## Wajah Hukum

## Kewenangan Jaksa dalam Melakukan
Perampasan Aset Terdakwa Korupsi
Chandra Irawan 1 , M. Sirozi 2 , Romli, SA 3 , Ulya Kencana 4
1 Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
2 UIN Raden Fatah, Palembang
3, 4 FSH UIN Raden Fatah, Palembang Coresspondence: chandrairawan1991@gmail.com; m.sirozi_uin@radenfatah.ac.id; ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id
Abstrak. Penelitian  tentang  kewenangan  Jaksa  dalam  melakukan  perampasan  aset  terdakwa  korupsi,  karena pengembalian  harta  negara  ke  Tipikor  sulit  dilakukan.  Padahal  korupsi sangat  membuat negar rugi.  Meskipun telah dilakukan upaya prosedur hukum beracara pidana untuk menyelamatkan aset negara, tetapi belum berhasil. Karena  itu,  pengembalian  harta  pelaku  Tipikor  dapat  menyelamatkan  aset  negara.  Kewenangan  lembaga Kejaksaan  sangat  berperan  dalam  upaya  itu.  Permasalahan  penelitian  tentang  kewenangan  Jaksa  dalam melakukan  perampasan  aset  terdakwa  korupsi,  kewenangan  Kejari  mengatasi  persoalan  mengembalikan  aset negara.  Metode  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  undang-undang.  Hasil,  bahwa  setelah  ada  hasil  Tipikor dilakukan pengembalian aset negara, yaitu adanya putusan pengadilan. Dasar hukum pengembalian tertera pada Pasal 18 Undang  Undang No.20  Thn 2001 Tipikor, dengan cara  memanggil terpidana, keluarga dan penasihat hukum oleh Jaksa mengenai tahap, pelaksanaan pengembaliannya.
Kata Kunci: Kewenangan, Jaksa, Perampasan Aset, Terdakwa, Tipikor
Abstract.  Research  on  the  authority  of  prosecutors  in  confiscating  assets  of  corruption  defendants,  because returning  state  assets  to  Corruption  Eradication  is  difficult.  In  fact,  corruption  causes  a  lot  of  losses  to  the country.  Even  though  criminal  procedures  have  been  made  to  save  state  assets,  but  it  hasn't  worked  yet. Therefore,  returning  the  assets  of  Corruption  perpetrators  can  save  state  assets.  The  authority  of  the Prosecutor's  Office  plays  a  very  important  role  in  this  effort.  Research  problems  regarding  the  authority  of prosecutors in confiscating assets of corruption defendants, the authority of the Prosecutor's Office to address the issue of returning state assets. Legal research method with a statutory approach. The result is that after the Corruption Eradication results there is a return of state assets, namely, there is a court decision. The legal basis for  return  is  stated  in  Article  18  UU.31/1999  jo  UU.  20/2001  Corruption  Crimes,  by  summoning  the  convict, family and legal advisors by the Prosecutor regarding the stages, implementation of the return.

## Keywords: Authority, Prosecutor, Confiscation of Assets, Defendant, Corruption

## PENDAHULUAN
Kejari  sebagai  lembaga  pelaksana  kekuasaan  Negara  bidang  penuntutan,  ada  aturannya  di Undang  Undang  No.  16/2004  ttg.  Kejaksaan  (selanjutnya  ditulis  UU-Kejaksaan).  Penuntutan  itu dilakukan  oleh  JPU  sesuai  kewenanganya. 1 Selain  itu  dalam  Peradilan  Pidana,  bahwa  Kejaksaan mewakili  Negara  dalam  berperkara  perdata  dan  TUN.  UU-Kejaksaan  pada  Pasal  30  ayat  2 menyatakan,  bidang  perdata  dan  TUN,  berkuasa-khusus  kejaksaan  bisa  berpekara  diluar  pengadilan atas nama Negara/ pemerintah. 1
Terkait  korupsi  di  Indonesia  diatur  dalam  undang-undang  tipikor  No.  20/  2001.  Optimalisasi dalam  menangani  tipikor,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  telah  membentuk  KPK  melalui undang-undang No. 30/ 2002. Pasal 2 dinyatakan  bahwa telah terbentuk KPK.
Tipikor  ringan-berat,  terorganisasi  dan  tidak  dapat  terjadi  pada  aspek  politik  dan  birokrasi. Tindakan  korupsi  sering  muncul  di  perbuatan  kriminal  seperti  narkotika,  pencucian  uang,  dan prostitusi.  Ada  perbedaan  antara  perbuatan  korupsi  itu  sendiri  dengan  kejahatan.  Definisinya tergantung  hukum  suatu  negara  atau  wilayah  hukum,  contohnya  mendanai  parpol  hukumnya  sah  di suatu negara, namun illegal pada negara lainnya.
1 Hamzah, A, “Pengantar Hukum Beracara Pidana di Indonesia ” , Jakarta, Galia, 1990, Hlm. 70.
Memberantas  tipikor  tiga  cara.  Prepentif,  ialah  aturan  memberantas  tipikor  agar  tidak  terjadi. Restorative  diantaranya  pengembalian  aset  pelaku  tipikor  dengan  hukuman  pidana  serta  gugat keperdataan.
Tindak  pidana  korupsi  (selanjutnya  ditulis  Tipikor)  merupakan  tindak  pidana  khusus,  meski memiliki  kekhususan  tertentu  dengan  hukum  pidana  khusus  lainnya.    Terkait  dengan  materi aturannya,  tipikor  dimaksudkan  langsung  dan  tidak  langsung  untuk  menekan  kemungkinan  adanya kebocoran  dan  penyimpangan  keuangan  dan  erekonomi  negara.  Dengan  antisipasi  dini  ini  bagi ekonomi  dan  pembangunan  dapat  berjalan  lancar,  dan  berdampak  meningkatnya  pembangunan  dan masyarakat sejahtera. 2
Korupsi  terjadi  banyak  di  Indonesia  serta  negara  mengalami  kerugian  sektor  uang  dan perekonomiannya.  Demikian  sebagai  pelanggaran  hak  sosial-ekonomi,  terhambatnya  tumbuh  dan kembangnya  sektor  pembangunan  dalam  rangka  terwujudnya  keadilan-kemakmuran  rakyat.  Korupsi bukan  bentuk  kejahatan  yang  biasa,  namun  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa.  Karena  itu  cara penanganan tipikor harus dengan cara luar biasa.
Unsur korupsi tertera pada Pasal  2-3 UU-Tipikor, yaitu terdapat unsur uang negara merugi. Itu berkonsekuensi  memberantasan korups bukan penjeraan koruptor dengan menjatuhkan pidana berat, tetapi  mengharuskan  uang  Negara  pulih  kembali.  UU-Tipikor  menjelaskan,  kegagalan  dalam mengembalikan aset korupsinya bermakna mengurangi hukumannya.
Mengembalikan  harta  korupsi  sebagai  upaya  menjalankan  amanat  undang-undang,  sulit diwujudkan,  karena  pelakunya  punya  jaringan  hebat  sehingga  sulit  dilacak  seperti  halnya  perbuatan pencucian  uang  hasil  tipikor.  Dalam  hal  ini  Kejaksaan  berperan  untuk  mengembalikan  uang  Negara sekalipun  harus  menggugat  sampai  keluar  negeri. 4 Dengan  mengembalikan  aset  negara  yang  dicuri dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan negara yang sedang berkembang, selain merestorasi aset negara juga  penegakan supremasi hukum. 3
Sesungguhnya  tipikor  lebih  diperhatikan  dibanding  pidana  lain  di  negara  dunia.  Tipikor memiliki dampak negatif di berbagai segi kehidupan. Hal ini sebagai masalah serius, sebab berbahaya bagi  stabilitas  keamanan,  politik,  demokrasi,  serta  moral.  Tipikor  mengarah  kepada    budaya  yang buruk  di  masyarakat,  dan  menjadi  ancaman  bagi  terwujudnya  masyarakat  adil  makmur.  Korupsi sebagai perbuatan buruk dan sulit diberantas.
