Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEMEGANG  SAHAM  PUBLIK  PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK ATAS PENGHAPUSAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM MENURUT HUKUM PASAR MODAL
Sendi Arrazak, Richard C. Adam Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail: sendi.arrazak@yahoo.com, richardmakumba@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  sebagai  berikut:  (a)  Untuk  mengetahui  Perlindungan Hukum yang dapat diperoleh dari Pemegang Saham Publik atas delisting saham PT. First  Indo  American  Leasing  Tbk  berdasarkan  Hukum  Pasar  Modal.  (b)  Untuk mengetahui Penegakan Hukum atas Penghapusan Pencatatan Saham PT. First Indo American Leasing Tbk berdasarkan Hukum Pasar Modal. Metode penelitian yang digunakan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan  terkait.  Data  yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, undang- undang, dan  peraturan  pasar  modal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan hukum  bagi  pemegang  saham  publikdalam  konteks delisting saham  meliputi beberapa  aspek.  Pertama,  adanya  persyaratan  dan  prosedur  yang  harus  dipenuhi oleh emiten dalam melakukan delisting saham. Kedua, hak pemegang saham publik untuk  memperoleh  informasi  yang  akurat,  transparan,  dan tepat  waktu  mengenai rencana delisting saham. Ketiga, hak pemegang saham publik untuk memberikan pendapat  atau  unjuk  rasa  terhadap  tindakan delisting saham.  Keempat, perlindungan  terhadap  kepentingan  pemegang  saham  publik  melalui  mekanisme ganti  rugi  dan  tindakan  hukum  jika  terjadi  pelanggaran  hukum  dalam  proses delisting saham.
Kata Kunci: Delisting, Pasar Modal, Pemegang Saham Publik.

## Abstract
This research aims as follows: (a) To determine the Legal Protection that can be obtained  from  Public  Shareholders  for  the  delisting  of  shares  of  PT.  First  Indo American  Leasing  Tb.  based  on  Capital  Market  Law.  (b)  To  know  the  Law Enforcement of PT. First Indo American Leasing Tbk whose shares are affected by delisting based on Capital Market Law. The research method used in this study is
How to cite:
Sendi Arrazak, Richard C. Adam (2022) Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Publik PT. First Indo American Leasing TBK Atas Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Menurut Hukum Pasar Modal, (7) 11 http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
a normative approach using a statutory approach and related court  decisions. The data used are secondary data obtained from literature studies, laws, capital market regulations, and related regulations. The results showed that legal protection for public shareholders in the context of share delisting covers several aspects. First, there  are  requirements  and  procedures  that  must  be  met  by  issuers  in  delisting shares.  Second,  the  right  of  public  shareholders  to  obtain  accurate, transparent, and timely information regarding the share delisting plan. Third, the right of public shareholders to give opinions or protest against the stock delisting plan. Fourth, protection of the interests of public shareholders through compensation mechanisms and legal action in case of legal violations in the process of delisting shares.
Keywords: delisting, capital market, public shareholders.

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  memiliki  tingkat  perekonomian  yang berkembang tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun hal tersebut tidak memperlihatkan pertumbuhan secara signifikan, namun dapat dilihat dengan peningkatan yang semakin membaik di era globalisasi perekonomian dunia (D. Saputra et al., 2019).
Salah  satu  penunjang  tingkat  perekonomian  di  Indonesia,  yaitu  berasal  dari  suatu kinerja Pasar Efek atau Pasar Modal (Musyarrofah, 2016). Dengan adanya Pasar Modal diharapkan perputaran ekonomi di Indonesia dapat meningkat, dan mengingat fungsinya sebagai sarana pemberi dana bagi perusahaan melalui efek yang ditawarkan pada publik, serta  sebagai  tempat  berinvestasi  bagi  masyarakat,  maka  diharapkan  suatu  perusahaan dapat lebih berkembang dan maju dalam menjalankan tujuannya. Sehingga hal tersebut dapat  mendukung  pembangunan,  meningkatkan  kesejahteraan,  dan  hal  ini  merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional dan masyarakat yang adil dan makmur.
Pasar  modal  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang Pasar Modal  (UUPM).  Menurut  Undang-Undang  tersebut  pada  Pasal  1  angka  13 menjelaskan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (Indonesia, 1995).
Pasar Modal sendiri merupakan alternatif bagi para Pemilik Modal (Investor) untuk dapat melakukan investasi atau menanamkan modalnya kepada suatu perusahaan  yang telah menawarkan penjualanan sahamnya secara publik.
Perusahaan  untuk  dapat  menjadi  bagian  dari  Pasar  Modal  atau  untuk  dapat melakukan  pencatatan  ( listing )  efek  berupa  saham  pada  Pasar  Modal  diharuskan melakukan go  public atau Initial  Public  Offering (IPO)  (Juliati,  2015).  Hal  ini  dapat dilakukan dengan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta mempersiapkan Anggaran  Dasar  yang  harus  dilakukan  perubahan  dan  dokumen-dokumen  pendukung untuk dapat diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).  Sehingga  suatu  Perusahaan  dapat  dikatakan  sebagai  Emiten  yang  dapat menjualkan sahamnya secara publik.
