Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 201-207| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2390. 201-207

## SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN LISTRIK DI WILAYAH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) RAYON KUTA
I Made Ariana, Ida Ayu Putu Widiati, A.A Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abtsrak
Hubungan  antara  PT.  PLN  (Persero)  dan  pengguna  tenaga  listrik  adalah  jual  beli  yang  ketentuannya  diatur dalam  surat  perjanjian  Jual  Beli  Tenaga  Listrik  (SPJBTL).  Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi,  permasalahan penyalahgunaan penggunaan listrik khususnya yang terjadi dalam tiga tahun terakhir di wilayah pelayanan PLN Rayon  Kuta  sangat  merugikan  negara  dalam  hal  ini  PLN.  Penelitian  ini  mengungkap  faktor-faktor  penyebab penyalahgunaan penggunaan listrik dan penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan listrik di PT. PLN (Persero) Rayon  Kuta  dengan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Penyalahgunaan  listrik  di  Kuta  dan  sekitarnya dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  ketidaktahuan,  niat,  pelanggan  eksternal  dan  kelalaian pelanggan.  Dari  beberapa  bukti  fisik  yang  ditemukan  oleh  T2  P2TL  PT.  PLN  (Persero)  Kuta  rayon,  beberapa bentuk penyalahgunaan konsumsi listrik dapat dikategorikan antara lain seperti mempengaruhi hambatan listrik, pengukuran,  dan  sambungan  liar  diluar  pengukuran.  Dalam  kasus  penyelesaian  penyalahgunaan  penggunaan listrik,  PLN  menggunakan  dasar  hukum  peraturan  direksi  PT.  PLN  (Persero)  Nomor:  088-Z.P  /  DIR  /  2016 tentang Pengendalian Penggunaan Tenaga Listrik. Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan penggunaan listrik,  maka  perlu  optimalisasi  sosialisasi  terkait  penggunaan  listrik  yang  benar  dan  aman  oleh  PLN  bekerja sama  dengan  pihak  terkait  lainnya  seperti  pendidikan  tingkat  universitas,  lingkungan  atau  perangkat  desa  dan khususnya  di  Bali  PT.  PLN  harus  bekerja  sama  dengan  pengurus  atau  kelian  (ketua  kelompok  adat  banjar) dengan  mekanisme  tertentu.  Penerapan  sanksi  kepada  pelanggan  atau  pengguna  PLN  yang  kedapatan menyalahgunakan listrik perlu  memperhatikan  manfaat  hukumnya, terutama  yang terbukti  melanggar Kategori IV agar proses penyelesaian melalui ranah hukum dapat menimbulkan efek jera.  Akibatnya di masa mendatang kejadian  serupa  yang  berdampak  pada  kerugian  negara  dan  kerugian  masyarakat  lainnya  sebagai  pengguna listrik dapat dikurangi atau diminimalisir.
Kata Kunci: Kontrol; Pelanggan; Pelanggaran

## Abstract
The  relationship  between  PT.  PLN  (Persero)  and  the  electricity  user  is  a  selling  and  purchasing  whose provisions  are  set  forth  in  an  agreement called Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Based on the occurring phenomenon, the problem of abuse of electricity usage, especially that occurred in the last three years in the service area of PLN Rayon Kuta, is extremely  detrimental to  the  state  in  this  case  the  PLN.  This study reveals the factors that lead to misuse of electricity usage and the application of sanctions against misuse of electricity in the PT. PLN (Persero) Rayon Kuta with empirical legal research. The abuse of the electricity in Kuta  and  its  surrounding  areas  are  motivated  by  several  factors  including  ignorance,  intention,  external customer and customer negligence. From some of the physical evidence found by T2 P2TL PT. PLN (Persero) Kuta rayon, several forms of  abuse of  electricity consumption can be categorized, among others such as affect power barriers, measurement, and wild connection outside the measurement. In the case of the settlement of the abuse  of  the  electricity  usage,  PLN  uses  the  legal  basis  of  the  regulation  of  directors  of  PT.  PLN  (Persero) Number: 088-Z.P / DIR / 2016 concerning the Controlling of Electricity Usage. To  minimize the  occurrence of abuse  of  electricity  usage,  it  is  necessary  to  optimize  socialization  related  to  the  right  and  safe  electricity usage  by  PLN  in  cooperation  with  other  related  parties  such  as  university  level  education,  environment  or village  apparatus  and  especially  in  Bali  the  PT.  PLN  should  cooperate  with  the  management or kelian (the leader of a customary group of community called banjar ) under certain mechanism. The application of sanctions to PLN customers or users who are found to be abusing the  use  of  electricity  need  to  consider the  legal  benefit, especially those found to violate Category IV in order to make the process of settlement through the legal sphere
to  create  a  deterrent  effect  so  that  in  the  future  similar  incidents  affecting  the  state  losses  and  other  public losses as electricity users can be reduced or minimized.
Keywords: Customer; Violation; Control

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  demikian  bunyi  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  perubahan  ketiga.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  dalam setiap  penyelenggaraan  negara  haruslah  tetap  berdasarkan  pada  aturan  hukum  yang  berlaku,  dengan kata lain hukum dijadikan supremasi tertinggi dalam negara. Negara mempunyai tanggungjawab besar untuk  mensejahterakan  rakyatnya  melalui  instrumen  hukum  itu  sendiri  ( Ridwan,  2003 ; Atmadjaja, 2011 ; Sumardi & Zulpahmi, 2017 ).  Pemerintah akan melakukan  segala  cara  dan  upaya di antaranya melalui penciptaan norma-norma sebagai dasar pelaksanaan menjalankan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan kegiatan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
Sesuai  Pasal  33  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyebutkan  “Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh negara”,maka tepatlah jika negara dalam hal ini sudah memikirkan untuk mewujudkan  rasa  adil  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Demikian  pula  halnya  dengan  listrik  yang merupakan kebutuhan penting bagi seluruh masyarakt Indonesia pengaturannya berada dalam kendali pemerintah  atau  negara.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menjamin  ketersediaan  listrik  yang  memadai dan  penyaluran  energi  listrik  yang  merata  sehingga  bisa  dirasakan  manfaatnya  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  Indonesia  ( Mujiyanto  dkk.,  2016 ).  Dalam  menjalankan  kewajiban  menyediakan  tenaga listrik  bagi  masyarakat,  pemerintah  menugaskan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Regulasi  yang  mengatur  tentang  kelistrikan  di  Indonesia  yang  berlaku  positif  saat  ini  adalah Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan.  Menurut  ketentuan  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan  tersebut,  PT.  PLN  (Persero) memiliki  tugas  utama  melaksanakan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  untuk  kepentingan  umum. Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  nasional  negara  Indonesia  seperti  yang  tertuang  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Alinea  Keempat,  khususnya  untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di samping ketentuan terkait kewajiban sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan juga mengatur tentang hak pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Masyarakat sebagai pengguna listrik yang dalam hal ini disebut konsumen,  juga  harus  tunduk  kepada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang ketenagalistrikan.  Dimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  ketenagalistrikan tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban selaku konsumen.
Hubungan  jual-beli  antara  PT.  PLN  (Persero)  dengan  masyarakat  pengguna  listrik  dituangkan secara terperinci dalam sebuah surat perjanjian yang disebut SPJBTL. Dalam hal hubungan jual-beli, setiap  pelanggan  listrik  PLN  terikat  dengan  peraturan  atau  ketentuan  yang  dituangkan  dalam  Surat Perjanjian  Jual  Beli  Tenaga  Listrik  (SPJBTL)  tersebut.  Surat  Perjanjian  Jual  Beli  Tenaga  Listrik antara  PT.  PLN  (Persero)  dengan  pelanggannya  berbentuk  surat  perjanjian  standard.  Perjanjian standard umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak tertentu yang membuat perjanjian kemudian disodorkan pada pihak lain yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Idealnya para pihak membaca klausula-klausula perjanjian terlebih dahulu sebelum  memutuskan  untuk  menyepakatinya,  artinya  seluruh  ketentuan  dalam  perjanjian  tersebut sudah dipahami.  Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kita jumpai bahwa masyarakat selaku konsumen  masih  banyak  yang  kurang  memahami  isi  perjanjian  maupun  konsekuensinya  jika melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  termuat  didalam  klausula  surat  perjanjian  jual  beli  tenaga listrik  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  sering  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  atau  perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian karena ketidaktahuannya.
Walaupun  pemerintah  dalam  hal  ini  sudah  menetapkan  regulasi  yang  mengatur  tentang ketenagalistrikan  serta  regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen  yang  di  dalamnya terdapat ketentuan tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi terhadap pelanggarannya, akan tetapi masih  ada  saja  masyarakat  selaku  pelanggan  dan  atau  pengguna  listrik  khususnya,  terjerat  atau
terjerumus dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik. Berdasarkan fenomena  yang  terjadi,  permasalahan  penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  khususnya  yang terjadi dalam tiga tahun terakhir di wilayah pelayanan PLN rayon Kuta, jika dilihat dari sisi dampak kerugiannya sudah barang tentu sangat merugikan negara dalam hal ini PLN.
Masyarakat  sebagai  pihak  pengguna  listrik  PLN,  yang  karena  ketidaktahuannya  terpaksa  harus mempertanggungjawabkan  kejadian  penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  akan  merasa diperlakukan  secara tidak  adil  oleh  negara  yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak  PLN.  Hal  tersebut sering terjadi pada pelanggan yang baru melakukan proses pembelian properti atau bangunan di mana sebelumnya  telah  terdapat  kWh  meter  dengan  kondisi  tidak  normal  akibat  dilakukan  tindakan penyalahgunaan oleh pemilik  bangunan  yang  lama  sementara  baru  ditemukan  oleh  Tim  P2TL  PLN di saat bangunan tersebut telah ditempati oleh pemilik yang baru.
Kejadian  penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  dengan  cara-cara  tertentu  akan  berdampak pada  kerugian  masyarakat  lainnya  karena  bisa  menyebabkan  rusaknya  peralatan  atau  infrastruktur jaringan  yang  berfungsi  untuk  mendistribusikan  tanaga  listrik  secara  meluas,  sehingga  berpotensi meyebabkan  listrik  padam.  Padamnya  listrik  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  penyalahgunaan pemakaian  tenaga  listrik  yang  terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  akan  berdampak  kepada kerugian di sektor perekonomian,keamanan dan pariwisata, terlebih-lebih kejadian tersebut terjadinya diwilayah Kuta yang merupakan basis pariwisata pulau Bali.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah kajian ini adalah: (1) apa sajakah faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penyalahgunaan  pemakaian  listrik?  (2)  Bagaimana penerapan  sanksi  terhadap  penyalahgunaan  pemakaian  listrik  di  Wilayah  PT.  PLN  (Persero)  Rayon Kuta? Adapun  tujuan  kajian  ini  secara  umum  antara  lain  untuk mengetahui dan memahami fakta- fakta hukum yang ada dilingkungan masyarakat, mengetahui dan memahami ketentuan hukum positif dan atau ketentuan hukum khusus yang mengatur mengenai fakta-fakta hukum dan untuk memperluas serta  memperdalam  pemahaman  dalam  memberikan  penjelasan  hukum  maupun  logika  hukum  pada fakta-fakta  yang  ada  sesuai  ketentuan.  Sedangkan  tujuan  khusus  kajian  ini  adalah  antara  lain  untuk mengetahui  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  penyalahgunaan  pemakaian  listrik  dan  mengetahui penerapan  sanksi  terhadap penyalahgunaan  pemakaian  listrik  di  Wilayah  PT.  PLN  (Persero)  Rayon Kuta.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian mempunyai berbagai kategori. Berdasarkan pada fokus kajiannya metode penelitian terbagi menjadi  tiga  bagian  yakni:  metode  penelitian  hukum  normatif,  metode  penelitian  hukum  normatif- empiris  dan  metode  penelitian  hukum  empiris  ( Johan,  2008 ).  Kajian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  empiris.  