JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 8 Nomor 2  2022 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) UNIVERSITAS HINDU NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online)
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/JPM

## URGENSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI
Oleh Yoga Budi Bhakti 1,2 , Achmad Ridwan 3 , Riyadi 4
1)3)4) Universitas Negeri Jakarta
2) Universitas Indraprasta PGRI
bhaktiyoga .budi@gmail.com 1,2

## diterima 05 Juli 2022, direvisi 14 Juli 2022, diterbitkan 31 Agustus 2022

## Abstract
Higher  education quality assurance is  aimed at  quality education.  Universities must systematically carry out the quality assurance process through the Higher Education Quality Assurance  System  and  refer  to  the  National  Higher  Education  Standards.  There  are  two quality  assurance  systems  in  higher  education,  namely;  internal  quality  assurance  and external  quality  assurance.  The  internal  quality  assurance  system  is  a  systematic  activity carried out  internally, independently and autonomously to  improve the quality of  education consistently  and  sustainably.  Meanwhile,  the  external  quality  assurance  system  is  an assessment  activity  carried  out  by  outside  units  to  determine  the  feasibility  of  universities. This study aims to clearly describe the quality assurance system at the university level. The approach  used  in  this  study  is  qualitative  with  literature  review  sourced  from  articles  in journals. The results of this study are related to policies and procedures for quality assurance measures internally and externally at the university level.  With the clarity of the flow of the quality assurance system, it is hoped that universities can implement it well.

## Keywords: Quality Assurance, Internal Quality Assurance, External Quality Assurance

## Abstrak
Penjaminan  mutu  perguruan  tinggi  ditujukan  untuk  pendidikan  mutu.  Perguruan tinggi  harus  secara  sistematis  melaksanakan  proses  penjaminan  mutu  melalui  Sistem Penjaminan  Mutu  Perguruan  Tinggi  dan  mengacu  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi. Sistem penjaminan mutu pada perguruan tingggi ada dua, yaitu; penjaminan mutu internal dan  penjaminan  mutu  eksternal.  Sistem  penjaminan  mutu  internal  adalah  kegiatan  yang sistematis  yang  dilakukan  secara  internal,  mandiri  dan  otonom  untuk  meningkatkna  mutu pendidikan  secara  konsisten  dan  berkelanjutan.  Sedangkan  Sistem  Penjaminan  mutu eksternal  merupakan  kegiatan  penilaian  yang  dilakukan  unit  luar  untuk  menentukan kelayakan  perguruan  tinggi.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mendeskripsikan  secara jelas  tentang  system  penjaminan  mutu  di  tingkat  perguruan  tinggi.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  secara  kualitatif  dengan  literature  review  yang  bersumber dari  artikel  di  dalam  jurnal.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  terkait  kebijakan  dan  prosedur langkah penjaminan mutu secara internal dan eksternal di tingkat perguruan tinggi. Dengan
jelasnya  alur  sistem  penjaminan  mutu  diharapakan  Perguruan  Tinggi  dapat mengimplementasikannya dengan baik.

## Kata Kunci: Penjaminan Mutu, Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  menetapkan  Sistem Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi berdasarkan  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi sebagai penjaminan mutu perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi  terdiri  dari  dua  kategori  yaitu penjaminan  mutu  yang  dilakukan  secara internal  disebut  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal  (SPMI)  dan  penjaminan  mutu yang  dilakukan  secara  eksternal  yang disebut  dengan  Sistem  Penjaminan  Mutu Eksternal  (SPME)  atau  yang lebih dikenal dengan istilah Akreditasi. Sistem
penjaminan mutu internal  dan eksternal  di Pendidikan Tinggi sebaiknya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai alur yang  sudah  ditetapkan.    Penjaminan  mutu sebagai  alat quality  control dalam  sebuah lembaga,  termasuk  lembaga  pendidikan (Fadhli,  2020;  Prasetyo  &  Husaini,  2021). Perguruan  Tinggi  yang  bermutu  dapat dikatakan bahwa sostem penjaminan mutu secara internal dan eksternal telah dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
Perguruan
tinggi merupakan laboratorium  seluruh  ilmu  pengetahuan yang  hasilnya  diimplementasikan  kepada masyarakat,  oleh  karena  itu  perguruan tinggi  menjadi  ujung  tombak  dalam peningkatan  perkembangan  masyarakat (Lian,  2019;  Binangkit  &  Siregar,  2021). Hal  ini  terjadi  karena  perguruan  tinggi memiliki  kewajiban  yang  di  sebut  dengan tri  darma.  Tri  Darma  meliputu  kegiatan pendidikan atau pengajaran, penelitian dan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat. Ketiga darma tersebut memiliki keterkaitan  satu  sama  lainnya,  dan  juga dapat  dijadikan  indikator  mutu  suatu perguruan tinggi.
Bagi Negara berkembang,
pendidikan  tinggi  memiliki  peranan  yang penting. Oleh karena itu Negara
membutuhkan  Pendidikan  tinggi  yang berkualitas (Fadhli, 2020). Peranan pendidikan  tinggi  bagi  kemajuan  sebuah Negara diantaranya meliputi 1) pendidikan tinggi harus berkontribusi pada pembangunan  sumber  daya  manusia  dan ekonomi pada sebuah Negara; 2) berkontribusi  kepada  demokrasi  sebuah Negara dalam pembangunanan masyarakat dan  politik;  3)  Berkontribusi  dalam menentukan  identitas  suatu  bangsa,  4) Memperkuat  posisi  Negara  dalam  kancah dunia  internasional  (Matei  &  Iwinska, 2016).
Pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif oleh membawa dampak yang positif  secara  langsung  maupun  tidak langsung  pada  lembaga  pendidikan  tinggi tersebut  (Alam,  2016;  Kodrat,  2019). Dampak langsung dari pelaksanaan penjaminan  mutu  yang  efektif  diantaranya transparansi dalam tata kelola, pembelajaran  berlangsung  secara  efektif, adanya  kenaikan  peringkat  atau  status. Sementara dampat tidak langsung meliputi motivasi serta harmonisasi yang baik antar lembaga.
Meningkatkan  kualitas  lembaga pendidikan  tinggi  merupakan  salah  satu pelaksanaan penjaminan mutu yang efektif. Penjaminan mutu internal memiliki beberapa  fungsi  diantaranya  menunjang target  dalam  bidang  akademik  (Akareem &  Hossain,  2016;  Ali,  Zhou,  Hussain, Nair,  &  Ragavan,  2016).  Sementara  itu, penjaminan  mutu  eksternal  dilakukan memberikan  peringkat  atau  akreditasi terhadap  lembaga  yang  dievaluasi.  Tujuan dari  penjaminan  mutu  eksternal  untuk menggambarkan  mutu  suatu  lembaga  dan menginformasikan  kepada  public  maupun stakeholder  (Bendermacher,  Wolfhagen  & Dolamns, 2017; Toquero, 2020).
Pelaksanaan  penjaminanm  mutu secara  internal  yang  dilakukan  oleh
perguruan  tinggi  disebut  dengan  audit mutu internl atau sistem penjaminan mutu internal. Kegiatan audit mutu internal yang dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  meiliki tujuan  untuk  menjamin  mutu  lembaga dilihat dari pelaksanaan kegiatan perguruan  tinggi  dalam  bidang  Tri Dharma.  Selain  itu  penjaminan  mutu internal juga berfungsi untuk meningkatkan  mutu  perguruan  tinggi tersebut  (Arifudin,  2019).  Penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dijalankan  melalui  empat  tahapan  yakni tahap  proses  pelaksanaan  penjaminan mutu  internal,  tahap  evaluasi  diri,tahap audit internal, serta tahap tindakan koreksi (Sulaiman & Wibowo, 2016).
Mutu pada sebuah perguruan tinggi merupakan  refleksi  dari  ketercapaian  visi, misi,  tujuan  yang  memiliki  kesesuaian dengan  kompetensi  lulusan,  kebijakan mutu  akademik  yang  telah  ditetapkan melalui  penyelnggaraan  kegiatan  Tri Darma  Perguruan  Tinggi  (Fithrah,  2018). Lembaga  penjaminan  mutu  perguruan tinggi  harus  memastikan  bahwa  kegiatan audit  mutu  internal  memiliki  tujuan  untuk menjamin mutu pendidikan dengan melihat  kegiatan  Tri  darma  perguruan tinggi (Fitriani & Kemenuh, 2021).
Sebagian  besar  perguruan  tinggi lebih  memprioritaskan  kegiatan  akreditasi atau audit mutu secara eksternal dibandingkan  kegiatan  audit  mutu  secara internal  (Bancin,  2017;  Suban,  2021). Padahal  antara  audit  mutu  secara  internal maupun  eksternal  memiliki  hubungan yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Proses  audit mutu  internal  sebenarnya  mempersiapkan lembaga  dalam  menghadapai  audit  mutu secara  eksternal.  Dengan  meningkatkan mutu internal melalui SPMI yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin mutu lembaga  terlebih  dahulu,  dapat  dipastikan proses akreditasi atau audit mutu eskternal juga akan baik (Reknati, 2019; Paputungan, Ansar & Mas, 2021).
Tulisan ini akan difokuskan pembahasannya untuk membahas implementasi  kegiatan  penjaminan  mutu
perguruan  tinggi  secara  internal  maupun eksternal sebagai upaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  literarute  review dengan  mengumpulkan  artikel  dari  jurnal nasional  maupun  internasional  tentang pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal di perguruan tinggi.

## II. PEMBAHASAN
Pembahasan tentang mutu merupakan  topik  yang  menarik  karena tidak  sederhana  dan  mudah  dan  yang membuat  lebih  menarik  lagi  adalah  mutu bersifat  abstrak.  Jika  kita  berbicara  mutu, maka  kita  akan  menjelaskan  ukuran kebaikan  dari  sebuah  produk  dengan melihat  kualitas.  Jika  membicarakan  mutu pada  lembaga  Perguruan  Tinggi  maka akan  terakit  dengan  Sistem  Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem
Penjaminan  Mutu  Eksternal  (SPME)  atau yang  lebih  dikenal  dengan  akreditasi. Peningkatan mutu dari lembaga pendidikan  tinggi  terkait  erat  dengan komitmen,  prioritas  dan  yang  utama adalah  kebijakan  (Oktaviani  &  Santoso, 2018;  Fitrah,  2018;  Dani,  Hikmawati  & Fathan, 2019).
Dalam konteks lembaga pendidikan  tinggi,  perguruan  tinggi  yang bermutu  jika  memenuhi  kebutuhan  di dalam  masyarkat,  memberikan  kontribusi yang positif dalam perkembangan masyarakat,  membuka  lapangan  pekerjaan serta  mencetak  generasi  yang  bermanfaat bagi masyarakat bnagsa dan negara. Untuk meningkatkan  mutu  Perguruan  Tinggi dibutuhkan dua hal  yaitu rencana kegiatan yang  sistematis  dan  memiliki  komitmen dalam mengelola perguruan tinggi mengacu kepada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan (Fitrah, 2018). Selain itu juga  terdapat  dua  hal  yang  dijadikan sebagai alat dalam menganalisis perguruan tinggi  yaitu,  (1) quality  in  fact yaitu  mutu yang  berdasarkan  kepada  capaian  yang sesuai  dengan  visi,  misi,  dan  tujuan  yang telah  ditetapkan,  dan  (2) quality  in
perception yaitu  mutu  lulusan  yang dikukur oleh pengguna lulusan, masyarakat  maupun  stakeholder  lainnya (Lubis,  Dewi,  Sihotang  &  Siburian,  2020; Nofrita, Rosyidi & Kamati, 2019).
Untuk  mecapai  hal  tersebut,  setiap lembaga  pendidikan  tinggi  sebaiknya dibantu  oleh  beberapa  lembaga  internal didalam  perguruan  tinggi  tersebut.  Seperti Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Gugus Penjamin Mutu (GPM) serta Unit Penjamin  Mutu  (UPM)  yang  masing- masing  secara  berurutan  berada  di  tingkat Universitas,  Fakultas  dan  Program  Studi. Lembaga  penjaminan  mutu  inilah  yang bertugas  untuk  memastikan  bahwa  proses pembelajaran  diperguruan  tinggi  sudah sesuai  dengan  visi,  misi,  tujuan,  dan  telah sesuai dengan standar yang telah disepakati  dan  diberlakukan.  Dengan memiliki  lembaga  yang  konsenterasi  pada mutu  di  Perguruan  Tinggi,  maka  evaluasi pengembangan atau pelaksanaan penjaminan  mutu  dapat  berjalan  dengan baik.  Konsep  penjaminan  mutu  PT mengacu kepada empat pandangan berikut, yaitu  (1)  perguruan  tinggi  bertanggung jawab  terhadap  mutu  pendidikan;  2) memiliki dua kegiatan inti dalam menjamin mutu perguruan tinggi;  3) mutu pendidikan perguruan tinggi harus senantiasa  ditingkatkan  secara  konsisten dan  berkelanjutan  untuk  menjamin  dan menjaga mutu perguruan tinggi tetap baik; 4) stakeholder berharap mutu lulusan dapat diterima oleh masyarakat.

## 2.1 Penjaminan Mutu Internal
Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI)  merupakan  isi  dari  Pasal  53  UU Dikti, Sistem
Penjaminan Mutu
Pendidikan  Tinggi  terdiri  atas  SPMI  dan SPME  atau  akreditasi.  SPMI  merupakan kegiatan  penjaminan  mutu  pendidikan yang  dilaksanakan  oleh  perguruan  tinggi secara  mandiri  dan  otonom  bebas  dari campur tangan pihak lain untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi secara  terencana  dan  berkelanjutan.  Oleh karena  itu,  setiap  lembaga  pendidikan
tinggi  dapat  mengembangkan  sistem  audit mutu  internalnya  berdasarkan  sejarah  dan filosofis pendirian perguruan tinggi.
Kebijakan  dan  implementasi  Audit Mutu Internal  yang merupakan audit mutu yang  dilaksanakan  secara  mandiri  oleh perguruan  tinggi  tanpa  campur  tangan pihak manapunn (Arifudin, 2019;
Sulaiman & Wibowo, 2016; Fadhli, 2020). Lembaga audit mutu internal di perguruan tinggi  memiliki  tanggung  jawab  dalam pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi kegiatan  pendidikan  di  perguruan  tinggi. Dalam  melaksanakan  tugasnya  lembaga aufit  mutu  internal  memiliki  pedoman dalam  pelaksanaan  tugasnya  sehingga kegiatan audit mutu internal dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Inti  dari  Sistem  penjaminan  mutu internal yaitu tersedianya berbagai Standar yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen  Standar  yang  meliputi  yaitu Formulir  SPMI,  Manual  SPMI,  dan Kebijakan  SPMI.  Implementasi  Standar dalam  SPMI  terdiri  atas  sebuah  siklus yang  disebut  PPEPP  yaitu  Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan,
Pengendalian
pelaksanaan, dan Peningkatan Standar.
Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal (SPMI)  menjadi  terobosan  dalam  rangka pengelolaan  perguruan  tinggi,  dengan sistem  ini  membuat  perguruan  tinggi  baik negeri  maupun  swasta yang  masih berkembang  memiliki  kesempatan  untuk mejadi  lebih  baik  lagi  berdasarkan  hasil temuan-temuan audit mutu internal.
Perbaikan  yang  dilakukan  oleh  perguruan tinggi  negeri  maupun  swasta  diharapkan dapat meningkakan mutu perguruan tinggi pada umumnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  penjaminan mutu  internal  merupakan  proses  untuk melakukan  penetapan  dan  pemenuhan standar  mutu  pendidikan  perguruan  tinggi yang  dilakukan  secara  mandiri  tanpa campur  tangan  pihak  manapun  dan dilaksanan secara konsisten dan
berkelanjutan  untuk  meningkatkan  mutu perguruan tinggi.

## 2.2 Penjaminan Mutu Eksternal
Lembaga pendidikan yang berkualitas  harus  mendapatkan  pengakuan secara  legal  dari  lembaga  penjamin  mutu yang  tersertifikasi.  Penjaminan  mutu secara  eksternal  sangat  pentng  dilakukan oleh  lembaga  perguruan  tinggi  untuk melihata  raihan  atau  capaian  lembaga perguruan  tinggi  dalam  memenuhi  standar mutu yang telah di sepakati dan ditetapkan.  Kegiatan  penjaminan  mutu secara  eksternal  juga  dilakukan  sebagai pertanggungjawaban  pengelola  lembaga perguruan  tinggi  kepada  stakeholder  yang terkait. Penjaminan mutu eskternal merupakan  kegiatan  penentuan  tingkatan atau akreditas terhadap lembaga perguruan tinggi  berdasarkan  acuan  atau  pedoman
yang telah ditetapkan (Riset & Pendidikan Tinggi, 2016).
Tasopoulou  &  Tsiotras  (2017)
mendefenisikan penjaminan mutu eksternal sebagai the process of ranking by comparing  on  standard  criteria. Tujuan penjaminan  mutu  eksternal  adalah  untuk membantu perguruan tinggi serta memberikan  rekomendasi  dan  saran  untuk perbaikan menjadi lebih baik lagi. Lembaga pendidikan tinggi menetapkan delapan standar dalam pelaksanaan  penjaminan  atau  audit  mutu eksternal. Delapan standar yang ditetapakan  terintegrasi  dengan  standar lainnya. Untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dalam penjaminan mutu eksternal,  maka  delapan  standar  ini  harus dipenuhi.  Berikut  penjelasan  lebih  lanjut dalam tabel 1.
Tabel 1. Delapan Standar Penjaminan Mutu Eksternal
Standar Isi Penjelasan Pertama Menggunakan prosedur audit mutu internal Pelaksanaan penjaminan mutu eksternal dapat mengadopsi  langkah  penjaminan  mutu  secara  internal sehingga terjadi sikronisasi. Kedua Mengembangkan langakh atau proses penjaminan mutu ekstenal Dalam penjaminan mutu eksternal harus dikembangkan  langkah  yang  jelas  dari  mulai  proses sampai  tahap  publikasi  ke  stakeholder  atau  public. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  instrument  dalam prosesnya. Ketiga Menetapkan  kriteria  pengambilan putusan Kriteria  ini  harus  diberitahukan  kepada  lembaga  yang akan dievaluasi Keempat Pelaksanaan  proses  penjaminan mutu  harus  sesuai  dengan  tujuan yang ditetapkan Penjaminan  mutu  yang  baik,  efektif  an  efisien  tidak boleh keluar dari tujuan awal dalam prosesnya. Kelima Membuat pelaporan yang sederhana dan mudah dipahami Pelaporan hasil penjaminan mutu dibuat sederhana dan mudah  dipahami  oleh  pihak  stakeholder  maupun public.  Hasil  pelaporan  dapat  berupa  sara  maupun rekomendasi. Keenam Menetapkan prosedur tindak  lanjut proses penjaminan mutu Hasil rekomendasi dari proses audit harus ditindaklanjuti oleh stakeholder.
Ketujuh
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin atau berkala
Monev  dilakukan  secara  rutin  untuk  menjamin peningkatan mutu lembaga pendidikan tinggi tersebut Kedelapan Melakukan analisis menyeluruh
Hasil  audit  berupa  saran  maupun  rekomendasi  serta proses  harus  dilakukan  analisis  menyelurh  untuk proses audit berikutnya
Sumber (ENQA, 2009)
Untuk  menjaga  kelancaran  proses penjaminan mutu eksternal serta menjamin asas keterbukaan maka perlu dilaksanakan oleh asesor yang memiliki kapabilitas yang ahli  dalam  bidangnya  atau  memiliki kompetensi  yang  memadai.  Kompetensi yang  harus  dimiliki  ialah  kompetensi professional, memiliki kemampuan memeriksa  secara  detai  dan  sistematis, memiliki kemampuan menganalisis situasi, memiliki  kemampuan  manajerial  serta memiliki komptensi interpersonal
(Cheung, 2015)
2.3 Dampak Penjaminan Mutu Terhadap Peningkatan Mutu

## Lembaga Pendidikan Tinggi
Lembaga  pendidikan  yang  baik akan  terus  berupaya  dalam  memperbaiki hal-hal yang  masih  kurang  dengan melakukan  inovasi  agar mutu  pada lembaganya  dapat  meningkat.  Inovasi perbaikan secara berkelanjutan dibutuhkan agar  dapat  meningkatkan  mutu  lembaga pendidikan tinggi khususnya.
Mutu  dapat  dilihat  dari  dua  sisi yaitu kualitas berhubungan dengan kepusaan  pengguna  serta  mencakup  pada proses dan hasil (Goetsch & Davis, 2014). quality  meets  customer  quality  not  only products  and  services (Oakland,  2014). Mendefinisikan istilah mutu dalam pendidikan  memerlukan  pemikiran  yang mendalam. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut;

## Tabel 2. Definisi Mutu
1 Mutu merupakan ukuran yang lebih dari standar.  Lembaga  pendidikan  bermutu baik harus  mencerminkan kualiats  yang baik
2 Mutu  merupakan  peningkatan  kualitas yang dilakukan secara konsisten.
3 Mutu  harus  meiliki tujuan.  Oleh  karena iotu  lembaga  pendidikan  tinggi  yang bermutu  dalam  pelaksananya  haru sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang suda ditetapkan.
4 Mutu  lembaga  pendidikan  tinggi  tidak dinilai  dalam  bentuk  materi  uang  tetapi dilihat  pada  capaian  prestasi  yang  telah diraih 5 Pendidikan  tinggi  yang  bermutu  harus bertrasnformasi dan beradaptasi terhadap segala perubahan
Terdapat  empat  prinsip  dalam pelaksnaan penjaminan mutu di perguruan tinggi yaitu (1) terdapat Lembaga Penjaminan Mutu di perguruan tinggi baik di  tingkat  universitas,  fakultas  maupun program studi; (2) adanya laporan evaluasi yang  diserahkan  oleh  unit  atau  lembaga yang  akan  di  evaluasi;  (3)  pelaksanaan asesmen  lapangan  dilakukan  ileh  lembaga yang  melakukan  audit;  dan  (4)  adanya laporan  hasil  evaluasi  yang  disampaikan ke  public  (Bernhard,  2012).  Untuk mencapai  mutu  pendidikan  tinggi  yang baik,  maka  perlu  dilaksanakan  proses penyelenggaraan  di  pendidikan  tinggi sesuai  pedoman  dan  mekanisme  yang sudah ditetapkan.
Xiao & Zhang, (2017) menjelaskan terkait  mekanisme  sistem  penjaminan mutu  yang  dilakukan  yaitu  Pertama, perguruan tinggi harus memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki prestasi atau bakat istimewa yang dimilkinya;  Kedua,  mendapat  bantuan finansial  dari  pemerintah  pusat  maupun daerah;    Ketiga,  memberikan  kebebasan dalam mengembangkan kurikulum maupun program lainnya yang mendukung kepada kompetensi lulusan.
Penjaminan  mutu  yang  baik  harus dilakukan secara sistematis. pelaksanannya harus  sesuai  dengan  aturan  atau  kaidah yang  telah  disepakati.  Tahapan  dalam penjaminan  mutu  memiliki  empat  fase, dimana  empat  fase  ini  disesuikan  dengan masalah yang sering dialami oleh perguruan tinggi (Bernhard, 2012). Berikut empat  fase  yang  dikembangkan  oleh jeliazkova dan Westerheijden yaitu, Fase 1 adalah  Masalah;  Fase  2  adalah  Peran jaminan  kualitas;  Fase  3  adalah  Basis
Informasi;  dan  Fase  4  adalah  Sidat evaluasi  eksternal.  Setiap  fase  memiliki fungsi  dan  tujuan  yang  berbeda  dalam pelaksnaan  penjaminan  mutu.  Tujuan pelaksanaan  penjaminan  mutu  di  lembaga pendidikan  tinggi  pada  dasarnya  memiliki tujuan,  yaitu communication,  innovation, improvement,  control  and  motivation (Rosa,  2014).  Tujuan  dari  Penjaminan mutu  secara  internal  maupun  eksternal akan tercapai dengan baik jika stakeholder atau  pemangku  kepentingan  di  pendidikan tinggi  tersebut  memberikan  dukungan serta  terjalinnya  kerja  sama  antar  unit dibawahnya.  Apabila  kedua  hal  ini  terjadi maka  penjaminan  mutu  yang  efektif  dan efisien  dapat  diwujudkan  (Seyfried  & Pohlenz,  2018).  Untuk  menjaga  kualitas penjaminan  mutu  yang  baik  dipelukan budaya  mutu  yang  baik  dalam  perguruan tinggi  tersebut.  Hasil  dari  beberapa penelitian  menunjukkan  bahwa  mutu lembaga  akan  terus  meningkat  jika  di lembaga pendidikan tinggi tersebut memiliki  budaya  mutu  yang  baik.  Budaya mutu yang baik diperoleh dari penjaminan mutu  yang  baik  secra  intenal  maupun eksternal  (Hildesheim  &  Sonntag,  2020; Yingqiang  &  Yongjian,  2016).  Budaya mutu  menitikberatkan  kepada  peningkatan kualitas  yang  konsisten  dan  berkelanjutan serta  dukungan  dari  stakeholder  dalam pelaksanaan  penjaminan  mutu  (Dzimińska et al., 2018).

## III. SIMPULAN
Perkembangan suatu bangsa ditentukan  pada  kualitas  yang  baik  pada pendidikan  tinggi  pada  Negara  tersebut. Lembaga pendidikan tinggi harus senantiasa  meningkatkan  kualitas  mutu pendidikan secara berkelanjutan, melakukan  perubahan  dan  adapatasi  yang cepat  pada  perubahan  yang  terjadi.  Selain itu  harus  mendapatkan  dukungan  dari stakeholder  agar  lembaga  pendidikan tinggi  ini  memiliki  budaya  mutu  yang
baik.  Untuk  memperoleh  mutu  yang  baik, maka Perguruan Tinggi harus menjalankan sistem  penjaminan  mutu  internal  dan eksternal  sesuai  dengan  ketentuan  yang sudah  ditetapkan.  Selain  itu  juga  harus dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  serta tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian,  dan  Peningkatan  (PPEPP) dalam pelaksanaan penjaminan mutu, agar tidak  melenceng  dari  tujuan  yang  sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akareem,  H.  S.,  &  Hossain,  S.  S.  (2016).
Determinants  of  education  quality: what  makes  students’  perception different?. Open  review  of  educational research , 3 (1), 52-67.
Alam,  S.  (2016).  Pengaruh  Komunikasi,
Motivasi,  dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Katalogis , 2 (1).
Ali, F., Zhou, Y., Hussain, K., Nair, P. K.,
& Ragavan, N. A. (2016). Does higher education service quality effect student satisfaction,  image  and  loyalty?  A study  of  international  students  in Malaysian  public  universities. Quality assurance in education .
Arifudin,  O.  (2019).  Manajemen  Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Mutu Perguruan  Tinggi. Jurnal  Ilmiah  MEA
(Manajemen,
Ekonomi,
&
Akuntansi) , 3 (1), 161-169. Bancin,  A.  (2017).  Sistem  Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia , 9 (1), 1-12.
Bendermacher, G. W. G., Wolfhagen, I. H. A. P., & Dolmans, D. H. J. M. (2017). Unravelling  quality  culture  in  higher education:  a  realist  review. Higher education , 73 (1), 39-60.
Bernhard, A. (2012). Quality Assurance in an  International  Higher  Education Area . Wiesbaden: VS Verlag für.
Binangkit,  I.  D.,  &  Siregar,  D.  I.  (2020).
Internasionalisasi dan reformasi perguruan  tinggi:  Studi  kasus  pada
lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah. JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan) , 4 (2), 131-138.
Cheung, J. C. M.  (2015). Professionalism, Profession  and  Quality  Assurance Practitioners in External Quality
Assurance Agencies in Higher Education. Quality in Higher Education , 21 (2), 151–170.
Dani,  A.  A.,  Hikmawati,  A.,  &  Fathan,  F. (2019).  Implementasi  digital  assurance dalam peningkatan mutu pendidikan di sastra  Inggris  IAIN  Surakarta. Jurnal Penjaminan Mutu , 5 (1), 1-9.
David  L.  Goetsch  dan  Stanley  Davis.
(2014). Quality
Management: Introduction to Total Quality Management  for  Production (Pearson Ne). Edinburgh: Pearson.
Dzimińska,  M.,  Fijałkowska,  J.,  & Sułkowski,  Ł.  (2018).  Trust-based quality  culture  conceptual  model  for higher education institutions. Sustainability , 10 (8),
2599.
ENQA  (ed.).  (2009). tandards  and
Guidelines  for  Quality  Assurance  in the  European  Higher  Education  Area (3rd Ed) . Helsinki: European Association  for  Quality  Assurance  in Higher Education.
Fadhli,  M.  (2020).  Sistem  Penjaminan Mutu  Internal  Dan  Ekstenal  Pada
Lembaga
Pendidikan Tinggi. Al- Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 4 (2), 171-183.
Fitrah, M. (2018). Urgensi sistem penjaminan  mutu  internal  terhadap peningkatan
mutu perguruan
tinggi. Jurnal  Penjaminan  Mutu , 4 (1), 76-86.
Fitriani,  L.  P.  W.,  &  Kemenuh,  I.  A.  A. (2021). Peningkatan Sistem Penjaminan  Mutu  Perguruan  Tinggi Melalui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan. PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu , 2 (2).
Hildesheim, C., & Sonntag, K. (2020). The
Quality Culture Inventory: a comprehensive approach towards measuring  quality  culture  in  higher education. Studies in Higher Education , 45 (4), 892-908.
Kodrat, D. (2019). Urgensi perubahan pola pikir  dalam  membangun  pendidikan bermutu. Jurnal  Kajian  Peradaban Islam , 2 (1), 1-6.
Lian,  B.  (2019,  July).  Tanggung  jawab Tridharma  perguruan  tinggi  menjawab kebutuhan  masyarakat.  In Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang . Lubis,  R.,  Dewi,  R.,  Sihotang,  D.  O.,  & Siburian, P. (2020, November).
Urgency of  Internal  Quality Guarantee Sistem  to  Improve  Higher  Education Quality. In The 5th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2020) (pp. 256-260). Atlantis Press. Mas, S. R. (2017). Pengelolaan
Penjaminan Mutu Pendidikan. Yogyakarta: Zahir Publishing .
Matei,  L.,  &  Iwinska,  J.  (2016).  Quality assurance  in  higher  education:  A practical  handbook. Budapest:  Central European University .
Nofrita,  D.,  Rosyidi,  U.,  &  Karnati,  N. (2019).  Urgency  of  Internal  Academic Quality  Audit  Policy  at  Higher Education. International  Journal  for Educational and Vocational Studies , 1 (4), 290-293.
Oakland,  J.  S.  (2014). Total  Quality Management and Operational
Excellence:Text  with  cases (4th  ed.). New York: Routledge.
Oktaviani,  M.  H.,  Santoso,  A.,  Kp,  S.,  & Kep,  M.  (2018).  Literature  Review: Peningkatan Mutu  Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Pengembangan Sumber Daya  Manusia  (Literature  Review:
Improving  The  Quality  Of  Higher Education Institutions Through
Human. Jurnal Keperawatan dan Kesehatan  MEDISINA  AKPER  YPIB
Majalengka# Volume IV Nomor , 1.
Paputungan,  I.,  Ansar,  A.,  &  Mas,  S.  R.
(2021). Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. PEDAGOGIKA , 77-92.
Prasetyo, M. A. M., & Husaini, H. (2021).
Efektivitas  Pengelolaan  Mutu  Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. IMPROVEMENT Jurnal
Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan , 8 (1), 29-39.
Reknati,  P.  (2019).  Implementasi  Sistem
Penjamin Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Meteor STIP Marunda , 12 (1), 73-81.
Rosa,  M.  J.  (2014).  The  Academic Constituency.  In  M.  J.  Rosa  &  A. Amaral  (Eds.), Quality  Assurance  in Higher Education: Contemporary Debates (pp.  181–206).  Basingstoke:
Palgrave Macmillan.
Scharager  Goldenberg,  J.  (2018).  Quality in  Higher  Education:  The  View  of Quality  Assurance  Managers  in  Chile. Quality  in  Higher  Education , 24 (2), 102–116.
Suban,  A.  (2021).  Sistem  Penjaminan Mutu  Dan  Pengawasan  Pendidikan Tinggi. al-fikrah:  Jurnal  Manajemen
Pendidikan , 8 (2), 79-94.
Sulaiman,  A.,  &  Wibowo,  U.  B.  (2016). Implementasi  sistem  penjaminan  mutu internal  Sebagai  upaya  meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 4 (1), 17-32. Tasopoulou,  K.,  &  Tsiotras,  G.  (2017).
Benchmarking  towards  excellence  in higher  education. Benchmarking:  An International Journal .
Toquero,  C.  M.  (2020).  Challenges  and opportunities  for  higher  education amid  the  COVID-19  pandemic:  The Philippine context. Pedagogical Research , 5 (4).
Xiao,  H.,  &  Zhang,  X.  (2017). Assuring  Quality  in  Transnational Higher  Education:  A  Case  Study  of Sino-Foreign  Cooperation  University in  China.  In  D.  E.  Neubauer  &  C. Gomes  (Eds.), Quality  Assurance  in Asia- Pacifi c Universities: Implementing Massifi cation in Higher Education (pp. 55–70). Cham: Palgrave Macmillan..
Yingqiang,  Z.,  &  Yongjian,  S.  (2016). Quality  assurance  in  higher  education:
Reflection,
criticism, and change. Chinese Education & Society , 49 (1-2), 7-19.