## TIGA FASE PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA (1928—2009): KAJIAN LINGUISTIK HISTORIS
Sudaryanto
Universitas Ahmad Dahlan
E-mail : sudaryanto82uad@gmail.com

## ABSTRAK
Bahasa  Indonesia  mengalami  tiga  fase  perkembangan  sejak  kelahirannya  pada  28 Oktober  1928  hingga  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan.  Tiga  fase  itu mencakup (1) bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, (2) bahasa Indonesia sebagai bahasa  resmi  negara,  dan  (3)  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  internasional.  Metode penelitian  yang  digunakan  ialah  analisis  konten.  Sumber  data  yang  digunakan  ialah buku,  dokumentasi,  dan  foto  yang  merekam  peristiwa  bahasa  Indonesia  selama  kurun waktu  81  tahun.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  fase  bahasa  Indonesia sebagai bahasa persatuan ditandai Ejaan van Ophuijsen dan Kongres Bahasa Indonesia I, (2) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ditandai Pasal 36 UUD 1945, Kongres  Bahasa  Indonesia  II,  Praseminar  Politik  Bahasa  Nasional  (1974),  Seminar Politik Bahasa Nasional (1975), Seminar Politik Bahasa (1999), Ejaan Suwandi (1947), dan  Ejaan  yang  Disempurnakan  (1972),  dan  (3)  fase  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa internasional ditandai Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2009,  dan  Pusat  Pengembangan  Strategi  dan  Diplomasi  Kebahasaan  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Kata kunci : bahasa Indonesia, bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa internasional

## THREE PHASES OF INDONESIAN DEVELOPMENT (1928—2009): A HISTORICAL LINGUISTIC STUDY

## ABSTRACT
Indonesian language experienced three phases of development since its birth on October 28,  1928  until  the  issuance  of  Law  Number  24  Year  2009  on  Flag,  Language,  and Symbol of the Country, and National Anthem. The three phases it covers (1) Indonesian as  a  language  of  unity,  (2)  Indonesian  as  a  country  language,  and  (3)  Indonesian  as  a international language. Research method used is content analysis. Data sources used are books, documentation, and photographs that record Indonesian events over 81 year. The results  of  this  study  indicate  that  (1)  the  phase  Indonesian  as  a  language  of  unity  is marked  van  Ophuijsen  of  Spelling  and  the  Indonesian  Congress  I,  (2)  the  phase
Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018
DOI: doi.org/10.21009/AKSIS.020101
Indonesian  as  a  country  language  is  marked  Article  36  of  the  1945  Constitution, Indonesian  Congress  II,  National  Political  Language  Praseminar  (1974),  National Political  Language  Seminar  (1975),  Political  Language  Seminar  (1999),  Suwandi Spelling  (1947),  and  Improved  Spelling  (1972),  and  (3)  the  phase  of  Indonesian  as  a international  language  marked  Indonesian  Congress  International  IX,  Law  Number  24 Year  2009,  and  the  Center  of  Strategy  Development  and  Linguistic  Diplomacy,  The Development Agency and Language Coachin.
Keywords : Indonesian, language of unity, country language,  international language

## PENDAHULUAN
Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan asal Perguruan Tamansiswa, Yogyakarta, mengungkapkan  bahwa  dasar  bahasa  Indonesia  ialah  bahasa  Melayu  yang  disesuaikan dengan  pertumbuhannya  dalam  masyarakat  Indonesia.  Dengan  istilah  lain,  bahasa Indonesia  akan  seirama  dengan  perkembangan  masyarakat  Indonesia  dari  masa  ke masa. Sebagai contoh, saat diikrarkan melalui peristiwa Sumpah Pemuda (tahun 1928), bahasa Indonesia (saat itu) masih menggunakan ejaan van Ophuijsen. Setelah Indonesia merdeka, atau tepatnya tahun 1947, bahasa Indonesia menggunakan ejaan Republik atau ejaan Suwandi.
“jang  dinamakan  ‘Bahasa  Indonesia’  jaitoe  bahasa  Melajoe  jang  soenggoehpoen pokoknja  berasal  dari  ‘Melajoe  Riau’  akan  tetapi  jang  soedah  ditambah,  dioebah  atau dikoerangi  menoeroet  keperloean  zaman  dan  alam  baharoe,  hingga  bahasa  itoe  laloe moedah  dipakai  oleh  rakjat  diseloeroeh  Indonesia;  pembaharoean  bahasa  Melajoe hingga mendjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia.”
─ Ki Hadjar Dewantara , dalam Kongres Bahasa Indonesia I, 1938 di Solo

## Gambar 1. Charles Adriaan van Ophuijsen

## Gambar 2. Engku Nawawi Gelar Sutan Makmur
Menurut Kridalaksana (2011), ejaan van Ophuijsen merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam Kitab Logat Melajoe (1901) oleh Charles  Adriaan  van  Ophuijsen  dan  merupakan  ejaan  Latin  resmi  yang  pertama  di negeri  ini.  Buku Kitab  Logat  Melajoe disusun  dengan  bantuan  Engku  Nawawi  gelar Sutan  Makmur  dan  M.  Taib  Sutan  Ibrahim.  Sementara  itu,  Sudaryanto  (2017) menjelaskan,  ejaan  Republik  atau  ejaan  Suwandi  merupakan  sistem  ejaan  Latin  untuk bahasa  Indonesia  sesudah  Proklamasi  Kemerdekaan  yang  dimuat  dalam  Surat Keputusan  Menteri  Pengajaran,  Pendidikan,  dan  Kebudayaan,  Mr.  Soewandi,  No. 264/Bhg.  A  tanggal  19  Maret  1947  yang  merupakan  penyederhanaan  atas  Ejaan  van
Ophuijsen, antara lain, adalah perubahan oe menjadi u , sistem ini menjadi ejaan resmi dari tahun 1947 sampai tahun 1972.
Jika  dicermati  secara  saksama,  perubahan  dari  sistem  ejaan  van  Ophuijsen menjadi  sistem  ejaan  Republik  atau  Suwandi,  sesungguhnya  menunjukkan  adanya perkembangan  fase  bahasa  Indonesia.  Awalnya  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa persatuan ( language of unity ), kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa  resmi  negara  ( country  language ).  Selanjutnya,  terbitlah  Undang-Undang  (UU) Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu Kebangsaan.  Aturan  hukum  itu  menjadi  tonggak  bagi  fase  ketiga,  yaitu  bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional (lihat Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 24 Tahun  2009).  Dengan  demikian,  ada  tiga  fase  penting  dalam  perkembangan  bahasa Indonesia.
Namun demikian, sejumlah referensi mata kuliah umum (MKU) Bahasa Indonesia yang  ditulis  oleh  para  pakar  bahasa  Indonesia,  seperti  Rohmadi  dkk  (2014),  Mulyati (2016),  Achmad  H.P.  &  Alek  (2017),  dan  Juanda  dkk  (2017)  belum  menguraikan  tiga fase perkembangan bahasa Indonesia, khususnya rentang tahun 1928—2009. Demikian halnya  dengan  pakar  bahasa  Indonesia  asal  luar  negeri,  seperti  Samuel  (2008),  Jones (2008), dan Paauw (2009). Ketiganya belum menguraikan pula tiga fase perkembangan bahasa  Indonesia.  Atas  dasar  itulah,  penulis  mengambil  topik  penelitian  tiga  fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009) dalam perspektif linguistik historis.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis konten (Krippendorf,  1980).  Penelitian  tentang  tiga  fase  perkembangan  bahasa  Indonesia
(1928—2009)  pada  umumnya  merupakan  analisis  isi  pesan  yang  tercermin  dari  fase- fase  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  bersifat  deskriptif  yang  memerikan  tentang fase-fase  perkembangan  bahasa  Indonesia  selama  81  tahun.  Masalah  fase-fase perkembangan bahasa Indonesia itu akan dianalisis dari perspektif linguistik historis.
Desain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  merupakan  estimasi  terhadap gejala  yang  terdapat  pada  data.  Pola  fase  perkembangan  bahasa  Indonesia  yang  akan dideskripsikan  menyangkut  beberapa  gejala,  maka  parameter  yang  digunakan  juga meliputi  beberapa  parameter  sesuai  gejala  yang  dideskripsikan.  Jika  diskemakan  dapat digambarkan berikut.
Gambar 3. Skema Desain Penelitian
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca dan mencatat secara cermat fase-fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009) yang dijadikan contoh melalui kartu data. Fase-fase perkembangan bahasa Indonesia diambil dari buku, dokumentasi, dan  foto  peristiwa-peristiwa  kebahasaan.  Kartu  data  dibagi  tiga  kelompok,  yaitu  (1) kelompok yang mendeskripsikan fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (tahun 1928), (2) kelompok yang mendeskripsikan fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara  (tahun  1945),  dan  (3)  kelompok  yang  mendeskripsikan  fase  bahasa  Indonesia sebagai bahasa internasional (tahun 2009—sekarang).
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas semantik, jika data yang  muncul  perihal  tiga  fase  perkembangan  bahasa  Indonesia  (1928—2009).
Parameter Data HASIL Analisis Konten
Reliabilitas  yang  digunakan  adalah  reliabilitas  interrater,  yaitu  mengonsensuskan  hasil penelitian dengan pakar linguistik (bahasa Indonesia).
Data dianalisis dengan teknik analisis konten dengan prosedur (a) pencatatan, (b) reduksi  data,  (c)  pengkategorian,  dan  (d)  inferensi.  Pencatatan  dilakukan  dengan  kartu data.  Unit  data  diambil  dari  unit  kata  atau  kosakata  yang  mencerminkan  tiga  fase perkembangan  bahasa  Indonesia  (1928—2009).  Proses  analisisnya  dilakukan  dengan alur  (1)  pemahaman  atas  tiga  fase  perkembangan  bahasa  Indonesia  (1928—2009),  (2) identifikasi tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009), dan (3) klasifikasi tiga  fase  perkembangan  bahasa  Indonesia  (1928—2009)  berdasarkan  fenomena kebahasaan. Setelah klasifikasi data yang belum terstruktur, ditata dan disaring dengan membuang  data-data  yang  kurang  relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Pada  tahap inferensi, yaitu menginterpretasikan tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928— 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  menguraikan  hasil  dan  pembahasan  tiga  fase  perkembangan  bahasa Indonesia (1928—2009) dilengkapi foto-foto peristiwa kebahasaan yang relevan. Secara berurutan,  dibahas  fase  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  persatuan,  bahasa  Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

## Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan
Bahasa  Indonesia  diikrarkan  sebagai  bahasa  persatuan  oleh  para  pemuda  yang mengikuti Kongres Pemuda ke-II di Batavia (kini Jakarta) pada tanggal 27—28 Oktober
1928.  Saat  itu,  para  pemuda  dari  berbagai  organisasi  daerah  mengucapkan  ikrar bernama Sumpah Pemuda sebagai berikut:
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia
Butir  ketiga  menjadi  dasar  pijakan  atas  pengakuan  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa  persatuan.  Dari  segi  pemaknaan,  bahasa  persatuan  menjadi  wahana  pemersatu seluruh  elemen  bangsa.  Artinya,  bangsa  Indonesia  mempersatukan  diri  berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, dari segi ejaan, teks Sumpah Pemuda masih menggunakan ejaan van Ophuijsen. Salah satu ciri bunyi bahasa ejaan  van  Ophuijsen,  yaitu  huruf u ditulis oe .  Jadi,  teks  ikrar  butir  ketiga  jika  ditulis ulang  dengan  ejaan  saat  ini  menjadi  “... Kami  putra  dan  putri  Indonesia  menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia .”
Gambar 4. Peserta Kongres Pemuda ke-II di Batavia, 27—28 Oktober 1928
Berkat ikrar Sumpah Pemuda di atas, keberadaan atau eksistensi bahasa Indonesia telah  diterima  di  masyarakat  Indonesia  pada  saat  itu.  Menurut  Kridalaksana  (1991:  2), penerimaan  itu  menyebabkan  orang  Indonesia  melihat  bahasa  Indonesia  yang  menjadi bahasa  persatuan  bangsa  Indonesia,  dan  bukan  bangsa  lain,  sebagai  bahasa  yang  lain daripada bahasa Melayu.
Sepuluh  tahun  kemudian,  atau  tepatnya  tanggal  25—28  Juni  1938, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) I di Solo. KBI I diselenggarakan atas prakarsa  perseorangan,  jadi  spontanitas  sangat  menandai  suasananya.  Dalam  suratnya kepada  redaksi Majalah  Pembinaan  Bahasa  Indonesia pada  tanggal  12  Oktober  1983,
Mr. Soemanang mengatakan, pencetus KBI ialah Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, seorang  wartawan  harian Soeara  Oemoem Surabaya,  yang  pada  waktu  itu  rajin  sekali menciptakan istilah-istilah baru, dan sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat-surat kabar Cina (Kridalaksana, 1991).
Dalam  suatu  obrolan,  Soedardjo  Tjokrosisworo  menanyakan  kepada  Soemanang bagaimana  kalau  diadakan  Kongres  Bahasa  Indonesia.  Soedardjo  sanggup menggerakkan  pengusaha-pengusaha  dan  tokoh-tokoh  di  Solo,  dan  Soemanang kemudian  menyanggupi  untuk  menghubungi  tokoh-tokoh  dan  kaum  terpelajar  di Jakarta.  Mereka  berdua  berhasil  meyakinkan  para  penulis  yang  tergabung  dalam Poedjangga Baroe serta para jurnalis, guru, dan peminat-peminat lain. Jadi, pemrakarsa Kongres  ini  bukannya  ahli  bahasa  profesional,  melainkan  wartawan  pencinta  bahasa Indonesia.  Mereka  kemudian  menyusun  suatu  “Pengurus  Komite”  di  Jakarta  sebagai berikut:
Ketua Kehormatan : Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat Ketua : Dr. Poerbatjaraka Wakil Ketua : Mr. Amir Sjarifoeddin
Penulis : Soemanang Armijn Pane Katja Soengkana Bendahari 1
: Soegiarti, Mr.
Nj. Santoso-Maria Ulfah
KBI  I  di  Solo  diselenggarakan  selama  tiga  hari,  dari  tanggal  25  Juni  sampai dengan 27 Juni 1938. Berikut ini ialah susunan acara KBI I.
Sabtu, 25 Juni jam 8 sampai 11 malam
a. Penyerahan kongres oleh Ketua Komite Penerimaan kepada Pengurus Kongres.
b. Pembukaan dari ketua kongres Dr. Poerbatjaraka.
c. Menerima ucapan selamat.
Minggu 26 Juni mulai jam 9 pagi Rapat terbuka yang akan berbicara:
Sanoesi Pane : Sejarah Bahasa Indonesia Ki Hadjar Dewantara : Bahasa Indonesia di dalam perguruan H.B. Perdi (Hoofdbestuur : Bahasa Indonesia di dalam persuratkabaran Persatuan Jurnalis Indonesia) Mr. Amir Sjarifoeddin : Menyesuaikan kata dan faham asing kepada Bahasa Indonesia Mr. Muh. Yamin : Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa kebudayaan Indonesia
Minggu 26 Juni pada malam harinya
Rapat  tertutup  buat  memperdalam  tentang  soal-soal  yang  dikemukakan  rapat  terbuka, serta untuk menarik kesimpulan
Senin 27 Juni mulai jam 9 pagi Rapat terbuka yang akan berbicara
1 Kata “bendahari” merujuk pada kaidah bahasa Indonesia sistem Ejaan van Ophuijsen.
T. Soekardjo Wirjopranoto : Bahasa Indonesia di dalam perwakilan T. St. Takdir Alisjahbana : Pembaharuan bahasa dan usaha mengaturnya T. K. St. Pamoentjak : Tentang ejaan Bahasa Indonesia T. Sanoesi Pane : Tentang Institut Bahasa Indonesia T. M. Tabrani : Mencepatkan penyebaran Bahasa Indonesia
Selama tanggal 28 Juni siang dan malamnya disediakan untuk rapat tertutup.
Salah satu hasil nyata ialah bahwa setelah selesai KBI I ini fraksi nasional dalam Volksraad yang dipimpin oleh M. Hoesni Thamrin memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia dalam pandangan umum dewan tersebut—suatu hal yang menimbulkan reaksi negatif dari penjajah (Belanda). Surat kabar Kebangoenan yang dipimpin oleh Sanoesi Pane dalam terbitannya pada tanggal 22 Juni 1938 menyatakan bahwa penyelenggaraan KBI menandai bahwa “... Bahasa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja  dalam  artian  politik,  akan  tetapi  dalam  artian  keboedajaan  jang  seloeas- loeasnja .”  Topik-topik  KBI  I,  seperti  pengindonesiaan  kata  asing,  penyusunan  tata bahasa, pembaruan ejaan, pemakaian bahasa dalam pers, dan pemakaian bahasa dalam undang-undang dipandang sangat relevan dengan perkembangan bahasa Indonesia saat itu dan masa-masa setelahnya (baca: fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional).

## Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Negara
Fase  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  resmi  negara  memiliki  durasi  waktu terlama, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan Pasal 36 UUD 1945, hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Ir. Soekarno dan  Drs.  Moh.  Hatta  membacakan  teks  Proklamasi  Kemerdekaan  pada  tanggal  17 Agustus  1945  dan  sehari  kemudian  bahasa  Indonesia  ditetapkan  sebagai  bahasa  resmi
negara  melalui  Pasal  36  UUD  1945.  Dengan  begitu,  terjadilah  tanda  pergeseran  fase, awalnya  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  persatuan  menjadi  bahasa  Indonesia  sebagai bahasa resmi negara.
Kemudian  muncullah  Ejaan  Suwandi  pada  tahun  1947.  Menurut  Sudaryanto (2017),  ejaan  Suwandi  merupakan  sistem  ejaan  Latin  untuk  bahasa  Indonesia  sesudah Proklamasi  Kemerdekaan  yang  dimuat  dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Pengajaran, Pendidikan,  dan  Kebudayaan,  Mr.  Soewandi,  No.  264/Bhg.  A  tanggal  19  Maret  1947 yang  merupakan  penyederhanaan  atas  Ejaan  van  Ophuijsen,  antara  lain,  adalah perubahan oe menjadi u. Sistem Ejaan Suwandi bernama lain Ejaan Republik. Disebut Ejaan Republik karena bangsa Indonesia saat itu tengah menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi, termasuk di dalam bahasa. Di mata mereka, Ejaan van Ophuijsen dianggap sebagai  bagian  dari  pengaruh  penjajah  Belanda  karena  yang  menyusun  ejaan  itu  ialah orang Belanda, Charles Adriaan van Ophuijsen.
Selanjutnya,  diadakan  Kongres  Bahasa  Indonesia  II  di  Medan  pada  tanggal  28 Oktober—2 November 1954. Berbeda dengan KBI I di Solo yang diselenggarakan atas prakarsa  pribadi-pribadi,  KBI  II  ini  diselenggarakan  oleh  Pemerintah,  yaitu  Jawatan Kebudayaan  Kementerian  Pendidikan,  Pengajaran,  dan  Kebudayaan 2 .  Untuk melaksanakan KBI II disusun Panitia Penyelenggara yang terdiri dari:
Ketua : Sudarsana Wakil Ketua : Dr. Slametmuljana Panitera I : Mangatas Nasution Panitera II : Drs. W.J.B.F. Tooy Panitera III : Nur St. Iskandar Anggota : Pudjowijatno
2 Jawatan  Kebudayaan  Kementerian  Pendidikan,  Pengajaran,  dan  Kebudayaan  setara  dengan  Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini. Jabatan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dijabat oleh Hilmar Farid.
Anggota : Amir Hamzah Nasution Anggota : La Side
Menurut  Kridalaksana  (1991),  keputusan  KBI  II  tidak  menjadi  keputusan, melainkan Pemerintah Republik Indonesia benar-benar menyusun Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan sejarahnya yang panjang dari tahun 1956, hasil Panitia ini  menjadi  embrio  Ejaan  yang  Disempurnakan  (EYD)  yang  diresmikan  pada  tahun 1972. Memang diakui, ada keputusan KBI yang lain, tetapi yang paling meninggalkan bekas tentulah soal ejaan tersebut. Singkat kata, KBI II ada tindak lanjutnya, khususnya ke arah pembaruan ejaan, dari Ejaan Suwandi ke EYD.
Terkait  EYD,  Sudaryanto  (2017)  menjelaskan  bahwa  sistem  ejaan  bahasa Indonesia yang sebagian besar sama dengan sistem ejaan Malaysia, yang termuat dalam Surat  Keputusan  Presiden  No.  57  tanggal  16  Agustus  1972  dan  menjadi  ejaan  resmi bahasa Indonesia sampai tahun 2015. Perbedaannya dengan Ejaan Suwandi, antara lain, adalah huruf j menjadi y , dj menjadi j , nj menjadi ny , ch menjadi kh , tj menjadi c , dan sj menjadi sy .
Gambar 5. Ilustrasi Kongres Bahasa Indonesia II di Medan (1954)
Berikutnya,  diselenggarakan  dua  acara  kebahasaan  secara  berturut-turut  yang menjadi embrio berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa-Badan Bahasa
(d/h  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa-Pusat  Bahasa),  yaitu  Praseminar Politik  Bahasa  Nasional  (1974)  dan  Seminar  Politik  Bahasa  Nasional  (1975).  Halim (1984a  &  1984b)  mengungkapkan  bahwa  melalui  dua  acara  kebahasaan  tersebut, dicapai  rumusan  politik  bahasa  nasional,  yaitu  kebijakan  nasional  yang  berisi perencanaan,  pengarahan,  dan  ketentuan  yang  dapat  dipakai  sebagai  dasar  bagi pengelolaan keseluruhan masalah bahasa. Hal serupa juga menjadi fokus perhatian pada Seminar Politik Bahasa tahun 1999 (Alwi & Sugono, 2011).
Berkat  rumusan  politik  bahasa  nasional  itu,  Pemerintah  melalui  Badan  Bahasa dapat  melakukan  pengembangan  bahasa  dan  pembinaan  bahasa.  Kridalaksana  (2011) menjelaskan bahwa pengembangan  bahasa adalah  usaha untuk memperluas pemakaian bahasa di luar masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran bahasa, media massa,  dan  lain-lain.  Sudaryanto  (2017)  menjelaskan  bahwa  pembinaan  bahasa  adalah upaya  untuk  meningkatkan  mutu  penggunaan  bahasa,  antara  lain,  mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, misalnya melalui  jalur  pendidikan  dan  pemasyarakatan.  Melalui  kedua  usaha  itu,  kelak  posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara semakin kokoh.

## Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional
Fase  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  internasional  merupakan  kelanjutan  dari fase sebelumnya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase ini ditandai adanya  Kongres  Internasional  IX  Bahasa  Indonesia  di  Jakarta,  pada  tanggal  28 Oktober—1  November  2008.  Tema  kongres  tersebut  adalah  “Bahasa  Indonesia Membentuk  Insan  Indonesia  Cerdas  Kompetitif  di  Atas  Pondasi  Peradaban  Bangsa”. Penggunaan  kata internasional pada  nama  kongres  itu  mengisyaratkan  bahwa  saatnya
bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  internasional.  Setahun  kemudian,  terbitlah  Undang- Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,  dan Lambang Negara, serta  Lagu  Kebangsaan  yang  kian  mendukung  peningkatan  fungsi  bahasa  Indonesia menjadi bahasa internasional (Pasal 44 ayat (1).

## Gambar 6. Publikasi Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia
Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 berbunyi, “ Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan .”  Melalui  pasal  tersebut,  Pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Bahasa, berupaya  meningkatkan  fungsi  bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  internasional  secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pengajaran Bahasa Indonesia  bagi  Penutur  Asing  (BIPA).  Kemudian,  Badan  Bahasa  membuat  unit  baru guna  melaksanakan  Pasal  44  ayat  (1)  UU  Nomor  24  Tahun  2009  bernama  Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK).
Salah  satu  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  PPSDK  adalah  penerbitan  buku  ajar BIPA Sahabatku Indonesia sebanyak 6 seri. Enam seri itu meliputi A1 (prapemula), A2 (pemula),  B1  (pramadya),  B2  (madya),  C1  (pralanjut),  dan  C2  (lanjut).  Melalui penerbitan  buku  ajar Sahabatku  Indonesia itu,  kelak  pengajaran  BIPA  di  Indonesia, khususnya  Program  Beasiswa  Darmasiswa  Republik  Indonesia,  memiliki  standardisasi
buku  ajar.  Selain  itu,  PPSDK  juga  rutin  mengirimkan  guru-guru  BIPA  ke  luar  negeri, dengan  masa  tugas  4—5  bulan.  Kelak,  usaha-usaha  PPSDK  itu  dapat  mendorong terciptanya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekurangnya sudah terwujud dengan fakta 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia (Sudaryanto, 2015). Hingga tahun  2013  lalu,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (saat  itu)  Mohamad  Nuh  telah dilakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau universitas di dunia untuk mendirikan  Pusat-Pusat  Pembelajaran  Bahasa  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  Pusat Pembelajaran  Bahasa  Indonesia  di  Universitas  Bahasa-Bahasa  Asing  Beijing  (Beijing Foreign Studies University) yang terletak di Kota Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut. Bahasa Indonesia mengalami tiga fase perkembangan selama 81 tahun (1928—2009),  yaitu (1)  fase  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  persatuan  yang  ditandai adanya  Ejaan  van  Ophuijsen  dan  Kongres  Bahasa  Indonesia  I  di  Solo,  (2)  fase  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  resmi  negara  yang  ditandai  adanya  UUD  1945  (Pasal  36), Kongres  Bahasa  Indonesia  II  di  Medan,  Ejaan  Suwandi,  Ejaan  yang  Disempurnakan, Praseminar  Politik  Bahasa  Nasional  (1974),  Seminar  Politik  Bahasa  Nasional  (1975), Seminar  Politik  Bahasa  (1999),  dan  (3)  fase  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa internasional  yang  ditandai  adanya  Kongres  Internasional  IX  Bahasa  Indonesia,  UU Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penerbitan artikel ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim, A. (ed.). (1984a). Politik bahasa nasional 1 . Jakarta: PN Balai Pustaka.
Halim, A. (ed.). (1984b). Politik bahasa nasional 2 . Jakarta: PN Balai Pustaka.
Jones,  R.  (ed.).  (2008). Loan-words  in  Indonesian  and  Malay .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV-Jakarta.
Kridalaksana,  H..  (1991). Pengantar tentang Pendekatan  Historis dalam Kajian Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia dalam Harimurti Kridalaksana (ed.). Masa lampau bahasa Indonesia: sebuah bunga rampai . Yogyakarta: Kanisius.
Kridalaksana,  H.  (2011). Kamus  linguistik  edisi  keempat .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Krippendorf, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology . Beverly Hills-London: Sage Publications.
Mulyati.  (2015). Terampil  berbahasa  Indonesia  untuk  perguruan  tinggi .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Paauw,  S.  (2009).  One  Land,  One  Nation,  One  Language: An  Analysis  of  Indonesia’s National  Language  Policy  dalam  H.  Lehnert-LeHouillier  dan  A.B.  Fine  (ed.). University of Rochester working papers in the language sciences , 5(1), 2—16.
Samuel,  J.  (2008). Kasus  ajaib  bahasa  Indonesia?  Pemodernan  kosakata  dan  politik peristilahan .  Terjemahan  Dhany  Saraswati  Wardhany.  Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerja sama dengan École française d’Extrême-Orient, Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, dan Forum Jakarta-Paris.
Sudaryanto.  (2015).  Profil  Tiga  Jurusan  Bahasa  Indonesia  di  Tiongkok  Selatan  dan Barat Daya”. Bahastra , Vol. XXXIV, Nomor 1, hlm 69—80.
Sudaryanto. (2017). Kamus umum bahasa dan ilmu bahasa . Yogyakarta: Samudra Biru.
Utami,  S.  R.  (2017).  Pembelajaran  Aspek  Tata  Bahasa  dalam  Buku  Pelajaran  Bahasa Indonesia. Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ,  1(2). 189- 203. doi: doi.org/10.21009/AKSIS.010203