PARADIGMA FIKIH SUNGAI: TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMAHAMAAN MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN
Budi Rahmat Hakim 1*
Abdul Hafiz Sairazi 2*
Nasrullah 3* *1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari. *2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari) *3 Fakultas Hukum Uniska MAB Banjarmasin)

## Abstract
Banjarmasin city is a city that has so many rivers and is inhabited by the majority of Muslims, who should understand about the importance of the rivers’ benefits because Islam teaches it. However, in reality there are still many people who throw garbage into the river, even build settlements along the river.  The river conservation policy has been regulated in various regulations by Government of the Banjarmasin City, and has even become a strategic issue in the spatial planning of Banjarmasin City 2013-2032. This policy received a positive response from the people of Banjarmasin City, but their participation and involvement in the  river  conservation  was  still  low.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effectiveness  of  the implementation of government policies on river conservation in Banjarmasin City and to know the response of the Banjarmasin Muslim community to government policies related to river conservation in Banjarmasin City, and to know the extent to which the culture of religious comprehension and perceptions of the Muslim community in Banjarmasin City can support the river utilization and conservation efforts.
Keywords: river fiqh, policy, comprehension, river conservation

## Abstrak
Kota Banjarmasin  merupakan  kota  yang  memiliki  begitu  banyak  aliran  sungai  dan  dihuni mayoritas  oleh  kaum  muslim,  yang  seyogyanya  mengerti  akan  pentingnya  manfaat  sungai  karena Islam  mengajarkan  hal  tersebut.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  membuang sampah  ke aliran  sungai bahkan  membangun  pemukiman  di  bantaran  sungai.  Kebijakan  konservasi sungai telah diatur dalam berbagai regulasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, bahkan menjadi isu strategis  dalam  perencanaan  tata  ruang  wilayah  Kota  Banjarmasin  2013-2032.  Kebijakan  tersebut mendapat  respon  positif  dari  masyarakat  Kota  Banjarmasin,  namun  partisipasi  dan  keterlibatan mereka  terhadap  konsevasi  sungai  masih  rendah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pemerintah terhadap konservasi sungai di Kota Banjarmasin dan mengetahui  respon  masyarakat  muslim  Banjarmasin  terhadap  kebijakan  pemerintah  terkait konservasi sungai di Kota Banjarmasin, serta mengetahui sejauh mana kultur pemahaman keagamaan dan  persepsi  masyarakat  muslim  di  Kota  Banjarmasin  yang  dapat  mendukung  terhadap  upaya pemanfaatan dan konservasi sungai.
Kata Kunci: fikih sungai, kebijakan, pemahaman, konservasi sungai.
Budi  Rahmat  Hakim,  Abdul  Hafiz  Sairazi  dan  Nasrullah,  2021,Paradigma  Fikih  Sungai:  Telaah Kebijakan  Pemerintah  dan  Pemahamaan  Masyarakat  terhadap  Konservasi  Sungai  di  Kota Banjarmasin

## PENDAHULUAN
Salah  satu  karunia  Allah  yang  tidak  ternilai harganya  adalah  sungai.  Dari  sejarah  dapat diketahui  bahwa  sungai  memiliki  peranan  yang sangat  besar  bagi  perkembangan  peradaban manusia di seluruh dunia ini. Mengingat demikian besarnya manfaat serta pentingnya peranan dan fungsi  sungai  bagi  umat  manusia,  serta  bahaya yang  ditimbulkannya,  maka  sudah  semestinya sumber  daya  air  itu  dikelola  secara  integratif, komprehensif dan holistik. (Kodoatie: 28)
Untuk  menjamin  keberlangsungan  kehidupan di  alam  semesta,  air  menempati  posisi  yang sangat  penting.  Baik  dalam  tinjauan  normatif, maupun  ilmu  fisika,  air  adalah  salah  satu  sub struktur inti dalam susunan semesta alam. Oleh karena  itu  sumber-sumber  ajaran  Islam,  yang termaktub  dalam  Alquran  dan  Hadis  Nabi  saw serta  hasil-hasil  ijtihad  ulama  telah  membahas tema air dalam berbagai perspektif. Subtansi misi ajaran  Islam  adalah  semangat  kemaslahatan, dimana  semua  pihak,  siapa  pun  termasuk pemerintah  dan  juga  individu-individu  dalam sebuah  masyarakat  bertanggung  jawab  secara bersama-sama dalam mewujudkan segala bentuk aspek  kemaslahatan  tersebut.  terkait  hal  ini tentu  sesuai  dengan  konsep  maslahah  yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang  dikutip  Ariyadi  (2017:  36)  bahwa  cakupan maslahah  yang  dimaksud  harus  bersifat  umum, sehingga dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.
Dalam  konteks  memelihara  kemaslahatan sumber daya air dan lingkungan sungai, kebijakan pemerintah  sebagai  regulator  sudah  seharusnya berorientasi secara efektif ke arah ini.
Banjarmasin adalah  sebuah kota yang  berada di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang  selama  ini dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai yang menunjukkan  banyaknya  jumlah  sungai  di  kota ini secara kuantitas. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin  jumlah  sungai  besar  dan  kecil  di Kota  Banjarmasin  sebanyak  190  buah  yang tersebar
di lima kecamatan. (https://banjarmasinkota.bps.go.id : 2019). Namun dari sejumlah sungai                 tersebut hanya 102 buah sungai yang dinyatakan masih aktif berfungsi (https://banjarmasinkota.bps.go.id : 2019),
termasuk  sungai  yang  tercemar,  dangkal  dan sempit, sisanya sudah tidak berfungsi lagi. ( https://banjarmasin. tribunnews.com: 2019) Fenomena  yang  nampak  di  lapangan  masih banyak  terlihat  kenyataan  yang  terkesan berbanding terbalik dengan adanya sungai-sungai yang  tidak  terjaga  kelestariannya,  seperti menyempit,  kotor,  dan  bahkan  tidak  berfungsi lagi.  Mulai  dari  fakta  banyaknya  bangunan  yang didirikan  di  bantaran  (bahkan  di  atas  sungai), masih terlihatnya sampah-sampah yang menggenangi aliran sungai dan sebagainya.
Realitas  keberadaan  dan  kondisi  sungai  di Kota  Banjarmasin  sebagaimana  digambarkan terdahulu  mengasumsikan  kesan  kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dan masyarakat terhadap  pengelolaan  dan  pelestarian  sungai sebagaimana mestinya. Dalam mengelola sungai- sungai,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat hanya  terbatas  pada  aspek  pemanfaatan, sedangkan  aspek  pelestarian  dan  aspek pengendaliannya  terkesan  seperti  terabaikan. Padahal  baik  hukum  positif  maupun  hukum Islam,  yang  seyogyanya  menjadi  pedoman  bagi pemerintah  dan  masyarakat  muslim,  sama-sama telah  mengatur  ketiga  aspek  pengelolaan  sungai tersebut.
Realitas  yang  memprihatinkan  itu  tentu  saja tidak  dapat  dibiarkan.  Sungai-sungai  yang  sudah mati  dan  ditutupi  rumah-rumah  dan  bangunan- bangunan  lainnya  memang  tidak  akan  dapat  lagi dipulihkan  peranan  dan  fungsinya.  Sebab  untuk itu diperlukan biaya yang sangat tinggi dan mahal, terutama  untuk  biaya  ganti  rugi  terhadap penggusuran  rumah-rumah  dan  bangunan- bangunan  yang  telah  menutupnya.  Sebaliknya, sungai-sungai  yang  masih  terbuka  dan  mengalir harus  dipelihara  kelestariannya  dan  dikelola sebagaimana  mestinya,  sedangkan  sungai-sungai yang  masih  terbuka,  tetapi  tidak  mengalir  lagi masih  dapat  diselamatkan  dan  dikelola  secara proporsional  sehingga  dapat  kembali  berfungsi sebagaimana mestinya.
Pelestarian  dan  pemulihan  kembali  peranan dan  fungsi  sungai-sungai  di  Kalimantan  Selatan dan  di  Banjarmasin  pada  khususnya  tidak  akan dapat dilaksanakan, tanpa ada will (kemauan) dari pemerintah  dan  partisipasi  masyarakat.  Masalah sungai adalah masalah yang sangat menarik untuk
dibahas,  khususnya  bagi  masyarakat  yang  hidup dalam  lingkungan  perairan  seperti  Banjarmasin. Sungai hanyalah sebagian dari masalah kehidupan masyarakat  dalam  lingkungan  berair.  Masalah yang  lebih  besar  adalah  bagaimana  mendorong masyarakat  agar  menjaga  sumber-sumber  air, termasuk sungai.
Beranjak  dari  latar  belakang  dan  dasar pemikiran  tersebut,  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  menelaah  efektivitas  implementasi sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Banjarmasin  dalam  upaya  konservasi  sungai sekaligus juga memotret pemahaman masyarakat Banjarmasin dalam merespon kebijakan tersebut dan  persepsi  mereka  terhadap  pemanfaatan sumber  daya  air  serta  upaya  pelestarian  sungai berdasarkan  kultur  sosial  maupun  pemahaman ajaran  Islam  yang  dianut.  Sejumlah  jawaban penelitian  akan  dirumuskan  menjadi  bahan analisis  untuk  memetakan  pola  dan  paradigma konservasi  sungai  yang  berperspektif  maslahat sesuai hukum Islam.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan ( field  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan pada masyarakat di Kota Banjarmasin dan pihak pengambil  kebijakan  terkait  regulasi  yang berkenaan dengan konservasi lingkungan sungai. Subjek  penelitian  adalah  masyarakat  muslim Kota Banjarmasin yang tinggal di bantaran sungai dan pihak pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait. Adapun objek penelitiannya adalah gambaran  paradigma  pemahaman  masyarakat konservasi  sungai  dan  kebijakan  pemerintah terhadap  konservasi  sungai  di  Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Analisis  juga  menggunakan  modal  teoritik  yang dimiliki oleh peneliti dengan cara pengayaan atas temuan  data  sehingga  bermakna  dalam  konteks terapan atau kebijakan tertentu secara empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Banjarmasin adalah ibukota Provinsi Kalimantan  Selatan,  dan  menduduki  peringkat pertama  sebagai  wilayah  dengan  jumlah penduduk  terbesar  (16,76  persen),  yaitu mencapai  700.869  jiwa  di  tahun  2018  (Badan Pusat  Statistik  Kota  Banjarmasin:  20).  Kota
Banjarmasin tak terpisahkan dari sungai sehingga Banjarmasin  mendapat  julukan  "kota  seribu sungai". Data dari Dinas Kimprasko Banjarmasin menunjukkan pada 1997 di Ibu Kota Kalimantan Selatan  itu  terdapat  117  sungai,  kemudian  pada 2002  berkurang  menjadi  70  sungai,  lalu  pada 2004  sampai  sekarang  hanya  tinggal  60  sungai (https://id. wikipedia.org: 2020). Posisi Banjarmasin yang terletak pada suatu delta yang dikelilingi  oleh  Sungai  Martapura  dan  Sungai Barito  berimplikasi  pada  budaya  dan  kehidupan masyarakat  yang    kental  dengan  permukiman, perdagangan, dan transportasi (Yayuk: 131-132). Agama  mayoritas  masyarakat  Kota  Banjarmasin adalah  agama  Islam yaitu  sekitar 95.54%, agama lain  yang  dianut  masyarakat  Banjarmasin,  yaitu Kristen,  Katolik  dan  Buddha  yang  rata-rata dianut  masyarakat  keturunan  Tionghoa  dan pendatang. (https://id. wikipedia.org: 2020)

## B. Implementasi  Kebijakan  Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap Konservasi Sungai
Strategi  kebijakan  konservasi  sungai  yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan  bagian  dari  kebijakan  pengelolaan sungai yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Walikota Banjarmasin 2016-2021.
Untuk  mencapai  tujuan  dari  visi  kota Banjarmasin  yang  berbunyi:  “ Kayuh  Baimbai Manuju  Banjarmasin  Baiman  (Bertakwa,  Aman, Indah,  Maju,  Amanah  dan  Nyaman)”, maka pengelolaan sungai diwujudkan pada misi ketiga, yaitu:  Mewujudkan  Kota  Banjarmasin  indah dengan  penataan  kota  berbasis  tataruang berbasis  sungai,  guna  terwujud  kota  yang  asri dan harmoni; dan juga pada misi yang keempat, yaitu: Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan,  perindustrian  dan  pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan  taraf  pendidikan,  pengembangan dan  pelestarian  budaya  Banjar,  kuliner  Banjar serta  pariwisata  sungai  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  (Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata: 23)
Strategi  kebijakan  konservasi  sungai  Kota Banjarmasin  dirumuskan  juga  dengan  mengacu kepada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kota Banjarmasin 2013-2032, yaitu sebagaimana yang  digariskan  pada  Pasal  3  Ayat  (1)  bahwa Strategi  penataan  sungai-sungai  terdiri  atas:  a)
Budi  Rahmat  Hakim,  Abdul  Hafiz  Sairazi  dan  Nasrullah,  2021,Paradigma  Fikih  Sungai:  Telaah Kebijakan  Pemerintah  dan  Pemahamaan  Masyarakat  terhadap  Konservasi  Sungai  di  Kota Banjarmasin merevitalisasi  sungai  melalui  koordinasi  dengan UPT  Kementerian  PU  yang  mengelola  wilayah Sungai Barito;                        b) melakukan peremajaan  kawasan  sepanjang  sungai;  dan  c) melaksanaan penyediaan perahu untuk kebutuhan wisatawan.
Konservasi  sungai  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kota  Banjarmasin  merupakan pelaksanaan  dari  Konservasi  Sumber  Daya  Air yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya Air,  dan  yang  dimaksud  dengan  konservasi sumber  daya  air  adalah  upaya  memelihara keberadaan  serta    keberlanjutan  keadaan,  sifat, dan  fungsi  sumber  daya  air  agar  senantiasa tersedia  dalam  kuantitas  dan  kualitas  yang memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  makhluk hidup,  baik  pada  waktu  sekarang  maupun  yang akan datang.
Untuk  melaksanakan  konservasi  sungai sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang tersebut,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun  2011  tentang  Sungai  pada  Pasal  20  Ayat (1)  ditegaskan  bahwa  konservasi  dilakukan melalui  beberapa  kegiatan,  yaitu  perlindungan sungai  dan  pencegahan  pencemaran  air  sungai. Kemudian  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa perlindungan sungai dilakukan melalui perlindungan  terhadap  palung  sungai,  sempadan sungai, danau paparan banjir, dan dataran banjir. Mengenai pencegahan  pencemaran  dalam konservasi sungai diatur oleh Pasal 27, yaitu:
(1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
b. identifikasi  dan  inventarisasi  sumber  air limbah yang masuk ke sungai;
c. penetapan  persyaratan  dan  tata  cara pembuangan air limbah;
d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
f. pengawasan  air  limbah  yang  masuk  ke sungai.
(2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan  sesuai  dengan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan detail strategi kebijakan konservasi sungai diatur oleh Dinas PUPR Kota
Banjarmasin  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Banjarmasin.  Dinas  PUPR  Kota  Banjarmasin dalam pengelolaan sungai telah merumuskan isu strategis yaitu: Revitalisasi sungai bagi kehidupan masyarakat  (Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Kota  Banjarmasin:  54),  yang dituangkan  dalam  beberapa  kebijakan  Dinas PUPR  Kota  Banjarmasin,  yaitu:  a)  Penyesuaian RTRW menjadi Berbasis Sungai, b) Peningkatan Penataan dan Revitalisasi Sumber Daya Air, dan c)  Pelaksanaan  Normalisasi  Saluran  Sungai. (Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kota Banjarmasin: 54).
Kebijakan  Dinas  PUPR  Kota  Banjarmasin tersebut  di  atas  kemudian  dijabarkan  dalam program  Pengembangan,  Pengelolaan,  dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya,  yang  terdiri  dari  Revitalisasi  dan Penataan  Bantaran  Sungai  ( Debt  Swap ), Pelaksanaan Bakti Bersih Sungai, dan Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai. (Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Banjarmasin: 59)
Bidang  Sungai  PUPR  telah  melaksanakan berbagai  kegiatan  pengelolaan  sungai  seperti bersih-bersih  sungai  yang  sering  dilaksanakan dan/atau  dipelopori  oleh  Bidang  Sungai  Dinas PUPR  Kota  Banjarmasin.  Hal  tersebut  juga dipertegas  oleh  salah  seorang  petugas  Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Muhammad Kalam. Dia mengatakan  bahwa  Dinas  PUPR  Kota Banjarmasin  sering  membersihkan  aliran-aliran sungai  dari  tumpukan  sampah  yang  merupakan hasil  kiriman  dari  hulu  maupun  sampah  yang berasal  dari  masyarakat  bantaran  sungai. (Muhammad  Kalam:  2020).  Dinas  PUPR  Kota Banjarmasin  juga  melaksanakan  revitalisasi  dan penataan  bantaran  sungai  yang  dalam  beberapa tahun  ini  dan  masih  dilakukan  dengan merelokalisasi permukiman masyarakat bantaran sungai ke tempat daerah lain yang lebih layak. Dalam  melaksanakan  kebijakan  pengelolaan sungai  di  Kota  Banjarmasin  yang  diantaranya adalah  dengan  mengkonservasi  sungai,  Bidang Sungai  Dinas  PUPR  Kota  Banjarmasin  telah berhasil  mewujudkan  capaian  kinerja  pelayanan dari 2011-2015 yaitu sepanjang 43.43 Km sungai yang sudah ditangani, dengan rincian: tahun 2011 sepanjang  6,10  km,  tahun  2012  sepanjang  9,61 km, tahun 2013 sepanjang 7,07 km, tahun 2014
sepanjang  10,41  km,  dan  pada  tahun  2015 sepanjang  10,24  km.  (Dinas  Pekerjaan  Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin: 54).
Dalam  pelaksanaan  konservasi  sungai, terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi oleh  Bidang  Sungai  Dinas  PUPR  Kota Banjarmasin,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin: 40-41), yaitu: a. Untuk  menjalankan  kebijakan  “Mewujudkan kota  Banjarmasin  indah  dengan  penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud  kota  yang  asri  dan  harmoni”, Bidang  Sungai  PUPR  Kota  Banjarmasin menghadapi kendala sebagai berikut:
1) Adanya kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sungai;
2) Dukungan dari organisasi masyarakat yang peduli akan pentingnya kelestarian sungai;
3) Sosialisasi  tentang  pengelolaan  dan penataan sungai dan drainase;
4) Rendahnya  kesadaran  masyarat  akan pentingnya  fungsi  dan  keberadaan  sungai dalam pemanfaatan sumber air yang tidak ramah lingkungan serta tidak memperhatikan aspek berkelanjutan;
5) Keterbatasan  Dana  dan  Sumber  Daya Manusia  yang  dimiliki  dibidang  pengairan dan pengawasan;
6) Kurangnya peralatan dan personil pendukung  operasional  untuk  tanggap darurat; dan
7) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi  antara  stakeholder  terkait dalam pengelolaan sumber daya air.
b. Untuk  menjalankan  kebijakan “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” .
Dalam mewujudkan  strategi  kebijakan  ini,  Bidang Sungai  PUPR  Kota  Banjarmasin  menghadapi kendala sebagai berikut:
1) Alokasi dana yang terbatas;
2) Dinamika  pembangunan  yang  cepat  dan pesatnya pertumbuhan penduduk
menurunkan kualitas ruang; 3) Ketergantungan masyarakat akan pemenuhan  kebutuhan  air  langsung  dari sumbernya;
4) Kurangnya  dukungan  masyarakat  dalam pengelolaan sampah dan air limbah;
5) Komitmen
pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau; 6) Adanya kebijakan pembangunan pemukiman baik dari pemerintah maupun
swasta  dengan  jaringan  air    bersih  sistem sanitasi yang memadai; dan
7) Pemasangan pengumuman/himbauan. Adapun  dinas  lain  yang  terlibat  menangani pengelolaan lingkungan terkait kebersihan sungai adalah  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota Banjarmasin. DLH Kota Banjarmasin mempunyai tugas  pokok  menyusun  perencanaan  dan melaksanakan    kebijakan  daerah  dalam  bidang penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian  perencanaan    lingkungan,  serta pelayanan  dan  pengolahan  kebersihan.  (Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin: 2) Program  kerja  yang  sudah  dilaksanakan  oleh DLH Kota Banjarmasin terkait dengan kebijakan konservasi  sungai  oleh  Pemerintah  Kota Banjarmasin yaitu pengawasan dan pengendalian lingkungan,  pemantauan  dan  pemulihan  kualitas lingkungan serta pengevaluasian melalui pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  (Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin: 18-19). Isu yang paling menonjol yang ditekankan oleh DLH adalah  masalah  pencemaran  air  sungai.  Karena itu, DLH rutin melakukan kegiatan uji kualitas air sungai  di  beberapa  lokasi  sungai  di  Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Bidang Tata Lingkungan  pada  Dinas    Lingkungan  Hidup (DLH)  serta  UPTD  Laboratorium  Lingkungan Hidup.  (Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Banjarmasin: 19)
Pengelolaan  sungai  pada  saat  penelitian  ini dilaksanakan  berpedoman  pada  Peraturan Daerah  Kota  Banjarmasin  Nomor  15  Tahun 2016  tentang  Upaya  Peningkatan  Pengelolaan Sungai,  tetapi  secara  substansi  lebih  mengacu pada  Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Sungai (Widodo, dkk: 19).
Pada  umumnya  kebijakan  konservasi  sungai yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota Banjarmasin  masih  belum  dapat  dikatakan berjalan  secara  efektif,  karena  dari  data  yang diperoleh  dari  wawancara  yang  dilakukan, terlihat  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  kota Banjarmasin  yang  hidup  dan  bermukim  di lingkungan atau di bantaran sungai masih belum mengetahui  tentang  konservasi  sungai  tersebut. Sebagai  contoh,  Ibu  Sapriah  (Informan  I)  dan Bapak  Yadi  (Informan  IX)  yang  bermukim  di bantaran  Sungai  Pengambangan,  mereka  berdua tidak  mengetahui  sama  sekali  adanya  kebijakan konservasi  sungai  yang  diterapkan  oleh
Budi  Rahmat  Hakim,  Abdul  Hafiz  Sairazi  dan  Nasrullah,  2021,Paradigma  Fikih  Sungai:  Telaah Kebijakan  Pemerintah  dan  Pemahamaan  Masyarakat  terhadap  Konservasi  Sungai  di  Kota Banjarmasin Pemerintah  Kota  Banjarmasin  (Sapriah:  2020). Namun,  dari  beberapa  informan  lain,  sebagian kecil  mengetahui  tujuan  dari  dilaksanakannya konservasi  sungai  salah  seorangnya  adalah Muhammad Sidik (Informan VI), yang menyampaikan bahwa tujuan ataupun fungsi dari diberlakukannya  konservasi  sungai  adalah sebagai  upaya  pengembalian  fungsi  sungai untuk aliran,  pembebasan  lahan  di  sekitar  sungai, menjadikan  sungai  sebagai  tempat  wisata  dan rekreasi. (Muhammad Sidik: 2020).
Meskipun  kebanyakan  masyarakat  bantaran sungai  di  Kota  Banjarmasin  tidak  mengetahui dan/atau  tidak  mengerti  tentang  kebijakan konservasi  sungai  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kota  Banjarmasin,  akan  tetapi secara  parsial  mereka  sudah  sangat  memahami penerapan konservasi sungai tersebut. Gambaran  ini  didapat  dari  jawaban  semua informan  yang  menyatakan  bahwa  ada  larangan bagi  masyarakat  Kota  Banjarmasin  membuang sampah ke aliran sungai.

## C. Respon  Masyarakat  Muslim  Kota
Banjarmasin terhadap Kebijakan Pemerintah  terkait  Upaya  Konservasi Sungai Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data bahwa  pada  umumnya  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat sekitar/ bantaran sungai tersebut  mengenai  kebijakan  konservasi  sungai hanya  sampai  pada  ketentuan-ketentuan  yang berkenaan  dengan  aturan  larangan  membuang sampah  sembarangan  ke  sungai,  sanksi  denda bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan  termasuk  ke  sungai,  dan  anjuran membersihkan sungai secara rutin.
Pernyataan  tersebut  di  atas  peneliti kemukakan setelah mendengar dan mempelajari informasi-informasi  yang  diperoleh.  Misalnya, seperti  salah  seorang  informan  yang  tinggal  di sekitar  wilayah  bantaran  sungai  Pengambangan mengatakan  bahwa  dirinya  sangat  mendukung ketentuan  Pemerintah  Kota  Banjarmasin tersebut karena akan memberikan efek jera jika benar  benar  diterapkan  (Ipah:  2020).  Menurut informan  lainnya,  seorang  ibu  yang  merupakan pedagang  di  daerah  bantaran  Sungai  Kelayan, menuturkan bahwa dia tidak mengetahui adanya aturan-aturan dari pemerintah terkait
pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sungai.  (Ipah: 2020).
Sedangkan seorang informan yang bermukim di bantaran Sungai Martapura di daerah  Basirih, bahwa  pemerintah  sudah  sering  melaksanakan sosialisasi mengenai larangan membuang sampah ke  sungai  dan  bahwa  eksistensi  sampah  dan kotoran  di  sungai  bagi  masyarakat,  akan  tetapi masih  belum  dapat  menyadarkan  masyarakat sepenuhnya.  Di  antara  mereka  masih  banyak membuang  sampai  ke  sungai  meskipun  TPS sudah  disediakan,  dan  masih  sering  membuang kotoran  ke  sungai  meskipun  WC  umum  sudah dibangunkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. (Informan V: 2020)
Berdasarkan  semua  data  yang  diperoleh  dari penelitian  ini,  peneliti  menemukan  bahwa masyarakat  masih  belum  mampu  memahami secara  baik  urgensi  dari  kebijakan  konservasi sungai  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah meskipun  mereka  menyadari  dan  mengetahui akan  pentingnya  keberadaan  sungai  bagi kehidupan mereka.
D. Dukungan  Pemahaman  Keagamaan Masyarakat Muslim di Kota
Banjarmasin  terhadap  Pemanfaatan dan Konservasi Sungai Keterlibatan  masyarakat  yang  bermukim  di bantaran  sungai  di  kota  Banjarmasin  bervariasi, tergantung  daerah  masing-masing.  Namun secara umum dilakukan dengan kegiatan gotong royong  pembersihan  sungai  baik  yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat maupun  yang  didorong  dan  difasilitasi  oleh pemerintah  Kota  Banjarmasin  melalui  Bidang Sampah  Dinas  Lingkungan  Hidup  maupun  yang langsung  dikoordinasi  oleh  Bidang  Sungai  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Dari  beberapa  informan  yang  diwawancarai, diperoleh  keterangan  bahwa  keterlibatan masyarakat  dalam  penerapan  konservasi  sungai adalah dengan mengikuti kegiatan gotong royong untuk  membersihkan  sungai  di  lingkungan mereka  bermukim.  Menurut  Fatma  (Informan VII),  sebagai  bagian  masyarakat  yang  hidup  di salah satu bantaran sungai kota Banjarmasin dia mendukung sepenuh kegiatan masyarakat dalam membersihkan  sungai.  Dia  menghimbau  agar masyarakat  ikut  melaksanakan  apa  yang  sudah
menjadi kebijakan pemerintah mengenai konservasi sungai ini. (Fatma: 2020)
Adapun  M.  Sidik,  dia  sangat  setuju  dan mendukung  kegiatan  konservasi  sungai  demi kenyamanan  masyarakat  kota  Banjarmasin. Selain  itu,  dia  menegaskan  bahwa  sungai merupakan ciri khas Kota Banjarmasin dan telah banyak membawa manfaat bagi Kota Banjarmasin ini. Oleh karena itu selain mengikuti gotong  royong,  salah  satu  wujud  dukungan terhadapa  konservasi  sungai  menurut  Sidik adalah  dengan  selalu  berusaha  untuk  tidak membuang  sampah  ke  sungai  apalagi  sampah yang  tidak  mudah  terurai  seperti  plastik  dan botol kaca. (Muhammad Sidik: 2020).
Lain lagi halnya dengan Ibu Sapriah (Informan I)  dan  Bapak  Yadi  (Informan  IX).  Selain mengikuti kegiatan gotong royong, mereka juga sering  dilibatkan  dalam  rapat-rapat  yang diselenggarakan  oleh  RT  maupun  Kelurahan dalam  rangka  membahas  kebijakan  untuk konservasi  sungai  di  daerah  mereka.  (Sapriah: 2020).  Bahkan  kedua  informan  tersebut  juga menegaskan  bahwa  mereka  juga  sering mengingatkan  masyarakat  yang  tidak  patuh terhadap  kebijakan  konservasi  sungai  dengan membuang  sampai  ke  aliran  sungai  bahwa perilaku  mereka  berkonsekuensi  denda  karena melanggar  ketentuan  Perda  Kota  Banjarmasin tentang  larangan  membuang  sampai  ke  sungai. (Sapriah: 2020).
Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa keterlibatan  masyarakat  bantaran  sungai  dalam penerapan  kebijakan  konservasi  sungai  yang telah  dijalankan  oleh  Pemerintah  Kota Banjarmasin  adalah  dengan  melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan dan  aliran  sungai,  baik  itu  membersihkan sampah-sampah  yang  mengalir  di  aliran  sungai maupun  yang  berserakan  di  lingkungan  sekitar sungai.  Selain  itu,  terdapat  juga  budaya  saling mengingatkan  di  antara  masyarakat  dalam  hal menjaga  kelestarian  sungai  sehingga  dapat dimanfaatkan  dan  agar  tidak  melanggar aturan/kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
Terkait dengan informasi mengenai pemahaman  keagamaan  masyarakat  Kota Banjarmasin,  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara dengan  para  informan  di  mana  di  antaranya Muhammad Sidik, seorang informan yang tinggal di  sekitar  bantaran  sungai  wilayah  Seberang
Mesjid  yang  menjelaskan  bahwa  ajaran  agama Islam  tentang  menjaga  sungai  yang  dia  pahami salah  satunya  adalah  siapa  yang  menjaga  aliran sungai  akan  mendapatkan  ganjaran  pahala. Menurutnya,  masyarakat  jangan  membuang sampah  sembarangan,  karena  bersih  adalah sebagian  dari  iman.  Sidik  menceritakan  bahwa ustadz-ustadz  mengimbau  melalui  ceramah agama  dengan  menjaga  kebersihan  lingkungan melalui fikih lingkungan dan menjaga kebersihan apa  saja,  termasuk  kebersihan  sungai.  (Sapriah: 2020).
Ibu Ipah seorang Informan yang bermukim di lingkungan  Sungai  Kuin  juga  tidak  pernah mendengar  anjuran/himbauan  dari  ulama/ustadz untuk  melestarikan  sungai,  bahkan  menurutnya keberadaan  sampah  di  Sungai  Kuin  semakin bertambah  banyak  setiap  tahunnya,  akan  tetapi tidak  ada  petugas  yang  membersihkan  sungai. (Ipah:  2020).  Informan  V  yang  bermukim  di sekitar  Sungai  Kelayan  juga  mengatakan  hal serupa,  bahwa  tidak  ada  himbauan  tokoh masyarakat  dan  tokoh  agama  mengenai pelestarian sungai. (Ipah: 2020)
Meskipun  tidak  pernah  mendengar  ajakan dari  ulama  atau  tuan  guru  atau  ustadz  untuk menjaga  kelestarian  dan  kebersihan  sungai  agar bisa memanfaatkannya dengan baik, Informan IV mengetahui  secara  jelas  bahwa  kebersihan adalah sebagian dari iman maka dari itu menjaga kebersihan  sungai  juga  termasuk  beribadah. (Informan IV: 2020).
Selain  dari  itu,  hal  yang  paling  miris  adalah bahwa meskipun sosial budaya masyarakat Kota Banjarmasin  merupakan  budaya  yang  kental diwarnai ajaran Islam, namun dalam implementasinya  sebagian  masyarakat  yang bermukim  di  bantaran  sungai  kurang  diberikan sosialisasi,  himbauan  dan/atau  ajaran  mengenai pelaksanaan fikih sungai dari tokoh-tokoh agama setempat,  yang  salah  satunya  adalah  menjaga, memelihara dan melestarikan sungai.

## E. Temuan
Pada  dasarnya,  pemanfaatan  sungai  oleh masyarakat  Kota  Banjarmasin  yang  tinggal  di sekitar bantaran sungai tidak jarang menimbulkan  problem  terhadap  keberadaan sungai  itu  sendiri.  Keberadaan  rumah  tinggal yang tidak hanya berdiri di bantaran  sungai tapi bahkan  juga  tidak  sedikit  yang  berdiri  di  atas sungai  di  samping  mempersempit  luasan  sungai
Budi  Rahmat  Hakim,  Abdul  Hafiz  Sairazi  dan  Nasrullah,  2021,Paradigma  Fikih  Sungai:  Telaah Kebijakan  Pemerintah  dan  Pemahamaan  Masyarakat  terhadap  Konservasi  Sungai  di  Kota Banjarmasin yang ada  juga menyebabkan pencemaran sungai akibat  limbah  rumah  tangga  yang  dibuang langsung  ke  sungai.  Lebih  fatalnya,  pembuangan sampah  rumah  tangga  ke  sungai  yang  dilakukan sebagian masyarakat seolah sudah tidak menjadi hal  yang  tabu  lagi.  (Fitriansyah,  dkk:  117). Mereka  beranggapan  bahwa  sampah  yang mereka  buang  akan  terbawa  arus  ke  hilir  dan hilang  dengan  sendirinya,  padahal  sampah  non organik  disamping  menimbulkan  pencemaran, sifatnya  juga  tidak  akan  hancur  dan  akan mengendap  ke  bawah  sehingga  terjadi pendangkalan.
Oleh karena itu, sebagai upaya menyelamatkan  keberadaan  sungai  dan  kualitas hidup  masyarakat  di  sekitar  bantaran  sungai, Pemerintah  Kota  Banjarmasin  dalam  program kebijakannya  telah  menetapkan  sungai  sebagai bagian  dari  aset  kota.  Pemerintah  Kota Banjarmasin  gencar  mengembangkan  sarana publik  dan  fasilitas  pendukung  wisata  di sepanjang  bantaran  sungai  untuk  membangun citra kota. Pemko Banjarmasin juga memberikan bantuan  pembangunan  fasilitas  MCK  untuk rumah tangga sebagai alternatif pengganti jamban yang  dibangun  masyarakat  di  atas  sungai. Penetapan  jalur  hijau  dengan  penataan  rumah tinggal maupun bangunan lainnya yang beradaa di sekitar  bantaran  sungai  juga  semakin  gencar dilakukan  sebagai  upaya  menghidupkan  kembali keberadaan  sungai  dan  menjaga  kelestariannya. Kebijakan  dan  program  pengelolaan  sungai secara khusus didelegasikan kepada satuan kerja perangkat  daerah  melalui  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  Kota Banjarmasin  Up.  Bidang  Sungai  dan  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin.
Kebijakan  konservasi  sungai  yang  ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin adalah suatu bentuk  kebijakan  publik.  Menurut  Thomas  R. Dye  (1981)  yaitu: “Public  policy  is  whatever governments  choose  to  do  or  not  to  do”. Dye berpendapat  bahwa  kebijakan  publik  adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau  tidak  dilakukan.  Dalam  perspektif  teori kebijakan publik, langkah-langkah yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  tersebut tentu  saja  harus  disesuaikan  dengan  kondisi daerah  dan  fakta  sosiologis  masyarakat  Kota Banjarmasin. Implementasi kebijakan publik yang
dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah  Kota  Banjarmasin  harus  mengacu pada ketentuan-ketentuan kebijakan pemerintah pusat.
Sesuai  kondisinya,  sungai-sungai  di  Kota Banjarmasin  merupakan  sumberdaya  yang mengalir,  dimana  pemanfaatan  di  daerah  hulu akan  mengurangi  manfaat  di  hilirnya.  Sebaliknya perbaikan  di  daerah  hulu  manfaatnya  akan diterima  di  hilirnya.  Berdasarkan  hal  tersebut diperlukan  suatu  perencanaan  terpadu  dalam pengelolaan  DAS  dengan  melibatkan  semua sektor  terkait,  seluruh stakeholder dan  daerah yang  ada  dalam  lingkup  wilayah  DAS  dari  hulu hingga  ke  hilir.  (Direktorat  Kehutanan  dan Konservasi Sumberdaya Air: 16)
Secara sosiologis, kebijakan pemerintah akan dapat berjalan secara efektif jika direspon positif oleh masyarakat dan stakeholder terkait. Sebuah peraturan  juga  akan  dapat  terimplementasi dengan  baik  jika  mendapat  dukungan    dan keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  mengawal dan  merealisasikannya.  Keterlibatan  masyarakat dalam  pengelolaan  sungai  di  Kota  Banjarmasin telah  diatur  dalam  ketentuan  yang  termuat dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Sungai. Partisipasi masyarakat tersebut dilibatkan dalam  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  yang telah ditentukan pada Pasal 11 yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama atas kondisi sungai yang baik dan sehat;
(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi yang  berkaitan  dengan  peran  dalam pengelolaan sungai;
(3) Masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam perencanaan,  pemanfaatan,  perlindungan, dan pengawasan sungai;
(4) Masyarakat  wajib  ikut  serta  menjaga kelesatarian fungsi dan manfaat sungai; dan
(5) Masyarakat  dapat  membentuk  kelompok yang berperan dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengawasan sungai.
Kemudian  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Banjarmasin  Nomor  15  Tahun  2016  tentang Upaya  Peningkatan  Pengelolaan  Sungai  juga dijelaskan  bahwa  salah  satu  pemberdayaan tersebut  adalah  adanya  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  sungai.  Partisipasi  tersebut dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  kegiatan-
kegiatan  yang  dilakukan  oleh  komunitas masyarakat  seperti    kegiatan  pembersihan sungai.
Adapun  efektivitas  penerapan  kebijakan konservasi  sungai  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Kota  Banjarmasin  masih  belum sepenuhnya  berhasil.  Keberhasilan  penerapan kebijakan  ini  bisa  dikatakan  hanya  sampai  pada tersampaikannya  informasi  dalam  sosialisasi- sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh  Bidang  Sungai Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (PUPR)  Kota  Banjarmasin  dan  Bidang  Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin  mengenai  menjaga  sungai  dari sampah dan/atau kotoran. Namun masih banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  dan memahami kebijakan konservasi sungai.
Perilaku  masyarakat  yang  sudah  terbiasa membuang  sampah  ke  sungai  dianggap  seakan- akan  menjadi  suatu  hal  yang  lumrah.  Padahal Islam  sebagai  agama  yang  mayoritas  dianut masyarakat  Kota  Banjarmasin  dengan  jelas memberikan  petunjuk  menjaga  kebersihan  dan kesehatan (kemaslahatan) lingkungan. Problematika  inilah  yang  menjadi  penting  untuk membumikan  fikih  sungai  dalam  kehidupan masyarakat  Kota  Banjarmasin  yang  religius, terutama yang hidup di sekitar atau di bantaran sungai-sungai di Kota Banjarmasin.
Sebenarnya  apabila  masyarakat  mengetahui dan  memahami  konservasi  sungai  maupun kebijakan  tentang  hal  tersebut  maka  akan melahirkan  partisipasi  masyarakat  yang  aktif. Sondang  P.  Siagian,  sebagaimana  yang  dikutip oleh  Khairuddin  (1992:  125),  mengemukakan pentingnya  partisipasi masyarakat, yakni: “Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh  karena  itu  pada  akhirnya  melaksanakan berbagai  kegiatan  pembangunan,  rakyat  banyak memegang  peranan  sekaligus  sebagai  objek  dan subjek pembangunan” . Dalam menerima suatu kebijakan masyarakat juga dituntut dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya.  Namun  perlu  disadari  bahwa dalam  hal  ini  partisipasi  masyarakat  mutlak diperlukan  dan  tanpa  adanya  keterlibatan masyarakat  maka  konservasi  sungai  yang  telah direncanakan  tidak  akan  berhasil.  Masyarakat Kota  Banjarmasin  terutama  yang  bermukim  di bantaran  sungai  merupakan  faktor  utama keberhasilan program atau kebijakan konservasi sungai tersebut.
Faktanya,  kebijakan  konservasi  sungai  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin masih  kurang  diketahui  oleh    masyarakat  yang bermukim  di  sekitar  bantaran  sungai,  mereka hanya  sebatas  mengetahui  adanya  larangan membuang  sampah  ke  sungai  dan  kurang memahami  konsep  dan  tujuan  dari  konservasi sungai dalam pengertian yang lebih luas, sehingga dimungkinkan dengan demikian dukungan peran serta  aktif  dari  masyarakat  dalam  upaya-upaya konservasi  masih  sangat  terbatas.  Padahal, keberadaan  sungai  bagi  sebagian  masyarakat bantaran  sungai  di  Kota  Banjarmasin  masih memegang  peranan  yang  cukup  penting  dalam berbagai  segi  kehidupan,  bahkan  masih  banyak warga  masyarakat  yang  memanfaatkan  sungai untuk keperluan mandi dan cuci. Bantaran sungai ini  juga  dapat  dijadikan  sarana  sosialisasi  untuk belajar kebudayaan masyarakatnya. (Rochgiyanti: 58-59) Meskipun distribusi air bersih yang disalurkan oleh  Perusahaan  Air  Minum  Bandarmasih  Kota Banjarmasin  telah  sampai  ke  daerah  bantaran sungai  Kota  Banjarmasin  dan  sekitarnya,  tetapi masih  terdapat  beberapa  manfaat  sungai  yang langsung  dirasakan  masyarakat  yang  hidup  di sekitar  bantaran  atau  pinggiran  sungai.  Dengan banyaknya  manfaat  langsung  sungai  bagi masyarakat terutama masyarakat yang hidup dan bermukim  di  sekitar  atau  di  bantaran  sungai, maka  konservasi  sungai  merupakan  suatu  hal yang  penting  bahkan  wajib  dilaksanakan  guna menjaga, memelihara dan melestarikan eksistensi sungai-sungai tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah dilaksanakan  pula,  peneliti  menilai  bahwa sebagian besar masyarakat bantaran sungai Kota Banjarmasin  menyatakan  bahwa  mereka  cukup menyadari  pentingnya  pelestarian  sungai  agar manfaat dan fungsi sungai dapat mereka rasakan sebaik-baiknya. Namun kesadaran akan pentingnya  pelestarian  sungai  tersebut  tidak dibarengi  dengan  tingkat  pengetahuan  dan pemahaman keagamaan masyarakat setempat. Secara umum sebagian besar informan hanya sebatas  memahami  bahwa  Islam  menganjurkan untuk  menjaga  kebersihan  lingkungan  dan perilaku  hidup  tidak  sehat  dan  yang    dapat mengotori  atau  menjadikan  lingkungan  menjadi rusak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun pengetahuan mereka terkait dengan pemanfaatan  sungai  dan  pelestariannya  dalam
Budi  Rahmat  Hakim,  Abdul  Hafiz  Sairazi  dan  Nasrullah,  2021,Paradigma  Fikih  Sungai:  Telaah Kebijakan  Pemerintah  dan  Pemahamaan  Masyarakat  terhadap  Konservasi  Sungai  di  Kota Banjarmasin fikih  masih  dipahami  secara  terbatas  dan berkenaan  dengan  pengaturan  tentang  sungai dan  pemanfaatan  sumber-sumber  air  tidak pernah mereka ketahui dan tidak pernah mereka dengar  sebelumnya  dalam  ceramah-ceramah atau  pesan-pesan  keagamaan  yang  disampaikan para mubalig/da’i.
Minimnya  pengetahuan  masyarakat  dan pemahaman  mereka  tentang  ajaran  fikih mengenai  pemanfaatan  dan  pelestarian  sumber air  dan  sungai  ini  menyebabkan  terbatasnya persepsi  dan  dukungan  sikap  mereka  terhadap upaya-upaya konservasi yang dilakukan pemerintah. Dakwah-dakwah agama baik berupa khutbah,  ceramah  maupun  lainnya  tentang lingkungan  dan  lebih  khusus  mengenai pentingnya  menjaga  dan  melestarikan  sungai yang  semestinya  menjadi  edukasi  yang  efektif bagi  masyarakat  juga  diakui  masih  jarang dilakukan.
Secara  normatif,  sebenarnya  ajaran  Islam sangat konsen dalam memperhatikan pentingnya menjaga  kelestarian  lingkungan.  Pemeliharaaan sumber  air  dari  pencemaran  wajib  dilakukan oleh  semua  pihak,  baik  masyarakat  maupun pemerintah.  Kewajiban  ini  didasarkan  pada kaidah fiqhiyah : “maa laa yatimmu al wajib illa bihi fa huwa wajib ”, sesuatu yang menyebabkan suatu kewajiban  tidak  terlaksana  secara  sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib dilakukan untuk kesempurnaan  pelaksanaan  kewajiban  tersebut. Dalam  kaitan  dengan  pemeliharaan  sumber  air dari  pemcemaran,  ajaran  agama  Islam  (fikih) sudah  menunjukkan  ke  arah  pencegahan  yang sangat  cermat.  Ajaran  Islam  menghendaki  ada tempat  khusus  untuk  buang  kotoran  atau dengan  kata  lain  buang  kotoran  tidak  boleh dilakukan  di  sembarang  tempat  karena  selain akan  mengganggu  kenyamanan  lingkungan  juga akan  mencemarkan  air,  tanah,  maupun  udara. Dalam  fikih  juga  disebutkan,  air  yang  tercemar oleh  kotoran  manusia  dan  jenis  kotoran  lian adalah air najis atau air mutanajjis. Dalam  fikih  juga  dikenal  konsep harim  al- nahar (Abu  Jaib:  86  dan  Athaillah:  40) , yaitu membiarkan  bantaran  sungai  kosong  dari bangunan karena bantaran tersebut diperuntukkan  bagi  tindakan-tindakan  yang diperlukan  untuk  konservasi  sungai.  Konsep  itu tercantum  dalam  Imam  al-Bijuri  dan  Ibnu  Hajar
al-Haitami,  Al-Bijuri  bahkan  merekomendasikan agar semua bangunan yang terlanjur didirikan di bantaran  sungai,  meskipun  berupa  mesjid,  agar digusur.  (Baijuri:  54).  Penggusuran  terhadap semua  bangunan  yang  ada  di  bantaran  sungai, menurut  al-Haitami  adalah  hasil  kesepakatan empat mazhab. (Haitami: 306-307) Program-program  kebijakan  dan  regulasi terkait  pengelolaan  sungai  yang  berorientasi pada  pelestarian  lingkungan  hidup  sebagaimana yang  ditetapkan  Pemerintah  Kota  Banjarmasin sudah  cukup  relevan  dengan  semangat  ajaran Islam  dan  prinsip-prinsip maqashid  al-syariah untuk  menjamin  kemaslahatan  alam  dan  daya dukung  hidup  masyarakat  secara  lebih  luas. Konsep  fikih  mengenai  pemanfaatan  air  dan lingkungan  sungai  serta  pelestarian  eksistensi dan  fungsinya  dalam  kehidupan  seyogyanya  juga menjadi  landasan  sekaligus  pendorong  sikap positif  masyarakat  dalam  turut  mendukung upaya-upaya  konservasi  sungai  sehingga  dengan demikian  akan  terbangun  kesadaran  privat  dan moralitas publik dalam mewujudkan kemaslahatan lingkungan.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan  Pemerintah  Kota  Banjarmasin  dalam pengelolaan dan konservasi sungai terimplementasi  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Banjarmasin 2013-2032 dan dalam visi-misi Walikota Banjarmasin 2016-2021.
Kebijakan  tersebut  diatas  dilaksanakan  oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kota  Banjarmasin  melalui  revitalisasi  dan penataan  bantaran  sungai,  pelaksanaan  bakti bersih  sungai  dan  revitalisasi  dan  penataan bantaran  sungai.  Dinas  Lingkungan  Hidup  juga terlibat  melalui  bidang  penataan  lingkungan, pengawasan  dan  pengendalian  perencanaan lingkungan,  serta  pelayanan  dan  pengolahan kebersihan.  Upaya  lain  yang  dilakukan Pemerintah  Kota  Banjarmasin  yaitu  penetapan jalur  hijau  di  sekitar  bantaran  sungai.  Kebijakan konservasi  sungai  mendapat  respon  positif  dari masyarakat  Kota  Banjarmasin  yang  terwujud dalam  bentuk  gotong  royong  pembersihan lingkungan  dan  aliran  sungai,  namun  partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap konsevasi
sungai masih rendah karena masih ada kebiasaan membuang  sampah  di  sungai  dan  pembangunan rumah/bangunan di bantaran sungai meski sudah dilarang.
Adapun  pemahaman  keagamaan  masyarakat muslim di Kota Banjarmasin dalam pemanfaatan dan  konservasi  sungai  masih  rendah  karena belum  didukung  secara  memadai  oleh pengetahuan  mereka  terhadap  konsep  ajaran fikih  dan  aturan-aturan  terkait  konservasi lingkungan  secara  lebih  luas.  Fikih  dalam pengetahuan  mereka  masih  dipahami  hanya sebagai  aturan-aturan  hukum  yang  terkait dengan ibadah saja. Sebagian besar informan juga mengaku  belum  memahami  secara  khusus bahwa  menjaga,  mengelola,  dan  melestarikan sungai  dan  sumber-sumber  air  merupakan bentuk  pengamalan  fikih  yang  menjadi  bagian integral dari ajaran Islam.
Disarankan  kepada  pemerintah  khususnya Pemerintah  Kota  Banjarmasin  agar  lebih mengintensifkan  sosialisasi  peraturan  daerah maupun  regulasi  lain  menyangkut  pengelolaan sungai  sehingga  keberadaanya  dapat  berdaya guna  dalam  menjamin  kemaslahatan  sungai sebagai  sumber  daya  air  dan  fasilitas  publik. Kepada lembaga-lembaga keagamaan diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  ajaran  agama tentang etika pemanfaatan sumber  daya air dan sungai  serta  pentingnya  konservasi  lingkungan sehingga  dapat  turut  membumikan  fikih  sungai dan  membangun  motivasi  keagamaan  yang mendukung  upaya  pelestarian  dan  perwujudan kemaslahatan  lingkungan  secara  lebih  luas. Kemudian,  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat khususnya  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan bantaran  sungai  agar  dapat  berperan  serta secara aktif mendukung peraturan dan kebijakan konservasi  sungai  dari  pemerintah  melalui perilaku  hidup  bersih,  menjaga  sungai  dan sumber  air  dari  kerusakan  lingkungan,  serta melakukan  pemanfaatan  sungai  secara  bijak, sehingga  kemaslahatan  sungai  dan  lingkungan secara  umum  dapat  terwujud  sesuai  dengan semangat ajaran Islam
DAFTAR PUSTAKA Abdillah,  Mujiono, Fikih  Lingkungan;  Panduan Spritual  Hidup  Berwawasan  Lingkungan, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN, 2005. Abdullah,  M.  Amin,  “Pelestarian  Lingkungan Hidup  Perspektif  Islam”. Khazanah:  Jurnal
Ilmu  Agama  Islam ,  Vol.  2  No.  7,  Januari-Juli 2005.
Adi, Isbandi Rukminto. Pemberdayaan
Pengembangan  Masyarakat  dan.  Intervensi Komunitas .  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  UI, 2001.
Ariyadi,  Ariyadi.  "Metodologi  Istinbath  Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." Jurnal Hadratul Madaniyah 4.1 (2017): 32-39.
Ariyadi,  Ariyadi,  and  Siti  Maimunah.  "Peran Agama Islam dalam Konservasi Hutan." Daun: Jurnal  Ilmiah  Pertanian  Dan  Kehutanan 4.2 (2017): 63-74.
Ariyadi, Ariyadi. "Nilai-Nilai Qurani dan Sunnah Nabi  dalam  Praktik  Jual  Beli  Pada  Pasar Terapung  di  Kalimantan  Selatan." Anterior Jurnal 17.2 (2018): 115-124. Athaillah ,  “Persepsi  Masyarakat  Muslim  Kota Banjarmasin terhadap Pengelolaan Sungai”,  Jurnal Penelitian IAIN Antasari, No. 10, April 2004. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. Statistik Daerah  Kota  Banjarmasin  2019 ,  Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2019.
________, Daftar  Nama  Sungai  di  Kota Banjarmasin  beserta  Data  Panjang  dan Lebarnya, https://banjarmasinkota.bps.go.id. Bagian  Umum  Kota  Banjarmasin, “Profil  Kota Banjarmasin” , https://umum. banjarmasinkota. go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html . Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Revisi Renstra Tahun  2016-2021 ,  Banjarmasin:  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018.
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Banjarmasin. (Revisi)  Rencana  Strategis  Dinas  Lingkungan Hidup  Tahun  2017-2021 ,  Banjarmasin:  Dinas Lingkungan Hidup, 2019.
Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kota  Banjarmasin.  2018. Revisi  Rencana Strategis  Tahun  2016-2021 ,  Banjarmasin: Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya  Air. “Kajian  Model  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu” , sumber: https://www.bappenas.go.id/.../17kajian- model-pengelolaan-daerah-aliran-  sungai-das- terpadu.
Dunn,  William. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2003.
Dwijowijoto,  Ryant  Nugroho. Kebijakan  Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi .  Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.
Budi  Rahmat  Hakim,  Abdul  Hafiz  Sairazi  dan  Nasrullah,  2021,Paradigma  Fikih  Sungai:  Telaah Kebijakan  Pemerintah  dan  Pemahamaan  Masyarakat  terhadap  Konservasi  Sungai  di  Kota Banjarmasin Dye, Thomas  R. Understanding Public Policy , 3th Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1981. Fitriansyah,  Muhammad.,  Asmadi,  Ayu  Putri
Kusmia Sari. Kualitas Air Sungai Pangambangan Kota Banjarmasin” ,
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ jmts/article/view/6269 ,  diakses  tanggal  28 Mei 2020.
Gassing, A. Qadir, Etika Lingkungan dalam Islam, Jakarta, Pustaka Mapan, 2007.
Istiqomah,
Ermina. dan Sudjatmiko Setyobudihon. “ Nilai  Budaya  Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan:
Studi Indigenous ” , Jurnal  Psikologi  Teori  dan Terapan ,  2014,  Vol.  5,  No.  1,  1-6,  ISSN: 2087-1708, 2014.
Khairuddin. Pembangunan  Masyarakat  Tinjauan Aspek:  Sosiologi,  Ekonomi,  dan  Perencanaan . Yogyakarta: Liberty, 1992. Kodoatie,  Robert  J.,  dkk, Pengelolaan  Sumber Daya  Air  dalam  Otonomi  Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1992.
Maskuriah,  Ulul,  “Sungai  di  Banjarmasin dipenuhi sampah”. Koran online http://www.antarakalsel.com/berita/18401/su ngai-banjarmasin-dipenuhi-sampah  (diakses 16 Februri 2018).
Mentayani,  Ira.  “ Identitas  Dan  Eksistensi Permukiman  Tepi  Sungai  Di  Banjarmasin ”, Prosiding  Seminar  Nasional  Lingkungan Lahan  Basah,  p-ISSN    2623-1611,  e-ISSN 2623-1980, Vol. 4 No. 3 April 2019.
Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin  Nomor  5 Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Banjarmasin 2013-2032.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2011 tentang Sungai.
Rama,  Bahaking,  ”Pelestarian  Lingkungan Ditinjau  dari  Ajaran  Islam” ,  Jurnal Khazanah, Vol.  II  No.  02  Maret-April  2003 , IAIN Antasari Banjarmasin. Rochgiyanti. “ Fungsi  Sungai  Bagi  Masyarakat  Di Tepian Sungai Kuin Kota Banjarmasin ” , Jurnal Komunitas ,  Vol.  3  No.  1,  ISSN  2086-5465, 2011. Rosalina,  Iga. “ Efektivitas  Program  Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di  Desa  Mantren  Kecamatan  Karangrejo Kabupaten  Madetan ” . Jurnal  Efektivitas
Pemberdayaan  Masyarakat ,  Vol.  01  No.  01 Februari 2012.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat. Jakarta: Rajawali, 1980. Sukarni, Bantaran Sungai dalam Perspektif Ajaran Islam, Makalah  Seminar  Kerjasama  MUI Kalsel  dengan  Dinas  Pengelolaan  Sungai  dan Drainase  Kota  Banjarmasin,  Sabtu,  15 September 2012.
________, Islam  dan  Lingkungan  Hidup, Banjarmasin,  Majlis  Pustaka  dan  Informasi PW  Muhammadiyah  Kalimantan  Selatan, 2013.
Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI dan Puslit, 2006.
Thalhah,  M.  dan  Achmad  Mufid  A.R., Fiqih Ekologi:  Menjaga  Bumi  Memahami  Makna Kitab  Suci, Yogyakarta:  Total  Media,  Cet.  I,
2008.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Widodo, Kukuh., Vera D. Damayanti, dan Setia Hadi. “ Perencanaan  Lanskap  Sungai  Kelayan Sebagai  Upaya  Revitalisasi  Sungai  di  Kota Banjarmasin  Kalimantan  Selatan ” , Jurnal Lanskap Indonesia , Vol. 4 No. 1 -2012.
Yayuk, Risari. “ Leksikon Pengungkap Karakteristik  Budaya  Sungai  Masyarakat Banjarmasin dan Nagara: Telaah Etnosentris ” , Jurnal  Naditira  Widya ,  Vol.  12 No.  2  Oktober  2018  Balai  Bahasa Kalimantan Selatan, 2018.