## EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH  DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI ACEH
Sakinah Setyo Putri 1* , Roosemarina Anggraini Rambe 2
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Bengkulu. Jl. WR. Supratman, Bengkulu, Indonesia
*Corresponding Author Email: Sakinahsetyo@gmail.com ABSTRACT Purpose : This  study  aims  to  measure  the  efficiency  of  local  government expenditures in poverty reduction in 23 regencies and cities in Aceh Province during the COVID-19 pandemic Design/Methodology /Approach : The  study  is  quantitative  descriptive  research.  Research  method applied  is  Data  Envelopment  Analysis  (DEA)  based  on  input oriented model with the Variable Return to Scale approach. Output is poverty rate. Three inputs used are education, health, and social protection expenditures per capita. Findings : The  results  show  that  out  of  the  23  regencies  and  cities  in  Aceh Province, only five regencies and cities are relative efficient, there are  Aceh  Utara,  Bireun,  Banda  Aceh,  Lhokseumawe,  and  Aceh
Tamiang.  Four  peers  in  Aceh  Province  are  Aceh  Utara,  Bireun, Banda  Aceh,  Lhokseumawe.  The  most  efficient  is  Bireun  regency.
To  be  efficient,  the  inefficient  regencies  and  cities’  governments should reduce their expenditures, especially education expenditure, which is the biggest source of inefficiency Keywords : Efficiency, Government Expenditures, Poverty rate, DEA. JEL Classification : H51, H52, I18, I28

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  yang  terjadi  secara  global  pada  tahun  2020  telah  memberikan dampak pada kesehatan masyarakat. COVID-19 telah memakan banyak korban jiwa. Hal ini  menyebabkan  pemerintah  daerah  memprioritaskan  pengeluaran  pada  bidang kesehatan,  seperti  pembelian  alat  medis,  obat,  vaksin,  dan  honor  tenaga  kesehatan. Penyebaran  COVID-19  yang  semakin  meluas,  mendorong  pemerintah  Republik Indonesia menetapkan untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk memutuskan  rantai  penyebaran  COVID-19.  Kebijakan  PSBB  ini  melarang  masyarakat untuk melakukan kegiatan tatap muka atau kegiatan lain secara berkelompok.
Dampak dari pemberlakuan PSBB ini dirasakan juga pada berbagai aspek seperti politik, pendidikan,  kesehatan,  sosial  bahkan  juga  dari  segi  ekonomi.  Dampak  yang  dihasilkan sangat  besar  sehingga  mampu  mengubah  sistem  yang  sudah  ada,  seperti  pada  aspek
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober  2023 :  207 - 218  ISSN : 2442-9686 (online)
DOI:  http://dx.doi.org/10.25105/me.v31i2.18313 ISSN : 0853-3970 (print)
Submission date: 1  October 2023
Accepted date: 3 December 2023
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
pendidikan,  sistem  pembelajaran  tatap  muka  harus  diganti  menjadi  metode online . Pelarangan  bersosialisasi  berdampak  besar  pada  ekonomi,  selain  kesehatan  dan pendidikan.  Aktivitas  ekonomi  yang  menurun  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi negatif,  diikuti  dengan  meningkatnya  pengangguran  sebagai  dampak  dari  adanya  PHK (Pemutus  Hubungan  Kerja),  penurunan  ekspor,  dan  melemahnya  UMKM  yang menyebabkan  sebagian  diantaranya  mengalami  kebangkrutan,  hal  ini  menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi dan tidak dapat ditahan.
Adapun  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  dampak  dari  COVID-19  yaitu memberlakukan  kebijakan  fiskal,  salah  satu  kebijakan  fiskal  yang  diputuskan  oleh pemerintah  Indonesia  yaitu  inpres  No.4/2020  yang  berisi  bahwa  seluruh  perangkat pemerintahan wajib untuk mempercepat dan memfokuskan kegiatan, realokasi anggaran serta  pembuatan  kembali  barang  maupun  jasa  sebagai  bentuk  penanganan  dari  virus COVID-19. Selanjutnya berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Dana  APBN  tahun  2020  direalokasi  sebesar  Rp  62,3  triliun  dengan  tujuan  untuk konsentrasi terhadap penanganan virus COVID-19 baik pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan demi terhindarnya masyarakat dari lingkaran  kemiskinan,  yakni  yang  membuat  miskin  semakin  miskin  sedang  yang  kaya akan semakin kaya.
Terkait  dengan  upaya  pemerintah  untuk  menekan  kemiskinan,  beberapa  provinsi  di Indonesia selalu mengalami kemiskinan yang tinggi, ternyata belanja pemerintah daerah di  Pulau  Sumatera  lebih  rendah  dibandingkan  Pulau  Jawa,  padahal  peningkatan  jumlah daerah  otonom  di  Indonesia  terbesar  terjadi  di  Pulau  Sumatera (Rambe,  2023).  Hal  ini menjadikan  tingkat  kemiskinan  paling  rendah  terdapat  pada  Pulau  Sumatera  terutama pada  Provinsi  Aceh.  Pada  tahun  2019,  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Aceh  sebesar 15,01%  (semester  2),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Aceh  memiliki  posisi  tertinggi  di  Sumatera. Dana  otonomi  khusus  Aceh  belum berdampak  signifikan  pada  pembangunan  ekonomi  dan  pengentasan  kemiskinan  di provinsi tersebut. Dalam proses pembangunan ekonomi terdapat tanda-tanda keberhasilan dari  suatu  pembangunan  yang  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi, sedangkan  kualitas  hidup  menjadi  faktor  lain  yang  menjadi  ciri  khas  dari  kemiskinan pada  hal  kualitas  hidup  (Sinuraya,  2020).  Dana  otonomi  khusus  Aceh  untuk mengentaskan  kemiskinan  belum  mencapai  hasil  optimal,  termasuk  dalam  pengeluaran pemerintah, seperti Program Sosial Keluarga Harapan (PKH). (Irfan et al., 2023). Adanya dana otonomi khusus tidak membuat Provinsi Aceh keluar dari jeratan kemiskinan.
Demikian juga pada saat pandemi COVID-19, tahun 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh  adalah  15,43%  (semester  2),  tetap  tertinggi  di  Sumatera,  bahkan  meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dampak dari pandemi dan PSBB pada meningkatnya kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dikatakan cukup memprihatinkan.
Meskipun  pemerintah  menjalankan  kebijakan  PSBB  saat  pademi  COVID-19  yang berdampak  pada  penurunan  aktivitas  ekonomi  yang  diikuti  oleh  meningkatnya kemiskinan,  pemerintah  tetap  melakukan  upaya recovery dari  pandemi  ini.  Upaya recovery dilakukan  dengan  mempersiapkan  alokasi  pengeluaran  yang  ditujukan  untuk menghentikan  dampak  pandemi  COVID-19,  termasuk juga  dampak  dari  PSBB. Namun meskipun  demikian,  tidak  banyak  provinsi  yang  berhasil  menjaga  kemiskinan  di wilayahnya  dalam  posisi  yang  sama  seperti  sebelum  pandemi  COVID-19.  Pengeluaran
Efisiensi  Belanja  Pemerintah  Daerah  dalam  Menurunkan  Tingkat  Kemiskinan  Saat  Pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh_________________________________________________________
pemerintah  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  perlindungan  sosial  diharapkan  dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Kemiskinan  tinggi  di  Provinsi  Aceh  saat  pandemi  COVID-19  menunjukkan ketidakmampuan  pemerintah  kabupaten  dan  kota  mengalokasikan  belanja  pendidikan, kesehatan,  dan  perlindungan  sosial  dengan  efisien.  Perlu  pengukuran  efisiensi  untuk identifikasi daerah yang kurang efisien, sehingga mereka dapat mengambil langkah untuk menurunkan  tingkat  kemiskinan. Tanpa tindakan  ini, penurunan  kemiskinan  di Provinsi Aceh akan sulit dicapai.
Efisiensi  adalah  salah  satu  aspek  manfaat  atau  hasil  yang  optimal  yang  perlu  dicapai dengan  biaya  yang  relatif lebih  rendah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  bisa  meningkatkan efisiensi jika suatu organisasi dapat menghasilkan output maksimal dengan biaya tertentu, atau  dapat  menggunakan  biaya  yang  relatif  paling  rendah  dapat  mencapai  hasil  yang sudah  ada  (  Rambe  et  al.,  2022).  Efisiensi  merupakan  rasio  output  per  input,  untuk  itu diuraikan output dan input banyak yang digunakan dalam penelitian terdahulu.
Output yang sering digunakan dalam pengukuran efisiensi pemerintah adalah Pendidikan. Pada  output  di  bidang  pendidikan,  terdapat  beberapa  output  yang  dijadikan  sebagai indikator  dalam  menghitung  tingkat  efisiensi  pemerintah,  seperti  rata-rata  lama  sekolah (Dufrechou,  2016; Hibatulmedina  &  Rambe,  2022) dan  IPM  (Ouertani  et  al.,  2018); Prasetyo et al., 2018).
Kesehatan  dianggap  penting  dalam  pengukuran  efisiensi  pemerintah  karena  berdampak pada pendidikan, karena keduanya saling terkait dalam usaha fisik dan mental (Hidayati &  Imaningsih,  2020).  Indikator  yang  seringkali  digunakan  dalam  mengukur  tingkat kesehatan  masyarakat  yaitu  angka  kematian,  angka  kesakitan  dan status gizi  (Dinas kesehatan  Prov.  Sumatera  Utara,  2017).  Studi  empiris  mengungkapkan  indikator kesehatan  yang  menjadi  tolak  ukur  efisiensi  pemerintah  berupa  angka  harapan  hidup (Ouertani dkk., 2018;Hsu, 2014; Hibatulmedina & Rambe, 2022; Antonelli & De Bonis, 2019) dan angka kematian bayi (Sinimole, 2012).
Grafik menunjukan  penduduk  tidak  miskin  pada  Kabupaten  dan  Kota  yang  ada  di Provinsi  Aceh  yang  terus  mengalami  fluktuasi,  dapat  dilihat  bahwa  Kota  Banda  Aceh memiliki jumlah penduduk tidak miskin paling tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak miskin pada kabupaten dan kota lain, kemudian jumlah penduduk tidak miskin paling rendah ada pada Kabupaten Aceh Singkil, sama seperti Kota Banda Aceh yang  memiliki  jumlah  penduduk  tidak  miskin  paling  tinggi  jika  dibandingkan  dengan seluruh kabupaten dan kota lain yang ada di Provinsi Aceh pada tahun 2020.
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

## Gambar 1
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2020 menurut Kabupaten Kota
Kemiskinan  tinggi  di  Provinsi  Aceh  menjadi  indikator  efisiensi  pemerintah  setempat. Meskipun  tingkat  kemiskinan  lebih  tinggi,  penurunannya  butuh  waktu  karena kompleksitas  hubungannya  dengan  faktor  seperti  kesehatan.  Kesehatan  dan  kemiskinan memiliki  hubungan  timbal  balik,  di  mana  kesehatan  yang  buruk  dapat  menyebabkan kemiskinan  dan  sebaliknya  (Maisarah  &  Cut  Putri  Mellita  Sari,  2020).  Untuk  itu diperlukan  pengeluaran  untuk  meningkatkan  kesehatan  sehingga  nantinya  masyarakat menjadi sehat karena hal ini akan sangat berdampak baik karenaa dengan kesehatan yang baik,  kemiskinan  akan  turun.  Beberapa  studi  empiris  tentang  penggunaan  kemiskinan sebagai output diungkapkan oleh Fonayet et al., 2020 dan (Febriani & Rambe, 2023).
Pada  penelitian  terdahulu  telah  diuraikan  beberapa  penelitian  yang  menggunakan  input mengenai  pengukuran  efisiensi.    Pada  banyak  penelitian  menggunakan  pengeluaran pemerintah  sebagai  input. Pengeluaran  pemerintah  yang  efisien  berperan  dalam meningkatkan  kemakmuran  masyarakat  secara  luas.  Efisiensi  tinggi  terjadi  saat pengeluaran  digunakan  secara  hemat  dan  sesuai  tujuan,  sebaliknya,  rendah  jika penggunaannya  tidak  efisien.  Efisiensi  terjadi  saat  dana  mencukupi  untuk  pelayanan maksimal,  termasuk  peningkatan  kesejahteraan  dan  penurunan  jumlah  penduduk miskin di daerah  (Rambe  &  Purmini,  2020).  Sehingga  pengeluaran  yang  efisien merupakan  isu  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan  belanja  terutama  pada  sektor pendidikan  (Putra  &  Merri  Anitasari,  2019).  Pengeluaran  pendidikan  sendiri  biasanya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan nilai partisipasi sekolah, meningkatkan  rata-rata  lama  sekolah,  meningkatkan  angka  partisipasi  murni  serta diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  guru  djuga  tenaga jasa  lainnya  di  bidang
70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 Acehbarat Acehselatan Acehtengah Acehtimur Bireuen Simeulue Sabang Lhokseumawe Acehbardaya Naganraya Benermeriah Subussalam
Efisiensi  Belanja  Pemerintah  Daerah  dalam  Menurunkan  Tingkat  Kemiskinan  Saat  Pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh_________________________________________________________
pendidikan, sekaligus meningkatkan kelancaran aktivitas kegiatan lainnya (Rahim et al., 2021). Namun demikian, pengeluaran pemerintah yang diteliti ternyata sangat bervariasi, yaitu terdapat pengeluaran total, ada juga pengeluaran pada bidang tertentu yang menjadi input.
Beberapa  studi  terdahulu  menggunakan  pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan sebagai  input  dalam  mengukur  efisiensi  pemerintah  (Rambe  et  al.,  2020;Febriani  & Rambe, 2023; Indriati, 2014). Selain itu (Aditama et al., 2022) juga menjelaskan bahwa Beberapa  pemerintah  daerah  alokasikan  dana  lebih  tinggi  untuk  pendidikan  tinggi, mencapai  hasil  pendidikan  lebih  baik  dibandingkan  daerah  dengan  pengeluaran  lebih rendah.  Ini  menunjukkan  hubungan  antara  pengeluaran  pendidikan  dan kemiskinan.(Celikay & Erdal Gumus, 2017) menjelaskan terdapat hubungan negatif baik jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  antara  pengeluaran  pendidikan  terhadap tingkat kemiskinan di 26 wilayah di Turki.
Input lain yang banyak diteliti dalam mengukur efisiensi pemerintah adalah pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan (Prakasa & Suparyati, 2022; Brini & Jemmali, 2016) . Pengeluaran  bidang  kesehatan  sangat  diperlukan  terutama  pada  proses  penanganan pandemi  COVID-19.  Semakin  besar  tingkat  pengeluaran  pada  sektor  kesehatan,  maka dapat dikatakan bahwa semakin baik kesehatan masyarakat pada daerah tersebut.
Pengeluaran  pemerintah  lain  yang  terkait  dengan  pengentasan  kemiskinan  adalah pengeluaran  perlindungan  sosial  (Febriani  &  Rambe,  2023).  Dalam  penelitian  tersebut, Efisiensi  pemerintah  diukur  dari  pengeluaran  perlindungan  sosial.  Namun,  penelitian menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran untuk mengentaskan kemiskinan di Pulau Jawa dan Sumatera belum efektif.
Pengeluaran  perlindungan  sosial  atau  yang  juga  biasa  disebut  dengan  pengeluaran bantuan  sosial  adalah  sebuah  program  jaminan  perlindungan  untuk  mengurangi kerentanan  ekonomi  rumah tangga miskin  (Agustin  &  Sumarsono,  2022)Tujuan  jangka pendek  program  bantuan  sosial  adalah  membantu  mengurangi  beban  pengeluaran keluarga  masyarakat  miskin,  sedangkan  tujuan  jangka  panjang  dilaksanakan  program bantuan  sosial  adalah  untuk  mengentaskan  masalah  kemiskinan  dengan  melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara melakukan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (Habibullah, 2017). Irfan et al., (2023) mengungkapkan bahwa pengeluaran  bantuan  sosial  menjadi  salah  satu  instrumen  yang  penting  karena  belanja pemerintah  di  sektor  sosial  sangat  efektif  untuk  mengurangi  tingkat    kemiskinan di Provinsi Aceh.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengukur efisiensi belanja pemerintah kabupaten dan kota dalam  menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada saat pandemi COVID-19 (tahun 2020).
Penelitian  ini  disusun  mulai  dari  pendahuluan,  metode  penelitian,  kemudian  hasil  dan pembahasan dilanjutkan dengan simpulan dan saran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengukur  efisiensi  belanja  pemerintah  pada  23  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Aceh.  Desain  penelitian  ini  berupa  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Data  yang digunakan  berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  BPS.  Terdapat  3  input  yang digunakan dalam pengukuran efisiensi, yaitu pengeluaran pemerintah per kapita di bidang Pendidikan,  kesehatan  dan  perlindungan  sosial.  Output  yang  digunakan  adalah  tingkat kemiskinan. Namun, untuk memenuhi asumsi DEA (Bogetoft & Otto, 2011) , yaitu adanya positivity ,  semakin  besar  output  dapat  diartikan  kondisi  semakin  bagus,  maka  dalam pengukuran  efisiensi  ini  digunakan  proksi  persentase  penduduk  tidak  miskin  (=100%  - tingkat kemiskinan).
Metode  analisis  yang  diterapkan  adalah  metode Data  Envelopment  Analysis (DEA) dengan model input oriented dengan pendekatan VRS ( Variable Return to Scale ). Tujuan penggunaan  model  ini  adalah  untuk  mengetahui  berapa  pengeluaran  yang  lebih  efisien yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar mendapatkan hasil atau output yang efisien. Skala yang dipilih yaitu variable return to scale .
Model efisiensi dengan metode DEA adalah sebagai berikut:
Fungsi tujuan:
Max E = µY + µ0………………………………………………………… (1)
Fungsi kendala:
ʋ 1 X 1 + ʋ 2 X 2 + ʋ 3 X 3 = 1…………………………………………………... (2) µ 1 Y 1 +µ 2 Y 2 -(ʋ 1 X 1 +ʋ 2 X 2 +ʋ 3 X 3 ) ≤ 0……………………………………….(3)
Dengan varibel sebagai berikut:
Y = Persentase Penduduk Tidak Miskin.
X 1 = Belanja Pendidikan Per Kapita.
X 2 = Belanja Kesehatan Per Kapita.
X 3 =Belanja Perlindungan Sosial Per Kapita.
Efisiensi  yang  dihasilkan  DEA  berkisar  antara  0-1.  Skor  E  =  1  maka  dianggap  relative efisien,  sedangkan  skor  E  <  1  dianggap  tidak  efisien  (Coelli  et  al.,  2005).  Selanjutnya DEA akan mengidentifikasi berapa besar pengeluaran yang perlu dikurangi berdasarkan tingkat kemiskinan yang ada ( given output ) pada kabupaten dan kota di provinsi ini yang dinyatakan tidak efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran  efisiensi  yang  dilakukan  dengan  metode  DEA  berdasarkan  model input oriented yang digunakan pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 5 kabupaten dan kota  yang  efisien,  yaitu  Kabupaten  Aceh  Utara,  Bireun,  dan  Aceh  Tamiang,  serta pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dan  Kota  Lhokseumawe.  Secara  keseluruhan  dapat dikatakan bahwa 18 kabupaten dan kota tidak efisien. Hal ini diungkapkan pada (tabel 1).
Efisiensi  Belanja  Pemerintah  Daerah  dalam  Menurunkan  Tingkat  Kemiskinan  Saat  Pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh_________________________________________________________
Tabel 1

## Skor Efisiensi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh Tahun 2020 Kabupaten/kota skor efesien Kabupaten/kota skor efesien Aceh Utara 1.000 Aceh Barat Daya 0.669 Bireuen 1.000 Aceh Tengah 0.661 Banda Aceh 1.000 Nagan Raya 0.656 Lhokseumawe 1.000 Aceh Barat 0.656 Aceh Tamiang 1.000 Aceh Singkil 0.616 Aceh Besar 0.979 Aceh Selatan 0.576 Langsa 0.974 Gayo Lues 0.552 Aceh Timur 0.919 Subussalam 0.544 Pidie 0.887 Simeulue 0.467 Aceh Tenggara 0.741 Aceh Jaya 0.440 Bener Meriah 0.679 Sabang 0.229 Pidie Jaya 0.677 Rata-rata 0.376 Sumber: Data dioalah (2020) menggunakan (DEAP)
Dari 23 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh dapat dilihat bahwa hanya terdapat 5  kabupaten  dan  kota  yang  efisien,  sehingga  tersisa  18  kabupaten  atau  kota  yang  tidak efisien,  maka  dari  itu  kabupaten  dan  kota  yang  efisien  dapat  dijadikan  acuan  untuk kabupaten dan kota yang tidak efisien dalam penelitian ini terdapat 4 kabupaten dan kota yang dijadikan cerminan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada grafik 2.
Sumber: Data dioalah (2020) menggunakan (DEAP)

## Gambar 2
Peer dan Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melakukan Benchmarking (merujuk)
0 0 0 0 17 10 3 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Bireun Kota Lhokseumawe Aceh Utara Kota Banda Aceh
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
Dari  5  kabupaten  dan  kota  yang  efisien,  empat  di  antaranya  menjadi  peer,  yaitu Kabupaten  Aceh  Utara,  Bireun,  Kota  Banda  Aceh  dan  Lhokseumawe.  Lebih  lanjut, karena Kabupaten Bireun menjadi peer terbanyak, sedangkan peer terendah dimiliki oleh Kota Banda Aceh.
Ditemukan  bahwa  terdapat  18  kabupaten  dan  kota  yang  tidak  efisien,  akan  melakukan benchmarking kepada peer masing-masing.  Benchmarking  ini  dapat  dilihat  pada radial movement dari kabupaten dan kota yang tidak efisien, agar pemerintah dapat melihat serta mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam  pengurangan  belanja  pada  sektor  pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dengan tujuan untuk membuat pemerintah kabupaten dan kota menjadi lebih efisien.
Pada  Tabel  3  terlihat  bahwa  dari  18  kabupaten  dan  kota  yang  tidak  efisien  memiliki sumber  inefisiensi  terbesar  yang  dapat  diketahui  dari  nilai  rata-rata pada  pengeluaran pemerintah  per  kapita  bidang  pendidikan.  Berdasarkan  hasil  tersebut  pemerintah diharapkan dapat menurunkan alokasi pengeluaran pendidikan per kapita berkisar antara 0,021  juta  rupiah  (Kabupaten  Aceh  Besar)  sampai  dengan  3,249  juta  rupiah  (Kota Sabang). Rata-rata penurunan pengeluaran pendidikan adalah sebesar 309 ribu rupiah per kapita agar menjadi efisien.
Selama  pandemi  COVID-19  pengeluaran  pemerintah  di  Provinsi  Aceh  sangat  besar. Pengeluaran  terbanyak  saat  pandemi  COVID-19  ini  memang  dibutuhkan  sebagai  salah satu  upaya recovery serta  dalam  proses  penggunaannya  tepat  sasaran  yaitu  pada pengeluaran  bidang  kesehatan  dan  perlindungan  sosial.  Inefisiensi  pengeluaran  bidang kesehatan  dan  perlindungan  sosial  relatif  lebih  rendah  daripada  pengeluaran  bidang pendidikan  di  Provinsi  Aceh,  sehingga  penurunan  pengeluaran  bidang  kesehatan  dan perlindungan sosial tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan pengeluaran di bidang pendidikan, dengan tujuan untuk menjadi efisien.
Hal ini dinilai wajar mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung pada tahun 2020. Saat itu, diperlukan pengeluaran kesehatan yang sangat besar untuk menekan korban jiwa yang lebih banyak, seperti pembelian alat medis, obat, honor dokter dan tenaga kesehatan serta biaya lainnya, sehingga DEA menilai inefisiensi rendah dalam pengeluaran bidang kesehatan.

## Tabel 2
Penurunan Pengeluaran Pemerintah per Kapita ( Radial Movement )
Kabupaten dan Kota Yang Tidak Efisien di Provinsi Aceh.
Kab/Kota Pengurangan Belanja Pemerintah Daerah yang Tidak Efisien di Provinsi Aceh (dalam jutaan) Belanja Pendidikan kesehatan Perlindungan sosial Aceh Besar 0.021 0.012 0.001 Kota Langsa 0.026 0.034 0.002 Aceh Timur 0.086 0.061 0.003 Pidie 0.123 0.114 0.004 Aceh Tenggara 0.421 0.166 0.041 Pidie Jaya 0.460 0.326 0.031
Efisiensi  Belanja  Pemerintah  Daerah  dalam  Menurunkan  Tingkat  Kemiskinan  Saat  Pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh_________________________________________________________
Kab/Kota Pengurangan Belanja Pemerintah Daerah yang Tidak Efisien di Provinsi Aceh (dalam jutaan) Belanja Pendidikan kesehatan Perlindungan sosial Benermeriah 0.462 0.380 0.017 Aceh Barat Daya 0.469 0.378 0.027 Aceh Tengah 0.487 0.476 0.030 Aceh Barat 0.499 0.448 0.052 Nagan Raya 0.506 0.357 0.068 Aceh Singkil 0.614 0.390 0.048 Aceh Selatan 0.706 0.521 0.034 Gayo Lues 0.770 0.644 0.074 Kota Subussalam 0.803 0.585 0.095 Simeulue 1.085 1.050 0.154 Aceh Jaya 1.239 0.843 0.177 Kota Sabang 3.249 2.288 0.202 Rata-rata 0.668 0.504 0.059
Sumber: Data dioalah (2020) menggunakan (DEAP)
Dengan demikian, rekomendasi dari DEA, penurunan pengeluaran bidang kesehatan tidak terlalu  besar.  Penurunan  pengeluaran  kesehatan  bagi  pemerintah  yang  tidak  efisien berkisar antara 12 ribu rupiah per kapita (Kabupaten Aceh Besar) sampai dengan 2,228 juta rupiah per kapita (Kota Sabang), dengan rata-rata jumlah sebesar 54 ribu rupiah.
Dari  tiga  bidang,  penurunan  pengeluaran  pemerintah  per  kapita  terendah  adalah pengeluaran  bidang  perlindungan  sosial.  Penurunan  pengeluaran  bidang  perlindungan sosial  berkisar  antara  seribu  rupiah  per  kapita  (Kabupaten Aceh  Besar)  sampai  dengan 202 ribu rupiah per kapita (Kota Sabang), dengan rata-rata sebesar 59 ribu rupiah.
Dari 18 kabupaten dan kota yang tidak efisien, Kabupaten Aceh Besar secara keseluruhan memiliki  pengeluaran  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  perlindungan  sosial  yang cenderung  kecil.  Hal ini  menyebabkan  inefisiensi pengeluaran  pemerintah  di  kabupaten ini  paling  kecil  di  Provinsi  Aceh.  Sebaliknya,  inefisiensi  terbesar  dialami  oleh  Kota Sabang,  sehingga  pemerintah  kota  harus  mengurangi  pengeluaran  bidang  pendidikan, kesehatan  dan  perlindungan  sosial  terbesar  agar  menjadi  efisien  dalam  pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil dari penelitian adalah dari 23 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh hanya 5 kabupaten dan kota yang efisien. 18 kabupaten dan kota yang tidak efisien melakukan benchmarking terhadap  peer  masing-masing.  Dengan  benchmarking,  diketahui pengeluaran  pendidikan  memiliki  nilai  inefisiensi  tertinggi,  sehingga  penurunan pengeluaran  terbesar  harus  dilakukan  supaya  menjadi  efisien  adalah  pengeluaran pendidikan, yang diikuti oleh pengeluaran kesehatan dan perlindungan sosial.
Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023___________________________________________
Berbeda  dengan  pengeluaran  kesehatan  dan  perlindungan  sosial  yang  dilakukan  sesuai dengan  kebutuhan  atau  tidak  melalukan  pemborosan  dalam  pengeluaran  terhadap keperluan yang tidak mendesak, sehingga dananya dapat dialokasikan tepat sasaran.

## Saran
Pemerintah  kabupaten/kota  yang  tidak  efisien  dapat  merujuk  pada  kabupaten/kota  yang menjadi  peer  agar  dapat  beroperasi  secara  efisien  sesuai  hasil  perhitungan pada penelitian ini.  Kemudian  disarankan  bagi  pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota yang tidak efisien agar mengurangi input yang digunakan supaya menjadi relatif efisien. Sehingga  dalam  hal  tersebut  pemerintah  harus  meminimalkan  belanja  pada  sektor pendidikan,  kemudian  pada  sektor  kesehatan  dan  yang  terakhir  pada  sektor perlindungan sosial.  Dari  hasil  pembahasan  diatas  hanya  terfokus  pada  belanja pemerintah pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 saja, tidak secara keseluruhan atau dalam rentang beberapa tahun, sehingga tahun penelitian terlalu sempit.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama, W., Haryanto, T., & Wibowo, W. (2022). Efisiensi Belanja Pendidikan Di Jawa Timur  (Penerapan  Data  Envelopment  Analysis). Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  & Manajemen , 18 (2).
Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jawa  Timur.  . Ekonika :  Jurnal  Ekonomi Universitas Kadiri , 7 (2), 263–286.
Antonelli, M. A., & De Bonis, V. (2019). The efficiency of social public expenditure in European  countries:  a  two-stage  analysis. Applied  Economics , 51 (1),  47–60. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1489522
Bogetoft, P., & Otto, L. (2011). Benchmarking with DEA, SFA, and R. In International Series in Operations Research & Management Science , 157 .
Brini, R., & Jemmali, H. (2016). ). Public spending efficiency, governance, political and economic  policies :  Is  there  a  substantial  causal  relation ?  Evidence  from  selected MENA countries. International Journal of Economics and Financial Management , 1 , 24–34.
Celikay, F., & Erdal Gumus. (2017). The Effect Of Social Spending On Reducing Poverty.
International Journal of Social Economics , 44 (5), 620–632.
Coelli, T. J., Dodla Sai Prasada Rao, Christopher J, O”Donnel, & George Edward Battese.
(2005). An Introduction of efficiency And Productivity Analysis .
Dufrechou, P. A. (2016). The efficiency of public education spending in Latin America: A comparison  to  high  income  countries. International  Journal  of  Educational Development , 49 , 188–203.
Febriani,  R.  E.,  &  Roosemarina Anggraini  Rambe.  (2023).  Measurement  Efficiency  of Local  Government  Spending  on  Poverty Alleviation  in  Sumatra:  Output  Oriented
Efisiensi  Belanja  Pemerintah  Daerah  dalam  Menurunkan  Tingkat  Kemiskinan  Saat  Pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh_________________________________________________________
Approach  with  Data  Envelopment  Analysis. WAHANA:  Jurnal  Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 26 (2), 348–362.
Fonayet, F. V., Angel Belzunegui Eraso, & Jorge De Andrés Sánchez. (2020). Efficiency of Social Expenditure Levels in Reducing Poverty Risk in the EU-28. Poverty and Public Policy , 12 , 43–62.
Habibullah.  (2017). Pemanfaatan  Bantuan  Sosial  Program  Keluarga  harapan.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia .
Hibatulmedina,  S.,  &  Rambe,  R.  A.  (2022).  The  Efficiency  Analysis  of  Government Expenditure  on  Education  and  Health  in  Sumatra:  The  DEA  Approach. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 19 (2), 223–232. https://doi.org/10.29259/jep.v19i2.15795
Hidayati, D. R., & Niniek Imaningsih. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan,  Kesehatan,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia. . . FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 24 (4).
Hsu, Y.-C. (2014). Efficiency in government health spending: A super slacks-based model. Quality & Quantity , 48 (1), 111–126.
Indriati, N. E. (2014). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan Dan kesehatan. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 6 (2), 192–205.
Irfan,  J.  N.,  Najmi  Isthafan,  Cut  Delsie  Hasrina,  &  Yuni Ayu  Safitri.  (2023).  Efisiensi Belanja Daerah Dan Cointegrasi Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Humaniora , 7 (1), 50–58.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (n.d.). Kebijakan  Fiskal  Dan  Moneter Menghadapi Dampak COVID-19 . Direktorat Jendral Kekayaan Negara.
Maisarah, M., & Cut Putri Mellita Sari. (2020). The Influence Of Government In Health And  Education  On  Poverty  In  North  Aceh. Journal  Of  Malikussaleh  Public Economics , 3 (2), 32–42.
Ouertani, M. N., Naifar, N., & Ben Haddad, H. (2018). Assessing government spending efficiency and explaining inefficiency scores: DEA-bootstrap analysis in the case of
Saudi Arabia. Cogent Economics & Finance , 6 (1), 1493666.
https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1493666
Prakasa,  G.  S.,  &  Suparyati,  A.  (2022).  DAMPAK  EFEKTIVITAS  DAN  EFISIENSI BELANJA  PEMERINTAH  DAERAH  SEKTOR  KESEHATAN  DAN  EKONOMI TERHADAP  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT  DI  PULAU  JAWA. Media Ekonomi , 30 (1), 16–29. https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10133
Prasetyo,  A.  D.,  Mulyono,  N.  B.,  &  Nugroho,  L.  I.  (2018).  Local  Governments’ expenditures  efficiencies  and  determinants:  the  case  of  Indonesia.  . International Journal Trade and Global Market , 11 (3), 160–177.
Putra,  T.  M.,  &  Merri  Anitasari.  (2019).  Efisiensi  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang Pendidikan Di Indonesia (Data Envelopment Analysis). Convergence: The Journal Of Economic Development. , 1 (1), 1–8.
Rahim, A.,  Marisa  Sutanty,  &  Putri Anggita.  (2021).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah Bidang Pendidikan dan kesehatan Terhadap IPM Kabupaten Sumbawa Tahun 2015- 2020. Jurnal Ekonomi & Bisnis , 9 (3).
Rambe,  R.  A.  (2022).  Determinan  Kemiskinan  Di  Jawa  Dan  Sumatera,  Indonesia. PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 5 (1).
Rambe,  R.  A.  (2023).  Komparasi  Determinan  Belanja  Pemerintah  Antara  Daerah Pemekaran  dan  Tidak  di  Pulau  Sumatera,  Indonesia. Media  Ekonomi , 30 (2). https://doi.org/10.25105/me.v30i2.15817
Rambe, R. A., Alisjahbana, A. S., Wibowo, K., & Muljarijadi, B. (2022). Regional split and  local  government  spending  efficiency  in  Indonesia. Economics,  Management and Sustainability , 7 (2), 6–18. https://doi.org/10.14254/jems.2022.7-2.1
Rambe,  R.  A.,  Pembangunan,  J.  E.,  Ekonomi,  F.,  &  Bisnis,  D.  (2020).  Kemampuan Belanja  Pemerintah  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Dalam  Menurunkan  Tingkat Kemiskinan:  Bukti  Empiris  Dari  Sumatera  Dan  Jawa. CONVERGENCE :  THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT , 2 (1), 1–15.
Rambe,  R.  A.,  &  Purmini.  (2020).  Kemampuan  Belanja  Pemerintah  dan  Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingka Kemiskinan: Bukti Empiris Dari Sumatera dan Jawa. CONVERGENCE: The Journal Of Economic Development , 2 (1), 1–15.
Sinuraya,  M.  B.  (2020).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah,  Kemiskinan,  Pengangguran Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  IPM  Di  Provinsi  Sumatera  Utara. JEpa: Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 5 (2)