## DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)
http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal E-ISSN : 2722-7839, P-ISSN : 2746-7732 Vol. 2 No. 2 Desember (2021), 337-348

## IMPLEMENTASI MODEL KEPEMIMPINAN SITUASIONAL: KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR TENTANG RELAKSASI DANA BOS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKSESIBILITAS PENDIDIKAN
Novrian Satria Perdana 1,2
1) Mahasiswa DKIK, Universitas Gadjah Mada
2) Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Email: novrian1711@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Menelaah kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS menurut teori kepemimpinan situasional; 2) Menganalisis dampak kebijakan realisasi kebijakan relaksasi dana BOS terhadap aksesibilitas Pendidikan (partisipasi dan tingkat penyelesaian Pendidikan) di masa pandemi covid 19. Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan relaksasi dana BOS pada tingkat SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/K/sederajat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods, yaitu menggunakan kajian Pustaka untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, dan menggunakan analisis  data  sekunder  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  untuk  menjawab  tujuan  penelitian yang kedua. Berdasarkan telaah Pustaka dan analisis data  sekunder, penelitian ini menyimpulkan: 1) Model  kepemimpinan  Mendikbudristek  sejalan  dengan  gaya  kepemimpinan  S2  (Selling-Coaching). Mendikbudristek menetapkan kebijakan merdeka belajar yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 dan Nomor 19 tahun 2020 sebagai bentuk perilaku arahan dan dukungan yang tinggi dalam merespon situasi  pademi  covid  untuk  memudahkan  sekolah  dalam  membelanjakan  anggaran  BOS  agar  proses pembelajaran dapat optimal; 2) Penggunaan dana BOS di sekolah mayoritas telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dalam program Merdeka Belajar: Relaksasi Dana  BOS. Dana BOS terbukti terdapat korelasi dengan aksesibilitas Pendidikan dan memiliki dampak yang positif.

## Kata Kunci: Kepemimpinan, Situasional, BOS, Merdeka Belajar

## Abstract
The objectives of this study include: 1) To examine the independent policy of learning about the relaxation of BOS funds according to situational leadership theory; 2) Analyzing the impact of the policy  on  the  realization  of  the  policy  of  relaxing  BOS  funds  on  the  accessibility  of  education (participation and level of completion of education) during the covid 19 pandemic. The unit of analysis of this research is the policy of relaxation of BOS funds at the level of SD/equivalent, SMP/equivalent, SMA/K/equivalent . This study uses a mixed methods approach, which uses a literature review to answer the  first  research  objective,  and  uses  secondary  data  analysis  sourced  from  the  Central  Statistics Agency to answer  the second research objective. Based on the literature review and secondary data analysis, this study concludes: 1) The Mendikbudristek leadership model is in line with the S2 (Selling- Coaching)  leadership  style.  The  Minister  of  Education  and  Technology  establishes  a  policy  of independent learning as stated in Permendikbud Number 8 and Number 19 of 2020 as a form of high direction  and  support  behavior  in  responding  to  the  covid  pandemic  situation  to  make  it  easier  for schools to spend the BOS budget so that the learning process can be optimal; 2) The use of BOS funds in the majority of schools has followed the mechanism established by the Minister of Education and Technology in the Free Learning program: Relaxation of BOS Funds. BOS funds are proven to have a correlation with education accessibility and have a positive impact.
Keywords : Leadership, Situational, BOS, Freedom to Learn
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan

## Pendahuluan
Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas manusia di suatu wilayah. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara.  Dengan  jumlah  SDM  yang  besar  terutama  yang  memiliki  kompetensi  dan  memiliki produktivitas  tinggi,  maka  negara  dapat  mencapai  pertumbuhan  optimal  dan  juga  memiliki  nilai competitiveness lebih dibanding negara lainnya yang tentunya sangat penting terutama di era globalisasi seperti saat ini. Dimana dengan adanya globalisasi dan inovasi teknologi, ekonomi secara umum juga akan ikut berubah, yang tentunya hal tersebut akan merubah kompetensi yang dibutuhkan dari SDM.

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

## Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia, Menurut Provinsi Tahun 2020
Indikator  yang  bisa  mengukur  kualitas  manusia  di  suatu  daerah  yaitu  dengan  cara  Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek  penting  yang  berkaitan  dengan  kualitas  dari  hasil  pembangunan  ekonomi,  yakni  derajat perkembangan  manusia.  IPM  mempunyai  tiga  unsur  yaitu  kesehatan,  pendidikan  yang  dicapai,  dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Berdasarkan data  Indek Pembangunan Manusia pada tahun  2020  (gambar  1),  capaian  skor  IPM  Indonesia  bernilai  71,94.  Sayangnya,  tingginya  capaian tersebut  tidak  diikuti  dengan  banyaknya  jumlah  Provinsi  yang  memiliki  IPM  melebihi  rata-rata Nasional,  yang  mana  hanya  sebanyak  11  dari  34  Provinsi  di  Indonesia.  Rendahnya  hasil  tersebut menggambarkan kondisi mutu pendidikan di Indonesia cukup terpuruk dan memprihatinkan sehingga masih menjadi “catatan merah”. Padahal, salah satu dari tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk peningkatan mutu pendidikan.
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah meluncurkan salah satu program untuk meningkatkan mutu pendidikan  yaitu  Program  Bantuan  Operasional  (BOS)  Sekolah.  BOS  Reguler  adalah  program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi  khusus  nonfisik.  Tujuannya  untuk  membantu  pembiayaan  sekolah  dan  meningkatkan aksesibilitas  dan  mutu.  pembelajaran  bagi  peserta  didik.  Menurut  (Sri  Wayuni  Okvitasi,  Hadiyanto, 2018) bahwasanya BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia sekolah. BOS memberi akses lebih luas kepada rakyat atas pendidikan.
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
Dana  BOS  diharapkan  mampu  menurunkan  harga  equilibrium  pendidikan  dalam  hukum  supply  and demand. Adanya dana BOS seharusnya bisa menekan biaya pendidikan semakin murah dan terjangkau, karena  telah  ada  subsidi  dari  pemerintah.  Sanjiwani  (2012)  menyatakan  bahwa  kualitas  proses pembelajaran  dan  aspirasi  pendidikan  di  sekolah  akan  sangat  ditentukan  oleh  faktor  pembiayaan Pendidikan. BOS juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah regular.
Pada  tahun  2020  telah  terjadi  pandemic  covid-19  yang  merubah  tatanan  kehidupan,  termasuk Pendidikan.  Pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  di  sekolah  harus  dirubah  melalui  media  daring. Terjadinya perubahan mekanisme pembelajaran ini turut merubah seluruh kegiatan sekolah dan tentunya berdampak  terhadap  proses  pelaksanaan  anggaran  BOS  Reguler  tahun  2020.  Atas  dasar  hal  tersebut, Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  meluncurkan  kebijakan  program Merdeka Belajar  Episode Ketiga  :  Perubahan  Mekanisme  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Tahun Anggaran  2020. Program  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis  BOS  Reguler.  Peraturan  ini  ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 yang terdiri atas 2 Pasal. Tujuan dibuat peraturan ini yaitu untuk mengubah Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) agar sesuai dengan keadaan saat ini.
Pada tahun 2020 tercatat ada 2 kali penyesuaian kebijakan terkait dana BOS Reguler yang tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  No  8  Tahun  2020  melalui program kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga. Penyesuaian kebijakan ini mengikuti situasi yang sedang terjadi pada masanya. Adapun penyesuaian kebijakan yang Pertama adalah tentang a) Perbedaan alur dana,  Frekuensi Penyaluran, dan Proses  Verifikasi Data  Alur dana BOS pada sistem  BOS 2019, dana BOS ke sekolah disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Daerah  (RKUD)  provinsi.  Pada  kebijakan  BOS  2020,  Kemenkeu  menyalurkan  dana  langsung  ke rekening sekolah. Frekuensi penyaluran dana BOS pada tahun 2019, penyaluran dilakukan sebanyak 4 kali per tahun dengan porsi tahap pertama (20 persen), tahap kedua (40 persen), tahap ketiga (20 persen), dan tahap keempat (20 persen). Pada kebijakan BOS 2020, penyaluran dilakukan sebanyak 3 kali per tahun  dengan  porsi  tahap  pertama  (30  persen),  tahap  kedua  (40  persen),  tahap  ketiga  (30  persen);  b) Perubahan mekanisme proses verifikasi. Untuk proses verifikasi data pada BOS 2019, penetapan  SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi. Pada BOS 2020,  penetapan  SK  sekolah  penerima  dilakukan  oleh  Kemendikbud,  dengan  verifikasi  data  oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; c) perubahan batas waktu pengambilan dana BOS. Pada BOS 2019, batas akhir pengambilan data 2 kali per tahun (31 Januari dan 31 Oktober) sehingga berpotensi memperlambat  pengesahan  APBD.  Pada  BOS  2020,  batas  akhir  pengambilan  data  1x  per  tahun  (31 Agustus)  untuk  mencegah  keterlambatan  pengesahan  APBD-P;  d)  Perubahan  batas  maksimum pembayaran  dana  BOS  untuk  guru  honorer  (sebelumnya  15%  untuk  sekolah  Negeri  dan  30%  untuk sekolah  Swasta  menjadi  maksimal  50%  untuk  sekolah  Negeri  dan  Swasta),  Penyaluran  dana  dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah (sebelumnya melalui kas umum daerah), tahapan penyaluran sebanyak  3  kali  (sebelumnya  4  kali  sehingga  membebani  administrasi  sekolah),  dan  tidak  ada pembatasan  alokasi  maksimal  pemakaian  dana  BOS  untuk  buku  maupun  pembelian  alat  multimedia (sebelumnya dibatasi maksimal 20%), e) Penambahan besaran satuan dana BOS Reguler. Besaran dana BOS reguler tahun 2019 yaitu untuk siswa SD Rp 800.000, siswa SMP/MTs sebesar Rp 1 juta, tingkat SMA  dari  Rp  1,4  juta,  sedangkan  SMK  sebesar  Rp  1,4  juta.  Untuk  dana  BOS  reguler  tahun  2020, seluruhnya naik Rp. 100.000. Rinciannya masing-masing yaitu siswa SD Rp 900.000, siswa SMP/MTs sebesar Rp 1,1 juta, tingkat  SMA dari Rp 1,5 juta, sedangkan SMK sebesar Rp 1,4 juta. Pada Tahun 2020 besaran dana satuan BOS SD naik unit costnya dari Rp800 ribu menjadi Rp900 ribu. Untuk SMP, dari 1 juta menjadi Rp1.100.000. Untuk SMA naik dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. SMK akan tetap sama karena tahun lalu telah dinaikkan dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta.
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
Selanjutnya penyesuaian kebijakan yang Kedua adalah tentang penyesuaian penggunaan dana BOS di  masa  Pandemi.  Perubahan  peraturan  ini  dilakukan  dengan  pertimbangan  :  1).  Dalam  upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran di rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Covid-19  terhadap  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan,  perlu  adanya  perubahan  kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui Perubahan Peraturan Petunjuk Teknis BOS Reguler Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 19  Tahun  2020  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 8  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Teknis BOS Reguler. Adapun pokok perubahan kebijakan atas situasi pada masanya (pandemic) antara lain 1) Pembiayaan  kegiatan  administrasi  sekolah  dapat  digunakan  untuk  pembelian  cairan  atau  sabun pembersih  tangan,  pembasmi  kuman  (desinfektan),  masker  atau  penunjang  kebersihan  lainnya;  2) Pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa  dapat  digunakan  untuk  pembelian  pulsa,  paket  data,  dan/atau layanan  Pendidikan  daring  berbayar  bagi  pendidik  dan/atau  peserta  didik  dalam  rangka  pelaksanaan pembelajaran  dari  rumah;  3)  Persentase  pembiayaan  honor  maksimal  50%  tidak  berlaku  selama pandemic  covid  sehingga  tidak  ada  Batasan  yang  mengatur  pemberian  honor  untuk  guru  dan  tenaga kependidikan selama masih dalam masa pandemic (syarat pemberian honor adalah khusus untuk guru dan tendik yang tercatat pada dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa darurat covid-19).
Adanya perubahan kebijakan relaksasi dana BOS Reguler sebanyak dua kali yang tertuang dalam program kebijakan merdeka belajar ini diputuskan oleh Mendikbudristek sebagai upaya menindaklanjuti situasi  yang  sedang  terjadi.  Fenomena  ini  sesuai  dengan  prinsip  penganut  model  kepemimpinan situasional.  Model  kepemimpinan  situasional  adalah  teori  kepemimpinan  yang  menyarankan  model manajemen  yang  berbeda-beda  yang  disesuaikan  dengan  situasi.  Pemimpin  perlu  mengenali  tingkat perkembangan  dan  kesiapan  anggota/pengikut,  kemudian  memilih  model  kepemimpinan  yang  paling tepat untuk diterapkan. Situational leadership model ini dikembangkan pertama kali oleh Ken Blanchard dan Paul Hersey dengan nama “ Life Cycle Theory of Leadership ” pada akhir dekade 1960-an. Kemudian teori ini berganti nama menjadi “ Situational Leadership Theory ”.
Kepemimpinan  situasional  adalah  kepemimpinan  teori  yang  dikembangkan  oleh  Hersey  dan Blanchard,  yang  menyatakan  bahwa  seorang  pemimpin  harus  menyesuaikan  gaya  kepemimpinan  ke tahap  perkembangan  bawahannya  (pengembangan  tingkat  pengikut).  Hal  ini  didasarkan  pada  sejauh mana  bawahan  siap  untuk  melaksanakan  tugas,  termasuk  kebutuhan  akan  kompetensi  dan  motivasi (Hakim,  dkk,  2021).  Dasar  dari  teori  kepemimpinan  situasional  adalah  bahwa  tidak  ada  yang  terbaik gaya kepemimpinan. Model ini terletak pada dua konsep dasar: kombinasi dari gaya kepemimpinan dan mengembangkan tingkat kedewasaan karyawan (Putra and Dewi, 2019).
Ada empat model dasar kepemimpinan situasional (Santoso,2019 dan Dwinda, 2021) antara lain: 1). Model Kepemimpinan Kontingensi Fielder. Teori Kontingensi Fielder merupakan hubungan antara orientasi pemimpin atau gaya dan kinerja kelompok yang berbeda di bawah kondisi situasional. Fielder menemukan bahwa tugas pemimpin berorientasi lebih efektif jika berada dalam situasi control rendah dan moderat, sedangkan hubungan manajer berorientasi lebih efektif dalam situasi control moderat; 2). Model  Kepemimpinan  Vroom  -  Yetton  Menetapkan  prosedur  pengambilan  keputusan  yang  paling efektif  dalam  situasi  tertentu.  Gaya  kepemimpinan  yang  disarankan  adalah  autokratis  dan  gaya konsultatif,  dan  gaya  berorientasi  keputusan  Bersama;  3).  Teori  Jalur  Tujuan  Kepemimpinan.  Dalam teori  ini  Pemimpin  menjadi  efektif  karena  efek  positif  yang  mereka  berikan  terhadap  motivasi  para pengikut,  kinerja,  dan  kepuasan.  Teori  ini  dianggap  sebagai path-goal karena  fokus  pada  bagaimana pemimpin  mempengaruhi  persepsi  dari  pengikutnya  tentang  tujuan  pekerjaan,  tujuan  pengembangan diri,  dan  jalur  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  (Ivancevich,  dkk,  2007:205);  dan  4).  Model Kepemimpinan Situasional Hersey – Blachard Dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard Robbins dan Judge  (2007),  yang  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  pendekatan  kepemimpinan  situasional  dari Hersey  dan  Blanchard  mengidentifikasi  empat  perilaku  kepemimpinan  yang  khusus  dari  direktif, partisipatif, supportif sampai laissez faire . Perilaku yang paling efektif tergantung pada kemampuan dan
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
kesiapan  pengikut.  Sedangkan  kesiapan  dalam  konteks  adalah  merujuk  sampai  dimana  pengikut memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas tertentu.
Model kepemimpinan situasional membedakan empat gaya seorang pemimpin, yaitu S1, S2, S3, dan S4, yang berdasarkan pada perilaku arahan ( directive behavior ) dan perilaku dukungan ( supportive behavior ). Sedangkan untuk situasinya ditentukan oleh tingkat kesiapan ( readiness level ) dari anggota tim,  yaitu  tingkat  R1,  R2,  R3,  dan  R4.  Menurut  Hersey  dan  Blancard  dalam  Northouse  (2020)  dan Dwinda (2021) gaya seorang pemimpin yang tertuang dalam model kepemimpinan situasional antara lain (gambar 2) :
Gambar 2. Model Kepemimpinan Situasional ( Harsey dan Blanchard, 2007)
a. Gaya  Kepemimpinan  S1  ( Telling-Directing ).  Model  kepemimpinan  ini  ditandai  dengan  perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin mempunyai peran strategis dalam proses pengambilan  keputusan  tanpa  melibatkan  pengikut. Pemimpin  memberitahukan  keputusan  dan mengarahkan bawahan melalui instruksi dan kontrol yang ketat. Mereka menetapkan dengan detail mengenai apa, bagaimana, dan kapan tugas-tugas harus diselesaikan oleh bawahan. Model ini lebih dekat dengan gaya otokratik.
Tingkat Kesiapan R1 ( Readiness level: low ). Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan pada kondisi  di  mana  anggota  tim  memiliki  kompetensi  (pengetahuan/keterampilan)  rendah  dan motivasi rendah untuk mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan manajemen mikro atau leader-directed.
b. Gaya  Kepemimpinan  S2  ( Selling-Coaching ) . Gaya  kepemimpinan  ini  ditandai  dengan  perilaku arahan  tinggi  dan  perilaku  dukungan  tinggi.  Pemimpin  masih  memegang  peran  strategis  dalam pengambilan keputusan dan memberikan dukungan penuh terhadap anggota tim. Dalam situasi ini, seorang  pemimpin  mulai  menerapkan  komunikasi  dua  arah,  mengembangkan  hubungan,  dan mendengarkan  keluhan  bawahan,  meskipun  demikian  kendali  pengambilan  keputusan  tetap  di tangan pemimpin.
Tingkat Kesiapan R2 ( Readiness level: moderate ). Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk  situasi  di  mana  anggota  tim  memiliki  kompetensi  rendah  namun  punya  motivasi  dan kepercayaan  tinggi  untuk  mengambil  tanggung  jawab.  Gaya  kepemimpinan  ini  masih bersifat leader-directed.
c. Gaya  Kepemimpinan  S3  ( Participating-Supporting ).  Gaya  kepemimpinan  ini  ditandai  dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan tinggi. Pemimpin sedikit memberikan instruksi dan lebih  banyak  memberikan  dukungan  dan  bantuan  kepada  anggota  tim.    Proses  pengambilan keputusan  menggunakan  metode  partisipatif  untuk  menghasilkan  keputusan  bersama.  Bawahan dilibatkan dalam proses tersebut dan punya peran yang besar dalam menentukan keputusan.  Model ini lebih dekat dengan gaya demokratis.
Tingkat Kesiapan R3 ( Readiness level: moderate ). Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk  situasi  di  mana  anggota  tim  memiliki  kompetensi  tinggi  namun  punya  motivasi  dan
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
kepercayaan  rendah  untuk  mengambil  tanggung  jawab.  Gaya  kepemimpinan  ini  sudah  bergeser ke self-directed atau tidak diarahkan lagi oleh pemimpin.
d. Gaya  Kepemimpinan  S4  ( Delegating-Monitoring ).  Gaya  kepemimpinan  ini  ditandai  dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin tidak lagi melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan delegatif ini memberikan otonomi kepada bawahan dan membiarkan  mereka  menyelesaikan  pekerjaan  dengan  caranya  sendiri.  Pengambilan  keputusan terpusat pada anggota tim, dan tidak ada campur tangan atasan. Pemimpin hanya berperan dalam fungsi monitoring terhadap kemajuan pekerjaan dan baru melibatkan diri apabila muncul masalah serius yang membutuhkan perannya. Model ini lebih dekat dengan gaya laissez-faire . Tingkat kesiapan tipe R4 ( Readiness level: high ). Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk  situasi  di  mana  anggota  tim  memiliki  kompetensi  tinggi  sekaligus  punya  motivasi  dan kepercayaan tinggi untuk mengambil tanggung jawab.
Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS ditinjau dari aspek teori kepemimpinan situasional dan dampak kebijakan tersebut terhadap aksesibilitas Pendidikan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini antara lain:
1. Menelaah kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS menurut teori kepemimpinan situasional;
2. Menganalisis dampak kebijakan realisasi kebijakan relaksasi dana BOS terhadap aksesibilitas Pendidikan (partisipasi dan tingkat penyelesaian Pendidikan) di masa pandemic covid 19

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  mix  methods,  yaitu  menggunakan  kajian  Pustaka  untuk menjawab  tujuan  penelitian  yang  pertama,  dan  menggunakan  analisis  data  sekunder  yang  bersumber dari  Badan  Pusat  Statistik  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  yang  kedua.  Kajian  pustaka  atau  studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui  “kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS menurut teori kepemimpinan situasional.” Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori  yang  digunakan  berdasarkan  literatur  yang  tersedia,  terutama  dari  artikel-artikel  yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Menurut Sujarweni (2014), kajian pustaka berfungsi untuk membangun  konsep  atau  teori  yang  menjadi  dasar  studi  dalam  penelitian.  Kajian  pustaka  atau  studi pustaka  merupakan  kegiatan  yang  diwajibkan  dalam penelitian,  khususnya  penelitian  akademik  yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2013). Sehingga  dengan  menggunakan  metode  penelitian  ini  penulis  dapat  dengan  mudah  menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.
Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  penelitian  kuantitatif,  karena  data  yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu besaran realisasi dana BOS yang diberikan (dapodik, 2020) dan data aksesibilitas Pendidikan (BPS,2020). Variabel aksesibilitas Pendidikan ditinjau dari data tingkat partisipasi Pendidikan menurut Provinsi dan tingkat penyelesaian Pendidikan menurut Provinsi. Tujuan penelitian yang kedua ini juga melihat seberapa besar dampak realisasi dana BOS Reguler 2020 terhadap aksesibilitas Pendidikan di Indonesia.

## Hasil Penelitian
1. Kebijakan  Merdeka  Belajar Tentang  Relaksasi  Dana BOS  Menurut  Teori Kepemimpinan Situasional
Kepemimpinan  situasional  membahas  tentang  bagaimana  seorang  pemimpin  membantu pengikutnya atau orang yang dia pimpin agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika seorang pemimpin  mampu  membawa  pengikutnya  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan,  maka  pengikut tersebut  akan  merasa  bahwa  dirinya  diperhatikan  lebih  dan  mendapat  dukungan  yang  baik  dari pemimpinnya.
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
Dalam kaitannya dengan kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS ini, diambil tepat pada  waktunya  dengan  mempertimbangkan  situasi  yang  terjadi  pada  masanya.    Pada  tahun  2019 terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penyerapan dana BOS Reguler antara lain: sekolah sering terlambat  menerima  penyaluran  dana  BOS,  banyak  kepala  sekolah  yang  terpaksa  menalangi  biaya operasional  sekolah  pada  awal  tahun,  keterlambatan  dana  BOS  yang  dapat  mengganggu  proses pembelajaran  siswa,  banyaknya  guru  honorer  yang  mengabdi  tanpa  penghasilan  yang  layak,  biaya satuan  BOS  yang  tidak  mencukupi  pembiayaan  operasional  sekolah  dan  permasalahan  lain.  Selain permasalahan tersebut, pada tahun 2020 terjadi pandemic covid yang membuat terjadinya perubahan mekanisme belajar mengajar dari yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran daring.  Berbagai  permasalahan  tersebut  ditanggapi  dengan  cermat  oleh  Mendikbudristek  dengan meluncurkan  program  kebijakan  Merdeka  Belajar  tentang  Relaksasi  Dana  BOS.  Kebijakan  tersebut diterapkan  atas  berbagai  situasi  yang  terjadi.  Adanya  perubahan  kebijakan  tersebut  memudahkan kinerja  Sekolah  dan  Dinas  Pendidikan  dalam  mengelola  dana  BOS  Reguler.  Perubahan  kebijakan relaksasi dana BOS tersebut menunjukkan bahwa Mendikbudristek telah mengimplementasikan Teori Kepemimpinan Situasional Hersey – Blachard.
Seperti  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  pendahuluan,  berikut  ini  diuraikan  hasil  temuan  studi Pustaka  terkait  dimensi  kategori  pengukuran  gaya  kepemimpinan  situasional  menurut  Hersey  dan Blanchard  (Thoha,  1996)  yang  diidentifikasi  dalam  4  dimensi/bentuk  yaitu: Telling,  Selling, Participating, dan delegating .

## Tabel 1. Uraian Kebijakan Merdeka Belajar: Relaksasi Dana BOS
Menurut Teori Kepemimpinan Situasional No Dimensi Gaya Kepemimpinan Situasional Hasil Observasi Keterangan 1 Telling (memberitahukan) Mendikbudristek menetapkan peraturan  bersifat  nasional  untuk memberitahukan secara rinci kebijakan terbaru tentang program Merdeka  Belajar:  Relaksasi  Dana BOS. Selanjutnya, Mendikbudristek  juga  melakukan konferensi pers bersama Menkeu, Menag,  dan  Mendagri  kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah  dan  masyarakat  untuk mensosialisasikan program kebijakan tersebut. Selain melakukan  konferensi  pers,  juga menyebarkan surat pemberitahuan program kebijakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah.  Permendikbud  No  8 tahun 2019  Permendikbud No. 19 tahun 2019 2 Selling (menjajakan) Mendikbudristek menetapkan aturan  tentang  Penggunaan  dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip: e) transparansi  yaitu  penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir Pasal  3  Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
No Dimensi Gaya Kepemimpinan Situasional Hasil Observasi Keterangan aspirasi  pemangku  kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah. 3 Participating (mengikutsertakan) Mendikbudristek bersama Gubernur,  dan  Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi  terhadap  pengelolaan dana  BOS  Reguler  sesuai  dengan kewenangannya. Pasal 18 Permendikbud  Nomor 8 Tahun 2020 4 Delegating (mendelegasikan) Mendikbudristek  mendelegasikan tugas kepada sekolah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan pelaporan penggunaan  dana  BOS  Reguler sesuai dengan kewenangan masing-masing Pasal 14 Permendikbud  Nomor 8 Tahun 2020
Berdasarkan  uraian  di  atas,  model  kepemimpinan  Mendikbudristek  sejalan  dengan  gaya kepemimpinan S2 ( Selling-Coaching ) . Mendikbudristek menetapkan Permendikbud Nomor 8 dan 19 tahun 2020 sebagai bentuk perilaku arahan dan dukungan yang tinggi dalam merespon situasi pademi covid sehingga terbitlah program kebijakan merdeka belajar relaksasi dana BOS. Dalam kebijakan ini Mendikbudristek masih  memegang  peran  strategis  dalam  pengambilan  keputusan  dan  memberikan dukungan penuh terhadap Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap  pengelolaan  dana  BOS  Reguler  sesuai  dengan  kewenangannya.  Mendikbudristek  juga mewajibkan  pengelolaan  dana  BOS  dikelola  secara  terbuka  dan  mengakomodir  aspirasi  pemangku kepentingan  sesuai  dengan  kebutuhan  Sekolah.  Implementasi  gaya  kepemimpinan  yang  diterapkan Mendikbudristek  telah  terbukti  berhasil  dilaksanakan  di  daerah  yang  dibuktikan  dengan  rendahnya jumlah sekolah yang mengalami SILPA BOS Reguler tahun 2020. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dana BOS Reguler, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam realisasi dana BOS Reguler selama tahun 2020. Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel 2 disebutkan bahwa hanya 13 persen sekolah yang mengalami SILPA BOS Reguler 2020 (sebanyak 27.814 dari 216.603 sekolah).

## Tabel 2. Laporan Jumlah Sekolah yang Mengalami SILPA BOS Reguler 2020
Sumber: Data penyerapan dana BOS Reguler 2020
Keberhasilan  suatu  tujuan  Pendidikan  sangat  tergantung  pada  kemampuan  pimpinan  Pendidikan dalam hal ini Mendikbudristek dalam mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang tampak pada gaya kepemimpinannya. Tantangan bagi seorang pemimpin pendidikan adalah bagaimana menjadi  pendorong  atau  pelopor  perubahan  yang  terjadi  pada  lembaga  yang  dipimpinnya.  Untuk menciptakan  kegiatan  pembelajaran  yang  efektif  diperlukan  kebijakan  yang  mengatur  pendanaan
Tidak Memiliki SILPA Memiliki SILPA SD 127.316 19.967 147.283 SMP 34.222 5.472 39.694 SMA 12.344 1.057 13.401 SMK 12.809 1.180 13.989 SLB 2.098 138 2.236 Jumlah Sekolah 188.789 27.814 216.603
Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah Satuan Pendidikan
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
khususnya dari dana BOS Reguler. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan yang berhasil dalam melaksanakan peranannya sebagai pemimpin. Keberhasilan tersebut dapat diukur dari berbagai segi yaitu hasil produksi meningkat, produktivitas kerja meningkat, pelayanan meningkat, dan kepuasaan kerja meningkat.

## 2. Dampak Kebijakan Relaksasi Dana BOS Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah  Reguler.  Menurut  Pasal  9A  (1)  Selama  masa penetapan  status  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Covid-19  yang  ditetapkan  Pemerintah  Pusat, sekolah  dapat  menggunakan  dana  BOS  Reguler  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  a.  pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian  pulsa,  paket  data,  dan/atau  layanan  pendidikan  daring  berbayar  bagi  pendidik  dan/atau peserta  didik  dalam  rangka  pelaksanaan  pembelajaran  dari  rumah;  dan  b.  pembiayaan  administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.  (2)  Ketentuan  pembayaran  honor  paling  banyak  50%  (lima  puluh  persen)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

## Sumber: ditjen paudikdasmen-kemendikbudristek, 2021 (diolah) Grafik 1. Realisasi Dana BOS Reguler Tahun 2020 Menurut 12 Komponen dan Tingkat Pendidikan
Pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  telah  mengatur penggunaan  dana  BOS  di  masa  pandemic  covid  19.  Hal  ini  disambut  baik  oleh  kepala  sekolah  se Indonesia  dalam  upaya  merealisasikan  kegiatan  yang  bersumber  dari  dana  BOS  Reguler  tahun  2020. Berdasarkan grafik 1 di atas, diketahui bahwa untuk tingkat SD dan SLB penggunaan dana BOS terbesar digunakan untuk komponen administrasi kegiatan sekolah yang mana menurut Pasal 9 ayat 2 huruf e di dalamnya  dapat  digunakan  untuk  pembelian  cairan  atau  sabun  pembersih  tangan,  pembasmi  kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya. Selanjutnya untuk tingkat SMP, penggunaan dana BOS yang terbanyak untuk keperluan pembayaran honor. Banyaknya dana yang digunakan untuk komponen ini karena mengikuti kebijakan Mendikbudristek yang tertuang dalam Permendikbud No 8 tahun  2020  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  pembayaran  honor  paling  banyak  50%  (lima  puluh persen)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  tidak  berlaku  selama  masa  penetapan  status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Kemudian untuk tingkat SMA,
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
penggunaan dana BOS yang terbesar digunakan untuk membiayai komponen pemeliharaan sarana dan prasarana. Terakhir pada tingkat SMK, komponen terbesar yang dibiayai dari dana BOS Reguler tahun 2020  adalah  kegiatan  peningkatan  kompetensi  keahlian.  Banyaknya  dana  yang  digunakan  pada komponen ini karena SMK ditargetkan memiliki lulusan yang siap bekerja sehingga diperlukan upaya peningkatan kompetensi keahlian siswa agar menjadi lulusan bermutu yang dapat cepat diserap dalam dunia  kerja.  Hal  ini  sejalan  juga  dengan  instruksi  Mendikbudristek  dalam  Permendikbud  Nomor  34 Tahun  2018  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Sekolah  Menengah  Kejuruan/Madrasah  Aliyah Kejuruan.  Dalam  Permendikbud  tersebut  dijelaskan  bahwa  standar  kompetensi  lulusan  SMK/MAK dikembangkan  dari  tujuan  pendidikan  nasional  dan  profil  lulusan  dalam  rumusan  area  kompetensi. SMK/MAK  merupakan  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  yang  memiliki  tujuan  pendidikan kejuruan yaitu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## Sumber: BPS, 2021 (diolah)
Grafik 2. Tingkat Partisipasi Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2019 - 2020
Berdasarkan  grafik  2  tentang  tingkat  partisipasi  Pendidikan,  adanya  bantuan  dana  BOS  turut berpartisipasi  dalam  meningkatkan  partisipasi  Pendidikan  untuk  seluruh  jenjang  Pendidikan. Disebutkan  dalam  grafik  2  tersebut  untuk  tingkat  partisipasi  SD/sederajat  tahun  2019  sebesar  97,64 kemudian  naik  menjadi  97,69  pada  tahun  2020  (meningkat  sebesar  0,05  persen),  untuk  tingkat SMP/sederajat tingkat partisipasi juga mengalami kenaikan dari sebesar 79,40 pada tahun 2019 menjadi 80,12 pada tahun 2020 (meningkat sebesar 0,72 persen), dan yang terakhir pada tingkat SMA/sederajat juga mengalami peningkatan dari sebesar 60,84 menjadi 61,25 pada tahun 2020 (meningkat sebesar 0,41 persen). Adanya peningkatan tingkat partisipasi Pendidikan ini sejalan dengan tujuan pemberian dana BOS yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas atau partisipasi anak memperoleh Pendidikan.
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan

## Sumber: BPS, 2021 (diolah)

## Grafik 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, Tahun
2018 – 2020
Kebijakan  dana  BOS  turut  mendukung  siswa  dalam  menyelesaikan  pendidikannya.  Berdasarkan grafik  3  tentang  tingkat  penyelesaian  Pendidikan  menurut  jenjang  Pendidikan  dan  Wilayah,  untuk penyelesaian Pendidikan tingkat SD di desa mengalami peningkatan dari 92,80 pada tahun 2018 menjadi 94,95 pada tahun 2020. Masih di wilayah desa, untuk tingkat SMP juga mengalami kenaikan signifikan yaitu  dari  79,78  pada  tahun  2018  menjadi  84,04  pada  tahun  2020.  Kemudian  untuk  tingkat SMA/sederajat di desa juga mengalami peningkatan penyelesaian Pendidikan sebesar 3,93 dalam waktu 2 tahun. Kondisi tingkat penyelesaian Pendidikan di kota juga meningkat tetapi tidak setinggi di wilayah desa. Untuk tingkat SD di kota mengalami peningkatan hanya sebesar 0,55 dalam waktu 2 tahun, untuk tingkat  SMP/sederajat  juga  mengalami  peningkatan  selama  2  tahun  sebesar  1,62,  dan  yang  terakhir untuk tingkat SMA/sederajat di kota juga mengalami peningkatan penyelesaian Pendidikan dari sebesar 71,56 pada tahun 2018 menjadi 72,43 pada tahun 2020.

## Simpulan (Penutup)
Berdasarkan  analisis  teori  dan  data  sekunder  tentang  dana  BOS,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Model kepemimpinan Mendikbudristek sejalan dengan gaya kepemimpinan S2 (Selling-Coaching). Mendikbudristek  menetapkan  kebijakan  merdeka  belajar  yang  tertuang  dalam  Permendikbud Nomor 8 dan Nomor 19 tahun 2020 sebagai bentuk perilaku arahan dan dukungan yang tinggi dalam merespon situasi pademi covid untuk memudahkan sekolah dalam membelanjakan anggaran BOS agar proses pembelajaran dapat optimal
2. Penyerapan  dana  BOS  tahun  2020  telah  sesuai  dengan  kebijakan  relaksasi  dana  BOS.  Dan keberadaan dana BOS secara langsung berpengaruh terhadap aksesibilitas Pendidikan dan tingkat penyelesaian Pendidikan, baik di wilayah desa maupun kota.

## Daftar Pustaka
Dwinda, Anggita. 2021. Empat Model Kepemimpinan Situasional . Diakses melalui https://employers.glints.id/resources pada 20 Oktober 2021
Hakim, Adi Lukman., Faizah, Erna Nur., Mas'adah, Ninik. 2021. Analysis Of Leadership Style By Using The Model Of Hersey And Blanchard . Journal of Leadership in Organizations, Vol.3, No. 2 (2021) 138-148. Doi: https://doi.org/10.22146/jlo.64390
Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE. Hartono. 2018. Pengaruh Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Dan Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada
Novrian Satria Perdana  | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional:  Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan
Kantor PT. Nindya Karya Cabang Makassar). Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Hersey, Paul dan Blanchard, K. 1994. Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia . Terjemahan Agus Dharma, Airlangga, Jakarta. Jyoti, J., & Dev, M. 2015. The Impact Of Transformational Leadership On Employee Creativity: The Role  Of  Learning  Orientation .  Journal  of  Asia  Business  Studies,  9(1),  78-98. doi: https://doi.org/10.1108/JABS-03-2014-0022
Northouse, Peter, G. 2020. Kepemimpinan: Teori dan Praktik (Edisi Keenam, Bahasa Indonesia). PT Indeks Permata Puri Media.
Putra, G. N., & Dewi, I. 2019. Effect Of Transformational Leadership And Organizational Culture On Employee  Performance  Mediated  By  Job  Motivation .  International  Research  Journal  of Management, IT and Social Sciences, 6(6), 118-127. doi: https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.778 Safdar,  S.,  &  Liu,  S.  2017. Effect  of  transformational  leadership  on  employee  creativity  through organizational  commitment .  International  Journal  of  Managerial  Studies  and  Research,  61-67. doi: http://dx.doi.org/10.20431/2349-0349.0601009
Santoso,  C.Budi.  2019. Exploration  Of  Asia  Leadership  Theory:  Looking  For  An  Asian  Role  In  The Field Of Leadership Theory . Journal of Leadership in Organizations Vol.1, No. 1 (2019) 67-78. Doi: https://doi.org/10.22146/jlo.44599 Siagian, S. P. 2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima). Jakarta: Rineka Cipta. Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta:
Pustaka Baru Press
Sukardi.  2013. Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kompetensi  dan  Praktiknya .  Jakarta  :  PT  Bumi Aksara.
Tilawati, Sri. 2021. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional, Motivasi Kerja Guru dan Lingkungan Kerja  Terhadap  Kinerja  Guru  Madrasah  Aliyah  Negeri  Se-Kabupaten  Deli  Serdang .  Tesis: Program  Studi  Magister  Manajemen  Pendidikan  Tinggi  Program  Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.