## DDC: 306

## KEBANGKITAN TRADISI DI YOGYAKARTA

## THE REVIVAL OF TRADITION IN YOGYAKARTA

## Fadel Basrianto
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Email: fadel.basrianto@mail.ugm.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan ini adalah sebuah deskripsi dan analisis tentang gerakan kebangkitan tradisi di Yogyakarta pasca runtuhnya Orde Baru. Kebangkitan tradisi tersebut didorong oleh keinginan kelompok konservatif di Yogyakarta untuk menegakkan kembali hegemoni kultural Jawa di Yogyakarta. Kebangkitan tradisi di Yogyakarta memiliki corak yang berbeda dengan kebangkitan adat di daerah luar Jawa. Di Yogyakarta kebangkitan adat ditandai dengan keberadaan milisi tradisi yang bertugas untuk menundukkan para pendatang yang tidak mau tunduk dengan adat istiadat setempat dengan cara  penundukan terhadap para pendatang dilakukan mulai dari cara yang halus hingga dengan cara yang kasar. Tulisan ini merupakan sari dari kajian lapangan dan analisis kepustakaan dan media.
Kata Kunci: kebangkitan tradisi; Paksi Katon dan Daerah Istimewa Yogyakarta

## ABSTRACT
This writing is based on a descriptiion and analysis on the movement of traditional revival in Yogyakarta in the post-New Order period. The revival of the tradition was driven by the conservative group’s desire in Yogyakarta to reestablish Javanese cultural hegemony in Yogyakarta. This revival movement has a different style from the revival of adat in the out of Java. In Yogyakarta, the revival of adat is marked by the existence of some traditional militias tasked with subjugating the immigrants who not obey the Javanese customs. They conduct their mission toward immigrants from the subtle to the rough. This paper is the essence of field study and literature analysis and media.
Keywords: traditional revival, Paksi Katon and Yogyakarta special region

## PENDAHULUAN
Konsep adat adat diartikan sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan tata tertib dan konsensus. Namun, pada era reformasi istilah adat kemudian dengan sangat mudah diasosiasikan dengan tindakan protes, kebangkitan, aktivisme, dan konflik antar etnis yang tidak jarang berujung pada kekerasan komunal. Sejak turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 berbagai komunitas dan kelompok etnis di se-antero Indonesia secara terang- terangan, menuntut haknya untuk melaksanakan unsur-unsur adat atau hukum adatnya dalam wilayah mereka. Atas nama adat, masyarakat Dayak di Kalimantan Barat yang begitu lama terpinggirkan selama Orde Baru telah berhasil memberdayakan diri yang berujung pada kekerasan masal terhadap kaum pendatang di propinsi tersebut. Atas nama adat, para petani gurem menuntut renegosiasi batas taman nasional
di Sulawesi dan Flores (Davidson, dkk., 2010, 1). Atas nama adat, Suku Iban meminta jatah konsesi hutan di kawasan perbatasan Kalimantan-Sarawak sebagai bentuk pemanfaatan hak ulayat yang mereka miliki (Eilienberg, 2009). Atas nama adat, pemekaran kabupaten/kota dilakukan untuk menjaga keharmonisan serta mencegah konflik sosial terjadi (van Klinken; Schulte Nordholt , 2007).
Dilevel elit lokal, para sultan yang mewarisi kekuasaan secara turun-temurun dari para leluhurnya berusaha untuk merevitalisasi keraton beserta kekuasaannya kembali (van Klinken, 2010: 165-186). Para sultan memiliki keinginan untuk menjadi penguasa di kawasan bekas kerajaannya tersebut. Sekalipun terbukti bahwa hampir semuanya gagal untuk mewujudkan ambisi mereka itu. Akan tetapi, dalam beberapa praktik tertentu, mereka berhasil berkuasa atas wilayahnya yang saat ini menjadi kabupaten/
kota secara formal lewat mekanisme pemilu. Di Sulawesi misalnya, para karaeng berhasil menjadi bupati/walikota di kabupaten mereka masing-masing (Santoso; Tirta, 2003, 139-160).
Dari pengantar singkat di atas, ada dua pernyataan yang hendak dikedepankan oleh tulisan ini. Pertama, reformasi politik tahun 1998, dimaknai oleh komunitas adat sebagai turning point untuk menegakkan kembali eksistensi mereka ditengah-tengah negara. Kebangkitan adat yang dimaksud disini ialah aktivisme komunitas adat yang menginginkan kembalinya kekuasaan beserta hak yang dimilikinya. Demokratisasi dan desentralisasi sebagai agenda kunci reformasi di republik ini, membuka kesempatan bagi komunitas adat untuk tampil ke permukaan. Kedua, kebangkitan adat banyak terjadi di daerah luar Jawa. Hal tersebut tercermin dari banyaknya ilmuwan sosial yang hendak meneliti tentang kebangkitan adat di Indonesia, kota yang mereka rujuk mayoritas berada di luar Pulau Jawa (Davidson, dkk., 2010).
Buku yang berjudul “Adat dalam Politik Indonesia” yang disunting oleh Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga merupakan bukti kongkrit sebagai penjelas bahwa kebangkitan adat pasca Orde Baru berada di kota-kota yang jauh dari Pulau Jawa. Dari 14 bagian yang ditulis oleh para ahli dari latar belakang keilmuan yang beragam, sedikit penulis yang menunjukkan adanya kebangkitan adat di Jawa, khususnya di Yogyakarta sebagai jantung nilai tradisi Jawa. Hanya secara sekilas, Klinken menjadikan Kasultanan Yogyakarta sebagai contoh keberhasilan bertahannya Sultan sebagai penguasa di DIY yang hingga sampai saat ini keberhasilan tersebut tidak mampu diduplikasi oleh kesultanan yang lain (van Klinken, 2010). Oleh karena itu penting untuk mengetahui dinamika adat di Yogyakarta pasca Orde Baru, dengan mengajukan dua pertanyaan, yaitu bagaimana masyarakat konservatif Yogyakarta dalam memaknai reformasi? dan  apakah sama atau berbeda sama sekali dengan kelompok adat di daerah lainnya?
Tulisan ini berpendapat bahwa pasca berlangsungnya reformasi, terjadi kebangkitan adat di Yogyakarta yang sama sekali berbeda dengan kebangkitan adat yang ada di daerah- daerah lainnya. Tulisan ini tidak akan fokus mengenai keberhasilan Sultan Yogyakarta dalam mengkonservasi kesultanannya  hingga dapat
eksis sampai sekarang,  karena hal tersebut sudah banyak dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya.
Tulisan ini fokus untuk mengangkat kelompok masyarakat konservatif dalam memperjuangkan kebangkitan tradisinya,  mengingat peran dalam mengkonservasi tradisi selama ini selalu digerakkan oleh Sultan. Baru setelah struktur kesempatan politik lebih terbuka pasca demokratisasi dan desentralisasi diberlakukan mereka baru menampakkan diri ke permukaan. Tulisan ini akan mengambil kasus Paksi Katon, sebuah organisasi yang berhasil memobilisasi warga Yogyakarta untuk menegakkan kembali hegemoni budaya Jawa di tanah Yogyakarta dengan menghadirkan diri ke publik sebagai sekelompok milisi yang menjaga tradisi.
Tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama akan menggambarkan setting yang mendorong kebangkitan adat terjadi di Yogyakarta. Bagian kedua akan menggambarkan kiprah dan strategi Paksi Katon untuk mewujudkan kembali hegemoni kultural tersebut. Bagian terakhir akan menutup tulisan ini dengan memberikan kesimpulan. Tulisan ini merupakan sari dari kajian lapangan dan analisis isi terhadap media dan kepustakaan. Keterbatasan dari tulisan ini adalah fokus pada persepsi dan aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat di Yogyakarta dan belum menampilkan persepsi dari kalangan masyarakat Indonesia Timur yang ada di Yogyakarta.

## MENGAPA BANGKIT?
Penting untuk dinyatakan kembali bahwa pengertian adat dalam tulisan ini memiliki makna yang sama dengan tradisi, oleh sebab itu istilah adat dan tradisi akan dipakai secara bergantian. Dalam bagian ini akan menjelaskan tiga faktor kunci yang mendorong kebangkitan tradisi di Yogyakarta.
Pertama , runtuhnya Orde Baru sekaligus dimulainya reformasi menjadikan nilai tradisi Jawa tidak menjadi sebuah nilai yang dominan lagi di negeri ini. Lengsernya Soeharto merupakan simbol dari berakhirnya hegemoni nilai Jawa dalam mengelola Indonesia yang berwatak otoritarian selama 32 tahun. Soeharto memimpin negara ini dengan cara khas Jawa, yaitu nilai-nilai tradisi Jawa betul-betul diresapi oleh Soeharto dalam memimpin republik ini dan Soeharto mengimajinasikan dirinya sebagai seorang raja Jawa yang sedang memimpin kerajaannya.
Kekhasan Soeharto dalam mengelola negara ini dengan cara Jawa berhasil didokumentasikan oleh para Indonesianis dengan berbagai istilah, seperti Neo-Patrimonial State, dan lain-lain yang menunjukkan kuatnya karakter Jawa dalam kepemimpinan Soeharto (Brown, 1994). Salah satu corak kepemimpinan ala Jawa yang dipraktikkan oleh Soeharto ialah kuatnya nuansa paternalistik dalam mengoperasikan kekuasaannya. Dimana karakter paternalistik ini ia pinjam dari konsep kekuasaan Jawa. Bahwa kekuasaan itu sifatnya konkret dan berasal dari sumber yang sama (Anderson, 2007, 7). Sehingga ketika ia berkuasa, semua orang dituntut untuk tunduk kepadanya dan tidak ada orang lain yang memiliki kekuasaan yang sekuat dia. Dalam konsepsi Jawa, tidak adanya aktor atau lembaga yang memiliki kekuasaan sekuat Soeharto disimplifikasikan dalam istilah ‘tidak ada matahari kembar’.
Digunakannya nilai tradisi Jawa dalam memimpin Indonesia oleh Soeharto merupakan konsepsi digunakannya adat sebagai sebuah ideologi politik, sekalipun memang agak samar. Tetapi kelihatannya memikat seluruh bangsa yang mengidentifikasi adat dengan otentisitas, komunitas, ketertiban, dan keadilan (Davidson, dkk, 2010, 25). Sekalipun Pancasila merupakan warisan peninggalan dari rezim yang digulingkannya, Soeharto bahkan semakin menghidupkan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Namun, Soeharto menghidupkan kembali Pancasila tidak merujuk pada orisinalitas gagasan Soekarno. Melainkan -- merujuk pada gagasan Soepomo -- tentang ‘sebuah masyarakat yang bermartabat, hierarkis, dan harmonis’ yang paling sesuai dibungkus dalam istilah kekeluargaan (Bourchier, 2010, 134). Soepomo sebagai alumnus Leiden School yang terkenal akan advokasi hukum adat masyarakat Hindia Belanda kala itu, tahu persis bahwa adat dapat disesuaikan dengan ideologi kaum nasionalis. Menariknya adat Jawa-lah yang dipilih oleh Soepomo untuk diintegrasikan dengan ideologi nasionalis (Davidson, dkk., 2010, 27).  Amalgamasi adat dan ideologi nasionalis Orde Baru tersebut termanifestasikan dalam praktik kepemimpinan Soeharto yang berkarakter patron-klien.
Di bawah payung ideologi kekeluargaan yang bernuansa nilai tradisi Jawa tersebut, Soeharto melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah  menegaskan
hubungan antara pusat dan daerah bersifat sentralistik dan hierarkis. Akibatnya daerah- daerah yang sebelumnya memiliki entitas politik lokal yang khas kemudian diseragamkan oleh Soeharto, dan penyeragaman itu berpijak pada tata pemerintahan yang ada di Jawa. Praktis, setelah ditetapkannya undang-undang ini, adat di berbagai daerah mendadak tereksklusi dan terkena gelombang Jawanisasi yang dihempaskan oleh Soeharto. Agar komunitas adat tersebut tetap tunduk terhadap apa yang dikehendaki oleh Soeharto, tidak segan-segan rezim otoriter itu menggunakan kekuatan represifnya.
Namun, ketika rezim Orde Baru runtuh, nilai tradisi Jawa tidak lagi menjadi nilai yang menghegemoni kehidupan politik di Indonesia. Komunitas adat dan etnis dari setiap daerah bangkit dan turut mewarnai rajutan kebangsaan Indoensia. Demokratisasi dan desentralisasi sebagai agenda kunci reformasi politik di negeri ini telah membuka struktur kesempatan politik bagi kelompok adat. Kebangkitan adat tersebut tidak hanya terikat pada ikatan wilayah saja, tetapi lebih jauh melampaui ikatan kedaerahan. Seperti kebangkitan kelompok anak muda Papua yang ada di Yogyakarta. Semenjak lengsernya Orde Baru, mereka terus-menerus menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Papua.
Keberanian anak muda Papua di Yogyakarta untuk memilih tidak “tunduk” dengan nilai lokal yang ada mendapat perlindungan dari diskursus HAM yang kian melejit seiring demokratisasi. Sedangkan, negara sebagai lembaga politik yang diandalkan oleh kelompok konservatif Yogyakarta untuk mendisiplinkan nilai-nilai asing tersebut, mengalami pemangkasan peran. Jelasnya, demokratisasi dan desentralisasi telah membuka kesempatan kepada kelompok adat yang selama ini menerima tekanan dari Orde Baru untuk tampil ke permukaan, juga disaat yang bersamaan menantang kelompok konservatif lokal yang sebelum reformasi berlangsung menikmati status quo yang disediakan oleh Orde Baru. Faktor kedua, yang mendorong kelompok konservatif tradisi di Yogyakarta muncul ke permukaan dengan maksud mendisiplinkan nilai- nilai asing yang tidak mau tunduk juga didorong oleh keadaan pola kehidupan masyarakat yang telah berubah. Perubahan relasi antar masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini ialah dari masyarakat yang berwatak komunal berubah menjadi semakin individual. Dari yang
awalnya menjunjung tinggi kerelawanan, berubah menjadi masyarakat yang berwatak materialistik. Perubahan watak masyarakat tersebut tidak lepas dari pembalikan tatanan politik kearah yang lebih demokratik dengan nafas liberal. Sehingga kebebasan individu menjadi agenda kunci yang harus terus-menerus diadvokasikan. Perubahan watak masyarakat ini turut meresahkan kelompok masyarakat konservatif yang didominasi oleh orang-orang tua. Kelompok konservatif Yogyakata resah terhadap kondisi masyarakat yang sudah tidak lagi menghormati keberadaan orang tua. Jawa yang memiliki keketatan hierarki bahasa semakin kesini semakin pudar. Sehingga ada kepentingan kelompok konservatif untuk membangkitkan tradisi mereka kembali.
Faktor ketiga ialah tingginya migrasi nilai dari daerah lain ke Yogyakarta yang terkanalisasi dalam blok-blok eksklusif. Sebetulnya Yogya bukanlah kota perdagangan strategis yang cukup menjadi alasan untuk menjadi kota rujukan migrasi oleh para pedagang dari daerah lain. Migrasi besar-besaran ke Yogyakarta baru dimulai pasca meletusnya Agresi Belanda I tahun 1947 yang menyebabkan Ibukota Negara harus dipindahkan ke Yogyakarta. Semenjak kedatangan para tokoh nasional tersebut, nilai yang ada di Yogyakarta dapat dikatakan tidak lagi tunggal. Pluralitas nilai yang ada di Yogya tersebut terus tumbuh ketika Universitas Gajah Mada (UGM)  didirikan pada tahun 1949. Para anak muda dari berbagai daerah datang ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya.
Pluralitas nilai yang ada di Yogyakarta pada awal-awal UGM berdiri masih “tertangani” oleh nilai lokal melalui skema hunian mahasiswa. Ketika UGM masih berada di kawasan Siti Hinggil-Keraton Yogyakarta, para mahasiswa dari luar Yogyakarta tinggal di rumah-rumah penduduk sekitar. Para mahasiswa tinggal bersama induk semang masing-masing. Sehingga relasi antara mahasiswa dengan induk semang seperti anak dan orang tua. Hunian yang di dalamnya terdapat induk semang dan mahasiswa tersebut menjadi arena “penundukan” adat dari daerah lain oleh adat setempat untuk “menjadi Jawa”.
Namun, proses penundukan melalui skema induk semang tersebut makin lama makin pudar seiring perpindahan Kampus UGM dari Siti Hinggil ke daerah Bulaksumur. Hunian mahasiswa di kawasan Bulaksumur sudah mulai dikelola secara profesional. Disaat yang bersamaan,
kualifikasi untuk menjadi mahasiswa UGM juga semakin ketat. Akibatnya mahasiswa dari luar Jawa yang sulit untuk mengakses pendidikan di UGM mengalihkan tujuannya ke kampus-kampus swasta yang ada di Yogyakarta. Implikasinya terjadi proses kanalisasi nilai asing dalam lembaga pendidikan dan hunian mahasiswa. Eksklusivitas nilai-nilai asing tersebut terjadi pada mahasiswa dari wilayah Indonesia Timur yang saat ini keberadaan mereka di Yogyakarta meresahkan kelompok konservatif tradisi di Yogyakarta.
Eksklusivitas mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia Timur termanifestasikan dalam dua bentuk. Pertama, mahasiswa yang berasal dari Indonesia Timur lebih nyaman tinggal bersama kerabat mereka yang berasal dari wilayah yang sama. Motivasi untuk mengeksklusifkan diri semakin mendapat angin segar atas keberadaan asrama mahasiswa daerah yang semakin banyak. Jika provinsi-provinsi lainnya mendirikan asrama daerah berbasis wilayah administrasi provinsi, sedangkan asrama mahasiswa Papua didirikan berbasis kabupaten/kota. Eksklusivitas hunian mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia Timur itu menghambat proses penundukan budaya oleh nilai lokal dan semakin meningkatkan kepercayaan diri pendatang untuk tetap menerapkan adat dari asal daerah mereka di Yogyakarta. Kedua, enclave etnisitas tersebut tidak hanya berlaku pada perumahan tetapi juga institusi pendidikan. Mereka lebih suka melanjutkan perkuliahan pada kampus yang sudah banyak teman-teman se-etnisnya. Mahasiswa dari Indonesia Timur tersebut banyak melanjutkan studi di UPN Veteran, STT-NAS, STPMD-APMD, dan beberapa kampus swasta yang ada di Yogyakarta
Eksklusivitas yang ditunjukkan oleh kelompok mahasiswa dari Indonesia Timur tersebut juga terjadi pada seniornya yang sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa tetapi masih tinggal di Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta menilai dan mempunyai persepsi bahwa  mereka lebih dekat kepada hal-hal negatif seperti mabuk- mabukan, menjadi debt collector , preman, dan pekerjaan negatif lainnya. Dalam beberapa kasus ketiadaan komunikasi antara nilai dari Indonesia Timur dengan nilai-nilai Yogyakarta tersebut menimbulkan konflik. Stereotipe-stereotipe negatif dilekatkan oleh penduduk lokal kepada orang-orang dari Indonesia Timur sejatinya hanya pada orang atau kelompok tertentu, tetapi
generalisasi begitu cepat menyebar dikalangan masyarakat Yogyakarta (Supriatma, 2016). Hal ini mencapai puncaknya ketika pernah terjadi insiden pengeroyokan anggota Kopassus oleh sekelompok orang dari NTT di Hugos Cafe yang berujung pada tragedi LP Cebongan. Praktis setelah kejadian itu mahasiswa baru dari Indonesia Timur mengalami kesulitan dalam mencari tempat tinggal. Karena warga Yogyakarta banyak yang tidak menerima mahasiswa dari Indonesia  Timur dalam huniannya. Hal itu disebabkan adanya anggapan massal bahwa mahasiswa dari Indonesia Timur suka membuat kerusuhan (Dede, 2016).
Jelasnya, kombinasi antara ketiga faktor tersebut itulah yang melatar belakangi munculnya kelompok konservatif tradisi Yogyakarta ke permukaan. Reformasi telah meruntuhkan hegemoni adat mereka dan membuka ruang bagi kelompok adat lain untuk memilih tidak tunduk dengan adat setempat. Terbukanya struktur politik pasca reformasi, juga turut dimanfaatkan oleh kelompok konservatif tradisi yang terwadahi di dalam Paksi Katon  untuk mendisiplinkan kelompok pendatang yang tidak mau tunduk dengan adat lokal. Sekalipun, aksi untuk melakukan penundukan tidak harus menunggu dari persetujuan Sultan.

## PAKSI KATON: WADAH KELOMPOK KONSERVATIF YANG BERWAJAH MILISI TRADISI
Paksi Katon saat ini sebetulnya dapat dikatakan sebagai sekelompok milisi yang menjaga tradisi. Namun, untuk menjadi milisi tradisi yang kekuatannya cukup efektif untuk mendisiplinkan para pendatang yang tidak mau tunduk dengan adat setempat seperti sekarang ini, Paksi Katon sebelumnya meniti jalan yang cukup panjang. Paksi Katon pertama kali dideklarasikan keberadaannya sebagai  Forum Kemitraan Polisi- Masyarakat (FKPM) se-Kecamatan Keraton pada tanggal 14 Juni 2006.
Keberadaan Paksi Katon saat ini tidak terlepas dari dikeluarkannya SKEP Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. SKEP Kapolri tersebut merupakan bagian dari liberalisasi negara dalam bidang keamanan. Jika sebelumnya keamanan dikendalikan secara penuh oleh negara, melalui SKEP tersebut negara
memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban dan keamanan warga sekitar dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM). Sehingga jika ada gangguan kamtibmas, tidak harus selalu diselesaikan melalui jalur hukum formal, melainkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan (Jurnal Sociologie, 2013, Vol. 1, 3, 194 – 203).
SKEP Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005 berlaku secara nasional. Namun, dalam konteks Yogya, SKEP tersebut mulai ditindaklanjuti pada pertengahan tahun 2006. Penindaklanjutan SKEP itu ditandai dengan mulai didirikannya FKPM- FKPM ditiap-tiap kecamatan Kota Yogyakarta. Anggota dari masing-masing FKPM tersebut terdiri dari seksi keamanan RT-RW setempat. Hampir semua memainkan fungsi seperti apa yang dititahkan SKEP tersebut. Namun, ada satu FKPM yang memanfaatkan wadah FKPM selain untuk menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga untuk menjaga tradisi dan mendisiplinkan para pendatang yang tidak mau tunduk dengan adat setempat, yakni FKPM Kecamatan Keraton.
Nama Paksi Katon diambil dari akronim ‘Paguyuban Seksi Keamanan se-Kecamatan Keraton’. Untuk memudahkan pengucapan, mereka menyebut diri mereka dengan nama Paksi Katon. Nama Keraton/Katon disana bukan berarti mereka merupakan pasukan keamanan keraton, tetapi nama itu diambil dari nama Kecamatan Keraton. Selain untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di lingkungan Kecamatan Keraton, Paksi Katon juga memainkan peran untuk menjaga tradisi. Bahkan dalam perkembangannya, kiprah Paksi Katon lebih dominan menjaga icon-icon tradisi daripada menjaga keamanan lingkungan sekitar. Semenjak ia mulai berdiri, Paksi Katon turut mengamankan jalannya acara yang bernafaskan tradisi. Acara tradisi yang dikawal oleh Paksi Katon beraneka macam. Mulai dari gerebeg mulud , gerebeg syawa l, kirab budaya, mubeng benteng , dan acara adat lainnya.
Untuk mengatakan bahwa Paksi Katon merupakan kelompok keamanan lingkungan sekaligus keamanan budaya, anggota Paksi Katon mengenakan seragam korsa khas militer berwarna hitam-hitam. Warna hitam sengaja dipilih karena warna hitam mampu memberikan kesan “ sangar ” (kuat dan berwibawa) kepada pemakainya (Wawancara dengan Muhammad Suhud, 27 Agustus 2015).  Untuk melengkapi
kewibawaan, mereka menggunakan sepatu PDH mirip dengan sepatu yang digunakan oleh aparat keamanan. Guna untuk menegaskan bahwa mereka merupakan kelompok keamanan budaya dan berbeda dengan kelompok kemanan ( preman ) pada umumnya, mereka memilih iket (blangkon) sebagai penutup kepala mereka.
Penegasan bahwa Paksi Katon merupakan keamanan budaya yang berbudaya, Paksi Katon membangun nilai voluntarisme diinternal mereka sebagai fondasi Paksi Katon dalam menjalankan tugasnya. Paksi Katon memposisikan dirinya sebagai sekelompok masyarakat yang tidak menuntut hak tetapi mau menjalankan kewajiban. Nilai voluntarisme ini selaras dengan pepatah Jawa yang berbunyi “ rame ing gawe sepi ing pamrih” . Penegasan tersebut selain tercermin dalam seragam dan nilai yang dibangun diinternal Paksi Katon, juga tercermin dalam tindakan anggota Paksi Katon dalam bertugas. Salah satu wujud pengamanan budaya adalah pengamanan yang dilakukan dengan jempol. Paksi Katon tidak pernah memakai jari telunjuk ketika mengatur dan memberi tahu masyarakat. Penggunaan jempol bukan berarti tanpa alasan. Penggunaan jempol sebagai ekspresi pemberitahuan atau peringatan merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada masyarakat.
Romo Suhud, pendiri Paksi Katon sadar bahwa untuk menegakkan kembali adat yang telah lama diabaikan oleh masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi untuk memperluas pengaruh Paksi Katon. Kesadaran itu menemukan hasilnya pada tahun 2010 ketika FKPM-FKPM se-Kota Yogyakarta berhasil diyakinkan oleh Romo Suhud untuk membentuk satu FKPM se-Kota Yogyakarta. Karena Paksi Katon sudah relatif mapan dan yang mengusulkan ide tersebut dari pendiri Paksi Katon, maka FKPM-FKPM yang lain melebur di bawah bendera Paksi Katon. Praktis, pada tahun 2010 wilayah kerja Paksi Katon sudah meluas menjadi se-Kota Yogyakarta. Karena jumlah personil anggota Paksi Katon semakin bertambah, maka Paksi Katon semakin giat dalam mengamankan acara-acara yang terkait dengan kebudayaan. Melalui acara-acara tersebut, banyak warga yang menonton dan kemudian tertarik untuk masuk menjadi bagian dari anggota Paksi Katon. Sukarela dalam menjaga tradisi bagi warga Yogyakarta merupakan suatu kebanggaan
tersendiri, walaupun  hanya mendapatkan snack atau satu kotak makan siang.
Antusias masyarakat yang berasal dari luar Kota Yogyakarta untuk bergabung menjadi anggota Paksi Katon tampak  besar. Pada tahun 2012 Paksi Katon Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo mulai didirikan. Tahun 2013 Paksi Katon Gunung Kidul juga didirikan, hingga genaplah membawahi empat kabupaten dan satu kota.  Area kerja Paksi Katon per tahun 2013 telah meluas dari Kota Yogyakarta menjadi propinsi DIY. Adapun jumlah personil Paksi Katon se-DIY sampai tahun 2015 berjumlah kurang lebih sekitar 800 personil.
Dari sekitar 800 orang tersebut, motif mereka untuk bergabung menjadi anggota Paksi Katon beraneka macam. Mulai dari ada yang tertarik dengan kegiatan melestarikan budaya Jawa, sampai ada yang tertarik masuk ke Paksi Katon untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Yogyakarta dari gangguan para pendatang. Dengan kata lain, masuk ke Paksi Katon untuk menundukan pendatang agar dapat menyesuaikan dengan adat setempat. Martinus Trunojoyo, koordinator lapangan Paksi Katon DIY merupakan salah seorang yang memiliki motif tersebut ketika hendak masuk menjadi anggota Paksi Katon. Martinus menuturkan kekesalannya kepada pendatang yang berasal dari Papua:
“Anggota Paksi ini merasa peduli dengan keamanan dan kenyamanan warga di DIY ini. Rumongso nduweni (merasa memiliki). Aku neng Jogja, ning aku dewe rumongso wargaku dewe ki dijajah karo wong liyo (saya di Yogya, tapi saya sendiri menyadari kalau warga saya ini sedang dijajah sama orang lain). Wong Papua disini angger mendem, ngisruh, angger mendem, ngisruh (Orang Papua disini kalau mabuk suka membuat kerusuhan). Njenengan mangkel ora nek ngono ? (Anda marah tidak kalau begitu?). Ngantemi polisi rak ditangkap, ngompasi supermarket-supermarket, dikompasi (dipala’) sama dia itu tidak ada yang berani lapor ke polisi (Memukuli Polisi tidak ditangkap, supermarket-supermarket diperas dan tidak ada yang berani melaporkannya ke Polisi). Coba, ke Indomaret. Superindo, kemana, tanya, kalau orang Papua kesini, beli bir, bayar enggak? Tanya. Sak krat dijaluk di kekke (berikan) mas, sik ngangkon (nyuruh) bosnya masing-masing itu. Nggak bakalan lapor polisi ditangkap. Njenengan
yang merasa orang Jogja, tersinggung enggak dengan perbuatan seperti itu. kalau njenengan handar beni (merasa memiliki) terhadap Jogja, merasa nduweni, kudune nejenengan itu istilahnya bertindak. Saya mikir, nek aku pribadi, kasus e penganiayaan. Pasal 351 pasti kena. Melu organisasi iki (ikut organisasi ini), melu iki (ikut ini), melu iki (ikut ini), nek nggo gebyoki wong-wong
Papua kae pie? (kalau untuk memukuli orang Papua tadi gimana?) Saya gitu. Saya kepikiran. We ndelalah, sejak saya ikut Paksi Katon kok dia berulah terus” (Wawancara dengan Martinus, 26 Januari 2016)
Kekesalan Martinus terhadap pendatang, khususnya pendatang dari Papua tidak hanya berhenti sampai disitu saja.
“...Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, wong-wong kan ngertine apa, orang dicekel karena nggak pakai helm e itu. Malah helm e polisi nggo ngepruki polisine (malah helm punya polisi dibuat untuk memukuli polisinya sendiri). Di titik nol loh. Polisinya tidak melawan. Alasannya nanti polisi kalau melawan kena HAM. Saya lewat mas, saya weruh (lihat). Pie yo? Arep tak crash dewe mesti sik keno aku, dia ga mungkin ditangkap (mau saya hajar, nanti yang kena pasti saya, dia tidak mungkin ditangkap). Pikir punya pikir ketika mereka demo pakai bintang kejora mas. Pisan, tak nengke wae, pindo, tak nengke wae, ping telu saya action mas, nyerang (pertama, kedua saya diamkan, ketiga baru saya bertindak). Disana itu OPM dikejar-kejar mas. Neng kene, matane aparat dari gubernurnya, nyuwun sewu, Pak Sultan, tau mereka itu ngerek gendero OPM kok dinengke wae (Di Papua, OPM dikejar-kejar, tetapi di Jogja dibiarkan saja. Sekalipun Sultan dan aparat lainnya tahu kalau mereka disini mengibarkan bendera bintang kejora). Merasa terhina enggak njenengan orang jogja? Kalau saya merasa terhina mas. Nantang kuwi jenenge. Jelas nantang kuwi ” (Wawancara dengan Martinus,  26 Januari 2016)

## STRATEGI MENUNDUKKAN PARA PENDATANG
Untuk menciptakan hegemoni kultural Jawa dan agar semua pendatang tunduk dengan adat Jawa, pertama kali yang dilakukan oleh Paksi Katon ialah menegakkan kembali komunalitas warga. Cara untuk menegakkan kembali komunalitas warga adalah dengan cara mengembalikan
posisi adat sebagai acuan hidup bermasyarakat. Ikhtiar itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Paksi Katon dengan cara menjadi keamanan budaya. Gerakan pengamanan yang berbasis pada kesukarelawanan, merupakan salah satu bentuk aksiologi yang ditunjukkan oleh Paksi Katon untuk kembali ke adat.
Menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam naungan adat yang digalang oleh Paksi Katon disambut positif oleh masyarakat. Hal ini dapat diamati ketika melaksanakan tugas tidak mendapatkan imbalan materi dan mampu menarik simpati masyarakat untuk gabung menjadi anggota Paksi Katon yang saat ini jumlahnya sudah 800 orang lebih. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok konservatif di Yogyakarta jumlahnya tidak sedikit. Banyak diantara mereka yang mau meninggalkan pekerjaannya sementara seperti penjual es, angkringan, satpam, wiraswasta, dan lain sebagainya demi melaksanakan tugas Paksi Katon. Bahkan demi kebangkitan adat Yogyakarta, Puji Santoso rela mati saat bertugas di Paksi Katon: “Kalau boleh saya matipun, saya mati dalam membela kebudayaan” (Wawancara dengan Puji Santoso, 19 Januari 2016). Setelah usaha untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kembali ke adat menunjukkan keberhasilan, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Paksi Katon ialah menundukkan para pendatang yang tidak mau menyesuaikan dengan adat setempat.

## a. Menjaga Puro Paku Alaman dari Gangguan Keamanan
Pasca meninggalnya Paku Alam VIII, terjadi konflik internal Paku Alaman. KPH Probokusumo, putra dari istri kedua Paku Alam VIII, KRAy Retnaningrum dari Keraton Solo mengklaim bahwa dirinya ialah penerus tahta yang sah dan Amabarkusumo bukanlah penerus tahta yang sah. Konflik tersebut terus berlarut-larut bahkan sampai penelitian ini ditulis juga belum menunjukkan adanya rekonsiliasi dari kedua belah pihak. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tahun 2003, KPH Probokusumo mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DIY. Pencalonan ini dianggap sebagai bentuk penentangan kepada KPH Ambarkusumo yang ditasbihkan mengisi posisi KGPAA Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur DIY. Hingga KPH Probokusumo meninggal, gugatan terhadap Ambarkusumo kemudian dilanjutkan oleh adiknya yakni, KPH
Anglingkusumo. Gugatan yang dilancarkan oleh Anglingkusumo ini semakin gencar ketika RUU Keistimewaan DIY belum disahkan. Mengingat salah satu poin penting dalam UU No. 3 tahun 2012 tersebut melegitimasi bahwa Kesultanan Ground dan Pakualaman Ground sebagai peninggalan masa lalu menjadi aset daripada Kraton dan Pakualaman.
Usaha pemberontakan Anglingkusumo yang tidak kunjung mendapatkan hasilnya, mendorong dia untuk menyewa kelompok keamanan dari NTT. Bahkan, pada tahun 2012, puncak dari perseteruan diinternal Paku Alaman dikabarkan jika Hercules juga turut datang. Penyewaan kelompok keamanan dari NTT dimaksudkan oleh Anglingkusumo untuk memaksa masuk ke Puro Paku Alaman dan menggelar prosesi adat di Bangsal Sewatama. Ada kepercayaan jika berhasil melaksanakan upacara di Bangsal Sewatama, dapat dikatakan perjuangan untuk menjadi raja tinggal 50 persen lagi. Namun, niat Anglingkusumo tersebut digagalkan oleh kedatangan pasukan Paksi Katon yang jumlahnya sekitar 70 orang. Kelompok keamanan dari NTT mengurungkan niat untuk memaksa masuk ke Puro karena kalah jumlah dan secara legitimasi kultural, keberadaan mereka kalah dengan Paksi Katon (Wawancara dengan Muhammad Suhud, 27 Agustus 2015).

## b. Mendukung Kopassus dalam Tragedi
Cebongan: Strategi untuk Menekan Premanisme sekaligus Mengusir Elemen Masyarakat Indonesia Timur dari Yogyakarta
Pada tanggal 19 Maret 2013, terjadi penusukan terhadap komandan Kopassus oleh empat sekawan dari Indonesia Timur di Hugos Cafe. Pasca terbunuhnya Sersan Ucok di Hugos Cafe tersebut, empat sekawan itu langsung ditangkap oleh polisi. Karena polisi mengendus ada aroma balas dendam yang akan dilakukan oleh anggota Kopassus lainnya, maka polisi menitipkan empat tahanan tersebut ke Rutan Cebongan. Beberapa hari berikutnya menunjukkan bahwa dugaan itu benar. 12 oknum anggota Kopassus pada dini hari datang ke LP Cebongan dan menembak sampai mati empat sekawan tersebut. 1
1 Lihat laman http://nasional. kompas .com/read/2013/06/21 /0301432/Kronologi.Penyerangan.Lapas.Cebongan. di.Persidangan yang diakses pada tangal 11 Mei 2016
Semenjak itu ulasan mengenai Dicky, sang pentolan pelaku penusukan mulai beredar. Nama Dicky sudah sangat dikenal dalam dunia hitam di Yogyakarta.  Berbagai tindak kejahatan pernah dilakukannya hingga menjadikan dirinya terbiasa keluar-masuk penjara. Dalam peta premanisme di Yogya, daerah kekuasaan Dicky ada di sepanjang Jalan Solo. Ia membangun bisnis gelapnya tersebut bersama teman-temannya yang berasal dari Indonesia Timur. Masyarakat Yogyakarta mengenal Dicky sebagai seorang Debt Collector yang sadis. Ia tidak segan-segan melukai korbannya jika tidak menuruti apa yang diinginkannya. 2
Pasca terjadinya peristiwa penembakan yang terjadi di LP Cebongan tersebut, elemen masyarakat Indonesia Timur yang bergerak dalam bisnis keamanan (dari NTT, Ambon, dan Papua) tiarap. Bahkan mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia Timur turut merasakan dampaknya dalam mencari hunian (Wancara dengan Dede, 25-26 Februari 2016).  Pada waktu itu betul- betul terjadi mobilisasi wacana yang digulirkan oleh berbagai elemen masyarakat Yogya untuk mendisiplinkan para pendatang agar tidak berbuat kerusuhan. Berbagai spanduk yang dipasang di sudut-sudut kota memuat pesan agar para pendatang, khususnya dari Indonesia Timur agar fokus untuk belajar saja dan tunduk pada adat istiadat setempat. Para pendatang diminta untuk kembali memahami peribahasa “ Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. ” Dengan maksud ketika sudah pindah ke Yogyakarta, mereka tunduk kepada nilai-nilai lokal yang ada di Yogyakarta. Tidak terus-menerus mengacu pada budaya mereka berasal. Mengingat konteks nilai dari tiap-tiap daerah berbeda-beda.
Beberapa hari setelah penembakan massal tersebut, 11 oknum anggota Kopassus ditangkap polisi dan mengaku bersalah. Paksi Katon yang juga concern dalam menjaga Yogyakarta dari tindakan-tindakan premanisme tersebut kemudian melakukan sejumlah inisiasi. Mereka datang  ke Markas Besar TNI di Jakarta, untuk memohon agar anggota yang terlibat tidak ditahan. Disana Romo Suhud sebagai ketua Paksi Katon membacakan surat pernyataan dukungan terhadap sejumlah anggota Kopassus yang ditahan
2 Lihat laman http://nasional.republika.co.id/berita/nasional /jawa-barat-nasional/13/08/14/mrizfu-masyarakat-yogya- diuntungkan-pembunuhan-dicky-cs yang diakses pada tanggal 11 Mei 2016
karena bagi masyarakat Yogya, mereka memiliki kontribusi yang besar dalam menjaga keamanan di Yogyakarta. Terbukti, pasca peristiwa tersebut kelompok keamanan dari Indonesia Timur tiarap sampai sekarang.
Sekalipun anggota Kopasssus tersebut dinyatakan bersalah oleh hukum, bagi Paksi Katon apa yang dilakukan oleh mereka membantu misi Paksi Katon untuk menjaga keamanan Yogyakarta, apalagi dari pendatang yang nilai- nilainya tidak sesuai dengan nilai masyarakat Yogyakarta. Terlebih lagi Paksi Katon memiliki sejarah ketegangan dengan kelompok Dicky dkk di Puro Pakualaman. Saat elemen dari Indonesia Timur tersebut digunakan oleh Anglingkusumo untuk mengacaukan keamanan Puro yang dijaga oleh Paksi Katon kala itu. Dukungan terhadap anggota Kopassus yang terlibat dalam penembakan tersebut dapat dimaknai Paksi Katon “ nabok nyileh tangan ” untuk menekan kelompok dari Indonesia timur keluar dari Yogyakarta.
c. Menghalau Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Papua di Yogyakarta
Peribahasa ‘ dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung’ menjadi alat untuk memperingatkan kepada para pendatang agar membaur dalam arus budaya setempat. Menariknya, dalam laporan yang diterbitkan oleh Fisipol pada tahun 2001 menyatakan bahwa Yogyakarta minim akan konflik karena ada dominasi kultural yang dimiliki oleh Yogya (Pratikno, dkk., 2001, 95 – 118). Dengan kata lain tidak terjadinya letupan konflik yang melibatkan antar etnik di Yogyakarta dikarenakan para pendatang membaur dengan nilai-nilai lokal setempat. Tetapi pasca terbentuknya enclave-enclave asrama mahasiswa daerah hingga pada level kabupaten/kota terutama dari daerah-daerah Indonesia Timur semakin meminimalisir interaksi antar budaya tersebut.
Akibatnya, nilai-nilai daerah asal para pendatang semakin mengental dan tidak bertegur- sapa dengan nilai-nilai lokal. Inilah yang tidak diinginkan oleh Paksi Katon. Mereka menganggap para pendatang, terutama sekali dari Indonesia Timur tidak menghormati budaya setempat. Maksud dari ‘tidak menghormati’ ialah tidak ada kehendak nilai pendatang untuk melebur dengan nilai-nilai lokal. Masyarakat Yogyakarta pasti menginginkan para pendatang agar saling bertegur-sapa, sopan-santun, dan taat aturan seperti norma umum yang berlaku di
Yogyakarta. Tetapi kadang kala terdapat oknum dari Indonesia Timur yang tidak mengindahkan norma kolektif setempat tersebut. Akibatnya stereotype-stereotype negatif melekat kepada para pendatang, khususnya dari Indonsia Timur yang diidentikan dengan mabuk-mabukan, tidak taat aturan, dan pembuat kerusuhan.
Beberapa kasus yang melibatkan pendatang dari Papua seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin mengentalkan stereotype negatif warga Yogyakarta terhadap pendatang dari Indonesia Timur. Apalagi ketika pendatang dari Indonesia  Timur menyentuh dua isu sensitif bagi warga Yogya yakni, Keistimewaan dan Keindonesiaan. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya jika KPH Anglingkusumo yang ingin merebut tahta dari raja Kadipaten Paku Alaman yang sah mendapat bantuan dari kelompok keamanan dari Indonesia Timur. Dukungan yang lebih mengedepankan kekerasan inilah yang membuat masyarakat Yogya semakin yakin bahwa pendatang dari Indoensia Timur ialah sekelompok perusuh. Walaupun elemen masyarakat yang berasal dari Indonesia Timur hanya segelintir oknum, tetapi stereotype -nya melekat kepada seluruh pendatang dari Indonesia Timur di Yogyakarta. Indikasinya, Paksi Katon ketika berhadapan dengan kelompok Indonesia Timur tidak segan-segan beradu fisik ketimbang dengan kelompok keamanan yang berasal dari Yogya seperti FJR.
Isu sensitif kedua yang disentuh oleh segelintir oknum pendatang dari Indonesia Timur ialah mengenai Keindonesiaan. Berdirinya berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Yogyakarta telah menarik kelompok muda dari Sabang hingga Marauke berdatangan ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan berbagai orang dari kalangan etnis, bahasa, ras, agama, dan golongan semua ada di Yogyakarta. Warga Yogyakarta selama ini bangga dengan situasi yang beragam seperti itu. Mereka bangga dengan julukan Yogyakarta sebagai miniatur atau model dari NKRI. Ketika isu-isu Keindonesiaan ini disentil, maka tidak mengherankan muncul resistensi oleh sebagian elemen warga Yogyakarta. Karena imajinasi mengenai Keistimewaan dan Keindonesiaan tak terpisahkan dalam benak pikiran warga Yogya.
“Sedikit yang harus dipahami, Jogja ini kan model NKRI. Ketika saya memfasilitasi di
Al-Takrib  itu ada satu kesepakatan. Anda boleh demo tapi soal kebodohan, korupsi, illegal logging , kemiskinan. Salah satu yang disepakati, jangan sampai demo tentang separatisme. Karena di Jogja sangat sensitif itu. Karena Jogja merasa model Indonesia itu Jogja. Saya sudah ngomong sama teman-teman  dan beberapa sesepuh. Bahkan teman-teman dari Seh-Adigyo yang bahkan itu kebanyakan dari Indoensia Timur, kami fasilitasi .” 3
Maka dari itu ketika para pendatang dari Indonesia Timur yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), serta organ-organ gerakan lainnya yang menyuarakan kemerdekaan Papua, Paksi Katon tidak segan-segan menghadangnya. Ada rasa yang mengusik Paksi Katon ketika Yogyakarta dijadikan tempat untuk memproklamirkan Papua sebagai negara merdeka. Mereka merasa terhina dengan AMP yang hampir selalu mengangkat isu kemerdekaan Papua. “Kita terusiknya itu karena mereka menggunakan Yogyakarta untuk memproklamirkan sebagai negara merdeka” (Wawancara dengan Syamsul, 01 Januari 2016) . Paksi Katon juga kecewa terhadap aparat penegak hukum yang membiarkan demonstrasi yang dianggap sebagai aksi makar tersebut dibiarkan begitu saja. “Selama ini kalau dimana-mana, di Papua sendiri, Papua tidak berani demo. Di kejar-kejar polisi. Di sini malah berani. Mereka kayak dikasih angin segar. Itu kelemahan pemerintah. Kalau di kotanya sendiri tidak boleh, tapi kalau di kotanya orang lain boleh. Kita sebagai rakyat Jogja tersinggung” (Wawancara dengan Pak Wardadi, 22 Desember 2015) .
Terhitung sejak tahun 2014 hingga 2015 Paksi Katon berhasil menghadang demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarta sebanyak lima kali. Dari lima kali demonstrasi tersebut, empat berhasil dibubarkan oleh Paksi Katon, tetapi sisanya Paksi Katon gagal melakukan pembubaran. Karena Paksi Katon kalah jumlah ketika terjadi bentrokan di kawasan Kusuma Negara antara massa AMP dengan massa Paksi Katon. Motif Paksi Katon membubarkan demonstrasi yang dijalankan oleh AMP karena AMP mengusung isu-isu kebebasan-
3 Petikan pernyataan yang disampaikan oleh Abdul Muhai- min, ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman dalam Kon- ferensi Masyarakat Sipil di Yogyakarta, Chapter Kekerasan pada tanggal 25 Februari 2015
kemerdekaan di Papua disertai dengan atribut bendera Bintang Kejora.

## d. Menuntut Dukungan dari Negara
Selama ini Paksi Katon dapat dikatakan berjalan sendirian dalam menundukkan pendatang dari Indonesia Timur agar dapat menyelaraskan diri mereka dengan adat setempat. Tidak ada elemen masyarakat lain yang berani menghadang demonstrasi AMP seperti yang dilakukan oleh Paksi Katon. Negara, dalam hal ini pemerintah lokal, juga tidak berani berbuat banyak. Pemerintah lokal menghadapi dilema dalam menyikapi keberadaan orang-orang dari Indonesia Timur yang di- sterotype -kan oleh warga Yogyakarta sebagai kelompok masyarakat yang suka menyebabkan kerusuhan. Pemerintah lokal tidak mau status Yogyakarta sebagai ‘Indonesia Mini’ dan kota yang mengakui keberagaman etnis tercoreng dengan sikap mereka yang gegabah dalam merespons fenomena tersebut. Begitu juga dengan aparat keamanan yang juga lebih memilih membiarkan daripada menindak kelompok dari Indonesia Timur yang tidak menaati aturan karena khawatir berhadapan dengan isu HAM.
Agar tekanan terhadap kelompok dari Indonesia Timur semakin terasa, Paksi Katon terus-menerus meminta pemerintah lokal dan aparat kepolisian untuk menindak aksi-aksi yang mereka anggap sebagai aksi separatis yang dilakukan oleh mahasiswa Papua. Paksi Katon menuntut kalau pemerintah lokal tidak berani mengambil tindakan, setidaknya pemerintah melegitimasi apa yang dilakukan oleh Paksi Katon selama ini agar apa yang dilakukan oleh Paksi Katon dalam menghadang demonstrasi AMP tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum, tetapi menjadi bagian dari amanat perintah undang-undang.
Alhasil Paksi Katon bersama elemen masyarakat lainnya mengajukan usulan Perda Anti Separatis. Ada kekesalan yang dirasakan oleh Paksi Katon selama ini dalam menghadapi para pendatang dari Indonesia Timur. Mereka menganggap pemerintah dan aparat keamanan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dari orang-orang NTT dan Papua. Seperti pembiaran yang dilakukan oleh polisi ketika oknum tersebut tidak mengenakan helm saat berkendara di jalan umum. Gubernur dilain tempat juga menganggap
bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh AMP tersebut hanyalah demonstrasi biasa.
Paksi Katon menggalang dukungan dari elemen-elemen masyarakat lainnya di Yogyakarta untuk mengajukan Perda Anti Separatis. Pada tanggal 1 Desember 2015, Romo Suhud mengkoordinasikan 30 organisasi masyarakat di Yogyakarta untuk menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY terkait kepentingan tersebut. 4 Massa yang tergabung dalam Forum Jogja Anti Separatis (FJAS) menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disinyalir berkembang di Yogyakarta. Secara gamblang dalam baliho mereka bertuliskan, “Menolak Tegas Adanya Aksi Unjuk Rasa Yang Bersifat Separatis dan Sara.” 5 Romo Suhud sebagai koordinator aksi tersebut mengakatan bahwa “Kami resah adanya oknum yang sering melakukan pelanggaran hukum, dan ada kesan pembiaran dari para penegak hukum terkait yang berwenang.” 6 Selain itu FJAS meminta supaya ada payung hukum, termasuk bagi kepolisian untuk menindak tegas setiap aksi demonstrasi yang mengarah ke gerakan separatis. “Kami mendukung Pemprov DIY dan DPRD DIY membuat perda untuk menangani aksi separatis, kalau demonstrasi membuat kacau atau melanggar UU, langsung sikat,” tegas Romo Suhud. 7 Paksi Katon mengancam jika tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti, maka mereka bersama elemen masyarakat lainnya untuk menegakkan aturan main sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Wardadi, Ketua Paksi Katon Sleman yang juga ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut.
“Kalau itu tidak direspon , jangan salahkan masyarakat DIY, nek ana wong Papua demo, wong NTT demo kita babat, kita tendang, kita hakimi sendiri. Jadi wes ono peringatan itu pak. Kita memang kesal. Makanya yo merespon. Soalnya ketika terjadi gesekan dengan Papua, itu kan anggota kita sudah
4 Lihat http://m.tribunnews.com/regional/2015/12/01/fjas- tolak-aksi-separatis-dan-sara-di-yogyakarta diakses pada tanggal 08 Mei 2016
5 Lihat http://www.krjogja.com/web/news/read/282865/ fjas_minta_gerakan_separatis_ditindak_tegas diakses pada tanggal 08 Mei 2016
6 http://m.tribunnews.com/regional/2015/12/01/fjas-tolak- aksi-separatis-dan-sara-di-yogyakarta diakses pada tanggal 08 Mei 2016
7 Lihat http://www.radarjogja.co.id/blog/2015/12/02/fjas- minta-perda-atur-demonstrasi/ diakses pada tanggal 08 Mei 2016
bela negara, membantu polisi untuk menjaga keamanan DIY, ngono kui malah disalahke . Bela negara kan semua warga pak. Tukang becak, tukang arit itu kan berhak dan wajib bela negara. Ini bukan demo sembarang. Ini demo disintegrasi. Pengaco suasana Jogja. Kalau enggak kondusif pengaruhe kan macem-macem. Kudune wong do seneng kuliah nek kene, do sinau kawaruh, invest disini, wah kono ki ga aman, akeh wong demo. Makanya langsung maupun tidak langsung masyarakat DIY itu dirugikan. Paksi Katon itu malah disalahke . Itu karena belum ada perda, payung hukume. Kalau sudah ada payung hukume kan kita tidak bisa disalahke pak. Jogja yang seharusnya identik dengan budaya, kedamaian, tapi malah dibuat ajang seperti itu.”

## PENUTUP
Reformasi dimaknai oleh kelompok adat secara berbeda-beda. Perbedaan pemaknaan tersebut terutama terjadi antara kelompok adat Jawa dan luar Jawa. Kelompok adat Jawa, terutama yang berada di Yogyakarta, menganggap reformasi sebagai momentum yang tidak menggembirakan karena nilai-nilai tradisi Jawa yang sempat menjadi nilai dominan di Indonesia tidak lagi menjadi dominan seiring Soeharto sebagai simbol dari hegemoni kultural tersebut telah jatuh. Kelompok-kelompok adat progesif, seperti anak muda Papua di Yogyakarta, memanfaatkan nilai- nilai demokrasi yang menjadi semangat reformasi untuk menantang kelompok adat Jawa yang sudah kehilangan dominasi kulturalnya. Dengan begitu, reformasi tentu saja dimaknai oleh kelompok adat dari luar Jawa yang pernah menjadi korban Jawanisasi Orde Baru sebagai momentum untuk kebangkitan adat yang menggembirakan.
Komunitas adat yang berada di luar Jawa memanfaatkan reformasi untuk merevitalisasi adat mereka agar terekognisi, baik secara sosial maupun politik. Strategi-strategi yang mereka lakukan pada awal-awal reformasi dilakukan dengan cara-cara protes yang bertujuan untuk menyadarkan publik bahwa mereka tetap ada setelah sekian lama ditekan oleh Orde Baru. Kebijakan desentralisasi yang memindahkan konsentrasi kekuasaan dari pusat ke daerah telah merangsang kelompok adat untuk masuk ke dalam negara dengan mencalonkan anggota dari kelompok mereka menjadi calon bupati/walikota. Karena itu, tidak mengherankan jika isu-isu etnis menjadi alat mobilisasi yang efektif dalam politik
lokal di luar Jawa. Ketika telah menjadi bagian dari negara, elit lokal tersebut membagi-bagikan sumber daya yang dimiliki oleh negara kepada kelompok adatnya melalui berbagai macam skema kebijakannya. Maka tidak heran, wacana pemekaran daerah sangat kuat terjadi di luar Jawa.
Di Yogyakarta, sebagai tempat dimana nilai tradisi Jawa tumbuh dan terus-menerus dilestarikan juga menunjukkan adanya gerakan kebangkitan adat seperti di daerah lainnya. Kebangkitan adat tersebut tidak disebabkan oleh marginalisasi adat seperti yang terjadi di daerah luar Jawa. Kelompok adat Jawa yang terwadahi dalam organisasi FKPM Paksi Katon bangkit untuk menegakkan kembali hegemoni adat Jawa di Yogyakarta. Tujuan kebangkitan adat di antara mereka juga berbeda. Jika kelompok adat non-Jawa bangkit untuk memperoleh akses dalam mendapatkan sumber daya negara, kelompok adat Jawa berambisi untuk menjadikan nilai-nilai Jawa sebagai nilai universal yang harus dipatuhi oleh semua etnis di Yogyakarta. Karena itu, strateginya tidak melalui jalur politik, tetapi dengan cara mendisiplinkan kelompok etnis luar Jawa agar tunduk dengan adat Jawa. Proses penundukkan tersebut dilakukan oleh Paksi Katon mulai dari cara yang halus hingga dengan penggunaan kekerasan.

## PUSTAKA ACUAN
Anderson, Benedict. (2007). The Idea of Power in Javanese Culture, dalam Culture and Politics in Indonesia. Ed: Claire Holt, Equinox Publishing.
Brown, David. (1994). Neo-Patrimonialism and National Integration in Indonesia dalam The State and Ethnic Politics in Southeast Asia , Routledge.
Davidson, Jamie. S.;  David Henley; dan Sandra Moniaga. (2010). Adat dalam Politik Indonesia , KITLV-Jakarta.
Eilienberg, Michael (2009). “Negotiating
Autonomy at the Margins of the State: The
Dynamics of elites politics in the Borderland of West Kalimantan, Indonesia”, South East Asia Reseacrh, Vol. 17, No. 2 (July 2009), 201-227.
Fajri, Danial Nuril dan Pairul Syah. (2013). “Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan
(Studi tentang Hubungan antara Polisi dan Masyarakat di Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kota Bandar Lampung)”, Jurnal Sociologie , Vol. 1 No. 3, hal 194-203 Van Klinken, Gerry dan Henk Schulte Nordholt. (2007). Politik Lokal di Indonesia , KITLV- Jakarta.
Pratikno, AAGN Ari Dwipayana, Arie Sujito, dkk.
(2001). Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Kemasyarakat ( Social Capital) Untuk Integrasi Sosial , Fisipol UGM-Kantor Eks Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakat.
Santoso, Purwo dan Adam Tirta. (2003). Reformasi Politik Lokal dan Ketegaran Struktur Elitis: Memahami Ketegaran Golkar di Takalar Sulawesi Selatan dalam J alan Terjal Reformasi Lokal (Jim Schiller ed.), PLOD UGM, 2003: 139-160.

## Sumber Media
Aditya. Ivan, FJAS Minta Gerakan Separatis Ditindak Tegas, 01 Desember 2015, diakses melalui: http://www.krjogja.com/web/news/ read/282865/fjas_minta_gerakan_separatis_ ditindak_tegas pada tanggal 08 Mei 2016.
Kusuma. Wijaya, Kronologi Penyerangan Lapas Cebongan di Persidangan, 21 Juni 2013, diakses melalui: http://nasional. kompas .com/read/2013/06/21/0301432/ Kronologi.Penyerangan.Lapas.Cebongan. di.Persidangan pada tanggal 11 Mei 2016.
Reza. Khaerur, FJAS Tolak Aksi Separatis dan SARA di Yogyakarta, 1 Desember 2015, diakss melalui: http://m.tribunnews. com/regional/2015/12/01/fjas-tolak-aksi- separatis-dan-sara-di-yogyakarta pada tanggal 08 Mei 2016.
Saputri. Dessy Suciati, Masyarakat Yogya Diuntungkan Pembunuhan Dicky Cs, 14 Agustus, 2012, diakses melalui: http://nasional.republika.co.id/berita/ nasional/jawa-barat-nasional/13/08/14/ mrizfu-masyarakat-yogya-diuntungkan- pembunuhan-dicky-cs pada tanggal 11 Mei 2016.
Supriatma. Made, Amarah dan Wajah Ganda Jogja, 1 September 2014, diakses melalui: http://indoprogress.com/2014/09/amarah- dan-wajah-ganda-jogja/ pada tanggal 01
April 2016.
Tirtana. Guntur Aga, FJAS Minta Perda Atur Demonstrasi, 02 Desember 2015, diakses melalui:  http://www.radarjogja.co.id/ blog/2015/12/02/fjas-minta-perda-atur- demonstrasi/ pada tanggal 08 Mei 2016.

## Rekaman rapat:
Konferensi Masyarakat Sipil di Yogyakarta, Chapter Kekerasan pada tanggal 25 Februari 2015

## Wawancara:
Wawancara dengan Martinus, Korlap Paksi Katon Pusat pada tanggal 26 Januari 2016 Wawancara dengan Muhammad Suhud (Pendiri Paksi Katon) pada tanggal 27 Agustus 2015 Wawancara dengan Puji Santoso (Sekretaris
Umum Paksi Katon Bantul) pada tanggal 19 Januari 2016 Wawancara dengan Syamsul (Sekretaris Umum Paksi Katon Pusat DIY) pada tanggal 01 Januari 2016
Wawancara dengan Wardadi (Ketua Paksi Katon Kabupaten Sleman) pada tanggal 22
Desember 2015