## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i

## KAMPUNG BINAAN SEBAGAI WUJUD JANJI POLITIK NYEDULUR ALA SUHARWANTA DI DAERAH PEMILIHAN BANTUL TIMUR

## Herry Fahamsyah
Program Pasca Sarjana (S-2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” @heryfahamsyah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Kampung  Binaan  Sebagai  Wujud  Janji  Politik  (Studi  Politik  Nyedulur  Ala Suharwanta di Daerah Pemilihan Bantul Timur).  Tujuan dari penelitian ini secara deskriptif eksploratif membahas pemenuhan janji politik DPRD Bantul dan optimalisasi penggunaan aspirasi. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  eksploratif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen-instrumen yang relevan dengan penelitian. Pemenuhan janji politik Suharwanta dengan konsep politis-filosofis nyedulur secara manajerial untuk menjaga kepercayaan konstituen. Dana aspirasi sejatinya adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang dijadikan sebagai media pemenuhan janji politik dan sudah dirasa tepat dan dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  konstituen  Dapil  Bantul  Timur.  Suharwanta  berkewajiban menjaga optimisme masyarakat dalam pembangunan di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan sarana prasarana. Janji politik Suharwanta teridentifikasi melalui visi-misi atau program kerja yang relevan  dan  mampu  menjadi  anomali  dari  stigma  negatif  masyarakat  terhadap  anggota  dewan. Suharwanto  tidak  mencederai  etika  politik  yang  berdampak  pada  terhambatnya  harapan  masyarakat Dapil  Bantul  Timur  dalam  pembangunan  kampung  binaan.  Falsafah  politik  yang  dianut  Suharwanta adalah  Triloka  yang  jika  diaplikasikan  dalam  optimalisasi  penggunaan  dana  aspirasi  bahwa  untuk optimalisasi dana aspirasi masyarakat kampung binaan harus menyentuh aspek fisiologis masyarakat, Reses dan optimalisasi dana aspirasi adalah manifestasi kewajibannya setelah terpilih menjadi anggota DPRD-DIY  dan  menampung  setiap  aspirasi  masyarakat  dan  memenuhi  janji  pembangunan  dan pendampingan  masyarakat.  Solusi  Suharwanta  dalam  menghindari  terbatasnya  dana  aspirasi menysusun  awal  perencanaan  seoperasional  mungkin.  Sinkronisasi  dana  aspirasi  juga  merupakan bagian  dari  langkah  Suharwanta  yang  dinilai  telah  berpihak  kepada  masyarakat.  Kampung  binaan sebagai kluster pembangunan terkecil adalah bentuk karya Suharwanta untuk kepentingan masyarakat.
Kata kunci: pemenuhan janji politik, optimalisasi dana aspirasi, kampung binaan.

## Abstract
The title of this research is The Fostered Village as a Form of Political Promise (Suharwanta's Study of  Nyedulur  Politics  in  the  Electoral  District  of  East  Bantul).  The  purpose  of  this  research  is descriptively  exploratory  to  discuss  the  fulfillment  of  political  promises  of  the  Bantul  DPRD  and optimize  the  use  of  aspirations.  This  study  uses  the  descriptive  exploration  approach  with  data collection techniques based on observations, interviews, and documentation with instruments relevant to the study. Fulfill Suharwanta's political promises with political-philosophical concepts that should be  carried  out  managerially  to  maintain  the  trust  of  the  constituent.  The  aspiration  fund  (Proposed Electoral District Development Program) uses as a medium for fulfilling political promises and has been deemed appropriate and beneficial for the constituent communities of the East Bantul Electoral District. Suharwanta should maintain public optimism in development, socio-cultural, economic, and infrastructure facilities. Suharwanta's political promises from the community can be through a vision and mission or relevant work program and can become an anomaly from the stigma of council members. Suharwanto  did  not  injure  his  political  ethics,  which  had  an  impact  on  hampering  the  hopes  of  the people of the East Bantul electoral district in the assisted village development. The political philosophy adopted by Suharwanta is the “Triloka” which if applied in optimizing the use of aspiration funds, is that to optimize the aspiration funds of the assisted village communities, it must touch the physiological aspects of the community. Fulfill the promise of development and community assistance. Suharwanta's solution  to  avoiding  the  limited  aspiration  funds  was  to  prepare  the  initial  operational  planning possible. Synchronization of aspiration funds is also part of Suharwanta's steps, which is considered to

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
have taken sides with the community. The fostered village as the smallest development cluster is a form of Suharwanta's work for the benefit of the community.
Keywords: fulfillment of political promises, optimization of aspiration funds, target villages.
Informasi Artikel: Informasi Artikel: Submit: 2022-10-28 Revisi: 2022-11-20 Diterima: 2022-12-20
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Pemilu  Legislatif  2019  dengan  sistem  proporsional  terbuka  telah  menjadi  ajang persaingan  ketat  antar  Partai  Politik  dalam  memperebutkan  suara.  Guna  memenangkan kompetisi, Partai Politik bersaing satu sama lain. Hal ini juga dapat dilihat dari sepak terjang Partai Amanat Nasional dalam Pemilu Legislatif 2019. Partai yang awal sejarahnya didirikan oleh  50  tokoh  nasional  dan  dideklarasikan  pada  tanggal  23  Agustus  1998  ini  selalu  ambil bagian  dalam  perhelatan  demokrasi  tingkat  nasional  dan  daerah.  Kesadaran  politik  warga negara  juga  tentunya  memunculkan  kontestasi  yang  melibatkan  lebih  dari  200.000  kandidat dalam Pemilu (Chandra, 2019:11). Bahkan dalam satu siklus Pemilu, Indonesia menjalankan lebih dari 500 pemilihan baik di tingkat pusat dan daerah.
Setelah Pemilu Legislatif 2019 berakhir, sebanyak 54 Anggota DPRD DIY masa jabatan 2019-2024  melakukan  pengambilan  sumpah  dan  janji.  Pelantikan  dilaksanakan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  103  Ayat  (1). Sesuai SK KPU-DIY Nomor 80/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VII/2019 tersebut nama-nama Anggota DPRD-DIY masa jabatan 2019-2024. Terdapat 24 Anggota DPRD-DIY periode sebelumnya yang kembali menjabat pada periode ini ( incumbent ). Pada periode ini Partai Amanat Nasional mempeoleh 7 kursi. Seluruh anggota DPRD-DIY adalah wakil rakyat dan memiliki “hak guna” kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, mereka sejatinya mengemban tugas berat namun mulia, tugas kerakyatan dengan  senantiasa  mewakili  rakyat.  Setiap  hendak  mengambil  keputusan  yang  fundamental haruslah bertanya dan berkonsultasi dengan rakyat sebagai pemegang “hak milik” kedaulatan. Berdasar UUD 1945 Pasal 20A, anggota DPR diwajibkan melaksanakan tiga fungsinya, yaitu legislasi,  anggaran  dan  pengawasan.  Melalui  tiga  fungsi  tersebut  maka  melekatlah  tugas memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  rakyat.  Artinya,  dengan  ketiga  fungsi  tersebut mereka  harus  mampu  dan  mau  menggali  serta  mengidentifikasi  kebutuhan  dasar  rakyat; kebutuhan yang menjadi hak-hak rakyat sebagai bangsa sekaligus sebagai warga negara.
Setelah berhasil menggali  dan mengidentifikasi  tiga fungsi DPRD tersebut,  tentu hak- hak  dasar  rakyat  tersebut  harus  diberikan  jaminan  dengan  menghadirkan  Peraturan  Daerah yang mampu memayungi segala upaya pemenuhan, pengelolaan dan perlindungan kepentingan rakyat.  Selanjutnya,  fungsi  memberi  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  agar  tidak  ada  penyimpangan  dalam  realisasinya,  dan  memastikan  bahwa  segala kepentingan  rakyat  terpenuhi  dengan  baik.  Fungsi  terakhir  adalah  fungsi  anggaran  sebagai perwujudan dari adanya mekanisme checks and balances atau mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
Merawat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Anggota Legislatif pun harus sejak dini dilakukan. Pola pikir dan kesan masyarakat yang cenderung negatif terhadap anggota

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
legislatif dan partai politik pada umumnya tampak pada pengamatan citra, kinerja dan rekam jejak Anggota Legislatif partai politik yang buruk sehingga harus segera dipulihkan.
Salah  satu  upaya  soliditas  suara  konstituen  pasca  Pileg  2019  di  Kabupaten  Bantul (misalnya)  adalah  optimalisasi  dana  aspirasi.  Dana  aspirasi  adalah  manifestasi  kewajiban pimpinan  dan  anggota  DPRD  terpilih  dari  Partai  Amanat  Nasional  untuk  melakukan komunikasi dua arah melalui kunjungan kerja dan bertemu konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin untuk untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemillihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Kegiatan DPW-PAN adalah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat Bantul agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berdaya guna disamping sebagai  pertanggungjawaban  moral  dan  politis  kepada  konstituen  di  Dapil  dan  perwujudan perwakilan. Aspirasi masyarakat Bantul yang ditampung dalam masa reses dan pemanfaatan dana aspirasi mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan.
Berikut  adalah  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  mengenai  dana  aspirasi  dan  reses dalam  perspektif  penganggaran,  karakteristik,  polemik,  optimalisasi  dan  pemanfaatannya sebagai media penyaluran aspirasi konstituen pasca pemilu. Pertama. Jurnal yang ditulis oleh Erawati  (2020)  mengenai  “Polemik  Dana  Aspirasi  dalam  Perspektif  Politik  Hukum Penganggaran  Indonesia”.  Dalam  jurnal  tersebut  dijelaskan  bahwa  eksistensi  dana  aspirasi membuat  mekanisme checks and balances menjadi  ambigu.  Dikatakan  berada  dalam  posisi yang  ambigu,  di  satu  sisi  membahas  dan  memberikan  persetujuan/penolakan,  namun  di  sisi yang lain juga mengusulkan anggaran. DPR idealnya hanya sebatas  melakukan pengawasan dan tidak menentukan program serta pendanaan. Kedua. Jurnal yang ditulis oleh Yusfizal dan Zuhri  (2018)  dengan  judul:  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penggunaan  Dana  Aspirasi  oleh Anggota Legislatif (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)”. Kesimpulan jurnal tersebut bahwa dana aspirasi tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dasar hukum yang jelas dan  tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  tata  cara  penggunaan  dana  aspirasi  tersebut sehingga dalam hal membuat program dana aspirasi tersebut berbeda-beda oleh masing-masing anggota  DPRA.  Dana  aspirasi  juga  cenderung  tidak  efisien  dan  menimbulkan  terjadinya penyelewengan  penggunaan  anggaran. Ketiga. Artikel Mahsun  (2016)  yang  berjudul: “Palembang,  South  Sumatra:  Aspiration  Funds  and  Pork  Barrel  Politics”. Artikel  ini merupakan  studi  perbandingan  antara  Palembang  Sumatera  Selatan  dengan  Aceh  dan  Jawa Timur  dimana  para  legislator  mengalokasikan  dana  aspirasi  dengan  cara  yang  sangat menyimpang  dari  tujuan  pembangunan  dan  kesejahteraan  yang  seharusnya  mereka  penuhi. Keempat. Publikasi yang ditulis oleh Enang (2011) berjudul: “Dana Aspirasi DPR-RI dalam Perspektif  Perencanaan  Pembangunan  Nasional”.  Publikasi  tersebut  menyimpulkan  bahwa dana aspirasi yang diwacanakan menuai pro dan kontra. Yang pro dengan pemanfaatan dana aspirasi  beralasan  bahwa  dana  aspirasi  dapat  menjadi  sarana  konsolidasi  dan  membangun komitmen bersama tanpa mengeluarkan banyak biaya. Sementara yang kontra beralasan bahwa dengan dana aspirasi dapat menumbuhkan model korupsi, kolusi dan nepotisme baru. Kelima. Jurnal yang ditulis Afnan dan Abidin (2017) yang berjudul: “Dana Aspirasi dan Pola Hubungan Konstituen  dengan  Wakil  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh”.  Penelitian  tersebut menyimpulkan bahwa penyaluran dana apirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak sesuai dengan sistem yang benar. Sebelum menyalurkan dana aspirasi, anggota DPRA tidak  terlebih  dulu  melakukan  identifikasi  yang  mendalam  bersama  konstituen  sehingga program dana aspirasi tersebut tidak tepat sasaran. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi anggota DPRA dalam memperjuangkan aspirasi konstituen, antara lain terbatasnya anggaran yang dapat diusulkan oleh DPRA dan kerjasama yang tidak berjalan lancar antara DPRA dan Gubernur.  Pola  hubungan  antara  konstituen  dengan  DPRA  selanjutnya  berangsur  semakin

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
membaik karena masyarakat merasa puas dengan kinerja anggota DPRA yang berupaya kuat memperjuangkan aspirasi konstituen. Seharusnya aspirasi rakyat yang diperjuangkan anggota DPRA tidak hanya berbentuk dana aspirasi tetapi juga dapat berbentuk tuntutan-tuntutan rakyat yang  dapat  diusulkan  ke  pemerintahan  sehingga  ke  depan  diharapkan  permasalahan  yang dihadapi  masyarakat  dapat  teratasi. Keenam .  Jurnal  yang  disusun  oleh  Munanda  dan  Hasan (2018) yang ditulis dengan judul: “Optimalisasi Alokasi Dana Aspirasi Anggota DPRK Dapil II Aceh Barat”. Dalam jurnal tersebut juga masih ditemukan kendala optimalisasi dana aspirasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data yang dimiliki oleh pengambil kebijakan, pembebasan lahan warga untuk pembangunan, serta masa waktu kerja yang sedikit. Ketujuh. Jurnal yang ditulis  oleh  Muhammadin  (2016)  yang  berjudul:  “Efektivitas  Alokasi  Dana  Aspirasi  dalam Keterwakilan  Politik  (Studi  Fungsi  Keterwakilan  Politik  Anggota  DPRD  Kota  Singkawang Periode  2009-2014)”.  Jurnal  ini  berisi  tentang  peran  DPRD  Kota  Singkawang  dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini yang tidak hanya mengacu pada aturan/kaidah hukum yang  berlaku,  namun  banyak  menggunakan  berbagai  cara  yang  dinilai  cukup  efektif  karena lebih memudahkan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Kedelapan. Jurnal berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat” yang  ditulis  oleh  Azzahri  dkk  (2021).  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  efektivitas penggunaan dana reses oleh anggota dewan belum efektif karena dari enam kriteria pengukuran efektivitas  penggunaan  dana  belum  terpenuhi.  Faktor  penghambat  kegiatan  reses  yaitu kurangnya pendidikan politik masyarakat, kegiatan reses yang hanya bersifat rutinitas bukan berdasarkan  kebutuhan  dan  terbatasnya  anggaran  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan hasil reses. Kesembilan. Jurnal yang ditulis oleh Hendriyanto dan Setiyono (2014) dengan judul “Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa  Tengah.” Jurnal  ini  menyimpulkan  bahwa  reses  adalah  upaya  untuk  mengakomodir kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat.  Disamping  itu  ada  pula  tiga  hal  yang  menjadi  titik penilaian  dalam  penegakan  akuntabilitas  politik  kegiatan  reses  DPRD  yang  sehat  dan bertanggung  jawab,  yaitu  masih  kurangnya  kemampuan  legislatif  untuk  mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat, kuantitas informasi yang  diberikan  legislatif  kepada  pemerintah  masih  kurang  intens,  serta  kurangnya  batasan wewenang yang jelas antara kebijakan publik yang dapat dan tidak dapat diintervensi legislatif ( discretionary and nondiscretionary decision-making spheres ).
Berangkat  dari  hasil  pengamatan  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  yang  masih mengangkat  polemik  dan  permasalahan  proporsionalitas  anggaran  dana  aspirasi  dan  dalam lingkup praktisnya belum dikembangkan sepenuhnya. Maka untuk kebaruan penelitian, tentu butuh aspek lain yang diteliti dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan dana aspirasi tersebut.  Peneliti  memunculkan  figur  Suharwanta  sebagai  jawaban  atas  pengelolaan  dana aspirasi dan kaitannya dengan pemenuhan janji politik melalui kampung binaan.
Kampung binaan adalah kampung rintisan yang dikelola oleh Suharwanta sebagai basis konsentrasi wilayah. Secara strategis tidak banyak Anggota Legislatif yang mengembangkan Daerah Pemilihannya sebagai basis sumber suara yang linear, kesamaan karakteristik sebagai modal  sosial  dan  selaras  dengan  visi-misi  partai  pengusungnya.  Suharwanta  tidak menggunakan sistem jaringan yang lazim digunakan oleh Partai Politik untuk meraup suara, mengingat  sistem  jaringan  mengandalkan  kekuatan  rekruitmen  ( buying-vote bukan true believer )  dan  membutuhkan  sangat  banyak  wilayah  yang  harus  disasar.  Terlebih  dengan memanfaatkan  dana  aspirasi,  optimalisasi  dana  aspirasi  yang  harus  menyentuh  kepentingan (sebagai  pemenuhan  janji  untuk  mensejahterakan)  masyarakat  dan  dapat  beriringan  dengan upaya menjaga soliditas suara di Dapil Bantul Timur.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
Peneliti tertarik dengan penelitian “Kampung Binaan Sebagai Wujud Janji Politik (Studi Politik  Nyedulur  Ala  Suharwanta  di  Daerah  Pemilihan  Bantul  Timur)”  karena  figur Suharwanta yang dalam karir politiknya sukses 5 kali menjadi anggota DPRD (2 kali DPRD- Kabupaten dan 3 kali DPRD-Provinsi) secara berturut-turut. Pengalaman Suharwanta ditempa sejak  mengawali  karir  menjadi  Ketua  Partai  tingkat  Kecamatan,  kemudian  Sekretaris  Partai Tingkat Daerah, Ketua Partai Tingkat Daerah dan kemudian saat ini dipercaya menjadi Ketua salah  satu  Partai  Tingkat  Wilayah  Periode  2020/2025.  Konsep  politik nyedulur yang  ia terapkan  secara  personal  tersebut  sejalan  dengan  filosofi  hidup  sebagai  wakil  rakyat  yang dengan sukarela tanpa tuntutan bersedia datang ke masyarakat konstituennya dan memberikan solusi  atas  masalah  yang  dihadapi  masyarakat.  Dengan  konsep  politik nyedulur ini  maka seorang  anggota  dewan  selalu  mendapat  tempat  di  hati  masyarakat,  sehingga  tanpa  ajakan memilih  pun  dengan  senang  hati  masyarakat  akan  memilihnya.  Selain nyedulur, konsep triloka/tribuana juga diaplikasikan dalam manajemen dan optimalisasi dana aspirasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  deskriptif  eksploratif.  Penelitian  deskriptif  eksploratif bertujuan  untuk  menggambarkan  keadaan  suatu  fenomena.  Penelitian  deskriptif  lebih menekankan  pada  penjelasan  tentang  sebab  asal-muasal  masalah  sesuai  fakta  dan  hasil penelitiannya  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  skema  atau  alur  sistematika.  Penelitian eksploratif ditujukan untuk mengembangkan gagasan dasar tentang suatu permasalahan yang baru  atau  belum  sama  sekali  diketahui  asal  usulnya.  Penelitian  deskriptif  eksploratif  yang berjudul  “Kampung  Binaan  Sebagai  Wujud  Janji  Politik  (Studi  Politik  Nyedulur  Ala Suharwanta  di  Daerah  Pemilihan  Bantul  Timur)”  ini  jika  disimpulkan  secara  keseluruhan, merupakan  penelitian  mengenai  gambaran  pemenuhan  janji  politik  Suharwanta  dan optimalisasi  dana  aspirasi  di  kampung  binaan  Daerah  Pemilihan  Bantul  Timur  yang  secara eksloratif dikaji ketokohan dan pengalamannya menjadi anggota legislatif 5 (lima) berturut- turut dengan memakai prinsip atau konsep indigenous (politik nyedulur dan triloka ).
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Daerah  Pemilihan  Bantul  Timur  yang  terdiri  dari  9 (sembilan) Kapanewon, yaitu: Bambanglipuro, Kretek, Pundong, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Banguntapan dan Piyungan. Daerah Pemilihan Bantul Timur tersebut dipilih karena memiliki karakteristik dan modal sosial yang beragam sehingga dana aspirasi dapat dioptimalkan dengan baik.  Sementara  subjek  penelitian  ini  adalah  masyarakat  Daerah  Pemilihan  Bantul  Timur. Adapun jumlah subjek yang dijadikan responden adalah 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:  Suharwanta  (Wakil  Ketua  DPRD-DIY  sekaligus  Ketua  DPW-PAN  DIY  Periode 2020/2025),  Ari  Sapto  Nugroho  (Lurah  Mulyodadi),  Titik  Istiyawatun  Khasanah  (Lurah Sriharjo),  Tohayadi  (Tokoh  Masyarakat  Dusun  Suren  Kulon),  Subagyo  (Tokoh  Kediwung Mangunan  dan  Pengelola  Wisata  Mojo  Gumelem),  Sukijan  Jowir  (Tokoh  Masyarakat Sorotopo/Pengelola Wisata Goa Jepang Surocolo), dan Hariyanto (Tokoh Pemuda/Kampung Anggur Plumbungan).
Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu: Pertama, reduksi Data yang  merupakan  tahap  pemilahan  data  dengan  fokus  perhatian  pada  penyederhanaan  data, abstraksi  dan  transformasi  data  sesuai  kode  sehingga  memudahkan  proses  analisis. Kedua, penyajian  data,  yang  merupakan  tahapan  penyajian  informasi  yang  diperoleh  di  lokasi penelitian  dan  telah  mengalami  reduksi  data  secara  deskriptif  eksploratif  sesuai  dengan rumusan,  tujuan  dan  manfaat  penelitian  dan  hasilnya  memungkinkan  untuk  dapat  ditarik kesimpulan. Ketiga, penarikan kesimpulan  merumuskan  kesimpulan sesuai  dengan rumusan dan tujuan penelitian sehingga setelah hasil penelitian tersebut ditemukan maka dengan mudah diambil kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemenuhan Janji Politik
Pemilu  Legislatif  2019  dengan  sistem  proporsional  terbuka  telah  menjadi  ajang persaingan memperebutkan suara. Partai Amanat Nasional sebagai partai politik di Pileg 2019 berhasil  mendapat  7  kursi  di  DPRD  DIY  dan  6  (enam)  kursi  di  DPRD  Bantul.  Suharwanta sebagai  anggota  DPRD  yang  berasal  dari  PAN  tersebut  berusaha  menjaga  kepercayaan konstituennya;  salah  satunya  adalah  optimalisasi  dana  aspirasi  di  kampung  binaan  dan menjawab  tuntutan  masyarakat  dalam  pemenuhan  janji  politik  di  Daerah  Dapilnya  masing- masing.
Dana aspirasi yang sering dikonotasikan dan mirip dengan praktik pork barrel budget di Amerika  Serikat  ini  tentu  bukan  semata  untuk  menjaga  perolehan  suara  partai  dengan  cara membalas budi konstituen dan semena-mena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Sejatinya,  dana aspirasi itu adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) bertujuan untuk melakukan sinkronisasi program pembangunan berbasis daerah pemilihan dan didesain tanpa dasar  hukum  dan  argumentasi.  Gagasan  UP2DP  untuk  mengimplementasikan  pasal  yang menyebutkan  bahwa  anggota  parlemen  berhak  mengusulkan  dan  memperjuangkan kepentingan  rakyat  pemilihnya  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
Selanjutnya, demi memperjuangkan harapan masyarakat di 6 (enam) Dapil, Suharwanta sebagai anggota DPRD yang berasal dari PAN merasa berkewajiban merealisasikan harapan masyarakat  Dapil  tersebut  dan  menjaga  optimisme  pembangunan  di  bidang  pemerintahan, sosial  budaya,  ekonomi  dan  sarana  prasarana  di  Dapil  terkait.  Secara  alami,  optimisme masyarakat  harus  terus  dipupuk  tanpa  mengesampingkan  kekuatan  partai  lain  dan  tetap memperkuat konsolidasi internal untuk pemenangan Pileg di tahun 2024. Karena Dapil-dapil yang  dibina  terkonsentasi  melalui  kampung  binaan,  tentunya  DPW-PAN  DIY  harus  tetap menyiapkan strategi dan roadmap untuk mengusung dan memenangkan para Caleg di Pileg 2024 meskipun sementara tetap fokus pada pemenuhan janji-janji politik Suharwanta.
Janji politik Suharwanta yang sudah teridentifikasi melalui visi-misi atau program kerja melibatkan  penilaian  aspek  relevansi  (sinkronisasi)  program  dengan  harapan-harapan masyarakat di 6 (enam) Dapil. Janji politik sebagai kontrak sosial dengan masyarakat di satu sisi  harus  menjamin  hak  dan  kewajiban  pemilih  dan  di  sisi  lain  anggota  legislatif  harus menjalankan kewajibannya dengan baik. Para politisi hendaknya membuat janji realistis sesuai dengan kemampuannya. Hanya dengan cara demikian, Pilkada atau Pileg di DIY pada tahun 2024  nanti  menghasilkan  demokrasi  substantive  yang  merujuk  pada  teori  kebenaran korespondensi  ( correspondence  theory  of  truth );  teori  kesesuaian  antara  janji  politik  berupa visi-misi dan program kerja yang dianggap relevan jika keduanya saling berkaitan.
Persoalan  mendasar  yang  mendorong  terjadinya  korupsi  dan  menimbulkan  stigma negatif  masyarakat  terhadap  anggota  legislatif  yang  diusung  PAN  atau  partai  politik pengusungnya  disebabkan  oleh  biaya  politik  yang  masih  sangat  tinggi  sehingga  anggota legislatif atau partai  politik berusaha mengembalikan modal untuk  pencalonan secara instan dan  melanggar  hukum,  serta  lemahnya  integritas  partai  politik  dan  kadernya  yang  duduk  di lembaga legislatif.
Dengan demikian, stigma buruk terhadap Suharwanta ataupun patut diperbaiki sebelum pola  rekrutmen  berjalan.  Dalam  hal  ini  setidaknya  setiap  partai  politik  harus  memiliki  pola rekrutmen yang bersifat baku, inklusif, fairness dan akuntabel. Sistem kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua kalangan kader partai politik tanpa terkecuali Caleg yang berasal dari non-

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
kader.  Pengelolaan  sistem  keuangan  partai  belum  transparan  yang  transparan  dan  akuntabel juga  harus  dapat  diakses  oleh  masyarakat  luas  sebagaimana  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Strategi  Suharwanta  merawat  kepercayaaan  masyarakat  terhadap  PAN  dan  dirinya dilakukan dengan mengubah pola pikir dan kesan masyarakat secara umum yang cenderung negatif dan memojokkan Caleg, anggota dewan, atau partai politik. Citra masyarakat terhadap partai politik memang terlihat semakin memburuk. Meskipun kesan masyarakat terhadap PAN tetap baik, namun PAN harus tetap berbenah sebagai partai politik yang bersih untuk merawat kepercayaan  masyarakat  dalam  menawarkan  janji-janji  politik.  Mengingat  janji  politik berkaitan erat dengan etika politik. Jika pemenuhan janji politik diabaikan maka dampaknya akan menghambat harapan-harapan masyarakat Dapil dalam pembangunan kampung binaan dan secara otomatis dukungan masyarakat Dapil akan berkurang. Masyarakat menilai bahwa janji politik Suharwanta sebenarnya sangat patut untuk diapresiasi. Hal tersebut bukan karena masyarakat di kampung binaan dominan kader Muhammadiyah, tetapi lebih kepada janji-janji partai dan janji-janji kadernya yang tetap populis dan realistis. Disini para kandidat atau partai politik  perlu  memahami  bahwa  pembangunan  reputasi  seorang  kandidat  atau  partai  politik membutuhkan waktu yang cukup lama dalam arti untuk memberikan image tentang kualitas partai  atau  kandidat  di  hati  pemilihnya  kontestan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  panjang untuk  menanamkan  itu  di  hati  pemilihnya.  Oleh  karenanya  dibutuhkan  seorang  pimpinan ( leader ) yang mampu memberikan gambaran dan petunjuk yang jelas, dan langsung mengena di hati pemilihnya.
Permasalahan  yang  dihadapi  basis  konstituen  di  satu  sisi  dapat  diatasi  dengan optimalisasi dana aspirasi. Namun di sisi lain perolehan suara Suharwanta yang berasal dari PAN dalam Pileg berikutnya juga harus meningkat. Pencitraan buruk pork barrel hanya lahir dari  persepsi  buruk.  Tetapi  jika  merunut  perspektif  strategi  pemenangan  Pemilu,  keseriusan memperjuangkan aspirasi konstituen akan berbanding lurus dengan hasil perolehan suara. Jika target perolehan suara PAN di Pileg 2024 nanti adalah 50-70% di setiap TPS, artinya prioritas dana aspirasi secara taktis memang diperuntukan bagi konsituen yang potensial saja.

## Optimalisasi Penggunaan Dana Aspirasi
Reses dan optimalisasi dana aspirasi adalah manifestasi kewajiban pimpinan dan anggota DPRD terpilih Suharwanta dari Partai Amanat Nasional untuk melakukan komunikasi dua arah melalui kunjungan kerja dan bertemu konstituennya di Daerah Pemilihan Bantul Timur yang dilakukan  secara  rutin  untuk  menyerap  dan  menindaklanjuti  aspirasi  dan  pengaduan masyarakat  guna  memberikan  pertanggungjawaban  secara  moral  dan  politis  kepada masyarakat di daerah pemillihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Reses dalam konteks politik memiliki makna kunjungan yang dilakukan Suharwanta sebagai anggota DPRD ke Daerah Pemilihan Bantul Timur untuk menyerap serta menampung setiap aspirasi  masyarakat.  Suharwanta  dan  anggota  DPRD-DIY  lainnya  (perorangan/kelompok) secara berkala wajib mengunjungi setiap daerah pemilihannya dimana bertujuan untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat yang telah memilihnya. Berbeda dengan lembaga eksekutif yang menampung  aspirasi  masyarakat  melalui  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang),  DPRD-DIY  sebagai  lembaga  legislatif  dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat dengan reses yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu secara langsung maupun tidak langsung.
Aspirasi  mewakilkan  cita-cita,  keinginan  atau  harapan  masyarakat  dalam  mencapai sesuatu  kesejahteraan,  misalnya  pembahasan  dana  aspirasi.  Kegiatan  reses  secara  runtut diawali  dengan  Rapat  Badan  Musyawarah  tentang  jadwal  pelaksanaan  dan  lokasi  reses, selanjutnya  penjelasan  pelaksanaan  reses  oleh  pimpinan  dan  sekretariat  DPRD,  kemudian dibahas  masa  tugas  reses  rapat  laporan  reses.  Dalam  Pasal  161  Undang-Undang  Republik

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dicantumkan  kewajiban Anggota  DPRD  kabupaten/kota  yang  diantaranya  menyerap  dan  menghimpun  aspirasi konstituen  melalui  kunjungan  kerja  secara  berkala  dan  menampung  dan  menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  pengajuan  dan  implementasi  program-program  yang menggunakan dana aspirasi dan intens dibahas dalam reses (kunjungan kerja) tersebut, maka solusi  Suharwanta  menghindari  ketimpangan  karena  terbatasnya  dana  aspirasi  dituturkan caranya  sejak  awal  perencanaan  disusun  seoperasional  mungkin.  Maksudnya  perencanaan tersebut seoperasional mungkin sesuai antara perencanaan tahunan dengan anggaran belanja tahunan dalam suatu daerah. Dalam menutupi limitasi dana aspirasi dimaksud, pada dasarnya terdapat  3  (tiga)  pos  anggaran  yang  bisa  dipakai,  yaitu  ketersediaan  atas  dasar  kemampuan keuangan daerah, bantuan atau hibah, dan dana pinjaman.
Langkah  taktis  DPRD  dalam  menjamin  ketersediaan  anggaran  diakomodir  menjadi Pokok-Pokok  (Pikiran)  DPRD  yang  memuat  pandangan  dan  pertimbangan  mengenai  arah prioritas  pembangunan;  rumusan  usulan  kebutuhan  program/kegiatan  yang  bersumber  dari hasil  penelaahan  pokok-pokok  pikiran  tahun  sebelumnya  yang  belum  terbahas  dalam Musrenbang  dan  agenda  kerja  DPRD.  Dana  aspirasi  ditentukan  pagu  anggarannya  melalui kesepakatan-kesepatan  lembaga  eksekutif  dan  legislative  sementara  pengajuan  programnya bisa  diakses  melalui  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  yang  berisi  dokumentasi, administrasi dan olah data pembangunan daerah. Usulan Pokir harus sesuai dengan program yang ditawarkan oleh Dinas/TAPD.
Sinkronisasi  dana  aspirasi  juga  merupakan  bagian  dari  langkah  taktis  DPRD  dan Pemerintah Daerah untuk  menghindari duplikasi program.  Jika usulan program  berada pada tingkat kabupaten maka susulan dimasukan ke Musrenbangdes dan jika usulan program berada pada tingkat provinsi maka masyarakat harus jeli dan tetap mengawasi. Sinkronisasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi usulan program yang sama tingkat kabupaten atau provinsi.
Dana  aspirasi  sangat  berpihak  kepada  masyarakat.  Dikatakan  Suharwanta  dan  PAN berpihak  kepada  masyarakat  karena  masyarakat  merasakan  sekali  bagaimana  program- program  pembangunan  di  daerahnya  dapat  terlaksana  lebih  cepat.  Dana  aspirasi  adalah alternatif terbaik selain dana desa, mengingat dana aspirasi dimaksud juga mampu mengakses APBD Kabupaten atau Provinsi. Bahkan dalam program-program pembangunan tertentu, dana aspirasi lebih besar nominalnya. Jika dana desa bisa diakses Rp.30.000.000/tahun. Maka dana aspirasi  bisa  diakses  hingga  200.000.000/program  infrastruktur.  Dana  aspirasi  secara  kasat mata  membantu  dan  mempercepat  kinerja  pembangunan  desa  melalui  fasilitasi  sarana prasarana  yang  dibutuhkan  masyarakat.  Masyarakat  kecil  tentu  berharap  lebih  terutama pemanfaatan dana aspirasi kepada pembangunan fisik yang belum disentuh pemerintah seperti tempat ibadah, saluran air, sanitasi dan perpustakaan. Tetapi dana yang diberikan juga harus dikelola dengan baik dan tepat guna jangan sampai keliru penggunaannya.
Keunggulan  dan  yang  menjadi  daya  saing  kampung  binaan  Suharwanta  serta perbedaannya  dengan  rumah  aspirasi  bahwa  kampung  binaan  secara  terkonsentrasi  dan berkelanjutan  mampu  menampung  aspirasi  masyarakat  berdasarkan  Dapil  (rakyat  didatangi dewan secara berkala), sementara rumah aspirasi hanya mampu dijadikan tempat penyerapan aspirasi  rakyat  secara  terpusat  (rakyat  mendatangi  dewan  dengan  kesempatan  dan  waktu terbatas).
Kampung  binaan  yang  dirintis  dan  dicanangkan  Suharwanta  sebagai  kluster pembangunan  terkecil  di  masyarakat  idealnya  menjadi  bentuk  karya  yang  berpihak  pada masyarakat. Dampak positif yang dirasakan masyarakat sehingga perjuangan Suharwanta dari F-PAN  dalam  alokasi  dana  aspirasi  layak  dilanjutkan.  Peran  DPRD  dalam  membangun  dan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  melalui  pola-pola  penyerapan  dana  aspirasi  yang

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
digunakan selama ini, tidak hanya mengacu pada aturan/kaidah hukum yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota  DPRD  dalam  mendapatkan  ataupun  memperoleh  aspirasi  dari  berbagai  lapisan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, selain sebagai kluster, kampung binaan dikembangkan dengan sistem konsentrasi wilayah yang membagi target suara tidak sama di setiap Dapil. Dari aspek optimalisasi dana aspirasi di satu sisi dan pemenangan Pemilu di sisi lain, strategi yang dibangun dan dikembangkan agar dana aspirasi tepat sasaran dan di waktu bersamaan (secara politik) menjangkau target suara yang diharapkan.
Peran  Suharwanta  dari  Fraksi  PAN  dalam  membangun  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat melalui pola-pola penyerapan dana aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini yang  tidak  hanya  mengacu  pada  aturan/kaidah  hukum  yang  berlaku,  namun  juga memanfaatkan  kampung  binaan  yang  dinilai  cukup  efektif  karena  lebih  memudahkan Suharwanta  sebagai  anggota  legislatif  dalam  menjaring  aspirasi  masyarakat  dan  berdari berbagai lapisan masyarakat. Artinya, peran anggota legislatif haruslah selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas, dimana masyarakat tidak hanya sebagai obyek melainkan subyek atau  pelaku.  Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  Suharwanta  dalam  menyerap,  menampung, serta menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat  sudah  optimal. Ini  terlihat  dari  upaya-upaya yang ditempuh  dalam  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasinya  dan berpartisipasi sudah optimal.
Selain penjaringan aspirasi dan kunjungan kerja secara formal yang dilakukan anggota legislasi dalam menyerap aspirasi masyarakat, Suharwanta juga telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dengan cara-cara informal berupa inisiasi tiap anggota dewan antara lain melalui kunjungan kerja, kegiatan partai, dialog dengan masyarakat atau lembaga pendidikan serta  pendekatan  kultural.  Penting  dilakukan  kegiatan  sosialisasi  program/kegiatan  kepada masyarakat secara intensif, sehingga masyarakat mengetahui mekanisme baik hukum maupun administratif tindak lanjut DPRD terhadap aspirasi masyarakat. Perlu dikaji juga kemungkinan memberikan  hak  budgeting  yang  sama  antara  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  karena  kedua lembaga  tersebut  merupakan  pemegang  amanah  dan  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  RKPD  yang  merupakan  hasil  Musrenbang  dan  hasil reses harus secara konsisten dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Upaya-upaya  yang  ditempuh  Suharwanta  dalam  memberikan  ruang  bagi  masyarakat untuk  menyampaikan  aspirasinya  sudah  optimal.  Selain  penjaringan  aspirasi  dan  kunjungan kerja  secara  formal  yang  dilakukan  DPRD  dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat,  juga dilakukan  penyerapan  aspirasi  masyarakat  dengan  cara-cara  informal  dimana  hal  ini kebanyakan adalah inisiatif dari masing-masing tiap anggota DPRD antara lain yaitu melalui kunjungan  kerja  informal,  melalui  kegiatan  partai,  dialog  dengan  lembaga  masyarakat  atau lembaga pendidikan serta pendekatan kultural masyarakat setempat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan  pembahasan,  maka  sebagai  penutup  disimpulkan bahwa:
1. Pemenuhan  Janji  Politik.  Politik nyedulur Suharwanta  secara  politis-filosofis  adalah prinsip  bahwa  seorang  anggota  dewan  itu  harus  datang  ke  masyarakat,  hadir  di  tengah masyarakat dan memberikan solusi masalah yang ada di masyarakat.
a. Suharwanta  sebagai  Anggota  DPRD-DIY  dari  Fraksi  Partai  Amanat  Nasional mempunyai strategi dan roadmap untuk menjaga kepercayaan dan suara konstituen.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
b. Dana  aspirasi  dijadikan  Suharwanta  sebagai  media  untuk  mempertahankan  suara konstituennya  dirasa  sudah  tepat  dan  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat konstituen Dapil Bantul Timur.
c. Suharwanta  berkewajiban  merealisasikan  harapan  masyarakat  Dapil  dan  menjaga optimisme  mereka  dalam  pembangunan  di  bidang  pemerintahan,  sosial  budaya, ekonomi dan sarana prasarana di Dapil terkait.
d. Janji  politik  Suharwanta  sudah  teridentifikasi  melalui  visi-misi  atau  program  kerja yang  melibatkan  penilaian  aspek  relevansi  (sinkronisasi),  ketepatan  antara  program partai serta harapan-harapan masyarakat di Daerah Pemilihan Bantul Timur.
e. Stigma negatif masyarakat terhadap anggota dewan atau partai politik yang menjadi pengusungnya  disebabkan  oleh  biaya  politik  yang  masih  tinggi,  rendahnya transparansi  dan  akuntabilitas  pembiayaan  partai  politik  serta  serta  lemahnya integritas  partai  politik  dan  kadernya  yang  duduk  di  lembaga  legislatif.  Namun demikian,  Suharwanta  menjawab  stigma  negatif  tersebut  dengan  program  dana aspirasi  di  Kampung  Binaannya  yang  tepat  sasaran  dan  dirasakan  langsung masyarakat Dapilnya tersebut.
f. Janji  politik  Suharwanto  berkaitan  erat  dengan  etika  politik.  Jika  pemenuhan  janji politik Suharwanta diabaikan maka dampaknya akan menghambat harapan-harapan masyarakat Dapil Bantul Timur
2. Optimalisasi Penggunaan Dana Aspirasi. Ide-ide atau falsafah politik Suharwanta adalah triloka yang jika diaplikasikan dalam optimalisasi penggunaan dana aspirasi maka dapat diterjemahkan  bahwa  jika  menginginkan  optimalisasi  dana  aspirasi  di  masyarakat kampung binaan harus menyentuh aspek fisiologis masyarakat.
a. Reses dan optimalisasi dana aspirasi adalah manifestasi kewajiban Suharwanta setelah terpilih menjadi anggota DPRD-DIY untuk melakukan komunikasi dua arah melalui kunjungan kerja dan bertemu konstituennya di Daerah Pemilihan Bantul Timur;
b. Reses  dalam  konteks  janji  politik  Suharwanta  berarti  memiliki  makna  sebagai kunjungan  kerja  seorang  anggota  DPRD-DIY  ke  Daerah  Pemilihan  Bantul  Timut untuk  menyerap  serta  menampung  setiap  aspirasi  masyarakat  dan  memenuhi  janji- janji pembangunan dan pendampingan masyarakat;
c. Suharwanta sebagai  anggota legislatif dalam menyerap aspirasi  masyarakat  melalui reses dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu secara langsung maupun tidak langsung;
d. Solusi Suharwanta dalam menghindari ketimpangan karena terbatasnya dana aspirasi dengan  angkah  taktis  DPRD  dalam  menjamin  ketersediaan  anggaran  diakomodir menjadi Pokok-Pokok Pikiran.
e. Sinkronisasi  dana  aspirasi  juga  merupakan  bagian  dari  langkah  taktis  Suharwanta untuk menghindari duplikasi program.
f. Dana  aspirasi  yang  diperjuangkan  oleh  Suharwanta  sangat  berpihak  kepada masyarakat  Dapilnya.  Dikatakan  telah  berpihak  kepada  masyarakat  karena masyarakat  merasakan  sekali  bagaimana  program-program  pembangunan  di daerahnya dapat terlaksana lebih cepat.
g. Keunggulan dan daya saing kampung binaan yang diinisiasi oleh Suharwanta secara terkonsentrasi  dan  berkelanjutan  mampu  menampung  aspirasi  masyarakat berdasarkan Dapil;
h. Peran  Suharwanta  di  DPRD-DIY  dalam  membangun  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat  melalui  pola-pola  penyerapan  dana  aspirasi  yang  digunakan  selama  ini menggunakan  berbagai  cara  yang  dinilai  cukup  efektif  untuk  lebih  memudahkan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat.

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
i. Peran  Suharwanta  dalam  membangun  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat Daerah  Pemilihan  Bantul  Timur  dinilai  cukup  efektif  karena  lebih  memudahkan anggota  DPRD  dalam  menjaring  aspirasi  masyarakat  dari  berbagai  lapisan masyarakat.
j. Upaya-upaya yang ditempuh DPRD-DIY dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sudah optimal.
Berdasarkan temuan dan pembahasan, maka sebagai saran penulis sampaikan penutup bahwa:
1. Pola politik nyedulur dan politik triloka Suharwanta ini dijadikan rule model teladan bagi anggota dewan dari partai amanat di semua tingkatan;
2. Untuk  memastikan  kampung  binaan  jadi  basis  sebaiknya  semua  dewan  tingkatan  dapat menyalurkan dana aspirasinya sesuai program yang ada agar akselerasi kemajuan dusun semakin berkembang dan terlihat jelas progresnya;
3. Suharwanta perlu melakukan kaderisasi bagi anggota Partai Amanat Nasional;
4. Sosok Suharwanta harus berani naik di level di atasnya dan mencetak kader di bawahnya agar regenerasi dan kaderisasi di partai dapat berjalan dengan optimal.
5. Dalam  pola  kampung  binaan  hendaknya  juga  perlu  diawasi  dalam  penyusunan  dan pelaksanaan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afnan, Muhammad dan Zainal Abidin. 2017. Dana Aspirasi dan Pola Hubungan Konstituen dengan Wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2. No. 2. Mei 2017, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah, hal. 428-443.
Azzahri, Rizka dkk. 2021. Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Jurnal Niara  Vol.  14,  No.  1  Mei  2021,  Program  Studi  Magister  Ilmu  Administrasi  Fisip Universitas Riau, hal. 266-275.
Enang,  Koko.  2011. Dana  Aspirasi  DPR-RI  dalam  Perspektif  Perencanaan  Pembangunan Nasional. Jurnal  Sosiohumaniora  Vol.  13.  No.  2  Juni  2011,  Universitas  Padjajaran Bandung, hal. 127.
Erawati,  2020. Polemik  Dana  Aspirasi  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Penganggaran Indonesia. Jurnal Simbur Cahaya Vol. 27, No. 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal. 180-196.
Mahsun, Muhammad. 2016. Palembang, South Sumatra: Aspiration Funds and Pork Barrel Politics. Journal Aspinall and Sukmajati, Electoral Dynamics in Indonesia, 120-137. Muhammadin.  2016. Efektivitas  Alokasi  Dana  Aspirasi  dalam  Keterwakilan  Politik  (Studi Fungsi  Keterwakilan  Politik  Anggota  DPRD  Kota  Singkawang  Periode  2009-2014). Jurnal Nestor Vol 1. No. 1 2016 Magister Hukum Universitas Tanjungpura, hal. 1-29.
Munanda, Haris dan Effendi Hasan. 2018. Optimalisasi Alokasi Dana Aspirasi Anggota DPRK Dapil  II  Aceh  Barat. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Vol.  3,  No.  3  Agustus  2018,  Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah.
R. Hendriyanto, dan B. Setiyono. 2014. “Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan  Reses  Anggota  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah". Journal  of  Politic  and Government Studies, Vol. 3, No. 3, Jun. 2014, hal. 266-275
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## JCOMENT (Journal of Community Empowerment)
EISSN: 2745-875X, Vol. 3 (2022): Special Issue: Community Empowerment Hal: 39-50 DOI: https://doi.org/10.55314/jcoment.v3i
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)
Yusfizal, Ari dan M. Zuhri. 2018. “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Aspiarasi Oleh Anggota Legislatif (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)” . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2, No. 1 Februari 2018, Fakultas Hukum Unsyiah, hal. 36-44.