## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 28, Nomor 3, Oktober - Desember 2015 Halaman 351 - 532

## DAFTAR ISI
DAFTAR ISI  ------------------------------------------------------------------------ i - ii DARI MEJA REDAKSI  ------------------------------------------------------------- iii-iv LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 351 - 360 MODERASI  TEOLOGIS  DAN  SUFISTIK  DI  NUSANTARA  DALAM  NASKAH- NASKAH PUISI KEAGAMAAN ULAMA MINANGKABAU Syofyan Hadi  --------------------------------------------------------------------- 361 - 374 MERAWAT  TRADISI,  MENJAWAB  TANTANGAN:  UPAYA  KONTEKSTUALISASI DALAM KAJIAN DAN PEMBELAJARAN KITAB DI SUMATERA BARAT Agus Iswanto  --------------------------------------------------------------------- 375 - 394
PENANAMAN  NILAI-NILAI  NASIONALISME  MELALUI  PENDIDIKAN  AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PERBATASAN NEGARA: IMPLEMENTASI
DI SMAN 1 JAGOIBABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
A.M. Wibowo  --------------------------------------------------------------------- 395 - 412

## EFEKTIFITAS  PROSEDUR  PENDAFTARAN  HAJI  MELALUI  REKAYASA  ULANG PROSES BISNIS
Achmad Nidjam  ------------------------------------------------------------------ 413 - 426

## SENI SHARAF  AL-ANĀM DAN  RODAT  DI  PALEMBANG  SEBAGAI  SENI BERNUANSA KEAGAMAAN
Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 427 - 444 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN

## MINIMAL DI KABUPATEN CIREBON
Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 445 - 462 SHAIKH  KEMAS  MUḤAMMAD  AZHARI  (1856-1932):  KARYA-KARYA  DAN

## PEMIKIRAN ULAMA PALEMBANG
Muhamad Rosadi  ----------------------------------------------------------------- 463 - 472

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DI KOTA BANDUNG: MENUJU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM
Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 473 - 492

## POTRET  KINERJA  DAN  PELAYANAN  PUBLIK  OLEH  PEMBANTU  PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) DI KABUPATEN TANGERANG: KASUS KUA KECAMATAN
CIKUPA, CURUG, TELUK NAGA, DAN KOSAMBI Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 493 - 504 PENYELENGGARAAN  KURSUS  PRA  NIKAH  DI  KABUPATEN  PURWAKARTA: KASUS KUA PURWAKARTA, CIBATU, DAN BABAKAN CIKAO Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 505 - 524 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 525 - 528 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 529 - 532

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2015 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Jurnal PENAMAS edisi kali menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28 Nomor 3 Tahun 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin (Departemen Antropologi  Universitas  Indonesia  Depok),  dan  Dr.  Arief  Subhan  (UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta).
Kami  berharap,  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2015 Dewan Redaksi

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DI KOTA BANDUNG: MENUJU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH IN BANDUNG: TOWARD MINIMUM SERVICE STANDARDS ACHIEVEMENT

## MULYANA

## Abstract
This article presents the results of an evaluation study of non-formal Islamic education, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) in Bandung, West Java. The evaluation study was conducted to assess whether MDT has met the Minimum Service  Standards  (MSS)  as  they  are  stipulated  in  the  decree  of  Director General of  Islamic Education  of  Ministry  of  Religious Affairs  No.  6710/2014. Fieldwork was conducted on 16 February to 5 March 2015 in two sub-districts in  Bandung,  the  sub-district  of  Bandung  Kulon,  where  observations  were performed on 4 Madrasah Diniyah Takmiliyah, and the sub-district Antapani, where observations were made in 3 Madrasah Diniyah Takmiliyah. This study uses multiple data collection techniques, including interview, observation and documentation  study.  This  study  found  that  Madrasahs  Diniyah  Takmiliyah have met most of Minimum Service Standards, including level of accessibility (it was measured through students’ mileage from their houses to madrasahs), the minimum level of teachers education (graduated from bachelor degree S1, diploma-IV or Islamic boarding schools), the number of students per class and teacher/students ratio. The components of Minimum Service Standards which have been met largely by Madrasah Diniyah Takmiliyah, namely the minimum education  level  of  the  head  of  MDT,  the  availability  of  separate  rooms  for teachers and heads of MDT, the availability of reference books and enrichment books, the availability of teaching aids and the absence of supervisor for MDT. Keywords :  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  Minimum  Service  Standards, evaluation studies, religious education.

## Abstrak
Artikel  ini  menyajikan  hasil  penelitian  evaluasi  tentang  Madrasah  Diniyah Takmiliyah (MDT) di Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk  mengkaji  apakah  MDT  telah  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  SK  Dirjen  Pendidikan  Islam Kementerian Agama No. 6710/2014. Penelitian lapangan dilakukan antara 16 Februari - 5 Maret 2015 di dua kecamatan di Kota Bandung, yaitu Kecamatan Bandung  Kulon,  di  mana  obsrvasi  dilakukan  di  4  MDT  dan  Kecamatan Antapani, di mana observasi dilakukan di 3 MDT. Teknik pengumpulan data mengkombinasikan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan, bahwa MDT telah memenuhi sebagian komponen SPM. Komponen-komponen SPM yang telah dipenuhi oleh sebagian besar MDT meliputi tingkat aksesabilitas (yang diukur dengan jarak tempuh siswa dari rumah ke MDT), tingkat pendidikan minimal guru (lulusan S1, D-IV atau pesantren), jumlah siswa perkelas dan rasio guru-siswa. Adapun komponen- komponen  SPM  yang  belum  dapat  dipenuhi  sebagian  besar  MDT  adalah tingkat  pendidikan  minimal  kepala  MDT,  ketersediaan  ruang  terpisah  bagi guru  dan  kepala  MDT,  ketersediaan  buku  referensi  dan  buku  pengayaan, ketersediaan alat peraga, dan ketiadaan pengawas bagi MDT. Kata Kunci :  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  Standar  Pelayanan  Minimal, penelitian evaluasi, pendidikan keagamaan.

## Mulyana
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jalan Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur email: yana.litbangjkt@gmail. com Naskah Diterima: Tanggal 1 November 2015. Revisi 2-25 November 2015. Disetujui 1 Desember 2015.

## PENDAHULUAN
Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan  nonformal  keagamaan  yang berada  di  bawah  pembinaan  Kementerian Agama. Meski berada di bawah pembinaan Kementerian  Agama,  mayoritas  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  lahir  dari  prakarsa masyarakat. Hal ini mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah juga  terjadi  di  Kota  Bandung,  Jawa  Barat. Berdasarkan  data  Kementerian  Agama Kota  Bandung,  jumlah  Madrasah  Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung 1.751 madrasah, dengan  jumlah  tenaga  pendidik  sebanyak 5.286  guru,  dan  tersebar  di  30  kecamatan (Data  Kementerian  Agama  Kota  Bandung 2013). Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah terbanyak  berada  di  Kecamatan  Bojong Loa Kaler, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Antapani.
Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  menyatakan,  bahwa  pendidikan keagamaan,  termasuk  pendidikan  diniyah, dapat  diselenggarakan  melalui  jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Eksistensi  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah dipertegas  oleh  Pasal  21  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  yang menyatakan,  bahwa  Diniyah  Takmiliyah merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan diniyah  nonformal,  di  samping  pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur’an, atau  bentuk  lain  yang  sejenis  (ayat  [1]). Selain  itu,  pendidikan  diniyah  nonformal dapat  berbentuk  satuan  pendidikan  (ayat [2]).  Sebagai  pelaksanaan  dari  PP  No.  55 Tahun  2007  di  atas,  Kementerian  Agama menerbitkan  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Pendidikan
Keagamaan Islam yang mengatur berbagai hal  terkait  pendidikan  keagamaan,  baik berupa  pesantren  maupun  pendidikan diniyah.  Selanjutnya,  untuk  mendorong peningkatan  kualitas  penyelenggaraan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  Direktur Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmilyah.
Dukungan regulasi terhadap pendidikan diniyah juga bermunculan di berbagai daerah. Sejumlah  pemerintah  daerah  menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang madrasah. Misalnya, Perda Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah  Awaliyah  di  Kabupaten  Indramayu, Perda  Kabupaten  Cirebon  No.  62  Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah, Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun  2008  tentang  Wajib  Belajar  Diniyah Takmiliyah dan Perda Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
Kota  Bandung  sendiri  telah  menyusun rancangan  Perda  tentang  madrasah diniyah  sejak  2005,  namun  baru  diajukan ke  Kementerian  Dalam  Negeri  pada  2013. Namun, Kementerian Dalam Negeri menolak mengesahkan  Perda  tersebut  dengan sejumlah  alasan,  antara  lain:  1)  Materi muatan  Perda  tentang  madrasah  diniyah hanya  mengatur  mengenai  pendidikan salah  satu  agama  saja,  sedangkan  Perda seharusnya dibuat untuk seluruh masyarakat Kota  Bandung;  2)  Pencantuman  kata  wajib pada judul Perda tersebut tidak tepat karena kata  wajib  berimplikasi  adanya  sanksi;  dan 3)  Pasal  23  ayat  (4)  sebaiknya  dihapus karena  pendidikan  diniyah  takmiliyah merupakan  pendidikan  nonformal  yang

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492
memberikan  pembebanan  bersyarat  dan dapat  menghambat  untuk  melanjutkan ke  jenjang  pendidikan  formal  yang  lebih tinggi.  Kendati  hingga  saat  ini  Perda tentang diniyah takmiliyah itu belum dapat dilaksanakan, namun dukungan pemerintah Kota Bandung terhadap pendidikan diniyah takmiliyah  tetap  besar,  yang  tercermin dari  segi  dukungan  pendanaan  maupun pengembangan. 1
Tulisan  ini  menyajikan  hasil  penelitian tentang penyelenggaraan Madrasah Diniyah  Takmiliyah  di  Kota  Bandung,  Jawa Barat.  Penelitian  itu  difokuskan  mengkaji: (1)  apakah  penyelenggaraan  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  di  Kota  Bandung  telah memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM) tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, seperti  yang  ditetapkan  dalam  SK  Direktur Jenderal  Pendidikan  Islam  No.  No.  6710 Tahun  2014  tentang  Standar  Pelayanan Minimal  Madrasah  Diniyah  Takmilyah?  (2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan  kendala  bagi  pemenuhan  SPM  oleh Madrasah Diniyah Takmilyah?

## Kerangka Konsep
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang  bertujuan  untuk  mengkaji  apakah penyelenggaraan Madrasah
Diniyah
Takmiliyah  telah  berjalan  sesuai  dengan Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang telah  ditetapkan.  Penelitian  ini  hendak mengkaji  komponen-komponen  SPM  apa yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi, serta  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang memengaruhi pemenuhan SPM tersebut.
1 Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pendidikan Diniyah  dan  Pondok  Pesantren  Saripudin,  M.Ag  dan Ketua  Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  (FKDT) Kota Bandung Dr. Jaka Muchlis, 18 Februari 2015.

## Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu  kepada  masyarakat,  pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun  2005  tentang  Pedoman  Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam  PP  tersebut,  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  didefinisikan  sebagai “ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal”  (Pasal  1  butir  6).  Dengan  kata lain,  SPM  disusun  untuk  menjamin  setiap warga  memperoleh  pelayanan  dasar  yang bermutu.  Adapun  pelayanan  dasar  adalah “jenis  pelayanan  publik  yang  mendasar dan  mutlak  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dalam  kehidupan  sosial, ekonomi, dan pemerintahan” (Pasal 1 butir 8).
Prinsip-prinsip  SPM  mencakup  hal- hal:  bersifat  sederhana,  konkrit,  mudah diukur,  terbuka,  terjangkau,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  serta  mempunyai batas  waktu  pencapaian  (Pasal  3  butir 4).  Selain  itu,  SPM  disesuaikan  dengan perkembangan  kebutuhan,  prioritas,  dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah  dalam  bidang  yang  bersangkutan (Pasal 3 butir 5).

## Standar Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah Diniyah Takmiliyah
Dengan berpedoman pada PP No. 65 Tahun 2005,  Kementerian  Pendidikan  Nasional mengeluarkan  regulasi  tentang  standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)
Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan  Minimal  Pendidikan  Dasar  di Kabupaten/Kota,  yang  selanjutnya  diubah melalui  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2013.
Sementara  itu,  untuk  meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan madrasah diniyah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian  Agama  menerbitkan  Surat Keputusan  No.  6710  Tahun  2014  tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Madrasah Diniyah  Takmilyah.  Berikut  komponen- komponen SPM tersebut:

## Tabel 1 Komponen Standar Pelayanan Minimal
A. Penyelenggaraan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah No Komponen SPM Keterangan
1 Jarak jangkauan maksimal dengan berjalan kaki dari kelompok pemukiman di daerah terpencil MDTA: 3 km MDTU: 6 km 2 Jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan belajar. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas dan sarana untuk kegiatan pembelajaran; MDTA: 40 siswa MDTW dan
MDTU: 30 orang
3 Tersedia tempat ibadah dan sarana/ prasarana tempat praktikum keagamaan bagi peserta didik
Seluruh MDT 4
Terdapat ruang guru dan tenaga kependidikan, masing-masing dengan satu meja dan satu kursi; Terdapat ruang kepala yang terpisah Seluruh MDT
5 Ketersediaan tenaga pendidik MDTA: 1 guru untuk 40 siswa MDTW dan MDTU: 1 guru untuk setiap mata pelajaran 6 Kualifikasi akademik tenaga pendidik MDTA: 1 guru dengan kualifikasi akademik S1/D- IV/Pendidikan pesantren. MDTW dan MDTU: 30 persen guru memiliki
kualifikasi akademik S1/D-
IV/Pendidikan pesantren 7 Kualifikasi akademik kepala MDTA, MDTW dan MDTU Lulusan S1/D-IV/ pendidikan pesantren Bersambung pada kolom berikut 8 Kualifikasi akademik pengawas MDTA, MDTW dan MDTU Lulusan S1 dan/ atau pendidikan pesantren 9 Frekuensi kunjungan pengawas ke satuan pendidikan untuk melakukan supervisi dan pembinaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 jam 10 Rencana dan implementasi kegiatan untuk membantu Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota B.  Penyelenggaraan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah No Komponen Keterangan 1 Menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kemenag RI bagi setiap peserta didik Setiap MDTA, MDTW dan MDTU 2 Menyediakan satu set alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Setiap MDTA, MDTW dan MDTU 3 Memiliki 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi Setiap MDTA, MDTW dan MDTU 4
Setiap guru bekerja 18 jam pelajaran per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan Setiap MDTA, MDTW dan MDTU 5 Penyelenggaraan proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu Setiap MDTA, MDTW dan MDTU
6 Penerapan kurikulum yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Setiap MDTA,
MDTW dan MDTU 7 Penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu Setiap guru 8 Pengembangan dan penerapan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Setiap guru 9 Supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap semester Kepala MDTA, MDTW dan MDTU
10 Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala MDTA, MDTW dan MDTU pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
Setiap guru
11 Penyampaian laporan hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada orangtua dan penyampaian rekapitulasinya kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota Kepala MDTA, MDTW dan MDTU 12 Penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis madrasah Setiap MDTA, MDTW dan MDTU

