## STRATEGI PEMBANGUNAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA  BERBASIS PEMBANGUNAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
1

## DEVELOPMENT STRATEGY OF HUMAN RESOURCES BASED ON VILLAGE DEVELOPMENT TO IMPROVE THE WELFARE VILLAGE COMMUNITIES
Hayat 2 , Slamet Hidayat Turohman, Yaqub Cikusin Email: hayat@unisma.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  implementation  of  human  resource development  based  on  the  Minister  of  Home  Affairs  No.  114  of  2014  About  Village Development Guidelines in Tungkulrejo Village, Padas Sub-district, Ngawi District. To Know the Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of Human Resource Development  in  Tungkulrejo  Village,  Padas  Sub-district,  Ngawi  District.  This  research uses  field  research  method  which  gives  description  about  the  implementation  of  human resource  development  in  Tungkulrjo  Village,  Padas  Subdistrict,  Ngawi  Regency.  Data collection techniques use observation, interview or documentation techniques, by selecting subjects  and  informants  who  are  involved  and  technically  and  functionally  involved  in human  resource  development.  The  data  obtained  are  then  analyzed  qualitatively.  The results of this study illustrate that; The role of village government in the development of human  resources  in  Tungkulrejo  Village,  has  made  policy  on  activities  that  can  build existing human resources. However, these activities have not been able to provide a good impact on the economy of the people of Tungkulrejo Village. Internal and external factors become  an  inhibiting  and  supporting  factor  in  the  development  of  human  resources  in Tungkulrejo Village.
Keywords : Development, Community, Village, human Resources

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pembangunan sumber daya manusia yang berdasarkan Pemendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.  Untuk  mengetahui  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam pelaksanaan  pembangunan  sumber  daya  manusia  di  Desa  Tungkulrejo, Kecamatan  Padas,  Kabupaten  Ngawi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  lapangan  yang  memberikan  gambaran  mengenai  implementasi
1 Naskah Diterima 2 Mei 2018. Revisi Final 24 Oktober 2018.
2 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang
pembangunan  sumber  daya  manusia  di  Desa  Tungkulrjo,  Kecamatan  Padas, Kabupaten  Ngawi.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi, interview atau  wawancara  dan  dokumentasi,  dengan  memilih  subyek  dan informan  yang  berperan  dan  terlibat  secara  teknis  maupun  fungsional  dalam pembangunan sumber daya manusia. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  mengambarkan  bahwa;  peran pemerintah  desa  dalam  pembangunan  sumber  daya  manusia  di  Desa Tungkulrejo, telah membuat kebijakan mengenai kegiatan – kegiatan yang dapat membangun  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Namun  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  tersebut  belum  mampu  memberikan  dampak  yang  baik  terhadap perekonomian  masyarakat  Desa  Tungkulrejo.  Faktor  internal  dan  eksternal menjadi sebuah faktor penghambat dan pendukung dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo.
Kata Kunci: Pembangunan, Masyarakat, Desa, Sumber Daya Manusia
A. PENDAHULUAN embangunan menjadi unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan
kesejahteraan dan memajukan  kehidupan  yang  lebih  baik. Pembangunan  ,  sejatinya  tidak  hanya secara  fisik  dan  focus  terhadap infrastruktur belaka, karena pembangunan  infrastruktur  jika  tidak diimbangi dengan pembangunan sumber  daya  manusianya,  berdampak secara  ekonomi,  sosil  maupun  terhadap aspek  budayanya.  Oleh  karena  itu, pembangunan  manusia  menjadi  sebuah keniscayaan yang harus terus ditingkatkan, agar
kehidupan masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Potensi mengembangkan  sumber  daya  manusia dapat  memberikan  dampak  positif terhadap  kesejahteraan,  keadilan,  dan kebaikan dalam kehidupan masyarakat.
Menurut Sunyoto (2004:40) kegiatan  pembangunan  perlu  diarahkan untuk  merubah  kehidupan  masyarakat menjadi  lebih  baik.  Perencanaan  dan implementasi  pembangunan  seharusnya berisi  usaha  untuk  memberdayaakan masyarakat sehingga masyarakat
mempunyai  akses  pada  sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Pembangunan masyarakat Desa terpadu hal  yang  tepat  untuk  meningkatkan produktivitas,  memperbaiki  kualitas hidup  penduduk  perdesaan  serta memperkuat  kemandirian.  Terdapat empat  elemen  dasar  dalam  program pembangunan  diantaranya  adalah;  (a) Pembangunan  pertanian,  (b)  Industri perdesaan, (c) Pembangunan masyarakat desa dan (d) strategi pusat pertumbuhan Pembangunan sumber daya manusia (SDM) diatur dalam Pemendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan  Desa  Bab  I  ketentuan umum Pasal 3 yang berbunyi “Pembangunan desa sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  mencakup bidang  penyelenggaraan  pemerintahan Desa,  pelaksanaan  pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Dalam bagian kedua Permendagri no 114 Tahun 2014  tentang  Pembangunan  Desa  diatur masalah pembangunan SDM dalam poin pemberdayaan masyarakat yang mengatur tentang; pertama usaha ekonomi,  pertanian,  perikanan  dan

## P
perdagangan. Kedua pelatihan  teknologi tepat guna. Ketiga pendidikan, pelatihan dan  penyuluhan  bagi  kepala  desa, perangkat
desa dan badan permusyawaratan desa.
Keempat peningkatan kapasitas masyarakat. Peraturan  Pemendagri  No  114  Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pembangunan Desa adalah peraturan mengenai pedoman  pembangunan  desa  yang dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi aparatur  desa  dalam  melaksanakan pembangunan  Sumber  Daya  Manusia. Namun  masih  banyak  desa  yang  masih belum  menerapkan  peraturan  peraturan yang  ada  dalam  pemendagri,  bahkan para aparatur cenderung tidak mengetahui  adanya  peraturan  menteri dalam negeri yang baru yaitu
Pemendagri  No  114  tahun  2014  dalam melakukan pembangunan
Desa (Pembangunan Sumber Daya Manusia). Desa  Tungkulrejo,  Kecamatan Padas,  Kabupaten  Ngawi,  merupakan desa yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian  ini.  Desa  tersebut  dijadikan sebagai  tempat  penelitian  dikarenakan berdasarkan  observasi  terdahulu  yang peneliti  lakukan,  secara  pelaksanaan dalam
pengimplementasian pembangunan  desa  sudah  beberapa yang telah
dijalankan. Namun pembangunan fisik dan non fisik di Desa Tungkulrejo  masih  belum  seimbang,
yang mana
pemerintah desa memprioritaskan  pembangunan  fisik ditimbang  pembangunan  non  fisik. Pembangunan fisik di Desa Tungkulrejo sekitar 85% sudah berjalan dengan baik, aspal  jalan,  drainase,  gapura,  akses transportasi  lainnya  seperti  jalan-jalan kampung yang sudah dipaving.  Padahal pembangunan  non  fisik  (sumber  daya manusia)  sangatlah  penting,  mengingat manusia adalah pelaku dari
pembangunan  itu  sendiri.  Secara  tidak langsung  jika  ASDM  tidak  dibangun maka  yang  terjadi  adalah  desa  akan kesulitan  dalam  urusan  pemerintahan desa seperti halnya pelayanan, peningkatan  perekonomian  masyarakat yang  dapat  menciptakan  masyarakat yang sejahtera.
