## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 6 No. 1 (2023): 33-6 4 , DOI: 10.22437/ujh.6.1.33-6 4

## Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

## Bimo Fajar Hantoro
University of Illinois College of Law bimofajarhantoro7@gmail.com

## Abstract
The Constitutional Court changed its stance in interpreting the time for  holding  elections  from  the  interpretation  of  five  concurrent  general elections in Decision Number 14/PUU-XI/2013 to offering several concurrent election models in Decision Number 55/PUU-XVII/2019. The interesting aspect of this shift is that both decisions used the same method of interpretation, namely originalism with an original intent approach, which is intended to discover the original intent of the framers of the Constitution. This article aims to examine the Constitutional Court’s use of originalism in interpreting the timing of holding general elections. This study’s findings led to two conclusions. First, the use of originalism has resulted in dynamic changes in the interpretation of the time of holding elections, which in turn have resulted in a shift in the scope of the legislature’s authority to regulate. Second, there are inconsistencies and disparities in the Constitutional Court’s application of originalism, as evidenced by differences in the historical references used between decisions and incoherence in the use of  historical  references  with  the  resulting  interpretations.  This  confirms originalism’s criticism, namely the impossibility of determining the collective intent of the framers and originalism’s inability to limit judges from rendering extensive interpretation or committing judicial activism.
Keywords: originalism; judicial review; general elections; concurrency requirement.

## Abstrak
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 meng- ubah pendiriannya dalam memaknai waktu penyelenggaraan pemilu dari pemaknaan pemilu serentak lima kotak dalam Putusan Nomor 14/ PUU-XI/2013 dengan menawarkan sejumlah model keserentakan. Poin menarik dari pergeseran ini adalah fakta bahwa kedua putusan tersebut menggunakan metode penafsiran yang sama, yaitu originalisme dengan pendekatan original intent yang dimaksudkan untuk menemukan maksud asli perumus konstitusi dalam rangka menafsirkan konstitusi. Artikel ini ditujukan untuk mengkaji penggunaan metode penafsiran originalisme oleh Mahkamah Konstitusi dalam memaknai waktu penyelenggaraan pemilu. Hasil dari kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, peng- gunaan metode penafsiran originalisme telah menimbulkan dinamika pemak naan waktu penyelenggaraan pemilu yang kemudian menyebabkan terjadinya dinamika luas kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai waktu penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, terjadi inkonsistensi dan disparitas dalam penerapan metode originalisme oleh Mahkamah Konstitusi yang ditunjukkan oleh dua hal, yaitu perbeda- an rujukan historis antar satu putusan dengan putusan lainnya dan inko- he rensi dalam penggunaan rujukan historis dengan penafsiran yang diha silkan.  Hal  mana  kemudian  mengafirmasi  kritik  originalisme,  yaitu mengenai kemustahilan menentukan maksud kolektif dari perumus dan ketidakmampuan originalisme untuk membatasi hakim dari melakukan penafsiran yang ekstensif ataupun aktivisme yudisial.
Kata kunci: originalisme; pengujian undang-undang; pemilihan umum; syarat keserentakan.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas konsitensi penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai pemaknaan waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dari sudut pandang metode penafsiran originalisme. Pembahasan ini dilakukan untuk menjelaskan metode originalisme dalam penafsiran konstitusi sekaligus mengkaji penerapannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam memaknai waktu penyelenggaraan pemilu dan implikasinya terhadap luas kewenangan mengatur pembentuk undang-undang. Pembahasan tersebut menjadi pen-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
ting guna mengetahui bagaimana konsistensi penggunaan metode originalisme dan bagaimana pula taraf konsistensi tersebut meme- ngaruhi dinamika penafsiran yang terjadi dari Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 14/PUU-14/PUU-XI/2013, hingga Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.
Dalam putusan tersebut yang terbaru, Nomor 55/PUU- XVII/2019, Mahkamah Konstitusi telah menggeser pemaknaan menge nai waktu penyelenggaraan pemilihan umum. Sebelumnya melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah mensyaratkan pemilu harus dilaksanakan secara serentak terhadap jenis pemilihan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan DPR Daerah (DPRD). 1 Dalam putusan tahun 2019, Mahkamah kemudian mengubah pendiriannya dalam memaknai keserentakan dengan memberikan enam pilihan model keserentakan bagi pembentuk undang-undang yang memuat kombinasi antar satu jenis pemilihan dengan jenis pemilihan lainnya. 2 Melalui putusan a quo , Mahkamah secara konsisten mempertahankan syarat keserentakan dalam penye- lenggaraan pemilu. Hal fundamental yang membedakan kedua putusan tersebut adalah terhadap luas kewenangan pembentuk undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) untuk menentukan waktu penyelenggaraan pemilihan umum. 3
Poin menarik yang menimbulkan pertanyaan besar ialah perbedaan penafsiran tersebut dihasilkan oleh satu metode penafsiran yang sama, yaitu original intent . 4 Sebagai salah satu jenis pendekatan dalam penafsiran originalisme, original intent dimaksudkan untuk
1  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 14/PUU- XI/2013 (2014), hlm. 82-4.
2  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2019 (2020), hlm. 323-4.
3  Pasal 22E ayat (6): “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”
4  Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 82-4; Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2019, hlm. 323-4.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
menemukan maksud asli dari perumus konstitusi. 5 Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin satu metode penafsiran yang sama menghasilkan dua penafsiran yang berbeda. 6 Bila hanya ada satu maksud asli, maka secara logis originalisme seharusnya menghasilkan penafsiran yang konsisten. Pertanyaan lanjutan yang muncul adalah sejatinya penafsiran mana yang mencerminkan maksud asli perumus konstitusi di antara kedua putusan tersebut, atau justru keduanya tidak mencerminkan maksud asli. 7
Artikel ini melengkapi sejumlah publikasi yang telah membahas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai waktu penyelenggaraan pemilu, terutama dalam perspektif metode penafsiran originalisme. Hal ini penting mengingat penelitian sebelumnya belum memper- timbang k an dinamika penafsiran sebagai akibat dari pengguna - an metode penafsiran originalisme, sebagaimana ditulis Asmara dan  Siboy. 8 Tulisan  Silalahi  dan  Maharani  serta  Tanjung,  dkk. sebetulnya  menyinggung mengenai penafsiran  historis,  namun belum membahas secara detail dan mendalam originalisme sebagai
5  William Michael Treanor, “Taking Text Too Seriously: Modern Textualism,
Original Meaning, and the Case of Amar’s Bill of Rights,” Michigan Law Review 106, 3 (2007), hlm. 496; H. Jefferson Powell, “The Original Understanding of Original Intent,” Harvard Law Review 98, 5 (1985), hlm.
886.
6 Thomas B. Colby, “The Sacrifice of the New Originalism,” The Georgetown Law Journal 99 (2011), hlm. 713-8; Paul Brest, “The Misconceived Quest for the Original Understanding,” Boston University Law Review 60, 2 (1980), hlm.
209-22.
7  Dalam soal pemaknaan keserentakan pemilu, originalisme tidak hanya digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 dan 2019, tapi juga 2008 (51-52-59/PUU-VI/2008). Hanya saja, dalam putusan tahun 2008, sebagaimana nanti terlihat dalam pembahasan ‘Penerapan Originalisme oleh Mahkamah Konstitusi’, originalisme digunakan sebagai basis argumen dari pendapat berbeda ( dissenting opinion ).