## Jurnal PENAMAS
Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  jenis evaluasi  yang  dilakukan  untuk  mengkaji apakah penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah telah memenuhi Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  sebagaimana ditetapkan  dalam  SK  Direktur  Jenderal Pendidikan  Islam  No.  No.  6710  Tahun 2014  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Madrasah  Diniyah  Takmilyah.  William  M. Troachim (2006: 30) mendefinisikan evaluasi sebagai  “pengumpulan  dan  penilaian informasi  secara  sistematis  untuk  memberi masukan-balik  ( feedback )  yang  berguna mengenai  suatu  objek”.  Dengan  demikian, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi masukan  bagi  upaya  peningkatan  kualitas penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah,  yang  pembinaannya  menjadi tanggung  jawab  Kementerian  Agama, khususnya  Direktorat  Pendidikan  Diniyah dan  Pondok  Pesantren  Direktorat  Jenderal Pendidikan Islam.
Penelitian
dilakukan dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus komparatif  atau  lintas  kasus  ( cross-case study )  (Yin,  2003;  Stufflebeam  dan  Coryn, 2014). Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat mengungkap persamaan maupun perbedaan dalam kondisi penyelenggaraan Madrasah  Diniyah  Takmilyah  yang  menjadi sasaran penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan mengombinasikan teknik wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen. Wawancara  dilakukan  terhadap  pembuat kebijakan,  yaitu  Kementerian  Agama,  yang diwakili  Kepala  Seksi  Pendidikan  Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Wawancara
juga  dilakukan  terhadap  Ketua  Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Bandung yang merupakan wadah organisasi independen  yang  menaungi  Madrasah Diniyah  Takmiliyah,  serta  kepala-kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang menjadi sasaran penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan  di  Madrasah  Diniyah  Takmilyah yang dikunjungi.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di atas,  bahwa  jumlah  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  di  Kota  Bandung  pada  2014 sebanyak  1.751  madrasah,  dengan  jumlah tenaga  pendidik  sebanyak  5.286  guru, dan  tersebar  di  30  kecamatan.  Di  Kota Bandung penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok:  (1)  pengurus  masjid  atau  DKM (Dewan  Kemakmuran  Masjid),  (2)  yayasan, dan (3) perorangan.
Penelitian ini menetapkan dua kecamatan dengan jumlah siswa terbanyak dan  paling  sedikit  sebagai  wilayah  sasaran penelitian, yaitu Kecamatan Bandung Kulon dan  Kecamatan  Antapani,  masing-masing dengan  jumlah  siswa  sebanyak  5.844  dan 233  siswa.  Di  Kecamatan  Bandung  Kulon, peneliti  memilih  4  madrasah  sebagai unit  sasaran  penelitian,  sementara  di Kecamatan Antapani 3 madrasah. Pemilihan madrasah  dilakukan  secara  acak,  namun dengan  mempertimbangkan  keterwakilan status  pengelola.  Madrasah  yang  diteliti di  Kecamatan  Bandung  Kulon  meliputi: Madrasah  An-Nur  Cibuntu,  Madrasah Al-Muarrif,  Madrasah  Nurul  Anwar  dan Madrasah  An-Nur  Gempol  Sari.  Sementara di Kecamatan Antapani meliputi: Madrasah At-Takwa,  Madrasah  Al-Barokah,  dan Madrasah Nurussyifa.
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Profil Singkat Madrasah

## MDTA An-Nur Cibuntu
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah (MDTA)  An-Nur  didirikan  pada  2008  oleh DKM  Masjid  An-Nur  Cibuntu,  Bandung Kulon.  Pada  tahun  2012,  pembelajaran di  madrasah  ini  sempat  dihentikan  untuk sementara,  karena  saat  itu  berlangsung pembangunan  untuk  penambahan  ruang kelas baru. Madrasah dibuka kembali pada tahun 2013.
Jumlah  pengajar  di  Madrasah  Diniyah An-Nur berjumlah 6 orang, yaitu satu orang kepala  sekolah  serta  tiga  orang  pengajar laki-laki dan 2 orang pengajar perempuan. Tiga  tenaga  pengajar  berlatar  belakang pendidikan  S1.  Sisanya,  dua  pengajar lulusan  sekolah  menengah  atas  pesantren dan  1  pengajar  lulusan  sekolah  menengah umum (SMA).
Pembelajaran dimulai pukul 18.00 atau setelah  salat  Maghrib  dan  selesai  pukul 20.00.  Jumlah  siswa  pada  tahun  2015 sebanyak  60  orang,  terdiri  atas:  29  siswa laki-laki dan 31 siswa perempuan. Madrasah Diniyah Takmiliyah An-Nur sama sekali tidak mengenakan  biaya  pendidikan  kepada santri/siswa.  Sumber  pembiayaan  untuk biaya  operasional  madrasah  berasal  dari dana DKM dan sumbangan donatur.

## MDTA Al-Muarrif
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah (MDTA) Al-Muarrif dikelola oleh perorangan. Madrasah ini awalnya berbentuk pengajian untuk  anak-anak,  yang  didirikan  pada
1982 oleh ustaz H. Qomarudin. Pada 2012, pengajian  itu  berubah  menjadi  Madrasah Diniyah Takmiliyah, dengan Kepala Sekolah H.  Dadang  Saifudin.  Dadang  Saifuddin sempat mengenyam pendidikan di pesantren salafiyah selama 9 tahun dan dia adalah cucu dari H. Qomarudin. Madrasah ini terletak di Baturengat  Cigondewah  Kaler  Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Siswa-siswi yang  bersekolah  di  madrasah  ini  rata-rata bertempat  tinggal  di  sekitar  Madrasah  Al- Muarrif.  Jarak  terdekat  dari  tempat  tinggal siswa  ke  Madrasah  Al-Muarrif  adalah  3 meter  dan  paling  jauh  sekitar1  kilometer. Rata  rata  jarak  tempuh  siswa  ke  madrasah ini sekitar 500 meter.
Siswa  MDTA  Al-Muarrif  berjumlah  75 siswa, terdiri atas: 29 siswa laki-laki dan 46 siswa  perempuan.  Ada  dua  rombongan belajar  (rombel)  yang  tersedia.  Ruangan belajar  yang  digunakan  adalah  rumah kepala  sekolah  dan  musala  Al-Muarrif. Musalla  Al-Muarrif  digunakan  sebagai tempat  praktikum  kegamaan.  MDTA  Al- Muarrif  tidak  memiliki  ruang  guru  dan tenaga  kependidikan  tersendiri.  Semuanya menyatu dengan ruang belajar yang berada dirumah kepala sekolah MDTA Al-Muarrif.
Tenaga  pendidik  yang  dimiliki  oleh  Al- Muarrif berjumlah 5 orang. Seluruh pengajar di DTA Al-Muarrif adalah lulusan pesantren setingkat  SMA.  Rasio  guru  terhadap  siswa adalah  1:15,  yaitu  setiap  satu  orang  guru mengajar  15  siswa.  Kepala  Sekolah  MDTA Al-Muarrif juga merupakan lulusan SMA di Pondok Pesantren. Di Kota Bandung belum ada pengawas untuk MDT, sehingga MDTA Al-Muarrif  belum  pernah  dikunjungi  oleh pengawas dari Kementerian Agama.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492

## Dalam  Kurikulum  Diniyah  Takmiliyah
Awaliyah (Standar Isi) di Provinsi Jawa Barat memuat  tujuh  mata  pelajaran  (Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama), yaitu:  Al-Qur'an,  hadis,  akidah,  akhlak, fiqih,  tarikh  Islam,  dan  bahasa  Arab.  Di MDTA Al-Muarrif beberapa pelajaran masih dirangkap oleh satu orang tenaga pendidik, Al-Qur'an  dan  hadis,  serta  akidah  dan akhlak.  Sedangkan  untuk  pelajaran  fiqih, tarikh Islam, dan bahasa Arab sudah tersedia tenaga  pendidiknya  masing-masing.  Selain itu,  ada  beberapa  pelajaran  tambahan sebagai  pengembangan  kurikulum,  seperti mengaji kitab, bacaan Barzanji, dan hafalan surat-surat  pendek.  Waktu  belajar  dibagi menjadi tiga, yaitu: pukul 05.00-06.00, pukul 15.30-14.30, dan pukul 18.00-21.00.
Buku teks pelajaran yang tersedia hanya berupa buku pegangan yang dimiliki guru. Tidak  semua  murid  memiliki  buku-buku pelajaran tersebut. Alat peraga yang dimilliki adalah mimbar untuk belajar berpidato dan alat  untuk  memandikan  mayat.  Sementara itu,  evaluasi  belajar  dilakukan  hanya  pada saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester  (UAS),  tidak  ada  evaluasi  harian. Hasil  penilaian  dilaporkan  kepada  kepala sekolah, dan kemudian disampaikan kepada orangtua siswa.

## MDTA Nurul Anwar

## Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah
(MDTA)  Nurul  Anwar  terletak  di  Kelurahan Gempol  Sari  Dalam,  Kecamatan  Bandung Kulon,  Kota  Bandung.  Jarak  MDTA  Nurul Anwar  ke  pemukiman  siswa  yang  terdekat sekitar 1 kilometer, sedangkan yang terjauh mencapai 10 kilometer. MDTA Nurul Anwar
berada  di  bawah  naungan  Yayasan  Nurul Anwar.
Siswa  MDTA  Nurul  Anwar  berjumlah 49 siswa, terdiri atas: 15 siswa laki-laki dan 34  siswa  perempuan.  Ruang  belajar  yang digunakan  adalah  Musalla  Nurul  Anwar. Ruang  guru  dan  kepala  sekolah  berada  di rumah  kepala  sekolah  yang  berdampingan dengan  Musalla  Nurul  Anwar.  Di  ruangan tersebut tidak terdapat kursi maupun meja, namun hanya tersedia karpet.
MDTA  Nurul  Anwar  memiliki  5  orang tenaga  pendidik.  Satu  orang  berlatar belakang  pendidikan  D2,  satu  orang  S1, dan sisanya lulusan SMA di Pesantren. Rasio guru terhadap siswa sekitar 1:10, yaitu satu orang  guru  mengajar  sekitar  10.  Adapun latar  belakang  pendidikan  Kepala  Sekolah MDTA Nurul Anwar adalah lulusan setingkat SMP dari Pesantren.
Kurikulum yang digunakan MDTA Nurul Anwar  sudah  mengikuti  kurikulum  yang dikeluarkan  Kanwil  Kementerian  Agama (Kemenag)  Provinsi  Jawa  Barat.  Hanya  saja satu orang guru masih merangkap beberapa mata pelajaran. Jam pelajaran berlangsung pada  pukul  07.00-09.00  dan  pukul  16.00- 18.00.
Buku-buku teks pelajaran sudah dimiliki oleh guru dan siswanya. Sedangkan pratikum pelajaran agama dilakukan di Musalla Nurul Anwar.

## MDTA At-Taqwa
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah (MDTA)  At-Taqwa  terletak  di  Kelurahan Antapani  Kidul,  Kecamatan  Antapani,  Kota Bandung.  Jarak  yang  harus  ditempuh siswa  dari  tempat  tinggal  ke  MDTA  At-
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)
Taqwa  paling  dekat  500  meter  dan  terjauh 2 kilometer, dengan rata rata jarak tempuh sekitar 1 kilometer.
MDTA At-Taqwa memiliki siswa sebanyak  76  siswa,  yang  terdiri  atas:  37 siswa laki laki dan 39 siswa perempuan. Di madrasah ini terdapat 3 rombongan belajar (rombel),  dengan  masing  masing  rombel berisi  sekitar  25  siswa.  Tenaga  pendidik MDTA At-Taqwa berjumlah 7 orang, dan 5 di antaranya berlatar belakang pendidikan S1, sisanya  masing-masing  D2  dan  D3.  Rasio guru terhadap siswa sebesar 1:10, yaitu satu orang guru mengajar sekitar 10 orang siswa.
MDTA  At-Taqwa  telah  memiliki  tempat ibadah  sendiri,  yang  pada  saat  penelitian berlangsung sedang dalam proses renovasi. Adapun  untuk  ruang  guru  belum  tersedia ruang  tersendiri,  tetapi  menyatu  dengan ruang kepala sekolah.
Kurikulum  MDTA  At-Taqwa  mengikuti kurikulum  MDTA  Provinsi  Jawa  Barat, hanya  ada  penambahan  mata  pelajaran, yaitu:  bahasa  Inggris  dan  Tahfiz  Al-Qur'an. Pembelajaran  dilaksanakan  dalam  2  kali pertemuan  dalam  sehari,  yaitu  pagi  hari pukul 07.00-08.30 dan sore hari pukul 15.30- 17.00.

## MDTA Al-Barokah
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah (MDTA)  Al-Barokah  terletak  di  Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.  Jarak  tempuh  siswa  dari  tempat tinggal  ke  MDTA  Al-Barokah  yang  terjauh sekitar 2 kilometer, sedangkan yang terdekat sekitar  500  meter.  Jarak  tempuh  rata-rata siswa ke madrasah ini sekitar 1 kilometer.
MDTA  Al-Barokah  berada  di  bawah naungan DKM Masjid Al-Barokah, sehingga segala  proses  pemebelajaran  dilakukan  di masjid  tersebut.  Ruang  guru  dan  kepala sekolah juga berada di dalam masjid.
Jumlah  siswa  MDTA  Al-Barokah sebanyak 65 siswa, terdiri atas: 28 siswa laki- laki dan 37 siswa perempuan. Jumlah rombel yang  dimiliki  sebanyak  4  rombel  dengan satu rombel berisi sekitar 16 siswa.
Tenaga  pendidik  MDTA  Al-Barokah berjumlah 6 orang dan baru 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan S1. Dari segi rasio guru-siswa, setiap satu orang guru mengajar sekitar 16 siswa.
Kurikulum  yang  digunakan  Al-Barokah mengikuti  pedoman  kurikulum  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa Barat. Ada mata pelajaran tambahan berupa hafalan  doa-doa  harian  bagi  siswa  kelas  1 sampai  dengan  kelas  4.  Dalam  sehari,  ada 3  kali  pertemuan  pembelajaran,  yaitu  pagi pukul 07.00-09.00, siang pukul 14.00-16.00, dan sore pukul 16.30-19.30.

## MDTA An-Nur Gempol Sari
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah (MDTA)  An-Nur  Gempol  Sari  berada  di bawah  Yayasan  An-Nur  yang  diketuai  H. Sahidin. Madrasah ini di Kelurahan Gempol Sari,  Kecamatan  Bandung  Kulon,  Kota Bandung. Jarak terjauh yang harus ditempuh siswa  ke  MDTA  An-Nur  sekitar  1  kilometer dan  jarak  terdekat  3  meter.  Rata-rata  jarak tempuh siswa sekitar 7 meter. Siswa MDTA An-Nur  merupakan  warga  yang  tinggal  di sekitar madrasah tersebut.
Jumlah  siswa  yang  dimiliki  MDTA  An- Nur Gempol Sari sebanyak 167 siswa yang

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492
terdiri  atas:  92  siswa  laki  laki  dan  75  siswa perempuan.  Rombongan  belajar  yang dimiliki  berjumlah  4  rombel,  dengan  1 rombel  berisi  41  sampai  dengan  42  siswa. MDTA  An-Nur  Gempol  Sari  juga  memiliki TPQ  dan  TKQ.  Selain  itu,  sarana  dan prasarana pembelajaran, baik tempat ibadah maupun  alat  peraga  keagamaan,  terlihat cukup lengkap.
Tenaga  pendidik  MDTA  An-Nur berjumlah  5  orang,  dan  4  di  antaranya berlatar  belakang  S1.  Hanya  satu  orang yang merupakan lulusan SMA. Rasio jumlah guru  terhadap  siswa  sekitar  1:42.  Rasio  ini melampui rasio yang dipersyaratkan dalam Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  yaitu maksimal 1:40.
Kurikulum  yang  digunakan  di  MDTA An-Nur  mengikuti  kurikulum  MDTA  Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Pembelajaran berlangsung  dalam  tiga  kali  pertemuan dalam sehari, yaitu pukul 07.00-8 pagi, 14.30- 16.00,  dan  16.00-17.00.  Total  pertemuan dalam sehari adalah 3,5 jam.

## MDTA Nurussyifa
MDTA  Nurussyifa  terletak  di  Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.  Jarak  tempuh  rata-rata  siswa ke  madrasah  ini  sekitar  500  meter.  Siswa- siswi  MDTA  Nurussyifa  kebanyakan  adalah penduduk yang tinggal di sekitar madrasah.
Jumlah siswa MDTA Nurussyifa sebanyak 35 siswa, yang terdiri atas: 19 siswa laki-laki dan  16  siswa  perempuan.  DTA  Nurussyifa adalah  milik  perorangan,  sehingga  ruang yang  dipakai  adalah  rumah  kepala  sekolah dan belum memiliki tempat ibadah maupun tempat praktik pembelajaran.
Tenaga  pendidik  MDTA  Nurussyifa berjumlah 3 orang, termasuk kepala sekolah. Belum ada pendidik yang memiliki kualifikasi S1. Rasio guru terhadap siswa sekitar 1:11, yaitu satu orang guru mengajar sekitar 10- 11 siswa.
Kurikulum  yang  digunakan  di  DTA Nurussyifa  mengikuti  kurikulum  yang ditetapkan  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa Barat.  Ada  perbedaan  dalam  metode penyampaian  materi  pembelajaran.  Untuk mata  pelajaran  tajwid,  metode  yang digunakan  adalah  bernyanyi  dengan menggunakan bahasa lokal.

## Standar Pelayanan Minimal (SPM)

## Jarak Tempuh
Dalam hal jarak tempuh, Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM- MDT)  menetapkan,  bahwa  maksimal  jarak tempuh  dengan  berjalan  kali  dari  tempat tinggal siswa ke MDTA adalah 3 kilometer. Dari 7 MDTA yang menjadi sasaran penelitian ini, jarak  tempuh  masing-masing  madrasah  ke pemukiman siswa yang terjauh 10 kilometer, yaitu  MDTA  Nurul  Anwar.  Sedangkan  jarak tempuh terdekat adalah 3 meter, yaitu pada siswa  MDTA  Al-Muarrif  dan  MDTA  An-Nur Gempol Sari Bandung Kulon. Rata-rata jarak tempuh siswa ke MDTA adalah 1 kilometer. Dengan  demikian,  dari  segi  jarak  tempuh, enam MDTA telah memenuhi SPM.

## Latar Belakang Pendidikan Tenaga Pendidik
Total jumlah pendidik 7 MDTA yang menjadi sasaran  penelitian  sebanyak  36  tenaga pendidik.  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)
14  orang  berlatar  belakang  pendidikan  S1, 13 orang berpendidikan pesantren, 2 orang lulusan D2, 1 orang lulusan D3, 5 orang SMA, dan  1  MTs/SMP.  Dari  13  tenaga  pendidik berlatar  belakang  pendidikan  pesantren,  9 orang lulusan setingkat SMA, 2 orang lulusan setingkat SMP, 1 orang lulusan setingkat SD, dan 1 orang lagi tidak memberi keterangan (lihat Grafik 1).
SPM-MDTA  mensyaratkan  di  setiap MDTA  harus  tersedia  1  orang  guru  yang memenuhi  kulifikasi  akademik  S1/DIV/ Pendidikan  Pesantren.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan, bahwa ketujuh MDTA tersebut telah  memiliki  minimal  1  orang  tenaga pendidik  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  S1/DIV/Pendidikan  Pesantren. Dilihat dari segi ini, seluruh MDTA yang diteliti telah  memenuhi  komponen  SPM  tentang tenaga  pendidik.  Namun,  di  dalam  SPM tidak  dijelaskan  secara  lebih  rinci,  apakah ada  persyaratan  lanjutan  untuk  tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan pesantren: apakah harus merupakan lulusan pendidikan  pesantren  setingkat  SMA atau  dapat  pula  mengakomodasi  lulusan pesantren hingga setingkat SD.
Grafik 1 Jumlah Tenaga Pengajar MDTA Menurut Latar Belakang Pendidikan
Sementara  itu,  untuk  kualifikasi akademik  Kepala  Sekolah,  SPM-MDTA mensyaratkan Kepala Sekolah harus berlatar belakang  pendidikan  S1/DIV/Pendidikan Pesantren. Dari 7 MDTA, hanya 2 DTA yang belum  memenuhi  persyaratan  ini,  yaitu MDTA  Al-Barokah,  yang  memiliki  Kepala Sekolah  lulusan  SMA  dan  MDTA  At-Takwa, yang  dipimpin  Kepala  Sekolah  lulusan  D2 (lihat Tabel 2).
Tabel 2 Kualifikasi Akademik Kepala Sekolah MDTA Nama DTA Lem- baga ≤ SMP SMA D2 D3 Pesan- tren S1 Al-Muarrif Per- Orang- an v* Nurusy- Syifa Per- Orang- an v* Nurul Anwar Yayas- an v* An-Nur Gempol Sari Yayas- an v At-Taqwa DKM v Al-Barokah DKM v An-Nur Cibuntu DKM v
Catatan: v* lulusan pesantren setingkat SMA, v** lulusan pesantren setingkat SMP

## Peserta Didik
Berdasarkan tabel 2 di atas tampak, bahwa dari  ketujuh  MDTA  yang  menjadi  sasaran penelitian,  MDTA  dengan  jumlah  siswa terbanyak adalah MDTA An-Nur Gempol Sari, yaitu  167  siswa.  Adapun  MDTA  Nurussyifa memiliki  jumlah  siswa  paling  sedikit,  yaitu 35  siswa.  Dengan  jumlah  tenaga  pendidik 5 orang, maka rasio guru terhadap siswa di MDTA  An-Nur  Gempol  Sari  adalah  1:33,4, yaitu  1  orang  guru  mengajar  sekitar  34 siswa. Dalam hal ini, MDTA An-Nur Gempol Sari  masih  memenuhi  syarat  rasio  guru- siswa  1:40  yang  ditetapkan  dalam  SPM-

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492
MDTA. Namun, dalam hal rasio rombel-siswa MDTA An-Nur Gempol Sari tidak memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  SPM- MDTA,  yaitu  1  rombel  berisi  maksimal  40 siswa.  Karena  hanya  terdapat  4  rombel, sementara  jumlah  peserta  didik  sebanyak 167 siswa, maka setiap rombel di MDTA AN- Nur Gempol Sari berisi sekitar 41-42 siswa.

## Tabel 3 Jumlah Siswa, Guru dan Rombel, serta Status Lembaga MDTA
Nama DTA Lem-baga Jml Ssw Jml Guru Jml Rom bel Rata2 Jml Siswa per Guru Rata2 Jml Siswa per Rom bel Al-Muarrif Per- Orangan 75 6 2 12.5 37.5 Nurusy- Syifa Per- Orangan 35 3 2 11.7 13.5 Nurul Anwar Yayasan 49 5 2 9.8 24.5 An-Nur Gempol Sari Yayasan 167 5 4 33.4 41.8 At-Taqwa DKM 76 7 3 10.9 25.3 Al-Barokah DKM 65 5 4 13.0 16.3 An-Nur Cibuntu DKM 60 6 4 10.0 15.0

## Dokumen Pembelajaran
Hasil  penelitian  ini  menemukan,  bahwa dokumen  pembelajaran  yang  dimiliki  oleh hampir  semua  DTA  terdiri  atas:  jadwal pelajaran, absensi siswa, rapor siswa, ijazah, buku  penilaian  siswa,  program  semeteran, program tahunan, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Adapun  dokumen  jurnal  harian,  buku pengamatan  sikap  anak,  buku  supervisi kepala,  dan  silabus  mata  pelajaran  tidak dimiliki  hampir  oleh  semua  MDTA  yang menjadi sasaran. Salah satu dokumen yang harusnya dimiliki, yaitu absensi siswa, justru tidak  dimiliki  MDTA  An-Nur  Gempol  Sari yang  memiliki  jumlah  siswa  terbanyak  di
antara tujuh MDTA yang diteliti. MDTA An- Nur  Gempol  Sari  tidak  memiliki  absensi siswa,  karena  mereka  beranggapan,  bahwa kehadiran siswa dapat dilihat melalui kartu mengaji yang disetor oleh siswa setiap hari. 2
Begitu  pula  dengan  beberapa  MDTA lainnya,  walaupun  memiliki  absensi  siswa, tetapi  hanya  menjadi  formalitas  belaka. Pengisian  absensi  juga  tidak  dilakukan secara rutin, seperti yang terjadi MDTA Al- Barokah.  Mereka  menganggap  pengisian absensi  sulit  dilakukan  karana  siswa-siswi yang belajar di MDTA Al-Barokah seringkali berhenti belajar tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Hal demikian terjadi, karena banyak masyarakat di sekitar MDTA  Al-Barokah  yang  menganggap, bahwa madrasah diniyah hanya merupakan tempat untuk belajar mengaji, bukan untuk memperdalam  pelajaran  agama  Islam. 3 Sementara itu, MDTA An-Nur Cibuntu tidak memiliki dokumen berupa rapor dan ijazah MDTA  An-Nur  masih  mengikuti  ujian  di sekolah dasar yang berada di Cibuntu atau di Caringin.
Grafik 2

## Dokumen Pembelajaran MDTA
2 Wawancara  dengan  Kepala  Sekolah  MDTA  An- Nur Gempol Sari Dra. Tati, 19 Februari 2015.
3 Wawancara  dengan  Kepala  Sekolah  MDTA  Al- Barokah Pipin Kurnia Arifin, 24 Februari 2015.
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)

## Kurikulum dan Pembelajaran
Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat memiliki buku pedoman kurikulum MDT sendiri yang diadopsi dari pedoman kurikulum Kemenag Pusat.  Dalam  Kurikulum  (Standar  Isi)  di Provinsi  Jawa  Barat  menyebutkan,  tujuh mata  pelajaran  yang  harus  diajarkan  di Madrasah  Diniyah  Awaliyah  (MDTA),  yaitu: Al-Qur'an,  hadis,  aqkidah,  akhlak,  fiqih, tarikh  Islam,  dan  bahasa  Arab.  Beberapa MDTA  mengembangkan  kurikulum  mereka dengan  menambahkan  pelajaran  Tahfidh Al-Qur'an, nahwu, saraf dan bahasa Inggris, seperti  yang  dilakukan  MDTA  At-Takwa. Selain  pengembangan  kurikulum,  ada MDTA yang juga mengembangkan metode penyampaian materi, seperti yang dilakukan MDTA  Nurussyifa.  Dalam  mata  pelajaran tajwid,  MDTA  ini  menggunakan  metode menyanyi  dengan  menggunakan  bahasa lokal.
SPM-MDTA menetapkan, bahwa “setiap  MDTA  menyelenggarakan  proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan  kegiatan  tatap  muka  masing- masing 18 jam pelajaran per minggu.” Selain itu  ditetapkan,  bahwa  “Setiap  guru  MDTA bekerja  18  jam  pelajaran  per  minggu  di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai  hasil  pembelajaran,  membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas  tambahan.”  Dengan  ketentuan  harus menyelenggarakan  pelajaran  sebanyak 18  pelajaran  seminggu,  jika  pembelajaran dilaksanakan  selama  6  hari,  maka  jumlah minimal jam pelajaran per hari adalah 3 jam. Berdasarkan tabel 3 diketahui, bahwa 4 dari 7  MDTA  telah  melaksanakan  pembelajaran selama  lebih  dari  3  jam  pelajaran  per  hari.
Adapun 3 MDTA lainnya hanya melaksanakan pelajaran kurang dari 2,5 jam per hari.
Tabel 4 Jam Pelajaran MDTA No Nama DTA Lembaga Jadwal Total Durasi 1 Al-Muarrif Perorangan 05.00 – 06.00 15.30 – 16.30 18.00 – 21.00 5 jam 2 Nurusy-Syifa Perorangan 16.00– 17.00 18.30 – 20.00 2,5 jam 3 Nurul Anwar Yayasan 08.00– 10.00 2 jam 4 An-Nur Gempol Sari Yayasan 07.00 – 08.00 14.30 – 16.00 16.00 – 17.00 3,5 jam 5 At-Taqwa DKM 07.00 – 08.30 15.30 – 17.00 3 jam 6 Al-Barokah DKM 07.00 – 09.00 14.00 – 16.00 18.30 – 19.30 5 jam 7 An-Nur Cibuntu DKM 18.00 – 20.00 2 jam
Laporan  hasil  evaluasi  pembelajaran biasanya  dilakukan  pada  setiap  habis ujian.  Laporan  dituangkan  dalam  bentuk buku rapor. Diskusi dengan orang tua juga dilakukan  untuk  melihat  sampai  mana perkembangan pembelajaran agama siswa.

## Pengawasan, Pembinaan, dan Pelaporan
Selama  ini  belum  pernah  ada  pengawas dari  pihak  Kementerian  Agama  atau  dari pemerintah kota yang melakukan kunjungan atau  pengawasan  terhadap  madrasah diniyah.  Menurut  Kepala  Seksi  Pondok Pesantren dan Diniyah Kementerian Agama Kota Bandung, Madrasah Diniyah Takmiliyah memang belum memiliki pengawas. 4
Adapun  untuk  pembinaan,  baik  yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun Pemerintah  Kota  Bandung,  hal  itu  sudah pernah  dilakukan.  Pembinaan  itu  biasanya
4 Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pendidikan Diniyah  dan  Pondok  Pesantren  Saripudin  M.Ag,  4 Maret 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492
dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun. Bentuk pembinaan tersebut adalah seminar, workshop,  dan  sosialisasi,  baik  dalam rangka pengembangan lembaga Madrasah Diniyah  Takmiliyah,  peningkatan  SDM, serta  pengembangan  kurikulum.  Selain  itu, kegiatan PORSADIN (Pekan Olahraga Santri Diniyah)  dan  manasik  haji  juga  merupakan bentuk  pembinaan  terhadap  Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Karena  penyelenggaraan  pelayanan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  berada  di bawah tanggung jawab Kementerian Agama Madrasah Diniyah Takmiliyah wajib memberi laporan  tentang  perkembangan  madrasah kepada  Kementrian  Agama.  Biasanya, Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  memberikan laporan setiap 6 bulan sekali dalam bentuk laporan  semester  yang  berisi  tentang  hasil penilaian ujian serta data terbaru mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah. 5

## Pengembangan Kapasitas dan Pendanaan
Untuk pengembangan kapasitas kelembaga- an, Kementerian Agama membuka peluang bagi  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  untuk mencari dukungan pendanaan dari pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah kabupaten/kota. Madrasah Diniyah Takmiliyah  dapat  mengajukan  permintaan bantuan  dari  Kementerian  Agama  dan pemerintah kota melalui Forum Komunikasi Diniyah  Takmiliyah  (FKDT).  Madrasah mengajukan  permintaan  dengan  cara membuat  proposal  yang  diajukan  melalui FKDT.  Selanjutnya,  FKDT  sebagai  lembaga independen  yang  menaungi  Madrasah
5 Wawancara  dengan  Kepala  Sekolah  MDT  At- Takwa Susi Adianingsih, 26 Februari 2015.
Diniyah  Takmiliyah  meneruskan  proposal tersebut, baik ke pemerintah kota maupun Kementerian Agama. 6
Selain  dari  pemerintah,  sumber pembiayaan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah berasal dari siswa/orangtua dan masyarakat. Dalam kasus MDTA An Nur Cibuntu, madrasah ini  sama  sekali  tidak  membebankan  biaya pendidikan  kepada  siswa/orangtua  siswa alias  gratis.  Sumber  dana  yang  digunakan adalah  dana  Dewan  Kemakmuran  Masjid (DKM)  atau  sumbangan  dari  para  orang tua. Sementara itu, masalah pembiayaan di MDTA Nurul Anwar cukup terbantu dengan Taman  Pendidikan  Al-Qur'an  (TPQ)  Nurul Anwar. Siswa yang bersekolah di MDTA Nurul Anwar  umumnya  juga  bersekolah  di  TPQ Nurul Anwar. Selain itu, siswa juga dipungut bayaran sebesar Rp 12.000 per bulan. Adapun MDTA An-Nur Gempol Sari memiliki sumber pembiayaan  yang  berasal  dari  siswa,  yang membayar  iuran  sebesar  Rp  15.000  setiap bulan.  Sementara  itu,  sumber  pembiayaan MDTA Al-Muarrif berasal dari kepala sekolah dan iuran siswa sebesar Rp 5.000 per bulan. MDTA Nurussyifa tidak memungut iuran dari siswa, tetapi mengandalkan sumbangan dari orangtua  siswa  dengan  besar  sumbangan yang tidak ditentukan. Sumber pembiayaan MDTA  Al-Barokah  berasal  dari  DKM  dan dari siswa yang menyetor iuran sebesar Rp 2.000 per minggu. Terakhir, MDTA At-Takwa mengandalkan  sumber  pembiayaan  dari donatur, di samping dari iuran siswa sebesar Rp 35.000 per bulan.
6 Wawancara  dengan  Ketua  FKDT  Kecamatan Antapani, 23 Februari 2015.
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)

## Kontribusi Pemerintah Derah
Walaupun  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  Madrasah  Diniyah  yang  dibuat Pemerintah  Kota  Bandung  dianggap  cacat hukum  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri, sehingga  tidak  dapat  diimplementasikan. Namun  Pemerintah  Kota  Bandung  tetap memberikan kontribusi bagi pengembangan madrasah  diniyah.  Bantuan  tersebut berupa  pembinaan  dan  pengembangan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  baik  dari segi  kelembagaan  maupun  sumber  daya manusia, serta berupa bantuan pendanaan yang diberikan setiap tahun.
Bantuan pendanaan Pemerintah Kota  Bandung  untuk  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  sudah  berlangsung  sejak  2010 hingga  sekarang.  Pada  tahun  2013,  ada 25  lembaga  yang  menerima  dana  bantuan Pemerintah  Kota.  Pada  tahun  2014,  10 lembaga  menerima  dana  bantuan  masing- masing  sebesar  Rp  5.000.000.  Sedangkan untuk  tenaga  pendidik,  Pemerintah  Kota Bandung  memberikan  dana  stimulan sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah setiap tahun  kepada  guru-guru  yang  dianggap berprestasi. Bantuan tersebut masih berjalan hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, total jumlah  dana  yang  diberikan  sebesar  Rp 3.040.800.000.  Dana  tersebut  diberikan kepada  2.534  guru,  dan  setiap  guru memperoleh  Rp  1.200.000.  Meskipun  dana tersebut  diperuntukkan  bagi  guru,  namun pada  praktiknya  dana  tersebut  digunakan untuk  membiayai  kebutuhan  operasional Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  tempat  guru tersebut mengajar. 7
7 Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Pendidikan Diniyah  dan  Pondok  Pesantren  Saripudin,  M.Ag  dan Ketua  Forum  Komunikasi  Diniyah  Takmiliyah  (FKDT) Kota Bandung Dr. Jaka Muchlis, 18 Februari 2015.

## Dukungan dan Hambatan
Ada  sejumlah  faktor  pendukung  dan kendala bagi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM- MDT) yang dapat diidentifikasi. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain:
1.  Semakin  tingginya  tingkat  kesadaran sebagian  masyarakat  akan  pentingnya pelajaran  agama  di  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  yang  diindikasikan  dengan semakin  meningkatnya  jumlah  siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah dari tahun ke tahun.
2.  Adanya dukungan masyarakat yang  turut  memberi  kontribusi  bagi pembiayaan Madrasah Diniyah Takmilyah,  meski  dengan  tingkat dukungan yang bervariasi.
3.  Adanya  dukungan  dari  pemerintah daerah,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota Bandung, baik dalam hal pengembangan kelembagaan, pembinaan sumber daya tenaga pendidik, dan pembiayaan.
4.  Adanya  Forum  Komunikasi  Diniyah Takmiliyah (FKDT) yang memiliki aspek positif,  karena  ia  dapat  menjadi  forum curah  pendapat  maupun  berbagi pengalaman dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Adapun  sejumlah  faktor  kendala  yang mengakibatkan  penyelenggaraan  Marasah Diniyah Takmiliyah belum dapat sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sebagai berikut:
1.  Meski  kesadaran  sebagian  masyarakat tentang  pentingnya  pendidikan  di Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  telah meningkat,  namun  sebagian  kalangan masyarakat lainnya masih beranggapan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492
bahwa  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah hanya  merupakan  tempat  untuk mengaji,  bukan  tempat  bagi  siswa untuk memperkaya atau memperdalam pengetahuan  agama.  Padahal,  siswa yang bersekolah di sekolah umum hanya memperoleh  pengetahuan  agama yang  minimal  mengingat  ketersediaan jam  pelajaran  agama  yang  sangat terbatas.  Selain  itu,  tingkat  kehadiran siswa  juga  masih  belum  sepenuhnya berkesinambungan.
2.  Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  secara umum masih belum memadai.
Kekurangan  itu  terjadi,  baik  dalam hal  ketersediaan  ruang  kelas,  ruang guru  maupun  ruang  kepala  sekolah. Ketersediaan  buku  referensi  dan buku  pengayaan  juga  terlihat  masih sangat  terbatas.  Faktor  utama  yang mempengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana  tersebut  adalah  dukungan pembiayaan yang masih sangat rendah. Sebagian Madrasah Diniyah Takmiliyah bahkan  tidak  membebankan  biaya pendidikan  sama  sekali  kepada  para siswanya.  Sementara  itu,  dukungan pendanaan  masih  masyarakat  masih bersifat  ala  kadarnya,  di  samping dukungan pembiayaan dari pemerintah yang masih terbatas.
3.  Latar  belakang  tenaga  pendidik Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  baik kepala  sekolah  maupun  guru,  belum seluruhnya  sesuai  dengan  kualifikasi yang  disyaratkan  dalam  SPM,  yaitu minimal  S1/DIV/Pendidikan  Pesantren. Hal  ini  mungkin  disebabkan,  karena Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  hanya dianggap  menjadi  tempat  mengajar
sampingan atau sambilan, di samping  fakor  rendahnya  insentif  dan penghargaan  bagi  tenaga  pendidik  di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Selain itu, sebagian  pengelola  Madrasah  Diniyah Takmiliyah berstatus perorangan, sehingga manajemen atau pengelolaan madrasah juga belum mengikuti prinsip pengelolaan lembaga yang profesional.
4.  Jam  pelajaran  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  berbenturan  dengan  jam pelajaran  kegiatan  ekstrakurikuler  atau kegiatan  tambahan  di  sekolah.  Karena mayoritas  peserta  didik  Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah juga mereka yang  bersekolah  di  sekolah  umum, faktor  jadwal  ini  juga  menjadi  kendala bagi partisipasi siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah.
5.  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  belum mampu membangun komunikasi yang  efektif  dan  intensif  dengan  para pemangku  kepentingan  ( stakeholder ), baik  dari  kalangan  masyarakat, pemerintah  maupun  swasta.  Padahal, komunikasi tersebut sangat diperlukan guna  mengatasi  berbagai  kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
6.  Belum  ada  pengawas  bagi  Madrasah Diniyah  Takmiliyah,  sehingga  supervisi, pembinaan,  dan  evaluasi  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  belum  dapat terlaksana.
7.  Keberadaan Forum Komunikasi Diniyyah  Takmiliyah  (FKDT)  di  satu  sisi dapat  menjadi  faktor  pendukung  bagi peningkatan  kualitas  penyelenggaraan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah,  namun di  sisi  lain  dapat  juga  menimbulkan hal  negatif.  Dalam  hal  perannya
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)
sebagai  perantara  antara  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  dan  pihak-pihak yang menjadi sumber pendanaan atau bantuan,  baik  Kementerian  Agama dan  Pemerintah  Daerah,  FKDT  perlu berjalan  atas  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas.  Tanpa  kedua  prinsip tersebut,  terbuka  peluang  untuk terjadinya  penyelewengan,  baik  dalam hal  penyaluran  maupun  pengelolaan bantuan.
Perlu ada mekanisme untuk  mengontrol  dan  memastikan bahwa  FKDT  juga  mematuhi  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas,  baik oleh  Kementerian  Agama  maupun Pemerintah Daerah.

## PENUTUP
Berdasarkan  paparan  di  atas,  beberapa kesimpulan  dapat  dikemukakan  sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan penyelanggaraan Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Awaliyah (MDTA)  di  Kota  Bandung  secara umum  belum  dapat  memenuhi seluruh  komponen  Standar  Pelayanan Minimal  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah, sebagaimana  ditetapkan  dalam  SK Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam Kementerian  Agama  No.  6710  Tahun 2014.  Komponen-komponen  SPM yang  sudah  terpenuhi  oleh  mayoritas MDTA yang menjadi sasaran penelitian adalah aspek aksesabilitas (yang diukur berdasarkan  jarak  tempuh  dari  tempat tinggal siswa ke MDTA), tenaga pendidik dengan  kualifikasi  pendidikan  S1/DIV/ Pendidikan Pesantren, rasio rombongan belajar  (rombel)  siswa  dan  rasio  guru- siswa. Sementara itu, jumlah MDTA yang
dapat memenuhi jumlah jam pelajaran minimal,  yaitu  18  jam  pelajaran  per minggu,  hampir  berimbang.  Adapun komponen-komponen  lainnya,  seperti latar  belakang  akademik  kepala sekolah, sarana ruang tenaga pendidik dan kepala sekolah, buku referensi dan pengayaan,  serta  alat  peraga  belum dapat dipenuhi mayoritas MDTA. Selain itu, komponen pengawasan belum juga dapat terlaksana, karena belum tersedia tenaga  pengawas  untuk  Madrasah
Diniyah Takmiliyah.
2.  Kendala-kendala yang dihadapi
Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  dalam upaya  memenuhi  Standar  Pelayanan
Minimal dapat diklasifikasi berdasarkan unsur pelaku, yaitu pihak penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah, orangtua dan masyarakat, serta pemerintah:
a.  Penyelenggara: pengelolaan lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah  juga  belum  terlihat berjalan  mengikuti  prinsip-prinsip kelembagaan  yang  baik  dan  sehat.
Seperti  diketahui,  sebagian  besar
Madrasah Diniyah Takmiliyah
masih  dikelola  oleh  perorangan dan  Dewan  Kesejahteraan  Masjid (DKM).  Meski  sebagian  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  telah  dikelola oleh  badan  hukum  berbentuk yayasan, namun pengelolaan yayasan itu masih berlangsung atas dasar  ‘hubungan  kekeluargaan’, bukan  atas  dasar  hubungan  kerja yang  profesional.  Oleh  sebab  itu, manajeman berbasis madrasah yang juga  disebut  sebagai  salah  satu komponen  SPM  tampaknya  belum terlaksana. Penyelenggara Madrasah

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)
Diniyah  Takmiliyah  umumnya  juga belum mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan,  selain  belum  banyak terlihat  memiliki  inovasi  untuk menghadapi  berbagai  keterbatasan yang dihadapi.
b.  Keberadaan  Forum  Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)
yang  tumbuh  secara  mandiri sesungguhnya  sangat  penting  bagi upaya  mendorong  peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah. Namun,  ketiadaan  transparansi dan  akuntabilitas  dapat  membuka peluang  forum-forum  semacam  itu disalahgunakan  untuk  kepentingan segelintir individu, yang justru dapat bersifat  kontraproduktif  bagi  upaya peningkatan  kualitas  pengelolaan dan  pembelajaran  di  Madrasah Diniyah Takmiliyah.
c.  Orangtua  dan  masyarakat:  kendati kesadaran  sebagian  orangtua  dan masyarakat  semakin  meningkat untuk menyertakan anaknya dalam  pendidikan  agama  yang diselenggarakan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah,  namun  persepsi  umum yang  berkembang  masih  melihat pembelajaran  di  Madrasah  Diniyah Takmiliyah hanya merupakan kegiatan  mengaji,  bukan  sebagai proses pendalaman atau pengayaan pendidikan  agama  yang  kurang didapat  anak-anak  mereka  di sekolah  umum.  Pendidikan  di
Madrasah Diniyah Takmiliyah
belum  dipandang  sebagai  kegiatan pembelajaran  yang  “serius”.  Oleh
sebab  itu,  dukungan  masyarakat sendiri belum sepenuhnya maksimal bagi  penyelenggaraan  maupun peningkatan  kualitas  pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.
d.  Pemerintah:  arah  kebijakan  dan strategi  pemerintah,  dalam  hal ini  Kementerian  Agama  untuk peningkatan  kualitas  pengelolaan kelembagaan  dan  pembelajaran di  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah belum sepenuhnya jelas. Standar  Pelayanan  Minimal  yang ditetapkan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah  juga  tampaknya  belum mempertimbangkan  secara  cermat kondisi  nyata  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  di  lapangan.  Beberapa komponen  dalam  SPM  itu  jelas tidak  dapat  dipenuhi  sendiri  oleh Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  tanpa adanya kontribusi nyata pemerintah. Sebagai  contoh,  sementara  di dalam  Standar  Pelayanan  Minimal
Madrasah Diniyah Takmiliyah
pengawas ditetapkan sebagai salah  satu  komponen  SPM,  namun tenaga  pengawas  itu  sendiri  belum tersedia.  Contoh  lain  adalah  soal ketentuan, bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah  harus  memiliki  10  judul buku  referensi  dan  50  judul  buku pengayaan yang menjadi komponen lain  dalam  SPM  tersebut.  Dengan sumber pembiayaan yang umumnya bersifat  mandiri,  apakah  Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat memenuhi ketentuan  tersebut?  Dukungan berupa  regulasi  saja,  tanpa  disertai dukungan  pembiayaan,  pembinaan, dan  pengawasan  yang  memadai,
tidak  akan  mampu  mendorong peningkatan  kualitas  pengelolaan maupun  pembelajaran di  Madrasah Diniyah  Takmiliyah.  Pemerintah Daerah,  dalam  hal  ini  Pemerintah Kota Bandung, sendiri menunjukkan kepedulian  yang  cukup  besar terhadap  perkembangan  Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun sayangnya, belum terlihat ada upaya untuk merancang atau merumuskan sebuah  skema  agar  kontribusi  itu tidak  bersifat  parsial  atau  setengah hati,  tetapi  lebih  terencana  dengan penetapan  target  dan  tolok  ukur pencapaian keberhasilan yang jelas, yang  dapat  dipantau  dari  waktu  ke waktu.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka beberapa  saran  yang  dapat  diajukan  dari hasil penelitian ini sebagai berikut:
1.  Kementerian Agama,
khususnya Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan Pondok  Pesantren  perlu  melakukan sejumlah hal berikut:
a.  Mengembangkan  regulasi  dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi  nyata  lembaga  pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM-
MDT)  memang  sangat  dibutuhkan sebagai  kerangka  acuan  bagi peningkatan  kualitas  pengelolaan kelembagaan maupun pembelajaran di  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah. Namun,  penetapan  komponen- komponen SPM perlu dibuat dengan mempertimbangkan  kondisi  umum Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  dan selanjutnya  dilakukan  peningkatan
secara  bertahap  sesuai  dengan perkembangan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah. Hal ini guna menghindari agar SPM-MDT tidak hanya menjadi kebijakan “di atas kertas”, yang sulit atau mustahil diimplementasikan.
b.  Menyiapkan  berbagai  program dukungan dan penganggaran yang  diperlukan  guna  mendorong pencapaian  SPM  oleh  Madrasah Diniyah Takmiliyah. Program dukungan  itu  berupa  penyediaan, peningkatan kualitas dan peningkatan  kesejahteraan  tenaga pendidik  pada  Madrasah  Diniyah Takmiliyah; pengembangan kapasitas kelembagaan,  baik  dalam  hal pengelolaan atau manajemen, serta evaluasi; serta bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
c.  Menjalin  kerjasama  yang  lebih nyata dan terukur dengan berbagai instansi  pemerintah  lainnya,  mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/ kota,  seperti  dengan  Kementerian Dalam  Negeri  dan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan  demikian,  dukungan  yang diberikan pemerintah daerah bukan hanya  atas  inisiatif  dan  ‘kebaikan hati’  masing-masing  pemerintah daerah  tanpa  penetapan  target keberhasilan yang terukur dan dapat dipantau dari waktu ke waktu.
d.  Mengembangkan mekanisme pembinaan dan pengawasan bagi FKDT, sehingga forum
ini  dapat  memberi  kontribusi nyata  bagi  peningkatan  kualitas penyelenggaraan dan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung: Menuju Standar Pelayanan Minimum    (Mulyana)
2.  Kementerian Agama, khususnya Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan Pondok  Pesantren,  bersama  lembaga penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah  perlu  melakukan  hal-hal berikut:
a.  Melakukan  kampanye  publik  yang lebih luas, baik untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat  mengenai pentingnya  pendidikan  Madrasah Diniyah  Takmiliyah,  khususnya  bagi masyarakat  yang  menyekolahkan anaknya  di  sekolah-sekolah  umum dengan  pendidikan  agama  yang kurang  memadai  maupun  untuk menggalang dukungan dari masyarakat bagi peningkatan kualitas pengelolaan  dan  pembelajaran  di Madrasah Diniyah Takmiliyah.
b.  Menjalin  kerjasama  dengan  pihak swasta  dan  masyarakat  luas  untuk menggalang dukungan bagi pembiayaan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah,  baik  melalui  skema kerjasama pemerintah-swasta dan  kerjasama  swasta-lembaga pendidikan  maupun  melalui  upaya memanfaatkan dana dan aset sosial keagamaan,  seperti  zakat,  infak, sedekah maupun wakaf.
c.  Menimba  pelajaran  yang  baik ( best  practices )  dari  sejumlah lembaga  pendidikan  yang  telah berhasil  mengembangkan  lembaga pendidikan  secara  mandiri,  baik dari  segi  aspek  pengelolaan (manajemen), pembelajaran, maupun  penggalangan  dana  ( fund- rising ).

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Direktorat  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren.  2013. Pedoman  Standar  Pelayanan  Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah . Jakarta: Kementerian Agama RI.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. 2010. Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Standar Isi) di Provinsi Jawa Barat .
Stufflebeam, Daniel L., dan Chris L. S. Coryn. 2014. Evaluation Theory, Models, and Applications . San Fransisco: Jossey-Bass.
Troachim, William, dan James P. Donelly. 2006. The Research Methods Knowledege Base . Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing.
Yin, Robert K. 2003. Case Study: Research Design and Methods, Edisi ke-3 . Thousand Oak, Calif.: Sage Publications.

## Website
Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: <http://www.socialresearchmethods.net/kb/> (version current as of October 20, 2006).

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, Halaman 473 - 492

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmilyah.