## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA
Studi Kasus: Perlindungan Hukum Pemanfaatan Local Genius dalam Produk Pengusaha Lokal
Putri Kusuma Sanjiwani Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Surel : kusuma.sanjiwani@gmail.com

## ABSTRACT
Local  entrepreneurs  are  still  relatively  weak  in  protecting  their  rights  in  the  Intellectual Property Rights (IPR) to maintain the value and economic benefits of the work or product that they produce. These weaknesses affect many parties/foreign entrepreneurs who are trying to register their works as IPR foreign entrepreneurs. This study used  empirical research by analyzing problems that occur in the field. The purpose of this study is to find out the root problems that occur in the work of local entrepreneurs that is claimed by the parties/foreign businessmen.
The  results  showed  that  a  local  genius  with  anonymous  ownership  is  claimed  to  be  state ownership, while exploiting local genius as a result of new work, new findings and packaging into a product  of  private  or  individual  ownership.  Type  of  awareness  of  local  entrepreneurs  in  obtaining intellectual property rights depends on the intended target market. The law in Indonesia is only able to protect the intellectual property rights in our country, however if it is claimed in other countries, Indonesia law could not intervene or protect it.
Keywords: local genius, intellectual property rights, enterpreneurs

## I. PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  sebuah  industri yang  sudah  cukup  lama  dilakoni  atau  didalami oleh  masyarakat  Bali.  Perputaran  waktu  telah membuka  mata  dan  membuat  masyarakat berusaha  untuk  dapat  sejajar  dengan  investor atau  pengusaha  luar/asing  dalam  menikmati keuntungan  dalam  industri  pariwisata.  Mereka tidak  lagi  menjadi  seorang  penontot  dan  tenaga kerja  tetapi  sudah  mulai  bangkit  dengan munculnya  masyarakat  lokal  sebagai  pelaku pariwisata yang bergerak di pangsa pasar Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dengan pemasaran  produk  secara retail .  Masyarakat semakin kreatif dan menunjukkan geliat tumbuh pesatnya  usaha  ekonomi  kreatif  di  sektor pariwisata.  Produk  atau  hasil  karya  mereka sebagaian besar memanfaatkan local genius atau budaya tradisional yang sudah ada sejak dahulu dan  diwariskan  secara  turun-temurun. Local genius memberikan  nilai  keunggulan,  nilai keunikan,  dan  nilai  estetika  di  dalam  produk- produk  lokal  yang  dipasarkan  di  dalam  industri pariwisata. Penggunaan seni anyaman dan patra Bali  merupakan local  genius yang  kerap dimanfaatkan  baik  sebagai  inspirasi  atau dituangkan  secara  utuh  ke  dalam  sebuah  hasil karya/ produk.
Hasil  karya/produk  yang  dihasilkan pengusaha lokal memiliki nilai ekonomi apabila memiliki  nilai  kebaharuan.  Nilai  kebaharuan tersebut  akan  memberikan  sebuah  kepemilikan tak benda yaitu hak. Hak tersebut berupa HAKI dikenal  secara  internasional  dengan  penyebutan Intellectual Property Right (IPR). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari  suatu kreativitas  intelektual  (Dirjen  HAKI,  2013). Hasil  karya/produk  yang  dipasarkan  di  sektor pariwisata  secara  otomatis  akan  menyentuh pasar  global  karena  konsumen  terbesar  dari pengusaha lokal di sektor pariwisata Bali adalah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara.
Masyarakat yang menjadi pelaku pariwisata sebagian besar tidak terlalu memahami pentingnya pendaftaran HAKI untuk hasil karya/produk yang
mereka hasilkan/ciptakan.  Pihak  luar  seperti  pengusaha asing,  membaca  dengan  baik  permasalahan  ini dan mencoba melakukan klaim atas pemanfaatan atau penggunaan local genius Bali seperti  patra  Bali  sebagai  milik  mereka. Permasalahan ini menyebabkan pengusaha lokal yang  sudah  memiliki  eksistensi  dan  menembus pasar internasional menjadi dikebiri haknya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  empiris  dengan  menganalisis isu  atau  permasalahan  yang  terjadi  di  ranah sosial  atau  di  lapangan  dengan  teori  hak  asasi manusia,  teori  keadilan,  teori reward dan konsep hak kekayaan intelektual. Sumber bahan hukum  menggunakan  sumber  bahan  hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  bahan  hukum menggunakan  teknik  analisis  dan  teknik evaluasi.

## III. HASIL PEMBAHASAN
Industri  pariwisata  adalah  industri  yang menghasilkan  produk  atau  barang  dan  jasa melibatkan  berbagai  bidang  kegiatan  ekonomi yang  produktif  untuk  mendukung  usaha  di bidang  pariwisata,  baik  langsung  maupun  tidak langsung (Arjana, 2015). Usaha ekonomi kreatif merupakan  kegiatan  ekonomi  produktif  yang berkembang  dengan  pesat  di  sektor  pariwisata. Pada  masa  kepemimpinan  Bapak  Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah pusat melakukan  tindakan  penggabungan  Kementrian Pariwisata dengan Kementrian Ekonomi Kreatif menjadi  Kementrian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  karena  pariwisata  dipandang  memiliki hubungan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dengan  ekonomi  kreatif.  Kekuatan  industri pariwisata mampu menggerakkan poros komoditi  lokal  dan  nasional  yang  berbasis masyarakat lokal dari hulu sampai hilir. Ide-ide kreatif  masyarakat  lokal  terus  berkembang  dan menjadikan  usaha  ekonomi  kreatif  sebagai usaha pendukung dari 13 usaha pariwisata yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan.
Indonesia  merupakan  negara  yang berkecimpung  secara  totalitas  di  industri pariwisata. Bali merupakan provinsi yang sudah tidak  asing  lagi  dengan  pasar  global  karena pariwisata secara tidak langsung telah membuat hubungan  antar  lintas  negara  di  dunia.  Industri pariwisata  menganut  asas  persaingan  usaha yang  sehat  atau fair competition .  Setiap  hasil karya/produk  yang  dihasilkan  oleh  pengusaha lokal  berhak  dipasarkan  di  sektor  pariwisata, berdampingan  dengan  produk-produk  bertaraf internasional. Begitu juga sebaliknya, pengusaha asing yang ingin memasarkan produk mereka  juga  bebas  mencari  pelung  bisnis  di Indonesia  dan  bersaing  secara  sehat.  Sasaran pasar  pengusaha  lokal  adalah  pasar  pariwisata dengan  menjual  produk  mereka  secara  retail.
Sebelum  dipasarkan  secara  retail,  perlu  adanya perlindungan nilai ekonomi dari hasil karya/produk  tersebut  berupa  pendaftaran  Hak Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  untuk  menjamin hasil karya/produk hasil karya masyarakat lokal mempunya  kekuata  hukum  tetap  dalam  ide-ide atau  design  yang  mereka  buat.  Industri pariwisata  di  Indonesia  kerap  bersinggungan dengan  beberapa  jenis  HAKI  yaitu  hak  cipta, hak paten, hak merk dan desain industri.
Tabel 1. Jenis-Jenis HAKI
No. Bentuk HAKI Definisi 1 Hak Cipta (Undang- Undang No. 28 Tahun 2014) Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2 Hak Paten (Undang- Undang No. 14 Tahun 2001) Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya 3. Hak Merk (Undang- Undang No. 15 Tahun 2001) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 4. Desain Industri (Undang- Undang No. 31 Tahun 2000) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan
Hak  Kekayaan  Intelektual  dilindungi oleh  hukum  Indonesia  dan  juga  secara internasional. Indonesia merupakan anggota dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Indonesia  menandatangani  dokumen  konvensi internasional  TRIPs  ( Agreement  on  Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ) dan  merativikasi  TRIPs  kedalam  peraturan perundang-undangan Indonesia. Organisasi WIPO  dalam  dokumen  TRIPs  hanya  mengatur
HAKI  secara  general  dan  mewajibkan  negara- negara  anggota  untuk  merativikasi  TRIPs  agar HAKI  disetiap  negara  dapat  terlindungi  dari tindakan  tidak  bertanggungjawab  yang  dapat merugikan pemilik ide/design sebuah karya.
Produk pengusaha lokal yang dipasarkan  di  sektor  pariwisata  memanfaatkan local  genius sebagai  pedoman  ( pakem )  yang menghasilkan  sebuah  produk  dengan  nilai keunikan  dan  dibuat  dengan hand  made sehingga  memberikan  nilai  jual  yang  tinggi. Local  genius yang  lahir  dari  kebudayaan Indonesia  baik  berupa  kebudayaan tangible maupun intangible dianggap  sebagai  sebuah pengetahuan bagi pengusaha lokal di Bali. Local genius adalah  pengetahuan  tradisional  yang diciptakan  untuk  kepentingan  masyarakat  lokal dan berorientasi pada masyarakat lokal. Perwujudan local genius yang kerap dimanfaatkan  oleh  pengusaha  pariwisata  adalah motif-motif anyaman dan patra-patra Bali. Hasil karya/produk  yang  dihasilkan  dari  pemanfaatan local  genius tersebut  wajib  untuk  didaftarkan untuk  memperoleh HAKI. Sebuah hasil karya/produk yang dihasilkan, disamping merupakan sebuah kreasi baru tetap mengadopsi kebudayaan asli Indonesia yang harus dipertahankan.  HAKI  lebih  berorientasi  kepada kepemilikan  secara private (individu).  Pemilik HAKI akan menikmati nilai ekonomi dari setiap hasil  karya/produk  yang  mereka  daftarkan  ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.
Beberapa  pengusaha  yang  berada  di tataran  UMKM  sebagai  pengusaha  yang bergerak  di  usaha  adi  busana/fashion  dan kerajinan  jewelry  menggunakan  motif  anyaman dan  patra  Bali  sebagai  nilai  keunggulan  produk mereka.  Teknik  anyaman gedek atau  lebih dikenal dengan  anyaman yang digunakan untuk bilik  bangunan  tradisional  di  Bali  menjadi teknik anyaman favorit yang diimplementasikan kepada  usaha  adi  busana/fashion  dan  usaha kerajinan  seperti  pembuatan  tas,  sepatu,  dan jewelry.
Gambar 1. Anyaman Gedek
Patra ilut, patra fleur , dan patra batu kali menjadi salah satu patra favorit yang digunakan oleh  pengusaha  lokal  dalam  hasil  karya/produk mereka.
Gambar 2. Patra Ilut
Beberapa  pengusaha  lokal  Bali  yang memanfaatkan local genius adalah:
1. Ni Luh Djelantik
2. Putu Aliki
3. Komang Tri
Nilai  jual  hasil  karya/produk  yang dihasilkan pengusaha lokal dengan memanfaatkan local  genius dan  pembuatan yang  masih  menggunakan  tangan  manusia  atau handmade memberikan  nilai  jual  yang  tinggi untuk  produk  tersebut.  Ni  Luh  Djelantik merupakan  salah  satu  pengusaha  lokal  yang kehilangan  HAKI  berupa  Hak  Paten  dan  Hak Merk  dalam  usaha  sepatunya  yang  dirintis pertama kali dengan brand NILOU.
Keterlambatan  Ni  Luh  dalam  mendaftarkan HAKI  terhadap  produk, brand NILOU  dan karya-karya  yang  telah  dia  hasilkan  membuat kerja  kerasnya  selama  ini  kandas  akibat  klaim yang  dilakukan  Pengusaha  Asing.  Adapun  juga patra  Bali  yaitu  patra  Bunga  ( fleur )  dan  patra Bali  Batu  Kali  di  klaim  dan  dimiliki  oleh  Guy Rainier  Gabriel  Bedarida,  warga  negara  asing berkebangsaan  Prancis  yang  bermukim  di  Bali. Salah  satu  pengerajin  jewelry  di  Celuk memanfaatkan  salah  satu  patra  tersebut  dan diimplementasikan  dalam  sebuah  produk,  tanpa diketahui  oleh  masyarakat  lokal,  ternyata  patra tersebut  sudah  di  klaim  oleh  pihak  luar  (orang asing)  sebagai  HAKI  mereka.  Klaim  yang terjadi  untuk  patra  Bali  mengakibatkan  dampak bahwa  masyarakat  tidak  dapat  menggunakan local  genius mereka  lagi  sebagai  kebudayaan tradisional asli mereka.
Pengusaha  asing  yang  datang  ke  Bali ada dua tipe:
1. Wisatawan  yang  pada  awalnya  memiliki tujuan datang untuk berwisata ke Bali secara spontan  merubah  haluan  mereka  untuk melakukan  kegiatan  bisnis  di  Bali.  Mereka melihat  adanya  peluang  bisnis  dari  sisi minimnya  kesadaran  masyarakat  untuk melindungi  nilai  ekonomi  dari  sebuah  hasil karya/produk.
2. Pengusaha yang datang ke Bali untuk tujuan berbisnis yang sudah direncanakan, akhirnya melihat adanya peluang baru untuk melebarkan  usaha  dalam  pemasaran  produk lokal.
3. Wisatawan yang jatuh cinta dengan keindahan  Bali  dan  memutuskan  untuk menetap  dan  hidup  di  Bali.  Mereka  akan mencoba  melakukan  kegiatan  usaha  untuk dapat  bertahan  hidup  di  Bali,  maka muncullah  peluang-peluang  yang  terbuka lebar  tanpa  ada  pengawasan  yang  ketat  dari pemerintah dan minimnya kesadaran masyarakat  setempat  akan  pentingnya  aset- aset kebudayaan.
Pengusaha  asing  melakukan  klaim dengan dua cara yaitu:
1. Pengusaha  asing  yang  berkecimpung  di industri  pariwisata  Bali  menggunakan  motif anyaman  atau  patra  Bali  sebagai  inspirasi mereka  dan  mengadopsinya  kedalam  hasil karya/produk  yang  mereka  ciptakan  dan didaftarkan di Indonesia dan di luar negeri.
2. Pengusaha  asing  yang  berbisnis  di  luar  Bali mematenkan hasil karya/produk yang diciptakan  masyarakat  lokal  Bali  di  negara- negara  lain  di  dunia  yaitu  di  negara  dimana hasil karya/produk  tersebut  dipasarkan sebagai milik pengusaha asing.
Melihat  dari  perilaku  masyarakat  lokal dan  pengusaha  di  Bali,  ada  tiga  tipe  pemikiran atas kesadaran terhadap HAKI yaitu: 1. Pengusaha  lokal  yang  memasarkan  produk hanya sebagatas pasar regional di Indonesia, mereka sebagain besar minim akan pengetahuan  HAKI  dan  tidak  terlalu mempermasalahkan HAKI. Sedikit dari para pengusaha  lokal  yang  mendaftarkan  hasil karya/produk mereka ke Dirjen HAKI. Masyarakat  lokal  menganggap,  semakin banyak  orang  yang  memanfaatkan local genius mereka maka semakin besar manfaat keilmuan dari local genius tersebut. Masyarakat lokal kurang menghargai produk  lokal  walaupun  produk  itu  sudah dikemasi  sesuai  standar  internasional  dan masyarakat  lokal  lebih  memilih  untuk mengikuti  pola  masyarakat  metropolis  di belahan barat.
2. Pengusaha  lokal  yang  memasarkan  produk mereka  pada  pasar  Asia  Tenggara  –  Asia Pasifik  menyadari  pentingnya  HAKI  untuk hasil  karya/  produk  yang  telah  mereka hasilkan.  Pengusaha  lokal  masih  tergolong setengah  hati  dalam  hal  ini,  sebagian  aktif dalam  pendaftaran  HAKI  mereka  dan sebagian  masih  pasif  dalam  pendaftaran HAKI mereka.
3. Pengusaha  lokal  yang  memasarkan  produ mereka  pada  pasar  Eropa  dan  Amerika (USA)  sangat  menyadari  pentingnya  HAKI karena  persaingan  yang  sangat  ketat  dan kejam.  Pengusaha  lokal  sangat  aktif  dalam perlindungan HAKI atas hasil karya/ produk yang  mereka  hasilkan.  Ada  beberapa  orang yang mungkin mengalami ketidak beruntungan  dalam  pasar  Eropa  dan  USA seperti  Ni  Luh  Djelantik  dan  Suarti (pengusaha  jewelry).  Kasus  Ni  Luh  dan Suarti  (pengusaha  jewelry)  telah  banyak
membuka  mata  masyarakat  lokal  Indonesia untuk peka dan lebih berhati-hati.
Pariwisata tidak dapat lepas dari sebuah hukum  yang  mengatur  stabilitas  pariwisata, khususnya pariwisata Indonesia. Adanya hubungan yang sangat erat antara HAKI dengan pariwisata  memberikan  banyak  isu  yang  harus segara  diselesaikan  oleh  pemerintah  Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual di kalangan pengusaha  lokal  terhadap  hasil  karya/produk yang  memanfaatkan  kearifan  lokal  hanya menjadi  salah  satu  isu  HAKI.  Kebudayan  yang di klaim oleh negara tetangga juga memerlukan tanggapan  yang  sangat  serius  dari  pemerintah Indonesia.  Tidak  dapat  dibayangkan  apabila Indonesia  krisis  akan  kepemilikan  kebudayaan yang  diakui  secara  Internasional,  harapan  akan industri  pariwisata  akan  kandas  perlahan-lahan karena budaya merupakan aset tersebar pariwisata Indonesia.
Hukum Indonesia hanya mampu melindungi  HAKI  dalam  ranah  regional Indonesia.  Hukum  Indonesia  tidak  berlaku  di negara  lain,  hukum  Indonesia  tidak  dapat melakukan  intervensi  terhadap  hukum  negara lain  dan  Indonesia  tidak  dapat  mencampuri urusan  dalam  negeri  negara  lain  karena  setiap
negara  di  dunia  memiliki  kedaulatan  mereka masing-masing.  Tidak  ada  hukum  internasional atau  pengadilan  yang  mengatur  pelanggaran HAKI  atau  menjadi  polisi  HAKI.  Sebuah konvensi hanya mengatur HAKI secara general/umum  bagi  negara-negara  anggota sebuah organisasi
internasional dan menandatangani  dokumen  konvensi  tersebut. Perlindungan  hukum  terhadap  HAKI  dapat diberikat di negara lain kepada pengusaha lokal apabila  pengusaha  lokal  mendaftarkan  hasil karya/produk  mereka  di  negara-negara  yang mendistribusikan, memasarkan dan menggunakan  hasil  karya/produk  pengusaha lokal. Budaya  asli  Indonesia  dan  hasil karya/produk
masyarakat lokal yang memanfaatkan  kebudayaan  memiliki  rumah yang berbeda dalam pendaftaran HAKI. Banyak dari  masyarakat  yang  belum  mengerti  apa perbedaan dari mendaftarkan HAKI kebudayaan dengan  pendaftaran  hasil  karya/produk  yang memanfaatkan local  genius Indonesia. Berikut perbedaan perlindungan HAKI untuk kebudayan Indonesia  dengan  hasil  karya/produk  yang memanfaatkan local genius Indonesia.
Tabel 2. Perbedaan Hak Kekayaan Intelektual antara Kebudayaan dengan Hasil Karya/ Produk Pengusaha Lokal
No Kebudayaan Asli Indonesia Produk Pengusaha Lokal 1. • Budaya Indonesia miliki bentuk
tangible dan intangible
• Budaya Indonesia merupakan warisan budaya dan diwariskan secara turun-temurun di masyarakat adat Indonesia
• Produk-produk atau karya-karya yang dihasilkan memiliki bentuk tangible dan intangible
• Pengusaha lokal memanfaatkan kearifan lokal atau budaya Indonesia untuk dikolaborasikan menjadi suatu karya atau produk baru dengan nilai kebaharuan
2 Kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam status anonim (tidak diketahui siapa penciptanya) Kepemilikan hak kekayaan intelektual dimiliki perseorangan dan diketahui siapa pemiliknya 3. Pengajuan klaim budaya Indonesia dilakukan oleh negara Pengajuan hak kekayaan intelektual dilakukan oleh si pencipta atau si penemu 4. • Memperoleh pengakuan warisan budaya Indonesia sebagai sebuah budaya asli milik Indonesia diajukan ke organisasi internasional yaitu United Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO)
• Klaim terhadap budaya ini akan diakui oleh negara-negara anggota
UNESCO
• Memperoleh hak kekayaan intelektual terhadap sebuah karya atau produk yang diciptakan atau ditemukan oleh pengusaha lokal akan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia
• Klaim terhadap sebuah karya atau produk yang diciptakan atau ditemukan oleh pengusaha lokal hanya berlaku pada setiap negara dimana pengusaha lokal mendaftarkan dirinya sebagai pemegang hak kekayaan intelektual terhadap sebuah karya atau produk yang diciptakan atau ditemukan
No Kebudayaan Asli Indonesia Produk Pengusaha Lokal 5. Masa waktu atau jangka waktu klaim terhadap budaya Indonesia di UNESCO berlaku tidak terbatas Terdapat masa waktu atau jangka waktu klaim terhadap hak kekayaan intelektual sesuai dengan hak yang diajukan Pemerintah  dan  pengusaha  lokal  juga memiliki  agenda  tahunan  tetap  atau  pembuatan event  untuk  memberikan  penanaman brand awareness dan publikasi terhadap hasil karya/produk  pengusaha  lokal  dengan  sasaran konsumen  yaitu  wisatawan.  Berikut  event  yang dilakukan pada tahun 2016
1. Pesta Kesenian Bali 2016 (11 Juni – 9 Juli 2016)
2. HIPMI Fashion Week 2016 (21 Juli – 31 Juli 2016)
3. Celuk Jewelry Festival 2016 (13-14 Agustus 2016)

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Kebudayaan Indonesia merupakan intelektual yang dapat digunakan dan
dimanfaatkan  oleh  seluruh  masyarakat  di Indonesia,  khususnya  masyarakat  adat  secara bebas,  cuma-cuma/gratis.  Masyarakat  lokal dengan  kreatifitas  yang  tinggi  menghasilkan karya-karya  adi  luhung  yang  dipasarkan  pada industri  pariwisata.  Hasil  karya/produk  para pengusaha  lokal  yang  sebagian  besar  masuk  di dalam  unit  UMKM.  Nilai  ekonomi  HAKI  dan nilai  jual  hasil  karya/produk  pengusaha  lokal menyebabkan  ketertarikan  pengusaha  asing untuk  memnfaatkan  produk  tersebut  dengan melakukan  tidakan  curang  melalui  klaim  atas HAKI,  baik  dilakukan  klaim  di  Indonesia sendiri ataupun di negeri lain.
Perlu  adanya  penanaman  pemahaman bari  masyarakat  dan  pengusaha  lokal  dalam pentingnya  kepemilikan  HAKI  baik  pengusaha lokal  yang  memasarkan  produknya  di  dalam negeri  ataupun  di  luar  negeri.  Pengusaha  lokal juga  harus  bersikap  aktif  mendaftarkan  HAKI mereka  di  negara-negara  lainnya,  dimana  hasil karya/produk  tersebut  dipasarkan.  Pemerintah perlu  melakukan  kegiatan  inventarisasi  budaya
yang  dikelompokkan  dalam  kelompok tangible dan intangible sebagai database budaya Indonesia.  Melakukan  inventarisasi  budaya bertujuan untuk mempermudah
pengklasifikasian  atau  pengkategorian  sesuai dengan  standar  yang  dikeluarkan  oleh World Intelectual  Property  Organization (WIPO)  dan mempermudah  UNESCO  dalam  meloloskan klaim budaya asli Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrillyana Purba. 2012. Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia . Bandung: PT
Alumni.
Bagus  Arjana,  I  Gusti  Bagus.  2015. Geografi
Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif .  Depok: PT Raja Grafindo.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  31 Tahun  2000  tentang  Desain  Industri (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 243)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  14 Tahun  2001  tentang  Paten  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001 No. 4130)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.15 Tahun  2001  tentang  Merek  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001 No. 110) Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 5599) World  Intelectual  Property  Organization.  2016. Understanding Industrial Property .
Switzerland: WIPO Publicatin.