Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta

## PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh:

## M. Jamil

## Widyarini Indriasti Wardani

## ABSTRAK
Tanah merupakan satu hal terpenting yang perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia (manusia) untuk memenuhi salah satu kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, baik itu statusnya sebagai hak milik, hak pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.  Rumusan Masalahnya adalah: Apa latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta?; Mengapa pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah  Istimewa Yogyakarta?  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  ( normative  legal  research )  dan didukung  menggunakan  penelitian  yuridis  empiris  ( emperical  legal  research ).  Kesimpulannya adalah: Kondisi ini di latar belakang sejarah masa lampau, zaman dulu menjadi pilihan  kebijakan kraton Yogyakarta yang dikeluarkan melalu Instruksi  Wagub DIY 1975 untuk melindungi  tanah orang asli Yogyakarta di DIY. Awalnya, dulu orang-orang WNI Keturunan Tionghoa mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih bagus dibandingkan orang asli DIY. Sehingga Instruksi Wagub DIY 1975  hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat DIY. Alasannya karena semata-mata menghormati kearifan  lokal  yang hidup dan mengakar  di  DIY.  Selain itu,  Adanya  Putusan Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.YK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.51/PDT/2018/PT.YYK, dan  Putusan MA No. 565K/PDT/2019 menjadi alasan semakin memantapkan keyakinan Pemda DIY untuk mempertahankan keberlakuan  Instruksi Wagub 1975, sehingga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionat Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  surat  Nomor  593/02194  tertanggal  3  Agustus  2020,  Perihal Pelaksaanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019. Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan juga Instruksi ini akan direvisi.
.
Kata  Kunci:  Daerah  Istimewa  Yogyakarta;  Hak  Milik  Atas  Tanah;    Pelarangan;  WNI  Suku Tionghoa.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta

## PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh:

## M. Jamil Widyarini Indriasti Wardani

## ABSTRAK
Tanah merupakan satu hal terpenting yang perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia (manusia) untuk memenuhi salah satu kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, baik itu statusnya sebagai hak milik, hak pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.  Rumusan Masalahnya adalah: Apa latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta?; Mengapa pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah  Istimewa Yogyakarta?  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  ( normative  legal  research )  dan didukung  menggunakan  penelitian  yuridis  empiris  ( emperical  legal  research ).  Kesimpulannya adalah:
Kondisi ini di latar belakang sejarah masa lampau, zaman dulu menjadi pilihan  kebijakan kraton Yogyakarta yang dikeluarkan melalu Instruksi  Wagub DIY 1975 untuk melindungi  tanah orang asli Yogyakarta di DIY. Awalnya, dulu orang-orang WNI Keturunan Tionghoa mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih bagus dibandingkan orang asli DIY. Sehingga Instruksi Wagub DIY 1975  hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat DIY. Alasannya karena semata-mata menghormati kearifan  lokal  yang hidup dan mengakar  di  DIY.  Selain itu,  Adanya  Putusan Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.YK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.51/PDT/2018/PT.YYK, dan  Putusan MA No. 565K/PDT/2019 menjadi alasan semakin memantapkan keyakinan Pemda DIY untuk mempertahankan keberlakuan  Instruksi Wagub 1975, sehingga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionat Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  surat  Nomor  593/02194  tertanggal  3  Agustus  2020,  Perihal Pelaksaanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019. Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan juga Instruksi ini akan direvisi.
.
Kata  Kunci:  Daerah  Istimewa  Yogyakarta;  Hak  Milik  Atas  Tanah;    Pelarangan;  WNI  Suku Tionghoa.

## ABSTRACT
Land is one of the most important things that Indonesian people (humans) need to have in order to fulfill their needs and survival, whether it's status as property rights, use rights, lease rights, and other rights that have been regulated by statutory regulations. The formulation of the problem is: What is the background of the prohibition of granting land ownership rights to Chinese Indonesian citizens in the Special Region of Yogyakarta ?; Why is it that the prohibition of granting land rights to Chinese Indonesian citizens is still enforced in the Special Region of Yogyakarta? This research uses a normative  legal research and is supported  using  empirical  juridical  research.  The  conclusion  is:  This  condition  is  in  the  background  of past history, in the past it was the choice of the Yogyakarta palace policy which was issued through the 1975 DIY Deputy Governor's Instruction to protect the land of the native Yogyakarta people in DIY. Initially,  in the  past,  Indonesian  citizens  of  Chinese  descent  had  better  economic  strength  than  the indigenous people of Yogyakarta. So that the 1975 DIY Deputy Governor Instruction was present to protect the rights of the people of Yogyakarta. The reason is because they simply respect local wisdom that lives and is rooted in DIY. In addition, the Yogyakarta District Court Decision Number 132 / Pdt.G /  2017 / PN.YK, Yogyakarta High Court Decision No.51 / PDT / 2018 / PT.YYK, and Supreme Court Decision No. 565K / PDT / 2019 became the reason for the strengthening of the DIY Regional Government's confidence in maintaining the enactment of the 1975 Deputy Governor's Instruction, so that the Governor of the Special Region of Yogyakarta wrote to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, and the Head of the Regional Office of the National Land Agency for the Special Region of Yogyakarta with letter Number 593/02194 dated 3 August 2020, Regarding the Implementation of the Decision  of  the  Supreme  Court  of the  Republic  of  Indonesia  Number  565  K  /  PDT  /  2019.  Over  time, there is also a possibility that these Instructions will be revised.
.
Keywords:  Yogyakarta  Special  Region,  Land  Ownership  Rights,  Prohibition,  Indonesian  citizen, Chinese ethnicity.

## A. Pendahuluan.
Keberadaan tanah sangat penting untuk kebutuhan masyarakat, oleh karenanya pada masa Presiden Republik Indonesia Sukarno diundangkanlah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Selang waktu 15 tahun setelah hadirnya UUPA, 5 Maret 1975 Pemda DIY mengeluarkan Instruksi Wakil Gubernur DIY No:K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi (Instruksi Wagub DIY 1975). Terbitnya Instruksi Wagub DIY 1975 pada prinsipnya berisikan larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia  (WNI)  keturunan  menjadi  pokok  permasalahan  utama  yang  sampai  hari  ini  diperdebatkan masyarakat. Instruksi Wagub DIY 1975 tersebut pada dasarnya memberikan batasan atas hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat keturunan (terutama hak milik), untuk hak-hak lainnya masih diperbolehkan. Beberapa bagian inti bunyi Instruksi Wagub DIY 1975 tersebut adalah sebagai berikut :
Guna Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang WNI non Pribumi, dengan ini diminta : Apabila ada seorang WNI non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan / melepaskan supaya mengajukan
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk medapatkan suatu hak.” 2 18
Hadirnya Instruksi Wagub DIY 1975, melirik peristiwa yang terjadi pada 1948, saat Agresi Militer Belanda II, Hamengku Buwono IX mencabut hak milik etnis Tionghoa karena dianggap memihak Belanda. Pada  1950, meskipun NKRI berhasil dipertahankan, HB IX masih menangguhkan pencabutan  hak milik tanah kepada etnis Tionghoa meskipun masih diperbolehkan untuk tinggal di Yogyakarta dalam rangka memberikan ketenangan. 3 19
Presiden RI ke-4  KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 17 Januari 2000 mengambil keputusan  bersejarah  dan  monumental  yang  menjadi  angin  segar  untuk  suku  Tionghoa.  Gus  Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina (Keppres No. 6/2000) yang isinya  mencabut  Inpres  No.  14/1967.  Kebijakan  tersebut  melahirkan  kebebasan  etnis  Tionghoa  dalam menjalankan  ritual  keagamaan,  adat istiadat,  serta  memperbolehkan  pengekspresian  terhadap kebudayaannya di Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan Gus Dur sebagai upaya menghapus  segala peraturan  yang  bersifat  rasis  dan  diskriminatif  di  Indonesia.  Hal  demikian  sebagai  bentuk  menghormati sesama antar warga bangsa. Ini sangat penting untuk masa depan bangsa di masa mendatang. 4
Berkaitan dengan uraian diatas, menarik untuk ditelisik lebih lanjut adalah tentang pemberlakuan
Instruksi  Wagub  DIY  1975  yang  sampai  saat  ini  keberadaannya  masih  tetap  eksis  di  DIY,  itulah  yang mengusik  penulis  untuk  meneliti  tesis  dengan  tema “Pelarangan Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di  Daerah Istimewa Yogyakarta”. B. Perumusan Masalah 1. Apa latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Mengapa pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## C. Metode Penelitian.
Metode pendekatan  penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris. Penelitan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, namun data empiris digunakan untuk mendukung penelitian ini.
Spesifikasi penelitian ini  adalah deskriptif  analitis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan didukung data primer yang    diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan melakukan wawancara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Sumber data yang diperoleh  dari lapangan dan studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan Penulis  dalam melakukan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Pengaturan Hak Atas Tanah
Tanah dibutuhkan manusia sebagai makhluk individu meliputi kebutuhan sosial, ekonomi dan
2 Ibid , hlm. 1-2.
3 Wikipedia, 2020, “Instruksi 1975”, https://id.wikipedia.org , Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.
4 Bandingkan  Ali  Mustajab, 2015, “Kebijakan Politik Gus  Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia” , Jurnal Agama dan  Hak Azazi Manusia, Volume 5, Nomor 1, November 2015, hlm. 158.
5 Widyarini Indriasti Wardani, 2018,  “ Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 15, Nomor 2, April 2018, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang,   hlm. 147
religius. Kebutuhan sosial manusia terhadap tanah, karena  manusia hidup bersama manusia lain sehingga manusia membutuhkan domisili, adapun domisili membutuhkan tanah.
5
Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, yang dimaksud Hak Milik Atas Tanah yaitu hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6 (fungsi sosialnya). Selain itu, hak milik juga merupakan hak yang wajib didaftar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat 1 UUPA bahwa “hak milik, demikian juga setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menyebutkan bahwasannya subjek yang bisa memiliki hak milik atas tanah adalah perseorangan dan badan-badan hukum. Perseorangan yang dimaksud  dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yakni berbunyi, “han ya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah”. Badan -badan hukum yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA yakni berbunyi,
“Oleh Pemerintah ditetapkan badan -badan hukum yang dapat mempunyai  hak  milik  dan  syarat- syaratnya".  Badan-badan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yaitu  seperti bank negara, badan keagamaan, badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Apabila ada seseorang atau badan hukum yang tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam uraian pasal- pasal diatas, maka  ada konsekwensi hukum yang harus di terima seseorang atau badan hukum yang mempunyai  hak  milik  tersebut  perlu memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA dan Pasal 21 ayat (4) UUPA.
Pasal 21 ayat (3) UUPA berbunyi, “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang  ini memperoleh  hak  milik  karena  pewarisan  tanpa  wasiat  atau  percampuran  harta  karena  perkawinan demikian  pula  warganegara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  milik  dan  setelah  berlakunya undang- undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”. Pasal 21 ayat  (4)  UUPA  berbunyi,  "Selama  seseorang  di  samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat  mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini”. 2. Pengaturan tentang Warga Negara Indonesia a. Pengertian Warga Negara Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia (UU No. 12/2006) memberikan pengertian bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat
2 UU No. 12/2006 menyebutkan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. M. Marwan dan Jimmy P 6 20 menjelaskan bahwa warga negara adalah penduduk atau rakyat suatu negara; Orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya,  dengan undang-undang dasar negaranya, walaupun yang bersangkutan berada di luar negeri,  selama  tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyebut bahwa
“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang -orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
6 M.  Marwan  dan  Jimmy  P,  2009, Kamus  Hukum:  Dictionary  of  Law  Complete  Edition, Realiti Publisher, Surabaya,  hlm. 643.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk medapatkan suatu hak.” 2 18
Hadirnya Instruksi Wagub DIY 1975, melirik peristiwa yang terjadi pada 1948, saat Agresi Militer Belanda II, Hamengku Buwono IX mencabut hak milik etnis Tionghoa karena dianggap memihak Belanda. Pada  1950, meskipun NKRI berhasil dipertahankan, HB IX masih menangguhkan pencabutan  hak milik tanah kepada etnis Tionghoa meskipun masih diperbolehkan untuk tinggal di Yogyakarta dalam rangka memberikan ketenangan. 3 19
Presiden RI ke-4  KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 17 Januari 2000 mengambil keputusan  bersejarah  dan  monumental  yang  menjadi  angin  segar  untuk  suku  Tionghoa.  Gus  Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina (Keppres No. 6/2000) yang isinya  mencabut  Inpres  No.  14/1967.  Kebijakan  tersebut  melahirkan  kebebasan  etnis  Tionghoa  dalam menjalankan  ritual  keagamaan,  adat istiadat,  serta  memperbolehkan  pengekspresian  terhadap kebudayaannya di Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan Gus Dur sebagai upaya menghapus  segala peraturan  yang  bersifat  rasis  dan  diskriminatif  di  Indonesia.  Hal  demikian  sebagai  bentuk  menghormati sesama antar warga bangsa. Ini sangat penting untuk masa depan bangsa di masa mendatang. 4
Berkaitan dengan uraian diatas, menarik untuk ditelisik lebih lanjut adalah tentang pemberlakuan Instruksi  Wagub  DIY  1975  yang  sampai  saat  ini  keberadaannya  masih  tetap  eksis  di  DIY,  itulah  yang mengusik  penulis  untuk  meneliti  tesis  dengan  tema “Pelarangan Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di  Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## B. Perumusan Masalah
1. Apa latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Mengapa pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
C. Metode Penelitian. Metode pendekatan  penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris. Penelitan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, namun data empiris digunakan untuk mendukung penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini  adalah deskriptif  analitis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan didukung data primer yang    diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan melakukan wawancara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Sumber data yang diperoleh  dari lapangan dan studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan Penulis  dalam melakukan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Pengaturan Hak Atas Tanah
Tanah dibutuhkan manusia sebagai makhluk individu meliputi kebutuhan sosial, ekonomi dan
2 Ibid , hlm. 1-2.
3 Wikipedia, 2020, “Instruksi 1975”, https://id.wikipedia.org , Diakses pada tanggal 12 Maret 2020. 4 Bandingkan  Ali  Mustajab, 2015, “Kebijakan Politik Gus  Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia” , Jurnal Agama dan  Hak Azazi Manusia, Volume 5, Nomor 1, November 2015, hlm. 158. 5 Widyarini Indriasti Wardani, 2018,  “ Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 15, Nomor 2, April 2018, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang,   hlm. 147
religius. Kebutuhan sosial manusia terhadap tanah, karena  manusia hidup bersama manusia lain sehingga manusia membutuhkan domisili, adapun domisili membutuhkan tanah. 5
Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, yang dimaksud Hak Milik Atas Tanah yaitu hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6 (fungsi sosialnya). Selain itu, hak milik juga merupakan hak yang wajib didaftar, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat 1 UUPA bahwa “hak milik, demikian juga setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menyebutkan bahwasannya subjek yang bisa memiliki hak milik atas tanah adalah perseorangan dan badan-badan hukum. Perseorangan yang dimaksud  dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yakni berbunyi, “han ya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah”. Badan -badan hukum yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA yakni berbunyi, “Oleh Pemerintah ditetapkan badan -badan hukum yang dapat mempunyai  hak  milik  dan  syarat- syaratnya".  Badan-badan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yaitu  seperti bank negara, badan keagamaan, badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Apabila ada seseorang atau badan hukum yang tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam uraian pasal- pasal diatas, maka  ada konsekwensi hukum yang harus di terima seseorang atau badan hukum yang mempunyai  hak  milik  tersebut  perlu memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA dan Pasal 21 ayat (4) UUPA.
Pasal 21 ayat (3) UUPA berbunyi, “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang  ini memperoleh  hak  milik  karena  pewarisan  tanpa  wasiat  atau  percampuran  harta  karena  perkawinan demikian  pula  warganegara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  milik  dan  setelah  berlakunya undang- undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”. Pasal 21 ayat  (4)  UUPA  berbunyi,  "Selama  seseorang  di  samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat  mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini”.
2. Pengaturan tentang Warga Negara Indonesia
a. Pengertian Warga Negara Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia (UU No. 12/2006) memberikan pengertian bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat
2 UU No. 12/2006 menyebutkan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
M. Marwan dan Jimmy P 6 20 menjelaskan bahwa warga negara adalah penduduk atau rakyat suatu negara; Orang yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya,  dengan undang-undang dasar negaranya, walaupun yang bersangkutan berada di luar negeri,  selama  tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyebut bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang -orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
6 M.  Marwan  dan  Jimmy  P,  2009, Kamus  Hukum:  Dictionary  of  Law  Complete  Edition, Realiti Publisher, Surabaya,  hlm. 643.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Pribumi (Bumiputera) dan Non Pribumi 7 21
Penyebutan ini sebenarnya sudah dihapus setidaknya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan (sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  Tentang  Kewarganegaraan)  yang  hanya  mengenal  satu  jenis  kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia, tanpa ada pembagian golongan penduduk. Demikian juga dengan adanya Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 tentang tidak ada  menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 IS dan 163 IS. 8
Terkait pribumi, C.S.T. Kansil memberi pengertian bahwa: Pribumi tidak berarti dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, maka dari itu orang pribumi hanyalah orang Indonesia  asli. Selain itu, menurut B.P. Paulus, seperti yang dikutip oleh C.S.T. Kansil, tiada orang bangsa Indonesia asli yang tidak terikat pada salah satu kesatuan masyarakat hukum yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini. Mereka inilah yang digolongkan sebagai Inlanders dalam Pasal 163 IS semasa Hindia Belanda atau yang  disebut Genzyuumin pada  zaman  Jepang  atau orang-orang bangsa Indonesia asli dalam Pasal 26 UUD 1945 atau orang yang asli dalam  daerah Negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kewarganegaraan. Kalau diibaratkan ini  dengan  diskriminatif positif,  hal  positifnya  adalah menghormati budaya lokal.
B.P.  Paulus  sebagaimana  dikutip  C.S.T.  Kansil,  memberi  pengertian  bahwa  Non  Pribumi adalah orang-orang bangsa lain meskipun telah ratusan tahun berdiam di Nusantara  tetapi  karena mereka tidak terlebur ke dalam masyarakat Indonesia asli, tidak termasuk golongan Inlander . Mereka itu yang disebut dimaksud dengan orang-orang bangsa lain dalam Pasal 26 ayat (1) kalimat kedua UUD1945 yang berbunyi, “orang -orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
3. Pengaturan Hak Asasi Manusia
Alinea  ke-1  dan  ke-4  Pembukaan  UUD  1945  menyebutkan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri- keadilan”, dan bunyi Alinea ke -4 menyebutkan “Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  social,  maka  disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,……” Menurut Hasrul Buamona, 9 menyebutkan makna yang terkandung dalam alinea ke-1 (satu) dan ke-4  (empat)  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945)  yang  telah  disebutkan diatas,  telah  memperlihatkan  bahwa  lahirnya  negara  Indonesia  telah  menjadikan  kemanusiaan dan keadilan sebagai pedoman dalam menyusun bangunan negara sampai pada proses pembuatan undang undang dan kebijakan pemerintahan.
7 Angela  Pramudya  Dyani  Prameswari,  2014, “Problematika Perolehan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Bagi  Warga Negara Indonesia Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta ”, Tesis , Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta,  hlm. 18.
8 Sigit Irianto , Hukum Perdata, 2014, FH UNTAG Semarang. hlm. 2.
9 Hasrul Buamona,  2020, “Politik Hu kum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945”, Ringkasan Disertasi , Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 20.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Pribumi (Bumiputera) dan Non Pribumi 7 21
Penyebutan ini sebenarnya sudah dihapus setidaknya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan (sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  Tentang  Kewarganegaraan)  yang  hanya  mengenal  satu  jenis  kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia, tanpa ada pembagian golongan penduduk. Demikian juga dengan adanya Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 tentang tidak ada  menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 IS dan 163 IS. 8
Terkait pribumi, C.S.T. Kansil memberi pengertian bahwa: Pribumi tidak berarti dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, maka dari itu orang pribumi hanyalah orang Indonesia  asli. Selain itu, menurut B.P. Paulus, seperti yang dikutip oleh C.S.T. Kansil, tiada orang bangsa Indonesia asli yang tidak terikat pada salah satu kesatuan masyarakat hukum yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini. Mereka inilah yang digolongkan sebagai Inlanders dalam Pasal 163 IS semasa Hindia Belanda atau yang  disebut Genzyuumin pada  zaman  Jepang  atau orang-orang bangsa Indonesia asli dalam Pasal 26 UUD 1945 atau orang yang asli dalam  daerah Negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kewarganegaraan. Kalau diibaratkan ini  dengan  diskriminatif positif,  hal  positifnya  adalah menghormati budaya lokal.
B.P.  Paulus  sebagaimana  dikutip  C.S.T.  Kansil,  memberi  pengertian  bahwa  Non  Pribumi adalah orang-orang bangsa lain meskipun telah ratusan tahun berdiam di Nusantara  tetapi  karena mereka tidak terlebur ke dalam masyarakat Indonesia asli, tidak termasuk golongan Inlander . Mereka itu yang disebut dimaksud dengan orang-orang bangsa lain dalam Pasal 26 ayat (1) kalimat kedua UUD1945 yang berbunyi, “orang -orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
3. Pengaturan Hak Asasi Manusia Alinea  ke-1  dan  ke-4  Pembukaan  UUD  1945  menyebutkan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri- keadilan”, dan bunyi Alinea ke -4 menyebutkan “Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  social,  maka  disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,……” Menurut Hasrul Buamona, 9 menyebutkan makna yang terkandung dalam alinea ke-1 (satu) dan ke-4  (empat)  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945)  yang  telah  disebutkan diatas,  telah  memperlihatkan  bahwa  lahirnya  negara  Indonesia  telah  menjadikan  kemanusiaan dan keadilan sebagai pedoman dalam menyusun bangunan negara sampai pada proses pembuatan undang undang dan kebijakan pemerintahan.
7 Angela  Pramudya  Dyani  Prameswari,  2014, “Problematika Perolehan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Bagi  Warga Negara Indonesia Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta ”, Tesis , Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta,  hlm. 18.
8 Sigit Irianto , Hukum Perdata, 2014, FH UNTAG Semarang. hlm. 2.
9 Hasrul Buamona,  2020, “Politik Hu kum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945”, Ringkasan Disertasi , Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 20.
Menurut Mohammad Fajrul Falaakh 10 22 , hak adalah sesuatu yang mungkin didapatkan atau mendapatkan. Upaya memenuhi hak dengan memperoleh sesuatu mengandaikan kewajiban pihak lain untuk “memberikan” hak. Ini disebut “hak positif” karena membutuhkan tindakan respirokal dari pihak  lain.  Hak  memperoleh  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  pekerjaan,  jaminan  sosial ketika menganggur. Pada umumnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk dalam kategori “hak positif”.
Asas persamaan di muka hukum ini merupakan salah satu cermin atau perwujudan keadilan dan salah satu wujud keadilan adalah keadilan sosial sosial ( social justice ) merupakan suatu bentuk keadilan dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup. 11
E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Latar  Belakang  Pelarangan  Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  kepada  Warga  Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa  berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam perkembangannya tanah juga menjadi alat investasi yang menguntungkan, sehingga terjadi peningkatan permintaan akan tanah dan bangunan, dan juga persaingan untuk memperolehnya, yang pada akhirnya memaksa orang untuk mengeluarkan pengorbanan  yang lebih  besar  untuk  mendapatkannya.  Hal  ini  menyebabkan  tanah  dan  bangunan  menjadi  sangat bernilai, sehingga orang yang memiliki tanah dan bangunan akan sedapat mungkin mempertahankan hak milik atas tanahnya. 12
Dilihat  dari  sisi  historis,  waktu  zaman  Belanda  itu  Hamengkubuwono  Ke-IX  itu  memang perjuangan yang dilakukan oleh geriliawan-geriliawan pada waktu itu mendapatkan suport dari kraton. Kemudian di dalam proses perjuangan itu, memang ada beberapa masyarakat yang dari semua kalangan, termasuk warga keturunan Tionghoa, pada saat warga keturunan Tionghoa itu melakukan perjuangan, banyak yang terbujuk rayu oleh Belanda waktu itu, sehingga dia (warga Tionghoa) agak condong ke Belanda. Tapi Sultan Hamengkubowono IX waktu itu mempunyai pemikiran kalau memang kamu (warga Tionghoa) hidup di Yogyakarta tidak apa-apa, karena menurut sultan dianggap warga keturunan yang tidak punya loyalitas terhadap NKRI, sehingga dia (warga Tionghoa) berdiri diatas dua kali (kaki Belanda sebagai penjajah dan kemudian di kaki Indonesia karena dia tinggal di Indonesia). Warga Tionghoa dianggap inkonsisten terhadap NKRI, sehingga ya sudah kalau memang kamu tidak konsisten pada  perjuangan NKRI silahkan kamu tetap tinggal di Yogyakarta, karena warga Tionghoa tidak semuanya mendua, tapi mayoritas itu mendua, lantas sultan menyampaikan ini kalau tidak bisa dianggap warga DIY yang total, karena dianggap tadi tidak konsisten, maka ya sudah kamu tinggal di Yogyakarta tapi kamu  tidak punya hak untuk memiliki hak milik tanah itu, sebetulnya dari  sisi historis semacam itu. 13
Kemudian ditindak lanjut oleh Instruksi Wakil Gubernur 1975 yang menyatakan bahwa tetap itu konsisten  pada  amanah  yang  disampaikan  Hamengkubuwono  IX,  kalau  warga  Tianghoa  tidak  bisa memiliki hak tanah di DIY, tapi mereka hanya bisa memanfaatkan hak selain hak milik. Jadi kalau ada
10 Mohammad Fajrul Falaakh, 2014, Pertumbuhan dan Model Konstitusi UGM Press, Yogyakarta,  hlm. 125.
11 Widyarini Indriasti Wardani, Op Cit , hlm. 147.
12 Marihot  Pahala  Siahaan,  2003, Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan ,    Raja  Grafindo Persada, Jakarta,  hlm. 32.
13. A. Hafidh Asrom, Wawancara, Anggota DPD RI Periode 2004-2019 / Anggota Komite I DPD RI 2014- 2019
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
sertifikat yang sudah di beli oleh warga keturunan Tionghoa dan juga anak keturunannya itu, kalau beli tanah dengan bukti sudah sertifikat hak milik, maka konsekuensinya harus diturunkan levelnya seperti Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  tapi  itu  juga  tidak  diambil  secara  keseluruhan  haknya,  hanya  hak memilikinya itu yang di larang, kalau pemanfaatannya  masih diperbolehkan untuk warga keturunan Tionghoa. 14 23
Di Yogyakarta ada UU Keistimewaan, walau UUPA itu ada diberlakukan secara menyeluruh se- Indonesia (termasuk DIY), tapi ini berlaku lex spesialis , seperti UU Keistemewaan juga menyatakan secara umum di Indonesia ada UU Pemda, seluruh gubernur itu di pilih, tapi di Yogyakarta kan tidak dilakukan  pemilihan  gubernur/wakil  gubernur,  bisa  dikatakan lex  spesialis ,  sehingga  disini  menjadi istimewa,  sebetulnya yang masuk di ranah hukum itu ada beberapa, termasuk satu yang berkaitan dengan masalah jabatan, kedua yang berkaitan dengan pertanahan, dan ketiga kebudayaan. Tiga hal itu tidak menyangkut undang-undang dari pusat, itu wajar, dan secara formal sekarang seluruh Indonesia kerajaan  yang masih aktif kan hanya Yogyakarta, yang masih punya raja, yang masih punya kekuasaannya, jadi tidak bisa di generalisir secara keseluruhan. 15
Jadi hal yang perlu di pahami adalah bahwa Instruksi Wagub DIY 1975 itu pemberlakuannya tidak begitu maksimal. Point pentingnya antara lain: ( 1) Dari pemberlakuan tekhnis di lapangan ternyata tidak  ada  jejaring  yang  kemudian  menginventaris  orang  Tionghoa  yang  bisa  dan  ternyata  ada  yang tidak bisa kontrol itu; ( 2) Di sisi Instruksi Wagub DIY 1975 hanya menyebutkan pelarangan saja, tapi tidak  disebutkan dengan rinci larangan warga Tionghoa yang derajat keturunannya ke berapa. Kalau dilihat dari sisi keturunan di KUH Perdata pun ada perderajatan dari keturunan dengan pengaturan perderajatan yang netral, sehingga orang layak jauh dari benang merah kewenangan bertindak, ini kan benang merah sejarah, kalau sudah keturunan ketujuh da seterusnya, masa tidak boleh mengakses hak milik, benar-benar pribumi. Kalau  memang benar dia warga Tionghoa, dia benar-benar warga negara asing ya tidak apa-apa diberikan larangan. Penjelasan mengenai warga negara keturunan ini yang tidak jelas sampai sekarang, sehingga orang menafsifkan dengan raut mukanya saja di KTP, Akta Kelahiran, dan lihat namanya saja itu sudah dianggap oleh BPN sudah termasuk kategori WNI keturunan Tionghoa, sehingga BPN sudah bisa langsung mengatakan bahwa kamu tidak boleh mengakses hak milik, itu dari sisi aplikasinya terkait aturan Instruksi Wagub DIY 1975 tidak ada kontrol.
Namun fakta lain, ada yang punya hubungan khusus bisa mengakses meskipun WNI keturunan Tionghoa.  Dari  sisi  aturan/larangannya  tidak  dijelaskan  secara  gamblang,  ini  larangan  untuk keturunan/golongan  yang  derajat  ke  berapa  sih?  Yang  seperti  apa  sih.  Bahkan  ada  yang  sampai kepemilikan bersama, yang keturunan Tionghoa menikah dengan pribumi, kalau fokus pada aturan itu harusnya seorang yang menikah dengan salahsatu WNI keturunan Tionghoa dalam prakteknya ada yang boleh, seharusnya kan kalau mereka menikahi WNI keturunan Tionghoa tidak boleh mengakses hak milik karena  harta  mereka akan  menjadi  harta bersama.  Prakteknya  tetap  boleh,  Burhan  Albar  pernah mengalami, harta bersama, saat mengurus di BPN cuman sebatas ada obrolan dari petugasnya yang mengatakan seharusnya ini tidak boleh loh, namun prakteknya tetap diperbolehkan. 16
Dalam prakteknya WNI keturunan Tionghoa bisa juga memperoleh status hak milik atas tanah di DIY walaupun tidak semuanya, bisa dilakukan buka-bukaan data transparan di BPN mana pun di  DIY, ada Tionghoa yang punya hak milik. Terus sanksinya apa kalau sudah terjadi seperti ini, turun menjadi HGB, pada dasarnya orang masyarakat awam tidak bisa membedakan  HGB, hak pakai, hak milik, dan hak lainnya, semuanya tersebut adalah hak atas tanah, cuman yang terkuat dan terpenuh adalah hak
14 A. Hafidh Asrom, Ibid.
15 A. Hafidh Asrom, Loc Cit.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
sertifikat yang sudah di beli oleh warga keturunan Tionghoa dan juga anak keturunannya itu, kalau beli tanah dengan bukti sudah sertifikat hak milik, maka konsekuensinya harus diturunkan levelnya seperti Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  tapi  itu  juga  tidak  diambil  secara  keseluruhan  haknya,  hanya  hak memilikinya itu yang di larang, kalau pemanfaatannya  masih diperbolehkan untuk warga keturunan Tionghoa. 14 23
Di Yogyakarta ada UU Keistimewaan, walau UUPA itu ada diberlakukan secara menyeluruh se- Indonesia (termasuk DIY), tapi ini berlaku lex spesialis , seperti UU Keistemewaan juga menyatakan secara umum di Indonesia ada UU Pemda, seluruh gubernur itu di pilih, tapi di Yogyakarta kan tidak dilakukan  pemilihan  gubernur/wakil  gubernur,  bisa  dikatakan lex  spesialis ,  sehingga  disini  menjadi istimewa,  sebetulnya yang masuk di ranah hukum itu ada beberapa, termasuk satu yang berkaitan dengan masalah jabatan, kedua yang berkaitan dengan pertanahan, dan ketiga kebudayaan. Tiga hal itu tidak menyangkut undang-undang dari pusat, itu wajar, dan secara formal sekarang seluruh Indonesia kerajaan  yang masih aktif kan hanya Yogyakarta, yang masih punya raja, yang masih punya kekuasaannya, jadi tidak bisa di generalisir secara keseluruhan. 15
Jadi hal yang perlu di pahami adalah bahwa Instruksi Wagub DIY 1975 itu pemberlakuannya tidak begitu maksimal. Point pentingnya antara lain: ( 1) Dari pemberlakuan tekhnis di lapangan ternyata tidak  ada  jejaring  yang  kemudian  menginventaris  orang  Tionghoa  yang  bisa  dan  ternyata  ada  yang tidak bisa kontrol itu; ( 2) Di sisi Instruksi Wagub DIY 1975 hanya menyebutkan pelarangan saja, tapi tidak  disebutkan dengan rinci larangan warga Tionghoa yang derajat keturunannya ke berapa. Kalau dilihat dari sisi keturunan di KUH Perdata pun ada perderajatan dari keturunan dengan pengaturan perderajatan yang netral, sehingga orang layak jauh dari benang merah kewenangan bertindak, ini kan benang merah sejarah, kalau sudah keturunan ketujuh da seterusnya, masa tidak boleh mengakses hak milik, benar-benar pribumi. Kalau  memang benar dia warga Tionghoa, dia benar-benar warga negara asing ya tidak apa-apa diberikan larangan. Penjelasan mengenai warga negara keturunan ini yang tidak jelas sampai sekarang, sehingga orang menafsifkan dengan raut mukanya saja di KTP, Akta Kelahiran, dan lihat namanya saja itu sudah dianggap oleh BPN sudah termasuk kategori WNI keturunan Tionghoa, sehingga BPN sudah bisa langsung mengatakan bahwa kamu tidak boleh mengakses hak milik, itu dari sisi aplikasinya terkait aturan Instruksi Wagub DIY 1975 tidak ada kontrol.
Namun fakta lain, ada yang punya hubungan khusus bisa mengakses meskipun WNI keturunan Tionghoa.  Dari  sisi  aturan/larangannya  tidak  dijelaskan  secara  gamblang,  ini  larangan  untuk keturunan/golongan  yang  derajat  ke  berapa  sih?  Yang  seperti  apa  sih.  Bahkan  ada  yang  sampai kepemilikan bersama, yang keturunan Tionghoa menikah dengan pribumi, kalau fokus pada aturan itu harusnya seorang yang menikah dengan salahsatu WNI keturunan Tionghoa dalam prakteknya ada yang boleh, seharusnya kan kalau mereka menikahi WNI keturunan Tionghoa tidak boleh mengakses hak milik karena  harta  mereka akan  menjadi  harta bersama.  Prakteknya  tetap  boleh,  Burhan  Albar  pernah mengalami, harta bersama, saat mengurus di BPN cuman sebatas ada obrolan dari petugasnya yang mengatakan seharusnya ini tidak boleh loh, namun prakteknya tetap diperbolehkan. 16
Dalam prakteknya WNI keturunan Tionghoa bisa juga memperoleh status hak milik atas tanah di DIY walaupun tidak semuanya, bisa dilakukan buka-bukaan data transparan di BPN mana pun di  DIY, ada Tionghoa yang punya hak milik. Terus sanksinya apa kalau sudah terjadi seperti ini, turun menjadi HGB, pada dasarnya orang masyarakat awam tidak bisa membedakan  HGB, hak pakai, hak milik, dan hak lainnya, semuanya tersebut adalah hak atas tanah, cuman yang terkuat dan terpenuh adalah hak
14 A. Hafidh Asrom, Ibid.
15 A. Hafidh Asrom, Loc Cit.
milik.  Tapi yang terkuat dan terpenuh itu bukan kategori dia itu paling tinggi, dalam konteks penguasaannya dia bisa tanah sawah bisa tanah pekarangan, peruntukannya bisa untuk macam-macam dan turun temurun tidak ada masa berlakunya. HGB khusus untuk pekarangan, HGU untuk pertanian. Instruksi Wagub DIY  1975  bunyinya  secara  umum  untuk  non  pribumi,  namun  prakteknya  hanya WNI  Keturunan  Tionghoa yang diberlakukan, sedangkan orang non pribumi lainnya tetap bisa mengakses. Karena Timur Asing saat itu agak pro sama Sultan. Bangunan hukum kalau didasari dengan dendam, itu tidak bagus, biar tidak ada lagi warisan dendam. 17. 24
Menurut Burhan Albar 18 Instruksi Wagub DIY 1975 menurut bukan bagian dari hukum positif, bahkan Instruksi Wagub DIY 1975 seharusnya hanya mengikat paada instansi terkait, seperti surat edaran  surat kuasa mutlak Mendagri tahun 1974, sekelas SE Menteri saja hanya berani memberlakukannya pada lembaga dibawah naungannya saja, hanya melekat di instansi terkait saja, dulu juga termasuk BPN  dibawah  naungan  Kemendagri.  Nah,  Instruksi    Wagub  DIY  1975    hakekatnya gubernur itu adalah eksekutif di wilayahnya, tapi BPN adalah organ pusat, harusnya BPN tidak tunduk, tapi karena BPN menghormati kearifan lokal DIY, BPN bisa tunduk terhadap itu, kalau Instruksi Wagub DIY  1975  seharusnya mengikat terhadap instansi terkait saja, kalau Gubernur bisa ke Bupati, nanti ijinnya akan  dihambat atau tidak dikabulkan. Misal di kelurahan: proses pemberkasan konversi pendaftaran pertama kali kalau ada jual beli Tianghoa pastikan dilarang di situ, kan mengikat struktur kebawah, gubernur,  bupati, camat, kepala desa, kalau BPN itu organ pusat. Kalau dikaitkan  saat pembentukan Instruksi  Wagub DIY 1975 bisa saja mengikat BPN karena dulu BPN masih dibawah naungan Kemnedagri. Kalau  kontekskan  dengan  sekarang  berbeda,  BPN  tidak  lagi  dibawah  naungan Mendagri, dan seharusnya keberadaan Instruksi Wagub DIY 1975  itu tidak mengikat BPN. Menurut Burhan Albar, 18 konteksnya disini BPN hanya menghormati, kalau bisa ditaati, tapi sifatnya tidak mengikat. Tiba-tiba ada orang yang menggugat, bahkan ada rekomendasi ORI, seharusnya BPN  mendaftarkan,  jangan  menolak.  Gaya  mengikat  Instruksi  Wagub  DIY  1975  cuma  hubungan emosional dan kultural saja. BPN karena berada di DIY dan mengurus tanah DIY, cuma penghormatan saja, tapi saat notaris sudah membuat akta PPAT kaitannya dengan jual beli maka tidak otomatis membatal akta jual beli, cuma  BPN tidak mau menerima, larangan dari BPN tidak mengakibatkan batalnya akta jual beli. BPN tidak mau menerima kecuali ada perintah lain, semisal ijin dari Kesultanan.
Menurut Wishnu Wirawan 19 yang menjadi latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah  kepada  warga  negara  Indonesia  suku  Tionghoa  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  itu  sudah merupakan kebijakan kraton Yogyakarta yang dikeluarkan melalu Instruksi Wagub DIY 1975 untuk melindungi tanah orang asli Yogyakarta di DIY. Awalnya dari situ, karena dari dulu orang-orang WNI Keturunan Tionghoa itu mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih bagus dibandingkan orang asli DIY. Sehingga peluang mereka mendapatkan tanah dengan membeli itu lebih besar, sehingga pada waktu itu kebijakan kraton DIY selaku pemilik tanah di DIY mengeluarkan keputusan seperti itu, niatnya untuk melindungi hak-hak dari masyarakat DIY, walau kita kontekskan saat ini zamannya sudah berubah tidak seperti situasi seperti saat awal munculnya Instruksi Wagub DIY 1975 tersebut. Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan juga keputusan ini suatu waktu akan direvisi, tapi untuk saat ini  belum
16 . A. Hafidh Asrom, Ibid.
17.  op cit. 18 Burhan Albar, 2020, Wawancara, Notaris dan PPAT Kabupaten Kulonprogo, pada Hari Rabu, 23 September 2020.
19 Wishnu Wirawan, 2020, Wawancara, Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya di Lingkup Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui via Zoom Meeting pada hari Kamis, 24 September 2020.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
dilakukan karena untuk melindungi kepentingan masyarakat asli DIY untuk memiliki peluang hak milik atas tanah.
Selain itu, harus dilihat juga dari konteks sosial budaya pada saat itu, karena masa itu tingkat sentimen  terhadap  Tionghoa  di  Indonesia  itu  sangat  tinggi  terutama  di  Jawa,  karena  etnis  tionghoa di Jawa itu lebih bagus ekonominya dibandingkan etnis yang lain. Jadi keluarnya  Instruksi Wagub DIY 1975 adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat Yogyakarta untuk mengakses hak milik atas tanah. Pada masa tahun 75 itu pengusaha-pengusaha Tionghoa banyak dan berkembang pesat di Jakarta, mereka juga melebarkan sayapnya di Yogyakarta, dan sehingga untuk melindungi masyarakat agar tidak  terusir  di tanahnya  sendiri  di DIY,  walau  di kontekskan  saat  ini memang  perlu  adanya pembaruan. 20 25
WNI Keturunan Tionghoa juga memungkinkan ada yang memperoleh hak milik atas tanah, bisa jadi penyebabnya yang menjabat di BPN bisa jadi belum mengetahui kalau ada larangan seperti itu, ada kejadian beberapa tahun lalu ada warga DIY dia membeli tanah dan dapat sertfikat dari BPN, kemudian ketika BPN mengetahui ada larangan tersebut kemudia dibatalkan sertifikat tersebut. Bisa jadi adanya pemberian sertifikat dari BPN itu karena ketidaktahuan dari pejabatnya dan yang demikian jumlahnya tidak banyak. Salahsatu faktor kenapa Instruksi Wagub DIY 1975 bisa efektif dilaksanakan walaupun itu bukan  peraturan  perundang-undangan,  karena  sebelum  adanya  UUD  1945  itukan  kebijakan  atau kewenangan untuk memberikan sertifikat itu sudah dari BPN, sedangkan keberadaan Instruksi Wagub DIY 1975 dipandang oleh BPN sebagai kehendak pemilik tanah dalam hal ini kraton dan pakualaman, sehingga dia tidak punya kebijakan untuk mengeluarkan sertifikat, kecuali beberapa kasus tertentu yang lolos, saya kira itu karena ketidakcermatan petugas BPN. Soalnya kalau itu kebijakan resmi semestinya sekarang banyak orang WNI Keturunan Tionghoa memiliki sertifikat tanah dengan alas hak milik, tapi nyatanya dilapangan hanya sedikit saja itu bisa jadi karena ketidakcermatan di BPN saja. 21
Sesuai hasil wawancara dengan Wishnu Wirawan (Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Produk  Hukum  Lainnya  di  Lingkup  Pemda  Daerah  Istimewa  Yogyakarta)  ternyata  landasan  dasar lahirnya Instruksi Wagub DIY 1975 itu memang untuk WNI keturunan Tionghoa. 22
Penulis  juga  melakukan  Wawancara  dengan  Handoko 28 (Advokat  /  Masyarakat  Tionghoa  / Penggugat  Instruksi  Wagub  DIY  1975)  yang  menggugat  Gubernur  DIY  dan  juga  BPN  DIY secara konstitusi. Handoko menilai bahwa sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara rasis, padahal istilah-  istilah rasis tersebut sudah lama dihapus di Indonesia. Berkaitan dengan kondisi yang ada di Yogyakarta, pada sejarahnya kesultanan Yogyakarta dengan kesadaran ingin lepas dari  penjajahan dan tidak bisa  hidup sendiri, maka kesultanan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun bergabungnya kesultanan itu tidak menjadikan Yogyakarta istimewa sebagai kerajaan yang mempunyai kedaulatan sendiri dalam NKRI, melainkan istimewa karena diakui keberadaan
20 Ibid.
21 Wishnu Wirawan, 2020 , Wawancara , Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Produk Hukum  Lainnya di Lingkup Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui via Zoom Meeting pada hari Kamis, 24 September 2020.
22 Wishnu Wirawan, 2020, Wawancara , Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya di Lingkup Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui via Zoom Meeting pada hari Kamis, 24 September 2020.
23 Handoko, 2020, Wawancara, Advokat / Masyarakat Tionghoa / Penggugat Instruksi Wagub DIY 1975, di kantornya  pada hari Senin, 21 September 2020. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017 tertanggal 12 April 2017.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
dilakukan karena untuk melindungi kepentingan masyarakat asli DIY untuk memiliki peluang hak milik atas tanah.
Selain itu, harus dilihat juga dari konteks sosial budaya pada saat itu, karena masa itu tingkat sentimen  terhadap  Tionghoa  di  Indonesia  itu  sangat  tinggi  terutama  di  Jawa,  karena  etnis  tionghoa di Jawa itu lebih bagus ekonominya dibandingkan etnis yang lain. Jadi keluarnya  Instruksi Wagub DIY 1975 adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat Yogyakarta untuk mengakses hak milik atas tanah. Pada masa tahun 75 itu pengusaha-pengusaha Tionghoa banyak dan berkembang pesat di Jakarta, mereka juga melebarkan sayapnya di Yogyakarta, dan sehingga untuk melindungi masyarakat agar tidak  terusir  di tanahnya  sendiri  di DIY,  walau  di kontekskan  saat  ini memang  perlu  adanya pembaruan. 20 25
WNI Keturunan Tionghoa juga memungkinkan ada yang memperoleh hak milik atas tanah, bisa jadi penyebabnya yang menjabat di BPN bisa jadi belum mengetahui kalau ada larangan seperti itu, ada kejadian beberapa tahun lalu ada warga DIY dia membeli tanah dan dapat sertfikat dari BPN, kemudian ketika BPN mengetahui ada larangan tersebut kemudia dibatalkan sertifikat tersebut. Bisa jadi adanya pemberian sertifikat dari BPN itu karena ketidaktahuan dari pejabatnya dan yang demikian jumlahnya tidak banyak. Salahsatu faktor kenapa Instruksi Wagub DIY 1975 bisa efektif dilaksanakan walaupun itu bukan  peraturan  perundang-undangan,  karena  sebelum  adanya  UUD  1945  itukan  kebijakan  atau kewenangan untuk memberikan sertifikat itu sudah dari BPN, sedangkan keberadaan Instruksi Wagub DIY 1975 dipandang oleh BPN sebagai kehendak pemilik tanah dalam hal ini kraton dan pakualaman, sehingga dia tidak punya kebijakan untuk mengeluarkan sertifikat, kecuali beberapa kasus tertentu yang lolos, saya kira itu karena ketidakcermatan petugas BPN. Soalnya kalau itu kebijakan resmi semestinya sekarang banyak orang WNI Keturunan Tionghoa memiliki sertifikat tanah dengan alas hak milik, tapi nyatanya dilapangan hanya sedikit saja itu bisa jadi karena ketidakcermatan di BPN saja. 21
Sesuai hasil wawancara dengan Wishnu Wirawan (Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Produk  Hukum  Lainnya  di  Lingkup  Pemda  Daerah  Istimewa  Yogyakarta)  ternyata  landasan  dasar lahirnya Instruksi Wagub DIY 1975 itu memang untuk WNI keturunan Tionghoa. 22
Penulis  juga  melakukan  Wawancara  dengan  Handoko 28 (Advokat  /  Masyarakat  Tionghoa  / Penggugat  Instruksi  Wagub  DIY  1975)  yang  menggugat  Gubernur  DIY  dan  juga  BPN  DIY secara konstitusi. Handoko menilai bahwa sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara rasis, padahal istilah-  istilah rasis tersebut sudah lama dihapus di Indonesia. Berkaitan dengan kondisi yang ada di Yogyakarta, pada sejarahnya kesultanan Yogyakarta dengan kesadaran ingin lepas dari  penjajahan dan tidak bisa  hidup sendiri, maka kesultanan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun bergabungnya kesultanan itu tidak menjadikan Yogyakarta istimewa sebagai kerajaan yang mempunyai kedaulatan sendiri dalam NKRI, melainkan istimewa karena diakui keberadaan
20 Ibid.
21 Wishnu Wirawan, 2020 , Wawancara , Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Produk Hukum  Lainnya di Lingkup Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui via Zoom Meeting pada hari Kamis, 24 September 2020.
22 Wishnu Wirawan, 2020, Wawancara , Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya di Lingkup Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui via Zoom Meeting pada hari Kamis, 24 September 2020.
23 Handoko, 2020, Wawancara, Advokat / Masyarakat Tionghoa / Penggugat Instruksi Wagub DIY 1975, di kantornya  pada hari Senin, 21 September 2020. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017 tertanggal 12 April 2017.
kerajaan itu sebagai warisan budaya, oleh karenanya seharusnya tunduk pada konstitusi dan perundang- undangan NKRI dimana ia telah menjadi bagian didalamnya. Berdasar hal tersebut tidak ada ketentuan pemberian izin hak milik dalam rangka balik nama sesama WNI, dan juga tidak ada pembedaan WNI pribumi dan WNI non pribumi ataupun berdasar rasialisme. Seandainya dipaksakan untuk dihubungkan sekalipun, maka yang paling terkaitpun hanya izin membalik nama hak eigendom atas tanah jika salah satu atau keduanya bangsa asing (bukan ras keturunan). Hak eigendom dan hak opstal pun juga sudah tidak ada lagi dan UUPA hanya mengenal hak atas tanah terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UUPA.
Filosofi keluarnya instruksi karena untuk membatasi kepemilikan tanah bagi WNI keturunan karena  dikhawatirkan  nantinya  kepemilikan  akan jatuh  kepada  keturunan. Tetapi juga  karena factor historis karena dulu pernah terjadi gejolak sosial lalu diberi kebijakan oleh kraton seperti itu. Dasar Sultan memberlakukan  Instruksi ini tidak ada Perdanya dan tidak ada dasarnya. Kalau dilihat lahirnya tahun 1975 ketika itu Instruksi Wakil Kepala Daerah tahun 1975 dalam hierarkhi perundang-undangan berarti Undang-Undang karena dalam Tap MPR No. 20 Tahun 1960 yang disitu mengatur hierarki dan didalamnya ada instruksi, kalau, kalau sekarang instruksi tidak masuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang  tentang  pembentukan  DIY  kewenangan  otonom  pembentukan  DIY  tahun  1950 disebutkan Pengurusan Agraria tapi tentang kebijakan itu tidak ada tentang kewenangan pengolahan tanah. 24 26
DIY termasuk daerah Istimewa yang bisa berbeda dengan daerah lain karena setelah Indonesia memproklamasikan  kemerdekaannya  Sri  Sultan  dan  Paku  Alam  menyatakan  bergabung  dengan pemerintah Republik, lalu oleh Sukarno diberi pengakuan bahwa 2 entitas kerajaan ini diberi kewenangan menjadi penguasa untuk tetorialnya dan Sukarno merasa diberi suatu kehormatan maka dikasih status  istimewa, yang di UU No. 3 tahun 1950 hanya menegaskan wilayah kesultanan dan pakualaman setingkat propinsi tidak disebut sebagai prosesnya. UU No. 3 Tahun 1950 tidak mengatur bagaimana misi jabatan  Gubernur, Wakil Gubernur adanya justru di Undang Undang Pemda dan kewenangan untuk mengurusi masalah pertanahan. kewenangan dalam arti bisa mengatur atau ngurusi pertanahan, sebelumnya sudah  ada  Risblat.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  tahun  1960  dikatakan  di dictum  A  dikatakan  UUPA  dikatakan menjadi tanah negara ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP berarti semuanya berlaku hukum  nasional tapi praktek di Yogya tidak bisa, di Yogya baru berlaku UUPA tahun 83-84 ketika Sri Sultan mempersilahkan UUPA masuk maka lahir keputusan Presiden dan keputusan Mentri Dalam Negeri yang  menyatakan  berlakunya  UUPA  di  Yogyakarta.  Yogyakarta Istimewa  jadi  diberi  prioritas  mengatur  sendiri. Sehubungan dengan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, setelah Tahun 1950 ada lagi yaitu UU No. 13 Tahun 2012. Perda Keistimewaan Yogyakarta (Perda Is) itu hanya mengatur  tanah sultan ground dan pakualaman ground. 25
Kalau  dari  segi  ketatanegaraan,  historisnya  obyek  sengketa  instruksi  dulunya  lahir  sebagai peraturan tapi sekarang bukan peraturan perundang-undangan tetapi merupakan Peraturan Kebijakan. Peraturan  Kebijakan  dari  hukum  ketatanegaraan  ada  syarat-syarat  tertentu  untuk  bisa  berlaku  yaitu Peraturan kebijakan itu berlaku internal tidak bisa mengatur di luar jajarannya. Posisi Agraria/Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Vertikal, ada di setiap Kabupaten maupun Propinsi, dalam setiap pelaksanaan  tugas  hanya  patuh  kepada  struktur  diatasnya.  Dalam  struktur  ketatanegaraan  harusnya instruksi itu tidak mengikat BPN. Untuk tidak memberlakukan instruksi maka kalau lahir Perda bisa
24 Pandangan Ni’matul Huda dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk 25 Ibid .
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
menyatakan dengan Perda tersebut Instruksi tidak berlaku atau yang membuat Instruksi yang mencabut. Dalam Perda Is tidak ada secara spesifik mencabut instruksi ini sehingga secara Ketatanegaraan tetap berlaku. Dalam Perda Is  yang diperintahkan Gubernur dan Wakil Gubernur diberi tugas melakukan identifikasi dan klarifikasi atas tanah untuk diketahui yang mana milik negara, lalu disebutkan setelah itu harus  di  daftarkan  di  lembaga  pertanahan.  Yang dicabut  dalam Perda  yang  memberlakukan  UUPA, seingat Ahli tidak ada termasuk instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 tersebut yang dicabut. Dari segi ketatanegaraan tidak bisa secara otomatis Instruksi dicabut. 26 27
2. Pelarangan Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  Kepada  Warga  Negara  Indonesia  Suku Tionghoa Masih Tetap Diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada dasarnya  hukum bersifat umum dan bersifat fundamental, hukum itu dilandasi dengan norma-norma yang bebas nilai, meskipun dalam pembuatan UU ada pengecualian-pengecualian, tapi pengecualian ini harus di wujudkan dengan alasan yang benar, kalau alasan yang tidak benar, kenapa harus dipertahankan larangan-larangan itu.
Pelarangan  pemberian  hak  milik  atas  tanah  kepada  warga  negara  Indonesia  suku  Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena menghormati kearifan lokal, hal demikian juga seperti  ungkapan Guru Besar UGM Maria SW Sumardjono, bahwasannya dilihat dari latar  belakang  sejarah,  DIY  itu  ada  kekhususan  mengenai  pengaturan  pendaftaran  tanah.  Bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang tumbuh, subur di DIY dari zaman dulu sampai sekarang masih hidup, DIY punya kekhususan tersendiri. Menurut Burhan Albar alasan logis yuridisnya tidak ada, yang ada hanyalah DIY punya kekhususan tersendiri sebagai daerah Istimewa.
Saat  penulis  mewawancara  Nuridin  (PNS  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Sleman) mengatakan bahwasannya sampai saat ini WNI Keturunan Tionghoa dilarang mempunya hak milik atas tanah karena alasan sejarah. Pada saat tahun 1948, atau tahun-tahun saat mempertahankan kemerdekaan RI, sejarah mencatat bahwa etnis Tionghoa lebih memilih membantu pasukan Belanda  yang ingin kembali menjajah Indonesia ketimbang ikut berjuang bersama elemen bangsa  lainnya untuk mengusir Belanda. Dalam sejarah, ini dicatat sebagai Agresi Militer II Belanda, yakni Desember 1948. Saat itu komunitas Tionghoa yang ada di Yogyakarta justru berpihak dan memberikan sokongan ke Belanda yang sebelumnya sudah menjajah Indonesia 350 tahun. 27
Sejak itulah Kanjeng Sultan Hamengkubuono IX kemudian mencabut hak kepemilikan tanah terhadap etnis  Tionghoa  di  Yogyakarta.  Tahun  1950,  ketika  NKRI  kembali  tegak  dan  berhasil  dipertahankan dengan keringat dan darah, komunitas Tionghoa akan eksodus dari Yogyakarta. Namun Kanjeng Sultan HB IX masih berbaik hati dan menenangkan ke mereka bahwa meskipun mereka telah berkhianat kepada Neg eri ini tetapi tetap akan diakui sebagai tetangga. “Tinggallah di Jogja. Tapi maaf, saya cabut satu hak anda, yaitu hak untuk memiliki tanah”. Itulah kenapa hingga sekarang ini pengusaha Tionghoa tidak punya hak milik atas tanah di berbagai pusat bisnis di Kota Yogyakarta. Mereka hanya bisa punya hak guna atau hak pakai sampai jumlah tahun tertentu. Hal ini diperkuat bahwa pada 1975, Paku Alam VIII menerbitkan surat instruksi kepada bupati dan wali kota  untuk tidak memberikan surat hak milik tanah kepada warga negara nonpribumi. Surat ini masih berlaku. Surat instruksi tersebut mengizinkan warga keturunan memiliki tanah dengan status hak guna bangunan (HGB), bukan hak milik (SHM). Bila tanah tersebut sebelumnya  dimiliki  pribumi,  lalu  dibeli warga keturunan, maka dalam jangka tahun pemakaian tertentu tanah itu status kepemilikannya dialihkan pada negara. 2828
26. Ibid.
27 Ibid .
28 Nuridin, Wawancara ,  2020,  PNS Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, pada Hari Rabu, 23 September
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
menyatakan dengan Perda tersebut Instruksi tidak berlaku atau yang membuat Instruksi yang mencabut. Dalam Perda Is tidak ada secara spesifik mencabut instruksi ini sehingga secara Ketatanegaraan tetap berlaku. Dalam Perda Is  yang diperintahkan Gubernur dan Wakil Gubernur diberi tugas melakukan identifikasi dan klarifikasi atas tanah untuk diketahui yang mana milik negara, lalu disebutkan setelah itu harus  di  daftarkan  di  lembaga  pertanahan.  Yang dicabut  dalam Perda  yang  memberlakukan  UUPA, seingat Ahli tidak ada termasuk instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 tersebut yang dicabut. Dari segi ketatanegaraan tidak bisa secara otomatis Instruksi dicabut. 26 27 2. Pelarangan Pemberian  Hak  Milik  Atas  Tanah  Kepada  Warga  Negara  Indonesia  Suku Tionghoa Masih Tetap Diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada dasarnya  hukum bersifat umum dan bersifat fundamental, hukum itu dilandasi dengan norma-norma yang bebas nilai, meskipun dalam pembuatan UU ada pengecualian-pengecualian, tapi pengecualian ini harus di wujudkan dengan alasan yang benar, kalau alasan yang tidak benar, kenapa harus dipertahankan larangan-larangan itu.
Pelarangan  pemberian  hak  milik  atas  tanah  kepada  warga  negara  Indonesia  suku  Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena menghormati kearifan lokal, hal demikian juga seperti  ungkapan Guru Besar UGM Maria SW Sumardjono, bahwasannya dilihat dari latar  belakang  sejarah,  DIY  itu  ada  kekhususan  mengenai  pengaturan  pendaftaran  tanah.  Bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang tumbuh, subur di DIY dari zaman dulu sampai sekarang masih hidup, DIY punya kekhususan tersendiri. Menurut Burhan Albar alasan logis yuridisnya tidak ada, yang ada hanyalah DIY punya kekhususan tersendiri sebagai daerah Istimewa.
Saat  penulis  mewawancara  Nuridin  (PNS  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Sleman) mengatakan bahwasannya sampai saat ini WNI Keturunan Tionghoa dilarang mempunya hak milik atas tanah karena alasan sejarah. Pada saat tahun 1948, atau tahun-tahun saat mempertahankan kemerdekaan RI, sejarah mencatat bahwa etnis Tionghoa lebih memilih membantu pasukan Belanda  yang ingin kembali menjajah Indonesia ketimbang ikut berjuang bersama elemen bangsa  lainnya untuk mengusir Belanda. Dalam sejarah, ini dicatat sebagai Agresi Militer II Belanda, yakni Desember 1948. Saat itu komunitas Tionghoa yang ada di Yogyakarta justru berpihak dan memberikan sokongan ke Belanda yang sebelumnya sudah menjajah Indonesia 350 tahun. 27
Sejak itulah Kanjeng Sultan Hamengkubuono IX kemudian mencabut hak kepemilikan tanah terhadap etnis  Tionghoa  di  Yogyakarta.  Tahun  1950,  ketika  NKRI  kembali  tegak  dan  berhasil  dipertahankan dengan keringat dan darah, komunitas Tionghoa akan eksodus dari Yogyakarta. Namun Kanjeng Sultan HB IX masih berbaik hati dan menenangkan ke mereka bahwa meskipun mereka telah berkhianat kepada Neg eri ini tetapi tetap akan diakui sebagai tetangga. “Tinggallah di Jogja. Tapi maaf, saya cabut satu hak anda, yaitu hak untuk memiliki tanah”. Itulah kenapa hingga sekarang ini pengusaha Tionghoa tidak punya hak milik atas tanah di berbagai pusat bisnis di Kota Yogyakarta. Mereka hanya bisa punya hak guna atau hak pakai sampai jumlah tahun tertentu. Hal ini diperkuat bahwa pada 1975, Paku Alam VIII menerbitkan surat instruksi kepada bupati dan wali kota  untuk tidak memberikan surat hak milik tanah kepada warga negara nonpribumi. Surat ini masih berlaku. Surat instruksi tersebut mengizinkan warga keturunan memiliki tanah dengan status hak guna bangunan (HGB), bukan hak milik (SHM). Bila tanah tersebut sebelumnya  dimiliki  pribumi,  lalu  dibeli warga keturunan, maka dalam jangka tahun pemakaian tertentu tanah itu status kepemilikannya dialihkan pada negara. 2828
26. Ibid. 27 Ibid .
28 Nuridin, Wawancara ,  2020,  PNS Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, pada Hari Rabu, 23 September
Nuridin mengatakan bahwa pada saat itu Hamengkubuwono IX melakukan perjanjian dengan perwakilan  warga  Tionghoa  sebagai  bentuk  penjaminan  keamanan  di  selama  mereka  berada  di Yogyakarta,  namun  salahsatu  konsekwensinya  WNI  keturunan  Tionghoa  tidak  boleh  memiliki  alas hak milik atas tanah di DIY, bentuk perjanjia itu sudah diabadikan dalam prasasti yang yang disimpan di area Kraton Yogyakarta. Akhir-akhir ini juga ada surat Gubernur DIY intinya  menyebutkan Instruksi Wakil  Gubernur  DIY  Tahun  1975  tidak  bertentangan  dengan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik,  sesuai  dengan  Putusan  PN  Yogyakarta  Nomor  132/Pdt.G/2017/PN.YK    yang  dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.51/PDT/2018/PT.YYK dan Putusan MA RI  No. 565KIPDT/2019. 28 Surat Gubernur DIY tersebut akan Penulis sebutkan dibawah ini. “Disampaikan dengan hormat bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K898/1/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas  Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi telah diuji melaui beberapa kompetensi peradilan, diantaranya adalah permohonan uji materlil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register No. 13 P/HUM/2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakerta dengan register No. 08/G/2016/PTUN.YK, Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  dengan  register  No.  265/B/2016/PT.TUN.SBY, Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dengan  register  No.179  K/TUN/2017,  Pengadilan  Negeri Yogyakarta  dengan  register  No.  132/Pdt.G/2017/PN.YK,  dan  Pengadilan Tinggi  Yogyakarta  dengan register No. 51/PDT/2018/PT.YYK, dimana setiap pemeriksaan tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dalam setiap putusannya Majelis Hakim tidak mencabut lnstruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K898/I/A/1975”. 29
“Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.YK yang dikuatkan oleh Putusan  Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta  No.51/PDT/2018/PT.YYK  tertanggal  7  Februari  2018  dan Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia  No. 565K/PDT/2019 tertanggal  11 April  2019 yang menyatakan bahwa pemberlakuan lnstruksi Wakil Kepala Daerah DIY. No K 898/I/A/1975 tersebut menurut  pendapat  Majelis  Hakim  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  di  persidangan  adalah  tidak bertentangan  dengan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  karena  bertujuan  melindungi kepentingan umum yaitu masyarakat ekonomi lemah dan dalam hal ml terkait pula dengan Keistimewaan  Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara tegas memberikan kewenangan istimewa dibidang pertanahan serta menjaga kebudayaan khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan juga menjaga keseimbangan pembangunan dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut dalam proses pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 565K/PDT/2019 yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap dan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi”. 30
F. Penutup.
1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

## 2020
29 Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/02194 Tahun 2020 Perihal Pelaksaanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019
30 Ibid.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
a. Latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara Indonesia Suku Tionghoa di DIY adalah di latar belakangi oleh sejarah masa lampau, zaman dulu menjadi pilihan  kebijakan  kraton Yogyakarta  yang  dikeluarkan  melalu  Instruksi  Wagub  DIY  1975 untuk  melindungi  tanah  orang  asli  Yogyakarta  di  DIY.  Zaman  dulu  orang-orang  WNI Keturunan Tionghoa mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih bagus dibandingkan orang asli DIY. Sehingga Instruksi Wagub DIY 1975 hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat DIY. Selain alasan ekonomi, menurut temuan Penulis melalui narasumber, di masa Agresi Militer II Belanda  tahun  1948,  etnis  Tionghoa  cenderung  berjalan  dua  kaki,  malah  lebih  condong memilih membantu pasukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia ketimbang sama- sama berjuang dengan semua elemen bangsa untuk mengusir Belanda.
b. Alasan  pelarangan  pemberian  hak  milik  atas  tanah  kepada  warga  negara  Indonesia  suku Tionghoa  masih  tetap  diberlakukan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  karena  semata-mata menghormati kearifan lokal yang hidup dan mengakar di DIY. Selain itu, Adanya Putusan Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor  132/Pdt.G/2017/PN.YK,  Putusan  Pengadilan  Tinggi Yogyakarta No.51/PDT/2018/PT.YYK, dan Putusan MA No. 565K/PDT/2019 menjadi alasan semakin memantapkan keyakinan Pemda DIY untuk mempertahankan keberlakuan  Instruksi Wagub 1975, sehingga Gubernur DIY menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, dan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY dengan surat Nomor 593/02194 tertanggal 3 Agustus 2020, Perihal Pelaksaanaan Putusan MA Nomor 565 K/PDT/2019.
2. Saran
a. Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pernah  menyebutkan  bahwa di  DIY tidak ada  tanah negara, kalau memang demikian, perlu di selaraskan isi yang termuat dalam sertifikat tanah, karena sampai saat ini dalam penulisannya masih mencantumkan hak pakai diatas tanah negara, hak guna bagunan diatas tanah negara, dll. Seharusnya kalau dikontekskan dengan Jogja tidak ada tanah  negara,  maka  dalam  sertifikat  tanah  haruslah  tertulis  hak  pakai  diatas  tanah kesultanan/pakualam, hak guna bagunan diatas tanah kesultanan/pakualam, dll.
b. Dalam Instruksi Wagub DIY 1975 masih secara umum, perlu adanya pengaturan secara rijit terkait sampai derajat keberapa keturunan yang dimaksud dalam Instruksi ini, dan juga perlu dijelaskan lebih lanjut siapa sebenarnya non pribumi yang termuat dalam Instruksi ini, agar dapat terang dan pasti dalam penentuannya.
c. BPN perlu memaksimalkan pengawasan kepemilikan maksimal seperti yang diatur dalam UUPA, tidak hanya di DIY, bahkan hal demikian perlu dilakukan di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Atmasasmita, Romli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana, Jakarta.
Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, Pertumbuhan dan Model Konstitusi, UGM Press, Yogyakarta. Kasim, Hendra, 2015, Impeachment Presiden , Maluku Press, Masohi.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Marwan, M. dan Jimmy P,  2009, Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition, Realiti Publisher, Surabaya.
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim  Barkatullah,  2012, Politik  Hukum  Pidana  (Kajian  Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi) , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rawls, John, 2011, Teori Keadilan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Soekanto,  Soerjono  dan  Soleman  B.  Taneko,  2001, Hukum  Adat  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Siahaan,  Marihot  Pahala,  2003, Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sigit Irianto, 2014, Hukum Perdata , FH UNTAG Semarang.
Jurnal/Tesis/Disertasi:
Buamona, Hasrul,  2020, “Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44  Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945”, Ringkasan Disertasi , Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
Mustajab, Ali, 2015, “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , Volume 5, Nomor 1, November 2015.
Kurniadewi, Linda Arthaputri, 2014, “Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur DIY PA.V III/NO.K.898/I/A 1975 Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Hak Milik Bagi WNI Nonpribumi di Kabupaten Sleman”, Tesis , Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.
Jamil, M., 2018, Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, Jurnal Supremasi Hukum , Volume 7, Nomor 2, November 2018.
Prameswari, Angela Pramudya Dyani, “Problematika Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tesis , Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014.
Solechan, “Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, Adminitrative Law & Governance Journal , Volume 2, Nomor 3, Agustus 2019.
Wardani, Widyari ni Indriasti, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat , Volume 15, Nomor 2, April 2018.
Pelarangan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1950  tentang  pembentukan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/02194 Tahun 2020 Perihal Pelaksaanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019.
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk
Internet dan Media Online:
Wikipedia, “Instruksi 1975”, https://id.wikipedia.org , Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.
Kini,  Nusantara, “Sikap Sri  Sultan  Hamengkubuwono  IX  Terhadap  Etnis  Tionghoa.  Begini Kisahnya”, http://nusantarakini.com/2016/11/20/sikap-sri-sultan-hamengkubuwono-ix-terhadap-etnis- tionghoa- begini-kisahnya /, Diakses 20 September 2020.