https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## Tata Kelola Program Vaksinasi Covid-19 Dalam Mengatasi Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19 Di DKI Jakarta dan Lampung Melalui Analisis Media Massa
Toddy Aditya * Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang,
Tangerang, 15118 toddy.aditya08@gmail.com
*Corresponding author

## Zulaihatin
Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, 15118 azulaihatin@gmail.com Eqi Bayhaqi Rahman Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, 15118 eqi_rahman@yahoo.com

## Wiwi Ida
Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, 15118 sasabunda78@gmail.com
Abstrak — Mensukseskan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia memiliki tujuan yang penting dalam memcapai herd  immunity,  suksesnya  program  vaksinasi  Covid-19 dapat  dilihat  dari  tata  kelola  pemerintah  dalam mendistribusikan  vaksin  di  setiap  daerah  agar  terhindar ketimpangan  distribusi  vaksin  Covid-19  di  DKI  Jakarta dan  Lampung.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  tata  kelola  pemerintah  dapat  mengatasi ketimpangan distribusi vaksin Covid-19 di setiap daerah. Demikian  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  teknik  analisis  deskriptif  pada  aplikasi  Nvivo  12 Plus yang menggunakan fitur Crosstab Map , Project Map Analysis dan Discourse  Analysis .  terdapat  3  proses tahapan,  pertama  Ncapture  website  dan  artikel.  Tahap kedua  terdiri  dari  menganalisis  dengan  Nvivo  12  Plus untuk  menafsirkan  teks  pada  konten  yang  memiliki  arti, kata, dan konteks  yang sama  yang menghubungkan situs web dan artikel. Tahap ketiga dari analisis wacana adalah analisis  dan  makna  dari  konten  website  dan  artikel  yang relevan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa perlu  adanya  kesiapan  pemerintah  pusat  dan  daerah dalam  pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  agar  tidak terjadinya ketimpangan distribusi vaksin antar daerah.
Kata  Kunci —  Tata  Kelola,  Vaksin,  Kebijakan, Ketimpangan, DKI Jakarta dan Lampung.

## I. PENDAHULUAN
Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan  oleh  jenis  Coronavirus  baru  yaitu  Sars-CoV- 2,  penyebaran  virus  Covid-19  di  Indonesia  membuat berbagai  macam  masalah  muncul,  baik  dari  segi kesehatan hingga perekonomian yang semakin memburuk. Pemerintah  harus  bekerja keras  dan  sesegera
mungkin  mengambil  keputusan dalam langkah  penangan Covid-19  (Gitiyarko, 2020).
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  membuat suatu kebijakan untuk menaggulangi dan meminimalisirkan penyebaran Covid-19, dengan menerbitkan berbagai aturan mengenai protokol kesehatan,  kampanye  cuci  tangan,  penggunaan  masker, jaga  jarak  secara  masif,  menetapkan  pembatasan  sosial berskala  besar  (PSBB)  diberbagai  wilayah  hingga penetapan  tatanan  normal  baru  (Vincentius,  2020). Penanganan  Covid-19  di  Indonesia  melalui  vaksinasi Covid-19  tujuanya  untuk  membentuk  imunitas  tubuh pada  diri  masyarakat  dan  memutuskan  mata  rantai penyebaran  Covid-19.  Sehingga  pemerintah  Indonesia memutuskan  pengadaan  vaksin  Covid-19  harus  segera dilakukan  sebagai  langkah  meminimalisir  penyebaran virus Covid-19. (Akbar, 2021).
Program  vaksinasi  yang  dilakukan  pemerintah  saat ini  perlu  adanya  transparansi  dari  tata  kelola  vaksinasi Covid-19  sehingga  masyarakat  dapat  memahami  dan yakin  terhadap  kemampuan  vaksin  dalam  membentuk kekebalan  tubuh  terhadap  virus  Covid-19  (Humaniora, 2020).  Disisi  lain  masyarakat  Indonesia  masih  belum sepenuhnya menerima program  vaksinasi  Covid-19  yang dijalankan  pemerintah  sehingga  diperlukan  pengaturan yang  terukur  dalam    pengaplikasian  vaksinasi  secara nasional (mpr, 2021).
Gambar 1. Kasus Covid-19 di Indonesia (covid19.go.id,
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Gambar 2. Kasus Covid-19 di Indonesia (covid19.go.id, 2021)
Pada  gambar  1  dan  2  menunjukan  jumlah  kasus Covid-19  di  Indonesia  pada  bulan  Mei  2021  sebanyak 6,565  jiwa  kasus  terkonfirmasi,  kasus  sembuh  sebanyak 5,417  jiwa  dan  kasus  meninggal  sebanyak  162  jiwa. Berdasarkan data dari satgas Covid-19 laju perkembangan  Covid-19  di  Indonesia  sejak  awal  Maret 2020 sebanyak 751,270 jiwa, pada bulan Mei 2021 untuk kasus  terkonfirmasi  sebanyak  1,748,230  jiwa  yang  ada diseluruh Indonesia(CNN Indonesia, 2021). Angka kasus harian  dan  kematian  akibat  Covid-19  masih  terus  terjadi di  Indonesia,  terhitung  sejak diumumkan  kasus  covid-19 pertama kali oleh presiden joko widodo yaitu pada bulan Maret 2020 silam (Ariyanti Saptoyo, 2021).
Berdasarkan  data  diatas  terdapat  10  daerah  dengan kasus kematian Covid-19 tertinggi yang diantaranya DKI Jakarta  sebanyak  13.465  kasus  dan  Lampung  sebanyak 3.680  kasus  (Ariyanti  Saptoyo,  2021).  Maka  dari  itu kebijakan  vaksin  memang  menjadi  jalan  paling  rasional untuk  terus  dilakukan  agar  dapat  memutus  mata  rantai penyebaran  virus  Covid-19  (Dzulfaroh,  2021).  Kunci keberhasilan  pelaksanaan  program  vaksinasi  Covid-19 adanya  kerja  sama  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah,  kerena  pemerintah  daerah  langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan vaksinasi Covid-19 (Herdiana, 2020).
Pada  konteks  ini  peran  pemerintah  daerah  memiliki peran utama dalam penerimaan distribusi vaksin covid-19 dimana  kebutuhan  tersebut  sesuai  dengan  jumlah masyarakat  di  setiap  daerah,  serta  kesiapan  pemerintah daerah  dalam  mendistribusikan  vaksin  covid-19  berjalan dengan  lancar.  Tingkat  penerimaan  vaksin  paling  tinggi terdapat  di  provinsi  Papua,  Jawa,  dan  Kalimantan sedangkan untuk penerimaan vaksin lebih rendah terdapat di  provinsi  Sumatera,  Sulawesi,  dan  Maluku  (WHO, 2020). Berikut gambar tingkat penerimaan vaksin Covid- 19 per provinsi.
Gambar 3. Kesediaan menerima Vaksin Covid-19 (WHO, 2020)
Pada  gambar  3  menunjukan  penerimaan  vaksin Covid-19  di  Indonesia  memiliki  persentase  berbeda
sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada  di  setiap  daerah seperti  daerah  DKI  Jakarta  penerimaan  vaksin  Covid-19 sebanyak  (66%),  sementara  untuk  daerah  Lampung penerimaan  vaksin  Covid-19  sebanyak  (66%)  (WHO, 2020). Berikut  gambar  cakupan  Vaksinasi  Covid-19  di DKI Jakarta dan Lampung.
Gambar 4. Peta Infomrasi Vasinasi DKI Jakarta (Dinas Kesehatan Pemprov DKI jakarta, 2021)
Pada gambar 4 menunjukan total cakupan penerimaan vaksinasi di DKI Jakarta dosis 1 sebanyak 6.754.804 jiwa dan dosis 2 sebanyak 5.230.966 jiwa dari  sasaran vaksin sebanyak  8.941.211  jiwa  dari  total  jumlah  penduduk 11.196.633  jiwa,  adapun  sasaran  vaksinasi  yaitu  tenaga kesehatan,  lansia,  pelayanan  publik,  vaksin  tahap  3  dan remaja.  Sementara  itu  yang  belum  vaksinasi  sebanyak 2.186.407  jiwa  maka  pemprov  DKI  Jakarta  masih membuka  kesempatan  untuk  masyarakatnya  melakukan vaksinasi (Dinas Kesehatan Pemprov DKI jakarta, 2021).
Gambar 5. Penerima Vaksinasi Dosis 1 dan 2 (Vaksinasi, 2021)
Pada  gambar  5  menunjukan  sasaran  penerimaan vaksin  Covid-19  di  Lampung  sebanyak  6,645,226  jiwa dari  total  jumlah  penduduk  9,007,848  (Afriyanto,  2021). untuk  penerimaan  dosis  1  sebanyak  1,629,189  jiwa  dan untuk  dosis ke 2 sebanyak 828,291 jiwa, adapun sasaran vaksinasi  yaitu SDM Kesehatan, Petugas Publik,  Lansia, Masyarakat  Umum  dan  Rentan  dan  Remaja  (Vaksinasi, 2021) . Berdasarkan data diatas daerah Lampung menjadi provinsi  dengan jumlah vaksinasi  terendah dibandingkan dengan  DKI  Jakarta,  perbandingan  pencapaian  vaksinasi covid-19  pada  dosis  pertama  di  DKI  Jakarta  telah mencapai  104,8  %,  sedangkan  di  Lampung  hanya  9,9% (Yahsyi, 2021).
Oleh karena itu Penelitian ini membandingankan DKI Jakrata  dengan  Lampung  karena  Lampung  merupakan salah  satu  kota  denga  cakupan  vaksinasi  covid-19 terendah  didukung  dengan  data  dibawah  ini  sebagai berikut :
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Tabel 1. Data Kasus Covid Jakarta dan Lampung (covid19.go.id, 2021) Data  Kasus  Covid-19  di DKI Jakarta Data  Kasus  Covid-19  di Lampung Kasus Terkonfirmasi Covid-19 = 9.129 kasus Kasus  Terkonfirmasi  Covid- 19 = 687 kasus Kasus  Kematian  Covid-19 = 158 kasus Kasus  Kematian  Covid-19  = 94 kasus Cakupan  vaksinasi  dosis  1 = 6.754.804 Cakupan  vaksinasi  dosis  1  = 1.629.189 Cakupan  vaksinasi  dosis  2 = 5.230.966 Cakupan  vaksinasi  dosis  2  = 828.291
Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa selisih dari jumlah  cakupan  vaksinasi  Covid-19  di  DKI  Jakarta dengan  Lampung  jauh  berbeda,  cankupan  vaksinasi  di DKI  Jakarta  yang  mencapai  104,8%  sedangkan  cakupan vaksinasi  di  Lampung  yang  hanya  mencapai  9,9%. Percepatan  vaksinasi  covid-19  sebenarnya  tergantung pada  kecepatan  penyuntikan  vaksin  per  harinya,  maka dari  itu  lambatnya  penyuntikan  vaksinasi  terhadap masyarakat Lampung berdampak pada cakupan vaksinasi covid-19  dan  ketersediaan  vaksin  di  daerah  Lampung sehingga distribusi vaksin covid-19 terjadi ketimpangan.
Belum  meratanya  cakupan  vaksinasi  antar-provisinsi mengakibatkan  program  pemerintah  masih  belum berjalan  dengan  baik,  maka  dari  itu  pemerintah  harus segera mengubah pola distribusi vaksin dan bekerja sama dengan  pemerintah  daerah  untuk  dapat  mengatasi ketimpangan  terkait  vaksin  Covid-19,  dengan  terlebih dulu  mendata  setiap  kebutuhan  vaksin  disetiap  daerah serta mengevaluasikan stok vaksin yang tersedia maupun akan kebutuhan vaksin di tanah air (Kiswondari, 2021).
Sesuai dengan keputusan Menteri KesehatanNoHK.01.07/Menkes/12758/2020  jenis  vaksin Covid-19  yang  dapat  digunakan  di  Indonesia  adalah Vaksin  yang  di  produksi  oleh  PT  Bio  Farma, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, China National Pharmaceutical group Caporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer  atau  BioNTech  dan  produk  vaksin  terakhir  yang akan  masuk  di  Indonesia  adalah  Vaksin  Novavax (Azanella  Ayu,  2021).  Pemberian  dosis  terhadap  jenis- jenis  vaksin  harus  sessuai  dengan  anjuran  kementrian kesehatan.
Dosis untuk vaksin Oxford/AstraZeneca sebanyak 0,5 ml perdosis, Sinovac Research memiliki jumlah dosis 0,5 ml  perdosis,  Sinophamr  memiliki  jumlah  dosis  0,5  ml perdosis,  Moderna  memiliki  jumlah  dosis  0,5  ml perdosis, Pfizer atau BioNTech memiliki jumlah dosis 0,3 ml perdosis,  dan  vaksin  Novavax  memiliki  jumlah  dosis 0,5  ml  perdosis (Aeni,  2021).  Kunci  keberhasilan  dalam program  vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia  adalah  dengan adanya  transparansi  tata  kelola  vaksinasi,  serta  aspek transparansi  yang  menyangkut  tentang  ketimpangan distribusi  vaksin  Covid-19  yang  jelas. Maka  dari  itu berdasarkan  permasalahan  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk membahas  mengenai  bagaimana  tata  kelola  program vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia  dalam  mengatasi
ketimpangan  distribusi  vaksin  Covid-19  di  DKI  Jakarta dan Lampung.

