## NUANSA JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM
P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078
Volume 20 No. 1 January-June (2023)

## Published By:
Research Institute and Community Engagement State Islamic Institute of Madura

## NUANSA
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam
Vol. 20 No. 1 January-June (2023)
EDITOR IN CHIEF Ainurrahman Hidayat
MANAGING EDITOR Moch. Cholid Wardi

## EDITORS
Taufikkurrahman Upik Agwin Degaf Fitriyatul Qomariyah
Khaerul Umam
Sri Rizqi Wahyuningrum Fajrian Yazdajir Iwanebel Faraniena Yunaeni Risdiana Fikri Mahzumi Aria Indah Susanti
Benny Afwadzi REVIEWERS Choirul Mahfud Mohammad Muchlis Solichin Muh. Nashiruddin Fadllan Achmad Muhlis Ade Sofyan Mulazid Siti Musawwamah Mohammad Subhan Zamzami Siswanto Syukron Affani Ulfa Muhayani Iskandar Ritonga Mohammad Kosim Eko Ariwidodo Sri Handayani Slamet Farahdilla Kutsiyah Erie Hariyanto Wahyudin Darmalaksana Khairunnisa Musari Moh Mufid Ahmad Chairul Rofiq Jonaedi Efendi Sutan Emir Hidayat Mukhammad Zamzami Baharuddin
Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan  Islam  is  a  journal  that publishes  scientific  articles  which  have  been  derivated  from  research  on  social sciences  and  islamic  studies.  This  journal  is  published  biannually  on  June  and December and published articles reviewed by experts on the related issues.
Jurnal  Nuansa's  scope  includes:  education,  culture,  politics,  law,  economy, theology, philosophy, communication, and history.
All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number
Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.
P-ISSN: 1907-7211 E-ISSN: 2442-8078
Editorial Office: Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  keagamaan  Islam, Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA
Jl.  Raya  Panglegur  KM.  4  Tlanakan  Pamekasan,  Jawa  Timur, Indonesia, 69371 Email: jurnalnuansa@gmail.com
Website: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa

## TABLE OF CONTENTS

## Muhammad Nasikin, Umar Fauzan, Noor Malihah
Penguatan Kompetensi Professional Guru PAI Dalam Menghadapi Era Society 5.0 (Studi Deskriptif Strategi Peningkatan Mutu Guru PAI di SMP Negeri 16
Samarinda) 1-18 Beny Abukhaer Tatara, Bisma Abdurachman, Desta Lesmana Mustofa, David Yacobus The Potential of Cyber Attacks in Indonesia's Digital Economy Transformation 19-37 Yenny Eta Widyanti Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional 38-56

## nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam
Vol. 20 No. 1 January – June 2023
http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa DOI: 10.19105/nuansa.v20i1.7319 Page: 38-56

## Yenny Eta Widyanti
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang
Email: yenni.eta@ub.ac.id
Article History Submitted: November 15, 2022 Revised: February 22, 2023 Accepted: February 28, 2023
How to Cite: Widyanti, Yenny Eta . “ Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional .” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 20, no. 1 (2023): 38 – 56.

## Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional

## Abstrak:
Kris is an object of Indonesian culture which has beautiful artistic and high economic values. Kris making  is  still  maintained  in  several  areas,  one  of  which  is  in  Sumenep  Regency.  Since  2014, Sumenep Regency has been recognized by UNESCO as the area that has the most Mpu (makers of heirlooms) in the world and most of them are in Aeng Tong-Tong Village. The tradition of making kris in Sumenep has existed since the time of the Majapahit Kingdom and has continued to this day. The rapid development of the industry and the number of kris makers in Sumenep have made Sumenep the Indonesian Kris City. The aim of this research is to analyze the legal protection of the Aeng  Tong-Tong  Sumenep  Kris  based  on  national  laws  and  international  conventions  using  a statutory approach. The legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris  in national law is contained  in  Law  Number  28  of  2014  concerning  Copyright  and  Law  Number  5  of  2017 concerning the Promotion of Culture, while the legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris  in  International  Conventions  is  contained  in  The  Convention  on  the  Protection  and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005, The Convention for the Safeguarding of the  Intangible  Cultural  Heritage  2003,  and  The  Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary and Artistic Work. In realizing optimal legal protection for the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in national  law  and  international  conventions,  a  comprehensive  legal  protection  must  be  provided including legal protection for Intellectual Property and Non-Intellectual Property.
(Keris  merupakan  benda  hasil  budaya  bangsa  Indonesia  yang  memiliki  nilai  seni  yang  indah  dan nilai ekonomi yang tinggi. Pembuatan keris tetap dipertahankan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten  Sumenep.  Sejak  Tahun  2014,  Kabupaten  Sumenep  diakui  oleh  UNESCO  sebagai daerah yang memiliki Mpu (pembuat benda pusaka) terbanyak di dunia dan sebagian besar ada di Desa  Aeng  Tong-Tong.  Tradisi  pembuatan  keris  di  Sumenep  sudah  ada  sejak  zaman  Kerajaan Majapahit  dan  masih  terus  bertahan  hingga  kini.  Pesatnya  perkembangan  industri  dan  jumlah perajin  keris  di  Sumenep  menjadikan  Sumenep  sebagai  Kota  Keris  Indonesia.  Tujuan  pada penelitian  ini  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep berdasarkan  hukum  nasional  dan  konvensi  internasional  dengan  menggunakan  pendekatan perundangan.  Perlindungan  hukum  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  dalam  hukum  nasional terdapat  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  UU  Nomor  5  Tahun  2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam Konvensi Internasional terdapat dalam The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression 2005, The Convention for the Safeguarding of the lntangible Cultural  Heritage  2003,  dan  The  Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic Work.  Dalam  mewujudkan  perlindungan  hukum  yang  optimal  terhadap  Keris  Aeng  Tong-Tong Sumenep  dalam  hukum  nasional  dan  konvensi  internasional,  maka  harus  dilakukan  perlindungan hukum  secara  menyeluruh  meliputi  perlindungan  hukum  atas  Kekayaan  Intelektual  dan  Non Kekayaan Intelektual.)

## Kata Kunci:
Perlindungan Hukum, Keris Aeng Tog-Tong, Hukum Nasional, Konvensi Internasional

## Pendahuluan
Sumenep  adalah  Kabupaten  yang  terletak  di  ujung  timur  Pulau  Madura,  dalam Kitab Pararaton tentang penyebutan daerah Sumenep berhubungan dengan peristiwa pada saat sang  Prabu  Kertanegara  menyingkirkan  Arya  Wiraraja  ke  Wilayah  Sumenep,  Madura

## Yenny Eta Widyanti
Timur. 1 Dahulu  Sumenep  adalah  keraton  yang  keberadaannya  masih  eksis  hingga  masa Kolonial  Belanda,  eksisnya  Keraton  Sumenep  memunculkan  budaya  dan  kesenian  yang terus berlanjut hingga saat ini, salah satu peninggalan sejarah dari generasi ke generasi yang tetap  utuh  yaitu  Keris.  Keris  sebagai  bentuk  pencapaian  teknologi  pada  masa  Keraton Sumenep memiliki bentuk yang khas sehingga memudahkan seseorang untuk membedakan keris dengan senjata tajam jenis lainnya, ciri-ciri bentuk keris yaitu tidak simestris di bagian pangkal,  melebar  bilahnya,  sering  kali  berkelok-kelok  dan  memiliki  banyak  pamor  yang berserat-serat  dengan  lapisan  logam  cerah  pada  helai  bilah. 2 Keris  Aeng  Tong-Tong Sumenep merupakan keris yang dibuat di Desa Aeng Tong-tong, sebuah desa yang terletak di  Kecamatan  Saronggi  Kabupaten  Sumenep.  Desa  ini  mempunyai  banyak  potensi  mulai dari potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya, dan sejarah. Potensi sumber daya  alam  meliputi  kebun  kelapa,  tembakau,  asem  dan  cabe  jamu,  sedangkan  potensi sumber  daya  manusia  yaitu  mayoritas  penduduknya  memiliki  keterampilan  mengelola logam.  Keris  mengalami  pertumbuhan  pesat  pertama  kali  pada  masa  pemerintahan Pangeran Joko Tole pada abad XIV, empu keris yang terkenal pada masa itu adalah Empu Keleng  kemudian  berlanjut  pada  masa  pemerintahan  Temenggung  Tirtonegoro  yang Selanjutnya  diteruskan  oleh  putranya  bernama  Panembahan  Notokusumo  yang membangun Keraton Sumenep pada tahun 1764. 3
Secara garis besar, keris yang diproduksi oleh para empu dan perajin keris Sumenep dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu: keris kodhen, keris alusan, dan keris pusaka. Keris kodhen adalah keris dengan kualitas kelas bawah, karena dalam pembuatannya tidak menggunakan teknik tempa yang rumit, bentuknya terlihat sangat sederhana dan terkesan asal  jadi.  Sedangkan  keris  alusan  memiliki  penampilan  yang  lebih  bagus,  dengan menonjolkan keindahan bentuk bilah dan seni pamor, keris ini dibuat dengan menggunakan teknik  tempa  logam  yang  rumit,  tetapi  tidak  dilengkapi  dengan  ritual  tradisi,  sehingga dianggap  tidak  memiliki  daya  magis  atau  kekuatan  spiritual,  keris  ini  banyak  difungsikan sebagai  pelengkap  busana  adat,  peristiwa  adat,  dan  benda  koleksi.  Dibandingkan  dengan kedua keris sebelumnya, keris pusaka merupakan keris dengan kualitas yang paling tinggi, keris ini dibuat oleh seorang empu dengan menggunakan upacara-upacara khusus, sehingga keris  ini  dianggap  memiliki  tuah  atau  daya  magis.  Biasanya  keris  model  ini  dipesan  oleh seseorang  untuk  keperluan  tertentu,  seperti  menambah  kewibawaan,  memudahkan  rejeki atau  juga  untuk  penolak  bala.  Keris  pusaka  dibuat  dengan  menggunakan  teknik  tempa
1 Estri  Ristianingrum, Studi  tentang  keris  Karya  Suyanto  Kajian  tentang  Estetika  dan  Proses  Pembuatan (Surakarta: Pendidikan Bahasa dan Seni UNS- FKIP, 2006); Moh Ivan Nur Yasin, “Eksistensi Industri Souvenir Keris di Desa  Aeng  Tong-Tong  Kecamatan  Seronggi  Kabupaten  Sumenep  Tahun  1970 – 1987,” AVATARA,  e- Journal Pendidikan Sejarah 9, no. 1 (2020): 1 – 9.
2 Yasin,  “Eksistensi  Industri  Souvenir  Keris  di  Desa  Aeng  Tong -Tong  Kecamatan  Seronggi  Kabupaten Sumenep Tahun 1970 – 1987.” 3 Yasin.
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
logam dan pamor yang rumit. Oleh karena itu, keris pusaka juga memiliki nilai seni yang tinggi. 4
Keris  dianggap  sebagai  benda  keramat  yang  mempunyai  kekuatan  magis sebagaimana  dijelaskan  dalam  usulan  tim  perkerisan  Indonesia  untuk  UNESCO  bahwa: 5 The kris or keris is a distinctive, asymmetrical dagger from Indonesia. Both weapon and spiritual object, the kris is considered to possess magical powers. The earliest known kris go back to the tenth century and most probably  spread  from  the  island  of  Java  throughout  South-East  Asia.  Kris  were  worn  everyday  and  at special  ceremonies, and  heirloom  blades  are  handed  down  through  successive  generations…  A  rich spirituality  and  mythology  developed  around  this  dagger.  Kris  are  used  for  display,  as  talismans  with magical  powers,  weapons,  sanctified  heirlooms,  auxiliary  equipment  for  court  soldiers,  accessories  for ceremonial dress, an indicator of social status, a symbol of heroism, etc.
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa keris adalah belati yang bentuknya tidak  simetris.  Keris  biasanya  digunakan  sebagai  pajangan,  benda  keramat  yang  memiliki kekuatan  mistis,  sebagai  senjata,  aksesori  untuk  upacara  adat,  dan  penanda  status  sosial, bahkan  keris  dapat  dianggap  sebagai  benda  pusaka  yang  mempunyai  kekuatan  magis 6 . Kreatifitas dan nilai seni yang tinggi dari Keris Aeng Tong-Tong tentunya penting untuk dilindungi sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam kekayaan intelektual  komunal  (KIK).  Indonesia  memiliki  kepentingan  yang  sangat  besar  dalam rangka  mewujudkan  perlindungan  atas  KIK.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  fakta  bahwa Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  keanekaragaman  budaya  dan  sumber  daya hayati yang luar biasa, maka  hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki ciri khas dan budaya  masing-masing  yang  diwariskan  oleh  nenek  moyang.  Artinya,  kebudayaan merupakan  suatu  identitas  dan  ciri  khas  dari  suatu  bangsa,  dimana  kebudayaan  dapat menunjukkan ciri suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga kebudayaan sangat penting untuk dilindungi baik oleh pemerintah maupun masyarakat bangsa. 7
Dalam perkembangannya terjadi penyalahgunaan KIK Indonesia oleh pihak asing, yaitu  pendaftaran  oleh  pihak  asing  dengan  mengambil  informasi  khasiat  pengobatan warisan nusantara diantaranya yaitu “ Anti Aging Agent ” yang menggun akan sambiloto dan kamukus,  “ Hair  Tonic ”  yang  menggunakan  cabe  Jawa,  “ Beautifying  and  Whitening  Dermal Preparation  for  External  Use ”  yang  menggunakan  gambir  lumping 8 ,  seperti  kasus Penyalahgunaan KIK Indonesia juga terjadi atas Ekspresi Buaya Tradisional (EBT) dalam
4 Unggul Sudrajat, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tradisi Keris di Kabupaten Sumenep,
Ma dura,” Kebudayaan 15, no. 2 (22 Desember 2020): 105 – 18, https://doi.org/10.24832/jk.v15i2.363.
5 Sudrajat.
6 Sudrajat.
7 Husamah, “Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa,” Jurnal Bestari 42 (2009): 33 – 49.
8 Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI, Modul  Kekayaan  Intelektual Bidang  Kekayaan  Intelektual  Komunal (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum dan HAM RI, 2019).

## Yenny Eta Widyanti
sebuah  iklan  pariwisata  Malaysia, Enigmatic  Malaysia di Discovery  Channel , ditayangkan  tari Pendet, Wayang, lagu Rasa Sayange, dan Reog Ponorogo. 9 Penyalahgunaan EBT Indonesia oleh  Malaysia  selanjutnya  terjadi  pada  naskah  kuno  yang  diklaim  dan  dieksploitasi  oleh negara Malaysia pada tahun 2007, naskah kuno milik Provinsi Riau ini di bawa ke Malaysia, dibuat dalam versi online dan dikenakan biaya bagi setiap pengunjung yang melihat naskah tersebut. 10
Kasus  penyalahgunaan  EBT  Indonesia  dilakukan  pula  oleh  Singapura  dalam pementasan teater I La Galigo yang merupakan karya suku Bugis klasik dan memiliki nilai sakral yang dipentaskan di Singapura tanpa ijin dari pemerintah Indonesia. 11 Berpijak pada hal  tersebut  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  pertama,  kriteria  Keris Aeng Tong-Tong sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Kekayaan  Intelektual  Komunal.  Kedua,  perlindungan  hukum  Keris  Aeng  Tong-Tong sebagai bagian dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam Hukum Nasional  dan  Konvensi  Internasional  meliputi  hukum  kekayaan  intelektual  dan  non kekayaan  intelektual.  Mengingat  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya hanya mengkaji kelemahan perlindungan KIK dalam HKI, maka tujuan dalam penelitian ini dapat  tercapai  dengan  melakukan  analisis  yang  memadukan  perlindungan  KIK  dalam hukum nasional dan konvensi internasional baik dalam bidang HKI maupun non HKI.

## Metode Penelitian
Permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dijawab  dengan  menggunakan  metode penelitian  hukum.  Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan  bahwa  penelitian  hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang diteliti 12 .  Penelitian  hukum  memerlukan  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  masalah hukum,  melakukan  penalaran  hukum,  menganalisis  masalah  dan  memberikan  pemecahan atas  masalah  tersebut.  Selaras  dengan  hal  tersebut,  Morris  L.  Cohen  dan  Kent  C.  Olson menyatakan  bahwa  “ legal research  is  the  process  of  finding  the  law  that  governs  activities  in  humans society ”. 13 Artinya,  kegiatan  penelitian  hukum  merupakan  proses  menemukan  hukum  yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach ).  “ Statute ”  berupa  l egislasi  dan  regulasi,  sehingga
9 Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI, Perlindungan  Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat (Bandung: Alumni, 2013).
10 Tengku Mega Rahmadini, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau,” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII, no. 1 (Juni 2020): 8 – 9.
11 Simona Bustami, “Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat,” Jurnal Hukum Prioris 2, no. 4 (2019): 246 – 55.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2016).
13 Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, Legal Research in A Nutshell (St Paul Minn: West Publising Co, 1992).
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan regulasi yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. 14
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  bahan  hukum  primer, merupakan  bahan  hukum  yang  autoritatif,  yaitu  dibuat  oleh  lembaga  atau  pihak  yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, terdiri dari UU Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  UU  Nomor  5  Tahun  2017  tentang  Pemajuan Kebudayaan,  sedangkan  perlindungan  hukum  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  dalam Konvensi  Internasional  terdapat  dalam The  Convention  on  the  Protection  and  Promotion  of  the Diversity of Cultural Expression 2005, The Convention for the Safeguarding of the lntangible Cultural Heritage  2003,  dan  The  Berne  Convention  for  the  Protection  of  Literary  and  Artistic  Work. Dalam penelitian  ini  juga  menggunakan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  semua  publikasi  tentang hukum yang bukan merupakan dokumen yang resmi. 15 Publikasi tentang hukum meliputi buku  teks,  kamus  hukum,  jurnal  hukum,  dan  komentar  atas  putusan  pengadilan 16 yang terkait dengan tentang HKI, KIK, PT dan EBT, dan perlindungan hukum. Seluruh bahan hukum  primer  dan  sekunder  diinventarisasi,  diklasifikasi  dan  disistimatisasi  sesuai permasalahan  penelitian  kemudian  dianalisis  secara  normatif  untuk  menemukan  jawaban kriteria Keris Aeng Tong-Tong sebagai PT dan EBT dalam KIK serta perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong dalam hukum nasional dan konvensi internasional.

## Hasil dan Pembahasan
Kriteria  Keris  Aeng  Tong-Tong  sebagai  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi Budaya Tradisional dalam Kekayaan Intelektual Komunal
Keris  Aeng  Tong-Tong  sebagai  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional (PT dan EBT) berdasarkankan pada principle of recognition of the specific nature and characteristics of cultural expression dinyatakan dalam draft World Intellectual Property Organization Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF).
Prinsip pengakuan akan karakter dan sifat spesifik adalah perlindungan harus sesuai dengan  karakter  tradisional  PT  dan  EBT,  meliputi  kriteria  kolektif,  komunal,  dan  antar- generasi.  Hubungan  masyarakat  tradisional  dengan  identitas  dan  integritas  budaya  dan sosial  komunitas, kepercayaan,  kerohanian,  dan  nilai-nilai.  Langkah-langkah khusus  untuk perlindungan hukum juga harus mengakui bahwa dalam praktiknya EBT tidak selalu dibuat
14 Marzuki, Penelitian Hukum .
15 Marzuki. 16 Marzuki.

## Yenny Eta Widyanti
dalam  “komunitas”  yang  dapat  diidenti fikasikan  dengan  tegas,  yaitu  EBT  yang  telah melewati batas wilayah suatu negara sehingga menjadi warisan budaya dunia.
Prinsip tersebut penting untuk menunjukkan hubungan antara PT dan EBT dengan komunitas dalam kepemilikan atas PT dan EBT, karena dengan cultural identity maka dapat digunakan untuk menunjukkan keberadaan PT dan EBT dengan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah PT dan EBT yang telah menjadi warisan dunia. Lebih lanjut berdasarkan Principle  of  complementarity  with  protection  of  traditional  knowledge IGC-GRTKF,  maka  prinsip saling  melengkapi  dengan  perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  (PT)  adalah  mengakui substansi  EBT  dan  PT  yang  seringkali  tidak  dapat  dipisahkan.  Perlindungan  hukum terhadap  EBT  dan  PT  ini  dengan  memaksakan  definisi  atau  kategori  EBT  dan  PT  pada hukum  adat,  protokol  dan  praktik  masyarakat  tradisional  dan  masyarakat  lainnya  dalam suatu negara. Pendekatan yang ditetapkan dalam mempertimbangkan perlindungan hukum EBT dan PT secara paralel sebagai bagian integral dari identitas budaya.
Prinsip  tersebut  digunakan  dalam  rangka  perlindungan  PT  dan  EBT  yang  tidak dapat  dipisahkan,  karena  EBT  adalah  bagian  dari  PT  dengan  ruang  lingkup  yang  lebih sempit  maka  perlindungan  atas  EBT  dan  PT  merupakan  satu  kesatuan  yang  saling melengkapi.  Hubungan  antara  EBT  dan  PT  dalam  sistem  budaya  merupakan  kebutuhan untuk mengenali keterkaitan yang kompleks antara identitas sosial dan  komunitas  budaya sebagaimana  dinyatakan  dalam Report  WIPO  Fact-finding  Mission tahun  2001  yang merumuskan  definisi  PT  meliputi: 17 (1)  agricultural  knowledge;  (2)scientific  knowledge,  (3)technical knowledge;  (4)  ecological  knowledge;  (5)  medical  knowledge  including  related medicine and  remedies;  (6) biodiversity  related  knowledge;  (7)  expressions  of  folklore;  handicrafts;  design;  stories  and  artwork;  (8) element of language: (9)names, geographical indications and symbols; (10) movable cultural properties.
PT  adalah  aktivitas  intelektual  dalam  konteks  tradisional 18 dan  mencakup pengetahuan, keterampilan, inovasi, praktik dan pembelajaran yang merupakan bagian dari sistem PT dan pengetahuan yang mewujudkan gaya hidup tradisional masyarakat adat atau terkandung  dalam  sistem  pengetahuan  terkodifikasi  yang  diturunkan  antar  generasi  yang terus dikembangkan mengikuti setiap perubahan di lingkungan kondisi geografis dan faktor lainnya.  Hal  Ini  tidak  terbatas  pada  bidang  teknis  tertentu  bahkan  dapat  mencakup
17 World Intellectual Property Organizat ion, “WIPO Report Fact -Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998- 1999)” (Geneva: WIPO, 2001).
18 Kata "tradisional" memenuhi syarat suatu bentuk pengetahuan atau ekspresi yang memiliki tautan dengan komunitas;  dikembangkan,  dipertahankan,  dan  diteruskan  dalam  komunitas,  terkadang  melalui  sistem transmisi adat tertentu. Hubungan dengan komunitas yang membuat pengetahuan atau ekspresi "tradisional", misalnya ciri-ciri esensial dari kreasi "tradisional" adalah mengandung motif, corak atau barang lainnya yang merupakan  ciri-ciri  tradisi  dan  komunitas  yang  masih  melahirkan  dan  mempraktikkannya  sehingga  disebut sebagai  milik  komunitas.  Lihat:  World  Intellectual  Property  Organization, Intellectual  Property  and  Genetic Resources,  Traditional  Knowledge  and  Traditional  Cultural  Expressions (Geneva:  World  Intellectual  Property Organization, 2020).
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
pengetahuan pertanian, lingkungan, dan pengobatan serta semua bentuk PT  yang terkait dengan ekspresi budaya dan sumber daya genetik. 19
Kriteria PT diatur dalam Pasal 4 Draft IGC-GRTKF, yaitu: 20 generated, preserved and transmitted  in  a  traditional  and  intergenerational  context; distinctively  associated  with  a  traditional  or indigenous community or people which preserves and transmits it between generations; dan ketiga adalah integral to the cultural identity of an indigenous or traditional community or people which is recognized as holding  the  knowledge  through  a  form  of  custodianship,  guardianship,  collective  ownership  or  cultural responsibility.  This  relationship  may  be  expressed  formally  or  informally  by  customary  or  traditional practices, protocols or laws .
Terkait hal tersebut, menurut Rahmi Jened, 21 kriteria PT adalah kreasi yang bersifat tradisional  ( traditional  based  creation ),  sebagai  hasil  dari  kegiatan  atau  aktivitas  intelektual ( resulting  from  intellectual  activity ),  dalam  bidang  industri,  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra ( activity in the industrial, scientific, literary and artistic field ). Di sisi lain EBT sebagai bagian dari PT,  menurut  Molly  Torsen  dan  Jane  Anderson  memiliki  kriteria: 22, handed  down  from  one generation to another, either  orally or by imitatio n , reflecting a communi ty’s cultural and social identity , consisting  of  characteristic  elements  of  a  community’s  heritage , made  by  “authors  unknown”  and/or  by communities and/or by individuals communally recognized as having the right, responsibility or permission to do so, often created for spiritual and religious purposes, constantly evolving, developing and being recreated within the community .
Berdasarkan  kriteria  PT  dan  EBT  tersebut,  maka  Keris  Aeng  Tong-Tong memenuhi  kriteria  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional,  yaitu merupakan  hasil  kreasi  yang  bersifat  tradisional.  Hal  ini  karena  dalam  proses  pembuatan maupun motif dalam keris yang telah diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai hasil dari kreativitas dan aktivitas intelektual dalam bidang seni yang mengandung nilai-nilai  spiritual  yang  berlaku  di  masyarakat  Sumenep  Madura,  serta  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dengan identitas masyarakat Sumenep dalam adat istiadat maupun pelaksanaan upacara tradisional.

## Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong-Tong dalam Hukum Nasional
Pengertian  hak  cipta  menurut  Pasal  1  angka  1  UU  No.  28/  2014  adalah “ hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan
19 World Intellectual Property Organization.
20 World Intellectual Property Organization.
21 Rahmi Jened, “Potensi dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional untuk Tanaman dan Obat Tradisional Indonesia,”  Laporan  Penel itian  Hibah  Bersaing  (Jakarta:  Dirjen  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat Kemendikbud, 2008).
22 Molly Torsen dan Jane Anderson, Intellectual Property and The Safeguarding of Traditional Cultures: Legal Issues and Practical Options for Museums, Libraries and Archives (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2010).

## Yenny Eta Widyanti
ketentuan  peraturan  perundang-undangan ”  Sedangkan  pengertian  h ak  terkait  adalah “ hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran ”. 23 Pasal 3 UU No. 28/ 2014 mengatur bahwa “objek yang dilindungi dalam UU hak cipta meliputi hak cipta dan hak terkait”.
Perlindungan  atas  EBT  berdasarkan  UU  No.  28/  2014  berlaku  secara  otomatis ( automatic protection ) berdasarkan prinsip deklaratif, yaitu perlindungan hak cipta ini otomatis akan  melekat  pada  penciptanya  setelah  ide  telah  diwujudkan dalam bentuk  nyata.  Lebih lanjut,  pengaturan  EBT secara  tegas  diatur  dalam Pasal  38  UU  No.  28/  2014,  yaitu  Hak Cipta  atas  EBT  dipegang  oleh  negara,  untuk  itu  maka  negara  wajib  menginventarisasi, menjaga,  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional,  penggunaan  EBT  harus memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  pengembannya,  ketentuan  lebih lanjut  mengenai  Hak  Cipta  EBT  yang  dipegang  oleh  negara  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Berdasarkan  aturan  tersebut,  maka  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  yang memenuhi kriteria PT dan EBT hak ciptanya dipegang oleh negara.
Selanjutnya, ruang Lingkup EBT dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28/ 2014 yang menyatakan bahwa EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi  verbal  tekstual,  baik  lisan  maupun  tulisan,  yang  berbentuk  prosa  maupun  puisi, dalam  berbagai  tema  dan  kandungan  isi  pesan,  yang  dapat  berupa  karya  sastra  ataupun narasi  informatif;  musik,  mencakup  antara  lain,  vokal,  instrumental,  atau  kombinasinya; gerak, mencakup antara lain, tarian; teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara  rakyat;  seni  rupa,  baik  dalam  bentuk  dua  dimensi  maupun  tiga  dimensi  yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan upacara adat. Dalam hal ini, Keris Aeng Tong- Tong Sumenep termasuk ke dalam ruang lingkup perlindungan EBT, yaitu karya seni rupa dalam bentuk tiga dimensi yang terbuat dari bahan logam.
Pasal 60 ayat (1) UU No. 28/ 2014 mengatur jangka waktu perlindungan EBT, yaitu “Hak  Cipta  atas EBT  yang  dipegang  oleh  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu”. Dalam hal terjadi sengk eta EBT, maka UU No. 28/ 2014  mengatur  dalam  Pasal  95  ayat  (1)  bahwa  “Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) , arbitrase, atau pengadilan”.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  merupakan objek  yang  mendapat  perlindungan  hak  cipta  karena  memenuhi  ruang  lingkup  EBT sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 28/ 2014 dan penjelasan Pasal 38 UU No. 28/ 2014  dengan  perlindungan  hukum  tanpa  batas  jangka  waktu  sepanjang  keberadaan  EBT tersebut  masih  ada  dan  hidup  di  masyarakat.  Perlindungan  terhadap  Keris  Aeng  Tong- Tong Sumenep berdasarkan Pasal 4 UU No. 28/ 2014 merupakan hak eksklusif meliputi
23 Pasal 1 angka 5 “Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No.28/ 2014  meliputi  penerbitan  Ciptaan,  penggandaan  Ciptaan  dalam  segala  bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian  Ciptaan  atau  salinannya,  pertunjukan  Ciptaan,  pengumuman  Ciptaan, komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan. Sedangkan perlindungan hak moral terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 28/ 2014 meliputi; mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan  dengan pemakaian  Ciptaannya  untuk  umum,  menggunakan  nama  alias  atau  nama  samaran, mengubah  Ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam  masyarakat,  mengubah  judul  dan anak  judul  Ciptaan,  mempertahankan  haknya  apabila  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Dalam hal terjadi sengketa terhadap EBT Keris Aeng Tong-Tong Sumenep, maka dapat diselesaikan baik secara non litigasi melalui melalui APS dan arbitrase ataupun melalui litigasi  (pengadilan),  sehingga  perlindungan  terhadap  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep merupakan  tujuan  dari  UU  No.  28/  2014,  yaitu: 24 (1)  untuk  mendukung  pembangunan bangsa  dan  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD  1945; (2)  untuk  meningkatkan  pelindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pencipta, pemegang  Hak  Cipta,  dan  pemilik  Hak  Terkait;  dan  (3)  untuk  implementasi  lebih  lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  No.  5/  2017  kebudayaan  adalah  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  cipta,  rasa,  karsa,  dan  hasil  karya  masyarakat.  Artinya,  Keris  Aeng Tong-Tong Sumenep merupakan hasil karya cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat yang merupakan identitas budaya dari masyarakat. Perlindungan PT dan EBT sebagai bagian dari budaya Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 UU No. 5/ 2017 yang memiliki tujuan mengembangkan  nilai-nilai  luhur  budaya  bangsa,  memperkaya  keberagaman  budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  meningkatkan  citra  bangsa,  mewujudkan  masyarakat  madani, meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  melestarikan  warisan  budaya  bangsa,  mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.
Menurut  Pasal  1  angka  3  UU  No.  5/  2017,  “ Pemajuan  kebudayaan  adalah  upaya meningkatkan  ketahanan  budaya  dan  kontribusi  budaya  Indonesia  di  tengah  peradaban dunia  melalui  perlindungan,  pengembangan,  pemanfaatan  dan  pembinaan  kebudayaan ” . Dalam hal ini, maka UU No. 5/ 2017 tidak hanya sekedar bertujuan dalam mewujudkan perlindungan hukum, namun lebih kepada bertujuan untuk pelestarian ( preservetion ) melalui
24 Lihat bagian menimbang UU No. 28/ 2014.

## Yenny Eta Widyanti
pengembangan,  pemanfaatan  dan  pembinaan  kebudayaan.  Ruang  lingkup  PT  dan  EBT sebagai bagian dari kebudayaan  yang  mendapatkan perlindungan dalam UU  No. 5/ 2017 diatur dalam Pasal 5, yaitu ruang lingkup objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.
Keris Aeng Tong-Tong Sumenep yang memenuhi kriteria PT dan EBT merupakan objek perlindungan UU No. 5/ 2017 dengan lebih bertujuan kepada pelestarian, meliputi pemanfaatan dan pengembangan atas Keris Aeng Tong-Tong Sumenep sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau setiap orang dapat  melakukan  Pemanfaatan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan.  Dalan  hal  terjadi  sengketa terhadap  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  sebagai  objek  pemajuan  kebudayaan,  maka berdasarkan pasal 55-58 UU No 5/ 2017 penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).
Perlindungan  tersebut  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  dalam  UU  No.  5/  2017 yaitu; 25 mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  meningkatkan  citra  bangsa,  mewujudkan  masyarakat  madani, meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  melestarikan  warisan  budaya  bangsa,  mempengaruhi arah  perkembangan  peradaban  dunia  sehingga  kebudayaan  menjadi  haluan  pembangunan nasional.
Konvensi  Internasional: Berne  Convention  For  The  Protection  of  Literary  And Artistic Works 1886 (Konvensi Bern 1886)
Konvensi  Bern  telah  disahkan  oleh  Indonesia  berdasarkan  Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Persyaratan substantif perlindungan hak cipta berdasarkan standard of copyright’s ability adalah: 26 originality : the word “originality”...or the test of “originality”, is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original; creativity : as a standard of copyright ability is to great degree simply measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entail the independent creativity judment of the author in its production, that creativity will render the work original; ketiga: fixation : a work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonerecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to  permit  to  be  perceived,  reproduced  or  otherwise  communicated  for  a  period  or  more  than  transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this tittle is a fixation of the work is being made simultaneously with its transmision.
25 Pasal 4 UU No. 5/ 2017
26 Jened,  “Potensi  dan  Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  untuk  Tanaman  dan  Obat  Tradisional Ind onesia.”
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
Menurut ketentuan Konvensi Bern, unsur keaslian ( originality ) merupakan hal yang penting agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Orisinalitas untuk tujuan hukum  hak  cipta  bukanlah  orisinalitas  gagasan  atau  pemikiran  tetapi  orisinalitas  dalam pelaksanaan  bentuk  tertentu  yang  diperlukan  untuk  mengekspresikan  gagasan  atau pemikiran tersebut sebagaimana dinyatakan oleh James Lahore dalam Rahmi Jened bahwa “ thus originality for the purposes of copyright law is not originality of ideas or thought but originality in the execution of the particular form required to express such ideas or thought ”. 27
Persyaratan  fiksasi  merupakan  konsep  bentuk  material  yang  merujuk  pada  suatu ciptaan sebagai tujuan perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material,  bukan  ide  atau  informasinya. 28 Hak  cipta  tidak  melindungi  ide  meski  konsepsi telah  teruji  diberbagai  yurisprudensi,  maka  akan  sangat  sulit  diterapkan  ketika  ciptaan diekspresikan dalam serangkaian tulisan atau ungkapan yang singkat dan terbatas, padahal sangat mudah orang meniru tulisan atau kata tersebut dengan frase yang berbeda.
Melindungi  ekspresi  dalam  bentuk  material,  bukan  ide  atau  informasinya. Sedangkan EBT pada umumnya tidak memenuhi syarat perwujudan ( fixation ) karena EBT ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi, seperti pantun, gurindam, peribahasa, pepatah,  mite,  legenda,  dongeng,  dan  nyanyian  rakyat.  Artinya,  Keris  Aeng  Tong-Tong Sumenep  dapat  dilindungi  berdasarkan  konvensi  Bern  jika  memenuhi  persyaratan  hasil kreativitas yang memenuhi keaslian ( originality ) dan perwujudan ( fixation ).
Lebih lanjut, perolehan hak cipta diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Konvensi Bern yang menyatakan bahwa the enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.
Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hak cipta bersifat otomatis ( automatic protection )  dan  tidak  tunduk  pada  persyaratan  formalitas  tertentu.  Jill  McKeough  dalam Rahmi Jened menyatakan “ there is no formal requirement to obtaining copyright protection in the sense there  is  no  procedure  for  registering  a  copyright ....”. 29 Hak  Cipta  merupakan  perwujudan  HAM lahir  secara  otomatis  sejak  suatu  Ciptaan  memenuhi  persyaratan  Hak  Cipta. 30 Dalam  hal Keris  Aeng  Tong-Tong  dilindungi  oleh  Konvensi  Bern  maka  perlindungannya  terjadi secara  langsung/  otomatis  sejak  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  telah  memenuhi persyaratan standard of copyright ’s ability .
27 Jened,  “Potensi  dan  Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  untuk  Tanaman  dan  Obat  T radisional Indonesia.” , hlm. 82.
28 Jened., hlm. 85.
29 Jened., hlm. 104.
30 Jened. hlm. 103.

## Yenny Eta Widyanti
Ruang  lingkup  Ciptaan  yang  dilindungi  dalam  Konvensi  Bern  ditetapkan  dalam Pasal 2, yaitu:
The expression “literary and artistic work”.... , it shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that work in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form, translations, adaptations....shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.
Kemudian  pada  14  Juli  1967  di  Stockholm,  dalam  revisi  atau  penyempurnaan Konvensi  Bern  diperkenalkan  suatu  perlindungan  terhadap  Ciptaan  yang  tidak  diketahui penciptanya.  Dalam  revisi  berikutnya  pada  tanggal  24  Juli  1971  di  Paris  ditambahkan bahwa: 31
Countries of the Union which makes such designation under the term of the provision shall notify the Director General (of WIPO) by means of a written declaration giving full information concerning the authority  thus  designated.  The  Director  General  shall  at  once  communicate  this  declaration  to  all  other countries  of  the  Union .  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  Konvensi  Bern  menghasilkan pcngaturan  yang  berpotensi  mengatur  EBT,  yaitu  dalam  Pasal  15  Ayat  (4.a)  Rcvisi Konvensi  Bern  1971  bahwa in  the  case  of  unpublished  works  where  the  identity  of  the  author  is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.
Pasal  tersebut  mengatur  perlindungan  atas  ciptaan-ciptaan  yang  tidak  diterbitkan, dan  Pencipta  yang  tidak  diketahui  dari  negara  peserta  Konvensi  Bern.  Ketentuan  dalam Konvensi Bern  walaupun secara implisit tidak menyebutkan perlindungan terhadap EBT, namun ketentuan perlindungan terhadap karya yang tidak diketahui penciptanya ( anonymous author )  dapat  dianalogikan  sebagai  karya  cipta  yang  mempunyai  kriteria  salah  satu karakterteristik  EBT. 32 Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep yang masuk ke dalam objek perlindungan Konvensi Bern yang tidak diketahui penciptanya ( anonymous works ).
Walaupun  tidak  dicantumkan  secara  tegas,  hal  ini  merupakan  langkah  awal memberikan  dasar  hukum  terhadap  perlindungan  EBT  yang  dimiliki  Indonesia  sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern sehingga setiap negara anggota mempunyai kewajiban  penuh  untuk  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  perlindungan  hukum terhadap anonymous  works yang  ada  dalam  Konvensi  Bern  ke  dalam  hukum  hak  cipta nasional.
31 Pasal 15 (4.b.) “Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works” (1886).
32 Karakteristik EBT pada umumnya tidak diketahui penciptanya karena diturunkan dari generasi ke generasi. Lihat: World Intellectual Property Organization, “Glossary of Key Term Related to Intellectual Property and Genetic Reso urces Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression.” .
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
Konvensi Bern menetapkan hak eksklusif atas hak ekonomi yang mencakup hal-hal sebagai berikut; right of translation (hak penerjemahan), right of reproduction (hak perbanyakan), right of public performance and wireless broadcasting and cabling of works (hak untuk penampilan di muka  umum  dan  penyiaran  kembali  tanpa  kabel  serta  perlengkapan  ciptaan), right  of adaptation (hak adaptasi), the right of authorizing the cinematographic adaptation and reproduced (hak untuk memberikan hak bagi pihak lain untuk adaptasi dan perbanyakan ciptaan termasuk pendistribusiannya), right  of  public  performance  and  communication  by  wire  of  cinematographic adaptations  and  reproductions  of  work (hak  untuk  pertunjukan  di  muka  umum  dan pengkomunikasian dengan kabel dari adaptasi ciptaan film dan perbanyakan ciptaan), artist resale  right  subject  to  reprocity  tes  art (hak  penjualan  kembali  seniman  yang  tunduk  pada  tes timbal balik).
Dalam Konvensi Bern disamping mengatur hak ekonomi juga mengatur hak moral yang  tercantum  dalam  Pasal 6 bis Konvensi  Bern, yaitu i ndependently  of  the  author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work  and  to  object  to  any  distortion,  mutilation  or  other  modification  of,  or  other  derogatory  action  in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation.
Perlindungan  hak  ekslusif  atas  hak  ekonomi  dan  hak  moral  tersebut  berlaku  juga terhadap  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  yang  telah  memenuhi  persyaratan  keaslian ( originality ), kreativitas ( creativity ) dan perwujudan ( fixation ) dalam Konvensi Bern.
Lebih  lanjut  Pasal  7 angka  3  Konvensi  Bern  mengatur  bahwa  perlindungan karya tanpa  nama  diberikan  oleh  Konvensi  selama  lima  puluh  tahun  setelah  Ciptaan  tersebut secara  resmi  tersedia  untuk  umum  yan g  secara  lengkap  dinyatakan  bahwa  “ In  the  case  of anonymous  or  pseudonymous  works,  the  term  of  protection  granted  by  this  Convention  shall  expire  fifty years after the work has been lawfully made available to the public ”.
Namun  demikian,  terdapat  perbedaan  antara  jangka  waktu  perlindungan  EBT dengan hak cipta yang tidak diketahui penciptanya, yaitu jangka waktu perlindungan EBT yang  pada  umumnya  tidak  diketahui  penciptanya  dalam  aturan  Draft  IGC-GRTKF maupun beberapa aturan yang sui generis 33 mengatur bahwa jangka waktu perlindungan EBT tidak  mengenal  batas  waktu  ( perpetuality )  sehingga  aturan  perlindungan  dalam  Konvensi Bern  yang  dibatasi  waktu  tidak  sesuai  dengan  karakteritik  EBT  yang  tanpa  batas  waktu. Perlindungan EBT dalam Konvensi Bern merupakan salah satu bentuk perlindungan yang relevan dalam prinsip-prinsip HKI. Namun demikian, perlindungan EBT dalam Konvensi Bern  dalam  jangka  waktu  yang  dibatasi  ( limitation  of  protection ),  sehingga  terjadi  perbedaan jangka waktu perlindungan atas EBT dalam Konvensi Bern yang diratifikasi oleh Indonesia dengan jangka waktu perlindungan EBT yang diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu
33 “Inter -American Convention on International Commercial Ar bitration” (1975).

## Yenny Eta Widyanti
dalam  UU  No.28/  2014  mengatur  bahwa  EBT  dilindungi  tanpa  batas  jangka  waktu ( perpetuity ). Hal ini berlaku pula atas EBT Keris Aeng Tong-Tong Sumenep.
Dalam  upaya  perlindungan  EBT,  Indonesia  juga  telah  meratifikasi  Konvensi UNESCO  tahun  2003  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun 2007  tentang  Pengesahan Convention  for  the  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage . Tujuan Konvensi UNESCO 2003 berdasarkan Pasal 1 adalah o safeguard the intangible cultural heritage,  to  ensure  respect  for  the  intangible  cultural heritage  of  the  communities,  groups and  individuals concerned,  to  raise  awareness  at  the  local,  national  and  international  levels  of  the  importance  of  the intangible  cultural  heritage,  and  of  ensuring  mutual  appreciation  thereof,  to  provide  for  international cooperation and assistance.
Konvensi UNESCO 2003 memiliki tujuan untuk melindungi warisan budaya tidak berwujud  (WBTB),  untuk  memastikan  penghormatan  terhadap  WBTB  dari  masyarakat, kelompok  dan  individu,  meningkatkan  kesadaran  di  tingkat  lokal,  nasional,  internasional tentang pentingnya WBTB, serta untuk menyediakan kerjasama dan bantuan internasional. Persyaratan perlindungan WBTB adalah the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to  generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. 34
Persyaratan  perlindungan  WBTB  dalam  Konvensi  UNESCO  2003  adalah diturunkan dari generasi ke generasi, terus-menerus diciptakan kembali oleh komunitas dan kelompok  sebagai  tanggapan  terhadap  lingkungan  mereka,  interaksi  mereka  dengan  alam dan  sejarah  mereka,  dan  memberi  mereka  rasa  identitas  dan  kesinambungan,  sehingga mempromosikan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia yang meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak,  dan  ruang  budaya  terkait  dengannya  yang  diakui  oleh  komunitas,  kelompok,  dan individu.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  telah memenuhi  persyaratan  sebagai  objek  yang  dilindungi  dalam  Konvensi  Unesco  2003. Menurut  pasal  2  ayat  (2)  Konvensi  UNESCO  2003,  ruang  lingkup  WBTB  tersebut diwujudkan  dalam ” oral  traditions  and  expressions,  including  language  as  a  vehicle  of  the  intangible cultural heritage .”
Sedangkan  ruang  lingkup  ekspresi  budaya  dalam  Konvensi  UNESCO  2005 berdasarkan  pasal  4 angka  3,  yaitu “ cultural  expressions  are  those  expressions  that  result  from  the creativity of individuals, groups and societies, and that have cultural content ”. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 4  angka  2  Konvensi  Unesco  2005  yang  dimaksud  dengan cultural  content adalah
34 “Intangible Cultural Heritage Convention” (2003).
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
“… refers  to  the  symbolic  meaning,  artistic dimension  and  cultural  values  that  originate  from  or  express cultural identities ”.
Ekspresi  budaya  menurut  Konvensi  UNESCO  2005  mengacu  pada  makna simbolik, dimensi seni dan nilai budaya yang bersumber dari atau mengekspresikan identitas budaya.  Ruang  lingkup  ekspresi  budaya  dalam  Konvensi  UNESCO  2005  meliputi  benda yang tangible maupun intangible .  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  Keris  Aeng  Tong- Tong  Sumenep  merupakan  objek  yang  masuk  ke  dalam  ruang  lingkup  perlindungan Konvensi Unesco 2005 karena merupakan ekspresi budaya yang dihasilkan dari kreativitas kelompok  dan  masyarakat  yang  memiliki  muatan  budaya  dengan  mengacu  pada  makna simbolik,  dimensi  artistik  dan  nilai-nilai  budaya  yang  mengungkapkan  identitas  budaya masyarakat.
Disamping  ketentuan  tersebut,  lebih  lanjut  pasal  4  angka  4  Konvensi  UNESCO 2005 menyatakan kegiatan budaya, barang, dan jasa adalah sebagai cultural activities, goods and services”  refers  to  those  activities,  goods  and  services,  which  at  the  time  they  are  considered  as  a  specific attribute, use or purpose, embody or convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they may  have.  Cultural  activities  maybe  an  end  in  themselves,  or  they  may  contribute  to  the  production  of cultural  goods  and  services .  Artinya,  EBT  meliputi  kegiatan  budaya,  barang  dan  jasa  yang mengacu  pada  hal  yang  dianggap  sebagai  atribut,  penggunaan  atau  tujuan  tertentu  untuk mewujudkan  atau  menyampaikan  ekspresi  budaya,  terlepas  dari  nilai  komersial  yang dimiliki. Kegiatan budaya berkontribusi pada produksi barang dan jasa budaya, hal ini dapat diterapkan  atas  Keris  Aeng  Tong-Tong  sebagai  bentuk  dari  PT  dan  EBT  masyarakat Sumenep.
Dalam  rangka  perlindungan  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  sebagai  bentuk  PT dan  EBT,  Pasal  5  Konvensi  UNESCO  2005  mengatur  aturan  umum  hak  dan  kewajiban para pihak  , yaitu general rule regarding rights and obligations ) atas EBT the Parties, in conformity with  the  Charter  of  the  United  Nations,  the  principles  of  international  law  and  universally  recognized human rights instruments, reaffirm their sovereign right to formulate and implement their cultural policies and  to  adopt  measures  to  protect  and  promote  the  diversity  of  cultural  expressions  and  to  strengthen international cooperation to achieve the purposes of this Convention , when a Party implements policies and takes measures to protect and promote the diversity of cultural expressions within its territory, its policies and measures shall be consistent with the provisions of this Convention .
Konvensi  UNESCO  2005  tentang  keragaman  budaya  ini  sangat  penting  dalam mewujudkan perlindungan Keris Aeng Tong-Tong Sumeneo sebagai PT dan EBT, karena menegaskan  hak-hak  negara  berdaulat  untuk  memelihara,  mengadopsi,  menerapkan kebijakan  dan  sarana  yang  dianggap  memadai  untuk  melindungi  dan  mempromosikan keragaman  ekspresi  budaya  sesuai  dengan  tujuan  Konvensi  Unesco  2005  dalam  Pasal  1 yaitu;  (1)  untuk  melindungi  dan  mempromosikan  keragaman  ekspresi  guna  menciptakan kondisi  bagi  budaya  yang  berkembang  dan  berinteraksi  secara  bebas  dengan  cara  yang

## Yenny Eta Widyanti
saling  menguntungkan , (2)  untuk  mendorong  dialog  antar  budaya  dengan  tujuan  untuk memastikan pertukaran budaya yang lebih luas dan seimbang di dunia demi menghormati antar  budaya,  (3)  memupuk  hubungan  antar  budaya  dalam  rangka  mengembangkan interaksi  budaya  dalam  semangat  membangun  jembatan  antar  masyarakat,  (4)  untuk mempromosikan  penghormatan  terhadap  keragaman  ekspresi  budaya  dan  meningkatkan kesadaran akan nilainya di tingkat lokal, nasional dan internasional,  (5) untuk menegaskan kembali  pentingnya  hubungan  antara  budaya  dan  pembangunan  bagi  semua  negara, terutama untuk negara berkembang, dan untuk mendukung tindakan yang dilakukan secara nasional  dan  internasional,  (6)  untuk  memberikan  pengakuan  terhadap  sifat  khas  dari kegiatan budaya, barang dan jasa sebagai sarana identitas, nilai dan makna , (7) menegaskan kembali hak kedaulatan negara untuk memelihara, mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan  tindakan  yang  dianggap  tepat  untuk  perlindungan  dan  promosi  keragaman  ekspresi budaya  di  wilayah  mereka,  (8)  memperkuat  kerjasama  dan  solidaritas  internasional  dalam semangat  kemitraan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas  negara  berkembang dalam rangka melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya.
Prinsip-prinsip perlindungan PT dan EBT Keris Aeng Tong Tong Sumenep dalam konvensi  internasional,  maka  dalam  pemberlakuan  Konvensi  UNESCO  2003  dan Konvensi UNESCO 2005 dalam hukum nasional merupakan bentuk perlindungan positif. Perlindungan  positif  adalah  perlindungan  yang  dapat  ditempuh  dengan  meratifikasi konvensi  internasional  untuk  kemudian  memberlakukannya  di  dalam  hukum  nasional dalam rangka memberikan perlindungan PT dan EBT, termasuk di dalamnya perlindungan kepada Keris Aeng Tong-Tong Sumenep.
Di samping hal tersebut, dalam dimensi KIK, kedua Konvensi UNESCO tersebut menegaskan  pentingnya  perlindungan  hak  moral  kolektif  dan  bahkan  hak  moral  suatu bangsa terhadap warisan budaya. Arti penting perlindungan Keris Aeng Tong-Tong melalui Konvensi UNESCO 2003 dan Konvensi UNESCO 2005 merupakan bentuk perlindungan defensif  dengan  melakukan  inventarisasi,  dokumentasi  dan  pencatatan  atas  EBT  dalam database  yang  terpusat.  Perlindungan  Keris  Aeng  Tong-Tong  Sumenep  dalam  Konvensi UNESCO  meliputi  perlindungan  positif  dan  defensif  selaras  dengan  perlindungan  yang terdapat dalam Draft IGC-GRTKF, bahwa perlindungan atas EBT meliputi protection (positif protection),  preservation  dan  promotion ( defensif  protection ).  Tetapi  berbeda  dalam  hal  pemberian hak  eksklusif,  yaitu  dalam  Konvensi  UNESCO  2003  maupun  Konvensi  UNESCO  2005 tidak memberikan hak eksklusif atas perlindungan kepemilikan EBT, namun lebih kepada pelestarian ( preservation ).
Perlindungan  defensif  dapat  ditempuh  sebagai  bentuk  perlindungan  preventif (pencegahan) adalah dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi, baik dilakukan oleh pemerintah  daerah  maupun  oleh  pemerintah  pusat  di  bawah  lembaga  Kementerian
Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  sehingga  memudahkan  dalam  klaim penyelesaian  kasus  sengketa  PT  dan  EBT  ketika  sarana  perlindungan  represif  dilakukan baik  melalui  proses  litigasi  maupun  non  litigasi.  Perlindungan  positif  sangat  penting  pula untuk  dilakukan  dengan  memberlakukan  aturan  dan  prinsip-prinsip  dalam  instrumen hukum  internasional  baik  di  bidang  HKI  maupun  non  HKI  yang  telah  diratifikasi pemerintah Indonesia sebagai bagian dari hukum nasional dalam rangka perlindungan PT dan  EBT  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi  masyarakat  tradisional  Indonesia.  Hal  ini sebagaimana  dinyatakan  dalam  Booklet  No.  2  World  Intellectual  Property  Organization (WIPO)  bahwa  “ Traditional  Knowledge  (TK)  is protected  “defensively”  by  steps  that  prevent  third parties  from  obtaining  or  exercising  invalid  Intellectual  Property  (IP)  rights  over  the  TK.  Defensive protection can be valuable and effective in blocking illegitimate IP rights, but it does not stop others from actively using or exploiting TK. Some form of positive protection is needed to prevent unauthorized use. This is why a comprehensive approach to protection needs to consider positive and defensive protection as two sides of the same coin ” .

## Penutup
Keris  Aeng  Tong-Tong  memenuhi  kriteria  dari  PT  dan  EBT  karena  merupakan pengetahuan dan hasil kreativitas yang bersifat tradisional, yaitu telah diketahui dan dimiliki oleh masyarakat Sumenep dari generasi ke generasi, dengan motif keris yang memiliki nilai spiritual bagi masyarakat Sumenep dalam kegiatan upacara tradisional maupun adat-istiadat di  masyarakat  yang  mencerminkan  identitas  masyarakat  Sumenep.  Keris  aeng  tong-tong dilindungi dalam hukum nasional karena merupakan objek hak cipta atas EBT yang diatur dalam UU No. 28/ 2014 dan merupakan objek perlindungan pemajuan kebudayaan dalam UU No. 5/ 2017. Disamping hal tersebut, Keris Aeng Tong-Tong Sumenep juga dilindungi dalam  Konvensi  Bern  dalam  perlindungan  hak  cipta  yang  tidak  diketahui  penciptanya meliputi perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral, Keris Aeng Tong-Tong Sumenep juga  dilindungi dalam  Konvensi Unesco sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian atas WBTB sehingga perlindungan atas Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dapat ditempuh baik melalui perlindungan defensif yaitu dengan melakukan dokumentasi dan inventarisasi atas PT  dan  motif  Keris  Aeng  Tong-Tong,  maupun  perlindungan  positif  yaitu  dengan melakukan  ratifikasi  atas  konvensi  internasional  dalam  hukum  positif  Indonesia  baik  di bidang HKI maupun non HKI untuk mewujudkan perlindungan hukum Keris Aeng Tong- Tong Sumenep secara komprehensif.
DAFTAR PUSTAKA Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI. Perlindungan Kekayaan  Intelektual  atas  Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Masyarakat Adat . Bandung: Alumni, 2013.
Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works (1886).

## Yenny Eta Widyanti
Bustami, Simona. “Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat.” Jurnal Hukum Prioris 2, no. 4 (2019): 246 – 55. Cohen, Morris L., dan Kent C. Olson. Legal Research in A Nutshell . St Paul Minn: West Publising Co,
1992.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI. Modul  Kekayaan Intelektual  Bidang  Kekayaan  Intelektual  Komunal .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.
Husamah. “Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa.” Jurnal Bestari 42 (2009): 33 – 49.
Intangible Cultural Heritage Convention (2003).
Inter-American Convention on International Commercial Arbitration (1975).
Jened,  Rahmi.  “Potensi  dan  Perlindungan  Pengetahuan  Tradisional  untuk  Tanaman  dan  Obat Tradisional Indonesia.” Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Jakarta: Dirjen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbud, 2008.
Kintner, Earl W., dan Jack Lahr. An Intelelectual Property Law Primer . New York: Clark Boardman, 1983.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media, 2016. Model Law Convention (1985).
Rahmadini, Tengku Mega. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau.” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII, no. 1 (Juni 2020): 8 – 9. Ristianingrum,  Estri. Studi  tentang  keris  Karya  Suyanto  Kajian  tentang  Estetika  dan  Proses  Pembuatan . Surakarta: Pendidikan Bahasa dan Seni UNS-FKIP, 2006. South Pacific Model Law (2002).
Sudrajat,  Unggul.  “Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengembangan  Tradisi  Keris  di  Kabupaten Sumenep,  Madura.” Kebudayaan 15,  no.  2  (22  Desember  2020):  105 – 18. https://doi.org/10.24832/jk.v15i2.363.
Torsen, Molly, dan Jane Anderson. Intellectual Property and The Safeguarding of Traditional Cultures: Legal Issues  and  Practical  Options  for  Museums,  Libraries  and  Archives .  Geneva:  World  Intellectual Property Organization, 2010.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (t.t.). World Inte llectual Property Organization. “Glossary of Key Term Related to Intellectual Property and  Genetic  Resources  Traditional  Knowledge  and  Traditional  Cultural  Expression.” Geneva:  Intergovernmental  Committee  on  Intellectual  Property  and  Genetic  Resources,
Traditional Knowledge and Folklore, 8 Februari 2021. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_37/wipo_grtkf_ic_37_inf_7.p df.
——— . Intellectual  Property  and  Genetic  Resources,  Traditional  Knowledge  and  Traditional  Cultural Expressions . Geneva: World Intellectual Property Organization, 2020.
———. “WIPO Report Fact -Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998- 1999).” Geneva: WIPO, 2001.
Yasin, Moh Ivan Nur. “Eksistensi Industri Souvenir Keris di Desa Aeng Tong -Tong Kecamatan Seronggi  Kabupaten  Sumenep  Tahun  1970 – 1987.” AVATARA,  e-Journal  Pendidikan Sejarah 9, no. 1 (2020): 1 – 9.