ANALISIS  TERHADAP  HAK  WARIS  ATAS  UTANG ANGGOTA  AHLI  WARIS  YANG  DIBEBASKAN  DARI KEWAJIBAN  MENCICIL  UTANG  DITINJAU  DARI HUKUM WARIS ISLAM

## THE  ANALYSIS  OF  THE  BENEFICIARY'S  RIGHT  TO  THE DEBT  OF  THE  HEIR  MEMBER  WHO  IS  EXEMPT  FROM LIABILITY REVIEW OF ISLAMIC INHERITANCE LAW
Agita Maira Ramdani1; a Fatmi Utarie Nasution b

## ABSTRAK
Hukum  Islam  mengatur  bahwa  dalam  soal  waris  mewarisi  hal  pertama yang  harus  dilakukan  ahli  waris  yaitu  memenuhi  kewajiban  pewaris seperti  utang  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris,  pewaris  yang  memiliki hutang  sewaktu  hidup  di  dunia  tentunya  wajib  dibayarkan  utang- utangnya oleh ahli waris, akan tetapi berbeda dengan pewaris yang selama hidupnya  meminjam  uang  terhadap  seseorang  yang  meminjam  agunan miliknya  untuk  dijadikan  persyaratan  dipenuhinya  akad  kredit,  dimana sewaktu-waktu  pemilik  agunan  meninggal  dunia  akan  ada  pembebasan utang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan  pembagian warisan juga mencari dan menentukan penyelesaian sengketa warisan dari utang  anggota  ahli  waris  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  mencicilan utang karena program asuransi.
Kata kunci: warisan; utang; hukum islam; penyelesaian sengketa.

## ABSTRACT
Islamic law stipulates that in the matter of inheritance inheritance the first thing that must be done by the heir is to fulfill the obligations of the testator, such as the debt left by the testator, the heir who has a debt while living in the world must certainly  be  paid  his  debts  by  the  heir,  but  it  is  different  from  the  testator  who during his life to borrow money from someone who borrowed his collateral to be used as a condition of fulfilling the loan agreement, where at any time the collateral owner dies there will be debt relief. The purpose of this study is to determine the distribution of inheritance also to seek and determine the settlement of inheritance disputes from debts of heir members who are exempt from debt repayments due to insurance programs.
Keywords: inheritance; debt; islamic law; dispute resolution.
a Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.21  Jatinangor  Kab.  Sumedang,  email: agitamaira27@gmail.com.
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.21  Jatinangor  Kab.  Sumedang,  email: fatmi.utarie@unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 24 Oktober 2019
Artikel diterbitkan: 28 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.324
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Hukum Waris Islam bersumber dari Al- Qur’an dan sebagai pelengkap yaitu Sunnah Rasul beserta hasil-hasil Ijtihad atau upaya hukum Islam yang terkemuka, Harta warisan merupakan  harta  benda  yang  di  tinggalkan  oleh  seseorang  yang  meninggal  dunia  yang selanjutnya  akan  di  warisi  oleh  para  ahli  waris  setelah  di  ambil  untuk  biaya-biaya perawatan,  melunasi  hutang-hutang  dan  melaksanakan  wasiat.  Asas  ijbari  yang mengandung  arti  bahwa  peralihan  harta  seseorang  yang  meninggal  dunia  kepada  ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Asas ijbari  dalam hal ini tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris itu. Berapapun besarnya utang pewaris, utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.
Berbicara  mengenai  utang-piutang,  bahwasannya  utang-piutang  merupakan transaksi  antara  dua  pihak,  yang  satu  menyerahkan  uangnya  kepada  yang  lain  secara sukarela  untuk  dikembalikan  lagi  kepadanya  oleh  pihak  kedua  secara  sukarela,  utang sendiri  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  utang  kepada  Allah  S.W.T  dan  utang  kepada manusia, utang kepada manusia biasanya menyangkut pinjaman terhadap Bank. Pinjaman uang ke Bank terdiri atas Bank dan nasabah atau yang biasa disebut kreditur dan debitur, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hadirnya pihak ketiga sebagai pemberi jaminan yang turut serta menandatangani perjanjian kredit atau penjamin perorangan.
Salah satu kasus yang terjadi di dalam masyarakat yakni bermula ketika seseorang meninggal  dunia,  yang  sebelum  meninggal  masih  menyisakan  sebuah  utang  kepada anggota  keluarganya  tetapi  seseorang  yang  meninggal  ini  sebagai  pihak  ketiga  yang memberikan  agunan  atau  jaminan  berupa  sertifkat  rumah  untuk  memenuhi  perjanjian antara Bank dan anggota keluarganya, yang kemudian persyaratan mengenai agunan ini telah difasilitasi asuransi, maka pembebasan utang akan jatuh di kemudian hari apabila si pemegang agunan meninggal dunia.
Sebagai anak kandung dari pewaris yang mendengar keberadaan pembebasan utang tersebut, sontak saja para anak-anaknya ini mempertanyakan sisa utang yang dibayarkan oleh Bank dan beranggapan bahwa adanya premi berupa uang dari asuransi dan anak-anak
ini seharusnya menerima sisa pembayaran utang dari anggota keluarganya yang meminjam agunannya yakni menantunya dan beranggapan sebagai uang warisan yang harus di bagi- bagi,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  bahwa  pewaris  yang  meminjam  uang  kepada menantunya secara pribadi.
Ahli  waris  berhak  mendapatkan  harta  warisan  sesuai  dengan  harta  pewaris  yang ditinggalkan,  akan  tetapi  apabila  pewaris  hanya  sebagai  penanggung  utang  karena tujuannya  untuk  memenuhi  persyaratan  dalam  peminjaman  akad  kredit,  haruskah  sisa uang  dari  angsuran  yang  dipinjam  oleh  menantunya  yang  telah  dibebaskan  dari  Bank tersebut  dibagi-bagikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak  atau  seharusnya  utang  dari pewarislah  yang  harus  dibayar  oleh  ahli  waris  tersebut  kepada  menantunya,  meskipun menantunya sendiri mendapat pembebasan utang dikarenakan pemilik agunan meninggal dunia.
Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kedudukan  utang  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  mencicil  karena program  asuransi  terhadap  hak-hak  anggota  ahli  waris  yang  tidak  terlibat  dalam peminjaman uang menurut Hukum Waris Islam?
2. Bagaimanakah  penyelesaian  sengketa  terhadap  pembagian  warisan  dari  utang pewaris  untuk  anggota  ahli  waris  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  mencicil  utang dihubungkan dengan Hukum Waris Islam?

## PEMBAHASAN
Para  fuqaha 1 ,  mendefinisikan  Hukum  Kewarisan  Islam  sebag ai  berikut:  “Hukum Kewarisan  Islam  adalah  suatu  ilmu  yang  dengan  dialah  dapat  kita  ketahui  orang  yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli  waris  dan  cara  membaginya”.  Kompilasi  Hukum  Islam,  mendefinisik an  hukum kewarisan:  “hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  kepemilikan  harta
1 Rachmad Budiono, 1999, Pembaharusan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1.
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing”.
Hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah tirkah, tirkah merupakan  segala  harta  benda seseorang yang meninggal dunia, tirkah dapat berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak dan baik harta benda itu sedang berada dalam tangannya maupun sedang berada ditangan orang lain seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang  dipinjamkan,  dan  termasuk  dalam  kategori  piutang  baik  yang  jelas  kapan  waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas kapan waktu pelunasannya.
Tirkah juga dapat diartikan segala bentuk hak yang bernilai harta, seperti hak khiyar yaitu hak untuk menentukan sikap, apakah akan melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkannya disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi,  sebelum  ia  menentukan  pilihannya  ia  wafat  maka  haknya untuk  menentukan pilihan akan diwarisi oleh ahli warisnya.
Tirkah tidak dapat dikategorikan bahwa suatu hak yang tidak menyangkut dengan harta, misalnya hak untuk menjadi wali nikah bukan merupakan tirkah yang dapat diwarisi, berpindahnya  hak  mewalikan  seorang  wanita  kepada  wali  berikutnya  di  sebabkan wafatnya  wali  yang  lebih  akrab,  bukan  karena  dianggap  sebagai tirkah ,  tetapi  karena hubungan nasab perwalian yang telah diatur secara ketat dalam bab munakahat.
Sebagaimana pemaparan penulis diatas dapat disimpulkan pengertian tirkah tersebut merupakan:
1. Harta yang berada dalam milik seseorang sewaktu hidupnya;
2. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta;
3. Tirkah tidak dapat dikategorikan bahwa suatu hak yang tidak menyangkut dengan harta.
Sejalan  dengan  kasus  di  atas,  pewaris  selama  hidupnya  pernah  meminjam  uang kepada  seseorang,  yang  artinya  semua utang  pewaris harus  terlebih  dahulu  dibayarkan oleh ahli warisnya sebelum harta pewaris tersebut dibagikan, terkait dasar hukum yang tercantum  di  dalam  Al- Qur’an  yang  memperkuat  kewajiban  membayar  atau  melunasi utang ini dapat dilihat dalam QS.An-Nisa (4) ayat 11 yang artinya sebagai berikut:
“......setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang -

## utangnya”.
Sekelompok  ulama  juga  bersepakat  bahwa  harta  peninggalan  sebelum  dibagikan harus dikurangi biaya-biaya penguburan jenazah, utang dan wasiat. Diatur juga didalam pasal 171 huruf E Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta warisan adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah  digunakan  untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
Berbicara  mengenai  utang-utang  pewaris  tentunya  harus  melihat  terlebih  dahulu hutang apa yang harus dibayarkan oleh ahli waris, hutang dapat berupa hutang ke Allah SWT dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah SWT seperti puasa wajib, nazar, dan  zakat  yang  belum  dikeluarkan.  Hadis  Rasulullah  menyatakan,  “Dari  Aisyah  H R Bukhari- Muslim: “
“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia  (masih)  dalam  kewajiban  berpuasa,  maka  walinya  (kerabatnya)  berpuasa untuknya.”
Dalam hadis lain terdapat dialog antara Rasulullah dengan seorang anak yang ibunya wafat meninggalkan hutang puasa, Rasulullah menekankan bahwa:
“Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi”.
Seseorang  mempunyai  hutang  dalam  bentuk  materi,  orang  tersebut  akan  terus terbebani dengan hutangnya, hingga hutang itu dilunasinya atau dilunasi oleh orang lain untuknya. Dari sinilah terdapat Hadith-Hadith yang lain yang memberikan anjuran agar ahli waris menunaikan hutangnya atau tanggungan keluarganya yang sudah meninggal, agar dia tidak terus mendapatkan beban dari  apa yang belum ditunaikannya. Beban itu dapat berupa belum diampuninya oleh Allah SWT atas kesalahan yang dia lakukan (karena tidak membayar hutang termasuk sebuah kemaksiatan dan kesalahan), serta tanggungan atau  bebannya  selalu  dijadikan  bahan  pembicaraan  oleh  orang  lain  yang  pada  akhirnya menjadikan citra dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya menjadi tidak baik.
Hutang  kepada  manusia  biasanya  berupa  pinjaman  uang,  pakaian,  beras  dan kebutuhan pokok lainnya, Dasar hukum mengenai hutang kepada manusia terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 245 yang artinya:
“Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya- lah kamu dikembalikan.”
Berkaitan dengan praktik yang terjadi, pewaris yang selama hidupnya tidak hanya memiliki  hutang-hutang  saja,  tetapi  sebagai  sebagai  kafil  atau  penjamin  yang  menjamin dipenuhinya  kewajiban- kewajiban  si  berhutang  debitor  (makfûl  ‘anhu),  dalam  kata  lain pewaris  sebagai  pihak  ketiga  yang  memberikan  agunan  atau  jaminan  berupa  sertifkat rumah  untuk  memenuhi  perjanjiannya;  Berkaitan  dengan  penjamin  menjadi  salah  satu pihak  dalam  perjanjian  maka  penjamin  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  perjanjian tersebut. Kewajiban dalam sebuah perjanjian dikenal dengan prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian.
Sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, Dasar hukum kafalah tercantum didalam sunnah (hadits) yang atinya:
“Telah  meninggal  dunia  seorang  laki -laki  diantara  kami,  lalu  kami  membawanya kehadapan  Rasulullah  Saw.  lalu  kami  berkata,  “hendaklah  baginda  menyalatkan orang ini,  “kemudian beliau melangkah beberapa langkah lalu bersabda. “Apakah jenazah ini punya tanggu ngan hutang?” kami menjawab “dua dinar.” maka beliau pergi, kemudian Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu, lalu kami datang lagi kepada Rasulullah Saw.dan Abu Qatadah berkata,”hutang dua dinar itu adalah menjadi  tanggungan  saya”,  maka  Rasulullah  Saw.  Bersabda  “tetapkah  (benar - benarkah)  engkau  menanggung  hutang  itu?”  dan  si  jenazah  bebas  dari  padanya. “Abu Qatadah menjawab, “ya” lalu Rasulullah Saw. menyalatkan jenazah itu. (HR.

## Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i)
Berdasarkan  hadis  ini,  nilai  objek  pertanggungan  yang  dijamin  oleh  Rasulullah bersifat  majhul,  dengan  demikian  diperbolehkan,  menunaikan  tanggungan  atau  hutang dalam  Hadith  itupun  tidak  serta-merta  dimaknai  dengan  membayar  hutangnya  atau mengembalikannya, namun dapat pula dipahami dengan meminta kepada yang dihutangi
untuk  diikhlaskan  ketika  memang  benar-benar  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mengembalikan.  Dengan  begitu,  maka  orang  yang  berhutang  dan  tidak  mampu mengembalikan itu tidak lagi memiliki tanggungan karena sudah dilepaskan dan sudah dianggap lunas dan pihak yang menghutangi pun tidak memiliki kekecewaan dalam hati, dan tidak memiliki dendam dalam hatinya. Ketika seseorang memiliki janji kepada orang lain, kemudian tidak dapat menunaikan janjinya sampai dia meninggal, tentu ahli warisnya atau keturunannya yang melaksanakan janji tersebut, atau setidak-tidaknya ada ahli waris atau keturunannya yang menemui orang yang dulu diberikan janji agar dianggap sudah lunas, atau sudah ditunaikan (dengan istilah mudah “diikhlaskan”).
Pada contoh kasus yang terjadi almarhum meninggal dengan meninggalkan sejumlah utang sebesar 9 juta rupiah kepada menantunya, tetapi juga almarhum sebagai pihak ketiga yang memberikan agunan atau jaminan berupa sertifkat rumah untuk memenuhi perjanjian antara  Bank  dan  menantunya,  yang  kemudian  persyaratan  mengenai  agunan  ini  telah difasilitasi  asuransi,  maka  pembebasan  utang  akan  jatuh  di  kemudian  hari  apabila  si pemegang  agunan  meninggal  dunia,  dengan  demikian  hutang  menantu  tersebut dibebaskan  karena  almarhum  meninggal  dunia,  sebagaimana  perjanjian  tersebut  telah disepakati  oleh  kreditur,  debitur  dan  penjamin,  sebagaimana  dalam  islam  bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian, maka menurut hemat penulis jika perbankan sudah menganggap lunas hutang tersebut maka debitur sudah  tidak ada kewajiban lagi untuk membayar  hutangnya  baik  terhadap  Bank  maupun  kepada  ahli  waris,  Bank  menjamin pelunasan  dari  asuransi  dengan  demikian  pelunasan  hutang  tetap  sah  hukumnya walaupun  secara  hukum  Islam  tidak  memiliki  hubungan  kekerabatan  dengan  tetap, keikutsertaan  asuransi  sudah  diniatkan  untuk  kemungkinan  terjadinya  pertanggungan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar prediksi.
Soal pembebasan utang, sesungguhnya sisa utang debitur tersebut tidak hilang begitu saja, karena dalam suatu perikatan utang piutang pada prinsipnya utang tersebut harus di lunasi, hanya saja sisa utang tersebut dibayarkan oleh broker atau pialang asuransi yang bekerja  sama  dengan  pihak  bank.  Asuransi  ditugaskan  menjadi  pihak  penjamin  semua
tanggungan yang mungkin tidak bisa diselesaikan akibat terjadinya kemungkinan tersebut meninggal  dengan  meninggalkan  utang.  Maka  tanggungan  melunasi  utang  tersebut menjadi beban dari Asuransi, maka utang yang dibebaskan dianggap sebagai dana hibah akibat dari kewajiban Asuransi yang wajib dilakukan oleh perusahaan jasa.
Hal  ini  sesuai  dengan  paparan  dari  Mazhab  Syafi’i  dalam  menyikapi  pembebasan utang  atau  dalam  istilah  fiqh  al- ibra’  berarti  pengguguran  pi utang  dan  menjadikannya milik  orang  yang  berutang 2 .  al- Ibra’  ini  menurut  Mazhab  Syafi’i  terbagi  dua cluster pemikiran: Cluster pertama  berpendapat  bahwa al- Ibra’ mengandung  pengertian kepemilikkan  utang  untuk  orang  yang  berutang,  untuk  itu  kedua  belah  pihak  harus mengetahui  pengalihan  milik  tersebut  kepada  yang  berutang,  artinya  dalam  kasus  ini bahwa pengalihan jatuh kepada Bank, dan kedua pihak telah mengetahui bahkan membuat kesepakatan,  kemudian Cluster kedua  berpendapat  bahwa al- Ibra’ merupakan pengguguran, demikian pula Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi.