## II. TIINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu
Penelitian Muhammad Taufik Hatta Wibowo dan Ami Afriyani  (2021),  berjudul “Strategi  Kebijakan,  Tata Kelola  Pemerintahan  dalam  Penanganan  Covid-19  di Kabupatem  Sumedang  Strategi  Kebijakan,  Peran Governance  Penanganan  Covid-19  di  Sumedang”, Universitas  Pasundan,  dipublikasi  oleh  Research  Gate. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif,  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis sejauh mana kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten Sumedang  untuk  penanganan  Covid-19  di  wilayah Kabupaten  Sumedang.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  dapat  ditemukan  strategi-kebijakan  strategi  dan tata  kelola  pemerintahan  di  Kabupaten  Sumedang menimbulkan dampak positif yang terlihat dengan adanya tata  kelola  pemerintahan  untuk  pegawai  di  daerah Kabupaten  Sumedang  (Hatta  Wibowo1  &  Afriyani, 2021).
Penelitian  Rivelino  dan  Arwanto  Harimas  Ginting (2020),  berjudul “Tata  Kelola  Kolaborative  dalam Kebijakan  Publik  dari  Perspektifve  Penanganan  Covid- 19  DKI  Jakarta”, University  Institut  Pemerintahan Dalam Negeri, dipublikasi oleh Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, penelitian ini menggunakan metode  teknik  purposive  sampling  dan  menggunakan metode  triangulasi.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui bagaimana  kerjasama  Penprov  DKI  Jakarta  dalam menangani  Covid-19.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  secara  keseluruhan  pada  tiga  tahapan  dari  proses pemerintahan  kolaboratif  dalam  penanganan  penyakit Covid-19  di  Jakarta  terdapat  5  kriteria  keberhasilan sebuah  network  atau  kolaborasi  dalam  governance  yang telah terpenuhi yakni accountability/responbility, information  sharing  dan  access  to  authority.  Namun  hal ini  menunjukan  bahwa  proses  pemerintahan  kolaboratif di  DKI  Jakarta  dalam  penanganan  Covid-19  belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif  (Rivelino & Harimas Ginting, 2020).
Penelitian  Nisa  Khoerunisa  dan  Faisal  Fadila Noorikhsan  (2021),  berjudul ”Perbandingan  tata  kelola penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dan India”, Universitas Siliwangi, dipublikasi oleh Garuda, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara koheren. Tujuan  penelitian  untuk  mencoba  membandingkan  tata kelola pemerintahan pandemi Covid-19 di  Indoneisa dan India. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menduduki posisi teratas statistik jumlah kematian akibat  Covid-19  di  Asia  Tenggara  walaupun  sudah melakukna  berbagai  macam  kebijakan  dan  sama  halnya dengan India yang telah melakukan upaya untuk menekan laju  angka  Covid-19  dengan  pemberlakuan  karantina secara  ketat  namun  berimbas  kepada  ekonomi  di  India, maka  dari  itu  perlu  adanya  evaluasi  menyeluruh  untuk
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
dapat  menggambil  kebijakan  yang  tepat  sasaran (Khoerunisa & Fadilla Noorikhsan1, 2021).
Penelitian  RB  M.  Akbar  T.A.P,  Diaz  Virdani  dkk (2021),  berjudul “Implementasi  Kebijakan  Vaksinasi Covid-19  di  Kota  Surabaya  “, universitas  Pembangunan Nasional  ―Veteran‖  Jawa  Timur,  dipublikasi  oleh Research  Gate,  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif deskripsi. Tujuan penelitian untuk mendeskripsi implementasi  kebijakan  vaksinasi  Covid-19,  ditemui faktor  yang  mendukung  dan  penghambatan  serta  upaya mengatasinya  di  Kota  Surabaya.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  vaksinasi Covid-19  di  kota  Surabaya  pada  realitanya  menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di  Surabaya  anatara  lain  realisasi  vaksinasi  kepada sasaran  jauh  dari  target  yang  ditetapkan,  keengganan calon  penerima  vaksin  menginformasikan  penyebab ketidak  hadirannya  kepada  petugas  fasilitas  kesehatan, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk  datang  sesuai  jadwal  yang  ditetapkan  (Akbar  & Virdan, 2021).
Penelitian Dian Hardiana (2021) berjudul
― Kapasitas  Pemerintah  Daerah  dalam  Pelaksanaan Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19:  Kajian  Konstruksi Penilaian”  U niversitas  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung,  dipublikasikan  oleh  Research  Gate,  penelitian ini  menggunakan  metode  model  –  building  dengan sumber  analisis  data  sekunder.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mengkaji  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan  kebijakan  vaksinasi  Covid-19  dengan  fokus kepada  kajian  konstruksi  pedoman  untuk  mengukur kapasitas  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa model pengukuran kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi  Covid-19  didasarkan  kepada  9  indikator  yaitu: konsistensi  kebijakan,  penyusunan  tata  kerja,  pelatihan SDM,  sosialisasi  kebijakan,  ketersediaan  vaksin  dan sasaran  pendukungnya,  kepemimpinan  kepala  daerah, kapasitas SDM, komunikasi dan koordinasi, ketersediaan anggaran (Herdiana, 2020).

## B. Kebijakan Publik
Secara  umum,  istilah  ―kebijakan‖  atau  ―policy‖ digunakan  untuk  menunjukan  sebuah  perilaku  seseorang aktor  (misalnya  seorang  pejabat,  suatu  kelompok, maupun  suatu  lembaga  pemerintah)  atau  sejumlah  aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012).
Menurut  Said  Zainal  Abidin  kebijakan  merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan yang berkaintan dengan tujuan, nilai, dan  praktik  (Herabudin,  2016).  Pada  hakekatnya kebijakan  publik  terdiri  dari  tindakan-tindakan  yang saling  berkaitan  serta  memiliki  pola  tertentu  yang mengarah  pada  pencapaian  tujuan  yang  tertentu  untuk dilakukan  oleh  pemerintah  serta  bukan  dari  keputusan yang berdiri sendiri. (Aristin & Nur Azizah, 2018)
Menurut  (Subarsono,  2015)  kebijkan  publik merupakan sebagai kebijakan yang dapat ditetapkan oleh badan-badan  dan  aparat  pemerintah.  Sedangkan  menurut
(Aristin  &  Nur  Azizah,  2018)  mengemukakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  setiap  keputusan  yang  dibuat oleh  negara,  sebagai  strategi  yang  untuk  merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar  masyarakat,  pada  masa  awal,  memasuki masyarakat  pada  masa  transisi,  serta  untuk  menuju masyarakat yang dicita-citakan.
Menurut  (Tahir,  2014)  kebijakan  publik  terdiri  dari komponen-komponen yang diantaranya sebagai berikut: 1. Goal atau tujuan yang diinginkan
2. Plans  atau  proposal,  yaitu  pengertian  yang  spesifik untuk mencapai tujuan
3. Programs,  yaitu  upaya-upaya  yang  berwenang  untuk mencapai tujuan
4. Decisions  atau  keputusan,  yaitu  tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana,
melaksanakan dan mengevaluasi program
5. Efec, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).
Dari  pengertian  diatas  maka  dapat  simpulkan  bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah  untuk  memecahkan  permasalahan  yang terjadi  di  dunia  nyata  seperti  masalah  sosial  dalam menjalankan program, sehingga tercapainya kesejahteraan  sosial  dan  strategi  yang  berorientasi  pada tujuan negara.

## C. Good Governance (Tata Kelola)
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  menggunakan prinsip  demokrasi  serta  pasar  yang  efisien.  Dalam  tata kelola  pemerintahan  atau  yang  disebut  dengan  good governance  tidak  hanya  melakukan  pengelolaan  pada lembaga  pemerintahan,  namun  menyangkut  pada  semua lembaga  baik  dari  lembaga  pemerintahan  maupun  non pemerintahan (Kamaluddin, 2020).
Menurut  (Kamaluddin,  2020)  good  governance adalah  suatu  konsep  pendekatan  yang  berorientasi  pada pembangunan  sektor  publik  maupun  pemerintahan  yang baik.  Sedangkan  menurut  (Kharisma,  2014)  good governance  dicetuskan  oleh  Word  Bank  yang  memiliki arti  sebagai  program  pengelolaan  sektor  publik,  dalam rangka  penciptaan  ketata  pemerintahan  yang  baik  serta dalam kerangka persyaratan bantuan pada pembangunan.
Maka  dari  itu  untuk  mencapai  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  terdapat  beberapa  hal  yang harus  diperhatikan  yang  diantaranya  adalah  adanya faktor  kepemimpin  yang  sebagai  bagian  penggerak perubahan, organisasi pemerintah yang sebagai katalisator  perubahan,  dan  kebijakan  pemerintah  yang merusak perubahan direvisi kembali agar lebih memihak pada perubahan (Andhika, 2017).
Adapun Menurut (Kamaluddin, 2020) bahwa prinsip- prinsip good governance terdiri dari:
1. Akuntabilitas
2. Keterbukaan dan transparan ( openess and transparency ) 3. Ketaatan pada aturan hukum
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bawa  good governance  merupakan  seperangkat  peraturan  yang mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham  atau  cara pemerintah dalam megelola sumber daya sosial  maupun ekonomi yang bertujuan untuk kepetingan pembangunan masyarakat.
Dampak berbahaya dari Covid-19 adalah meningkatnya  jumlah  kematian  yang  terjadi  di Indonesia, sehingga kebutuhan vaksin sangat diperlukan untuk  mencegah  dan  menanggulangi  penularan  Covid- 19.  Keamanan  dan  efektivitas  menjadi  hal  yang  utama yang  perlu  diperhatikan  dalam  perkembangan  vaksin pada tahap uji coba pra klinis dan klinis.
Vaksin  merupakan  sediaan  biologi  yang  dapat menimbulkan  suatu  kekebalan  terhadap  penyakit,  yang didalamnya  terkandung  sejumlah  bahan  kecil  yang menyerupai organisme patogen yang mampu menginduksi  suatu  sistem  imun.  Sedangkan  untuk vaksinasi  merupakan  tindakan  pemberian  suatu  vaksin (Dwi Lestari & Raveinal, 2020).
Vaksin  merupakan  cara  yang  paling  ampuh  untuk melakukan  pencegahan  Covid-19,  manfaat  dari  vaksin itu sendiri  adalah untuk  mengurangi  penularan covid-19 serta menurunkan angka kematian yang dapat disebebkan  oleh  virus  Covid-19.  Dengan  melakukan vaksinasi  masyarakat  akan  membentuk  kekebalan  imun tubuh  sehingga  mampu  melindungi  masyarakat  dari penularn  virus  covid-19.  Oleh  karena  itu  vaksinasi meruapakan  bagian  terpenting  dari  penanganan  wabah Covid-19 (Sinta, 2021).
Dalam penggunaan vaksin harus memenuhi beberapa faktor  yang  aman  untuk  digunakan,  diantaranya  adalah unsur  keamanan,  khasiat,  serta  kualitas  yang  sudah terjamin. Pemberian vaksin kepada masyarakat indonesia sebagai  upaya  memutus  penularan  covid-19,  dengan  ini pemerintah  memilih  Sinovac  Biotech  Ltd,  PT  Bio Farma,  dan  Oxford/AstraZeneca,    sebagai  vaksin  yang digunakan di indonesia.
Selain  itu  vaksin  tersebut  sudah  melalui  uji  klinis tahap  3  dan  telah  mendapatkan  persetujuan  serta rekomendasi  dari  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO), dan di Indoneisa sudah melakukan tahap uji vaksin oleh Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  dan  dinyatakan lolos  uji.  Sehingga  unsur  keamanan,  khasiat,  serta kualitas  dari  vaksin  tersebut  sudah  diuji  sesuai  dengan prosedur yang ketat (Sinta, 2021).

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tata  kelola program  vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia  dalam mengatasi  ketimpangan  distribusi  vaksin  Covid-19  di DKI  Jakarta  dan  Lampung  dengan  (studi  pendekatan analisis  media  massa).  Adapun  fokus  pada  penelitian  ini mengenai  tata  kelola  program  vaksinasi  covid-19  serta ketimpangan  distribusi  Covid-19  yang  terjadi  di  DKI Jakarta dan Lampung.
Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif  ini  menggunakan  analisis  deskriptif.  Adapun penelitian  ini  dilakukan  dengan  analisis  content  media
massa  dan  interpretasi  teks  dengan  situasi  dan  fenomena yang terjadi. Content analysis dilakukan melalui beberapa media  mpr.go.id,  mediaindonesia.com,  kompas.com, kemkes.go.id, idxchanel.com dan cnnindonesia.com.
Penelitian  ini  menggunakan  aplikasi software  Nvivo 12 plus. Pada teknik analisis data menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus, penelitian ini menggunakan fitur crosstab analysis,  concept  map  analysis,  dan  text  research analysis(Brandão,  2015).  Teknik  pengumpulan  data berupa  artikel  jurnal  atau  website  yang  relevan  dan bereputasi dalam  memberikan informasi berita mengenai pembahasan  terkait  Program  Vaksinasi  Covid-19  di Indonesia  dalam  Mengatasi  Ketimpangan  Distribusi Vaksin Covid-19 di DKI Jakarta dan Lampung.
Gambar 6. Tahapan Penelitian dan Analisis Sumber : (Fajri dkk., 2020)
Berdasarkan  proses  tahapan  dalam  analisis  aplikasi Nvivo  12  Plus  yang  pertama  ada  text. Text merupakan pengumpulan  suatu  data  melalui  website  content  atau article content yang relevan untuk digunakan sebagai data penelitian.  Kedua, analysis  with  Nvivo  12  plus ada  4 proses  tahapan. Crosstab  Analysis merupakan  metode analisis  dengan  proses  pembuatan  tabel  kontigensi  dan menyajikan  data  variabel  yang  relevan  kedalam  format matriks. Cluster Analysis digunakan untuk menvisualisasikan dan mengumpulkan data variabel yang memiliki kesamaan dan perbedaan dari beberapa website content atau article content yang relevan.
Concept  Map merupakan  untuk  memetakan  data variabel  atau  ide-ide  untuk  mengeksplorasi  dan menyajikan  hubungan  dalam  data  variabel  secara visualisasi bentuk bebas yang terdiri dari beberapa bentuk dan  penghubung. Project  Map  Analysis merupakan respresentasi  grafis  dari  berbagai  item  yang  telah  dibuat dalam  penelitian.  Tahap  ini  membuat  peta  analisis  dari coding, case, dan data sumber terikat untuk menampilkan alur  proses  data  dan  hubungan  tiap  data  yang  telah dilakukan. Construct  Indentified  and  Linked merupakan pemetaan  berdasarkan  struktur  dari  beberapa  data  yang sudah  dipilih  sebelum  dijadikan  proses  analisis  dan pemaknaan kata. Terakhir Discourse Analysis merupakan analisis dan makna dari setiap kata terkait dalam website atau  article  content  yang  relevan,  dan  kemudian digunakan sebagai data penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mencapai  herd  immunity  di  masa  pandemi Covid-19  pemerintah  mengeluarkan  berbagai  macam kebijakan untuk  menekankan lajunya penyebaran Covid- 19  salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
yaitu  program  vaksinasi  Covid-19  yang  dapat  diyakini sebagai  salah  satu  harapan  global  dalam  mengendalikan pandemi  Covid-19.  Program  Vaksinasi  menjadi  angin segar dalam mengendalikan Covid-19, namun kenyataanya  hingga  saat  ini  masih  menjadi  prokontra dikalangan  masyarakat  terhadap  khasiat  dan  keamanan vaksin  pada  tubuh  manusia,  sehingga  banyak  yang  dari kalangan  kontra  vaksinasi  Covid-19  menolak  untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19.
Hambatan  program  vaksinasi  Covid-19  tidak  hanya terjadi  dikalangan  masyarakat  yang  menolak  vaksin, tetapi  juga  keterbatasan  stok  vaksin  hingga  ketimpangan distribusi  vaksin  Covid-19  di  berbagai  daerah  salah satunya  DKI  Jakarta  dan  Lampung.  Pada  dasarnya kecepatan  program  vaksinasi  nasional  bergantung  pada kecepatan  vaksinasi  daerah,  namun  hal  ini  sangat  sulit tercapai  karena  distribusi  sumber  daya  kesehatan  dan tenaga kesehatan yang tak seimbang di sejumlah provinsi. Maka  dari  itu  pemerintah  harus  segera  merubah  pola distribusi  vaksin  yang  dilakukan  selama  ini  serta bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah  untuk  mengatasi ketimpangan  terkait  vaksin  Covid-19  (Surianta,  2021). Ada  beberapa  indikator  yang  dapat  mempengaruhi program vaksinasi Covid-19 dalam mengatasi ketimpangan  distribusi  vaksin  Covid-19  di  DKI  Jakarta dan Lampung.
Grafik 7. Faktor yang mempengaruhi Sumber: ( Crosstab Analysis with Nvivo 12 Plus, 2021 )
Grafik 8. Faktor yang mempengaruhi Sumber: ( Crosstab Analysis with Nvivo 12 Plus, 2021 )
Berdasarkan  grafik  diatas  bahwa  dalam  pengadaan vaksin  Covid-19  perlu  memperhatikan  tata  kelola pengadaan  vaksin  Covid-19  yang  jelas  dan  transparan. Berdasarkan data diatas beberapa indikator memiliki nilai yang  sangat  penting  dalam  mengatasi  ketimpangan distribusi  vaksin  Covid-19. Pertama, aturan  hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu  kehidupan  bersama,  pada  keseluruhan  peraturan tingkah laku yang berlaku pada suatu kehidupan bersama yang dipaksakan pelaksanaannya dengan saksi (Riwanto, 2019).
Kedua Akuntabilitas,  menurut  (Agustiawan  & Halim, 2018) akuntabilitas merupakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seorang    atau  badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki  hak  atau  kewenangan  untuk meminta pertanggung  jawaban.  Suksesnya  program  vaksinasi Covid-19  perlu  adanya  pengawasan  dan  keterbukaan terhadap  pelaksanaan  vaksinasi  yang  terus  dikawal  oleh seluruh  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP), baik  dari  tingkat  kementrian  dan  lembaga  maupun pemerintah daerah. Maka dari itu pengawasan pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19  mengacu  terhadap Peraturan Presiden No. 99/2020 yang tertuju pada sasaran pengawasan  yang  diantaranya  yaitu  tepat  sasaran,  tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi (Alia Putra, 2021).
Ketiga keterbukaan,  keterbukaan  dalam  akses informasi  mengenai  informasi  publik  merupakan  hak masayarakat  yang harus dipenuhi sesuai  dengan  undang- undang  Nomor  14  tahun  2008.  Keterbukaan  informasi bertujuan  untuk  mewujudkan  negara  Indonesia  yang demokratis,  baik  dan  bersih.  Maka  dari  itu,  akses masyarakat  terhadap  informasi  harus  lebih  dioptimalkan. Khususnya  di  masa  pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini untuk  memberikan  informasi  dan  pentingnya  mengenai vaksin  Covid-19  sehingga  masayarakat  dapat  menyakini terhadap  kebenaran  dan  khasiat  vaksin  Covid-19  bagi tubuh  kita.  Pentingnya  keterbukaan  informasi  publik untuk menekankan informasi atau pesan untuk membentuk perilaku publik dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 dan tercapainya program vaksinasi Covid- 19 (Mandasari, 2021)
Keempat Transparan, menurut  (Bayquni  & Santoso, 2021) transparansi dapat diartikan sebagai hak publik atas informasi dan akses terhadap informasi, sedangkan di sisi lain,  Negara  harus  menjamin  bahwa  semua  orang  dapat menjalankan  haknya  yang sama  tanpa  diskriminasi. Transparansi menyiratkan keterbukaan pemerintah terhadap  data,  komunikasi  dan  akuntabilitas  yang  valid, benar  dan  akuntabilitas  Negara.  Dalam  situasi  darurat Covid - 19  khususnya,  transparansi  data  menjadi  elemen penting yang tidak bisa diabaikan oleh negara.
Dalam  pelaksanaan  program  vaksinasi  Covid-19 menjadi  hal  penting  untuk  mensukseskan  program  yang dijalankan oleh pemerintah dengan memastikan ketepatan distribusi  dan  pemberian  vaksin  yang  tepat  sasaran  dan akuntabel.  Maka  dari  itu  yang  harus  dilakukan  yaitu transparan  dalam  hal  pengadaan  vaksin,  pelaksanaan vaksinasi, pendanaan vaksin, dukungan serta fasilitas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu kementrian kesehatan harus  mengatur  dalam  penerimaan  vaksin  Covid-19  dan dibutuhkan  kerjasama  distribusi  vaksin  dan  pelaksanaan dari semua pihak (Bayquni & Santoso, 2021).
Vaksin  menurut  kementrian  kesehatan  nomor  12 tahun  2017  tentang  penyelenggaraan  imunisasi  adalah produk biologi yang berisis antigen berupa mikroorganisme  yang sudah mati  atau masih hidup  yang dilemahkan, yang masih utuh atau bagiannya atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
atau  protein  rekombinan,  yang  ditambahkan  dengan  zat lainnya,  yang  bila  diberikan  kepada  seseorang  akan menimbulkan  kekebalan  spesifik  secara  aktif  terhadap penyakit tertentu (Purnomo & Suharto, 2021).
Vaksinasi  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling efektif  sebagai  langkah  pencegahan  penularan  virus Covid-19,  maka  dari  itu  pemerintah  terus  memastikan ketersediaan vaksin dan bekerja keras dalam mendistribusikan vaksin ke daerah-daerah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19. Pemerintah menegaskan  bahwa  semua  merek  vaksin  yang  ada  di Indonesia aman dan efektif melawan Covid-19, beberapa vaksin  telah  tiba  di  Indonesia  yang  diantaranya  Sinovac, Astrazenaca,  Sinopharm,  Moderna  dan  Pfizer.  Menurut kementrian  kesehatan  total  vaksin  yang  dibutuhkan sebanyak 426 juta dosis namun yang tersedia di Indonesia sebanyak 130 juta dosis vaksin, dari 130 juta dosis vaksin pemerintah  telah  mendistribusikan  ke  seluruh  daerah sebanyak 68 juta dosis. Sebanyak 50 persen dosis vaksin Covid-19  telah  didistribusikan  di  tujuh  provini  dengan kasus Covid-19 tertinggi yang diantaranya di Pulau Jawa dan Bali dan sisanya disebar ke 27 Provinsi di luar Jawa dan Bali (Ari Wibowo, 2021).
Gambar 9. Project Map Sumber: ( Project Map with Nvivo 12 Plus 2021 )
Kapasitas produksi vaksin yang terbatas berpengaruh terhadap pasokan vaksin yang ada, sehingga pemerintah  terus  berupaya  dalam  memenuhi  kebutuhan vaksinasi nasional (COVID-19, 2021). Namun fakta yang terjadi  dilapangan  pemerintah  menetapkan  beberapa daerah  prioritas  dengan  kasus  Covid-19  yang  sangat tinggi  dalam  setiap  tahap  pelaksanaan  vaksinasi  maka dari  itu  pemenuhan  kebutuhan  vaksin  disetiap  daerah masih  belum  merata,  menurut  kementrian  kesehatan alasan  distribusi  vaksin  Covid-19  belum  merata
dikarenakan  adanya  keterbatasan  stok  serta  teknis produksi di dalam negeri.
Berdasarkan  data  kementrian  kesehatan  cakupan vaksinasi  Covid-19  di  DKI  Jakarta  dosis  1  sebanyak 6.754.804 jiwa dan dosis 2 sebanyak 5.230.966 jiwa dari sasaran vaksin sebanyak 8.941.211 jiwa dari total jumlah penduduk  11.196.633  jiwa.  Cepatnya  vaksinasi  di  DKI Jakarta disebabkan kasus yang sangat tinggi, DKI Jakarta merupakan pusat  Ibu  Kota Negara, program  vaksinasi di DKI  Jakarta  tidak  mengharuskaan  KTP  DKI  dan didorong  oleh  urgensi  untuk  menghidupkan  kembali sektor ekonomi di Ibu Kota (Afriyanto, 2021).
Sementara  daerah  Lampung  cakupan  vaksinasi Covid-19  pada  dosis  1  sebanyak  1.629.189  jiwa  dan untuk  dosis  ke  2  sebanyak  828,291  jiwa  dari  sasaran vaksin  sebanyak  6.645.226  jiwa  dari  total  jumlah penduduk  9,007,848  jiwa.  Rendahnya  cakupan  vaksinasi di Lampung disebabkan kurangnya tenaga kesehatan dan lambatnya  dalam  penyuntikan  vaksin  Covid-19  maka ketersedian  vaksin  Covid-19  di  daerah  tetap  tidak memberikan  perlindungan  maksimal  pada  warga  serta kecepatan  dalam  penyuntikan  vaksin  Covid-19  nantinya akan  dipertimbangkan  distribusi  vaksin  Covid-19  yang banyak untuk daerah Lampung (Yahsyi, 2021).
Maka  dari  itu  ketimpangan  vaksinasi  di  Indonesia masih  terjadi  dibeberapa  daerah,  karena  pemerintah terfokus  pada  daerah  yang  memiliki  jumlah  kasus  yang tinggi.  Ketimpangan  vaksin  juga  dapat  diakibatkan sebaran  vaksinator  corona  yang  masih  belum  merata, kesiapan logistik di  puskesmas masih belum mendukung program vaksinasi yang mengakibatkan program vaksinasi Covid-19 di setiap daerah tidak berjalan dengan baik,  oleh  karena  itu  pemerintah  harus  merubah  pola distribusi  vaksinasi  Covid-19,  perlu  adanya  kerjasama antar  sektor  swasta  dalam  vaksinasi  Covid-19  dan mengevaluasi  kebijakan  dasar  distribusi  vaksin  agar menghilangkan  hambatan  geografi  atau  menghilangkan ketimpangan  distribusi  vaksin  Covid-19  yang  terjadi  di Indonesia (Surianta, 2021).
Gambar 10. Cluster Analysis Sumber: ( Cluster Analysis with Nvivo 12 Puls 2021 )
Berdasarkan  gambar  di  atas,  analisis  klaster  di  atas menunjukkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tata kelola  program  vaksinasi  Covid19  di  Indonesia  untuk mengatasi  ketimpangan  distribusi  vaksin  Covid-19  DKI Jakarta  dan  Lampung.  Terdapat  2  variabel  yaitu  yang
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
pertama tata kelola dengan indikator akuntabilitas, aturan hukum, keterbukaan dan transparan. Yang kedua Vaksin, Jakarta  dan  Lampung,  gambar  di  atas  menunjukkan adanya  kesamaan  isi  dari  berbagai  media  website  yang dibentuk  dengan  masing-masing  media  yang  terhubung antara  jumlah  garis  penghubung.  Website  media  online yaitu website www.mpr.go.id,
www.mediaindonesia.com,
www.kompas.com, www.kemkes.go.id, www.idxchanel.com, www.cnnindonesia.com. memiliki jumlah garis penghubung  yang  sama  yang  menampilkan  konten masing-masing  media  untuk  berbagi  narasi  dan  opini tentang  tata  kelola  program  vaksinasi  Covid19  di  DKI Jakarta  dan  Lampung  dalam  Mengatasi  Ketimpangan  di distribusi produksi vaksin Covid-19.
Gambar 11. Group Query Sumber : (Group Query with Nvivo 12 Plus, 2021)
Dari  gambar  4  diatas  data  diolah  menggunakan Group Query dimana menganalisis media konten website www.mpr.go.id, www.mediaindonesia.com, www.kompas.com, www.kemkes.go.id, www.idxchanel.com,    www.cnnindonesia.com.  Dari variabel  tersebut  adanya  dipengaruhi  beberapa  indikator yang  diantaranya  Variabel  pertama  yaitu  tata  kelola seperti  akuntabilitas,  aturan  hukum,  keterbukaan  dan transparan,  sehingga  tata  kelola  merupakan  awal terbentuknya  suatu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi faktor lainnya. variabel  kedua adalah vaksin, Jakarta dan Lampung.  Berdasarkan  pada  data,  variabel  kedua merupakan  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  hasil keseluruhan.  Dari  variabel-variabel  masalah  tersebut dapat  dibentuk  keterkaitan  antara  variabel  pertama  dan kedua yang dapat saling mempengaruhi.

## V. KESIMPULAN
Covid-19  merupakan  penyakit  menular  yang disebabkan oleh jenis Coronavirus baru yaitu Sars-Cov-2, penyebab virus Covid-19 di Indonesia membuat berbagai macam masalah muncul, baik dari segi kesehatan hingga perekonomian  yang  semakin  memburuk.  Penanganan Covid-19 di Indonesia melalui vaksinasi tujuannya untuk membentuk  imunitas  tubuh  pada  diri  masyarakat  dan memutuskan  mata  rantai  penyebaran  Covid-19,  sehingga pemerintah  Indonesia  memutuskan  pengadaan  vaksin Covid-19  harus  segera  dilakukan  sebagai  langkah meminimalisir penyebaran virus Covid-19.
Berbagai  macam  hambatan  dan  faktor-faktor permasalahan  dalam  pelaksanaan  program  vaksinasi Covid-19  serta  ketimpangan  distribusi  vaksin  di Indonesia yang menyebabkan tidak berjalan dengan cepat dan  tepat  sasaran  yang  diantaranya  yaitu  stok  vaksin nasional  yang  terbatas,  pemerintah  terfokus  pada  daerah yang  memiliki  jumlah  kasus  yang  tinggi,  disebabkan sebaran  vaksinator  Covid-19  yang  masih  belum  merata, kurangnya  sumber  daya  manusia  dalam  penyuntikan vaksin  Covid-19  pada  daerah-daerah  pelososk,  perlu adanya  kerjasama  dengan  pemerintah  daerah  dalam pendistribusian  vaksinasi  dan  kesiapan  logistik  di puskesmas  masih  belum  mendukung  program  vaksinasi yang  mengakibatkan  pelaksanaan  vaksinasi  ditiap  di daerah tidak berjalan dengan baik.
Pada  dasarnya  permasalahan  yang  terjadi  pada  tata kelola  program  vaksinasi  dalam  mengatasi  ketimpangan distribusi  vaksin  tiap  daerah  diakibatkan  stok  vaksin Covid-19  yang  terbatas  sehingga  distribusi  vaksin  tiap daerah berbeda, tata kelola pemerintah daerah yang masih belum  struktur  secara  baik  dalam  pelaksanaan  vaksinasi dan  perlu  adanya  evaluasi  kebijakan  distribusi  vaksin serta  kesiapan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  penulis menyarankan  agar  pemerintah  harus  merubah  pola distribusi  vaksinasi  Covid-19,  perlu  adanya  kerjasama antar  sektor  swasta  dalam  pelaksanaan  vaksinasi  Covid- 19  dan  mengevaluasi  kebijakan  dasar  distribusi  vaksin untuk menghilangkan hambatan geografi atau menghilangkan  ketimpangan  distibusi  vaksin  Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeni, N. S. (2021, Juli 2). 7 Jenis Vaksin Covid-19 yang Ditetapkan oleh Menkes—Nasional Katadata.co.id . katadata.co.id.
https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60decbc e52146/7-jenis-vaksin-covid-19-yang- ditetapkan-oleh-menkes
Afriyanto,  D.  (2021,  September). Mencermati  Laju Vaksinasi  di  Lampung  yang  Tersendat— Kompas.id .
https://www.kompas.id/baca/riset/2021/09/30/m encermati-laju-vaksinasi-di-lampung-yang- tersendat/
Agustiawan,  &  Halim,  A.  (2018). Jurnal  Akutansi  dan Ekonomi . 8 , 9. Akbar,  I.  (2021). Vaksinasi  Covid  19  Dan  Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik . 4 , 11.
Akbar,  &  Virdan,  D.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. Research Gate , 4 , 10.
Alia  Putra,  N.  (2021,  Januari). BPKP:  Perlu  menjaga akuntabilitas anggaran vaksin Covid-19 . https://www.alinea.id/.
https://www.alinea.id/bisnis/bpkp-perlu- menjaga-akuntabilitas-anggaran-vaksin-covid- 19-b2cw690yQ
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Andhika,  L.  R.  (2017). Perbandingan  Konsep  Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance,
Dynamic  Governance,  Dan  Open  Government . 8 , 16.
Ari  Wibowo, E. (2021, Juli). 2 Alasan  Distribusi Vaksin Covid-19  Belum  Merata—Nasional  Tempo.co . https://nasional.tempo.co/read/1487322/2- alasan-distribusi-vaksin-covid-19-belum-merata
Aristin,  R.,  &  Nur  Azizah,  R.  (2018).  Implementasi Kebijakan  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. media.neliti.com , 8 , 16.
Ariyanti  Saptoyo,  D.  R.  (2021,  September).  10  daerah dengan  angka  kematian  Covid-19  tertinggi  di Indonesia. Kompas.com . https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/19/ 140000465/10-daerah-dengan-angka-kematian- covid-19-tertinggi-di-indonesia?page=all
Azanella  Ayu,  L.  (2021,  Januari).  5  Perkembangan Terkini  Vaksinasi  Covid-19  di  Indonesia. Kompas.com . https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/03/
091400265/5-perkembangan-terkini-vaksinasi- covid-19-di-indonesia?page=all
Bayquni,  B.,  &  Santoso,  P.  Y.  (2021).  Postkomodifikasi Portal Berita Di Kompas.Com Pada Pemberitaan Vaksin Covid-19. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 20 (1). https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1325
Brandão,  C.  (2015).  P.  Bazeley  and  K.  Jackson, Qualitative Data Analysis with NVivo (2nd ed.):
(2013).  London:  Sage. Qualitative  Research  in Psychology ,
12 (4), 492–494. https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750
CNN  Indonesia.  (2021,  Januari  1).  Awal  tahun  2021 kasus  covid  tambah  8.072  total  751.270. cnnindonesia.com . https://www.cnnindonesia.com/nasional/202101 01135742-20-588485/awal-tahun-2021-kasus- covid-tambah-8072-total-751270
COVID-19,  W.  R.  P.  (2021,  Agustus). Percepatan Vaksinasi  Didukung  Jalur  Distribusi  “Rantai Dingin”  Hingga  Pelosok  34  Provinsi—Berita Terkini .
covid19.go.id. https://covid19.go.id/p/berita/percepatan- vaksinasi-didukung-jalur-distribusi-rantai- dingin-hingga-pelosok-34-provinsi
covid19.go.id.  (2021,  Mei).  Peta  Sebaran  Covid-19.
Covid19.go.id . https://covid19.go.id/peta- sebaran-covid19
Dinas  Kesehatan  Pemprov  DKI  jakarta.  (2021). Dashboard cakupan vaksinasi fasilitas kesehatan di kecamatan. corona.jakarta.go.id . https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi
Dwi  Lestari,  L.,  &  Raveinal.  (2020). Travel  Vaccine . 5 ,
10.
Dzulfaroh,  A.  N.  (2021,  Juni).  Daftar  10  daerah  dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Kompas.com .
www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/060600 965/daftar-terbaru-10-daerah-dengan-kasus- covid-19-tertinggi-di-indonesia?page=all Fajri,  U.  A.,  Sarofah,  R.,  Fadli,  Y.,  &  Suryatman,  A.  G. (2020). Mass  Media  Analysis:  Contribution  of Millennials  in  the  Success  of  the  2019  Election in Indonesia . 7 (3), 15.
Gitiyarko,  V.  (2020,  Juni  22).  Upaya  dan  kebijakan pemerintah indonesia menangani pandemi covid-19.
kompas.id . https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan- topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah- indonesia-menangani-pandemi-covid-19
Hatta  Wibowo1,  M.  T.,  &  Afriyani,  A.  (2021).  Strategi Kebijakan,  Tata  Kelola  Pemerintahan  Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang.
journal.unpas.ac.id , 12 , 14.
Herabudin.  (2016). Studi  kebijakan  pemerintah  dari filosofi ke implementasi . CV Pustaka Setia.
Herdiana,  D.  (2020).  kapsitas  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan  kebijakan  vaksinasi  covid-19: Kajian kontruksi penilaian. Universitas Brawijaya , 23. Humaniora.  (2020,  Oktober).  Tata  Kelola  Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan. Mediaindonesia.com .
https://mediaindonesia.com/humaniora/352841/t ata-kelola-vaksinasi-covid-19-harus-transparan Kamaluddin,  S.  (2020). Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang Baik  (Good  Governance)  Pada  Kantor  Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang . 7. Kharisma,  B.  (2014). Good  Governance  Sebagai  Suatu Konsep  Dan  Mengapa  Penting  Dalam  Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan) . 19 , 22.
Khoerunisa,  N.,  &  Fadilla  Noorikhsan1,  F.  (2021). Perbandingan Tata  Kelola Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia dan India. garuda , 2 , 13. Kiswondari.  (2021,  Agustus).  Ketimpangan  Vaksinasi  di Daerah,  Bamsoet:  Pemerintah  Perlu  Ubah  Pola Distribusi. idxchannel.com . https://www.idxchannel.com/economics/ketimpa ngan-vaksinasi-di-daerah-bamsoet-pemerintah- perlu-ubah-pola-distribusi
Mandasari, R. (2021, September). Transformasi-
Digitalisasi  Informasi,  Kunci  Optimalisasi Keterbukaan Informasi . Rri.Co.Id. https://rri.co.id/humaniora/info- publik/1206008/transformasi-digitalisasi- informasi-kunci-optimalisasi-keterbukaan- informasi
mpr. (2021, Mei). Tata Kelola Vaksinasi Covid-19 Harus
Cermat Cegah Terhambatnya Program Vaksinasi Nasional. mpr.go.id . https://www.mpr.go.id/berita/Tata-Kelola-
Vaksinasi-Covid-19-Harus-Cermat-Cegah- Terhambatnya-Program-Vaksinasi-Nasional
https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.1910 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Purnomo,  C.  I.,  &  Suharto,  G.  (2021). Vaksinasi  SARS- CoV-2  dalam  Perspektif  Hukum  di  Indonesia . 48 , 6.
Rivelino,  &  Harimas  Ginting,  A.  (2020).  Tata  Kelola Kolaborative  Dalam  Kebijakan  Publik  Dari Perspektive Penanganan Covid -19 DKI Jakarta. ejournal.ipdn.ac.id , 13 , 15. Riwanto,  A.  (2019). Konsep  Dasar  Hukum (No. SKOM4439; hlm. 33). Sinta, T. (2021). Jurnal Ilmiah Dunia Hukum . 5 (2), 9. Subarsono,  A.  (2015). Analisis  kebijakan  publik  konsep, teori dan aplikasi . Pustaka Pelajar.
Surianta,  A.  (2021).  Bekerja  Sama  Melawan  Pandemi Meningkatkan  Kapasitas  Vaksinasi  Covid-19  di Indonesia. Repository.cips , 41 , 38. Tahir,  A.  (2014). Kebijakan  publik  dan  transparansi penyelenggaraan
pemerintah daerah . ALFABETA, CV. Vaksinasi,  P.  (2021).  Vaksinasi  COVID-19  Provinsi. vaksin.kemenkes.go.id . https://vaksin.kemkes.go.id/#/provinces Vincentius,  G.  (2020,  Desember  20).  Kebijakan Pemerintah  Menangani  Covid-19  Sepanjang
Semester II 2020.
kompas.id . https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan- topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid- 19-sepanjang-semester-ii-2020 WHO.  (2020).  Survei  Penerimaan  Vaksin  COVID-19  di Indonesia. Covid19.go.id , 26. Winarno,  B.  (2012). Kebijakan  publik  (teori,  proses  dan studi kasus) . CAPS.
Yahsyi,  A.  (2021).  Kemenkes  Ungkap  Alasan  Vaksinasi DKI dan Lampung Timpang. cnnindonesia.com . https://www.cnnindonesia.com/nasional/202108 13135617-20-679966/kemenkes-ungkap-alasan- vaksinasi-dki-dan-lampung-timpang