INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2158-2172 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pemberitaan Media Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Melalui E-Clip
Kamelia Maulid 1 ✉ , Johar Permana 2 , Vidi Sukmayadi 3
Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Email: kameliamaulid@upi.edu 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana media nasional menggambarkan kebijakan yang dibentuk oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  kebijakan,  tone berita,  serta  tindak  lanjut  yang  mendominasi  selama  satu  kuartal  pertama  2023  seperti  yang digambarkan media nasional. Untuk mengidentifikasi dan menguatkan tema-tema yang relevan dalam pemberitaan  media  mengenai  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  penulis  menggunakan pendekatan  metode  campuran  (mixed-method)  dengan  memadukan  analisis  isi  serta  kualitatif wawancara semi-terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat E-Clip. Temuan studi ini menunjukkan bahwa tema terkait kebijakan infrastruktur mendominasi pada kuartal pertama tahun 2023. Secara umum, pemberitaan media sebagian besar bersifat netral. Selain itu, penggunaan E-clip  sebagai  inisiatif  pemerintah  provinsi  untuk  memantau  media  juga  berperan  penting  dalam memfasilitasi respons cepat dan tindakan yang tepat dalam menanggapi isu-isu yang disorot media. Kata Kunci: Analisis Konten, E-Clip, Media, Tone, Pemberitaan, Kebijakan

## Abstract
This  study  investigates  how  the  national  media  depict  the  policies  implemented  by  the  provincial government of West Java.  This study seeks to identify the policies, news tones, and subsequent actions that dominated the discourse during the first quarter of 2023 as depicted in the national media. To identify and corroborate the prevalent themes in media coverage regarding the policies of the West Java Provincial Government, the authors employed a mixed-method approach by combining content analysis a long with qualitative semi-structured interviews. The data was collected using the E-Clip tool. The findings of this study indicate that themes related to infrastructure policies dominated the first quarter  of  2023.  Generally,  the  tone  of  the  media  news  coverage  were  predominantly  neutral.  In addition, the use of E-clip as a provincial government initiative for media monitoring was significant in facilitating prompt responses and appropriate actions in response to media-highlighted issues.
Keywords: Content analysis, E-Clip, Media Tone, News, Policy

## PENDAHULUAN
Komunikasi  pemerintahan  saat  ini  terus  dikembangkan  seiring  dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi (TIK) yang kian meningkat. Baik pemerintah pusat  atau  daerah  serta  kepala  daerah,  terus  mengadopsi  penggunaan  media  untuk memberikan  informasi  terkait  dengan  kebijakan  serta  memperoleh feedback  dari masyarakat  (Rahmawati,  2020).  Pemerintah  memanfaatkan  penggunaan  komunikasi tersebut  melalui  komunikasi  massa  yang  dituangkan  ke  dalam  bentuk  media  massa. Hadirnya media massa dapat meningkatkan paparan informasi kinerja pemerintah melalui sejumlah pemberitaan apalagi ditambah dengan media online (Sunarti, 2021).
Media massa menjadi jembatan pemerintah menyebarkan  pemberitaan kebijakan kepada  publik.  Sebagai  contoh  pada  saat  Pandemi  Covid-19  dimana  media  massa menggunakan agenda  setting  (Sunarti,  2021)  dan  framing  dalam  setiap  judul  berita (Argawidyanti, 2022). Hal tersebut saling berkaitan karena penggunaan agenda setting serta framing  mampu  mempengaruhi  peningkatan  dukungan  bagi  kebijakan  pemerintah  saat pandemi. Maka pemerintah akan selalu membutuhkan peran media sebagai tempat untuk mensosialisasikan kebijakannya. Media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai tempat sumber beritanya (Nan, 2022).
Untuk memantau jalannya kinerja dan komunikasi pemerintah, media juga berperan sebagai watch  dog  untuk  mengawasi  dan  mengkritisi  kinerja  pemerintah  (Amini,  2022). Burke  mengungkapkan  media  dianggap  memiliki power  keempat  sesudah  legislatif, eksekutif,  serta yudikatif, media sebagai kekuatan untuk memastikan keseimbangan dan recheck dari kekuasaan yang ada (Mauliansyah, 2018). Sejalan dengan media sebagai watch dog, media mengawasi dan perlu andil dalam mendewasakan masyarakat Jawa Barat dalam
mengolah informasi. Media bertanggung jawab menyampaikan informasi yang benar untuk menjaga transisi kekuasaan agar aman, tenteram, dan melanjutkan pembangunan (Humas Jabar, 2019)
Hadirnya  peranan  media  sebagai watch  dog  juga  menyoroti  Provinsi  Jawa  Barat. Menimbulkan banyak pemberitaan terkait Jawa Barat, seperti ketika Jabar meraih sejumlah prestasi, baik dalam skala nasional maupun internasional, di antaranya berhasil memperoleh penghargaan sebagai provinsi pertama yang permanen melaksanakan work from home, secara menyeluruh di Indonesia yang mengurangi kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta Jabar  tetap  bersinergi  produktif.  Bahkan,  prestasi  Jabar  memperoleh  550  penghargaan nasional serta internasional selama lima tahun pemerintahan (Teguh, 2023).
Selain  itu,  Jabar  juga  disoroti  terkait  dengan  prestasi  pembangunannya.  Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar telah berhasil menghilangkan desa miskin yang asalnya ribuan menjadi nol selama 4 tahun. Reformasi dan birokrasi Pemprov Jabar adalah yang terbaik se-Indonesia. Dua pencapaian yang paling signifikan adalah stabilitas ekonomi Jabar terbaik, serta pembangunan infrastruktur Tol Cisumdawu dibersamai dengan Bandara Kertajati yang sudah beroperasi selama lima tahun pemerintahan (Tempo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa media memandang Jabar melalui pemberitaan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan komunikasi publik yang dipakai oleh pemerintah dapat menentukan arah narasi pemberitaan media.
Dari  hal  di  atas,  diketahui  Pemprov  Jabar  memanfaatkan  media  untuk menyampaikan informasi kebijakan programnya kepada publik (RKPD Pemprov Jabar, 2021). Sebagai  contoh,  Pemprov  Jabar  lebih  memanfaatkan  penggunaan  media  adalah perbandingannya  dengan  Pemprov  DKI  Jakarta  yang  merupakan  Ibu  Kota  Indonesia sehingga seharusnya menjadi pusat pemberitaan media. Namun, berdasarkan data yang diperoleh  pada  analisis  Google  Trends  (2023)  data  perbandingan  antara  jumlah pemberitaan Pemprov Jabar dengan Pemprov DKI Jakarta dalam kurun waktu bulan Juli hingga September 2023, ditemukan hasil bahwa Pemprov Jabar memiliki persentase yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Pemprov  DKI  Jakarta.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemberitaan Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang mana Jabar lebih memanfaatkan penggunaan media dengan baik untuk menyebarluaskan informasi.
Seiring  dengan  perkembangan  pemberitaan  mengenai  Pemprov  Jabar  yang  kian meningkat,  diperlukan  adanya  wadah  untuk  mengelola  pemberitaan  tersebut.  Pemprov Jabar  menciptakan  aplikasi  yang  dinamakan  E-Clip  yang  digunakan  untuk  memantau pemberitaan pada media massa berbasis elektronik, terkait pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan yang dikhususkan di Provinsi Jawa Barat.
Penelitian  ini  menggunakan  teori agenda  setting  sebagai  sumber  dasar  yang  dipakai dalam  menganalisis  pemberitaan  media  kebijakan  Pemprov  Jabar  yang  diteliti  dalam konteks penelitian ini. Teori ini digunakan sebagai asumsi utama yang asumsinya diuji dalam penelitian ini. Teori agenda setting yang dibentuk oleh Combs dan Shaw (dalam Agustina dan Irwansyah, 2017) menyatakan isu yang dinilai penting pada media massa akan dianggap penting juga  oleh masyarakat. Hal ini  menunjukkan sebenarnya masyarakat  mengetahui mengenai isu-isu apa saja yang terjadi serta bagaimana isu tersebut disusun dengan tingkat kepentingannya.
Berdasarkan kajian di atas, terlihat adanya sebuah celah penelitian, dimana Pemprov Jabar memiliki banyak prestasi pada pemberitaan. Namun hanya berfokus pada bagaimana media memandanganya. Untuk itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengkaji analisis pemberitaan media terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui  E-Clip  sebagai  aplikasi  analisis  pemberitaan  pemerintah.  Untuk  mengeksplorasi tema  kebijakan  pemberitaan  yang  lebih  dominan,  kemudian  disaring  permasalahan penelitian, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Apa kebijakan paling mendominasi selama kuartal pertama tahun 2023?
2. Apa tone pemberitaan yang paling mendominasi selama kuartal pertama tahun 2023?
3. Bagaimana  tindak  lanjut  dari  pemberitaan  yang  paling  mendominasi  selama  kuartal pertama tahun 2023?
Untuk  menjawab  ketiga  pertanyaan  penelitian  ini,  studi  kasus  dan  analisis  isi pemberitaan digunakan sebagai metode penelitian. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk rekomendasi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peneliti yang fokus pada pemberitaan kebijakan dalam memanfaatkan peran media.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai pendeketan metodologi campuran yang terdiri dari analisis isi agenda setting, studi kasus (Mulyana, 2003), dan metode wawancara kualitatif (Brooks et al., 1996). Pendekatan ini memadukan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, serta obyektif.
Creswell (2013) mengungkapkan bahwa penelitian dengan metode campuran terjadi ketika  peneliti  mengumpulkan  dan  menganalisis  data,  mengintegrasikan  temuan  dan menarik kesimpulan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan analisis lebih komprehensif. Penelitian ini memakai metode campuran karena untuk memperoleh  gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terkait dengan
analisis pemberitaan media terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui E- Clip. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan dua tahapan di antaranya:

## Tahapan Pendekatan Kuantitatif
Pada tahapan kuantitatif, melakukan analisis isi pemberitaan media melalui E-Clip Jabar.  Penulis  melakukan  analisis  isi  pemberitaan  media  dengan agenda  setting  untuk menyelidiki kebijakan yang mendominasi selama satu kuartal pertama tahun 2023 dan tone berita paling banyak yang diproyeksikan melalui E-Clip.
Dalam  analisis  isi  kuantitatif  (Kriyantoro,  2006),  peneliti  memastikan  unit  yang dianalisis,  menggolongkan  subjek  diteliti  lebih  dalam  melalui  teks,  pesan,  media  yang digunakan.  Analisis  isi  sebagai  teknik  penelitian  ilmiah  untuk  mengetahui  bagaimana karakteristik serta menarik inferensi isi tersebut (Eriyanto, 2011). Penulis menganalisis data pemberitaan  E-Clip  selama  empat  bulan  dari  bulan  Januari  hingga  April  2023.  Rentang waktu selama empat bulan tersebut dipilih karena merupakan awal tahun serta memasuki tahun  terakhir  periode  pemerintahan  Gubernur  Ridwan  Kamil  dan  Wakil  Gubernur  Uu Ruzhanul.  Selain  itu,  waktu  tersebut  dipilih  karena  perangkat  E-Clip  ditutup  sementara karena maintence,  sehingga  E-Clip  hanya  beroperasi  hingga  April  2023.    Penelitian kuantitatif  didasarkan  pada  indikator  isi  pemberitaan;  tema  pemberitaan  (infrastruktur, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, politik, pariwisata, seni budaya, ekonomi, hukum dan HAM, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi informasi, pemuda dan olahraga, agrikultur, tenaga kerja dan imigrasi); tone berita (positif, netral, dan negatif); tipe media (cetak/online); dan media yang digunakan.
Berdasarkan  pengumpulan  data  penelitian  kuantitatif,  untuk  mengetahui  tema kebijakan, tone pemberitaan, serta tindak lanjut dari pemberitaan yang paling mendominasi selama kuartal pertama 2023, ditemukan hasil pemberitaan sebanyak 1.749 berita. Bulan Januari sebanyak 477 berita, bulan Februari 480 berita, bulan Maret 784 berita, dan bulan April 8 berita. Media yang digunakan  paling banyak adalah media online  sebanyak 904 berita  dibandingkan  dengan  media  cetak  845  berita.  Tone  berita  paling  mendominasi selama kuartal pertama 2023 dari Januari hingga April yaitu netral sebanyak 1.141 berita, positif 512 berita, dan negatif 61 berita.

## Tahapan Pendekatan Kualitatif
Pada tahap pengumpulan data kedua, penulis melaksanakan wawancara kualitatif untuk mengkonfirmasi kebijakan, tone pemberitaan,  dan tindak lanjut pemberitaan yang mendominasi  di  kuartal  pertama  2023.  Data  dikumpulkan  melalui  tiga  informan  yang
relevan berdasarkan teknik homogen purposive sampling. Penulis memilih individu relevan yang memiliki kesamaan sifat dan keahlian dalam topik tersebut. Karena ketiga informan tersebut karena ketiganya merupakan  staff khusus analisis E-Clip Jabar.  Mulyana (dalam Effendi, dkk, 2021) menyatakan bahwa fokus utama dalam purposive sampling bukan hanya mengandalkan kuantitas serta generalisasi, namun berfokus pada individu  tertentu yang diinginkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan sebaik-baiknya.
Oleh  karena  itu,  ketiga  informan  yang  berperan  sebagai  data  analisis  media monitoring  pemberitaan  Pemprov  Jabar  di  Biro  Administrasi  Pimpinan  melalui  E-Clip diwawancarai.  Wawancara  berlangsung  memakan  waktu  kurang  lebih  satu  jam  serta prosesnya direkam oleh voice audio. Penulis memfokuskan pertanyaan wawancara untuk mengkonfirmasi mengenai hasil data yang telah  diperoleh  pada hasil analisis kuantitatif, sebagai  berikut  (1)  alasan  tema  tersebut  menjadi  paling  tinggi  mendominasi  dan  tindak lanjutnya,  (2)  kesesuaian  dengan  data  dan  fakta  di  lapangan,  dan  (3)  dominasi tone pemberitaan  paling  banyak.  Penulis  selanjutnya  mengumpulkan  keseluruhan  data  serta menguraikannya dalam hasil penelitian. Kombinasi wawancara dan analisis isi memberikan penulis data yang kaya dan komprehensif sebagai dasar analisis.

## Analisis Data
Penulis  menggunakan  model content  analysis  Eriyanto  (2011)  yang  mencakup; klasifikasi sampel, pembuatan kategori, pengkodean, pembuatan item berdasarkan kriteria memperoleh data, terakhir interpretasi data yang diperoleh. Setelah dikumpulkan, disortir serta diberi kode tema guna mengidentifikasi jenis kebijakan serta tone berita. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi jumlah kode tema yang telah dianalisis baik dari kebijakan ataupun tone berita yang muncul. Setelah itu, tema dianalisis perbulan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil hitung tema dan tone pemberitaan paling dominan selama satu kuartal pertama tahun 2023 tersebut.
Tahap  berikutnya  terkait  analisis  data  kualitatif,  penulis  melakukan  pengkodean secara terbuka dengan memberikan makna pada setiap kalimat hasil wawancara informan. Dilanjutkan dengan pengkodean selektif untuk mengkategorikan kode dari siklus koding sebelumnya  yang  mempunyai  makna  sama.  Kemudian  mereduksi  sub-tema  penelitian. Selanjutnya  menyatukan  kategori  setiap  kode  yang  memiliki  kesinambungan  sehingga menciptakan sub-tema yang menghantarkan kepada tema temuan penelitian.
Dengan  metode  analisis  tersebut,  memberikan  kesempatan  pada  penulis  untuk menggabungkan pengetahuan dan pengalaman para informan mengenai kebijakan serta tone pemberitaan Pemprov Jabar melalui E-Clip yang dikerjakan guna mengkonfirmasi hasil
temuan pertama yang dilakukan yaitu analisis isi pemberitaan. Penulis mentranskripsikan hasil wawancara, memberikan kode, dan mengkategorisasikan kode tersebut ke dalam tema konseptual yang lebih luas. Dimana tema ini selanjutnya dipersempit serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kemunculannya. Secara ringkas, keseluruhan proses dan konsep  penelitian dirumuskan  dalam kerangka konseptual (lihat Gambar di bawah). Proses yang diilustrasikan tidak dimaksudkan untuk bersifat preskriptif, melainkan sebagai panduan langkah-langkah bagi penulis dalam mencapai tujuan penelitian.
Gambar 1. Konseptual Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Paling Mendominasi Selama Kuartal Pertama Tahun 2023
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jabar
Gambar 2. Hasil Temuan Penelitian Kuantitatif
Penelitian  ini  mengidentifikasi  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  paling mendominasi pada pemberitaan media melalui E-Clip selama kuartal pertama tahun 2023. Bulan  Januari  kebijakan  mendominasi  adalah  kesehatan  dan  infrastruktur.  Kesehatan menjadi  tema  yang  signifikan  sebesar  26,1%  berita  yang  dianalisis.  Diikuti  infrastruktur sebesar  23,4%  berita  yang  dianalisis.  Bulan  Februari,  pemberitaan  kebijakan  paling mendominasi adalah infrastruktur  dan  sosial kemasyarakatan. Infrastruktur menjadi tema pertama  yang  mendominasi  sebesar  16,7%  berita  yang  dianalisis.  Sosial  kemasyarakatan menjadi  tema  kedua  yang  mendominasi  sebesar  15,6%  berita.  Bulan  Maret  merupakan bulan dengan jumlah pemberitaan paling banyak dan kebijakan paling mendominasi yaitu tema  infrastruktur  dan  sosial  kemasyarakatan.  Infrastruktur  menjadi  tema  yang  paling mendominasi  sebesar 26,5% berita yang dianalisis. Sosial  kemasyarakatan menjadi tema kedua  yang  mendominasi  sebesar  14,9%  berita  yang  dianalisis.  Terakhir,  bulan  April kebijakan yang paling dominan diberitakan yaitu tema sosial kemasyarakatan sebesar 26,1%, dan tema kesehatan sebesar 23,4% berita yang dianalisis melalui E-Clip.
Dapat disimpulkan kebijakan paling mendominasi selama satu kuartal pertama 2023 adalah  tema  infrastruktur.  Karena  infrastruktur  merupakan  salah  satu  kebijakan  yang diutamakan pemerintah dalam membangun Jawa Barat. World Bank (dalam Panjaitan, dkk, 2019)  menyatakan  bahwa  infrastruktur  merupakan  serangkaian  struktur  yang  saling tergabung  dengan  aspek  lain  sehingga  membentuk  sebuah  rangka  yang  menyokong keseluruhan struktur.
Untuk mengkonfirmasi temuan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan staff khusus  E-Clip  Jabar.  Seperti  yang  disampaikan  salah  satu  informan  bahwa  kebijakan infrastruktur merupakan tema paling dominan dalam analisis pemberitaan E-Clip.
“ Infrastruktur menjadi salah satu pembangunan yang memperlihatkan sejauh mana daerah tersebut berkembang. Sama dengan Jawa Barat, janji pemerintah yang akan memajukan infrastruktur semakin gencar terkait pembangunan akses jalan, bendungan, alun-alun, dan fasilitas  publik  lainnya.  Sehingga  menjadikan  kebijakan  tema  infrastruktur  banyak diberitakan”.
Pernyataan tersebut didukung kedua informan selanjutnya yang menekankan bahwa pada awal tahun akan banyak berita mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga  selesai  pembangunan.  Selain  itu,  tahun  2023  merupakan  tahun  terakhir  jabatan pemimpin Jabar melakukan bakti dan pemerintahan (P02-P03). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan  infrastruktur  mendominasi  pemberitaan  karena  salah  satu  tolak  ukur  adanya kemajuan suatu daerah yang menunjukkan kinerja pemerintahan daerah tersebut. Crescenzi dan  Pose  (2012)  mengungkapkan  infrastruktur  memiliki  peran  penting  dalam
pembangunan.  Adanya  infrastruktur  yang  memadai  adalah  faktor  pendukung  kemajuan produktivitas daerah (Panjaitan, dkk, 2019).
Bulan Januari kebijakan kesehatan mendominasi karena berita keracunan makanan cikibul dan informasi stunting di Jabar. Ketiga informan mengungkapkan berita kesehatan naik karena kasus keracunan nitrogen cikibul, banyak korban anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Anak-anak tertarik mengonsumsi cikibul karena menarik namun ternyata berbahaya. Mereka setuju bahwa informasi stunting memang program yang digencarkan pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Jabar dan melahirkan generasi emas (P01, P02, dan P03). Hal ini menunjukkan pemberitaan kesehatan sangat penting. Karena bermanfaat bagi kesadaran  kesehatan  yang  berhubungan  dengan  keberlangsungan  hidup  masyarakat. Pentingnya  kebijakan  kesehatan  karena  keputusan,  program  dan  aksi  dilaksanakan mencapai tujuan kesehatan yang kompleks berhubungan dengan hajat hidup orang banyak serta ketidakpastian kondisi suatu sakit (Ayuningtyas, 2014).
Kebijakan  infrastruktur  karena  masyarakat  menagih  janji  kepada  pemerintah  terkait pembangunan di Jabar. Kedua informan menyatakan masyarakat menagih janji perbaikan jalan, alun-alun, janji masa kampanye dulu, untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat (P01, P02).  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  informan  selanjutnya  yang  menyatakan infrastruktur adalah visi misi pembangunan pemerintah berbentuk fisik dan menunjukkan kinerjanya.  Ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  infrastruktur  berkaitan  dengan  janji pemerintah  dalam  membangun  daerah.  Grigg  (dalam  Panjaitan,  dkk,  2019)  menyatakan infrastruktur  merujuk  pada  pembangunan  fisik  dalam  menyediakan  fasilitas  publik  yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkup sosial dan ekonomi.
Bulan  Februari  infrastruktur  menjadi  kebijakan  mendominasi.  Karena  infrastruktur program  yang  diperhatikan  Pemerintah.  Kedua  informan  menyatakan  pembangunan infrastruktur  di  Jabar  untuk  menumbuhkan  ekonomi  melalui  investor  dan  wisatawan, mempermudah  mobilitas  masyarakat  melalui  pembangunan  fasilitas  yang  ditingkatkan. Pemerintah  fokus  membangun  pemerataan  infrastruktur  di  Jawa  Barat  yang  dapat menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakatnya  (P01-P02) .  Hal  ini  menunjukkan infrastruktur mendominasi karena pemerintah ingin memfokuskan kembali pembangunan di  Jabar  yang  sempat  terhenti  pandemi  Covid-19.  Infrastruktur  dibutuhkan  karena mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Menghadirkan  lapangan  kerja,  menurunkan kemiskinan,  dan  meningkatkan  pendapatan.  Pembangunan  infrastruktur  yang  memadai akan menjamin efisiensi (Prasetyo dan Firdaus 2009). Kebijakan sosial kemasyarakatan juga mendominasi,  para  informan  menyebutkan  karena  satu  bulan  sebelum  menyambut Ramadhan.  Mereka  setuju  saat  akan  menyambut  Bulan  Ramadhan,  harga  pangan  dan
sembako  sering  diberitakan.  Ditambah  kasus  bullying  sering  terjadi  dan  dampaknya berbahaya  sekali  (P01,  P02,  dan  P03).  Dari  pernyataan  tersebut  menyatakan  sosial kemasyarakatan mendominasi karena berhubungan dengan penyambutan Ramadhan.
Bulan Maret pemberitaan paling banyak. Kebijakan mendominasi infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. Para informan menyetujui bahwa bulan Maret memang perbaikan infrastruktur  diutamakan  untuk  mempermudah  mobilitas  pemudik.  Secara  nasional menyambut  Hari  Raya  Idul  Fitri  2023.  Mayoritas  penduduk  Indonesia  muslim,  sehingga berita terkait hari besar keagamaan meningkat (P01, P02, P03). Selain itu, karena pemerintah fokus membangun fasilitas publik. Hal ini diungkapkan seorang informan bahwa pemerintah menghadirkan jalan alternatif, mempersiapkan posko kesehatan dan istirahat pemudik yang diatur  oleh  setiap  Kepala  Daerah  dan  Forkopimda. Hal  tersebut  menunjukkan  kebijakan infrastruktur mendominasi karena pemerintah mengutamakan perbaikan sarana prasarana untuk kesejahteraan masyarakat (Panjaitan, dkk, 2019).
Sosial  kemasyarakatan  mendominasi  selain  menyambut  Hari  Raya  Idul  Fitri  serta menginformasikan  kepada  masyarakat  informasi  sosial.  Seorang  informan  berkata  sosial kemasyarakatan mendominasi karena permasalahan pangan sembako terkait harga yang naik  dan  sulit  dicari,  sehingga  pemerintah  menindak  tegas.  Informan  selanjutnya menungkapkan karena informasi pulang kampung. Informasi mudik dan keamanan untuk pemudik didirikan posko istirahat, kesehatan, atau informasi rute alur jalan bagi pemudik. Pemberitaan sosial kemasyarakatan meningkat karena pemerintah menginformasikan berita yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Midgley (2009) membagi kebijakan sosial  menjadi  1)  kebijakan  sosial  dimengerti  sebagai  program  yang  dijalankan  oleh pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2) kebijakan sosial dimengerti sebagai kegiatan akademik mencakup deskripsi, eksplanasi, evaluasi kebijakan sosial.
Bulan  April  kebijakan  mendominasi  adalah  sosial  kemasyarakatan.  Karena  masih terdapat nuansa Hari Raya. Informasi terkait arus balik bagi para pemudik mendominasi. Selain  itu,  terdapat  pemberitaan  yang  tidak  teranalisis  melalui  E-Clip.  Seorang  informan mengungkapkan terdapat berita yang viral di bulan April, seperti Wali Kota Bandung terjerat OTT, wisuda anak almarhum Ridwan Kamil, dan mempertanyakan arah politik yang akan diambil  oleh  Ridwan  Kamil.  Berdasarkan  hal  tersebut,  disimpulkan  bahwa  sosial kemasyarakatan mendominasi karena informasi arus balik Idul Fitri dan informasi yang tidak terdapat di E-Clip yang terjadi sesuai fakta di lapangan sehingga pemberitaan naik.
Temuan pada penelitian ini berkaitan dengan pernyataan Combs dan Shaw (dalam Agustina dan Irwansyah, 2017) menyatakan bahwa agenda setting menentukan isu yang dinilai penting pada media massa akan dianggap penting juga oleh masyarakat yang dapat
mempengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  adalah  kebijakan  yang difokuskan kepada publik (Herlina, 2021). Untuk menyebarluaskan program kebijakan yang dibentuk  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat,  pemerintah  berupaya  dengan memanfaatkan  media  sebagai  perantaranya.  (Nur,  2021).  Selaras  dengan  hal  tersebut, Pemprov  Jabar  memanfaatkan  penggunaan  media  untuk  menyalurkan  informasi  terkait kebijakan  yang  dibentuknya  kepada  publik  sebagai  upaya  memberikan  informasi  terkini kepada masyarakat untuk kemajuan bersama (RKPD Pemprov Jabar, 2021).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  teknologi  yang  meningkat setiap wilayah  di Indonesia mengalami  kemajuan, termasuk Jawa Barat.  Hadirnya media massa  dan  banyaknya  kebijakan  pemerintah  membawa  pengaruh  meningkatkan  berita media untuk publik (Baharuddin, 2013). Hasil temuan ini selaras dengan penelitian Fauziati (2021), kebijakan pemerintah Indonesia dilihat dari pemberitaan memiliki berbagai macam sudut  pandang.  Bagaimana  media  memandangnya  berfokus  pada  tema  tertentu  sesuai dengan kepentingan isu. Pemberitaan media terkait dengan kebijakan dapat menggiring opini masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah (Rustam, 2022).
Tone Pemberitaan Paling Mendominasi Selama Kuartal Pertama Tahun 2023 Hasil penelitian tone  pemberitaan paling mendominasi  selama kuartal pertama tahun 2023 bulan Januari hingga April adalah tone netral. Pemberitaan tone netral selama satu kuartal pertama 2023 ditemukan hasil sebesar 66,4% yang dianalisis melalui E-Clip. Bulan Januari pemberitaan dengan tone netral sebesar 75,7%, bulan Februari sebesar 67,5%, bulan Maret sebesar 61,2%, dan terakhir bulan April sebesar 12,5%. Untuk tone positif memiliki persentase sebesar 29,8%. Dan untuk tone negatif memiliki persentase sebesar 3,8%. Hal ini menunjukkan  bahwa  pada  pemberitaan  kebijakan  Pemprov  Jabar  memiliki  lebih  banyak pemberitaan tone netral dibandingkan tone negatif maupun positif.
Tone netral mendominasi berarti pesan yang disampaikan tidak memiliki sentimen apapun.  Berita  hanya  menyampaikan  informasi  yang  tidak  memiliki  masalah.  Berbeda dengan tone positif menunjukkan adanya kemajuan kinerja pemerintah. Sedangkan tone negatif memiliki permasalahan dalam berita terkait dengan pemerintah dan kinerjanya.
Untuk  mendukung  hal  tersebut,  peneliti  mengkonfirmasi  dengan  melakukan wawancara. Ketiga informan setuju tone pemberitaan lebih banyak netral yang dianalisis melalui  E-Clip.  Mereka  menyetujui  karena  tidak  ada  sentimen  yang  mengandung  berita negatif dan tidak memiliki permasalahan apapun (P01, P02, P03). Hal ini menunjukkan berita mengenai Jawa Barat memang lebih banyak tone netral. Karena pemberitaan hanya sebatas menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat.  Meskipun  demikian,  dalam  pemberitaan
negatif  dapat  dinetralkan  tone  beritanya  jika  permasalahan  tersebut  sudah  selesai (Eisenmann, 2012). Selain itu, pemberitaan yang diangkat ke media faktanya sesuai dengan kondisi  sebenarnya.  Para  informan  menungkapkan  bahwa  berita  yang  hadir  di  tengah masyarakat merupakan  berita dengan  isu  hangat. Media tertarik menaikkan  isu tersebut karena  sedang  terjadi  (P01,  P02,  P03).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemberitaan  yang diangkat ke media adalah berita yang tengah terjadi di masyarakat. Dimana berita tersebut benar  apa  adanya  sesuai  fakta  di  lapangan.  Pemberitaan  kebijakan  pemerintah  dinilai selaras  dengan  yang  disampaikan,  meskipun  komunikasi  publik  yang  dipakai  oleh pemerintah dapat menentukan arah narasi pemberitaan media (Herlina, 2021).
Nada berita  media lebih banyak netral karena  berita  dominan bersifat informatif. Seorang  informan  menyatakan  pemberitaan tema kebijakan sosial  kemasyarakatan yang menyangkut informasi mobilitas pemudik lebih banyak dinetralkan. Sedangkan tone negatif didominasi oleh kebijakan kesehatan dan infrastruktur. Menurut seorang informan, berita kesehatan  dan  infrastruktur  mendominasi  terkait  kurangnya  fasilitas  kesehatan  dan perbaikan  jalan  di  Jabar.  Apabila  ada  isu  yang  terjadi  dengan  tone  negatif  akan ditindaklanjuti  kepada  pihak  bersangkutan  melalui  pemberitahuan.  Sejalan  dengan  teori agenda  setting  bahwa  isu  terkait  dengan  kebijakan  tersebut  hadir  sebab  terdapat perbedaan persepsi baik itu oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat (Putri, dkk, 2022).
Tindak Lanjut Pemberitaan Kebijakan Mendominasi Selama Kuartal Pertama 2023 Hasil penelitian terkait tindak lanjut pemberitaan kebijakan mendominasi selama kuartal pertama tahun 2023 dilakukan dengan wawancara dari berita yang telah dianalisis. Para informan menyetujui tindak lanjut yang diberikan dengan memberikan laporan terhadap pimpinan.  Mereka  setuju  bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  analisis  pemberitaan Pemprov Jabar melalui E-Clip hanya melakukan analisis media monitoring (P01, P02, P03). Terkait  tindak  lanjut  lebih  dominan  terhadap  berita  negatif.  Karena  tone  negatif menunjukkan  terdapat  permasalahan  mengenai  kinerja  pemerintah  yang  belum terselesaikan.  Seorang  informan  menyatakan  bahwa  setelah  dibuatkan  laporan  kepada perangkat  daerah  yang  tercantum  memiliki  permasalahan  selanjutnya  kewenangan diserahkan kepada pimpinan dan perangkat daerah tersebut.
Seorang  informan  mengungkapkan  sebagai  contoh  terdapat  berita  tema  sosial kemasyarakatan memiliki tone negatif menuliskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terkait harga pangan dipasaran tidak sesuai. Hal ini akan disampaikan kepada Disperindag dan dibuatkan laporan. Tindak lanjutnya Disperindag akan berdiskusi menyampaikan solusi secara  langsung  kepada  media  atau  disampaikan  kepada  Gubernur.  Informan  lainnya
menuturkan terkait tindak lanjut dari kebijakan kesehatan yang mendominasi bulan Januari, terdapat  berita  kurangnya  Rumah  Sakit  di  Jabar,  kemudian  dilaporkan  kepada  Dinas Kesehatan yang nantinya akan didiskusikan. Hal ini menunjukkan dengan hadirnya tendensi pada  media  pemberitaan  berkembang  terus  menerus.  Terkadang  media  memberitakan kebijakan  pemerintah  dalam  bentuk  opini  negatif  yang  lebih  cenderung  membahas kegagalan  atau  permasalahan  yang  timbul  dari  program  itu  (Elfrida,  2015).  Temuan  ini sejalan dengan teori agenda setting yang memuat isu mengenai kebijakan sebagai hasil dari hadirnya berbagai pendapat yang akan dipilih oleh pemerintah. Isu terkait dengan kebijakan tersebut hadir karena permasalahan atau perbedaan persepsi (Putri, dkk, 2022).

## SIMPULAN
Kajian eksploratif ini berupaya mengidentifikasi kebijakan infrastruktur, berita bersifat netral  yang  mendominasi  pemberitaan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  melalui  E-Clip sebagai  aplikasi  monitoring  berita  dalam  memfasilitasi  tindakan  yang  tepat  dalam menanggapi  isu yang  disorot media.  Pemprov Jabar  memanfaatkan media  menyalurkan informasi  kebijakan  untuk  disebarkan  kepada  publik.  Diharapkan  penelitian  ini  lebih membuka pemahaman bahwa media sangat penting dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi program pemerintah sekarang ini. Dukungan perlu diberikan kepada semua pihak khususnya pemerintah dalam mengambil program kebijakan bagi masyarakat dan media dalam  menuliskan  pemberitaan  sesuai  fakta.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  lebih dikembangkan  pada  masa  mendatang  dengan  penelitian  kepada  pihak  media  yang menuliskan pemberitaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  T.  &  Irwansyah.  (2017). Peran  Agenda  Setting  Media  Massa  Dalam KebijakanPenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Oleh Pemerintah. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 8(2). 227-236.
Amini,  A.  S.  (2022). Pers  Sebagai  Watch  Dog  di  Era  Digital.  [Online].  Diakses  pada http://econochannelfeunj.com/2022/11/pers-sebagai-watchdog-di-era-digital/
Argawidyanti, N. T. (2022 ). Analisi Framing Media Pemberitaan Online Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Penanganan Covid-19. Program Studi Politeknik Indonesia Rerapan.
Ayuningtyas, D. (2014). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Baharuddin.  (2013).  Interaksi  Positif  Pers,  Pemerintah  dan  Masyarakat.  Jurnal  Al-Bayan. 19(27). 111-121.
Bappeda Jabar. (2021). Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses pada https://bappeda.jabarprov.go.id/documents/rencana-kerja-pemerintah-daerah- provinsi-jawa-barat-tahun-2021-2/
Brooks, F. B., Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1996). Qualitative Interviewing: The art of hearing data. The Modern Language Journal, 80(4), 555-556.
Crescenzi, R. & Pose, R. A. (2012). Infrastructure and regional growth in the European Union. Papers in Regional Science. 91(3). P. 478-513.
Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design:  Qualitative,  quantitative,  and  mix  methods approaches (4 th ed.).Sage Publications, Inc.
Effendi,  R.,  Sukmayadi,  V.,  Unde,  A.  A.,  Triyanto.  (2021).  Social  media  as  a  medium  of preventing radicalization (a case study of an Indonesian youth community Instagram counter-radicalization initiatives). Plaridel. Advance online publication. https://doi.org/10.52518/2021-14edut
Eisenmann, M. (2012). Proposed Interim Standards for Metrics in Traditional Media Analysis. Institute  for  Public  Relations.  Retrieved  from  Institute  for  Public  Relations: https://instituteforpr.org/proposed-interim-standards-for-metrics-in-traditional- media- analysis-2/
Elfrida,  S.  V.  (2016). Proses  Membangun  Agenda  Setting  Kebijakan  Pada  Portal  Berita Pemerintah  dan  Kesesuaiannya  dengan  Agenda  Media  Online.  Jurnal  Masyarakat Telematika Dan Informasi. 6(1): 13 – 26.
Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Fauziati, C. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Media Daring Tentang Citra Pemerintah Indonesia  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19  (Kompas  dan  Detik.com).  Jurnal Penelitian Komunikasi. 24(2). 207-222.
Herlina, O. (2021). Analisa Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19  di  Media  Online.  Jurnal  Ilmiah  Widya  Sosiopolitika.  3(1). DOI: https://doi.org/10.24843/JIWSP.2021.v03.i01.p01
Humas Jabar. (2019). Ridwan Kamil: Media Berperan Mendewasakan Masyarakat Mengolah
Informasi. PPID Jabar. [Online]. Diakses pada;
https://ppid.jabarprov.go.id/posting/read/1483-ridwan-kamil-media-berperan- mendewasakan-masyarakat-mengolah-informasi
Kriyantoro, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
Mauliansyah, F. (2018). MIRROR ON THE WALL; Refleksivitas Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014. Program Studi Ilmu Komunikasi. Universitas Teuku Umar.
Midgley,  J.,  &  Michelle,  L.  (2009). The  Handbook  of  Social  Policy.  California:  SAGE Publications Ltd.
Mulyana, D. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
Nan. (2022). Kolaborasi Pemerintah dan Media Massa untuk Komunikasi Publik yang Efektif. Humas  MENPANRB.  [Online].  Diakses  pada:  https://menpan.go.id/site/berita- terkini/kolaborasi-pemerintah-dan-media-massa-untuk-komunikasi-publik-yang- efektif
Nur,  E.  (2021). Peran  Media  Massa  Dalam  Menghadapi  Serbuan  Media  Online.  Jurnal Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa. 2(1). p; 51-64.
Panjaitan,  M.  A.  H.,  Mulatsih,  S.,  &  Rindayati,  W.  (2019). Analisis  Dampak  Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. 8(1). 43-61.
Prasetyo,  F.  (2009). Pengaruh  Infrastruktur  pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Wilayah  di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. 2(2). 222-236.
Putri,  H.  N.  (2022 ).  Media  dan  Pemerintahan  Saling  Membutuhkan.  DiskominfoKaltim.
[Online]. Diakses pada https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/media-dan- pemerintahan-saling-membutuhkan
Rahmawati,  E.  D.  (2020). Modul  Praktikum  Komunikasi  Pemerintahan.  The  Journal Publishing. Sleman Yogyakarta.
Rustam, M. (2022). Analisis Isi Pro Kontra Pemberitaan Media Massa di Harian Fajar terhadap Kebijakan  Di  Rumah  Saja.  Lontar:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi.  10(1).  DOI 10.30656/lontar.v10i1.3028
Sunarti. (2021). Agenda Setting Pemberitaan Covid-19 dan Pelarangan Mudik Pada Media Online di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. IAIN Parepare.
Teguh,  R.  (2023).  5  Tahun  Jabar  Juara  Ridwan  Kamil:  Terus  Jaga  Prestasi  Jawa  Barat. Jabarprovgoid.  [Online].  Diakses  pada:  https://jabarprov.go.id/berita/5-tahun-jabar- juara-ridwan-kamil-terus-jaga-prestasi-jawa-barat-10134
Tempo.  (2023). Diakses pada  https://nusantara.tempo.co/nusantara/1357/pemprov-jabar- raih-541-penghargaan-era-kepimpinan-ridwan-kamil