Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660

## PARTISIPASI POLITIK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN WORI, KABUPATEN MINAHASA UTARA
Marthen L. Kimbal
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samratulangi, Manado E-mail: marthenkimbal22@gmail.com
ABSTRAK, Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti strategis untuk kepentingan masyarakat desa. Pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga diperlukan adanya partisipasi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi politik dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif dengan penelitian Deskriptif yang didasarkan pada. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat pendidikan politik masih sangat rendah dan pendidikan politik dianggap sebagai alternatif untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat desa dalam demokrasi.
Kata kunci: partisipasi politik; pendidikan politik; pengembangan desa

## POLITICAL PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT PROCESS IN WORI SUBDISTRICT, NORTH MINAHASA DISTRICT
ABSTRACT, Construction of the village as an integral part of national development has strategic significance and for the sake of the people of the village. Construction of the village can run well if needed political participation. The purpose of this research was to gain an overview of political participation in the construction of the village. The methods used in this research is qualitative Research method with Descriptive research based on. The number of informants in this study as much as 4 people. The results showed an understanding of political education society is still very low and the political education is regarded as an alternative to changing the attitudes and behaviour of the people of the village in a democracy.
Key words: political participation; political education; village development

## PENDAHULUAN
Pembangunan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti yang sangat strategis. Dikatakan demikian karena pembangunan Desa sebagai tulang punggung ketahanan nasional dan ketahanan pangan. Oleh karena itu pembangunan desa menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai kegiatan/ program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat (Taliziduhu 2011).
Pembangunan Desa adalah jalan yang paling mung- kin untuk mengubah wajah desa, mengubah hidup dan kehidupan rakyat desa, agar menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih bermakna. Pembangunan Desa yang telah berlangsung sejak beberapa Dasawarsa telah menjadi instrumen penting, yang membawa dampak sangat luas pada kehidupan masyarakat pada umumnya, dan warga desa pada khususnya. Hal yang menjadi masalah kemudian adalah bahwa proses pembangunan desa yang berjalan, tidak menjadikan desa berubah, berkembang menjadi lebih baik dan lebih bermakna, tetapi malah sebaliknya. Desa-desa (atau yang disebut dengan nama lain), justru tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Desa tetap menjadi penyangga kota, dan sektor pertanian (yang menjadi sektor utama dipedesaan) tetap menjadi penyangga gerak industrialisasi.
Menurut  Widjaya (2010) bahwa secara historis Desa merupakan  cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia  jauh sebelum Negara ini
terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya  telah menjadi institusi sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat pen- ting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud  bangsa yang paling nyata.
Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui perma- salahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayah- nya. Daraba (2013: 24). Sejalan dengan kemandirian desa maka partisipasi politik merupakan bagian penting dalam proses pembangunan desa.
Menurut Pambudi (2012) bahwa untuk mengubah wajah desa, sudah tentu dibutuhkan sebuah pandangan baru, yaitu suatu perspektif baru yang tidak menempatkan desa sebagai objek, melainkan sebagai subjek dari proses yang hendak dibangun. Agar posisi desa menjadi maju, menjadi lebih kreatif, maka menurut Pambudi (2012) bahwa salah satu cara yang dapat mengubah wajah desa untuk dapat lebih kreatif, maka dibutuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Salah satu tingkat partisipasi yang sangat strategis dalam mengubah pemba- haruan desa adalah ikut sertanya rakyat desa dalam
partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat adalah merupakan suatu bentuk keinginan dan kemauan rakyat desa dengan sukarela tanpa adanya unsur paksaan dalam kehidupan berpolitik didesa. Walaupun unsur-unsur politik dianggap sebuah  bentuk keinginan rakyat desa dalam menentukan nasibnya sendiri maka hak-hak politik rakyat desa harus perlu diberdayakan lewat kemampuan rakyat desa untuk dapat berpartisipasi dalam politik.
Partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Ratnamulyani dkk, 2018: 155)

## METODE
Penelitian ini menitikberatkan pada Partisipasi Politik Masyarakat dalam pembangunan Desa yang di titik beratkan di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kualitatif dengan berpatokan pada penelitian Deskriptif.
menurut Veeger (2011) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis. Data didalam penelitian  ini dapat dikategorikan atas dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dari informan, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui kantor kecamatan.
Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif dapat membantu peneliti untuk menentukan masalah yang diteliti. Menurut Moleong (2012) penentuan fokus dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memberi arah kepada peneliti agar melihat suatu masalah sebagaimana adanya. Sedangkan informan sebanyak 4 orang dan dipilih dari Ketua BPD, Sekretaris BPD, Kepala Desa dan 1 orang dari anggota masyarakat yang dianggap sebagai informan pelengkap. Menurut Veeger (2011) maka tujuan dari teknis análisis data  adalah untuk menyederhanakan sehingga setiap karakteristiknya akan lebih mudah ditafsirkan dan dipahami.
Oleh karena yang ditekankan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, maka data-data yang ada dapat disajikan dalam penyajian deskriptif sebagaimana yang di kemukakan oleh Sugiyono (2010). Dimana analisis ini tidak dilakukan perhitungan sebagaimana lazimnya analisis statistik namun diupayakan hanya dengan membaca data yang ada, kalaupun ada data yang berhubungan dengan angka itu hanya sebagai penunjang dalam menganalisis data kualitatif.
Menurut  Sugiyono (2010)  bahwa teknik analisis seperti ini diuraikan  untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menggunakan analisis yang lazimnya dikemukakan berdasarkan teknik analisis statistik. Cara penyajian teknik analisis seperti ini
adalah mengedit, mengkode, menasirkan, menguraikan, menggambarkan, menganalisis,  serta menarik berbagai kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlunya  Pendidikan Politik bagi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa.
Pendidikan politik pada dasarnya adalah jalan menuju proses pembaharuan bagi rakyat desa dalam kehidupan berpolitik. Di zaman orde baru ada banyak masalah yang muncul berkaitan dengan kepentingan pembangunan desa dimana rakyat desa tidak diberi ruang dalam menyampaikan aspirasi politik. Pada hal tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di desa bukan saja berasal dari pemerintah, tetapi tanggung jawab tersebut ada dipundak rakyat desa. Rakyat desa seringkali hanya menjadi alat atau objek  kekuasaan untuk kepentingan penguasa, hal ini ditandai dengan begitu kuatnya penguasa rezim orde baru dalam mempengaruhi berbagai kepentingan politik bagi rakyat desa. Lihat saja di zaman orde baru penguasa otoriter begitu langgeng memaksimalkan kekuasaanya dengan memanfaatkan rakyat desa sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Partai politik misalnya dizaman orde baru Golkar begitu mendominasi sehingga rakyat digiring untuk ikut ambil bagian dalam pemilu hanya untuk mempengaruhi peme- nangan dalam mempertahankan kekuasaan. Rakyat desa dihipnotis dengan kekuasaan politik, dimana kepala desa sebagai bagian dari alat kekuasaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mensukseskan kepentingan politik. Lihat saja didesa-desa dulunya Golkar mendominasi bahkan ada yang memilih 100%. Kekuasaan kepala desa dimasa itu begitu kuat dan dominan sehingga rakyat desa tak mampu membendung arus politik yang begitu deras. Akibatnya proses politik dimasyarakat tidak dapat berjalan sesuai dengan proses demokrasi dimana setiap rakyat diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi politiknya tanpa ada paksaan dari siapapun. Rakyat desa dimasa itu dipasung, tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini terus berlangsung, bahkan segala kepentingan yang berbau pembangunan harus dikuasai oleh kepala desa. Kue pembangunan didesapun tidak dapat dinikmati oleh rakyatnya, yang dapat merasakan dampak dari kegiatan pembangunan adalah elit desa dan penguasa rezim otoriter yang tetap mempertahankan kekuasaan politiknya. (Soeharto, 2011).
Partisipasi politik dimasa tersebut juga menjadi semu tidak berjalan secara demokratis. Apabila ada rakyat desa yang kritis terhadap kekuasaan politik kepala desa maka mereka akan dicap sebagai pihak yang melawan pemerintah, mereka dicap PKI, atau pihak yang dianggap sebagai pembangkan kekuasaan.
Terpasungnya rakyat desa terhadap kepentingan politik membuat  suasana desa sangat rapuh, tidak ber- daya, mereka tidak mampu menyampaikan aspirasi
politiknya, kalaupun ada rakyat desa yang lebih berpikir kritis mereka itupun tetap kalah dalam pertarungan politik didesa. Begitu kuatnya arus kekuasaan  politik didesa tidak akan memberi ruang bagi rakyat desa dalam berpartisipasi secara politik.
Dengan adanya rezim pada masa reformasi orde baru tumbang, rakyat desa mulai diberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasi politik lewat pemilu dimana hadirnya banyak partai politik dimasa itu rakyat desa diberi kebebasan untuk memilih partai politik berdasarkan kemauannya sendiri. Akibat dari kebebasan politik rakyat desa,  telah terjadi suatu perubahan sikap, bahkan diantara mereka  seringkali  muncul  konflik  secara  internal  baik antara keluarga maupun antara sesama rakyat desa. Ajang pertarungan politik dimasa reformasi membawa angin segar bagi rakyat desa dalam berdemokrasi. Kekuasaan dan pengaruh kepala desa mulai surut dan digantikan dengan  rakyatdesa yang bebas memilih aspirasi dan kepentingan politiknya. Tetapi proses penyelenggaraan pemilu hanya terjadi empat tahun sekali sedangkan apa yang diharapkan oleh rakyat desa lewat pemilu tersebut mereka justru harus mendapatkan perlakuan yang layak untuk mendapatkan hak hidup, hak menikmati kue pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan berjalannya proses pembangunan dari waktu ke waktu belum memberikan pengaruh yang sangat dominan bagi rakyat desa dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan kebebasan berotonomi didaerah pedesaan ada ruang gerak politik yang diberikan oleh pemerintah lewat lembaga politik sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Lembaga politik menjadi saluran komunikasi, dalam menyampaikan kehendak dan aspirasi rakyat desa dalam kehidupan berpolitik. Tetapi kelembagaan politik itu juga hanya terbatas pada mereka yang dianggap memiliki kepentingan, sedangkan secara nyata dalam partisipasi politik adalah sebagian besar rakyat desa harus turut mengambil bagian dalam proses pendewasaan politik. Maka jalan satu-satunya dalam memberikan pemahaman dan wawasan bagi rakyat desa adalah melalui pemahaman terhadap pendidikan politik. (Nasution,2013).
Pendidikan politik dianggap sebagai alternatif dalam merubah sikap dan perilaku rakyat desa dalam berdemokrasi. Karena pendidikan politik bukan saja dilakukan bagi rakyat desa untuk ikut dalam kegiatan organisasi, ikut dalam pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden maupun Bupati, ikut serta dalam pemilihan kepala desa, ikut pemilihan dalam merekrut pimpinan BPD, tetapi lebih dari itu pendidikan politik harus dapat dilakukan bagi rakyat desa lewat transformasi pengetahuan, transformasi pemahaman terhadap politik, serta rakyat desa mampu berkonsolidasi lewat penyampaian aspirasi demi kepentingan pembangunan desanya. Tujuan untuk mengubah wajah desa dari proses pembaharuan tidak mungkin hanya dilakukan lewat kebijakan dan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa saja tetapi lebih dari itu pembaharuan
desa tentu membutuhkan suatu pandangan baru dan kekuatan baru. Suatu pembaharuan desa tentu saja akan berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak menghendaki perubahan berlangsung. Pada saat itulah daya tawar kepentingan menjadi lebih bermakna dimana akan memunculkan rakyat desa yang lebih kritis, lebih peka dengan perubahan, lebih banyak memunculkan ide-ide baru terhadap  kepentingan pembangunan desanya. Inilah harapan yang dapat dimaknai dari pentingnya pendidikan politik bagi rakyat desa, bukan sekedar direkrut, diorganisir dalam kelembagaan tetapi lebih dari itu rakyat desa diberi tanggung besar dan kebebasan dalam memikul beban yang ditanggung oleh mereka sendiri demi kepentingan pembangunan desanya.
Melalui pendidikan politik kemajuan pembangunan desa akan dapat dimunculkan melalui prakarsa politiknya, kepentingan program pembangunan desa tidak saja hanya diiakan oleh rakyat desa tetapi harus dievaluasi, dikontrol, bahkan diberikan kebebasan dalam proses pengambilan kebijakan demi kepentingan pembangunan desa. (Sastropoerto: 2014).
Pendidikan politik secara luas yang dapat dipahami oleh rakyat desa adalah ikut sertanya mereka berpartisipasi secara politik dalam proses pengambilan kebijakan seperti pengelolaan sumberdaya alam. Artinya rakyat desa perlu menentukan  sistem pemilikan sumberdaya alam, proses produksi yang dikembangkan, termasuk pilihan teknologi, dan mampu memanfaatkan distribusi hasil-hasil produksi.
Jadi yang diharapkan dalam pendidikan politik adalah semakin banyaknya rakyat desa  dalam menang- gapi hal-hal yang dianggap kritis, menentang berbagai kebijakan yang dianggap salah, menggiatkan program yang dianggap menjamin kesinambungan hidup yang layak bagi rakyat desa, serta bertanggungjawab secara penuh dalam proses pembangunan desanya.
Menurut Kartini (2011) bahwa dengan pendidikan politik bagi rakyat desa harus mampu membangkitkan kesadaran dan semangat dalam menghadapi permasalahan- permasalahan politik yang dianggap urgen, mampu memecahkan  serta  menghindari  konflik  dan  kerawanan ditengah masyarakat.
Dalam lingkungan pemerintah dalam khusus- nya  pemerintah desa pendidikan politik dapat diaplikasikan lewat rapat-rapat desa, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, serta berbagai usulan program pembangunan. Semakin sering rakyat desa dalam mengikuti rapat- rapat desa maka akan semakin menambah wawasan dan pola berpikir yang luas terhadap pendidikan politik. Semangat dari pendidikan politik dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan rakyat desa  untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital supaya rakyat desa tetap survive  dan bisa bertahan hidup serta mampu mengatasi berbagai krisis ekonomi yang tengah berlangsung.
Rakyat desa melalui pendidikan politik dalam pembangunan desa harus memiliki kemampuan dan
tanggungjawab dalam menganalisa dan memecahkan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomis, meng- atasi masalah pengangguran, dan lain sebagainya.
Selain itu tujuan dari pendidikan politik bagi rakyat desa adalah keikutsertaandalam mempertahankan kerawanan pangan, mempertahankan lumbung produksi desa, serta mampu menjembatani kehidupan yang har- monis dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.
Pendidikan politik dapat dipahami oleh rakyat desa dalam pembangunan desa melalui reorientsi dalam cara berpikir, merasa dan berkemauan. Rakyat desa harus belajar berani berpikir kritis, berani  melihat berdialog, berbuat politik dengan cara yang lain atau cara baru, agar rakyat desa bisa keluar dari jalan buntu. Proses kemiskinan adalah alternatif dari proses pembelajaran dari rakyat desa untuk keluar dari jalan buntu. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah pemahaman wawasan terhadap teknologi bercocok tanam, memanfaatkan potensi alam seefisien  mungkin  serta  diiringi  dengan  motivasi  yang kuat.
Hal tidak kalah pentingnya pendidikan politik bagi rakyat desa dalam kaitan dengan pembangunan desa adalah mengatasi berbagai problema dengan ketidakberdayaan seperti malas. Boros, pola hidup konsumtif, mementingkan diri sendiri, egois, apatis dengan kenyataan  hidup yang ada.

## Partisipasi Politik masyarakat dalam proses Pembangunan Desa.
Bagi rakyat desa partisipasi politik merupakan suatu bentuk pemahaman dimana ikut sertanya mereka dalam berbagai kegiatan politik. Konotasi ini memang dapat diakui sebagai bentuk pemahaman yang sempit terhadap partisipasi politik pada hal partisipasi politik bagi rakyat desa memiliki pemahaman  yang lebih luas dan kompleks. Orang seringkali mengkonotasikan partisipasi politik adalah dengan melalui kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, memberi diri dalam kegiatan kampanye, mencari dukungan terhadap calon yang diunggulkan, melaksanakan lobi untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin, aktivitas dalam organisasi,  ikut serta dalam keanggotaan partai politik. dan berbagai kepentingan lainnya. Harun dan Sumarno (2013).
Pada hal partisipasi politik memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam bila dapat dipahami dengan baik. Hakekat dari partisipasi politik adalah sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat.
Wujud dari partisipasi politik adalah merupakan tingkat kesadaran optimal dan kualitas integritas mental dan moral dari setiap rakyat yang termotivasi untuk melakukan berbagai aktivitas sikap dan perilaku dalam lingkup sistem baik sistem politik maupun sistem lainnya yang sedang berlangsung. (Juliantara, 2014).
Dengan demikian dapat dipahami bahwa partisipasi politik secara luas adalah menyangkut:
1. Minat masyarakat dalam mempengaruhi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
2. Menumbuhkan keyakinan rakyat termasuk rakyat desa secara lebih aktif dalam memberi manfaat demi kepen- tingan pembangunan termasuk pembangunan politik
3. Pembentukan sikap bagi rakyat terhadap kesadaran dalam mengambil bagian dalam berbagai kegiatan
4. Mengantisipasi pembentukan opini yang menyimpang dari proses demokrasi
5. Merupakan konsep pemikiran, pendapat, ide dan pemahaman yang disampaikan dalam berbagai kebijak- an dan kepentingan
6. Merupakan suatu bentuk rasa cinta terhadap berbagai sesuatu yang kita inginkan,
7. Merupakan kemampuan seseorang didalam mereali- sasikan diri dalam mencapai prestasi,
8. Merupakan pemberian input dan out terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa partisipasi politik masyarakat memiliki makna yang lebih luas  bila dilakukan pendekatan dalam menghadapi berbagai prob- lema dimasyarakat. Partisipasi politik masyarakat dapat diaplikasikan lewat pembangunan desa. Makna dari bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa adalah merupakan  suatu bentuk keinginan, kemauan, kesadaran rakyat desa dalam mempengaruhi masa depannya. Keinginan yang dimaksudkan disini adalah keinginan dalam memberi diri dan bertanggungjawab dalam pembangunan desa. Kesadaran adalah suatu bentuk pemberian diri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain yang mendukung kegiatan pembangunan desa. Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa dapat dipahami melalui berbagai indikator:
1. Rakyat desa menghadiri rapat-rapat yang diupayakan baik oleh pemerintah desa, BPD maupun organisasi kemasyarakatan. Kegiatan rapat-rapat desa yang diupayakan oleh pemerintah desa, BPD maupun organisasi kemasyarakatan lainnya akan menjadi saluran politik dalam mengimplementasikan berbagai kepentingan pembangunan desa. Contoh yang dapat dipahami disini adalah pengusulan program yang disampaikan oleh kepala Desa bisa ditolak maupun disetujui oleh rakyat desa. Kehadiran rakyat desa lewat rapat penting akan memberikan pemahaman dan wawasan yang luas bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Banyak ide yang muncul yang sebelum- nya tidak dapat diketahui oleh pemerintah desa maupun BPD tapi lewat kegiatan rapat desa maka segala permasalahan dapat dipecahkan secara bersama. Disini akan terjadi proses tawar menawar terhadap kepentingan dan aspirasi politik bagi masyarakat.
2. Rakyat desa ikut serta dalam diskusi, seminar maupun symposium. Kehadiran rakyat desa dalam berbagai
kegiatan seperti  diskusi, seminar maupun symposium secara langsung akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam pengembangan aspirasi politik.  Biasanya ada perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan tersebut. Lewat diskusi rakyat desa dilatih untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan ide-ide dihadapan orang banyak. Semakin sering rakyat desa mengemukakan pendapat lewat diskusi maka semakin memberi kedewasaan mereka terhadap  kehidupan berpolitik. 3. Rakyat desa ikut serta dalam berbagai kegiatan  pela- tihan maupun magang. Program magang maupun pelatihan akan dapat berdampak secara positif bagi rakyat desa dalam membangun desanya. Seperti ikut serta dalam pelatihan pengembangan industri kecil, pelatihan untuk memanfaatkan bibit-bibit unggul. Pelatihan tentang kader kepemimpinan secara langsung akan dapat merubah perilaku masyarakat dan mereka akan selalu dapat menunjang berbagai kegiatan program pembangunan desa.
4. Rakyat desa ikut ambil bagian dalam kegiatan kerja bakti, membangun gedung ibadah, membersihkan selokan, membangun sekolah. Keikutsertaan rakyat desa dalam kegiatan kerjabakti seperti membangun gedung ibadah, membersihkan selokan, membangun sekolah dan membangun gedung Balai desa adalh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa. Suatu desa akan menjadi lebih maju kalau mendapatkan dukungan penuh dari rakyat desa. Pengambilan bagian dalam kegiatan kerjabakti adalah merupakan implementasi dari proses dan tanggungjawab masyarakat terhadap kepentingan pembangunan desanya.
5. Ikutsertanya rakyat desa dalam kegiatan Mapalus, kegotongroyongan, maupun bentuk kerjasama baik dalam bidang pertanian, perikanan. Banyak kegiatan pembangunan desa seringkali mengalami hambatan disebabkan karena kurangnya dukungan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Mapalus, bentuk gotong royong  khususnya dalam bidang pertanian akan memberikan kepercayaan penuh bagi rakyat desa dalam membangun desanya. Dengan terpenuhinya berbagai keperluan produksi dari hasil-hasil pertanian dan perikanan akan  dapat menunjang desa tersebut menjadi lumbung produksi dan lumbung ketahanan pangan.
6.  Ikut mendukung kebijakan dan program pembangunan desa yang dicanangkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Biasanya kegiatan seperti ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian bantuan lewat proyek- proyek seperti penyediaan air bersih, sarana kesehatan, listrik masuk desa adalah suatu bentuk kegiatan yang nyata sehingga dampaknya akan dapat menggugah masyarakat desa untuk dapat mengaplikasikan parti- sipasi politiknya dalam pembangunan desa.
7. Ikut memelihara, dan menikmati hasil-hasil pem- bangunan. Program pembangunan desa yang diberikan oleh pemerintah lewat dana bantuan dan proyeknya apabila dikelola dengan baik maka rakyat desa akan ikutserta memelihara dan menikmati hasil-hasil pem- bangunan. Dampak dari kegiatan ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa.
8. Menyumbangkan pemikiran baik melalui ide-ide, hasil buah pikiran, maupun tenaga terhadap kepen- tingan pembangunan desa. Rakyat desa memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam membangun desanya, maka implementasi dari tanggungjawab tersebut adalah melalui sumbangan pemikiran melalui ide-ide, buah pikiran maupun dalam bentuk tenaga yang akan disumbangkan untuk pembangunan desanya
9.  Memelihara hubungan kerjasama diantara sesama warga maupun dengan pemerintah desa. Dengan terpenuhinya berbagai kegiatan yang disebutkan diatas secara langsung akan mempengaruhi terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat maupun antar sesama warga.
Menyimak uraian tentang indikator partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa tentu memiliki arti yang lebih luas dan kompleks. Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa seringkali mengalami berbagai hambatan antara lain dapat disebutkan:
1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah secara langsung akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat  dalam pembangunan desa.
2. Adanya sikap mental. Sikap mental seringkali menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi politik dalam pembangunan desa. Mentalitas seperti sikap apatis, kurang menghargai pendapat dan karya orang lain, munculnya sikap egois yang tinggi, secara langsung akan turut mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam  pembangunan desa.
3. Sikap otoriter dari  aparatur pemerintah desa.Sikap otoriter dari kepala desa maupun perangkat desa dalam pengambilan keputusan, kegiatan rapat desa, maupun pengusulan program akan membawa dampak yang sangat buruk bagi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa. Baik dalam rekruitmen pimpinan BPD, pemilihan perangkat desa yang didominasi oleh kepala desa, menempatkan perangkat desa dari orang- orang dekatnya, akan turut mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa,

## SIMPULAN
Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa dapat diimplementasikan melalui kelembagaan politik desa. Kehadiran kelembagaan Politik Desa
yang diaplikasikan lewat peran BPD telah memberikan dampak  yang sangat positif bagi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi didesa. Hasil penelitian membukti- kan bahwa pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat  masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengetahuan terhadap pendidikan politik masyarakat hanya dipahami lewat proses penye- lenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala desa. Makna dari bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa adalah merupakan  suatu bentuk keinginan, kemauan, kesadaran rakyat desa dalam mempengaruhi masa depannya. Keinginan yang dimaksudkan disini adalah keinginan dalam memberi diri dan bertanggungjawab dalam pembangunan desa. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa antara lain rendahnya  tingkat pendidikan masyarakat, lemahnya sikap mental masyarakat dan  adanya sikap otoriter dari aparatur pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Daraba, D. (2013). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniora , 19, (1), 52-58
Harun, R. dan Sumarno. (2013). Komunikasi Politik sebagai suatu Pengantar. Bandung: CV. Mandar Maju.
Juliantara, D. (2014). Arus bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa. Yogyakarta: Tim Lapera
Pustaka Utama.
Kartono, K. (2011). Pendidikan Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong, L.J.  (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung Remaja Rosdakarya.
Nasution, H. (2013). Pendidikan Politik dan Pemberdayaan. Bandung. Ghalia Indonesia.
Pambudi. H.S. (2012). Partisipasi Politik, Penerbit. Jakarta: Gradnya Paramita.
Ratnamulyani, A. & Maksudi, B.I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. Sosiohumaniora, 20, (2), 154-161
Sastropoerto & santoso (1914). Partisipasi dan Perma- salahan Pembangunan Desa. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: CV.
Rajawali.
Soeharto, (2011). Pendidikan Politik. Jakarta: CV.
Rajawali.
Taliziduhu, N. (2011). Pembangunan Desa. Jakarta:
Penerbit Pradnya Paramita.
Veeger, K.J. (2011). Realitas Sosial. Jakarta: PT. Gramedia.
Widjaya, HAW. (2010), Otonomi Desa merupakan Otonomi  yang asli, bulat dan utuh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
---------------------, (2012). Pemerintahan Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.