## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MONITORING DATA
INTERNAL (e-SIMDATIN)

## DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Bagus Eko Prasetyo 1 , Marja Sinurat 2 & Baharudin Tahir 3
1,2,3 Sekolah Pacasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Correspondence Author: bagusecho@gmail.com

## ABSTRACT
The e-Simdatin application is an important instrument in accelerating access to information, simplifying the data collection process, facilitating analysis and decision making related to regional development. This research aims to describe, analyze and determine the performance of the Directorate General of Regional Development in Managing  the  Internal  Data  Monitoring  Information  System  (e-Simdatin)  including  supporting  and  inhibiting factors as well as efforts in implementing activities. The research method used was descriptive qualitative research using 12 informants determined by purposive sampling. The theory used in this research uses the theory of Sinurat and  Panjaitan  (2017:173)  which  consists  of  5  dimensions.  Data  collection  uses  interview,  observation, documentation and triangulation techniques. Based on data analysis and discussion according to the dimensions of input, activities, output (output), results (outcome), impact (impact) of 94.14 is good. Factors inhibiting change are indicator targets that are not immediately changed, input at the end of the deadline, low competence, lack of PIC concern, and no satisfaction rating available on the e-Simdatin application. Supporting factors are the availability of SOPs, guidebooks, IT equipment, and leadership support. Efforts that should be made include changing targets on time, clarity in inputting output, socializing the use of the e-Simdatin application, fostering a sense of empathy for PICs, and adding features related to assessing user satisfaction of the e-Simdatin application. The suggestions given are based on data analysis and discussion to conclusions, namely providing research and education, clear and realistic time periods, supervision and monitoring, giving awards and evaluating activities.
Keyword: Performance Assessment, Information Systems, and Performance Indicators.

## PENDAHULUAN
Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur  kepentingan bangsa  dan  negara, pemerintah  dibentuk  untuk  menjalankan  aktivitas layanan  terhadap masyarakat luas.  Sebagai  organisasi  nirlaba  yang  bukan  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  tapi  semata-mata untuk yang  akan datang.  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik adalah landasan bagi penyusunan dan  penerapan  kebijakan  negara  yang  demokratis  dalam  era      globalisasi.  Fenomena  demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena  globalisasi  ditandai  dengan  saling  ketergantungan    antar    bangsa,    terutama  dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi  dan  aktivitas dunia usaha.
Manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat untuk menciptakan instansi  pemerintah  yang  profesional,  berorientasi  hasil,  dan  akuntabel  melalui  penerapan  prinsip- prinsip  manajemen  kinerja,  anggaran  berbasis  kinerja,  dan  ukuran  kinerja.  Salah  satu  upaya  untuk mewujudkannya adalah dengan mendorong birokrasi menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran negara berdaya guna

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
dan  berdampak  pada  target-target  pembangunan.  Secara  efisien  berarti  birokrasi  harus  memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan proporsional.
Suatu  organisasi  dibentuk  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Pencapaian  tujuan  organisasi menunjukkan hasil kerja/prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi. Hasil kerja organisasi diperoleh  dari  serangkaian  aktivitas  yang  dijalankan.  Aktivitas  tersebut  dapat  berupa  pengelolaan sumberdaya  organisasi  maupun  proses  pelaksanaan  kerja  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Untuk menjamin agar aktivitas tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan upaya  manajemen  dalam  pelaksanaan  aktivitasnya.  Dengan  demikian,  hakikat  manajemen  kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Nasrullah Nursam, 2017).
Hambatan  dalam  pengimplementasian  sistem  informasi  manajemen  ialah  kurangnya  ilmu pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  pengolahan  sistem  informasi  manajemen.  Jadi  jika  seseorang kurang terampil dalam pengolahan sistem informasi manajemen, maka akan sulit bagi orang tersebut untuk  mengolah  data  yang  ada.  Tantangan  sebuah  organisasi  dalam  mengimplementasikan  sistem informasi  manajemen  bisa  berupa  ketidakmampuan  seseorang  dalam  mengolah  data  yang mengakibatkan terhambatnya kinerja organisasi. Selain itu tantangan lain dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen ialah kemampuan organisasi mengelola data secara efektif yang dijadikan sebagai sumber yang penting. Jadi dalam mengelola data tidak hanya tergantung pada perangkat keras dan  perangkat  lunak  komputer  saja,  tetapi  juga  tergantung  pada  kemampuan  seseorang  dalam pengolahan data (Bani Ilham Alhadi; 2022).
Peningkatan  pengguna  internet  di  Indonesia  terjadi  karena  internet  mampu  memberikan manfaat  kepada  individu  maupun  lembaga  dalam  membantu  pekerjaan  dan  guna  menunjukkan eksistensinya  dalam  menghadapi  kompetisi  global.  Begitu  halnya  pada  pengembangan  sistem pemerintahan  saat  ini,  diharapkan  untuk  mampu  memberikan  inovasi  dengan  memanfaatkan penggunaan  teknologi  informasi    khususnya    internet    dalam    menunjang    kinerja  para  birokrat pemerintah  serta  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  sehingga  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  dapat  meningkat.  Inovasi  yang  dilakukan  dapat  menghasilkan  gagasan  baru  dengan memadukan  teknologi  informasi  dalam  sektor  pemerintahan  sehingga  dapat  mengefektifkan pemerintah dalam mengelola unsur di dalamnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Teknologi informasi penting dalam meningkatan kualitas pelayanan tapi bukanlah suatu faktor utama karena terdapat pula faktor sumber daya manusia yang menjadi aktor utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tanpa adanya peran aktif manusia sebagai anggota dalam suatu organisasi maka tujuan dari organisasi tersebut  tidak  akan  tercapai  dengan  maksimal. Untuk  itu sumber daya  manusia  mengambil  peran  yang  penting  dalam  keberhasilan suatu organisasi.
Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam memberikan informasi dan pelayanan bagi  masyarakat  agar  lebih  efektif  dan  efisien  kini  lebih  dikenal  dengan  sebutan e-Government. Perkembangan e-Government di Indonesia telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemanfaatan teknologi   informasi memiliki  peran  yang  cukup  vital  dalam  penerapan  pemerintahan yaitu sebagai usaha untuk membentuk citra pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam berbagai bidang. Perwujudan e-Government tentunya berkaitan dengan adanya good governance yang di terapkan dalam pemerintahan.
SPBE  dikenal  dengan  istilah E-government atau Electronic  Government kemudian  SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warga-warganya yaitu meliputi Government to Citizen (G2C) , Government  to  Business  (G2B),  Government  to  Goverment  (G2G),  Government  to  Employees  (G2E), dan Government to Non-Profit (G2N).

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Government to Citizen (G2C) adalah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat  serta  untuk  mempermudah  masyarakat  di  dalam  mencari  berbagai  informasi  mengenai pemerintahan. Government to Business (G2B) adalah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Kemudian sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya yakni demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
Government  to  Goverment  (G2G) adalah  sebuah  tipe  dari  hubungan  pemerintah  dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya dan untuk memperlancar serta mempermudah  sebuah  kerjasama  diantara  pemerintah  yang  bersangkutan. Government  to  Employees (G2E) adalah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar  para  pegawai  pemerintahan  ataupun  pegawai  negeri  dapat  meningkatkan  kinerja  beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.
Government  to  Non-Profit  (G2N) adalah  sebuah  tipe  hubungan  antara  pemerintah  dengan Lembaga atau Institusi Non Profit , seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.
Penilaian Kinerja Sistem Informasi Monitoring Data Internal (e-Simdatin) dapat dilihat melalui pengelolaan  data  internal  dengan  dilakukannya  pendampingan  penguatan  kelembagaan  Sistem Informasi Manajemen pengelolaan data internal di Ditjen Bina Bangda. Dalam hal ini dilatar belakangi oleh  beberapa  poin  penting  diantaranya  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  137  Tahun 2022  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri  bertugas  untuk  memberikan pelayanan  administrasi  dan  teknis  kepada  semua  unsur  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bina Pembangunan Daerah; adanya data tersebar di masing-masing unit kerja dan proses penyampaian data dari unit kerja ke Bagian Perencanaan masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu yang lama; belum tersedianya media informasi terintegrasi yang memungkinkan seluruh unit kerja di Ditjen Bina Bangda untuk berbagi informasi dan sharing data, terutama yang terkait dengan capaian kinerja masing- masing  unit;  adanya  kebutuhan  data  dan  informasi  kinerja  yang  mendesak  dan  terkendala  dengan proses analisa yang masih bersifat manual dan membutuhkan waktu yang lama; serta banyaknya data dan informasi internal yang dikelola di bagian sekretariat Ditjen Bina Bangda perlu dibentuk sebuah media informasi yang mampu mengkompilasi data-data tersebut dengan baik, mudah ditemukan, dan bisa diakses seluruh pihak yang berkepentingan.
Penyelenggaraan pemerintahan terkait SPBE tersebut agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, terdapat kegiatan Pendampingan  Penguatan  Kelembagaan  Sistem  Informasi  Manajemen.  Pengelolaan  Data  Internal Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada komponen input pengelolaan Sistem Informasi Manajemen bertujuan agar terbangun sebuah tata kelola pemerintahan guna mendukung peningkatan kinerja yang maksimal.
Pendampingan  Penguatan  Kelembagaan  tersebut  merupakan  bagian  dari  Pemantauan  dan Evaluasi  SPBE  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  59  Tahun  2020  tentang  Pemantauan  dan  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik,  disebutkan  bahwa  Pemantauan  SPBE  adalah  proses  penilaian  secara  sistematis  melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.  Sedangkan  Evaluasi  SPBE  adalah  proses  penilaian  secara  sistematis  melalui  verifikasi  dan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
Pemerintahan merupakan suatu wadah dimana masyarakat berada di dalamnya harus diberikan pelayanan sebagai warga negara dan rasa aman. Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan  dimana  wilayah  yang  dihuni  oleh  manusia  mengalami  kekacauan.  Keadaan  itu  kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok lain. (Menurut Labolo; 2011) dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan dan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok  tersebut  akhirnya  menjadi  kelompok  minoritas  yang  memiliki  otoritas  tak  terbatas  dengan tujuan yang dapat mereka lakukan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau kehendak mereka sendiri.
Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah atau “pemerintah”. Pemerintah kemudian diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggungjawab atas penggunaan kekuasaan atau exercising power (The International Encyklopedia of Social Science). Aktivitas  pemerintah  dalam  upaya  memelihara  kedamaian  dan  keamanan  negara  kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal dan eksternal. Pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil mengklaim bahwa secara eksclusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya  dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Atas  eksclusifisme  tersebut  sebuah  pemerintahan memiliki  paling  tidak  tiga  hal  pokok,  yaitu  pertama,  memiliki  angkatan  perang  mempertahankan Negaranya dari serangan dan invansi negara lain. Kedua, pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang  bertanggung  jawab  secara  legislatif  dalam  membuat  hukum  bagi  proses  penyelenggaraan pemerintahan dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu negara.
Dikatakan juga bahwa pemerintah adalah sebuah gejala yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan negara. Dalam keseluruhan tersebut pemerintah merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan  tanggung  jawab  tertentu  guna  mempertahankan  sistem  serta  mempertahankan  monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa. Cenderung melihat kondisi tersebut sebagai suatu gejala kekuasaan semata, sehingga pemerintah dipandang sah dalam melakukan intervensi secara monopoli sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan umum.
Pemerintahan  dapat  dipahami  dalam  arti  luas  dan  dalam  arti  sempit.  Dalam  arti  luas, pemerintahan  mecakup  semua  kekuasaan  yang  meliputi  seluruh  fungsi  negara.  Pemerintahan menunjukkan keseluruhan rangkaian lembaga-lembaga yang dipakai segolongan orang untuk memerintah dan yang menyebabkan orang-orang lainnya tunduk. Jadi pemerintahan dalam arti luas tersebut, merujuk pada ajaran Montesquieu, meliputi keseluruhan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Yudikatif. Ketiga lembaga tersebut merupakan unsur-unsur kekuasaan negara.
Secara  umum  Pemerintahan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  organisasi  yang  memiliki kekuasaan  untuk  membuat  dan  menerapkan  hukum  serta  undang-undang  di  wilayah  tertentu. Menurut  (Rauf  dan  Munaf  2015),  Pemerintahan  merupakan  sebuah  organisasi  yang  memiliki: (1) otoritas  yang memerintah dari suatu unit politik, (2) kekuasaan yang memerintah suatu  masyarakat politik ( Political ), (3) aparatus yang merupakan badan Pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan,  (4)  kekuasaan  untuk  membuat  peraturan  perundang-  undangan  untuk  menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.
Menurut (Syafie Inu Kencana; 2002: 138) mengatakan bahwa: Pemerintahan secara etimologi, kata  Pemerintahan  berasal  dari  kata  “Pemerintahan”  yang  berarti  badan  atau  organ  elit  yang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
melakukan  pekerjaan  mengurus  suatu  negara.  Kemudian  mendapat  akhiran  “an”  menjadi  kata “Pemerintahan” yang berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan-badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Dari penjelasan tersebut dapat simpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan, sedangkan Pemerintahan berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan-badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Jika digabungkan menjadi Ilmu Pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari  dalam  suatu  organisasi  yang  terdiri  dari  sekumpulan  orang-  orang  yang  mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan  dan  koordinasi  Pemerintahan  meliputi kegiatan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.
Pengembangan sistem  elektronik  Pemerintahan atau e- Government merupakan salah satu dari 9  (sembilan)  program  Percepatan  Reformasi  Birokrasi  yang  dicanangkan  oleh  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Sipil    Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  Dimana  salah  satu  produk  dari kebijakan pengembangan e-Government adalah Penilaian Kinerja Sistem Online . Indrajit Richardus Eko (2005) berpendapat bahwa: Secara   umum,   istilah   yang   berawalan   “e”   biasanya memiliki nuansa penggunaan  teknologi  internet  sebagai  sarana  utama  yang  menggantikan  media  konvensional. Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan  berbagai  media  teknologi,  terutama  internet,  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  berbagai  media  teknologi,  terutama  internet,  untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “c ustomer ”-nya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  berangkat  dari  sebuah  keingintahuan  seseorang  untuk  mendalami  segala  sesuatu memulai proses perancangan, penyelidikan dan penyimpulan untuk menemukan sebuah kebenaran. Menurut (Suryabrata; 2016) bahwa “Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah- langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.
Penelitian  merupakan  proses  untuk  mendapat  sebuah  kebenaran  dan  memecahkan  suatu masalah  yang  sedang  diteliti.  Hal  ini  dilakukan  dengan  berlandaskan  pada  teori  dan  peraturan- peraturan  yang  relevan  terhadap masalah tersebut. Landasan tersebut nantinya akan menjadi bahan pembanding antara fenomena  yang  ada  di  lapangan  dengan  isi  dari   teori  dan peraturan selaku landasan dalam melakukan  penelitian.  Menurut (Woody dalam Neuma; 2006) penelitian  adalah: A method to find the truth which is also a critical thinking (critical thinking). Research includes providing a definition and  redefinition  of  the problem, formulate hypotheses or answer  while,  Make conclusions  and  at least  conduct careful testing on all the conclusions to determine whether it fits with the hypothesis.
Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas,  penelitian  merupakan  suatu  metode  untuk  menemukan kebenaran  yang  merupakan  pemikiran  kritis (critical  thingking). Penelitian  memberikan  definisi  dan redefinisi  permasalahan,  merumuskan  hipotesis  atau  menjawab  sementara,  membuat  kesimpulan  dan melakukan  pengujian  secara  cermat  terhadap  seluruh  kesimpulan.  Berdasarkan  penjelasan (Simangunsong;  2017)  dalam  bukunya,  “penelitian  termasuk  dalam perspektif  knowledge  management dimana penelitian diibaratkan menulis karya ilmiah, semi ilmiah, bahkan yang non-ilmiah sekalipun adalah sebuah aktivitas intelektual yang sangat penting dan terus-menerus berproses”.
Singkatnya, agar suatu penelitian dapat mencapai hasil yang benar, tepat sasaran dan maksimal, maka  harus  mempunyai  rancangan  penelitian  yang  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi,  serta  sesuai dengan  objek  yang  diteliti  yaitu  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  dalam Pengelolaan  Sistem  Informasi  Monitoring  Data  Internal.  (Simangunsong;  2017),  menyatakan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
“rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis  penelitian,  sedangkan  dalam  arti  luas  rancangan  atau  desain  penelitian  meliputi  proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian.”
Proses penelitian ini kemudian didesain sedemikian rupa  oleh peneliti agar  penelitian  dapat terselesaikan  seusai dengan apa  yang menjadi  harapan peneliti.  Desain penelitian menjadi salah satu unsur penting untuk memberikan arahan dan pedoman dalam melakukan penelitian nantinya. Desain penelitian  adalah  semua  proses  yang  diperlukan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data dan analisis data.  Kemudian  (Berg;  2001)  mengungkapkan  desain  penelitian adalah; The  designstage  of  research  is concerned with a series of important decisions having to do with the research idea or question(s). What types of information or data will be gathered and through what forms of data-collection technologies. Where will the research be undertaken, and among what group or groups of people (questions of site, setting, and sample). In doing research, you  must  decide  whether  to  use  one  data-collection  strategy  alone  or  to  combine  several  strategies  (data triangulation).

## PEMBAHASAN
Aplikasi e-Simdatin merupakan aplikasi yang berguna untuk melihat kinerja pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah berdasarkan penggunaan realisasi anggaran satu tahun kegiatan pada dokumen DIPA.  Sebelum  melakukan  pengisian  target  kegiatan  pada  aplikasi  tersebut,  telah  dilakukan pembobotan atau rencana kegiatan dalam bentuk Prognosis dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mengharuskan untuk membuat RPD (Rencana Penarikan Dana) dalam satu tahun kegiatan kemudian  setiap  bulan  dilakukan  penilaian  realisasi  tersebut  untuk  melihat  seberapa  besar  realisasi keuangan  yang  telah  dicapai.  Kemudian  dalam  realisasi  keuangan  tersebut  harus  terdapat  kejelasan output yang dihasilkan, dalam penilaian output tersebut harus ada data dukung yang berupa evidence yang kemudian di upload ke dalam aplikasi e-Simdatin untuk dasar penilaian sebagai bentuk pengukuran kinerja dari hasil target yang telah di lakukan.

## Input Anggaran Pengelolaan e-Simdatin
Berdasarkan  wawancara  Peneliti  dengan  Kepala  Bagian  Keuangan,  yang  menjelaskan  terkait pagu anggaran untuk pengelolaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda yakni: “Anggaran untuk pengelolaan e-Simdatin  Ditjen  Bina  Bangda  sebesar  Rp.  77.000.000  diperuntukkan  untuk  penambahan server , pengamanan  jaringan,  perawatan  aplikasi,  penyewaan  laptop/komputer  serta  pengadaan create SSL ( Secure Sockets Layer ) pada domain website.”
Berdasarkan hasil observasi dan analisis, bahwa kaitannya dengan teori yang digunakan masuk pada  dimensi  input  yaitu  kaitannya  dengan  anggaran  pengelolaan  aplikasi  e-Simdatin  kemudian pengamanan  jaringan,  perawatan  aplikasi,  penyewaan  laptop/komputer  serta  pengadaan create SSL ( Secure Sockets Layer ) pada domain website dari wawancara tersebut dapat ditarik bahwa kaitannya masuk pada  dimensi  input  kemudian  dari  proses  tersebut  akan  mendukung  teori  pada  dimensi  kegiatan, keluaran, hasil hingga dampak yang akan dirasakan oleh lembaga ini. Kemudian server yang digunakan untuk aplikasi e-Simdatin adalah server lama dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diintegrasikan ke dalam SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Dari server tersebut, telah digunakan untuk aplikasi e-Simdatin untuk internal Ditjen Bina Bangda dan pembuatan aplikasi cloud Bangda yang digunakan sebagai penyimpanan data internal. Aplikasi e-Simdatin merupakan aplikasi internal yang digunakan pada lingkup Ditjen Bina Bangda. Sehingga tidak memerlukan server yang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
besar, berbeda dengan aplikasi yang digunakan untuk layanan pemerintah daerah yang membutuhkan server besar.
Pada  pelaksanaannya,  peneliti  bertemu  dan  mendapatkan  informasi  dari  10  (sepuluh)  orang informan  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam  pedoman  wawancara  yang  telah  disusun  dan direncanakan, yang selanjutnya dijadikan sebagai data primer dalam menganalisis Kinerja Ditjen Bina Pembangunan  Daerah  dalam  Pengelolaan  e-Simdatin.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan Kepala  Bagian  Keuangan,  yang  menjelaskan  terkait  data  Indikator  Pelaksana  Anggaran  Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yakni: “Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023, nilai akhir Revisi DIPA yakni 10.00 dan nilai akhir Deviasi Halaman III DIPA sebesar 6.22. Besaran penyerapan anggaran sebesar 18.91 sedangkan belanja kontraktual nilai akhirnya sebesar 9.45. Besaran nilai akhir pengelolaan UP dan TUP sebesar 9.66 dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran capaian output sebesar 25.00. Sehingga hasil dari beberapa penjabaran tersebut, dapat dilihat nilai total atau nilai akhir sebesar 94.11.” Berdasarkan hasil observasi dan analisis, bahwa kaitannya dengan teori yang digunakan masuk pada  dimensi  output  kemudian  karena  merujuk  pada  proses  dari  dimensi  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  sehingga  dari  dimensi  tersebut  akan  mendukung  dimensi  outcame  sehingga  kaitannya dengan teori yang diguakan masih sejalan karena mendukung dimensi input, kemudian bahwa nilai kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah baik sesuai nilai IKPA dari Kementerian Keuangan, sehubungan dengan hal tersebut aplikasi e-Simdatin yang ada di Ditjen Bina Pembangunan Daerah sangat membantu dalam penilaian internal terkait perencanaan kegiatan yang telah terintegrasi pada sistem aplikasi Krisna Bappenas dan aplikasi Sakti Kementerian Keuangan telah membuat organisasi berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun masih banyak kekurangan yang terjadi dilapangan karena target indikator kegiatan yang masih tidak sesuai dengan tujuan kegiatan dalam mendukung tujuan organisasi.

## Ketersediaan Server dan Perangkat IT
Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Bagian Umum yang menjelaskan terkait ketersediaan server dan perangkat IT dalam penggunaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda yakni: “Ketersediaan server dan perangkat IT pada Ditjen Bina Bangda tedapat dua yaitu lokasinya berada di lantai 1 dan lantai 3 kemudian ketersediaan perangkat IT meliputi Komputer dan Laptop di masing-masing ruangan server sebagai pengendali pada aplikasi yang ada pada Ditjen Bina Bangda, didalam server terdapat AC sentral sebagai  pendingin  untuk  menjaga  kelembaban  pada  ruangan  server  yang  tidak  boleh  panas,  apabila tejadi  mati  lampu  telah  tersedia  miror  untuk  aplikasi  sebagai  penyimpanan  data  sementara.  Setiap programmer diberikan 1 buah laptop dengan kapasitas ROG (Republic of Gamers) dengan penyimpanan SSD (Solid State Drive).”
Berdasarkan hasil observasi dan analisis dapat diidentifikasi dan dikategorikan dalam dimensi input dalam kerangka teori analisis input, kegiatan, output, outcame, dan impact alasannya yaitu masuk dimensi Input karena merujuk pada semua sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu program atau kegiatan dalam wawancara tersebut beberapa elemen yang disebutkan adalah ketersediaan server  dan  perangkat  IT  Server  dan  perangkat  IT  komputer  dan  laptop  yang  ada  di  Ditjen  Bina Pembangunan Daerah, kemudian lokasi server terletak di lantai 1 dan lantai 3 sehingga perangkat IT spesifik  yang  setiap  programmer  diberikan  laptop  dengan  spesifikasi  tertentu  ROG  dengan  SSD, kemudian AC sentral Pendingin untuk menjaga kelembaban di ruangan server, kemudian pada miror untuk aplikasi  penyimpanan data sementara jika terjadi mati lampu semua elemen ini adalah sumber daya yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mendukung operasional pada Ditjen Bina Bangda, alasan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
kategorisasi ketersediaan server dan perangkat IT adalah input fisik yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan program di Ditjen Bina Bangda. Lokasi server dan spesifikasi perangkat IT adalah informasi mengenai  input  tersebut  yang  mempengaruhi  efisiensi  dan  keandalan  operasional,  AC  sentral  dan miror  aplikasi  adalah  bagian  dari  input  dalam  bentuk  infrastruktur  dan  dukungan  teknis  yang memastikan  operasional  server  tetap  optimal.  Dalam  konteks  wawancara  ini  semua  informasi  yang disampaikan  berhubungan  dengan  input  karena  menggambarkan  sumber  daya  dan  fasilitas  yang tersedia untuk mendukung kegiatan Ditjen Bina Bangda ini belum sampai pada tahap kegiatan aktivitas spesifik  yang  dilakukan,  keluaran  hasil  langsung  dari  kegiatan,  hasil  perubahan  yang  terjadi  akibat keluaran, atau dampak efek jangka panjang dari hasil.
Hasil wawancara Peneliti dengan Perencana Ahli Muda Sub Substansi Penyusunan Program dan Anggaran yang menjelaskan terkait ketersediaan server dan perangkat IT dalam penggunaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda yakni: “Dalam pengadaan server, terdapat kendala berupa pengelolaan Manajemen Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  yang  harus  berpusat  di  Pusat  Data  dan  Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri. Terkait hal tersebut mengakibatkan pengadaan server sulit dilakukan. Oleh karena itu, Ditjen Bina Bangda menggunakan server dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diintegrasikan ke aplikasi SIPD RI milik Pusdatin, karena server dari Sistem Informasi  Pembangunan  Daerah  tidak  digunakan  lagi  sehingga  sekarang  digunakan  untuk  server aplikasi e-Simdatin sebagai aplikasi internal Ditjen Bina Bangda yang tidak memerlukan kapasitas yang banyak.”
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  analisis,  mengungkapkan  berbagai  aspek  yang  dapat dikategorikan dalam dimensi kegiatan, keluaran output, dan outcome, analisisnya yaitu pada dimensi kegiatan merujuk pada aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dalam wawancara ini kegiatan yang diidentifikasi yaitu pengelolaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) aktivitas ini mengharuskan pusat data dan sistem informasi dikelola oleh Sekretariat  Jenderal  Kemendagri,  penggunaan  server  dari  aplikasi  Sistem  Informasi  Pembangunan Daerah  Ini  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  solusi  untuk  kendala  dalam  pengadaan  server. Penjelasan terkait dimensi Output merujuk pada hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam wawancara ini keluaran yang diidentifikasi yaitu server dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang tidak digunakan lagi Ini adalah keluaran langsung dari kegiatan pengelolaan dan integrasi server, kemudian server yang digunakan untuk aplikasi e-Simdatin yaitu keluaran ini adalah hasil dari pemanfaatan server yang sudah ada untuk aplikasi internal Ditjen Bina Bangda. Pasa dimensi outcome merujuk  pada  perubahan  atau  manfaat  yang  terjadi  akibat  dari  keluaran  yang  dihasilkan  dalam wawancara  ini  hasil  yang  diidentifikasi  yaitu  berupa  kemudahan  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan aplikasi internal Ditjen Bina Bangda dengan menggunakan server yang sudah ada sehingga Ditjen Bina Bangda  dapat  mengelola  aplikasi  e-Simdatin  dengan  lebih  efisien  tanpa  memerlukan  kapasitas  yang banyak. Kesimpulan berdasarkan wawancara tersebut dimensi yang dapat diidentifikasi yaitu dimensi kegiatan  berupa  pengelolaan  SPBE  yang  terpusat  di  Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi  Sekretariat Jenderal  Kemendagri  serta  penggunaan  server  dari  aplikasi  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah. Dimensi output yaitu server dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang digunakan untuk aplikasi  e-Simdatin.  Dimens  outcome  yaitu  Kemudahan  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  aplikasi internal Ditjen Bina Bangda.
Hasil wawancara Peneliti dengan Direktur PT. Quanta Tunas Abadi yang menjelaskan terkait ketersediaan server dan perangkat IT dalam penggunaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda yakni: “Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan Kerjasama kontrak dengan PT. Quanta Tunas Abadi dalam penggunaan  internet.  Kelebihan  yang  dimiliki  yaitu  akurasi  perhitungan  yang  sangat  baik,  sehingga

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
seluruh Internet Service Provider (ISP), Network Access Point (NAP) provider, dan Corporate Users menggunakan  Multi  Router  Traffic  Grapher  (MRTG)  karena  traffic  MRTG  dapat  menyimpan  data secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan kemudian mengingat ukuran file dapat menjadi sangat besar  jika  pencatatannya  dilakukan  setiap  detik,  maka  pada  umumnya  MRTG  menghitung  rata-rata penggunaan setiap lima menit, sangat pas digunakan untuk Instansi besar sekelas Kementerian ini.”
Berdasarkan hasil observasi dan analisis wawancara tersebut mengungkapkan beberapa aspek yang  dapat  dikategorikan  dalam  dimensi  kegiatan, output , outcome ,  dan impact berikut  kemudian analisisnya terkait dimensi kegiatan merujuk pada aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam wawancara ini kegiatan yang diidentifikasi yaitu kerjasama kontrak dengan PT. Quanta  Tunas  Abadi  dalam  penggunaan  internet  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  Ditjen  Bina Pembangunan Daerah untuk mendapatkan layanan internet kemudian penggunaan Multi Router Traffic Grapher (MRTG) yaitu aktivitas ini dilakukan untuk memonitor dan mengelola penggunaan internet. Dimensi Output merujuk  pada  hasil  langsung  dari  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  wawancara  ini keluaran  yang  diidentifikasi    yaitu  data  traffic  internet  yang  tersimpan  secara  harian,  mingguan, bulanan, dan tahunan Ini adalah hasil langsung dari penggunaan MRTG. Dimensi Outcome merujuk pada perubahan atau manfaat yang terjadi akibat dari keluaran yang dihasilkan dalam wawancara ini hasil yang diidentifikasinya yaitu akurasi perhitungan penggunaan internet akurasi ini memudahkan pengelolaan dan pemantauan penggunaan internet oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah kemudian efisiensi dalam pengelolaan lalu lintas internet dengan data yang terperinci dan akurat pada Ditjen Bina Pembangunan  Daerah  dapat  mengelola  lalu  lintas  internet  dengan  lebih  efektif.  Dimensi  Impact merujuk pada efek jangka panjang atau perubahan signifikan yang terjadi akibat dari hasil yang dicapai. Dalam wawancara ini, dampak yang diidentifikasi yaitu peningkatan kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah  dengan  akurasi  dan  efisiensi  pengelolaan  internet,  ada  peningkatan  dalam  operasional  dan kinerja keseluruhan instansi. Oleh karena itu, dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Terkait pengadaan dan pengelolaan server anggarannya sangat rendah. Dari Rupiah Murni (RM) sangat sulit untuk melakukan penambahan pengadaan dan pengelolaan server. Hal tersebut terkendala lantaran adanya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rangka peningkatan pelayanan dukungan manajerial, Sekretariat mempunyai tugas pelayanan terhadap Direktorat selaku pelaksana kegiatan teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, terkait ketersediaan server dan perangkat IT jika pengadaan server menggunakan anggaran dari Rupiah Murni lumayan sulit, oleh karena itu Ditjen Bina Bangda dalam pelaksanaan pendukung kegiatan yang tidak di biayai oleh APBN meminta dukungan dari kerjasama Hibah Luar Negeri yang dilakukan untuk pengadaan server dan perangkat IT tersebut.

## Lama Penginputan Hasil Capaian Kinerja pada Setiap Unit Kerja Eselon III
Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Perencana Ahli Muda pada Sub Substansi Program dan Anggaran  yang  menjelaskan  terkait  lama  penginputan  hasil  capaian  kinerja  pada  setiap  Unit  Kerja Eselon III di Ditjen Bina Bangda yakni: “Pada setiap triwulan dilakukan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja waktu penginputan diberikan deadline 2-3 minggu sebelum di tutupnya aplikasi pada saat akan dilakukan evaluasi triwulanan. Lamanya penginputan tersebut yang memakan waktu cenderung lama sehingga proses penginputan pun menjadi terganggu.”
Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan beberapa aspek  yang  dapat  dikategorikan  dalam  dimensi  kegiatan,  dimensi  output,  dan  dimensi  outcome kemudian  analisis dari dimensi pertama yaitu dimensi kegiatan yang merujuk pada aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam wawancara ini kegiatan yang diidentifikasi yaitu

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
evaluasi realisasi anggaran dan kinerja setiap triwulan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan dan pencapaian dalam penginputan data sebelum deadline 2-3 minggu dalam aktivitas ini dilakukan sebagai persiapan sebelum evaluasi triwulanan. Dalam dimensi kedua yaitu dimensi Output merujuk pada hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam wawancara ini dalam keluaran  yang  diidentifikasi  yaitu  data  anggaran  dan  kinerja  yang  diinputkan  sebelum deadline Ini merupakan hasil langsung dari proses penginputan data. Dimensi ketiga yaitu dimensi outcome merujuk pada perubahan atau manfaat yang terjadi akibat dari keluaran yang dihasilkan. Dalam wawancara ini hasil yang diidentifikasi yaitu Laporan evaluasi triwulanan dalam laporan ini dibuat berdasarkan data yang telah diinputkan dan digunakan untuk menilai realisasi anggaran dan kinerja. Dimensi keempat yaitu dimensi Impact merujuk pada efek jangka panjang atau perubahan signifikan yang terjadi akibat dari  hasil  yang  dicapai  dalam  wawancara  ini  dampak  yang  diidentifikasi  yaitu  kemungkinan terganggunya  proses  evaluasi  karena  lamanya  waktu  penginputan  yang  memakan  waktu  dampaknya adalah proses evaluasi triwulanan bisa terganggu atau tidak optimal.
Kemudian, hasil wawancara Peneliti dengan Pranata Komputer Ahli Pertama yang menjelaskan terkait lama penginputan hasil capaian kinerja pada setiap Unit Kerja Eselon III di Ditjen Bina Bangda yakni: “Pada aplikasi e-Simdatin terdapat fitur dashboard dan capaian hasil penginputan. Aplikasi ini untuk instansi di level Pemerintahan masih sangat rendah karena pengalaman sebelum kerja di Intansi Pemerintahan lama kerja di swasta di bidang pembuatan aplikasi selama lima tahun, jadi untuk aplikasi ini masih sangat banyak kekurangan karena gampang dibobol karena sistem keamanan yang rendah dan server yang minim membuat aplikasi e-Simdatin gampang down saat banyak yang akses.”
Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari teori yang digunakan pada lima dimensi masuk semua yaitu dimensi input, kegiatan, output , outcome , dan impact dapat diidentifikasi yaitu pada dimensi pertama dimensi input merujuk pada semua sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu program  atau  kegiatan.  Dalam  wawancara  ini,  input  yang  diidentifikasi  yaitu  fitur  dashboard  dan capaian  hasil  penginputan  ini  merupakan  komponen  perangkat  lunak  dari  aplikasi  e-Simdatin, pengalaman kerja di sektor swasta selama lima tahun ini adalah latar belakang keahlian yang dibawa ke pengembangan aplikasi e-Simdatin, sistem keamanan dan server meskipun disebutkan sebagai kurang memadai, mereka tetap menjadi bagian dari input yang tersedia untuk aplikasi. Dimensi kedua dimensi kegiatan  merujuk  pada  aktivitas  atau  proses  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tertentuDalam wawancara ini, kegiatan yang diidentifikasi yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi e-Simdatin aktivitas yang dilakukan oleh tim pengembangan berdasarkan pengalaman sebelumnya di sektor swasta, implementasi  fitur  dashboard  dan  capaian  hasil  penginputan  proses  teknis  yang  terlibat  dalam menambahkan fitur ini ke dalam aplikasi. Dimensi ketiga dimensi Output merujuk pada hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam wawancara ini keluaran yang diidentifikasi yaitu aplikasi e-Simdatin dengan  fitur  dashboard  dan  capaian  hasil  penginputan  ini  adalah  hasil  langsung  dari  kegiatan pengembangan dan implementasi fitur. Dimensi keempat dimensi outcome merujuk pada perubahan atau  manfaat  yang  terjadi  akibat  dari  keluaran  yang  dihasilkan  dalam  wawancara  ini  hasil  yang diidentifikasi  yaitu  berupa  penggunaan  aplikasi  e-Simdatin  oleh  instansi  Pemerintahan  walaupun tingkat penggunaannya masih rendah aplikasi ini mulai digunakan di instansi pemerintah. Dimensi kelima dimensi impact merujuk pada efek jangka panjang atau perubahan signifikan yang terjadi akibat dari hasil yang dicapai dalam wawancara ini dampak yang diidentifikasi yaitu keandalan dan keamanan aplikasi yang rendah karena sistem keamanan yang lemah dan server yang minim aplikasi e-Simdatin mudah dibobol dan sering down saat banyak yang mengaksesnya yang mengurangi kepercayaan dan efektivitas penggunaan dalam jangka panjang. Kemudian berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan informan,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  ketika  adanya  perubahan  target  indikator  saat

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
pelaksanaan revisi DIPA, Sub Direktorat tidak langsung mengubah target-target pada indikator tersebut yang mengakibatkan saat penginputan hasil realisasi kegiatan dan data dukung sebagai dasar penilaian output  pada  kegiatan  untuk  menghitung  kinerja  tidak  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disepakati. Kemudian,  setelah  melihat  di  lapangan,  peneliti  menganalisis  bahwa  terdapat  beberapa  faktor penghambat lainnya dalam penilaian kinerja e-Simdatin diantara terjadinya perubahan target indikator yang tidak segera dilakukan input perubahan, kecenderungan penginputan aplikasi e-Simdatin diakhir mendekati waktu deadline , rendahnya kompetensi Person In Charge (PIC) dalam penginputan aplikasi e- Simdatin, belum adanya kepedulian dari PIC saat pengisian pada aplikasi e-Simdatin, sehingga harus diingatkan setiap bulanya diakhir waktu deadline , belum adanya rating penilaian kepuasan pengguna aplikasi e-Simdatin.

## PENUTUP
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dari hasil penelitian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Kinerja  Ditjen  Bina  Pembangunan  Daerah  dalam pengelolaan  e-Simdatin  berdasarkan  yang  ditunjukkan  dengan  Catatan  Hasil  Reviu  (CHR)  Laporan Kinerja  E-1  Inspektorat  Jenderal  Kemendagri  dan  hasil  nilai  IKPA  oleh  Kemenkeu,  melalui  input, kegiatan, keluaran (output) , hasil (outcome), dampak (impact) sebesar 94,11 sudah baik, tercapainya target yang telah ditentukan dan meningkatnya realisasi anggaran dan kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA
AA.  Anwar  Prabu Mangkunegara. 2013. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan.  Remaja Rosdakarya , Bandung.
Amstrong dan Baron dalam Wibowo. 2017. Manajemen Kinerja , Jakarta. Armawi, Armaidy dan Ichlasul Amal. 1999. Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Auerbach, Carl F. & Silverstein, Louise B. 2003. Introduction to Coding and Analysis Qualitative Data . New York : New York University Press.
Berg, Bruce L. 2001. Qualitative Research Methods for The Social Sciences. Needham. Bloor, M. and Wood, F. 2006. Keywords in Qualitative Methods , London: Sage Publications. Cardoso, Faustino. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta. Creswell, JS. 2007. Qualitative Inquiry & Research Design; Choosing Among Five Approaches, Third Edition. California: Sage Publication, Inc. Darmawan, Deni.,  & Kunkun  Nur  Fauzi.  2013. Sistem Informasi Manajemen .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Dessler. Gary. 2015. Human Resources Management (Manajemen Sumber Daya Manusia) , Edisi Empat Belas Bahasa Indonesia. Jakarta: Indeks.
Finer, S.E. 1974. Comparative Government . Harmondsworth. Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnely, J. H. 2017. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan , Jakarta: Binarupa Aksara. Hansen & Mowen. 2004. Manajemen  Biaya,  Edisi  Bahasa  Indonesia .  Buku  Kedua.  Jakarta:  Salemba Empat.
Hersey,  Paul  dan  Kenneth  H.  Blanchard.  1982. Management  of  Organizational  Behavior .  America: Prentice-Hall, Inc.
Irianto, J. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia , Surabaya: Insan Cendekia.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
E-ISSN: 2721-9232
Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , hal. 25.
Laudon, Kenneth C dan Jane P.Laudon. 2010. Sistem Informasi Manajemen (Edisi 10). Diterjemahkan Oleh Criswan Sungkono. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua . Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Mangkuprawira, S. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mathis,  R.L.  &  Jackson,  J.H.  2006. Human  Resource  Management:  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia , Jakarta: Salemba Empat.
Mathis, R.L. – John H. Jackson. 2006. Human Resource Management , Jakarta : Salemba Empat.
Mondy, Noe. 2008. Human Resource Management . PT. Bumi Aksara. Jakarta. Mulyadi. 2005. Akuntansi Biaya . Yogyakarta: STIE YKPN.
Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara , Pekanbaru: Marpoyan Tujuh   ..............Publishing. Hal. 63.
Mutia, Nila. 2009. Tesis: Usulan Rancangan Indikator Pengukuran Kinerja Service Scorecard Untuk Kualitas Jasa Pada Diklat Pelayaran . Jakarta: Universitas Indonesia.
Neuman. W. L. 2006. Sosial research method: qualitative and quantitative approaches (Third Edition) , USA. Poerwadarmita. W.Y.S. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta. Rahyunir  Rauf  &  Yusri  Munaf.  2015. Lembaga  Kemasyarakatan  Di  Indonesia ,  Pekanbaru:  Zanafa Publishing.
Raymond Mcleod, Jr. 1995. Sistem Informasi Manajemen jilid Dua , Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
Sani, Achmad dan Masyhuri, M. 2010. Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia ,  Malang: UIN- Maliki Press.
Sastrohadiwiryo,  Siswanto.  2002. Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia,  Pendekatan  Administrasi  dan Operasional , Jakarta: Bumi Aksara. Setyosari, Punaji. 2010. Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Schuler, R.S., dan Jackson, S.E. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Erlangga. Setyosari Punaji. 2010. Metode Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Kencana. Hal. 89. Simangunsong, Fernandes (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta, Bandung. Simangunsong, Fernandes. (2021). Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Bandung. Alfabeta. Sinurat,  Marja  dan  Maurits,  Horas.  2017. Perencanaan  dan  Penganggaran  Daerah ,  Bandung:  Pustaka Rahmat, hal. 173.
Stair, R. M., & G. W. Reynolds. 2010. Principles of Information Systems, a managerial Approach . USA: Course Technology.
Sutedjo, M.M. 2002. Pupuk dan Cara Pemupukan . Penerbit Rhineka Cipta. Jakarta. Hal. 177. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development. Alfabeta. Bandung. Syafri,  Wirman and Alwi,  Alwi.  2014. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Organisasi Publik. Bandung.
Syafie, Inu Kencana. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi) , Jakarta: Renika Cipta. Vanany, Iwan. Aplikasi Analytic Network Process (ANP) Pada Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada PT.X). Jurnal Teknik Industri Vol.5.