Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian
(Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.)
Frenky Andriawan Lubis 1
1 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, E-mail: frenkyandriawanlubis0@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: Diterima: Terbit:
Keywords: Judges' Considerations, Criminal Decisions, Drug Stores, Hard Drugs Health is an indicator of the level of prosperity and human welfare so  that  it  is  a  priority  for  the  development  of  a  nation's development  which  is  in  line  with  what  the  Indonesian  nation strives  for  to  improve  and  guarantee  the  welfare  of  society.
Medicine is an important element because it is very necessary in health efforts. The nature of the drug if used inappropriately or in excess of the dose will be toxic, but if the drug is used in small doses it has no curative effect. Not a cure that will be obtained but a new disease that will arise and become a new problem for those who consume the drug. The problems in this research are what is the basis for judges' considerations in imposing criminal decisions and how criminal liability is also for drug business actors who do not have a business license to carry out pharmaceutical practices in Decision Number 102 / Pid / 2019 / PT.Tjk. The approach taken in  this  research  is  normative  and  empirical  juridical.  This normative  juridical  research  is  carried  out  through  literature study  of  matters  of  a  theoretical  nature  which  is  carried  out  by studying  legal  principles  in  scholar's  theory  or  opinion  and applicable  laws  and  regulations.  While  the  empirical  approach. The approach is carried out through direct research on the object of research by means of observation and interviews. Based on the results  of  the  research  and  discussion,  the  writer  draws  the conclusion that the basis for consideration of the Tanjung Karang High Court Judge while still paying attention to justice, benefit and certainty considering that the Defendant Nur Sugiyanto Bin Mahrub  has  been  laid  off,  who  has  to  support  a  family  with  4 children and the Defendant Nur Sugiyanto Bin Mahrub already has the drugstore has been running the business for 35 years. And the Defendant Nur Sugiyanto Bin Mahrub has never received any socialization  or  guidance  /  reprimand  /  sanction  related  to  the Defendant's  business  license  by  the  related  party  authorized  to control  drugs,  namely  the  Bandar  Lampung  Food  and  Drug Supervisory Agency (BPOM) and saw the efforts of the Defendant who opened a drugstore and the Defendant's ability to pay the fine to  be  imposed,  with  the  consideration  that  the  High  Court  of Judges  corrected  the  decision  of  the  Tanjung  Karang  District Court which was considered too heavy.
Abstrak
Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Toko Obat, Obat Keras.
Corresponding Author:
Frenky Andriawan Lubis, E- mail:
frenkyandriawanlubis0@gm ail.com Kesehatan  merupakan  indikator  tingkat  kemakmuran  dan kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas pengembangan pembangunan suatu bangsa yang diamana sejalan dengan yang diupayakan  oleh  bangsa  Indonesia  untuk  meningkatkan  dan menjamin  kesejahteraan  masyarakat. Obat  menjadi  elemen penting  sebab  sangat  diperlukan  dalam  upaya  kesehatan. Sifat obat apabila digunakan secara tidak tepat atau melebihi dosis akan menjadi racun, tetapi apabila obat digunakan dengan dosis kecil tidak memiliki efek menyembuhkan. Bukan kesembuhan yang akan diperoleh melainkan penyakit baru yang akan timbul dan menjadi masalah  baru  bagi  yang  mengkonsumsi  obat  tersebut.  Adapun permasalahan  dalam  penelitian  ini  yakni    Bagaimana  dasar pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  dan bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadappelaku  usaha ook obat tidak memiliki izin usaha melakukan praktik kefarmasian pada  Putusan  Nomor  102/Pid/2019/PT.Tjk.  Pendekatan  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis  normatif dan empiris. Penelitian Yuridis normatif ini dilakukan  melalui studi kepustakaan  terhadap hal-hal yang bersifat teoritisyang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sedangkan  pendekatan  empiris  Pendekatan  yang  dilakukan melalui  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian dengan  cara  observasi  dan  wawancara.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  pembahasan  penulis  menarik  kesimpulan  Bahwa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian mempertimbangkan bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub telah  di  PHK  yang  harus  membiayai  keluarga  dengan  4  orang anak serta Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub sudah memiliki toko obat tersebut selama 35 tahun menjalankan usaha tersebut. Dan  Terdakwa  Nur  Sugiyanto  Bin  Mahrub  selama  ini  belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pembinaan /teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha Terdakwa oleh pihak terkait yang berwenang terhadap pengawasan obat-obatan yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta melihat usaha dari Terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan  Terdakwa  untuk  membayar  denda  yang  akan dijatuhkan, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dinilai terlalu berat.
.

## I. Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  indikator  tingkat  kemakmuran  dan  kesejahteraan  manusia sehingga  menjadi  prioritas  pengembangan  pembangunan  suatu  bangsa  yang  diamana sejalan  dengan  yang  diupayakan  oleh  bangsa  Indonesia  untuk  meningkatkan  dan menjamin kesejahteraan masyarakat yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh  tumpah  darah  indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dapat  diketahui  bahwa  kesejahteraan  menjadi  cita-cita  bangsa  Indonesia  dan  hukum memiliki  peran  penting  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  bangsa  indonesia  untuk mensejahterakan rakyatnya,  hukum sebagai alat kontrol segala prilaku sosial yang ada pada masyarakat karena setiap adanaya masyarakat selalu diikuti dengan adanya hukum didalamnya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum (subyek  hukum)    yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  kemudian  dapat mempengaruhi seseorang disebut sebagai perbuatan hukum,Dan perbuatan hukum yang terjadi didalam masyarakat adalah disebut sebagai peristiwa hukum. Berdasarkan Pasal 3 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  menyatakan  bahwa: negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya undang-undang ini berarti setiap warga negara haruslah tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Indonesia yang mengontrol segala aspek kehidupan warga Negara Indonesia dan membatasi, melindungi segala kepentingan-kepentingannya sesuai dengan aturan hukum yang ada dan berlaku di Negara Indonesia.
Sebagaimana diketahu hukum pidana sebagai hukum publik,Simons mengatakan hukum pidana  termasuk  kedadalam  hukum  publik  karena  ia  mengatur  hubungan  antara individu  dan  masyarakat/negara  dan  dijalankan  untuk  kepentingan  masyarakat  serta hanya diterapkan jika masyarakat itu sungguh-sungguh memerlukannya. Dengan adanya hukum pidana diharapkan memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan kesehariannya. 1
Obat  menjadi  elemen  penting  sebab  sangat  diperlukan  dalam  upaya  kesehatan.  Jika melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmestika. MenurutPasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Obat adalah Bahan atau paduan  bahan,  termasuk  produk  biologi  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  atau menyelidiki  sistem  fisiologi  atau  keadaan  patologi  dalam rangka  penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
Definisi obat ialah suatu zat yang digunakan untuk diagnose, pengobatan, melunakkan, penyembuhan  atau  pencegahan  penyakit  pada  manusia  atau  hewan.  Meskipun  obat dapat menyembuhkan tapi toh banyak kejadian bahwa seseorang telah menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat menjadi obat dan  juga  dapat  bersifat  sebagai  racun.  Obat  itu  akan  bersifat  sebagai  obat  apabila digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi bila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan keliwat dosis akan menimbulkan keracunan. Bila dosisnya lebih kecil kita tidak dapat memperoleh penyembuhan. 2
Dari  uraian  diatas  maka  penulis  perlu  melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Terhadap  Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/Pt.Tjk.)”
1 Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.
2 MohAnief. 2018. Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi , UGM Press, Yogyakarta, hlm.3.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang,  adapun  permasalahan  yang  perlu  dibahas sebagai berikut:
a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaterhadap pelaku  usaha  toko  obat  tidak  memiliki  izin  usaha  melakukan  praktik  kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk) ?
b. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadappelaku  usaha  toko  obat  tidak memiliki  izin  usaha  melakukan  praktik  kefarmasian(Studi  Putusan  Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk) ?

## 2. Metode Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis  normatif dan empiris.
a. Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan  dengan  melihat masalah  hukum  sebagai kaidah  yang  diangap  sesuai dengan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  Yuridis  normatif  ini  dilakukan melalui studi kepustakaan  ( Library Research ) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu  sesuatu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  asas-asas  hukum dalam  teori  atau  pendapat    sarjana  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
b. Pendekatan Empiris Pendekatan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek penelitian dengan cara observasi dan  wawancara. MengenaiPertimbangan Hakim Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Usaha  Tanpa  Kewenangan  dan Keahlian Menjual Sediaan Farmasi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1.  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  Terhadap  Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk)

## 3.1.1. Duduk Perkara
Bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira  jam  14.30  Wib  atau  pada  suatu  waktu  dalam  bulan  Oktober  2018  atau  setidak- tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  tahun  2018  bertempat  Jl.  Badak  Ujung  LK  I  RT.  004 Kelurahan  Sukamenanti  Kec.  Kedaton  Kota  Bandar  Lampung  atau  setidak-tidaknya tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang yang berhak dan berwenang mengadili, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Perbuatan  tersebut  dilakukan  Terdakwa  dengan  cara  bahwa  pada  waktu  dan  tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendatangi  Toko  Obat  Podho  Waras  milik  terdakwa  di  Jalan  Kangguru  No.  11  Kec. Kedaton Bandar Lampung dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Toko Obat  Podho  Waras  melakukan  penjualan  obat  keras,  dan  pada  saat  melakukan pemeriksaan di Tobo Obat Podho Waras tersebut tidak ditemukan obat keras, kemudian
petugas  BPOM  meminta  terdakwa  untuk  menunjukkan  rumah  terdakwa  dan sesampainya  dirumah  terdakwa  petugas  BBPOM  melakukan  pemeriksaan  dan menemukan  kesediaan  farmasi  berupa  obat  keras  yang  disimpan  diruang  belakang dibawah meja makan yang terdiri dari berbagai jenis merek obat keras.
Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  Obat  dan  Makanan  sesuai  dengan  Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017.  BPOM menyelenggarakan fungsi seesuai dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yakni :
 Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 Penyusunan  dan  penetapan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 Pelaksanaan  penindakan  terhadap  pelanggaran  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 Koordinasi  pelaksanaan  tugas,  pembinaan,  dan  pemberian  dukungan  administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
Berdasarkan  hal tersebut  Bahwa Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan,  (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada  Presiden  melalui  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang kesehatan.  BPOM  mempunyai  tugas menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Obat  dan  Makanan  terdiri  atas  obat,  bahan  obat,  narkotika,  psikotropika, prekursor,  zat  adiktif,  obat  tradisional,  suplemen  kesehatan,  kosmetik,  dan  pangan olahan.

## 3.1.2. Dakwaan Hukum
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  diajukan  kemuka  persidangan  dengan  dakwaan Bahwa terdakwa dalam melakukan penyimpanan dan mengedarkan kesediaan farmasi berupa obat keras tidak memiliki ijin dari yang berhak. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1) Menyatakan Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub bersalah melakukan tindak pidana “tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kefarmasian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009 tentang Kesehatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2) Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) Bulan kurungan;
3) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 3.1.3. Upaya Hukum
Bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang guna pemeriksaan dalam  tingkat  banding, Terdakwa  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  telah  diberi  kesempatan untuk  mempelajari  berkas  perkara  tersebut  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas mempelajari berkas perkara ( Inzage ) masing-masing tanggal 01 Agustus 2019 Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk
Menimbang,  bahwa  permintaan  dan  peeriksaan  perkara  di  tingkat  banding  oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata  cara  serta  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  dalam  undang-undang,  maka permintaan  banding  tersebut  secara  formal  dapat  diterima.  Bahwa  Terdakwa  selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019,  sebagaimana  dinyatakan  pada  Akta  Penyerahan  Memori  Banding Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.
Berdasarkan  hal  tersebut  bahwa  terhadap  putusan  tersebut  Terdakwa  maupun  Jaksa Penuntut  Umum  telah  menyatakan  banding  dihadapan  Panitera  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  pada  tanggal  30  dan  31  Juli  2019,  sebagaimana  dinyatakan  dari  Akta Permintaan  Banding  Nomor:60/Akta.Pid.Banding/  2019/PN.Tjk.  dan  Nomor: 63/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk.  permintaan  banding  mana  telah  diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019, dan kepada Terdakwa pada  tanggal  01  Agustus  2019,  sebagaimana  dinyatakan  pada  Akta  Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.
Upaya  Hukum  Banding  merupakan  upaya  hukum  yang  dilakukan  terhadap  putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut atau dengan kata lain suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan  haknya  atau  atas  kepentingannya  untuk  memperoleh  keadilan  dan perlindungan/kepastian  hukum,menurut  cara-cara  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang.  Dengan  diajukannya  permohonan  banding  oleh  salah  satu  pihak  yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.
Berdasarkan  pada  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman bahwa :
1) Terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  dapat  dimintakan  banding  kepada pengadilan  tinggi  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  kecuali  undang-undang menentukan lain.
2) Terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama,  yang  tidak  merupakan  pembebasan dari  dakwaan  atau  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  dapat  dimintakan banding  kepada  pengadilan  tinggi  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  kecuali undang-undang menentukan lain.
Upaya  hukum  merupakan  suatu  upaya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada semua  pihak  yang  sedang  berperkara  di  pengadilan  untuk  mengajukan  perlawanan terhadap keputusan hakim, dengan kata lain suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum  yang  merasa  dirugikan  haknya  atau  atas  kepentingannya  untuk  memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

## 3.1.4. Pertimbangan Hakim
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dalam  memori  bandingnya  tersebut  pada  pokoknya mengemukakan  bahwa  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.  tanggal  24  Juli  2019  tidak  mempertimbangkan keadaan Terdakwa sebagai korban PHK yang harus membiayai keluarga (4 orang anak). Lagi  pula  selama  35  tahun  menjalankan  kegiatan  toko  obat  belum  pernah  mendapat pembinaan/teguran/sanksi  berkaitan dengan  izin  usaha.  Dengan  demikian, Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan di tingkat banding.
Bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  telah  mengajukan  memori  banding  tertanggal  5 Agustus  2019  dan  kontra  memori  banding  tertanggal  8  Agustus  2019,  yang  masing- masing telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya  sependapat  dengan  pertimbangan  hukum  dari  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi pada putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.  tanggal  24  Juli  2019  serta  memori  banding  dari Terdakwa tanggal 30 Juli 2019, serta memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 dan 8 Agustus 2019.
Pengadilan  Tinggi  sependapat  dengan  pertimbangan  Hakim  tingkat  pertama  yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  kepadanya  dan  pertimbangan Hakim  tingkat  pertama  diambil  alih  dan  dijadikan  sebagai  pertimbangan  sendiri Pengadilan  Tinggi dalam  memutus  perkara  ini di  tingkat  banding,  kecuali mengenai pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  yang  menurut  pendapat  Majelis  Hakim Tinggi dalam perkara ini dinilai terlalu Berat.
Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap ketentuan Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  adalah  pidana  denda paling banyak seratus juta rupiah. Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim diberi kebebasan
bergerak antara minimum dan maksimum dari jumlah ancaman pidana tersebut dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
Menimbang, bahwa dengan melihat usaha dari Terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan Terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan, maka menurut Majelis  Hakim  tingkat  banding  besaran  pidana  denda  yang  akan  dijatuhkan  adalah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta masih dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang (kepastian hukum).
Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  putusan  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang Nomor 576/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. tanggal 24 Juli 2019 harus diperbaiki sekedar  mengenai  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  sedangkan  putusan selebihnya  dapat  dikuatkan.  Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa  harus  dijatuhi pidana,  maka  kepadanya  beralasan  dibebani  membayar  biaya  perkara  dalam  dua tingkat peradilan.
Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas dalam putusan terhadap Terdakwa Nur  Sugiyanto  Bin  Mahrub  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  tidak mempertimbangkan  bahwa  keadaan  Terdakwa  sebagai  korban  PHK  yang  harus membiayai keluarga (4 orang anak). Lagi pula selama 35 tahun menjalankan kegiatan toko obat belum pernah mendapat pembinaan/teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha.  Dengan  demikian  Terdakwa  Nur  Sugiyanto  Bin  Mahrub  dikenakan  sanksi Pidana  denda  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  subsidair  8  (delapan)  Bulan kurungan.
Sebaliknya  bahwa  Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang  memperbaiki  putusan  dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub telah di PHK yang harus  membiayai  keluarga  dengan  4  orang  anak  serta  Terdakwa  Nur  Sugiyanto  Bin Mahrub sudah memiliki toko obat tersebut selama 35 tahun menjalankan usaha tersebut. Dan  Terdakwa  Nur  Sugiyanto  Bin  Mahrub  selama  ini  belum  pernah  mendapatkan sosialisasi ataupun pembinaan /teguran/sanksi berkaitan dengan izin usaha Terdakwa oleh  pihak  terkait  yang  berwenang  terhadap  pengawasan  obat-obatan  yakni  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, juga dengan melihat usaha dari terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan,  maka menurut  Majelis  Hakim  tingkat  banding  besaran pidana  denda  yang  akan  dijatuhkan  adalah  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepatutan serta masih dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang (kepastian hukum).
3.2. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Usaha  Toko  Obat  Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk)

## 3.2.1. Putusan Pengadilan
Memperhatikan Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan sehingga mengadili :
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
b. Memperbaiki  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Nomor:576/Pid.Sus/ 2019/PN.Tjk. tanggal 24 Juli 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan  Terdakwa  Nur  Sugiyanto  Bin  Mahrub  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub, oleh karena itu dengan  pidana  denda  sebesar  Rp.20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
b. Menetapkan  barang  bukti  berupa  43  jenis  obat  keras  untuk  dirampas  untuk dimusnahkan;
c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## 3.2.2. Analisis Putusan
Terdakwa  Nur  Sugiyanto  Bin  Mahrub  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan  obat  atas  resep  dokter”  sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal.  Terdakwa dikenakan  Pasal  198  juncto  Pasal  108  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Pengertian Obat sendiri di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.  Obat Keras adalah obat  yang  hanya  dapat  diperoleh  dengan  resep  dokter.  Ciri-cirinya  adalah  bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K ditengah yang menyentuh  garis  tepi.  Obat  ini  hanya  boleh  dijual  di  apotik  dan  harus dengan  resep dokter pada saat membelinya.
Pasal  198  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  bahwa  Setiap orang  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  pasal  198  Undang-Undang Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :
1) Setiap orang
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  setiap  orang  dalam  pasal  ini  adalah  orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum. Bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Nur Sugiyanto Bin Mahrub yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
Dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub itu sendiri dan bukan orang lain, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona , sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.
2) Tanpa keahlian dan kewenangan Bahwa  sesuai  dengan  barang  bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan  terdakwa memiliki dan menyimpan 43 jenis obat keras di dakam rumah milik terdakwa. Bahwa dalam memiliki dan menyimpan obat-obat keras tersebut terdakwa Nur Sugiyanto Bin  Mahrub  tidak  mempunyai  keahlian  ataupun  kewenangan  sama  sekali  untuk menyimpan dan memiliki 43 jenis obat keras di dalam rumah milik terdakwa.
Undang-undang  menentukan  dalam  melaksanakan  praktik  kefarmasian  wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu Keahlian melekat pada diri orangnya, sedangkan kewenangan bersumber dari hal di luar diri pembuatnya, misalnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang  harus  memiliki  keahlian  terlebih  dulu  sebagai  syarat  untuk  memiliki kewenangan.
Pekerjaan Kefarmasian Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun  2009  tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  adalah  pembuatan  termasuk pengendalian  mutu  Sediaan Farmasi,  pengamanan,  pengadaan,  penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,  pelayanan  informasi  obat,  serta pengembangan  obat,  bahan  obat  dan  obat tradisional.
Bahwa menurut Pasal 24 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan  Kefarmasian  Dalam  melakukan  Pekerjaan  Kefarmasian  pada  Fasilitas Pelayanan  Kefarmasian,  Apoteker  dapat  menyerahkan  obat  keras,  narkotika  dan psikotropika  kepada  masyarakat  atas  resep  dari  dokter  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  selain  Apoteker  tidak  dapat  menyerahkan  obat keras,  narkotika  dan  psikotropika  kepada  masyarakat  atas  resep  dari  dokter. Sehingga  dengan  demikian  bahwa  unsur  Tanpa  keahlian  dan  kewenangan  telah terpenuhi.
3) Melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 108. Praktik kefarmasian terdiri atas berbagai wujud perbuatan konkrit, baik dalam hal pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi  obat  serta  pengembangan  obat,  bahan  obat  dan  obat  tradisional.  Syarat terjadinya tindak pidana ini cukup satu wujud saja dari praktik kefarmasian tersebut, misalnya penyimpanan atau pendistribusian obat ataupun pelayanan obat atas resep dokter karena hal tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian  dan  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  dan  perundang- undangan.
Pada  pasal  108 ayat  (1)  yang  berbunyi  Praktik  kefarmasiaan  yang  meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi  obat  serta  pengembangan  obat,  bahan  obat  dan  obat  tradisional  harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bila  melihat  bunyi  Pasal  tersebut  yang  dimaksud  dengan  tenaga kesehatan  dalam ketentuan  ini  adalah  tenaga  kefarmasian  sesuai  dengan  keahlian  dan kewenangannya.  Sehingga  tenaga  kefarmasianlah  yang  memiliki  keahlian  dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter.
Pelayanan Kefarmasian  adalah  suatu  pelayanan  langsung  dan  bertanggung  jawab kepada  pasien yang  berkaitan dengan  Sediaan  Farmasi  dengan maksud mencapai hasil  yang  pasti  untuk  meningkatkan  mutu  kehidupan  pasien.  Pada  Pasal  19 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa :
i. Apotek;
ii. Instalasi farmasi rumah sakit;
iii. Puskesmas;
iv. Klinik;
v. Toko Obat;
vi. atau Praktek bersama
Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa :
1) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan  oleh  Tenaga  Teknis  Kefarmasian  yang  memiliki  STRTTK  sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Dalam  menjalankan  praktek  kefarmasian  di  Toko  Obat,  Tenaga  Teknis Kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Toko Obat.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Toko Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar pelayanan kefarmasian di toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Tenaga  Kefarmasian  adalah  tenaga yang  melakukan  Pekerjaan  Kefarmasian,  yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.  Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Tenaga Teknis  Kefarmasian  adalah  tenaga  yang  membantu  Apoteker  dalam  menjalani Pekerjaan  Kefarmasian,  yang  terdiri  atas  Sarjana  Farmasi,  Ahli  Madya  Farmasi, Analis  Farmasi,  dan  Tenaga  Menengah  Farmasi/Asisten  Apoteker.  Pekerjaan Kefarmasian  yang  berkaitan  dengan  proses  distribusi  atau  penyaluran  Sediaan Farmasi pada Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi wajib dicatat oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Menurut  Pasal  1  ayat  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Pekerjaan  Kefarmasian  Toko  Obat  adalah  sarana  yang  memiliki  izin  untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Semantara Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Berdasarkan  hal  tersebut  bahwa  Toko  obat  merupakan  sarana  yang  memiliki  izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara
eceran.  Sedanglan  obat  keras  hanya  dapat  diserahkan  oleh  seorang  Apoteker  atas resep dokter.
Bahwa berdasarkan hasil analisis tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  terdakwa  tidak  memiliki keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kefarmasian  yang  meliputi penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

## 3.2.3. Pertanggungjawaban Pidana
Sanksi  pidana  merupakan  suatu  pengenaan  suatu  derita  kepada  seseorang  yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian  proses  peradilan  oleh  kekuasaan  (hukum)  yang  secara  khusus  diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan  tindak  pidana  lagi.  Serta  bertujuan  sebagai  upaya  untuk  menjaga ketentraman  dan  keamanan  serta  pengaturan  atau  kontrol  yang  lebih  baik  dari masyarakat.
Pidana  denda  merupakan  pidana  berupa  kewajiban  seseorang  untuk  menebus kesalahannya  dengan  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu.  Sedangkan  Pidana kurungan  adalah  bentuk  dari  hukuman  perampasan  kemerdekaan  bagi  si  terpidana yaitu pemisahan si terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, dimana  sifatnya  sama  dengan  hukuman  penjara  yaitu  merupakan  perampasan kemerdekaan  seseorang.  Namun  pidana  kurungan  dapat  dikatakan  lebih  ringan dibandingkan  dari  pidana  penjara.  Pidana  kurungan  dikenakan  kepada  orang  yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan. Sesuai dengan KUHP pada Pasal 30 yakni :
1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu  hari;  jika  lebih  dari  lima  rupiah  lima  puluh  sen,  tiap-tiap  tujuh  rupiah  lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
5) Jika  ada  pemberatan  pidana  denda  disebabkan  karena  perbarengan  atau pengulangan,  atau  karena  ketentuan  pasal  52,  maka  pidana  kurungan  pengganti paling lama delapan bulan.
6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

## Sedangkan pada Pasal 31 KUHP bahwa
1) Terpidana  dapat  menjalani  pidana  kurungan  pengganti  tanpa  menunggu  batas waktu pembayaran denda.
2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3) Pembayaran  sebagian  dari  pidana  denda,  baik  sebelum  maupun  sesudah  mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.
Toko  obat  dan  apotek  merupakan  dua  sarana  yang  memang  khusus  menjual  obat- obatan. Kendati memiliki fungsi yang sama dan sama-sama memerlukan izin untuk bisa memperjualbelikan  obat.  Toko  obat  kendati  sudah  diberi  izin  usaha,  hanya  boleh menjual obat bebas dan bebas terbatas yang memang sudah terdaftar di Balai POM. Obat terbatas merupakan obat yang bisa dijual secara bebas tanpa memerlukan resep dokter dan  memiliki  dot  hijau  pada  kemasannya.  Sementara  itu,  untuk  obat  bebas  terbatas, kendati konsumsinya tidak memerlukan resep dokter, memiliki peringatan khusus pada kemasannya terkait cara penggunaan.
Adapun syarat lain yang harus dipenuhi okeh toko obat resmi yang diizinkan beroperasi yakni adanya penanggung jawab dari kalangan praktisi. Adapun untuk apotek, selain harus memiliki izin juga harus memiliki penanggung jawab berupa tenaga ahli yang disebut  apoteker.  Apotek,  selain  menjual  obat  bebas  dan  bebas  terbatas,  juga  diberi kewenangan  untuk  menjual  obat  keras  serta  obat  berjenis  psikitropika  tetapi  harus dengan resep dokter. Untuk bisa mengenali obat keras merupakan obat yang memiliki dot merah dengan huruf K pada kemasannya.
Sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 KUHP yang berbunyi bahwa Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub di dakwa  berdasarkan  Pasal  198  juncto  Pasal  108  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan telah  terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi penyimpanan dan pendistribusian  obat,  pelayanan  obat  atas  resep  dokter  sebagaimana  dalam dakwaan tunggal Terdakwa.
Akibat  hal  tersebut  Terdakwa  Nur  Sugiyanto  Bin  Mahrub  pada  putusan  penagdilan tingkat  pertama  dimintai  Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  perbuatan  yang dilakukannya  yakni  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah)  dengan  ketentuan  jika  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, yang kemudian putusan tersebut diperbaiki pada tingkat banding dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang yang ada dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengadili bahwa Nur Sugiyanto untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan yaitu  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp.20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penulis  menarik  kesimpulan  terkait dengan  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian dan (Studi Putusan Nomor
102/Pid/2019/PT.Tjk)  yakni  sebagai  berikut  :  Bahwa  dasar  Pertimbangan  Hakim
Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang  dengan  tetap  memperhatikan  keadilan, kemanfaatan dan kepastian mempertimbangkan bahwa Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub  telah  di  PHK  yang  harus  membiayai  keluarga  dengan  4  orang  anak  serta Terdakwa  Nur  Sugiyanto  Bin  Mahrub  sudah  memiliki  toko  obat  tersebut  selama  35 tahun menjalankan usaha tersebut. Dan Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub selama ini  belum  pernah  mendapatkan  sosialisasi  ataupun  pembinaan  /teguran/sanksi berkaitan  dengan  izin  usaha  Terdakwa  oleh  pihak  terkait  yang  berwenang  terhadap pengawasan obat-obatan yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung serta melihat usaha dari Terdakwa yang membuka toko obat dan kemampuan Terdakwa  untuk  membayar  denda  yang  akan  dijatuhkan.  dengan  pertimbangan tersebut Majelis Hakim tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang  dinilai terlalu  berat.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian dan (Studi Putusan Nomor  102/Pid/2019/PT.Tjk)  pada  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  Terdakwa Nur Sugiyanto Bin Mahrub dimintai Pertanggungjawaban Pidana terhadap perbuatan yang  dilakukannya  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah)  dengan  ketentuan  jika  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, yang kemudian putusan tersebut diperbaiki pada tingkat banding dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang yang ada dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengadili bahwa Nur Sugiyanto untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan yaitu  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp.20.000.000,-  (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  8  (delapan)  bulan.  Saran  yangdapat  disampaikan  adalah  Hakim  dalam melakukan  sebuah  putusan  harus  yang  seadil-adilnya  dan  sesuai  dengan  aturan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  agar  tercipta  tertib  hukum  dan  juga terciptanya kepastian hukum. BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan  harus  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  memberikan  penyuluhan,  pembinaan serta sosialisasi terhadap pelaku usaha toko obat terkait pemilikan dan peredaran yag termasuk  dalam  katogori  obat  keras.  Bagi  pelaku  usaha  toko  disarankan  agar  dapat memilih dan berhati-hati dalam memiliki dan memasarkan produk obat sesuai dengan kapasitas usahanya dalam menjual produk obat-obatan kepada masyarakat.
Bagi  perusahaan  farmasi  agar  tidak  memasarkan  produknya  kepada  pihak  ataupun mitra usahanya yang tidak memiliki wewenang tanggung jawab terhadap produk obat- obat keras.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana dan Pertanggugjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya), Kencana, Jakarta. Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Bambang Purnomo.1982. Asas Hukum Pidana , Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
Bungaran  Antonius  Simanjuntak. 2014. Metode  Penelitian  Sosial  (Edisi  Revisi) ,  Yayasan Pustaka indonesia, Jakarta.
Chairul  Huda.  2006. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana Prenada Media, Jakarta.
E.  Y.  Kanter  dan  S.  R.  Sianturi.  2002. Asas-asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan Penerapannya , Storia Grafika, Jakarta.
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta. Leden Merpaung. 1991. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Ed I , Cetakan I , Sinar Grafika, Jakarta. Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya , Alumni, Bandung.
M.  Syamsudin.  2012. Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif , Kencana, Jakarta.
MohAnief. 2018. Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi , UGM Press, Yogyakarta. P.  A.  F. Lamintang.  2013. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana , Deepublish, Yogyakarta. Sudikno  Mertokusumo.  2006. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Edisi  ketujuh ,  Liberty, Yogyakarta.
SyarifMappiasse.  2020. Logika  Hukum  Pertimbangan  putusan  Hakim ,  Prenadamedia Group, Jakarta.
Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana , RajaGrafindo Persada, Depok. W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka.

## Jurnal
Zainab Ompu Jainah. 2016. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Kurir  Narkotika  (Studi  Putusan  Perkara  Nomor:  414/PID-Sus/2014/PN. Kla), Keadilan Progresif, Vol7, No 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Repiblik Indonesia 1945 (hasil Amandemen). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 jo Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas obat dan Makanan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 jo Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor  92 Tahun 2015  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan Kefarmasian.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2018  Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.