Perusahaan  tercatat  hingga  pemegang  saham  publik  (investor)  pasti  akan menghadapi  resiko  terhadap  kegiatan  dalam  Pasar  Modal.  Salah  satu  resiko  dalam kegiatan Pasar Modal dapat terjadi apabila suatu Perusahaan Terbuka mengalami suatu hal  yang  dirasakan  tidak  memenuhi  kriterianya  sebagai  Emiten,  yaitu  memenuhi kewajibannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga dapat mengakibatkan suatu tindakan berupa peraturan yang dapat dilakukan pemberhentian sementara atau bahkan penghapusan  pencatatan  saham  pada  Bursa  Efek  Indonesia  atau delisting . Delisting saham yaitu merupakan penghapusan suatu Emiten di Bursa Saham secara resmi yang dilakukan  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Artinya,  saham  yang  sebelumnya diperdagangkan di BEI akan dihapus dari daftar perusahaan publik, sehingga sahamnya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas di pasar modal (Bhasudeva et al., 2022).
Berdasarkan  akumulasi delisting hingga  2022  dalam  periode  5  tahun  terakhir, delisting terjadi dalam setiap tahunnya kepada Emiten oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam akumulasi delisting berdasarkan website Indonesia Stock Exchange (IDX) terdapat kurang lebih 13 Perusahaan Terbuka yang di delisting dalam 5 tahun terakhir.
Delisting saham  terdapat  dua  bentuk,  yaitu delisting secara  sukarela  dan delisting secara  paksaan. Delisting sukarela  ( voluntary  delisting )  adalah delisting saham  secara sukarela  oleh  emiten  sendiri  karena  alasan-alasan  tertentu. Delisting paksa  ( force delisting ) terjadi ketika emiten melanggar aturan dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (Sudiyana & Sari, 2021).
Emiten  diharuskan  tidak  melanggar  ketentuan  peraturan  tersebut  agar  tidak terjadinya suatu delisting dan apabila terdapat suatu Emiten melanggarnya, maka dapat dikatakan  telah  diberhentikan  untuk  dapat  melakukan  penjualanan  sahamnya  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI).  Namun,  dalam  hal  terjadinya delisting dapat  memicu  suatu permasalahan  terhadap  Pemegang  Saham  Publik  (Investor)  yang  telah  menanamkan modalnya kepada Perusahaan tersebut (Pratistha et al., 2022).
Terlebih lagi dapat dilihat pada delisting Pasar Modal berupa forced delisting yang mana berbeda dengan voluntary delisting . Forced delisting tidak banyak yang mengatur bahwa  perusahaan  dapat  membeli  kembali  saham  investor.  Hal  ini  berimbas  pada perlindungan  terhadap  investor  publik  karena  saham  yang  dimiliki  oleh  investor  tidak dapat dijual kembali karena forced delisting itu sendiri dan investor akan mendapatkan kerugian yang cukup besar (Bhasudeva et al., 2022).
Peristiwa  yang  telah terjadi  di  dunia  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  ini  dapat  dilihat pada kasus PT. First Indo American Leasing Tbk yang dalam hal ini mengalami suatu tindakan delisting oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. First Indo American Leasing Tbk yang merupakan Perseroan Terbatas didirikan pada tanggal 03 Juli 1981 yang berlokasi di  Jalan  Batu  Ceper  No.  36,  Jakarta  Pusat  10120  -  Jakarta,  yang  bergerak  di  bidang pembiayaan, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya. Dalam hal ini PT. First Indo American Leasing Tbk telah  mendapat  surat  Pengumuman  Penghapusan  Pencatatan  Efek  PT.  First  Indo American Leasing Tbk (FINN) dengan Tercatat di Papan: Pengembangan No. Peng-DEL- 00001/BEI.PP2/01-2021  yang  resmi  telah  di  delisting  mulai  tanggal  2  Maret  2021. Perusahaan  tersebut  dinyatakan  tidak  memenuhi  ketentuan  berupa  penyampaian pemberitahuan kepada debitur, terkait pengembalian bukti kepemilikan atas agunan, tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan strategi anti-
fraud kepada  OJK,  tidak  memenuhi  ketentuan gearing  ratio paling  rendah  0  kali  dan paling tinggi 10 kali, serta tidak menetapkan target rasio saldo piutangpembiayaan netto terhadap total pendanaan yang diterima dalam rencana bisnis (Rahmawati & Makaliwe, 2021). Diketahui izin usaha Perusahaan telah dicabut dan berakibatkan adanya delisting tersebut, yang akan muncul permasalahan terhadap Pemegang Saham Publik (Investor) yang telah menanamkan modalnya kepada Perusahaan tersebut.
Dalam  hukum  pasar  modal  dikatakan  bahwa  Pasar  Modal  diharuskan  memiliki landasan hukum yang kokoh untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan di Pasar Modal, sehingga hal ini juga dapat melindungi kepentingan masyarakat publik yang ingin melakukan penanaman modal dari tindakan yang dapat merugikan (Sofyan, 2019).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di Sektor Jasa Keuangan termasuk industri  Pasar  Modal  telah  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  3/POJK.04/2021  Tentang  Penyelenggara  Kegiatan  di  Bidang  Pasar Modal.  POJK  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi  Investor  di  Pasar  Modal, mendisiplinkan  Emiten,  serta  mengakomodasi  hal-hal  baru  dalam  industri  Sekor  Jasa Keuangan secara global. Bentuk perlindungan terhadap investor tercangkup  dalam POJK tersebut, dimana Emiten wajib membelikembali ( buyback ) saham apabila terjadi delisting (Hadri Kusuma, 2020).
Perusahaan yang merupakan anggota dari Bursa Efek Indonesia dengan melakukan penyelenggaraan  di  Pasar  Modal  memiliki  tanggungjawab  sebagai  Perusahaan  yang menawarkan efeknya kepada setiap Pemegang Saham, hal ini sebagaimana diatur pada Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  serta  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  3/POJK.04/2021  Tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang  Pasar Modal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat  suatu  ketidakpastian  yang  menimbulkan  suatu  kerugian,  seperti  dapat  dilihat pada  Perusahaan  dengan  saham  FINN  tersebut  dimana  Pemegang  Saham  Publik (Investor)  tidak  mengetahui  nasib  dana  yang  di  investasikan  tersebut  setelah  izin  usaha dicabut  hingga  terjadinya  upaya delisting saham.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah bagaimana perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik atas delisting saham PT. First Indo  American  Leasing  Tbk?  Apakah  upaya buyback saham  sebagaimana  diatur  pada POJK,  dan  Peraturan-Peraturan  mengenai  Pasar  Modal  sudah  dapat  melindungi  bagi investor?
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penelitian ini mengkaji tentang delisting yang  terjadi  pada  Bursa  Efek  Indonesia  kepada  PT.  First  Indo  American  Leasing  Tbk dengan  saham  bernama  FINN,  sehingga  dalam  hal  ini  akan  dilakukan  pembahasan mengenai bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham publik ( Investor ) atas  terjadinya  tindakan delisting tersebut,  serta  upaya  Penegakan  Hukum  atas Penghapusan  Pencatatan  Saham  PT.  First  Indo  American  Leasing  Tbk.  berdasarkan Hukum Pasar Modal. Maka yang menjadi dasar penelitian penelitian ini adalah mengenai “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Publik  Atas  Penghapusan  Pencatatan ( Delisting )  Saham  PT.  First  Indo  American  Leasing  Tbk.  Berdasarkan  Hukum  Pasar Modal”.
Penelitian  ini  bertujuan  sebagai  berikut:  (a)  Untuk  mengetahui  Perlindungan
Hukum yang dapat diperoleh dari Pemegang Saham Publik atas delisting saham PT. First Indo  American  Leasing Tbk.  berdasarkan  Hukum  Pasar  Modal.  (b)  Untuk  mengetahui Penegakan Hukum atas Penghapusan Pencatatan Saham PT. First Indo American Leasing Tbk. berdasarkan Hukum Pasar Modal.
Penelitian  ini  diharapkan  hasil  yang  telah  dilakukan  penelitian  dapat  menambah pengetahuan bagi peneliti dalam ilmu Hukum Pasar Modal di Indonesia, khususnya pada suatu  Perlindungan  Hukum  terhadap  pemegang  saham  publik  ( Investor )  atas  haknya berupa  saham  dalam  terjadinya  tindakan delisting oleh  Bursa  Efek  Indonesia  kepada Perusahaan Tercatat, serta upaya Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Tercatat yang Sahamnya terdampak delisting berdasarkan Hukum Pasar Modal.

## Metode Penelitian Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif)  (Ishaq,  2017).  Dalam  penelitian  ini,  spesifikasi  yang  digunakan  berupa deskriptif  analitis.  Sumber  data  dari  penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif)  ini merupakan penelitian yang diperoleh dari data Sekunder, sumber data dalam penelitian ini disebut dengan bahan hukum. Jenis bahan hukum yang dipergunakan untuk analisis dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer :
Bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  langsung  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  yang  merupakanbahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat secara yuridis, yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3) Keputusan  Direksi  PT  Bursa  Efek  Indonesia  Nomor:  Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa; dan
4) Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
b. Bahan Hukum Sekunder :
Bahan hukum sekunder yang bersumber dari hasil studi kepustakaan dengan cara mendapatkan  data  melalui  buku, literatur,  hasil  penelitian,  dan  makalah  yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier :
Bahan  hukum  tersier  yang  bersumber  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  misalnya  kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum  normatif  sebagaimana  disebut  diatas,  yaitu  dengan  menggunakan  bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan dengan metode yang dilakukan
dengan Pendekatan Undang-Undang ( statute approach) , yaitu dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu pendekatan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Teknik Analisis
Teknik  Analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis dengan bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep,  teori,  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dengan  tidak menggunakan konsep yang diukur atau dilakukan perhitungan melalui angka, yaitu hanya melalui  teori  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  maupun  Peraturan-Peraturan  yang berkaitan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pemegang  Saham  Publik  Atas  Penghapusan Pencatatan Saham PT. First Indo American Leasing Tbk Berdasarkan Hukum Pasar Modal
Hukum  pasar  modal  merupakan  bidang hukum  yang  mengatur  perdagangan  efek dan kegiatan  di pasar modal.  Tujuan  utamanya adalah  untuk melindungi investor, memastikan integritas pasar, dan memfasilitasi akses perusahaan ke sumber pendanaan.
Pada dasarnya suatu Perusahaan Tercatat atau  biasanya  sering  disebut  dengan Emiten,  merupakan  suatu  badan  hukum  dalam  kegiatan  Pasar  Modal  yang  dituntut untuk dapat menjalankan aktivitas  dengan sesuai  pada  Pengaturan-Pengaturan  Hukum Pasar Modal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di  Pasar Modal, dan Peraturan lainnya  yang berkaitan, untuk menciptakan suatu keadilan, keselarasan serta kesejahteraan bagi dunia pasar modal.
Pada  Kasus  PT.  First  Indo  American  Leasing  Tbk  yang  merupakan  suatu  Emiten telah mengalami Penghapusan Pencatatan ( Delisting ) saham yang dilakukan oleh Bursa Efek  Indonesia  dengan  mengacu  kepada  Peraturan  Nomor  I-I  Tentang  Penghapusan Pencatatan  ( Delisting )  dan  Pencatatan  Kembali  ( Relisting )  Saham  di  Bursa.  Diketahui bahwa, hal tersebut tercatat di Papan: Pengembangan No. Peng-DEL- 00001/BEI.PP2/01-2021  dengan  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  Emiten. Sebelumya  Emiten  telah  diberikan  suatu  peringatan  berupa suspensi atau  penghentian sementara pada perusahaan tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan Keputusan No. Peng- SPT-00012/BEI.PP2/12-19  dengan  alasan  tidak  adanya  keterbukaan  informasi atas perkembangan  dan  rencana  perdamaian  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang (PKPU).  Namun,  PT.  First  Indo  American  Leasing  Tbk  tetap  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya  hingga  menimbulkan  suatu  permasalahan  pencabutan  izin  usaha perusahaan  pembiayaan  pada  tanggal  20  Oktober  2020  dengan  Pengumuman  Otoritas Jasa  Keuangan  No.  Peng-51/NB.1/2020.  Dalam  hal  terjadinya  suatu  pencabutan  izin usaha  perusahaan  pada  perusahaan  terbuka,  maka  suatu  Penghapusan  Pencatatan ( delisting )  saham  akan  diberlakukan delisting, Pada  PT  First  Indo  American  Leasing
Tbk merupakan suatu force delisting yang dilakukan dengan secara dihapus sahamnya oleh  Bursa.  Hal  tersebut  sudah  selayaknya  di  dapatkan  oleh  PT  First  Indo  American Leasing  Tbk  dikarenakan  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sebagai  perusahaan tercatat,  disisi  lain  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk  dilakukan delisting untuk menjaga kondisi Kesehatan dan keamanan bagi dunia bursa serta bagi para pemberi dana (investor),  mengingat  Undang-Undang  Pasar  Modal  sendiri  dibentuk  dikarenakan dibutuhkannya  landasan  hukum  untuk  dapat  memberikan  kepastian  hukum  hingga melindungi  dalam  kepentingan  masyarakat  sebagai  pemberi  modal  dari  hal-hal  yang merugikannya.
Delisting ini diyakini membuat suatu kerugian bagi investor. Investor memiliki hak- hak  atas  dana  yang  telah  ditanamkannya,  suatu  perlindungan  atas  pemegang  saham publik  sangat  lah  diperlukan.  Namun  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk  dalam  hal dicabutnya izin usaha Perusahaan yang sudah pasti juga mengakibatkan delisting saham, terlebih  dahulu  akan  mengutamakan  untuk  melakukan  pembayaran  hutang. Namun pemegang  saham  pasti  menginginkan  dana  yang  sebelumnya  telah  dimiliki,  serta  hak yang seharusnya melekat pada pemegang sahampublik berupa keseimbangan atau berupa keadilan  bagi  pemegang  saham  tidak  lah  memperoleh  suatu  perlindungan.  Sedangkan Perlindungan hukum sendiri sangat berkaitan dengan suatu hak  yang dimiliki pada setiap masyarakat guna memperoleh suatu perlindungan dan hak atas rasa aman. Dalam Pasal 28D angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Walaupun  pemegang  saham  dapat  melakukan  penjualanan  sahamnya  pada  pasar negosiasi namun hal ini sangat susah untuk dapat menjualnya, maka emiten PT First Indo American  Leasing  Tbk  seharusnya  memiliki  suatu  tanggungjawab  kepada  investor dengan imbang seperti kepada pemilik hutang.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal meskipun tidak mengatur  mengenai  perlindungan  pemegang  saham  publik  secara  krusial  namun membahas beberapa kewajiban emiten yang seharusnya akan menimbulkan suatu hak- hak yang akan diperoleh oleh pemegang saham publik sehingga hal  tersebut menjadikan suatu  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  publik.  Perlindungan  hukum  bagi pemegang  saham  publik  pada delisting saham  seharusnya  dapat  dilakukan  emiten perusahaan  untuk  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham publik, seperti Pengungkapan dan Transparansi, Persetujuan Pemegang Saham, Hak-Hak Penggantian, PengawasanRegulator, dan Upaya Hukum.
Berdasarkan  Pasal  111  UU  PM  menyatakan,  bahwa  Setiap  Pihak  yang  menderita kerugian  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas  Undang-Undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak- Pihak yang  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut.  Dapat  disimpulkan  penjelasan sebagaimana pada Pasal 111 UU PM tersebut, bahwa pihak yang telah melanggar atau merugikan  khususnya  oleh  tindakan  Perusahaan  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang Pasar Modal dan Peraturan terkait dalam melaksanakan kegiatan  Pasar  Modal maka dapat menuntut ganti rugi sebagaimana telah diatur dalam
UU  PM  tersebut  yang  disusun  atas  dasar  mewujudkan  terciptanya  kepastian  hukum dalam  kegiatan  Pasar  Modal  yang  teratur,  wajar,  dan  efisien  serta  dapat  melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Dalam Pasal tersebut dapat menjadikan landasan upaya perlindungan atas tindakan pelanggaran di kegiatan Pasar Modal khususnya pada suatu permasalahan yang berakibatkan terjadinya delisting saham..
Adapun Perlindungan Hukum bagi pemegang saham publik juga dapat ditinjau dari Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang  merupakan  suatu  pengaturan  hukum membahas mengenai suatu Perseroan Terbatas. Hal ini meskipun tidak membahas secara signifikan  mengenai  Perusahaan  Terbuka  hingga  Pasar  Modal,  tetapi  memiliki pengaturan  sebagaimana  terdapat  pada  Pasal  154  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (UU  PT)  yang  menjelaskan,  mengenai  Bagi Perusahaan  Terbuka  berlaku  ketentuan  UUPT  jika  tidak  diatur  lain  dalam  peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal. Berikut merupakan hukum  yang mengatur mengenai perlindungan bagi pemegang saham publik berdasarkan UUPT. Menurut Pasal 61  ayat  (1)  UUPT  menyatakan,  bahwa  setiap  pemegang  saham  berhak  mengajukan gugatan  terhadap  Perusahaan  ke  pengadilan  negeri  apabila  terdapat  haknya dirugikan karena  tindakan  Perusahaan  yang  dianggap  tidak  adil  dan  tanpa  alasan  wajar  sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Kemudian pada Pasal  61 ayat (2) UUPT menyatakan, bahwa gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tersebut  diajukan  ke  pengadilan  negeri  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kedudukan Perusahaan.
Pemegang saham publik PT. First Indo American Leasing Tbk. dalam hal melindungi hak  terhadap  kepemilikan  sahamnya  yang  terdampak delisting ,  maka  pemegang  saham publik  berhak  juga  untuk  meminta  kepada  Perseroan  untuk  dapat  dilakukan  pembelian saham yang dimilikinya, hal ini termuat dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT yang menyatakan, bahwa  setiap  pemegang  saham  berhak  meminta  kepada  Perusahaan  untuk  membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perusahaan yang merugikan pemegang saham atau Perusahaan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perusahaan yang mempunyai nilai lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  kekayaan  bersih  Perusahaan;  atau  penggabungan, peleburan,  pengambilalihan,  atau  pemisahan.  Kemudian  berdasarkan  Pasal  62  ayat  (2) UUPT,  menyatakan  dalam  hal  saham  yang  diminta  untuk  dibeli  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perusahaan, maka Perusahaan wajib mengusahakan untuk saham tersebut  dapat dibeli oleh pihak ketiga.
Walaupun pemegang saham publik dapat meminta Perusahaan untuk membeli saham yang telah ditanamkannya sebagaimana terdapat pada Pasal 62 UU PT, namun hal tersebut tidak  dapat  melindunginya  juga  maka  pemegang  saham  publik  PT  First  Indo  American Leasing  Tbk  dapat  mengajukan  gugatan  derivatif.  Gugatan  derivatif  sendiri  merupakan perlindungan pemegang saham dari kesalahan suatu perusahaan, diketahui bahwa derivatif dalam dunia perusahaan merupakan hak yang diberikan oleh pemegang saham publik agar dapat  melakukan  suatu  tindakan  tertentu  apabila  terdapat  suatu  kesewenangan  hingga permasalahan  yang  dapat  merugikan  kepentingan  perusahaan.  Apabila  terdapat  hal  itu dapat mengajukan gugatan derivatif yang sebagaimana termuat juga pada UU PT Pasal 61.
Pada  umumnya  upaya  tanggungjawab  suatu  Perusahaan  Terbuka  merupakan  hal yang  wajib  untuk  dilakukan,  pemegang  saham  publik  dapat  melakukan  suatu  gugatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 61 UU PT, tetapi dalam hal ini terdapat pengaturan mengenai bahwa emiten yang telah di delisting wajib membeli kembali ( buyback ) saham pada investor khususnya pemegang saham publik.
Adapun mekanisme upaya buyback saham diatur berdasarkan Pasal 73 POJK Nomor 3/POJK.04/2021  dengan  pelaksanaan buyback saham  karena  perubahan  status Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang Tertutup, dalam Pasal ini dengan merujuk pada  prosedur  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  64  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021. Selanjutnya  terdapat  juga  Pasal  74  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  yang  mengatur mengenai buyback saham dengan merujuk pada prosedur dalam Pasal 66 POJK Nomor 3/POJK.04/2021, yaitu perubahan status Perusahaan berdasarkan Perintah Otoritas Jasa Keuangan. Dan Pasal 78 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 yang mengatur buyback saham sebagaimana  merujuk  pada  Pasal  69  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021,  yang  merupakan Perubahan status berdasarkan Permohonan oleh Bursa Efek. Dimana dalam  hal ini dapat disimpulkan  bahwa,  berdasarkan  Pasal-Pasal  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  suatu Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Publik  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk dalam  upaya buyback saham  akibat delisting menurut  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal diatur dalam Pasal 73,  Pasal 74,  dan  Pasal  78  yang  merupakan  Pasal-Pasal  yang mengatur bagaimana perlindungan bagi  pemegang  saham  publik  apabila  terdampak suatu delisting ,  maka  pelaksanaan kewajiban  pembelian  kembali  saham  dapat dilakukan  dengan  melakukan  pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik, sehingga jumlah pemegang  saham  menjadi  kurang  dari  50  (lima  puluh)  pihak  atau  jumlah  lain  yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam konteks delisting tersebut, kewajiban buyback saham merujuk pada tanggung jawab perusahaan yang mengalami delisting untuk membeli kembali saham berdasarkan POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  Tentang  PenyelenggaraanKegiatan  di  Pasar Modal terhadap saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik. Adapun beberapa hal yang perlu dipahami mengenai kewajiban buyback saham dalam delisting , seperti Mekanisme Buyback Saham  yang  melibatkan  pembelian  kembali  saham  oleh  perusahaan  dengan harga yang disepakati antara perusahaan dan pemegang saham publik dengan mengacu pada  harga  pasar  yang  adil.  Dalam  situasi delisting ,  perusahaan juga  diharapkan  untuk dapat berkomunikasi dengan pemegang saham publik dan menjelaskan rencana buyback saham secara jelas dan transparan.

## B. Penegakan  Hukum  Atas  Penghapusan  Pencatatan  Saham  PT.  First  Indo American Leasing Tbk. Berdasarkan Hukum Pasar Modal
Dalam dunia hukum, suatu penegakan atas suatu hukum sangatlah diperlukan guna menciptakan  kepastian  hukum  hingga  perlindungan  hukum.  Penegakan  hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menegakkan aturan dan ketentuan  yang berlaku dalam  suatu  masyarakat.  Tujuan  dari  penegakan  hukum  sendiri  untuk  memastikan kepatuhan  hukum,  menegakkan  keadilan  serta  melindungi  hak-hak  pribadi  maupun dalam kepentingan umum.
Penegakan  hukum  atas  PT.  First  Indo  American  Leasing  Tbk  atas  Penghapusan Pencatatan  ( Delisting )  Saham  harus  diterapkan  guna  menciptakan  suatu  keadilan  dan kepastian hukum bagi pemegang saham publik. Adapun bentuk dalam penegakan hukum PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk  dapat  dilakukan  dengan;  Penyelesaian  melalui Bursa  Efek,  Penegakan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Pemberian  Sanksi Administratif,  Sanksi  dan  Tuntutan  Hukuman,  Mengajukan  tuntutan  hukum  terhadap Perusahaan terkait klaim ganti rugi untuk pemulihan hak-haknya yang dirugikan melalui proses litigasi di Pengadilan; serta Penyelesaian Alternatif berupa mediasi atau Arbitrase tanpa harus melalui pengadilan.
Pada  umumnya,  penegakan  hukum  penghapusan  pencatatan  saham  melibatkan kerjasama antara otoritas pengawas pasar modal, perusahaan terkait, pemegang saham, dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses delisting saham berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melindungi kepentingan pemegang saham publik, dan menjaga integritas pasar modal. Namun dalam hal PT. First Indo American Leasing Tbk tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang berdampak pada kerugian para pihak serta pemegang saham publik maka suatu penegakan hukum harus diberlakukan, baik dalam pemberian sanksi.
Pemberian  sanksi  terhadap  PT.  First  Indo  American  Leasing  Tbk  telah  dilakukan akibat tidak mematuhi  peraturan yang menyebabkan penghapusan pencatatan saham dan merugikan  hak  pemegang  saham  publik,  hal  ini  untuk  mendisiplinkan  perusahaan. Adapun  sanksi  yang  telah  diberikan  oleh  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk,  yaitu berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar, dikatakan bahwa OJK dapat mengenai sanksi administratif dengan berupa peringatan tertulis, denda yaitu  kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  uang  tertentu,  pembatasan  kegiatan  usaha, pembekuan  kegiatan  usaha;  pencabutan  izin  usaha,  pembatalan  persetujuan,  dan pembatalan  pendaftaran.  Namun,  dalam  hal  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sanksi administratif  sebagaimana  juga  ditetapkan  pada  Peraturan-Peraturan  lainnya,  seperti pada  Pasal  93  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  Tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di Pasar  Modal  juga  mengatur  mengenai  sanksi  administratif  dalam  kegiatan  di  Pasar Modal.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  Pasal  102  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995 Tentang  Pasar  dan  Pasal  93  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  Tentang  Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal memiliki kesamaan terhadap penjatuhan Sanksi bagi para pihak dalam  Pasar  Modal.  Dalam  hal  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk  tidak  dapat memenuhi suatu kewajibannya sebagai Perusahaan Tercatat, maka telah dikenakan upaya Sanksi Administratif, yaitu berupa peringatan tertulis yang telah diberitahukan, hingga tindakan  berupa  pembatasan  kegiatan  dan  suspensi  saham  akibat  tidak  memenuhi kewajiban  untuk  melakukan  keterbukaan  informasi  atas  perkembangan  dan  rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pembekuan kegiatan usaha yang berdampak pada pencabutan izin usaha PT. First Indo American Leasing Tbk hingga delisting saham  dengan  pertimbangan  Bursa  Efek  Indonesia  dalam  melakukan penghapusan  pencatatan  saham  terhadap  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk  yang secara  signifikan  memiliki  dampak  negatif  terhadap  kelangsungan  usaha  perusahaan tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  baik  secara  finansial  atau  secara  hukum
atau kelangsungan PT First Indo American Leasing Tbk sebagai Emiten, dimana PT First Indo  American  Leasing  Tbk  melakukan  pelanggaran  dalam  hal  terutamanya  pada kewajiban  PT.  First  Indo  American  Leasing  Tbk  atas  keterbukaan  informasi.  Hal  ini mengakibatkan  suatu  permasalahan  setelah  terjadinya  pencabutan  izin  usaha  hingga delisting saham  yang  perlu  dilakukan  penegakan  hukum  guna  menciptakan  kepastian hukum kepada para pihak yang dirugikan khususnya pemegang saham publik.

## Kesimpulan
Dalam  hal  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk  yang  mengalami  suatu Penghapusan  Pencatatan  ( delisting )  saham,  maka  upaya  perlindungan  hukum  terhadap pemegang saham publik dapat dilihat dari beberapa peraturan yang mengaturnya, seperti pada;  Pasal  111  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal  yang menjelaskan,  bahwa  setiap  pihak  yang  menderita  kerugian  akibat  dari  pelanggaran Undang-Undang  atau  peraturan  pelaksanaan  mengenai  Pasar  Modal,  maka  dapat menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran tersebut;  kemudian  Pasal  61  dan  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan perlindungan hukum mengenai pembelian kembali  saham  hingga  suatu  pengajuan  gugatan  atas  kerugian  pemodal;  dan  Pasal  73, Pasal  74,  hingga  Pasal  78  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di  Bidang Pasar  Modal  yang menjelaskan,  bahwa  mekanisme buyback saham terhadap penghapusan pencatatan ( delisting ) saham perusahaan.
Pertimbangan  Bursa  Efek  Indonesia  dalam  melakukan  penghapusan  pencatatan saham  terhadap  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk  didasarkan  terhadap  perusahaan yang  mengalami  permasalahan  berupa  tidak  memenuhi  kewajiban  untuk  melakukan keterbukaan informasi atas perkembangan dan rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), telah dilakukannya pembekuan aktivitas oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  karena  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sebagai  Perusahaan terhadap  informasi  yang  dapat  merugikan  para  pihak,  yang  secara  signifikan memiliki dampak  negatif  terhadap  kelangsungan  usaha  perusahaan  tercatat  di  Bursa Efek Indonesia  baik  secara  finansial  atau  secara  hukum  atau  kelangsungan  PT  First  Indo American  Leasing  Tbk  sebagai  Emiten,  dimana  PT  First  Indo  American  Leasing  Tbk melakukan pelanggaran dalam hal terutamanya pada kewajiban PT. First Indo American Leasing  Tbk  atas  keterbukaan  informasi.  Maka  menjadikan  suatu  permasalahan  yang timbul  sehingga  memerlukan  suatu  Penegakan  Hukum  yang  harus  diterapkan  dan diperhatikan guna menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dan pemegang  saham  publik.  Lembaga  Otoritas  terkait  diharuskan  konsisten  untuk  dapat menerapkan dan memperkuat regulasi terkait mengenai penghapusan pencatatan saham ( delisting ) tersebut untuk mempertahankan hak-hak yang menjadi terhambat dengan tidak semestinya  kepada  masyarakat  terutamanya  investor  PT  First  Indo  American Leasing Tbk.  Penegakan  ini  harus  dilakukan agar  wibawa  hukum  dapat terbangun dengan baik, sehingga menciptakan suatu rasa aman bagi investor dalam melakukan investasi.

## BIBLIOGRAFI
Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong  Pertumbuhan  Pasar  Modal  Syariah  Indonesia. Jurnal  Jurisprudence ,
7 (1), 1–14.
Ayumi, N. (2022). Tanggungjawab Emiten Terhadap Pemegang Saham Minoritas Ketika Terjadi  Delisting  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia=  The  Issuer’s  Responsibility  to Minority  Shareholders  When  Delisting  Occurs  By  the  Indonesia  Stock  Exchange . Universitas Hasanuddin.
Bhasudeva,  I.  D.  G.  A.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2022).  Perlindungan Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  Investor  Pasar  Modal  atas Diberlakukannya  Delisting  Saham  oleh  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Preferensi Hukum , 3 (2), 271–275.
Hadri Kusuma, M. B. A. (2020). Dewan Pengawas Syariah, Corporate Governancne dan Kinerja Bank Syariah .
Haidir,  M.  S.  (2019).  Pengaruh  pemahaman  investasi,  dengan  modal  minimal  dan motivasi  terhadap  minat  mahasiswa  dalam  melakukan  investasi  di  pasar  modal syariah. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis , 5 (2), 198–211.
Harahap, A. P., Hasibuan, R. R., & Candanni, L. R. (2020). Peluang dan Tantangan Initial Public Offering (IPO) Pada Perusahaan Start-Up di Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business , 5 (2), 30–45.
Havistasari,  A.  (2018). Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Akibat  Forced  Delisting Emiten  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia  Berdasarkan  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia . Universitas Brawijaya.
Indonesia,  R.  (1995).  Undang‐undang  RI  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta .
Ishaq, H. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi. Tesisi, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta .
Juliati, Y. S. (2015). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara. HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (1), 95–112.
Musyarrofah, A. (2016). Reaksi Pasar Modal Indonesia Sebelum dan Sesudah Reshuffle Kabinet 12 Agustus 2015 (Event Study pada Saham Anggota LQ 45 Tahun 2015).
Jurnal Akuntansi Unesa , 4 (3), 1–18.
Nasarudin, M. I. (2014). Aspek hukum pasar modal Indonesia . Kencana.
Oktarina, D., & Oktarina, R. (2022). Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Red Planet Menggunakan  Metode  End  User  Computing  Satisfaction  (Eucs) .  STMIK Palcomtech.
Pratistha, I. B. R., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Akibat Hukum terhadap Investor  karena  Adanya  Penghapusan  Pencatatan  (Forced  Delisting)  Perusahaan Terbuka di Pasar Modal. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (1), 141–146.
Rahmawati, W. T., & Makaliwe, W. A. (2021). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kontrol Korupsi,  dan  Yield  Terhadap  Investasi  Asing  di  Pasar  SUN. EKUITAS  (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 5 (2), 180–202.
Saputra,  D.,  Aimon,  H.,  &  Adry,  M.  R.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri di Indonesia. Jurnal Ecogen , 1 (3), 482–493.
Saputra, S. A. S., & Budiharto, P. P. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Investor Atas Diberlakukannya  Forced  Delisting  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (Studi  Kasus  PT Davomas Abadi Tbk). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–18.
Setyowati, W., & Sari, N. R. N. (2019). Pengaruh Likuiditas, Operating Capacity, Ukuran Perusahaan  dan  pertumbuhan  Penjualan  Terhadap  Financial  Distress  (Studi  Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2017). Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 7 (2), 73–84.
Sofyan, T. (2019). Analisis Yuridis Sistem Pengawasan terhadap Kejahatan Pasar Modal.
Recital Review , 1 (1), 13–31.
Sudiyana, S., & Sari, P. P. (2021). Legal Problems for Public Shareholders (Investors) in the Capital Market Post Delisting in the Covid-19 Pandemic Era. Prosiding Seminar Nasional .

## Copyright holder:
Sendi Arrazak, Richard C. Adam (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: