## DIMENSI ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

## ORGANIZATIONAL DIMENSIONS OF COVID-19 TASK FORCE
Tatang Sudrajat 1 * , M. Dadi Priadi 2 , Nurhaeni Sikki 3 , Wulandari 4 , Agnie Imaniar W. 5
1,2,3,4,5 Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sangga Buana, Jl. PH. H. Mustofa No. 68, Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124
*Korespondensi: Tatang Sudrajat. Email: id.tatangsudrajat@gmail.com
(Diterima: 24-02-2021; Ditelaah: 04-03-2021; Disetujui: 17-03-2021)

## ABSTRACT
Covid-19  having  hit  the  Indonesian  nation  has  multidimensionally  impacted  on  people's  lives.  The formation of the Task Force for Accelerating the Handling of Covid-19 is a concrete policy of the Indonesian Government  to  respond  the  problem. The  Task Force  in carrying out its duties  has certainly  faced various obstacles, challenges and problems. One of them can be related to the arrangement of various organizational dimensions  of  the  Task  Force  in  several  laws  and  regulations.  The  aim  of  this  research  is  to  describe  the organizational  dimensions  of  the  Task  Force.  This  research  uses  descriptive  method  combined  with  the juridical-normative approach where the laws and regulations arranging the Task Force can be viewed as public policy. Result of this research shows that the Task Force is an ad hoc organization as an operating core of the government policy in handling Covid-19. Some structural and contextual organizational dimensions of the Task Force, namely formalization, specialization, hierarchy of authority, organizational goal, and organizational size, are  contained  in  (a)  Presidential  Decree  No.  7/2020,  (b)  Presidential  Decree  No.  9/2020,  (c)  Presidential Regulation No. 82/2020, and (d) Decree of the Chair of the Task Force No. 16/2020, namely formalization, specialization, hierarchy of authority, organizational goals and organizational size.
Key words : Covid-19, Organizational Dimension, Public Organization, Public Policy.

## ABSTRAK
Covid-19  yang  melanda  bangsa  Indonesia  telah  memberi  dampak  yang  multidimensional  terhadap kehidupan  masyarakat.  Pembentukan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  merupakan  suatu kebijakan  konkrit  Pemerintah  Indonesia  untuk  merespons  masalah  ini.  Gugus  Tugas  dalam  melaksanakan tugasnya tentu saja telah diperhadapkan pada berbagai kendala, tantangan dan permasalahan. Salah satunya berkaitan dengan pengaturan berbagai dimensi organisasi Gugus Tugas dalam beberapa peraturan perundang- undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dimensi organisasi yang melekat pada Gugus Tugas  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  yang  dipadu  dengan  pendekatan  yuridis- normatif  dimana  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Gugus  Tugas  dipandang  sebagai kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gugus Tugas merupakan organisasi ad hoc sebagai the operating  core kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  Covid-19.  Beberapa  dimensi  struktural  dan kontekstual  organisasi  Gugus  Tugas,  yaitu  formalisasi,  spesialisasi,  hirarki  otoritas,  tujuan  organisasi  dan ukuran  organisasi,  terdapat  dalam  (a)  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020,  (b) Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020,  (c)  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 82 Tahun 2020, dan (d) Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020.
Kata kunci : Covid-19, Dimensi Organisasi, Kebijakan Publik, Organisasi Publik.
Sudradjat, Tatang; Priadi, M. Dadi; Sikki, Nurhaeni; Wulandari & Imaniar W., Agnie. (2021). Dimensi Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Jurnal GOVERNANSI , 7(2): 89-98.

## PENDAHULUAN
Organisasi dengan skala dan intensitas yang  berbeda  dari  dahulu  sampai  dengan sekarang sangat dibutuhkan manusia untuk mencapai  tujuannya.  Narayanan  dan  Nath (1993:  5)  menyebut there  are  several reasons  why  organizations  are  important entities.  First,  organizations  are  perpasive throughout  the  modern  world.  In  fact,  they have  be  comevital  to  the  existence  of  the modern  society.  Second,  people  working alone can do simple tasks. It is only through working  together  in  an  organization  that complex tasks can be performed. Thus, orga- nizations extend the capacities of individuals acting  alone.  Third,  when  human  effort  is organized  effectively,  its  results  in  higher productivity than would be possible with an unorganized collection of individuals .
