## KESESUAIAN PEMETAAN PENGGUNAAN LAHAN PERMUKIMAN DENGAN KONDISI SEBENARNYA DI KECAMATAN KATOBU DAN KECAMATAN DURUKA KABUPATEN MUNA
Andri Estining Sejati 1 , Muhammad Hasan 2 , La Ode Nursalam 3 , Eko Harianto 4 , Deris 5
1 Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka Jl. Pemuda No. 399 Kolaka
2 BBPK Makassar Antang, Makassar
3,5 Program Studi Pendidikan Geography, Universitas Halu Oleo Anduonohu, Kendari
4 Program Studi Agribisnis, Universitas Terbuka Kendari Anduonohu, Kendari
Email corresponding: andriest@usn.ac.id Dikirimkan: 27-03-2020 Diterima: 20-06-2020 Diterbitkan: 27-07-2020

## Abstract
The population in Katobu District and Duruka District are always increased. BPS data shown increased from 2011 to 2018 in Katobu District as much 3.194 people and Duruka District as much as 1.205 people.  This caused the requirement of settlement area also increased. The research aim was to determine the suitability between settlement land use map and actual conditions  in  Katobu  District  and  Duruka  District.  This  research  type  is  a  regional  survey. Data were collected by interviews and observations. Data were analyzed using quantitative descriptive with percentage and scoring. The results shown the settlements map in Katobu and Duruka Districts in the S1 category 53.65%, S2 4.46%, and N1 41.89%. The suitability between  settlement  map  in  Katobu  and  Duruka  Districts  with  actual  conditions  reached 100%.  This  showed  that  the  GIS  spatial  analysis  map  results  can  be  used  in  determining policies  or  public  consumption  related  to the  suitability  of  settlement  locations  in  Katobu District and Duruka District of Muna Regency.
Keywords: suitability, actual conditions, settlement mapping
Abstrak
Jumlah penduduk di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka selalu meningkat. Data BPS menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  2011  ke  2018  di  Kecamatan  Katobu  sebanyak  3.194 jiwa  dan  kecamatan  Duruka  sebanyak  1.205  jiwa.  Hal  ini  menyebabkan  kebutuhan  akan lahan permukiman juga meningkat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian peta penggunaan  lahan  permukiman  dengan  kondisi  sebenarnya  di  Kecamatan  Katobu  dan Kecamatan  Duruka.  Jenis  penelitian  ini  adalah  survey  wilayah.  Cara  pengumpulan  data dengan wawancara dan observasi. Data dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif dengan persentase  dan  skoring.  Hasil  menunjukkan  peta  permukiman  di  Kecamatan  Katobu  dan Kecamatan Duruka pada kategori S1 53,65%, S2 4,46%, dan N1 41,89%. Kesesuaian peta permukiman  di  Kecamatan  Katobu  dan  Kecamatan  Duruka  dengan  kondisi  sebenarnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peta hasil analisis spasial SIG dapat digunakan dalam penentuan kebijakan atau konsumsi masyarakat terkait kesesuaian lokasi permukiman di Kecamatan Katobu dan Kecamatan duruka Kabupaten Muna.
Kata Kunci: kesesuaian, kondisi sebenarnya, pemetaan permukiman

## PENDAHULUAN
Pemetaan berusaha menyampaikan, menganalisis,  dan  mengklasifikasi  data  spasial. Salah  satu  output  sistem  informasi  geografi (SIG) dalam bentuk peta yang mudah dipahami dan  memberi  gambaran  yang  jelas  kepada pembaca  peta.  Informasi  spasial  dari  hasil pemetaan  dapat  digunakan  dasar  oleh  para pemangku  kebijakan  untuk  menentukan kebijakan  yang  akan  diambil,  utamanya  yang berkaitan  dengan  pembangunan  daerah. Menurut  (Latif,  2014)  kebijakan  Pemerintahan Daerah terkait fungsi kawasan khususnya hutan merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yang sudah  dijadikan  dalam  bentuk  peta  seperti: Undang-undang  nomor  26  Tahun  2008, Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 dan Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor  837 tahun 1980.
Pembangunan daerah
harusnya berlandaskan  pada  kelestarian  lingkungan  atau pembangunan  berkelanjutan.  Pembangunan berkelanjutan  memiliki  tantangan  pada  daerah dengan  jumlah  penduduk  tinggi.  Pertumbuhan penduduk  yang  tidak  terkendali  akan menurunkan daya dukung lingkungan. Menurut  (UU-4/1982)  pasal  1  ayat  4  bahwa daya  dukung  lingkungan  adalah  kemampuan lingkungan  untuk  mendukung  perikehidupan manusia  dan  makhuk  hidup  lainnya.  Menurut (Sejati  et  al.,  2016)  peruntukan  dua  fungsi kawasan  yang  berdekatan  pada  bukit karst zona  Kendeng,  satu  sisi  di  Kecamatan  Babat- Lamongan digunakan sebagai daerah pertambangan, sisi lain di Kecamatan Baureno-
Bojonegoro  ditetapkan  menjadi  bukit  lestari dengan berbagai perlindungan dari
pemerintahan
hingga tingkat Desa.
Pembangunan  berkelanjutan  tidak  harus bersifat  eksploitatif,  dengan  pendekatan kelingkungan wilayah dapat memiliki daya tarik wisata minat khusus.
Pertumbuhan  penduduk  terus  meningkat, kebutuhan  ruang  sebagai  tempat  tinggal  juga meningkat.  Luas  wilayah  permukaan  bumi tetap.  Jumlah  penduduk  pada  suatu  wilayah semakin  besar  mengakibatkan  penggunaan lahan permukiman sebagai tempat tinggal akan semakin  meningkat. Menurut  (Lesmana  & Purnama, 2017) bertambahnya jumlah penduduk  mengakibatkan  lonjakan  kebutuhan lahan  pertanian,  permukiman,  dan    industri yang  menganggu  keseimbangan  lingkungan. Menurut  (Anjulian  &  Nurman,  2017)  tekanan penduduk  meningkatkan  alih  fungsi  lahan pertanian  untuk  keperluan  permukiman,  jalan, dan  industri.  Menurut  (Yastuti  &  Nurman,
2015)  perubahan  fungsi  lahan  pertanian  paling besar  menjadi  permukiman  dikarenakan pertambahan jumlah anggota keluarga dan alih profesi non pertanian.
Kriteria  fungsi  suatu  lahan  telah  diatur oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  melalui (Kepmentan-837/1980;  Kepres-48/1983).  Tiga fungsi  utama,  yaitu  kawasan  lindung,  kawasan penyangga,  dan  kawasan  budidaya.  Kawasan permukiman  merupakan  pengembangan  dari kawaasan  budidaya.  Penelitian  (Siagian  & Wijaya,
2016) melakukan pemetaan permukiman di Kecamatan Boja dan Kecamatan  Limbang  yang  berpedoman  pada dua  Kepmentan  nomor  837  tahun  1980  dan Keputusan Presiden nomor 48 tahun 1983 yang dikombinasikan  dengan  dua  perundang- undangan  lainnya.  Penelitian  (Sakarov,  2019) juga memetakan kesesuaian lahan permukiman di  Kabupaten  Belu  dengan  berpedoman  pada Kepmentan nomor 837 tahun 1980 dan nomor 638 tahun 1981.
Lokasi  permukiman  terkadang  didirikan pada lahan yang tidak sesuai dengan peraturan. Daya  dukung  lingkungan  terhadap  penduduk, memperluas  permukiman  di  kawasan  yang tidak  sesuai.  Pemanfaatan  lahan  untuk permukiman  mempunyai  kriteria  tertentu dilihat  dari  beberapa  aspek  khususnya  fisik. Kriteria  berada  di  kawasan  budiaya  menurut (Kepmentan-837/1980) berdasarkan skor kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan kurang dari 125. Kriteria menurut (Permen PU- PdT03/2005)  permukiman  tanpa  rekayasa Kawasan  pada  kemiringan  0-8%.  Kriteria menurut  (Permen  PU-41/2007)  kawasan permukiman  tidak  berada  pada  sempadan sungai,  sempadan  pantai,  daerah  rawan bencana, dan daerah perlindungan mata air. Kecamatan  Katobu  dan  Kecamatan Duruka  merupakan  dua  Kecamatan  dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Muna, Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Luas  wilayah  dua Kecamatan  ini  paling  kecil  dibandingkan Kecamatan  lainnya.  Menurut  data (BAPPEDA, 2019)  luas  Kecamatan  Katobu  14,73  Km2, Kecamatan  Duruka  12,07  Km2.  Menurut  (BPS, 2011)  jumlah  penduduk  Kecamatan  Katobu 28.360, Kecamatan Duruka 11.207.  Kepadatan penduduk  Kecamatan  Katobu  1926  jiwa/Km2, Kecamatan Duruka 929 jiwa/Km2.
Data  jumlah  penduduk (BPS,  2018)  di Kecamatan  Katobu  tahun  2018  sebanyak 31.544  jiwa  dan  Kecamatan  Duruka  12.412 jiwa.  Kepadatan  penduduk  di  Kecamatan Katobu  tahun  2018  menjadi  2.142  jiwa/Km2 dan  Kecamatan  Duruka  1.029  jiwa/Km2. Berdasarkan  data  BPS  tahun  2011  dan  2018
terjadi  peningkatan  jumlah  penduduk  dan kepadatan  penduduk  di  kedua  Kecamatan tersebut.  Data  ini  dikuatkan  dengan  nilai  laju pertumbuhan  penduduk  di  Kecamatan  Katobu 1,81%  dan  Kecamatan  Duruka  1,8%  setiap tahun.
Banyaknya  jumlah,  kepadatan,  dan pertumbuhan  penduduk  di  Kecamatan  Katobu dan  Kecamatan  Duruka  menjadikan  daya dukung  lingkungan  wilayah  daerah  perlu diamati  secara  seksama.  Pengamatan  ini  untuk mengendalikan  kebutuhan  akan  tempat tinggal dan  sebagai  kebutuhan  pokok  manusia  supaya berada  di  Kawasan  yang  sesuai  dengan peruntukan  wilayah  serta  tidak  mengganggu fungsi  wilayah  lain.  Perluasan  permukiman yang  tidak  memperhatikan  kesesuaian  lahan akan  berdampak  pada  bangunan  tempat tinggal  itu  sendiri  dan  lingkungan  sekitarnya. Menurut  (Akbar  &  Novira,  2019;  Cahyadi, 2011;  Pasya,  2016)  pertambahan  penduduk disertai keadaan ekonomi menjadikan permasalahan  di  suatu  wilayah  khususnya perkotaan dengan munculnya kawasan permukiman kumuh yang mengganggu lingkungan.
Hasil wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten  Muna  menunjukkan  terdapat beberapa  permukiman  di  sekitar  perlindungan mata air Jompi area hutan lindung dan mata air Laende  area  hutan  lindung  Warangga. Informasi  akurat  mengenai  kesesuain  lahan permukiman  penting  keberadaannya  bagi Kecamatan  Katobu  dan  Kecamatan  Duruka. Salah  satu  pentingnya  informasi  terkait kesesusian lahan permukiman, lahan permukiman  baru  menghindari  lahan  yang tidak  sesuai  seperti  mata  air  tersebut.  Menurut (Nusantarawati  et  al.,  2015)  pemetaan menyajikan  informasi  daerah  mana  yang  akan menjadi prioritas perbaikan lokasi permukiman kumuh  yang  tidak  sesuai.  Menurut  (Farizki  & Anurogo,  2017)  pemetaan  dapat  menyajikan informasi  kualitas  permukiman  di  Kecamatan Batam lengkap dengan luasannya.
Penggunaan teknologi SIG dapat memetakan  kesesusaian  lahan  permukiman  di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka. SIG dengan overlay dapat menyatukan semua peta dasar  yang  menjadi  parameter  penggunaan lahan  permukiman.  Menurut  (Kasnar  et  al., 2020)  fenomena  penduduk  termasuk  di dalamnya  permukiman  bisa  dipetakan  dengan SIG  disamping  juga  fenomena  lain  seperti kawasan  hutan,  pertambangan,  dan  bencana alam.
Pemetaan  kesesuaian  penggunaan  lahan permukiman dilakukan cek kebenaran lapangan untuk  mengetahui  kesesuaiannya.  Peta  dengan validasi  pengecekan  lapangan  dapat  dijadikan pedoman  bagi  pemerintah  Kabupaten  Muna dalam  regulasi  perijinan  permukiman  seperti perumahan  baru  dan  atau  pemukiman  pribadi penduduk  yang  sesuai  dengan  peruntukan lahan  permukiman  yang  update  selama  lima tahun.  Menurut  (WEF,  2016)  data  manusia maupun  morfologi  di  permukaan  bumi  dapat berubah setiap lima sampai 10 tahun.  Menurut (Amaluddin et al., 2019; Nursalam et al., 2019) hasil  pemetaan  dapat  memberikan  informasi tambahan  dan  meningkatkan  kemampuan spatial  pembaca  peta.  Tujuan  paper  ini  untuk mengetahui  kesesuaian  pemetaan  penggunaan lahan  permukiman  di  Kecamatan  Katobu  dan Kecamatan Duruka Kabupaten Muna

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  survey  untuk mengetahui  kesesuaian  peta  penggunaan  lahan permukiman  di  Kecamatan  Katobu  dan Kecamatan  Duruka  Kabupaten  Muna  dengan kondisi  sebenarnya.  Penelitian  ini  dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2019. Pengambilan lokasi  survey  menggunakan  metode purposive sampling  dengan  14  titik  sampel.  Titik  sampel ditentukan  melebihi  jumlah  satuan  unit  lahan yang ditemukan yaitu 12.
Peta penggunaan lahan permukiman yang menjadi  acuan  untuk  dilakukan  kesesuaian dibuat  menggunakan  metode overlay  dengan scoring.  Parameter  yang  digunakan  yaitu: kemiringan  lereng,  jenis  tanah,  curah  hujan, perlindungan  mata  air,  rawan  bencana, sempadan sungai, sempadan pantai,
penggunaan  lahan,  administrasi.  Parameter- parameter  dalam  bentuk  skor  mengacu  pada (Kepmentan-837/1980; Kepres-48, 1983;
Permen PU-41/2007; Permen PU-PdT03/2005)
Seluruh  parameter  dilakukan  overlay menggunakan software  ArcGis  10.2.2  dengan klasifikasi penggunaan lahan permukiman sesuai dengan skor total. Kelas S1 (sesuai) dengan skor <125  dengan  kemiringan  lereng  0-8%,  tidak berada pada area perlindungan mata air, tidak berada  pada  daerah  rawan  bencana,  tidak berada  pada  wilayah  sempadan  sungai,  dan sempadan  pantai.  Kelas  S2  (sesuai  bersyarat) dengan skor <125 dengan kemiringan lereng 8- 15%,  tidak  berada  pada  area  perlindungan mata  air,  tidak  berada  pada  daerah  rawan bencana, tidak berada pada wilayah sempadan sungai, dan sempadan pantai. N1 (tidak sesuai) dengan  skor  125-174  sebagai  kawasan
penyangga dan >175 sebagai kawasan lindung. N1  juga  meliputi  daerah  rawan  bencana, sempadan  sungai,  sempadan  pantai,  dan  area perlindungan mata air.
Pengumpulan  data  menggunakan  teknik survei  dan  pengamatan  secara  langsung  di lapangan  dan  wawancara  secara  langsung terhadap  pemerintah  desa  dan  perwakilan Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten  Muna.  Data  dianalisis  secara deskriptif.  Hasil  analisis  dipaparkan  secara kuantitatif  dalam  bentuk  persentase.  Pada daerah  sampel  yang  cocok  dengan  kondisi sebenarnya  diberikan  skor  1,  sedangkan  yang tidak sesuai diberikan skor 0. Nilai akhir dibagi dengan jumlah seluruh sampel untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemiringan lereng mayoritas berada pada kategori  datar  (0-8%)  dengan  jumlah  2517 hektar  atau  93,93%,  sisanya  masuk  kategori landai  (8-15%).  Tidak  ditemukan  kemiringan lereng >15%. Menurut (Permen PU- PdT03/2005)  kawasan  yang  paling  cocok untuk  permukiman  adalah  wilayah  yang mempunyai lereng 0-8%, adapun lereng 8-15% dapat  digunakan  tetapi  harus  ada  upaya rekayasa  teknis  terlebih  dahulu,  >15%  tidak cocok untuk permukiman. Gambar 1 menunjukkan peta kemiringan lereng Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka.
Gambar 1. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka Jenis  tanah  kambisol  menjadi  terluas dengan  1.738,92  hektar  atau  67,71%,  sisanya termasuk  kategori  jenis  tanah  litosol.  Tidak ditemukan jenis tanah lain selain kambisol dan litosol.  Tanah  litosol  umumnya  berpasir,  tidak berstruktur,  terdapat  kandungan  batu,  kerikil, dan kesuburan bervariasi. Tanah kambisol jenis tanah mineral yang sedang berkembang, pekat, liat,  warna  merah  sampai  coklat  gelap  atau coklat  tua.  Menurut  (Kepmentan-837/1980, 1980)  tanah  dibedakan  berdasarkan  kepekaan terhadap  erosi,  latosol  sangat  peka,  sedangkan kambisol  sedang.  Menurut  (Darmawan  et  al.,
2017)  jenis  tanah  menunjukkan  tingkat kepekaan infiltrasi saat terjadi hujan.
Curah  hujan  harian  kedua  Kecamatan didapatkan  3,61  mm  dengan  akumulasi tahunan  1316,63  mm.  Lereng,  jenis  tanah,  dan curah  hujan  menggambarkan  skor  fungsi Kawasan  wilayah.  Menurut  (Hamdani  et  al., 2014)  curah  hujan  3-18  mm/hari  termasuk dalam  derajat  curah  hujan  normal.  Gambar  2 dan  3  masing-masing  menunjukkan  peta  jenis tanah dan curah hujan Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka.
Gambar 2. Peta Jenis Tanah Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka
Gambar 3. Peta Curah Hujan Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka Perlindungan  mata  air  berada  di  area hutan  lindung  Jompi  dengan  mata  air  jompi dan  hutan  lindung  Warangga  dengan  mata  air laende.  Total  luas  perlindungan  mata  air 978,43  hektar.  Penetapan  area  perlindungan
mata  air  tersebut  sesuai  dengan  (Kepres- 32/1990). Parameter bencana berdasarkan peta rawan  bencana  Kabupaten  Muna,  Kecamatan Katobu  dan  Kecamtan  Duruka  tidak  termasuk daerah  rawan  bencana.  Artinya  parameter
kerawanan  bencana  pada  kasus  penelitian  ini tidak  ada.  Menurut  (Pasya,  2016)  penduduk padat  dengan  jalan  sempit,  rumah  berdemper, sanitasi tidak lancar, rawan terhadap kebakaran
dan bencana lain. Gambar 4 menunjukkan peta perlindungan  mata  air  Kecamatan  Katobu  dan Kecamatan Duruka. Gambar 4. Peta Perlindungan Mata Air Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka
Dasar penentuan sempadan sungai mengikuti (Permen PU-41/2007) pasal 5 ayat 1 huruf  a  dengan  panjang  10  meter  dari  bibir sungai  kedalaman  3  meter  dan  tidak bertanggul.  Sempadan  sungai  di  Kecamatan Katobu  dan  Kecamatan  Duruka  seluas  6,91 hektar.  Dasar  penentuan  sempadan  pantai mengikuti  (Permen  KP-21/2018)  pasal  1  ayat  2 dengan  panjang  100  meter  dari  titik  pasang tertinggi.  Sempadan  pantai  di  Kecamatan Katobu  dan  Kecamatan  Duruka  seluas  115,14 hektar. Menurut (Damhuri et al., 2018) daerah pinggiran  sungai  sangat  rawan  banjir  musiman yang  dapat  merendam  persawahan  dan permukiman.
Peta-peta  di  atas  ditambah  dengan  peta administrasi  menghasilkan  arahan  kesesuaian lahan  permukiman  Kecamatan  Katobu  dan Kecamatan  Duruka.  Arahan  kesesuaian  lahan permukiman  Kecamatan  Katobu  S1  (sesuai) 551,41  hektar,  S2  (sesuai  bersyarat)  50,97 hektar,  dan  N1  (tidak  sesuai)  871,1  hektar. Arahan kesesuaian lahan permukiman Kecamatan  Duruka  S1 (sesuai)  876,1  hektar,  S2 (sesuai  bersyarat)  67,81  hektar,  dan  N1  (tidak sesuai)  243,48  hektar.  Gambar  5,  6,  dan  7 masing-masing  menunjukkan  peta  sempadan sungai,  sempadan  pantai,  dan  administrasi Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka.
Gambar 5. Peta Sempadan Sungai Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka
Gambar 6. Peta Sempadan Pantai Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka
Gambar 7. Peta Administrasi Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka Luas  efektif  setelah  dicocokkan  dengan penggunaan lahan permukiman berdasarkan peta BAPPEDA dan citra satelit SAS Planet didapatkan Kecamatan  Katobu  S1  (sesuai)  421,86  hektar,  S2 (sesuai  bersyarat)  8,37  hektar,  dan  N1  (tidak sesuai)  46,73  hektar.  Kecamatan  Duruka  S1 (sesuai)  172,93  hektar, S2 (sesuai  bersyarat)  0,63
hektar,  dan  N1  (tidak  sesuai)  12,26  hektar. Penggunaan  simbol  S  dan  N  diterapkan  oleh penelitian  (Sakarov,  2019;  Siagian  &  Wijaya, 2016). Gambar 8 menunjukkan peta penggunaan lahan  permukiman  Kecamatan  Katobu  dan Kecamatan  Duruka  sebagai  pengontrol  luas efektif.
Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan Permukiman Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka
Peta  luas  efektif  selanjutnya  dilakukan validasi  lagi  di  lapangan.  Validasi  lapangan pada  penelitian  ini  dilakukan  pada  14  titik
lokasi  observasi,  adapun  titik  lokasi  observasi yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 9.
Gambar 9. Peta Lokasi Validasi Kesesuaian Permukiman di Kecamatan Katobu dan Kecamatan Duruka
Tabel 1. Lokasi validasi lapangan kriteria Sesuai untuk Lahan Permukiman
Kode Lokasi Koordinat X Y Lokasi 1 04°50´30.3 ʺ LS 122°43´23.6 ʺ BT Lokasi 2 04°49´53.3 ʺ LS 122°43´07.1 ʺ BT Lokasi 8 04°51´21.7 ʺ LS 122°43´05.2 ʺ BT Lokasi 9 04°51´43.7 ʺ LS 122°43´03.8 ʺ BT Lokasi 10 04°52´41.7 ʺ LS 122°43´06. ʺ BT
Kriteria  pada  peta  S1  (sesuai  untuk  lahan permukiman) hasil cek lapangan disajikan pada tabel  1.  Seluruh  lokasi  terlihat  adanya permukiman  berada  pada  lahan  yang  sesuai dan  tidak  terdapat  faktor  pembatas.  Seluruh titik  kriteria  S1  sesuai  dengan  keadaan  di lapangan lapangan, sehingga skor 5.
Lahan  pada  S1  (sesuai  untuk  lahan permukiman) tidak mempunyai faktor pembatas  yang  berarti  atau  nyata  terhadap penggunaan  secara  berkelanjutan,  atau  faktor
pembatas  bersifat  minor  dan  tidak  akan berpengaruh  terhadap  produktivitas  lahan. Lahan  pada  kelas  ini  merupakan  lahan  untuk permukiman  yang  secara  dengan  skor  fungsi kawasan  <125,  kemiringan  lereng  0-8%,  tidak terdapat  area  perlindungan  mata  air,  daerah rawan  bencana,  area  sempadan  sungai,  area sempadan pantai. Berikut gambar 10 menunjukkan  lahan  yang  sesuai  untuk permukiman  di  Kecamatan  Katobu  dan Kecamatan Duruka.
Gambar 10. Sampel Lokasi yang Sesuai untuk Permukiman Tabel 2. Lokasi validasi lapangan kriteria Sesuai Bersyarat untuk Lahan Permukiman
Kode Lokasi Koordinat X Y Lokasi 3 04°48´40.2 ʺ LS 122°42´25.9 ʺ BT Lokasi 11 04°52´35.6 ʺ LS 122°43´12.39 ʺ BT
Hasil  cek  lapangan  kriteria  pada  peta  S2 (sesuai  bersyarat  untuk  lahan  permukiman) dicek disajikan pada Tabel 2. Lokasi 3 terdapat permukiman  di  lahan  sesuai  bersyarat  dengan faktor  pembatas  kemiringan  lereng  8-15%, dengan  rekaya  teknis  pengurangan  keterjalan lereng  dalam  skala  kecil.  Lokasi  11  tidak terdapat  permukiman.  Seluruh  titik  kriteria  S2 (sesuai  bersyarat  untuk  lahan  permukiman) sesuai  dengan  keadaan  di  lapangan  lapangan, sehingga skor 2.
Lahan  pada  S2  (sesuai  bersyarat  untuk lahan  permukiman)  sama  dengan  S1  (sesuai untuk lahan permukiman), tetapi berbeda pada pembatas kemiringan lereng, yaitu pada 8-15%. Pada lahan ini sesuai (Permen PU-PdT03/2005) membutuhkan  rekayasa  teknis.  Lahan  pada  S2 membutuhkan rekayasa teknis agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaanya.
Rekayasa  teknis  yang  dapat  digunakan pada lahan sesuai bersyarat untuk permukiman adalah pengurangan tingkat kepadatan bangunan,  pengurangan  keterjalanan  lereng, dan  pembuatan  pondasi  menyatu.  Berdasakan hasil  wawacara  dengan  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman,  rekayasa  teknis  yang umum diterapkan adalah pemberian jarak antar rumah,  pengurangan  lereng  mengikuti  bentuk pondasi  bangunan,  dan  pembuatan  pondasi menyatu.  Menurut  (Triana  et  al.,  2017)  upaya mengurangi keterjalan lereng atau tebing untuk mencegah  tanah  longsor.  Menurut  (Imanda, 2013)  alternative  penanganan  permukiman  di lereng  terjal  dengan  mengurangi  beban kontruksi,  mengutamakan  bahan  dasar  kayu, dan penggalian lereng. Kriteria  pada  peta  N1  (tidak  sesuai  untuk lahan  permukiman)  dicek  lapangan  pada  tabel 3 berikut.
Tabel 3. Lokasi validasi lapangan kriteria Sesuai Bersyarat untuk Lahan Permukiman
Kode Lokasi Koordinat X Y Lokasi 4 04°49´39.7 ʺ LS 122°42´37.5 ʺ BT Lokasi 5 04°49´39.6 ʺ LS 122°43´45.2 ʺ BT Lokasi 6 04°50´55.1 ʺ LS 122°43´17.4 ʺ BT Lokasi 7 04°50´50.5 ʺ LS 122°42´57.3 ʺ BT Lokasi 12 04°51´22.9 ʺ LS 122°43´42.9 ʺ BT Lokasi 13 04°50´57.2 ʺ LS 122°43´15.4 ʺ BT Lokasi 14 04°51´1.89 ʺ LS 122°43´34.50 ʺ BT
Lokasi  4  terdapat  permukiman  di  lahan yang tidak sesuai dengan faktor pembatas area perlindungan  mata  air.  Lokasi  5  dan  12 terdapat  permukiman  yang  berada  pada  area sempadan  pantai.  Lokasi  6  dan  13  terdapat permukiman yang berada pada area sempadan sungai.  Lokasi  7  terdapat  permukiman  yang berada  pada  area  perlindungan  mata  air  dan area  sempadan  sungai.  Lokasi  14  terdapat permukiman yang berada pada area sempadan pantai dan area sempadan sungai.  Seluruh titik kriteria  N1  sesuai  dengan  keadaan  di  lapangan lapangan, sehingga skor 7.
Pada  lahan  kelas  N1  (tidak  sesuai  untuk lahan  permukiman)  faktor  pembatas  tidak dapat  diatasi  untuk  permukiman.  Artinya satuan lahan tidak dapat dijadikan permukiman karena  masuk  kawasan  fungsi  penyangga,  area perlindungan  mata  air,  area  sempadan  sungai, dan  area  sempadan  pantai.  Dinas  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Muna menjelaskan bahwa permukiman di lahan tidak sesuai  akan  beresiko  terhadap  kerusakan lingkungan,  berpengaruh  terhadap  bangunan rumah  dan  juga  bisa  mengancam  jiwa  yang menghuninya. Menurut (Imanda, 2013) pembangunan  permukiman  di  lereng  terjal berpotensi  terjadi  tanah  longsor.  Menurut (Masyhuri,  2019)  perubahan  lahan  terbuka menjadi  pertanian  berpotensi  meningkatkan limpasan  permukaan  yang  menyebabkan banjir.
Resiko pada lingkungan pada permukiman di  area  perlindungan  mata  air,  dapat menyebabkan  kekeringan  wilayah.  Upaya pemerintah  dengan  merelokasi  permukiman  di Kecamatan  Batalaiworu  bagi  yang  bersedia pindah.  Warga  yang  tidak  bersedia  pindah maka upaya dilakukan dengan tidak mengeluarkan  IMB,  tidak  memfasilitasi  jalan, dan drainase. Menurut (Pasya, 2016) tantangan dalam  kebijakan  permukiman  khususnya  di daerah  padat  penduduk  adalah  jumlah  lahan terbatas, sehingga perlu alternatif seperti rumah susun ataupun relokasi. Menurut (Wirda et al.,
2017)  permukiman  yang  tidak  mendapatkan izin resmi termasuk dalam kategori permukiman liar. Upaya  pemerintah  daerah  meminimalisir permukiman  di  area  sempadan  sungai  dengan menjadikan sebagai jalan memanjang di sebelah tanggul  sungai  supaya  tidak  dijadikan permukiman.  Upaya  pemerintah  daerah meminimalisisr  permukiman  di  sempadan pantai  dengan  pembuatan  jalan bypass  dan pada tahun 2017 atas kerja sama dengan Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten Muna,  Dinas  PU  &  TR  Provinsi  Sulawesi Tenggara dilakukan dengan pembuatan tanggul penahan  abrasi  pantai.  Beberapa  area  Suku Bajo  tetap  dibiarkan  bermukim  di  sempadan pantai  karena  untuk  keperluan  pelestarian kebudayaan. Menurut (Artanto, 2017; Ismail & Ahmad,  2015)  budaya  suku  Bajo  selalu  terikat dengan  laut,  sehingga  rumah-rumah  mereka juga berada di atas laut.
Berdasarkan hasil penelitian 14 titik sampel validasi  di  atas,  didapatkan  semua  sampel cocok  antara  hasil  analisis  parameter  dengan hasil  observasi  lapangan.  Skor  akhir  kesesuaian peta  zona  permukiman  dengan  kondisi sebenarnya  dalam  penelitian  ini  adalah (14/14) x  100%  =  100%.  Hal  ini  berarti  seluruh informasi  di  peta  sesuai  dengan  kondisi sebenarnya.  Menurut  (Kasnar  et  al.,  2020) upaya pengecekan lapangan untuk menguatkan peta SIG yang sudah dibuat.

## KESIMPULAN
Peta  permukiman  di  Kecamatan  Katobu dan  Kecamatan  Duruka  diperoleh  S1  (sesuai untuk lahan permukiman) seluas 1427,51 hektar atau  53,65%,  S2  (sesuai  bersyarat  untuk  lahan permukiman) seluas 118,78 hektar atau 4,46%, dan N1 (tidak sesuai untuk lahan permukiman) seluas  1114,58  hektar  atau  41,89%.  Hasil validasi  14  titik  sampel  lokasi,  didapatkan seluruhnya  cocok  antara  peta  permukiman dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan  kesesuaian  peta  permukiman  di
Kecamatan  Katobu  dan  Kecamatan  Duruka dengan  kondisi  sebenarnya  sebesar  100%.  Hal ini berarti peta permukiman hasil analisis spasial SIG  dapat  digunakan  dalam  penentuan kebijakan  atau  konsumsi  masyarakat  terkait kesesuaian  lokasi  permukiman  di  Kecamatan Katobu  dan  Kecamatan  duruka  Kabupaten Muna karena sesuai dengan kondisi sebenarnya.

## REFERENSI
Akbar,  M.  R.,  &  Novira,  N.  (2019).  Analisis penanganan  permukiman  kumuh  di kecamatan Medan Denai. Tunas Geografi,
8(1), 59-70.
https://doi.org/10.24114/tgeo.v8i1.15453 Amaluddin,  L.  O.,  Rahmat,  R.,  Surdin,  S., Ramadhan,  M.  I.,  Hidayat,  D.  N.,  Sejati,
A.  E.,  Purwana,  I.  G.,  &  Fayanto,  S.
(2019).  The  effectiveness  of  outdoor learning  in  improving  spatial  intelligence. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(3), 667 – 680. https://doi.org/10.17478/jegys.613987
Anjulian,  L.,  &  Nurman,  A.  (2017).  Analisis perubahan penggunaan lahan di kecamatan  Pekanbaru  Kota  tahun  2007 dan  tahun  2014. Tunas  Geografi,  6(2), 174-187. https://doi.org/10.24114/tgeo.v6i2.8673 Artanto, Y. K. (2017). Bapongka, sistem budaya suku  bajo  dalam  menjaga  kelestarian sumber  daya  pesisir. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 12(1), 52-69. https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.1525 3 BAPPEDA.  (2019). Laporan  Akhir  Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman (RP3KP)  Kabupatan  Muna  2018.  Raha: BAPPEDA Kabupaten Muna.
BPS.  (2011). Kabupaten  Muna  dalam  Angka 2011. Raha: BPS Kabupaten Muna. BPS.  (2018). Kecamatan  Katobu  dalam  Angka 2018. Raha: BPS Kabupaten Muna.
Cahyadi, R. (2011). Kaum miskin kota, sampah, dan  rumah:  Studi  tentang  akses  migran miskin  terhadap  sumber  daya  lingkungan dan perumahan di Tangerang.
MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi,  16(1). https://doi.org/10.7454/mjs.v16i1.4875
Damhuri,  D.,  Sejati,  A.  E.,  &  Hidayati,  D.  N. (2018).  Adaptation  of  farmers  in  rice cultivation  at  dry  season  in  gunungsari village (Bojonegoro-East Java) for learning  source.  Proceedings  of  the  UR International  Conference  on  Educational Sciences, 93 – 99.
retrieved from
https://ejournal.unri.ac.id/index.php/ICES /article/view/4737
Darmawan,  K.,  Hani’ah,  H.,  &  Suprayogi,  A. (2017).  Analisis  tingkat  kerawanan  banjir di  kabupaten  sampang  menggunakan metode  overlay  dengan  scoring  berbasis sistem informasi geografis. Jurnal Geodesi Undip, 6(1), 31 – 40. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/g eodesi/article/view/15024 Farizki,  M.,  &  Anurogo,  W.  (2017).  Pemetaan kualitas permukiman dengan menggunakan penginderaan jauh dan SIG di  kecamatan  Batam  kota,  Batam.
Majalah Geografi Indonesia, 31(1), 39-45. https://doi.org/10.22146/mgi.24231 Hamdani, H., Permana, S., & Susetyaningsih, A. (2014).  Analisa  daerah  rawan  banjir menggunakan  aplikasi  sistem  informasi geografis  (studi  kasus  pulau  Bangka). Jurnal STT-Garut, 12(1), 1 – 13. http://jurnal.sttgarut.ac.id/index.php/kons truksi/article/download/283/257 Imanda, A. (2013). Penanganan permukiman di kawasan  rawan  bencana  gerakan  tanah studi  kasus:  Permukiman  sekitar  ngarai sianok  di  kelurahan  Belakang  Balok,  kota Bukittinggi. Journal  of  Regional  and  City Planning, 24(2), 141 – 156. https://doi.org/10.5614/JPWK.2013.24.2. 3 Ismail,  I.  E.,  &  Ahmad,  A.  S.  (2015).  Spatial arrangement of coastal sama-bajau houses based on adjacency diagram. International Journal of Built Environment  and  Sustainability,  2(4), 284 – 291. https://doi.org/10.11113/ijbes.v2.n4.96 Kasnar,  S.,  Hasan,  M.,  Arfin,  L.,  & Sejati,  A. E.
(2020).  Kesesuaian  pemetaan  daerah potensi  rawan  banjir  metode  overlay dengan  kondisi  sebenarnya  di  kota Kendari. Tunas  Geografi,  8(2),  85 – 92. https://doi.org/10.24114/tgeo.v8i2.15088
Kepmentan-837/1980. Surat Keputusan Menteri
Pertanian  Nomor:  837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.
Kepres-32/1990.  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Kepres-48/1983.  Keputusan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 1983 tentang Penanganan  Khusus  Penataan  Ruang  dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan  pada  Kawasan  Pariwisata Puncak  dan  Wilayah  Jalur  Jalan  Jakarta- Bogor-Puncak-Cianjur-  di  Luar  Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya  Bogor,  Kota  Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong. Latif,  A.  (2014).  Desain  sisttem  informasi geografis  pemetaan  dan  letak  kawasan hutan lindung kabupaten Merauke. Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha, 3(3), 248 – 266.
Lesmana, I., & Purnama, A. A. T. (2017). Sistem informasi  geografis  (sig)  dalam  pemetaan hasil hutan produksi di wilayah kabupaten Kuningan. Buffer  Informatika,  1(1). https://doi.org/10.25134/buffer.v1i1.574 Masyhuri,  W.  (2019).  Analisa  perubahan penggunaan lahan terhadap potensi banjir di  kecamatan  Medan  Denai. Tunas Geografi, 7(2), 127-132. https://doi.org/10.24114/tgeo.v7i1.7192 Nursalam,  L.  O.,  Arisona,  A.,  Ramli,  R., Harudu,  L.,  Kasmiati,  S.,  Harianto,  E.,
Ikhsan,  F.  A.,  &  Sejati,  A.  E.  (2019).
Mapping of subsurface geological structure and land cover using microgravity  techniques  for  geography and  geophysic  surveys:  A  case  study  of Maluri Park, Malaysia. Geosfera Indonesia, 4(3), 280 – 290. https://doi.org/10.19184/geosi.v4i3.13738
Nusantarawati, G. R., Saraswati, E., & Hidayati,
I.  N.  (2015).  Pemanfaatan  citra  quickbird untuk pemetaan permukiman kumuh dan tingkat prioritas penanganan di kecamatan  Semarang  Utara. Jurnal  Bumi
Indonesia, 4(4).
Pasya,  G.  K.  (2016).  Permukiman  penduduk perkotaan. Jurnal Geografi Gea, 12(2).12-
19. https://doi.org/10.17509/gea.v12i2.1785 Permen KP-21/2018. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor  21/PERMEN-KP/2018 tentang  Tata  Cara  Perhitungan  Batas Sempadan Pantai.
Permen  PU-41/2007.  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
Permen  PU-PdT03/2005.  Peraturan  Menteri
Pekerjaan Umum Pd T-03-2005-C tentang Detail Tata Cara Pemilihan Lokasi Prioritas untuk  Pengembangan  Perumahan  dan
Permukiman di Kawasan Perkotaan.
Sakarov, O. D. (2019). Analisis kesesuaian lahan untuk  lokasi  permukiman  di  kabupaten Belu  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal Planologi, 16(1), 16-31. https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i1.3945 Sejati, A. E., Sumarmi, S., & Ruja, I. N. (2016).
Pengaruh  metode  pembelajaran  outdoor study terhadap kemampuan menulis karya ilmiah  geografi  sma. Jurnal  Pendidikan: Teori,  Penelitian,  dan  Pengembangan, 1(2), 80 – 86. https://doi.org/10.17977/JP.V1I2.5804 Siagian, T. P., & Wijaya, A.  P. (2016).  Evaluasi kriteria  kesesuaian  lahan  permukiman dengan analitycal hierarchy process (Studi kasus:  Kecamatan  Boja  dan  kecamatan Limbangan  di  kabupaten  Kendal. Jurnal Geodesi  Undip,  5(1),  107 – 115.  Retreeved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/g eodesi/article/view/10563 Triana, D., Hadi, T. S., & Husain, M. K. (2017).
Mitigasi  bencana  melalui  pendekatan kultural  dan  struktural. Seminar  Nasional XII  “Rekayasa  Teknologi  Industri dan Informasi 2017, 379 – 384. Retrieved from https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/ article/view/723 UU-4/1982. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  1982 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup. WEF. (2016). The Future of Jobs Employment,
Skills  and  Workforce  Strategy  for  the Fourth  Industrial  Revolution.  World Economic Forum. Wirda,  M.  A.,  Akbar,  M.  R.,  Munawar,  R.,  & Rahmad, R. (2017). Permasalahan permukiman liar di dusun iv Lamtoro ii rt. v  desa  Bandar  Klippa,  kecamatan  Percut Sei  Tuan,  kabupaten  Deli  Serdang, Sumatera Utara. Tunas Geografi, 6(1), 49- 59.
https://doi.org/10.24114/tgeo.v6i1.8349
Yastuti,  S.,  &  Nurman,  A.  (2015).  Studi perubahan  penggunaan  lahan  di  desa Sambirejo  Timur  kecamatan  Percut  Sei Tuan  kabupaten  Deli  Serdang. Tunas Geografi, 4(1), 27 – 32. https://doi.org/10.24114/TGEO.V4I1.5751