## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari -  Juni 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF
Herie Saksono
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
1 - 16

## INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
Khotami
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
Pekanbaru-Indonesia 17 - 37

## GERAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI
PELAYANAN LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA Hendy Setiawan 1 , Fariza Ikhsanditya 2 1,2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta,
Indonesia 38 - 55
PROVINSI “ISTIMEWA MELAYU KEPULAUAN RIAU” (GAGASAN PERMULAAN) Muchid Albintani 1 , Auradian Marta 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau 56 - 74

## KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD
Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019 Fandi Ahmad Sintani 1 , Wahab Tuanaya 2 , Marno Wance 3 1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia 75 - 90

## FACTORS THAT AFFECT DELIBERATION OF MAGUWOHARJO VILLAGE DEVELOPMENT
PLANNING SUB-DISTRICT DEPOK REGENCY SLEMAN YOGYAKARTA Muhammad Rafi 1 , Ulung Pribadi 2 , Fajar Rahmanto 3
1,2,3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 91 - 101

## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
Suherry 1 , Billy Jenawi 2 , Rendra Setyadihardja 3 , Zamzami A. Karim 4 , Firman Setiawan 5 , Rany Angraini 6 1,2,3,4 STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia 5,6 Bapelitbang, Bintan, Indonesia
102 - 112

## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Abdulhalil Hi. Ibrahim 1 , Bakri La Suhu 2 , Rifjal Tifandy 3 Marno Wance 4 1,2,3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia
113 - 127

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
Abdulhalil Hi. Ibrahim 1 , Bakri La Suhu 2 , Rifjal Tifandy 3 Marno Wance 4
1,2,3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia
4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia chalilibrahim101@gmail.com, bakrilasuhu@yahoo.com, ipmummu@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peran  Dewan  PerwakilanDaerah  (DPD)  dalam pembentukan  DOB  Kabupaten  Galeda-Loloda.  Menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data yang  digunakan  yakni  data  primer  dan  data  sekunder,  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara  dan  dokumen.Hasil  temuan  penelitian  menunjukan  bahwa  DPD  Provinsi  Maluku  Utara memiliki  peran  yang  aktif  dalam  mendorong  pembentukan  DOB  Galela-Loloda.  Peran  aktif  yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti  sesuai  dengan  desain  besar  rencana  pembangunan  daerah  otonomi  baru  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah,  (2)  Pada  tahap  proses  uji  kelayakan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB) Galela-Loloda,  peran  DPD  RI  Provinsi  Maluku  Utara  yakni  melakukan  kunjungan  kerja  untuk melihat  (a)  Batas-batas  wilayah  Galela-Loloda,  (b)  Syarat  fisik  kewilayahan,  (c)  Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR  RI  yang  berperan  dalam  membahasan  undang-undang  pemekaran  bersama  Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.
Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru, Dewan Perwakilan Daerah, Proses Pembahasan

## PENDAHULUAN
Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada dasarnya didasari oleh semua  pihak  baik  Pemerintah  pusat maupun    daerah  untuk    memperbaiki hubungan
kerja dan penyaluran kepentingan antara  kedua    level pemerintahan    tersebut.  Dalam  hal  ini, DPD  juga  diharapkan  hadir  sebagai lembaga yang mampu membantu memberikan  masukan  dan  rekomendasi
kepada DPR RI untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat  otonomi  daerah.  Pemekaran daerah memberikan kebebasan bagi daerah untuk  mengatur  daerah  sendiri  dengan tujuan  untuk  dapat  menjamin  keadilan pemeratan  pembanguan,  ruang  demokrasi bagi  masyarakat  turut  berpartisipasi  dalam ruang  politik  dan  jaminan    keutuhan integritas wilayah negara.
Salah  satu  tujuan  pembentukan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
DPD  adalah  untuk  dapat  memperjuangkan aspirasi    dari  masyarakat  serta  dapat membawa  konsep  kepentingan  daerah  di pusat.  Lembaga  DPD  sebagai  representasi perwakilan  legislatif  yang  independen dipandang para senator memiliki
keberpihakan  untuk  dapat  melakukan koreksi  atau    penyempurnaan  sistem utusan  daerah  di  MPR.  Keikutsertaan daerah dalam utusan daerah di MPR sangat terbatas  yaitu  pada  saat  sidang-sidang MPR  (selama  Orde  Baru,  hanya  dua  kali dalam  lima  tahun).  Partispasi  aktif  yang masih minim disebabkan ruang kewenangan  yang belum diberikan kepada lembaga  senator  di  pusat.  Selama  ini harapan  pemerintah  daerah  terhadap  DPD adalah  memaksimalkan  peran  tersebut demi memajukan dan meningkatkan pelayanan  terhadap  masyarakat yang diwakilinya. DPD  merupakan  lembaga  yang merepresentasi  perwakilan  daerah  di  pusat yang mencalonkan diri secara perseorangan  dan  tidak  terikat  oleh kepentingan  partai  politik.  Hubungannya untuk  membawa  kepentingan  konstituen dengan lembaga-lembaga politik/pemerintahan di daerah tidak banyak  diatur  secara  formal  pada  level strategis  (UUD  dan  peraturan  perundang- undangan).  Terkait  pokok  ini,  UUD  1945 hanya  mengatur  ihwal  pemilihan  anggota DPD  dari  setiap  provinsi  melalui  pemilu dan  penjabaran  tata  cara  pemilihannya.
Namun  kewenangan  DPD  untuk  ikut terlibat bersama DPR RI dalam merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan publik masih setengah hati. Sementara UU No.  22/2003  mengatur  segala  ihwal  tugas dan  wewenang  DPD  terkait  domain urusan/kepentingan  daerah,  namun  tidak
ada  sifat  pengaturan  yang  tegas  terkait dengan  kewajiban  pelaksanaan  dan  sanksi bagi  kegagalannya.  Rumusan  kewajiban anggota  DPD  yang  terkait  kepentingan daerah  (seperti  menyerap  dan  menindak lanjuti aspirasi daerah, memberikan pertanggungjawaban  secara  moral  dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya,  dll)  terkesan  normatif, standar  dan  merupakan  kewajiban  umum yang  juga  terdapat  pada  lembaga  negara lain  semacam  DPR.  Pokok  yang  sedikit lebih  tegas  hanya  terkait  pemberhentian antar waktu anggota DPD, seperti keputusan  pemberhentian  oleh  Badan Kehormatan  DPD  berdasarkan  antara  lain pengaduan  oleh  pemilih  dari  daerah  asal anggota  DPD  bersangkutan  (Pasal  88  ayat (4)  yang  disampaikan  melalui  DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada Badan Kehormatan  DPD.
Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah merupakan  representasi  penduduk  dalam suatu wilayah provinsi yang akan mewakili kepentingan-kepentingan  daerah  dalam proses  pengambilan  keputusan  politik penting  ditingkat  nasional.    Sebagai lembaga  legislatif  Dewan    perwakilan Daerah  (DPD)  juga  menjadi  lembaga pengontrok  kebijakan  publik  untuk  dapat memastikan  jalannya  roda  pemerintahan dengan  baik  dan  sesuai  aturan  yang berlaku.  Berdasarkan  pada  UU  MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,    Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah),  mempunyai fungsi:
1. Pengajuan  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan  dan  pemekaran  serta

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaita ndengan  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah kepada DPR;
2. Ikut  dalam  pembahasan  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah;
3. Pemberian  pertimbangan  kepada  DPR atas  rancangan  undang-undang  tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara  dan  rancangan  undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
4. Pengawasan  atas  pelaksanaan  undang- undang  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan  daerah,  hubungan  pusat dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya alam dan sumber day aekonomi lainnya, pelaksanaan  APBN,  pajak,  pendidikan, dan agama.
Pemekaran  Wilayah  pada  dasarnya bertujuan  untuk  peningkatan  pelayanan ( service  delivery )  Pemerintah  Daerah ( local government ) kepada
masyarakat,agar  lebih  efisien  dan  efektif terhadap  potensi,  kebutuhan    maupun karakteristik    di  masing-masing  daerah. Dengan  demikian  adanya  pemekaran wilayah  seharusnya  akan  membuat  suatu daerah  menjadi  semakin  terbuka,  jalur pengembangannya  lebih  luas,  tersebar keseluruh  wilayah  ( Tim  analisis  dan evaluasi hukum tentang pemekaran wilayah BPHN , 2009).
Gelombang  pemekaran  dan  atau pembentukan  otonom  baru  penyebabnya adalah  letak  geografis  dan  rentang  kendali ibu  kota  kabupaten  terhadap  daerah lainnya, menjangkau dengan akses laut dan pulau  yang  membutuhkan  biaya  serta waktu untuk sampai di ibu kota Kabupaten.  Keterbatasan  jangkaun  antara kabpaten  dengan  desa-desa  lain  diyakini jauh  dari  segala  aspek  pelayanan  publik untuk  masyarakat,  memperpendek  rentang kendali untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan  pelayanan  publik  di  daerah menjadi  alasan  utama  sehingga  daerah menuntut adanya pemekaran daerah otonom  baru.  Konteks  Provinsi  Maluku Utara, ada beberapa daerah telah menyuarakan  pemekaran  daerah,  seperti diujung  Selatan  Halmahera  yakni  Pulau Obi.  Tuntutan  pemekaran  Kabupaten Kepulauan Obi sudah di deklarasikan pada tanggal  20  Maret  2008  bersamaan  dengan kegiatan  Musabakah  Tilawatil  Qur‟an (MTQ)  Tingkat  Kabupaten  Halmahera Selatan yang bertempat di Laiwui Kecamatan Pulau Obi. Deklarasi pemekaran  kabupaten  Kepulauan  Obi mendapat respon dan disetujui oleh DPRD yang  diwakili  oleh  Ketua  DPRD  (Bahrain Kasuba  dari  Partai  PKS  asal  etnis  Tobela) dan  beberapa  anggota  DPRD  yang  berasal dari  Kepulauan  Obi  yang  etnisnya  dari Suku  Buton  (La  Jaya  dari  Partai  Patriot, Idhar  La  Masa  dari  Partai  Golkar,  Hi Ibrahim  dari  Partai  PBR,  Rudi  dari  Partai PKB,  Hi  Amin  dari  Partai  PKS,  dan Rosihan dari Partai PKS), sementara pihak pemerintah  dalam  hal  ini  Bupati  tidak

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
ikutserta  dalam  deklarasi  tersebut.  (Bakri La Suhu dan Abdul Gaffar Karim, 2011).
Diujung  Utara  Halmahera  yakni Galela-Loloda (GALDA) juga menyuarakan pemekaran daerah. Deklarasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda  sudah  dilakukan  tanggal  12 Januari  2011  bertempat  di  lapangan Soakonora.  Deklarasi  juga  di  hadiri  pihak pemerintah  daerah  Kabupaten  Halmahera Utara  dalam  hal  ini  Bupati,  dan  sejumlah stakeholders;  KNPI  Halmahera  Utara  dan Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo,  Galela,  Malifut,  Loloda  dan  Kao (AMPP Togamaloka). Proses pembentukan/pemekaran Galela-Loloda tidak  lepas  dari  adanya  keterlibatan  dari berbagai pihak baik itu seluruh masyarakat Galela-Loloda, elite lokal, unsur pemerintah  daerah  Kabupaten  Halmahera Utara, DPRD Kabupaten Halmahera Utara, unsur  pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara, DPRD  Provinsi  Maluku  Utara  dan  Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  untuk  wilayah Maluku Utara.
DPD  memiliki  peran  dalam  hal kewenangan legislasi (mengajukan Rancangan  Undang-Undang,  membahas RUU bersama DPR), kewenangan pertimbangan (memberi pertimbangan terhadap suatu RUU, pertimbangan pemilihan anggota BPK), dan kewenangan melakukan pengawasan (mengawasi pelaksanaan  UU  dimaksud).  Sebagai lembaga perwakilan daerah DPD memiliki peran    yang  sangat  penting  dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada  di  daerah,  khususnya  mengenai pemekaran  daerah  karena  pemekaran pemerintahan  daerah  bisa  bermanfaat terhadap  percepatan  pembangunan  daerah
dan pedekatan pelayanan kepada masyarakat,  secara  berjenjang.  Hal  ini berdampak kepada peningkatan
kesejahteraan  masyarakat  yang  menjadi tujuan pembangunan secara nasional.

## KERANGKA TEORI

## 1. Konsep Peran
Peranan  berasal  dari  kata  peran, berarti  sesuatu  yang  menjadi  bagian  atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan  menurut  Levinson  sebagaimana dikutip  oleh  Soekanto  (1982),  sebagai berikut:  Peranan  adalah  suatu  konsep prihal  apa  yang  dapat  dilakukan  individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma norma yang dikembangkan   dengan   posisi   atau   temp t seseorang dalam masyarakat, peranan   dalam   arti   ini   merupakan   rang kaian peraturan-peraturan yang membimbing  seseorang  dalam  kehidupan kemasyarakatani.  Peranan  memiliki  tugas dan  fungsi  dalam  melakukan  hak  serta kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya  maka  dia  menjalankan suatu  peranan.  Perbedaan  kedudukan  dan peranan  adalah  sistem  kerja  organisasi sesuai dengan keududukan dan peranannya dalam  mengelola  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku.  Keudukan  peran  sangat strategis  sehingga  tak  ada  peranan  tanpa kedudukan  atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana  halnya  dengan  kedudukan, peranan juga mempunyai arti. Setiap orang mempunyai  macam-macam  peranan  yang berasal  dari  pola-pola  pergaulan  hidupnya (Ralph  Linton  dalam  Soerjono  Soekanto, 2001).

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Peranan  yang  melekat  pada  diri seseorang  harus  dibedakan  dengan  posisi dalam  pergaulan  kemasyarakatan.  Posisi seseorang  dalam  masyarakat  merupakan unsur  statis  yang  menunjukan  tempat individu  pada  organisasi  masyarakat. Peranan  lebih  banyak  menunjuk  pada fungsi,  penyesuaian  diri  dan  sebagai  suatu proses.  Jadi,  seseorang  menduduki  suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu  peranan.  Menurut  Levinson  dalam Soerjono Soekanto (2001 : 269)
menyatakan  bahwa  peranan  mencakup tiga:
a. Peranan  meliputi  norma-norma  yang dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat seseorang  dalam  masyarakat.  Peranan dalam  arti  ini  merupakan  rangkaian peraturan-peraturan  yang  membimbing seseorang dalam kehidupan
kemasyarakatan,
b. Peranan  adalah  suatu  konsep  tentang apa  yang dapat  dilakukan oleh individu dalam  masyarakat  sebagai  organisasi, dan
c. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai perilaku  individu  yang  penting  bagi struktur sosial masyarakat
2. Konsep Dewan Perwakilan Daerah
Pembentukan  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD)
dilakukan melalui perubahan  ketiga  UUD  1945  pada  bulan November 2001. Dengan dibentuknya satu lagi  lembaga  tinggi  negara  ini  (DPD), berarti  sistem  perwakilan  dan  parlemen berubah dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi dua kamar
(bikameral).  Juga  dengan  dibentuknya lembaga  ini,  berarti  Indonesia  mengawali
babak baru demokratisasi (Huda, Ni’matul, 2005).
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) RI  merupakan  salah  satu  perwujudan tuntutan  reformasi  yang  pembentukannya di  wadahi  dalam  Perubahan  Ketiga  UUD 1945  oleh  MPR  pada  tahun  2001.  Selain itu juga, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan  lembaga  perwakilan  daerah yang  berkedudukan  sebagai  lembaga negara.  DPD  terdiri  atas  wakil  daerah provinsi  yang  dipilih  melalui  pemilihan umum.
Mengenai
Dewan Perwakilan Daerah,  yang  menjadi  gagasan  dasar pembentukannya  adalah  keinginan  untuk lebih  mengakomodasi  aspirasi  daerah  dan sekaligus  memberi  peran  yang  lebih  besar kepada  daerah  dalam  proses  pengambilan keputusan  politik  untuk  soal-soal  yang berkaitan dengan daerah.   Ketentuan BAB VII-A  Pasal  22-C  dan  22-D  dalam  UUD 1945  yang  mengatur  keberadaan  DPD dalam  struktur  ketatanegaraan  Indonesia antara lain dimaksudkan untuk :
a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam  wadah  NKRI  dan  pemperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;
b. Meningkatkan  agregasi  dan  akomodasi aspirasi  dan  kepentingan  daerahdaerah dalam  perumusan  kebijakan  nasional bekaitan  dengan  Negara  dan  daerah- daerah;
c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan  dan  kemajuan  daerah secara  serasi  dan  seimbang  (Ni’matul Huda, 2 005).
Dalam  UU  MD3 Pasal 249 menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD)  mempunyai  wewenang  dan tugas :

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
a.  Mengajukan  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah kepada DPR;
b.  Ikut  membahas  rancangan  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  hal sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a; dan
c.  Menyusun  dan  menyampaikan  daftar inventaris  masalah  rancangan  undang- undang  yang  berasal  dari  DPR  atau Presiden  yang  berkaitan  dengan  hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

## 3. Pengertian Pembentukan Daerah
Dalam  Undang-undang  pengertian Pembentukan daerah adalah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian  daerah  yang  bersandingan  atau pemekaran  dari  satu  daerah  menjadi  dua daerah  atau  lebih.  Dalam  hubungannya dengan pembentukan daerah/wilanyah otonomi,  pasal  18  UUD  1945  antara  lain menyatakan  bahwa  pembagian  daerah Indonesia  atas  daerah  besar  dan  daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya  yang    ditetapkan  oleh Undang-Undang.  Daerah  Indonesia  akan dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi  akan  dibagi  menjadi  daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah (J
Kaloh, 2007).
Pembentukan Daerah menjadi daerah otonom baru selalu ditandai dengan pengembangan  kawasan  wilayah  dalam upaya untuk mencapai pemerataan
pembangunan demi mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat Daerah.  Pembentukan  Daerah  adalah merupakan  tuntutan  masyarakat  yang berada  di  daerah,  yang  merasa  kurangnya pembangunan  infrastruktur  Pemerintah Daerah dan pelayanan terhadap warganya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 tahun 2007 menyebutkan bahwa
Pembentukan  Daerah  adalah  pemecahan Kabupaten  atau  Kabupaten/Kota  menjadi dua  Daerah  atau  lebih.Menurut  penulis Pembentukan  adalah  sebuah  pelebaran, perluasan, atau penambahan wilanyah baru dalam  suatu  kawasan  akibat  percepatan pertumbahan  masyarakat  serta  tuntutan kebutuhan pelanyanan akan segalah bidang yang seimbang dan dinamis bagi pertumbuhan  sebuah  Daerah    yang mengarah  pada  ruang-ruang  kawasan  baru sebagai  zona  pelanyanan  pemerataan kebutuhan masyarakat.
Persyaratan  Pembentukan  Daerah Otonom Baru (DOB), secara normatif telah diatur  dalam  Peratura  Pemerintah  (PP)
Nomor  78  Tahun  2007 Tentang  Tata  Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan  Daerah  yang  meliputi syarat  administratif,  teknis,  dan  fisik kewilayahan. Persyaratan administratif pembentukan daerah kabupaten/kota meliputi:
a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang  persetujuan  pembentukan  calon kabupaten/kota;
b. Keputusan bupati/walikota induk tentang  persetujuan  pembentukan  calon kabupaten/kota;
c. Keputusan  DPRD  provinsi  tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
e. Rekomendasi Menteri.
Keputusan  DPRD  kabupaten/kota
diproses  berdasarkan  aspirasi  sebagian besar masyarakat setempat. Dan keputusan DPRD provinsi berdasarkan aspirasi sebagian  besar  masyarakat  setempat  yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi,  potensi  daerah,  sosial  budaya, sosial  politik,  kependudukan,  luas  daerah, pertahanan,  keamanan,  dan  faktor  lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi  daerah.  Adapun  faktor  lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat
kesejahteraan  masyarakat,  dan  rentang kendali  penyelenggaraan  pemerintahan. Faktor  sebagaimana  dimaksud,  dinilai berdasarkan  hasil  kajian  daerah  terhadap indikator  sebagaimana  tercantum  dalam lampiran  yang  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.Suatu  calon daerah otonom direkomendasikan  menjadi  daerah  otonom baru  apabila  calon  daerah  otonom  dan daerah  induknya  mempunyai  total  nilai seluruh  indikator  dan  perolehan  nilai indikator  faktor  kependudukan,  faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah  dan  faktor  kemampuan  keuangan dengan  kategori  sangat  mampu  atau mampu.
Syarat  fisik  kewilayahan  meliputi cakupan  wilayah,  lokasi  calon  ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan  wilayah  untuk:  pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima)
kabupaten/kota; kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat  tumbuh,  berkembang  dan  mampu menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam  memperkokoh  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah,  sehingga  tujuan  pembentukan daerah  dapat  terwujud  dengan  dilengkapi dengan kajian daerah.

## METODE PENELITIAN a. Tipe dan Jenis Penelitian
Tipe  penelitian  adalah  kualitatif  yaitu calon  peneliti  berusaha  memberikan pemahaman  secara  mendalam  tentang obyek  yang  di  teliti  serta  memberi gambaran  yang jelas mengenai masalah yang  berhubungan  dengan  penelitian, sedangkan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni peneliti berusaha  memberikan  gambaran  secara umum mengenai masalah-masalah yang di teliti.
b. Sumber Data
1. Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh dari  wawancara  langsung  peneliti, antara lain : Drs Abdurrahman
Lahabato, Stevi Pasemanyeku dan Basri Salama.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh  dari  instansi  yang  ada  pada Kantor  DPD  Provinsi  Maluku  Utara

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
yang  ada  hubungan  dengan  proses penelitian.
c. Teknik Pengumpulan Data
Dengan bersandarkan pada pendekatan  penelitian  kualitatif,  maka didalam tahap pengumpulan data digunakan adalah :
1. Observasi,  yakni  pengamatan  yang sistematis  terhadap  gejala-gejala  yang diteliti  dengan  cara  terlangsung  pada objek  penelitian  (Husaini  Usman, 1995).
2. Wawancara, adalah percakapan dengan  maksud  tertentu.  Percakapan itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan itu.
3. Dokumentasi, yakni pengumpulan data  dengan  cara  mencatat  atau
mengutip  dari  dokumen  atau  arsip- arsip yang diperlukan untuk melengkapi data
primer yang
diperoleh langsung dari responden.
d. Teknik Analisa Data
1. Reduksi  data  dengan  cara  membuat abstraksi dengan maksud untuk
membuat rangkuman yang inti
menyeleksi data sehingga data didapat sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti.
2. Menyajikan  data  dalam  bentuk  yang sederhana  yang  sesuai  dengan  kriteria dan  klasifikasi  data  yang  sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian  ini  sehingga  akan  lebih mudah dipahami.
3. Mengumpulkan  data-data  yang  telah didapat  dari  seluruh  proses  penelitian
sehingga  memudahkan  penulis  untuk membuat  pemaknaan  penuturan  yang dapat  dimengerti  berkenaan  dengan masalah yang diteliti (Lexy J. Moleong. 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur Pembentukan Daerah Otonom Baru Inisiatif Pembentukan daerah otonom baru pada dasarnya berangkat dari adanya  peluang  hukum  bagi  masyarakat dan Daerah untuk melakukan Pembentukan/penggabungan daerah
otonom  sebagaimana  tertuang  dalam Peratura Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007  Tentang  Tata  Cara  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## Gambar 1.

## Proses Pengusulan Wilayah Pembentukan di Tingkat Daerah
Dari  gambar  di  atas,  dijelaskan bahwa  persiapan  dalam  Pembentukan wilayah  dimulai  dari  wilayah  yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk  proposal  yang  sudah  memiliki pertimbangan-pertimbangan  di  dalamnya dan  kajian-kajian  ilmiah,  sehingga  ketika proposal  rencana  Pembentukan  wilayah tersebut  diajukan  ke  DPRD  kabupaten/ kota  dan  kemudian  ke  propinsi,  dapat dipertanggungjawabkan dengan
berlandaskan  peraturan-peraturan yang
berlaku. Peraturan pemerintah tersebut kemudian mengemukakan bahwa
kebersyaratan  untuk  membentuk  daerah otonom  baru  harus  meliputi  Syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan.
Persyaratan  administratif  pembentukan daerah  kabupaten/kota  untuk  kabupaten meliputi :
a.  Keputusan  DPRD  kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
b.  Keputusan  bupati/walikota  induk tentang  persetujuan  pembentukan calon kabupaten/kota;
c.  Keputusan  DPRD  provinsi  tentang persejutuan  pembentukan  calon kabupaten/kota;
Pro/Kontra aspirasi Masyarakat Pembentukan Tim Teknis Kajian Kelayakan wilayah Lobby dan Dialog Politik Pengesahan DPRD kabupaten dan Bupati
Pengajuan Uuslan di Provinsi
Pengesahan DPRD Provinsi dan Gubernur Pengajuan Uuslan ke
Pemerintah Presentasi Daerah Persiapan dan Daerah Induk
Daerah Persiapan
Daerah Induk
Daerah Provinsi

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
d.  Keputusan Gubernur tentang persetujuan  pembentukan  calon kabupaten/kota; dan
e.  Rekomendasi Menteri.
Keputusan  DPRD  Kabupaten/Kota diproses  berdasarkan  aspirasi  sebagian besar masyarakat setempat. Dan keputusan DPRD provinsi berdasarkan aspirasi sebagian  besar  masyarakat  setempat  yang dituangkan dalam keputusan DPRD
kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi.
Pembentukan  Kabupaten  Galela- Loloda  untuk  syarat  administratif  sesuai dengan  ketentuan  PP  No.  78  tahun  2007, dimana  harus  ada  Keputusan  Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se-
Kecamatan  Galela,  Galela  Utara,  Galela Barat,  Galela  Selatan,  Loloda  Kepulauan, dan  Kecamatan  Loloda  Utara.  Selain keputusan  BPD  se-kecamatan,  ada  juga Keputusan  DPRD  Kabupaten  Halmahera Utara Nomor:04/KPTS/DPRD- HALUT/2011 tentang Persetujuan Pembentukan Galela-Loloda dan Kao Raya Di  Kabupaten  Halmahera  Utara  Provinsi Maluku  Utara,  dan  Keputusan  DPRD Provinsi Maluku Utara Tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Galela-Loloda yang tertuang dalam Keputusan Nomor:16/KPTS/DPRD-
MU/2012  tentang  Persetujuan  Terhadap Usulan  Pembentukan  Kabupaten  Galela- Loloda.
Syarat  fisik  kewilayahan  meliputi cakupan  wilayah,  lokasi  calon  Ibukota, sarana dan prasana pemerintahan. Cakupan wilayah  untuk  pembentukan  provinsi paling  sedikit  5    (lima)    Kabupaten; cakupan  wilayah  untuk  pembentukan kabupaten  paling  sedikit  5    (lima) kecamatan;  dan  kota  paling  sedikit  4
(empat)    kecamatan.  Persyaratan  secara fisik  kewilayahan,  maka  Pembentukan Kabupaten  Galela-Loloda  sudah  sesuai ketentuan  PP  No.  78  tahun  2007,  dimana terdapat  6  (enam)  kecamatan,  yaitu  terdiri dari :
1. Kecamatan Galela,
2. Kecamatan Galela Utara,
3. Kecamatan Galela Barat,
4. Kecamatan Galela Selatan,
5. Kecamatan Loloda Kepulauan, dan
6. Kecamatan Loloda Utara
Berdasarkan syarat-syarat pembentukan  daerah  otonom  baru  (DOB) sebagaimana yanga tertuang dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  tahun 2007  tentang  Tata  cara  pembentukan, penghapusan,  dan  Penggabungan  daerah,
maka  untuk  syarat  pembentukan  DOB Galela-Loloda sudah memenuhi persyaratan  untuk  dapat  diajukan  kepada Pemerintah  Pusat  yang  kemudian  dapat dijadikan  bahan  kajian  untuk  dapat dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.
Memperhatikan syarat pembentukan  daerah  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  tersebut  tampaknya sangat  ketat  dan  sulit  untuk  dipenuhi. Namun  menurut  effendy  kenyataan  proses teknokratis-administratifnya  bisa  sangat fleksibel.  Kriteria  kelayakan  pembentukan mudah  dipenuhi  bahkan  dimanipulasi (seperti  kriteria  jumlah  penduduk  yang tidak wajib” karena  diakumulasikan dengan  indikator  lain  ),  maupun  standar nilai  meminimal  kelulusan  yang  dapat dirasionalisasikan.  Studi  kelayakan  yang dilakukan oleh pihak ketiga yang cenderung  mendukung  dan  memaksa terjadinya pembentukan DOB.
Dalam pembahasannya melalui proses  politik  yang  cenderung  anarkis.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Dalam implementasinya, proses pembentukan  wilayah  dapat  dilakukan melalui  dua  pintu,  yakni  lewat  lembaga politik    (DPR)    sebagai  usulan  inisiatif DPR,  dan  melalui  institusi  pemerintahan (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah/DPOD Depdagri). Argumen- argumen politik sering kali memiliki posisi tawar  yang  lebih  kuat  dibandingkan dengan  eksekutif  dalam  hal  penolakan proposal pembentukan daerah baru.
Pandangan prasojo, bahwa tampaknya  DPR  dan  pemerintah  tidak memiliki nilai dasar dan tujuan akhir yang sama terhadap pembentukan daerah.
Sejauh ini pembentukan daerah baru selalu berada  dalam  ruang  politik  semata.  Nilai dasar  dan  tujuan  pembentukan  daerah otonom  pada  hakekatnya  bisa  berada secara  kontinum  antara  demokrasi  lokal dan efesiensi-efektivitas pemerintah.
Prasojo  (2008)  mengungkapkan bahwa  penentuan  batas  kaitanya  dengan daerah  otonom  harus  mendasarkan  pada pertimbangan efesiensi  ekonomi  dan efektivitas  demokrasi.  Kombinasi  diantara keduanya  mempunyai  arti  penting  untuk menciptakan  stabilitas  dan  fleksibility  dan responsiveness. Mengingat bahwa berkaitan dengan daerah otonom,
penentuan  batas  dan  besaran  daerah otonom merupakan hal yang krusial.
2.  Peran  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD)  Provinsi  Maluku  Utara  dalam Pembentukan  Daerah  Otonom  Baru Galela-Loloda
Pemberian  ruang  partisipasi  daerah dalam  penyelenggaraan  negara  secara nasional  untuk  bersama-sama  menentukan kebijakan  nasional  tidak  memiliki  makna ketika jembatan penghubung antara daerah
dan  pusat,  terutama  yang  berpusat  di parlemen hanya sebagai hiasan pelembagaan  saja.  Alasanya  posisi  DPD sebagai subordinated DPR  (Efriza  dan Syafuan Rosi, 2010). Sehingga menjadikan lembaga  ini  tidak  dapat  memperjuangka kepentingan  dari  daerah  yang  mereka wakili.  Secara  politik  ,  DPD  sebagai lembaga tinggi belum mampu menunjukan taring  politiknya  untuk  lebih  menunjukan eksistensi  dan  kinerja  yang  efektif    dalam sistem parlemen di Indonesia. Sebab, peran DPD dalam menjalankan fungsi legislasinya, tidak diikuti dengan pemberian  kekuasaan  dan  kewenangan yang memadai. Adapun diketahui kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada DPD dalam membuat UU terbatas, itu pun tidak ada jaminan apakah disetujui oleh  DPR.  Sedangkan  untuk  masalah lainya,  dalam  hal  perimbangan  dan pengawasan,  juga  tanpa  ada  jaminan  akan di terima oleh DPR. Dalam keadaan seperti ini, akan sulit bagi DPD untuk memainkan fungsi  sebagai  parlemen  yang  kedua, karena memang kewenangannya terbatas. Proses  pengusulan  daerah  otonom baru  (DOB)  sebenarnya  telah  menjadikan DPR  dan  pemerintah  “tersandera”  dalam tuntutan  DOB.  Kepentingan  memperluas struktur  dan  posisi  didaerah,  tuntutan mengalirkan  dana  pusat  ke  daerah,  janji kampanye  pemilu,  serta  indikasi  transaksi ekonomi politik memaksa dan menyandera anggota-anggota DPR untuk terus memberikan  tempat  bagi  usulan  dan inisiatif  Pembentukan  daerah.  Rasanya sulit  untuk  dihentikan  arus  tuntutan pembentukan  daerah  otonom  kalau  hanya mengandalkan syarat-syarat teknis- administratif.  Penyanderaan  bukan  hanya dilakukan  calon  DOB  terhadap  anggota-

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
anggota  DPR,  tapi  juga  dilakukna  DPR terhadap pemerintah.
Berbagai  kepentingan  ekonomi- politik  di  DPR  sering  sangat  menyulitkan pemerintah  untuk  menahan  RUU  atas prakarsa    (inisiatif)  DPR.  Pada  akhirnya, ukuran-ukuran  teknis,  administrasi,  dan fisik  kewilayahan  sebagaiman  tertuang dalam  PP  No.  78  tahun  2007  terkalahkan oleh  kepentingan  dan  keputusan  politik. Dengan kata lain, bahwa tujuan pembentukan  daerah  untuk  memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya tergantikan oleh kepentingan elite politik, baik di pusat maupun didaerah.
Dari  sisi  Pemerintah  pusat,  proses pembahasan  Pembentukan  wilayah  yang datang  dari  berbagai  Daerah  melalui  dua tahapan  besar  yaitu  proses  teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta  proses  politik  karena  selain  harus memenuhi  persyaratan  teknokratis  yang telah  diatur  dalam  UU  dan  Peraturan Pemerintah,  proposal  Pembentukan  harus didukung secara politis oleh DPR. Namun, dalam  implementasinya  ternyata  faktor politik  menjadi  dominan.  Kajian  daerah yang dibuat terkadang merupakan kesepakan elite-elite lokal yang
berkepentingan.  Sehingga  terjadi  ketidak- akuratan data, analisis dan argumen sangat lemah  dan  berbagai  aspek  lain  yang  tidak tepat.  Anehnya  usulan  pemekaran  daerah dengan  dokumen  pendukung  yang  sangat lemah dan amburadul pun ternyata tetap di terima  pemerintah  pusat  dan  dibahas  di DPR  sehingga  lahirlah  Undang-Undang Pembentukan Daerah.
Hasil penelitian dilakukan Bakri La Suhu  dan  Abdul  Gaffar  Karim  (2011), menunjukkan bahwa pemekaran
Kabupaten  Kepulauan  Obi  di  dorong  oleh
aspek  geografis.  Rencana  pemekaran Kabupaten  Kepulauan  Obi  menimbulkan pro dan kontra antara elit Obi dan elit yang ada  di  luar  pulau  Obi.  Elit  yang  kontra pemekaran yaitu Bupati Halmahera Selatan (Muhammad  Kasuba),  karena  Bupati memiliki  kepentingan  ekonomi  (usaha bisnis)  di  wilayah  Pulau  Obi.  Persaingan kepentingan  terjadi  dikalangan  kelompok pro  pemekaran  antara  elit  di  Pulau  Obi dengan elit di wilayah Ternate, persaingan diantara  pro  pemekaran  pada  dasarnya adalah  berebut  pengaruh  dan  dukungan dari  masyarakat  Obi,  dan  upaya  untuk mempertahankan dan/atau memperebutkan resource di  wilayah  Kepulauan  Obi  pasca pemekaran  menjadi  faktor  persaingan kepentingan elit-elit pro pemekaran. Konspirasi  terjadi  karena  kepentingan ekonomi  antara  elit  pro  pemekaran  (Abu Karim  La  Tara,  S.IP  dan  Hi.  Subur) dengan  elit  kontra  pemekaran  (Bupati Muhammad Kasuba), konspirasi  ini dalam rangka untuk mempertahankan dan mengamankan  usaha  bisnis  (kepentingan ekonomi)  di  wilayah  Kepulauan  Obi. Sedangkan  konfigurasi  elit  ternyata  terjadi perpaduan antara aspek etnisitas dan aspek agama,  sementara  pada  aspek  geografis terjadi  polaritas  di  antara  elit-elit  Obi. Terpolariasinya  elit-elit  Obi  berdasarkan wilayah  baik  itu  di  wilayah  Kepulauan Obi,  Labuha-Bacan,  dan  di  Ternate, menimbulkan persaingan kepentingan diantara  masing-masing  elit  Obi  yang  ada di Provinsi Maluku Utara.
Tentu  ini  karena  dalam  proses
pemekaran daerah, terjadi gesekan kepentingan kepentingan politik  yang sulit dihindari.  Proses  pengusulan  daerah  baru lebih banyak terjadi secara ekstra parlementer. Kekuatan penting yang

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
seringkali  menjadi  andalan  para  pengusul dari  daerah  adalah  lobi.  Masyarakat  suatu daerah  yang  diwakili  para  tokohnya  rela mengumpulkan  uang  belasan  miliyar rupiah dari berbagai sumber untuk sekadar membeli  Undang-Undang  Pembentukan Daerah.  Tentu  saja  bukan  UU-nya  yang mahal,  tetapi  proses  sampai  ke  UU  itulah yang  harus  diperjuangkan  dengan  susah payah  dan  biaya  mahal.  Padahal,  dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan  bahwa  tujuan  pemekaran daerah senantiasa diarahkan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui:
1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2) percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat;
3) percepatan  pelaksanaan  pembangunan perekonomian daerah;
4) percepatan pengelolaan potensi daerah;
5) peningkatan  keamanan  dan  ketertiban; dan
6) peningkatan  hubungan  yang  serasi antara pusat dan daerah.
Memang semestinya kehadiran daerah  otonom  baru  itu  demi  kepentingan dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  di daerah.  Alasan  dan  tujuan  utama  dari masyarakat dalam pemekaran DOB
Galela-Loloda  yaitu pertama , Galela- Loloda  (GALDA)  merupakan  daerah terluar yang berbatasan dengan negara lain, maka perlu dipikirkan dan dipertimbangkan untuk bisa menjadi Daerah  Otonom  Baru, kedua ,  Pemekaran daerah  itu  supaya  masyarakat  Galela- Loloda  ingin  lebih  sejahtera,  dan ketiga , ingin  mayarakat  Galela-Loloda  lebih makmur yang selama ini kurang masyarakat rasakan.
Pembentukan  DOB  Galela-Loloda mendapat  respon  positif  dari  berbagai pihak,  baik  itu  dari  pemerintah  Kabupaten Halmahera Utara, DPRD Kabupaten Halmahera  Utara,  Pemerintah  provinsi Maluku  Utara,  DPRD  Provinsi  Maluku
Utara,  serta  direspon  juga  dari  DPD  RI
Provinsi  Maluku  Utara.  DPD  RI  memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemekaran suatu daerah menjadi  Otonom  Baru,  begitu  juga  dalam Pembentukan  DOB  Galela-Loloda,  DPD RI Provinsi Maluku Utara punya peran dan andil  yang  cukup  besar  untuk  mendorong DOB  Galela-Loloda  menjadi  Kabupaten
Baru  yang  berotonom.  Peran  DPD  RI Provinsi Maluku Utara dalam pembentukan  atau  pemekaran  Daerah Otonom  Baru  Galela-Loloda  yaitu  aktif mendorong  Galela-Loloda  secepatnya  bisa dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru. Setiap  tahapan-tahapan  dalam  proses Pembentukan  DOB  Galela-Loloda,  DPD RI  Provinsi  Maluku  Utara  selalu  aktif  dan ikut  serta  bersama-sama  masyarakat  dan pemerintah daerah.
Peran  DPD  RI  Provinsi  Maluku Utara  pada  tahap  awal  pembentukan  DOB Galela-Loloda  yakni  menerima  semua aspirasi  masyarakat  Galela-Loloda,  aktif menindaklanjuti  sesuai  dengan  desain besar  rencana  pembangunan  DOB  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Pada  tahap proses  uji  kelayakan  DOB  Galela-Loloda, peran  DPD  RI  Provinsi  Maluku  Utara yakni  melakukan  kunjungan  kerja  untuk melihat:
1. Batas-batas wilayah Galela-Loloda,
2. Syarat fisik kewilayahan,
3. Jumlah penduduknya, dan
4. Potensi Daerah

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Tahap proses pembahasan di tingkat  DPD  RI  dan  DPR  RI  khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku
Utara  yakni  bersama-sama  dengan  DPD RI,  DPR  RI  dan  Pemerintah  membahas
DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua  hasil  kajian  yang  telah  dilakukan dan  DPD  RI  Provinsi  Maluku  Utara menyatakan  Galela-Loloda  layak  untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru. Perkembangan terakhir sekarang menunggu sidang Paripurna DPR RI untuk pengesahan Galela-Loloda dapat
dinyatakan  sebagai  kabupaten  baru  yang berotonom.

## KESIMPULAN
1. DPD  RI  Provinsi  Maluku  Utara berperan aktif dalam mendorong
pembentukan  atau  pemekaran  Daerah Otonom  Baru  (DOB)  Galela-Loloda menjadi kabupaten baru. Setiap tahapan-tahapan dalam proses Pembentukan DOB Galela-Loloda, DPD  RI  Provinsi  Maluku  Utara  selalu aktif  dan  ikut  serta  bersama-sama masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Peran  DPD  RI  Provinsi  Maluku  Utara pada  tahap  awal  pembentukan  Daerah Otonom  Baru  (DOB)  Galela-Loloda yakni menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti  sesuai  dengan  desain besar  rencana  pembangunan  Daerah Otonom  Baru  (DOB)  yang  dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom  Baru  (DOB)  Galela-Loloda, peran  DPD  RI  Provinsi  Maluku  Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat  (a)  Batas-batas  wilayah  Galela- Loloda,  (b)  Syarat  fisik  kewilayahan,
(c)  Jumlah  penduduknya,  dan  (d) Potensi Daerah.
4. Tahap  proses  pembahasan  di  tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II,  peran  DPD  RI  Provinsi  Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI,  DPR  RI  dan  Pemerintah  membahas Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  Galela- Loloda,  menyampaikan  semua  hasil kajian  yang  telah  dilakukan  dan  DPD RI  Provinsi  Maluku  Utara  menyatakan Galela-Loloda  layak  untuk  dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.

## DAFTAR PUSTAKA
B  LA  SUHU,  S  IP,  MA  Abdul  Gaffar Karim – 2011, PEMEKARAN  DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang  Konfigurasi  Elit dalam Pemekaran Kabupaten  Kepulauan  Obi Halmahera  Selatan-Maluku Utara),  Universitas  Gadjah
Mada Efriza  dan  Syafuan  Rosi, Parlemen
Indonesia  Geliat  Volksraad Hingga  DPD  Menembus Lorong  Waktu  Doloe,  Kini, dan  Nanti, Alfabeta  CV,
Bandung, cet kesatu, 2010. Ibrahim  AH,  Supriatna  Tjahja,  2019; Epistemologi  Pemerintahan: Paradigma Manajemen, Birokrasi  dan  Kebijakan Publik.  Penerbit  UMMU Press, Ternate. Eko Prasojo. Jorjoran Pembentukan Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Politik.  Dalam  Opini  Jawa
Pos, 2008. Huda, Ni’matul.  2005. Hukum Tata Negara  Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.
J.  Kaloh,  2007. Mencari  Bentuk  Otonomi
Daerah (Suatu  Solusi dalam  menjawab  kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)  .  PT  Rineka  Cipta, Jakarta.
Moleong  J.  Lexy,  2006; Metodologi Penelitian  Kualitatif, Edisi Revisi.  Penerbit                    PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Soekanto, Soerjono, SosiologiSuatuPengantar, Raja GrafindoPersada, Jakarta 1982. ________________ 2001 :PengantarSosiologi. Penerbit PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta TimAnalisisdanEvaluasiHukum tentang PemekaranWilayah  BPHN, 2009
Usman  Husaini,  1995  ; Metodologi
Penelitian  Sosial .  Penerbit Bumi Aksara, Bandung.
Peratura Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun
2007  Tentang  Tata  Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah