## RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945 PASCA AMANDEMEN KE TIGA

## Nur Hidayat
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau desnur443@gmail. com

## ABSTRACT
Law  institutions  (such  as  Judges,  Lawyer, Police,  legislator)  as  part  of  important elements in national law system, should know and understand the changes of national law system after the third amandement of UUD 1945, because Indonsia’s law system, that is clled Pancasila law system, is integrative law system that takes the best parts of rechtstaat (Europe  continental)  and  the  rule  of  law (Anglo  Saxon)  that  name  linking  prismatic. Feedback scheme staats with input (interest- social  demand-legal  act)  will  be  eas  to  be used  by  law  institution  to  make  output (decision, provision) well. Legal behavior can be a direct response to a legal act.
Keywords: Indonesia ‘s law system, reference system, aplication system

## A.   PENDAHULUAN
P engantar  yang  baik  untuk  membicarakan  sistem  hukum adalah dengan mengenali terlebih dahulu apakah hakikat sistem  karena  kehadiran  hukum  sebagai  suatu  sistem  akan tunduk  pada  batasan-batasan  dan  ciri-ciri  sistemnya. Oleh sebab  itu,  Lawrence  M  Friedman  membahas  sistem  hukum melalui sistem politik David Easton sebagai berikut:
“The Political syastem as a “baoundary-mantaining set of interactions imbedded in and surrounded by other social system to the influence of which it is constantly exposed."
Sistem  menurut  hukum  dapat  juga  dipandang  dari kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu berada untuk  menjamin  keserasian  dan  keadilan.  Menurut  rekayasa sosial, sebuah sistem dilihat dari suatu proses masukan (input) yang  ditransformasikan  menjadi  keluaran (output) tertentu. Orang  awam,  memandang  sistem  sebagai  cara  atau  metode untuk mencapai suatu tujuan. 3

## Sejarah perjalanan konstitusionalisme Indonesia dari Orde
Lama ke Orde Baru telah terdapat beberapa kali pelanggaran Sistem  hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman  merupakan  sistem input dan out put yang diungkap oleh David Easton tentang sistem politik, lihat Lawrence M. Friedman, The Legal System: a sosial science Perspective, Rusel Sage Foundation, New York, 1975, hlm 5 & 11
Lawrence M Friedman, The Legal Syastem: a Social Science Perspective, ibidem, hlm 5
3 Sistem  didefenisikan  secara  etimologi  menurut webster’s  New Collegiate Dictionary terdiri dari kata “syn” dan “histania” dari kata greek, yang berarti menempatkan bersama (to place togather). Advanced Learner’s Dictionary dalam Sukarna, sistem ialalah kumpulan fakata-fakta, pendapat- pendapat, kepercayaan-kepercayaan dan lain-lain yang disusun dalam suatu cara teratur; input merupakan berbagai interaksi kepentingan, lanjut pada tuntutan  dan  disudahi  dengan  tindakan  sehingga  lahitlah out  put yang disebut peraturan dan keputusan, Lawrence M Friedman, The Legal Syastem: a Social Science Perspective, Ibidem , hlm 3&4 seperti ��lsafat��� �eddy Iriawan seperti ��lsafat��� �eddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia dalam pemahaman Teoritik dan Empirik, Raja Gra��ndo Persada, Jakarta, 2012, hlm�� 7
aturan  dasar  konstitusional  yang  mengakibatkan pemerintah berkomplik dengan negara dan jatuhnya sebuah  rezim  dari  rezim  lama  kepada  rezim  baru. Akan tetapi, ketika Orde �aru masih berpegang teguh dengan  mempergunakan  konsep  negara  hukum rechtsstaat yang bertumpu pada sistem civil law yang ditegaskan  dalam  penjelasan  UUD  1945  sebelum perubahan,  maka  rezim  yang  otoriter  itu  berakhir ditangan  pergerakan  reformasi  tahun  1998  yang menginginkan Amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi  ABRI,  penegakan  supermasi  hukum (penghormatan  HAM  dan  Pemberantasan  KKN�, Otonomi  Daerah,  kebebasan  Pers  dan  mewujudkan kehidupan demokrasi. 4
Tidak berlebihan bahwa apa yang terjadi di negara pra  reformasi  menurut  rakyat  merupakan  kulminasi ketiadaan kedauatan hukum (nomokrasi) dan keadilan (the absence of justice). Anggapan pengabaian hukum (disregardling  the  law), ketidak  hormatan  terhadap hukum (disrespecting  the  law), ketidak  percayaan pada  hukum (distrusting  the  law), penyalahgunaan hukum (misuse of the law) yang dilakukan oleh pihak- pihak  penguasa . Semua  itu  adalah  implikasi  dari jaminan oleh hukum dikarenakan ada sangsi, minimal rekasi dari masyarakat luas sebagaimana diungkapkan Lawrence  M��  Friedman:  “ Sanctions  are  ways  to implement a norm or a rule.”
Reformasi  1998  telah  membawa  berbagai perubahan  yang  mendasar  yakni:  lengsernya
4 �andingkan dengan pendapat A�� V�� Dicey tentang pelanggaran terhadap  Aturan  Dasar  akan  mengakibatkan  konplik  dengan negara atau akan ada pelanggaran revolusioner atau reaksioner. A. V�� Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi , Penerbit Nusa Media, �andung 2007 hlm�� 127; lihat juga Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law  dan  Socialist  Law, Nusa Media, Jakarta, 2010; lihat juga MPRRI, Panduan Permasyarakatan UUD RI 1945 dan TAP MPRRI, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2012 hlm  6,;  alasan  terjadinya  reformasi  di  Indonesia  tahun  1998 menurut  Mahfud  MD  adalah  karena  pemberlakuan  UUD  1945 sebelum  perubahan  selalu  melahirkan  pemeintahan  otoriter karena setiap penguasa selalu mengakumulasikan kekuasaannya dengan  menggunakan  celah-celah  yang  terkandung  di  dalam UUD 1945 itu sendiri, Moh�� Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi, Raja  Gra��ndo  Persada, Jakarta, 2010, hlm 27
5 Ni’matul  Huda, Lembaga  negara  Dalam  Masa  Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 46 Lawrence M. Friedman, The Legal System: a sosial science Perspective, Op. cit , hlm 70
pemimpin sentral dan menentukan; munculnya proses politik liberal yang melahir politik liberal; percepatan pencerahan  politik  rakyat;  kesadaran  memperkuat proses checks and balances dan perubahan mendasar dalam konstitusi RI�� 7 Reformasi hukum sebagai suatu upaya  pembaharuan  menyeluruh  dan  bertahap, hendaknya dilaksanakan terhadap sistem hukum yang mencakup  subtansi  hukum,  aparat  hukum,  budaya hukum.  Konsep  sistem  hukum  bersifat  sosiologis yang diajukan oleh Lawrence Friedman yakni Stuktur sebagai  pranata  penopang  sistem,  institusi  hukum dan budaya hukum. 8
Oleh permasalahan politik dan hukum tersebut, Solly  Lubis  menilai  bahwa  bangsa  Indonesia  sedang tercarai-cari  kembali  format  konstitusinalisme  bagi dirinya sendiri, untuk ditetapkan dan dikembangkan sebagai landasan konstitusional kehidupan bernegara�� 9 �erdasar  fakta  implikasi  dari  politik  hukum  disebut Solly Lubis di atas, telah diderogasiny a konsep negara hukum rechtstaat sebagaimana  termaktub  dalam Pasal 1 ayat (3� UUD 1945 setelah amandemen yakni Indonesia adalah negara hukum. 10
7 Disarikan  oleh  Ni’matul  Huda  dari  Indria  Samego  dalam makalah lokakaria Nasional “Analisis Kritis atas Proses dan Hasil Amandeman  UUUD  1945  di  UGM  tahun  2002  dalam  Ni’matul Huda, Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Ibidem , hlm  4;  lihat  juga checks  and  balances dalam  Triaspolitika Montesquieu dalam, �aron De Montesquieu, The Spirit of Laws, Hafner Press, New York, 1949, hlm 17-172 8 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Sience, Rusel Sage Foundation, 1975, hlm 15
9 Pergolakan politik zaman Orde Lama telah terjadi perumahan UUD  1945  dan  diganti  dengan  Konstitusi  RIS  1949,  kemudian ke  UUDS  1950,  lalu  kembali  ke  UUD  1945,  dan  menjadi  intisari perubahan  adalah  mengenai  sistem  pemerintahan,  susunan negara,dalam  Solly  Lubis  hal  49��  Zaman  Orde  �aru  pergolakan politik  hukum  terus  terjadi  yang  bermuara  pada  Reformasi total  yang  ditandai  dengan  diamandemennya  UUD  1945,  yang mengubah konsep hukum negara dari rechtstaat menjadi campuran antara rechtstaat dan The rule of law. Perubahan tersebut akan berpenagaruh  kepada  konstitusionalisme��  Konstitusionalisme menurut Solly Lubis bukanlah ‘Konstitusi’ tetapi tekanannya pada ‘isme’  paham  dan  pandangan  serta  aspirasi  kenegaraan  yang meliputu semua dimensi kenegaraan baik yang ��loso��s, maupun struktur  organisasi  dan  ide  serta  tujuan  operasional  kehidupan negara, Soly Lubis, ibidem, hlm 54 10 MPRRI, Panduan  Permasyarakatan  UUD  RI  1945  dan  TAP MPRRI,  Op.  Cit, hal  67;  bandingkan  denganNasarudin  Umar, bahwa Ahmad Ali berpendapat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mempraktikkan mixed sistem atau sistem campuran dimana berlakunya hukum adat, hukum agama dan sistem hukum
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...
Derogasi  konsep  negara  hukum rechtsstaat tersebut  berpengaruh  pada  Sistem  Pemerintahan dan  Sistem  Hukum  yang  merujuk  pada rechtstaat yang mana bertumpu pada sistem hukum civil law. 11 Oleh karena itu, Negara hukum akan bertumpu pada ‘sistem hukum’ dalam arti luas seperti yang dikatakan Winterton  (1975�  yakni  ��lsafat  yuristik  dan  teknik- teknik  yang  sama-sama  digunakan  oleh  sejumlah negara yang secara umum memiliki kesamaan sistem hukum, karena itu sistem hukum dalam arti luas akan menggambarkan sebuah keluarga hukum induk seperti keluarga hukum common law dan civil law. Sedangkan ‘sistem hukum’ dalam arti sempit didefeniskan sebagai peraturan dan institusi hukum dari sebuah negara�� 1
Sistem  hukum  dalam  tataran  teori  merupakan sebuah  pandangan  yang  sudah  cukup  klasik. �erdasarkan  pengenalan  dan  pengertian-pengertian diatas  maka  berbicara  tentang  sistem  hukum tentu  berbicara  tentang  kesepakatan  bersama penyelenggara hukum untuk membuat, menjalankan hukum,  dan  semua  itu  tidak  akan  terlepas  dengan berbicara tradisi hukum atau keluarga hukum. Peter de Cruz, seorang ahli ilmu hukum Staffordshire University mengkomperasikan  antara  sistem  hukum common law, civil law dan socialist law dan membedakan antara istilah tradisi hukum dengan istilah sistem hukum�� Secara  terminologi  istilah  tradisi  hukum  disamakan dengan istilah keluarga hukum�� Istilah tradisi hukum didefenisikan sebagai suatu kumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisi secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi  politik,  organisasi  serta  penyelenggaraan sistem hukum. 3 perundang-undangan. Hal ini telah nampak keberhasilan citacita bapak pendiri bangsa yang mengusung konsep hukum modern, Nasarudin  Umar, Konsep  Hukum  Modern:  Suatu  Prespfektif Keindonesiaan, Integrasi system Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional, Jurnal IAIN Ambon, 2014 hlm 158 Ellydar  Chadir, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Konstalasi Ketatanegaraan di Indonesia, Total Media Press, Yogyakarta, 2007 hlm 3 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law, Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm 5 3 Dikutip  dari  Merryman��  Peter  de  Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law, ibidem , hlm  4;  bandingkan  dengan  pendapat  Marryman  bahwa  tradisi hukum  itu  adalah  sikap  yang  dikondisikan  secara  historis  dan
Sedangkan  istilah  sistem  hukum  didefenisikan dengan pengoperasian atau menjalankan sekumpulan institusi,  prosedur,  dan  peraturan-peraturan  hukum�� Hal ini Merryman menyebutnya sebuah tradisi hukum yang  memposisikan  sistem  hukum  didalam  suatu pandangan budaya (Presfektif kultural). 14
Tulisan ini mencoba menelaah rujukan dan aplikasi sistem hukum Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3� UUD 1945 pasca amandemen dalam presfektif sistem hukum  dalam  arti  luas  yakni  berdasarkan  sistem hukum induk civil law dan common law.

