## STRATEGI KOMUNIKASI BUDAYA MUKIM MELAWAN ILLEGAL LOGGING PASCATSUNAMI ACEH
Muhajir Al-Fairusy
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh E-mail: muhajiralfairusy@gmail.com

## Abstrak
Bencana alam menjadi segmen yang selalu berdampingan dengan kehidupan umat manusia.  Sepanjang  sejarah  bencana  alam,  beberapa  peristiwa  tersebut  kerap datang tanpa dapat diprediksikan oleh kekuatan teknologi manusia seperti gempa dan  tsunami.  Pun  demikian,  ada  beberapa  peristiwa  bencana  akibat  perilaku menyimpang  manusia,  seperti  banjir  bandang  dan  kebakaran  hutan  yang  dapat mengancam  kestabilan  hidup  manusia  dan  alam.  Bencana  alam  dapat  dimaknai ancaman  yang  dapat  meluluhlantakkan  pemukiman  manusia  dan  lingkungan. Karena itu, butuh pencegahan dini mananggulangi bencana akibat perilaku rakus manusia,  sembari  meningkatkan  kewaspadaan  terhadap  bencana  yang  tak  dapat diprediksi.  Salah  satu  strategi  menghentikan  praktik  culas  manusia  yang  dapat mengundang  bencana  alam  seperti  banjir  bandang,  kebakaran  hutan  dan peningkatan  efek  rumah  kaca  adalah  dengan  memanfaatkan  otoritas  perangkat lokal,  dalam  konteks  Aceh  lembaga  adat.  Studi  ini  mendalami  bagaimana  peran perangkata  adat  Mukim  di  salah  satu  kawasan  di  Aceh  Besar  memanfaatkan fungsinya  mencegah  penebangan  liar  hutan  di  kawasan  pemukiman  Lamteuba. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  etnografi untuk menggambarkan bagaimana peran Mukim melakukan penanggulangan dan perlawanan  terhadap  perilaku  dan  pelaku  kerusakan  hutan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sinergisitas  dan  modal  sosial  berupa  otoritas  sebagai  ketua adat  yang  dimiliki  oleh  Mukim  sekaligus  sebagai  perangkat  adat  paling  tua  di Aceh  ternyata  mampu  membendung  dan  melawan  perilaku  eksploitasi  pohon ( illegal  logging )  secara  liar  di  hutan  ulayat  dengan  membangun  kesadaran masyarakat setempat bagi keberlangsungan hidup dan alam setempat.
Kata Kunci: Mukim, Bencana, dan Kerusakan Hutan

## PENDAHULUAN
Aceh  yang  terletak  di  jalur  padat  Selat  Malaka  merupakan  tempat persinggahan  berbagai  bangsa  dalam  aktivitas  perdagangan,  selain  Aceh  sendiri telah  menjalin  kerjasama  perdagangan  dengan  berbagai  daerah  di  Semenanjung dan India (Van Leur, 1983). Posisi dan aktivitas ini memperlihatkan keterbukaan
Aceh dengan dunia luar. 1 Badruzzaman Ismail (Ketua Majelis Adat Aceh) dalam buku Aceh  Hebat menjelaskan  panjang  lebar  dan  luas  mengenai  gambaran perangkat  adat  di  Aceh,  terutama  Mukim. 2 Menurutnya  berdasar  bacaan  sejarah, struktur  Kerajaan  Aceh  Darussalam  sebagai  inti  dari  kekuasaan  Aceh  memiliki beberapa  pemerintahan  di  bawahnya,  dimulai  dari    gampong  yang  disebut  juga dengan meunasah ,  dipimpin  oleh  seorang Keuchik (seperti  Kepala  Desa)  dan seorang imeum  rawatib (Imam)  dan  dibantu  oleh Tuha  Peuet. Pemerintahan gampong  menurut  Badruzzmana  memiliki  hak  otonomi  yang  sangat  luas, kemudian  Mukim.  Adapun  Mukim,  yaitu  federasi  dari  beberapa  gampong  dan paling sedikit delapan gampong. Mukim dipimpin oleh seorang Imeum mukim dan seorang kadhi mukim serta dibantu oleh beberapa orang Waki (wakil). Salah satu ciri khas Mukim, pada setiap Mukim didirikan sebuah mesjid untuk melaksanakan shalat Jum’at.
Peran  Mukim  jelas  strategis  jika  dilihat  dari  kacamata  sejarah,  karena  itu Mukim memiliki otoritas sejarah dalam rangka mengelola kawasannya, termasuk kawasan ulayat yang sering digunakan sebagai basis mata pencaharian masyarakat Aceh. Diantara kawasan ulayat adalah hutan, laut, sungai dan kawasan lain yang dianggap  milik  bersama.  Kepemilikan  ulayat  tersebut  mutlak  di  bawah pemerintahan Mukim hingga sekarang termasuk hutan ulayat. Pencaplokan hutan tanpa  izin  Mukim  sesungguhnya  melanggar  norma  adat  masyarakat.  Namun, dalam  praktiknya  justru  fungsi  Mukim  pada  beberapa  tempat  di  Aceh  kerap melemah  oleh  kondisi  politik  negara.  Sejak  adanya  UU  No  5  Tahun  1979  pada masa Orde Baru justru dianggap melemahkan fungsi Mukim di Aceh. Kondisi ini kian terasa hingga sekarang.
Sebagai  sebuah  provinsi  di  Indonesia,  Aceh  pernah  menghadapi  bencana alam  besar-tsunami,  yang  memporak-porandakan  hunian-pemukiman  dan merenggut  ratusan  ribu  nyawa  manusia  Aceh  dalam  hitungan  menit.  Tak  pelak, kondisi ini menjadikan beberapa titik terjangan tsunami seperti Banda Aceh, Kota
1 Isi  makalah  Irwan  Abdullah  (guru  besar  Antropologi  UGM,  Yogyakarta) Memudarnya  Sebuah Tradisi  Besar:  Kegagalan  Transformasi  Agraris  dan  Kemaritiman  di  Aceh, pada  Seminar  Kebudayaan  dan Kemaritiman “Tantangan dan Strategi Pengembangan Kebudayaan dan Kemaritiman di Aceh” dalam Rangka Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7. Banda Aceh (13-14 Agustus 2018).
2 Ismail, Badruzzaman. Budaya adat, situs sejarah dan hukum dalam Membangun Aceh Hebat. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2018.
Meulaboh,  kawasan  Aceh  Jaya,  Aceh  Besar,  dan  beberapa  kawasan  di  Timur Aceh  rusak  parah.  Bahkan,  selama  berbulan-bulan  Kota  Banda  Aceh  yang menjadi  lokomotif  Aceh  nyaris  tak  ada  denyut  nadi  kehidupan  selain  aktifitas relawan asing yang hilir mudik membantu proses evakuasi dan rehabilitasi ringan.
Menuju  proses  pemulihan  pascatsunami,  Aceh  menghadapi  kebutuhan kayu yang amat tinggi untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi akibat kerusakan  bencana  alam,  dan  salah  satu  produksi  kayu  di  Banda  Aceh didatangkan  dari  Kecamatan  Seulimum,  Aceh  Besar,  tepatnya  Kemukiman Lamteuba.  Penebangan  kayu  di  Lamteuba  memang  sudah  lama  dilakukan  sejak berpuluh  tahun  lalu,  namun  dalam  jumlah  yang  terbatas,  terutama  untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar industri cetak batu bata di kawasan Kajhu Aceh Besar.  Pascatsunami  kebutuhan  kayu  meningkat  sepuluh  kali  lipat,  kondisi  ini mendorong  munculnya  praktik illegal  logging dan  perambahan  hutan  di Kemukiman  Lamteuba.  Akibatnya,  pemukiman  yang  berada  dalam  kepungan hutan ini mulai banyak berubah, dari cuaca yang dingin dulunya kini mulai panas, ancaman  banjir  bandang  pun  mulai  terasa.  Gelombang  protes  mulai  berdatangan dari masyarakat. Melihat kondisi ini, Imeum Mukim Lamteuba mulai bertindak.
“Mukim  Hasyem”  demikian  warga  Lamteuba  memanggil  nama  Imeum Mukim  setempat,  ia  menjadi  aktor  utama  dengan  otoritas  adat  yang  melekat padanya  melakukan  gerakan  perlawanan  terhadap  praktik  perambahan  hutan Lamteuba secara liar. Awalnya, dengan merangkul sebagian besar warga, mereka melakukan  sweeping  ke  kantong-kantong  pusat  kilang  pengolahan  kayu  illegal. Beberapa  kilang  kayu  dibakar  warga.  Tak  berhenti  di  sana,  mereka  juga melakukan  demonstrasi  ke  Banda  Aceh  dengan  menggunakan  beberapa  mobil truk  meminta  Pemerintah  Aceh  memperhatikan  kondisi  hutan  di  Lamteuba  dan mendorong  berhentinya  praktik  illegal  logging.  Gerakan  perlawanan  berbasis masyarkat  adat ini menunjukkan kondisi kekuatan adat masih bergfungsi  kuat di beberapa  kemukiman  di  Aceh.  Studi  ini  mencoba  berangkat  dari  beberapa pertanyaan  untuk  mencapai  narasi  keterlibatan  perangkat  adat  dalam  mitigasi bencana di Aceh;
1. Mengapa  Imeum  Mukim  Lamteuba  memiliki  kesadaran  terhadap  tanah adat dengan memanfaatkan otoritas Mukim dalam melakukan perlawanan terhadap pengrusakan hutan kemukiman?
2. Bagaimana  pola  gerakan  perlawanan  Mukim  Lamteuba  dalam  rangka menyelamatkan kawasan hutan Kemukiman?
3. Bagaimana  fungsi  perangkat  adat  terhadap  upaya  mitigasi  bencana  di Kemukiman Lamteuba?
Sederet  pertanyaan  di  atas  menjadi  acuan  untuk  menjelaskan  fungsi perangkat  adat  Mukim  dalam  rangka  memitigasi  bencana  berbasis  otoritas  adat, sebagai  upaya  melawan  praktik  perambahan  hutan  secara  liar,  yang  dapat berdampak  buruk  terhadap  keberlangsungan  hidup  masyarakat  di  Kemukiman Lamteuba.

## LITERATUR REVIEW
Studi terhadap Mukim, bencana alam dan hutan ulayat bukanlah penelitian baru termasuk dalam konteks Aceh. Sebagai laboratorium bencana, berbagai studi terhadap  kebencanaan  dari  multi-disiplin  telah  dilakukan.  Pun  demikian  dengan pendekatan  paradigma  adat  (Aceh),  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti sebelumnya yang konsen dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat, terutama  oleh  barisan  akademisi  yang  memilih  temat  adat  (Aceh)  sebagai  jalan penelitian  dan  kajian.  Karena  itu,  penulis  hanya  akan  memilih  beberapa  studi sebelumnya  untuk  dijabarkan  sebagai  bahan  perbandingan.  Diantara  studi  adat dan  Mukim  di  Aceh  adalah  hasil  studi  dari  Badruzzaman  Ismail  (Ketua  MAA Aceh).  Sebagai  pegiat  adat,  Badruzzaman  telah  melahirkan  banyak  buku mengenai adat Aceh dari berbagai perspektif-terutama dalam konteks hukum adat. Dalam  buku Peradilan  Adat  sebagai  Sistem  Peradilan  Alternatif  dalam  Sistem Peradilan  di  Indonesia  (Peradilan  Adat  di  Aceh)  Edisi  Ke-2 ,  Badruzzaman  ikut menarasikan  mengenai  latar  sejarah  Mukim  dan  perannya  sebagaimana  disadur dari  Snouck  Hurgronje.  Menurutnya,  wilayah  paling  kental  keberadaan  Mukim adalah  Aceh  Besar  sebagai  bagian  otoritas  Keraton.  Kebeadaan  tiga  kawasan Mukim  di  Aceh  Besar  berkonotasi  disebut Aceh  Lhee  Sagoe (Aceh  dalam  tiga kawasan sag-wilayah); Sagoe XXII Mukim, XXV Mukim dan XXVI. Pada masa
Kerajaan  Aceh  Darussalam,  Mukim  merupakan  kawasan  yang  menghimpun Gampong-gampong  (desa)  di  bawahnya.  Setiap  gampong  dipimpin  oleh  seorang Geuchik  (Kepala  Desa).  Penyebutan  Mukim  sebenarnya  ikut  merujuk  pada dukungan  masyarakat  untuk  berkumpul  pada  satu  Mesjid  untuk  sembahyang Jum’at,  wilayah  dalam  satu  Mesjid  ini  menurut  Van  Langen  disebut  Mukim. Kawasan Mukim dijalankan oleh roda pemerintahan dengan basis hukum adat dan hukum  Islam.  Selain  itu,  Badruzzaman  Ismail,  dkk  juga  menulis  dalam  buku Budaya  Adat,  Situs  Sejarah  dan  Hukum  Adat  dalam  Membangun  Aceh  Hebat . 3
Dalam  buku  ini,  Badruzzaman  menulis  lebih  spesifik  mengenai  defenisi  Mukim dan keberadaannya,
“…Pada tiap-tiap satu gampong didirikan satu  Meunasah  (semacam balai desa),  diangkat  seorang Keuchik dan  seorang  wakilnya  dan  empat  orang Tuha, yaituTuha  peuet dan  satu  orang  Imam  rawatib.  Maka,  pekerjaan sekalian  mereka  itu  yang  tersebut,  yaitu  mengerjakan  amar  makruf  dan mencegah  mungkar  serta  mengurus  hal  rakyat  dengan  adil,  apa-apa  yang telah makruf dan uruf pada tempatnya masing-masing atau pekerjaan yang kebajikan.  Kemudian  ada  Mukim,  dimana  pada  setiap  satu  Mukim  itu hendaklah  delapan  Meunasah  (gampong)  dan  dalam  tiap-tiap  mukim diangkat satu orang Imeum, yaitu buat menguruskan pekerjaan rakyat dan pada tiap-tiap satu Mukim didirikan satu Mesjid untuk shalat Jumat, shalat berjamaah dan diangkat seorang Imam mesjid.”. 4
Dalam  studi  dan  kajian  yang  dilakukan  Badruzzaman  Ismail  lebih menekankan  pada  aspek  sejarah  dan  kedudukan  Mukim  sebagai  aktor  adat  di masa  lalu.  Badruzzaman  belum  menjelaskan  secara  detail  bagaimana  peran Mukim  seharusnya  dapat  masuk  dalam  lingkaran  konteks  Aceh  sekarang menghadapi  gempuran  perebutan  tanah  adat  yang  kian  marak  di  Aceh  oleh pemodal.
Adapun  studi  Muslim  Zainuddin  yang  berjudul Peran  dan  Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan; Analisis Praktek Hukum Adat  di  Aceh (2017)  turut  memberikan  gambaran  bagaimana  peran  Mukim bertahan  di  tengah  perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat  Aceh. Menurut  Zainuddin,  lembaga  ini  lebih  pada icon identitas  lokal  bagi  masyarakat Aceh  yang  telah  mengalami  dinamika  dan  perjalanan  sejarah  panjang.  Secara
3 Ismail,  Badruzzaman, dkk. Ensklopedia  Budaya  Adat  Aceh, Banda  Aceh:  MAA  Aceh. 2018. 6-10.
4 Ibid.,
keseluruhan,  terdapat  tiga  belas  lembaga  adat  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  11 Tahun 2006; Majelis Adat Aceh, Imuem Mukim, Imeum Chik, Keucik , Tuha Peut, Tuha  Lapan,  Imeum  Meunasah,  Keujruen  Blang,  Panglima  Laot,  Pawang  Glee, Peutua  Seuneubok,  Haria  Peukan  dan  Syahbanda.  Keseluruhan  lembaga  tersebut hanya  beberapa  lembaga  adat  yang  berfungsi  maksimal,  diantaranya  MAA, Panglima Laot dan Keuchik. Studi ini juga masih berkutat pada paradigma hukum adat  yang  sedang  dipraktikkan  di  Aceh,  belum  menjelaskan  secara  kompleks mengenai bagaimana peran Mukim di Aceh mengatur sumber daya alam.
Selain itu, studi yang dilakukan oleh Affan Ramli, dkk (2015) di lembaga Prodelat  mencoba  mengurai  beberapa  peristiwa  perebutan  kekayaan  Aceh  yang telah  dimulai  sejak  era  kolonial,  dan  terus  menajam  pascakonflik  di  Aceh.  Buku ini  menyinggung  terminologi  dan  fungsi  Mukim  yang  merupakan  lembaga  adat yang  masih  bertahan  hingga  sekarang.  Selain  itu,  buku  ini  juga  mencoba menawarkan  hukum  adat  sebagai  pola  perlawanan  baru  bagi  masyarkat  Aceh dalam  rangka  melawan  para  pemodal  pada  saat  bersamaan  di  mana  hukum nasional  dan  syariat  belum  dapat  diandalkan.  Studi  Affan  Ramli,  dkk  telah menawarkan pandangan keberadaan perangkat adat-termasuk Mukim di dalamnya sebagai  perangkat  perlawanan  terhadap  pemodal  dan  koorporasi  yang menggempur  sumber  daya  alam  Aceh.  Laju  keserakahan  pemodal  hingga mengancam  keberadaan  hutan  ulayat  dan  laut  Aceh  menjadi  isu  utama  yang diperbincangkan  dalam  buku  ini.  Dalam  konteks  ini,  buku  ini  membantu pengayaan data dan pandangan bagi penulis untuk melihat bagaimana seharusnya Mukim  sebagai  lembaga  adat  sekaligus  dikemas  sebagai  ideologi  perlawanan yang  masih  ampuh  dalam  rangka  melawan  serbuan  pemodal  di  Aceh.  Apalagi, pascakonflik Aceh menghadapi tantangan sekaligus ancaman menyusutnya hutan akibat praktik hutan industri dan pencaplokan wilayah ini yang lebih luas.
Terakhir, studi yang penulis kupas mengenai konsep keberadaan hutan di Aceh dalam pandangan Islam. Studi ini ditulis oleh Muslim Ibrahim, dkk (2015), Pedoman  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Syariah  dan  Adat  Aceh:  Pencegahan Korupsi  di  Sektor  Kehutanan. Dalam  buku  ini,  narasi  lebih  ditekankan  pada beberapa  ayat  dan  hadits  pilihan  mengenai  lingkungan,  termasuk  hutan.  Dalam buku  ini  ada  penjelasan  mengenai  gambaran  hutan  di  Aceh  yang  menghampar
hampir  seperti  dari  kawasan  hutan  di  Pulau  Sumatera,  spesifiknya  memiliki  luas 3.5  Hektare.  Buku  ini  menyorot  ancaman  hutan  akibat  korupsi  yang  dimaksud dalam  sektor  kehutanan,  diantaranya;  praktik  pengelolaan  kehutanan  yang  tidak berkelanjutan,  penyimpangan  perizinan,  kejahatan  dalam  konteks  kehutanan  dan korupsi.  Dalam  studi  KPK,  praktik-praktik  ilegal  dan  korup  di  sektor  kehutanan telah  merugikan  negara  lebih  dari  100  milyar  dollar  Amerika.  Buku  yang  ditulis dengan  pendekatan  agama  (Islam)  ini  khususnya  dalam  kacamata  Fikih  lebih banyak menyorot korupsi dari sektor kehutanan dari sisi Syariat dan Adat.
Dari  serangkaian  studi  yang  telah  penulis  lakukan  dari  sisi literature review, studi  bagaimana  perangkat  adat  (Mukim)  memitigasi  bencana  kerusakan hutan dengan memanfaatkan otoritas elit dan agensi mereka di tengah masyarakat belum  dilakukan  secara  spesifik.  Karena  itu,  penelitian  dan  studi  ini  ingin menjelaskan  secara  pendekatan  etnografi  bagaimana  peran  dan  fungsi  perangkat adat  Mukim  seharusnya  melakukan  konservasi  terhadap  hak  dan  sumber  daya alam ulayat mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  untuk  mengumpulkan  data  mengenai  peran  dan  fungsi  Mukim dalam  rangka  meng-konversi  kawasan  adat  (hutan)  sebagai  basis  mata pencaharian  dan  sumber  daya  alam  masyarakat  dari  tekanan  pemodal  dan perusahaan.  Kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  etnografi.  Teknik  pengambilan  data  dilakukan  dengan participant observation  (observasi) dan  depth  interview  (wawancara  mendalam).  Sebelum penelitian  lapangan  ( field  research )  dilaksanakan,  terlebih  dahulu  peneliti mengkaji  berbagai  literatur  yang  berhubungan  dengan  konsep  fungsional  dan kearifan lokal, serta kebudayaan masyarakat yang akan diteliti.  Strauss & Corbin (2003;  10-11)  mengatakan  “…Teori  yang  grounded  adalah  teori  yang  diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskannya.” Karena itu teori  ini  ditemukan,  disusun,  dan  dibuktikan  untuk  sementara  melalui pengumpulan  data  yang  sistematis  dan  analisis  data  yang  berkenaan  dengan fenomena  itu.  Dengan  demikian,  pengumpulan  data,  analisis,  dan  teori  saling terkait dalam hubungan timbal-balik. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan
satu  teori  tertentu  lalu  membuktikannya,  tetapi  dengan  suatu  bidang  kajian  dan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut.
Mengingat  studi  ini  bagian  dari  penelitian  kualitatif,  sehingga  yang  lebih dipentingkan  adalah  kualitas  dan  kedalaman  data,  bukan  kuantitas  data  seperti pada  metode  penelitian  kuantitatif.  Karena  itu,  peneliti  tidak  memanfaatkan kuisioner sebagai instrumen penelitian, tidak ada hipotesa, tidak mencari korelasi antar  variabel,  tidak  ada  sebab  dan  akibat  (causality),  tidak  ada  analisis  data statistik,  tidak  ada  prosentase  responden  terhadap  populasi,  dan  tidak  ada  istilah responden  sebagai  narasumber  pengumpulan  data,  mengingat  semua  adalah poinpoin  ciri  khas  pada  metode  penelitian  kuantitatif.  Sebaliknya,  peneliti memanfaatkan interview  guidance (panduan  atau  pedoman  wawancara)  sebagai instrumen penelitian yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan  saat  melakukan  wawancara  mendalam.  Narasumber  penggalian  data adalah key  person dan  informan  bukan  responden.  Penggalian  data  difokuskan pada  makna  ( meaning )  yang  ada  di  dalam  pikiran  informan  terhadap  posisi Mukim,  kebencanaan  dan  pandangan  terhadap  hutan  ada  sebagai  basis  dari kearifan  lokal  yang  dipahami,  dialami,  atau  disaksikan.  Untuk  mencapai  lokasi penelitian  di  Kemukiman  Lamteuba,  dari  Banda  Aceh  peneliti  melakukan perjalanan  darat  sejauh  50  KM  yang  menghabiskan  waktu  sekitar  50  menit perjalanan untuk tiba di lokasi penelitian.

## PEMBAHASAN
1. Fungsi Mukim Melawan Tindakan Illegal Logging.
Dalam buku yang diterbitkan oleh MAA Aceh kerjasama dengan SIAP II (2015) Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh , dijelaskan mengenai  dinamika  kondisi  hutan  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Sumatera  dan Aceh  di  dalamnya  yang  merupakan  kawasan  hutan  luas  di  Indonesia,  tingkat kehilangannya tergolong tinggi di dunia. Berdasar data WWF, dalam kurun waktu hampir  tiga  dekade  (1985-2007)  disebutkan  jika  hutan  Sumatera  terkonversi menjadi  perkebunan  industri.  Hutan  Aceh  sendiri  merupakan  kawasan  hutan tropis  yang  terbentang  dalam  dua  kawasan  (ekosistem  lauser  dan  ulu  masen),  di
dalamnya bersemayam  ekosistem satwa endemik yang terancam punah. 5 Luasnya hutan  Aceh  manandakan  jika  paru-paru  dunia  ini  masih  eksis  di  Aceh.  Dulunya, hutan  Aceh  merupakan  kawasan  sumber  daya  yang  ada  dalam  kawasan  Mukim. Setiap  Mukim  pasti  memiliki  sumber  daya  ulayat,  mulai  dari  hutan  dan  laut sebagai basis mata pencaharian masyarakat Mukim.
Salah  satu  kawasan  Mukim  yang  masih  memiliki  hutan  adat  luas  adalah Kemukiman Lamteuba, Aceh Besar. Hutan kemukiman yang membentang hingga ke lembah Gunung Seulawah. Sejak era-80-an, keberadaan hutan Lamteuba telah mendorong para pengrajin industri batu-bata dari sebagian titik di Aceh Besar dan Banda  Aceh  mendatangkan  kayu  dari  sana  untuk  kebutuhan  bahan  bakar pembuatan  batu-bata.  Dalam  laju  perubahan  sosial  pascatsunami  di  Aceh  tahun 2004,  kebutuhan  material  kayu  membantu  pembangunan  rekonstruksi  di  Aceh telah mendorong penebangan liar dan eksploitasi kayu di Lamteuba secara liar dan besar-besaran.  Tak  tanggung-tanggung,  berkubik  dan  ton  kayu  dibawa  dari Lamteuba.  Kondisi  ini,  telah  mendatangkan  kekhawatiran  masyarakat  akan bencana  alam  seperti  banjir  bandang.  Menyadari  ancaman  besar  tersebut, perangkat  Mukim  saat  itu  mulai  bergerak  melarang  penebangan  liar.  Apalagi, kepercayaan masyarakat pada Mukim Lamteuba masih diwarnai otoritas. Mukim diposisikan  sebagai  pemangku  adat  dan  pucuk  pimpinan  tertinggi,  mengingat Lamteuba bukan kecamatan. Sontak, tindakan Mukim telah mendorong benturan dengan  para  penebang  liar.  Ancaman  mulai  berdatangan  ke  Mukim.  Namun, dukungan luas dari masyarakat mendorong gerak Mukim semakin berani melawan para  penebang  liar.  Tak  tanggung-tanggung,  beberapa  pos  industi  pengolahan kayu dibakar massa, bahkan pernah masyarakat turun ke Banda Aceh melakukan demonstrasi  menuntut  dan  meminta  Pemerintah  Aceh  segera  menertibkan penebangan liar yang meresehkan masyarakat.
Tindakan  Mukim  yang  didukung  penuh  oleh  masyarakat  menunjukkan keberadaan otoritas Mukim sebagai tokoh adat masih kental di Lamteuba. Mukim sejatinya memang federasi kecil dalam Pemerintahan Kerajaan Aceh tempo dulu
5 Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh: Pencegahan Korupsi di Sektor  Kehutanan Majelis  Adat  Aceh  Bekerja  sama  dengan  Project  SIAP  II  (Muslim  Ibrahim, 2015)
yang  disegani,  meskipun  kini  telah  mengalami  pergeseran.  Dalam  konsep  teori organisasi  dan  hubungannya  dengan  lingkungan  organisasi  dijelaskan  jika  suatu organisasi dapat bertahan saat dia mampu membangun dan mengelola konsensus dengan  domainnya  dalam  kurun  waktu  yang  lama.  Dalam  rangka  pencapaian konsensus,  maka  organisasi  harus  melalui  domain  melalui  proses  komunikasi, negosiasi, persetujuan, akuisisi atau perundingan ke arah tujuan ( needed for goal attainment ). 6 Artinya,  tindakan  dan  posisi  Mukim  Lamteuba  memiliki  modal domain tersebut.
Badruzzaman Ismail menulis mengenai kekuasaan dan administrasi dalam struktur  pemerintahan  Aceh  pada  masa  dahulu  dengan  menampakkan  di  mana posisi mukim berada, diantaranya;
1. Nanggroe , merupakan kawasan yang dipimpin oleh para uleebalang. Tiap- tiap  nanggroe  terdiri  dari  beberapa  mukim,  empat  mukim,  lima  mukim, enam mukim, tujuh mukim delapan mukim dan sembilan mukim (ada dua belas mukim). Pemimpin nanggrroe dibantu oleh seorang agamawan yang dikenal  istilah Kadhi  Nanggroe .  Selain  itu,  nanggroe  merupakan  daerah otonomi dalam batas-batas tertentu.
2. Sagoe merupakan  federasi  dari  beberapa nanggroe yang  hanya  ada  di Aceh  Rayeuk.  Sejauh  ini  yang  diketahui  hanya  ada  tiga  Sagoe,  sehingga Aceh Rayeuk (Aceh Besar) juga disebut Aceh Lhee Sagoe , yang bermakna Aceh dalam tiga segi; pertama-Sagoe Teungoh Lhee-ploh , yang terdiri dari 25  Mukim  dipimpin  oleh  seorang Panglima  Sagoe ,  dengan  gelar Kadhi Malikul Alam Sri Setia Ulama dan dibantu oleh seorang agamawan Kadhi Sagoe yang  juga  bergelar Kadhi  Sagoe  Rabbul  Jalil . Kedua-Sagoe Duaploh-nam ,  yang  terdiri  dari  26  Mukim,  dipimpin  seorang  Panglima Sagoe yang bergelar Sri  Imam Muda Orang Kaya (OK) dan dibantu oleh seoranga  agamawan Kadhi  Sagoe yang  bergelar Kadhi  Rabbul  Jalil .
Ketiga-Sagoe  Duaploh-dua ,  yang  terdiri  dari  22  Mukim  yang  dipimpin oleh  seorang  Panglima  Sagoe  yang  bergelar  Panglima  Polem  Sri  Muda
6 Liliweri, Alo. Sosiologi & Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2014. 84-85
Perkasa  dan  dibantu  seorang  Kadhi  Sagoe  yang  bergelar  Kadhi  Rabbul Jalil. 7
Sagoe merujuk  pada  wilayah  kepemimpinan  Mukim  yang  begitu  luas dahulunya. Karena itu, Mukim sejatinya memiliki otoritas yang lebih kuat seperti geuchik  (Kepala  Desa)  di  bidang  pengurusan  masyarakat  pada  bidang pemberdayaan  masyarakat  dan  adat.  Dalam  rangka  mengatur  hingga  menjaga wilayahnya  dari  kerusakan,  termasuk  peran  merawat  alam  dan  mencegah kerusakan  alam,  Mukim  berperan  kuat  mewakilik  institusi  adat.  Bagaimanapun, Imeum Mukim memiliki langgam sendiri dalam konteks adat, otoritas tokoh adat yang  melekat  merupakan  modal  sosial  menjaga  kedaulatan  pelestarian  ekologi kawasannya. Kondisi ini tampaknya yang dipahami oleh Imeum Mukim- Lamteuba saat melawan penebangan liar. Perjalanan sejarah Mukim dalam konstelasi sejarah Aceh  menunjukkan  eksistensi  lembaga  pemerintahan  lokal  ini  begitu  mengakar secara historis di Aceh dalam struktur masyarakat. Otoritas yang dimiliki lembaga ini  hampir  menyerupai  Camat  dalam  konteks  sekarang  karena  merupakan merupakan  perpanjangan-tangan  dari  Pemerintahan  Pusat.  Meskipun,  realitasnya peran  Mukim  melebihi  peran  kecamatan  yang  hanya  mengurusi  administrasi kampus.  Intervensi  Mukim  bukan  hanya  menyangkut  pengontrolan  wilayah  dan keberlangsungan  hidup  masyarakat  dalam  wilayah  pemerintahan  Mukim  sebagai wakil  Kerajaan  Aceh  di  wilayah.  Mukim  juga  mengontrol  keberlangsungan ekonomi dan ekosistem dalam wilayah pemerintahannya.
Pola  perlawanan  Mukim  Lamteuba  melawan  pembalakan  liar  yang dilakukan  saat  Aceh  masih  dalam  suasana  konflik  menunjukkan  identitas  dan kesadaran otoritas Mukim masih melekat kuat dalam struktur sebagian masyarakat Aceh.  Sudah  tak  terhitung  berapa  kali Imeum  Mukim (Teungku  Hasyem) berurusan  dengan  aparat  keamanan  dan  kelompok  GAM  dalam  rangka membebaskan  warga  Lamteuba  yang  ditawan  tanpa  salah.  Bahkan,  Imeum Mukim-Hasyem  tak  segan-segan  pergi  ke  posko  Tentara  atau  GAM  untuk membebaskan warganya. Ia merasa sebagai patron adat bagi masyarakatnya yang memiliki hak dan tanggungjawab melindungi warganya.
7 Ismail,  Badruzzaman. Budaya  adat,  situs  sejarah  dan  hukum  dalam  Membangun  Aceh Hebat. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2018.
Aksi  berani  Mukim  Lamteuba  terus  berlanjut  hingga  pascatsunami melanda Aceh, sebagaimana telah dijelaskan jika kebutuhan kayu pesat di Banda Aceh  untuk  pembangunan  rumah.  Akibatnya,  kawasan  hutan  kemukiman Lamteuba menjadi sasaran pemburuan dan illegal logging para cukong kayu yang merambah  kawasan  tersebut.  Menyusutnya  hutan  Lamteuba,  menjadi  informasi santer  di  tengah  warga  setempat.  Melihat  kondisi  ancaman  ini,  Hasyem menggerakkan  warga  memburu  cukong  kayu  di  hutan  belantara  Lamteuba. Beberapa  kilang  kayu  illegal  dibakar  oleh  warga  kemudian.  Apalagi,  Hasyem kesal  dengan  pemerintah,  setelah  meminta  polisi  hutan  mengurus  kasus  hutan  di Lamteuba  justru  acuh.  Melihat  gejala  ini,  Hasyem  bergerak  sendiri,  ia  terus meyakinkan warganya untuk melawan kesewenangan praktik culas illegal logging di sana. Eksesnya, Hasyem beberapa kali diancam dan diajak bernegosiasi dengan iming-iming  uang  untuk  menghentikan  aksinya.  Semua  ditolak  dan  dilawan Hasyem.  Pada  akhirnya,  perjuangan  dan  upaya  Hasyem  sebagai  perangkat  adat Imeum  Mukim berhasil,  dan  menunjukkan  bagaimana  Mukim  menjadi  salah  satu pilar mitigasi bencanan alam-akibat kerusakan hutan.
Dalam  konteks  ini,  lembaga  adat  Mukim  telah  menunjukkan  fungsi institusi  lewat  otoritas  adat  dalam  rangka  memitigasi  bencana  yang  dibangun lewat komunikasi budaya dengan masyarakat. Mukim sebagai institusi sosial dan budaya  dalam  masyarakat  Aceh  telah  berfungsi  secara  maksimal  dalam  konteks pergerakan  yang  dilakukan  oleh  Mukim-Lamteuba.  Seyogjanya,  jika  Mukim berfungsi  layaknya  Mukim  Lamteuba  di  seluruh  Aceh,  tentu  akan  membantu konservasi dan kelesatarian hutan bermodalkan otoritas adat.

## 2. Strategi  Komunikasi  Budaya  Mukim  Dalam  Upaya  Melindungi  Sumber Daya Alam (Hutan Ulayat) di Kemukiman Lamteuba.
Luas  lahan  hutan  Kemukiman  Lamteuba  berbatasan  langsung  dengan Kemukiman  Lampanah,  Lamkabeu  dan  sebagian  wilayah  Mesjid  Raya.  Sudah sejak  lama,  keberadaan  hutan  ini  menjadi  arena  mata  pencaharian  bagi  warga sekitar,  baik  berladang  hingga  berburu.  Dari  sejak  terbentuk  menjadi  Mukim, berladang  dan  bertani  telah  menjadi  panglima  mata  pencaharian  bagi  penduduk Lamteuba.  Bahkan,  tak  sedikit  dari  penduduk  yang  lihai  dan  terampil  dalam berburu, karena itu beberapa penduduk dipanggil pawang yang berkonotasi pada
hewan  tertentu  seperti  rusa  dan  harimau,  karena  keahlian  yang  dimiliki  dalam mengontrol  dan  berburu  hewan  tersebut.  Tak  jarang,  di  sebagian  rumah  pawang terdapat  tengkorak  rusa  hasil  berburu  yang  dipajang  di  dinding  rumah  panggung mereka.  Hamparan  sawah  kemukiman  dapat  dilihat  langsung  mengapit pemukiman  di  Lamteuba,  membentang  hingga  ke  pintu  rimba  memasuki  hutan. Kondisi  ini  membuktikan,  jika  Kemukiman  Lamteuba  dan  Hutan  ibarat  dua  sisi mata uang yang saling berkelindan dan member identitas.
Sejak  pembalakan  liar  yang  terjadi  pascatsunami,  Lamteuba  menghadapi ancaman  banjir  bandang  dan  isu  akan  kerusakan  hutan  yang  menyebar  dan menghantui  masyarkat.  Berkurangnya  suhu  dingin  dan  ancaman-ancaman  yang menyebar  bak  rumor  mendorong  warga  dan  masyarakat  mengambil  sikap  untuk membatasi  penebangan  liar  yang  kerap  terjadi.  Penebangan  liar  tak  hanya dilakukan  oleh  warga  lokal,  pun  melibatkan  sebagian  warga  Lamteuba  yang menjadi  agen  kayu.  Apalagi,  saat  ganja  sebagai  komoditas  yang  pernah  “naik daun”  di  Lamteuba  telah  lama  dilarang  oleh  pemerintah,  karena  masuk  jenis narkoba.  Banyak  penduduk  yang  kehilangan  mata  pencaharian  saat  itu,  maka industri  kayu  menjadi  pilihan  warga  seiring  permintaan  kayu  yang  tinggi  dari Banda Aceh dalam rangka proses rehabilitas dan rekonstruksi Aceh pascatsunami. Tindakan tanpa pengontrolan ini yang berujung pada kesadaran masyarakat akan wilayah  mereka  yang  kian  krisis  dan  begitu  dekat  dengan  bencana,  mendorong Mukim dan warga secara bersama melawan praktik illegal tersebut. Tentunya, ada pola komunikasi yang dilangsungkan oleh Mukim dalam rangka membangkitkan kesadaran warga Lamteuba.
Dalam  studi  sosial,  keberadaan  budaya  dan  komunikasi  diakui  memiliki hubungan  timbal  balik,  ibarat  dua  sisi  mata  uang.  Bagaimanapun,  budaya  telah menjadi  bagian  dari  perilaku  komunikasi,  selanjutnya  komunikasi  pun  turut menentukan,  memelihara,  mengembangkan  atau  mewaris  budaya.  Seperti  kata Edward T. Hall jika budaya adalah komunikasi pun sebaliknya komunikasi adalah budaya. 8 Lebih  lanjut,  dapat  dipahami  jika  komunikasi  merupakan  mekanisme
8 Mulyana,  Deddy. Ilmu  Komunikasi;  Suatu  Pengantar. Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya. 2007. 6-7.
dalam  rangka  mensosialisasikan  norma-norma  budaya  masyarakat,  secara horizontal (dari masyarakat ke masyarakat) pun vertikal (generasi ke generasi).
Adapun  demikian  menurut  Muhammad  dalam  bukunya Komunikasi Organisasi (2014),  bahwa  komunikasi  merupakan  aktivitas  dasar  manusia. Melalui  komunikasi,  manusia  dapat  saling  berhubungan  satu  sama  lain  di  setiap arena. Karena itu, dapat dipastikan tidak ada manusia yang tidak terlibat aktivitas komunikasi  mengingat  ini  merupakan  kebutuhan  primer  dalam  kelangsungan hubungan sosial. 9 Untuk mewujudkan pola komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi,  maka  perlu  dipahami  dan  ditingkatkan  dalam  rangka  penyempurnaan komunikasi.
Dalam konteks komukasi budaya yang dilakukan oleh Mukim Lamteuba, merujuk pada pendapat Larry A. Samovar dan Richard E. Porter bahwa ada enam unsure  budaya  yang  secara  langsung  memperngaruhi  persepsi  ketika  manusia berinteraksi;
1. Kepercayaaan ( beliefs ), nilai ( values ), dan sikap ( attitudes ).
2. Pandangan dunia ( worldview )
3. Organisasi sosial ( social organization )
4. Tabiat manusia ( human nature )
5. Orientasi kegiatan ( activity orientation )
6. Persepsi  tentang  diri  dan  orang  orang  lain  ( perception  of  self  and others ) 10
Dalam  konteks  kepercayaan,  mungkin  kepercayaan  bangsa  Israel  pada tanah  Palestina  sebagai  tanah  yang  dijanjikan  Tuhan  dapat  dijadikan  ukuran,  di mana kapan saja mereka tetap berupaya memperoleh tanah tersebut. Pun demikian bagi  Muslim  Palestina  yang  mempercayai  bahwa  tanah  tersebut  diperuntukkan bagi  mereka  yang  mentaati  perintah  Tuhan  dan  menjadi  kiblat  kedua  setelah Mekkah. Karena itu, pertentangan kedua bangsa ini dipengaruhi oleh kepercayaan keduanya.  Pun  demikian  dalam  konteks  Mukim,  kepercayaan  sebagian masyarakat  seperti  Lamteuba  dalam  konteks  pemerintahan  Mukim  mendorong
9 Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2014. 1.
10 Mulyana,  Deddy. Ilmu  Komunikasi;  Suatu  Pengantar. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. 2007. 214-217.
mereka  untuk  tetap  mengikuti  suara  dan  perlawanan  Mukim  pada  pelaku penebangan  liar  yang  mengancam  kenyamanan  mereka.  Karena  itu,  komunikasi budaya yang dilakukan Mukim dengan masyarakatnya telah berbasis kepercayaan sebagai salah satu unsur budaya dalam komunikasi.
Perangkat  Adat  di  Aceh  dalam  konteks  ini  Mukim,  sejak  dahulu  telah menjadi  komponen  penting  dalam  rangka  menjaga  dan  merawat  nilai  serta kearifan lokal di tengah masyarakat. Keberadaan Mukim dan Imeum Mukim telah sering  disebut  dalam  banyak  studi  karena  keberadaannya  dalam  struktur pemerintahan lokal yang memiliki kekuatan menjaga norma, nilai adat dan fungsi sosial  di  tengah  masyarakat . 11 Seyogjanya,  Mukim  dibantu  oleh  beberapa perangkat  adat  lain  yang  amat  vital  perannya  menjaga  kedaulatan  sumber  daya alam, mulai dari air hingga darat (Panglima Laot, Pawang Glee, Pawang Krueng- red).  Mukim  adalah  wadah  dan  payung  beberapa  gampong  di  Aceh.  Dalam konteks historis, Mukim berkonotasi pada mesjid, karena beberapa gampong yang hanya memiliki meunasah tempat beribadah sepakat membentuk satu mesjid per- kemukiman  dahulunya,  sebagai  pusat  dari  titik  kumpul  seluruh  gampong, terutama setiap hari Jumat. Keterlekatan Mukim dengan agama (Islam) ini pulalah yang  mendorong  keberadaan  Mukim  mendapat  kepercayaan  penuh  bagi masyarakat.
Pada  studi  komunitas  Mukim  Lamteuba,  pola  komunikasi  budaya  yang dilangsungkan  dapat  dengan  mudah  berlangsung  bersama  masyarakat  sebagai rakyat Mukim. Kesatuan identitas sebagai Mukim Lamteuba dan kesadaran akan otoritas  keberadaan  Mukim  telah  menghantarkan  posisi  Mukim  terhormat  di tengah  masyarakat.  Apalagi,  keberadaan  Camat  sebagai  pemerintah  administratif paling  bawah  dalam  struktur  pemerintahan  negara  tidak  ada  di  Lamteuba, melainkan  tunduk  di  bawah  Kecamatan  Seulimum  yang  jaraknya  jauh  dari Kemukiman  Lamteuba.  Kondisi  ini  melatenkan  keberadaan  Mukim  sebagai kepala tunggal dalam memerintah masyarakat secara adat.
11 Mengenai  lembaga  adat  dan  istilahnya  dapat  dibaca  dalam Ensklopedia  Budaya  Adat Aceh (Badruzzaman  Ismail,  dkk,  2018),  dan  Badruzzaman  Ismail Nilai-Nilai  Adat  Aceh  Sebagai Potensi Spirit Pembangunan Kesejahteraan (Refleksi Otobiografi) (2017).
Gerakan perlawanan biasanya dibangun dengan pola komunikasi dari rapat di Meunasah (surau)  dan  warung  kopi  bersama  warga  dan  Mukim.  Pola komunikasi  seperti  ini  dikenal  dengan  istilah  komunikasi  organisasi ( organizational communication ) karena bersifat formal dan informal, dilangsukan secara  diadik,  antarpribadi  dan  sekali-kali  bersifat  publik. 12 Selain  itu,  kesadaran akan  ancaman  terhadap  bencana  alam  menjadi  modal  utama  komunikasi  dalam rangka membangkitkan semangat perlawanan pada tindakan culas pelanggar adat (penebangan  liar).  Wacana  ancamana  akan  bencana  alam  menjadi  isu  yang membangkitkan  kesadaran  kolektif  masyarakat  Lamteuba  untuk  melawan  dan melarang pelaku illegal logging di Lamteuba. Tindakan ini tentu telah mendorong apa  yang  dinamai  dengan  orientasi  kegiatan  ( activity  orientation )  yang  harus dicapai bersama dalam rangka konservasi wilayah adat Mukim.
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Mukim  Lamteuba  dengan  bermodal otoritas  adat  membuktikan  jika  simbol  adat  masih  berfungsi  kental  di  beberapa tempat  di  Aceh,  terutama  kawasan-kawasan  yang  jauh  dari  kontrol  pusat pemerintahan seperti kecamatan, dan masyarakat yang memiliki identitas tunggal seperti  Kemukiman  Lamteuba.  Apa  yang  dipraktikkan  oleh  Mukim  Lamteuba menjadi lesson  learn jika  perlawanan  terhadap  kondisi  anomali  seperti pengrusakan  hutan  dapat  dilakukan  dengan  modal  otoritas  adat  dan  pola komunikasi organisasi yang efektif. Padahal, dalam konteks sekarang, di beberapa tempat  justru  posisi  Mukim  melemah  secara  fungsi  adat,  karena  kehadiran Geuchik yang diakui oleh pemerintah sebagai Kepala Desa. Adapun Mukim, tak memiliki kejelasan regulasi dari pemerintah, selain pengakuan masyarakat sebagai elit warisan sejarah yang diakui keberadaannya dalam struktur adat.
Sebagaimana diketahui, fungsi Mukim selain payung tempat terintegrasinya gampong-gampong, juga menjadi pusat kekuasaan federal dulunya (Hurgronje, 1996). Karena itu, setiap kemukiman memiliki wilayah ulayat sesuai sumber  daya  yang  ada-sebagai  kantong-kantong  produksi  dan  ekonomi masyarakat.  Mukim  yang  berdampingan  dengan  pesisir  memiliki  laut  sebagai ulayat, pun demikian Mukim yang hidup di daratan, biasanya memiliki seuneubok (kebun-red)  dan  hutan  sebagai  kawasan  ulayat.  Menjaga  kedaulatan  dan
kelestarian sumber daya ulayat tersebut merupakan tanggungjawab penuh Mukim dan  perangkat  adat  di  sekitarnya.  Ironinya,  sejak  melemahnya  peran  Mukim  di Aceh  yang  ditandai  ter-degredasinya  fungsi  Mukim  akibat  terlalu  jauh  ikut campur  peran  negara  dan  beberapa  peristiwa  politik  (konflik-red)  di  Aceh,  ikut berimbas pada melemahnya kepedulian pada sumber daya alam sekitar.
Namun,  di  tengah  melemahnya  peran  Mukim  tersebut,  beberapa  Mukim justru masih berfungsi maksimal di Aceh. Salah satunya adalah Mukim Lamteuba, Aceh Besar periode pasctsunami. Bagaimanapun, kemukiman yang tergolong jauh dari  pusat  kota  dan  terletak  dikelililingi  oleh  hutan  lembah  Seulawah  ini  pernah memberikan lesson  learn penting  bagaimana  seharusnya  peran  perangkat  adat memitigasi bencana alam. Sosok Mukim yang berani melawan hegemoni oknum pelaku illegal logging dikenal luas oleh masyarakat setempat, terutama peran dan keberaniannya  melindungi  masyarakat  dari  ekses  konflik  Aceh,  dan  melawan hegemoni  pemodal  yang  merambah  hutan  Lamteuba  pascakonflik.  Cerita  dan pengalaman  Mukim  di  Lamteuba hingga  sekarang  masih  dikenang  oleh masyarakat yang berada di lembah pegunungan Seulawah dan kini akan dijadikan salah satu kawasan dari program geothermal pembangkit listrik.

## KESIMPULAN
Mukim sebagai salah satu posisi perangkat adat di era sejarah yang masih eksis  hingga  sekarang,  di  beberapa  tempat  menunjukkan  perannya  yang  masih berfungsi secara kuat dan dipercaya oleh masyarakat sebagai patron adat. Karena itu,  peran  Mukim  Lamteuba  Aceh  Besar  dalam  rangka  melawan  gempuran pengrusakan  hutan  oleh  oknum illegal  logging menujukkan  peran  Mukim merupakan  perangkat  yang  masih  efektif  dalam  konteks  pemberdayaan masyarakat.
Studi ini menunjukkan jika keberhasilan peran Mukim Lamtuba melawan praktik  penjarahan  hutan  pascatsunami  akibat  tingginya  kebutuhan  kayu  dalam rangka  rekonstruksi  Aceh  bukan  hanya  disebabkan  otoritas  Mukim  sebagai punggawa  adat,  melainkan  pola  komunikasi  yang  dibangun  bersifat  komunikasi organisasi,  dengan  cara  merangkul  masyarakat,  dan  membangun  kesadaran masyarakat  Lamteuba  sebagai  masyarakat  adat  yang  memiliki  kewajiban
melindungi  hutan  mereka  dari  ancaman  dan  potensi  bencana  alam  yang  dapat mengancam kapan saja.
Bagaimanapun, studi terhadap pola komunikasi dengan mengambil subjek setting  budaya  dan  masyarakat  lokal  harus  terus  digalakkan  untuk  menemukan hasil  penelitian  yang  bersifat lesson  learn dari  kearifan  lokal  masyarakat.  Studi pola komunikasi Mukim merupakan salah satu upaya membongkar peran kearifan lokal yang memiliki fungsi selalin tata kelola pemerintahan lokal, juga bagian dari konservasi  alam  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  bermodal kepercayaan pada patron adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fairusy, Muhajir. Retrospeksi Budaya Himespheric Islam di Zawiyah Tanoh Abee. Pustaka Larasan. Bali. 2016.
Hurgronje, C. Snouck. Aceh, Rakyat, dan Adat Istiadat. 1996.
Ibrahim, Muslim. Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh: Pencegahan  Korupsi  di  Sektor  Kehutanan, Banda  Aceh:  MAA  Aceh  & SIAP II. 2015.
Ismail, Badruzzaman. Nilai-Nilai Adat Aceh Sebagai Potensi Spirit Pembangunan Kesejahteraan (Refleksi Otobiografi), Banda Aceh: MAA Aceh. 2017. Ismail, Badruzzaman. Budaya adat, situs sejarah dan hukum dalam Membangun Aceh Hebat. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2018.
Ismail,  Badruzzaman,  dkk. Ensklopedia  Budaya  Adat  Aceh, Banda  Aceh:  MAA Aceh. 2018.
Liliweri, Alo. Sosiologi & Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2014. Mulyana,  Deddy. Ilmu  Komunikasi;  Suatu  Pengantar. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. 2007.
Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
Ramli,  Affan. Adat  Berdaulat;  Melawan  Serbuan  Kapitalisme  di  Aceh. Yogyakarta: INSISTPress. 2015.
Zainuddin,  Muslim. Media  Syariah;  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  dan  Pranata Sosial, Vol. 19, No.2, Juli-Desember 2017.