Dalam  menanggulangi  tipikor  sulit,  maka  banyak  putusan  bebas  dan  tidak  sebanding  dengan apa  yang  dibuat.  Apabila  hal  berlarut  terus,  maka  keadilan  dan  rasa  percaya  terhadap  hukum  akan hilang  di  hati  masyarakat.  Banyak  masyarakat  yang  main  hakim  sendiri,  karena  mengatasnamakan keadilan tidak tercapai oleh perangkat hukum. 4
Penjelasan  Umum  UU-Tipikor,  bahwa  di  Indonesia  korupsi  terjadi  secara  sistemik  dan  luas. Karenanya  korupsi  harus  diberantas  secara  luar  biasa,  penanganan  pemberantasan  tipikor  secara khusus. 5 Untuk pemberantasan tipikor secara luar biasa dan khusus maka dibentuk Pengadilan tipikor. Upaya  ini  juga  perlu  didukung  dengan  SDM  dan  daya  lembaga  untuk  meningkatkan  penegakan hukum anti tipikor. 6
Peningkatan kasus korupsi telah mencapai angka yang sangat besar. Fasenya sudah knonis dan telah  merambah  ke  setiap  lini,  dan  sulitnya  mendeteksinya  baik  secara  teknologi.  Melalui  peraturan perundang-undangan,  pemerintah  menyatakan  korupsi  harus  diberantas  agar  tegak  pengelolaan pemerintah baik, dan bersih sebagai berikut.
1) Ketetapan MPR. No:XI/MPR/1998 tentang Terselenggaranya Negara Bersih serta Bebas KKN.
2) UU. No.28/ 1999 Terselenggaranya Negara Bersih dari KKN.
3) UU. No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
2 Mulyadi,  Lilik,  “Tindak-Pidana  Korupsi  (Suatu  Tinjauan  Proses  dalam  Penyidikan,  Penuntutan, Peradilan dan Upaya Hukum Berdasarkan UU. No.31 Tahun 1999”, Bandung, Aditya Bakti, 2001, Hal.1.
3 Ermansyah Jaja, “Analisis Normatif UU. RI No. 31 Tahun 1999 junc. UU. RI No. 20 Tahun 2001 versi UU.  RI  No.  30  Tahun  2002  junc.  UU.  RI  No.  46  Tahun  2009:  Pemberantasan  Korupsi  dengan  Komisi Pemberantasan Korupsi”, Edisi Ke-2, Balik Papan: 2008, Hal. 32.
4 E. Hartanty, “Tindak-Pidana Korupsi”, Jakarta, Grafika, 2005, Hlm. 2.
5 A.  Hamzah,  “Kelemahan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi”, Jakarta:  Makalah  Seminar,  28 September 2004, Hal. 6.
6 Wiyono,  “Pembahasan  UU.  Pemberantasan  Tipikor”,  Cet.Ke-1,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2005,  Hal. 280.
Dalam  kepastian  hukum  tidak  adanya  dualisme.  Sementara  sidang  memperkarakan  kasus korupsi pada dua pengadilan, Pengadilan Umum, dan Tipikor. Perlunya hanya ada satu sidang di salah satu  pengadilan.  Apabila  di    Pengadilan  Tipikor  harus  ada  undang-undang  khusus  mengaturnya. Selama ini Pengadilan Tipikor ada kendala. Akan tetap Pengadilan Tipikor harus tetap dipertahankan karena banyaknya perkara, karena korupsi sudah merambah diberbagai sektor kehidupan bernegara.
Kejaksaan  terus  bekerja  memberantas  korupsi.  Meskipun  tipikor  dilakukan  para  professional dan  intelektual  dengan  cara  tersembunyi  dan  menggunakan  peralatan  canggih.  Kondisi  ini  menjadi tantangan  sekaligus  hambatan  bagi  Kejaksaan  RI  untuk  menumpas  habis  Tipikor  ke  akarnya. Meskipun sarana-prasarana masih minim serta   faktor birokratis menjadi kendalanya.
Hal  tersebut  menjadi  faktor  utama  dalam  menangani  perkara  tipikor  yang  ada  dalam  rentang waktu  yang  lama.  Kadang  berhenti  kasusnya  karena  alat  bukti  yang  tidak  cukup,  para  saksi  sudah diatur,  dan  fakta  hukum  yang  direkayasa.  Meskipun  Jaksa  Agung  RI  telah  mengamanatkan, 7 agar Kejaksaan berhasil dalam capaiannya untuk memberantas korupsi yang terus meningkat pertahunnya. Namun    kinerja  itu  kalah  cepat  dengan  kasusnya  yang  terjadi.  Hal  itu  berdampak  pada  kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah untuk memberantas korupsi.
Kedepannya,  upaya  lebih  komprehensif  dan  tegas  agar  anggota  masyarakat  jera  berbuat. Tipikor  selama  ini  secara  konvensional  mengejar  pelaku  korupsi,  menyita  dan  merampas  hasil kejahatan korupsi melalui jalur pidana dan perdata.
Penyitaan  dan  perampasan  hasil  korupsi  sebagai  point  penting  dalam  rangka  upaya pemberantasan tipikor selama ini. Sering terlupa oleh penegak hukum, bahwa  pemberantasan korupsi terkait memidanakan koruptor. Ini cara untuk memaksimalkan mengembalikan kerugian uang negara yang dikorupsi melalui metode asset recovery.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penelitian  ini  berjudul “ Kewenangan  Jaksa  dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi”. Masalah yang dikaji tentang bagaimana wewenang Jaksa  melakukan  perampasan  aset  terdakwa  korupsi,  dan  bagaimana  mekanisme  perampasan  aset terdakwa korupsi.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  jenisnya  normatif,  untuk  mengetahui  hukum  yang  berlaku,  dalam  rangka menjawab  permasalahan  hukum  yang  ada.  Peneliti  mengidentifikasi  masalah,  membahas, menganalisis  sehingga  memecahkan  permasalahan  yang  ada. 8 Penelitian  ini  mendeskripsikan kewenangan  Jaksa  dalam  melakukan  perampasan  aset  terdakwa  korupsi  dalam  rangka mengembangkan aturan hukum ke depan. Data sekunder, yaitu  rundang-undang Tipikor. 9

## Pendekatan
Pendekatan ini, yaitu:
1. Perundang-undangan,  di  mana  kajian  kewenangan  Jaksa  dalam  melakukan  perampasan  aset terdakwa korupsi berdasarkan peraturan yang ada.
2. Konsep,  di  mana  pendapat  dan  doktrin  pakar  hukum  digunakan  sebagai  landasan  untuk mengkaji  permasalahan  yang  ada.  Pendapat  dan  doktrin  sebagai  dasar  bagi    si  peneliti membangun argument terhadap analisis masalah penelitian. 10

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi penelitian, berupa data sekunder yang sejalan searah  dengan  pembahasan  ini.  Istilah  data  disebut data  sekunder  atau  kepustakaan,  ialah  data  atau informasi berasal dari buku, majalah, makalah atau sumber lainya yang berkait dengan permasalahan yang ada di perpustakaan. 11
7 Kejaksaan Agung RI, “Memperingati Hari Anti-Korupsi Dunia”, (2014).
8 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian  Hukum”, Ed.  Revisi, Jakarta:  Kencana, 2016, hal. 60.
9 Peter Mahmud Marzuki, 2016:15.
10 Peter Mahmud Marzuki, 2016 : 95.
11 Susiadi, “Metode Penelitian”, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015, Hal. 10.
Untuk memecahkan permasalahan, maka diperlukan bahan hukumnya. 12
1. Primer berupa :
a. UU.No. 20/ 2001 Membberantas Tipikor.
b. UU. No. 16/ 2004 tentang Kejaksaan.
2. Sekunder, adalah publikasi berupa buku dan putusan pengadilan.
3. Tersier, berupa kamus, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

## Analisis Bahan Hukum.
Cara diolah :
1. Editing.  Mengecek  dan  mengoreksi  bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul.  Kemungkinan  tidak lengkap dan diragukan. Bertujuan untuk mengoreksi data yang tercatat dan kekurangan dilengkapi.
2. Sistematik, menempatkan data secara sistematik sesuai urutan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi
Kajian  teoritis  terhadap  pengembalian  aset  atau  kerugian  keuangan  berdasar  prinsip  keadilan sosial.  Wewenang  ini  diberikan  ke  lembaga  negara  atau  hukum  dalam  melindungi  bagi  masyarakat dalam  untuk  tercapai  kesejahteraan.  Prinsip  dasarnya,  ialah  berikan  kepada  negara  sebagai  haknya, diberikan hanya ke rakyat haknya.
Segi  berkeadilan  bagi  masyarakat,  maka  itu  sebagai  dasar    pertanggung-jawaban      sebagai negara  yang  menerima  asetnya  pada  kasus  tipikor.  Dalam  konteks  kedaulatannya  sebagai  aparatur negara,  menjadi  tanggung  jawab  yang  berkarakter  pertanggung-jawaban  secara  internal,  yaitu  antara negara  dan  masyarakat.  Pertanggung-  jawaban  secara  eksternal,  yaitu  hubungan  negara  dengan lainnya di dunia.
Proses pengembalian tipikor dengan cara mengembalikan  aset yang merugikan negara. Hal ini sebagai upaya pencegahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski proses pengembalian kerugian  negara  akibat  tipikor  sulit.  Pelaku  tipikor  biasanya  punya  akses  sangat  luar-biasa menyembunyikan hasil kejahatannya melampaui lintas batas negara.
Peraturan bagi berantas tipikor :
1. UU.No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
2. UU. No. 28/1999 Menyelenggarakan Negara Bersih dan Bebas KKN.
3. UU. No. 30/ 2002 Komisi Memberantas Tipikor.
4. PP. 71/ 2002 Tata Laksana Mencegah, dan Memberantas Tipikor. 13
Tipikor dalam Kitab UU.Hukum Pidana dibagi pada tindakan pidana atau delik.
1. Tindakan pidana suap ( tertera  pada Pasal 209, 210, 418, 420 KUH. Pidana).
2. Tindakan pidana menggelapkan (tertera pada Pasal 415-416, 417 KUH. Pidana).
3. Tindak pidana kekuasaan (Pasal 423, 425 KUH. Pidana).
4. Tindak pidana memborong dan rekanan (tertera pada Pasal 387, 388, Pasal 435 KUH-Pidana). Dalam  aturan  pada  Departemen  Angkatan-Darat  No:  Prt/Peperpu/013/1958  mengusut, menuntut,  dan  memeriksa  Korupsi  dan  Kepemilikan  Harta,  dimana  perumusannya  di  Pasal  2 dinyatakan :
1. Orang  karena  melakukan  kejahatan  mengayakan  diri,  oran  lain,  badan  langsung  atau  tidak langsung negara  atau daerah atau badan merugi secara keuangan.
2. Orang karena berbuat jahat mengayakan dirinya, orang lain, badan menyalah-gunakan jabatannya.
3. Bentuk kejahatan (Pasal 41- 50, 209, 210, 418, 419, 420 KUH-Pidana). 14
Unsur Tipikor ada dalam pengertian tipikor itu sendiri dan rumusan deliknya terdalam undang- undang.  Pemahaman  ‘rugian  negara’  serta  ‘rugian  uang  negara’  pada  pembuktiannya  tahap  sidik pembuktiannya pada pengadilan Tipikor, ini  diinterprestasikan sama artinya. Secara hakikat, duanya beda. Kerugian negara  ada  di rumusan UU.1/2004 tercantum di Pasal 1 angka 22, dinyatakan:
12 Peter Mahmud Marzuki, 2016:182
13 L. Marpaung, “Tipikor: Pemberantasan dan Pencegahannya”, Jakarta: Jambatan, 2007, Hal. 28.
14 Munthe,  Abdul  Karim,  “Korupsi  Dalam  Perspeltif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam”,  http://abdul karim munthe-blogspot.com, di akses Senin, 3 Desember 2021, 13.56 wib.
‘Rugian  bagi  negara,  ialah  kurangnya  keuangan,  surat  yang  berharga,  dan  nyata  serta  pasti jumlah barang, akibat sengaja dan kelalaian berbuat perlawanan kepada hukum’.
Unsur  terpenting  darinya  berkurang  atas  uangnya,  surat  yang  berharga,  nyata  pasti  jumlah barangnya merupakan akibat secara kesengajaan dan kelalaian berbuat perlawanan atas hukum. 15 Salah guna wewenang menurut hukum administrasi, diartikan dalam tiga wujud::
1. Salahguna  wewenangnya  dalam  perbuatan  menentang  untuk  keperluan  umum  dan  keuntung sendiri, perkelompok dan golongannya.
2. Salah  guna  wewenangnya  berarti  pembenaran  pejabat  berbuat  bagi  keperluan  umum,  tapi tujuannya menyimpang dari wewenang itu yang berdasarkan aturan perundang-undangan.
3. Salah-gunaan wewenang, artinya salahgunakan prosedur harusnya dipakai mencapai tujuan. Akan tetapi gunakan prosedur lain agak tercapai.
Rugian negara dalam perspektif normative dan praktis dalam ranah Tipikor adalah:
1. Perkataan ‘mendapat’ pada kalimat ‘rugikan uang/ekonomi kenegaraan’ dijelaskan di pasal 2b UU. No.  31/1999,  bahwa  Tipikor  deliknya  formil.  Dengan  tercukupinya  unsur  berbuat  kepidanaan sesuai rumusan tidak karena timbul akibatnya.
2. Berkurangnya ‘keuangan-negara’ walau kecil, dianggap Tipikor bila berbuat perlawanan terhadap hukum.
3. Dengan mengembalikan kerugian uang/ekonomi negara, pidananya tidak terhapus bagi pelakunya itu. Hal itu hanya satu dari faktor pertimbangan dari hakimnya.
4. Rugian  uang  negaranya  sebagai  delik-materil  merupakan  timbul  dari  akibatnya  dari  buat perlawanan  terhadap  hukum  atau  delik-formil.  Hal  itu  terjadi  tidak  dari  akibatnya  dari  kelalaian, atau  keberadaan  wewenang  jabatannya  salahguna  ketika  mengambil  bijakan,  melainkan  karena perbuatan yang berakibat sengaja perlawanan terhadap hukum/penyalahgunaan wewenang.
5. Rugian  uang  kenegaraan  disamakan  pada  delik  pidananya,  yaitu  berbuat  perlawanan  kepada hukum dengan mengayakan diri sendiri/ orang/ badan hukum. Padanannya pada delik pidananya, yaitu  memberikan  untung  untuk  diri  pribadi/  orang  lain/  badan  hukum  karena  penyalahgunaan wewenang serta kesempatan.
6. Sanksinya bukan administrative tetapi hukuman di penjara, di kurung, dan diberikan denda (KUH- Pidana di Pasal ke 10) dan atau hukumannya ditambahkan, yaitu mengganti uangnya/ memulihkan uang  pemerintah,  yaitu  hasil  tindakan  tipikor  dikembalikan,  atau  dihukum  dengan  pengganti dipenjara. 16
Terlihat  perbedaan  kerugian  negara  pada  administrasi  dan  tipikor.  Kadang  keduanya diinterprestasi  memiliki  kesamaan  arti,  padahal  hakekatnya  berbeda.  Karena  ada  persoalan  terkait legislasi subtansi penyusunan UU.31/1999 yang merumuskan definisi kerugian pada sektor keuangan. Itu  delik  materil  sekaligus  delik  formil  karena  merupakan  perbuatan  merugikan.  Wewenang  untuk menghitung kerugian uang negara tidak diatur, sehingga berakibat ke proses penuntutannya yang oleh hakim diinterpretasikan
Disebutkan  menghitung  jumlah  kerugian  uang  negara, 17 ditentukan  banyaknya  uang penggantinya pada tuntut ganti kerugian. Ini menjadi dasar bagi JPU untuk menuntut berat-ringannya hukuman  pada  bahan  gugatan/  tuntutan  diberlakukan  pada  kasus  keperdataan.  Pemeriksaan investigatifnya oleh pejabat yang berkewenangan.
Pemeriksaan  menghitung  kerugiannya  dilakukan  independen,  objektif  dan  profesional.  Bila tidak, pemerintah dalam hal ini diinterfensi atau diatur kekuasaan lain lebih tinggi atau dibeli, karena menyebabkan keojektifan dan hasil pemeriksaannya kurang benar. 18 Prosedur penghitungan nilai kerugiannya pada Tipikor 2 cara, yaitu :
15 Titik  Triwulan,  “Kontruksi  Hukum  Ketatanegaraan  di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD-1945”, Jakarta, Prenada, 2011, Hal. 199.
16 J. As-Shiddiqie, “Pokok Hukum Ketatanegaraan di Indonesia ” , Jakarta: Bhuna Imu, 2007, Hal. 327.
17 Hernod  Makawimbang  Ferry  ,  “Pemahaman  dan  Upaya  Menghindari  Perbuatan  yang  Merugikan Keuangan-Negara: Dalam Tipikor dan Pencucian Uang”, Yogya: Thafa, 2016, Hal. 49.
18 Sutiyoso, Bambang, “Reformasi dalam Keadilan dan Menegakan Hukum Indonesia”, Yogyakarta: UII- Press, 2019, Hlm. 19.
1. Diperiksa  secara  investigasi  terhadap  inisiasi  lembaga  terhadap  hasil  periksa  biasa  yang berkembang.  Kegiatan  rutin  sifatnya  mandat  dilakukan  setiap  tahun,  siklus  pertanggung-jawaban rutin.
2. Periksa  investigasi menghitung  rugian  uang  pemerintah berdasarkan  mintaan petugas   penegakan hukum, yaitu polisi, jaksa, atau KPK, sebagai alat bukti sidikan di pengadilan.
Unsur  terpenting  dalam  menghitung  kerugian  uang  negara  berupa  wewenang  memperoleh akses untuk mendapatkan data dokumen yang diperlukan,  diatur dalam Pasal 10 UU.15/2004, bahwa:
‘Pemeriksa  dapat  meminta  dokumen  wajib  disampaikan  pejabat/pihak  lainnya,  akses  semua  data diberbagai  media,  lokasi,  dan  segala  jenis  barang/dokumen  yang  dikuasai  yang  menjadi  obyek pemeriksaan, ..dst’. 19
Unsur  penting  lain  memperkuat  kewenangan  pemeriksa,  wajib  diberikan  data,  dokumentasi atau info sehubungan uangan negara di setiap orang atau pengelola uangan negaraan untuk memeriksa dilakukan BPK tertera di pasal 24 UU.15/2004.
Mathew  H.  Fleming  menjelaskan  mengembalikan  aset  sebagai  proses  di  mana  hasil kejahatannya  di  cabut,  di  rampas  dan  dihilang  haknya  yang  menjadi  bukti  dalam  melakukan  tindak pidana lainnya. Unsur terpenting mengembalikan aset hasil Tipikor ialah :
1. Mengembalikan aset sebagai menegakan hukuman.
2. Menegakkan hukuman melalui jalur pidana atau perdata.
3. Dari  keduanya  itu  hasil  tipikor  dapat  di  lacak,  dibeku,  di  rampas  dan  di  sita,  lalu  serahkan  dan kembalikan ke Negara.
4. Lacakan, bekuan, rampasan, sitaan, serahan, dan kembalian atas asetnya  tipikor baik tempatnya di dalam dan luar negeri.
5. Tegakkan hukum  di institusi penegak hukum.
6. Sistem bertujuan:
a. Mengembalikan kerugian negara.
b. Mencegah  penggunaan  asset,  sebagai  alat  untuk  melakukan  tindakan  pidana  lain:  TPPU, terorisme, dan tindakan pidana lintas-negara lain.
c. Berikan efek jera atas pihak lainnya iktikad tipikor. 20
Pasal 18 UU Tipikor memberikan solusi atas :
1. Mengembalikan asetnya di skala nasional lalui gugat perdata; atau
2. Kembalikan  aset  hasil  Tipikor  bersifat  transnasional,  perlu  hukum  nasional-internasional.  Seperti MLA  atau  Konvensi  Internasional,  UNCAC  ratifikasinya  melalui  UU.No.7/2006  dilaksanakan wajib meski berkendala pada klausula dommestic law -nya.
Meski  ada  hukum  nasional  dan  internasional,  namun  karena  mekanisme  proses pengembaliannya panjang, biaya besar dan  SDM yang  kurang menyebabkan  biaya  yang dikeluarkan Negara dengan hasil pengembalian asetnya tidak berimbang secara signifikan. 21 Persoalan pemberantasan korupsi tidak sebatas pencegahannya, melainkan juga mengembalikan  aset  hasil  Tipikornya  sangat  penting.  Konsep  ‘onrecht  in  actu’  bentuk  penindakan tegas  bagi  pelaku  Tipikor,  dan  upaya  terus  untuk  cegah  simpanan  aset  hasilnya  ke  luar.  Dengan demikian, di manapun aset berada, akan dirampas dan dikembalikan ke negara.
Prosedur pengembaliannya lalui jalur pidana berupa sitaan dan rampasan asetnya. Penanganan aset koruptor dilakukan melalui :
1. Penelusuran. Caranya dengan ikuti, ungkap, dan pastikan aset Tipikor berada lalui info atau bukti ada. Dapat bekerjasama dengan 26 institusi terkait,  seperti  PPATK. Karena koruptor mengelabui penegak hukum bisa menyimpan hasil korupsi di rekening bank atas nama anak, isteri, suami atau kerabatnya.
2. Pemblokiran. Bertujuan membekukan sementara aset koruptor supaya tidak bisa dialihkan.
19 Sutiyoso,  Bambang,  “Metode  untuk  Menemukan  Hukum ” ,  Yogyakarta:  Universitas  Islam  Indonesia Pres, 2012, Hal. 34.
20 Titik Triwulan Tutik, 2010: 62
21 Muntoha, “Indonesia Sebagai Negara Hukum Setelah Amandemen UUD-1945”, Yogyakarta: Kaukaba, 2013, Hal. 4-5.
3. Penyitaan.  Tindakan  pengambil-alihan/penyimpanan  dibawah  aparat  penegak  hukum  aset  milik koruptor, digunakan untuk proses peradilan dan kepentingan lainnya berdasarkan undang-undang.
4. Perampasan. Pemaksaan ambilalihan milik harta korupsian sesuai yang diputus di pengadilan.
5. Pemiskinan, dan pemberian efek domino. Dilakukan untuk menakuti yang lainnya. 22
Fungsi kejaksaan sesuai UU.16/2004, tercakup aspek preventif dan represif dalam pidana dan beracara perdata dan TUN.
1. Preventif,  upaya  meningkatkan  sadaran  akan  hukum  di  masyarakat,  mengamankan  bijakaan hukum  dan  edaran  barang  cetak,  mengawasi  aliran  kepercayaan,  mencegah  penodaan  agama, penelitian dan mengembangkan hukum.
2. Represif,  menuntut  perkara  pidana,  melaksanakan  ketetapan  dan  putusan  hakim    pengadilan, mengawasi pelaksanaan putusan tanpa syarat, lengkapi berkas perkaranya dari penyidik Polri atau PPNS.
Nampak  akan  fungsinya  kejaksaan  dalam  proses  tegakan  hukum  acuanya  pada  nilai  hukum dikonkritkan dalam hukum positif. Orientasi dalam mencapai tujuan hukum  keadilan di masyarakat, kepastian  hukum  dan  kemanfaatannya.  Tugas  jaksa  untuk  menyidik,  menuntun,  melaksanakan putusan hakim. Sebagai jaksa penyidik pada perkara tipikor :
1. Penyidik Perkara Tipikor
Karakter tipikor sebagian besar deliknya  ialah berhubungan dengan uang. Dalam upayanya itu  berhubungan  dengan  menyelamatkan/mengembalikan  kerugian  uang-negara,  dan  menelusuri hasil  kejahatan lainnya. Penelusuran aset secara matang direncanakan, sesuaian dengan  Pasal 28 pada UU. No. 20/ 2001.
“Dalam  penyidikan  maka  wajib  bagi  tersangka  menerangkan  seluruh  harta  bendanya, istrinya/suaminya,  anaknya,  setiap  orang/korporasi  yang  diketahui  dan/  atau  diduga berhubungan dengan tipikor yang dilakukan tersangka”. 23
Saat penyelidikan dilakukan, kemungkinkan telusuran aset belum teridentifikasi. Pada tahap penyidikan,  maka  telusuran  aset  dapat  terencana  baik.  Perencanaannya  dimungkinkan  dapatkan informasi  asetnya.  Desain  yang  dinamis  perlu  untuk  kepentingan  ini.  Dalam  menelusuri  asetnya, penyidik  berkoordinasi  secara  internal-eksternal.  Internal  dengan  bagian  asset  raccing  dan  asset recovery (ATR), di mana setiap bagian penyidiknya unitnya berbeda.
Secara  eksternal  berkoordinasi  PPATK,  yaitu  lembaga  uangan  bank  atau  non-bank,  BPN, menteri luar negeri, dan lainnya.
a. Permintaan Laporan Hasil Analisis ke PPATK.
Guna menelusuri kekayaan pihak terkait dengan TPK  dalam penyidikan, maka penyidik minta laporan hasil analisisnya (LHA) ke pusat laporan dan analisis transaksi uang (PPATK).
b. Prosedur sesuai aturan ke LHA. ke PPATK. Dengan lengkapi data dibutuhkan.
c. R equirement disertakan dalam permintaan isinya:
1) Penyidik.
2) Tersangka.
3) Tindakan pidana disangka.
4) Tempat harta berada.
5) Surat perintah sidikan.
d. LHA darn PPATK digunakan hanya menangani kasus.
e. Data uang.
Penyidikan  Tipikor,  perlu  adanya  tindakan  yaitu  minta  keterangan  uang  atau  kekayaan  ke LKB-non Bank dan lainnya itu dengan cara.
a. Kepentingan penyelidikan
b. Penyidik membuat surat yang ditandatangani oleh atasan izin ke OJK.
c. Permohonan disertai surat perintah, jelaskan posisi kasusnya, pasal, tindakan pidana, identitas, duga tempat aset disimpan, keterkaitannya pidana.
22 Huda,  Nikmatul,  “Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Judicial  Review ” ,  Yogya:  Univeristas  Islam Indonesia Press, 2015, Hlm. 1.
23 Suparto, (Oktober 2016). Pemisahan Konstitusi dan Kekuasaan Hakim Independen: Perspektif Hukum Islam, Jurnal Selat , I, Hal. 117.
d. Bila  berkooperatif,  maka  tersangka  memberi  surat  kuasa  ke  penyidik  dapatkan  laporan keuangannya di bank guna penyidikan. Izin OJK tidak perlu.
e. Laporan uang dari lembaga bank dan non-bank digunakan menangani kasus saja.
f. Telusuran  aset  ke Badan Pertanahan Nasional, kadang  aset  hasil  tipikor berupa  hartanya tidak bergerak (tanah, bangunan). Penyidik menelusurinya ke BPN di mana dugaan aset berada. Penyidik  menelusurinya  dengan  mengirim  surat  ke  BPN  untuk  dapatkan  kejelasan    aset dugaan  asalnya  dari  Tipikor.  Penyidik  dapat  memanggil  pihak  yang  diduga  mengetahui  tempat atau  kuasa  aset  meminta  keterangannya  sebagai  saksi.  Misal  Kepala  Desa  untuk  tahu  letak  aset berada,  pihak  yang  bertransaksi,  keterangan  Notaris  atau  PPAT  yang  tahu  terjadinya  transaksi tersebut.
Pengejaran aset pelaku Tipikor di luar negeri, digunakan dua jalur.
a. Formal lalui MLA, berkerjasama dengan 10 negara ASEAN.
b. Informal, membentuk organisasi internasional: Asset Recovery Inter Agency Network (ARIN), sebagai  jaringan  formal  untuk  ahli  melacak,  membekukan,  dan  menyita  aset.  Fungsinya  pada menangani hasil kejahatan di Asia Pasifik. 24
2. Penuntutan Perkara Tipikor
Tahapan  tuntutan  perkara  tipikor,  ialah  pembuktian  unsurnya  di  pasal  dakwaan,  an pembuktiannya. 25 UU. 31/1999 gunakan 2 sistem pembuktian:
a. Sistem buktian terbalik, batasan dan imbangan.
b. Sistem buktian negative berdasarkan uu.
Pembuktian  terbalik  dan  berimbang  bahwa  terdakwa  berhak  memberikan  bukti  ia  tidak melakukan  tipikor.  Ia  wajib  menjelaskan  kepemilikan  seluruh  harta  bendanya,  istrinya/suaminya, anaknya  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  badan  ia  tahu  atau  dugaan  berhubungan  Tipikor  ia lakukan.
Bagi  terdakwa  tidak  bisa  memberikan  bukti  ia  memperoleh  hartanya  yang  tidak wajar/terdakwa  tidak  memakai  haknya  untuk  memberikan  bukti  sebaliknya.  Digunakan menguatkan  alat  buktinya,  bahwa  ia  melakukan  Tipikor.  Namun  JPU  berkewajiban  memberikan bukti rugian dari pebuatan tipikornya.
Pada  tahap  pra  adjudikasi,  jika  barang  sitaan  harta  terdakwa  tidak  dapat  dibuktikan  bukan dari  Tipikor,  maka  JPU  menuntut  merampasnya  untuk  negara.  Pada  tahapan  tuntutan,  maka  JPU tuntutanya sebesar uang penggantinya dibuktikan di sidang. Jumlah sama banyak  harta perolehan korupsi  itu.  Uang  ganti  yang  dituntut  jumlahnya  berdasar  pada  fakta  fi  sidang  periksaan,  berasal dari info saksi ahli dan saksi yang terdakwa.
Barang bukti yang disita sesuai dengan tuntutan yang dirampas negara, maka hal ini mudah untuk  laksanakan  putusannya  terkait  uang  penggantinya  melaui  jalur  sitaan.  Barangnya  terbukti ada di kuasaan penegak hukum. Prakteknya, barang bukti   uang tu disetor ke kas negara via bank. Bila berbentuk benda bergerak maka  dilelang, dan hasilnya setor ke kas negara.
3. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan
Keputusan  pengadilan  adalah  tahap  akhir  dari  tuntutan  pidana.  Tahap  ini  berkepastian hukum tetap. Di mana keberhasilan dari prosesnya bermula  disidik sampai di putus. Hal ini tidak ada  artiya  bila  putusan  tidak  terlaksana.  Sehingga  menyebabkan  rasa  adil  dan  pastian  hukumya tidak tegak. 26
Cara  melaksanakan  putusannya  di  pengadilan  diatur  di  Bab  19  KUH-Acara  Pidana. Eksekusi  oleh  Jaksa  diatur  di  Pasal  270  KUH-Acara  Pidana  dan  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  b  UU Kejaksaan.  Hukuman  bayaran  uang  ganti  tidak  di  atur  di  KUH-Acara  Pidang.  Hukuman  ini termasuk satu kekhususan PTPK.
Hakim jatuhkan hukuman tambahan, yaitu bayaran uang ganti. Terpidana diberi waktu satu bulan untuk lunasi setelah putusannya berkuatan tetap. Jika waktunya habis, Jaksa eksekutor dapat sitakan dan lelang hartanya (tertera di pasal 18 ayat (2) UU. PTPK).
24 Titik Triwulan Tutik, 2010:199
25 Laila,  Kholis  Efi,  “Pembayaran  Uang  Pengganti  dalam  Perkara  Korupsi”,  Jakarta,  Publishing  Solusi, 2020, Hlm. 41.
26 Ismail Suni, “Pergeseran Eksekutif”, Jakarta: Aksara Baru, 1986, Hal. 44.
Jaksa tidak bisa perpanjang batas waktunya untuk bayar uang ganti. Hukuman  denda di atur di  Pasal  273  (2)  KUHAPidana.  Wiryono  mengatakan, 27 Jaksa  tidak  dapat  memperpanjang tenggang waktu pembayarannya, namun di pasal 18 ayat (2) UU. PTPK, mengatur Jaksa tentukan tahapan bayaran uang ganti tersebut, namun  tidak dapat lebihi waktunya yang ditetapkan.
Pada  pasal  18  ayat  (2)  UU.  PTPK  menyatakan  ‘….  hartanya  di  sita  dan  di  lelang…’. Maksudnya harta benda punya terdakwa bukan hasil tipikor atau punyanya  bukan dipakai lakukan tindakan pidana. Bila dapat dibuktikan di persidangan, bahwa  harta miliknya hasil  korupsi, maka di rampas sesuai pidana perampasan dalam 18 ayat (1) huruf b UU. PTPK.
Jaksa  tidak  dapat  menyita  serta  melelang  harta  itu  dengan  pasal  18  ayat  (2)  UU.  PTPK, dikarenakan  pidananya  beda.  Menyita  serta  melelang  dapat  dilaksanakan  bila  belum  atau  tidak dibayar uang penggantinya sebesar putusan dan batas waktu ditetapkan.
Menyita  harta  terdakwa  tidak  memerlukan  izin  ke  PN.  Menyita  bukan  menyidik,  namun melaksanakan  putusan.  Menyita  harta  ikuti  tata  cara  sitaannya,  di  atur  pada  terapan  eksekusi ayaran uang gantinya. Fatwa MA. RI. No: 37/T4/88/66/Pid, 12 Januari 1988.
a. Barang sitaan milik terpidana di jual lelang untuk penuhi kewajiban bayaran uang gantinya.
b. Sitaan kecuali barang pakaian buat nafkah diri serta keluarganya.
c. Penyitaan  menghindari  kesalahan  dalam  menyita  barang  bukan  milik  terpidana.  Supaya  tidak terjadi perlawanan pihak ketiga.
UU-PTP pada Pasal 18 ayat (3) K , menentukan terpidana tidak punya harta   cukup untuk bayar uang penggantinya pada waktu telah tentukan. Dalam ayat (2), dinyatakan, bahwa terpidana dihukum penjara lamanya tidak lebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Pidananya tercantum di putusannya.
Pidana penjara itu ada syaratnya.
a. Berlaku pidana subsider, jika ia tidak punya harta cukup bayar uang gantinya. Terpidana dalam waktu  satu  bulan  dari  putusan  berkekuatan  tetap,  jika  tidak  punya  uang  untuk  bayar  uang gantinya, dan hasil lelang benda tidak cukup bayar uang gantinya.
b. Lama hukuman penjara penggantinya tidak lebihi ancaman hukuman paling tinggi. Melanggar UU-PTPK.
c. Lama hukuman penjara gantinya ditetapkan di putusan pengadilan. Ketentuannya itu wajib atas hakim pada putusannya cantumkan hukuman ganti, untuk hindari bila uang ganti tidak di bayar seluruhnya atau sebagian saja.
4. Penyelesaian Uang Pengganti
Istilah  penyelesaiaan  uang  pengganti  ini  dilakukan  menyita  harta  terpidana.  Dasar hukumnya Pasal 18 ayat (2) UU. No. 20/2001, dinyatakan bahwa :
‘Terpidana  tidak  uang  mengganti  paling  lama  satu  bulan  setelah  putusannya    berkekuatan tetap, maka hartanya disita dan dilelang oleh Jaksa menutupi uang penggantinya’.
Memberi waktu bagi terpidana 1 bulan bayar uang penggantinya diputus dengan suka rela, dan  waktunya  tidak  di  perpanjang.  Beda  waktu  bayar  denda  bisa    dipanjangkan  ke  depan  (Pasal 273 KUH-Pidana). 28
Pendapat  tentang  di  luar  negeri  yang  mengatakan, 29 rugian  uang  negara  karena    korupsi istilah asset  forfeiture (aset  yang  hilang)  dilakukan  di  Inggris,  Amerika  Serikat,  Austria,  Jerman, dan  Irlandia.  Ini  efektif  dengan  lalui  lacakan  aset  hasil  kejahatannya.  Negara  berjustifikasi melakukan pengembalian aset hasil tipikor dengan menyita asetnya. 30 a. Pencegahan / prophylactic.  Mencegah  pelaku  tipikor  mengendalikan  perolehan  aset  tidak  sah atas tindakan pidana lainnya.
b. Kepatutan/  propriety.  Pelaku  tindakan  pidana  tidak  berhak  secara  pantas  memiliki    aset  tidak sah.
c. Skala prioritas. Tindakan pidana memberikan prioritas ke  negara-negara yang menjadi  korban tuntut asset itu dari pada kepemilikan atas pelaku tindakan pidananya itu.
27 Efi Laila Kholis, 2010:22
28 Baqir Manan, “Lembaga Presidenan”, Yogya: Media Gema, 1919, Hal. 122.
29 Hernold Ferry Makawimbang, 2015: 49
30 Kholis, 2010:58
d. Kepemilikan/proprietary. Aset tidak sah, negara berkepentingan sebagai pemiliknya itu. Dalam  hal  uang  penggantinya  sebagai  upaya  pengambil  alih  dan  menguasai  balik  harta terpidana  korupsi  yang  tidak  sah  itu  bukan  miliknya.  Hak  negara  atas  pemilikan  hartanya  atas terpidana itu.

## Kewenangan Kejari Dalam  Proses Mengembalikan Kerugian Negara
UU.  16/  2004  Kejaksaan  tertera  di  Pasal  2  bahwa,  kejaksaan  adalah  Lembaga  pelaksana kuasaan  negara  pada  tuntutan  dan  kewenangannya  lain  berdasar  uu.  Dengan  demikian  bertugas  dan berwenang : 31 1. Bidang kepidanaan :
a. Menuntut.
b. Pelaksana ketetapan hakim, dan putusannya berkekuatan hukum yang tetap.
c. Pengawas atas pelaksana putusan pidana yang bersyarat, awasan, dan lepas syarat.
d. Penyidik atas tindakan pidana yang tertentu berdasar uu.
e. Lengkapi  berkas  perkaranya,  untuk  diperiksa  sebelum  dilimpah  berkasnya  di  peradilan  dan berkoordinasi bersama petugas sidik.
2. Keperdataan  serta  TUN.  Kejaksaan  berkuasa  khususnya  tindakan  dalam  dan  luar  pengadilannya atas nama penguasa.
3. Tertib dan tentraman secara umum. Kejaksaan penyelenggara :
a. Meningkatkan sadar akan hukumnya bagi rakyat.
b. Mengamankan bijakan dalam menegakkan hukumya.
c. Mengamankan beredarnya benda yang dicetak.
d. Mengawasi aliran percayaan berbahaya bagi bangsa.
e. Mencegah salahguna dan nodaan agama.
f. Meneliti dan mengembangkan hukumnya, dan statistik kriminalitas.
g. Hakim dimintakan penempatan orang di RS/perawatan jiwa/ layak lainnya.
h. Bekerja bersama badan penegakkan hukum dan badan lainnya.
i. Berikan timbangan di bidangan hukum ke instansi lain.
Persoalan yang terjadi, di mana keputusan dapat terlaksana bila ada keputusan  dan berkekuatan hukum yang tetap. Di mana dalam Pasal 270 KUH-Acara Pidana bahwa pelaksana putusannya Jaksa, bukan  Penuntutan  Umum.  Dalam  praktiknya,  Jaksa  mengeksekusi  perkara,  ialah  JPU  penangan perkara  itu.  Alasanya  ini  dikarenakan    penanganan  perkara  telah  tuntas  diputus  hakim  dan berkekuatan yang hukum tetap, bila dieksekusi tuntas, termasuk pembayaran uang pengganti. 32
KUH-Acara  Pidana,  bahwa  proses  menyidik  dan  menuntut  tugas  kejaksaan.  Kejaksaan  juga sebagai  eksekutor  terhadap  penanganan  perkara  tipikor.  Untuk  itu  kejaksaan  harus  berkoordinasi dengan  bagian  lainnya  dalam  sistem  pengadilan  kriminal,    yaitu  KPK,  Polisi,  BPKP  dan  BPK. Penuntutan  rugian  uangan  negara  karena  tipikor,  maka  jaksa  meminta  bantuan  ke  mengaudit. Hasilnya diserahkan ke Jaksaan.
Jaksa  mengeksekusi  kasus  korupsi  diproses  mengembalikan  rugian  negara  berkoordinasi  ke BPKP yang berwenang mengaudit investigatif keuangan dan pembangunan. Sesuai UU. No. 30/ 2002 Komisi Tipikor Pasal 6.
‘Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas berkoordinasi dan supervise dengan instansi berwenang memberantas  tipikor.  Lembaga  berwenang,  ialah  Polisi,  Jaksa,  termasuk  BPK,  BPKP,  KPKPN, Lembaga Pemerintah Non-Departemen’.
Upaya  Kejaksaan  Negeri  di  Medan  (contoh)  dalalm  atasi  kendala    prosesnya  mengembalikan rugian hasil Tipikor :
1. Pendekatan dengan terpidana  dan keluarganya agar menjalani isi putusannya kekuatan hukumnya tetap.
2. Menyita  sejak  disidik,  tidak ambil alih kuasa asetnya,  hartanya  dicegah tidak dialihkan/ditransfer/dihilangkan.
31 Hakim, A. Aziz, “Negara Hukum, dan Demokrasi di Indonesia”, Yogya: Pelajar Pustaka, 2021, Hal.8.
32 M.  Efendi,  “Kejaksaan  RI  dalam  Perspektif  Posisi  dan  Fungsi  dalam  Hukum”,  Jakarta:  Galia,  2007, Hal. 127.
3. Agar  mengembalikan  kerugian  negara  tetap  berjalan,  maka  kejaksaan  memberi  jalan  keluar  bagi terdakwa  untuk  cicil  atau  bayar  semua  kerugian  yang  diakibatkan  olehnya  sampai  tuntas,  akan tetapi berikan hartanya untuk jaminan. Sehingga dengan demikian terpidananya dapat lunasi uang- pengganti semuanya.
4. Jaksa menggugat  secara perdata  ke  ahliwaris tergugat terkait gugat  ganti kerugian. Hal ini sesuai tugasnya sebagai jaksa pengacara negara keperdataan.
5. Menambah personil sesuai peraturan perundang-undangan kejaksaan. Hal ini terus dilakukan agar mudah  dan  lancarnya  penyidikan  dan  penyitaan  aset  hasil  dari  Tipikor  yang  sesuai  dengan kapasitasnya.

## Kendala  Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tipikor
Fungsi  dan  tugas  Kejari  dalam  upaya  mengembalikan  kerugian  negara  dalam  tipikor  harus berlandaskan pada aturan hukumnya. Dengan demikian diharapkan penegakan hukum tipikor berjalan efektif dan berhasil guna. Meskipun dalam praktiknya dana yang dikeluarkan sangat besar untuk ini. 33 Disini  peran  Jaksa  dalam  perkara  tipikor  sebagai  penyidik,  penuntut,  dan  eksekutor  putusan pengadilan  berupaya  sangat  keras  agar  dana  itu  disita  dan  dirampas  kembali  karena  akibat  yang ditimbulkannya. Tidak bisa dielakkan jaksa dalam prosesnya terkendala.
Kepala Sub Bagian Upaya Hukum dan Eksekusi di Kejaksaan, diungkap kendalanya :
1. Perlawanan dari terpidana dan keluarganya. Korupsi sebagai satu kejahatan yang luar biasa (extra- ordinary-crime). Hambatan berasal dari intervensi pihak yang terlibat dan keluarga terpidana  yang berpengaruh di masyarakat.
2. Harta terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Pada aset yang mudah dipindah-tangankan, seperti penyitaan mobil tersangkat, ketika akan disita mobil tersebut telah dijual.
3. Turunnya  penilaian  atas  harga  hartanya  yang  disita  Jaksa,  dan  tidak  langsung      dilelang,  bila terpidana  sanggup  membayar  uang  penggantinya.  Bila  tidak  mampu  membayar  uang penggantinya,  diberikan  kesempatan  baginya  bayar  uang-pengganti  sebelum  dilelang  sitaannya. Rentang  waktu  itu  mengurangi  nilai  harta  benda  yang  ditetapkan  Jaksa  saat  menyita.    Ini mengurangi nilai ketika mengembalikannya, utamanya pada harta benda yang bergerak.
4. Terpidana  tidak  bisa  bayar  rugiannya  sesuai  putusan  hakim.  Aset  itu  telah  habis/tidak  ada  lagi, maka kejaksaan tidak bisa menyitanya.
5. Banyak  terpidana  memilih  hukum  pidana  kurungan  karena  tidak  dapat  bayar  rugiannya.  Ini diakibatkan  hukumnya  lemah.  Terpidana  lebih  memilih  hukuman  subsidair  daripada mengembalikan aset  korupsi.  Karena menurutnya hukuman dikurung ringan daripada kembalikan uang  atau harta korupsi.
6. Terpidana meninggal dunia, dan kurangnya personil di kejaksaan yang sangat minim.

## SIMPULAN
1. Kewenangan Jaksa dalam melakukan perampasan aset terdakwa korupsi
a. KUHAP mengatur, bahwa tugas kejaksaan memproses penyidikan dan penuntutan, dan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara Tipikor.
b. UU.16/2004 tentang Kejaksaan RI, mengatur penuntutan dilakukan oleh JPU.
2. Kewenangan Kejari mengatasi kendala proses pengembalian kerugian-negara, yaitu:
a. Jaksa mendekati terpidana dan keluarga.
b. Melakukan penyitaan sejak penyidikan.
c. Terdakwa  tidak  dapat  mencicil  atau  membayar  seluruh  dengan  memberikan  harta  sebagai jaminan.
d. Terdakwa  tidak  dapat  mencicil  atau  membayar  seluruhnya,  dapat  memberikan  harta kekayaannya untuk jaminan uang penggantinya.
e. JPU mengugat secara perdata kepada ahli waris terkait gugatan ganti kerugian.
f. Penambahan anggota tertera pada UU.16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Kendala proses pengembalian kerugian uang-negara karena Tipikor, yaitu :
a. Ada perlawanan dari terpidana dan pihak keluarganya.
33 Muh. Insa, (Agustus 2013), “Jaksa dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewenangannya pada Kasus Perdata dan TUN”, Jurnal Kanun: Ilmu Hukum, No.60, XV, Hal. 221.
b. Tidak diketahuinya keberadaan harta atau barang terdakwa.
c. Harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan terjadi penurunan nilai harga.
d. Terpidana tidak sanggup membayarnya sesuai dalam putusan hakim.
e. Hukuman  ringan  dalam  Undang-Undang  Tipikor,  terpidana  korupsi  lebih    memilih  hukuman subsidair ketimbang mengembalikan aset korupsi.
f. Pengembalian dalam penyitaan menjadi terhalang karena terdakwa meninggal dunia.
g. Personil di Kejaksaan untuk menangani kasus Tipikor kurang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, Hakim Abdul, “Kajian Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia”, Yogya: Pustaka, 2011. Djaja, Ermansjah, “Kajian Yuridis UU. RI No.31 Tahun 1999 junc. UU. RI No.20 Tahun 2001 versi UU. RI No.30 Tahun 2002 junc. UU. RI No.46 Tahun 2009, Pemberantasan Korupsi Bersama KPK”, Ed.ke-2, Balik Papan: 2008.
Effendy, Marwan, “Posisi dan Fungsi Kejaksaan Hukum”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007. Hamzah, A, “Pengaturan Hukum Beracara Pidana di Indonesia”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990. Hartanty, Evi, “Kajian Tindak-Pidana Korupsi”, Jakarta, Grafika, 2005.
Huda, Nikmatul, “Konsep Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2015.
Kholis,  Laila  Efi,  “Pembayaran  Uang  Ganti  pada  Perkara  Korupsi”,  Jakarta,  Publishing  Publishing, 2020.
Makawimbang,  Hernold  Ferry,  “Pemahaman    dan  Upaya  Menghindari  Perbuatan  Merugikan  Uang- Negara pada Kasus Tipikor dan Pencucian Uang”, Yogya: Media Thafa, 2016.
Manan, Bagir, “Lembaga Kepresidenan ” , Yogyakarta: Gema Media, 1999 Marpaung, L, “Tindak-Pidana Korupsi dalam Pemberantasan dan Pencegahannya”, Jakarta, Jambatan, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian dalam Hukum”, Ed.Revisi, Jakarta:  Kencana, 2016. -------, “Penelitian Hukum”, Jakarta, Kencana Prenada, 2018. Mulyadi, L, “Tindak Pidana Korupsi: Suatu Tinjauan Khusus Penyidikan, Penuntutan, Peradilan dan Upaya Hukum dalam UU.Nomor 31/1999”, Bandung, Aditya Bakti, 2010. Muntoha, “Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD-1945 ” , Yogyakarta: Kaukaba, 2013. As-Shiddiqie,  Jimly,  “Pokok  Pemikiran  Hukum  Ketatanegaraan  di  Indonesia ” ,  Jakarta:  Bhuna  Imu,
2017.
Sunny, Ismail, “Pergeseran dalam Kekuasaan Eksekutif ” , Jakarta, Aksara, 1916. Susiady, “Metode dalam Penelitian ” , Bandar Lampung, LP2M. IAIN Raden Intan, 2016. Sutiyoso,  B,  “Reformasi  dalam  Keadilan  dan  Penegakan  Hukum  Indonesia ” ,  Yogya:  Universitas Islam Indonesia Press, 2009.
-------, “Metode Penemuan Hukum ” , Yogyakarta: UII Pres, 2012.
Triwulan,  Tutik  Titik  , “ Kontruksi  dalam  Hukum  Ketatanegaraan  di  Indonesia  Pasca  Amandemen UUD-1945”, Jakarta, Media Prenada, 2010.
Wiyono, “Bahasan UU. Pemberantasan Tipikor ” , Cet. ke-1, Jakarta, Grafika, 2005. Jurnal Insa, Muhammad, (Agustus 2013), “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Keperdataaan dan Tata Usaha-Negara ”, Jurnal Kanun : Ilmu Hukum, No.60, Th. 15.
Supartho,  (Oktober  2016),  “Pemisahan  Kekuasaan,  Konstitusi  dan  Kekuasaan  Kehakiman  yang Independen dalam Hukum Islam”, Selat , I.

## Makalah
Kejaksaan Agung. “Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia Tahun 2014”, (2014). Hamzah,  Andi,  “Kelemahan  Penyidikan  dalam  Tipikor ”, Jakarta:  Makalah  Seminar,  28  September 2004.

## Internet
Munthe,  Abdul  Karim,  “Korupsi  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam”,  httpp://abdul-karim- munthe.blog.spot.com, akses, 3 Desember 2021, 13.56.

## Peraturan
KUH-Beracara Pidana. Undang Undang.No.16/2004 tentang Kejaksaan. Undang  Undang.No.20/tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  No.  31/1999  tentang Tipikor.
UU. 28/ 1999 tentang Penyelenggara Pemerintahan Bersih Bebas KKN. UU. No. 30/ 2002 tentang Tipikor. UU. No. 1/2004 Perbendaharaan Negara. PP.No. 71/2002 Mencegah dan Memberantas Tipikor. Peraturan  AD.  No.  Prt./  Peperpu/  013/  1958  Usut,  Tuntutan,  dan  Pemeriksa  Korupsi,    Kepemilikan Harta.
Fatwa MA. RI No. 37/T4/88/66/Pid, 12 Januari 1988.