Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1682-1688
Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih
Prima Dwi Priyatno 1*) , Isti Nuzulul Atiah 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa *Email korespondensi: primadpriyatno@upnvj.ac.id

## Abstract
Cryptocurrency is a digital or virtual currency, which does not have a physical form like fiat money. This crypto currency can only be used through devices such as PCs, laptops, smartphones and other devices that connected to the internet. There are several advantages in a crypto system that uses blockchain system, such as transaction security, convenience, speed and can be used across countries and continents, however cryptocurrency which is currently circulating also still have weaknesses, including there is no supervisory authority, even many countries have disagreements over the legality of this cryptocurrency. The debate about pro and contra regarding to the use of cryptocurrency becomes dynamics among the experts including the scholars who have study from Islamic point of view. This reseach aims to examine the dynamics of using cryptocurrency from ushul fiqh point of view, where the methods which used in this research are al-qur’an, al-Hadits, Qiyas and Sad-Adzariyah. Basically the use of cryptocurrency is allowed to meet cetain conditions that is by removing batil elements as in Quran surah An-Nisa verse 29, those batil elements are gharar and mayshir. Moreover, cryptocurrency must also has clear legality in a country for security in their use.
Keywords: Cryptocurrency, Ushul Fiqh, Digital, Virtual, Money
Saran sitasi: Priyatno, P. D., & Atiah, I. N. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1682-1688. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590

## 1. PENDAHULUAN
Dunia  digital  saat  ini  berkembang  sangat  cepat, masyarakat  global  merasakan  perkembangannya begitu  masif.  Fenomena  perkembangan  teknologi informasi  membawa  kebermanfaatan  dan  tentu mempengaruhi dinamika kehidupan sosial bermasyarakat, seperti dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi, aktivitas perekonomian juga menjadi semakin  dinamis,  seperti  traksaksi  secara  daring, aktivitas jual beli dan sewa menyewa produk atau jasa melalu  daring.  Alat  transaksi  yang  digunakanpun mengalami perubahan yang dinamis, penggunaan alat tukar  dimulai  dengan  sistem  barter,  dimana masyarakat  saling  menukarkan  barang  komoditas yang mereka miliki, namun kelemahan dalam sistem barter  ini  adalah  kesulitan  dalam  menentukan  harga barang. Pergeseran alat tukar dalam transaksi  adalah penggunaan  logam  mulia  seperti  emas  dan  perak, kedua  logam  mulia  tersebut  digunakan  juga  sebagai alat ukur keagamaan dalam Islam seperti nishab zakat dan kafarat , perubahan selanjutnya masyarakat mulai mengenal  uang  yang  hingga  saat  ini  masih dipergunakan, yaitu jenis uang kartal dan giral, sejalan dengan perkembangan teknologi, masyarakat
memanfaatkan  teknologi  digital  tersebut  untuk membuat  suatu  sistem  alat  tukar  digital  atau  yang sekarang dikenal sebagai uang elektronik ( emoney ). Secara umum, persyaratan uang dalam pemenuhan sebagai alat dalam bertransaksi agar dapat diterima  yaitu,  mempunyai  fungsi  sebagai  alat  tukar ( medium of change ), sebagai alat satuan hitung ( unit of  account )  dan  memiliki  fungsi  sebagai  alat penyimpanan nilai ( Valuta ) (Firmansyah & Dacholfany, 2018). Dengan  peningkatan penggunaan manfaat  teknologi  digital  sebagai  alat  transaksi, Sebagian masyarakat menilai, sistem uang fiat sebagai alat tukar dalam bertransaksi yang digunakan saat ini masih dibatasi  oleh aturan regulasi suatu  negara  dan keterbatasan  privasi,  pembebanan  biaya  transaksi, terdampak  inflasi  dan  keterbatasan-keterbatasan lainnya,  beberapa  orang  menangkap  keterbatasan sebagai  keresahan  yang  akhirnya  muncul  suatu  ide gagasan,  yaitu  menciptakan  mata  uang  baru  dengan harapan  dapat  mengatasi  keterbatasan  dari  sistem uang fiat ,  agar  masyarakat  dapat  bertransaksi  tanpa campur  tangan  pihak  ke  tiga  atas  privasinya,  hingga akhirnya  muncul  mata  uang  berbasis cryptography (Wijaya, 2018).
Cryptography adalah  salah  satu  cabang  ilmu campuran berdasarkan penghitungan matematika, ahli komputer  dan  matematika  menemukan  potensi cryptography dan  memanfaatkanya  untuk  aktivitas ekonomi  bermasyarakat,  khususnya  dalam  transaksi jual  beli  dan  sebagai  mata  uang  digital  berbasis cryptocurrency. Mata  uang  kripto  merupakan  uang digital  yang  dirancang  menggunakan  kemaamanan teknologi cryptography , hal tersebut menjadikan uang kripto  menjadi  sulit  untuk  dipaluskan  dan  memiliki keuanggulan  privasi  mutlak,  skema  penggunaannya tidak memerlukan perantara sebagai pihak ke tiga dari lembaga  atau  institusi,  sehingga  pemilik  dapat mengatur  dan  mengelola  secara  independen,  dan transaksi  yang  dapat  dilakukan  dengan  seketika  dan lintas negara. (Mulyanto, 2015).
Jenis cryptocurrency hingga  saat  ini  sudah  ada banyak  jenisnya,  diantaranya  Bitcoin,  Ethereum, XRP,  Tether,  Binance  Coin,  Cardano,  dan  lainnya, jenis cryptocurrency paling  umum  dikenal  oleh masyarakat  secara  global  adalah  Bitcoin.  Jika dibandingkan,  Bitcoin  lebih  dikenal  dan  mempunyai nilai  yang  cukup  besar  daripada  jenis  uang  kripto lainnya. Dalam hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1,  menunjukan  market  cap  Bitcoin  berapada  pada USD  731.46  B,  jauh  lebih  tinggi  dibanding  dengan Ethereum yang memiliki market cap USD 272.99 B.
Gambar 1 Top Cryptocurrency Prices

## Sumber: blockchain.com, 2021
Kelebihan  lain  paling  utama  yang  dimiliki Bitcoin adalah sistem Blokchain . Disamping itu, uang kripto ini memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya  adalah  tidak  didasari  pada  aset (underlaying asset ), belum adanya sistem kontrol dari lembaga  yang  bertanggung  jawab  sebagai  otoritas, dan  rawan  untuk  dijadikan  sarana  bentuk  kejahatan, seperti  pencucian  uang  karena  tidak  disertai  nama jelas  pemiliknya.  Secara  legalitas, cryptocurrency sendiri  banyak  ditentang  oleh  instansi  yang mempunyai  otoritas  di  beberapa  negara,  seperti  di negara  Islandia,  Bank  Sentral  Islandia  menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto masih dianggap ilegal. Negara Rusia melalui Bank Sentral
memperingatkan  masyarakat  yang  menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran berpotensi tindak  kejatahan  seperti  tindakan  terorisme  dan pencucian  uang.  Di  Indonesia  sendiri,  mata  uang kripto  belum  mempunyai  legalitas  yang  dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga menjadi dinamika pro dan kontra (Azizah, 2020).
Dinamika  pro  dan  kontra  juga  terjadi  pada pandangan  diantara  para  ahli  ekonomi  juga  ulama dalam  menggunakan cryptocurrency sebgai  alat transaksi bisnis, hal ini karena cryptocurrency belum memenuhi  kriteria  dan  beberapa  unsur  sebagai  mata uang, khususnya pada prinsip ekonomi Islam. Tujuan dari  artikel  ini  adalah  upaya  mencari  tau  bagaimana gambaran  teknologi cryptocurrency sebagai  uang digital,  serta  menguraikan  hukum  penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang dengan pendekatan ushul fiqih.
Penelitian  serupa  yang  membahas  kedudukan hukum penggunaan cryptocurrency dalam pandangan Islam  sudah  pernah  dilakukan.  (1)  Penelitian  husnul Fatarib  dan  Meirison  dengan  judul  “Cryptocurrency and  Digital  Money  in  Islam  Is  It  Legal”  diterbitkan pada Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 11  No.  2  Tahun  2020.  Fokus  Penelitian  ini  pada karakteristik  dan  unsur  uang  dalam  syariat  Islam dikaitkan  dengan  peran  emas  sebagai  nilai  intrinsik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana hasil dari penelitiannya  adalah  menunjukan  mata  uang  yang diakui  dalam  ekonomi  Islam  adalah mata uang  yang diterbitkan  oleh  otoritas  negara.  Bitcoin  dan cryptocurrency lainnya  tidak  termasuk  mata  uang dalam  hukum  Islam,  disebabkan  tidakpastian  yang tinggi  dan  berpotensi  merugikan  individu  maupun negara  (Fatarib  &  Meirison,  2020).  (2)  Penelitian Luqman  Nurhisam  yang  diterbitkan  pada  jurnal  Ar- Raniry International Journal, Volume 4 No. 1 Tahun 2017, dengan judul artikel “ Bitcoin dalam Kacamata Hukum  Islam ”.  Artikel  ini  membahas  peningkatan penggunaan  Bitcoin  oleh  masyarakat.  Hasil  dari penelitian tersebut menyatakan keharaman penggunaan  Bitcoin  dalam  kacamata  hukum  Islam, dikarenakan  lebih  banyak  mudharat  dibandingkan kemaslahatannya (Nurhisam, 2017).
Kebaruan  dan  perbedaan  dari  penelitian  ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari aspek objek penelitian,  pembahasan  pada  objek  penelitian  lebih menekankan  pada  teknologi cryptocurrency atau Bitcoin  dan  pandangannya  dari  sisi  syariah  Islam. Nilai  kebatuan  lainya  adalah  dalam istinbath hukum yang menggunakan instrument ushul fiqih, mulai dari al-quran,  hadits,  qiyas,  dan  maslahah  al-muarsalah, serta dilihat juga dari aspek maqashid syariah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat difahami sebuah
prosedur  penelitian  yang  memanfaatkan  data deskriptif.  Tujuan  dari  penelitian  kualitaitf  ini  untuk menguraikan  dan  menganalisis  peristiwa,  dinamika sosial, fenomena dan sikap persepsi individu maupun kelompok terhadap sesuatu.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan  normatif  syar’i,  yaitu  melakukan penelitian  dengan  penelaahan  kajian  studi  syariat Islam.  Tujuan  pendekatan  ini  adalah  mengetahui kesimpulan  dari  aspek-aspek  yang  diteliti  merujuk pada  hukum  Islam.  Pendekatan  normatif syar’i pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ushul fiqih  sebagai  metode istinbath dalam  penetapan hukum cryptocurrency sebagai alat transaksi.
3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Teknologi cryptocurrency
Mata uang kripto merupakan mata uang berjenis digital  atau  virtual,  dimana  tansaksi  yang  dilakukan hanya melalui jaringan (internet). Berbeda dari mata uang berjenis fiat yang dicetak seperti kertas dan koin, cryptocurrency  dirancang  berbasis cryptography dengan  memecahkan  soal  matematika  (Tejosusilo, 2019). Teknologi cryptography membantu mata uang kripto  tidak  dapat  dengan  mudah  digandakan  atau dipidah  tangankan  pada  pihak  lain  yang  tidak  dapat mengakses dan bukan pemiliknya.
Cryptocurrency dapat dikatakan merupakan aset digital  dengan disain  untuk  dapat  digunakan sebagai media  pertukaran  berbasis  kriptographi melalui enkripsi  algoritma  untuk  pengamanan  transaksi keuangan,  pengontrolan  unit  baru  tabamahan,  serta memvalidasi  dan  memverivikasi  aktivitas  transfer aset.
Pengontrolan  desentralisasi  pada  setiap  jenis cryptocurrency bekerja dengan teknologi buku besar yang terdistribusi ( ledger distributed ), melalui sistem blockchain  yang  barfungsi  sebgai  database  dalam transaksi keuangan publik.
3.2 Sistem Blockchain Pada  dasarnya, blokchain adalah  sistem  data virtual  berbasis  desentralisasi.  Skema  pencatatan transaksi  digital  terdiri  pada  banyak  server,  dalam artian  data  tidak  disimpat  di  satu  tempat,  namun tersebar ke seluruh node, oleh karenanya hal tersebut secara  normatif  sebagai  resistensi  dari  modifikasi data.  Blokchain  merupakan  buku  besar  yang terdistribusi  ( ledger )  secara  terbuka,  dan  pencatatan transaksi  yang  dilakukan  secara  efisien  dan terverifikasi  permanen.  Sistem  blockchain  adalah sebuah  mesin  kepercayaan  dalam  bertransaksi, dimana  beruguna  ketika  lembaga  dan  perantara bermasalah,  atau  dapat  mengatasi  kesenjangan kepercayaan  antar  organisasi  yang  bertransaksi (Cukier, 2018).
Nakamoto  menjelaskan  pola  kerja  blockchain yang  terdapat  pada  Bitcoin  sebagai  barikut.  pertama
setiap  transaksi-transksi  baru  dilakukan  akan disebarkan pada seluruh node secara dua arah ( peer to peer ),  selanjutnya  node  mengumpulkan  keseluruhan transaksi baru yang dilakukan ke dalam blok, proses ketiga,  keseluruhan  node  memvalidasi  transaksi tersebut  terhadap  bloknya,  ketika  proses  validasi berhasil  dan  terdapat  bukti  kerja,  blok  menyiarkan kesemua  node, lalu  bukti yang  diterima  node  bahwa uang kripto tersbut belum pernah digunakan (tidak ada pengeluaran ganda), selanjutnya node menerima blok transasksi  tersebut,  yang  kemudian  terciptanya  blok baru (Satoshi, 2016).
3.3 Sistem Transaksi
Sistem  mekanisme  transaksi cryptocurrency ini bisa  dikatakan  sangat  menarik,  dimana  mata  uang kripto ini dapat dilakukan dengan fleksibelitas cukup tinggi,  transaksi  dapat  dilakukan  disetiap  waktu kapapnpun,  dimanapun  dan  kemanapun  ke  seleuruh dunia.  Alat  yang  dibutuhkan  dalam  transaksi  adalah PC atau smartphone yang mempunyai akses jaringan (internet).
Penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency ,  konsep  dasarnya  adalah  pencatatan terhadap  seluruh  histori  transaksi  yang  berjalan, termasuk  nilai  transaksi  dan  tujuannya.  Ketika seseorang akan mengirimkan uang kepada penerima, maka  setiap  informasi  akan  diberikan  pada  kedua belah  pihak,  hal  ini  dilengkapi  dengan private  key untuk  pengamanan  berupa  tanda  tangan  digital (Hamin, 2020).
Cryptocurrency biasanya  diatur  oleh  protokol yang ditetapkan yang menentukan berapa banyak koin yang  dapat  dibuat,  bagaimana  mereka  dibuat  dan bagaimana integritas buku besar dilindungi. Protokol ini  dimaksudkan  agar  setara  dengan  peraturan  dan undang-undang  pemerintah  yang  mendukung  uang kertas, dan kekuatannya akan memengaruhi kepercayaan pada mata uang digital, dan oleh karena itu, penawaran dan permintaannya, biasanya blockchain cryptocurrency diatur  sedemikian  rupa sehingga  sulit  atau  tidak  mungkin  untuk  mengubah protokol operasinya (Siswantoro et al., 2020).
3.4 Penambangan Istilah  penambangan  ( mining )  sering  didengar dalam  dunia cryptocurrency. aktivitas  penambangan ini  merupakan  aktivitas  dalam  pencarian  mata  uang kripto.  Berbeda  dengan  perbankan,  segala  transaksi yang beredar akan dicatat secara langsung, mata uang kripto  tidak  melalui  pihak  ketiga  sebagai  perantara yang  dapat  memverivikasi  dan  mencatat  semua transaksi. Disinilah aktivitas penambangan dilakukan, yaitu upaya dalam menemukan blok-blok baru dengan memecahkan rumus-rumus algoritma matematika.
Penambang yang berhasil pertama kali memvalidasi  aktivitas  transaksi  akan  mendapatkan sejumlah uang kripto baru sebagai hadiah yang telah disiapkan  untuk  penambang.  Hadiah  yang  telah
disiapkan tersebut, bukan dari uang kripto yang sudah ada.  Contohnya  algoritma  Bitcoin  uang  telah dirancang hanya berjumlah 21 juta Bitcoin. Fee yang dibayarkan  sebagai  hadiah  bagi  penambang,  seiring berjalannya  penambangan  akan  terus  berkurang sampai  pada  titik  nol,  hal  tersebut  juga  merupakan cara  agar  Bitcoin  langka,  penguranga  imbalan  bagi penambang  Bitcoin  ini  merupakan  mekanisme Halving,  hal  pengurangan  imbalan  terjadi  pada  tiap 210.000  blok  atau  rata-rata  setara  dengan  4  tahun (Saujana, 2020).

## 3.5 Penggunaan cryptocurrency
Penggunaan  mata  uang  kripto  tidak  hanya digunakan  sebagai  sarana  atau  alat  pembayaran, namun  juga  nyatanya digunakan untuk  investasi  dan perdagangan cryptocurrency .
Penggunaan  mata  uang  kripto  sebgai  alat transaksi pertama kali yang tercatat adalah pembelian dua  pizza  Papa  John  yang  dilakukan  oleh  Laszlo Hanyecz,  ia  menukarkan  Bitcoin  sejumlah  10  ribu Bitcoin dengan membeli dua loyang pizza Papa John berukuran besar . Setelah itu sampai sekarang banyak situs-situs  atau  pengusaha  yang  memperkenankan pembayaran  seperti  amazon,  namecheap,  wordpress dan beberapa brand ternama menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksinya.
Walau  demikian,  status  legalitas  mata  uang kripto  sendiri  masih  bervariasi  dan  masih  beruabah- ubah  di  berbagai  negara,  terdapat  beberapa  negara yang  secara  jelas  mengizinkan  dan  ada  beberapa negara  yang  secara  terang-terangan  melarang  atau membatasi  penggunaan  mata  uang  kripto  ini.  Dalam Library  if  Congress  tahun  2018,  setidaknya  ada delapan negara yang melarang secara absolut terhadap penggunaan  mata  uang  crypto,  diantaranya  Aljazair, Mesir, Maroko, Bolivia, Nepal, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Sedangkan secara implisit diberbagai negara lainnya, seperti Bangladesh, Bahrain, Kolombia, Iran dan  termasuk  Indonesia  (The  Law  Library  if Congress, 2018).
Di  Indonesia,  penggunaan  mata  uang  kripto sebagai alat pembayaran dalam negeri dianggap tidak sah. Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang  pada  Pasal  1  Ayat  1  dijelaskan  bahwa  alat pembayaran  yang  diterima  dan  dianggap  sah  di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Larangan tersebut juga  dipertegas  melalui  PBI  (Peraturan  Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Namun demikian, keberadaan cryptocurrency di Indonesia  bukan  barang  yang  ilegal,  Pemerintah melalui Bank Indonesia mempersilahkan penggunaan cryptocurrency untuk  disimpan  atau  dijual  belikan sebagai aset dengan risiko ditanggung masing-masing. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  izin pendirian  Bitcoin  Indonesia  yang  kini  dikenal Indonesia Digital Asset Exchange (Indodax).
Panyung  hukum  penggunaan  mata  uang  kripto sebagai aset investasi dan perdagangan, dikeluarkan di bulan  Mei  tahun  2018  oleh  BAPPEBTI  (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia),  yaitu  Peraturan  nomor  5  tahun  2018 tentang  perubahan atas  peraturan  BAPPEBTI  nomor 99  tahun  2012  tentang  Penerimaan  Nasabah  Secara Elektronik  On-Line  di  Bidang  Perdanggangan Berjangka Komoditi.
3.6 cryptocurrency dalam hukum Islam
Dalam meenentukan ataupun menetapkan hukum cryprocurrency ,  Islam  mempunyai  metode  dan sumber  rujukannya  sendiri,  baik  dari  sumber  primer yaitu  al-Quran  dan  al-Hadits,  kedua  sumber  tersebut dianalisis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum oleh  para  mujtahid,  selain  itu  para  mujtahid  juga mgenal metode lain dalam menetapkan hukum, seperti qiyas,  maslahah  mursalah  ad-zariah dan  lainnya. Metode  dalam  menetapkan  hukum  syar’i  tersebut dikenal sebagai ilmu ushul fiqih.
a. Al-Quran
Ayat  al-quran  yang  merepresentasikan  tentang kegiatan  atau  aktivitas  ekonomi  secara  umum, termasuk dalam cryptocurrency bisa didapatkan pada Quran surat an-Nisa ayat 29:
ًةَراَِتِ َنْوُكَت ْنَا اَّلَِا ِلِطاَبْلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَا ااْوُلُكَْتَ  َلَ اْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك َٰٓللّا َّنِا ۗ ْمُكَسُفْ نَا ااْوُلُ تْقَ ت  َلََو ۗ ْمُكْنِٰم ٍضاَرَ ت ْنَع - ٢٩
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sungguh,  Allah  Maha  Penyayang  kepadamu. (QS. An-Nisa 4: 29 )
Ayat  diatas  menjelaskan  terkait  setiap  aktivitas transaksi  harus  terhidar  dari  batil.  Kata  batil  sendiri mempunyai  makna  yang  luas  dalam  memahaminya, seperti  setiap  transaksi  yang  dilakukan  harus  sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran islam.
Kata  batil  sendiri  memiliki  makna fasad yang berarti  rusak,  sia-sia,  tidak  berguna  dan  palsu,  yang berasal dari asal kata bathala-yabthulu-bathlan. Secara terminology  batil  diartikan  sebagai  antonim  dari sesuatu  yang haqq (kebenaran),  yaitu  sesuatu  yang tidak  memiliki  manfaat  yang  baik  (sia-sia)  baik  di dunia  atau  di  akhirat  (Al-Asfahani,  2012).  Dalam Tafsir  al-Munir  cara  batil  adalah  cara  yang diharamkan  dalam  syariat  islam,  seperti  transaksi ribawi, maysir (unsur  judi),  gharar  dan  lain sebagainya.  Konsekuensi  dari  batil  sendiri  adalah akad tersebut rusak dan batal (Zuhaly, 1998).
Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan trading. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari
aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi. Hal ini dalam islam mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Dalam Quran surat al-Maidah ayat 50 dijelaskan. ْنِٰم ٌسْجِر ُم َلَْزَْلَاَو ُباَصْنَْلَاَو ُرِسْيَمْلاَو ُرْمَْلْا اََّنَِّا ااْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ َنْوُحِلْفُ ت ْمُكَّلَعَل ُهْوُ بِنَتْجاَف ِنٓطْيَّشلا ِلَمَع Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya  minuman  keras,  berjudi,  (berkurban untuk)  berhala,  dan  mengundi  nasib  dengan  anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah 5: 50) .
Mata  uang  kripto  saat  ini  masih  mengandung voltalitas  harga  tinggi,  dan  ketidak  stabilan  hingga fluktuasi  nilai  yang  sangat  tinggi,  hal  ini  identik dengan  spekulasi  pada  selisih  harga.  Sehingga timbulnya  niat  mendapatkan  hasil  atau  keuntungan dari  selisih  harga  tersebut  tergolong  dalam  unsur gharar dan maysir jika digunakan untuk investasi dan trading crypro currency.
b. Hadits
Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit r.a.
اَو ِيرِعَّشلِبِ ُيرِعَّشلاَو ُِٰبُْلِبِ ُُّبُْلاَو ِةَّضِفْلِبِ ُةَّضِفْلاَو  ِبَهَّذلِبِ ُبَهَّذلا ُرْمَّتل ْتَفَلَ تْخا اَذِإَف ٍدَيِب اًدَي ٍءاَوَسِب ًءاَوَس ٍلْثِِبِ ًلاْثِم ِحْلِمْلِبِ ُحْلِمْلاَو ِرْمَّتلِبِ ٍدَيِب اًدَي َناَك اَذِإ ْمُتْ ئِش َفْيَك اوُعيِبَف ُفاَنْصَلأا ِهِذَه “Jika  emas  dijual  dengan  emas,  perak  dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual  dengan  kurma,  dan  garam  dijual  dengan garam , maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama  dan  dibayar  kontan  (tunai).  Jika  jenis  barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu,  namun  harus  dilakukan  secara  kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).
Pada  hadits  tersebut  terdapat  dua  kata  kunci dalam  melakukan  transaksi,  yaitu  pertukaran  yang dilakukan  harus  sama  nilai  atau  takarannya  dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata uang  kripto  dianalogikan  pada  pertukaran  emas dengan  emas  dan  perak  dengan  perak.  Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain  seperti  dolar  dan  rupiah,  dalam  ilmu  fiqih pertukaran mata uang ini disebut dengan sharf.
Imam  Ibn  Taymiyah  dalam  Majmu’  Fatawa menerangkan  bahwa  uang  merupakan  suatu  benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat  tukar,  walaupun  dari  sebongkah  batu  atau sepotong kayu. Artinya, penggunaan mata uang kripto hingga  titik  ini  dibolehkan,  akan  tetapi  imam  Al- Gazali  mensyaratkan  penggunaan  mata  uang  harus dikeluarkan  dan  diedarkan  oleh  otoritas  dari pemerintahan serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut  adalah  alat  transaksi  pembayaran  yang  sah
dan  resmi  (Mansur,  2009). Cryptocurrency masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya di berbagai negara, Indonesia sendiri belum atau bahkan melarang penggunaan  mata  uang  kripto  tersebut  sebagai  alat transaksi  pembayaran  yang  sah.  Sehingga  dalam  hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan  alat  transaksi  pembayaran  tidak  diperbolehkan dalam  sudut  pandang  syariah,  karena  agama  Islam sendiri  menekankan  untuk  mematuhi  perintah  atau aturan dari ulil amri , dalam hal ini adalah pemerintah. Namun  kemudian,  mata  uang  kripto  ini  belum mempunyai  kejelasan  dan  tidak  dapat  terlihat berbentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum secara  legalitas  baik  di  Indonesia  sendiri  atau kesepakatan global, oleh karenanya hal tersebut masih dapat disebut abu-abu dan gharar, terlebih penggunaannya  dalam  investasi  dan  trading,  yang menjadikan  mata  uang  kripto  ini  tidak  lepas  dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunannya  hanya  sebagai  alat  untung  dan  rugi, maka mengandung unsur maysir.
Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir hadits nabi saw. yang diriwayatkan abu Hurairah:
ِرَرَغْلا ِعْيَ ب ْنَعَو ِةاَصَْلْا ِعْيَ ب ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا ُلوُسَر ىََنَ “Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam melarang  jual  beli  al-hashah  dan  jual  beli  gharar” (HR. Muslim: 1513)
c. Qiyas
Qiyas  merupakan  salah  satu  metode  ijtihad dalam penetapan hukum terkait dengan syariat Islam. Qias  memiliki  arti taqdiru  assyay’i  bi  ghairihi yang berarti  mengukur  suatu  benda  dengan  sesuatu  yang universal  dan  memiliki  karakteristik  yang  sesuai dengan  benda  tersebut  (Hasan,  2001).  Imam  al- Ghazali  menjelaskan  makna  qiyas  adalah  penentuan hukum pada kasus dasar bagi kasus-kasus yang serupa dengan didasari proses keseuaian atau kesamaan pada illat (sebab  hukum)  diantara  keduanya  (Al-Ghazali, 1993).
Rukun dalam penetapan hukum dengan metode qiyas  ini  harus  memenuhi  empat  unsur,  pertama adalah ashl (dasar) yaitu sesuatu yang terdapat dalam nash dan  menjadi  ukuran  dalam  penetapan  hukum. Kedua  adalah far’un (cabang)  adalah  sesuatu  yang tidak terseurat dalam nash dan penetapan hukumnya disesuaikan  kepada ashl, ketiga hukmul  al-ashl (hukum dasar), yaitu hukum dasar yang tersurat dalam nash yang akan dirujuk hukumnya untuk far’un, dan yang keempat adalah illat (motif hukum) merupakan keadaan  tertentu  yang  digunakan  sebagai  dasar penggambilan  hukum ashl (Mufid,  2018).  Dalam penetapan  hukum cryptocurrency, dapat  diqiyaskan dengan hadits Imam Malik.
َلوُسَر َّنَأ َرَمُع ِنْب َِّللّا ِدْبَع ْنَع ، ٍعِفَنَ ْنَع ٍكِلاَم ْنَع ،  َيََْيَ  ِنَِثَّدَح اًعْ يَ ب َناَكَو ، ِةَلَ بَْلْا ِلَبَح ِعْيَ ب ْنَع ىََنَ : َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا اَتْ بَ ي ُلُجَّرلا َناَك ، ِةَّيِلِهاَْلْا ُلْهَأ ُهُعَ ياَبَ تَ ي
، ُةَقاَّنلا َجَتْ نُ ت ْنَأ  َلَِإ َروُزَْلْا ُع َُّثُ َجَتْ نُ ت
اَهِنْطَب  ِفِ  ِتَِّلا “Yahya  bercerita  kepadaku,  dari  Malik,  dari Nafi’,  dari  Abdullah  ibn  Umar  bahwa  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah.  Jual  beli  ini  merupakan  praktik  jual-beli masyarakat  Jahiliyah,  dimana  seseorang  menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih  ada  dalam  perut  induknya” (al-Muwatha, 1359).
Hadits  diatas  menjelaskan  larangan  jual  beli hablu al-habla, adalah menjual janin unta yang masih dalam  kandungan  induknya.  Larangan  jual  beli  ini dikarenakan jahalah (tidak  diketahui)  sifat  dan karakternya.  Unsur jahalah tersebut  mengakibatkan timbulnya unsur gharar dan mysir yang berakibat pada spekualitf (untung-untungan).
Transaksi  cryptocurrency  dapat  dianalogikan dengan transaksi hablu al-habla dengan ashl -nya jual beli hablu al-habla . Far’un- nya yaitu jual beli mata uang kripto. Hukmul alshl- nya adalah haram jual-beli hablu  al-habla.  Illat atau  motif  hukumnya  adalah mempunyai kesamaan akan transaski yang tidak jelas ( jahalah ), baik dari sisi kuantitas atau kualitasnya.
d. Sadd-adzariah
Kata sad memiliki  arti  menutup  sesuatu  yang rusak,  cacat,  atau  berlubang”,  sedangkan  adzariah berarti  “menutup  jalan  ke  suatu  tujuan”.  Imam  al- Syaitibi  mengartikan  a dzariah yaitu  melakukan sesuatu  yang  awalnya  mengandung  kemaslahatan namun  bertujuan  pada  suatu  kerusakan.  Ibn  Qayyim al-Jauziyah  menambahkan adzariah tidak  terbatas pada  sesuatu  yang  dilarang  ( sadd  adzariah ),  akan tetapi  bisa  juga  pada  sesuatu  yang  dianjurkan  ( fath adzariah ) (Al-Jawzi, 1996). Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sadd adzariah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung  kemaslahatan,  namun  berujung  pada kemudharatan atau kerusakan.
Imam al-Syaitibi berpandangan bahwa setidaknya  ada  tiga tolak  ukur  dalam sadd  adzariah dalam melihat  perbuatan tersebut menjadi  terlarang. Pertama,  perbuatan  yang  awalnya  boleh  dilakukan tersebut  mengandung  kemafsadatan.  Kedua,  tingkat kemafsadatan  lebih  besar  daripada  kemaslahatan. ketiga,  perbuatan  yang  dibolehkan  lebih  banyak mengandung  unsur  kemafsadatannya  (Asy-Syaitibi, n.d.).
Mata  uang  kripto  dari  awal  kemunculannya hingga sekarang, masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat  di  berbagai  dunia,  pro  maupun  kontra terkait  legalitas  penggunaanya,  baik  dari  hukum
positif hingga dalam pandangan syariah Islam menjadi fenomena  tersendiri.  Voltase  fluktuatif  harga  dan ketidakpastian  dari  mata  uang  ini  yang  menjadikan perdebatan.
Pada  dasarnya,  syariah  Islam  memandang bahwa  segala  sesuatu  adalah  boleh  dalam  aspek muamalah, hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya.  Para  pengguna  mata  uang  kripto  di seluruh dunia tidak terbilang sedikit, ini menunjukan bahwa  mata  uang  ini  telah  diakui  oleh  masyarakat, terkhusus  oleh  para  penggunanya,  maka  dapat dikatakan bahwa penggunaan mata uang kripto untuk bertransaksi  adalah  dibolehkan  secara urf ,  namun dibalik  kelebihan  mata  uang  kripto  ini,  tidak  bisa dipandang  dari  sudut  ontologis  keberadaanya  secara urf saja,  namun  harus  dipandang  menyeluruh  dari banyak aspek.
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nilai mata  uang  kripto  sendiri  yang  perubahanya  sangat cepat dan fluktuasi yang tinggi, sehingga berdampak pada  kekhawatiran  akan  terjadinya bubble  economic dikarenakan  spekulasi  para  penggunanya , disamping itu  mata  uang  kripto  mengandung  unsur jahalah (ketidak jelasan) dan digunakan sebagai trading yang memuat unsur maysir dan jatuh pada praktik ribawi, dimana para trader membeli saat harga rendah dengan harapan  dapat  dijual  disaat  harga  naik  tinggi.  Dapat dikatakan  mata  uang  kripto  ini  hanya  digunakan sebgai alat spekulasi, bukan murni investasi.
Beberapa aspek kemafsadatan dari penggunaan mata uang kripto ini antara lain rentan terhadap risiko penggelembungan  ekonomi  ( bubble  economic ), sehingga  berdampak  merugikan  masyarakat  luas. Selain  itu  mata  uang  kripto  tidak  diterbitkan  oleh otoritas pemerintahan pusat, dan tidak ada pengawasan  atau  monitoring  dari  pemerintah  pusat, sehingga  dapat  memunculkan  kemudharatan  yang besar,  baik  untuk  pencucuian  uang,  tindak  pidana teroris dan lain sebagainya.
Dengan  demikian,  jika  dilihat  dari  metode adzariah ,  pengguanaan  mata  uang  kripto  ini mengandung  sesuatu  yang  akan  berdampak  mada kemafsadatan yang lebih besar ( sad adzariah ). Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa
ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُءْرَد “ Menolak kemafsadatan lebih  diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan ”.

## 4. KESIMPULAN
Keberadaan cryptocurrency sebagai inovasi dan perkembangan  teknologi  yang  menggunakan  sistem blockchain memberikan  banyak  dampak  positif seperti  kemudahan  dan  kecepatan  dalam  melakukan transaksi, lebih murah dan lebih terjaga kerahasiannya serta  dapat  digunakan  dalam lintas  negara  dan  lintas benua.
Ajaran  agama  Islam  dalam  bahasan  aspek muamalah  mengenal  kaidah  fiqih  “pada  dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil  yang  melarangnya”.  Pada  dasarnya  eksistensi cryptocurrency sebagai  mata  uang  virtual  itu dibolehkan,  karena  sudah  diakui  oleh  berbagai masyarakat,  namun  demikian  harus  dilihat  legalitas dan  pengakuan  oleh  pemerintah  sebagai  hak  dan kewajiban  pemerintah.  Termasuk  dalam  penerbitan mata  uang  tersebut,  hal  ini  untuk  menghindari kemungkinan kemafsadatan yang dapat terjadi.
Pada praktiknya, saat ini transaksi cryptocurrency lebih  banyak  digunakan  sebagai spekulasi  yang  mengakibatkan  unsur  gharar  dan maysir yang termasuk dalam bentuk batil  atau unsur yang  dilarang  dalam  prinsip  ajaran  Islam.  Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli ( hablu al habla )  jual  beli  janin  unta  dalam  kandungan Penggunaan cryptocurrency sebagai  instrument investasi  mengandung  spekulasi  tinggi  yang  bersifat untung-untungan.
Penggunaan mata uang kripto juga dapat dilihat dengan motode sad adzariah, dengan ketidak jelasan dan  mengandung  unsur  gharar  dan  maysir,  terlebih tidak jelasnya legalitas dari pemerintah terkati dengan penggunaan cryptocurrency ini, maka akan menimbulkan  dampak  negative  yang  lebih  besar seperti  penyelewengan  dan  penggunaan  dana  untuk kejahatan seperti terorisme dan pencucian uang. Oleh karena itu pencegahan kemudharatan atau kemafsadatan  lebih  diutamakan  dibanding  dengan kebermanfaatannya.

## 5. REFERENSI
Al-Asfahani.  (2012). Al-Mufradat  fi  Gharib  Al-
Quran . Dar ibn Jauzy. Al-Ghazali. (1993). al-Mustasfa fi Ilmi al-Ushul . Dar al-Kutub al-’ilmiah.
Al-Jawzi,  I.  al-Q.  (1996). A’lam  al-Muwaqi’in (Juz II). Dar al-Kutub al-’ilmiah. Asy-Syaitibi,  I.  I.  (n.d.). Al-Muwafaqat  fi  ushul  al-
Syariah (Juz II). Dar al-Marifah.
Azizah,  A.  S.  N.  (2020).  Fenomena  Cryptocurrency dalam  Prespektif  Hukum  Islam. Shaoutuna:
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan
Madzhab , 1 (1), 62–80.
Cukier,  K.  (2018).  The  meaning  of  the  blockchain.
The Economist .
Fatarib, H., & Meirison. (2020). Cryptocurrency And Digital Money In Islam: Is It Legal? Yurisdiksi: Jurnal Hukum Dan Syariah , 11 (2).
Firmansyah,  &  Dacholfany,  M.  I.  (2018). Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam . CV IQRA.
Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas  Menurut  Islam:  Sebuah  Literatur Review. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis ,
3 (2), 127–139. Hasan,  A.  (2001). Analogical  Reasoning  in  Islamic Yurisprudence,  Edisi  Bahasa  Indonesia,  Qiyas Penalaran  Analogis  dalam  Hukum  Islam (1st ed.). Pustaka.
Mansur,  A.  (2009).  Konsep  Uang  dalam  Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Al- Qanun , 12 (1), 78. Mufid,  M.  (2018). Ushul  Fiqih  Ekonomi  dan Keuangan  Kontemporer  dari  Teori  ke  Aplikasi (Kedua). Prenada Media.
Mulyanto,  F.  (2015).  Pemanfaatan  Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi
Bitcoin. Indonesian Journal on Networking and Security , 4 (4).
Nurhisam, L. (2017). Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. Ar-Raniry  International  Journal , 4 (1), 165–186.
Satoshi,  N.  (2016). a  peerto-  peer  electronic  cash system .  Retrieved  from  Www.Bitcoin.Org: Satoshi Nakamoto Satoshin @ Gmx.Com.Www.Bitcoin.Org.
Saujana,  P.  (2020).  Bitcoin  Habis  Ditambang?  Ini
Kelak yang Terjadi. Blockchainmedia.Id . https://blockchainmedia.id/bitcoin-habis- ditambang-ini-kelak-yang-terjadi/
Siswantoro,  D.,  Handika,  R.,  &  Mita,  A.  F.  (2020).
The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view. Heliyon . https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon. 2020.e03235 Tejosusilo, E. O. (2019). Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)?
Finansialku.
The  Law  Library  if  Congress.  (2018).  Regulation  of Cryptocurrency  Around  the  World. The  Law Library of Congress .
Wijaya,  D.  A.  (2018). Bitcoin  Mining  dan Cryptocurrency Lainnya . Jassacom. Zuhaly,  W.  (1998). Tafsir  al-Munir  fi  al-Aqidah  wa al-Syariah wa al-Manhaj . Dar al-Fikri.