Para ahli telah mendefinisikan organi- sasi  secara  beragam  sesuai  dengan  fokus dan  aksentuasi  yang  berbeda.  Robbins (1990: 4) mengemukakan bahwa organisasi ( organization )  adalah a  consciously  coordi- nated  social  entity,  with  a  relatively  identi- fiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals . Siagian (2008: 95) mendefinisi- kan organisasi sebagai ’setiap bentuk perse- kutuan  antara  dua  orang  atau  lebih  yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan  terikat  secara  formal  dalam  perseku- tuan, yang mana selalu terdapat hubungan antara  seorang/sekelompok  orang  yang disebut pimpinan dan seorang/sekelompok orang lain yang disebut bawahan’.
Organisasi dikemukakan oleh Pfiffner dan  Presthus  (1960:  5)  sebagai the structuring of individuals and functions into productive relationships. Organization seeks a  pattern  of  skills  and  responsibilities  that will ensure coordination and unity of purpose through  supervision .  Organisasi  menurut Dwight Waldo adalah the structure of autho- ritative and habitual personal interrelations in an administrative system (Rosenbloom, et al , 1994: 8). Narayanan dan Nath (1993: 4) mendefinisikan organisasi sebagai an arena where  human  beings  come  together  to
perform  complex  tasks  so  as  fulfill  common goal(s) .
Beberapa  karakteristik  organisasi menurut  James  G.  March  dan  Herbert  A. Simon  sebagaimana  dikutip  Henry  (1989: 53)  di  antaranya  adalah  bahwa  organisasi ( organizations ) are  purposeful,  complex human  activities,  have  specialized  and limited goals, are characterized by sustained cooperative  activity,  provide  services  and products  to  their  environment,  and  are dependent  upon  exchanges  with  their environment .
Lubis  (2008:  1.18)  mengemukakan bahwa dalam analisis terhadap suatu orga- nisasi  seringkali  perlu  ditemukan  terlebih dahulu  karakteristik  organisasi.  Penetapan karakteristik  hanya  dapat  dilakukan  jika sebelumnya  telah  diketahui  dimensi- dimensi  organisasi.  Berdasarkan  dimensi- dimensi  itulah  dapat  dirumuskan  karak- teristik suatu organisasi’. Lebih lanjut Lubis (2008:  1.18-1.19)  mengemukakan  bahwa ‘dimensi  organisasi  terdiri  dari  dimensi struktural  dan  dimensi  kontekstual. Dimensi  struktural  terdiri  dari  formalisasi, spesialisasi,  standardisasi,  sentralisasi, hirarki kekuasaan (otoritas), kompleksitas, profesionalisme  dan  konfigurasi.  Dimensi kontekstual  terdiri  dari  ukuran,  teknologi dan lingkungan organisasi’.
Dimensi  organisasi  menurut  Daft (1992:  13)  terdiri  dari  dimensi  struktural ( structural dimension ) dan dimensi konteks- tual ( contextual dimension ). Dimensi struk- tural  menurutnya  menunjukkan labels  to describe  the  internal  characteristics  of  an organization.  They  create  a  basis  for measuring  and  comparing  organizations . Dikemukakan  lebih  lanjut  bahwa  dimensi struktural terdiri dari formalization, specia- lization, standardization, hierarchy of autho- rity,  complexity,  centralization,  professio- nalism,  dan  personnel  ratios .  Selanjutnya dikemukakan bahwa contextual dimensions characterize  the  whole  organization, including  its  size,  technology,  environment, and goals. They describe the organizational setting  that  influences  the  structural
dimensions . Dimensi kontekstual terdiri dari size, organizational technology, the environ- ment,  the  organization’s  goals  and  strategy and  an  organization’s culture .  Berdasarkan pendapat  Daft  ini  jelas  bahwa  keberadaan dimensi  struktural  dan  kontekstual  ini sangat  penting  untuk  menganalisis  postur lengkap organisasi.
Terkait  dengan  dimensi  organisasi, penelitian  Sudrajat  (2017)  menyimpulkan bahwa  sembilan  undang-undang  yang pernah dan masih berlaku pada era peme- rintahan  pasca-Orde  Baru  memuat  penga- turan  dimensi  organisasi,  baik  dimensi struktural  maupun  kontekstual.  Dua undang-undang  tentang  penyelenggara pemilu,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2011,  lebih  lengkap  dan  memadai memuat  berbagai  dimensi  organisasi dibandingkan dengan tujuh undang-undang lainnya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1999,  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2003,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2003,  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004,  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2008,  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2015.  Ada  tiga  dimensi  organisasi yang  terkandung  penuh  dalam  kesembilan undang-undang tersebut, yaitu spesialisasi, teknologi  organisasi  dan  lingkungan, sehingga  jauh  lebih  lengkap  dibandingkan dimensi  lainnya,  khususnya  dimensi profesionalisme,  dimensi  sentralisasi  dan konfigurasi.  Terdapat  beberapa  inkonsis- tensi  dan  permasalahan  substantif  terkait penyelenggara  pemilu  dalam  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang saat ini menjadi  pedoman  pengaturan  berbagai dimensi  organisasi  penyelenggara  pemilu. Penelitian  ini  merekomendasikan  agar Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011 disempurnakan  terkait  dimensi  organisasi, di  antaranya  ukuran  organisasi,  profesio- nalisme dan sentralisasi.
Penelitian  lain  dari  Sudrajat  (2019) menyimpulkan  bahwa setting  various organizational dimensions adequately, is an
important  part of  efforts to  achieve organi- zational goals. Indonesian Law No.7 of 2017 concerning  Elections,  which  replaces  the three laws related to the election before was a  dynamic  effort  towards  an  increasingly quality  election.  In  this  law,  it  is  stipulated that the KPU is one of the organizations that organizes elections. The existence of various KPU  organizational  dimensions,  both structural and contextual, in the law is one of the determinant factors for the effectiveness of  achieving  the  KPU's  objectives  as  an organization.  With  normative  juridical research  methods  and  library  studies,  this study concludes that Indonesian Law No. 7 of 2017  has  included  the  arrangement  of organizational  dimensions,  both  structural and  contextual  dimensions.  The  structural dimensions  include  formalization,  speciali- zation, centralization, hierarchy of authority, standardization, complexity, professionalism, while the contextual dimensions include size, technology,  goals,  strategies  and  organiza- tional  culture  and  organizational  environ- ment.  There  are  four  dimensions  of  the organization  that  are  fully  regulated  in  the law,  namely  formalization,  specialization, standardization,  organization  environment, organizational technology. The other dimen- sions  are  centralized,  complexity,  professio- nalism,  size,  environment  and  goals,  strate- gies  and  organizational  culture  are  not adequately  regulated.  There  are  several inconsistencies and obscurity in the arrange- ment, so this law needs to be revised including regarding  the  nature  of  the  institution,  the authority to make regulations, the minimum education  requirements  and  the  age  of  the election organizer .
Berdasarkan  gambaran  tersebut, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendes- kripsikan dimensi organisasi yang melekat pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

## MATERI DAN METODE
Sesuai  dengan  tingkatan  eksplanasi- nya,  penelitian  ini  termasuk  penelitian deskriptif,  selaras  dengan  tujuannya  yang
merupakan  penelitian  evaluasi.  Salah  satu jenis  penelitian  deskriptif  menurut  Nazir (2011: 55) adalah ‘penelitian perpustakaan dan  dokumenter’.  Jenis  penelitian  ini  pada dasarnya  merupakan  kombinasi  antara penelitian  yuridis  normatif  dengan  studi kepustakaan. Menurut Marzuki (2015: 47), tergolong penelitian hukum ( legal research ).  Menurut  Soekanto  dan  Mamudji (2015:  13),  termasuk  penelitian  hukum normatif  atau  hukum  kepustakaan  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka. Penelitian  dilakukan  terhadap  informasi yang  didokumentasikan  dalam  bentuk peraturan  sehingga  biasa  dikenal  dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi ( content analysis ).
Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menelaah  isi  kebijakan  ( policy content ), maka  dokumen  yang  menjadi  fokus  atau obyek  penelitian  ini  adalah:  (a)  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Perce- patan  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19),  (b)  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Presi- den  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019  (Covid-19),  serta  (c)  Kepu- tusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Perce- patan  Penanganan  Covid-19  Nomor  16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi,  Sekretariat,  dan  Tata  Kerja Pelaksana  Gugus  Tugas  Percepatan  Pena- nganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19),  serta  beberapa  dokumen  lain  yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menelusuri  dan  menghimpun  beberapa peraturan  perundang-undangan,  baik  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung berkaitan dengan keberadaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Selain itu, pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan menelusuri dan menghimpun dokumen lain yang berkaitan dengan tugas Gugus Tugas,
termasuk  berbagai  dokumen  pemberitaan media  massa,  baik  media mainstream maupun media sosial.
Sesuai dengan kepentingan penelitian ini,  data  yang  bersifat  sekunder  berupa berbagai  dokumen  baik  peraturan  perun- dang-undangan,  berbagai  sumber  pustaka terkait fokus penelitian, dokumen lain yang bersifat tercetak, termasuk surat kabar dan majalah  dan  sumber  tercetak  lain  yang relevan,  digunakan  teknik  studi  doku- mentasi.  Terkait  dengan  ini,  Nasution (1996:  89)  menyebutkan  bahwa  ‘data  dari sumber non manusia seperti dokumen, foto, dan  bahan  statistik  dapat  dipandang sebagai  “nara  sumber” yang  dapat  diminta menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan oleh peneliti’. Semuanya berkaitan dengan dokumen yang substansinya berhu- bungan dengan Covid-19.
Teknik  yang  digunakan  untuk  meng- analisis  data  sekunder  adalah  analisis  isi ( content analysis ). Menurut Rakhmat (1997: 1),  “analisis  isi  digunakan  untuk  memper- oleh  keterangan  dari  semua  bentuk  isi komunikasi  yang  disampaikan  dalam bentuk lambang, termasuk surat, peraturan dan undang-undang”. Menurut B. Berelson, sebagaimana  dikutip  oleh  Krippendorff (1993:  16),  “analisis  isi  merupakan  teknik penelitian  untuk  mendeskripsikan  secara objektif,  sistematik,  dan  kuantitatif  isi komunikasi yang tampak ( manifest )”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian tentang dimensi organisasi Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19  dapat  dilakukan  dengan  mencer- mati  karakteristik  organisasi,  pengaturan dimensi organisasi, dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas.

## 1.   Karakteristik Organisasi Gugus Tugas
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  dibentuk  pada  13  Maret  2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020  tentang Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). Pasal  2  mengatur  bahwa  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berada di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden.  Secara  struktur  kewenangan, Gugus  Tugas  terdiri  dari  Pengarah  dan Pelaksana (Pasal 4), dengan tugas masing- masing  berbeda.  Pengarah  Gugus  Tugas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  terdiri dari  4  orang  Menteri,  yaitu  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan  Kebudayaan;  Menteri  Koordinator Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan; Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan. Pelaksana  Gugus  Tugas  diketuai  oleh Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana,  yang  anggotanya  terdiri  dari  12 unsur  kementerian/lembaga  pemerin- tahan. Keputusan Presiden tersebut kemu- dian  diubah  dengan  Keputusan  Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Di antara perubahan- nya  ialah  adanya  penambahan  beberapa unsur  kelembagaan  kementerian/lembaga pada  struktur  Pengarah  Gugus  Tugas  dan Pelaksana Gugus Tugas.
Pelaksana Gugus Tugas, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  6  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020, memiliki tugas: (a) menetapkan dan melak- sanakan  rencana  operasional  percepatan penanganan  Covid-19,  (b)  mengoordi- nasikan  dan  mengendalikan  pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, (c)  melakukan  pengawasan  pelaksanaan percepatan  penanganan  Covid-19,  (d) mengerahkan sumber daya untuk pelaksa- naan  kegiatan  percepatan  penanganan Covid-19, dan (e) melaporkan pelaksanaan percepatan  penanganan  Covid-19  kepada Presiden dan Pengarah.
Dengan melihat tugasnya, maka Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19 termasuk apa yang  disebut Talcot Parsons sebagai political  organization .  Hal  ini selaras  dengan  pendapatnya  sebagaimana dikutip Narayanan dan Nath (1993: 4) yang menyebut  adanya  empat  tipe  organisasi,
yaitu production  organization,  political organization,  integrative  organization, dan pattern maintenance organization ’. Dikemu- kakan  lebih  lanjut  bahwa political  organi- zation  are  concerned  with  ensuring  that society as a whole achieves its objectives . Dalam  konteks  kebencanaan,  serta dalam kerangka administrasi dan kebijakan publik  secara  nasional,  maka  Gugus  Tugas beserta  jajarannya  yang  ada  di  seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota meru- pakan the operating core yang mengimple- mentasikan  seluruh  kebijakan  negara tentang  penanganan  Covid-19.  Hal  ini sejalan  dengan  yang  dikemukakan  Henry Mintzberg  sebagaimana  dikutip  Robbins (1990:  278)  bahwa  terdapat  lima  elemen dasar  dalam  tiap  organisasi,  yaitu the operating core, the strategic apex, the middle line,  the  techno  structure  and  the  support staff’ .  Lebih  lanjut the  operating  core didefinisikannya  sebagai  employee  who perform  the  basic  work  related  to  the production of products and services .
Perkembangan  terakhir,  nama  Gugus Tugas berubah jadi Satuan Tugas Penanga- nan  Covid-19  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  2  huruf  b  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang  Komite  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  dan  Pemulihan Ekonomi  Nasional.  Secara  struktural, Satuan  Tugas  tersebut  berada  di  bawah koordinasi  Komite  Penanganan  Covid-19 dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Sesuai dengan  Pasal  20  ayat  (2)  Peraturan  Presi- den  tersebut,  maka  sejak  Satuan  Tugas Penanganan  Covid-19  dibentuk  dan  dite- tapkan keanggotaannya, maka Gugus Tugas yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Kepu- tusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan bubar.

## 2.   Pengaturan  Dimensi  Organisasi Gugus Tugas
Dengan  mencermati  peraturan  ten- tang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan
Covid-19  ditemukan  dimensi  struktural organisasi  Gugus  Tugas  Percepatan  Pena- nganan  Covid-19  yang  pengaturannya adalah sebagai berikut:
a.   Subdimensi  “Formalisasi”  terdapat pada  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 4 mengatur tentang Gugus Tugas yang secara organisasional terdiri dari Pengarah  dan  Pelaksana.  Pasal  5 mengatur  tentang  tugas  Pengarah Gugus Tugas.  Pasal 6 mengatur tentang tugas  Pelaksana  Gugus  Tugas.  Tugas Pengarah  Gugus  Tugas  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  5  seharusnya berkaitan juga dengan keharusan untuk melaporkan  hasil  pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan percepatan pena- nganan  Covid-19  kepada  Presiden, karena berdasarkan Pasal 2 kedudukan Pengarah  Gugus  Tugas  sebagai  bagian integral  dari  Gugus  Tugas  berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
b.  Subdimensi  “Formalisasi”  terdapat pada Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid- 19  Nomor  16  Tahun  2020  tentang Uraian  Tugas,  Struktur  Organisasi, Sekretariat,  dan  Tata  Kerja  Pelaksana Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam  Lampiran  I  dan  II  Keputusan tersebut  terdapat  pengaturan  tugas yang rinci dan struktur organisasi yang jelas.  Kejelasan  pengaturan  tersebut merupakan  upaya  penting  bagi  kelan- caran tugas organisasi.
c.  Dimensi  “Formalisasi”  terdapat  pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  dan  Pemulihan  Ekonomi Nasional. Dalam Pasal 6 secara tersurat jelas  adanya  tugas  yang  berkaitan dengan implementasi kebijakan, penga- wasan  dan  pengendalian  kebijakan
serta  penetapan  dan  pelaksanaan kebijakan  dan  langkah  lain  dalam penanganan Covid-19.
d.  Subdimensi “Hirarki Otoritas” terdapat pada  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 2 mengatur  bahwa  Gugus  Tugas  Perce- patan  Penanganan  Covid-19  berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Pasal 10 mengatur tentang  keharusan  Ketua  Pelaksana Gugus  Tugas  untuk  menyampaikan laporan  rutin  dan  mendesak  kepada Presiden  dan  Pengarah  Gugus  Tugas. Keputusan  Presiden  tersebut  tidak mengatur tentang keharusan Pengarah Gugus  Tugas  melaporkan  perkemba- ngan tugasnya. Seharusnya hal tersebut termasuk  dalam  pengaturan,  karena jelas  bahwa  berdasarkan  Pasal  2 Pengarah  Gugus  Tugas  merupakan bagian  integral  dari  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berada  di  bawah  dan  bertanggung jawab kepada Presiden.
e.  Subdimensi “Hirarki Otoritas” terdapat pada Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid- 19  Nomor  16  Tahun  2020.  Dalam Lampiran  I  terdapat  pengaturan  agar Ketua Pelaksana Gugus Tugas melapor- kan  pelaksanaan  percepatan  pena- nganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah Gugus Tugas.
f.  Subdimensi “Hirarki Otoritas” terdapat pada  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2020. Dalam  Pasal  15  terdapat  pengaturan tentang  keharusan  Ketua  Pelaksana Satuan  Tugas  untuk  menyampaikan laporan  rutin  dan  mendesak  kepada Presiden  dan  Ketua  Komite  Kebijakan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat esensial  dalam  tatanan  organisasi sebagai wujud adanya tanggung jawab untuk menyampaikan laporan.
g.  Subdimensi  “Spesialisasi”  terdapat pada Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas  Nomor  16  Tahun  2020.  Dalam
Lampiran  I  secara  spesifik  hal  ini mengatur  distribusi  tugas  ke  dalam beberapa  bidang  yaitu  sekretariat, perencanaan dan analisis situasi, komu- nikasi publik, operasi, logistik, adminis- trasi  dan  keuangan,  akuntabilitas  dan keuangan  serta  pengendalian  operasi. Pengaturan  ke  dalam  beberapa  akti- vitas yang lebih spesifik bagi Pelaksana Gugus Tugas sebagai the opearing core penanganan  Covid-19  menjadi  modal penting bagi  tertib  pelaksanaan  kegia- tan untuk mencapai tujuan.
Dalam  kaitan  dengan  dimensi  kon- tekstual organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan  Covid-19  ditemukan  penga- turan sebagai berikut:
a.   Subdimensi “Ukuran Organisasi” terda- pat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 8 mengatur  tentang  keberadaan  empat Menteri sebagai Pengarah Gugus Tugas, tiga  pejabat  sebagai  Ketua  dan  Wakil Ketua  Pelaksana,  serta  12  unsur anggota  yang  mewakili  kementerian/ lembaga.  Pengaturan  ini  mengalami perubahan  dengan  terbitnya  Kepu- tusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2020  dengan  adanya penambahan 26 menteri/pejabat setingkat  menteri  dan  para  gubernur sebagai  bagian  dari  Pengarah  Gugus Tugas. Terdapat pula pembagian tugas sebagai  Ketua,  Wakil  Ketua,  Sekretaris dan  Anggota  Pengarah  Gugus  Tugas. Demikian  pula  terdapat  penambahan lebih  dari  20  unsur  sebagai  anggota Pelaksana Gugus Tugas yang mewakili berbagai kementerian/lembaga. Penga- turan  tentang  hal  ini  secara  eksplisit sangat  penting  karena  berkenaan dengan  rentang  kendali  ( span of con- trol ) yang akan memperlancar pengen- dalian aktivitas organisasi.
b.  Subdimensi “Tujuan Organisasi” terda- pat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 3 mengatur  tentang  tujuan  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19,
yaitu  (a)  meningkatkan  ketahanan nasional  di  bidang  kesehatan,  (b) mempercepat  penanganan  Covid-19 melalui  sinergi  antar  kementerian/ lembaga  dan  pemerintah  daerah,  (b) meningkatkan  antisipasi  perkemba- ngan eskalasi penyebaran Covid-19, (c) meningkatkan  sinergi  pengambilan kebijakan operasional, dan (d) mening- katkan  kesiapan  dan  kemampuan dalam  mencegah,  mendeteksi,  dan merespons  terhadap  Covid-19.  Berhu- bungan  dengan  organisasi  yang  baik, sebagaimana  dikemukakan  Siagian (2008: 97), di antaranya terdapat tuju- an organisasi yang jelas serta dipahami oleh setiap orang dalam organisasi.

## 3.   Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas
Tugas  yang  diberikan  kepada  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19 sebagaimana  tercantum  dalam  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2020  tentang  Gugus  Tugas  Perce- patan  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dilihat  dari  perspektif kepentingan publik terkait wabah Covid 19 memanifestasikan  implementasi  kebijakan publik.  Gugus  Tugas,  dalam  hal  ini  Pelak- sana  Gugus  Tugas,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020,  memiliki tugas:  (a)  menetapkan  dan  melaksanakan rencana  operasional  percepatan  penanga- nan  Covid-19,  (b)  mengoordinasikan  dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, (c) mela- kukan  pengawasan  pelaksanaan  percepa- tan penanganan Covid-19, (d) mengerahkan sumber  daya  untuk  pelaksanaan  kegiatan percepatan  penanganan  Covid-19,  dan  (e) melaporkan pelaksanaan percepatan pena- nganan  Covid-19  kepada  Presiden  dan Pengarah.
Secara operasional bukanlah hal yang mudah  ketika  Gugus  Tugas,  dalam  hal  ini Pelaksana  Gugus  Tugas,  harus  melaksa- nakan  dan  mengoordinasikan  berbagai aspek penanganan Covid-19. Demikian juga,
ketika  harus  mengerahkan  berbagai  sum- ber daya organisasi dan pemerintah. Dalam realitasnya, pelaksanaan tugas Gugus Tugas berhadapan  dengan  berbagai  tantangan dan  permasalahan.  Dalam  kaitan  ini, Howlett  dan  Ramesh  (1995:  155)  menge- mukakan  beberapa  faktor  yang  harus diperhatikan  dalam  implementasi  kebija- kan publik, yaitu social conditions, economic conditions, technology dan political circums- tances .  Oleh  karena  itu,  keberhasilan pelaksanaan  tugas  Gugus  Tugas  harus memperhatikan  faktor-faktor,  baik  sosial, ekonomi,  politik  serta  dukungan  teknologi dan informasi/data terkait Covid-19.
Berkenaan  dengan  perannya  sebagai pembuat  kebijakan  ( policy  maker )  untuk substansi yang bersifat operasional, Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19 telah  menetapkan  beberapa  isi  kebijakan ( policy content ), yaitu:
a.   Surat  Edaran  Nomor  4  Tahun  2020 tentang  Kriteria  Pembatasan  Perjala- nan  Orang  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Covid-19.
b.  Surat  Edaran  Nomor  5  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Surat  Edaran Nomor  4  Tahun  2020  tentang Kriteria Pembatasan  Perjalanan  Orang  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid- 19.
c.  Surat  Edaran  Nomor  6  Tahun  2020 tentang  Status  Keadaan  Darurat Bencana  Nonalam  Covid-19  sebagai Bencana Nasional.
d.  Surat  Edaran  Nomor  7  Tahun  2020 tentang  Kriteria  dan  Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan  Baru  Menuju  Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.
e.  Surat  Edaran  Nomor  8  Tahun  2020 tentang  Pengaturan  Jam  Kerja  pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid- 19 di Wilayah Jabotabek.
f.  Surat  Edaran  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Surat  Edaran Nomor  7  Tahun  2020  tentang Kriteria
dan  Persyaratan  Perjalanan  Orang Dalam  Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru Menuju  Masyarakat  Produktif  dan Aman Covid-19.
Adanya  beberapa  produk  kebijakan tersebut  tentu  menjadi  instrumen  penting bagi  implementasi  kebijakan  penanganan Covid-19.  Namun  demikian  dalam konteks penegakan kebijakan/hukum ( law enforce- ment ), penanganan kasus Covid-19 memer- lukan  disiplin  tinggi  dari  implementor kebijakan  dan  warga  masyarakat  sebagai sasaran  kebijakan  ( policy  target ),  bahwa keberadaannya  yang  hanya  berbentuk Surat  Edaran  kurang  memberi  efek  besar bagi keberhasilan implementasi kebijakan.
Selain itu, kinerja Gugus Tugas Perce- patan  Penanganan  Covid-19  tentu  tidak terlepas dari persepsi dan penilaian publik. Survai  yang  dilakukan  Indikator  Politik Indonesia  menemukan  bahwa  mayoritas responden, yaitu 55 % merasa puas dan 8,7 %  sangat  puas.  Sisanya  24  %  merasakan kurang  puas  dan  1,9  %  sama  sekali  tidak puas.    Tantangan  dan  permasalahan  berat yang  dihadapi  Gugus  Tugas  ini  memang berkaitan dengan banyak aspek, di antara- nya  tantangan  sosiologis-kultural  yang melekat  pada  masyarakat.  Penelitian  Adli (2020:  5)  menyebutkan  bahwa  salah  satu faktor  penyebab  pelanggaran  terhadap kebijakan/pengaturan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  adalah  sikap arogansi dan tidak-disiplinnya masyarakat.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19 bersifat ad hoc dan merupakan the operating core yang berperan penting dalam perjuangan  bangsa  melawan  Covid-19. Beberapa  dimensi  organisasi  yang  pada umumnya  diatur  dalam  berbagai  regulasi tampak  pada  regulasi  yang  mengatur tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanga- nan Covid-19, yaitu: (a) Keputusan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020 tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanga-
nan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Perubahan Atas  Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun 2020  Tentang  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19). (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2020  tentang Komite  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan  Pemulihan  Ekonomi Nasional.  (d)  Keputusan  Ketua  Pelaksana Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19  Nomor  16  Tahun  2020  tentang Uraian  Tugas,  Struktur  Organisasi,  Sekre- tariat,  dan  Tata  Kerja  Pelaksana  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Akan tetapi tidak semua  unsur  dimensi  struktural  dan kontekstual organisasi terakomodasi dalam keempat  regulasi  yang  mengatur  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

## Rekomendasi
Penelitian ini merekomendasikan agar pengaturan  berbagai  aspek organisasi  dari lembaga  yang  dibentuk  harus  memper- hatikan  keutuhan  dimensi  struktural  dan kontekstual  sehingga  dapat  memperlancar pelaksanaan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Daft, R. L. (1992). Organization Theory and Design . Fourth Edition. Singapore: Info Access Distribution Pte Ltd.
Henry, N. (1989). Public Administration and Public  Affairs .  Fourth  Edition.  New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
Howlett, M. & Ramesh, M. (1995). Studying Public  Policy:  Policy  Cycles  and  Policy Subsystems .  Toronto:  Oxford  Univer- sity Press.
Krippendorff,  K.  (1993). Analisis  Isi,  Peng- antar  Teori  dan  Metodologi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Lubis,  S.  B.  H.  (2008). Organisasi .  Jakarta: Universitas Terbuka.
Marzuki, P. (2015). Penelitian Hukum . Edisi Revisi.  Jakarta:  Prenanda  Media Group.
Narayanan,  V.  K.  &  Raghu,  Nath.  (1993). Organization  Theory,  A  Strategic Approach .  Homewood  IL  Boston: Richard D. Irwin Inc.
Nasution, S. (1996). Metode Penelitian Natu- ralistik-Kualitatif . Bandung: Tarsito.
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Pfiffner, J. M. & Presthus, Robert, V. (1960). Public  Administration .  New  York: Ronald Press.
Rakhmat,  J.  (1997). Metode  Penelitian Komunikasi .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Robbins, S. P. (1990). Organization Theory: Sructures,  Designs  and  Applications . Third  Edition.  London:  Prentice-Hall International, Inc.
Rosenbloom,  D.  H., et  al .  (1994). Contem- porary  Public  Administration. New York: McGraw-Hill. Inc.
Siagian,  S.  P.  (2008). Filsafat  Administrasi.
Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto,  S.  &  Sri  Mamudji.  (2015). Pene- litian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.

## Jurnal
Sudrajat,  Tatang.  (2017).  “Analisis  Kompa- ratif  Pengaturan  Dimensi  Organisasi KPU  Sebagai  Penyelenggara  Pemilu Pada Undang-Undang Di Era Pemerin- tahan  Pasca  Orde  Baru.” Jurnal  Ilmu Administrasi:  Media  Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi , 14(1): 51-68.  https://doi.org/10.31113/jia. v14i1.8.
Sudrajat, Tatang; Hersusetyati & Paramarta,
Vip.  (2019).  “Analysis  of  Organiza- tional  Dimensional  Settings  General Election  Commissions  in  the  2017 Indonesian  Law  Number  7  on  the Election.”  Proceedings  of  the  First
International Conference on Adminis- tration Science (ICAS 2019). Advances in Social Science, Education and Huma- nities Research , 343: 462-468. https:// doi.org/10.2991/icas-19.2019.96.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan  Ketua  Pelaksana  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas,  Struktur  Organisasi,  Sekreta- riat,  dan  Tata  Kerja  Pelaksana  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden Nomor 7 Tahun  2020  Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  Corona  Virus  Disease (Covid-19).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Perce- patan Penanganaan Covid-19.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam  Rangka  Percepatan  Penanga- nan Covid-19.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan  Pemulihan Ekonomi Nasional.
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam  Rangka  Percepatan  Penanga- nan Covid-19.
Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pemba- tasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status  Keadaan  Darurat  Bencana Nonalam  Covid-19  sebagai  Bencana Nasional.
Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria  dan  Persyaratan  Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasa- an Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.
Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan  Jam  Kerja  pada  Masa Adaptasi  Kebiasaan  Baru  menuju Masyarakat  Produktif  dan  Aman Covid-19 di Wilayah Jabotabek.
Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun  2020  Tentang  Kriteria  dan Persyaratan  Perjalanan  Orang  Dalam Masa  Adaptasi  Kebiasaan  Baru menuju  Masyarakat  Produktif  dan Aman Covid-19.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

## Laman
Adli, Danung Nur. (2020). Dampak Tagar # Indonesia  Terserah  Terhadap  Keefek- tifan  Kebijakan  Penanganan  Covid-19 di  Indonesia .  https://www.research gate.net/publication/341496402_Ind onesiaTerserah_uptoyouThe_Impact_ of_hashtag_IndonesiaWhatever_to_th e_effectiveness_policy_of_handling_CO VID-19_case_study_in_Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada Direktur  Lembaga  Penelitian  dan  Peng- abdian kepada Masyarakat (LPPM) Univer- sitas  Sangga  Buana  Bandung  yang  telah mendanai penelitian ini.