How to cite: Markus  Suryoutomo (2023)  Penalaran  Hukum  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Perbuatan  Melanggar Hukum, (8) 1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 1, Januari 2023

## PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

## Markus Suryoutomo
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia Email: msu.atlaw@untagsmg.ac.id

## Abstrak
Pasal 1365 KUHPerdata menormakan perbuatan melanggar hukum, dalam berbagai perkara  di  pengadilan,  hakim  secara  ex-officio  memberikan  dan  Putusan  Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sisi kebenaran Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dari fakta yang menjadi dasar Putusan adalah: Menurut Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata  dikabulkannya  rumusan  gugatan  perbuatan  melanggar  hukum sebagaimana  hakim  di  dalam  memutus  perkara  menggunakan  pendeketan  judicial activism  atas  rasa  keadilan  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat,  dari  fakta yang  menjadi  dasar  Putusan  adalah:  putusan  hakim  menggunakan  pendekatan judicial activism atas dasar rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam Artikel ini Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian  hukum  yang  hanya  meneliti  bahan  pustaka  sehingga  disebut  juga penelitian  hukum  kepustakaan.  Dengan  mendasarkan  Pasal  178  (3)  Putusan Subsider:  Hakim  memutus  perkara  menuntut  rasa  keadilan  yang  ada  padanya,  (ex aequo  et  bono),  Penalaran  hukum  hakim  lebih  diorientasikan,  pada  sikap  dan tanggung  jawab,  menurut  Pasal  5  (1)  Hakim  dan  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim melakukan  Penalaran  Hukum  Melalui  Interpretasi  Hukum  yang  didasarkan  pada Kaidah Hukum, Moral, dan Sosial yang berlaku ditengah masyarakat.
Kata Kunci: Penalaran hukum; Perbuatan Melanggar Hukum; judicial activism.

## Abstract
Article 1365 of the Civil Code promulgates unlawful acts, in various cases in court, judges  ex-officio  grant  and  Judges'  Decisions  in  Lawsuits  for  Unlawful  Acts,  the Panel of Judges in considering the truth side of the Lawsuit for Unlawful Acts from the facts on which the Decision is based is: According to Articles 1365 to 1380 of the Civil Code, the formulation of a lawsuit for unlawful acts is granted as the judge in deciding cases using judicial activism over the sense of justice that lives and develops in society, from the facts on which the Verdict is based: the judge's decision uses a judicial activism approach on the basis of a sense of justice that lives and develops in society. In this article, the method of approach used is normative juridical or legal research that only examines library materials so that it is also called literature law
research.  By  basing  Article  178  (3)  of  the  Judgment:  The  judge  decides  the  case demanding  the sense of justice that exists on him, (ex aequo et  bono), The judge's legal reasoning is more oriented, on attitude and responsibility, according to Article 5 (1) The judge and is obliged to explore, follow, and understand the values of the law and the sense of justice that lives in society. Judges carry out Legal Reasoning Through Legal Interpretation based on Legal, Moral, and Social Rules that apply in the middle of society,
Keywords: Legal reasoning; unlawful acts; judicial activism.

## Pendahuluan
Peradilan  di  Indonesia  sesuai  Undang-UndangNomor  48  Tahun  2009  Pasal  1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dan Pasal 5 (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. Serta Pasal 10 (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Dalam  setiap  gugatan  perbuatan  melenggar  hukum,  pihak  penggugat  selalu mencantumkan ganti-rugi atas sutu kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan ganti-rugi yang  diminta  penggugat  selalu  berkaitan  dengan  ganti-rugi  materiel  dan  ganti  rugi imateriel, dimana ganti rugi ketika akan menentukan besarannya hakim mendapati  norma yang kabur ( fague norm ). Sehingga setiap gugatan hakim memutus sebagai hukum atas suatu gugatan Perbuatan melanggar hukum untuk dapat dikabulkan oleh Majelis hakim melakukan Penalaran Hukum dengan melakukan pembentukan hukum ( rechtsvorming ), analogi  ( rechtsanalogie ),  penghalusan  hukum  ( rechtsverifining )  atau  penafsiran ( interpretatie ). Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum ( rechtsvinding ).
Apabila  ingin  menetapkan  putusan  pengadilan  sebagai  sumber  hukum,  perlu dibedakan antara putusan untuk perkara konkret yang  merupakan  hasil akhir penalaran hakim menjadi aturan-aturan yang diformulasikan oleh hakim untuk fakta yang dihadapi dan putusan yang diambil. Tindakan demikian di satu pihak tidak bertentangan dengan syarat legalitas sedangkan di lain pihak menerapkan prinsip persamaan terhadap situasi yang sama, itu berarti bahwa putusan pengadilan memang menjadi acuan dalam praktik pengadilan.  Kegiatan  semacam  itu  terjadi  di  negara-negara  dengan  sistem civil  law . Putusan  pengadilan  merupakan  sumber  hukum  di  negara-negara  penganut  sistem civil law . Apabila telah banyak kasus yang meneladani suatu landmark decision, tidak dapat disangkal bahwa putusan demikian telah menjadi yurisprudensi.
Di  negara-negera  penganut  sistem civil  law ,  Putusan  yang  sudah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lebih-lebih apabila putusan itu Putusan Mahkamah Agung yang  merupakan  Landmark  Decision  niscaya  Putusan  itu  akan  menjadi  Yurisprudensi
yang kuat dan, menjadi sumber hukum. Contoh yang dapat dikemukakan adalah Putusan mahkamah Agung Belanda (Hoge raad) tanggal 31 januari 1919 tentang Onrechtmatige dalam kasus Lindenbaum -Cohen.
Suatu  hal  yang  menarik  adalah  Yurisprudensi  di  Negara  negara  bekas  koloni Belanda (seperti Indonesia dulunya adalah Koloni Belanda. Para Hakim Indonesia tidak segan-segan merujuk Hoge Raad Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentang Oncechtmatige dalam Lindenbaum – Cohen atau Hoge Raad Arrest
Pandangan legistis pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam  perkara  Lindenbaum  vs.  Cohen  yang  dikenal  sebagai Drukker  Arrest .  Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum  untuk  memberikan  kopi-kopi  pesanan  dari  para  langganannya.  Cohen memanfaatkan  informasi  ini  sehingga  Lindenbaum  mengalami  kerugian  karena  para langganannya  lari  ke  perusahaan  Cohen.  Selanjutnya  Lindenbaum  menggugat  Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya.
Tentang perbuatan melanggar hukum dalam praktek peradilan di Indonesia dapat ditemukan  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1986. Yurisprudensi ini menggariskan norma suatu perbuatan dikualifiserkan menjadi perbuatan melanggar hukum apabila telah memenuhi 4  (empat)  kriteria  yaitu:  Perbuatan  Melanggar  Hukum  harus  diartikan  sebagai  berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :
a) Hak Subyektif orang lain.
b) Kewajiban hukum pelaku.
c) Kaedah kesusilaan.
d) Kepatutan ketelitian dan kehati-hatian (Patiha) dalam masyarakat (Setiawan, 1987).
Rumusan  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata  selain  menormakan  perbuatan melanggar  hukum,  selaku  demikian  rumusannya  mengatur  pula  secara  limitatif mengandung  asas  hukum  penggantian  kerugian  bersifat  wajib  daripadanya.  Bahkan, dalam  berbagai  perkara  di  pengadilan,  seringkali  hakim  secara ex - officio (kewenangan hakim  dalam  jabatannya)  memberikan  dan  menetapkan  penggantian  kerugian  ( schade vergoeding ) meskipun pihak korban tidak menuntutnya. Prinsip secara doktriner, maupun dogmatik hukum, ada ajaran tentang penemuan hukum ( rechtsvinding ) yang mengikuti sifat  hukum  yang  selalu  progresif  di  dalam  lapisan  filsafat  hukum,  teori  hukum, dogmatika hukum serta hukum dan praktik hukum serta berfungsi untuk menjaga nilai- nilai dan moralitas.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berlaku saat ini,  yang meneruskan ajaran atau dogmatika hukum yang mentradisi yaitu ius curia novit atau fiksi bahwa  hakim dianggap tahu tentang undang-undang  hal  senada, atau tradisi penemuan hukum  ( rechtsvinding )  juga  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004. pasal atau ketentuan perundangan tersebut berisi rumusan bahwa pengadilan tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Atas dasar itu, maka penemuan hukum berlaku pula dalam
penyelidikan dan analisa terhadap kasus-kasus konkret, dalam hal  ini penyelidikan dan telaah pada lapisan ilmu hukum yang masuk dalam kategori hukum dan praktik hukum ketika diajukan ke pengadilan.
Berdasarkan  padalatar  belakang  masalah  diatas,  dirumuskan  masalah  tersebut sebagai berikut Bagaimana Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Majelis Hakim Perdata.

## Metode Penelitian
Dalam  Artikel  ini  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif atau  penelitian  hukum  yang  hanya  meneliti  bahan  pustaka  sehingga  disebut  juga penelitian  hukum  kepustakaan.  Adapun  pendekatan  lain  yang  digunakan  adalah pendekatan  Analitis  ( Analytical  Approach ).  Penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penalaran  Hukum  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Perbuatan  Melanggar Hukum oleh Majelis Hakim Perdata
Dalam Peradilan Perdata perlu dikaji tentang Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919,  Nederlandse  Jurisprudentie  1919,  161,  W  10365.  Putusan  Pengadilan  Negeri Amsterdam  ( Rechtbank )  24  Januari  1916  dan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  (Hof)  18 Maret 1918 dalam perkara Lindenbaum-Cohen. Putusan itu mengenai spionase bisnis (Marzuki & SH, 2021).
Putusan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam hidup  bermasyarakat  dan  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum.  Merujuk  kepada kasus  tersebut,  pandangan  sempit  dapat  diterima,  yaitu  dalam  masyarakat  yang terdapat gagasan  hukum  yang samar-samar dan  belum terbentuk Mahkamah  Agung Belanda pada 31 Januarii 1919 merumuskan gagasan tersebut.
Putusan tersebut menjadi sumber hukum yang dirujuk dalam sistem civil law sebagai  yurisprudensi.  Bahwa  hukum  kebiasaan  berlaku  bagi  semua  anggota masyarakat  secara  tidak  langsung  melalui  yurisprudensi  (Marzuki  &  SH,  2021), yurisprudensi  merupakan  sumber  hukum  dalam  arti  formal,  akan  tetapi  posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem civil law belum lama diterima. Hal  itu  disebabkan  oleh  pandangan  bahwa  aturan-aturan  tingkah  laku,  terutama perundang-udangan,  dirujukan  untuk  mengatur  situasi  yang  ada  dan  menghindari konflik,  dalam  norma  tersebut  tujuannya  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  setelah undang-undang  tidak  secara  jelas  mengatur,  agar menjadi  suatu  pedoman  mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Ajaran  penemuan  hukum  dalam  sistem  hukum  berdasarkan  Pancasila mengajarkan  bahwa  hakim  harus  tetap  menjalankan  fungsi  pembentukan  hukum (rechtsforming),  yaitu  hakim  menemukan  hukum  dengan  cara  menggali,  mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Metode  “konstruksi  hukum”  atau  “interpretasi  hukum”  yang  dikenal  dan digunakan  sebagai  alat-alat  utama  dalam  filsafat  hukum  dapat  dipergunakan  dan memiliki  signifikasi.  Dimaksudkan  dengan  memiliki  signifikansi  adalah  alat  bagi hakim, dalam proses pembentukan hukum yurisprudensi ( case law ).
Putusan  hakim  yang  dikategorikan  sebagai  yurisprudensi  dan  hanya  bersifat persuasif,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain,  harus  memenuhi  beberapa persyaratan, antara lain lima persyaratan yang dikemukakan di bawah ini:
1. Putusan  hakim  dimaksud,  dibuat  untuk  suatu  putusan  hukum  yang  belum  jelas peraturan perundang-undangannya;
2. Putusan hakim dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan  hakim  tersebut  berulangkali  dijadikan  dasar  hukum  untuk  memutus perkara yang sama, mengingat terdapat hukum di dalamnya;
4. Putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Putusan hakim itu telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Badriyah, 2022).
Demikian  pula  keadilan  menjadi  konkret  manakala  ada  yang  melakukan pelanggaran terhadap hukum/undang-undang secara sadar/sengaja berarti mengingkari keadilan (Salman, 2010). Sekalipun sistem common law berkeyakinan, bahwa  masyarakat  yang  dinamis  dan  terus  berkembang  setiap  saat  tidak  mungkin tertampung  dalam  undang-undang  dan  terus  berkembang  kasus-kasus  hukum  yang terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  (Salman,  2010).  Yurisprudensi  Indonesia  tidak bersifat stare decicis et quita non movere , yaitu memiliki binding force of precedent . Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, n.d.), yurisprudensi merupakan sumber pengenal hukum yang hidup dalam masyarakat yang penting. Yurisprudensi hanya  berkarakter persuasive atau  memiliki persuasive  force  of  precedent (Teguh Prasetyo, 2019).
“... dalam  praktik  peradilan  di  Indonesia,  hakim  hendaknya  merespons  dua sistem tersebut secara longgar. Bahwa terhadap kasus yang pasal hukumnya jelas,  maka  kasus  diputus  berdasarkan  ketentuan  normatif  pasal  tersebut. Namun,  terhadap  kasus  yang  pasal  hukumnya  belum  ada  atau  kurang  jelas maka kasus harus tetap diputus dalam mana hakim harus menciptakan hukum baru dengan metode tafsir atau mengkonstruksi hukum dengan cara menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. Hakim  dilarang  menolak  perkara  yang  diajukan  masyarakat  ke  pengadilan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas (Suryoutomo et al., 2022).”
B. Penemuan  Hukum  Sebagai  Pertanggung-Jawaban  Putusan  Hakim  Atas  Ganti Rugi Imateriel Dalam Perbuatan Melanggar Hukum
Putusan  (Bld. Vonis;  vonnis  een  uitspreken (Black,  1968). Eng  :  verdict, decision; Latin: veredictum ) adalah kesimpulan atau ketetapan (judment) hakim untuk mengakhiri  suatu  perkara  yang  diperhadapkan  kepadanya  (Andi,  1986).  Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara.
Putusan  dalam  pengertian  lain  adalah  penentuan  atau  penetapan  hakim mengenai  hak-hak  tertentu  serta  hubungan  hukum  di  antara  para  pihak  (Harahap, 2017), untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan  putusan  sebagai  pernyataan  hakim  dalam  kedudukannya  sebagai pejabat negara  yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang  terbuka  untuk  umum  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  antara pihak-pihak  yang  berperkara  (Mertokusumo,  2009).  Sementara  itu  dengan  redaksi yang  agak  berbeda,  (Arto,  1996)  mendefinisikan  putusan  sebagai  pernyataan  hakim yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  serta  diucapkan  dalam  suatu  sidang  yang terbuka untuk umum.
Definisi putusan berbeda dalam tradisi common law seperti yang diatur dalam sistem hukum Amerika, Kanada, dan Inggris. Putusan ( verdict ) didefinisikan sebagai
: “ The formal and unanimous decision or finding made by a jury, impaneled and sworn for the trial of a cause, and reposted to the court (and accepted by it), upon the matters or questions duly submitted to them upon the trial (Black, 1968)”
Putusan di  negara  yang  mengaut common  law, tidak semua putusan diambil dengan  suara  bulat  atau  keputusan  mutlak,  melainkan  ada  beberapa  yang  diambil berdasarkan  suara  terbanyak  karena  salah  satu  anggota  majelis  hakim  melakukan dissenting  opinion.  Dari  uraian  tersebut,  Putusan  yang  diambil  dapat  merupakan putusan mutlak ( unanonimous decision ) ataupun putusan yang didasarkan pada suara terbanyak ( majority decision ).
C. Bentuk Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melanggar Hukum
Di  dalam  Pasal  1365–1380  KUHPerdata  telah  diatur  mengenai  pertanggung jawaban  atas  perbuatan  melanggar  hukum.  Moegni  Djojodirjo  didalam  bukunya Perbuatan  Melawan  Hukum,  selain  menggunakan  istilah  pertanggung  jawaban  juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian  yang sama, dan digunakan tanpa  mendahulukan satu sama  lain. Menurut Moegni  Djojodirjo  pengertian  istilah  “tanggung  gugat”  untuk  melukiskan  adanya aansprakelijkheid adalah untuk mengedepankan adanya tanggung gugat pada seorang pelaku  perbuatan  melanggar  hukum,  maka  si  pelaku  harus  bertanggung  jawab  atas perbuatannya  dan  karena  pertanggung  jawaban  tersebut  si  pelaku  (Djojodirjo  & melawan Hukum, 1979).
Dalam  Pasal  1367  ayat  (1)  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  seseorang  tidak hanya  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatannya sendiri  tetapi  juga  disebabkan  karena  perbuatan  orang-orang  yang  menjadi tanggungannya,  atau  disebabkan  oleh  barang-barang  yang  berada  dibawah pengawasannya (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).
1. Dasar hukum dari pertanggung jawab yang harus dibebankan pada orang tua dan wali adalah kurangnya pengawasan ( culpa in custadiendo ) atas anak (Djojodirjo & melawan  Hukum,  1979),  namun  orang  tua  atau  wali  yang  dapat  membuktikan bahwa  mereka  tidak  dapat  mencegah  dilakukannya  perbuatan  melanggar  hukum
tersebut, maka orang tua atau wali tersebut dianggap tidak bertanggung jawab, hal ini sejalan dengan putusan Hoge raad tanggal 26 November 1948 (Setiawan, 1991);
2. Tanggung  jawab  majikan dan orang  yang  mewakilkan urusannya terhadap orang yang  dipekerjakannya,  yang  diatur  pada  Pasal  1367  ayat  (3)  KUH  Perdata. Berdasarkan  pasal  ini  maka,  majikan  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang terjadi  karena  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  pegawai- pegawainya, dengan syarat bahwa perbuatan melanggar hukum itu dilakukan oleh pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaan  untuk  majikannya,  ini  berarti  bahwa perbuatan  melanggar  hukum  harus  terjadi  pada  waktu  kerja  dan  harus  terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya;
3. Tanggung  jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukangnya, yang  diatur  pada  Pasal  1367  ayat  (4)  KUH  Perdata.  Terdapat  dua  syarat pertanggung jawaban guru dan kepala tukang, yaitu terdapat hubungan guru dengan murid  dan  kepala  tukang  dengan  tukangnya,  dan  syarat  yang  kedua  adalah perbuatan  melanggar  hukum  tersebut  terjadi  pada  saat  mereka  berada  di  dalam pengawasan.  Menurut  Pasal  1367  ayat (5)  KUH  Perdata  kepala  tukang  dan  guru dapat melepaskan tanggung jawab dengan membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah dilakukannya perbuatan  melanggar hukum  yang dilakukan oleh  murid dan tukangnya (Setiawan, 1991).
Apabila pelaku tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula maka pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan uang paksa (Setiawan,  1991).  Ganti  rugi  berupa  uang,  yang  dapat  diajukan  atas  perbuatan melanggar hukum, dapat dibedakan atas tiga bentuk yaitu (Munir, 2005)
1. Ganti rugi nominal
Ganti rugi nominal ini diberikan apabila terjadi perbuatan melanggar hukum yang serius, seperti  yang  mengandung unsur kesengajaan, atas hal tersebut maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
2. Ganti rugi kompensasi atau ganti rugi aktual
Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban  dari  suatu  perbuatan  melanggar  hukum.  Karena  itu  ganti  kerugian  ini disebut juga ganti kerugian aktual.
Besarnya  jumlah  ganti  rugi  tersebut  dimaksudkan  sebagai  hukuman  bagi pelaku perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi penghukuman ini banyak diterapkan kepada  kasus-kasus  kesengajaan  yang  berat,  misalnya  terhadap  penganiayaan  berat atas seseorang tanpa rasa kemanusiaan (Munir, 2005).

## D. Hakim Memutus Perkara Berbasis Nilai Keadilan
Pancasila  sebagai  suatu  kesepakatan  nasioanal,  Perjanjian  Luhur  yang  telah mengikat bangsa Indonesia dimasa lalu, masa kini dan yang akan  dating (Thontowi, 2016). Nilai Pancasila merupakan cita-cita kebaikan yang arus diwujudnyatakan dalam
setiapgerak dan langkah hidup berbangsa (Charda, 2018). Nilai keadilan bersama nilai- nilai  dasar  Pancasila  lainnya  merupakan  salah  satu  nilai  yang  dijadikan  tujuan  dari sebuah sistem nilai. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai nilai dasar. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai- nilai  itu  tersusun  secara  hierarki  dan  piramidal.  Substansi  Pancasila  dengan  kelima silanya  yang  terdapat  pada  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan  serta keadilan sosial merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia  yang  akan  diwujudkan  menjadi  kenyataan  konkret  baik  dalam  bidang kehidupan bermasyarakat, berbanga dan bernegara (Kaelan, 1996). Bila ditinjau dari stratifikasi nilai dasar Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila. Menurut Notonagoro, nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yng mengakui nilai material dan sosial vital. Nilai sila pertama yaitu ketuhanan sebagai basisnya dan keadilan sosial sebagai tujuannya (Darmodiharjo, 1979).
Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam tiga kelompok yaitu: (1) ekonomi  (uang);  (2)  politik  (kuasa);  dan  sosial  (status)  (Nugroho,  2017).  Marxisme memandag  keadilan  bukan  dari  aspek  distribusinya  tetapi  dari  aspek  produksi. Distribusi  masih  dapat  diatur  dan  diperbaiki  (fiskal  proggresif,  misalnya),  tetapi selama  produksi  berada  di  tangan  kapitalis,  selama  itu  pula  ada  masalah  dengan keadilan (Rasuanto, 2005)
Masyarakat  Indonesia  oleh  Furnivall  (Nasikun,  1974),  disebut  sebagai masyarakat majemuk (plural societies). Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai  oleh  adanya  perbedaan-perbedaan  vertikal  berupa  lapisan  atas  dan  lapisan bawah, agraris dan industri. Oleh karena karakteristik tersebut, maka perkembangan kehidupan  masyarakat  juga  tidak  dapat  serempak.  Di  satu  sisi  sebagian  masyarakat masih  berkutat  di  bidang  agraris,  di  sisi  lain  sebagian  sudah  melangkah  ke  dunia industri bahkan sebagian lagi sudah berada pada taraf dunia informasi. Fred W. Riggs menyebut  masyarakat  seperti  ini  sebagai  masyarakat  prismatik  ( prismatic  society ) (Soemitro, 1985). Hukum tampil sebagai kekuatan untuk  mengatur ( regulative ) dan melakukan integrasi ( law as an integrative mechanism ) (Aubert, 1969) sebagaimana dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier.  Sebagai  inti  yuridis  Kekuasaan kehakiman adalah sebuah putusan hakim. Dalam suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang  cukup  apabila  putusan  Hakim  memenuhi  Norma  sebagai  berikut (Notohamidjojo, 2011):
Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penggembalaan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia. Manusia oleh hukum supaya dimanusiakan. Manusia  menurut  Universal  declaration  of  Human  Rights,  mempunyai dignity atau keluhuran. Dignity of  man  pada  tiap  orang  yang  berperkara,  yang  kaya  dan  miskin supaya dihormati.
Equity, adalah prinsip suatu kasus yang sama seharusnya di perlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda dilakukan dengan cara yang berbeda (Susilo, 2011). atau equitas adalah kepatutan yang wajib dipelihara dalam pengenaan undang- undang untuk menghilangkan ketajamannya.
Hakim  wajib  memperlakukan  orang  yang  berperkara  (justitiabel)  (Edy Lisdiyono, 2016):
1. Sebagai manusia,
2. Dengan keadilan,
3. Dengan kepatutan,
4. Dengan kejujuran.
Norma-norma tersebut perlu dituntut pada tiap hakim, khususnya dalam jaman, di  mana  kaidah  etika  melemah  dalam  masyarakat.  Para  Hakim  hendaknya membangkitkan kembali kesusilaan yang tinggi dalam menggembalakan hukum (Edy Lisdiyono, 2016).
E. Analisis  Terhadap  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  memutus  Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum
Ada empat unsur dalam pengertian perbuatan melanggar hukum, dari berbagai gugatan  yang  mengabulkan  ganti  rugi  imateriel:  Rumusan  perbuatan  melanggar hukum  dalam  praktek  peradilan  di  Indonesia  berpedoman  pada  Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1986,  dimana  disebutkan  suatu  perbuatan  dianggap  perbuatan  melanggar  hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah atau asusila;
4. Bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian  serta  sikap  hati  –  hati  yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat (Hadjon Philipus & Hukum, 2017).
Dalam  pola civil  law ,  hukum  utamanya  adalah  legislasi.  Oleh  karena  itu langkah  dasar  pola  nalar  yang  dikenal  sebagai  reasoning  based  on  rules  adalah penelusuran  peraturan  perundang  –  undangan  (berdasarkan  ketentuan  UU  No.  10 Tahun 2004 Pasal 1 angka (2) peraturan perundangan adalah produk hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, yang isinya mengikat umum.
Dalam  Pasal  1365  KUHPerdata:  setiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang menimbulkan kerugian, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti kerugian. Dengan kondisi yang demikian, langkah ketiga sebagaimana dijelaskan dimuka adalah merupakan langkah rechtsvinding. Rechtsvinding itu sendiri dilakukan melalui  2  teknik.  Teknik  pertama  adalah  hermeunetika.  Teknik  kedua  adalah konstruksi  hukum  yang  meliputi:  analogi,  penghalusan  atau  penyempitan  hukum
(rechtsverfining)  dan  argumentum  a  contrario  Fungsi  rechtsvinding  adalah menemukan norma konkrit untuk diterapkan pada fakta hukum terkait.
Pasal  178  (3):  Hakim  dilarang  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  yang  tidak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut. Hakim tidak boleh memutus hal- hal  yang  tidak  dituntut  demikian  diatur  dalam  Pasal  178  (3).  Umpama  penggugat menuntut supaya tergugat menyerahkan sepeda motor. Kalau sepeda motor tidak ada, maka  hakim  tidak  boleh  memutus  tergugat  supaya  menyerahkan  kudanya  kepada penggugat, sebab hal ini tidak dituntut (Dja’is & Koosmargono, 2008).
Peraturan  ini  di  Indonesia  telah  diterobos  (Dja’is  &  Koosmargono,  2008), Biasanya tuntutan di Indonesia disusun secara alternatif, misalnya: Tuntutan Subsider: Mohon kepada Hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya (menuntut rasa keadilan yang ada padanya, ex aequo et bono).
Jadi sebenarnya putusan hakim ini masih didasarkan pada tuntutan penggugat (yaitu  tuntutan  subsider),  dengan  demikian  sebenarnya  tidak  pernah  terjadi penyimpangan terhadap Pasal 178 (3) karena putusan hakim ini tetap didasarkan pada tuntutan penggugat, yaitu tuntutan subsider (Dja’is & Koosmargono, 2008). Putusan Hakim  dalam  Gugatan  Perbuatan  Melanggar  Hukum,  Majelis  Hakim  dalam mempertimbangkan sisi kebenaran Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dari fakta yang  menjadi dasar Putusan adalah:  Menurut Pasal 1365  sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata  dikabulkannya  ganti  rugi  jika  memenuhi  rumusan  gugatan  perbuatan melanggar hukum sebagaimana kerugian para hakim di dalam perkaranya menerobos batasan ruang lingkup Putusan MA No. 650/PK/Pdt/1994 dengan pendeketan judicial activism atas rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan putusan tersebut terlihat adanya keaktifan dan keberanian dari para hakim untuk melepaskan diri dari ketentuan Perundang-Undangan (Justicial Activism) . Pertimbangan Hakim yang melahirkan Norma baru dalam memutuskan suatu kasus yang berbeda  dengan  putusan-putusan  sebelumnya.  Penalaran  hukum  hakim  lebih diorientasikan  pada  perubahan  cara  berpikir,  sikap  dan  tanggung  jawab  yang berparadigma  holistik-komprehensif.  Berkenaan  dengan  penalaran  hukum  hakim, tawaran metode-metode baru harus dipersiapkan sebagai bahan dasar.

## BIBLIOGRAFI
Andi, H. (1986). Kamus Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta .
Arto, A. M. (1996). Praktek perkara perdata pada pengadilan agama . Pustaka Pelajar.
Aubert, V. (1969). Sociology of Law (1969). Middlesex, Eng.: Penguin Books .
Badriyah,  S.  M.  (2022). Sistem  penemuan  hukum  dalam  masyarakat  prismatik .  Sinar Grafika.
Black, H. C. (1968). Blacks Law Dictionary (Revised Fourth Edition). Minnesota: West Publishing .
Charda,  U.  (2018).  Pendidikan  Pancasila  Untuk  Pendidikan  Tinggi. Jakarta:  Raja Grafindo Persada .
Darmodiharjo,  D.  (1979). Orientasi  Singkat  Pancasila”  dalam  Darji  Darmodiharjo, dkk., Santiaji Pancasila . Surabaya: Usaha Nasional.
Dja’is,  M.,  &  Koosmargono,  R.  M.  J.  (2008).  Membaca  dan  Mengerti  HIR. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang .
Djojodirjo, M. A. M., & melawan Hukum, P. (1979). Pradnya Paramita . Jakarta.
Edy  Lisdiyono.  (2016).  Mewujudkan  Asas  Peradilan  Cepat  Sederhanaa  Dan  Biaya Ringan  Dalam  Peradilan  Di  Tingkat  Mahkamah  Agung. Asosiasi  Perguruan Tinggi Hukum Indonesia .
Hadjon Philipus, M., & Hukum, A. (2017). Gadjah Mada University Press . Yogyakarta.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Sinar Grafika.
Kaelan, K. (1996). Kesatuan Sila-sila Pancasila. Jurnal Filsafat , 1 (1), 42–52.
Kusumaatmadja, M. (n.d.). Sekapur Sirih .
Marzuki, P. M., & SH, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum . Prenada Media.
Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia .
Munir,  F.  (2005).  Perbuatan  Melawan  Hukum,  Pendekatan  Kontemporer. PT  Citra Aditya Bakti, Bandung .
Nasikun, J. (1974). Sebuah pendekatan untuk mempelajari sistim sosial Indonesia (Issue 2). Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.
Notohamidjojo, O. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Griya Media, Salatiga .
Nugroho, D. M. (2017). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik. QISTIE , 10 (1).
Rasuanto,  B. (2005). Keadillan  sosial:  Pandangan  deontologis  Rawls  dan  Habermas: Dua teori filsafat politik modern . Gramedia Pustaka Utama.
Salman, O. (2010). Filsafat Hukum:  Perkembangan dan Dinamika Masalah. Bandung: Refika Aditama .
Setiawan,  R.  (1987).  Empat  Kriteria  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Perkembangan dalam Yurisprudensi. Varia Peradilan , 16 (2), 176.
Setiawan,  R.  (1991).  Tinjauan  Elementer  Perbuatan  Melanggar  Hukum. Bandung: Binacipta .
Soemitro,  R.  H.  (1985). Beberapa  Masalah  Dalam  Studi  Hukum  dan  Masyarakat . Remadja Karya cv, Bandung.
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata .
Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian  Ganti  Rugi  Imateriel  Perbuatan  Melawan  Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 133–149.
Susilo,  A.  B.  (2011).  Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Perspektif  Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. Perspektif , 16 (4), 214–226.
Teguh  Prasetyo,  S.  H.  (2019). Keadilan  Bermartabat:  Perspektif  Teori  Hukum . Nusamedia.
Thontowi, J. (2016). Pancasila Dalam Perspektif Hukum: Pandangan Terhadap Ancaman “The Lost Generation.” UII Perss, Yogyakarta .
Copyright holder: Amalyanda Azhari (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: