## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Hukum Lingkungan: Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Makassar
Arry Irawan 1 , Patawari 2
1 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Jl. Rappocini Raya, Kota Makassar, 90222 E-mail:  wirawanarry8@gmail.com
2 Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Timur, Jl. Rappocini Raya, Kota Makassar, 90222 E-mail: patawari@uit.ac.id
Abstract-This  study  aims  to  examine  the  urgency  of  applying  environmental  law  in  waste  management  and  its  impact  on environmental protection, public health, and the achievement of sustainable development goals. This research method uses a qualitative approach. The data collection stage is done through interviews, observations, and document reviews. Observation of this research was carried out by direct observation at the location of the Final Disposal Site (TPA) in Makassar City and the  surrounding  urban  environment.  The  document  review  is  needed  to  collect  data  in  the  form  of  reports  or  information related to the implementation of local regulation number 4 of 2011 concerning Waste Management in Makassar City. The documents  include  regional  regulation  number  4  of  2011  concerning  waste  management  in  Makassar  City,  data  on  the amount  of  waste  entering  Antang  Landfill,  and  evaluation  data  related  to  waste  management  in  Makassar  City.  After  the data has been collected, the process of processing and analyzing the research data is carried out. The data was analyzed by utilizing  the  Nvivo  12  Plus  tool.  The  main  finding  of  this  research  is  that  the  application  of  environmental  law  in  waste management is urgent because it is directly related to maintaining a clean and healthy environment, although the effort has been implemented, but it is still considered to need optimization. Environmental law plays a central role in regulating waste management  practices  that  are  safe,  environmentally  friendly,  and  in  accordance  with  established  standards.  The  main recommendations  of  this  study  are  the  need  to  strengthen  the  application  of  environmental  law  in  waste  management, increase public understanding of the importance of sustainable waste management practices, and promote green technology innovation in waste management to achieve sustainable development goals.
Keywords-: Environmental law; regulation; local regulation; waste

## I. PENDAHULUAN
Masalah  sampah  perkotaan  merupakan  salah  satu  masalah  lingkungan  yang  sangat  kompleks  dan  sulit  untuk  diatasi. 1 Beberapa  permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  pengelolaan  sampah  perkotaan  yaitu  volume  sampah  yang  semakin meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan  kota. 2 Selain  itu,  keterbatasan  lahan  dan  tempat pembuangan  untuk  menampung  sampah  dianggap  belum  cukup  memadai. 3 Kurangnya  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  sampah  juga  merupakan  masalah  serius. 4 Adapun  keterbatasan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  untuk melakukan  pengelolaan  sampah  yang  efektif  dan  berkelanjutan  juga  menjadi  permasalahan  di  beberapa  wilayah  perkotaan  di banyak  negara. 5 Masalah  sampah  perkotaan  jika  tidak  segera  diatasi,  maka  sangat  berdampak  pada  lingkungan  dan menyebabkan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan 6 .  Beberapa  dampak  sampah  pada  lingkungan  yaitu  pencemaran  air  dan pencemaran udara. 7
1 Gholamreza Haseli et al., “Sustainable Resilient Recycling Partner Selection for Urban Waste Management: Consolidating Perspectives of Decision-Makers and Experts,” Applied Soft Computing 137 (2023): 110120, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110120.
2 V. R.Sankar Cheela et al., “Pathways to Sustainable Waste Management in Indian Smart Cities,” Journal of Urban Management 10, no. 4 (2021): 419–29, https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.05.002.
3 Moses  Mosonsieyiri  Kansanga  et  al.,  “Of  Waste  Facility  Siting  and  Relational  Geographies  of  Place:  Peri-Urban  Landfills,  Community  Resistance and  the Politics of Land Control in Ghana,” Land Use Policy 96 (2020): 104674, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104674.
4 Efi  Drimili  et  al.,  “Public  Views  and  Attitudes  about  Municipal  Waste  Management:  Empirical  Evidence  from  Athens,  Greece,” Waste  Management  and Research 38, no. 6 (2020): 614–25, https://doi.org/10.1177/0734242X20911708.
5 Justice Kofi Debrah, Diogo Guedes Vidal, and Maria Alzira Pimenta Dinis, “Raising Awareness on Solid Waste Management through Formal Education for Sustainability: A Developing Countries Evidence Review,” Recycling 6, no. 1 (2021): 1–21, https://doi.org/10.3390/recycling6010006.
6 Ali Daryabeigi Zand and Azar Vaezi Heir, “Emerging Challenges in Urban Waste Management in Tehran, Iran during the COVID-19 Pandemic,” Resources, Conservation & Recycling 162 (2020): 105051, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105051.
7 Prince  O.  Ukaogo,  Ugochukwu  Ewuzie,  and  Chibuzo  V.  Onwuka,  “Environmental  Pollution:  Causes,  Effects,  and  the  Remedies,”  in Microorganisms  for Sustainable Environment and Health (Elsevier, 2020), 419–29, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819001-2.00021-8.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Masalah  sampah  perkotaan  tidak  hanya  berdampak  pada  kualitas  lingkungan,  tetapi  juga  berdampak  pada  kesehatan masyarakat  dan  perekonomian. 8 Maka  demikian,  diperlukan  upaya  dan  kerjasama  yang  lebih  baik  dari  semua  pihak. 9 Khususnya  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  sampah  perkotaan  dengan  cara  yang  efektif  dan  berkelanjutan. 10 Pemerintah memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  pengolahan  sampah,  baik  dari  segi  regulasi  maupun  pengelolaan. 11 Dalam  hal  ini, pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  undang-undang  dan  peraturan  yang  mengatur  mengenai  pengelolaan sampah, 12 seperti  peraturan  tentang  pengelolaan  sampah  perkotaan. 13 Pemerintah  juga  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi pelaksanaan  pengelolaan  sampah  oleh  masyarakat  dan  instansi  terkait,  serta  memberikan  sanksi  bagi  mereka  yang  melanggar peraturan  pengelolaan  sampah. 14 Dalam  pengolahan  sampah,  pemerintah  juga  memiliki  kewenangan  untuk  membangun  dan mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau fasilitas pengolahan sampah lainnya. 15
Sampah juga menjadi perhatian khusus di Kota Makassar, di mana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang berada di Kelurahan  Antang,  Kecamatan  Manggala,  Kota  Makassar  telah  melebihi  kapasitasnya.  Kondisi  sampah  saat  ini  dikawasan tersebut  sudah  mencapai  ketinggian  lebih  dari  20  meter.  Hal  tersebut  menjadi  topik  pembahasan  di  dalam  peraturan  daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Saat ini, jumlah sampah di Makassar kian bertambah seiring dengan pertambahan  penduduk.  Akibatnya,  sampah  menjadi  menumpuk  dan  menimbulkan  masalah  yang  tidak  pernah  tuntas.  Untuk mengatasinya, perlu penanganan sampah yang serius. Upaya yang telah dilakukan setelah merumuskan peraturan daerah nomor 4 2011 tersebut yaitu mensosialisasikan peraturan tersebut ke masyarakat. 16
Penelitian tentang hukum lingkungan terkait implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah perkotaan seperti di Kota  Makassar  masih  sangat  minim  dilakukan.  Meski  demikian,  masih  terdapat  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  yang dianggap  relevan  dan  mendukung  penelitian  ini. Pertama, hukum  lingkungan  adalah  cabang  hukum  yang  berfokus  pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mencegah atau membatasi kerusakan lingkungan dan menciptakan  lingkungan  yang  sehat. 17 Kedua, sampah  perkotaan  mengandung  risiko  yang  dapat  membahayakan  kesehatan manusia  dan  lingkungan,  sehingga  diperlukan  penegakan  hukum  lingkungan. 18 Ketiga, setiap  negara  memiliki  peraturan  dan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah. 19 Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang  mengatur pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Rumah  Tangga. 20 Keempat, dengan  adanya  hukum lingkungan yang memadai, maka dapat mengurangi risiko dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. 21 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  peraturan  daerah  tersebut  dapat  diimplementasikan, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, dan menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini dapat melihat apakah penerapan peraturan daerah tersebut berhasil meningkatkan tingkat kebersihan lingkungan dan  kesehatan  masyarakat  atau  sebaliknya.  Pertanyaan  penelitian  ini  diuraikan  sebagai  berikut.  (a)  Bagaimana  implementasi Peraturan  Daerah  (Perda)  nomor  4  tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah  di  Kota  Makassar?  (b)  Apa  saja  hambatan  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi perda tersebut di Kota Makassar, dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang  muncul  dalam  implementasi  tersebut?  Kontribusi  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar,  termasuk
8 Hari  Bhakta  Sharma  et  al.,  “Challenges,  Opportunities,  and  Innovations  for  Effective  Solid  Waste  Management  during  and  Post  COVID-19  Pandemic,” Resources, Conservation and Recycling 162 (2020): 105052, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105052.
9 María  Margallo  et  al.,  “Enhancing  Waste  Management  Strategies  in  Latin  America  under  a  Holistic  Environmental  Assessment  Perspective:  A  Review  for Policy Support,” Science of the Total Environment 689 (2019): 1255–75, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.393.
10 Walter  Leal  Filho et al., “Benchmarking Approaches and Methods  in the Field of Urban Waste Management,” Journal of Cleaner Production 112 (2016): 4377–86, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.065.
11 Lei  Du  et  al.,  “Evolutionary  Game  Analysis  of  Stakeholders’  Decision-Making  Behaviours  in  Construction  and  Demolition  Waste  Management,” Environmental Impact Assessment Review 84 (2020): 106408, https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106408.
12 David  Shiers  et  al.,  “Implementing  New  EU  Environmental  Law:  The  Short  Life  of  the  UK  Site  Waste  Management  Plan  Regulations,” Journal  of Environmental Planning and Management 57, no. 7 (2014): 1003–22, https://doi.org/10.1080/09640568.2013.776952.
13 Venkatesha  Murthy  and  Seeram  Ramakrishna,  “A  Review  on  Global  E-Waste  Management:  Urban  Mining  towards  a  Sustainable  Future  and  Circular Economy,” Sustainability (Switzerland) 14, no. 2 (2022): 647, https://doi.org/10.3390/su14020647.
14 Bing Zhang et al., “Why Do Firms Engage in Environmental Management? An Empirical Study in China,” Journal of Cleaner Production 16, no. 10 (2008): 1036–45, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2007.06.016.
15 Yun  Arifatul  Fatimah  et  al.,  “Industry  4.0  Based  Sustainable  Circular  Economy  Approach  for  Smart  Waste  Management  System  to  Achieve  Sustainable Development Goals: A Case Study of Indonesia,” Journal of Cleaner Production 269 (2020): 122263, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122263.
16 legion-news.com,  “Sosialisasi  Perda  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Sampah,  Wahab  Tahir:  Minta  Semua  Pihak  Berperan  Aktif,” Legion- News.Com , September 26, 2021, https://bit.ly/40PVqYz.
17 Elli  Louka, International  Environmental  Law:  Fairness,  Effectiveness,  and  World  Order (New  Jersey:  Cambridge  University  Press,  2006), https://doi.org/10.1017/CBO9780511618109.
18 Dan Marek, Michael Baun, and Marcin Dąbrowski, “The Challenge of Implementing European Union Environmental Law in the New Member States: The Urban Waste Water Treatment Directive in the Czech Republic and Poland,” Environment and Planning C: Politics and Space 35, no. 6 (2017): 1117–1135, https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0263774X16686071.
19 Rashmi  Anoop  Patil  and  Seeram  Ramakrishna,  “A  Comprehensive  Analysis  of  E-Waste  Legislation  Worldwide,” Environmental  Science  and  Pollution Research 27, no. 13 (2020): 14412–31, https://doi.org/10.1007/s11356-020-07992-1.
20 Edy  Nurcahyo  and  Ernawati  Ernawati,  “Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  Di  Desa  Mabulugo,  Kabupaten Buton,” Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (2019): 31–37, https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.1940.
21 Franz  Xaver  Perrez,  “The  Role  of  the  United  Nations  Environment  Assembly  in  Emerging  Issues  of  International  Environmental  Law,” Sustainability (Switzerland) 12, no. 14 (2020): 20–21, https://doi.org/10.3390/su12145680.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tantangan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini  dapat  membantu  pemerintah  daerah  dan  lembaga  terkait untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan memperkuat peraturan yang ada. 22

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Hukum lingkungan
Hukum  lingkungan  memiliki  tugas  yang  kompleks  dan  beragam,  termasuk  mengatur  pemanfaatan  sumber  daya  alam, pengelolaan  limbah,  pelestarian  ekosistem,  serta  perlindungan  terhadap  spesies  yang  terancam  punah.  Dalam  hal  ini,  hukum lingkungan  memiliki  dua  dimensi  penting  yaitu  preventif  dan  represif.  Aspek  preventif  melibatkan  pembuatan  regulasi  dan kebijakan  yang  mendorong  praktik-praktik  berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan,  sementara  aspek  represif  berkaitan  dengan penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  yang  merugikan  lingkungan. 23 Dalam  konteks  global,  kerjasama internasional dalam bidang hukum lingkungan juga  menjadi faktor penting. Banyak isu lingkungan seperti perubahan iklim, 24 pengelolaan sumber daya air dan laut lintas batas, serta  adopsi teknologi yang ramah lingkungan juga  memerlukan kerja sama antarnegara. 25 Oleh  karena itu, hukum lingkungan juga  mencakup perjanjian-perjanjian internasional  yang  mengatur tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global. Dengan demikian, hukum lingkungan memainkan peran vital dalam menjaga dan memulihkan keseimbangan ekosistem alam.
Seiring  dengan  perubahan  lingkungan  global  yang  semakin  kompleks,  hukum  lingkungan  juga  terus  berkembang  dan menyesuaikan  diri  untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  baru.  Dalam  era  ini,  kesadaran  akan  pentingnya  hukum  lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan planet ini. 26 Hukum  lingkungan  juga  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  konteks  pengelolaan  sampah.  Pengelolaan  sampah adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  pelestarian  lingkungan,  karena  limbah  yang  tidak  terkelola  dengan  baik  dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. 27 Dalam hal ini, hukum lingkungan berperan dalam mengatur praktek-praktek  pengelolaan  sampah  yang  ramah  lingkungan  dan  aman. Secara  keseluruhan,  hukum  lingkungan  berperan krusial  dalam  pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan  dan  perlindungan  lingkungan  dari  dampak  negatif  sampah.  Dengan adanya  peraturan  yang  kuat  dan  penegakan  yang  tegas,  diharapkan  praktik  pengelolaan  sampah  akan  menjadi  lebih  ramah lingkungan, sehingga membantu menjaga keberlanjutan bumi.

## B. Peraturan daerah
Peraturan  daerah,  atau  yang  sering  disingkat  menjadi  Perda,  adalah  bagian  penting  dari hukum  lingkungan  di  tingkat  lokal atau  regional.  Perda  adalah  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah,  seperti  kabupaten  atau  kota,  untuk  mengatur masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan lingkungan hidup di wilayah mereka. Perda memiliki peran yang krusial dalam implementasi  kebijakan  lingkungan  di  tingkat  lokal  dan  dalam  mengakomodasi  kebutuhan  serta  karakteristik  unik  dari  suatu daerah  tertentu.  Salah  satu  fungsi  utama  dari  Perda dalam  hukum  lingkungan  adalah  memberikan  landasan  hukum  yang  jelas untuk  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  di  tingkat  lokal.  Misalnya,  Perda  dapat  mengatur  tentang  zonasi lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai, atau pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah dapat secara spesifik mengatasi masalah-masalah lingkungan yang menjadi prioritas dalam lingkup wilayah mereka. 28 Selain itu, Perda juga memiliki peran dalam mengatur pengelolaan sampah di tingkat lokal. Perda dapat mengatur tata cara pengumpulan,  pengangkutan,  pengolahan,  dan  pembuangan  sampah  dalam  suatu  daerah.  Hal  ini  penting  untuk  memastikan bahwa  pengelolaan  sampah  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  lingkungan  yang  berkelanjutan  dan  aman  bagi masyarakat. 29 Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  implementasi  dan  penegakan  Perda  sangat  penting  dalam  menjalankan fungsinya.  Tanpa  penegakan  yang  efektif,  Perda  hanya  akan  menjadi  dokumen  tanpa  dampak  nyata.  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  perlu  memastikan  bahwa  peraturan-peraturan  dalam  Perda  dijalankan  dan  ditegakkan  dengan  ketat  agar tujuan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sampah dapat tercapai. Dalam konteks hukum lingkungan secara keseluruhan, Perda adalah alat yang sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan di tingkat lokal dan merespons kebutuhan
22 Alba Rocio Gutierrez Garzon et al., “Forest Sustainability in State Forest Management Plans: A Content Analysis,” Journal of Sustainable Forestry 41, no. 1 (2022): 92–113, https://doi.org/10.1080/10549811.2021.1884575.
23 Maria Maniadaki et al., “Reconciling Remote Sensing Technologies with Personal Data and Privacy Protection in the European Union: Recent Developments in Greek Legislation and Application Perspectives in Environmental Law,” Laws 10, no. 2 (2021): 33, https://doi.org/10.3390/laws10020033.
