## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak dalam Etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

## Syaflin Halim
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat syaflinhalim26@gmail.com

## Desminar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat desminar30@gmail.com

## Dania Putri Palapa
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat daniapalapa1@gmail.com

## Abstract
Divorce results in the breaking of zahir and inner ties between husband and wife and will cause various problems, including child custody. Parenting in Islamic law is a priority that falls to a mother who is most entitled to take care of her until the child reaches the age of tamyiz. It is different in the Tapanuli ethnicity in Panti District, Pasaman Regency, after the divorce between husband and wife, the custody of the child falls to the father. The purpose of this discussion is to analyze the implementation of child custody in the Tapanuli ethnic group according to Islamic law. This research is a type of qualitative research using a normative juridical approach, where the author conducts interviews, observations and documentation studies on aspects or targets of the research subject. In the author's findings, the implementation of child custody in the Panti District, Pasaman Regency falls to the father, because according to Tapanuli the child does not belong to the mother but belongs to the father, the authority to take care of children after a divorce occurs where the child is fully cared for by the father not the mother, because Boys are the main priority in achieving children. Meanwhile, in the study of Islamic law, custody of children who fall to the father before the child reaches the age of tamyiz is not in accordance with Islamic guidance.
Keywords : Islamic Law, Child Custody, Ethnicity, Tapanuli

## Abstrak
Perceraian mengakibatkan putusnya ikatan zhahir dan bathin antara suami isteri dan akan menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya hak asuh anak. Pengasuhan anak dalam hukum Islam merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz . Berbeda dalam etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman
pasca perceraian antara suami isteri maka hak asuh anak jatuh kepada bapak. Tujuan pembahasan ini untuk menganalisa pelaksanaan hak asuh anak dalam etnis Tapanuli menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative , dimana penulis melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi kepada aspek atau sasaran dari subjek penelitian. Dalam temuan penulis pelaksanaan terhadap hak asuh anak di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman jatuh kepada bapak, karena secara adat Tapanuli anak itu adalah bukan kepunyaan ibu tetapi kepunyaan bapak, kewenangan dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian yang mana anak itu sepenuhnya diasuh oleh bapaknya bukan ibunya, karena laki-laki merupakan prioritas utama dalam pencapaian anak. Sementara dalam kajian hukum Islam hak asuh anak yang jatuh kepada bapak sebelum anak mencapai usia tamyiz tidak sesuai dengan tuntunan Islam.
Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Asuh Anak, Etnis, Tapanuli

## PENDAHULUAN
Perpisahan adalah klimaks dari penyelesaian pernikahan yang mengerikan, terjadi ketika pasangan pada titik konflik tidak siap untuk menemukan jawaban yang dapat memenuhi kedua suami isteri (Aguswita Wahyuni, 2019). Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, mengasuh, memberi nafkah, memberi pendidikan yang meliputi pendidikan agama, ibadah dan akhlak kepada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut (Pertiwi, 2022). Salah satu persoalan krusial dalam hak asuh ini adalah persoalan keadilan gender dalam memelihara anak tidak bisa dikuasai dan hanya dimiliki oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek dapat dimiliki baik ayah maupun ibu (Aulia, 2021) . Salah satu problematika hadhanah adalah penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak yang telah diputuskan oleh hakim ternyata tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di mana saat hadhin atau hadhinah yang mempunyai beban dan tanggung jawab untuk memenuhi pembiayaan hadhanah tidak dapat melaksanakannya (Candra, 2022). Islam memberikan konsep tentang pengasuhan anak yakni hak yang seutuhnya dalam mendapatkan pendidikan jasmanai dan rohani dari orang tuanya (Achmad Muhajir,
2017). Perbedaan dari kajian terdahulu adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak anak asuh dalam etnis Tapanuli. Pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri dalam hukum Islam, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz (Fanani, 2017). Lain halnya yang terjadi di daerah perbatasan rantau Minangkabau, di Panti Pasaman terjadinya perceraian baik itu cerai hidup dan cerai mati, hak asuh sepenuhnya dikuasai oleh bapak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative . Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data berupa bahan- bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer sekunder (Soemitro, 1990). (Spradley, 1997). Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Ada dua sumber data penting yang akan dijadikan sasaran dalam pencarian informasi dan yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. Kedua sumber data tersebut ialah data primer didapat dari wawancara terhadap informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang
valid. Kemudian data sekunder diperoleh melalui buku-buku, kepustakaan, majalah/jurnal, dokumen, arsip serta sumber- sumber dari internet yang menyediakan banyak data sekunder.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Panti, Penyuluh Agama dan Tokoh-tokoh masyarakat atau disebut ( Hatobangon ).
Observasi dilakukan di Nagari Panti yang mayoritas etnis Tapanuli serta studi dokumentasi kepada aspek atau sasaran dari subjek peneliti. Untuk validitas data, peneliti menggunakan dua macam triangulasi untuk mendapatkan data yang valid, yakni triangulasi data dan triangulasi metode. Dalam triangulasi data, data yang sejenis atau sama akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Data yang telah diperoleh dari sumber yang satu, bisa teruji kebenarannya bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Sementara, triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda, untuk mendapatkan data yang sama atau sejenis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Hadhanah
Hadhanah mashdar dari kata hadhnuash-shabiy , atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh ( hadhn ) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan
menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan. Pengertian secara syara’ hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya (Elimartati dan Firdaus, 2019). Menurut etimologis , hadhanah adalah “di samping atau di bawah ketiak”. Menurut frasenya, hadhanah merupakan hak berbuat untuk mengasuh, mengajar buah hati nan tidak mumayyiz sampai mandiri (Rahmat, 2000). Ulama Fiqh memberi definisi yaitu pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz , memberikan segala keperluan, memberikan perlindungan bathin dan zahir sehingga mandiri dan kokoh dalam berkehidupan dipermukaan bumi dengan bijak. Kata hadhanah adalah menopang anak dalam gendongannya. Tepatnya, jika kata hadhanah dimaknai menopang atau mendidik. Tersirat dari intruksi adalah untuk menangani, memimpin dan mengawasi semua yang tidak dapat diawasi oleh anak-anak (Ayub, 2005).

## Dasar Hukum Hadhanah
Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah Ayat 233 menjadikan dasar hukum dalam pengasuhan anak sebagai berikut :
دَا دَدا نْدَلِ لْنْدَلِادَ لْنْدِ نْدَ نَْهدَ دل نادا دْنْ لِ نَُْ َُدٰلِ دْنِا دا نَْهَق نز لَ هٗدِ لَ نَِْ نْدَنِا ىدَدَ دا دَدَادِنِْا نّلتُِ نْدا دل ادهدْنَْا نللا سٌنْدَ َُنَدكَت دل فلۗ ناَْنْدَنِالِ نَْهَت دْنسلَ دا ىدَدَ دا هٖلٰدِ دْلِ هٗنِ سَ نَِْ نْدِ دل دا ادهلٰدِ دْلِ سٌدٰلِا دا نََادضَت
ضٍا دْدت نْدَ للادصلف ادَا دَدا نْلادف دَلِدٰ َُنْلِ لِ لَا دْنِا نْدا نِّتنَدَدا نْلا دا ادَلهنْدَدَ دَادََُ دَدف ضََاادَدت دا ادََهنَلِّ اانِ نَّتنَنَدْ ادٰلا نَّكنْدَدَ دَادََُ دَدف نََّدَ دل نادا ا انَْْ لِ نْدتنسدت ادَلِ د لل نْدا ا انََْدَنَا دا د لل اَُْنتا دا فلۗ ناَْنْدَنِالِ نَّتنْدتدا ( 233:2 :ٌُْبِا)سْنْ لصدِ دْ نََْدَنْدت “ Para ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi mereka yang ingin selesai menyusui.Adalah kewajiban para ayah untuk menanggung makanan dan pakaian mereka dengan cara yang pantas. Seseorang tidak bermasalah, selain sesuai dengan kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh dibuat menderita karena anaknya, dan seorang ayah tidak boleh dibuat menderita karena anaknya. Penerima manfaat juga menyerupai itu. Jika keduanya harus menyapih (sebelum dua tahun) dengan pertimbangan pengertian dan pertimbangan di antara mereka, maka tidak mengapa bagi mereka. Dengan asumsi Anda ingin mengasuh anak Anda (kepada orang lain), tidak ada salahnya bagi Anda jika Anda membayarnya dengan benar. Takuti Allah, sadarilah Allah Maha Peramal atas segala perbuatan”. (Q. S. 2:233 )
Muhammad utusan Allah menjelaskan tentang pengasuhan anak dalam hadits yang menyertainya:
نل ل نَْْ دَادُ : نْدِادق لٌدْنِلِ نْدِ ْدَََ َْنِلِ ل نللٰنبدَ نْدَ َٗدِ ي لْنْ لَ دا لًادَ ا َٗدِ يَنْدِ ْا ادَده يلَنِا نْلِ ،م .ص لّْلِ َٗدَ دَنَدُ َٗنَدِ ََِْٖدِ دّدَ دز دا لًادُلْ َٗدِ ىُنٰدت دا لًاْ لَ ِِْا ََِٰ ٖااَ)ى لِلكنَدت نّدِادِ لٗلِ قّدَدِ لْنَدِ دلادُدف (َااَ
“Dijelaskan dari Abdullah ibnu Amr, bahwa wanita itu bertanya: "Wahai utusan Allah, untuk anak ini perutku adalah wadahnya, perutku adalah pelindungnya dan susuku adalah minumannya, namun tiba-tiba bapaknya merasa dia memiliki hak istimewa untuk mengambil dariku, maka Rasulullah berkata, "Kamu lebih memenuhi syarat untuk itu selama kamu tidak terikat dengan orang lain. " ( Ahmad dan Abu Hurairah )

## Masa Pemeliharaan Anak
Hadhanah diharapkan dapat membantu anak-anak mengatasi masalah mereka karena mereka tidak memiliki pilihan untuk melayani kebutuhan mereka sendiri. Jika seorang anak tidak lagi membutuhkan dukungan dan telah memiliki kekuatan untuk mengurus dirinya sendiri, seperti kebutuhan dasarnya makan, minum dan pakaian telah didapti secara mandiri, maka pada saat itu masa hadhanah telah berakhir. Namun, untuk situasi ini tidak ada batas waktu yang pasti mengenai waktu penghentian mengingat fakta bahwa tidak ada baik Firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW yang jelas-jelas mendeskripsikan periodenya, namun, ada tanda-tanda yang menjelaskan hal ini. Hadhanah berhenti ketika anak yang di rawat tidak lagi membutuhkan naungan ibu, sudah dewasa dan bisa tinggal sendirian (Sayid Sabiq, 2009).
Menurut pandangan Maliki, sedapat mungkin membesarkan anak lelaki adalah sejak lahir sampai mereka baligh dengan ditandai mimpi basah ( ihtilam ).
Sedangkan perempuan di tutup atau berakhir di saat menikah. Mereka mengambil premis- premis perdebatan, misalnya yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa beliau kutipkan perkataannya dari sabda
Rasullulah
“wahai utusan Allah sesungguhnya anakku adalah perutku tempat kandungannya, air susuku minumannya melepas dahaga dan laparnya, pangkuanku tempat tidurnya.Lalu bapaknya memisahkan diri dengan aku dan ingin mengambil anakku Rasulullah menjawab “engkau lebih berhak atas anakmu itu selagi engkau belum menikah” (Sayid Sabiq, 2009).
Imam Syafi’i beragumen bahwa kepastian jangka waktunya tidak ada.Sang buah hati seseorang bernukim tetap dengan isteri hingga sampai bisa berfikir untuk memilih kepada siapa dia ingin bersama.Ini sesuai bait hadits yang tertulis “dariAbu Hurairah tatkala itu datang seorang perempuan menhadap Rasulullah dan berkata “sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku”. Rasullullah menjawab “ini tangan ibumu dan bapakmu.Ambil tangan mana yang kamu mau.Anak itu mengambil tangan ibunya” (Achmad Muhajir, 2017).
Ketetapan hak ini Maliki beragumen ada jalan alternatif, sependapat dengan argumen di atas. Pandangan Hanafi dan Imam Maliki, teruntuk anak perempuan hak ibu lebih dominan hingga menikah. Pandangan Imam Hambali, bahwa bapak memenuhi syarat tanpa harus memberikan
keputusan dalam waktu yang cukup lama, sedangkan ibu lebih memenuhi syarat untuk mendampinginya sampai 108 bulan (Sabiq, 2009).
Kemudian, anak berjenis kelamin perempuan, lumpuh atau gila, sepenuhnya menjadi milik ibunya, tidak peduli apakah masih kecil atau besar, karena dia membutuhkan seseorang yang melayani dan memenuhi setiap kebutuhannya.Situasi ini ibu secara signifikan lebih perhatian, ketimbang bapak (Yanggo, 2013).

## Pihak-pihak yang Berhak Mendapatkan Hak Pemeriliharaan Anak
Sudut pandang seorang ulama bernama Hassan Ayyub (1372 H) menjelaskan bagian keluarga yang memiliki
hak istimewa
untuk membesarkan anak-anak
setelah
perpisahan antara pasangan, yaitu:
a. Ibu
b. Ibu dari ibu,
c. Ibu dari bapak,
d. Kakak/adik kandung,
e. Kakak/adik seibu,
f. Kakak/adik sebapak,
g. Keponakan perempuan,
h. Keponakan sebapak (perempuan),
i. Kakak/adik seibu,
j. Bibi seibu,
k. Bibi seayah,
l. Keponakan perempuan seayah,
m. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung,
n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu,
o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah (Ayub, 2005).

## Hadhanah dalam etnis Tapanuli di Kecamatan Panti
Pada masyarakat Tapanuli yang memakai kekerabatan Patrilineal menjelaskan perihal hak asuh anak setelah perceraian bahwa anak tidak ikut dengan ibu atau keluarga ibunya, melainkan tetap bersama bapaknya. Baik perceraian hidup ataupun perceraian yang disebabkan oleh salah satu pasangan meninggal dunia (Muhammmad, 2006). Patrilineal adalah hubungan kekerabatan keluarga yang mana anak menghubungkan diri dengan ayah/seluruh garis turunan ayah yang laki- laki secara unilateral.
Bentuk perkawinan pada Tapanuli adalah bentuk perkawinan eksogami, yaitu harus memakai sistem perkawinan jujur yakni memberikan sejumlah uang dari pihak calon suami kepada calon isteri (Suryani & Sayuti, 2022).
Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga,suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya. Setelah perkawinan, maka isteri berada dibawah kekuasaan kerabat suami,
hidup matinya menjadi tanggungjawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam dipihak kerabat suami. Begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya dan harta kekayaan yang dibawa isteri kedalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami ( Kamaluddin, 2022) .
Etnis Tapanuli di Panti Pasaman adalah orang pendatang dari Tapanuli Selatan. Mereka asli keturunan Batak yang berada di Tapanuli Selatan, ras Batak Mandailing dan Angkola bermukim di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan (ibukota Padang Sidempuan) dan kabupaten Mandailing Natal (sering disingkat dengan Madina dengan ibukota Penyabungan). Di Panti Pasaman mereka disebut dengan sebutan orang Tapanuli ada juga disebut orang dengan orang Mandailing. Seluruh masyarakat Batak memakai dan menganut sistem pernikahan eksogami. Kerangka hubungan yang dianut oleh ras ini adalah patrilineal, menyiratkan bahwa ras Batak berpegang teguh pada keturunan bapak. Dalam kerangka ini, anak-anak lelaki dan perempuan memiliki berbagai hak dan komitmen terhadap kelompok
Dalam sistem kekerabatan patrilineal yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas pemeliharaan/ hak asuh hidup anak adalah pihak suami/ kerabat suami karena
masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal semua anak-anak akan mengikuti dan meneruskan marga ayahnya (Debora Sindi, 2021). Para anak lelaki dari etnis ini sangat esensial, karena selain penggantian nama keluarga atau kelompok, laki-laki di ras ini memilik kewajiban media penerus nasab (Siregar, 2019).
Hak asuh anak menurut etnis Tapanuli dimaknai dengan hak suami setelah perceraian dalam mengasuh, mendidik dan membiayainya. Anak berasal dari air yang dipancarkan oleh suami ke dalam Rahim isteri. Secara adat Tapanuli anak itu adalah bukan kepunyaan ibu tetapi kepunyaan bapak, kewenangan dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian yang mana anak itu sepenuhnya diasuh oleh bapaknya bukan ibunya, karena laki-laki merupakan prioritas utama dalam pencapaian anak. Sehingga setelah terjadi perceraian anak sepenuhnya diasuh oleh suami, selanjutnya proses penyelesaian hak asuh anak tersebut dalam etnis Tapanuli hanya melalui jalur non litigasi, yaitu melalui ( hatobangon ) pemuka masyarakat.
Analisa Hukum Islam Sistem hadhanah menurut etnis Tapanuli sangat berlainan arah, dari apa yang tertulis dalam hukum Islam, hadlin (orang yang berhak mengasuh anak) adalah bapak/pihak bapak. Dalam hukum Islam pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan isteri, merupakan prioritas yang
jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut mencapai usia tamyiz . Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud;
لَْْاُ :ِْاق ٌِِْا ِْ اََْ ِْ ا ٰبَ َْ يَْْا ًاُْ ِٗ يُٰثا ًاَا ِٗ يَِْ ْاَ ،ا يَِ َََُٗ ِْ َاَاا يََُط ٖاِا ْاا ًاَْ ِٗ َِّ َِْ َّْا ََْٗ ا ىَص ا لَْْ اهِ لاُف ِِٗصا َااَ ِِْا ََِٰ ٖااَ يِكَت ِّاِ ِٗ َّاِِا
Artinya : “Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim)
Hadis tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebutnya darinya. Wanita dalam hadits ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan si ibu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan
dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.
Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadits ini. Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, “Udara, kasur, kebebasan yang diberikan seorang Ibu lebih baik dari pada bapak sampai anaknya dewasa (baligh) dan memilih diantara keduanya”.
Sementara Islam sudah memberikan tuntunan sebagai agama yang lurus sekaligus berideologi, yang memiliki aturan yang mantap bagi setiap pengikutnya. Islam adalah way of lifev secara tegas bahwa permasalahan yang dihadapi yang bebas nilai ( value free ), karena pada dasarnya hukum asal perbuatan manusia selalu terikat dengan hukum syara’. Sesuai dengan kaidah syara’ sebagai berikut:
لا لّنكَِلِ َِْٰدُنتِا للادْنفدأنا يلف َُنصدأا
“Asal perbuatan manusia terikat kepada hukum syara’” (‘Atho’ bin Khalil, 2000).
Kaidah syara’ di atas, jelas bahwa standar perbuatan manusia selalu terikat dengan hukum syara’. Spesifiknya adalah hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, mubbah, makruh dan haram. Berdasarkan dalil-dalil yang tertera, maka hak hadhanah merupakan hak yang dimiliki oleh mantan isteri (ibu). Ketentuan hak hadhanah yang berkembang dalam adat adalah ketentuan yang dapat dikategorikan kepada ketentuan bathil.
Karena ketentuan tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat Islam.
Setelah wali dipisahkan dalam perkawinan, para ahli hukum sebagian besar sepakat bahwa pada tingkat dasar wewenang anak adalah untuk membantu anak. Dengan cara ini, terlepas dari kenyataan bahwa ada pemisahan antara ayah dan ibu untuk membantu anak itu, kedua wali sama bertanggung jawab untuk anak mereka. Namun, mengingat hal yang berbeda, jika dilakukan pemeriksaan antara ayah dan ibu mengenai hak otoritas anak, para ahli fiqh sebagian besar setuju untuk memberikan perawatan kepada ibu dan keluarga ibu jika ibu dari tidak bisa melakukan seperti dalam keadaan sakit (Azhari Akmal, 2004).
Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah Ibu, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara kandung perempuan anak tersebut, saudara perempuan se-Ibu saudara perempuan se- Ayah, anak perempuan ibu yang sekandungnya, anak perempuan ibu yang seayah, saudara perempuan ibu yang sekandungnya, saudara perempuan ibu yang se-Ibu (bibi), saudara perempuan ibu
yang se ayah (paman), anak perempuan dari saudara perempuan se-Ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara lai-laki se ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah, saudara perempuan ayah yang sekandung, saudara perempuan ayah yang seibu, saudara perempuan ayah yang se ayah, bibinya ibu dri pihak ibunya, bibinya ayah dari pihak ibunya, bibinya ibu dari pihak ayahnya, bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya (Kamil Muhamad. Uwaidah, 2006).
Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atauberhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing- masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada bapak/ pihak bapak anak tersebut yaknikakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki- laki se ayah, anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung, anak laki-laki dari anak laki-laki se ayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, pamannya ayah yang sekandung, pamannya ayah yang searah dengan ayah (Ayub, 2005).
Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu ayahnya ibu (kakek), saudara laki-laki se ibu, saudara laki-laki dari saudara laki-laki se-ibu, paman yang seibu dengan ayah, paman yang sekandung dengan ibu, paman yang seayah dengan ibu. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seoarang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya. Urutan orang yang berhak dalam hadhanah adalah ibu yang yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut (Sabiq, 2009).

## KESIMPULAN
Pelaksanaan terhadap hak asuh anak di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman jatuh kepada bapak, karena secara adat Tapanuli anak itu adalah bukan kepunyaan ibu tetapi kepunyaan bapak, kewenangan dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian yang mana anak itu sepenuhnya diasuh oleh bapaknya bukan ibunya, karena laki-laki merupakan prioritas utama dalam pencapaian anak. Sementara dalam kajian hukum Islam hak asuh anak yang jatuh kepada bapak sebelum anak mencapai usia tamyiz , sebagaimana yang terjadi dalam etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten

## Pasaman tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

## REFERENCE
Achmad Muhajir. (2017). Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah. Jurnal SAP ,
2 , 171.
Aguswita Wahyuni, N. S. (2019). Dampak
Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman. Journal of Civic Education , 5 , 382.
‘Atho’ bin Khalil. (2000). Taisir al-Ushul ila al-Wushul . Dar al-Ummah.
Aulia, M. F. (2021). Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender. Salam:Sosial Dan Budaya Syar’i , 8 (1). Ayub. (2005). Fikih Keluarga . Pustaka al- Kautsar.
Azhari Akmal. (2004). Hukum Perdata Islam di Indoriesia . Prenada Media.
Candra, A. A. (2022). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Perkara Hadhanah. Jurnal HAM , 13 (2).
Dahlan, A. A. (1999). Ensklopedi Hukum Islam . Ikhtiar Barui Van Hoepe.
Debora Sindi. (2021). Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian dalam Prespektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasrkan Hukum Adat Batak). Lex Privatum , IX (02).
Elimartati dan Firdaus. (2019). Hak Hadhanah dalam Putusan Pengadilan Agama. Ilmiah Syari ’Ah , 17.
Fanani, A. Z. (2017). Sengketa Hak Asuh
Anak Dalam Hukum Keluarga
Prespektif Keadilan Jender. Muslim
Heritage , 1 , 159.
Harahap, Y. (1975). Hukum Perkawinan Nasional: Pembebasan berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975. Zahir.
Kamaluddin. (2022). Akulturasi Budaya
Lokal dan Islam dalam Pernikahan Adat Angkola di TapanuliBagian Selatan. Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , 4 , 289.
Kamil Muhamad. Uwaidah. (2006). Fiqih Wanita . Al-Kaustar.
Muhammmad, B. (2006). Pokok-Pokok Hukum Adat . Pradaya Paramita.
Pertiwi, N. L. P. (2022). Hadhanah Kewajiban Orang Tua dalam Prespektif Hukum Islam. Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2 (1).
Rahmat, H. (2000). Hukum Perkawinan Islam . Pustaka Setia.
Sayid Sabiq. (2009). Fiqh Sunnah Jilid 2 . al-I’tishom.
Siregar, F. A. (2019). Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan. Jurnal El-Qanuny ,
5 (2), 166–180.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum . Ghalia Indonesia.
Spradley, J. P. (1997). Metode Etnografi . PT Tiara Wacana Yogya.
Suryani, D., & , Sayuti, A. T. (2022). Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Ang kola Di Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law ,
3 (1), 1–22.
Yanggo, H. T. (2013). Fikih Perempuan Kontemporer . Ghailia Indonesia,.