8  Galang Asmara, “Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,” Jurnal
APHTN-HAN 1, 1 (2022): 135-49; Ahmad Siboy, “Alternatif Desain Penye- lenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” Arena Hukum 15, 1 (2022): 200-19.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
suatu metode penafsiran dan konsistensi penggunaannya oleh Mahkamah Konstitusi. 9
Dalam rangka membahas isu tersebut, artikel ini diawali dengan melacak dan mendeskripsikan sejarah pengaturan mengenai waktu penyelenggaraan pemilu dalam tingkat undang-undang dan sekaligus menjelaskan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memengaruhi dinamika pengaturan yang terjadi. Dinamika peng- aturan tersebut dikaji sejak pasca-amandemen UUD NRI 1945, mengingat ketentuan yang menjadi objek utama penafsiran ialah Pasal 22E yang merupakan produk dari amandemen ketiga. 10
Pembahasan selanjutnya akan menerangkan originalisme secara konseptual sebagai metode penafsiran konstitusi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis penerapan originalisme oleh Mahkamah Konstitusi dalam memaknai waktu penyelenggaraan pemilu.

## B. Sejarah Pengaturan Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca-Amandemen
Pasca amandemen UUD NRI 1945, salah satu perubahan paling signifikan dalam penyelenggaraan pemilu adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung. 11 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan suatu hal yang baru, mengingat sebelum dilakukannya amandemen, keduanya dipilih
9  Elisabeth Felita Silalahi dan Andina Elok Puri Maharani, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis,” Res Publica 5, 2 (2021): 140-55; Muhammad Anwar Tanjung, Derita Prapti Rahayu, dan Putri Ade Tami, “Model Pemilihan Serentak di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ PUU-XVII/2019,” Jurnal Yudisial 14, 3 (2021): 313-30.
10 Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku V Pemilihan Umum (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 617.
11  Andrew Ellis, “The Indonesian Constitutional Transition: Conservatism or Fundamental Change,” Singapore Journal of  International & Comparative Law 6, 1 (2002), hlm. 141; Edward Aspinall, “Elections and the Normalization of
Politics in Indonesia,” South East Asia Research 13, 2 (2005), hlm. 122.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
oleh MPR. 12 Penggunaan metode pemilihan secara langsung di sini merupakan konsekuensi logis dari dimasukkannya Pilpres sebagai bagian dari jenis pemilihan yang diselenggarakan melalui pemilu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. 13 Oleh karenanya, pelaksanaan dari Pilpres kemudian harus tunduk pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) yang mensyaratkan pelaksanaan pemilu berdasarkan asas langsung. 14
Dengan adanya syarat pelaksanaan Pilpres secara langsung tersebut, maka pertanyaan yang muncul ialah kapan pemilihan tersebut dilaksanakan. Apakah dilaksanakan setelah pemilihan umum legislatif atau justru secara serentak dengan pemilihan umum legislatif. Secara historis, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diselenggarakan pertama kali pada 2004. 15 Adapun peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraan Pilpres Tahun 2004 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003). Dalam ketentuan Pasal 4 ditentukan bahwasanya pemungutan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pengumuman hasil Pemilu bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Berdasarkan pengaturan dalam UU 23/2003, Pemilu Tahun 2004 memisahkan waktu penyelenggaraan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilu Presiden (Pilpres). Pileg dilaksanakan terlebih dahulu pada 5 April 2004 guna mengisi kursi DPR, DPD, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 16 Adapun Pilpres dilaksanakan tiga bulan setelahnya, tepatnya pada 5 Juli 2004 untuk memilih Presiden dan
12 Denny Indrayana, “Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition,” Asia Law Review 5, 1 (2008), hlm. 90.
13 Pasal 22E ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewak Perwakilan Rakyat daerah.”
14  Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan umu dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
15  R. William Liddle dan Saiful Mujani, “Indonesia in 2004: The Rise of Susilo Bambang Yudhoyono,” Asian Survey 45, 1 (2005), hlm. 121.
16  Liddle dan Mujani, “Indonesia in 2004,” hlm. 119.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Wakil Presiden. 17 Pemisahan ini menjadikan keberadaan syarat pencalonan menjadi logis, yang mana menentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya dapat mengusulkan pasangan calon bila memperoleh minimal tiga persen dari jumlah kursi DPR atau lima persen jumlah suara dalam Pileg Tahun 2004. 18
Pilihan dari pembentuk undang-undang tersebut kemudian dipertahankan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008). Ketentuan Pasal 3 ayat (5) menyatakan bahwa, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Ketentuan ini kemudian menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008. Dalam putusan ini, ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dinyatakan konstitusional dengan alasan bahwa pemisahan waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang ( open legal policy ). 19
Ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 lantas kembali menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-XI/2013. Berbeda dari putusan sebelumnya, kali ini Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya dan menyatakan bahwa norma a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945. 20 Pertimbangan utama yang mendasari perubahan sikap tersebut adalah bahwa pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam memisahkan pelaksanaan Pileg dengan Pilpres merupakan bentuk penyimpangan terhadap maksud asli ( original intent ) dari perumus UUD NRI 1945. 21 Pertimbangan hukum tersebut mengafirmasi pendapat berbeda ( dissenting opinion ) dari Hakim Konstitusi Abdul Mukhtie Fajar, Maruarar Siahaan, dan
17  Liddle dan Mujani, “Indonesia in 2004,” hlm. 121. 18 Pasal 101 UU 23/2003; Leo Suryadinata, “Indonesia: The Year of a Democratic Election,” Southeast Asian Affairs 2005 (2005), hlm. 136.
19  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 185-
7.
20  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 87-8.
21   Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 77-84.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
M. Akil Mochtar dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang sampai pada kesimpulan yang sama dengan melihat ketentuan a quo melalui kacamata penafsiran tekstual dan original intent . 22
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa antara Pileg dan Pilpres harus dimaknai dan dilaksanakan secara serentak terhadap jenis pemilihan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945. 23 Hal mana kemudian berkonsekuensi pada menyusutnya luas kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dari yang sangat luas berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 menjadi terkunci pada satu pilihan berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
Kewajiban penyelenggaraan pemilu secara serentak tersebut oleh Mahkamah Konstitusi diberlakukan untuk Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya. 24 Penangguhan tersebut didasarkan pada fakta bahwasanya permohonan diputus mendekati pelaksanaan Pemilu Tahun 2014, sehingga dikhawatirkan bila diberlakukan pula untuk Pemilu Tahun 2014, maka justru akan berpotensi menimbulkan kekacauan terhadap proses yang telah berjalan. 25 Pertimbangan lain yang mendasari penangguhan tersebut ialah untuk memberikan waktu yang cukup bagi pembentuk undang-undang untuk meng-
22  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 189- 94.
23  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 82-3.
24  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 88.
25 Sikap Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Purcell Principle dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat. Prinsip tersebut menghendaki agar pengadilan tidak seyogyanya mengubah atau mengganti aturan pemilihan mendekati pelaksanaan pemilihan. Lahirnya prinsip ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari terjadinya kebingungan pemilih ( voter confusion ) dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan. Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 85-7; Richard L. Hasen, “Reining in the Purcell Principle,” Florida State University Law Review 43, 2 (2016), hlm. 428; Ashari, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak,” Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan 4, 1 (2016), hlm. 99- 100.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
atur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilu serentak. 26
Oleh karenanya, kendatipun Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 bertentangan dengan UUD NRI 1945, ketentuan a quo dinyatakan tetap konstitusional untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014. 27
Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut kemudian ditindak- lanjuti oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Berdasarkan materi muatannya, Undang-Undang a quo memuat materi muatan dari tiga undang-undang sebelumnya, yaitu UU 42/2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penye- lenggaraan Pemilihan Umum (UU 15/2011), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012). 28 Penyatuan materi muatan tersebut ke dalam UU 7/2017 merupakan konsekuensi logis dari syarat keserentakan dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres sekaligus penggunaan frasa “diatur dengan” dalam ketentuan Pasal 22E ayat (6). 29 Adapun konsekuensi lainnya adalah UU 7/2017 tidak lagi menggunakan istilah “Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dan “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” karena keduanya telah diserap dan dinaungi dalam satu istilah yaitu Pemilihan Umum atau Pemilu. 30
Pengaturan dan syarat keserentakan pemungutan suara terhadap kelima jenis pemilihan tersebut secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. 31
26  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 85-6. 27  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 86-8. 28  Konsiderans Menimbang huruf d UU 7/2017.
29 Konsiderans Menimbang huruf d UU 7/2017; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 82-3; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 (2006), hlm. 283.
30  Lihat Pasal 1 Angka 1 sampai dengan 3 UU 15/2011; Pasal 1 Angka 1 UU 7/2017.
31  Pasal 167 ayat (3): “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional; Pasal 347 ayat (1):
Kedua ketentuan ini menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai kompleksitas. 32 Sebagaimana nasib ratusan produk hukum pembentuk undang-undang lainnya, kedua ketentuan tersebut lantas menjadi objek pengujian melalui Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2019. 33 Kendatipun ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dinyatakan konstitusional, Mahkamah Konstitusi mengubah penafsirannya dalam memaknai permasalahan waktu penyelenggaraan pemilu, spesifik dalam konteks keserentakan. 34
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi tidak lagi memaknai pemilu serentak berdasarkan model tunggal dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui pencarian ulang makna asli ( original intent ), Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas pemaknaan keserentakan waktu penyelenggaraan pemilu dengan memberikan beberapa model yang memuat kombinasi beberapa jenis pemilihan sebagai berikut: 35
1.  Pemilu Serentak DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD (5 Kotak);
2.  Pemilu Serentak DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota (5 Kotak);
3.  Pemilu Serentak DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota (7 Kotak);
4.  Pemilu Serentak Nasional DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden (3 kotak) yang beberapa waktu setelahnya diikuti oleh Pemilu Serentak Lokal DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
“Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.” 32  Muhammad Wahdini, “The Effectiveness of Simultaneous Election 2019,” Jurnal Bina Praja 14, 1 (2022): 127-8; Khoirunnisa Nur Agustyati, “Kom- pleksitas Pemilu Serentak 2019 dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara,” dalam Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara: Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 , ed. Masmulyadi (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), hlm. 54-6.
33  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 9.
34 Asmara, “Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi,” hlm. 144; Siboy, “Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” hlm. 205-6.
35  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 323-4.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Gubernur, dan Bupati/Walikota (4 kotak);
5.  Pemilu Serentak Nasional DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden (3 kotak) yang beberapa waktu setelahnya diikuti oleh Pemilu Serentak Lokal Provinsi DPRD Provinsi dan Gubernur (2 kotak) yang beberapa waktu setelahnya diikuti oleh Pemilu Serentak Lokal Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota dan
Bupati/Walikota (2 kotak); dan
6.  Model lain sepanjang menjaga keserentakan Pemilu DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Penafsiran tersebut kemudian memperluas kewenangan dan kebebasan pembentuk undang-undang untuk memilih salah satu di antara model keserentakan, setelah sebelumnya terkunci pada pilihan pemilu serentak lima kotak. 36 Berkenaan dengan alasan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan model keserentakan pemilu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 konstitusional sejatinya cukup sederhana, yaitu karena model tersebut masih masuk ke dalam salah satu pilihan model keserentakan yang diberikan Mahkamah Konstitusi. 37 Adapun hal fundamental yang tidak berubah dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 55/PUU- XVII/2019 dari Putusan 14/PUU-XI/2013 adalah sifat keserentakan waktu penyelenggaraan pemilu.

## C. Originalisme dan Penafsiran Mahkamah Konstitusi ter- hadap Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum

## 1. Originalisme sebagai Metode Penafsiran Konstitusi
Originalisme sebagai suatu metode penafsiran lahir sebagai upaya untuk membatasi hakim dalam menafsirkan konstitusi. 38
Originalisme dipandang sebagai alternatif atau pelengkap terhadap metode penafsiran tekstual yang memisahkan teks suatu norma konstitusi dari konteks historis. 39 Penafsiran tekstual yang
36  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 325. 37  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 325. 38 Colby, “The Sacrifice of the New Originalism,” hlm. 714.
39  Stephanos Bibas, “The Limits of Textualism in Interpreting the Confron-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
hanya memandang teks secara an sich dianggap membuka ruang penafsiran dan kreativitas yang terlalu luas bagi hakim. 40 Sebaliknya, originalisme sebagai metode penafsiran mencoba melihat teks atau bunyi norma konstitusi dengan kacamata historis, khususnya dalam konteks ketika suatu norma dirumuskan. 41 Penggunaan kacamata historis  memiliki  peran  sentral  dan  signifikansi  sebagai  instrumen untuk menemukan makna asli dari suatu norma konstitusi sekaligus untuk meminimalkan ruang bagi masuknya pandangan pribadi atau subjektif hakim dalam menafsirkan konstitusi. 42 Secara singkat, originalisme menggunakan kriteria objektif, yaitu “sejarah”, sebagai pembatas agar hakim tidak keluar dari perannya yang semestinya, yaitu sebagai wasit dan bukan justru menjadi pembuat aturan permainan. 43
Penggunaan originalisme dalam peradilan konstitusional, oleh Frank Easterbrook dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang dapat menjustifikasi pemberian peran bagi hakim, c.q. hakim konsti- tusi, sebagai penafsir final. 44 Adapun pernyataan tersebut didasarkan
tation Clause,” Harvard Journal of  Law and Public Policy 37, 3 (2014), hlm. 738-42; Mark Tushnet, Taking Back the Constitution: Activist Judges and the Next Age of  American Law (New Haven and London: Yale University Press,
2020), hlm. 19.
40 David A. Strauss, “New Textualism in Constitutional Law,” The George Washington Law Review 66 (1998), hlm. 1156-7; Adrian Vermeule dan Ernest A. Young, “Hercules, Herbert, and Amar: The Trouble with Intratextualism,” Harvard Law Review 113, 3 (2000), hlm. 731-2.
41 Lee J. Strang, “Originalism and the ‘Challenge of Change’: Abduced- Principle Originalism and Other Mechanisms by Which Originalism
Sufficiently Accommodates Changed Social Condition,” Hastings Law Journal 60, 5 (2009), hlm. 975; Keith E. Whittington, “Dworkin’s ‘Originalism’: The Role of Intentions in Constitutional Interpretation,” Review of  Politics 62, 2
(2000), hlm. 213. 42  Raoul Berger, Government by Judiciary: The Transformation of  the Fourteenth Amendment (Indianapolis: Liberty Fund, edisi dua, 1997), hlm. 308-11.
43  Robert H. Bork, “Neutral Principles and Some First Amendment Problems,”
Indiana Law Journal 47, 1 (1971), hlm. 6-8; Lillian R. BeVier, “The Integrity and Impersonality of Originalism,” Harvard Journal of  Law and Public Policy
19, 2 (1996), hlm. 290-1.
44 Frank H. Easterbrook, “Pragmatism’s Role in Interpretation,” Harvard Journal of  Law and Public Policy 31, 3 (2008), hlm. 904-5; Steven G. Calabresi, “A Critical Introduction to the Originalism Debate,” Harvard Journal of  Law
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
pada premis sebagai berikut: 45
1.  Konstitusi merupakan sebuah dokumen yang singkat, tua, dan tidak mampu memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada;
2.  Dengan demikian, menjadi peran pembentuk undang-undang, sebagai institusi demokratis, untuk memberikan solusi tersebut guna menghadapi permasalahan (modern) yang ada;
3.  Hakim atau pengadilan, sebagai institusi non-demokratis, mendapatkan legitimasi atau kewenangannya bukan dari rakyat, melainkan hanya dari konstitusi;
4.  Sehingga, bila hakim membatalkan sebuah pilihan dari suatu institusi demokratis, maka pilihan tersebut dibatalkan bukan karena preferensi pribadi hakim, melainkan karena konstitusi sebagai sumber otoritas yang lebih tinggi yang menolak pilihan tersebut.
Keberadaan konstitusi sebagai produk hukum yang tidak mungkin lahir tanpa adanya dukungan super-mayoritas, berkon- sekuensi logis pada ditinggikannya konstitusi di atas produk hukum lainnya. 46 Bagi penganut originalisme, maksud asli memiliki relevansi dan  menjadi  dasar  justifikasi  dari  implikasi  sifat  super-mayoritas tersebut. 47 Tepatnya, makna asli dipandang sebagai faktor krusial dalam tercapainya konsensus yang kemudian menjadi sebab lahirnya konstitusi atau sebaliknya konsensus tersebut dicapai atas dasar pemahaman umum dari para perumus dan peratifikasinya. 48 Dengan demikian, dalam menjadikan konstitusi sebagai alasan dibatalkannya pilihan mayoritas, c.q. undang-undang, hakim harus tunduk dan mengikuti maksud asli konstitusi sesuai dengan pemahaman aktor
and Public Policy 31, 3 (2008), hlm. 885.
45  Easterbrook, “Pragmatism’s Role in Interpretation,” hlm. 902-5; Calabresi,
“A Critical Introduction to the Originalism Debate,” hlm. 885.
46 John O. McGinnis dan Michael B. Rappaport, “A Pragmatic Defense of Originalism,” Harvard Journal of  Law and Public Policy 31, 3 (2008), hlm. 926-
7.
47  McGinnis dan Rappaport, “A Pragmatic Defense of Originalism,” hlm. 927.
48  McGinnis dan Rappaport, “A Pragmatic Defense of Originalism,” hlm. 925.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
yang melahirkan konstitusi tersebut. 49
William M. Treanor membagi dan membedakan originalisme menjadi dua pendekatan utama, yaitu original intent dan original understanding . 50 Perbedaan mendasar dari keduanya adalah pada aktor yang hendak ditemukan pemahaman aslinya, yaitu perumus konstitusi untuk original intent dan peratifikasi untuk original under- standing . 51 Singkatnya, originalisme merefleksikan sebuah pencarian maksud subjektif dari rangkaian aktor historis. 52 Dikotomi tersebut relevan bila diterapkan terhadap proses perumusan dan amandemen konstitusi Amerika Serikat di mana aktor perumus dan aktor peratifikasi  dapat  dibedakan. 53 Namun halnya, dikotomi tersebut menjadi kurang relevan dalam konteks Indonesia, mengingat peran perumus  dan  peratifikasi  dilekatkan  pada  satu  aktor,  yaitu  MPR berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945. Dengan demikian, pencarian makna asli tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji risalah pembahasan dalam perumusan atau proses amandemen UUD NRI 1945.
Sebagai metode dalam memahami produk hukum, originalisme juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik terbesar yang dilontarkan kepada originalisme adalah kemustahilan untuk menemukan maksud kolektif ( collective intent ) dari para perumus, mengingat tiap- tiap perumus tak jarang memiliki perbedaan maksud dan pendapat. 54
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah siapa kemudian yang dapat dikualifikasikan  sebagai  perumus. 55 Apakah setiap pernyataan atau maksud  dari  tiap  orang  yang  berpartisipasi  dapat  dikualifikasikan sebagai maksud asli, terlepas dari maksud tiap orang yang dapat saja kontradiktif satu sama lain. 56 Batasan tersebut, oleh Richard
49  McGinnis dan Rappaport, “A Pragmatic Defense of Originalism,” hlm. 927-
8.
50  Treanor, “Taking Text Too Seriously,” hlm. 496. 51  Treanor, “Taking Text Too Seriously,” hlm. 496. 52  Treanor, “Taking Text Too Seriously,” hlm. 496.
53 Akhil Reed Amar, “The Consent of the Governed: Constitutional Amendment Outside Article V,” Columbia Law Review 94 (1994), hlm. 458-9.
54 Colby, “The Sacrifice of the New Originalism,” hlm. 720.
55  Brest, “The Misconceived Quest for the Original Understanding,” hlm. 214. 56  Brest, “The Misconceived Quest for the Original Understanding,” hlm. 214.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Kay, dapat saja diselesaikan oleh hakim dengan menentukan mana di antara beberapa penafsiran yang lebih dapat dikatakan sebagai maksud asli. 57 Penganut originalisme aliran original meaning (makna asli) mengakui kemustahilan untuk menemukan maksud kolektif dari para perumus. 58 Karena itu, bagi penganut original meaning, maksud para perumus tersebut hanya relevan sepanjang untuk menemukan makna asli dari kata atau teks dalam norma konstitusi. 59
Kritik lain yang kemudian dipandang sebagai salah satu kegagalan originalisme adalah tak jarang originalisme justru mengingkari janji awalnya untuk membatasi hakim dalam melakukan penafsiran konstitusi. 60 Hal demikian dapat terjadi dalam hal bukti historis yang ada bersifat inkonklusif, terlepas dari banyak sedikitnya jumlah bukti historis dimaksud. 61 Kontradiksi di antara bukti historis yang tersedia justru menjadi ladang bagi hakim untuk kemudian melakukan tebang pilih atau cherry picking terhadap bukti historis yang digunakan dalam rangka mendukung hasil akhir putusan yang dikehendaki. 62 Oleh karenanya, originalisme bukanlah jaminan untuk membatasi hakim dari penafsiran yang bersifat aktivis. 63 Tak heran, oleh J. Harvie Wilkinson III, originalisme disebut sebagai aktivisme berkedok pena- hanan diri ( activism masquerading as restraint ) atau aktivisme yudisial bertopeng kerendahan diri untuk tunduk kepada konstitusi ( judicial acitivism masquerading as humble obedience to the Constitution ). 64
Menghadapi inkonklusivitas rujukan historis dan dalam rangka
57 Richard Kay, “Adherence to the Original Intentions in Constitutional Adjudication: Three Objections and Responses,” Northwestern University Law Review 82, 2 (1998), hlm. 253-4.
58 Thomas B. Colby, “The Federal Marriage Amendment and the False Promise of Originalism,” Columbia Law Review 108, 3 (2008), hlm. 530-1.
59 Colby, “The Federal Marriage Amendment,” hlm. 531; Colby, “The Sacrifice of the New Originalism,” hlm. 721.
60  Jeffrey Rosen, “Originalism and Pragmatism: False Friends,” Harvard Journal of  Law and Public Policy 31, 3 (2008), hlm. 937-8. 61 J. Harvie Wilkinson III, Cosmic Constitutional Theory: Why Americans Are Losing Their Inalienable Right to Self-Governance (New York: Oxford University
Press, 2012), hlm. 46-7.
62  Wilkinson III, Cosmic Constitutional Theory , hlm. 48.
63  Wilkinson III, Cosmic Constitutional Theory , hlm. 49-50.
64  Wilkinson III, Cosmic Constitutional Theory , hlm. 33 & 46.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
menjaga tujuan awal originalisme untuk menghindari aktivisme yudisial ( judicial activism ), Michael S. Paulsen menawarkan jawaban atas kelemahan originalisme tersebut. Adapun solusi tersebut dida- sarkan pada premis berikut: 65
1.  Semakin jelas sebuah teks konstitusi, maka pilihan demokratis (atau pembentuk undang-undang) dalam menginterpretasikan teks tersebut akan semakin terbatas. 66
2.  Semakin kabur atau ambigu suatu teks konstitusi, maka semakin luas pula ruang pilihan demokratis (atau pembentuk undang- undang) dalam menginterpretasikan teks tersebut. 67
Singkatnya, ambiguitas tersebut justru seharusnya bukan menjadi cek kosong bagi Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menentukan pilihan kebijakan, apakah keserentakan pemilu meru- pakan syarat penyelenggaraan sekaligus jenis pemilihan apa saja yang kemudian akan diserentakkan. Pilihan tersebut seharusnya menjadi wewenang dari pembentuk undang-undang sebagai cabang kekuasaan politik yang dipilih melalui pemilihan umum. 68 Sepanjang pilihan dari pembentuk undang-undang tersebut masih masuk ke dalam ruang penafsiran yang dibuka sebagai akibat adanya
65 Michael Stokes Paulsen, “Does the Constitution Prescribe Rules for Its Own Interpretation,” Northwestern University Law Review 103, 2 (2009), hlm.
881.
66 Sebagai misal ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Presiden dan Wakil Presiden  memegang  jabatan selama  lima  tahun…” Ketentuan ini tidak mungkin diinterpretasikan untuk menambah atau mengurangi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi kurang atau lebih dari lima tahun.
67 Sebagai misal ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus … mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Makna “mampu secara rohani dan jasmani” memiliki ambiguitas sebagai contoh dalam konteks disabilitas fisik. Jenis disabilitas  fisik  apa  yang  kemudian  dapat  dikatakan  tidak  memenuhi syarat pencalonan membuka ruang penafsiran dan pilihan dari pembentuk undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”
68  Paulsen, “Does the Constitution Prescribe Rules for Its Own Interpretation,” hlm. 882.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
ambiguitas teks konstitusi, pilihan tersebut haruslah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pilihan yang konstitusional. 69 Dengan demikian, inkonklusivitas rujukan historis tidaklah harus berujung pada aktivisme yudisial oleh Mahkamah Konstitusi dan tereduksinya kewenangan mengatur yang dimiliki oleh pembentuk undang- undang.

## 2. Penerapan Originalisme oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menafsirkan Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Secara historis terdapat tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat penafsiran mengenai waktu penyelenggaraan pemilu, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 14/ PUU-XI/2013, dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Metode penafsiran originalisme dengan pendekatan original intent digunakan oleh hakim konstitusi dalam ketiga putusan tersebut. Adapun perbedaannya adalah, bila dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 originalisme digunakan dalam pertimbangan hukum mayoritas ( majority opinion ), dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 originalisme menjadi basis argumen dari pendapat berbeda ( dissenting opinion ). 70 Terhadap masing-masing penafsiran original intent dalam ketiga putusan tersebut akan dilakukan analisis sebagai berikut.
Pertama, dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar menyatakan bahwa perumus UUD NRI 1945 menghendaki agar pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilaksanakan secara serentak dalam waktu bersamaan. Adapun alasan penggunaan original intent oleh anggota majelis yang menyatakan dissenting opinion tersebut adalah alasan konsistensi, yaitu mengingat putusan-
69  Paulsen, “Does the Constitution Prescribe Rules for Its Own Interpretation,” hlm. 882.
70  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 hlm. 191- 4; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 82-4; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 323.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menekankan pada tafsir tekstual dan original intent . 71 Pendapat berbeda tersebut memang tidak mengutip satu pun sumber historis, khususnya risalah pembahasan. Namun agaknya, pendapat tersebut merujuk pada beberapa pendapat perumus yang dikutip dalam argumen pemohon, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. 72
Tabel 1 . Pendapat Perumus yang Dirujuk oleh Pemohon dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008
Perumus Fraksi Periode Maksud Taufiqur- rahman Ruki F-TNI/ POLRI Aman- demen Kedua Menghendaki pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu. Yusuf Muhammad F-KB Ama- ndemen Kedua Menghendaki pemilu serentak nasional dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD I, dan anggota DPRD II. Slamet Effendy Yusuf F-PG Aman- demen Ketiga Menghendaki pemilu lima kotak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan Presiden dan Wakil Presiden. Soewarno F-PDIP Aman- demen Ketiga Menghendaki pemilu dilaksanakan serentak dan sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR,
DPRD, dan DPD. Sumber: diolah Penulis, 2023.
Pendapat dari Yusuf Muhammad, Slamet Effendy Yusuf, dan Soewarno sama-sama menghendaki keserentakan pemilu Pilpres dan Pileg. Bila keduanya diserentakkan, maka menjadi logis bila pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan
71  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 191. 72  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 39- 42; Tim Penyusun Naskah Komprehensif, Naskah Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku V Pemilihan Umum (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 445-6, dan 610.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
sebelum pelaksanaan pemilu legislatif sebagaimana pendapat dari  Taufiqurrahman  Ruki.  Berdasarkan  pendapat  perumus  yang dirujuk , maka tidak mengherankan pendapat berbeda tersebut sampai pada kesimpulan bahwa Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan secara serentak. Kesimpulan mana berbeda secara diametral dengan kesimpulan mayoritas yang menyatakan bahwa penentuan waktu penyelenggaraan pemilu merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang ( open legal policy ). 73
Kedua, dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, pendapat perumus yang dikutip hanyalah pendapat Slamet Effendy Yusuf dari F-PG yang menghendaki pemilu lima kotak. 74 Pendapat tersebut menjadi satu-satunya pendapat perumus yang dikutip oleh pemohon, bahkan Slamet Effendy Yusuf oleh pemohon kemudian diajukan untuk memberikan keterangan ad informandum kepada Mahkamah Konstitusi. 75 Berdasarkan pendapat tersebut, Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 harus dibaca dalam satu tarikan nafas. 76 Adapun alasan penggunaan original intent oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka menghindari penafsiran yang ekstensif karena isu yang disinggung adalah mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan. 77 Pemaknaan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi kemudian berkonsekuensi pada keharusan dilakukannya Pileg dan Pilpres secara bersamaan atau serentak. 78 Kesimpulan tersebut senada dengan pendapat berbeda ( dissenting opinion ) dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menghendaki pemilu lima kotak.
Ketiga, dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi melakukan penelusuran kembali makna pemilu serentak. 79
73  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm. 186-
8.
74  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 82. 75  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 13-5, 46-7. 76  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 82-3. 77  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 83–4.
78  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 83.
79 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 323.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Tabel 2 . Pendapat Perumus yang Dirujuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019
Perumus Fraksi Periode Maksud Slamet Effendy Yusuf F-PG Aman- demen Pertama Mencatat tiga alternatif: Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak;
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu; dan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sesuai dengan hasil pemilu. A.M. Lutfi F-Refor- masi
Aman- demen Kedua Mengusulkan pemilu dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hobbes Sinaga F-PDIP Mengusulkan asas pelaksanaan pemilu dalam ayat (1) meliputi juga serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD. Yusuf Muham- mad F-KB Mengusulkan pemilu baik nasional maupun lokal dilakukan serentak. Hamdan Zoelva F-PBB Menyatakan bahwa pemilu yang dilaksanakan satu sekali dalam setahun serentak tidak mungkin dilakukan karena perbedaan masa jabatan dari pejabat yang akan dipilih.
Meminta agar frasa serentak dalam rumusan Pasal 22E ayat (2) dihapuskan saja dan mengatur pilihan apakah pemilu akan dilaksanakan secara serentak atau tidak melalui undang-undang.* Slamet Effendy Yusuf F-PG Aman- demen Ketiga Menjelaskan bahwasanya Pilpres langsung diadakan dalam pemilu lima kotak yang diselenggarakan secara beberangen dengan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. L.T. Soetanto F-KKI Menghendaki agar Pilpres dengan Pemilihan Umum dalam ayat (2) dipisahkan. Lantas menyatakan Pilpres dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ali Masykur Musa F-KB Menghendaki agar waktu pelaksanaan Pilpres dengan Pileg dibedakan dengan pemilihan rumpun eksekutif yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, gubernur, bupati, walikota dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat. Nadjih Ahmad F-PBB Mengajukan usulan pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilu dan pemilihannya dilakukan bersama-sama dengan pemilihan DPRD.
Sumber: diolah Penulis, 2023.
* Pendapat ini disetujui secara aklamasi oleh peserta rapat untuk dihapus.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Dari penelusuran tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas pemaknaan pemilu serentak dengan memberikan beberapa model keserentakan yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang. 80
Adapun basis rujukan historis yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan a quo adalah risalah pembahasan amandemen UUD NRI 1945, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2. 81
Dari sumber yang dirujuk, Mahkamah Konstitusi mengafirmasi bahwa model keserentakan dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan gagasan yang muncul dalam proses amandemen UUD NRI 1945, namun kemudian Mahkamah Konstitusi juga menyatakan model tersebut bukanlah satu-satunya model keserentakan yang muncul.
Mahkamah Konstitusi kemudian memetakan dan menyarikan varian yang muncul dalam pembahasan amandemen UUD NRI 1945. Pemetaan varian ini dapat dilihat dalam Tabel 3. 82
Dari ketiga putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya hasil penafsiran melalui metode originalisme ( original intent ) menghasilkan satu pola yang sama, yaitu adanya syarat keserentakan, khususnya untuk Pilpres dengan Pileg untuk DPR dan DPD sebagai irisannya. Adapun perbedaan tersebut, sejalan dengan kritik yang dilontarkan terhadap originalisme, disebabkan oleh perbedaan rujukan historis yang dipilih dan digunakan Mahkamah Konstitusi dalam pertim- bangan hukumnya. Bila pilihan sumber historis yang dirujuk pada pendapat berbeda ( dissenting opinion ) dalam Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan pertimbangan hukum mayoritas ( majority opinion ) dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menghasilkan kesimpulan pemilu lima kotak, rujukan dalam Putusan Nomor 55/ PUU-XVII/2019 justru menyanggah kesimpulan bahwasanya model pemilu lima kotak merupakan satu-satunya model yang meng- gambarkan maksud dari perumus. 83
80  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 323-6. 81  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 312-7.
82  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 316. 83 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, hlm.
194; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 82-4; Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 316-25.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Rujukan sumber historis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 justru menim- bulkan kesan bahwasanya penafsiran dalam Putusan Nomor 14/PUU- XI/2013 lahir dari hasil tebang pilih pendapat perumus. Disparitas tersebut  juga  menunjukkan  permasalahan  lain  yang  mengafirmasi kritik terhadap originalisme, yaitu kemustahilan untuk menemukan maksud kolektif ( collective intent ) dari para perumus. Sebagaimana sumber yang dirujuk oleh Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, dalam proses pembahasan terjadi perbedaan pandangan antar satu perumus dengan perumus lainnya, dari permasalahan apakah antara
Tabel 3 . Pemetaan Varian Keserentakan Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 berdasarkan Risalah Pembahasan UUD NRI 1945
Model Keterangan Pemilu serentak 5 kotak yang meliputi Pileg dan Pilpres; Merujuk pendapat Slamet Effendy Yusuf (Lihat Tabel 2 No. 6) Pemilu serentak hanya untuk Pileg; Merujuk pendapat Hobbes Sinaga (Lihat Tabel 2 No. 3) Pemilu serentak nasional maupun pemilu serentak lokal; Merujuk pendapat Yusuf Muhammad (Lihat Tabel 2 No. 4) Pemilu serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga pemilu serentak bisa dilakukan beberapa kali dalam lima tahun, termasuk untuk memilih gubernur dan bupati/walikota; Merujuk pendapat Hamdan Zoelva (Lihat Tabel 2 No. 5) Pemilu serentak yang penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; Merujuk pendapat Hamdan Zoelva (Lihat Tabel 2 No. 5) Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dipisahkan, kemudian diikuti dengan pemilihan gubernur dan bupati/ walikota; dan Merujuk pendapat L.T. Soetanto (Lihat Tabel 2 No. 7) Pilpres waktunya berbeda dengan Pileg, dengan pemilihan rumpun eksekutif yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan
Walikota dipilih langsung oleh rakyat.
Merujuk pendapat Ali Masykur Musa (Lihat Tabel 2 No. 8)
Sumber: diolah Penulis, 2023.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak hingga jenis pemilihan apa saja yang harus diserentakkan. Merespons pluralitas pandangan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mengadopsi pandangan- pandangan yang muncul dengan memperluas pemaknaan pemilihan umum serentak melalui beberapa model yang ditawarkan. 84
Bila dibaca pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 55/ PUU-XVII/2019, terdapat anomali antara rujukan historis yang dipetakan dan model keserentakan yang ditawarkan. Tepatnya, keserentakan minimum dari model yang ditawarkan dalam Putusan a quo, yaitu keserentakan antara Pemilu DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden, tidak dapat didamaikan dengan dua sumber yang dikutip oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pendapat L.T. Soetanto, dan Ali Masykur Musa yang hendak memisahkan waktu penyelenggaraan Pileg dan Pilpres serta pendapat Hamdan Zoelva untuk menghapus kata “serentak” dalam rumusan Pasal 22E ayat (2). 85
Pendapat Hamdan Zoelva tersebut juga menghendaki bahwasanya pilihan apakah pemilu dilakukan secara serentak atau tidak akan diatur dengan undang-undang, sehingga berkonsekuensi logis pada pilihan tersebut menjadi ranah kewenangan pembentuk undang- undang ( open legal policy ). 86
Asal muasal model keserentakan minimum tersebut agaknya bisa dilacak dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menghendaki pilihan model keserentakan harus bermuara pada penguatan sistem presidensial. 87 Penguatan sistem presidensial terse- but oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pemikiran Scott Mainwaring yang menyatakan adanya hubungan yang rumit antara sistem presidensial dan sistem multipartai. 88 Hubungan yang rumit
84  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 316-25. 85  Tim Penyusun, Naskah Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar , hlm. 545, dan 605-6.
86  Tim Penyusun, Naskah Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar , hlm. 545-6.
87  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 318. 88 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 318-9; Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination,” Comparative Political Studies 26, 2 (1993), hlm. 200.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
tersebut, lanjut Mainwaring, berdampak pada efektivitas Presiden dalam membentuk kebijakan dan menjalankan pemerintahan. 89
Karena itu, salah satu solusi untuk memecah rumitnya hubungan keduanya adalah dengan menyederhanakan jumlah partai, yang dalam konteks waktu penyelenggaraan pemilu, hanya dapat dicapai dengan menyerentakkan Pileg dengan Pilpres. 90 Penyerentakan tersebut kemudian berkonsekuensi pada timbulnya efek ekor jas ( coattail effect ), yaitu efek di mana jumlah perolehan suara dari partai politik dalam Pileg teraugmentasi sebagai akibat dari afiliasi partai politik kandidat calon Presiden yang berkontestasi. 91 Dampak yang kemudian diharapkan adalah berkurangnya fragmentasi partai politik dalam komposisi parlemen sekaligus dipastikannya dukungan yang lebih kuat terhadap Presiden terpilih. 92
Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menjadikan penguatan sistem presidensial sebagai alasan ditentukannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD sebagai jenis pemilihan minimum yang harus diserentakkan setidaknya memiliki sejumlah permasalahan. Pertama, bila penafsiran originalisme dila kukan secara konsisten, maka dengan merujuk pendapat L.T. Soetanto, Ali Masykur Musa, dan Hamdan Zoelva, seharusnya kese- rentakan antara Pileg dan Pilpres bukan menjadi suatu keharusan. Hal mana dipertegas dengan pernyataan Harun Kamil selaku pimpinan rapat yang menyimpulkan dan menutup hasil rapat Komisi A ke-2 ST MPR 2001 sebagai berikut: 93
“Kemudian mengenai Pemilu. Pada prinsipnya sudah disetujui semua , ke­
89  Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy,” hlm. 209.
90  Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, hlm. 319-20;
Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy,” 221-3; Matt Golder, “Presidential Coattails and Legislative Fragmentation,” American Journal of  Political Science 50, 1 (2006), hlm. 47. 91 Golder, “Presidential Coattails and Legislative Fragmentation,” hlm. 35; John A. Ferejohn dan Randall L. Calvert, “Presidential Coattails in Historical Perspective,” American Journal of  Political Science 28, 1 (1984), hlm. 128.
92 Ferejohn dan Calvert, “Presidential Coattails in Historical Perspective,” hlm. 127-8.
93  Tim Penyusun, Naskah Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar , hlm. 608-9. Cetak tebal dan miring dari penulis.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
cuali beberapa catatan tentang kemungkinan, apakah pemilihan Presiden bisa bersamaan dipilih dengan perwakilan ataukah dipisah …”
Kendati dalam Rapat Komisi A ke-5 ST MPR kembali muncul usulan pemilu lima kotak oleh Soewarno dari F-PDIP, tidak diketahui apakah usulan tersebut disetujui oleh anggota rapat. 94 Kalaupun ketentuan Pasal 22E ayat (2) tetap ditafsirkan mensyaratkan kese- rentakan, maka menjadi pertanyaan mengapa kemudian usulan Hamdan Zoelva untuk menghapus frasa “secara serentak” dalam draf ketentuan a quo , termasuk penyerahan penentuan waktu penye- lenggaraannya dalam tingkat undang-undang, disetujui oleh anggota rapat. 95 Hal mana justru mengarah pada kesimpulan bahwasanya permasalahan mengenai waktu penyelenggaraan pemilu merupakan ranah kewenangan dari pembentuk undang-undang ( open legal policy ). Kedua, penyerentakan jenis pemilihan minimum tersebut juga menimbulkan inkoherensi dengan Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945. Tepatnya, bila efek ekor jas merupakan tujuan dari penyerentakan, maka menjadi pertanyaan mengapa pemilu anggota DPD harus menjadi jenis pemilihan yang diserentakkan. Hal mana mengingat peserta pemilu anggota DPD adalah perseorangan atau independen, sehingga secara logis coattail effect tidak mungkin berlaku karena nihilnya afiliasi partai politik dengan calon Presiden. 96
Terlebih, dalam konteks efektivitas pembentukan kebijakan, DPD bukan menjadi aktor pemberi persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga, bila Mahkamah Konstitusi konsisten dengan argumen penguatan sistem presidensial, maka jenis pemilihan yang seharusnya diserentakkan hanyalah pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR. Kalaupun kemudian perumus memang menghendaki penguatan sistem presi densial, menjadi pertanyaan apakah sepantasnya Mahkamah
94  Tim Penyusun, Naskah Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar , hlm.
610.
95  Tim Penyusun, Naskah Komprehensif  Perubahan Undang-Undang Dasar , hlm. 545-6.
96  Pasal 22E ayat (4) UUD 1945.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Konstitusi sebagai institusi non-demokratis menjadi aktor penentu kebijakan dengan mengharuskan keserentakan sebagai syarat penyelenggaraan pemilu, mengingat benturan bukti historis yang cenderung inkonklusif dan justru lebih mengarah pada kesimpulan bahwa waktu penyelenggaraan pemilu merupakan open legal policy . 97 Lagi pula, cara memperkuat sistem presidensial tidak hanya menyerentakkan Pileg dan Pilpres, melainkan dapat pula dilakukan dengan memperkecil jumlah kursi dalam daerah pemilihan anggota DPR ( district magnitude ) dan meningkatkan ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ). 98 Cara-cara memperkuat sistem presidensial tersebut merupakan kewenangan dan pilihan kebijakan dari pem- bentuk undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, artikel ini mengambil dua kesimpulan. Pertama, penggunaan metode penafsiran originalisme telah menim- bulkan dinamika pemaknaan waktu penyelenggaraan pemilu. Hal ini dilihat dari penafsiran mengenai waktu penyelenggaraan pemilu yang mulanya dimaknai sebagai sepenuhnya ranah pembentuk undang-undang ( open legal policy ) sebagaimana Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008 dan kemudian bergeser hingga muncul syarat keserentakan sebagai konsekuensi penggunaan metode pendekatan original intent dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dari kedua putusan yang menggunakan pendekatan original intent bahkan timbul perbedaan dan disparitas dalam hal pergeseran penafsiran dari model tunggal keserentakan pemilu lima kotak dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 hingga perluasan pilihan model keserentakan pemilu dalam Putusan Nomor
97  Evan Tsen Lee, Judicial Restraint in America: How the Ageless Wisdom of  the Federal Courts Was Invented (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 59; Jeremy Waldron, “The Core of the Case against Judicial Review,” The Yale Law Journal 115, 6 (2006), hlm. 1353.
98 Scott Mainwaring dan Matthew S. Shugart, “Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal,” Comparative Politics 29, 4 (1997), hlm.
467.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
55/PUU-XVII/2019. Dinamika penafsiran tersebut kemudian ber- konsekuensi pada terjadinya dinamika luas kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai waktu penyelenggaraan pemilihan umum. Tepatnya, dari kewenangan mengatur yang sangat luas berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, kemu dian menjadi sangat sempit dan terkunci pada peril lima kotak berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-VI/2013, hingga diperluas kembali secara terbatas melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan disediakannya beberapa pilihan model keserentakan.
Kedua, terdapat inkonsistensi dan disparitas dalam penerapan metode originalisme oleh Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi dan disparitas tersebut ditunjukkan oleh dua hal, yaitu perbedaan rujukan historis antar satu putusan dengan putusan lainnya dan inkoherensi dalam penggunaan rujukan historis dengan penafsiran yang dihasil- kan. Terhadap yang pertama, di samping menghasilkan penafsiran yang berbeda, perbedaan rujukan historis juga menimbulkan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi seakan melakukan tebang pilih rujuk- an historis dalam menerapkan metode penafsiran originalisme. Adapun yang kedua terlihat dari inkoherensi atau non sequitur antara rujukan historis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, rujukan historis lain yang tidak dikutip, alasan penguatan sistem presidensial, dan bunyi teks UUD NRI 1945 dengan hasil penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Bahkan hasil reinterpretasi yang dilakukan cenderung mengarah pada kesimpulan dari pendapat mayoritas ( majority opinion ) dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menentukan permasalahan mengenai waktu penyelenggaraan pemilu sebagai ranah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Inkonsistensi dan disparitas penerapan originalisme  oleh  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  mengafirmasi kritik originalisme, yaitu mengenai kemustahilan menentukan maksud kolektif ( collective intent ) dari perumus dan ketidakmampuan originalisme untuk membatasi hakim dari melakukan penafsiran yang ekstensif ataupun aktivisme yudisial.

## Daftar Pustaka
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)

## Artikel, Buku, dan Laporan
Agustyati, Khoirunnisa Nur. “Kompleksitas Pemilu Serentak 2019 dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara.” Dalam Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara: Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 , diedit oleh Masmulyadi,
53-88. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
Amar, Akhil Reed. “The Consent of the Governed: Constitutional Amendment Outside Article V.” Columbia Law Review 94 (1994):
457-508.
Ashari. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak.” Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan 4, 1 (2016): 96-108. DOI: 10.29303/ ius.v4i1.275.
Asmara, Galang. “Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia.” Jurnal APHTN-HAN 1, 1 (2022): 135-49. DOI:
10.55292/japhtnhan.v1i1.13.
Aspinall, Edward. “Elections and the Normalization of Politics in Indonesia.” South East Asia Research 13, 2 (2005): 117-56. DOI:
10.5367/0000000054604515.
Berger, Raoul. Government by Judiciary: The Transformation of  the Fourteenth Amendment . Indianapolis: Liberty Fund, edisi dua,
1997.
BeVier, Lillian R. “The Integrity and Impersonality of Originalism.”
Harvard Journal of  Law and Public Policy 19, 2 (1996): 283-92. Bibas, Stephanos. “The Limits of Textualism in Interpreting the Confrontation Clause.” Harvard Journal of  Law and Public Policy
37, 3 (2014): 737-42.
Bork, Robert H. “Neutral Principles and Some First Amendment Problems.” Indiana Law Journal 47, 1 (1971): 1-35. Brest, Paul. “The Misconceived Quest for the Original Understanding.”
Boston University Law Review 60, 2 (1980): 204-38. Calabresi, Steven G. “A Critical Introduction to the Originalism
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Debate.” Harvard Journal of  Law and Public Policy 31, 3 (2008):
875-900.
Colby, Thomas B. “The Federal Marriage Amendment and the False Promise of Originalism.” Columbia Law Review 108, 3 (2008):
529-605.
Colby,  Thomas  B.  “The  Sacrifice  of  the  New  Originalism.” The George town Law Journal 99 (2011): 713-78.
Easterbrook, Frank H. “Pragmatism’s Role in Interpretation.” Har- vard Journal of  Law and Public Policy 31, 3 (2008): 901-6.
Ellis, Andrew. “The Indonesian Constitutional Transition: Con- servatism or Fundamental Change.” Singapore Journal of  Interna-
tional & Comparative Law 6, 1 (2002): 116-53. Ferejohn, John A. dan Randall L. Calvert. “Presidential Coattails in Historical Perspective.” American Journal of  Political Science 28, 1
(1984): 127-46. DOI: 10.2307/2110790.
Golder, Matt. “Presidential Coattails and Legislative Fragmentation.”
American Journal of  Political Science 50, 1 (2006): 34-48. DOI:
10.1111/j.1540-5907.2006.00168.x.
Hasen, Richard L. “Reining in the Purcell Principle.” Florida State University Law Review 43, 2 (2016): 427-64.
Indrayana, Denny. “Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition.” Asia Law Review 5, 1 (2008): 65-101.
Kay, Richard. “Adherence to the Original Intentions in Constitutional Adjudication: Three Objections and Responses.” Northwestern University Law Review 82, 2 (1998): 226-92.
Lee, Evan Tsen. Judicial Restraint in America: How the Ageless Wisdom of  the Federal Courts Was Invented . New York: Oxford University Press, 2011.
Liddle, R. William dan Saiful Mujani. “Indonesia in 2004: The Rise of Susilo Bambang Yudhoyono.” Asian Survey 45, 1 (2005): 119-26. DOI: 10.1525/as.2005.45.1.119.
Mainwaring, Scott. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination.” Comparative Political Studies 26, 2
(1993): 198-228. DOI: 10.1177/0010414093026002003.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Mainwaring, Scott dan Matthew S. Shugart. “Juan Linz, Presi- dentialism, and Democracy: A Critical Appraisal.” Comparative Politics 29, 4 (1997): 449-71. DOI: 10.2307/422014.
McGinnis, John O. dan Michael B. Rappaport. “A Pragmatic Defense of Originalism.” Harvard Journal of  Law and Public Policy 31, 3
(2008): 917-36.
Paulsen, Michael Stokes. “Does the Constitution Prescribe Rules for Its Own Interpretation.” Northwestern University Law Review 103,
2 (2009): 857-922.
Powell, H. Jefferson. “The Original Understanding of Original
Intent.” Harvard Law Review 98, 5 (1985): 885-948. DOI:
10.2307/1340880.
Rosen, Jeffrey. “Originalism and Pragmatism: False Friends.” Harvard Journal of  Law and Public Policy 31, 3 (2008): 937-46.
Siboy, Ahmad. “Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Arena Hukum 15,
1 (2022): 200-19. DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.10. Silalahi, Elisabeth Felita dan Andina Elok Puri Maharani. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis.” Res Publica 5, 2 (2021): 140-55.
Strang, Lee J. “Originalism and the ‘Challenge of Change’: Abduced-

## Principle Originalism and Other Mechanisms by Which
Originalism  Sufficiently  Accommodates  Changed  Social Condition.” Hastings Law Journal 60, 5 (2009): 927-96. Strauss, David A. “New Textualism in Constitutional Law.” The George Washington Law Review 66 (1998): 1153-58. Suryadinata, Leo. “Indonesia: The Year of a Democratic Election.”
Southeast Asian Affairs 2005 (2005): 131-49. Tanjung, Muhammad Anwar, Derita Prapti Rahayu, dan Putri Ade Tami. “Model Pemilihan Serentak di Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.” Jurnal
Yudisial 14, 3 (2021): 313-30. DOI: 10.29123/jy.v14i3.431. Tim Penyusun Naskah Komprehensif. Naskah Komprehensif  Perubahan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Buku V Pemilihan Umum . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
Treanor, William Michael. “Taking Text Too Seriously: Modern Textualism, Original Meaning, and the Case of Amar’s Bill of
Rights.” Michigan Law Review 106, 3 (2007): 487-543.
Tushnet, Mark. Taking Back the Constitution: Activist Judges and the Next
Age of  American Law . New Haven and London: Yale University Press, 2020.
Vermeule, Adrian dan Ernest A. Young. “Hercules, Herbert, and Amar: The Trouble with Intratextualism.” Harvard Law Review
113, 3 (2000): 730-77. DOI: 10.2307/1342287.
Wahdini, Muhammad. “The Effectiveness of Simultaneous Election 2019.” Jurnal Bina Praja 14, 1 (2022): 123-34. DOI: 10.21787/ jbp.14.2022.123-134.
Waldron, Jeremy. “The Core of the Case against Judicial Review.” The Yale Law Journal 115, 6 (2006): 1346-406. DOI: 10.2307/20455656.
Whittington, Keith E. “Dworkin’s ‘Originalism’: The Role of Intentions in Constitutional Interpretation.” Review of  Politics
62, 2 (2000): 197-229. DOI: 10.1017/S0034670500029442.
Wilkinson III, J. Harvie. Cosmic Constitutional Theory: Why Americans Are Losing Their Inalienable Right to Self-Governance . New York:
Oxford University Press, 2012.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Nomor 4924.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006, 19/2/2006, perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 51- 52-59/PUU-VI/2008, 18/2/2009, perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 14/
PUU-XI/2013, 23/1/2014, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 55/ PUU-XVII/2019, 26/2/2020, perkara Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang.