Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541 0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 5 Mei 2017

## PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 4 TAHUN 2005 UNTUK MELAKSANAKAN PENCEGAHAN POLUSI LAUT JENIS MINYAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAGA EKOSISTEM PERAIAN INDONESIA
Pagira Ritci Akademi Maritim Cirebon pagiraritci19@gmail.com

## Abstrak
Pencemaran  lingkungan  merupakan  hal  yang  sudah  tidak  asing  lagi  di  telinga masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  karena  kasus  pencemaran  lingkungan  di Indonesia  bukan  sesuatu  hal  yang  baru  dan  kuantitasnya  pun  terbilang  besar. Kasus  pencemaran  lingkungan  di  Indonesia  sendiri  mencakup  semua  elemen, baik  udara,  tanah,  hingga  laut.  Pencemaran  terhadap  umumnya  diakibatkan oleh polusi yang berasal dari kegiatan usaha, rumah tangga, maupun alamiah. Menurut pembagiannya jenis polusi laut terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari  padat,  cair,  hingga  gas.  Namun  jika  dipertimbangkan  lebih  mendalam polusi  laut  yang  hingga  kini  jadi  permasalahan  dan  berdampak  besar  bagi ekosistem  adalah  polusi  minyak.  Polusi  minyak  umumnya  diakibatkan  oleh kecelakaan  tanker  atau  kebocoran  pada  kilang  minyak  yang  berada  di  laut. Upaya  penanganan  dan/atau  pencegahan  sendiri  dapat  dilakukan  dengan mengikuti  Peraturan  Kementerian  Perhubungan  No.  4  Tahun  2005.  Dalam peraturan tersebut termaktub beberapa aturan kelengkapan kapal  yang selama ini jadi penyebab kecelakaan kapal hingga menyebabkan tumpahnya minyak ke laut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan berorientasi pada  permasalahan  pencegahan  polusi  laut  jenis  minyak  sebagai  bahasan utama.
Kata Kunci: Pencegahan Polusi Laut, Polutan Minyak

## Pendahuluan
Secara  garis  besar  polusi  atau  pencemaran  laut  adalah  masuknya  kotoran dan/atau  hasil  buangan  kegiatan  makhluk  hidup  ke  dalam  laut.  Adapun  sumber  dari pencemaran laut tersebut umumnya berbentuk tumpahan minyak, sampah sisa aktivitas manusia, limbah industri, dan buangan aktivitas perkapalan. Ada beberapa sumber yang menyebabkan terjadinya polusi laut, diantaranya adalah:
1. Limbah rumah tangga yang dibuang ke laut
2. Limbah lumpur yang dibuang ke laut
3. Sisa limbah industri
4. Limbah bekas pengerukan
5. Limbah sisa eksploitasi
6. Ceceran dan/atau tumpahan minyak
7. Objek sedimentasi
8. Limbah perikanan
9. Limbah padat
Beberapa limbah di atas merupakan polutan yang kerap merusak ekosistem laut. Sebagai contoh limbah rumah tangga.  Disudur dari Liputan6.com (2017), setiap tahun Indonesia  mengumpulan  9  juta  ton  sampah  yang  kemudian  dibuang  di  laut.  Jumlah tersebut  tentu  sangat  mengkhawatirkan  mengingat  mayoritas  sampah  yang  dibuang  ke laut adalah sampah plastik yang notabene tidak bisa terurai oleh organisme laut.
Salah  satu  contoh  kasus  polusi  yang  hingga  saat  ini  belum  menemukan  titik temu adalah meledaknya kilang minyak Montara yang mengakibatkan pencemaran laut dan  mengakibatkan  13.000  petani  rumput  laut  mengalami  kerugian.  Kejadian  tersebut terjadi  pada      9  tahun  yang  lalu,  tapatnya  di  tanggal  29  Agustus  2009  hingga  3 November  2009.  Polusi  laut  akibat  tumpahan  minyak  tersebut  terjadi  akibat  kilang minyak  yang  berada  di  laut  Australia  meledak  dan  menimbulkan  kebocoran  pipa. Kebocoran  tersebut  terjadi  tidak  hanya  satu  atau  dua  hari,  melainkan  75  hari.  Akibat lamanya proses penanganan minyak yang menyembur ke permukaan kemudian tumpah dan  mengotori  lautan  sekitar.  Jika  dikalkulasi  luas  pencemaran  laut  akibat  kondisi tembus  hingga  angka  90.000  m 2 (Blasius  Mangkaka:  2017).  Dengan  luas  pencemaran tersebut  polutan  minyak  yang  dihasilkan  dari  kondisi  ini  telah  masuk  ke wilayah  ZEE Indonesia dan merusak ekosistem sekitar.
13.000  petani  rumput  laut  NTT  adalah  salah  satu  dari  kelompok  masyarakat yang  dirugikan  akibat  kejadian  ini.  Namun  bukan  hanya  petani  rumput  laut  saja  yang dirugikan.  Nelayan  asal  NTT  juga  harus  berlayar  lebih  jauh  untuk  mencari  ikan.  Laut Kalimantan  dan  Sulawesi  adalah  alternatif  pilihan  untuk  beberapa  nelayan  NTT. Kendati sangat jauh, para nelayan harus tetap berlayar dengan menghidupi keluarga di rumah.
Melihat  dari  kondisi  tersebut  banyak  pihak  yang  menyayangkan  hal  ini  terjadi. Minyak  sendiri  adalah  salah  satu  polutan  yang  memiliki  dampak  signifikan  bagi
ekosistem  laut.    Adapun  dampak  negatif  yang  dapat  timbul  akibat  polusi  laut  akibat tumpahan minyak adalah (Ahmad Riyadi: 2015):
1. Terlembatnya  perkembang  biakan  beberapa  organisme  laut  seperti  gangga dan beberapa jenis biota lain.
2. Penumpukan lapisan minyak yang tebal dapat mengakibatkan keterlambatan proses fotosintesa alamiah.
3. Komponen-komponen  minyak  yang  larut  secara  tidak  langsung  akan berubah menjadi racun dan merusak kualitas hidup organisme laut.
4. Mengganggu rantai makanan.
5. Meningkatkan  jumlah  kematian  biota  laut  akibat  keracunan  dan/atau kehabisan oksigen.
Dari beberapa kerugian yang disebutkan di atas penulis dapat menalarkan bahwa kerugian-kerugian  tersebut  ialah  kerugian  yang  berujung  pada  keberlangsungan  hidup suatu jenis biota, bahkan ekosistem. Lebih lanjut, jika suatu ekosistem alam rusak akibat polusi, cepat atau lambat beberapa makhluk hidup yang tinggal disana akan mati dengan sendirinya.
Ekosistem sendiri adalah tatanan kesatuan yang sangat kompleks. Dalam tatanan tersebut  terdapat  hewan,  habitat,  dan  tumbungan  yang  hidup  dan  dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh (Woodbury: 1954). Berbeda dengan Woodbury, Odum (1993)  menjelaskan  pengertian  ekosistem  secara  lebih  ringkas.  Menurutnya  ekosistem merupakan  satuan  unit  yang  mendasar  dalam  ekologi.  Di  dalam  ekologi  tersebut terdapat  organisme dan lingkungan  yang saling  memberikan dampak baik  satu  dengan yang  lain.    Indonesia  sendiri  telah  mengatur  pengertian  ekosistem  melalui  perundang- undangan  lingkungan  hidup  yang  dimana  pada  UU  Lingkungan  Hidup  tersebut ekosistem  diartikan  sebagai  satu  kesatuan  lingkungan  hidup  yang  menyeluruh  dan saling  mempengaruhi  dalam  bentuk  kestabilan,  produktivitas  dan  keimbangan lingkungan  hidup  (UU  Lingkungan  Hidup  No.  32  Tahun  2009).  Dalam  UU  tersebut unsur  yang  dimaksud  adalah  unsur  biotik  dan  abiotik,  dimana  unsur  biotik  merupakan unsur  yang  berhubungan  dengan  makhluk  hidup  sedangkan  untuk  abiotik  merupakan unsur yang berhubungan dengan benda mati seperti batuan, tanah, air, dan sejenisnya.
Jika  merujuk  pada  pengertian  ekosistem  di  atas,  lalu  dikaitkan  dengan pencemaran/polusi,  maka  penulis  dapat  berspekulasi  bahwa;  jika  suatu  ekosistem  baik
darat, laut maupun udara dirusak, kerusakan tidak hanya terjadi pada unsur abiotik atau benda mati, melainkan juga pada unsur biotik. Kerusakan tersebut tentu akan berakibat fatal menginat ekosistem merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antarunsurnya. Sehingga,  apabila  salah  satu  unsur  sudah  mengalami  kerusakan,  bukan  tidak  mungkin unsur lain akan mengalami kerusakan pula.
Penanganan  polutan  akibat  pencemaran  minyak  memang  sangat  mungkin dilakukan. Caranya pun tidak terlalu sulit. Namun demikian, pemerintah –dalam hal ini Kementerian  Perhubungan–  telah  menetapkan  peraturan  yang  digunakan  untuk mencegah  pencemaran  akibat  penumpahan  minyak  ke  laut.    Merujuk  pada  latar belakang  tersebut  penulis  kemudian  berinisiatif  untuk  menyusun  karya  tulis  ilmiah dengan  bahasan  pencegahan  polusi  laut  dengan  orientasi  pembahasan  pada  peraturan yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Perhubungan  mengenai  Pencegahan Pencemaran laut.

## Metodologi Penelitian
Studi  kepustakaan  adalah  desain  penelitian  yang  peneliti  gunakan.  Studi kepustakaan  sendiri merupakan  desain penelitian yang  dilakukan  dengan mengumpulkan  berbagai  macam  data  yang  berasal  dari  buku,  majalah,  dokumen, catatan, ataupun produk kepustakaan lain (Mardalis: 1999). Untuk teknik pengumpulan data peneliti memilih kajian kepustakaan karena dinilai selaras dengan desain penelitian yang  digunakan.  Dengan  kesamaan  tersebut  penulis  dapat  berharap  desain  penelitian dapat diterapkan dapat menghasilkan penelitian yang maksimal.
Penelitian  ini  memiliki  orientasi  penuh  pada  kajian  kepustakaan  dan  literatur, karenanya peneliti menggunakan instrumen yang ideal untuk desain penelitian tersebut. Adapun  untuk  instrumen  penelitian  yang  dimaksud  adalah  buku  dengan  tema pencemaran/polusi  laut  serta  komputer  jinjing  yang  digunakan  untuk  menyusun  karya tulis.
Berkaitan  dengan  waktu  dan  tempat  penelitian,  peneliti  tidak  mencantumkan kedua  hal  tersebut  mengingat  penelitian  ini  tidak  berorientasi  pada  tempat  dan  waktu khusus.
Analisis data yang digunakan disini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif sendiri  merupakan  analisis  yang  dilakukan  untuk  memvisualkan  suatu  data  melalui kalimat dan/atau kata-kata yang disusun sehingga menggambarkan data tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Polusi  laut  yang  diakibatkan  tumpahan  minyak  memang  bukan  merupakan  hal yang  asing.  Indonesia  sebagai  negara  yang  ada  di  jalur  pelayaran  dan  memiliki  kilang minyak laut tidak lepas dari kasus seperti ini. Tercatat ada beberapa kasus penting yang melibatkan  permasalahan  pengelolaan  minyak,  baik  itu  produksi  maupun  distribusi, yang  pada  tahap  lanjut  kemudian  mengalami  masalah  dan  berujung  pada  tumpahnya minyak ke laut. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang dapat peneliti himpun:
Tabel 1 Beberapa Kasus Tumpahnya Minyak di Laut RI No Tahun Lokasi Kronologi 1 1975 Selat Malaka Tenggelamnya Kapal Showa Maru dan Menumpahkan Sedikitnya 1 Juta Barel Minyak Jenis Solar Ke Laut 2 1979 Pelabuhan Louksemaweh Kasus kebocoran Kapal Tanker Golden Win dan Menumpahkan 1.500 kiloliter Minyak Mentah 3 1999 Cilacap Kasus kerusakan (kerobekan) kapal King Fisher yang berujung pada penumpahan 4.000 barel minyak ke laut 4 2000 Batam Kasus kandasnya MT Natuna Sea yang menumpahkan sedikitnya 4.000 ton minyak mentah 5 2001 Tegal – Cirebon Tenggelamnya kapal tanker Stedfest yang mengangkut kurang lebih 1.200 ton limbah minyak
Sumber: (Sofyan: 2001) dan (Dephub: 2002)
Lima  kasus  di  atas  bukanlah  keseluruhan  kasuas  penumpahan  minyak  yang terjadi di Indonesia, melainkan contoh kasus yang dipilih karena beberapa kriteria yang dipenuhi. Jika merujuk pada kasus di atas, keseluruhan kasus merupakan permasalahan teknis  yang  berujung  pada  kecelakaan  dan  penumpahan  minyak.  Secara  keseluruhan, menurut Ingmanson dan Wallace (1985), dari semua kasus yang ada, dunia menerima 6 juta  metrik  ton  minyak  akibat  permasalahan  transportasi  minyak  dan  produksi  minyak di laut.
Pencemaran  laut  akibat  penumpahan  minyak  mengakibatkan  berbagai permasalahan  baru,  beberapa  diantaranya  seperti  kerusakan  ekosistem,  penurunan
kualitas  air  sehingga  menyebabkan  kematian  biota  laut,  penurunan  kualitas  hidup beberapa burung yang menggantungkan hidup dari laut akibat pencemaran minyak yang membunuh  beberapa  spesies  ikan,  kerusakan  terumbu  karang  akibat  endapan  minyak yang  sampai  ke  dasar,  serta  beberapa  kerusakan  lain  yang  mungkin  terjadi  akibat endapan dan/atau penumpukan minyak di permukaan.
Ada  beberapa  cara  yang  dapat  diterapkan  untuk  mengurangi  dan/atau  bahkan menghindari  pencemaran/polusi  laut  yang  diakibatkan  oleh  minyak.  Salah  satu  cara yang  diterapkan  adalah  dengan  mentaati  peraturan  Kementerian  Perhubungan  Nomor KM 4 tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran Laut.
Pada  pasal  4  bab  3  peraturan  Kementerian  Perhubungan  Nomor  KM  4  Tahun 2005  menegaskan  bahwa  kapal  dengan  tonase  kotor  GT  100  –  149  harus  memiliki struktur  tubuh  dan  peralatan  yang  menunjang  pencegahan  pencemaran  laut  yang diakibatkan  oleh  minyak.  Kapal  dengan  tonase  tersebut  harus  memiliki  pondasi,  pipa, serta  tangki  yang  dirancang  dengan  standar  tinggi  dan  memenuhi  kriteria  keamanan perlengkapan  perminyakan.  Di  samping  syarat  tersebut  kapal  dengan  tonase  demikian juga  harus  memiliki  pipa  balas  yang  terpisah  dari  pipa  yang  digunakan  untuk  bahan bakar  dan  pelumasan.  Kapal  dengan  tonase  demikian  juga  harus  memiliki  tangki penampungan  minyak  kotor  dengan  ukuran  yang  diperhitungkan  dengan  rumus  di bawah ini:
V =  0,15 x C
Keterangan:
V = kapasitas tangki (m 3 )
C = bahan bakar yang digunakan setiap hari (ton)
Oily water sparator yang ditempatkan di ruang mesin dan pembuangan memiliki kadar tidak lebih dari 15 ppm (part per million) dan memiliki kapasitas sebagai berikut:
1. 0,10 m 3 /jam = kapal dengan mesin <500 PK
2. 0,25 m 3 /jam = kapal dengan mesin >500 PK
Di  samping  diharuskan  memiliki  peralatan  dan  instrumen  kapal  sebagaimana uraian di atas, kapal yang difungsikan untuk kegiatan perminyakan juga harus memiliki buku  agenda  yang  dalam  lingkupannya  berisi  tentang  catatan  minyak  di  ruang  mesin dan  muatan.  Dalam  buku  tersebut  tersusun  agenda  kegiatan  ABK  dalam  pengelolaan kapal  seperti  pencucian,  pembersihan,  dan/atau  kegiatan  lain  yang  berkaitan  dengan
aktivitas  perminyakan  maupun  perkapalan.  Pada  prosesnya,  baik  peralatan  maupun buku  perkapalan  wajib  diisi  awak  maupun  nahkoda  kapal  untuk  keperluan  pencatatan dan  evaluasi  jika  memang  terjadi  penumpahan  minyak  yang  diakibatkan  kesalahan teknis kapal.
Di  sisi  lain  aspek  perkapalan  yang  disebutkan  di  atas  hanya  merujuk  pada tindakan  evaluasi  semata,  namun  bila  dicermati  lebih  jauh,  pemenuhan  aspek-aspek tersebut  akan  menghindarkan  kapal  dari  resiko  tumpahnya  minyak  ke  lautan  akibat kesalahan teknis.
Fungsi  pencatatan  yang  digunakan  disini  berperan  sebagai  kontrol.  Saat komponen  kapal  terdeteksi  berkualitas  buruk  atau  abnormal,  pihak  ABK  akan melaporkan  pada  nahkoda  untuk  ditinjak  lanjut  sehingga  menghindarkan  terjadinya penumpahan  minyak  akibat  komponen  yang  abnormal.  Dengan  adanya  buku  kontrol yang  berorientasi  pada  kegiatan  kapal  akan  memudahkan  ABK  untuk  mendeteksi permasalahan yang terjadi pada kapal.
Pada bab IV Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pencegahan  Pencemaran  Laut  termaktub  beberapa  aturan  yang  mengharuskan  kapal untuk  memiliki  standar  penanggulangan  penumpahan  minyak  yang  terjadi  di  laut. Adapun standar penanggulangan yang dimaksud adalah:
1. Kapal  tangki  dengan  tonase  GT  100  atau  lebih  dan/atau  kapal  non  tangki dengan  tonase  GT  400  atau  lebih  wajib  dilengkapi  dengan  pola penanggulangan  penumpahan  minyak  lengkap  dengan  prosedur  dan  cara yang  benar,  yang  menurut  keabsahannya  keberadaan  pola  penanggulangan tersebut disahkan oleh Direktur Jenderal.
2. Nahkoda  dan/atau  pemimpin  kapal  wajib  membuat  sijil  penanggulangan minyak  tumpah  yang  pada  pelaksanaannya  sijil  tersebut  dipasang  pada tempat-tempat strategis dan mudah terlihat.
3. Nahkoda dan/atau pemimpin kapal wajib mengadakan latihan penanggulangan  minyak  tumpah  sekurang-kurangnya  3  bulan  sekali  atau terjadi pergantian ABK di angka 25%.
4. Apabila  pada  pelaksanaanya  nahkoda  dan/atau  pemimpin  kapal  tidak  dapat menanggulangi tumpahan minyak maka pihak nahkoda atau pemimpin kapal
wajib  meminta  bantuan  pada  pihak  yang  dinilai  mampu  dan  memiliki kewajiban atas kondisi tersebut.
5. Pemilik  dan/atau  operator  kapal  wajib  melengkapi  kapalnya  dengan peralatan penanganan penumpahan minyak dengan rincian sebagai berikut:
a. Bahan  kimia  pengendap  sejumlah  100  liter  untuk  kapal  tangki  dengan tonase kotor GT 150 – GT 1.000
b. Bahan kimia pengendap sejumlah 60 liter untuk kapal non tangko dengan tonase kotor GT 400 – GT 1.000
c. Oil  boom ukuran  145  meter,  alat  penyemprot,  bahan  kimia  pengendap 400  liter,  dan absorber (peredam)  ukuran  100  kg    untuk  kapak  tangki dengan tonase GT 1.000 – GT 5.000
d. Absorber minyak  100  kg  dan  bahan  kimia  pengendap  400  liter  untuk kapal non tangki dengan tonase GT 1.000 – GT 5.000
Pada  proses  pelaksanaan  aturan  ini  kuantitas  bahan  dan/atau  alat  akan bertambah  apabila  tonase  lebih  besar  dibandingkan  tonase  kapal-kapal  di atas.
Pencucian  atau  dalam  istilah  perkapalan  disebut tank  cleaning merupakan kegiatan  yang  berpotensi  menimbulkan  pencemaran  minyak  di  laut.  Potensi  tersebut pada  umumnya  muncul  apabila  pihak  bersangkutan  tidak  mematuhi  pedoman  telah ditetapkan.  Menurut  Peraturan  Kementerian  Perhubungan  Nomor  4  Tahun  2005  untuk menurunkan  potensi  pencemarah  minyak  akibat  kegiatan tank  cleaning dan dumping, operator  kapal  harus  melakukan tank  cleaning dan dumping dengan  merujuk  aturan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan tank  cleaning dan dumping harus  dilakukan  oleh  badan  usaha yang  tersertifikasi  dan  bukan  dilakukan  oleh  ABK  dari  kapal  masing- masing.
2. Badan  usaha  yang  digunakan  untuk  proses tank  cleaning harus  memiliki sekurang-kurangnya beberapa seperti berikut:
a. Memiliki SIUP yang dikeluarkan dari instansi terkait
b. Memiliki  rekomendasi  yang  dikeluarkan  menteri  lingkungan  hidup mengenai peralatan tank cleaning yang dimiliki
c. Memiliki  tenaga  ahli  sekurang-kurangnya  2  karyawan  yang  kompeten dalam hal tank cleaning.
d. Memiliki dan/atau mengusai peralatan tank cleaning berikut:
1) Blower (2 unit)
2) Kompresor (2 unit)
3) Gas detector (2 unit)
4) Masker gas (2 unit)
5) Pakaian tahan api (2 unit)
6) Pompa cairan (2 unit0
7) Sepatu karet (10 unit)
8) Batterworth (2 unit)
9) Safety lamp (5 unit)
10) Alat pemadam kebakaran jinjing (2 unit)
e. Mengusai  dan/atau  memiliki  alat  penanggulangan  penumpahan  minyak seperti;
1) Oil bloom
2) Absorbent
3) disperant
f. Pelaksana tank  cleaning harus  mengusai  dan/atau  memiliki  kapal  tunda paling sedikit 1 unit
g. Pelaksana tank  cleaning harus  mengusai  dan/atau  memiliki  kapal tongkang (penampung) paling sedikit 1 unit
Pada  dasarnya  kejadian  kecelakaan  yang  melibatkan  penumpahan  minyak  di lautan  disebabkan  oleh  kondisi  abnormal  dari  kapal  tangki.  Sehingga,  guna meminimalisir  hal  tersebut  dibuatlah  Peraturan  Kementerian  Perhubungan  Nomor  4 Tahun 2005 mengenai Pencegahan Pencemaran Minyak sebagai bentuk dari polusi laut. Pada proses pelaksanaannya peraturan tersebut merupakan pedoman untuk mengurangi polusi laut yang diakibatkan oleh kecelakaan yang berujung pada penumpahan minyak di  laut.  Dengan  kata  lain,  penerapan  Peraturan  Kementerian  Perhubungan  No.  4 merupakan upaya pencegahan polusi laut untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dari polutan dengan bentuk minyak.

## Kesimpulan
Dari bahasan di atas didapat beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:
1. Mayoritas  penumpahan  minyak  ke  laut  diakibatkan  oleh  kecelakaan  tanker dan/atau kilang minyak akibat kondisi peralatan yang abnormal.
2. Tumpahnya minyak ke laut mengakibatkan kerusakan ekosistem dan pemutusan rantai makanan.
3. Kerusakan  ekosistem  yang  diakibatkan  oleh  polusi  laut  berbentuk  minyak membuat kondisi laut tercemar jadi tidak stabil.
4. Pencegahan polusi laut dengan meminimalisir tumpahnya minyak ke laut dapat dilakukan  dengan  mematuhi  Peraturan  Kementerian  Perhubungan  No.  4  Tahun 2005 mengenai Pencegahan Pencemaran Laut.
5. Ada  beberapa  syarat  yang  mengharuskan  kapal  tangki  dan  non  tangki  untuk mencegah  penumpahan  dan/atau  penanggulangan  minyak  ke  laut.  Syarat  yang paling  utama  dalam  konteks  ini  adalah  perizinan  yang  harus  dimiliki  operator kapal,  buku  pencatatan  kapal  baik  harian  maupun  bulanan,  perlengkapan perkapalan  yang  harus  dilengkapi  (khususnya  perlengkapan  yang  berkaitan dengan  pencegahan  dan/atau  penanganan  minyak  tumpah  di  laut),  serta  proses tank  cleaning yang  harus  dilakukan  oleh  badan  ahli  dan  tersertifikasi  guna meminimalisir  penumpahan  susulan  yang  diakibatkan  oleh  pembersihan  tangki dan dumping.
6. Penerapan peraturan  yang baik akan meminimalisir timbulnya kecelakaan yang berujung penumpahan minyak ke laut (polusi laut).

## BIBLIOGRAFI
Indonesia. 2005. Peraturan Kemenhub Mengenai Pencegahan Pencemaran Dari Kapal.
Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor KM 4 tahun 2005
Indonesia.  2009. Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2009.
JICA-Dephub. 2002. The Study for The Maritime Safety Development Plan in Republic of Indonesia .
Liputan  6.  2017. 9  Juta  Ton  Sampah  Plastik  Dibuang  Ke  Laut  Indonesi  Tiap  Tahun.
Disudur Dari http://news.liputan6.com/read/2893632/9-juta-ton-sampah- plastik-dibuang-ke-laut-indonesia-tiap-tahun (22 Mei 2017)
Mangkaka,  Blasius.  2017. Hampir  8  Tahun  Lalu,  Tragedi  Montara  di  Cela  Timor Akibatkan Pencemaran Laut Terbesar di Dunia. Disudur Dari http://www.kompasiana.com/1b3las-mk/hampir-8-tahun-lalu-tragedi-montara- di-cela-timor-akibatkan-pencemaran-laut-terbesar-di-
dunia_5887635be1afbde1048b4568 (22 Mei 2017)
Odum,  E.  P.  1993. Dasar-Dasar  Ekologi. Terjemahan  Tjahjono  Samingan.  Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Riyadi,  Ahmad.  2015. Dampak  Buruk  Tumpahan  Minyak  di  Laut. Disudur  Dari http://www.kompasiana.com/a.ryadi/dampak-buruk-tumpahan-minyak- dilaut_55a022dd0f9373620d8b4567 (22 Mei 2017)
Sofyan. 2001. Desentralisai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Suatu Peluang dan Tantangan . Makalah Falsafah Sain. PPS
Woodbury, Angus, Munn. 1954. Principles of General Ecology. New York: Blakiston