Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2010, Hal. 83 - 95

## ISSN 021-969X

## Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah

## ( Economic Democracy in Economic Syari’ah Law)

## Syaugi Mubarak Seff
Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin Jl.A.Yani KM 4,5 Banjarmasin-Kalimantan Selatan e-mail: syaugimubarakseff@yahoo.com

## ABSTRACT
The aim of national development is in order to achieve the level of prosperity, therefore the economic  system  that  is  used,  of  course, the  economic  system  that  can  guide  and  support the  realization  of  development  objectives  in  question.  One  is  an  Syari’ah  economic  system that  starts  from  Islamic  study,  but  the  law  norms  arranging  it  sources  from  Islamic  study relating  to  muamalat,  where  according  to  its  principles,  the  rules  are  open,  and  they  are different  from  Islamic  study  in  a  matter  of  praying  which  rules  are  closed,  it  can accommodate the new norms as far as it is not against the Syari’ah principles.
Key words: demokrasi  ekonomi  ( economic  democration),  hukum  ekonomi  syari’ah ( economic Syari’ah Law)

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  bidang  ekonomi  pada dasarnya  merupakan  subsistem  dari  sistem pembangunan  nasional  secara  keseluruhan. Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  dalam rangka  untuk  mencapai  taraf  kemakmuran rakyat  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945) alenia ke-4. 1 Untuk mencapai tujuan itu, maka  sistem  ekonomi  yang  dipakai  tentu  saja sistem ekonomi yang  dapat mengarahkan dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan dimaksud.
Untuk  mencapai  cita-cita  tersebut,  UUD NRI 1945 telah memberikan kerangka susunan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Norma-norma  dalam  UUD  NRI  1945  tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan  ekonomi  dan  sosial.  Hal  ini  karena para pendiri bangsa menghendaki agar  rakyat Indonesia  berdaulat  secara  penuh,  bukan hanya kedaulatan politik.  Karenanya  UUD NRI
1 M.Arief  Amrullah,  2003, Politik  Hukum  Pidana  Dalam Rangka  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Ekonomi  di Bidang  Perbankan,  Bayumedia  Publishing,  Malang, hlm.108
1945  disamping  sebagai  konstitusi  politik  dan sosial,  ia  juga  merupakan  konstitusi  ekonomi yang  harus  menjadi  acuan  dan  landasan secara  ekonomi,  baik  oleh  negara  ( state), masyarakat  ( civil  society),  ataupun  pasar ( market). 2
Sebagai  konstitusi  ekonomi,  UUD  NRI 1945 mengatur bagaimana sistem perekonomian  nasional  seharusnya  disusun dan  dikembangkan.  Ketentuan  utama  UUD NRI  1945  tentang  sistem  perekonomian nasional  dimuat  dalam  Bab  XIV  Pasal  33. Ketentuan  tentang  sistem  perekonomian nasional  memang  hanya  dalam  satu  pasal yang  terdiri  dari  lima  ayat.  Namun  ketentuan ini  harus  dielaborasi  secara  konsisten  dengan cita-cita  dan  dasar  negara  berdasarkan konsep-konsep  dasar  yang  dikehendaki  oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian  nasional  harus  dikembangkan terkait  dengan  hak-hak  asasi  manusia  yang juga  mencakup  hak-hak  ekonomi,  serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat. 3
2 Jimly Asshiddiqy, 2005, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional,  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm.19.
3 Ibid, hlm.20.
84 Syaugi Mubarak Seff Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi  Indonesia  adalah  menggagas  dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi.  Kehidupan  ekonomi  yang  diinginkan adalah  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang  rakyatnya  memiliki  kesejahteraan  dan keadilan  sosial,  sebagaimana  yang  dicita- citakan  Pancasila.  Bertolak  dari  cita-cita tersebut,  di  sini  hukum  ekonomi  ke  depan harus  menunjukkan  sifat  yang  akomodatif terhadap  :  1)  perwujudan  masyarakat  yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional  dalam  masyarakat;  3)  tidak adanya deskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat. 4
Cita-cita  hukum  ekonomi  ini  searah dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam maqᾱṣid  asy-syari’ah  dengan  berintikan  pada membangun  dan  menciptakan  kemaslahatan dunia  dan  akhirat  bagi  umat  manusia.  Cita hukum  Islam  dalam  bidang  ekonomi  terlihat dalam  konsepnya  tentang  aktivitas  ekonomi dipandang  sebagi  wahana  bagi  masyarakat untuk membawa kepada, paling tidak pelaksanaan  dua  ajaran  al-Qur’an,  yaitu prinsip  saling at-ta’awwun  (membantu  dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat  untuk  kebaikan)  dan  prinsip menghindari garar (transaksi bisnis di mana di dalamnya  terjadi  unsur  penipuan  yang akhirnya merugikan salah satu pihak).
Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan  berarti  mengarahkan  ekonomi  nasional ke  arah  idiologi  ekonomi  agama  tertentu, tetapi  dikarenakan  ekonomi  syari’ah  sudah lama  hidup  dan  berkembang  tidak  hanya  di Indonesia,  tetapi  juga  di  dunia.  Sistem ekonomi  syari’ah  adalah  salah  satu  dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme  dan  sosialisme.  Menurut  Jimly Asshiddiqie, 5 dalam perspektif konstitusi ekonomi,  kita  tidak  perlu  terjebak  dalam diskusi mengenai idiologi ekonomi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tulisan  ini mencoba mengupas tentang demokrasi
4 Sri Redjeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing Malang, hlm.31
5 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, hlm. 71.
ekonomi  sebagai  sistem  ekonomi  Indonesia, dan melihat demokrasi ekonomi dalam hukum ekonomi syari’ah.

## Demokrasi  Ekonomi  Sebagai  Sistem Ekonomi Indonesia
Manakala  berbicara  tentang  sistem ekonomi,  sama  artinya  berbicara  tentang segala  aspek  yang  berkaitan  dengan  prilaku hidup  dan  kehidupan  masyarakat.  Dengan kata  lain  berbicara  tentang  sistem  ekonomi, maka pada umumnya didasarkan atas tiga hal, yaitu:  (1)  filsafat  yang  mendasarinya,  (2) sistem  kepemilikan  sumberdaya  dan  aset nasional, dan (3) mekanisme alokasi sumberdaya dan mekanisme penyelenggaraan proses  produksi  dan  distribusi  nasional. 6 Karena  suatu  sistem  merupakan  keseluruhan lembaga  (pranata)  yang  hidup  dalam  suatu masyarakat  yang  dijadikan  tuntutan  oleh masyarakat  tersebut  dalam  mencapai  tujuan yang  ditetapkan,  maka  suatu  sistem  akan memengaruhi pola berpikir dan pola bertindak masyarakat  yang  berada  dalam  sistem tersebut  dan  akan  menjadi  suatu  norma  atau value judgement bagi masyarakatnya. 7
Sistem ekonomi adalah konsepsi ekonomi  suatu  negara  untuk  mengatasi berbagai  persoalan,  seperti  barang  yang seharusnya dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan  barang  itu,  dan  untuk  siapa barang  tersebut  dihasilkan  atau  bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya untuk menentukan  sistem  ekonomi  sebuah  negara. 8 Jika  hendak  mengembangkan  suatu  sistem ekonomi nasional, maka mau tidak mau sistem itu  harus  sejalan  dengan  idiologi  yang  dianut, karena  antara  sistem  ekonomi  dengan  faham idiologi  dari  negara  yang  menganut  suatu sistem  ekonomi  saling  berkaitan.  Karena idiologi  bangsa  Indonesia  adalah  Pancasila,
6 Bahtiar Fitanto, “Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Lokal”,  dalam,  Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika, 2003, Emansipasi Nilai  Lokal:  Ekonomi  dan  Bisnis  Pasca  Sentralisasi Pembangunan, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.56.
7 Edy Suandi  Hamid,  2004, Sistem Ekonomi,  Utang Luar Negeri,  dan  Isu-isu  Ekonomi  Politik  Indonesia,  UII Press, Yogyakarta, hlm.36.
8 Badan  Legislasi  DPR  RI,  2009, Naskah  Akademis  RUU tentang Sistem Ekonomi, Jakarta, hlm.24.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2 85 maka sistem ekonomi Indonesia yang dibangun harus selaras dengan Pancasila. 9 Berbicara tentang sistem ekonomi Indonesia,  maka  sistem  ekonomi  Indonesia adalah  sistem  ekonomi  Pancasila 10 yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi  yang  dimaksud  adalah  demokrasi
Pancasila yang
menurut Mubyarto 11 mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: pertama:  perekonomian  Pancasila  digerakkan oleh  rangsangan-rangsangan  ekonomi,  sosial dan yang paling penting adalah moral, kedua: perekonomian  Pancasila  ada  hubungannya dengan  Tuhan  YME  sehinga  dalam  Pancasila terdapat solidaritas sosial, ketiga: perekonomian  Pancasila  berkaitan  dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme  menjiwai  kebijakan  ekonomi, keempat:  sistem  perekonomian  Pancasila tegas  dan  jelas  adanya  keseimbangan  antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Rumusan yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 menurut Dawam Rahardjo 12 menggambarkan  visi  tentang  sistem  ekonomi Indonesia  yang  dicita-citakan.  Ia  merupakan gambaran  ideal  dari  suatu  sistem  alternatif terhadap  kapitalisme  maupun  komunisme. Sistem  ekonomi  Indonesia  berlandaskan  pada Pasal 33 UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal  18,  23,  27  Ayat  (2),  dan  Pasal  34  UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi  yang  berorientasi  atau  berwawasan pada sila-sila Pancasila. 13
Keberadaan      Pasal  27  dan  pasal  33 UUD  1945  merupakan  panduan    landasan
9 Edy Suandi Hamid, Op.Cit., hlm.38 10 Istilah sistem ekonomi Pancasila muncul di akhir masa Demokrasi  Terpimpin  (1959-1965)  lewat  tulisan  Emil Salim  pada  tahun  1965.    Istilah  sistem  ekonomi pancasila  menjadi  terkenal  lewat  gagasan-gagasan provokatif  dari  Mubyarto  pada  tahun  1979.  (Lihat dalam Dawam Rahardjo, 1997, Agenda Aksi Leberalisasi  Ekonomi  Dan  Politik  di  Indonesia,  Tiara Wacana,Yogyakarta, hlm.245.
11 Mubyarto, 1998, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, LP3ES, Jakarta, hlm.45
12 Dawam Rahardjo, Op.Cit., hlm.246.
13 Sukarmi,  2008, Hand Out Bahan Ajar Hukum Ekonomi Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Unversitas  Brawijaya Malang.
hukum  sistem  ekonomi  Indonesia. 14 Menurut Teguh Sulistia 15 , di dalam kedua pasal tersebut tersirat  lima  asas  yang  bersentuhan  dengan hukum  dan  ekonomi,  yaitu:pertama:  asas persamaan  di  depan  hukum;  kedua:  asas kemanusiaan;  ketiga:  asas  kekeluargaan; keempat: asas manfaat; kelima: asas keseimbangan.
Kelima  asas  tersebut  yang  merupakan prinsip  ekonomi  Indonesia  disusun  oleh the founding  father  adalah  dalam  rangka  untuk mampu menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat  Indonesia,  dalam  arti  selain  bidang- bidang  kebutuhan  manusia  yang  hendak dibangun  itu  harus  seimbang  materiil  dan sprituil  juga  pembangunan  tersebut  harus merata. 16
Untuk  mencapai  itu,  maka  strategi pembangunan harus diarahkan pada pemberdayaan  ekonomi  rakyat, 17 di  mana merupakan pelaksanaan dari demokrasi ekonomi. Arahnya adalah produksi  dikerjakan oleh  semua  untuk  semua  dan  di  bawah pimpinan  dan  kepemilikan  anggota-anggota masyarakat.  Kemakmuran  masyarakat  lebih diutamakan  ketimbang  kemakmuran  orang seorang. 18
Sistem
pembangunan yang memberdayakan  ekonomi  rakyat  merupakan strategi  melaksanakan  demokrasi  ekonomi. Dengan  kata  lain  pembangunan  bidang ekonomi  juga  menghendaki  adanya  ciri kerakyatan yang jelas. GBHN 1993
14 Ismail Shlmeh, Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi, dalam  Solator  Sopater,  dkk,  1998, Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI, Penebar
Swadaya,Jakarta, hlm.201.
15 Tegus Sulistia, 2006, Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan, Andalas University Press, Padang, hlm.114-115.
16 Mubyarto, Op.Cit., hlm.3.
17 Ekonomi  rakyat  adalah  sistem  yang  berbasis  pada kekuatan  ekonomi  rakyat  sesuai  Pasal  33  ayat  1  UUD NRI  1945  dan  Sila  keempat.  Artinya  rakyat  harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan tidak menyerahkan  begitu  saja  keputusan  ekonomi  pada kekuatan  atau  mekanisme  pasar.  Lihat  Julius  Bobo, 2003, Transformasi  Ekonomi  Rakyat,  Cidesindo, Jakarta, hlm.48.
18 Naskah Akademis RUU Tentang  Sistem
Ekonomi ,Op.Cit., hlm.45-46
menyatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi kerakyatan  yang  dimaksud  menginginkan adanya  partisipasi  yang  luas  dari  seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses  pembangunan  ekonomi  itu  sendiri maupun  dalam  hal  ikut  serta  di  dalam menikmati  hasil-hasil  pembangunan  ekonomi terebut.  Ini  artinya  rakyat  punya  kedaulatan dalam  bidang  ekonomi,  yang  menurut  Jimly Asshiddiqy 19 merupakan makna dari demokrasi ekonomi.  Tuntutan  idiologis  dari  politik ekonomi nasional, kini dirasakan perlu memperkuat ekonomi rakyat. Demokrasi ekonomi merupakan
kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional dan  landasan  penyelenggaraan  perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi  nasional  dalam  rangka  mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat Indonesia.
Istilah  demokrasi  ekonomi  terdapat dalam  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945.  Sebelum amandemen  UUD  1945,  istilah  demokrasi ekonomi  terdapat  dalam  penjelasan  UUD 1945.  Istilah  ini  juga  terdapat  dalam  TAP
MPRS RI N0.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan  Kebijakan  Ekonomi,  Keuangan dan  Pembangunan,  dan  TAP  MPR  RI N0.II/MPR/19988 tentang GBHN. 20
Beberapa peraturan perundang- undangan  yang  terkait  di  bidang  ekonomi seperti  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perumahan  dan  Pemukiman,  UU  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  UU Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  UU Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syari’ah,  UU  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Koperasi,  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang BUMN,    dan  UU  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 21
Sejak  diamandemenkannya  Pasal  33 UUD  1945,  terjadi  pergeseran  makna  yang
19 Jimmly  Asshiddiqie,  2007, Pokok-Pokok  Hukum  Tata Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi,  PT.Buana  Ilmu Populer, Jakarta, hlm.151.
20 Tegus Sulistia, Op.Cit., hlm.100-101.
21 Naskah Akademis RUU Tentang  Sistem Ekonomi ,Op.Cit., hlm.47
terkandung  dalam  Pasal  33  sebelumnya. Dalam  ayat  (4)  Pasal  33  UUD  1945  (pasca amandemen keempat), kata demokrasi ekonomi  memang  muncul  kembali,  tetapi kedudukan dan pengertiannya berubah, karena diletakkannya kata demokrasi ekonomi sebagai  salah  satu  ayat  saja  dalam  Pasal  33 UUD 1945. 22
Pasal  33  UUD  NRI  1945  merupakan cerminan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Menurut Jimly Asshiddiqie, 23 Pasal 33 ayat  (4)  sangat  jelas  mengembangkan pengertian  demokrasi  yang  tidak  hanya mengandung  pengertian  politik,  tetapi  juga ekonomi.  Artinya,  rakyat  Indonsia  di  samping berdaulat  di  bidang  politik  juga  harus berdaulat  di  bidang  ekonomi.  Itulah  makna hakiki  dari  konsep  demokrasi  ekonomi,  yaitu kedaulatan  rakyat  di  bidang  ekonomi.  Hal  ini sejalan  juga  dengan  pandangan  Ginanjar Kartasasmita, 24 bahwa politik Indonesia dengan  menganut  paham  demokrasi  harus disertai  pula  dengan  demokrasi  ekonomi. Dengan  demokrasi  ekonomi  ingin  dijamin bahwa  negara  ingin  mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut  Sri-Edi  Swasono,  bahwa  Pasal 33  UUD  1945  adalah  suatu  ”raksasa”. Ditetapkannya Pasal 33 UUD 1945 merupakan tekad  kemerdekaan  untuk  mengganti  asas kolonial,  yaitu  kebersamaan  dengan  asas kekeluargaan  ( mutualisme  and  brotherhood atau ukhuwah).  Menolak  pasar  bebas, liberalisme dan invicible hand Adam Smith, Sri- Edi menginginkan campur tangan aktif negara untuk menjaga dan menjamin bahwa ekonomi Indonesia  itu  benar-benar  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 25
Perdebatan tentang bentuk dan mekanisme  pelaksanaan  sistem  ekonomi nasional  yang  didasarkan  pada  idiologi  dan sistem nilai Pancasila sebenarnya telah dimulai sejak jaman persiapan kemerdekaan.
22 Ibid., hlm. 23.
23 Jimmly Asshiddiqie, Pokok...,Op.Cit., hlm.151.
24 Ginandjar Kartasasmita, 2007, Mewujudkan Demokrasi Ekonomi  Dengan  Koperasi,  makalah  pada  diskusi nasional ICMI, Bapenas, Jakarta.
25 Sri-Edi  Swasono,  2007, Indonesia  is  not  for  Sale: Sistem Ekonomi Nasional untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm.141.
Perdebatan  tersebut  akhirnya  teraktualisasi dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945. Pasal- pasal  inilah  yang  akhirnya  menjadi  dasar konsensus  nasional  tentang  bangunan  dan mekanisme  penyelenggaraan  sistem  ekonomi nasional  yang  biasa  disebut  dengan  sistem ekonomi  kerakyatan.  Di  dalam  GBHN  1993 dinyatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi kerakyatan  yang  dimaksud  menginginkan adanya  partisipasi  yang  luas  dari  seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses  pembangunan  ekonomi  itu  sendiri maupun  dalam  hal  ikut  serta  di  dalam menikmati  hasil-hasil  pembangunan  ekonomi terebut.
Istilah ekonomi kerakyatan dapat dirujuk  dalam  GBHN  1999-2004,  dan  terdapat juga  di  dalam  Propenas  2000-2004,  di  mana memberikan  arah  kebijaksanaan  pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan, yakni mengembangkan  sistem  ekonomi  kerakyatan yang  bertumpu  pada  mekanisme  pasar  yang berkeadilan  dengan  prinsip  persaingan  sehat dan  memperhatikan  pertumbuhan  ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup,  pembangunan  berwawasan  lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan  yang  sama  dalam  berusaha  dan bekerja,  perlindungan  hak-hak  konsumen, serta  perlakuan  yang  adil  bagi  seluruh masyarakat.
Sistem  ekonomi  kerakyatan  didasarkan atas premises khusus tentang prilaku manusia, yaitu  prilaku  yang  sejalan  dengan  Pancasila, tentunya  prilaku  manusia  yang  menjadi keyakinan  kapitalis  dan  sosialis  menjadi kurang  memadai  dalam  mengartikulasikan sistem  ekonomi  kerakyatan.  Sistem  ekonomi kerakyatan  dibangun  di  atas  asumsi  bahwa manusia  merupakan  suatu entity  bebas  yang hak  dan  kewajibanya  diletakkan  dalam  suatu kepentingan  bersama  masyarakat.  Secara umum artinya adalah manusia Indonesia akan lebih  bermakna  apabila  dia  berbuat  sesuatu untuk masyarakat. Dengan demikian mekanisme  yang  yang  diambil  oleh  sistem ekonomi  kerakyatan  tidak  didasarkan  pada kepemilikan  pribadi  secara  murni,  tetapi  juga tidak  menganut  kepemilikan  negara,  tetapi merupakan  bentuk  khusus  yang  mampu
menjembatani  hak-hak  pribadi  masyarakat dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah
Adanya  krisis  ekonomi  dan  kebijakan pemerintah  di  bidang  ekonomi  yang  tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, ikut memikul sektor perekonomian nasional. Menurut Mubyarto, 26 meledaknya ”bom waktu” krisis  moneter  yang  nyaris  menghancurkan ekonomi  Indonesia,  disebabkan  kekeliruan kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia  yang  bersifat  ”konservatif”  dan cenderung  ke-Barat-barat-an”,  dan  menutup diri  dari  perkembangan  pemikiran-pemikiran yang bersifat kerakyatan.
Lebih lanjut menurut Mubyarto 27 , ekonom Indonesia perlu menyadari kelemahan mendasar  dari  ilmu  ekonomi  konvensional. Agar  bermanfaat  bagi  bangsa  Indonesia  ilmu ekonomi  harus  mempertimbangkan  sistem nilai  atau  idiologi  Indonesia  dan  harus menyangkut  kehidupan  nyata  ( real  life) masyarakat Indonesia.
Pembangunan  selalu  terpusat  dan  tidak merata serta dilaksanakan hanya mengutamakan  pertumbuhan  ekonomi  namun tidak  diimbangi  kehidupan  sosial,  politik, ekonomi  yang  demokratis,  dan  berkeadilan. Menurut I.S.Soesanto, 28 pembangunan ekonomi yang  berorientasi  pada  pertumbuhan nilai  –  di  mana  yang  cenderung  diperlakukan sebagai sarana untuk menciptakan pertumbuhan  dan  bukannya  menjadi  tujuan utama  –  telah  menghasilkan  lingkungan  yang tidak  nyaman  seperti  terkurasnya  sumber- sumber  alam  dan  kerusakan  lingkungan sebagai akibat perburuan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan tuntutan manusia atas ekosistem yang jauh melampaui dukungan  planet  bumi  ini.  Hal  tersebut kemudian    menjadi  penyebab  timbulnya  krisis ekonomi  yang  berkepanjangan,  yang  pada
26 Mubyarto,  2004,  T anggung  Jawab  Sosial  Teknokrat dalam  Mewujudkan  Ekonomi  Pancasila,    Aditya  Media, Yogyakarta, hlm.4
27 Ibid.
28 I.S.  Susanto,  “Menciptakan  Limgkungan  Hidup  yang Aman”  Pidato  Dies  Natalis  UNDIP  ke-40,  15  Oktober 1997
88 Syaugi Mubarak Seff Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul akhirnya dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. 29 Oleh karena itu, dalam Program Pembangunan  Nasional  (Propenas)  Tahun 2000-2004 dinyatakan: 30 pengalaman membangun  pada  masa  yang  lalu  dan timbulnya  krisis  yang  berkepanjangan  dapat digunakan  sebagai  pelajaran,  bahwa  di samping keberhasilan mencapai tujuan pembangunan,  proses  dan  cara  mewujudkan tujuan  pembangunan  ekonomi  tersebut  tidak kalah  pentingnya.  Secara  normatif,  untuk membangun  perekonomian  yang  kuat,  sehat dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan  berlandasan  aturan  main  yang jelas,  etika  dan  moral  yang  baik,  serta  nilai- nilai  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia.
Pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan keserasian
dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan, berdasarkan  asas  kekeluargaan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  33  ayat  (1)  UUD  NRI 1945.  Asas  kekeluargaan  adalah  merupakan unsur  pokok  dalam  perekonomian  yang beradasarkan demokrasi. Asas ini tidak searah dengan  paham  individualisme,  juga  tidak sepaham  dengan  paham  kolektivisme  yang diajarkan  oleh  marxisme.  Substansi  usaha bersama  memiliki  makna  perekonomian  tidak dikuasai  dan  dieksplorasi  oleh  orang-perorang akan tetapi dilakukan bersama-sama.
Sistem  yang  ada  sekarang  ini  nyata- nyata  mendorong  prilaku  konsumtif  dan bermewahan  serta  menyeret  perekonomian untuk  tumbuh  secara  artifisial.  Sistem  ini menyuburkan praktek rekayasa finansial untuk menghasilkan kelimpahan dana. Akibat gejolak kurs  dan  tinginya  tingkat  bunga  mereka  tidak bisa  menikmati  hasil  yang  layak  dari  produk- produk  riil  (barang)  yang  dihasilkan  karena nilai  uang  riil  yang  diperoleh  telah  tersedot. 31 Sistem  pasar  uang  dan  modal  yang  dibangun dengan  berbasis  pada  sistem  bunga  ( riba)
29 Mubyarto, Tanggung...,Op.Cit., hlm.4
30 Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang Program  Pembangunan  Nasional  2000-2004,  hlm.47- 48.
31 Adi  Sulistiyono,  2007, Reformasi  Hukum  Ekonomi Indonesia, LPP UNS, Surakarta, hlm.15.
adalah penyebab dari ketidakstabilan moneter. 32
Krisis  yang  terjadi  pada  pertengahan tahun  1997  yang  menghantam  seluruh  sendi- sendi perekonomian bangsa telah meluluhlantahkan komponen fundamental ekonomi, menyiratkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki  dalam  sistem  ekonomi  Indonesia, karena  sistem  ekonomi  Indonesia  masih memegang  prinsip-prinsip  kapitalis  di  mana bunga  adalah  ”nyawa”  dari  sistem  ini  yang berakibat  pada  stagnannya  sektor  riil. 33 Krisis ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia,  termasuk krisis perbankan yang menyebabkan kepercayaan  nasabah  turun  secara  drastis, menjadikan  pemerintah  mulai  melirik  pada sistem  yang  berangkat  dari  sistem  ekonomi syari’ah  lewat  pengembangan  perbankan syari’ah di Indonesia, karena lembaga keuangan  syari’ah  berperan  penting  dalam pemulihan perekonomian Indonesia. 34
Peningkatan efisiensi secara terus menerus  memang  merupakan    salah  satu perhatian  sistem  ekonomi.  Oleh  karena  itu sistem  hukum  harus  senantiasa  diusahakan agar  dapat  menampung  idea-idea  baru  serta disesuaikan  dengan  kondisi-kondisi  yang berubah  apabila  ia  hendak  memperoleh tingkat  efisiensi  yang  setinggi-tingginya.  Guna menampung  kebutuhan-kebutuhan  ini  maka lembaga-lembaga  ekonomi  itu  memainkan peranannya  yang  penting  di  dalam  usaha penyesuaian  kepada  idea-idea  dan  kondisi- kondisi  yang  baru  itu.  Dalam  hubungan  ini hukum  dapat  membantu  dengan  menarik lembaga-lembaga  yang  tidak  sesuai  lagi  itu serta  menciptakan  lembaga-lembaga  baru yang dikehendaki.
Dikembangkan  sistem  ekonomi  yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan,  pemerataan,  dan  kemanfaatan yang  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah  adalah merupakan  upaya  pembentukan  hukum  yang tidak  hanya  sekedar  membentuk  substansi hukumnya semata, tetapi lebih dari itu adalah
32 Jusmaliani  dan  Muhammad  Soekarmi  (ed.),  2005, Kebijakan  Ekonomi  Dalam  Islam,  Kreasi  Wacana, Yogyakarta, hlm.107
33 Abdul  Basith,  2008, Islam  dan  Manajemen  Koperasi Prinsip  dan  Strategi  Pengembangan  Koperasi  di Indonesia, UIN Malang Press, Malang, hlm.29-30.
34 Syahril Sabirin , 2003, Perjuangan Keluar Dari Krisis, BPEF, Yogyakarta, hlm.393.
bagaimana  substansi  hukum  tersebut  selaras dengan  nilai-nilai  hukum  yang  berkembang dalam masyarakat. Pembentukan hukum harus dimaknai  sebagai  upaya  untuk  mengangkat nilai-nilai hukum baru yang hidup di masyatakat,  baik  dalam  konteks  nasional  dan internasional.
Perbankan  syari’ah  sebagai  sebuah lembaga  baru  yang  kegiatannya  berlandaskan pada  bangunan  sistem  ekonomi  syari’ah dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan    ide-ide  baru  dalam  sistem ekonomi  Indonesia  ketika  lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak mampu membendung  krisis  ekonomi  yang  terjadi. Oleh  karenanya  lahirnya  lahirnya  lembaga- lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi  syari’ah  seperti  perbankan  syari’ah, menunjukkan  bahwa  arah  dan  sasaran  politik hukum  ekonomi  difokuskan  pada  terciptanya sistem  hukum  yang  mampu  memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan  menggunakan  tolak  ukur  pemerataan ekonomi, dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. 35
Penguatan  terhadap  ekonomi  yang berkarakter kerakyatan dengan produk transaksi mudharabah  dan  transaksi  jual  beli yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan  syari’ah  memastikan  keterkaitan sektor  moneter  dan  sektor  riil.  Hal  ini  sangat berlainan dengan sistem ekonomi konvensional  yang  perkembangan  sektor moneternya  tidak  terkait  dengan  sektor  riil. Bagaimanapun  sektor financial  tidak  akan pernah  lepas  kaitan  dengan  sektor  riil.  Jika dalam  kenyataannya  kedua  sektor  ini  telah mengalami  lepas  kaitan,  maka  umat  manusia tinggal menunggu kehancuran peradaban.
Konsep hukum ekonomi syari’ah menjaga  keseimbangan  sektor  riil  dan  sektor moneter.  Bahkan  studi-studi  tentang  sistem ekonomi  syari’ah  menggarisbawahi  bahwa masalah  fiskal  merupakan  yang  utama  dan mendapatkan  penekanan  lebih  di  banding masalah  moneter.  Penekanan  sistem  ekonomi
35 Adi Sulistiyono, Op.Cit., hlm.72.
pada fiskal akan lebih mendorong
berkembangnya sektor riil dan pemerataan. 36 Apabila mengaitkan perkembangan konsep serta asas-asas hukum yang memberikan  dasar  atas  petunjuk  arah  dalam pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem  ekonomi  syari’ah,  ini  berarti  sudah mengarah pada wacana politik hukum ekonomi.  Landasan  politik  hukum  ekonomi Indonesia ada dalam pasal 33 UUD NRI 1945, Pancasila,  GBHN  dan  propenas  yang  secara luas merupakan penjabaran demokrasi ekonomi.
Politik  hukum  ekonomi 37 harus  menjadi instrumen kebijakan yang memiliki élan dalam pembangunan nasional dan untuk mendukung semua itu dibutuhkan para pembuat kebijakan yang  memiliki  komitmen  tinggi  terhadap  nilai- nilai moral dan ketulusan dalam memperjuangkan
kepentingan rakyat kebanyakan.
Membangun  sebuah  karakter  demokrasi ekonomi  yang  bertumpu  pada  mekanisme pasar  yang  berkeadilan  dengan  mengarahkan pembangunan  ekonomi  yang  berpihak  pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, dan  berkeadilan,  maka  diperlukan  penggalian terhadap  sistem  ekonomi  yang  mempunyai feature unique dalam mendukung terwujudnya demokrasi  ekonomi.  Salah  satunya  adalah pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan  nilai-nilai Islam. Pentingnya pengkajian  ini  didasarkan  pada  adanya perkembangan  baru  yang  cukup  berarti  dan positif  dalam  khazanah  hukum  ekonomi  di Indonesia. Perkembangan baru yang dimaksudkan  adalah  mulai  diperkenalkannya dan  diaplikasikannya  sistem  ekonomi  syari’ah, yang mau tidak mau memengaruhi perkembangan hukum ekonomi Indonesia.
Sistem ekonomi
Indonesia yang bertumpu  pada  sistem  ekonomi  campuran, belum mendukung secara kondusif
36 Jusmaliani dan Muhammad Soekarmi (ed.), Op.Cit., hlm.37.
37 Politik  hukum  ekonomi  adalah  kebijakan  dasar  yang dibuat  berkaitan  dengan  perekonomian,  karena  tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan (selanjutnya  disebut  dengan  Undang-undang  (UU) adalah  untuk  melengkapi  regulasi  dalam  kegiatan perekonomian di suatu negara.
terwujudnya  demokrasi  ekonomi.  Undang- undang  bidang  ekonomi  yang  dibuat  masih berkaca  pada  hukum  barat  yang  itu  sebagai bahan  pembentukan  hukum  terbukti  gagal dalam  mewujudkan  demokrasi  ekonomi.  Hal ini dikarenakan konsep hukum nasional dalam bidang  ekonomi  selama  ini  belum  memiliki feature  unique  bagi  pencapaian  masyarakat adil  dan  makmur,  ekonomi  kekeluargaan  dan ekonomi kerakyatan.  Padahal hukum ekonomi sebagai suatu sistem hukum nasional berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Belum  sepenuhnya  demokrasi  ekonomi dilakukan, menjadikan  pelaksanaan  demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat. Upaya  terus  menerus  untuk  mencapai  tingkat demokrasi yang paling optimal dalam pembangunan  ekonomi,  menuntut  adanya koreksi  yang  berkelanjutan  secara  obyektif dalam  prakek  dan  pelaksanaan  demokrasi ekonomi  itu  sendiri.  Hal  tersebut  terutama dalam  proses  pembangunan  ekonomi  bangsa. Apakah praktek dan pelaksanaan pembangunan  ekonomi  selama  ini  sudah sesuai dan mencapai bentuk yang mencerminkan
pelaksanaan
nilai-nilai
demokrasi di dalamnya atau belum?
Sistem  ekonomi  syari’ah  memberikan kepentingan  utama  pada  nilai-nilai  moral, persaudaraan  manusia,  dan  keadilan  sosial ekonomi.  Tidak  seperti  konsep  Marxisme  dan kapitalisme  yang  tidak  menggantungkan  diri kepada negara ataupun pasar dalam merealisasikan visinya. Sistem ekonomi syari’ah lebih mengarah kepada peran mengintegrasikan  nilai-nilai  dan  institusi- institusi,  pasar,  keluarga,  masyarakat  dan negara  untuk  menjamin  terealisasinya falah atau kesejahteraan untuk semua. Ini menekankan  pentingnya  perubahan  sosial melalui  perbaikan  individu  dan  masyarakat, tanpa  menimbulkan  ketidakadilan  di  dalam pasar dan negara. 38
Pengkajian  terhadap  demokrasi  ekonomi dalam  sistem  ekonomi  syari’ah  adalah  dalam
38 M. Umer Chapra,2001, The Future of  Economics, An Islamic  Perspektive,  Landasan  Baru  Perekonomian Masa Depan, Shari’ah Economics and Banking Institute, Jakarta, hlm. 59.
rangka melihat bagaimana implementasi demokrasi  ekonomi  terwujud  dalam  sistem ekonomi syari’ah, sehingga dari sisni diharapkan  akan  dapat  diperoleh  sebuah pemahaman tentang terbukanya  peluang bagi sistem  ekonomi  syari’ah  sebagai  sebuah sistem ekonomi yang mampu mengartikulasikan  sistem  ekonomi  Pancasila. Oleh karenanya menjadi penting ”pembacaan” terhadap  Pasal  33  UUD  NRI  1945  dibaringi kerangka berpikir bahwa penormaan yang ada dalam  pasal  tersebut  selaras  dengan  norma- norma hukum yang ada dalam sistem ekonomi Syari’ah.
Sistem  ekonomi  syari’ah  menyediakan seperangkat kaedah dan norma untuk mendukung  terwujudnya  demokrasi  ekonomi, yaitu pertama: prinsip kemitraan ( partnership), kedua: adanya rangsangan-rangsangan moral, ketiga: adanya fungsi sosial.
Pertama:  Kegiatan  ekonomi  syari’ah dijalankan  dengan  aspek  kemitraan  yang sejalan  dengan  semangat  kekeluargaan.  UUD NRI  1945  Pasal  33  Ayat  (1)  menyebutkan bahwa  perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan  adalah  merupakan  unsur  pokok dalam perekonomian yang berdasarkan demokrasi.  Asas  ini  tidak  searah  dengan paham  individualisme,  juga  tidak  sepaham dengan  paham  kolektivisme  yang  diajarkan oleh marxisme.
Kekeluargaan bermakna adanya kebersamaan  dalam  melakukan  kegiatan ekonomi  dalam  arti  positif  untuk  membangun demi kepentingan bersama. 39 Widjoyo Nitisasro 40
menjelaskan bahwa sifat kekeluargaan  yang  perlu  diambil  adalah semangatnya,  yaitu  usaha  bersama  dari seluruh anggota keluarga.
Kekeluargaan  dalam  kegiatan  ekonomi mempunyai dua aspek, di antaranya aspek ke dalam  berupa kemitraan  ( partnership). Prinsip kemitraan  ( partnership)  yang  menjadi  dasar dilakukannya  transaksi  berdasarkan  sistem syari’ah  pada  hakekatnya  sejalan  dengan prinsip  gotong-royong  yang  dianut  oleh
39 Tegus Sulistia, Op.Cit., hlm.112.
40 Wilopo  dan  Widjojo  Nitisasro,  1995, The  Socio- Economic  Basis  of  the  Indonesia  State,  Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, hlm.20.
masyarakat  Indonesia.  Ini  berarti  bahwa prinsip  kemitraan adalah  bersumber  dari nilai- nilai  sosial  yang  hidup  dalam  masyarakat Indonesia. 41 Dalam perspektif Islam, kerjasama kemitraan ( partnership) merupakan karakter  dalam  masyarakat  ekonomi  Syari’ah. Konsep kemitraan ini tampak dalam operasionalisasi  lembaga  keuangan  syari’ah, seperti  perbankan    syari’ah,  di  mana  lebih menampilkan profil kebersamaan dalam menanggung  resiko  usaha  dan  bagi  hasil melalui  deposito mudharabah  dan  tabungan mudharabah  serta  pembiayaan  mudharabah dan  pembiayaan musyarakah  dengan  sistem bagi  hasil. 42 Dalam  sistem,  kerja  sama ekonomi dibangun dengan sikap bahu membahu ( sharing) dalam menghadapi ketidakpastian  dalam  dunia  usaha.  Konsep kebersamaan  ( ta’awun)  dalam  menghadapi ketidakpastian  merupakan  salah  satu  prinsip yang  sangat  mendasar  dalam  yang  dianggap dapat mendukung aspek keadilan. 43
Kedua, sistem ekonomi syari’ah dipenuhi  oleh  rangsangan-rangsangan  moral yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Sistem ekonomi  syari’ah  tampak  memberi  penekanan terhadap etika bisnis. Hal ini dikarenakan etika merupakan  satu  bagian  yang  tidak  bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya  dunia  bisnis. 44 Konsep  etika  bisnis, yang  di  dalamnya  mengandung  prinsip otonomi,  prinsip  kejujuran,  prinsip  tidak berbuat  jahat,  prinsip  keadilan  dan  prinsip hormat  pada  diri  sendiri, 45 jelas  merupakan suatu  konsep  yang  sifatnya  universal  bagi manusia  sebagai  pemandu  dalam  kegiatan ekonomi sehari-hari. 46
Pentingnya  etika  atau  moral  ini  juga diakui oleh tokoh-tokoh ekonomi konvensional.
41 Syahril Syabirin, Op.Cit., hlm.402.
42 Wirdyaningsih, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm.198.
43 Hirsanuddin,  2008, Hukum  Perbankan  Syari’ah  di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan, Genta Press, Yogyakarta, hlm.117-118.
44 Iwan  Triyuwono,  2006, Perspektif,  Metodologi,  dan Teori  Akuntansi  Syari’ah,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, hlm.73
45 Lihat dalam Sony Keraf, 1993, Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, hlm.70-75.
46 Adi Sulistiyono, Op.Cit., hlm.78.
Adanya  unsur  moral  atau  etika,  yang merupakan  bagian  terpenting  dari  landasan semua  agama,  adalah  merupakan  unsur terpenting  dan  mempunyai  pengaruh  yang besar  dalam  menciptakan  kesejahteraan  yang merata berdasarkan keadilan dan kemakmuran. 47
Nilai-nilai  etika  atau  moral 48 dalam kegiatan  ekonomi  syari’ah  ditandai  dengan adanya  larangan  untuk  melakukan  kegiatan ekonomi  yang  bertentangan  dengan  prinsip syari’ah.  Di  dalam  penjelasan  Pasal  2  UU Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syari’ah disebutkan bahwa  perbankan syari’ah dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  tidak boleh  mengandung  unsur riba, 49 maisir, 50 gharar 51 , haram, 52 dan zhalim. 53 Nilai-nilai moral  dalam  sistem  perbankan  syari’ah  yang dikedepankan adalah shiidiq, 54 tabligh, 55 amanah, 56 dan fathanah. 57
47 Zainuddin Ali, 2008, Hukum Ekonomi Syari’ah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.146.
48 Di  sini  istilah  ‘etika’  dan  ‘moral’  diangap  sama  saja, sebab  kata  asalnya,  yakini ethos  (Yunani)  dan  mores (latin), maknanya sama. Ethos  dan mores sama-sama berarti adat kebiasaan. Lihat Liek Wilardjo, 1996, Ilmu dan  Teknologi,  Bunga  Rampai,  Universitas  Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm.159.
49 Kaidah  pelarangan riba,  menganjurkan  pembiayaan bersifat  bagi  hasil  ( equity  based  financing)  dan melarang  riba.  Diharapkan  produk-produk  non  riba  ini akan mendorong terbentuknya kecendrungan masyarakat  untuk  tidak  bersikap  memastikan  dan bergeser kearah sikap untuk berani menghadapi resiko.
50 Kaidah  pelarangan maisir  atau  judi  tercermin  dari kegiatan  bank  yang  melarang  investasi  yang  tidak memiliki  kaitan  dengan  sektor  riil.  Kondisi  ini  akan membentuk kecendrungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
51 Kaidah pelarangan gharar, mengutamakan transparansi  dalam  bertransaksi  dan  kegiatan  operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan
52 Kaidah  pelarangan  haram,  adalah  untuk  menghindari transaksi yang obyeknya dilarang dalam syari’ah.
53 Kaidah  pelarangan zhlmim  adalah  untuk  menghindari segala  transaksi  yang  bisa  menimbulkan  ketidakadilan bagi pihak lainnya.
54 Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank Syari’ah dilakukan  dengan  moralitas  yang  menjunjung  tinggi nilai  kejujuran.  Dengan  nilai  ini  pengelolaan  dana masyarakat  akan  dilakukan  dengan  mengedepankan cara-cara  yang  diperkenankan  ( hlmal)  serta  menjauhi cara-cara  yang  meragukan  ( subhat)  terlebih  lagi  yang bersifat dilarang ( haram).
55 Tabligh,  secara  berkesinambungan  melakukan sosialisasi  dan  mengedukasi  masyarakat  mengenai prinsip-prinsip,  produk  dan  jasa  perbankan  Syari’ah.
Demokrasi  ekonomi  sebagai  sebuah corak  sistem  ekonomi  Indonesia  dalam perspektif  ekonomi  syari’ah  sesungguhnya mencerminkan  adanya  nilai-nilai  moral  di dalamnya.  Demokrasi  ekonomi  sesungguhnya mengandung  kaedah  hukum 58 ( juridische wetten)  dan  kaidah  moral 59 ( morele  wetten) yang  harus  dapat  digandeng  bersama-sama. Keberadaan  nilai-nilai  moral  dalam  demokrasi ekonomi  sebagai  sebuah  sistem  ekonomi kerakyatan  atau  kekeluargaan,  menunjukkan bahwa  perlunya  sistem  hukum  yang  mengacu pada  nilai-nilai  Pancasila,  yaitu  sistem  hukum yang  tidak  mengandalkan  pada rule  of  law, tetapi  lebih  menaruh  perhatian  pada rule  of moral atau rule of justice. Sistem hukum yang demikian  mengacu  pada  nilai-nilai  spritual.  Di sinilah  pentingnya  memahami  demokrasi ekonomi  dalam  sistem  hukum  ekonomi syari’ah, karena ”syari’ah” 60 sebagai tolak ukur
Dalam  melakukan  sosialisasi  sebaiknya  tidak  hanya mengedepankan  pemenuhan  prinsip  syari’ah  semata, tetapi  juga  harus  mampumengedukasi  masyarakat mengenai  manfaat  bagi  pengguna  jasa  perbankan Syari’ah.
56 Amanah,  menjaga  dengan  ketat  prinsip  kehati-hatian dan  kejujuran  dalam  mengelola  dana  yang  diperoleh dari  pemilik  dana  ( shahibul  mal)  sehingga  timbul  rasa saling  percaya  antara  pihak  pemilik  dan  pihak pengelola dana investasi ( mudharib).
57 Fathanah,memastikan  bahwa  pengelolaan  bank dilakukan  secara  professional  dan  kompetitif  sehingga menghasilkan  keuntungan  maksimum  dalam  tingkat resiko  yang  ditetapkan  oleh  bank.  Lihat  dalam Cetak Biru  Pengembangan  Perbankan  Syari’ah  Indonesia, hlm.9.
58 Kaidah  hukum  lazimnya  diartikan  sebagai  peraturan hidup  yang    menentukan  bagaimana  manusia  itu seyogyanya  berprilaku,  bersikap  dan  bertindak  di tengah-tengah masyarakat agar kepentingan hukumnya  dan  kepentingan  hukum  orang  lain  itu terlindungi. Kaidah hukum pada hakekatnya merupakan  perumusan  suatu  pandangan  obyekif  yang berlaku  menyeluruh  mengenai  penilaian  atau  sikap yang  seyogyanya  dilakukan  atau tidak  dilakukan,  yang dilarang  atau  yang  dianjurkan  untuk  dijalankan.  Lihat Ahmad  Kamil  dan  M.Fauzan  dalam Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta:Kencana,2008), hlm.3.
59 Kaidah atau norma moral meliput norma susila, norma agama  dan  norma  kesopanan,  yang  lahir  dari  dalam diri  manusia  sendiri,  yaitu  berupa  hasrat  untuk  hidup pantas, untuk hidup sepatutnya.
60 Sebagai  suatu  istilah,  syari’ah  digunakan  dalam  arti yang  luas  dan  sempit.  Syari’ah  dalam  arti  luas  adalah “segala ketentuan Allah yang disyari’atkan bagi hamba- hamba-Nya  baik  menyangkut  aqidah,  ibadah,  akhlaq dan  muamalah.  Menurut  Mahmud  Syalthut,  syari’ah adalah  ketentuan-ketentuan  yang  ditetapkan  Allah,
sistem ekonomi syari’ah bukan sekedar sebuah sistem  hukum,  tetapi  sistem  yang  lengkap yang mencakup hukum dan moralitas (etika). 61
Standar  moral  dalam  sistem  ekonomi syari’ah  yang  prinsipnya  didasarkan  atas  asas keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  seluruh  umat, sejalan  dengan  pandangan  Mubyarto  yang mengetengahkan  konsep  ”ekonomi  moral” yang  bertumpu  pada  efisiensi  dan  keadilan. 62 Keadilan adalah merupakan satu dari nilai-nilai dasar  yang  menjadi  sistem  hukum  ekonomi syari’ah  yang  didasarkan  pada  asas-asas pokok filsafat hukum Islam. Nilai dasar lainnya adalah pemilikan dan keseimbangan. 63
Ketiga, dalam rangka penggalian sumber daya  nasional,  maka  dalam  ekonomi  syari’ah diperkenalkan  instrumen  zakat.  Zakat  adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia  yang  profan  (dunia)  dan  suci ( ukhrowi), dimana  ia  merefleksikan  kesadaran diri  manusia  bahwa  segala  bentuk  kegiatan profan  selalu  terkait  erat  dengan  kedudukan manusia dihadapan Tuhan kelak di akherat. 64 Dalam  sistem  ekonomi  syari’ah,  zakat tidak mempunyai pengaruh terhadap penawaran.  Ini  berbeda  dengan  pajak,  di mana  pajak  mengakibatkan  biaya  komponen meningkat.  Penggunaan  zakat  (perniagaan) membuat  prilaku  memaksimalkan  keuntungan berjalan seiring dengan memaksimalkan zakat. Jika  dikaitkan  dengan  sisi  pemanfaatan  zakat untuk  kegiatan  produktik  dari mustahik  (yang berhak menerima zakat), dapat diduga bahwa zakat  yang  diberikan  itu  akan  membuka peluang  untuk  dapat  memproduksi  sesuatu. Karena  zakat  yang  disalurkan  biasanya berbentuk qardhun  hasana  (dipraktikkan dalam  perbankan  syari’ah),  maka  tidak  ada
atau  hasil  pemahaman  atas  dasar  ketentuan  tersebut, untuk  dijadikan  pegangan  oleh  umat  manusia  lainnya, orang  Islam  dan  non-Muslim,  dengan  alam,  maupun dalam  menata  kehidupan  ini.  Dalam  arti  sempit, syari’ah  adalah  merupakan  norma-norma  hukum  yang mengatur  tingkah  laku  manusia  dimana  menyangkut kewajiban,  hak,  perintah  dan larangan.  Syari’ah  dalam arti sempit ini lazimnya diidentikkan dan diterjemahkan sebagai  hukum  Islam.  Lihat  dalam  Mahmud Syalthout, 1966, al-Islam  Aqidah  wa  al-Syari’ah,  Dar  al-Qalam, hlm. 12.
61 Iwan Triyuwono, Op.Cit, hlm.80.
62 Mubyarto,1998, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, LP3ES, Jakarta, hlm.13
63 Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm.4.
64 Iwan Triyuwono, Op.Cit, hlm.194.
biaya  atas  penggunaan  zakat  sebagai  faktor produksi.  Dengan  demikian, mustahik  yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif  dapat  menawarkan  barang/jasa dengan biaya yang lebih kompetitif, akibatnya akan meningkatkan penawaran. 65
Pemahaman tentang demokrasi ekonomi  dalam  sistem  ekonomi  syari’ah sesungguhnya  dimaknai  pada  aspek  adanya relevansi  antara  aspek  spritualitas  dengan gejala-gejala  materi.  Atau  dengan  perkataan lain  bahwa  demokrasi  ekonomi  dalam  sistem ekonomi  syari’ah  menggabungkan  dimensi duniawi  (material)  dan  dimensi ukhrowi (duniawi).  Sehingga  hukum  nasional  yang ditampilkan  dalam  mengatur  bidang  ekonomi tidaklah  diperlakukan  sebagai  ”hukum  dunia” yang  hadir  dalam  kehidupan  yang  fana  dan eksistensinya  harus  dipisahkan  dari  ”hukum akherat”.  Hal  ini  diperlukan  setidaknya membantah adanya doktrin yang mengajarkan perlunya  perlakuan  terhadap  hukum  nasional sebagai  ”hukum  dunia”  yang  dipisahkan dengan  ”hukum  akherat”. 66 Demokrasi ekonomi  difungsikan  sebagai  kekayaan  ruhani masyarakat,  di  mana  ia  tidak  berawal  dan berasal  dari  ranah  manusiawi,  tetapi  dari ranah kodrati, ilahi.
Sistem  ekonomi  syari’ah  menekankan konsep manfaat pada setiap kegiatan ekonomi,  yang  setiap  kegiatan  termasuk proses  transaksi  harus  mengacu  pada  konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas keadilan. Sebagai  realisasi  dari  konsep  syari’ah,  pada dasarnya  sistem  ekonomi/perbankan  syari’ah memiliki  tiga  ciri  yang  mendasar  yaitu  prinsip keadilan,  menghindari  kegiatan  yang  dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan.
Ciri-ciri  inilah  yang  diangkat  dalam peraturan di bidang ekonomi syari’ah. Perangkat  peraturan  yang  diturunkan  atau dihasilkan  dalam  asas-asas  hukum  ekonomi merupakan  perangkat  hukum  yang  ideal secara  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  karena memberikan keadilan, kepastian dan pengaturan  yang  berlaku  baik  bagi  produsen maupun  kepada  konsumen  sebagai  unsur pelaku  ekonomi.  Dengan  demikian,  perangkat
65 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk,  2007, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta, hlm.96
66 Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 52.
hukum  dapat  memberikan  keadilan,  kepastian dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat pelaku  ekonomi  pada  umumnya.  Hukum ekonomi tidak hanya bersumber dari dari asas- asas  hukum  publik  dan  asas-asas  hukum perdata  tetapi  juga  dapat  mengakomodasi kebutuhan hukum yang ada yang diambil dari asas-asas  yang  ada  dalam  hukum  ekonomi syari’ah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Sistem  ekonomi  Indonesia  adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi  ekonomi.  Demokrasi  ekonomi  yang dimaksud  adalah  demokrasi  Pancasila  yang mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: pertama,  perekonomian  Pancasila  digerakkan oleh  rangsangan-rangsangan  ekonomi,  sosial dan yang paling penting adalah moral, kedua, perekonomian  Pancasila  ada  hubungannya dengan  Tuhan  YME  sehinga  dalam  Pancasila terdapat solidaritas sosial, ketiga: perekonomian  Pancasila  berkaitan  dengan persatuan
Indonesia,
yang berarti nasionalisme  menjiwai  kebijakan  ekonomi, keempat:  sistem  perekonomian  Pancasila tegas  dan  jelas  adanya  keseimbangan  antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.
Sistem  ekonomi  syari’ah  memberikan kepentingan  utama  pada  nilai-nilai  moral, persaudaraan  manusia,  dan  keadilan  sosial ekonomi.  Sistem  ekonomi  syari’ah  lebih mengarah  kepada  peran  mengintegrasikan nilai-nilai dan institusi-institusi, pasar, keluarga,  masyarakat  dan  negara  untuk menjamin terealisasinya falah atau kesejahteraan  untuk  semua.  Ini  menekankan pentingnya perubahan sosial melalui perbaikan individu  dan  masyarakat,  tanpa  menimbulkan ketidakadilan  di  dalam  pasar  dan  negara. Sistem ekonomi syari’ah menyediakan seperangkat kaedah dan norma untuk mendukung  terwujudnya  demokrasi  ekonomi, yaitu: pertama; prinsip kemitraan (partnership),  kedua;  adanya  rangsangan- rangsangan  moral,  ketiga;  adanya  fungsi sosial.
94 Syaugi Mubarak Seff Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul

## B. Saran
Sejalan  dengan  dibahasnya  rancangan undang-undang  tentang  Demokrasi  Ekonomi, maka tidak salah untuk juga mengambil bahan hukum  Islam  ( Islamic  law)  yang  di  dalamnya memuat  tentang  ekonomi  syari’ah  sebagai bahan pembentukan hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Adi  Sulistiyono ,  2007, Reformasi  Hukum Ekonomi Indonesia, LPP UNS, Surakarta. Abdul  Basith ,  2008, Islam  Dan  Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi
Pengembangan  Koperasi  di  Indonesia,
UIN_Malang Press, Malang. Badan  Legislasi  DPR  RI, 2009,  Naskah Akademis RUU Tentang Sistem Ekonomi, Jakarta,. Bank Indonesia , Cetak Biru Penegembangan Perbankan Syari’ah Indonesia.
Dawam  Rahardjo , Agenda  aksi  leberalisasi ekonomi dan politik di Indonesia, 1997, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
Edy  Suandi  Hamid ,  2004, Sistem  Ekonomi, Utang  Luar  Negeri,  dan  Isu-isu Ekonomi  Politik  Indonesia,  UII  Press,
Yogyakarta. Ginandjar Kartasasmita , 2007, Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi, makalah pada diskusi nasional ICMI, Bapenas, Jakarta. Hirsanuddin , 2008, Hukum Perbankan Syari’ah  di  Indonesia  Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan, Genta Press, Yogyakarta.
I.S.  Susanto ,  “ Menciptakan  Lingkungan Hidup  yang  Aman”  Pidato  Dies  Natalis UNDIP ke-40, 15 Oktober 1997.
Iwan  Triyuwono  dan  Ahmad  Erani Yustika , 2003, Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi  dan  Bisnis  Pasca  Sentralisasi Pembangunan,  Bayumedia  Publishing,
Malang.
Iwan Triyuwono , 2006, Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari’ah, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Julius  Bobo ,  2003, Transformasi  Ekonomi Rakyat, Cidesindo, Jakarta.
Jimmly  Asshiddiqie ,  2007, Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca
Reformasi,  PT.Buana  Ilmu  Populer, Jakarta. ______________ , 2005 Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi, Jakarta. _____________ ,  2010,
Konstitusi  Ekonomi,
Kompas, Jakarta.
Jusmaliani  dan  Muhammad  Soekarmi (ed.) , 2005, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
Liek  Wilardjo ,  1996, Ilmu  dan  Teknologi, Bunga  Rampai,  Universitas  Sanata Dharma, Yogyakarta.
Mahmud  Syalthout ,  1966, al-Islam  Aqidah wa al-Syari’ah, Dar al-Qalam.
M.Arief  Amrullah ,  2003, Politik  Hukum Pidana  Dalam  Rangka  Perlindungan
Korban  Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang Perbankan, Bayumedia Publishing, Malang. Moh. Mahfud MD , 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES Jakarta. M.  Umer  Chapra ,  2001, The  Future  of Economics,  an  Islamic  Perspektive,
Landasan  Baru  Perekonomian  Masa Depan, Shari’ah Economics and Banking Institute, Jakarta. Mubyarto ,  1998, Sistem  dan  Moral  Ekonomi Indonesia, LP3ES, Jakarta.
________ ,  2004, Tanggung  Jawab  Sosial Teknokrat dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila, Aditya Media, Yogyakarta.
Mustafa  Edwin  Nasution dkk ,  2007, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam, Kencana, Jakarta.
R.  Otje  Salman  Soemadiningrat  dan Anthon  F.Susanto ,  2004, Menyikapi dan  Memaknai  Syari’at  Islam  Secara Global dan Nasional Dinamika Peradaban,Gagasan dan Sketsa Tematis, Refika Aditama, Bandung. Satjipto  Rahardjo ,  1985, Hukum  dan Masyarakat, UI Press, Jakarta.
Soetandyo  Wignjosoebroto ,  2007, Hukum dalam  Masyarakat,  Rajawali  Press, Jakarta.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol. 6, No. 2 95
Solator  Sopater dkk ,  1998, Perekonomian Indonesia  Menyongsong  Abad  XXI, Penebar Swadaya, Jakarta.
Sony  Keraf ,  1993, Etika  Bisnis,  Kanisius,
Yogyakarta.
Sri-Edi  Swasono ,  2007, Indonesia  is  not  for Sale:  Sistem  Ekonomi  Nasional  Untuk Sebesar-besar  Kemakmuran  Rakyat,
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Jakarta. Sri Redjeki Hartono , 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang. Syahril  Sabirin ,  2003, Perjuangan  Keluar Dari Krisis, BPEF, Yogyakarta.
Sukarmi , 2008, Hand Out Bahan Ajar Hukum
Ekonomi  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Unversitas Brawijaya Malang.
Tegus  Sulistia ,  2006, Aspek  Hukum  Usaha Kecil  Dalam  Ekonomi  Kerakyatan, Andalas University Press, Padang.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000
tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004.
Wirdyaningsih ,  2005, Bank  dan  Asuransi Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta. Wilopo  dan  Widjojo  Nitisasro ,  1995, The Socio-Economic  Basis  of  the  Indonesia State,  Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca.
Zainuddin  Ali ,  2008, Hukum  Ekonomi Syari’ah, Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syari’ah.