## B.   RUJUKAN  SISTEM  HUKUM  INDONESIA  PASCA AMANDEM KETIGA UUD 1945
Rujukan sistem hukum Indonesia pada mulanya tidak  terlepas  dari  sejarah  lahirnya  sistem  hukum dalam  arti  luas  di  dunia��  Pertarungan  pengaruh sistem  hukum  dalam  arti  luas  telah  dimulai  sejak zaman  Yunani  kuno,  ketika  Tweleve  Tables  (Meja Dua  �elas�  dimana  dalam  catatan  Cicero  dan  Gaius yang  menunjukkan  sebuah  legenda  nyata  bahwa utusan Romawi telah dikirim ke Atena dalam rangka mempelajari hukum dan institusi hukum dari bangsa Yunani, sehingga pada zaman klasik bangsa Romawi mengalami  perkembangan  yang  sangat  jauh  karena terpengaruh  oleh  komperatif  sistem  hukum  yang didenasionalisasikan  sehingga  berubah  menjadi bentuk  ‘hukum  global’  yang  disempurnakan  dengan sebuah  kombinasi  yurisprudensi  komperatif  dan pemikiran rasional. 15
mengakar kuat terhadap hakikat hukum di dalam. . . . masyarakat dan  pemerintahan,  pemberlakuan  dan  pengoperasian  sebuah sistem  hukum  yang  tepat,  dan  juga  sikap  terhadap  cara  hukum diaplikasikan, atau seharusnya dibuat, dikaji,disempurnakan, dan diajarkan, ibidem, hlm 4 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law,Ibid, hlm 4 15 Peter  de  Cruz, Ibidem, hlm  16;  Jujun  S��  Suriasumantri berpendapat bahwa penalaran merupakan suatu proses ber��kir yang dapat menumbuhkan pengetahuan, yang mana pengetahuan dihasilkan  penalaran  itu  harus  mempunyai  aturan  kebenaran, oleh karenanya proses ��kir harus dilakukan dengan cara tertentu, sehingga dianggap sahih (valid), maka cara penarikan kesimpulan inilah  yang  dinamakan  dengan  logika.  Untuk  itu  logika  dapat didefenisikan  sebagai  pengkajian  untuk  ber��kir  secara  sahih�� Untuk  mendapatkan  penarikan  kesimpulan  secara  sahih  dalam
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...
Pertarungan pengaruh itu terus berlansung dan memasuki  idiologi  negara-negara  dunia,  terutama petarungan  antara  liberalis  dan  sosialis  yang  telah memporakporandakan  Indonesia  tahun  1965 dan  terus  berlanjut  pada  tahun  1998��  Pergerakan reformasi  tahun  1998,  telah  berpengaruh  penting terhadap  perubahan  sistem  hukum  Indonesia, karena salah satu tuntutan adalah revolutiegronwet. Pengaruh tersebut dimulai dari masyarakat, kekuatan sosial politik yang pada akhirnya berujung pada farksi- faraksi  MPR��  Melalui  alat  kelengkapan  MPR,  Panitia Ad  Hoc  I  melakukan  studi  komperasi  keberbagai negara  dengan  sejumlah  pakar  interdisipliner  ilmu diantara  negara  tersebut:  Inggeris,  Jerman,  USA, Swedia, Denmark, RRC, Jepang, Rusia, dan Malaysia�� Studi banding bertujuan untuk mendalami konstitusi, konsep,  praktik,  dan  pengalaman  penyelenggaraan negara, sistem pemerintahan, Mahkamah Konstitusi, sistem kepartaian, penataan hukum sistem pemilihan umum,  hubungan  sipil-militer,  dan  implementasi HAM. Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan studi pustaka  mempelajari  30  konstitusi  berbagai  negara secara mendalam dan kritis�� 17
Kegiatan komperasi Panitia Ad Hoc I MPR tersebut diatas dapat disimpulkan adalah menentukan sistem hukum nasional yakni menentukan institusi, prosedur, dan peraturan-peraturan hukum. 18
Amanah sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum  amandemen  UUD  1945  akan  terlihat  jelas sangat  dominan  mempengaruhi  prosedur  dan penalaran  ilmiah  maka  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara, selanjutnya  Jujun  S��  Suriasumanteri  mengemukakan  hanya  dua cara  penarikan  kesimpulan  yakni  ‘induktif’  dan  ‘deduktif’Logika induktif  adalah  penarikan  kesimpulan  dari  kasusu-kasusu individual  nyata  menjadi  kesimpulan  bersifat  umum,  logika deduktif adalah membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang sifat umum menjadi kasus yang yang bersifat individual (khusus�, Jujun S�� Suriasumantri, filasat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hlm 46 Tahun  1965  terjadinya  pemberontakan  PKI  dari  Partai Komunis Indonesia yang ingin memasukkan idiologi komunis dalam idiologi  Pancasila,  sehingga  berujung  terjadinya  perpindahan kekuasaan dari tangan Soekarno kepada Soeharto yang ditandai dengan Surat Perintah 11 Maret 1966
17 MPRRI, Panduan  Permasyarakatan  UUD  RI  1945  dan  TAP MPRRI, Op. Cit, hal 38 18 Peter  de  Cruz, loc.  cit; bandingkan  dengan  sistem  hukum Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Sience, Loc. cit
peraturan hukum, hal itu dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 19 Akan tetapi  karena  pengabaian  hukum,  penyalahgunaan hukum telah membuat gelombang reformasi di seluruh Indonesia  semakin  besar  dan  akhirnya  bermuara pada  MPR  membentuk  Panitia  Ad  Hoc  MPR  untuk merumuskan  perubahan  pundamental  sebagaimana tuntutan reformasi tersebut.
