## Digitalisasi Pelayanan Publik Pemerintah Sumatera Utara Melalui Wabsite
www.sumutprov.go.id
Jopinus Saragih jr.saragih68@gmail.com
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Efarina Sumatera Utara

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi digitalisasi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi  Sumatra  Utara  melalui  website  sumutprov.go.id.  Hasil  dalam  penelitian  ini  diupayakan  dapat memberi  kontribusi  serta  pemahaman  yang  lebih  lanjut  dalam  mengimplementasi  digitalisasi  pelayanan publik di tingkat provinsi, khususnya di Sumatra Utara. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi panduan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui platform digital. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang memiliki  tujuan  untuk  memaparkan  fenomena  yang  terjadi  dalam  konteks  nyata,  tanpa  melakukan manipulasi  variabel  atau  menghasilkan  generalisasi  statistik.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Digitalisasi  pelayanan  publik  di  Provinsi  Sumatra  Utara  melalui  website  sumutprov.go.id  telah menunjukkan  kemajuan  signifikan  dalam  menyediakan  layanan  yang  lebih  efisien,  mudah  diakses,  dan transparan  bagi  masyarakat.  Dengan  menampilkan  18  menu  layanan  yang  bervariasi,  situs  ini  berhasil menyediakan informasi yang jelas dan sesuai dengan tema masing-masing menu, memudahkan pengunjung untuk mengakses seluruh informasi dan data yang dibutuhkan.
Kata kunci: Manajemen, Pelayanan Publik, Digitalisasi.

## ABSTRACT
This research purpose is to describe the implementation of digitalization of North Sumatra Government public services through the website sumutprov.go.id. I hope that these results can contribute to further understanding regarding the implementation of digitalization of public services at the provincial level, especially in North Sumatra. It is also hoped that the recommendations from this research can serve as a guide for the government and related agencies in improving the quality of public services through digital platforms. This research method uses a qualitative descriptive approach, describing phenomena in a real context without manipulating variables or producing statistical generalizations. The results show that the digitalization  of  public  services  via  the  website  sumutprov.go.id  has  shown  significant  progress  in providing more efficient, accessible, and transparent services for the community. By displaying 18 varied service menus, this site succeeds in providing clear information and following the theme of each menu, making it easy for visitors to access the information they need.
keyword: Management, Public Services, Digitalization.

## PENDAHULUAN
Publik merupakan sekelompok orang yang berdiskusi dan berdebat tentang masalah sosial  dan  politik,  serta  membentuk  opini  publik  yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan pemerintah. Sehingga publik dapat didefinisikan sebagai arena di mana individu dapat bertukar pikiran secara bebas dan terbuka, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan dan tindakan kolektif  di  dalam Masyarakat ( Habermas ,  2001) . Sebagaimana  dijelaskan Kriyantono  (2012) , publik sebagai sekumpulan orang/kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau  perhatian  yang  sama  terhadap  suatu  hal. Pemerintah  memiliki  peran  serta  tanggung jawab yang besar dalam menyediakan pelayanan publik yang optimal untuk seluruh lapisan Masyarakat , sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  yang  berisi
e-ISSN: 2443-064
tentang pelayanan publik. Di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang diatur oleh hukum bagi seluruh warga negara dan penduduk, meliputi barang, jasa, dan pelayanan administrasi  publik. UU  ini  juga mengklasifikasikan  pelayanan  publik  menjadi  tiga  jenis: pelayanan barang, jasa, dan administratif, serta tambahan lainnya. Terdapat tiga pihak yang terlibat: penyelenggara pelayanan publik (institusi negara, korporasi, lembaga independen, badan hukum  lainnya), pelaksana (pejabat  dan pegawai  dalam  organisasi  penyelenggara), dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Penyelenggara mencakup institusi negara hingga badan hukum  yang dibentuk  untuk  pelayanan publik, sementara pelaksana adalah pejabat dan pegawai yang melaksanakan layanan. Masyarakat terdiri dari individu atau kelompok sebagai  penerima  layanan.  Untuk  itu,  pelayanan  publik  harus  di manage agar  dapat terorganisisr dengan baik.
Manajemen  pelayanan  publik  mencakup  proses  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya serta kegiatan untuk menyediakan layanan yang efektif,  efisien,  dan  responsif  kepada  masyarakat.  Ini  mencakup  upaya  sistematis  untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan guna mencapai tujuan pelayanan publik yang diharapkan. Manajemen pelayanan publik melibatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen  yang  baik,  seperti  efisiensi,  efektivitas,  akuntabilitas,  dan  transparansi,  dalam konteks sektor publik (Laurence E. Lynn Jr., 2006).
Pelayanan publik di era saat ini merupakan salah satu perhatian utama di Indonesia karena kepentingannya yang besar bagi masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas harus  bisa  beradaptasi  serta  berkembang  dengan  sangat  cepat  untuk  bisa  memberikan kepercayaan  dan  dukungan  dari  masyarakat.  Pelayanan  tersebut  mencakup  pelayanan yang  cepat,  memuaskan,  sopan,  ramah,  membantu,  profesional,  dan  kompeten. Hal  ini  juga  menggambarkan  bagaimana  organisasi  pelayanan  publik  tersebut diorganisir,  dikelola,  dirancang,  serta  di  implementasikan,  dan  bagaimana  fungsi tersebut  harus  dijalankan  dalam  upaya  memberikan  pelayanan  yang  maksimal. Seiring perkembangan zaman, pelayanan publik perlu terus berkembang dan meningkat kualitasnya.  Dengan  demikian  Pemerintah  perlu  berupaya  untuk  meningkatkan pelayanan melalui penggunaan pelayanan online, yang bertujuan mempermudah akses informasi bagi pegawai dan masyarakat.
Dalam  konteks  pelayanan  administrasi  kependudukan,  pemerintah  melakukan rangkaian kegiatan untuk menata dan menertibkan arsip-arsip serta data kependudukan melalui mekanisme pendataan dan pencatatan sipil yang akurat, pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang sistematis, serta hasilnya berdayaguna untuk pelayanan publik dan juga keperluan pada sektor lain. Di era Masyarakat 5.0, teknologi berkembang sangat  cepat,  dan  beberapa  sektor  pemerintah  sudah  mulai  menghilangkan  metode konvensional,  mengubah  cara  pelayanan  kepada  publik.  Salah  satu  perhatian  utama adalah pelaksanaan E-Government , yang di Indonesia mulai digalakkan secara intensif dalam 5-10 tahun terakhir.
E-Government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi web dan internet untuk memberikan layanan pemerintah, informasi, dan transaksi secara langsung kepada warga negara,  bisnis,  dan  entitas  lainnya. E-Government tidak  hanya  mencakup  penyediaan layanan publik secara online, tetapi juga memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pemerintahan  melalui  platform  digital.  Hal  ini  memungkinkan  interaksi  yang  lebih efisien dan transparan antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat akuntabilitas dan responsivitas  pemerintah  terhadap  kebutuhan  publik  (Janet  Caldow,  2000).
E-Government ,  pemerintahan  berbasis  elektronik,  menjadi  umum  seiring  peningkatan dinamika teknologi informasi dan komunikasi.
e-ISSN: 2443-064
Dalam  Instruksi  Presiden  No  3  tahun  2003  yang  berisi  tentang  kebijakan  dan strategi  nasional  pengembangan  dalam E-Government menandai  dimulainya penggunaan  ICT  ( Information  and  Communication  of  Technology )  dalam  pelayanan publik  untuk  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas. E-Government merupakan  salah  satu  contoh  pemanfaatan  ICT  dalam  pemerintahan,  perlu  persiapan untuk menghadapi peluang dan tantangan dengan membuat pengadaan perangkat sistem jaringan  teknologi  dan  informasi  untuk  kesejahteraan  masyarakat  luas.  Pemerintah  di berbagai wilayah di Indonesia berupaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. Digitalisasi pelayanan publik adalah langkah strategis untuk mempercepat akses dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Saat ini, sudah mulai terjadi banyak peralihan menuju digitalisasi di berbagai tingkatan pemerintahan.  Penggunaan  aplikasi  dalam  bentuk  situs  web  pada  pemerintah  daerah merupakan  strategi  dalam  pengembangan  serta  implementasi E-Government yang  di jalankan  secara  sistematik  melalui  tahapan  yang  realistis,  akurat  serta  terukur. Pemanfaatan  penggunaan  aplikasi  berbasis  web  memiliki  cakupan  yang  cukup  luas, yaitu  aplikasi  untuk  pelayanan  yang  berbentuk  Government  to  Government  (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Consumers (G2C). Melalui langkah- langkah  ini,  pemerintah  berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  serta  efektifitas pelayanan publik demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
Situs web Pemerintah merupakan media informasi dan komunikasi penting yang menghubungkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Situs ini menyajikan berbagai informasi  terkait  daerah  tersebut,  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi (ICT). Dengan perubahan dari publikasi konvensional dalam bentuk buku ke  publikasi  elektronik  melalui  internet,  situs  web  Pemerintah  menjadi  lebih  mudah diakses  oleh  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  pola  keseharian  masyarakat  modern yang  sangat  erat  dengan  teknologi  berbasis  internet.  Situs  web  ini  tidak  hanya menyediakan informasi tetapi juga memungkinkan interaksi dua arah antara pemerintah dan warga, sehingga meningkatkan transparansi, partisipasi, dan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. jadi situs pemerintah akan memudahkan masyarakatnya untuk mendapat pelayanan public bahkan dari rumahnya sendiri.
Sumatra Utara, sebagai salah satu provinsi yang maju dan berkembang, turut serta dalam  tren  ini  dengan  meluncurkan  website  resmi  pemerintah  provinsi,  yaitu sumutprov.go.id. Pembuatan  situs  pemerintah  provinsi  Sumatra  utara  bertujuan  agar masyarakat Sumatera Utara yang berjumlah 14,56 juta jiwa tersebut mudah mengakses informasi  dan  layanan  Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara.  Website sumutprov.go.id menjadi  salah  satu  kanal  utama  bagi  masyarakat  Sumatra  Utara  dalam  memperoleh informasi,  mengakses  layanan,  dan  berinteraksi  dengan  pemerintah.  Melalui  platform ini,  berbagai  layanan  dan  informasi  publik  disediakan  secara  daring,  memungkinkan masyarakat  untuk  mengaksesnya  kapan  pun  dan  di  mana  pun.  Namun,  meskipun digitalisasi pelayanan publik telah diimplementasikan melalui website sumutprov.go.id , tetapi  belum  banyak  penelitian  yang  secara  komprehensif  mengkaji  pengalaman pengguna,  efektivitas,  dan  potensi  website  tersebut  dalam  meningkatkan  kualitas layanan publik di Sumatra Utara.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  mendalam terhadap  digitalisasi  pelayanan  publik  Pemerintah  Sumatra  Utara  melalui  website sumutprov.go.id ,  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  untuk  memperdalam pemahaman lebih lanjut mengenai implementasi digitalisasi pelayanan publik di tingkat provinsi,  khususnya  di  Sumatra  Utara.  Temuan  dan  rekomendasi  dari  penelitian  ini
e-ISSN: 2443-064
diharapkan  dapat  menjadi  panduan  bagi  pemerintah  dan  instansi  terkait  dalam meningkatkan  kualitas  layanan  publik  melalui  platform  digital.  Penelitian  ini  akan membatasi  ruang  lingkupnya  pada  digitalisasi  pelayanan  publik  Pemerintah  Sumatra Utara  melalui  website sumutprov.go.id. Analisis  akan  difokuskan  pada  implementasi dari digitalisasi ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  makna  dari  pengalaman  individu  atau  kelompok  terkait  masalah  sosial, sesuai  dengan  definisi  Creswell  (2016).  Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  kualitatif,  di  mana  Sugiyono  (2022)  menyatakan  bahwa  metode  ini berlandaskan  filsafat  postpositivisme  dan  digunakan  untuk  meneliti  kondisi  objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci.
Penelitian deskriptif kualitatif ini menyajikan data apa adanya tanpa manipulasi, bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  lengkap  dan  mengklarifikasi  fenomena  yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, tujuan tersebut diterapkan untuk menggambarkan fenomena Digitalisasi Pelayanan Publik di Pemerintah Sumatra Utara melalui website sumutprov.go.id. Analisis  data  dilakukan  secara  induktif  dengan  pendekatan  analisis tematik,  di  mana  peneliti  mengidentifikasi  pola,  tema,  dan  makna  dari  data,  yang kemudian  dikelompokkan  ke  dalam  kategori-kategori  relevan.  Menurut  Nasucha  dan Rohmadi  (2015),  analisis  induktif  bergerak  dari  fakta  ke  teori,  bertujuan  untuk menghindari  manipulasi  data  sehingga  teori  disesuaikan  berdasarkan  data  yang diperoleh.  Dengan  metode  ini,  penelitian  diharapkan  dapat  menggali  informasi mendalam  dan  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang  digitalisasi pelayanan publik di wilayah tersebut.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pelayanan  publik  melalui  situs  web  memiliki  tujuan  untuk  memberikan pelayanan  maksimal  kepada  masyarakat  dengan  menyampaikan  informasi  seperti program  kerja, visi misi,  pelayanan publik, dan hubungan dengan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pihak eksternal, sebagaimana disebutkan oleh Mustafid dkk (2014).
Kualitas pelayanan publik yang dapat dicapai melalui situs web ini merupakan implementasi  dari  amanat  Undang-Undang  RI  Nomor  25  tahun  2009  yang  mengatur prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  agar  fungsi  pemerintahan  dalam  memberikan pelayanan  publik  berjalan  secara  efektif.  Mengingat  masyarakat  saat  ini  sudah  sangat akrab dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah provinsi melihat peluang ini dan menerapkannya dalam bentuk layanan publik melalui situs web.
Pelayanan publik berbasis E-Government ini bisa memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.  Dengan  demikian,  bentuk  pelayanan  dan  informasi  resmi  mengenai Sumatra Utara bisa diakses dengan mudah dari rumah. Digitalisasi pelayanan publik di Sumatra Utara melalui website sumutprov.go.id adalah upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan  efisiensi,  aksesibilitas,  dan  transparansi  dalam  memberikan  layanan kepada  masyarakat.  Implementasi  digitalisasi  ini  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk struktur  dan  fitur  situs  web  yang  dirancang  untuk  memenuhi  beragam  kebutuhan informasi.  Pada  halaman  utama  situs  sumutprov.go.id,  pengunjung  dapat  memilih
e-ISSN: 2443-064
berbagai kebutuhan informasi  tentang Sumatra  Utara. Situs web ini dirancang dengan fitur-fitur  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  dan  pelayanan masyarakat  Sumatra  Utara  secara  efektif.  Dengan  demikian,  website sumutprov.go.id menjadi sarana penting dalam mendukung transparansi dan aksesibilitas layanan publik di wilayah tersebut. Berikut adalah deskripsi lebih rinci dari menu atau fitur-fitur utama yang tersedia:
1. Tentang Sumut
- Sejarah:  Menyediakan  informasi  tentang  sejarah  Provinsi  Sumatra  Utara, termasuk asal usul dan perkembangan wilayah ini.
- Identitas:  Berisi  informasi  tentang  simbol-simbol  daerah,  seperti  lambang  dan motto provinsi.
- Gubernur dan Wakil Gubernur: Profil lengkap gubernur dan wakil gubernur yang sedang menjabat, termasuk biografi dan visi-misi mereka.
- Tempat  Wisata:  Panduan  tentang  destinasi  wisata  unggulan  di  Sumatra  Utara, lengkap dengan deskripsi, lokasi, dan tips wisata.
- Informasi Lain: Berbagai informasi tambahan tentang Sumatra Utara yang relevan bagi masyarakat dan wisatawan.
2. Pemerintahan
- Visi  Misi:  Visi  dan  misi  Pemerintah  Provinsi  Sumatra  Utara,  serta  strategi pencapaiannya.
- Kota  dan  Kabupaten:  Informasi  tentang  pembagian  administratif  provinsi, termasuk daftar kota dan kabupaten beserta profil singkatnya.
- Program  Kerja:  Daftar  program  kerja  yang  sedang  dan  akan  dijalankan  oleh pemerintah daerah.
- Organisasi:  Struktur  organisasi  pemerintahan  Sumatra  Utara,  termasuk  daftar instansi dan pejabat terkait.
- Pengelolaan  Anggaran:  Informasi  tentang  alokasi  dan  realisasi  anggaran pemerintah daerah, termasuk laporan keuangan dan anggaran tahunan.
3. Informasi
- Informasi Umum: Berbagai informasi umum yang berhubungan dengan Provinsi Sumatra Utara, seperti statistik penduduk, kondisi geografis, dan potensi daerah.
4. Pengelolaan Anggaran Provinsi
- Menyediakan laporan terperinci tentang pengelolaan anggaran, termasuk alokasi dana, penggunaan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
5. Pengumuman
- Ruang  untuk  menyampaikan  pengumuman  resmi  dari  pemerintah,  seperti informasi terbaru tentang kebijakan, acara, atau informasi penting lainnya.
6. Lapor
- Sistem pengaduan online yang berfungsi untuk pelaporan masalah atau keluhan yang dirasakan terkait pelayanan publik atau kejadian tertentu di Sumatra Utara.
7. Aplikasi Layanan
- Portal yang mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik, seperti perizinan online, layanan administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan.
8. LAHKPN
- Informasi  tentang  Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (LHKPN), pejabat publik sebagai bentuk transparansi.
9. Mail Sumut
- Layanan email resmi yang disediakan bagi instansi pemerintah di Sumatra Utara untuk keperluan komunikasi dan administrasi.

## 10. KPK Whistleblower System
- Fasilitas untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara anonim kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
11. PPID
- Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  yang  bertugas  untuk menyampaikan  informasi  publik  sesuai  dengan  undang-undang  keterbukaan informasi.
12. JDIH
- Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum,  menyediakan  akses  ke  berbagai dokumen  hukum,  seperti  peraturan  daerah,  keputusan  gubernur,  dan  undang- undang.
13. Berita Pemprov Sumut
- Berita terkini tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatra Utara, disajikan secara aktual dan terpercaya.
14. Pengetahuan SPBE
- Informasi  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE),  termasuk kebijakan, panduan, dan penerapan SPBE di Sumatra Utara.
15. Layanan Data Terbuka
- Portal data terbuka yang menyediakan berbagai dataset yang dapat diakses oleh publik untuk keperluan penelitian, analisis, dan pemanfaatan lainnya.
16. Materi HUT RI ke-78
- Materi dan informasi terkait perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke- 78, termasuk jadwal acara dan materi promosi.
17. Materi Hari Pahlawan 2023
- Informasi  dan  materi  terkait  peringatan  Hari  Pahlawan  tahun  2023,  termasuk sejarah dan kegiatan peringatan.
18. Portal Satu Data Sumut
- Inisiatif  Satu  Data  Indonesia  yang  diterapkan  di  Sumatra  Utara,  menyediakan akses ke berbagai data pemerintah secara terintegrasi dan mudah diakses.
Implementasi  digitalisasi  pelayanan  publik  di  Sumatra  Utara  melalui  website
sumutprov.go.id merupakan  langkah  strategis  untuk  meningkatkan  efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan kepada masyarakat. Website ini dirancang dengan berbagai fitur, seperti informasi tentang sejarah dan profil Sumatra Utara, visi dan misi pemerintahan, program kerja, pengelolaan anggaran, pengumuman, sistem pengaduan, dan berbagai aplikasi layanan publik lainnya.
Website  memiliki  tampilan  menarik,  mudah  diakses  dan  informatif,  meskipun ada beberapa kendala seperti kecepatan loading dan keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil. Faktor-faktor penghambat yang mungkin muncul adalah soal akses akibat  keterbatasan  infrastruktur  dan  keterampilan  teknis  aparatur,  sementara  faktor pendorongnya  adalah  komitmen  pemerintah,  kemajuan  teknologi,  dan  tuntutan masyarakat  akan  layanan  yang  lebih  baik.  Secara  keseluruhan,  digitalisasi  ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatra Utara, meskipun masih perlu perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.
Situs web resmi pemerintah provinsi Sumatera Utara, sumutprov.go.id, berperan penting  dalam  mendorong  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) melalui  penyediaan  informasi  yang  lengkap  dan  terbuka.  Hal  ini  memungkinkan terciptanya  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  lebih  tinggi  dalam  lembaga-lembaga pelayanan  publik.  Keberadaan  situs  web  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  akses masyarakat  terhadap  informasi  publik,  sehingga  mereka  dapat  lebih  memahami  dan
e-ISSN: 2443-064
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, transparansi dan  akuntabilitas  yang  lebih  tinggi  juga  dapat  membantu  mencegah  korupsi  dan penyalahgunaan  wewenang.  Situs  web sumutprov.go.id juga  dapat  meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi dengan menyediakan berbagai layanan online yang dapat  diakses  oleh  masyarakat  dengan  mudah.  Hal  ini  dapat  membantu  mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi.
Lebih lanjut, situs web ini juga dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam birokrasi dengan menyediakan platform bagi para pegawai negeri sipil untuk bertukar ide dan gagasan baru. Dengan demikian, diharapkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat terus meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Implementasi digitalisasi pelayanan publik melalui website sumutprov.go.id ini menunjukkan  potensi  besar  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  di  Sumatra Utara.  Meskipun  terdapat  beberapa  tantangan,  dengan  komitmen  dan  upaya berkelanjutan  untuk  melaukan  pemeliharaan,  monitoring,  evaluasi  dan  peningkatan, digitalisasi  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat Sumatera Utara pada khususnya, serta umumnya dapat menjadi model pelayanan publik yang efisien dan modern bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

## PENUTUP
Simpulan : Digitalisasi pelayanan publik di Provinsi Sumatra Utara melalui website sumutprov.go.id telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menyediakan layanan yang lebih  efisien,  mudah  diakses,  dan  transparan  bagi  masyarakat.  Dengan  menampilkan  18 menu layanan yang bervariasi, situs ini berhasil menyediakan informasi yang jelas dan sesuai dengan tema masing-masing menu, memudahkan pengunjung dalam mengakses informasi yang  dibutuhkan.  Jenis  layanan  yang  disediakan  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari perizinan,  masalah  kependudukan,  hingga  informasi  anggaran  penerimaan  pajak,  yang menunjukkan keragaman dan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Saran  : untuk  lebih  mengoptimalisasi  implementasi  aplikasi E-Government dan meningkatkan  kualitas  dalam  pelayanan  publik  di  Pemprov  Sumatera  Utara,  pemerintah daerah perlu mengambil beberapa langkah tambahan. Pertama, meningkatkan kemampuan penggunaan internet di kalangan internal pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, agar aparat pemerintahan lebih terampil dalam memanfaatkan teknologi digital. Kedua, pemerintah harus memberikan kemudahan akses internet  bagi  masyarakat  Sumatra Utara, sehingga  mereka  dapat  mengakses  informasi  tanpa  terhambat  oleh  keterbatasan  fasilitas. Ketiga,  mengubah  pola  pikir  masyarakat  yang  belum  terbiasa  dengan  pelayanan  publik berbasis internet melalui pelatihan rutin yang melibatkan aparatur pemerintahan setempat, praktisi,  dan  akademisi.  Dengan  demikian,  situs  sumutprov.go.id  dapat  dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat, sehingga tujuan digitalisasi pelayanan publik dapat tercapai secara efektif dan menyeluruh.
Rekomendasi  untuk  Penelitian  Selanjutnya  : Penelitian  dapat  difokuskan  pada evaluasi  program  pelatihan  yang  telah  diberikan  kepada  aparat  pemerintah  di  Sumatera Utara. Studi ini dapat mengukur peningkatan keterampilan digital mereka dan dampaknya terhadap efisiensi pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggrahini,  Meilyna  Diah,  Christina  Rochayanti  &  Edwi  Arief  Sosiawan,  2008,  Peran Humas  Pemerintah  Kabupaten  Sragen  Dalam  Pengelolaan  Isi  Informasi  Website Pemda Sebagai Media Communication Relations Dengan Masyarakat, UPN Veteran, Yogyakarta.
Creswell, John W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Habermas (2001). The Structural Transformation of the Public Sphere
Indrajit, Richardus Eko (2004). E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.
Janet Caldow (2000). Seven E-Government Leadership Milestones
Jefkins, Frank. 2003. Public Relations . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kriyantono.  2012.  Public  Relations  &  Crisis  Management:  Pendekatan  Critical  Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Laurence E. Lynn Jr. (2006). Public Management: Old and New
Rohmadi,  Muhammad.  &  Nasucha,  Yakub.  2015.  Dasar-Dasar  Penelitian.  Surakarta: Pustaka Briliant.
Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Triguno.  1997.  Budaya  Kerja  Menciptakan  Lingkungan  Yang  Kondusif  Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta : Golden Teravon Pres.