## REALOKASI KEBIJAKAN FISKAL: IMPLIKASI PENINGKATAN

## HUMAN CAPITAL DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Reallocation Fiskal  Policy: Implications For Enhancing Human Capital And Infrastructure Development On Economic Growth And Welfare Society

## Hayat Abdullah
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Jl. MT. Haryono 193 Malang, 65144, Telp. (0341) 565802 Email: hayat.150318@gmail.com Dikirim: 15 Maret 2014; direvisi: 25 Maret 2014; disetujui: 12 Mei 2014

## Abstrak
Pertumbuhan ekonomi bangsa terus mengalami berbagai perkembangan. Berbagai tantangan masih terus dihadapi  ekonomi  bangsa.  Pada  Asean  Free  Trade  Area  (AFTA)  2015  segera  tiba,  tantangan  itu  justru datang  dari  berbagai  faktor,  baik  faktor  internal  (dalam  negeri)  maupun  eksternal  (luar  negeri). Restrukturisasi  sebagai  bahan  evaluasi  dan  pembangunan  terhadap  berbagai  infrastruktur  dan  sarana prasarana perekonomian. Penetapan alokasi terhadap APBN maupun APBD menjadi kunci penting dalam pertumbuhan  ekonomi  bangsa.  Problem  utamanya  adalah  adanya  korelasi  yang  tidak  seimbang  dalam pengelolaan fiskal. Begitu juga, pengeluaran dan pemasukan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis  implementasi  realokasi  fiskal    sebagai  preferensi  bagi  pemerintah  dalam  melakukan reformulasi  kebijakan  dan  realokasi  fiskal    untuk  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan;  (2)  untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peningkatan human capital terhadap pertumbuhan ekonomi; dan (3)  mendeskripsikan  dan  menganalisis  hubungan  pembangunan  infrastruktur  dengan  pertumbuhan ekonomi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dibutuhkan  sebah  sinergi  yang  komprehensif  antara human  capital dan  pembangunan infrastruktur  yang  memadai,  tentunya  hal  ini  harus  didukung  oleh  adanya  sebuah  restrukturisasi  fiskal dalam  pengambilan  kebijakan  serta realokasi  yang  substantif  dan  akomodatif.  Sehingga  pada  penerapan AFTA  2015,  Indonesia  siap  menjadi trend  setting di  dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi, kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan yang integratif. Kata  kunci:  restrukturisasi  dan  realokasi  fiskal, human  capital ,  infrastruktur,  pertumbuhan  ekonomi, kesejahteraan masyarakat

## Abstract
The growth of the nation's economy continues to experience a variety of developments. Various economic challenges  still  facing  the  nation.  At  the  Asean  Free  Trade  Area  (AFTA)  in  2015  soon  arrives,  the challenge  is  coming  from  a  variety  of  factors,  both  internal  factors  (domestic)  and  external  (foreign). Restructuring  as  the  evaluation  and  development  of  various  infrastructure  and  economic  infrastructure. Determination  of  the  state  budget  and  the  budget  allocation  to  be  of  key  importance  in  the  economic growth  of  the  nation.  The  main  problem  is  that  correlation  is  not  balanced  in  fiskal    management. Likewise,  expenses  and  income  is  not  directly  proportional  to  the  economic  growth  and  social  welfare. The purpose of this study was (1) to describe and analyze the implementation of fiskal  reallocation as a preference for the government in the way of reformulating policy and fiskal  reallocation for sustainable economic  development;  (2)  to  determine  and  analyze  the  effect  of  an  increase  in  human  capital  to economic growth; and (3) describe and analyze the relationship between infrastructure development and economic growth of the welfare of society. Therefore, to improve the welfare of the people of obstruction takes a comprehensive synergy between human capital and the development of adequate infrastructure, of course, this must be supported by the existence of a fiskal  restructuring and reallocation policy making substantive and accommodating. So that the implementation of AFTA in 2015, Indonesia is ready to be a trend  setting  in  the  economic  growth,  community  welfare,  human  resource  development  and  integrative development.
Keywords:  restructuring  and  reallocation  of  fiskal  ,  human  capital,  infrastructure,  economic  growth, community welfare

## PENDAHULUAN
Ekonomi  merupakan  hal  terpenting  dalam pembangunan bangsa. Peran ekonomi sebagai jantung
dalam  pemerintahan  yang  mengatur  segala  hal berkaitan  dengan  kebijakan  negara.  Negara  yang mempunyai  tingkat  ekonomi  yang  baik,  mempunyai dampak  positif  terhadap  kualitas  dan  kebutuhan
masyarakatnya,  serta  kesejahteraan  bagi  seluruh warganya.  Pendidikan  yang  berkualitas,  kesehatan yang  baik  yang  memberikan  pelayanan  bagi kebutuhan  masyarakat,  ketersediaan  kebutuhan  di dalam  negeri  menjadi  indicator  utama  dalam pencapaian ekonomi yang baik.
IMF  (International  Monetary  Fund)  pada  tahun 2013 mencatat pertumbuhan ekonomi global mencapai  2,9%  sedangkan  proyeksi  pada  tahun  2014 adalah  3,6%.  Namun  secara  umum,  proyeksi  global adalah  2,5%  selama  paruh  pertama  2013.  Sementara itu,  negara-negara  berkembang  termasuk  Indonesia mengalami perlambatan, sekalipun dalam perkembangannya masih memberikan kontribusi yang lebih besar.
Perkembangan ekonomi Indonesia sudah mengalami  berbagai  kendala  dan  tantangan.  Sejak 1997, krisis  moneter  yang  melanda, dampak  negative secara  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat,  sehingga kebutuhan di dalam negeri tidak mencukupi dan harus tergantung  kepada  negara  lain  di  dalam  melakukan penyediaan  kebutuhan  masyarakat.  Begitu  juga tingginya  harga  pangan  di  dalam  negeri  membuat resah  dan  panic  bagi  hampir  seluruh  masyrakat, pemangku kebijaknpun berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan dan implementasi yang dilakukan.
Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu, perbaikan  sedikit  demi  sedikit  terus  dilakukan, berbagai  kebijakan  fiskal    diaktualisasikan  dengan orientasi kepada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat,  pelembagaan  keuangan  terus  melakukan reformasi  untuk  menata  ulang  atau  merekonstruksi aspek  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya infrastrukturnya,  begitu  juga  dengan  peran  ekonomi masyarakat  terus  digeliatkan  sebagai  partisipasi peningkatan  ekonomi  Indonesia  menuju  negara mandiri  dan  berdaulat,  ekonomi  keberlanjutan  terus digalakkan  dengan  reformulasi  kebijakan  di  bidang keuangan  negara  dan  perimbangan  fiskal    antara pemerintah  pusat  dan  daerah  sebagai  penguatan terhadap  ekonomi  kerakyatan.  Semua  itu  tentu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan taraf  hidup masyarakat yang lebih baik
dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam menghadapi  ekonomi  global.  Hal  ini  sebagai  sarana untuk  menjawab  pertanyaan  tentang  bagaimana implementasi  realokasi  fiskal    dalam  pembangunan ekonomi? apakah human capital mempunyai pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi?  dan apakah  pembangunan  infrastruktur  dan  pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marno  Kastowo (2011),  mengenai  peran  modal  manusia  bagi pertumbuhan  ekonomi  dari  tahun  1970-2008,  bahwa modal manusia dengan usia harapan hidup, pendidikan  dasar,  dan  produktivitas  tenaga  kerja terbukti memiliki pengaruh positif terhadap signifikansi pada pertumbuhan ekonomi. Upaya dalam melakukan  peningkatan  terhadap  modal  manusia melalui pendidikan, kesehatan dan produktivitas kerja perlu dilakukan secara konsisten untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hasil penelitian Hadi Sasana (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai  pengaruh  terhadap  tenaga  kerja  yang terserap,  sehingga  dapat  berpengaruh  terhadap kemiskinan.  Disamping  itu,  pertumbuhan  ekonomi mempunyai  implikasi  bagi  kesejahteraan  masyarakat yang  ditopang  oleh  terserapnya  tenaga  kerja  dalam perbaikan  ekonomi  dan  meningkatkan  penerimaan pemerintah. Sehingga pengurangan terhadap kemiskinan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarkat.
Sementara  itu,  Achmadi  Sjafii  (2009),  dalam penelitian  tentang  pengaruh  investasi  fiskal    dan investasi pembangunan manusia terhadap pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Timur  1990-2004, dengan  menggunakan multiple  linear  regression menunjukkan bahwa investasi pembangunan fisik dan pembangunan  modal  manusia  mempunyai  pengaruh yang  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.  Investasi  swasta  dalam  bidang  pembangunan, pertumbuhan  tenaga  kerja,  pembangunan  manusia melalui  kebijakan  pemerintah,  mempunyai  peranan dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa Timur.  Sedangkan  pembangunan  manusia  dibidang
Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2013 dan 2014
Wilayan/Negara 2011 2012 Proyeksi 2013 2014 Dunia 3.9 3.2 2.9 3.6 Negara-negara maju 1.7 1.5 1.2 2.0 Amerika Serikat 1.8 2.8 1.6 2.6 Zona Euro 1.5 -0.6 -0.4 1.0 Jepang -0.6 2.0 2.0 1.2 China 9.3 7.7 7.6 7.3 Negara-negara berkembang 6.2 4.9 4.5 5.1 Indonesia 6.5 6.2 5.3 5.5 Sumber:  IMF World  Economic  Outlook  October 2013,  dalam  http://www.portalreksadana.com/node/633 diakses tanggal 13 September 2014.
pendidikan  dan  kesehatan  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang ditampakkan ke dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  IPM  mempunyai  signifikansi  dalam  memacu pertumbuhan ekonomi local, sehingga indeks kemiskinan manusia  dapat  ditekan seminimal mungkin.
Almasdi Syahza (2005) dalam penelitian tentang dampak  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit terhadap multiplier effect ekonomi pedesaan di daerah riau  mengungkapkan  bahwa  kegiatan  perkebunan kelapa  sawit  di  pedesaan  menciptakan  angka multiplier  effect  sebesar  2,48,  terutama  dalam lapangan  pekerjaan  dan  peluang  berusaha.  Tingkat pertumbuhan  kesejahteraan  petani  kelapa  sawit  di Riau meningkat pada tahun 1995 sebesar 0,49. Tahun 2003  indek  pertumbuhan  kesejahteraan  meningkat menjadi 1,72. Sehingga pertumbuhan dan pembangunan  kelapa  sawit  mempunyai  dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan secara signifikan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Priyo  Hari  Adi (2006)  mengatakan  bahwa,  pertumbuhan  ekonomi daerah mempunyai dampak yang siginifikan terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Disamping  itu,  belanjan  pembangunan  memberikan dampak positif dan signifikan  terhadap PAD  maupun pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  penelitiannya  yang dilakukan  melalui  pengembangan  riset  sebelumnya terkait dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah,  belanja  pembangunan  dan  pendapatan  asli daerah  yang  mengatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD.
Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra (2006) mengungkapkan  bahwa  kemampuan  sector  pertanian dalam  peningkatan  produksi  dan  pengentasan kemiskinan  sangat  bergantung  pada  kemampuannya dalam  mengatasi  kendala  pengembangan  yang dihadapi,  yaitu  keterbatasan  pengembangan  lahan beririgasi,  teknologi  varietas  unggul,  dan  penyediaan sistem  insentif  untuk  mendorong  peningkatan produksi  dan  pendapatan  petani.  Kebijakan  dalam pengembangannya  adalah  meningkatkan  investasi pemerintah  dalam  pembangunan  infrastruktur  utama (irigasi,  penelitian  dan  penyuluhan),  mendorong  dan menfasilitasi  keterlibatan  swasta dalam pembangunan pertanian,    meningkatkan  insentif  usaha  tani  (input, output  dan  pasar),  dan  memfasilitasi  perkembangan agroindustry pada tenaga kerja pedesaan.
David  Hariyanto  dan  Priyo  Hari  Adi  (2007) dalam penelitian tentang hubungan antara dana alokasi umum,  belanja  modal,  pendapatan  asli  daerah  dan pendapatan  per  kapita  menunjukkan  bahwa  dari  hasil uji hipotesis menunjukkan dana alokasi umum sangat berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Belanja  modal mempunyai  impact  signifikan  dan  negative  terhadap pendapatan per kapita secara langsung, pun demikian, mempunyai  dampak  positif  dalam  hubungan  yang tidak  langsung,  yaitu  melalui  PAD.  Sementara  PAD
mempunyai pengaruh terhadap pendapatan per kapita, namun pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata dan  seimbang,  sehingga  masih  terjadi  ketimpangan ekonomi antar daerah. Sementara dana alokasi umum secara keseluruhan mempunyai dampak yang signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  melalui belanja daerah secara tidak langsung.
Hermanto  Siregar  dan  Dwi  Wahyuniarti  (2008) mengungkapkan  bahwa  dari  hasil  analisis  yang dilakukan  adalah  bahwa  pertumbuhan  ekonomi mempunyai  pengaruh  terhadap  penurunan  angka kemiskinan,  walaupun  pengaruh  itu  tidak  besar. Begitu juga dengan tingkat populasi mempunyai peran dalam peningkatan penduduk miskin, namun pengaruhnya  relative  kecil.  Sehingga  dibutuhkan sebuah  terobosan  dan  kebijakan  yang  strategis  dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  yaitu  dengan  melakukan laju  inflasi  dan  populasi  yang  seimbang  dan terkendali,  industrialisasi  pertanian  atau  pedesaan yang  tepat  dan  akumulasi  modal  manusia  yang relative  cepat  harus  dipenuhi.  Pertumbuhan  ekonomi menjadi  syarat  keharusan  ( necessary  condition )  dan kecukupan  ( sufficient  condition )  dalam  mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Abdul  Wahab  (2009)  mengungkapkan  bahwa investasi  infrastruktur  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  meningkatnya  aksesibilitas  dan mobilitas  penduduk  dalam  pengembangan  kawasan pertanian.  Disamping  itu,  adanya  infrastruktur  yang baik dapat memberikan akses yang lebih besar dalam berinteraksi  dengan  wilayah  lainnya,  sehingga  dapat memanfaatkan  lahan  yang  kurang  produktif  dapat dijadikan  sebagai  potensi  untuk  menghasilkan komoditi  yang  lebih  baik.  Hal  ini  menunjukkan bahwa,  peningkatan  kualitas  jalan  lingkar  kawasan barat  Enrekang  ternyata  sangat  berpengaruh  terhadap peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  produksi  komoditi pertanian.  Adanya  kualitas  infrastruktur  yang  baik, diharapkan dapat menarik investor dalam mengembangkan  investasinya  pada kawasan tersebut. Oleh  karena  itu,  investasi  infrastruktur    yang berkualitas,  akan  dapat  memberikan  pengaruh  yang baik  terhadap  tingkat  kesejahteraan  bagi  masyarakat, hal  ini  terbukti  adanya  peningkatan  terhadap penghasilan penduduk masyarakat barat Enrekang.
Penelitian  Chandra  Darma  Permana  dan  Alla Asmara  (2010)  menunjukkan  bahwa  infrastruktur memiliki  keterkaitan  ke  belakang  yang  lebih  tinggi dari  pada  keterkaitan  ke  depannya.  Artinya  bahwa, infrastruktur  mempunyai  peran  penting  dalam meningkatkan  output  sector  lain  untuk  digunakan sebagai  input  dibandingkan  meningkatkan  outputnya itu  sendiri.  Infrastruktur  lebih  mampu  meningkatkan pertumbuhan  sector  hulu  dari  pada  hilirnya.  Dampak dari  infrastruktur  mempunyai  signifikansi  yang  besar terhadap  multiplier  dalam  bidang  ekonomi.  Pun demikian,  pertumbuhan  investasi  pada  sector  lainnya juga  berdampak  secara  total    terhadap  pengentasan
kemiskinan  dan  memberikan  pendapatan  yang  lebih baik serta penguatan terhadap kualitas modal manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Alasannya  adalah,  karena  penelitian  ini  merupakan penelitian pustaka, tujuannya adalah untuk mempermudah  peneliti  dan  menemukan  temuan penelitian secara obyektif dan komprehensif. Penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  menyampaikan  realitas  dengan  fakta-fakta yang  ada  serta  berbagai  pendapat  para  ahli  terkait dengan  topic  yang  diangka,  dalam  bentuk  cetak maupun online.
Teknik  pengambilan  data,  dilakukan  dengan studi  literature  atau  kajian  kepustakaan.  Peneliti mengkaji  sampel  data  dan  informasi  yang  pendapat ahli  dari  berbagai  media  online  maupun  cetak,  buku, jurnal  ilmiah,  maupun  tulisan-tulisan  lainnya.  Tahap analisis data menggunakan analisis deskriptif korelatif, yaitu mendeskripsikan dan mengintegrasikan  berbagai  data  dan  informasi  yang dihubungkan  dengan  temuan  atau  hasil  penelitian sebagai prinsip korelasi dan integrasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat  tercapai secara komprehensif dan akumulatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Realokasi Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi
Pelaksanaan kebijakan fiskal merupakan konstruktif  yang  terintegratif  dalam  pembangunan. Realokasi  fiskal  sebagai  penentu  dari  tumbuh kembangnya  perekonomian  menjadi  hal  yang  paling berpengaruh dalam berbagai program-program pemerintah  dalam  jangka  tertentu.  Fiskal  mempunyai peran  penting  dalam  dinamika  dan  konstelasi perekonomian bangsa. Keseimbangan dan keteraturan fiskal    menjadi  pemicu  suksesi  dari  program  kerja pemerintahan,  terutama  terkait  dengan  aspek  yang krusial  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dibutuhkan sebuah  kebijakan  yang  strategis  dalam  menentukan realokasi  fiskal    untuk  tujuan  bagi  kesejahteraan masyarakat  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi bangsa yang lebih baik.
Adam  Smith  dalam  Ahmad  Ma’ruf  dan  Latri Wihastuti (2008), mengatakan bahwa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, fungsi pemerintah adalah  memelihara  keamanan  dalam  negeri  dan pertahana, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan  barang-barang  yang  tidak  disediakan oleh swasta. Fungsi-fungsi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhannya dalam rangka menjamin keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, perlakuan secara  bijaksana dan adil  serta penyediaan  terhadap  infrastruktur  dan  pembangunan. Hal  itu  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  kebijakan
fiskal  ,  yaitu  pengaturan  terhadap  pendapatan  dan pengeluaran negara yang semata-mata untuk kesejahteraan masyarkaat.
Strategi  dalam  perumusan  kebijakan  fiskal diarahkan kepada pemberian ruang bagi ditempuhnya kebijakan  stimulus  fiskal    secara  terukur  yang memberikan akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pemerataan hasil pembangunan  secara  nasional  dengan  tetap  menjaga kesinambungan  fiskal  .  Langkah-langkahnya,  antara lain:  (1)  memberikan  insentif  fiskal    untuk  kegiatan ekonomi  strategis;  (2)  mendorong  pembangunan infrastruktur; (3) meningkatkan kinerja BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan  koperasi,  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah, dan (4) memanfaatkan utang untuk belanja produkti. (Kemenkeu, 2014).
Kebijakan fiskal  mempunyai fungsi utama, yaitu fungsi  alokasi,  distribusi,  dan  stabilisasi.  Fungsi alokasi  adalah  melakukan  komposisi  terhadap penyediaan  barang  serta  proses  penyeberan  barang tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  alokasinya. Sementara  untuk  fungsi  distribusi  adalah  menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhannya,  dan  menjamin  distribusi  pendapatan secara  baik,  adil  dan  merata.  Pendistribusian  harus menjamin  terpenuhinya  seluruh  kebutuhan  dan terhadap  seluruh  masyarakat,  oleh  masyarakat,  dari masyarakat  dan  untu  masyarakat.  Sedangkan  funsi stabilisasi  adalah  instrument  untuk  mempertahankan kesempatan kerja yang tinggi, stabilitasi yang normal, pertumbuhan  yang  tepat  dengan  aspek  perhitungan terhadap dampak yang dapat ditimbulkannya. (Ahmad Ma’ruf dan Latri Wihastuti, 2008).
Kebijakan  atas  realokasi  fiskal    penting  untuk dilakukan.  Hal  itu  dilalui  oleh  refomasi  ekonomi  di berbagai  bidang  dan  sector.  Reformasi  ekonomi sebagai langkah strategis dalam pengelolaan kebijakan fiskal  .  Sebagai  langkah  awal  dalam  pengembangan kebijakan  fiskal  ,  reformasi  ekonomi  harus  diarahkan ke  dalam  tatanan  dan  sasaran  yang  tepat,  baik  dan berkualitas.  Krisis  moneter  telah  dilalui  melalui berbagai rintangan dan tantangan ekonomi Indonesia. Pembangunan dan pemantapan ekonomi bangsa terus digerakkan  ke  dalam  arah  yang  lebih  baik. Perkembangan  ekonomi  nasional  sudah  cukup  baik ketimbang  negara-negara  asia  yang  terkena  dampak krisis moneter.
Boediono (2009), memberikan gambaran tentang langkah selanjutnya dalam mengelola kebijakan fiskal yaitu  adanya  reformasi  fiskal    yang  lebih  mengakar; reformasi  perpajakan;  reformasi  kepabean;  reformasi anggaran dan reorganisasi Departemen keuangan.
Reformasi  fiskal    yang  lebih  mengakar  sebagai tujuan  dari  adanya  proses  konsolidasi  yang  berlajut dengan  melembagakan  unsur-unsru  utama  dalam mengelola  keuangan  negara.  Sebagai  sasaran  utama dalam  pengakaran  terhadap  reformasi  fiskal    adalah perpajakan, kepabean, dan anggaran. Reformasi fiskal yang  melembaga  dapat  menjadikan  penguat  bagi
stakholders di dalamnya, sehingga proses transformasinya akan berjalan secara seimbang sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan kemanfaatannya.
Kementerian  Keuangan  mencatat  dalam  Nota Keuangan  dan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2014.  Pendapatan negara  dalam  tahun  2014,  menurut  data  Kementerian Keuangan  ditargetkan  Rp.  1.662,5  triliun  yang  terdiri dari  pendapatan  dalam  negeri  Rp.  1.661,1  triliun, ditambah  penerimaan  hibah  Rp.  1,4  triliun.  Hal  ini, menunjukan peningkatan dari APBN tahun 2013 yaitu Rp. 160,3 triliun (10,7%).
Sementara  itu,  tindak  lanjut  kedua  adalah reformasi  perpajakan.  Pendekatan  yang  dilakukan dalam  reformasi  dan  modernisasi  administrasi perpajakan  menurut  Boediono  (2009)  adalah  dengan membentuk kantor percontohan dengan tata kerja baru yang didukung oleh sisitem teknologi informasi baru, otomatisasi  administrasi,  personalia  yang  diseleksi
secara  khusus  dan  professional,  sistem  sanksi  dan insentif  baru,  serta  sistem  pengawasan  secara otomatis.
Reformasi perpajakan merupakan langkah sistematik untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak  dalam  mentaati  dan  melakukan  proses administrasi  secara  maksimal.  Adanya  reformasi administrasi  dan  mmodernisasi  proses  perpajakan, berimplikasi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dari sector  pajak,  baik  pajak  perseorangan,  fisik  maupun kelompok  usaha.  Sistem  yang  dibangun  secara elektronik memberikan kemudahan dan kebaikan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
Reformasi  perpajakan  sudah  dilakukan  sejak tahun  1980an.  Menurut  Marzuki  Usaman  (2009), menyatakan  bahwa  pada  awal  masa  orde  baru pemerintah  menargetkan  fiskal    yang  mencakup diversifikasi penerimaan pemerintah dan ketergantungan  atas  pajak  perdagangan  international.
Tabel 2. Pendapatan Negara, 2013-2014 * (triliun rupiah)
No. Uraian APBNP 2013 RAPBN 2014 I PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.497,5 1.661,1 1. Penerimaan Perpajakan a. Pendapatan Pajak Penghasilan
1) Pendapatan Pajak Penghasilan a) Pendapatan PPh Migas b) Pendapatan PPh Nonmigas 2) Pendapatan  Pajak  Pertambahan  Nilai dan Pajak 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 4) Pendapatan Cukai 5) Pendapatan Pajak Lainnya
b. Pendapatan pajak perdagangan International 1) Pendapatan Bea Masuk 2) Pendapatan Bea Keluar
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam 1) Pendapatan SDA Migas
a) Pendapatan Minyak Bumi b) Pendapatan Gas Bumi 2) Pendapatan SDA Nonmigas a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara b) Pendapatan Kehutanan c) Pendapatan Perikanan d) Pendapatan Panas Bumi
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN
c. PNBP Lainnya
d. Pendapatan BLU
1.148,4 1.099,9 538,8 74,3 464,5 423,7 27,3 104,7 5,4 48,4 30,8 17,6 349,2 203,7 180,6 129,3 51,3 23,1 18,1 4,3 0,3 0,5 36,5 85,5 23,5 1.310,2 1.256,3 591,6 68,4 523,3 518,9 25,5 114,3 6,0 53,9 33,9 20,0 350,9 198,1 171,3 127,2 44,1 26,7 21,3 4,7 0,3 0,5 37,0 91,1 24,8 II PENERIMAAN HIBAH 4,5 1,4 JUMLAH 1.502,0 1.662,5
*perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan Sumber: Kementerian Keuangan, dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
Pada tahun 1970an, terpasung oleh boom minyak yang membantu  meningkatkan  anggaran  pembangunan. Oleh  karena  itu,  pajak  dalam  negeri  menjadi terabaikan.  Pada  tahun  1980  pendapatan  pajak  non migas  kurang dari 30 persen dari seluruh penerimaan pajak, dan mengakibatkan posisi fiskal  menjadi tidak sustainable .  Sehingga  dilakukan  reformasi  pajak, tujuannya  adalah:  (1)  untuk  meningkatkan  rasio penerimaan  pajak  nonmigas  terhadap  PDB  (Produk Domestik  Bruto);  (2)  untuk  simflikasi  hokum-hukum pajak  dan  perbaikan  terhadap  sisitem  perpajakan;  (3) untuk mengurangi distorsi ekonomi dalam pengalokasian  sumber-sumber  yang  langka;  dan  (4) untuk memberikan keadilan bagi para wajib pajak.
Sementara  itu,  bergulirnya  reformasi  kebijakan fiskal    sebagai  langkah  menciptakan  kondusifitas perekonomian agar berjalan sesuai dengan arah tujuan bangsa.  Reformasi  kebijakan  fiskal    merupakan pengaturan  terhadap  output  dan  input  keuangan negara  untuk  menstabilkan  ekonomi  bangsa.  Namun, kebijakan ekonomi tidak menjamin sebuah kesejahteraan  bagi  masyarakat,  karena  pengaruh terhadap  kebijakan  non-ekonomi  juga  mempunyai implikasi terhadap ekonomi bangsa,  misalnya  konflik sosial, kesehatan, dan seringnya terjadi bencana alam. Sehingga  aspek  non-ekonomi  berpengaruh  terhadap kebijakan ekonomi yang sudah terbangun (Hendrin H. Sawitri, 2006).
Reformasi  kebijakan  fiskal    harus  mengacu kepada  reformasi  makroekonomi.  Artinya  bahwa, kebijakan  fiskal    harus  melakukan  reformulasi  secara berkala  dengan  berdasarkan  asas  kejujuran,  keadilan, kebaikan, kebutuhan,  dan  berorientasi kepada peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Realokasi  fiskal sebagai  langkah  kebijakn  fiskal    tentunya  harus melihat  aspek  kebijakan  non-ekonomi,  karena  secara substansi,  reformasi  ekonomi  harus  diikuti  oleh reformasi hokum, politik, sosial lingkungan.
Hendrin H. Sawitri (2006) mengungkapkan, ada beberapa  alternative  untuk  mencapai  kondusifitas fiskal    bagi  pemerintah,  yaitu  mengupayakan  dalam meningkatkan  penerimaan  ekonomi  di  dalam  negeri, meminimalisir  ketergantungan  terhadap  utang  luar negeri,  dan  menekan  pengeluaran  negara  dengan melihat aspek prioritas serta melakukan pemberantasan  terhadap  korupsi  secara  massif  dan komprehensif.
Implikasi Peningkatan Human Capital terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Hastarini  Dwi  Atmanti  (2005), mengungkapkan  bahwa  teori human  capital adalah seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan sebagai modal manusia dalam meningkatkan  produktifitas  kerja,  dari  pendidikan dasar  hingga  pendidikan  tertinggi  mempunyai pengaruh terhadap aspek produktifitas yang berpengaruh terhadap penghasilan dan pendapatan per kapita.
Sejalan  dengan  pendapat  Atmanti,  bahwa model  akumulasi  modal  manusia  atau human  capital yang  diformulasikan  oleh  Lucas  (1988),  yang mengatakan  bahwa  perekonomian  terdiri  dari  agen- agen  yang  berusaha  memaksimalkan  utilitas  seumur hidup.  Sementara  itu,  dalam  penelitian  Barro  (1992), mengatakan  bahwa  modal  manusia  atau human capital yang diproyeksi rata-rata umur di atas 25 tahun mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita secara riil.
Begitu  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Baldaci,  dkk.  (2004)  mengungkapkan  bahwa modal  pendidikan  yang  diproksi  dari  tingkat pendidikan  dasar  dan  menengah  serta  modal kesehatan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  itu, Hauoas  dan  Yagoubi  (2005)  dalam  penelitiannya menemukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  16 (enam  belas)  negara  timur  tengah  dan  afrika  utara periode  1965-2000  menunjukkan  bahwa  modal manusia  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  yang  merupakan  wujud  dari pengembangan teknologi dalam meningkatkan produktifitasnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan  oleh  Dewina  dan  Yamauci  (2010) menunjukkan  bahwa  modal  manusia  yang  diproksi dengan  lama  pendidikan  tertinggi  pada  keluarga dikurangi  dengan  lama  pendidikan  kepala  keluarga mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita keluarga (Marno Kastowo, 2011)
Representasi  dari  berbagai  penelitian  di  atas, bahwa  peran  dan  pengaruh  modal  manusia  atau human  capital mempunyai  pengaruh  yang  signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dombusch et. al., (2004) dalam Hermanto Siregar dan Dwi  Wahyuniarti  (2008),  menjelaskan  bahwa  model pertumbuhan  ekonomi  Solow  yaitu  berangkat  dari fungsi  produksi agregat seperti  dalam  rumus  Y  = A.F(K,L). Y sebagai output nasional atau pertumbuhan  ekonomi,  K  merupakan  capital  (modal fisik),  L  adalah  tenaga  kerja  atau  sumber  daya manusia  ( human  capital ),  dan  A.  adalah  teknologi. Pertumbuhan  ekonomi  (Y)  akan  meningkat  ketika human capital atau tenaga kerja sebagai sumber daya manusia (K atau L) atau keduanya meningkat. Faktor yang  paling  mempengaruhi  dari  K  adalah  investasi. Bagitu  juga output nasional  akan  meningkat  jika terjadi  peningkatan  terhadap  teknologi  yang  diikuti oleh  peningkatan  sumber  daya  manusia  yang kompeten.  Sehingga  dapat  ditarik  benang  merahnya, bahwa pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu aktornya adalah human capital. Human  capital sebagai  kunci  utama  dalam pembangunan  ekonomi  bangsa.  Pendidikan  dan pelatihan serta berbagai aspek pengembangan sumber daya  manusia  sebagai  human  capital  mempunyai peran  sentral  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.  Pendidikan  yang  dilakukan  sejak  dini mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  output nasional  sebagai  latar  belakang  dari  peningkatan
kualitas  sumber  daya  itu  sendiri.  Semakin  tingginya peran  teknologi  sebagai  instrument  dalam  produksi, tidak  lepas  dari  peran human  capital sebagai pengelola, pelaksana, dan produksi dalam pertumbuhan ekonomi.
Oleh  karena  itu,  peran human  capital harus mengikuti  perkembangan  teknologi  sebagai  korelasi yang  seimbang  dalam  produksi.  Sehingga  keduanya dapat  berjalan  seimbang, human  capital sebagai pengendali dari aplikasi teknologi  secara professional dan  berkualitas.  Tentunya  tidak  mudah  untuk mendapatkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten, membutuhkan sebuah regresi linier antara pendidikan, keterampilan, dan kecerdasan. Sehingga korelasi input sebagai human  capital dan  proses  yang  membentuk teknologi  merupakan  sebuah  alat  dalam  produksi dapat  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap output secara  maksimal.  Konsepsi  utamanya  adalah  berada pada  peran human  capital yang  terus  mengalami dinamisasi  pertumbuhan  dan  perkembangan  sesuai dengan kebutuhan produksinya.
Namun,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Desi  Dwi  Bastias  (2010)  menunjukkan  bahwa, variable  perbaikan  dan  peningkatan  pendidikan  tidak mempunyai  pengaruh  yang  significant  terhadap pertumbuhan  ekonomi  indonesia.  Begitu  juga  dengan jangka  panjangnya,  pendidikan  tidak  mempunyai implikasi  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  terjadi  menurut  Ari  Widodo  (2010) dalam  Desi  Dwi  Bastias  (2010),  menunjukkan  di dalam  penelitiannya  yang  menghasilkan  sebuah kesimpulan  bahwa  pendidikan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah tidak dapat berdiri sendiri sebagai variable independen. Pengeluaran pemerintah terhadap perbaikan  pendidikan  tidak  serta  merta  secara langsung mengubah dan meningkatkan kualitas tenaga kerja,  yang  kemudian  meningkatkan  produktifitas kerja, produktifitas kerja mengarah kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sedangkan  teori human  capital berpendapat bahwa,  pendidikan  dapat  meningkatkan  kualitas penduduk yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Hal  itu  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hadi  Sasana  (2009), mengungkapkan bahwa, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan berbagai cara, yaitu  revitalisasi  pertanian  dari  hulu  ke  hilir, membantu  pemasaran  produk  unggulan  UMKM, memberikan  bantuan  modal,  dan  memfasilitasi program linkage kemitraan  dengan win-win  solution . Bagitu  juga  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal diharapkan  pemerintah  daerah  tidak  hanya  mengejar pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  tetapi  diharapkan dapat  meningkatkan  pembangunan  yang  berbasis manusia ( human development ) sebagai syarat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui peningkatan  kualitas  pendidikan,  kesehatan,  dan pemenuhan kebutuhan primer bagi masyarakat.
Begitu  juga  dengan  perhatian  Schumpeterian dalam  Meire  (2004)  dan  Kuncoro  (2010),  yang
menyatakan  bahwa  inovasi  sangat  relevan  dengan pembangunan  yang  membedakan  antara invention (penemuan), ide dan konsep, dan innovation (inovasi). Dikatakan bahwa ide harus menciptakan alat produksi baru  yang  ditimbulkan  oleh  inovasi,  sehingga pembangunan  dapat  terjadi.  Tipe  inovasi  ini menitikberatkan  pada  kinerja  wirausaha.  Wirausaha merupakan  bentuk  dari  modal  manusia  ( human capital )  yang  mengimplementasikan  ide-ide  melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan  pembangunan,  maka  secara  otomatis harus  meningkatkan  sumber-sumber  kewirausahaan sebagai modal pertumbuhan ekonomi.
Oleh  karena  itu,  reformulasi  kebijakan  fiskal dapat  diarahkan  kepada  jalur  ekonomi  kerakyatan yang  berorientasi  terhadap  kesejahteraan  rakyat. Begitu juga dengan kebijakan  fiskal  yang berimbang antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan realokasi  harus  sesuai  dengan  prinsip  dasar change and  balance dalam  pelaksanaannya.  Aspek human capital menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam  melakukan  pembangunan  melalui  pendidikan yang berkualitas.
Menurut  Siregar  (2006),  dalam  Hermanto Siregar  dan  Dwi  Wahyuniarti  (2008),  menyatakan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu keharusan  untuk  mengurangi  kemiskinan,  sedangkan syarat  kecukupan  adalah  pertumbuhan  ekonomi  yang efektif  dalam  meminimlisir  kemiskinan.  Artinya bahwa,  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah,  terutama  bagi pemerintah daearah dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal . Pertumbuhan ekonomi merupakan  kohesi  yang  terus  ditingkatkan  untuk meningkatkan  kualitas  ekonomi  masyarakat  sebagai representasi  dari  pengurangan  terhadap  kemiskinan. Pertumbuhan  ekonomi  juga  tidak  harus  menfokuskan kepada  pendapatan  daerah,  namun  pembangunan infstruktur juga dapat digerakkan sebagai sistem yang terbangun dalam peningkatan ekonomi.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  dibangun  atas dasar  human  capital,  maka  dapat  berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat secara merata. Kesejahteraan  tidak  hanya  berdasarkan  kepada  aspek peningkatan  ekonomi  masyarakat,  akan  tetapi penguatan  terhadap  kualitas  sumber  daya  manusia, kualitas  kesehatan,  terkendalinya  aspek  sosial  dan politik, serta keadilan berdasarkan hokum mempunyai signifikansi  yang  koheren  dalam  pertumbuhan ekonomi.  Sehingga  kesejahteraan  dapat  ditafsirkan keadalam  tatanan  masyarakta  yang  aman,  adil,  baik, dan berkualitas.
Bambang  Saputra  (2013),  menyatakan  bahwa tujuan  akhir  dari  sebuah  kebijakan  ekonomi  adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Satu- satunya  cara  untuk  meningkatkan  penghasilan masyarakat  dan  membuka  lapangan  pekerjaan  adalah dengan meningaktkan pertumbuhan ekonomi merupakan implementasi dari kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi.
Sementara
itu, Kuncoro (2004), mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat  erat.  Hipotesis  yang  dilakukan  melalui trickle down  effect (dampak  merembes  ke  bawah)  bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes pada kesejahteraan  masyarakat.  Lebih  lanjut  Mankiw (2007)  mengemukakan bahwa dalam jangka panjang, kapasitas  negara  untuk  memproduksi barang dan jasa menentukan  standar  hidup  penduduknya  (Bambang Saputra, 2013)
Hubungan  modal  manusia  sebagai  subyek terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh produktifitas yang dilakukan sebagai effect dalam pendidikan,  kesehatan  dan  lingkungan.  Modal manusia  yang  baik  dan  berkualitas  mempunyai signifikansi  pengaruh  yang  sangat  positif  terhadap peningkatan  produksi.  Peningkatan  produksi  yang baik  berpangaruh  terhadap  peningkatan  ekonomi. Sehingga  jelas,  bahwa  peningkatan  ekonomi  dapat dipengaruhi  oleh  faktor  manusia  sebagai  produksi utama dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penghasilan per kapita.
Dukungan sarana prasana dalam produksi juga ditentukan  oleh  kualitas  dan  modal  manusia  yang dibangun di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan  teknologi  juga  dibangun  atas  dasar kemampuan manusia untuk menghasilkan produktifitas  yang  lebih  baik.  Sehingga  apa  yang dikatakan  oleh  Mankiw  bahwa  kapasistas  negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya tergantung  dari  kualitas  dan  profesionalitas  modal manusianya  ( human  capital ). Human  capital yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang  mempunyai  implikasi  secara  sistematis terhadap  kesejahteraan  bagi  masyarakat,  sebagai sebuah  cita-cita  bangsa  yang  agung  demi  terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Rasidin  K.  Sitepu  (2010),  memperkuat pentingnya  investasi  sumber  daya  manusia  sebagau human  capital terhadap  peningkatan  pertumbuhan ekonomi. Peningkatan human capital dalam produktivitas tenaga kerja mempunyai implikasi yang baik  terhadap  deficit  anggaran  pemerintah.  Hal  itu dibuktikan oleh menurunnya deficit anggaran pemerintah sebesar 10.74 triliun. Human capital dapat pula  meningkatkan  pertumbuhan  manusia  secara mandiri  dan  meminimalisir  terjadinya  pembiasaan masyarakat  terhadap  menggantungkan  kehidupannya kepada pemerintah.

## Korelasi Pembangunan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  penelitian  yang  dilakukan World  Bank (2004)  bahwa  rendahnya  investasi  dapat  disebabkan oleh  rendahnya  ketersediaan  infrastruktur  dan  sarana dan  prasarana  publik,  sehingga  integrasi  ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik dan terwujud, hal itu berdampak  secara  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Sementara  itu,  menurut  P.  Eko  Prasojo
(2009)  dalam  Tommy  Prio  Haryanto  (2013), menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dapat diartikan  sebagai  pertmbahan  output  atau  pendapatan nasional  agregat  dalam  kurun  waktu  tertentu. Sementara menurut Todaro (2006) definisi pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  peningkatan ekonomi melalui proses kapasistas produksi meningkat  dalam  menghasilkan  pendapatan  (Tommy Prio Haryanto, 2013).
Teori  pertumbuhan  ekonomi  melalui  evolusi ekonomi  mengemukakan  berbagai  pendapat  tentang makroekonomi.  Lynn  (2002)  mengungkapkan  bahwa kemakmuran  hanya  mengakumulasikan  emas  dan perak,  sementara  negara  hanya  mempunyai  peran mendapatkan  sebanyak-banyaknya.  Sementara  Smith mengemukakan  bahwa  kemakmuran  negara  di dapatkan dari kemampuannya dalam mengaktualisasikan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  manusia  untuk  menghasilkan  produksi  yang lebih baik, dengan menekankan pada kompetensi yang dimiliki masing-masing individu (Kuncoro, 2010).
Pertumbuhan  ekonomi  menurut  penulis  adalah adanya  peningkatan  terhadap  PDB  nasional  yang diikuti  oleh  peningkatan  terhadap  modal  manusia sebagai  subyek  produksi  untuk  menghasilkan  output yang  lebih  baik  dan  berkualitas.  Peningkatan  modal manusia, tentunya diikuti oleh pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan perbaikan terahadap sarana prasarana publik sebagai aksesibilitas, penunjang  pergerakan  ekonomi,  dan  penopang ekonomi kerakyatan dengan pengelolaan dan pengembangan ekonomi local sebagai unggulan usaha serta peningkatan penghasilan per kapita keluarga.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi harus didukung  oleh  peningkatan  pembangunan  modal manusia  dan  peningkatan  infrastruktur  publik. Sehingga pendapatan keuangan  negara dapat berjalan secara  berimbang  dengan  pengeluaran  sebagai  modal dari  peningkatan  dan  pertumbuhan  ekonominya. Tingginya  pengembangan  modal  manusia  sebagai subyek dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sebagai  pengembang  di  dalam  perwatan  terhadap saran dan prasaran publik, mempunyai implikasi yang sangat  positif  didalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.
Menurut  Engla  Desnim  Silvia,  Yuniat  Wardi, dan  Hasdi  Aimon  (2013),  mengatakan  bahwa penyediaan  dan  perbaikan  terhadap  infrastruktur mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  yang mengarah kepada kesejahteraan masyaarakat. Penyediaan dan perbaikan terhadap infrastruktur dapat memperlancar  proses  produksi    barang  dan  jasa.  Hal ini  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Sealnjutnya,  dalam  kesimpulannya,  dikatakan  bahwa, secara  parsial  pengeluaran  pemerintah  baik  rutin  dan pembangunan  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pembahasan  di  atas  jelas  bahwa  pertumbuhan ekonomi  dipengaruhi  oleh  kualitas  infrastruktur  yang dibangun  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kelayakan.
Infrastruktur sebagai jembatan utama dalam peningkatan perekonomian, baik secara local maupun nasiona.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Youdhi Permadi Ma’ruf dan Jeluddin Daud  (2013)  menunjukkan  scatter  plot  antara  PDRB (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  dan  total  panjang jalan  dan  jembatan  dengan  pola  penyebaran  data menggambarkan  trend  pertumbuhan  positif  setiap tahuannya, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Hal ini menunjukkan dengan adanya pertambahan  panjang  jalan  dan  jembatan  dapat berimplikasi  terhadap  peningkatan  PDRB  kabupaten pesisir Selatan.
PDRB  yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang  signifikan  mempunyai  pengaruh  terhadap kesejahteraan  rakyat.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat dikembangkan ke dalam program-program kerakyatan yang  mendukung  pola  dan  modal  manusia  yang berkualitas.  Sehingga  perputaran  ekonomi,  tidak hanya  berjalan  pada  tataran  jangka  pendek,  tetapi jangk  panjang  dengan  meningkatkan  infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat lebih penting.
Sejalan  dengan  itu,  seperti  penelitian  yang dilakukan  oleh  Abdul  Wahab  (2009)  tentang  dampak peningkatan  kualitas  jalan  lingkar  barat  Enrekang terhadap pengembangan kawasan pertania, menunjukkan bahwa adanya perbaikan terhadap jalan lingkar  jalan  kawasan  pertanian  dapat  meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengembangan pertanian. Sehingga infrastruktur yang baik mendapatkan  akses  yang  cukup,  akses  yang  cukup dapat  berpengaruh  terhadap  nilai  pertumbuhan  yang dibangun  atas  dasar  peningkatan  perekonomian pertanian  dan  peningkatan  nilai-nilai  ekonomi pertanian yang dapat diaktualisasikan ke dalam bentuk kesejahteraan rakyat.
Peningkatan  infrastruktur  pertanian  dapat  juga dapat meningkatkan nilai tanah pada daerah pertanian, meningkatkan  perekonomian  masyarakat  melalui penghidupan  kembali  tanah  daerah,  yang  semula merupakan  tanah  mati,  dengan  adanya  kualitas  jalan dapat  dialiri  oleh  air,  sehingga  dapat  menghidupkan kembali  tanah  untuk  pertanian.  Pertanian  dalam  jalan lingkar dengan dilengkapi oleh saluran dan irigasi air, dapat  mengembangkan  pertanian  kawasan  lingkar jalan.  Sehingga  masyarakat  dapat  mengembangkan ekonomi  pertanian  yang  ada  dengan  aksesibilitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun,  berbanding  terbalik  penelitian  yang dilakukan  oleh  Desi  Dwi  Bastias  (2010),  terkait dengan singkronisasi infrastruktru dengan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan bahwa pembangunan sector infrastruktur dalam hal ini adalah perumahan dan jalan. variable infrastruktur perumahan  dalam  penelitian  ini  tidak  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Indonesia.  Pembangunan  perumahan  dilihat dari  probabilitasnya  t-statistk  yang  lebih  besar  dari alpha  5  persen.  Sementara  pada  infrastruktur transportasi  atau  jalan,  variable  ini  mempunyai
pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  Indonesia,  baik  dalam  jangka  pendek maupun jangka panjang.
Artinya, bahwa infrastruktur jalan atau transportasi  mempunyai  pengaruh  dan  dampak  yang nyata  terahdap  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. Infrastruktur jalan yang baik, menciptakan aksesibilitas  bagi  masyarakat  dalam  menggerakkan perekonomian. Aksesibilitas sebagai proses percepatan  terhadap  ekonomi,  baik  dalam  skala  local mauplun  nasional.  Aksesibilitas  sebagai  proses peningkatan  terhadap  ekonomi  Indonesia  mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Ekonomi  yang  semakin  baik  dengan pertumbuhan melalui infrastruktur membeikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Pertumbuhan  ekonomi  melalui  peningkatan infrastruktur  mempnyai  pengaruh  secara  langsung dalam  ekonomi  masyarakat.  Infrastruktur  denga penguatan terhadap aksesibilitas dapat mengembangkan perekonomian masyarakat. Perekonomian  masyarakat  yang  berjalan  dengan  baik dapat  meningkatkan  taraf  hidup  dan  penghasilan  per kapita.  Pengaruh  aksesibilitas  dan  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  yang  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan ekonomi  masyarakat  dalam  penelitian  ini  dapat diaktualisasikan  kedalam  kesejahteraan  masyarakat. Masyarakat  yang  mempunyai    penghasilan  ekonomi yang  baik,  dapat  memjamin  kehidupan  masyarakat yang berkualitas.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan restrukturisasi  dalam  pengalokasian  fiskal  .  Alokasi fiskal    yang  ada  saat  ini  masih  jauh  dari  harapan pertumbuhan ekonomi. Problematika muncul di dalam perkembangan  alokasi  fiskal    yang  kurang  merata antara  suatu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Sasaran alokasi  fiskal    juga  masih  belum  tepat  dalam  tataran negara  berkembang,  serta  struktur  kelembagaan keuangan  negara  membutuhkan  restruktursi  sebagai preferensi  dan  pengkondisian  serta  pendistribusian sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam  (struktur) dan sumber daya ekonomi. Alokasi fiskal  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh keberadaan human capital. Peningkatan human  capital yang  diaplikasikan melalui pendidikan, perilaku, dan sikap sebagai modal manusia  dapat  berdampak  dan  berimplikasi  terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga alur kesinambungan antara  ketiganya  (alokasi  fiskal  ,  pertumbuhan ekonomi,  dan human  capital )  tidak  dapat  dipisahkan dalam  integrasi  sasaran  dan  tujuan  pemerintahan, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ekonomi  masyarakat  yang  kuat,  mempunyai pengaruh  terhadap  ekonomi  Indonesia,  dengan penguatan  terhadap  aksesibilitas  infrastruktur  dan peningkatan  sumber  daya  manusia  sebagi  modal manusia  dalam  pembanguan  ekonomi  indoensia. Peningakatan  ekonomi  ditentukan  oleh  sarana  dan prasarana yang dibangun, termasuk infrastruktur yang ada di dalamnya. Infrastruktur  yang berkualitas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka  dapat dikemukakan  bebarapa  rekomendasi  antara  lain: Pertama, dibutuhkan  reformulasi  kebijakan  publik yang  mencakup  seluruh  komponen  stakeholder,  yaitu public (pemerintah), private (swasta),  dan community (masyarakat).  Sehingga  dapat  dirumuskan  kembali arah  kebijakan  fiskal    dengan  orientasi  yang berdasarkan  pada  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Baik  perencanaan  dan implementasi  kebijakan  melalui  alokasi  fiskal    yang tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta evaluasi  kebijakan  yang  menjadikan  rekomendasi dalam  memperbaiki  dan  melakukan  tinjauan  yang berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  Pun  demikian,  tentunya  harus  dibangun dengan asas aksesibility , transparency , dan akuntability. Sehingga  adanya  restrukturisasi  dan realokasi  fiskal    berdampak  terhadap  peningkatan human capital dan pembangunan infrastruktur.
Kedua, perlu  diadakan  percepatan  terahadap restrukturisasi  dan  realokasi  fiskal    yang  tepat  dan strategis  secara  nasional  dan  lokal.  Restrukturisasi terhadap  pelembagaan  ekonomi  Indonesia  dengan pelbagai  perbaiakn  terhadap  sumber  daya  manusia, sarana  dan  prasarana,  serta  peningkatan  partisipasi melalui  kerjasama public,  private,  dan  community sebagai  kekuatan  ekonomi  Indonesia.  Diperlukan kebijakan  dalam  meningkatkan  modal  manusia melalui  peningkatan  kualitas  pendidikan,  kesehatan, dan  pelatihan  terhadap  pengelolaan  ekonomi  loka sebagai ekonomi unggulan dalam kehidupan masyarakat.  Kebijakan  kemudahan  modal  juga  dapat membantu human  capital dalam  mengaplikasikan modal  manusianya  ke  dalam  peningkatan  produksi sebagai  reproduksi  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih baik.
Ketiga, diperlukan kebijakan terhadap pembangunan  infrastruktur  secara  merata  dan  setara pada  setiap  pemerintahan  daerah.  Dibutuhkan  sebuah kebijakan yang konkrit dalam pembangunan infrastruktur  untuk  menunjang  ekonomi  pemerintah daerah  melalui  kebijakan  perimbangan  fiskal    antara pusat  dan  daerah.  Pembangunan  yang  merata  pada setiap  daerah  akan  berdampak  terhadap  ekonomi masyarakat  dalam  memperoleh  akses  ekonomi, pergerakan  ekonomi  yang  cepat  berkembang,  dan akses  transportasi  yang  meningkat  seiring  dengan infrastruktur yang baik. Sehingga ekonomi masyarakat  dapat  terbangun  secara  sinergi  antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi
masyarakat  yang  berkelanjutan  sebagai  penguatan terhadap kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Priyo  Hari.  2006. Hubungan  Antara  Pertumbuhan Ekonomi  Daerah,  Belanja  Pembangunan  dan Pendapatan  Asli  Daerah .  Simposium  Nasional Akuntansi  IX  di  Padang,  tanggal  23-26  Agustus 2006.
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file_artikel _abstrak/Isi_Artikel_862943946606.pdf. Diakses tanggal 12 Juli 2014.
Atmanti,  Hastarini  Dwi.  2005.  Investasi  Sumber  Daya Manusia  Melalui  Pendidikan. Jurnal  Dinamika Pembangunan . 2 (1). Juli: 30-39. Bastias, Desi Dwi. 2010. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah  Atas  Pendidikan,  Kesehatan  dan Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia  Periode  1969-2009 .  Skripsi.  Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Boediono.  2009. Kebijakan  Fiskal:  Sekarang  dan Selanjutnya. Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran,  Konsep  dan  Implementasi .  Anggito Abimayu  dan  Andi  Megantara  (Ed).  Jakarta:  PT. Kompas Media Nusantara, hal. 109-122.
Harianto,  David  dan  Adi,  Priyo  Hari.  2007. Hubungan Antara  Dana    Alokasi  Umum,  Belanja  Modal, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pendapatan  Per Kapita .  Simposium  Nasional  Akuntansi  X  yang diselenggarakan  oleh  Universitas  Hasanuddin Makasar,
tanggal
26-28 Juli 2007.
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file_artikel _abstrak/Isi_Artikel_162620147808.pdf. Diakses tanggal 12 Juli 2014.
Haryanto,  Tommy  Prio.  2013.  Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2007-2011. Economic Development Analysis
Journal , Volume 2, Nomor 3. (Online). http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj. Diakses tanggal 15 Juli 2014.
Kastowo,  Marno.  2011.  Peran  Modal  Manusia  Bagi Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empirik Di
Indonesia 1970-2008.
http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/91/ MODALMANUSIA.pdf.  Diakses  tanggal  15  Juli 2014.
Kuncoro,  Mudrajad.  2010. Masalah,  Kebijakan  dan Politik Ekonomi Pembangunan . Jakarta: Erlangga. Ma’ruf, Ahmad dan Wihastuti, Latri. 2008. Pertumbuhan Ekonomi  Indonesia:  Determinan  dan  Prospeknya. Jurnal  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan .  9  (1). April: 44-55.
Ma’ruf,  Youdhi  Permadi  dan  Daud,  Jeluddin.  2013. Pengaruh  Investasi  Infrastruktur  Jalan  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Wilayah  Di  Kabupaten Pesisir  Selatan  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal Tekni Sipil USU. 2 (3). (Online). http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jts/article/view/568 0/2400. Diakses tanggal 17 Juli 2014.
Wiria, Melinda. N. 2013. IMF World Economic Outlook October  2013,  dalam  http://www.portalreksadana. com/node/633 diakses tanggal 13 September 2014. Permana,  Chandra  Darma  dan  Asmara,  Alla.  2010. Analisis Peranan Dan Dampak Investasi Infrastruktur  Terhadap  Perekonomian  Indonesia: Analisis  Input-Output. Jurnal  Management  & Agribisnis. 7 (1). Maret: 48-58. Republik  Indonesia.  2014. Nota  Keuangan  dan Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 . Jakarta:
Kementerian Keuangan RI.
Saputra, Bambang. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
Jurnal Borneo Administrator. 9 (1): 96-111. Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja  Ekonomi  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa  Tengah. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan. 10 (1). Juni: 103-124. Sawitri,  Hendrin  H.  2006.  Dampak  Defisit  Anggaran Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi. Jurnal
Organisasi dan Manajemen. 2 (1). Maret: 1-10. Silvia,  Engla  Desnim  dan  Wardi,  Yuniat  dan  Aimon, Hasdi.  2013.  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi, Investasi,  dan  Inflasi  Di  Indoensia. Jurnal  Kajian Ekonomi. 1 (2). Januari: 224-243. Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.
http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2 008_MAK3. Diakses tanggal 12 Juli 2014. Sitepu, Rasidin K. 2010. Dampak Investasi Sumber Daya Manusia  dan  Bantuan  Langsung  Tunai  Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Moneter. 13 (2): 129-156. Sjafii,  Achmad.  2009.  Pengaruh  Investasi  Fiskal  dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  Jawa  Timur  1990-2004. Journal  of  Indonesian  Applied  Economics. 3  (1). Mei: 59-76. Sudaryanto,  Tahlim  dan  Rusastra,  I  Wayan.  2006. Kebijakan  Strategis  Usaha  Pertanian  Dalam Rangka  Peningkatan  Produksi  dan  Pengentasan Kemiskinan. Jurnal  Litbang  Pertanian. 25  (4): 115-122. Syahza, Almasdi. 2005. Dampak Pembangunan
Perkebunan  Kelapa  Sawit  Terhadap  Multiplier Effect  Ekonomi  Pedesaan  Di  Daerah  Riau. Jurnal Ekonomi . Th. X/03/Nopember: 1-12. Usaman,  Marzuki.  2009.  Reformasi  Sektor  Fiskal  dan Finansial  Indonesia  dalam  Dekade  1970-an  dan 1980-an.  Era  Baru  Kebijakan  Fiskal:  Pemikiran, Konsep  dan  Implementasi.  Anggito  Abimayu  dan Andi Megantara (Ed). Jakarta:  PT.  Kompas  Media Nusantara, hal. 47-57. Wahab,  Abdul.  2009. Dampak  Peningkatan  Kualitas Jalan Lingkar Barat Enrekang Terhadap
Pengembangan Kawasan Pertanian . Tesis. Semarang:  Program  Pascasarjana  Magister  Teknik Pembangunan  Wilayah  dan  Kota  Universitas Diponegoro.