Data  penelitian  berbentuk  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer berupa undang-undang atau pengaturan hukum terkait dengan listrik dan penyalahgunaan daya.  Data sekunder  meliputi  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  kajian  tentang  listrik  dan  penyalahgunaan dayanya,  yang  diperoleh  dari  buku,  artikel  jurnal,  dan  sumber-sumber  lain  yang  mempunyai  kaitan erat dengan kaitan ini. Data dari kedua jenis tersebut dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yang  meliputi  pencarian  dan  pengumpulan.  Data  dianalisis  dengan  membaca  dan  memahaminya, kemudian mengkategorikan menurut jenis yang sama dan menjelaskannya dengan mengaitkan dengan objek kajian penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyalahgunaan  pemakaian  listrik  merupakan  tindakan  melanggar  hukum  ( Andrisman,  2009 ; Widiyati,  2012 ; Rusianto,  2015 ).  Baik  disadari  ataupun  tidak,  ketika  ditemukan  bukti  fisik  yang berdampak  pada  kerugian  negara  atas  penggunaan  energi  listrik  yang  dilakukan  oleh  pihak  tertentu tanpa  alas  hak  yang  sah,  maka  dengan  dasar  ketentuan  Undang-undang  perbuatan  atau  kondisi tersebut  sudah  dikatagorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang  sudah  tentu  ada konsekuensinya berupa sanksi ( Pemakai, 2014 ).
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  sangat  memegang  teguh  asas  legalitas  dalam  segala  aspek. Hukum  dijadikan  supremasi tertinggi  dalam  kehidupan  bernegara. Manusia  sebagai  makhluk  sosial yang  hidup  bermasyarakat,  di  mana  dalam  kesehariannya  selalu  bergaul  dan  berinteraksi  antar individu dan antar kelompok satu dengan kelompok lainnya, tentu akan terjadi saling mempengaruhi.
Hal  itu  akan  berdampak  pada  perilaku  atau  perbuatan  yang  dilakukannya.  Perilaku  seseorang  yang dipengaruhi  oleh  lingkungan  yang  bersifat  negatif  tentunya  akan  menjurus  kepada  pelanggaran hukum. Hal ini juga terjadi pada prilaku dalam menggunakan listrik.
Setiap  energi listrik  yang  digunakan  dalam jumlah  tertentu  harus  dibayar  sesuai dengan jumlah pemakaiannya. Karena kondisi perekonomian dewasa ini yang semakin sulit membuat sebagian orang berfikir  untuk  berupaya  melakukan  penghematan  disisi  pengeluaran,  salah  satu  penghematan  yang bisa dilakukan adalah disisi pengeluaran biaya listrik, terlebih lagi jika kita melihat dikalangan usaha- usaha  yang  notabene  menggunakan  tenaga  listrik  sebagai  penggerak  operasional,  misalnya  seperti usaha  loundry,  cold  storage  untuk  usaha  pengalengan  ikan,  usaha tambak  ikan  dan  usaha  hotel  atau penginapan  , jika berhasil dilakukan  penghematan pengeluaran atas  biaya  listrik akan  meningkatkan margin keuntungan atas usaha tersebut.
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  bapak  Dwiyono  Hadi  Saputro,  selaku koordinator  lapangan  Tim  Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik  (P2TL)  PT.  PLN  (Persero)  Rayon Kuta,  diantara  pelanggan-pelanggan  yang  kedapatan  melakukan  penyalahgunaan  pemakaian  tenaga listrik  di  daerah  Kuta  dan  sekitarnya,  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain:  faktor ketidaktahuan atau kurang paham tentang batas-batas hak dan kewenangan serta batas tanggungjawab, antara pihak PLN dengan pihak pelanggan, niat dengan sengaja karena didorong oleh keinginan untuk menggunakan  listrik  banyak  dan  membayar  sedikit,  eksternal  pelanggan,  biasanya  dilakukan  oleh oknum tertentu,kelalaian pelanggan dalam menjaga kWh meter yang terpasang di persil pelanggan.
Berdasarkan  informasi  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  kepada  bapak  Agus  Dharmika, selaku pejabat Supervisor Transaksi Energi di PT. PLN (Persero) Rayon Kuta, perbuatan pelanggaran dan penyalahgunaan pemakaian  listrik  di  wilayah  pelayanan  PT. PLN  (Persero)  Rayon  Kuta  selama 3 (tiga) tahun terakhir berpotensi sangat besar merugikan negara.
Berdasarkan data dalam 3 (tiga) tahun terakhir, perkembangan temuan atas kegiatan P2TL terkait penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  di  wilayah  PLN  rayon  Kuta,  dari  total  jumlah  temuan pelanggan  yang  kedapatan  melakukan  penyalahgunaan  pemakaian  listrik  sejumlah  2.748  pelanggan, dengan  total  jumlah  kWh  yang  disalahgunakan  18.711.276  kWh,  dapat  diketahui  bahwa  akibat tindakan  tersebut,  negara  dalam  hal  ini  PLN  dirugikan  secara  pendapatan  sejumlah  Rp. 28.240.417.786,-  Dari  beberapa  bukti  fisik  yang  ditemukan  oleh  TIM  P2TL  selama  melaksanakan kegiatan  dalam  rangka  Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik di Wilayah PT. PLN (Persero) rayon Kuta,  dapat  dikatagorikan  beberapa  bentuk  penyalahgunaan  pemakaian  listrik,  antara  lain: mempengaruhi  pembatas  daya  (Katagori  Pelanggaran  P1),  mempengaruhi  pengukuran  (Katagori Pelanggaran  P2),mempengaruhi  pengukuran  dan  pembatas  daya  (Katagori  Pelanggaran  P3)  dan penyambungan liar diluar pengukuran (Katagori Pelanggaran P4).
Penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  dengan  cara-cara  tertentu  akan  berdampak  pada kerugian  negara  dan  juga  kerugian  bagi  masyarakat  luas,  disamping  itu  perbuatan  penyalahgunaan pemakaian  tenaga  listrik  juga  berpotensi  terhadap  bahaya,  baik  bagi  pelaku,  lingkungan  sekitar maupun terhadap aset dan atau bangunan beserta isinya. Potensi bahaya yang bisa ditimbulkan akibat penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  adalah  bahaya  terhadap  tegangan  sentuh  bagi  pelaku  dan lingkungan  sekitar,  disamping  itu  juga  bisa  berpotensi  bahaya  terhadap  aset  atau  bangunan  beserta isinya karena bisa menyebabkan kebakaran akibat listrik yang penyambungannya tidak sesuai standar.
Di  samping  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ketenagalistrikan,  jika  kedapatan konsumen  atau  pelanggan  listrik  melakukan  penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik,  dengan mengacu kepada surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang ada antara pihak PLN dengan pihak pelanggan, pihak PLN bisa melakukan pemutusan penyaluran tenaga listrik secara sepihak dan meminta  pertanggungjawaban  dari  pihak  konsumen  atau  pelanggan  sesuai  ketentuan  berdasarkan kriteria pelanggaran yang dilakukan.
Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  secara  musyawarah  terhadap  penyalahgunaan  pemakaian listrik,  PLN  menggunakan  dasar  hukum  yang  merupakan  ketentuan  internal  perusahaan  yang dikeluarkan oleh direksi yaitu: Peraturan direksi PT. PLN (Persero) nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban  pemakaian  tenaga  listrik.  Dalam  peraturan  direksi  tersebut  telah  dituangkan  atau ditentukan  sanksi-sanksi  administratif  sesuai  katagori  pelanggaran  yang  terjadi  berdasarkan  hasil temuan TIM P2TL PLN yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan P2TL.
Ketentuan  jenis  dan  golongan  pelanggaran  pemakaian  tenaga  listrik  di  atur  dalam  Bab  VII Pasal  13  Peraturan  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  Nomor:  088-ZP/DIR/2016  Tahun  2016,  tentang Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik,  dengan  ketentuan  terdapat  4  (empat)  golongan  pelanggaran atau penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik, yaitu:
1. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;
2. Pelanggaran  Golongan  II  (P  II)  merupakan  pelanggaran  yang  mempengaruhi  pengukuran energi  tetapi  tidak mempengaruhi batas daya;
3. Pelanggaran  Golongan  III  (P  III)  merupakan  pelanggaran  yang  mempengaruhi  batas  daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
4. Pelanggaran  Golongan  IV  (P  IV)  merupakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  bukan pelanggan  yang  menggunakan  tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.
Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik diatur di dalam Bab VIII Pasal  14  Peraturan  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  Nomor:  088-ZP/DIR/2016  Tahun  2016,  tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik pada bagian kesatu “Sanksi P2TL”, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelanggan  yang  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  dikenakan sanksi berupa: Pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran Tagihan Susulan (TS) dan pembayaran Biaya P2TL lainnya.
2. Bukan  pelanggan,  yang  terkena  P2TL  dikenakan  sanksi  berupa:  Pembongkaran  rampung, pembayaran TS4, pembayaran P2TL lainnya.
3. Pelanggan  atau  bukan  pelanggan  yang  melakukan  pelanggaran  dan  tidak  menyelesaikan  TS (Tagihan  Susulan)  sesuai  golongan  pelanggarannya,  namun  menyambung  kembali  aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah,maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.
4. Pelanggan  yang  melakukan  pelanggaran  P  I,  lebih  dari  1  (satu)  kali,  pelanggan  tersebut diwajibkan tambah daya bersamaan dengan penyelesaian TS.
5. Dalam hal pelanggan sebagaimana  dimaksud pada ayat  (3) dan (4) tidak menyelesaikan TS dan  tambah  daya  tersebut,  maka  akan  dilakukan  pemutusan  /  pembongkaran  rampung  atas tenaga listrik tersebut.
6. Sebagaimana  ketentuan  yang  berlaku  secara  umum  di  PT.  PLN ( Persero),  setiap  kedapatan penyalahgunaan  pemakaian  listrik  diupayakan  penyelesaiannya  dengan  jalur  administrasi diluar ranah pengadilan.
Pelanggan  atau  pengguna  listrik  yang  kedapatan  melakukan  pelanggaran  penyalahgunaan pemakaian  listrik,  sesuai  pasal  14  Peraturan  Direksi  PT.  PLN  (Persero)  nomor:  088-ZP/DIR/2016 tahun  2016,  tentang  Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik,  dikenakan  sanksi  berupa:Pemutusan sementara aliran listrik, pembongkaran rampung peralatan listrik, pembayaran Tagihan Sususlan (TS), pembayaran biaya P2TL lainnya.
Untuk  katagori  pelanggaran  P1,  P2  dan  P3  tagihan  susulannya  bisa  diselesaikan  dengan  cara mencicil  atau  mengangsur  sesuai  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Sedangkan  untuk  katagori pelanggaran P4 tagihan susulan harus diselesaikan dengan sekali pembayaran (sekali pelunasan). Jika pihak pelanggan atau pengguna listrik tidak bersedia menyelesaikan secara administrasi, maka pihak PLN bisa membawa permasalahan temuan P2TL tersebut ke ranah hukum.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  hasil  penelitian  melalui  wawancara  yang  penulis  lakukan  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berkut:
1. Perbuatan  penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  oleh  pelanggan  PLN,  dilatarbelakangi oleh  beberapa  faktor  antara  lain:Ketidaktahuan  atau  kurang  paham  tentang  batas-batas  hak dan  tanggungjawab  sebagai  pelanggan  listrik,  niat  dengan  sengaja  karena  didorong  oleh keinginan  untuk  menggunakan  listrik  banyak  dengan  kewajiban  membayar  sedikit,  faktor external  pelanggan  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu  untuk  mencari  keuntungan  dengan cara  menjanjikan  bahwa  yang  bersangkutan  bisa  menghemat  pengeluaran  biaya  listrik
pelanggan  dan  kelalaian  pelanggan  dalam  menjaga  kWh  meter  yang  terpasang  di  persil pelanggan  sehingga  ada  orang  lain  yang  dengan  sengaja  melakukan  modifikasi  pada  kWh meter  dan  perlengkapannya  tersebut  untuk  keuntungan  pribadi,biasanya  terjadi  pada pelanggan-pelanggan sementara atau layanan listrik sementara dimana persil yang terpasang listrik  masih  dalam  tahap  proses  pembangunan  atau  proyek  dan  orang  yang  melakukan modifikasi  pada  kWh  meter  tersebut  biasanya  pekerja-pekerja  proyek  bangunan  tersebut untuk  kepentingan  operasional  peralatan  kerja,  dan  sering  juga  terjadi  pada  pelanggan listrik  untuk  rumah  sewa atau rumah kos-kosan.
2. Dari  beberapa  bukti  fisik  yang  ditemukan  oleh  TIM  P2TL  di  Wilayah  PT.  PLN  (Persero) rayon  Kuta,  dapat  dikatagorikan  beberapa  bentuk  penyalahgunaan  pemakaian  listrik,  antara lain:Mempengaruhi pembatas  daya  (Katagori  Pelanggaran  P1) ,  mempengaruhi  pengukuran (Katagori  Pelanggaran  P2),  mempengaruhi  pengukuran  dan  pembatas  daya  (Katagori Pelanggaran P3) dan penyambungan liar diluar pengukuran (Katagori Pelanggaran P4).
3. Penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  dengan  cara- cara  tertentu akan berdampak pada kerugian  negara  dan  juga  kerugian  bagi  masyarakat  luas,  disamping  itu  perbuatan penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik  juga  berpotensi  bahaya,  bagi  pelaku,  lingkungan sekitar  maupun  terhadap  aset  dan  atau  bangunan  beserta  isinya.  Dampak  kerugian  bagi masyarakat luas bisa terjadi karena peralatan-peralatan untuk mendistribusikan tenaga listrik ke  seluruh  masyarakat  seperti  trafo  dan  atau  gardu  beserta  kabel  jaringan  tegangan  rendah bisa menjadi rusak akibat beban listrik yang berlebih diluar kapasitas peralatan tersebut yang disebabkan oleh energi yang disalurkan tidak bisa diketahui karena tidak terukur dengan baik akibat penyalahgunaan pemakaian listrik tersebut.
4. Jika  kedapatan  melakukan perbuatan penyalahgunaan pemakaian  tenaga listrik, maka  sesuai ketentuan  didalam  surat  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  (SPJBTL)  antara  PLN  dengan pelanggan,  pihak  PLN  mengutamakan  penyelesaian  secara  administratif  dengan menggunakan  dasar  hukum  Peraturan  direksi  PT.  PLN  (Persero)  nomor  088-Z.P/DIR/2016 tahun  2016,  tentang  Penertiban  pemakaian  tenaga  listrik,dengan  sanksi  sesuai  ketentuan dalam Bab VIII Pasal 14, antara lain berupa:Pemutusan sementara aliran listrik,pembongkaran  rampung  peralatan  listrik,  Pembayaran  Tagihan  Susulan  (TS)  dan pembayaran biaya P2TL lainnya.
5. Untuk katagori pelanggaran P1, P2 dan P3 tagihan susulannya bisa diselesaikan dengan cara mencicil atau  mengangsur  sesuai  kesepakatan kedua belah  pihak.  Sedangkan  untuk  katagori pelanggaran  P4  tagihan  susulan  harus  diselesaikan  dengan  sekali  pembayaran  (sekali pelunasan).  Akan  tetapi  Jika  pihak  pelanggan  atau  pengguna  listrik  tidak  bersedia menyelesaikan  secara  administrasi,  maka  pihak  PLN  akan  membawa  permasalahan  temuan P2TL  tersebut  ke  ranah  hukum  dengan  melaporkan  kasus  tersebut  ke  kejaksaan  negeri setempat, untuk selanjutnya diupayakan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Saran
Berdasarkan  permasalahan  dan  hasil  penelitian  serta  kesimpulan  yang  didapat,  penulis  memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Karena  pada  umumnya  masyarakat  sebagai  pengguna  listrik  PLN  kebanyakan  masih  awam pengetahuannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu listrik maupun batas-batas hak dan  kewajiban  sebagai  pelanggan,  maka  untuk  meminimalisir  terjadinya  penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik terutama yang disebabkan oleh faktor ketidaktahuan, faktor external pelanggan  dan  faktor  kelalaian  pelanggan  maka  pihak  PLN  perlu  lebih  mengoptimalkan sosialisasi  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  listrik  yang  benar  dan  aman,  bekerjasama dengan  pihak  lainnya  yang  terkait  seperti  kalangan  dunia  pendidikan  setingkat  perguruan tinggi, aparat lingkungan atau desa dan khususnya di Bali bisa menggandeng pihak pengurus atau kelian banjar setempat.
2. Dalam  hal  penerapan  sanksi  kepada  pelanggan  atau  pengguna  listrik  PLN  yang  kedapatan melakukan  penyalahgunaan  pemakaian  tenaga  listrik,  perlu  lebih  dipertimbangkan  sisi kemanfaatan  hukumnya,  khususnya  yang  kedapatan  melakukan  pelanggaran  katagori  PIV agar  dilakukan  proses  penyelesaian  melalui  ranah  hukum,  untuk  menimbulkan  efek  jera
sehingga  kedepannya  bisa mengurangi  atau  meminimalisir  kejadian  serupa  yang  berdampak pada kerugian negara dan kerugian masyarakat umum lainnya selaku pengguna listrik, karena jenis  pelanggaran  katagori  PIV  bisa  menyebabkan  rusaknya  infrastruktur  jaringan  PLN sehingga menimbulkan padamnya listrik secara meluas yang dapat merusak citra pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia . Unila. Atmadjaja, D. I. (2011). Membangun Hukum untuk Kesejahteraan. Jurnal Konstitusi , 4 (2), 16–35. Johan, B. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Mandar Maju.
Mujiyanto, S., Supriadi, A., Darmawan, A., Prasetyo, B. E., Kurniasih, T. N., Oktaviani, K., Aprilia, R.,  Rabbani,  Q.,  Anggreani,  D.,  &  Setiadi,  I.  (2016). Manajemen  Rantai  Penyediaan  dan Pemanfaatan  Energi  Nasional .  Pusat  Data  dan  Teknologi  Informasi  Kementerian  Energi  dan Sumber Daya Mineral.
Pemakai, B. H. A. K. (2014). Penegakan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik yang Bukan Hak Pemakai. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 1–17. Ridwan.  (2003).  Pertanggungjawaban  Publik  Pemerintah  dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi Negara. Jurnal Hukum , 10 (22), 27–38.
Rusianto,  A.  (2015). Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Tinjauan  Kritis  melalui Konsistensi antara Asas, Teori, Penerapannya . PT. Fajar Interpratama Mandiri. Sumardi,  &  Zulpahmi.  (2017).  Peran  Negara  untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  dalam  Kerangka Maqashidus Syariah. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam , 2 (1), 155–175. Widiyati, M.  (2012). Implementasi  Program  Penertiban  Pemakaian  Tenaga  Listrik  (P2TL)  PT  PLN (Persero)  Distribusi  Jawa  Tengah  dan  DI  Yogyakarta  di  Kota  Semarang [Universitas Diponegoro].