## ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PT. GERBANG SINERGI PRIMA
Riri Rumaizha 1 , Muhammad Iqbal Nur Aziz 2, Abdur Razak 3 Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Email: ririrumaizha@plb.ac.id 1 , ajak@plb.ac.id 3

## ABSTRACT
This research will be discussed the Income Tax Article 23 withholding treatment and calculation considering the Freight Forwarding Service activities.  the  authors  conducted  an  analysis  of  the  suitability  of  the practice of withholding tax carried out by PT Gerbang Sinergi Prima . The research method used is descriptive quantitative method that uses primary data with data collection techniques through field observations and interviews. The analysis tool used is the calculation of income tax based on the Regulation of the Minister of Finance Number 141 / pmk.03
/  2015  and  Law  Number  7  Of  1983  on  Income  Tax  which  was  last amended by the Act  Number 36 of  2008 requires every  company as a taxpayer  to  do  withholding  of  PPh  23  by  2%  of  the  gross  amount (Income).  The  result  of  analysis  income  tax  subjected  to  PPh  23  for freight  forwarding  service  activities  PT  Gerbang  Sinergi  Prima  is suitable to Income Tax Article 23 tax code of withholding treatment and calculation Taxpayer which has NPWP but not for Taxpayer which has not NPWP.
Keywords : freight forwarding, PPh 23, income tax, withholding tax

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  iuran  wajib  yang diberlakukan  pada  setiap  wajib  pajak atau  obyek  pajak  yang  dimilikinya  dan diserahkan kepada
pemerintah
sebagaisumber penerimaan negara.
Salah  satu  sumber  penerimaan  negara, yaitu pajak penghasilan, telah memberikan  kontribusi  terbesar  dalam pembangunan di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007  Pasal  1  Ayat  1,  Pajak  merupakan kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan
yang  bersifat  memaksa,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung. Pajak  digunakan  secara  eksklusif  untuk memenuhi  kebutuhan  kemakmuran  dan kesejahteraan negara.
Pajak  Penghasilan  merupakan  pajak yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperolehnya  dalam  suatu  tahun  pajak. Salah  satu  pajak  penghasilan  tersebut adalah  PPh  Pasal  23,  yaitu  pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan  Wajib  Pajak  Dalam  Negeri

## JRAK

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298 Vol. 9,  No.2, Juli 2023 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index
atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau  memperoleh  penghasilan  yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang telah  dipotong  pajak  sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.
Pemungutan pajak penghasilan pasal 23 menggunakan withholding  tax  system yaitu  pengumpulan  pajak  melalui  pihak ketiga.  Pajak  penghasilan  yang  telah dipotong  ataupun  dipungut  tersebut menjadi  kredit  pajak  bagi  pihak penerima penghasilan, yang akan dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan  Wajib Pajak.
Tata  cara perhitungan dan pemotongan/ pemungutan PPh pasal 23 mengacu pada pasal  23  Ayat  (1)  Huruf  c  Angka  2 undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang  Pajak  Penghasilan  yang  telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor  36  Tahun  2008.  Menurut  PMK 141/PMK.03/2015  tentang  Jenis  Jasa Lain,  setiap  perusahaan  sebagai  wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23  sebesar  2  %  dari  jumlah  bruto  atas sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan dengan  penggunaan  harta, kecuali  sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan  harta  yang  telah  dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  4  ayat  (2);  dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa  manajemen,  jasa  konstruksi,  jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  21. Salah satu objek pajak penghasilan pasal 23  bersumber  dari  aktivitas  penyerahan jasa lainnya yang saat ini menjadi trend di  Indonesia  adalah  jasa  pengurusan transportasi  atau  lebih  dikenal  dengan Jasa Freight  Forwarding. Yaitu  usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan  Pemilik  Barang,  untuk
1 Peraturan Menteri Perhubungan No. 49/2017 Pasal 1 ayat 15.
mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman  dan  penerimaan  barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan,  penandaan  pengukuran, penimbangan,  pengurusan  penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman  barang  serta  penyelesaian tagihandan biaya-biaya lainnya berkenan  dengan  pengiriman  barang- barang tersebut sampai dengan diterimanya  barang  oleh  yang  berhak menerimanya 1 . Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jasa freight forwarding  bukan  merupakan  objek pemotong  PPh  Pasal  23.  Namun terkadang  tidak  semua  jasa freight forwarding sepenuhnya  dilakukan  oleh perusahaan itu sendiri, sehingga jika ada tagihan  terpisah  yang  terdapat  unsur yang menjadi objek PPh pasal 23, maka sudah seharusnya dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Pertumbuhan  usaha  jasa  logistik  dan forwarding sempat menurun di
pertengahan  2020  sampai  semester I/2021 yaitu ketika puncak pandemik-19 dan mulai membaik setelahnya. Menurut Adil  Karim,  Ketua  Umum  Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) DKI Jakarta,  di  tahun  2022  pertumbuhan usaha logistik dan forwarding diperkirakan  hanya  sekitar  3-4  persen ditengah  ketatnya  persaingan  antar perusahaan sejenis. PT. Gerbang Sinergi Prima  perusahaaan  yang  bergerak dibidang  jasa  freiht  forwarding,  berdiri pada  tahun  2008  dan  merupakan  salah satu anak usaha Dana Pensiun PT. PLN (Persero)  yang  bergerak  di  bidang  ICT
(Information and Communication Technology) yang mengawali bisnisnya sebagai Switching / Payment Gateway / Biller Aggregator yang bermitra dengan Perbankan  dan  Collecting  Agent  di seluruh  Indonesia.  Dalam  perjalanan bisnisnya  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima mengembangkan usahanya dalam bidang  :  Digital  Payment,  Software Development, Data Center dan Layanan Fiber  Optic  (FO)  sebagai  partner  bagi perusahaan  Telekomunikasi,  Provider Jaringan  FO  &  ISP,  yang  mencakup pembagunan  jaringan  FO,  aktivasi  ke pelanggan,  pemeliharaan  jaringan  dan recovery  jaringan.  Sebagai  perusahaan yang taat akan pajak, maka PT Gerbang Sinergi  Prima  berkewajiban  untuk melakukan  perhitungan,  pemotongan, dan  pelaporan  pajak  penghasilan  sesuai ketentuan  yang  mengacu  pada  Undang- Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal  ini  khususnya  PPh  Pasal  23  atas penggunaan  jasa  Freight  Forwarding pada PT Gerbang Sinergi Prima. Namun terkadang  menimbulkan  permasalahan bagi pihak pemotong yaitu PT Gerbang Sinergi  Prima  dengan  pihak provider
yang sebagian besar merupakan
pengusaha  kecil  menengah  yang  awam terhadap  pemotongan  PPh  Pasal  23, sehingga  menolak  untuk  dipotong  atas penghasilan yang mereka terima, terutama  bagi provider yang  tidak memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  akan  dikenakan  20%  lebih tinggi dari tarif normal. Selain itu, dalam pelaksanaan  pemotongan  PPh  Pasal  23 atas  Jasa  Forwarding  di  PT  Gerbang Sinergi  Prima  masih  terdapat  kesalahan perhitungan
dikarenakan kelalaian/ketidaktelitian pegawai bagian pajak  serta  kurangnya  pengetahuan pegawai bagian pajak mengenai tatacara pemotongan  PPh  Pasal  23  atas  Jasa Forwarding.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan dan pemotongan  PPh  Pasal  23  atas  Jasa Freight  Forwarding  di  PT  Gerbang Sinergi Prima, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perhitungan dan pemotongan  PPh  Pasal  23  atas  Jasa Forwarding  di  PT  Gerbang  Sinergi Prima,  dan  untuk  mengetahui  solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan perhitungan  dan  pemotongan  PPh  23 atas  Jasa  Forwarding  di  PT  Gerbang Sinergi Prima.
Menurut  Mardiasmo  (2018  :  60),  Pajak Penghasilan  merupakan  pajak  yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan  atau  badan  hukum  lainnya atas penghasilan yang didapat.
Sedangkan  menurut  dasar  hukumnya, Undang-undang  No.36  Tahun  2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan  terhadap  subyek  pajak  atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Menurut  Resmi  (2019  :  309),  pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang  pribadi  dan  badan)  dan  bentuk usaha  tetap  yang  berasal  dari  modal, penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
Dasar  pengenaan  pajak  PPh  Pasal  23 yaitu  jumlah  bruto  penghasilan,  berupa dividen, bunga, royalty, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa  lainnya  yang  diatur  dalam  PMK 141/PMK.03/2015.  Tarif  PPh  Pasal  23 dibagi menjadi dua seperti terlihat pada tabel 1.
Tabel.1 Tarif PPh 23
Sedangkan  pemotong  PPh  Pasal  23 antara lain :
1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara dalam negeri.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan  perusahaan  luar  negeri lainnya.
6. Orang  pribadi  sebagai  wajib  pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak
Penghasilan  Pasal  23;  akuntan; arsitek;  dokter;  notaris;  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), kecuali  PPAT  tersebut  adalah camat,  pengacara,  dan  konsultan yang  melakukan  pekerjaan  bebas;
serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukaan atas pembayaran berupa sewa.
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan No.  141/PMK.03/2015,  jasa  freight forwarding  adalah  kegiatan  usaha  yang ditujukan  untuk  mewakili  kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan  barang  melalui  transportasi darat,  laut,  dan/atau  udara,  yang  dapat mencakup kegiatan
penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan,  pengukuran,  penimbangan, pengurusan dan penyelesaian  dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan  biaya  angkutan,  klaim,
asuransi  atas  pengiriman  barang  serta penyelesaian  tagihan  dan  biaya-biaya lainnya  berkenaan  dengan  pengiriman barang-barang  tersebut  sampai  dengan diterimanya  barang  oleh  yang  berhak menerimanya.
Untuk  jasa  Forwarding,  termasuk  ke dalam  imbalan  jasa  lainnya,  yaitu  jasa perantara  atau  jasa  keagenan.  Sehingga perhitungan PPh pasal 23 seperti terlihat pada persamaan 1.
𝑃𝑃ℎ 23  =  𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  ∗  𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 (1)
Nilai  bruto  (Jumlah  pembayaran  yang diterima  diluar  PPn)  atas  kegiatan  jasa freight  forwarding  di  kalikan  dengan tarif  pajak  penghasilan  dan  tidak termasuk penggantian biaya (reimbursement).  Tarif  yang  dikenakan sebagai berikut:
a. 2%  (dua  persen)  bagi  perusahaan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. 4% (empat persen) atau 100% (seratus persen)  lebih  tinggi  dari  tarif  normal, bagi  perusahaan  yang  tidak  memiliki NPWP.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif. Penelitian desktiptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan atau menghubungkan dengan  variabel  yang  lain  (Sugioyono, 2017).
Dalam  penelitian  ini  metode  analisis deskriptif  yang  akan  diterapkan  untuk mengenalisis pajak penghasilan pasal 23 atas  jasa  Freight  Fowarding  pada  PT
Gerbang Sinergi Prima. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini
Tarif 15% dari jumlah bruto
• Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang • Royalti • Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Tarif 2% dari jumlah bruto • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 • Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 • Jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No 141/PMK.03/2015
menggunakan teknik
observasi, dokumentasi dan kepustakaan.
Tempat Penelitian ini dilakukan pada PT Gerbang  Sinergi  Prima  yang  beralamat di  jalan  Cikutra  No  219  Neglasari  Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.
PEMBA l HA l SA l N
Berikut  data  rekapitulasi  transaksi  jasa PT  Gerbang  Sinergi  Prima  untuk  bulan Mei 2022 seperti terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi Transaksi Jasa Bulan Mei 2022
No NPWP Nama Vendor
Tanggal Transak si Jumlah Nilai Objek Pajak PPh teruta ng 1 83.971.865. 7-432.000 POP NET 2022-05- 31 3.000.00 0 60.000 2 01.973.886. 3-007.000  PT MORA TELEMA TIKA INDONES IA 2022-05- 27 6.000.00 0 120.000 3 01.357.676. 4-073.000 PROVIS 2022-05- 27 2.704.92 7 54.099 4 01.132.301. 1-511.000 PDAM SEMARANG 2022-05- 27 21.870.0 00 437.400 5 01.132.301. 1-511.000 PDAM SEMARANG 2022-05- 27 22.330.2 00 446.604 6 01.357.676. 4-073.000 PROVIS 2022-05- 27 18.632.6 50 372.653 7 01.973.886. 3-007.000 PT MORA TELEMA TIKA INDONE SIA 2022-05- 27 4.000.00 0 80.000 8 01.061.190. 3-051.000 PT INDONESIA COMNET PLUS 2022-05- 27 41.600.0
00 832.000
9 01.000.013. 1-093.000 PT. TELKOM
INDONESIA (PERSERO) TBK 2022-05- 27 17.800.0 00 356.000
10 01.357.676.
4-073.000 PROVIS 2022-05- 27 5.430.95 0 108.619 11 01.357.676. 4-073.000 PROVIS 2022-05-
27 6.507.55 130.151
0
12 02.779.146. 6-423.000 Koperasi Jasa Cikutra 2022-05- 27 771.350 15.427 13 02.779.146.
6-423.001 Koperasi Jasa Cikutra 2022-05- 27 735.250 14.705 14 02.779.146. 6-423.002 Koperasi Jasa Cikutra 2022-05- 24 2.208.70
0 44.174 15 01.770.114. 5-054.000 LINK NET TBK 2022-05- 19 1.092.50 0 21.850 1 6 01.310.077.
1-073.000
PT Citacontrac 2022-05- 18 34.384.5 00 687.690 1 7 01.357.676. 4-073.000 PROVIS 2022-05- 18 13.746.0 50 274.921 1 8 01.357.676.
4-073.000 PROVIS 2022-05- 18 4.542.75 0 90.855 1 9 01.357.676.
4-073.000 PROVIS 2022-05- 18 5.082.35 0 101.647 2
0 02.779.146.
6-423.000 Koperasi Jasa Cikutra 2022-05- 18 24.000 480
2 1 02.779.146. 6-423.001 Koperasi Jasa Cikutra 2022-05- 18 191.450 3.829
2
2 02.779.146. 6-423.002 Koperasi Jasa Cikutra 2022-05- 18 339.850 6.797
2 3 02.779.146. 6-423.003 Koperasi Jasa Cikutra 2022-05- 18 1.462.70 0 29.254 2 4 01.792.363.
2-074.000
PT. PRESTASI PIRANTI 2022-05- 18 4.500.00 0 90.000 2 5 66.756.691. 3-404.000 ALFA NUSA SOLUSINDO 2022-05- 12 3.000.00 0 60.000 2 6 66.756.691.
3-404.000
ALFA NUSA SOLUSINDO 2022-05- 12 6.250.00 0 125.000 2 7 66.756.691. 3-404.000 ALFA NUSA SOLUSINDO 2022-05- 12 9.150.00 0 183.000 237.357.72 7
4.747.154
Sumber : PT Gerbang Sinergi Prima 2022
Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT. Gerbang Sinergi Prima Mei 2022
Row Labels Sum of Jumlah Nilai Objek Pajak Sum of PPh terutang ALFA NUSA SOLUSINDO 18.400.000 368.000 Koperasi Jasa Cikutra 5.733.300 114.666 LINK NET TBK 1.092.500 21.850 PDAM SEMARANG 44.200.200 884.004 POP NET 3.000.000 60.000 PROVIS 56.647.227 1.132.945 PT Citacontrac 34.384.500 687.690 PT INDONESIA COMNET PLUS 41.600.000 832.000 PT MORA TELEMATIKA INDONESIA 10.000.000 200.000 PT. PRESTASI PIRANTI 4.500.000 90.000 PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK 17.800.000 356.000 Grand Total 237.357.727 4.747.155
Sumber : Data Diolah
Dari tabel 3 perhitungan PPh 23, sesuai peraturan  pajak  maka  PT  Gerbang Sinergi  Prima  melakukan  pemotongan pembayaran sebesar 2% untuk
perusahaan  yang  memiliki  NPWP  dan 4%  untuk  perusahaan  yang  tidak memiliki  NPWP,  seperti  yang  akan dijelaskan dengan nilai objek pajak dan jenis-jenis  jasa  freight  forwarding  pada PT  Gerbang  Sinergi  Prima  untuk  bulan Mei 2022.
1. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar  jasa  kepada  Alfa  Nusa Solusindo dengan nilai jasa sebesar
Rp.  18.400.000,-  .  PPh  Pasal  23 yang  dipotong  oleh  PT.  Gerbang Sinergi Prima :

## 2%  ×  18.400.000  =  368.000
Maka  pembayaran  Rp  18.400.000 dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke Alfa Nusa Solusindo telah dipotong PPh  pasal  23  sebesar  Rp  368.000,- sehingga  jumlah  pembayaran  yang harus  diterima  oleh  Alfa  Nusa Solusindo  adalah  Rp.18.032.000, dengan  bukti  potong  PPh  pasal  23 sebesar Rp 368.000,-.
2. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar  jasa  kepada  Koperasi Jasa  Cikutra  dengan  nilai  jasa sebesar Rp. 5.733.300,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

## 2%  ×  5.733.300  =  114.666
Maka  pembayaran  Rp  5.733.300,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke
Koperasi Jasa Cikutra telah dipotong  PPh  pasal  23  sebesar  Rp 114.666,- sehingga jumlah pembayaran  yang  harus  diterima oleh  Koperasi  Jasa  Cikutra  adalah
Rp.5.618.634,  dengan  bukti  potong PPh pasal 23 sebesar Rp 114.666,-.
3. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar  jasa  kepada  LINK  NET Tbk  dengan  nilai  jasa  sebesar  Rp.
1.092.500,-  .  PPh  Pasal  23  yang dipotong  oleh  PT.  Gerbang  Sinergi Prima :

## 2%  ×  1.092.500  =  21.850
Maka  pembayaran  Rp  1.092.500,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke LINK NET Tbk telah dipotong PPh pasal  23  sebesar  Rp  21.850,- sehingga  jumlah  pembayaran  yang harus diterima oleh LINK NET Tbk adalah  Rp.1.070.650,-  ,  dengan bukti  potong  PPh  pasal  23  sebesar Rp 21.850,-. 4. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar  jasa  kepada  PDAM Semarang dengan nilai jasa sebesar
Rp.44.200.200,- . PPh Pasal 23 yang dipotong  oleh  PT.  Gerbang  Sinergi Prima :

## 2%  ×  44.200.200  =  884.004
Maka pembayaran Rp. 44.200.200,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke PDAM  Semarang  telah  dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp. 884.004,- sehingga  jumlah  pembayaran  yang harus diterima oleh PDAM
Semarang  adalah  Rp.43.316.196,-  , dengan  bukti  potong  PPh  pasal  23 sebesar Rp.884.004,-. 5. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar  jasa  kepada  POP  NET dengan nilai jasa sebesar
Rp.3.000.000,- . PPh Pasal 23 yang dipotong  oleh  PT.  Gerbang  Sinergi Prima :

## 2%  ×  3.000.000  =  60.000
Maka  pembayaran  Rp3.000.000,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke POP NET telah dipotong PPh pasal
23  sebesar  Rp60.000,-  sehingga jumlah  pembayaran  yang  harus diterima  oleh  POP  NET  adalah Rp.2.940.000,-  ,  dengan  bukti potong  PPh  pasal  23  sebesar  Rp.
60.000,-.
6. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar  jasa  kepada  PROVIS dengan nilai jasa sebesar
Rp.56.647.227,- . PPh Pasal 23 yang dipotong  oleh  PT.  Gerbang  Sinergi Prima :

## 2%  ×  56.647.227  =  1.132.945
Maka pembayaran Rp. 56.647.227,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke PROVIS  telah  dipotong  PPh  pasal 23 sebesar Rp. 1.132.945,- sehingga jumlah  pembayaran  yang  harus diterima  oleh  PROVIS  adalah Rp.55.514.282,-  ,  dengan  bukti potong  PPh  pasal  23  sebesar  Rp.
1.132.945,-.
7. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PT.Citacontrac  dengan  nilai  jasa sebesar Rp.34.384.500,- . PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

## 2%  ×  34.384.500  =  687.690
Maka pembayaran Rp. 34.384.500,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke PT.Citacontrac  telah  dipotong  PPh pasal  23  sebesar  Rp.687.690,- sehingga  jumlah  pembayaran  yang harus  diterima  oleh  PT.Citacontrac adalah  Rp.33.696.810,-  ,  dengan bukti  potong  PPh  pasal  23  sebesar Rp. 687.690,-.
8. PT. Gerbang
Sinergi Prima membayar jasa kepada PT.INDONESIA  COMNET  PLUS dengan nilai jasa sebesar Rp.41.600.000,- . PPh Pasal 23 yang
dipotong  oleh  PT.  Gerbang  Sinergi Prima

## 2%  ×  41.600.000  =  832.000
Maka pembayaran Rp. 41.600.000,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke PT.INDONESIA  COMNET  PLUS telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp.  832.000,-  sehingga  jumlah pembayaran  yang  harus  diterima oleh  PT.INDONESIA  COMNET PLUS  adalah  Rp.40.768.000,-  , dengan  bukti  potong  PPh  pasal  23 sebesar Rp. 832.000,-. 9. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar  jasa  kepada  PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA dengan nilai jasa sebesar
Rp.10.000.000,- . PPh Pasal 23 yang dipotong  oleh  PT.  Gerbang  Sinergi Prima :

## 2%  ×  10.000.000  =  200.000
Maka pembayaran Rp. 10.000.000,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke PT.MORA
TELEMATIKA INDONESIA  telah  dipotong  PPh pasal  23  sebesar  Rp.  200.000,- sehingga  jumlah  pembayaran  yang harus  diterima  oleh  PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA adalah  Rp.9.800.000,-  ,  dengan bukti  potong  PPh  pasal  23  sebesar Rp. 200.000,-. 10. PT. Gerbang Sinergi Prima membayar jasa kepada PT.PRESTASI  PIRANTI  dengan nilai  jasa  sebesar  Rp.4.500.000,-  . PPh  Pasal  23  yang  dipotong  oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

## 2%  ×  4.500.000  =  90.000
Maka  pembayaran  Rp.  4.500.000,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke PT.PRESTASI PIRANTI telah
dipotong  PPh  pasal  23  sebesar Rp.90.000,- sehingga jumlah pembayaran  yang  harus  diterima oleh PT.PRESTASI PIRANTI adalah  Rp.4.410.000,-  ,  dengan bukti  potong  PPh  pasal  23  sebesar
Rp.90.000,-.
11. 11. PT. Gerbang Sinergi Prima  membayar  jasa  kepada PT.TELKOM INDONESIA (PERSERO)  Tbk  dengan  nilai  jasa sebesar Rp.17.800.000,- . PPh Pasal
23 yang dipotong oleh PT. Gerbang Sinergi Prima :

## 2%  ×  17.800.000  =  356.000
Maka pembayaran Rp. 17.800.000,- dari  PT.  Gerbang  Sinergi  Prima  ke PT.TELKOM INDONESIA
(PERSERO)  Tbk  telah  dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp. 356.000,-
sehingga  jumlah  pembayaran  yang harus  diterima  oleh  PT.TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk adalah  Rp.17.444.000,-  ,  dengan bukti  potong  PPh  pasal  23  sebesar Rp. 356.000,-.
KESIMPULA l N DA l N SA l RA l N
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  dilakukan,  peneliti menarik  kesimpulan  bahwa  pengenaan pajak  penghasilan  pasal  23  atas  jasa freight  forwarding  atas  vendor  yang telah memiliki NPWP pada PT Gerbang Sinergi  Prima  telah  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  36  tahun  2008 yaitu  2%  dari  nilai  objek  pajak penghasilannya;  dan  pengenaan  pajak penghasilan  pasal  23  atas  jasa  freight forwarding atas vendor yang telah tidak memiliki  NPWP  pada  PT  Gerbang Sinergi Prima telah belum sesuai dengan Undang-Undang  No.  36  tahun  2008 yaitu  4%  dari  nilai  objek  pajak penghasilannya.
Saran  atau  rekomendasi  yang  dapat penulis  berikan  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan  diharapkan  dapat  lebih mengerti dan update mengenai
pengenaan  pajak  penghasilan  pasal  23 terutama bagi perusahaan yang bergerak di  bidang  industri  Freight  Forwarding; dan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis sebaiknya melakukan  penelitian  lebih  mendalam mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal  23  sesuai  peraturan  pajak  terkini dan dengan  periode  data lebih  dari satu bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
(n.d.). Retrieved from www.pajak.go.id. (n.d.). Retrieved from www.klikpajak.id. (n.d.). Retrieved from www.ortax.org. (n.d.). Retrieved from online-pajak.com. Akerina,  E.,  Tinangon,  J.  J.,  & Mawikere, L. M. (2017). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS  JASA  FREIGHT.  Jurnal Riset  Akuntansi  Going  Concern, 188-196. Harefa, I., Ruliana, T., & Suharyono, E. (n.d.). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING.
Indonesia,  R.  (n.d.).  Undang-undang
Nomor  36  Tahun  2008  tentang
Pajak Penghasilan .
Mardiasmo,  P.  D.  (2019).  Perpajakan  . Yogyakarta: Andi Publisher.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 141/PMK.03/2015
Tentang Perubahan  keempat  atas  PMK Nomor 154/PMK.03/2010 . (n.d.).
Resmi, S. (2013). Perpajakan : Teori dan Kasus  Edisi  7.  Jakarta:  Salemba Empat.
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung: PT Alfabet. Suryaningsih,  L.,  Harjanti,  R.  S.,  & Maulidah,  H.  (2019).  Analisis Perhitungan  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.Menara Laut Bersatu Tegal. Waluyo.  (2012).  Akuntansi  Pajak.
Jakarta: Salemba Empat.