Hal: 161-167

## KAJIAN DAMPAK PENGUKURAN ULANG KAPAL PERIKANAN YANG BERPANGKALAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA MANADO
Impact Study of Re-Measurement of Fishing Vessels Based at Tumumpa Coastal Fishing Port
Oleh:
Irma S. Tidajoh 1 , Alfret Luasunaung 3 , Frangky E. Kaparang 2 , Lefrand Manoppo 4 , Deiske A. Sumilat 5 , Rose O.S.E Mantiri 6
1 Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado. tidajohsesi@gmail.com
2 Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado. frangkykaparang@unsrat.ac.id
3 Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado. a.luasunaung@unsrat.ac.id
4 Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado. lefrandmanoppo@unsart.ac.id
5 Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado. deiske.sumilat@gmail.com
6 Program Studi Magister Ilmu Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
rose_mantiri@yahoo.com
* Korespondensi : tidajohsesi@gmail.com
Diterima: 16 September 2020;  Disetujui: 20 April 2021

## ABSTRACT
Physical inspection of fishing vessels is part of the flow applied by the Directorate General of Capture Fisheries to verify and confirm the congruence of the actual dimension of the fishing vessel with the  official  document  of fishing  license. This  inspection  includes  the  calculation  of  the  vessel size  measured  in  Gross  Tonnage  (GT)  which  determine  the  amount  of  fishery  retribution  paid  as Non-Tax  State  Revenue  (PNBP)  in  the  capture  fisheries  sector.  The  purpose  of  this  study  is  to examine the size discrepancy due to mark down practices by re-measurement and to calculate PNBP based on mooring services at Tumumpa Coastal Fishing Port, Manado. A comparison method using a t-test is applied to investigate the difference between two measurements. Based on the test, there is a significant difference between written and actual measurements of GT which affects PNBP.
Keywords: GT, PNBP, re-measurement, mark down, Tumumpa Coastal Fishing Port.

## ABSTRAK
Pemeriksaan  fisik  kapal  penangkap  ikan  adalah  bagian  dari  alur  yang  diterapkan  oleh Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap  dalam  memverifikasi  dan  mengkonfirmasi  kesesuaian bentuk  kapal  penangkap  ikan  dengan  surat  atau  dokumen  kapal  yang  dimohonkan  izin  usaha penangkapan ikan. Pemeriksaan ini merupakan penentuan ukuran kapal ( Gross Tonnage , GT) yang dapat dijadikan dasar penetapan nilai retribusi usaha perikanan yang harus disetor oleh pemohon sebagai  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada  sektor  perikanan  tangkap.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengkaji besarnya perubahan pengukuran kembali akibat mark down dan menghitung  PNBP  berdasarkan  pelayanan  tambat  yang  berlaku  di  Pelabuhan  Perikanan  Pantai
Tumumpa  Manado.  Metode  yang  digunakan  untuk  menjawab  tujuan  di  atas  adalah  dengan membandingkan  hasil  pengukuran  lama  dan  baru  dengan  uji  t.  Berdasarkan  uji  hipotesis  yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan  yang signifikan antara pengukuran kotor lama dengan yang baru, yang mempengaruhi PNBP.
Kata kunci: GT,  PNBP,  pengukuran  ulang, mark  down ,  Pelabuhan  Perikanan  Pantai Tumumpa

## PENDAHULUAN
Kapal perikanan Indonesia proses registrasinya  dilakukan  oleh  dua  instansi  yang berbeda  yaitu  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan di darah diwakili oleh Dinas Kelautan dan  Perikanan  dan  Kementerian  Perhubungan dalam hal ini di daerah diwakili oleh Syahbandar/ Dinas Perhubungan. Untuk mendapatkan besar- an  nilai  pungutan  pengusahaan  perikanan didapat dari hasil perkalian Gross Tonnage (GT) kapal  dengan  tarif  pungutan  tiap  GT.  Oleh karena  itu  penentuan  dan  penetapan  besarnya ukuran  kapal  (GT)  merupakan  faktor  yang sangat  penting  dalam  perhitungan  PNBP  dari sektor  perikanan  tangkap.  Pada  saat  penge- cekan  fisik  kapal  seringkali  ditemukan  ukuran yang tercantum didokumen tidak sesuai dengan ukuran  kapal  sesungguhnya  ( mark  down ) (Sunardi et  al .  2019).  Adanya mark  down tersebut pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk  pengukuran  ulang  kapal  perikanan.  Hal inilah  yang menarik untuk dikaji karena praktik- praktik  tersebut  marak  dilakukan  oleh  Pelaku usaha (Yulianto dan Ferdinand 2017).
Salah  satu  proses  yang  harus  dilakukan Ditjen  Perikanan  Tangkap  untuk  melakukan verifikasi  dan  konfirmasi  kesamaan  fisik  kapal penangkap  ikan  dengan  surat-surat  atau  doku- mentasi  kapal  yang  diajukan  permohonan  ijin usaha  penangkapan  ikannya  maka  dilakukan pemeriksaan  fisik  kapal  penangkap  ikan,  alat penangkapan  ikan  dan/atau  kapal  pengangkut ikan  tersebut  (PER.30/MEN/2012).  Pemerik- saan fisik kapal penangkap ikan juga dilakukan untuk  mengetahui  ukuran  kapal  (GT)  yang selanjutnya  dijadikan  sebagai  dasar  penetapan besarnya  nilai  pungutan  pengusahaan  perikan- an  yang  harus  disetorkan  pemohon  kepada Ditjen Perikanan Tangkap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Pada prinsipnya aspek  penerimaan  negara  ditopang  oleh  dua unsur  pokok  yaitu  penerimaan  perpajakan  dan penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP) (Kurniasih 2016).
Untuk  mendapatkan  besaran Gross Tonnage secara teknis dalam hal peng-ukuran kapal  yang  sebenarnya  masih  ada  kesimpang-
siuran antara sisi Kementerian Perhubungan (Syahbandar)  dan  Kementerian  Kelautan Perikanan (KKP/DKP) adanya praktik-praktik mark  down ,  serta  identifikasi  teknologi  alat tangkap  belum  diterapkan  secara  optimal. Penyalahgunaan perizinan merupakan salah satu praktik IUU fishing yang banyak terdapat di  wilayah  perairan  Indonesia.  Salah  satu kategori  penyalahgunaan  perizinan  yaitu pelaporan  ukuran  GT  kapal  yang  lebih  kecil dari  seharusnya  (mark  down).  Praktik  mark down  ini  merupakan  salah  1  (satu)  dari  13 (tiga belas) 1 modus praktik IUU Fishing yang terindentifikasi  (Firdaus  2017).    Untuk  itu, tujuan  penelitian  ini  yakni  mengkaji  besaran perubahan pengukuran ulang dan pengaruh- nya  terha-dap  pemasukan  Negara  juga menghitung  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  kapal  ikan  yang  diukur  ulang berdasarkan jasa tambat labuh yang berlaku di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Pelabuhan Perikanan  Pantai  Tumumpa  Kecamatan Tuminting  Kota  Manado  Provinsi  Sulawesi Utara.  Jangka  waktu  penelitian  dimulai  dari Februari 2020 hingga Juni 2020.
Metode yang digunakan dalam peneli- tian ini adalah menggunakan metode peneli- tian  deskriptif  dengan  pendekatan  kajian kepustakaan (library research). Sebuah ben- tuk kajian yang menggunakan jurnal, laporan penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang  relevan,  hasil-hasil  seminar,  nara- sumber,  dokumen,  surat  keputusan  dan bahan lainnya untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti (Budiyono 2020).
Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini adalah  untuk membuat deskripsi,  gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Data  primer  dan  data  sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam
penelitian  ini.  Data  primer  yaitu  berupa  ukuran utama kapal yang diambil dari surat-surat kapal baik  pada  pengukuran  yang  lama  ( Gross Tonnage lama)  maupun  pengukuran  ulang ( Gross  Tonnage baru).  Data  sekunder  berupa ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  berbagai  per- aturan  maupun  dari  pustaka  yang  berkaitan dengan  pengukuran Gross  Tonnage maupun PNBP. Data dikumpulkan di Pelabuhan Perikan- an Pantai Tumumpa Kecamatan Tuminting Kota Manado. Data kapal yang tambat labuh di PPP Tumumpa yakni sebanyak 150 buah kapal yang sebagian  besar  merupakan  kapal purse  seine . Data  lainnya  seperti  biaya  tambat  labuh  yang berlaku  di  PPP  Tumumpa  dicatat  dari  kantor Pengawasan SDKP Wilayah kerja setempat.
Data  yang diperoleh ditabulasi kemudian dianalisis menggunakan tools SPSS (Statistical Product for Service Solutions dulunya Statistical Packedge  for  Social  Sciences)  alat  ini  meru- pakan program komputer statistik bisa mengformula  data  statistik  secara  cepat  dan akurat.  Dilihat  dari  fungsinya,  SPSS  digunakan dalam pengolahan dan  analisis data kuantitatif, karena  saling  berhubungan  dan  juga  termasuk dalam ruang lingkup statistic (Zein et al . 2019)
SPSS  digemari  karena  memiliki  bentuk pemaparan  yang  mudah  dipahami  (berbentuk grafik  dan  tabel),  bersifat  dinamis  (mudah dilakukan perubahan data dan up date analisis) serta  mudah  dihubungkan  dengan  aplikasi  lain (misalnya  ekspor/impor  data  ke/dari  Excel) (Hasyim dan Listiawan 2014).
Uji  Paired  Sampl  T-Test  merupakan pengujian  data  berpasangan  dimana  subyek penelitian  mendapatkan  2  perlakuan  yang berbeda  sehingga  peneliti  bisa  mendapatkan  2 data  sampel  berbeda  dari  subyek  penelitian yang sama (Montolalu dan Langi 2018).
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  apakah secara  parsial,  variabel  bebas  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  atau  tidak  signifikan terhadap  variabel  terikat,  Pengujian  dilakukan melalui  uji  t  dengan  membandingkan  t  hitung dengan  t  tabel  pada  α  =  0,05  (Suharyadi  dan Purwanto 2009).
Dua  sampel  yang  dimaksud  adalah sample sama namun mempunyai dua data yaitu data  GT  lama  dan  data  GT  hasil  pengukuran ulang.
Salah  satu  syarat  untuk  melakukan  uji  t (T-test) yakni data hasil pengukuran ulang harus di  uji  kenormalannya.  Uji  kenormalan  yang digunakan  yaitu  uji  kenormalan  Kolmogorov Smirnov (KS). Apabila nilai Dmax < Dkritis oleh sebab itu data tersebut terdistribusi normal dan
sebaliknya apabila Dmax > Dkritis maka data tersebut tidak terdistribusi normal.
Sebelum melakukan uji t berpasangan perlu ditetapkan hipotesisnya (H) yakni:
H 0 : rata-rata GT sebelum pengukuran ulang sama dengan GT sesudah pengukuran ulang,  apabila  nilai  signifikansi  (2-tailed)  > 0,05  maka  tidak  terdapat  perbedaan  yang signifikan antara data yang lama dengan data yang baru. sedangkan
H 1 : rata-rata GT sebelum pengukuran ulang  tidak  sama  dengan  GT  sesudah pengukuran ulang.  Jika nilai signifikansi (2- tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang lama dengan data yang baru Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan GT antara ke 30 kapal  penangkap  ikan  setelah  dilakukan pengukuran ulang.
Untuk  analisis  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) perhitungan jasa labuh dan jasa kenavigasian masing-masing dikalikan  dengan  besar  deviasi  Gross Tonnage pada pengukuran ulang.

## HASIL
Pada  tahun  2014  Komisi  bidang Pemberantasan  Korupsi  melakukan  kajian terkait  sistem  pengelolaan  ruang  laut  dan sumber  daya  kelautan  Indonesia.  Kajian tersebut menghasilkan temuan yaitu masalah-masalah  terkait  ketatalaksanaan pengelolaan  sumber  daya  kelautan  serta menemukan  beberapa  kapal  yang  dinilai melakukan markdown atau markup yaitu temuan  kapal  yang gross  tonnage kapal tertulis  di  surat  ukur  berbeda  dengan  fisik kapal yang berujung pada pengukuran ulang seluruh  kapal  penangkap  ikan.  Pengukuran ulang  kapal  perikanan  tertuang  dalam  surat edaran Nomor UM.003/47/16/DJPL-15 tanggal  10  Juli  2015  tentang  verifikasi  atau pengukuran  ulang  terhadap  kapal  penang- kap ikan. Pengukuran ulang kapal perikanan berlaku  untuk  semua  kapal  yang  ada  di wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik Indonesia (WPP RI), tentu saja hal ini berlaku untuk  kapal  yang  beroperasi  di  daerah Sulawesi Utara khususnya semua kapal yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa.
Berdasarkan data yang ada, sejumlah 150  kapal  yang  berpangkalan  di  Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa

## Pengujian t (T-test)
Sebanyak  150  unit  kapal  ikan  yang melakukan  tambat  labuh  di  PPP  Tumumpa semuanya telah diukur ulang.  Hasil pengukuran ulang  didapati  sebanyak  30  unit  kapal  yang memiliki  GT  berbeda  dengan  GT  lama. Sehingga  dalam  pengujian  selanjutnya  hanya menggunakan  data  kapal  yang  memiliki  GT berbeda.  Syarat  untuk  melakukan  uji  t  (T-test) yakni  data  hasil  pengukuran  ulang  harus  di  uji kenormalannya.    Uji  kenormalan  sebaran  data table  5  yang  dipakai  yaitu  uji  kenormalan Kolmogorov Smirnov (KS).  Hasil uji kenormalan (KS)  pada  Gross  Tonnage  kapal  menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah Dmax= 0,085 dan  Dkritis=  0,242  artinya  data  terdistribusi normal.  Hasil uji paired sampe T-test, diketahui nilai t-hitung > dari t-tabel (2-tailed) yaitu t-hitung = 8.289  dan t-tabel =  2.045  yang menunjukkan bawa hitesis H1 yang diterima.  Sesuai dengan
dasar pengambilan keputusan yang menerangkan jika hal tersebut  terjadi,  maka dipastikan  adanya  perbedaan  yang  nyata antara GT kapal penangkap ikan  yang lama dengan GT kapal penangkap ikan yang baru setelah  diukur  ulang.  Perbandingan  yang dilakukan  untuk  mengetahui  secara  nyata perubahan ukuran GT kapal penangkap ikan yang lama dengan GT kapal penangkap ikan setelah diukur ulang disajikan pada Tabel 1. Deviasi  GT  dari  setiap  kapal  tersaji  dalam bentuk  grafik  perbedaan  seperti  pada Gambar 1.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  deviasi GT  terkecil  terjadi  pada  kapal  Karunia sedangkan  deviasi GT terbesar terjadi  pada kapal  Lukas  dan  Rajawali  A.    Makin  besar deviasi  GT  kapal  setelah  pengukuran  ulang akan  mempengaruhi  PNBP  (Sudjasta  et  al. 2018).
Tabel 1 Deviasi Gross Tonnage kapal setelah pengukuran ulang
No Nama Kapal Gross Tonnage Lama Gross Tonnage baru Deviasi (GT) 1 BETHANY 30 58 28 2 BETHLEHEM 02 29 30 1 3 BETSAIDA 01 29 49 20 4 CHRISTABELLA 44 54 10 5 CORINTHIANS 29 56 27 6 EL - SHADDAI 01 39 55 16 7 EUNZO 38 54 16 8 GALILEA 28 36 8 9 GALILEA – 02 28 50 22 10 GALILEA 01 29 37 8 11 GALILEA 03 29 41 12 12 GALLARDO 168 48 53 5 13 GENESARET 34 55 21 14 GIOVANNI 29 48 19 15 GOSYEN 1 30 52 22 16 HOTRA DERO 01 12 26 14 17 IMANUEL 34 55 21 18 IMANUEL 2 29 48 19 19 IMANUEL 3 29 52 23 20 KANA 39 42 3 21 KARUNIA 29 30 1 22 KELSEY 29 45 16 23 LAUT TEBERAU 02 56 60 4 24 LAUTAN BERLIAN 29 40 11 25 LUKAS 30 60 30 26 MAHANAIM 01 39 47 8 27 PETRA 01 29 45 16 28 RACHEL 01 30 46 16 29 RAJAWALI A 30 60 30 30 RICO 30 54 24
Gambar 1 Perbandingan GT kapal setelah pengukuran ulang

## Perhitungan PNBP
Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa memberlakukan  biaya  tambat  kapal  ikan  per hari (24 jam) berkisar antara IDR. 1.750 untuk kapal dengan ukuran  GT 21 s/d 30 dan untuk kapal  dengan  GT  31  ke  atas  berlaku  biaya tambat  IDR.  2.000.  Sedangkan  untuk  biaya labuh IDR. 500/GT.
Perbedaan  Penerimaan  Negara  juga bisa didapat dari hasil perhitungan jasa labuh. Hasil  penjumlahan  30  data  lama  GT  kapal penangkap  ikan  untuk  jasa  labuh  yaitu berjumlah  IDR.  483.500,-  sedangkan  untuk penjumlahan  30  data  kapal  penangkap  ikan dengan GT baru yaitu sebesar IDR. 719.000,-
. Dapat diasumsikan jika 30 kapal penangkap ikan beroperasi seminggu sekali dan dihitung dalam  kurun  waktu  satu  tahun,  maka  PNBP negara mendapat pemasukan yang baru pula sebesar  IDR.  34.512.000,-  dibandingkan dengan  GT  lama  yang  dilakukan  prakiraan yang sama berjumlah IDR. 23.208.000,-.
Perhitungan  jasa  tambat  didapatkan hasil baru pula dalam hal penerimaan negara. Jumlah hasil dari data 30 GT kapal penangkap ikan  yang  lama  yaitu  IDR.  1.692.250,- sedangkan  jumlah  dari  perhitungan  30  GT kapal yang  baru yaitu  sebesar IDR. 2,516.500,-.  Dapat  diasumsikan  penerimaan pajak  negara  pada  jasa  tambat  bila  dihitung satu  minggu  kapal  beroperasi  sekali,  maka satu tahun negara dapat PNBP sebesar IDR. 120.792.000,- hal ini sangat berbeda
dibanding  ketika  kapal  belum  diukur  yang hanya  menghasilkan  PNBP  sebesar  IDR. 81.228.000,-.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa terjadi peningkatan pemasukan PNBP dengan adanya pengecekan ulang.

## PEMBAHASAN
Wilayah  kerja  Pengawasan  SDKP wilker  Tumumpa  mencakup  wilayah  perairan kota  Manado  dan  sekitarnya.  Operasional pengawasan SDKP telah berkembang dengan pesat, namun masih banyak masalah dan  kendala  yang  mengakibatkan  kegiatan operasional  pengawasan  dan  penegakan hukum  belum  dapat  terlaksana  secara optimal.  Penyebabnya  antara  lain  luasnya wilayah  perairan  dan  atau  wilayah  penge- lolaan  perikanan  (WPP)  yang  harus  diawasi, minimnya sarana prasarana pengawasan dan personil pengawas.
Wilayah Kerja Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan Tumumpa memiliki fungsi melakukan  pengawasan  di  bidang  perikanan yaitu melakukan pengawasan ketaatan kapal perikanan  yang  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku di bidang perikanan. Kegiatan opera- sional  yang  dilaksanakan  yaitu  pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan  serta  pemeriksaan  kesesuaian hasil tangkapan. Untuk bisa beroperasi dalam hal  ini  Surat  Laik  Operasi  (SLO)  terbit  dari Pengawas Perikanan maka GT kapal tersebut wajib  dihitung  ulang  dengan  ditandai  cap merah  bagi  kapal  yang  sudah  diukur  ulang
(terverifikasi) (No.11/Permen-KP/2016). Sete- lah hal ini diterapkan maka terdapat beberapa Kapal Penangkap ikan yang ukuran kapalnya memang tidak sesuai.
Penerapan  Permen-KP  no  11/2016 tersebut  juga  diterapkan  pada  kapal-kapal yang  memiliki  pelabuhan  pangkalan  di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa Manado. Setelah dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka kapal tidak bisa mendapatkan SLO  apabila belum diverifikasi.  Oleh karena itu  semua  kapal  wajib  diverifikasi  kembali dengan cara di ukur ulang.
Berdasarkan  hasil  pengukuran  ulang kapal  perikanan  di  PPP  Tumumpa  jumlah kapal  yang  melakukan mark  down tidak banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  kapal yang melakukan pelanggaran dalam pengukuran  ulang  di  PPN  Kejawanan  yang mencapai  100  persen  kapal  serta  deviasi kapal juga tidak terlalu besar ( Supriadi et al . 2019).
Ditinjau  dari  penerapan  perhitungan PNBP, perhitungan pendapatan sangat berpotensi  berkurang  diakibatkan  karena perhitungan  PNBP  ada  kaitannya  dengan ukuran kapal.
Oleh karena berkurangnya pendapatan PNBP maka pengukuran ulang kapal perikanan  sangatlah  penting  untuk  memini- malisir  praktek mark  down .  Hal  ini  juga  yang diterapkan  di  PPP  Tumumpa  dari  hasil perhitungan GT lama dan GT baru mendapat ketambahan PNBP yang lumayan besar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh selama  penelitian  di  Pelabuhan  Perikanan Pantai  Tumumpa  mengenai  pengukuran ulang  kapal  ikan  dan  dampaknya  terhadap PNBP, kesimpulannya yaitu:
1)  Hasil uji T menunjukkan adanya perbedaan  yang  nyata  antara  GT  kapal penangkap  ikan  yang  lama  dengan  GT kapal  penangkap  ikan  yang  baru  setelah diukur ulang.
2)  Hasil perhitungan diperoleh bahwa penambahan  PNBP  dari  jasa  tambat  per tahun  pada  30  kapal  sampel  yang  diukur ulang sebesar IDR. 34.512.000,- sedangkan  dari  jasa  labuh  juga  terjadi penambahan sebesar IDR. 120.792.000,-

## SARAN
Diperlukan  adanya  kajian  akademis dalam hal pengukuran kembali Gross tonnage kapal  ikan,  dikarenakan  masih  bagnyak ditemukan perbedaan hasil pengukuran Gross Tonnage  lama  dengan  yang  baru.  Bagi  ahli ukur, diharapkan professional dalam melaksanakan  pengukuran  kapal  sehingga kesesuaian kapal perikanan dalam hal bentuk dan  fisik  kapal  tersebut  di  semua  wilayah pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia dapat seragam serta pengukuran ulang kapal hendaknya dilaksanakan lebih rutin diberbagai daerah di Indonesia

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  banyak  kepada  semua pihak  yang  tak  telah  membantu  dalam pengumpulan data di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiyono. 2020. Inovasi Pemanfaatan Teknologi Sebagai Media Pembelajaran  di  Era  Revolusi  4.0. Jurnal  Kependidikan:  Jurnal  Hasil
Penelitian  dan  Kajian  Kepustakaan  di Bidang  Pendidikan,  Pengajaran  dan Pembelajaran. 6(2): 300-309.
Firdaus M. 2017. Kerugian Sumber Daya Ikan Akibat  Praktik  Mark  Down  Kapal Penangkap  Ikan  di  Indonesia. Jurnal Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kelautan  dan  Perikanan .  12(2):  133- 141.
Hasyim  M,  Listiawan  T.  2014.  Penerapan Aplikasi IBM SPSS untuk Analisis Data Bagi Pengajar Pondok Hidayatul Mubtadi'in  Ngunut  Tulungagung  Demi
Meningkatkan  Kualitas  Pembelajaran dan  Kreativitas  Karya  Ilmiah  Guru.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . 2(1): 28-35. Kurniasih DA. 2016. Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak. Jurnal Rechts Vinding Media
Pembinaan Hukum Nasional . 5(2): 213- 228
Montolalu  Chriestie,  Langi  Yohanes.  2018. Pengaruh  Pelatihan  Dasar  Komputer dan  Teknologi  Informasi  bagi  Guru-
Guru dengan Uji-T Berpasangan (Paired Sample T-Test). Jurnal
Matematika  dan  Aplikasi  d’Cartesian . 7(1): 44-46.
PSDKP  Wilayah  Kerja  Tumumpa.  2020. Database  Kapal  Perikanan  Wilayah Kerja PSDKP Tumumpa.
Sudjasta  B,  Suranto  PJ,  Putra  CES.  2018.
Analisis  Pengukuran  Ulang  Tonage Kapal Ikan dengan Panjang Kurang dari 24 Meter. BINA TEKNIKA . 14(1): 79-85.
Suharyadi,  Purwanto.  2009.  Statistika  untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat.
Sunardi,  Baidowi  A,  Sulkhani  YE.  2019. Perhitungan GT Kapal Ikan Berdasarkan  Peraturan  di  Indonesia dan  Pemodelan  Kapal  dengan  dibantu
Komputer  (Studi  Kasus  Kapal  Ikan
Muncar  dan  Prigi. Marine  Fisheries Journal . 10(2): 141-152.
Supriadi  D,  Nurhayati,  Putri  AD.  2019. Kesesuaian  Ukuran  Kapal  dengan Dokumen pada  Kapal Jala Cumi ( Cast Net ) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)  Kejawanan  Cirebon. Jurnal Perikanan dan Kelautan. 10(2): 89-95.
Yulianto  Adi,  Lolo  FTA.  2017.  Analisis Occupational  Crime  terhadap  Praktik Mark  Down  dalam  Dokumen  Kapal Penangkap  Ikan. Jurnal  Krimonologi Indonesia . 1(1): 67-81.
Zein  S,  Yasyifa  L,  Ghozi  R,  Harahap  E,
Badruzzaman FH, Darmawan D. 2019. Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif Menggunakan Aplikasi SPSS. 4(1): 839-845.