Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 594-598| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4022.594-598

## KRIMINALISASI TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI ONLINE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
I Gede Yoga Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia igedeyogapratama1201@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, Mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Pelacuran  merupakan  suatu  perilaku  yang  secara  terbuka  menyerahkan  diri  pada  perzinahan  tanpa  ada  ikatan perkawinan, saat ini prostitusi dengan mudah dicari di berbagai media sosial. Peraturan terkait komersial telah diatur  dalam  KUHP,  UU  No.  19 Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  UU  No.  44 Tahun 2008  tentang  Pornografi,  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  pidana  pekerja  seks  komersial  melalui  online  menurut  hukum positif  dan  mengungkap  sanksi  pidana  terhadap  pekerja  seks  komersial  online  di  masa  yang  akan  datang. Penelitian ini dirancang dengan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Legislatif. Bahan hukum yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Data  dikumpulkan  menggunakan  studi dokumentasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  sanksi  bagi  mucikari  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP,  UU  No.  21/2007,  UU  No. 44/2008,  dan  UU  no.  19/2016,  dan  hanya  pasal  284  KUHP  tentang  perzinaan  yang  dapat  menjerat  PSK  dan pelanggan  jika  sudah  berkeluarga  dan  untuk  sanksi  pidana  bagi  pekerja  seks  komersial  di  kemudian  hari terdapat dalam pasal 425 sampai dengan 428 R KUHP.
Kata Kunci : Hukum Positif, Sanksi Pidana, Prostitusi Online

## Abstract
Prostitution is behavior that is openly subject to adultery without any marriage bond. Nowadays prostitution is easy to find on various social media. Commercial-related regulations have been regulated in the Criminal Code, Law  no.  19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic  Transactions,  Law  no.  44  of  2008  concerning Pornography, Law no. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. This study aimed to examine the criminal law regulation of online sex workers according to positive law and uncover criminal sanctions against online  sex  workers  in  the  future.  This  study  was  designed  using  normative  legal  research,  with  a  Legislative approach. The  legal  materials  used  were  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  Data  were collected  using  documentation  study  techniques  and  literature  studies,  then  analyzed  using  systematic interpretation  techniques.  The  results  of  the  study  indicated  that  sanctions  for  pimps  are  regulated  in  the Criminal Code, Law no. 21/2007, Law no. 44/2008, and Law no. 19/2016, and only article 284 of the Criminal Code  concerning  adultery  that  can  ensnare  prostitutes  and  customers  if  they  have  a  family,  and  criminal sanctions for commercial sex  workers in  the future are contained in  articles 425 to  428 of the Draft  Criminal Code.
Keywords: Positive Law, Criminal Sanctions, Online Prostitution

## I. PENDAHULUAN
Khalayak  sudah  mengganti  uang  serta  benda  menggunakan  hubungan  seks  hampir  sejak  berabad- abad  yang  lalu.  sedari  rancangan  peralihan  tersebut  mulai  terkenal, pada saat itu tentunya prostitusi mulai  hadir  ditengah  masyarakat  di  dunia.  Pekerjaan  ini  diprediksi  telah  lahir  sedari  awal  tahun masehi sampai-sampai bisa jadi jauh sebelum tersebut. Prostitusi di  Indonesia diyakini perihal suatu kriminal  kepada  budi  pekerti  ataupun  akhlak  serta  berseberangan  dengan  aturan  hukum (Puspita, 2015).  aksi  prostitusi  adalah  salah  satu  wujud  anomali  sosial  yang  digunakan  sedari  zaman  dahulu hingga  sekarang.  Kata  pelacur  pada  awalnya  bermula  dari  pada  istilah  dalam  bahasa  latin  yaitu prostitution yang  dimana  selanjutnya  diolah  dengan  Bahasa  Indonesia  yaitu  prostitusi (Kamasa, 2014) .  Maka  oleh  sebab  itu  dengan  demikian  bisa  di  definisikan  yang  dimana  prostitusi  merupakan sebagai  kegiatan  secara  langsung  atau  terbuka  yang  dimana  pelakunya  tersebut  memasrahkan
pribadinya  ke  dalam perzinahan dengan tidak dimilikinya suatu ikatan suci yaitu perkawinan (Alam & Amir ilyas, 2018) .
Pengertian  PSK  adalah  seseorang  memasarkan  tubuhnya  atau  jasanya  untuk  melangsungkan suatu  aktivitas  terlarang  yang  dimaksudkan  guna  peningkatan  taraf  ekonomi  dari  PSK  tersebut  . Sedangkan  online  merupakan  sebutan  pada  waktu  seseorang  selagi  terkoneksi  dengan  dunia  maya, mulai  terkoneksi  bersama  aplikasi  media  social  seseorang,  surat  elektronik  serta  beraneka  macam akun  lainnya  yang  orang  tersebut  gunakan  dengan  internet.  Jadi,  pekerja  seks  komersial  dengan sarana  online  merupakan  seorang  yang  menjual  dirinya  dengan  melakukan  hubungan  seks  yang berhubungan  dengan  internet  atau  dunia  maya,  yang  dimana  hal  tersebut  bertujuan  untuk meningkatkan  ekonominya.  Biasanya  pekerja  seks  komersial  melalui  online  ini  menjual  dirinya melalui media online, banyak alternative media online yang digunakan perempuan untuk menjajakan dirinya (Sumenge, 2013) .
Prostitusi online adalah ancaman untuk moralitas bangsa. Jika merujuk pada KUHP kemudian belum  terdapat  satu  aturan  pun  yang  menertibkan  secara  eksklusif.  Dalam  pasal  296  dan  pasal  506 belum  diperuntukkan  pada  PSK.  Akan  tetapi  aturan-aturan  berikut  hanya  diperuntukkan  terhadap pihak  germo  ataupun  mucikari  serta  pihak  calo.  Pihak  germo  serta  calo  bisa  dihukum  jika dikarenakan  kegiatan  mereka  telah  terpenuhinya  poin-poin  dalam  pasal  296.  Oleh  sebab  itu  belum pas  rasanya  apabila  melangsungkan  pencegahan  praktek  prostitusi  dengan  memakai  aturan  yang terdapat pada KUHP, hukum tentunya tidak bisa kembali mewadahi kasus praktik prostitusi ini. Oleh sebab  itu  maka  kepolisian  tentunya  susah  untuk  menghukum  PSK  dan  pelanggannya  tersebut, dikarenakan tidak adanya aturan pidana yang mengaturnya. Selain aturan mengenai pelacuran secara online  terdapat  pada  KUHPidana,  aturan  yang  berkaitan  perihal  prostitusi  online  berikut  pula  hadir pada  ketentuan  UU  RI  No.  19/2016  perihal  UU  ITE,  UU  No.  44/2008  perihal  Pornografi,  UU  No. 21/2007 perihal TPPO.
Tindak  pidana  pada  hukum  pidana  Belanda  yang  diindonesiakan  yang  artinya  adalah kriminalisasi. Kendatipun kata berikut tercantum pada Wvs Belanda maupun berlandaskan pada asas konkordansi  kata  ini tentunya  juga  sah  dalam KUHP.  Namun  belum  terdapat penggambaran formal perihal  tentang  definisi  dari  kriminalisasi  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  beberapa  ahli  hukum  berniat guna  menyampaikan  pengertian  dari  kata  tersebut,  akan  tetapi  sampai  waktu  berikut  tidak dimilikinya  keserupaan suatu doktrin perihal  definisi dari kriminalisasi iru sendiri (Chazawi, 2002) . Dari  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  oleh  sebab  ingin  melakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  pekerja  seks  komersial  melalui  online  menurut  hukum  positif dan  mengungkapkan  sanksi  pidana  terhadap  pekerja  seks  komersial  melalui  online  dimasa  yang akan datang.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan. Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam observasi berikut terdapat tiga bahan hukum yaitu  bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan bahan  hukum  sekunder  meliputi  bahan  hukum  tertulis berupa literatur jurnal  yang ditulis  oleh para ahli serta bahan hukum tersier meliputi KBBI maupun kamus bahasa latin dan bahasa Inggris, Teknik pengumpulan  bahan  hukum  melalui  teknik  studi  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan,  dan  analisis bahan  hukum  yang  dilakukan  yaitu  dianalisis  dengan  teknik  interpretasi  sistematis (Sulistyowati  & Shidarta, 2009) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Pidana  Pekerja  Seks  Komersial Melalui Online Menurut Hukum Positif
Kemajuan dibidang teknologi dan informatika berikut berketerkaitan pada social change yang tertuju terhadap  terciptanya  bangsa  yang  modern. Satjipto,  (2000) bahwasannya  pada  setiap  aktivitas khalayak  terdapat  aspek  yang  bisa  digunakan  menjadi  penyebab  timbulnya  satu  metamorfosis  di tengah masyarakat akan tetapi pada transisi penerapan efek dari teknologi terbarukan saat  ini banyak diistilahkan  menjadi  satu  diantara  alasan  terciptanya  gejala social  change .  Permasalahan  PSK  di Indonesia  benar-benar  berseberangan  pada  aturan  hukum  utamanya  adalah  aturan  agama,  aturan
kesopanan  serta  aturan  kesusilaan (Dewi,  2012) . Dalam  hal  prostitusi  online  pada  aturan  hukum positif  yaitu  KUHPidana, UU No. 19/2016 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik dan  UU  No. 44/2008  perihal  Pornografi.  Dalam  hal  hukuman  yang  tercantum  dalam  KUHPidana  dan  Undang- undang  berikut  menjelaskan  hukuman  terhadap  para  germo  atau  mucikari  saja.  KUHPidana  serta Undang-undang  itu  belum  terdapat  yang  mengatur  perihal  aturan  pemidanaan  yang  dilakukan  oleh pengguna  layanan  PSK  dalam  tindak  pidana  prostitusi  online. Banyak  terdapat  referensi  mengenai ketentuan perihal pengguna jasa SK di Indonesia adalah sebagai berikut
1.  Kitab Undang-undang hukum pidana dapat kita dilihat pada Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297 serta Pasal 506 KUHPidana.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dapat kita dilihat pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.
3.  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  Dapat  kita  dilihat  pada  Pasal  30, Pasal  33,  Pasal  35  Undang-undang  Nomor  44 Tahun 2008.
4.  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang (UU  TPPO) Dapat kita dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.
PSK  sering  menggunakan  media  sosial  seperti  Facebook,  Twitter  serta  yang  terbaru  saat  ini ialah  melalui  aplikasi  Michat,  Tinder  serta  Tantan  guna  memasarkan  ataupun  mempublikasikan dirinya  terhadap  pria  yang  ingin  memenuhi  nafsu  birahinya.  PSK  biasanya  mengambil  suatu keputusan  guna  memasarkan  dirinya  pada  aplikasi  media  online  dikarenakan  lebih  sederhana  serta terjamin, belum memiliki masalah pada aturan hukum dikarenakan tidak menjajakan dirinya di jalanan serta  lebih  mudah  untuk  bertatap  muka  langsung  dengan  pria  tanpa  melewati  perantara  dan  bahkan PSK bisa menaruh harga dahulu sebelum terjadinya kesepakatan bersama.
Prostitusi online berikut  biasa dipanggil  dengan nama call girl. Di Indonesia pelacuran dalam hal  berikut  lazimnya  digunakan  dengan  perantara  misalnya  mucikari,  manajer,  mami  dan  serempak aktivitas  seksual  berikut  berada  dibawah  naungan  perantara  yang  tadi  disebutkan  serta  semakin canggihnya  suatu  teknologi  lazimnya  cara  mengorder  PSK  tersebut  memanfaatkan  aplikasi  online. Seperti  memanfaatkan  Facebook,  WhatsApp,  Twitter  serta  yang  terbaru  saat  ini  adalah  melalui aplikasi  Michat,  Tinder  serta  Tantan.  untuk  mempromosikan.  Satu  diantara  karakter  khas  pada pelacuran  secara  panggilan  lazimnya  jika  melangsungkan  suatu  hubungan  terlarang  bukan dilaksanakan dalam wilayah-wilayah khusus saja namun selalu berpindah-pindah tempat atau lokasi.
Pada  tahun  2016,  Indonesia  mengeluarkan  Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Dalam  Undang-undang  ITE  tersebut,  diperoleh  aturan- aturan  pada  peraturan  pidananya  yang  dengan  mutlak  menertibkan  berkaitan  perihal pertanggungjawaban pada pidana PSK. Diantaranya diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). berlandaskan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 perihal Informasi dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  tersebut,  oleh  sebab  itu  hukuman  yang  bisa  dijeratkan  terhadap  PSK online  adalah  pidana  penjara  atau  pidana  denda  (Setiady    2010).  Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berikut belum dipaparkan perihal sanksi  pidana  bagi  pengguna  layanan  PSK  pada  tindak  pidana  prostitusi  online.  UU  inipun  belum bisa menangkap para pengguna layanan PSK online tersebut, dengan demikian aturan berikut belum pas dipakai guna memecahkan suatu persoalan mengenai prostitusi.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dengan Sarana Online Dimasa yang Akan Datang
PSK ialah merupakan  setiap pekerja yang  bertujuan  untuk menjalankan setiap kegiatan seks dengan bermaksud  guna  memperoleh  upah  dari  yang  sudah  menggunakan  pelayanan  mereka  berikut.  Pada buku-buku yang lainnya pula menyebutkan bahwasannya  definisi  dari PSK adalah perempuan  yang berprofesi  mempromosikan  tubuhnya  terhadap  pria  yang  memerlukan  pemenuhan  nafsu  seksualnya serta  perempuan  tersebut  memperoleh  upah  sebagai  hak  atas  pelayanan  yang  diberikannya,  dan tentunya perbuatan tersebut dilaksanakan diluar akad nikah atau berzinah (Purnomo, 1983) . Ditinjau pada  bagian  kejiwaannya,  terdapat  sebagian  aspek  kejiwaan  yang  menjadikan  pemicu  perempuan menjadi  PSK  ialah  yaitu  aktivitas  seks  yang  tidak  seperti  biasanya,  memiliki  jati  diri  yang  lembek, memiliki  Integritas yang  kecil dan tidak meningkat, contohnya, ketidakmampuan  melihat  baik  serta
jahat, betul serta salah, dan hal-hal lainnya, mudah terhasut, mempunyai  pola  hidup  mewah,  artinya menahbiskan suatu kemewahan menjadikannya tujuan utama.
Dalam  prostitusi  online  sendiri  yang  dimana  dalam  setiap  aturan  yang  berlaku  terdapat beberapa  pula  jenis  sanksi  pidana  seperti  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan  pidana  denda.  Lalu jenis  sanksi  apa  saja  yang  berlaku  dalam  prostitusi  online  yang  diatur  dalam  KUHP,  UU  RI  No. 19/2016 perihal ITE, UU RI No. 44/2008 perihal Pornografi, UU No. 21/2007 perihal  TPPU adalah sebagai berikut: 1. KUHPidana Dalam KUHPidana dapat kita temukan pasal-pasal yang menjerat pelaku prostitusi online khususnya untuk germo/mucikari dan jenis sanksi apa yang berlaku. Dalam Pasal 295 KUHPidana sanksi yang dijerat  ialah  dengan  sanksi  pidana  penjara,  Pasal  296  KUHPidana  jenis  sanksi  yang  dapat  dijerat ialah  sanksi  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  Pasal  297  KUHPidana  jenis  sanksi  yang  bisa  dijerat ialah berupa sanksi pidana penjara, dan yang terakhir dalam pasal 506 KUHPidana jenis sanksi yang bisa dijerat ialah jenis sanksi pidana kurungan.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Didalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE)  tersebut  dapat  ditemukan  pasal  yang  menjerat  pelaku  prostitusi  online  serta  jenis  sanksi  apa yang  dapat  dijerat  terhadap  pelaku  prostitusi  online  adalah  dalam  Ketentuan  Pasal  27  Ayat  (1) dalam  Undang-undang  tersebut  jenis  sanksi  pidana  yang  dapat  dijeratkan  ialah  berupa  sanksi pidana  penjara  dan  sanksi pidana denda.
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi UU  No.44/2008  perihal  Pornografi  berikut  dapat  ditemukan  pasal-pasal  yang  bisa  menjerat  pelaku prostitusi online ialah dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 30 yang dimana dalam pasal berikut jenis sanksi yang dapat dijeratkan ialah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, Pasal 33 jenis sanksi yang bisa dijeratkan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, dan yang terakhir dalam  Pasal  35  jenis  sanksi  yang  dapat  dijeratkan  ialah  berupa  sanksi  pidana  penjara  dan  pidana denda.
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) UU  No.  21/2007  perihal  TPPO  ini  dapat  kita  temukan  pasal  yang  dapat  menjerat  pelaku  prostitusi online adalah di dalam ketentuan pasal 2 Ayat (1) dalam UU ini serta jenis sanksi yang berlaku ialah berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda.
Pada Rancangan Undang-undang kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019 ketentuan perihal PSK tentunya belum terlalu banyak yang berganti pada yang tercantum dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  yang  berjalan  pada  waktu  ini.  RUU  KUHP  tentunya  hanya  menertibkan kegiatan  mucikari  yang  dengan  gampang  melaksanakan  kegiatan  cabul  antara  orang  lain  terhadap orang  lain.  Sebaliknya  kegiatan  pihak  lain  yang  ikut  serta  pada  pelaksanaan  prostitusi  misalnya germo  serta  pengguna  jasa  tentunya  tidak  terdapat  adanya  suatu  ketentuan  yang  bisa  menghukum mereka. Ketentuan yang menertibkan aktivitas prostitusi diatur pada bagian kelima perihal perbuatan cabul serta pada paragraf 2 perihal memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, yang terdapat dalam pasal 425 hingga pasal 428 RUU KUHP 2019.
Sudah  sepatutnya  pula  peran  pemerintah  ikut  andil  agar  dunia  prostitusi  di  Indonesia berkurang setiap tahunnya dengan cara membuat suatu aturan payung hukum yang jelas terutama bagi PSK  serta  Pelanggan  yang  tidak  ada  satupun  aturan  yang  mengaturnya  serta  pengawasan  ketat  di dalam  setiap  aplikasi  online  baik  facebook,  whatsapp,  michat,  tantan,  tinder  dan  lain  sebagainya diawasi  ketat  agar  perempuan  bangsa  indonesia  tidak  menjajakan  dirinya  melalui  media  sosial ataupun  bahkan  juga  pengawasan  keliling  di  setiap  jalanan  agar  tidak  ada  perempuan  yang menjajakan  dirinya  di  jalanan.  Agar  terciptanya  suasana  seperti  yang  dijelaskan  didalam  sila  ke  2 dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan analisis data diketahui bahwa aturan mengenai prostitusi online di luar KUHP ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 30 Pasal 33 Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 UU  No. 19 Tahun 2016
tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  akan  tetapi  dengan  mutlak  pekerja  seks  komersial tersebut  bisa  dijatuhi  pertanggungjawaban  pidana  memanfaatkan  Undang-undang  ITE  karena Undang-undang  tersebut  bersamaan  berlangsungnya  suatu  asas  yang  dinamakan  asas lex  specialis derogate  legi  generalis .  Sanksi  pidana  terhadap  pekerja  seks  komersial  melalui  online  menurut hukum  positif,  mengenai  pengaturan  prostitusi  dalam  KUHP  terdapat  dalam  Pasal  295  beserta hukuman penjara dalam waktu empat tahun, pasal  296  dengan  hukuman  penjara  selama  satu  tahun empat  bulan  atau  denda 15 ribu rupiah, Pasal 297 beserta hukuman penjara selama enam tahun, dan Pasal 506 dengan hukuman penjara selama satu tahun.

## 2. Saran
Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan simpulan dalam penelitian ini yaitu Kepada pembuat aturan Perundang-undangan baik Presiden maupun DPR hendaknya membuat suatu aturan ketentuan pidana  secara  eksplisit  atau  adanya  aturan  yang  jelas  mengenai  prostitusi  yang  dilakukan  oleh pelanggan  demi  terciptanya  suatu  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan  hukum  bagi  masyarakat Indonesia.  Diharapkan  agar  lembaga  pembentuk  Undang-undang  baik  Presiden  maupun  DPR  guna menginovasi  suatu  peraturan  undang-undang  yang  ada  yang  menertibkan  perihal  pelacuran  pada pelanggan serta pada pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia pada masa yang akan datang dengan demikian  pada  hal  penertibannya,  pemeliharaannya  serta  penumpasannya  suatu  aktivitas  pelacuran berikut di Negara Indonesia tentunya lebih efisien serta menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, A. S., & Amir ilyas. (2018). Kriminologi Suatu Penganta . Jakarta. Gramedia Pustaka. Chazawi,  A.  (2002). Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori  Pemidanaan&  Batas  Berlakunya Hukum Pidana Bagian I . Raja Grafindo Persada: Jakarta .
Dewi, B. (2012). Cyber Prostitusi . Udayana Press: Denpasar.
Kamasa, F. (2014). Kejahatan Kerah Putih Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. Jurnal Konstitusi , 11 (4), 782–804 .
Purnomo, T. (1983). Membedah Dunia Pelacuran Surabaya kasus kompleks pelacuran Dolly . Grafiti pers: Jakarta .
Puspita, Y. (2015). Pemanfaatan New Media dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur Gay. Jurnal Pekomnas , 18 (3), 203–212 . Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti. Sulistyowati, & Shidarta. (2009). Metode Penelitian Hukum . Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
Sumenge, M. M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jualbeli Online. Jurnal Lex Crimen , 2 (4), 102–112.
T, S. (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia . Alfabeta: Bandung.