INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9081-9100 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sefhvira Chilly Bella Tiara Sedek 1 ✉ , Eny Kusumawati 2
Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: B200190306@student.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemerintah berkewajiban memberikan informasi terkait keuangan pemerintah daerah secara transparan kepada  masyarakat,  agar  masyarakat  dapat  memberikan  penilaian  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit  BPK,  dan  pendapatan  pajak  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020. Jumlah populasi sebanyak 73 Kabupaten/Kota dengan 292 observasi. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel leverage, tingkat kekayaan daerah, dan pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kata Kunci : leverage, tingkat ketergantungan, temuan audit, pajak daerah, kinerja keuangan

## Abstract
The government is obliged to provide information related to local government finances transparently to  the  public,  so  that  the  public  can  provide  an  assessment  of  the  financial  performance  of  local governments which can be an evaluation for local governments. This study aims to determine the effect of leverage, level of regional wealth, level of dependence on the center, BPK audit findings, and local tax revenue on local government financial performance in regencies/cities in Central Java and East Java Provinces in 2017-2020. The total population is 73 regencies/cities with 292 observations. Researchers used multiple linear regression analysis. The results of this study are the variables of the level of dependence on the center and BPK audit findings have an effect on local government financial performance, while the variables of leverage, level of regional wealth, and local tax revenue have no effect on local government financial.
Keyword: leverage, level of dependence, audit findings, tax revenue, financial performance

## PENDAHULUAN
Masa  sentralisasi telah  berakhir, Indonesia telah memasuki masa  desentralisasi dan memasuki era otonomi daerah dengan dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Setelah  itu diubah dengan  UU No. 32 Tahun 2004, tentang  pemerintah daerah. Kemudian diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang tentang Pemerintah Daerah dan  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  hal  ini  menegaskan bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi.
Pemerintah  daerah  memainkan  peran  penting  dalam  mengelola  sumber  daya  dan anggaran  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  setempat.  Pemerintah  pusat memberikan wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala kepentingan daerahnya secara mandiri. Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki daerah  untuk  membuat  peraturan  daerah,  menyusun,  mengelola,  dan  melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015). Ketidakmampuan pemerintah pusat  untuk  mengawasi  keseluruhan  pembangunan  daerah  umumnya  berujung  pada pelaksanaan  kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu  pemerintah pusat  melimpahkan wewenang  dan  kekuasaan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  dengan  mandiri seluruh kepentingan daerahnya.
Penerapan  kebijakan  otonomi  daerah  menuntut  kemampuan  pemerintah  daerah untuk mengelola perekonomian daerah secara mandiri yang diperoleh melalui pemanfaatan potensi daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah  dalam  menggerakkan  perekonomian  tercermin  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD), seperti kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan
dan meningkatkan pelayanan sosial masyarakat serta meningkatkan  pendapatan daerah. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masing-masing daerah dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pembangunan daerah.
APBD adalah kerangka politik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter, seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan  sesuai  dengan  tujuan  yang  akan  dilaksanakan.  APBD  merupakan  bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh kepala daerah dengan penghargaan daerah dan disusun sesuai visi dan misi serta rencana kerja pemerintah yang disusun  secara  objektif  (tidak  memihak)  dan  melibatkan  seluruh  komponen  pemerintah. APBD adalah satuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan  dan  penerimaan  keuangan  yang  merupakan  program/kegiatan,  sedangkan belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang merupakan belanja dan pengeluaran keuangan yang merupakan masukan untuk melaksanakan program/kegiatan.
Dalam  rangka  melaksanakan  program/kegiatan  yang  disusun  dalam  APBD  untuk mencapai  tujuan,  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  mengelola  sumber-sumber pendapatan daerah dan aset yang telah dimiliki oleh daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006).  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  21  Tahun  2011  Pasal  1  Ayat  37 (Perubahan Kedua Dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), Tentang Kinerja, kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang  kuantitas  dan  kualitas  nya  terukur.  Kinerja  keuangan  merupakan  indikator  yang digunakan  untuk  mengevaluasi  dan  menilai  kinerja  pemerintah  daerah.  Analisis  kinerja keuangan  dipergunakan  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  alur  keuangan  pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis dan Saputra, 2014).
Kinerja  keuangan  adalah  salah  satu  gambaran  dari  pencapaian  keberhasilan perusahaan yang diartikan sebagai hasil yang dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan. Kinerja keuangan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah  untuk  menetapkan  aturan  pelaksanaan  dengan  baik  dan  benar  untuk mempertahankan  layanan  yang  diinginkan,  di  mana  penilaian  yang  lebih  tinggi  menjadi persyaratan  yang  harus  dipenuhi  agar  pihak  eksternal  memutuskan  untuk  melakukan investasi  pada  daerah tersebut. Kinerja keuangan  daerah dapat dilihat berdasarkan hasil laporan keuangan daerah yang ditinjau oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kinerja keuangan  pemerintah  merupakan  ukuran  kinerja  utama  yang  menggunakan  indikator keuangan.
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peneliti
memfokuskan pada lima variabel yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu: leverage, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, dan pendapatan pajak daerah.
Dalam akuntansi sektor publik, leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah  yang  mempunyai  tingkat leverage  yang  tinggi  berarti  sangat  bergantung  pada pinjaman  luar  untuk  mebiayai  asetnya.  Dalam  rasio leverage  penting  dilakuukan  bagi kreditor  dan  alon  kreditor  dalam  membuat  keputiusan  pemerian  kredit.  Rasio  ini  akan digunakan  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membayar utangnya  (Sumarjo,  2010).  Penelitian  Sumarjo  (2010)  memberikan  bukti  empiris  bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat  kekayaan  pemda  diproksikan  dengan  pendapatan  asli  daerah  (PAD). Berdasarkan  Undang-Undang  No.33  Tahun  2004,  PAD  adalah  sumber  keuangan  daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Kemampuan  suatu  daerah  menggali  PAD  akan memengaruhi  perkembangan  dan  pembangunan  daerah  tersebut.  Tingginya  tingkat kekayaan  daerah  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah  berjalan  dengan  baik. Penelitian Dasmar dkk (2020), memberikan bukti empiris bahwa tingkat kekayaan daerah memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat  ketergantungan  pada  pusat  menjadi  salah  satu  indikator  lain  yang  dapat memengaruhi  kinerja  pemda.  Dilihat  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang  merupakan bagian dari pendapatan yang berasal lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat. Semakin besar DAU yang diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan  alokasi.  Dengan  pemantauan  yang  tinggi  oleh  pemerintah  pusat,  maka memotivasi pemerintah  daerah  dalam memberikan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik (Sumarjo, 2010). Penelitian Wijayanti dkk (2020), memberikan bukti empiris bahwa tingkat  ketergantungan  pada  pusat  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerinah daerah.
Temuan audit BPK merupakan suatu masalah yang muncul selama proses audit dan layak  untuk  diangkat  dan  dikomunikasikan  kepada  auditee  karena  dampaknya  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Temuan  audit  BPK  RI  atas  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  menemukan  adanya  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pengendalian intern  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  daerah  (Badan  Pemeriksa
Keuangan,  2018).  Penelitian  Masdiantini  &  Erawati  (2016)  dan  Ditasari  &  Sudrajat  (2020), memberikan  bukti  empiris  bahwa  temuan  audit  BPK  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penting dan utama PAD akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Jika  pendapatan  pajak  suatu  daerah  tinggi  atau  sesuai  target  yang ditetapkan,  maka  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  semakin  baik.  Penelitian  Florida (2007), memberikan bukti empiris pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.
Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraheni dan Adi (2020). Penelitian ini menggunakan variabel l everage, tingkat kekayaan, tingkat kekayaan, tinggkat ketergantungan pada pusat, temuan audit BPK, dan pendapatan pajak daerah untuk lebih memperluas daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta lebih memperluas pengamatan selama periode 2017-2020.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori  Keagenan  merupakan  sebuah  konsep  yang  muncul  interaksi  atau  sebuah hubungan  antara  suatu  pihak  sepagai  prinsipel  dan  pihak  lain  sebagai  agen.  Hubungan tersebut berkaitan dengan penyediaan jasa dari pihak agen sehingga prinsipel dikatakan sebagai “penyewa” akan mendelegasikan wewenang terhadap agen.
Keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  tersebut.  Peraturan  Pemerintah  No.  58  tahun  2005  tentang  pengelolaan keuangan  daerah,  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Sedangkan  menurut    Permendagri  No.  13 Tahun  2006,  keuangan  daerah  adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat  dinilai  dengan  uang  yang  didalamnya  terdapat  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di  bidang  keuangan  daerah  yang  meliputi  penerimaan  belanja  daerah  dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan perundang-undangan selama  satu  tahun  periode  anggaran.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi daerah yang dinilai dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut.
Pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Leverage  adalah  perbandingan  antara  utang  dan  modal.  Perwitrasari  (2010), menunjukkan bahwa semakin besar leverage yang dimiliki oleh suatu entitas maka entitas tersebut  memiliki  kinerja  yang  buruk.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  entitas  tersebut  tidak mampu  dalam  membiayai  operasionalnya  sendiri  dan  membutuhkan  dana  dari  pihak eksternal,  sehingga  terdapat  ketergantungan  terhadap  pihak  luar  berkurang  dan  terlihat semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.
Leverage berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva  tersebut  pemerintah  daerah  harus  menutup  biaya  tetap. Leverage  juga menggambarkan struktur modal yang dimiliki suatu perusahaan sehingga terlihat tingkat risiko tidak tertagihnya utang. Pemerintah daerah yang memiliki leverage tinggi maka akan memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utama berasal dari pihak eksternal. Semakin  tinggi leverage,  semakin  ketat  kontrol  kreditur  kepada  pemerintah  daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan persetujuan kreditur, untuk meyakinkan kreditur bahwa pemerintah daerah dapat membayar dan menyelesaikan utangnya (Sumarjo, 2010).
Dalam sektor publik, rasio utang atau leverage sangat penting bagi kreditor dan alon kreditor potensial  pemerintah daerah  dalam  pemberian kredit. Rasio  ini akan digunakan kreditor  untuk  mengukur  kemampuan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk  bagian setiap rupiah ekuitas  dana yang dijadikan  jaminan  untuk  keseluruhan  utang.  Rasio  ini  juga  mengidentifikasikan  seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin  sudah  kelebihan  utang  dan  harus  mencari  jalan  untuk  mengurangi  utang Sesotyaningtyas (2012).
Kusumawardani (2012) dan Sari & Mustanda (2019), memberikan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
H 1 : leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Tingkat kekayaan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Dengan demikian, dapat digunakan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan  memajukan  sumber  daya  daerah  tersebut.  Semakin  tinggi  tingkat  kekayaan  suatu pemerintahan  daerah  maka  semakin  baik  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kekayaan suatu daerah maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat kekayaan daerah pada umumnya di lihat dari peningkatan pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dapat tergambar dari tingkat kekayaan daerah. Tingkat kekayaan daerah dapat digambarkan dengan pendapatan daerah (PAD). PAD perlu di tingkatkan secara optimal untuk mengupayakan peningkatan sumber daya daerah. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD yang sah.
PAD menjadi salah satu sumber yang cukup penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya salah satunya bergantung pada pada PAD, semakin besar PAD maka akan mempermudah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sudarsana & Rahardjo (2013), Utomo (2015), memberikan bukti empiris  bahwa  tingkat  kekayaan  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
H 2 : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh  tingkat  Ketergantungan  pada  pusat  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah
Tingkat  ketergantungan  pada  pusat  mencerminkan  seberapa  pemerintah  daerah bergantung pada pemerintah pusat dalam urusan pembiayaan daerah. Apabila pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat hal tersebut dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang memaksimalkan potensi PAD  yang  dimiliki  pemerintah  daerahnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  pemerintah  daerah menganggap  bantuan  dari  pemerintah  pusat  telah  cukup  untuk  membiayai  kegiatan pemerintahannya  sehingga  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  tidak  meningkatkan kinerja  keuangan  daerahnya.  Semakin  tinggi  tingkat  ketergantungan  pada  pusat  maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.
Ketergantungan pada pusat tergambar dari seberapa besar dana perimbangan yang
ditansfer  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  (Nugraheni  &  Adi,  2020).  Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasi (DBH). Jika dana perimbangan yang didapat lebih besar dari pendapatan daerah dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut belum maksimal.
Besaran  DAU  yang  didapat  suatu  daerah  digunakan  untuk  mengukur  tingkat ketergantungan  pada  pusat.  Pengalokasian  DAU  dapat  diminimalisir  dengan  cara memaksimalkan peningkatan kapasitas fiskal di tiap daerah otonom. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah. Penggunaan  atau  pengalokasian  DAU  akan  selalu  diawasi  oleh  pemerintah  pusat  dan membuat peningkatan pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Noviyanti & Kiswanto, 2016).  Suryaningsih  &  Sisdyani  (2016)  serta  Qowi  &  Prabowo  (2017),  memberikan  bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
H 3 : Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Temuan  audit  BPK  yang  berisi  penyalahgunaan  anggaran  pemerintah  daerah disebabkan karena pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan daerahnya.  Jika  pemerintah  daerah  melakukan  penyimpangan  dalam  pengelolaan keuangan  daerahnya  maka  hal  tersebut  dapat  membuat  kinerja  keuangan  pemerintah daerahnya menurun.
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari audit pemerintahan, karena hal tersebut  merupakan  aspek  terpenting  dalam  melihat  indikasi  penyimpangan  pada penggunaan dana di pemerintah daerah. BPK bertugas sebagai auditor independen yang membuat  penilaian  terhadap  LKPD  pemerintah  daerah.  Penilaian  tersebut  yang  akan menentukan  apakah  LKPD  pemerintah  daerah  sudah  sesuai.  Apabila  terdapat ketidaksesuaian pada LKPD hal tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
BPK memberikan laporan kepatuhan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan (LPH). Laporan kepatuhan menjelaskan mengenai ketaatan penggunaan anggaran menurut peraturan yang berlaku (Budiarto & Indarti, 2019). Apabila terdapat temuan pada laporan kepatuhan dapat dikatakan bahwa telah terjadi penyimpangan pada realisasi anggaran yang dapat  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  laporan  keuangan  (Qowi  &  Prabowo,  2017).
Akuntabilitas laporan keuangan yang tidak sesuai menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak baik. Nugraheni & Adi (2020) dan Mustikarini & Fitriasari (2012), memberikan  bukti  empiris  bahwa  temuan  audit  BPK  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.
H 4 : Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah UU Nomor 28 Tahun 2009,  Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan UU jika tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi kemakmuran  rakyat.  Kemampuan  pemerintah  daerah  menghasilkan  keuangan  daerah melalui penggalian sumber-sumber kekayaan pendapatan asli daerah atau PAD yang harus selalu dikelola pertumbuhannya (Wenny, 2012). Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pendapatan  pajak  daerah  merupakan  sumber  PAD  yang  digunakan  untuk pembangunan wilayah dan integritas masyarakat (Sesotyaningtyas, 2012). Pendapatan pajak daerah  digunakan  sebagai  sumber  pendapatan  utama  PAD  untuk  membiayai  segala pembiayaan  kegiatan  (operasional)  daerah  (Ningsih,  2010).  Hal  ini  yang  membuat pendapatan pajak daerah penting dan dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.  Florida  (2007),  Darwanis  dan  Saputra  (2014),  memberikan  bukti  empiris  bahwa pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.
H 5 : Pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  statistik. Populasi penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah ditambah 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur dengan rentang waktu empat tahun dimulai dari tahun  2017-2020.  Sedangkan  teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan sampel jenuh sehingga semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017).
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  terdapat  dalam  situs  resmi Kementrian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Analisis data mengunakan analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis.
Penelitian  ini  menghitung  rasio  pertumbuhan  modalnya  menggunakan  komponen belanja  modal  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Semakin
meningkatnya  belanja  modal  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah semakin  baik.  Padan  umumnya,  proporsi  belanja  daerah  dengan  belanja  modal  adalah antara 5-20%. Rumus rasio pertumbuhan belanja modal, sebagai berikut: (Halim, 2013)
Keterangan:
BMt  = Total Belanja Modal yang dihitung pada tahun ke-t = Total Belanja Modal yang dihitung pada tahun sebelumnya.
Leverage  dapat  diukur  dengan  menggunakan  dept  to  equity.  Semakin  tinggi  nilai leverage maka semakin  buruk  kinerja  keuangan pemerintah  daerah. Sedangkan semakin rendah leverage maka semakin baik kinerja keuangan  pemerintah daerah. Rumus dalam menentukan leverage adalah: Leverage = Kewajiban/Ekuitas (Cohen, 2006).
Tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah  dapat  dilihat  melalui  perbandingan  antara pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dengan  total  pendapatan  daerah.  Proksi  ini  dipilih  agar perbandingan tingkat kekayaan antar daerah merata dan adil karena setiap daerah memiliki jumlah  PAD  yang  berbeda-beda  berdasarkan  sumber  daya  yang  dimiliki  setiap  daerah (Halim,  2013).  Formula  untuk  menentukan:  Tingkat  Kekayaan  Daerah  =  PAD/Total Pendapatan Daerah.
Tingkat  ketergantungan  pada  pusat  diukur  dengan  membandingkan  Dana  Alokasi Umum (DAU) dengan total pendapatan daerah. Adanya DAU berfungsi untuk menghindari ketimpangan fiskal antar daerah dan dapat menyediakan sumber keuangan daerah. Rumus: Tingkat Ketergantungan pada pusat = DAU/Total Pendapatan Daerah (Halim, 2013).
Temuan audit BPK suatu daerah dapat diketahui dengan melihat hasil opini audit BPK, jika BPK memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan skor satu, opini tidak wajar diberikan skor dua, opini wajar dengan pengecualian diberikan skor tiga, dan opini wajar tanpa pengecualian diberikan skor empat (Halim, 2008).
Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  dan digunakan  untuk  keperluan  kemakmuran  rakyat.  Rumus  dalam  menentukan  pendapatan pajak daerah adalah ln (Pendapatan Pajak Daerah.

## HASIL DAN PEMABAHASAN Tabel 1

## Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah analisis sebanyak 236 observasi dalam  pengamatan  selama  empat  tahun,  yaitu  tahun  2017-2020.  Nilai  rata-rata  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  -0,0851  artinya  pertumbuhan  belanja  modal  pemerintah daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  selama  periode  tahun 2017-2020 rata-rata mengalami penurunan sebesar 8,5%. Nilai rata-rata leverage sebesar 0,0104 yang artinya rata-rata rasio laverage Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur selama periode tahun 2017-2020 sebesar 0,0103945.
Nilai rata-rata tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan rasio PAD dibagi total pendapatan daerah sebesar 0,1706 yang artinya proporsi PAD yang dimiliki oleh pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada periode tahun 2017-2020 memiliki rata-rata sebesar 17,06% dari total pendapatan daerah periode tersebut. Hal ini dapat diinterpretasikan rata-rata tingkat kekayaan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 17,06%, total pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017- 2020 sebesar 17,06% berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).
Nilai  rata-rata  tingkat  ketergantungan  pada  pusat  sebesar  0,4447  yang  artinya proporsi DAU yang dimiliki pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 rata-rata sebesar 44,47% dari total pendapatan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan  bahwa  rata-rata  tingkat  ketergantungan  pada  pusat  di  pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 44,47%. Total pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 44,47% berasal dari dana alokasi umum (DAU).
Nilai  rata-rata  temuan  audit  BPK  sebesar  3,99  artinya,  selama  tahun  2017-2020 menunjukkan  bahwa  rata-rata  memperoleh  opini  pada  pemerintah  kabupaten/  kota  di
Variabel N Minimum  Maximum Mean Std. Dev Kinerja Keuangan 236 -0,7426 0,6193 -0,0851 0,2600 Leverage 236 0,0004 0,4785 0,0104 0,0315 Tingkat Kekayaan Daerah 236 0,0797 0,5690 0,1706 0,0581 Tingkat Ketergantungan Temuan Audit BPK 236 236 0,1600 2 0,5207 4 0,4447 3,99 0,0441 0,130 Pendapatan Pajak Daerah 236 23,8143 28,8180 25,2490 0,7461
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  hal  ini  dapat  diinterpretasikan  bahwa  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  dan  Jawa Timur tahun 2017-2020 rata-rata memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Nilai  rata-rata  pendapatan  pajak  daerah  sebesar  25,2490  artinya,  rata-rata  dari pendapatan pajak daerah pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur selama periode tahun 2017-2020 sebesar 2524,90%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata tingkat pendapatan pajak daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 sebesar 2524,90%. Total pendapatan daerah di pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  tahun  2017-2020 sebesar 2524,90%.
Hasil  uji  asumsi  klasik  semua  terpenuhi,  uji  normalitas  menggunakan one  simple Kolmogorov smirnov, uji multikolininieritas dengan melihat variance inflation factor (VIF) dan tolerance value dan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Spearman dengan melihat  pada  tingkat  signifikansi  hasil  regresi  nilai absolute  residual,  sehingga  dapat dilakukan uji hipotesis dengan hasil persamaan regresi sebagai berikut:
KK = -3,187 - 0,311LV - 0,054TKD + 1,911TKP + 0,354TAB + 0,034PPD + e
Tabel 2. Hasil Uji Statistik Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -3,187 1,081 -2,948  0,004 Leverage -0,311 0,517 -0,038 -0,602  0,548 Tingkat Kekayaan Daerah -0,054 0,353 -0,012 -0,153  0,879 Tingkat Ketergantungan pada Pusat Temuan Audit BPK 1,911 0,354 0,485 0,125 0,324 0,177 3,938 2,830 0,000 0,005 Pendapatan Pajak Daerah 0,034 0,032 0,097 1,064  0,288
Berdasarkan tabel 2 disimpulkan bahwa variabel leverage, tingkat kekayaan daerah, dan pendapatan pajak daerah menunjukkan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel leverage,  tingkat  kekayaan  daerah,  dan  pendapatan  pajak  daerah  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Variabel tingkat ketergantungan pada pusat dan temuan audit BPK menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa variabel tingkat ketergantungan
pada  pusat  dan  temuan  audit  BPK  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.
Hasil  uji  adjusted  R 2 sebesar  0,087  yang  berarti  variabel  dependen  yang  dapat dijelaskan variabel independen sebesar 8,7%. sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji F menunjukkan hasil nilai signifikasi dari uji F sebesar 0,000. Nilai signifikansi pada tabel di atas menghasilkan uji F < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini sudah fit dan layak digunakan sebagai model penelitian.
Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Rasio leverage  adalah  penilaian  besar  atau  kecilnya  jumlah  total  utang  untuk membiayai  seluruh  kebutuhan  pemerintah  dalam  menjalankan  otonominya,  yang disesuaikan dengan nominal utang yang dimiliki. Semakin tinggi persentase leverage, maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin memburuk. Leverage merupakan seberapa besar  aset  yang  didanai  oleh  pinjaman  sebab  daerah  kesulitan  dalam  mendanai  urusan daerah  menggunakan  modal  pribadi.  Sumarjo  (2010)  dan  Kusumawardani  (2012) memperjelas  semakin  besarnya leverage,  tentu  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah semakin memburuk.
Setelah dilakukan pengujian pada hipotesis penelitian, didapatkan hasil empiris, bahwa leverage  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Rendahnya rasio utang atau leverage tidak selalu menjamin tingkat pengembalian laba yang rendah. Begitupun  sebaliknya,  tingginya  rasio  utang  atau leverage  tidak  menjamin  adanya peningkatan profitabilitas yang dihitung menggunakan belanja modal, karena pemerintah daerah tidak bergantung pada utang sebagai sumber dana dalam menjalankan pemerintah daerah.
Penelitian ini  konsisten dengan  penelitian yang dilakukan  oleh  Satria & Sari  (2018), Azzahra & Nasib (2019), Chadha & Sharma (2015) yang memberikan bukti empiris bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Keberadaan  PAD  yang  kecil  mungkin  mengindikasikan  bahwa  daerah  sangat bergantung pada sumber pendapatan eksternal, seperti dana perimbangan atau transfer pusat. Hal ini dapat menunjukkan keterbatasan dalam menciptakan pendapatan lokal yang dapat diandalkan dan dapat menghadirkan risiko keuangan jika ada perubahan alokasi dana dari pusat.
Jika  kontribusi  PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah  relatif  kecil,  tidak  memiliki
pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang memiliki PAD yang besar sudah seharusnya memberikan kinerja keuangan yang baik pula. Apabila  pemerintah  daerah  yang  memiliki  PAD  yang  besar  tetapi  kinerja  keuangannya memiliki penilaian buruk maka pemerintah daerah tersebut kedepannya harus melakukan perbaikan dan peningkatan.
Besar  kecilnya  tingkat  kekayaan  daerah  yang  diukur  dari  kontribusi  PAD  terhadap pendapatan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif,  rata-rata  tingkat  kekayaan  daerah  di  pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2017-2020 hanya sebesar 17,06125%.  Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, sehingga tingkat kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Wijayanti & Suryandari (2020) yang  memberikan  bukti  tingkat  kekayaan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada  pusat, yang dapat diukur  melalui Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan mereka. DAU sebagai sumber dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung tugas pemerintah daerah, seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam konteks peningkatan kinerja keuangan.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat memiliki pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Upaya  pemerintah  daerah  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  menjadi  lebih  nyata,  dengan  menekankan  penggunaan  pendapatan daerah sendiri untuk mencapai efisiensi yang lebih besar.
Melalui  analisis  statistik  deskriptif,  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  tingkat ketergantungan pada pusat di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa  Timur  selama  periode  2020-2022  mencapai  sekitar  40,757%.  Ini  memberikan gambaran bahwa semakin tinggi proporsi ketergantungan pada pusat dalam suatu daerah, semakin  besar  kemungkinan  peningkatan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi pengelolaan dana transfer dan upaya pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih tinggi. Penelitian ini konsisten  dengan  penelitian  Noviyanti  &  Kiswanto  (2016)  dan  Djuniar  dkk  (2021)  yang
memberikan  bukti  empiris  bahwa  tingkat  ketergantungan  pada  pusat  berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Temuan  audit  BPK  diproksikan  dengan  opini  yang  diberikan  oleh  BPK.  Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP maupun WDP tidak menjamin baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum  dapat  menjadi  faktor  penggerak  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kinerja keuangan pemerintah daerahnya.
Temuan audit BPK dapat memengaruhi kinerja keuangan dapat dikarenakan ukuran yang digunakan oleh peneliti menggunakan hasil opini BPK, pada penelitian Nugraheni dan Adi  (2020)  yang  menggunakan  banyaknya  jumlah  temuan  pelanggaran  pada  laporan keuangan  pemerintah  daerah  memberikan  bukti  empiris  bahwa  temuan  audit  BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit dapat memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah, terutama  jika temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan, penyimpangan, atau masalah pengelolaan keuangan. Temuan  audit  yang  merugikan  dapat  menciptakan  ketidakpastian  dan  menimbulkan dampak  negatif  terhadap  kepercayaan  masyarakat,  yang  dapat  memengaruhi  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Temuan audit BPK tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan dapat dikarenakan ukuran  yang  digunakan  oleh  peneliti  menggunakan  hasil  opini  BPK,  pada  penelitian Nugraheni dan Adi (2020) yang menggunakan banyaknya jumlah temuan pelanggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Wana & Juniartika (2021) yang memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  kepentingan  daerah  bagi sebesar-besarnya rakyat. Karakteristik pajak daerah dari berbagai jenis pajak meliputi pajak hotel,  hiburan  dan  lain-lain  menjadikan  pajak  daerah  sebagai  sumber  utama  dalam memenuhi pendapatan asli daerah sendiri. Semakin tinggi pajak daerah maka semakin baik
kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  sebaliknya  semakin  rendah  pajak  daerah  maka semakin rendah pula kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pendapatan  pajak  daerah  merupakan  sumber  PAD  yang  digunakan  untuk Pembangunan  Wilayah  dan  Integritas  Masyarakat  (Sesotyaningtyas,  2012).  Pendapatan pajak daerah digunakan sebagai sumber pendapatan utama PAD untuk membiayai segala pembiayaan  kegiatan  (operasional)  daerah  (Ningsih,  2010).  Hal  ini  yang  membuat pendapatan pajak daerah penting dan dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah
Pendapatan  pajak  daerah  merupakan  salah  satu  PAD  yang  digunakan  untuk membangun daerah serta akan dikembalikan kepada masyarakat. Pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, rendahnya jumlah wajib pajak aktif, atau kebijakan pajak daerah yang kurang efektif. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program dan proyek yang mendukung pembangunan daerah
Menurut Fitriani (2016) pendapatan pajak daerah tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan  dapat  dikarenakan  semakin  tinggi  pendapatan  pajak  daerah  mengindikasikan semakin  baiknya  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Sebaliknya,  Wenny  (2012) memberikan fakta empiris yang berbeda dengan tidak adanya pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Wiguna  &  Jati  (2019),  yang  memberikan bukti  empiris  bahwa  pendapatan  pajak  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan  pada  penelitian  ini,  maka  peneliti mengambil  simpulan  sebagai  berikut:  (1) Leverage  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  (2)  Tingkat  kekayaan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya proporsi tingkat kekayaan daerah tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  (3)  Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinggi  rendahnya  proporsi  tingkat  ketergantungan  pada  pusat  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (4) Temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini auditor BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah. Semakin baik opini auditor BPK, semakin tinggi nilai kinerja keuangan pemerintah  daerah.  (5)  Pendapatan  pajak  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Tinggi  rendahnya  pendapatan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azzahra,  A.,  &  Nasib.  (2019).  Pengaruh  Firm  Size  Dan  Leverage  Ratio  Terhadap  Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan. JWEM STIE MIKROSKIL, 9(01).
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  (2018).  Laporan  Tahunan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK 2018). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Bisnis, 12(1). https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549
Chadha,  S.,  &  Sharma,  A.  K.  (2015).  Capital  Structure  and  Firm  Performance:  Empirical Evidence from India. SAGE Publications, 19(4), 295 – 302.
Cohen, B. (2006). Urbanization in Developing Countries: Current Trends, Future Projections and Key Challenges For Sustainability. Technology in Society, (28), 63 – 80.
Darwanis,  D.,  &  Saputra,  R.  (2014).  Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dampaknya  Pada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 1(2), 183 – 199.
Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). Jurnal Al-Iqtishad, 16(2),
39 – 57.
Ditasari,  R.  A.,  &  Sudrajat,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  Opini  Audit  dan  Temuan  Audit  BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi, 4(2), 104 – 117.
Djuniar,  L.,  Sunardi,  S.,  Sari,  D.,  &  Satria,  E.  (2021).  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 5(01), 50 – 61.
Fitriani,  N.  (2016).  Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  Terdaftar  Dan  Penerbitan  Surat  Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Bantul. Jurnal Akuntansi, 1(2), 85 – 92. Retrieved from https://doi.org/10.24964/Ja.V1i2.18
Florida,  A.  (2007).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Darah  (PAD)  Terhadap  Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Medan:
Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2013). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ke 5. Jakarta: Salemba Empat.
Kementerian Dalam Negeri RI. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. (n.d.).
Kusumawardani,  M.  (2012).  Pengaruh  Size,  Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Masdiantini,  P.  R.,  &  Erawati,  N.  M.  (2016).  Pengaruh  ukuran  pemerintah  daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(2), 1150 – 1182.
Mustikarini, & Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (studi  kasus  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Banjarmasin: Simposium Nasional Akuntansi XV.
Ningsih, A. T. (2010). Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Solo:
Universitas Sebelas Maret. Retrieved from https://eprints.uns.ac.id/5855/
Noviyanti,  N.  A.,  &  Kiswanto.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah,  Temuan Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Accounting  Analysis Journal, 5(1), 1 – 10.
Nugraheni,  E.,  &  Adi,  P.  H.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20(1), 19 – 42. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37 (Perubahan Kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2006), tentang Kinerja. (n.d.).
Perwitrasari, C. (2010). The Influence of Financial Performance to The Level of accountability Disclosure  of  Indonesian’s  Local  Government.  Tesis  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012. Diponegoro Journal of Accounting, 6(1), 1 – 13.
Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan
Asli  Daerah  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Doctoral Dissertation, Udayana University.
Satria, I. ., & Sari, H. . (2018). Pengaruh wealth, intergovernmental revenue, leverage dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal At- Tasyri’, 10(1),
9 – 21.
Sesotyaningtyas. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan  Pendapatan  Pajak  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Accounting Analysis Journal, 1(1).
Sudarsana,  &  Rahardjo.  (2013).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan Audit  Bpk  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). 2(4), 1 – 13.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 15(2), 1453 – 1481.
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (n.d.). Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah. (n.d.). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.). Utomo, K. P. (2015). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia  Tahun  Anggaran  2012).  Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from http://eprints.ums.ac.id
Wana, D., & Juniartika, S. (2021). Determinan kinerja pemerintah daerah provinsi di indonesia. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi - [ SNAV ], 9(1), 174 – 192.
Wenny,  C.  D.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP, 2(1).
Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 85 – 108.
Wijayanti, I., Mawardi, R., & Halim, A. B. (2020). The Effect of Corporate Social Responsibility
Disclosure, Leverage, Firm Size, and Profitability Toward Earnings Response Coefficient. Int. J. Innov. Creat. Chang, 13, 1202 – 1216.
Wijayanti,  Y.,  &  Suryandari,  D.  (2020).  The  Effect  of  Regional  Characteristics,  Leverage, Government  Complexity,  BPK  Audit  Findings  and  Opinions  on  Local  Government Financial Performance. Accounting Analysis Journal, 9(1).