## NIKAH BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN LIBERALIS DAN PERATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

## Baharuddin Ahmad
Dosen Ilmu Fiqh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract :  This  paper  examines  the  liberal  Muslim  intellectuals  view  on  inter religious  marriage,  arguing  that  liberal  muslims  judgment  on  the  legality  of  inter religious marriage is in contradiction with the pronouncement of the existing  state law  on  marriage  such  as  No.  1  Tahun  1974,  No.  9  Tahun  1975,  and  the  state compilation of Islamic Law. Furthermore, using Islamic legal reasoning, the paper stresses that the disadvantages (mudharat) of inter-religious marriage overweigh its advantages  (maslahah)  and  because  it's  a  liberal  muslim  intellectual  opinions  are less relevant to the concept of Islam.
Keywords : liberal Islam, inter-religious marriage, Islamic legal reasoning
Abstrak : Tulisan ini membahas intelektual muslim liberal melihat pada pernikahan agama lain, dengan alasan bahwa muslim liberal penilaian pada legalitas pernikahan agama  antar  bertentangan  dengan  pernyataan  dari  hukum  negara  yang  ada  pada pernikahan  seperti  UU  RI  No  1  Tahun  1974,  PP  RI  Nomor  9  Tahun  1975,  dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Selanjutnya,  dengan  menggunakan  penalaran  hukum Islam,  tulisan  ini  menekankan  bahwa  kerugian  (mudharat)  pernikahan  antar-agama lebih  berat  dari  pada  keuntungan  (maslahah)  dan  karena  itu  pendapat  intelektual muslim liberal kurang relevan dengan konsep Islam.
Kata Kunci: Islam Liberal, pernikahan beda agama, pertimbangan hukum Islam

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  implementasi  dari  naluri  setiap  manusia,  Allah secara  tegas  mengintrodusir  ciptaan-Nya  dalam  al-Quran  dengan  berpasang- pasangan,  dan  berjodoh-jodoh. 1 Untuk  terwujudnya  hidup  berpasang-pasangan atau  hidup  berjodoh-jodohan  tersebut,  maka  perlu  aturan  yang  disebut  dengan hukum perkawinan. Peraturan perkawinan  yang diatur di  Indonesia  yang berlaku sampai saat sekarang diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974).
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1/ 1974 (PP No. 9/1975)
1 Diantara ayat al-Quran yang menjelaskan hal tersebut adalah Adz-Dzaariyaat (51): 49.
3. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI),  berdasarkan  Inpres  Nomor  1 Tahun 1991.
Baik  UU  No.  1/1974  maupun  PP  No.  9/1975  sudah  berlaku  diIndonesia lebih  dari  35  tahun,  demikian  pula  dengan  KHI  sudah  berlaku  hampir  20  tahun. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat, hal ini disebabkan  sebagian  dari  masyarakat  tidak  mau  tunduk  kepada  peraturan  yang mengatur perkawinan tersebut. Apalagi sebagian dari ketentuan di dalam Undang- Undang  Perkawinan  (UUP)  itu  tidak  ditemukan  dasar  hukumnya,  baik  di  dalam Al-Quran  maupun  di  dalam  al-hadis  atau  tidak  diperoleh  pembahasan  tentang ketentuan perkawinan tersebutdi dalam kitab-kitab fiqh klasik.
Selain  pelanggaran  terhadap  peraturan  perkawinan,  muncul  pula pandangan  kelomopk  liberalis 2 terhadap  nikah  lintas  agama  atau  nikah  beda agama (NBA) di Indonesia. Keabsahan NBA, menurut kelompok ini adalah salah satu  upaya  ijtihad,  yang  disebut  dengan  ijtihad  intelektual  keislaman 3 dari  pada mereka melakukan perbuatan terlarang, seperti kumpul kebo atau berzina.
Pada tahun 2004 muncul pula kelompok Islam progresif, yang menamakan dirinya  Tim  Pengarusutamaan  Gender,  yang  diketuai  Siti  Musdah  Mulia,  telah mengeluarkans  ebuah  Counter  Legal  Draft  Kompilasi  Hukum  Islam  (CLD-KHI) yang  kemudian  dikenal  dengan  KHI  Tandingan.  Pada  prinsipnya  isi  KHI Tandingan  ini  adalah  membolehkan  perkawinan  antara  Islam  dengan  bukan Islam. 4 Hingga  kini  nasib  CLD-KHI  tinggal  menjadi  sebuah  wacana,  karena pemerintah tidak meneruskan proses draft KHI Tandingan tersebut.
Bagaimana  status  NBA  menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perkawinan  di  Indonesia?  Persoalan  inilah  yang  akan  penulis bahas  dalam  tulisan  yang  singkat  ini  berdasarkan  norma  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.
2 Liberalis  adalah  orang  yang  berpaham  liberal.  Liberal  adalah  golongan  yang menghendaki kebebasan dalam lapangan ibadat keagamaan dan kenegaraan. Lihat Habeyb, Kamus Populer , (Jakarta: Centra, 1973), hlm. 171-172.
3 Mohammad  Monib  dan  Ahmad  Nurcholis, Kado  Cinta  Bagi  Pasangan  Nikah  Beda Agama, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.12.
4 Tim  Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI  Jakarta, Pembaharuan  Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: tp, 2004), hlm. 36.

## Syarat-syarat Perkawinan
Untuk  membahas  syarat-syarat  perkawinan,  telrebih  dahulu  dikemukakan rukun  perkawinan.  Rukun  perkawinan  diatur  dalam  pasal  14  KHI.  Rukun perkawinan  ini  sama  seperti  rukun  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  ulama Syafi’iyyah, sebagai berikut:
1. Calon suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Qabul
Pembahasan  syarat-syarat  perkawinan  dalam  tulisan  ini  hanya memfokuskan  pada  syarat-syarat  yang  berhubungan  dengan  calon  suami  dan calon isteri, karena syarat-syarat kedua rukun ini mendapat tanggapan yang serius dari  pakar  hukum  dan  masyarakat,  serta  berkaitan  langsung  dengan  pembahasan tulisan ini, bahkan sampai sekarang masih terdapat pendapat yang pro dan kontra tentang syarat-syarat perkawinan yang diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia.
Syarat-syarat perkawinan terdiri dari syarat-syarat materil dan formil atau administratif. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon  mempelai. Sedangkan syarat  formil  menyangkut  formalitas-formalitas atau tata  cara  yang  harus  dipenuhi  sebelum  dan  pada  saat  dilangsungkannya perkawinan, 5 serta sesudahnya. 6
Menurut penulis,  yang menjadi syarat-syarat materil yang diatur di dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Beragama Islam
5 Asmin, Perkawinan  antar  Agama  Ditinjau  dari  UUP  No.  1/  1974 ,  (Jakarta:  Dian Rakyat, 1986), hlm. 22.
6 Menurut  hemat  penulis,  syarat-syarat  yang  berhubung  dengan  syarat  administratif  ini tidak  hanya  sebelum  dan  pada  saat  dilangsungkannya  perkawinan,  tetapi  juga  seusia  perkawinan dilaksanakan masih ada yang harus diselesaikan oleh para pihak yang terlibat di dalam perkawinan tersebut,  seperti  penandatanganan  akta  nikah  yang  dilakukan  oleh  suami,  isteri,wali  nikah,  dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah.
Syarat  perkawinan  ini  diatur  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1  /1974,  jo pasal 4 KHI. Pasal tersebut berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Hazairin  berkesimpulan,  bahwa  bagi  orang  Islam  tidak  ada  kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang  Kristen  dan  bagi  orang  Hindu  atau  Hindu-Budha  seperti  yang  dijumpai  di Indonesia. 7
Ahmad Sukarja dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa UUP yang dibentuk  atas  dasar  UUD  1945  itu  menempatkan  agama  sebagai  penentu  sahnya suatu  perkawinan.  Berdasarkan  ketentuan  sahnya  perkawinan  atas  dasar  agama perkawinan  yang  dianut  Indonesia  adalah religious  marriage yaitu  perkawinan berdasarkan  agama.  Ketentuan  ini  mengakhiri  berlakunya  civil  marriage (perkawinan  perdata)  suatu  perkawinan  yang  sekuler  yang  dirumuskan  dalam pasal 26 KUHP (BW). 8
Dengan  demikian,  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah perkawinan  yang mengacu kepada agama  yang dianut oleh calon  mempelai.  Sah atau  tidaknya  suatu  perkawinan  ditentukan  oleh  agama  dan  kepercayaan  yang dianut oleh masing-masing warganya.
2. Persetujuan Calon Mempelai.
Perundang-undangan  Indonesia  menentukan  salah  satu  syarat  perkawinan adalah  persetujuan  calon  mempelai.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (1) UU No. 1 / 1974, jo pasal 16 ayat (1) KHI.
Ketentuan pasal 6 ayat (1) ini sangat penting artinya bagi suami dan isteri. Karena  maksud  perkawinan  ialah  supaya  suami  dan  isteri  hidup  bersama  selama mungkin,  maka  sudah  selayaknya  bahwa  syarat  penting  untuk  perkawinan  itu
7 Hazairin, Tinjauan  Mengenai  UU  Perkawinan  No.  1-1974, (Jakarta:  Tina  Mas Indonesia, 1986), hlm. 2.
8 Ahmad Sukarja, “Keberlakuan Hukum Agama dan Tata Hukum Indonesia”, dalam Cik Hasan  Bisri,  (ed), Hukum  Islam  dalam  Tatanan  Masyarakat  Indonesia ,  (Jakarta:  Logos,  1988), hlm. 33.
adalah  persetujuan  yang  bersifat  sukarela  dari  kedua  pihak, 9 tanpa  paksaan  dari pihak manapun. 10
Pasal  6  ayat  (1)  mengandung  suatu  prinsip  kebebasan  kemauan  yang sangat  baik.  Buat  umat  Islam  ketentuan  tersebut  sekali-kali  tidak  bertentangan dengan  Al-Quran,  sesungguhnya  mungkin  bertentangan  dengan  hukum  fiqh mazhab Syafi’i yang dianut. 11
Persetujuan  ini  penting  artinya  agar  masing-masing  suami  dan  isteri, memasuki  gerbang  perkawinan  dan  berumah  tangga,  benar-benar  dapat  dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai. 12
Menurut sebagian pakar hukum tentang pasal 6 ayat (1) Uu No. 1 / 1974, jo  pasal  16  ayat  (1)  KHI,  di  mana  orang  tua  /  wali  tidak  boleh  memaksa  anak untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum  bersedia  untuk  kawin.  Apalagiuntuk  masyarakat  yang  sudah  maju  tidak pantas  lagi  kawin  dipaksa,  oleh  karenanya  adanya  persetujuan  dari  kedu  aclaon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku. 13 Dengan  adanya  ketentuan  tersebut,  kiranya  dapat  dihindari  praktek “kawin paksa” yang dahulu banyak terjadi. 14
Syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1/ 1974, jo pasal  16  ayat  (1)  KHI  ini  sesuai  dengan  hadis  Rasulullah  SAW,  “Janda  lebih berhak  atas  dirinya  dari  pada  walinya,  dan  kepada  gadis  (perawanan)  dimintai persetujuannya,  dan  persetujuannya  jika  dimintai  (gadis  itu)  diam.  (H.R. Muslim)”. 15
9 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Bandung:  Sumur,  1984), hlm. 40.
10 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 41.
11 Hazairin, Op. Cit., hlm. 16. 12 Baharuddin  Ahmad, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Analisis  Kesejarahan  dan Metodologi , (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 71.
13 Hilman  Hadikusumo, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 45.
14 K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1978), hlm. 25.
15 Muhammad Ismail Al-Shan’any, Subul al-Salam , Juz 3, (Kairo: Dar Ihya Al-Turas Al- Araby, 1988), hlm. 119.
Secara rinci bentuk persetujuan dari wanita yang dimintai persetujuannya, dijelaskan  dalam  pasal  16  ayat  (2)  KHI  sebagai  berikut:  “Bentuk  persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan  atau  isyawrat  tapi  dapat  juga  berupa  diam  dalam  arti  selama  tidak  ada penolakan yang tegas”.
3. Izin dari Orang Tua/ Wali
Syarat  perkawinan  ini  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (2)  sampai  ayat  (6)  UU No. 1/ 1974, jo pasal 15 ayat (2) KHI, dimana pada intinya, bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua/ wali.
Izin  ini  diberikan  oleh  orang  tua.  Kalau  orang  tua  telah  meninggal  dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari  wali.  Dalam  hal  tidak  ada  orang  tua  atau  wali  atau  ada  perbedaan  pendapat diantara  mereka,  maka  pengadilan  dapat  memberikan  izin  setelah  mendengar orang-orang tersebut. 16
Adanya  ketentuan  pasal  6  ayat  (2)  s/d  ayat  (6)  ini  dapat  dipahami  bahwa anak  yang belum berumur 21 tahun atau belum  pernah menikah berada  dibawah kekuasaan orang tuanya. Oleh karenanya, kedua oran gtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 / 1974). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri.  Kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun perkawinan antara oran gtua putus (pasal 45 ayat (2) UU No. 1/1974).

## 4. Umur Calon Mempelai
Baik UU No. 1 / 1974 maupun KHI telah menetapkan batas minimal untuk melangsungkan  perkawinan,  yakni  calon  mempelai  pria  berumur  19  tahun  dan calon  mempelai perempuan berumur 16 tahun  (pasal  7 ayat (1),  jo  pasal 15 ayat (1) KHI).
Ketentuan  batas  umur  ini,  didasarkan  kepada  pertimbangan  kemaslahatan keluarga  dan  rumah  tangga  perkawinan.  Ini  sejalan  dengan  prinsip  yang
16 Baharuddin Ahmad, Op. Cit., hlm. 74
diletakkan UUP, bahwa  calon  suami isteri harus  masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan mendapat  keturunan  yang  baik  serta  sehat.  Untuk  itu  harus  dicegah  adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. 17
Menurut Hazairin, ketentuan umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan adalah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dengan kata rusyd dalam  QS.  An-Nisaa  (IV):  6.  Kata rusyd dipandang  telah berkemampuan  mengurus  diri  dan  harta  sendiri.  Oleh  karena  itu,  ukuran  baligh menurut  mazhab,  yaitu  sudah  keluar  haid  bagi  wanita  dan  sudah  keluar  mani (sperma)  bagi  laki-laki,  sekali-kali  tidak  cocok  lagi  bagi  perkawinan  dalam masyarakat  modern  sekarang  ini. 18 Dengan  ketentuan  umur  yang  jelas  untuk melangsungkan  perkawinan,  tidak  ada  lagi  didasarkan  pada  ukuran  syarat  yang mengembang  yakni  pada  ukuran  “akil  baliq”.  Tetapi  sudah  menjadi  defenitif secara positif pada patokan umur yang jelas.

## 5. Dispensasi Pengadilan
Ketentuan ini khusus berlaku bagi calon suami yang berumur kurang dari 19  tahun,  calon  isteri  berumur  kurang  dari  16  tahun  dan  laki-laki  yang  akan berpoligami. Ketentuan umur 19 tahun bagi calon suami dan umur 16 tahun bagi calon isteri adalah sifatnya ijtihadi, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabil  akarena  sesuatu  dan  lain  hal,  perkawinan  dari  mereka  yang  usianya  di bawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, UUP tetap memberi solusi, yakni pasal 7 ayat (2), sebagai berikut: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1)  pasal  ini  dapat  diminta  dispensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.
Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam UUP yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada
17 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 76-77.
18 O. S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 82.
suatu  perkawinan  yang  akan  dilakukan  karena  salah  satu  atau  kedua  calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan. 19
Sedangkan  bagi  yang  akan  berpoligami  diatur  dalam  pasal  56  KHI, “Suami  yang  hendak  beristeri  lebih  dari  satu  orang  harus  mendapat  izin  dari Pengadilan  Agama”.  Selain  syarat-syarat  materil  yang  sudah  dijelaskan  di  atas, untuk melangsungkan perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat formil atau syarat administratif.
Ketentuan  yang  berhubungan  dengan  syarat-syarat  formil  diatur  dalam pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1  /  1974,  yang  berbunyi:  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku”,  Sedangkan  KHI mengaturnya dalam pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:
a. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
b. Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  sebagai  mana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  22 Tahun 1946, jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
Mengingat pencatatan perkawinan ini suatu hal  yang penting dalam suatu perkawinan  dan  sekaligus  merupakan  slaah  satu  bentuk  pembaharuan  hukum perkawinan  di  Indonesia,  maka  secara  rinci  pencatatan  perkawinan  ini  diatur  di dalam pasal 2 s/d 13 PP No. 9/ 1975, meliputi hal-hal berikut:
1. Pemberitahuan
Pasal  3  ayat  (1)  PP  No.  9/  1975  menetapkan,  bahwa  setiap  orang  yang akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan  kehendaknya  itu  kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
Bagi  orang  yang  beragama  Islam,  pemberitahuan  disampaikan  kepada Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  (Kuakec),  karena  berlaku  UU  No.  32/1954 tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk.  Sedangkan  bagi  orang  yang  bukan beragama  Islam,  pemberitahuannya  dilakukan  kepada  Kantor  Catatan  Sipil setempat (Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/ 1975).
19 Ahmad Rafiq, Op. Cit., hlm. 76-77.
Pemberitahuan harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon  mempelai, dapat  juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang  lain.  Pemberitahuan  secara  tertulis  dapat  juga  dilakukan  apabila  karna sesuatu  alasan  pemberitahuan  secara  lisan  tidak  dapat  dilakukan.  Dalam  hal pemberitahuan  dilakukan  oleh  orang  lain,  orang  tersebut  harus  ditunjuk  dengan surat kausa khusus. 20
Pemberitahuan  untuk  melangsungkan  perkawinan  tersebut,  dilakukan paling  lambat  10  hari  kerja  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Ketentuan tersebut  diatur  dalam  pasal  3  ayat  (2),  sedangkan  ayat  (3)  merupakan  dispensasi bagi calon mempelai yang mempunyai urusan penting untuk tidak tunduk kepada pasal 3 ayat (2) diatas. Dispensasi diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah. 21
Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan perkawinan tersebut, berdasarkan Pasal 5 PP No. 9/ 1975 memuat tentang nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah  seorang  atau  kedua  calon  mempelai  pernah  kawin  disebutkan  juga  nama isteri atau suami terdahulu.
2. Penelitian
Setelah  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  menerima  pemberitahuan  untuk melangsungkan  perkawinan,  maka  PPN  ditugaskan  untuk  meneliti  persyaratan yang diajukan oleh calon mempelai tersebut, sebagaimaan diatur dalam pasal 6 PP No. 9 / 1975.
Hasil  penelitian  semua  persyaratan  perkawinan  tersebut,  oleh  PPN  ditulis dalam  sebuah  daftar  yang  diperuntukkan  untuk  itu.  Apabila  ternyata  dari  hasil penelitian  belum  dipenuhinya  persyaratan  untuk  melangsungkan  perkawinan, keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. 22
20 K. Wantjik Saleh, Op. Cit., hlm. 19
21 Baharuddin Ahmad, Op. Cit., hlm. 89 22 Ibid ., hlm. 91

## 3. Pengumuman
Setelah  dipenuhi  tata  cara  dan  syarat-syarat  pemberitahuan  serta  tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah PPN menyelenggarakan pengumuman, hal ini diatur dalam pasal 8 PP No. 9 / 1975.
Adapun  tata  caranya,  adalah  surat  pengumuman  tersebut  ditempelkan menurut  formulir  yang  ditetapkan  pada  kantor  catatan  perkawinan  pada  suatu tempat  yang  sudah  ditentukan  dan  mudah  dibaca  oleh  umum.  Adapun  maksud pengumuman  itu  adalah  untuk  memberi  kesempatan  kepada  umum  untuk mengetahui  dan  mengajukan  keberatan-keberatan  bagi  dilangsungkannya  suatu perkawinan  apabila  yang  demikian  itu  diketahuinya  bertentangan  dengan  hukum agama atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 23
Isi  yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 PP No. 9 / 1975 adalah:  a.  Nama,  umur,  agama  /  kepercayaan,  pekerjaan,  tempat  kediaman  dari calon  mempelai  dan  dari  orang  tua  calon  mempelai,  apabila  salah  seorang  atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan / atau suami mereka terdahulu; b. Hari,  tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
4. Pelaksanaan Akad Nikah
Setelah  pengumuman  kehendak  melangsungkan  perkawinan  ditempelkan, dan  tidak  ada  keberatan-keberatan  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  rencana calon mempelai, perkawinan dapat dilakukan setelah hari ke 10 dari pengumuman tersebut  dan  pelaksanaan  perkawinan  itu  dilakukan  dihadapan  PPN  (Pasal  10PP No. 9 / 1975).
5. Akad Nikah
Sesaat  sesudah  dilangsungkan  akad  nikah,  para  pihak  yang  terlibat  di dalam  pelaksanaan  perkawinan  tersebut  menandatangani  akta  nikah.  Para  pihak yang  dimaksud  adalah  kedua  mempelai,  dua  orang  saksi,  wali  nikah  dan  PPN yang  menghadiri  akad  nikah  tersebut.  Dengan  demikian,  maka  perkawinan
tersebut  sudah  tercatat  secara  resmi  dalam  administrasi  Negara,  hal  ini  diatur dalam pasal 11 PP No. 9 / 1975.
Akta  nikah  dibuat  dalam  rangkap  dua,  di  mana  helai  pertama  disimpan oleh  PPN  dan  helai  kedua  disimpan  pada  Panitera  Pengadilan  dalam  wilayah Kantor  Pencatat  Perkawinan  itu  berada.  Sedangkan  kepada  suami  isteri  hanya diberikan kutipan akta nikah sebagai bukti otentik (pasal 13 PP No. 9 / 1875).

## Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Liberalis
Nikah  lintas  agama  atau  nikah  beda  agama  (NBA)  di  Indonesia  sudah banyak terjadi, baik sebelum maupun setelah lahirnya UU No. 1 / 1974 dan KHI. Yang  dimaksud  dengan  NBA  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita,  yang  karena  berbeda  agama,  menyebabkan  tersangkutnya  dua peraturan  yang  berlainan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. 24 Defenisi lain  yang dikemukakan oleh Abdurrahman sebagai berikut: NBA adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. 25
Rumusan  pengertian  NBA  oleh  para  pakar  hukum  tersebut  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  NBA  adalah  perkawinan  antara  dua orang  yang  berbeda  agama  dan  masing-masing  tetap  mempertahankan  agama yang dianutnya.
Menurut  pengakuan  Mohammad  Monib  (MM)  dan  Ahmad  Nurcholis (AN)  dalam  pengantar  bukunya  Kado  Cinta  bagi  Pasangan  Nikah  Beda  Agama bahwa  tidak  ada  institusi  dan  lembaga  keagamaan  yang  berani  secara  terbuka memberikan  layanan  konseling,  advokasi  dan  fasilitas  NBA  kecuali  Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) bentukan almarhumn Cak Nur (Nurcholis Majid) yang membuka  diri  untuk  kepentingan  NBA  tersebut.  Tetapi,  sayang  sekali,  layanan
24 Rusli  dan  R.  Tama, Perkawinan  Antar  Agama  dan  Masalahanya, (Bandung:  Pioner, 1986), hlm. 17
25 Abdurrahman  dan  Riduan  Syahrani, Masalah-masalah  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978)., hlm. 20
mulia  itu  sudah  ditiadakan  sejakmedio  2005. 26 Layanan  konseling,  advokasi  dan memfasilitasi NBA ini tetap dilanjutkan sampai sekarang oleh kedua penulis buku ini  dan  tidak  sedikit  dari  pasangan  muda  mudi  yang  beda  keyakinan  ini  sudah dinikahkah. Mereka yang berperan di Paramadina ini adalah mereka yang berada pada kualifikasi kontekstual dan liberal. 27
Menurut  kelompok  yang  berpaham  liberal  ini  dimana  NBA  dibolehkan, tidak dilarang, hal ini didasarkan kepada:
1. QS.  Al-Maidah  (5):  5:  “Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu  yang  baik-baik,.
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita  yang beriman dan wanita- wanita  yang menjaga kehormatan diantara orang-orang  yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan  tidak  (pula)  menjadikannya gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir  sesudah  beriman  (tidak  menerima hukum-hukum  Islam)  Maka  hapuslah  amalannya  dan  ia  dihari  kiamat termasuk orang-orang merugi”.
2. Ijtihad. Para liberalis ini disebut juga dengan modernis, dimana mereka amat gelisah  melihat  fenomena  NBA  yang  tidak  ditangani  lebih  serius.  Adakah jalan  solusi  yang  lebih  baik  dan  sesuai  dengan  tujuan  dasar  agama?  Kaum intelektual ini dulu di bawha bendera Yayasan Wakaf Paramadina, sejak awal menancapkan  visi  untuk  mengembangkan  gagasan  Islam  yang  terbuka  dna moderat.  Mereka  ini  hendak  merespon  dan  memberikan  jawaban  atas problem-problem sosial, politik, dan keagamaan yang dibutuhkan umat Islam searah  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan  zaman.  Intinya  bagaimana menerejemahkan  motto  mulia  “Islam  rahmatan  lil  alamin”,  agama  yang membawa  rahmat,  kebaikan,  kedamaian,  dan  ketentraman  serta  keselamatan bagi  alam  semesta.  Kaum  intelektual  ini  berpikir  keras  (ijtihad)  bagaimana
26 Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, Op. Cit., hlm. xxiii
27 Ibid., hlm. 6-7
memaknai  klaim  “Al-Islam  mulain  likulli  zamanin  wa  makanin”,  Islam  itu kompatibel, cocok, dan searah dengan perkembangan zaman dan tempat. 28
3. Kaedah  fiqhiyah.  Dalam  ilmu  ushul  al-fiqih  terdapat  istilah  maslahat  dan istihsan.  Para  ahli  fiqih  (fuqaha)  berbeda  pendapat  mengenai  kedua  istilah tersebut.  Istihsan  dimaknai  sebagai  upaya  bijak  terhadap  kebutuhan, kepentingan, dan kebaikan-kebaikan pribadi. Solusi yagn ditawarkan bersifat melindungi  hak  dan  kewajibann  pribadi  (private).  Nikah  beda  agama merupakan solusi dan jalan keluar.NBA merupakan argumentasi fiqhiyah dan itjihadiyah  (bersifat  ijtihad),  sehingga  terbuka  peluang  bagi  orang  Islam menggunakan kaidah-kaidah “al-daruratu tubihu al-mazhdurat”, keterpepetan/ keterdesakan  dapat  membolehkan  yang  semula  terlarang.  Atau  “al- masyaqqatu  tajlibu  al-taysiri”,  kesulitan  bisa  membuka  ruangan  keringanan. Karena  itu,  seperti  kita  pahami,  sejatinya  sikap  kita  mesti  dikembalikan kepada  panduan  hadis  Rasul  yang  mengatakan  “Idza  ijtahada  al-hakim faashaba falahu ajrani faidza akhtaa falahu ajrun wahidun” (Bila seorang ahli hukum  melakukan  ijtihad,  dan  benar  hasilnya  (menurut  Rasul  dan  Allah), maka baginya dua pahala. Bila ternyata salah, maka baginya satu pahala. 29
Jadi  kelompok  liberalis  atau  kelompok  modernis  ini  membolehkan  NBA, baik laki-lakinya muslim dan perempuannya non muslim, atau sebaliknya. Karena NBA merupakan solusi yang terbaik dari pada mereka melakukan perbuatan yang terlarang.
Adapun  prosedur  dan  tata  cara  NBA  yang  dilakukan  di  YWP  atau  yang dilaksanakan  oleh  MM  dan  AN  adalah  tetap  berlaku  prinsip-prinsip  dasar sebagaimana  yang diatur dalam fiqih  Islam.  Baik calon  suami muslim dan calon isteri  nonmuslim  atau  sebaliknya.  NBA  diaqadakan  oleh  wali  dari  calon  isteri, yakni  orang  tua  pihak  perempuan.  Bila  orang  tuanya  berhalangan,  maka  berlaku urut-urutan wali sebagiamana  diatur dalam fiqh, kecuali semua itu berhalangan,
28 Ibid., hlm. 41-42
29 Ibid., hlm. xxiii
maka  diwakilkan  kepada  wali  hakim 30 untuk  menikahkan  dengan  kalimat  ijab kabul sebagaimana umumnya. 31
Proses  akad  nikah  NBA  dihadiri  dua  orang  saksi.  Saksi  tidak  hanya  dari jenis  laki-laki,  boleh  juga  dari  jenis  perempuan,  karena  mereka  mempunyai potensi  yang  sama  untuk  menjadi  saksi.  Saksi  tidak  hanya  beragama  Islam,  tapi juga boleh beragama non Islam. Yang terpenting, satu saksi berasal dari keluarga perempuan,  satu  saksi  lagi  berasal  keluar  laki-laki.  Tetapi,  jika  hal  itu tidak  bisa direalisasikan,  prinsipnya  siapa  saja  bisa  menjadi  saksi,  asal  keduanya  mengenal salah  satu  mempelai  atau  kedua  mempelai. 32 Prosesi  akad  nikah  tanpa  dihadiri PPN.
Sedangkan redaksi ijab kabul NBA dalam prosesi akad nikah sama persis kalimatnya  dengan  ijab  kabul  dalam  proses  akad  nikah  Islam  umumnya.  Contoh redaksi  akad  nikah,  kalimat  ijabnya  berbunyi:  “Saudara  /Ananda……saya nikahkan anak perempuanku bernama………..kepadamu dengan maskawin…….dibayar  tunia”.  Mempelai  laki-laki  menerima  dengan  ucapan  : “Saya terima nikahnya……….dengan maskawin ……. dibayar tunai”. 33
Pencatatan nikahnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 /  1974 dilakukan di  Kantor Catatan Sipil (KCS), bukan di  Kantor Kuakec. Buku kutipan  akta  nikahnya  juga  dari  KCS,  sebagai  bukti  dan  keabsahan  akad  nikah NBA.

## Status NBA dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  perkawinan  di  Indonesia dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia adalah UU No. 1 1974 dan PP No. 9/ 1975, sedangkan KHI berlaku khusus untuk umat Islam Indonesia. Untuk melihat  bagaimana  status  NBA  dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  dapat dilihat dari dua peraturan hukum tersebut.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid., hlm. 183
33 Ibid., hlm. 182
1. Status NBA dalam UU No. 1/ 1974 dan PP No. 9/ 1975
UU No. 1 / 1974 tidak mengatur secara eksplisit NBA. Para pakar hukum selalu menghubungkan NBA ini dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 /1974. Pasal 2 ayat  (1)  berbunyi  :  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamnya  dan  kepercayaannya  itu”.  Dalam  penjelasan  pasal  2 tersebut dijelaskan dengan rumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  kepada  ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  ini,  para  pakar  hukum berpendapat  bahwa  perkawinan  yang  diakui  sah  adalah  perkawinan  yang berdasarkan  kepada  agamanya  masing-masing.  Seperti  Hazairin  sebagaimana sudahdikemuka  sebelumnya,  bahwa  bagi  orang  Islam  tidak  ada  kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, yakni agama Islam.
Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri  dan  atau  keluarganya.  Jika  perkawinan  telah  dilaksanakan  menurut  hukum Islam,  kemudian  dilakukan  lagi  perkawinan  menurut  hukum  Kristen  dan  atau hukum  Hindu/Budha,  maka  perkawinan  itu  menjadi  tidak  sah,  demikian sebaliknya. 34
Dari  rumusan  pasal  2  ayat  (1)  dan  penjelasannya  jelas  bahwa  agama mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  suatu  perkawinan  karena  agama menentukan  keabsahan  perkawinan. 35 Perkawinan  mutlak  harus  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  kalau  tidak, maka  perkawinan  itu  tidak  sah. 36 Demikian  pula  Asmin  menyatakan  bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya, UUP No. 1 / 1974 ternyata telah benar-benar  menutup  kemungkinan  terjadinya  perkawinan  antar  agama  di kalangan masyarakat warganegara Indonesia. 37
34 Hilman Hadikusumo, Op. Cit., hlm. 26-27
35 O.S. Eoh., Op. Cit., hlm. 130.
36 K. Wantjik Saleh, Op. Cit., hlm. 16
37 Asmin, Op. Cit., hlm. 78
Menurut Rifyal Ka’bah, perkawinan yang ideal bagi masyarakat Indonesia saat  ini  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  agama masing-masing.  Inilah  standar  yang  dipilih  oleh  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. 38
Sementara perkawinan yang dilaksanakan di YWP atau yang dilaksanakan oleh  MM  dan  AN,  dimana  pasangan  yang  berbeda  agama  ini  dinikahkan  secara Islam,  baik  wali  atau  sighat  akad  nikahnya  maupun  saksi  disesuaikan  dengan pelaksanaan  nikah  dalam  Islam.  Sedangkan  calon  mempelai  non  Islam  tetap mempertahankan  akidahnya  atau  agamanya.  Jelas,  perkawinan  yang  demikian sangat tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1/ 1974.
Tata  cara  pernikahan  seperti  ini  bertentangan  dengan  pendapat  para  ahli hukum.  Menurut  O.  S.  Eoh,  pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  dilakukan dengan tiga kemungkinan: 39
1. Salah satu pihak beralih agama mengikuti agama suami atau isteri.
2. Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau isteri.
3. Perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.
Selain  itu,  menurut  Rusli  dan  R.  Tama  NBA  banyak  dilakukan  di  KCS. Karena  hanya  KCS  yang  mau  melaksanakan  NBA  itu.  KCS  mau  melaksanakan NBA  hanyalah  berdasarkan  kebijaksanaan  yang  mereka  ambil  sendiri  dengan dasar pemikiran “dari pada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik KCS meresmikannya saja”. 40
Di samping itu ada Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  No.  05/Kep/Munas  II/MUI/1980  tanggal  1  Juni  1980  tentang Fatwa,  menetapkan  bahwa  seorang  wanita  beragama  Islam  tidak  boleh  (haram) dinikahi  dengan  pria  yang  bukan  beragama  Islam,  dan  tidak  diizinkan  laki-laki beragama  Islam,  mengawaini  perempuan  yang  bukan  beragama  Islam.  Adapun pertimbangan  fatwa  pelarangan  laki-laki  muslim  mengawaini  perempuan  ahlul
38 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 52
39 O.S. Eoh, Loc. Cit.
40 Rusli dan R. Tama, Op. Cit., hlm. 37
kitab yang meskipun menurut Al-Quran pada prinsipnya dibolehkan adalah karena dampak negatifnya (mudharat) lebih besar dari dampak positifnya (mashlahah). 41
Selain pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) UU No. 1/ 1974, pelaksanaan perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  liberalis  ini  melanggar  pula  ayat  (2) dari  pasal  tersebut.  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1/  1974  berbunyi:  ”Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pencatatan  perkawinan  ini  diatur  oleh  PP No. 9 / 1975. Pasal 2 PP No. 9 / 1975 menegaskan:
1. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan  sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai  perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  pencatatan  perkawinan  dilakukan oleh  dua  instansi  pemerintah,  yakni  untuk  perkawinan  yang  dilaksanakan  secara agama Islam pencatatan dilakukan oleh KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan secara bukan Islam dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).
Tata  cara  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  liberalis  ini  tidak sesuai  dengan  prosedur  yang  diatur  di  dalam  PP  No.  9/1975.  Dengan  kata  lain, perkawinan tidak dilaporkan terlebih dahulu ke PPN, tidak ada pengumuman yang dilakukan  oleh  PPN  dan  akad  nikah  tidak  dilaksanakan  dihadapan  PPN,  setelah akad nikah tidak ada penandatanganan akta nikah.
Prosedur  atau  tata  cara  perkawinan  yang  diatur  dalam  PP  No.  9/1975, mulai  dari  pemberitahuan  kehendak  nikah  sampai  penandatangan  akta  nikah disebut  juga  proses  pencatatan  perkawinan.  Menurut  M.  Quraish  Shihab,  Al- Quran  memerintahkan  setiap  muslim  untuk  menaati  ulil  amri  selama  tidak
41 Majelis Ulama Indonesia, Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1986), hlm. 71-73
bertentangan  dengan  hukum-hukum  Allah.  Dalam  hal  pencatatan  perkawinan,  ia bukan  saja  tidak  bertentangan,  tetapi  justru  sangat  sejalan  dengan  semangat  Al- Quran. 42

## 2. Status NBA dalam KHI
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI)  lahir  untuk  melengkapi hukum materil dari hukum formil yang telah berlaku berdasarkan UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama. KHI terdiri dari tiga buku, yaitu:
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
c. Buku III tentang Hukum Perwakafan
Buku pertama mengatur tentang perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Bila  diperhatikan  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  perkawinan,  maka  KHI banyak  berbeda  dengan  UU  No.  1/  1974  dan  fiqh  klasik  yang  sudah  banyak dikenal oleh umat Islam Indonesia, di satu sisi KHI mendukung UU No. 1/ 1974. Namun  demikian  umat  Islam  tetap  mengacu  kepada  KHI  dalam  melaksanakan perkawinan,  karena  KHI  cukup  mendukung  perubahan  dan  pembaharuan  di bidang  hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Perubahan  dan  pembaharuan  ini  tentu saja  disesuaikan  dengan  tuntutan  zaman  dan  tempat  di  mana  hukum  itu disusun. Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fikih,  “Tidak  dapat  diingkari  adanya  perubahan hukum lantaran berubahnya masa dan tempat”. 43
NBA yang dilaksanakan oleh kelompok YWP atau yang dilaksanakan oleh orang-orang  yang  sealiran  dengan  kelompok  liberalis  ini,  ternyata  cukup  banyak melanggar ketentuan yang diatur dalam KHI. Yang menjadi fokus penulis di sini adalah dalil  yang digunakan kelompok ini di dalam  menetapkan bolehnya NBA, masalah  wali,  saksi  dan  persoalan  wali  hakim.  Sedangkan  yang  lainnya  sudah dibahas  sebelumnya,  karena  sama  dengan  pembahasan  pelanggaran  UU  No. 1/1974.
42 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, cet. Ke-7, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 204.
43 Asymuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107

## Pembahasan Tentang Dalil yang Membolehkan NBA
Kelompok  liberalis  ini  membolehkan  NBA  berdasarkan  kepada  ayat  5 surat  Al-Maidah  sebagaimana  sudah  penulis  kutip  sebelumnya.  Surat  Al-Maidah ayat  5  ini  pada  prinsipnya  membolehkan  seorang  pria  muslim  kawin  dengan wanita  ahlul  kitab  (Yahudi  atau  Nasrani).hikmah  membolehkan  perkawinan muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani, karena pada mulanya dan hakikatnya agama  Yahudi  dan  Kristen  itu  satu  rumpun  dengan  agama  Islam,  sebab  sama- sama  agama  wahyu  (revealed  religion).  Maka,  kalau  seorang  wanita  Kristen/ Yahudi  kawin  dengan  pria  muslim  yang  baik,  taat  dan  kuat  imannya,  dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri wanita itu masuk  Islam. Karena, ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran Islam. 44
Demikian  pula  pandangan  Ali  Ahmad  al-Jurjawi  bahwa  wanita-wanita  kitabiyah yang  kawin  dengan  pria  muslim  yang  baik  dan  taat  pada  ajaran  agamanya,  pada akhirnya dapat terbuka hatinya dan atas kesadaran sendiri masuk Islam. 45
Seorang  dosen  Universitas  Indonesia  (UI)  yang  bernama  Mohd.  Idris Ramulyo  pernah  melakukan  penelitian  terhadap  pasangan  NBA  ini  di  Jakarta, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari pasangan yang berbeda agama ini, dimana akhirnya yang beragama Islam mengikuti agama pasangan non Islam. Demikian  pula  dengan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut,  anak  mereka pada umumnya mengikuti agama orang tuanya yang non Islam. 46
Atas  dasar  pertimbangan  inilkah  MUI  pada  tahun  1980  melarang  NBA. Fatwa larangan NBA ini, kembali diangkat ke publik 15 tahun kemudian, tepatnya pada  Juli  2005.  MUI  pada  tahun  itu  kembali  mengangkat  isu  haramnya  NBA sebagai salah satu dictum dari 11 butir fatwa MUI. 47
KHI  dengan  tegas  melarang  NBA  ini.  Hal  ini  dicantumkan  dalam  dua pasal yakni:
44 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual , (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 261
45 Ali  Ahmad  Al-Jurjawi, Hikmah  Al-Tasyri  wa  Falsafatuhu ,  Juzu  II,  (Al-Qahirah:  Al- Yusufiah bi Babi Al-Khulq, 1931), hlm. 27
46 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 57-58.
47 Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, Op. Cit., hlm. 151.
1. Pasal  40,  dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. Karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat  satu  perkawinan  dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Pasal  44,  seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan seorang yang tidak beragama Islam.
M.  Yahya  Harahap  dalam  tulisannya  menegaskan  bahwa  pasal  40  KHI meanulir    “kebolehan”  yang  dirumuskan  dalam  QS.  Al-Maaidah  ayat  5  menjadi “larangan” atas alasan kondisi, situasi dan maslahat. 48
Memperhatikan  uraian  di  atas,  penulis  berkesimpulan  bahwa  NBA membawa dampak yang tidak baik. Baik terhadap pasangan suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka. Bagaimanapun juga, non Islam tetap berprinsip untuk mempertahankan  agama  mereka  dan  berusaha  untuk  mengajak  pasangannya kepada ajaran agama yang diyakininnya. Hal ini juga sudah diingatkan oleh Allah Swt  dalam  QS.  Al-Baqarah  ayat  120,  “Orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani  tidak akan  senang  kepada  kamu  hingga  kamu  mengikuti  agama  mereka.  Katakanlah “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)” dan sesungguhnya jika  kamu  mengikuti  kemauan  mereka  setelah  pengetahuan  datang  kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.
Sebelum  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  patut  direnungkan  dan ditimbangkan  kembali  aspek  mudharat  dan  maslahat  yang  terdapat  pada perkawinan  beda  agama  tersebut.  Karena  pada  prinsipnya  dalam  menentukan hukuman syari’at, kita harus kembali kepada konsep maqashidusy syri’ah, tujuan dan  filosufi  syari’ah  yang  memuat  pertimbangan  dan  prioritas  kemaslahatan. Sehingga  amat  bijaksana  bila  pilihan  hukum  fiqih  dalam  perkembangan kontemporer,  hikmah  dan  illat  hukum  dibalik  masalah  perkawinan  beda  agama, maka  kita  pada  prinsipnya  cenderung  untuk  melarangnya.  Dan  memandangnya
48 M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”,dalam Moh. Mahfud MD, (ed), Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia , (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 81.
haram  sekalipun bagi  perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab kecuali dalam kondisi, batas dan persyaratan tertentu. 49
Untuk  menemukan  sikap  preventif  dan  antisipatif  berdasarkan pengalamandan  analisis  psikologi  dan  sosiologi  untuk  mencegah  bahaya terjadinya pemurtadan dan kehancuran rumah tangga  akibat  konflik ideologi  dan akidah  akibat  NBA,  maka  menjadi  kewajiban  baig  umat  Islam  Indonesia  untuk mentaati  larangan  NBA  sebagaimana  yang  dimaksud  pasal  40  huruf  c  dan  pasal 44  KHI  serta  fatwa  MUI.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fikih,  Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemasalahatan”. 50

## Pembahasan Tentang Wali Nikah dan Wali Hakim
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya.  Wali  nikah  diatur dalam pasal 19 s/d 23 KHI. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah pasal 20 ayat (1) dan (2).
Kelompok liberalis ini membolehkan non Islam menjadi wali nikah. Pada hal  dalam  pasal  20  ayat  (1)  KHI  dengan  tegas  menyebutkannya  bahwa  “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh”.
Setelah  ditelusuri  beberapa  buku  fiqh,  baik    klasik  maupun  kontemporer, tidak  ditemui  pembahasan  yang  membolehkan  non  Islam  menjadi  wali  nikah. Sayyid  Sabiq  dalam  buku  Fikih  Sunnah-nya  menegaskan  bahwa  untuk  menjadi wali  ialah  beragama  Islam.  Jika  yang  dijadikan  wali  tersebut  orang  Islam  pula sebab  yang bukan  Islam tidak boleh menjadi  walinya orang  Islam.  Sayyid Sabiq berdalil  dengan  QS.  Al-Nisa  ayat  141:  “….dan  Allah  sekali-kali  tidak  akan memberi  jalan  kepada  orang-orang  kafir  untuk  memusnahkan  orang-orang  yang beriman (menguasai orang-orang mukmin).” 51
49 Setiawan Budi Utomo, Op. Cit., hlm. 262
50 Asymuni A. Rahman, Op. Cit., hlm. 76
51 Sayyid  Sabiq, FikihSUnnah ,  (Terj.  Moh.  Thalib),  Jilid  7,  (Bandung:  PT.  Alma’arif, 1981), hlm. 7.
Demikian  pula  pendapat  Amir  Syarifuddin, 52 Kamal  Mukhtar 53 dan  tim penulis  buku  Ilmu  Fiqh 54 yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agama  RI  dengan tegas  menyebutkan  bahwa  tidak  sah  orang  yang  tidak  beragama  Islam  menjadi wali untuk muslim. Dalil yang menjadi dasar dalam penetapan ini adalah QS. Ali Imran  ayat  28:  “Janganlah  orang-orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir menjadi  wali  dengan  meninggalkan  orang-orang  mukmin.  Barang  siapa  berbuat demikian,  niscaya  lepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah,  kecuali  karena  (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu  terhadap  diri  (siksa)-Nya  dan  hanya  kepada  Allah  kembali  (mu)”. Sedangkan wali hakim diatur dalam pasal 20 ayat (2), yang berbunyi: “Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim”.
Apabila  wali-wali  nasab  tidak  ada  untuk  menikahkan  seorang  mempelai perempuan, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (sultan) yang biasa disebut  dengan  wali  hakim. 55 Wali  hakim  ialah  wali  yang  hak  perwaliannya timbul,  karena  orang  tua  mempelai  perempuan  menolak  (adlal)  atau  tidak  ada, atau karena sebab lain. 56
Pasal 1 huruf b KHI merumuskan pengertian wali hakim. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam pasal 23  ayat  (1)  KHI  dijelaskan  bahwa  wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidakd iketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau  adlal  atau  enggan.  Ketentuan  ini didasarkan  kepada  sabda  Rasulullah  SAW  riwayat  dari  Aisyah  ra,  “apabila walinya  enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah)-lah  yang menjadi
52 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 22.
53 Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan, (Jakarta:  Bulan Bintang, 1974), hlm. 95.
54 Departemen  Agama  RI, Ilmu  Fiqh ,  Jilid  II,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1984/1985), hlm. 100.
55 Ahmad Rafiq, Op. Cit., hlm. 87
56 Ibid., hlm. 85-86
wali  bagi  perempuan  yang  (dianggap)  tidak  memiliki  wali  (H.R.  Imam  Empat Kecuali al-Nasa’i). 57
Kata sultan dalam hadits di atas, secara bahasa berarti raja atau penguasa, atau  pemerintah.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  atau  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN),  yang  bertindak  menjadi wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau wali adlal. 58
Pengangkatan  wali  hakim  ini  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama Nomor 1 Tahun 1952 berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk luar  Jawa  dan  Madura  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  4  Tahun 1952  yang  isinya  sama  dengan  peraturan  yang  berlaku  di  Jawa  dan  Madura, dengan catatan: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan diberi kuasa atas nama Menteri  Agama  menunjuk  qadi-qadi  (Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah/ P3NTCR)  sekarang  penghulu  yang  cakap  serta  ahli  untuk  menjadi  wali  hakim biasa. Sedang untuk wali hakim karena adlal ditunjuk Kepala KUA Kecamatan. 59
Wali  hakim  yang  ditunjuk  oleh  kelompok  YWP  serta  pengikut- pengikutnya, yakni para kiyai, ustazd, ulama atau tokoh ulama, jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Pembahasan Tentang Saksi Nikah
Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu  setiap  perkawinan  harus  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  (Pasal  24  KHI). Karena  itu  kehadiran  saksi  dalam  akad  nikah  mutlak  diperlukan.  Apabila  saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.
Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar  nilai  persaksiannya  berguna  bagi  sahnya  akad  nikah.  Pasal  25  KHI menyatakan  bahwa  “Yang  dapat  ditunjuk  menjadi  saksi  dalam  akad  nikah  ialah
57 Abdurrahman  al-Jaziry, Kitab  Al-Fiqh  ala  Al-Mazahab  Al-Arba’ah ,  Juzu  IV,  (Riyad: Maktabah Al-Tijariyah, tt), hlm. 118
58 Ahmad Rafiq, Op. Cit., hlm. 89.
59 Ibid. , hlm. 91
seorang laki-laki muslim, adil, akil, baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 KHI tersebut, maka kesaksian non Islam dalam akad nikah bagi pasangan penganten beragama Islam tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KHI.

## Penutup
Pada  bagian  akhir  dari  tulisan  ini  dapat  disimpulkan  dari  uraian sebelumnya,  di  mana  prosesi  akad  nikah  harus  dilengkapi  dengan  rukun  dan syarat-syaratnya.  Rukun  dan  syarat  dalam  perkawinan  ini  harus  pula  sesuai dengan  tuntunan  agama  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.
Pelaksanaan  NBA  yang  dilaksanakan  oleh  kelompok  yang  berpaham liberal,  mereka  juga  menanamkan  dirinya  kelompok  modernis  Indonesia  ini ternyata  terdapat  cukup  banyak  perbedaan  dengan  ketentuan  agama  dan  UUP yang berlaku di Indonesia. Terutama pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) UU  No.  1/  1974.  Pasal  2  ayat  (1)  pada  prinsipnya  tidak  menghendaki  adanya NBA.  Demikian  pula  tata  cara  atau  prosedur  perkawinan  tidak  diikuti sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1/  1974  dan  PP  No.  9/ 1975.
Pelaksanaan  NBA  ini  juga  tidak  sejalan  dengan  yang  diatur  dalam  KHI. KHI  pasal  40  huruf  c  dan  pasal  44  melarang  NBA.  Demikian  pula  MUI  pada tahun  1980  menfatwakan  haramnya  NBA.  Tahun  2005  kembali  MUI mengukuhkan  fatwa  tahun  1980  tersebut,  karena  NBA  tidak  banyak mendatangkan maslahah, malah bisa membawa mafsadah.

## Bibliografi
Abdurrahman  Al-Jaziry, Kitab  Al-Fiqh  Ala  Al-Mazahab  Al-Arba’ah ,  juz.  IV,
Riyad: Maktabah Al-Tijariyah, tt.
Abdurrahman  Syahrani  dan  Riduan, Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di Indonesia , Bandung: Alumni, 1978.
Ahmad  Rafiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1995.
Ahmad Sukarja, “Keberlakuan Hukum Agama dan Tata Hukum Indonesia” dalam Cik  Hasan  Bisri,  (ed), Hukum  Islam  Dalam  Tatanan  Masyarakat Indonesia , Jakarta: Logos, 1988.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007. Ali  Ahmad  Al-Jurjani, Hikmah  Al-Tasyri’wan  Falsafatuhu ,  Kairo:  Al-Yusufiyah Bi Babi al-Khulq, 1931.
Asmin, Perkawinan  Antar  Agama  Ditinjau  dari  UUP  No.  1  1974 ,  Jakarta:  PT. Dian Rakyat, 1986.
Asymuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh , Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Kesejarahan dan Metodologi , Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
Departemen  Agama  RI, Ilmu  Fiqh ,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1984 /1985.
Habeyb, Kamus Populer , Jakarta: Centra, 1973.
Hazairin, Tinjauan  Mengenai  UU  Perkawinan  No.  1-1974 ,  Jakarta:  Tinta  Mas Indonesia, 1986.
Hilman  Hadikusomo, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama , Bandung: Mandar Maju, 1990.
Kamal  Mukhtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1974.
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978. Majlis  Ulama  Indonesia, Tuntunan  Perkawinan  Bagi  Umat  Islam  Indonesia , Jakarta: Sekretariat MUI, 1986.
Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara, Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 1995.
Mohammad  Monib  dan  Ahmad  Nurcholis, Kado  Cinta  Bagi  Pasangan  Nikah Beda Agama , Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
Muhammad Ismail Al-Shan’any, Subul al-Salam, Juz 3, Kairo: Dar Ihya Al-Turas Al-Araby, 1988,
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran , Cet. Ke-7, Bandung: Mizan, 1998.
M.  Yahya  Harahap,  “Materi  Kompilasi  Hukum  Islam”  dalam  Moh.  Mhfud  MD, (Ed), Peradilan  Agama  dan  KHI  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 1993.
O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Rifyal  Ka’bah, Penegakan  Syari’at  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Khairul  Bayan, 2004.
Rusli  dan  R.  Tama, Perkawinan  Antar  Agama  dan  Masalahanya, Bandung: Pioner, 1986.
R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Bandung:  Sumur, 1984.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (terj. Moh. Thalib), Jilid 7, Bandung: PT. Alma’arif, 1981.
Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual , Jakarta: Gema Insani, 2003.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Tim  Pengarusutamaan  Gender  Departemen  Agama  RI, Pembaharuan  Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: tp, 2004.