Volume 5 No. 1, Maret 2019

## ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN
2013 - 2015

## ALFRED LABI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA (FISHUM) UNIVERSITAS HALMAHERA JLN. RAYA TOBELO-GALELA DESA WARINO KEC. TOBELO KAB. HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA E-mail: labiape@gmail.com

## ABSRTACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  performance  of  the  Revenue  and Expenditure  Budget  Region  (APBD)  at  the  Regional  Government  of  Pulau Morotai  Regency  Budget  Year  2013-2015.  As  the  output  target  is  expected  this research can also be published in national scientific journals and can be used as teaching materials in the lecture process. The form of this research is quantitative research conducted in the  Regional Government of Morotai  Island District. Data collection  technique  is  done  by  interview,  observation  and  other  supporting documentation  relevant  to  this  research.  To  measure  the  performance  of  the budget (APBD) Morotai Island used the method of analysis by using the ratio of Regional  Financial  Independence,  Effectiveness  Ratio  Against  PAD,  Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Ratio Proportion of APBD.  Findings  in  research  on  the  performance  of  Regional  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBD)  in  Morotai  Island  District  Government  Fiscal  Year 2013-2015 Where the performance of local government in carrying out its duties in  the  region  is  supported  by  the  availability  of  Budget  in  the  form  of  Regional Budget (APBD) . Thus, the higher budget absorption of various local government programs,  the  better  the  performance  of  the  respective  governments.
Keywords: Performance, of, APBD

## 1.  PENDAHULUAN
Otonomi  Daerah  merupakan  pemberdayaan   daerah   dalam   pembuatan keputusan  daerah  secara  luas  untuk  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki sesuai  dengan  keputusan,  prioritas  dan  potensi  daerah.  Sebagai  konsekuensi menjalankan  otonomi  daerah,  maka  pemerintah  daerah  dituntut  agar  siap menerima  beban  dan  tanggung  jawab  dalam  mengatur  sumber  dana  dan sumber  daya  yang  ada  untuk  melaksanakan  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Disamping  itu  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  agar  mampu membiayai penyelenggaraan  pemerintah  dan  lebih  meningkatkan  pelayanan  kepada

## 2460-030X
masyarakat.Salah  satu  faktor  yang  harus  diperhatikan  adalah  kemampuan pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi daerahnya.Untuk  pengelolaan  daerah  tidak  hanya  dibutuhkan  sumber  daya manusia,  tetapi  juga sumber  daya  ekonomi  berupa keuangan  yang  dituangkan dalam  suatu  anggaran  pemerintah  daerah.  Anggaran  pemerintah  daerah sebagai  instrumen  kebijakan  dan  menduduki  potensi  sentral  harus  memuat kinerja,  baik  untuk  penilaian  secara  internal  maupun  keterkaitan  dalam mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  mengurangi  pengangguran  dan menurunkan  tingkat  kemiskinan.Kinerja  yang  terkait  dengan  anggaran  berupa perbandingan  antara  komponen-komponen  yang  terdapat  pada  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah    Kelemahan    utama    dalam    manajemen keuangan  daerah  adalah  tidak  adanya ukuran kinerja    yang dapat dijadikan acuan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  proses  perencanaan,  implementasi  dan evaluasi  terhadap  keuangan  daerah.  Ukuran  kinerja  yang  ditentukan  oleh pemerintah pusat  yaitu aturan bahwa belanja daerah  yang tertera dalam APBD adalah jumlah maksimal yang dibelanjakan untuk setiap pos belanja daerah. Analisis  kinerja  keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan  membandingkan hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dengan  periode  sebelumnya  sehingga dapat  diketahui  bagaimana  kecenderungan  yang  terjadi.  Analisis  terhadap kinerja  keuangan  daerah  pada  pemerintah  daerah  merupakan  informasi  yang penting  terutama  untuk  membuat  kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  dan  menilai  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangannya  sehingga  penting  untuk  dapat  dilakukan  penelitian  atas  kinerja keuangan.  Hal  ini  dianggap  penting  bagi  Kabupaten  Pulau  Morotai  yang merupakan  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  sehingga  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  dengan  lebih  baik.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  dapat dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut;  Bagaimana      kinerja      Anggaran Pendapatandan      Belanja      Daerah      (APBD)      Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pulau  Morotai  Tahun  Anggaran  2011-2013.  Sedangkan  manfaat penelitian  ini  adalah  dapat  berkonstribusi  terhadap  Pemerintah  Kabupaten Pulau Morotai dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya melalui APBD, dan  terhadap  pengembangan  ilmu  akuntansi  secara  khusus  pada  akuntansi sector publik.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.2  Kinerja Keuangan Daerah
Menurut  Halim(2002:  126)  Analisis  kinerja  keuangan  adalah  usaha mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang tersedia.  Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan indikator  kinerja.  Analisis  kinerja  keuangan  pada  dasarnya  dilakukan  untuk menilai  kinerja  di  masa  lalu  dengan  dilakukan  berbagai  analisis  sehingga diperoleh  posisi  keuangan  yang  mewakili  realisasi  entitas  dan  potensi-  potensi kinerja yang akan berlanjut.
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  analisis  yang  dilakukan  untuk  melihat  sejauh mana  suatu  perusahaan  telah  melaksanakan  dengan  menggunakan  aturan- aturan  pelaksanaan  keuangan  secara  baik  dan  benar,  dengan  membuat  suatu
Volume 5 No. 1, Maret 2019
laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau GAAP (General acepted Accounting Principle) . (Fahmi,2011)
Dalam    organisasi    pemerintah    untuk    mengukur    kinerja    keuangan ada    beberapa  ukuran  kinerja  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Widodo dalam Halim 2012 yaitu:
1)   Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ( otonomi Fiskal )
Rasio    kemandirian    keuangan    daerah    atau    yang    sering    disebut sebagai    otonomi  fiskal  menunjukkan  kemampuan  daerah  dalam  membiayai sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Rasio  ini  juga  menggambarkan keuntungan  pemerintah  daerah  terhadap  sumber  dana  eksternal.  Semakin tinggi  rasio  ini,  maka  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  pihak  eksternal semakin  rendah,  begitu  pula  sebaliknya.  Menurut  Halim  (2007:  232)  rasio kemandirian dapat diukur dengan menggunakan rumus:
Paul  Harvel  dalam  Halim  (2001:  261)  mengemukakan  mengenai  pola hubungan  antara    pemerintah    pusat    dan    pemerintah    daerah    dalam pelaksanaan    otonomi    daerah  terutama  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  pusat  dan Pemerintah Daerah, Antara lain;
a)  Pola  hubungan  instruktif,  dimana  peranan  pemerintahan  pusat  lebih dominan  dari  pada  kemandirian  Pemerintahan  daerah  (  daerah  yang  tidak mampu melaksanakan otonomi daerah
b)  Pola    hubungan    konsultatif,    yaitu    campur    tangan    pemerintah    pusat sudah    mulai  berkurang    karena  daerah    dianggap    sedikit    lebih    mampu melaksanakan  otonomi daerah.
c)  Pola    hubungan    partisipatif,    peranan    Pemerintah    Pusat    sudah    mulai berkurang  mengingat  daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
d)  Pola  hubungan  delegatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah tidak  ada  karena  daerah  telah  benar-benar  mampu  dalam  melaksanakan urusan otonomi daerah
Sebagai  pedoman  dalam  melihat  pola  hubungan  dengan  kemampuan keuangan  daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

## 2460-030X
Volume 5 No. 1, Maret 2019
Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah Kemandirian Daerah Kemandiririan (%) Pola Hububgan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisipatif Tinggi 75 – 100 Delegatif Sumber : Abdul Halim (2001:169) 2)  Rasio Efektivitas Terhadap PAD Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan  dengan  target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin  besar  realisasi  penerimaan  PAD  dibandingkan  target  penerimaan PAD,  maka  dapat  dikatakan  semakin  efektif,  begitu  pula  sebaliknya.  Menurut Halim (2007 : 234) rasio efektivitas diukur dengan menggunakan rumus :
Kriteria  efektivitas  kinerja  keuangan  dapat  dilihat  pada  Tabel  2 sebagai berikut :
Tabel 2 Kriteria Efektivitas kinerja keuangan Persentase Kinerja keuangan (%) Kriteria Lebih dari 100 Efektif sama dengan 100 Efektivitas berimbang Kurang dari 100 Tidak efektif
Sumber : Mahsun (2006: 187)
3)  Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan  antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan realisasi  pendapatan  yang  diterima.  Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja pemda semakin baik. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang  dibelanjakan  sesuai  dengan  pembentukkannya  dan  memenuhi  dari  apa yang  direncanakan.  Pada  sektor  pelayanan  masyarakat  adalah  suatu  kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan minimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan  telah  dikerjakan  secara  efisien  jika  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut telah  mencapai  hasil (output )dengan  biaya (input) yang  terendah  atau  dengan biaya  minimal  diperoleh  hasil  yang  diinginkan.  Menurut  Halim  (2007:  234)  rasio efesiensi dihitung dengan rumus sebagi berikut:
Volume 5 No. 1, Maret 2019
Kriteria pengukuran tingkat efisiensi dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :
Tabel 3 Kriteria Pengukuran Tingkat Efisiensi Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria lebih dari 100 Tidak efisien Sama dengan 100 Efisien berimbang Kurang dari 100 Efisien Sumber : Mahsun (2006:186)
4)    Rasio Keserasian
Rasio     keserasian     ini     menggambarkan     bagaimana     pemerintah daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  Belanja  Aparatur  Daerah  dan Belanja  Pelayanan  Publik  secara  optimal.  Semakin  tinggi  persentase  dana yang  dialokasikasi  untuk  Belanja  Aparatur  Daerah  berarti  persentase  Belanja Pelayanan  Publik  digunakan  untuk  menyediahkan    sarana    dan    prasarana ekonomi  masyarakat  cenderung  semakin  kecil. Menurut Mahsun (2006: 154) rasio keserasian dapat diukur sebagai berikut : Rasio  Belanja  Aparatur  Daerah  Terhadap  Total Belanja Daerah
Rasio  Belanja  Pelayanan  Publik  Terhadap  Total Belanja Daerah
5)   Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah daerah  dalam mempertahankan  dan meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah dicapai  dari  periode  ke    periode    berikutnya.    Menurut    Halim    (2001    :    272) rasio  pertumbuhan  dapat  diukur dengan rumus :
Keterangan : r           = Pertumbuhan (dalam persen) Pn        = Realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ke-n Po              =  Realisasi  pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  awal  atau tahun sebelumnya

## 2460-030X
6)   Proporsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Analisis share terhadap  pendapatan  daerah  bertujuan  untuk mengetahui proposi masing-masing  komponen  pendapatan  daerah.  Sehingga dapat    pula  diketahui    besarnya  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Halim  (2001:  347)  proporsi  terhadap  APBD  dapat  diformulasikan  sebagaai berikut :
Proporsi Pendapatan dalam APBD

## Proporsi pengeluaran (belanja) dalam APBD
Keterangan :
S  =  Kontribusi  realisasi  komponen  pendapatan  daan  belanja  aparatur  daaerah atau  belanja  pelayanan  publik  terhadap  total  APBD  yang  akan  menunjukan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk belanja (dalam persen).

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut  Halim  (2007  :  19)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah dapat  didefinisikan  sebagai  rencana  operasional  keuangan  Pemda,  dimana pada  suatu  pihak  menggambarkan  perkiraan  pengeluaran  setinggi-tingginya guna  membiayai  kegiatan-  kegiatan  dan  proyek-proyek  daerah  selama  satu tahun  anggaran  tertentu,  dan  dipihak  lain  menggambarkan  perkiraan  dan sumber-sumber  penerimaan  daerah  guna  mentutupi  pengeluaran-pengeluaran yang di maksud.
Menurut   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   No   32   Tahun   2008, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintahan  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  dan  ditetapkan  dengan peraturan  daerah.  Tahun  anggaran  APBD  meliputi  masa  satu  tahun,  mulai tanggal  1  januari  sampai  dengan  tanggal  31  desember.  Didasarkan  p a d a Kepmendagri  Nomor  29  Tahun  2002  y a n g   telah  diperbaharui  dengan Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006,  sehingga  struktur  APBD-nya  menjadi sebagai berikut :
1)    Pendatan Daerah
a.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  meliputi:  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, Hasil  Pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
b.  Dana  Perimbangan,  meliputi  :  Dana  Bagi  hasil,  Dana  Alokasi  Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK
c.  Lain-lain    Pendapatan  Daerah    yang  sah    antara  lain    hibah  atau penerimaan    dari  pemerintah  propinsi  dan    penerimaan    yang  sesuai
Volume 5 No. 1, Maret 2019
dengan  peraturan  perundang- undangan. 2). Belanja Daerah, terdiri atas :
a.  Belanja  Tidak  Langsung,  meliputi    Belanja  Pegawai,  Belanja  Bunga,
Belanja  Subsidi,  Belanja  Hibah,  Belanja  Bantuan  Sosial,  Belanja    Bagi hasil    kepada    propinsi/Kabupaten/Kota    dan    Pemerintahan  Desa, Belanja        Bantuan        Keuangan        kepada        Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa serta Belanja Tidak Terduga
b. Belanja  Langsung,  meliputi  :  Belanja  Pegawai,  Belanja  Barang  dan  Jasa serta Belanja Modal
3)    Pembiayaan Daerah, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

## 3.  METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  menurut  sifatnya  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  dan kualitatif. Dalam penelitian  ini data kuantitatif adalah angka- angka  pada APBD dan  laporan  realisasi  APBD  Pemerintah  Daerah   Kabupaten  Pulau  Morotai Tahun  Anggaran  2013-2015,  Sedangkan  data  kualitatif      adalah  gambaran umum  istansi,  struktur  organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai dan tugas-tugas pokoknya serta peraturan-peraaturan yang terkait. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder. Menurut  Sugiyono  (2007  :  129)  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari sumber  lain  atau  lewat  dokumen,  yang  dalam  penelitian  ini  berupa  L a p o r a n r e a l i s a s i   APBD  tahun  anggaran  2013- 2015.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  cara  mencatat  dari  dokumen- dokumen  yang  terdapat  pada  lembaga  atau  instansi  tersebut.  Menurut Sumadi(2013  :  39).  Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  b e r u p a   d o k u m e n   l a p o r a n   r e a l i s a s i   a n g g a r a n   u n t u k t a h u n   a n g g a r a n   2 0 1 3   s a m p a i   2 0 1 5   y a n g   dikumpulkan  langsung oleh    peneliti    dari    Pemerintah  Kabupaten  Pulau  Morotai  melalui  Dinas Pendapatan, Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

## Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data  keuangan  dalam  hal  ini  APBD  dan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA) untuk  tahun  anggaran  2013  -  2015    yang  diperoleh  untuk  menceganalisis masalah  yang  ada sesuai  dengan  tujuan  penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah :
1)  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  Halim  (2007  :  232)  rasio  kemendirian  dapat  diukur  dengan menggunakan rumus :

## 2460-030X
2)  Rasio Efektivitas Terhadap PAD Menurut  Halim  (2007  :234)  rasio  efektivitas  diukur  dengan  menggunakan rumus :
3)  Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Menurut  Halim  (2007  :  234)  rasio  efisiensi  diukur  dengan  menggunakan
rumus:
4)  Rasio Keserasian
Menurut Mashun (2006 : 154) rasio keserasian diukur dengan menggunakan rumus:
Rasio Belanja Aparatur Daerah Terhadap Total Belanja Daerah
Rasio Belanja Pelayanan Publik Terhadap Total Belanja Daerah
5)  Rasio Pertumbuhan Menurut  Halim ( 2001)  rasio keserasian dapat diukur dengan menggunakan rumus:
Keterangan : r           = Pertumbuhan (dalam persen) Pn         = Realisasi pendapatan dan  belanja pada tahun ke-n
Po              =  Realisasi  pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  awal  atau  tahun sebelumnya
6)  Rasio Proporsi APBD
Menurut  Halim  (2001  :  347)  Proporsi  terhadap  APBD  dapat  diformulasikan sebagai berikut:
Proporsi Pendapatan dalam APBD
Volume 5 No. 1, Maret 2019

## Proporsi pengeluaran (belanja) dalam APBD
Keterangan : S  =  Kontribusi  realisasi  komponen  pendapatan  daan  belanja  aparatur daaerah  atau  belanja  pelayanan  publik  terhadap  total  APBD  yang  akan menunjukan  prioritas  pemerintah  dalam  mengalokasikan  dana  untuk belanja (dalam persen).

## 4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah data dikumpulkan maka untuk meganalisis kinerja APBD dilakukan dengan  menggunakan  enam  rasio  keuangan  maka  hasil  yang  didapat  adalah sebagai berikut:

## Rasio Kemandirian Daerah
Secara ringkas rasio kemandirian daerah Kabupaten Pulau Morotai Untuk Tahun anggaran 2013 sampai 2015 dapat ditunjukan pada table berikut ini:
Tabel 4.1. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun
Anggaran 2013-2015 Realisasi Anggaran T a h u n 2013 2014 2015 Pendapatan 435.733.048.245,22  446.651.569.781,66  725.685.968.888,99 Pend.  Asli  Daerah (PAD) 5.940.624.299,22 5.425.533.354,66 9.899.844.579,99 Dana  Perimbangan (Transfer) 424.842.423.946,00  441.226.036.427,00 700.521.077.307,00 Lain-Lain Pendapatan yang Sah 4.950.000.000,00 0 15.265.037..000,00 Rasio Kemandirian 1,36% 1,21% 1,36% Sumber : DPPKAD Kab. Pulau Morotai (Diolah 2017)
Dari  hasil  perhitungan  pada  tabel  4  di  atas  terlihat  bahwa  kemandirian daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mencapai kebutuhan pembiayaan untuk melakukan  tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  public masyarakatnya  masih  sangat  rendah,  bahkan  cenderung  turun  tahun  2014  dan naik lagi pada tahun anggaran 2015. Hal ini ditunjukkan dengan presentasi yang masih  sangat  rendah  yakni  1,36%  untuk  tahun  anggaran  2013,  1,21%  untuk tahun  anggaran  2014  dan  kembali  lagi  ke  1,36%  pada  tahun  anggaran  2015. Angka ini menggambarkan bahwa APBD Kabupaten Pulau Morotai masih sangat bergantung  kepada  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  bahkan  propvinsi  dan Lain-lain  pendapatan  yang  sah    sebesar  98,74%    untuk  tahun  anggaran  2013, 98,79%  untuk  tahun  anggaran  2014  dan  98,74%  untuk  tahun  anggaran  2015. sedangkan  pola  hubungan  yang  ditunjukan  adalah  masih  berada  pada  pola hubungan  instruktif,  dimana  pola  hubungan  ini  menggambarkan  peranan pemerintahan pusat lebih  dominan dari pada kemandirian  Pemerintahan daerah ( daerah yang belum mampu melaksanakan otonomi daerah ).

## 2460-030X

## Rasio Efektifitas PAD
Hasil analisis rasio efektifitas dan rasio efisiensi dapat tunjukan pada table di
bawah ini:
Tabel 5
Biaya, Target, Realisasi PAD, Rasio efektifitas dan Efisiesnsi Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015 Sumber : DPPKAD Kab. Pulau Morotai (Diolah 2017) Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  5  diatas  diketahui  bahwa  rasio efektifitas  pemerintah  kabupaten  pulau  Morotai  dalam  melakukan  pemungutan sumber  pendapatan  daerah    mencapai  21,27%  sampai  63,14%.  Hal  ini menggambarkan  kinerja  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  dari Pemerintah  kabupaten  pulau  Morotai  menjukan  kinerja  belum  efektif    yang ditunjukan dengan presentasi rasio efektifitas  masih berada dibawah 100%

## Rasio efisiensi PAD
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  5  diatas  diketahui  bahwa  rasio efisiensi  pendapatan  asli  daerah    pemerintah  kabupaten  pulau  Morotai  dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah  mencapai  -24,18% sampai 97,46%.  Hal  ini  menggambarkan  kinerja  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pulau Morotai  dalam melakukan pungutan  pendapatan  dikategorikan  efisien,  walaupun tingkat  efisiensi  yang  dicapai  untuk  tahun  anggaran  2013  sampai  2015 mengalami fluktuasi.

## Rasio Keserasian
Rasio keserasian dapat ditunjukan pada tabel berikut
Tabel .6.  Rasio Keserasisan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 sampaiu 2015
Rasio Keserasian APBD T a h u n 2013 2014 2015 Rasio Belanja Tidak Langsung 61,34% 77,84% 68,44% Rasio Belanja Langsung 38,65% 22,16% 36,63% Data: diolah 2017
Dari perhitungan rasio di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dimiliki  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai    memperioritaskan
No Keterangan Tahun Anggaran 2013 Tahun Anggaran 2014 Tahun Anggaran 2015 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1 Pajak Daerah 2.359.225.000 956.996.006 4.648.125.000 2,158.789.826 8.655.876.720 3.547.449.639, 2 3 Retribusi Daerah Lain2 PAD yg sah 1.242.350.000 5.637.650.000 975.093.105 3.901.597.776 1.234.850.000 19.030.556.107 1.014.494.899 2.125.349.889 2.355.785.864 25.230.654.368 1.518.629.751 4.433.765.160. Jumlah 9.239.225.000 5.833.686.887 24.913.531.107 5.298.634.614 36.242.316.952 9.499.844.550 Biaya Pungutan 21.945.764.252 5.685.777.939 3.774.421.804. 3.944.421.804 33.675.850.430 (2.297..213.154) Rasio Efektifitas Rasio Efisiensi 63,14% 97,46% 21,27% 74,44% 26,21% -24,18%
Volume 5 No. 1, Maret 2019
kebutuhan  belanja  langsung  (rutin)  ketimbang  belanja  tidak  langsung  (belanja Pembangunan)    pada  setiap  tahun  anggaran  dalam  kurun  waktu  tahun  2013 sampai dengan 2015.  Hasil kajian ini menunjukan bahwa sebagian besar  dana yang  diliki  Pemerintah  Kabupaten  Pulau  Morotai  lebih  diperioritaskan  untuk kebutuhan  belanja  rutin,  sehingga  rasio  belanja  pembangunan  terhadap  APBD masi  relative  kecil  dalam  hal  ini  belanja  rutin    direalisasikan  61,34%  sampai dengan    77,84%  (lebih  dari  50%)  meskipun  capaian  persentasinya  berfluktuasi yakni  tahun  2013  sebesar  75%,  tahun  2014  turun  menjadi  53%  dan  pada  tahun 2015 naik lagi menjadi 62,77% dan belanja pembangunan direalisasikan sebesar 22,16% sampai dengan 38,65% (kurang dari 50%)

## Rasio Pertumbuhan
Hasil perhitungan rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggran 2013 sampai 2015 dapat ditunjukan pada tabel berikut:
Tabel 7.Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun anggaran 2013 sampai 2015
No Rasio Pertumbuhan Tahun Tahun 2013 – 2014 2014 – 2015 A Pendapatan 2,50% 62,47% A.2. Dana Perimbangan (Transfer) 38,56% 58.77% A.3. Lain-Lain Pendapatan yang  Sah -100% Tak Terhingga B Belanja (2,95) 68,22 B.1. Belanja Tidak Langsung (Rutin) 75,04% 9,40% B.2. Belanja Langsung  (Pemb) (40,96%) 105,6%
Sumber: Data Diolah 2017
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  pertumbuhan,  maka  dapat  dijelaskan bahwa  secara umum pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten  Pulau  Morotai  pada  tahun  anggaran  2013  sampai  2015 menunjukan  pertumbuhan  yang  positif, meskipun  pada komponen  belanja tidak langsung    masih  menunjukan  pertumbuhan  yang  negatif,  yakni  rasio pertumbuhan  untuk tahun  2013-2014 sebesar  75,04%,  tetapi  pada  tahun  2014- 2015  turun  menjadi  9,40%    Hal  ini  dapat  digunakan  pemerintah  daerah kabupaten  Pulau  Morotai  untuk  mengevaluasi  potensi-potensi  mana  saja  yang perlu  mendapat  perhatian  untuk  penyusunan  APBD  dan  realisasinya  pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Rasio Proporsi APBD
Hasil perhitungan rasio proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggran 2013 sampai 2015 dapat ditunjukan pada tabel berikut:

## 2460-030X
Tabel 7. Rasio Proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun anggaran 2013 sampai 2015 Rasio Proporsi T a h u n 2013 2014 2015 Proporsi Pendapatan dalam APBD Pend. Asli Daerah (PAD) 1,36% 1,21% 1,36% Dana Perimbangan (Transfer) 97,5% 92,07% 96,53% Lain-Lain Pendapatan yang  Sah 1,14% 0 % 2,10% Proporsi Belanja dalam APBD Belanja Tidak Langsung 61,34% 77,84% 68,44% Belanja Langsung 38,64% 22,16% 36,63%
Data : Diolah 2017
Berdasarkan perhitungan rasio proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk  tahun  anggaran  2013  sampai  2015  diketahui  bahwa  untuk  proporsi pendapatan  dengan  komponen    dana  perimbangan  atau  dana  transfer  dari pemerintah  pusat  masih  menempati  posisi  atau  persentasi  yang  sangat  tinggi, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun penurunan ini tidak signifikan,  yakni  tahun  anggaran  2013  sebesar  97,5%  tahun    anggaran  2014 sebesar,  92,07%  dan  tahun  anggaran  2015  sebesar  96,53%.  Sedangkan  untuk komponen  pendapatan  yang  lain  yaitu  Pendapatan  asli  daerah  dan  Lain-lain pendapaatan  yang  sah  masih  menempati  persentasi  yang  sangat  rendah masing-masing  1,14  sampai  2,10  %..    Hal  ini  menggambarkan  bahwa Pemerintah daerah kabupaten pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015  menurut  kajian  ini  masih  sangat  bergantung  pada  dana  perimbangan  dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan peemerintahan dan pembangunannya,  dengan  kata  lain  bahwa  dana  perimbangan  atau  dana transfer  dari  pemerintah  pusat  memberikan  konstribusi  tertinggi  terhadap anggaran pendapatan kabupaten Pulau Morotai dibandingkan dengan komponen pendapatan  yang  lainnya.  Sedangkan  untuk  proporsi  belanjanya  diketahui pemerintah  kabupaten  pulau  morotai  lebih  memfokuskan  belanjanya  terhadap belanja  tidak  langsung  (rutin)  dengan  presentasi  sebesar  61,34%  s/d  77,84  %. Hal ini menggambarkan pemkab pulau Morotai belum memperioritaskan pembangunan sarana fisiknya.
Volume 5 No. 1, Maret 2019

## 5.  KESIMPULAN
Sebagai  kesimpulan  dari  penelitian  ini,  penulis  dapat  menyimpulkan  sebagai berikut:
1.  Pemerintah  daerah  kabupaten  pulau  Morotai  dalam  membiayai  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  masih mengandalkan  sumber  dana  eksternal  yaitu  dana  transfer  dari  pemerintah pusat, dimana rasio kemandirian keuangan daerahnya masih sangat rendah dengan  capaian  hanya  berkisar  1,21%  sampai  1,36%  dan  masih  berada pada  pola  hubungan  instruktif,  dimana  pola  hubungan  ini  menggambarkan peranan  pemerintahan  pusat  lebih  dominan  dari  pada  kemandirian Pemerintahan daerah
2.  Pemerintah  kabupaten  pulau  Morotai  dalam  melakukan  pemungutan sumber  pendapatan  daerah    untuk  tahun  anggaran  2013  sampai  2015 belum  efektif    yang  ditunjukan  dengan  presentasi  rasio  efektifitas    sebesar 21,27% sampai 63,14 berada dibawah 100%
3.  Pemerintah  kabupaten  pulau  Morotai  dalam  melakukan  pemungutan sumber  pendapatan  daerah    untuk  tahun  anggaran  2013  sampai  2015 sudah  efisien  walaupun  tingkat  efisiensi  berfluktuasi,    yang  ditunjukan dengan presentasi rasio efisiensi  sebesar  -24,18% sampai 97,46% berada dibawah 100%
4.  Sebagian  besar  pendapatan  daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai  sebagian besar  dananya  masih  memprioritaskan  pada  belanja  tidak  langsung  (rutin) yang  ditunjukan  dengan  presentasi  sebesar  61,34  s/d  77,84  dan  belanja tidak  langsung  (Pembangunan)  sebesar  22,16  s/d  38,65%  juga  berada dibawah 100%
5.  Secara  umum  Pertumbuhan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2013 sampai 2015 menunjukan  pertumbuhan  yang  positif,  meskipun  pada  komponen  belanja tidak  langsung  masih  menunjukan  pertumbuhan  negative  yaitu    sebesar 75,04% di tahun 2013-214 dan turun menjadi 9,40% di tahun 2014-2015
6.  Proporsi  APBD  Kabupaten  Pulau  Morotai  untuk  tahun  anggaran  2013 sampai  2015  belum  menunjukan  angka  yang  proporsional,    bahwa  untuk proporsi  pendapatan  dengan  komponen    dana  perimbangan  atau  dana transfer  dari  pemerintah  pusat  masih  menempati  posisi  atau  persentasi yang  sangat  tinggi,  meskipun  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  penurunan tetapi  penurunan  ini  tidak  signifikan,  sedangkan  untuk  komponen Pendapatan  asli  daerah  dan  Lain-lain  pendapaatan  yang  sah  masih menempati persentasi yang sangat rendah.
Dari simpulan  penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:
1.  Perlu  adanya  usaha  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pulau  Morotai untuk  mengurangi  ketergantungan  atas  sumber  dana  eksteren  baik dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada,

## 2460-030X
mengembangkan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  pada  berbagai sector  yang  lain  dengan  mengembangkan  berbagai  potensi  daerah  yang ada  yang  mungkin  belum  tersentuh  oleh  pemerintah  daerah  bahkan mungkin  meminta  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mengelola  sumber pendapatan  daerah  yang  lain  yang  mungkin  sampai  saat  ini  masih dikuasai oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
2.  Perlu  ada upaya pemerintah kabupaten Pulau
Morotai untuk meningkatkan  efektifitas  dalam  melakukan  pemungutan  pendapatan daerahnya  yang  didukung    dengan  upaya  meningkatkan  realisasi penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  bila  perlu  melampaui  target penerimaan  PAD  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerahnya.
3.  Walaupun  sudah  dikatakan  efisien  dalam  memungut  pendapatan  daerah, tetapi  disarankan  agar  pemerintah  kabupaten  pulau  Morotai  lebih meningkatkan lagi tingkat efisiensi (rasio efisiensi) dengan lebih menekan biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memungut  pendapatan  daerah  dan meningkatkan realisasi pendapatan asli daerahnya.
4.  Sebagian  besar  dana  pemerintah  kabupaten  Pulau  Morotai  masih memprioritaskan  pada  belanja  tidak  langsung  (rutin).  Hal  ini  perlu mendapat perhatian agar belaanja tidak langsung ini dapat ditekan dan di lain  pihak  dapat  meningkatkan  belanja  langsung  (belanja  pembangunan) seperti  sarana  publik  guna    peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pada  tahun-tahun anggraran berikutnya.
5.  Secara umum rasio pertumbuhan pada komponen-komponen APBD telah menunjukan pertumbuhan yang positif, tetapi disarankan agar pemerintah kabupaten  pulau  Morotai  terus  berpaya  untuk  mempertahankan pertumbuhan  ini  bahkan  meningkatkannya,  mengingat  pada  komponen belanja tidak langsung masih menunjukan pertumbuhan yang negatf.
6.  Mengingat  Proporsi  APBD  Kabupaten  Pulau  Morotai  untuk  tahun anggaran 2013 sampai 2015 belum menunjukan angka yang proporsional, maka  untuk  tahun  anggaran  selanjutnya  perlu  ada  upaya  peningkatan dengan  menekan  proporsi  pendapatan  pada  komponen    dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan komponen Pendapatan asli daerah dan Lain-lain pendapaatan yang sah.
Volume 5 No. 1, Maret 2019

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra,  2011.Akuntansi  Sektor  Publik  Di  Indonesia.  Edisi  Pertama.: BPFE,  Yogyakarta  Buku  Putih  Sanitasi  (BPS)  Kabupaten  Pulau  Morotai Tahun 2014
Dewi  Tari,  I  Gusti  Ayu,  2006,  Penilaian  Kinerja  Keuangan  APBD  Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2003-2004. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
Guritno,  Bambang  dan  Waridin,  2005.Pengaruh  Persepsi  Karyawan  Mengenai Perilaku kepemimpinan kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja. JRBI
Halim,  Abdul,  2001.  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Edisi  Pertama.:    UPF Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta
___________. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama,: Salemba Empat. Jakarta
___________. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga,: Salemba Empat. Jakarta
___________. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat,  Salemba Empat, Jakarta
Studi  pada  29  Kabupaten  dan  9  Kota  di  Propinsi  Jawa  Timur  Periode    2001- 2006). Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak.
Mahsun,  Mohamad.  2006.  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik.  Edisi  Pertama. Yogyakarta : BPFE.
Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta.
Peraturan  Daearah  Kabupaten  Pulau  Morotai  Nomor  3  Tahun  2010  Tentang Otganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002  tentang  Pedoman Pengurusan  Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keunagan  Daerah serta  Tata  Cara  Usaha  Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan  Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuagan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Republik Indonesia. 2005. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

## 2460-030X
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2008  tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2008  tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
Sugiono. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis. Band