Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN YANG MENDERITA KLEPTOMANIA
Andreas Septiadi Widagdo 1,*) , Muh Haryanto 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia 312020204@student.uksw.edu, m.haryanto@uksw.edu
askah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 15 Juni 2024

## Abstract
This research aims to analyze the judge's considerations regarding criminal acts of theft committed by kleptomania sufferers. This research also aims to examine the application of material criminal law by  judges  in  handing  down  decisions  and  sentences  against  perpetrators  of  theft  who  suffer  from kleptomania in Decision Number 32/Pid.B/2018/PN Kpg. This research uses a normative method with a statutory approach and a case approach. Primary and secondary legal materials are used as legal sources.  The  data  collection  technique  was  carried  out  by  collecting  data  from  various  literature sources relevant to the research. The legal issue in this research is the existence of legal uncertainty in the application of Article 44 of the Criminal Code relating to perpetrators of criminal acts of theft who  suffer  from  kleptomania,  as  in  the  case  of  Decision  No32/Pid.B/2018  /PN  Kpg  above,  it  was explained that the defendant Maudy Susana Tefnai had a habit of stealing (Kleptomania), for which the defendant Maudy had to undergo criminal probation for 1 year. This is contrary to the Reason for Forgiveness, which states that whoever commits an act that cannot be accounted for because his or her intellectual powers (zijner verstandelijke vermogens) are disabled in growth or impaired due to disease, is not punished. From the trial process in this case, the responsibility of criminals suffering from kleptomania can be analyzed based on monistic and dualistic currents.
Keywords: grounds for pardon, kleptomania, theft, mental disorder
* Alamat korespondensi: Universitas Kristen Satya Wacana 312020204@student.uksw.edu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Kleptomania  adalah  suatu  gangguan  mental  yang  membuat  penderitanya  sulit  menahan  diri untuk  mencuri  barang  atau  benda,  meskipun  seringkali  barang  yang  dicuri  tidak  memiliki  nilai ekonomis yang tinggi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu "klepto" yang berarti mencuri, dan "mania"  yang  berarti  kegilaan.  Jadi,  secara  harfiah,  kleptomania  adalah  kegilaan  untuk  mencuri (Dendy  Sugono,  2008).  Penderita  kleptomania  sering  kali  merasa  dorongan  atau  impuls  yang  kuat untuk  mencuri,  meskipun  mereka  menyadari  bahwa  tindakan  tersebut  salah  dan  berpotensi mendatangkan konsekuensi hukum (Dendy Sugono, 2008). James Drever mengamati bahwa penderita kleptomania  sering  kali  mencuri  barang-barang  yang  tidak  memiliki  nilai  signifikan,  tetapi  mereka merasa  lega  atau  merasa  mendapatkan  kepuasan  setelah  melakukan  tindakan  mencuri  tersebut. Dalam  konteks  hukum,  kleptomania  bisa  menjadi  faktor  yang  dipertimbangkan  dalam  menilai pertanggungjawaban  pidana  seseorang  yang  melakukan  tindakan  pencurian.  Meskipun  seseorang telah  mencuri  sesuatu,  jika  dapat  dibuktikan  bahwa  perbuatannya  terkait  dengan  gangguan  mental seperti  kleptomania,  maka  hal  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk  memohon  alasan  penghapus  pidana (James  Dever,  2010).  Namun,  perlu  diingat  bahwa  meskipun  ada  gangguan  mental  seperti kleptomania,  tindakan  mencuri  tetaplah  merupakan  pelanggaran  hukum.  Pasal  362  KUHP  secara tegas  mendefinisikan  pencurian  sebagai  pengambilan  barang  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, kleptomania dapat menjadi  pertimbangan,  tetapi  tidak  sepenuhnya  menghapuskan  tanggung  jawab  pidana  seseorang yang melakukan tindakan pencurian (Wahyuni, 2017).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  isu  hukum  terkait  dengan  kleptomania  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian,  dengan  menggunakan  Putusan  Nomor  32/Pid.B/2018/PN  Kpg sebagai  kasus  studi.  Pada  kasus  tersebut,  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pencurian dengan  dakwaan  tunggal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  363  ayat  1  ke-5  KUHP,  dengan  unsur- unsurnya yang meliputi:
1. Pelaku yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
2. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Untuk  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan,  atau  untuk  sampai  pada  barang  yang  diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
Pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk melakukan perawatan rutin  di  Poli  Jiwa  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Prof.  Dr.  W.  Z.  Johannes  Kupang  selama  masa percobaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa oleh dokter/psikiater Dickson Legoh, SpKJ, dari RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, ditemukan psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria  gangguan  kebiasaan  dan  jenis  kleptomania  menurut  PPDGJ  III.  Meskipun  terdakwa menyadari dan memahami perbuatannya, namun dia tidak mampu mengendalikan atau mengarahkan tindakannya. Dari penelitian ini, terlihat bahwa terdakwa mengidap kleptomania, suatu gangguan jiwa yang  menyebabkan  perilaku  impulsif  mencuri.  Hal  ini  menjadi  faktor  penting  dalam mempertimbangkan penerapan hukum terhadapnya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 KUHP yang  menyatakan  bahwa  orang  yang  melakukan  tindakan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan karena  gangguan  jiwa  tidak  dihukum.  Oleh  karena  itu,  perlunya  pertimbangan  hakim  dalam menentukan  putusan  terhadap  terdakwa  yang  mengidap  kleptomania.  Kleptomania  seringkali membuat  penderitanya  merasa  malu  setelah  melakukan  tindakan  mencuri,  namun  mereka  tidak merasa  marah  atau  memiliki  niat  untuk  membalas  dendam.  Tindakan  pidana  yang  paling  sering dilakukan oleh penderita kleptomania adalah pencurian.
Dalam  konteks  hukum  pidana  di  Indonesia,  unsur-unsur  pencurian  termasuk  kesengajaan dan  pengetahuan  akan  akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan.  Seseorang  dikatakan  melakukan pencurian  jika  dengan  sengaja  ia  mengambil  barang  yang  bukan  miliknya  dan  mengetahui  bahwa tindakannya tersebut melanggar hukum.
Dalam  hukum  pidana,  terdapat  konsep  alasan  penghapus  pidana,  yang  dapat  dibedakan  menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf:
a.  Alasan  pembenar  berarti  alasan  yang  menghapus  sifat  melawan  hukum  suatu  tindak  pidana. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dari sisi perbuatan yang dilakukan (objektif). Misalnya, dalam
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
keadaan  darurat  seseorang  mengambil  makanan  dari  toko  yang  terbakar  untuk  menyelamatkan dirinya dan orang lain.
b.  Alasan  pemaaf  adalah  alasan  yang  menghapus  kesalahan  dari  pelaku  suatu  tindak  pidana, meskipun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dari sisi  pelaku  (subjektif).  Contohnya,  jika  pelaku  tindak  pidana  tidak  waras  atau  mengalami gangguan  mental  sehingga  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  seperti kleptomania, seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.
Dalam kasus kleptomania, gangguan mental ini dapat menjadi dasar untuk menggunakan alasan pemaaf,  yaitu  bahwa  pelaku  tidak  memiliki  kesalahan  karena  kondisi  mentalnya  yang  terganggu (Saleh, n.d.).
Dalam hukum pidana, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika  terpenuhi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  rumusan  tindak  pidana.  Rumusan  tindak  pidana umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.
a. Unsur  subjektif  lebih  menitikberatkan  pada  keadaan  jiwa  pelaku  ( mens  rea ),  yang  mencakup niat,  kesalahan,  atau  keadaan  pikiran  pelaku  saat  melakukan  tindakan.  Ini  adalah  bagian  dari internalitas pelaku yang menjadi faktor dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana atau tidak.
b. Unsur  objektif  lebih  menitikberatkan  pada  perbuatan  lahiriah  ( actus  reus ),  yaitu  tindakan  fisik yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Ini  adalah  bagian  dari  eksternalitas  tindakan  yang  dapat  diamati secara nyata.
Dari kedua unsur tersebut, unsur subjektif, terutama unsur kesalahan ( culpa ), dianggap sebagai jantungnya hukum pidana. Asas yang fundamental dalam konteks kesalahan ini adalah " Green straft zonder schuld " (tidak ada hukuman tanpa kesalahan). Artinya, seseorang tidak boleh dipidana kecuali jika  ia  secara  sadar,  dengan  kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  melakukan  suatu perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Unsur  kesalahan  ini  mencerminkan  bahwa  seseorang  harus bertanggung  jawab  atas  tindakannya  secara  penuh,  baik  dari  segi  pengetahuan  bahwa  perbuatan  itu melanggar hukum maupun dari segi kemampuan untuk mengendalikan tindakan tersebut. Jadi, dalam konteks  tindak  pidana,  terutama  dalam  menentukan  apakah  seseorang  dapat  dipidana  atau  tidak, penting  untuk  memperhatikan  unsur  kesalahan  ( culpa )  sebagai  bagian  dari  unsur  subjektif  dari rumusan tindak pidana (Huda Chairul, n.d.).
Legal Issue dalam penelitian ini adalah adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 44 KUHP terkait dengan pelaku tindak pidana pencurian penderita kleptomania, sebagaimana pada kasus Putusan  No32/Pid.B/2018/PN  Kpg  diatas  sudah  dijelaskan  bahwa  terdakwa  Maudy  Susana  Tefnai mengalami  gangguan  kebiasaan  mencuri  (Kleptomania),  dimana  terdakwa  Maudy  harus  menjalani percobaan  pidana  selama  1  tahun.  Hal  ini  bertentangan  dengan  Alasan  Pemaaf,  yang  menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya ( zijner verstandelijke vermogens ) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif,  untuk  menganalisis,  mengidentifikasi, dan  memberikan  penjelasan  dalam  menerapkan  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan,  serta  bahan  hukum  sekunder,  seperti  literatur  hukum  dan  doktrin.  Penelitian  ini merupakan  upaya  untuk  mengevaluasi  apakah  hukum  yang  diterapkan  sesuai  untuk  menyelesaikan kasus atau masalah tertentu, serta untuk meneliti pertimbangan hakim terhadap orang yang menderita penyakit kleptomania. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu dengan mencari kasus kasus yang terkait dengan kleptomania dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan serta  saran  yang  relevan.  Dengan  cara  ini,  penelitian  ini  akan  membahas  apakah  kebijakan  hukum yang  ada  sudah  cukup  memperhatikan  kondisi  orang  yang  menderita  kleptomania,  serta bagaimanakan seharusnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penderita kleptomania dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggung Jawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana, atau dalam Bahasa Belanda disebut " toerekenbaarheid ", adalah  konsep  yang  penting  dalam  menentukan  apakah  seseorang  dapat  dibebaskan  atau dipidana  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Ini  juga  dikenal  sebagai Criminal Liability atau Criminal  Responsibility dalam  bahasa  Inggris.  Setiap  perbuatan  pidana  akan dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  pelakunya,  atau  orang  yang  melakukan perbuatan  pidana  tersebut.  Konsep  pertanggungjawaban  pidana  didasarkan  pada  ajaran hubungan  sebab-akibat  atau  Kausalitas,  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  harus bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Dalam  konteks  hukum  pidana,  pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum  dan  harus  diancam  dengan  pidana.  Untuk  menentukan  pertanggungjawaban  pidana seseorang,  beberapa  faktor  perlu  dipertimbangkan  (Prof.  Dr.  Andi  Sofyan,  S.H.  &  Dr.  Hj. Nur Azisa, S.H., 2020):
1.  Hubungan  sebab-akibat:  Ada  hubungan  antara  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang dan akibat dari perbuatan tersebut.
2.  Tidak  adanya  alasan  pembenar:  Tidak  ada  alasan  yang  dapat  membenarkan  perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dilakukan dalam keadaan darurat atau untuk kepentingan yang sah yang dapat membenarkan pelanggaran hukum.
3.  Penilaian  subjektif:  Penilaian  dilakukan  berdasarkan  keadaan  subjektif  pelaku,  termasuk kesadaran  dan  kemampuan  untuk  memahami  konsekuensi  dari  perbuatannya.  Ini mencakup  pertimbangan  tentang  apakah  pelaku  memiliki  kemampuan  mental  yang memadai pada saat melakukan tindakan tersebut.
Asas  "tiada  pidana  tanpa  kesalahan"  ( Nulla  poena  sine  culpa )  adalah  prinsip  yang mendasar dalam hukum pidana. Ini berarti bahwa seseorang tidak boleh dipidana kecuali jika ada kesalahan yang dapat diatribusikan kepadanya atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam  konteks  ini,  penting  untuk  dicatat  bahwa  jika  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dan terdapat kesalahan dari pelaku,  maka  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dimintakan.  Dalam  menentukan  apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, asas kepastian hukum ( lex certa ) menjadi hal yang sangat  penting.  Asas  kepastian  hukum  menjamin  bahwa  hukum  harus  jelas  dan  pasti, sehingga  seseorang  dapat  mengetahui  dengan  jelas  apa  yang  dilarang  dan  apa  yang diperbolehkan  menurut  hukum  (Prof.  Dr.  Andi  Sofyan,  S.H.  &  Dr.  Hj.  Nur  Azisa,  S.H., 2020).
Dalam  teori  Hukum  Pidana,  terdapat  dua  alasan  dasar  yang  dapat  menghapuskan  pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.
1. Alasan  Pembenar  ( Rechtsvaardigingsgrond ):  Alasan  pembenar  dilihat  dari  sisi  perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Alasan ini menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa alasan pembenar.
2. Alasan  Pemaaf  ( Schulduitsluitingsgrond ):  Alasan  pemaaf  dilihat  dari  sisi  pelaku  atau orangnya.  Alasan  ini  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  seseorang  atas  perbuatannya. Alasan pemaaf menghapus kesalahan dari pelaku sehingga ia tidak dapat dipidana. Beberapa contoh alasan pemaaf yang sering ditemui dalam KUHP adalah:
Dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, hukum pidana menjadi lebih adil karena mempertimbangkan  konteks  dan  kondisi  yang  mempengaruhi  perbuatan  seseorang.  Ini  juga membantu  memastikan  bahwa  hukuman  diberikan  hanya  kepada  mereka  yang  secara  benar bertanggung jawab atas perbuatannya (Remmelink, 2009). Antara pelaku dan suatu tindakan terdapat hubungan  kejiwaan  yang  kompleks.  Hubungan  ini  melibatkan  penggunaan  berbagai  bagian  tubuh, panca  indera,  dan  alat  lainnya  sehingga  suatu  tindakan  dapat  terwujud.  Hubungan  kejiwaan  ini meliputi kemampuan pelaku untuk menilai tindakannya, membuat keputusan tentang apa yang akan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilakukannya,  dan  menghindari  tindakan  yang  tidak  diinginkannya  (Prof.  Dr.  Andi  Sofyan,  S.H.  & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., 2020).
Menurut (Remmelink, 2009), untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana atas  perbuatan  yang  dilakukannya  karena  sakit  jiwa.  harus  ada  hubungan  kausal  yang  jelas  antara penyakit  tersebut  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku.  Ini  berarti  bahwa  jika  seseorang melakukan tindakan pidana karena gangguan penyakit jiwa, hubungan kausal antara penyakit tersebut dan  perbuatannya  harus  dibuktikan.  Dengan  kata  lain,  jika  pelaku  melakukan  perbuatan  pidana  dan mengklaim  bahwa  tindakannya  dipengaruhi  oleh  gangguan  penyakit  jiwa,  pengadilan  harus memastikan bahwa ada keterkaitan langsung antara penyakit jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Jika tidak ada bukti yang memadai untuk mendukung klaim ini, pelaku masih akan dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Memorie van Toelichting (MvT), dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan  kepada  pelaku  jika  tindakan  pidananya  dapat  diperhitungkan  oleh  pelaku  tersebut.  Ini berarti  bahwa  pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  jika  ia  memiliki  kebebasan untuk  memilih  melakukan  atau  tidak  melakukan  apa  yang  dilarang  atau  diwajibkan  oleh  Undang- Undang.
Selanjutnya  menurut  Simon,  kemampuan  bertanggungjawab  dapat  diartikan  sebagai  suatu keadaan  psykhis  sedemikian,  yang  membenarkan  adanya  penerapan  suatu  pemidanaan,  baik  dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila  :  a.  ia  mamu  untuk  mengetahui  atau  menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan hukum,  b.  ia  dapat  menentukan  kehendaknya  sesuai  dengan  kesadaran  tersebut.  (Dr.  M.  Haryanto, SH., M. Hum & Dr. Christina Maya Indah S., SH., M.Hum., 2018).

## Penerapan  Alasan  Penghapus  Pidana  Terhadap  Penderita      Kleptomania  (Studi  Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg)
Alasan  penghapus  pidana  adalah  ketentuan  yang  memungkinkan  hakim  untuk  tidak menjatuhkan  hukuman  atau  pidana  kepada  pelaku  yang  sebenarnya  telah  melakukan  suatu  tindak pidana. Ini memberikan hakim kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai keadaan khusus yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku, meskipun perbuatannya sesungguhnya melanggar undang-undang.  Keputusan  untuk  menerapkan  alasan  penghapus  pidana  ditentukan  oleh  hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Ini memungkinkan untuk memperhitungkan keadaan khusus pelaku dan menghindari penjatuhan hukuman yang tidak proporsional atau tidak adil (Dr. H. M. Hamdan, SH., 2012).
Dalam kasus Maudy Susana Tefnay alias Maudy, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Berikut adalah unsur-unsur dari dakwaan tersebut:
1. Barangsiapa: Ini merujuk pada siapa pun yang melakukan tindakan tersebut.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain: Terdakwa melakukan pengambilan barang yang bukan miliknya secara keseluruhan atau sebagian.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: Tindakan pengambilan barang tersebut dilakukan dengan niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa izin yang sah, yang bertentangan dengan hukum.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan  dengan  merusak,  memotong  atau  memanjat,  atau  dengan  memakai  anak  kunci  palsu, perintah  palsu  atau  pakaian  jabatan  palsu:  Untuk  melakukan  tindakan  pencurian,  terdakwa menggunakan cara atau alat tertentu untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang  diambil,  seperti  merusak,  memotong,  atau  memanjat,  atau  menggunakan  anak  kunci  palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
Dari unsur-unsur tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penuntut umum terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur  dalam  Pasal  363  ayat  (1)  ke-5  KUHP.  Setelah  melalui  proses  pembuktian  penuntut  umum berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  melalui  alat  bukti  dan  barang  bukti  telah mengajukan  tuntutan  pidana  yang  pada  intinya  menurut  penuntut  umum  semua  unsur-unsur  pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan oleh seorang/tim dokter kejiwaan/psikiatris dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa  dari  dokter/psikiater  bernama  dr.  Dickson  Legoh,  SpKJ,  Dokter  Pemerintah  pada  RSUD Prof.  Dr.  W.  Z.  Johannes  Kupang,  Nomor:  485/812.2/445/2017  tanggal  22  Maret  2018,  hasil pemeriksaan sebagai berikut: -Benar-benar yang bersangkutan rawat jalan di Poli Jiwa RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 19 Maret 2018 dan 22 Maret 2018.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara pada tanggal 19 Maret 2018 dan 22 Maret 2018 terhadap pasien, maka yang bersangkutan saat ini ditemukan Psikopatologi/gejala-gejala yang sesuai dengan  kriteria  gangguan  kebiasaan  dan  impuls  jenis  kleptomania  menurut  PPDGJ  III  (Pedoman Penggolongan  Diagnosis  Gangguan  Jiwa).  Bahwa  Terdakwa  sudah  melakukan  pencurian  berulang kali,  dan  barang-  barang  yang  diambil  kadang  berupa  bunga,  handbody  dan  lain-lain,  semua Terdakwa lakukan karena ada bisikan; Bahwa bisikan yang Terdakwa dapat itu tidak hanya berupa suruhan untuk mencuri kadang juga suruhan menikam orang dan menyuruh untuk membuka pakaian (telanjang);  Bahwa  Terdakwa  mengalami  hal  ini  sejak  tahun  2003;  Bahwa  suami  Terdakwa  sudah pernah membawa berobat ke psikiater (sambil menunjukan bukti pemeriksaan dokter).  Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter/psikiater bernama dr. Dickson Legoh, SpKJ, Dokter Pemerintah pada RSUD  Prof.  Dr.  W.  Z.  Johannes  Kupang,  Nomor:  485/812.2/445/2017  tanggal  22  Maret  2018, ditemukan  bahwa  terdakwa  memiliki  psikopatologi  atau  gejala-gejala  yang  sesuai  dengan  kriteria gangguan  kebiasaan,  dan  lebih  spesifik,  jenis  kleptomania  menurut  PPDGJ  III  (Pedoman Penggolongan  Diagnosis  Gangguan  Jiwa).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdakwa  mengalami gangguan  jiwa  yang  mengarah  pada  kecenderungan  mencuri,  namun  terdakwa  menyadari  dan memahami perbuatannya namun tidak sanggup mengendalikan atau mengarahkan tindakannya.
Dokter  merekomendasikan  agar  terdakwa  menjalani  pengobatan  teratur  untuk  mengatasi gangguan  jiwa  tersebut.  Selain  itu,  terdakwa  juga  menyatakan  penyesalan  atas  perbuatannya  dan berjanji  untuk  tidak  mengulangi  lagi  di  kemudian  hari.  Dengan  demikian,  berdasarkan  hasil pemeriksaan dokter dan penyesalan serta janji terdakwa, terlihat bahwa terdakwa mengalami kondisi yang memengaruhi kemampuannya untuk mengendalikan tindakannya, yang sejalan dengan diagnosis kleptomania.  Penyesalan  dan  janji  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  di  kemudian  hari  juga menunjukkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  terdakwa  atas  perbuatannya.  Semua  ini  perlu dipertimbangkan  oleh  pengadilan  dalam  menentukan  putusan,  terutama  terkait  dengan pertanggungjawaban  pidana  terhadap  terdakwa.  Hakim  harus  mempertimbangkan  kondisi  kesehatan mental terdakwa serta penyesalan dan niat baiknya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dalam memutuskan penjatuhan hukuman atau pidana.
Dari proses persidangan dalam perkara tersebut, maka bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak  pidana  penderita  kleptomania  jika  dikaitkan  dengan  Pasal  44  KUHP  dapat  dianalissi berdasarkan aliran monistis dan aliran dualistis, yaitu sebagai berikut:
Aliran monistis dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara unsur  tindak  pidana  yang  bersifat  subyektif  yang  terdiri  dari  kemampuan  bertanggungjawab  dan kesalahan,  dan  unsur  tindak  pidana  yang  bersifat  obyektif  yang  terdiri  dari  perbuatan  manusia, memenuhi  rumusan  undang  undang  dan  bersifat  melawan  hukum.  Ini  berarti  bahwa  jika  seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, baik itu karena tidak memiliki kesalahan atau karena  tindakannya  tidak  melanggar  hukum,  maka  dia  tidak  dapat  dipidana.  Dalam  pandangan monistis, semua unsur tindak pidana, baik yang bersifat subyektif maupun yang obyektif, merupakan bagian dari sifat perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka konsekuensinya sama, yaitu terdakwa harus dibebaskan ( vrijspraak ) (Ariman, 2008). Aliran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno,  unsur-unsur  perbuatan  pidana  terdiri  dari  unsur  lahiriah  (fakta)  oleh  perbuatan  adanya kelakuan  serta  akibat  yang  ditimbulkan  karenanya.  Selain  itu,  terdapat  hal  ikhwal  atau  keadaan tertentu  yang  menyertai  perbuatan,  yang  biasanya  disebut  sebagai  unsur  yang  memberatkan  pidana. Dengan  adanya  perbuatan  tertentu  dan  unsur-unsur  di  atas,  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan tersebut sudah tampak dan wajar. Oleh karena itu, unsur melawan hukum tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri, melainkan merupakan bagian dari unsur obyektif yang menyertai perbuatan. Jadi,  dalam  aliran  dualistis,  unsur  obyektif  dilihat  untuk  menilai  apakah  terdakwa  melakukan perbuatan  atau  tidak,  sedangkan  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  unsur  subyektif  yang terpisah dari unsur subyektif. Ini berarti bahwa seseorang bisa melakukan perbuatan yang memenuhi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum, tetapi jika tidak mampu bertanggung jawab atau  tidak  memiliki  kesalahan,  maka  ia  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Dengan kata  lain,  jika  salah  seseorang  memenuhi  unsur  obyektif,  maka  ia  telah  melakukan  tindak  pidana, walaupun mungkin pada diri orang tersebut tidak memenuhi unsur subyektif. Jadi perbedaan antara aliran monistis dan aliran dualistis  yaitu aliran monistis melihat adanya perbuatan pidana yang  harus memenuhi keseluruhan syarat yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif menjadi satu, yaitu: Perbuatan manusia  memenuhi  rumusan  undang-undang,  bersifat  melawan  hukum,  dilakukan  oleh  orang  yang mampu bertanggung jawab, dan  dilakukan dengan kesalahan yang disebut perbuatan, oleh karena itu orang yang tidak dapat bertanggung jawab tidak dapat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan aliran dualistis memisahkan unsur obyektif dengan unsur subyektif. unsur obyektif adalah perbuatan untuk menilai apakah penderita kleptomania dapat melakukan perbuatan atau tidak. Jika dilihat dari unsur obyektif,  maka  penderita  kleptomania  dapat  melakukan  tindak  pidana,  karena  ia  manusia, perbuatannya dapat memenuhi rumusan undang-undang dan dapat bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak  dapat  untuk  dipertanggungjawabakan  karena  tidak  menurut  Pasal  44  KUHP,  kesalahan dihapuskan  berdasarkan  alasan  pemaaf.  Dalam  Pedoman  Penggolongan  dan  Diagnosis  Gangguan Jiwa  (PPDGJ)  –  III,  kleptomania  termasuk  dalam  kelompok  gangguan  kebiasaan  dan  impuls.  Ini menunjukkan  bahwa  kleptomania  adalah  gangguan  mental  yang  membuat  individu  cenderung melakukan  tindakan  impulsif,  termasuk  kecenderungan  untuk  mencuri  barang  (Yelvi  Levani,  Aldo Dwi Prastya, 2019).

## IV.  KESIMPULAN
Dalam  kasus  Maudy  Susana  Tefnay  pada  Putusan  Nomor  32/Pid.B/2018/PN  Kpg,  terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
Jika dikaitkan dengan aliran monistis dan aliran dualistis, dalam kasus tersebut dimungkinkan untuk tidak dijatuhkan pidana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan alasan sebagai berikut:
Jika dikaitkan dengan aliran monistis, maka dalam kasus tersebut terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan alasan pembenar, karena Ketika terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari unsur  obyektif  maupun  unsur  subyektif,  maka  terdakwa  perbuatan  terdakwa  yang  didakwakan  oleh Penuntut  Umum  tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana.  Tetapi  jika  dikaitkan  dengan  aliran dualistis,  dalam  kasus  tersebut  terdakwa  tidak  dapat  dijatuhi  pidana  berdasarkan  alasan  pemaaf, karena  menurut  aliran  dualistis  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur  obyektif,  tetapi  tidak memenuhi unsur subyektif, yaitu karena adanya gangguan jiwa atau gangguan mental yang membuat terdakwa  cenderung  melakukan  tindakan  impulsif,  termasuk  kecenderungan  untuk  mencuri  barang, dan hal ini mengakibatkan kesalahan terdakwa dihapuskan.

## REFERENSI
Ariman,  M.  R.  (2008). Kejahatan  Tertentu  dalam  KUHP  (Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  Dalam Kodifikasi . Unsri. Dendy  Sugono.  (2008). Kamus  Bahasa  Indonesia (XVI,  Issue  september  2016).  PUSAT  BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
Dr.  H.  M.  Hamdan,  SH.,  M.  (2012). Alasan  Penghapus  Pidana  Teori  dan  studi  kasus .  PT  Refika Aditama.
Dr. M. Haryanto, SH., M.Hum. & Dr. Christina Maya Indah S., SH., M.Hum, Hukum Pidana, Griya Media, Salatiga, 2018.
Huda  Chairul.  (n.d.). Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (3rd ed.). Kencana,2008. James Dever. (2010). Kamus Psikologi (2nd ed.). Bina Aksara, 1998.
Prof.  Dr.  Andi  Sofyan,  S.H.,  M.  H.,  &  Dr.  Hj.  Nur  Azisa,  S.H.,  M.  H.  (2020).  Buku  Ajar  Hukum Pidana.  In  Kadarudin  (Ed.), Buku  Ajar  Hukum  Pidana .  Pustaka  Pena  Press. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0
Remmelink,  J.  (2009). Hukum  Pidana:  Komentar  atas  pasal-pasal  terpenting  dari  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia . PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Saleh, R. (n.d.). Pikiran-pikiran tentang pertanggungan jawab pidana . Ghalia Indonesia, 1982. Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In M Rizqi Azmi (Ed.), Perpustakaan Nasional . PT Nusantara Persada Utama, 2017.
https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia  by  Dr.
Fitri Wahyuni., S.H., M.H. %28z-lib.org%29.pdf
Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, S. N. R. (2019). KLEPTOMANIA: MANIFESTASI KLINIS DAN
PILIHAN TERAPI. Magna Medika , 6 (1), 31–37. https://doi.org/https://doi.org/10.26714/magnamed.6.1.2019.31-37