Hal selanjutnya, tentunya berbicara mengenai status utang almarhum (penanggung utang) kepada menantunya (kreditur) sebesar 9 juta rupiah menurut penulis semua utang tersebut haruslah dibayar oleh ahli waris kepada menantunya, karena peminjaman tersebut secara  pribadi,  yang  artinya  bahwa  peminjaman  tersebut  bersifat  internal,  tidak  ada kaitannya dengan Bank, penulis menekankan dari persyaratan maupun perjanjian (akad) yang telah di sepakati di awal bahwa pemenuhan persyaratan terhadap Bank harus adanya agunan  berupa  sertifikat,  jikalau  debitur  tidak  memilikinya  maka  dapat  dihadirkannya seseorang untuk memenuhi persyaratan tersebut, hukum Islam juga tidak melarang adanya penanggung  utang  karena  itu  merupakan  suatu  bantuan  untuk  saling  tolong  menolong sesama manusia dan hal itu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Seseorang  yang  mengikatkan  dirinya  sebagai  penanggung  utang  untuk  seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung ikut serta untuk melunasi utangnya yang dalam hal ini apabila penanggung hutang meninggal dunia dan kemudian dibebaskan utangnya maka penanggung hutang tersebut juga di bebaskan dari hutangnya dan tidak ada kewajiban bagi  ahli waris untuk membayar utangnya, lain halnya dengan kasus ini
2 Abdul Aziz Dahlan, 2001, Ensiklopedia Hukum Islam , Artikel Ibra’, Cet V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 629.
bahwa penanggung hutang meminjam secara internal atau pribadi kepada debitur maka sebagai  ahli  waris  yang  ditinggalkan  oleh  penanggung  hutang  ketika  meninggal  dunia, haruslah hutang-hutang tersebut di bayarkan oleh ahli waris terhadap debitur, meskipun penanggung hutang ini telah berjasa karena hutang dari debitur dibebaskan, persoalan ini melihat  bagaimana  melihat  dari  perjanjian  yang  telah  disepakati  baik  dari  Penanggung hutang,  Debitur,  Keditur  maupun  Asuransi,  maka  dalam  istilah hukum  telah  terjadinya asas perjanjian adagium bahwa masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  atau  bertentangan  dari  perjanjian  tersebut, artinya bahwa  ada  asas kekuatan  mengikat  yang  telah  dibuat  oleh  penanggung hutang, debitur, kreditur maupun asuransi atau dalam Islam disebut dengan ijab qabul dari pihak yang terkait untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan perjanjian diawal.
Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila ahli waris tidak mau memenuhi  kewajiban pewaris, juga harta warisan telah dijual  oleh salah satu ahli  waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  sebagaimana  pemaparan  penulis  di  atas  bahwa almarhum  yang  menjadi  pewaris  selama  hidupnya  pernah  meminjam  uang  kepada menantunya senilai Rp 9 juta rupiah, sebelum pewaris meninggal hal ini tidak di ketahui oleh  anak-anak  dari  pewaris,  sehingga  terjadi  kesalah  pahaman  yang  menimbulkan anggota ahli waris dan menantu dari salah satu anak pewaris. ahli waris mengira menantu tersebut  menerima  sejumlah  uang  dari  bank  sehubungan  pembebasan  utang  tersebut, sehingga selama ini ahli waris mempertanyakan uang tersebut yang menurutnya adalah hak ahli waris yang menjadi warisan, nyatanya menantu tersebut tidak mendapatkan uang berupa  premi  asuransi  dan  almarhum  lah  yang  meminjam  uang  kepada  menantunya, bukan kepada Bank.
Sehubungan dengan pemaparan penulis diatas bahwa seharusnya ahli warislah yang membayar  utang  dari  pewaris  yang  ditinggalkan,  maka  ahli  waris  harus  membagi-bagi utang pewaris tersebut, para pihak dari kasus tersebut bahwa anggota keluarga ahli waris utama  yang  ditinggalkan  ialah  Isrti  dan  kelima  anaknya,  sebagaimana  pengaturan  ahli waris utama didalam hukum waris Islam terjdiri atas 6 pihak yaitu duda, janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan.
Pada dasarnya jika orang yang meninggal tersebut tidak memiliki tirkah padahal ia memiliki  utang  kepada  orang  lain,  maka  tidak  ada  kewajiban  bagi  ahli  warisnya  untuk membayar utang tersebut. Namun jika ahli waris ingin menanggung utangnya maka itu diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah:
“Apabila orang ya ng meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, maka ahli  warisnya  tidak  memiliki  kewajiban  apapun.  Sebab  membayar  utang  orang tersebut tidak wajib bagi ahli warisnya saat ia masih hidup dan bangkrut, begitu juga tidak  wajib  pada  saat  sudah  meninggal  dunia.  Dan  jika  ia  meninggalkan  harta peninggalan  yang  ada  sangkut-pautnya  dengan  utang,  dan  ahli  warisnya  mau menyerahkan  harta  peninggalan  tersebut  untuk  melunasi  utangnya  maka  hal  itu memang  kewajibannya.  Dan  apabila  ahli  warisnya  mau  membebaskan  harta peninggalan  tersebut  dan  membayar  utangnya  dari  hartanya  sendiri  maka  itu diperbolehkan”. (Ibnu Qudamah, al -Mughni, Maktabah al- Qahiroh, 1388 H/1968 M, juz, 5, h. 155)
Tentunya dalam kasus ini pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka bagi ahli waris ini wajib membayar seluruh hutang-hutang pewaris, ahli waris dapat merundingkan untuk  membayar  hutang-hutang  pewaris,  atau  undang-undang  sendiri  telah  mengatur bagaimana  persoalan  mengenai  waris  mewarisi  baik  itu  kepada  seseorang  atau  badan hukum diantaranya melalui ligitasi dan non ligitasi . Penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan istilah Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim. 3 Pada umumnya upaya hukum dibagi menjadi 2 kelompok, yakni:
3 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung:  Penerbit CV. Mandar Maju, hlm 142.
1. Litigasi, yaitu Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau dikenal dengan istilah litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di  muka  pengadilan. 4 Hasil  akhir  dari  suatu  penyelesaian  sengketa  melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. 5
2. Non Litigasi, yaitu penyelesain sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum  dan  nurani,  sehingga  hukum  dapat  dimenangkan  dan  para  pihak  akan tunduk  untuk  mentaati  kesepakatan/perdamaian  secara  sukarela  tanpa  ada  yang merasa kalah. 6 non-litigasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR (Alternative Dispute Resolution) yang  isinya:
“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan ca ra konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.
Penyelesaian  sengketa  melalui non-litigasi memiliki  berbagai  macam  bentuk, diantaranya ialah sebagai berikut: 7
a. Arbitrase.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR menjelaskan pengertian arbitrase, yakni:
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
b. Negosiasi.
Merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  paling  dasar  dan  yang  paling  tua digunakan  oleh  umat  manusia.  Negosiasi  merupakan  komunikasi  dua  arah  yang
4 Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: Grafindo Persada.
5 Nurnaningsih Amriani, Ibid.
6 Dewi  Tuti  Muryati,  “ Pengaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Non- Litigasi  di  Bidang  Perdagangan” Jurnal Dinamika SosBud, Volume 13 Nomor 1, Juni 2011, hlm 53.
7 Yahya Harahap , Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 236.
dirancang  untuk  mencapai  kesepakatan  pada  saat  kedua  belah  pihak  memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda. 8
Dalam praktiknya negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yakni:
1. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri;
2. Untuk  menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa  yang  timbul  antara  para pihak.
c. Mediasi.
Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui  sistem  kompromi (compromise) diantara  para  pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.
d. Konsiliasi.
Konsiliasi  merupakan  lanjutan  dari  mediasi.  Mediator  berubah  fungsi  menjadi konsiliator.  Dalam  hal  ini  konsiliator  menjalankan  fungsi  yang  lebih  aktif  dalam mencari  bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  dan  menawarkannya  kepada  para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution . 9
e. Penilaian Ahli.
Merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.
Al- Qur’an  dan  hadis  dalam  Islam  menawarkan  cara  penyelesaian  sengketa  baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum (ajudikasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian (sulh). Sulh yaitu suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan, artinya bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan
8 Nurnaningsih Amriani, Op.Cit, hlm 23.
9 Nurnaningsih Amriani, Op.CIt, hlm 34.
tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga sulh dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturami.
Pola sulh ini dapat dikembangkan menjadi berbagai alternatif peyelesaian sengketa berupa mediasi, arbitrase, negosiasi, ajudikasi dan lain-lain. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan tahkim. Pelaksanaan mediasi di  pengadilan  berpedoman  pada  PERMA  No.  1  Tahun  2008  yang  dimaksudkan  untuk memberi  kepastian  hukum,  ketertiban  dan  kelancaran  dalam  proses  penyelesaian  suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.
Para  pihak  dapat  mencapai  kesepakatan  perdamaian,  maka  kesepakatan  tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan  putusan  hakim.  Kesepakatan  perdamaian  merupakan  penyelesaian  yang  tuntas terhadap  persengketaan,  dan  kesepakatan  yang  telah  dituangkan  ke  dalam  akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.
Dari  pemaparan  di  atas  menurut  penulis  ada  baiknya  menyelesaikan  secara  non- litigasi  baik  dalam  bentuk  negosiasi  dan  mediasi,  cara  yang  dilakukan  dengan mendiskusikan bagian- bagian kewajiban pewaris yang harus dipenuhi seperti membayar utang-utang  tersebut,  dibolehkan  juga  apabila  ada  satu  orang  ahli  waris  yang  akan menanggung hutang pewaris tersebut dan bagi ahli waris lainnya tidak mengurangi atau melebihi jumlah warisan bagi yang menanggung utang tersebut, seperti dalam kasus bahwa ahli  waris  utama  yang  ditinggalkan  ialah  ibu  dan  kelima  anaknya,  diantaranya  yaitu  4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, jumlah yang nantinya warisan setelah di bayar utangnya, maka masing-masing ahli waris tetap mendapatkan bagian-bagiannya, seperti:
a. Istri atau janda mendapat bagian waris yang telah diatur dalam Qs. An-Nisa ayat 12, yang artinya:
“Para  istri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak mempunyai  anak,  jika  kamu  memiliki  anak,  maka  para  istri  memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”.
Pasal 180 KHI yang menyatakan:
“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.
Bagian waris janda adalah ¼ (seperempat) bagian jika tidak mempunyai anak, dan 1/8 (seperdelapan) bagian jika pewaris mewaris bersama anak.
b. Anak perempuan, apabila ia tidak mewaris bersama anak laki-laki. Bagian waris anak perempuan terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 11, yang artinya:
“Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 (dua pertiga) dari harta yang di tinggalkan, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”
Kemudian Pasal 176 KHI menyatakan sebagai berikut:
“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau  lebih  mereka  bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila  anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
Maknanya, hak anak perempuan adalah ½ (setengah) bagian dari harta waris apabila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan. Apabila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan atau lebih, hak waris mereka secara bersama-sama adalah 2/3 (dua pertiga). Sementara apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki, anak perempuan  akan  menjadi  ahli waris ashabah  bersama  anak  laki-laki.  Bagian  waris anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2:1 dari nilai ashabah.
c. Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima warisan dengan jalan ashabah, baik di antara sesama anak laki-laki atau bersama anak perempuan. Dengan kata lain, sebetulnya Hukum Islam justru menjamin hak anak perempuan mendapat warisan daripada anak laki-laki. Bagian anak laki-laki termasuk kategori ashabah binnafsih apabila mewaris sesama anak laki-laki, mereka akan berbagi rata
terhadap sisa harta warisan. Apabila mewaris bersama-sama anak perempuan, anak laki-laki termasuk kategori ashabah bil-ghair. Anak laki-laki akan mendapat dua kali lebih  banyak  daripada  anak  perempuan  atau  berbanding  2:1,  sebagaimana  telah disebutkan sebelumnya dalam Qs. An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI.
Para  pihak  yang  melalui  mediasi  untuk  mencapai  mufakat  dengan  tujuan  untuk mencapai win-win  solution ,  oleh  karena  itu,  keberhasilan  dari  hasil  mediasi  atau bermusyawarah baik sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang memilii masalah warisan, penulis sangat setuju apabila mediasi diterapkan karena mediasi merupakan  model  penyelesaian  sengketa  khususnya  waris  dimana  pihak  luar  tidak memihak  dan  netral  serta  (mediator)  bertugas  untuk  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa  guna  memperoleh  penyelesaian  sengketa  yang  disepakati  oleh  para  pihak upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral,  yang tidak  memiliki  kewenangan  mengambil  keputusan,  yang  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa  mencapai  penyelesaian  atau  solusi  yang  dapat  diterima  oleh  kedua  belah pihak.
Aturan mengenai mediasi tercantum di dalam Al- Qur’an surat An -Nisa ayat 35 dan 128 yang artinya:
‘’Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal’’.
Ayat  di  atas  menganjurkan  adanya  pihak  ketiga  sebagai  penengah  atau  mediator dalam  penyelesaian  sengketa.  Keberadaan  pihak  ketiga  sangat  penting  dalam menjembatani  para  pihak  yang  bersengketa.  Walaupun  asbab  an-nuzul  ayat  tersebut mengenai  sengketa  keluarga,  namun  konsep  hakam  dapat  diaplikasikan  pada  sengketa perdata  lainnya  yang  berhubungan  dengan  hak-hak  kemanusiaan  seperti  sengketa kewarisan.
Keberadaan  sulh  sebagai  upaya  damai  dalam  penyelesaian  sengketa  antar  sesama muslim yang bertikai selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul- Nya,  perdamaian  itu  hukumnya  boleh,  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  pedoman  bagi para  hakim  peradilan  Agama  untuk  memutus  perkara  bagi  orang  Islam,  tak  terkecuali perkara kewarisan. Ketentuan waris dalam KHI diambil dari ketentuan waris Islam dari beberapa mazhab dan diambil pendapatnya yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai waris dalam KHI diatur dalam buku II dari  pasal 171 sampai pasal 193.
Perkembangan hukum fikih Indonesia dalam hal pembagian warisan sebagaimana ketentuan KHI dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing menyadari bagiannya.”
Opsi  pertama  Jika  para  pihak  dapat  berdamai,  kesepakatan  yang  dibuat  dapat dikuatkan  dalam  akta  perdamaian  dan  bisa  juga  dengan  pencabutan  gugatan  jika  para pihak  menghendaki  kesepakatan  tidak  dicantumkan  secara  tertulis.  Kesepakatan  damai dalam  PERMA  ini  terbagi  menjadi  beberapa  macam,  yaitu  kesepakatan  damai  secara menyeluruh dan sebagian. Kesepakatan damai sebagian ini terjadi ketika sebagian pihak tergugat  bersepakat  dengan  penggugat.  Tetapi  jika  penggugat  hanya  sebagian  yang bersepakat dengan tergugat, maka mediasi dianggap gagal.
Opsi kedua apabila bentuk mediasi yang tidak menghendaki antara ahli waris beserta menantunya, tentu dapat dilakukan dengan cara ligitasi yaitu bersengketa di pengadilan dengan adanya putusan hakim, dengan mengikuti prosedur yang telah di tentukan oleh pengadilan dan kemudian apabila hakim yang telah menjatuhkan putusan sebaiknya para pihak haruslah menghormati keputusan akhir tersebut.

## PENUTUP
Hukum Islam mengatur bahwa penanggung utang (kafil) merupakan seseorang yang dapat meminjamkan agunannya kepada debitur (Ashiil) demi kepentingan kreditur (makful lahu), ayat yang memperbolehkan adanya penanggung utang terdapat di dalam Q.S surat al-Maidah  ayat  2  tentang  perintah  agar  saling  menolong  dalam  berbuat  kebaikan  dan
ketaqwaan,  maka  perjanjian  atau  ijab  qabul  yang  telah  disepakati  para  pihak  dalam mengadakan  kontrak  berlaku  dan  sah  demi  hukum,  akan  tetapi  berbeda  apabila penanggung hutang meminjam uang kepada debitur secara pribadi, karena uang yang di dapatkan debitur setelah peminjaman dari Bank statusnya merupakan uang pribadi milik debitur, maka dalam hal ini apabila kafil meninggal dunia maka tetap utang kafil harus di lunasi  oleh  ahli  warisnya  karena  menjadi  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  terutama permasalahan  utang  pewaris.  Akar  dari  masalah  dalam  kasus  ini  hanyalah  terjadinya kesalah pahaman di anggota keluarga, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mediasi atau perdamaian (sulh), bahwa ahli waris bersepakat untuk membayar utang-utang dari pewaris, sebagaimana kewajiban yang harus ahli waris penuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: Grafindo Persada.
Rachmad Budiono, 1999, Pembaharusan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
Yahya  Harahap,  2009, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Dewi  Tuti  Muryati,  “Pengaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Non -Litigasi  di Bidang Perdagangan ”, J urnal Dinamika SosBud, Volume 13 Nomor 1, Juni 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

## Sumber Lain
Al-Hadist.
Al- Qur’an .