INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9475-9491 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Turut Serta Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp.
S. Endang Prasetyawati 1 ✉ , Okta Ainita 2 , Desy Elsyani 3
Univeraitas Bandar Lampung Email : desyelsyani2001@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menganalisis  bagaimana  penerapan  hukum  pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta nasabah PT. Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Bangka  Belitung  Cabang  Muntok  Putusan  Nomor  :  28/Pid.Sus- TPK/2022/PN  Pgp.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi di Indonesia sudah tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Untuk itu korupsi harus diberantas sampai dengan ke akar-akarnya karena korupsi adalah penyakit terbesar yang bersarang di tubuh negara sehingga membuat negara tersebut sulit untuk maju dan berkembang.
Kata  Kunci:  Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; Turut Serta

## Abstract
This research aims to understand and analyze how the application of material criminal law and the judge's considerations in corruption cases involve the customers of PT. Sharia People's Financing Bank Bangka Belitung Muntok Branch Decision Number: 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp. This research is a type of normative juridical research with a statutory approach. Corruption crimes are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Corruption in Indonesia is classified as an extraordinary crime because it has damaged not only the State's finances and the country's economic potential but has also destroyed the socio-cultural, moral, political, and legal pillars of national security. For this reason, corruption must be eradicated from its roots because corruption is the biggest disease that nests in the state, making it difficult for the country to progress and develop.
Keyword: Judge's considerations; Corruption Crimes; Participate

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  ,  sebagaimana  yang  diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Dalam  hal  ini  hukum  diposisikan  sebagai  satu-satunya  acuan  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (supremacy of law). Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara,  tetapi  juga telah meluluhkan  pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.
Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun  2001  menjelaskan  bahwa  “Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugi kan keuangan negara atau perekonomian negara”. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang “perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang”.
Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara  bersama-sama.  Karena  tanpa  bantuan  atau  keterlibatan  orang  lain,  tindak  pidana korupsi  itu  akan  sulit  terlaksana.  Oleh  karena  itu  tindak  pidana  korupsi  selalu  melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau  turut serta  melakukan  tindak  pidana  (deelneming).  Turut  serta  melakukan  tindak  pidana  diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Bentuk-bentuk deelneming atau turut serta melakukan menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah sebagai berikut :
1. Plegen atau yang melakukan perbuatan atau di dalam doktrin juga sering disebut sebagai dader.
2. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middelijk daderschap.
3. Medeplegen  atau  turut  melakukan  atau  di  dalam  doktrin  juga  sering  disebut  sebagai mededaderschap.
4. Uitlokking atau menggerakkan orang lain.
5. Medeplichtigheid atau pembantu.
Menurut JE Sahetapy , untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus dijelaskan  peranan  masing-masing  dari  tindak  pidana  tersebut.  Pasal  55  menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  pelaku  tindak  pidana.  Tanpa  menguraikan peranan  masing-masing  sebagaimana  yang  dimaksud  akan  mengakibatkan  dakwaan  dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.
Ajaran penyertaan merupaan ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut  dalam  timbulnya  suatu  perbuatan  pidana.  Karena  sebelum  seseorang  dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau  pidana  dibagi  menjadi  2  (dua)  yakni  pertama,  penanggungjawab  penuh  dan  kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong dader sebagai penanggungjawab mandiri; mededader sebagai penanggungjawab bersama; medeplegen sebagai penanggungjawab serta; doen plegen sebagai penanggung- jawab  penyuruh;  dan  uitlokken  sebagai  penanggungjawab  pembujuk  atau  perencana. Sedangkan  penanggungjawab  sebagian  adalah  mereka  yang  tergolong  sebagai  poger sebagai  penanggungjawab  percobaan:  perbuatan  pidana  dan  medeplichtige  sebagai penanggungjawab  pemberi  bantuan  dalam  melakukan  perbuatan  pidana.  Dalam  hukum pidana  khususnya korupsi ini berarti,  masalah pertanggungjawaban pidana  bermula pada
ajaran tentang perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana.
