Volume 6 Nomor 3 (2024)   1368 – 1375   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6515

## Peran Psikologi Hukum dalam Permasalahan Anak Berhadapan Dengan
Hukum
Melisa Dwi Fransiska, Andhiyah Ivena Ramadani, Dominikus Rato, Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember melisafransiska37816@gmail.com, ivenaandhiyah@gmail.com, dominikusrato@gmail.com, fendisetyawan.fh@unej.ac.id

## ABSTRACT
Within the child there is inherent dignity and rights as a human embodiment that must be upheld. Therefore, it will create Indonesian children who are prosperous, high quality and have  noble  character.  The  existence  of  indiscipline  towards  legal  norms  that  apply  in  society results in juvenile delinquency. Legal psychology here plays a very important role in the balance between legal and psychological norms for children. The purpose of this research is to find out about children in conflict with the law, the problems that occur with children in conflict with the law and the role of legal psychology in the future in the mental and psychological balance of children and the legal norms that exist in society. The methodology used is a normative juridical approach. So this research comes to the conclusion that the form of handling children in conflict with the law requires a legal approach based on legal psychology to provide a reference and the causes of violations that occur to children can be analyzed.
Keywords: Children, Children in Conflict with the Law, Legal Psychology

## ABSTRAK
Didalam  diri  anak  telah  melekatnya  suatu  harkat,  martabat  dan  hak-hak  sebagai perwujudan  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Oleh  karenanya  akan  menciptakan  anak Indonesia  yang  sejahtera,  berkualitas  serta  berakhlak  mulia.  Adanya  ketidakdisiplinan terhadap  norma  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  mengakibatkan  terjadinya  kenakalan remaja. Psikologi hukum disini berperan sangat penting terhadap keseimbangan antara norma hukum dan psikis terhadap anak. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum,  permasalahan  yang  terjadi  kepada  Anak Berhadapan  dengan  Hukum  serta    peranan  psikologi  hukum  untuk  ke  depannya  dalam keseimbangan mental psikis anak dan norma hukum yang ada di masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Sehingga penelitian ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa bentuk penanganan Anak Berhadapan Hukum diperlukan adanya suatu pendekatan hukum secara psikologi hukum untuk memberi acuan serta  sebab-sebab pelanggaran yang terjadi kepada anak dapat dianalisis.
Kata kunci: Anak, Anak Berhadapan Hukum, Psikologi Hukum

## PENDAHULUAN
Indonesia  dikatakan  sebagai  negara  hukum  yang  telah  diatur  didalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945).
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1368 – 1375   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6515
Hukum dapat diatur dari berbagai aspek pendekatan, salah satunya adalah melalui psikologi  hukum  yang  merupakan  suatu  jalan  pembaruan  hukum  ( law  reform ) sehingga  antara  kesenjangan  norma  hukum  dengan  kenyataan  sosial  dapat ditanggulangi  sebaik  mungkin.  Penegakan  serta  penerapan  hukum  yang  dilakukan secara  baik  dapat  menghasilkan  kehidupan  dalam  masyarakat  mengenai  keadilan yang  diangkat  dari  sumber  istilah  rumusan  kaidah  ataupun  norma  hukum  yang diambil  dari  perilaku  sehari-hari.1  Karena  norma  hukum  tersebut  diambil  dari perilaku sehari-hari, sehingga masyarakat diharapkan dapat mengikuti semua norma tersebut sesuai kaidahnya.
Psikologi hukum lahir dikarenakan adanya sebuah tuntutan juga kebutuhan didalam studi ilmu hukum. Praktik penegakan hukum termasuk dalam kepentingan pemeriksaan yang berada di muka sidang pengadilan, itu merupakan faktor paling penting lahirnya sebuah psikologi hukum tersebut. Psikologi hukum muncul didalam teori  penelitian  karena  adanya  respons  dari  permasalahan  yang  berkembang  di masyarakat. Psikologi hukum merupakan sebuah studi baru dari hasil pencampuran antara  hukum  pidana  dengan  psikologi  sosial  dengan  bagian  psikologi  lainnya menjadi  satu.  Pengertian  psikologi  hukum  sendiri  merupakan  suatu  ilmu  yang mempelajari  perilaku  mental  dari  manusia  sehingga  memiliki  peran  yang  sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.2 Psikologi hukum sangat berkaitan dengan  proses  penegakan  hukum,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Psikologi  sendiri  sering  diartikan  mengenai  ilmu  tentang  kejiwaan  atau  ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia sehingga ketika dikaitkan dalam ilmu hukum, hukum dikatakan sebagai wujud salah satu pencerminan perilaku manusia. Psikologi hukum dikatakan sangat penting dalam proses pemeriksaan pengadilan agar dapat mengungkapkan  mengapa  seseorang  tersebut  melanggar  hukum  beserta  faktor- faktor  psikis  seseorang  tersebut  sehingga  mendorong  untuk  melakukan  sebuah tindak pidana tersebut.
Para penegak hukum mempunyai keharusan memperhatikan perkembangan anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Hukum  jangan  sampai  lalai  dalam memberikan kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik maupun mental  serta  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  sebagai  korban.  Salah  satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan jaminan terhadap anak sehingga hak-haknya dapat terpenuhi tanpa ada perlakuan  diskriminatif.3  Undang-Undang  Perlindungan  anak  memberikan kewajiban  untuk  melakukan  hal  tersebut  untuk  keberlangsungan  hidup  yang  baik bagi seorang anak. Masa depan seorang anak baik maupun buruknya sangat berkaitan dengan kondisi anak tersebut pada saat ini. Peran serta kewajiban tersebut dilakukan
1 Abintoro Prakoso, 2014, Hukum dan Psikologi  Hukum , Yogyakarta : Laksbang Grafika,  hlm. 9.
2 Andy Parawansa, dkk, 2022, Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia , Journal of Lex Generalis, Vol. 3, No. 3 Edisi Maret, hlm. 452
3 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Sleman : Deepublish, 2020) hlm 3.
oleh  keluarga  dan  masyarakat.4  Perlakuan  tersebut  sangat  membantu  anak  dalam proses tumbuh kembangnya.
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  harus  dilakukan  sejak  dini.  Anak berhadapan dengan hukum dapat dilihat melalui psikologis, sosiologis, dan yuridis formal secara komprehensif. Perlindungan menyeluruh terhadap hak anak dan hak asasi  manusia  diupayakan  dapat  kita  peroleh  jika  dilakukan  secara  teliti.  Dalam rangka  menjamin  tumbuh  kembang  anak  mulai  dari  fisiknya,  mental  hingga  sosial secara utuh dan juga selaras perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak.5 Dalam era perubahan ini, membangun segala sesuatu agar menjadi  lebih  baik  dari  secara  hukum,  sosial  maupun  politisnya  adalah  saat  yang tepat. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sudah pasti terjadi dikarenakan adanya  perilaku  yang  salah  didalam  pola  pendidikan,  baik  itu  pendidikan  yang didapatkan di rumah, di masyarakat maupun di sekolah mereka. Hal tersebut tidak dapat  dinilai  melalui  satu  aspek  saja  sehingga  dikaji  juga  dengan  beberapa  aspek. Anak-anak  delinkuensi  sebenarnya  berperang  dengan  konflik  batin  yang  mereka anggap dengan melakukan hal tersebut dapat mengurangi beban tekanan yang ada didalam jiwa mereka sendiri dengan cara melakukan perilaku yang agresif, impulsif, serta  primitif.  Tindakan  kriminal  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  berkaitan  erat dengan temperamen mereka, kondisi jiwa mereka yang chaos , perang konflik batin mereka  sendiri  dan  frustrasi  yang  ditunjukkan  secara  frontal  sebagai  bentuk kriminalitas.  Berbagai  macam  instansi  sudah  melakukan  hal-hal  baik  untuk membantu mencegah tindak kriminal tersebut terjadi dan kita berharap dukungan dari berbagai pihak yang ikut terlibat untuk berperan aktif dalam kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dideskripsikan  sebagai  cara  dalam  memperoleh  data secara  lengkap,  akurat  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah penelitian dapat tercapai dengan baik. Aspek epistemologi sangat penting dalam sebuah penelitian sehingga aspek tersebut dapat dijabarkan  setiap  bab  tersendiri  secara  rinci  dan  jelas  didalam  suatu  penelitian. Dalam  rangka  mengupayakan  perkembangan  hukum,  maka  penelitian  hukum  ini diperlukan sehingga dapat menjawab isu hukum baru yang berada di tengah-tengah masyarakat. Jika tidak dilakukan, pengembangan hukum tidak berjalan semestinya.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif diartikan sebagai kebenaran koherensi, yaitu didalam suatu aturan hukum adakah yang sesuai dengan norma  hukum  dan  adakah  norma  yang  berisi  suatu  perintah  atau  larangan  yang sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang tersebut apakah telah sesuai
4 Galih Y.S., 2017, Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa , Journal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, hlm. 113
5 Irvan Rizqian. 2021. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Justiciabellen. Vol. 1 No.1. hlm. 53
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1368 – 1375   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6515
dengan  norma  hukum  atau  prinsip  hukum. 6 Peneliti  memiliki  metodenya  sendiri dalam  menyelesaikan  penelitian  tersebut.  Saat  peneliti  memiliki  suatu  metode tersebut,  peneliti dapat memahami, menemukan, dan merumuskan secara tepat yang berkaitan  dengan  suatu  permasalahan  yang  diambil.  Dalam  penulisan  karya  tulis ilmiah  ini,  metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  yakni  tipe  penelitian  untuk mencari suatu kebenaran apakah telah sesuai dalam aturan hukumnya, pendekatan masalah untuk menemukan tema dengan cara menggali informasi sesuai dengan isu hukum yang diteliti, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Anak Berhadapan Dengan Hukum
R.A  Koesmon  berpendapat  bahwa  anak  merupakan  manusia  muda. Pengertian  muda  dapat  diartikan  dengan  muda  pada  umurnya,  muda  dalam  jiwa beserta  pengalaman  hidupnya,  karena  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  keadaan sekitar.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  Pasal  27  yang memberikan penjelasan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan dalam Pasal 283 ayat (1) menjelaskan batasan bahwa umur anak ialah saat anak belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  arti  anak  ialah  merupakan  seseorang  belum mencapai usia 18 Tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Dalam rangka menjamin  tumbuh  kembang  anak  mulai  dari  fisiknya,  mental  hingga  sosial  secara utuh dan juga selaras perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak. 7
Dalam segi sosiologi, seseorang disebut anak dengan batasan umur mereka belum dianggap dewasa dan mereka telah menjadi dewasa dari sisi mental serta fisik yang masih belum tergolong dewasa. Anak dalam penjelasan kali ini merupakan anak sebagai pelaku korban dan saksi. Setiap anak masing-masing memiliki hak didalam proses persidangan peradilan pidana tertentu untuk tidak menjadi korban. Delinkuen diartikan  sebagai  kenakalan  anak,  kenakalan  terhadap  remaja,  serta  kenakalan pemuda  yang  berasal  dari  kata delinquency .  Delinkuensi  sangat  berkaitan  dengan anak sehingga diartikan juga dengan apabila perbuatan yang melanggar norma dasar itu  dilakukan  oleh  sekelompok  anak-anak.  Pada  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian dari Anak Berhadapan  Hukum  merupakan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  serta  saksi  tindak  pidana.  Dalam  undang-undang tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  permanen  yang  setelah  diratifikasi  telah
6 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Cetakan ke-9 (Jakarta : Prenada Media Group), hlm. 29
7 Irvan Rizqian. 2021. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Justiciabellen. Vol. 1 No.1. hlm. 53
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1368 – 1375   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6515
diterapkan. 8 Anak  wajib  diberikan  perlindungan  yang  sifatnya  khusus  sesuai  yang telah  disebutkan  pada  pasal  tersebut  karena  dapat  mengganggu  psikis  dan pertumbuhan fisik yang dialami oleh anak sebagai korban kejahatan. 9 Masalah dari anak merupakan sebuah arus balik yang prosesnya tidak dapat diperhitungkan. Dua kategori  perilaku  anak  sehingga  membuat  anak  harus  berhadapan  dengan  hukum yaitu status offence dan juvenile deliquence. 10 Status offence adalah perbuatan anak yang  dianggap  sebagai  kenakalan  apabila  dilakukan  oleh  orang  dewasa  tidak dianggap  sebagai  perbuatan  kejahatan.  Dalam  pengertian  ini  dapat  dicontohkan seperti membolos sekolah. Juvenile deliquence adalah perbuatan anak yang dianggap sebagai  kenakalan  apabila  bagi  orang  dewasa  perbuatan  tersebut  telah  melanggar hukum atau dianggap sebuah kejahatan.
Perilaku perbuatan melawan hukum antara anak dengan orang dewasa tidak dapat disamakan. Perbedaan Anak Berhadapan Hukum dengan pelaku dewasa dapat dibedakan melalui cara pemidanaannya. Pada pemidanaan bagi anak, pilihan terakhir yang diberikan adalah penjara dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sedangkan bagi pelaku dewasa pidana terakhir yang diberikan adalah hukuman  mati.  Dalam  proses  peradilan  juga  terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara pelaku anak dengan pelaku dewasa. Proses peradilan terhadap anak akan lebih singkat dibandingkan dengan proses orang dewasa. Anak Berhadapan Hukum wajib didampingi  oleh  orang  tua  atau  wali,  Bapas,  serta  pihak-pihak  terkait  yang bertanggungjawab. Proses persidangan bagi Anak Berhadapan Hukum, hakim tidak diperbolehkan mengenakan atribut kedinasan dan sidang dilakukan secara tertutup untuk  umum.  Sedangkan  bagi  orang  dewasa,  hakim  harus  menggunakan  atribut kedinasan dan sidang terbuka untuk umum.

## Permasalahan yang Terjadi Pada Anak Berhadapan dengan Hukum
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  menyatakan  bahwa  kasus pelanggaran hak yang terjadi terhadap anak pada tahun 2022 mencapai 4683 dari aduan yang diterima. Dari 10 provinsi, yang paling tinggi dalam kasus pelanggaran anak  ini  terdapat  di  provinsi  Jawa  Barat  sebanyak  929  kasus. 11 Anak  Berhadapan Hukum pada dasarnya mengenyam pendidikan serta kondisi sosial dan ekonomi yang menengah hingga bawah.
Dalam mempelajari untuk analisis sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak dan  remaja  tersebut  terdapat  2  motivasi,  yaitu  motivasi  intrinsik  dan  ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berisi tentang faktor intelegensi, usia,
8 Mahendra Ridwanul Ghoni dan P.Pujiyono, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, hlm. 332 9 Angeline N. Lilua. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Lex Privatum. Vol. IV No.4. hlm. 166 10 Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia , Jakarta, UNICEF, hlm.2
11 https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus- pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=2 diakses pada tanggal 6 September 2023
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1368 – 1375   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6515
jenis kelamin, serta kedudukan anak pada keluarga, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berisi tentang eksternalnya yakni rumah tangga, sekolah, pergaulan  anak  serta  sosial  media. 12 Faktor-faktor  tersebut  menyebabkan  seorang anak yang awalnya bersikap baik ketika dengan keluarganya anak memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan secara kepala dingin, sekolah tidak memberikan aturan yang tegas, melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan norma masyarakat serta  sosial  media  yang  mempengaruhi  seorang  anak  untuk  melakukan  perbuatan tidak  baik.  Masyarakat  di  Indonesia  sudah  banyak  yang  mengerti  bagaimana buruknya  kenakalan  remaja  yang  terjadi  sehingga  turut  serta  membantu  lembaga bantuan hukum serta lembaga yang terkait.
Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak kebanyakan merupakan akibat dari keingintahuan seorang remaja yang cukup besar tanpa ada maksud untuk merugikan orang lain seperti yang dijelaskan dalam KUHP dimana pelaku seharusnya menyadari tindakan dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan secara  sadar. 13 Sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  Anak  Berhadapan  Hukum diperlukan pertimbangan antara perlindungan dan kepentingan anak. Kesejahteraan anak sangat penting dalam pertimbangan tersebut sehingga tidak boleh dilupakan. Jika  lalai  dengan  kesejahteraan  terhadap  anak,  maka  anak  tersebut  mendapatkan kerugian  dalam  mendapatkan  hak-haknya.  Dalam  proses  pengadilan  hak-hak  anak dipergunakan  pada  saat  tersebut  sebagai  wujud  dari  keadilan.  Dalam  pendekatan kesejahteraan  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  landasan  filosofi  dalam penanganan pelanggaran hukum bagi anak. Pendekatan tersebut memiliki 2 aspek yang  ditekankan, pertama, seorang  anak  belum  dianggap  memiliki  kesalahan  yang telah ia perbuat sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman serta dibedakan hukumannya dengan orang dewasa, kedua, anak-anak lebih mudah untuk dididik dan dibina menjadi lebih baik daripada orang dewasa. 14

## Peran Psikologi Hukum terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum
Psikologi hukum adalah sebuah bidang baru dalam kajian ilmu hukum yang mengedepankan  tentang  gejala-gejala  kejiwaan  serta  berlandaskan  kejiwaan  dari perilaku tindakan tersebut. Psikologi hukum didalam sebuah kajian hukum terletak di kajian empiris dan diartikan dalam kajian dari perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melakukan kesehariannya untuk mengikuti norma hukum atau tidak. Pendekatan  psikologi  hukum  memberikan  tekanan  kepada  determinan  manusia dengan hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim. Peranan psikologi hukum  dibagi  menjadi  3, pertama, peran  psikologi  dalam  hukum  berfungsi  untuk menguji  kebenaran  pra-anggapan  yang  digunakan  pada  hukum  tersebut, kedua,
12 Soetodjo dan Wagiati, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung : Refika Aditama 13 Zulfikar Judge, 2016, Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus : 123/Pid.Sus.PN.JKT.TIM), Lex Jurnalica, Vol. 13, No. 13, hlm. 230 14 Rijal Abdillah, 2016, Dinamika Psikologis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buletin KPIN, Vol. 2, No. 6
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1368 – 1375   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6515
peran  psikologi  hukum  digunakan  dalam  proses  hukum, ketiga, peranan  psikologi hukum digunakan dalam sistem hukum tersebut. 15
Psikologi  hukum  dikatakan  sebagai  disiplin  hukum  untuk  mempelajari mengenai  perilaku  dan  kejiwaan  manusia  yang  berkontribusi  dalam  usaha menegakkan  hukum  dalam  bentuk  pengetahuan  dan  intervensi  psikologis  untuk melihat perubahan yang terjadi dalam perilaku manusia. Peranan psikologi hukum dapat dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan, persidangan, putusan hingga ke tahap permasyarakatan. Psikologi hukum juga dapat menjelaskan perilaku terdakwa serta  korban  untuk  proses  persidangan  selanjutnya. 16 Psikologi  hukum  memiliki peranan  penting  dalam  mempelajari  proses  mental  manusia  untuk  proses penegakkan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Apabila  psikologi  hukum  tidak  dianggap penting,  maka  proses  hukum  bisa  menjadi  kacau.  Nantinya  dalam  proses  hukum banyak  terdapat  informasi  yang  tidak  relevan  sehingga  proses  hukum  yang berlangsung tentu tidak akan mudah. Maka kode etik psikologi dalam hukum sangat perlu diperhatikan.
Psikologi  anak  dikatakan  masih  labil  dan  sangat  mudah  terpengaruh merupakan  faktor  tindak  pidana  tersebut  terjadi  sehingga  dalam  aspek  psikologi hukum  terdapat  acuan  untuk  menerapkan  spesifik  psikologi  dalam  hukum  serta menganalisis terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang diikuti dengan penyebab  pelanggar  hukum  ini  masih  dikategorikan  sebagai  anak.  Blackburn menyatakan  bahwa  didalam  psikologi  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan  yang dapat dilakukan yaitu Psychology in Law, Psychology and Law, Psychology of Law, dan Psychology  in  the  courts  of  Forensic  Psychology. Peranan  psikologi  hukum  untuk menghadapi  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  menggunakan  pendekatan secara psychology  in  law .  Pengaruh  dari  lingkungan,  baik  dari  pendidikan  hingga kebiasaan  gaya  hidup  secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  perilaku  anak untuk mengacu ke arah perbuatan yang melanggar aturan norma hukum sehingga anak tersebut melakukan tindak pidana. Peran pendekatan psikologi hukum dalam menganalisis  penyebab  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak  seperti  perubahan pola perilakunya, sikap dan kepribadian yang dianggap penting untuk melihat adanya faktor perubahan yang positif dan negatif.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kenakalan  anak  pasti  berkaitan  dengan  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum. Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dikatakan  sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan hukum serta anak yang merupakan korban tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum  tersebut  karena  telah  melakukan  tindakan  yang  menyimpang  maka  harus mendapatkan sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Namun, karena anak berbeda dengan orang dewasa, psikis mereka masih sangat lemah sehingga diperlukan adanya
15 Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika Offset 16 Jaclyene Rachel Malonda, 2019, Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Lex Crimen, Vol. 8, No. 5, hlm.39
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1368 – 1375   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6515
psikologi hukum untuk dapat mengetahui serta mempelajari bagaimana kesehatan mental dari anak tersebut. Psikologi hukum juga merupakan salah satu bentuk dari kesejahteraan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya di hadapan hukum.
Sanksi  pidana  yang  diberikan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum tetap mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan dari anak tersebut. Wujud dari psikologi hukum untuk memperhatikan kesejahteraan anak agar mewujudkan hak-hak yang diperoleh secara adil. Pendekatan kesejahteraan sendiri menekankan 2 aspek mengenai seorang anak yang belum dianggap benar-benar memiliki kesalahan yang telah dilakukan serta anak lebih mudah dibina jika dibandingkan dengan orang dewasa.  Psikologi  hukum  dalam  penerapan  spesifik  akan  menganalisis  sebab  dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Adanya pendekatan psychology in law untuk  dapat  menyoroti  pada ilmu hukum yang merupakan suatu perwujudan dari gejala-gejala  kejiwaan  yang  terjadi  kepada  manusia.  Anak  Berhadapan  dengan Hukum  baik  secara  psikologis,  sosiologis,  maupun  yuridis  formalnya  harus diperhatikan secara komprehensif. Pada era perubahan ini diharapkan masyarakat dan  pihak-pihak  yang  terkait  dari  segala  bidang  baik  dari  bidang  hukum,  sosial maupun politisi bersama-sama untuk membangun segala sesuatu menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  R.  (2016).  Dinamika  Psikologis  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Buletin KPIN .
Hakim, L. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana. Sleman: Deepublish.
Hamzah, A. (2009). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada- 4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=2 diakses pada tanggal 6 September 2023
Judge, Z. (2016). Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus : 123/Pid.Sus.PN.JKT.TIM), . Jurnalica , 230.
Lilua, A. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. Lex Privatum , 166.
Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Crimen , 39.
Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
Parawansa,  A.  (2022).  Interpretasi  Psikologi  Hukum  Terhadap  Perlindungan  Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Lex Generalis , 452.
Prakoso, A. (2014). Hukum dan Psikologi Hukum. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Pujiyono,  M.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi