Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal  25 - 34

## PERAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DALAM PEREKONOMIAN EMPAT PROVINSI DI PULAU JAWA
Oleh: Akhmad Solikin
Politeknik Keuangan Negara STAN Email: akhsol@pknstan.ac.id Articel Info Abstract Article History : Received  24 February - 2022 Accepted  24 March - 2022 Available Online 30 March - 2022
Manufacturing  sector  is  substantial  for  economic  development in  terms  of  economic  growth,  value  added,  export,  and employment. This article investigates and compares manufacturing sectors’ roles on economies in four provinces in Java Island, Indonesia, i.e. the Province of Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah and Jawa Timur. This article used secondary data in terms of Input Output Table in general and backward linkage effect  ratio  and  forward  linkage  effect  ratio  in  particular.  By doing so, the article discusses leading sectors in manufacturing subsectors.  The Input Output Tables were published by BPS in 2021  which  represents  2016  data.  The  results  show  that  five manufacturing  industries  play  significant  roles  as  leading sectors, i.e. food and beverages, textile and garments, paper and printing,  chemical  and  pharmacy,  and  rubber  and  plastic.  In contrast,  tobacco  processing,  coal  and  oil  refinery,  and  base metal are three manufacturing subsector which are not included in  key  sectors  in  majority  of  provinces . In  general,  more manufacturing  sectors  have  stronger  backward  linkage  effects ratio  rather  than  forward  linkage  effects  ratio.  The  provincial governments  could  use  information  about  leading  sectors  in development  planning,  such  as  Medium-Term  Development Planning  (RPJMD)  in  quest  to  achieve  more  sustainable developments.
Keywords : Input Output Table, Leading sector, Manufacturing industry, Power of dispersion, Sensitivity of dispersion

## 1. PENDAHULUAN
Sektor  industri  pengolahan  berperan sangat  penting  bagi  suatu  negara  sebagai sumber pertumbuhan, nilai tambah, ekspor dan penyerapan  tenaga  kerja.  Sebagaimana  dapat dilihat  pada  Tabel  1,  industri  pengolahan  di Indonesia  berperan  besar  dalam  PDB.  Pada tahun  2021,  industri  pengolahan  berkontribusi lebih  dari  20  persen  PDB  jika  menggunakan harga  konstan  tahun  2010.  Dua  sektor berikutnya yang penting adalah sektor perdagangan  dan  sektor  pertanian,  kehutanan,
dan  perikanan.  Dengan  demikian,  sektor industri  merupakan  sektor  strategis  yang diharapkan  mampu  mendorong  dan  menarik pembangunan  ekonomi  pada  sektor  yang  lain (Rahmah & Widodo, 2019).
Ditinjau  dari  segi  penyebaran  industri secara regional, secara umum diketahui bahwa Pulau Jawa relatif maju dibanding pulau-pulau yang  lain,  meskipun  juga  terdapat  perbedaan antara  satu  provinsi  dengan  provinsi  lain  di Pulau  Jawa.  Pada  umumnya,  aspek  perbedaan antar  daerah  di  Pulau  Jawa  ini  sering  terlewat
dalam  diskusi.  Sebagai  ilustrasi,  dilihat  dari persentase  perusahaan  besar  dan  sedang  pada periode  2010-2015,  ternyata  Jawa  Barat,  Jawa Timur dan Jawa Tengah mendominasi, masing- masing dengan 32,03 persen, 31,08 persen serta 20,40  persen  (Nugroho  &  Wahyuni,  2019). Demikian pula, ditinjau dari penyerapan tenaga kerja,  urutan  kontribusinya  tetap  Jawa  Barat (35,66 persen), Jawa Timur (24,77 persen), dan Jawa  Tengah  (20,19  persen),  dengan  Banten menempati posisi keempat dengan 11,63 persen (Nugroho & Wahyuni, 2019). Dari segi jumlah aglomerasi  industri  besar  dan  sedang,  Jawa Barat dan Jawa Tengah mendominasi (masing- masing dengan 7 wilayah), disusul Jawa Timur (6  wilayah)  dan  kemudian  Banten  (4  wilayah) (Nugroho & Wahyuni, 2019).
Sayangnya bahwa peran industri pengolahan terhadap perekonomian di Indonesia  kurang  menggembirakan,  yang dikenal dengan istilah deindustrialisasi. Deindustrialisasi dicirikan dengan peran sektor industri yang semakin menurun dalam hal nilai tambah,  ekspor,  penyerapan  tenaga  kerja,  dan pertumbuhan  ekonomi.  Deindustrialisasi  telah terjadi di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998 (Prasetyo, 2011).