Mengulik dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap penyertaan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah  Bangka  Belitung  Cabang  Muntok.  Bahwa  berdasarkan  Putusan  Nomor  : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Pgp, sekira  bulan Mei 2017, Ika Indriani Sari datang ke  PT. BPRS Bangka  Belitung  Cabang  Muntok  untuk  mengajukan  bantuan  pembiayaan  Al-Murabahah kegunaan pembelian bahan bangunan dengan plafond senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Dikarenakan pemberian kredit diberikan tanpa mengidahkan ketentuan UU Nomor 21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Pasal  34  ayat  (1)  :  “Bank  Syariah  dan  UUS  wajib menerapkan  tata  kelola  yang  baik  yang  mencakup  prinsip  transparansi,  akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional,  dan kewajaran  dalam menjalankan kegiatan usahanya”. Dan Pasal 35 ayat (1) : “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan    kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati- hatian”. Pada akhirnya status kolektibilitas pembiayaan atas nama nasabah Ika Indriani Sari berstatus macet. Terdakwa Ika Indriani Sari telah terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Korupsi  secara  bersama -  sama ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Perbankan Syariah diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 :
“ Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pri nsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati- hatian.”
Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama dengan pendapatan terbesar bagi bank itu sendiri. Pendapatan dari kegiatan tersebut berbentuk bunga dan provisi. Ruang lingkup kredit bank lebih dari sekedar kegiatan peminjaman kepada nasabah.
Terdapat unsur-unsur kompleks seperti: dari mana dana kredit berasal, pengalokasian dana kredit, struktur organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan-kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, sampai dengan penyelesaian kredit bermasalah. Karena alasan luasnya ruang  lingkup serta unsur-unsur  yang terdapat dalam kegiatan  perkreditan,  maka  kegiatan  ini  harus  dilakukan  secara  hati-hati  dengan  sikap profesionalisme diiringi integritas moral pada sumber daya manusia yang menanganinya.
Secara yuridis, pengertian kredit dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan):
"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."
Pemberian  kredit  bank  berpotensi  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara melanggar hukum. Pihak-pihak yang dimaksud adalah mereka yang dalam prakteknya bersentuhan dengan bank baik yang meliputi pihak internal maupun pihak eksternal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, anggota  dewan  komisaris bank,  pemegang saham bank dan nasabah bank. Bentuk penyimpangan  dalam  pemberian  kredit  dapat  menjadi  tindak  pidana  perbankan,  apabila direksi  bank  atau  pegawai  di  dalam  pemberian  kredit  tidak  mengindahkan  ketentuan perbankan  mengenai  prinsip  kehatian-hatian  dan  asas-asas  perkreditan  serta  tidak melakukan penilaian yang seksama mengenai nasabah. Namun prakteknya akhir-akhir ini, penyimpangan  pemberian  kredit  pada  bank  yang  dibiayai  dari  keuangan  negara,  yang seharusnya merupakan tindak pidana perbankan berubah menjadi tindak pidana korupsi.
Hal  tersebut  terjadi  pada  saat  perjanjian  kredit  telah  ditandatangani  namun  syarat penarikan  kredit  tidak  terpenuhi,  tetapi  uang  tetap  diberikan  meskipun  pihak  bank mengetahui  bahwa  nasabah  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  tercantum  di  dalam  UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Maka terjadilah penyimpangan, kemudian pada saat kredit sudah diberikan dan kemudian disalahgunakan oleh debitor, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.
Pada  dasarnya,  kredit  macet  merupakan  wanprestasi  yang  diatur  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata.  Menjadi  Tindak  Pidana  Korupsi  apabila  ada  unsur  kesengajaan,  merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Maka dari itu, unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2  dan  3  UU  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  harus ditafsirkan bersifat kumulatif.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah,  pentingnya  identifikasi  masalah tentang  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  materiil  dan  pertimbagan  hakim  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  turut  serta  nasabah  PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah Bangka  Belitung  Cabang  Muntok  Putusan  Nomor  :  28/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Pgp Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  hukum  pidana  materiil  dalam  perkara  tindak
pidana korupsi turut  serta nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  pertimbangan  hukum  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif  yaitu  pendekatan  dalam  arti  menelaah  kaidah  atau  norma-norma  dan  aturan- aturan, yang berhubungan dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, menelaah dan menguntip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut Straafbaarfeit, yang terdapat dua unsur pembentuk  kata,  yaitu  straafbaar  dan  feit.  Perkataan  feit  dalam  bahasa  Belanda  diartikan sebagian  dari  kenyataan,  sedangkan  straafbaar  berarti  dapat  dihukum,  sehingga  secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari penyataan yang dapat dihukum.
Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
Salah  satu  tindak  pidana  yang  menjadi  sorotan  dan  telah  lama  menjangkiti  tubuh negara ini adalah Tindak Pidana Korupsi. Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.