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah; Pertama menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia  yang  berdasarkan  Pemendagri Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pembangunan  desa  di  Desa Tungkulrejo,
Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Kedua untuk mengetahui  faktor  pendukung  dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan  sumber  daya  manusia  di Desa  Tungkulrejo,  Kecamatan  Padas, Kabupaten Ngawi
Berdasarkan fenomena dan tujuan penulisan  ini,  maka  rumusan  masalah dalam  penulisan  ini  adalah; Pertama bagaimana  implementasi  permendagri No 114 Tahun 2014 tentang
Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa  Tungkulrejo,  Kecamatan  Padas, Kabupaten  Ngawi?. Kedua Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya  Manusia  di  Desa  Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi?

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2015:6) mengungkapkan bahwa  penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan
lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Peneliti mengunakan teknik pengumpulan data untuk mempermudah peneliti dalam
pengumpuln  data  di  lapangan.  Teknik pengumpulan  data  adalah  suatu  cara yang digunakan
untuk mendapatkaninformasi
yang dibutuhkan,  yang  kemudian  dikumpul sebagai  bahan  penelitian.  Pengumpulan data  pada  penelitian  ini  menggunakan tiga  cara  yaitu  (1)  pengamatan,  (2) wawancara,  dan  (3)  dokumentasi (Sugiyono, 2011:309)
Metode pengamatan disebut Nasution  (dalam  Sugiyono,  2011:  309) menyatakan  bahwa,  observasi  adalah dasar  semua  ilmu  pengetahuan.  Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data,  fakta  mengenai  duniya  kenyataan yang  diperoleh  melalui  observasi. Selanjutnya wawancara menurut Esterberg  (dalam  Sugiyono,  2011:  316) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,  sehingga  dapat  dikonstruksikan makna  dalam  suatu  topik  tertentu. selanjutnya  dokumentasi  merupakan metode  yang  pengumpulan  datanya diperoleh  dari  mempelajari  dokumen- dokumen data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data diperoleh  dari  instansi,  kantor  atau tempat  yang  telah  ditetapkan  menjadi lokasi penelitian.
Data  yang  didapatkan  tersebut lalu dianalisis supaya untuk mempermudah
peneliti dalam melakukan pembahasan demi menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian
ini.  Teknik  analisis  data  adalah  suatu cara  penelitian  yang  digunakan  untuk menguji  dan  menarik  kesimpulan. Analisis  data  merupakan  bagian  yang amat  penting  karena  dengan  analisis data  inilah  data  yang  dikerjakan  dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil dalam menyimpulkan kebenaran-kebenaran  yang  diajukan dalam penelitian. Analisis data merupakan  proses  pengaturan  data mulai dari urutan data, mengorganisasikan  pola  atau  katagori dan  uraian  dasar.  Miles  dan  Huberman (dalam  Bakri,  2013:183)  memaparkan prosedur  analisis  data  diantaranya pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## C. KERANGKA TEORI 1. Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Wilson (dalam  Wahab,  2016:13)  merumuskan kebijakan  publik  sebagai  “Tindakan- tindakan,  tujuan-tujuan,  dan  peryataan- pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah- langkah yang  telah atau sedang  diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan,  dan  penjelasan- penjelasan  yang  diberikan  oleh  mereka mengenai  apa  yang  telah  terjadi  (atau tidak terjadi)”. Kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem  politik  terhadap  tuntutan  yang timbul  dari  lingkungannya.  Kebijakan publik  sebagai  keputusan  yang  diambil dalam  rangka  memberikan  pelayanan kepada  publik  sesuai  dengan  norma- norma  yang  ada  pada  publik.  Ukuran normatifnya  adalah  keadilan  sosial, partisipasi  dan  aspirasi  warga  Negara, masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungan administrasi dan analisis
yang  etis.  Kebijakan  publik  pada umumnya merupakan
keputusan tindakan  yang  secara  tidak  langsung mengatur pengelolaan
dan pendistribusian  sumber  daya  alam, financial dan manusia untuk kepentingan publik. Ide kebijakan publik mengandung  anggapan  bahwa  terdapat satu  ruang  dalam  kehidupan  yang bukan privat tetapi milik bersama.
Kemudian formulasi atau perumusan  kebijakan  publik  adalah  inti dari  kebijakan  publik,  karena  dalam tahap  ini  dirumuskan  batas-batas kebijakan  itu  sendiri.  Untuk  itu, pertamakali harus disadari beberapa hal hakiki  dari  kebijakan  publik  (Nugroho, 2003:101).
1. Kebijakan publik ditunjukan untuk melekukan  intervensi  terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan  kehidupan  publik itu sendiri.
2. Keterbatasan  kemampuan  sumber daya manusia dalam hal ini teramat banyak kebijakan publik yang baik namun  pada  akhirnya  tidak  dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh ketersediaan sumber  daya  manusia  (SDM)  yang memadai.
3. Keterbatasan  kelembagaan.  Yang dimaksud  sebagai  keterbatasan kelembagaan  adalah  sejauh  mana kualitas praktek manajemen profesional  di  dalam  lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat,  baik  yang  bergerak  di bidang profit maupun nonprofit.
4. Keterbatasan  klasik  yang  tetapi tidak kalah penting, yakni keterbatasan dana atau anggaran.
5. Keterbatasan  yang  bersifat  teknis, yakni berkenaan dengan
kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri.
Setelah  tahap  formulasi  kebijakan maka selanjutnya adalah pengimplementasian dari kebijakan tersebut.  Van  Meter  dan  Van  Hom (dalam  Wahab,  2016:135)  merumuskan proses  implementasi  sebagai  “tindakan- tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu  atau  pejabat  –  pejabat  atau kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan  – tujuan  yang  telah  digariskan  dalam keputusan  kebijakan”.  Implementasi dalam  sebuah  kebijakan  juga  dituntut untuk  melaksanakan  sepenuhnya  apa yang  telah  direncanakan  dalam  sebuah perencanaan  untuk  dijalankan  dengan segenap  hati  dan  keinginan  kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang  dilaksanakan  bertolak  belakang atau  menyimpang  dari  yang  telah dirancang  maka  terjadilah  kesia-sian antara rancangan dengan implementasi Sebuah  kebijakan  publik  tidak dapat  dilepas  begitu  saja,  kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagi  “evaluasi  kebijakan”.  Evaluasi biasanya ditunjukan untk menilai sejauh mana  keefektifan  kebijakan  publik  guna dipertanggungjawbkan,  sejauh  mana tujuan  dicapai  dan  evaluasi  diperlukan untuk  melihat  kesenjangan  antara harapan  dan  kenyataan  (Nugroho, 2003:183).
Fungsi evaluasi kebijakan menurut  Samodra  Wibawa  dkk  (dalam Nugroho,  2003:186)  evaluasi  kebijakan publik memiliki empat fungsi yaitu;
1. Eksplanasi.  Melalui  evaluasi  dapat dipotret realitas plaksanaan program dan  dapat  dibuat  suatu  generalisasi tentang  pola-pola  hubungan  antara
berbagai  dimensi  realitas  yang diamatinya.
2. Kepatuhan.  Melalui  evaluasi  dapat diketahui  apakah  tindakan  yang dilakukan  oleh  para  pelaku,  baik birokrasi  maupun  pelaku  lainnya sesuai dengan standard dan prosedur  yang  ditetapkan  oleh kebijakan.
3. Audit.  Melalui  evaluasi  dapat diketahui,  apakah  output  benar- benar  samapai  ketangan  kelompok sasaran  kebijakan,  atau  justru  ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting.  Dengan  evaluasi  dapat diketahui  apa  akibat  sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.
Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  tahap  pelayanan  terhadap masyarakat. Hayat (2017:22) mengatakan bahwa  dalam  konteks  pelayanan  publik adalah  melayani  kebutuhan  yang berkaitan  dengan  kepentingan  publik. Pelayanan  publik  adalah  melayani secara  keseluruhan  aspek  pelayanan dasar  yang  dibutuhkan  masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuanya.  Pelayanan  publik  menjadi suatu  system  yang  dibangun  dalam pemerintahan  untuk  memenuhi  unsur kepentingan masyarakat.
2. Konsep Pembangunan Pembangunan  menurut  Siagian “Pembangunan  didefinisikan  sebagai suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha pertumbuhan  dan  perubahan  yang berencana  yang  dilakukan  secara  sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,  menuju  modernitas  dalam rangka  pembinaan  bangsa  (Siagian, 2001:3). Pembangunan memang menjadi faktor  utama  yang  harus  dilaksanakan, karena  dengan  pembangunan  baik pembangunan  ekonomi,  infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia
maka suatu negara dapat menjadi negara maju.  Pembangunan  merupakan  hal yang  sangat  penting  dalam  suatu pemerintahan,  terutama  pemerintah desa.  Pembangunan  tidak  semata  mata dalam  bentuk  fisik  saja  namun pembangunan  manusia  juga  harus diperhatikan, mengingat pelaku pembangunan fisik dan pelaku organisasi  merupakan  manusia.  Dengan demikian  pembangunan  fisik  maupun non  fisik  seharusnya  dapat  berjalan seiringan.
Menurut Sunyoto (2004:40)
kegiatan  pembangunan  perlu  diarahkan untuk  merubah  kehidupan  masyarakat menjadi  lebih  baik.  Perencanaan  dan implementasi  pembangunan  seharusnya berisi  usaha  untuk  memberdayaakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai  akses  pada  sumber-sumber ekonomi (sekaligus
politik). Pembangunan  masyarakat  desa  terpadu hal  yang  tepat  untuk  meningkatkan produktivitas,  memperbaiki  kualitas hidup  penduduk  perdesaan  serta memperkuat  kemandirian.  Terdapat empat  elemen  dasar  dalam  program pembangunan diantaranya adalah;
1. Pembangunan pertanian.
Peningkatan  produksi  petanian diangap  sangat  srategik,  karena tidak  hanya  diperlukan  untuk mencukupi  kebutuhan  pangan (baik  di  perdesaan  maupun  di perkotaan),  tetapi  sekaligus  juga untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar industri kecil dan dan kerumahtanggaan,  serta  untuk menghasilkan  produk  pertanian ekspor di negara maju.
2. Industrialisasi  perdesaan.  Tujuan utama  program  industri  pedesaan adalah  mengembangkan  industri kecil  dan  kerajinan.  Industri
perdesaan  merupakan  alternative yang  sangat  strategi  bagi  upaya menjawab persoalan semakin sempitnya  rata-rata  pemilikan  dan penguasaan lahan di pedesaan.
3. Pembangunan  masyarakat  desa terpadu.  Tujuan  utama  program pembangunan  masyarakat  desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian.
4. Strategi pusat pertumbuhan. Strategi pusat pertumbuhan adalah pembuatan  pasar  dan  distribusi hasil  produksi.  Pasar  difungsikan sebagai  pusat  penampungan  hasil produksi  desa,  sekaligus  sebagai pusat  informasi  tentang  hal-hal yang  berkaitan  dengan  kehendak konsumen dan produsen.
5. Konsep  Pembangunan  Masyarakat Desa
Pembangunan  masyarakat  Desa yang merupakan bagian dari
pembangunan nasional, tentunya memilii  tujuan  –  tujuan  yang  tidak terlepas  dari  pembangunan  secara keseluruhan.  Karena  kondisi  perdesaan mempunyai  sepesifikasi  tertentu,  baik dari  segi  sosial  dan  ekonomi  maka tujuan pembangunan di perdesaan lebih sering ditekankan pada bidang ekonomi, sebab kondisi ekonomi ini lah yang pada umumnya sangat memperhatinkan. Oleh karena  itu  tujuan  jangka  pendek  lebih diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Menurut
Khairudin
(1992:68)  mengtakan  bahwa  tujuan jangka  pendek  yang  hendak  dicapai adalah  untuk  meningkatkan  taraf kehidupan  masyarakat  desa  yang menciptakan situasi dan kondisi, kekuatan  dan  kemampuan  desa  dan masyarakat  desa  dalam  suatu  tingkat
yang lebih kuat dan nyata untuk tahap – tahap pembangunan selanjutnya. Disamping  itu  tujuan  pokok  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat desa,  pembangunan  sumber  daya manusia  mempunyai  tujuan  –  tujuan yang  sifatnya  lebih  strategis  dan  dapat mempercepat proses pembangunan desa, diantaranya adalah;
1.  Mempelancar  sarana  hubungan komunikasi,
2.  Meningkatkan dan menyempurnakan struktur organisasi,
3.  Memberi  gairah  dan  semangat hidup,
4.  Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat,
5.  Menciptakan  pendidikan  secara merata, dan
6.   Pengembangan teknologi
Proses  pembangunan  sumber  daya manusia  adalah  suatu  yang  harus  ada dan  terjadi  disuatu  organisasi.  Namun dalam  pelaksanaannya  pengembangan sumber  daya  manusia  ini  perlu mempertimbangkan  faktor-faktor,  baik dari  dalam  diri  organisasi  itu  sendiri maupun  dari  luar  organisasi  yang bersangkutan, Notoatmodjo 1992 (dalam lis  Prasetyo:  2013:5).  Berikut  ini  adalah faktor  internal  dan  ekternal  yang  harus dipertimbangkan dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia;
1. Faktor Internal: Faktor  internal  disini  mencakup keseluruhan  kehidupan  organisasi  yang dapat  dikendalikan  baik  oleh  pimpinan maupun  oleh  anggota  organisasi  yang bersangkutan. Secara terinci factor-faktor tersebut antara lain:
a.  Visi,  Misi,  Sasaran  dan  Tujuan Organisasi;
b.  Strategi Pencapaian Tujuan; c.  Sifat dan Jenis Kegiatan; d.  Jenis Teknologi yang Digunakan:
2.  Faktor Eksternal:
Organisasi  itu  berada  di  dalam lingkungan  dan  tidak  terlepas  dari pengaruh lingkungan dimana organisasi itu  berada.  Agar  organisasi  itu  dapat melaksanakan misi dan tujuannya, maka ia  harus  mempertimbangkan  faktor- faktor  lingkungan  atau  factor-faktor eksternal  organisasi  itu.  Factor-faktor tersebut antara lain:
a.  Kebijakan Pemerintah;
b.  Sosio-budaya Masyarakat;
c.  Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan dan Teknologi

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pemerintah Desa Dalam
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Hayat  (2017:  22)  mengatakan bahwa  dalam  konteks  pelayanan  publik adalah  melayani  kebutuhan  yang berkaitan  dengan  kepentingan  publik. Pelayanan  publik  dilaksanakan  secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan dan  peraturan  yang  ada.  Dengan demikian melihat dari tingkat pendidikan  masyarakat  dan  aparatur desa yang masih rendah, maka kebijakan pemerintah  desa  untuk  mengatasi  hal tersebut  adalah  dengan  cara  melakukan pembangunan  sumber  daya  manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Suatu kebijakan  dibuat  untuk  mengatasi permasalahan-permasalahan  yang  ada disuatu tempat atau lingkungan tertentu. Kebijakan publik juga diungkapkan oleh Lemieux  (dalam  Wahab,  2016:  15)  yang
mengatakan  kebijakan  publik  sebagai “Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan maslah-masalah  publik  yang  terjadi dilingkungan  tertentu  yang  di  lakukan oleh aktor-aktor politik yang hubunganya terstruktur. Untuk menentukan sebuah program pemerintah desa dalam pembangunan  sumber  daya  manusia, Kepala  Desa  dan  LPMD  (Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa)  harus bekerjasama  dan  saling  membantu untuk  menyusun  sebuah  program pembangunan  yang  memiliki  orientasi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat  desa.  Kerjasama  yang dilakukan tersebut menjadi upaya untuk mencapai  sebuh  tujuan  dan  sasaran pembangunan  sumber  daya  manusia. Pemilihan pokok-pokok pemikiran yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat dan penetapan sebuah kebijakan sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat, dengan demikian masyarakat  akan  lebih  maju,  sejahtera dan  dapat  menjadi  masyarakat  yang mandiri.
Hal  tersebut  nyatanya  berbanding terbalik  dengan  keadaan  yang  ada  di Desa  Tungkulrejo,  yang  mana  LPMD masih  memprioritaskan  pembangunan infrastruktur  jalan  desa  yang  kali  ini menjadi  andalan  kebanyakan  desa  di Kabupaten  Ngawi.  Hal  ini  sebenarnya sangat disayangkan LPMD yang seharusnya  dapat  memberikan  sesuatu untuk perubahan kehidupan masyarakat,  namun  nyatanya  masih terlalu fokus terhadap kegiatan pembangunan  infrastruktur  jalan  desa. Dalam urusan pemberdayaan masyarakat,
pemerintah Desa
Tungkulrejo  melakukan  kerja  sama dengan Ulama Masyarakat, Ibu-ibu PKK
dan  Pemuda  Karangtaruna.  Kerjasama yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa Tungkulrejo dan perwakilan masyarakat yang  mewakili  masing-masing  bidang yang  ada  di  Desa  Tungkulrejo.  Dalam rapat untuk menyusun Rancangan Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes)  yang  dapat meningkatkan  kualitas  masyarakat  dan menghasilkan sebuah kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pemberdayaan  masyarakat  pada  rapat tersebut adalah:
1. Meningkatkan  kualitas  pemerintah
Desa dalam rangka untuk meningkatkan penyelengaraan pemerintah desa.
2. Memberdayakan  ibu-ibu  PKK  dan Karangtaruna  untuk  membuat kegiatan yang melibatkan masyarakat.
3. Pemberian  insentif  terhadap  guru Taman Kanak-kanak (TK),
Pendidikan anak Usia dini (PAUD) dan Taman Posiyandu.
4.   Memberdayakan Ulama Masyarakat Desa  untuk  menjadi  guru  dalam kegiatan  pendidikan  Madrasah Diniah (MADIN).

## Pelaksanaan  Pembangunan  Sumber Daya Manusia
Membangun sumber daya manusia yang berada di perdesaan yang mayoritas  secara  pendidikan  masih rendah, maka diperlukan peran pemerintah  desa  yang  mengarahkan kegiatan  di  perdesaan  untuk  hal-hal yang  dapat  meningkatkan  kualitas  dari masyarakat desa. Dengan demikian desa dituntut untuk menjalankan pembangunan yang
sifatnya membangun sumber daya manusia yang berada  di  desa,  bukan  hanya  terfokus dalam  pembangunan  fisik  (penyediaan
vaping jalan desa), artinya pembangunan  fisik  dan  non  fisik  harus dapat berjalan dengan seimbang.
Pembangunan di pedesaan yang mayoritas masyarakatnya secara pendidikan  rendah  dan  secara  ekonomi masih  relatif  miskin,  kemudian  desa tersebut  mengutamakan  pembangunan fisik maka yang terjadi dapat menimbulkan  permasalahan  baru  yang diakibatkan  oleh  kesenjangan  sosial. Karena  dengan  pembanguan  fisik tersebut yang berpeluang untuk memanfaatkanya  untuk membuat usaha adalah  orang  yang  secara  pendidikan dan ekonomi keluarga dianggap mampu untuk  melakukan  usaha  tersebut.  Lalu bagaimana  dengan  masyarakat  yang secara  pendidikan  dan  pereknomianya masih rendah? Dengan hal ini masyarakat  yang  memiliki  pendidikan dan  ekonomi  rendah  cenderung  tidak dapat  berkembang  atau  meningkatkan kualitas  hidup  mereka,  karena  kalah saing  dengan  mereka  yang  memiliki pendidikan  tinggi,  kemampuan  yang cukup dan perekonomian yang mumpuni dan stabil.
Untuk mengatisipasi  hal-hal  tersebut  maka pembangunan  di  perdesaan  harus berjalan dengan seimbang antara pembangunan  fisik  dan  non  fisik. Pembangunan  non  fisik  atau  biasa  yang disebut  dengan  peningkatan  kapasitas sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo, Kecamatan Padas,
Kabupaten  Ngawi  beberapa  kegiatan yang  sudah  sesuai  dengan  Pemendagri No  114  tahun  2014  tentang  pedoman pembangunan  desa,  namun  hal  tersebut dinilai  masi  kurang  karena  hanya beberapa  kegiatan  yang  dilakukan dalam peningkatan sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo
Dalam  bagian  kedua  Pasal  06 Ayat 05 Permendagri no 114 tahun 2014 tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa, diatur  mengenai  pembangunan  Sumber Daya Manusia dalam poin pemberdayaan
masyarakat yang mengatur  tentang;  Pertama  Pelatian usaha  ekonomi,  pertanian,  perikanan dan  perdagangan,  Kedua  Pelatihan teknologi tepat guna, Ketiga Pendidikan, pelatihan,  dan  penyuluhan  bagi  kepala Desa,  perangkat  Desa  dan  Badan Pemusyawaratan Desa, keempat Peningkatan kapasitas masyarakat kader pemberdayaan masyarakat desa. Melihat dari  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri tersebut  kegiatan  peningkatan  kapasitas masyarakat  yang  dilakukan  di  desa tungkulrejo sudah beberapa yang sudah dilakukan dalam peningkatan pengetahuan  dan  kerukunan.  Namun kegiatan  yang  dapat  meningkatkan perekonomian  masyarakat  masih  belum terlihat.  Pelaksanaan  kegiatan  yang  ada di Desa Tungkulrejo hari ini melihat dari RKPDes  Tungkulrejo  tahun  2017,  dana yang  digunakan  pemerintah  desa sebagian  besar  memang  digunakan untuk pembangunan fisik desa (Pavingisasi jalan poros desa).
Pembangunan  yang  seharusnya dilakukan mengutamakan pembangunan  sumber  daya  manusia atau paling tidak pembangunan fisik dan non  fisik  harusnya  dapat  berjalan beriringan, mengingat kualitas masyarakat yang ada di desa tungkulrejo mayoritas  secara  pendidikan  dan ekonomi  masih  menengah  ke  bawah.
Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan  desa  yang  mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No  114  tahun  2014  tentang  pedoman pembangunan  desa  dapat  berjalan dengan  baik,  pembangunan  yang
seimbang antara pembangunan fisik dan non  fisik.  Dalam  pembahasan  yang peneliti uraikan juga kami mengacu atau membuat  perbandingan  pembangunan sumber  daya  manusia  yang  terjadi  di desa tungkulrejo dengan para ahli untuk menjawab  permasalahan  yang  ada, dalam pembahasan ini peneliti memperkuat pernyataan dalam pembangunan  sumber  daya  manusia menurut Sunyoto. Menurut
Sunyoto (2004:40) kegiatan  pembangunan  perlu  diarahkan untuk  merubah  kehidupan  masyarakat menjadi  lebih  baik.  Perencanaan  dan implementasi  pembangunan  seharusnya berisi  usaha  untuk  memberdayaakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai  akses  pada  sumber-sumber ekonomi (sekaligus
politik). Pembangunan masyarakat Desa terpadu hal  yang  tepat  untuk  meningkatkan produktivitas,  memperbaiki  kualitas hidup  penduduk  perdesaan  serta memperkuat kemandirian.

## a. Pembangunan pertanian
Pembangunan  pertanian  yang hendak  dicapai  adalah  memperbaiki kondisi  kehidupan  masyarakat  desa dengan  cara  meningkatkan  output  dan pendapatan masyarakat. Fokusnya terutama  terarah  pada  usaha  menjawab kelangkaan atau keterbatasan pangan di pedesaan. Penigkatan produksi petanian diangap  sangat  srategik,  karena  tidak hanya  diperlukan  untuk  mencukupi kebutuhan  pangan  (baik  di  perdesaan maupun  di  perkotaan),  tetapi  sekaligus juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar industri  kecil  dan  kerumahtanggaan, serta  untuk  menghasilkan  produk pertanian ekspor di Negara maju.
Kegiatan  tersebut  sangat  cocok jika  dilakukan  di  Desa  Tungkulrejo mengingat  mayoritas  masyarakat  di Desa  Tungkulrejo  merupakan  petani, namun  kegiatan  pertanian  yang  ada mayoritas  adalah  petani  padi.  Lahan sawah  yang  ada  di  Desa  Tungkulrejo sejatinya  dapat  ditanami  berbagai tanaman  tidak  hanya  padi,  seperti tanaman  tembakau,  jagung,  melon, kedelai  dan  lain-lain  yang  dapat membuat  variasi  tanaman  dan  nilai  jual yang  tinggi.  Untuk  itu  pelatihan pertanian di Desa Tungkulrejo ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa perlu dilakukan supaya masyarakat memiliki bekal pengetahuan ketika  ingin  menanam  tanaman  selain padi  hal  tersebut  dilakukan  untum meminimalisir  terjadinya  kegagalan dalam pergantian tanaman tersebut. Dalam  kegiatannya  Desa  Tungkulrejo ternyata  tidak  melakukan  kegiatan pelatihan  mengenai  pelatihan  pertanian tersebut.  Terdapat  beberapa  masyarakat desa  yang  mencoba  menganti  tanaman padi  mereka  dengan  tanaman  melon, jagung dan lain - lain dan hasilnya tidak sedikit  yang  gagal,  modal  yang  cukup besar yang dikeluarkan untuk menanam tanaman tersebut diharapkan mendapatkan  hasil  yang  besar  malah menjadi  permasalahan  sendiri  bagi masyarakat. Untuk itu pelatihan pertanian  terhadap  masyarakat  yang mayoritas  adalah  petani  ini  sangat penting untuk dilakukan.
b.  Industrialisasi perdesaan . Industri perdesaan memiliki tujuan utama program industri pedesaan adalah  mengembangkan  industri  kecil dan  kerajinan.  Industri  perdesaan merupakan  alternatif  yang  sangat strategi bagi upaya menjawab persoalan
semakin  sempitnya  rata-rata  pemilikan dan  penguasaan  lahan  di  pedesaan.
Minimnya pelatihan – pelatihan mengenai mengembangkan keterampilan masyarakat desa membuat industri perdesaan di Desa Ttungkulrejo tidak  terlihat  nampak,  hanya  saja masyarakat
yang memiliki perekonomian cukup  baik yang  mampu menciptakan  toko  karena  modal  yang cukup  untuk  melakukan  hal  tersebut. Untuk  itu  kegiatan  yang  dapat meningkatkan kerajinan perlu dilakukan agar  dapat  menciptakaan  penguatan industri perdesaan.

## c. Pembangunan masyarakat desa
Tujuan utama program pembangunan  masyarakat  desa  terpadu adalah  meningkatkan  produktivitas, memperbaiki  kualitas  hidup  penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian.  Minimnya  kegiatan  yang berbasis untuk peningkatan pengetahuan  dan  kualitas  masyarakat dan ketergantungannya pemerintah desa untuk  mengadakan  pelatihan  yang bergantung  terhadap  pemeintah  yang berada  diatasnya  membuat  peningkatan produktifitas,  memperbaiki  kualitas hidup  dan  memperkuat  kemandirian sulit  tercapai  di  Desa  Tungkulrejo. Dalam  hal  ini  kebanyakan  masyarakat desa  memilih  untuk  merantau  ke  kota- kota  besar  atau  keluar  pulau  untuk dapat  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.  Hal  tersebut  dinilai  lebih dapat meningkatkan perekonomian keluarga  ketimbang  harus  membuka usaha  di  desa  tanpa  pengalaman  dan pelatihan sebelumnya.

## d. Strategi pusat pertumbuhan
Strategi pusat
pertumbuhan adalah  pembuatan  pasar  dan  distribusi hasil  produksi.  Pasar  difungsikan sebagai  pusat  penampungan  hasil produksi  desa,  sekaligus  sebagai  pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan  kehendak  konsumen  dan produsen.  Pusat  pertumbuhan  semacam ini  diupayakan  supaya  dikembangkan sedemikian  rupa  sehingga  secara  sosial tetap  dengan  nuansa  desa,  tetapi  secara ekonomi  mempunyai  fungsi  dan  sifat- sifat seperti kota.
Desa  Tungkulrejo  mempunyai  pasar desa.  Pasar  desa  tersebut  diberi  nama Pasar Kliwon. Setiap hari kliwon (Bahasa Jawa)  biasanya  pasar  tersebut  ramai pengunjung,  tetapi  nampaknya  pasar terebut  ternyata  belum  dimanfaatkan dengan  baik  oleh  masyarakat  Desa Tungkulrejo. Masyarakat Desa Tungkulrejo  sendiri  yang  harusnya memanfaatkan  pasar  tersebut  untuk meningkatkan  perekonomian  namun disini  masyarakat  Desa  Tungkulrejo menjadi  pembeli  bukan  penjual.  Hal tersebut  sangat  disayangkan  adanya pusat  pertumbuhan  (pasar)  ternyata belum  mampu  dimanfaatkan  dengan baik oleh masyarakat desa.

## Pembangunan Sumber Daya Manusia
Tujuan  dari  pembangunan  sumber daya manusia di perdesaan ini menurut Khairudin  (1992:  68)  mengatakan “tujuan  atau  hasil  pembangunan  di perdesaan  lebih  sering  ditekankan  pada bidang ekonomi, sebab kondisi ekonomi yang pada umumnya sangat memperihatinkan. Oleh sebab itu, tujuan jangka  pendek  lebih  diarahkan  pada peningkatan pada taraf hidup masyarakat”.  Adanya  tujuan  tersebut maka kegiatan yang
dapat meningkatkan kualitas masyarakat
dapat menciptakan hasil untuk peningkatan taraf hidup seperti :

## 1.  Mempelancar  Sarana Hubungan dan Komunikasi .
Mempelancar  sarana  hubungan dan  komunikasi  ini  diharapkan  untuk dapat  lebih  membuka  desa  terhadap daerah sekitarnya sehingga tidak menjadi daerah yang tertingal.
Komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Tunggulrejo, pemerintah desa sekitar serta pemerintahan  yang  lebih  tinggi  dapat membantu  melepaskan  status  desa tertinggal  ke  tingkatan  yang  lebih  baik. Desa  Tunggkulrejo  juga  selalu  menjaga komunikasi  yang  baik,  baik  komunikasi kepada  pemerintah  yang  ada  diatasnya dan  juga  kepada  desa  yang  ada disekitarnya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari  Dapat  digambarkan  kegiatan  yang mencerminkan komunikasi warga dengan pemerintah desa yang dilakukan yang  melibatkan  pemerintah  yang  ada diatasnya  dan  tugas  pemerintah  sekitar desa.
2. Meningkatkan dan Menyempurnakan Struktur Organisasi Hasil pelaksanaan pelatihan–
pelathan  yang  diikuti  oleh  pemerintah desa diharapkan mampu untuk memperbaiki  kinerja  pemerintah  desa untuk melayani masyarakat desa, karena secara  umum  pemerintah  desa  adalah yang paling dekat dengan masyarakatnya. Beberapa kegiatan berupa  pelatihan  yang  diikuti  desa  ini namun  progesnya  masih  sangat  lambat karena  beberapa  aparaturnya  masih belum dapat mengaplikasikan komputer secara  baik,  sehingga  berdampak  pada penyusunan  RKPDes  dan  pengelolaan
dana  desa  kurang  baik,  Sehingga pelatihan  yang  telah  dilaksanakan kurang dapat dirasakan manfaatnya.

## 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan  dalam  peningkatan pendidikan  Desa  Tungkulrejo  mulai berbenah
untuk menciptakan pendidikan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  desa.  Pada  tahun  2015  lalu Desa Tungkulrejo secara resmi mendirikan sebuah pendidikan Madrasah  Diniah,  Madrasah  Diniah dibuat demi menyeimbangakan pendidikan  anak  antara  pendidikan dunia dan khira. Dan hasil pembangunan masyarakat desa
harusnya  lebih  ditekankan  kepada peningkatan  perekonomian  masyarakat, karena dengan
meningkatnya perekonomian masyarakat maka kesejahteraan  sosial  dapat  terwujud. Mengingat  di  Indonesia  masih  banyak masyarakat  yang  kurang  mampu  di bidang ekonomi.
Hasil dari pembangunan  sumber  daya  manusia  di perdesaan  haruslah  ditunjukan  untuk kesejahteraan  masyarakat.

## 4. Pengembangan Teknologi
Melihat dari perubahan jaman yang cukup  pesat,  di  era  modern  saat  ini semua  kegiata  mengunakan  teknologi. Untuk  itu  masyarakat  di  perdesaan supaya tidak tertingal dengan masyarakat kota, maka kegiatan pembangunan  sumber  daya  manusia juga harus mengacu pada perkembangan teknologi.
Dengan pemasangan  wifi  di  kantor  Desa Tungkulrejo  membuat  masyarakat  desa dapat  mengakses  mengunakan  internet, secara  tidak  langsung  hal  ini  dapat
meningkatkan  pengetahuan  masyarakat desa mengenai dunia internet.
Pada dasarnya dalam tercapainya tujuan dari pembangunan sumber daya manusia  tidak  terlepas  dari  faktor  yang mendorong terlaksanaya kegiatan- kegiatan  yang  dapat  membangun sumber  daya  manusia.  Faktor  yang mendorong  pembangunan  sumber  daya manusia  terdapat  dua  faktor,  yaitu faktor  internal  dan  faktor  eksternal. Berikut  ini  faktor  internal  dan  eksternal yang  mendorong  dalam  pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
1. Strategi Pencapaian Tujuan Sebuah  misi  dan  tujuan  dalam sebuah  organisasi  mungkin  saja  bisa sama  dengan  organisasi  yang  lainya, namun  berkaitan  dengan  strategi  untuk mencapai  sebuah  misi  dan  tujuan orgnisasi  tersebut  dapat  berbeda-beda sesuai  dengan  perencanaan  yang  sudah dilakukan.  Strategi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Tungkulrejo  untuk melakukan  pembangunan  sumber  daya manusia  yaitu  melakukan  kerja  sama dengan  Ibu-ibu  PKK,  Pemuda  Karang Taruna dan juga tokoh ulama masyarakat desa.
Pemerintah desa memberdayakan masyarakat  untuk  melakukan  kegiatan dan  untuk  masyarakat  juga.  Adanya pendanaan  untuk  melakukan  kegiatan, maka dengan demikian masyarakat yang diberi  amanah  oleh  pemerintah  desa secara tidak langsung dapat mengembangkan  kemampuanya  dan juga dapat mengembangkan kemampuan  masyarakat  lain  melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Desa Tungkulrejo untuk melakukan pembangunan  sumber  daya  manusia melakukan  kerja  sama  dengan  Ibu-ibu PKK,  Pemuda  Karang  Taruna  dan  juga
Tokoh Ulama masyarakat desa. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat tiga sifat dan  jenis  kegiatan  yang  mendorong pembangunan  sumber  daya  manusia  di Desa  Tungkulrejo,  sebagai  berikut: Pertama kegiatan rutin seperti posyandu yang dilakukan setiap satu bulan sekali, Kedua  pelatihan  volley  mulai  dari  usia dini  setiap  sore  hari  ,  Ketiga  kegiatan perlombaan  yang  selalu  rutin  diadakan setiap saat peringatan hari kemerdekaan.
2. Kegiatan yang menjadi kebutuhan Pembangunan sumber daya manusia  sifat  dan  jenis  kegiatan  sangat penting  untuk  mendorong  terjadinya proses  pembangunan  sumber  daya manusia.  Di  Desa  Tungkulrejo  sendiri sifat dan jenis kegiatan untuk membangun sumber daya manusia telah meningkatkan  partisipasi  masyarakat untuk  mengikuti  kegitan  tersebut. Terdapat  tiga  sifat  dan  jenis  kegiatan yang  mendorong  pembangunan  sumber daya  manusia  di  Desa  Tungkulrejo, berikut ini penjelasanya;
a. Kegiatan Rutin Kegiatan rutinan yang terdapat di Desa  Tungkulrejo  ini  rupaya  dapat meningkatkan  partisipasi  yang  tinggi terhadap  kegiatan  yang  dilakukan  atau yang  dijalankan  oleh  pemerintah  desa dalam rangka mengembangkan masyarakat desa. Kegiatan rutinan yang dimaksud disini adalah Pertama kegiatan  posiyandu  yang  dilakukan setiap  satu  bulan  sekali  Kedua  kegiatan pelatihan  volley  mulai  dari  usia  dini setiap  sore  hari  Ketiga  kegiatan perlombaan  yang  selalu  rutin  diadakan setiap saat peringatan hari kemerdekaan Indonesia.  Kempat  kegiatan  pendidikan anak.
b. Kegiatan yang menjadi kebutuhan Dalam  hal  ini  kegiatan  yang menjadi  kebutuhan  masyarakat  menjadi
hal  yang  paling  banyak  mengundang partisipasi  masyarakat,  karena  dengan kegiatan  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat tersebut secara tidak langsung mengundang masyarakat untuk  hadir  dalam  kegiatan  tersebut. Kegiatan  kebutuhan  masyarakat  yang dimaksud  adalah  Pertama  Kegiatan yang meningkatkan kualitas masyarakat seperti  pelatihan  dan  penyuluhan, Kedua Kegiatan yang dapat meningkatkan pendidikan anak (Pendidikan TK,
PAUD, Taman Posyandu  dan  Madrasah  Diniya)  Ketiga Kegiatan yang dapat meningkatkan atau menjaga kesehatan masyarakat.
c. Kegiatan  yang  melibatkan  secara substantif.
Dalam  partisipasi  masyarakat juga  terdapat  kegiatan  yang  dalam pelaksanaanya  dipaksakan,  hal  ini biasanya terjadi ketika suatu pemerintah memberikan amanah kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu dan masyarakat  tersebut  diberi  dana  untuk melaksanakanya.  Di  Desa  Tungkulrejo sendiri hal demikian terjadi pada Ibu-ibu PKK,  Pemuda  Karangtaruna  dan  juga guru  –  guru  (TK,  PAUD,  Taman Posiyandu  dan  Madrasah  Diniyah) mereka  dituntut  untuk  melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan bidangnya masing-masing.
3. Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan  untuk  dapat  terlaksananya suatu  kegiatan  yang  ditujukan  terhadap masyarakat,  tanpa  adanya  partisipasi masyarakat  maka  kegiatan-kegiatan tersebut  tidak  dapat  terlaksana  dengan baik.  Partisipasi  masyarakat  di  desa tungkulrejo  sendiri  sudah  cukup  bagus
hal tersebut terbukti
dengan terealisasinya  kegiatan  -  kegiatan  yang di  lakukan  oleh  pihak  desa  dengan  di hadiri  atau  terlibatnya  masyarakat dalam kegiatan tersebut.
4. Pendanaan Kegiatan
Suatu kegiatan pendanaan menjadi  hal  yang  utama  untuk  selalu diperhatikan,  tanpa  adanya  dana  maka suatu  kegiatan  akan  sulit  untuk  dapat terlaksana mengingat suatu hal membutuhkan  pembiyayaan.  Di  Desa Tungkulrejo  sendiri  juga  memberikan pendanaan  kepada  masing  –  masing pelaksana kegiatan untuk dapat menjalankan  suatu  kegiatan.  Berikut  ini pendanaan  yang  di  berikan  oleh  pihak pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan pembangunan  sumber  daya  manusia  di desa  tungkulrejo:  Pertama  Pendanaan untuk  Ibu-ibu  PKK  tahun  angaran  2017 berjumlah  sebesar  Rp  19.520.000.  Kedua Pendanaan untuk
Pemuda
Karangtaruna.  tahun  angaran  2017 berjumla  sebesar  Rp.  3.000.000.  Ketiga Pemberian  insentif  kepada  guru  TK  Rp. 3.600.00  di  bagi  2  orang  pengajar,  guru PAUD  Rp.  3.600.000  dibagi  3  orang pengajar  dan  guru  Taman  Posiyandu sebesar  Rp.  1.500.000  untuk  5  orang pengajar.  keempat  Pendanaan  untuk pendidikan Madrasah Diniyah (MADIN) sebesar Rp. 3.000.
5. Kerjasama Dengan Pihak Lain. Untuk  memudahkan  pelaksanaan kegiatan  maka  suatu  organisasi  bisa melakukan  kerjasama atau  bantuan  dari pihak  lainya,  pihak  lain  bisa  berupa pemerintah  yang  ada  di  atasnya, lembaga yang terdapat di dalam atau di luar  pemerintaha  toko  masyarakat  dan lain-lain.  Dalam  melaksanakan  kegiatan pembangunan  sumber  daya  manusia
pihak  pemerintah  desa  juga  melakukan kerjasama  dengan  pihak-pihak  lain untuk  mewujudkan  pelaksanaan  apa yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa tungkulrejo  sendiri  bekerjasama  dengan pemerintah yang ada diatasnya (Pemerintah kecamatan, kabupaten Ngawi dan pemerintah diluar kabupaten ngawi).
Dalam  sebuah  kegiatan  pastinya  tidak ada  yang  sempurna,  faktor  penghambat juga  sering  hadir  dalam  suatu  kegiatan yang  dilaksanakan.  Faktor  penghambat merupakan  faktor  yang  mempengaruhi terhadap  kesuksesan  pelaksanaan  atau suatu  kegiatan  yang  dilakukan.  Faktor yang menghambat pembangunan sumber  daya  manusia  juga  dapat  terjai dari  sisi  internal  dan  juga  eksternal. Begitu juga di Desa Tungkulrejo terdapat faktor  internal  dan  eksternal  yang menghambat  pembangunan  sumber daya manusia, diantaranya adalah;
1.  Visi,  Misi  dan  Sasaran  Tujuan Organisasi
Sebuah  organisasi  tentunya  pasti memiliki  misi  tujuan  yang  hendak dicapai  dalam  kurun  waktu  tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut pastinya  diperlukan  rencana  yang  baik diikuti oleh pelaksanaanya yang maksimal.  Nampaknya  dari  segi  tujuan organisasi  pemerintah  desa  menjadi salah satu penyebab terjadinya penghambatan  pembangunan    sumber daya  manusia  di  Desa  Tungkulrejo. mengingat untuk tahun 2017 pemerintah desa memilih
mengutamakan pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan non fisik, sehingga  tujuan  organisasi  desa  ini  juga menjadi  faktor  yang  menghambat
terjadinya  pembangunan  sumber  daya manusia yang ada.
2. Jenis Teknologi Yang Digunakan Berkembangnya jaman yang semakin  hari  semakin  maju  membuat pemerintah  Desa  Tungkulrejo  untuk dapat  mengunakan  teknologi  yang sudah  maju  maupun  yang  masih sederhana.  Melihat kondisi  semacam  ini menuntut  pemerintah  desa  untuk mampu  mempersiapkan  sumber  daya manusia  yang  dapat  menangani  dan juga mengoperasionalkan teknologi tersebut.  Untuk  pengendalian  teknologi yang  sudah  maju  maupun  yang  belum maju ternyata menjadi kendala tersendiri, faktanya dengan mengunakan teknologi
yang maju (cangih) pemerintah  dan  masyarakat  cukup kesulitan  karena  kemampuan  dan keahlian  yang  dimiliki  masih  tergolong kurang.  Sedangkan  jika  mengunakan teknologi  yang  sederhana  juga  memiliki kendala prosesnya lama yang mengakibatkan terbuangnya waktu.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat Kebijakan  Pemerintah  Indonesia yang  mengutamakan  pembangunan infrastruktur jalan rupanya juga mempengaruhi  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  sumber  daya  manusia yang  terjadi  di  Desa  Tungkulrejo  ini. pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat  ini  ternyata  dicontoh dengan  baik  oleh  pemerintah  Desa Tungkulrejo,  namun  permasalahanya adalah  pemerintah  Desa  Tungkulrejo tidak mampu menyeimbangkan pembangunan  fisik  dan  non  fisik, sehingga  hal  terebut  menjadi  suatu penghambat  terjadinya  pembangunan
sumber daya manusia di Desa Tungkulrejo ini.
4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi diluar  pemerintahan  desa  pada  dewasa ini telah berkembang  semakin pesatnya, dalam pelaksanaan pembangunan sumber  daya  manusia  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nyatanya bisa memperlambat pembangunan  sumber  daya  manusia yang  ada  di  Desa  Tungkulrejo.  Melihat dari  pendidikan,  usia  dan  kemampuan pemerintah desa dan juga masyarakat di Desa Tungkulrejo yang masih menengah kebawah  dalam  segi  pendidikan  dan kemampuan  dan  usia  yang  sudah terbilang cukup umur, ternyata pemerintah  dan  masyarakat  desa  cukup kesulitan  untuk  beradaptasi  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi ini.
5. Alokasi dana  Kegiatan Alokasi  dana  dalam  pelaksanaan suatu  kegiatan  merupakan  hal  yang sangat penting untuk dapat terealisasinya
kegiatan tersebut. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia  di  Desa  Tungkulrejo,  memang pada  dasarnya  sudah  memiliki  dana masing  masing,  namun  dana  desa  yang ada untuk kegiatan tersebut tidak terlalu banyak. Sehingga dana yang  ada dinilai masih kurang untuk melakukan kegiatan yang  dapat  membangun  sumberdaya manusia  yang  ada,  hal  tersebut mengakibatkan  kegiatan  pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Tungkulrejo  terlihat  cenderung  biasa- biasa  saja.  Melihat  dari  jumlah  dana yang  diterima  Desa  Tungkulrejo  di tahun  ini  cukup  besar  Rp.1.612.386.000 seharusnya  jika  dikelola  dengan  baik
maka  tidak  ada  permasalahan  dalam pemberian  kegiatan  yang  berbasis meningkatkan  sumber  daya  manusia yang ada di Desa Tungkulrejo.

## E. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dibahas dan dari Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa  Tungkulrejo,  Kecamatan  Padas,
Kabupaten Ngawi yaitu; Peran pemerintah  desa  dalam  pembangunan sumber daya manusia di Desa
Tungkulrejo,  telah  membuat  kebijakan mengenai  kegiatan  –  kegiatan  yang dapat membangun sumber daya manusia  yang  ada.  Untuk  menjalankan kegiatan  tersebut  yang  seharusnya pemerintah  desa  bekerjasama  dengan Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  (LPMD),  namun  nyatanya  hal tersebut  tidak  nampak,  yang  terjadi adalah  pihak  desa  bekerjasama  dengan PKK, Karangtaruna dan tokoh masyarakat dalam pembangunan sumber  daya  manusia.  Pelaksanaan pembangunan  sumber  daya  manusia  di Desa  Tungkulrejo  telah  berjalan  sesuai dengan  rencana  kebijakan  yang  telah dibuat oleh pemerintah Desa Tungkulrejo.  Pembangunan  sumber daya  manusia  dalam  segi  pendidikan telah berjalan mulai dari usia dini, begitu juga  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Ibu- Ibu PKK dan juga Pemuda Karangtaruna. Namun kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  tersebut  belum  mampu memberikan dampak yang baik terhadap  perekonomian  masyarakat Desa  Tungkulrejo,  karena  minimnya pelatihan-pelatihan
yang dapat meningkatkan  perekonomian  terhadap masyarakat. Pelaksanaanya juga
terdapat  faktor  internal  dan  eksternal yang  mendorong  dan  menghambat pembangunan  sumber  daya  manusia  di Desa  Tungkulrejo;  Strategi  pencapaian tujuan, kegiatan yang menjadi kebutuhan, partisipasi masyarakat, pendanaan  kegiatan  dan  kerjasama dengan  pihak  lain.  Sedangkan  faktor yang menghambat adalah; visi, misi dan sasaran  tujuan  organisasi,  teknologi yang  digunakan,  kebijakan  pemerintah pusat, perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  dan  alokasi  dana kegiatan.
Saran
Pemerintah  Desa  Tungkulreo, hendaknya melakukan kerjasama dengan  pihak  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam rangka untuk  melakukan  kegiatan  yang  dapat membangun  sumber  daya  manusia  di Desa  Tungkulrejo.  Aparatur  Desa Tungkulrejo  juga  sebaiknya  melakukan kegiatan  pembangunan  yang  seimbang antara  pembangunan  fisik  dan  non  fisik supaya  tidak  menimbulkan  kesenjangan sosial  masyarakat.  Kemudian  untuk mengatasi  permaslahan  kemiskinan  di Desa  Tungkulrejo  pemerintah  desa  juga sebaiknya  melakukan  kegiatan  yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat  seperti  halnya  pelatihan  di bidang  pertanian,  pelatihan  untuk industri  perumahanan,  pemanfaatan pasar  desa  dan  pelatihan  lain  sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang positif terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakri, Masykuri. (2013) Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Visipress.
H,  Khairudin.  (1992).  Pembangunan Masyarakat.  Yogyakarta:  Liberti Yogyakarta.
Hasil  Musrenbangdes  Desa  Tungkulrejo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi tahun 2018.
Hayat.  (2017).  Manajemen  Pelayanan Publik.  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Herdiansyah,  Haris.  (2013).  Wawancara, Observasi  dan  Focus  Groups. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Institute
for Research and Empowerment.  (2015).  Policy  Brief: Mengintegrasikan Perencanaan
Pembangunan  Desa.  Yogyakarta: IRE Moleong,  Lexy.  (2015).  Metodelogi
Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  Riant;  Dwijowijoto.  (2003).
Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.  Jakarta: PT Elek Media Komputindo. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik  Indonesia  No  114  Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Prastyo,  lis.  (2013)  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Startegis
Dalam  Organisasi  Pendidikan  Luar Sekolah. Artikel
online:
http://staff.uny.ac.id/sites/default/ files//PSDM%20STRATEGIS%20PL S.pdf  diakses  tangal  13,  November 2017.
RKPDes  desa  Tungkulrejo  Kecamatan Padas kabupaten Ngawi Tahun 2017 Siagian.  S.  P.  (2001).  Administrasi  Dan
Pembanguna.  Jakarta:  PT  Bumi
Aksara.
Sugiyono.  (2011).  Metode  Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. Ulum, Robitul. (2017). Strategi Pengembangan  Badan  Usaha  Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat,  (studi kasus di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)  Jurusan  Ilmu  administrasi Negara Universitas Islam Malang.
Undang-Undang  No  06  tahun  2014 tentang Desa Mandiri Usman,  Sunyoto.  (2004).  Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Wijaya,  Rahmin.  (2016).  Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan  Pembangunan  Desa. (Studi  Pada  Desa  Pandan    Landung Kecamatan Wagir Kabupaten
Malan).  Jurusan  Ilmu  Administrasi Negara Universitas Islam Malang.
Wahab, Sholichin Abdul. (2016). Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Implementasi  Kebijakan  Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.