Volume 30, No.2, June – November 2020 p-ISSN : 2338-2686 e-ISSN : 2597-4564
Page 81 – 99 Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA
doi: 10.20473/jeba.V30I22020.81-99
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga p-ISSN: 2338-2686; e-ISSN: 2597-4564 Open access under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

## PENGUNGKAPAN LAPORAN KEBERLANJUTAN DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI KAPITALISASI PASAR DENGAN PEMODERASI TATA KELOLA PERUSAHAAN
Citra Novi Sunarto a Zaenal Fanani b
a Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email: citranovisunarto@tutanota.com a ; fanani@feb.unair.ac.id b

## ARTICLE HISTORY
Received: 9 June 2020
Revised
17 July 2020 Accepted: 6 August 2020 Online available: 24 November 2020

## Keywords:
Sustainability reporting disclosure information,
intellectual capital disclosure information, corporate governance mechanisms,
managerial ownership, government ownership, independent commisisoners, governance commitee, audit commitee, dan market capitalization.

## ABSTRACT
Introduction :  Penelitian  ini  ingin  membuktikan  apakah  pengungkapan informasi  keberlanjutan  dan  modal  intelektual  adalah  informasi  yang bersifat voluntary atau sukarela diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan,  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya. Kinerja  perusahaan  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek,  namun penelitian ini berfokus pada pencapaian nilai kapitalisasi pasar, dan harus didukung  dengan  adanya  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. Hal  ini  dikarenakan  konsep  pengungkapan  sukarela  merupakan kesadaran  dan  juga  kepekaan  dari  para  pemegang  saham  perusahaan, yang juga menyangkut kelangsungan hidup perusahaan.
Methods :  Penelitian  ini  dilakukan  pada  BUMMN  di  Indonesia  dengan periode penelitian tahun 2009-2012.
Results :  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengungkapan  informasi laporan  berkelanjutan  dapat  memengaruhi  nilai  kapitalisasi  perusahaan, sedangkan  pengungkapan  modal  intelektual  tidak.  Untuk  pengaruh moderasi,  dapat  dilihat  bahwa  hampir  semua  mekanisme  tata  kelola perusahaan  yang  terdiri  dari  kepemilikan  manajer,  kepemilikan pemerintah,  komisaris  independen,  komite  tata  kelola  perusahaan, komite audit tidak dapat memperkuat hubungan pengungkapan laporan berkelanjutan terhadap nilai kapitalisasi pasar.
Conclusion and suggestion : BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus  melakukan  reformasi  tata  kelola  perusahaan  agar  mampu meningkatkan nilai kompetitifnya di pasar modal.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## INTRODUCTION
Konsep  pengembangan  keberlanjutan  merupakan  konsep  yang  telah  lama diperkenalkan  dalam  dunia  bisnis.  Tujuan  pengembangan  sosial  dan  ekonomi  perlu ditentukan  oleh  semua  negara  berkembang  ataupun  negara  yang  sedang  berkembang, negara dengan market-oriented atau  sistem terpusat  (Anonim,  2006b;  Bhagwat,  2011). Pelaporan  pertanggungjawaban  sosial  merupakan  pengembangan  keberlanjutan  yang banyak  diperdebatkan  (Bhagwat,  2011;  Daizy  &  Das,  2014).  Penggabungan  konsep pertanggungjawaban  sosial  ke  dalam  laporan  keberlanjutan  merupakan  perwujudan konsep ethical  belief dalam  jangka  panjang.  Laporan  keberlanjutan  adalah pertanggungjawaban sosial yang berkaitan dengan semua laporan yang mengungkapkan informasi  aspek  lingkungan,  sosial  dan  ekonomi  (Daizy  &  Das,  2014).  Pengungkapan dalam annual report akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan  angka  yang  dilaporkan  dalam annual  report .  Aspek-aspek  yang  dituangkan  dalam laporan    keberlanjutan   menjadi    kebutuhan   bagi    perusahaan    sebagai bentuk  kinerja ekonomi,  sosial  dan  lingkungannya  untuk diketahui oleh  pihak-pihak berkepentingan perusahaan (Chariri & Nugroho, 2009).
Selain  informasi  yang  dihasilkan  dari  laporan  keberlanjutan  perusahaan, diperlukan  pengungkapan  modal  intelektual  suatu  perusahaan.  Ada  tiga  alasan  yang mendasari  pengungkapan  modal  intelektual  menjadi  fokus  penelitian  ini  Pertama, perusahaan publik harus mau mengungkapkan informasi seluas-luasnya pada publik, hal ini  termasuk  modal  intelektual.  Modal  intelektual  layak  untuk  diungkapkan  karena merupakan  informasi  penting  yang  juga  mencerminkan  nilai  perusahaan  dalam  jangka panjang. Modal intelektual merupakan aset perusahaan yang belum diungkapkan secara transparan dan efisien, justru dengan adanya pengungkapan tersebut  maka diharapkan dapat  membantu  investor  dalam  pengambilan  keputusan  berinvestasi.  Kedua,  di Indonesia belum mengharuskan adanya pengungkapan modal intelektual, biasanya yang wajib diungkapkan hanyalah modal fisik perusahaan. Oleh karena itu penyusun standar, perlu  menyusun  pedoman  bagi  pengungkapan  informasi  modal  intelektual sebagai penciptaan  nilai  dengan  memanfaatkan  seluruh  potensi  yang  dimiliki  perusahaan,  baik human  capital , physical  capital ,  maupun structural  capital (Ulum,  2010).  Ketiga, pengungkapan intellectual capital menjadi penting bagi investor agar mengatasi masalah kesenjangan  informasi.  Pengungkapan  informasi  yang  menyeluruh  merupakan  strategi perusahaan untuk masa yang akan datang dalam dalam bentuk naratif, visual dan angka atas  pengungkapan  informasi  modal  intelektual.  Informasi  pengungkapan  modal intelektual  akan  membantu  investor  dalam  memahami  aktivitas  manajemen  dan  sinyal bagi  manajemen  untuk  menentukan  tindakan  di  masa  yang  akan  datang  dan  juga perubahan organisasi (Abeysekera, 2011).
Kedua laporan tersebut merupakan perwujudan atas tata kelola yang transparan dan konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan diharapkan dapat melaksanakan  pengungkapan  kedua  laporan  tersebut  secara  berkesinambungan  dalam memenuhi  asas  transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  independensi  dan kewajaran.  Pengungkapan  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  pihak-pihak berkepentingan  dalam  mengambil  keputusan.  Untuk  itu,  pengungkapan  informasi keberlanjutan  dan  modal  intelektual  adalah  informasi  yang  bersifat voluntary atau sukarela diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Burhan & Rahmanti, 2012; Rustiarini,  2010;  Susanto  &  Tarigan,  2013).  Kinerja  perusahaan  dapat  ditinjau  dari beberapa aspek, namun penelitian ini berfokus pada pencapaian nilai kapitalisasi pasar. Hal  ini  dikarenakan  konsep  pengungkapan  sukarela  merupakan  kesadaran  dan  juga kepekaan dari para pemegang saham perusahaan, yang juga menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu dibutuhkan suatu komitmen dari pemegang saham dalam menuju kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.
Jensen  and  Meckling  (1976)  menyebutkan  bahwa  asimetri  informasi  muncul ketika agen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan prinsipal pemegang saham dan stakeholder lainnya. Untuk itu ketika terdapat asimetri informasi, agen diharapkan dapat memberikan sinyal yang baik mengenai  kondisi  perusahaan  kepada  prinsipal  guna  memaksimalisasi  nilai  saham perusahaan.  Sinyal  yang  diberikan  dapat  melalui  pengungkapan  informasi  perusahaan (Dye, 2001; Healy & Palepu, 2001; Verrecchia, 2001). Luasnya pengungkapan perusahaan erat kaitannya dengan mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi guna menekan konflik  kepentingan  yang  muncul  akibat  adanya  pemisahan  kepemilikan  dengan pengelolaan.  Kondisi  ini  dialami  BUMN  sebagai  lembaga  yang  erat  kaitannya  dengan pemerintah  memerlukan  adanya  pemisahan  pengelolaan  BUMN  dari  campur  tangan birokrasi pemerintah (Baswir, 2002).
Untuk  meminimalkan  permasalahan  asimetri  informasi,  maka  dibutuhkan  suatu mekanisme tata kelola yang didasarkan dari keadaan negara. Bagi sebagian negara maju, mekanisme tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik, dan akan berbeda pada negara berkembang. Untuk itu, tidak memungkinkan untuk memaksakan pola tata kelola yang  berhasil  di  suatu  negara  untuk  diadopsi  oleh  negara  lainnya.  Fungsi  tata  kelola dikatakan berjalan efektif, jika mampu menghasilkan outcome yang dapat dilaksanakan secara berimbang. Perpaduan tata kelola dan pelaksanaan yang keberlanjutan memiliki nilai  lebih  bagi  perusahaan  (Riswandi,  2006).  Hal  ini  yang  merupakan  langkah  penting untuk membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.
Pengimplementasian  peraturan  dan  komitmen  kebijakan  BUMN  dalam penerapan prinsip tate kelola perusahaan telah diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor  117  tahun  2002  tentang  Penerapan  Praktek Good  Corporate  Goverance pada
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
BUMN serta  UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kedua peraturan tersebut  ditujukan  bagi  pencapaian  BUMN  sebagai  tata  kelola  yang  mengutamakan kepentingan  publik  yang  tentunya  memiliki  standar  sebagai  kontribusi  perbaikan kesejahteraan bangsa yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Adanya struktur tata kelola yang  selalu  diperbaiki  secara  berkesinambungan  ditujukan  agar  BUMN  dapat melaksanakan  tata  kelola  mencerminkan  nilai suatu  perusahaan  dalam  penentuan strategi. Konsep  tata  kelola  yang  menekankan  pada  pengelolaan  perusahaan  akan terfokus  dan  membutuhkan  sinergi  antara  manajemen,  pemegang  saham  dan  pihak- pihak  berkepentingan.  Hal  ini  tentu  akan  menekan  direksi  dan  manajemen  untuk mencapai  tujuan  perusahaan,  sedangkan  pemegang  saham  harus  melakukan pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien (Azheri, 2011).
Pengungkapan  informasi  laporan  keberlanjutan dan  modal  intelektual  akan menjadi  lebih  efektif  jika  didukung  dengan  mekanisme corporate  governance dalan penciptaan  nilai  bagi  BUMN  di  Indonesia.  Berkembangnya  dinamika  persaingan  global, menuntut  BUMN  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  di  mata  investor.  Penelitian  ini menggunakan  konsentrasi  kepemilikan dan  tata  kelola  dewan sebagai  mekanisme  tata kelola  perusahaan,  karena  investor  bersedia  memberikan  “penghargaan”  kepada perusahaan  yang  memberikan  transparansi  atas  pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan, dan diharapkan mekanisme tata kelola perusahaan dapat menuntun perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan laporan keberlanjutan dan modal intelektual.

## LITERATURE REVIEW

## Previous Study
Penelitian  ini  menggunakan  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  dalam hubungannya  antara  pengungkapan  informasi  keberlanjutan  dan  modal  intelektual terhadap  nilai  kapitalisasi  pasar.  Penggunaan  mekanisme  tata  kelola  perusahaan  ini berbeda  dari  penelitian  Rustiarini  (2010)  dan  penelitian  Herawaty  (2008).  Penelitian Rustiarini  (2010)  menggunakan  pengukuran  analisis  faktor  konfirmatori,  sedangkan penelitian  Herawaty  (2008)  menggunakan  mekanisme  tata  kelola  perusahaan secara individual, tanpa melalui variabel gabungan mekanisme tata kelola perusahaan. Berbeda dengan  kedua  penelitian  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  mekanisme  tata  kelola perusahaanya,  yaitu  kepemilikan  saham  yaitu  kepemilikan  saham  manajerial, kepemilikan saham pemerintah, jumlah komisaris independen, jumlah komite tata kelola manajemen dan jumlah rapat komite audit dan tata kelola dewan.
Pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  tentunya  akan  tercermin  dalam pengungkapan  informasi,  antara  lain  pentingnya  pengungkapan  atas  informasi keberlanjutan usaha. Laporan keberlanjutan erat kaitannya dengan kinerja perusahaan, hal  ini  sebagai  tuntutan  dan  harapan  masyarakat  akan  peran  perusahaan  dalam masyarakat.  BUMN  merupakan  pendorong  pembangunan  dan  pendorong  terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya pengungkapan yang relatif tinggi. BUMN  juga  belum  mampu berkompetisi  dalam persaingan  global  (Baswir,  2002;  Sari & Marsono,  2013).  Kompetisi  dalam  era  global  menuntut  suatu  pengungkapan  yang merupakan  definisi  tunggal  yang  tersirat  dalam  laporan  keberlanjutan.  Pengembangan keberlanjutan  terbentuk  dari  konsep  pertanggungjawaban  sosial  dan  lingkungannya (Bhagwat,  2011).  Pengungkapan  laporan  keberlanjutan  yang  telah  berstandar internasional menggunakan indeks global reporting initiative (Anonim, 2006a), dan telah banyak  dilakukan  penelitian  tersebut  di  berbagai  negara  (Burhan  &  Rahmanti,  2012; Ogundare,  2013;  Sari  &  Marsono,  2013;  Suryanto,  2013;  Susanto  &  Tarigan,  2013). Namun terdapat ketidakkonsistenan jumlah indikator pengungkapan yang berbeda-beda yang  disesuaikan  dengan  subyektifitas  dan  tujuan  penelitian.  Untuk  itu  penelitian  ini menggunakan  pedoman  laporan  keberlanjutan  berdasarkan  indeks  GRI  yang  telah dimodifikasi  dengan  kondisi  di  Indonesia  yang  terdiri  dari  indikator  kinerja  ekonomi, lingkungan,  tenaga  kerja  dan  pekerjaan  layak,  hak  asasi  manusia,  masyarakat,  serta tanggung jawab produk.
Penggunaan modal intelektual dilakukan oleh peneliti karena tidak ada fenomena pengungkapan  secara  lengkap  di  Indonesia.  Apabila  dalam  konsep  penciptaan  nilai, pengungkapan modal intelektual harus mempertimbangkan dua format penciptaan nilai (Ulum, 2010). Penciptaan nilai ini ditujukan untuk meningkatkan kapitalisasi pasar modal intelektual  juga  dapat  diteliti  melalui  pengungkapannya  dalam  laporan  tahunan perusahaan  sebagaimana  pemenuhan  kebutuhan  informasi  kepada  investor (Abeysekera,  2011).  Pengukuran  modal  intelektual  dapat  ditinjau  dari  kinerja  dan pengungkapannya.  Pengungkapan  modal  intelektual  dapat  membantu  keputusan investasi dan pendanaan yang dilakukan oleh investor, yang tidak hanya didasarkan pada laporan keuangan perusahaan, namun pengungkapan modal intelektual secara sukarela memberikan  sinyal  pada  nilai  yang  riil  dan  peluang  bertumbuh  bagi  pasar  modal  dan untuk menarik investor yang potensial (Jihene & Robert, 2013). Telah banyak penelitian yang  menggunakan  model  pengungkapan  intelektual  yang  diadopsi  dari  beberapa penelitian  terdahulu,  seperti  penggunaan  modal  intelektual  dengan  memperhatikan bentuk  naratif,  visual,  dan  jumlah  angka  pengungkapan  (Abeysekera,  2011),  dan  juga pengungkapan yang didasarkan oleh asumsi peneliti dan kondisi negara  (Bukh, Nielsen, Gormsen,  &  Mouritsen,  2005;  Jihene  &  Robert,  2013).  Selain  itu  ditemukannya ketidakkonsistenan  penggunaan  indikator  kinerja  dan  pengungkapan  modal  intelektual
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
terhadap nilai kapitalisasi pasar (Putra, 2012; Yusuf & Sawitri, 2009). Penelitian Widarjo (2011)  justru  menggabungkan  antara  kinerja  dan  pengungkapan  modal  intelektual terhadap  nilai  perusahaan.  Akibat  ketidakkonsistenan  tersebut,  peneliti  memfokuskan pada pengaruh pengungkapan modal intelektual terhadap nilai kapitalisasi pasar. Hal ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena perusahaan dengan nilai kapitalisasi yang tinggi disebabkan karena adanya pengungkapan informasi komponen modal intelektual dalam laporan tahunan (Abdolmohammadi, 2005).
Penciptaan  nilai  dapat  tercermin  dari  nilai  kapitalisasi  pasar  yang  dimiliki  oleh perusahaan.  Metode  yang  dianggap  mendekati  keakuratan  dalam  menilai  aktiva  tidak berwujud terhadap nilai perusahaan adalan dengan menggunakan market-to-book ratio dan  nilai  Tobin’s  Q  dan  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  (Hsiung  &  Wang,  2012; Nasmosavi, 2012). Berbeda dengan penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Kuryanto and  Syafrudin  (2009)  menemukan  bahwa  modal  intelektual  tidak  membuktikan berpengaruh  pada  nilai  pasar  perusahaan.  Akibat  perbedaan  tersebut  maka  peneliti untuk  melakukan  penelitian  kembali  karena  terdapat  ketidakkonsistenan  kedua  hasil penelitian tersebut mengenai pengaruh pengungkapan modal intelektual terhadap nilai kapitalisasi  pasar.  Peneliti  menduga  hasil  penelitian  yang  tidak  konsisten  disebabkan adanya variabel lain yang dapat memperkuat pengungkapan informasi modal intelektual dengan  nilai  kapitalisasi  pasar  di  Indonesia,  yaitu  harus  adanya  tata  kelola  yang mendorong  perusahaan  lebih  mengungkapkan  informasi  sukarela  mengenai  modal intelektual,  sehingga  investor  mampu  memberikan  penilaian  yang  tinggi  terhadap perusahaan  yang  memiliki  modal  intelektual  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu  Alasan  lain dalam  penggunaan  kapitalisasi  pasar  ditujukan  untuk  membandingkan  perusahaan dalam  satu  sektor,  yaitu  sektor  BUMN,  yang  memiliki  kecenderungan  kinerja  yang sebanding.  Apabila  nilai  kapitalisasi  pasar  tinggi,  maka  akan  mencerminkan  bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan memiliki nilai yang patut dipertimbangkan oleh investor (Hsiung & Wang, 2012; Sawarjuwono & Kadir, 2003).

## RESEARCH METHODS
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  kuantitatif.  Teknik  atau  metode  analisis data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah moderated  regression  analysis . Sampel penelitian terdiri dari perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## RESULT AND ANALYSIS
Tabel 1.
Ringkasan Hasil Pengujian Regresi Moderasi Variabel Moderasi Pengungkapan Informasi Laporan Keberlanjutan (X1) Pengungkapan Modal Intelektual (X2) Interaksi kepemilikan manajerial Homologizer Homologizer Interaksi kepemilikan pemerintah Predictor variabel Predictor variabel Interaksi komisaris independen Homologizer Homologizer Interaksi komite tata kelola perusahaan Quasi moderator Predictor variabel Interaksi komite audit Homologizer Homologizer
Sumber: Data Sekunder yang Diolah.

## Pengaruh  Pengungkapan  Laporan  Keberlanjutan  Terhadap  Nilai  Kapitalisasi  Pasar Perusahaan
Pengungkapan  informasi  keberlanjutan  berpengaruh  positif  terhadap  nilai kapitalisasi  pasar  perusahaan.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  pengujian  model  1  dan  2  yang menunjukkan  koefisien  positif  yang  dihasilkan  dari  pengungkapan  tersebut. Pengungkapan  informasi  keberlanjutan  di  BUMN  menggunakan  indikator Global Reporting Initiatives . Indikator tersebut merupakan jawaban atas tantangan utama dari pembangunan  keberlanjutan  akan  pilihan-pilihan  dan  cara  berpikir  yang  baru  dan inovatif.  Perkembangan  pengetahuan  dan  teknologi  dituntut  tidak  hanya  memberikan kontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  dapat  membantu  dalam memecahkan  permasalahan  terkait  risiko  dan  ancaman  terhadap  keberlanjutan  dari hubungan  sosial  kita,  lingkungan,  dan  perekonomian.  Karenanya,  pengetahuan  dan inovasi  baru  dalam  teknologi,  manajemen  dan  kebijakan  publik,  merupakan  tantangan bagi  segenap  organisasi  agar  dapat  membuat  pilihan-pilihan  baru  dalam  melaksanakan operasional  perusahaan,  produksi,  jasa-jasa,  dan  aktivitas-aktivitas  lainnya,  yang  akan berdampak  terhadap  bumi,  manusia,  dan  perekonomian. Apabila  dikaitkan  dengan peraturan  di  Indonesia,  bahwa  belum  ada  peraturan  yang  mengikat  dari  pemerintah mengenai laporan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui lebih jelas mengenai informasi apa yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.
Laporan  keberlanjutan  adalah  praktek  pengukuran,  pengungkapan  dan  upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan kepada  para  pemangku  kepentingan  baik  internal  maupun  eksternal.  Laporan keberlanjutan  merupakan  sebuah  istilah  umum  yang  dianggap  sinonim  dengan  istilah lainnya  untuk  menggambarkan  laporan  mengenai  dampak  ekonomi,  lingkungan,  dan sosial  (misalnya triple  bottom  line ,  laporan  pertanggungjawaban  perusahaan,  dan  lain sebagainya).  Laporan  ini  tentunya  merupakan  gabungan  dari  laporan  tahunan  yang
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
diterbitkan oleh perusahaan yang dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dalam  menilai  kinerja  perusahaan.  Susanto  and  Tarigan  (2013)  mengatakan  bahwa laporan  ini  berbeda  dengan  pelaporan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang diungkapkan  bersamaan  dengan  laporan  tahunan,  yang  tentunya  akan  direspon  oleh investor  dengan  nilai  pasar  perusahaan  akan  meningkat  dan  begitu  juga  dengan  nilai perusahaan BUMN.

## Pengaruh  Pengungkapan  Modal  Intelektual  Terhadap  Nilai  Kapitalisasi  Pasar Perusahaan
Pengungkapan  modal  intelektual  tidak  berpengaruh  terhadap  nilai  kapitalisasi pasar  perusahaan.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  pengujian  model  1  yang  menunjukkan koefisien negatif yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut. Sedangkan hasil pengujian pada  model  2  didapat  bahwa  pengungkapan  modal  intelektual  berpengaruh  terhadap nilai kapitalisasi pasar dengan arah koefisien negatif.
Untuk  menjelaskan  model  1  bahwa  pengungkapan  modal  intelektual  tidak dipertimbangkan  oleh  investor  BUMN,  karena  investor  cenderung  tidak  dapat  menjadi pemilik  mayoritas  dimana  kepemilikan  saham  mayoritas  sebesar  51%  dimiliki  oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien negatif, yang berarti bahwa setiap pengungkapan modal intelektual di perusahaan BUMN justru akan mengurangi  nilai  kapitalisasi  perusahaan  dari  sisi  investor.  Abdolmohammadi  (2005) mengatakan  bahwa  ada  pertimbangan cost-benefit terkait  dengan  sifat  dan  luasnya pengungkapan  tersebut.  Perusahaan  BUMN  yang  didominasi  keputusannya  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  tentunya  akan  mempertimbangkan  desain, implementasi, maintenance dan  pelaksanaan  sistem  informasi  yang  berkaitan  dengan modal  intelektual  dan  akan  berdampak  pada  biaya  operasional  perusahaan.  Hasil penelitian  ini  ini  menunjukkan  bahwa internal  capital , external  capital dan  kompetensi karyawan yang merupakan seperangkat tak berwujud tidak dapat berjalan efetif dalam meningkatkan  nilai  kapitalisasi  pasar.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa pengungkapan modal intelektual masih belum dianggap perlu, akan tetapi perlu diingat bahwa  dalam  menghadapi  kompetisi  global,  maka  seyogyanya  BUMN  dapat meningkatkan pengungkapan modal intelektual sebagai nilai tambah bagi investor.
Sedangkan untuk model 2, hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan akan  tetapi  koefisien  negatif.  Artinya  semakin  tinggi  pengungkapan  modal  intelektual maka  nilai  kapitalisasi  perusahaan  tidak  akan  semakin  tinggi,  justru  sebaliknya.  Hal  ini dikarenakan  pertimbangan  atas  peningkatan  nilai  kapitalisasi  perusahaan  seharusnya mempertimbangkan jenis industrinya.
Moderasi Kepemilikan Manajer dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  manajer  adalah  variabel moderator  yang  potensial  untuk  memperkuat  hubungan  pengungkapan  laporan keberlanjutan  dalam  memengaruhi  pasar.  Interaksi  antara  pengungkapan  laporan keberlanjutan  dengan  kepemilikan  manajerial  menghasilkan  probabilitas  sebesar  0,255 yang artinya tidak signifikan pada α = 10%.
Untuk mendukung terlaksananya pengungkapan informasi tersebut, maka BUMN juga memperhatikan kesejahteraan dari pelaksana operasional yang dibentukkan dalam bentuk bonus dan tantiem direksi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja manajer dalam  perusahaan.  Hal  ini  tentunya  juga  akan  mengurangi  timbulnya agency  cost dan untuk  tetap  menselaraskan  tujuan  perusahaan.  Namun  hal  ini  tidak  dapat  mendorong BUMN dalam mengungkapkan pengungkapan laporan keberlanjutan. BUMN merupakan salah  satu  instansi  yang  kepemilikan  sahamnya  didominasi  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia.  Untuk  itu,  BUMN  syarat  dengan  politik,  namun  tidak  semua  proyek  yang didapat  oleh  BUMN berasal  dari  tender  pemerintah.  Penelitian  Amran and  Devi  (2008) menyebutkan  bahwa  jika  dalam  jangka  panjang,  bisa  saja  akan  terjadi  kebijakan privatisasi  BUMN  yang  akan  berdampak  pada  profitabilitas  perusahaan.  Hal  ini  dapat menjadi pendorong bagi BUMN untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan sebagai bentuk  dan  perwujudan  kepedulian  sosial  dan  dukungan,  serta  dapat  mempersiapkan keunggulan  kompetitif  bagi  BUMN  secara  berkesinambungan.  Pengungkapan  informasi yang  bersifat  sukarela  ini  tentunya  hanya  mempertimbangkan  investor  lokal  saja,  tidak mencerminkan  dampak  jangka  panjanga  bahwa  sebuah  instansi  BUMN  harus  mampu bersaing secara global dengan perusahaan multinasional.

## Moderasi Kepemilikan Pemerintah dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  pemerintah  bukan  merupakan variabel moderator dalam memperkuat hubungan pengungkapan laporan keberlanjutan dalam memengaruhi pasar. Namun, kepemilikan pemerintah justru menjadi penyelaras dalam mendukung pengungkapan laporan berkelanjutan perusahaan. BUMN merupakan salah  satu  instansi  yang  kepemilikan  sahamnya  didominasi  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia.  BUMN  untuk  mengungkapkan  informasi  keberlanjutan  sebagai  bentuk  dan perwujudan  kepedulian  sosial  dan  dukungan,  serta  dapat  mempersiapkan  keunggulan kompetitif bagi BUMN secara berkesinambungan. Pengungkapan informasi yang bersifat sukarela ini tentunya tidak mempertimbangkan investor lokal saja, namun BUMN harus mampu bersaing secara global dengan perusahaan multinasional. Adanya pengungkapan informasi  keberlanjutan  berdasarkan  di  indeks Global  Reporting  Initiatives ini  tentunya dapat memberi manfaat pada investor bahwa BUMN bukan hanya dimiliki dan dikuasai oleh  pemerintah,  tetapi  pemerintah  merupakan  perwakilan  atas  perwujudan  aspirasi mayarakat yang menginginkan BUMN dapat mengungkapkan aspek-aspek di dalamnya.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Pengungkapan  informasi  berkelanjutan di  BUMN  menggunakan  indikator Global Reporting Initiatives . Indikator tersebut merupakan jawaban atas tantangan utama dari pembangunan  berkelanjutan  akan  pilihan-pilihan  dan  cara  berpikir  yang  baru  dan inovatif.  Perkembangan  pengetahuan  dan  teknologi  dituntut  tidak  hanya  memberikan kontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  dapat  membantu  dalam memecahkan  permasalahan  terkait  risiko  dan  ancaman  terhadap  keberlanjutan  dari hubungan  sosial  kita,  lingkungan,  dan  perekonomian.  Karenanya,  pengetahuan  dan inovasi  baru  dalam  teknologi,  manajemen  dan  kebijakan  publik,  merupakan  tantangan bagi  segenap  organisasi  agar  dapat  membuat  pilihan-pilihan  baru  dalam  melaksanakan operasional  perusahaan,  produksi,  jasa-jasa,  dan  aktivitas-aktivitas  lainnya,  yang  akan berdampak terhadap bumi, manusia, dan perekonomian.
Kepemilikan  saham  pemerintah  tidak  dapat  menjadi  pendorong  atas terlaksananya transparansi pengungkapan laporan keberlanjutan, karena terkait dengan peraturan  di  Indonesia  yang  belum  ada  peraturan  yang  mengikat  dari  pemerintah mengenai laporan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui lebih jelas mengenai informasi apa yang harus diungkapkan dalam laporan berkelanjutan.  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  kepemilikan  saham  oleh  Pemerintah RI  justru  tidak  dapat  mendorong  terlaksananya  pengungkapan  laporan  keberlanjutan usaha BUMN. Hal ini dikarenakan BUMN syarat dengan unsur politis.
Moderasi Komisaris Independen dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Mekanisme  tata  kelola  BUMN,  yaitu  banyaknya  komisaris  independen  dapat menjadi  variabel  moderasi  potensial. Namun,  interaksi  antara  pengungkapan  laporan keberlanjutan  dengan  komisaris  independen  menghasilkan  probabilitas  sebesar  0,445 yang artinya tidak signifikan pada α = 10%.
Untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  menjalankan  bisnis,  perusahaan  harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami  oleh  pemangku  kepentingan.  Untuk    mencapai    keberhasilan    dalam    jangka panjang dalam memenuhi keberlanjutan usaha, maka  pelaksanaan  GCG  perlu dilandasi oleh  integritas  yang  tinggi.  Dewan  Komisaris  sebagai  organ  perusahaan  bertugas  dan bertanggungjawab  secara  kolektif  untuk  melakukan  pengawasan  dan  memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan  bahwa  Perusahaan  melaksanakan  GCG baik ditinjau dari sisi internal dan eksternal perusahaan.  Namun  demikian,  Dewan Komisaris tidak  boleh  turut  serta  dalam  mengambil  keputusan  operasional.  Kedudukan  masing- masing  anggota  Dewan  Komisaris  termasuk  Komisaris  Utama  adalah  setara.  Untuk  itu diperlukan  komposisi  dewan  komisaris  yang  harus  memungkinkan  pengambilan keputusan  secara  efektif,  tepat  dan  cepat,  serta  dapat  bertindak  independen.  Adapun
cakupan tugas dan tanggung jawabnya meliputi tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
Jumlah    komisaris    independen    belum    dapat    menjamin    agar    mekanisme pengawasan  berjalan  secara  efektif  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan. Berdasarkan  data  penelitian,  diperoleh  bahwa  PT  Bank  Mandiri,  Tbk  memiliki  jumlah komisaris  independen  tertinggi,  yaitu  4  (empat)  orang.  Namun  rata-rata  perusahaan hanya  memiliki  2  (dua)  orang  komisaris  independen,  artinya  jumlah  komisaris independen yang minim tentunya tugas dan fungsinya tidak akan berjalan secara otpimal untuk mengawasi segala kompleksitas operasional skala BUMN.
Moderasi Komite Tata Kelola dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Mekanisme  tata  kelola  perusahaan  dalam  penelitian  ini  justru  menjadi  variabel moderasi  semu  ( quasi  moderator )  dalam  hubungan  pengungkapan  laporan keberlanjutan  dalam  memengaruhi  nilai  kapitalisasi  perusahaan.  Artinya, komite  tata kelola  perusahaan  merupakan  variabel  yang  moderasi  hubungan  antara  variabel independen dan variabel dependen dimana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen.
Komite  kebijakan tata kelola perusahaan  bertugas  membantu  Dewan Komisaris dalam  mengkaji  kebijakan  GCG  secara  menyeluruh  yang  disusun  oleh  Direksi  serta menilai  konsistensi  penerapannya,  termasuk  yang  bertalian  dengan  etika  bisnis  dan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan pengungkapan  informasi  keberlanjutan  usaha.  Komite  tata  kelola  perusahaan  belum berjalan  optimal,  dikarenakan  oleh  minimnya  perusahaan  yang  memiliki  komite  tata kelola perusahaan sejak tahun 2009-2012 seperti PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dan PT. Indofarma, Tbk. Selain itu, masih banyak perusahaan yang masih secara tidak konsisten untuk  memisahkan  fungsi  komite  tata  kelola  perusahaan  secara  independen.  Hal  ini terlihat dari fungsi komite tata kelola yang masih digabungkan fungsinya dengan komite lainnya.

## Moderasi Komite Audit dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Penelitian ini menunjukkan bahwa komite tata kelola perusahaan adalah variabel moderator  yang  potensial  untuk  memperkuat  hubungan  pengungkapan  laporan keberlanjutan  dalam  memengaruhi  pasar.  Namun,  interaksi  antara  pengungkapan laporan keberlanjutan dengan komisaris independen menghasilkan probabilitas sebesar 0,478 yang artinya tidak signifikan pada α = 10%.
Komite  audit  membantu  dewan  komisaris  menjalankan  tugas  pengawasan diantaranya  dengan  mengkaji  seperti  laporan  keuangan  perusahaan  dan  informasi
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
keuangan  lainnya;  kepatuhan  perseroan  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  yang berlaku;  efektivitas  dari  aktivitas  pengendalian  internal;  dan  kemampuan  perseroan dalam  mengelola  risiko.  Komite  Audit  juga  memantau  kinerja  Perseroan  secara keseluruhan.  Komite  Audit  secara  berkala  melaporkan  hasil  kajiannya  kepada  Dewan Komisaris.  Kedudukan  sebagai  komite  audit,  tentunya  memiliki  tugas  khusus  dalam mengawasi operasional perusahaan. Sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, komite Audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan  oleh  komite  audit  sendiri.  Dalam  rapatnya,  komite  audit  dapat  meninjau akurasi  pelaporan  keuangan  atau  dan  mendiskusikan  isu-isu  signifikan  yang  berkaitang dengan  keberlanjutan  usaha  yang  telah  dikomunikasikan  dengan  manajemen  namun, menurut penilaian komite audit, mungkin memerlukan tindak lanjut.
Dalam penelitian ini setidaknya paling sedikit frekuensi rapat komite audit adalah 8 kali rapat, dan data maksimun frekuensi rapat adalah 52 kali. Namun frekuensi rapat yang  dimiliki  oleh  setiap  perusahaan  rata-rata  adalah  12  kali  dalam  satu  periode. Tentunyan rapat ini tidak dilakukan secara intensif dengan manajemen, auditor internal dan  eksternal.  Komite  Audit  memainkan  peranan  penting  untuk  mengawasi  dan memantau  proses  pelaporan  keuangan  perusahaan,  pengendalian  internal,  dan  audit eksternal.  Frekuensi  rapat  yang  lebih  besar  berhubungan  dengan  penurunan  insiden masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas audit eksternal. Oleh karena itu rapat  komite  audit  menjadi  penting  dalam  menjalankan  fungsi,  tugas  dan tanggungjawabnya.

## Moderasi Kepemilikan Manajer dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Modal Intelektual Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  manajer  adalah  variabel moderator  yang  potensial  untuk  memperkuat  hubungan  pengungkapan  modal intelektual  dalam  memengaruhi  nilai  kapitalisasi  perusahaan. Namun,  interaksi  antara pengungkapan modal intelektual dengan kepemilikan manajer menghasilkan probabilitas sebesar 0,879 yang artinya tidak signifikan pada α = 10%.
Selain  itu,  dari  rata-rata  BUMN  yang  memiliki  nilai  kapitalisasi  perusahaan  yang tinggi, rata-rata juga menawarkan kepemilikan saham pada tingkat manajer, tentunya ini juga  akan  mengurangi  timbulnya agency  cost dan  untuk  tetap  menselaraskan  tujuan perusahaan.  Situasi  dan  kondisi  yang  dapat  memicu  pentingnya  pengungkapan  modal intelektual  adalah  globalisasi,  inovasi  teknologi  serta  persaingan  bisnis  tentunya  akan dimanfaatkan  oleh  perusahaan  dalam  aktivitas  bisnisnya.  Namun  hal  ini  didukung dengan penelitian Kuryanto and Syafrudin (2009) yang mengatakan bahwa perusahaan- perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan conventional based dalam mengelola bisnis  dan  syarat  dengan teknologi rendah  dan kurang memperhatikan internal  capital ,
external  capital dan  kompetensi  karyawan  sebagai  kekuatan  perusahaan  dalam meningkatkan  nilai  kapitalisasi  BUMN.  Walaupun  dengan image sebuah  badan  usaha milik  negara  pun  tidak  dapat  memengaruhi  BUMN  dalam  mengungkapkan  modal intelektualnya dengan tujuan meningkatkan nilai kapitalisasi perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  dapat  mengkonfimasi  teori  sinyal,  dimana  level manajerial  dalam  BUMN  tidak  dapat  mencermati  bahwa  dengan  kekuatannya  sebagai entitas  yang  dimiliki  oleh  negara  harusnya  lebih  memperhatikan  modal  intelektual sebagai peluang yang berkembang di masa depan, dan sebagai indikator strategis dalam mengukur nilai perusahaan secara jangka panjang.

## Moderasi Kepemilikan Pemerintah dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Modal Intelektual Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  pemerintah  bukan  merupakan variabel  moderator  dalam  memperkuat  hubungan  pengungkapan  modal  intelektual dalam  memengaruhi  nilai  kapitalisasi  perusahaan.  Namun,  kepemilikan  pemerintah justru  menjadi  penyelaras  dalam  mendukung  pengungkapan  laporan  berkelanjutan perusahaan.  Namun,  interaksi  antara  pengungkapan  modal  intelektual  dengan kepemilikan  pemerintah  menghasilkan  probabilitas  sebesar  0,320  yang  artinya  tidak signifikan pada α = 10%.
BUMN  merupakan  salah  satu  instansi  yang  kepemilikan  sahamnya  didominasi oleh Pemerintah Republik Indonesia belum mampu mendorong pengungkapan informasi modal  intelektual  yang  ditinjau  dari human  capital,  structural  capital dan relational capital tentunya  dapat  memberi  manfaat  pada  investor  bahwa  BUMN  bukan  hanya memperhatikan  aktiva  berwujud  yang  dimilikinya,  namun  juga  memfokuskan  adanya pengembangan  aktiva  tidak  berwujud  berupa  kekayaan  intelektual.  Semakin  tinggi BUMN  mengungkapkan  indikator-indikator  modal  intelektual  yang  diperlukan  oleh investor, baik lokal maupun asing, tentunya akan meningkatkan nilai kapitalisasi BUMN dan  investor  tidak  mempermasalahkan  kepemilikan  pemerintah  yang  ada  di  dalamnya, namun  saat  ini  BUMN  di  Indonesia  masih  cenderung  untuk  melakukan conventional- based tanpa mengunggulkan modal intelektual di dalamnya.

## Moderasi Komisaris Independen dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Modal Intelektual Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Mekanisme  tata  kelola  BUMN,  yaitu  banyaknya  komisaris  independen  dapat menjadi  variabel  moderasi  potensial  dalam  hubungan pengungkapan  modal  intelektual dalam  memengaruhi  nilai  kapitalisasi  perusahaan. Namun,  interaksi  antara pengungkapan modal intelektual dengan kepemilikan manajer menghasilkan probabilitas sebesar 0,158 yang artinya tidak signifikan pada α = 10%.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  menjalankan  bisnis,  perusahaan  harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan komposisi dewan komisaris yang harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat  bertindak  independen.  Adapun  cakupan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  jumlah    komisaris    independen  tidak  mampu menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  kesadaran  tentang  pentingnya informasi  mendorong  fungsi  komisaris  independenden  perusahaan  untuk  lebih membuka kondisi perusahaannya tidak hanya dari sudut laporan keuangan saja namun juga dalam pengungkapan sukarela tentang kondisi perusahaan secara menyeluruh yang dituangkan  dalam  laporan  tahunan.  Pada  negara-negara  maju,  perusahaan  termotivasi untuk  membuat  laporan  sukarela  tambahan  tentang  modal  intelektual  dalam  laporan tahunan atau melalui pengungkapan terpisah karena pengungkapan dapat memberikan dampak  positif  dalam  reputasi  perusahaan  dan  akan  menarik  investor  untuk  membeli sahamnya.  Reputasi  perusahaan  ini  merupakan  bagian  tugas  dan  tanggungjawab  dari komisaris independen perusahaan.

## Moderasi Komite Tata Kelola dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Modal Intelektual Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Mekanisme  tata  kelola  perusahaan  dalam  penelitian  ini  justru  menjadi  variabel moderasi  semu  ( quasi  moderator )  dalam  hubungan  pengungkapan  modal  intelektual dalam  memengaruhi  nilai  kapitalisasi  perusahaan.  Artinya, komite  tata  kelola perusahaan  merupakan  variabel  yang  moderasi  hubungan  antara  variabel  independen dan  variabel  dependen  dimana  variabel  moderasi  semu  berinteraksi  dengan  variabel independen sekaligus menjadi variabel independen.
Komite  kebijakan tata kelola perusahaan  bertugas  membantu  Dewan Komisaris dalam  mengkaji  kebijakan  GCG  secara  menyeluruh  yang  disusun  oleh  Direksi  serta menilai  konsistensi  penerapannya,  termasuk  yang  bertalian  dengan  dengan pengungkapan  modal  intelektual  perusahaan.  Komite  tata  kelola  perusahaan  belum berjalan  optimal,  dikarenakan  oleh  minimnya  perusahaan  yang  memiliki  komite  tata kelola perusahaan sejak tahun 2009-2012 seperti PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dan PT. Indofarma, Tbk. Artinya, instansi BUMN di Indonesia masih ada yang masih menganggap bahwa  komite  tata  kelola  belum  dipandang  menjadi  unsur  penggerak  tata  kelola perusahaan.  Hal  ini  juga  didukungn  dengan  masih  banyaknya  perusahaan  yang  masih secara  tidak  konsisten  untuk  memisahkan  fungsi  komite  tata  kelola  perusahaan  secara
independen.  Hal  ini  terlihat  dari  fungsi  komite  tata  kelola  yang  masih  digabungkan fungsinya dengan komite lainnya.

## Moderasi Komite Audit dalam Memperkuat Hubungan Pengungkapan Modal Intelektual Dalam Memengaruhi Nilai Kapitalisasi Perusahaan
Penelitian ini menunjukkan bahwa komite tata kelola perusahaan adalah variabel moderator  yang  potensial  untuk  memperkuat  hubungan  pengungkapan  modal intelektual  dalam  memengaruhi  nilai  kapitalisasi  perusahaan.  Namun,  interaksi  antara pengungkapan modal intelektual dengan kepemilikan manajer menghasilkan probabilitas sebesar 0,972 yang artinya tidak signifikan pada α = 10%.
Kedudukan  sebagai  komite  audit,  tentunya  memiliki  tugas  khusus  dalam mengawasi  operasional  perusahaan.  Selain  itu,  untuk  melaksanakan  tugasnya,  komite audit  memiliki  akses  penuh  ke  semua  laporan  keuangan,  temuan  auditor  internal,  dan risalah  rapat  Direksi.  Selain  itu  jika  diperlukan,  Komite  Audit  dapat  melakukan  rapat intensif  dengan  manajemen,  auditor  internal  dan  eksternal.  Komite  Audit  memainkan peranan  penting  untuk  mengawasi  dan  memantau  proses  pelaporan  keuangan perusahaan,  pengendalian  internal,  dan  audit  eksternal.  Dalam  rapatnya,  komite  audit dapat  meninjau  akurasi  pelaporan  keuangan  atau  dan  mendiskusikan  isu-isu  signifikan yang  berkaitang  dengan  keberlanjutan  usaha  yang  telah  dikomunikasikan  dengan manajemen  namun,  menurut  penilaian  komite  audit,  mungkin  memerlukan  tindak lanjut.  Frekuensi  rapat  yang  lebih  besar  berhubungan  dengan  penurunan  insiden masalah  pelaporan  keuangan  dan  peningkatan  kualitas  audit  eksternal,  dan  tidak mempertimbangkan  modal  intelektual  yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Seperti  kita ketahui,  jika  pertemuan  komite  audit  dengan  frekuensi  yang  tinggi  dapat  dijadikan indikator  efektifitas  komite  audit  bekerja  mpengaruh  yang  lebih  besar  terhadap pengawasan atas praktik pengungkapan modal intelektual perusahaan.

## CONCLUSION
Berdasarkan  data  penelitian,  masih  ada  fungsi  komite  tata  kelola  perusahaan  yang menjadi  satu  dengan  komite  lainnya,  tidak  dilakukan  penggabungan  dengan  komite nasional  dan  remunerasi  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  Pedoman  Kebijakan Nasional Komite Governance . Bagi pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Indonesia, untuk mewajibkan  pengungkapan  laporan  keberlanjutan  usaha  bagi  BUMN  yang  disajikan dengan  standar  pelaporan Global  Reporting  Initiatives (GRI),  sehingga  informasi  yang dihasilkan dapat relevan bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan. Bagi  komite  kebijakan governance ,  untuk  mewajibkan  pemisahan  fungsi  komite  tata kelola  perusahaan  secara  independen,  agar  komite  tata  kelola  perusahaan  dapat berjalan  optimal  dan  independen  pada  BUMN  di  Indonesia.  BUMN  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  harus  melakukan  reformasi  tata  kelola  perusahaan  agar  mampu
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
meningkatkan  nilai  kompetitifnya  di  pasar  modal.  Hal  ini  berhubungan  dengan  tujuan utama  keberadaan  BUMN  sebagai  salah  satu  pendukung  sektor  ekonomi  di  Indonesia. Apabila BUMN telah mengoptimalkan tata kelola perusahaan, maka sistem dan struktur tata  kelola  didalamnya  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  dapat  memenuhi  prinsip  tata kelola perusahaan.

## REFERENCES
Abdolmohammadi, M. J. 2005. Intellectual Capital Disclosure and Market Capitalization. Journal  of  Intellectual  Capital,  Vol.  6  No.  3 ,  pp.  397-416.  doi:  DOI 10.1108/14691930510611139
Abeysekera,  I.  2011.  The  relation  of  intellectual  capital  disclosure  strategies  and  market value  in  two  political  settings. Journal  of  Intellectual  Capital,  12 (2),  319-338.  doi: 10.1108/14691931111123449
Al-Najjar,  B.  2010.  Corporate  governance  and  institutional  ownership:  evidence  from Jordan. Corporate Governance, 10 (2), 176-190. doi: 10.1108/14720701011035693 Amran, A., & Devi, S. S. 2008. The impact of government and foreign affiliate influence on  corporate  social  reporting:  the  case  of  Malaysia. Managerial  Auditing  Journal,
23 (4), 386-404.
Anam,  O.  A.,  Fatima,  A.  H.,  &  Majdi,  A.  R.  H.  2011.  Effects  of  intellectual  capital information  disclosed  in  annual  reports  on  market  capitalization:  Evidence  from Bursa  Malaysia. Journal  of  Human  Resource  Costing  &  Accounting,  15 (2),  85-101. doi: 10.1108/14013381111157328
Anonim. 2006a. Pedoman Laporan Keberlanjutan : Global Reporting Initiative. Anonim.  2006b.  Pedoman  Umum Good  Corporate  Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance .
Azheri,  B.  2011. Corporate  Social  Responsibility  Dari  Voluntary  Menjadi  Mandatory . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Baswir,  R.  2002.  Dinamika  Korupsi  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Struktual. Jurnal universitas Paramadina, 2 , 25-34.
Bhagwat,  P.  2011.  Corporate  Social  Responsibility  and  Sustanaible  Development. [Conference on Inclusive & Sustainable Growth].
Branswijck, D., Patricia Everaert. 2012. Intellectual capital disclosure commitment: myth or  reality? Journal  of  Intellectual  Capital,  13 (2012),  35-96.  doi:  DOI 10.1108/14691931211196204
Brüggen,  A.,  Vergauwen,  P.,  &  Dao,  M.  2009.  Determinants  of  intellectual  capital disclosure:  evidence  from  Australia. Management  Decision,  47 (2),  233-245.  doi: 10.1108/00251740910938894
Bukh,  P.  N.,  Nielsen,  C.,  Gormsen,  P.,  &  Mouritsen,  J.  2005.  Disclosure of  information on  intellectual  capital  in  Danish  IPO  prospectuses. Accounting,  Auditing  & Accountability Journal, 18 (6), 713-732.
Burhan,  A.  H.  N.,  &  Rahmanti,  W.  2012.  Dampak  Kesinambungan  Pelaporan  Pada Kinerja  Perusahaan Journal  of  Economics,  Business,  and  Accountancy  Ventura,  15 , 257-272.
Chariri,  A.,  &  Nugroho,  F.  A.  2009.  Retorika  Dalam  Pelaporan Corporate  Social Responsibility: Analisis Semiotik Atas Sustainability Reporting PT. Aneka Tambang Tbk. Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang .
Daizy,  &  Das,  N.  2014.  Sustainability  Reporting  Framework:  Comparative  Analysis  of Global  Reporting  Initiatives  and  Dow  Jones  Sustainability  Index. International Journal of Science, Environment and Technology, Vol 3 No 1 , 55-66. Darus,  F.,  Arshad,  R.,  &  Othman,  S.  2009.  Influence  of  Institutional  Pressure  and Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Disclosure. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol 1 No. 5 . Dye, R. A. 2001. An evaluation of “essays on disclosure” and the disclosure literature in accounting. Journal of accounting and economics, 32 (1), 181-235. Ghazali,  N.  A.  M.  2007.  Ownership  structure  and  corporate  social  responsibility disclosure:  some  Malaysian  evidence. Corporate  Governance,  7 (3),  251-266.  doi: 10.1108/14720700710756535
Ghozali,  I.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  19 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  21  Update PLS Regresi . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Guthrie, J., Petty, R., & Ricceri, F. 2006. The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia. Journal of Intellectual Capital, 7 (2), 254-271.
Hadiprajitno, P. B. 2013. Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing, 9 (2), 97-127. Healy,  P.  M.,  &  Palepu,  K.  G.  2001.  Information  asymmetry,  corporate  disclosure,  and the  capital  markets:  A  review  of  the  empirical  disclosure  literature. Journal  of accounting and economics, 31 (1), 405-440. Herawaty, V. 2008. Peran Praktek Corporate  Governance Sebagai Moderating  Variable dari  Pengaruh Earnings  Management Terhadap  Nilai  Perusahaan. Jurnal  Akuntansi dan Keuangan, Vol. 10 No. 2 .
Hsiung, H.-H., & Wang, J.-L. 2012. value Creation potential of intellectual Capital in the Digital  Content  Industry. Invenstment  Management  and  Financial  Innovations, Volume 9 (2).
Hsu,  W.-H.  L.,  Wang,  G.  Y.,  Tsai,  H.-L.,  &  Lu,  C.-W.  2012.  The  Moderating  and Mediating Effects of Corporate Governance on Firm Performance. Recent Researches in Applied Computers and Computational Science . Idah.  2013. Corporate  Governance dan  Karakteristik  Perusahaan  Dalam  Pengungkapan Sustanaibility Report . Accounting Analysis Journal, Vol 2 , 314-322. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3 (4), 305-360. Jihene,  F.,  &  Robert,  P.  2013.  The  effect  of  intellectual  capital  disclosure  on  the  value creation: An empirical study using Tunisian annual reports. International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 3 NO. 1 .
Kuryanto,  B.,  &  Syafrudin,  M.  2009.  Pengaruh  Modal  Intelektual  Terhadap  Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 5/No. 2 , 128-147. Nasmosavi,  S.  2012.  Using  Two  New  Models  for  Measuring  the  Intellectual  Capital.
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business .
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Nugroho,  A.  2012.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Intellectual  Capital  Disclosure (ICD). Accounting Analysis Journal, 1 (2), 2-10.
Ogundare, E. A. 2013. The Impact of Sustainability Reporting on Organisational Performance  –  The  Malaysia  Experience. International  Journal  of  Accounting,  and Business Management (IJABM), Volume 1 (Issue 1).
Purnomosidhi,  B.  2005.  Analisis  Empiris  Terhadap  Diterminan  Praktik  Pengungkapan Modal  Intelektual  Pada  Perusahaan  Publik  di  BEJ. Jurnal  Tema,  Vol.  6 No.  2 ,  111- 149.
Putra, I. G. C. 2012. pengaruh Modal Intelektual Pada Nilai Perusahaan Perbankan yang Go  Public  di  Bursa  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Humanika  Volume  2

## Nomor 1
Retno,  R.  D.,  &  Priantinah,  D.  2012.  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  dan Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Nilai  PErusahaan  (Studi Empiris  Pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2007- 2010). Jurnal Nominal, 1 No. 1 .
Riswandi,  B.  A.  2006.  Permasalahan  Implementasi  Prinsip-Prinsip Good  Corporate Governance Pada BUMN di Indonesia. Jurnal Fenomena, Vol. 4 No. 2 .
Rustiarini,  N.  W.  2010.  Pengaruh Corporate  Governance Pada  Hubungan Corporate Social  Responsibility dan  Nilai  Perusahaan. Simposium  Nasional  Akuntansi  13 Purwokerto .
Sari,  M.  P.  Y.,  &  Marsono.  2013.  Pengaruh  Kinerja  keuangan,  Ukuran  Perusahaan  dan Corporate  Governance Terhadap  Pengungkapan Sustanaibility  Report . Volume  2 Nomor 3 . Sawarjuwono, T., & Kadir, A. P. 2003. Intellectual Capital : Perlakukan, pengukuran dan Pelaporan (Sebuah Library Research ). Jurnal Akuntansi  & Keuangan, Vol.  5 No. 1 , 35-57.
Sawono,  J.  2013. Model-model  Linier  dan  Non-Linier  Dalam  IBM  SPSS  21  Prosedur- prosedur Alternatif Untuk Riset Skripsi .
Sharma,  S.,  Durand,  R.  M.,  &  Gur-Arie,  O.  1981.  Identification  and  Analysis  of Moderator Variables. Journal of marketing research , 291-300. Siallagan, H., & Machfoedz, M. 2006. Mekanisme Corporate Governance , Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang , 1-23. Suryanto.  2013.  Pengaruh  Profil  Perusahaan  Terhadap  hubungan  Antara  Praktik Pengungkapan Sosial dan Nilai Perusahaan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 15 , 73-81. Susanto,  Y.  K.,  &  Tarigan,  J.  2013.  Pengaruh  Pengungkapan Sustanaibility  Report terhadap Profitabilitas Perusahaan. Business Accounting Review, Vol 1 . Ulum, I. 2009. Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris . Yogyakarta: Graha Ilmu. Ulum,  I.  2010.  Analisis  Praktek  Pengungkapan  Informasi Intellectual  Capital Dalam Laporan  Tahuan  Perusahaan  Telekomunikasi  di  Indonesia. Humanity,  Volume  5 Nomor 2 (Maret 2010), 116-122.
Verrecchia,  R.  E.  2001.  Essays  on  disclosure. Journal  of  accounting  and  economics, 32 (1), 97-180.
Wang,  J.-C.  2008.  Investigating  market  value  and  intellectual  capital  for  S&P  500. Journal of Intellectual Capital, 9 (4), 546-563.
Widarjo, W. 2011. Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapan modal Intelektual Pada Nilai  Perusahaan  yang  Melakukan Initial  Public  Offering . Jurnal  akuntansi  dan Keuangan Indonesia, Volume 8 - No. 2 (Desember 2011), 157-170.
Wu, M.-F., Lee, Y.-J., & Wang, G.-L. 2012. To Verify How Intellectual Capital  Affects Organizational  Performance  in  Listed  Taiwan  IC  Design  Companies  with Considering  the  moderator  of  Corporate  Governance. The    Journal    of    Global Business  Management, Volume 8 Number 1 , 20-32.
Yusuf,  &  Sawitri,  P.  2009.  Modal  Intelektual  dan  Market  Performance  Perusahaan- Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Proceeding  PESAT  (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil), Vol. 3 . Zakarsyi,  d.  H.  M.  W.  2008. Good  Corporate  Governance  Pada  Badan  Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya . Bandung: Alfabeta. Zeff,  S.  A.  1978. The  rise  of"  economic  consequences" :  Division  of  Research,  Graduate School of Business Administration, Harvard University.