Istilah Korupsi berasal dari kata latin ”corruptio” atau ”corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:
“Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24. Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:
Rumusan pasal 2 ayat (1) adalah:
“Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbua tan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:
1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.
Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:
1. Melawan Hukum:
Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan:
“Yang  dimaksud  dengan  secara  Yang  dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perudang-
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa  keadilan  atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat,  maka  perbuatan tersebut dapat dipidana. “
Sifat melawan hukum formil artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum. Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Setelah putusan MK  tanggal  24  Juli  2006  No.  003/PUUIV/2006,  membawa  konsekuensi  logis  terhadap pengertian “melawan hukum” dalam UU PTPK. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak  pidana  korupsi  adalah  mencakup  pengertian  melawan  hukum  formil  dan  materiil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:
Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau  banyak  harta.  “Memperkaya”  artinya  menjadikan  lebih  kaya.  Untuk  dapat  dikatakan “memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi” dalam  Pasal  2  UU  PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

## 3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formiel (formiel delict) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (materiel delict). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan  kausal  (conditio  sine  quanon)  antara  akibat  dengan  perbuatan,  yang  penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.
Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:
• Kerugian Negara;
Kerugian  Negara/Daerah  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1  angka  22  UU  Nomor  1 Tahun  2004  adalah  kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kemudian, dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang  disebabkan oleh  tindakan melanggar hukum  atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.  Tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dapat  dikenakan  sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.
• Keuangan Negara;
Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU  Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
a. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat  lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
b. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyetorkan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
• Perekonomian Negara;
Berkenaan  dengan  pengertian  perekonomian  Negara,  Penjelasan  Umum  UU  PTPK menjelaskan sebagai berikut:
“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas  kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  bertujuan memberikan  manfaar,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  kepada  seluruh  kehidupan masyarakat.”
Rumusan pasal 3 adalah:
“ Setiap orang yang dengan tujuan mengun tungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).”
Unsur-unsur pasal 3 adalah:
1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Uraian unsur-unsur diatas adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Unsur  ini  merupakan  unsur  subyektif  yang  melekat  pada  batin  pembuat.  Unsur  ini merupakan  tujuan  dari  pembuat  dalam  melakukan  perbuatan  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan  keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang  saja,  tetapi  segala  sesuatu  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Dari  rumusan  tersebut mengandung  arti  bahwa  dengan  menyalahgunakan  wewenang,  kesempatan,  atau  sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian  negara  dirugikan  dan  pelaku,  orang  lain,  atau  korporasi  memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.
Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar- benar terjadi atau secara materiil kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.
2. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau kedudukan.
Konsep penyalahgunaan wewenang (detoournement de pouvoir) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (willekeur).Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari Onrechtmatige Daad. Penyalahgunaan wewenang merupakan species dari genus-nya onrechtmatige  daa d.  Pengertian  “Penyalahgunaan  Wewenang”  menurut  Jean  Rivero  dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:
1. Penyalahgunaan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok
atau golongan.
2. Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut  adalah  benar ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari  tujuan  apa  kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan- peraturan lain.
3. Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang  seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Dalam hukum pidana khususnya dalam UU PTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang  ini,  penulis  “meminjam”  konsep  yang  ada  dalam  hukum  administrasi.  Hal  ini dimungkinkan,  dengan  suatu  syarat  jika  hukum  pidana  tidak  menentukan  lain,  maka pengertian  yang  terdapat  dalam  cabang  hukum  lainnya  dapat  dipergunakan.  Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana,  maka  hukum  pidana  dapat  menggunakan  pengerttian  atau  konsep  hukum  yang terdapat dalam cabang hukum lain.

## 3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
Berkenaan  dengan  unsur  “dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara”  tidak  penulis  jelaskan  lagi,  karena  pengertian  unsur  ini  sama  dengan  pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan pasal 3 UU  PTPK menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.
Pada  Putusan  Nomor  :  28/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Pgp,  jaksa  mendakwa  terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu:
1. Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  memenenuhi  unsur  dari  dakwaan  priamir  yaitu  Pasal  2  ayat  (1)  Jo.  Pasal  18
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain  bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Maka  terdakwa telah memenuhi kriteria salah satu unsur yang disyaratkan yaitu unsur setiap orang dalam pasal ini.
2. Secara melawan hukum
Pengertian istilah secara melawan Hukum menurut  Mr. Drs. H.J. menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :
1. Melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri;
2. Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain;
3. Melawan Hak : bertentangan dengan Hukum pada umumnya;
Berdasarkan  perbuatan  Terdakwa,  mulai  dari  proses  permohonan  hingga  pencairan kredit tersebut, terdakwa dan suaminya Aad Tirta Fujaka telah mengetahui bahwa pinjaman tersebut tidak tercover secara nilai dan syarat-syarat pembiayaan tersebut telah direkayasa oleh Hares Febrianto selaku Account Officer/Marketing. Meninjau dari uraian dakwaan di atas bahwa seharusnya Terdakwa Ika Indriani Sari melakukan penolakan atas permohonan dan pencairan  kredit  tersebut  karena  tidak  memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  yang  harus dipenuhi dalam pemberian fasilitas kredit. Berdasarkan uraian-uraian tersebut perbuatan Ika Indriyani Sari telah memenuhi unsur “Secara melawan hukum” menurut hukum.
3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Menurut Prof. Sudarto dijelaskan bahwa perbuatan memperkaya, artinya berbuat apa saja misalnya : mengambil, memindah-bukukan,  menandatangani  kontrak  dan  lain  sebagainya  sehingga  si  pembuat bertambah kekayaannya.  Terdakwa tentu sudah memikirkan dan mengetahui kemungkinan terburuk  yang  dapat  terjadi  manakala  terdapat  penyimpangan-penyimpangan  dalam pencarian  kredit  tersebut,  namun  Terdakwa  tetap  mengajukan  pembiayaan  tersebut, sehingga  unsur  mens  rea  dalam  perbuatan  Terdakwa  terpenuhi.  Dengan  demikian  unsur dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  telah terpenuhi.
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
Perbuatan merugikan negara sebagai perbuatan pidana, prinsip yang menjadi ukuran adalah  adanya  perbuatan  formal  melanggar  hukum  dan  adanya  akibat  meteril  terjadi kerugian negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang. Perbuatan pidana tersebut, dapat diklasifikasikan ke dalam rician sebagai berikut :
a. Melakukan perbuatan melawan hukum (yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang);
b. Menyalahgunakan  jabatan,  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  untuk memperkaya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
c. Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
d. Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
e. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).
Perbuatan Terdakwa Ika Indriani Sari Bersama-sama dengan Kurniatiyah Hanom selaku Pimpinan  Cabang  Kantor  PT  BPRS  Cabang  Muntok  dan  Hares  Febrianto  selaku  Account Officer/Marketing  PT  BPRS  Cabang,  berdasarkan  Laporan  Audit  Penghitungan  Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Fasilitas Pembiayaan Nasabah atas nama Ika Indriani Sari pada PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2017, oleh Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Perwakilan  Propinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  Nomor  :  PE.03.03/SR-341/PW29/5/2022,  tanggal  9  Agustus  2022,  telah terjadi  kerugian  keuangan  Negara  sebesar  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah). Maka dari itu, karena PT. BPRS Bangka Belitung merupakan sarana dan prasarana pemerintah untuk mengelola keuangan negara sehingga apabila PT. BPRS Bangka Belitung mengalami  kerugian,  secara  otomatis  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara mengalami  kerugian.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  unsur  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.
Sedangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat  alternatif  sehingga  cukup  dibuktikan  salah  satu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:
1. Yang melakukan (pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Yang turut serta melakukan (medepleger).
Dalam perkara ini telah terjadi suatu kerjasama dan  rangkaian yang sistematik antara Kurniatiyah  Hanom  selaku  Pimpinan  Cabang  Kantor  PT  BPRS  Cabang  Muntok,  Hares Febrianto  selaku  Account  Officer/Marketing  PT  BPRS  Cabang  Muntok  dan  Terdakwa  Ika Indriani Sari sehingga disalurkanlah dana fasilitas pembiayaan tersebut. Dimana pihak- pihak yang terlibat tersebut tentu berangkat dari niat yang sama yakni terwujudnya pemberian kredit kepada Nasabah Ika Indriani Sari. Walaupun mereka sudah tahu dan menyadari bahwa terdapat  hal-hal  yang  seharusnya  dipenuhi  sebelum  pencairan  kredit  tersebut  dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan ini unsur secara bersama-sama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.
Selanjutnya, penulis uraikan mengenai Pasal yang di juncto kan yaitu Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa  pembayaran  uang  pengganti  yang    besarnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Terdakwa Ika Indriani Sari telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mentok dimana berdasarkan hasil Mediasi antara Terdakwa  Indriani Sari dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok disepakati bahwa Debitur atas nama Terdakwa  Ika Indriani Sari  diharuskan  membayar  hutangnya  pada  PT  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Bangka Belitung Kantor Cabang Muntok sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua  juta  rupiah)  dan  telah  dilakukan  pembayarannya  oleh  Terdakwa  sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut. Berdasarkan Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas nama Terdakwa Ika Indriani  Sari pada PT BPRS Bangka Belitung Cabang Muntok Tahun 2017, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  Perwakilan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa telah menyerahkan uang  sebesar  Rp252.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  dua  juta  rupiah)  sehingga  ada kelebihan pembayaran dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga kelebihan  pembayaran  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  tersebut  haruslah dikembalikan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  18  Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, dan terhadap uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara, sehingga terhadap Terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar uang  pengganti.
Selain dari uraian di atas, mengenai kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Untuk menilai kredit macet, dapat
dilihat dari beberapa perspektif. Apabila penyebabnya di luar kekuasaan karyawan bank dan debitor, contohnya lemahnya arus perekonomian, bencana ataupun krisis moneter, barulah bisa dikatakan persoalan hukumnya adalah murni perdata. Apabila dikatakan korupsi, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum  dan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Apabila  penyebab  kredit  macet terjadi  karena  penyalahgunaan  kredit,  pelanggaran  dalam  proses  penyaluran  kredit  dan pelanggaran terhadap peraturan, baik itu peraturan perundangan-undangan terkait ataupun peraturan dalam bank  tersebut, maka  bisa dikatakan  pidana. Untuk dapat  dijerat  dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, maka kerugian negara tersebut  timbul  karena  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  dan  untuk  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan, di Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU  Nomor  20  Tahun  2001  kerugian  negara  yang  timbul  karena  pegawai  negeri menyalahgunakan  wewenang  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau korporasi.
Mengenai  kasus  pada  putusan  ini,  dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana pada Pasal 2 (1) berdasarkan dari uraian dan pembahasan di atas, maka telah terjawab bahwa perbuatan Nasabah Ika Indriani Sari tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi. Karena telah  dibuktikan  bahwa  perbuatan  dari  Nasabah  Ika  Indriani  Sari  merupakan  perbuatan melawan  hukum  agar  terwujudnya  pencairan  kredit  sehingga  pihak-pihak  yang  terlibat bersama-sama mendapatkan keuntungan  dari  cairnya  kredit tersebut yang  menyebabkan kerugian  negara.  Sehingga  berdasarkan  uraian  di  atas  bahwa  benar  perbuatan  terdakwa adalah suatu tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur pada Pasal 2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  dengan  mendasarkan  pada  fakta-fakta hukum  di  persidangan.  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum sebagaimana  diatur  Pasal  2  ayat  (1)  Jo.  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP.  Berdasarkan  pasal  183  KUHAP,  hakim  dalam  penjatuhan  pidana  harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar- benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pemidanaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
alat  bukti,  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non  hukum  yakni  sebelum  menjatuhkan  hukuman  yang  layak  bagi  terdakwa,  perlu dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  pemidanaan.  Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka majelis hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman. Maka pada akhirnya, Majelis hakim menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  4 (empat)  tahun  serta  denda  sebesar  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta Nasabah Ika Indriani Sari dalam Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp adalah Pasal 2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Begitu pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antar Terdakwa selaku nasabah, Pimpinan cabang dan Account Officer/Marketing PT.BPRS Babel Cabang Muntok. Dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi karena terdakwa  terbukti memperoleh bagian dari hasil perbuatan korupsi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi turut serta Terdakwa selaku Nasabah  PT.BPRS  Babel  Cabang  Muntok  Putusan  Nomor  :  28/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Pgp telah  sesuai  karena  dalam  pertimbangan  hukum  oleh  hakim,  perbuatan  terdakwa  adalah perbuatan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama karena telah memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor
31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Sinar Grafika, Jakarta.
Khair, M. E.. 2009. Percobaan dan Penyertaan. USU Press, Medan.
Muhamad Djumhana. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung. Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi).  PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Andi  Hamzah.  2006.  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta.
Zainudin Hasan. 2010. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim.
Jurnal Keadilan Progresif, Volume .9, Nomor 2.
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/75.
https://www.hukumonline.com/berita/a/pemidanaan-di-balik-kredit-macet-mengundang- pro-kontra-hol12890?page=1.