Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) Vol. 2, No. 1 (2017), pp. 100 - 120

## URGENSI PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(Telaah Konseptual-Analitis)
Wulpiah

## STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## Abstract
The  issue  of  shariah  compliance  is  increasingly  important,  given  that  Islamic finance is always challenged by demand from market participants to be innovative and business  oriented  (eg.  offering  new  instruments  and  products),  as  conventional financial does. This fact can encourage the Islamic financial position further improve. On  the  one  hand  they  should  accommodate  the  demand  of  customers  that  may  be contrary to shariah principles, but on the other hand Islamic banks are strictly bound by shariah  compliance.  This  paper  will  focus  on  the  importance  of  applying  aspects  of shariah compliance in Islamic banking.
In various opinions, the meaning of shariah compliance in Islamic banks is “the application  of  Islamic  principles,  shariah  and  traditions  in  financial  transactions  and banking  and  other  related  business”.  Shariah  is  one  of  the  indicators  of  Islamic disclosure to ensure the adherence of Islamic banks to shariah principles. Furthermore, at  the  operational  level,  shariah  compliance  is  compliance  to  the  Dewan  Syariah Nasional which is the embodiment of shariah principles and rules that must be adhered in Islamic banking.
Some  provisions  that  can  be  used  to  assess  shariah  compliance  within  Islamic financial  institutions  are:  First,  contract  used  for  the  collection  and  distribution  of funds in accordance with the priciples of shariah and the rules of shariah. Second, Zakat funds  is  calculated  and  paid, managed in  accordance  with  the  rules  and  principles  of shariah. Third, All transactions and economic activities are reported fairy in accordance with  applicable  shariah  accounting  standards.  Fourth,  the  work  environment  and corporate  culture  in  accordance  with  shariah.  Fift,  business  that  are  financed  do  not conflict with shariah. Sixthly, there is Shariah Supervisory Board (DPS) as a shariah director  for  the  overall  operational  activities  of  Islamic  banks.  Seventh,  the  source  of funds comes from a legitimate and lawful source according to shariah.
Related to the implementation mechanisme of shariah compliance, there are two underlying  concept both in the context of the fulfillment of accuntability horizontally and  transcendental.  First,  The  concept  of  shariah  review  must  be  done  by  DPS  to conduct  supervision  on  shariah  compliance.  Second,  the  concept  of  shariah  internal review,  Islamic  banking  as  one  of  internal  audit  function.  If  the  optimazation  of  the implementation of shariah compliance aspect in Islamic banking is a necessity, so that
the  impact  of  Islamic  bank  can  be  the  only  option  for  the  society  to  save  and  do  the financing.
Kata Kunci: Sharia Compliance , Sharia Banking

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  pilar  penting  dalam  pengembangan  bank  syariah adalah syariah  compliance. Pilar  inilah  yang  menjadi  pembeda  utama antara  bank  syariah  dengan  bank  konvensional.  Untuk  menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan  syariah  yang  diperankan  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS). Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan  untuk  berhenti  menjadi  nasabah  antara  lain  karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah.
Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering  dipertanyakan  oleh  para  nasabah.  Secara  implisit  menunjukkan bahwa  praktik  perbankan  syariah  selama  ini  kurang  memperhatikan prinsip-prinsip  syariah,  salah  satu  penyebab  kepercayaan  masyarakat pada  bank  syariah  hal  ini  juga  akan  berdampak  pada  loyalitas masyarakat  menggunakan  jasa  bank  syariah.  Peningkatan  kepercayaan nasabah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan perkembangan bank syariah dan sekaligus sebagai prediksi keberhasilan bank syariah. Karenanya kepatuhan syariah merupakan pemenuhan terhadap prinsip syariah  dalam  sistem  kerja  yang  dilakukan  sebagai  wujud  dari karakteristik  lembaga  itu  sendiri,  terutama  lembaga  bank  syariah.  Dari sudut  pandang  masyarakat,  khususnya  pengguna  jasa  bank  syariah; kepatuhan  syariah  merupakan  inti  dari  integritas  dan  kredibilitas  bank syariah.  Mengingat  keyakinan  dan  kepercayaan  masyarakat  kepada
bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum  Islam  yang  diadaptasi  dari  aturan  operasionalisasi  institusi tersebut.  Sebab  ketidakpatuhan  terhadap  prinsip  syariah  akan berdampak negatif citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh  nasabah  potensial  dan  pengguna  jasa  bank  syariah.  (Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).
Laporan  atau  opini  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  selalu dilampirkan dalam laporan keuangan bank  syariah seakan-akan belum mampu  menjawab  kritikan  dan  rasa  penasaran  masyarakat  tentang sejauh  mana  praktek  perbankan  syariah  di  Indonesia  saat  ini  apakah telah  sesuai  syariah?  Sehingga  informasi  tentang  kepatuhan  syariah ( shariah  compliance ) seakan-akan  menjadi  misteri  bagi  masyarakat  yang menyebabkan semakin runcingnya perdebatan tentang aspek kepatuhan syariah di  bank  syariah  saat  ini. Apalagi  masing-masing  pihak  yang  berdebat memiliki  dasar  hukum  sendiri-sendiri,  seakan-akan  hanya  manajemen bank syariah dan Dewan Pengawas Syariah serta Bank Indonesia semata saja yang bisa mengetahui tingkat kepatuhan syariah di bank syariah.
Tulisan  ini  mencoba  mengkaji  kembali  tentang  pentingnya mengaplikasikan  kepatuhan  syariah  dalam  sistem  operasional  bank syariah,  hal  ini  dilakukan  untuk  meminimalisir  adanya  bank  syariah yang  belum  sepenuhnya  syar’i.  Mengingat  salah  satu  indikator  bank syariah  itu  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  adalah  totalitas dalam menerapkan kepatuhan syariah.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Urgensi Kepatuhan Syariah
Shariah  compliance merupakan key  player dalam  pelaksanaan Good  Corporate  Governance (GCG)  pada  industri  perbankan  syariah.
Sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank  Umum  Syariah  Dan  Unit  Usaha  Syariah,  bahwa  pelaksanaan GCG  dalam  industri  perbankan  syariah  harus  memenuhi  prinsip- prinsip syariah. Pentingnya pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya  untuk  melindungi  kepentingan stakeholders ,  meningkatkan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta  nilai-nilai  etika  yang  berlaku  secara  umum  pada  industri perbankan  syariah.  Sebagai  sebuah  ladang  kepercayaan  bagi  para stakeholders ,  maka  sejatinya  aturan  main  dalam  perbankan  syariah sudah  menjadi  keharusan  agar  setiap  tindakan  operasional senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Dengan demikian  hal  ini  semestinya  menjadi  kewajiban  tersendiri  bagi perbankan syariah untuk melaporkan pelaksanaan shariah compliance dalam  operasionalnya.  Namun  tentunya  untuk  menghasilkan pelaporan  yang  sistematis  dan  dimengerti  oleh  semua  pihak  yang membutuhkan  informasi,  perlu  adanya  sebuah  standar  bagi pelaksanaan  GCG  dan  standar  akuntansi  bagi  perbankan  syariah, (Dedhi Ana dan Ahmad Tarmizi Lubis, 2014)
Kepatuhan  syariah  ( syariah  compliance )  saat  ini  menjadi  isu penting  bagi stakeholders bank  syariah  di  Indonesia.  Banyak  kritikan tajam  dari  masyarakat  tentang  kepatuhan  bank  syariah  terhadap prinsip-prinsip  syariah,  bahwa  bank  syariah  di  Indonesia  saat  ini kurang  sesuai  syariah.  Kondisi  tersebut  boleh  jadi  sebagai  dampak positif  dari  semakin  masifnya  sosialisasi  tentang  perbankan  syariah ke  masyarakat  sehingga  masyarakat  mulai  sadar  dan  memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbankan syariah. Kritikan tajam
mulai  muncul  ketika  masyarakat  merasa  bahwa  terjadi  perbedaan antara teori dan praktek. (Muhamad, 2010)
Jika diperhatikan lebih jeli, masyarakat umum para stakeholders bank  syariah  di  Indonesia  bisa  mengetahui  dan mengukur serta menilai sejauhmana operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui laporan keuangan bank syariah  yang  senantiasa  dipublikasikan  secara  periodik.  Sesuai dengan  tujuan  penyusunan  laporan  keuangan  syariah  yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah  dalam  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan  Syariah paragraf  30 menyatakan  bahwa tujuan  laporan keuangan syariah adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha entitas syariah .
PSAK Syariah telah mengidentifikasi ada 12 ciri/karakteristik transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 27 yang harus tercermin dalam laporan  keuangan  syariah  di  bank  syariah  sebagai  entitas  syariah. Dari kedua belas ciri tersebut paling tidak ada ada tiga ciri yang bisa dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat yaitu tidak mengandung unsur riba , tidak mengandung unsur gharar , tidak  mengandung  unsur  haram,  dan  tidak  menganut  prinsip  nilai waktu uang ( time value of money ) (Muhammad, 2013).
Untuk  mengidentifikasi  ada  tidaknya  bunga  dan  pendapatan haram  lainnya,  maka  bisa  dianalisis  sumber-sumber  pendapatan yang  diperoleh  bank  syariah.  Sumber  pendapatan  yang  harus diperhatikan  adalah  sumber  pendapatan  bunga  yang  berasal  dari penempatan  dana  bank  syariah  di  bank  konvensional.  Berdasarkan PSAK Syariah maka pendapatan bunga dan denda tidak boleh diakui
sebagai  pendapatan  bank  syariah,  tetapi  harus  diakui  sebagai pendapatan  dana  kebajikan .  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa bank  umum  syariah  yang  ada  saat  ini,  masih  ada  salah  satu  bank syariah yang mengakui adanya pendapatan bunga dari penempatan dananya  dibank  konvensional  sebagai  pendapatan  utama,  bahkan termasuk komponen yang dibagi hasilkan kepada nasabah deposan. Atas  kejadian  tersebut  belum  ada  pengungkapan  informasi  dari Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia, mengapa hal tersebut masih dikatakan sesuai syariah dalam opini DPS bank syariah yang bersangkutan yang dilampirkan dalam publikasi laporan keuangan.
Identifikasi  apakah  dalam  bank  syariah  terdapat  unsur time value  of  money dapat  dilihat  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan tentang  metode  akuntansi  yang  digunakan  dalam  pengakuan pendapatan margin  murabahah .  Berdasarkan  PSAK  Syariah 102 tentang  akuntansi  murabahah  paragraf  23  sampai  dengan  25 menyebutkan bahwa pengakuan pendapatan margin murabahah yang diperkenankan  adalah  secara  proporsional.  Dari  beberapa  literatur menjelaskan masih banyak bank syariah yang menggunakan metode anuitas  dalam  pengakuan  pendapatan margin murabahah .  Metode anuitas  akan  menguntungkan  bagi  bank  syariah  karena margin murabahah diakui diawal lebih besar dan akan menurun terus sampai pada  angsuran  terakhir.  Sehingga  jika  metode  anuitas  masih digunakan  dalam  pengakuan  pendapatan margin  murabahah, maka bank syariah masih memegang prinsip-prinsip time value of money .
Ada  atau  tidaknya  unsur gharar dalam  bank  syariah  bisa diukur dan dianalisis dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.  Pendapatan  yang  dibagi  hasilkan  oleh  bank  syariah  harus bersifat cash basis tidak boleh pendapatan accrual. Ada beberapa bank
yang  tidak  menyajikan  laporan  rekonsiliasi  pendapatan  dan  bagi hasil  sehingga  tidak  bisa  diketahui  apakah  pendapatan  yang  dibagi hasilkan ke nasabah deposan adalah yang riil ataukah masih accrual . Teknik kedua adalah dengan melihat pengukuran pendapatan yang dibagi hasilkan apakah menggunakan metode revenue sharing atau gross  profit  sharing ?  Jika  bank  syariah  masih menggunakan revenue  sharing maka  masih  ada  unsur  kezhaliman. Berdasarkan  Fatwa  DSN  No.15  Tahun  2000  sistem  distribusi  bagi hasil  yang  diperbolehkan  adalah gross  profit  sharing atau profit  loss sharing.
Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan  syariah  di  industri  keuangan  syariah,  dimana  fungsi kepatuhan  merupakan  tindakan  dan  langkah  yang  bersifat ex-ante (preventif),  untuk  memastikan  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan prosedur,  serta  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  Bank  Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengontrol  operasional  perbankan  syariah  serta  menjadikan  bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

## 2. Pengertian Kepatuhan Syariah
Shariah  compliance adalah  ketaatan  bank  syariah  terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank  dalam  beroperasinya  mengikuti  ketentuan-ketentuan  syariah Islam  khususnya  menyangkut  tata-cara  bermuamalat  secara  Islam. Prinsip  utama  bank  syariah  tercermin  dalam  produk-produk  yang
dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. (Syafii Antonio, 2001).
Kepatuhan  syariah  juga  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan framework manajemen  resiko,  dan  mewujudkan  budaya  kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah ( shariah compliance )  juga  memiliki  standar  internasional  yang  disusun  dan ditetapkan  oleh Islamic  Financial  Service  Board (IFSB)  dimana kepatuhan  syariah  merupakan  bagian  dari  tata  kelola  lembaga ( corporate  governance ).  Kepatuhan  syariah  merupakan  manifestasi pemenuhan  seluruh  prinsip  syariah  dalam  lembaga  yang  memiliki wujud  karakteristik,  integritas  dan  kredibilitas  di  bank  syariah,  di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang  mendukung  terciptanya  kepatuhan  bank  syariah  terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. (BI, 20011)
Menurut  Adrian  Sutedi,  kepatuhan  syariah  secara  operasional adalah  kepatuhan  kepada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) karena  Fatwa  DSN  merupakan  perwujudan  prinsip  dan  aturan syariah  yang  harus  ditaati  dalam  perbankan  syariah.    dalam operasional  bank  syariah  tidak  hanya  meliputi  produk  saja,  akan tetapi meliputi sistem, teknik dan  identitas perusahaan. Karena itu, budaya  perusahaan  yang  meliputi  pakaian,  dekorasi  dan image perusahaan  merupakan  salah  satu  aspek  kepatuhan  syariah  dalam bank  syariah.  Tujuannya,  tidak  lain  untuk  menciptakan  suatu moralitas  dan  spiritual  kolektif,  yang  apabila  digabungkan  dengan produksi  barang  dan  jasa,  maka  akan  menopang  kemajuan  dan pertumbuhan  jalan  hidup  yang  islami.  Kepatuhan  syariah  tersebut secara  konsisten  dijadikan  sebagai  kerangka  kerja  bagi  sistem  dan
keuangan  bank  syariah  dalam  alokasi  sumber  daya,  manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.
Menurut  Arifin  (2009)  makna  kepatuhan  syariah  ( shariah compliance )  dalam  bank  syariah  adalah  “penerapan  prinsip-prinsip Islam,  syariah  dan  tradisinya  dalam  transaksi  keuangan  dan perbankan  serta  bisnis  lain  yang  terkait”.  Ansori  (2001) mengemukakan bahwa shariah compliance adalah salah satu indikator pengungkapan  islami  untuk  menjamin  kepatuhan  bank  Islam terhadap prinsip syariah. Dalam ketentuan kepatuhan syariah  yang dapat  digunakan  sebagai  ukuran  secara  kualitatif  untuk  menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain:
1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran  dana  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh  transaksi  dan  aktivitas  ekonomi  dilaporkan  secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah
5. Bisnis  usaha  yang  dibiayai  tidak  bertentangan  dengan syariah.
6. Terdapat  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  sebagai  pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.  Mekanisme  kepatuhan  syariah  terdapat  dua  konsep yang  mendasari  pelaksanaan  pengawasan  syariah  dalam
konteks  pemenuhan  akuntabilitas  secara  horizontal  dan transendental. Pertama , konsep shariah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep  internal shariah  review bank  syariah sebagai  salah  satu  fungsi  internal  audit.  DPS  merupakan badan  independen  yang  ditempatkan  oleh  DSN    yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki  pengetahuan  umum  dalam  bidang  lembaga keuangan syariah (Ardhaningsih, 2012).
Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan  syariah  yang  baik.  Pengelolaan  bank  Syariah  tidak  bisa lepas  dari  pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah,  terutama  dalam pelaksanaan  fungsi  intermediasi.  Pada  tataran  operasional pengumpulan  dan  penyaluran  dana masyarakat  harus  menerapkan prinsip-prinsip  syariah.  Kepatuhan  syariah  merupakan  salah  satu unsur  dalam  penilaian  mengenai  tingkat  kesehatan  bank  Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan  kepercayaan  masyarakat,  sehingga  bila  bank  lalai dalam  menjaga  tingkat  kesehatanannya  karena  tidak  menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang.  Dalam  perspektif  Perbankan  Syariah,  kepatuhan  Syariah adalah  meningkatkan  pengetahuan  syariah    dan  menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.  Peran  DPS  yang  belum  optimal  dapat  berdampak  terhadap risk  management.  Jenis  manajemen  risiko  yang  terkait  erat  dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada displaced  commercial  risk,  seperti  risiko  likuiditas  dan  risiko lainnya.  Langkah  pengutan  peran  DPS  dapat  ditempuh  melalui
berbagai  aspek  di  antaranya  mempertegas  kompetensi  keilmuan DPS,  mempertegas  batasan  maksimal  jabatan  DPS,  dan  evaluasi peran DPS pada bank Syariah oleh MUI dan BI. (Agus Waluyo, 2016)
Temuan  menarik  dari  penelitian  Chapra  dan  Ahmed  (2002) juga  menjelaskan  sejumlah  288  nasabah  (62%)  responden  dari  463 nasabah  yang  terlibat  dalam  survei  tata  kelola  (GCG)  yang dilakukannya  (berasal  dari  14  bank  syariah  di  Bahrain,  Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang  lain  jika  ditengarai  terjadi  “pelanggaran  syariah”  dalam operasional  bank  syariah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah.
Secara  umum,  konsep  dasar  kepatuhan  berfungsi  sebagai pelaksana  dan  pengelola  risiko  kepatuhan  yang  berkoordinasi dengan  satuan  kerja  dalam  manajemen  resiko.  Fungsi  kepatuhan melakukan  tugas  pengawasan  yang  bersifat  preventif  dan  menjadi elemen  penting  dalam  pengelolaan  dan  operasional  bank  syariah, pasar  modal,  asuransi  syariah,  pegadaian  syariah  serta  lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan,  ketentuan,  sistem dan  prosedur  yang  dilakukan  oleh  perbankan  Islam  telah  sesuai dengan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  Bank Indonesia,  Pemerintah,  Bapepam-LK,  Fatwa  MUI,  serta  penetapan hukum  yang  telah  ditetapkan  dalam  standar  internasional  IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB).
IFSB  adalah  organisasi  penetapan  standar  internasional, diresmikan  tanggal  3  November  2002  dan  mulai  beroperasi  pada tanggal  10  Maret  2003.  Organisasi  ini  mempromosikan,
meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan  menerbitkan  standar  global  prinsip  kehati-hatian  dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal  dan  sektor  asuransi.  Standar  disusun  oleh  IFSB  mengikuti proses  hukum  yang  dituangkan  dalam  Pedoman  dan  Tata  Cara Penyusunan  standar/Pedoman,  yang  meliputi  penerbitan  draft paparan  dan  penyelenggaraan  lokakarya  dan,  jika  diperlukan, dengar  pendapat  publik.  IFSB  juga  melakukan  inisiatif  penelitian dan  koordinat  pada  industri-isu  terkait,  serta round  tables ,  seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan  industri,
Islamic  Financial  Service  Board (IFSB), Guiding  Principles  on  Shariah Governance  Systems  for  Institutions  Offering  Islamic  Financial  Services , kredibilitas di bank syariah. Budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah  terhadap  seluruh  ketentuan  Bank  Indonesia.  Elemen  yang memiliki  otoritas  dan  wewenang  dalam  melakukan  pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan  Pengawas  Syariah  melengkapi  tugas  pengawasan  yang diberikan oleh komisaris, sebab kepatuhan syariah semakin penting untuk  dilakukan  karena  adanya  permintaan  dari  nasabah  agar bersifat  inovatif  dan  berorientasi  bisnis  dalam  menawarkan instrumen  dan  produk  baru  serta  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap hukum Islam.
Dalam  ajaran  Islam,  kelima  prinsip-prinsip  pokok  GCG 1 di atas  sesuai  dengan  norma  dan  nilai  islami  dalam  aktivitas  dan
1 Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/33/PBI/2009 Tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance Bank  Umum.  Tugas  dan  tanggungjawab  dewan  direksi/direktur  adalah sebagi  berikut:  (1)  Direksi  bertanggungjawab  penuh  atas  pelaksanaan  pengelolaan  BUS
kehidupan  seorang  Muslim.  Islam  sangat  intens  mengajarkan diterapkannya  prinsip  ‘ adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas'ūliyah (akuntabilitas), akhlāq (moral), siddīq (kejujuran),  amānah (pemenuhan kepercayaan), fa ṭ hanah (kecerdasan), tablīgh (transparansi, keterbukaan), hurriyyah (independensi dan kebebasan yang  bertanggung  jawab), i ḥ sān (profesional), wasa ṭ an (kewajaran), ghīrah (militansi syariah), idārah (pengelolaan), khilāfah (kepemimpinan),  ‘ aqīdah (keimanan), ijābiyyah (berfikir  positif), raqabah (pengawasan), qirā'ah  dan  ilāh (organisasi  yang  terus  belajar dan  selalu  melakukan  perbaikan).  Tuntutan  pemenuhan  prinsip syariah ( shariah compliance ), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank  syariah,  alasan  pokok  dari  keberadaan  perbankan  syariah adalah  munculnya  kesadaran  masyarakat  Muslim  yang  ingin menjalankan  seluruh  aktivitas  keuangannya  berdasarkan  al-Qur’an dan  Sunnah.  Oleh  karena  itulah  jaminan  mengenai  pemenuhan terhadap  syariah  ( shariah  compliance )  dari  seluruh  aktivitas pengelolaan  dana  nasabah  oleh  bank  syariah  merupakan  hal  yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.
Dari keenam prinsip, shariah complian ce merupakan indikator yang  paling  berpengaruh  dalam  implementasi shariah  governance sehingga  dalam  penerapannya,  para  pengelola  bank  syariah  harus merujuk  kepada  kepatuhan  pada  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai syariah, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaaan masyarakat agar dipercaya
berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  dan  prinsip  syariah;  serta(2)  Direksi  wajib  mengelola  Bank Umum  Syariah  sesuai  dengan  kewenangan  dan  tanggungjawabnya  sebagaimana  diatur  dalam anggaran dasar Bank Umum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
seluruh stakeholders . Disinilah pentingnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga shariah compliance yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, dan hal ini  akan  menjadi  sangat  penting  ketika  perusahaan  akan mengeluarkan  produk-produk  perbankannya.  Sehingga  bisa  kita simpulkan,  selain  tata  kelola  yang  baik  dari  sisi  manajemen perusahaan,  tata  kelola  pengawasan  dan  pengembangan  yang dilakukan oleh DPS menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan shariah governance pada bank syariah. Pelanggaran shariah compliance yang  dibiarkan  DPS  atau  luput  dari  pengawasan  DPS, jelas  akan  merusak  citra  dan  kredibilitas  bank  syariah  di  mata masyarakat,  sehingga  dapat  menurunkan  kepercayaan  masyarakat kepada bank syariah.
Untuk  itulah  peran  DPS  di  bank  syariah  harus  benar-benar dioptimalkan,  kualifikasi  menjadi  DPS  harus  diperketat,  dan formalisasi  perannya  harus  diwujudkan  di  bank  syariah  tersebut. Peran  DPS  tidak  optimal  dalam  melakukan  pengawasan  syariah terhadap  praktik  syariah  yang  berakibat  pada  pelanggaran shariah compliance ,  maka  citra  dan  kredibilitas  bank  syariah  di  mata masyarakat  menjadi  negatif,  sehingga  dapat  menurunkan kepercayaan  masyarakat  kepada  bank  syariah.  Sehingga implementasi shariah  governance akan  berpengaruh  terhadap kepercayaan  pada  bank  syariah,  semakin  baik  implementasi shariah governance yang dilakukan bank syariah semakin baik reputasi bank syariah dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank syariah.
Penelitian  yang  dilakukan  Muhammad  Noer  tentang implementasi prinsip syariah pada perbankan syariah menunjukkan
terdapat perbedaan pemahaman kesesuaian akad pembiayaan antara personel  bank  syariah  dengan  nasabah  secara  siginifikan.  Dalam penelitian  Rahman  praktek  penerapan  prinsip  syariah  belum dilaksanakan  secara kaffah hal  ini  mempengaruhi  kepercayaan  dan loyalitas  masyarakat  terhadap  bank  syariah.  Menurut  hasil penelitian IRTI menunjukkan  pelaksanaan good  corporate  governance belum  terlaksana  dengan  baik  di  perbankan  syariah  pada  berbagai negara.  Penerapan GCG terbukti  di  dalam  penelitian  dibeberapa lembaga  keuangan  syariah  di  dunia  Muslim  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  kepada  bank  syariah.  Nasabah memutuskan  untuk  tetap  mempertahankan  bank  syariah  berkaitan dengan  masalah  keimanan  dan  keyakinan  terhadap  pengharaman riba bagi umat Islam.
Dalam  pokok-pokok  hasil  penelitian  Bank  Indonesia menyatakan  bahwa  nasabah  yang  menggunakan  jasa  bank  syariah, sebagian  memiliki  kecenderungan  untuk  berhenti  menjadi  nasabah antara  lain  karena  keraguan  akan  konsistensi  penerapan  prinsip syariah.  Kepatuhan  dan  kesesuaian  bank  terhadap  prinsip  syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan  bahwa  praktik  perbankan  syariah  selama  ini  kurang memperhatikan  prinsip-prinsip  syariah,  salah  satu  penyebab rendahnya  kepercayaan  terhadap  bank  syariah.  Kepercayaan menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  membangun  hubungan kemitraan  antar  bank  syariah  dengan  nasabah.  Tanpa  adanya kepercayaan,  suatu  hubungan  kerjasama  tidak  mungkin  mampu bertahan  dalam  jangka  waktu  lama.  Kepercayaan  timbul  sebagai hasil dari kehandalan dan integritas mitra yang ditunjukkan melalui
berbagai  sikap  seperti  konsistensi,  kompeten,  adil,  bertanggung jawab, suka menolong dan memiliki kepedulian.
Ketaatan  terhadap  syariah  merupakan  faktor  utama  nasabah menjalin  kemitraan  dengan  bank  syariah,  oleh  karena  itu  nasabah memutuskan  untuk  tetap  mempertahankan  bank  syariah  berkaitan dengan  masalah  keyakinan  terhadap  ketaatan  bank  syariah  pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Dalam pokok- pokok  hasil  penelitian  Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  nasabah yang  menggunakan  jasa  bank  syariah,  sebagian  memiliki kecenderungan  untuk  berhenti  menjadi  nasabah  antara  lain  karena keraguan  terhadap  konsistensi  penerapan  prinsip  syariah. Kepatuhan  dan  kesesuaian  bank  terhadap  prinsip  syariah  sering dipertanyakan  oleh  para  nasabah.  Secara  implisit  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  praktik  perbankan  syariah  selama  ini  kurang memperhatikan  prinsip-prinsip  syariah,  salah  satu  penyebab rendahnya  kepercayaan  nasabah  pada  bank  syariah.  Peningkatan kepercayaan  pada  bank  syariah  merupakan  salah  satu  indikator kinerja bank syariah dalam meningkatkan market share -nya, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  mengimplementasikan shariah governance akan  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  nasabah. Meningkatnya  kepercayaan  dalam  jangka  panjang  akan meningkatkan  loyalitas  nasabah  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan market share bank syariah. (Rahman El-Junusi, 2009)
Dalam  implementasi shariah  governance beberapa  hal  yang harus  dipertimbangkan  oleh  bank  syariah  dalam  rangka meningkatkan kepercayaan pada bank syariah: (1) Shariah compliance merupakan indikator yang sangat mempengaruhi kepercayaan bank syariah,  sehingga  bank  syariah  harus  hati-hati  menjalankan
operasionalnya,  namun  dari  beberapa  indikator shariah  compliance peran  DPS  merupakan  indikator  yang  paling  kecil  menjelaskan shariah  compliance .  Persepsi  responden  terhadap  peran  DPS  masih dirasakan  belum  optimal,  karena  masih  ada  bank  syariah  yang menjalankan  operasionalnya  mengabaikan  prinsip-prinsip.  Oleh karena  itu  bank  syariah  harus  meningkatkan  profesionalitas  dan kapabilitas  DPS  dalam  menjalankan  tugas  dalam  menjaga  ketaatan terhadap  syariah;  (2)  Meningkatkan responsibility ,  karena  indikator ini merupakan indikator yang paling kecil dalam menjelaskan shariah governance .  Dengan  meningkatkan  pelayanan,  respon  terhadap nasabah  dan  lingkungan  akan  meningkatkan responsibility bank syariah  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kepercayaan  pada bank  syariah;  (3)  Meningkatkan fairness, dengan  memberi kesempatan  pada  nasabah  menyampaikan  keluhan,  serta menindaklanjuti keluhan dengan cepat dan tepat serta kepentingan dan  kebutuhan  layanan  harus  mendapat  perhatian  bank  syariah. Meningkatnya fairness akan  meningkatkan  kepercayaan  pada  bank syariah, pada akhirnya akan meningkatkan market share bank syariah dan  (4)  Meningkatkan  tranparansi  dan  akuntabilitas  melalui kemudahan  akses  informasi,  penyampaian  informasi  layanan  yang jelas,  tepat  dan  akurat  sesuai  kebutuhan  nasabah  serta  kebijakan- kebijakan  yang  diambil  mempertimbangkan  kepentingan  nasabah dan  konsisten  dengan  Undang-undang  yang  berlaku.  Itu  semua dapat meningkatkan kepercayaan pada bank syariah.
Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan  beberapa  upaya.  Pertama,  protektif,  yaitu  memastikan terciptanya  ketaatan  kebijakan,  ketentuan,  dan  peraturan  yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional
dan  kegiatan  lainnya  dalam  pemeriksaan  maupun  pengawasan. Kedua,  konstruktif,  yaitu  menjaga  tingkat  kehematan  penggunaan sumberdaya  dan  efektivitas  hasil  yang  maksimal  melalui  saran perbaikan  dan  informasi  obyektif  untuk  melakukan  review  pada semua tingkatan manajemen. Ketiga, konsultatif, yaitu memberikan rekomendasi  yang  bermanfaat  bagi  seluruh  manajemen  sebagai penyempurnaan  kebijakan  dalam  rangka    mencapai    tujuan organisasi    melalui    identifikasi    segala    kemungkinan  risiko  dan penyimpangan  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  efisiensi penggunaan  sumberdaya  dan  dana,  sehingga  penyimpangan  dapat terdeteksi. (Sepky Mardian, 2015).

## C. PENUTUP
Berdasarkan  uraikan  diatas,  dapat  diperoleh  deskripsi  bahwa penerapan  kepatuhan  syariah  pada  bank  syariah  terutama  persoalan market share dan penurunan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, idealnya harus diawali dengan mengimplementasikan shariah governance sehingga  akan  berdampak  pada  peningkatan  kepercayaan  pada  bank syariah  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan market  shar e  bank syariah.  Tujuannya    antara  lain:  (1)  Memberikan  pemahaman  bagi regulator  dan  pelaku  industri  perbankan  syariah  tentang  implementasi shariah  governance pada  bank  syariah  serta  implikasinya  terhadap kepercayaan  nasabah;  (2)  Memberikan  dasar  pertimbangan  dalam rangka  perumusan  langkah  strategi  untuk  menyempurnakan  kebijakan pengembangan oleh Bank Indonesia maupun strategi penguasaan pasar oleh masing-masing bank syariah.
Lebih lanjut sebagai upaya membangun budaya kepatuhan syariah pada bank syariah seyogyanya dapat melakukan langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan, di antaranya: (1) penerbitan piagam  kepatuhan,  yakni  dokumen  kepatuhan  yang  bersifat  strategis dan  berisi  panduan,  peraturan,  kaidah  dan  kebijakan  bank  yang  wajib dipatuhi  oleh  seluruh  jajaran  bank  syariah;  (2)  penerbitan  kebijakan kepatuhan,  yakni  rangkaian  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  bank;  (3)  sistem  kepatuhan  bank,  yakni perangkat  pendukung  yang  telah  ditetapkan  oleh  bank  dalam  bentuk standar  manual  kerja  maupun  yang  berbasis  teknologi  untuk mendukung  pelaksanaan  kepatuhan  bank  syariah.  Sistem  kepatuhan bank  syariah  meliputi:  standar  prosedur  kerja,  ketersediaan  unit pelaksana  fungsi  kepatuhan  bank  dan  tersedianya  sistem  informasi kepatuhan  atau  media  pendukung  pelaksana  kepatuhan  bank  syariah; dan (4) kerangka berpikir, yakni cara pandang dan perilaku jajaran bank dalam menjalankan tugas sehari hari untuk senantiasa mengedepankan prudensialitas,  ketaatan  pada  kepatuhan  dan  menghindarkan penyimpangan,  tidak  mengorbankan  kualitas  dengan  kuantitas,  tidak menyalahi  wewenang,  tidak  melemahkan  pengendalian  internal  dan tidak mengabaikan risiko kepatuhan dengan eksepsi yang berlebihan.
Oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu pengungkapan secara penuh informasi kepatuhan syariah dari laporan/opini DPS bank syariah.  Jika  kita  melihat  dan  membaca  laporan  bank  syariah  masih bersifat  global  dan  kurang  menyajikan  informasi  yang  detail.  Untuk meningkatkan  kualitas  laporannya,  bank  syariah  perlu  menyusun laporan/opini  DPS  bank  syariah  dengan  menggunakan  konsep pengungkapan  secara  penuh  ( full  disclosure  principles )  sehingga kepatuhan  syariah  bukan  lagi  menjadi  misteri  bagi  masyarakat  atau stakeholder bank syariah tapi bisa diterapkan secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori.  (2001)  “Pengungkapan  Sharia  Compliance  dan  Kepatuhan  Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah”, dalam Jurnal Dinamika Akuntasi , 3, 2, Maret .
Ardhaningsih  dan  Septian  G.  (2012).  “Shariah  Compliance  Akad  Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng”. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.
Arifin,  Z.  (2009). Dasar-dasar  Manajemen  Bank  Syariah. Tangerang:  Aztera Publisher.
AAOIFI.  (2003). Accounting  and  Auditing  Standards  for  Islamic  Financial Institution . Bahrain.
Antonio, S. (2001). Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan , Jakarta: Tazkia Institute.
Chapra,  M.U.  and  Ahmed,  H.  (2002) “Corporate  Governance  in  Islamic Financial  Institutions,” Occasional  Paper  No.  6, Jeddah:  Islamic Research&Training Institute/Islamic Development Bank.
Chapra,  M.  U  dan  Ahmed,  H.  (2008). Corporate  Governance  Lembaga  Keuangan Syariah, Jakarta: Bumi Aksara.
El-Junusi,  R.  (2009).  “Pengaruh  Atribut  Produk  Islam,  Komitmen  Agama, Kualitas  Jasa  dan  Kepercayaan  terhadap  Kepuasan  dan  Loyalitas Nasabah  Bank  Syariah  (Bank  Muamalat  Kota  Semarang)”,  paper dipublikasikan pada acara The 9 th Annual Conference on Islamic Studies
(ACIS), Surakarta.
Ilhami,  H.  (2009).  “Pertanggungjawaban  Dewan  Pengurus  Syariah  Sebagai Otoritas  Pengawas  Kepatuhan  Syariah  Bagi  Bank  Syariah”, Jurnal Mimbar Hukum , 21, 3.
Iqbal, Zr dan Mirakhor, A. (2008). Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group.
Muhammad  Noer,  “Implementasi  Prinsip  Syariah  pada  Bank  Syariah  di  Kota Semarang,” Fokus Ekonomi , 6, 1, Unnes, Semarang.
Mardian,  S.  (2015).  “Tingkat  Kepatuhan  Syariah  di  Lembaga  Keuangan Syariah”, Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Islam ,  3,  1,  Program  Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
Noer,  M.  (2007). “Implementasi  Prinsip  Syari’ah  pada  Bank  Syari’ah  di  Kota Semarang,” Jurnal Fokus Ekonomi , 6, 1, Unnes, Semarang.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/33/PBI/2009  Tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance Bank  Umum.  Tugas  dan  tanggungjawab  dewan direksi/direktur  adalah  sebagi  berikut:  (1)  Direksi  bertanggungjawab penuh  atas  pelaksanaan  pengelolaan  BUS  berdasarkan  prinsip  kehati- hatian  dan  prinsip  syariah;  serta  (2)  Direksi  wajib  mengelola  Bank Umum  Syariah  sesuai  dengan  kewenangan  dan  tanggungjawabnya sebagaimana  diatur  dalam  anggaran  dasar  Bank  Umum  Syariah  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saramawati,  D.  dan  Lubis,  T.  (2014).  “Analisis  Pengungkapan  Syariah Compliance  dalam  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam , 2, 2.
Sukardi,  B.  (2011). Kepatuhan  Syariah  (Syari’ah  Compliance)  dan  Inovasi  Produk Bank Syariah di Indonesia. IAIN Surakarta.
Sutedi, A. (2009). Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Waluyo,  A.  (2016).  “Kepatuhan  Bank  Syariah  terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Pasca Transformasi dalam Hukum Positif”, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 10, 2.