## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM 1
Bakhrul Amal 1 , Aditya Yuli Sulistyawan* 2
1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57168
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275 adityayuli38@gmail.com

## Abstract
The  relocation  of  the  national  capital  is  not  new  in  terms  of  state  administration,  both  in Indonesia  and the world. Several  countries in  the  world, apart  from Indonesia, have done this. The process of moving the State Capital is carried out in two ways. The first is that the transfer of  the  State  Capital  must  of  course  be  preceded  by  analysis.  The  second  is  the  process  of establishing  the  rule  of  law  as  the  legal  basis  for  the  relocation  of  the  State  Capital.  This research  was  conducted  with  a  normative  juridical  method.  The  method  is  reviewed  with  a historical  approach.  The  relocation  of  the  state  capital  from  Jakarta  to  Kalimantan  has  been through a long analysis. The process of forming the IKN Law has also gone through the process determined by the Law on the Establishment of Legislation. However, the process  is considered to have many shortcomings, one of which is not being able to public participation. (However, the process  has  many  shortcomings,  one  of  which  is  not  being  able  to  participate  publicly/public participation)
Keywords : Indonesia; The State Capital; Formation of Legislation.

## Abstrak
Pemindahan sebuah Ibu Kota Negara bukanlah hal  baru dalam persoalan ketatanegaraan baik di Indonesia  maupun  dunia.  Beberapa  negara  di  dunia,  selain  Indonesia,  pernah  melakukan  hal tersebut.  Proses  memindahkan  Ibu  Kota  Negara  dilakukan  dengan  dua  cara.  Pertama  adalah perpindahan  Ibu  Kota  Negara  tentu  harus  didahului  dengan  analisis.  Kedua  adalah  proses pembentukan  aturan  hukum  sebagai  dasar  hukum  dari  perpindahan  Ibu  Kota  Negara  tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode itu ditinjau dengan pendekatan historis. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ternyata telah melalui analisa yang panjang. Proses pembentukan UU IKN juga telah melalui proses yang ditentukan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Akan tetapi proses tersebut dinilai  masih  banyak kekurangan salah satunya adalah tidak mampu menyerap partisipasi publik.
Kata Kunci: Indonesia; Ibu Kota Negara; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
1 Jurnal ini adalah hasil penelitian mandiri yang dipergunakan untuk Pemaparan Dalam Diskusi Publik di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Juli, 2022.

## A. Pendahuluan
Proses pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebenarnya bukanlah  keadaan  luar  biasa,  sesuatu  yang  besar,  atau  bahkan  disebut  sebagai  hal  yang  baru. Jauh  sebelum  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara,  ada  beberapa negara  lain  di  belahan  dunia  telah  lebih  dahulu  melakukannya  (Nasca  et  al.,  2022).  Alasan pemindahannya  pun  bermacam-macam  tetapi  yang  pasti  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  itu dilakukan dengan mempertimbangan keadaan sosial di negara tersebut dan dapat terjadi apabila pemerintah, selaku pemegang kekuasaan politik tertinggi, menghendaki.
Malaysia  sebagai  tetangga  terdekat  Indonesia,  adalah  salah  satu  negara  yang  pernah memutuskan  melakukan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara.  Pemerintah  Malaysia  beralasan  bahwa Kuala  Lumpur,  sebagai  Ibu  Kota  Negara  pada  waktu  itu,  telah overpopulated, berpolusi dan macet.  Hal  itu  dianggap  mengganggu  proses  berjalannnya  administrasi  negara  yang  tentunya menganggu  juga  terdistribusinya  keadilan.  Atas  dasar  itu  Pemerintah  Malaysia  kemudian  pada tahun  1999  memindahkan  pusat  administratif,  yang  sering  dinilai  sebagai  Ibu  Kota  Negara (karena secara konstitusi Malaysia Ibu Kota Negara tetap Kuala Lumpur), dari Kuala Lumpur ke Putrajaya (Hadi & Rosa, 2020; Sumarno, 2020).
Brazil  adalah  negara  yang  juga  memindahkan  Ibu  Kota  Negaranya.  Pemindahan  Ibu  Kota Negara  oleh  Pemerintah  Brazil,  dari  Kota  Rio  de  Janeiro  ke  Kota  Brasilia,  terjadi  pada  tahun 1960.  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  yang  dilakukan  oleh  Brazil  memiliki  alasan  yang  berbeda dengan  Malaysia.  Jika  Malaysia  beralasan  bahwa  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  itu  dilakukan karena overpopulated maka Brazil beralasan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut dipilih sebab mempertimbangkan faktor keamanan.
Pada akhir tahun 1880an Ibu Kota Negara Brazil dinilai dalam situasi yang rentan. Pada saat itu Rio de Janeiro, sebagai Ibu Kota Negara, marak terjadi serangan bajak laut Prancis. Letak Rio de  Janeiro  yang  berada  di  sisi  pantai  adalah  penyebabnya.  Karena  itu  José  Bonifácio,  politikus Brazil pada waktu itu, menyarankan untuk membangun ibu kota baru di dataran tinggi.
Pemindahan  ibu  kota  Brazil  diketahui  baru  terwujud  di  era  Juscelino  Kubitschek,  Presiden Brazil  periode  31  Januari  1956  hingga  31  Januari  1961.  Juscelino  Kubitschek,  dengan semangatnya membangun 50 tahun Brazil dalam 5 tahun, bekerja penuh  semangat mewujudkan pembangun  Brasilia  yang  sepi,  kosong,  dan  jaraknya  ribuan  kilometer  dari  Rio  de  Janeiro menjadi laik huni (The Economist, 2022).
Beberapa negara adapula yang menentukan Ibu Kota Negara dan pemindahannya itu bukan sebab populasi ataupun keamanan tetapi sebab semangat persatuan. Presiden George Washington misalnya,  Presiden  Amerika  Serikat  periode  1789-1797,  memilih  lokasi  Washington  DC  pada tahun 1790 sebagai jembatan antara negara bagian utara dan selatan karena tepat untuk dijadikan benteng  persatuan  selama  Perang  Saudara.  Selaras  dengan  Amerika  Serikat,  Pemerintah Australia juga memilih Canberra sebagai Ibu Kota Negaranya pada awal abad ke-20 disebabkan karena  jaraknya  yang  dianggap  dapat  menengahi  Melbourne  dan  Sydney,  dua  kota  besar  yang bersaing karena kemajuan pembangunan dan teknologinya.
Tetapi  penting  diketahui  bahwa  tidak  semua  upaya  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  itu dilandasi  dengan  tujuan  yang  baik.  Beberapa  negara,  tentunya  negara-negara  yang  pernah memindahkan  Ibu  Kota  Negaranya,  adapula  yang  berupaya  memindahkan  Ibu  Kota  Negara sebab persoalan politik, sebab ingin membangun  pusat kekuasaan yang jauh dari rakyatnya, dan alasan non populis lainnya.
Pemindahan  Ibukota  di  Myanmar  dari  Yangon  ke    Naypyidaw  adalah  salah  satunya. Pemindahan  Ibukota  Myanmar  tersebut  lambat  laun  diketahui  ternyata  adalah  bagian  daripada proyek  militer.  Ibu  Kota  Negara  baru  itu  dibangun  pada  tahun  2004  dengan  tujuan  utamanya untuk mengamankan kursi kekuasaan junta.
Pada  tahun  2017,  Presiden  Teodoro  Obiang  dari  Guinea  Khatulistiwa,  diktator  terlama  di Afrika,  memindahkan  ibu  kota  dari  Malabo  ke  Oyala.  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  itu  dipilih
karena  presiden,  yang  diketahui  memperoleh  kekuasaannya  dengan  cara  kudeta  itu,  ingin menempatkan dirinya di tempat yang aman—jauh dari pemberontak, kritikus, dan aktivis.
Di  Indonesia  sendiri  proses  mengenai  upaya  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  itu telah  terjadi dari  semenjak  era  Orde  Lama,  Orde  Baru,  hingga  hari  ini.  Alasan  mengapa  dirasa  perlu memindahkan  ibu  kota  pun  beragam  dan  menyesuaikan  pada  perkembangan  zaman.  Tetapi bagaimanapun  upaya  itu  hendak  dicapai  maka  Pemerintah  perlu  mencapainya  dengan  melalui aturan  dan  mekanisme  yang  berlaku  sebagaimana  prinsip  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  yakni Indonesia adalah Negara Hukum.
Penelitian  terkait  dengan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  ini  telah  banyak  dilakukan. Nicodemus  Toun  dalam  Jurnal  Academica  Praja  pernah  menulis  hal  serupa.  Akan  tetapi  yang dibahas  oleh  Nicodemus  adalah  kesiapan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  untuk  menjadi  ibu kota.  Selain  Nicodemus  adapula  Dian  Hendriana  yang  menulis  dalam  Jurnal  Politica  dengan judul  Menemukenali  Syarat  Keberhasilan  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara.  Namun  tulisan  Dian hanya sekedar  membahas tentang  hal-hal  yang perlu dipenuhi untuk keberhasilan pembentukan ibu kota.
Penelitian  yang  dikaji  dalam  artikel  ini  lebih  kepada  dinamika  politik  hukum  dalam pemindahan  Ibu  Kota  Negara.  Oleh  sebab  itu  pembahasan  dalam  artikel  ini  nanti  akan  lebih diarahkan  pada  alasan-alasan  politis  dan  kebersesuaian  alasan  tersebut  dengan  langkah  hukum yang mesti ditempuh oleh pemerintah.
Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab adalah apakah alasan Pemerintah Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara? Pertanyaan kedua adalah apakah langkah pemindahan Ibu Kota Negara  oleh  Pemerintah  Indonesia  itu  telah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku?  Kedua pertanyaan  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  alasan  Pemerintah  Indonesia memindahkan  Ibu  Kota  Negara  dan  untuk  mengetahui  apakah  langkah  pemindahan  Ibu  Kota Negara oleh Pemerintah Indonesia itu telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Sebuah  metode  yang mengedepankan penggunanan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang sudah ada sebelumnya atau data yang telah terdokumentasi sebelumnya.
Data  sekunder  terdiri  dari  tiga  bahan  yakni  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan  bahan  hukum  tersier  (Soekarto,  1984).  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  adalah buku,  jurnal,  maupun karya  ilmiah terkait dengan politik  hukum pemindahan Ibu  Kota Negara. Bahan hukum sekunder yang penulis pilih adalah UUD 1945 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Sementara  terakhir,  atau  terkait bahan hukum tersier, penulis mempergunakan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Adapun pendekatan yang dipergunakan penulis adalah pendekatan sejarah (Ibrahim, 2007). Pendekatan  sejarah  ini  dirasa  penting  karena  setiap  negara  mestilah  memiliki  alasan  berbeda dengan negara negara lainnya dalam mengambil keputusan. Pendekatan sejarah juga membantu penulis agar ditemukan satu jawaban yang komperhensif dari permasalahan yang hendak penulis uraikan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia
Menurut Bobbio “hukum dan kekuasaan adalah dua sisi mata uang yang sama dan tak bisa dipisahkan”.  Bagi  Bobbio  hubungan  antara  kedua  konsep  itu,  yang  menurut  pendapatnya  itu selalu  kompleks,  adalah  hubungan  saling  ketergantungan,  dimana  satu  dan  lainnya  memiliki hubungan timbal balik.
Di satu sisi hukum adalah produk kekuatan politik yang tanpa kekuasan maka hukum tidak dapat  diterapkan.  Di  sisi  yang  lain  legitimasi  atas  kekuasaan  tidak  dapat  diakui  tanpa  adanya pembenaran  melalui sarana  hukum. Sederhananya, hukum tidak dapat ada (atau tidak  memiliki kekuatan yang mengikat) tanpa adanya kekuatan yang mampu menciptakan dan menerapkannya (Irishtimes, 2004).

## a. Fakta, Nilai dan Norma
Penulis  meninjau  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  ini  dengan  perangkat  teori  Three- Dimensional  Theory  milik  Miguel  Reale,  ahli  hukum  Brazil.  Teori  tiga  dimensi  menilai bahwa keabsahan hukum itu didasari pada tersambungnya kesesuaian antara fakta, nilai, dan norma.  Sebelum  munculnya  hukum  dapat  dipastikan  selalu  ada  fakta  yang  mendasari (ekonomi,  geografis,  demografi,  fakta  teknis,  dll);  nilai  yang  memberikan  makna  tertentu pada  fakta  itu  yang  kemudian  mengatur  tindakan  manusia  (dalam  arti  untuk  memenuhi tujuan tertentu yang hendak dicapainya); dan norma yang menjadi penghubung fakta dengan nilai (de Lima, 2020).

## b. Ide Pemindahan Ibu Kota
Ide  mengenai  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  sebenarnya  sudah  muncul  sebelum kemerdekaan  (Rukmana,  2010).  Alasan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  pada  waktu dikarenakan  lokasi  Jakarta  yang  berada  di  daerah  pantai  yang  rendah  dan  akrab  dengan berbagai  penyakit  menular  seperti  malaria  dan  diare.  Adalah  Gubernur  Jenderal  J.P.  Graaf van Limburg Stirum (1916-1921), Gubernur Hindia-Belanda, yang mengawalinya. Limburg sangat bersikeras untuk memindahkan ibukota ke Bandung meskipun gagasannya itu kurang mendapat  dukungan  Volksraad  (Dewan  Rakyat).  Secara  bertahap  Limburg  telah memindahkan  beberapa  kantor  pemerintahan  dari  Jakarta  ke  Bandung.  Kantor-kantor  yang telah  berhasil  dipindahkan  waktu  itu  adalah  Kantor  Pertambangan  dan  Energi  (1924), gedung  Geologisch  Laboratorium  (1928),  Gedung  Pensiun  (1940),  Perum  Bio  Farma (1923), Kantor Pos Besar (1928) dan Kantor Pusat Kereta Api (1928). Sayangnya upaya ini gagal dilanjutkan karena adanya resesi ekonomi dan korupsi.
Wacana  tentang  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  lantas  digulirkan  kembali  di  era  Orde Lama.  Soekarno  meramalkan  bahwa  Jakarta  ke  depan  menurutnya  akan  tumbuh  tak terkendali. Berbeda dengan Limburg yang memilih Bandung, Soekarno pada tahun 1950-an justru ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa atau tepatnya ke Kalimantan Tengah. Kota yang dipilih oleh Soekarno untuk rencana Ibu Kota Negara yang baru adalah Kota  Palangkaraya.  Setidaknya  ada  tiga  pertimbangan  Soekarno  memilih  Palangkaraya sebagai  ibukota  negara.  Pertama,  Kalimantan  adalah  pulau  terbesar  di  Indonesia  dan letaknya berada di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa.  Ketiga,  pembangunan  di  Jakarta  dan  Jawa  adalah  konsep  peninggalan  Belanda  dan Soekarno ingin  membangun  sesuatu yang orisinil  (Yahya, 2018). Rencana pemindahan Ibu Kota Negara di era Orde Lama akhirnya gagal terlaksana karena dinamika politik waktu itu akhirnya membuat Soekarno harus turun dari jabatannya sebagai Presiden.
Presiden  Suharto,  sebagai  Presiden  Kedua  Indonesia,  sempat  menggagas  wacana serupa, wacana pemindahan  ibukota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Wacana  ini dipertegas melalui  Keppres  1  Tahun  1997  tentang  Koordinasi  Pengembangan  Kawasan  Jonggol sebagai  Kota  Mandiri.  Keputusan  ini  mendukung  rencana  pengembangan  kota  mandiri  di Jonggol,  Jawa  Barat  seluas  30  ribu  hektar.  Proyek  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  melalui narasi  Kota  Mandiri  ini  gagal  bersamaan  dengan  mundurnya  Soeharto  dan  lahirnya  era reformasi (Herdiana, 2022).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut tercatat sebagai presiden  yang  juga pernah  mengemukakan  ide  tentnag  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  (Djayanti  et  al.,  2022). SBY  bahkan  telah  membentuk  tim  kecil  yang  ditugaskan  untuk  mengkaji  ide  pemindahan ibukota  negara.  Kemudian  muncul  tiga  skenario  dalam  pemindahan  ibukota  negara,  yakni :(1)  tetap  mempertahankan  Jakarta  sebagai  ibukota  negara  dan  dilakukan  pembenahan terhadap semua permasalahan; (2) memindahkan  pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru  yang  tetap  berada  di  pulau  Jawa;  (3)  memindahkan  ibukota  negara  dan  pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa (Rukmana, 2010).
Terbaru,  Presiden  Joko  Widodo  menyampaikan  hal  serupa  dengan  pendahulunya.
Jokowi berkeinginan untuk memindah Ibu Kota Negara (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  2021).  Ada  beberapa  alasan  yang  diutarakan  antara  lain  karena  pertumbuhan urbanisasi  sangat  tinggi  yang  berdampak  pada  kemacetan  tinggi  dan  kualitas  udara  tidak sehat, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah  turun  di  Jakarta,  krisis  ketersediaan  air  di  pulau  jawa  terutama  DKI  Jakarta  dan konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Selain alasan itu terdapat alasan kesenjangan sosial  pula  yang  mendasari  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  seperti  fakta  bahwa  sekitar  57% Penduduk  Indonesia  terkonsentrasi  di  Pulau  Jawa  dan  Kontribusi  Ekonomi  Pulau  Jawa 59,0% terhadap PDB Nasional.

## c. Fakta Pemindahan Ibu Kota
Dari  uraian  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  tujuan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara saaat  ini  diantaranya  karena  terdapat  beberapa  fakta  seperti  (1)  Tidak  meratanya pembangunan  dan  keadilan  ekonomi;  (2)  Beban overpopulated di  Pulau  Jawa  khususnya Kota  Jakarta;  (3)  Stagnasi  peradaban  sehingga  perlu  adanya  peradaban  baru  sebagai representasi  kemajuan  bangsa  dengan  konsep  modern, smart,  and  green  city (Setiawan, 2022) . Tujuan  ini  bisa  kita  katakan  sebagai  alasan  permulaan,  alasan  yang  didasari  pada fakta .
Setelah  ditemukannya  fakta  barulah  kita  menentukan nilai .  Nilai  yang  kemudian dianggap  bertentangan  dengan  kondisi  Ibu  Kota  Jakarta  adalah  nilai  kemanusiaan, persatuan,  dan  keadilan.  Nilai  kemanusiaan  bisa  dilihat  dari  sisi overpopulated yang kemudian mengakibatkan kepadatan penduduk, kepadatan gedung dan bangunan, kepadatan kegiatan  pembangunan  perkotaan,  kepadatan  lalu  lintas  kendaraan  bermotor  yang dikhawatirkan  memunculkan  bencana  (baik natural  dissaster dan man-made  dissaster ) seperti  banjir  dan  ancaman  rob  (banjir  air  laut  pasang),  dan  kemungkinan  adanya  kondisi eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan (Santoso, 2020).
Nilai  persatuan  yang  dianggap  dilanggar  adalah  pembangunan  dan  pemerataan kesejahteraan  yang  sejauh  ini  hanya  bersifat  jawa  sentris.  Hal  itu  mengakibatkan kecemburuan  sosial  yang  dikhawatirkan  akan  menipiskan  semangat sense  of  belonging terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain  nilai kemanusiaan dan persatuan, nilai  lain yang terciderai adalah  nilai keadilan sosial.  Dengan  tidak  meratanya  pembangunan  maka  akses-akses,  seperti  kesehaatan, pendidikan, pekerjaan,  yang harusnya dimiliki  secara sama dan  merata oleh  Warga Negara Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  semangat equality  before  the  law (Triwulandari,  2020) tidak dirasakan oleh warga masyarakat di pulau lain.
Dari  adanya  fakta  dan  nilai  yang  berkesesuaian  tersebut  maka  langkah  selanjutnya adalah  upaya  menghubungkan  keduanya  untuk  membentuk norma  hukum atau undang- undang . Norma hukum itu dibentuk dengan tujuan agar kesesuaian antara fakta dan nilai itu memperoleh  solusinya.  Norma  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  kemudian  adalah  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara.  Undang-undang  yang  pada  isi intinya  adalah  memindahkan  Ibu  Kota  Negara  dari  Provinsi  DKI  Jakarta  ke  pesisir  timur
pulau  Kalimantan.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara menyebutkan  bahwa  letak  Ibu  Kota  Negara,  yang  disebut  dengan  istilah  Nusantara  ini, sebelumnya  merupakan  bagian  dari  dua  kabupaten  di  Kalimantan  Timur,  yakni  Kabupaten Penajam  Paser  Utara  dan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  merupakan  wilayah Metropolitan Sambo Tenggarong.

## 2. Prosedur Hukum Pemindahan Ibu Kota
Proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  P3) terdiri  dari  tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Tahap  perencanaan  adalah  tahap  dimana  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Presiden (serta  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  terkait  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Hasil  pembahasan  tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  Keputusan  DPR.  Ada  dua  jenis Prolegnas,  yakni  yang  disusun  untuk  jangka  waktu  5  tahun  (Prolegnas  Jangka Menengah/ProlegJM)  dan  tahunan  (Prolegnas  Prioritas  Tahunan/ProlegPT).  Sebelum  sebuah RUU  dapat  masuk  dalam  Prolegnas  tahunan,  DPR  dan/Pemerintah  sudah  harus  menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut (Utomo, 2016).
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disusun lantas dibawa ke dalam rapat DPR RI untuk dilakukan pembahasan. Terdapat dua tingkat pembahasan di dalam rapat  DPR  RI  tersebut.  Pembicaraan  tingkat  I  dilakukan  dalam  rapat  komisi,  rapat  gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah,  dan  penyampaian  pendapat  mini  fraksi.  Sementara  pembicaraan  tingkat  II  adalah pembicaraan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna (Fadli, 2018).
Rencana  terkait  munculnya  ide  tentang  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  dan rangkaian RUU serta Naskah Akademik diketahui pertama kali bermula pada tanggal 16 Agustus 2019. Permulaan  itu diawali oleh  izin Presiden terpilih, Presiden Joko  Widodo, yang  memohon izin  kepada  Anggota  Dewan,  para  sesepuh  dan  tokoh  bangsa  terutama  dari  seluruh  rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Permohonan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  itu  kemudian  direalisasikan  oleh  Presiden  pada tanggal  29  September  2021.  Pada  hari  itu  Menteri  Sekretaris  Negara  Pratikno  dan  Menteri Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas  Suharso  Monoarfa  mengirimkan  Surat Presiden ke DPR perihal Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Pada tanggal 3 November 2021 DPR RI kemudian menindaklanjuti Surat Presiden tersebut dengan melakukan pembahasan di Badan Musyawarah Dewan. Pembahasan Badan Musyawarah Dewan  tersebut  menghasilkan  arahan  untuk  pembentukan  Panitia  Khusus.  Dan  pada  Rapat Paripurna  7  Desember  2021  ditetapkan  pimpinan  dan  keanggotaan  Pansus  RUU  IKN  yang berjumlah 30 orang. Pembentukan Pansus ini menjadi tanda bahwa pada saat itulah pembahasan tentang RUU IKN dimulai.
Dari  tanggal  7  Desember  2021  hingga  15  Desember  2021  DPR  RI  diketahui  telah melakukan  rapat  sebanyak  11  kali.  Rapat  tersebut  kemudian  dibawa  pada  masa  reses  Anggota Dewan dari tanggal 16 sampai 10 Januari 2022. Berbagai macam agenda dilakukan oleh DPR RI dari  studi  banding,  analisis  bersama  ahli,  hingga  penyempurnaan  draft  RUU  IKN  yang  salah satunya menyepakati nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Baru.
Pembahasan  itu  menemukan  titik  akhirnya  pada  tanggal  18  Januari  2022.  Pada  tanggal tersebut dan dalam agenda Rapat Paripurna RUU IKN  disetujui sebagai Undang-Undang,  yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Upaya pembangunan Ibu Kota Negara yang diberi Nusantara itupun resmi dimulai.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.4, Oktober 2022, Halaman 346-354
Secara formil proses pembentukan tersebut tidak memiliki kekeliruan. Terlebih dalam waktu yang  ditentukan  Undang-Undang  tersebut  telah  diuji  di  Mahkamah  Konstitusi  dan  dinyatakan gugatan  formil  atas  Undang-Undang  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Meskipun  tidak  dapat diterimanya gugatan itu bukanlah karena hal yang substansial tetapi karena alasan daluarsa, atau melewati  waktu.  Diketahui  bahwa  permohonan  pengujian  formil  memiliki  jangka  waktu  paling lama  45  (empat  puluh  lima)  hari  sejak  undang-undang  atau  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perppu) diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Proses  yang  berjalan  saat  ini  adalah  proses  terkait  uji  materiil.  Proses  uji  materiil  sendiri lebih kepada proses pengujian tentang substansi yang ada di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022  tentang  Ibu  Kota  Negara.  Meskipun  sama  konteks  pengujiannnya,  atau  sama  undang- undang  tersebut  dilakukan  uji  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  tetapi  pengujian  yang  bersifat materiil  ini  tidak  akan  mengubah  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2022 tentang  Ibu  Kota  Negara secara keseluruhan karena hanya terkait beberapa pasal an sich .
Bobbio  mengajukan  gagasan  tentang  pembedaan  antara  dua  sumber  legitimasi  norma hukum,  yaitu  sumber  formal  dan  sumber  materiil. Bagi  Bobbio  suatu  norma  hanya  sah  secara formal  jika  dibuat  oleh  pihak  yang  otoritatif  dan  pihak  tersebut  kemudian  mematuhi  prosedur pembentukan  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Tetapi,  masih  menurut  pandangan  Bobbio,  norma yang  sah  itu  hanya  dapat  dikatakan  berlaku  (atau  diberlakukan  dan  ditaati  masyarakat)  secara menyeluruh  apabila  memenuhi  kriteria  legitimasi  material.  Legitimasi  material  adalah  suatu aturan  hukum  itu  tidak  bertentangan  dengan  norma  lain  dalam  satu  badan  hukum,  termasuk badan hukum yang hidup di masyarakat seperti kebiasaan, masyarakat adat dan lainnya (Ugarte, 2007).
Problematika yang muncul adalah gagasan Bobbio, utamanya perihal legitimasi material, ini tidak diadopsi oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak mengenal pola perubahan Undang-undang  lain  selain  melalui judicial  review,  executive  review ,  dan legislative  review (Kamil, 2004). Pola-pola kelayakan Undang-undang disesuaikan dengan kebiasaan ataupun juga keselarasan  dengan  hukum  yang  ada  di  dalam  masyarakat  adat,  sebagaimana  gagasan  Bobbio, tidak dikenal di Indonesia. Oleh sebab itu Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara  secara  sah  sebagai  suatu  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  harus dianggap eksis dan wajib dilaksanakan oleh eksekutif.
Gambar 1. Hubungan Politik, Hukum, dan Kekuasaan
Politik Kekuasaan Hukum
Gambar 2. Sejarah Pemindahan Ibu Kota di Indonesia

## D. Simpulan dan Saran
Proses perpindahan Ibu Kota Negara adalah sesuatu yang lumrah terjadi di berbagai negara dengan  berbagai  alasan  dan  pertimbangannya  masing-masing.  Agar  pemindahan  tersebut  baik dan dapat sesuai dengan tujuan maka selaiknya perlu didahului dengan analisa yang mendalam. Analisa  terkait  arah  Ibu  Kota  Negara  yang  baru  hendak  menjadi  pusat  pemerintahan,  pusat ekonomi, atau pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi.
Pembentukan undang-undang meskipun  menjadi kewenangan dari legislatif selaku lembaga tetapi    harus  tetap  memperhatikan  partisipasi  publik.  Pembentukan  undang-undang  bukanlah proses formil prosedural belaka tetapi persoalan pada dampak penerima kebijakan publik.  Oleh sebab itu maka perlu adanya inovasi yang dilakukan agar nantinya keterlibatan partisipasi publik terhadap kebijakan negara bisa maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  K. P. P. N. / R. I. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu  Kota  Negara.  In Kementrian  PPN/Bappenas .  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
de  Lima,  M.  A.  (2020).  The  Influence  of  Miguel  Reale’s  three-Dimensional  theory  on  the Brazilian  Civil  Code  and  its  Case  Law. International  Journal  of  Advanced  Engineering Research and Science , 7 (12). http://journal- repository.com/index.php/ijaers/article/view/2854
Djayanti,  H.  D.,  Sumertha,  I.  G.,  &  Utama,  A.  P.  (2022).  Potensi  Konflik  Sosial  Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia the Potential of Social Conflict  in Capital Relocation of the Republic of Indonesia. Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik , 8 (1), 1–15. Fadli,  M.  (2018).  Pembentukan  Undang-Undang  Yang  Mengikuti. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 15 (01), 49–58.
Hadi,  F.,  &  Rosa,  R.  (2020).  Pemindahan  ibu  kota  Indonesia  dan  kekuasaan  presiden  dalam perspektif konstitusi The relocation of Indonesia ’ s capital city and the presidential powers
S E JA R A H P E M IND A HA N IB U K OT A DI IND ON E S IA Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) BANDUNG

## Soekarno (1950an)
PALANGKARAYA

## Soeharto (1997)

## KOTA MANDIRI JONGGOL
Susilo Bambang Yudhoyono  (2012) LOKASI TIDAK DISEBUTKAN
in constitutional perspective.
Jurnal Konstitusi , 17 (3), 530–537. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1734/pdf
Herdiana,  D.  (2022).  Pemindahan  Ibukota  Negara:  Upaya  Pemerataan  Pembangunan  ataukah Mewujudkan  Tata  Pemerintahan  yang  Baik. Jurnal  Transformative , 8 (1),  1–30. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1
Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi . Bayumedia.
Irishtimes. (2004). Italy’s Leading Post-War Legal And Political Philosopher Norberto Bobbio . Irishtimes. https://www.irishtimes.com/news/italy-s-leading-post-war-legal-and-political- philosopher-norberto-bobbio-
1.1130523?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
Kamil, A. (2004). Kaidah-Kaidah Hokum Yurisprudensi . Kencana.
Nasca,  L.,  Giuffrida,  S.,  &  Trovato,  M.  R. (2022).  Value  and  quality  in  the  dialectics  between human  and  urban  capital  of  the  city  networks  on  the  land  district  scale. Land , 11 (1). https://doi.org/10.3390/land11010034
Rukmana, D. (2010).
Pemindahan
Ibukota
Negara . Berkas.Dpr.Go.Id. https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf
Santoso,  A.  P.  (2020).  Mutatis  Mutandis  Penggunaan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007 Dengan  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1985  Terkait  Pemindahan  Ibukota  Negara Kesatuan RI. Jurnal Ilmu Dan Budaya , 41 (69), 8179–8194.
Setiawan,  E.  B.  (2022). Diskursus  Politik  Hukum  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara:  Tinjauan Pembentukan  Undang-Undang  dalam  Studi  Kebijakan  Publik .  Pusat  Riset  Politik  BRIN. https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik- hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi- kebijakan-publik/
Soekarto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.
Sumarno. (2020). Pembelajaran Dari Malaysia Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara . UMS.
The  Economist.  (2022). Why  do  countries  move  their  capital  cities?  Reasons  vary,  from  the practical  to  the  symbolic—but  few  moves  are successful .  The  Economist. https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/01/24/why-do-countries-move- their-capital-cities
Triwulandari, N. G. A. A. M. (2020).  Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal  Assistance  Structural  and  Non-Structural  Relation  to  The  Basis  of  Equality  Before The Law). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 14 (1), 539–552.
Ugarte,  P.  S.  (2007).  The  Constitutionalism  of  Norberto  Bobbio:  a  Bridge  Between  Power  and Law. Mexican Law Review , 2007 (8). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2293181
Utomo,  N.  A. (2016).  Mengurai  Kerangka  Legislasi  Sebagai  Instrumen  Perwujudan  Hak  Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 13 (4), 886–910. https://doi.org/10.31078/jk13410
Yahya, M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. Jurnal  Studi Agama Dan Masyarakat , 14 (1), 21–30. https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779