## KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM: MUTU DAN RELEVANSI

## Alhamuddin
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI Univ. Islam Bandung E-mail: alhamuddinpalembang@gmail.com
Abstract :  World  Bank  Report  (2013)  mentioned  that  the  higher education  system is currently  lacking to  respond  to  the dynamics of the  job  market  thus  causing  a  mismatch  of  skills  are  n  eeds  to  be improved.  Based  on  these  results,  universities  need  to  increase understanding  about  the  curriculum  and  parse  the  skills  mismatch. Specifically,  the  comprehensive  conduct  the  mapping  related  to demand  and  supply  of  skills  in  different  sectors  and  the  needs  of society.  Such mapping  exercises  will  only  be  useful  if  the  pattern  of gathering  information  on  the  need  for  improved  and  involve  all stakeholders who have a requirement to graduate of higher education itself.
Keywords: Higher Education, Curriculum, Relevant, Quality

## Pendahuluan
Pendidikan tinggi merupakan tulang punggung penggerak daya saing bangsa. 1 Untuk  itu,  kinerja  perguruan  tinggi  (PT)  dalam  menyelenggarakan  pendidikan menjadi  salah  satu  katalisator  tinggi  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  sering  dinyatakan  sebagai  tingkat  perkembangan  SDM  atau Human Development  Index (HDI).  Secara  kuantitas,  pendidikan  tinggi  di  Indonesia  saat  ini diselenggarakan  oleh  lebih  dari  4252  PT,  yang meliputi  Universitas  (538),  Institut (128), Sekolah Tinggi (2240), Politehnik (241), Akademi (1105). 2 Secara keseluruhan, PT tersebut menampung 4.987.740 3 mahasiswa, suatu jumlah yang sangat pantastis. Namun secara kualitas, PT kita dipandang belum memiliki kemampuan daya saing yang memadai. 4
Data Knowledge  Economic  Index yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Dunia,  Misalnya,
1 A.  Chaedar  Alwasilah,  dkk.  (2008). Pendidikan  di  Indonesia  Masalah  dan  Solusi. Jakarta.  Kedeputian Bidang  Koordinasi  Pendidikan,  Agama  dan  Aparatur  Negara.  Kementerian  Koordinator  Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. Hal. 7.
2 Tersedia di: http://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt. diakses 28 April 2016. 3 Tersedia di: http://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/homegraphjk. diakses 28 April 2016.
. 4 Chan Basaruddin, dkk. (2008). Pendidikan di Indonesia Masalah dan Solusi. Jakarta. Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. Hal. 171.
Indonesia  menempati  peringkat  91  (dari  137  Negara)  dan  termasuk  berada  pada kelompok  Negara  yang  tidak  memperlihatkan  kemajuan  sejak  tahun  1995. Sementara  itu,  data  yang  dikeluarkan Global  Economic  Forum ,  Indonesia  menempati urutan  54  dari  131  negara. 5 Selain  itu,  Alhamuddin 6 menyebutkan  bahwa  secara kuantitas, lulusan PT sudah cukup besar, secara kualitas kondisinya masih jauh dari memuaskan.  Mutu  lulusan  masih  dianggap  belum  memnuhi  harapan  masyarakat. Keluhan seperti ini meliputi berbagai hal, mulai dari kompetensi yang paling dasar sampai profesionalitas mereka dalam melakukan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya masih banyak lulusan yang belum / tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pada akhirnya banyak diantara mereka yang masih menganggur.
Dalam perspektif Pembangunan Pendidikan Nasional, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi maikannusia agar menjadi subyek yang berkembang  secara  optimal  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  pembangunan nasional.  Dalam  konteks  demikian,  pembangunan  pendidikan  itu  mencakup berbagai  dimensi  yang  sangat  luas  yang  meliputi  dimensi  sosial,  budaya,  ekonomi, dan  politik.  Dalam  perspektif  sosial,  pendidikan  akan  melahirkan  insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat.
Di  era  global  sekarang  ini,  berbagai  bangsa  di  dunia  telah  mengembangkan knowledge-based  economy ( KBE ),  yang  mensyaratkan  dukungan  manusia  berkualitas. Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan – education for the knowledge economy ( EKE ). Dalam konteks  ini, lembaga  pendidikan  harus  pula  berfungsi  sebagai  pusat  penelitian  dan pengembangan, yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung KBE .  Ketersediaan  manusia  bermutu  yang  menguasai  Iptek  sangat  menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global dan  ekonomi pasar bebas, yang menuntut  daya  saing  tinggi.  Dengan  demikian,  pendidikan  diharapkan  dapat
5 World Bank East Asia and Pacific Regional Report. (2009). Putting Higher Education to Work. Skills and Research for Growth in East Asia. Washington D.C.: World Bank.
6 Alhamuddin.  (2015).  Kurikulum  Perguruan  Tinggi  Berbasis  Kualifikasi  Kerja  Nasional  Indonesia sebagai Upaya untuk Mengembangkan Sumberdaya Manusia Indonesia Berdaya Saing di Era Global. Jurnal Vokasional. 1 (1), Hal. 9-18.
mengantarkan bangsa Indonesia meraih keunggulan dalam persaingan global. 7
Data  statistik,  Badan  Statistik  Negara  RI 8 tentang  angka  pengangguran menurut  pendidikan  tertinggi  yang  ditamatkan  mulai  tahun  2013,sampai  dengan 2015, menunjukkan  bahwa  angka  pengangguran  berdasarkan  pendidikan  tertinggi, yaitu  universitas  mengalami  kenaikan  setiap  tahunya,.  selanjutnya,  dapat ditunjuukkan pada tabel I berikut ini
Tabel 1.
Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sumber: Badan Statistik Negara RI Tahun 2013-2015
No Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013 1 2014 2 2015 Agustu s Februa ri Agustu s Februa ri Agust us 1 SD ke Bawah 53,81      55,31 53,96 54,61 50,83 2 Sekolah Menengah Pertama 20,56      21,06 20,35 21,47 20,70 3 Sekolah Menengah Atas 17,88 18,91 18,58 19,81 19,81 4 Sekolah Menengah Kejuruan 9,97 10,91 10,52 11,80 10,80 5 Diploma I/II/III 2,93 3,13 2,96 3,14 3,08 6 Universitas 7,61 8,85 8,26 10,02 9,56 Jumlah 112,76      118,17 114,63      120,85    114,82
Catatan:
1. Tahun 2013 merupakan  hasil backcasting  dari penimbang proyeksi penduduk
2. Estimasi  ketenagakerjaan  sejak  2014 menggunakan penimbang  hasil  proyeksi penduduk
Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa relevansi pendidikan tinggi belum  responsif  terhadap  perubahan  yang  ada.  Dalam  hal  ini,  kurang  berhasilnya LPTK  dan  Fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan  selama  ini  menghasilkan  lulusan  yang memiliki  berbagai  kompetensi  disebabkan  sedikitnya  lima  masalah; pertama, beban kurikulum  yang  terlalu  berat; kedua, beban  perkuliahan  yang  terlalu  berat; ketiga, sempit dan terbatasnya kesempatan untuk mendalami berbagai bahan perkuliahan tersebut; keempat, sedikitnya  pilihan  atas  subjek-subjek  yang  betul-betul  esensial untuk  dipelajari  peserta  didik  dan  terbatasnya  metode  dan  cara-cara
7 Ace Suryadi , Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), Hal. 17
8 (online) tersedia: https://www.bps.go.id/. Diakses 13 Desember 2015.
mempelajarinya; kelima, sistem  penilaian (assesment) dan  evaluasi  yang  cenderung menilai  dan  mengukur  hafalan  dan  verbalismen  belaka. 9 Akibat  kelima  hal  ini, mahasiswa  umumnya  dan  lulusan  LPTK  khususnya  kehilangan  imajinasi  dan kreativitas  intelektualnya.  Dampaknya,  kompetensi  lulusan  PTAI  masih  dianggap sebagai  sumber  kedua  dibandingkan  dengan  lulusan  yang  berasal  dari  lembaga- lembaga pendidikan tinggi umum yang ada.
Hal  senada  diungkapkan  oleh  Furchan,  dkk 10 bahwa  kelemahan  kurikulum PTAI disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: (1) kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat: banyak prodi yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan; (2) kurang  efektif,  yakni  tidak  menjamin  dihasilkannya  lulusan  yang  sesuai  dengan harapan;  (3)  kurang  efisien,  yakni  banyaknya  matakuliah  dan  sks  tidak  menjamin dihasilkan  lulusan  yang  sesuai  dengan  harapan;  (4)  kurang  fleksibel,  yakni  PTAI kurang  berani  secara  kreatif  dan  bertanggungjawab  mengubah  kurikulum  guna menyesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat  (setempat,  nasional  atau  global);  (5) readability rendah,  tidak komunikatif (bias banyak menimbulkan multi tafsir); (6) hanya  berupa  deretan  matakuliah;  (7)  berbasis  (berfokus)  pada  matakuliah  / penyampaian materi, bukan pada tujuan kurikuler / hasil belajar / mutu lulusan; (8) hubungan fungsional antar matakuliah yang mengacu pada kurikuler kurang jelas.
Dengan  demikian,  Azra 11 menyatakan  bahwa  kurikulum  dan  PBM  yang diselenggarakan  hendaknya  ditinjau  kembali.  Dan  difokuskan      pada  pembinaan lulusan  yang  memiliki  berbagai  kompetensi, pertama, kompetensi  keilmuan  yang mencakup  kecerdasan  intelektual,  sehingga  ia  mampu  mentransfer  ilmu  dan pengetahuan  secara  benar  dan  baik; kedua, kompetensi  profesional  agar  ia  mampu menyelenggarakan  PBM  yang  efektif; ketiga, kompetensi  personal  yang  mencakup kecerdasan  emosional  dan  kecerdasan  spritual.  Hal  tersebut  berguna  agar  ia  dapat menjadi  teladan  bagi  peserta  didiknya; keempat, kompetensi  sosial  yang  mencakup kecerdasan sosial. Sehingga ia mampu memahami dinamika sosial dan lingkunganya, serta dapat memberikan respon yang memadai dan tepat.
9 Azyumardi  Azra.  (2006). Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional.  Rekonstruksi  dan  Demokratisasi. Jakarta: Kompas. Hal. 53.
10 Arief  Furchan,  Muhaimin,  &  Agus  Maimun.  (2009). Pengembangan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  di Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 33.
11 Azyumardi Azra. (2006). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Rekonstruksi dan Demokratisasi.. hal. 52-53.

## Peran Kurikulum Pendidikan Tinggi
Dampak  globalisasi  bersifat  multidimensional;  hal  ini  juga  terasa  dalam bidang  pendidikan  terutama  pendidikan  tinggi  yang  secara  langsung  berinteraksi dengan  komunitas  internasional.  Secara  spesifik,  globalisasi  mendorong  terjadinya perubahan  peran  institusi  pendidikan  tinggi.  Peran  sebagai  institusi  pembelajaran tradisional  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dan  perlu  diubah  menjadi  institusi pencipta  pengetahuan.  Sementara  itu,  perencanaan  yang  dibuat  secara  acak  ( by accident ) harus diubah menjadi perencanaan strategis ( by design ). Ditinjau dari sudut tantangan  maka  pendekatan  komparatif  harus  diubah  menjadi  pendekatan kompetitif. 12
Kurikulum  dalam  pengertian  yang  sempit  adalah  bagian  dari  keseluruahan aspek  dalam  sebuah  proses  belajar  mengajar  yang  tertuang  secara  tertulis  dan dipergunakan  sebagai  pedoman  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  oleh sebuah  lembaga.  Kurikulum  dalam  arti  luas  menyangkut  seluruh  aspek  dalam sebuah proses belajar mengajar yang terjadi dalam upaya pendidikan dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat  disimpulkan  bahwa  kurikulum  adalah  sebagai  metode,  cara,  atau  sistem pembelajaran yang diterapkan pada lembaga pendidikan, termasuk materi atau mata pelajaran yang diajarkan dan tempat pelaksanaan pendidikan. Proses pengembangan kurikulum  memang  merupakan  sesuatu  yang  kompleks,  karena  tidak  hanya menuntut  penguasaan  kemampuan  secara  teknis  pengembangan  berbagai komponen  kurikulum  dari  para  pengembang  kurikulum,  akan  tetapi  lebih  dari  itu para  pengembang  kurikulum  harus  mampu  mengantisipasi  berbagai  faktor  yang berpengaruh  terhadap  pengembangan  kurikulum  bersifat  internal  maupun eksternal.
Adapun  proses  pengembangan  kurikulum  adalah  kegiatan  menghasilkan kurikulum  baru  melalui  langkah-langkah  penyusunan,pelaksananan  dan penyempurnaan  kurikulum  atas  dasar  penilaian  yang  dilakukan  selama  kegiatan
12 Harsono,  2005.  Yohannes  HC. Kurikulum  Terpadu.  Pusat  Pengembangan  Pendidikan  Universitas  Gadjah Mada . Aditya Media Yogyakarta, Hal. 23
pelaksanaan kurikulum,dan hal tesebut bisa dikatakan bahwa terjadinya perubahan- perubahan kurikulum mempunyai tujuan untuk perbaikan.
Secara  umum,  kurikulum  merupakan  gambaran  gagasan  pendidikan  yang diekspresikan  dalam  praktik.  Saat  ini  definisi  kurikulum  makin  berkembang, termasuk  seluruh  program  pembelajaran  yang  terencana  di  sekolah  atau  institusi pendidikan. Pondasi kurikulum meliputi kemasan tata nilai ( values ) dan kepercayaan ( beliefs ) tentang apa yang harus diketahui mahasiswa dan bagaimana caranya peserta didik  dapat  memperoleh  dan/atau  menguasai  pengetahuan  tadi.  Di  samping  itu, kurikulum  harus  dikemas  dalam  bentuk  yang  mudah  dikomunikasikan  kepada pihak-pihak  yang  terkait  dalam  institusi  pendidikan,  harus  terbuka  untuk  kritik, dan harus mudah untuk ditransformasikan dalam praktik. 13
Undang-udang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional mengatur kurikulum pendidikan sebagaimana tercantum pada Bab X pasal 36, pasal 37, dan pasal 38. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada  standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional  (pasal  36  ayat  1),  kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan  pendidikan, potensi  daerah,  dan  peserta  didik  (pasal  36  ayat  2).  Yang  dimaksud  dengan pengembangan kurikulum dengan prinsip diversifikasi adalah suatu pengembangan yang  memungkinkan  penyesuaian  program  pendidikan  pada  satuan  pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. 14
Kurikulum  memiliki  makna  yang  beragam,  ada  yang  mengatakan  bahwa  “ kurikulum adalah “seperangkat mata pelajaran” 15 , “ kurikulum sebagai “pengalaman belajar” 16 ,  ada  juga  yang  menyatakan  kurikulum  sebagai  “  rencana  atau  program
13 Prideaux D. 2003. ABC Of Learning And Teaching In Medicine: Curriculum Design . BMJ. Hal. 326 14 Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 78.  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
15 Pengertian  ini  ditemukan  dari  defenisi  yang dikemukakan  oleh  Robert M.  Huntchins (1936) yang menyatakan “ The curriculum should include grammar, reading, rhetoric and logic , and mathematic, and addition at the secondary level introduce the great books of the western world ”
16 Caswel & Campbel (1935) menyatakan “... all of the experiences children have under the guidance of teacher” Rommine (1945) “curriculum is interpreted to mean of all organized courses, activities, and experience which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not ” dan berbagai tokoh lainnya.
pembelajaran”. 17 Dalam  konteks  Undang-Undang  No.20  tahun  2003,  kurikulum didefenisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 18
Berdasarkan  beberapa  konsep  kurikulum  tersebut,  maka  dalam  artikel  ini kurikulum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  dokumen  perencanaan  yang  berisi tentang  tujuan  yang  harus  dicapai,  isi  materi  dan  pengalaman  belajar  yang  harus dilakukan  siswa,  strategi    dan  cara  yang  dapat  dikembangkan,  evaluasi  yang dirancang  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  pencapaian  tujuan,  serta impelementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pengembangan kurikulum meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang telah disusun.
Peranan pengembangan kurikulum menyangkut peranan konservatif, kreatif, kritis dan evaluatif. 19 Kurikulum mempunyai peranan sebagai salah satu instrumen untuk  mengkonservasikan  kebudayaan  suatu  bangsa.  Tanpa  kurikulum  yang  baik kebudayaan suatu bangsa bisa dalam sekejap ditelan bumi karena tidak ada institusi yang berusaha untuk melestarikannya. Dengan mencantumkannya dalam kurikulum kebudayaan suatu bangsa diharapkan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga anak cucu bangsa tersebut minimal mengetahui adanya kebudayaan nenek moyangnya, inilah yang dimaksud dengan peran konservatif.
Selain peranan konservatif, kurikulum juga dapat berperan kreatif, kritis dan evaluatif.  Peran  kreatif  artinya  bahwa  kurikulum  harus  disesuaikan  dengan perkembangan  pengetahuan  dan  teknologi  mutakhir  yang  ada.  Pengembang kurikulum tidak boleh diam dan puas dengan apa yang sudah dicapai, namun harus senantiasa  disesuaikan  dengan  perubahan-perubahan  yang  begitu  cepat.  Sehingga kurikulum  yang  ada  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan  yang  ada  di masyarakat. Dalam hal ini, kurikulum harus mampu menciptakan kreasi- kreasi baru dalam kaitannya, misalnya, dengan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat
17 Hilda  Taba  (1962) “ A  curriculum  is  a  plan  for  learning,  therefore  ,  what  is  known  the  learning  process  and  the development of the individual has being on the shaping of a curriculum ” 18 Undang-Undang  No.20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Jakarta.  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
19 Wina  Sanjaya.  (2010). Kurikulum  dan  Pembelajaran.  Teori  dan  Praktik  Pengembangan  Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 10-11.
sehingga  kebudayaan  tersebut  lebih  sesuai  dengan  perkembangan  jaman  dan tuntutan masyarakatnya.
Peran kritis dan evaluasi yaitu bahwa kurikulum dapat dengan kritis menilai dan  mengevaluasi  keberadaan  kebudayaan  nenek  moyangnya  untuk  mengetahui dengan  jeli  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  kebudayaan  tersebut.  Apabila dipandang  ada  unsur-unsur  kebudayaan  yang  kurang  baik,  misalnya,  generasi berikutnya dapat memilah-milah mana kebudyaan yang dapat diterapkan dan mana yang kurang sesuai untuk diterapkan pada jamannya.
Kurikulum harus mampu mengembangkan potensi peserta didik agar mereka memiliki mentalitas baru yang religius, produktif, hemat, memiliki rasa kebangsaan tinggi,  mengenal  lingkungan,  gemar  membaca,  gemar  berolahraga,  cinta  seni, inovatif,  kreatif,  kritis,  demokratis,  cinta  damai,  cinta  kebersihan,  disiplin,  kerja keras,  menghargai  masa  lalu,  menguasai  pemanfatan  teknologi  informasi  dan sebagainya.  Inilah  SDM  Indonesia  yang  ideal.  Dengan  kata  lain,  kurikulum  harus memperhatikan  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  kualitas  kemanusiaan  yang seharusnya terkait dengan pengembangan ilmu dan dunia kerja.

## Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam
Substansi  Pendidikan  pada  dasarnya  adalah  refleksi  atas  problem-problem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Proses pendidikan atau pengalaman  belajar  mahasiswa  berbentuk  kegiatan-kegiatan  belajar  yang mengutamakan kerjasama berbagai pihak dakam mengapresiasi kepekaan terhadap persoalan  kekinian.  Berdasar  hal  tersebut  maka  dalam  menyusun  kurikulum  atau program pendidikan bertolak dari problem yang dihadapi dimasyarakat  sebagai  isi pendidikan,  sedangkan  proses  atau  pengalaman  belajar  mahasiswa  adalah  dengan cara  memerangkan  ilmu-ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  bekerja  secara kooperatif dan kolaboratif, berupaya mencari pemecahan terhadap problem tersebut menuju  masyarakat  yang  lebih  baik. 20 Pembenahan  tersebut  dilakukan  secara periodik dan berkesinambungan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan dan tuntutan  zaman yang tidak pasti. Pengelolaan  atau manajemen  yang
20 Arief  Furchan,  Muhaimin,  &  Agus  Maimun.  (2009). Pengembangan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  di Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 28.
baik akan berdampak positif terhadap inovasi yang dilakukan,
Kurikulum  PT  akan  memberikan  dampak  yang  sangat  positif  apabila penyusunanya  benar-benar  didasarkan  pada  kajian  yang  komprehensif  terhadap fakta-fakta  yang  berasal  dari  PT  itu  sendiri,  orang  tua,  masyarakat,  para  ahli, mahasiswa  dan  lingkunganya.  Dari  dalam  PT  /sekolah    yang  perlu  dikaji  adalah keberadaan  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki,  mahasiswa,  serta  fasilitas pendukung  yang  dimiliki.  Dari  sisi  orang  tua  adalah  faktor-faktor  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  ekonomi  keluarga,  pendidikan  orang  tua,  dan  keinginan serta  kebutuhanya.    Kondisi  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  sekitar,  serta kondisi  geografi  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni.  Dari sebuah kajian yang komprehensif tersebut akan muncul suatu pengetahuan tentang isu-sisu strategis yang sedang berkembang dan tuntutan yang dibutuhkan oleh calon lulusan.
Karl  Manheim  (dalam  Fadjar) 21 ,  mengemukakan  bahwa  untuk  memahami pendidikan perlu diperhatikan siapa mendidik siapa?, di masyarakat apa?, bilamana dan  dimana  serta  untuk  posisi  sosial  apa  peserta  didik  itu  dididik?.  Beberapa pertanyaan mendasar  tersebut menjadi  kerangka  dasar  dalam merencanakan  suatu kurikulum  pendidikan  agar  fungsi  dan  tujuan  pendidikan  dapat  tercapai.  Perlu dipahami  bahwa  kerangka  dasar  tersebut  merupakan  suatu  kesatuan  yang  saling berkoneksi antara satu dengan yang lain. Sehingga hubungan antara koneksi harus dijaga  agar  tercipta  relevansi.  Alhamuddin 22 menyebutkan  bahwa  proses penyusunan  tersebut  dilakukan  dengan  pendekatan  sistemik (systemic  approach), proses pencapaian hasil  secara  efektif dan efisien  atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang  ada.  Proses  tersebut  meliputi:  pengidentifikasian  kebutuhan  dan  masalah, alternative  pemecahan  masalah.  Adapun  karakteristik  pendekatan  ini  adalah memiliki  tujuan,  fungsi,  komponen,  interaksi  dan  efek  sinergik  yang  dipengaruhi oleh sistem lain, mengalami proses transformasi, umpan balik dan sifat relatif.
21 A.M.Fadjar. (2009). Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi Islam. Malang: UMM Press. Hal. 15.
22 Alhamuddin.  (2012).  Pengembangan  Kurikulum  Jurusan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  dalam Upaya Mencetak Guru Agama Profesional (Sebuah Analisis Deskriptif dalam Konteks UUGD). Jurnal Al-Furqan: Jurnal Studi Pendidikan Islam. 1 (1), Hal. 29.
Berdasarkan  gambar  di  atas,  menunjukkan  logika  berpikir  dalam  kerangka sederhana.  Dalam  kerangka  ini,  PT  berada  di  tengah-tengah    dengan  klien  yang terdiri  dari  mahasiswa  dan  calon  mahasiswa.  Hubungan  dengan  pemberi  kerja bersifat tidak  langsung ; PT hanya merespon dengan menyesuaikan tuntutan calon mahasiswa  dan  peraturan  serta  insentif  sesuai  dengan  tata  kelola  kelembagaan dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Kesesuaian antara tuntutan pasar tenaga kerja dan  tuntutan mahasiswa  terhadap PT bergantung pada  sistem, bukan hanya pada satu kebijakan saja. Kendati kebijakan dalam sistem bias berbeda-beda, dua elemen penting harus ada : (1) memberikan informasi mengenai tren pasar tenaga kerja dan kualitas PT dan (2) memberikan insentif  yang tepat, yang memerlukan otonomi dan akuntabilitas,  insentif  untuk  kinerja  dan  kesempatan  untuk  PT  berhubungan langsung dengan pemberi kerja. 23
Bertalian  dengan  mutu  dan  relevansi  kurikulum  PT,  pemerintah  melalui Peraturan  Presiden  No.  08  Tahun  2012 24 tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional
23 World Bank. (2013). Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsof terhadap Pasar Kerja?. Jakarta; The World Bank. Hal. 4.
24 Presiden  Republik  Indonesia  (2012).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.08  tentang Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia.  Jakarta.  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Perguruan Tinggi (Negeri Maupun Swasta ) Potensi Mahasiswa Calon Pemberi Kerja Pemerintah 1. Informasi a. Peluang Pasar Tenaga Kerja
b. Mutu Lembaga (Penjaminan Mutu). 2. Intensif
a. Pendanaan dan Tata Kelola
b. Otonomi dan Akuntabilitas .
Gambar 1 : Kerangka Akuntabilitas PT (Sumber : World Bank, 2013:4)
Klien Utama PT
Penerima Lulusan,
bukan klien langsung
Indonesia  (KKNI)  mengharuskan  kurikulum  PT  disusun  sesuai  dengan  kerangka yang  termaktub  dalam  KKNI  tersebut.  KKNI  merupakan  kerangka  penjenjangan kualifikasi  kompetensi  yang  dapat  menyandingkan,  menyetarakan,  dan mengintegrasikan  antara  bidang  pendidikan  dan  bidang  pelatihan  kerja  serta pengalaman  kerja  dalam  rangka  memberikan  pengakuan  kompetensi  kerja  sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 25
KKNI  merupakan  perwujudan  mutu  dan  jati  diri  bangsa  Indonesia  terkait dengan  sistem  pendidikan  nasional  dan  pelatihan  yang  dimiliki  oleh  bangsa  ini. Dengan  demikian,  dapat  dimaknai  bahwa  KKNI  merupakan  sebuah  sarana  yang memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dengan mudah dapat melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di belahan dunia.  Selain  itu, melalui penerapan KKNI hanya  SDM yang berkualifikasi yang  dapat  masuk  dan  bekerja  di  Indonesia.  Melalui  fungsi  yang  komprehensif tersebut,  menjadikan  KKNI  berpengaruh  pada  setiap  bidang  dan  sektor  di  mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada aspek kurikulum. 26
Selain itu, dalam KKNI dinyatakan Sembilan kualifikasi SDM Indonesia yang produktif yang  secara komprehensif mempertimbangkan dua  sisi penting relevansi pendidikan  dan  pelatihan  yaitu  kebutuhan  kompetensi  kerja (job  competency) dalam ranah  dunia  kerja  serta  capaian  pembelajaran  yang  dihasilkan  oleh  suatu  proses pendidikan. 27
Deskriptor  setiap  jenjang  kualifikasi  yang  merupakan  paduan  antara kompetensi kerja dan capaian pembelajaran juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni,  perkembangan  sektor-sektor  pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum  dan  aspek  lain  yang  terkait  serta  aspek-aspek  pembangun  jati  diri  bangsa
Republik Indonesia.
25 Tim  Kerja.  (2014). Buku  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi. Jakarta.  Direktorat  Pembelajaran  dan Kemahasiswaan.  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Hal. 11.
26 Tim Kerja. (2014). Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi. …. Hal. 11.
27 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  (2014). Panduan  Penysunan  Capaian  Pembelajaran Program Studi . Jakarta Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. .
yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.  Sebagai  catatan, mengutip  pendapat  Furqan 28 “  kurikulum  itu  bagaikan jasa layanan yang dijual pada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan membeli kurikulum  itu,  maka  kurikulum  harus  dikemas  sedemikian  rupa  agar  masyarakat yakin bahwa mereka tidak akan merugi belajar di lembaga pendidikan tersebut”.
Jewett  dan  Bain  (dalam  Furchan) 29 ,  berpendapat  bahwa  secara  ideal,  setiap PTAI harus menciptakan sendiri model kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan situasi  setempat.    Model  kurikulum  adalah  desain  untuk  mengembangkan kurikulum bagi setting pendidikan yang khusus sesuai dengan kapasitas lembaga.
Kebijakan di atas mengandung makna bahwa kurikulum perlu dikembangkan dengan  lebih  menitikberatkan  pada  pencapaian  target  kompetensi  daripada penguasaan  materi;  lebih  mengakomodasi  keragaman  kebutuhan  dan  sumberdaya pendidikan  yang  tersedia;  memberikan  kebebasan  yang  luas  kepada  pelaksana pendidikan  di  PTAI  untuk  mengembangkan  program  pendidikan  sesuai  dengan kebutuhan; menggunakan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keragaman dalam pelaksanaan. Untuk itu, PTAI harus mampu  melakukan inovasi reformulasi, bahkan rekonstruksi kurikulum yang diasumsikan kurang relevan dengan kondisi kekinian. Kegiatan  ini juga dapat dipandang sebagai bentuk penyatuan persepsi, pandangan, cita-cita,  harapan-harapan  semua  pihak  untuk  menjadikan  PTAI  sebagai  lembaga pendidikan alternatif. Dengan demikian, relevansi kurikulum PTAI harus senantiasa dikembangkan  secara  kontiyu  ( continuous  quality  improvement) agar  mutu  dari kurikulum tersebut tetap terjaga dan dapat bernilai daya saing terhadap lulusan PT itu sendiri.
Berbagai  kendala  yang  sekiranya  dapat  menghambat  proses  pengembangan harus  ditanggapi  secara  positif  dan  sekaligus  ditransformasi  menjadi  tantangan untuk  dicarikan  solusinya.  Ketetapan  tentang  perlunya  pengembangan  kurikulum harus tercantum secara eksplisit di dalam rencana strategis institusi yang kemudian dijabarkan  dalam  rencana  operasional  tahunan.  Suatu  program  pengembangan
28 Furqan, A. (2007). Anatomi Problem Kurikulum di PTAI. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Departemen Agama Republik Indonesia
29 Arief Furchan,  Muhaimin, &  Agus  Maimun. (2009). Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 73.
kurikulum  memerlukan  dukungan  dana  yang  cukup,  mulai  dari  awal  program pengembangan  sampai  dengan  evaluasi  kurikulum  baru  yang  akan  dilaksanakan oleh institusi pendidikan. Dengan demikian penyusun kurikulum harus memahami makna  siklus continuous  improvement ,  agar  segmen  dana  dapat  diprakirakan  dan direncanakan  secara  rasional. Monitoring & evaluation merupakan  aktivitas  yang memerlukan  kesungguhan,  kesabaran,  ketekunan,  kejujuran  dan  fleksibilitas  tanpa kehilangan ketegasan sikap. Kegiatan ini merupakan kunci continuous improvement .

## Catatan Akhir
Berdasarkan  pemaparan  singkat  di  atas,  penulis  menggaris  bawahi  bahwa perlu  adanya framework  of thinking (kerangka pikir) yang jelas dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi agama Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan,  serta  berimplikasi  pada  peningkatan  mutu  dan  kualitas;  baik  lulusan maupun  perguruan  tinggi  itu  sendiri.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  bahwa pengembangan  kurikulum  bukan  sekedar  melakukan  inovasi  dan  perubahan sejumlah mata kuliah, jumlah SKS atau lainya, tetapi yang lebih penting adalah harus diikuti  dengan  perubahan-perubahan  dalam actual  curriculum di  dalam  proses pembelajaran .
Pengembangan maupun penyusunan kurikulum pada perguruan tinggi (PT) merupakan  usaha  yang  berlangsung  secara  terus  menerus  dalam  perioda  sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing‐masing PT.  Perkembangan pendidikan yang sangat  cepat  tidak  menutup  kemungkinan  beberapa  aspek  dari  paradigma pendidikan  telah  turut  berkembang.  Dengan  demikian  perlu  kesadaran  akademis bahwa  bagian‐bagian  teknis  tertentu  dari  proses  pengembangan  dan  penyusunan kurikulum PT secara berkala disesuaikan dengan perkembangan tersebut.
Perkembangan dari unsur‐unsur penyusun kurikulum tentunya tidak dapat dan  semestinya  tidak  perlu  dihindari.  Perkembangan  tersebut  justru  harus dipandang  sebagai  tantangan  untuk  meningkatkan  kualitas  sistem  pendidikan tinggi  di  Indonesia.  Dengan  adanya  penyesuaian  secara  terus  menerus  pada perkembangan  terkini  akan  memberikan  jaminan  proses  pendidikan  serba  cocok dengan kebutuhan dan kondisi terkini untuk menyongsong masa depan.

## Daftar Rujukan
Alhamuddin.  (2012).  Pengembangan  Kurikulum  Jurusan  Pendidikan  Agama  Islam (PAI)  dalam  Upaya  Mencetak  Guru  Agama  Profesional  (Sebuah  Analisis Deskriptif  dalam  Konteks  UUGD). Jurnal  Al-Furqan:  Jurnal  Studi  Pendidikan Islam. 1 (1)
_________.  (2015).  Kurikulum  Perguruan  Tinggi  Berbasis  Kualifikasi  Kerja  Nasional Indonesia  sebagai  Upaya  untuk  Mengembangkan  Sumberdaya  Manusia Indonesia Berdaya Saing di Era Global. Jurnal Vokasional. 1 (1)
Alwasilah,  A.C.  dkk.  (2008). Pendidikan  di  Indonesia  Masalah  dan  Solusi. Jakarta. Kedeputian  Bidang  Koordinasi  Pendidikan,  Agama  dan  Aparatur  Negara. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
Azra,  Azyumardi.  (2006). Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional.  Rekonstruksi  dan Demokratisasi. Jakarta: Kompas.
Basaruddin,  Chan,  dkk.  (2008). Pendidikan  di  Indonesia  Masalah  dan  Solusi. Jakarta. Kedeputian  Bidang  Koordinasi  Pendidikan,  Agama  dan  Aparatur  Negara. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. Hal. 171.
Fadjar,  A.  M.  (2009). Pergumulan  Pemikiran  Pendidikan  Tinggi  Islam. Malang.  UMM Press.
Furchan,  Arief.,  Muhaimin,  &    Maimun,  Agus.  (2009). Pengembangan  Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Furqan,  A.  (2007). Anatomi  Problem  Kurikulum  di  PTAI. Jakarta.  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Departemen Agama Republik Indonesia.
Harsono.  (2005).  Yohannes  HC. Kurikulum  Terpadu.  Pusat  Pengembangan  Pendidikan Universitas Gadjah Mada . Aditya Media Yogyakarta
http://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt, diakses 28 April 2016
Presiden  Republik Indonesia (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia No.08 tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia.  Jakarta.  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Prideaux D. (2003). ABC of Learning And Teaching In Medicine: Curriculum Design . BMJ
Sanjaya,  Wina.  (2010). Kurikulum  dan  Pembelajaran.  Teori  dan  Praktik  Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 9KTSP). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Suryadi, Ace . 1999 . Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan. Jakarta : Balai Pustaka
Tim Kerja. (2014). Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta. Direktorat Pembelajaran dan  Kemahasiswaan.  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20/2003  ,  Tentang Sistem  Pendidikan Nasional.
World Bank. (2013). Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsof terhadap Pasar Kerja?. Jakarta; The World Bank.