The Effectiveness Of Flogging Punishment On Public Legal Awareness In Aceh Province: A Sociology Of Jurisprudence Perspective
Efektivitas Hukuman Cambuk Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Di Provinsi Aceh : Perspektif Sociology Jurisprudence
Siti Syafa Az Zanubiya 1) ; Nefrisa Adlina Maaruf 2) ; Atik Winanti 3)
1) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: 1) sitizanubiya05@gmail.com ; 2) nefrinefrisa@gmail.com ; 3) atikwinanti@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [20 Agustus 2023]
Revised [28 September 2023]
Accepted [04 Oktober 2023

## ABSTRAK
Pada  dasarnya,  tidaklah  mudah  melakukan  upaya  perbaikan  kesadaran  hukum  dalam masyarakat  tanpa  dorongan  dari  individu  masyarakat.  Sehingga  perlu  adanya  partisipasi  yang lebih  serius  dalam  sosialisasi  agar  masyarakat  dapat  memahami  dengan  jelas  dan melaksanakan kesadaran hukum  dengan baik. Hukuman cambuk diharapkan mampu memenuhi tendensi  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  terhadap  kesadaran  hukum  masyarakat.    Penelitian  ini bersifat  empiris  merupakan  penelitian  hukum  yang  memakai  sumber  data  primer,  yaitu  bahwa penulis  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan fungsional,  yang  condong  bersifat  kuantitatif,  berdasarkan  data  primer.  Data  yang  diperoleh berasal  dari  observasi  kuntitatif  yang  membahas  perihal  efektivitas  hukum  sebagai  sarana pengendalian  sosial,  serta  ikatan  antara  hukum  dan  perubahan-perubah  sosial.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  hukuman  cambuk  dalam  peningkatan  kesadaran  hukum masyarakat  hingga  kini  masih  dinilai  belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  refleksi kehidupan masyarakat Aceh saat ini telah membudaya  sifat acuh tidak acuh. Sosiologi   Hukum atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Sociology  Jurisprudence    memiliki    tugas        untuk mengungkapkan    sebab    musabab  ketimpangan    antara    tata    tertib  masyarakat    yang    dicita- citakan  dengan  tertib  masyarakat dalam  kenyataan.

## ABSTRACT
Basically,  it  is  not  easy  to  make  efforts  to  improve  legal  awareness  in  society  without encouragement from individual communities. So that there needs to be more serious participation in  socialization  so  that  people  can  understand  clearly  and  implement  legal  awareness  properly. Flogging  punishment  is  expected  to  be  able  to  fulfill  philosophical,  juridical  and  sociological tendencies towards  public legal awareness.   This  research is empirical legal research that uses primary  data  sources,  namely  that  the  author  identifies  and  conceptualizes  law  as  a  real  and functional  social  institution,  which  tends  to  be  quantitative,  based  on  primary  data.  The  data obtained comes from quantitative observations that discuss the effectiveness of law as a means of social control, as well as the bond between law and social changes. The results of this study indicate  that  the  implementation  of  flogging  punishment  in  increasing  public  legal  awareness  is still  considered  not  optimal.  This  is  due  to  several  reflections  of  the  life  of  the  people  of  Aceh today  has  cultivated  indifference.  Sociology  of  Law  or  better  known  as  Sociology  Jurisprudence has  the  task  of  revealing  the  causes  of  the  discrepancy  between  the  orderly  society  that  is aspired to with the orderly society in reality.

## KEYWORDS
Effectiveness, Whipping Law, Legal Awareness
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Julukan “Serambi Mekkah” untuk Aceh pada hakikaktnya merupakan apresiasi dari masyarakat di Asia  Tenggara  terhadap  Aceh,  terutama  Islam  di  Asia  Tenggara  seperti  Filipina  Selatan  dan  Thailand. Setelah  Islam  masuk,  masyarakat  bukan  hanya  menjadikan  itu  sebagai  agama  tetapi  juga  identitas. Semua yang berlaku di Aceh itu bersumber dari Islam, politik pemerintahan, sistem ekonomi, semuanya, tata masyarakat juga Islam sejak masa kerajaan-kerjaan Aceh Darussalam. Dilansir berdasarkan catatan sejarah,  Aceh  merupakan  tempat  munculnya  kerajaan  Islam  pertama  di  Indonesia,  yaitu Peureulak  dan Pasai.  Kerajaan  dibangun  oleh  Sultan  Ali  Mughayatsyah  dengan  ibu  kota  di  Banda  Aceh  Darussalam (sekarang  Banda  Aceh).  Dalam  sejarah  yang  panjang,  masyarakat  Aceh  telah  menempatkan  hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihannya.Pemerintah Aceh telah  menetapkan  sejumlah  qanun  (peraturan  daerah)  dalam  bidang  syari’at  Islam,  bahkan  sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan pada tanggal 23  Oktober  2015  lalu  merupakan  upaya  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  secara  kaffah.  Formulasi hukum jinayat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan  sebelumnya  baik  Qanun  Nomor  12,13  dan  14  Tahun  2003.  .  Dalam  konsideran  menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014  tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat di  Aceh  yaitu  “Aceh  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  memiliki  Keistimewaan
dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum”. Adapun keistimewaan yang menjadi hak prioritas Aceh  terdiri  dari  4  (empat)  hal  yaitu    bidang  pelaksanaan  syari’at  Islam,  bidang  adat  istiadat,  bidang pendidikan, dan peran ulama dibidang pemerintahan .
Penerapan hukuman dalam hukum pidana islam baik hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’ maupun belum ditetapkan oleh syara’ (ta’zir), memiliki tujuan dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum  dan  melindungi  kepentingan  hidup  manusia,  yaitu  kemaslahatan  umat  manusia  dan  menolak kemudzaratan.  Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, kaidah untuk mengerti hukum yang berjalan  dan  berlaku,  hendaknya  seseorang  mengkaji  gejala-gejala  hukum  dalam  masyarakat  secara langsung  dengan  memeriksa  proses-proses  peradilan,  angan-angan  hukum  yang  aktif  di  masyarakat misalnya  tentang  keadilan,  efektivitas  hukum  semacam  sarana  pengendalian  sosial,  serta  ikatan antara hukum dan perubahan-perubah sosial. Lapisan perkembangan masyarakat yang kian semakin elusif dan pengkhususan  kehidupan  yang  semakin  berkembang  serta  tumbuh  memerlukan  kontrol  hukum  juga perlu  menyusul  perkembangan  yang  seperti  itu  .  Sosiologi  hukum  berkembang  atas  dasar  sesuatu anggapan  dasar  bahwa  proses  hukum  berlagsung  di  dalam  suatu  jaringan  atau  sistem  sosial  yang dinamakan  masyarakat.  Artinya  hukum  hanya  dapat  dimengerti  dengan  jalan  memahami  sistem  sosial terlebih  dahulu  dan  bahwa  hukum  merupakan  suatu  proses.    Masalah  penjatuhan  pidana  tak  hanya tergantung  pada  berat  ringannya  kejahatan,  tetapi  juga  pada  efektif  tidaknya  pemidanaan  dengan keserasian nilai-nilai sosial, budaya serta skematis yang ada serta menyebar pada masyarakat.
Sosiologi Hukum yang melihat peristiwa-peristiwa  hukum  selalu memiliki akar  yang  nyata  dalam kehidupan    dan    struktur    sosial  suatu  masyarakat.    Karena  itulah  Prof.  CJM  Schuyt,  Guru  Besar Sosiologi  Hukum  Belanda,  mengatakan    Sosiologi    Hukum    memiliki    tugas        untuk    mengungkapkan sebab    musabab  ketimpangan    antara    tata    tertib  masyarakat    yang    dicita-citakan    dengan    tertib masyarakat  dalam    kenyataan.  Lapisan  perkembangan  masyarakat  yang  kian  semakin  elusif  dan pengkhususan kehidupan yang semakin berkembang yang memerlukan kontrol hukum.

## LANDASAN TEORI

## Tinjauan Umum tentang Hukum Cambuk di Provinsi Aceh
Hukuman  cambuk  terdiri  dari  dua  suku  kata  yaitu,  hukuman  dan  cambuk.  Hukuman  menurut Syari’at Islam adalah suatu ancaman dan pembalasan atau siksaan yang diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan tidak baik (maksiat) yang telah dilakukan oleh individu tersebut baik yang bersifat telah  ditentukan  oleh  syara’  maupun  belum  ditetapkan  (ta’zir)  untuk  melindungi  kepentingan  individu maupun  masyarakat  yang  lebih  luas    Efektivitas  pelaksanaan  qanun  ini  di  samping  adanya  lembaga penyidikan  dan  penuntutan,  juga  dilakukan  pengawasan  yang  meliputi  upaya  pembinaan  si  pelaku jarimah  minuman  khamar,  maisir  dan  khalwat  Oleh  pejabat  Wilayatu  al  Hisbah.    Di  samping  itu  juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar, maisir dan khalwat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.  Pelaksanaan  hukuman  cambuk merujuk  kepada  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2005  tentang petunjuk  teknis  dan  tata  cara  pelaksanaan  hukuman  cambuk  yang  memuat  beberapa  hal  yaitu pelaksanaan  yang  harus  ditempat  terbuka,  tersangka  berpakaian  menutup  aurat  dan  menggunakan pakaian khusus yang telah disiapkan, posisi terhukum berdiri untuk laki-laki dan duduk untuk perempuan. Cambuk  merupakan  suatu  alat  dalam  pemberian  hukuman  cambuk  berupa  rotan  yang  berdiameter antara  0,75  cm  sampai  1  (satu)  sentimeter,  panjang  1  (satu)  meter  dan  tidak  mempunyai  ujung  ganda atau dibelah sesuai yang tertulis dalam Qanun.

## Tinjauan Umum tentang Sociological jurisprudence
Sociological jurisprudence merupakan bagian dari ilmu filsafat hukum yang fokus utamanya adalah menganalisis tentang pengaruh kausalitas antara hukum dan masyarakat. Sehingga hukum yang hakiki itu  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  melekat  pada  masyarakat,  dan  jika  hukum  ingin diterima dan ditaati, maka hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah hidup di  dalam  masyarakat.  Terkait  konsep  Sociological  jurisprudence,  seorang  pemikir  sosiologis  Austria Eugen  Ehrlich  (1862- 1922)  pernah  mengungkapkan  bahwa  “positive  law  cannot  be  understood  apart from the social norms of the 'living law.'”. “At the present as well as at any other time, the center of gravity of  legal  development  lies  not  in  legislation, nor  in  juristic  science, nor  in  judicial  decision, but  in  society itself.”
Kesalah  pahaman  dalam  memahami  Sociological  jurisprudence  ternyata  bukan  hanya  terhadap sosiologi  hukum  semata,  Roscoe  Pound  melihat  bahwa  sebagaian  ahli  dan  sarjana  memandang  dan beranggapan  bahwa  Sociological  jurisprudence  adalah  turunan  dari  madzhab  positivism,  karena dianggap memiliki  kesamaan  dengan  pemikiran  penggagas  madzhab  positifism  Auguste Comte  (1798 –
1857). Sebagiannya lagi memandang sebagai anthropological ethnology yang berarti ilmu hukum dengan kearifan  antropologi  dan  etnologi.  Masalah  inilah  yang  pada  akhirnya  membuat  Pound  memberikan penjelasan  dan  menjabarkan  kembali  tujuan  dari  Sociological  jurisprudence  yang  berdasarkan  pada fakta-fakta sosial yang menjadi dasar hukum untuk diterapkan sebagai berikut ;
1.  Sociological  jurisprudence  merupakan  studi  tentang  dampak  sosial  aktual  dari  lembaga  hukum  dan doktrin hukum;
2.  Sociological  jurisprudence  bertujuan  untuk  menghubungkan  ilmu  sosiologi  dan  ilmu  hukum  dalam persiapan legislasi”;
3.  Sociological  jurisprudence  merupakan  studi  yang  berfokus  pada  cara  untuk  membuat  aturan  hukum efektif”;
4.  Sociological jurisprudence merupakan studi yang bukan hanya mengamati tentang bagaimana doktrin hukum  itu  berevolusi  dan  berkembang  melainkan  juga  tentang  bagaimana  doktrin  tersebut menghasilkan dampak sosialnya di masa lalu;
5.  Sociological  jurisprudence  juga  mendukung  penerapan  hukum  yang  adil  dan  memenuhi  tuntutan keadilan antar pihak berdasarkan ras ionalitias manusia biasa.”;
6.  Sociological jurisprudence merupakan bentuk upaya untuk mencapai keefektivitasan hukum.
Berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, maka Inti dari Sociological jurisprudence adalah studi yang memandang bahwa sistem, doktrin dan lembaga hukum sebagai fenomena sosial yang dikritisi dan dikaji  melalui  kondisi,  struktur,  perkembangan  sosial  melalui  pendekatan  multidisiplin  ilmu31.  Bukan hanya  itu,  sociological  jurisprudence  juga  bertujuan  untuk  menjembatani  kesenjangan  antara  pemikiran hukum dan sosial secara langsung maupun tidak langsung.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Menjawab  permasalahan  sebagaimana  dirumuskan  diatas,  dalam  penelitian  ini  penulis  akan menggunakan  metode  penelitian  kualititatif  dengan  memandang  realitas  sosial  yang  bersifat  tunggal, konkret,  dan  teramati  dalam  riset  Efektivitas  Pelaksanaan  Hukuman  cambuk  terhadap  kesadaran Hukum Masyarakat di Provinsi Aceh apabila ditinjau dari perspektif sosiologi Hukum. Selanjutnya akan ada beberapa tahap yang penulis lakukan untuk memproses data yang telah didapatkan, yaitu heuristic, verifikasi, dan interpretasi. Tahap pertama yaitu heuristik adalah pengumpulan sumber, sumber tersebut nantinya  ialah  yang  sesuai  dengan  tema  penelitian  yang  akan  diteliti  .  Tahap  kedua  adalah  verifikasi yaitu  suatu  metode  yang  dibutuhkan  dalam  penulisan  sejarah  untuk  menganalisis,  menyeleksi,  dan menguji  suatu  sumber  yang  valid  dan  bisa  dipertanggung  jawabkan.  Dan  tahap  ketiga  adalah interpretasi,  yaitu  merupakan  tahapan  penafsiran  terhadap  sumber  yang  sudah  diperoleh  dalam penelitian sejarah, tujuan dari tehnik ini adalah untuk proses menganalisis dan juga menafsirkan sumber yang sudah diverifikasi, ini diperlukan karena untuk mencari makna yang terkandung dan saling adanya keterkaitan antara beberapa fakta yang telah penulis kumpulkan.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Penelitian  empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yaitu bahwa penulis mengidentifikasi dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional,  yang  condong  bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data yang diperoleh berasal dari observasi. Serta difokuskan pada suatu  aturan  hukum  atau  peraturan-peraturan  yang  dihubungkan  dengan  kenyataan  yang  ada  di lapangan.  Selain  itu  penulis  juga  menggunakan  metode  Netnografi,  adalah  sebuah  metode  yang melakukan penelitian antropologi melalui internet, dimana menggunakan informasi yang tersedia secara publik serta semua orang bebas berbagi melalui media sosial . Kebutuhan untuk menggunakan metode ini  dalam  penelitian  dirasa  terus  berkembang,  karena  sejauh  ini  metode  netnografi  telah  digunakan dalam  ilmu  kesehatan,  pendidikan,  marketing,  sosiologi,  geografi  manusia,  komunikasi  dan  politik. Metod e  netnografi  ini  mencakup  berbagai  disiplin  ilmu  secara  online;  seperti  analisis  isi,  “penggalian teks” dari pengetahuan anonym yang belum dieksplorasi, menciptakan cerita dengan cara “dari mulut ke mulut” dan juga penelitian observasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bagaimanakah  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Provinsi  Aceh  jika  dilihat  dari  perspektif Sociology Jurisprudence
Prosedur  pelaksanaan  hukuman  cambuk  sebagaimana  terlihat  dengan  jelas  bahwa  standar pelaksanaan  dilakukan  dengan  cermat  dengan  mempertimbangkan  keadilan  hukum  dan  hak  asasi
manusia.    Hukuman  cambuk  dianggap  sebagai  hukuman  yang  sebanding  kepada  pelaku  kriminal  yang melanggar  Syari’at  Islam  di  Aceh  ditambah  lagi  hukuman  ini  sudah  sah  menurut  hukum  dan  tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namu dia  memmiliki  naluri  untuk  selalu  hidup  dengan  orang  lain,  naluri  yang  dinamakan  gregariouness.    Di dalam  hubungan  antara  manusia  dengan manusia  lain  yang  penting adalah  reaksi  yang  timbul  sebagai akibat  hubungan-hubungan  tadi.  Reaksi  tersebutlah  yang  menyebabkan  tindakan  seseorang  menjadi semakin  luas.Dengan diterapkan  hukum  cambuk  diharapakan  bisa  membentuk  proses  sosial  yang  baik didalam  elemen  masyarakat.  Dimana  menurut  Soerjono  Soekanto  bentuk  umum  proses  sosial  adalah adanya interaksi sosial (yang juga dinamakan proses sosial) karena interaksi sosial menjadi syarat utama terjadinya berbagai macam aktivitas sosial. Kemudian interaksi sosial adalah hubungan-hubungan yang bersifat sosial serta dinamis yaitu maksudnya disini adalah menyangkut hubungan antara berbagai orang dengan perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Mempelajari  kelompok  sosial  merupakan  hal  yang  pentng  bagi  hukum,  oleh  karena  hukum  merupakan abstraksi dari interaksi sosial dinamis di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut.
Hukum  cambuk  bukanlah  suatu  Penemuan  baru.  Bisa  di  definisikan  bahwa  hukuman  cambuk merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman  had pada  beberapa  jenis  kejahatan  yang  telah  ditetapkan  oleh syara’  yaitu  zina  ghairu  muhsan,  qazaf  dan  minuman  khamar.  Selanjutnya  hukuman  cambuk  menjadi salah  satu  pilihan  utama  dalam  penetapan  sanksi  jarimah  ta’zir.  Hal  disebabkan  karena  setelah  dilihat prosesnya secara keseluruhan ditemukan bahwa hukuman cambuk ini dianggap memberi efek yang lebih baik  daripada  beberapa  sanksi  ta’zir  lainnya  seperti  penjara,  pengasingan  dan  denda  dalam  Hukum Pidana  Islam.Bahwasanya  syariat  Islam  telah  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  baik  aspek akidah  ibadah,  muamalah  dan  akhlak.  Setiap  orang  muslim  dituntut  untuk  mentaati  keseluruhan  aspek tersebut  ketaatan  terhadap  aspek  yang  mengatur  akidah  dan  ibadah  sangat  tergantung  pada  kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang.  Dalam sistem hukum  Islam terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi yang bersifat ukhrawi, yang akan diterima oleh pelaku kejahatan di akhirat kelak, dan sanksi yang diterapkan  manusia  melalui  kekuasaan  eksekutif  legislatif  dan  yudikatif  baik  dalam  ketentuan  hudud maupun  ta'zir.  Kedua  jenis  sanksi  tersebut  mendorong  masyarakat  untuk  patuh  pada  ketentuan  hukum yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  dan  Rasul  Nya,  dan  Hukum  yang  ditetapkan  oleh  pengusa atasnya.

## Efektifitas Hukuman Cambuk Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat  di Provinsi Aceh
Merujuk  pada  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mengenai  10  Provinsi  dengan  Kasus  Tindak Kejahatan  Perkosaan  Terbanyak  (2021)  di  berbagai  wilayah,  dapat  dilihat  bahwa  tercatat  ada  1.164 kasus tindak kejahatan perkosaan di Indonesia sepanjang 2021. Kejahatan perkosaan terbanyak terjadi di Nusa Tenggara Timur, yaitu 80 kasus. Diikuti Sulawesi Selatan 74 kasus perkosaan, Aceh 70 kasus, dan Lampung 61 kasus.

## Gambar 1

## Merujuk pada data Badan Pusat Statistik 2021
Data  lainnya  dari    Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tentang  10  Provinsi  dengan  Laporan  Kasus Kekerasan Tertinggi  di  Indonesia (per  20  Juni  2023).  menurut  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) melaporkan, sejak 1 Januari hingga 20 Juni 2023 tercatat terdapat 11.292 kasus kekerasan deng Jumlah kasus didominasi oleh korban perempuan sebanyak 10.098 orang, dan  2.173  korban  kekerasan  lainnya  berasal  dari  korban  laki-laki.Sebanyak  32%  korban  berasal  dari kelompok  usia  13-17  tahun,  dan  jenis  kekerasan  yang  paling  banyak  dialami  korban  adalah  kekerasan seksual  yaitu  sebanyak  5.053  kasus.  jumlah  kekerasan  paling  tinggi  terjadi  di  Kepulauan  Riau  yaitu sebanyak  1.154  kasus  disusul  Jawa  Barat  menyusul  di  urutan  kedua,  dengan  total  kasus  kekerasan sebanyak  815  kasus,  DKI  Jakarta  di  urutan ketiga  dengan  total  kasus  kekerasan  sebanyak  781  kasus,
diikuti  oleh  Papua  Barat  sebanyak  586  kasus  dan  aceh    berada  diurutan  bawah  dengan  jumlah  468 kasus kekerasan.

## Gambar 2
Badan Pusat Statistik (BPS) tentang 10 Provinsi dengan Laporan Kasus Kekerasan Tertinggi di Indonesia (per 20 Juni 2023).
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  Keberhasilan  syariat  bukan  hanya  diukur  dari  berapa  banyak  jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal- hal yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan  qanun  yang  mereka  aplikasikan  kedalam  pola  kehidupan,  pergaulan  dan  tingkah  laku  mareka sehari-hari.  Jadi,  syariat  juga  memerlukan  pendekatan  rasio  yang  memadai,  bukan  hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.
Bentuk  ancaman  hukuman  cambuk  dimaksudkan  sebagai  upaya  memberikan  kesadaran  pada pelaku  bersamaan  menjadi  peringatan  bagi  masyarakat  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang dalam  Qanun  Aceh,  di  samping  itu  hukuman  cambuk  sebagai  upaya  pendidikan  dan  pembinaan, sehingga  si  pelaku  akan  menyadari  dan  menyesali  kesalahan  yang  dilakukan  dan  mengantarkannya unruk  memposisikan  diri  dalam  taubatan  nasuha.  Pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  depan  umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan keefektifannya lebih dirasakan karena terpidana merasa malu dan  tidak  menumbulkan  resiko  pada  keluarganya.    Pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  provinsi  Aceh didasarkan  pada  Alquran  dan  Sunnah  yang  dikonstruksikan  melalui  qonun  dengan  memperhatikan kebutuhan  lokal  masyarakat  Aceh  dengan  memperhatikan  isu-isu  hak  asasi  manusia  dan  konvensi menentang  penyiksaan  dan  perlakuan  atau  penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau merendahkan  martabat  manusia.  Hukuman  cambuk  di  Aceh  dilaksankan  setelah  adanya  keputusan Mahkamah  Syar’iyah  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Terpidana  tidak  ditahan  untuk  menunggu eksekusi  hukuman  cambuk  dilaksanakan  namun  Jaksa  Penuntut  umum  akan  mengirim  surat  panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan.
Hukuman  cambuk  dalam  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat  hingga  kini  masih  dinilai belum  optimal  hal  ini  dikhawatirkan  dapat  menuia  sikap  ketidak  percayaan  masyarakat  pada  penegak hukum, dan ini bisa mengakibatkan masyarakat main hakim sendiri. Sementara itu, pelaku jinayah yang dinilai  memiliki  kekuaan  tidak  pernah diselenggarakan  hukuman  cambuk.  Hal  inilah  yang menyebabkan persepsi  masyarakat  berubah  sehingga  orientasi  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tidak  tercapai. Pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  dilakukan  di  tempat  terbuka  yang  bisa  di  lihat  oleh  masyarakat  dengan tujuan  untuk  memperoleh  efek  jera  bagi  pelaku  dan  sebagai  bentuk  pencegahan  bagi masyarakat  agar bisa  mengambil  pembelajaran dari  pelaksanaan  ‘uqubat  cambuk  tersebut.  Kendati  demikian,  peraturan terbaru  ini  melakukan  sebuah  terobosan  dengan  mengubah  tempat  .Selama  di  masyarakat  ada  yang dihargai,  dan  setiap  masyarakat  pasti  memiliki  sesuatu  yang  dihargainya,  maka  barang  sesuatu  tadi mampu menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakt tersebut. Tetapi untuk memberi  efek  jera  dan  rasa  malu  agar  ia  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya.  Nilai  pendidikan  yang terdapat dalam hukuman cambuk ini adalah: nilai efek jera, nilai psikologis, nilai religius dan kesadaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Keberhasilan  syariat  bukan  hanya  diukur  dari  berapa banyak  jumlah  pelanggar  yang  dicambuk,  berapa  qanun  yang  sudah  dihasilkan,  atau  masih  ada  atau
tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat namun pelaksanaan  hukuman  cambuk  dalam  peningkatan  kesadaran  hukum  masyarakat  hingga  kini  masih dinilai  belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  refleksi  kehidupan  masyarakat  Aceh  saat  ini  telah membudaya  sifat  acuh  tidak  acuh.  Pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  provinsi  Aceh  didasarkan  pada Alquran  dan  Sunnah  yang  dikonstruksikan  melalui  qonun  dengan  memperhatikan  kebutuhan  lokal masyarakat Aceh yang memperhatikan isu-isu hak asasi manusia dan konvensi menentang penyiksaan dan  perlakuan  atau  penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  martabat manusia. Tetapi untuk memberi efek jera dan rasa malu agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nilai pendidikan yang terdapat dalam hukuman cambuk ini adalah: nilai efek jera, nilai psikologis, nilai religius dan kesadaran.

## Saran
Pelaksanaan  hukuman  cambuk  dalam  peningkatan  kesadaran  hukum    masyarakat  hingga  dinilai belumlah  meunujang  keefektifaan.  Pada  situasi  terkini  alangkah  baiknya  penegak  hukum  di  Provinsi Aceh  bisa  memberikan  hukuman  tambahan berupa  karantina  keagamaan  dalam  jangka waktu  tertentu. Tujuan  karantina  tidak  lain  untuk  membina  terpidana  agar  benar-benar  menyesal  dan  memahami  akan dosa yang telah dilakukan sehingga memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat lainnya agar bisa mengambil pembelajaran dari pelaksanaan ‘uqubat cambuk tersebut. Sehingga perbuatan tersebut tidak direpetisi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Indis Ferizal, “Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh”, Jurnal Syarah Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2019 Iqbal, Muhammad, & Kabir, Attarikhul. (2020). The Implementation of the
Cunning  Punishment  in  Aceh  [Perkembangan  Pelaksanaan  Hukuman    Cambuk  di  Aceh].  Legitimasi:
Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9(1).
Madiasa  Ablisar,  (2014)  “Relevansi  Hukuman  Cambuk  Sebagai  Salah  satu  bentuk  pemidanaan  dalam pembaharuan hukum Pidana”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No.2
Miftahuddin.  (2023).  “PERAN  MASYARAKAT  DALAM  PENEGAKAN  KEADILAN  RESTORATIF  DI INDONESIA:  PERSPEKTIF  SOSIOLOGI  HUKUM  (The  Role  of  Society  in  Upholding  Restorative Justice in Indonesia: Perspectives of Legal Sociology)”. Wacana Umat 8 (1).
Zaki Ulya, (2014) “Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, No. 2, Juni
Wahyu ni  ,  Haiyun  Nisa,  “Pandangan  Pemangku  Kebijakan  terkait  Pembelajaran  Sosial  dalam Pelaksanaan Hukum Cambuk”  Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam Volume 18, No 2 (2021)
Bodenheimer,  E.  Jurisprudence:  The  Phiolosphy  and  Method  of  the  Law  (London:  Harvard  University Press, 1947)
Pound, R. The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence.  Harvard Law Review. Vol 25, No. 6,
(1912)
Zamboni,  M.  Thoughts  on  Sociological  Jurisprudence:  Juristic  Thought  and  Social  Inquiry  (Roger Cotterrell). Ratio Juris. Vol 32, No. 4, (2019) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 INTERNET https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/727345/asal-muasal-aceh-dijuluki-serambi-mekkah,  diakses Pada Sabtu, 08 September 2023 Pukul 09.25 WIB.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/20/barisan-provinsi-dengan-kasus-kekerasan- tertinggi-di-indonesia-hingga-juni-2023  ,  diakses  terakhir  oleh  penulis  pada  tanggal    20/06/2023, Pukul 21.35 WIB.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling- banyak-dilaporkan , diakses pada penulis pada tanggal 24 07 2019
Rasyid  Rizani,kedudukan  qanun  jinayat  propinsi  nanggroe  Aceh  darussalam  dalam  sistem  hukum nasional,  https://dokumen.tips/download/link/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum-nasional,  diakses pada tanggal 13 September 2023, Pukul 18.00 WIB