Dwi Fungsi ABRI :
Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia
Dwi Fungsi ABRI :
Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia

## Anwar
Dosen Tetap pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh - Indonesia E-mail: anwar_daud@yahoo.com
Abstract: This paper examines the historical roots of the emergence of the involvement of the Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI) in the socio-political field, especially several reasons that form the basis of government policy to involve ABRI in the socio-political and economic fields, as well as ABRI’s own efforts to play a role in these fields. This historical approach research concluded that ABRI’s involvement in the socio-political field in Indonesia had begun since the government of Guided Democracy under President Soekarno. Politically, the reason for Soekarno’s inclusion of the military in his government structure was due to the failure of civilian politicians in formulating state ideology with no agreement between parties in the constituent assembly. This failure is considered to endanger national political stability and threaten the integrity of the country. For this reason, President Soekarno recruited the military to balance civilian politicians in his government. Along with its involvement in the socio-political field, ABRI also plays a role in socio-economics. Although at first, this role was limited to securing national private companies which were legacies of foreign companies, but during the New Order government, the dual function of ABRI was confirmed and its role was wider. Almost all strategic economic sectors are controlled by ABRI.
Keywords: The Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI); guided democracy; the dual function of ABRI; the new order
Abstrak: Tulisan ini mengkaji akar sejarah munculnya keterlibatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam bidang sosial politik, terutama beberapa alasan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk melibatkan ABRI dalam bidang sosial politik dan ekonomi, serta upaya kalangan ABRI sendiri untuk dapat ikut berperan dalam bidang tersebut. Penelitian dengan pendekatan sejarah ini menyimpulkan bahwa keterlibatan ABRI dalam bidang sosial politik di Indonesia telah dimulai sejak pemerintahan Demokrasi Terpimpin  di  bawah  Presiden  Soekarno.  Secara  politis,  alasan  Soekarno  memasukkan  kalangan  militer dalam struktur pemerintahannya, yaitu kegagalan politisi sipil dalam merumuskan ideologi negara yang tidak  ada  kesepakatan  antar  partai  dalam  sidang  konstituante.  Kegagalan  ini  dianggap  membahayakan stabilitas politik nasional dan mengancam keutuhan negara. Atas dasar inilah, Presiden Soekarno merekrut kalangan militer untuk mengimbangi politisi sipil dalam pemerintahannya. Seiring dengan keterlibatannya dalam  bidang  sosial  politik,  ABRI  juga  berperan  dalam  sosial  ekonomi.  Meskipun  pada  awalnya  hanya sebatas pada usaha pengamanan perusahaan swasta nasional peninggalan perusahaan asing, tetapi pada masa pemerintahan Orde Baru, Dwifungsi ABRI dikukuhkan dan perannya lebih luas. Hampir semua sektor ekonomi strategis dikuasai oleh ABRI.
Kata kunci: ABRI; dwifungsi ABRI; demokrasi terpimpin; orde baru
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Anwar

## Pendahuluan
Politik  Indonesia  pasca  kemerdekaan sampai sekarang dipegang oleh dua kelompok elit,  sipil  dan  militer.  Politisi  sipil  mulai dominan  sejak  tahhun  1945  sampai  tahun 1965,  sementara  politisi  militer  sejak  tahun 1966  sampai  pertengahan  tahun  1998  atau selama Orde Baru. Ciri yang sangat menonjol dalam Orde Baru  adalah dominannya unsure ABRI  dalam  pentas  politik  nasional.  Berbaga sector, di luar sektor pertahanan, tidak terlepas dari unsure politisi militer baik politik, sosial, bahkan merambah ke sector-sektor ekonomi.
Tumbangnya  Orde  Baru  yang  ditandai dengan  lahirnya  Era  Reformasi  persoalan mengenai  peran  sosial  politik  ABRI    atau yang  lebih  dikenal  dengan Dwifungsi  ABRI mendapat  sorotan.  Keterlibatan  ABRI  dalam persoalan  sosial  politik  yang  juga  mengarah pada  penguasaan  perekonomian  dianggap menjadi  penghambat  terciptanya  iklim demokrasi yang sehat bagi bangsa Indonesia. Banyak  pengamat  menilai  bahwa  ABRI  perlu dikembalikan pada posisinya sebagai lembaga pertahanan  dan  keamanan,  sehingga  hal  ini menjadi keputusan pemerintah Era Reformasi untuk  mengurangi  peran  politisi  militer dalam  sosial  politik.  Salah  satu  upaya  yang telah  dilakukan  adalah  dikuranginya  jumlah anggota ABRI dalam badan legeslatif, sehingga secara bertahap ABRI kembali ke posisinya.
Tulisan  ini  mencoba  menelusuri  akar sejarah  munculnya  keterlibatan  ABRI  dalam bidang  sosial  politik.  Pembahasannya  lebih dititikberatkan  pada  beberapa  alasan  yang menjadi  dasar  kebijakan  pemerintah  untuk melibatkan ABRI dalam bidang sosial politik
dan  ekonomi,  dilengkapi  pula  dengan  upaya kalangan  ABRI  sendiri  untuk  dapat  ikut berperan dalam bidang tersebut.

## Keterlibatan  Abri  Dalam  Bidang  Sosial Politik
Awal  muncuknya  peran  sosial  poliltik militer dalam sejarah adalah ketika berlakunya system pemerintahan Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Periode Demokrasi Terpimpin  berjalan  dari  19  Juli  1959  sampai September/Oktober  1965. 1 Sementara  dua system  pemerintahan  sebelumnya,  RIS  dan Demokrasi  Konstitusional  atau  Demokrasi Liberal  yang  paling  dominan  mengendalikan pemerintahan adalah politisi sipil.
Pada  tahun  1945-1949  merupakan  masa revolusi melawan percobaan menjajah kembali Republik  Indonesia  oleh  Belanda  melalui tentara  sekutu.  Dengan  adanya  perlawanan gerilya dari tentara dan rakyat Indonesia, serta tekanan  Amerika  Serikat  terhadap  Belanda, akhirnya  Belanda  bersedia  meninggalkan Indonesia dan mengakui kedaulatan
Indonesia di tahunn 1949. Kemudian Federasi dihapus dan diganti denngan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Ciri  dari  periode  ini  adalah  adanya kemerdekaan  berpolitik  dengan  mendapat kebebasan mendirikan partai politik.
Kebebasan  mendirikan  partai  politik  ini setelah  dikeluarkan  Maklumat  Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, 2 yang intinya
1 Syahrir, Ekonomi  Politik  Kebutuhan  Pokok Sebuah Tinjauan ProspektifI, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 3.
2 Deliar Noer, “Perkembangan Demokrasi Kita”,
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Dwi Fungsi ABRI :
Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia
meberikan  kepada  rakyat  untuk  mendirikan partai politik. Maklumat inidikeluarkan dengan harapan  partai-partai  itu  dapat  memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan  dan  menjamin  keamanan rakyat. 3 Sejak    itu    munculllah    sejumlah partai  politik 4 baik  yang  baru  maupun  yang pernah  muncul  masa-masa  prakemerdekaan. Organisasi-organisasi  yang  muncul  pada masa  pergerakan  kebangsaan  seolah-olah menemukan  masa  perkembangannya  di  era ini.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di  era  ini  yang  memegang  kendali  politik adalah  para  politisi  sipil.  ABRI  yang  pada masa belakangnan mewarnai struktur politik Indonesia, pada masa ini tidak memiliki peran politik.  Terbentuknya  negara  RIS  pada  akhir tahun 1949 menimbulkan kesan habis manis sepah  dibuang  di  kalangan  ABRI,  khususnya mereka yang berasal dari lascar rakyat. Pada masa ini ABRI menjadi alat yang dikendalikan oleh pemerintahan sipil. 5
dalam Seri Prisma, Demokrasi dan Proses Politik, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 79.
3 Wiyono R, Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hal. 16. 4 Ada lima faktor yang mendorong partisipasi masyarakat Indonesia waktu itu. Pertama adanya kebebasan  berkompetisi  di  segala  bidang, termasuk  bidang  politik.  Kedua,  memungkinkan tumbuhnya kreativitas politik. Ketiga, Keleluasaan untuk mengorganisasikan diri sehingga organisasi masyarakat  dan  partai  dapat  tumbuh  dengan subur. Keempat, adanya penyebaran sumber daya politik  yang  berupa  kekayaan  dalam  masyarakat. Kelima, adanya distribusi kekuatan di kalangan
Tahun 1949-1957 sistem politik Indonesia disebut  Demokrasi  Liberal  atau  Demokrasi Konstitusional.  Sistem  ini  didasarkan  pada UUDS. Dari segi pengembangan partai politik, periode  ini  tidak  berbeda  dengan  periode sebelumnya, di mana adanya penekanan pada demokrasi  kedaulatan  rakyat,  kebebasan berbicara  dan  pers,  serta  tertib  hukum  dan sebagainya.  Pemerintah  dikuasai  oleh  elit sipil. Partai politik dipandang sebagai lembaga masyarakat  yang  tertenting  bagi  partisipasi rakyat dalam kehidupan nasional. 6
Dua  sistem  politik  ini  menandakan Adanya minat pemerintah untuk menciptakan negara  Indonesia  lebih  demokratis  dengan memberikan  kesempatan  seluas-luasnya kepada  rakyat  Indonesia  untuk  mendirikan partai politik. Dengan banyaknya partai politik diharapkan  masyarakat  dapat  menyalurkan hak  politiknya  melalui  organisasi  yang dibentuk sesuai dengan heterogenitas bangsa Indonesia, di samping adanya kecenderungan pada upaya mempertahankan kemerdekaan.
Sebagai  sebuah  negara  yang  menganut system  politik  liberal,  pemerintah  dipegang oleh  politisi  sipil,  terutama  dari  partai  yang menang    dalam    pemilihan    umum.    Sistem ini  menolak  keterlibatan  militer  dalam politik.  Keterlibatan  militer  secara  langsung merupakan gejala politik yang tidak disenangi dan  selalu    dicurigai    oleh    negara-negara yang  menganut  paham  liberal.  Peran  sosial politik yang dimainkan oleh militer dianggap dapat mengganggu kehidupan  politik masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuasaan. Arbi Sanit , Swadaya Politik Masyarakat, Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi  Politik  dan  Pertumbuhan  Hukum  dan Hak Azasi, PT Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 96-97.
5 Indra Samego, et.al., Bila ABRI Menghendaki
Desakan  Kuat  Reformasi  Atas  Konsep  Dwifungsi
ABRI, Mizan, Bandung, 1998, hal. 7. 6 Albert Widjaja, Budaya Politik dan
Pembangunan Ekonomi , LP3ES, Jakarta, 1982, hal.
87.
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Anwar
karena    terlibatnya    orang-orang    bersenjata di  dalamnya,  sehingga  kompetisi  tidak  lagi berjalan  dengan  wajar.  Akibatnya  adalah terdesaknya  politisi  sipil  oleh  politisi  militer. Oleh karena itu, militer dalam negara-negara liberal  dijadikan  sebagai  alat    bagi    politisi sipil  yang  dapat  diggunakan  sesuai  dengan kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yang dipegang oleh sipil. Bagi negara-negara liberal kehadiran militer dalam dunia politik berarti membuka  peluang  terjadinya  perebutan kekuasaan  (kudeta)  yang  diwarnai  dengan kekerasan senjata. Keikutsertaan militer dalam politik tanpa menanggalkan status kemiliteran mereka  dikhawatirkan  akan  mengganggu kompetisi politik yang sehat di antara politisi sipil,  karena  kecenderungan  militer  untuk menggunakan
senjata untukmencapai tujuannya. 7
Jika  militer  telah  melakukan  intervensi dalam  politik,  mereka  akan  melkakukan peran-peran  politik  seperti  konsolidasi kekuasaan, mempromosikan integrasi nasional,    membangun      dukungan      massa bagi  pemerintahan  yang  notabene  juga merupakan  legitimasi  bagi  peran  politik militer,    membangun      institusi-institusi politik    dan    menjadi broker politik.      Dua hal  tersebut  terakhir  dapat  pula  diartikan bahwa  selain  membangun  institusi-institusi politik yang baru, militer juga membubarkan, menghapuskan  atau  memperlemah  institusi- institusi  politik  lama  yang  dianggap  dapat membahayakan  posisi  dan  peran  mereka dalam politik. 8

## Presiden Soekarno mempunyai beberapa
7 Indria Samego, Op.cit ., hal. 62.
8 Ibid., hal. 69.
pertimbangan  yang  menjadi  alasan  untuk menempatkan  ABRI  dalam  tatanan  sosial politik    Indonesia.    Para      elit      politik      sipil dari  berbagai  partai  politik  pada  saatitu dihadapkan pada suatu kenyataan yang sangat berat  dalam  menciptakan  kestabilan  politik secara nasional, yaitu dalam menyusun sebuah Undang-Undang  Dasar  Negara.  Pembicaraan mengenai ideology berjalan a lot antara partai- partai  politik  besar,  antara  PNI  berpaham nasionalis  dan  mempertahankan  UUD  1945 dengan  kalangan  Islam  yang  menghendaki Indonesia  berideologi  Islam  serta  kalangan Kristen  meyakini  kesatuan  nasional  hanya dapat  dipelihara  melalui  system  negara sekuler.  Perbedaan  tersebut  menimbulkan ketegangan sosial dan konfrontasi politik yang berlarut-larut. 9
Peralihan ke system Demokrasi Terpimpin yang  di  dalamnya  mulai  ditempati  unsure- unsur  militer  ini  salah  satunya  didasarkan pada  konflik  ideologis  yang  berujung  pada pemberontakan  daerah  yang  dilakukan  oleh PRRI/Permerta.  Faktor  ini  menyebabkan perpecahan  dalam  tubuh  ABRI,  sehingga pimpinan ABRI di beberapa daerah melibatkan diri  dalam  pemberontakan  daerah  tersebut. Dampaknya adalah semakin kuatnya Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan politik yang secara  kebetulan  diperlancar  oleh  kegagalan konstituante  untuk  menghasilkan  sebuah konstitusi  baru  sebagai  pengganti  UUDS 1950. 10 Pengalaman  ini  telah  menyebabkan Soekarno  melakukan  intervensi  dalam  partai politik  dan  mulai  merekrut  unsure  militer sebagai patner dalam  pemerintahannya,
9 Albert Widjaya, Op.cit., hal. 88
10 Iswandi, Bila ABRI Menghendaki, Mizan, Bandung, 1998, hal. 80.
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Dwi Fungsi ABRI :
Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia
apalagi  didukung  oleh  keberhasilan  militer dalam menghanvurkan pemberontakan bersenjata.  Konsekwensinya  adalah  militer mendapat perhatian yang besar dari Presiden.
Salah  Satu  prinsip  Demokrasi  Terpimpin adalah menyederhanakan keadaan kepartaian dengan  mengurangi  jumlah  partai   politik, di  mana  Maklumat  Pemerintah  tanggal  3 November 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi, sebab  dengan  banyaknya  partai  politik  tidak berhasil  mencapai  stabilitas  politik  sehingga membahayakan keselamatan negara. Bebarapa organisasi dibubarkan, seperti Masyumi. 11
Soekarno  berseberangan  dengan  Hatta melalui  Maklumat  Wakil  Presiden  No.  X tanggal 16 Oktober 1945 membentuk Sistem Parlementer.  Maklumat  itu  juga  mengurangi kekuasaan  Soekarno  dan  memberikan kebebasan  bagi  bangsa  Indonesia  untuk membentuk  partai  politik,  yang  berarti terbukanya kesempatan menghidupkan kembali  partai-partai  yang  pernah  ada sebelumnya  (yang  sebelumnya  dilarang  oleh Jepang).  Namun  Soekarno  tidak  menyukai system  parlementer.  Ialebih  cenderung  pada system  presidential.  Ia  menentang  system multi  partai.  Sikapnya  ini  menyebabkan  ia mencari  format  politik  baru  yang  berbeda dengan  demokrasi  liberal  di  mana  partai politik  merupakan  kekuatan  politik  yang menentukan.  Alasan  sikap  Soekarno    yang anti partai adalah konflik antar partai politik tidak  berlarut-larut.  Ketidak  percayaannya pada  partai  politik  akhirnya  ia  mencari penyeimbang untuk menandingi partai politik.
Kondisi  politisi  sipil  ini  ditafsirkan  oleh Soekarno  sebagai  kegagalan  partai-partai politik. Ia menyalahkan partai politik sebagai penyebab utama kebrobrokan politik Indonesia sampai  akhir  decade  tahun  1950-an.  Inilah salah satu alasan baginya untuk mendekritkan kembali  ke  UUD  1945  dan  member  peluang kepada  ABRI  untuk  berkiprah  dalam  bidang sosial  politik.  Konflik  yang  berkepanjangan menyebabkan diumumkannya keadaan Darurat  Perang  pada  Maret  1958.  Sebelum itu  Soekarni  telah  merekrut  perwira-perwira ABRI  untuk  duduk  dalam  Dewan  Nasional, kemudian  disusul  dengan  duduknya  anggota ABRI  dalam  cabinet,  lembaga  legeslatif  dan pemerintah  daerah.  Tujuan  semula  adalah untuk  mengimbangi  politisi  sipil  yang dianggap  kurang  berprestasi.  Kehadirabn ABRI diharapkan dapat menetralkan keadaan dengan  mengimbangi  kekuatan  partai-partai sehingga Soekarno dapat lebih mantap dalam kedudukannya. 13
Keputusan  Soekarno  melibatkan  ABRI dalam  kehidupan  sosial    politik    didukung oleh  kenyataan  yang  ada.  Biasanya  faktor penting yang menyebabkan intervensi militer adalah  ketridakmampuan  otiritas  sipil  untuk memerintah secara efektif, seperti yang terjadi pada  masa  Demokrasi  Liberal  ini,  di  mana tidak ada satupun cabinet yang berumur lebih dari 23 bulan. 14
Menurut  Harold  Crouch,  sejak  lahirnya ABRI  memang  telah  menempatkan  dirinya sebagai  kekuatan  militer  maupun  politik.  Di mana dalam sebahagian sejarahnya ABRI Pilihannya jatuh pada ABRI. 12
13 Ibid ., hal. 86
11 R. Wiyono, Op,cit., hal. 29. 12 Indra Samego, Op.cit., hal. 88.
14 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 72
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Anwar
telah  memainkan peran politik yang panting. Selama beberapa tahun setelah kemerdekaan, ABRI menganggap dirinya sebagai pelindung. DI  kemudian  hari  lebih  menegaskan  haknya untuk berperan secara tetap dalam kehidupan politik.  Pemahaman  ABRI  tentang  dirinya sebagai kekuatan non politik tidak berlangsung lama,  dan  segera  ditarik  kembali  ke  arena politik, bukan terutama karena ambisi politik para perwira mereka, atau karena pandangan dangkal  para  politisi  (sipil),  tetapi  semata- mata  karena  keadaan  politik  yang  memang telah  runyam,  dan  telah  menghasilkan  suatu struktur  kekuasaan  yang  tidak  menentu, sehingga tidak mungkin membiarkan tentara/ ABRI memencilkan diri dari kancah kehidupan politik. 15
Presiden  Soekarno  dan  Jenderal  A.H. Nasution  merupakan  dua    tokoh    penting yang  melahirkan  Dwifungsi  ABRI.  Nasution memandang Dwifungsi ABRI dengan sebutan Jalan Tengah yang diucapkan dalam pidatonya pada  Dies  Natalis  AMN  (Akademi  Militer Nasional). Pandangan ini disebut Jalan Tengah karena  ABRI  tidak  diinginkan  sebagai  alat belaka dari pemerintahan yang dikuasai oleh politisi  sipil.  Nasution  juga  menginginkan peran  ABRI  yang  menguasai  politik  secara mutlak seperti ditunjukkan oleh banyak rezim militer di negara-negara lain. Jika peranan ini dipegang secara mutlak, maka anghgota militer menjadi kekuatan politik yang dominan yang berarti  tersingkirnya  politisi  sipil  di  arena politik. 16

## Dalam kasus yang pertama, ABRI hanya
15 Harold  Crough, Militer  dan  Politik  di Indonesia¸ Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta,  1986, hal. 24.
16 Indra Samego, Op.cit., hal. 88.
berperan  sebagai  penonton  belaka.  Namun bila ada gangguan terhadap kestabilan politik dan  terjadi  kekacauan  sosial,  ABRI  yang menanggung  akibatnya  sebagai  kekuatan Hankam. Jalan Tengah dianggap jalan terbaik karena dapat member peluang bagi ABRI dan sipil dalam politik.
Konsepsi Jalan Tengah Nasution kemudian dipertegas dengan adanya doktrin perjuangan TNI AD Tri Ubaya Cakti yang merupakan hasil seminar  Angkatan  Darat-I  pada  2  September 1965. Doktrin ini dipertegas lagi pada seminar Angkatan Darat-II di Bandung, 25-30 Agustus 1966.  Melalui  doktrin  inilah  untuk  pertama kali dirumuskan Dwifungsi ABRI. 17 Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin yang mengesahkan peranan  militer  dalam  urusan-urusan  non militer. 18
Keterlibatan  ABRI  dalam  politik  telah berjalansemenjakrevolusikemerdekaan.Peran tersebut  kemudian  mendapat  pengesahan secara politis dengan diikutsertakan anggota- anggota ABRI yang masih aktif dalam lembaga pemerintahan  secara  formal  untuk  pertama kalinya  pada  tahun  1957. Dewan  Nasional yang  dibentuk  oleh  Soekarno  pada  Februari 1957 berisikan beberapa perwira ABRI. Badan tersebut yang merupakan penasehat presiden, memberikan  kesempatan  bagi  perwira- perwira  ABRI  tersebut  untuk  menjalankan peran  sosial  politik  seperti  yang  dimainkan oleh politisi sipil. 19
Perkembangan ABRI dalam masalah sosial politik juga didorong oleh faktor lain, yaitu
17 Ibid., hal. 94.
18 Muchtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik¸ LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 19.
19 Iswandi, Op.cit., hal. 60.
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Dwi Fungsi ABRI :
Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia
adanya  keinginan  dan  perwira  ABRI  general awal  itu  sendiri.  Hal  ini  dapat  diketahui dengan  melihat  gerak    langkah    mereka dalam  mencari  legalitas  di  tengah-tengah masyarakat.  ABRI  mempunyai  mempunyai latar  belakang  historis  yang  berbeda  dengan kelompok  militer  negara  lain,  yaitu  sebagai pejuang  rakyat  dan  bersatu  bersama  rakyat untuk kemerdekaan Indonesia. 20
Cikal  bakal  ABRI  sendiri  lahir  pada  22 Agustus  1945,  ketika  PPKI  mengumumkjan terbentuknya  sebuah  Badan  Penolong Keluarga  Korban  Perang  yang  secara keorganisasian  mancakup  sebuah  Badan Keamanan  Rakyat  (BKR).  Tekat laskar  rakyat untuk menolak Belanda menginjak kakinya di Indonesia  telah  menyadarkan  pimpinan  sipil untuk membentuk tentara nasional. Demikian pada  tanggal  5  Oktober  1945  BKR  diubah menjadi  TKR.  Tahap  ini  masih  berfungsi sebagai  penjaga  keamanan  dalam  negeri bukan menghadapi musuh dari luar. Statusnya ditingkatkan lagi dari badan menjadi tentara.
Sejak  awal  kemerdekaan,  ABRI  lebih memusatkan      perhatian        pada        ancaman dan  gangguan  keamanan  yang  datang  dari dalam  negeri.  Banyak  kasus  pemberontakan, gerakan  subversi  dan  berbagai  gangguan keamanan  lainnya  yang  dapat  mengganggu persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  mengancam landasan  ideology  dan  menghalangi  upaya pembangunan  telah  memaksa  ABRI  untuk melihat ke dalam, dalam masalah pertahanan keamanan. Hal ini pulalah yang menyebabkan lahirnya konsep Dwifungsi ABRI  yang
memungkinkan ABRI untuk berperan dalam sosial politik. 21
Peran  ABRI  terlihat  pada  paruh  kedua revolusi  kemerdekaan  1947-1949  ketika agresi militer I dan II. Sejak itu mulai tampak adanya  kepercayaan  rakyat  terhadap  ABRI. Tanggal  5  Mei  1947  Presiden  mendekritkan peleburan  lascar  rakyat  dan  TRI    manjadi TNI.  Peanan  penting  yang  dimainkan  dalam revolusi  kemerdekaan  membuat  hubungan ABRI-rakyat semakin dekat. ABRI merupakan ujung  tombak  melawan  pasukan  militer Belanda. Karena perjuangan melawan Belanda merupakan  aspirasi  seluruh  rakyat,  pasukan ABRI selalu  mendapat  dukungan  dari  rakyat. Rakyat  memberikan  perlindungan  kepada ABRI. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak  anggota  ABRI  terlibat  dalam  urusan pemerintahan,  di  samping  sebagai  tentara, juga bertugas sebagai Camat, Kepala Desa atau jabatan-jabatan yang lain.
Perannya  yang  besar  dalam    masa revolusi  telah  membentuk  citra  di  kalangan ABRI  bahwa  mereka  adalah  pelopor  dan pembela utama Republik Indonesia semenjak penghujung  tahun  1950-an.  Di  samping  itu, disiplin kerja yang tinggi, semangat korps yang kuat, prosedur kerja yang sistematis. 22 Jasa-jasa  itu  kemudian  dikristalkan menjadi nilai dan orientasi yang
diwariskankepada generasi selanjutnya. Nilai- nilai  dan  orientasi  militer. Secara  garis  besar, merupakan hasil dari sejarah pengalaman yang dimiliki para anggota militer. Pada gilirannya, sejarah asal usul dan peran militer tersebut
20 MC. Ricklefs, A History of Mmodern Indonesia, London and Basingtoke : The Macmillan Press Lt, 1981, hal. 218.
21 Indira Samego, Op.cit., hal. 196.
22 Ibid ., hal. 91.
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Anwar
membentuk  suatu  tradisi  dan  seperangkat nilai, yang di dalamnya para generasi perwira militer pendahulu dan penerusnya cenderung untuk mematuhi dan mengekalkannya. Untuk mendapat  keabsahan  di  masyarakat,    nilai dan  orientasi  itu  dkipublikasikan  kepada masyarakat  luas,  baik  melalui  media  cetak maupun elektronik.
Nilai dan orientasi militer yang dibakukan oleh  para  perwira  dari  generasi  ke  generasi atas  dasar  pengalaman  sejarah  yang  mereka alami, termasuk dalam hal ini pengungkapan persepsi  bahwa  militer  lebih  mengutamakan kepentingan rakyat, negara dan bangsa dalam sikap  dan  tingkah  lakunya.  Salah  satu  nilai dan  orientasi  yang  diwariskan  oleh  perwira generasi pertama ABRI, seperti Panglima Besar Soedirman, Jenderal Urip Soemohardjo, Gatot SUbroto, Simatupang dan Nasution, ialah ABRI berasal dari rakyat, sehingga ABRI secara alami selalu  membela  rakyat.  ABRI  selalu  bertugas membela  rakyat  yang  merupakan  sumber ABRI  itu  sendiri.  Sebaliknya  rakyat  member dukungan  kepada  ABRI  dalam  menjalankan fungsi-fungsinya.
Nilai-nilai  dan  orientasi  ini  bukan  saja diwariskan dari generasi ke generasi melainkan juga  diindoktrinasikan  kepada  masyarakat sebagai bagian untuk mendapatkan legitimasi  peran  ABRI  dalam  sosial  politik. Karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  sampai sekarang nilai dan orientasi ini diterima oleh sebahagian  masyarakat  Indonesia.  Orientasi kerakyatan ini kemudian dikembangkan oleh generasi ABRI angkatan 1945 dan penerusnya
berperan besar dalam usaha-usaha mencapai kemerdekaan  Indonesia,  membuat  para perwiranya  ingin  masuk  lebih  jauh  dalam kehidupan politik.
Para  intelektual  dan  staf  pengajar  telah berusaha member argumentasi ilmiahg untuk member  keabsahan  para  peran  politik  ABRI seperti  yang  sedang  menjadi  arus  pemikiran ala  akademisi  Barat  diera  1960-an.  Ancaman komunisme terhadap agama, ideology negara. Pancasila menjadi pemersatu para akademisi, intelektual,  mahasiswa  sebagai  pasangan junior  dengan  ABRI.  Dengan  demikian, penghapusan  tanpa  pengadilan,  hukum  mati, pembubaral organisasi sosial politik terhadap PKI  dan  unsur-unsur  pendukung  Orde  Lama berjalan lancar. 24 Dwifungsi juga dibantu oleh mahasiswa,  HMI,  juga  ahli  ekonomi,  karena mereka anti komunis. 25
Keterlibatan  ABRI  dalam  bidang  sosial politik  di  kemudian  hari  berjalan  di  luar perkiraan kedua tokoh utama penggagas atau perintisnya  (Soekarno-Nasution).  Dwifungsi yang  diharapkan  menjadi  penyeimbang  bagi partai  politik  ternyata  pada  masa  Soeharto (Orde  Baru)  telah  berjalan  melampau sasarannya. Pada masa ini peran partai politik berkurang,  sebaliknya  peran  serta  ABRI semakin  meningkat.  Dwifungsi  ABRI  yang semula diharapkan tidak lagi sebagai alat sipil semata, tetapi juga tidak sebagai rezim militer, ternyata  pada  masa  Orde  Baru  memainkan peranan  yang  lebih  jauh.  Pada  masa  ini  yang paling  esensial  adalah  keterlibatan  mereka dalam proses pengambilan keputusan  politik bahwa  apa  yang  terbaik  buat  rakyat,  terbaik pula buat ABRI. 23 Pemikiran bahwa militer
23 Iswandi, Op.cit. hal. 75.
24 Seri Prisma, Demokrasi dan Proses Politik , LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 161.
25 Ibid ., hal 143.
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Dwi Fungsi ABRI :
Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia
nasional. 26 Pandangan Orde Baru sama dengan pandangan  Orde  Lama.  Keterlibatan  ABRI secara langsung dalam politik bertujuan untuk mencegah  diambilnya  keputusan-keputusan pollitik  yang  bertentangan  dengan  Pancasila, Proklamasi dan UUD 45. 27
Dengan  cara  itu.maka  salah  satu  cirri pemerintahan Orde Baru adalah pelembagaan peran  sosial  politik  ABRI.  Selama  ini pelaksanaan  Dwifungsi  ABRI  lebih  bersifat structural,  atau  bersifat  kuantitatif,  di  mana lahirnya  ABRI    sebagai    kekuatan    politik yang  ditandai  dengan  duduknya  anggota ABRI  dalam  berbagai  jabatan  pemerintah (eksekutif)  baik  di  pusat  maupun  di  daerah serta  adanya  jatah  khusus  sejumlah  anggota ABRI di lembaga legeslatif yang diangkat tanpa melalui prosedur Pemilu.
Ada  beberapa  alasan  yang  dijadikan pijakan  oleh  Orde  Baru  untuk  mengukuhkan Dwifungsi ABRI bahkan memperluas
kebebasannya  dalam  bidang  ekonomi,  yaitu kerena  ABRI  dipandang  sebagai  pihak  yang memiliki  kekuatan  dalam  menanggulangi persoalan  negara.  Soeharto  juga  diilhami oleh    pengelaman    sejarah    bahwa    politisi sipil  dipandang  tidak  mampu  memecahkan persoalan  negara.  Jadi  untuk  mencegah disintegrasi  bangsa,  Soeharto  member kebebasan  besar  kepada  ABRI  dalam  bidang politik bahkan dalam bidang ekonomi di satu pihak,  menyederhanakan  partai  politik  di pihak lain.
Dalaam  tahun  1967-1971  setelah  terjadi peristiwa G.30/S PKI diusahakan beberapa
26 Ibid., hal 89.
27 Indria Samego, Op.cit., hal. 55.
perubahan  dalam  struktur  politik  yang dimaksudkan  untuk  memurnikan  birokrasi pemerintah  sebagai  birokrasi  yang  tidak dipengaruhi  oleh  partai  politik.  Baru  tahun 1975  dengan  keluarnya  Undang-Undang  No. 3 jumlah partai politik dikurangi dari sepuluh menjadi  dua,  ditambah  dengan  Golongan Karya  (Golkar)  yang  menolak  menamakan dirinya  dengan  partai  politik.  Tampaknya usaha  ini  berhasil  setelah  Golkar  menang dalam Pemilu 1971. Hal ini dapat memulihkan iklim politik. Birokrasi dapat berjalan dengan teratur  terutama  untuk  menopang  program pembangunan. 28
Upaya  penyederhaan  kepartaian  melalui keluarnya  Undang-Undang  Nomor  3  tahun 1975  dan  penetapan  Pancasila  sebagai  satu- satunya  azaz  dalam  Undang-Undang  tahun 1985  dapat  dilihat  sebagai  langkah  ke  arah pengembangan  kehidupan  kepartaian  yang lebih berorientasi pada program pembangunan di  samping  upaya  mengurangi  terjadinya persaingan-persaingan yang diakibatkan oleh banyaknya partai. 29
Penyederhanakan          kepartaian            ini juga  bertujuan  untuk  mengekalkan  kursi kepresidenan  dalam  kekuasaannya.  Setelah penyederhanaa,    kemudian    diberlakukan azaz tunggal (Pancasila), lalu dengan simpati dan  dukungan  ABRI  akan  memudahkan  bagi Soeharto  untuk  berkuasa  lebih  lama.  Dengan kesamaan azas pertikaian ideology  terhindar. Karena  partai  memiliki  kesamaan  gerak  dan arah perjuangan.
28 Albert Widjaya, Op.cit., hal. xiv.
29 Sudijono  Sastroatmodjo, Perilaku  Politik , IKIP Pres, Semarang, 1995, hal. 138.
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Anwar

## Keterlibatan Abri Dalam Bidang Ekonomi
Kepentingan-kepentingan  material  ABRI jugaikut  memainkan  peran  penting  dalam keputusan  militer  untuk  ikut  campur  tangan dalam  bisang  politik.  Militer  mempunyai kepentingan kelompok, baik untuk memperoleh  fasilitas  militer  maupun  untuk memberikan gaji yang layak bagi anggotanya. Jika  para  pemimpin  sipil  gagal  dalam memenuhi  kebutuhan  tersebut,  maka  akan timbul  kecenderungan  yang  lebih  besar  bagi militer  untuk  terpolitisasi  dan  terintervensi dalam politik.
Kondisi-kondisi  sosial  ekonomi,  kedaan politik dalam negeri dan faktor internasional dapat  memperkuay  kecenderungan  militer untuk  intervensi  dalam  bidang  politik.  Pada umumnya  intervensi  militer  tidak  terjadi  di negara-negara  yang  secara  politik,  ekonomi dan sosial telah maju. Di negara maju, militer berada  dalam  supremasi  sipil.  Sistem  politik yang  sudah  mapan  (stabil  dan  dinamis) pendapatan  per  kapita  yang  tinggi,  tingkat industrialisasi  yang  tinggi,  ditambah  dengan kesadaran politik dan hukum  rakyatnya yang sangat tinggi, telah mengurangi kemungkinan terjadinya  intervensi  militer.  Bukan  berarti bahwa peran politik militer hilang sama sekali, militer  pada  dasarnya  juga  ikut  berperan seperti  dalam  aktivitas  civic-mission  untuk menanggulangi  bencana  alam  atau  bencana lainnya. Dalam konteks ini kadar keikutsertaan militer  sangat  rendah,  hanya  menjalankan fungsi perbantuan yang bersifat sementara.
Di    Indonesia,    keterlibatan      militer dalam  bidang  ekonomi  seiring  dengan keterlibatannya dalam bidang politik  yang
juga  telah  dimulai  sejak  Soekarno  berkuasa. Pada  awalnya  keterlibatannya  terlihat  pada aktivitas  bisnis.  Dalam  perkembangannya, setelah  militer  berhasil  memberlakukan Undang-Undang  Darurat  Perang  tahun  1957, aktivitas  ABRI  di  bidang  ekonomi  semakin berkembang,  terutama  setelah  nasionalisasi perusahaan  asing,  mulai  dari  perusahaan Belanda, Inggris, Amerika Serikat dan lainnya pada  tahun  1963-1965.  Perusahaan  tersebut kemudian dijadikan Badan Usaha Miilik Negara (BUMN) di mana ABRI tetap memegang kendali utama melalui departemen-departemen dalam  pemerintahan.  Dalam  BUMN  inilah terjadi  segi-segi  pemanfaatan  jabatan  untuk keuntungan ekonomi para pengusaha  militer, yang  kemudian  dengan  keuntungan  tersebut mereka  mendirikan  perusahaan-perusahaan swasta,  baik  atas  namanya  sendiri  ataupun atas nama keluarga, atau teman-temannya. 30
Peranan ABRI di bidang ekonomi dimulai pada masa darurat di mana beberapa prajurit ABRI  pada  masa  Demokrasi  Parlementer (1949-1959) menapat tugas untuk mengambil alih (nasionalisasi) perusahaan asing
(Belanda)  tahun  1958/1958.  Penugasan  ini dalam  rangka  pengamanan  terhadap  usaha penguasaan oleh para buruh yang kebanyakan tergabung  dalam  SOBKI  (Sentral  Organisasi Buruh  Seluruh  Indonesia)  yang  berafiliasi dengan  PKI.  ABRI  merasa  berkewajiban menyelamatkan  harta  kekayaan  negara  dari penguasaan PKI. 31
Keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi ini tidak terlepas juga dari peran ganda yang dimainkan oleh militer yang dilahirkan oleh
30 Indra Samego, Op.cit., hal. 250.
31 Ibid., hal. 119
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Dwi Fungsi ABRI :

## Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia
Jenderal  A.H.  Nasution.  Ia  merumuskan  dua aspek  yang  menonjol  keterlibatan  militer dalam  dua  bidang.  Di  satu  sisi  sebagai kekuatan    pertahanan    dan      keamanan,      di sisi  lain  berkaitan  dengan  kekaryaan. Kekaryaan  ini  meliiputi  kekaryaan  bidang sosial  ekonomi  dan  bidang  politik.  Dengan demikian  Dwifungsi  merupakan  faktor  yang melegitimasi kehadiran ABRI dalam  aktivitas ekonomi,  yang  didukung  oleh  keterlibatan mereka dalam bidang politik. 32
Ketika dicanangkan PELITA, ABRI kembali mendapat penugaskaryaan di bidang ekonomi. Pada  masa  awal  Orde  Baru,  peran    ekonomi ini  dimaksudkan  untuk  mengamankan momentum  pembangunan  yang  digalakkan sejak Pembangunan Jangka Panjang  (PJP) I. Akan  tetapi  perkembangan  selanjutnya peranan ekonomi ABRI merambah ke berbagai sector,  sehingga  menimbulkan  keluhan berbagai  pihak,  seperti  dalam  perusahaan milik negara dan dengan mendirikan koperasi dan yayasan.
Peran  ABRI  awal  Orde  BAru  ini dimaksudkan  untuk  menjamin  pengalihan dana yang tetap ke kas Angkatan Darat tanpa menimbulkan kekacauan ekonomi. 33 Untuk itu perwira AD banyak ditugaskan dalam berbagai sector  usaha  negara  yang  dianggap  dapat memenuhi  kebutuhan  mereka.  Pertamina merupakan  salah  satu  BUMN  yang  dipakai untuk mengisi kas mereka. Pada tahun 1957, ketika masih bernama Permina, Kasad Jenderal Nasution  menyuruh  Diputi  II  Kolonel  Ibnu Sutowo untuk mengambil alih lading minyak
32 Iswadi, Op.cit., hal. 103.
yang tidak dipergunakan lagi di sebelah utama Sumatera. Pertamina yang didominasi oleh AD ini  berubah  menjadi  Pertamina  pada  tahun 1968. Secara formal Ibnu SUtowo bertanggung jawab  kepada    Menteri    Pertambangan, namun  dalam  prakteknya  perusahaan  ini berjalan seperti perusahaan swasta. Ia hanya bertanggung jawab kepada pimpinan ABRI. 34
Perusahaan  negara  lain  yang  dikuasai oleh ABRI adalah Bulog yang didirikan tahun 1966.  Pada  waktu  itu  dipimpin  oleh  Letnan Jenderal  Tirtosudiro.  Tugas  Bulog  saat  itu adalah  pembelian  beras  untuk    pegawai negeri  dan  ABRI  kemudian  ditambah  juga dengan  penyediaan  bahan  makanan  guna mempertahankan stabilitas harga. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Dana pinjaman dengan bunga  murah  (3  %)  dari  Bank  Indonesia tidak  dipergunakan  sebagaimana  mestinya, melainkan didepositokan di Bank-bank swasta yang menawarkan bunga 10 -15 %, di samping pada Bank-bank milik Angkatan Darat.
Selain  BUMN,  ABRI  juga  mempunyai bebeapa badan usaha yang bernaung di bawah yayasan  dan  koperasi.  Alasan  didirikannya badan usaha ini karena biaya rutin dari negara dipandang  tidak  mencukupi.  Mereka  perlu lebih  banyak  anggaran  untuk  memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan anggotanya. Oleh  karena  itu,  yayasan  dan  koperasi  yang berlabel  Angkatan  Darat,  Angkatan  Udara, Kepolisian  tumbuh  menjamur.  Koperasi  ini ada  yang  merupakan  alat  kepentingan  bisnis swasta  untuk  melancarkan  bisnis  mereka, seperti angkkutan truk yang berlabel koperasi ABRI, ternyata milik swasta.
33 Nasution, Kekaryaan  ABRI ,  Seruling   Masa,
1971, hal. 19.
34 Indra Samego, Op.cit., hal. 121.
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018

## Anwar
Dalam bidang yayasan terdapat
bermacam-macam  yayasan  yang  umumnya milik  Kostrad.Ada  yang  bergerak  dalam konsesi  hutan,  penerbangan,  perdagangan dan  produksi  film.  Ditambah  lagi  dengan perusahaan  yang  menggunakan  badan  usaha perseroan  terbatas  (PT)  dalam  bidang- bidang  perdagangan,  pemeliharaan  gedung, angkutan,  manufaktur  dan  perkapalan, perhotelan, pembangunan jalan. Usaha-usaha ini  diharapkan  dapat  mensejahterakan  ABRI. Akan    tetapi    dalam    kenyataannya   aktivitas ini  sering  mengganggu  perekonomian  yang dijalankan oleh kalangan sipil. 35

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  keterlibatan  ABRI  dalam    bidang sosial  politik  di  Indonesia  sudah    dimulai sejak    pemerintahan    Demokrasi    Terpimpin di  bawah  Presiden  Soekarno.  Secara  politis tindakan  Soekarno  memasukkan  kalangan militer  dalam  struktur  pemerintahannya cukup beralasan, yaitu kegagalan politisi sipil dalam  merumuskan  ideology  negara  yang tidak  ada  kesepakatan  antar  partai  dalam siding  konstituante.  Kegagalan  ini  dianggap membahayakan  stabilitas  politik  nasional dan  mengancam  keutuhan  negara.    Karena itu  Presiden  Soekarno  merekrut  kalangan militer untuk mengimbangi politisi sipil dalam pemerintahannya.
Di  samping  itu,  pihak  kalangan  militer sendiri  menganggap  bahwa  mereka  punya akar  historis  untuk  dapat  masuk  dalam tatanan sosial politik, yaitu jasa-jasa mereka
35 Indra Samego, Op.cit., hal. 126-130
dalam  perjuangan  bangsa.  Peran-peran historisnya  dikristalkan,  diindoktrinasi  dan disebarluaskan  ke  khalayak  ramai  melalui media  massa  sebagai  suatu  usaha  untuk mencari  legitimasi  dari  masyarakat  dengan semboyan  kerakyatan.  Oleh  karena  itu, Jenderal  A.H.  Nasution  mencetuskan  peran serta militer dengan nama Dwifungsi ABRI.
Seiring  dengan  keterlibatannya  dalam bidang sosial politik, ABRI juga berperan dalam sosial ekonomi walaupun pada awalnya hanya sebatas pada usaha pengamanan perusahaan swasta  nasional  peninggalan  perusahaan asing. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru  Dwifungsi  ABRI  dikukuhkan  bahkan perannya  lebih  luas.  Hampir  semua  sektor ekonomi strategis dikuasai oleh ABRI.
Pada masa pemerintahan Orde Baru peran serta  kalangan  ABRI  dalam  bidang  sosial politik-ekonomi menjadi penyokong kuat bagi Soekarno  untuk  dapat  berkuasa  lebih  lama, walaupun hal ini bertentangan dengan ide-ide dasar  yang  digagas  oleh  A.H.  Nasution,  yang diharapkan  sebagai  berberan  sebagai  posisi tengah,  ternyata  belakangan  mendominasi berbagai  sector  dan  menjadi  penentu  dalam berbagai kebijakan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Albert Widjaja, Budaya Politik dan Pembangunan  Ekonomi ,  LP3ES,  Jakarta, 1982.
Arbi  Sanit ,  Swadaya  Politik  Masyarakat, Telaah  Tentang  Keterkaitan  Organisasi Masyarakat,  Partisipasi  Politik  dan Pertumbuhan Hukum dan Hak Azasi, PT
ADABIYA , Volume 20 No. 1 Februari 2018
Dwi Fungsi ABRI :
Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia
Rajawali, Jakarta, 1985.
-------, Sistem  Politik  Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1982. Deliar Noer, “Perkembangan Demokrasi  Kita”,  dalam  Seri Prisma, Demokrasi  dan  Proses Politik, LP3ES, Jakarta, 1986.
Harold  Crough, Militer  dan  Politik  di Indonesia¸ Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 1986.
Indra  Samego,  et.al., Bila  ABRI Menghendaki Desakan Kuat Reformasi  Atas  Konsep  Dwifungsi ABRI, Mizan, Bandung, 1998.
Iswandi, Bila ABRI Menghendaki, Mizan, Bandung, 1998.
Muchtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur  Politik¸ LP3ES,  Jakarta, 1989.
Nasution, Kekaryaan  ABRI ,  Seruling Masa, 1971
Ricklefs,  MC., A  History  of  Mmodern Indonesia, London and Basingtoke : The Macmillan Press Lt, 1981
Seri  Prisma, Demokrasi  dan  Proses
Politik , LP3ES, Jakarta, 1986 Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik , IKIP Pres, Semarang, 1995.
Syahrir, Ekonomi  Politik  Kebutuhan
Pokok  Sebuah  Tinjauan  Prospektif, LP3ES, Jakarta, 1983.
Wiyono  R, Organisasi  Kekuatan  Sosial Politik di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.