## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3(2), September 2019, pp.159-165
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122, website: ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com DOI 10.33087/ekonomis.v3i2.76 ISSN 2597-8829 (Online)

## Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik

## Endah Trikurniasih, Rahmi Handayani, Agus Santoso, Ahmad Soleh
Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia Correspondence email: mas.soleh@yahoo.com
Abstract.  Decentralization  is  a  tool  to  achieve  one  of  the  objectives  of  the  state,  especially  providing  public  services. Decentralization is often called granting autonomy. The formation of autonomous regions, including through regional expansion. During  the  16  years  of  the  decentralization  era,  the  rate  of  increase  in  DOB  was  very  fast.  In  addition  to  the  growth  of  new autonomous  regions,  transfers  of  central  revenue  to  regions  have  also  increased.  Following  the  national  phenomenon,  the implementation  of  decentralization  in  Jambi  Province  was  also  marked  by  regional  expansion.  Jambi  Province  is  one  of  the provinces  that  has  significantly  expanded  regions.  Regional  expansion  is  deemed  necessary  given  the  development  of  the population and the increasing workload and work volume in each district. On that basis, I would like to carry out research related to  the  impact  of  pemekaran  on  financial  performance  and  public  services.  This  study  aims  to  analyze  the  impact  of  regional expansion in Jambi Province on parent regions and new autonomous regions in terms of regional and public financial aspects in the  post-division  period.  Analysis  of  the  data  in  this  study  used  qualitative  and  quantitative  descriptive  analysis.  The  results showed that regional expansion had a positive impact on financial performance and public services.

## Keywords: Regional Expansion; Financial Performance; Public Service Performance

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  merupakan  sebuah  alat  untuk  mencapai  salah  satu  tujuan  bernegara  terutama memberikan  pelayanan  publik.  Desentralisasi  sering  disebut  pemberian  otonomi.  Pembentukan  daerah otonomi, diantaranya melalui pemekaran daerah. Selama 16 tahun era desentralisasi, laju pertambahan DOB amat  cepat.  Selain  pertumbuhan  DOB,  transfer  penerimaan  pusat  ke  daerah  jug  amengalami  peningkatan. Mengikuti  fenomena  yang  terjadi  secara  nasional,  implementasi  desentralisasi  di  Provinsi  Jambi  juga ditandai  dengan  pemekaran  daerah.  Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  melakukan pemekaran daerah dengan cukup signifikan. Seluruh daerah kabupaten di Provinsi Jambi telah dimekarkan, sehingga kabupaten/kota yang sebelumnya hanya berjumlah 6 kabupaten/kota telah berkembang menjadi 11 kabupaten/kota.  Pemekaran  daerah  dirasa  perlu  mengingat  perkembangan  jumlah  penduduk  dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di masing-masing kabupaten.
Selama  lebih  dari  satu  dasawarsa  pemekaran  daerah  di  Kabupaten  se  Provinsi  Jambi,  tingkat pelayanan publik di Provinsi Jambi masih terbilang buruk. Dari penilaian Ombudsman, 60% pelayanan yang diberikan  SKPD  dan  di  pemerintah  daerah  maupun  instansi  vertikal  masih  mendapatkan  rapor  merah  dan jauh  dari  kenyataan  yang  kita  harapkan  (sr28jambinews,  17  April  2014).  Dari  sisi  pembangunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I tahun 2014 tercatat tertinggi di Sumatera dan kedua tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 8,37  %  pertahun,  meningkat  dibandingkan  triwulan  sebelumnya  (6,93  %)  serta  lebih  tinggi  dibandingkan pertumbuhan  ekonomi  nasional  (5,53  %)  dan  Sumatera  (5,43  %)  (Republika, 29  Mei  2014).  Namun  hasil analisis kinerja keuangan terhadap kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Jambi tidak jauh  berbeda dengan kabupaten/kota  pemekaran  lainnya  di  Indonesia.  Rata-rata  rasio  PAD  terhadap  APBD  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi periode tahun 2007 - 2011 adalah 6,33%. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran daerah di Provinsi Jambi terhadap daerah induk dan daerah otonomi baru ditinjau dari aspek keuangan daerah dan pelayanan publik pada periode sesudah pemekaran.

## METODE
Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari DJPKPD dan BPS. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik Library Reasearh , yaitu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Daerah penelitian adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Daerah peneilitian No Daerah Induk DOB UU Pembentukan 1 Merangin Sarolangun UU No. 54 Th 1999 2 Bungo Tebo UU No. 54 Th 1999 3 Batang Hari Muaro Jambi UU No. 54 Th 1999 4 Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur UU No. 54 Th 1999 5 Kerinci Sungai Penuh UU No. 25 Th 2008
Sumber: data primer

## Analisis Data
Metode analisis data menggunakan analisis deksriptif dan analisis uji beda dua rata-rata independen. Analisis deskriptif dimulai dengan perhitungan rasio untuk memperoleh nilai dari indikator  –indikator pada aspek  keuangan  daerah  dan  aspek  pelayanan  publik.  Kemudian  penulis  mendeskripsikan  rata-rata perkembangan  dan  pertumbuhan  dari  indikator-indikator  tersebut.  Teknik  analisis  uji  beda  dua  rata-rata sampel  independen  untuk  mengetahui  perkembangan  indikator-indikator  pada  aspek  keuangan  daerah  dan pelayanan  publik  yang  dianalisis  pada  daerah  induk  dan  daerah  otonomi  baru  memiliki  perbedaan  yang bermakna.  Sebagai  kerangka  acuan  untuk  mendeskripsikan  masalah  yang  diungkap.  Setiap  aspek  yang dievaluasi  akan  diwakili  oleh  beberapa  indikator.  Adapun  indikator  serta  perhitungannya  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Kinerja keuangan pemerintah daerah
a. Ketergantungan fiskal (KF)
b. Kapasitas penciptaan pendapatan (KPP)
c. Proporsi belanja modal (BM)
d. Kontribusi sektor pemerintah (KSP)
2. Kinerja pelayanan publik
a. Jumlah siswa per sekolah
b. Jumlah siswa per guru
c. Ketersediaan fasilitas kesehatan
d. Ketersediaan tenaga kesehatan
e. Kualitas infrastruktur

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kinerja Kuangan Daerah.
Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu: a. Tingkat Ketergantungan Fiskal
Hasil analisis menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah induk mengalami penurunan lebih dari 10 persen pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2005. Demikian juga yang terjadi pada daerah otonomi baru dimana pada tahun 2014 tingkat ketergantungan fiskal menurun menjadi 11,9 persen dari 24 persen pada tahun 2005. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 Ketergantungan Fiskal Di  Daerah Induk Dan DOB Daerah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rerata Daerah Induk 20,9% 27,2% 23,4% 14,2% 7,4% 0,3% 1,0% 4,8% 8,0% 7,7% 11,5% DOB 24,0% 31,8% 24,9% 21,5% 11,6% 8,5% 7,1% 10,6% 12,5% 11,9% 16,4% Sumber: data olahan

## b. Kapasitas Penciptaan Pendapatan
Tabel 3 . Kapasitas Penciptaan Pendapatan di Daerah Induk dan  DOB Daerah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rerata Daerah Induk 1,7% 1,7% 2,1% 3,0% 2,2% 2,3% 3,1% 2,8% 3,6% 3,5% 2,6% DOB 1,1% 1,2% 1,5% 1,8% 1,5% 1,6% 2,3% 2,6% 2,9% 3,1% 2,0%

## Sumber: data olahan
Pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan  kapasitas  pendapatan  yang  cukup signifikan  terhadap  daerah  induk  dan  derah  otonomi  baru.  Dimana  secara  rata  rata  selama  10  tahun daerah  induk  mampu  meningkat  sebesar  2,6  persen  sementara  daerah  otonomi  baru  hanya  mampu meningkat sebesar 2 perssen.

## c. Proporsi Belanja Modal
Selanjutnya  pada  proporsi  belanja  modal  pada  daerah  induk  dan  daerah  otonom  adalah  sebagai berikut:
Tabel 4 Proporsi Belanja Modal di Daerah Induk dan DOB Daerah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rerata Daerah Induk 22,5% 28,8% 37,4% 33,5% 27,2% 22,6% 23,8% 25,3% 28,9% 27,3% 27,7% DOB 38,4% 38,7% 45,3% 44,6% 33,1% 30,7% 32,0% 33,1% 35,8% 32,9% 36,4%
Sumber: data olahan
Secara  rata-rata  pertumbuhan  proporsi  belanja  modal  pada  daerah  induk  berada  di  atas  DOB, kecuali  pada  tahun  2008-2010.  Meskipun    rata-rata  proporsi  belanja  modal  DOB  berada  di  atas  daerah induk, namun rata-rata pertumbuhan proporsi  belanja modal di daerah induk sebesar 7% lebih tinggi dari DOB yang hanya sebesar 2,1%.
d. Kontribusi Sektor Pemerintah di Daerah Induk dan Daerah otonomi Baru
Hasil  analisis  data  diperoleh  hasil  besarnya  kontribusi  sektor  pada  pemerintah  pada  daerah  induk dan daerah otonom adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Kontribusi Sektor Pemerintah Di Daerah Induk dan DOB Daerah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rerata Daerah Induk 21,9% 31,1% 37,3% 48,9% 44,0% 43,0% 49,5% 51,6% 55,8% 58,2% 44,1% DOB 31,5% 36,9% 45,8% 56,2% 46,4% 52,8% 56,2% 61,6% 67,5% 53,8% 50,9% Sumber: data olahan
(Endah Trikurniasih, et al)
Secara  rata-rata  pertumbuhan  kontribusi  sektor  pemerintah  pada  daerah  induk  lebih  tinggi  dari DOB  kecuali  pada  tahun  2007,  2009,  2010  dan  2012.  Meskipun  kontribusi  sektor  pemerintah  di  DOB lebih  tinggi  dari  daerah  induk,  rata-rata  pertumbuhan  kontribusi  sektor  pemerintah  di  daerah  induk sebesar 13,2% lebih tinggi dari DOB yaitu hanya sebesar 12,7%

## Analisis Kinerja Pelayanan Publik
Untuk  melihat  kinerja  pelayanan  publik  dalam  peelitian  ini  digunakan  tiga  indikator  diantaranya adalah:

## 1. Dalam Bidang Pendidikan
Untuk menganalisis kinerja pelayanan publik pada penelitian ini dilihat dari: a. Rasio Siswa Per sekolah
Berdasarkan  data  yang  ada  diperoleh  gambaran  besarnya  rasio  siswa  persekolah  pada  daerah induk dan DOB. Secara umum dari tingkat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah rasio siswa persekolah mengalami peningkatan  sedangkan pada daerah otonomi baru mengalami penurunan dibandingkan  rata  rata  rasio  sswa  perekolah  sebelum  pemasaran.  untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini.

## Tabel 6
Rasio Siswa per Sekolah di Daerah Induk dan DOB No Jenjang Pendidikan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rerata I PAUD Daerah Induk 126 39 40 41 36 57 39 39 41 45 50 DOB 33 33 30 33 34 36 37 38 45 43 36 Rata-Rata I 79 36 35 37 35 47 38 38 43 44 43 II Pendidikan Dasar Daerah Induk 164 171 163 167 168 164 167 165 159 158 165 DOB 168 170 159 153 170 163 162 171 166 160 164 Rata-Rata II 166 171 161 160 169 163 165 168 163 159 164 III Pendidikan Menengah Daerah Induk 324 354 349 300 325 392 353 345 335 354 343 DOB 303 308 290 259 299 328 344 333 317 333 311 Rata-Rata III 313 331 320 280 312 360 349 339 326 343 327
Sumber: data olahan
b. Rasio Siswa Per Guru
Demikian juga  yang terjadi pada rasio guru persiswa dimana dengan adanya pemekaran secara rata  rata  jumlah  rasio  siswa  perguru  pada  daerah  induk  juga  mengalami  peningkatan  dibandngkan sebelum  dilakukan  pemekaran  sementara  pada  daerah  otonomi  baru  justru  mengalami  penurunan dibandingkan sebelum dilakukan pemekaran. Seperti yang terpapar pada tabel dibawah ini:

## Tabel 7
Rasio Siswa per Guru di Daerah Induk dan DOB No Jenjang Pendidikan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Re rata I PAUD Daerah Induk 15 11 11 10 10 16 9 9 12 11 11 DOB 16 12 13 10 10 13 10 10 12 10 12 Rata-Rata I 15 12 12 10 10 14 10 10 12 10 12 II Pendidikan Dasar Daerah Induk 17 20 15 14 13 13 14 14 14 14 15 DOB 18 20 16 14 14 13 14 14 14 13 15 Rata-Rata II 18 20 16 14 13 13 14 14 14 14 15 III Pendidikan Menengah Daerah Induk 16 21 16 13 14 17 16 14 16 16 16 DOB 17 18 14 13 13 14 14 12 14 13 14 Rata-Rata III 16 19 15 13 13 15 15 13 15 14 15

## 2. Pelayanan Publik Bidang Kesehatan
Untuk menganalisis kinerja pelayanan publik pada penelitian ini dilihat dari:
a. Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk
Dlihat dari fasilitas kesehatannya per 10.000 penduduk secara rata-rata rasio fasilitas kesehatan mengalami  peningkatan  dibandingkan  sebelum  adanya  pemekaran  sementara  pada  daerah  otonomi baru justru mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 8

## Rasio Faskes Per 10.000 Penduduk Di Daerah Induk Dan DOB
Daerah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rerata Daerah Induk 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,98 DOB 2,9 2,9 2,8 3,0 2,6 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4 2,62 Sumber: data olahan
b. Rasio Tenaga Kesehtan per 10.000 Penduduk
Demikian  juga  yang  terjadi  untuk  rasio  tenaga  kesehatan  per  10.000  penduduk  dimana  dengan adanya  pemekaran  mengalami  peningkatan  pada  daerah  induk  sementara  pada  daerah  otonomi  baru mengalami penurunan di bandingkan sebelum adanya pemekaran.
Tabel 9 Rasio Tenaga  Kesehatan Per 10.000 Penduduk Daerah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rerata Daerah Induk 10,4 12,9 13,2 12,8 20,7 19,7 21,9 17,5 19,9 19,7 16,9 DOB 10,0 10,6 13,9 14,7 16,6 18,4 18,3 18,2 22,6 23,5 16,7
Sumber: data olahan

## 3. Dalam Bidang Infrastruktur Jalan
Dilihat  dari  sisi  infrastruktur  yang  dalam  hal  ini  menggunakan  data  rasio  panjang  jalan    dengan kondisi baik. Pada tabel dibawah memperlihatkan rasio panjang jalan dalam kondisi baik yang secara rata rata kurang dari 50 persen dari jumlah total jalan yang ada.
Tabel  10 Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Total Panjang Jalan No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rerata Panjang Jalan 1 Kondisi Baik 246 281 301 465 374 315 337 400 501 399 362 2 Total 979 988 1.043 1.079 1.074 1.002 1.115 1.003 1.050 1.081 1.041 Rasio 3 Kondisi  Baik / Total 25% 28% 29% 43% 35% 31% 30% 40% 48% 37% 35%

## Sumber: data olahan
Sementara  jika  dibandingkan  rata-rata  pertumbuhan  rasio  panjang  jalan  kondisi  baik  dengan  total panjang jalan di daerah induk berada di atas DOB kecuali pada tahun 2006-2009 dan 2014. Selama 10 tahun rata-rata  pertumbuhan  rasio  panjang  jalan  kondisi  baik  dengan  total  panjang  jalan di  daerah  induk sebesar 6,9% lebih rendah dari DOB yaitu sebesar 14,8%. Seperti pada gambar dibawah ini :

## Sumber: data olahan

## Gambar 1
Pertumbuhan Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  penelitian  menggunakan  analisis  non  parametrik,  yaitu mann-whitney  u  test adalah sebagai berikut:
Tabel 11 Uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney U Test KF KPP BM KSP Faskes Nakes SPS_Paud Mann-Whitney 883,000 894,500 578,000 824,000 766,000 1136,000 756,500 Z -1,961 -1,962 -4,195 -2,391 -2,839 -,103 -2,890 Mean rank Daerah Induk 43,16 53,61 37,06 41,98 56,18 48,22 56,37 Mean Rank DOB 54,30 42,95 60,93 55,59 40,15 48,80 39,95 Asymptotic Significane ,050 ,050 ,000 ,017 ,005 ,918 ,004 SPS_ Dasar SPS_ Menegah SPG_ Paud SPG_ Dsar SPG_ Menengah Jalan Mann-Whitney 1143,500 549,000 1143,000 1135,500 577,000 1040,500 Z -,048 -4,408 -,052 -,107 -4,228 -,289 Mean rank Daerah Induk 48,63 60,52 48,36 48,79 59,96 46,23 Mean Rank DOB 48,36 35,43 48,65 48,18 36,04 47,85 Asymptotic Significane ,962 ,000 ,959 ,915 ,000 ,773

## Sumber: data olahan
Hasil  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  pada  variabel-variabel  BM  (0,000),  KSP (0,017),  Faskes  (0,05)  ,  SPS_Paud  (0,004),  SPS_Menegah(0,000)  dan  SPG_Menengah  (0,000)  lebih  kecil dari  0,05.  Dengan  demikian  kinerja  daerah  induk  dan  DOB  yang  diukur  dengan  keenam  variabel  tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, sedangkan kinerja kinerja daerah induk dan DOB yang diukur dengan variabel KF,  KPP,  Nakes, SPS_Dasar, SPG_Paud, SPG_Dasar dan Jalan memiliki perbedaan namun tidak signifikan.

## SIMPULAN
Dari hasil ini maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemekaran  daerah  berdampak  terhadap  penurunan  ketergantungan  fiskal  di  daerah  induk  dan  DOB. Kondisi ketergantungan fiskal di daerah induk  lebih baik dari DOB.
2. Pemekaran daerah berdampak terhadap peningkatan kapasitas penciptaan pendapatan di daerah induk dan DOB. Kondisi kapasitas penciptaan pendapatan di daerah induk  lebih baik dari DOB.
3. Pemekaran  daerah  berdampak  terhadap  peningkatan  proporsi  belanja  modal  di  daerah  induk  dan  DOB. Kondisi proporsi belanja modal di DOB  lebih baik dari daerah induk.
4. Pemekaran  daerah  berdampak  terhadap  peningkatan  kontribusi  sektor  pemerintah  di  daerah  induk  dan DOB. Kondisi kontribusi sektor pemerintah di daerah induk  lebih baik dari DOB.
5. Pemekaran  daerah  berdampak  terhadap  peningkatan  daya  tampung  sekolah  pada  jenjang  PAUD  dan sekolah dasar. Sedangkan daya tampung sekolah pada jenjang pendidikan menengah cenderung menurun. Kondisi daya tampung sekolah di daerah induk lebih baik DOB pada setiap jenjang pendidikan.
6. Pemekaran daerah berdampak terhadap penurunan ketersediaan guru pada jenjang PAUD di daerah induk dan DOB dan peningkatan ketersediaan guru pada jenjang pendidikan dasar. Kondisi ketersediaan guru pada  jenjang  PAUD  di  daerah  induk  lebih  baik  sedangkan  ketersediaan  guru  pada  jenjang  pendidikan dasar cenderung sama. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, ketersediaan guru di daerah induk mengalami  penurunan,  tetapi  di  DOB  mengalami  peningkatan,  sehingga  ketersediaan  guru  di  daerah DOB lebih baik.
7. Pemekaran daerah berdampak terhadap penurunan ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah induk, dan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan di DOB.
8. Pemekaran  daerah  berdampak terhadap  peningkatan  ketersediaan  tenaga  kesehatan  di  daerah  induk  dan DOB. Kondisi ketersediaan tenaga kesehatan di daerah induk dan DOB cenderung sama.
9. Pemekaran  daerah  berdanpak  terhadap  peningkatan  proporsi  jalan  dalam    kondisi  baik  di  daerah  induk dan DOB. Kondisi proporsi jalan dalam kondisi baik di DOB lebih baik dari daerah induk.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianti,  N.N. & Indra, C.  2014. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Pesisir Di Provinsi Bengkulu. Jurnal Agrisep, Volume  14, Nomor 2, Hal. 159-176. Bappenas. 2005. Laporan Kajian Kebijakan Perencanaan Tenaga Kesehatan. Direktorat Jenderal Kesehatan dan Gizi Masyarakat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.
Bappenas. 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah. Laporan Penelitian. Building and Reinventing Decentralised Governance (BRIDGE), Jakarta. Bappenas. 2008 Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonomi Baru. Ringkasan Eksekutif. Direktorat Otonomi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Jakarta Furry, R. 2013. Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah  Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Serang. Diponegoro Jurnal of Economics, Volume 2, Nomor 3, Hal. 1-13. Hidayat, P., Pratomo, W.A & Harjito, D.A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di  Sumatera  Utara. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian  Ekonomi  Negara  Berkembang  ,  Volume 12, Nomor 3, Hal. 213-222.
Rahayu, S., I. Wahyudi, Yudi, 2009. Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Dilihat Dari Perspektif Akuntabilitas. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume  2, Nomor 2, Hal. 25-30.
Soleh, A., Putra, I. E., & Rahayu, Y. 2017. Analisis Kinerja Aparatur Dan Pelayanan Publik Sebagai Dasar Menuju Reformasi Birokrasi Yang Ideal. Jurnal Development , 5 (2), 110-124. Susanti,    2014. Dampak  Pemekaran  Wilayah  Terhadap  Kesejahteraan  di  Kabupaten  Lampung  Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Hal. 249-268.
Yani, A., 2010. Kebutuhan Distribusi Guru Melalui Participatory Management Pada Era Otonomi Daerah. Jurnal Manajerial, Volume 9, Nomor 17, Hal.  47-54.