Usaha  memahami  hukum  secara  komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi sangat penting dilakukan  pada  masa  itu.  Hukum  harus  difahami sebagai suatu sistem mulai dari keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek bersifat sistematik dan saling berkaitan satu sama lain dalam kerangkan negara  hukum  yang  akan  dimuat  dalam  UUD  1945�� Strategi tersebut tidak lain adalah untuk pembangunan hukum  ataupun  pembangunan  nasional  untuk mewujudkan gagasan negara hukum Rechtsstaat dan The Rule of Law .
Ketika  negara  berdasarkan  atas  hukum (rechtstaat), maka  akan  mengandung  arti:  pertama, setiap  perilaku  aperatur  pemerintahan  tidak berdasarkan  pada  kekuasaan (machtsstaat). Kedua, Sedangkan  sistem  konstitusional  berdasakan  atas sistem  konstitusi  (hukum  dasar�  tidak  bersifat absolutisme  (kekuasaan  tidak  terbatas���  Ketiga, Kekuasaan  negara  tertinggi  ada  ditangan  MPR (Die gezamte  Staatgewalt  liegi  allein  bei  der  Majelis), yang  artinya  MPR  sebagai  penjelamaan  seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorrgan des Willens des Staatsvolkes), yang mana MPR menetapkan UUD dan GBHN,  mengangkat  Presiden  dan  wakilnya  (sebagai mandataris�, memegang kekuasaan negara tertinggi�� Keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah MPR dan seterusnya�� 20
Alasan  reformasi  yang  berhubungan  dengan sistem hukum yang dianut negara Indonesia saat itu, dimana  diluar  arti  konsep rechtsstaat dinamakan pula  dengan machtsstaat, yang  merupakan  suatu pertimbangan  revolusi  politik  sebagai  landasan
19 MPR RI, UUD 1945, sekretarian MPR RI, 2012, hlm 26 20 MPR RI, UUD 1945, Op. Cit , hlm
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...
pembenar  yang  bersifat ‘post  factum’ terhadap perubahan dan pemberlakuan konstitusi ketika itu��
Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat). akan  berarti:  pertama,  setiap  perilaku aperatur  pemerintahan  tidak  berdasarkan  pada kekuasaan (machtsstaat). Kedua,  Sedangkan  sistem konstitusional  berdasakan  atas  sistem  konstitusi (hukum dasar� tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas��� Ketiga, Kekuasaan negara tertinggi ada ditangan MPR (Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis), yang artinya MPR sebagai penjelamaan seluruh  rakyat  Indonesia (Vertretungsorrgan  des Willens des Staatsvolkes), yang mana MPR menetapkan UUD dan G�HN, mengangkat Presiden dan wakilnya (sebagai  mandataris�,  memegang  kekuasaan  negara tertinggi��  Keempat,  presiden  adalah  penyelenggara pemerintah  negara  tertinggi  dibawah  MPR  dan seterusnya.
Akhirnya,  fraksi-fraksi  di  MPR  menyepakati perubahan  UUD  1945  tidak  menyangkut  dan menggangu  eksistensi  negara  ketika  itu  dalam keadaan  kacau  dan  mencekam,  tetapi  dengan maksud  memperbaiki  dan  menyempurnakan penyelenggaraan  negara  agar  lebih  demokratis,  dan sebagai konsekwensi logis dari perubahan itu adalah kesepakatan  perubahan  terhadap  perubahan  pasal- pasal,  dan  bukan  terhadap  Pembuakaan  UUD  1945�� Adapun  lima  kesepakatan  yang  disusun  oleh  Panitia Ad  Hoc  I  MPR  ialah  tidak  merubah  pembukaan UUD  1945,  mempertahankan  NKRI,  mempertegas sistem presidensil, penjelasan UUD 1945 ditiadakan, perubahan dilakukan dengan cara adendum. 3
Dilihat dari kegiatan komperatif Panitia Ad Hoc I MPR keberapa negara di atas maka didapatlah bahwa komperasi  yang  dilakukan  adalah  terhadap  empat sistem  hukum  dalam  arti  luas  atau  keluarga  hukum
Disarikan  dari  Jimly  Asshaddiqie  oleh  Ni’matul  Huda, Lembaga negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Opcit, hlm 52; bandingkan dengan krakteristik negara hukum oleh Ellydar Chadir, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Konstalasi  Ketatanegaraan  di Indonesia, Op. cit, hlm 22-25 MPR RI, UUD 1945, Op. Cit , hlm 3 Ni’matul  Huda, Lembaga  negara  Dalam  Masa  Transisi Demokrasi, Ibid
dunia  yakni common  law,  civil  law,  sosialis  law dan slavik law. 4
Kegiatan  komperatif  Panitia  Ad  Hoc  I  MPR juga  dilakukan  terhadap  Pembuatan  aturan  hukum (subtantif) yang  mana  ranah  tersebut  adanya  sifat dan asas pemerintahan dari pemegang otoritas dalam membuat hukum, sehingga ketika menganalisa hukum positif harus diidenti��kasi sifat dan asas pemerintahan sebagaimana diungkapkan Lawrence M�� Friedman:
“ I shall first examine the relations which laws bear to the nature and principle of each government; and  as  this  principle  has  a  strong  influence  on laws.”
Akhirnya  kegiatan  komperatif  itu  dikerucutkan pada dua sistem hukum yakni common law, civil law. Kedua  sistem  hukum  tersebut  juga  diakui  sebagai hukum  yang  diambil  dari  hukum  Rumawi.  Pada tataran common law dilihatlah tradisi Amerika Serikat melakukan perubahan materi konstitusi dipisah dari teks asli. Selanjutnya, dalam civil law Eropa perubahan materi  dilakukan  lansung  pada  teks  konstitusi��  Pada akhirnya, rumusan itu menempuh gagasan baru yang mencakup  dimensi  ekonomi  dengan  suatu  sistem yang  menguasai  ketentuan-ketentuan  ekonomi, terutama  perbedaan-perbedaan  yang  timbul  dari distribusi kekayaan yang tidak merata�� Konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara  hukum  dan  negara  kesejahteraan (welfare state), dimana  tugas  pemerintahan  tidak  semata- mata  sebagai  penjaga  keamanan  atau  ketertiban masyarakat  saja,  tetapi  memikul  tanggungjawab mewujudkan  keadilan  sosial,  kesejahteraan  umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penegasan  Indonesia  negara rechtsstaat bukan machtsstaat, yang telah diatur dalam Penjelasan UUD
4 Pada first  International  Congress  of  Comperative  Law diparis tahun 1900 , tahun 1905 Esmain mengusulkan klasi��kasi sistem  hukum  dalam  lima  keluarga  hukum  yakni  Romanistik, Jermanistik,  Anglo  saxon,  slavik  dan  islamik;  David  dan  �rierley mengklasi��kasikan hukum berdasarkan teknik hukum dan idiologi diklasi��kasikan pada: Romano-Germanik, Common Law, sosialistik, Islamik, Hindu, Yahudi, Timur Jauh dan Afrika, Ibidem, 48 25 �aron De Montesquieu, The Spirit of Laws, Op. cit , hlm 7 Ni’matul  Huda, Lembaga  negara  Dalam  Masa  Transisi Demokrasi, Opcit, hlm 56
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...
1945, telah diangkat dan dimasukkan kedalam batang tubuh  UUD  1945  perubahan  menjadi “Indonesia adalah Negara Hukum”, sebagai konsekwensi setiap sikap, kebijakan, dan prilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai hukum�� Yang memimpin dalam  penyelenggaraan  negara  adalah  hukum ( nomos) 7 itu sendiri sesuai dengan prisip The Rule Of Law, and not of Man. Prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. 28
Hasil dari pembahasan yang dilakukan MPR maka dilakukan penetapan amandemen ke tiga 9 November 2001 Pasal 1 UUD 1945 berubah menjadi:
1.   Negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan,  yang berbentuk Republik
2.   Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksa- nakan menurut Undang-Undang Dasar.
3.   Negara Indonesia adalah negara hukum.
Menurut  Mahfud  MD,  sistem  hukum  Indonesia pasca  amandemen  ke-tiga  UUD  1945  dinamakan Sistem  hukum  Pancasila  yang  memakai  ‘konsep prismatik’,  yakni  konsep  yang  mengambil  segi-segi yang  terbaik  dari  dua  konsep  yang  bertentangan (antara Rechtstaat dan The Rule Of Law� yang kemudian disatukan  sebagai  konsep  tersendiri  sehingga  dapat selalu dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat
27 Istilah nomos berasal  dari  Yunani  diartikan  aturan  untuk menjadi  petunjuk  hidup  dunia  riil. Nomos (hukum�  menurut Protogoras  merupakan  suatu  eksponen  so��s  yang  bisa  tampil dalam bentuk kebiasaan-kebisaan dan juga dalam bentuk aturan- aturan tertulis yang disebut UU Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum (Strategi  Tartib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi),  Loc.  cit. bandingkan denganMenurut haikal bahwa sistem pemerintahan islam  hukum  harus  mencakup  gagasan  secara  umum  dengan unsur-unsur  yakni  sistem  ekonomi,  sistem  moral,  sistem kemasyaraktan, dan lainnyaArsyad Sobby Kesuma, Islam dan Politik Pemerintahan: Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal, Jurnal Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2013; bandingkan juga  denganpenerapan  hukum  islam  di  bawah  kekuasaan  atau pemerintahan  islam  mengatur  muamalah,  menegakkan  hudud, menerapkan sangsi hukum menegakkan ahlak,Oksep Adhayanto, Khalifah dalam sistem Pemerintahan Islam, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Mari��n Raja Ali Haji, 2011 28 Ni’matul  Huda, Ibidem, hlm  ;  bandingkan  juga  dengan kedaulatan  rakyat  oleh  Rousseau,  Bernard  L.  Tanya  dkk, Teori Hukum  (Strategi  Tartib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi), Genta Publishing, Yogyakarta, 2013 Hlm 80

## Indonesia dan setiap dinamikanya��
29
Sistem  hukum  Pancasila  berbeda  jauh dengan  sitem  hukum  Eropa  Kontinental  dan  Anglo Saxonkarena  sistem  hukum  Pancasila  merupakan integratif  hukum  secara  besar-besaran  antara  sitem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxonyang mana integrasinya dengan cara mengambil segi-segi terbaik dari Rechtstaat (Eropa Kontinental� dan The Rule Of Law (Anglo  Saxon�  yang  di  dalamnya  ada  pertautan prismatik dan integratif prinsif kepastian hukum dan keadilan hukum substansial. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental menekankan pada civil law, legisme, adminstrasi,  kepastian  hukum  dan  hukum- hukum tertulis yang mana negara hukumnya disebut Rechtstaat. Dan  dalam  sistem  hukum  Anglo  Saxon hanya  menekankan  pada  peranan  yudisial, common law, dan  subtansi  keadilam  yang  mana  negara hukumnya disebut The Rule of Law. 30

## C.   APLIKASI  SISTEM  HUKUM  INDONESIAPASCA AMANDEM KETIGA UUD 1945
Metode  pelaksanaan  sistem  hukum  Indonesia pasca  amandemen  UUD  1945  dinyatakan  dalam Pasal 1 ayat (3� UUD 1945 bahwa ‘ Negara Indonesia adalah  negara  hukum’ dalamnya  mengandung  arti sistem  pemerintahan  yang  menjalankan  aturan hukum dalam arti luas, dimana di dalamnya terdapat bentuk  negara  hukum,  konstitusional,  kedaulatan negara,  kepresidenan,  dan  pertanggungjawaban presiden�� Arti tersebut dimaksud adanya penegakan supermasi  hukum  untuk  menegakkan  kebenaran dan  keadilan,  dan  tidak  ada  kekuasaan  yang  tidak bisa  dipertanggungjawabkan.  Negara  hukum  yang
29 Negara  Pancasila  adalah  sebuah religiusnation  staat yakni sebuah  negara  kebangsaan  yang  religius  yang  melindungi  dan memfasilitasi  berkembangnya  semua  agama  yang  dipeluk  oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing- masing, Moh�� Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Op. cit, hlm 30 Konsep Prismatik Sistem Hukum Pancasila dianggap sesuai dengan akar budaya bangsa yang secara khas telah hidup di dalam kenyataan bangsa yang secara khas telah hidup di dal kenyataan bangsa Indonesi sejak berabad-abad lampau, Moh�� Mahfud MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi, ibidem, hlm 8
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...
dimasud bisa menyerap substansi rechtsstaat dan the rule of law sekaligus yang disebut oleh Mahfud MD dengan Sistem hukum Pancasila yang meiliki konsep Prismatik�� 3
Disamping  hukum  dihat  secara  formal,  namun hukum juga dilihat secara materil, yang mana hakim berhak menafsirkan dan berpendapat diluar ketentuan hukum  dalam  memutus  sebuah  perkara.  Oleh karena  itu,  sistem  hukum  Pancasila  mengkehendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal dan juga menghendaki kepastian hukum berdasarkan  aturan  hukum  formal  agar  tercapainya keadilan  subtansial��  Perkara-perkara  tidak  hanya diselesaikan di Pengadilan namun harus menempuh terlebih  dahulu  penyelesaian  dengan  kekeluargaan yang  sesuai  dengan  prinsip  Permusyarawatan  dan sikap gotong royong. 3
Metode pelaksanaan dapat dilihat dari karakteristik Rechtsstaat dan the rule of law. Karekteristik rechtsstaat diawali dengan konsep hukum Immanuel Kant dalam arti sempit, yang mana menempatkan fungsi hukum (recht) dalam negara (staat) sebagai alat perlindungan hak-hak  asasi  individual  dan  pengaturan  kekuasaan, yang  menempatkan  pemerintahan  (negara�  sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat�� 33
Karekteristik the  rule  of  law dimana  hukum diciptakan oleh Pengadilan atau pengadilan common law (yang  dikembangkan  sebagai  hukum  kasus� dimana pengadilan menafsirkan hukum dan ketetapan penafsiran dijadikan yuriprudensi�� Karekteristik negara hukum  ini  pada  mulanya  berkembang  di  Inggris pada abad  Masehi. Hukum yang dibuat Parlemen sebagai  yang  berbeda  dengan  kumpulan  peraturan dan  prinsip equity yang  dibentuk  melalui  putusan pengadilan (Court of Chancery).
Konsep negara hukum rechtsstaat menurut Julius Stahl mencakup empat unsur utama yakni:
3 MPRRI, Panduan  Permasyarakatan  UUD  RI  1945  dan  TAP MPRRI, Op. Cit, hal 70; lihat juga Moh�� Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Loc. cit
3 Moh�� Mahfud MD, ibid 33 Ellydar  Chadir, Negara  Hukum,  Demokrasi  dan  Konstalasi Ketatanegaraan di Indonesia, Op. cit, hlm
.   Perlindungan hak asasi manusia, .   Pemisahan atau pembagian kekuasaan, 3.   Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
4.   Adanya peradilan tata usaha negara. 34
Sedangkan konsep negara hukum the rule of law menurut A�� V Dicey mencakup tiga unsur yakni:
.   Supermasi absolut atau predominasi dari regular law untuk  menentang  pengaruh  dari arbitrary power dan  menidakan  kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah;
2��   Persamaan  dihadapan  hukum  bagi  setiap  orang dan  golongan  kepada ordinary  law  of  the  land yang  dilaksanakan  oleh ordinary  court; yang berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara;
3��   Konstitusi merupakan hasil dari ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi  kosenkuensi  dari  hak-hak  individu  yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. 35
Dilihat  dari  mekanis  pelaksanaan  sistem  hukum Indonesia  dapat  dirujuk  dari  unsusr-unsur  sistem hukum  yang  ditegaskanLawrence  Friedman  yakni Stuktur  sebagai  pranata  penopang  sistem,  institusi hukum  dan  budaya  hukum. 3 Jadi,  sistem  hukum
34 Ni’matul  Huda, Lembaga  negara  Dalam  Masa  Transisi Demokrasi,  Opcit, hlm  57;  unsur-unsur rechtsstaat itu  menurut Maria  Indrati  Soeprapto  dinamakan  dengan  ciri-ciri rechtsstaat formal.  Sedangkan rechtsstaat dalam  arti  materil  hanya menambahkan  satu  prinsip  yakni  prinsip  pemerintahan  yang mencciptakan kemakmuran rakyat, Maria Inradti Soeprapto , Ilmu Perundang-undanga: dasar-dasar dan pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta,  1998  hlm  127;  bandingkan  juga  dengan  Achmad Ali,  bahwa  tujuan  hukum  barat  yaitu:  keadilan,  kemanfaatan, kepastian  hukum,��  Landsan  sivil  law  adalah  pemikiran  yang sangat  legalistik  dan  ditambah  lagi  adanya  pemaksaan  menjadi pola  ��kir  penjajah  �elanda  yang  menerapkan  hukumnya  pada jajahannya, dan perlakuna politik hukum tersebut dinamakan asas konkordansi, Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal teori) dan teori  pradilan  (judicalprudence)  termasuk  interpretasi  undang- undang (legisprudence), Kencana Perenada Media Group, Jakarta, 2009 hlm 213
35 Ni’matul Huda, Ibid 3 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Sience, Loc. Cit; bandingkan juga dengan sistem hukum menurut I Gde Pantja Astawa, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di  Indonesia, Alumni,  �andung,  2008,  hlm  39;  Solly  Lubis
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...
merupakan  pengoperasian  atau  menjalankan sekumpulan  institusi,  prosedur,  dan  peraturan- peraturan  hukum.  Hal  ini  Merryman  menyebutnya sebuah  tradisi  hukum  yang  memposisikan  sistem hukum didalam suatu pandangan budaya (Presfektif kultural) sebagaimana Lawrence Friedman . 37
Istitusi  menurut  Lawrence  Friedman  adalah institusi hukumyang dibatasi oleh profesi yang relevan dimulai dari Hakim, pengacara, polisi, legislator, jaksa, aministrator, notaris dan lain sebagainya yang terdapat dalam  Negara  Kesatuan  Indonesia��  Setiap  lembaga atau institusi bertindak sesuai ketentuan hukum formal yang  memayunginya  masing-masing��  Jika  hukum dikerja  tanpa  institusi  maka  dapat  diartikan  bahwa masyarakat  sudah  hidup  tanpa  hukum��  Institusilah menjalankan dan menegakkan hukum bersama-sama rakyat. 38 Dalam  hal  pembentukan  Undang-undang harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, karena persetujuan DPR lah yang membedakan antara undang-undang dengan peraturan lainnya.
Perubahan sistem hukum Indonesia berbengaruh pada  perubahan  institusi  hukum  secara  lansung yang  dapat  dilihat  dari  pengembangan  kekuasaan kehakiman  ke  dalam  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Konstitusi dan ditambah lebaga auxiliary seperti  KPK,  Komnas  HAM  dan  sebagainya;  dan perubahan  pada  sistem  perwakilan  ke  dalam  DPR, DPD dan MPR (MPR dijadikan lembaga tinggi negara dari  lembaga  Tertinggi�;  adanya  perubahan  sistem otonomi, pemilihan presiden dan memberhenti serta masa jabatannya. 39
mendefenisikan  sistem  hukum  dalam  arti  luas  dan  arti  sempit; sistem  huku  dalam  arti  luas  adalah  sistem  mengenai  ��lsafah, substansi,  lembaga,  proses  dan  prosedur  hukum,  sumber  daya manusia,  sistem  pendidikan,  susunan  dan  koordianasi  antar lembaga, peralatan kantor (hardwere), perangkat lunak (softwere), impormasi hukum, kesadaran hukum, Anggaran Belanja Negara; sedangkan  sistem  hukum  dalam  arti  sempit  adalah  semua perangkat hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,  baik  produk  pemerintah  pusat  ataupun  pemerintah daerah,  Solly  Lubis, Ilmu  Pengetahuan  Perundang-undangan, Mandar Maju, �andung, 2009
37 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum Cammon Law, Civil Law dan Socialist Law,Ibid, hlm 4 38 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Sience, Op. cit, hlm 39 Moh��  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca Amandemen Konstitusi, Op. cit, hlm 29
Struktur  hukum  adalah  mengandung  unsur prosedur  pembentukan  hukum  dan  bentuk  hukum (dalam  artian  subtansi  dan  heararki). 40 Menurut Lawrence  Friedman  bahwa  struktur  merupakan  ciri- ciri  yang  kukuh  yang  terbentuk  pelan-pelan  oleh kekuatan  kekuatan  sosial  dalam  jangka  panjang, yang mana modi��kasi tuntutan akan berlansung dan padanya endapan jangka panjang dari tuntutan sosial lainnya. 4 Perubahan sistem pada struktur hukum di Indonesia, dapat dilihat pada prosedur pembentukan hukum  melalui  prolegnas  atau  prolegda  dan  hirarki hukum  diatur  dalam  UU  No  10  Tahun  2004  yang tela  diubah  dengan  UU  No  12  tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4
Regulasi  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  merupakan  salah  satu  upaya menjaga  konsistensi  produk  hukum  agar  tidak  ada konplik aturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, karena telah memiliki ketentuan dan tata cara pembentukan melalui Program legislasi dan bila tidak diikuti maka akan terjadi penyelesaian konplik aturan melalui pengujian peraturan di bawah Undang-undang (Judical review) dan pembatalannya yang merupakan sub sistem dari sistem hukum. 43
40 Hans kelsen menegaskan dalam Pure Theory of Law ( teori murni hukum positif� yang mana berusaha menjawab persoalan- persoalan  tentang  apakah  hukum  dan  bagaimana  hukum  itu dibuat  (prosedural�,  bukan  persoalan-persoalan  tentang  apa seharusnya  hukum  itu  atau  bagaimana  seharusnya  hukum itu  dibuat. Grundnorm merupakan  kaidah-kaidah  yang  paling pundamental tentang kehidupan manusia diamana di atas norma dasar itulah menjadi acuan pembentukan norma lain yang lebih konkret  dan  lebih  khusus,  sehingga  didapatlah  hirarki  norma, Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, �andung, 2009 hlm 37; untuk menyatakan prosedural dan substansi Hans Kelsen memakai istilah ‘keharusan’ (ought) dan ‘ada’ (is), Hans Kelsen , Essays in Legal and Moral Philosophy, (Hukum dan Logika), Alumni, �andung, Cet V, 2013; bandingkan juga dengan pendapat Gustav Radbruch  yang  bertentangan  dengan the  pure  of  theory Hans Kelsen dalam karyanya teori hukum itu normatif karena keadilan menyatakan  bahwa sein (materi�  dan sollen (bentuk���  Materi dan bentuk sebagai dua sisi dari satu mata uang. Materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi, Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum (Strategi Tartib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), Op. Cit, hlm  117;  lihat  juga  Mudir  Fuady, Teori-teori  Besar  Dalam Hukum (grand theory), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 hlm 128
4 Lawrence M. Friedman, ibidem, Hlm 4 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
43 Moh��  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca Amandemen Konstitusi, Op. cit, hlm
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...
Kultur  akan  mempengaruhi  tingkat  penggunaan pengadilan,  artinya  tentang  sikap  sikap  dan pandangan  benar  atau  salah,  berguna  atau  sia-sia setiap orang pergi kepengadilan�� 44 Perubahan sistem pada kultur hukum dapat dilihat pada permasalahan tingkat  keyakinan  masyarakat  untuk  meyelesaikan perkaranya  dipengadilan  atau  menghadapi  birokrasi pada  institusi  hukum��  Ketika  sebelum  berubahnya sistem  hukum  Indonesia,  hukum  selalu  didominasi pemegang kekuasaan,  sehingga hukum hanya tajam pada  masyarakat  dan  tumpul  pada  pemegang kekuasaan, namun setelah adanya perubahan sistem hukum  Indonesia  terlihat  ada  perubahan  bahwa sudah  banyak  pemegang  kekuasaan  yang  dituntut dimuka pengadilan karena telah melawan hukum atau melanggar hukum�� Pradigma Institusi hukum sebagai tempat  yang  menakutkan  sudah  bergeser  menjadi tempat meminta keadilan dan kepastian hukum yang mulai nyaman.
Tiga  elemen  sistem  di  atas  dipengaruhi  oleh penomena input dan output. Pada  tataran input muncul  dari  kepentingan  luar (out  of  interrest) dari individu  atau  kelompok-kelompok,  badan  hukum privat  ataupun  badan  hukum  publik  yang  mengacu pada  lembaga-lembaga  hukum  untuk  memenuhi keinginan  mereka��  Kepentingan  bukanlah  tuntutan ( demand), namun  tuntutan  merupakan  hasrat  yang mengharuskan agar memuluskan kepentingan (out of interrest). Seseorang  yang  dilanggar  kepentingannya akan menuntut kepada institusi hukum (pengadilan, polisi,  jaksa,  pengacara�  agar  kepentingannya  dapat dikembalikan seperti semula dengan sebuah aksi atau tindakan hukum (legal act) yang berakhir mendapatkan pengakuan  sah  atau  keputusan  sebagai out  put. 4 Muara  dari  tindakan  tersebut  adalah  pada  hakikat yang terkandung pada sistem hukum Pancasila yang menganut  prismatik  yang  mengedepankan  keadilan subtantif dan kepastian hukum�� 4
Oleh  sebab Negara  Indonesia  adalah  negara hukum sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal    ayat (3� UUD 1945 mengandung unsur Rechtsstaat dan the
44 Ibid 45 Lawrence M. Friedman, Op. cit, Hlm 4 4 lihat juga Moh�� Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Loc. cit
rule of law maka para ahli mulai memperluas defenisi hukum  positif��  �agir  Manan  mendefenisikan  hukum positif sebagai kumpulan asas dan kaidah tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. 47
Untuk  itu  hukum  positi  dibagi  menjadi  dua yakni hukum positif tertulis dan hukum positif tidak tertulis�� Hukum positif tertulis antara lain hukum yang berlaku umum (Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan� dan hukum positif berlaku khusus (Ketetapan  atau  keputusan  Administrasi  negara, ketetapam konkrit badan negara��� 48 Sedangkan hukum positi tidak tertulis dibedakan atau terdiri dari Hukum Adat,  Hukum  Keagamaan,  Hukum  Yurisprudensi, Hukum tidak tertulis lainnya�� 49

## D.   PENUTUP
Rujukan  sistem  hukum  Indonesia  pasca amandemen ketiga UUD 1945 adalah sistem hukum common  law dan civil  law karena  gabungan  dua sistem hukum tersebut dianggap mampu menjawab permasalahan  bangsa  yang  terpuruk  dalam  krisis ekonomi.  Metode  pelaksanaan  sistem  hukum  Indo- nesia pasca amandemen UUD 1945 dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3� UUD 1945 bahwa ‘ Negara Indonesia adalah  negara  hukum berdampak  pada  Stuktur sebagai  pranata  penopang  sistem,  institusi  hukum dan budaya hukum.

## Daftar Kepustakaan a.   Buku
Abdul  Manan, Aspek-aspek  mengubah  Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013 Abintoro Prakoso, Hukum, Filsafat logika dan Argumen- tasi Hukum, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015 Abu Yasid, Logika Hukum dari mahzab Rasionalisme, Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat, Saufa, 2016
47 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 1
48 Bagir  Manan, Hukum  Positif  Indonesia  (Suatu  Kajian Teoritik),Ibidem, hlm 4 49 Bagir Manan, Ibidem, hlm 20
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...
Ahmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (legal  teori)  dan teori  pradilan  (judicalprudence)  termasuk interpretasi  undang-undang  (legisprudence), Kencana Perenada Media Group, Jakarta, 2009 Akyar Yusuf Lubis, Filsafat Ilmu : Klasik hingga Kontem- porer, Rajagra��ndo Persada, cet ke-2, 2015 Amsal �akhtiar, Filsafat Ilmu, Raja Gra��ndo, Jakarta, 2014
A�� V�� Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Nusa Media, �andung, 2007
Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta, 2004 �aron  De  Montesquieu, The  Spirit  of  Laws, Hafner Press, New York, 1949
Bernard  L.  Tanya  dkk, Teori  Hukum  (Strategi  Tartib Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi), Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
Hans  Kelsen, Pengantar  Teori  Hukum, Nusa  Media, �andung, 2009
__________________, Teori  Umum  Tentang  Hukum Dan Negara, Nusa Media, �andung, 2015
__________________, Essays  in  Legal  and  Moral Philosophy,  (Hukum  dan  Logika), Alumni, �andung, Cet V, 2013
I  Gde  Pantja  Astawa, Dinamika  Hukum  Dan  Ilmu Perundang-undangan  di  Indonesia, Alumni, �andung, 2008
Jauhaya S�� Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, �andung 2014 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, �ayumedia Publishing, Malang, 2013 Jujun S�� Suriasumantri, filasat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal  System:  a  sosial science  Perspective, Rusel  Sage  Foundation, New York, 1975
Maria  Inradti  Soeprapto ,  Ilmu  Perundang-undanga: dasar-dasar  dan  pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998 Moh��  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara Pasca  Amandemen  Konstitusi, Raja  Gra��ndo Persada, Jakarta, 2010
Munir Fuady, Teori-teori Besar Dalam Hukum (grand theory), Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2013
Otje Salman Soemadiningrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpul  dan  Membuka  Kembali, Re��ka Aditama, �andung, 2007��
Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Common law, Civil Law, dan Sosialist Law, Nusa Media, �andung, 2010
Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, �andung, 2009
Theo Huibers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982

## b.   Peraturan Perundang-undangan
MPRRI, Panduan Permasyarakatan UUD RI 1945 dan TAP MPR RI, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2012 MPRRI, UUD  RI  1945, Sekretariat  MPR  RI,  Jakarta, 2012
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## c.   Jurnal/Tesis
Arsyad Sobby Kesuma, Islam dan Politik Pemerintahan: Pemikiran  Politik  Muhammad  Husein  Haikal, Jurnal  Fakultas  Usuluddin  IAIN  Raden  Intan Lampung, 2013
Imam  Purwadi, Jurnal  Mahkamah  Fungsi  Hukum sebagai alat dan cermin Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2012
Jimly  Assaddiqie, Dinamika  Perkembangan  Sistem Norma, Menuju Terbentuknya Peradilan etika, Makalah  Calon  Hakim  Agung  diselenggarakan oleh Komisi Yudisial, 9 Maret 2015
Nasarudin  Umar, Konsep  Hukum  Modern:  Suatu Prespfektif  Keindonesiaan,  Integrasi  system Hukum  Agama  dan  Sistem  Hukum  Nasional, Jurnal IAIN Ambon, 2014
Oksep Adhayanto, Khalifah dalam sistem Pemerintahan Islam, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Mari��n Raja Ali Haji, 2011

## d.   Kamus
Tri Kurnia Nuhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan, Eka Media, Jakarta, 2005
Nur Hidayat . RUJUKAN DAN APLIKASI SISTEM HUKUM INDONESIA ...