Magister  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  Jl.  Brawijaya,  Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.
Email: sahrulpora28@gmail.com

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.6, No. 1, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8965

## Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada
Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015
Sahrul Pora 1 , Zuly Qodir 2 , Titin Purwaningsih 3 1,2,3 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dikirimkan: 17 September 2020 Direvisi: 22 Januari 2021 Diterbitkan: 25 Maret 2021
Pendahuluan Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menggunakan  sistem  demokrasi. Demokrasi dalam pengertian yang klasik adalah suatu pemerintahan dengan kekuasaan berada di tangan rakyat. Maksud dari pengertian tersebut adalah Pemerintah sebagai representasi  dari  negara,  dalam  menjalankan  kekuasaannya  harus  mendapatkan persetujuan  dari  rakyat,  karena  rakyat  merupakan  pemegang  kedaulatan  tertinggi sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  UUD  1995.  Menurut  Oktavia  &  Widagdo (2019), demokrasi sebagai dasar dari kehidupan bernegara memiliki pengertian bahwa,

## INTISARI
Pascareformasi, pemilihan kepala daerah di Indonesia selalu diwarnai dengan penggunaan isu politik identitas. Isu ini sengaja dilakukan agar dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat mayoritas yang memiliki kesamaan identitas dengan sang kandidat, baik itu agama maupun etnis. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hendrata Thes  dan  Zulfahri  Abdullah  (selanjutnya  HT-Zadi)  bisa  tampil  sebagai  pemenang,  padahal agama dan etnisitas Hendrata Thes merupakan minoritas di kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan HT-Zadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terpilihnya Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah karena terdapat beberapa strategi yang digunakan mulai dari membentuk tim yang solid dan kuat di setiap desa, door to door dan kampanye melalui media sosial. Faktor lain yang juga mempengaruhi  karena  efek  dari  pemerintahan  masa  lalu  yang  belum  bisa  memenuhi  janji politiknya. Untuk menangkal isu politik identitas yang sangat masif yang digunakan oleh lawan politiknya,  para  tim  sukses  beserta  kandidat  meyakinkan  para  pemilih  dengan  program- program unggulan HT-Zadi baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang akan diimplementasikan jika mereka terpilih.

## KATA KUNCI
pilkada; politik identitas, strategi, Kepulauan Sula
pemerintah dalam membuat suatu kebijakan harus melalui masukan dari masyarakat termasuk memberikan penilaian atas kebijakan yang dibuat, karena kebijakan tersebut akan sangat menentukan kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Suyatno (2016), bentuk  dari  demokratisasi  seharusnya  menempatkan  masyarakat  pada  tempat  yang sesungguhnya dalam memilih pemimpin. Terdapat kekuasaan politik dari masyarakat untuk  menentukan  siapa  yang  harus  memilih  mereka  melalui  prosedur  pemilihan umum.  Selanjutnya  menurut  Qodir  &  Latief  (2015),  Setidaknya  Terdapat  tiga  prinsip utama  yang  mencerminkan  proses  politik  menuju  peradaban  demokrasi,  yakni: kebebasan,  kesetaraan  dan  toleransi.  Apabila  tiga  prinsip  tersebut  tidak  ada  dalam proses politik yang sedang berlangsung, maka proses politik tersebut masih jauh dari makna demokrasi yang sesungguhnya.
Salah  satu  wujud  dari  praktik  demokrasi  ditingkat  daerah  adalah  dilaksanakan pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung.  Pemilihan  kepala  daerah  merupakan implementasi  dari  kekuasaan  rakyat  untuk  memilih  kepala  daerah  secara  langsung dengan  prinsip  jujur,  bebas  rahasia  dan  adil  (D.  Lestari,  2019).  Pelaksanaan  pilkada seharusnya  dilaksanakan  secara  demokratis,  karena  pilkada  yang  demokratis  akan menguatkan  demokrasi  di  Indonesia  (Sutrisno,  2017).  Namun  dalam  pelaksanaan pilkada  di  Indonesia  masih  sering  diwarnai  dengan  penggunaan  isu-isu  seperti  etnis, agama,  ras  dan  golongan  untuk  kepentingan  politik  sebagian  kelompok  yang  justru mencederai  nilai-nilai  dari  demokrasi  itu  sendiri.  Penggunaan  isu SARA  dalam  proses politik  tersebut  seringkali  dikenal  dengan  istilah  politik  identitas.  Politik  identitas menurut Alfaqi (2016), adalah Suatu alat politik yang digunakan oleh kelompok tertentu dalam  hal  kesamaan  etnis,  budaya,  agama  dan  yang  lainnya,  dengan  maksud  untuk memberikan  perlawanan  politik  atau  dijadikan  sebagai  kekuatan  politik  untuk menampilkan  jati  diri  dari  suatu  kelompok  tersebut.  Pendapat  yang  senada  juga disampaikan oleh Kiftiyah (2019), bahwa politik identitas adalah salah satu cara politis yang  mendahulukan  kepentingan  suatu  kelompok  yang  memiliki  kesamaan  identitas baik dari aspek agama, ideologi, ras, etnis, dan gender. Politik identitas pada dasarnya adalah penyatuan kelompok yang memiliki kesaamaan identitas karena adanya ketidak adilan dan ketidak puasan. Selanjutnya (Adiwilaga, TR, & Mustofa, 2017) menjelaskan bahwa, bahkan politik identitas seringkali menjadi alasan dari suatu kelompok untuk membangun  sebuah  gerakan  dengan  maksud  untuk  menekan  pemerintah  agar  bisa memenuhi tuntutan-tuntutan yang menjadi kepentingan identitasnya.
Menurut  Mubarok  (2018),  Politik  identitas  menjadi  suatu  masalah  bagi  negara yang beragam seperti Indonesia karena beberapa hal berikut. Pertama, politik identitas sangat berpotensi untuk mengecilkan bahkan menghilangkan  identitas lain yang hidup di  tengah  masyarakat.  kedua,  politik  identitas  kurang  memberikan  ruang  pada perdebatan yang bekualitas soal program kerja, melaikan masyarakat diharuskan untuk memilih atas dasar kesamaan identitas. Ketiga, politik identitas lebih sering memecah belah masyarakat ketimbang menyatukan. (Y. S. Lestari, 2018) juga menjelaskan bahwa,
perpecahan yang selalu terjadi selama ini karena dilatar belakangi oleh pengelompokan politik atas dasar identitas tertentu, sehingga stabilitas negara terganggu yang ditandai dengan  krisis  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah,  terbatasnya  ruang  demokrasi, hingga  penyebaran  hoax.  Pendapat  yang  hampir  sama  juga  disampaikan  oleh  Dhani (2019),  penggunaan  politik  identitas  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan dukungan  dari  pemilih  justru  menciptakan  perpecahan  antara  masyarakat,  sistem demokrasi yang tidak sehat, serta buruknya pendidikan politik untuk rakyat dan institusi partai politik.
Dalam  beberapa  penelitian  terdahulu  menjelaskan  bahwa  pengaruh  politik identitas  dalam  pelaksanan  pilkada  di  Indonesia  masih  sangat  kuat.  Temuan  dari  D. Lestari (2019) menjelaskan Kemenangan Anis-Sandi pada pelaksanaan pilkada DKI 2017 menunjukkan  bahwa,  politik  identitas  berhasil  dijadikan  sebagai  isu  untuk mempengaruhi pilihan politik dari para pemilih agar memberikan pilihan politiknya pada calon yang memiliki kesamaan identitas. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kurniawati (2017), adanya penggunaan politik identitas oleh para pendukung Anis-Sandi sehingga    pasangan  Ahok-Djarot  bisa  kalah  karena  latar  belakang  etnis  Ahok  yang merupakan  Tionghoa  dan  beragama  Kristiani.  Temuan  selanjutnya  diperkuat  oleh Nasrudin & Nurdin (2018), hasil dari proses pilkada DKI 2018-2022 menunjukkan bahwa pengaruh  politik  identitas  dalam  proses  demokrasi  sangat  kuat.  Menurut  Syuhudi (2016), politik identitas yang terjadi di Kota Manado, selalu ada maksud tersembunyi bagi para kelompoknya dalam memenuhi kepentingan politik mereka, baik dalam aspek kekuasaan politik maupun ekonomi. Identitas ini sudah terbentuk sejak awal reformasi dan melahirkan beberapa identitas yakni: Brigade Manguni Indonesia, Legium Christum, Laskar Manguni, Makapetor dan Milisi Waraney.
Sebagaimana juga yang terjadi di Kota Sorong menurut Snanfi, Darwin, & Ikhwan (2018), politik identitas etnis digunakan untuk meraih kekuasaan politik di Kota Sorong. Politik  identitas  etnik  dimanfaatkan  sebagai  kekuatan  politik  dalah  hal  perebuatan kekuasaan  pada  pemilihan  kepala  daerah.  Dalam  penelitian  lainnya  oleh  Faraidiany, Kusmanto, & Warjio (2019), di Sumatera Utara politik identitas dibangun melaui iklan politik oleh pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Isu politik identitas sengaja dimainkan untuk menaikkan dukungan dari publik Sumatra Utara. Sama halnya yang terjadi di Kalimantan Barat menurut Kristianus (2016), isu politik identitas dalam politik lokal di Kalimantan Barat masih sangat kuat. Politik identitas tersebut melibatkan dua etnis  asli  terbesar  yakni  Dayak  dan  Melayu.  Temuan  yang  sama  juga  terjadi  pada pemilihan  kepala  daerah  di  Kota  Makasar  tahun  2013  sebagaimana  menurut  Syaf (2017), komunikasi politik untuk menggalang kekuatan etnis dibangun melalui berbagai media cetak, media sosial, organisasi kekerabatan etnis, serta kampanye hitam. Narasi yang  selalu  di  produksi  adalah  kami  “100%  asli  Makasar  dan  dia  bukan  Makasar”. Demikian juga pada pemilihan kepala daerah di kota Tebing Tinggi tahun 2017 menurut Saleh,  Yuslim,  &  Rosyidi  (2018),    terdapat  mayoritas  penduduk  Kota  Tebing  sebagai
masyarakat lokal yang menginginkan agar kepala daerah yang terpilih harus berasal dari penduduk asli kota Tebing Tinggi.
Penelitian selanjutnya menurut Salim (2015) politik identitas etnis di Maluku Utara selalu  diproduksi  untuk  meraih  dukungan  politik  dari  kelompok  etnisnya.  Tampilnya kekuatan  identitas  etnis  pada  pilkada  Maluku  Utara  sehingga  secara  berlahan-lahan mengeser kekuatan elit kesultanan dan birokrat yang selama ini sudah sangat dominan. Penjelasan tersebut diperkuat oleh temuan dari Sweinstani & Hasanah (2017) dalam pelaksanaan  pilkada  di  Maluku  Utara  isu  politik  identitas  masih  sangat  kuat.  Narasi tentang memilih putra daerah menjadi sangat intens dilakukan.  Selanjutnya menurut Maksum  (2019),  penggunaan  isu  agama  dalam  pilkada  di  kabupaten  Pulau  Morotai adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi kehidupan  masyarakat  Morotai  yang  masih  sangat  kental  dengan  sentimen  agama, sehingga  isu  ini  selalu  digunakan  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  para  pemilih. Dalam aspek agama menurut Al Qurtuby (2018),  ketika suharto tak lagi berkuasa dan indonesia masuk pada jaman reformsi, politisasi agama yang terlalu berlebihan sering dilakukan, sehingga berdampak buruk pada kehidupan bernegara bahkan antar agama.
Sangat  berbeda  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  temuan-temuan  sebelumnya tentang kuatnya pengaruh politik identitas dalam pilkada, kabupaten Kepulauan Sula merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  mempunyai  seorang  bupati  dengan  latar belakang  etnis  Tionghoa  dan  beragama  non-Muslim.  Pada  pilkada  tahun  2015  yang diikuti oleh tiga pasangan  calon yakni: Rusmin Latara-Saleh Marasabesi,  Hendrata Thes- Zulfahri  Abdullah  dan  Safih  Pauwah-Faruk  Bahnan  memberikan  hasil  yang  sangat berbeda. Safi Pauwah yang  Sebelumnya  menjabat  sebagai   wakil  bupati  periode 2010-2015,  diperkirakan  akan  memenangkan  pertarungan  ini  karna  memiliki  mesin politiknya yang cukup  solid.  Disisi yang lain beliau merupakan petahana yang memiliki popularitas  sangat  baik  dimata    public,  namun  ternyata  mampu  dikalahkan  oleh Hendrata   Thes yang berpasangan dengan Zulfahri  Abdullah. Menariknya, Hendrata Thes  merupakan  kaum  minoritas  di  kabupaten  Kepulauan  Sula.  Dikatakan  kaum minoritas  karena  beliau  merupakan  keturunan  Tionghoa  dan  beragama  non-Muslim, sedangkan    mayoritas  masyarakat    Kepulauan  Sula  adalah  berlatar  belakang  agama Islam.
Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan lebih mendalam terkait dengan bagaimana  Hendrata  Theis  dan  Zulfahri  Abdullah  mampu  tampil  sebagai  pemenang pada pilkada kabupaten Kepulauan Sula tahun 2015. Padahal isu SARA  terus menerus dimunculkan dari  awal  proses   pilkada  sampai pada hari pemilihan  suara. Isu ini terus diproduksi  oleh lawan politik dengan tujuan  untuk   menjatuhkan   pasangan   Hendrata Theis dan Zulfahri   Abdullah, karena Hendrata Thes merupakan turunan Tionghoa dan beragama non-Muslim.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan
dan  menganalisa  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap,  kepercayaan,  persepsi, pikiran individu maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip  dan  penjelasan  yang  menuju  pada  pengambilan  suatu  kesimpulan (Bachri, 2010). Penelitian kualitatif mengembangkan bermacam-macam motode yang saling memiliki keterkaitan sehingga diharapkan dapat mengembangkan pemahaman atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi.
Berkaitan  dengan  penelitian  ini  penulis  akan  menjelaskan  bagaimana  Hendrata Thes  dan  Zulfahri  Abdullah  bisa  keluar  sebagai  pemenang  dalam  pilkada  kabupaten Kepulauan  Sula  tahun  2015.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  wawancara  dan  beberapa  dokumen  yang  sesuai  dengan  kebutuhan penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti menanyakan beberapa hal terkait dengan bagaimana  strategi  dan  tantangan-tantangan  yang  ditemukan  dalam  upaya  untuk memenangkan  HT-Zadi  serta  bagaimana  mereka  bisa  menangkal  isu  politik  identitas yang sangat masif digunakan oleh lawan politik. Terdapat lima informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini. Segagian data wawancara tersebut kemudian diolah menggunakan  aplikasi  Nvivo12  plus,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat intensitas antara variabel.

## Pengaruh Politiik Identitas Pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula
Penduduk  kabupaten  Kepulauan  Sula  terdiri  dari  berbagai macam  jenis  suku, antara  lain  suku  Sula,  Button,  Wakatobi,  Bajo, Bugis,  Jawa,  Sumatera  dan   lain - lain.  Dan  suku  yang  terbanyak diantara suku-suku terebut adalah  suku  Sula, karena merupakan suku asli di kabupaten Kepulauan Sula. Pada Pemilihan  kepala  daerah  di kabupaten  Kepulauan  Sula  pada  tahun  2015,  mempunyai  cerita  tersendiri. Hal tersebut karena salah satu kandidat merupakan turunan Tionghoa dan berlatar belakang agama  non-Muslim  namun  berhasil  menang  sebagai  bupati  periode  2015-2020. Kemenangan tersebut tentu terdengar sangat aneh, karena etnis Tionghoa di kabupaten Kepulauan  Sula  sangatlah  sedikit,  dan  juga  masyarakat  Kepulauan  Sula  mayoritas beragama muslim.
Tabel 1. Jumlah penduduk kabupaten kepulauan sula berdasarkan agama No Agama Jumlah masyarakat Persentase 1 Islam 189.023 96,93% 2 Katolik 571 0,29% 3 Kristen 5386 2,76% 4 Lainnya 4 0,00% Total Penduduk 195,023 99,98% Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Sula
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa presentase agama diluar dari agama Islam hanyalah 3%, sehingga sangatlah wajar jika politisasi agama bisa terjadi. Sebagaimana menurut  Putra,  Pengunaan  politik  identitas  sebagai  strategi  untuk  meraih  tujuan tertentu  masih  sangat  relevan  untuk  digunakan  pada  negara  Indonesia.  Hal  tersebut dianggap wajar, karena dalam demokrasi siapa pun pemenangnya sangat ditentukan oleh suara mayoritas (Putra, 2019). Kehadiran politik identitas dalam kontestasi politik electoral  di  Indonesia  bukanlah  sesuatu  yang  aneh,  karena  Indonesia  dihuni  oleh berbagai macam masyarakat dengan latar belakang etnis, budaya, pandangan, agama, yang  berbeda-beda  (Adiwilaga  et  al.,  2017).    Dalam  pertarungan  politik  electoral, berbagai  macam  cara akan dilakukan bukan hanya untuk memenangkan hati pemilih, tetapi juga untuk  menjatuhkan lawan politik dengan cara menyebarkan isu-isu yang dapat  mempengaruhi  pilihan  politik  para  pemilih.  Demikan  juga  yang  terjadi  pada pemilihan kepala daerah kabupaten Kepulauan Sula tahun 2015.
Persaingan  tersebut diwarnai dengan penyebaran isu SARA terhadap pasangan calon Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah.  Isu SARA yang sangat masif di sebarkan adalah terkait dengan etnis dan agama. Hal tersebut sengaja dilakukan agar masyarakat tidak memilih Hendrata Thes karna beliau bukanlah seorang muslim dan memiliki latar belakang  sebagai  etnis  Tionghoa.    Serangan  dengan  menggunakan  isu  SARA  yang dialamatkan kepada Hendrata Thes tersebut banyak digunakan melalui Facebook, dan diskusi dari mulut ke mulut. Penyebaran isu tersebut kemudian sangat berdampak pada keharmonisan  masyarakat  yang  hidup  berdampingan  satu  dengan  yang  lainnya. Pada alasan yang lain, dalam Sejarah kepemimpinan bupati dan wakil bupati Kepulauan Sula pada dua periode sebelumnya, adalah mereka yang semuanya berlatar belakang agama Islam dan etnis Sula.  Narasi yang selalu dibangun untuk mempengaruhi perilaku politik  para  pemilih  terhadap  Hendrata  Thes  yaitu:  ’’jangan  memilih  pemimpin  yang berlatar belakang berbeda dan sebaiknya memilih pemimpin yang muslim’’. Meskipun isu  SARA  terus  digunakan  untuk  menjatuhkan  pasangan  Hendrata  Thes  dan  Zulfahri Abdullah, namun nyatanya tidak berhasil mempengaruhi para pemilih secara signifikan sehingga pasangan ini berhasil keluar sebagai pemenang pada pilkada Kepulauan Sula tahun 2015.
Terpilihnya  beliau  sebagai  bupati  Kepulauan  Sula  menunjukkan  bahwa  faktor agama  maupun  etnis  bukanlah  satu-satunya  penentu  kemenangan  pada  pemilihan kepala daerah. Pendapat tersebut bisa dibenarkan, karena sudah ada beberapa daerah seperti  Kalimantan  Barat  yang  gubernur  nya  dari  non-Muslim  sedangkan  mayoritas penduduk  Kalimantan  Barat  beragama  Islam,  kemudian  Maluku    yang  mayoritas
masyarakatnya beragama non-Muslim tetapi gubernurnya beragama Islam dan bupati Banjar Negara yang merupakan etnis Tionghoa (Nasir, 2017.). Akan tetapi dari beberapa daerah tersebut relatif memiliki jumlah pemeluk agama yang tidak jauh berbeda dengan pemeluk agama lainnya, sedangkan di kabupaten Kepulauan Sula bupati yang terpilih dari non-Muslim dan mayoritas masyarakat beragama muslim. Di sisi yang lain beliau memiliki latar belakang sebagai etnis Tionghoa sedangkan Tionghoa adalah etnis terkecil di kabupaten Kepulauan Sula. Namun harus diakui, kemenangan Hendrata Thes tersebut juga  karena  berpasangan  dengan  Zulfahri  Abdullah  yang  merupakan  putra  asli  dari Kepulauan Sula dan beragama islam. Dengan alasan tersebut sehingga isu SARA yang selalu dimainkan oleh lawat politik bisa sedikit diminimalisir. Di sisi yang lain, Zulfahri Abdullah  sebelum  mencalonkan  diri  sebagai  Wakil  Bupati  beliau  merupakan  anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang sudah terpilih selama dua periode. Jadi sudah pasti beliau  memiliki  basis  masa  yang  telah  terbentuk  sebelumnya.    Sehingga  ketika dipasangkan, keduanya bisa melengkapi satu sama lain.

## Strategi yang digunakan oleh HT-Zadi.
Pemilihan  kepala  daerah atau  disebut  pilkada,  menjadi  momentum  bagi  setiap calon kepala daerah, tim sukses beserta  partai  politik  untuk menarik dukungan dari masyarakat  dengan  cara  melempar  isu-isu  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat, sehingga  pada  nantinya akan  bertindak  sebagai pemberi  solusi  atas  isu-isu  yang telah  berkembang  tersebut. Kemenangan  politik  berkaitan  erat  dengan  sejauh mana kandidat  atau  kontestan  politik  berhasil  merebut  hati  rakyat  melalui program  kerja yang  ditawarkan  agar   mereka  dapat  memenangkan  suatu  pertarungan electoral. Visi  dan  misi  dari calon kepala daerah harus bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga, masyarakat akan memilihnya sebagai seorang kepala daerah.
Menurut penjelasan dari para narasumber, langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui  kecenderungan  masyarakat  dalam  memilih  kepala  daerah  di  kabupaten Kepulauan Sula yaitu dengan menggunakan beberapa hasil survey yang dilakukan oleh tim (survey internal). Survey tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana respon publik terhadap kandidat Hendrata Thes dan Zulfahri Abdulah, sehingga bisa di ketahui alasan-alasan masyarakat tidak mau memilih mereka. hasil survey tersebut selanjutnya dibedah dan kemudian seluruh tim digerakkan untuk mencari tau motivasi apa sehingga masyarakat  tidak  mau  memilih  HT-Zadi  lalu  tim  mencari  solusi  yang  terbaik  untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## Gambar 1. Strategi Tim HT-ZADI
Sumber : Hasil Analisa Nvivo12 plus Masalah-masalah  yang  ditemukan  sesuai  dengan  hasil  survey  adalah  berkaitan dengan  latar  belakang  agama  Hendrata  Thes  yang  merupakan  seorang  Kristiani  dan etnis  Tionghoa.  Melalui  masalah  yang  ditemukan  melalui  survey  tersebut  yang selanjutnya menjadi dasar dari tim HT-ZADI untuk merumuskan strategi.  Sebagaimana hasil  analisa  diatas  menurut  beberapa  informan,  terdapat  beberapa  strategi  yang digunakan  untuk  meyakinkan  publik  sehingga  Hendrata  Thes  dan  Zulfahri  Abdullah berhasil menang sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Kepulauan Sula tahun 2015. Faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi kemenangan HT-Zadi yaitu dibentuk tim sukses  yang  solid,  kuat  dan  bisa  kerja  mulai  dari  tingkat  kabupaten  hingga  ke  desa sebagaimana keterangan gambar diatas Tim sukses yang terbentuk ditingkat kabupaten banyak di isi oleh para politisi-politisi senior yang sudah lama terlibat dalam kehidupan politik,  baik  sebagai  anggota  DPRD  dan  pengurus  partai  politik.  Sebagimana  Julfi Umasanagdji yang merupakan ketua tim pemenangan, saat itu juga berposisi sebagai anggota DPRD Kepulauan Sula dari fraksi partai Demokrat. Sedangkan tim sukses yang berada di tingkat desa di isi oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tim-tim yang telah  dibentuk  kemudian  digerakkan  untuk  meyakinkan  masyarakat  dengan mensosialisasikan seluruh program unggulan HT-Zadi mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Karena  para  tim  sukses  tersebut  adalah  mereka  yang punya  pengaruh  disetiap  desa  Sehingga  dalam  mensosialisasikan  HT-Zadi  beserta program kerja mereka akan dengan mudah diterima oleh masyarakat setempat.  Cara lain  yang  juga  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  kemenangan  HT-Zadi adalah dengan cara door to door atau masuk rumah keluar rumah. Cara ini dilakukan sebagai  upaya  untuk  mengetahui  secara  langsung  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dari masyarakat sehingga nantinya akan dioleh menjadi program yang akan dilaksanakan jika HT-Zadi terpilih sebagai bupati dan wakil bupati tahun 2015. Door to door di akui cukup
efektif karena seluruh tim sukses bisa berinteraksi secara langsung dengan masyrakat sehingga segala keinginan dari masyarakat terhadap HT-Zadi dapat diketahui. Melalui cara  ini  juga  seluruh  tim  dapat  menjawab  apa  yang  menjadi  keraguan  masyarakat terhadap  HT-Zadi,  sehingga  dengan  mudah  bisa  mencari  solusi  untuk  menjawab keraguan  tersebut. Door  to  dorr juga  dilakukan  oleh  tim  sukses  untuk  memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana memilih  kepala daerah tampa harus mempertimbangkan aspek suku dan agama.
Beberapa strategi yang digunakan oleh tim HT-Zadi tersebut sebagai upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditemukan oleh tim sesuai dengan hasil survey. Mengandalkan orang-orang yang memiliki pengaruh cukup besar disetiap desa tentunya sangat dilatar belakangi oleh agama dan etnis Hendrata Thes yang merupakan kelompok minoritas  di  Kepulauan  Sula.  Harus  diakui,  faktor  agama  dan  etnis  dalam  pemilihan kepala  daerah  dalam  beberapa  kasus  sangat  mempengaruhi  kemenangan  seorang kandidat.  Apalagi  jika  kandidat  tersebut  ikut  mencalonkan  diri  di  daerah  yang  dalam aspek  agama  maupun  etnis  merupakan  kelompok  mayoritas.  Sehingga  dengan memasukkan orang-orang penting (tokoh agama dan adat) di setiap desa kedalam tim, diyakini  dapat  mempengarusi  perilaku  politik  masyarakat  Kepulauan  Sula  tehadap Hendrata  Thes  agar  tidak  lagi  mempersoalkan  latar  belakang  agama  dan  etnis  untuk menentukan pilihan politik. Disisi yang lain popularitas Hendrata Thes yang masih sangat minim karena beliau merupakan pendatang baru dalam dunia politik, sehingga melalui orang-orang tersebut diyakini dapat dengan mudah untuk mensosialisasikan Hendrata Thes.
Sedangkan kampanye masa tidak langsung yaitu berupa penggunaan media sosial untuk sarana sosialisasi politik sebagaimana biasanya digunakan pada beberapa daerah lainnya  di  Indonesia,  ternyata  tidak  terlalu  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  jika dibandingkan dengan dua cara lainnya yaitu pembentukan tim sukses yang solid dan door to door. Media sosial tidak memberikan pengaruh yang besar pada pelaksanaan pilkada Kepulauan Sula, sehingga cara tersebut tidak terlalu menjadi prioritas tim HT- Zadi. Hal tersebut dianggap wajar, karena sebagian masyarakat kabupaten Kepulauan Sula  masih  belum  tersentuh  oleh  media  sosial.  Faktor  lain  yang  diakui  juga  ikut memberikan  pengaruh  pada  kemenangan  Hendrata  Thes  dan  Zulfahri  Abdullah sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tim pemenang HT-Zadi yaitu karena efek dari pemerintahan  masa  lalu.  Kemenangan  Hendrata  Thes  dan  Zulfahri  Abdullah  karena sebagian  besar  rakyat  sudah  tidak  percaya  dengan  pemerintahan  masa  lalu  yang cenderung hanya menghamburkan janji namun minim bukti, sehingga ekspresi itulah yang  kemudian  diwujudkan  oleh  rakyat  dengan  memilih  Hendrata  Thes  dan  Zulfahri Abdullah.  Perlu  diketahui,  dua  calon  yang  lain  yakni  Safi  Pauwah  dan  Rusmin  Latara
merupakan  politisi  lama  yang  rekam  jejak  mereka  sudah  dikenal  oleh  masyarakat Kepulauan Sula.
Tabel 2. Presentase Suara Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Sula Tahun 2015 No Pasangan calon Jumlah Suara   Presentase 1 Rusmin  Latara  dan  Ir.  H.  M. Saleh Marasabessy, M. Si 11.161 24,78% 2 Hendrata  Thes,  S.  Pd.k  dan Zulfahri Abdullah, S. Ik 18.017 37,78% 3 H.Safi Pauwah, SH dan H. Faruk Bahanan 17.848 37,43% Total suara sah 47.683 99,36% Total suara tidak sah 309 0,64% partisipasi pemilih 47.992 72,75% Pemilih terdaftar 65.971 65.971 Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Sula
Sesuai  dengan  hasil  perolehan  suara  sebagaimana  keterangan  tabel  diatas menunjukkan bahwa,  Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah berhasil menang sebagai Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Kepulauan  Sula  periode  2015-2020  dengan perolehan  suara  37,59%.  Meskipun  perolehan  suara  HT-Zadi  tidak  signifikan  jikalau dibandingkan dengan perolehan suara dari pasangan nomor urut 3 yaitu Safi Pauwah dan  Faruk  Bahnan,  namun  kemenangan  tersebut  sangatlah  luar  biasa.  Hal  tersebut karena 2 pasangan calon lainnya memiliki latar belakang sebagai muslim dan juga Safi Pauwah merupakan petahana, yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati. Komitmen perubahan yang ditawarkan HT-Zadi kepada masyrakat Kabupaten Kepulauan  Sula  sehingga  masyarakat  tidak  memperdulikan  latar  belakang  agama maupun etnis dalam menentukan pilihan politik. Kemenangan tersebut bisa dimaknai sebagai  bentuk  kesadaran  politik  masyarakat  dalam  memilih  pemimpin  dengan mengacu pada komitmen perubahan yang ditawarkan oleh para kandidat tampa harus mempersoalkan status agama maupun etnisnya.
Kesadaran tersebut bukanlah murni kerena faktor komitmen perubahan dengan hanya melihat pada program yang lebih baik dari pasangan HT-Zadi, melainkan juga ikut dipengaruhi  oleh  kekecewaan  masyarakat  terhadap  petahana  yang  dianggap  tidak mampu membangun Kepulauan Sula diperiode sebelumnya menjadi lebih maju.

## Kendala Tim saat Mensosialisasikan HT-Zadi
Meskipun memiliki tim yang solid serta strategi yang matang namun tetap saja ada beberapa  kendala  yang  di  temukan  oleh  tim  saat  mensosialisasikan  HT-Zadi sebagaimana keterangan dari para narasumber.
Gambar 2. Kendala-Kendala Saat Mensosialisasikan HT-Zadi
Sumber : Hasil Analisis Nvivo12 plus
Berdasarkan  hasil  coding  diatas,  terdapat  beberapa  kendala  selama mensosialisasikan Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah kepada masyarakat. Kendala- kendala tersebut meliputi waktu kampanye yang sangat singkat, Hendrata Thes adalah pendatang baru di dunia politik dan latar belakang agama maupun etnis Hendrata Thes yang merupakan minoritas di kabupaten Kepulauan Sula. Perlu diketahui Hendrata Thes merupakan  politisi  baru  yang  pada  tahun  2015  mencalonkan  diri  sebagai  bupati kabupaten Kepulauan Sula.
Secara popularitas, Hendrata Thes masih kalah jauh jika dibandingkan dengan dua bakal calon lainnya yang sudah lama berkiprah di dunia politik Kepulauan Sula. Karena beliau  merupakan  politisi  baru,  sehingga  seluruh  tim  sukses  di  perintahkan  untuk bekerja semaksimal mungkin dengan berbagai cara agar publik dapat mengenal sosok Hendrata Thes
Faktor etnis dan agama juga ikut menjadi kendala dalam hal mensosialisasikan figur  Hendtara  Thes.  Fanatisme  masyarakat  Sula  terhadap  agama  Islam  yang  sudah sangat  kuat,  sehingga  tim  sukses  harus  meyakinkan  dengan  narasi  “Kita  memilih pemimpin daerah bukan pemimpin agama”.  Di sisi yang lain karna beliau merupakan turunan Tionghoa sedangkan mayoritas masyarakat di Kepulauan Sula adalah etnis Sula,
turut menjadi kendala yang cukup berarti. Kendala tersebut bisa dianggap wajar, karena beberapa kasus pemilihan kepala daerah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan kandidat dengan latar belakang sebagai minoritas ketika berhadapan dengan kelompok mayoritas pasti akan kalah. Namun dengan komitmen perubahan yang ditawarkan oleh Hendrata  Thes,  membuat  sebagian  besar  masyarakat  Kepulauan  Sula  tidak  lagi menjadikan faktor etnis dan agama sebagai alasan utama untuk menentukan pilihan politik Wacana perubahahan yang di maksud adalah dengan menyedorkan beberapa program stategis dari Tim HT-Zadi kepada masyarakat.
Kegagalan  petahana  dalam  membangun  kepulauan  Sula  pada  periode sebelumnya turut diwacanakan oleh tim ketika mengkampanyekan HT-Zadi. Isu tersebut digunakan agar dapat meyakinkan masyarakat untuk tidak memilih petahana dan lebih memberikan  pilihan  politik  kepada  HT-Zadi.    Melalui  wacana  perubahan  dengan menyodorkan  beberapa  program  stategis  untuk  membangun  kabupaten  Kepulauan Sula, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lainya, dapat meyakinkan masyarakat untuk memilih HT-Zadi ketimbang dua kandidat yang lain.

## Peran Partai PKS dalam Mengelola Isu SARA
Kampanye  pada  pemilihan  kepala  daerah  merupakan  ajang  bagi  tim  sukses maupun para kandidat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilih. Isi pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut adalah untuk mengajak para pemilih agar memilih  kandidat  yang  mereka  inginkan.  Tentu  penggiringan  opini  dengan menggunakan  isu  sara  akan  dilakukan  dalam  kampanye  mereka.  Isu  SARA  sengaja dilakukan untuk mengajak masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang masih memiliki kesamaan identitas baik suku maupun agama. Hal ini semakin mempertegas bahwa penggunaan isu SARA dalam pemilihan kepala daerah selalu digunakan, apalagi jika kandidat yang lainnya memiliki latar belakang suku maupun agama yang berbeda dan merupakan kaum minoritas di daerah tersebut.
Partai  PKS  sebagai  salah  satu  partai  politik  dengan  basis  masa  Islam,  berkoalisi dengan partai Demokrat dalam mendukung Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah pada Pilkada Kepulauan Sula tahun 2015. Koalisi tersebut diyakini bisa terjadi karna Zulfahri Abdullah sebagai calon wakil bupati merupakan ketua dewan pengurus cabang partai PKS kabupaten Kepulauan Sula.
Gambar III. Koalisi Partai Politik Pada Pilkada Kepulauan Sula 2015
No urut  Pasangan  calon  bupati  dan  wakil bupati Koalisi partai politik 1 Rusmil Latara dan Saleh Marasabessy PDI, PAN dan PKPI 2 Hendrata  Thes  dan  Zulfahri Abdullah Demokrat, PKS dan PKB
3 Safi Pauah dan Faruk Bahnan Gerindra, PPP, dan PBB
Sumber : KPU Kabupaten Kepulauan Sula Pilkada   merupakan   arena   untuk   melaksanakan   peran   dan   strategi   partai politik   dengan   sebaik-baik  mungkin,  tujuannya adalah  untuk   memenangkan setiap pertarungan politik electoral. Partai Keadilan Sejahtera yang berkoalisi dengan beberapa partai politik lainnya dalam mengusung Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah, memiliki hasrat yang sangat kuat  untuk bisa keluar sebagai pemenang.   Sebagai partai Islam yang ikut  mengusung  salah  satu  kandidat  yang  beragama  non-Muslim,  tentunya  akan memiliki tugas tersendiri dalam meyakinkan publik agar memilih kandidat yang mereka usung  tersebut.  Peran    Partai    dimulai  dari  pemetaan  medan  hingga  merumuskan konsep  gerakan untuk mengelola isu yang beredar di masyarakat. Hal  ini  dilakukan agar bisa meraih  dukungan  masyarakat,  dan  mengimbangi strategi  lawan   politik. Sebagaimana  petikan  wawancara  bersama  Zulfahri  Abdullas  selaku  ketua  DPD  PKS kepulauan sula dibawah ini:
“…Adanya Isu SARA dalam pilkada di Kabupaten Kepulauan Sula pada  tahun 2015, Karena salah  satu  calon  bupati  yakni,  bapak  Hendrata  Thes  berlatar  belakang  agama  minoritas (kristen). Jadi isu SARA sengaja dimunculkan baik itu dari  partai politik maupun tim sukses lawan politik untuk menurunkan popularitas calon  Hendrata Thes. Dan untuk menyikapi gejolak dari isu tersebut, partai menggerakkan peran para kader-kader untuk menyakinkan masyarakat  sula  Supaya  agar  jangan  terprofokasi  dengan  isu  SARA  dalam  pilkada,  dan mengajak  masyarakat  saling  menjaga  persatuan  dan  kesatuan    antara  sesama.  Adapun peran partai Keadilan  Sejahtera dalam mengelola isu SARA, yang jelas peran partai secara struktural mulai dari para kader, alim ulama, ustad, yang berada ditataran partai Terutama dalam  hal  meredam  isu  agama.  Kalau  di  antargolongan  atau  suku  yang    lebih  berperan penting  ialah  tokoh-tokoh  masyarakat  terutam  Tokoh    adat.  Dari  situlah  peran  partai keadilan  sejahtera  sangatlah  penting  untuk  menangkal  isu  sara  yang  beredar  di masyarakat”( wawancara penulis, 1 Agustus 2017).
Isu  SARA  sengaja  dimainkan  oleh  lawan  politik  untuk  mempengaruhi  perilaku pemilih dari umat Islam, agar tidak memilih Hendrata Thes karena beliau beragama non- Muslim  dan  turunan  Tionghoa.  Oleh  karna  itu  Partai    Keadilan    Sejahtera  menyikapi gejolak   isu  SARA  tersebut dengan memaksimalkan peran dari para  kader yang  berada di  tataran  partai untuk memberikan  pemahaman  pendidikan  politik yang baik  agar masyarakat  menjadi  dewasa  dalam  berpolitik sehingga saling  menjaga antara sesama umat    beragama    yang    hidup    berdampingan    dalam    kehidupan    sehari-hari,  serta meyakinkan   masyarakat  agar  tidak  mudah  terpancing  oleh  sikap  permusuhan primodialisme yang  sempit. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang berada dijajaran partai dikerahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kabupaten  Kepulauan  Sula  agar  memilih  pemimpin  bukan  atas  faktor  agama  namun lebih kepada komitmen calon kepala daerah untuk membuat perubahan.
Isu SARA yang selalu digunakan oleh lawan politik untuk menyerang kandidat HT- Zadi, dilawan dengan wacana “kita memilih kepala daerah bukan pemimpin agama”. Melalui  tokoh-tokoh  agama  dijajaran  partai  yang  turut  dilibatkan  dalam mensosialisasikan  HT-Zadi  dengan  maksud  agar  dapat  menepis  isu  SARA  yang  selalu digunakan oleh lawan politik. Wacana tersebut karena dikembangkan oleh partai Islam melalui  tokoh-tokoh  agama  pula,  tentu  akan  sangat  mempengaruhi  perilaku  politik masyarakat  yang  lebih  cenderung  menggunakan  faktor  agama  dalam  menentukan pilihan politik. Selanjutnya adalah hasil wawancara penulis dengan kabid humas DPC PKS Kepulauan Sula sebagaimana di bawah ini:
“Isu SARA adalah isu global, apabila sudah dikonsumsi oleh publik apalagi kaitannya dengan keyakinan seseorang (agama), khususnya pada pemilihan bupati dan wakil wupati abupaten Kepulauan Sula tahun 2015. Yang jelas isu SARA merupakan grendesain lawan politik.  Ketika isu  ini  dimainkan  merupakan  satu  hal    yang  cukup    buruk.  Apabila    terjadinya  benturan antara pendukung pro dan kontra pasangan calon  yang rugi yaitu masyarakat lokal bukan yang lain atau dari luar, dan  juga  dampak  pada  suara  pasangan calon. Dan peran  partai keadilan  sejahtera  dalam mengelola isu sara Yaitu melakukan kegiatan-kegiatan politik lainnya  untuk  meyakinkan  publik  bahwa  sosok  bapak  Zulfahri  adalah  putra  asli  daerah dalam mendampingi bapak Hendrata  Thes sebagai pasangan  calon”( wawancara penulis, 28 juli 2017).
Dalam  pertarungan  politik  electoral  jika  isu  SARA  dijadikan  sebagai  alat  politik untuk menjatuhkan lawan politik, maka isu tersebut akan menjadi isu publik karena akan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di kabupaten Kepulauan Sula,  isu  SARA  sengaja  diproduksi  oleh  lawan  politik  agar  masyarakat  tidak  memilih Hendrata Thes yang berasal dari minoritas baik dari sisi etnis maupun agama. Sehingga Partai  Keadilah  Sejahtera  sebagai  salah  satu  partai  partai  pendukung  melakukan berbagai macam kegiatan politik untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat Sula agar  memilih  Hendrata  Thes  dan  Zulfahri  Abdullah.  Apalagi  sosok  Zulfahri  Abdullah merupakan putra asli Kepulauan Sula sehingga isu tersebut bisa ditepis.
Zulfahri Abdullah dipasangkan dengan Hedrata Thes diyakini sebagai upaya untuk dapat  menepis  isu  SARA  yang  sangat  masif  digunakan  oleh  lawan  politik.  Dengan hadirnya beliau untuk mendampingi Hendrata Thes sebagai wakil bupati, akan dapat meyakinkan  masyarakat  Kepulauan  Sula  bahwa  ada  representasi  dari  etnis  Sula  dan Agama Islam sehingga tidak lagi mempersoalkan faktor agama dan etnis dari Hendtara Thes. Apalagi beliau merupakan politisi lama yang sudah pernah menjadi anggota DPRD selama dua periode, sehingga tentu memiliki basis pendukung yang cukup banyak pula.

## Penutup
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang selalu diwarnai dengan penyebaran isu-isu seperti etnis, agama, ras, golongan untuk kepentingan politik dari sekelompok orang  selalu  terjadi  di  Indonesia  dari  pemilu  ke  pemilu  baik  ditingkat  pusat  hingga daerah.  Hal  tersebut  dianggap  wajar  karena  negara  Indonesia  dihuni  oleh  berbagai
macam masyarakat dengan latar belakang etnis, budaya, pandangan, dan agama yang berbeda-beda, sehingga ketika isu ini dimunculkan sudah pasti akan memiliki dampak yang  besar  terhadap  pilihan  politik  para  pemilih.  Apalagi  dalam  kontestasi  politik electoral tersebut terdapat kandidat yang dalam aspek agama maupun etnis merupakan minoritas di daerah tersebut, maka besar kemungkinan isu ini akan bekerja dengan baik. Pada pelaksanaan pilkada 2015 terdapat salah satu kandidat yang berasal dari kelompok minoritas  baik  dari  aspek  agama  dan  etnis  di  kabupaten  kepulauan  sula.  Meskipun berasal dari kelompok minoritas, namun beliau bisa terpilih sebagai bupati pada periode 2015-2020. Kemenangan tersebut terdengar sangat aneh sebab dua kandidat lainnya adalah  masyarakat  asli  sula  dan  beragama  islam.  Ditambah  lagi  salah  satu  kandidat nomor urut 3 yakni H. Safi Pauwah merupakan petahana kerena enjabat sebagai wakil bupati pada periode sebelumnya dan ikut berdarung kembali pada pilkada 2015.
Berbagai  macam  cara  digunakan  oleh  tim  sukses  maupun  pendukung  untuk meyakinkan masyarakat gar memilih Hendtata Thes dan Zulfahri Abdullah tampa harus mempersoalkan  latar  belakang  agama  dan  etnis  dari  Hendrata  Thes.  Strategi  yang digunakan yaitu dibentuk tim sukses yang solid, kuat dan bisa kerja mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Kemudian door to door atau masuk rumah keluar rumah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sehingga nantinya akan dioleh menjadi program yang akan dilaksanakan jika HT-Zadi terpilih sebagai bupati dan wakil bupati tahun 2015. Partai PKS sebagai sebagai salah satu partai yang basis masanya dari kalangan umat Islam memiliki peran tersendiri dalam menepis segala isu sara yang dimainkan oleh para lawan politik. Seluruh kader dalam  jajaran  struktural  baik  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  digerakkan  untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik dalam hal memilih pemimpin tampa  harus  mempersoalkan  latar  belakang  dari  calon  kepala  daerah  tersebut. Sedangkan faktor lain yang ikut mempengaruhi kemenangan Hendara Theis dan Zulfahri Abdulah yaitu karena adanya keinginan dari masyarakat untuk membuat perubahan. Kepemimpinan masa lalu yang banyak memberikan janji tanpa bukti sehingga ekspresi kekecewaan tersebut diwujudkan dengan memilih Hendrata Thes dan Zulfahri Abdullah sebagai bupati dan wakil bupati periode 2015-2020

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh  informan  yang  berkenan diwawancarai dalam penelitian ini.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian,  kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Adiwilaga,  R.,  TR,  M.  R.,  &  Mustofa,  M.  U.  (2017).  Pemilu  dan  Keniscayaan  Politik
Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis. POLITIKIDENTITAS .
Al  Qurtuby,  S.  (2018).  Sejarah  Politik  Politisasi  Agama  dan  Dampaknya  di  Indonesia.
MAARIF , 13 (2), 43–54.
Alfaqi,  M.  Z.  (2016).  Memahami  Indonesia  melalui  prespektif  nasionalisme,  politik identitas,  serta  solidaritas. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 28 (2).
Bachri,  B.  S.  (2010).  Meyakinkan  validitas  data  melalui  triangulasi  pada  penelitian kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan , 10 (1), 46–62.
Dhani,  F.  W.  (2019).  Komunikasi  Politik  Berbasis  Politik  Identitas  Dalam  Kampanye Pilkada. Metacommunication: Journal of Communication Studies , 4 (1), 143–157. Faraidiany, M., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Politik Identitas dalam Iklan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL , 11 (1), 113–120.
Kiftiyah, A. (2019). Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia. Jurnal Analis Kebijakan , 3 (1).
Kristianus.  (2016).  Politik  dan  Strategi  Budaya  Etnik  dalam  Pilkada  Serentak  di Kalimantan Barat. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1 (1), 87. https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9182
Kurniawati,  A.  I.  (2017).  Politik  Identitas :  Pertarungan  Etnis  Tionghoa  dengan Masyarakat Muslim di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, 1–13.
Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala , 4 (4), 12–16.
Lestari,  Y.  S.  (2018).  Politik  Identitas  Di  Indonesia:  Antara  Nasionalisme  Dan  Agama.
Journal of Politics and Policy , 1 (1), 19–30.
Maksum, A. M. (2019). Malaysian Context on Consolidation of Democracy. Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial , 2 (2).
Mubarok, H. (2018). Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial. Jurnal Bimas Islam ,
11 (2), 365–400.
Nasir,  M.  (2017).  Nilai  Moralitas  dalam  Sistem  Syura  (Suatu  Model  Sistem  Politik Berdasarkan Hadis). Al-Ulum: Jurnal Studi Islam , 18 (1), 1–18.
Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Jurnal Studi Agama-Agama , 1 (1), 34–47.
Oktavia,  N.,  &  Widagdo,  H.  D.  (2019).  Politik  Identitas:  Konstruksi  Pemikiran  Amy Gutmann dalam Menyikapi Pesta Politik Tahun 2019. Mudra Jurnal Seni Budaya ,
9 (26). https://doi.org/10.31091/mudra.v34i2.707
Putra, D. K. (2019). Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslim Dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara Tahun 2018. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 21 (2), 236– 244.
Qodir,  Z.,  &  Latief,  S.  (2015).  Kelangsungan  dan  Perlawanan  Politik  Identitas  dalam Bingkai Keadaban Demokrasi. Jurnal Studi Pemerintahan , 2 (1).
Saleh, M., Yuslim, & Rosyidi, B. (2018). Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala
Daerah  Studi  Kasus :  Peranan  Etnis  Tionghoa  Dalam  Pilkada  Kota  Tebing  Tinggi Tahun 2017, 1 (14), 63–65. https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001 Salim, K. (2015). Politik Identitas di Maluku Utara Identity Politic in Maluku Utara. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan , 11 (02), 1667–1678.
Snanfi,  F.  L.,  Darwin,  M.,  &  Ikhwan,  H.  (2018).  Politik  Identitas  Etnik  Asli  Papua Berkontestasi  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota  Sorong. Sosiohumaniora ,
20 (2), 122–131.
Sutrisno,  C.  (2017).  Partisipasi  Warga  Negara  dalam  Pilkada. Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 2 (2).
Suyatno. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1 , 212–230.
Sweinstani,  M.  K.  D.,  &  Hasanah,  R.  U.  (2017).  Integrasi  Nasional  dan  Ekslusionaris Identitas dalam Pilkada 2017: Studi Kasus Pilkada Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Kalimantan Barat. POLITIKIDENTITAS .
Syaf, E. J. (2017). Pertarungan Simbol Identitas Etnis Sebagai Komunikasi Politik Dalam Pilkada Kota Makassar. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi , 215–224.
Syuhudi, M. I. (2016). Geliat Politik Identitas di Kota Manado. Harmoni , 15 (2), 56–66.

## Daftar Narasumber
Hendrate Thes (Informan 1), bupati kabupaten Kepulauan Sula, 10 Agustus 2017,pukul 10.00 WIT.
Julfi Umasangadji (Infroman 2), ketua Tim Pemenang HT-Zadi, 10 Agustus 2017, pukul 21.00 WIT.
Basri Makeang (Informan 3), kekretaris Tim Pemenang HT-Zadi, 13 Agusus 2017, pukul 20.00 WIT
Zulfahri  Abdullah  (Informan  4),  ketua  DPC  partai  PKS  kabupaten  Kepulauan  Sula,  1 Agustus 2017
Agung wijaya Adi Putra (Informan 5), kabid Humas PKS kabupaten Kepulauan Sula, 28 Juli 2017

## Tentang Penulis
Sahrul  Pora adalah  Mahasiswa  Magister  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Titin  Purwaningsih adalah  Dosen  Magister  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Zuly  Qodir adalah  Dosen  Magister  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta