INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3796-4013 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank: Pembiayaan Rakyat Syari’ah
Dedeng Sehabudin
Perbankan Syariah, STAI Siliwangi Garut Email: Sehabudindedeng@gmail.com

## Abstrak
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pembiayaan mudharabah  pada  bank  Pembiayaan  rakyat  syari’ah  sudah  dipahami  oleh  nasabah  yang menggunakan akad pembiayaan mudharabah, untuk mengetahui aplikasi pembiayaan mudharabah pada bank Pembiayaan rakyat syari’ah baik dalam penarikan dana pihak ketiga (funding) maupun dalam penyaluran dana ke masyarakat (lending), dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip mudharabah pada bank Pembiayaan rakyat syari’ah. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisi data kualitatif. Pemahaman nasabah pembiayaan mudharabah terhadap akad mudharabah, sangat minim, dikarenakan Nasabah bank Pembiayaan rakyat syari’ah mayoritas pendidikan dari sekolah dasar,  sehingga  pola  pikirnya  masih  sederhana  dan  tidak  mau  rumit  dalam  proses  pembiayaan. Berdagang secara tradisional dan tidak mempunyai catatan keuangan. Lamanya menjadi nasabah antara  2  tahun  dan  kurang  dari  3  tahun  sehingga  pemikirannya  masih  terbuai  dengan  sistem konvensional yang telah mengakar sejak berpuluh-puluh tahun dan prasangka terhadap hal baru atau asing.
Kata Kunci: Pembiayaan, Mudharabah, Rakyat Syari’ah

## Abstract
The objectives to be achieved in this study are to determine the extent to which Mudharabah financing at Sharia people's financing banks has been understood by customers who use Mudharabah financing contracts, to determine the application of Mudharabah financing at sharia people's financing banks both in withdrawing third-party funds (funding). ) as well as in the distribution of funds to the public (lending), and to find out the factors that become obstacles in the application of the Mudharabah principle in sharia people's financing banks. The method used in this study is a qualitative descriptive method.  Data  collection  techniques  using  observation,  interviews,  and  documentation.  The  data analysis  used  is  qualitative.  The  understanding  of  Mudharabah  financing  customers  towards Mudharabah  contracts  is  very  minimal  because  the  majority  of  sharia  people's  financing  bank customers are educated from elementary schools, so their mindset is still simple, and does not want to be  complicated  in  the  financing  process.  Trade traditionally  and  have  no  financial  records.  The duration of being a customer is between 2 years and less than 3 years, so his thoughts are still lulled by conventional systems that have been rooted for decades and prejudice against new or foreign things.
Keyword: : Financing, Mudharabah, Shari’ah People

## PENDAHULUAN
Kehidupan  ekonomi  telah  menjadi  standar  kehidupan  individu  dan  kolektif  suatu negara  dan  bangsa.  Keunggulan  suatu  negara  dan  bangsa  dapat  diukur  berdasarkan tingkat  kemajuan  ekonominya.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  di  atas,  pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan unsur-unsur  pemerataan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara  nasional. Sarana  yang  mempunyai  peran  strategis  dalam  menyerasikan  dan  menyeimbangkan masing-masing  unsur  tersebut  salah  satunya  adalah  perbankan.  Peran  yang  strategis tersebut  terutama  disebabkan  oleh  fungsi  utama  bank  sebagai  wahana  yang  dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  dalam  rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dengan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, bagi peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang  ada  di perdesaan.(Nazara,  2010)  Memperhatikan  peranan  lembaga  perbankan  yang  demikian
strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka lembaga perbankan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari lembaga terkait dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efesien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan secara global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, maka teknologi dan sumber daya manusianya harus dapat bersaing dengan negara-negara lain.(Kuncoro Kusumasadi, 2003) Dalam upaya mendukung  kesinambungan  dan  peningkatan  pelaksanaan  pembangunan,  lembaga perbankan  telah  menunjukan  perkembangan  yang  pesat,  seiring  dengan  kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.
Sebagai  suatu  lembaga  yang  bergerak  di  bidang  keuangan,  bank  menjalankan usahanya  dengan  tujuan  mencari  keuntungan.(Wiwoho,  2014)  Keuntungan  utama  dari bisnis  perbankan  konvensional  diperoleh  dari  selisih  bunga  simpanan  yang  diberikan kepada  penyimpan  dana  dengan  bunga  pinjaman  atau  kredit  yang  disalurkan  kepada masyarakat. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal dengan istilah spread based. Dalam bank syariah disebut dengan profit and loss sharing principle atau dapat disebut juga profit distribution karena dari penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil akan diperoleh bagi hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib sedangkan prinsip  jual beli akan memperoleh margin (keuntungan), yang telah disepakati di awal akad. Pendapatan dari penyaluran dana ini  disebut  pendapatan  operasi  utama.  Salah  satu  akad  tersebut  adalah  syirkah  uqud  ( perkongsian ). Akad ini terbentuk dengan suatu kontrak. Syirkah ini terbagi 5 jenis syirkah, yaitu:  Syirkah  Inan,  Syirkah  Mufawadhah,  Syirkah  Abdan,  Syirkah  Wujuh  dan  Al- Mudharabah.  Mudharabah  merupakan  wahana  utama  bagi  perbankan  syariah  dalam memobilisasi dana masyarakat, dan untuk menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan, bagi para peminjam dana (pengusaha).(Najwa, 2013)
Sementara itu di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah, khususnya di Kabupaten Garut dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  di  Kabupaten  Bandung,  dari  jumlah  porto  fo lio pembiayaan yang ada, yang menggunakan akad pembiayaan mudharabah masih sedikit, dibandingkan  dengan  yang  menggunakan  akad  jual  beli,  karena  pengembangan  yang terjadi dalam akad Mudharabah di bank Pembiayaan rakyat syariah mempunyai resiko lebih tinggi di banding dengan akad-akad yang lain. Resiko tersebut, adalah: Side streaming (
nasabah  menggunakan  dana  tidak  sesuai  dengan  Kontrak),  Lalai  dan  kesalahan  yang disengaja, Nasabah tidak amanah, dalam pembagian keuntungan.

## TINJAUAN TEORETIS
Mudharabah  adalah  bentuk  kerjasama  dalam  bisnis  yang  telah  ada  sebelum  Nabi Muhammad  SAW  diangkat  menjadi  rasul.  Muamalah  ini  kemudian  diadopsi  oleh  Islam, karena mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. (Nurhasanah, 2010) Mudharabah juga disebut al-qiradh yang secara istilah mempunyai arti yang sama. Qiradh  telah  ada  sejak  zaman  jahiliyyah.  Semua  penghidupan  mereka  dihasilkan  dari praktek qiradh. Di antara mereka itu ada orang tua yang sudah tidak mampu bepergian, perempuan,  anak  kecil,  anak  yatim,  orang  yang  mempunyai  kesibukan  dan  orang  yang sakit.  Mereka  memberikan  hartanya  sebagai  mudharabah  kepada  orang  yang  mau meniagakannya  dengan  bagian  keuntungan  yang  ditentukan,  lalu  Rasulillah  SAW menetapkan praktek ini di dalam ajaran Islam dan kaum muslimin melakukannya dengan penuh keyakinan.(Maruta, 2019)
Menurut  Al-Mawardi,  qiradh  dan  mudharabah  adalah  dua  nama  satu  arti.  Qiradh adalah bahasa penduduk kota Hijaz, sedangkan mudharabah adalah Bahasa penduduk kota Irak. Dalam penyebutannya qiradh itu mempunyai dua istilah: Istilah golongan Bashariyin : Praktek ini dinamakan qiradh, karena pemilik harta telah putus dari kepemilikan hartanya, pemutusan  itulah  yang  dinamakan  qiradh,  oleh  karena  itu,  pemberian  pinjaman harta/modal  dinamakam  qiradh.(Sofhian,  2016)  Dari  istilah  ini  maka  orang  yang meminjamkan hartanya (al-muqridh/pemilik modal) disebut al-miqradh (gunting), karena ia  terputus.  Istilah  golongan  Baghdadiyyin:  Praktek  ini  dinamakan  qiradh,  karena  orang diberi  modal  itu  dapat  melakukan  seperti  pemilik  modal  melakukannya  dalam  hal pengelolaan harta/modal tersebut.
Penamaan al-mudharabah juga mempunyai dua istilah: (Sa’diyah & Arifin, 2013) Bahwa dinamakan  dengan  al-mudharabah,  karena  salah  seorang  dari  mereka  mendapatkan bagian  dari  keuntungannya.  Bahwa  dinamakan  al-mudharabah,  karena  pengelola  dapat melakukan berbagai transaksi berdasarkan pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Kata ini diambil dari al- qur’an yang artinya: “Dan apabila kalian bepergian di muka bumi.”
Dengan  demikian  mudharabah  dan  qiradh  mempunyai  arti  yang  sama,  namun digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat Irak dan Hijaz. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah, karena setiap pihak yang berakad mengambil
bagian keuntungan,  sedangkan pihak  pengelola  biasanya mengusahakan harta tersebut dengan cara safar/bepergian. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong hartanya untuk diberikan pada pihak pengelola untuk diusahakan, kemudian memberikan potongan dari keuntungan yang diperoleh.
Mudharabah atau qiradh termasuk akad kerjasama (perkongsian), oleh karena itu para fuqaha  ada  yang  mengklasifikasikan  mudharabah  ke  dalam  macam-macam  syirkah, sementara  fuqaha  lain  menempatkannya  satu  jenis  akad  tersendiri,  karena  dalam mudharabah tidak terjadi percampuran modal, tenaga/keahlian maupun pengelolaan.(Maruta,  2019)  Para  ulama  mengartikan  mudharabah  dengan  redaksi  yang berbeda, namun substansinya sama, yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati  bersama.  Al-mudharabah  yaitu  penyerahan  harta  dari  pemilik  modal/  harta kepada pihak pengelola untuk diusahakan, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang  telah  disepakati,  sedangkan  kerugian  hanya  ditanggung  oleh  pemilik  modal  saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu.

## Dasar Hukum
Ketetapan  hukum  islam  berkaitan  dengan  muamalah  sebagian  adalah  merupakan penetapan  dan  penegasan  kembali  atas  praktek-praktek  yang  telah  berlangsung  dimasa sebelum islam. Hal ini karena praktek muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran islam,  selain  itu  terdapat  manfaat  yang  besar,  salah  satu  bentuk  muamalah  ini  adalah mudharabah.
Pada dasawarsa terakhir ini, alhamdulillah, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syari’ah mulai tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan, selain sistem ekonomi konvensional ternyata tidak memenuhi harapan, kesadaran umat untuk bersyari’ah  se cara  khaffah  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Untuk  meningkatkan  dalam memenuhi harapan umat yang demikian besar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum islam (f uqaha’) serta para ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonbank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam istilah Ushul Fiqh  disebut  Mufti  dan  pihak  yang  meminta  fatwa  disebut  almustafti,  mendorong  dan memajukan  ekonomi  umat.  Dan  lembaga  ini  pun  bertugas  antara  lain  untuk  menggali,
mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip- prinsip hukum islam (syari’ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di  Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), serta mengawasi pelaksanaan  dan  implementasinya.  Pengertian  Al-fatwa,  secara  bahasa  berarti  petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, sedangkan menurut Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa adalah pendapat yang dikemukakan seorang mujahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak  mengikat.(Nova  Effenty  Muhammad,  2016)  Pihak  yang  meminta  fatwa  bisa  bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberikan fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut Mufti dan pihak yang meminta fatwa disebut al-mustafti.
Seorang  mufti  harus  memperhatikan  beberapa  keadan,  seperti:  mengetahui  secara persis  kasus  yang  dimintakan  fatwanya,  mempelajari  psikologi  mustafti  dan  masyarakat lingkungannya agar dapat diketahui implikasi dari fatwa yang dikeluarkannya sehingga tidak membuat agama Allah menjadi bahan tertawaan dan permainan. Juga tidak boleh berfatwa yang bertentangan dengan nash syar’i, meskipun fatwany a itu sesuai dengan madzhabnya. Ia juga tidak boleh berfatwa dari perkataan dan pandangan yang belum mengalami proses tarjih atau analisis perbandingan dan pengambilan dalil terkuat. Setiap fatwa yang bertentangan dengan nash-nash Al- Qur’an dan AsSunnah yang qath’i adalah fatwa yang batil,tidak sah dan termasuk kebohongan atas nama Allah terhadap umat.
Di  Indonesia,  lembaga  yang  berhak  mengeluarkan  fatwa  adalah  Majelis  Ulama Indonesia (MUI). MUI di Indonesia membawahi semua kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam. Untuk masalah ekonomi MUI, membentuk badan otonom dengan nama Dewan Syari’ah Nasional  (DSN).  Untuk  menangani  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  aktifitas lembaga keuangan syari’ah. Dewan Syari’ah Nasional (DSN) merupakan satu -satunya badan yang  berwenang  dan  mempunyai  tugas  utama  untuk  mengeluarkan  fatwa  atas  jenisjenis kegiatan, produk,  dan  jasa  keuangan  syari’ah serta mengawasi  penerapan fatwa dimaksud oleh  lembaga- lembaga  keuangan  syari’ah  di  Indonesia. (Ilyas,  2021)  Adapun  tugas  Dewan Syari’ah  Nasional,  adalah  sebagai  berikut:  Menumbuh  kembangkan  pen erapan  nilai-nilai syari’ah  dalam  kegiatan  perekonomian  pada  umumnya  dan  keuangan  pada  khususnya, Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa  keuangan  syari’ah,  Mengawasi  penerapan  fatwa  yang  telah  dikelua rkan.(Ilyas,  2021) Sedangkan wewenang Dewan Syari’ah Nasional, adalah sebagai berikut: Mengeluarkan fatwa yang  mengikat  Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS)  di  masing -masing  Lembaga  Keuangan Syari’ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, Mengeluarkan fatwa yang menjadi
landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama- nama yang akan duduk sebagai Dewan  Pengawas Syari’ah pada  suatu lembaga keuangan syari’ah, Mengundang para ahli un tuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan  dalam  pembahasan  ekonomi  syari’ah,  termasuk  otoritas  moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari’ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang tel ah dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional, Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dalam prakteknya Dewan Syari’ah Nasional (DSN) diwakili oleh Dewan P engawas Syari’ah (DPS). Lembaga ini adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syari’ah. Adapun tugas dari Dewan Pengawas Syari’ah, adalah sebagai berikut:  Memberikan  nasehat  dan  saran  kepada  direksi,  pimpinan  unit  usaha  syari’ah  dan pimpinan kantor cabang Lembaga Keuangan Syari’ah mengenai hal -hal yang berhubungan dengan  aspek  syari’ah,  Melakukan  pengawasan,  baik  secara  aktif  maupun  pasif,  terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar se suai dengan prinsip syari’ah, Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syari’ah dengan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan  saran  pengembangan  produk  dan  jasa  dari  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.(Iswanto, 2016)
Sedangkan DPS sebagai perwakilan DSN, yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syari’ah  wajib  mengikuti  fatwa  DSN,  merumuskan  permasalahan  yang  memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syari’ah yang diawasinya kepada DS N sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Setiap anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syari’ah bersangkutan, sekurang -kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan pengukuhan dari  DSN.Terkait  dengan  tugas  dan  wewenang  tersebut,  DSN  dapat  memberikan  teguran kepada lembaga keuangan syari’ah, jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dilakukan  jika  DSN  telah  menerima  laporan  dari  DPS  dari lembaga  keuangan  yang  bersangkutan  mengenai  hal  tersebut.  Jika  lembaga  keuangan syari’ah  itu  tidak  mengindahkan  teguran  yang  diberikan.  DSN  dapat  mengusulkan  kepada otoritas  yang  berwenang  seperti  Bank  Indonesia  dan  Departemen  Keuangan,  untuk
memberikan  sanksi  agar  perusahan  tersebut  tidak  mengembangkan  lebih  jauh  tindakan- tindakannya yang tidak sesuai dengan syari’ah. Fatwa yang terkait dengan perbankan syari’ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari ’ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sangat bernilai dan berperan besar sebagai referensi utama dalam proses penyusunan Peraturan Bank Indonesia bagi perbankan syari’ah (regulatory building). Peraturan Bank Indonesia tersebut akan  dipergunakan sebagai  dasar  pengawasan  aspek  syari’ah  yang  dilakukan  oleh  Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan.
Dan  fatwa  DSN  ini  dapat  menjadi  landasan  peraturan  dan  pembinaan  Lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah pada umum nya agar tetap pada prinsip- prinsip syari’ah. Himpunan fatwa Dewan Syari’ah Nasional dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu: Fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syari’ah, baik dalam perhimpunan dana, penyaluran dana, maup un jasa-jasa perbankan, Fatwa untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syari’ah, Fatwa untuk kegiatan investasi syari’ah.
Fatwa- fatwa yang dihasilkan oleh DSN untuk operasional BPR Syari’ah adalah sebagai berikut:(Hidayah,  2011)  Tabungan,  Deposito,  Murabahah,  Uang  Muka  dalam  Murabahah, Diskon  dalam  Murabahah,  Potongan  pelunasan  dalam  Murabahah,  Sanksi  atas  nasabah mampu  yang  menunda  pembayaran,  Jual  beli  Salam,  Jual  beli  Istishna,  Jual  beli  Istishna parallel, Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Pembiayaan Musyarakah, Sistem distribusi bagi hasil  dalam  LKS,  Prinsip  distribusi  bagi  hasil  dalam  LKS,  Pembiayaan  Ijarah,  Al-Ijarah  al- muntahia bi altamlik, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Al-Qardh dan fatwa-fatwa yang lainnya.
Berkaitan  dengan  persyaratan  yang  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  akan  melakukan mudharabah, secara umum para ulama sepakat membolehkannya, kecuali syarat-syarat yang bisa  mengakibatkan  terjadinya  kesamaran  atau  ketidakjelasan  yang  bertambah-tambah. Contohnya  satu  pihak  menuntut  keuntungan  sedikit  lebih  banyak  dari  apa  yang  telah ditetapkan (disepakati) dalam qiradh, misalnya dari kesepakatan, mudharib mendapat bagian kuntungan  35  %  kemudian  ia  meminta  ditambah  satu  juta  rupiah.  Cara  seperti  itu  tidak dibolehkan, karena menyebabkan apa yang telah disepakati menjadi tidak jelas. Kebolehan menetapkan persyaratan dalam akad mudharabah, selain didasarkan pada hadits riwayat Ibnu Abbas  yang  memberikan  syarat-syarat  pada  mudharib  dalam  mengelola  modalnya,  juga didasarkan  pada  hadist  lain  yang  diriwayatkan  oleh  Tirmizi  dari  ‘Amr  bin  ‘Auf  berikut  ini: “Perdamaian  dapat  dilakukan  diantara  kaum  muslimin  kecuali  perdamaian  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

## haram.”
Membahas pembiayaan bagi hasil tidak dapat dipisahkan dari membahas hal-hal yang menyangkut syariat dalam hal pengoperasian bank dengan prinsip bagi hasil tersebut. Apabila dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia hampir 88 % adalah menganut agama Islam yang seyogyanya menganut ajaran agamanya dengan baik. Pengoperasian bank dengan prinsip bagi hasil yang didasarkan atas Al- Qur’an dan Hadits ini merupakan suat u hal yang sangat positif  dari  sudut  pemobilisasian  dana  dan  pembiayaan  dengan  sistim  bagi  hasil,  untuk pengembangan  usaha  masyarakat  tanpa  harus  ragu  atas  keterlibatan  masyarakat  dengan suatu yang diharamkan. Dari sudut ini pula, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan cara alternatif lain di area perbankan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian bangsa dan  negara.  Meningkatkan  kemampuan  ekonomi  dalam  semua  aspek  dan  bentuk,  untuk merangsang masyarakat supaya dapat berhubungan dengan bank tanpa rasa was-was dan ragu. Apalagi dalam kenyataannya golongan ekonomi lemah dan mereka yang ada di bawah garis  kemiskinan  adalah  kebanyakan  muslim,  yang  sangat  potensial  untuk  dapat dikembangkan. Ajaran Islam sangat mendorong untuk menggunakan pembiayaan berbagi hasil yaitu prinsip muamalah yang berdasarkan syariah. Al- Qur’an menjadi dasar bagi umat Islam untuk mengikuti syariat yang juga terkandung di dalam pengoperasian bank bagi hasil tersebut,  antara  lain  (Q.S  Al-Jatsiyah  :18),  yang  berbunyi  sebagai  berikut: “Kemudian  kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu dari orang- orang yang tidak mengetahui.”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan ( Field research), di dalam pelaksanaannya  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif  analisis  yang umumnya  menggunakan  strategi  multi  metode,  yaitu  wawancara,  pengamatan,  serta penelaahan dokumen studi dokumenter yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, memperkuat dan menyempurnakan. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005) Dalam penelitian ini, data memungkinkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau catatan observasi, foto, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi lainnya.
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian adalah Wawancara. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan secara mendalam, yaitu tatap  muka  dan  pertemuan  secara  langsung  yang  dilakukan  secara  bertahap.  Teknik wawancara  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  wawancara  semi  terstruktur.  Mula-mula
peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengajukan  pertanyaan lebih  lanjut. Sehingga, data didapatkan dapat relevan. Pada tahan setelah melakukan wawancara, selanjutnya adalah observasi, dilakukan untuk memperoleh data lokasi penelitian dan lingkungan sekitar tempat penelitian.
Pada tahap setelah melakukan observasi, barulah mengumpulkan dokumentasi lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi data yang bersifat dokumentatif berupa benda-benda tertulis yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Studi pustaka dilakukan setelah pengumpulan dokumentasi, dan studi Pustaka  dilakukan  untuk  mencari  berbagai  literature  yang  memuat  informasi  yang  dapat dijadikan referensi data yang mendukung penelitian.
Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menganalisis  data,  memilah-milahnya  menjadi  satu  kesatuan  yang  dapat  dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.(Lexy J. Moleong, 2005)
Adapun dalam penelitian ini, peneliti menganalisa data dengan menggunakan analisa data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2005) menguraikan bahwa untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
Yang pertama adalah Proses satuan. Pada dasarnya satuan adalah untuk menghaluskan data  satuan. Satuan merupakan  bagian terkecil yang mengandung makna yang  bulat  dan dapat berdiri sendiri. Dalam pemrosesan ini langkah pertama dalam pemrosesan satuan ialah seorang analis hendaknya membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang telah terkumpul. (Lexy J. Moleong, 2005) Setelah itu, usahakan agar satuan-satuan itu teridentifikasi. Peneliti  memasukannya  ke  dalam  kartu  indeks.  Penyusun  satuan  dan  memasukkannya  ke dalam  kartu  indeks  hendaknya  dapat  dipahami  oleh  orang  lain.  Pada  tahap  ini,  analis hendaknya  jangan  dulu  membuang  satuan  yang  ada  walaupun  mungkin  dianggap  tidak relevan. Selanjutnya melakukan kategorisasi dimana salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan  yang  disusun  atas  dasar  pikiran,  intuisi,  pendapat  atau  kriteria  tertentu dikelompokkan data-data yang telah ada berdasarkan pola kerangka pemikiran yang terdapat dalam penelitian. (Moleong, Lexy, 2007)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi mudharabah yang dilakukan di bank Pembiayaan rakyat syari’ah baik yang ada  di  Kabupaten  Garut  dan  Kabupaten  Bandung,  dalam  produk  penghimpunan  dana (funding) dan penyaluran dana (lending). Dalam penghimpunan dana (funding) di bank Pembiayaan rakyat syari’ah yang ada di Kabupaten Garut (BPRS Harum Hikmahnugraha dan BPRS PNM Mentari) dan Kabupaten Bandung (BPRS Amanah Rabbaniah dan BPRS Al Ihsan)  menggunakan  akad  wadiah  dan  mudharabah.  Akad  wadiah  (titipan)  dimana  si penabung tidak mendapatkan bagi hasil kecuali bonus, itu juga tidak diperjanjikan di dalam kontrak,  dan  dapat  diambil  kapan  saja  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  penabung.  Akad wadiah ini biasanya digunakan di BPRS-BPRS bagi nasabah pembiayaan, yang biasa disebut dengan Tabungan Wadiah Mentari.Tabungan Wadiah Amar, Tabungan Wadiah Harum dan Tabungan Wadiah Al Ihsan. Akad mudharabah adalah suatu akad kemitraan antara yang mempunyai  dana  (penabung)  dengan  yang  mengelola  (bank),  serta  mendapatkan  bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan diambil berdasarkan jangka waktu atau diambil sesuai dengan  perjanjian.  Akad  mudharabah  ini  dalam  penghimpunan  dana  digunakan  dalam simpanan berjangka (deposito) dan tabungan. Simpanan deposito disebut dengan nama: Deposito  Mudharabah  Mentari,  Deposito  Mudharabah  Al  Ihsan,  Deposito  Mudharabah Harum dan Deposito Mudharabah Amar. Sedangkan dalam tabungan, digunakan untuk produk tabungan seperti: Tabungan Mudharabah Haji, Tabungan Mudharabah Qurban dan Tabungan  Mudharabah,  yang  membedakan  produk  tersebut  hanya  nama  dibelakang sesuai dengan nama BPRS nya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana  (shahibul  maal)  akad  mudharabah,  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
Dalam praktek simpanan dana pihak ketiga berupa tabungan di BPRSBPRS yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, walaupun menggunakan akad mudharabah, yang  seharusnya  diambil  berdasarkan  jangka  waktu  seperti  Tabungan  Mudharabah Mentari,  Tabungan  Mudharabah  Harum.  Tabungan  Mudharabah  Amar  dan  Tabungan Mudharabah Al Ihsan, tetapi dapat diambil setiap saat (kapan saja) selama kas di BPRS- BPRS masih buka, yang seharusnya kalau mau menabung yang bisa diambil setiap saat harus memakai akad wadiah bukan akad mudharabah, hal ini disebabkan karena:
1. Masyarakat  masih  berorientasi  kepada  bank  konvensional,  karena  setiap  simpanan tabungan di bank dapat ditarik kapan saja.
2. Masyarakat masih menganggap setiap simpanan di bank selalu mendapatkan bunga.
3. Masyarakat  belum  memahami  sistem  perbankan  syari’ah,  terutama  dalam  masalah
produk perbankan syari’ah.
4. Kurangnya  pengetahuan  mengenai  perbankan  syari’ah  dari  sumber  daya  insaninya, sehingga informasi kepada calon nasabah tidak jelas.
5. Persaingan dengan bank yang ada di daerah masing-masing.

## 6. Karyawan terbawa oleh keinginan calon nasabah.
Sehingga dalam penerapan akad tidak sesuai dengan prinsip mudharabah, karena mudharabah  dalam  aplikasi  perbankan  untuk  tabungan  (dana  pihak  ketiga)  diterapkan pada:
1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan yang khusus dan berjangka seperti tabungan haji dan qur’ban.

## 2. Deposito spesial (special investment)
3. Prinsip  bagi  hasil  meliputi  Musyarakah,  Mudharabah  Mutlaqah  dan  Mudharabah Muqayyadah.
Musyarakah  dalam  perbankan  biasanya  diaplikasikan  untuk  pembiayaan  proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk mebiayai proyek tersebut. Modal  yang  disetor  bisa  berupa  uang,  barang  perdagangan  (trading  asset),  property, equipment,  atau  intangible  asset  (seperti  hak  paten  dan  goodwill)  dan  barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersamasama. Setiap pemilik modal berhak turut serta menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal.
Jumlah  modal  yang  diserahkan  kepada  nasabah  selaku  pengelola  modal  harus berupa uang tunai dan apabila modal deserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan  disepakati  bersama.  Hasil  dari  pengelolaan  modal  pembiayaan  mudharabah diperhitungkan dengan cara:
1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing).
2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).
Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan
penyalahgunaan dana.
Karakteristik  mudharabah  muqayyadah  pada  dasarnya  sama  dengan  persyaratan mudharabah  mutlaqah.  Perbedaannya  adalah  penyediaan  modal  hanya  untuk  kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.
Pembiayaan  dengan  memakai  akad  mudharabah  di  BPRS-BPRS,  yang  ada  di kabupaten Garut dan kabupaten Bandung, masih sedikit dibandingkan dengan akad-akad yang lain, dikarenakan:
1. Nasabah  peminjam  belum  mengerti  terhadap  sistem  perbankan  syari’ah,  sehingga menganggap, bahwa bank syari’ah merupakan bank sosial, karena ada lebel Islamnya, sehingga mempengaruhi terhadap pengembalian pembiayaan.
2. Nasabah masih membanding-bandingkan dengan bank yang ada di daerahnya, yang memakai sistem bunga, karena sudah terbiasa. Sehingga apabila bagi hasil lebih besar dari pada bank konvensional, menganggap bank syari’ah tidak syari’ah.
3. Nasabah tidak biasa membuat catatan-catatan keuangan (neraca keuangan sederhana) dan catatan lainnya, dengan alasan tidak terbiasa.
4. Kemampuan  sumber  daya  insani  masih  kurang,  terhadap  pemahaman  perbankan syari’ahnya terutama dalan sistem mudharabah, sehingga nasabah yang seha rusnya masuk kepada akad mudharabah di murabahahkan.
Apabila melihat prinsip mudharabah tersebut di atas, sehingga jaminan dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan. Shahibul maal tidak dapat meminta jaminan dari pihak mudharib untuk memastikan kambalinya modal yang diberikan beserta keuntungannya, karena dalam akad mudharabah hubungan antara pemilik modal dengan pengelola terikat dalam  suatu  hubungan  yang  saling  mempercayakan  dan  amanah,  sehingga  adanya jaminan akan menjadikan perjanjian menjadi tidak syah. Karena dalam akad mudharabah jaminannya adalah cukup dengan barang yang dibiayai tersebut. Jika investor menuntut adanya  persyaratan  jaminan  beserta  ketentuan-ketentuannya  kepada  mudharib  dalam terminologi kontrak mudharabah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i kontrak tersebut tidak syah.
Kendala-kendala dalam penerapan akad Mudharabah
Kejujuran merupakan hal pentung dalam perjanjian mudharabah, dan menjadi syarat bagi  timbulnya  kepercayaan  dari  shahibul  maal.  Masalah  ini  juga  dihadapi  oleh  bank Pembiaya an  rakyat  syari’ah  dalam  melaksanakan  akad  mudharabah.  Ketidak  jujuran mudharib dalam melaporkan jumlah keuntungan yang diperolehnya disikapi pihak bank Pembiayaan rakyat syari’ah dengan memberikan catatan negatif dan pada masa berikutnya nasabah tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi. Antisipasi dari bank Pembiayaan  rakyat  syari’ah  terhadap  mudharib  yaitu  dengan  diadakan  program pengawasan (monitoring) minimal sebulan 2 kali, sehingga dengan adanya pengawasan yang agak sering masalah kejujuran dan kelemahan mudharib dalam managerial (termasuk dalam menyusun laporan keuangan) sedikit dapat diatasi. Karena seorang account officer (marketing)  di  bank  Pembiayaan  rakyat  syari’ah  yang  ada  di  Kabupaten  Garut  dan Kabupaten Bandung mempunyai binaan nasabah antara 150 sampai dengan 200 orang nasabah. Sehingga disini bank dimungkinkan masih ada kecolongan dari pihak mudharib yang  kurang  amanah.  Keberadaan  bank  Pembiayaan  rakyat  syari’ah  dalam  masyarakat dipengaruhi pula oleh keberadaan bank Perkreditan rakyat konvensional yang sebelumnya sudah mengakar lama dari jaman penjajahan Belanda sampai sekarang ini dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehari- hari. Juga pangsa pasar bank Pembiayaan rakyat syari’ah baik yang ada di Kabupaten Garut dan di Kabupaten Bandung kelas menengah ke bawah dan biasanya kantornya berada di kota kecamatan dimana tingkat pendidikannya masih banyak keluaran dari sekolah dasar sehingga dalam mensosialisasikan sistem syari’ah agak susah dalam  penerimaannya.  Dan  masyarakat  yang  ada  diperdesaan  biasanya  taklid  kepada orang yang dituakan. Para ustad dalam pengajian di mesjid-mesjid jarang sekali membahas ekonomi  syari’ah  (muamalah),  kebanyakan  membahas  masalah  ibadah  mahdho.  Tetapi sebagian  masyarakat  muslim  menyadari  bahwa  praktek  perbankan  konvensional  yang berdasarkan  sistem  bunga  menimbulkan  keragu-raguan  tentang  keabsahannya.  Sistem bunga dalam bank konvensional dianggap sama dengan praktek riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Sehingga mencari alternatif penggunaan sistem bunga ini dengan sistem lain yang sesuai dengan konsep-konsep syariah.
Namun jumlah muslim yang menerima kehadiran bank syari’ah sangat sedikit. Sebuah survei oleh Bank Indonesia pada tahun 2000-2001 di enam propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Barat dan Jambi menunjukkan hal itu. Dari total 5.585  responden  disimpulkan  hanya  11%  yang  memahami  dan  memanfaatkan  produk
syari’ah. Padahal yang mengatakan bunga bank haram yang menjadikan pembeda antara bank syar i’ah dengan bank konvensional ada 42%. Ini berarti 31% responden masih ragu - ragu untuk menetapkan pilihan pada bank syari’ah. Hal ini sama dengan hasil survei yang dilaksanakan  kerjasama  antara  Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia  dengan Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Unversitas Padjadjaran (LMFE UNPAD) pada pertengahan tahun 2006 mengenai pilot project linkage lembaga keuangan syari’ah yang dilakukan di Jawa Barat. Kegiatan pilot project lembaga keuangan syari’ah ini bertujuan untuk  menghasilkan  model  linkage  yang  sesuai  dengan  karakteristik  operasional  bank syari’ah dan karakteristik UMK, sehingga mampu mengangkat taraf hidup pelaku UMK di Indonesia dan menjaga kelangsungan lembaga keuangan syari’ah. Bank yang diteliti terdiri dari empat bank umum dan sembilan BPRS, dengan jumlah responden 160 orang. Temuan- temuan  dilapangan  diantaranya:  Pengetahuan  nasabah  yang  sangat  minim  mengenai prinsip  perbankan  syari’ah,  nasabah  relative  tidak  memahami  isi  akad  yang  disetujui, nasabah menganggap pelayanan BPRS relatif belum sejalan dengan nilai- nilai syari’ah. Hal ini  mengakibatkan  berbagai  macam  akad  yang  dikenal  dan  diperbolehkan  dalam  Islam yang kemudian dipraktekkan dalam lembaga perbankan yang berdasarkan konsep syari’ah tersebut  belum  diminati  masyarakat  muslim.  Contoh  kasus  pembiayaan-pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di BPRS-BPRS baik yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Ketidakpastian masyarakat penerima pembiayaan dalam masalah management  perusahaan  (keuangan),  karena  umumnya  nasabah  pembiayaan  adalah pengusaha kecil dan menengah yang tidak pernah membukukan kegiatan usaha mereka, sehingga menimbulkan masalah pada perhitungan bagi hasil antara pihak bank (shahibul maal)  dan  (mudharib)  pengusaha.  Ketidakpastian  mengenai  berapa  jumlah  keuntungan yang  diperoleh  yang  disebabkan  lemahnya  management  pengusaha  memungkinkan adanya  pembagian  bagi  hasil  yang  tidak  sesuai  dengan  keuntungan  yang  diperoleh sesungguhnya.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  pihak  bank  sebagai  arranger  menetapkan jumlah tertentu yang harus diberikan pengusaha berdasarkan perkiraan keuntungan yang diperoleh dari tiga bulan terakhir. Untuk menghindari kesan penentuan keuntungan yang tidak  berdasarkan  hasil  usaha  sehingga  menimbulkan  kelebihan  atau  kekurangan pemberian  keuntungan  tersebut,  maka  jalan  keluar  yang  diambil  adalah  dengan mencantumkan  satu  klausal  dalam  isi  perjanjian  mudharabah  yang  menyatakan  bahwa pihak  pemilik  dana  maupun  pengusaha  akan  merelakan  jika  terjadi  kelebihan  atau kekurangan atas perolehan bagi hasil tersebut dalam isi perjanjiannya. Masalah ini cukup mendasar mengingat konsep dari mudharabah adalah bagi hasil atas keuntungan yang
diperoleh,  sehingga  perhitungan  bagi  hasil  tersebut  harus  didasarkan  pada  jumlah keuntungan akhir dari suatu kegiatan usaha. Apabila bagi hasil ditetapkan di muka dengan memperkirakan  jumlah  keuntungan  yang  diharapkan  diperoleh,  maka  akan  terjadi kemungkinan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan yang terjadi sesungguhnya. Jika selisih keuntungan yang diberikan  pengusaha  pada  pemilik modal  itu kecil,  jalan keluar yang dilaksanakan BPR Syari’ah dengan membuat klausal khusus mengenai kerelaan kedua belah pihak untuk menerimanya, sehingga kedua belah pihak bisa menerimanya. Tetapi apabila suatu waktu diketahui bahwa selisihnya cukup besar, karena banyak jenis usaha yang memperoleh keuntungan, maka hal ini bisa mengakibatkan terpengaruhnya kerelaan dari  salah  satu  pihak.  Masalah  ini  bukan  hanya  terletak  pada  kemampuan  managerial pengusaha  dalam  menyusun  laporan  keuangan,  akan  tetapi  berkaitan  juga  dengan masalah kejujuran nasabah dalam melaporkan jumlah keuntungan sebenarnya.
Pada prakteknya kendala yang berupa kesiapan masyarakat baik berupa kemampuan managerial maupun kesiapan moral mengakibatkan para pengusaha kecil dan menengah tetap sulit memperoleh pembiayaan dengan akad mudharabah, karena kepercayaan bank sulit mereka peroleh.

## SIMPULAN
Pemahaman nasabah pembiayaan mudharabah terhadap akad mudharabah, sangat minim, dikarenakan: Nasabah bank Pembiayaan rakyat syari’ah mayoritas pendidikan dari sekolah dasar, sehingga pola pikirnya masih sederhana dan tidak mau rumit dalam proses pembiayaan.  Berdagang  secara  tradisional  dan  tidak  mempunyai  catatan  keuangan. Lamanya menjadi nasabah antara 2 tahun dan kurang dari 3 tahun sehingga pemikirannya masih terbuai dengan sistem konvensional yang telah mengakar sejak berpuluh-puluh tahun dan prasangka terhadap hal baru atau asing.
Pada bank Pembiayaan rakyat syari’ah yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung,  mudharabah  diaplikasikan  dalam  produk  penghimpunan  dana  (funding)  dan produk  penyaluran  dana  (lending).  Dalam  produk  penghimpunan  dana  (funding),  jenis mudharabah yang dilaksanakan adalah tabungan dan deposito. Sedangkan dalam produk penyaluran  dana  (lending)  prinsip  mudharabah  digunakan  dalam  bentuk  pembiayaan mudharabah  atas  pembiayaan  modal  kerja.  Bank  Pembiayaan  rakyat  syari’ah  sebagai penyedia dana (shahibul mal) menyediakan dana 100 % untuk pengelola (mudharib) dengan skema bagi hasil dan diusahaka n secara bebas dengan tidak melanggar syar’I (mudharabah
mutlaqah). Bank juga dapat bertindak sebagai arranger/agent yang menyalurkan dana dari investor untuk kegiatan usaha/proyek tertentu (mudharabah muqayyadah).
Pembagian  keuntungan  pada  produk  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana berdasarkan profit sharing (laba bersih). Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah, baik yang ada di Kabupaten  Garut  maupun  di  Kabupaten  Bandung,  dalam  aplikasi  pembiayaan  akad mudharabah masih menitik beratkan, kepada: Jaminan nasabah, walaupun pada prinsipnya jaminan bisa dengan usaha yang dibiayai. Mudharabah merupakan kerjasama yang saling mempercayai dan kerugian yang timbul bukan berarti semua penyelewengan, sehingga para fukaha  pada  dasarnya  tidak  setuju  adanya  agunan.  Alasannya  mudharabah  merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut oleh  karena jaminan harus ditiadakan. Adanya penentuan kolektibilitas dalam pembiayaan mudharabah, yang dikategorikan Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Lancar realisasi bagi hasil yang diberikan kepada bank, sama atau lebih dari 80% dari proyeksi bagi hasil, Kurang Lancar realisasi bagi hasil di atas 30% sampai dengan 80% dari proyeksi bagi hasil, Diragukan reaslisasi bagi hasil kurang atau sama dengan 30% sampai dengan tiga periode pembayaran, Macet realisasi bagi hasil kurang atau sama dengan 30% lebih  dari  tiga  periode  pembayaran.  Karena  prinsip  mudharabah  adalah  profit  and  lost sharing, sehingga tidak perlu adanya pengklasifikasian dalam pemberian bagi hasil ke bank, bank cukup memonitoring usaha mudharib. Mengenai besar kecilnya bagi hasil tergantung dari hasil usaha mudharib, sepanjang mudharib tidak melakukan penyelewengan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayah, N. (2011). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan
Syariah Di Indonesia. Al- ’Adalah , 10(1), 13 – 24. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231
Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1), 42 – 53. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295
Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan  Produk Hukum Ekonomi Islam  di Indonesia. IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(2), 421. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738
Kuncoro Kusumasadi, H. F. N. (2003). Analisis strategi bersaing bank x menghadapi persaingan
yang makin ketat [Universitas Indonesia]. https://lib.ui.ac.id/detail?id=98228&lokasi=lokal Lexy J. Moleong. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosdakarya.
Maruta,  H.  (2019).  Akad  Mudharabah,  Musyarakah,  dan  Murabahah  Serta  Aplikasinya  dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(6), 80 – 106.
Moleong, Lexy, J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Najwa, M. dkk. (2013). Kerjasama (Syarikah) Dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi, 21(3), 1 – 8. Nana Syaodih Sukmadinata. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosda Karya.
Nazara, S. (2010). Pemerataan Antardaerah sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  Masa  Depan.  In Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan Indonesia (Vol. 11, Issue 1, pp. 83 – 98). https://doi.org/10.21002/jepi.v11i1.183
Nova Effenty Muhammad. (2016). Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam. Al-Mizan, 12(1), 390 – 392.
Nurhasanah,  N.  (2010).  Optimalisasi  Peran  Mudharabah  Sebagai  Salah  Satu  Akad  Kerjasama Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Syari’ah. Jurnal  Hukum  Dan  Syariah,  12(3),  285 – 296. https://media.neliti.com/media/publications/25263-ID-optimalisasi-peran-mudharabah- sebagai-salah-satu-akad-kerjasama-dalam-pengembang.pdf
Sa’diyah,  M.,  &  Arifin,  M.  A.  (2013).  Mudharabah  Dalam  Fiqih  Dan  Perbankan  Syari’Ah.
Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 1(Desember), 302 – 323.
Sofhian, S. (2016). Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada
Perbankan Syariah). Jurnal Al- ‘Adl , 9(2), 77 – 88. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/679
Wiwoho, J. (2014). Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. Mmh, 43(1), 87 – 97.