## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial
Jihan Risya Cahyani Prameswari 1 , Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa 2,
Yonna Beatrix Salamor 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: prameswarijihan@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Dikirim: 10/01/2021 Direvisi: 15/02/2021 Dipublikasi: 24/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Violence; Gender; Women; Social Media.
Introduction: Gender based violence in social media has increased. The term of gender  based  violence  can  be  found  on  the  result  of  Convention  on  the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, however there are still not any proper effort to overcome it yet.
Purposes of the Research: Knowing and analyzing gender-based violence on social media..
Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature.
Results of  the  Research: There are  several forms and types of gender  based violence in social media like cyber grooming, hacking, infringement of privacy, malicious  distribution,  revenge  porn,  impersonation,  defamation,  and  online recruitment. Hence as the way to overcome it, the efforts that can be used is by penal  and  non-penal  efforts.  The  penal  efforts  are  the  implementation  of  the integrated criminal justice system with gender justice and the regulatory reform through  a  bill  to  accommodate  the  criminal  act  of  gender  based  violence. Meanwhile the non-penal efforts are by increasing the awareness and knowledge through the campaign movement against gender based violence in social media and providing the complaint and report service accesses (hotline) that are easy to be accessed and fast to respond.
Abstrak Kata Kunci: Kekerasan; Gender;
Perempuan; Media Sosial.
Latar Belakang: Kekerasan berbasis gender di media sosial meningkat. Istilah  kekerasan  berbasis  gender  terdapat  dalam  hasil  ratifikasi Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Perempuan, namun belum ada upaya yang tepat dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial.
Tujuan  Penelitian: Mengetahui  dan  menganalisis  kekerasan  berbasis gender di media sosial.
Metode  Penelitian: Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer,  sekunder  dan  tersier  dengan  penggunaan  teknik  studi kepustakaan  berupa  peraturan  hukum  internasional,  karya  ilmiah  dan literature.
Hasil  Penelitian: Kekerasan  berbasis  gender  di  media  sosial  terjadi diakibatkan  oleh  adanya  ketimpangan  relasi  antar  gender  yang cenderung terjadi terhadap perempuan. Terdapat beberapa bentuk dan jenis-jenis kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial yakni  pelecehan  online  (cyber  harassment),  pendekatan  untuk

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 55 – 61
E-ISSN: 2775-5649
memperdaya (cyber grooming), peretasan (hacking), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution),  revenge  porn,  impersonasi,  pencemaran  nama  baik,  dan rekrutmen  online.  Sebagai  upaya  untuk  menanggulangi,  maka  dapat dilakukan upaya penal dan non penal. Upaya penal yakni implementasi sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender untuk melibatkan partisipasi  korban  secara  aktif  dengan  menjamin  pemenuhan  hak-hak korban  dan  pembaharuan  peraturan  melalui  Rancangan  Undang- Undang  untuk  mengakomodir  Tindak  Pidana  Kekerasan  Berbasis Gender di Media Sosial. Sedangkan upaya non penal yang dapat diambil yakni  dengan  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan  melalui gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender di media sosial dan menyediakan  akses  layanan  pengaduan  dan  pelaporan  (hotline)  yang mudah diakses dan cepat merespon.

