Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding dalam Perspektif  UU  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## Putri Regina
Putrireginaginting1997@gmail.com
Muskibah muskibah@unja.ac.id Faizah Bafadhal faizahbafadhal@unja.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted: 12 Desember  2019; Accepted: 17 Februari 2020; Published: 19 Februari 2020.

## Abstract
This  study  discusses  the  Dominant  Position  regarding  cross  share  ownership  by  foreign business  actors,  namely  Temasek  Holdings  which  has  majority  shares  in  similar companies  based  on  business  competition  law.  The  Business  Competition  Supervisory Commission  (KPPU)  is  an  independent  institution  that  has  the  duty  and  authority  to oversee  and  handle  the  passage  of  the  Law  on  Prohibition of  Monopolistic  Practices  and Unfair Business Competition. The research aims  to find out  and analyze  how  the form of monopolistic practices  and unfair business competition  and to  find  out and analyze how the  KPPU's role in  supervising monopolistic practices and  unfair  business competition is by  Temasek  Holdings.  The  type  of  research  used  is  Normative  Juridical  with  statutory approach,  conceptual  approach,  and  case  approach.  Based  on  the  results  of  the  study,  it was found that through Decision,  the KPPU  stated the Temasek Holdings business  group and its subsidiaries had been proven guilty of violating the provisions of Article 27 of the Law  on  Prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  Unfair  Business  Competition,  namely that  business  actors  were  prohibited  from  holding  majority  shares  in  several  similar companies that carry out business activities in the same relevant field and market, if such ownership  results  in  one  business  actor  or  a  group  of  business  actors  controlling  more than 50% of the market share of certain types of goods or services. Temasek Holdings was sentenced  by  KPPU,  but  Temasek  Holdings  argued  that  KPPU  was  not  authorized  to examine the Temasek group because it was established not based on Indonesian law.
Keywords: Dominant Position; Monopolistic Practices: Unfair Business Competition.
Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 1-14
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX

## Abstrak
Penelitian ini membahas Posisi Dominan mengenai kepemilikan saham silang oleh pelaku usaha  asing  yaitu  Temasek  Holdings  yang  memiliki  saham  mayoritas  pada  perusahaan sejenis berdasarkan hukum persaingan usaha.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah  lembaga  independen  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  mengawasi  dan menangani  berjalannya  Undang-Undang  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana  bentuk  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  peran  KPPU  dalam  melakukan  pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holdings.Tipe penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukkan  melalui  Putusan  KPPU  menyatakan  kelompok  usaha  Temasek Holdings beserta anak perusahaannya telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 27  Undang-Undang  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  yaitu  pelaku  usaha  dilarang  memiliki  saham  mayoritas  pada  beberapa  perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang dan pasar bersangkutan yang sama, apabila  kepemilikan  tersebut  mengakibatkan  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek  Holdings  dijatuhi  hukuman  oleh  KPPU,  akan  tetapi  Temasek  Holdings mendalilkan  bahwa  KPPU  tidak  berwenang  memeriksa  kelompok  Temasek  karena didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia.
Kata Kunci: Posisi Dominan; Praktik Monopoli; Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## A. Pendahuluan
Setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya.Kondisi itu memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan  kinerja  dan  daya  saing,  tentu  melalui  inovasi  dan  efisiensi  untuk mengungguli  pesaingnya.  Sebagai  konsekuensi  keberhasilan  mencapai  hal  itu,  pelaku usaha akan memperoleh posisi dominan atau memiliki market power (kekuatan pasar) di pasar bersangkutan. 1
Salah  satu  pelaku  usaha  asing  yaitu  Temasek  Holdings  yang  berdiri  pada  tahun 1974  merupakan  perusahaan  besar  dari  Singapura.Dua  anak  perusahaannya,  yakni Singapore  Telecomunication  Ltd.  (SingTel)  dan  Singapore  Tecnologie  Telemedia Pte.Ltd. (STT) memiliki saham di dua perusahaan telekomunkasi di Indonesia. SingTel saat ini memiliki 35% saham di PT. Telkomsel dan STT menguasai 40,77% saham di PT. Indosat.  Kedua  perusahaan  tersebut  100%  sahamnya  dimiliki  Temasek.  Padahal, pangsa  pasar  telepon  seluler  di  Indonesia  didominasi  oleh  PT.  Telkomsel  dan  PT. Indosat,  hingga  84,4%.  Dengan  penguasaan  terhadap  dua  operator  dengan share market terbesar  di  Indonesia  itu,  lembaga  riset  indeks  menghitung,  Temasek
1 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  Dalam  Teori  Dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya ,Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.383.
diperkirakan  menguasai  89,61%  pangsa  pasar  industri  telekomunikasi  di  Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat.
Pada  setiap  industri  akan  selalu  ada  pelaku  usaha  yang  dominan  dan  beberapa pelaku  usaha  yang  lebih  kecil.  Pelaku  usaha  dominan  adalah  pelaku  usaha  yang mempunyai pangsa besar dalam pasar, yang dapat mempengaruhi harga pasar dengan memperbanyak  produksinya.  Yang  dimaksud  posisi  dominan  dalam  Pasal  1  angka  (4) Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  adalah  keadaan  dimana  pelaku  usaha  tidak mempunyai  pesaing  yang  berarti  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  pangsa pasar  yang  dikuasai  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi  tertinggi  di  antara  para pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  dalam  kaitan  dengan  kemampuan  keuangan kemampuan  akses  pada pasokan  atau  penjual  serta  kemampuan  untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Pemilikan  saham  mayoritas  pada  beberapa  perusahaan  dilarang,  karena  hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat yang ditandai dengan terciptanya posisi dominan yang pada gilirannya akan merugikan  masyarakat.  Demikian  pula  dilarang  pendirian  beberapa  perusahaan  yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila hal itu mengakibatkan  terciptanya  posisi  dominan.  Dampak  dari  kegiatan  pemilikan  saham mayoritas atau pendirian beberapa perusasahaan pada pasar bersangkutan yang sama terjadinya“pengendalian” yang menyebabkan “posisi dominan” yang merupakan unsur utama  dari  larangan  pemilikan  saham  mayoritas  maupun  pendirian  beberapa perusahaan  yang  memiliki  kegiatan  usaha  usaha  yang  sama,  sehingga  apabila  unsur utama  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  pemilikan  saham  mayoritas  maupun  pendirian beberapa perusahaaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama tidak dilarang Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Pendirian  beberapa  perusahaan  yang  memiliki  kegiatan  usaha  yang  sama berdampak pada timbulnya posisi dominan tersebut terjadi antara lain karena adanya penggabungan,  peleburan  beberapa  perusahaan  yang  telah  mempunyai  pangsa  pasar sebelumnya,  atau  adanya  kerjasama  dua  perusahaan  atau  lebih,  sehingga  pendirian beberapa  perusahaan  tersebut  dapat  berakibat  negatif  pada  persaingan  usaha  yang pada  akhirnya  akan  merugikan  masyarakat,  karena  dapat  menimbulkan  integrasi horizontal  yang  berakibat  pada  adanya  kekuatan  kontrol  pada  pasar  yang bersangkutan, sehingga berefek pada tereduksinya persaingan usaha dan tidak adanya lagi dorongan bagi pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dalam upaya memenangkan persaingan usaha.
Ketentuan  pemilikan  saham  mayoritas  yang  dilarang  atau  pendirian  beberapa perusahaan  yang  memiliki  kegiatan  usaha  yang  sama  dilarang  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  27,  yang  menyatakan  sebagai berikut  “Pelaku  usaha  dilarang  memiliki  saham  mayoritas  pada  beberapa  perusahaan sejenis  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dalam  bidang  yang  pada  pasar  bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama  pada  pasar  bersangkutan  yang  sama,  apabila  kepemilikan  tersebut mengakibatkan:
a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2
Temasek Holdings telah telah melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  tidak  sehat yaitu  mengatur  mengenai  kepemilikan  saham,  dan  Temasek  Holding  juga  dianggap melanggar  Pasal  17  ayat  a  karena  melaksanakan  hambatan  interkoneksi  dan mempertahankan harga tinggi sehingga bersifat anti persaingan.
Adanya dalam pemeriksaan perkara ini permasalahan yang timbul adalah bahwa dalam  pembelaannya,  kelompok  Temasek  mendalilkan  bahwa  KPPU  tidak  berwenang memeriksa  karena  perusahaan-perusahaan  yang  termasuk  dalam  kelompok  Temasek bukanlah  didirikan  berdasarkan  Hukum  Indonesia  dan  tidak  beraktivitas  secara langsung  di  Indonesia.Seperti  yang  dimaksud  dengan  pengertian  pelaku  usaha  pada Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999.Bahwa  Temasek  Holding merupakan pelaku usaha yang berasal dari luar negeri.
Definisi  Pelaku  Usaha  di  atas  dianggap  cukup  menghambat  penegakan  hukum persaingan  usaha,  khususnya  terhadap  praktik  anti  persaingan  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  yang  berdomisili  hukum  di  luar  wilayah  Indonesia,  di  mana  praktik tersebut memiliki dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia.
Menurut  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  UU  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pengertian  dari  Pelaku  usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
2 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.584-587.
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 3
Kemudian  KPPU  menepis  pembelaan  kelompok  Temasek  tersebut  dengan menyatakan bahwa kelompok Temasek adalah badan usaha sehingga memenuhi unsur “setiap  orang”  atau  “badan  usaha”  dalam  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor 5/1999  yang  berdasarkan  prinsip  entitas  ekonomi  tunggal  ( single  economy  entity doctrine )  dinyatakan  dalam  relasi  induk  anak  perusahaan,  perusahaan  anak  tidak memiliki indepedensi untuk  menentukan arah kebijakan perusahaan. Konsekuensinya adalah  pelaku  usaha  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang dilakukan  oleh  perusahaan  lain  dalam  satu  entitas  ekonomi  dalam  hal  ini  kelompok Temasek.  Meskipun  pelaku  usaha  yang  pertama  beroperasi  di  luar  yurisdiksi  hukum persaingan  usaha  suatu  Negara,  sehingga  sifat  ekstrateritorialitas  dari  penegakan hukum persaingan usaha dapat terpenuhi.
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  permasalahan  dari  artikel  ini  membahas mengenai  bentuk  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilakukan Temasek  Holding’s  dan    peran  KPPU  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  oleh  Temasek  Holding’s.  tujuan  dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bsgsimsns bentuk praktik monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilakukan  oleh  Temasek  Holdings  dan  untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holdings.
Dalam  penulisan  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi kepustakaan yang berkenaan  dengan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  oleh  Temasek Holdings  dalam  perspektif  UU  Nomor  5  tahun  1999  Tentangg  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Dan  penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  pendekatan  undang-undang  dalam  hal  ini  UU  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pendekatan kasus yang dilakukan  dengan  cara  telaah  pada  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang dihadapi  yang  telah  menjadi  putusan  KPPU  yang  mempunyai  kekuatan  tetap.  Dalam penelitian, yaitu mengkaji kasus pada putusan KPPU Nomor 7/KPPU-L/2007. 4
3 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, hlm.389-390.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

## B. Pembahasan
1. Bentuk Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dilakukan Temasek Holding’s
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan No. 07/KPPU-L/2007 akhirnya  menyatakan  bahwa  Temasek  Holdings,  Pte.  Ltd.,  bersama-sama  dengan Singapore  Technologies  Telemedia  Pte.Ltd.,  STT  Communications  Ltd.,  Asia  Mobile Holding  Company  Pte.Ltd.,  Asia  Mobile  Holdings  Pte.  Ltd.,  Indonesia Communications  Limited.,  Indonesia  Communications  Pte.  Ltd.,  Singapore Telecommunications  Ltd.,  Singapore  Telecom  Mobile  Pte.  Ltd.,  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  27  ayat  a  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999. Majelis komisi juga menghukum masing-masing membayar denda Rp. 25 (dua puluh lima) miliar rupiah.
Putusan  itu  mengakibatkan  Temasek  Holdings,  Pte.Ltd.,  bersama-sama dengan  Singapore  Technologies  Telemedia  Pte.Ltd.,  STT  Communications Ltd.,  Asia Mobile  Holding  Company  Pte.Ltd.,  Asia  Mobile  Holding  Pte.Ltd.,  Indonesia Communications Limited., Indonesia communications Pte.Ltd., Singapore
Telecommunications  Ltd.,  Singapore  Telecom  Mobile  Pte.Ltd.,  untuk  menghentikan tindakan  kepemilikan  saham  di  PT.Telkomunikasi  selular  dan  PT.  Indosat,  Tbk., dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi selular atau PT. Indosat Tbk.  Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun  terhitung  sejak  putusan  ini  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  pelepasan kepemilikan  saham  sebagaimana  diatas  dilakukan  denggan  syarat  untuk  masing- masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas, pembeli tidak boleh  terasosiasi  dengan  Temasek  Holdings,  Pte.Ltd.  maupun  dengan  pembeli  lain dalam betuk apa pun.
Selain  menghukum  Temasek,  KPPU  juga  memutuskan  PT.  Telkomsel bersalah  karena  melanggar  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999. KPPU  juga  memerintahkan  PT.  Telkomsel  membayar  denda  sebesar  Rp.25  miliar dan  menurunkan  tarif    layanannya  sebesar  15%  dalam  jangka  waktu  45  hari  dari putusan ini dibuat. PT. Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
Dalam  sidang  majelis  komisi  KPPU  menemukan  fakta  kepemilikan  silang Temasek di PT. Indosat dan PT.  Telkomsel telah menimbulkan  kerugian konsumen di  industri  selular  sebesar  Rp.  14,7-30,8  triliun  selama  tahun  2003-2006.  KPPU melihat hubungan kepemilikan silang Temasek dengan kerugian di industri selular.
KPPU  juga  mencatat  kerugian  konsumen  mencatat  Rp.  9,8-24  triliun  per  tahun akibat biaya  interkoneksi yang tinggi. Kerugian  terjadi akibat pengaturan tarif oleh PT.  Telkomsel  tersebut  mencapai  lebih  dari  60%.Berarti  pasar  yang  terbentuk melebihi  batas  yang  diperoleh  oleh  Undang-undang  antimonopoli.Dari  kondisi  itu, KPPU  menilai  terbentuk  kartel  pengaturan  harga  akibat  kendali  Temasek  melalui jajaran direksi dan komisaris yang ditempatkan pada PT. Telkomsel dan PT. Indosat.
Kuasa hukum Temasek mempertanyakan penilaian KPPU yang menyebutkan usaha Temasek di Indonesia mengakibatkan kerugian puluhan triliun. Kuasa hukum temasek  di  Indonesia  menyatakan  bahwa  unit-unit  usaha  Temasek  berhak mempertahankan  kepemilkan  di  PT.  Telkomsel  dan  PT.  Indosat,  oleh  karena  itu Temasek akan melakukan banding ke Pengadilan Negeri.
Kasus  ini  tidak  hanya  sampai  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri,  kasus  ini berlanjut  sampai  pada  tingkat  kasasi.  MA  dalam  putusan  nya  menerima  dan memperbaiki  putusan  KPPU  dan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dan  menyatakan bahwa  Temasek  bersama  anak  perusahaan  secara  sah  melanggar  Pasal  27  huruf  a Undang-undang  No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dampak  kepemilikan  silang  ( cross  ownership )berdasarkan  perkara  No. 07/KPPU-L/2007  yang  diperiksa  dan  diputus  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  (KPPU)  Republik  Indonesia  sehubungan  dengan  pelanggaran  terhadap Undang-undnag  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah
a. Adanya saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam  bidang  yang  sama  (melanggar  Pasal  27  ayat  a  Undang-undang  No  5 Tahun 1999). Saham mayoritas dimaksud dengan adanya kendali yang dimiliki oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya.
b. Dampak  yang  kedua  adalah  adanya  tarif  yang  tinggi  (melanggar  Pasal  17  ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1999) sebagai akibat dari peningkatan tingkat konsentrasi  industri  yang  meningkatkan market  power sehingga  memberikan konsentrasi bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga ( price market ). 5
5 Juliana Citra, “ Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ”, Tesis Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm 122.
2. Peran KPPU Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Pelaku Usaha Asing.
Penegakan  hukum  persaingan  usaha  oleh  Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha di Indonesia sejak UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  berlaku  efektif.  KPPU  telah  menjalankan  tugas dan  wewenang  pengawasan  diberikan  kepadanya  dengan  baik.  Bertolak  dari pendapat  tersebut,  menunjukkan  bahwa  jumlah  perkara  dan  putusan  yang  dibuat oleh  KPPU  dalam  jangka  waktu  10  tahun  sejak  diundangkan  UU  No  5  Tahun  1999 merupakan  indikasi  bahwa  KPPU  telah  memproleh  pengakuan  secara  faktual sebagai lembaga publik, penegakan hukum dan lembaga independen untuk masalah yang  berkaitan  dengan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat. Perubahan  paradigma  dan  perilaku  serta  kesadaran  dan  kepercayaan  dari  pelaku usaha  dan  masyarakat  adalah  wujud  kerja  keras  KPPU  dalam  upaya  menciptakan iklim  usaha  yang  sehat,  kondusif  dan  kompetitif  dengan  menindak  atau mengeliminasi  secara  tegas  pelaku  usaha  yang  melakukan  praktik  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat.  Oleh  karena  itu,  KPPU  wajib  untuk  menjaga  dan mempertahankan kepercayaan itu melalui  penegakan UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas  dan  konsisten,  walaupun  harus  diakui  KPPU  tidak  mungkin  dapat  membuat keputusan yang memuaskan semua pihak yang berperkara.
Tidak  dapat  disangkal  bahwa  upaya  KPPU  dalam  menegakkan  UU  No.5 Tahun  1999  dalam  rangka  menjamin  kesempatan  berusaha  yang  sama  bagi  setiap pelaku usaha melalui upaya pencegahan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha  tidak  sehat  tidak  lah  mudah  karena  banyak  hambatan  dan  tantagannya, namun  tetap  dapat  disimpulkan  upaya  dan  usaha  KPPU  dinilai  berjalan  dengan efektif  dan  efisien.  Salah  satu  contoh  kasus  yang  menarik  perhatian  publik  adalah terbitnya putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun  1999  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  silang  yang  dilakukan  oleh Kelompok Usaha Temasek.
Sejak  berlakunya  UU  No  5  Tahun  1999  persoalan  keberlakuan  hukum persaingan  usaha  Indonesia  terhadap  pelaku  usaha  yang  ada  di  luar  negeri  dan didirikan berdasarkan hukum Negara yang bersangkutan terdapat kasus yaitu dalam kasus  Temasek.  Namun  demikian  pada  kesempatan  ini  Penulis  akan  sedikit menjelaskan  mengenai  kasus  temasek.  Kasus  temasek  ini  merupakan  kasus  kedua yang  memberlakukan  hukum  persaingan  usaha  Indonesia  terhadap  perusahaan yang  didirikan,  berkedudukan  dan  melakukan  kegiatan  bisnisnya  melalui  wilayah
diluar Negara republik Indonesia.
Kelompok temasek melalui anak perusahaan nya yaitu STT memiliki  saham sebesar  41,94%  saham  pada  PT.  Indosat,  dan  melalui  Singtel  memiliki  saham sebesar  35%  pada  PT.  telkomsel.  Kelompok  temasek  oleh  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  kemudian  dinyatakan  bersalah  melanggar  Pasal  27  ayat  (a) karena telah melakukan kepemilikan saham silang terhadap Telkomsel dan Indosat sehingga  mengakibatkan  dampak  anti  persaingan  usaha  dalam  pelayanan telekomunikasi seluler di Indonesia.
Atas putusan terhadap Temasek, KPPU memandang bahwa putusan tersebut sebagai  upaya  memperbaiki  iklim  persaingan  usaha  di  Indonesia  yang  tidak kompetitif,  terutama  di  bidang  usaha  telekomunikasi  terkait  pelanggaran  atas undang-undang anti monopoli pada putusan tersebut ada tiga pasal yang dilanggar, yaitu:  pertama  Pasal  27  huruf  (a)  UU  No  5  Tahun  1999,  selengkapnya  berbunyi: “menyatakan  bahwa  Temasek  Holdings  Pte.Ltd.,  bersama-sama  dengan  Singapore Technoligies  Telemedia  Pte,Ltd,  STT  communication  Ltd.,  Asia  Mobile  Holding Company  Pte.Ltd.,  Asia  Mobile  Holding  Pte.Ltd.,  Indonesian  communication  Ltd., Indonesia Communication Ptd, Ltd., Singapore Telecominication Ltd., dan Singapore Telecom  Mobile  Ptd.Ltd.,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar  Pasal  27 ayat  a  UU  NO  5  Tahun1999”  dan  kedua  adalah  Pasal  17  ayat  (1)  UU  No.  5  tahun 1999. Terkait dengan pelanggaran Pasal 17 dan 27, maka Temasek holding’s Pte.Ltd . , bersama  anak  perusahaan  nya  dan  PT.  Telekomunikasi  Selular  dikenakan  pidana pokok  sebagaimana  ditentukan  Pasal  48  ayat  1.  Ini  menunjukkan  bahwa  KPPU menjatuhkan  pidana  denda  minimal  terhadap  Temasek  Holding’s,  Pte.Ltd.,bersama anak  perusahaan  nya  dan  PT.  Telekounikasi  Selular  atas  pelanggaran  Pasal  17  dan 27  UU  No  5  Tahun  1999.  Terlepas  dari  pro  dan  kontra  yang  terjadi  terkait  dengan putusan  KPPU  seperti  dalam  kasus  sebagaimana  di  uraikan  di  atas  harus  diakui bahwa putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh KPPU, telah merefleksikan nilai- nilai dan norma-norma yang terkandung dalam proses penegakan hukum di bidang hukum  persaingan  usaha.  Hal  ini  terlihat  dari  putusan-putusan  KPPU  yang  berupa perintah agar pelaku usaha menghentikan setiap perbuatan yang terbukti melanggar UU  NO  5  tahun  1999  sekaligus  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang bersangkutan, sehingga keberadaan dan putusan KPPU dapat memberi arah kepada setiap  pelaku  usaha  untuk  selalu  mematuhi  aturan  main  dalam  menjalankan
kegiatan usaha nya. 6
Pada  hal  ini  yang  membuat  KPPU  sedikit  sulit  menjerat  Temasek  Holding’s dikarenakan Temasek adalah Perusahaan Investasi Asia yang didirikan dan berpusat di  Singapura.  Temasek  merupakan  milik  Pemerintah  Singapura  melalui  Menteri Keuangan  ( Incorporated ),  entitas  yang  merupakan  “subjek  ( persona )”  hukum  yang terpisah  dengan  pejabat  Menteri  Keuangan.Temasek  didirikan  pada  tahun  1974, Temasek  mengelola  berbagai  investasi  portfolio  secara  global  bernilai  lebih  dari S$160  miliar  (USD  100  miliar),  terutama  di  Singapura,  Asia  dan  Negara-negara OECD. Temasek memiliki banyak sekali investasi yang mencakup berbagai industri: telekomunikasi dan media, jasa keuangan, property , transportasi dan logistic , energi dan  sumber  daya,  infrastruktur,  rekayasa  dan  teknologi,  serta  farmasi  dan bioscience .  Walaupun  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Temasek  beroperasi secara independen dengan basis komersial.
Setelah melihat status dari Temasek Holding’s itu sendiri, Penulis menyadari adanya  kekaburan  norma  pada  Pasal  1  angka  5  UU  No.  5  Tahun  1999.  Ketentuan umum Undang-undang Nomor 5/1999 pada Pasal 1 angka 5 mengakomodir defenisi pelaku  usaha  sebagai  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  usaha  dalam  bidang  ekonomi.  Apabila ditafsirkan  dalam  pengertian  luas  (ekstensif),  pelaku  usaha  yang  menjadi  objek pengawasan  Komisi  adalah  seluruh  pelaku  usaha  yang  melakukan  atau  terlibat dalam  kegiatan  usaha  di  Indonesia  tanpa  memandang  kedudukan  dan kewarganegaraan pelaku usaha yang bersangkutan, yang selanjutnya dapat menjadi objek  penegakan  hukum  persaingan  usaha  yang  berlaku  di  Indonesia  atas  dugaan tindakan  anti  persaingan  yang  dilakukan  perusahaan  yang  bersangkutan.  Secara otomatis,  pemegang  saham  dalam  suatu  perusahaan  yang  beroperasi  di  Indonesia dan berkedudukan di luar negeri dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anti persaingan yang terjadi. Perluasan definisi Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 5  UU  No.  5  Tahun  1999  perlu  dilakukan  untuk  mempertegas  ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usaha Indonesia.
Adapun  kelompok  pelaku  usaha  menurut  Knud  Hansen,  dkk  adalah
6 Juliana Citra, “ Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ”,  hlm 122.
“Beberapa  badan  usaha  mandiri  yang  bergabung  menjadi  satu  kesatuan  ekonomi yang mandiri.Badan-badan  usaha mandiri  tersebut berada di bawah satu pimpinan yang  sama  yang  memperlihatkan  keluar  bahwa  induk  perusahaan  membuat perencanaan  secara  seragam  untuk  semua  anak  perusahaannya.”Berdasar  pada pengertian  ini,  dapat  dinyatakan  bahwa  pelaku  usaha  maupun  gabungan  pelaku usaha  bukanlah  suatu  permasalahan  dalam  menegakkan  hukum  persaingan usaha.Namun,  gabungan  pelaku  usaha  dapat  saling  mempengaruhi  persaingan dalam kegiatan usaha tanpa memandang kedudukan hukum pelaku usaha.Perumusan  Undang-Undang  Nomor  5/1999  sejal  awak  perumusan  undang- undang  ini  telah  mengisyaratkan  implementasi  prinsip  ekstrateritorialitas  dalam hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia.  Keterlibatan  pelaku  usaha  asing  telah diprediksikan  akan  terjadi  dalam  kegiatan  usaha  di  Indonesia.  Secara  lengkap konsiderans Undang-Undang Nomor 5/1999 menyatakan: “Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga  tidak  menimbulkan  adanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian perjanjian Internasional.” 7
Melihat  dari  kasus  perkara  No.  07/KPPU-L/2007  KPPU  telah  memutuskan dengan 9 poin dalam amar putusan nya kepada Temasek. Penulis melihat Temasek setimpal mendapatkan hukuman tersebut, karena   telah melanggar Pasal 27 ayat (a) UU  No.  5  Tahun  1999  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persainagan  Usaha  Tidak Sehat. Tapi jika kita melihat pengertian pelaku usaha itu sendiri yang terdapat pada Pasal  1  butir  5  UU No.  5 Tahun  1999  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persainagan Usaha Tidak Sehat “pelaku usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik  yang  berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”
Jadi,  kelompok  Temasek  mendalilkan  bahwa  KPPU  tidak  berwenang memeriksa  kelompok  temasek  karena  didirikan  bukan  berdasarkan  hukum Indonesia dan tidak melakukan aktivitasnya di Indonesia.  Hal ini diperkuat dengan pendapat  Hikmahanto  juana  yang  menyatakan  KPPU  tidak  dapat  menggunakan
7 Kristian Hutapea, “ Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi  Putusan  Kppu  Nomor:  7/Kppu-L/2007  Tentang  Kasus  Temasek )”,  Skripsi  sarjana  hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 89.
yurisdiksi  teritorial  karena  hukum  Indonesia  tidak  mengakui  konsep  ekonomi tunggal  lebih  lanjut  beliau  menyatakan  bahwa  KPPU  juga  tidak  menggunakan yurisdiksi  personal  karena  STT  tidak  didirikan  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan bukanlah  suatu  entitas  Indonesia.  KPPU  juga  tidak  dapat  menggunaan  yurisdiksi universal oleh karena yurisdiksi tersebut hanya berlaku terbatas pada keterbatasan kejahatan intenasional.
KPPU  berpendapat  bahwa  KPPU  berwenang  melakukan  pemeriksaan terhadap  kelompok  temasek  yang  pada  intinya  dengan  alasan,  yang  diantaranya: bahwa  kelompok  temasek  adalah  badan  usaha  sehingga  memenuhi  unsur  setiap orang  atau  badan  usaha  sebagaimana  dirumuskan  Pasal  1  angka  5  UU  no  5  tahun 1999,  yang  berdasarkan  pada  prinsip  ” single  economy  entity  doctrine ”  dinyataka bahwa hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan dimana anak perusaan tidak  mempunyai  indepedensi  untuk  menentukan  arah  kebijakan  perusahaan. Konsekuensi dari prinsip ini maka pelaku usaha dapat dimintakan
pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  lain  dalam satu  kesatuan  ekonomi,  meskipun  pelaku  usaha  yang  pertama  beroperasi  diluar yirisdiksi hukum persaingan usaha suatu Negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat extraterritorial. 8
Ketentuan  ekstrateritorialitas  dalam  hukum  positif  pada  hukum  persaingan usaha  di  Indonesia,  Mahkamah  Agung  melalui  Putusan  Nomor  04/K/KPPU/2005 membenarkan  Putusan  KPPU  07/KPP-L/2004  tentang  kasus  penjualan  VLCC  oleh Pertamina,  dimana  dalam  kasus  ini  KPPU  menerapkan  prinsip  ekstrateritorialitas. Ekstrateritorialitas  penegakan  hukum  persaingan  usaha  merupakan  keniscayaan dari  kondisi  perekonomian  Indonesia  yang  makin  terintegrasi  dengan  ekonomi internasional.  Poin  penting  dari  ekstrateritorialitas  penegakan  hukum  persaingan usaha adalah perluasan yurisdiksi sehingga hukum persaingan usaha, dalam hal ini Undang-Undang  Nomor  5/1999  dan  segenap  peraturan  pelaksanaannya,  dapat diberlakukan pula bagi pihak-pihak atau pelaku-pelaku usaha yang berada di negara lain  namun  tindakannya  memiliki  dampak  anti  persaingan  terhadap  pasar  dan kondisi  perekonomian  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  Undang-Undang  Nomor 5/1999  mengkehendaki  Komisi  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  bersifat ekstrateritorial.
Prinsip ekstrateritorialitas memiliki koherensi dengan Single Economic Entity
8 Susanti  Adi  Nugroho, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  Dalam  Teori  Dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya , hlm. 383.
Doctrine , dimana doktrin ini tidak dinyatakan keberlakuannyasecara eksplisit dalam hukum  positif  di  Indonesia.Hal  ini  bertalian  dengantidak  dikenalnya  terminologi Holdong Company dalam hukum positifIndonesia.Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas hanya dikenal terminologi anak perusahaan. Hal  ini  menjadi  legitimasi  akan  keberadaan holding  company di  Indonesia. Olehkarena  itu terdapat urgensi keberadaan  peraturan hukum yang secaraeksplisit dan  terang  mengakui  eksistensi holding  company di  Indonesia  sehingga  sejalan prinsip Ekstrateritorialitas dan Single Economic Entity Doctrine . 9
Jadi, Penulis merasa adanya Pasal yang kabur atau perlu di revisi dalam UU No  5  Tahun  1999  Pasal  1  angka  5.Menurut  penulis  KPPU  memang  berhak menghukum  pelaku  usaha  asing  yaitu  Temasek  holding’s  dan  anak  perusahaan nya.Namun  demikian,  pengenaan  sanksi  terhadap  Temasek  sebetulnya  mengalami polemik  akibat  aturanya  yang  masih  kabur.Dengan  demikian,  agar  KPPU  tidak  lagi kesulitan menjerat pelaku usaha asing, perlu untuk merevisi Pasal 1 angka 5 UU no 5 Tahun 1999.

## C. Kesimpulan
1. Bentuk  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  oleh  Temasek Holding’s  adalah  penyalahgunaan  kepemilikan  saham  dan  posisi  dominan  dalam industri  telekomunikasi  di  Telkomsel  dan  Indosat.  Perbuatan  yang  dilakukan pelaku usaha telah melanggar pasal 27 (a) UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Akibatnya  biaya  layanan telekomunikasi  pada  saat  itu  mengalami  kenaikan  yang  tidak  wajar  dan  memicu terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat luas.
2. Peran  KPPU  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat  terbilang  cukup  rumit  karena  KPPU  mengalami kesulitan dalam menjerat Temasek adalah perusahaan yang berada di luar wilayah Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kaburnya  definisi  Pasal  1  angka  5  UU  No  5 Tahun 1999 yang tidak menjangkau perusahaan asing.
9 Kristian Hutapea, “ Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Kppu Nomor: 7/Kppu-L/2007 Tentang Kasus Temasek )”, hlm. 89.

## Daftar Pustaka
Buku/Artikel
Juliana  Citra,  “ Kajian  Hukum  Tentang  Kepemilikan  Silang  Saham  Menurut  Undang-
Undang  Perseroan  Terbatas  No.  40  Tahun  2007 ”,  Tesis  Magister  Hukum
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009,hlm 122.
Kristian  Hutapea,  “ Penerapan  Prinsip  Ekstrateritorialitas  Dalam  Penegakan  Hukum
Persaingan  Usaha  (Studi Putusan  Kppu  Nomor:  7/Kppu-L/2007  Tentang  Kasus Temasek )”,  Skripsi  sarjana  hukum  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan,  2018,
hlm. 89.
Marzuki ,Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93
Nugroho,  Susanti  Adi. Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia  Dalam  Teori  Dan
Praktik  Serta  Penerapan  Hukumnya ,  Prenadamedia  Group,  Jakarta,  2018,
Hlm.383.
Usman,  Rachmadi. Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2013, hlm.584-587.

## Peraturan/ Putusan Hukum
Republik  Indonesia.Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Republik  Indonesia.Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha  Putusan  KPPU  Nomor
07/KPPU-L/2007.
Republik Indonesia.Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Putusan KPPU Nomor496
K /Pdt.Sus/2008.