Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10. No. 1  April 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  65 - 74

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR
Oleh :
Pawer Darasa Panjaitan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Email : pawerpanjaitan@gmail.com
Darwin Damanik Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Email : darwin.damanik@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  10 April - 2022 Accepted  24 April - 2022 Available Online 30 April - 2022 The purpose of this study was to determine whether the use of village funds was  effective  in  developing  the  rural  economy  and  infrastructure development  in  Harian  District,  Samosir  Regency.  Qualitative  research methods were used in this study, while the data analysis techniques used were descriptive qualitative data analysis techniques. The results obtained by respondents stated that village funds distributed from the government were sufficient for village development, the existence of village funds was very helpful for village development, the largest use of village funds was used  for  the  construction  and  maintenance  of  farm  roads,  and  in community empowerment  the village funds were  mostly used for village government  programs  for  village  community  empowerment,  the  village government compiles planning documents, each planning program must be supported by the village community, in the implementation the village government  informs  every  expenditure  and  income  of  funds  through banners and placed in front of the village head office
Keyword : Effectiveness,  Village  Fubd, Rural Economy, Infrastructure

## 1. PENDAHULUAN
Desa  merupakan  satu  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintahan  berdasarkan  undang-undang, asal-usul  dan  adat  istiadat  masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI (Sari et al., 2020). Hal tersebut menyebabkan bertambahnya  beban  tanggungjawab  dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut  tetap harus dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  adalah pertanggungjawaban  dalam  Pengelolaan  dana
desa (Nurlailah et al., 2019). Alokasi dana desa dapat  dikatakan  efektif  apabila  sistem pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa, manfaatnya  dapat  langsung  dirasakan  oleh masyarakat  desa  (Sumianto,  2018).  Dalam pelaksanaannya pembangunan desa   mengacu pada      pencapaian      tujuan      pembangunan yaitu      mewujudkan  kehidupan  masyarakat pedesaan  yang  mandiri,  maju,  sejahtera,  dan berkeadilan.
Pembangunan  pedasaan  harus  dilihat  sebagai upaya  mempercepat  pembangunan  melalui penyediaan  prasarana  dan  sarana  untuk memberdaya masyarakat, dan upaya mempercepat  pembangunan  ekonomi  daerah yang  efektif  dan  kokoh.  Munculnya  (Undang Undang No 6, 2014) tentang Desa memberikan keleluasaan  kepada  Kepala  Desa  untuk
melakukan perencanaan,
pengawasan, pengendalian  dan  pengevaluasian  kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah desa.
Jenis  pembangunan  desa  terbagi  menjadi  dua yaitu pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa, namun pemerintahan
Marihat baris lebih
memfokuskan untuk melakukan pembangunan non fisik, karena pembangunan tersebut dapat langsung  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dana desa dilelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan  perundang-  undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25  Kabupaten,  8  Kota,  450  Kecamatan,  dan 5.417  desa.  Samosir  merupakan  salah  satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
Salah  satu  kecamatan  yang  terdapat  di Kabupaten  Samosir  yangmemeproleh  dana desa  adalah  Kecamatan  Harian.  Kecamatan Harian  Kabupaten  Samosir  adalah  kecamatan yang terbagi atas tiga belas (13) desa, masing- masing desa dikelola oleh kepala desa, karena kepala  desa  langsung  bertanggungjawab kepada camat. Kantor Kecamatan Harian salah satu  kantor  pemerintahan  yang  bergerak  di bidang pelayanan masyarakat. Dimana kantor ini  melayani  masyarakat  dalam  rangka  untuk mewujudkan  pembangunan  pada  masyarakat yang  adil  dan  makmur.  Kantor  Kecamatan Harian  Kabupaten  Samosir  juga  berhak mengatur  dan  mengelola  dana  desa  dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.
Berdasarkan hasil  wawancara  yang dilakukan penulis  kepada  camat  Kecamatan  Harian, diketahui bahwasanya pemerintah desa mengikutsertakan  seluruh  lapisan  masyarakat desa dalam bermusyawarah untuk perencanaan pembangunan desa,  hal  ini tentu saja sangat jelas di atur dalam undang-undang, pemerintah  setempat  mengikutsertakan  tidak hanya  masyarakat  saja,  bahkan  pemerintah desa  juga  melibatkan  organisasi-organisasi yang ada di desa tersebut.
Berdasarkan  pengalokasian  dana  desa  setiap kabupaten/kota diatur dalam pasal   11   bahwa
dana  desa  setiap  kabupaten/kota  dihitung berdasarkan  jumlah  desa,  dan  dialokasikan secara  berkeadilan  berdasarkan  alokasi  dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan  geografis  desa  setiap  kabupaten. Berdasarkan  rician  alokasi  dana  Kabupaten Samosir  Tahun  2021  mendapat  Rp  107.  929. 748.000,  -  dana  desa,  dana  tersebut  akan dikelola  untuk  128  desa  yang  terdapat  di Kabupaten  Samosir. Artinya setiap desa akan menerima  dana  sekitar  Rp  843.  201.  156,. Kecamatan Harian Kabupaten Samosir memproleh pengalokasi dana desa tahun 2021 sebesar  Rp  10.961.615.031,-  dengan  jumlah desa  sebanyak  13  desa.  Dana  tersebut digunakan pembangunan jalan, irigasi, penataan  lingkungan,  dan  pembangunan kantor desa.
Mengingat  setiap  desa  memperoleh  dana milyaran  rupiah,  dan  diharapkan  dengan adanya  dana  desa  tersebut  dapat  membawa dampak positif bagi ekonomi dan infrastruktur desa.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Dana  Desa  Bagi  Pembangunan  Ekonomi  dan Infrastruktur  Pedesaan  di  Kecamatan  Harian Kabupaten Samosir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa sudah efektif dalam membangun ekonomi pedesaan  dan  pembangunan  infrastruktur  di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
Desa  merupakan  satu  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintahan  berdasarkan  undang-undang, asal-usul  dan  adat  istiadat  masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI (Sari et al., 2020). Hal tersebut menyebabkan bertambahnya  beban  tanggungjawab  dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut  tetap harus dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  adalah pertanggungjawaban  dalam  Pengelolaan  dana desa (Nurlailah et al., 2019). Alokasi dana desa dapat  dikatakan  efektif  apabila  sistem pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa,
manfaatnya  dapat  langsung  dirasakan  oleh masyarakat  desa  (Sumianto,  2018).  Dalam pelaksanaannya pembangunan desa   mengacu pada      pencapaian      tujuan      pembangunan yaitu      mewujudkan  kehidupan  masyarakat pedesaan  yang  mandiri,  maju,  sejahtera,  dan berkeadilan.
Pembangunan  pedasaan  harus  dilihat  sebagai upaya  mempercepat  pembangunan  melalui penyediaan  prasarana  dan  sarana  untuk memberdaya masyarakat, dan upaya mempercepat  pembangunan  ekonomi  daerah yang  efektif  dan  kokoh.  Munculnya  (Undang Undang No 6, 2014) tentang Desa memberikan keleluasaan kepada Kepala Desa untuk  melakukan  perencanaan,  pengawasan, pengendalian  dan  pengevaluasian  kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah desa.
Jenis  pembangunan  desa  terbagi  menjadi  dua yaitu pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa, namun pemerintahan
Marihat baris lebih
memfokuskan untuk melakukan pembangunan non fisik, karena pembangunan tersebut dapat langsung  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dana desa dilelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan  perundang-  undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25  Kabupaten,  8  Kota,  450  Kecamatan,  dan
5.417  desa.  Samosir  merupakan  salah  satu
Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
Salah  satu  kecamatan  yang  terdapat  di Kabupaten  Samosir  yangmemeproleh  dana desa  adalah  Kecamatan  Harian.  Kecamatan Harian  Kabupaten  Samosir  adalah  kecamatan yang terbagi atas tiga belas (13) desa, masing- masing desa dikelola oleh kepala desa, karena kepala  desa  langsung  bertanggungjawab kepada camat. Kantor Kecamatan Harian salah satu  kantor  pemerintahan  yang  bergerak  di bidang pelayanan masyarakat. Dimana kantor ini  melayani  masyarakat  dalam  rangka  untuk mewujudkan  pembangunan  pada  masyarakat yang  adil  dan  makmur.  Kantor  Kecamatan Harian  Kabupaten  Samosir  juga  berhak mengatur  dan  mengelola  dana  desa  dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.
Berdasarkan hasil  wawancara  yang dilakukan penulis  kepada  camat  Kecamatan  Harian, diketahui bahwasanya pemerintah desa mengikutsertakan  seluruh  lapisan  masyarakat desa dalam bermusyawarah untuk perencanaan pembangunan desa,  hal  ini tentu saja sangat jelas di atur dalam undang-undang, pemerintah  setempat  mengikutsertakan  tidak hanya  masyarakat  saja,  bahkan  pemerintah desa  juga  melibatkan  organisasi-organisasi yang ada di desa tersebut.
Berdasarkan  pengalokasian  dana  desa  setiap kabupaten/kota diatur dalam pasal   11 bahwa dana  desa  setiap  kabupaten/kota  dihitung berdasarkan  jumlah  desa,  dan  dialokasikan secara  berkeadilan  berdasarkan  alokasi  dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan  geografis  desa  setiap  kabupaten. Berdasarkan  rician  alokasi  dana  Kabupaten Samosir  Tahun  2021  mendapat  Rp  107.  929. 748.000,  -  dana  desa,  dana  tersebut  akan dikelola  untuk  128  desa  yang  terdapat  di Kabupaten Samosir. Artinya setiap  desa  akan menerima  dana  sekitar  Rp  843.  201.  156,. Kecamatan Harian Kabupaten Samosir memproleh pengalokasi dana desa tahun 2021 sebesar  Rp  10.961.615.031,-  dengan  jumlah desa  sebanyak  13  desa.  Dana  tersebut digunakan pembangunan jalan, irigasi, penataan  lingkungan,  dan  pembangunan kantor desa.
Mengingat  setiap  desa  memperoleh  dana milyaran  rupiah,  dan  diharapkan  dengan adanya  dana  desa  tersebut  dapat  membawa dampak positif bagi ekonomi dan infrastruktur desa.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Dana  Desa  Bagi  Pembangunan  Ekonomi  dan Infrastruktur  Pedesaan  di  Kecamatan  Harian Kabupaten Samosir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa sudah efektif dalam membangun ekonomi pedesaan  dan  pembangunan  infrastruktur  di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PEGEMBANGAN HIPOTESIS

## Efektivitas
Efektivitas  pada  dasarnya  menunjukkan pada  taraf  tercapainya  hasil  dan  sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya  memiliki  arti  yang  berbeda. Menurut  (B.  Purba  et  al.,  2021),  efektivitas adalah  hubungan  antara  output  dan  tujuan. Dimana efektivitas diukur berdasarkan tingkat output,  kebijakan  dan  prosedur  organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Palit et al.,  2018).  Berdasarkan  beberapa  pendapat  di atas maka dapat dsimpulkan bahwa efektivitas bahwa      efektivitas  merupakan  sejauhmana suatu  organisasi  dapat  mencapai  suatu  tujuan yang  ditetapkan,  atau  berhasil  mencapai  apa pun yang coba untuk dikerjakannya.
Menurut  (Lincolin,  2010)  menyatakan bahwa  indikator  efektivitas  menggambarkan jangkauan  akibat  dan  dampak  (outcome)  dari keluaran  (output)  program  dalam  mencapai tujuan  program.  Semakin  besar  kontribusi output  yang  dihasilkan  terhadap  pencapaian tujuan  atau  sasaran  yang  ditentukan  maka semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi.

## Dana Desa
Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pembiayaandana  yang  lebih  salah  satunya yaitu  Dana  Desa.  Menurut    (Lincolin,  2010) bahwa  dana  desa  adalah  “dana  APBN  yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD  kabupaten/kota  dan  diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari beberapa definisi  tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari  APBN  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai setiap pelaksanaan Desa.
Pengelolaan keuangan Desa yaitu berdasarkan prinsip keterbukaan dan
kebebasan  masyarakat  dalam  mendapatkan informasi keuangan yang
dapat dipertanggungjawabkan dan
dalam pengelolaannya  melibatkan  suatu  individu serta  berdasarkan  setiap  peraturan  yang
berlaku  dan  terdiri  dari  asas  transparan, akuntabel,  partisipatif,  tertib  dan  displin anggaran (Boedijono et al., 2019).

## Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan  nasional  adalah  manusia itu  sendiri  yang  merupakan    titik  pusat  dari segala upaya pembangunan  dan yang akan di bangun  adalah  kemampuan  dan  kekuatannya sebagai  pelaksana  dan  yang  akan  di  bangun adalah kemampuan  dan kekuatannya sebagai pelaksana  dari  penggerak  pembangunan (Suleman  et  al.,  2020).  Pembangunan  fisik desa  adalah  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  kehidupan  ekonomi,  politik,  dan budaya  serta  kemampuan  dan  kekuatan sebagai penggeraknya, baik terhadap kehidupan  sosial  yang  dapat  dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tujuan  pembangunan  pedesaan  yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa dan memberikan akses  yang  lebih  mudah  kepada  masyarakat desa (Sumianto, 2018). Tata cara pelaksaanan kegiatan  pembangunan  desa  yang  baik  agar dapat  menghasilkan  pembangunan  yang maksimal  yaitu  dimulai  dari  tahap  persiapan, pelaksanaan  kegiatan,  serta  pemantauan  dan pengawasan  pembangunan  desa.    Pendataan calon pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan, penyiapan  dokumentasi  hingga  pelaksanaan yang  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri (Permendagri 114, 2014).

## Pengambangan Hipotesis
Dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa (x) dengan menggunakan perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan pertanggungjawaban, persepsi masyarakat dan pemerintah  desa  penggunaan  dana  desa  (Y). Pembangunan infrastruktur desa harus memperhatikan  kondisi  desa.  Berdasarkan (Peraturan  Menteri  Desa  No.5,  2015)  bahwa prioritas  penggunaan  dana  desa  dialokasikan untuk pembangunan Desa yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan. Adapun kerangka  pemikiran  dari  penelitian  ini  dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Anggapan  dasar  dalam  penelitian  ini “Pengelolaan  Dana  Desa  yang  efektif  dapat meningkatkan  Pembangunan  Ekonomi  dan Infrastruktur  Pedesaan  di  Kecamatan  Harian Kabupaten Samosir”.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  adalah  analisis  yang tidak  menggunakan  model  matematik,  model statistik  atau  model  ekonometrik  tertentu lainnya  (E.  Purba  et  al.,  2021).  Desain penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan penelitian kepustakaan, dan lapangan. Adapun informan  penelitian  ini  adalah  Informan Kunci,   yaitu   mereka   yang   mengetahui   dan memiliki    berbagai  informasi    pokok    yang diperlukan,  dan  Informan  tambahan,  yaitu mereka  yang  dapat  memberikan  informasi walaupun  tidak  langsung  terlibat  dalam interaksi  sosial  yang  diteliti.  Teknik  analisis data  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik analisis data deskriptif kualitatif. analisis data kualitatif  dimulai  dengan  menelaah  seluruh data yang tersedia dari berbagai  sumber, data- data  tersebut  dibaca,  dipelajari,  dan  ditelaah selanjutnya membuat rangkuman yang disusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan (E. Purba et al., 2021).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis
Jumlah  penduduk  yang  terdapat  di Kecamatan  harian  sebanyak  9.531  jiwa  yang
terdiri  dari  tiga  belas  (13)  desa.  Dana  desa setiap  kabupaten/kota  dihitung  berdasarkan jumlah  desa,  dana  desa  dialokasikan  secara berkeadilan  berdasarkan  alokasi  dasar  dan alokasi  yang  dihitung  dengan  memperhatikan jumlah penduduk dan angka kemiskinan, luas wilayah,  dan  tingkat  kesulitan  geografis  desa setiap kabupaten/kota.
Hal  ini  menyebabkan  dana  desa  yang diterima  oleh  setiap  desa  jumlahnya  berbeda- beda. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat menambah jumlah infrastruktur desa dan dapat memperbaiki perekonomian desa.

## Gambar.  2  Persepsi  Responden  Terhadap Kecukupan Dana Desa
Berdasarkan  grafik  tersebut  dapat dilihat  bahwa  secara  umum  sebanyak  55% menyatakan bahwa dana desa yang disalurkan dari  pemerintah  cukup  untuk  pembangunan didesa,  sebanyak  28%  pemerintah  desa menyatakan  kurang  cukup  dana  desa  yang disalurkan  oleh  pemerintah  dan  sisanya  17% pemerintah  desa  menyatakan  tidak  cukup. Persepsi  responden  mengenai  manfaat  dana desa, sebagai berikut:
Gambar.  3  Persepsi  Responden  Terhadap Manfaat  Dana Desa
55%
28%
17% Cukup Kurang Cukup Tidak Cukup
22% 78% cukup membantu sangat membantu
Berdasarkan  grafik  pemerintah  desa  di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir menilai  dengan  adanya  dana  desa  sangat membantu  untuk  pembangunan  desa  sebanya 78%,  dan  sisanya  22%  menilai  cukup membantu  dana  desa  untuk  pembangunan desa.
Dana  desa  yang  diperoleh  digunakan dalam pembangunan infrastuktur desa dengan persentase, sebagai berikut:
Tabel  1.  Penggunaan  Dana  Desa  Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa
Uraian Persentase (%) Pemenuhan  kebutuhan  dasar  untuk pengembangan  pos  kesehatan  desa, polindes,  dan posyandu 13 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) seperti TK, Kelompok bermain 3 Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kedaulatan pangan 9 Pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan desa 16 Pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan usaha tani 17 Pemeliharaan dan pembangunan sanitasi lingkungan 9 Pembangunan  dan  pemeliharaan  air bersih berskala desa 3 Pembangunan dan pemeliharaan irigasi 12 Pengembangan  sarana  dan  prasarana produksi desa 7 Pendirian dan pengembangan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) 11 Sumber: Data Diolah (2021) Berdasarkan  jawaban  diketahui  bahwa penggunaan  dana  desa  yang  paling  besar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan  jalan  usaha  tani  dengan  angka sebesar  17%  karena  mayortitas  penduduk bekerja  sebagai  petani,  lalu  sebanyak  16% digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan  jalan  desa,  dimana  berdasarkan angka tersebut terlihat seolah pemerintah desa cenderung lebih memperhatikan  kondisi jalan usaha  tani,  namun  menurut  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan  diketahui  bahwa pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  desa sebagian  besar  sudah  diambil  alih  oleh  PU (Pekerja Umum).
Pemenuhan  kebutuhan  dasar  untuk pengembangan  pos  kesehatan  desa,  polindes,
dan  posyandu  sebesar  13%,  selanjutnya sebesar 12% digunakan sebagai pembangunan dan  pemeliharaan  irigasi.  Dari  hasil  ini  dapat dilihat pemerintah desa paling besar memperhatikan  pembangunan  infrastruktur yang bersifat fisik Dalam pembangunan setiap desa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Namun disisi lain pemerintah desa juga sudah  mulai  memberikan  perhatiannya  untuk peningkatan kesehatan warga desa.
Dana  desa  yang  diperoleh  digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan persentase, sebagai berikut:
Tabel  2.  Penggunaan  Dana  Desa  Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa
Uraian Persentase (%) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa 25 Mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan BUMDes 18 Pengingkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa 22 Penyelenggaraan  gerakan  hidup  bersih dan sehat 35 Dukungan  terhadap  kegiatan  desa  dan masayarakat  dalam pengelolaan hutan - Peningkatan        kapasitas        kelompok masyarakat     melalui kelompok   usaha ekonomi,    kelompok    tani,    kelompok lain sesuai dengan kondisi desa -
Sumber: Data Diolah (2021)
Dalam  program  pemerintah  desa  untuk pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan angka  terbesar  yaitu  sebesar  35%  yaitu penyelenggaran  gerakan  hidup  bersih  dan sehat. Selanjutnya dalam peningkatan kualitas perencanaan desa sebesar 25%. Sebanyak 22% penggunaan  dana  desa  dialokasikan  untuk peningkatan  kapasitas  kader  pemberdayaan masyarakat dan yang paling kecil sebesar 18% digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan    dengan    menggunakan    dana desa    pemerintah    desa  wajib  memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah wajib menyusun  dokumen  perencanaan  desa  yang terdiri  dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

## Gambar. 4 Penyusunan Perencanaan Desa
Dalam  penyusunan  suatu  perencanaan pembangunan  di  desa  pemerintah  desa melibatkan  seluruh  masyarakat  desa  dalam penyusunan perencanaan melalui musyawarak desa.  Berikut  adalah  grafik  penyusunan perencanaan desa melalui musyawarah.
Gambar.  5  Perencanaan  Pembangunan Desa Disusun Melalui Musyawarah Desa
Berikut  adalah  grafik  penglibatan masyarakat dalam musyawarah desa:
Gambar.  6  Masyarakat  Dilibatkan  Dalam Musyawarah Desa
Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa pemerintah desa yang ada di kecamatan Harian Kabupaten Samosir telah
melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan  perencanaannya.  Namun  dalam pelaksanaannya masyarakat kurang
berkontribusi  dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan  melalui  musyawarah  hal  ini diketahui  dari  kehadiran  masyarakat  dalam setiap musyawarah masih rendah.

## Gambar.  7  Penetapan  Skala  Prioritas Dalam Perencanaan Pembangunan
Pemerintah  desa  dalam  menyusun perencanaan  di  desa  melihat  hal  yang  paling penting didesa.
Gambar.  8  Memperhatikan  Potensi  Desa Dalam Menyusun APBDes
Dalam      perencanaan  pembangunan perlu  diperhatikan  potensi  yang  dimilki  desa. Dalam  menyusunan  anggarannya  pemerintah desa  telah  memperhatikan  potensi  yang dimiliki desa.
Gambar 9. Dalam Perencanaan Memperhatikan Kebutuhan Desa 48 48 50 6 6 4 Setuju Tidak Setuju 67% 33% Sangat setuju Setuju
70% 30% Sangat setuju Setuju
67% 33% Sangat setuju Setuju 37% 63% Sangat setuju Setuju 44% 56% Sangat setuju
Pemerintah desa tidak asal-asalan dalam menyusun perencanaan namun melihat kebutuhan didesa, berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat desa. Berdasarkan  data  tersebut  terdapat  56% pemerintah  desa  setuju  dalam  menyusun perencanaan  telah  memperhatikan  kebutuhan desa,  dan  sisanya  44%  menyatakan  sangat setuju. Hal lain yang mempengaruhi efektivitas  dana  desa  adalah  pelaksanaan program yang sudah dibuat.
Berikut    adalah    persepsi  pemerintah desa    dan    masyarakat    terkait    kemampuan pemerintah    desa    dalam  kemampuan menyusun APBDes, RPJMDes, dan RKPDes.
Gambar. 10 Persepsi Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Menyusun APBDes
Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui  bahwa  pemerintah  desa  dalam menyusun  APBDes  telah  mampu  menyusun APBDes  hal  ini  dapat  dilihat  dari  grafik sebanyak 54 responden sekitar 37% menyatakan  setuju  dan  sebanyak  30  orang sekitar 56% menyatakan sangat setuju, dan 7% yang menilai bahwa pemerintah   desa   kurang mampu   dalam   menyusun   APBDes. Suatu kebijakan  dapat  dinilai  efektif  melalui  empat variabel  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

## Pembahasan
Alokasi  dana  desa  dimanfaatkan  dan dialokasikan semaksimal mungkin agar setiap pembangunan  yang  terdapat  di  desa  dapat berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  tepat dengan  sasaran.  Dari  hasil  ini  analisis  dapat dilihat  bahwa  pemerintah  desa  paling  besar memperhatikan  pembangunan  infrastruktur yang  bersifat  fisik  Dalam  pembangunan
setiap  desa  memanfaatkan  potensi  yang dimiliki oleh desa.
Namun  disisi  lain  pemerintah  desa juga  sudah  mulai  memberikan  perhatiannya untuk  peningkatan  kesehatan  warga  desa. Dalam pengelolaan dana desa terdapat dua desa yang  lebih  menonjol  yaitu  desa  Hariarapohan dan  Desa  Partungkonanginjang  dalam  hal pengelolaan  Bumdesa  bidang  potensi  wisata dalam peningkatan PAD Desa Tahun 2020.
Dalam  perencanaan  pemerintah  desa wajib  menyusun  dokumen  perencanaan  desa yang  terdiri  dari  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes). Dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan  di  desa  pemerintah  desa melibatkan  seluruh  masyarakat  desa  dalam penyusunan perencanaan melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah perencanaan
pembangunan pemerintah desa memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  desa sehingga  masyarakat  desa banyak dilibatkan dalam  musyawarah,  musyawarah  desa  biasa dilakukan  dibalai desa (Moeljono & Kusumo, 2019).
Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yang ada di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir telah melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaannya. Dalam menyusun  perencanaan  pembangunan  didesa pemerintah    desa  telah  memperhatikan kebutuhan desa. Artinya pemerintah desa tidak asal-asalan  dalam  menyusun  perencanaan namun melihat kebutuhan didesa, berdasarkan hasil  musyawarah  dengan  masyarakat  desa. untuk  meningkatkan  perencanaan  dalam pengelolaan  dana  desa  dalam  pembangunan perekonomian  dan  infrastruktur  masyarakat harus hadir dalam melaksanakan musrembang agar  kebutuhan  didesa  dapat  disusun  dalam perencanaan (Boedijono et al., 2019).
Dalam menyusun perencanaan pembangunan    dengan    menggunakan    dana desa    pemerintah    desa  wajib  memperhatikan kebutuhan  masyarakat.  bahwa  pemerintah  di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir menyusun  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  (RPJMDes)  untuk  memaksimalkan setiap pembangunan serta disusun berdasarkan kesepakatan.
Dalam penyusunan APBDes, RKPDes,  dan  RPJMDes  perlu  dilakukan
37% 56% 7%
Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju
pendampingan  desa  dalam  pengelolaan  dana desa.  Hal  ini  yang  sama  juga  dirasakan  oleh masyarakat  bahwa  pendampingan  dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena kapasitas dari
pemerintah
desa dalam penyusunan
perencanaan  bahkan  dalam  pengelolaan  dana desa.  Selain  itu,  dengan  adanya  pendamping desa  juga  diharapkan  dapat  mengurangi tindakan  penyelewengan  dalam  penggunaan dana desa.
Pemantauan  merupakan  tahapan  penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa  dapat  menjadi  intrumen  pendapatan  di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa.  Dengan  demikian,  maka kesenjangan  pembangunan  antara  perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang.
Pengawasan juga ditunjukkan untuk mengidentifikasi  adanya  penyimpangan  sejak dini.  Proses  pemantauan  melibatkan  seluruh stakeholder pengelolaan  dana  desa  baik  di tingkat pusat maupun daerah. Agar pengelolaan  dana  desa  semakin  akuntabel, maka  diperlukan  mekanisme  pengawasan, semua      pihak      dapat      terlibat      dalam mekanisme  pengawasan    tersebut,    yaitu masyarakat    desa,    camat,    Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  dan Badan  Pemerikasa  Keuangan  (BPD).  Bahkan dapat  kita ikuti  dalam perkembangan  terakhir Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  juga telah  melakukan  pengawasan  pengelolaan dana desa.
Dalam  penyampaian  laporan  penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan  desa  perlu  disampaikan  secara transparan  kepada  masyarakat  luas.  Karena pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dari  perencanaan  penggunaan  dana  desa hingga  penyaluran  dana  desa  tersebut. Pemerintah  desa  sudah  transparan    dalam menyampaikan  informasi  penggunaan  dana desa  informasi  tersebut  disampaikan  melalui papan  informasi  yang  ada  di  kantor  kepala desa,balai    desa    dan    tempat    umum    yang sering  dikunjungi  masyarakat.
Jumlah      dana      desa      yang      diberikan pemerintah   kepada   setiap   desa cenderung berbeda  dan  terbatas  karena  disesuaikan dengan kondisi setiap desa. Sehingga pemerintah
desa diharapkan dapat
menggunakannya  secara  efisien  sehingga pembangunan  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan  yang  direncanakan  dan  target  dana yang sudah dianggarkan .

## 5. KESIMPULAN

## Simpulan
Sehubungan  dengan  tujuan  penulisan dan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan  dalam  bab  sebelumnya,  maka penulis  menarik  kesimpulan,  yaitu  sebagai berikut:
a. Kecukupan  dana  desa  bahwa  sebanyak 55%  responden  menyatakan  bahwa  dana desa  yang  disalurkan  dari  pemerintah cukup untuk pembangunan didesa, adanya dana  desa  sangat  membantu  untuk pembangunan  desa  sebanya 78%.
b. Penggunaan  dana  desa  yang  paling  besar digunakan  untuk pembangunan dan pemeliharaan  jalan  usaha  tani,  dan  dalam pemberdayaan  masyarakat  dana  desa paling  besar  digunakan  untuk  program pemerintah  desa  untuk  pemberdayaan masyarakat desa.
c. Dalam perencanaan pemerintah desa wajib menyusun  dokumen  perencanaan  desa yang  terdiri  dari  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan
Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
d. Dalam  melaksanakan  setiap  program perencanaan harus didukung oleh masyarakat desa,  dalam  pelaksanaan pemerintah desa menginformasikan setiap pengeluaran dan pemasukan dana melalui spanduk-spanduk  dan  diletakkan  didepan Kantor Kepala Desa.
e. Dalam  pengawasan  pengawasan  yaitu pemerintah  desa  melakukan  pemantauan secara  berkala  terkait  pembangunan  fisik desa, dan hasil pengawasan dan pemantauan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa.
f. Dalam  penyampaian  laporan  penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan  desa  perlu  disampaikan secara transparan kepada masyarakat luas melalui  media  informasi  yang  dimiliki Desa.

## 6. REFERENSI
Boedijono,  B.,  Wicaksono,  G.,  Puspita,  Y.,
Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D.,
&  Asmandani,  V.  (2019).  Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso.  Jurnal  Riset  Manajemen Dan  Bisnis  (JRMB)  Fakultas  Ekonomi UNIAT, 4(1), 9–20. https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237
Lincolin,  A.  (2010).  Ekonomi  Pembangunan
(5th ed.). UPP STIM YKPN.
Moeljono,  M.,  &  Kusumo,  W.  K.  (2019).
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus
Pada  Desa  Tegal  Arum  Kecamatan Mranggen  Kabupaten  Demak).  Solusi, 17(3),61–76. https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.162 9
Nurlailah,  L.,  Mukhlis,  M.,  &  Sukanto,  S. (2019).  Efektivitas  Pengelolaan  Dana Desa Pada Pembangunan Fisik Desa Di Kecamatan  Indralaya  Dan  Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan  Ilir. 1–25. https://repository.unsri.ac.id/6397/
Palit, T., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2018).
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.  EKSEKUTIF:  Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1). Peraturan Menteri Desa No.5. (2015). Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
Permendagri 114. (2014). Pedoman
Pembangunan Desa.
Purba,  B.,  Fitri,  M.,  Rahmadana,  Basmar,  E., Sari,  D.  P.,  Klara,  A.,  Damanik,  D., Faried,  A.  I.,  Lie,  D.,  Fazira,  N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A.  (2021).  Ekonomi  Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
Purba,  E.,  Purba,  B.,  Syafii,  A.,  Khairad,  F., Damanik,  D.,  Siagian,  V.,  Ginting,  A. M.,  Silitonga,  H.  P.,  Fitrianna,  N.,  SN, A.,  &  Ernanda,  R.  (2021).  Metode
Penelitian Ekonomi. In Penerbit Yayasan  Kita  Menulis.  Yayasan  Kita Menulis.
Sari,  D.  C.,  Siregar,  R.  T.,  Silalahi,  M., Butarbutar,  M.,  Silitonga,  H.  P.,  Alam, H.  V.,  Abidin,  A.  Z.,  &  Rahmat,  A. (2020). Manajemen Pemerintah. Ideaspublishing.
Suleman,  A.  R.,  Revida,  E.,  Soetijono,  I.  K.,
Siregar,  R.  T.,  Syofyan,  Fauzul,  A.,
Hasibuan, H., Silitonga, H. P., Rahmadana,  M.  F.,  Silalahi,  M.,  & Syafii,  A.  (2020).  BUMDES  Menuju Optimalisasi  Ekonomi  Desa.  Yayasan Kita Menulis.
Sumianto,  L.  (2018).  Efektifitas  Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan  Pembangunan  Fisik  Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 3(1), 33–42. https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.
338
Undang Undang No 6. (2014). Desa.