## 1. Pendahuluan
Setiap  warga  Negara  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakukan  yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. 1 . Seringnya perempuan dianggap sebagai yang lemah, sehingga dalam segala hal tanpa disadari terjadinya atau munculnya tindakan kekerasan 2 , hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan  yang  berbasis  gender  masih  menjadi pekerjaan  rumah  yang  serius 3 ,  sebab  kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak  yang  melekat  pada  setiap  individu  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kedudukannya sebagai mahluk ciptaan tuhan yang maha esa 4 .
Bentuk  kemajuan  terhadap  kehidupan  manusia  adalah  kehadiran  jaringan  dunia  maya (internet) yang dapat diakses oleh siapa saja. Kemajuan ini tentu memiliki sisi baik dan buruk. Dari sisi baik, kehadiran dunia maya dapat menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia yang  lain  tanpa  perlu  bertatap  muka.  Sedangkan  dari  sisi  buruk,  kehadiran  dunia  maya  turut menyumbang munculnya berbagai tindak kejahatan yang muncul dengan berbagai modus yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini. 5
Merujuk  Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan  Tahun  2020,  mencatat  adanya  kekerasan terhadap gender jenis baru yaitu kekerasan gender berbasis siber atau online. Kasus kekerasan ini terus  mengalami  peningkatan  selama  enam  tahun  terakhir,  peningkatan  sebesar  300%  pada Kekerasan  Berbasis  Gender  Online  (KBGO)  dibandingkan  tahun  sebelumnya  (2019)  (Komnas Perempuan,  2020).  Komnas  Perempuan  menyatakan  bahwa  kekerasan  jenis  ini  memiliki  pola kekerasan yang semakin rumit karena terjadi dalam ranah digital. Mulai dari pembunuhan karakter hingga pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya. Dampak KBGO sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dirasakan langsung dan berjangka panjang pada korban.  Pelaku  sulit  dideteksi  serta  respon  dan  perlindungan  hukum  di  Indonesia  juga  belum
1 Elias  Zadrach  Leasa,  “Aspek  Legal  Spirit  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” SASI 24, no. 2 (2018): 168–78, https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131, h. 170.
2 Zulkifli Ismail et al., “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis,” SASI 26, no. 1 (2020): 154–61, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224, h. 156.
3 Nurochim and Siti Ngaisah, “Hukum Dan Kekerasan Di Sekolah: Optimalisasi Peran Konselor Sekolah,” SASI 26, no. 2 (2020): 143–53, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.223, h. 145.
4 Supriyadi A Arief, “Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan,” SASI 26, no. 4 (2020): 527–39, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269, 535.
5 Anna Maria Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring,” SASI 26, no. 4 (2020): 490–99, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381, h. 490.
memadai  karena  disederhanakan  dalam  ranah  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Hukum hadir sebagai suatu alat yang dapat mengontrol tatanan kehidupan masyarakat dari segala aspek yang menyimpang, entah itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Thomas Hobbes mengemukakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  menciptakan  ketertiban  sosial,  sejak  itu  pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak yang harus diciptakan oleh hukum 6 . Salah satu jenis  kejahatan  yang  sering  ditemukan  yang  mengganggu  ketertiban  sosial  adalah  kekerasan. Kekerasan identik dengan perilaku fisik, namun kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku  baik  verbal  maupun  non-verbal  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  kelompok  orang terhadap  seseorang  atau  sekelompok  orang  lainnya,  sehingga  menyebabkan  efek  negatif  secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap yang menjadi sasarannya 7 .
Kekerasan (violence) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat- akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang 8 . Kekerasan  dapat  didasarkan  atas  identitas  sosial  yang  melekat  pada  diri  seseorang.  Hal  ini dikarenakan adanya perasaan unggul dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya. Di tengah budaya patriarki, gender menjadi identitas sosial yang membuat seseorang mengalami kekerasan.
Gender berbeda dengan jenis kelamin, jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis laki- laki  dan  perempuan  yang  berkaitan  dengan  alat  dan  fungsi  reproduksinya,  sedangkan  gender merujuk pada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Budaya patriarki ini memunculkan  adanya  konsep  dimana  dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan  adalah  hal  yang wajar, menimbulkan narasi bahwa perempuan sebagai makhluk sosial yang lebih lemah (inferior) dan harus mematuhi perintah laki-laki. Apabila menolak, maka akan berakhir dengan mengalami tindak kekerasan. Hal inilah yang disebut dengan kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan  perempuan dan yang melanggengkan subordinasi  dan  devaluasi perempuan  sebagai  lawan  laki-laki.  Kekerasan  ini  ada  dalam  kerangka  patriarki  sebagai  sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang menyangkal hak-hak perempuan dan  mereproduksi  ketidakseimbangan  dan  ketidaksetaraan  yang  ada  di  antara  kedua  jenis kelamin 9 .  Berkembangnya  penggunaan  internet  dan  media  sosial,  membuka  peluang  baru munculnya kekerasan berbasis gender di media sosial.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  merupakan  upaya  untuk  mencari  dan  menemukan  pengetahuan  yang benar mengenai hukum, dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan kajian  terhadap  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Kekerasan Berbasis  Gender  di  Media  Sosial.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah
6 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 128.
7 Sofia Hardani and Wilaela, Perempuan Dalam Lingkaran KDRT (Riau: Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri Riau, 2010), h. 8.
8 Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 66.
9 Ani Purwanti, Kekerasan Berbasis Gender (Yogyakarta: Bildung, 2020), h. 32.
E-ISSN: 2775-5649                             PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 1, No. 1 (2021): 55-61
mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) 10 .

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial
Kekerasan Berbasis Gender merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan baru yang terjadi  karena  adanya  media  baru  terjadinya  kejahatan.  Media  baru  sebagai  platform  terjadinya kejahatan  ini  membuat  adanya  interaksi  sosial.  Hubungan  ini  yang  disebut  cyber  community. Hubungan  ini  membuka  peluang  pelaku  bertindak  dengan  modus  operandi  dan  karakteristik tindakan yang beragam. Jenis-jenis Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi di media social beragam yang dapat dikelompokan sebagai berikut:
a) Pelecehan online (Cyber Harassment)
b) Pendekatan untuk memperdaya (Cyber Grooming)
c) Peretasan (Hacking)
d) Pelanggaran Privasi (Infringement of Privacy)
e) Ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution)
f) Revenge Porn
g) Impersonasi
h) Pencemaran nama baik
i) Rekruitmen online (online recruitment )

## 3.2 Upaya Penanggulangan Kekerasan Berbasis gender di Media Sosial
3.2.1 Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis gender di Media Sosial
Terdapat dua kebijakan penal  dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender di  media sosial yakni menjalankan sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender dan pembaharuan peraturan  hukum.  Menjalankan  sistem  peradilan  pidana  berkeadilan  gender  dengan  cara melibatkan  korban  secara  aktif  dalam  proses  penanganan  perkara.  Sehingga  korban  akan diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang hanya diambil keterangannya saja. Sebagai subjek, korban berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang  berjalan,  dipertimbangkan  rasa  keadilan  yang  ingin  diperolehnya,  dan  dipulihkan  situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya 11 . Partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana masih sangat kurang, yang ditunjukan dalam proses penanganan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP yang lebih terfokus pada hak tersangka. KUHAP lebih banyak mengatur  tentang  hak,  partisipasi  dan  kewenangan  lembaga  yang  berkaitan  dengan  terdakwa. Terdapat  20  (dua  puluh)  pasal  yang  mengatur  mengenai  Tersangka  dan  Terdakwa  di  dalam KUHAP. Sementara dalam KUHAP istilah korban disebutkan hanya 6 (enam) kali. Oleh karena itu, untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih aktif dibutuhkan suatu penyelarasan terhadap semua bagian dalam proses peradilan tersebut yakni korban.
Sebagaimana dampaknya yang sangat besar terhadap psikis korban, oleh karena itu di dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  ini  juga  harus  dibutuhkan  penambahan  subsistem  lainnya. Subsistem lainnya tersebut adalah bagian dari lingkaran pemulihan korban demi terpenuhinya hak-
10 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33.
11 Asmaul  Khusnaeny  and  Dkk,  Membangun  Akses  Ke  Keadilan  Bagi  Perempuan  Korban  Kekerasan:  Perkembangan Konsep  Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT-PKKTP)  (Jakarta:  Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018), h. 69.
hak  korban  yang  menempuh  proses  peradilan  pidana.  Subsistem  pemulihan  ini  secara  ideal merupakan  pelayanan  terpadu  yang  memberikan  pelayanan  kepada  korban,  dan  terdiri  dari sejumlah pelayanan, yaitu 12 :
1) Pelayanan pelaporan
2) Pelayanan kesehatan
3) Pelayanan psikologis
4) Pelayanan psikososial dan rehabilitasi sosial
5) Pelayanan pendampingan hukum
6) Pelayanan pemberdayaan ekonomi.
Selain  itu,  kasus  kekerasan  gender  masih  belum  memiliki  pengaturan  yang  jelas.  Ketika korban melaporkan kasus dan ketika diproses, Undang-Undang yang digunakan adalah Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2006  tentang  Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun masih banyak kekurangan,  karena  dalam  pembuatannya  masih  belum  berperspektif  gender.  Jika  dikaitkan dengan  kasus  kekerasan  berbasis  gender,  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Seksual  (selanjutnya  disebut  RUU  PKS)  merupakan  peraturan  yang  mendekati  dalam mengakomodir  penanggulangan  kekerasan  berbasis  gender.  Sebagaimana  dalam  naskah rancangannya  telah  disebutkan  mengenai  pengaturan  hak-hak  korban.  Pada  Pasal  22  RUU  PKS mengatur tentang hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hak-hak ini kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal berikutnya yang pada prinsipnya mengatur tentang hak-hak korban, keluarga, saksi/pelapor dari awal hingga akhir proses penanganan perkara. Jika dibandingkan  dengan  hak  korban  yang  diatur  di  dalam  KUHAP,  sampai  saat  ini  masih  belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban serta berperspektif HAM dan gender 13 .  Namun rumusan RUU PKS masih belum bisa mengakomodir kekerasan berbasis gender di media sosial karena  konteksnya  masih  terbatas  pada  kekerasan  seksual.  Sehingga  diperlukan  sebuah pembaharuan.
Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  untuk  memperbaharui  salah  satu  sumber  hukum Indonesia yakni KUHP melalui RUU-KUHP yang telah masuk ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2015. Hal ini tentunya merupakan gagasan yang baik, jika melihat banyak sekali  tipe  kejahatan  dan  pelanggaran  baru,  salah  satunya  kekerasan  berbasis  gender  di  media sosial. Tetapi RUU-KUHP masih belum bisa mengakomodir kekerasan berbasis gender karena tidak terdapat  sama  sekali  istilah  gender  maupun  kekerasan  siber  (cybercrime)  yang  merupakan  kunci penting. Dikarenakan dua problematika tersebut, sebagai upaya penal yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaharui rumusan RUU-PKS dan RUU-KUHP agar dapat mengakomodir kekerasan berbasis  gender  di  media  sosial.  Sehingga  setelah  kemudian  disahkan,  dalam  implementasinya KUHP  baru  akan  mengakomodir  ketentuan  umumnya  sedangkan  UU-PKS  baru  akan mengakomodir ketentuan khususnya.

## 3.2.2 Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis gender di Media Sosial
Kekerasan  berbasis  gender  online (KBGO)  atau  KBG  yang  difasilitasi  teknologi  ini  hampir sama dengan kekerasan berbasis gender yang ada di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan  tersebut  masuk  dalam  kategori  kekerasan  umum  di  ranah  online.  Saat  ini  kekerasan berbasis gender tidak hanya meranah pada dunia offline tetapi juga mulai merambat dan banyak
12 Khusnaeny and Dkk., h. 74.
13 Khusnaeny and Dkk, h. 39-41.
dilakukan di media  online sebagai  salah satu dampak dari  semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya  perkembangan  dan  penyebaran  teknologi  informasi,  serta  populernya  penggunaan media sosial.
Terdapat  faktor-faktor  eksternal  lain  yang  menjadi  problematika  dalam  menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana motif kekerasan berbasis gender, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus. Oleh karena itu dalam hal mencegah hal tersebut sebagai upaya non-penal yang dapat dilakukan adalah:
1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender di media sosial melalui gerakan kampanye anti kekerasan berbasis gender lewat media sosial
2) Menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (hotline) yang mudah diakses dan cepat merespon

## 4. Kesimpulan
Dengan  berkembangnya  penggunaan  media  sosial,  membuka  ruang  baru  terjadinya kejahatan jenis baru yang terjadi, salah satunya kekerasan berbasis gender. Adapun beberapa jenis- jenis kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial antara lain pelecehan online (cyber harassment),  pendekatan  untuk  memperdaya  (cyber  grooming),  peretasan  (hacking),  pelanggaran privasi  (infringement  of  privacy),  ancaman  distribusi  foro/video  pribadi  (malicious  distribution), revenge  porn,  impersonasi,  pencemaran  nama  baik,  dan  rekrutmen  online  (online  recruitment). Sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang tepat yakni melalui upaya penal dan non-penal yakni implementasi sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender, pembaharuan peraturan, dan upaya pencegahan yang ditargetkan kepada masyaarakat terutama pengguna media sosial.

## Referensi
Arief, Supriyadi A. “Mengurai  Kewarganegaraan Ganda (Dual  Citizenship) Di  Indonesia Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Negara  Kesejahteraan.”  SASI  26,  no.  4  (2020):  527–39. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269.
Atmasasmita, Romli. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2013.
Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2017.
Hardani,  Sofia,  and  Wilaela.  Perempuan  Dalam  Lingkaran  KDRT.  Riau:  Pusat  Studi  Wanita, Universitas Islam Negeri Riau, 2010.
Ismail,  Zulkifli,  Melanie  Pita  Lestari,  Panti  Rahayu,  and  Fransiska  Novita  Eleanora. “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis.” SASI 26, no. 1 (2020): 154–61. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224.
Khusnaeny,  Asmaul,  and  Dkk.  Membangun  Akses  Ke  Keadilan  Bagi  Perempuan  Korban  Kekerasan:
Perkembangan  Konsep  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).  Jakarta: Komisi  Nasional Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, 2018.
Leasa,  Elias  Zadrach.  “Aspek  Legal  Spirit  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.”  SASI  24,  no.  2  (2018):  168–78. https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
Nurochim,  and  Siti  Ngaisah.  “Hukum  Dan  Kekerasan  Di  Sekolah:  Optimalisasi  Peran  Konselor Sekolah.” SASI 26, no. 2 (2020): 143–53. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.223.
Purwanti, Ani. Kekerasan Berbasis Gender. Yogyakarta: Bildung, 2020.
Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty, and Yonna Beatrix Salamor. “Child  Grooming  Sebagai  Bentuk  Pelecehan  Seksual  Anak  Melalui  Aplikasi  Permainan Daring.” SASI 26, no. 4 (2020): 490–99. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381.