Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105

## PIJAKAN PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA

## Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang ani.triwati@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perlunya upaya diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak sebagai upaya memenuhi hak anak yang  berkonflik  dengan  hukum,  menghindarkan  anak  dari  pidana  perampasan  kemerdekaan  dan stigmatisasi.  Diversi  tidak  dapat  dilakukan  dalam  hal  pengulangan  tindak  pidana.  Urgensi  penelitian  ini karena penerapan diversi masih menghadapi berbagai hambatan di antaranya dari aspek substansi hukum yaitu tidak dapat diupayakan  dalam pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian  yang digunakan  yuridis normatif  dengan  analisis  kualitatif,  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  dan  preskriptif.  Kepentingan terbaik  bagi  anak  merupakan  pertimbangan  utama  dalam  penyelesaian  perkara  anak,  sehingga  sudah semestinya penyelesaian dapat diupayakan terlebih dahulu di luar proses peradilan pidana termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana perlu diupayakan diversi untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi. Upaya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak, dengan memberikan kesempatan diupayakan diversi secara kasuistik dengan persyaratan, sehingga pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana lebih memberikan nilai keadilan dan manfaat bagi anak.
Kata kunci : Anak; Diversi; Pengulangan; Tindak Pidana

## THE FUNDAMENTAL NECESSITY OF DIVERSION FOR CHILDREN IN REPETITION OF CRIME

## Abstract
This study aims to analyze the need for diversion for a juvenile who repeating a criminal act. Diversion in the renewal of the juvenile criminal justice system is an attempt to fulfill the rights for  juveniles who are conflicting  with  the  law,  to  prevent  them  from  the  crime  of  being  deprived  in  terms  of  liberty  and stigmatization. Diversion cannot be carried out in the case of repetition of a criminal offense. The urgency of this research is due to several obstacles that occur during the application of diversion, including the legal aspect which could not be pursued in the repetition of criminal acts. The design of research being used is normative juridical with qualitative analysis. The specification of the research is descriptive-analytical and prescriptive data analysis. The best interests of the juvenile are the main point in the settlement of their cases  so  that  the  settlements  should  be  considered  firstly  the  outside  of  the  criminal  justice  process, including in the case of repetition of criminal acts. Children who repeat the criminal act have to be diverted to  provide  protection  and  fulfillment  of  their  rights  as  guaranteed  by  the  constitution.  The  diversion’s attempt in terms of a repeated criminal offense by a juvenile, by providing opportunities for diversion in a casuistic manner with requirements, the transfer of settlement of juvenile's cases outside the criminal justice process provides more value regarding justice and benefits for the juvenile. Keywords: Childern; Diversion; Juvenile; Repetition; Criminal Act
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Hak anak yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  1945)  khususnya  dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  termasuk  hak  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  (anak),  memberi  kewajiban  kepada  negara  untuk mengimplementasikan  demi  kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang  dan  masa  depan anak.  Pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  anak  sebagai  bagian  dari  politik  hukum pidana merupakan salah satu upaya negara memenuhi hak anak dan memperbaiki cara penanganan  perkara  anak.  Penyelesaian  perkara  anak  yang  diduga  melakukan  tindak pidana  dilakukan  secara  penal  dan  nonpenal,  dilaksanakan  dengan  mengutamakan keadaan, pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak.
Pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan disahkannya Undang-Undang No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Undang-undang  SPPA) merupakan  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (dalam penelitian  ini  berfokus  pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum)  dan  ditujukan  agar pengaturan sistem peradilan pidana anak menjadi lebih baik. Perlindungan hukum ( legal protection )  terhadap  anak  diperlukan  agar  anak  mendapatkan  perhatian  dari  kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial. 1
Perampasan  kemerdekaan  dan  penempatan  dalam  penjara  (Lembaga  Pembinaan Khusus Anak) sebagai sarana pembinaan anak, dapat memberikan dampak negatif bagi anak.  Penyelesaian  perkara  anak  sudah  semestinya  dilakukan  lebih  humanis  sehingga anak tidak terpuruk karena stigmatisasi dan masuk dalam lingkungan yang kurang baik. Pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  anak  selain  untuk  meminimalkan  pidana perampasan  kemerdekaan  dan  menghindari  stigmatisasi,  penyelesaian  di  luar  proses peradilan  pidana  ditujukan  untuk  menyadarkan  anak  mengenai  perbuatan  salah  yang dilakukan  atau  menanamkan  rasa  tanggungjawab  pada  anak  dan  diharapkan  lebih memberi manfaat bagi masa depan anak.
Sebagian  anak  dalam  lingkungannya,  tidak  jarang  melakukan  perbuatan menyimpang  atau  melanggar  norma  masyarakat.  Menurut  Sarlito  W.  Sarwono,  semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat (norma agama, etika dan sebagainya) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang ( deviation ). Apabila penyimpangan  terhadap  norma-norma  dalam  hukum  pidana  barulah  disebut  kenakalan ( delinquent ). 2 Anak  dalam  melakukan  perilaku  menyimpang,  perbuatan  nakal (kenakalan) atau pun tindak pidana dipengaruhi berbagai faktor di antaranya sosial dan ekonomi. Faktor sosial di antaranya  lingkungan pergaulan yang tidak sehat, kebiasaan perilaku buruk orang dewasa (misalnya minum-minuman keras, tawuran atau perbuatan kekerasan lainnya) secara sadar atau tidak, dapat ditiru atau diikuti oleh anak. Dari faktor
1 Beni  Harmoni  Harefa,  “Diversi  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Asasi  Anak  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 1,  no.  1  (2015):  1–13, https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009.
2 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 253.
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105
ekonomi, perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak, salah satu penyebabnya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  karena  kemiskinan,  mengikuti gaya  hidup  konsumtif  akibat  pengaruh  lingkungan  pergaulan  atau  tayangan  media elektronik  atau  media  sosial.  Dalam  hal  ini,  negara  semestinya  lebih  bijak  lagi  untuk menghentikan  tayangan-tayangan  atau  konten  yang  tidak  bersifat  mendidik  dan cenderung memberi dampak negatif bagi anak melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat.
Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perhatian lebih dan perlindungan  yang khusus agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Negara telah mengakomodir perlindungan anak melalui pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  anak,  yaitu  pemenuhan  hak  anak  baik  selama proses  peradilan,  menjalani  dan  pembinaan  setelah  menjalani  pidana  atau  tindakan. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan disahkannya Undang-undang SPPA di  antaranya  mengakomodir  perlindungan  anak  melalui  diversi  dengan  pendekatan keadilan  restoratif  yaitu  penyelesaian  perkara  anak  di  luar  peradilan  pidana  dengan pendekatan musyawarah kekeluargaan dalam rangka memperoleh penyelesaian yang adil tanpa  mengabaikan  kebutuhan  para  pihak,  yang  ditujukan  untuk  pemulihan  dan menghindari pembalasan. Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi  sistem  peradilan  pidana  yaitu  mengupayakan  seminimal  mungkin  intervensi sistem peradilan pidana anak. 3
Keadilan restoratif dan diversi dalam Undang-undang SPPA, merupakan substansi utama  cara  penyelesaian  yang  lebih  humanis  dengan  mempertemukan  para  pihak  dan mengalihkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Pelaksanaan diversi mensyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana.  Dengan pengaturan  diversi,  diharapkan  berkurangnya  jumlah  anak  yang  masuk  dalam  proses peradilan pidana, peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan keadilan restoratif  dan  diversi,  peningkatan  partisipasi  publik  dan  peran  advokat  dalam penanganan  kasus  anak. 4 Dalam  implementasinya,  dilihat  dari  jumlah  anak  binaan berdasarkan  data  Ditjen  Pas  Kemenkumham,  diversi  dengan  pendekatan  keadilan restoratif dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan diversi (lihat Pasal 6 Undang-undang SPPA).
Data Ditjen Pas Kemenkumhan mengenai jumlah total Napi Anak tahun 2021 pada bulan Maret 1500 anak, April 1544 anak, Mei 1484 anak, dan  bulan Juni 1518 anak. 5 Jumlah  Napi  anak  pada  bulan  April  2021  menunjukkan  kenaikan  sebanyak  44  anak, kemudian  pada  bulan  Mei  2021  ada  penurunan  jumlah  penghuni  sebanyak  60  anak. Penurunan tersebut dapat disebabkan karena anak telah selesai menjalani pidana penjara.
3 Zeha Dwanty El Rahma, “Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive,” Mimbar Keadilan 14 (2021): 74–83.
4 Sri Rahayu, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Ilmu Hukum , 2015, 127–42.
5
DitjenPas, “Data Bulanan Jumlah Penghuni Per Kanwil,” 2021,
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly.
e-ISSN : 2621-4105
Selanjutnya  pada  bulan  Juni  tahun  2021  jumlah  meningkat  sebanyak  34  anak. Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  Napi  anak  masih  meningkat, sehingga diperlukan upaya pencegahan sebagai salah satu cara mengurangi tindak pidana dan recidive yang dilakukan anak. Meningkatnya kasus kejahatan  yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan tindak pidana pengulangan disebabkan oleh sistem peradilan pidana  anak  yang  tidak  memberikan  efek  jera  bahkan  pemidanaan  bagi  anak  hanya sebagai penderitaan. 6
Peningkatan  jumlah  Napi  anak  atau  anak  binaan  memerlukan  perhatian  khusus dengan  mengevaluasi  sistem  peradilan  pidana  anak  di  antaranya  mengenai  diversi. Diversi dalam implementasinya kurang mendapat respon dari pihak korban yang masih berpandangan bahwa pelaku tindak pidana harus  mendapat  hukuman meskipun  pelaku masih kategori anak, dengan alasan memberikan efek jera. Selain itu, penerapan diversi masih  menghadapi  berbagai  hambatan  di  antaranya  dari  aspek  substansi  hukum  yaitu adanya pembatasan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi dan pengulangan tindak pidana  yang  tidak  dapat  diupayakan  diversi.  Ketentuan  diversi  dalam  Undang-undang SPPA memberikan andil dalam peningkatan jumlah Napi anak, selain kegagalan diversi karena tidak ada kesepakatan atau tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi.
Berkaitan  dengan  penelitian  mengenai  diversi  dalam  hal  pengulangan  tindak pidana,  perbandingan  dengan  penelitian  sebelumnya  di  antaranya  yang  pertama, “Pembatasan  Diversi  Terhadap  Anak  yang  Melakukan Recidive ”  (El  Rachma,  2021), kesimpulan  dalam  penelitian  tersebut  di  antaranya  bahwa  diversi  belum  sepenuhnya memberikan  pengaruh    positif  bagi  anak  yang  menjadi  tersangka  pidana,  hal  itu dibuktikan  dengan  berulangnya  tindak  pidana  oleh  tersangka,  sehingga  kesepakatan pelaksanaan  diversi  tidak  mempengaruhi  perubahan  sikap  dan  perilaku. 7 Dalam penelitian  tersebut  juga  dijelaskan    bahwa  penyelesaian  program  diversi  anak-anak membawa hasil yang sangat kecil yang tidak selalu terlihat dan terukur. Oleh karena itu anak  yang recidive memang  sepatutnya  langsung  ke  pengadilan.  Hal  ini  menunjukkan penyelesaian  perkara  anak  dalam  hal  pengulangan  tindak  pidana  masih  bersifat pembalasan, sementara dalam penelitian ini mengupayakan perlunya diversi  dalam hal pengulangan  tindak  pidana  dengan  pertimbangan  kepentingan  terbaik  bagi  anak. Pengalihan  atau  penyelesaian  perkara  anak  di  luar  peradilan  formal  ditujukan  untuk menghindarkan anak dari penjatuhan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan dampak buruk bagi anak dan stigmatisasi.
Penelitian  selanjutnya  berjudul  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Tentang  Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice ” (Nurcahyo, 2021), penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  kepentingan  anak  mengenai  hak  dan  masa depannya harus difokuskan dalam kebijakan hukum pidana mengenai recidive oleh anak yaitu dengan upaya mediasi nonpenal. “Mediasi nonpenal ini lebih mengedepankan pada
6 Erwin Pangihutan Situmeang, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang (Residivis) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahu 2014 Tenatng Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/ Pid.Sus, Anak/ 2014/PN.Skt.)” (2019).
7 Rahma, “Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive.”
e-ISSN : 2621-4105
sifat  preventif  yaitu  pencegahan,  pengendalian  dan  penangkalan  sebelum  terjadinya tindak pidana”. 8 Penelitian tersebut upaya mediasi nonpenal untuk mencegah sekaligus mengurangi tindak pidana yang dilakukan anak termasuk mencegah recidive , sedangkan dalam  penelitian  ini  difokuskan  perlunya  upaya  diversi  dalam  hal  terjadi  pengulangan tindak pidana. Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan diupayakan diversi dalam hal pengulangan tindak pidana agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan .
Selanjutnya  penelitian  oleh  Ernis  (2016)  yang  berjudul  “Diversi  Dan  Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, menunjukkan pentingnya  pendekatan  keadilan  restoratif  dan  eksistensi  diversi  dalam  penyelesaian perkara  tindak  pidana  anak  untuk  mengubah  paradigma  penghukuman  pidana  menjadi pemulihan hubungan pelaku, korban, masyarakat. 9 Penelitian Ernis tersebut disimpulkan di antaranya bahwa keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan  suatu  proses  diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak pidana  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  Anak,  dan masyarakat,  yang  tidak  berdasarkan  pembalasan.  Penelitian  tersebut  tidak  membahas diversi dalam hal pengulangan tindak pidana.
Penelitian ini difokuskan perlunya  diversi dalam hal  pengulangan tindak  pidana dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Anak berhak untuk tumbuh kembang dan menjalani  hidup  seperti  anak  seusianya  dan  anak  pada  umumnya,  sehingga  anak  yang melakukan  tindak  pidana  termasuk  pengulangan  perlu  diberi  kesempatan  untuk diupayakan  diversi.  Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di antaranya dengan mengkaji diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perlunya diupayakan diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

## B. PERMASALAHAN
Penelitian ini mengkaji ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b  Undang-undang SPPA berkaitan  dengan  tidak  dapat  diupayakannya  diversi  dalam  hal  pengulangan  tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pijakan perlunya diupayakan diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dan  sumber  data  utama yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi pustaka.  Spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  analitis  dengan  cara menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti. Sifat analisis data dilakukan secara preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian
8 Rico Nur Cahyo et al., “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice,” Pembangunan Hukum Indonesia 3 (2021): 213–16.
9 Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 163–74.
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105
yang telah  dilakukan. 10 Data  yang diperoleh  dianalisis untuk  memperoleh  pembahasan mengenai pijakan perlunya diversi bagi anak dalam pengulangan tindak pidana.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Keadaan  struktur  sosial  dan  budaya  di  sekitarnya  adalah penyebab  kenakalan. Perkembangan  struktur masyarakat  dan  keluarga  sekitar  seperti  konflik orang  tua menyebabkan kenakalan. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma  yang ditetapkan oleh suatu kelompok dikomunitas sosial sekitarnya. 11
Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional mengenai anak, sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak dan menangani perkara anak. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, batasan mengenai usia anak sebagai pelaku  tindak  pidana  disesuaikan  dengan  sistem  hukum  atau  kondisi  masing-masing negara  dan  diusahakan  tidak  terlalu  rendah,  sehingga  dapat  diupayakan  penyelesaian yang berbasis pada kepentingan anak. Batasan usia yang tidak terlalu rendah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, karena anak belum mempunyai kematangan dalam berpikir  sehingga  dalam  bertindak  pun  anak  kurang  menyadari  perbuatan  salah  yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sudah seharusnya mempertimbangkan tumbuh kembang,  faktor lingkungan dan kepentingan terbaik  bagi anak di masa mendatang. Penanganan yang salah atau kurang tepat dapat menyebabkan rusak atau bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak sebagai penerus bangsa dan cita-cita negara. 12
Batasan  usia  pertanggungjawaban  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dalam Undang-undang SPPA  yaitu anak  yang telah mencapai  umur 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun. Dengan ketentuan batasan usia anak tersebut masih diatur lagi  secara  khusus  berkaitan  dengan  penahanan  dan  pemberian  sanksi  pidana  atau tindakan. Penahanan dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-undang SPPA). Selanjutnya anak yang belum berusia 14  (empat belas) tahun hanya dapat  dikenai  tindakan (Pasal  69 ayat  (2) Undang-undang  SPPA).  Ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  negara  telah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
Meskipun  penahanan  dan  penjatuhan  pidana  atau  tindakan  telah  diatur  secara khusus,  adanya  diversi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana yang lebih mempunyai nilai manfaat karena tidak membawa  anak  pada  situasi  sulit  karena  harus  berhadapan  dengan  negara  (institusi penegak hukum) yang dapat memberikan beban mental tersendiri selain stigmatisasi dari
10 Mukti  ND dan Yulianto Achmad Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.
11 Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 229, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354
12 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 73.
e-ISSN : 2621-4105
masyarakat.  Selain  itu,  anak  juga  dapat  melangsungkan  hidup,  tumbuh  kembang selayaknya  anak  pada  umumnya  dan  menggapai  masa  depannya.  Pelaksanaan  diversi dilatar  belakangi  untuk  menghindari  efek  negatif,  khususnya  terhadap  jiwa  dan perkembangan  anak  yang  berpotensi  terjadi  apabila  penyelesaian  proses  pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. 13
Diversi  pada  dasarnya  sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  khusus  bagi  anak yang  diakomodir  dalam  Undang-undang  SPPA.  Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum,  khususnya anak  yang berkonflik dengan hukum  dilakukan dengan  memberikan  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tahap  pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di  pengadilan (lihat  Pasal  59 A huruf d Undang-undang  Perlindungan  Anak).  Selanjutnya  Undang-undang  SPPA  menjabarkan lebih  lanjut  hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  saat  berproses  di  peradilan pidana, masa menjalani dan setelah pidana atau tindakan (lihat Pasal 3, 4 dan 5 Undang- undang SPPA).
Diversi dapat diupayakan dalam setiap tingkat pemeriksaan (lihat Pasal 5 ayat (3) Undang-undang  SPPA),  dengan  persyaratan  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (lihat  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-undang  SPPA).  Demikian  jelas,  tindak  pidana  dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversi, termasuk apabila terjadi pengulangan tindak pidana. Namun demikian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)  tahun  dan  didakwa  pula  dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (lihat Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014). Bentuk surat dakwaan  dalam  upaya  diversi  di  tingkat  pengadilan  adalah  subsidiaritas,  alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014, dalam pemeriksaan di pengadilan dapat diupayakan diversi dengan dakwaan melakukan tindak pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  di  atas  7  (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014 merupakan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.
Pengulangan tindak pidana secara tegas dalam  Undang-undang SPPA  ditentukan tidak  dapat  diupayakan  diversi,  sehingga  apabila  anak  melakukan  pengulangan  tindak pidana  prosesnya  tetap  berlanjut  dalam  peradilan  pidana  anak.    Penjelasan  Pasal  7 Undang-undang SPPA menentukan “ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana dan pengulangan tindak pidana merupakan tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak,  baik  tindak  pidana  sejenis  maupun  tidak  sejenis,  termasuk tindak  pidana  yang  diselesaikan  melalui  diversi”.  Pengulangan  tindak  pidana  diatur secara khusus dalam KUHP, untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan (Buku II) maupun pelanggaran (Buku III). Pengulangan tindak pidana dalam
13 Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” Perspektif Hukum 18, no. 2 (2019): 175, https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.158.
e-ISSN : 2621-4105
KUHP  mensyaratkan  tenggang  waktu  pengulangan  yang  tertentu,  dengan  demikian KUHP menganut sistem recidive khusus. 14
Sebagai  alasan  pemberatan  pidana,  dalam recidive khusus  pemberatan  tidak dijatuhkan pada semua tindak pidana, melainkan untuk tindak pidana tertentu dan dalam jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  pula.  Dianutnya  sistem recidive khusus,  maka recidive kejahatan  menurut  KUHP  adalah recidive kejahatan-kejahatan  tertentu  yang sejenis (Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP) dan yang termasuk dalam kelompok jenis (Pasal 486, 487 dan 488 KUHP). 15 S untuk pelanggaran menurut KUHP, ada 14 jenis pelanggaran dalam Buku III yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk pemberatan pidana yaitu dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP. 16
Diversi bagi  anak  yang berkonflik dengan hukum  dalam sistem peradilan pidana anak,  diupayakan  dengan  ketentuan  tindak  pidana  yang  dilakukan  ancaman  pidana penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana. Dalam  hal  terjadi recidive oleh  anak,  ditentukan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan adalah  baik  sejenis  maupun  tidak  sejenis.  Anak  yang  melakukan  pengulangan  tindak pidana dan dalam tindak pidana sebelumnya sudah dilakukan diversi maka tidak dapat diupayakan diversi lagi.  Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana  atau  diversi  merupakan  bagian  dari  kebijakan  negara  dengan  pertimbangan kepentingan  terbaik  anak  agar  tidak  terjadi  stigmatisasi  dan  menghindari  pidana perampasan kemerdekaan.

## Pijakan Perlunya Upaya Diversi Bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana
Penanggulangan  kejahatan  baik  secara  penal  maupun  nonpenal  ditujukan  untuk menekan  atau  meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana,  termasuk    sebagai  upaya pencegahannya.  Menurut  G.  Pieter  Hoefnagels,  kebijakan  kriminal  dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:
a. Influencing views of society on crime and punishment (mass media);
b. Criminal law application ;
c. Prevention without punishment . 17
Penanggulangan  kejahatan  menurut  G.  Pieter  Hoefnagels  dilakukan  melalui sarana penal yaitu pada huruf b yaitu criminal law application dan sarana nonpenal pada huruf a dan c yaitu Influencing views of society on crime and punishment (mass media) dan prevention without punishment. Penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan pencegahan  tanpa  adanya  pemidanaan  yaitu  melalui  pembinaan,  pembimbingan  dan pelatihan.  Selain  itu,  pencegahan  dilakukan  dengan  mempengaruhi  pandangan masyarakat mengenai penghukuman apabila terjadi tindak pidana dengan menggunakan
14 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm 111.
15 Nawawi Arief, hlm 112 dan 114.
16 Nawawi Arief, hlm. 120-121.
17 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime (Holland: Kluwer Deventer, 1973), hlm. 56.
e-ISSN : 2621-4105
sarana  melalui  media  sosial.  Sarana  nonpenal  pada  dasarnya  merupakan  upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak.
Kesadaran  masyarakat  berpartisipasi  dalam  penanggulangan  kejahatan  termasuk menangani  faktor  kriminogen  mempunyai  peran  yang  sangat  besar.  Sarana  nonpenal sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  kejahatan,  sehingga  sasaran  utama  adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, di antaranya masalah atau kondisi sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau menumbuhsuburkan  kejahatan. 18 Dalam  kenyataan,  fenomena  terjadinya  kenakalan remaja justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat kondisi sosial  yang kurang menguntungkan  bagi  perkembangan  mental  anak 19 ,  sehingga  diperlukan  kondisi  sosial yang sehat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Kemiskinan,  pengangguran,  tingkat  pendidikan  dan  kebiasaan  buruk  masyarakat (misalnya  mabuk,  berjudi  dan  lain  sebagainya)  merupakan  faktor-faktor  yang  harus ditangani  untuk  mencegah  atau  mengurangi  terjadinya  kejahatan.  Selain  itu  faktor perkembangan  Iptek  yang  disalahgunakan  dan  kurangnya  pengawasan  orang  tua merupakan  sebab  anak  melakukan  tindak  pidana.  Faktor-faktor  tersebut  menyebabkan tidak  sedikit  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  untuk  kedua  kalinya  ( recidive )  yang sebelumnya  anak  tersebut  sudah  pernah  berurusan  dengan  hukum  dan  mendapatkan sanksi. 20
Berbagai  faktor  mempengaruhi  anak  dalam  melakukan  tindak  pidana,  sehingga diperlukan pula penanganan yang lebih humanis agar selanjutnya tidak melakukan tindak pidana  lagi.  Pengulangan  tindak  pidana  dapat  terjadi  di  antaranya  karena  kebutuhan, perintah  atau  karena  ikut-ikutan  sebagai  konsekuensi  pertemanan,  sehingga penanganannya  pun  perlu  dilakukan  secara  kasuistik  dengan  melihat  hasil  penelitian pembimbing  kemasyarakatan  dan  mempertimbangkan  berat  ringannya  tindak  pidana yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan.
Tindak  pidana  atau  kenakalan  yang  ditimbulkan  oleh  anak  atau  remaja,  menurut Jensen (1985) dibagi dalam beberapa jenis, yaitu kenakalan yang menimbulkan korban fisik  (dan  psikis), korban materi,  yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, kenakalan yang melawan status. 21 Kerugian yang timbul akibat tindak pidana baik bagi diri anak sendiri atau pihak lain, memerlukan upaya penyelesaian yang ke depannya tidak menimbulkan  kerugian  lanjutan  baik  bagi  korban  dan  pelaku.  Kerugian  lanjutan  yang dimaksud di antaranya penderitaan  yang harus ditanggung korban karena tidak adanya restitusi  dan  pemulihan  yang  memadai,  sedangkan  bagi  anak  tetap  berproses  dalam peradilan pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Label sebagai anak nakal menjadi beban tersendiri bagi anak yang berproses di
18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 46.
19 Sudarsono, Kenakalan  Remaja  Prevensi,  Rehabilitasi  Dan  Resosialisasi (Jakarta:  Runeka  Cipta,  2015), hlm.8.
20 Cahyo et al., “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice.”, hlm 209.
21 Sarwono, Psikologi Remaja , hlm. 256-257.
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105
peradilan dan dijatuhi pidana penjara, sehingga kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam  pengambilan putusan oleh hakim. Dengan demikian dalam penyelesaian  perkara  anak,  perlindungan  khusus  wajib  dilakukan  untuk  kepentingan anak, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana dan kepentingan korban yang menderita kerugian materiil dan immateriil.
Diversi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  sebagai  salah  satu  perlindungan khusus bagi anak, memberikan kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversi  dengan  persyaratan  dalam  pelaksanaannya,  salah  satunya  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana.  Pengulangan  tindak  pidana  yang  dimaksud  adalah  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  baik  tindak  pidana  sejenis  maupun  tidak  sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi (lihat penjelasan dari Pasal 7 Undang-undang SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi. Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan  diversi,  maka  tidak  dapat  diupayakan  diversi  lagi  apabila  anak  melakukan tindak pidana lagi.
Keadilan  restoratif  membuka  peluang  penyelesaian  perkara  anak  dengan mempertemukan  para  pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang  adil  dengan mengutamakan pada pemulihan dan bukan pembalasan. Penyelesaian yang adil ditujukan bagi korban, anak dan masyarakat. Korban diupayakan pemulihan dari penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana dan terhadap anak dilakukan penyelesaian perkara di luar  peradilan  pidana  (diversi),  mengingat  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  anak melakukan tindak pidana. Masyarakat mempunyai andil dalam penyelesaian perkara anak agar anak dan korban ke depannya dapat berintegrasi dengan lingkungannya.
Tidak dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana apabila dikaitkan dengan  keadilan  restoratif  sebagai  penyelesaian  yang  adil  melibatkan  para  pihak  dan ditujukan untuk pemulihan serta bukan pembalasan, merupakan hal yang kurang selaras. Anak  yang  melakukan  pengulangan  tindak  pidana  dan  menyesali  perbuatannya, kemudian ada permaafan dari pihak korban dengan atau tanpa ganti kerugian, maka dalam keadaan  demikian  pada  dasarnya  dimungkinkan  upaya  diversi.  Perlu  dikaji  kembali persyaratan diversi dalam Undang-undang SPPA yang tidak dapat dilakukan dalam hal pengulangan  tindak  pidana,  dengan  melihat  secara  kasuistik  dan  mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Persyaratan dalam pelaksanaan diversi yang tidak dapat diupayakan dalam hal pengulangan tindak pidana, dapat berakibat tidak dicapainya tujuan diversi khususnya dalam hal mencapai perdamaian antara para pihak, penyelesaikan di luar proses peradilan dan penghindaran pidana penjara atau perampasan kemerdekaan (lihat Pasal 6 huruf a,b,c, Undang-undang SPPA).
Keadilan restoratif pada hakikatnya keadilan bagi para pihak, dengan penyelesaian yang  ditujukan  untuk  pemulihan  merupakan  bagian  dari  perlindungan  anak  sehingga
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105
dapat tumbuh kembang, melangsungkan hidupnya dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Permohonan maaf dan permaafan sebagai sendi dalam keadilan restoratif ditujukan agar anak  secara  sadar  atau  legowo  mengakui  kesalahannya  dan  berjanji  tidak  akan mengulangi  perbuatan  tercelanya,  merupakan  pintu  perdamaian  yang  hendak  dicapai dalam  diversi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Kesepakatan  diversi  dapat membawa  anak  tidak  berproses  dalam  peradilan  pidana,  sehingga  dapat  terhindar  dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.
Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan perlunya upaya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana merupakan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh negara. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan diversi ada hambatan atau pihak anak tidak dapat memenuhi kesepakatan diversi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang SPPA maka proses peradilan dapat dilanjutkan. Pada intinya dengan pertimbangan kepentingan terbaik  anak,  negara  perlu  memberikan  kesempatan  bagi  anak  yang  melakukan pengulangan  tindak  pidana  agar  dapat  diupayakan  diversi  dengan  kewajiban mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, dapat ditentukan  pula  syarat  untuk  diversi  dalam  hal  pengulangan  tindak  pidana  yaitu (misalnya) hanya dapat dilakukan satu kali dan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun.  Kesempatan dapat diupayakan diversi dalam pengulangan  tindak pidana dapat  memberikan  nilai  keadilan  bagi  anak,  karena  berbagai  faktor  penyebab  dalam melakukan tindak pidana.
Proses pemeriksaan dari penyidikan hingga sidang di pengadilan merupakan beban mental tersendiri bagi anak, karena berulang kali menjawab pertanyaan yang sama dan mengingat perbuatan salahnya, dimana kondisi tersebut pada dasarnya tidak diinginkan anak. Tindak pidana yang serius atau ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana, menjadikan pidana penjara cenderung sebagai pilihan utama hakim dalam menjatuhkan putusan meskipun telah mempertimbangkan hasil penelitian dan  rekomendasi  pembimbing  kemasyarakatan.  Menilik    instrumen internasional  The United Nations for the Administration of Juvenile Justice ( The Beijing Rules ), rule 11.1. menentukan  “ Consideration  shall  be  given,  wherever  appropriate,  to  dealing  with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to  in  rule  14.1  below ”.  Pertimbangan  yang  bijak  sudah  semestinya  diberikan  untuk menangani  pelanggar  berusia  muda  tanpa  menggunakan  pengadilan  formal  oleh  pihak yang  berwenang.  Pihak  berwenang  dapat  mengalihkan  perkara  anak  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  atau  dengan  menggunakan  diskresi  yang  ditujukan  untuk kepentingan  anak.  Salah  satu  tindakan  diskresi  yaitu  diversi.  Negara  memiliki kewenangan  diskresional,  untuk  mengalihkan  (diversi)  penyelesaian  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  perdamaian  di  luar peradilan. 22 Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal, memberikan perlindungan dan rehabilitasi sebagai
22 Fiska  Ananda,  “Penerapan  Diversi  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 77–86, https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566.
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105
upaya  mencegah  anak  menjadi  pelaku  kriminal  dewasa. 23 Pelaksanaan  diversi dilatarbelakangi  keinginan  menghindari  efek  negatif  terhadap  jiwa  dan  perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. 24 Diversi atau pengalihan ini merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak dan sebagai upaya pencegahan agar ke depannya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dilakukan melalui pembimbingan, pembinaan atau pelatihan kerja  dengan tetap memperhatikan pendidikan anak.
Dalam komentar rule 11.2 ( The Beijing Rules ), “ diversion may be used at any point of decision-making-by the police, the prosecution or other agencies such as the courts, tribunals,  boards  or  councils.  It  may  be  exercised  by  one  authority  or  several  or  all authorities, according to the rules and policies of the respective systems and in line with the  present  Rules.  It  need  not  necessarily  be  limited  to  petty  cases,  thus  rendering diversion an important instrument ”.  Diversi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sesuai kebijakan sistem hukum masing-masing dengan tidak membatasi pada kasus kecil atau  ringan,  sehingga  diversi  merupakan  instrumen  penting  dalam  penyelesaian  tindak pidana yang dilakukan anak termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana. Diversi yang tidak dibatasi untuk kasus kecil, memperluas pemaknaan dapat diupayakan pula diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Anak yang telah dijatuhi pidana atau  sebelumnya  telah  ada  upaya  diversi  kemudian  melakukan  tindak  pidana  lagi semestinya diberi kesempatan untuk dapat diupayakan diversi lagi dengan pertimbangan kepentingan  terbaik  anak.  Diversi  dalam  hal  pengulangan  tindak  pidana  tersebut diupayakan  dengan  persyaratan  dan  didasarkan  pada  hasil  penelitian  pembimbing kemasyarakatan.
Persyaratan  diversi  bagi  pengulangan  tindak  pidana,  dapat  disesuaikan  dengan syarat diupayakannya diversi (pada saat pertama kali melakukan tindak pidana). Dalam Undang-undang SPPA, dapat diupayakan diversi untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dapat dilakukan (misalnya ditentukan satu kali lagi) dan tindak pidana tersebut diancam pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dengan  mempertimbangkan  hasil  penelitian pembimbing  kemasyarakatan.  Pembatasan  upaya  diversi  hanya  satu  kali  dalam pengulangan  tindak  pidana  merupakan  pemberian  kesempatan  terakhir  bagi  anak  agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian kesempatan  diversi satu kali dalam hal terjadi  pengulangan  tindak  pidana,  diharapkan  menyadarkan  anak  atas  perbuatannya, memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan karena apabila melakukan tindak pidana  lagi  langsung  berproses  dalam  peradilan  pidana.  Perlunya  upaya  diversi  dalam pengulangan tindak pidana dapat pula memberikan nilai manfaat bagi anak karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan yang telah dijamin konstitusi.
23 Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice , hlm. 22.
24 D.  R.  S.  Harahap,  “Kebijakan  Formulasi  Tindak  Pidana  Oleh  Anak  Yang  Dapat  Diupayakan  Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan,” Jurnal Ilmu Dan Budaya 41, no. 67 (2020): 7867–82.
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105
Instrumen  hukum The  United  Nations  Guidelines  for  the  Prevention  of  Juvenile Delinquency ( The Riyadh Guidelines ), memuat prinsip-prinsip dasar bahwa “pencegahan delinkuensi  anak  adalah  bagian  penting  pencegahan  kejahatan  pada  umumnya  di masyarakat,  pendayagunaan  sarana  perundang-undangan,  aktivitas  sosial  yang bermanfaat,  melakukan  pendekatan  manusiawi  terhadap  segala  aspek  kehidupan kemasyarakatan  serta  memperhatikan  kehidupan  anak,  akan  bermanfaat  dalam mengembangkan sikap-sikap nonkriminogen”. 25
Pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak, dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan manusiawi dengan memberikan perhatian pada anak, menangani faktor kriminogen dan mengembangkan sikap nonkriminogen. Dalam rule 1.1 - 1.5 The Riyadh Guidelines , “pelanggaran ringan yang dilakukan oleh remaja, tidak harus direaksi  dengan  pengkriminalisasian  atau  penghukuman  atas  perbuatannya  tersebut”. 26 Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari pidana perampasan kemerdekaan dan dampak negatif dari proses peradilan pidana. Upaya nonpenal dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak, juga untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.  Pencegahan  pengulangan  tindak  pidana  dapat  dilakukan  melalui  pembaharuan sistem  peradilan  pidana  anak,  dengan  mengupayakan  diversi  dalam  hal  terjadi pengulangan tindak pidana.
Undang-undang  SPPA  menentukan  tidak  dapat  dilaksanakan  diversi  dalam  hal tindak pengulangan tindak pidana. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana, maka anak tetap  berproses  dalam  peradilan  pidana  dan  dapat  dijatuhi  tindakan  atau  pidana. Berprosesnya  anak  dalam  peradilan  pidana  memberikan  stigmatisasi,  sedangkan penjatuhan pidana penjara memberikan label sebagai anak nakal dalam kurun waktu yang lama. Penjara telah memberi stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral  anak sulit  tercapai  karena labelisasi  tersebut  akan menempatkan status anak di tengah masyarakat. 27 Label tersebut melekat meskipun anak telah  selesai  menjalani  masa  pidananya.  Menjalani  pidana  penjara  di  lingkungan pembinaan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA), interaksi  dan komunikasi antar penghuni memberikan andil tersendiri dalam proses belajar mengenai  kejahatan.  Anak menjadi  lebih  mengerti  tentang  tindak  pidana  yang  dipelajari  dalam  lembaga pemasyarakatan dengan anak sebayanya karena sifat keingintahuan anak yang membuat anak itu sendiri mempunyai kemauan atau keinginan untuk belajar kejahatan. 28
Teori  asosiasi  diferensial  mengkaji  mengenai  penyebaran  tingkah  laku  kriminal yang diperoleh melalui proses belajar. Teori asosiasi diferensial tidak ditujukan asal mula kejahatan    masyarakat,  melainkan  justru  berkonsentrasi  pada  penyebaran  sikap  dan perilaku kriminal. 29 Interaksi yang intensif dalam lembaga pembinaan, disadari atau tidak
25 Paulus  Hadisuprapto, Delinkuensi  Anak  Pemahaman  Dan  Penaggulangannya (Malang:  Selaras,  2010), halaman 85.
26 Hadisuprapto, hlm 85.
27 Pinto  Utomo  Setyorini,  Erny  Herlin,  Sumiati,  “Konsep  Keadilan  Restoratif  Bagi  Anak  Yang  Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2020): 149–59.
28 Mita Dwijayanti, “Diversi Terhadap Recidive Anak,” Rechtidee 12, no. 223–244 (2017): 148–62.
29 Frank E.Penerjemah Noor Cholis. Hagan, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group,  2013),  Diterjemahkan  Dari  Buku  Aslinya  Introduction  to  Criminology:
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105
merupakan proses penyebaran perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah seharusnya menghindarkan anak dari pidana penjara di antaranya dengan memberikan kesempatan diversi  termasuk  dalam  pengulangan  tindak  pidana  sebagai  bagian  dari  pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
Pihak  legislatif  dan  eksekutif  sudah  semestinya  mengkaji  kembali  persyaratan dalam  pelaksanaan  diversi  dalam  Undang-undang  SPPA  termasuk  dalam  hal pengulangan tindak pidana. Diversi dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya dilakukan pula dalam hal pengulangan tindak pidana, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan yang selayaknya dan pemenuhan atas haknya. Pengulangan tindak pidana tidak semestinya diartikan bahwa perbuatan anak tidak dapat dimaafkan, anak tidak dapat dibina atau anak tidak dapat diperbaiki.  Diversi bagi  anak  dalam  hal  pengulangan  tindak  pidana  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan ancaman  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  wajib  mempertimbangkan  hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.
Rekomendasi  pembimbing  kemasyarakatan  adalah  bagian  penting  dalam  upaya diversi  bagi  pengulangan  tindak  pidana  selain  serius  atau  tidak  tindak  pidana  yang dilakukan  dan  ancaman  pidana  penjara.  Latar  belakang  ekonomi,  sosial,  pendidikan termasuk  agama,  berkaitan  erat  dengan  tingkah  laku  anak  termasuk  dalam  melakukan tindak  pidana.  Lingkungan  pada  dasarnya  dapat  menjadi  faktor  kriminogen,  sehingga penelitian  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  mutlak  dilakukan  sebagai  pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Perlunya upaya diversi dalam pengulangan tindak pidana  berpijak  pada  pertimbangan  kepentingan  terbaik  anak,  perlindungan  dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi .

## E. PENUTUP
Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak perlu diupayakan dengan  pijakan  pertimbangan  kepentingan  terbaik  anak,  perlindungan  dan  pemenuhan hak  anak  sebagaimana  dijamin  konstitusi.  Selain  itu,  diversi  dalam  hal  pengulangan tindak  pidana  ditujukan  untuk  menyadarkan  anak  atas  perbuatannya,  sebagai  upaya pencegahan  dan  memberikan  efek  jera  karena  apabila  melakukan  tindak  pidana  lagi langsung  berproses  dalam  peradilan  pidana.  Diversi  dalam  pengulangan  tindak  pidana dapat  memberi  nilai  manfaat  karena  anak  mempunyai  hak  untuk  kelangsungan  hidup, tumbuh  kembang  dan  masa  depannya.  Diversi  juga  memberi  nilai  keadilan  bagi  anak karena  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi    anak  melakukan  tindak  pidana,  sehingga diperlukan pengalihan. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dapat diupayakan secara  kasuistik  dengan  persyaratan  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  ancaman penjara pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan wajib mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.
Theories,  Methods  and  Criminal  Behavior  Edition  7 ,  ed.  B.S.  A.K.  Anwar,  Triwibowo  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2013), hlm 228.
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda, Fiska. “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana.” Jurnal  Daulat  Hukum 1,  no.  1  (2018):  77–86. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566.
Cahyo, Rico Nur, Irma Cahyaningtyas, Studi Magister, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  Diponegoro,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Diponegoro. “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice.” Pembangunan Hukum Indonesia 3 (2021): 213–16. DitjenPas. “Data Bulanan Jumlah Penghuni Per Kanwil,” 2021. http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly.
Dwijayanti, Mita. “Diversi Terhadap Recidive Anak.” Rechtidee 12, no. 223–244 (2017): 148–62.
Fajar,  Mukti  ND  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Hadisuprapto, Paulus. Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penaggulangannya . Malang: Selaras, 2010.
Hagan, Frank E. Penerjemah Noor Cholis. Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Introduction to Criminology: Theories, Methods and Criminal Behavior  Edition  7 .  Edited  by  B.S.  A.K.  Anwar,  Triwibowo.  Jakarta:  Kencana Prenada Media, 2013.
Harahap,  D.  R.  S.  “Kebijakan  Formulasi  Tindak  Pidana  Oleh  Anak  Yang  Dapat Diupayakan  Diversi  Berdasarkan  Aspek  Keadilan  Dan  Tujuan  Pemidanaan.” Jurnal Ilmu Dan Budaya 41, no. 67 (2020): 7867–82.
Harefa, Beni Harmoni. “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di  Indonesia.” Jurnal  Komunikasi  Hukum (JKH) 1, no. 1 (2015): 1–13. https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009. Hoefnagels,  G.  Peter. The  Other  Side  of  Criminology,  An  Inversion  of  the  Concept  of Crime . Holland: Kluwer Deventer, 1973.
Lubis,  Muhammad  Ridwan,  Panca  Sarjana  Putra,  “Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum”, Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  229, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354
Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan Restorative Justice . Bandung: PT Refika Aditama, 2012. Nawawi  Arief,  Barda. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
———. Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  Lanjut .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
Priamsari, Rr. Putri A. “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi.” Perspektif Hukum 18, no. 2 (2019): 175. https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.158. Rahayu,  Sri.  “Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Anak  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.” Jurnal  Ilmu Hukum , 2015, 127–42.
Rahma,  Zeha  Dwanty  El.  “Pembatasan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan Recidive.” Mimbar Keadilan 14 (2021): 74–83.
Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
Ani Triwati, Doddy Kridasaksana
e-ISSN : 2621-4105
Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, Pinto Utomo. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2020): 149–59.
Situmeang,  Erwin  Pangihutan.  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Anak  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Yang  Berulang  (Residivis)  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  35  Tahu  2014  Tenatng  Perlindungan  Anak  (Studi  Putusan  Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/ Pid.Sus, Anak/ 2014/PN.Skt.),” 2019.
Sudarsono. Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi . Jakarta: Runeka Cipta, 2015.
Yul Ernis. “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 163–74.