## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UU NO 14 TAHUN 2001 TENTANG HAK PATEN

## Alifia Devi Erfamiati
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Email: alifia.devielv@gmail.com

## Info Artikel
Abstract
Intellectual  property  rights  are  rights  to  objects (especially  immaterial  objects)  that  come  from  the work  of  the  brain  in  the  form  of  thoughts  or  a combination  of  reason  and  empathy.  Patent  rights are  one  of  the  intellectual  property  related  to  the industrial sector.Patents are exclusive rights granted by  the  state  to  inventors  for  their  inventions  in  the field of technology, which for a certain period of time carry out their own inventions or give their consent to other parties to implement them. Furthermore, an invention is an inventor's idea that is poured into an activity  to  solve  specific  problems  in  the  field  of technology, which can be in the form of a product or process,  or  improvement  and  development  of  a product  or  process.  As    one    of    the    Intellectual Property  Rights  (HKI),

## Abstrak
hak kekayaan intelektual merupakan hak atas benda (khususnya benda immaterial) yang bersumber dari hasil  kerja  otak  berupa  pemikiran  atau  perpaduan dari  rasio  dan  empati.  hak  paten  merupakan  salah satu kekayaan intelektual yang berhubungan dengan bidang industri.Paten merupakan  hak  ekslusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada  Inventor  atas  hasil invensinya  di  bidang  teknologi,  yang  untuk  selama waktu  tertentu  melaksanakan  sendiri  invensinya tersebut  atau  memberikan  persetujuannya  kepada pihak  lain  untuk  melaksanakannya.  Selanjutnya invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke

## GANESHA LAW REVIEW
Volume 3 Issue 2, November 2021 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Masuk: 3 September 2021 Diterima: 3 October 2021 Terbit: 1 Nov 2021
Keywords: Position, Protection, Patent Holder
Kata kunci: kedudukan, Perlindungan, Pemegang Hak Paten
Corresponding Author: Alifia Devi Erfamiati , e-mail : alifia.devielv@gmail.com
dalam     suatu kegiatan   pemecahan permasalahan yang  spesifik  di  bidang  teknologi,  dapat  berupa produk  atau  proses,  atau  penyempurnaan  dan pengembangan  produk  atau  proses.  Sebagai  salah satu  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  paten memeliki  kedudukan  yang  sangat  penting  bagi pemiliknya  untuk  mendapatkan  perlindungan hukum.
@Copyright 2021.

## Pendahuluan
Hak Kekayaan Interlektual  (HKI) adalah hak kebendaan yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjaannya itu berupa benda immateril (benda yang tidak berwujud). Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. HKI termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum yang mengatur kebendaan. Hak kebendaan terdiri dari atas  hak  benda  materil  dan  hak  benda  immateril.  Mengenai  HKI  termasuk  hak benda  yang tidak  berwujud atau immaterial, yang secara garis  besar  HKI  dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hak cipta ( copyrights ) dan hak kekayaan industri ( industrial  property  rights )  yang  mencakup  paten  ( patent ),  desain  insdustri ( industrial  design ),  merek  ( trade  mark ),  penanggulangan praktek  persaingan curang ( repression of unfair competition ), desain tata letak sirkuit terpadu ( layout design of integrated circuit ), dan rahasia dagang ( tradesecret ). (Monika Suhayati, 2014: 14).
Khusus mengenai paten, maka suatu “paten” diberikan terhadap karya atau ide  penemuan  (invensi)  di  bidang  teknologi,  yang  setelah  diolah  dapat menghasilkan  suatu  produk  maupun  hanya  merupakan  proses  saja.  (Rachmadi Usman, 2003: 207).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data  sekunder.  Dalam  penelitian  hukum  yang  normatif  biasanya  hanya dipergunakan  sumber-sumber  data  sekunder  saja,  yaitu  buku-buku,  buku-buku
harian,  peraturan  perundang-undangan,  keputusan-keputusan  pengadilan,  teori- teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka.  Data  sekunder diperoleh  dengan  penelitian  kepustakaan  guna  mendapatkan  landasan  teoritis berupa  pendapat-pendapat  atau  tulisan-tulisan  para  ahli  atau  pihak-pihak  lain yang  berwenang  dan  juga  untuk  memperoleh  informasi  baik  dalam  bentuk ketentuan- ketentuan formal maupun data melalui nahkah resmi yang ada. Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan  dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu  studi  kepustakaan.  Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan,  dengan  mengkaji, menelaah  dan  mengolah  literatur,  peraturan  perundangan-undangan,  artikel- artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## Pembahsan
Hak paten diatur dalam Undang Undang No 14 Tahun 2001 tentang paten. Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten, hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak paten, pegumuman dan pemeriksaan substansif dan lain-lain.

## Proses Perolehan Hak Paten
Proses permohonan hak paten diatur dalam UU No. 14/2001 tentang hak paten  dimana  dalam pasal  20  menyebutkan  bahwa: “Paten  diberikan  atas  dasar permohonan.  Setiap  permohonan  paten  hanya  dapat  diajukan  1  (satu)  investasi atau  beberapa  investasi  yang  merupakan  suatu  kesatuan  investasi  dengan membayar biaya kepada Direktorat Jendral.”
Adapun syarat dari hasil temuan yang akan dipatenkan adalah baru (belum pernah  diungkapkan  sebelumnya),  mengandung  langkah  inventif  (tidak  dapat diduga sebelumnya), dan dapat diterapkan dalam industri. Kepemilikan Hak Paten ada batas waktunya. Pemilik/Pemegang Hak Paten ( Patentee ), yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan invensi yang dipatenkan tersebut selama 20 tahun. Setelah  itu,  invensi  yang  dimaksud  akan  menjadi  milik  umum  dan  dapat dimanfaatkan  oleh  siapapun  tanpa  perlu  izin  dari  pemegang  paten.  Paten  tidak
dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten.
Hak paten sendiri menganut sistem first to file first to protect, yang mana siapa yang mendaftar pertama atau terlebih dahulu pada suatu investasi yang sama maka yang pertama mendaftarlah yang diterima. Hal tersebut diatur dalam pasal 34UU No. 14/2001 tentang hak paten
Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan  paten,  yaitu  proses  /  produk  yang  pelaksanaannya  bertentangan dengan  undang-undang,  moralitas  agama,  ketertiban  umum  atau  kesusilaan; metode  pemeriksaan,  perawatan,  pengobatan  dan/atau  pembedahan  yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; serta teori dan metode di bidang matematika  dan  ilmu  pengetahuan,  yakni  semua  makhluk  hidup,  kecuali  jasad renik,  dan  proses  biologis  penting  untuk  produksi  tanaman  atau  hewan,  kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

## Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten
Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  paten,  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2001  Tentang  Paten  (selanjutnya  ditulis  UU Paten 2001). Melalui UU Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan  penghapusan  terhadap  Undang-undang  Paten  yang  dahulu  yaitu  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten. Adapun tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta hak kepada pemilik paten untuk mengajukan pengaduan dan atau gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran paten, baik yang pelanggaran pidana maupun perdata.
Sesuai dengan pasal 16 UU No. 14/2001 tentang hak paten, pemegang hak paten  mempunyai  suatu  hak  monopoli,  artinya  ia  dapat  mempergunakan  hanya dengan  melarang  siapapun  tanpa  persetujuannya  melakukan  tindakan  seperti menjual,  membuat  maupun  disewakan  hasil  produksi  yang  diberi  paten.  Jadi, pemegang hak paten memiliki kedudukan yang kuat, apabila ada pihak lain yang
melakukan  pelanggaran  terhadap haknya maka ia mendapatkan  perlindungan hukum.
Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum  nasional  (UU  Paten) maupun  hukum  internasional  (Konvensi  Paris) sebagai pendaftar pertama (first to file) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten.  Pendaftaran  mana  tentunya  merujuk  kepada  tata  cara  pendaftaran  yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan  perlindungan  oleh  Undang-undang  terhadap  Invensi-invensi  baru dibidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau  itu  terjadi  maka  Inventor  dapat  mengajukan  penyelesian  sengketa  ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan atas Intellectual Property Rights (IPR) hal ini diimplementasikan dengan adanya TRIPS (Trade Realated All Aspect Property Rights).
Apabila terjadi sengketa mengenai hak paten maka penyelesaiannya dapat dilakukan  melalui  Pengadilan  Niaga  diatur  dalam  Pasal  117  Undang – Undang paten yang mana pihak yang berhak atau yang menjadi subjek paten (diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12) dapat menggugat kepada pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak.

## Kesimpulan
Proses permohonan hak paten diatur dalam UU No. 14/2001 tentang hak paten  dimana  dalam pasal  20  menyebutkan  bahwa: “Paten  diberikan  atas  dasar permohonan.  Setiap  permohonan  paten  hanya  dapat  diajukan  1  (satu)  investasi atau  beberapa  investasi  yang  merupakan  suatu  kesatuan  investasi  dengan membayar biaya kepada Direktorat Jendral.”
Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  paten,  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2001  Tentang  Paten  (selanjutnya  ditulis  UU Paten 2001). Melalui UU Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan  penghapusan  terhadap  Undang-undang  Paten  yang  dahulu  yaitu  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten.

## Daftar Pustaka
Dimensi Hukumnya di Indonesia . Bandung: Alumni.
Ilmiah  Hukum  Negara  Hukum  (Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  dan Kesejahteraan)  Volume  5  Nomor  :  2  Nopember  2014  .  Pusat  Kajian, Pengolahan  Data  dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat  Jenderal  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Indonesia.go.id.  (2019). Indonesia.go.id  -  Cara  Mendapatkan  Hak  Paten .  [online] Available  at:  https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanan/418/cara- mendapatkan-hak-paten [Accessed 21 Apr. 2021].
Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the  Perspective  of  Human  Rights  in  Indonesia. International  Journal  of Criminology and Sociology , 10 , 538-547.
Monika Suhayati., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Jurnal Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Perlindungan dan
Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP)