## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENYEBARAN BERITA BOHONG
Erna Tri Rusmala Ratnawati Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram nDalem Mangkubumen KT III/237Yogyakarta ernatr2015@gmail.com

## Abstrak
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apakah wawancara  Anji dengan Hadi Pranoto terkait dengan vaksin  COVID-19  yang  viral  memenuhi  unsur  tindak  pidana  penyebaran  hoax  (berita  bohong)  ? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat  penyebaran berita bohong ( hoax) ? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approac h) dengan metode analisis diskriptif kualitatif. Hasil  analisis  terhadap  rumusan  masalah  adalah  berita  viral  wawancara  Anji  dengan  Hadi  Pranoto memenuhi unsur tindak pidana penyebaran hoax (berita bohong) yang dapat dijerat melalui Pasal 28 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun demikian UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax, karena Pasal 28 (1) UU ITE hanya mengatur penyebaran  berita bohong dan menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja, sehingga perlu di juntokan  UU Nomor 1 Tahun 1946. Perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax, s elain pertanggungjawaban pidana maka korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata melalui gugatam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata maupun berdasarkan Pasal 38 UU ITE.

## Kata Kunci : Berita Bohong, Korban, Perlindungan Hukum

## Abstract
The problem formulation of this research is to determine whether Anji's interview with Mr. Hadi Pranoto on the subject of Corona Virus Disease (COVID-19), which viral on the media, meets the criteria of hoax spreading criminal act. Secondly, it is to determine the legal protection for the victim of this hoax. This research is a descriptive-normative study using statute and conceptual approach with descriptive qualitative analysis. The analysis result of the problem formulation is that the viral interview meets the criteria of hoax spreading criminal act, which can be charged with Article 28(1) of Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 concerning information and electronic transaction. However, this law is not the only legal basis that can be used to prosecute hoax spreaders. Because it is only ruling about hoax spreading that causing losses of consumers in an electronic transaction, Thus it is imperative to include Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 in the charge. For the second problem in terms of legal protection, besides the criminal accountability for the perpetrator, the victims who have been harmed due to the spread of the hoax can apply for a civil lawsuit of an act against the law based on Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Article 38 of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Key Words: Hoax, Victim, Legal Protection.

## A. Pendahuluan
Beberapa waktu yang lalu, masyarakat dihebohkan dengan berita viral wawancara Anji dengan Hadi Pranoto, yang mana Anji menyebut Hadi Pranoto sebagai profesor dan ahli mikrobiologi, yang mengklaim menemukan obat atau herbal antibodi Covid-19, dan telah menyembuhkan  ribuan  pasien  dalam  waktu  2-3  hari  bahkan  juga  mengaku  menyalurkan obatnya  ke  RS  Darurat  Wisma  Atlet.  Pernyataan  tersebut  telah  dibantah  Kepala  Pusat
Kesehatan TNI AD Mayor Jenderal Tugas Ratmono yang menyatakan bahwa RS Darurat Wisma Atlet tidak pernah menggunakan obat herbal yang diproduksi Hadi Pranoto untuk pasien Covid-19,  demikian  pula  IDI  juga  menyatakan  Hadi  Pranoto  bukan  anggota kelompok pakar mikrobiologi. 1
Tayangan tersebut dianggap meresahkan masyarakat dan memberikan informasi yang tidak akurat sehingga mendapat banyak tentangan oleh akademisi, ilmuwan, ikatan dokter Indonesia  (IDI)  dan  berpotensi  menimbulkan  kegaduhan  dan  polemik  di  tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid membuat  laporan  dan  telah  diterima  oleh  Polda  Metro  Jaya  dengan  nomor LP/4538/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, dengan pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 2
Kemristek mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan produk herbal yang belum terbukti  kebenarannya  untuk  dicek  ke  sumber  resmi  terpercaya  seperti  Kementerian Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena setiap klaim yang disebutkan harus melewati kaidah penelitian yang benar dan melakukan uji klinis sesuai protokol yang disetujui oleh BPOM. 3
Perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  demikian  pesat  telah menyebabkan  perubahan kegiatan kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang secara langsung  telah  memengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru. 4 Kemajuan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  penggunaan  internet  khususnya  media online sangat diminati  masyarakat  Indonesia,  karena  penggunaan  media online lebih  memudahkaan masyarakat untuk mencari informasi maupun berita dengan efektif dan efisien.  Kemajuan teknologi  informasi  komunikasi  tidak  hanya  memberikan  dampak  yang  positif  tetapi  juga memberikan  dampak  negatif.  Melalui  teknologi  informasi  ini  maka  setiap  orang  dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi tersebut dengan cepat tersampaikan melalui media sosial seperti facebook, twitter, Instagram, whatsapp dan lain sebagainya. Namun demikian informasi yang dikeluarkan baik orang perseorangan maupun badan hukum melalui media
1 https://metro.tempo.co/read/1372173/dituding-sebarkan-berita-bohong-musisi-anji-dilaporkan-ke- polisi/full&view=ok , Tempo , diakses senin, 3 Agustus 2020.
2 Ibid.
3 https://tekno.tempo.co/read/1372089/ramai-obat-herbal-covid-19-hadi-pranoto-ini-tanggapan- kemristek/full&view=ok diakses, senin 3 agustus 2020
4 Bagian menimbang UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentang ITE
sosial  dan  elektronik  seringkali  berisikan  informasi  yang  tidak  akurat,  informasi  bohong ( hoax ),  mengandung  fitnah,  menyebar  kebencian,  menyerang  pihak  lain,  membuat  orang menjadi  takut,  terancam  yang  dapat  merugikan  pihak  lain  atau  merusak  reputasi dan  menimbulkan kerugian materi.
Saat ini media sosial dengan cepat menyebarkan informasi kepada masyarakat, apabila tidak  teliti  dan  hati-hati maka  masyarakat  akan  terpengaruh  dan  menelan mentah-mentah informasi  yang  mereka  dapatkan  dari  berita hoax yang  banyak  berseliweran  yang  kadang- kadang  bahkan  sulit  dibedakan  karena  dikemas  dengan  bahasa  ilmiah  dan  menyakinkan sedemikian rupa. Kapan suatu berita memenuhi unsur hoax sehingga dapat memenuhi unsur tindak pidana atau dapat menimbulkan gugatan perdata karena telah merugikan orang lain. Menurut  pandangan  psikologis,  ada  dua  faktor  yang  dapat  menyebabkan  seseorang cenderung mudah percaya pada hoax. Orang lebih cenderung percaya hoax jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. 5 Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar atau salah dan bahkan mudah saja mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut.  Hal ini semakin diperparah apabila si penyebar hoax kurang memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.
Berita hoax semakin sulit dibendung walaupun pemerintah telah memblokir  situs  yang mengandung konten negatif, namun setiap harinya pula berita hoax terus bermunculan, hal ini  mungkin  karena  kasus  pemblokiran  tersebut  tidak  diikuti  dengan  proses  penegakan hukum di pengadilan sehingga para penyebar hoax masih berkeliaran dan tidak merasa jera. Berdasarkan  permasalahan  di  atas  penulis  merumuskan  dua  permasalahan  yaitu,  apakah berita viral wawancara Anji dengan Hadi Pranoto memenuhi unsur tindak pidana penyebaran hoax (berita bohong)? dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat  penyebaran informasi hoax ?
B. Telaah Konsep
1. Informasi Elektonik
5 Respati, S. (2017, January 23). Mengapa Banyak Orang Mudah Percaya Berita “Hoax”? Kompas.com . Retrieved fromhttp://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah.percaya.berita .hoax.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data  interchange  (EDI) , surat elektronik (electronic mail) , telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 6
Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 7
Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 8

## 2. Pengertian Hoax
Hoax adalah  usaha  untuk menipu atau  mengakali  pembaca/pendengarnya  untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.  Salah  satu  contoh  pemberitaan  palsu  yang  paling  umum  adalah  mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya.  Suatu  pemberitaan  palsu  berbeda  dengan  misalnya  pertunjukan  sulap;  dalam pemberitaan  palsu,  pendengar/penonton  tidak  sadar  sedang  dibohongi,  sedangkan  pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu 9 Hoax dalam Bahasa Indonesia  berarti  berita  bohong,  informasi  palsu,  atau  kabar  dusta.  Sedangkan  menurut kamus  bahasa  Inggris, hoax artinya  olok-olok,  cerita  bohong,  dan  memperdayakan  alias menipu. 10
Hoax diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti berita bohong. Istilah hoax tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur  tentang  berita  bohong  salah  satumya  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang
6 Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
7 Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
8 Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
9 Wikipedia.(n.d.).Pemberitaanpalsu.https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita- hoax-di-media-sosial/
10 Christiany Juditha, 2018, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya , Jurnal Pekommas , Vol. 3 No. 1, hal. 31.
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”, tetapi, apabila dicermati lagi ternyata pasal 28 ayat (1) UU ITE  khusus mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
Bagaimana seandainya penyebaran berita bohong tersebut tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu yang juga masih sering menjadi perdebatan.  Hal ini sejalan  dengan  hasil  riset  yang  menyatakan  bahwa  Efektivitas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor19  tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terhadap penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) belum efektif dan belum dapat mengakomodir sepenuhnya kasus-kasus penyebaran berita bohong (hoax), masih diperlukan undang-undang  lain  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam penanganan berita bohong  (hoax) dan belum ada undang-undang  yang  mengatur  tentang  pertanggungjawaban  pidana  akan  perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) saja 11

## 3. Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai criminal liability . Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana ( verwijbaarheid) 12 .
Pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut: 13
a. Ada suatu tindakan ( commission atau omission ) oleh si pelaku;
b. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang;
c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
d. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Berita Bohong
a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP )
Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hak
11 Hendral Veno, Efa Laela Fakhriah, 2019, Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan , Scientia Regend Volume I, No1 Agustus,
12 I Ketut Mertha et. al., 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana , Denpasar, hal.145.
13 Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidan a, Mandar Maju, Bandung, hal 67
menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan  menyiarkan  kabar  bohong,  dihukum  penjara  selama-lamanya  dua  tahun delapan bulan”.
Menurut R.Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila  ternyata  bahwa  kabar  yang  disiarkan  itu  adalah  kabar  bohong.  Yang dipandang  sebagai  kabar  bohong,  tidak  saja  memberitahukan  suatu  kabar  yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. 14
b. Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum Pidana
Pasal  14  dan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni:
Pasal 14 ayat (1)      Barangsiapa,  dengan  menyiarkan  berita  atau  pemberitahuan
bohong,  dengan  sengaja  menerbitkan  keonaran  dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pasal 14 ayat(2) Barangsiapa  menyiarkan  suatu  berita  atau  mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,  sedangkan  ia  patut  dapat  menyangka  bahwa  berita atau  pemberitahuan  itu  adalah  bohong,  dihukum  dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15 Barangsiapa  menyiarkan  kabar  yang  tidak  pasti  atau  kabar yang  berkelebihan  atau  yang  tidak  lengkap,  sedangkan  ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian  akan  atau  sudah  dapat  menerbitkan  keonaran dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara setinggi, tingginya dua tahun

## c. Dalam UU ITE
Terkait  dengan  penyebaran  berita  bohong  (hoax)  ketetuan  pidana  diatur dalam pasal berikut :
1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur ketentuan tindak pidana penyebaran berita bohong “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik”
14 R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1998, hal. 269
2) Pasal  45A  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016,  Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
5. Pertanggungjawaban Perdata
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  tanggung  jawab  adalah  kewajiban menanggung  segala  sesuatunya  (bila  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut,  dipersalahkan  dan diperkarakan  dan  sebagainya). 15 Menurut Black’s  Law  Dictionary ,  tanggung  jawab  ( liability ) mempunyai tiga arti, antara lain:
a. An obligation one is bound in law or justice to perform.
b. Condition of being responsible for a possible or actual loss.
c. Condition which creates a duty to perform an act immediately o in the future.
Tanggung jawab hukum ( legal liability ) menurut Black’s Law Dictionary mempunyai arti:
“ Liability which court recognize and enforce as between parties litigant. ” Ada dua istilah yang menunjuk pada  pertanggungjawaban  dalam  kamus  hukum,  yaitu liability dan responsibility .  Liability merupakan  istilah  hukum  yang  luas  yang  menunjuk  hampir  semua  karakter  risiko  atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban  hukum,  yaitu  tanggung  gugat  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. 16
Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan  orang lain, sedang diantara mereka itu tidak  terdapat  sesuatu  perjanjian(hubungan  hukum  perjanjian),  maka  berdasarkan  undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan
15 https://www.kbbi.web.id/
16 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337.
kerugian  itu. 17 Hal  ini  diatur  dalam  p asal  1365  KUHPerdata,  sebagai  berikut  :  “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Adapun yang dimaksud  dengan  perbuatan  melanggar  hukum  adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Dalam  ilmu  hukum  dikenal  3  (tiga)  kategori  dari  perbuatan  melawan  hukum,  yaitu sebagai berikut: 18
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan  melawan  hukum  tanpa  kesalahan  (tanpa  unsur  kesengajaan  maupun kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
Adapun model tanggungjawab hukum adalah sebagai berikut: 19
a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal1365 KUHPerdata.
b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366KUHPerdata.
c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata.
Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  menjadi  lebih  luas  dengan  adanya  keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yaitu bahwa perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad ) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai  akibat  dari  perbuatannya  itu  telah  mendatangkan  kerugian  pada  orang lain,berkewajiban membayar ganti kerugian”. 20

## C. Metode Penelitian
17 AZ  Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2, Diapit Media, Jakarta, 2002, hal.77.
18 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, CitraAditya Bakti, Bndung, 2002, hal.3.
19 Ibid.
20 M.A. Moegni Djojodirdjo, PerbuatanMelawan Hukum , cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta,  hal 25-26.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum 21 yang  menggunakan  beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang- undang  ( statute  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approac h).  Pendekatan perundang-undang digunakan untuk dapat mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang  berkaitan  dengan  Informasi  dan  transaksi  Elektronik  terkait  dengan  berita  hoax. Pendekatan konseptual digunakan untuk dapat memahami tentang pertanggungjawaban pidana dan perdata dampak dari berita hoax. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi ( content analysis ) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa yaitu mencatat pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. 22

## D. Pembahasan
1. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Agar Penyebaran H oax Termasuk Tindak Pidana  (analisis berita viral wawancara Anji dengan Hadi Pranoto)
Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online . Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki.  Berdasarkan  hal  tersebut  apabila  tidak  hati-hati  maka  penggunaan  media  online justru mengakibatkan munculnya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana ataupun melanggar hak keperdataan.
Pemberitaan  bohong  ( hoax) diolah  sedemikian  rupa  agar  menarik  minat  pembaca, sehingga para warganet tidak menyadari itu sebagai berita atau  informasi hoax dan justru saling  berkomentar  untuk  membahas    dengan  versi  opininya  masing-masing  sehingga menambah rumit dan bias.
Adapun  rumusan  delik  yang  mengatur  tentang  berita  bohong  ( hoax) melalui  media elektronik  atau online telah  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik.  Apabila  diperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut mengandung unsur setiap orang, dengan sengaja dan
21 F Sugeng Istanto, 2007, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 29
22 https://www.dosenpendidikan.co.id/analisis-isi/
tanpa  hak,  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan,  mengakibatkan  kerugian konsumen, dalam Transaksi Elektronik.
Dikaitkan dengan kasus Anji, bahwa unsur setiap orang sudah terpenuhi dalam hal ini adalah  Anji  dan  Hadi  Pranoto  kedua-duanya  dapat  dijerat  hukum  karena  kedua-duanya melakukan perbuatan yang sama yaitu menyebarkan berita bohong melalui proses wawancara yang dilakukan melalui chanel youtube milik Anji, hanya bedanya Hadi Pranoto adalah sebagai sumber informasi sedangkan Anji adalah sebagai yang memberikan fasilitas media dan yang mewawancarai. Kedua-duanya berperan dalam melakukan perbuatan pidana, karena tanpa peran keduanya tidak mungkin perbuatan hukum itu terjadi. Unsur sengaja juga terpenuhi karena tidak mungkin wawancara itu tanpa persiapan terlebih dahulu.
Demikian  pula  unsur  melawan  hak  juga  terpenuhi  karena  Hadi  pranoto  menyampaikan informasi  yang  melawan  hukum  yaitu  informasi  bohong  tidak  sesuai  dengan  fakta  dan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan juga terpenuhi karena informasi terkait dengan penemuan obat atau herbal antibodi Covid-19, dan  telah  menyembuhkan  ribuan  pasien  dalam  waktu  2-3  hari  ternyata  tidak  benar  atau bohong  dan  tentunya  juga  menyesatkan  masyarakat.  Demikian  juga  unsur  merugikan konsumen  juga  terpenuhi  karena  berdasarkan  pengakuan  dari  Hadi  Pranata  bahwa  obat tersebut telah disebarkan ke pelosok daerah, itu artinya sudah merugikan masyarakat selaku konsumen.  Unsur  adanya  transaksi  elektronik  juga  terpenuhi  karena  setidaknya  dengan adanya  wawancara  tersebut  dengan  harapan  bahwa  produknya  laku  dan  dapat  diperjual belikan.
Ancaman pidana pelanggaran Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Namun demikian yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana apabila ternyata informasi atau berita bohong itu tidak memenuhi unsur mengakibatkan kerugian konsumen dan  tidak  melakukan  transaksi  elektronik.  Sesuai  dengan  asas  legalitas  maka  untuk  dapat menjadi tindak pidana harus memenuhi semua unsur-unsur pasal yang diatur dalam undang- undang, dengan demikian apabila tidak terpenuhi maka dapat dijuntokan dengan pasal lain agar dapat terpenuhi unsurnya. Selain dalam Pasal 28 ayat (1) UUITE, Unsur-Unsur Tindak Pidana menyiarkan kabar bohong juga diatur dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)  yang menyatakan  “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan,  fonds  atau  surat  berharga  uang  dengan  menyiarkan  kabar  bohong,  dihukum penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan”.
Demikian juga Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni: Pasal 14 ayat (1) Barangsiapa,  dengan  menyiarkan  berita  atau  pemberitahuan  bohong,  dengan  sengaja menerbitkan  keonaran  dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  setinggi- tingginya  sepuluh  tahun.  Pasal  14  ayat  (2)Barangsiapa  menyiarkan  suatu  berita  atau mengeluarkan  pemberitahuan  yang  dapat  menerbitkan  keonaran  dikalangan  rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum  dengan  penjara  setinggi-tingginya  tiga  tahun.  Pasal  15  Barangsiapa  menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan  keonaran  dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  setinggi, tingginya dua tahun.
Keberadaan  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan Hukum Pidana yang mengatur tentang berita bohong ini adalah sebagai ketentuan umum ( lex generali ) yang dapat melengkapi ketentuaan yang ada dalam UU ITE, karena ketentuan yang ada dalam ITE adalah terbatas kepada informasi elektronik atau online.

## 2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Yang  Telah  Dirugikan  Akibat Penyebaran Informasi hoax
Selain pertanggungjawaban pidana seperti yng sudah dijelaskan dalam pokok bahasan yang pertama diatas maka korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Pihak-pihak yang telah dirugikan sebagai dampak tindak pidana yang merugikan secara materiil tentunya dapat mengajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata maupun acara perdata pada umumnya sebaga lex generalie. Gugatan  secara  perdata  dapat  dilakukan  baik  atas  dasar  wanprestasi  maupun perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara  mereka  itu  tidak  terdapat sesuatu  perjanjian  (hubungan  hukum  perjanjian),  maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut
yang  menimbulkan  kerugian  itu.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  sebagai berikut  :“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  pada  orang lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,mengganti  kerugian tersebut”.
Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah Tiap perbuatan, yang melanggar hukum, kesalahan, membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  ada  hubungan  sebab  akibat  antara  kerugian  dan perbuatan;
Adanya  perbuatan  artinya  bahwa  untuk  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum  maka terlebih dahulu pasti diawali dengan adanya perbuatan hukum, dan unsur perbuatan ini adalah termasuk  dalam  kategori  perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  berarti adanya  perbuatan  atau  tindakan  dari  pelaku  yang melanggar/melawan  hukum.  Pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi  seseorang  atau  badan  hukum  hanya  bisa  digugat  kalau  dia  melanggar  hukum  tertulis (undang-undang) saja.Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut: 23 :
a. Melanggar  Undang-Undang, artinya  perbautan  yang  dilakukan  jelas-jelas melanggar undang-undang.
b. Melanggar hak subjektif orang lain , artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
c. Bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku, artinya  kewajiban  hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat . Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
23 Wirjono Projodikoro, 1960, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumu,r Bandung, hal.51.
Unsur berikutnya adalah adalah unsur kesalahan. Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal  pasti  tahu  konsekuensi  dari  perbuatannya  itu  akan  merugikan  orang  lain.Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati  atau  teliti sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain 24 Namun  demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa ( overmacht ) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).
Unsur berikutnya adalah adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan  Kausalitas).  Maksudnya,  ada  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  yang dilakukan dengan akibat yang muncul.Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si  pelaku  atau  dengan  kata  lain,  kerugian  tidak  akan  terjadi  jika  pelaku  tidak  melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
Selanjutnya  adalah  Unsur  adanya  kerugian,  Akibat  perbuatan  pelaku  menimbulkan kerugian.  Kerugian  di  sini  dibagi  jadi  2  (dua)  yaitu  Materil  dan  Imateril.Materil  misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain- lain.Imateril  misalnya  ketakutan,  kekecewaan,  penyesalan,  sakit,  dan  kehilangan  semagat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.
KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan  Hukum  sedang Pasal  1243  KUHPerdata membuat  ketentuan  tentang  ganti  rugi karena  Wanprestasi.  Menurut  Yurisprudensi  ketentuan  ganti  kerugian  karena  wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.
Penyelesaian secara perdata juga telah diatur dalam  Pasal 38 UU  Nomor 11 Tahun 2008 diatur bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Demikian juga masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan  sistem  elektronik  dan/atau  menggunakan  teknologi  informasi  yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di samping itu dalam Pasal 39 UU  Nomor 11 Tahun 2008 bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.
24 Ibid, hal 52

## E. Kesimpulan
Berita  viral  wawancara  Anji  dengan  Hadi  Pranoto  memenuhi  unsur  tindak  pidana penyebaran hoax (berita bohong) yang dapat dijerat melalui Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008  Tenyang  ITE,  namun  demikian  UU  ITE  bukanlah  satu-satunya  dasar  hukum  yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong ini karena UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik saja  dan  perlu  di  jontokan dengan  KUHP maupun  UU  1/1946.  Keberadaan  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur tentang berita bohong ini adalah sebagai ketentuan umum ( lex generali ) yang dapat melengkapi ketentuaan yang ada dalam UU ITE, karena ketentuan yang ada dalam ITE adalah terbatas kepada informasi elektronik atau online. Perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat  penyebaran informasi hoax, s elain  pertanggungjawaban  pidana  maka  korban  yang  telah  dirugikan  akibat  penyebaran informasi  hoax  tersebut  dapat  mengajukan  perlindungan  hukum  melalui  gugatan  perdata melalui  gugatam  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  KUHPerdata maupun berdasarkan Pasal 38 UU  Nomor 11 Tahun 2008 baik secara perseorangan maupun perwakilan apabila yang dirugikan masyarakat. Di samping itu selain penyelesaian gugatan perdata,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase,  atau  lembaga penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.

## Daftar Pustaka
Buku Atmasasmita, Romli, 2000, Perbandingan Hukum Pidan a, Mandar Maju, Bandung Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, CitraAditya Bakti, Bandung R., Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta Istanto, Sugeng, 2007, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta Juditha, Christiany, 2018, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya , Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1 Mertha. I Ketut et. al., 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana , Denpasar Moegni Djojodirdjo, MA,2014, PerbuatanMelawan Hukum , cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta Nasution, AZ, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2, Diapit Media, Jakarta Projodikoro, Wiryono, 1960, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung, 1960) Soesilo. R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasa Bogor
Veno, Hendra, Laela Fakhriah, Eva 2019, Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan , Scientia Regend, Volume I, No1 Agustus
Internet Wikipedia.(n.d.).Pemberitaanpalsu. https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media- sosial/ https://www.dosenpendidikan.co.id/analisis-isi/ https://metro.tempo.co/read/1372173/dituding-sebarkan-berita-bohong-musisi-anji- dilaporkan-ke-polisi/full&view=ok , Tempo , Senin, 3 Agustus 2020. https://tekno.tempo.co/read/1372089/ramai-obat-herbal-covid-19-hadi-pranoto-ini- tanggapan-kemristek/full&view=ok
Respati,  S.  (2017,  January  23).  Mengapa  Banyak  Orang  Mudah  Percaya  Berita “Hoax”? Kompas.com . Retrieved from http://nasional.kompas.com/read/2017/01/23/18181951/mengapa.banyak.orang.mudah .percaya.berita.hoax. https://www.kbbi.web.id/

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik