## PENERAPAN BENTUK MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

## Candra Ulfatun Nisa
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Email: candraulfatun@gmail.com

## Nyoman Serikat Putra Jaya
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Email : putrajaya1984@yahoo.co.id

## Abstrak
Sistem  peradilan  pidana  anak  wajib  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif  dengan  melalui  diversi.  Diversi  dalam  penyelesaian  perkara  anak adalah  proses  peradilan  pidana  yang  dialihkan  ke  proses  di  luar  peradilan pidana. Jurnal ini difokuskan pada bentuk penerapan mediasi penal sekaligus pembatasan pemberlakuannya dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif, dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa sistem  peradilan  pidana  anak  mengandung  pengertian  bentuk  mediasi  penal, dengan  dua  pendekatan  yakni victim  offender  mediation dan restorative conferencing yang meliputi family group conference.
Kata Kunci: mediasi penal, keadilan restoratif, diversi.

## Abstract
The juvenile justice system must use the restorative justice approach through diversion. Diversion in the settlement of child cases is a criminal justice process that is transferred to  processes  outside  of  criminal  justice.  This  journal  is  focused  on  the  application  of penal mediation as well as restrictions on its application in the juvenile criminal justice system  which  is  regulated  in  the  Law  Number  11  Year  2012  on  the  Juvenile  Justice System.  The  method  of  research  using  the  normative  juridical  approach,  with descriptive  research  specifications.  The  results  of  this  study  are  that  in  the  juvenile criminal  justice  system  contains  the  notion  of  mediating  penal,  with  two  approaches namely  victim  offender  mediation  and  restorative  conferencing  which  includes  family group conference.
Keywords: penal mediation; restorative justice; diversion

## Pendahuluan
Maraknya kejahatan yang kerap terjadi  akhir-akhir  ini  tidak  hanya dilakukan  oleh  orang  dewasa  saja tetapi  juga  dilakukan  oleh  anak- anak  baik  secara  sendiri-sendiri,
maupun secara bersama-sama. Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana sebenarnya  tidak  murni  sebagai pelaku  saja,  namun  pada  dasarnya juga  merupakan  korban.  Hal  itu disebabkan,  karena  ada  beberapa
faktor  penyebab  yang  paling berpengaruh dalam terjadinya tindak  pidana  anak  diantaranya adalah  faktor  lingkungan  baik  itu lingkungan keluarga maupun lingkungan  masyarakat.  Terdapat pula  faktor  lain  yang  tidak  kalah berpengaruh terhadap
proses tumbuh  kembang  anak  yakni seperti  faktor  sosial,  ekonomi  dan budaya.
Mengenai  proses  hukum  dan penjatuhan pidananya, tentu sangat tidak adil apabila anak dipersamakan  dengan  terdakwa dewasa, sehingga dalam
menanangani  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak,  harus  benar- benar  memperhatikan  kepentingan dan  masa  depan  anak  demi meneruskan  cita-cita  perjuangan bangsa (Burhanuddin, 2019).
Anak masih  mengalami  proses dalam  hal  perkembangan    fisik, mental  dan  psikis,  maupun  sosial menuju  kesempurnaan    seperti orang    dewasa.    Akibat  dari  itu, reaksi  yang  diberikan  kepada  anak tidak  sama  dengan  reaksi  yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitive (Nashriana, 2012). Adanya
perbedaan  dalam  hal  penjatuhan pidana  kepada  anak  tersebut bertujuan  untuk    memberikan kesempatan    agar    setelah    melalui pembinaan  akan  memperoleh  jati dirinya    untuk    menjadi  manusia yang    lebih    baik,    yang    berguna bagi    diri,    keluarga,    masyarakat, bangsa dan Negara (Soetedjo, 2010).
Sehubungan dengan hal tersebut,  diselenggarakanlah  sistem peradilan  pidana  anak.  Sistem peradilan  pidana  anak  dalam  hal penjatuhan
sanksinya terfokus
untuk  tujuan  sebagai  sarana  untuk mendukung  kesejahteraan  anak pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia  dalam  perkembangannya telah menggunakan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian  perkara  pidananya. Keadilan restoratif ini pada hakikatnya bertujuan untuk memulihkan kembali pada keadaan semula seperti saat sebelum terjadinya  tindak  pidana  dengan menggunakan  pendekatan  yang lebih  menitikberatkan  pada  kondisi terciptanya keadilan dan
keseimbangan  bagi  pelaku  maupun korbannya  sendiri  (Chandra,  2014). Selain  itu  juga  menempatkan pelaku,  korban,  dan  masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama  dan  langsung  berusaha menemukan  penyelesaian  yang dipandang  adil  bagi  semua  pihak (win-win  solutions) (Manan,  2008). Pendekatan  yang  dimaksud  harus mampu  menembus  ruang  hati  dan pikiran  para  pihak  yang  terkait dalam  proses  penyelesaian  suatu perkara  untuk  memahami  makna dan  tujuan  dilakukannya  suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi memulihkan  seperti  saat  sebelum terjadinya  tindak  pidana  dan bersifat  mencegah  (Hutahuruk, 2013). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (selanjutnya  disingkat UU  SPPA)  Pasal  5  ayat  (1)  dengan tegas  menyebutkan  bahwa  wajib terlebih  dahulu  mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dalam  setiap  menangani  perkara
tindak  pidana  yang  terdakwanya anak. Hal  inilah  yang  membuat konsep keadilan restoratif diharapkan  dalam  sistem  peradilan pidana  anak  berdasarkan  beberapa pertimbangan  tertentu  dan  tindak pidana ringan dengan tujuan untuk menghindarkan dari beberapa dampak buruk penjara dari
prisonisasi  hingga  stigma  buruk yang  diberikan  oleh  masyarakat, mengingat tujuan keadilan restoratif adalah  untuk  perdamaian  kedua belah  pihak  yang  sempat  rusak akibat  terjadinya  tindak  pidana sehingga terjadi keseimbangan masyarakat.
Hakim  harus  dapat  membuat putusan yang seadil-adilnya dengan mengedepankan model pemidanaan restorative  justice ,  yaitu  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula setelah  peristiwa  dan  pemidanaan sebagai jalan akhir (ultimum remedium) , sehingga perlu
didahulukan  cara  lain  di  luar pengadilan. Proses peradilan pidana anak harus mengemukakan prinsip- prinsip  umum  perlindungan  anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik  bagi  anak,  kelangsungan hidup  dan  tumbuh  kembang  dan menghargai partisipasi anak.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat M.  Nasir  Djamil  mengenai  anak yakni, anak harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan
berkembang  sebagai  anak  normal yang  sehat  dan  cerdas  seutuhnya, bukan  justru  sebaliknya  untuk dihukum.  Anak  adalah  anugerah Allah  Yang  Maha  Kuasa  yang diharapakan menjadi calon generasi penerus  bangsa  yang  masih  dalam
perkembangan  fisik  dan  mental.
Situasi yang sulit terkadang membuat anak melakukan tindakan yang  melanggar  hukum.  Meskipun demikian,  tetap  saja  anak  yang melanggar  hukum  tidak  pantas untuk  dihukum  apalagi  sampai dimasukan  dalam  penjara  (Djamil, 2013).
Oleh karena itu, Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan  perlindungan  khusus terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum  bagi  anak  merupakan  salah satu  cara  melindungi  penerus bangsa di masa depan. Perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Teori  yang  dipakai  adalah  teori penanggulangan kejahatan.
Penanggulangan  kejahatan  dengan menggunakan  hukum  pidana  pada dasarnya  merupakan  bagian  dari usaha  penegakan  hukum  pidana. Oleh  karena  itu,  sering  juga dikatakan,  bahwa  politik  atau kebijakan  hukum  pidana  juga merupakan  bagian  dari  kebijakan penegakan  hukum  ( law  enforcement policy ) (Arief, 2008).

## Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  berdasarkan uraian  di  atas  yaitu  bagaimana bentuk  penerapan  mediasi  penal sekaligus pembatasan
pemberlakuannya  dalam  sistem peradilan  pidana  anak  yang  diatur dalam UU SPPA?.

## Metode Penelitian
Penulisan  ini  adalah  hasil penelitian  dengan  menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian  deskriptif  (Disemadi  & Roisah,  2019).  Data  sekunder  yang dikumpulkan  dari  bahan  hukum primer,  baik  berupa  ketentuan peraturan perundang-undangan dan  pelaksanaannya;  bahan  hukum sekunder  maupun  bahan  hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan  (Disemadi  &  Roisah, 2019).
Penulisan  ini  menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan  data  dalam  bentuk kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis, tidak  tumpang  tindih  dan  efektif dan kemudian dilakukan pembahasan.  Berdasarkan  hasil pembahasan  diambil  kesimpulan secara  deduktif  sebagai  jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu mengambil
kesimpulan  dari  yang  bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
Pembahasan Secara umum
pengertian keadilan  restoratif  adalah  penataan kembali  sistem  pemidanaan  yang lebih  adil,  baik  bagi  pelaku,  korban maupun masyarakat (Manan, 2008). Selanjutnya, Bagir Manan
mendefinisikan restorative  justice adalah  konsep  pemidanaan,  tetapi sebagai  konsep  pemidanaan  tidak hanya  terbatas  pada  ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Restorative  justice harus juga  diamati  dari  segi  kriminologis dan sistem pemasyarakatan (Manan, 2008). Dari kenyataan yang ada,  sistem  pemidanaan  yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu
(intergrated  justice) ,  yaitu  keadilan bagi  pelaku,  keadilan  bagi  korban dan  keadilan  bagi  masyarakat.  Hal inilah  yang  mendorong  kedepan konsep restorative justice .
Bagir Manan menguraikan substansi restorative  justice yang mengandung  prinsip-prinsip  yakni antaranya, meningkatkan partisipasi antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku,  korban  dan  masyarakat sebagai stakeholder yang  bekerja sama  dan  langsung  berusaha menemukan  penyelesaian  yang dipandang  adil  bagi  semua  pihak (win-win solution) (Manan, 2008). Penyelesaian tindak pidana melalui  pendekatan  restoratif  akan menjadi  suatu  realitas  yang  dapat diimplementasikan  jika  tidak  dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternatif  dalam  sistem  hukum pidana. Sehubungan dengan hal itu, menurut  Van  Ness  sebagaimana yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk mempostulatkan  beberapa  model pendekatan restoratif sebagai pilihan  alternatif  yang  dapat menggambarkan tempat dan
kedudukan  pendekatan  restoratif dalam  sistem  hukum  pidana, sebagai berikut:
a. Unified System
Kehidupan
masyarakat yang  sudah  maju  membuat masyarakat  semakin  sadar akan  pentingnya  kesetaraan dalam  hukum.  Negara  telah mengambil  alih  konflik  dari para  pihak  menjadikan  suatu
pilihan  yang  dapat  memberi pandangan  untuk  menyisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik  itu  ke  “pemiliknya” yang  berhak,  memerlukan suatu  pendekatan  yang  benar- benar berbeda dalam mengelola  pemberian  proses- proses keadilan, yang memungkinkan  korban  dan pelanggar  dapat  menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara  tidak  memiliki  hak mutlak  atas  konflik  yang dimaksud, sehingga berdasarakan  pandangan  ini proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menggantikan  semua  proses dalam sistem peradilan pidana pada  umumnya.  Pandangan ini  dapat  diwujudkan  dengan dua  cara.  Pertama,  suatu sistem  restoratif  membuktikan dirinya  mampu  menangani semua  kasus  dan  diberikan tanggung jawab tunggal untuk semua  permasalahan  tindak pidana. Kedua, sistem peradilan  pidana  kontemporer ditransformasikan melalui
nilai-nilai  baru  dan  dalam proses-proses  ke  dalam  suatu sistem restoratif.
b. Dual Track System
Model  dual  track  system ini  dapat  menjadi  suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana  yang  ada.  Pada  suatu model  jalur  ganda,  proses
restoratif  dan  tradisional  akan berdampingan secara bersama- sama, dimana para pihak yang menentukan  wacana  jalannya proses  dari  suatu  kasus tertentu.  Apabila  kesepakatan sebagai  proses  alternatifnya tidak  dapat  dicapai  oleh  para pihak  yang  berkepentingan, sistem  pengadilan  peradilan pidana  akan  tetap  tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan  lembaga-lembaga formal  berperan  sebagai  suatu unsur pendukung. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak mengimplementasikan  prinsip restorative justice dalam konsep dual  track  system ini  yaitu dengan mendahulukan penyelesaian  perkara  pidana anak melalui prinsip restorative justice terlebih  dahulu  baru apabila tidak tercapai mufakat maka  penyelesaian  tindak pidana masuk ke pengadilan.
c. Safeguard System
Model  ini  adalah  suatu model  yang  dirancang  untuk menangani tindak pidana melalui  pendekatan  restoratif, dimana program-program restorasi  akan  menjadikan saran utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak  pidana.  Hal  ini  berarti bahwa  akan  terjadi  suatu peralihan  besar  dari  sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami  reduksi  ke  sistem keadilan  restoratif.  Namun,
untuk  kasus-kasus  tertentu akan  tetap  ditangani  oleh sistem peradilan pidana kontemporer,  yaitu  kasus- kasus  yang  dianggap  tidak sesuai  ditangani  oleh  suatu proses atau program restoratif.
d. Hybrid System
Model  ini  adalah  suatu
model di mana proses penentuan  ataupun  penetapan seseorang  bersalah  diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan sanksi maka konsep pendekatan  restoratif  dapat dipergunakan untuk menentukan  jenis  sanksinya. Menurut model ini baik respon pendekatan  restoratif  maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan. (Hutahuruk, 2013) Penggunaan pendekatan keadilan  restoratif  menurut Basic Principles PBB dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Secara teoritis  terdapat  tiga  model  yang menempatkan  hubungan  keadilan restoratif  dengan  sistem  peradilan pidana, yaitu:
a. Sebagai  bagian  dari  sistem peradilan pidana Sangatlah  masuk  akal  jika restoratif sebagai suatu pemidanaan  mengingat  ciri dari pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring  dengan  timbulnya  rasa bersalah  dan  penyesalan  dari dalam diri pelaku. b. Di  luar  sistem  peradilan pidana melalui
lembaga/institusi  lain  di  luar sistem Pandangan  keadilan  restoratif berbanding  terbalik  dengan sistem  peradilan  pidana  yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum  pidana  atau  disebut sebagai soft  justice karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana.
c. Di  luar  sistem  peradilan pidana dengan tetap melibatkan  pihak  penegak hukum Merupakan  gambaran  dari sistem quasi di mana titik berat di  sini  adalah  bahwa  model penyelesaian dengan pendekatan  restoratif  tetap harus  berdampingan  dengan sistem peradilan pidana karena  pada  dasarnya  model penyelesaian ini dapat
dijadikan  dasar  dari  strategi penanganan  perkara  pidana yang  tujuannya  diarahkan pada  kebaikan  pelaku,  korban dan  masyarakat.  Di  samping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme  yang  sah  dalam sistem hukum negara. (Retnaningrum, 2013) Menurut  Stephenson,  Giller  dan Brown ada empat bentuk mekanisme  penyelesaian  perkara melalui keadilan restoratif, yaitu:
a. Mediasi  Penal (Victim  Offender Mediation)
Mediasi  penal  merupakan sebuah  proses  penyelesaian perkara pidana dengan dibantu  pihak  ketiga  yang netral dan imparisal, membantu  korban  dan  pelaku untuk  berkomunikasi  satu
sama  lain  dengan  harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan.  Mediasi  dapat terjadi  secara  langsung  di mana korban dan pelaku hadir bersama  atau  secara  tidak langsung  di  mana  korban  dan pelaku dengan difasilitasi oleh mediator (shuttle mediation (Retnaningrum, 2013). Tujuan  dilaksanakannya mediasi  penal (victim  offender mediation )  adalah  memberi penyelesaian terhadap peristiwa  yang  terjadi,  di antaranya  dengan  membuat sanksi  alternatif  bagi  pelaku atau untuk melakukan pembinaan  di  tempat  khusus bagi  pelanggaran  yang  benar- benar serius (Marlina, 2012).
b. Restorative Conference Bentuk penyelesaian melalui restorative  conference hampir  sama  dengan  mediasi penal, yang membedakan hanyalah peran mediator sebagai  pemandu  diskusi, adanya  naskah  pemandu  dan hadirnya  pihak  selain  pelaku dan  korban  (yaitu  keluarga dari masing-masing pihak).
c. Family Group Conferencing
Keluarga  kedua  belah pihak  (pelaku  dan  korban) membuat  sebuah  rencana  aksi
(action plan) berdasarkan informasi  dari  pelaku,  korban dan  kalangan  professional untuk  membahas  mengenai akibat  yang  ditimbulkan  dari tindakan yang telah dilakukan sekaligus sebagai sarana pencegahan agar tidak terulang kembali nantinya.. Inti  dari  tujuan family group conferencing adalah mendapatkan  kejelasan  dari peristiwa  yang  terjadi  dengan memberi  semangat  kepada pelaku, mengembalikan kerugian  korban,  melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban  bersama (Marlina, 2012). d. Community Panel Meeting Bentuk penyelesaian dengan cara mengadakan pertemuan  yang  dihadiri  oleh tokok masyarakat, pelaku kejahatan,  korban  (bila  mau) dan  orang  tua  pelaku  untuk mencapai  sebuah  kesepakatan perbaikan kesalahan.
Pasal  1  angka  6  UU  SPPA merumuskan  pengertian  Keadilan
Restoratif yaitu penyelesaian perkata  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga  pelaku/korban  dan  pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang adil dengan menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif yang dimaksud adalah kewajiban melaksanakan  diversi.  Dalam  UU SPPA,  keadilan  restoratif  diatur melalui  diversi  (Hiariej,  2016). Keadilan restoratif dalam  UU SPPA diimplementasikan  melalui  diversi dalam  menangani  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Hal  ini sebagai  upaya  pemenuhan  dan perlindungan
hak-hak anak
Indonesia    sebagaimana    terdapat dalam    UUD  1945,    Konvensi    hak Anak,    UU    HAM    dan    UU Perlindungan  Anak  (Djamil,  2013).
Keadilan  restoratif  bertujuan  untuk melindungi  hak-hak  anak  yang menjadi pelaku tindak pidana yang diwujudkan dengan adanya pelaksanaan diversi yang merupakan  perwujudan  keadilan dengan penyelesaian perkara di luar sistem  peradilan  pidana  dengan melibatkan  para  pihak  antara  lain pelaku,  korban,  masing-masing keluarga  yang  bersangkutan,  serta pihak terkait lainnya.
Menurut  Pasal  1  angka  7  UU SPPA,  diversi  adalah  pengalihan penyelesaian  perkara  Anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  proses di luar peradilan pidana. Kemudian, Pasal  8  ayat  (1)  UU  SPPA menyebutkan bahwa diversi dilakukan  melalui  musyawarah yang  melibatkan  Anak  dan  orang tua/Walinya,  korban  dan/atau orang  tua/Walinya,  Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
Adapun,  tujuan  dari  diversi diatur  dalam  Pasal  6  UU  SPPA yaitu:
a.  mencapai  perdamaian  antara korban dan Anak;
b.  menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c.  menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi; dan
e.  menanamkan  rasa  tanggung jawab kepada Anak.
Berdasarkan  rumusan  pasal mengenai definisi keadilan restoratif dan diversi tersebut di atas, terkesan bahwa  sistem  peradilan  pidana anak mengandung pengertian bentuk  mediasi  penal,  walaupun
dalam  UU  SPPA  tidak  secara  jelas menggunakan istilah mediasi.
Kemudian  pada  prinsipnya,  UU SPPA menggunakan model restorative justice berupa dual  track system menurut teori dari Van Ness karena  penerapan restorative  justice melalui diversi ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal berperan  sebagai  suatu  unsur pendukung. UU SPPA mengimplementasikan prinsip restorative  justice dalam  konsep dual track  system ini  yaitu  dengan mendahulukan penyelesaian
perkara pidana anak melalui prinsip restorative  justice melalui  diversi terlebih  dahulu  baru  apabila  tidak tercapai mufakat maka penyelesaian tindak pidana masuk ke pengadilan dengan  kata  lain,  sistem  peradilan pidana  akan  tetap  tersedia.  Diversi dalam UU SPPA menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan victim offender mediation dan pendekatan restorative  conferencing. Pendekatan restorative  conferencing baik meliputi family group conference (Hiariej, 2016). Victim offender mediation dalam hal, korban dan  pelaku  hadir  bersama  atau secara  tidak  langsung  di  mana korban dan pelaku dengan difasilitasi  oleh  mediator (shuttle mediation). Selain itu, dilihat dari sisi tujuan  diversi  yang  diatur  dalam Pasal  6  UU  SPPA  yakni  ”mencapai perdamaian  antara  korban  dan Anak” dan  ”menyelesaikan perkara Anak  di  luar  proses  peradilan” menunjukkan kesan bahwa mediasi penal dengan bentuk Victim Offender Mediation (VOM) terkandung dalam sistem peradilan pidana anak.
Restorative conference ditunjukkan dengan  hadirnya  pihak  selain pelaku  dan  korban  (yaitu  keluarga dari masing-masing
pihak).
Dilakukan dengan pendekatan family  group  conferencing, yakni diversidengan  cara  keluarga  kedua belah  pihak  (pelaku  dan  korban) membahas konsekuensi dari tindakan  yang  telah  dilakukan  dan pencegahan  agar  hal  tersebut  tidak terulang  kembali,  dengan  memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan  kerugian  korban, melakukan  reintegrasi  korban  ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Tujuan  dilaksanakannya  mediasi penal (victim  offender  mediation ) adalah memberi
penyelesaian terhadap  peristiwa  yang  terjadi,  di antaranya  dengan  membuat  sanksi alternatif  bagi  pelaku  atau  untuk melakukan  pembinaan  di  tempat khusus  bagi  pelanggaran  yang benar-benar serius (Marlina, 2012).
Dalam rangka
mencapai keadilan  restoratif,  UU  SPPA memberikan  kewenangan  kepada Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan Hakim  untuk  melakukan  diversi terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Keadilan  restoratif dapat  diterapkan  pada  seluruh proses  penegakan  hukum  pidana, tidak  hanya  pada  satu  proses  saja, misalnya  pada  penyidikan  atau penuntutan  atau  peradilan.  Hal  ini didasarkan  pada  prinsip  keadilan restoratif  masuk  pada  suatu  sistem hukum pidana sehingga
penerapannya  ada  pada  setiap prosesnya  dan  juga  tiap  penegak hukum  mempunyai  kewenangan untuk  menerapkannya.  Penerapan diversi  di  semua  tingkatan  ini
diharapkan mengurangi efek negatif (negative  effect) keterlibatan  anak dalam  proses  peradilan  tersebut (Arief, 2001).
Hal ini diatur tegas dalam Pasal 7  ayat  (1)  UU  SPPA  bahwa  diversi wajib  diupayakan  pada  tingkat penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan negeri.
Diversi wajib diupayakan dalam tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  perkara  anak  di persidangan, meskipun konsekuensi “wajib”  pada  pengupayaan  diversi juga  menjadi  kabur  karena  sanksi terhadap  pengabaian  ketentuan  ini yang diatur pada Pasal 96 UU SPPA sudah  dinyatakan  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 (Ariani, 2014). Salah satu
pertimbangan  Mahkamah  di  dalam nomor  (3.  18)  adalah  bahwa  Pasal 96,  Pasal  100,  dan  Pasal  101 UU SPPA          menentukan          ancaman pidana          kepada          pejabat khusus          dalam  penyelenggaraan SPPA,    yaitu    hakim,    pejabat pengadilan,    penyidik,    dan penuntut umum, menurut Mahkamah,    bukan    saja    tidak merumuskan  ketentuan - ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman    dan    independensi pejabat    khusus    yang    terkait (hakim,    penuntut    umum,    dan penyidik  anak),  yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan  peradilan  yang merdeka,  tetapi  lebih  dari  itu  juga telah melakukan kriminalisasi
terhadap  pelanggaran  administratif dalam    penyelenggaraan    SPPA yang  tentu  memberikan    dampak negatif    terhadap  pejabat  -  pejabat khusus    yang    menyelenggarakan SPPA.    Dampak    negatif    tersebut adalah   dampak   psikologis   yang tidak      perlu,      yakni      berupa ketakutan      dan  kekhawatiran dalam    penyele  nggaraan    tugas dalam    mengadili    suatu    perkara. Hal  demikian      menimbulkan ketidakpastian      hukum      dan ketidakadilan      yang      berarti bertentangan    dengan    Pasal    28D ayat    (1)    UUD    1945    dan    kontra produktif    dengan  maksud    untuk menyelenggarakan    SPPA    dengan diversinya    secara    efektif    dan efisien  dalam  rangka  keadilan restoratif;
Namun,  tidak  semua  perkara pidana dapat diselesaikan menggunakan  konsep restorative justice .  Kasus  kenakalan  anak  yang penyelesaiannya  bisa  dilakukan dengan  konsep restorative  justice bukanlah kasus yang mengorbankan  kepentingan  orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas, tidak mengakibatkan hilangnya  nyawa  manusia,  luka berat  atau  cacat  seumur  hidup  dan bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut  kehormatan  (Marlina, 2012). Menurut  Pasal  7  ayat  (2)  UU SPPA, diversi hanya dapat diupayakan apabila ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun dan  bukan (recidive) pengulangan tindak pidana.
Hal tersebut telah sesuai dengan yang  diatur  dalam Rule  11  Beijing Rules  (Standard  Minimum  Rules  for
the Administration of Juvenile Justice). Penjelasan  dalam Commentary  Rule 11  Beijing  Rules ,  bahwa  tindakan diversi  khususnya  ditujukan  untuk tindak pidana yang tidak serius (the offence of non-serious nature). Namun selanjutnya  dikemukakan,  bahwa diversi  itu tidak perlu dibatasi pada kasus-kasus kecil/ ringan, sehingga menjadikan diversi sebagai alat/instrumen  penting (It  need  not necessarily  be  limited  to  petty  cases, thus  rendering  diversion  an  important instrument).
Pasal  3  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menegaskan  bahwa pengupayaan  diversi  oleh  hakim anak  wajib  dilakukan  apabila ancaman  tindak  pidana  pidana penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun dan  yang  diancam  dengan  pidana penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih, dalam  bentuk  surat  dakwaan subsidaritas,  alternatif,  kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).
Menurut Zenny Rezania Dewantary, mengenai pembatasannya, di satu sisi, batas 7
(tujuh)  tahun  yang  memisahkan wajib  diversi  dan  yang  tidak  wajib diversi,  menunjukkan  keinginan untuk  kepastian  hukum  untuk tindak  pidana  yang  dianggap  berat (menurut  undang-undang)  atau merupakan  pengulangan  tindak pidana, sekalipun pelakunya adalah anak.  Di  sisi  lain,  untuk  sejalan dengan  keadilan  restoratif,  upaya diversi  diwajibkan  di  tiap  level pemeriksaan. Artinya diversi adalah wajib, tapi wajib terbatas (Dewantary, 2016)
UU SPPA memberikan pembatasan bahwa kewajiban diversi hanya untuk perkara pidana yang  memiliki  ancaman  pidana  di bawah  7  (tujuh)  tahun,  artinya untuk perkara pidana yang diancam dengan 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih, dan/atau merupakan pengulangan tindak pidana, penegak hukum tidak wajib
menawarkan  upaya  diversi.  Sifat wajib  yang  dimaksud  UU  SPPA adalah  kewajiban  bagi  penegak hukum untuk menawarkan. Pasal 7 ayat (2) dengan sendirinya menutup kesempatan  diversi  bagi  tindak pidana  dengan  ancaman  pidana penjara  7  (tahun)  atau  lebih, sehingga  pelakunya  akan  diperiksa di  pengadilan  melalui  prosedur acara pidana konvesional.
Seperti  yang  telah  dijelaskan bahwa  “diupayakan”  dalam  hal  ini mempunyai  makna  ”ditawarkan” alternatif penyelesaian melalui diversi.  Menawarkan  pengupayaan diversi  dalam  hal  ini  merupakan kewajiban bagi penegak hukum.
Pasal  9  ayat  (2)  UU  SPPA  juga memberikan  pembatasan  lainnya yakni dalam hal melakukan kesepakatan  diversi,  tetap    harus mendapatkan  persetujuan  sekaligus kesediaan  pihak  korban  dan/atau keluarga  Anak  Korban,  kecuali untuk tindak pidana berupa
pelanggaran,  tindak  pidana  ringan, tindak  pidana  tanpa  korban  atau apabila  nilai  kerugian  yang  dialami korban  tidak  melebihi  nilai  upah minimum provinsi setempat.
Hal  itu  menunjukkan  bahwa pada  dasarnya,  diversi  yang  wajib pun tetap bergantung pada
kehendak  pihak  korban  untuk menggunakan  jalur  diversi  atau
tidak. Tindak pidana yang dikecualikan  dalam  pasal  9  ayat  (2) UU  SPPA,  kewajiban  diversi  hanya sampai  pada  pengupayaannya  oleh penegak hukum di level pemeriksaan  terkait.  Diversi  adalah wajib diupayakan, tetapi pelaksanaannya, apakah akan ditempuh  diversi  atau  tidak, tergantung  kesepakatan  dari  pihak pelaku  dan  korban.  Dalam  hal  ini sangat terlihat diversi pada
prinsipnya  adalah  wajib,  tapi  wajib terbatas (Dewantary, 2016). Adanya syarat  perdamaian  antara  para pihak  terutama  harus  dengan persetujuan  dari  pihak  korban untuk menerima kesepakatan penyelesaian  kasus  anak  dengan upaya musyawarah diversi.
Setelah  dilakukannya  proses diversi,  maka  muncul  kesepakatan diversi  yang  bentuknya  diatur dalam  Pasal  10  ayat  (2)  UU  SPPA berupa pengembalian atau penggantian  kerugian  dalam  hal ada  korban;  rehabilitasi  medis  dan psikososial;  penyerahan  kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan  dalam  pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan  atau  LPKS  paling  lama 3  (tiga)  bulan;  atau  pelayanan masyarakat  paling  lama  3  (tiga) bulan.
Disamping  itu,  muncul  pula hasil kesepakatan diversi dalam  hal perkara  yang  diupayakan  diversi dan  diversinya  berhasil  yang berbentuk,  antara  lain  adanya perdamaian  dengan  atau  tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan  dalam  pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan  atau  LPKS  paling  lama
3  (tiga)  bulan;  atau  pelayanan masyarakat.
Kemudian, berdasarkan Pasal 12 ayat  (2),  Pasal  29  ayat  (3),  Pasal  42 ayat (3), Pasal 52 ayat (5) UU SPPA, hasil  kesepakatan  diversi  harus diajukan penyidik/penuntut umum/hakim  ke  ketua  Pengadilan Negeri untuk memperoleh “penetapan”, dan setelah menerima penetapan,  Penyidik/  Penuntut Umum  menerbitkan  penetapan penghentian
penyidikan atau penetapan penghentian penuntutan.
Apabila  diversi  gagal  karena tidak  mencapai  kesepakatan  atau sejak  awal  tidak  dapat  diupayakan diversi  dalam  penyelesaian  perkara anak, maka proses peradilan pidana dilanjutkan  ke  tahap  selanjutnya hingga  pada  tahap  persidangan sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal  13
UU SPPA. Mengingat UU SPPA mengandung  konsep dual  track system ini yaitu dengan mendahulukan penyelesaian
perkara pidana anak melalui prinsip restorative  justice melalui  diversi terlebih  dahulu  baru  apabila  tidak tercapai mufakat maka penyelesaian tindak pidana masuk ke pengadilan dengan  kata  lain,  sistem  peradilan pidana akan tetap tersedia.
Mengenai  ketentuan  pidana, diatur dalam Pasal 96, 97, 98, 99, 100 dan  101  UU  SPPA  yang  pada intinya  berisi  ancaman  pidana terhadap  aparat  penegak  hukum yang  meliputi  penyidik,  jaksa  dan hakim  dalam  hal  apabila  tidak melakukan  kewajibannya  untuk mengupayakan diversi dalam penyelesaian  perkara  anak.  Namun Pasal  96,  100  dan  101  tidak  lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat  dengan  adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 karena bertentangan  dengan  UUD  NRI 1945.  Begitupun  juga  Pasal  99  UU SPPA  yang  tidak  lagi  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XV/2017.

## Kesimpulan
Sistem  peradilan  pidana  anak wajib  mengutamakan  pendekatan keadilan  restorative  yang  diatur melalui  diversi.  Dalam  sistem peradilan pidana anak mengandung pengertian  bentuk  ”mediasi  penal”, dengan  dua  pendekatan  yakni victim offender mediation dan restorative conferencing yang meliputi family group conference. Mengenai pembatasan pemberlakuannya, UU SPPA sendiri memberikan  pembatasan  yakni diversi  hanya  dapat  diupayakan untuk perkara pidana yang
memiliki ancaman pidana di bawah 7  (tujuh)  tahun  dan  bukan merupakan  pengulangan  tindak pidana.  Selain  itu,  diversi  harus dengan  persetujuan  dan  kesediaan dari pihak korban.

## Daftar Pustaka
Ariani,  Nevey  Varida.  (2014).
Implementasi
Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan  Anak,  Jurnal  Media Hukum , Vol. 21 (No.1), pp. 107-
122.
Arief,  B.  N.  (2008). Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan
Konsep  KUHP  Baru) .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Arief,  Barda  Nawawi.  (2001). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan Hukum  Pidana. Bandung:  Citra Aditya Bhakti. Burhanuddin. (2019). Tinjauan Yuridis  Tindak  Pidana  Yang
Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah Umur  (Studi  Kasus  Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mll), Al-Risalah, Vol. 19 (No.1), pp. 23-34. Chandra,  Septa.  (2014). Politik
Hukum Pengadopsian Restorative
Justice  Dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana,  Fiat  Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 8 (No. 2), pp. 255-277.
Disemadi,  Hari  Sutra,  dan  Kholis Roisah.  (2019). Kebijakan  Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat. Law Reform, Vol 15 (No.2), pp. 177-194. Dewantary,  Zenny  Rezania.  (2016). Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak,  Veritas  et  Justitia ,  Vol.  2 (No. 2), pp. 303-326. Disemadi,  Hari  Sutra,  dan  Kholis
Roisah.  (2019). Urgency  of  the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome  Harassment  Against the  Status  and  Dignity  of Courts."  Brawijaya  Law  Journal Vol. 6 (No. 2), pp. 224-233. Djamil, M. Nasir. (2013). Anak Bukan Untuk  Dihukum .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Hiariej,  Eddy  O.S.  (2016). Prinsip- Prinsip  Hukum  Pidana  (Edisi Revisi) . Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hutahuruk,  Rufinus  Hotmaulana. (2013). Penanggulangan Kejahatan  Korporasi  Melalui Pendekatan  Restoratif  (Suatu Terobosan  Hukum). Jakarta:
Sinar Grafika. Manan,  Bagir.  (2008). Restorative Justice (Sebuah Perkenalan) dalam  Refleksi  Dinamika  Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir. Jakarta: Perum
Percetakan Negara Indonesia. Marlina.  (2012). Peradilan  Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan  Konsep  Diversi dan Restorative Justice . Bandung: PT. Refika Aditama. Nashriana.  (2012). Perlindungan
Hukum    Pidana    bagi    Anak    di Indonesia .    Jakarta:  PT.    Raja Grafindo Persada.
Retnaningrum, Dwi Hapsari. (2013). Restorative  Justice  dalam  Kasus Malpraktik  (Makalah  Seminar Nasional,  Membangun  Sistem Hukum  Pidana  Berbasis  Budaya Hukum  Nasional) ,  Purwokerto: Fakultas  Hukum  Universitas Jenderal Soedirman. Soetedjo,  Wigiati.  (2010). Hukum Pidana  Anak  Cetakan  Ketiga . Bandung: Refika Aditama.