## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA

## Moya Nurmelinda
Pasca Sarjana Universitas Islam NUsantara
Email: moyanurmelinda@gmail.com ,

## ABSTRACT
Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. While the Fiduciary guarantee in accordance with Article 1 paragraph 2 of Law no. 42  of  1999  is  a  security  right  on  a  movable  object,  both  tangible  and  intangible  and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights. Research Methods in this scientific papers using normative juridical research methods. As well as using data collection techniques carried out using descriptive analysis techniques, with  secondary  data  sources,  which  include  primary  legal  materials  such  as  laws  and regulations relating to fiduciary and mortgage rights. The results in this research can be explained that as referred to in Act No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights which remains in  the control  of  the fiduciary,  as  collateral  for  the  repayment  of certain  debts  and  gives priority  to  other  creditors.  Fiduciary  guarantees  can  be  carried  out  and  stipulated  in  a fiduciary certificate which is authorized by a notary. With this certificate, it can also be used as a protection for both parties, both as a borrower and as a lender, no one is harmed.
Keywords: Collateral, Fiduciary, Creditor, Debitor

## I. PENDAHULUAN
Secara historis lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan sejak zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut dengan Fidusia Cum crediture , konstruksi hukum dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan hutang 1 . Bersamaan dengan itu, di Romawi terdapat pula apa yang disebut dengan Fidusia Cum Amico , tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai  pengangkatan  seorang  wakil  untuk  memelihara  kepentingannya.  Jadi  tidak  ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini 2 .
Setelah Bierbrouwerij  Arrest di  negeri  Belanda  (Nederland),  kemudian pada tahun  1932  barulah  terdapat  petunjuk  bahwa  di  Indonesia  juga  mengikuti  praktek  di
1 Sri  Soedewi  Masjchun,  Hukum  Jaminan  di  Indonesia  Pokok-pokok  Hukum  Jaminan  dan  Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 74.
2 Munir Fuady, Jaminan Fidusia , PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hlm. 8.
Belanda  mengenai  fidusia.  Yaitu  dengan  adanya  keputusan Hoogerechtshof (HGH), tanggal 18 Agustus 1932, merupakan kasus yang dikenal dengan sebutan BPM Arrest. Putusan ini merupakan suatu tonggak dimulainya perkembangan fidusia di Indonesia 3 .
Setelah itu Jaminan Fidusia digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sabagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yuriprudensi 4 . Bentuk jaminan ini digunakan secara  luas  dalam  transaksi  pinjam  meminjam  karena  proses  pembebanannya  dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena dapat saja debitur menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima Fidusia 5 .
Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinva dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat  dibebani  hak  tanggungan  menurut  Undang-undang  No.  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  yang  dimiliki  oleh  Penerima  Fidusia  yang  terdaftar  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor  lainnya.
Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik  benda  tersebut.  Biasanya  hal  terjadi  karena  pemilik  benda  tersebut  (debitor) membutuhkan  sejumlah  uang  dan  sebagai  jaminan  atas  pelunasan  utangnya  tersebut  si debitor  menyerahkan  secara  kepercayaan  hak  kepemilikannya  atas  suatu  benda  bergerak atau  benda  yang  tidak  termasuk  dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditomya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.
Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan,  mengingat  bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  dapat  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Bank  dapat dikatakan sebagai urat nadi perekonomian suatu negara, oleh karena itu perkembangan dunia
3 Purwahid  Patrik  dan  Kashadi, Hukum  Jaminan  Edisi  Revisi  dengan  UUHT, Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 40.
4 A. Hamzah & Senjun Manulung, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, Indhill-Co, Jakarta, 1987, hlm. 24.
5 Kashadi, Hukum Jaminan , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 59.
perbankan  dapat  menjadi  indikator  kemajuan  perekonomian  negara  yang  bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat negara tersebut.
Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan usaha yang terpenting bank dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga  keuangan.  Kredit  berdasarkan  Pasal  1  angka  11 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan upaya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan dana-dana yang dipercayakan pihak ke-3 (ketiga) maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral 6 . Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi bank oleh karena itu perlu  diimbangi  dengan  adanya  ketentuan  hukum  jaminan  yang  jelas  dan  lengkap, mengingat  setiap  penyaluran  kredit  memerlukan  jaminan  yang  kuat.  Dengan  dibuatnya Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  ini  dimaksudkan  untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Fidusia,  juga  mengatur tentang  proses  pendaftaran  fidusia,  pendaftaran  jaminan  fidusia  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting,  mengingat  dengan  didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan  sama  dengan  Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.
Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Fidusia menyebutkan  bahwa  benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  tersebut  wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia,
6 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998, hlm.77.
dan pendaftarannya mencakup benda, baik  yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik  Indonesia  untuk  memenuhi  asas  publisitas  dan  menjamin  kepastian  terhadap kreditor  lainnya.  Namun  tidak  ditentukan  lebih  lanjut  batasan  waktu  untuk  pendaftaran jaminan  fidusia.  Salah  satu  ciri  jaminan  hutang  yang  modern  adalah  terpenuhinya  unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditur  atau  khalayak  ramai  dapat  mengetahuinya  atau  punya  akses  untuk  mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi sangat  penting  terhadap  jaminan-jaminan  hutang  yang  fisik  obyek  jaminannya  tidak diserahkan kepada kreditur, seperti Jaminan Fidusia misalnya.
Pada  praktik  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  dalam  perjanjian  fidusia dilapangan antara lain; tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan  akta  otentik),  dilakukannya  negosiasi  yang  memberikan  biaya  tambahan  bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jamainan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak  memberikan  pendidikan  hukum  dalam  masyarakat  (permasalahan  eksekusi  dari jaminan fidusia).

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  permasalahan  yang  hendak dikemukakan dalam penulisan  tesis  ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  dalam  Perjanjian  Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia?
2. Apa  hambatan-hambatan  pelaksanaan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan fidusia dalam praktiknya?

## III. METODE
Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang  mempergunakan  sumber  data  sekunder 7 ,  dengan  menyusun  kerangka  konsepsional, dengan  merumuskan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang menjadi  dasar  penelitian 8 .  Spesifikasi  Penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Galia Indonesia, cet. ke-4, Jakarta, 1990, hlm. 30.
8 Amirudin “et.al” Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.119.
dilakukan  secara deskriptif-analitis yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  peristiwa  yang sedang diteliti dan kemudian menganalisanya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier 9 . Penelitian  ini  dilakukan  dalam  dua  tahap,  yaitu  penelitian  kepustakaan (library  research) dan  pengumpulan  data  lapangan.  Penelitian  Kepustakaan (library  research) digunakan untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  yaitu:  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier 10 . Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif kualitatif.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  dalam  Perjanjian  Fidusia  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia
Salah  satu  cara  untuk  melindungi  kepentingan  Kreditur  (sebagai  Fidusia)  adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diatumya data yang lengkap yang harus  termuat    dalam  jaminan  Fidusia  (Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 Tentang  Fidusia),  secara  tidak  langsung  memberikan  pegangan  yang  kuat  bagi  Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besamya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.
Perlindungan  hukum  dan  kepentingan  kreditur  dalam  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun 1999 Tentang Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia :
“Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun  Benda  tersebut  berada,  kecuali  pengalihan  atas  benda  tersebut,  kecuali pengalihan atas benda persediaan yang monjadi objek Jaminan Fidusia"
Ketentuan  menegaskan  bahwa  jaminan  fidusia  mempunyai  sifat  kebendaan  dan berlaku  terhadapnya  asas droit  de  suite, kecuali  pengalihan  atas  benda  persediaan  yang menjadi objek  jaminan fidusia.
Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia :
“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda  yang  menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 10.
10 Sunaryati Hartono, “Kembali ke Metode Penelitian Hukum”, dalam Bunga Rampai Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum , Koko Kosidin (Ed), 1990, hlm. 4.
persediaan,  kecuali  dengan  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dan  Penerima Fidusia".
Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia :
“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara  apapun  memberikan  keterangan  secara  menyesatkan,  yang  jika  hal  tersebut diketahui  oleh  salah  satu  pihak  tidak  melahirkan  perjanjian  jaminan  fidusia, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  5 (lima)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.10.000.000.-  (seputuhjuta  rupiah)  dan paling banyak Rp.  100.000.000.- (seratus juta rupiah)"
Atas  segala  tindakan  dan  kelalaian  pemberi  fidusia,  penerima  fidusia  berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagamana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia :
“Penerima  Fidusia  tidak  menanggung  kewajiban  atas  akibat  tindakan  atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau  yang timbul  dari  perbuatan  melanggar  hukum  sehubungan  dengan  penggunaan  dan pengalihan Benda  yang menjadi objek Jaminan Fidusia".
Pada  intinya  maksud/tujuan  dari  perjanjian  jaminan  fidusia  dari  segi  perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya asas schuld dan haftung.
Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia :
1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
2) Hak  didahulukan  sebagaimana,  dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah  hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3) Hak  yang  didahulukan  dan  Penerima  Fidusia  tidak  hapus  karena  adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
Secara  keseluruhan  maka,  beberapa  hal  yang  dapat  menunjukkan  adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia antara lain  sebagai berikut:
a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang  tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan  ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
c. Adanya  ketentuan  bahwa  Pemberi  Fidusia  tidak  diperbolehkan  untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2);
d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib  menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan  eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.
Dasar pelaksanaan Pendaftaran jaminan fidusia :
1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
2) Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  86  Tahun  2000  tentang    Tata    Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;
3) Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap lbukota Propinsi di Wilayah Negara. Republik Indonesia
4) Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  asasi  Manusia  RI  Nomor  M.08- PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;
Berdasarkan  Pasal  12  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang Fidusia    pelaksanaan    Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dilakukan  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia  (KPF),  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  berada  dalam  lingkup tugas  Kementrian  Hukum  dan  HAM  (Pasal  12  Ayat  (3)),  yang  sekarang  pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap lbukota Propinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa. Hukum.
Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu :
Tahap  pembebanan  dan  tahap  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Dalam  Pasal  5  (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Fidusia dinyatakan :
“Pembebanan  benda  dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  Akta  Notaris  dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta jaminan Fidusia"
Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.
Tahap  kedua  dalam  proses  perjanjian  jaminan  fidusia    ialah    pemberian  jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu, tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan beban dengan jaminan fidusia. adalah yaitu asas publisitas.
Dengan  didaftarkannya  jaminan  fidusia  maka  asas  publisitas  terpenuhi  sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani
dengan  jaminan  fidusia 11 .  Jaminan  fidusia  lahir  pada.  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia. Seperti yang dapat dilihat dalam skema di bawah ini :
Dalam skema di atas, dijelaskan :
1. Pada  bagian  1  debitor  A  dan  kreditor  B,  melakukan  kesepakatan  berupa  suatu utang  piutang  dengan  pembebanan  jaminan  fiduasi  terhadap  harta  benda  milik debitor A berupa satu unit mobil Kijang.
2. Pada  bagian  2,  perjanjian  utang  piutang  tersebut  dengan  jaminan  fidusia,  oleh debitor  dan  kreditor  dibuatkan  akta  jaminan  fidusia  dihadapan  Notaris, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat  1 (1) UUJF, pada saat inilah tahap tahap  pertama  pembebanan  fidusia  dilakukan  yaitu  pada  saat  dibuatnya  akta Notaris terhadap benda jaminan fidusia.
3. Pada  bagian  3,  merupakan  pelaksanaan  tahap  kedua  dari  pembebanan  jaminan fidusia pada tahap ini akta jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris didaftarkan pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang  berada  di  lingkungan  kerja  Kanwil Kementrian  Hukum  dan  HAM.  Di  masing-masing  daerah.  Pada  tahap  ini  asas publisitas dianggap telah terlaksana dikarenakan daftar umum pendaftaran fidusia
11 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.
Bandung, 5 Juli 2020, A meminjam uang kepada B dengan Jaminan Fidusia sebuah Mobil Kijang Inova Milik A
Bandung, 7 Juli 2020, A dan B membuat Akta Jaminan Fidusia terhadap Pembebanan satu buah mobil Kijang Inova dihadapan Notaris
Bandung, 8 Juli 2020, Oleh B sebagai penerima fidusia Akta Notaris jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kanwil Jawa Barat Kementrian Hukum dan HAM
terbuka  bagi  masyarakat  luas    untuk  mengakses  dan  mengetahui  benda-benda fidusia  yang  sudah  dibebankan  sebagai  jaminan,  dengan  terselenggaranya asaspublisitas  melalui  pendaftaran  ini  maka  pihak  penerima  fidusia  dianggap sebagai kreditor preferent.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang Fidusia  maka  pendaftaran  fidusia  dilakukan  pada  tempat  kedudukan  si  Pemberi  Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat  berada  benda  yang  akan  dijaminkan.  Hal  ini  yang  menyebabkan  beberapa permohonan  pendaftaran  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  ditolak  dan  disarankan  untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan si Pemberi Fidusia.
Dalam  hal  pendaftaran  ini  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  tidak  boleh  melakukan penelitian tentang kebenaran data yang tercantum dalam akta yang akan  didaftarkan. Kantor Pendaftaran  Fidusia  hanya  meneliti  pada  kelengkapan    administrasi    dan  data  yang  akan dimohonkan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  Fidusia  tata  cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  oleh  penerima  fidusia,  diatur  lebih  lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia :
a. Permohonan  pendaftaran  fidusia  dilakukan  oleh  penerima  fidusia,  kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pemyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat : (lihat contoh formulir pernyataan)
1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia  yang meliputi nama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta, jaminan fidusia;
3) Data perjanjian pokok;
4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5) Nilai penjaminan;
6) Data Bukti hak (kepemilikan); dan
7) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Pejabat  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  setelah  menerima  permohonan  tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus  langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.
b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan  fidusia  dan  menyerahkannya  kepada    pemohon    yang  dilakukan pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  pencatatan  permohonan pendaftaran  jaminan  fidusia.  Dalam    praktek    pelaksanaan  penyerahan sertifikat  fidusia  ini  dilakukan  satu  sampai  dua  mingggu  dari  tanggal pendaftaran, hal ini mengingat sarana dan prasarana yang sangat terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
c. Apabila  terdapat  kekeliruan  penulisan  dalam  sertifikat  jaminan  fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu  kepada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk  diterbitkan sertifikat  perbaikan.  Sertifikat  jaminan  fidusia  ini  memuat  tanggal  yang sama dengan tanggal sertifikat semula.
Pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan  informasi data-data baik mengenai ikatan jaminannya,  maupun  bendanya,  karena  dalam  suatu  pendaftaran  fidusia  semua  hal tersebut  dicatat  dengan  teliti  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  sejalan  dengan  ketentuan dalam  Pasal  13  Ayat  (2)  UUJF  yang  semuanya  bertujuan  untuk  tercapainya  kepastian hukum, dengan pendaftaran tersebut akan diketahui :
a. siapa para pihaknya;
b. perikatan pokok mana yang dijamin;
c. besamya utang;
d. besarnya beban jaminan;
e. data kepemilikan atas benda yang dijaminkan;
f. klausula-klausulanya.
Kesemuanya  dicatat  dengan  rinci,  benda  jaminan  juga  dicatat  dengan  rinci,  maka akan diperoleh manfaat sebagai berikut :
a. Pendaftaran benda, pemilik mempunyai bukti kepemilikan yang  relatif pasti
;
b. Pendaftaran  ikatan  jaminan,  kreditor  punya  bukti  hak  jaminan  yang  pasti; sertipikat jaminan fidusia memberikan alasan hak  bagi  kreditor.
c. Pendaftaran benda, pihak ketiga tidak bisa lagi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pemilik benda itu ; hat ini berkenan dengan adanya asas publisitas dalam pembebanan benda jaminan
d. Pendaftaran ikatan jaminan pihak ketiga tidak lagi mengemukakan bahwa ia tidak tahu barang benda tertentu, milik orang tertentu, sedang memikul beban jaminan untuk kreditor tertentu.
Dalam  pelayanan  permohonan  Sertifikat  Jaminan    Fidusia,    Kantor  Pendaftaran Fidusia sering menerima permohonan  sebagai berikut :
- Tempat  kedudukan  Pemberi  Fidusia  tidak  termasuk  dalam  wilayah  Kantor Pendaftaran  Fidusia  (sesuai  penjelasan  Pasal  11  UUJF  tempat  pendaftaran adalah sesuai dengan tempat kedudukan si Pemberi Fidusia);
- Dalam pemyataan pendaftaran fidusia tidak tercantum data hutang pokoknya (demikian  juga  dalam  akta  notaris  yang  dijadikan  dasar  pendaftaran). Menurut  penjelasan  notaris  sebagai  pihak  yang  diberi  kuasa  oleh  Bank sebagai  pemohon,  ada  beberapa  pemohon  (bank)  yang  tidak  ingin  hutang pokoknya dicantumkan.
- Dalam hal jenis benda yang menjadi obyek jaminan masih banyak ditemukan beberapa penerima fidusia yang menerima benda obyek jaminan yang tidak mempunyai  sifat  kebendaan  itu  sendiri,  misalnya  obyek  jaminan  fidusia berupa  terinin  proyek.  Ada  juga    pemohon    yang  mengajukan  akta  Cessie untuk dimintakan sertifikat jaminan fidusia' padahal akta Cessie hanya bisa digunakan untuk pengajuan perubahan sertifikat jaminan fidusia.
- Terjadinya  fidusia  ulang  hanya  karena  sebetulnya  materi  yang  diajukan adalah  untuk  Perubahan  sertifikat,  tetapi  oleh  penerima  fidusia  melalui kuasanya didaftarkan sebagai permohonan baru.
- Dalam  hal  pengajuan  permohonan  penghapusan/pencoretan  tidak  disertai surat pernyataan (sesuai Pasal 25 UUJF) dari Penerima Fidusia.
Dengan didaftamya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat  akta  jaminan  fidusia  dalam  Buku  Daftar  Fidusia  dan  kepada  kreditor  diberikan Sertifikat  jaminan  Fidusia.  Saat  pendaftaran  akta  pembebanan  fidusia  adalah  melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap
kreditor  dan  untuk  memenuhi  asas  publisitas  karena  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  terbuka untuk umum.
Jika  terjadi  perubahan  atas  data  yang  tercantum  dalam  Sertifikat  jaminan  Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Setelah  syarat-syarat  kelengkapan  administrasi  dipenuhi maka  Kantor  Pendaftaran  jaminan  Fidusia  mengeluarkan  satu  Sertifikat    jaminan  Fidusia untuk  si  pemohon  (Penerima  Fidusia)  dan  satu  Buku  Daftar  Fidusia  untuk  disimpan  di Kantor  Pendaftaran  Fidusia.    Suatu    yang  sangat  menguntungkan  bagi  kreditor  penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut  irah-irah,  "DEMI  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”, sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 Tentang Fidusia.
Pendaftaran  fidusia  secara  langsung  memberikan  hak preferen terhadap  kreditor untuk  pelunasan  terlebih  dahulu  atas  piutangnya,  hal  yang  perlu  diingat  terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditor apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap hal  ini  ada  beberapa komentar yang perlu dijadikan koreksi:
1) Ada sebagian pelaku bisnis yang merasa keberatan dengan diadakannya pendaftaran fidusia ini, keberatan ini berkaitan dengan masih banyaknya nilai jaminan di bawah Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah),  nilai  jaminan  yang  kecil  ini  sangat memberatkan pihak pemberi fidusia (sebagai debitor), karena segala sesuatu biaya yang timbul atas adanya pendaftaran ini menjadi tanggungan si pemberi fidusia atau debitor  sehingga  banyak  penerima    fidusia    untuk  jaminan  fidusia  dengan  nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan (kebanyakan dari BPR-Bank Perkreditan Rakyat);
2) Tempat  pendaftaran  yang  hanya  ada  di  Ibukota  Propinsi,  sangat menyulitkan  bagi pemohon yang kedudukannya jauh dari Ibukota Propinsi, hat ini menyangkut biaya transportasi untuk menjangkau tempat pendaftaran, oleh karena itu banyak pemohon yang menginginkan untuk dibukanya Kantor Pendaftaran  Fidusia  di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) sehingga biayanya menjadi lebih murah.

## B. Hambatan-hambatan  dan  Upaya  Penyelesaian  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia
Bahwa hambatan utama dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia muncul ketika terjadi wanprestasi dari pihak debitor, yang disebabkan oleh berbagai faktor:
1. Usaha debitor mengalami kegagalan;
2. Kredit yang disalurkan tidak dipergunakan  sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit) oleh debitor;
3. Debitor tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;
4. Keadaan perekonomian secara nasional yang juga membawa pengaruh terhadap kondisi keuangan debitor;
5. Hal-hal lain yang diluar prediksi.
Dalam  kondisi  tersebut  upaya  eksekusi  merupakan  upaya  yang  harus  dilakukan untuk  menyelamatkan  kredit  yang  telah  disalurkan  agar  tidak  menjadi Non  Performance Loans (NPL)  bagi  pihak  bank.  Upaya  eksekusi  merupakan  upaya  terakhir  yang  ditempuh setelah  upaya  restrukturisasi  dan  upaya  pendekatan  secara  musyawarah  mufakat  gagal dilakukan.
Namun  dalam  prakteknya  terdapat  beberapa  kendala  dalam  melakukan  eksekusi jaminan fidusia, yaitu:
1. Sita eksekusi tidak dapat diletakkan pada Objek jaminan fidusia Meskipun Pasal 23  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, menentukan  bahwa  pemberi  fidusia  dilarang  mengalihkan,  menggadaikan  atau menyewakan  objek  jaminan  fidusia  kecuali  dengan  persetujuan  tertulis  lebih dahulu  dari  penerima-fidusia.  Namun  dalam  prakteknya  timbul  suatu permasalahan,  dalam  hal  pemegang  jaminan  fidusia  mohon  sita  eksekusi terhadap objek fidusia ternyata objek jaminan fidusia tersebut telah dibeli oleh pihak ketiga secara beritikad baik, pihak ketiga tersebut berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdata  dapat  percaya  bahwa  barang  bergerak  orang  yang  menguasai ( membezit ) barang tersebut adalah pemiliknya ( bezit geldt als volkomen title ).
2. Merupakan suatu kendala bagi bank selaku kreditor pemegang fidusia dalam hal akan menjual objek jaminan fidusia melalui mekanisme menjual atas kekuasaan sendiri dengan mohon bantuan Kantor Lelang/Balai Lelang untuk menjual objek jaminan fidusia sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Jaminan
Fidusia,  akan  tetapi  barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  tidak diketemukan  atau  dikuasai  oleh  orang  lain,  dalam  hal  ini  tentunya  Kantor Lelang/Balai  Lelang  tidak  dapat  melakukan  penjualan  lelang  objek  fidusia tersebut.
3. Objek Jaminan Fidusia Hilang.
Apabila  kita  cermati  lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatakan sebagai berikut :
“Sertifikat  jaminan  fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti”.
4. Objek jaminan telah beralih/dijual kepada pihak ketiga lainnya
5. Objek jaminan sudah tidak ada/hilang.
6. Objek jaminan telah berubah bentuk
7. Objek jaminan tagihan yang hanya merupakan daftar/surat pernyataan pemberian fidusia  yang  tidak  terinformasikan  dasar-  dasar  penerbitannya  tidak  dapat dilakukan eksekusinya.
Kekuatan  eksekutorial  sebagaimana  dimaksudkan  pada  Pasal  15  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tersebut adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Negeri dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.  Terhadap  peiaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 195 HIR dan selanjutnya, artinya bahwa  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan bersifat  serta  merta  harus  dilakukan  di  bawah  pimpinan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang berwenang.  Oleh  karena  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang    Nomor.  42  Tahun  1999 menyebutkan  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  berisikan  irah-irah  “Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mampunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama  dengan  putusan  pengadiian  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang berjudul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Sebagaimana  diketahui,  proses  eksekusi  suatu  putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  atau  yang  bersifat  serta  merta  termasuk  proses  eksekusi  sertifikat  jaminan
fldusia/hak tanggungan yang berjudul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu :
1. Tahap peneguran, pada tahap ini debitor yang cidera janji diperingatkan untuk memenuhi  kewajiban  membayar  utang  dalam  jangka  waktu  8  (delapan)  hari setelah diberi peneguran;
2. Tahap sita eksekusi, dalam hat debitor dalam jangka 8 (delapan) hari tersebut di atas,  tidak  juga  memenuhi  kewajibannya  membayar  hutang  kepada  kreditor, maka  kreditor  pemohon  eksekusi  (penggugat  pemenang  perkara  atau  kreditor pemegang  hak  tanggungan/kreditor  pemenang  jaminan  fidusia)  mohon  kepada Ketua  Pengadilan  yang  berwenang  untuk  melakukan  sita  eksekusi.  Dalam  hal pemohon  eksekusi  adalah  pemegang  sertifikat  jaminan  fidusia  atau  pemegang hak  tanggungan  yang  dirnohonkan  sita  eksekusi  adalah  objek  jaminan  fidusia, objek hak tanggungan. Atas permohonan sita eksekusi tersebut Ketua Pengadilan yang  berwenang  akan  menerbitkan  sita  eksekusi  dan  kemudian  jurusita melakukan sita eksekusi.
3. Tahap  pelelangan,  dalam  hal  setelah  dilakukan  sita  eksekusi  terhadap  hak tanggungan  atau  objek  fidusia  (barang  jaminan)  debitor  tetap  tidak  membayar hutangnya,  maka  atas  permohonan  pemohon  eksekusi  (kreditor  pemegang sertifikat  hak  tanggungan  atau  sertifikat  fidusia)  Pengadilan  yang  berwenang akan menerbitkan penetapan pelelangan/penjualan umum, baru kemudian Kantor Lelang Negara akan melakukan pelelangan objek jaminan hak tanggungan atau objek fldusia. Tentunya setelah semua persyaratan yang diperlukan dipenuhi dan hasil  penjualan  lelang  tersebut  setelah  dipenuhi  dan  hasil  penjualan  lelang tersebut  setelah  dikurangi  biaya  lelang  dan  biaya  lain-  lain  diserahkan  kepada kreditor pemohon eksekusi. Dalam hal ada sisa hasil penjualan lelang, tersebut harus diserahkan kembali kepada debitor.
Namun  dalam  praktiknya  hal  tersebut  ternyata  belum  dapat  dijadikan  suatu  upaya hukum  yang  efisien  dalam  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia,  mengingat  permohonan eksekusi melalui title eksekutorial tersebut memerlukan rentang waktu yang cukup panjang dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga proses eksekusi yang sederhana, cepat, murah dan efesien masih diperlukan dewasa ini bagi dunia perbankan.

## V. PENUTUP
A. Simpulan
1. Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  accesoir  dari  perjanjian  pokoknya yaitu  perjanjian  kredit.  Pembebanan  Jaminan  Fidusia  dibuat  dalam  bentuk akta  otentik/notariil  dan  berbahasa  Indonesia.  Untuk  menjamin  kepastian hukum  dari  pembebanan  jaminan  fidusia  maka  akta  perjanjian  jaminan fidusia tersebut selalu di daftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia untuk dapat diterbitkannya  Sertipikat  Jaminan  Fidusia  yang  mempunyai  kekuatan eksekutorial.
2. Hambatan  utama  dari  pelaksanaan  perjanjian  kredit  dengan  Jaminan Fidusia  muncul  ketika  terjadi  waprestasi  dari  pihak  debitor,  yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam kondisi tersebut upaya eksekusi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang telah  disalurkan  Namun  dalam  prakteknya  terdapat  beberapa  kendala dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:
a. Sita eksekusi tidak dapat diletakkan pada Objek jaminan  fidusia
b. Merupakan  suatu  kendala  bagi  bank  selaku  kreditor  pemegang fidusia  dalam  hal  akan  menjual  objek  jaminan  fidusia  melalui mekanisme  menjual  atas  kekuasaan  sendiri  dengan  mohon bantuan Kantor Lelang/Balai Lelang untuk menjual objek jaminan fidusia  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang Jaminan Fidusia, akan tetapi barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diketemukan atau dikuasai oleh orang lain, dalam hal ini  tentunya  Kantor  Lelang/Balai  Lelang  tidak  dapat  melakukan penjualan lelang objek fidusia tersebut.
c. Objek Jaminan Fidusia Hilang.

## B. Saran
Perjanjian  kredit,  perlu  memperoleh  perhatian  yang  khusus  baik  oleh  bank sebagai  kreditor  maupun  oleh  nasabah  sebagai  debitor,  karena  perjanjian  kredit mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  pemberian,  pengelolaan  dan
penatalaksanaan kredit tersebut. Di masa mendatang diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan  yang  lengkap  tentang  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  di Indonesia, sehingga proses eksekusi yang sederhana, cepat, murah dan efesien dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
A.  Hamzah  &  Senjun  Manulung,  Lembaga  Fidusia  dan  Penerapannya  di  Indonesia, Indhill-Co, Jakarta, 1987.
Amirudin “et.al” Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Kashadi, Hukum Jaminan , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998
Munir Fuady, Jaminan Fidusia , PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000
Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Galia Indonesia, cet. ke-4, Jakarta, 1990
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 10.
Sri Soedewi Masjchun, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980
Sunaryati  Hartono,  “Kembali  ke  Metode  Penelitian  Hukum”,  dalam Bunga  Rampai Metodologi  Penelitian  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum ,  Koko  Kosidin (Ed), 1990, hlm. 4.