## Implementasi Organizational Social Responsibility dalam Membangun Citra BPJS Kesehatan Bengkulu
The Implementation of Organizational Social Responsibility in Building the Image of BPJS Kesehatan Bengkulu
Meidy Triansyah Putra 1 , Subhan Afifi 2
1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, Jln. Kaliurang Km. 14.5 Sleman, Yogyakarta 55584
* Corresponding author, email: subhan.afifi@uii.ac.id

## Abstract
Implementation of the Organizational Social Responsibility (OSR) Program positively impacts the community and supports an increase in the organization’s image or reputation. This study examines the implementation of the OSR of BPJS Kesehatan Bengkulu, including inhibiting and supporting factors in its implementation. BPJS Kesehatan is Healthcare and Social Security Agency in Indonesia. This qualitative descriptive study uses a case study method that collects data through in-depth interviews and observation. The research results were analyzed by thematic analysis to produce specific patterns and themes in implementing the OSR program. T he research finding shows that the OSR program implementation started with planning, performance, and evaluation. The OSR programs are accepted well by the community, which will contribute to improving the image of  BPJS Kesehatan Bengkulu.
Keywords: Organizational Social Responsibility, Organizational Image, Health Care

## Abstrak
Implementasi Program Organizational Social Responsibility (OSR) dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjadi pemicu meningkatnya citra atau reputasi organisasi. Penelitian ini mengkaji implementasi program OSR Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bengkulu serta faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi tersebut. Penelitian kualitatif diskriptif ini menggunakan metode studi kasus yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian dianalisis dengan analisis tematik untuk menghasilkan pola-pola dan tema- tema tertentu dalam implementasi program OSR. Hasil penelitian menunjukkan dijalankannya proses impementasi program OSR yang dimulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Masyarakat menyambut dengan baik program-program OSR yang dijalankan dan memberikan kontribusi pada peningkatan citra BPJS Kesehatan Bengkulu.
Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Citra Perusahaan, Jaminan Kesehatan

## PENDAHULUAN
Tangggung  Jawab  Sosial  Organisasi ( Organizational    Social  Responsibility  /  OSR ) merupakan  aktivitas  suatu  organisasi  untuk melayani masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan  ( stakeholders )  yang  berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan keputusan dan kegiatan organisasi tersebut. OSR dapat didefinsiikan sebagai “ responsibility of an organization  according  to  the  impact  of  its decisions and activities on the society and the environment ”  (ISO,  2010  dalam  Marcandella et.al, 2012).
Konsep  tentang  OSR  diimplementasikan pada  berbagai  bentuk  organisasi,  baik  profit maupun non profit, publik maupun privat, dalam berbagai aktivitas dan cakupannya. Konsep OSR digunakan  untuk  melihat  aktivitas  tanggung jawab sosial organisasi atau lembaga, tidak hanya terbatas  pada  perusahaan  (Marcandella  et.al, 2012). Berbagai program OSR yang dijalankan organisasi sebagai bentuk tanggung jawab untuk berdampingan  secara  harmoni  dengan masyarakat dan lingkungannya.
Konsep  tentang  OSR  terus  mengalami perkembangan  berdasarkan  penekanan  yang diberikan  oleh  para  ahli.  Beberapa  pemikiran penting  tentang  OSR  yang  terus  berkembang diantaranya  empat  dimensi  dalam  OSR,  yaitu: ekonomi, hukum, etika dan filantropis. Selain itu terdapat penekanan pada dimensi moral dan etika dari teori pemangku kepentingan, organisasi yang berkelanjutan  dan  peduli  lingkungan,  serta komitmen dalam penegakan etika dalam semua aktivitas  organisasi.  OSR  dapat  menjadi keunggulan  kompetitif  organisasi  yang berkelanjutan  serta  menunjukkan  integrasi sukarela dari prinsip-prinsip kegiatan ekonomi, sosial  dan  lingkungan  untuk  meningkatkan
kinerja ekonomi, kinerja sosial dan lingkungan suatu organisasi (Oana, 2010).
Konsep OSR yang lebih luas dan digunakan dalam  berbagai  bentuk  organisasi,  kemudian diturunkan  menjadi  konsep Corporate  Social Responsibility (CSR)  yang  lebih  spesifik digunakan  untuk  perusahaan  yang  berorientasi mendapatkan keuntungan. Prinsip dasarnya, OSR maupun  CSR  merupakan  aktivitas  yang dikembangkan oleh organisasi atau perusahaan untuk  ikut  berkontribusi  mencari  solusi  dari berbagai persoalan masyarakat sekitar. Program ini  juga  menjadi  strategi  untuk  memenuhi kebutuhan  para  pemangku  kepentingan ( stakehoders ) dan menunjukkan bahwa organisasi atau  perusahaan  dalam  aktivitasnya  memiliki peran sosial.
Implementasi berbagai program OSR dan CSR memberikan kontribusi bagi pembentukan dan  peningkatan  citra  positif  dan  reputasi organisasi  atau  perusahaan.  Berbagai  program tersebut  dapat  merespon  keadaan  sosial  yang tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang menjadi sasaran saja, tetapi juga berdampak positif  bagi  organisasi  atau  perusahaan    dalam penciptaan, peningkatan, dan pemeliharaan citra. Tanggung jawab sosial organisasi atau perusahan akan  memberikan  manfaat  bagi stakeholders internal  dan  eksternal,  sekaligus  memberikan keuntungan  potensial  bagi  organisasi  atau perusahaan (Yulianita, 2008, Primadini, 2008).
Samuel  &  Wijaya  (2008)  menjelaskan bahwa terbentuknya citra positif bagi organisasi atau  perusahaan  karena  pelaksanaan  tanggung jawab  sosial  akan  membawa  dampak  pada keberhasilan  jangka  panjang,  baik  pada  saat normal,  berjaya,  maupun  ketika  menghadapi krisis.  Strategi  komunikasi  krisis  penting dijalankan  oleh public  relations perusahaan
dengan mengelola berbagai situasi yang dihadapi ( Puspitasari & Afifi, 2022). Citra positif yang dimiliki  perusahaan  menjadi  modal  berharga untuk mengelola krisis.
Menurut Susanto (2007:14) implementasi tanggung jawab sosial memberikan manfaat bagi organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan dukungan  luas  dari  komunitas,  meningkatkan citra dan reputasi, meminimalkan dampak ketika terjadi krisis, dan meningkatkan keterlibatan serta kebanggaan  karyawan  Selain  itu  juga  dapat mempererat  hubungan  antara  organisasi  dan stakeholders. Terdapa  kecenderungan  bahwa konsumen lebih memilih produk perusahaan yang yang menjalankan peran sosial dan citranya baik.
Citra organisasi atau perusahaan di hadapan masyarakat bukan hanya terkait produk atau jasa yang ditawarkan dan pelayanan yang diberikan melainkan meliputi keseluruhan aspek organisasi atau perusahaan tersebut. Citra dapat dibangun melalui  sejarah  dan  rekam  jejak  perusahaan, reputasi  yang  terjaga,  kesuksesan  yang  diraih serta  komitmen  untuk  menjalankan  tanggung jawab sosial (Anggoro, 2000:59).
Menurut  Hawkins  (2000)  proses terbentuknya  citra  dimulai  dari    masyarakat mengetahui  dan  memperhatikan  berbagai kegiatan  yang  dilakukan  organisasi  atau perusahaan. Citra terbentuk dari perilaku positif yang dijalankan dan mendapat respon yang baik dari  masyarakat.  Kasali  (2003)  menjelaskan bahwa dalam membangun citra positif, organisasi atau  perusahaan  perlu  menyediakan  informasi yang  lengkap  untuk  menjawab  kebutuhan masyarakat, karena informasi yang tidak lengkap dapat berpengaruh pada citra dan reputasi. Citra dan reputasi yang baik akan memberikan manfaat untuk  kelangsungan  kinerja  organisasi  atau perusahaan dalam jangka panjang.
Berbagai  penelitian  terdahulu  tentang keterkaitan  program  tanggung  jawab  sosial dengan pembentukan citra dan reputasi organisasi telah  banyak  dilakukan.  Sebagian  besar menggunakan  konsep  CSR. Yulianita  (2008) misalnya  meneliti  tentang  program  CSR  yang membangun  reputasi    perusahaan,  dengan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan stakeholders.  Dampaknya,  program  CSR membangun  citra  positif  dan  mendorong publisitas  yang  baik  tentang  perusahaan. Setiawan, Suparno, & Afifi (2021) juga meneliti tentang Corporate  Social  Performance  (CSP) yang merefleksikan aktivitas CSR perusahaan dan memberi  dampak  positif  bagi  perusahaan  baik secara  bisnis,  sosial,  ekonomi  maupun lingkungan.
Rahmayanti  (2014)  juga  pernah  meneliti tentang CSR sebagai komitmen sosial organisasi kepada  para  stakeholders.  Program  CSR  yang dijalankan  memberikan  kontribusi  pada penyelesain berbagai masalah masyarakat sekitar, walaupun  masih  berbentuk  bantuan  jangka pendek,  bukan  bersifat  investasi  sosial  jangka panjang. Maulana & Afifi (2021) meneliti tentang berbagai  aktivitas Public  Relations Lembaga Pendidikan,  termasuk  di  dalamnya External Relations berupa Community  Relations dan Government  Relations . Community  Relations dijalankan  dengan  menjalin  hubungan  baik dengan  masyarakat  sekitar  yang  memberikan kontribusi positif bagi citra dan reputasi lembaga. Haris & Purnomo (2017) meneliti tentang CSR sebuah perusahaan untuk merespons keluhan dan tuntutan  masyarakat  yang  terdampak  karena aktivitas  perusahaan  dalam  bentuk  kerusakan lingkungan. Aqiela, Raharjo, & Resnawaty (2018) meneliti  tentang  motif,  bentuk  atau  model implementasi CSR. Program CSR dilaksanakan
dalam bentuk mengadakan suatu kegiatan sosial, menyalurkan bantuan atau bekerjasama dengan lembaga  sosial  lainnya.  Bentuk  program  CSR yang dilaksanakan adalah Community Relations dan Community  Assistance .  Secara  umum program CSR tersebut masih berbentuk charity dan filantropi dan belum sampai pada program pemberdayaan masyarakat.
Berbeda  dengan  berbagai  penelitian sebelumnya  yang  menggunakan  konsep  CSR, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji implementasi  konsep  OSR  terkait  dengan pembentukan  citra  organisasi.  Studi  kasus penelitian ini adalah kajian implementasi OSR di  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan (BPJS)  Kesehatan  Cabang  Bengkulu.  BPJS merupakan  lembaga  khusus  yang  dibentuk pemerintah  untuk  menyelenggarakan  jaminan sosial berbentuk kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS dan pegawai swasta. BPJS mulai beroperasi sejak tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2011.  Salah satu program  BPJS adalah  Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN)  yang  diselenggarakan  dengan sistem  asuransi.  Masyarakat  wajib  membayar iuran sebagai tabungan untuk biaya perawatan ketika  sakit  di  masa  depan.  Penyelenggara program JKN tersebut adalah BPJS Kesehatan.
Secara  nasional,  BPJS  Kesehatan  masih menghadapi berbagai persoalan yang berdampak pada  citra  organisasi  dalam  pandangan masyarakat.  Hingga  akhir  Oktober  2018  BPJS Kesehatan  mengalami  defisit  hingga  Rp  7,95 triliun.  Defisit  terbesar  berasal  dari  pekerja informal  atau  dikenal  dengan  sebutan  Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Dana iuran dari kelompok tersebut terkumpul sebanyak Rp 5,51 triliun,  tetapi  beban  yang  harus  diselesaikan mencapai Rp 20,34 Triliun, sehngga defisitnya
menapai Rp. 13,38 Triliun. Defisit lain berasal dari Pekerja Penerima Upah yang mencapi Rp 4,39 Triliun  dan  Pekerja  Penerima  Upah  yang mencapai Rp. 1,44 Triliun (Maulana, 2018).
Tingginya  defisit  dan  masih  rendahnya kesadaran masyarakat yang telah terdaftar untuk membayar  iuran  terkait  dengan  persepsi masyarakat  yang  merasa  belum  mendapatkan manfaat  yang  optimal  dari  program  tersebut. Selain itu, pelayanan yang belum maksimal, serta banyaknya keluhan masyarakat di lapangan, ikut berpengaruh  terhadap  citra  BPJS  kesehatan. Masyarakat menganggap BPJS Kesehatan belum terasa  manfaatnya,  terutama  karena  belum sebanding antara pembayaran iuran dan kualitas layanan yang diberikan  (Maulana, 2018).
Hasil  penelitian Indonesia  Corruption Watch  (ICW) seperti  dikutip  Prabowo  (2020) menyebutkan  bahwa  persoalan  defisit  BPJS Kesehatan  disebabkan  oleh  kesalahan  atau kecurangan  ( fraud ).  Berdasarkan  kajian  ICW terhadap potensi fraud pada BPJS Kesehatan di 15 kota di Indonesia, ditemukan 49 dugaan fraud pada berbagai level. Kecenderungan kecurangan pada  level  peserta,  dan  Fasilitas  kesehatan Tingkat  Pertama  (FTKP)  atau  Puskesmas. Demikian juga pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan  (FTKL)  atau  rumah  sakit  ditemukan berbagai  praktik  yang  mengarah  pada kecurangan.  Hal ini menunjukkan masih perlu dibenahinya manajemen internal BPJS Kesehatan sebagai  pengelola  iuran  untuk  menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.
Di  sisi  lain,  pengelolaan  dana  BPJS Kesehatan masih dianggap belum tepat sasaran, hal ini misalnya terlihat dari besarnya dana yang digunakan untuk menanggung beban pengobatan orang-orang  kaya  atau  bahkan  konglomerat. Untuk itu diperlukan kebijakan yang inovatif dan
solutif berbasis data masih menjadi harapan untuk meningkatkan kinerja BPJS Kesehatan  (Kurnia, 2022) .
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus impementasi  OSR  pada  BPJS  Kesehatan Bengkulu. Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah  yang  memiliki  jumlah  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional  –  Kartu  Indonesia  Sehat (JKN-KIS) yang besar. Hingga 25 Oktober 2019, di Kota Bengkulu peserta JKN-KIS berjumlah 325.743 orang dari total penduduk 368.784 atau sekitar 88,3% (Jamkesnews, 2019).
Berbagai persoalan terkait pelayanan BPJS Kesehatan juga dirasakan masyarakat Bengkulu. Koalisi  Perempuan  Indonesia  (KPI)  wilayah Bengkulu  berdasarkan  hasil  penelitian  di  6 kabupaten/kota  pada  Maret-April  2016 menemukan berbagai persoalan terkait pelayanan BPJS  Kesehatan  di  Bengkulu,  seperti  kualitas obat  yang  diberikan,  fasilitas  rawat  inap  yang selalu penuh, kurangna sosialisasi, terdapat biaya tambahan, hingga tanga medis yang kurang dan tidak  merata.  Selain  itu,  belum  adanya  aturan hukum  terkait  pengunaan  JKN  25  %  untuk membeli obat, prosedur pelayanan yang rumit, pendataan  yang  tidak  jelas  hingga  belum tersedianya data yang valid terkaid warga miskin. (Firmansyah, 2016)
Berdasarkan hasil penelitian tersebut KPI berkesimpulan bahwa layanan kesehatan untuk masyarakat  belum  sepenuhnya  terpenuhi  di Bengkulu.  Masih  ditemukannya  peserta  JKN yang diperlakukan diskriminatif dalam pelayanan kesehatan,  masih  minimnya  pengawasan  dan evaluasi  dari  pemerintah,  serta  masih ditemukannya pelayanan kesehatan yang buruk kepada  masyarakat  adalah  beberapa  penting untuk diselesaikan (Firmansyah, 2016).
Masalah  tunggakan  iuran  juga  masih menjadi  persoalan  yang  dihadapi  BPJS
Kesehatan  Bengkulu.  Pada  tahun  2020, tunggakan  iuran  mencapai  Rp72.522.619.704 yang berasal dari 149 lebih peserta. Peserta yang menunggak  adalah  peserta  JKN  yang  terdapat sebagai  peserta  manditi  atau  PBPU  (Peserta Bukan Penerima Upah) (Supandi, 2020).
Pelaksanaan  OSR  merupakan  salah  satu bentuk  aktivitas Public  Relations BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan citra  dan  reputasi  organisasi.  Secara  spesifik, tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui implementasi  program  OSR  BPJS  Kesehatan Bengkulu  tahun  2016-2021  dan  faktor-faktor penghambat serta pendukungnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode  penelitian  kualitatif  meneliti  kondisi obyek  yang  alamiah  dan  menjadikan  peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan. Validitas data diupayakan secara  triangulasi  dengan  memperbanyak informan penelitian dari berbagai latar belakang sebagai  sumber  informasi.  Analisis  data dilakukan secara interaktif dengan menemukan pola terttentu  terkait implementasi program OSR dan  citra  organisasi.  Lokasi  penelitian  adalah BPJS  Kesehatan  Cabang  Bengkulu  yang beralamat di Jl. Pembangunan No.14 Jemb. Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Selain itu  penelitian  dilakukan  pada  berbagai  lokasi implementasi  program  OSR  BPJS  Kesehatan yang  tersebar  pada  beberapa  tempat  di  Kota Bengkulu.
Partisipan  penelitian  yang  menjadi narasumber penelitian ini terdiri dari perwakilan manajemen  BPJS  Kesehatan  Bengkulu, perwakilan Pemerintah Bengkulu dan perwakilan
masyarakat  penerima  bantuan  OSR.  Secara anonim, para narasumber penelitian  adalah: (1) Partisipan  A  (Kepala  Bidang  Umum,  dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Bengkulu), (2)  Partisipan  B  (Staf  Hukum  dan  Hubungan Eksternal  BPJS  Kesehatan  Bengkulu),  (3) Partisipan C (Humas Dinas Perhubungan Kota Bengkulu),  (4)  Paritisipan  D    (Bagian  Umum Dinas Kesehatan Kota Bengkulu), (5) Partisipan E (Pengurus sebuah Masjid di Bengkulu),  (6) Partisipan F (Perwakilan Aparat Kelurahan), (7) Partisipan G (Pimpinan Yayasan sebuah lembaga Pendidikan Islam).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  uraian  pada  situs  bpjs- kesehatan.go.id.  (2020),  perjalanan  sejarah Jaminan  Kesehatan  di  Indonesia  dapat  dirunut sejak Menteri Kesehatan RI periode 1966-1978, Prof.  G.A.  Sibawessy,  menyelenggarakan asuransi kesehatan terkhusus bagi PNS beserta keluarga.
Pada  tahun  1968  dibentuk  Badan Penyelenggara  Dana  Pemeliharaan  kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penerima pensiun  beserta  keluarganya,  berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968. Tahun 1984 dibentuk PHB (Perum Husada  Bhakti)  yang  memberikan  jaminan kesehatan  bagi  PNS,  pensiunan,  perintis kemerdekaan,  veteran  dan  keluarganya.  an mempunyai tugas melayani jaminan kesehatan bagi  PNS,  pensiunan  PNS,  veteran,  perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.
Tahun  1992  PHB  berubah  menjadi  PT Askes (Persero) yang mulai melayani pegawai BUMN melalui program Askes Komersial. Pada tahun  2005,  PT  Askes  (Persero)  mulai menjalankan Program Jaminan Kesehatan bagi
Masyarakat  Miskin  (PJKMM).  PT  Askes (Persero)  juga  menyelenggarakan  Program Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  Umum (PJKMU).  Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan resmi beroperasi. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS).  PT Askes (Persero) yang sebelumnya mengelola  jaminan  kesehatan  masyarakat berubah menjadi BPJS Kesehatan.

## PERENCANAAN PROGRAM OSR
Seluruh  Program  OSR  BPJS  Kesehatan Bengkulu  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan Direksi Nomor. 28 Tahun 2015 Tentang Pedoman OSR  BPJS  Kesehatan.  Implementasi  OSR diawali dengan proses perencanaan yang matang dengan  membentuk  tim  kerja  yang  solid  dan merumuskan mekanisme pelaksanaan program. Program OSR yang dilaksanakan berbasis pada kebutuhan  masyarakat,  dan  impelementasinya dapat  berupa  memberikan  bantuan  langsung kepada  masyarakat  melalui  proposal  yang diajukan  kepada  BPJS  Kesehatan,  atau merancang program spesifik yang berkelanjutan.
Untuk  program  OSR  yang  berbasis pemberian  bantuan  berdasarkan  proposal  yang masuk,  tahapannya  adalah  sebagai  berikut: Pertama. Pengajuan Proposal Dari Masyarakat. Pada  tahap  ini  masyarakat  yang  melakukan inisiatif  untuk  mengirimkan  proposa  secara mandiri. Kedua ,  Seleksi  Proposal.  Berikutnya Tim  program  OSR  melakukan  seleksi  atau memilah objek yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ketiga ,  Survey  Lapangan  Secara Langsung.  Selanjutnya,  tim  OSR  melakukan survey  lapangan  langsung  untuk  melihat
bagaimana  kondisi  objek  yang  akan  dibantu. Keempat ,  Dokumentasi  &  Membuat  Laporan Mengenai  Objek.  Setelah  itu,  dilakukannya proses dokumentasi dan membuat laporan survey untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  Kepala Bagian  Umum  untuk  dilaksanakan  pemberitan bantuan. Kelima ,  Evaluasi.  Setelah  bantuan diberikan,  dalam  3-6  bulan  diadakan  evaluasi terhadap pemberitaan bantuan tersebut.
Alur  proses  perencanaan  hingga implementasi  tersebut  dijalankan  secara konsisten  untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan,  seperti  disampaikan  Partisipan  B, berikut ini:
“Setiap  ada  proposal  yang  masuk,  kami teliti  mana  pihak  yang  benar-benar membutuhkan. Tim suvey akan melakukan survey lapangan untuk proposal terpilih. Hasilnya disampaikan ke kepala cabang. Jika  disetujui,    proses  pengadaan dijalankan  dan  bantuan  diserahkan. Setelah itu, dalam kurun waktu 3 bulan atau 6 bulan tim survey akan kembali meninjau ke lapangan, apakah bantuan dimanfaatkan  dengan    baik  dan  benar.” (Partisipan B, wawancara tanggal 7 Mei 2021).
Untuk program OSR yang dirancang secara khusus  oleh  BPJS  Kesehatan  Bengkulu, manajemen membuat perencanaan komprehensif yang mencakup 7 ruang lingkup yaitu: (1) BPJS Kesehatan tanggap bencana, (2) BPJS Kesehatan tanggap kesehatan, (3) BPJS Kesehatan tanggap pendidikan,  (4)  BPJS  Kesehatan  tanggap lingkungan hidup, (5) BPJS Kesehatan tanggap sarana  umum,  (6)  BPJS  Kesehatan  tanggap sarana ibadah, dan (7) BPJS Kesehatan tanggap kesejahteraan sosial
Perencanaan Proram OSR melibatkan kerja tim  yang  diharapkan  menunjang  efektifitas kinerja  dan  keberhasilan  program.  Ketika perencanaan  berlangsung  tim  program  OSR berdiskusi  untuk  mendapatkan  solusi  terbaik dalam membantu khalayak, seperti disampaikan oleh Partisipan A, berikut ini:
“Dikarenakan  OSR  memiliki  anggaran yang  terbatas,  kerja  team  work  pada  saat melakukan  program  OSR  cukup  efektif  karena hanya  memberikan  apa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.” (Partisipan A, wawancara tanggal 5 Mei 2021).

## IMPLEMENTASI PROGRAM OSR
Tujuan utama pelaksanaan Program OSR BPJS  Kesehatan  Bengkulu  adalah  untuk memberikan kebermanfaatan dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sekitar.  Partisipan A menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan Bengkulu tidak  memberikan  bantuan  dalam  bentuk  uang namun dalam bentuk barang yang memang benar- benar dibutuhkan. Kebijakan ini ditujukan agar kemanfaatan  yang  dirasakan  masyarakat  dapat lebih  besar  dan  tersebar.  Berikut  ini  deskripsi lebih detail tentang implementasi program OSR BPJS Bengkulu.

## BPJS Kesehatan Tanggap Bencana Alam
Kegiatan OSR yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan  Bengkulu  merupakan  bentuk kepedulian  bagi  kesehatan  masyarakat  sekitar. Hal  ini  juga  dilakukan  untuk  membantu pemerintah  daerah  dalam  mensejahterakan masyarakat  setempat  dan  masyarakat  umum. BPJS  Kesehatan Tanggap  Bencana  merupakan implementasi OSR untuk membantu masyarakat yang  terdampak  bencana  banjir  yang  sedang melanda Kota Bengkulu pada tahun 2018.
Implementasi OSR tanggap bencana alam berupa memberikan bantuan kepada tiga yakni Kelurahan Tanjung  Jaya,  Kelurahan  Kampung Kelawi, dan Kelurahan Rawa Makmur. Bantuan yang diberikan BPJS Kesehatan Bengkulu berupa makanan siap saji, air mineral, dan obat-obatan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir  di  Kota  Bengkulu.  Pemberian  bantuan tersebut  diberikan  berdasarkan  hasil  survey langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim Implementasi  OSR  BPJS  Kesehatan  Kota Bengkulu.
Ketika  bencana  banjir  melanda  kota Bengkulu  pada  tahun  2018,  BPJS  Kesehatan Bengkulu  menerima  berbagai  proposal permintaan  bantuan  untuk  meringankan  beban masyarakat  yang  terdampak.  Proposal  yang masuk  dicermati  dan  diseleksi  oleh  tim  OSR untuk ditindaklanjuti. Kebutuhan mendesak yang dirasakan  masyarakat  saat  itu  adalah  makanan siap saji, air mineral, dan obat-obatan.
Setelah  itu  diadakan  Survey  Lapangan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu ke Kelurahan Tanjung  Jaya.  Survey  langsung  ke  Kelurahan Tanjung Jaya adalah alur yang harus dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan program OSR BPJS Kesehatan Bengkulu dikarenakan alur tersebut dapat menjadi acuan bahwa Kelurahan Tanjung Jaya sangat membutuhkan pertolongan dari BPJS Kesehatan Kota Bengkulu.
Tim  OSR  kemudian  memutuskan  untuk melakukan  Survey  Lapangan  ke  Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Kampung Kelawi, dan Kelurahan  Rawa  Makmur.  Telaah  Tim  OSR menunjukkan kesimpulan bahwa tiga kelurahan tersebut benar-benar layak mendapatkan bantuan dalam  situasi  darurat  bencana  banjir,  sehingga pemberian bantuan dapat diimplementasikan.

## BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan
Implementasi  OSR  tanggap  kesehatan diantaranya  dilaksanakan  pada  tahun  2016 dengan  membantu  Dinas  Kesehatan  Provinsi Bengkulu  dalam  rangka  memberantas  Malaria dan bertepatan dengan Hari Malaria Sedunia ke- 6. Kegiatan OSR tersebut memberikan bantuan dalam bentuk pemberian kelambu berisektisida sebanyak 200 unit. Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam kota terbesar ke-6 di Indonesia sebagai penyumbang  kasus  Malaria.  Melalui  Program OSR ini, BPJS Kesehatan Bengkulu ikut berperan serta  dalam  pengendalian  penyakit  malaria  di wilayah  Provinsi  Bengkulu,  terutama  dalam usaha melindungi masyarakat sekitar dari gigitan nyamuk dan pelaksanaan Rapid Diagnostic Test (RDT).
Program  ini  berawal  dari  adanya  Surat Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Nomor 443/ 1213/Kes  III  tentang  Permohonan  Bantuan Kelambu  dan  RDT  Malaria,  tanggal  21  Maret 2016.  Surat  permohonan  tersebut  kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Hasil Telaahan dan Survey Lapangan. Berdasarkan hasil telaahan dan survey  lapangan  disetujui  untuk  menjalankan program ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Seluma,  Bengkulu  berupa  penyerahan  bantuan Bantuan Kelambu dan RDT Malaria dari BPJS Kesehatan  kepada  Dinas  Kesehatan  Provinsi Bengkulu.

## BPJS Kesehatan Tanggap Pendidikan
Implementasi  OSR  tanggap  pendidikan diantaranya  dilaksanakan  pada  tahun  2018 dengan memberikan bantuan kepada 3 SD Negeri di  Kota Bengkulu,  yaitu  SDN  75 beralamat  di Jalan RE Martadinata Kelurahan Kandang, SDN 77  beralamat  di  Jalan  Semangka  Kelurahan
Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu, dan SD Negeri 83 beralamat di Jalan Teluk Sepang Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bantuan yang diberikan berupa  alat-alat  olahraga,  alat-alat  penunjang kesehatan  untuk  Unit  Kesehatan  Sekolah,  bel sekolah,  serta  sarana  prasarana  pendidikan keagamaan.
Program ini berawal dari adanya kebutuhan bantuan untuk menunjang proses pembelajaran di  beberapa  sekolah  dasar.  Beberapa  proposal yang  masuk  diantaranya  ditunjukkan  dari beberapa surat permohonan, yaitu: (1) Surat SD Negeri  75  Kota  Bengkulu  Nomor  420/077/ SD.75/28  Tanggal  27  Maret  2018  Perihal Permohonan  Bantuan  Sarana  Pendidikan  dan Proposal Bantuan Sarana Pendidikan SD Negeri 75  Kota  Bengkulu Tahun  2018,  (2)    Surat  SD Negeri  77  Kota  Bengkulu  Nomor  421.2/1481/ SDN 77 Hal Permohonan Bantuan Sarana Belajar Dan  Proposal  Mohon  Bantuan  Sarana  Belajar SDN 77 Kota Bengkulu, (3) SD Negeri 83 Kota Bengkulu  Nomor  421.2/035/SDN83/III/2018 Tanggal 27 Maret 2018 Hal Alat-alat Olahraga.
Proposal  yang  masuk  kemudian ditindaklanjuti  dengan  proses  penelaahan  dan suvey  lapangan.  Berdasarkan  kelayakan  hasil survey, Program OSR berupa pemberian bantuan sarana  pembelajaran  dapat  diberikan  secara langsung oleh BPJS Kesehatan Bengkulu kepada 3 sekolah negeri tersebut.
Selain  untuk  SD  Negeri,  Program  OSR bidang  pendidikan  ini  juga  diberikan  kepada lembaga  pendidikan  swasta  melalui Yayasan Mulyan Al  Hizam.  Bantuan  yang  diberikan berupa kursi belajar sebanyak 25 unit. Lembaga ini beralamat di Jalan Black Marlin Raya Perum Graha  Mas  Blok  F  71  Kelurahan  Surabaya Kecamatan Sungai Serut.
Program ini berawal dari adanya Proposal Dari Yayasan  Mulyan  Nomor  07/DPP-YM-Al Hizam/2019 terkait permohonan bantuan fasilitas belajar  anak  yatim  pada  Bulan  Maret  2019. Seperti Program OSR lainnya, proposal tersebut kemudian  ditelaah,  survey  lapangan  dan diimplementasikan.

## BPJS Kesehatan Tanggap Sarana Umum
Program ini diawali dengan adanya Surat Badan  Lingkungan  Hidup  Pemerintah  Kota Bengkulu Nomor : 660/461/BLH/2016 Tanggal 11  Oktober  2016  Perihal  Mohon  Partisipasi Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Proposal Program  Penyediaan  Sarana  Persampahan  dari Dinas  Lingkungan  Hidup  Pemerintah  Kota Bengkulu. Proposal tersebut kemudiaan ditelaah oleh  tim  OSR  sesuai  prosedur  yang  berlaku. Survey lapangan juga dilakukan untuk melihat kelayakan program tersebut. Sehubungan dengan urgensi dan kemanfaatan yang besar bagi publik, terutama  terkait  dengan  kebersihan  Kota Bengkulu program tersebut dapat disetujui dan diimplementasikan.
Implementasi OSR Tanggap Sarana Umum pada  tahun  2018  juga  memberikan  bantuan berupa  renovasi  halte  bis  kepada  Pemerintah Daerah  Kota  Bengkulu  melalui  Dinas Perhubungan  Kota  Bengkulu.  Program  ini berawal  dari  Proposal  Bantuan  OSR  Renovasi Halte Pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil  telaah  dan  survey  lapangan,  program tersebut dapat disetujui dan diimplementasikan. Renovasi halte bis merupakan kebutuhan urgen masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah dan dibantu oleh Program OSR BPJS Kesehatan.
Implementasi OSR tanggap sarana umum pada  tahun  2018  bekerja  sama  dengan  Pemda Kota Bengkulu berhasil merenovasi 2 halte bis
yang  berlokasi  di  depan  Kantor  Kajati  Kota Bengkulu dan depan gedung Telkomsel Simpang Lima Kota Bengkulu.

## BPJS Kesehatan Tanggap Sarana Ibadah
Impelementasi OSR tanggap sarana ibadah pada  tahun  2016  memberikan  bantuan  berupa sarung, mukena, dan paket sembako untuk 185 orang kepada 4 yayasan panti asuhan sekaligus. Yayasan  pertama  bernama Yayasan Abi  Umi Dunia  Indonesia  Internasional  (PB-YAUDII) yang beralamat di Jl. Samsul Bahrun RT.1 No.28 Desa Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota  Bengkulu.  Yayasan  kedua  yaitu  Panti Asuhan  Al-  Marhamah  yang  beralamat  di  Jl. Cempaka No.2 RT.04/RW.02 Kelurahan Kebun Beler  Bengkulu.  Ketiga  yaitu,  Panti Asuhan Bunga Harapan yang beralamat di Jl. Batanghari No.03 Padang Harapan Kota Bengkulu. Terakhir yaitu, Panti Asuhan Payung Yatim yang beralamat di Jl. Terarai III No.30 RT.02/RW.01 Kelurahan Kebun Beler Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dilakukan guna membantu kenyamanan dan juga kelancaran para anak yatim piatu keempat panti asuhan  pada  saat  menjalankan  ibadah,  untuk sembako diharapkah dapat memenuhi kebutuhan pangan anak yatim piatu tersebut.
Program ini diawali dengan adanya Surat yayasan Abii Umii Dunia Indonesia Internasional (PB- YAUDII) Nomor 01/101/SK/P.B.YAUDII2/ 2016 Perihal Proposal Pengajuan Dana Bantuan, Panti Asuhan Al-Marhamah  Nomor  02/PA-A/ BKL/2016 Perihal Permohonan Bantuan Dana, Panti Asuhan  Bunga  Harapan  Nomor  460/14/ PABH/2016  Perihal  Pengajuan  Proposal  dan Panti Asuhan Payung Yatim Nomor 001/101/P- P.A.P.Y/Per/2016.M. Proposal tersebut kemudian ditelaah  dan  disurvey  oleh  tim  OSR  untuk mendapatkan persetujuan Kepala Cabang.
Berdasarkan  urgensi  kebutuhan  sarana penunjang  ibadah  anak  yatim  piatu  di  panti asuhan, proposal tersebut kemudian disetujui dan diimplementasikan.  Kegiatan  OSR  yang dilakukan BPJS Kesehatan disambut antusias dari para anak yatim piatu di panti asuhan tersebut.
Selain  itu  Implementasi  OSR  tanggap sarana  ibadah  pada  tahun  2017  memberikan bantuan  berupa  pembuatan  sumur  bor  guna membantu Masjid Al-Jannah yang beralamat di Jalan Merpati IV RT.03/RW.01 Kelurahan Rawa Makmur  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  Kota Bengkulu.  Bantuan  yang  diberikan  tersebut memfasilitasi  kebutuhan  air  untuk  berwudhu jama’ah  masjid untuk melakukan ibadah  shalat. Program ini merupakan bagian dari dukungan BPJS Kesehatan Bengkulu mendukung salah satu visi Kota Bengkulu sebagai kota religius.
Program ini diawali dengan adanya Surat Dari Masjid Al-Jannah Kota Bengkulu Nomor 19/ Al-Jannah/III/2017  Bulan  Maret  2017  Perihal Usulan  Bantuan  Dana  Perbaikan  Masjid. Selanjutnya  diadakan  Survey  Lapangan  BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu yang dilakukan oleh tim  OSR  BPJS  Kesehatan  Bengkulu  guna memastikan bahwa permohonan bantuan tersebut sangat dibutuhkan bagi  kelangsungan kegiatan ibadah  yang lancar  dan  khusuk  di  Masjid  Al- Jannah.
Implementasi OSR tanggap sarana ibadah pada  tahun  yang  sama  yakni  tahun  2017  juga memberikan bantuan berupa 1 unit genset dan 2 buah  lemari  alumunium  kepada  Musholla Al- Baroqah yang beralamat di Jl. Ciliwung III No.12 Padang Harapan Kota Bengkulu. Program OSR kali ini berguna untuk membantu jemaah ketika hendak  menjalankah  ibadah,  dikarenakan  di wilayah tersebut sering terjadi pemadaman listrik sehingga  sangat  membutuhkan  genset  untuk
beraktivitas  dan  menunaikan  ibadah  di  masjid tersebut.  Program  ini  diawali  dengan  adanya Surat  Permohonan  Bantuan  Pembangunan Mushola Al-Baroqah Pada Tanggal 11 Desember 2017. Setelah ditelaah dan dilaksnakan survey lapangan,  program  ini  dapat  disetujui  dan diimplementasikan.
Implementasi OSR tanggap sarana ibadah juga  dilaksanakan  dalam  bentuk  pemberian berupa 1 set sound system guna membantu Masjid Syuhada  yang  beralamat  di  Jalan  Raya  Suka Bandung  Bintuhan  Kaur  Selatan  Kabupaten Kaur.  Program  ini  diawali  dengan  Surat  Dari Masjid  Syuhada  Nomor  03/PPm-Sy/SB/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 Perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Kanopi Dan Pembelian Paket  Sound  System  Masjid  Syuhada  Suka Bandung. Program ini juga disetujui setelah hasil telaah  dan  survey  lapangan  mendukung  untuk diimplementasikan.
Program OSR lainnya yang dilaksanakan adalah    pemberian  bantuan  kursi  plastik  dan pembatas  Shaf  sebanyak  100  buah  guna membantu kelancaran jemaah Musholla Fatimah An-Nur yang beralamat di Jalan  Letkol Santoso RT.1/RW.1  Keluarahan  Pasar  Melintang  Kota Bengkulu. Kegiatan ini juga diawali Surat Dari Musholla Fatimah An-Nur Nomor 12/SP-MAN/ VII/2017  Tanggal  14 Agustus  2017  Perihal Proposal Pengadaan Barang. Setelah ditelaah dan survey lapangan, program ini dapat disetujui.
Implementasi OSR tanggap sarana ibadah pada  tahun  2018  memberikan  bantuan  berupa pengadaan  genset  jamaah  Masjid  Raudhatul Jannah yang beralamat di Jalan Cimanuk Padang Harapan Kota Bengkulu. Selain itu diberikan juga bantuan jam digital yang dilengkapi running text penunjuk  waktu  shalat  5  waktu  fardhu  untuk Masjid Al-Iman yang beralamat di RT.23 RW.08
Kelurahan  Sidomulyo  Kecamatan  Gading Cempaka  Kota  Bengkulu.  Implementasi  OSR tanggap sarana ibadah juga memberikan bantuan berupa 1 unit sound system untuk  Musholla An- Nur  yang  beralamat  di  Jalan  S  Kayahan Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Pada tahun 2019 diberikan bantuan berupa pengadaan jam penunjuk waktu sholat 5 waktu digital guna membantu jemaah masjid Al-Ma’Wa pada  saat  melaksanakan  kegiatan  rutin keagamaan.  Pada  tahun  2021  juga  diberikan bantuan berupa pengadaan satu unit genset untuk Masjid Nurul Huda yang beralamat di Kabupaten Seluma, Bengkulu.
Implementasi OSR tanggap sarana ibadah pada  tahun  2021  memberikan  bantuan  berupa pengadaan  satu  unit  genset  guna  membantu jamaah Masjid Nurul Islam di Kabupaten Seluma, Bengkulu.  Bantuan  tersebut  diberikan dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik di daerah  tersebut  sehingga  cukup  mengganggu aktivitas jamaah pada saat melakukan kegiatan rutin  keagamaan.  Kegiatan  tersebut  juga dilakukan guna mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam memajukan masyarakat sekitarnya.
Berdasarkan diskripsi di atas, Implementasi Program OSR BPJS Kesehatan Bengkulu selama ini difokuskan pada 7 ruang lingkup yang menjadi prioritas. Pada tahun 2020 Program OSR tidak terlaksana karena Pandemi Covid-19.

## EVALUASI  PROGRAM  OSR  DAN CITRA BPJS KESEHATAN BENGKULU
Berbagai  Program  OSR  yang  telah dilaksanakan ditindaklanjuti dengan evaluasi dan kontrol. Tim OSR terus memantau penggunaan
dan  pemeliharaan  berbagai  bantuan  yang diberikan untuk mengukur keberhasilan program OSR.  Perusahaan  juga  mencermati  berbagai respon  masyarakat  terkait  program  OSR. Partisipan A  memberikan  informasi  terkait evaluasi Program OSR ini, sebagai berikut:
“Pada saat cross check dalam kurun waktu 1  tahun  kami  dapat  mengetahui  apakah suatu  program  berhasil  atau  tidak.  Bisa disimpulkan seperti ini, kalau barang yang kami berikan masih digunakan dengan baik berarti  program  yang  kami  jalankan berhasil.”  (Partisipan  A,  wawancara tanggal 5 Mei 2021).
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPJS  Kesehatan  Bengkulu  berbagai  program OSR  yang  dilakanakan  telah  berjalan  dengan baik,  tepat  sasaran  dan  memberikan  pengaruh positif  terhadap  meningkatnya  citra  korporat. Selain  dampak  positif  hasil  implementasi berbagai  program  OSR  tersebut,  Citra  BPJS Kesehatan juga sangat erat hubungannya dengan diadakannya  program  Jaminan  Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Peneliti  juga  mencoba  mengumpulkan pendapat masyarakat terkait program OSR dan citra  BPJS  Kesehatan  Bengkulu,  dengan mewawancarai  beberapa  narasumber.  Salah satunya disampaikan oleh Partisipan E, sebagai berikut:
“Masjid  kami  mendapatkan  bantuan genset  dari  BPJS  Kesehatan  Bengkulu. Kami memang sangat membutuhkan genset karena di sini sering terjadi pemadaman listrik.    Kami  sangat  senang  karena bantuan  ini  sangat  bermanfaat  untuk menunjang  kegiatan  rutin  keagamaan seperti sholat, mengumandangkan adzan,
dan menyiarkan ayat-ayat suci Al-qur’an dan  lannya.  Jama’ah  masjid  dan masyarakat  juga  memiliki  pandangan positif  terhadap  BPJS  Kesehatan  dan berbagai  programnya.  “  (Partisipan  E, Wawancara tanggal 10 Mei 2021).
Perwakilan masyarakat juga menilai positif kontribusi  BPJS  Kesehatan  Bengkulu  dalam merespon bencana banjir yang pernah melanda kota  tersebut.  Berukut  kutipan  penuturan Partisipan F:
“Ketika  terjadi  banjir  tahun  2018  di Bengkulu,  kami  mendapatkan  bantuan berupa  berupa  makanan  siap  saji,  air mineral,  dan  obat-obatan  dari  BPJS Kesehatan  Bengkulu.  Bantuan  tersebut sangat beranfaat bagi warga. Kami pihak kelurahan  Rawa  Makmur  sangat  senang dengan  bantuan  yang  diberikan,  karena dengan adanya bantuan tersebut kami tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhan pangan  warga  kami.  Respon  dari  warga sekitar dengan adanya bantuan seperti ini juga  sangat  positif.”    (  Partisipan  F, wawancara tanggal 13 Mei 2021).
Implementasi  OSR  Tanggap  Pendidikan juga mendapatkan respon positip dari perwakilan publik.  Salah  satunya  disampaikan  oleh Partisipan G berikut ini:
“Program  memberikan  bantuan  untuk sarana pembelajaran sangat bermanfaat. Sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan swasta, kami mendapatkan bantuan pada bulan  Maret  2019  berupa  kursi  belajar sebanyak 25 unit. Selaku pimpinan yayasan kami  sangat  berterima  kasih  dengan bantuan tersebut. BPJS Kesehatan secara
sigap membantu masyarakat yang sedang membutuhkan  bantuan.”  (Partisipan  G Wawancara tanggal 15 Mei 202).
Implementasi  Progam  OSR  yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bengkulu, misalnya  melalui  Dinas  Kesehatan  Kota Bengkulu dan Dinas Perhubungan juga dirasakan berdampak  positif.  Berikut  kutipan  penuturan Partisipan  D  dari  Dinas  Kesehatan  Kota Bengkulu:
“Bantuan diberikan pada tanggal 21 Maret 2016. Bantuan tersebut berupa pemberian kelambu berisektisida sebanyak 200 unit bekerjasama  dengan  Dinas    Kesehatan Provinsi  Bengkulu  untuk  disalurkan kepada  masyarakat  dalam  rangka memberantas  malaria.  Masyarakat menyambut  baik  bantuan  tersebut.” (Partisipan D, Wawancara tanggal 14 Mei 2021).
Implementasi OSR Tanggap Sarana Umum bekerja  sama  dengan  Dinas  Perhubungan Bengkulu  dalam  merenovasi  halte  bis  juga mendapat  respon  positip  masyarakat,  seperti disampaikan Partisipan C berikut ini:
“BPJS  Kesehatan  bekerjsama  dengan Dinas Perhubungan merenovasi halte bis di  Kota  Bengkulu.  Kami  tentu  sangat menyambut  dengan  positif  dikarenakan halte yang sebelumnya dirasa kurang baik untuk  menunggu  bis  sekarang  sudah sangat  nyaman  untuk  duduk  sembari menunggu  bis.  Saya  selaku  masyarakat sangat  berterima  kasih  kepada  BPJS Kesehatan Kota Bengkulu.” (Partisipan C, Wawancara tanggal 16 Mei 2021).
Berbagai  implementasi  Program  OSR BPJS Kesehatan memberikan wawasan baru bagi masyarakat  bahwa  perusahaan  ini  tidak  hanya berhubungan dengan layanan jaminan kesehatan. Terdapat  kesan  yang  muncul  di  benak  publik bahwa BPJS Kesehatan Bengkulu peduli dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar.
Berbagai  persoalan  yang  berpengaruh terhadap citra BPJS Kesehatan secara nasional diberikan  perimbangan  dengan  program  OSR yang  dijalankan  BPJS  Kesehatan  Bengkulu, walaupun  dengan  lingkup  program  terbatas. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terkait manfaat  program  jaminan  kesehatan  tersebut menyebabkan  keikutsertaan  masyarakat  pada program  tersebut  belum  sesuai  harapan. Masyarakat  yang  telah  menjadi  anggota  pun banyak yang menunggak dalam membayar iuran.
Besarnya  tunggakan  iuran  BPJS  salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat  terkait  program  jaminan  kesehatan tersebut  dan  masih  dirasakan  kurang  baiknya pelayanan  yang  diberikan  BPJS  kepada masyarakat.  Mengantisipasi  masalah  ini  BPJS Kesehatan  Bengkulu  melakukan  berbagai program  sosialisasi  terkait  program  jaminan kesehatan,  misalnya  dengan  memberikan sosialisasi langsung tentang kepada masyarakat dan  para  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN). Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mendukung dengan membuat kebijakan seperti memberikan kemudahan  penggunaan  kartu  BPJS  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di  berbagai rumah sakit di Bengkulu..
Dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait Program BPJS Kesehatan juga terlihat dari komitmen  Gubernur  Bengkulu  untuk meningkatkan  cakupan  dan  pengembangan
kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencan Kerja tahun 2022 antara BPJS Wilayah Sumsel, Kepulaiaun  Babel  dan  Bengjkulu  dengan Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  terkait optimalisasi Program JKN. (Bengkuluprov.go.id, 2021) . BPJS  Kesehatan  Bengkulu  juga  terus bergerak  meningkatkan  layanan  kepada masyarakat,  misalnya  dengan  menghadirkan layanan Mobile Custumer Service (MCS) di Kota Bengkulu.  Program  ini  bertujuan  untuk mendekatkan  pelayanan  kepada  peserta  dan meningkatkan  jumlah  peserta  JKN-KIS, khususnya  segmen  Pekerja  Bukan  Penerima Upah (PBPU) (bpjs-kesehatan.go.id, 2022).
Selain tesmoni langsung dari masyarakat terkait  respon  positif  terhadap  berbagai pelaksanaan program OSR, Citra positif tentang BPJS  Kesehatan  juga  mulai  terlihat  dalam pemberitaan media massa. Berikut ini salah satu contoh  kutipan  berita  media  online, www.republika.co.id,  Selasa,  9  Februari  2021, yang bernada positif tentang BPJS Kesehatan:

## Menuai Manfaat BPJS Kesehatan
“Perbaikan berkelanjutan pelayanan BPJS Kesehatan  telah  dirasakan  peserta  berbagai kelas.  Administrasi  perawatan  dirasa  cukup memudahkan  meski  masih  terdapat  berbagai catatan…. BPJS Kesehatan juga berupaya keras agar memenuhi hak faskes sehingga pelayanan terhadap  peserta  BPJS  Kesehatan  bisa berlangsung dengan baik.
Berdasarkan Hasil Penelitian LPEM FEB UI  terkait  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  pada 2019,  terjadi  peningkatan  peserta  yang  rawat jalan  hingga  3,9  persen  dan  rawat  inap  3,2
persen.  BPJS  Kesehatan  juga  meningkatkan angka  harapan  hidup  (AHH)  yang  pada  2019 tercatat 2,1 tahun. Dari sisi pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat untuk pengobatan, BPJS  telah  berhasil  menurunkannya. Berdasarkan  nilai  porsi  Out  of  Pocket  (OOP) dalam  total  belanja  kesehatan,  nilainya  turun dari 47 persen pada 2013 menjadi 31,9 persen pada  2018.  Hal  tersebut  membawa  pengaruh pada  mencegah  kemiskinan,  menciptakan lapangan  kerja  bagi  3,17  juta  orang,  output penciptaan  lapangan  kerja  yang  mencapai  Rp 212 triliun, dan menggerakan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto per kapita naik jadi Rp 1,1 juta per tahun dari Rp 1 juta per tahun pada 2016 …… (Puspaningtyas, 2021).
Pemberitaan bernada positif tentang BPJS Kesehatan Bengkulu juga dapat dicermati pada kutipan berita bengkulu.antaranews.com, Kamis, 8 Dsember 2022, berikut ini:

## Gubernur: Semua Warga Bengkulu Mendapat Pelayanan BPJS Kesehatan
Rejang  Lebong,  Bengkulu  (ANTARA)  - Gubernur  Bengkulu  Rohidin  Mersyah menyebutkan semua warga di daerah setempat saat  ini  sudah  mendapatkan  hak  pelayanan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan.
“Bengkulu itu provinsi ketiga di Tanah Air yang  ditetapkan  oleh  BPJS Kesehatan  yang seluruh rakyatnya dijamin pelayanan kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS,” kata dia  usai  menghadiri  pencanangan  Kabupaten Rejang  Lebong  bebas  pungli  di  Rumah  Dinas Bupati Rejang Lebong, Rabu.
Dia  menjelaskan  cakupan  kepesertaan BPJS Kesehatan  dalam  program  JKN-KIS  di Provinsi  Bengkulu  saat  ini  sudah  mencapai 1.963.999  jiwa  atau  95,94  persen  dari  jumlah penduduk sebanyak 2.047.110 jiwa. ……
Menurut dia, dengan capaian kepesertaan JKN-KIS  ini  menempatkan  Provinsi  Bengkulu sebagai salah satu provinsi yang sudah tercapai cakupan  kesehatan  semesta  atau  Universal Health  Coverage  (UHC)…… (Muhammd, 2022).
Pemberitaan dan liputan media massa, baik media  konvensional  maupun  online  penting untuk  meningkatkan  citra  organisasi  atau perusahaan. Berbagai kanal dan program di media dapat  dimanfaatkan  untuk  memberikan  kabar yang positif tentang organisasi atau perusahaan. Media  televisi  misalnya  melakukan  berbagai inovasi  dalam  menghadapi  era  disrupsi  untuk mendekatkan diri dengan khalayaknya. Termasuk dalam hal kreasi konten, pengemasan program, penjadwalan,  distribusi  platform,  dan  user interface  (Setiadi, Afifi,  &  Suparno,  2021). Semuanya  dapat  dimanfaatkan  oleh  praktisi Public  Relations untuk  membangun  citra lembaga. Program-program OSR yang dijalankan oleh organisasi menjadi salah satu materi konten yang  dapat  dikirimkan  ke  media  untuk  diliput sebagai  materi  pemberitaan  atau  tayangan program.
Komentar  positif  masyarakat  juga  mulai muncul  di  website  resmi  BPJS.  Misalnya komentar  yang  bernada  optimis  dan  harapan untuk BPJS Kesehatan agar melakukan perbaikan pelayanan, menjaga mautu agar citranya menjadi baik  dan  harum  di  benak  masyarakat. (Jamkesnews, 2020)
Berbagai penjelasan di atas menunjukkan adanya  keterkaitan  implementasi  OSR  BPJS Kesehatan Bengkulu dan citra lembaga. Dari hasil penelitian  juga  diperoleh  penjelasan  tentang faktor pendukung dan penghambat Program OSR di BPJS Kesehatan Bengkulu.
Terdapat  beberapa  faktor  pendukung implementasi OSR BPJS Kesehatan Bengkulu. Pertama, adanya  komitmen  organisasi  untuk menjalankan program OSR. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Direksi Nomor 28 Tahun 2015 yang  mengatur  tentang  Pedoman  OSR  BPJS Kesehatan. Termasuk di dalamnya ketersediaan dana dan sumber daya manusia utnuk mendukung program  tersebut. Kedua, terdapat  alur  kerja proses implementasi yang jelas dan didukung oleh Standard Operating Procedure (SOP) mulai dari perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  evaluasi. Ketiga, terdapat tim kerja yang solid dengan alur koodinasi dan komunikasi yang baik. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik memudahkan pelaksanaan  program  OSR. Keempat, adanya dukungan stakeholders, yaitu  pemerintah, masyarakat  dan  media  massa.  Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pembuatan kebijakan  dan  juga  kerjasama  langsung pelaksanaan  OSR  melalui  dinas  terkait. Masyarakat mendukung dan memberikan respon positif  terhadap  program-program  OSR  yang dijalankan, sedangkan media massa memberikan dukugan dalam bentuk ikut memberitakan secara positif  informasi  tentang  BPJS  Kesehatan bengkulu.
Adapun faktor penghambatnya berasal dari internal dan eksternal. Pertama, dari sisi internal, dana  yang  terbatas  masih  menjadi  hambatan klasik  dalam  mendisain  dan  melaksanakan program  yang  benar-benar  dibutuhkan masyarakat. Kedua, program  OSR  yang
dijalankan  BPJS  Kesehatan  Bengkulu  masih terbatas  pada  pemberian  bantuan  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  berdasarkan proposal  yang  masuk  dari  berbagai  kelompok masyarakat. Program OSR belum didisain dalam bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan  dan  berbasis  pada  pemetaan masalah sosial yang relevan dengan kondisi riil masyarakat.
Pemetaan masalah sosial ( social mapping ) dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk mengetahui akar masalah dan alternatif solusi dari persoalan  yang  dihadapi  masyarakat,  untuk merancang  program  OSR. Ketiga, dari  sisi eksternal,  keberadaan  aturan  perundang- undangan yang mengatur masalah OSR sejauh ini belum memadai. Saat ini telah ada Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Corporate Social  Resposibility  (CSR) bagi  perusahaan korporasi,  terutama  perusahaan  yang  yang menggnakan  sumber  daya  alam  untuk melaksanakan  Program  CSR.  Undang-undang tersebut  perlu  lebih  dipertegas  terkait  cakupan dan  sanksi  bagi  yang  melanggar.  Aturan perundang-undangan terkait program OSR yang mengatur organisasi atau lembaga non korporasi penting  untuk  diwujudkan  untuk  memberikan kejelasan aturan terutama terkait dengan sumber pendanaan.
Berdasarkan  temuan  penelitian  tentang implementasi  OSR  BPJS  Kesehatan  Bengkulu dapat  dicermati  bahwa  pola  OSR  yang dikembangkan  masih  terfokus  pada  kegiatan filantropis, sebagai bagian dari 4 dimensi OSR yaitu:  ekonomi,  hukum,  etika  dan  filantropis. OSR  diharapkan  dapat  menjadi  keunggulan kompetitif organisasi yang berkelanjutan (Oana, 2010).  Di  sisi  lain,  program  tersebut  ikut memberikan kontribusi bagi terbangunnya citra
positif  organisasi,  seperti  berbagai  konsep  dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan kaitan  OSR  dan  CSR  dengan  citra  organisasi (Yulianita,  2008,  Primadini,  2008,  Samuel  & Wijaya, 2008, Puspitasari & Afifi, 2022).
Citra  organisasi  yang  terbentuk  memang membutuhkan waktu yang lama, dan dibangun secara perlahan. Sejarah, rekam jejak, reputasi, serta kisah sukses dalam menjalankan program- program  tanggung  jawab  sosial  berkontribusi pada  terbutnuknya  citra  positif.  (Anggoro, 2000:59).  Hasil  penelitian  ini  menguatkan berbagai  penelitian  sebelumnya  yang menunjukkan dampak positif program tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan perusahaan baik secara  bisnis,  sosial,  ekonomi  maupun lingkungan (Yulianita, 2008, Setiawan, Suparno, & Afifi, 2021).
Hanya  saja,  temuan  penelitian menunjukkan  program-program  OSR  yang dijalankan  masih  terbatas  pada  program  yang bersifat  jangka  pendek  berupa  pemberian bantuan,  belum  ddisain  sebagai  program pemberdayaan masyarakat yang menjadi investasi sosial berjangka panjang. Studi-studi sebelumnya juga  menunjukkan  kecenderungan  yang  sama, seperti Rahmayanti (2014) dan Aqiela, Raharjo, &  Resnawaty  (2018). Agenda  pengembangan OSR  ke  depan  sudah  selayaknya  lebih mengembangkan program-program yang bersifat pemberdayaan  masyarakat  berbasis  pemetaan sosial yang kuat, bukan sekedar berbentuk charity dan filantropi.

## KESIMPULAN
Implementasi  program  OSR  BPJS Kesehatan Bengkulu dijalankan dengan beberapa tahapan  proses  mulai  dari  perencanaan, implementasi dan evaluasi. Proses perencanaan
program  masih  didominasi  dengan  menunggu proposal permohonan bantuan yang masuk dari masyarakat.  Proposal  tersebut  ditelaah  dan disurvey  secara  langsung  untuk  menentukan kelayakan  program.  Implementasi  program ditentukan  berdasarkan  skala  prioritas  dan kebutuhan publik dengan mengacu pada 7 bidang program OSR yaitu: (1) BPJS Kesehatan Tanggap Bencana,  (2)  BPJS  Kesehatan  Tanggap Kesehatan,  (3)  BPJS  Kesehatan  Tanggap Pendidikan,  (4)  BPJS  Kesehatan  Tanggap Lingkungan Hidup, (5) BPJS Kesehatan Tanggap Sarana  Umum,  (6)  BPJS  Kesehatan  Tanggap Sarana Ibadah, dan (7) BPJS Kesehatan Tanggap Kesejahteraan Sosial
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPJS  Kesehatan  Bengkulu  berbagai  program OSR  yang  dilakanakan  telah  berjalan  dengan baik,  tepat  sasaran  dan  memberikan  pengaruh positif terhadap meningkatnya citra korporat. Hal ini  juga  tergambar  dari  testimoni  perwakilan masyarakat  dari  berbagai  unsur  seperti  aparat desa,  pengurus  masjid  masyarakat,  pengelola yayasan, warga biasa, dan perwakilan pemerintah kota yang memberikan respon positif terhadap program OSR yang telah dijalankan. Pemberitaan media  massa  juga  ditemukan  pemberitaan bernada positif tentang BPJS Kesehatan. Di sisi lain,  Program  OSR  tersebut  memberikan perimbangan  informasi  dan  penilaian  positif publik terhadap BPJS Kesehatan Bengkulu, di tengah infromasi yang cenderung negatif terkait BPJS  Kesehatan,  terutama  terkait  pelayanan, manfaat yang diperoleh dan lainnya.
Selain  itu  ditemukan  beberapa  faktor pendukung dan penghambat implementasi OSR BPJS Kesehatan Bengkulu. Faktor pendukungnya  adalah:  (1)  adanya  komitmen organisasi untuk menjalankan program OSR, (2)
terdapat alur kerja proses implementasi yang jelas dan didukung oleh Standard Operating Procedure (SOP) mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, hingga evaluasi, (3) terdapat tim kerja yang solid dengan alur koodinasi dan komunikasi yang baik, dan  (4)  adanya  dukungan stakeholders, yaitu pemerintah,  masyarakat  dan  media  massa. Adapun  faktor  penghambatnya  berasal  dari internal dan eksternal, yaitu: (1) keterbatasan dana sebagai maslaah klasik, (2) program OSR yang dijalankan  BPJS  Kesehatan  Bengkulu  masih terbatas  pada  pemberian  bantuan  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  berdasarkan proposal yang masuk dan belum didisain dalam bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan  berdasarakan  pemetaan  masalah sosial  ( social  mapping ),  (3) Ketiga, dari  sisi eksternal,  keberadaan  aturan  perundang- undangan yang mengatur masalah OSR sejauh ini belum memadai, terutama terkait  kejelasan aturan sumber pendanaan untuk organisasi atau lembaga yang bukan korporasi.
Berbagai  kelemahan  dan  faktor penghambat implementasi program OSR tersebut menjadi  saran  bagi  berbagai  pihak  untuk ditindaklanjuti di masa mendatang. Bagi BPJS Kesehatan  Bengkulu  diharapkan  dapat mengembangkan  program-program  OSR  yang berbasis  Pemberdayaan  Masyarakat  yang Berkelanjutan,  dengan  dukungan  pemetaan masalah sosial yang memadai. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperjelas aturan perundang- undangan yang terkait implementasi OSR bagi organisasi atau lembaga yang bukan korporasi. Bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang terkait dengan  OSR  pada  berbagai  organisasi  dan lembaga  dengan cakupan  yang   lebih luas  dan berbagai bidang di luar masalah kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  Linggar  M.  (2000). Teori-teori  dan Profesi  Kehumasan:  Serta  Aplikasinya  di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Aqiela,  L.,  Raharjo,  S.  T.,  &  Resnawaty,  R.
(2018).  Implementasi  Program  Corporate
Social  Responsibility  (CSR)    El-Corps.
Share: Social Work Journal , 8(2), 211-218.
https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/ 20082/9331
Bengkuluprov.go.id.  (2021). BPJS  Kesehatan Apresiasi  Komitmen  Pemprov  Bengkulu Kembangkan  Cakupan  Kepesertaan  JKN .
https://bengkuluprov.go.id/bpjs-kesehatan- apresiasi-komitmen-pemprov-bengkulu- kembangkan-cakupan-kepesertaan-jkn/ Bpjs-kesehatan.go.id.  (2022). Permudah Akses Pelayanan,  BPJS  Kesehatan  Bengkulu Hadirkan  Layanan  Jemput  Bola .  https:// bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/ 2156/Permudah-Akses-Pelayanan-BPJS- Kesehatan-Bengkulu-Hadirkan-Layanan- Jemput-Bola
Bpjs-kesehatan.go.id. (2020). Sejarah Perjalanan Jaminan  Sosial  di  Indonesia.  https:// www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/ pages/detail/2013/4
Firmansyah.  (2016). Koalisi  Perempuan Indonesia Temukan 9 Pelayanan Buruk JK . https://regional.kompas.com/read/2016/10/ 2 1 / 0 5 5 7 0 1 3 1 / a r t i k e l - v i d e o - kgmedia.html?page=all
Haris,  A.  M.,  &  Purnomo,  E.  P.  (2017).
Implementasi  CSR  (Corporate  Social
Responsibility) PT. Agung Perdana Dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan.  Journal  of  Governance  and Public  Policy,  3(2),  203-225.  https:// journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/
view/2627/2590
Hawkins, D. I. et.al. (2000). Marketers Guide to Public Relation . New York: John Willyand Son.
Jamkesnews. (2019). DPRD Kota Bengkulu Siap Bantu BPJS Kesehatan Edukasikan JKN-KIS ke Masyarakat . https://www.jamkesnews.com/ jamkesnews/berita/detail/bda/16997/ 20191126/dprd-kota-bengkulu-siap-bantu- bpjs-kesehatan-edukasikan-jkn-kis-ke- masyarakat
Jamkesnews.  (2020). Mumtaz/  :  Tingkatkan Pelayanan,  Jaga  Citra  BPJS  Kesehatan . https://jamkesnews.com/jamkesnews/berita/ detail/tmn/18630/20200205/mumta  z— tingkatkan-pelayanan-jaga-citra-bpjs- kesehatan
Kasali,  Rhenald.  (2003). Manajemen  Public Relation: Konsep & Aplikasi di Indonesia .
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Marcandella,  E.,  Garcia-Bardidia,  R.,
Wannenmacher, D. & Simon, C. (2012). The organizational  social  responsibility:  a framework  for  the  emergence  of  a  new “innovation space” for clusters?. Journal of Innovation Economics & Management , 10,
123-143. https://doi.org/10.3917/ jie.010.0123
Maulana,  Hasbi  (2018). Perbaikan  citra  BPJS Kesehatan .  https://analisis.kontan.co.id/
news/perbaikan-citra-bpjs-kesehatan
Maulana, P. S. & Afifi, S (2021).  Analisis Peran dan  Fungsi Public  Relations di  Lembaga Pendidikan  Islam. Jurnal  Mahasiswa Komunikasi Cantrik, 1 (2), 147- 162, https:/
/doi.org/10.20885/cantrik.vol1.iss2.art7
Muhammad,  Nur.  (2022).  Gubernur:  Semua warga Bengkulu mendapat pelayanan BPJS kesehatan. https://bengkulu.antaranews.com/ berita/263231/gubernur-semua-warga-
bengkulu-mendapat-pelayanan-bpjs- kesehatan
Oana,  Popa,  2010.  “Organizational  Social Responsibility - State Of The Art,” Revista Tinerilor  Economisti  (The  Young Economists Journal), University of Craiova, Faculty  of  Economics  and  Business Administration,  vol.  1(15S),  pages  59-68. https://ideas.repec.org/a/aio/rteyej/ v1y2010i15sp59-68.html Prabowo, Dani (2020). Defisit BPJS Kesehatan Dinilai Tak Seharusnya Dibebankan kepada Masyarakat .  https://nasional.kompas.com/ read/2020/05/20/17445971/defisit-bpjs- k e s e h a t a n - d i n i l a i - t a k - s e h a r u s n y a - dibebankan-kepada-masyarakat Puspaningtyas, L. (2021). Menuai Manfaat BPJS Kesehatan .  https://www.republika.co.id/ berita/qo93e8423/menuai-manfaat-bpjs- kesehatan-part1
Puspitasari, S.A  & Afifi,  S.  (2022). Analisis Strategi  Komunikasi  Krisis  Klinik Kesehatan Gigi di Masa Pandemi COVID-
19. Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik,
2  (1),  63-  80 https://doi.org/10.20885/ cantrik.vol2.iss1.art6
Rahmayanti,  D.  R.  (2014).  Implementasi Corporate  Social  Responsibility  dalam Membangun  Reputasi  Perusahaan. Jurnal
Ilmu  Komunikasi , 11 (1).  https://doi.org/
10.24002/jik.v11i1.387
Samuel,  Hatane  dan  Wijaya,  Elianto.  2008.
Corporate  Social  Responsibility,  Purchase Intention,  dan  Corporate  Image  pada Resporan  di  Surabaya  dari  Perspektif Pelanggan.  Jurnal  Manajemen  Pemasaran. 3(1): h: 35-54
Setiadi, A. A., Afifi, S., & Suparno, B. A. (2021).
Adaptation of Multi-platform Broadcasting Management in the Disruption Era: A Case
Study  of  Private  Television  in  Indonesia. AJMC  (Asian  Journal  of  Media  and Communication) , 5 (2).  Retrieved  from https://journal.uii.ac.id/AJMC/article/view/ 21392
Setiawan, B., Suparno, B. A., & Afifi, S. . (2021).
Corporate social performance: An analysis of  corporate  social  responsibility implementation  in  the  electrical  energy industry. Communications in Humanities and Social Sciences , 1 (2), 76–81. https://doi.org/ 10.21924/chss.1.2.2021.19
Sugiyono . (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung
Supandi, Hery. (2020). Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan di Bengkulu Rp 72 Miliar Lebih. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d- 5065783/tunggakan-iuran-bpjskesehatan-di- bengkulu-rp-72-miliar-lebih.
Susanto,  A.  B.  2007.  Reputation  Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.
Yulianita,  Neni.  2008.  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  sebagai Aktivitas Social  Marketing  Public  Relations.  Jurnal Mediator,  9(1):  h:  11-31.  https:// ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/ article/view/1145