## MENYOAL INTERNET SEBAGAI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HABERMAS
Eben Haezer Aliansi Jurnalis Independen Email : ebent85@gmail.com

## ABSTRACT
The idea of the internet as an ideal public sphere has still become a debate. In some studies, some experts criticize the idea, but some accept it. This article discusses the problem  as  seen  from  the  perspective  of  the  theory  of  Public  Sphere  which  was initiated  by  Jurgen  Habermas  It  also  briefly  explains  the  thinking  concept  of Habermas, Virtual Public Sphere, Democracy in the Internet Age, and Visual Culture.

## Key Words: Public Sphere, Internet, Democracy

## PENDAHULUAN
Istilah ruang publik adalah istilah yang sangat longgar.Makna istilah ini sangat dipengaruhi  oleh  konteks  dan  ilmu  yang  sedang  mengajinya.  Dalam  ilmu  arsitektur dan  tata  kota  misalnya,  istilah  ruang  publik  dimaknai  secara  teknis-arsitektural, dengan  taman,  mal,  dan  ruang  terbuka  lain  sebagai  contohnya.  Maka  untuk membedakan  dengan  istilah  ruang  publik  dalam  konsep  Habermas,  ruang  publik dalam  konteks  ilmu  arsitektur  dan  tata  kota,  sering  disebut Public    Space ,    bukan Public  Sphere .  Sementara  dalam  lingkungan  siber,  ruang  publik  dimaknai  sebagai tempat  dimana  terjadinya  interaksi  maya.  Selain  itu,  istilah  ruang  publik  juga dimaknai  berbeda  dalam  konteks  yang  lain,  termasuk  dalam  konteks  lingkungan media.  (Prasetyo,  2012:171) . Menurut  Herry  Priyono  (2010:  372-374),  ragam  makna ruang  publik    dijelaskan  dalam  enam  gugus  pengertian.  Di  antaranya  yaitu  modal sosial  (jaringan trust dan  resiprositas),  pelayanan  publik,  barang  publik,  budaya publik,  tempat  publik,  dan  interrelasi  antara  pasar,  keluarga,  pemerintah,  dan kelompok independen yang membentuk sosialitas masyarakat.
Publik  sendiri  bukanlah  konsep  yang  baru,  melainkan  terus  mengalami perkembangan.Merujuk pada sejumlah literatur yang relevan, konsep publik bahkan sudah  ditemukan  sejak  zaman  Yunani  kuno  dan  terus  berkembang  sampai  saat  ini. Menurut Arendt seperti yang dikutip oleh Wibowo (2010 : 23), pembedaan antara apa yang disebut dengan privat dengan apa yang disebut publik telah muncul sejak zaman
Arkhaik  di  Athena,  yaitu  antara  abad  ke-8  SM  hingga  abad  ke-6  SM,  melalui  istilah idiom (milik pribadi) dan koinon (milik bersama).
Bahkan  pada  abad  ke-5  SM  hingga  abad  ke-4  SM  (zaman  Klasik),  konsep publik  di  Yunani  kuno  itu  mengalami  perkembangan  signifikan  karena  mereka  yang dapat berpartisipasi dalam membahas persoalan-persoalan publik bukan lagi sebatas pada  warga  negara  (mereka  yang  lahir  dari  bapak  asli  Athena),  tetapi  juga  orang- orang  lain  yang  tinggal  di  Athena  meski  bukan  keturunan  asli  Athena.Sementara, merujuk  pada  Habermas  (2007  :  66)  yang  mengamati  publik  dan  ruang  publik  dari masyarakat  borjuis  di  Perancis  dan  Inggris  pada  abad  ke-18,  yang  disebut  publik, idealnya memang bisa siapa saja yang terlibat dalam diskusi-diskusi mengenai politik dan  persoalan-persoalan  negara  lainnya.  Namun  pada  kenyataannya,  ruang  publik seperti salon dan kedai kopi hanya dapat diakses oleh kelompok- kelompok borjuis.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan Pemikiran Habermas
Juergen  Habermas  (2007:41)  mengatakan,  ruang  publik  adalah  ruang masyarakat  privat  ( sphere  of  private  people )  yang  berkumpul  bersama    menjadi sebuah  publik.  Namun  definisi  ini  masih  terbatas  atau  mengacu  pada  kelompok masyarakat  borjuis  yang  memang  mendominasi  ruang-ruang  publik  seperti  salon  di Perancis, kedai kopi di Inggris, dan himpunan masyarakat  meja  ( Tischgessellschaften ) diJerman, dimasa-masa akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18.
Kelompok masyarakat tersebut, mengklaim bahwa ruang publik ini diregulasi dari  atas,  demi  untuk  melawan  otoritas  publik.  Dalam  penelaahan  ini,  ruang  publik yang  merupakan  bentukan  dari  masyarakat  privat,  dianggap  memegang  peran  vital dalam  upaya  memperkuat  demokrasi,  yaitu  sebagai  ruang    yang  dihidupi  oleh masyarakat  dan berfungsi sebagai penghubung antara mereka dengan pemerintah. Melalui  ruang  publik,  politik  yang  dijalankan  secara  formal,  dikontrol  lalu  dipelajari melalui nalar publik.
Pandangan  Habermas  tentang  ruang  publik  sebenarnya  terdiri  dari  dua gelombang.  Gelombang  pertama  dijelaskannya  dalam  buku The  Structural Transformation  of  Public  Sphere (1989),  sementara  gelombang  kedua    dijelaskan

## Eben Haezer
lewat buku Between Facts and Norms (1992).
Dalam  buku  pertama,  ruang  publik  dilihat  lewat  lensa  historis-sosiologis.  Di buku itu, dijelaskan dua tema pokok, yakni asal mula ruang publik borjuis  dan  analisis terhadap  perubahan  struktural  ruang  publik  di  abad  ke-18  hingga  ke-19.    Secara historis,  ruang  publik  pertama  kali  muncul  di  Eropa  pada  abad  ke-17    bersamaan dengan  berkembangnya  kapitalisme  yang  mendorong  munculnyakelasbaru:  Borjuis. Kelas  ini  muncul  setelah  mereka  awalnya  hanya  melakukan  kegiatan  perdagangan biasa yang lalu berkembang menjadi produksi kapitalis. Dengan latar seperti ini, ruang publik yang  muncul  di  era tersebut  adalah   ruang  publik  borjuis,    yaitu  ruang publik yang  diisi  oleh  kelompok-kelompok  aristokratis  dan    para  intelektual  borjuis— kelompok terdidik yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. (Prasetyo, 2012).
Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat sipil (kelompok  borjuis)  mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara. Klaim kepubilkan negara itu direpresentasikan  oleh  negara  dengan  mengatur  masyarakat.  Maka  kemudian muncullah  forum-forum  atau  pertemuan-pertemuan  yang  di  Perancis  dan  Inggris umumnya  terjadi  di  kedai  kopi  dan  salon,  sementara  di  Jerman  terjadi  di Tischgesselschaften (himpunan  masyarakat  meja)—forum  yang  dihidupi  oleh masyarakat terpelajar yang berakar dari Sprachgesselschaften (himpunan masyarakat sastra) lama di abadke-17.
Pertemuan-pertemuan  tersebut  selanjutnya  membentuk  basis  institusional dari  ruang  publik  borjuis.Dalam  hubungannya  dengan  negara,  ruang  publik  di  masa itu merupakan jembatan antara kelas borjuis dengan negara.Melalui  artikulasi  opini yang mencuat dalam ruang publik, tersembunyi keinginan agar negara lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan kaum borjuis (Habermas, 1989 :14-26).
Di  dalam  buku  pertama  itu  pula,  Habermas  menyebutkan  tiga  kriteria  ruang publik.Kriteria  tersebut  disarikannya  dari  kecenderungan  yang  terjadi  dalam  ruang publik  berupa  kedai  kopi,  salon,  dan tischgessellschaften .Kriteria-kriteria  itu  adalah, pertama, egaliter  atau  kesetaraan  status .Dalam  ruang  publik,  status  cenderung dikesampingkan  atau  dengan  kata  lain,  bentuk  hubungan  sosial  yang  tercipta,  jauh dari  mengangankan    kesetaraan    status.  Kesetaraan  atau  persamaan  status  ini,
penting  karena  menjadi  landasan  bagi  pengukuhan  argumen  yang  lebih  baik  dalam memenangkan perlawanan terhadap hierarki sosial.
Kedua, bebas dari dominasi. Dalam ruang publik yang terwujud di salon, kedai kopi,  dan tischgesselschaften di  Eropa  pada  abad  ke-17  hingga  ke-19,  pembicaraan yang  berlangsung  menyangkut  permasalahan-permasalahan  yang  masuk  dalam wilayah “kepedulian umum”.Namun pembicaraan-pembicaraan tersebut berlangsung dengan mengesampingkan dominasi atau otoritas dari gereja dan negara yang dalam konteks  saat  itu  memegang  monopoli  terhadap  segala  interpretasi,  baik  dalam filsafat, sastra, seni, ilmu pengetahuan, dan lainsebagainya.
Ketiga,  inklusif.Dalam  ruang  publik,  inklusivitas  publik  tercipta  karena  pada dasarnya  setiap  masalah  yang  diperbincangkan  adalah  persoalan-persoalan  umum yang harus bisa dan mudah untuk diakses setiap orang. Dengan kata lain setiap orang harus sanggup berpartisipasi di dalamnya.
Dalam perkembangan selanjutnya, ruang publik tidak hanya temanifestasikan dalam  ruang-ruang  fisik  seperti  kedai  kopi,  salon,  maupun tischgesselschaften , melainkan juga terwujud dalam media cetak. Dalam konteks masyarakat Eropa yang dikaji  oleh  Habermas  pada  saat  itu,  ruang  publik  dalam  media  cetak    awalnya terwujud  dalam  jurnal-jurnal  khusus  kritik  seni  dan  budaya  yang    melembagakan kritik sastra dari orang-orang atau pribadi-privat yang dianggap awam dalam hal seni dan  sastra.  Kritik-kritik  seni  ( Kunstrichter )  itu  sendiri,  meski  diakui  mengandung penilaian  yang  amatir,  namun  dapat  dianggap  sebagai  perlawanan  terhadap eksklusifnya  seni  dan  sastra  yang  hanya  dimonopoli  kalangan  bangsawan,  keluarga kerajaan,  borjuis,  dan  seniman.  Jurnal-jurnal  itulah  yang  kemudian  menjadi  dasar sehingga sampai kini, pers atau media massa, dianggap sebagai sebuah ruangpublik.
Sementara  dalam  buku  keduanya— Between  Facts  and  Norms —ruang  Publik ditempatkan sebagai elemen dari bangunan teoritis yang lebih komprehensif tentang demokrasi  deliberatif  yang  merupakan  varian  dari  demokrasi  yang  fokus  pada  isu legitimasi politik. Model demokrasi deliberatif adalah arus balik dari demokrasi klasik- ortodoks  yang  memahami  demokrasi  semata  dalam  kerangka  agregasi    preferensi dan  kepentingan  warga  negara  melalui  sarana  konvensional  seperti  pemungutan suara dan lembaga perwakilan (Dryzek, 2000: v). Inti dari demokrasi ini adalah bahwa
sebuah  keputusan  akan  terlegitimasi  apabila  telah    mendapat    persetujuan  rasional lewat partisipasi di dalam  pertimbangan  mendalam  ( deliberation ) yang otentik oleh semua pihak yang berkepentingan  terhadap  keputusan tersebut (Parkinson,2006:4). Pendekkata,  oleh  Habermas,  melalui Factsand  Norms ,  ruang  publik  disebut  sebagai arena  bagi  setiap  orang  untuk  berpartisipasi  dalam  upaya  deliberasi.Karenanya  di tahapan ini ruang publik tidak lagi dipandang secara konkret, historis, dan partikular sebagaimana dalam buku pertama, The Structural Transformation of Public Sphere.

## Ruang Publik Virtual
Kehadiran  internet  harus  diakui  telah  menyebabkan  berkembangnya  konsep mengenai ruang publik. Dengan adanya internet, interaksi-interaksi yang membahas mengenai  permasalahan  publik—yang  awalnya  hanya  berlangsung  di    ruang-ruang fisik  dan  di  dalam  kolom-kolom  media  cetak—pada  akhirnya  berlangsung  pula  di dalam  lingkungan  virtual  dengan  menggunakan  perantara  komputer  ( Computer Mediated  Communication atau  CMC).  Berdasarkan  pemahaman  itulah,  maka Meyrowitz  (1999:51)  menyatakan  bahwa  penelitian  komunikasi  dalam  konteks kekinian,  seharusnya  tidak  lagi  fokus  pada  pesan  dan  konten,  tetapi  juga  kepada perkembangan teknologi yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat tersebut.
Hal yang sama juga disampaikan David Holmes (2005:2) bahwa saat ini, setiap saat  individu  selalu  bersinggungan  dengan  teknologi  informasi  dan    hidup    dalam sebuah masyarakat informasi. Relasi antar individu pun tidak lagi terbatas pada relasi fisik,  melainkan  juga  relasi interface yang  diwakili  oleh  perangkat  teknologi komunikasi.  Bahkan,  dalam  perkembangan  dunia  siber  saat  ini,  kehadiran  individu sebagai  obyek,  tidak  selalu  menunjukkan  wujud  aslinya,  namun  bisa  pula  diwakili oleh avatar atau gambar-gambar tertentu yang dikehendakinyasendiri.
Dalam  perubahan  yang  sedemikian  rupa,  ruang  publik  tidak  lagi  hanya berlangsung  dalam  ruang-ruang  fisik,  namun  juga  dalam  ruang-ruang  virtual.Hal  ini senada  dengan  pernyataan  Papacharissi  (2002:4)  yang  menyatakan  bahwa  media digital  seperti  internet,  dengan  infrastruktur  yang  menjajikan  wacana  tanpa  batas serta aturan-aturan yang beroperasi di luar batas-batas geografis, akan  mendorong
Volume 4, Nomor 2, Agustus 2018| 186
terjadinya reinkarnasi virtual ranahpublik.
Ruang  publik  virtual  sendiri,  oleh  sejumlah  pakar  dianggap  sebagai  ruang publik yang paling ideal dan lebih menjamin terciptanya demokratisasi.Anggapan ini muncul lantaran ruang-ruang publik modern yang telah ada sebelumnya, telah banyak terkooptasi  oleh  kepentingan-kepentingan  ekonomi  para  pemilik  modal.  Bahkan menurut  Habermas  dalam  Papacharissi  (2002),  ruang  publik  modern  yang  merujuk pada  media  massa  arus  utama,  telah  diusik  oleh  kekuatan  komersialisasi  dan dikompromosikan  oleh  konglomerasi  sehingga  menghasilkan  wacana    yang sebenarnya didominasi oleh kepentingan pemasangiklan.
Walau  demikian,  tidak  selamanya  ruang  virtual  ( virtual  space )  bisa  dianggap sebagai  ruang  publik  ( public  sphere )  virtual  sebagaimana  dimaksudkan  oleh Habermas. Menurut Nasrullah (2012:38), hal ini karena internet bisa dikatakan hanya merupakan medium yang digunakan untuk diskusi atau debat politik, pertukaran ide atau gagasan, sampai membangun wacana sebagai jawaban atas realitas politik. Akan tetapi,  fungsi  ini  sama  juga  dengan  penggunaan  internet  sebagai  sarana    virtual semata.
Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana idealnya ruang publik  virtual  yang  selaras  dengan  konsep  ruang  publik  yang  ditawarkan  oleh Habermas?  Menjawab  pertanyaan  itu,  Papacharissi  (2002:11)  secara  tegas menegaskan: “A  virtual  spaces  enhances  discussion.  A  virtual  sphere  enhances demcracy”. Atau  dengan  kata  lain,  ruang  virtual  mendorong  atau    mewujudkan diskusi, sedangkan ruang publik virtual mewujudkan atau mendorong demokrasi.
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  perbedaan  itu  bisa  terwujud  dalam  kebiasaan masyarakat  pengguna  situs  jejaring  sosial Facebook .  Keberadaan wall atau  dinding sebagai tempat pengguna menyampaikan ide dan gagasan, tidak bisa lantas dianggap sebagai upaya pengguna tersebut untuk menciptakan atau terlibat dalam debat kritis sebagaimana terjadi dalam ruang publik. Meski di “dinding” tersebut tersedia kolom tak terbatas untuk diisi dengan komentar dari pengguna lainnya, akan tetapi interaksi yang  terjadi  merupakan  tanggapan  biasa,  seperti  halnya  terjadi  ketika  mereka berinteraksi  dalam  sebuah  komunikasi  tatap  muka.  Menurut  Nasrullah,    hal    itulah yang  disebut  sebagai virtual  space .  Sementara virtual  sphere ,  lebih relevan  terwujud
melalui  grup-grup  diskusi  maupun  forum  perbincangan  politik  sebagai  respon  atas realitas politik yangterjadi.

## Demokrasi di Era Internet
Josiah  Ober  (2007  :  2)  menyebutkan  bahwa  demokrasi  berakar  dari  filsafat Yunani, di mana istilah ini mengandung dua kata yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sementara Samuel P Huntington (1991) menjelaskan adanya tiga gelombang besar  demokrasi.  Gelombang  pertama  adalah  yang  berlangsung  pada  kurun  waktu 1828  hingga  1926  yang  dimulai  di  Eropa  dan  dipicu  oleh  perkembangan  di  bidang sosial serta ekonomi. Sedangkan gelombang kedua, muncul karena faktor politik dan militer  yang  berlangsung  selama  kurun  waktu  1943  hingga  1962.Pada  periode  ini, beberapa negara beralih ke demokrasi setelah Sekutu menang dalam Perang Dunia II. Sementara  gelombang  ketiga,  menurut  Huntington  terjadi  pada  1974  atau  setelah Perang  Dingin  dan  dipicu  oleh  beberapa  sebab  seperti  melemahnya  rezim  otoriter, tekanan dari luar, serta perkembanganekonomi.
Kini,  beberapa  pakar  percaya  bahwa  demokrasi  di  dunia  ini  telah  memasuki gelombang keempat seiring dengan perkembangan teknologi digital  dan  diperkuat lagi  dengan  kebangkitan  Dunia  Arab  atau Arab  Spring sejak  2010.  Argumentasi  ini, disebutkan  oleh  Howard  dan  Hussain  (2014,  4),  bahwa  kehadiran  internet,  telepon seluler,  dan  berbagai  aplikasi  jejaring  sosial  telahmembawa  perubahan  politik  di kawasan  Afrika  Utara  serta  Timur  Tengah.  Dengan  mengontekstualisasikan  dan melakukan  periodisasi  selama  kurun  waktu  sepuluh    tahun  terhadap  sistem  media dan  perkembangan  infrastruktur  informasi    di    Arab,  maka  dapat  dipahami  apa dampak dari hal tersebut, serta bagaimana dan mengapa   hal ituterjadi.
Perubahan  tatanan  politik  dan  demokrasi  akibat  perkembangan  internet  ini selaras  dengan  pandangan  Schmidt  dan  Cohen  (2014  :  xv)  yang  menyatakan bahwa dampak  terbesar  dari  menjamurnya  teknologi  informasi  adalah  berpindahnya kekuasaan  dari  pemerintah  dan  lembaga  ke  tangan  rakyat.  Dengan  adanya internet.Setiap orang maupun kelompok yang memiliki akses terhadap informasi dan
saluran  teknologi  baru,  dapat  memiliki  kesempatan  untuk  beropini,  berpartisipasi, berkuasa,  dan  mengarahkan  serta  mempengaruhi  terjadinya  perubahan  dalam masyarakat.
Perubahan  wajah  demokrasi  yang  dipengaruhi  oleh  internet  rupanya  juga berimbas  terhadap  industri  media.  Schmidt  dan  Cohen  (2014  :  41)  mengungkapkan pula  bahwa  kehadiran  internet  menjadikan  media-media  besar  semakin  kalah  cepat dalam  melaporkan  berita-berita  dari  seluruh  belahan  dunia,  sementara  di  saat  yang bersamaan  masyarakat  juga  kebanjiran  informasi  dari  berbagai  bentuk  media  sosial seperti Facebook,  Twitter,  Youtube,  Blog, dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  pada  akhirnya menyebabkan  identitas  masyarakat  di  masa  depan  akan  sangat  tergantung  pada informasi  dan  sumber  mana  yang  mereka  percayai.  Namun  bagaimanapun  itu,  sisi positifnya  adalah  masyarakat  di  era  internet  memiliki  alternatif  yang  beragam informasi. Menurut Amir Effendi Siregar (2014 : xxvii), banyaknya alternative terhadap pilihan informasi inilah yang disebut sebagai demokratisasi media. Dia mendefinisikan istilah  tersebut  sebagai  sebuah  peluang  di  mana  semua  pihak  mendapat  peluang seluas mungkin untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas  media  yang menjadi tempat dan jembatan bagi interaksi masyarakat demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebihbaik.

## Kepentingan Publik Dalam Arena Ruang PublikVirtual
Media  massa  dikenal  sebagai  pilar  keempat  dalam  demokrasi  yang  menurut Coronel  (2001),  selain  menjalankan  fungsi  sebagai  anjing  penjaga  atau watchdog untuk  mengawasi  jalannya  pemerintahan,  juga  menjalankan  fungsi  sebagai  ruang untuk  terjadinya  diskusi  dan  perdebatan  publik.  Namun  seiring  waktu,  fungsi  ini banyak  berkurang  dan  media  lebih  banyak  mengumbar  informasi-informasi sensasional.Terdegradasinya  fungsi-fungsi  media  sebagai  pilar  keempat  demokrasi tersebut  disebabkan  oleh  berbagai  macam  hal.  Mengenai  hal  tersebut,  Coronel mengatakan demikian :
The  reality,  however,  is  that  the  media  in  new  and  restored  democracy  do not  always live  up  to  the  ideal.  They  are  hobbled  by  stringent  laws,  monopolistic  ownership,  and sometimes,  the  threat  of  brute  force.  State  controls  are  not  the  only  constraints. Serious  reporting  is  difficult  to  sustain  in  competitive  media  markets  that  put  a premium on the shallow and sensational. (Coronel, 2001 :1)
Pernyataan  tersebut  mengandung  makna bahwa  pada  kenyataannya,  media massa  tidak  selalu  bisa  menjalankan  fungsinya  yang  ideal  untuk  mendorong demokrasi.  Ini  terjadi  karena  beberapa  hal  seperti  peraturan  hukum  yang  tidak member  jaminan  terhadap  kebebasan  pers,  kepemilikan  dan  monopoli  media,  serta ancaman  dari  kekuatan-kekuatan  massa  yang  luar  biasa.  Kontrol  dari    negara bukanlah  satu-satunya  kendala.  Pasar  media  yang  semakin  kompetitif  telah menyebabkan adanya upaya-upaya dari media untuk tetap bertahan, namun dengan cara menyebarkan hal-hal yang sensasional.
Dalam situasi-situasi yang demikian, semakin sulitlah bagi media massa untuk mampu  menjalankan  fungsi  sebagai  saluran  kepentingan  publik  yang  menurut Karman  (2013)  mencakup  tindakan-tindakan  untuk  melakukan  hal-hal  yang  penting, mendesak,  dan  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  kehidupan  masyarakat  yang  baik seperti keadilan, demokrasi, serta pelestarian nilai-nilai sosialbudaya.
Di  tengah  tidak  optimalnya  fungsi  media  massa  sebagai  ruang  untuk mewadahi  beragam  kepentingan  publik,  kehadiran  internet  telah  memberikan  jalan yang  baru  yang  lebih  luas  bagi  demokrasi.  Pepih  Nugraha  (2012)  yang  mengutip
Kartajaya dan Hasanuddin (2010) menyatakan bahwa internet dan media sosial telah menyebabkan  perubahan—baik  positif  maupun  negatif—dalam  kehidupan berdemokrasi.
Dengan adanya internet dan media sosial tersebut, masyarakat semakin aktif dalam  beropini,  menyampaikan  kepentingan  serta  kebutuhan  mereka,  dan membahas  kehidupan  yang  mereka  jalani.Selain  itu,  mereka  juga  dengan  mudah menyatakan  pandangan  terkait  isu-isu  aktual  di  sekitar  mereka.  Dengan  kata  lain, kehadiran internet  dan  media sosial ternyata bisa semakin meningkatkan partisipasi masyarakat  terkait  dengan  isu-  isu  publik  (Kartajaya,  2010).  Terbuka  lebarnya  akses partisipasi  masyarakat  melalui  internet  menjadikan  ruang  publik  semakin berkembang.  Menurut  Ubayasiri  (2006),  internet  telah  melahirkan  sebuah  ruang publik  global  dimana  setiap  orang  memiliki  akses  langsung  menuju  forum-forum global  di  mana  mereka  dapat  mengekspresikan  argumentasi  tanpa  melalui  mediasi, seleksi, dan penyensoran.
BudayaVisual
Masyarakat  di  era  internet  hidup  dengan  dikelilingi  berbagai  visual  seperti televisi, fotografi, film, video, grafis, patung, poster, iklan, dan lain sebagainya. Gillian Rose (2001 : 2) yang mengutip Hall (1997) mengatakan bahwa setiap citra visual yang diproduksi  manusia,  senantiasa  mengandung  makna-makna  budaya.  Sementara kebudayaan,  sebagai  sebuah  proses  dan  praktik  dalam  kehidupan  masyarakat, merupakan  sesuatu  yang  dinamis  sehingga  pemaknaannya  pun    tergantung  pada pengalaman  dan  pengetahuan  masing-masing  partisipan.  Kondisi  inilah  yang kemudian menciptakan lahirnya term budaya visual atau visualculture.
Budaya visual ( visual culture ), menurut Ida (2011 : 84) merujuk pada kondisi di mana  visual  menjadi  bagian  dari  kehidupan  sosial.  Budaya  sosial,  fokus  pada bagaimana  citra  visual  memvisualisasikan  perbedaan  sosial.  Yang  terpenting  dari sebuah visual bukan lagi bagaimana visual itu tampak, melainkan bagaimana gambar itu dilihat oleh anggota masyarakat dengan cara yang tertentu (Rose, 2001).
Dalam  menginterpretasikan  sebuah  citra  atau  visual,  Rose  (2001  :  17-30) menyebutkan  adanya  tiga  sudut  pandang  atau  arena  yaitu site  of  self,  site  of
production, dan site of audience. Dijelaskan oleh Ida (2011 : 86), site of  self adalah di mana  seorang  peneliti  ataupun  mereka  yang  mengamati  sebuah  visual,  bertindak sendiri dalam melakukan pemaknaan, interpretasi, dan pemahaman terhadapsebuahatau  seperangkat  obyek  visual.  Untuk  menganalisis  hal  tersebut, terdapat  beberapa  metode  yang  bisa  dipergunakan  seperti  analisis  isi,  analisis semiotik,  analisis  wacana,  dan  analisis  tekstual  lainnya.  Sementara  dalam site  of production ,  cenderung  berupaya untuk mengurai area produksi sebuah citra visual dengan  mempertanyakan  siapa  yang  membuat?  Untuk  siapa  citra  tersebut dibuat?Mengapa  dan  kapan  dibuat?  Serta  peristiwa  apa  yang  menjadi  konteks dibuatnya citra tersebut.
Dalam  penggunaan sudut pandang ini, dapat dipergunakan metode etnografi atau analisis wacana. Terakhir, dalam site of audience ada upaya untuk mencari tahu bagaimana  masyarakat  menginterpretasikan  citra-citra  visual  yang  diperhadapkan kepada    mereka.  Pada  area  ini,  yang  dipertanyakan  adalah  bagaimana  khalayak menghubungkan  citra-citra  visual  tadi  dengan  teks-teks  lain  yang  ada  di  sekitar mereka.?Bagaimana  profil  khalayak  tersebut?Serta  mengapa  mereka  memaknainya demikian?Dalam  area  ini,  metodologi  yang  dipergunakan  adalah  psikoanalisis, etnografi khalayak, dan analisis penerimaan atau receptionanalysis.

## KESIMPULAN
Ide  mengenai  internet  sebagai  ruang  publik  yang  ideal  masih  menjadi perdebatan  sampai  saat  ini.Dalam  beberapa  penelitian,  terdapat  pakar-pakar  yang mengkritik  gagasan  tersebut,  namun  sebagian  pula  menerima.Misalnya,  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jurgen  Herhards  dan  Mike  S  Schafer  (2009)  yang berjudul “ Is the Internet a Better Public Sphere? (Comparing old and new media in the US  and  Germany). Dalam  penelitian,  ini,  Gerhard  dan  Schafer  mempertanyakan apakah  benar  komunikasi  yang  terjadi  di  internet  lebih  baik  ketimbang  dari  media- media tradisional, apabila ditinjau dari sudut pandang partisipasi publik.
Pertanyaan  ini  coba  dijawab  dengan  membandingkan  bagaimana  partisipasi publik  berlangsung  dalam  membahas  sebuah  wacana  yang    sama,  yang  disajikan  di
sejumlah media cetak dan media online terkemuka  di  Amerika Serikat dan Jerman. Partisipasi  publik  itu  diukur  dengan  menggunakan  data  dari  1.900  artikel  di  media cetak  selama  kurun  waktu  1999  hingga  2001.  Data-data    dari  artikel  tersebut kemudian dibandingkan dengan konten-konten dengan topik serupa yang disajikan di 144 website atau media online .
Pembandingan  ini  dilakukan  untuk  menilai  sejauh  mana  tingkat  inklusivitas dan  dominasi  berlangsung  dalam  dua  jenis  media  tersebut.Setelah  penelitian, Gerhard   dan Schafer menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang mendukung pandangan bahwa internet adalah ruang publik yang ideal sangatlah minim.Hal ini terjadi karena dalam konten-konten yang mereka teliti di media-media online , dominasi masih tetap terjadi dan dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki pemahaman luas mengenai topik yang sedang diangkat. Dominiasi ini sama halnya terjadi di media cetak karena jurnalis ternyata  lebih  banyak  memberi  ruang  bagi  aktor-aktor  tersebut  ketimbang  untuk pembaca yang meski memiliki kepentingan, namun dianggap tidakkompeten.
Satu  hal  yang  penting  untuk  dikritik  dalam  penelitian tersebut  adalah  media online yang dibandingkan dengan media cetak bukanlah media-media yang memberi ruang  untuk  konten-konten  buatan  pengguna  atau user  generated  content. Media online yang dibandingkan adalah media-media yang dikelola oleh korporasi sehingga pada  dasarnya  akan  tetap  ada  dominasi  dari  pengelola  media  yang  salah  satunya diwujudkan  melalui content  framing .  Padahal,  idealnya  sebuah  ruang  publik  mesti memberi ruang kepada publik secara luas atau dengan kata lain, terbuka untuk segala opini  dan  gagasan.  Selain  itu,  karena  tidak  memberi  ruang  pada user  generated content yang merupakan representasi dari gagasan-gagasan individu sebagai anggota publik,  maka  prinsip  inklusivitas  yang  juga  merupakan  salah  satu  syarat    idealnya ruang publik, tidak pula bisatercapai.
Sedangkan  penelitian  lain  adalah  penelitian  oleh  Fulya  Sen  (2012)  yang berjudul The  Social  Media  As  A  Public  Sphere:  The  Rise  Of  Social  Opposition . Dalam penelitian ini, Sen menyatakan bahwa ruang publik ideal adalah sebuah model yang tidak  pernah benar-benar bisa  terwujud,  khususnya  dalam  media  sosial.  Kesimpulan ini  dicapai  setelah  dia  meneliti  kekuatan  media  sosial  dalam  menciptakan  ruang publik.
Penelitian  ini  dilakukan  Sen  dengan  bertolak  dari  pandangan  umum    yang menyatakan  bahwa  internet  adalah  ruang  publik  deliberatif 1 yang  ideal  untuk mewujudkan  partisipasi  masyarakat  dalam  politik.  Asumsi  lainnya,  internet  yang disebutnya  sebagai  media  baru,  telah  menjanjikan  adanya  forum-forum  baru  untuk pengembangan kelompok-kelompok minat atau interest groups yang kemudian akan melahirkan opini-opini publik, serta membuka peluang untuk terjadinya dialog antara politisi  dan  masyarakat  yang  aktif,  sehingga  akan  menyediakan  arena  baru  bagi wacana-wacana publik dan opini publik (McQuail,2005:150-151).
Dalam  penelitiannya  ini,  Sen  tidak  menggunakan  banyak  alat  analisis  yang rumit  dan  tidak  membidik platform media  sosial  tertentu  sebagai obyek  yang  dikaji.
Yang  dilakukannya  adalah  mengaji  literatur  dan  melakukan  debat  teoritis  terhadap model  ruang  publik  versi  Jurgen  Habermas,  lalu  membandingkannya  dengan  isu-isu di media sosial seputar Arab Spring yang terjadi di Mesir dan Tunisia pada awal  2011. Dengan  cara  yang  demikian,  maka  muncul sebuah  generalisasi  bahwa  semua  media sosial  tidak  dapat  menjadi ruang publik  yang  ideal.  Padahal,  semestinya generalisasi semacam  itu  harus  dihindari.  Sebab  tidak  menutup    kemungkinan  beberapa  ruang- ruang di media sosial tertentu, tanpa disadari telah menjadisebuahruang publik yang ideal  karena  inklusivitas  dan  kesetaraan  yang  tercipta  di  dalamnya  serta  belum adanya dominasi, termasuk dominasi yang muncul karena kepentingan modal.
Demi  menghindari  generalisasi  yang  demikian,  maka  perlulah  dilakukan penelitian yang fokus pada media tertentu yang masih benar-benar baru dan  belum terkooptasi  oleh  kepentingan-kepentingan  modal.Hal  ini  dilakukan  dengan  asumsi bahwa  ketiadaan  kepentingan  modal  yang  masuk  di  media  tersebut,  masih memungkinkan untuk terciptanya sebuah ruang publik virtual yang ideal.
Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nishat  Kasi  (2011)  yang  berjudul Public  Sphere  and  Dynamics  of  the  Internet. Dalam  penelitian  ini,  Kazi  menganggap bahwa  internet  masih  memiliki  potensi  untuk  menjadi  ruang  publik  deliberatif  yang ideal. Namun potensi ini hanya bisa terwujud  apabila  didukung oleh kondisi tertentu yakni adanya kemauan dari aktor-aktor penggerak untuk menciptakan sendiri sebuah ruang  publik  virtual  universal    yang    dapat  menjamin  terwujudnya  demokrasi
deliberatif dan meningkatkan keterlihatan atau visibility dari ruang publik yangsejati.
Kesimpulan  tersebut  dimunculkan  Kazi  karena  melihat  bahwa  media  cetak yang  mula-mula  dianggap  sebagai  ruang  publik  ideal,  lambat  laun    terdistorsi fungsinya karena adanya kepentingan modal di dalamnya. Kepentingan-kepentingan modal  ini  terwujud  dalam  beberapa  hal  seperti  semakin  tergerusnya  ruang-ruang dalam media yang sebenarnya sudah terbatas, demi untuk memenuhikepentinganpara  pemasang  iklan.  Saat  kemudian  iklan  tidak  terbatas dibuat  untuk  korporasi,  melainkan  juga  dibuat  untuk  kepentingan-kepentingan politik, maka semakin lama muncullah ketergantungan media tersebut terhadap para pemasang  iklan  tadi.Ketika  ketergantungan  ini  terjadi,  di  situlah  titik  di  mana  media tidak  lagi  menjadi  ruang  publik  deliberatif  yang  ideal.Dalam  membuat  kesimpulan tersebut, penelitian yang dilakukan  oleh  Kazi  tidak berangkat pada sebuah proses penelitian yang dilakukan dengan menyoroti produk-produk new media tertentu.

## REFERENSI
Berger, Peter L & Luckmann, Thomas. The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge (6 th edition) . England: Penguin Books, 1991.
Bly, Robert. The Sibling Society. New York: Vintage, 1997.
Coronel, Sheila S. The Role of the Media in Deepening Democracy. 2001.
Creswell,  J.W. Research  Design:  Qualitative  and  QuantitativeApproaches.
London: Sage Publications Ltd, 1995.
Dryzek, John S. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics,Contestations .
New York: Oxford University Press, 2000
Gerhards, Jurgen & Schafer, Mike S. Is the internet a better public sphere? Comparing old and new media in the US and Germany. Journal of New Media and Society XX (X) pp.1-18. Sage Publications Ltd, 2009.
Gunawan,  Imam. Metode  Penelitian  Kualitatif:  Teori  dan  Praktik  (Cetakan  Ketiga) . Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
Habermas, Jurgen. The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into a  Category  of  Bourgeois  Society  (Translated  by  Thomas  Burger    with  the Assistance  of  Frederick  Lawrence). Cambridge,  Massachusetts:  The  MIT  Press, 2001.
Habermas,  Jurgen. Between  Facts  and  Norms:  Contributions  to  a  Discourse  Theory  of
Law and Democracy. United States of America: MIT Press, 1992.

## Eben Haezer
Hadi, Ido Prijana. Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception Analysis.
Jurnal Ilmiah Scriptura Vol.3 No.1 pp 1-7, 2009.
Hall, Stuart. Representation : Cultural Representations and SignifyingPractices. London: Sage Publications Ltd and TheOpen University, 1997.
Holmes, David. Communication Theory: Media, Technology and Society. Sage Publications Ltd, 2005.
Howard, PhillipN &Hussain, Muzzamil M. Democracy’s Forth Wave?Digital Media and
The Arab Spring. Oxford: Oxford University Press, 2014
Huntington, Samuel P. Democracy’s Third  Wave.  Journal of DemocracyVol.2
No.2. pp.12-34, 1991
Ida, Rachmah. Metode Penelitian: Kajian Media dan Budaya . Surabaya: Airlangga University Press, 2011
Karman. Media dan Kepentingan Publik: Praktik Media Massa Menurut Teori Normatif . Jurnal Insani Nomor 15 pp. 21-27, 2013
Kazi, Public Sphere and Dynamics of the Internet.An Interdisciplinary Journal Vol.5/2011 .
Maia, Rousiley C.M. Deliberative Democracy and Public Sphere Typology .
Estudos Em Comunicacao no.1 pp.69-102, 2007.
McQuail, Denis. McQuail’s Mass Communications Therory 6 th Edition . New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd, 2005.
Meyrowitz, J. Understandings of media. ETC: A  Review  of  General  Semantics , 56 (1), 44- 52, 1999.
Miller, Daniel. How the World Changed Social Media . London : UCL Press, 2016. Nasrullah, Internet dan Ruang Publik Virtual: Sebuah Refleksi atas Teori .
Jurnal Komunikator Vol.4 No.1 pp.26-35, 2012
Neumann, Elisabeth Noelle. The Theory of Public Opinion : The Concept of the Spiral of Silence. In Communcation Yearbook 14, James A. Anderson (ed). Newbury Park, Carolina: Sage Publication Ltd, 1991.
Nugraha,  Pepih. Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan
Pengalaman.
Jakarta: Penerbit BukuKompas, 2012.
Ober J, Raaflaub K.A, Wallace, R. Origins of Democracy in ancient Greece.
California: University of California Press, 2007.
Papacharissi, Zizi. The virtual sphere, The internet as a public sphere .
Journal of New Media & Society, Vol.4 no.1 pp. 9–27, 2002
Prasetyo,  Antonius  Galih. Menuju  Demokrasi  Rasional:  Melacak  Pemikiran  Jurgen Habermas Tentang Ruang Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.16 No.2
pp.169-184, 2012
Priyono,  Herry. Menyelamatkan  Ruang  Publik—dalam  buku  Ruang  Publik:  Melacak Partisipasi  Demokratis  dari  Polis  Sampai  Cyberspace ,  pp.369-399.  Yogyakarta:
Kanisius, 2010
Rose,  Gillian. Visual  Methodologies:  An  Introduction  to  the  Interpretation  of  Visual
Materials. London: Sage Publications Ltd, 2001.
Schmidt, Eric & Cohen, Jared. The New Digital Age :Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita . Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014
Sen, Fulya. The Social Media As A Public Sphere: The Rise Of Social
Siregar,  Amir  Effendi. Mengawal  Demokratisasi  Media:  Menolak  Konsentrasi, Membangun Kebragaman . Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014
Sobur,  Alex.  Analisis  Teks  Media:  Suatu  Pengantar  Untuk  ANalisis  Wacana,  Analisis Semiotik, Analisis Framing. Bandung: Rosdyakarya, 2001
Supelli,  Karlina. Ruang  Publik  Dunia  Maya.dalam  Ruang  Publik  :  Melacak  Partisipasi Demokratis  dari  Polis  Sampai  Cyberspace ,  pp.329-346.  Yogyakarta  :  Kanisius, 2010
Tapscott, Don. Grown Up Digital: How The Net Generation is Changing Your World. USA: The McGraw-Hill, 2009.
Ubayasiri, Kasun. Internet and The Public Sphere: A Glimpse of YouTube.
eJournalist Vol 6. No. 2, 2006.
Van  Dijk,  Teun. Principles  of  Critical  Discourse  Analysis. Jurnal Discourse  &  Society Vol 4(2),pp.249-283. London : SAGE, 1993
VanDijk,Teun. 18CriticalDiscourseAnalysis:TheHandbookofDiscourseAnalysis. Pp 349-371. Blackwell PublisherLtd, 2001
VanDijk,Teun. IdeologyandDiscourse:AMultidisciplinaryIntroduction. Barcelona : Pompeu FabraUniversity , 2013
Van  Eymeren,  Margawati. Media  Komunikasi  dan  Dampaknya  terhadap Kebudayaan:Analisis  Atas  Pandangan  Herbert  Marshall  McLuhan. Jakarta:  Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2014
West,  Richard  &  Turner,  Lynn  H.  Pengantar  Teori  Komunikasi:  Analisis  dan  Aplikasi (Buku 2) (Edisi 3). Jakarta: Salemba Humanika, 2008
Wibowo,  A.Setyo.  Kepublikan  dan  Keprivatan  di  Dalam Polis Yunani  Kuno,  dalam Ruang  Publik  :  Melacak  Partisipasi  Demokratis  dari  Polis  Sampai  Cyberspace, pp.23-61. Yogyakarta: Kanisius, 2010
Yasir. Paradigma Komunikasi Kritis: Suatu Alternatif Bagi Ilmu Komunikasi. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.1 No.1 pp 1-55, 2012