Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
Keadilan Waris Dalam Alquran
Afidah Wahyuni
Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia
Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
Agus Handoko
Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id
Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 2 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 139
Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
155 Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam
(Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law) Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
169 Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor
(Divorce Background Analysis In the Bogor District Religious Court)
Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
183 Keadilan Waris Dalam Alquran
(Justice Inheritance in The Koran)
Afidah Wahyuni
197 Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia
(Comparison of Good Corporate Governance Principles at Conventional Banks and Sharia Banks in the Legal System in Indonesia) Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
209 Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
(Critics of the Development of Academic Interpretation Theory At Islamic Higher Education Institutions in Indonesia) Agus Handoko

## 227 Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya
(Contractual Marriage Perspective in National Law and Islamic Law Along with The Resulting Legal Consequences)
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar
MIZAN: Journal of Islamic Law , FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 3 No. 2 (2019), pp: 1 8 3-196. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.501

## Keadilan Waris Dalam Alquran *

## (Justice Inheritance in The Koran)
Afidah Wahyuni 1

## Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.501
Abstract:
Justice in the inheritance shown by the Qur'an positions men more than twice that of women.  In  addition,  the  principle  of  justice  in  Islamic  inheritance  law  implies  a balance between the rights obtained and inheritance with the obligations or burdens of  life  that  must  be  borne  or  fulfilled  among  the  heirs.  Therefore,  justice  in inheritance does not mean equally sharing of inheritance to all heirs, but in favour of the truth as outlined by the Qur'an. If men get more from women, this is related to men's  greater  responsibility  than  women  to  finance  their  households.  Differences based on the size of the burden and responsibility of men and women based on the law  of  the  causality  of  rewards  and  responsibilities  does  not  contain  an  element  of discrimination.  The  specified  women's  agency  is  in  balance  with  their  obligations. Because  in  Islam,  women  are  basically  freed  from  taking  on  family  economic responsibilities.  Therefore,  if  a  person  receives  a  high  share  of  an  inheritance,  it means  that  it  is  a  manifestation  of  the  level  of  obligation,  which  is  a  concept  of sociological difference in Islamic societies.
Keywords: Justice, Inheritance, Inheritance Verses, Hadith About Inheritance

## Abstrak:
Keadilan  dalam  waris  yang  ditunjukkan  Alquran  memposisikan  laki-laki  lebih unggul  dua  kali  lipat  dibandingkan  dengan  perempuan. Disamping  itu ,  a sas keadilan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  mengandung  pengertian  adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris.  Oleh  karena  itu  keadilan  dalam  kewarisan  tidak  berarti  membagi  sama  rata harta  warisan  kepada  semua  ahli  waris,  tetapi  berpihak  kepada  kebenaran sebagaimana  yang  telah  digariskan  oleh  Alquran.  Jika  laki-laki  memperoleh  lebih banyak  dari  kaum  perempuan,  ini  terkait  dengan  tanggung  jawab  laki-laki  yang lebih  besar  dari  perempuan  untuk  membiayai  rumah  tangganya.  Perbedaan  yang berdasarkan  besar  kecilnya  beban  dan  tanggung  jawab  laki-laki  dan  perempuan berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi.  Forsi  perempuan  yang  ditentukan  tersebut  seimbang  dengan kewajibannya.  Sebab  dalam  Islam,  kaum  wanita  pada  dasarnya  dibebaskan  dari memikul  tanggungjawab  ekonomi  keluarga.  Oleh  karena  itu,  jika  seseorang menerima  bagian  waris  tinggi,  berarti  hal  itu  merupakan  manifestasi  dari  tingkat kewajibannya,  yang  merupakan  konsep  perbedaan  secara  sosiologis  dalam masyarakat Islam.
Kata Kunci: Keadilan, Waris, Ayat-Ayat Waris, Hadits Tentang Waris
* Naskah  diterima  tanggal:  18  Juli  2019,  direvisi:  20  Oktober  2019,  disetujui  untuk terbit: 20 November 2019.
1 Afidah  Wahyuni adalah  Dosen  tetap  Fakultas  Syariah  dan  Hukum.  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: afidah.wahyuni@gmail.com .

## Pendahuluan
Keadilan  merupakan  tujuan  akhir  hukum  dalam  pandangan  Islam. Kaitannya  dengan  hukum  Islam,  keadilan  harus  dicapai  meski  mengacu pada  pokok  agama  Islam,  yaitu  Alquran  dan  hadis.  Pendapat  mencari keadilan  menjadi  standar  hukum  universal  yang  mampu  tampil  di manapun  dan  kapanpun  sesuai  dengan  fitrah  diturunkannya  Islam  ke muka  bumi. 2 Selain  itu,  asas  keadilan  merupakan  salah  satu  asas  yang dapat  ditemukan  dalam  Alquran  selain  asas  kemutlakan  dan  asas individual. 3
Asas  keadilan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  mengandung pengertian  adanya  keseimbangan    antara  hak  yang  diperoleh  dan  harta warisan  dengan  kewajiban  atau  beban  kehidupan  yang  harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris. 4 Oleh karena itu  keadilan  dalam  hukum  waris  Islam  bukan  diukur  dari  kesamaan tingkatan  antara  ahli  waris,  tetapi  ditentukan  berdasarkan  besar-kecilnya beban  atau  tanggung  jawab  diembankan  kepada  mereka,  ditinjau  dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.
Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam  Islam.  Artinya  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  memiliki  hak yang  sama  kuat  untuk  mendapatkan  warisan.  Hal  ini  secara  jelas disebutkan  dalam  surah  an-Nisa  ayat  7  yang  menyamakan  kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada surah an- Nisa/4 ayat 11, 12, 176 secara rinci telah menerangkan kesamaan kekuatan hak  waris  antara  laki-laki  dan  perempuan,  ayah  dan  ibu  (ayat  11),  suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).
Tentang  jumlah  bagian  yang  didapat  oleh  laki-laki  dan  perempuan terdapat dua bentuk yaitu: 5
Pertama, laki-laki  mendapat  jumlah  yang  sama  banyak  dengan perempuan,  seperti  saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan  sama-sama mendapatkan bagian seperenam dalam kasus pewaris tidak memiliki ahli waris  langsung  atau  bapak  dan  ibu  sama-sama  mendapatkan  seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung.
2 Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam;  Konsep  Kewarisan  Bilateral , (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 153.
3 Kamaruddin, “Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris”, dalam Jurnal Ar - Risalah, Volume 13 Nomor 1 Mei, 2013, h. 29.
4 Ahmad  Zahari, Tiga  Hukum Kewarisan  Islam;  Syafi’i,  Hazairin dan  KHI ,  (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.
5 Ali Parman, Kewarisan Dalam al- Qur’an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 74.
Kedua, laki-laki  mendapatkan  bagian  dua  kali  lipat  dari  yang didapatkan  perempuan.  Hal  ini  dapat  dijumpai  dalam  kasus  pewaris meninggalkan  ahli  waris  seorang  anak  laki-laki  dan  seorang  perempuan atau dalam kasus waris seorang saudara laki-laki dan perempuan.
Dilihat  dari  segi  jumlah  bagian  memang  jelas  tidak  sama,  tetapi  ini bukan  berarti  tidak  adil  karena  keadilan  dalam  pandangan  Islam  tidak hanya  diukur  dengan  jumlah  yang  didapat  ketika  menerima  hak  waris tetapi  juga  dikaitkan  dengan  kegunaan  dan  kebutuhan.  Menurut pandangan Islam, pembagian harta waris yang tidak sama antara laki-laki karena  secara  umum,  laki-laki  membutuhkan  lebih  banyak  materi dibandingkan  perempuan,  hal  ini  karena  laki-laki  baik  itu  seorang  bapak atau  saudara  laki-laki  memikul  kewajiban  ganda  yakni  untuk  dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perempuan. 6

## Keadilan dalam Pemikiran Pemikir Islam
Menurut  Harun  Nasution,  al- ‘adl berarti  keadaan  yang  terdapat dalam  jiwa  seseorang  yang  membuatnya  menjadi  lurus.  Orang  yang  adil adalah  orang  yang  tidak  dipengaruhi  hawa  nafsunya,  sehingga  ia  tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil. Jadi, kata al- ‘adl  mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil. 7
Mencermati  arti  aslinya  itu,  tidak  mengherankan  kalau  kata  al- ‘adl dihubungkan  dengan  timbangan  yang  lurus  secara  horisontal,  yaitu timbangan  yang  daunnya  tidak  berat  sebelah.  Kata  al- ‘adl  lebih  lanjut berarti  serupa  atau  yang  sama,  dan  juga  berarti  seimbang.  Untuk meluruskan  hal  yang  tidak  lurus  perlu  diadakan  sesuatu  yang membuatnya  lurus,  dan  dengan  demikian  al- ‘adl  berarti  tebusan. 8 Dari kata al- ‘adl diambil pengertian keadaan menengah di antara dua keadaan yang ekstrem. 9
Etos  untuk  selalu  meletakkan  sesuatu  pada  tempatnya  atau  berlaku adil  bukanlah  perkara  mudah.  Tidak  jarang  manusia  tidak  memberikan proporsi yan adil, bahkan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri saja, manusia  sering  bertindak  dzalim.  Maka  Nabi  pernah  menyerukan  untuk memberikan hak tubuh untuk beristirahat tatkala dia mendengar sebagian sahabat  menahan  diri  untuk  tidur.  Sebab  hal  itu  juga  merupakan  inti keadilan  pada  diri  sendiri.  Jika  atas  diri  sendiri  saja  manusia  sebetulnya
6 Muhammad  Ali  al-Shobuni, al-Mawarits  fi  al- Syari’ah  al - Islamiah  ‘ala  Dzau’  al -Kitab wa al-Sunnah , Terjemahan; A.M. Basmalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 19. 7 Harun Nasution, Islam Rasional , h. 61.
8 Harun Nasution, Islam Rasional , h. 61.
9 Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, al- Ta’rifat (Beirut: Maktabah Lubnan, 1969), h. 152.
sulit berlaku adil, apalagi terhadap orang lain. Maka dari itu, apabila ajaran Islam  banyak  memberikan  arahan  agar  manusia  memperhatikan  prinsip- prinsip  keadilan  dan  menegakannya  secara  nyata  ini  masuk  akal.  Dan seringkali  terdengar  bahwa  sebetulnya  syariat  Islam  adalah  syariat kerahmatan.  Penekanan  syariat  keadilan  (hutang  mata  bayar  mata,  dan seterusnya)  dan  syariat  Kristen  lebih  banyak  menekankan  cinta  kasih. Hanya saja, ini tidak berarti persoalan keadilan menjadi penting di dalam Islam.  Prinsip  keadilan  tetap  menjadi  titik  sentral  dalam  pembahasan ajaran Islam. 10
Tentang  pentingnya  keadilan  itu  di  dalam  Islam,  Mahmud  Syaltut, seorang  ulama  al-Azhar  menerangkan  bahwa  perintah  Alquran  untuk menegakkan  keadilan  di  muka  bumi  adalah  perintah  yang  bersifat universal,  tanpa  adanya  diskriminasi  yang  satu  atas  lainnya.  Keadilan tidak  hanya  berlaku  bagi  komunitas  tertentu  tanpa  komunitas  lainya. Sebab,  prinsip  keadilan  adalah  aturan  Tuhan  yang  berlaku  objektif  dan jalan  yang  diberi-Nya  untuk  dituruti.  Sedangkan  manusia  sebagai  hamba dan  ciptaan-Nya  mesti  mendapatkan  persamaan  dalam  porsi  keadilan, baik  si hitam  atau  putih,  laki-laki  atau  perempuan serta  muslim atau non muslim. 11
Dalam  pandangan  Islam,  tujuan  akhir  hukum  adalah  keadilan. Kaitannya  dengan  hukum  Islam,  keadilan  harus  dicapai  meski  mengacu pada  pokok  agama  Islam,  yaitu  Alquran,  dan  Hadis.  Arti  dari  tujuan keadilan  melalui  jalur  hukum  yang  harus  berawal  dari  dua  segi  dan mengarah pada keadilan dua segi juga. Yaitu tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal meski berorientasi pada  keadilan  terhadap  manusia  dan  keadilan  Tuhan.  Keadilan  bagi manusia  mengarah  pada  berbagai  definisi  keadilan  yang  tidak  bukan mungkin  antara  satu  masyarakat  manusia  dengan  yang  lainnya  berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak perlu diperlakukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya,  sedangkan  muara  keadilan  adalah  kepada  Allah  SWT. Hukum  Allah  adalah  produk  hukum  yang  tetap  menempatkan  Allah sesuai dengan proporsinya, sehingga perbuatan manusia harus tetap pada koridor  hukum  Allah  SWT.  Khususnya  yaitu  yang  berkaitan  dengan hukum agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum. Perpaduan  mencari  keadilan  menjadi  standar  hukum  universal  yang mampu  tampil  di  manapun  dan  kapanpun  sesuai  dengan  fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.
10 Zuhairi  Misrawi  dan  Novriantoni, Doktrin  Islam  Progresif  Memahami  Islam  Sebagai Ajaran Rahmat , (Jakarta: LSIP Perum Pondok Karya Permai), Cetakan Pertama, h. 46-47.
11 Mahmud Syaltut, al- Islam: Aqidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar al-Shorouk, 1997), h. 445- 446.
Adil  yang  dinisbatkan  kepada  ilahi.  Adil  di  sini  berarti  memelihara kewajaran  atas  berlanjutnya  eksistensi,  tidak  mencegah  kelanjutan eksistensi  dan  perolehan  rahmat  sewaktu  terdapat  banyak  kemungkinan untuk itu. 12
Dari urian di atas dapat dikemukakan, bahwa konsep hukum dalam Alquran  bertumpu  pada  prinsip  keadilan.  Keadilan  tersebut  bersumber dari  Tuhan  yang  Maha  Adil.  Karena  pada  hakekatnya  Allahlah  yang menegakkan  keadilan (qaiman  bi  al-qist) ,  sehingga  harus  diyakini  bahwa Allah  tidak  berlaku  aniaya (zalim) kepada  hamba-hambaNya.  Karena  itu, setiap  perbuatan  manusia  akan  dipertanggungjawabkan  kepada  Allah pada  hari  keadilan.  Adil  dalam  pengertian  persamaan (equality) ,  yaitu persamaan  dalam  hak,  tanpa  membedakan  siapa,  dan  dari  mana  orang yang diserahkan menegakkan keadilan. 13

## Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral
Keadilan  waris  dalam  konsep  bilateral  dalam  hukum  kewarisan Islam,  seseorang  menerima  hak  kewarisan  bersumber  dari  kedua  belah pihak  kerabat,  yaitu  dari  garis  keturunan  perempuan  maupun  keturunan laki-laki.  Asas  bilateral  ini  secara  tegas  dapat  ditemui  dalam  ketentuan Alquran  surat  An-  Nisa  ayat  7,  11,  12  dan  176  antara  lain  dalam  ayat  7 dikemukakan  bahwa  seorang  laki-laki  berhak  memperoleh  warisan  dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan  dari  kedua  belah  pihak  orang  tuanya.  Asas  bilateral  ini  juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).
Kewarisan  bilateral  dalam  hukum  Islam  mengandung  dua  nilai keadilan,  yaitu  keadilan  Tuhan  dan  keadilan  manusia.  Keadilan  tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang  berasal  dari  yang  transsendental.  Artinya  keadilan  dapat  tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam pengertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku makhluk dari awal  kejadian  sampai  peraturan  yang  menjadi  standar  tingkah  laku makhluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi.
Dari  segi  struktur  sosial,  masyarakat  Arab  menganut  sistem kekerabatan  patrilineal  (kebapakan),  maka  aturan  memberikan  bagian lebih  pada  laki-laki  memang  sesuai  dan  berfungsi  positif  dalam melestarikan  kekerabatan  itu.  Namun  masyarakat  Islam  tidak  selamanya
12 Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al- Qur’an, h. 114-116.
13 Hasbi  Hasan, “Respon Islam Terhadap Konsep Keadilan,” dalam  Suara Uldilag, Vol. II, No. 5,  September 2004, h. 122.
begitu.  Pada  masyarakat  tertentu  seperti  di  Sumatera  Barat,  sistem kekerabatan  yang  berlaku  dan  dominan  adalah  matrilineal  (keibuan) sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab juga berada pada kaum perempuan.  Dalam  masyarakat  modern  yang  cenderung  memberikan kesempatan  seimbang  kepada  laki-laki  dan  perempuan  atau  bilateral, maka  wajar  saja  kalau  aspirasinya  mengenai  hak  dan  kewajiban  juga seimbang, dalam hal ini termasuk juga dalam hak dalam waris. 14

## Hukum kewarisan Islam hasil ijtihat Syafi’i oleh sebagian besar umat
Islam telah dijadikan sebagai sumber hukum normatif dan harus diterima sebagai  hukum  yang  mengikat  dan  terpancar  dari  perintah  Allah  dalam Alquran  dan  Hadis,  sehingga  layak  bagi  setiap  muslim  untuk  merasakan tidak  adil  terhadap  hukum  kewarisan  tersebut.  Pemahaman  semacam  ini pada  awalnya  dianggap  sebagai  prinsip  keadilan  obyektif  semata  keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan sistem kekel uargaan  matrilineal  dan  bilateral  sebab  kewarisan  Syafi’i  bercorak patrilinial. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan penilaian keadilan obyektif sebagai warisan sesuai  dengan  keadilan  dua  segi  sekaligus  yaitu  keadilan  obyektif  dan keadilan subjektif.
Persoalannya  adalah,  bagaimana  jika  dalam  perjalanan  selanjutnya terdapat  kekeliruan  konsep  hukum  Islam  dalam  menangkap  pancaran hikmah Allah dalam Alquran berupa hukum kewarisan Islam. Jawabannya akan  kembali  pada  sejauh  mana  argumentasi  normatif  konseptor kontemporer  mampu  menjabarkan  konsep  dengan  menjabarkan  konsep dengan norma dasar hukum Islam. Dalam hal ini bagaimana Alquran dan Hadis merestui konsep yang ditawarkan tersebut. Tentunya yang tak kalah penting adalah bagaimana penerima konsep bersedia untuk membuka diri tarhadap norma dan rasio. 15
Pola  penafsiran  yang  demikian  bermuara  pada  pengertian  hukum adil  dipandang  dari  dua  segi  sebagaimana  konsep  keadilan  Kelsen,  yaitu keadilan  rasional  dan  keadilan  metafisis.  Keadilan  rasional  konsep keadilan  tercermin  dari  konsep  yang  ilmiah,  sebab  berangkat  dari kesimpulan penelitian ilmiah. Disamping itu kewarisan bilateral terbentuk dari  pola  budaya  dan  perilaku  serta  pandangan  empirik  manusia  tentang nilai  keadilan  secara  umum,  sedang  keadilan  metafisis  yang  ditawarkan adalah  keadilan  yang  terpancar  dari  pedoman  dasar  sumber  keadilan metafisis itu sendiri, yaitu Alquran dan Hadis.
14 Atho‘ Mudzhar, Letak Gagasan Munawir Sjadzali dalam Konteks Reaktualisasi Hukum Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 313.
15 Abdul  Ghofur  Anshari, Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam, (Yogyakarta:  UII  Press, 2005), h. 160.
Kedua  prinsip  keadilan  tersebut  bukan  lahir  begitu  saja  bersama. Keadilan rasional adalah hasil dari evolusi dari prinsip keadilan metafisis. Keadilan  metafisis  berkembang  pesat  pada  era  klasik  pra-Socrates.  Dan plato.  Seiring  perjalanan  waktu  dan  perkembangan  pemikiran  manusia, Aristoteles  mempelopori  prinsip  keadilan  di  samping  metafisis  juga intelektual  rasional.  Artinya  dengan  menjadikan  sistem  kewarisan  Islam sebagai  hukum  yang  bersandar  pada  prinsip  nilai  keadilan  metafisis  saja berarti menarik mundur hukum Islam ke arah prinsip keadilan era klasik yang sekarang bukan zamannya lagi.

## Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam
Tentang  jumlah  bagian  yang  didapat  oleh  laki-laki  dan  perempuan terdapat dalam dua bentuk. Pertama : laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak  dengan  perempuan;  seperti  ayah  dengan  ibu  sama-sama mendapatkan  seperenam  dalam  keadaan  pewaris  meninggalkan  anak kandung,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  ayat  11  surah  al-Nisa. Begitu  pula  dengan  saudara  laki-laki  dengan  saudara  perempuan  sama- sama  mendapat  seperenam.  Apabila  seorang  pewaris  tidak  memiliki  ahli waris  langsung  seperti  suami/istri,  anak,  bapak  dan,  ibu  maka  berlaku surah  al- Nisa’  ayat  12. Kedua :  laki-laki  memperoleh  bagian  lebih  banyak dua  kali  lipat  dari  yang  didapat  oleh  perempuan  yaitu:  anak  laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An- Nisa’.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pada  pembahasan  mawaris, pembagian  warisan  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan  masih  tetap mempertahankan sistem kalkulasi 2:1. Cara seperti ini didasarkan pada QS. an- Nisa‘:  11  yang  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  bagian  anak  laki -laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.
Ketika mengomentari ayat tersebut, Sahiron Syamsuddin
mengatakan  bahwa  sebagian  besar  ulama  cenderung  memandang  makna literal  teks  tersebut  sebagai  pesan  utama  ayat  dan  bersifat  final.  Ia memberikan contoh penafsiran dari Ibn Katsir. 16 Yakni, dalam pembagian harta  warisan,  seorang  laki-laki  mendapatkan  harta  pusaka  dua  kali  lipat lebih  besar  dari  pada  bagian  seorang  perempuan.  Karena  secara  bahasa pernyataan  ini  sangat  jelas  dan  substansinya  telah  dipraktikkan  sejak zaman Nabi saw, maka sebagian besar ulama memandang penggalan ayat tersebut  (termasuk  juga  ayat-ayat  tentang  waris  secara  keseluruhan) sebagai  dalil qat’iyat  al -dalalah atau  menunjukkan  arti  yang  pasti.
16 Isma’il ibn ‘Umar ibn Katsir, Tafsir al- Qur’a’n al - ‘Azdim, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 414.
Konsekuensinya,  aturan  ini  harus  diikuti  oleh  semua  orang  Islam  di manapun dan kapanpun. 17
Namun  menurut  Munawir,  konsep  tersebut  tidak  memberikan  rasa adil  bagi  masyarakat  yang  kaum  perempuannya  memiliki  peran.  Hal  ini berdasarkan  penelitian  dan  kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Ia selalu  menerima  laporan  dari  para  hakim  di  berbagai  daerah  yang  kuat keislamannya  seperti  di  Sulawesi  Selatan  dan  Kalimantan  Selatan ditemukan  tindakan  masyarakat  yang  menyimpang  terhadap  ketentuan Alquran  tentang  pembagian  2:1.  Dalam  praktek  di  masyarakat,  para  ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan fara‘id Islam yang di dalamnya menetapkan kalkulasi bagian anak laki -laki dan  anak  perempuan  2:1  tapi  dalam  pelaksanaannya  kerapkali  para  ahli waris  tidak  melaksanakan  fatwa  ketetapan  hakim  Pengadilan  Agama tersebut.  Malah  mereka  melakukan  pembagian  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  hukum  Islam  yaitu  1:1  antara  anak  laki-laki  dengan  anak perempuan. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam saja tetapi  juga  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  organisasi  yang  cukup  menguasai ilmu-ilmu keislaman. 18
Ijtihad semacam ini tidak salah. Lebih lanjut, Munawir menawarkan bagaimana  kalau  ketentuan  pembagian  waris  itu  dikodifikasi  menjadi sama  rata  yaitu  bagian  anak  laki-laki  1:1  dengan  bagian  anak  perempuan dengan  syarat  anak  perempuan  memiliki  peran.  Untuk  memperkuat pendapatnya  tersebut,  Munawir  menampilkan  sejumlah  ulama  terkenal yang  telah  melakukan  pemahaman  secara  kontekstual  terhadap  nash Alquran.  Tunjuk  misal  Khalifah  Umar  bin  Khattab  membuat  kebijakan dalam  pembagian  rampasan  perang  yang  tidak  sesuai  dengan  petunjuk Alquran QS. al-Anfal: 41. Kebijakannya itu ditentang oleh banyak sahabat senior Nabi seperti Bilal, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam, yang  menuduhnya  telah  meninggalkan  kitab  Allah.  Namun  dengan kebijakannya  itu  Umar  mendapat  dukungan  dari  Utsman  bin  Affan  dan Ali  bin  Abi  Thalib,  Umar  juga  tidak  memberikan  bagian  zakat  kepada muallaf  sebagaimana  diamanatkan  oleh  QS.  al-Taubah:  60  dan dipraktekkan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  Dengan  alasan  situasi  dan kondisi sudah berubah dan pemberian zakat kepada mu‘allaf sudah tidak dianggap  perlu  lagi.  Selanjutnya  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz,  khalifah ke delapan dari Dinasti Umayyah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang  bersih,  ia  melarang  pejabat  negara  dan  karyawan  untuk  menerima hadiah  karena  pada  saat  itu  hadiah  berubah  fungsi  menjadi  suap,  Abu Yusuf al-Hanafi mengatakan bahwa bila nash terdahulu dasarnya adat dan
17 Sahiron  Syamsuddin, “ Tipologi  dan  Proyeksi  Penafsiran  Kontemporer  terhadap Al- Qur’an ” , Al- Qur’an dan Hadis , vol. 8., No. 2, Juli 2007. h. 203-204.
18 Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam , (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 88.
adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash itu, dan Ibnu Qoyyim al-Jauziah menjelaskan bahwa  perubahan  dan  perbedaan  fatwa  dapat  dibenarkan  karena perbedaan zaman, tempat, dan adat istiadat. 19
Ditinjau  dari  segi  jumlah  bagian  saat  menerima  hak,  memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena  keadilan  dalam  pandangan  Islam  tidak  hanya  diukur  dengan jumlah  yang  didapat  saat  menerima  hak  waris,  tetapi  juga  dikaitkan kepada  kegunaan  dan  kebutuhan.  Karena  secara  umum  pria membutuhkan  lebih  banyak  materi  dibandingkan  dengan  wanita.  Hal tersebut  dikarenakan  pria  dalam  ajaran  Islam  memikul  kewajiban  ganda yaitu  untuk  dirinya  sendiri  dan  terhadap  keluarganya  termasuk  para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah al- Nisa’ayat 34.
Bila  dihubungkan  dengan  jumlah  yang  diterima  dengan  kewajiban dan  tanggung  jawab  seperti  disebutkan  diatas,  maka  akan  terlihat  bahwa kadar  manfaat  yang  dirasakan  laki-laki  sama  dengan  apa  yang  dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari  perempuan,  namun  sebagian  dari  yang  diterima  akan  diberikan  lagi kepada  wanita,  dalam  kapasitasnya  sebagai  pembimbing  yang bertanggungjawab  atas  wanita.  Inilah  konsep  keadilan  dalam  Hukum Kewarisan Islam.
Walaupun kerabat garis ke atas yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah  yaitu  anak  sama-sama  berhak  atas  harta  warisan  bahkan  dalam surah  An-Nisa  ayat  11  menyatakan  bahwa  keduanya  mempunyai kedudukan  yang  sama,  namun  terdapat  perbedaan  dalam  jumlah  yang diterima.  Anak  rata-rata  mendapatkan  bagian  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  apa  yang  diterima  oleh  orang  tuanya.  Adanya perbedaan  ini  dapat  dikaji  dari  segi  hak  dan  kewajiban,  serta  tanggung jawab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua.
Hak  warisan  yang  diterima  oleh  ahli  waris  pada  hakekatnya merupakan  kontinuitas  tanggung  jawab  pewaris  terhadap  keluarganya atau  ahli  waris  berimbang  dengan  perbedaan  tanggung  jawab  seseorang (yang  kemudian  menjadi  pewaris)  terhadap  keluarga  (yang  kemudian menjadi  ahli  waris)  bagi  seorang  laki-laki  tanggung  jawab  yang  utama adalah  istri  dan  anak-anaknya  merupakan  kewajiban  yang  harus dipikulnya.
Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pembagian harta  warisan.  Dilihat  dari  segi  kebutuhan  sesaat  yaitu  waktu  menerima
19 Munawir Sjadzali , Ijtihad Kemanusiaan, h. 46.
hak,  terlihat  bahwa  kesamaan  jumlah  penerimaan  antara  yang  besar dengan  yang  kecil  tidaklah  adil,  tetapi  tinjauan  dari  kebutuhan  tidak bersifat  saat  dilangsungkannya  pembagian  harta  warisan  tetapi  untuk jangka  waktu  yang  lama  sampai  pada  usia  dewasa  yang  kecil membutuhkan  materi  yang  sama  banyaknya  dengan  orang  yang  sudah dewasa.  Bila  dihubungkan  dengan  besarnya  keperluan  orang  dewasa. Dengan  lamanya  keperluan  bagi  anak  yang  belum  dewasa  dan  dikaitkan dengan  pula  kepada  perolehan  yang  sama  dalam  hak  kewarisan,  maka hasilnya keduanya akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sama rata.

## Keadilan Waris dalam Pandangan Humanisme
Suatu  pandangan  tergesa-gesa  barangkali  akan  menyatakan,  bahwa pembagian  waris  sebagaimana  termaktub  pada  ayat  Alquran  surat  an- Nisa’ ayat 11, merupakan bentuk ketidakadilan terhadap kaum perempuan dan  merampas  hak-haknya  sebagai  manusia  yang  seharusnya  setara dengan  kaum  lelaki.  Tetapi  pandangan  yang  lebih  hati-hati  akan menemukan  bahwa  Islam  sebenarnya  tidak  memaksudkan  hal  itu dijadikan  alasan  untuk  memposisikan  kaum  perempuan  dalam  sudut pandang  pejoratif.  Sebab  pembagian  harta  waris  sebagaimana  ditetapkan dalam hukum waris Islam sejatinya tidak perlu disangkutpautkan dengan persoalan kedudukan lelaki dan perempuan. Tetapi prinsip pembedaan itu lebih  disebabkan  oleh  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  tidak  sama antara laki-laki dan perempuan. 20
Dipahami  bahwa  hukum  dan  keadilan  yang  berasaskan  pada ketentuan  yang  terdapat  dalam  Alquran  surat  al- Nisa’/4  ayat  58 merupakan  manifestasi  kewajiban  menyampaikan  amanah  kepada  yang berhak menerimanya. Maka, terkait dengan asas hukum dan keadilan yang demikian itu, Allah SWT sebagai pembuat hukum kewarisan Islam, sudah tentu  dalam  aturan  aturan  hukum  yang  ditetapkanNya  akan  selalu mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  sebagaimana  yang  diperintahkanNya untuk ditegakkan dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini.
Dengan  statemen  Alquran  tentang  kewarisan  mengisyaratkan, bahwa pembagian waris yang telah ditetapkan oleh Allah itu bertitik tolak pada  pemeliharaan  rasa  keadilan,  di  mana  Allah  SWT  mengetahui  siapa saja  yang  lebih  banyak  memberi  manfaat.  Berdasarkan  manfaat  inilah
20 Mahmoud  hamdi  Zaqzouq, Islam  Dihujat  Islam  Menjawab, diterjemahkan  dari Haqa’iq  Islamiyah  fiMuwajahat  Hamalat  at -Tasykik oleh  Irfan  Mas’ud,  (Jakarta:  Lentera  hati, 2008), h.132
maka  diberikanlah  bagian-bagian  dan  warisan  sesuai  dengan  perannya, yakni  Allah  SWT  mengetahui  peran  masing-masing  anggota  keluarga  di dalam  keluarganya,  kadar  kemanfaatan  yang  diberikannya,  dan  ukuran pertolongan  yang  dilakukannya  bagi  anggota  yang  lain  menurut pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuasaanNya.
Kenyataan  bahwa  seorang  wanita  mewarisi  setengah  dari  bagian pria,  berhubungan  dengan  keadaan  yang  khas.  Karena  seorang  wanita berhak  akan  mahar  dan  nafkah,  dan  karena  ia  tidak  dapat  berpartisipasi dalam  pertahanan  masyarakat,  maka  kenyataan  bahwa  bagiannya  hanya separoh  dari  bagian  dari  saudara  prianya,  hingga  sejauh  tertentu  adalah merupakan hasil dari hukum imbalan. Dengan kata lain, kedudukan waris wanita  yang  khusus  adalah  berdasarkan  pada  kedudukan  khususnya dalam hal mahar, nafkah dan seterusnya. 21
Bahwa  keadilan  dalam  kewarisan  tidak  berarti  membagi  sama  rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana  yang  telah  digariskan  oleh  Alquran.  Jika  laki-laki memperoleh  lebih  banyak  dari  kaum  perempuan,  ini  terkait  dengan tanggung  jawab  laki-laki  yang  lebih  besar  dari  perempuan  untuk membiayai  rumah  tangganya.  Jika  menyimpang  dari  apa  yang  telah ditetapkan  oleh  Alquran,  berarti  pembagiannya  telah  dilakukan  secara tidak  adil.  Pengertian  umum  dari  berlaku  adil  dalam  kewarisan  (juga dalam  wasiat)  dan  juga  larangan  memakan  harta  orang  lain  secara  batil merupakan suatu hal yang harus ditinggalkan sebagaimana tersebut dalam surat al-Baqarah/2 ayat 188:
َو  الاطاَبْلابِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلََو ُت اوُلْد َلاإ اَابِ ْأَتال  اماَّكُْلْا الاَوْمَأ  ْنام اًقيارَف اوُلُك

## َنوُمَلْعَ ت ْمُتْ نَأَو اْثْاْلْابِ اساَّنلا
Jika  dalam  satu  kasus  seorang  anak  (juga  saudara)  perempuan mendapat  separuh  dari  harta  peninggalan,  pada  hakikatnya  jauh  lebih besar  dari  perolehan  laki-laki,  sebab  kekayaan  laki-laki  (termasuk  dari bagian  warisan)  pada  akhirnya  akan  pindah  ke  tangan  wanita  dalam bentuk  pangan,  sandang  dan  papan,  sehingga  bahagian  laki-laki  tersebut akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian wa-risan  tersebut)  akan  tetap  utuh  tak  berkurang,  jika  diinginkannya, 22 karena  pada  hakikatnya  perempuan  mengambil  bagian  (warisan,  harta laki-laki)  dan  tidak  memberi  apa-apa,  Ia  mendapat  bagian  warisan  dan memperoleh  nafkah,  tidak  sebaliknya.  Sedangkan  telah  diketahui  bahwa Kata  keadilan  berasal  dari  kata “adala” yang  dalam  Alquran  terkadang
21 Murtaze Mutahhari, The Rights Women in Islam, (Teheran: Wofis, 1981), h. 204.
22 Nashruddin Baidan, tafsir bi al-Ra yi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 65.
disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. 23 Pada  pokoknya,  syariah  bertujuan  untuk  menegakkan  perdamaian  di muka  bumi  dengan  mengatur  masyarakat  dan  memberikan  keadilan kepada  semua  orang.  Jadi,  perintah  dan  keadaan  merupakan  tujuan mendasar  bagi  syariah. 24 Dalam  bahasa  Indonesia,  keadilan  merupakan kata  sifat  yang  menunjukkan  perbuatan,  perlakuan  adil,  tidak  berat sebelah, tidak berpihak dan berpegang kepada kebenaran.
Diantara  hukum  waris  Islam  yang  bersumber  dari  Hadis  Nabi Muhammad Saw., adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.: “Nabi  Muhammad  Saw.  bersabda: "  Berikanlah  harta  pusaka  kepada orang yang berhak. Sisanya untuk (orang) laki-laki yang lebih utama. ”
Hadis  tersebut  mengatur  tentang  peralihan  harta  dari  pewaris kepada ahli waris, setelah itu jika terdapat sisa, maka porsi laki-laki lebih besar dari forsi perempuan.

## Kesimpulan
Martabat  dan  hajat  manusia  dalam  pandangan  Alquran  adalah sebagai  anugerah  Allah.  Karena  itu  tidak  ada  satu  kekuatan  pun  yang dapat merusak dan menghancurkannya, kecuali dengan ketentuan hukum yang  telah  ditetapkan  Allah  juga.  Pengakuan  tentang  harkat  dan kehormatan  ini  sekaligus  memperkuat  adanya  kewajiban  dalam  hukum terhadap  kejahatan  atau  pelanggaran,  hukuman  seimbang  atau  setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.
Dengan  demikian  penegakan  keadilan  hukum  akan  mengangkat harkat  dan  martabat  kemanusiaan  bukan  saja  masyarakat  umum  tetapi juga  orang  yang  telah  melanggar  hukum  itu  sendiri.  Karena  itu  konsep hukum  dalam  Alquran  dapat  dipahami  sebagai  konsep  hukum  yang memadukan  antara  keadilan  dan  kemanusiaan.  Dengan  penegakan keadilan  hukum  yang  tegas,  kemanusiaan  akan terlindungi  secara  selaras dan seimbang. Bahkan dapat dikatakan, hukum Islam yang bersumber dari Alquran  adalah  hukum  kemanusiaan,  yang  memberi  perhatian  penuh kepada manusia dalam berbagai segi.
Dalam  kaitannya  dengan  sistem  waris  dalam  Islam,  seorang perempuan mendapat setengah dari bagian dari laki-laki merupakan satu bentuk  penetapan  hukum  yang  sangat  humanis.  Bila  pembagian  tersebut disamakan, maka harta dalam satu keluarga akan menumpuk pada pihak
23 Amir  Syarifuddin, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau , (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 23.
24 Muhammad  Muslehuddin, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis;  Studi
Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h. 77.
perempuan.  Karena  di  samping  mendapat  mahar  dan  nafkah,  ia  masih mendapat bagian warisan yang sama dengan jumlah laki-laki. Sedangkan jumlah  harta  pada  pihak  perempuan  cenderung  tidak  berkurang  untuk menafkahi sebagaimana laki-laki.
Hal ini karena seorang lelaki berkewajiban untuk menafkahi istri dan anggota keluarganya, ayah ibunya yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap,  juga saudari-saudari  perempuannya  yang  belum  bersuami.  Dengan demikian,  beban  finansial  yang  cukup  banyak  ini  membuat  bagian  harta waris  laki-laki  pada  dasarnya  berpotensi  untuk  semakin  berkurang  dan mengalami  defisit.  Berbeda  halnya  dengan  perempuan,  ia  tidak  dibebani tanggung  jawab  finansial  kecuali  untuk  dirinya  sendiri.  Ia  memiliki kebebasan  penuh  untuk  menginvestasikan harta  miliknya  secara  mandiri, tanpa  sedikitpun  dibebani  tanggung  jawab  menafkahi  keluarga.  Bahkan seorang istri yang kaya raya sekali pun, masih berhak mendapatkan nafkah dari  suaminya.  Dengan  demikian,  bagian  harta  waris  yang  diperoleh perempuan  sebenarnya  tidak  berpotensi  untuk  berkurang,  tetapi  justru sangat berpeluang untuk bertambah.

## Daftar Pustaka
Al-Fatni,  Abdul  Malik. Khulashah  al  Faraaid ,  Mesir:  Mustafa  al  Baby  al Halaby, 1949.
Al-Jurjani,  Ali  bin  Muhammad  al-Syarif. al- Ta’rifat .  Beirut:  Maktabah Lubnan, 1969.
Al-Qurtubi, Sumanto. Era Baru Fiqh Indonesia , Yogyakarta: Cermin, 1999.
Al-Shobuni, Muhammad Ali. al-Mawarits fi al- Syari’ah al - Islamiah ‘ala Dzau’
al-Kitab  wa  al-Sunnah ,  Terjemahan;  A.M.  Basmalah.  Jakarta:  Gema Insani Press, 1995.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam;  Konsep  Kewarisan Bilateral . Yogyakarta: UII Press, 2005.
Baidan, Nashruddin. Tafsir bi al-Ra yi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Baker,  Ernest;  dan  Nietzsche, Humanisme  dan  Kapitalisme,  Kajian  Pemikiran Tentang Moralitas, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
Davies, Tony. Humanism, London: Routledge: 1997.
Dja’far,  Moh. Polemik  Hukum  Waris. Jakarata:  Kencana  Mas  Publishing House, 2007.
Ghoni, Abdul. Ikhtisar Faraid, Jakarta: Darul Ulum Press, 2003.
Hanitijo,  Soemitro  Ronny. Persepektif  Sosial  Dalam  Pemahaman  Masalah- Masalah Hukum, Semarang: Agung Press, 1998.
Hasniah, Hasan. Hukum Waris dalam Islam, Surabaya:  PT Bina Ilmu, 1987.
Ibn Katsir, Isma’il ibn ‘Umar. Tafsir al- Qur’a’n al - ‘Azdim, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
Istibsyarah. Hak-Hak  Perempuan,  Relasi  Gender  Menurut  Tafsir  al-Sya ‘ rawi,
Jakarta: Teraju, 2004.
Maggalatung,  A.S.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R. How  The  Law  Works, Jakarta:
Jurisprudence Institute, 2014.
Mudzhar, Atho. Letak  Gagasan  Munawir  Sjadzali dalam  Konteks  Reaktualisasi Hukum Islam di Dunia Islam. Jakarta: Paramadina, 1995.
Mukri,  S.G.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R. "Relation  of  Religion,  Economy,  and Constitution  In  The  Structure  of  State  Life," STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).
Muslehuddin,  Muhammad. Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis; Studi  Perbandingan  Sistem  Hukum  Islam. Yogyakarta:  PT.  Tiara Wacana, 1991.
Mutahhari, Murtaze. The Rights Women in Islam. Teheran: Wofis, 1981.
Nasr, Sayyed Hossein. The Heart Of Islam; Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003.
Parman,  Ali. Kewarisan  Dalam  Alquran:  Suatu  Kajian  Hukum  dengan Pendekatan Tafsir Tematik . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Sitompul,  Anwar. Faraa’id,  Hukum  Waris  Dalam  Islam  dan  Masalah - Masalahnya , Surabaya: Al Ihlas. 1984.
Syaltut, Mahmud. al- Islam: Aqidah wa Syari’ah. Kairo: Dar al-Shorouk, 1997.
Syarifuddin,  Amir. Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan Adat Minangkabau . Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al Quran, Jakarta: Paramadina, 1999.
Zahari,  Ahmad. Tiga  Hukum  Kewarisan  Islam;  Syafi’i,  Hazairin  d an  KHI .
Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
Zaqzouq,  Mahmoud  Hamdi. Islam  Dihujat  Islam  Menjawab, diterjemahkan dari Haqa’iq  Islamiyah  fiMuwajahat  Hamalat  at -Tasykik oleh  Irfan
Mas’ud. Jakarta: Lentera hati, 2008.

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []