini  konon  disebut-sebut  sebagai  lokalisasi  terbesar  se- Asia  Tenggara.  Bisnis  komersialisasi  seks  ini  seakan  menjadi  bidang  yang menjanjikan  keuntungan  materi.  Selain  berada  pada  lokalisasi,  bisnis prostitusi  inipun  juga  berkembang  di  luar  lokalisasi,  seperti  di  jalanan,  di diskotik,  pantai  pijat,  atau  secara underground ,  seperti  ditemukan  kasus pelacur mahasiswa atau yang disebut “ayam kampus”, pelacur siswa SMA atau disebut “Grey Chicken”, gadis panggilan,  purel dan lain sebagainya.
Jenis  prostitusi  sendiri  dapat  dibagi  menurut  aktivitasnya  yaitu “terdaftar  dan  terorganisir”,  serta  yang  “tidak  terdaftar”.  Prostitusi  “yang terdaftar dan terorganisir”, Pelakunya diawasi oleh bagian vice control dari kepolisian,  yang  dibantu  dan  bekerjasama  dengan  Dinas  Sosial  dan  Dinas Kesehatan.  Pada  umumnya  di  lokalisasi  dalam  satu  daerah  tertentu. Penghuninya  secara  periodik  harus  memeriksakan  diri  pada  dokter  atau petugas  kesehatan  dan  mendapatkan  suntikan  dan  pengobatan  sebagai tindakan  kesehatan  dan  keamanan  umum.  Sedangkan  jenis  Prostitusi  yang lain  adalah  “yang  tidak  terdaftar”.  Yang  termasuk  dalam  kelompok  ini adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap dan liar, baik secara perorangan  maupun  kelompok.  Perbuatannya  tidak  terorganisir,  tempatnya tidak  tentu,  bisa  disembarang  tempat,  baik  mencari  klien  sendiri,  maupun
melalui  calo-calo,  dan  panggilan.  Mereka  tidak  mencatatkan  diri  kepada yang berwajib, sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter (Lokollo  2008).
Aktivitas  seksual  sendiri  bisa  beraneka  ragam,  mulai  dari  melihat dan  menyentuh  orang  lain  sampai  penetrasi  vagina  oleh  penis  (pada  seks heteroseksual), dan ejakulasi semen. Di banyak kultur, seks antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan, dengan maksud untuk mendapatkan anak, dianggap  sebagai  perilaku  normal,  dan  jenis  seks  lainya  dianggap menyimpang atau tidak normal. Di banyak masyarakat modern, pandangan itu semakin longgar, dan kativitas seksual lainya semakin diterima (Kusuma 1998:  99).  Seks  sendiri  merupakan  kebutuhan  biologis  manusia.  Dalam konsep kepribadian Sigmund Freud, seks disebut libido , termasuk unsur Id . Konsep kepribadian menurut Freud, dibagi menjadi tiga yaitu Ego (kata lain untuk  “aku”), Superego (kata  lain  untuk  “di  atas  aku”),  dan Id (kata  lain untuk  “ia”).  Di  dalam  skema  ini, Id dianggap  yang  paling  awal  dan  dasar dari  ketiga  unsur  itu.  Karena  berakar  pada  tahap  awal,  tahap  binatang  dari evolusi manusia, Id berada di bawah sadar dan tidak sadar akan dirinya, ia adalah  tempat  dorongan-dorongan  fisik  dari  tubuh  kasar  sampai  pada ekspresi  jiwa  melalui  keinginan  untuk  makan,  membunuh  ataupun hubungan seksualitas (Pals 2001:103). Atau nafsu syahwat, keinginan hasrat seksual manusia. Hal inilah yang menjadi bidikan bisnis prostitusi. Dengan memanfaatkan  nafsu  syahwat  manusia,  praktek  prostitusi  meraih keuntungan materi dengan menyediakan jasa berhubungan seks.
Dalam  bisnis  prostitusi,  perempuan  menjadi  objek  yang  ditawarkan dan  dikomersilkan.  Perempuan  dengan  segala  pesona  kecantikanya  dan kekaguman  laki-laki  terhadapnya,  dijadikan  komoditi  yang  diperjual- belikan.  Perempuan  dan  seks  seakan  menjadi  dua  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Di  sini  baik  budaya  kapitalisme  maupun  budaya  patrarki, menempatkan perempuan sebagai objek, termasuk objek seks bagi laki-laki.
Sebab-sebab prostitusi  menurut  Soekamto  (1982), dapat  dilihat dari faktor  endogen  maupun  eksogen.  Di  antara  faktor-faktor  endogen,  dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Sementara di antara faktor-faktor eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi yang tidak teratur, keadaaan perumahan
yang  tidak  memenuhi  syarat,  dan  seterusnya.  Sebab  utama  sebenarnya adalah konflik  mental,  situasi  hidup  yang tidak  menguntungkan pada masa anak-anak,  dan  pola  kepribadian  yang  kurang  dewasa,  ditambah  dengan intelegensi  dalam  taraf  yang  rendah.  Di  balik  bisnis  prostitusi,  yang menjadikan perempuan sebagai komoditinya, ternyata menyimpan kepiluan cerita  hidup.  Bagong  Suyanto  (2012)  dalam  desertasinya,  menemukan bahwa  perempuan-perempuan  yang  terjerumus  dalam  dunia  prortitusi disebabkan aleh berbagai faktor yang sifatnya struktural, antara lain menjadi korban  penipuan,  korban  ilmu gendam ,  koraban dating  rape ,  korban keluarga broken  home ,  korban child  abuse ,  kekecewaan  karena love  affair yang gagal, kurangnya kesempatan kerja, desakan kebutuhan hidup.
Keberadaan prostitusi sendiri dalam masyarakat juga menjadi dilema tersendiri.  Kenyaataan  eksistensi  prostitusi  hingga  saat  ini  menunjukan selain  dianggap  hina  dan  immoral,  di  sisi  lain  lokalisai  juga  merupakan tumpuan  ekonomi  bagi  sebagian  masyarakat  yang  terlibat  bisnis  prostitusi ini. Pihak penerintah pun menerapkan standart ganda, di satu sisi melarang aktivitas  tersebut,  di  sisi  lain  memberikan  ruang,  dengan  melokalisasi praktek  prostitusi.  Menurut  Verkuyt  (1984:133),  baik  dahulu  maupun sekarang, kita selalu berdua haluan, di mana kita melarang pelacuran tetapi sebaliknya  kita  terima  juga  sebagai  sesuatu  yang  tidak  dapat  kita  elakkan. Dengan  kata  lain  mengekang  kebutuhan  biologis  (libido)  dapat mengakibatkan bahaya, bahkan menimbulkan ganguan jiwa jika tidak diberi jalan  keluar  dalam  promikuitas/pelacuran.  Akan  tetapi  di  sisi  lain  praktek prostitusi secara medis, bisa menjadi sebab penyebaran penyakit berbahaya seperti AIDS.
Berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  baik  pemerintah  maupun masyarakat.  Penggrebekan-penggrebekan  oleh  aparat  keamanan,  maupun usaha-usaha  tokoh  masayarakat  unuk  membersihkan  bisnis  prostitusi  ini tidak  banyak  membuahkan  hasil.  Adapun  masyarakat  yang  berhasil melakukan  pembrantasan  aktivitas  prostitusi  ini  karena  komitmen  dari masyarakat  itu  sendiri.  Seperti  di  Surabaya,  masyarakat  Dupak  Bungursari berhasil  melakukan  pembrantasan  prostitusi  ini  dengan  “perjuangan  steril prostitusi”. Perjuangan  tersebut  merupakan hasil kerja sama dan komitmen antar  kelompok  masyarakat  dan  tokoh  agama  sejak  1998.  Upaya  yang
dilakukan  yaitu  dengan  menutup  wisma-wisma  prostitusi  oleh  warga, kemudian  program-program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  ormas keagamaan  seperti  Muhammadiyah  dan  NU,  yang  mengajak  PSK  (Pekerja Seks Komersial) untuk beralih profesi (Jawa pos 23 Desember 2012).
Sejauh  ini  pemerintah  hanya  mengatur  persolan  pelacuran  yang ditegaskan  dalam  hukum  pidana  hanya  melarang  mereka  yang  membantu dan  menyediakan  pelayanan  seks  secara  illegal,  seperti  tertera  pada  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506  KUHP  juga  melarang  perdagangan  wanita  dan  anak-anak  di  bawah umur.  Demikian  pula  dalam  Rancangan  KUHP  2006,  Bab  XVI  mengenai ”Tindak  Pidana  Kesusilaan”.  Pasal-pasal  tersebut  dalam  KUHP  hanya melarang  mereka  yang  membantu  dan  menyediakan  pelayanan  seks  secara illegal,  artinya  larangan  hanya  diberikan  untuk  mucikari  atau  germo. Praktek  prostitusi  seakan  seperti  labirin  tak  berujuang,  menjadi  masalah sosial yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu.

## Cyber Society dan Munculnya Masalah-masalah Sosial
Teknologi informasi seperti internet menjadi simbol kemajuan pada masyarakat  modern.  Internet  telah  menembus  batas-batas  dan  sekat-sekat antara  manusia  di  belahan  bumi  ini.  Perkembangan  teknologi  informasi telah  membawa  manusia,  yang  dahulu  terbatas  oleh  teritorial  kepada masyarakat  global  tanpa  sekat,  yang  disebut  dengan  globalisasi.  Menurut Robertson  (1992),  globalisasi  mengacu  kepada  penyempitan  dunia  secara intensif  dan  peningkatan  kesadaran  kita  atas  dunia,  yaitu  semakin meningkatnya  koneksi-koneksi  global  dan  pemahaman  kita  atas  mereka. Penyempitan  dunia  ini  dapat  difahami  berdasarkan  institusi-institusi moderitas.  Sementara  intensifikasi  kesadaran  dunia  secara  reflektif  dapat dipersepsikan  secara  lebih  baik  lewat  sudut  pandang  kebudayaan  (Barker 2011:117).  Perkembangan  teknologi  informasi  memang  tidak  mampu menciptakan masyarakat global, namun secara materi mampu mengembangkan  ruang  gerak  kehidupan  baru  bagi  masyarakat,  sehingga tanpa  disadari,  komunitas  manusia  telah  hidup  dalam  dua  kehidupan,  yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya ( cybercommunity ) (Bungin 2009a: 163).
Cybercommunity atau dalam tulisan ini disebut sebagai cyber society merupakan  sisi  lain  dari  kehidupan  masyarakat  manusia.  Jean  Baudrillard, menyebut realitas dalam cyber society ini sebagai simulasi, yaitu penciptaan model-model nyata yang tanpa usul atau realitas yang hiper-realitas. Melalui model  simulasi,  manusia  dijebak  dalam  satu  ruang,  yang  disadarinya sebagai nyata, meskipun sesungguhnya semu atau khayalan belaka. Manusia mendiami  suatu  ruang  realitas,  yang  di  dalamnya  perbedaan  antara  yang nyata  dan  yang  fantasia  tau  yang  benar  dan  yang  palsu  menjadi  beda  tipis (Piliang.  2011:116).    Dalam Cyber  society ,  kehidupan  berlangsung mengikuti  pola-pola  kehidupan  masyarakat  nyata.  Bentuk  kehidupan  yang memang  tidak  secara  nyata  bisa  diindera  melalui  pengindraan  manusia, namun ia dapat dirasakan dan disaksikan sebagai suatu relitas kehidupan.
Anggota masyarakat dalam cyber society ini biasanya menggunakan e-mail, website dan provider sebagai alamat rumah mereka. Para penduduk cyber society ini biasanya disebut netter (pengguna internet). Proses-proses sosial  dan  interaksi  sosial  bisa  berlangsung  secara  intens  seperti  bercinta, menyapa,  bergaul,  berbisnis,  belajar  atau  bahkan  mencuri.  Ataupun  hanya sekedar  berjalan-jalan  seperti chatting dan browsing atau search. Dalam proses-proses  interaksi  masyarakat  di  dalam cyber  society pun  pada akhirnya  juga  membentuk  makna-makna  subjektif  antara  anggotanya,  dan pada  akhirnya  membangun  makna  intersubjektif  tentang  dunianya  (Bungin 2009b: 163).
Cyber  society meminjam  istilah  Hebermas  bisa  dikategorikan sebagai public  sphere ,  di  mana  para netter bebas  beraktivitas  tanpa dominasi. Cyber society sebagai public sphere ditekankan oleh Moch. Faisal
(2008),  menurutnya, cyberspace merupakan  ruang  yang  bersifat  anarkis- rasional  di  mana  tidak  ada  fondasi norms dan values .  Setiap  entitas  di dalamnya  memiliki norms dan values mereka  masing-masing.  Namun  di balik  sifat  anarkisnya, cyberspace telah  berubah  menjadi  ruang  publik transnasional,  di  mana  diskursus  tanpa  relasi  kuasa,  semua  aktor  dapat bermain. Cyberspace susah  dikontrol  karena  sifatnya  yang beyond everything dan  sifatnya  yang  anarkis.  Melampaui  apapun  ( beyond everything ),  karena  ia  terlepas  dari  ruang  sosial  tiga  dimensi  yang  kita
diami.  Bersifat  anarkis,  karena  ia  tidak  memiliki shared  norms dan values yang sama untuk menjadikan ia dapat diatur.
Kemunculan cyber  society menimbulkan  perdebatan.  Di  satu  sisi  ia merupakan  sebuah public  sphere dengan  ditandai  sebagai  ruang  tanpa kontrol dan tanpa dominasi, namun di sisi lain karena tanpa kontrol tersebut, sehingga cyber  society menjadi  ruang  anarkis  tanpa  aturan  dan  norma- norma. Sehingga seperti yang terjadi dalam kehidupan nyata manusia ketika berada dalam kondisi chaos (kekacauan tanpa norma), dalam cyber society juga muncul masalah-masalah sosial.
Masalah-masalah  sosial  ini  biasa  disebut  sebagai cyber  crime.
Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  modus  operandi  menggunakan  teknologi telematika  yang  canggih.  Kejahatan  model  ini  dilakukan  dengan menggunakan prosedur teknologi telematika  yang sulit dilihat dengan mata telanjang, bahkan sukar pula dibuktikan, kecuali melalui pembuktian ilmiah. Namun secara analog, kejahatan yang umum terjadi dalam cyber community berkisar  pada  kejahatan  terhadap  sesama  anggota  masyarakat cyber yang berhubungan  erat  dengan  hukum-hukum  positif  dan  kejahatan  terhadap moral masyarakat secara umum. Kejahatan-kejahatan di dalam cyber society ini pada akhirnya menjadi masalah sosial yang meresahkan.
Masalah-masalah sosial yang muncul dalam cyber society ini, antara lain  keberadaan cheaters dalam  permainan game  online . Cheater merupakan gamers yang  berperilaku  curang  dalam  permainan  demi mendapatkan  kemenangan. Gamer yang  berperilaku  curang  biasa  disebut Cheater . Cheater secara terang-terangan menyebarkan tool hack (perangkat atau  software  yang  digunakan  untuk  mengolah  sebuah  data  sehingga  dapat digunakan  untuk  membobol  sistem  pelindung  dalam  game) . Bagi gamers , cheater melakukan  kecurangan  dengan  bertindak  menyalahi  aturan  dalam permainan  menggunakan  jalan  pintas  untuk  menjadi  yang  terkuat  dalam suatu permainan game (Subakti 2012: 3).
Selain cheaters ,  masalah  sosial  yang  paling  popular  dikenal masyarakat  adalah hacker (pembuat  virus). Hacker bisa  dibilang  sebagai sosok  teroris  dalam cyber  society .  Ia  menciptakan  kekacauan  dalam kehidupan cyber society tanpa sebab yang jelas, tanpa terlihat dan misterius.
Ia melakukan serang-serangan pada sistem komputer yang menghantui para
netter . Selain menyebarkan virus ke sistem jaringan komputer, hacker juga melakukan  kriminalitas,  seperti  pembobolan  Bank,  mencuri  data  dan menyerang jaringan tertentu.
Masalah-masalah sosial lain  yang timbul adalah pelanggaran norma susila,  berupa  berbagai  macam  aktivitas  pornografi  dalam cyber  society.
Ketika  kita  jalan-jalan  dalam  berbagai website di  internet,  dengan  mudah akan kita temukan website-wibesite yang menyediakan situs-situs seks. Hal inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah cyber  prostitution ,  di  mana aktivitas  penyediaan  layanan  jasa  seks  dilakukan.  Fenomena  inilah  yang menunjukan  bahwa  aktivitas  bisnis  prostitusi,  merupakan  masalah  sosial yang  tak  kunjung  usai.  Di  era  digital  seperti  saat  ini,  masalah  sosial prostitusi terus berlanjut dengan memanfaatkan cyber society sebagai arena untuk aktivitas bisnis prostitusi.
Cyber Prostitution : Masalah Sosial Di Dalam Ruang Tanpa Kendali
Cyber  society yang  merupakan  ruang  virtual,  di  mana  tubuh  hadir sebagai  sesuatu  “yang  tanpa  bentuk”,  telah  mampu  mengangkat  realitas kebertubuhan  tanpa  bentuk  menjadi  sebuah  dunia  “nyata”  dan  sekaligus mengubahnya  menjadi  reproduksi  atas  “dunia  real”  yang  dilahirkan (Sianipar  2005:  308).  Tubuh  perempuan  memang  memiliki  keunikan tersendiri,  tubuh  perempuan  selalu  diidentikan  dengan  keindahan  dan seksualitas. Hal inilah yang juga berkembang dalam cyber society, di mana wacana tentang seksualitas terus-menerus dikembangkan. Meminjam istilah Piliang (2011), hal ini disebut sebagai komodifikasi tubuh, pengeksploitasian energi libido di bawah hukum komoditi.
Dalam  ideologi  kapitalis,  pesona  perempuan  dimanfaatkan  demi keuntungan  materi.  Perempuan  disubordinasi  dalam  sebuah  sistem  dan struktur  yang kokoh,  yang antara lain dibangun  oleh sistem kapitalisme, di mana  perempuan  ditempatkan  pada  posisi  yang  lemah.  Implikasi  hal tersebut    nampak  dari  kencenderungan  iklan  memotret  aspek  tertentu  dari perempuan, yakni bentuk tubuh, keindahannya, kecantikannya, kemulusanya.  Selain  merupakan  faktor  dalam  seleksi  sosial,  keterlibatan perempuan  dalam  dunia  periklanan  juga  menjadi  faktor  dominan  dalam sosialisasi  nilai,  khususnya  nilai  tentang  “keperempuanan”  (Wiryanti  B.  U
2005:  35).  Menurut  Foucault  (1966),  pada  masyarakat  modern,  seksualitas diorganisasikan  oleh  lembaga-lembaga  yang  lebih  beraneka  ragam.  Semua yang berkaitan dengan seks dikomodifikasikan. Dalam cyber cociety, hiruk- pikuk  seksualitas,  tubuh-tubuh  seksi  perempuan  dan  kecabulan  tumbuh berkembang dengan pesatnya di bawah hukum komoditi.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa aktivitas bisnis prostitusi merupakan masalah sosial yang tak kunjung usia. Di era digital seperti saat ini,  dengan  munculnya cyber  society ,  aktivitas  prostitusi  juga  masih berlanjut  dan  bergeser  ke  arah  transaksi  virtual.  Prostitusi  dalam cyber society ini pun menjadi fenomena masalah sosial di era digitalisasi. Praktik- praktik  prostitusi  berkembang  pesat  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi  dengan  segala  kecanggihanya.  Hal  ini  menjadi  suatu  masalah sosial  baru  yang  sulit  untuk  dikendalikan.  Jika  kita  perhatikan  ada  banyak sekali  jenis  praktek cyber  prostitution di  internet.  Melalui  media  internet PSK  (Pekerja  Seks  Komersial)  menawarkan  jasa  seks  di  situs  –  situs  yang menyediakan pelayanan seks. Biasanya mereka meng- upload foto dan video diri  mereka  dengan  penampilan  erotis.  Transaksi  dalam cyber  society biasanya  diawali  dengan  berkenalan,  hingga  akhirnya  melakukan  transaksi dengan harga yang cukup mahal.
Aparat kepolisian telah berhasil mengungkap beberapa praktek cyber prostitution .  Di  akhir  tahun  2012,  publik  Nasional  sempat  dihebohkan dengan  terungkapnya  kasus  prostitusi online di  Surabaya.  Kasus  bisnis prostitusi online yang  menyeret  Yunita  alias  Keyko.  Terdakwa  warga Surabaya  ini,  telah  mengendalikan  1600  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK) melalui online yang tersebar di wilayah Indonesia. Para PSK (Pekerja Seks Komersial) Keyko beragam profesi, mulai dari model, Lady Escort , sampai mahasiswi,  dengan  berbagai  macam  kalangan  pelanggan,  dengan  kelas platinum atau kalangan kelas menengah keatas, diantaranya para pejabat dan pengusaha.  Untuk  sekali  kencan,  Keyko  memberikan  tarif  kepada  para pelanggannya antara Rp. 1,5 juta hingga Rp. 2,5 juta (http://.www.Berandakota.com.).
Kemudian  masih  di  penghujung  tahun  2012,  Polda  Metro  Jaya membekuk  komplotan  NA.  Mucikari,  pemilik  bisnis  prostitusi  dengan alamat www.krucil.net atau
www.bintangmawar.net dan
www.semprot.com.  Komplotan  ini  terbilang  cukup  canggih  dalam melakukan praktek prostitusinya, dengan cyber prostitution , aktivitas bisnis prostitusi yang mereka lakukan sulit terendus polisi. Dalam sekali transaksi, mereka memasang tarif 600 ribu rupiah hingga 1,2 juta rupiah ( short time ).
Selama  beroperasi  1  tahun,  penghasilan  dari  bisnis  prostitusi  tersebut berkisar  antara  50  juta  samapai  75  juta  rupiah  per  minggu  (Belum  dibagi dengan mucikari dan 2 orang operator).  PSK rata-rata melayani short time berkali-kali,  bahkan  sampai  9  kali  sehari  (http://www.Tabloidnova.com  ). Bisnis cyber  prostitution memang  menjanjikan  keuntungan  materi  besar.
Dengan  memanfaatkan  internet,  praktek  prostitusi  ini  sulit  untuk  dilacak oleh  polisi.  Hal  inilah  yang  menjadikan cyber  prostitution berkembang pesat.
Praktek cyber  prostitution tergolong  sebagai  pratek  prostitusi high class .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  stratifikasi  praktek  prostitusi  yang  dibuat oleh  Hugh  D.  Barlow  dalam  Bunga  (2012),  menstratifikasikan  praktek prostitusi  sebagai  berikut  :  (1)  Golongan  yang  paling  rendah  yaitu  para pelacur jalanan ( the street walkers atau street hookers ). Tempat prakteknya adalah  di  jalan-jalan,  lorong-lorong  atau  taman  kota.  Mereka  adalah golongan  yang  terendah  dalam  penerimaan  order  disbanding  pelacur lainya.(2)  Para  pelacur  yang  bekerja  di  rumah-rumah  border  (biasa  disebut bordellos.  Cathouses atau whorehouses ).  Mereka  bekerja  di  rumah-rumah bordil  yang  dijalankan  oleh  para  mucikari  yang  kemungkinan  pernah  juga berprofesi  sama.  (3)  Posisi  tertinggi  adalah  mereka  yang  disebut  sebagai gadis  panggilan  ( call  girl ).  Mereka  memiliki  metode  operasi  yang  sedikit berbeda.  Gadis  pangilan  yang  sudah  mapan  akan  selalu  menjaga  para pelangganya dengan servis khusus. Rahasia mereka pun relatif lebih terjaga, sebab  untuk  berhubungan  dengan  mereka  sering  harus  menggunakan refrensi khusus yang biasanya adalah orang-orang terpercaya (Bunga 2012a: 33).
Bagi  pekerja  seks  sendiri,  mencari  pelanggan  melalui  media online sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  wanita  panggilan  lainya.  Dengan media online mereka  mendapatkan  beberapa  keuntungan.  Misalnya  saja, pelangganya  rata-rata  berpendidikan.  Selain  itu, bila  calon  pelanggan  tidak berkenan, pekerja seks tidak perlu menghabiskan waktu atau mengeluarkan
ongkos untuk datang ke tempat calon pelanggan. Sementara bagi pelanggan pun  cukup  menguntungkan,  mengingat  si  pekerja  seks  sudah  merinci  data diri.  Berhubungan dengan pekerja seks lewat  media internet  juga dianggap lebih  nyaman.  Apalagi,  kebanyakan  para  pekerja  seks  itu  berasal  dari kalangan  menengah  atas  (Bunga  2012b:  67).  Hal  inilah  yang  menjadikan bisnis pratek cyber prostitution semakin diminati oleh penjaja seks maupun pelangganya.
Praktik cyber  prostitution dikategorikan  sebagai cyber  crime ,  yaitu kejahatan  yang  melanggar  kesusilaan.  Mengingat cyber  society merupakan masyarakat  virtual  tanpa  batas  territorial,  kejahatan  tipe  ini  merupakan masalah sosial yang bersifat transnasional, yang melewati batas-batas lintas Negara.  Pemerintah  Indonesia  sendiri  telah  melarang  adanya  aktivitas prostitusi  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN RI Nomor 4843).
Kendati  sudah  ada  hukum  positif  dan  upaya-upaya  pengendalian lainya  seperti  pemblokiran  situs-situs,  penjebakan  melalui  penyamaran, namun praktek cyber prostitution sulit diberantas. Hal ini dikarenakan arena operasi  mereka  berada  dalam  ruang  virtual  dengan  jumlah  situs-situs  yang begitu  banyaknya.  Selain  ini,  praktek cyber  prostitution ternyata  juga memberikan  keuntungan  secara  materi  terhadap provider dan website penyedia  situs-stus  tersebut.  Seperti  kasus cyber  crime penyebaran  virus oleh hacker, karena disinyalir di  balik  semua  itu ada kepentingan ekonomi oleh pihak-pihak penyedia web untuk membuat sistem anti virus, yang bisa memberikan  keuntungan  ekonomi.  Hal  itu  juga  disinyalir  terjadi  pada praktek cyber  proastitution ,  dengan  maraknya  situs-situs  penyedia  layanan seks  maka  akan  menguntungkan  beberapa  pihak  di  dalam cyber  society tersebut. Cyber  prostitution pun  menjadi  masalah  sosial  yang  bergeser  di ruang tanpa batas yang disebut cyber society ini.
Moch.  Faisal  (2008),  menekankan cyber  society atau cyberspace merupakan public  sphere ,  karena  ia  adalah  ruang  yang  bersifat  anarkis- rasional,  di  mana  tidak  ada  fondasi norms dan values .  Setiap  entitas  di dalamnya  memiliki norms dan values mereka  masing-masing.  Namun  di balik  sifat  anarkisnya, cyberspace telah  berubah  menjadi  ruang  publik
transnasional,  di  mana  diskursus  tanpa  relasi  kuasa,  semua  aktor  dapat bermain. Cyberspace susah  dikontrol  karena  sifatnya  yang beyond everything dan  sifatnya  yang  anarkis.  Melampaui  apapun  ( beyond everything ),  karena  ia  terlepas  dari  ruang  sosial  tiga  dimensi  yang  kita diami.  Bersifat  anarkis,  karena  ia  tidak  memiliki shared  norms dan values yang  sama  untuk  menjadikan  ia  dapat  diatur  (Faisal  2008:149-150).  Hal inilah yang menjadikan bisnis prostitusi ini bisa berlangsung dengan leluasa. Ketika  kontrol  sosial  terhadap  praktek  prostitusi  dalam  dunia  nyata berlangsung ketat, ia menemukan tempat berkembang di dalam ruang tanpa kendali ini.
Fenomena  bergesernya  masalah  sosial  prostitusi  dalam cyber  space ini,  menurut  Ulrich  Beck  dalam  Piliang  (2009)    merupakan risk  society. Beck  menjelaskan,  “risiko”  ( risk ),  sebagai  kemungkinan-kemungkinan kerusakan,  baik  fisik,  termasuk  mental  dan  sosial  disebabkan  oleh  proses teknologi  dan  proses-proses  lainya,  seperti  proses  sosial,  politik, komunikasi,  dan  seksual.  Adanya  teknologi  internet,  sebagai  simbol kemajuan  yang  memunculkan cyber  society juga  tak  luput  dari  “resiko”.
Selain  memberikan  kemudahan  dan  kemaslakatan  bagi  umat  manusia, internet juga menimbulkan masalah-masalah sosial seperti cyber crime dan cyber  prostitution .  Masalah-masalah  sosial  dalam  dunia  nyata,  yang  lebih mudah  dikendalikan  dengan  sistem social  values  and  norms ,  kini  ketika bergeser  mengikuti  perkembangan  teknologi  internet,  menjadi  sulit  untuk dikendalikan.  Resiko  dalam cyber  society adalah  sulitnya  pengendalian masalah  sosial  karena cyber  society merupakan  dunia  virtual  yang  bersifat beyond  everything dan  anarkis  sebagai  kecanggihan  dari  teknologi  itu sendiri.  Hal  ini  oleh  Beck  dikategorikan  dalam  “risiko  sosial”,  yang menggiring pada tumbuhnya penyakit sosial : ketidakpedulian, ketakacuhan, indisipliner, fatalitas, egoisme dan immoralitas.

## Kesimpulan
Prostitusi  merupakan  masalah  sosial  klasik  dalam  kehidupan  sosial masyarakat.  Dalam  bisnis  prostitusi,  perempuan  menjadi  objek  yang ditawarkan  dan  dikomersilkan.  Perempuan  dengan  segala  pesona
kecantikanya  dan  kekaguman  laki-laki  terhadapnya,  dijadikan  komoditi yang  diperjual-belikan.  Perempuan  dan  seks  seakan  menjadi  dua  bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Di  sini  baik  budaya  kapitalisme  maupun budaya  patrarki,  menempatkan  perempuan  sebagai  objek,  termasuk  objek seks bagi laki-laki.
Di  era  digital  dengan  muculnya cyber  society ,  aktivitas  prostitusi juga masih berlanjut dan bergeser ke arah transaksi virtual. Prostitusi dalam cyber  society atau  disebut cyber  prostitution, ini  pun  menjadi  fenomena masalah  sosial  di  era  digitalisasi.  Praktik-praktik  prostitusi  berkembang pesat dengan  memanfaatkan  teknologi informasi dengan  segala kecanggihanya. Hal  ini menjadi  suatu masalah sosial  baru  yang sulit  untuk dikendalikan.  Melalui  media  internet  PSK  (Pekerja  Seks  Komersial) menawarkan  jasa  seks  di  situs  –  situs  yang  menyediakan  pelayanan  seks. Sifat  dari Cyberspace yang  susah  dikontrol,  karena  sifatnya  yang beyond everything dan  sifatnya  yang  anarkis.  Menjadikan  aktivitas cyber prostitution bisa berlangsung dengan leluasa. Ketika kontrol sosial terhadap praktek  prostitusi  dalam  dunia  nyata  berlangsung  ketat,  ia  menemukan tempat berkembang di dalam ruang tanpa kendali ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Barker, Chris. 2011. Cultural Studies : Teori dan Praktek. Kreasi wacana : Yogyakarta.
Bunga, Dewi. 2012. Prostitusi Cyber : Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi  Kejahatan  Transnasional. Udayana  University Press. Denpasar
Bungin,  Burhan.  2006. Sosiologi  Komunikasi  ;  Teori  Paradigma  dan Diskursus  Teknologi  Komunikasi  di  Masyarakat .  Kencana  : Jakarta.
Kusuma,  Widjaja.1998. Man’s  Body  &  Sexual  Fantasies  (Tubuh  Pria  & Impian Seksualnya). Interaksa. Batam Centre
Piliang,  Yasraf  Amir.  2011. Dunia  Yang  Dilipat  :  Tamasya  Melampaui Batas-batas Kebudayaan. Matahari : Bandung.
Pals, Daniel L. 2001. Seven Theories of Religion . Qalam. Yogyakarta.
Suyanto,  Bagong.  2012.  An ak  Perempuan  Yang  Dilacurkan  :  Korban Eksploitasi  di  Industri  Seksual  Komersial .  Graha  Ilmu.
Yogyakarta.
Sutrisno,  Mudji  dan  Hendar  Putranto.  2005. Teori-teori  Kebudayaan . Kanisius. Yogjakarta.
Soekamto,  Soerjono.  1982. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  PT.  Raja  Grafindo Persada. Jakarta
Upe,  Ambo.  2010. Tradisi  Aliran  Dalam  Sosiologi  :  Dari  Filosofi Positivistik  ke  Post  Positivistik .  PT.  Raja  Grafindo  Persada  .
Jakarta.

## Jurnal:
Faisal,  Moch.  2008.  “Dari Anarchic  Cyber  Space menjadi Transnational Public  Sphere :  Membaca  Relasi  Antara Cyber  space dan Civil  Society di  Era  Postmodern”.  Global  : Jurnal  Politik Internasional, Vol.  9.  No.  2,  Departemen  Ilmu  Hubungan Internasional FISIPOL UI. Depok.
Puspitosari,  Hervina.  2010.  “Upaya  Penanggulangan  Prostitusi  Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)”. Jurnal Komunikasi  Massa Vol.  3  No.  1,  Januari  2010.  Universitas Surakarta.
Sitepu,  Abdi.  2004.  “Dampak  Prostitusi  dan  Perilaku  Remaja  Di Sekitarnya”. Jurnal Pemberdayaan Komunitas Vol. 3, No. 3. Universitas Sumatra Utara .
Wiryanti,  Sri  B.  U.  2005.  “Bahasa  dan  Perempuan  Dalam  Ideologi Kapitalis”. Mozaik : Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan. Vol.  3.  No.  1,  K3M  Fakultas  Sastra
Universitas Airlangga. Surabaya.

## Hasil Penelitian :
Lokollo,  Fitriana  Yuliawati.  2008.  “Studi  Kasus  Perilaku  Wanita  Pekerja Seksual  Tidak  Langsung  dalampencegahan  IMS,  HIV  dan AIDS  di  Pub&karaoke,  cafe,  dan  diskotek  di  Kota Semarang”. Tesis  Program  Magister  Magister  Promosi Kesehatan .  Universitas  Diponegoro  Semarang.  Tidak
Dipublikasikan.
Subakti,  Yusak  Aji.  2012.  “Pola  Interaksi  Cheaters  Dalam  Game  Online”. Skripsi  Program Sarjana 1 Sosiologi. Fis Universitas Negeri Surabaya. Tidak Dipublikasikan.

## Koran :
Rakhmat,  Rizal.  “ Warga  Dupak  Bangunsari  Kenang  Perjuangan  Menuju Steril Prostitusi” . Jawa Pos. Edisi 23 Desember 2012.
Internet :
Piliang, Yasraf Amir. 2009. Humanity : Resiko Tinggi .
(http://rumahwacana.wordpress.com/category/humanity. Diakses 7 Januari 2013. Pukul 00.13 WIB)
http://.www.Berandakota.com./sidang-keyko-kasus-prostitusi-online-3- saksi-penyidik-dihadirkan. htm .  ( Online )  .Diakses  7  Januari 2013. Pukul 22. 24 WIB.
http://www.Tabloidnova.com/Menguak-Bisnis-Prostitusi-Via-Internet-
Sang-Mucikari-Raup-Rp-75-Juta-Per-Minggu.htm.  ( Online ). Diakses 7 Januari 2013. Pukul 22.46 WIB