## PENDAHULUAN
Artikel ini digagas dari beberapa penelitian kebencanaan  Pusat  Penelitian  Sumber  Daya Regional tahun 2010-2014. Berbicara mengenai bencana, Tiongkok merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana alam, misalnya saja bencana banjir dan gempa. Sejak reformasi ekonomi tahun 1978, Tiongkok mulai menghadapi masalah  pada  kerusakan  lingkungan  ( National Geographic , 2008). Pembangunan Tiongkok yang didorong untuk mengejar pertumbuhan ekonomi telah  menciptakan  masalah  pada  lingkungan yang serius namun hal ini dapat tertutupi oleh kegiatan  pembangunan  yang  cepat  dan  masif. Pembangunan ekonomi yang terus digenjot dan disertai  dengan  kebutuhan  energi  yang  tinggi,
membawa Tiongkok  memiliki  persoalan  pada polusi udara, air dan tanah yang terkontaminasi limbah.  Persoalan  polusi  pembakaran  dari kendaraan, pembangkit listrik dan industri serta limbah industri dan pertambangan juga menjadi dilema bagi Tiongkok.
Di samping masalah lingkungan, Tiongkok juga  kerap  menghadapi  masalah  bencana alam  seperti  gempa.  Bencana  gempa  acap menyebabkan  kerusakan,  kehilangan  atau kerugian material dan perubahan tatanan sosial yang ada di masyarakat (mengubah kehidupan masyarakat  yang  sebelumnya  stabil  menjadi goyah/tidak  stabil).  Kerugian  ini  bukan  hanya dirasakan oleh penduduk namun juga pemerintah Tiongkok yang harus mengeluarkan biaya besar

## MANAJEMEN DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI TIONGKOK: GEMPA SICHUAN 2008
Erlita Tantri
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia E-mail: erlita_tantri13@yahoo.com
Diterima: 27 - 7-2016                             Direvisi: 4 - 8- 2016                             Disetujui: 8-8- 2016

## ABSTRAK
Tiongkok merupakan salah satu Negara yang kerap mengalami bencana alam, misalnya gempa bumi. Salah satu peristiwa gempa bumi yang cukup besar di Tiongkok terjadi pada tahun 2008 di Provinsi Sichuan. Gempa ini telah menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Namun demikian, bencana gempa ini juga membawa perubahan pada  sistem  manajemen  bencana  yang  lebih  baik  di Tiongkok.  Dalam  kaitannya  dengan  pengurangan  risiko bencana, tulisan ini melihat bagaimana manajemen bencana di Tiongkok pasca Gempa Sichuan 2008. Manajemen pengurangan risiko bencana yang baik diharapkan dapat mengurangi jumlah korban jiwa serta kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Selain peran Pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, Tiongkok juga berusaha menerapkan manajemen bencana yang juga melibatkan peran masyarakat.
Kata kunci: manajemen bencana, pengurangan risiko, Tiongkok, gempa, Sichuan

## ABSTRACT
China is a country that frequently experienced natural disasters such as earthquake. The earthquake at Sichuan Province in 2008 is one of big natural disasters, which caused a big death toll and damage. However, the disaster also brought the better change in disaster management system in China. This paper analyzes how the disaster management in China after Sichuan earthquake 2008 is. Hopefully, good disaster management will lessen the death toll and damage in disaster region. Besides the role of government in the disaster risk reduction, China also introduces the risk reduction to community (Community-based Disaster Risk and Reduction Management).
Keywords: disaster management, risk reduction, China, earthquake, Sichuan
untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.  Hal  ini  oleh  Sztomka  (Sztomka,  2007 dalam Johan, 2007) ditafsirkan bahwa bencana alam yang terjadi memiliki hubungan yang erat antara alam (lingkungan) dengan manusia (sosial). Kemudian,  pihak-pihak  yang  terlibat  bencana akan mengalami akibat maupun reaksi terhadap bencana yang dialaminya.
Gempa  bumi  sendiri  diartikan  sebagai “peristiwa  bergetarnya  bumi  akibat  pelepasan energi  di  dalam  bumi  secara  tiba-tiba  yang ditandai  dengan  patahnya  lapisan  batuan pada  kerak  bumi. Akumulasi  energi  penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng  tektonik.  Energi  yang dihasilkan  dipancarkan  ke  segala  arah  berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi” (Badan Meteorologi,  Klimatologi,  dan  Geofisika, 2014). Cina merupakan salah satu Negara yang kerap  mengalami  bencana  gempa  bumi  yang menimbulkan  kerugian  materi,  korban  jiwa, kerusakan,  dan  trauma.    Lalu  bagaimanakah manajemen  bencana  gempa  yang  dilakukan pemerintah Tiongkok?
Menurut  Ross  (2013),  sepertiga  Negara Tiongkok  berada  pada  risiko  gempa.  Dalam catatan  sejarah,  Tiongkok  mengalami  3000 kejadian gempa dalam jangka waktu 3000 tahun. Ini berarti, Tiongkok mengalami gempa rata-rata sekali dalam setahun. Pada abad 21 ini, Tiongkok mengalami gempa besar di Propinsi Sichuan, yang getarannya terasa hingga ke kota Beijing. Gempa yang di kenal dengan gempa Sichuan merupakan salah satu gempa besar di samping gempa Tangsan yang terjadi pada tanggal 28 Juli 1976. Gempa Sichuan terjadi pada tanggal 12 Mei 2008, ketika Tiongkok akan menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional,  olimpiade  dunia  (8-24 Agustus 2008).  Karena  momen  tersebut  juga  lah  yang menyebabkan  dampak  gempa  Sichuan  berupa jumlah korban yang besar menjadi sorotan dunia luar. Bencana Sichuan telah mendatangkan dana bantuan dan tenaga kemanusiaan internasional serta menjadi liputan media. Ini adalah hal yang
jarang  terjadi  di  Tiongkok  yang  sebelumnya dikenal sangat tertutup. Di samping itu, peristiwa bencana Sichuan juga telah memberikan masukan bagi pemerintah Cina dalam pengelolaan bencana (gempa) yang lebih baik ke depan.

## BENCANA ALAM DAN USAHA PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RISK REDUCTION)
Secara  umum,  bahaya  alam  atau natural hazards diartikan sebagai bahaya atau risiko yang disebabkan oleh kejadian-kejadian geofisik yang didalamnya termasuk kejadian gunung meletus, banjir,  gempa  bumi,  dan  tsunami.  Kejadian geofisik ini jika bertemu dengan kondisi sosial sistem yang rentan dapat menjadi bencana alam (Johnson, 2006). Natural hazards juga diartikan jika peristiwa alam yang terjadi mengancam jiwa dan kepemilikan manusia (Hyndman, Donald and David, 2010) dan hazards dapat menjadi bencana alam ketika sebuah kejadian alam memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan properti manusia (Hyndman, Donald and David, 2010). Dua atau lebih masyarakat yang berbeda yang mengalami peristiwa bencana yang sama dengan tingkat kekuatan bencana ( exposure ) yang sama pula, mungkin saja memiliki hazard atau bahaya yang berbeda. Hal ini disebabkan karena mereka  (kemungkinan)  memiliki  kerentanan ( vulnerability ) yang berbeda pula. Misalnya saja, salah satu wilayah bencana memiliki kondisi sosial dan lingkungan yang lebih tangguh dibandingkan wilayah yang lainnya dalam menghadapi risiko bahaya bencana alam, alhasil ia memiliki tingkat hazard yang lebih rendah.
Dengan demikian, bencana dapat menjadi sebuah  bencana  ketika  sebuah  masyarakat dalam kondisi yang rentan terhadap bahaya atau terhadap  risiko  bencana.  Jika  sebuah  bencana alam  meningkat  dalam  intensitas  dan  risiko kerusakan,  hal  ini  bukan  hanya  disebabkan oleh  meningkatnya  kekuatan  bencana  yang dapat disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dikarenakan kerentanan masyarakat terhadap bencana yang juga tinggi (OECD, 2006).
Meskipun  becana  alam  datang  tiba-tiba dan cenderung sulit diprediksi, namun kadang ia bisa diduga. Hal ini bisa dilihat dari kondisi lingkungan  yang  menjadi  indikator  apakah bencana alam bisa terjadi di daerah tersebut atau tidak. Misalnya saja ada hutan yang sudah mulai gundul di satu wilayah, maka dapat diramalkan bahwa wilayah tersebut akan mengalami bencana banjir (bandang).
Bencana alam tidak sepenuhnya disebabkan oleh  alam  atau  sebagai  satu-satunya  penyebab (kematian dan kerusakan). Kerentanan sosial atau lingkungan yang disebabkan oleh rencana atau  perilaku  manusia  juga  bisa  menyebabkan sebuah bencana alam menjadi sangat berbahaya. Misalnya saja, masyarakat membangun kediaman yang rentan rubuh pada wilayah dengan intensitas gempa yang sering dan berkekuatan tinggi. Atau masyarakat  menempati  wilayah-wilayah  jalur lava atau rentan terhadap risiko bencana gunung meletus. Kemudian manusia merusak hutan di wilayah  pegunungan  yang  rentan  akan  banjir bandang, dan seterusnya. Oleh karena itu, kondisi sosial masyarakat di suatu tempat akan dapat meningkatkan/menurunkan  risiko  bencana  di wilayah tersebut (OECD, 2006). Potensi dampak bencana alam juga bukan hanya tergantung pada tingkat kekuatan bencana tetapi juga pada keadaan sosial masyarakat. Misalnya saja, gempa dengan kekuatan di atas skala 7 pada wilayah dengan populasi  yang  sedikit,  tidak  akan  memberikan dampak signifikan karena jumlah penduduk yang jarang dan infrastruktur yang minim di wilayah tersebut (Hyndman dan David, 2010).
Karena bencana alam cenderung untuk sulit diprediksi, maka pemerintah dan individu berusaha untuk menghitung risiko dan menyiapkan atau melakukan mitigasi terhadap dampak bencana. Mitigasi  sendiri  diartikan  sebagai  usaha untuk menyiapkan diri menghadapi bencana yang akan terjadi  dan  berusaha  mengurangi  dampak  dari bencana tersebut (Hyndman dan David, 2010). Mitigasi juga sebagai usaha untuk mengurangi risiko dari sebuah bencana alam. Risiko bencana muncul ketika hazards bertemu dengan kondisi
rentan  dari  keadaaan  fisik,  sosial,  ekonomi, dan lingkungan ( Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resileince for Nations and Communities for Disasters , United Nation - International Strategi for Disaster Reduction (UN-ISDR),  2007).  Risiko  sendiri  kadang diartikan sama dengan hazards . Secara umum, risiko merupakan kemungkinan yang ditimbulkan dari sebuah bahaya atau hazard yang muncul dan menyebabkan kerugian (Smith and David, 2009).
Saat ini, dunia international mulai menekankan pada usaha mengurangi risiko dari bencana yang secara sistimatis dan terintegrasi dengan  kebijakan,  rencana  dan  program pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan,  serta  didukung  oleh  kerjasama bilateral, regional, dan internasional (UN-ISDR, 2006).  Berdasarkan  “Yokohama  Strategy” 1 , perlu  ada  penekanan  terhadap  pengurangan risiko  bencana  ( disaster risk reduction )  yang didukung oleh pendekatan yang pro-aktif terhadap informasi, motivasi dan keterlibatan masyarakat lokal  di  segala  aspek  yang  berkaitan  dengan pengurangan risiko bencana (UN-ISDR, 2006). Disaster risk reduction juga  telah  termasuk sebagai  sebuah  elemen  dari  usaha-usaha  lokal dan nasional sebagai implementasi Agenda 21 , the Rio Summit’s plan of action (Wisner, et al., 2004).
Dari  “Yokohama  Strategy“  terutama berdasar dari diskusi pada the World Conference on Disaster Reduction , diperoleh lima prioritas (berkaitan dengan tujuan strategis dan hasil yang diharapkan) dalam kegiatan pengurangan risiko, yaitu sebegai berikut (UN-ISDR, 2006):
1. Ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong institutional basis for implementation (Memastikan  bahwa  pengurangan  risiko bencana merupakan prioritas nasional dan
1 Yokohama Strategy for a Safer World: Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation and its Plan of Action (“Yokohama Strategy”),  adopted  in  1994,  provides  landmark guidance on reducing disaster risk and the impacts of disasters (UN-ISDR, 2006:3).
juga prioritas lokal dengan dasar institusi yang kuat untuk pelaksanaannya).
2.  Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning (Mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko bencana serta meningkatkan peringatan dini).
3. Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at all levels (Penggunaan  pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya  keselamatan  dan  ketahanan  di semua tingkatan).
4.  Reduce the underlying risk factors (Mengurangi  faktor-faktor  risiko  yang utama).
5. Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels (Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon yang lebih efektif di semua tingkatan).
Risk reduction sendiri merupakan bagian dari manajemen bencana. Manajemen bencana merupakan sebuah disiplin untuk menangani dan mengatasi risiko, mempersiapkan diri sebelum bencana  terjadi  serta  membangun  kembali masyarakat  setelah  bencana  alam  terjadi,  atau secara  umum  managemen  bencana  adalah sebuah  proses  berkelanjutan  dimana  individu, kelompok,  dan  masyarakat  mengelola hazards dan  ini  sebagai  usaha  untuk  menghindari atau  memperbaiki  dampak  bencana  yang dihasilkan oleh hazards (Feng, 2009). Sedangkan menurut United Nation International Strategy for Disaster Reduction, manajemen (risiko) bencana  merupakan  proses  sistematik  dalam menggunakan pedoman administratif, organisasi dan kemampuan operasional dan kapasitas dalam  mengimplementasikan  strategi-strategi, kebijakan, dan peningkatan kapasitas penanganan dalam mengurangi akibat yang merugikan atau mengalihkan kerusakan yang merugikan tersebut dengan aktivitas dan langkah pencegahan, mitigasi dan persiapan menghadapi bencana  (UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction , 2009). Proses  dari  manajemen  bencana  secara  umum meliputi lima tahap yaitu fase peristiwa bencana
itu  sendiri,  fase  respon  terhadap  peristiwa bencana, tahap pemulihan dan rehabilitasi, tahap mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta tahap persiapan menghadapi bencana. Manajemen bencana ini akan berjalan secara efektif dengan melakukan perencanaan manajemen bencana dan kerjasama  yang  baik  pada  semua  level,  antara Pemerintah dan non-Pemerintah.
Dalam risk reduction , diterapkan pendekatan yang terintegrasi antara manajemen lingkungan dan sumber daya. Dalam hal ini menggunakan ukuran-ukuran struktural dan non-struktural seperti  pada  manajemen  untuk  bencana  banjir dan  perlindungan  ekosistem.  Ukuran  atau evaluasi struktural meliputi konstruksi fisik untuk mengurangi atau menghindari akibat-akibat yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh hazards . Sedangkan ukuran non-struktural merujuk pada tataran kebijakan, kewaspadaaan, kesadaran dan pengetahuan akan bahaya bencana (UN-ISDR, 2006).
Berdasarkan  kerangka  kebijakan  yang dibuat  dalam  Strategy  2020  khususnya  dalam rencana  global  tahun  2010-2011  mengenai manajemen  bencana  dan  pengurangan  risiko bencana ( Disaster management and risk reduction global  plan  for  2010-11 ) diharapkan adanya perencanaan dan pendekatan lintas sektor yang memprioritaskan intervensi dan hasil dari sektor- sektor sebagai berikut:
a.  Community preparedness and risk reduction (Kesiapsiagaan masyarakat dan pengurangan risiko)
b.  Disaster services (Pelayanan bencana)
c.  Shelter and settlement (Tempat tinggal dan pemukiman)
d.  Logistics (Logistik)
e.  DREF, Disaster Relief Emergency Fund (Dana darurat penanggulangan bencana)
Manajemen  bencana  dan  pengurangan risiko  bencana  merupakan  sebuah  rencana strategis  dan  koordinatif  yang  menyediakan
kerangka  kerja  bagi  sector-sektor  di  atas  tadi, serta  memberikan  inisiatifnya  dalam  ruang lingkup  yang  lebih  global  (Plan  2010-2011 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies , 2011).  Meskipun terlihat sama, ada perbedaan sedikit antara manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, manajemen bencana  merupakan  istilah  yang  mencakup seluruh aspek mengenai persiapan menghadapi dan responnya terhadap bencana. Secara umum, manajemen bencana merujuk pada pengelolalaan /manajemen terhadap konsekuensi atau dampak bencana. Sedangkan manajemen risiko bencana meliputi kegiatan yang lebih luas, yang secara umum mencakup: mencegah korban yang lebih
besar; meminimkan penderitaan korban bencana; memberikan informasi kepada publik dan pihak berwenang mengenai risiko bencana yang ada; berusaha  meminimalisir  kerusakan  pada  harta benda dan kerugian ekonomi; serta mempercepat proses pemulihan pasca gempa (ADPC UNISDR, 2013).
Secara garis besar dapat di lihat dari dua gambar di bawah ini:

## MANAJEMEN BENCANA: KASUS BENCANA GEMPA SICHUAN (2008)
Gempa  Sichuan  terjadi  pada  tanggal  12 mei 2008 pukul 14 lebih 28 menit. Gempa terjadi selama selama 80 detik dengan kekuatan sekitar
Manajemen resiko bencana:
ADPC UNISDR, 2013. DRR basic concepts and terminologies of disaster risk reduction DRR , http://www.slideshare.net/rizwan81/drr-basic- concepts-and-terminologies-of-disaster-risk-reduction-drr, slide 48 dan 49.
8 skala richer ( Facts and details , 2012). Daerah terparah  terkena  dampak  gempa  ini  adalah wilayah Wenchuan  dan  beberapa  daerah  lain yang mengalami kerusakan serius seperti Shifang, Beichuan, Qingchuan, Mianzhu, Maouxian, dan kota Dujiangyan ( Foreign Language Press , 2008). Menurut otoritas Tiongkok, jumlah korban yang meninggal akibat gempa mencapai 69.181 orang dan 18.498 orang diberitakan hilang serta sekitar 374,171  orang  mengalami  luka-luka.  Namun diperkirakan jumlah korban yang tewas melebihi jumlah  yang  dilaporkan.  Belum  lagi  sejumlah 18.000 orang masih dinyatakan hilang dan 5 juta orang penduduk harus tinggal di tempat tinggal sementara ( Resilient Organizations Research Team , 2009).
Dari  total  korban  yang  tewas,  sekitar  12 persen merupakan guru dan anak-anak sekolah. Gempa Sichuan telah menewaskan 9.000 hingga 13.000  pelajar  dan  guru.  Hal  ini  disebabkan, gempa terjadi pada siang hari di mana banyak anak-anak atau pelajar sedang berada di dalam ruang kelas atau di asrama mereka. Di Beichuan Middle School di Kota Mianyang, terdapat lebih dari 1.000 pelajar tewas akibat gempa dan di Fuxin No. 2 Primary School di Kota Wufu terdapat 200 pelajar yang tewas karena dampak gempa yang merubuhkan sekolah mereka. Diperkirakan lebih dari 7.000 gedung sekolah hancur akibat gempa ( Radio Nederland Wereld Omroed, 2011 dalam Tantri, 2011)
Gempa  Sichuan  ini  telah  menciptakan kerusakan yang parah pada gedung dan infstruktur yang ada. Sekitar 34.125 km jalan raya, 1.263 bendungan,  7.444  sekolah,  11.028  sarana kesehatan, perumahan rakyat, dan pabrik-pabrik rusak berat karena gempa. Pemerintah Tiongkok memperkirakan total kerugian akibat gempa ini adalah sekitar 123 milliar dollar Amerika ( State Planning Group of Post Wenchuan Earthquake Restoration and Reconstruction , 2008).
Peristiwa  bencana  gempa  Sichuan  2008 ini, telah memberikan dampak yang besar bagi pemikiran  manajemen  bencana  di  Tiongkok. Secara umum, penanganan bencana di Cina setelah
gempa Sichuan semakin terintegrasi. Peran militer yang  sebelumnya  memegang  peranan  penting dalam pertolongan dan pemulihan pasca bencana semakin  terintegrasi  dengan  institusi-instusi terkait  dalam  penanggulangan  dan  pemulihan bencana. Dalam kerangka manajemen bencana, pemerintah  pusat  Tiongkok    telah  berusaha melakukan  pendekatan  yang  komprehensif dan  memperbaiki  kebijakan  dalam  menangani bencana yang ada sebelumnya. Secara garis besar, hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Tiongkok diantaranya  adalah  (Feng,  2009): Pertama , membuat peraturan dan hukum untuk lembaga pemerintah  dan  departemen  dalam  mengambil keputusan atau tindakan legal. Hal ini dilakukan dalam  usaha  menciptakan  legislasi  sebagai arahan  dalam  penanganan  bencana  nasional. Peraturan  dan  perundangan  ini  akan  semakin dipertajam    hingga  menginstitusikan  usaha- usaha mengurangi risiko bencana. Sejak1980an, pemerintah Tiongkok telah membuat lebih dari 30  hukum  dan  peraturan  untuk  pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Peraturan dan perundangan ini secara garis besar dibagi dalam dua tipe yaitu pertama Strategi Nasional dalam tingkat petunjuk makro untuk pencegahan dan pengurangan  risiko  bencana,  seperti  “ China’s Agenda for the 21st Century ,” (1994), yang di dalamnya  pemerintah  menjelaskan  hubungan antara pengurangan bencana dan perlindungan lingkungan  pada  tingkat  nasional.  Rencana penanggulangan bencana ( The Disaster Reduction Plan of the People’s Republic of China 1998- 2010) ,  secara  khusus  menjelaskan  rencana pemerintah Tiongkok dalam menangani bencana. Didalamnya berisi arahan/petunjuk, tujuan, tugas dan  metode  dalam  pengurang  risiko  bencana. Selain  itu  pemerintah  juga  mengeluarkan the Reaction Program for the National Public Emergence dan the State Council Guideline on Comprehensive Improvement of the Emergence Management (2005). Serta The 11th Five-year Plan on Comprehensive Disaster Reduction (2007).  Selain  itu  juga  terdapat  peraturan  dan perundangan yang mengatur secara spesifik pada perlindungan  air  dan  tanah,  perlindungan  dan
mitigasi becana gempa dan penangan banjir.
Kedua ,  adanya  pembagian  kerja  antara pemerintah dari berbagai level dan departemen dalam  penanganan  dan  pengurangan  risiko bencana. Penanganan dan pengurangan bencana ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, departemen  terkait,  dan  lembaga  administrsi penanganan  bencana  yang  bertanggung  jawab di  tingkat  lokal.  Pemerintah  pusat  bertindak sebagai  motor  penggerak  yang  melakukan koordinasi dan pengorganisasian dalam tindakan pertolongan  dan  pengurangan  bencana,  dalam lembaga tersebut adalah the National Disaster reduction Committee,State Flood and Drought Control Headquarters, State Earthquake Control and Rescue Head-quarters, State ForestFire Control Headquarters and National Disaster Control and Relief Coordination Office . Di tingkat lokal, pemerintah lokal juga melakukan koordinasi dengan kantor atau lembaga terkait dalam  pertolongan  bencana  dan  pengurangan risiko bencana.
Ketiga ,  pemerintah  Tiongkok  membuat mekanisme  penanganan  bencana  yang  lebih cepat  dan  efisien  terutama  dalam  penanganan bencana, kontrol dan pemulihan bencana. Dalam usaha  pengurangan  dan  pertolongan  bencana, Tiongkok telah membangun institusi pengurangan dan  pertolongan  bencana  yang  terdiri  dari seperangkat mekanisme tanggap darurat bencana, termasuk di dalamnya disaster emergency response system, disaster information release mechanism,emergency relief materials reserve system, disaster early warning, consultation and information sharing system, major disaster rescue and relief joint coordination mechanism andemergency social mobilization mechanism . Pada berbagai tingkat di pemerintah lokal juga memiliki mekanisme kerja yang sama.
Keempat ,  meningkatkan  kapasitas pemerintah dalam penanganan bencana. Tiongkok membangun  tiga  dimensi  sistem  monitoring bencana alam seperti land monitoring, ocean and ocean-bed observation, and space-air-ground observation .  Sedangkan disaster monitoring,
early warning and forecasting system sudah terbentuk. Kemudian sistem respon pertolongan tanggap  darurat  sudah  terbentuk  bersama emergency rescue team system, emergency response mechanism and emergency fund appropriation mechanism sebagai bagian utama. Selain  itu,  kemampuan  penanganan  tanggap darurat seperti emergency rescue, transportation support, sanitation and epidemic prevention juga telah terbangun.
Kelima ,  penyempurnaan  fasilitas.  Pada tahun-tahun terakhir, Tiongkok telah terlibat dalam berbagai projek pengurangan bencana termasuk di dalamnya penanganan bencana kekeringan dan banjir, pertolongan dan pencegahan risiko gempa, kontrol  angin cyclone ,  pencegahan  bencana kelautan, disertifikasi dan kontrol badai pasir dan kerusakan ekologi.
Dalam  penanganan,  pengurangan  risiko dan pertolongan bencana, militer dan kepolisian memiliki peranan sentral dan penting di mana pemerintah  juga  terlibat  pada  tataran  yang berbeda. Ketika peristiwa bencana terjadi, militer memiliki peran besar dan krusial, dalam hal ini adalah  mewakili  pemerintah.  Mereka  sangat berperan  dalam  melakukan  penyelamatan  dan pemulihan pascabencana. Tentara bukan hanya sebagai  relawan  kemanusiaan  yang  menolong korban gempa, tetapi juga sebagai pejuang yang mengatasi dampak gempa. Gempa menyebabkan kerusakan  infrastruktur  dan  fasilitas  umum. Misalnya, Tentara dan polisi dikerahkan untuk membenahi keretakan pada bendungan, karena jika tidak segera diperbaiki, air dam yang pecah akan  membanjiri  petugas  pertolongan  yang sibuk melakukan penggalian untuk menemukan korban  yang  tersapu  longsor  dan  juga  akan mengakibatkan  banjir  di  sejumlah  desa.  Jika dam pecah, maka akan menambah ribuan nyawa yang  jadi  korban  baru  (Rachmanto,  2008). Pemerintah  Tiongkok  sendiri  sebagai  aktor utama berusaha untuk memperbaiki dan terlibat langsung  dalam  manajemen  bencana  nasional. Nantinya, pemerintah akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme penangan bencana dengan teknologi dan modal yang lebih intensif.
Secara  umum,  bencana  gempa  bumi  di Propinsi Sichuan yang telah menewaskan banyak orang,  melukai  ribuan  orang  dan  penduduk harus kehilangan tempat tinggal, menjadi awal perlunya  penanganan  dan  pengurangan  risiko bencana, meskipun sebelumnya hal ini telah lama dipikirkan oleh pemerintah Tiongkok. Dalam 2012 saja, bencana alam di Tiongkok telah menewaskan kurang  lebih  1.338  orang,  lebih  dari  11  juta orang mengungsi, merusakkan 5 juta rumah, dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US$66 juta ( The Asian Foundation , 2013). Menyadari bahwa  risiko  bencana  tidak  dapat  sepenuhnya dihilangkan, maka persiapan menghadapi bencana dan  manajemen  pengurangan  risiko  bencana menjadi jalan untuk meminimalkan kerusakan saat bencana dan kerusakan jangka panjang. Sejak tahun 2006 hingga 2012 The Asia Foundation bekerja sana dengan the Ministry of Civil Affairs (MOCA), local Departments of Civil Affairs, Chinese and American business associations, and Chinese charity organizations melakukan usaha untuk memperbaiki manajemen bencana Tiongkok melalui peningkatan peran kerja sama public-private partnerships .
Program ini (telah bekerja di enam propinsi) telah  berhasil  memobilisasikan  sektor  swasta dan melibatkan para stakeholders dari berbagai sektor untuk mengadakan pelatihan, praktek, dan kampanye mengenai kesadaran untuk memperkuat manajemen  bencana  di  tingkat  masyarakat. Program ini oleh pemerintah Tiongkok dijadikan model  untuk  pembangunan  sistem  nasional dari  pengurangan  bencana  berbasis  kelompok masyarakat ( community-based disaster reduction ) (The Asian Foundation, 2013).
Usaha pengurangan risiko bencana dalam kerangka manajemen bencana di Tiongkok, salah satunya di lokasi yang rawan terhadap bencana gempa besar seperti Propinsi Sichuan. Di Propinsi Sichuan  dan  Gansu  yang  wilayahnya  dilanda gempa hebat pada tahun 2008, Asia Foundation memberikan  bantuan  dalam  usaha  pemulihan dan mempersipakan masyarakat terhadap bahaya gempa  di  masa  datang.  Berkolaborasi  dengan MOCA, the Sichuan University College of
Environment and Architecture, Build Change, and the Chengdu Education Foundation , The Asia Foundation melatih  penduduk  cara-cara membangun kembali tempat tinggal yang lebih aman setelah bencana gempa dan melatih aparat pemerintah lokal dalam  menangani pemulihan bencana gempa di wilayah pedesaaan. Selain itu, program ini juga mempersiapkan sekolah-sekolah dan masyarakat di wilayah-wilayah yang terkena dampak  bencana  untuk  membangun  persiapan kewaspadaan  bencana  serta  strategi  mitigasi bencana. Kemudian, pembagian brosur atau buku persiapan  bencana  ( disaster preparedness ) di sekolah serta melatih para guru dan murid dalam persiapan  bencana  dan  penyelamatan  ketika bencana terjadi. Hal ini dikarenakan kelompok ini  (murid,  guru  dan  staf  sekolah)  merupakan bagian  yang  rentan  terhadap  bencana  gempa khususnya yang  pernah terjadi Propinsi Sichuan tahun  2008  lalu.    Selain  itu  juga  perencanaan pembangunan  infrastruktur  pendidikan  yang tahan gempa sehingga dapat mengurangi risiko kematian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa pada bangunan.
Gempa  Sichuan  atau  Wenchuan  serta bencana alam lainnya telah mendorong pemerintah Tiongkok untuk memperbaiki segala aspek dalam sistem  manajemen  bencana  khususnya  dalam koordinasi antar organisasi atau kelompok. State Council pada saat ini juga mengembangkan the National Institute of Emergency Management (NIEM).  NIEM  bertugas  sebagai  organisasi sentral dalam pelatihan manajemen bencana, riset kebijakan, dan penasihat ( The Asian Foundation , 2013). NIEM sendiri didirikan pada tahun 2010 yang didisain untuk pelatihan manajemen bencana bagi  pegawai-pegawai  pemerintah  (Liuting, 2013). Pelatih dalam pelatihan ini bukan hanya tutorial  tetapi  juga  pada  praktek  dan  latihan dengan studi kasus (bencana). Peserta akan belajar bagaimana bereaksi terhadap situasi bencana yang kritis  dengan  cepat  melalui  tindakan-tindakan yang tepat (BMC, 2012).
Sepanjang  sejarah Tiongkok,  pemerintah pusat  memiliki  peranan  yang  penting  dalam
pertolongan  korban  bencana  (Deng,  1998 dalam Hu dan Zhu, no year). Kali ini, Tiongkok berusaha  menerapkan  managemen  bencana dengan memperkenalkan cara mengurangi risiko bencana  kepada  masyarakat  atau Community- based Disaster Risk and Reduction Management . Dalam pengurangan bencana dalam hal ini risiko dari bencana, pemerintah Tiongkok bergerak dari pengurangan bencana pada tingkat nasional atau negara  kepada  usaha  melibatkan  masyarakat secara  langsung.  Karenanya,  pemberdayaan masyarakat  untuk  mengantisipasi  saat  terjadi bencana maupun persiapaan masyarakat sebelun terjadi bencana sangat penting.
Hal ini dapat terlihat, setelah satu setengah tahun berlalu sejak gempa bumi Sichuan 12 Mei 2008,  masyarakat  setempat  dengan  dukungan dari  berbagai  propinsi  dan  kota,  sejumlah proyek pembangunan di Propinsi Sichuan sudah selesai. Sebagian besar masyarakat sudah bisa menempati  rumah  permanen.  Pembangunan fasilitas  pendidikan,  pengobatan  dan  layanan medis, perdagangan dan budaya sudah kembali pulih. Kegiatan ekonomi pun kembali berjalan seperti sedia kala dan banyak perusahaan yang sudah beroperasi (CRI, 2010)
Oleh karena itu, saat ini pemerintah Tiongkok  juga  melihat  pentingnya  usaha pengurangan  risiko  bencana  yang  berdasarkan pada modal atau kekuatan masyarakat ( community based ).    Pemerintah Tiongkok  meningkatkan kapasitas secara komprehensif dari manajemen risiko  bencana  pada  level  masyarakat,  seperti pemerintah Tiongkok melakukan (Yanna, 2013):
1. Integrated community-based disaster reduction work into the national development plan (Integrasi  kegiatan pengurangan  dampak  bencana  berbasis masyarakat  di  masukkan  dalam  rencana pembangunan nasional)
2.  Implemented a large number of community- based disaster reduction projects such as emergency shelters construction, high-risk housing renovation, school building reinforcement, and drinking
water safety in rural areas (Penerapan proyek  pengurangan  dampak  bencana berbasis masyarakat berskala besar seperti pembangunan tempat perlindungan darurat, perbaikan  perumahan  yang  berisiko tinggi, penguatan bangunan sekolah, dan perlindungan air minum bagi wilayah di pedesaan).
Ministry of Civil Affair juga  melakukan kerjasama  internasional  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  dalam  manajemen bencana yang telah dilakukan sejak tahun 2005 seperti dengan lembaga intenasional UNDP, DFID (Department for International Development ), dan TAF ( The Asian Foundation ). Usaha yang dilakukan adalah seperti (Yanna, 2013):
1. Sharing and Learning on Community Based Disaster Management in Asia
(CBDM Asia)

## 2.  Strengthening Community-based Disaster Risk Management in China
Usaha-usaha  yang  telah  dilakukan berkaitan dengan program manajemen bencana dengan  melibatkan  masyarakat  adalah  seperti proyek  pemulihan  dan  rehabilitasi  perumahan masyarakat  pedesaan  pascabencana  gempa  di Sichuan.  Pemerintah Tiongkok  memfasilitasi pula  pembangunan national comprehensive disaster reduction demonstration communities dalam  platform  manajemen  bencana  berbasis keterlibatan masyarakat yang lebih inovatif dan melibatkan  kerjasama  internasional  (Yanna, 2013).  Pemerintah Tiongkok  juga  melakukan publikasi  dan  edukasi  mengenai  pengurangan risiko bencana bagi masyarakat. Pada tahun 2009 pemerintah Tiongkok telah membuat perayaan ke- 12 “ National Disaster Prevention and Reduction Day ” (Yanna, 2013).
Risk reduction di  Tiongkok  diharapkan tidak  terlepas  dari  peranan  kebijakan  yang komprehensif,  inovatif  dan  adaptif  serta relasi  yang  kuat  dan  bertanggung  jawab  antar institusi dan aktor yang terkait. Meskipun dalam perjalanannya,  peristiwa  bencana  gempa  yang
terjadi di berbagai wilayah di Tiongkok sering kali menelan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang tidak sedikit. Dampak yang paling signifikan dari peristiwa bencana yang terjadi di Tiongkok adalah kerusakan tempat tinggal yang masih tinggi sehingga harus mengungsikan banyak penduduk. Misalnya dari data bencana gempa terakhir, pada tahun 2013 gempa yang terjadi di Propinsi Yunnan pada tanggal 3 Maret, sekitar 2.500 rumah rusak dan 700 rumah rubuh. Sedangkan pada tanggal 31 Agustus 2013, gempa telah merusak 55.000 unit tempat tinggal dan harus merelokasi 9.000 penduduk. Pada tanggal 24 Mei 2013, gempa di Yinjiang masih di Propinsi Yunnan, merusakkan 9.412 rumah dan 8.000 orang harus dievakuasi (Wikipedia, 2016).
Oleh karenannya, salah satu risk reduction khususnya  yang  berbasis  masyarakat  adalah pemberian  pengetahuan  dan  membangun kemampuan  masyarakat  untuk  membangun kembali  hunian  sementara,  di  samping membangun kembali tempat tinggal yang tahan gempa.  Harapannya,  risiko  terjadinya  bencana gempa  selalu  tetap  ada,  namum  dampak  dari bencana sebagai risiko dari bencana diharap dapat dikurangi dengan memberikan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat. Di samping pemerintah dengan  aktif  membangun  infrastruktur  dan teknologi  untuk  meminimalisir  jumlah  korban dan kerusakan fisik.

## PENUTUP
Melaluli  bahasan  di  atas,  maka  sedikit disimpulkan,  bahwa  semakin  meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global telah  membuka  frekuensi  bencana  alam  yang semakin meningkat seperti bencana angin topan, kekeringan,  banjir,  tanah  longsor  dan  gempa. Bencana gempa sendiri yang merupakan bencana geologi  merupakan  bencana  yang  akan  terus terjadi akibat pergeseran kulit bumi yang terus bergerak. Risiko bencana ini akan semakin tinggi sejalan  dengan  meningkatnya  pembangunan ekonomi dan jumlah penduduk. Kadar atau tingkat magnitudo gempa tidak dapat dikurangi,
namun risiko berupa jiwa manusia, kerusakan, dan kerugian materil mungkin dapat dikurangi. Hal ini dapat dilakukan baik melalui teknologi maupun  melalui  kebijakan  pengurangan  risiko bencana malalui program mitigasi. Pembangunan secara struktural dan non-struktural merupakan langkah  untuk  mengurangi  risiko  bencana. Selain itu, perlunya menerapkan teknologi untuk memperkirakan terjadi gempa besar dan susulan maupun melakukan pemberdayaan masyarakat mengenai  pengetahuan  dan  penyelematan  saat terjadi  gempa,  serta  pemulihan  kembali  pasca gempa berupa pembangunan tempat tinggal dan prasarana (air bersih, makanan, dan obat-obatan).
Berkembangnya Hyogo framework dalam  mengantisipasi  risiko  bencana  pada tahap  selanjutnya  memberikan  kecenderungan perubahan  yaitu  dari  menganalisa  peristiwa bencana  kepada  bagaimana  cara  mengurangi risiko dampak bencana. Bencana alam merupakan sebuah  peristiwa  yang  akan  terjadi  dan  tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi dan berapa besar  kekuatan  bencana.  Namun,  dengan mempersiapkan diri menghadapi bencana, maka dampak bencana setidaknya dapat diminimalisir. Oleh  karena  itu,  hal  yang  diperlukan  adalah kesiapan dan kemapuan mengurangi dampak dari sebuah peristiwa alam.
Manajemen  bencana  sendiri  merupakan disiplin  yang  berkaitan  dengan  risiko  bencana dan  bagaimana  menghindarinya.  Dalam  hal ini,  bagaimana  kita  dapat  mempersiapkan infrastruktur  dan  diri  kita  sebelum  bencana terjadi, kemudian bagaimana respon kita ketika terjadi bencana dan setelah terjadi bencana, serta bagaimana  membangun  kembali  masyarakat dan lingkungan setelah bencana. Secara umum, manajemen  bencana  merupakan  proses  yang dilakukan terus menerus oleh individu, kelompok dan  masyarakat  dalam  mengelola  risiko  atau bahaya ( hazard ). Tindakan ini merupakan usaha untuk  menghindari  dampak  bencana  sebagai akibat dari hazard (Yuniarto, 2010).
Pada  kasus Tiongkok,  pemerintah  pusat menjadi pembuat keputusan tunggal. Pemerintah
Tiongkok telah mengeluarkan lebih dari 30 hukum dan  peraturan  berkaitan  dengan  manajemen bencana  termasuk  didalamnya  perundangan mengenai Earthquake Preparedness and Disaster (risk) Reduction (Persiapan Menghadapi Gempa Dan  Pengurangan  Bahaya  Bencana).  Badan legislative  mengambil Emergency Response Law pada  tanggal  30 Agustus  2007  sebagai dokumen  perundangan  yang  mengatur  seluruh respon bahaya di Tiongkok termasuk didalamnya respon terhadap bencana (alam dan teknologi) (UNESCAP, 2009). Pemerintah pusat memegang peranan  dalam  system  pertolongan  bencana, sedangkan departemen yang akan berperan dan adminsitarsi bencana pada suatu lokasi menjadi tanggungjawab pemerintah lokal (Feng, 2009).
Penanganan bencana dilakukan pada saat terjadi  bencana  dan  setelah  terjadi  bencana. Umumnya,  saat  terjadi  bencana,  pemerintah Tiongkok  menurunkan  bantuan  dari  tentara selain ada komisi General Emergency Directing Centre (Pusat pengarahan darurat umum) yang berkoordinasi  dengan  institusi  pemerintah lainnya  dari  tingkat  provinsi  hingga  wilayah. Setelah bencana terjadi, maka analisa peristiwa bencana akan membawa pada usaha pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana ini meliputi  mitigasi  bencana  dan  respon  tanggap darurat pertolongan korban bencana. Harapannya, peristiwa bencana yang terjadi dapat mengurangi risiko, khususnya, pada jumlah korban bencana.
Pemerintah  Tiongkok  juga  berusaha menerapkan  managemen  bencana  dengan memperkenalkan cara mengurangi risiko bencana kepada masyarakat. Pengurangan risiko bencana ini melibatkan masyarakat agar masyarakat sadar akan sebab dan akibat bencana dan bagaimana melakukan tanggap darurat bencana. Community- based Disaster Risk and Reduction Management merupakan  usaha  pemberdayaan  masyarakat untuk  mengantisipasi  saat  terjadi  bencana  dan setelah terjadi bencana. Dengan demikian, metode ini  bisa  menjadi  sarana  untuk  mempersiapkan masyarakat  dalam  menghadapi  risiko  bencana
alam yang akan terjadi khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang berada pada kawasan rawan  bencana  akan  dibekali  dan  memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi bencana, melakukan  respon  ketika  bencana  terjadi  dan melakukan pemulihan pasca bencana. Tentunya hal ini juga sudah berusaha dilakukan Indonesia yang melihat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana (UU nomor 24 tahun 2007).

## DAFTAR PUSTAKA
ADPC UNISDR. (2013). DRR basic concepts and terminologies of disaster risk reduction DRR . Tersedia pada (http://www.slideshare. net/rizwan81/drr-basic-concepts-and- terminologies-of-disaster-risk-reduction- drr). Diakses 17 Maret 2014.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(2014). Gempa  bumi . Tersedia pada (http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/ Gempabumi_-_Tsunami/Gempabumi. bmkg). Diakses 27 Juli 2016.
BMC.  (2012).  German  Federal  Ministry  for Economic  Cooperation  and  Development, 2012. Disaster risk management . Tersedia  pada  (https://www.giz.de/en/ worldwide/15602.html).  Di  akses  18  Juli 2014.
CRI. (2010). Kemajuan positif dicapai dalam pembangunan kembali daerah gempa Sichuan .    Tersedia  pada  (http://big5. chinabroadcast.cn/gate/big5/indonesian. c r i . c n / 2 0 1 / 2 0 1 0 / 0 2 / 0 1 / 1 s 1 0 7 5 4 9 . htm12/02/2010 12:40:31). Di akses Juli 2016.
Djafar, Z. (2008). Indonesia, Asean & dinamika Asia Timur. Kajian perspektif ekonomi politik. Jakarta: Pustaka Jaya.
Facts and details. (2012). Sichuan earthquake in 2008: Geology, damage and possible causes. Tersedia pada  (http://factsanddetails.com/ china.php?itemid=407&catid=10&subcatid =65#00). Diakses Juli 2012.
Feng, H . (2009). Disaster management in China . Deputy  Director  and  Research  Fellow, Institute  of Asia-Pacific  Studies,  Chinese Academy of Social Sciences.
Foreign  Language  Press.  (2008). Wenchuan earthquake united hearts in China. Beijing:
Foreign Language Press.
Hu,  Ming,  Zhu  Jiangang.  (2008). Community reconstruction  after  the  2008  Sichuan earthquake:
A reflection on participatory development theories.
Tersedia pada . ( https://philanthropy.iupui. edu/files/event_resources/hupaper.pdf) . Diakses 29 Juli 2016.
Hyndman, Donald and David H. (2010). Natural hazards and disaster. Books/Cole. Belmond-
CA, USA: Cengage Learning.
Johnson, Jeff Dayton. (2006). Natural disaster and vulnerability. Policy  Brief    No.  29OECD
Development Center. OECD Development Center, Policy Brief  No. 29.
Liuting,  Chen.    (2013). Lessons in  disaster management lead to regional cooperation .
Tersedia  pada  (http://asiafoundation. org/2013/07/24/in-china-lessons-in-disaster- management-lead-to-regional-cooperation/). Di akses 17 Februari 2014.
Majalah National Geographic Indonesia. (2008). Edisi khusus China di balik Sang Naga. Edisi Mei 2008. Jakarta: Penerbit Gramedia.
Plan 2010-2011 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2011).
Disaster management and risk reduction: strategy and coordination .  Tersedia pada  (www.ifrc.org/docs/appeals/10/ MDRHT008SummaryRevPoA.pdf).  Di akses 4 Juli 2014.
Rachmanto,T. (2008). Ketika China dikejar  waktu . Tersedia  pada    (http://www.inilah.com/ berita/politik/2008/05/15/28406/ketika- china-dikejar-waktu/.15/05/2008 11:44). Di akses 17 Desember 2008.
Radio Nederland Wereld Omroed. (2009). Sichuan setahun pasca gempa . Tersedia pada (http:// www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/ sichuan-setahun-pasca-gempa). Di akses 2 Maret 2014.
Ross,  L.  (2009).  Earthquake  policy  in  China. Asian  Survey,  Vol.  2  No.  7,(  July,  1984), pp.  773-787 . Tersedia di ( www.jstor.org/ stable/2644188 ). Diakses pada 16 Septem- ber 2009.
Smith, K and David N. Petley. (2009). Environmental hazards: assessing risk and reducing disaster. London - NewYork: Routledge.
State planning group of post Wenchuan earthquake restoration and reconstruction. (2008).
Tersedia pada (www.cca.gov.cn.). Diakses Juli 2012.
Sztomka. (2007). Sosiologi perubahan sosial. Hlm: 3-18. Jakarta: Prenada,  dalam Johan, Erniati B. (2007). Mengapa kajian bencana . Jurnal Masyarakat Indonesia. Jilid XXXIII, No. 2, 2007 . Jakarta: LIPI Press.
Tantri, E. (2011). The representation in 2008 Sichuan earthquake, in Disaster management of Sichuan earthquake: state control, museum, and the role of army ,  edited  by Devi  Riskianingrum, Research  Center  for Regional  Resources,  Indonesian  Institute of Sciences (PSDR-LIPI), Jakarta : Gading Inti Prima.
The Asian Foundation. (2013). Disaster manage - ment in China. The Asian Foundation Juni 2013.
UNESCAP  (United  Nations  Economic  and Social  Council).  (2008).  Implementation of the Hyogo framework for action in Asia and The  Pacific:  case  study:  the  national disaster management system of China and its  response  to  the Wenchuan  earthquake. Economic And Social Commission For Asia And The Pacific Committee On Disaster Risk Reduction, 30 December 2008, First Session, Bangkok 25-27 March 2009.
UNISDR (United Nation and International Strategi for  Disaster  Reduction).  (2006).  Hyogo framework for action 2005-2015: Building the resilience of nations and communities to disasters. Extract from the final report of the world conference on disaster reduction (A/ CONF.206/6).
UNISDR. (2009). Terminology on disaster risk reduction . (2009). Tersedia pada (http://www.unisdr.org/files/7817_ UNISDRTerminologyEnglish.pdf). Di akses April 2014.
Wikipedia. (2016). List of eEarthquakes in China.
Tersedia pada (http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_earthquakes_in_China).  Diakses Juli 2016,
Wisner, B, Piers B., Terry C., and Ian D. (2004). At risk: natural hazards, people’s vvulnerability and disasters. , London: Routledge.
Yanna, Sun (2013). Disaster reduction and risk management in China . Vietnam: Disaster Assessment  and  Emergency  Response Department,  National  Disaster  Reduction Center of Ministry of Civil Affairs P R China, Affairs, P. R. Da Nang.
Yuniarto, P. Rudolf, Ulil A., and Saiful H. (2010). Disaster management in China: history and institutional network . Research Center for Regional Resources, Indonesian Institute of Sciences (PSDR-LIPI) . Jakarta: LIPI Press