## Tabel 1. PDB Lapangan Usaha 2021
(Harga konstan 2010) Lapangan Usaha % Pertanian, kehutanan, perikanan 12.62 Pertambangan & penggalian 7.39 Industri pengolahan 20.55 Pengadaan gas & listrik 1.03 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang 0.09 Konstruksi 9.92 Perdagangan besar & eceran; Reparasi mobil & sepeda motor 13.04 Transportasi & pergudangan 3.65 Penyediaan akomodasi & makan minum 2.79 Informasi & komunikasi 6.26 Jasa keuangan & asuransi 4.18 Real estate 3.00 Jasa perusahaan 1.77 Administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib 3.28 Jasa pendidikan 3.15 Jasa kesehatan & kegiatan sosial 1.41 Jasa lainnya 1.81 Pajak dikurangi subsidi produk 4.04 PDB 100.00 Sumber: BPS (2021)
Meskipun  mengalami  deindustrialisasi, peran  sektor  industri  masih  sangat  penting sehingga  masih  layak  terus  dipelajari,  salah satunya  dengan  mempelajari  peran  sektor
tersebut  dalam  perekonomian  daerah.  Cukup banyak  penelitian  yang  mengkaji  mengenai peran  sektor  tertentu  dalam  perekonomian, terutama  dengan  menggunakan  Tabel  Input- Output  pada  umumnya  atau  Indeks  Daya Penyebaran  (IDP)  dan  Indeks  Daya  Kepekaan (IDK) pada khususnya. Sektor yang diteliti juga beraneka  ragam,  misalnya  sektor  pertanian (Haris  et  al.,  2017;  Muchendar  et  al.,  2020; Rafiqah et al., 2018), pariwisata  (Arianti, 2016; Yusroni  &  Chadiq,  2021),  dan  sektor  industri pengolahan (Anas, 2015; Purnomo & Istiqomah,  2008;  Rahmah  &  Widodo,  2019). Level  analisis  penelitian  tersebut  dapat dilakukan  di  tingkat  nasional  (misalnya (Rahmah  &  Widodo,  2019;  Solikin,  2021)), tingkat provinsi (misalnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tenrini, 2013), Provinsi Jawa Barat (Haris et al., 2017), Provinsi Jawa Tengah (Anas,  2015;  Rafiqah  et  al.,  2018;  Septiadi  et al.,  2017;  Yusroni  &  Chadiq,  2021),  Provinsi Jawa Timur (Wijaya et al., 2014) dan Provinsi Banten  (Muchendar  et  al.,  2020)),  atau kabupaten/kota    (misalnya  Kota  Bukittinggi (Arianti,  2016)).  Tinjauan  lebih  lanjut  atas literatur yang telah terbit, khususnya studi pada sektor  industri  pengolahan,  akan  dibahas  pada bagian kajian pustaka.
Dari  banyak  penelitian  yang  telah dilakukan,  sepanjang  pengetahuan  penulis, masih  terbatas  penelitian  yang  melakukan pembandingan antar daerah atau antar propinsi. Oleh karena itu, artikel ini berusaha membandingkan peran empat provinsi di Pulau Jawa khususnya untuk sektor industri manufaktor dengan menggunakan Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan  (IDK).  Pengetahuan  mengenai  IDP dan  IDK  sangat  penting  untuk  mendukung pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan,  karena  dapat  diidentifikasi sektor unggulan ( key sector atau leading sector ) (BPS,  2021).  Dengan  identifikasi  sektor unggulan  tersebut  dapat  digunakan  dalam perencanaan pembangunan dan alokasi belanja sehingga  memberikan  penggandan  yang  besar (Purnomo & Istiqomah, 2008; Tenrini, 2013). Berdasarkan  data  BPS  pada  tahun  2010 dalam  data  agregasi  9  sektor,  sektor  yang mempunyai  IDP>1  adalah  sektor  listrik,  gas, dan  air  bersih;  sektor  bangunan,  dan  sektor industri pengolahan. Di lain pihak, sektor yang mempunyai  IDK  >  1  hanya  sektor  industri pengolahan  dan  sektor  listrik,  gas,  dan  air bersih.    Informasi  tentang  sektor  unggulan
tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan strategi pembangunan provinsi yang bersangkutan (Tenrini, 2013). Oleh karena itu, penting  untuk  mengetahui  IDP  dan  IDK khususnya  sektor  manufaktur  pada  empat provinsi  di  Jawa  sebagai  lokasi  terbesar perusahaan  besar  dan  menengah.  Pengetahuan ini dapat berguna untuk merumuskan kebijakan ekonomi  dalam  rangka  pembangunan  sektor industri  (Bappeda  Banten  &  BPS  Banten, 2013).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa secara umum terdapat lima subsektor unggulan di  empat  provinsi  di  Jawa  (yaitu  sektor makanan  dan  minuman,  tekstil  dan  garmen, kertas dan percetakan, kimia dan farmasi, serta karet  dan  plastik).  Selain  itu  juga  dapat diidentifikasi  tiga  subsektor  non-unggulan, yaitu  pengolahan  tembakau,  batubara  dan pengilangan minyak dan gas bumi serta logam dasar.  Hasil  tersebut  kemudian  akan  dibahas dengan  kajian  empiris  yang  ditemukan  dalam literatur.
Susunan artikel ini terdiri dari lima bagian. Setelah pedahuluan ini akan dilanjutkan dengan kajian  pustaka,  metode  penelitian,  serta  hasil dan  pembahasan.  Setelah  itu,  artikel  ditutup dengan  kesimpulan  dan  daftar  pustaka  yang digunakan dalam penulisan artikel ini.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Beberapa  penelitian  telah  menggunakan indeks  daya  penyebaran  (IDP)  dan  indeks derajat  kepekaan  (IDK)  untuk  meneliti  peran sektor tertentu di dalam perekonomian. Sebagai contoh,  Septiadi  et  al.,  (2017)  menghitung indeks  penyebaran  dan  derajat  kepekaan  12 sektor  ekonomi  di  Jawa Tengah  dan menemukan bahwa industri pengolahan merupakan  sektor  unggulan.  Selanjutnya, Rafiqah  et  al.  (2018)  meneliti  tentang  peran sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  sektor pertanian mempunyai daya penyebaran di atas rata-rata tetapi mempunyai daya kepekaan yang relatif rendah. Muchendar et al. (2020) meneliti peran  sektor  pertanian  di  Provinsi  Banten  dan menemukan  bahwa  subsektor  peternakan merupakan satu-satunya subsektor yang mempunyai indeks daya penyebaran (IDP) dan indeks daya kepekaan (IDK) yang lebih dari 1.
Penelitian pada sektor industri pengolahan juga  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti. Misalnya, Anas (2015) meneliti dalam konteks Provinsi Jawa Tengah. Tabel Input Output yang
digunakan  adalah  edisi  tahun  2013  klasifikasi 19 sektor yang kemudian diagregasi menjadi 9 sektor.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  di  Jawa  Tengah  industri  pengolahan mempunyai  daya  penyebaran  dan  derajat kepekaan  lebih  dari  satu,  sehingga  tergolong sebagai  sektor  pemimpin  ( leading  sector ). Senada  dengan  hal  tersebut,  Yusroni  dan Chadiq,  (2021)  menemukan  bahwa  di  Jawa Tengah  sektor  manufaktur  merupakan  sektor unggulan  apabila  ditinjau  dari  pengganda pendapatan  dan  pengganda  output.  Hasil penelitian Wahyuningsih (2017) dapat memberikan gambaran yang lebih detail karena menggunakan  Tabel  Input  Output  85  sektor. Sektor  yang  termasuk  unggulan  (IDP>1  dan IDK  >1)  sebanyak  9  sektor,  yaitu  sektor pengolahan  dan  pengawetan  ikan,  sektor minyak  dan  lemak,  sektor  penggilingan  padi, sektor  industri  tepung  terigu  dan  tepung lainnya,  sektor  makanan  ternak,  sektor pemintalan,  sektor  tekstil,  sektor  kayu  dan bahan  bangunan  dari  kayu,  serta  sektor  karet dan barang dari karet.
Studi oleh Utami (2018) untuk kasus Jawa
Timur menggunakan Tabel Input Output tahun 2006  dengan  dimensi  66  sektor.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa IDP >1 dengan indeks tiga tertinggi adalah sektor pengilangan minyak bumi, alat pengangkutan dan perbaikannya,  serta  industri  barang  lain-lain. Dalam daftar sepuluh besar IDP>1  termasuk di dalamnya  sektor  industri  makanan  (urutan  70 dan  rokok  (urutan  8).  Dalam  daftar  sektor dengan IDK >1, yang termasuk tiga besar yaitu industri  minuman,  barang  mineral  bukan logam,  dan  pemintalan.  Dalam  sepuluh  besar juga  tercantum  sektor  rokok  (urutan  4), pengolahan  dan  pengawetan  makanan  (urutan 7), serta tekstil dan pakaian jadi (urutan 8). Agregasi  atau  klasifikasi  Tabel  Input Output  yang  digunakan  dalam  analis  berperan penting dalam menentukan apakah suatu sektor masuk  dalam  kategori  unggulan.  Sebagai contoh, dalam penelitiannya  untuk kasus Jawa Tengah,  Purnomo  dan  Istiqomah  (2008) menggunakan  klasifikasi  19  sektor.  Dalam klasifikasi tersebut, industri makanan, minuman  dan  tembakau  dimasukkan  dalam satu  kelompok.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  sektor  tersebut  merupakan  salah  satu sektor kunci perekonomian Jawa  Tengah pada tahun  2000  dan  2004,  selain  sektor  industri lainnya  (tahun  2000  dan  2004)  dan  sektor pengilangan  minyak  (tahun  2000).  Industri
makanan  dan  minuman  tentu  berperan  besar dalam  perekonomian  Indonesia  mengingat jumlah  penduduk  yang  besar,  sedangkan industri tembakau perannya masih perlu dikaji. Dengan  demikian,  hal  tersebut  memberikan alasan tambahan pentingnya penelitian ini yang menganalisis industri pengolahan dengan Tabel Input-Output yang lebih terperinci.

## 3. METODE PENELITIAN
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya, penelitian  ini  berfokus  pada  empat  provinsi  di Jawa,  yaitu  Banten,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah dan  Jawa  Timur.  DKI  Jakarta  dan  DI Yogyakarta  dikeluarkan  dari  analisis  karena kesebandingan luas wilayah, potensi ketenagakerjaan,  dan  struktur  ekonomi  yang relatif  berbeda  dengan  provinsi-provinsi  yang lain.    Demikian  pula,  ruang  lingkup  analisis difokuskan  pada  industri  pengolahan,  dengan sektor yang lain dibahas sebagai pembanding.
Data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini adalah data sekunder yang  diperoleh dari situs BPS  masing-masing  provinsi  (BPS  Banten, 2021b;  BPS  Jawa  Barat,  2021b;  BPS  Jawa Tengah, 2021b; BPS Jawa Timur, 2016). Tabel yang digunakan yaitu Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan yang meliputi 52 sektor.  Data  tersebut  merupakan  data  tahun 2016  yang  dipublikasikan  pada  bulan  Mei 2021. Tabel 52 sektor dipilih untuk digunakan karena  dibanding  Tabel  19  sektor,  Tabel  52 sektor memberikan perincian yang lebih detail atas  sektor  industri  pengolahan.  Pembagian industri pengolahan dicantumkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Perincian Sektor Industri Pengolahan
Kode Industri I-12 Batubara & pengilangan migas I-13 Makanan & minuman I-14 Pengolahan tembakau I-15 Tekstil & pakaian jadi I-16 Kulit, barang dari kulit & alas kaki I-17 Kayu,  barang  dari  kayu  &  gabus,  &  barang anyaman dari bambu, rotan & sejenisnya
I-18 Kertas  &  barang  dari  kertas,  percetakan  & reproduksi media rekaman
I-19 Kimia, farmasi & obat tradisional I-20 Karet, barang dari karet & plastik I-21 Barang galian bukan logam I-22 Logam dasar I-23 Barang  dari  logam,  komputer,  barang elektronik, optik & peralatan listrik I-24 Mesin & perlengkapan YTDL I-25 Alat angkutan I-26 Furnitur I-27 Pengolahan lainnya, jasa reparasi & pemasangan mesin & peralatan
Sumber:  BPS  Banten  (2021),  BPS Jawa  Barat (2021)
IDP  merupakan  turunan  dari  keterkaitan ke  belakang  ( backward  linkage )  sedangkan IDK  merupakan  turunan  keterkaitan  ke  depan ( forward  linkage )  (BPS,  2021).  IDP  dihitung dengan  membandingkan  antara  dampak  ke belakang  terhadap  rata-rata  seluruh  dampak sektor,  sedangkan  IDK  dihitung  dengan membandingkan  antara  dampak  ke  depan terhadap  rata-rata  seluruh  dampak  sektor (Daryanto & Hafizrianda, 2010). Rumus untuk menghitung  IDP  dan  IDK  sebagaimana tercantum di (1) dan (2) berikut:
𝐼𝐷𝑃 𝑗 = ∑ 𝑔 𝑖𝑗 𝑛 𝑖=1 1 𝑛 ∑ ∑ 𝑔 𝑖𝑗 𝑗 𝑖 ..................................  (1),
𝐼𝐷𝐾 𝑖 = ∑ 𝑔 𝑖𝑗 𝑛 𝑗=1 1 𝑛 ∑ ∑ 𝑔 𝑖𝑗 𝑗 𝑖 ................................... (2), dimana i dan j adalah  sektor  dalam perekonomian  berdasar  baris  dan  kolom  pada Tabel  Input Output, sedangkan 𝑔 𝑖𝑗 merupakan matriks  kebalikan  Leontief  (Daryanto  & Hafizrianda, 2010).
Lebih  lanjut,  IDP  sebagai  turunan keterkaitan  ke  hulu,  menunjukkan  seberapa besar suatu sektor mampu mendorong perubahan output terhadap sektor-sektor hulunya,  baik  yang  terikat  langsung  maupun tidak  langsung.  IDK,  di  lain  pihak,  dapat digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kenaikan  permintaan  akhir  suatu  sektor memengaruhi  output  sektor  tersebut  serta sektor-sektor  hilir  atau  pengguna,  baik  yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Dengan diwujudkan dalam angka indeks, dapat diketahui  urutan  sektor  yang  memberikan multiplier  yang  lebih  besar  terhadap  sektor hulunya  (dalam  hal  IDP)  atau  sektor  hilirnya (dalam hal IDK) (Purwoko, 2012).
Jika  IDP  suatu  sektor  lebih  dari  1,  maka permintaan akhir sektor  tersebut  dapat mendorong  pertumbuhan  sektor  yang  lain. Selanjutnya, IDK yang lebih dari 1 menunjukkan  suatu  sektor  tersebut  mampu memenuhi  permintaan  akhir  dari  sektor-sektor pengguna  lain  di  atas  rata-rata  (BPS,  2021). Subsektor  industri  manufaktur  yang  bersifat unggulan pada keempat provinsi diketahui dari mayoritas yang mempunyai IDP dan IDK lebih dari  satu.  Untuk  menentukan  apakah  suatu sektor  merupakan  sektor  unggulan  pada keempat  provinsi,  artikel  ini  menggunakan
kriteria bahwa minimal enam dari delapan IDP dan  IDK  provinsi  tersebut  bernilai  lebih  dari satu.  Selanjutnya,  sektor  yang  dianggap  non- unggulan  apabila  hanya  maksimal  dua  dari delapan  skor  IDP  dan  IDK  bernilai  lebih  dari satu.
Artikel ini mengunakan Tabel Input Output secara  umum dan  IDP dan  IDK secara khusus untuk  mengidentifikasi  sektor  unggulan.  Data sekunder  yang  tersedia  dan  diterbitkan  oleh lembaga  resmi  (BPS)  serta  metode  yang  telah baku  menjadi  keunggulan  pemilihan  metode ini. Metode lain tentu tersedia, misalnya dengan studi  literatur,  observasi  lapangan,    FGD, dan/atau  diskusi  ahli  sebagaimana  yang dilakukan  oleh  Nopiana  dan  Maulana  (2016) untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  menyajikan  hasil  penelitian meliputi  IDP  dan  IDK  pada  empat  provinsi, serta  pembahasan  yang  dikaitkan  dengan literatur  yang  relevan.  Penyajian  dilakukan dengan tabel dan kemudian dijelaskan kecenderungan yang dapat diamati.

## IDP dan IDK Empat Provinsi
Tabel  3  menunjukkan  IDP  dan  IDK Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Dari data  yang disajikan tersebut, secara umum dapat dilihat beberapa kecenderungan.
Pertama, secara umum lebih banyak sektor industri  yang  mempunyai  IDP  >  1  dibanding IDK > 1.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa lebih  banyak  subsektor  manufaktur  yang bersifat  strategis  karena  menggunakan  input dari domestik (dalam provinsi yang bersangkutan), tetapi kurang memenuhi permintaan akhir dari subsektor yang lainnya. Tabel 3. IDP dan IDK Industri Pengolahan Sektor Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Banten IDP IDK IDP IDK IDP IDK IDP IDK I-12 0.8797 1.5092 0.8429 0.7903 0.7348 2.4550 0.8354 0.7995 I-13 1.1183 0.8556 1.1445 1.5135 1.2375 2.0021 1.1358 1.4201 I-14 0.7785 0.6782 0.9026 0.7695 0.8452 0.7481 0.7824 0.7824 I-15 1.2192 1.4273 1.3214 1.0163 1.1585 0.9470 1.0693 1.2280 I-16 1.1667 0.8363 1.1984 0.8210 1.1811 0.7716 0.9543 0.7929 I-17 1.1033 0.8456 1.1095 1.0342 1.1800 1.1505 0.9641 0.7825 I-18 1.1540 0.9540 1.1437 1.1911 1.1991 1.0193 1.2271 1.1658 I-19 1.1165 1.5692 1.1175 1.8861 1.1958 2.0683 0.8772 0.7828 I-20 1.0817 0.9322 1.0348 1.2624 1.2107 0.9740 1.0621 1.3529 I-21 1.1450 0.8985 1.2082 0.9706 1.1672 0.8062 1.1893 1.2128 I-22 0.8419 0.8646 0.8385 0.7142 1.1984 0.8666 1.0667 0.9480 I-23 1.1343 1.5585 1.0668 1.0438 1.0208 0.8586 0.9617 0.7830 I-24 1.2489 1.4209 1.1424 0.7133 0.9767 0.8553 1.0104 0.7824 I-25 1.1230 1.3073 1.0144 0.7487 0.9480 0.7218 0.9889 0.9628 I-26 1.2083 0.7275 1.0709 0.7221 1.1894 0.6872 0.9826 0.7855 I-27 1.2512 0.9700 0.9877 0.7149 1.1366 0.9331 1.0819 0.8314
Keterangan: sel yang diarsir menunjukkan sektor dengan IDP <1 atau IDK < 1 Sumber:  BPS  Banten  (2021);  BPS  Jawa  Barat  (2021);  BPS  Jawa  Tengah  (2021);  BPS  Jawa  Timur,
(2016)
Kedua, subsektor unggulan pada keempat provinsi  yang  ditandai  dengan  IDK  dan  IDP lebih dari 1 secara mayoritas, adalah subsektor makanan dan minuman (kode I-13), tekstil dan pakaian jadi (kode I-15), kertas dan barang dari kertas,  percetakan  dan  reproduksi  media rekaman  (kode  I-18),  serta  disusul  dengan subsektor  kimia,  farmasi  dan  obat  tradisional (kode  I-19)  serta  karet,  barang  dari  karet  dan plastik (kode I-20).
Ketiga,  subsektor  industri  pengolahan yang  secara  umum  bukan  bersifat  unggulan
pada keempat provinsi tersebut yaitu subsektor pengolahan tembakau (kode I-14), batubara dan pengilangan  migas  (kode  I-12)  serta  logam dasar  (kode  I-22).  Pengolahan  tembakau  tidak termasuk  sektor  unggulan  cukup  menarik mengingat  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Jawa Tengah merupakan pusat produksi produk hasil tembakau. Subsektor pengolahan batubara dan pengilangan  migas  tidak  merupakan  sektor unggulan mengingat keempat provinsi tersebut bukan  pengolah  utama  komoditas  energi tersebut.
Keempat,  Provinsi  Banten  secara  umum mempunyai  subsektor  industri  pengolahan yang  tidak  bersifat  sebagai  sektor  unggulan. Subsektor yang mempunyai IDP dan IDK yang keduanya  positif  terbatas  pada  subsektor makanan  dan  minuman;    tekstil  dan  pakaian jadi;  kertas dan barang dari kertas, percetakan dan  reproduksi  media  rekaman;    karet,  barang dari  karet  dan  plastik;  serta    barang  galian bukan logam.
Kelima,  pada  setiap  provinsi,  terdapat subsektor  unggulan masing-masing. Sektor ini dapat  diketahui  dengan  IDP  dan  IDK  yang keduanya mempunyai  nilai di atas 1.  Jika IDP dan  IDK  dimasukkan  dalam  kuadran,  maka terdapat  empat  kuadran,  dimana  kuadran  1 berisi  sektor  yang  mempunyai  IDP  dan  IDK tinggi,  kuadran  2  untuk  sektor  dengan  IDP tinggi tetapi IDK rendah, kuadran 3 untuk IDP rendah  dan  IDK  tinggi,  serta  kuadran  4  untuk IDP dan IDK rendah.
Pada  Provinsi  Jawa  Barat,  sebagaimana tercantum pada Tabel 4,  yang termasuk sektor pemimpin terdiri dari 5 sektor  yaitu  kode I-15 (tekstil  dan  pakaian  jadi),  kode  I-19  (Kimia, farmasi dan obat tradisional), kode I-23 (barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan  peralatan  listrik),  kode  I-24  (mesin  dan perlengkapan  lain)  serta  kode  I-25  (alat angkutan).
Tabel 4. Matrik IDP dan IDK Jawa Barat
IDK Tinggi Rendah IDP Tinggi I-15,  I-19,  I- 23, I-24, I-25 I-13,  I-16,  I-17, I-18,  I-20,  I-21, I-26, I-27 Rendah I-12 I-14, I-22
Sumber: Hasil olahan dari Tabel 3
Pada Provinsi Jawa Timur (lihat Tabel 5), jumlah  sektor  industri  pengolahan  yang berkategori  unggulan  lebih  banyak,  yaitu sejumlah  7  subsektor.  Sektor-sektor  tersebut meliputi  kode  I-13  (makanan  dan  minuman), kode  I-15  (tekstil  dan  garmen),  kode  I-17 (kayu), kode I-18 (kertas dan percetakan), kode I-19 (kimia dan farmasi), kode I-20 (karet) serta kode I-23 (logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik).
Tabel 5. Matrik IDP dan IDK Jawa Timur
IDK Tinggi Rendah IDP Tinggi I-13,  I-15,  I- 17, I-18, I-19, I-20, I-23, I-16,  I-21,  I-24, I-25, I-26 Rendah I-12,  I-14,  I-22, I-27
Sumber: Hasil olahan dari Tabel 3
Sektor  unggulan  pada  sektor  industri pengolahan  pada  Provinsi  Jawa  Tengah berjumlah    4  subsektor  yaitu  subsektor makanan  dan  minuman  (kode  I-13),  subsektor kayu, barang dari kayu dan gabus, serta barang anyaman  dari  bambu,  rotan  dan  sejenisnya (kode  I-17),  subsektor  kertas  dan  barang  dari kertas,  percetakan  dan  reproduksi  media rekaman  (kode  I-18),  dan  subsektor  kimia, farmasi dan obat tradisional (kode I-19).
Tabel 6. Matrik IDP dan IDK Jawa Tengah
IDK Tinggi Rendah IDP Tinggi I-13,  I-17,  I- 18, I-19 I-15,  I-16,  I-20, I-21,  I-22,  I-23, I-26, I-27 Rendah I-12 I-14, I-24, I-25 Sumber: Hasil olahan dari Tabel 3 Selanjutnya, pada Provinsi Banten, terdapat  5  subsektor  industri  pengolahan  yang termasuk  sektor  unggulan.  Subsektor  tersebut yaitu: (1) makanan dan minuman, (2) tekstil dan pakaian jadi, (3) kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, (4) karet,  barang  dari  karet  dan  plastik,  serta  (5) barang galian bukan logam. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7. Perlu dicatat bahwa barang galian  bukan  logam  tidak  termasuk  dalam sektor unggulan rata-rata pada empat provinsi.

## Tabel 7. Matrik IDP dan IDK Banten
IDK Tinggi Rendah IDP Tinggi I-13,  I-15,  I- 18, I-20, I-21 I-22, I-24, I-27 Rendah I-12,  I-14,  I-16, I-17,  I-19,  I-23, I-25, I-26 Sumber: Hasil olahan dari Tabel 3

## Pembahasan
Industri  makanan  dan  minuman  (kode  I- 13)  merupakan  sektor  unggulan  pada  hampir semua  provinsi,  kecuali  pada  Provinsi  Jawa Barat  dimana  sektor  ini  mempunyai  IDK  <  1. Kondisi  tersebut  sesuai  dengan  fakta  bahwa empat  provinsi  tersebut  mempunyai  jumlah
penduduk yang sangat besar sehingga mempunyai  permintaan  yang  besar  atas komoditas  makanan  dan  minuman.  Sebagai contoh, di Jawa Barat pada tahun 2018, industri besar  dan  sedang  berjumlah  1.255  perusahaan dengan  tenaga  kerja  sebanyak  179.212  orang yang  merupakan  penyerap  tenaga  kerja  urutan ketiga  setelah  industri  tekstil  dan  pakaian  jadi (BPS  Jawa  Barat,  2021a).  Detail  jumlah industri  besar  dan  sedang  serta  jumlah  tenaga
kerja  pada  tiga  sektor  unggulan  (kode  I-13,  I- 15,  dan  I-18)  dan  tiga  sektor  non-unggulan (kode I-14, I-12, dan I-20) pada empat provinsi kajian  dapat  dilihat  pada  Tabel  8.  Data  ini hanya sebagai indikasi dan mungkin tidak dapat menjelaskan  secara  penuh  karena  relatif besarnya  peran  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di Indonesia.
Tabel 8. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang (2018)
Sektor Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Banten Keterangan Usaha Tenaga Kerja Usaha Tenaga Kerja Usaha Tenaga Kerja Usaha Tenaga Kerja I-13 1.430 217.807 1.520 214.958 1.005 101.022 277 54.031 Unggul I-15 2.318 774.021 576 61.950 1.012 414.635 273 71.984 Unggul I-18 355 49.923 298 40.536 235 38.356 158 26.718 Unggul I-19 587 113.274 335 47.908 182 35.489 268 54.839 Unggul I-20 739 142.667 442 69.847 219 53.756 364 71.420 Unggul I-14 10 3.253 272 139.763 202 138.256 n.a. n.a. Non-unggul I-12 34 5.439 24 3.042 10 7.208 13 1.134 Non-unggul I-22 173 33.194 101 20.321 180 7.244 75 14.658 Non-unggul
Sumber: (BPS Banten, 2021a; BPS Jawa Barat, 2021a; BPS Jawa Tengah, 2021a; BPS Jawa Timur, 2021)
Industri tekstil dan produk tekstil di Pulau Jawa  merupakan  industri  unggulan,  meskipun mengalami deindustrialisasi mulai tahun 2000- an  (Riyardi  et  al.,  2013).  Hal  tersebut  sesuai dengan hasil penelitian ini yang disajikan dalam Tabel 3, dimana industri tekstil dan pakaian jadi (kode  I-15)  merupakan  sektor  unggulan,  yang mempunyai IDP > 1 dan IDK > 1 pada hampir semur  povinsi,  kecuali  IDK  Provinsi  Jawa Tengah  yang  mempunyai  IDK  0,9470.  Peran industri  tekstil  dan  produk  tekstil  juga tergambar  dari  besarnya  ekspor  produk tersebut.  Sebagai  contoh,  untuk  Jawa  Tengah, tekstil dan produk tekstil merupakan komoditas ekspor dengan nilai paling tinggi pada periode 2010-2015 (Wahyuningsih, 2017).
Subsektor  kimia  dan  farmasi  merupakan sektor  unggulan  di  tiga  provinsi,  kecuali  di Provinsi Banten. Sehubungan dengan besarnya jumlah penduduk, proporsi penduduk yang tua dan  perkembangan  industri,  kinerja  sektor kimia  dan  farmasi  semakin  baik.  Pada  tahun 2016 terdapat minat investor baik asing maupun domestik  untuk  berinvestasi  di  Jawa  Barat, Jawa  Timur,  Jawa  Tnegah,  Banten  dan  DKI Jakarta (Mawarti, 2017). Hal ini sejalan dengan hasil  identifikasi  bahwa  sektor  kimia  dan farmasi merupakan sektor unggulan.
Subsektor  pengolahan  tembakau  (kode  I- 14) mempunyai IDP dan IDK yang konsisten di
bawah 1 pada keempat provinsi yang dianalisis. Hal tersebut sesuai dengan analisis Wijaya et al. (2014) yang menemukan bahwa di Jawa Timur keterkaitan  ke  belakang  sektor  rokok  adalah rendah sedangkan sektor pengolahan tembakau adalah  tinggi.  Demikian  pula,  keterkaitan  ke depan sektor rokok dan sektor tembakau olahan adalah rendah. Apabila di Jawa Timur sebagai sentra  produksi  rokok  dan  tembakau,  IDP  dan IDK relatif rendah, tentu bisa dipahami bahwa di  provinsi-provinsi  lain  karakternya  juga relatif mirip dengan hal tersebut.
Selanjutnya,  sektor  logam  dasar  tidak termasuk sektor unggulan kemungkinan karena komoditas  hasil  tambangnya  sebagian  besar diekspor  (Suseno  et  al.,  2019).  Dengan kebijakan  untuk  memproses  bijih  dan  bahan mentah di dalam negeri, diharapkan keterkaitan industri  ini  dengan  industri-industri  lain  di dalam  negeri  semakin  besar  sehingga  dapat memberikan  nilai  tambah,  output,  dan/atau penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.
Bagaimana mengaitkan hasil penelitian ini dengan  perencanaan  pembangunan?  Dalam sistem perencanaan daerah, gubernur dan wakil gubernur terpilih menyusun Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  yang  berisi  strategi  pembangunan jangka menengah (5 tahun). Selain memperhitungkan kepentingan politis,
gubernur dan wakil gubernur harus memperhitungkan  kesesuaian  RPJMD  dengan rencana jangka panjang (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD) serta tujuan pembangunan berkelanjutan ( sustainable  development  goals ,  SDGs)  (Noor
& Jayus, 2021), sehingga peran RPJMD sangat strategis.
RPJMD  kemudian  dituangkan  dalam Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD) yang  bersifat  tahunan.  RKPD  kemudian dibiayai  lewat  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Dengan  demikian penentuan  sektor  prioritas  lewat  Tabel  Input- Output  dapat  digunakan  sebagai  masukan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Hal ini  karena  pentingnya  peningkatan  efisiensi belanja,  yang  salah  satunya  dilakukan  dengan memilih  belanja  yang  bersifat  produktif  dan memberikan  nilai  tambah  yang  besar  serta manfaat  yang  luas  bagi  masyarakat  (Tenrini, 2013).
Dalam  strategi  pembangunan  industri tersebut,  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebutuhan  atas  infrastruktur.  Sektor  unggulan tidak dapat berkembang tanpa dukungan faktor- faktor  lain,  termasuk  di  sini  adalah  kebutuhan infrastruktur.  Infrastruktur  yang  dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi diantara adalah infrastruktur  transportasi  utama,  infrastruktur moda  transportasi  alternatif,  pelabuhan,  dan jaringan internet (Gunarta et al., 2021).

## 5. KESIMPULAN
Artikel  ini  menganalisis  tentang  peran sektor industri pengolahan pada empat provinsi di  Pulau  Jawa.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  sektor-sektor  yang  merupakan  sektor unggulan  yaitu  sektor  industri  makanan  dan minuman,  sektor  industri  tekstil  dan  pakaian jadi, sektor kimia, farmasi dan obat tradisional serta sektor karet, barang dari karet dan plastik. Di  lain  pihak,  yang  bukan  merupakan  sektor unggulan adalah subsektor pengolahan tembakau,  batu  bara  dan  pengilangan  migas, serta  logam  dasar.  Selain  itu,  setiap  provinsi juga  mempunyai  sektor  unggulan  dan  non- unggulan  yang  sesuai  dengan  karakteristik perekonomian masing-masing.
Pembuat  kebijakan  dapat  menggunakan hasil  penelitian  ini  dan  penelitian  sejenis sebagai  masukan  bagi  penyusunan  kebijakan pembangunan industri, misalnya dalam RPJMD.  Dengan  memilih  sektor  unggulan,
diharapkan alokasi anggaran akan memberikan manfaat yang lebih luas dan besar.
Artikel ini mempunyai kekurangan bahwa Tabel  Input  Output  dan  Tabel  Indeks  Daya Penyebaran dan  Indeks Daya Kepekaan masih menggunaan data tahun 2016, yang merupakan data yang paling mutakhir tersedia. Saran bagi penelitian yang akan datang dapat memperbaharui tabel tersebut, misalnya seperti yang dilakukan oleh Fajar (2021).

## 6. REFERENSI
Anas,  M.  A.  (2015).  Peranan  sektor  industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Jawa  Tengah. Economics  Development Analysis Journal , 4 (3), 282–291.
Arianti, D. (2016). Pengaruh sektor pariwisata terhadap  perekonomian  dan  keruangan Kota  Bukittinggi  (Pendekatan  Analisis Input  Output). Jurnal  Pembangunan Wilayah  &  Kota , 12 (4),  347–360. https://doi.org/10.14710/pwk.v12i4.1350
2
Bappeda  Banten  &  BPS  Banten.  (2013).
Analisis  Input  Output  Sektor  Industri Pengolahan Banten Tahun 2013 . Serang:
BPS Banten.
BPS.  (2021). Tabel  Input-Output  Indonesia 2016 . Jakarta: BPS.
BPS  Banten.  (2021a). Provinsi  Banten  Dalam Angka 2021 . Serang: BPS Banten.
BPS  Banten.  (2021b). Tabel  Input-Output Provinsi  Banten  Tahun  2016 .  Serang: BPS Banten.
BPS Jawa Barat. (2021a). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2021 . Bandung: BPS Jawa Barat.
BPS  Jawa  Barat.  (2021b). Tabel  Input  Output Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2016 .
Bandung: BPS Jawa Barat.
BPS  Jawa  Tengah.  (2021a). Provinsi  Jawa Tengah  Dalam  Angka  2021 .  Semarang: BPS Jawa Tengah.
BPS Jawa Tengah. (2021b). Tabel Input Output Provinsi  Jawa  Tengah  2016 .  Semarang: BPS Jawa Tengah.
BPS  Jawa  Timur.  (2016). Tabel  Input  Output Provinsi  Jawa  Timur  2015 .  Surabaya: BPS Jawa Timur.
BPS Jawa Timur. (2021). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021 . Surabaya: BPS Jawa Timur.
Daryanto,  A.,  &  Hafizrianda,  Y.  (2010).
Analisis Input-Output & Social
Accounting  Matrix  untuk  Pembangunan
Ekonomi Daerah . Bogor: IPB Press.
Fajar,  M.  (2021).  Estimasi  matriks  transaksi antar  sektor  tahun  2020  di  Provinsi Banten. Jurnal  Kebijakan  Pembangunan Daerah , 5 (2), 100–109.
Gunarta,  I.  S.,  Santosa,  W.,  &  Sutandi,  A.  C.
(2021). Kesesuaian penyediaan infrastruktur pada pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia. Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) , 7 (1), 1–10.
Haris,  W.  A.,  Sarma,  M.,  &  Falatehan,  A.  F.
(2017). Analisis peranan subsektor tanaman  pangan  terhadap  perekonomian Jawa  Barat. Journal  of  Regional  and Rural Development  Planning , 1 (3), 231–
242.
https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.3. 231-242
Mawarti, R. S. (2017). Prospek industri farmasi di  Indonesia. Jurnal  Inspirasi , 8 (2),  69– 72.
Muchendar,  A.,  Aliudin,  A.,  &  Anggraeni,  D. (2020).  Peran  sektor  pertanian  dalam perekonomian  Provinsi  Banten. Jurnal Agribisnis  Terpadu , 13 (2),  298–314.
https://doi.org/10.33512/jat.v13i2.9875
Noor, M., & Jayus. (2021). Analisis penyusunan  rencana  dan  pencapaian target  RPJMD  Provinsi  Jawa  Tengah tahun  2013-2018. Public  Service  and Governance Journal , 2 (1), 36–46.
Nopiana,  M.,  &  Maulana,  A.  (2016).  Analisis penentuan  industri  prioritas  Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Eqien Jurnal Ekonomi dan Binis , 5 (1), 11–22.
Nugroho,  Y.  D.,  &  Wahyuni,  K.  T.  (2019). Aglomerasi dan dinamika industri manufaktur pada era revolusi industri 4.0 di  Koridor  Ekonomi  Jawa. Seminar Nasional Official Statistics , 2019 (1), 687– 699.
Prasetyo, P. E. (2011). Deindustrialisasi sebuah ancaman  kegagalan  triple  track  strategy pembangunan  di  Indonesia. Jejak , 4 (1),
1–13. https://doi.org/10.15294/jejak.v4i1.4636
Purnomo, D., & Istiqomah, D. (2008). Analisis peranan sektor industri terhadap perekonomian  Jawa  Tengah  tahun  2000 dan  tahun  2004  (Analisis  Input  Output).
Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 9 (2),
137–155. https://doi.org/10.23917/jep.v9i2.1021
Purwoko.  (2012). Model  Ekonomi  Berbasis
Input Output: Konsep, Pembangunan dan Aplikasi . Yogyakarta: Deepublish.
Rafiqah,  I.  W.,  Darsono,  D.,  &  Sutrisno,  J.
(2018).  Daya  penyebaran  dan  derajat kepekaan sektor pertanian dalam pembangunan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa Tengah.
AGRARIS: Journal of Agribusiness  and  Rural  Development Research , 4 (1), 51–58. https://doi.org/10.18196/agr.4160
Rahmah, A. N., & Widodo, S. (2019). Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian  di Indonesia  dengan pendekatan  Input  –  Output  tahun  2010– 2016. Economie , 1 (1), 14–37. Riyardi,  A.,  Hasmarini,  M.  I.,  Setyowati,  E., Setiaji,  B.,  Wardhono,  A.,  &  Wahab,  N. (2013).  Deindustrialisasi  pada  industri tekstil  dan  produk  tekstil  di  Pulau  Jawa. JEJAK:  Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan ,
6 (1),
106–119. https://doi.org/10.15294/jejak.v6i1.3752
Septiadi,  A.  D.,  Pinilih,  M.,  &  Shaferi,  I.
(2017).  Analisis  daya  penyebaran  dan derajat kepekaan sektor ekonomi di Jawa Tengah. Pro Bisnis , 10 (2), 38–47.
Solikin,  A.  (2021).  Peran  industri  minuman beralkohol dalam perekonomian Indonesia  Analisis  input-output. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai , 5 (2), 203–217. Suseno,  T.,  Suciyanti,  M.,  &  Madiutomo,  N. (2019). Analysis of the linkage of metals mining  sector  with  national  economic. Indonesian  Mining  Journal , 22 (2),  129–
143. https://doi.org/10.30556/imj.vol22.no2.2 019.705 Tenrini, R. H. (2013). Perencanaan pembangunan  berdasarkan  analisis  Tabel I-O  tahun  2005:  Studi  kasus  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung. Jurnal Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik , 4 (2), 163–174.
Utami,  B.  S.  A.  (2018).  Analisis  keterkaitan sektor  industri  manufaktur  besar  dan sedang  di  Provinsi  Jawa  Timur  dengan menggunakan Tabel Input-Output. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) , 1 (1), 29–36.
Wahyuningsih,  W.  S.  (2017).  Analisis  daya saing  ekspor  sektor  unggulan  di  Jawa Tengah.
Economics Development Analysis Journal , 6 (2), 221–238. https://doi.org/10.15294/edaj.v4i3.14840 Wijaya, I. R. A., Masyhuri, Irham, & Hartono,
S. (2014). Analisis input output pengolahan  tembakau  di  Provinsi  Jawa
Timur. Agro Ekonomi , 24 (1), 1–9.
Yusroni, N., & Chadiq, U. (2021). Analysis of the  effect  of  the  tourism  sector  on  the establishment  of  multiplier  output  and
multiplier  income  during  the  Covid-19 pandemic  in  Central  Java. International Journal  of  Economics,  Business  and Accounting  Research  (IJEBAR) , 5 (4), 580–586.