## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO

## Lilik Fadzlun
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: fadzlunlilik0@gmail.com
Zaidatun Ni’mah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: zaidatun02@gmail.com
Lindah Ayu L Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: lindahayu.240@gmail.com
Lilik Huriyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: lilikhuriyah@uinsby.ac.id
Abdul Rahman Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Sidoarjo Email: rahmanabdul9564@gmail.com
Abstrak:  This  study  aims  to  identify  and  describe  the  implementation  of  the  Smart  Indonesia Program Policy or Program Indonesia Pintar (PIP) in the area of the Ministry of Religion, Sidoarjo Regency. The research method used is qualitative research. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation with informants, namely application managers to verify the Smart Indonesia Program. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusions. The results showed that the Program Indonesia Pintar (PIP) carried out at the Ministry of Religion Office of Sidoarjo Regency was running well so that it could verify student data data to get financial assistance. Students who have registered at educational institutions with KIP, KKS, PKH, as well as parents who have been laid off. This program aims to help parents who are vulnerable to poverty in  order  to  get  a  good  education  and  prevent  dropouts.  Every  year  the  funds  are  disbursed  in registered student accounts.
Keywords: Policy Implementation, Program Indonesia Pintar (PIP )

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Sebab  pendidikan  dijadikan instrumen  dalam  penentuan  kontribusi  terhadap  kemajuan  suatu  bangsa.  Tujuan pendidikan Nasional di Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  pada  alenia  ke-4  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Lebih  lanjut  pasal  1 mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  sebagai  pihak  penyelenggara  sistem  pendidikan nasional 1 .  Banyaknya  anak-anak  yang  putusnya  pendidikan  dikarenakan  faktor  yang kurang mendukung terhadap pendidikan yaitu kemiskinan. Beberapa kali kemiskinan dijauhkan dengan pendidikan sehingga banyak masyarakat kurang mampu tidak dapat dan tidak bisa mendapatkan pendidikan. Kemiskinan dapat menyebabkan terbatasnya masyarakat  untuk  mendapatkan  sebuah  pendidikan,  padahal  pendidikan  ditujukan untuk  membantu  masyarakat  keluar  dari  beratnya  kemiskinan.  Kemiskinan  inilah yang menyebabkan pendidikan Indonesia kurang merata, dan kemiskinan inilah salah satu permasalahan yang ada pada pendidikan di Indonesia.
Pemerintah  meningkatkan  akses  pendidikan  kepada  masyarakat  khususnya pada siswa-siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2015  yang kemudian  diperbarui  menjadi  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pasal 1, Program Indonesia Pintar untuk selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada  peserta didik yang orang tuanya tidak mampu  membiayai  pendidikannya 2 .  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka pemerintah  mereancang  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  yang  dimaksudkan  untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar merka mendapatkan pendidikan yang layak.
Program  Indonesia  Pintar  merupakan  program  unggulan  pemerintah  yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan akses pendidikan anak-anak usia sekolah
1 Retnaningsih  Hartini,  Program  Indonesia  Pintar:  Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Sosial  Bidang  Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. (Jurnal Aspirasi Vol 8 No. 2 Desember 2017)
2 Retnaningsih  Hartini,  Program  Indonesia  Pintar:  Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Sosial  Bidang  Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. (Jurnal Aspirasi Vol 8 No. 2 Desember 2017)
dari  keluarga  prasejahtera.  Yang  diantaranya  melalui  Program  Indonesia  Pintar sebagai  penyempurnaan  dari  program  bantuan  siswa  miskin.  Program  Indonesia Pintar (PIP) merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) 3 . Program ini nantinya mengharapkan anak usia 6 sampai 21 tahun untuk dapat memperoleh  pendidikan  sampai  tamat  pendidikan  menengah  dan  mencegah  atau menarik peserta didik putus sekolah 4 .
Program  Indonesia  Pintar  ini  bertujuan  untuk  membantu  biaya  personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu program tersebut sangatlah membantu agar peserta didik tetap mendapatkan pendidikan yang layak.  Dengan  adanya  program  tersebut  dana  PIP  dimanfaatkan  oleh  siswa  untuk membeli kebutuhan perlengkapan sekolah seperti membeli seragam sekolah, alat tulis serta buku. Program Indonesia Pintar memiliki peran yang sangat penting bagi dunia pendidikan.  Pertama  sebagai  aksebilitas  pendidikan  yang  membantu  pemerataan dalam  mengakses  pendidikan,  sehingga  peserta  didik  yang  berasal  dari  keluarga kurang  mampu  dapat  mengakses  pendidikan.  Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar (PIP)  diluncurkan  oleh  pemerintah.  Tujuan  dari  program  tersebut  adalah  untuk membantu  siswa  miskin  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  layak,  mencegah putusnya  sekolah,  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolah 5 .  Diharapkan  dengan adanya  bantuan  tersebut  tidak  ada  lagi  siswa-siswi  yang  putus  sekolah.  Dengan program PIP ini diharapkan data tentang siswa sekolah di Indonesia dapat terpotret dengan  baik,  sehingga  pemerintah  tepat  sasaran  dalam  memberikan  bantuan pendidikan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Harapan  pemerintah  tentang  Program  PIP  itupun  direalisasikan  oleh Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo.  Dengan  program  PIP,  Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk memotret kondisi riil siswa yang ada di
3 Isyad Zamjani, Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler : Studi di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017, (Jurnal: Penelitian Kebijakan Pendidikan. Vol 11 No 2 Agustus 2018) 67
4 Wirastiana  binti  Yusup,  dkk,  Evaluasi  Indonesia  Pintar  dalam  Peningkatan  Akses  Pendidikan  di  Sekolah Menengah Pertama, (Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 6 No 1 Januari-Juni 2019), 44
5 N.Eni  Rohaeni,  Oyon  Saryono,  Implementasi  Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar    (PIP)  Melalui  kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam  Upaya  Pemerataan  Pendidikan.  (Journal  of  education  management& administration review June 2018. Vol 2 No 1). 194
masyarakat  kabupaten  Sidoarjo.  Meski  dalam  implementasinya,  tak  jarang  masih terdapat  kendala  pada  sistem  e-PIP  atau  web  untuk  mengakses  Program  Indonesia Pintar.  Banyaknya  lembaga  yang  kurang  memperhatikan  dalam  pengisian  biodata siswa  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah.  Sehingga  membuat  admin  yang memverifikasi data tersebut terhambat untuk menyetujui guna mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar.
Dalam  pengajuan  Program  Indonesia  Pintar  dapat  melalui  lembaga  salah satunya  yaitu  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo.  Di  Kantor Kementerian  Agama  tersebut  sebagai  perantara  untuk  lembaga  yang  mengajukan Program  Indonesia  Pintar  agar  memperoleh  bantuan  tersebut.  Pada  penelitian  ini satuan lembaga yang memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar yaitu lembaga Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  Madrasah  Tsanawiyah  (MTS),  serta  Madrasah  Aliyah (MA). Program Indonesia Pintar adalah salah satu kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  bantuan  kepada  siswa-siswi  dari kalangan  kurang  mampu.  Penelitian  Program  Indonesia  Pintar  di  wilayah  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo  bertujuan  untuk  mengetahui  proses pelaksanaan, verifikasi, penyaluran bantuan dana, dan evaluasi program PIP.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini  berupaya  untuk  menemukan  dan  memahami  sebuah  fenomena  secara menyeluruh 6 .  Penelitian  kualitatif  ini  dilakukan  secara  intensif  yaitu  peneliti  ikut berpartisipasi aktif di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis  terhadap  berbagai  dokumen  yang  ditemukan  di  lapangan  dan  membuat laporan  penelitian  secara  detail 7 .  Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, data yang dihasilkan bersikap deskriptif dan analisis  data  dilakukan  secara  induktif.  Penelitian  kualitatif  juga  dimaknai  sebagai
6 Yudi Agusma, Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. (Public Inspirasion Juranl Administrasi Publik Vol 4 No 2), 109
7 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), 228-231
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang orang dan berperilaku yang dapat diamati 8 .
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  yang  bertugas  pengelolaan Program  Indonesia  Pintar  (PIP).  Lokasi  penelitian  adalah  di  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Sidoarjo.  Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Peneliti  mengajukan  berbagai  pertanyaan kepada  responden  secara  langsung.  Metode  pengumpulan  data  dengan  tanya  jawab dikerjakan  dengan  sistematis  dan  berlandaskan  kepada  tujuan  peneliti.  Metode  ini bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dari  informan.  Metode  berikutnya  adalah observasi, yakni peneliti melakukan pengamatan terhadap kejadian, gerak atau proses secara  langsung.  Observasi  dilakukan  oleh peneliti  untuk  mendapatkan  sebuah  data tentang  pelaksanaan  PIP  dan  evaluasi  PIP  di  Kementerian  Agama  Kabupaten Sidoarjo.  Metode  pengumpulan  data  yang  terakhir  adalah  dokumetasi.  Peneliti mengumpulkan  rekaman  informasi  baik  berupa  tulisan,  alfanumerik,  gambar, maupun sesuatu yang didengar tentang pelaksanaan dan evaluasi PIP di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
Proses yang dilakukan saat analisis data peneliti adalah reduksi data, penyajian data,  dan  kesimpulan.  Pada  teknik  reduksi  data,  peneliti  merangkum, menyederhanakan data-data yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Selain itu peneliti  juga  memilih  hal-hal  yang  pokok,  serta  fokus  pada  hal-hal  yang  penting. Selanjutnya  penyajian  data.  Penyajian  data  yaitu  merupakan  sekumpulan  informasi tersusun yang memberi beberapa kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian  data  kualitatif  berupa  teks  naratif  (bentuk  catatan  lapangan).  Dan  yang terakhir  adalah  menarik  kesimpulan.  Kesimpulan  adalah  tahap  akhir  dalam  proses analisis data. Hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dengan demikian  kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  mungkin  dapat  menjawab  rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.
8 Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 27

## HASIL DAN DISKUSI
Implementasi  Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  di  Kementerian  Agama

## Kabupaten Sidoarjo
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sempura 9 . Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  Kementerian  Sosial  (Kemensos),  Kementerian Agama  (Kemenag) 10 .  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  dirancang  untuk  membantu anak-anak  usia  sekolah  dari  keluarga  miskin  atau  rentan  agar  tetap  mendapatkan layanan  pendidikan  sampai  taman  pendidikan  menengah,  baik  melalui  jalur  formal maupun non-formal 11 .
Hasil  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan Implementasi  Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  di  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Sidoarjo. Di setiap madrasah terdapat salah satu pegawai yang menangani program  bantuan  Program  Indonesia  Pintar.  Lembaga  dapat  mengajukan  melalui Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo.  Madrasah  dapat  mempersiapkan berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh pusat. Selanjutnya sekolah dapat memasuki program  melalui  aplikasi  emis  yang sudah  disediakan.  Setiap  sekolah  memiliki  akun sendiri untuk mengakses program tersebut. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo  sebagai  perantara  bagi  lembaga  yang  mendapatkan  Program  Indonesia Pintar.
Terdapat  empat  tahap  dalam  Program  PIP.  Tahap  pertama  pada  bulan  April, tahap  dua  bulan  Juni,  tahap  tiga  dan  empat  bulan  September  Oktober.  Penyaluran PIP  melalui  rekening  yang  telah  disediakan  oleh  pusat.  Setiap  siswa  mendapatkan rekening  bank  untuk  mendapatkan  bantuan  tersebut.  Kementeriam  Agama  Pusat bekerjasama  dengan  bank  BNI  dan  BRI.  Penggunaan  bank  BRI  untuk  tingkat
9 Ali Mustofa, Andi Prayoga, Konsepsi Implementasi Sistem Informasi Managemen Dalam Mendukung Pelayanan Tenaga Pendidik. Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam. Vol 4 No 1 Maret 2020
10 Irawan Suntoro, dll, Kebijakan Publik, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015), 79
11 Lilis Novia Saraswati, Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, (Jurnal Administrasi Negara, Vol 5 No 4 2017), 6470
Madrasah Ibtidaiyah (MI), sedangkan bank BNI tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
Persyaratan  untuk  mendapatkan  bantuan  PIP  adalah  harus  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditentukan  meliputi:  (1).  KKS  (Kartu  Keluarga  Sejahtera). Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu yang diterbitkan pemerintah untuk rumah tangga/keluarga  miskin serta bisa mendaftar melalui desa. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  ini  digunakan  sebagai  alat  transaksi  untuk  memanfaatkan  program  bantuan. Program  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  diberikan  kepada  masyarakat miskin seperti, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pengganti raskin yaitu bantuan sosial seperti beras, gula, minyak, dll 12 . (2). KIP (Kartu Indonesia Pintar).  Kartu  Indonesia  Pintar  merupakan  bentuk  pelaksanaan  Program  Indonesia Pintar  dari  Dinas  Sosial  dan  Kemenag.  Diberikan  sebagai  penada  dan  digunakan untuk  menjamin  serta  memastikan  seluruh  anak  sekolah  dari  keluarga  pemegang KKS  untuk  mendapatkan  PIP  bila  terdaftar  di  Madrasah.  Kartu  Indonesia  Pintar bertujuan menghilangkan halangan bagi anak usia sekolah/siswa kurang mampu agar memperoleh  akses  pelayanan  pendidikan  yang  berkualitas,  mencegah  angka  putus sekolah.  (3).  PKH  (Program  Keluarga  Harapan).  Program  Keluarga  Harapan  bisa daftar melalui dari desa. Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin.  Sasaran  dari  PKH  dengan  merupakan  keluarga  miskin  dan  rentan  yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. (4). PHK (Pemutus Hubungan Kerja). Dalam persyaratan yang terakhir ini ditujukan  kepada  para  orang  tua  yang  terkena  PHK.  Dalam  kondisi  adanya  virus corona  banyak  sekali  para  pekerja  yang  terkena  PHK  (Pemutus  Hubungan  Kerja). Maka  dari  itu  pada  tahun  2020  ada  persyaratan  baru  mengenai  PHK  (Pemutus Hubungan Kerja).
Jika  peserta  didik  memiliki  persyaratan  tersebut,  maka  peserta  didik  dapat mendaftar  Program  Indonesia  Pintar  agar  bisa  mendapatkan  bantuan  dana  dari pemerintah.  Dalam  penyeleksian  untuk  mendapatkan  Program  Indonesia  Pintar dapat  melihat  bukti-bukti  dokumen  yang  telah  di  upload  oleh  siswa,  yang  nantinya
12 Andela  Aggleni,  Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Keminung Kota Palembang, (Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan Vol 1 No 1 September 2018), 26
pencairan tersebut akan dikirimkan kepada rekening peserta didik yang telah terdaftar serta  yang  telah  memenuhi  persyaratan.  Berikut  anggaran  yang  diperoleh  peserta didik dalam Program Indonesia Pintar sesuai dengan jenjangnya
Tabel 1.1 Besaran Dana PIP per Siswa yang diperoleh
No  Jenjang Dana(Rp)/siswa/tahun 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Rp. 450.000,00 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rp. 750.000,00 3 Madrasah Aliyah (MA) Rp. 1.000.000,00
Dalam  proses  memverivikasi  data  untuk  mendapatkan  bantuan  pendidikan siswa-siswi  harus  melengkapi  persyaratan  yang  telah  ditentukan.  Jika  persyaratan tersebut belum terlengkapi maka pihak Kementrian Agama akan mendata dari setiap lembaga.  Selanjutnya  akan  dikonfirmasikan  kepada  lembaga  agar  siswa-siswinya mengisi  ulang  berkas  penerima  bantuan.  Mengenai  pengajuan  Program  Indonesia Pintar lembaga atau madrasah dapat mengajukan siswa-siswinya untuk mendapatkan bantuan  melalui  aplikasi  emis  untuk  memasukkan  data.  Kementrian  Agama Kabupaten Sidoarjo sebagai perantara dalam penggajuan Program Indonesia Pintar. Berikut  ini  merupakan  langkah-langkah  Kemenag  dalam  memverifikasi  data  dari lembaga melalui aplikasi emis sebagi berikut:
a. Langkah pertama: Membuka aplikasi emis dengan menggunakan password yang sudah  ditentukan  setiap  kota  akan  mendapatkan  ID  dan  Passwor  sendiri. Selanjutnya akan muncul gambar seperti di bawah ini.
b. Langkah kedua: Kemudian akan muncul penampilan di bawah ini dashboard di samping  terdapat  pilihan  pengajuan  Program  Indonesia  Pintar  untuk  data lembaga  seperti  MI,  MTS,  dan  MA.  Pegawai  Kantor  Kementrian  Agama Kabupaten Sidoarjo melihat data yang madrasah yang di cari.
c. Langkah  ketiga:  Pada  aplikasi  ini  terdapat  berbagai  pilihan  untuk  membuka lembaga  tersebut.  Setelah  itu  melihat  jumlah  siswa  yang  sudah  diajukan  oleh setiap lembaga.
d. Langkah  keempat:  Kemudian  melihat  data  siswa-  siswi  yang  sudah  di  upload, sudahkah  sesuai persyaratan yang di tentukan oleh  pusat.
e. Langkah keenam: Gambar di bawah ini menunjukan bahwa data tersebut sudah sesuai  persyaratan.  Setelah  data  yang  dilihat  sudah  sesuai  persyaratan,  maka pegawai dapat memverifikasinya. Jika data tersebut masih belum lengkap pegawai merekap nama lembaga untuk menghubungi lembaga agar segera dilengkap.
Implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  Kabupaten Sidoarjo  adalah  menjalankan  tugas  yang  diberikan  oleh  kementerian  pusat  untuk menyalurkan  dana  Program  Indonesia  Pintar  kepada  lembaga-lembaga  yang  siswa- siswinya perlu untuk mendapatkan dana dari program tersebut. Tugas yang dilakukan oleh  Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  melakukan  pelayanan, bimbingan  teknis,  pembinaan  mengenai  Program  Indonesia  Pintar  di  lembaga- lembaga mulai dari MI, MTs, dan MA di kabupaten Sidoarjo. Kemenag berhak untuk menyetujui atau memverivkasi data yang telah terdaftar untuk mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar.
Pelayanan,  bimbingan  teknis  serta  pembinaan  mengenai  Program  Indonesia Pintar yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo melalui online dan  offline,  kebanyakan  pembinaan  mengenai  program  ini  dilakukan  melalui  grup
Whatsapp.  Hal  ini  karena  situasi  pandemi  covid’19  yang  mengharuskan  untuk melakukan  online.  Akan  tetapi  jika  ada  permasalahan  yang  tidak  bisa  dilakukan dengan cara online maka dilakukan dengan cara offline.
Kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  yaitu  kebijakan  dengan adanya  Program  Indonesia  Pintar  ini  diharapkan  dapat  membantu  siswa-siswi keluarga  rentan  miskin,  pemilik  kartu  PKH,  yatim  piatu  dan  keluarga  yang mendapatkan musibah seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi covid-19 untuk terus mendapatkan pendidikan dan tidak mengalami putus sekolah.
Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo bertugas untuk memverifikasi ajuan- ajuan  yang  telah  diajukan  oleh  lembaga  yang  ada  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Dengan demikian  agar  ajuan  tersebut  bisa  di  proses  dan  diverifikasi  oleh  pemerintah  pusat sehingga  dana  Program  Indonesia  Pintar  dapat  dicairkan.  Berbagai  temuan  peneliti saat memverifikasi ajuan Program Indonesia Pintar (PIP) terdapat beberapa hal yang sangat  berpengaruh  terhadap  proses  verifikasi,  yaitu:  (a).  Pada  saat  memverifikasi terhadap  beberapa  lembaga  yang  sama  sekali  tidak  mengisi  data-data  pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP), contoh: nama ayah, nama ibu, NIK, Penghasilan dll tidak ada yang diisi, sehingga pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tidak  bisa  memverifikasi  ajuan  tersebut.  (b).  Pada  saat  memverifikasi  terdapat lembaga  yang  belum  melengkapi  data  pengajuan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP), kasus  yang  paling  sering  ditemui  oleh  peneliti  yaitu  belum  melengkapi  data penghasilan  orang  tua.  Sehingga  dari  situ  pihak  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Sidoarjo  tidak  bisa  memverifikasi  ajuan  tersebut.  (c).  Pada  saat memverifikasi  terdapat  dokumen  yang  sudah  diupload  oleh  lembaga  pengajuan, namun pada e-PIP Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tidak bisa memverifikasi ajuan  tersebut.  (d).  Terdapat  double  data  saat  pelaksanaan  verifikasi,  sehingga menghambat pelaksanaan verifikasi ajuan dana Program Indonesia Pintar tersebut.
Dari  keempat  permasalahan  yang  sudah  ditemukan  oleh  peneliti,  salah  satu yang sering terjadi yaitu dokumen yang telah diupload oleh lembaga pengajuan baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Madrasah Aliyah (MA) tidak  bisa  dibuka  oleh  pihak  Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo.  Dengan demikian  Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo  tidak  bisa  memverifikasi  data tersebut.  Permasalahan  yang  terjadi  adalah  pada  saat  pengajuan,  upload  dokumen
lembaga  melebihi  kapasitas  yang  telah  ditentukan,  sehingga  dokumen  tidak  bisa dibuka.
Hambatan-hambatan  yang  sering  terjadi  ketika  proses  verifikasi  adalah lemotnya  jaringan  sistem  informasi  Program  Indonesia  Pintar,  sehingga membutuhkan  waktu  dan  kesabaran  dalam  pelaksanaan  verifikasi.  Namun,  faktor positif yang bisa diambil dari kegiatan verifikasi Program Indonesia Pintar ini adalah adanya sistem informasi Program Indonesia Pintar ini dapat melakukan verifikasi di mana  saja,  sehingga  ketika  pegawai  sedang  Work  From  Home  tetap  bisa  melakukan verifikasi.
Pada  proses  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kemenag  Kabupaten  Sidoarjo kemudian  di  verifikasi  ulang  oleh  pemerintah  pusat  sehingga  dari  proses  tersebut dapat  menyalurkan  dana  setelah  daftar  penerima  bantuan  dana  Program  Indonesia Pintar telah disetujui.
Dalam  proses  pengajuan  Program  Indonesia  Pintar  meskipun  terdapat beberapa  hambatan,  pengajuan  setiap  tahun  pada  Program  Indonesia  Pintar  selalu ada peningkatan jumlah lembaga serta jumlah siswa dari setiap lembaga. Pada proses penyaluran  sudah  sesuai  dengan  jadwal  dan  jumlah  yang  sama  rata  sesuai  dengan jenjang sekolah siswa. Pencarian dana yang didapatkan oleh setiap siswa dapat dilihat melalui  rekening  yang  telah  terdaftarkan  sesuai  jenjangnya.  Setiap  tahun  selalu  ada perbaruan data untuk pengajuan program tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  Wilayah  Kantor  Kementrian  Agama Kabupaten  Sidoarjo  sudah  sesuai  ketentuan  dan  sudah  sesuai  harapan.  Pertama, proses  penyaluran  sudah  sesuai  jadwal.  Dalam  setahun,  Program  Indonesia  Pintar (PIP) terdapat 4 tahap pencairan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk peserta didik sebesar 450.000 untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah(MI), 750.000 untuk jenjang Madrasah  Tsanawiyah  (MTS),  dan  1.000.000  untuk  jenjang  Madrasah  Aliyah  (MA) yang nantinya pencairan tersebut akan dikirimkan kepada rekening peserta didik yang telah  terdaftar  serta  yang  telah  memenuhi  persyaratan.  Kedua,  adanya  penyaluran dengan  jumlah  yang  sama  rata  sesuai  dengan  jenjang  sekolah  siswa.  Ketiga,  setiap
tahun  terdapat  perbaruan  data.  Keempat,  setiap  tahun  selalu  ada  peningkatan  jumlah lembaga dan jumlah siswa yang diajukan dalam program PIP di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
Meski  demikian,  terdapat  beberapa  kendala  dalam  implementasi  Program Indonesia  Pintar  di  Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo  ini,  yakni  pertama, kurang  lengkapnya  data  pemohon.  Hal  ini  akan  memperlambat  proses  pengajuan PIP.  Kedua,  jaringan  internet  PIP  Kementerian  Agama  Kabupaten  Sidoarjo  sering lemot atau lambat.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Program Indonesia Pintar ini bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya dan nominal bisa lebih ditingkatkan lagi. Agar masyarakat semua bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.

## DAFTAR RUJUKAN
Agusman, Yudi. Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten  Kolaka.  (Public  Inspiration  Jurnal  Administrasi  Publik.  Vol  4  No  2,
(2019)
Anggleni, Andela. Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  Di  Kelurahan  Sekip  Jaya  Kecamatan Kemuning Kota Palembang, (Jurnal: Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan. Vol 1 No 1 September. (2018)
Djoyosuroto,  Riska  Srihandayani.  et.  al,  Implementasi  Program  Kartu  Indonesia Pintar  (KIP)  Di  SMA  Negeri  2  Dumoga.  Jurnal:  Manajemen  dan  Administrasi Publik. Vol 1 No 1 Januari-Maret, (2018).
Mustofa,  Ali.  dan  Prayoga,  Andi.  Konsepsi  Implementasi  Sistem  Informasi  Managemen Dalam Mendukung Pelayanan Tenaga Pendidik. Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam, Vol 4 No 1 Maret, (2020).
Retnaningsih,  Hartini.  2017  Program  Indonesia  Pintar:  Implementasi  Kebijakan  Jaminan Sosial  Bidang  Pendidikan  Studi  di  Kota  Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. (Jurnal Aspirasi Vol 8 No. 2 Desember, (2017).
Rohaeni,  N.  Eni.  dan  Saryono , Oyon.  Implementasi  Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar (PIP)  Melalui  kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam  Upaya  Pemerataan  Pendidikan.
Journal  of  education  management&  administration  review  Juni.  Vol  2  No  1. (2018).
Saraswati, Lilis Novia. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah  Dasar  di  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kota  Samarinda.  Jurnal  Administrasi Negara, Vol 5 No 4, (2017)
Siyoto,  Sandu.  Ali  Sodik,  Dasar  Metodologi  Penelitian,  Yogyakarta:  Literasi  Media Publishing, 2015
Sugiyono, 2016. Cara Mudah Menyusun Skripsi, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016
Suntoro, Irawan. dll. Kebijakan Publik. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
Yusup,  Wirastiana  Binti.  et.  al.  Evaluasi  Indonesia  Pintar  dalam  Peningkatan  Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, Jurnal: Manajemen Pendidikan Vol 6 No 1 Januari-Juli ISSN: 2549-9661 (2019)
Zamjani, Irsyad. 2018. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017, Jurnal: Penelitian Kebijakan Pendidikan. Vol 11 No 2 Agustus, (2018).