## KINERJA KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMP AL-KHAIRAAT KALUMPANG KOTA TERNATE

## Anwar Ismail
Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Khairun

## Abstract
The  purpose  are  (1)  to  know  the  school  committee  to  improve  the  quality  of education at SMP Al-Khairaat Kalumpang Ternate; ( 2 ) to know the work achievement of school  committee  to  improve  the  education  quality    at  SMP  Al-Khairaat  Kalumpang
Ternate.The approaches used in this research is a qualitative approach. Research  result  indicates  that  (  1  )  a  school  committee  at  SMP  Al-Khairaat Kalumpang  Ternate  has  formed  by  2012  in  accordance  with  the  decree  no.  325  /  B-III  / SMP.BP.  Alkh  /  11  /  2010  and  has  the  school  committee  structure,  namely;  chief; secretaries, and the treasury; ( 2 ) the school committee meeting periodically, that is four times  in  a  year.  Involved  in  the  talks  is  the  principal,  the  teacher,  student  parents,  Al- Khairaat foundation and the school committee. Things had been spoken in the meeting are; the school fee, standards graduation, the school programs plan ; ( 3 ) the school committee does  not  make  a  written  report  yet  orally.  This  is  a  form  of  violations  Kepmendiknas number 044 / u / 2002 about the school committee.( 4 ) the school committee ' s active, this could influence the development of education at SMP Al-Khairaat Kalumpang Tenate.It is a part breach Kepmendiknas number 044 / u / 2002 about the school committee.
The keywords:  performance, the quality, the school committee

## PENDAHULUAN
Peningkatan  mutu  pendidikan  pada  pendidikan  formal  dibutuhkan suatu  Komite  Sekolah  yang  akan  memberikan  sumbangsih  pemikiran  dan kontrol  terhadap  pelaksanaan  pendidikan.  Selain  itu  diperlukan  pula  suatu perencanaan pendidikan yang akurat dan sistimatis terhadap perkembangan pendidikan  melalui  kerjasama  dengan  tokoh  masyarakat,  melalui  suatu wadah formal yang disebut dengan komite sekolah.
Di  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia  nomor  044/u/2002  tentang  Dewan  Pendidikan  dan  Komite Sekolah  dijelaskan  bahwa  Komite  Sekolah  adalah  badan  mandiri  yang mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada  pendidikan  pra  sekolah,  jalur  pendidikan  sekolah  maupun  jalur
pendidikan  luar  sekolah.  Sedangkan  Nama  badan  disesuaikan  dengan kondisi  dan  kebutuhan  daerah  masing-  masing  satuan  pendidikan,  seperti Komite  Sekolah,  Komite  Pendidikan,  Komite  Pendidikan  Luar  Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.
Hubungan  atau  kerjasama  antara  sekolah  dan  masyarakat  perlu ditingkatkan, dengan tujuan untuk  mencapai tiga  hal: (1) sekolah  memiliki komunitas  peserta  didik  yang  berdomisili  tidak  terlalu  jauh  dari  lokasi sekolah,  sehingga  terjadi  proses  rayonisasi  berdasarkan  domisili.  Adanya rayonisasi  fungsional  akan  menciptakan  sinkronisasi  antara  kegiatan sekolah  dengan  kegiatan  kemasyarakatan,  (2)  rayonisasi  fungsional  akan muncul kaitan emosional antara masyarakat dengan sekolah, dan (3) kaitan emosional  dapat  menggugah  partisipasi  masyarakat  dalam  meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya dan pemberdayaan pada khususnya.
Di dalam  Pasal  188  (2)  PP  Nomor  17  Tahun  2010  tentang Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan,  peran  serta  masyarakat telah dirumuskan sebagai berikut. Masyarakat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna  hasil  pendidikan. Oleh  karena  itu,   masyarakat  mempunyai peran  dalam  bentuk  (a)  penyediaan  sumber  daya  pendidikan,  (b) penyelenggaraan  satuan pendidikan, (c) penggunaan  hasil  pendidikan, (d) pengawasan  penyelenggaraan  pendidikan,  (e)  pengawasan  pengelolaan pendidikan,  (f)  pemberian  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau  (g)  pemberian  bantuan  atau  fasilitas  kepada  satuan  pendidikan dan/atau  penyelenggara  satuan  pendidikan  dalam  menjalankan  fungsinya. Cukup  banyak  dan  beragam  kemungkinan  peran  yang  dapat  ditunaikan oleh masyarakat dalam urusan pendidikan.
Hasil  pengamatan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan komite  sekolah  di  SMP  Al-Khairaat  Kalumpang,  Kota  Ternate  berjalan dengan  baik,  namun  pengurus  dan  anggota  komite  sekolah  realatif  belum aktif dalam melaksanakan  tugas dan fungsinya, yakni masih kurang dalam memberikan  pertimbangan,  masukan  dan  rekomendasi,  mendukung, mengontrol  serta  masih  kurang  dalam  menjadi  mediator  antara  pemerintah dengan  masyarakat.  Masih  relatif  kurang  dalam  melaksanakan  fungsinya
yaitu  masih  rendah  dalam  mendorong  partisipasi  masyarakat  terhadap peningkatan  kinerja  sekolah,  masih  kurang  dalam  kerjasama  dan  evaluasi terhadap kinerja sekolah.
Apa itu Komite Sekolah?
Komite  Sekolah  merupakan  nama  baru  pengganti  Badan  Pembantu Penyelenggara  Pendidikan  (BP3).  Secara  substansi  kedua  istilah  tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam  mendukung dan mewujudkan mutu  pendidikan.  Komite  Sekolah  adalah  badan  mandiri  yang  mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  baik  pada pendidikan  pra  sekolah,  jalur  pendidikan  sekolah  maupun  jalur  pendidikan di luar sekolah (Kepemendiknas nomor: 044/U/2002).
Sedangkan badan yang seperti Bp3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah  yang  sudah  ada  dapat  memperluas  fungsi,  peran,  dan  keanggotaan sesuai  dengan  acuan  ini.  sedangkan  di  dalam  PP  no  17  tahun  2010 kedudukan  ini  tidak  berubah,  artinya  bahwa  Komite  Sekolah  tetap  sebagai lembaga  yang  mandiri  yang  dibentuk  guna  mewadahi  peran  serta masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan,  perbedaannya dalam  PP  no  17  tahun  2010  ini  disebutkan  bahwa  komite  sekolah  selain mandiri  juga  harus  profesional.  Artinya  Komite  sekolah  harus  benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsi, tidak hanya menjadi alat pelengkap di sekolah, atau bahkan hanya menjadi ”tukang stempel: atas kebijakan kepala sekolah.
Peran dan Fungsi Komite Sekolah
a. Peran Komite Sekolah
Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002, komite sekolah berperan:
1. Pemberi  pertimbangan  (advisory  agency)  dalam  penentuan  dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung  (supporting  agency),  baik  yang  berwujud  financial, pemikiran  maupun  tenaga  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di satuan pendidikan;
3. Pengontrol  (controlling  agency)  dalam  rangka  transparansi  dan akuntabilitas  penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan  di  satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.  Sedangkan  dalam  PP  nmor  17  tahun  2010  pada  pasal 205 fungsi pengawasan komite sekolah lebih dipertegas lagi.
Dalam pasal ini dijelaskan :
a. Komite  sekolah/madrasah  melaksanakan  pengawasan  terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;.
b. Hasil  pengawasan  oleh  komite  sekolah/madrasah  dilaporkan kepada  rapat  orang  tua/wali  peserta  didik  yang  diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

## b. Fungsi Komite Sekolah
Dalam  Kepmendiknas  nomor  044/U/2002  dijelaskan  bahwa  Komite Sekolah berfungsi:
1. Melakukan  kerjasama  dengan  masyarakat  (perorangan/  organisasi/ dunia  usaha/  dunia  industri)  dan  pemerintah  berkenaan  dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Menampung  dan  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
3. Memberikan  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada satuan  pendidikan  mengenai:  kebijakan  dan  program  pendidikan, Rencana  Anggaran  Pendidikan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS), kriteria  kinerja  satuan  pendidikan,  kriteria  tenaga  kependidikan, kriteria  fasilitas  pendidikan;  dan  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan pendidikan;
4. Mendorong  orangtua  dan masyarakat  berpartisipasi  dalam pendidikan  guna  mendukung  peningkatan  mutu  dan  pemerataan pendidikan;
5. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
6. Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Secara  prinsip  fungsi  ini  tidak  berbeda  dengan  PP  nomor  17  tahun
2010,  artinya  fungsi  yang  dijelaskan  dalam  PP  ini  masih  relevan dilaksanakan.  Hal  yang  berbeda  dari  PP  ini  adalah  tentang  keanggotaan komite sekolah. Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dijelaskan bahwa jumlah  anggota  komite  sekolah  sekurang-kurangnya  adalah  9  (sembilan) orang  dan  jumlahnya  adalah  gasal,  sedangkan  dalam  PP  nomor  17  tahun 2010  keanggotaan  komite  sekolah  ditetapkan  sebanyak  15  (lima  belas) orang.
Unsur-unsur  yang  dapat  menjadi  anggota  komite  sekolah  juga berubah,  Kepmendiknas  nomor  044/U/2002  menjelaskan  bahwa  anggota komite sekolah dapat berasal dari unsur orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat;  tokoh  pendidikan;  dunia  usaha/industri;  organisasi  profesi tenaga pendidikan; wakil alumni; wakil peserta didik. Sedangkan dalam PP nor 17 tahun 2010, keanggotaan komite. Sekolah terdiri dari orang tua/wali peserta  didik  paling  banyak  50%  (lima  puluh  persen);  tokoh  masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan pakar pendidikan yang relevan paling  banyak  30%  (tiga  puluh  persen)  dengan  demikian  yang  berubah adalah ditiadakannya anggota komite sekolah dari unsur alumni dan peserta didik.
Masa  keanggotaan  komite  sekolah  juga  mengalamai  perubahan. Dalam  Kepmendiknas  nomor  044/U/2002  setelah  pembentukan  pertama kali  oleh  sekolah,  maka  masa  keanggotaan  komite  sekolah  diatur  berdasar anggaran  dasar  (AD)  dan  anggaran  rumah  tangga  (ART)  komite  sekolah, sehingga  dimungkinkan  masa  jabatan  anggota  komite  sekolah  bisa  lebih dari tiga tahun. Dalam PP nomor 17 tahun 2010 pasal 197 ditegaskan bahwa keanggotaan  komite  sekolah  adalah  3  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali setelah satu kali masa jabatan.

## Tujuan Pembentukan Komite Sekolah
Tujuan dari pembentukan komite sekolah, yaitu:
1. Untuk  menyalurkan  dan  mewadahi  aspirasi  masyarakat  untuk melahirkan  suatu  kebijakan  operasional  serta  program  pendidikan dalam satuan pendidikan.
2. Untuk  meningkatkan  peran  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Untuk menciptakan
4. Kondisi  dan  suasana  yang  transparan,  demokratis  dan  akuntabilitas  di dalam pelayanan dan juga penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik dan bermutu.
Sementara fungsi dari komite sekolah itu sendiri yakni:
1. Bekerja  sama  dengan  semua  pihak  untuk  menyelenggarakan  mutu pendidikan yang berkualitas;
2. Untuk  mendorong  tumbuhnya  komitmen  dan  perhatian  masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas;
3. Untuk menganalisa maupun menampung ide, aspirasi maupun berbagai keperluan pendidikan yang akan diajukan masyarakat.
Adapun  beberapa  hal  yang  diuraikan  mengenai  peranan  komite sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah adalah:
1. Memperlancar  penyelenggaraan  suatu  kegiatan  belajar  mengajar  di dalam sekolah, baik itu sarana maupun prasarana pendidikan
2. Melakukan pembinaan perilaku dan sikap siswa
3. Membantu  siswa  yang  kurang  mampu  dengan  mencarikan  sumber pendanaan
4. Memberikan  suatu  penghargaan  terhadap  keberhasilan  pengelolaan sekolah
5. Melakukan  penilaian  sekolah  guna  pengembangan  dalam  pelaksanaan kurikulum
6. Melakukan pembahasan mengenai usulan RAPBS
7. Meminta  sekolah  supaya  mengadakan  suatu  rapat  untuk  keperluan tertentu  menurut  UU  RI  nomor  20  Tahun  2003  tentang  sistem Pendidikan  Nasional,  komite  sekolah/madrasah  adalah  lembaga mandiri  yang  beranggotakan  orang  tua/wali  peserta  didik,  komunitas sekolah,  serta  tokoh  masyarakat  yang  peduli  pendidikan.  Dapat disimpulkan bahwa komite sekolah terdiri atas unsur: orang tua siswa, wakil  tokoh  masyarakat  (bisa  ulama/rohaniwan,  budayawan,  pemuka adat,  pakar  atau  pemerhati  pendidikan,  wakil  organisasi  masyarakat,
wakil  dunia  usaha  dan  industri,  bahkan  kalau  perlu  juga  wakil  siswa, wakil guru – guru, dan kepala sekolah.
Tugas  utama  komite  sekolah  adalah  membantu  penyelenggaraan pendidikan  sekolah  dalam  kapasitasnya  sebagai  pemberi  pertimbangan, pendukung  program,  pengontrol,  bahkan  mediator.  Untuk  memajukan pendidikan  di  sekolah,  komite  sekolah  membantu  penyelenggaraan  proses belajar  mengajar,  manajemen  sekolah,  kelembagaan  sekolah,  sarana  dan prasarana  sekolah,  pembiayaan  pendidikan,  dan  mengkoordinasikan  peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah.
Peranan  komite  sekolah  sendiri  di  dalam  peningkatan  mutu pendidikan  tentunya  perlu  memperoleh  dukungan  dari  semua  komponen pendidikan  termasuk  kepala  sekolah  guru,  siswa,  wali  murid,  intitusi pendidikan maupun masyarakat dengan begitu perlu sebuah koordinasi dan kerjasama  yang  erat  antara  seluruh  komponen  pendidikan  tersebut  sampai usaha  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  yang  dilakukan  bisa  lebih efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  penelitian  terdiri  atas  tiga,  yaitu  (a)  data transkripsi  wawancara,  (b)  data  catatan  lapangan,  dan  (c)  data  dokumen. Data  transkripsi  wawancara  bersumber  dari  hasil  wawancara  dengan informan/subjek  penelitian  (komite  sekolah,  kepala  sekolah  dan  guru) berkaitan  dengan  keaktifan  kinerja  dan  peran  Komite  Sekolah  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  sekolah.  Data  catatan  lapangan bersumber  dari  hasil  pengamatan/observasi  di  lapangan  yang  menyangkut deskrispi keadaan, ruang peralatan, para pelaku dan juga aktivitas sosial yang sedang berlangsung dan yang berhubungan dengan kinerja Komite Sekolah.  Data  dokumen  bersumber  dari  tulisan  (laporan  kegiatan)  Komite Sekolah.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  amat  penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan
analisis  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  erat  kaitannya  dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dalam penelitian teknik maupun alat pengumpulan data yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan  masalah)  yang  valid  dan  reliabel.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  wawancara  dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode kualitatif (nonstatistik) yaitu analisis data deskriptif artinya dari data yang  diperoleh  melalui  penelitian  tentang  keaktifan  kinerja  Komite  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  sekolah  akan  dilaporkan  apa  adanya kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai  fakta  yang  ada.  Hal  ini  dilakukan  karena  penelitian  ini  tidak mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.
Menurut  Nasution  (1996)  analisis  data  yang  dianjurkan  ialah mengikuti  langkah-langkah  yang  masih  bersifat  umum,  yaitu  (1)  reduksi data,  (2)  penyajian  atau display data  dan  (3)  pengambilan  kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pembahasan  ini,  dibahas  berdasarkan  data  hasil  peneltian. Pembahasan  dimulai dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan komite sekolah.

## 1. Kepala Sekolah
Berdasarkan data yang diperoleh dengan cara mewawancarai kepala sekolah  SMP  Alhairaat  Kalumpang  Ternate.  Kepala  sekolah  mengatakan bahwa struktur Komite Sekolah SMP Al-Khairaat telah dibentuk pada tahun 2012  berdasarkan  Surat  Keputusan  No:  325/B-III/SMP.BP.  Alkh/11/2012. Struktur  komite  sekolah  yaitu;  ketua,  sekretaris,  bendahara  dan  anggota  (6 orang).  Anggota  Komite  Sekolah  dibagi  dalam  enam  (6)  bidang  dan memiliki  tanggungjawab  masing.  Bidang-bidang  itu  adalah;  bidang pemerhati  pendidikan,  bidang  pengendali  sumber  dana,  bidang  pengendali mutu  pendidikan,  bidang  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  dan  bidang kerohanian.  Komite  Sekolah  melakukan  pertemuan  secara  berkalah,  yaitu
empat  (4)  kali  bersama  dengan  dewan  guru,  pihak  yayasan  dan  orang  tua siswa.  Pertemuan  itu  membahas  tentang  hasil  belajar  siswa  dan  hal-hal lainya.  Komite  Sekolah  juga  terlibat  dalam  pembahasan  program  sekolah bersama-sama  dengan  sekolah,  yayasan  dan  orang  tua  siswa.  Di  dalam pekerjaannya, komite sekolah tidak memberikan laporan secara berkala dan tidak  terlalu  aktif  dalam  setiap  kegiatan  sekolah.  Pihak  sekolah  akan berencana  melakukan  evaluasi  kinerja  komite  sekolah  secara  menyeluruh bersama-sama  dengan  yayasan  dan  orang  tua  siswa  secepatnya.  Akhirnya dapat  disimupulkan  bahwa  komite  sekolah  SMP  Al-Khairaat  Kota  Ternate secara  struktural  memang  ada  tetapi  tidak  terlalu  aktif  dalam  kegiatan sekolah baik fisik maupun non fisik.
Maka  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  Komite Sekolah  SMP  Al-Khairaat  Kalumpang  Ternate  belum  terlalu  aktif  bekerja untuk  peningkatan  kualitas  di  sekolah.  Ini  dibuktikan  dengan  apa  yang disampaikan oleh kepala sekolah di atas.

## 2. Guru
Di  dalam  data  hasil  wawancara  dengan  tiga  guru  SMP  Al-Khairaat yang  mewakili  setiap  kelas,  yaitu  kelas  1,  2  dan  3  tentang  kinerja  Komite Sekolah  untuk  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Mereka  mengatakan informasi  atau  data  yang  hampir  sama  antara  satu  dengan  yang  lain.  Di mana mereka mengatakan bahwa komite sekolah telah terbentuk. Ada guru yang  mengatakan  bahwa komite sekolah aktif dalam kegiatan sekolah  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  tetapi  belum  terlalu  maksimal  bentuk partisipasinya.  Maka  dari  itu,  dia  menyarankan  bahwa  dalam  hal  kinerja, komite sekolah harus lebih ditingkatkan lagi kinerjannya di masa yang akan datang,  misalnya  keterlibatan  komite  sekolah  dalam  penyusunan  program bersama  sekolah,  orangtua  siswa  dan  yayasan  sehingga  peningkatan  mutu pendidikan  di  sekolah  semakin  maju  di  masa  yang  akan  datang.  Ada  juga guru yang menyatakan bahwa di dalam perencanaan program sekolah, saya tidak  tahu  keterlibatan  pihak  komite  sekolah.  Dia  tidak  melihat  laporan secara  tertulis  dari  komite  sekolah  secara  berkala.  Secara  keseluruhan  dia menyampaikan  bahwa  peran  komite  sekolah    belum  aktif  dalam pengembangan  sekolah.  Oleh  karena  itu,  dia  menyarankan  kepada  pihak
sekolah  dan  yayasan  untuk  mengevaluasi  kinerja  komite  sekolah kedepannya. Sehingga komite sekolah  lebih aktif  dalam  membuat program dan  kegiatan  yang  dapat  mengembangkan  kualitas  pendidikan  di  SMP  Al- Khairaat.  Hal  ini  juga  dikatakan  oleh  guru  yang  lain  mengatakan  bahwa dalam  pelaksanaan  tugas  sebagai  komite  sekolah,  mereka  menjadi  aktif tetapi  belum  maksimal,  perlu  ditingkatkan  lagi  ke  depannya.  Harapannya adalah  peran  komite  sekolah  di  sekolah  lebih  ditingkatkan  lagi  kinerjanya seperti  membuat  laporan  tertulis  secara  berkala;  bulanan  atau  mingguan. Sehingga  bisa  membantu  sekolah  meningkatkan  kualitasnya  di  masa  yang akan datang.
Dengan demikian secara formal komite sekolah telah ada di sekolah, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai komite sekolah belum terlalu  maksimal.  Jika  hal  ini  terjadi  maka  akan  dapat  menghambat perkembangan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah.

## 3. Orang Tua Siswa
Wawancara  tentang  hal  yang  sama  juga  dilakukan  pada  tiga  orang tua siswa yang mewakili keterwakilan kelas 1, 2 dan 3. Mereka memberikan informasi tentang kinerja komite sekolah di SMP Al-Khairaat.
Dari  ketiga  guru  yang  telah  diwawancarai  telah  memberikan informasi  yang  hampir  sama.  Mereka  mengatakan  bahwa  komite  sekolah telah  terbentuk  sejak  lama.  Komite  mengadakan  pertemuan  empat  kali dalam setahun, dalam pertemuan itu diikuti oleh pihak sekolah, yayasan dan kami sebagai orang tua siswa. Hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah menyangkut dengan uang SPP, uang komite, dan kegiatan sekolah lainnya. Tetapi  dalam  pelaksanaan  tugas  sebagai  komite  sekolah,  mereka  belum terlalu  aktif  dalam  pengembagan  sekolah  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Mereka  (orang  tua  siswa)  menyarankan  akan  kedepannya komite  sekolah  lebih  aktif  lagi  dalam  kegiatan  sekolah  sehingga  sekolah dapat lebih maju.

## 4. Komite Sekolah
Sesuai dengan hasil wawancara dengan tiga komite sekolah di SMP Al-Khairaat  Kalumapang  Ternate.  Mereka  memberikan  informasi  bahwa komite sekolah telah dibentuk dan memiliki struktrur yang jelas. Struktur itu
terdiri  ketua,  sekretaris,  bendahara  dan  anggota.  Selama  ini,  kami    telah melakukan  tugas  bersama  dengan  pihak  sekolah.  Melakukan  pertemuan secara berkala yaitu 4 kali dalam setahun dan membahas tentang penentuan uang  SPP,  partisipasi  bimbingan  belajar  bagi  kelas  IX,  sosialisasi  standar kelulusan  dan  pemabahasan  penyusunan  RKAS.  Mereka  melakukan kegiatan  seperti  disebutkan  di  atas,  namun  mereka  tidak  memberikan laporan secara tertulis,  hanya  memberikan  laporan secara ke pihak sekolah dan yayasan.
Berdasarkan  Kepmendiknas  nomor  044/U/2002  dijelaskan  bahwa Komite Sekolah berfungsi:
1. Melakukan  kerjasama  dengan  masyarakat  (perorangan/organisasi/ dunia  usaha/dunia  industri)  dan  pemerintah  berkenaan  dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Menampung  dan  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
3. Memberikan  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada satuan  pendidikan  mengenai:  kebijakan  dan  program  pendidikan, Rencana  Anggaran  Pendidikan  dan  Belanja  Sekolah  (RAPBS), kriteria  kinerja  satuan  pendidikan,  kriteria  tenaga  kependidikan, kriteria  fasilitas  pendidikan;  dan  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan pendidikan;
4. Mendorong  orangtua  dan masyarakat  berpartisipasi  dalam pendidikan  guna  mendukung  peningkatan  mutu  dan  pemerataan pendidikan;
5. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
6. Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Dari  pembahasan  yang  telah  dibahas  di  atas  menunjukkan  bahwa
Komite  Sekolah  tidak  menggunakan  fungsi-fungsinya  sebagai  Komite Sekolah.  Sehingga  tugas  dan  perannya  sebagai  Komite  Sekolah  SMP  Al- Khairaat Kalumpang Ternate tidak berjalan secara maksimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pada data hasil dan pembahasan di atas yang berkaitan dengan  keatifan  kinerja  komite  sekolah  SMP  Al-Khairaat  Kalumpang Ternate, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Komite  Sekolah  SMP  Al  Khairat  Kalumpang  Ternate  telah  terbentuk pada  tahun  2012  berdasarkan  surat  keputasan  Surat  Keputusan  No: 325/B-III/SMP.BP.  Alkh/11/2012  dan  telah  memiliki  struktur  komite sekolah, yaitu; ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
2. Komite  sekolah  mengadakan  pertemuan  secara  berkala,  yaitu  empat kali  dalam  setahun.  Yang  terlibat  dalam  pertemuan  itu  adalah  kepala sekolah, dewan guru, orang tua siswa, komite sekolah dan yayasan Al- Khairaat.  Hal-hal  yang  dicarakan  dalam  pertemuan  tersebut  adalah; penentuan  uang  SPP,  sosialisasi  standar  kelulusan,  penyusunan program RKAS.
3. Komite  sekolah  tidak  membuat  laporan  secara  tertulis  tetapi  secara lisan. Ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tentang fungsi Komite Sekolah.
4. Kinerja  Komite  Sekolah  belum  terlalu  aktif,  hal  ini  dapat mempengaruhi  perkemabangan  kualitas  perkembangan  pendidikan  di SMP  Al-Khairaat  Kalumpang  Tenate.  Ini  juga  merupakan  bagian  dari pelanggaran  Kepmendiknas  nomor 044/U/2002 tentang  fungsi  Komite
Sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek .
Edisi Revisi IV. Rineke Cipta.
Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. 1998. Qualitative Research for Education. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
Moleong, Lexy J.  2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Nasution, S. 1996. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito.
Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

## Sekolah
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.