24 Ihyani  Malik  et  al.,  “Multi-Level  Governance  and  Digitalization  in  Climate  Change:  A  Bibliometric  Analysis,”  in International  Conference  on  Digital Technologies and Applications , ed. Saad Motahhir and Badre Bossoufi (Springer, Cham, 2023), 95–104.
25 Said Lestaluhu, Tawakkal Baharuddin, and Marno Wance, “International Journal of Sustainable Development and Planning Indonesian Policy Campaign for Electric Vehicles to Tackle Climate Change : Maximizing Social Media,” International  Journal  of  Sustainable  Development  and  Planning 18,  no.  8  (2023): 2547–53, https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijsdp.180826.
26 Denis Abessa, Ana Famá, and Lucas Buruaem, “The Systematic Dismantling of Brazilian Environmental Laws Risks Losses on All Fronts,” Nature Ecology and Evolution 3, no. 4 (2019): 510–11, https://doi.org/10.1038/s41559-019-0855-9.
27 Hazel Ann Nash, “The Revised Directive on Waste: Resolving Legislative Tensions in Waste Management?,” Journal of Environmental Law 21, no. 1 (2009): 139–49, https://doi.org/10.1093/jel/eqp001.
28 José Drummond and Ana Flávia Barros-Platiau, “Brazilian Environmental  Laws and Policies, 1934-2002: A Critical Overview,” Law and Policy 28, no. 1 (2006): 83–108, https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2005.00218.x.
29 Tamrin  Muchsin  and  Sri  Sudono  Saliro,  “Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Perspektif  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang Pengelolaan  Sampah,” Jurnal  Justisia :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata  Sosial 5, no. 2 (2020): 72, https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
unik  dari  setiap  wilayah.  Dengan  adanya  Perda  yang  baik,  diharapkan  bahwa  upaya  pelestarian  lingkungan  dan  pengelolaan sampah dapat lebih efektif dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah.

## C. Pengelolaan sampah
Pengelolaan  sampah  adalah  proses  yang  penting  dalam  menjaga  kebersihan  lingkungan  dan  mencegah  dampak  negatif terhadap kesehatan manusia serta ekosistem. Pengelolaan sampah meliputi berbagai tahapan, seperti pemilahan, pengangkutan, pemrosesan,  daur  ulang,  dan  pembuangan  akhir  sampah. 30 Urgensi  penerapan  hukum  lingkungan  dalam  pengelolaan  sampah sangatlah  besar  karena  berkaitan  erat  dengan  perlindungan  lingkungan  hidup,  kesehatan  masyarakat,  serta  pencapaian  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Penerapan  hukum  lingkungan  dalam  pengelolaan  sampah  sangat  penting  untuk  melindungi lingkungan. Sampah yang tidak dielola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem  alam.  Tanah  yang  tercemar  oleh  limbah  berbahaya  dapat  menyebabkan  degradasi  lahan,  sementara  pencemaran  air dapat  mengancam  keberlanjutan  sumber  daya  air.  Oleh  karena  itu,  hukum  lingkungan  memberikan  kerangka  kerja  yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan sampah sesuai dengan standar lingkungan yang ketat. 31
Selain  perlindungan  lingkungan,  penerapan  hukum  lingkungan  dalam  pengelolaan  sampah  juga  berhubungan  dengan kesehatan  masyarakat.  Sampah  yang  tidak  dikelola  dengan  baik  dapat  menjadi  sumber  penyakit  dan  polusi  udara  yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, hukum lingkungan berperan dalam mengatur praktik pengelolaan sampah yang aman bagi  kesehatan  manusia.  Ini  mencakup  pengaturan  pengelolaan  sampah  berbahaya,  seperti  bahan  kimia  beracun,  agar  tidak membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengolahan sampah. Selanjutnya, penerapan hukum lingkungan dalam pengelolaan  sampah  juga  memiliki  urgensi  dalam  menciptakan  tatanan  hukum  yang  jelas  dan  akuntabel.  Hukum  lingkungan memberikan  kerangka  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  menegakkan  aturan-aturan  terkait  pengelolaan  sampah.  Ini membantu dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran dan memberikan dasar hukum bagi lembaga penegak hukum untuk bertindak  tegas.  Akuntabilitas  ini  penting  untuk  mendorong  praktik  pengelolaan  sampah  yang  sesuai  dengan  hukum  dan menghindari  pelanggaran.  Terakhir,  pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan  dan  sesuai  dengan  hukum  lingkungan  juga mendukung  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Praktik  pengelolaan  sampah  yang  baik  dapat  membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi tekanan pada sumber daya alam, dan menciptakan peluang bagi daur  ulang  dan  pengembangan  teknologi  hijau. 32 Dengan  demikian,  hukum  lingkungan  menjadi  alat  penting  dalam  mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam konteks pengelolaan sampah.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Tahap  pengumpulan  data  yaitu  dilakukan  melalui  wawancara, observasi,  dan  telaah  dokumen.  Wawancara  ini  dilakukan  di  komisi  D  DPRD  Kota  Makassar  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota Makassar. Observasi penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi Tempat Pembuangan Akhir  (TPA)  di  Kota  Makassar  dan  lingkungan  perkotaan  sekitar.  Adapun  telaah  dokumen  diperlukan  untuk  mengumpulkan data berupa laporan atau informasi terkait implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota  Makassar.  Dokumen  tersebut  meliputi  peraturan  daerah  nomor  4  tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah  di  Kota Makassar,  data jumlah sampah yang masuk ke TPA Antang, dan data evaluasi terkait pengolahan sampah di Kota Makassar. Setelah  data  berhasil  dikumpulkan,  maka  dilakukan  proses  pengolahan  dan  analisis  data  penelitian.  Data  dianalisis  dengan memanfaatkan perangkat Nvivo 12 Plus. Nvivo 12 Plus  merupakan alat  yang berguna dalam  membantu peneliti  menganalisis data kualitatif. 33

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Peraturan  Daerah  (Perda)  nomor  4  tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah  di  Kota  Makassar  melibatkan sejumlah  tugas  yang  ditetapkan  untuk  Pemerintah  Kota,  sesuai  dengan  pasal  5  Perda  tersebut.  Tugas-tugas  ini  mencakup berbagai  aspek  pengelolaan  sampah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan  mempromosikan  praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung jawab untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  pengelolaan  sampah.  Dengan  menyelenggarakan  kampanye  pendidikan  dan  kesadaran, pemerintah dapat memotivasi masyarakat untuk memisahkan sampah dengan benar dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya peduli lingkungan di kota tersebut.
Selain  itu,  Pemerintah  Kota  juga  diharapkan  untuk  melakukan  penelitian  dan  pengembangan  teknologi  pengurangan  dan penanganan  sampah.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mencari  solusi  inovatif  dalam  mengelola  sampah,  termasuk  pemrosesan  sampah
30 Chunbo Zhang et al., “An Overview of the Waste Hierarchy Framework for Analyzing the Circularity in Construction and Demolition Waste Management in Europe,” Science of the Total Environment 803 (2022): 149892, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149892.
31 Shiers et al., “Implementing New EU Environmental Law: The Short Life of the UK Site Waste Management Plan Regulations.”
32 Sabaa  Ahmad  Khan,  “E-Products,  E-Waste  and  the  Basel  Convention:  Regulatory  Challenges  and  Impossibilities  of  International  Environmental  Law,” Review of European, Comparative and International Environmental Law 25, no. 2 (2016): 248–60, https://doi.org/10.1111/reel.12163.
33 Tawakkal  Baharuddin  et  al.,  “Online  Social  Trust  in  Government:  Analysis  of  Government  Policy  During  the  Covid-19  Pandemic,” in Proceedings  of the First International Conference on Democracy and Social Transformation, ICON-DEMOST 2021 (EAI, 2022), https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315575.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
menjadi  energi  atau  produk  bernilai  tambah  lainnya.  Dengan  demikian,  kota  dapat  mengurangi  dampak  lingkungan  dari penimbunan  sampah  di  tempat  pembuangan  akhir.  Pemerintah  Kota  Makassar  juga  memiliki  peran  dalam  memfasilitasi pengurangan,  penanganan,  dan  pemanfaatan  sampah.  Ini  mencakup  pengelolaan  persampahan  dan  penyediaan  prasarana  serta sarana  yang  diperlukan,  seperti  tempat  penampungan  dan  fasilitas  daur  ulang.  Upaya  ini  dapat  membantu  mengelola  sampah dengan lebih efisien.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Makassar diharapkan untuk mendorong penerapan teknologi spesifik lokal yang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  setempat.  Ini  mencerminkan  pendekatan  berbasis  lokal  untuk  pengelolaan  sampah  yang  dapat memperhitungkan  kondisi  dan  budaya  kota  tersebut.  Selain  itu,  Pemerintah  Kota  juga  diminta  untuk  mengkoordinasikan berbagai  pihak,  termasuk  lembaga  pemerintah  lainnya,  masyarakat,  dan  dunia  usaha,  untuk  mencapai  keterpaduan  dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah dan memastikan implementasi Perda  berjalan  lancar.  Secara  keseluruhan,  implementasi  Perda  nomor  4  tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah  di  Kota Makassar  melibatkan  berbagai  tugas  yang  mencakup  penyuluhan,  penelitian,  fasilitasi,  dan  koordinasi.  Dengan  menjalankan tugas-tugas  ini  dengan  baik,  diharapkan  Kota  Makassar  dapat  mencapai  pengelolaan  sampah  yang  lebih  efisien  dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Dalam  rangka  mengawasi  dan  mengendalikan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Makassar,  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan bertanggung jawab melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembinaan teknis tentang pengelolaan sampah kepada pihak terkait. Selain itu, mereka juga melakukan pemeriksaan terhadap instalasi, timbilan sampah, dan alat transportasi yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah. Melalui kegiatan ini, Dinas Pertamanan dan Kebersihan dapat memastikan bahwa  proses  pengelolaan  sampah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda), serta  dapat  meminta  laporan  dan  keterangan  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  tersebut.  Dengan  demikian, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sistematis dan transparan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Kota Makassar.
Pasal  6  huruf  d  dari  Peraturan  Daerah  (Perda)  nomor  4  tahun  2011  tentang  pengelolaan  sampah  di  Kota  Makassar menetapkan bahwa Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mencakup tempat pembuangan  sampah  sementara,  tempat  pembuangan  sampah  akhir,  pengangkutan  sampah  dari  tempat  pembuangan  sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, serta tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan umum yang dianggap perlu. Adapun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini sering mendapat pro kontra yaitu dilihat sebagai berikut:

## Gambar 1. TPA Antang di Kota Makassar
Pengelolaan  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  Antang  yang  menjadi  sumber  keluhan  bagi  warga  sekitar,  terutama  terkait dengan masalah bau dan dampak lingkungan lainnya, harus mendapatkan respon yang cepat dan efektif dari pemerintah.  Pasal 42  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  pengelolaan  sampah  di  Kota  Makassar  menegaskan  kewajiban  Pemerintah  Kota  untuk memberikan  kompensasi  kepada  individu  atau  warga  yang  menderita  dampak  negatif  akibat  kegiatan  penanganan  sampah  di tempat  pemrosesan  akhir  sampah.  Kompensasi  tersebut  dapat  berupa  berbagai  bentuk,  seperti  relokasi  bagi  yang  terkena dampak  besar,  pemulihan  lingkungan  yang  terpengaruh,  biaya  kesehatan  dan  pengobatan  bagi  yang  mengalami  masalah kesehatan  akibat  dampak  tersebut,  atau  bentuk  kompensasi  lain  yang  dianggap  sesuai.  Penentuan  jenis  kompensasi  dan mekanismenya  diatur  lebih  lanjut  melalui  Peraturan  Walikota,  sehingga  pemberian  kompensasi  dapat  dilakukan  secara  tertib

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
dan adil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang terdampak. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar  untuk  meminimalkan  dampak  negatif  terhadap  individu  dan  lingkungan  yang  mungkin  timbul  dalam  proses penanganan  sampah.  Meski  demikian,  pemerintah  perlu  melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  dalam  pengelolaan  TPA  tersebut, sehingga meminimalisir hambatan yang ada. Beberapa hambatan umum dalam implementasi Perda tersebut juga diidentifikasi dan dipetakan sebagai berikut:

## Gambar 2. Hambatan dalam mengimplementasikan Perda
Hambatan-hambatan  yang  diidentifikasi  dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  (Perda)  pengelolaan  sampah  di  Kota Makassar  mencerminkan  tantangan  yang  berkaitan  dengan  pemahaman,  sumber  daya,  dan  penegakan  hukum.  Salah  satu hambatan utama adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan lingkungan yang diatur dalam Perda tersebut. Dalam hukum lingkungan, penting untuk memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan lingkungan dapat memiliki dampak negatif yang  signifikan  terhadap  ekosistem  dan  kesehatan  manusia.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat  tentang  konsekuensi  hukum  dari  pelanggaran  aturan  lingkungan  serta  mendorong  kepatuhan  melalui  pendekatan pendidikan, penyuluhan, dan sanksi hukum yang tepat.
Selanjutnya,  hambatan terkait keterbatasan  sumber daya juga  menjadi fokus dalam hukum lingkungan. Untuk  menjalankan program  pengelolaan  sampah  yang  efektif,  pemerintah  daerah  memerlukan  investasi  dalam  infrastruktur  dan  teknologi  yang sesuai dengan standar lingkungan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan dapat memainkan peran penting dengan memberikan kerangka  hukum  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  dan  mengatur  kerjasama  antara  sektor  publik  dan  swasta  dalam  upaya pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan.  Pemerintah  dapat  merancang  kebijakan  insentif  dan  mekanisme  pendanaan  yang mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  hukum  lingkungan  juga  memiliki  peran  dalam  memperkuat  penegakan  hukum  yang  tegas. Penegakan  hukum  yang  kuat  dan  konsisten  dalam  kasus  pelanggaran  terhadap  Perda  pengelolaan  sampah  adalah  kunci  untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dihormati. Dalam hukum lingkungan, sanksi yang signifikan dapat menjadi deterren untuk  pelanggaran  lingkungan,  dan  oleh  karena  itu,  penting  untuk  memastikan  bahwa  lembaga  penegak  hukum  memiliki kapasitas dan dukungan yang cukup untuk menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan.
Implikasi kedepannya dari hambatan-hambatan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam mengintegrasikan hukum lingkungan, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah dan pihak  terkait harus bekerja sama untuk  mengatasi hambatan-hambatan ini dengan  memperkuat kerjasama  lintas  sektor,  meningkatkan  pemahaman  masyarakat,  dan  memastikan  penegakan  hukum  yang  tegas.  Selain  itu, investasi dalam teknologi hijau dan infrastruktur yang lebih baik harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.
Isu-isu  hukum  lingkungan  memang  harus  mendapat  perhatian  utama  dalam  perdebatan  dan  tindakan  terkait  pengelolaan sampah. Hukum lingkungan merupakan landasan hukum yang memberikan kerangka kerja untuk melindungi, melestarikan, dan mengatur  penggunaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup.  Dalam  konteks  pengelolaan  sampah,  hukum  lingkungan memiliki peran sentral dalam  mengatur tata cara pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta  memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak merusak lingkungan atau kesehatan manusia. Selain itu, isu-isu hukum lingkungan juga melibatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Hukum lingkungan sering kali mengakui hak partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang isu-isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Ini  menciptakan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  pemantauan  dan  perbaikan  sistem  pengelolaan sampah yang ada, serta memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili.
Selanjutnya,  hukum  lingkungan  juga  menyangkut  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  aturan  lingkungan. Ketika  peraturan-peraturan  yang  mengatur  pengelolaan  sampah  diabaikan  atau  dilanggar,  hukum  lingkungan  memberikan kerangka  hukum  untuk  menindak  pelanggaran  tersebut.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  yang  efektif  dalam  pengelolaan

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
sampah  merupakan  elemen  penting  dalam  menjaga  kepatuhan  terhadap  peraturan  dan  melindungi  lingkungan  dari  dampak negatif.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Hukum  lingkungan  memiliki  peran  sentral  dalam  mengatur  dan  memandu  pengelolaan  sampah  di  Kota  Makassar.  Namun, implementasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah menghadapi sejumlah hambatan, yang meliputi  ketidakpatuhan  masyarakat,  keterbatasan  sumber  daya,  dan  penegakan  hukum  yang  kurang  tegas.  Oleh  karena  itu, upaya  pengelolaan  sampah  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  di  masa  depan  harus  mempertimbangkan  aspek  hukum lingkungan  sebagai  bagian  integral  dalam  strategi.  Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  dengan  memperkuat  pendekatan pendidikan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan  sesuai  dengan hukum lingkungan atau perda yang berlaku. Program edukasi ini harus merinci konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap aturan  pengelolaan  sampah  dan  mengedukasi  masyarakat  tentang  tanggung  jawab  mereka  dalam  menjaga  lingkungan.  Ikut mengintegrasikan  aspek  hukum  lingkungan  ke  dalam  upaya  pengelolaan  sampah  di  Kota  Makassar,  maka  dapat  mencapai tujuan  pengelolaan  sampah  yang  lebih  berkelanjutan,  melindungi  lingkungan,  dan  memastikan  kesehatan  masyarakat  di  masa depan.
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  dapat  menjadi  dasar  bagi  perubahan  kebijakan  dan  peraturan  yang  lebih  efektif  dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar dan wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu  salah  satunya  adalah  ruang  lingkup  penelitian  yang  terbatas  pada  implementasi  Perda  pengelolaan  sampah  di  Kota Makassar. Isu-isu hukum lingkungan dan pengelolaan sampah dapat bervariasi di berbagai konteks geografis, sosial, dan politis. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada situasi yang berbeda. Selain itu, penelitian  ini  mungkin  tidak  mencakup  semua  aspek  dan  perspektif  yang  relevan  dalam  pengelolaan  sampah,  sehingga  perlu dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mendalaminya.  Meskipun  demikian,  penelitian  ini  dapat  menjadi  pijakan  awal  yang berharga untuk memahami tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan mempertimbangkan peran penting hukum lingkungan dalam proses tersebut.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Abessa, Denis, Ana Famá, and Lucas Buruaem. “The Systematic Dismantling of Brazilian Environmental Laws Risks Losses on All Fronts.” Nature Ecology and Evolution 3, no. 4 (2019): 510–11. https://doi.org/10.1038/s41559-019-0855-9.
Baharuddin,  Tawakkal,  Hasse  Jubba,  Achmad  Nurmandi,  and  Zuly  Qodir.  “Online  Social  Trust  in  Government:  Analysis  of  Government  Policy  During  the Covid-19  Pandemic.”  In Proceedings  of  the  First  International  Conference  on  Democracy  and  Social  Transformation,  ICON-DEMOST  2021 .  EAI, 2022. https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315575.
Cheela,  V.  R.Sankar,  Ved  Prakash  Ranjan,  Sudha  Goel,  Michele  John,  and  Brajesh  Dubey.  “Pathways  to  Sustainable  Waste  Management  in  Indian  Smart Cities.” Journal of Urban Management 10, no. 4 (2021): 419–29. https://doi.org/10.1016/j.jum.2021.05.002.
Debrah, Justice Kofi, Diogo Guedes Vidal, and Maria Alzira Pimenta Dinis. “Raising Awareness on Solid Waste Management through Formal Education for Sustainability: A Developing Countries Evidence Review.” Recycling 6, no. 1 (2021): 1–21. https://doi.org/10.3390/recycling6010006. Drimili,  Efi, Ruth  Herrero-Martin,  Juan  Suardiaz-Muro, and  Efthimios  Zervas.  “Public  Views  and  Attitudes about Municipal  Waste  Management:  Empirical Evidence from Athens, Greece.” Waste Management and Research 38, no. 6 (2020): 614–25. https://doi.org/10.1177/0734242X20911708. Drummond,  José,  and  Ana  Flávia  Barros-Platiau.  “Brazilian  Environmental  Laws  and  Policies,  1934-2002:  A  Critical  Overview.” Law  and  Policy 28,  no.  1
(2006): 83–108. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2005.00218.x.
Du, Lei, Yingbin Feng, Wei Lu, Lingkai Kong, and Zhi Yang. “Evolutionary Game Analysis of Stakeholders’ Decision-Making Behaviours in Construction and Demolition Waste Management.” Environmental Impact Assessment Review 84 (2020): 106408. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106408.
Fatimah, Yun Arifatul, Kannan Govindan, Rochiyati Murniningsih, and Agus Setiawan. “Industry 4.0 Based Sustainable Circular Economy Approach for Smart Waste  Management  System  to  Achieve  Sustainable  Development  Goals:  A  Case  Study  of  Indonesia.” Journal  of  Cleaner  Production 269  (2020): 122263. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122263.
Gutierrez Garzon, Alba Rocio, Pete Bettinger, Jesse Abrams, Jacek P. Siry, and Bin Mei. “Forest Sustainability in State Forest Management Plans: A Content Analysis.” Journal of Sustainable Forestry 41, no. 1 (2022): 92–113. https://doi.org/10.1080/10549811.2021.1884575.
Haseli,  Gholamreza,  Ali  Ebadi  Torkayesh, Mostafa  Hajiaghaei-Keshteli,  and  Sandra  Venghaus.  “Sustainable  Resilient Recycling  Partner  Selection  for  Urban Waste  Management:  Consolidating  Perspectives  of  Decision-Makers  and  Experts.” Applied  Soft  Computing 137  (2023):  110120. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110120.
Kansanga, Moses Mosonsieyiri, Abubakari Ahmed, Elias Danyi Kuusaana, Martin Oteng-Ababio, and Isaac Luginaah. “Of Waste Facility Siting and Relational Geographies of Place: Peri-Urban Landfills, Community Resistance and the Politics of Land Control in Ghana.” Land Use Policy 96 (2020): 104674. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104674.
Khan, Sabaa Ahmad. “E-Products, E-Waste and the Basel Convention: Regulatory Challenges and Impossibilities of International Environmental Law.” Review of European, Comparative and International Environmental Law 25, no. 2 (2016): 248–60. https://doi.org/10.1111/reel.12163.
Leal Filho, Walter, Luciana Brandli, Harri Moora, Jolita Kruopiene, and Åsa Stenmarck. “Benchmarking Approaches and Methods in the Field of Urban Waste Management.” Journal of Cleaner Production 112 (2016): 4377–86. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.065. legion-news.com.  “Sosialisasi  Perda  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Sampah,  Wahab  Tahir:  Minta  Semua  Pihak  Berperan  Aktif.” Legion- News.Com . September 26, 2021. https://bit.ly/40PVqYz.
Lestaluhu, Said, Tawakkal Baharuddin, and Marno Wance. “International Journal of Sustainable Development and Planning Indonesian Policy Campaign for Electric  Vehicles  to  Tackle  Climate Change :  Maximizing  Social Media.” International  Journal  of  Sustainable  Development  and  Planning 18,  no.  8 (2023): 2547–53. https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijsdp.180826.
Louka,  Elli. International  Environmental  Law:  Fairness,  Effectiveness,  and  World  Order .  New  Jersey:  Cambridge  University  Press,  2006. https://doi.org/10.1017/CBO9780511618109.
Malik, Ihyani, Andi Luhur Prianto, Nur Ismi Roni, Arifeen Yama, and Tawakkal Baharuddin. “Multi-Level Governance and Digitalization in Climate Change:
A Bibliometric Analysis.” In International Conference on Digital Technologies and Applications , edited by Saad Motahhir and Badre Bossoufi, 95–104.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Springer, Cham, 2023.
Maniadaki, Maria, Athanasios Papathanasopoulos, Lilian Mitrou, and Efpraxia-Aithra Maria. “Reconciling Remote Sensing Technologies with Personal Data and Privacy Protection in the European Union: Recent Developments in Greek Legislation and Application Perspectives in Environmental Law.” Laws 10, no. 2 (2021): 33. https://doi.org/10.3390/laws10020033.
Marek,  Dan, Michael  Baun, and Marcin  Dąbrowski.  “The  Challenge  of  Implementing  European  Union  Environmental  Law  in  the  New  Member  States:  The Urban Waste Water Treatment Directive in the Czech Republic and Poland.” Environment and Planning C: Politics and Space 35, no. 6 (2017): 1117– 1135. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0263774X16686071.
Margallo, María, Kurt Ziegler-Rodriguez, Ian Vázquez-Rowe, Rubén Aldaco, Ángel Irabien, and Ramzy Kahhat. “Enhancing Waste Management Strategies in Latin America under a Holistic Environmental Assessment Perspective:  A Review for Policy Support.” Science of the Total Environment 689 (2019): 1255–75. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.393.
Muchsin,  Tamrin,  and  Sri  Sudono  Saliro.  “Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Perspektif  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2015  Tentang Pengelolaan  Sampah.” Jurnal  Justisia :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata  Sosial 5,  no.  2  (2020):  72. https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455.
Murthy,  Venkatesha,  and  Seeram  Ramakrishna.  “A  Review  on  Global  E-Waste  Management:  Urban  Mining  towards  a  Sustainable  Future  and  Circular Economy.” Sustainability (Switzerland) 14, no. 2 (2022): 647. https://doi.org/10.3390/su14020647. Nash, Hazel Ann. “The Revised Directive on Waste: Resolving Legislative Tensions in Waste Management?” Journal of Environmental Law 21, no. 1 (2009): 139–49. https://doi.org/10.1093/jel/eqp001.
Nurcahyo,  Edy,  and  Ernawati  Ernawati.  “Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  Di  Desa  Mabulugo,  Kabupaten Buton.” Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (2019): 31–37. https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.1940. Patil,  Rashmi  Anoop,  and  Seeram  Ramakrishna.  “A  Comprehensive  Analysis  of  E-Waste  Legislation  Worldwide.” Environmental  Science  and  Pollution Research 27, no. 13 (2020): 14412–31. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07992-1.
Perrez,  Franz  Xaver.  “The  Role  of  the  United  Nations  Environment  Assembly  in  Emerging  Issues  of  International  Environmental  Law.” Sustainability (Switzerland) 12, no. 14 (2020): 20–21. https://doi.org/10.3390/su12145680.
Sharma,  Hari  Bhakta,  Kumar  Raja  Vanapalli,  VR  Shankar  Cheela,  Ved  Prakash  Ranjan,  Amit  Kumar  Jaglan,  Brajesh  Dubey,  Sudha  Goel,  and  Jayanta Bhattacharya. “Challenges, Opportunities, and Innovations for Effective Solid Waste Management during and Post COVID-19 Pandemic.” Resources, Conservation and Recycling 162 (2020): 105052. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105052.
Shiers, David, Joe Weston, Elizabeth Wilson, John Glasson, and Laura Deller. “Implementing New EU Environmental Law: The Short Life of the UK Site Waste  Management  Plan  Regulations.” Journal of Environmental Planning and Management 57,  no. 7 (2014): 1003–22. https://doi.org/10.1080/09640568.2013.776952.
Ukaogo,  Prince  O.,  Ugochukwu  Ewuzie,  and  Chibuzo  V.  Onwuka.  “Environmental  Pollution:  Causes,  Effects,  and  the  Remedies.”  In Microorganisms  for Sustainable Environment and Health , 419–29. Elsevier, 2020. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819001-2.00021-8. Zand, Ali Daryabeigi, and Azar Vaezi Heir. “Emerging Challenges in Urban Waste Management in Tehran, Iran during the COVID-19 Pandemic.” Resources, Conservation & Recycling 162 (2020): 105051. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105051.
Zhang, Bing, Jun Bi, Zengwei Yuan, Junjie Ge, Beibei Liu, and Maoliang Bu. “Why Do Firms Engage in Environmental Management? An Empirical Study in China.” Journal of Cleaner Production 16, no. 10 (2008): 1036–45. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2007.06.016.
Zhang, Chunbo, Mingming Hu, Francesco Di Maio, Benjamin Sprecher, Xining Yang, and Arnold Tukker. “An Overview of the Waste Hierarchy Framework for Analyzing the Circularity in Construction and Demolition Waste Management in Europe.” Science of  the Total  Environment 803  (2022): 149892. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149892.