## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.345
Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
Berliant Pratiwi 1* , Eko Priyo Purnomo 2
1 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
* Correspondence email: berliant.p.psc19@mail.umy.ac.id, eko@umy.ac.id
Abstrak .  Yogyakarta  sebagai  salah  satu  kota  yang  memiliki  jumlah  pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  membutuhkan  jumlah ketersediaan ruang yang memadai. Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 terdapat kewajiban bagi pemerintah setempat untuk melakukan penyediaan ruang terbuka bagi kawasan kota, yaitu sebesar  30%  dari  luas  wilayah  kota  terkait.  Yogyakarta  sendiri  sampai  dengan  tahun  2019  hanya  memiliki  sebesar  19%  untuk ketersediaan  lokasi  ruang  terbuka  hijau.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  yuridis  yang  akan  mengkaji  mengenai permasalahan  hukum  dengan  suatu  konsep  dan  asas  hukum.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengangkat  permasalahan  mengenai penerapan prinsip good environmental governance dalam pengelolaan tata ruang kota yang dianalisa menggunakan teori belbase. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan prinsip good environmental governance dalam pengelolaan ruang terbuka  hjau  di  kota  Yogyakarta  dan  mengetahui  sejauh  mana  potensi  yang  dimiliki  oleh  kota  Yogyakarta  dalam  upaya penyediaan lokasi ruang terbuka hijau Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tercapainya ruang terbuka hijau yang dicita citakan didalam  peraturan  perundang-undangan  bisa  diterapkan  melalui  prinsip  prinsip good  environmental  governance .  Tetapi  harus diperhatikan  terlebih  dahulu  mengenai  permasalahan  yang  harus  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  penerapan  prinsip good environmental governance dapat secara optimal diterapkan.
Kata Kunci : Good Environmental Governance; Ruang Terbuka Hijau; Pemerintah Daerah
Abstract. Yogyakarta as one of the cities that has a rapidly growing population requires an adequate amount of space. Based on Law No. 23/2007 and Yogyakarta City Regulation No. 10/2010, there is an obligation for the local government to provide open space  for  urban  areas,  which  is  30%  of  the  total  area  of  the  city  concerned.  Yogyakarta  itself  until  2019  only  has  19%  of  the availability  of  green  open  space  locations.  This  research  uses  the  Normative  Juridical  method  which  will  examine  legal  issues with a concept and legal principles. In this research, the writer raises the problem regarding the application of the principles of good environmental governance in  urban spatial  management  which is analyzed using  the Belbase Theory. The purpose of this study is to analyze the application of the principles of good environmental governance in the management of green open space in the city of Yogyakarta and to find out the potential of the city of Yogyakarta in providing green open space locations. The results of this study are that the achievement of green open spaces that we aspire to. in laws and regulations can be applied through the principles of good environmental governance. However, it must  be considered beforehand regarding the problems that must  be faced  by  local  governments  so  that  the  implementation  of  the  principles  of  good  environmental  governance  can  be  optimally applied.

## Keywords: Good Environmental Governance; Green Open Space; Local Government

## PENDAHULUAN
Dari  waktu  ke  waktu  jumlah  peningkatan  manusia  semakin  bertambah  secara  signifikan.  Hal  tersebut mengharuskan pemerintah untuk memberikan segala macam  kebutuhan baik dari  sarana  atau  kebutuhan pokok hajat hidup orang  banyak. Implikasi dari peningkatan tumbuhnya manusia secara signifikan membuat ruang terbuka hijau sedikit  demi  sedikit  terkikis  oleh  pemanfaatan  ruang  kota.  Dalam  Tata  Nasional,  Kota  dijadikan    sebagai  tempat berkembang  dan  berubahnya  kegiatan  ekonomi  sosial  dan  budaya.  Maka  dari  itu  penyediaan  tempat  fasilitas  umum dan fasilitas sosial serta ruang terbuka publik sangatlah perlu diberikan perhatian khusus. Pandangan Olivier Schutter, kebutuhan  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  ikut  meningkatnya  keinginan  investasi  dari  sektor  privat.  Investasi dalam memang dibutuhkan didalam pembangunan, namun permasalahanya jika  terlalu banyak investor  yang masuk, maka pemerintah semakin  sulit  untuk meningkatkan  jumlah  ruang terbuka hijau, inilah dilemma yang dijumpai oleh pemerintah daerah. 1
Salah  satu  fungsi  dari  keberadaan  Ruang  Terbuka  hijau  di  tengah  pesatnya  beraneka  ragam  pemenuhan kebutuhan  ruang  bagi  manusia  adalah  untuk  menjaga  kelestraian  lingkungan  dan  mempertahan  citra  kebangan identitas  kota.  Pembagian  ruang  terbuka  hijau  selanjutnya  dalam  artikel  ini  disebut  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)
1 Olivier Schutter, “The Green Rush: The Global Race for Farmland and the Rights of Land Users,” Harvard International Law Journal 52, no. 2 (2011): 503–59. Hlm 525

## Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26  Tahun 2007 didalamnya membahas mengenai pemberian  kewajiban kepada setiap Kota untuk menyediakan dan menyisihkan sebesar 10%  untuk kepentingan privat dan 20% untuk kepentingan publik  sehingga  total  penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)    yang  diwajibkan  adalah  sebesar  30%.  Penyediaan Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  dalam    rangka  menjaga  kualitas  lingkungan  menjadi  Tanggung  Jawab  seluruh  pejabat terkait,swasta dan masyarakat.
Pada tahun 1992 terjadi suatu kesepakatan yang berlangsung di  Brasil dalam  bentuk suatu Konferensi  Tingkat Tinggi  (KTT)  yang  membahas  tentang  Urgensi  Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  perkotaan,  kemudian ditegaskan kembali dalam Konferensi  Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 2002 di Afrika  Selatan  dengan pembahsan yang sama  yaitu mengenai penyediaan idealnya suatu Ruang Tata Hijau (RTH) dalam suatu kota. Di luar dari  hukum pokok  yang  terdiri  dari  Konferensi  Internasional  dan  Undang-Undang  Nasional  terkait,  ada  juga  Peraturan Perundangan-Undangan    yang  bisa  digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  melakukan  dan  mewujudkan Ruang  Tata  Hijau  (RTH)    agar  dapat  bermanfaat  bagi  lingkungan,  antara  lain,  Undang  Undang  Nomor  27  tentang Penataan  Ruang  ,Keputusan  Presiden    Nomor  32  Tahun  1990  yang  membahas  tentang  Pengelolaan  Suatu  Kawasan Hutan Lindung.
Menurut D. M. Ong pada artikel yang berjudul The Impact of Environmental Law on Corporate Governance: International  and  Comparative  Perspectives, penentuan  dan  pengelolaan  tata  ruang  suatu  kota  yang  berwawasan lingkungan,  pemerintah  wajib  memberikan  upaya  nyata  berkaitan  dengan  pemberian  penganwasan  terhadap pelaksanaan suatu rencana Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau. Bisa dibilang ini menimbulkan potensi adanya integrasi masalah  lingkungan  di  dalam  perusahaan  dan  masyarakat(sektor  privat)  oleh  pemerintah,  maka  proses  pengambilan keputusan menjadi sangat krusial dalam penentuan dan pengelolaan tata ruang kota. 2 Indonesia sebagai Negara yang sedang  melakukan  pembangunan  secara  signifkan  pada  tiap  kota  besarnya  yang  beriringan  dengan  teknologi  yang semakin  maju  dan  berkemabang,  harus  mampu  memberikan  suatu  pengawasan  yang  mengacu  dan  mementingkan tujuan kota, perencanaan tata kelola ruang terbuka hijau (RTH) dan pelaksanaanya.
Yogyakarta  merupkan  salah  satu  bagian  dari  sekian  banyak  daerah  di  Indonesia  yang  beroreintasi  untuk melaksankan  suatu  proses  pembagunan.Hal  tersebut  menyebabkan  tidak  dapat  di  tepisnya  suatu  kenyataan  mengani pengalokasian  dan  pemanfatan  lahan  secara  besar  besaran  guna  mewujudkan  tercapiny  suatu  proses  pembagunan. Pengalih  Fungsian  Ruang  terbuka  hijau  dapat  dilaksanakan  dalam  suatu  proses  pebagunan  dikarenakan  semakin pesatnya permintaan kebutahan masyarakat setempat yang berbanding teralik dengan ketersediaan ukuran lahan.
Berdasarkan  data  dari Dinas  Lingkungan  Hidup  Daerah  Istimewa  Yogyakarta melalui  website  resmi  dan berita  online,  pada  tahun  2014    terdapat  35  lokasi  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)    dan  pada  tahun  2019    terdapat  47 lokasi  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  diseluah  luas  wilayah  Yogyakarta. 3 Jika  diprosentasikan    ditahun  2019,    hanya terdapat  19  %  wilayah  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)    di  kota  Yogyakarta.  Sedangkan  seperti  yang  sudah  dijabarkan diatas bahwa mandat dari Undang-Undang nasional dan Konferensi Internasional memberikan ketentuan minimal bagi suatu  kota berwawasan lingkungan harus menyediakan 30% untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari penjelasan latar belakang  diatas,  maka  menarik  apabila  dalam  penulisan  artikel  ini  menganalisa  mengenai    pengelolaaan  Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarata jika dikatan dengan prinsip prinsip dari Good Environmental Governance .

## METODE Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  pendekatan  yang  dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep  konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Mencoba  untuk  menganalisa  sejauh  mana  prinsip-prinsip Good  Environmental Governance diterapkan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.
Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  adapun pengertian  dari  metode  deskriptif  analitis  adalah  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa melakukan  analisis  dan  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum. 4 Dengan  kata  lain  penelitian  deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya yang terkait.
2 D. M. Ong, “The Impact of Environmental Law on Corporate Governance: International and Comparative Perspectives,” European Journal of International Law 12, no. 4 (2001): 685–726, https://doi.org/10.1093/ejil/12.4.685. Hlm 689
3 Pribadi Wicaksono, “Kiat Pemkot Yogyakarta Membuat Wilayahnya Makin Asri’,” 2020,
https://travel.tempo.co/read/1310249/kiat-pemkot-yogyakarta-membuat-wilayahnya-makin-asri. Akses 19 Oktober 2020
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm 67
Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

## Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta

## Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data
Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan  ijin  yang  bertujuan  untuk  meminjam  bukti-bukti  transaksi  pada  usaha  woodshouse  dan  buku  yang  di gunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya.

## Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif,  artinya  menguraikan  konsep  hukum  secara rinci ke dalam sutu isu permasalahan melalui pemikiran (deskriptif). Analisis  kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari  analisis  normatif.  Berdasarkan  hasil  analisis  ditarik  kesimpulan  secara  dedukatif,  yaitu  cara  berpikir  yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keterakitan Antara Konsep Good Environmental Goverence Dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Menurut Eko  Budiharjo  &  Djoko  Sujarto dalam  bukunya  yang  berjudul  Kota  Berkelanjutan  ruang  terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka.  Dengan  adanya  pertemuan  bersama  dan  relasi  antara  orang  banyak,  kemungkinan  akan  timbul  berbagai macam  kegiatan di ruang  umum terbuka tersebut. Keberadaan dari  ruang terbuka adalah salah satu jenis bagian dari ruang umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang membahas mengenai Penataan Ruang, yang dimaksud  dengan  Ruang  Terbuka  Hijau  adalah  suatu  area  yang  memanjang  atau  jalur  dan  atau  mengelompok. Menjadi  salah  satu  tempat  tumbuh  dan  berkembangnya  jenis  jenis  tanaman  yang  dapat  tumbuh  secara  alamiah  atau dengan  metode  penanaman.  Maka  dari  itu  keberadaan  dari  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  menjadi  salah  satu  unsur terpenting yang harus dimiliki oleh suatu wialayah Perkotaan, hal tersebut dikarenakan dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH) Secara  arsitektural  dapat  meningkatkan  nilai  keindahan  dan  kenyamanan  kota  melalui  keberadaan taman-taman  kota,  kebun-kebun  bunga,  dan  jalur-jalur  hijau  di  jalan-jalan  kota.
Peran  pemerintah  dalam  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  khalayak  ramai  erat hubunganya  dengan  penentuan  kebijakan  public.  Menurut  James  Anderson  dalam  bukunya  Public  Policy  Making, memberikan  definisi  kebijakan  publik  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  mempunyai  maksud/tujuan  tertentu  yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu  hal  yang  diperhatikan. 5 Konsep  dari  kebijakan  ini  menitikberatkan  pada  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada  tataran strategis  atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Konsep kebijakan publik  yang  dikemukakan  oleh  Anderson,  memiliki  beberapa  implikasi  yakni, 6 (1)  Pusat  perhatian  kita  dalam membicarakan  kebijakan  publik  tidak  berorientasi  pada  perilaku  secara  serampangan  melainkan  lebih  tertuju  pada maksud atau tujuan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan  telah  direncanakan  oleh  aktor-aktor  yang  terlibat  di  dalam  sistem  politik.  (2)  Kebijakan  merupakan  suatu arah  atau  pola  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  pemerintah  dan  bukan  merupakan  keputusan-keputusan yang  tersendiri.  Cakupan  yang  ada  di  dalam  suatu  kebijakan  tidak  hanya  membahas  terkait  keputusan  untuk menetapkan peraturan tertentu, tetapi juga membahas tata cara pelaksanaan dari keputusan-keputusan tersebut.
Purnomo  Hadi ,  dalam  tesis  yang  ditulisnya  dengan  judul Peran  Ruang  Terbuka  Hijau  Dalam  Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan:
1. Suatu  lapang yang ditumbuhi berbagai  tetumbuhan, pada berbagai  strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu);
2. Sebentang  lahan  terbuka  tanpa  bangunan  yang  mempunyai  ukuran,  bentuk  dan  batas  geografis  tertentu  dengan status  penguasaan  apapun,  yang  didalamnya  terdapat  tetumbuhan  hijau  berkayu  dan  tahunan  (perennial  woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan  penutup  tanah  lainnya),  sebagai  tumbuhan  pelengkap,  serta  benda-benda  lain  yang  juga  sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan. 7
Manfaat  Ruang  Terbuka  Hijau  menurut  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  1  tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, adalah sebagai berikut:
5 Purnomo  Hadi,  “Peran  Ruang  Terbuka  Hijau  Dalam  Pengendalian  Kualitas  Udara  Di  DKI  Jakarta”  (Institut  Pertanian Bogor, 1995), http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/955. Akses 20 Oktober  2020
6 Kodoatie dan Syarief, Tata Ruang Air (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).
7 Purnomo Hadi, “Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Kualitas Udara Di  DKI Jakarta.” Hlm 65
Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

## Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah.
2. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan.
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial.
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.
5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
6. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula.
7. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
8. Memperbaiki iklim mikro; dan
9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan
Manfaat yang dapat diperoleh dari ruang terbuka hijau kota antara lain memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan  lingkungan;  memberikan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  bagi  penduduk  kota  dan  memberikan  hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah. 8
Artinya  bahwa  keberadaan  dari  suatu  Ruang  Terbuka  Hijau  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  tempat  untuk berkumpul,  melakukan  interkasi  sosial  sekaligus  tempat  untuk  relaksasi  bagi  masyarakat  serta  dapat  meningkatkan kualitas  lingkungan  karena  dapat  mengurangi  polusi  yang  dapat  mengganggu  kesehatan.  Oleh  karena  itu  Ruang Terbuka Hijau  (RTH) di Yogyakarta, menjadi salah satu komponen dari penataan ruang kota yang memiliki manfaat besar  dan  arti  penting  bagi  masyarakat.  Maka  dari  itu  pemerintah  harus  senantiasa  memperhatikan  pelaksanaan  dari penerapan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  agar  terus  dapat  meningkatkan  kulalitas  dan  kuantias  RTH  didaerahnya. Pernyataan  diatas  menjelaskan  mengenai  suatu  ruang  terbuka  hijau  yang  bersifat  publik  tidak  hanya  dapat dimanfaatkan untuk  kehidupan manusia  saja, namun  juga bermanfaat untuk keberlagsungan  kehidupan satwa. Dapat membantu  untuk  terhindar  dari  polusi  udara  karena  berfungsi  membersihkan  udara  dan  air,  merupakan  beberapa contoh dari pentingnya keberadaan suatu ruang terbuka hijau.
Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. 9 Ruang terbuka hijau public adalah RTH yang dikelola oleh pemerintah sedangkan Ruang Terbuka Hijau privat yang dikuasai oleh swasta ataupun  masyarakat.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  dasar  bahwa  keseluruhan  Lahan  di  perkotaan  dimiliki  oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Bentuk Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Departemen Pekerjaan Umum Tahun  2008  tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan  terbagi kedalam beberapa bentuk
Berdasarkan bobot kealamiannya Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya Bentuk  RTH  alami  (habitat liar/alami, kawasan lindung) Bentuk RTH kawasan (areal) Ruang Terbuka Hijau  kawasan perdagangan Ruang Terbuka Hijau  kawasan perindustrian Ruang Terbuka Hijau  kawasan permukiman Bentuk  RTH  non  alami  atau RTH  binaan  (pertanian  kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman bentuk RTH jalur (koridor) Ruang  Terbuka Hijau kawasan pertanian Ruang  Terbuka  Hijau  kawasan-kawasan  khusus,  seperti pemakaman, olah raga, alamiah.
Merujuk pada pandangan Sadyohutomo & Mulyono , bentuk-bentuk Ruang Terbuka Hijau yaitu; 1. Hutan Kota
2. Kuburan Jalur sempadan jalan;
3. Lapangan olahraga;
4. Jalur khusus sepeda dan pejalan kaki;
5. Perairan (waterfront); sungai, kolam, danau, dan tepian laut;
6. Ruang terbuka privat, yaitu halaman, taman (garden) termasuk roof garden, teras rumah, dan sempadan bangunan;
7. Atrium pada komplek bangunan besar (plaza,mal);
8. Taman  yang  bersifat  publik  (parks),  yaitu  taman  kota,  alun-alun,  taman  bermain,  dan  taman  pada  lingkungan permukiman. 10
Pola  pemanfaatan  ruang  yang  dilakukan  secara  structural  akan  memberikan  bentuk  tata  ruang  kota  yang direncanakan  maupun  tidak.  Sumber  daya  alam,  Pengelolaan  Lingkungan,  Penataan  Ruang,  merupakan  factor  yang
8 Fitrina  Faizah,  “Model  Sistem  Dinamis  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  Medan  Berdasarkan  Faktor  -  Faktor  Lingkungan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Polonia Dan Medan Area)” (Universitas Sumatera Utara, 2012). Hlm 72
9 Kodoatie dan Syarief, Tata Ruang Air . Hlm 45
10 Sadyohutomo and Mulyono, Manajemen Kota Dan Wilayah Realita Dan Tantangan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). Hlm 56
Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
dapat mempegaruhi kondisi keadaan masyarakat seacara ekonomi dan sosial. 11 Sumber daya mansuia dipegaruhi oleh keberadaan tempat dan budaya dari masyarakat yang berhubungan lagsung dengan penataan ruang kota. Hal Hal lain yang perlu diperhatiakan dalam proses perencanaan suatu kota diantaranya ialah:
1. Proses Penyusunan perencanaan;
2. Proses Pemanfaatan;
3. Proses Pengendali.
Mewujudkan  pembagunana  kota  yang  berwawasan  lingkungan  sebaiknya  mempriotaskan  segala  manfaat  dari unsur dan  elemen tata  ruang  kota, agar dapat membuat kota Yogyakarta menjadi  kota  yang berwawasan lingkungan secara  efektif.  Pelaksanaaan  konsep  Good  Environmental  Governance  dilakukan  dengan  cara  memperhatikan pengelolaan  lingkungan  yang  berdasar  pada  keberlanjutan  sumber  daya  alam  demi  dapat  menyelengarakan  tatanan negara yang baik. 12
Pernyataan diatas menejelaskan mengenai Perlindungan atas kuliatias hidup mansuia dan  kuliatias lingkungan tergantung  dari  baik  burunya  kegitaan  pemerintah  secara  berkelaanjutan  atau  tidak. Budiati dalam  hal  ini  mengenai salah satu argumenya yaitu pengelolaan kekayaan negara dalam hal ini sumber daya alam merupakan salah satu cara bagi  pihak  pemerintah  untuk  berinteraksi  dengan  rakyat  dalam  rangka  sebagai  upaya  memenuhi  kewajibanya  sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan pelaksanaan dari konsep enviomental governance. 13

## Penerapan  Undang-Undang  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  Oleh  Pemda  Yogyakarta  Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Undang  -  Undang  Nomor  26  Tahun  2007  menjelaskan  tentang  suatu  kota  wajib  menyediakan  ruang  terbuka hijau  sebesar  30%  dengan  pembagian  20%  untuk  ruang  terbuka  hijau  publik  dan  10%  untuk  ruang  terbuka  hijau privat.   Penyediaan kawasan ruang terbuka hijau yang ada di kota Yogyakarta bila dilihat dari dari peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2010 yang mewajibkan ketersedian kawasan ruang terbuka hijau sebesar 30%, maka hal ini juga sesuai dengan konverensi tingkat tinggi yang berlgsung di brazil dan afrika selatan.
Kewajiban  ini  hingga  tahun  2019,  terlebih  penyediaan  kawasan  ruang  terbuka  hijau  public  sangat  sulit dilksanakan  oleh  pemerintah  daerah  kota  Yogyakarta,  kesulitan  untuk  memenuhi  luasan  ruang  terbuka  hijau  sebesar 30 % sesuai Undang-Undang Penataan Ruang karena keterbatasan lahan selain laju pembangunan kota yang dinamis. Setiap kota atau kabupaten di Indonesia harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah. Namun, target tersebut sepertinya sulit tercapai meskipun tidak ada batasan waktu untuk pemenuhannya.

## Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
Menjadi  isu  utama  dalam  tiga  tahun  terakhir  di  kota  Yogyakarta  adalah  meningatnya  sisi  perekonomian masyarakat,  hal  ini  tentu  juga  berpegaruh  dalam  penyediaan  kawasan  ruang  terbuka  hijau.  Ketidakseimbangan  yang
11 Mirsa & Rinaldi, Elemen Tata Ruang Kota (Yogypakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm 87
12 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Jakarta: Erlangga, 2004). Hlm 56
13 Budiati, Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hlm 23

## Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
terjadi  di  Kota  Yogyakarta  adalah  dilihat  dari  sisi  perekonomiannya,  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun, namun berbanding terbalik bila dilihat dari sisi konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kualitas  hidup manusia  yang semakin mengalami penurunan. Meski begitu, tidak mudah bagi pemerintah kota untuk melaksanakan konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang  ditopang  oleh  infrastruktur  memadai.  Sementara  itu,  tuntutan  lain  yang dihadapi  oleh  pemerintah  adalah  dalam  hal  perubahan  pola  hidup  masyarakat  dan  dampak  sosial  yang  ditimbulkan dari kebijakan pembangunan yang berorientasi ekonomi.
Edi  Suharto berpendapat  bahwa  diperlukan  keseimbagan  dalam  pesatnya  laju  perekonomian  kota  dan ketersediaan  kawasan  ruang  terbuka  hijau,  bisa  didapatkan  dengan  pendekatan  yang  ideal  dari  pemerintah  untuk masyarakat  umum,  dengan  cara  memperhatikan  kebijakan  sosial  dan  perlindungan  sosial 14 ,  dengan  menitikberatkan segala  kebijakan  yang  dibuat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  terutama  pemberiaan  jaminan  sosial  seperti kesehatan  dalam  bentuk  memberikan  upaya  semaksimal  mungkin  untuk  penyediaan  oksigen  yang  bersih  dan  sehat melalui  kawasan  terbuka  hijau.  Kembali  merujuk  pada  pandangan Olivier  Schutter ,  kepemilikan  atau  penyewaan tanah  dalam  skala  besar  menimbulkan  sejumlah  pertanyaan  mendesak,  termasuk  apakah  investasi  semacam  itu  akan berkontribusi  pada  ketahanan  pangan  lokal  atau  malah  membuat  kelompok  berisiko  menjadi  kurang  aman,  apakah jenis pertanian yang menjadi tujuan investasi ini adalah ramah lingkungan berkelanjutan,  dan bagaimana pemerintah harus mengatur fenomena ini. 15
Soal  ruang  terbuka  hijau  (RTH),  di  wilayah  Kota  Yogyakarta  beberapa  tahun  terakhir  dirasa  sulit  untuk mendapatkan  lahan  kosong  guna  dialokasikan  menjadi  kawasan  RTH.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Terkait hal ini sudah seharusnya dilakukan tindakan relokasi  karena  sungai  masuk  ke  dalam  kategori  ruang  terbuka  hijau.  Namun,  untuk  melakukan  relokasi  tanpa menyiapkan  lahan  pengganti  juga  bukan  perkara  mudah.  Dibutuhkan  persiapan  dan  fasilitas  yang  memadai  karena jangan  sampai  kegiatan  relokasi  ini  mencabut  hajat  hidup  mereka  dari  lingkungan  asalnya.  Mungkin  ide  ini  mudah diucapkan  tapi  susah  diterapkan,  untuk  membenahi  tata  ruang  Kota  Yogyakarta  yang  menghadapi  berbagai kompleksitas  permasalahan  pembangunan  ini  diperlukan  kesadaran  dari  pemimpin  dan  masyarakat  untuk  secara bersama-sama mengatasi tata kota yang lebih baik dan nyaman untuk ditinggali.
Sebenarnya  jika  perturan  mengenai  kawasan  terbuka  hijau  didasarkan  pada  peraturan  menteri  dalam  negeri nomor  4  tahun  1996  maka  ketersediaan  kawasan  ruang  terbuka  hijau  dikota  Yogyakarta  telah  memenuhi  kewajiban terhadap  undang-undang  nomor  26  tahun  2007  dan  KTT  Internasional  yaitu  sebesar  32%  dari  luas  wilayah administrasi kota Yogyakarta.  Hal ini karena penentuan kriteria ruang terbuka hijau telah dirubah menjadi:
Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007 Berdasarkan Permen PU No.5/PRT/M/2008 Taman Kota RTH Pekarangan Taman Wisata Alamaman RTH Halaman Rekreasi Taman Lingkungan Perumahan dan Permukima Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersialaman RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (Roof Garden)TH Taman Rukun Tetangga Hutan Raya Hutan Kota RTH Taman Rukun Warga Hutan Lindung Bentang Alam seperti Gunung, Bukit, Lereng dan Lembah RTH Kelurahan Cagar Alam Kebun Raya RTH Kecamatan Kebun Bintang Pemakaman Umum RTH Taman Kota Lapangan Olah Raga Lapangan Upacara Hutan Kota Parkir Terbuka Sabuk Hijau Lahan Pertanian RTH Jalur Hijau Jalan PerkotaanJalur Dibawah Tegangan Tinggi RTH Ruang Pejalan Kaki Sempadan Sungai RTH Fungsi Tertentu , Pantai, Bangunan, Situ dan Rawaalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Apu, Pipa Gas dan Pedestrian RTH di Bawah Jalan Layang
Kawasan  dan  Jalur  HijauDaerah  Penyangga  (Buffer  Zone)  Lapangan UdaraTaman Atap
14 Edi Suharto, Membagun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategis Pembagunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hlm 51
15 Schutter, “The Green Rush: The Global Race for Farmland and the Rights of Land Users.” Hlm 542

## Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
Banyaknya  kriteria  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  di  atas  tentang  ruang  terbuka  hijau  bukan  berarti memperbesar  kemungkiinan  mudahnya  penentuan  ruang  terbuka  hijau  di  kota  yogyakarta.  Hal  ini  dikarenakan didalam pertaturan daerah kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2010 bahwa penyediaan kawasan ruang terbuka hijau harus didasarkan pada asas kemanfaatan dan asas kelestarian. Hal ini sesuai dengan yang di nyatakan oleh JE Hosio, dalam bukunya  yang  berjudul, Kebijakan  Publik  dan  Desentralisasi  Esai  dari  Sorong ,  Bahwa  hal  ini    terdapat kesinambungan dengan  teori  kebijakan pemerintah,  segala keputusan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan rakyat  yang  terdiri  dari  perpaduan  antara  pendapat,  keinginan,  dan  tuntuan  rakyat  yang  disampaikan  kepada pemerintah. 16
Kebijakan  terkait  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  harus  dilaksanakan  secara  tepat  sasaran,  maksudnya,  ruang terbuka  didalam  suatu  kota  harus  memenuhi  jumlah  kualitas  dan  kuantitas  sehingga  masyarakat  akan  mampu merasakan dampak yang signifikan terhadap adanya kawasan tersebut. Menurut Rian Nugroho , Jika masyarakat telah mampu merasakan manfaat dari keberadaan kawasan ruang terbuka hijau disekitarnya maka diharapkan pembagunan nasional akan mengalami transisi yang dicita-citakan dengan adanya kebijakan tersebut. 17
Penerapan  atas  penyediaan  kawasan  terbuka  hijau  oleh  pemerintah  kota  Yogyakarta  jika  didasarkan  pada undang-undang  nomor  26  tahun  2007  dirasa  telah  maksimal  tetapi  masih  ada  tantangan  tantangan  yang  belum  bisa diselesaikan,  sehingga  menyebabkan  penyediaan  kawasan  ruang  terbuka  hijau  masih  sebesar  19%  pada  tahun  2019, belum  memenuhi  kewajiban  sebesar  30%.  Penulis  berpendapat  bahwa  penyediaan  ruang  terbuka  hijau  tidak  bisa dilakukan begitu saja dengan langsung menargetkan pada kuantitasnya saja, karena hanya akan membebani anggaran daerah  kota  yogygakarta.  Hal  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  kota  Yogyakarta  adalah  dengan  cara memprioritaskan pada ruang  terbuka  hijau  yang telah ada untuk ditingkatkan kualitas dan  menjaga  kelestarian  ruang tersebut.  Jika  memang  dibutuhkan  penambahan  kawasan  ruang  terbuka  hijau,  pemerintah  kota  Yogyakarta  bisa memberikan  kewenagan  kepada  tiap-tiap  kecamatan  untuk  menyediakan  setidaknya  satu  ruang  terbuka  hijau diwilayahnya.  Hal  yang  demikian  akan  memberikan  tanggung  jawab  kepada  pionir  terkecil  dari  pemerintah  untuk menjaga  dan  mengawasi  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau,  sekaligus  bisa  memberikan  penyuluhan  terhadap masyarakat  sekitar  akan  pentingnya  ruang  terbuka  hijau  untuk  kehidupan  disekitar.  Tetapi  dalam  pandangan Soetandyo Wigjoesoebroto , tetap saja akan ada tantangan tersendiri bagi struktur terkecil ini, yaitu sering terjadinya control  sosial  yang  tidak  bisa  dijalankan  secara  penuh  oleh  agen  agen  sosial,  bukan  karena  kondisi  objektiv  tetapi karena sikap intoleran sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran norma dalam masyarakat. 18
Menurut Wahidatul  Rizqi  Firianti, dalam  artikelnya  dengan  judul  Pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan  Sungai  Winongo  Di  Kricak  Kota  Yogyakarta,    bahwa  pendekatan  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah kota Yogyakarta dalam mengajak masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ruang terbuka hijau  adalah  pendekatan  Gandeng-Gendong.  Artinya,  Kegiatan  dalam  pegembagan  RTH  ini  harus  memiliki  win-win solution bagi pemerintah maupun masyarakat. Prioritas yang difokuskan dalam pendekatan ini adalah mengupayakan kebersamaan masyarakat dalam melakukan segala macam bentuk kegiatan yang berdampak baik bagi lingkugan hidup disekitarnya  sekaligus  sebagai  langkah  untuk  membantu  pihak  yang  membutuhkan  dibidang  ekonomi.  Bentuk  dari pendekatan  ini  dicerminkan  dalam  pengembagan  kawasan  tempat  pembuagan  akhir  yang  dilakukan  bersama  sama oleh pemerintah dan masyarakat. Terpenuhinya cita-cita penyediaan kawasan RTH adalah dampak positif dari adanya pendekatan  ini,  sedangkan  bagi  masyarakat  di  sekitar  lingkungan  agar  bisa  menjadi  tempat  atau  ruang  warga  dalam berkegiatan mengingat keterbatasan lahan yang ada di perkotaan.

## Penerapan  Prinsip  Good  Environmental  Goverence  Terhadap  Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kota Yogyakarta
Penulis  dalam  melakukan  analisa  pada  bab  ini  meminjam  konsep  pemikiran  dari Narayan  Belbase ,  yang menulis mengenai The Implementation Of International Environmental Law in Nepal, yang didalam tulisanya tersebut mencoba  membedah  regulasi  yang  diterapkan  negara  Nepal  dalam  pengelolaan  lingkungan,  Dalam  pemikirianya tersebut  penulis  mencoba  menerapkan  konsep Good  Environmental  Governance yang  dijabarkan  oleh  Narayan Belbase  dalam  hal  penyediaan  kawasan  ruang  terbuka  hijau  oleh  Pemkot  Yogyakarta,  ada  6  faktor  yanag  mampu menjadi  acuan  dalam  konsep  ini,  meliputi,  pertama,  pembatas  kewenagan  oleh  hukum,  dua  konsep  yang    terdapat dalam  aturan  hukum  adalah  yang  pertama  dengan  adanya  keberadaan  dari  aturan  hukum  membuat  pemerintah  tdak melakukan hal hal yang terkesan sewenang wenangan dalam pelaksaan aturan hukum, Yang kedua pelaksanaan aturan hukum  harus  berdasarkan  pada  hukum  legal  atau  hukum  yang    seusai  dengan  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku dan hal lain yang tidak dapat dilupakan adalah suatu aturan hukum tersebut haruslah berdasarkan keningginan atau kebutuhan masyarakat bukan suatu aturan hukum yang berdasarkan pada kemauaan pihak pihak tertentu.
16 J.E. Hosio, Kebijakan Publik Dan Desentralisasi Esai Dari Sorong (Yogyakarta: LaksBang, 2007). Hlm 45
17 Rian Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm 3
18 Soetandyo Wigjoesoebroto, Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali, 1986). Hlm 18

## Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
Dapat ditarik kesimpulan dari dua konsep terakit aturan hukum datas bahwa dengan adanya keberadaan aturan hukum maka akan membuat kepentingan masyarakat terlindung dengan baik dari tindakan kesewenang weangan yang dapat  di  lakukan  dengan  mudah  oleh  para  pihak  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawa.  Di  Kota  Yogyakarta  sendiri aturan hukum terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Yogyakarta.  Semua  aturan  aturan  yang  terakit  dengan  khusunya  dengan  pelaksanaan Ruang  Tebuka  Hijau  harus  ditaati  oleh  semua  pihak  khsusunya  masyarakat  Yogyakarta.  Kebijaksanaan  pemerintah diperlukan  dalam  hal  implementasi  pelaksanaan  tata  ruang  kota,  khusunya  contohnya  dalam  sengketa  antara pemerintah  dengan  masyarakat  umum  seperti  sengekata  lahan.  insentif  dan  disinsentif    adalah  cara  yang  dimiliki pemerintah untuk elaksanakan penerapan Ruang Terbuka Hijau di Yogyakarata .
Sebagai  contoh  nyata  dari  kedua  cara  diatas  adalah  apabila  ada  pihak  yang  akan  menggunakan  lahan  yang  ia milki  untuk  dgunakan  sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau  maka  daripihak  pemerintah  akan  memberikan  keringan  dalam pembayaran  pajak  atau  yang  disebut  dengan  Insentif.  Namun  apabila  pihak  tesebut  tidak  menggunakan  lahan  untuk pelaksanaan  ruang  terbuka  hijau  maka  akan  dikenai  dsentif  atau  pembebanan  pajak.    Pada  prinispnya  masayarakat memiliki  hak  untuk  menikmati  lingkunga  yang  bersih,  hal  itu  akan  terwujud  didalam  seberapa  baik  pemerintah melakukan  pelaksanaan  prinsip  Good  Environmental  Governance  dalam  pembagunan  kota,sehingga  sebaiknya pemerintah tidak melakukaan pelarangan terhadap masyarakat dalam  hal partisipasinya  terhadap pembagunan, tetapi pemerintah  harus  mampu  menggiring  masyarakat  untuk  melakukan  partisipasi  pembagunan  kota  sekaligus melaksanaan pemanfaatan pembagunana tersebut menjadi uang terbuka yang mampu dinikmati oleh khalayak umum. Sebagaimana tertera dalam Pasal 28 UUPR mengenai arahan insentif dan disinsentif, yaitu:

## Arahan insentif

## Arahan disinsentif
Keringanan  pajak,  pemberian  kompensasi,  subsidi  silang, imbalan, sewa ruang, urun saham
Pengenaan  pajak  yang  tinggi  yang  disesuaikan  dengan besarnya  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  mengatasi  dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
Pembatasan  penyediaan  infrastruktur,  pengenaan  kompensasi dan penalty Kemudahan prosedur perizinan
Pemberian  penghargaan  kepada  masyarakat,  swasta  dan/atau pemerintah daerah
Kedua,  peran  serta  masyarakat  ( participation  and  representation ),  dampak  dari  kemajuan  sosial  dan  ekonomi masyarakat  telah  membuat  tumbuhnya  atensi  masyarakat  dalam  meningkatan  kelembagaan  swadaya.  Pengembagan secara sustaining dalam masyarakat adalah merupakan potensi yang harus ditingkatkan. Dapat menjalankan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup dan memahami arti akan haknya atas lingkungan hdup yang baik adalah salah satu ciri dari kesadaran masyarakat untk dapat mewujudkan kualitas lingkunganya dengan baik.
Kesadaran  masyarakat  juga  dcirikan  dengan  keberdayaan,  yaitu  keingginan  untuk  memiliki  lingkungan  yang hijau dan bersih. Kemandirian juga merupakan salah satu karateristiknya yaitu munculnya preseketif untuk melakukan dan  memeperjuangkan  segala  bentuk  aspirasi  didalam  masyarakat  itu  sendiri,  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan lingkungan  yang  hjau  dan  bersih  berdasrkan  kengginan  yang  tumbuh  dari  budaya  adat  istiadat,  yang  untuk menghadapi  permasalahan  lingkungan  disekitar.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  tentang  Penataan  Ruang sebagaimana  telah  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  akan  hak  masyarakat  untuk  turut  serta berpartisipasi  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  dalam  hal  ini  adalah  pengelolaan  RTH  yaitu  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  tentang  Penataan  Ruang  terdapat  penjaminan  atas  hak  masyarakat  untuk mewujudkan  Good  Environmental  Governance  dalam  bentuk  partisipasinya  didalam  pengelolaan  lingkungan  hidup. Partisipasi yang dimaksud terdiri dari tiga hal pokok meliputi:
1. Adanya kontribusi  yang nyata
2. Hadirnya masyarakat
3. Adanuya usaha untuk ikut serta bertanggung jawab atas suatu usaha.
Dalam  pengelolaan  ruang  terbuka  hijau  di  kota  Yogyakarta  dalam  rangka  memenuhi  prinsip  good environmental  governance  tedapat  bentuk  aktivitas  masyarakat  unutk  memenuhi  prisnip  tersebut,  meliputi  peranan dalam ruang terbuka hijau dan dalam meningkatkan kualitas lingkungan.
Ketiga, kemudahan Informasi penyediaan informasi yang berkatan dengan pengelolaan lingkungan merupakan tugas pejabat  terkait. Adanya  ketersediaan infromasi ini  terkait dengan infromasi lengkap  tentang sumber daya  alam dan  lingkungan  sekitarnya  sehingga  masyarakat  akan  dengan  mudah  menerima  informasi  terupdate.inilah  yang dimaksud  dengan  pemenuhan  hak  masyarakat  terhadap  infromasi  lingkungan.  Berdasarkan  artikel  yang  ditulis  oleh Galih Akbar Prabowo , dalam kaitannya dengan pelayanan informasi publik, pemanfaatan website Pemerintah Kota

## Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
Yogyakarta  juga  merupakan  perwujudan  dari  peraturan  terkait  keterbukaan  informasi  publik  yang  tertuang  dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 19
Keempat,  kejelasaan  dan  pertanggung  jawaban,  yang  dimaksud  dengan  kejelasaan  dan  pertanggungjawaban adalah  kegiatan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan  arus  secara  jelas  memberikan  informasi terhadap apa  yang  sebernanya terjadi melalui sebuah laporan  yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka  hal ini  erat hubungan  dengan  adanya  asas  transparasi  dan  akuntabilitas,  asas  transparasi  diperlukan  dalam  kegiatan  pemerintah yang  menghasilkan  suatu  laporan  data,  sehingga  masyarakat  mampu  mendapatkan  kejelasaan  informasi  terkait pelaksanaan  pemerintahan,  Sehingga  terjadi check  and  balance. Dikutip  dari  website  resmi  pemkot  Yogyakarta, bahwa dalam pelaksanaan mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, bersama- sama  dengan  para  pelaku  usaha  yang  juga  memanfaatkan  keberadaan  lingkungan  sebagai  salah  satu  factor  yang menunjang  kegiatan  bisnis  mereka,  melakukan  kegiatan  pelaporan  pertanggungjawaban  atas  kegiatan  pengelolaan lingkungan. 20 Terlepas  dari  konflik  antara  industri  dan  otoritas  pemerintah  selama  negosiasi  peraturan  lingkungan yang  baru,  beberapa  perusahaan  telah  berusaha  untuk  mengambil  pendekatan  proaktif  terhadap  pengelolaan lingkungan,  yang  didorong  oleh  motif  keuntungan  yang  kuat.  Namun,  dalam  banyak  kasus,  pengelolaan  lingkungan belum  menjadi  tujuan  itu  sendiri. 21 Tujuan  utamanya  adalah  untuk  meningkatkan  citra  publik  perusahaan  agar  tetap kompetitif. 22 Menurut Salter, tanggapan  perusahaan  tradisional  terhadap  rezim  peraturan  yang  lebih  ketat  adalah dengan  menyatakan  bahwa  efek  dari  tekanan  pasar,  meningkatnya  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  kesadaran lingkungan adalah cara yang lebih baik untuk mencapai perlindungan lingkungan. 23
Kelima,  adanya  pendelegasiaan:,  pemerintah  pusat  adalah    yang  mempunyai  kewengan  untuk  mengelola lingkungan melalui kementerian terkait, Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan oleh pemerintah daerah atas pendelegasian  pemerintah  pusat,  alasanya  pemerintah  pusat  berada  jauh  dari  sumber  daya  alam  dan  potensi  dari daerah berkiatan dengan segala asepeknya, khusnya sumber daya alam dan lingkungan dipastiakan pemerintah daerah lebih kompten dibandingkan dengan  pemerntah pusat. Pedelegasian tersebut disebut juga  dengan desentralisasi yaitu pelimpamhaan  kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerntah  daerah  untuk  mengelolaa  rumah tangga  sendiri.  Menurut  artikel  yang  ditulis Nopyandri ,  dengan  judul    “hak  atas  lingkungan  hidup  dan  kaitannya dengan  peran  serta  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  perspektif  otonomi  daerah  Berkaitan  dengan pelaksaanan  pengelolaan  sumber  daya  alam  berdasar  pasal  33 UUD  1945,  bumi  air  dan  kekayaan  alam  dikuasi  oleh Negara.  Artinya  negara  memiliki  kewenagan  untuk  mengelolanya  sedangkan  masyarakat  diberikan  hak  unutk menikmati sumber daya alam yang telah dikelola negara sehingga tercipatalah kemakmuraan dan kesejahteraan rakyat. 24
Keenam, tuntutan hak dan keadilan masyarakat yogyakarata diberikan hak seluas luasnya untuk menggunakan layanan  peradilan,  sehingga  hak  hak  masyarakat  akan  terjamin  dan  mampu  meningkatkan  akuntabilitas  pelayanan peradilan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memenuhi  asas  keadilan,  dalam  bentuk  kemudahan  dalam  menuntut  hak masyarakat  berkait  dengan  lingkungan,  hak  masyarakat  untuk  mendapatakan  informasi,  hak  masyarakat  untuk berpartisipasi,dan  masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  ruang  terbuka  hijau  oleh pemerintah serta layanan peradilan. Menurut Muzakkir Abubakar , pasal 65 UU No. 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mendapakan pendidikan lingkungan hidup, akses  informasi,  akses  partisipasi  dan  akses  keadilan,  mengajukan  usul  dan/atau  keberatan  terhadap  rencana  usaha dan/atau  kegiatan  yang  diperkirakan  dapat  menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan  hidup,  berperan  dalam perlindungan  dan  pengelolaan,  melakukan  pengaduan  akibat  dugaan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup. 25 Apabila  hak-hak  tersebut  tidak  terpenuhi  serta  menimbulkan  kerugian  baik  bagi  dirinya  sendiri  atau kemaslatan  umum  warga  masyarakat,  maka  setiap  orang  atau  warga  masyarakat  dapat  mengajukan  penyelesaian sengketa  lingkungan  tersebut  melalui  cara  perdamaian  di  luar  pengadilan  (nonlitigasi)  atau  melalui  lembaga
19 Galih  Akbar  Prabowo,  “Pengelolaan  Konten  Website  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  Sebagai  Media  Pelayanan  Publik,” Dialogia 16, no. 1 (2019): 118–37, https://doi.org/10.21154/dialogia.v16i1.1496. Hlm 125
20 Intan,  “Kegiatan  Sosialisasi  Pelaporan  Pengelolaan  Lingkungan  Perusahaan  Dan  Sosialisasi  Pelaporan  Online ‘SILALING’ Untuk Perusahaan,” 2019, https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/222. Akses 5 November 2020
21 D M Ong, op cit. hlm 713
22 Gary  Haq  et  al.,  “Determining  the  Costs  to  Industry  of  Environmental  Regulation,” European  Environment 11,  no.  3
(2001): 125–39, https://doi.org/10.1002/eet.257.  Hlm 129
23 Salter, Corporate Strategies and Responses in Environmental Regulation  Frontiers of Environmental Law ,  in O. Loma (London: Chancery Law, 1991). Hlm 26
24 Nopyandri,  “Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kaitannya  Dengan  Peran  Serta  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah” (2014) 7:3 J Inov 33–44. Hlm 39
25 Muzakkir  Abubakar,  “Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup,” Kanun Jurnal  Ilmu Hukum 21, no. 1 (2019): 93–108. Hlm 100
Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

## Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta
pengadilan  (litigasi).  Walaupun  hingga  saat  ini,  kegiatan  penuntutan  hak  bagi  seseorang  yang  menderita kerugian/terkena resiko masih sulit ditegakkan. 26

## SIMPULAN
1. Kota  Yogyakarta  menjadi  kota  yang  mengutamakan  kelestarian  lingkungan.  Penyediaan  kawasan  ruang  terbuka hijau di kota Yogyakarta bila dilihat dari ketentuan yang ada pada undang undang 26 tahun 2007 sudah maksimal, namun  kota  Yogyakarta  masih  memiliki  beberapa  tantagan  yang  harus  diselesaikan  terkait  penyediaan  kawasan ruang  terbuka  hijau.  Tantangan  tersebut  adalah  dengan  Banyaknya  kriteria  yang  terdapat  di  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  tahun  1996    tentang  Ruang  Terbuka  Hijau,  bukan  berarti  memperbesar kemungkiinan  mudahnya  penentuan  ruang  terbuka  hijau  di  kota  Yogyakarta.  Hal  ini  dikarenakan  di  dalam Pertaturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta bahwa penyediaan kawasan ruang terbuka hijau harus didasarkan pada asas kemanfaatan dan asas kelestarian.
2. Kota Yogyakarta dalam menerapkan prinsip good environmental governance untuk penyediaan ketersediaan ruang terbuka  hijau  dengan  menggunakan  Teori  Belbase:    pembatas  kewenagan  oleh  hukum,  peran  serta  masyarakat, kemudahan  Informasi  penyediaan  informasi  yang  berkatan  dengan  pengelolaan  lingkungan  merupakan  tugas pejabat terkait, kejelasaan dan pertanggung jawaban, pendelegasiaan, tuntutan hak dan kewajiban masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budiati. Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup . Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Hosio, J.E. Kebijakan Publik Dan Desentralisasi Esai Dari Sorong . Yogyakarta: Laksbang, 2007. Kodoatie Dan Syarief. Tata Ruang Air . Yogyakarta: Andi Offset, 2010. Mirsa, And Rinaldi. Elemen Tata Ruang Kota . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Rian Nugroho. Metode Penelitian Kebijakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Sadyohutomo, And Mulyono. Manajemen Kota Dan Wilayah Realita Dan Tantangan . Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Salter. Corporate  Strategies  And  Responses  In  Environmental  Regulation  Frontiers  Of  Environmental  Law .  In  O. Loma. London: Chancery Law, 1991. Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan . Jakarta: Erlangga, 2004. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2009. Suharto,  Edi. Membagun  Masyarakat  Memberdayakan  Masyarakat :  Kajian  Strategis  Pembagunan  Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial . Bandung: Refika Aditama, 2006. Wigjoesoebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat . Jakarta: Rajawali, 1986.

## Jurnal
Abubakar, Muzakkir. “Hak Mengajukan Gugatan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, No. 1 (2019): 93–108
Haq,  Gary,  Peter  D.  Bailey,  Michael  J.  Chadwick,  John  Forrester,  Johan  Kuylenstierna,  Gerald  Leach,  Delia Villagrasa, Malcolm Fergusson, Ian Skinner, And Sebastian Oberthur. “Determining The Costs To Industry Of Environmental Regulation.” European Environment 11, No. 3 (2001): 125–39.
Https://Doi.Org/10.1002/Eet.257.
Lisdiyono,  Edy.  “Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  Haruskah  Berdasarkan  Tanggung  Jawab  Mutlak  Atau Unsur Kesalahan.” Spektrum Hukum 11, No. 2 (2014): 67–76.
Nopyandri. “Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah.” Jurnal Inovatif 7, No. 3 (2014): 33–44. Https://Doi.Org/10.7591/Cornell/9780801452505.003.0003.
Ong,  D.  M.  “The  Impact  Of  Environmental  Law  On  Corporate  Governance:  International  And  Comparative
Perspectives.” European Journal Of International Law 12, No. 4 (2001): 685–726.
Https://Doi.Org/10.1093/Ejil/12.4.685.
Prabowo,  Galih  Akbar.  “Pengelolaan  Konten  Website  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  Sebagai  Media  Pelayanan Publik.” Dialogia 16, No. 1 (2019): 118–37. Https://Doi.Org/10.21154/Dialogia.V16i1.1496. Schutter,  Olivier.  “The  Green  Rush:  The  Global  Race  For  Farmland  And  The  Rights  Of  Land  Users.” Harvard International Law Journal 52, No. 2 (2011): 503–59.
26 Edy Lisdiyono, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan,” Spektrum Hukum 11, no. 2 (2014): 67–76. Hlm 70

## Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta

## Skripsi/Tesis
Faizah, Fitrina. “Model Sistem Dinamis Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Berdasarkan Faktor - Faktor Lingkungan (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Polonia Dan Medan Area).” Universitas Sumatera Utara, 2012.

## Web
Wicaksono, Pribadi. “Kiat Pemkot Yogyakarta Membuat Wilayahnya Makin Asri’,” 2020.
Https://Travel.Tempo.Co/Read/1310249/Kiat-Pemkot-Yogyakarta-Membuat-Wilayahnya-Makin-Asri.
Akses
19 Oktober 2020
Purnomo Hadi. “Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Kualitas Udara Di Dki Jakarta.” Institut Pertanian Bogor, 1995. Http://Repository.Ipb.Ac.Id/Handle/123456789/955. Akses 20 Oktober 20208
Intan.  “Kegiatan  Sosialisasi  Pelaporan  Pengelolaan  Lingkungan  Perusahaan  Dan  Sosialisasi  Pelaporan  Online ‘Silaling’  Untuk  Perusahaan,”  2019.  Https://Lingkunganhidup.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/222.  Akses  5 November 2020