## EMPAT PROBLEMATIK FILOSOFIS HUKUM DALAM DINAMIKA HUBUNGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN
Al. Andang L. Binawan Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jl. Cempaka Putih Indah 100A, Jakarta Pusat 10520 andang.binawan@driyarkara.ac.id

## Abstract
There  are  some  philosophical  problems  concerning  the  law  as  a  human  product.  Some philosophers have described such problems, including H.L.A. Hart. The core of the problem is the tension between the two main goals of the law, i.e.  justice and legal certainty, as mentioned in the well-known adage "Summum ius, summa iniuria." There are already many efforts to get the third way between them, but they have their own philosophical problems. This article will portray such tension in the life of law, from a 'narrow' standpoint, which means the standpoint of its internal tense  relationship  between  its  two  main  goals,  justice,  and  legal  certainty.  It  is  different  from Hart's wide standpoint. From this narrow standpoint, there are four philosophical problems there. An examination of the philosophical problems is important to understand that there is no perfect law, which needs scrutiny to reach its goals.
Keywords :  Philosophical  Problems  of  Law;  Certainty;  Justice;  The  Essence  of  Law;  Legal Interpretation ; Insufficiency of Law.

## Abstrak
Hukum adalah product penting kebudayaan manusia yang juga menggenggam persoalan filosofis. Banyak  pemikir  berusaha  memaparkannya,  termasuk  H.L.A.  Hart.  Pokok-pokok  persoalan filosofis  penting  itu  antara  lain  muncul  dalam  tarik-menarik  antara  tujuan  keadilan  dan kepastiannya,  seperti  dalam  adagium “Summum  ius,  summa  iniuria“ .  Selalu  ada  upaya  untuk memahami  dan  meredakan  ketegangan,  tetapi  setiap  upaya  selalu  menggendong  persoalan filosofisnya.  Artikel  ini  berusaha  memetakan  persoalan-persoalan  filosofis  itu  supaya  alur  dan dinamika  perdebatannya  lebih  mudah  diikuti.  Problematik  yang  muncul  dari  hubungan  antara tujuan  keadilan  dan  kepastian  itu  -yang  akan  disebut  sebagai  ‚sudut  sempit‘,  berbeda  dengan ‚sudut luas‘-nya H.L.A. Hart- dipetakan dalam dimensi ‚waktu‘ alur hidupnya suatu hukum. Dari sudut sempit ini, akan tampak empat problematik filosofis. Pencermatan problematik filosofis ini penting terutama untuk memahami bahwa tidak ada hukum yang sempurna, sehingga perlu terus- menerus dicermati agar lebih mencapai tujuan dasarnya.
Kata Kunci: Problematik Filosofis Hukum; Kepastian; Keadilan; Esensi Hukum; Tafsir Hukum; Ketidakcukupan Hukum.

## A.  Pendahuluan
Topik tentang problematik filosofis pernah ditulis oleh Herbert Lionel Adolphus Hart atau yang lebih dikenal sebagai H.L.A. Hart (1907-1992) dalam tulisannya yang berjudul " Problems of  the  Philosophy  of  Law ,"  yang  ditulisnya  tahun  1967,  dan  kemudian  diterbitkan  lagi  dalam
bukunya Essays in Jurisprudence and Philosophy (1983). Dalam tulisannya itu, Hart menyebutkan ada  tiga  problematik  filosofis  yang  penting  yaitu: 1) problems  of  definition  and  analysis,  2) problems  of  legal  reasoning dan 3)  problems  of  criticism  of  law (Hart,  1983) . Terkait dengan problem pertama, Hart melihat bahwa, dengan analisis konseptual, pilihan atas suatu definisi akan memberi  dampak  pada  makna  kewajiban  hukum.  Karena  itu  analisis  kritis  sangat  diperlukan. Terkait  dengan  problem  kedua,  yang  lebih  menarik  perhatiannya  adalah  bagaimana  membuat 'temuan  hukum'  dalam  kasus-kasus  sulit,  karena  kalimat-kalimat  hukum  tidak  bisa  ditafsirkan secara harafiah begitu saja. Lalu, tentang problem yang ketiga Hart melihat beberapa pandangan kritis  terhadap  hukum  dari  pandangan-pandangan  filosofis  yang  lebih  luas  dan  mendalam, termasuk dengan paham moralitas dan keadilan yang berkembang.
Paparan Hart ini memang komprehensif, dan bisa memberi cakrawala bagi mereka yang ingin mendalami filsafat hukum. Kekayaan pengalaman Hart dan kekuatan refleksinya membuat tulisan itu bisa menjadi semacam peta jalan. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu lebih diperjelas, khususnya untuk  pemula,  terutama  yang  tidak  terbiasa  dengan  logika  filsafat.  Untuk ini,  perlu jembatan agar jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh para pemikir atau filsuf, bisa ditempatkan dalam  konteksnya  (Vega,  2018).  Dengan  kata  lain,  banyak  teori  yang  menawarkan  jawaban filosofis  tentang  problematik  filosofis  tidak  akan  terpahami  dengan  baik  jika  problematiknya sendiri kurang dipahami, apalagi problematik itu akan berkembang juga (Leiter, 2021).
Tulisan Hart bisa menjadi jembatan itu, tetapi untuk kebanyakan pemula tulisan Hart itu masih cukup  membingungkan  karena  abstraksinya  begitu  luas  dan  banyak  hal  sudah  diandaikan, termasuk apa makna problematik filosofis. Selain itu, masih cukup banyak yang belum paham bahwa problematik filosofis berbicara tentang problematik esensial atau yang paling mendasar. Pertanyaannya  pokoknya  adalah  'apa'  (atau  dalam  beberapa  persoalan  juga  'siapa')  yang dilanjutkan  dengan  'mengapa'  (Finnis,  2014).  Jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  itu  akan semakin  bernilai  filosofis  jika  bisa  menyentuh  perkara  yang  paling  inti  dan  bisa  diberlakukan secara umum. Meski begitu, jawaban yang ditawarkan lebih bersifat teoretis dan abstrak. Biasanya bertolak dari suatu sudut-pandang atau penekanan tertentu. Karena itu pula problematik filosofis pada  dasarnya  tidak  akan  pernah  terjawab  dengan  tuntas.  Bahkan,  setiap  upaya  jawaban  dan penerapan memunculkan ketegangan baru sehingga tetap menimbulkan problematik filosofis yang lain. Dalam bahasa filosofis, jawaban itu punya sifat hipo-thesis.
Terkait  dengan  pemahaman  apa  itu  problematik  filosofis,  apa  yang  pernah  ditulis  van Apeldoorn  bisa  lebih  memperjelas.  Dia  mengatakan  bahwa  problematik  filosofis  itu  berbeda dengan problematik pengetahuan hukum. Dalam hal ini dia memang membedakan antara kesenian hukum yang terkait dengan problematik praktis, lalu pengetahuan tentang hukum dalam kaitan dengan  sosiologi,  sejarah,  dan  perbandingan  berbagai  hukum.  Pada  level  abstraksi  yang  lebih 'tinggi,', baru muncul problematif filosofis. Menurut van Apeldoorn, ada tiga pertanyaan penting. Pertama, adakah pengertian hukum yang berlaku umum? Kedua, apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? Ketiga, adakah sesuatu hukum kodrat? (Apeldoorn, 1978).
Problematik  di  atas  bisa  dikontraskan  dengan  problematik  praktis  (juga  yuridis)  yang membutuhkan jawaban praktis dan aplikatif. Ranah problematik praktis adalah penerapan, maka biasanya jawabannya bersifat kongkret. Biasanya pertanyaan pokoknya adalah 'bagaimana' atau 'kapan/dimana' (atau bisa juga 'oleh siapa'). Dalam bahasa van Apeldoorn, hal ini disebut 'kesenian hukum.'  Problematik  inilah  yang  banyak  digeluti  para  pegiat  hukum,  yang  pada  umumnya memang mencari kepastian.
Yang juga membuat tulisan Hart cukup sulit dipahami adalah sudut pandangnya yang 'luas', yaitu dari persoalan hukum yang sangat umum. Untuk itu, tulisan ini mencoba melengkapi tulisan Hart  dengan  mengulik tentang problematik-problematik  filosofis  dari  sudut yang  lebih sempit, yaitu dari kacamata hubungan hukum dan moral, yang muncul dari ketegangan dalam hubungan antara  keadilan  dan  kepastian,  yang  menjadi  dua  tujuan  pokok  hukum.  Gagasan  ini  sangat dipengaruhi  oleh  adagium  terkenal  yang  tertulis  di  atas.  Adagium  penting  bahkan  mungkin
terpenting dalam percaturan tentang hukum itu ditulis Cicero (atau lengkapnya Marcus Tullius Cicero, pengacara dan orator ulung Romawi yang hidup pada tahun 106-43 SM) dalam De officiis, I, 10, 33. Dalam bahasa Indonesia, adagium itu berarti bahwa semakin sempurna suatu hukum, semakin sempurna pulalah ketidakadilannya. Makna summa ('sempurna') dalam bagian pertama adagium itu adalah keketatan dan tiadanya perkecualian dalam hukum, sementara dalam bagian kedua 'sempurna' berarti total atau penuh, sehingga yang dimaksud adalah tiadanya sama sekali keadilan yang bisa bertiup. Di sini, Cicero sangat jeli memotret problematik abadi dalam hukum, yaitu ketegangan  antara  kepastian  dan  ketidakadilan.  Ketegangan  dasar ini  menjadi  induk dari problematik-problematik filosofis yang lain. Itulah sebabnya mengapa adagium ini bisa dikatakan sebagai adagium terpenting dalam filsafat hukum.
Memang, ketegangan tak terselesaikan antara keadilan dan kepastian juga terungkap dengan jelas dalam refleksi filosofis tentang hubungan antara hukum dan moral yang juga menjadi topik ‘abadi’ dalam perbincangan filsafat hukum. Gagasan keadilan digendong oleh moralitas, sedang tujuan kepastian menjadi makin tampak dalam hukum modern. Perdebatan yang terus menghangat pada abad XX memberi indikasi tentang hal itu. Alasannya sebenarnya sederhana: dunia (baca: masyarakat)  yang  'tunggang-langgang'  (Giddens,  1999)  membutuhkan  kepastian  yang  bisa diterima semua orang atau semua pihak. Memang, topik itu baru muncul di era modern karena perkembangan masyarakat yang akhirnya juga memberi pengaruh pada konsep keadilan. Ketika konsep  moral  dan  keadilan  relatif  homogen  dan  dalam  arti  tertentu  tidak  atau  kurang dipertanyakan, hubungan antara hukum dan moral bisa dikatakan 'baik-baik saja.' Ketika konsep keadilan makin heterogen dan menemukan unsur-unsur (bahkan juga pendasaran) baru, hubungan itu makin dipertanyakan (Heller, 2000).
Semakin beragamnya konsep keadilan itu, sebagai akibat perkembangan jaman dan teknologi (Mandel, 2007), dan terutama jika dilihat dari sudut pandang eksistensialisme dan postmodernisme (Review & Massey, 2007) memang berimbas dalam hubungan dua tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian. Semakin heterogen suatu masyarakat berarti juga semakin heterogen pandangannya tentang  keadilan,  sehingga  dibutuhkan  kepastian  yang  lebih  tinggi  agar  bisa  menjaga  hidup bersama  dengan  tertib.  Pun,  semakin  dinamis  gerak  suatu  masyarakat,  semakin  dinamis  pula perkembangan  pandangannya  tentang  keadilan  itu.  Keadilan  pada  dasarnya  unik,  terikat  pada ruang dan waktu, dan juga akan terus berkembang sesuai jaman. Karena sifatnya yang unik dan eksistensial ini sebenarnya keadilan tidak bisa digeneralisasi begitu saja (Pankova & Migachev, 2020).
Di lain pihak, manusia yang unik itu hidup bersama dengan orang lain yang juga unik, dan supaya  bisa  hidup  bersama  dengan  baik,  dibutuhkan  ketertiban.  Ketertiban  inilah  yang membutuhkan kepastian, dan hukumlah yang menjadi penjaminnya. Dalam masyarakat modern, hukum adalah hasil kompromi dari kepentingan berbagai pihak. Konsekuensinya, keadilan harus digeneralisasi dan itu berarti direduksi dan diminimalkan, dengan menampung gagasan keadilan yang umum. Dengan kata lain, hukum tidak mungkin mewadahi keadilan itu secara utuh, seperti yang  dikehendaki  setiap  anggota  masyarakat.  Isi  keadilan  juga  menjadi  terbatas  karena keterikatannya  pada  kata  yang  menjadi  ungkapannya  (Folarin  &  Sobola,  2019).  Karena  itu, keadilan dan kepastian memang tidak akan pernah bisa 'berdamai', meski bisa didekatkan. Dalam  sejarah  manusia,  hukum  menjadi conditio  sine  qua  non (keharusan)  dalam  hidup bersama, dan dalam sifatnya yang membatasi hukum sering disebut sebagai necessary evil , hal yang  tidak  menyenangkan  tetapi  dibutuhkan.  Hukum  dibutuhkan  dalam  hidup  bersama  untuk menjamin  keadilan  personal  maupun  sosial,  meski  membatasi  kebebasan  diri.  Karena  itu, hubungan antara hukum dan moral dan juga hubungan keadilan dan kepastian, berdinamika sesuai perkembangan  jaman  yang menggendong  kesadaran  individu  ini  (Callister,  2017). Ketegangan inilah yang memunculkan problematik filosofis yang akan dipaparkan dalam tulisan ini.
Tulisan ini akan memaparkan adanya empat problematik filosofis. Keempat problematik bisa dilihat dari tahap-tahap 'hidup'-nya hukum: satu problematik ketika lahir, dua problematik dalam
upaya menghidupkan (terkait dengan metode tafsir dan si penafsir), dan satu problematik ketika ditemui kenyataan akan keterbatasan hukum itu sendiri, khususnya dalam dimensi fungsionalnya. Karena  tujuannya  adalah  menawarkan  semacam  peta  permasalahan  (Darmodiharjo,  Darji,  & Shidarta, 2004), tulisan ini hanya akan menguraikan secara terbatas keempat problematik filosofis hukum  itu.  Yang  juga  tidak  dimasukkan  dalam  kategori  problematik  filosofis  hukum  adalah refleksi tentang  keadilan, yang  meski  terkait sangat  erat  dengan  hukum,  pada  dasarnya  adalah entitas pemikiran tersendiri. Pun, problematik dalam proses melahirkan hukum, atau proses legis- lasinya, belum dimasukkan secara ketat dalam problematik filosofis hukum. Problematik filosofis dalam proses legislasi lebih dibahas dalam filsafat politik dan juga filsafat bahasa (terutama dalam legal drafting -nya).

## B.  Pembahasan
Leges humanae nascuntur, vivunt, et moriuntur . Hukum manusia itu dilahirkan, hidup dan mati. Begitu kata pepatah Latin kuno. Problematik filosofis hukum pun bisa diurutkan dari alur itu. Maksudnya, problematik filosofis itu mulai muncul sejak mau 'melahirkan' hukum, juga ada setelah lahir, ada dalam upaya menghidupkannya, dan bahkan ada pula dalam upaya bagaimana me-'mati'-kan hukum lalu melahirkannya kembali. Dalam hal ini,  Brian  Z. Tamanaha, seorang pemikir  hukum  Amerika  Serikat,  seperti  disebut  Rahayu,  pernah  mengupayakan  suatu  ‘peta hukum’ juga (Rahayu, 2018). Paparan ini juga akan mengikuti alur tadi, meski problematik terkait bagaimana melahirkan dan mereformasi hukum tidak dibahas karena pada dasarnya kembali pada proses politik sehingga lebih tepat sebagai bahasan filsafat politik.

## 1.  Problematik tentang Esensi Hukum
Ketika  hukum  sudah  dilahirkan,  atau  berarti  dirumuskan  dan  ditetapkan,  ada  persoalan filosofis yang akan selalu muncul, yaitu pertanyaan tentang esensi hukum itu sendiri (Bello, 2012). Yang kemudian dipersoalkan adalah apa (saja) kriteria hukum supaya bisa disebut hukum (Deakin, 2015; Visser & Bench-Capon, 1998). Ontologi hukum ini akan menjadi persoalan abadi karena hukum  terikat  pada  ruang  dan  waktu.  Inilah  problem  filosofis  yang pertama .  Salah  satu permasalahan penting adalah 'gugatan' akan pengandaian yang selama ini ada dalam pemikiran orang,  yaitu  bahwa  keadilan  harus  menjadi  jiwa  hukum,  terutama  ketika  pengertian  tentang keadilan juga dipertanyakan.
Problematik itu akan lebih jelas jika dilihat dalam cakrawala ketegangan antara moral dan hukum, yang erat kaitannya dengan ketegangan keadilan dan kepastian. Ada beragam alternatif jawaban, meski sebenarnya bisa dipilah jadi dua saja. Aliran pertama tetap melihat moral (yang berarti juga keadilan) sebagai yang utama. Refleksi filosofisnya terhadap  hukum  lebih bersifat fungsional. Yang kedua lebih melihat hukum sebagai hukum pada dirinya, bukan sekedar sebagai 'bahasa  yuridis'  dari  moralitas.  Dalam  istilah  Andrei  Marmor,  yang  dicari  adalah  normativitas hukum (Marmor, 2014; T. Spaak, 2017). Refleksi filosofisnya bersifat esensial. Bisa dikatakan juga  bahwa  yang  pertama  lebih  menekankan  keadilan,  sedang  yang  kedua  mengutamakan kepastian.  Bahwa  kemudian  ada  aliran-aliran  yang  lebih  lunak  dari  kedua  sisi  dengan  lebih mengakomodasi  sisi  lain,  hal  itu  adalah  upaya  untuk  mencari jalan tengah.  Perbedaan  tekanan inilah yang kemudian memunculkan mazhab-mazhab pemikiran hukum, meskipun penggolongan ini sering dilakukan oleh orang lain daripada oleh filsuf yang melontarkan pemikiran itu sendiri.
Contoh paling kentara dari aliran pertama yang menekankan keadilan adalah para filsuf abad pertengahan  atau  yang  bisa  dikenali  sebagai  mazhab  Skolastik.  Mereka  ini  mewarisi  tradisi panjang  yang  melihat  keadilan  sebagai  inti  atau  jiwa  hukum,  sehingga  hukum  yang  tidak  adil bukanlah hukum, yang tampak dalam pepatah Latin " Lex iniusta non est lex." (Hukum yang tak adil,  bukanlah  hukum).  Pepatah  ini  berasal  dari  Thomas  Aquinas (1225-1274),  berdasarkan refleksinya atas pandangan-pandangan St. Agustinus (Kretzmann, 1988, pp. 100–101). Bagi para
filsuf mazhab ini, keadilan bisa 'diturunkan' dari hukum kodrat yang dikenali dari hidup manusia. Dalam  pandangan  mazhab  ini,  gagasan  keadilan  itu  sungguh  ada.  Tentunya,  paham  ini  erat kaitannya dengan adanya keyakinan iman akan Tuhan. Tuhan-lah sumber keadilan itu. Kemudian, mengingat bahwa pada jaman abad pertengahan proses pembuatan hukumnya bersifat monarkhial dan masyarakatnya homogen, refleksi belum sungguh menyentuh proses pembuatan hukum dan esensi hukum itu sendiri.
Sementara itu, adanya dua sistem hukum yang banyak dianut di dunia, yaitu common law dan civil  law ,  juga  bisa  ditafsirkan  dari  cakrawala  perbedaan  penekanan  tadi.  Dengan  memberi kemungkinan  yurisprudensi  keputusan  hakim  lain  sebagai  pendasaran  putusan,  serta  dengan adanya  yuri  dalam  proses  pengadilan  (dalam  prinsip judges  made  law ), common  law  system tampak lebih mengutamakan moral, terutama keadilan yang terus bergerak. Sementara itu, dalam civil law system acuan untuk suatu putusan hakim hanyalah pada putusan pengadilan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian lebih ditekankan. Istilah pembeda yang kadang dipakai tentang dua sistem itu, yaitu bahwa common law lebih bersifat 'bottom-up' sedang civil law sebaliknya, juga memberikan gambaran tentang penekanan itu (Cross, 2007).
Memang, aliran-aliran filsafat hukum modern (dan kontemporer) tampak lebih menekankan refleksi  hukum  sebagai  hukum  sehingga  terasa  lebih  mengutamakan  kepastian  (Torre,  Hull, Model, & Hart, 2007). Ada dua sebab yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah sekularisasi, yaitu  paham  yang  meminggirkan,  atau  malah  menafikan,  peran  ilahi  dalam  proses  pencarian keadilannya.  Bahkan,  keadilan  yang  ditumpukan  pada  hukum  kodrat  juga  dipandang  tidak meyakinkan. Keadilan dalam pengertian baru ini dipahami sebagai hasil kesepakatan manusia saja, sehingga hukum lalu dilihat sebagai 'kunci' kesepakatan bersama itu. Yang kedua adalah makin kaburnya makna keadilan karena di satu sisi keragaman sosial makin besar dan dunia bergerak sangat  cepat,  sementara  di  sisi  lain  pemahaman  lebih  utuh  tentang  manusia  juga  berkembang (Buckholtz & Marois, 2012).

## 2.  Problematik Menghidupkan Hukum: Bahasa
Problematik paling penting dalam hukum sebenarnya ada di bagian ini karena langsung terkait pada penerapan. Tanpa penerapan, hukum tidak berbeda dengan dokumen lain. Karena itu, pada bagian ini ada persoalan filosofis penting yaitu bagaimana menghidupkan kalimat-kalimat hukum itu. Perlu diingat bahwa bahasa tulis membakukan suatu pernyataan, dan bahkan bisa dikatakan membekukannya. Di lain pihak, bahasa itu hidup. Secara semantis pun 'isi' (notions) dari suatu kata bisa berkembang (Delaney, 2001), bahkan juga tidak lepas dari perkembangan kepribadian seseorang  (Manzanares,  2014).  Kalimat  yang  telah  tertulis  dalam  hukum  selalu  ketinggalan mengikuti dinamika ini, seperti tercermin dalam pepatah Belanda " Het recht hinkt achter de feiten aan" (Hukum itu tertatih-tatih dalam mengikuti fakta). Dilema terjadi, karena di satu sisi, demi keadilan, hukum harus berubah, tetapi di sisi lain, hukum tidak boleh berubah-ubah. Pertanyaan filosofisnya  adalah  bagaimana  mencari  titik-tengah  atau  jalan  keluar  di  antara  ketegangan  ini terutama dalam menafsirkan suatu ketetapan hukum yang sudah ada. Inilah yang memunculkan persoalan  filosofis kedua .  Dengan  kata  lain,  penafsiran  adalah  bagian  integral  dari  hukum (Gkouvas & Follow, 2018).
Keterbatasan bahasa inilah yang menjadi akar persoalan filosofis dalam penafsiran hukum ini. Jika  dalam legal  drafting problematiknya  adalah  menemukan  bahasa  yang  tepat  yang  bisa mengusung gagasan keadilan dan sekaligus menjamin kepastian, dalam ranah penerapan ini yang terjadi adalah hal sebaliknya, yaitu bagaimana menafsirkan rumusan yang tampak kaku itu, atau dengan kata lain 'menghidupkan' kalimat yang tampak beku tadi  (Torben Spaak, 2021). Problem pokoknya  terkait  dengan  yang  biasa  dikenal  sebagai  upaya  'penemuan  hukum.'  Di  sini  ada problematik  filosofisnya  terkait  erat  dengan  metode  hermeneutikanya,  karena  rumusan  hukum bukan  hanya  mau  dipahami  dan  ditafsirkan  begitu  saja,  tetapi  juga  diupayakan  'menjawab' persoalan yang ada sampai kepada keputusan yang adil.
Problematik terkait dengan bahasa ini baru mulai menjadi perhatian lagi ketika ada diskusi cukup seru tentang semantic sting (sengatan semantis) dalam menafsirkan kalimat-kalimat hukum. Di  satu  sisi,  H.L.A  Hart,  yang  biasanya  lebih  condong  disebut  positivis, berpandangan  bahwa kalimat-kalimat hukum harus ditafsirkan sesuai maksud pembuat hukum dengan kriteria-kriteria yang  sudah  ditetapkan  (Endicott,  1998,  pp.  283–300).  Pada  titik  ini  pula,  dikenal  teori  hukum murni ( pure theory of law) dari Hans Kelsen (1881–1973) (Čufar, 2021) . Di lain pihak, Ronald Dworkin,  yang  memang  lebih  menekankan  moralitas,  berpandangan  bahwa dalam  kasus-kasus sulit,  suatu  kalimat  hukum  perlu  ditafsirkan  secara  konstruktif  dengan  memperhatikan  makna semantis yang lebih luas dalam kaitan dengan prinsip-prinsip dasarnya (Dworkin, 1986). Dalam hal  ini,  problematik  bahasa  ini  memang  tidak  berdiri  sendiri,  karena  terkait  erat  dengan problematik pada penafsirnya.

## 3.  Problematik Menghidupkan Hukum: Tafsir
Problematik hermeneutis yang disebut di atas itu tak terlepas dari problematik filosofis ketiga, yang  terletak  pada  subyek  penafsir,  yaitu  hakim.  Hakim  adalah  manusia  yang  mempunyai keterbatasan, sehingga tidak mungkin sepenuhnya 'bebas nilai' atau lepas dari subyektivitasnya, termasuk pandangan moralnya. Persoalan juga masuk dalam filsafat politik lagi ketika pengaruh kekuasaan bisa ikut berperan dalam diri hakim (Finnis, 2016). Pun, persoalan filosofis itu makin membesar ketika arus informasi digital mengalir deras dengan segala komplikasi filosofis terkait dengan fenomena post truth dan artificial intellegence (Ryan, 2022). Karena itu, meski sudah ada pedoman-pedoman  dan  metode-metode  penafsiran,  persoalan  filosofisnya  adalah  bagaimana meminimalkan  subyektivitas  ini  sehingga  kadar  obyektivitas  suatu  putusan  bisa  lebih  dijamin sehingga lebih mudah diterima semua pihak.
Dalam ketegangan ini pula, muncul gagasan tentang expediency (kemanfaatan) yang sering dipandang  sebagai  tujuan  hukum  ketiga,  yang  diangkat  oleh  Gustav  Radbruch  (1878-1949). Sebenarnya, tujuan kemanfaatan ini, meski disebut sebagai tujuan hukum yang ketiga, bisa dilihat sebagai jalan keluar yang ditawarkan Radbruch untuk mengatasi jalan buntu yang bisa muncul dari ketegangan antara tujuan keadilan dan kepastian, antara moral dan hukum. Kemanfaatan yang dimaksud  oleh  Radbruch  adalah  kemanfaatan  bagi  masyarakat,  sehingga  dari  sudut  keadilan, tampak sebagai pentingnya keadilan sosial bagi hakim untuk 'menghidupkan' hukum (menafsirkan dan memutuskan). Radbruch tampak menekankan prioritas keadilan atas kepastian.
Pada era yang sama, ada tokoh lain yang juga melihat pentingnya keadilan sosial ini sebagai perpektif  hukum.  Adalah  seorang  Nathan  Roscoe  Pound  (1870-1964)  yang  pada  tahun  1954 mengungkapkan  gagasan  law as  social  engineering (hukum  sebagai  sarana  rekayasa  sosial) (Latipulhayat, 2014).  Pound mau menekankan fungsi hukum dalam dinamika sosial, sehingga sering  disebut  termasuk  dalam sociological  jurisprudence (Cotterrell,  2019).  Jika  disimak, gagasan ini bisa disejajarkan dengan gagasan kemanfaatan Radbruch, meski dengan tekanan yang berbeda. Keduanya membedakan keadilan yang bersifat substansial dengan keadilan sosial yang lebih kontekstual. Perbedaannya, Radbruch menekankan kemanfaatan yang 'dicerna' hakim dari dinamika  masyarakat,  atau  keadilan  sosial  yang  real.  Sementara  itu  Pound  menekankan rekayasanya, yang berarti dari sisi negara, atau keadilan sosial yang dicita-citakan.
Peran hakim yang dominan dalam gagasan Radbruch dan Pound tidak tanpa masalah. Hakim tetaplah  seorang  manusia,  yang  secara  epistemologis,  seperti  dikatakan  di  atas,  tidak  mungkin mencapai obyektivitas mutlak. Untuk bisa menopang cita-cita itu, dibangunlah institusi dan sistem peradilan, termasuk di dalamnya adalah hukum acara. Hal ini umum dimana-mana, tetapi institusi, struktur  dan  sistem  ini  'dicurigai'  oleh  para  pemikir  hukum  kritis  sebagai  warisan  kekuasaan dengan segala bias politik dan kepentingan ekonominya (Stewart, 2019). Dengan kata lain, bagi para  filsuf  yang  dikategorikan  sebagai  pemikir  studi  hukum  kritis  ini  melihat  bahwa  sistem penafsirannya harus dirombak untuk meminimalkan bias kepentingan itu. Salah satu filsuf radikal yang  memotori gerakan studi hukum kritis ini  adalah Roberto Mangabeira Unger (lahir 1947).
Unger,  demikian  dia  biasa  disebut,  hukum  harus  didekati  secara  kritis  secara  mutli-disipliner, khususnya sosiologi dan ilmu politik (Unger, 1996).
Contoh pemikir lain yang kritis terkait dengan 'bangunan' hukum yang ada adalah Patricia Smith.  Ia  berpandangan  bahwa  hukum  beserta  struktur  dan  sistemnya  dibangun  dengan  bias patriarki. Karena itu ia memberi alternatif penafsiran yang mengusung pandangan kaum feminis. Pandangannya ini kemudian bergulir menjadi sebuah pendekatan terhadap hukum yang dikenal sebagai feminist jurisprudence .
Dalam  konteks  Indonesia,  kita  mengenal  pendekatan  yang  Prof.  Satjipto  Rahardjo  (1930- 2010) yang dikenal dengan pendekatan hukum progresif-nya (Indarti, 2018). Prof. Tjip, begitu biasa  dipanggil,  menawarkan  gagasan  agar  hukum  ditafsirkan  secara  progresif,  tidak  hanya menafsirkan  kalimat-kalimat  hukum  secara  harafiah  dan  kemudian  menerapkannya.  Dalam pandangannya,  di  satu  sisi  bahasa  hukum  mempunyai  keterbatasan,  di  sisi  lain  dinamika masyarakat dalam segala lini, bergerak cepat (Rahardjo, 1977). Pandangan yang mirip ada juga pada pemikiran Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (1932-2013). Dalam pandangannya hukum yang bersifat nasional  akan mencederai keragaman yang ada. Karena itu  hukum  juga harus didekati dengan  kacamata  sosial  (Wignjosoebroto,  2003).  Pandangan  ini  mirip  karena  keduanya menekankan keadilan yang bergerak (Marilang, 2017). Bedanya, jika Prof. Satjipto mendekatinya dari 'dalam' sebagai seorang ahli hukum, sehingga bisa dikatakan mendekatinya dari sudut mikro, Prof. Soetandyo mendekati hukum dari 'luar' sebagai seorang sosiolog, atau mendekatinya secara sosio-struktural.

## 4.  Problematik Ketidakcukupan Hukum
Segala macam refleksi dan tawaran jalan keluar itu sangat terkait dengan keterbatasan hukum. Pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan atau pada titik mana keterbatasan hukum vis-à-vis perkembangan  masyarakat  bisa  dipertahankan  (Gaus,  2018).  Dapat  dengan  mudah  diandaikan bahwa  jika  keterbatasan  hukum,  baik  bahasa  maupun  sistemnya,  tidak  lagi  mencukupi  dalam menampung pandangan keadilan masyarakat (Pankova & Migachev, 2020), hukum harus diubah. Tentu, kata 'harus selalu' tidak berarti sering, karena akan mengingkari atau mencederai tujuan kepastian. Meski begitu, mau tak mau, hukum perlu diperbarui, setidaknya dalam jangka waktu tertentu, berdasar aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Cotterrell, 2019). Jika ada hukum yang baru, hukum yang lama tentunya dianggap tidak lagi berlaku. Begitulah, suatu produk hukum (misalnya undang-undang) pada masanya memang harus 'mati' ( moriuntur), atau harus diperbarui (Shai, 2019).
Masalah  tidak  selesai  dengan  pembaruan  hukum,  yang nota-bene hanya  dilakukan  dalam waktu yang relatif lama. Pada masa sebelum hukum diperbarui, jika ada rasa keadilan yang tak tertampung  dalam  hukum,  atau  sebaliknya,  penerapan  hukum  justru  mencederai  rasa  keadilan masyarakat, apa yang harus dibuat? Inilah problem filosofis yang keempat . Pada titik ini, dalam tradisi hukum dan moral, ada dua jalan keluar. Jalan keluar pertama dilakukan oleh individu atau masyarakat dengan melakukan pembangkangan sipil ( civil disobedience ), yang secara singkat bisa dikatakan  sebagai  kesengajaan  untuk  tidak  menaati  atau  malah  melanggar  hukum,  bisa  secara bersama dan berulang, supaya ada perubahan hukum yang dipandang tidak adil (Thoreau, 2014; Zain & Yusoff, 2017).
Jalan  keluar  kedua  adalah  dengan  menerapkan  prinsip  moral epikeia dan equity . Epikeia adalah  sebuah  jalan  keluar  yang  ditawarkan  oleh  Aristoteles  (384-322  SM)  dalam  bukunya Nicomachean Ethics (Aristotle, 1999, bks. 6, Ch. 10) , jauh sebelum jaman modern, yang sudah melihat bahwa gerak dinamika masyarakat itu begitu kaya sehingga ketetapan hukum bisa tidak mencukupi. Epikeia adalah  'turun-tangannya'  raja  atau  pemimpin  negara  dalam  mengupayakan keadilan bagi seseorang yang, dalam kasusnya, hukum menjadi terlalu sempit dan penerapannya justru  dirasa  tidak  adil.  Istilah  ini  dalam  tradisi  hukum  lebih  dikenal  sebagai equity (Kincaid, 2019).  Dalam  tradisi  Napoleonic  yang  bersistem civil  law ,  adanya  mekanisme  grasi,  amnesti,
abolisi dan juga rehabilitasi yang melibatkan kuasa pemimpin tertinggi negara, adalah upaya untuk mengatasi kesempitan hukum itu.
Tentu, meski sudah diatur dengan hukum, problematik filosofis tetap muncul. Problemnya terletak  dalam  kemungkinan  penyalahgunaan  kekuasaan  itu  oleh  kepala  negara.  Perlu  diingat bahwa kepala negara tetaplah seorang manusia yang, dalam bahasa filosofis, tidak bisa bebas nilai. Karena itulah, dibuat mekanisme hukum yang cukup ketat untuk meminimalkan penyalahgunaan.

## C.  Simpulan
Dari  paparan  di  atas,  problematik  filosofis  terkait  dengan  hukum  akan  selalu  muncul. Problematik itu tentunya terkait dengan dimensi fungsional hukum bagi manusia yang menuntut penghargaan  dan  pengakuan  akan  hak  hidup  dan  kebebasannya,  yang  harus  diletakkan  dalam konteks hidup bersama. Di sinilah sebenarnya bisa dikatakan bahwa problematik filosofis hukum muncul dalam dinamika relasi individu dengan masyarakatnya. Individu membutuhkan pengakuan akan martabatnya, sementara masyarakat juga membutuhkan ketertiban. Di satu sisi, kesadaran akan  martabat  terus  menguat.  Di  sisi  lain,  dinamika  masyarakat  juga  berkembang  pesat. Problematik filosofis, yang dipicu (dan dipacu) persoalan sosiologis, tak akan pernah tuntas karena pendulum  selalu  bergerak  mencari  titik  tengah.  Telah  diuraikan  di  atas  bagaimana  keempat problematik filosofis itu muncul dalam tiga 'alur' hidupnya hukum: ketika hukum lahir, bagaimana menghidupkan,  dan  bagaimana  mengatasi  ketidakcukupannya.  Salah  satu  faktor  penting  dari problematik  itu  -selain  pengandaian  antropologis  dan  sosiologis  yang  berkembang-  adalah keterikatan hukum pada bahasa. Inilah mengapa Hart, dalam menguraikan problems of definition and analysis menyinggung persoalan linguistik dengan cukup serius. Problem yang disinggung Hart itu menyinggung juga problematik yang pertama (problematik esensi hukum) dalam uraian ini.  Dua  pertanyaan  pertanyaan  pertama  van  Apeldoorn  yang  telah  disebut  di  muka  bisa memperjelas problematik ini.
Sementara tu, problematik yang kedua dan ketiga (problematik menghidupkan hukum) dalam uraian  ini  bisa  disejajarkan  dengan problems  of  legal  reasoning Hart.  Dalam  problem  yang dikemukakan  ini,  salah  satu  fokus  Hart  adalah  mengkritisi  metodologi  penemuan  hukum  atau metode  serta  validitas  penafsiran.  Hal  ini  tentu  sangat  penting  terutama  dalam  dinamika masyarakat  yang  bergerak  sangat  cepat.    Hanya  saja,  problematik  keempat  (ketidakcukupan hukum) dalam uraian ini tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan problems of criticism of law - nya  Hart.  Karena  perbedaan  sudut-tinjau  (uraian  ini  memakai  sudut  sempit,  sementara  Hart memakai  sudut  luas),  problem  ketidakcukupan  hukum  juga  hanya  menjadi  bagian  kecil  dari problem  yang  diangkat  Hart.  Seperti  diketahui,  Hart,  dalam  upaya  mengritisi  kriteria-kriteria hukum, berusaha mengambil jarak dari kriteria tradisional seperti misalnya keterpautan hukum dengan  keadilan  atau  moral.  Meski  begitu,  untuk  dinamika  hukum  sehari-hari  problem ketidakcukupan hukum ini  lebih  tampak  karena terkait-erat  dengan dimensi  fungsional  hukum bagi manusia.
Problematik  filosofis  itu  perlu  dicermati  dan  dipahami  sebaik-baiknya  bukan  hanya  demi kefasihan berwacana, melainkan agar bisa memahami berbagai macam alternatif jawaban yang digagas  orang.  Tentunya,  usulan  alternatif  jawaban  sangat  diharapkan,  termasuk  berdasarkan refleksi atas  problematik  legal  yang  dihadapi  dalam  hidup  sehari-hari.  Selain  itu, pencermatan akan  problematif  filosofis  ibarat  mencermati  retakan  dalam  sebuah  bangunan,  yang memungkinkan kejelian dalam melihat penyusupan kepentingan-kepentingan yang membelokkan cita-cita hukum itu sendiri.
Meski tampak tak berujung, refleksi filosofis atas problematik hukum menjadi penting dalam upaya  membuat  hukum  yang  menjawab  kebutuhan  jaman,  baik  kebutuhan  personal  maupun kebutuhan sosial, baik dalam menghidupkan yang sudah ada maupun dalam memperbaruinya. Lex semper reformanda. Hukum harus terus-menerus diperbarui. Pembaruan hukum tidak harus selalu membuat hukum yang baru, tetapi bisa 'baru' dalam cara dan sikap memperbaruinya. Di sinilah,
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 314-324
pemahaman  problematik-problematik  filosofis  hukum,  bisa  memberi  kerangka  untuk menghidupkan hukum dengan lebih bijaksana. Bagaimana pun, problematik filosofis bukan hanya problematik akademis, melainkan juga problematik kehidupan, ketika filsafat juga tetap dimaknai sebagai philo-sophia , cinta kebijaksanaan!

## DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn, L. . J. Van. (1978). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Aristotle. (1999). Nicomachean Ethics . Kitchener: Batoche books.
Bello,  P.  C.  (2012). the  Controversy  About  the  Essence  of  Law:  a  Dispute  Between  Hart  and Dworkin. Indonesia Law Review , 2 (1), 45–58. https://doi.org/10.15742/ilrev.v2n1.11
Buckholtz,  J.  W.,  &  Marois,  R.  (2012).  The  Roots  Of  Modern  Justice:  Cognitive  And  Neural Foundations Of Social Norms And Their Enforcement. Nature Neuroscience , 15 , 655–661.
Callister, P. D. (2017). What is meant by ‘evaluation’? Pace Law Review Volume , 37 (2), 507–550. https://doi.org/10.51952/9781847429162.ch002
Cotterrell, R. (2019). Access To Justice, Moral  Distance And Changing  Demands On  Law.  In Windsor Yearbook of Access to Justice (Vol. 36). https://doi.org/10.22329/wyaj.v36i0.6420
Cross, F. B. (2007). Identifying the Virtues of the Common Law. In Law and Economics Working Paper No. 063 (No. 063). https://doi.org/10.2139/ssrn.812464
Čufar, K. (2021). Pure theory’s deconstruction. European Journal of Legal Studies , 13 (1), 155– 186. https://doi.org/10.2924/EJLS.2019.044
Darmodiharjo,  Darji,  &  Shidarta.  (2004). Pokok-pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Deakin, S. (2015). Juridical Ontology : The Evolution of Legal Form. Historical Social Research / Historische Sozialforschung , 40 (1), 170–184.
Delaney, D. (2001). Semantic ecology and lexical violence: nature at the limits of law. Law Text Culture , 5 (2), 77–112.
Dworkin,  R.  (1986). Law’s  Empire .  Massachusetts:  The  Belknap  Press  of  Harvard  University Press.
Endicott, T. A. O. (1998). Herbert Hart and the Semantic Sting. Legal Theory , 4 (3), 283–300.
Finnis, J. (2014). What is the Philosophy of Law? The American Journal of Jurisprudence , 59 (2), 133–142. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ajj/auu012
Finnis, J. (2016). Judicial Power: Past, Present and Future (No. 2/2016).
Folarin, P., & Sobola, E. (2019). Language of law: Imperative for linguistic simplicity. Journal of Research Findings/Revue , 2 (2), 268–285. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24296.08960
Gaus,  G.  (2018).  Theoretical  Considerations:  The  Complexity  of  a  Diverse  Moral  Order. The Georgetown Journal of Law & Public Policy , 16 , 645–680.
Giddens, A. (1999). Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives . London: Profile Books.
Gkouvas, T., & Follow. (2018). The Nature of Legal Interpretation: What Jurists Can Learn about
Legal  Interpretation  from  Linguistics  and  Philosophy. International  Dialogue , 8 (4). https://doi.org/10.7208/chicago/9780226445168.001.0001
Hart, H. L. A. (1983). Essays in Jurisprudence and Philosophy . Oxford: Oxford University Press.
Heller, A. (2000). The Complexity of Justice : A Challenge to the 21st Century. Ethical Theory and Moral Practice , 3 (3), 247–262.
Indarti, E. (2018). Progressive Law Revealed : a Legal Philosophical Overview. Diponegoro Law Review , 03 (01), 28–42.
Kincaid,  E.  R.  (2019).  The  virtue  of  equity  and  the  contemporary  world. Journal  of  Moral Theology , 8 (Special Issue 2), 114–133.
Kretzmann, N. (1988). Lex Iniusta Non est Lex - Laws on Trial in Aquinas’ Court of Conscience.
American Journal of Jurisprudence , 33 (99), 99.
Latipulhayat, A. (2014). Roscoe Pound. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 1 (2), 413–424. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12
Leiter,  B.  (2021).  Back  to  Hart. Anali  Pravnog  Fakulteta  u  Beogradu , 69 (4),  749–760. https://doi.org/10.51204/anali_pfub_21401a
Mandel, G. N. (2007). History Lessons for a General Theory of Law and Technology. Minnesota Journal of Law, Science & Technology , 8 , 551–570.
Manzanares, J. V. (2014). Cognitive Linguistics and the Law. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística , 4 , 185–200. https://doi.org/10.1344/afel2014.1.10
Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. Jurnal Konstitusi , 14 (2), 315. https://doi.org/10.31078/jk1424
Marmor, A. (2014). Philosophy of Law . Princeton: Princeton University Press.
Pankova, O., & Migachev, Y. (2020). Justice in the contemporary world. BRICS Law Journal ,
7 (1), 119–147. https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-1-119-147
Rahardjo, S. (1977). Aneka persoalan hukum dan masyarakat . Bandung: Alumni.
Rahayu, M. K. (2018). Sengketa Mazhab Hukum – Sintesis Berbagai Mazhab dalam Pemikiran Hukum . Jakarta: Penerbit Kompas.
Review, L. L., & Massey, C. (2007). The Constitution in a Postmodem Age. Washington and Lee Law Review , 64 (1).
Ryan, M. (2022). The Limits of Law and AI. University of Cincinnati Law Review , 90 (3), 923– 950.
Shai, I. (2019). Radical transformation and the limits of law. Acta Academica , 51 (1), 144–162. https://doi.org/10.18820/24150479/aa51i1.8
Spaak,  T.  (2017).  Legal  Positivism,  Conventionalism,  and  The  Normativity  of  Law. Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought , 9 (2), 1–26.
Spaak, Torben. (2021). Legal philosophy and the study of legal reasoning. Belgrade Law Review , 69 (4), 795–811. https://doi.org/10.51204/anali_pfbu_21405a
Stewart, J. G. (2019). Demystifying Critical Legal Studies . The University of Adelaide.
Thoreau, H. D. (2014). Civil Disobedience . Utah: Libertas Institute.
Torre, M. La, Hull, C., Model, T. H., & Hart, H. L. A. (2007). The Hierarchical Model and H . L . A . Hart ’ s Concept of Law. ARSP: Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy , 93 (1), 82–100.
Unger, R. M. (1996). What Should Legal Analysis Become? New York: Verso.
Vega,  J.  (2018).  Legal  philosophy  as  practical  philosophy. Revus  Journal  for  Constitutional Theory  and  Philosophy  of  Law  /  Revija  Za  Ustavno  Teorijo  in  Filozofijo  Prava ,  (34). https://doi.org/10.4000/revus.3859
Visser, P. R. S., & Bench-Capon, T. J. M. (1998). A Comparison of Four Ontologies for the Design of  Legal  Knowledge  Systems. Artificial  Intelligence  and  Law , 6 ,  27–57. https://doi.org/10.1023/A:1008251913710
Wignjosoebroto,  S.  (2003). Hukum:  Paradigma,  Metode  Dan  Dinamika  Masalahnya (Ifdhal Kasim dkk, Ed.). Jakarta: ELSAM-HUMA.
Zain, Z. M., & Yusoff,  M. A.  (2017). Civil Disobedience: Concept and  Practice. Asian Social Science , 13 (8), 129–134. https://doi.org/10.5539/ass.v13n8p129