KELEMAHAN NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERUBAHANNYA SERTA  UPAYA PENYEMPURNAANNYA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWENANGAN DIREKSI BUMD YANG BERBENTUK PERSERO

## -Billy Pahlevy Islamy-

## ABSTRAK
Dalam penelitian ini menghasilkan: Pertama , Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memenuhi asas dalam perumusan  tindak  pidana  yaitu lex  certa (harus  jelas  dan  tidak  multitafsir)  dan lex  stricta artinya  rumusan tindak  pidana  itu  harus  dimaknai  tegas  dan  ketat  dan  dilarang  untuk  menganalogikan  sehingga  tidak mencerminkan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Batasan bagi  Direksi    demi  mencapai  kepastian  hukum  dan  keadilan  adalah  dengan  penerapan  prinsip Business Judgement  Rule sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perseroan  Terbatas.  Para  penegak  hukum  harus  selalu memperhatikan dan menjunjung tinggi asas legalitas dalam penegakan hukum, yang mencerminkan kepastian hukum.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Direksi, BUMD Persero

## ABSTRACT
The results of this research are as follows: First, Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Act does not  meet  the  principles  in  the  formulation  of  a  crime  namely  lex  certa  (must  be  clear  and  not  multiple interpretations) and lex stricta means the formulation of the criminal act must be interpreted firmly and strictly and  is  prohibited  from  analogizing  so  it  is  not  prohibited  from  analogizing.  reflecting  legal  certainty  and contradicting Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The limitation for the Board of Directors to achieve legal certainty and justice is the application of the Business Judgment Rule principle as regulated in the Limited Liability Company Law. Law enforcers must always pay attention and uphold the principle of legality in law enforcement, which reflects legal certainty .
Key words: Corruption Crime, Board of Directors Authority, Regional Owned Enterprises (BUMD) Persero Company.

## PENDAHULUAN
Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  daerah.  Suatu daerah  dengan  otonominya,  dalam  upaya peningkatan  ekonominya  dapat  membentuk Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  sendiri, baik  untuk  tujuan Public  Service,  Profit Oriented atau  kombinasi  keduanya.  Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation . 1 Dalam  menjalankan  suatu  badan  usaha, perananan  organ  dalam  perusahaan  tersebut sangatlah berpengaruh bagi jalannya perusahaan
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia ,  Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti,  2010, hlm. 1.
tersebut,  karena  hal  ini  juga  terkait  dengan keberhasilan  BUMD  itu  sendiri  sesuai  dengan tujuan  pembentukannya.  Seperti  halnya  dalam BUMD  yang  berbentuk  perusahaan  perseroan daerah yang memiliki organ kepengurusan yang terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham, Komisaris  dan  Direksi.  Kesemuanya  memiliki peran  yang  penting  bagi  keberlangsungan BUMD  yang  berada  dalam  kepengurusannya. Ketentuan  PP  Nomor  54  Tahun  2017  telah menetapkan  bahwa  anggota  Direksi  wajib dengan  itikad  baik  dan  tanggung  jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD, dan setiap anggota Direksi bertanggung
jawab  penuh  secara  pribadi  apabila  yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan tugasnya.  Sedangkan  terkait  dengan  pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan  Daerah  mengacu  pada  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  perseroan  terbatas.  Direksi BUMD  seringkali  terjerat  kasus  dugaan melakukan  tindak  pidana  korupsi,  direksi BUMD  seringkali  didakwa  dengan  ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4150) selanjutnya disingkat sebagai UU Tipikor. Terdapat  perbedaan  unsur  dalam  kedua  pasal tersebut. Pasal 2 UU Tipikor mempunyai unsur memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau korporasi,  yang  kedua  unsur  melawan  hukum dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor memiliki 3  unsur  yakni  dengan  tujuan  menguntungkan diri  sendiri,  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena jabatan atau kedudukan, dan unsur yang ketiga adalah dapat merugikan keuangan negara. Dalam  hal  ini  tentu  memunculkan  berbagai macam  pertanyaan-pertanyaan  terkait  dengan subjek dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor,  karena  seperti  diketahui  bahwa  secara historis ketentuan Pasal  2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a dan b UU Nomor 3 Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  yang  lama  yang  kemudian diadopsi  ke  dalam  UU  Tipikor  dengan melakukan  sedikit  perubahan  pada  beberapa frase.
Dalam  ketentuan  Pasal  2  dan  3  UU Tipikor tidak tergambar soal unsur mens rea atau niat  jahat  atau  sikap  batin  pelaku  perbuatan pidana  dalam  unsur  melawan  hukum,  apakah sengaja,  apakah  lalai,  hal  ini  tidak  terlihat  dan tidak  secara  tegas  dijelaskan.  Sehingga  hal  ini
2 Heyder  Affan, Dahlan  Iskan  Dan  Tiga  Kasus Dugaan  Korupsi  Yang  Menjerat  Dirinya ,  hlm.1,
tentu  menimbulkan  celah-celah  hukum  yang dapat  menetapkan  seseorang  telah  melakukan tindak  pidana  korupsi,  padahal  kenyataanya bukan termasuk tindak pidana korupsi. Sehingga prosedur  administratif  diabaikan  atau  adanya unsur-unsur lain di luar mens rea atau niat jahat yang dianggap sebagai unsur dalam Pasal 2 dan 3  UU  Tipikor  tersebut.  Hal  ini  juga  terkait dengan penetapan sanksi pidana kepada direksi perusahaan  perseroan  BUMD  dengan  adanya dugaan  tindak  pidana  korupsi.  Karena  seperti diketahui  bahwa  sesuai  dengan  asas  hukum pidana yakni ultimum remidium yang diartikan bahwa keberadaan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan  sebagai  sanksi  terakhir.  Artinya dalam suatu Undang-Undang yang pertama kali diatur atau ditetapkan adalah saknsi administratif atau sanksi perdata, sebelum sanksi pidana.  Sanksi  pidana  merupakan  obat  atau usaha terakhir dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Obat terakhir dalam hal ini merupakan senjata pamungkas apabila mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak  bekerja  secara  efektif.  Namun  pada kenyataanya  saat  ini  asas  ini  tidak  selalu diterapkan  dalam  proses  penegakan  hukum, justru  sanksi  pidanalah  yang  menjadi  pilihan utama ( premimium remidium ).
Contoh  nyata  kasus  yang  pernah  terjadi adalah  kasus  yang  menimpa  Dahlan  Iskan. Dalam  kasus  korupsi  penjualan  Aset  milik  PT. Pancas Wira Usaha, milik BUMD Jawa Timur. Seluruh  aset  milik  BUMD  Jatim  yang  dijual, selama  Dahlan  Iskan  menjabat  sebagai  Direksi yaitu tepatnya sebagai direktur utama PT Pancas Wira  Usaha  pada  2000-2010,  dilepas  di  bawah standar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Dahlan Iskan  mengakui  dirinya  menyetujui  penjualan aset  itu  dan  menandatangani  dokumennya. 2 Dahlan Iskan dipandang telah menyalahgunakan kekuasaan.  Dalam  kasus  ini  Dahlan  Iskan divonis  2  Tahun  Penjara  dan  denda  100  juta subsider 2 bulan penjara. Adapun yang menjadi alasan  penjualan  aset  tersebut  karena  pertama Dahlan  Iskan  sebagai  direksi  kesulitan  dalam
dalamhttp://www.bbc.com/indonesia/indonesia38851898, diunduh pada 3 Januari 2019.
pengembangan  pengelolaan  PT  Pancas  Wira Usaha  Jatim,  walaupun  saat  itu  Dahlan  Iskan telah  merelakan  menjaminkan  dana  pribadi hingga  Rp.  40.000.000.000,-  (empat  puluh miliar)  sebagai  jaminan  di  bank,  untuk mengembangkan  dan  memajukan  perusaahan milik daerah tersebut. 3 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU Tipikor)  tersebut  multitafsir  sehingga  tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Yakni terkait  dengan  unsur  “ dapat merugikan keuangan  negara ”  yang  tidak  mempunyai keseragaman artinya tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi  antara  Undang-Undang  (UU)  lain yang berlaku. frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 UU  Tipikor  menimbulkan  kerancuan  dan menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam praktik  penegakan  hukum.  Sejak  terbitnya  UU Tipikor,  pejabat  atau  aparatur  administrasi negara,  termasuk  direksi  BUMN  atau  BUMD cenderung  tidak  berani  mengambil  keputusan dalam  lingkup  administrasi  karena  ancaman terjerat tindak pidana korupsi. Padahal, mereka melakukannya  dalam  rangka  pelayanan  publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diberlakukannya hukum, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, memiliki beberapa kelemahan dari segi perumusan unsur Pasalnya,  sehingga  masih  menimbulkan  celah hukum  dan  kesewenang-wenangan  dalam menafsirkan  ketentuan  Pasal  tersebut,  karena belum  terpenuhinya  suatu  kepastian  terkait ketentuan  Pasal  tersebut,  sebagaimana  telah dijelaskan  diatas.  Seperti  telah  diketahui bersama  ketentuan  tersebut  merupakan  delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan  sehingga  dapat  diklasifikasikan
3 Dian  Kurniawan,  Alasan  Dahlan  Iskan  Jual  Aset Panca Wira, dalam http://regional.liputan6.com/read/2910595/alasan-dahlan- iskan-jual-aset-pancawira, diunduh pada 3 Januari 2019.
4 Ronny,  1990,  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia , Jakarta, hlm. 11.
memenuhi unsur Pasal tersebut, namun di dalam prakteknya, ketentuan Pasal tersebut sering kali ditafsirkan berbeda-beda, sehingga tidak mencapai  suatu  kepastian  hukum.  Secara normatif  suatu  kepastian  hukum  adalah  ketika suatu  peraturan  dibuat  dan  diundangkan  secara pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan  dan  logis  tidak  menimbulkan benturan  dan  kekaburan  norma  dalam  sistem norma  satu  dengan  yang  lainnya.  Sehingga berdasarkan  hal  tersebut  menarik  untuk  dikaji terkait  kelemahan  normatif  pengaturan  tindak pidana  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan perubahannya  serta  upaya  penyempurnaannya dalam  rangka  pemenuhan  kewenangan  direksi BUMD yang berbentuk Persero.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang  dilakukan  berdasarkan  pada  kepustakaan atau data sekunder 4 . Dengan kata lain penelitian ini  penelitian  kepustakaan  ( library  reseach ) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca  karya-karya  yang  terkait  dengan persoalan  yang  akan  dikaji  kemudian  memuat kajian  tentang  penelitian 5 .  Adapun  metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum ini adalah suatu Pendekatan perundang- undangan  atau  ( statue  approach ),  pendekatan konsep (conseptual  approach), pendekatan kasus  ( case  approach ),  pendekatan  sejarah (( historical approach ). 6
Sedangkan  tekhnik  pengumpulan  bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penilitian  ini adalah  dengan  melakukan  “ library  research ”. Teknik library reseach adalah teknik pengumpulan  bahan hukum  dengan  melakukan
5 Mestika Zed, 2007, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta, hlm. 3.
6 Johnny  Ibrahim,  2007, Teori  &  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  cet.  III , Bayu  Media Publishing, Malang, hlm. 321.
studi  kepustakaan  yang  memiliki  keterkaitan dengan  objek  kajian  permasalahan  yang  akan diteliti.  Sedangkan  tekhnik  analisis  badan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  interpretasi  gramatikal  dan interpretasi teleologis atau sosiologis. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kelemahan Pengaturan Perbuatan Pidana dalam  Pasal  2  dan  3  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dan  Perubahannya  kaitannya  dengan Pemenuhan  Kewenangan  Direksi  dalam Mengelola  Perusahaan  BUMD  yang Berbentuk Persero.
Unsur-unsur  delik  dalam  Pasal  2  dan  3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  tersebut  bersifat  kumulatif,  artinya untuk  dapat  dijatuhi  pidana  karena  korupsi, maka  semua  unsur  delik  harus  terpenuhi  dan dapat  dibuktikan  oleh  jaksa  penuntut  umum. Apabila  salah  satu  unsur  delik  tidak  terpenuhi, maka  seseorang  tidak  dapat  dikatakan  telah melakukan  suatu  perbuatan  pidana.  Sudarto mengatakan  bahwa  dipidananya  seseorang tidaklah  cukup  apabila  orang  itu  telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum  atau  bersifat  melawan  hukum.  Untuk dapat  dilaksanakan  sebuah  pemidanaan  masih perlu  adanya  syarat,  bahwa  orang  yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau  bersalah  ( subjective  guilt ).  Dengan  kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  atau jika  dilihat  dari  sudut  perbuatannya  baru  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  orang  tersebut. Di  sini  berlaku  apa  yang  disebut  asas  “tiada pidana  tanpa  kesalahan”  ( geen  straf  zonder schuld ). 8 Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  sangat  memungkinkan Direksi  dikenai  tindak  pidana  korupsi  dengan adanya tindakan mengeluarkan keputusan dalam
7 Sudarsono,  2007, Pengantar  Ilmu  Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 123.
8 Muladi & Dwidja Priyanto, 2012,
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi , Edisi  Revisi,
hal pelaksanaan kebijakan dalam suatu korporasi, memungkinan merugikan Negara.
a. Kelemahan Pengaturan Perbuatan Pidana dalam  Pasal  2  dan  3  Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dikaitkan  dengan  Asas Lex  Certa , Lex Scripta dan Lex Stricta .
Asas  legalitas  sering  digambarkan  dalam adagium “dikatakan tidak ada perbuatan, yang dapat dihukum tanpa peraturan yang mendahuluinya” .  Asas  Legalitas  secara  umum memberikan batasan terhadap kekuasaan negara, sehingga negara tidak secara sewenang- wenang dapat  menentukan  suatu  perbuatan  warga Negara adalah perbuatan pidana sehingga dapat dihukum. Dalam perkembangannya asas legalitas  diartikan  dalam  empat  prinsip  dasar yaitu lex  scripta , lex  certa , lex  stricta dan lex praevia . Lex  scripta artinya  hukum  pidana tersebut harus tertulis. Lex certa artinya rumusan delik  pidana  itu  harus  jelas. Lex  stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. dan lex praevia yang aritnya hukum pidana  tidak  dapat  diberlakukan  surut.  Pasal  2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU Tipikor)  tidak  memenuhi  asas lex  certa (harus dirumuskan  secara  jelas  dan  tidak  multitafsir). Pasal    tersebut  multitafsir  sehingga  tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Yakni terkait  dengan  unsur  “ dapat merugikan keuangan  negara ”  yang  tidak  mempunyai keseragaman artinya tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi  antara  Undang-Undang  (UU)  lain yang  berlaku.  Misalnya,  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  (UU  PT)  dan  Undang- Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)  menyebut  sumber  keuangan  yang berasal  dari  negara  ketika  ditempatkan  dalam perseroan  terbatas  atau  BUMN  merupakan kekayaan  terpisah  dan  tidak  termasuk  kategori
Cetakan Ketiga, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jakarta, hlm 71.
keuangan negara, hal ini tentu berlaku pula pada BUMD.  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang- Undang  Tipikor  menimbulkan  kerancuan  dan menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam praktik  penegakan  hukum  sehingga  tidak memenuhi asas dalam perumusan tindak pidana, terutama  asas lex  certa (secara  jelas)  dan lex stricta (secara  ketat).  Sejak  terbitnya  UU Tipikor,  pejabat  atau  aparatur  administrasi negara  termasuk  direksi  perusahaan  BUMN maupun  BUMD  cenderung  tidak  berani mengambil keputusan dalam lingkup administrasi  karena takut terjerat tindak  pidana korupsi.  Padahal  hal  tersebut  dilakukan  dalam rangka  pelayanan  publik  dan  pemenuhan  hak- hak  masyarakat.  Seharusnya  apabila  ada kesalahan  administrasi  dari  kebijakan  yang diambil  cukup  dilakukan  penyempurnaan prosedur  administrasi  atau  tindakan  sanksi administratif,  bukan  dipidanakan.  Apabila dalam pemeriksaan itu diduga ada unsur tindak pidana (delik korupsi), atas permintaan penyidik dapat  dilakukan  pemeriksaan  untuk  tujuan tertentu yang disebut investigation audit . Intinya kesalahan  administrasi  tidak  serta  merta mengandung  unsur  perbuatan  melawan  hukum (tipikor)  dan  perbuatan  melawan  hukum  itu dapat  dilakukan  tanpa  adanya  kesalahan administrasi.  Unsur  Pasal  2  dan  Pasal  3 khususnya frasa “merugikan keuangan negara” dan  “ atau  orang  lain  atau  korporasi ”  tersebut jelas  bertentangan  dengan  prinsip  perumusan tindak  pidana  yang  harus  memenuhi  prinsip ketentuan hukum yang harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta) , dan tidak multitafsir (lex  certa) ,  karena  dalam  hal  ini unsur  Pasal  tersebut  tidak  memenuhi  asas lex stricta dan lex  certa .  Maksud  dari  kepastian hukum adalah bahwa hukum yang dibuat harus memenuhi  asas lex  scripta (harus  tertulis), lex certa (tidak multitafsir) dan harus ditafsirkan lex stricta (secara  ketat).  Kata  lain,  secara  formil sebuah ketentuan perundang-undangan haruslah dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  secara
9 H. Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktik  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Prenada  Media  Group, Jakarta, hlm. 295
sistematis  yang  dapat  ditafsirkan  secara  ketat dan tidak multitafsir. Sedangkan unsur “ merugikan keuangan negara ” dan “ atau orang lain  atau  korporasi ”  tidak  memenuhi  asas  lex certa yakni perumusan tindak pidana harus jelas dan  tidak  multitafsir  dan  asas lex stricta  yang berarti  rumusan  tindak  pidana  itu  harus dimaknai  tegas  artinya  ketentuan  itu  harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh dilakukan analogi. Sehingga ketentuan tersebut bertentangan  dengan  ketidakpastian  hukum ( rechtsonzekerheid )  yang  dijamin  konstitusi, dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akibatnya penegak hukum berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan  wewenang  atau  tindakan sewenang-wenang  dalam  melakukan  proses hukum yang bertentangan dengan proses hukum yang adil ( due proces of law ) yang dijamin oleh konstitusi dalam UUD 1945. 9 b. Kelemahan Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dikaitkan dengan Asas  Kepastian Hukum.
Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki  persamaan  dalam  tujuan  yaitu pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dan memberikan  efek  jera,  selain  itu  unsur memperkaya  dalam  Pasal  2  dan  unsur menguntungkan  dalam  Pasal  3  UU  Tipikor mempunyai  pengertian  yang  sama  (identik) 10 yaitu tujuan penambahan kekayaan diri sendiri, orang  lain  atau  suatu  korporasi.  Perbedaanya terdapat pada subjek hukum dan unsur perbuatan secara  melawan  hukum  dalam  Pasal  2  dan menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3 UU Tipikor.  Namun  dalam    praktiknya  seringkali tertukar, di mana hakim membenarkan tuntutan Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  orang  yang bukan penyelenggara negara dituntut melanggar Pasal 3,  dan  sebaliknya  seorang  penyelenggara dituntut melanggar Pasal 2, seperti halnya dalam kasus  korupsi  Andi  Malaranggeng  yang merupakan  penyelenggara  negara  didakwa dengan Pasal 2 (Primair) dan Pasal 3 (Subsidair), yang  seharusnya  Pasal  3  sebagai  dakwaan
10 Nur  Basuki  Minarno,  2009, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah , Cetakan Kedua, Yogyakarta, hlm. 32
primairnya. Perbedaan subjek hukum dan tujuan kedua  pasal  tersebut  tidak  diperhatikan  atau dipertimbangkan  oleh  majelis hakim. 11 Dengan demikian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor akan lebih  efisien  jika  dirumuskan  dalam  satu  pasal saja,  selain  itu  dapat  menghindarkan  penegak hukum  dari  kesalahan  memahami  esensi  kedua pasal  tersebut. Kelemahan  dalam  ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dengan para  penegak  hukum,  termasuk  Mahkamah Agung  (MA)  masih  keliru  memahami  Pasal  2 dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  Tipikor).  Dalam  hal  ini  karena majelis  hakim  lebih  menekankan  pada  unsur kerugian  Negara  daripada  unsur  memperkaya diri  sendiri.  Seharusnya,  cara  pembuktiannya terbalik,  yakni  membuktikan  unsur  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  terlebih  dahulu,  baru membuktikan unsur kerugian Negara.
Kesalahpahaman tersebut tentu berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diberlakukannya hukum, dalam hal ini ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, memiliki beberapa kelemahan dari segi perumusan unsur Pasalnya,  sehingga  masih  menimbulkan  celah hukum  dan  kesewenang-wenangan  dalam menafsirkan  ketentuan  Pasal  tersebut,  karena belum  terpenuhinya  suatu  kepastian  terkait ketentuan  Pasal  tersebut,  sebagaimana  telah dijelaskan  diatas.  Seperti  telah  diketahui bersama  ketentuan  tersebut  merupakan  delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan  sehingga  dapat  diklasifikasikan memenuhi unsur Pasal tersebut, namun di dalam prakteknya, ketentuan Pasal tersebut sering kali ditafsirkan berbeda-beda, sehingga tidak mencapai  suatu  kepastian  hukum.  Secara normatif  suatu  kepastian  hukum  adalah  ketika suatu  peraturan  dibuat  dan  diundangkan  secara pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan  dan  logis  tidak  menimbulkan
11 Romli  Atmasasmita  &  Kodrat  Wibowo,  2016, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia , Cetakan kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 207.
benturan  dan  kekaburan  norma  dalam  sistem norma  satu  dengan  yang  lainnya.  Kekaburan norma  yang  ditimbulkan  dari  ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu  dalam  suatu  aturan.  Kepastian  hukum merupakan  kesesuaian  yang  bersifat  normatif baik  ketentuan  maupun  keputusan  hakim. Kepastian  hukum  merujuk  pada  pelaksana  tata kehidupan  yang  dalam  pelaksanaannya  jelas, teratur,  konsisten,  dan  konsekuen  serta  tidak dapat  dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan  yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. c. Kelemahan  Ketentuan  Pasal  2  dan  3  UU Tipikor  dalam  Perumusan  Unsur  Pasal dan Penerapannya dikaitkan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

## Undangan.
Kelemahan  ketentuan  Pasal  2  dan  3  UU Tipikor  terdapat  dalam  perumusan  unsur  dan penerapannya, yakni sebagai berikut: 1. Penerapan Subjek Tindak Pidana
Terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1999, tersebut terjadi kerancuan karena seharusnya  pasal  tersebut  tidak  dapat diterapkan  kepada  pihak  non  pegawai negeri atau kepada pihak swasta., termasuk direksi  BUMD  dan  BUMN 12 Akan  tetapi dalam praktiknya sebaliknya bahkan perkembangannya pasal ini pun diterapkan untuk  menjerat  korporasi  yang  melakukan tindak  pidana  korupsi.  Penerapan  tersebut tidak  bisa  lepas  dari  pengertian  pegawai negeri  dalam  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  sendiri.  Terjadi  perluasan makna pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 2  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 yang  meliputi  orang  yang  menerima  gaji atau  upah  dari  korporasi  lain  yang mempergunakan  modal  atau  fasilitas  dari negara atau masyarakat. Dalam praktiknya, Pasal  2  ayat  (1)  UU  Tipikor  diterapkan kepada  subjek  tindak  pidana  korupsi  dari pihak  non  pegawai  negeri  atau  pihak
12 Darwan  Prinst,  2002, Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.
swasta, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  diterapkan  kepada subjek  tindak  pidana  korupsi  dari  pihak pegawai negeri atau pejabat umum.
2. Penerapan Unsur Melawan Hukum Perlu  ditegaskan  bahwa  kualifikasi perbuatan  melawan  hukum  dalam hukum pidana berbeda dengan kualifikasi  dengan  perbuatan  melawan hukum  perdata  maupun  dalam  hukum administrasi  negara.  Dalam  praktiknya hakim  kerap  kali  mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dalam hukum  pidana  dengan  hukum  perdata maupun administrasi negara.
Permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat
(1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Pengertian melawan hukum “ wederrechtelijk “ dalam hukum pidana sering dicampuradukan dengan
pengertian  pengertian  melawan  hukum “ onrechmatigedaad ” dalam hukum
perdata.
Akibatnya perbuatan dipandang  tercela  dalam  masyarakat yang  seharusnya  masih  dalam  area hukum perdata kemudian dikualifikasikan sebagai melawan
hukum dalam hukum pidana.
3. Penerapan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Badan. Dalam  hal ini  tidak  satupun  ditemukan adanya  kesamaan  rumusan  tentang pengertian  “memperkaya”  maupun “menguntungkan” baik dalam pengaturan  undang-undang  maupun menurut  pendapat  para  ahli  di  dalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau  kriteria/ukuran  seseorang  atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal  memperkaya  atau  menguntungkan, kecuali  hanya  menyatakan  adanya pertambahan  harta  bagi  pelaku/orang
lain/suatu  korporasi.  Apalagi  bila mencermati  redaksi  pasal-pasal  seperti unsur  “memperkaya”  dan  atau  unsur “menguntungkan”  di  dalam  undang- undang  dimaksud,  yang  belum  diatur secara jelas tentang kriteria atau definisi atau  pengertiannya,  sehingga  dapat berdampak multitafsir.
4. Penerapan Unsur Me rugikan Keuangan

## Negara atau Perekonomian Negara.
Dalam UU Tipikor (Pasal 2 dan Pasal 3 UU  Tipikor)  telah  mengatur  mengenai unsur  “kerugian  keuangan  negara” sebagai  salah  satu  rumusan  delik korupsi,  namun  regulasi  ini  tidak menyebutkan  secara  jelas  dan  tegas mengenai siapa instansi atau pihak mana yang  berwenang  dalam  menentukan penghitungan kerugian negara. Kondisi ini  pada  praktiknya  menyebabkan multitafsir  dan  persoalan  mengenai siapa yang berwenang dalam penghitungan  dan  penentuan  kerugian keuangan negara perlu dibuat kesepahaman  antara  lembaga  penegak hukum  dan  lembaga  audit  negara (BPKP  dan  BPK)  dalam  kaitannya mengatasi  hambatan-hambatan  yang muncul dalam pelaksaanaan penanganan perkara korupsi khususnya yang berkaitan dengan penerapan unsur kerugian  keuangan  Negara,  selain  itu, BPK dan BPKP harus menjadi lembaga yang  menentukan  langkah  penindakan dalam  hal  jika  terjadi  kerugian  dalam BUMD, apakah hanya sebatas diperlukan tindakan administratif (administrative  measure) ataukan  akan diteruskan  ke  penyidik.  Penyidik  dan penuntut  tidak  memiliki  wewenang lebih jauh memasuki wilayah keuangan negara yang secara administratif merupakan  wilayah  pengawasan  BPK dan BPKP.
d. Penerapan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU
Tipikor dikaitkan dengan Kewenangan Direksi dalam
Pengurusan Perseroan Terbatas (BUMD Persero). Kewenangan direksi untuk mewakili  Perseroan  bersifat  tidak terbatas  dan  tidak  bersyarat,  kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar  atau  keputusan  Rapat  Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Kewenangan yang dimiliki oleh Direksi dalam  menjalankan  tugasnya  dalam suatu perusahaan, dalam hal ini BUMD, mempunyai  risiko  yang  sangat  tinggi, terutama  terkait  dengan  keputusannya yang  dapat  merugikan  Perseroan. Namun  dalam  hal  ini  bila  diteliti  terkit dengan  unsur-unsur  Pasal  UU  Tipikor, dari  segi  subjek  hukum,  tidak  secara tegas disebutkan bahwa Direksi BUMD merupakan subjek hukum yang dimaksud  Pasal  2  maupun  Pasal  3  UU
Tipikor.  Selain  itu  dalam  hal  ini  harus terpenuhi pula unsur merugikan keuangan negara, namun seperti diketahui bahwa
keuangan
BUMN/BUMD  yang  berbentuk  PT bukanlah  keuangan  negara,  melainkan keuangan  PT  sebagai  badan  hukum.
Terdapat  perbedaan  konsep  keuangan negara
dengan keuangan
BUMN/BUMD  yang  dikelola  dalam bentuk  Perseroan  Terbatas.  Keuangan
BUMN/BUMD  apabila  telah  dikelola oleh  sebuah  PT  sebagai  badan  hukum, maka keuangannya merupakan keuangan  Perseroan  Terbatas  tersebut. Ketentuan mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 yang  merupakan  delik  materiil,  dalam penerapannya  aparat  penegak  hukum seharusnya  tidak  dengan  mudahnya menetapkan
seseorang sebagai tersangka  korupsi  sebelum  ada  bukti kerugian keuangan negara yang berunsur  pidana  (korupsi).  Sebab,  tak jarang  praktiknya  ketika  BPK  belum merekomendaskan  audit  investigasi kerugian negara, penyidik sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka.  Dalam  hal  ini    pengaturan ketentuan  Pasal  2  dan  3  UU  Tipikor kedepan  harus  memiliki  unsur  yang jelas,  salah  satunya  terkait  subjek hukum yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut,  sehingga  terjadi  keseragaman dan  konsistensi  dalam  penerapan  Pasal tersebut,  sehingga  tidak  terjadi  lagi
multitafsir, yang menyebabkan tercorengnya nilai keadilan dan kepastian hukum. Mengingat tujuan dari berlakunya norma hukum yaitu menjamin  kepastian  hukum  dalam hubungan-hubungan  yang  ada  dalam masyarakat,  sehingga  tidak  terjadi  lagi kesewenang-wenangan  tindakan  dari aparat penegak hukum akibat ketidakjelasan norma hukum itu sendiri. 2. Batasan Pengaturan Perbuatan
Pidana  dalam  Pasal  2  dan  3  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dan  Perubahannya  Agar Tidak Menjadi Penghambat Pemenuhan Kewenangan Dir eksi dalam  Mengelola  Perusahaan  BUMD Persero.
Direksi  BUMD  merupakan  bagian  dari organ  BUMD  yang  tunduk  kepada  domain hukum  privat.  Sehingga,  apabila  kerugian BUMD  yang  dikaitkan  dengan  kerugian Negara, maka membuat Direksi tidak leluasa membuat  keputusan  bisnis,  hal  ini  telah menjadi suatu hal membahayakan bagi tugas seorang Direksi BUMD dan ketakutan setiap hendak  mengambil  keputusan  bisnis  karena khawatir  akan  diduga  melakukan  tindak pidana  korupsi  apabila  di  kemudian  hari keputusannya dinilai menyebabkan kerugian negara.  Hal  ini  berakibat  pada  pengambilan keputusan yang lebih lama. Sedangkan dalam dunia  usaha  Direksi  diminta  membuat business  judgment (keputusan  bisnis  yang cepat).
a. Pengecualian Pertanggungjawaban
Direksi BUMD dikaitkan dengan Asas Business Jugement Rule .
Perseroan Terbatas dalam kegiatannya dijalankan  oleh  organ  yang  disebut  Direksi, dikatakan  Direksi  sebab  organ  perusahaan  ini didalamnya  terdiri  dari  satu  atau  lebih
Direktur. 13 Business  judgment  rule merupakan salah  satu  doktrin  yang  ada  dalam  hukum perusahaan  yang  memberikan  perlindungan terhadap direksi perusahan untuk tidak bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan  pada  itikad  baik  dan  sifat  hati-hati. Business  judgment  rule sebenarnya  mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan  manusia. Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan business  judgment  rule sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan (the presumption that in makin business  decision  not  involving  direct  self interest or self dealing, corporate directors act in the honest belief that their actions are in the corporation  best  interest ). Business  judgment rule ini  merupakan  doktrin  yang  mengajarkan bahwa  keputusan  direksi  mengenai  aktivitas perseroan  tidak  dapat  langsung  dipersalahkan oleh  siapa  pun  meski  keputusan  tersebut merugikan perseroan. Doktrin business judgement  rule adalah  suatu  sumber  hukum yang  mengatur  pemberian  kekebalan  atau perlindungan  bagi  direksi  perseroan  dari  setiap tanggung  jawab  yang  lahir  sebagai  akibat  dari transaksi  atau  kegiatan  yang  dilakukan  direksi sesuai dengan batas kewenangan dan kekuasaan yang  diberikan.  Hal  itu  dengan  pertimbangan aksi korporasi dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan iktikad baik. Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  mengatur bahwa direksi tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya  hanya  karena  alasan  salah dalam  memutuskan  ( mere  error  of  judgement ) atau  hanya  karena  alasan  kerugian  perseroan. Sehingga,  jika  ada  kesalahan  dalam  perbuatan
13 Tuti  Rastuti,  2015, Seluk  Beluk  Perusahaan  & Hukum Perusahaan , Rafika Aditama Bandung, hlm. 167
14 https://mediaindonesia.com/read/detail/189924- business-judgment-rule-versus-tindak-pidana-korupsi, diakses pada 1 April 2019.
administrasi maka tidak terdapat sanksi pidana. Dugaan  perbuatan  melawan  hukum  tersebut bukanlah  dapat  digolongkan  sebagai  perbuatan atau  tindak  pidana,  terlebih  korupsi,  karena terlebih  dahulu  harus  menundukkan  diri  ke dalam  ketentuan  yang  lebih  khusus,  yaitu Undang-Undang  Perseroan  Terbatas.  Prinsip ‘iktikad  baik’  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  97 ayat  (2)  UU  Perseroan  Terbatas  mengandung jiwa dan spirit dari doktrin business judgement rule . Yang mana direksi tidak dapat dipersalahkan  atas  keputusannya  sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan  pribadi,  diputuskan  berdasarkan informasi  yang  mereka  percaya,  oleh  keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan  yang  terbaik  untuk  perusahaan. 14 Batasan  yang  harus  dipahami  terkait  dengan kewenangan direksi dalam pelaksanan kewenangannya dalam mengurus suatu BUMD Persero  adalah  dengan  pelaksanaaan  doktrin business  judgment  rule .  Namun  kendala  yang terjadi  saat  ini  adalah  adanya  beberapa ketidakpastian, terutama dikarenakan banyaknya  pendapat  yang  berbeda  dalam menafsirkan  Undang-Undang  yang  terkait. Salah satu lapangan hukum publik yang menjadi sasaran  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi adalah    BUMN  dan  BUMD.  Para  penegak hukum  seringkali  tidak  memahami  konsep badan  hukum,  juga  tidak  mengerti  dan mengabaikan  kensekuensi  yuridis  penyertaan modal  oleh  Negara  dalam  bentuk  kekayaan Negara yang dipisahkan dan BUMN. Akibatnya setiap  kali  BUMN  maupun  BUMD  mengalami kerugian,  maka  organ  perseroan,  khususnya direksi  akan  dianggap  telah  memenuhi  Pasal  2 ayat  1  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi. 15 Seperti  diketahui bahwa  dalam  menjalankan  roda  perusahaan, direksi  melaksanakan  aksi  korporasi  yang berpotensi  memicu  kerugian  yang  disebut sebagai risiko bisnis. Namun, dalam perjalannya
15 Erman Rajagukguk, 2006 , Tetes Pemikiran 1971- 2006, Lembaga  Studi  Hukum  dan  Ekonomi,  Depok, Universitas Indonesia, hlm. 211
risiko  bisnis  tersebut  berpotensi  menimbulkan kerugian  BUMD  dan  diidentikkan  sebagai kerugian  negara.  Hal  ini  tentu  menimbulkan kekhawatiran  direksi  karena  dapat  ditarik  ke ranah  tindak  pidana  korupsi.  Namun,  hal tersebut  seharusnya  dapat  ditelaah  kembali, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa BUMD Persero adalah bentuk badan usaha yang sama  seperti  perseroan  terbatas  yang  artinya juga tunduk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Jika cara  kerja  direksi  BUMD  ditelaah  dengan pemikiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Undang-Undang mengharuskan para direksinya bertindak atau menjalankan tugas dan wewenangnya  sebagaimana  yang  ditentukan oleh  Undang-Undang  dan  Anggaran  Dasar. Pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  ini haruslah  tetap  memenuhi  ketentuan fiduciary duty,  statutory  good  faith sebagaimana  yang telah  diadopsi  Indonesia  terhadap  prinsip- prinsip corporate  law tersebut.  Dengan  adanya konsistensi  dari  direksi  untuk  melaksanakan fiduciary  duty dan statutory  good  faith ,  maka secara  legal  direksi  dapat  menerapkan  prinsip business judgement rule sebagai alasan pemaaf apabila  dikemudian  hari  ada  hal  yang  harus dipertanggungjawabkan oleh direksi. Seharusnya  tanggung  jawab  direksi  dalam pengelolaan BUMD didasarkan  pada ketentuan Pasal  97  ayat  (3)  dan  (4  UU  PT),  serta  Pasal 1365  KUHPerdata.  Pasal  97  ayat  (3)  UU  PT menyatakan  bahwa“Setiap  anggota  direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan tugas  dalam  mengurus  perseroan”.  Dengan demikian,  tanggung  jawab  direksi  dalam pengelolaan BUMD condong kepada pertanggungjawaban  perdata  karena  dalam  hal ini termasuk bagian dari hukum privat dan bukan ranah  hukum  publik.  Direksi  bisa  dituntut  ke ranah pidana apabila direksi tersebut melakukan perbuatan penipuan ( fraud ) atau penggelapan.
Salah satu asas yang menjadi prinsip dasar atau petunjuk  sekaligus  batasan  bagi  penegakan hukum  yang  memberikan  ketegasan  kepastian
hukum  dan  keadilan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yaitu  asas atau  prinsip Business  Judgement  Rule .  Apabila direksi  pada  saat  mengambil  keputusan,  telah melakukannya  dengan  pertimbangan  yang matang, penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana bisnis yang penuh ketidakpastian,  seandainya  ternyata  keputusan tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga harus ikut menanggung  kerugian  tersebut,  ini  adalah konsep  dasar business  judgment  rule . Business judgement rule sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang disebabkan oleh human error.
b. Pembatasan  Kewenangan  Direksi  dalam Pengurusan  BUMD  dikaitkan  dengan Teori Kewenangan.
Batasan  yang  harus  diberikan  dan diperjelas  terkait  dengan  kewenangan  Direksi agar  tidak  mudah  disangkakan  dengan  UU Tipikor,  selain  dengan  pemberlakuan  dan pengefektifan ketentuan business judgment rules yang  terdapat  dalam  UUPT  adalah  mengenai unsur  kerugian  negara  yang  menjadi  begitu sentral  atau  utama  dalam  penanganan  kasus korupsi,  dibanding  unsur  memperkaya  diri sendiri/orang lain. Padahal Indonesia merupakan salah  satu  negara  yang  meratifikasi  United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dengan diundangkannya UU Nomor 7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  United Nations  Convention  Against  Corruption,  2003 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi, 2003) sehingga seharusnya jenis tindak pidana  korupsi  yang  diatur  dalam  UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada  konvensi  tersebut.  Kepastian  hukum  dan keadilan setiap warga negara mutlak diperlukan terutama  bagi  Direksi  yang  menjalankan kewenangannya  dengan  itikad  baik  demi kepentigan BUMD. Permasalahan terkait ketidakjelasan suatu permasalahan masuk dalam wilayah  hukum  perdata  atau  hukum  pidana. Semua  kondisi  tersebut  menyebabkan  Undang-
Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  baru mendesak  dibentuk  karena  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini  berlaku  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan zaman. UU Tipikor perlu segera dilakukan  revisi.  Menurut  Soekanto 16 masalah pokok  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Pemahaman keuangan negara dalam BUMN atau  BUMD  sering  diidentikkan  dengan  aset pemerintah  sehingga  seluruh  piutang  maupun hutang  BUMN/BUMD  adalah  piutang  maupun hutang  dari  pemerintah,  padahal  pemahaman yang  benar  adalah  kekayaan  yang  yang dipisahkan oleh pemerintah pada BUMN/BUMD  adalah  bagian  dari  kekayaan negara  atau  daerah.  Kekayaan  negara  tersebut adalah  sebesar  "modal  yang  disetor"  atau "perubahan" nya  Undang-Undang No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan
Negara menyebutkan: “Piutang Negara/Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang sebagai  akibat  perjanjian  atau  akibat  lainnya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”.
Piutang  BUMN  dan  BUMD  tidak  termasuk piutang Negara, karena hasil perolehannya tidak dibayar  dan  disetor  kepada  Pemerintah,  dan penerimaan tersebut bukan merupakan penerimaan  yang  dilaporkan  pada  ABPN  atau
16 Soerjono  Soekanto,  1983, Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.
APBD. Konsekuensinya, jika perseroan tersebut mengalami  kerugian  maka  tidaklah  dapat dikatakan "telah terjadi kerugian atas keuangan negara"  dan  secara  logika  juga  tidak  mungkin dapat  dilakukan  pemisahan  penggunaan  harta perseroan  yang  berasal  dari  pemegang  saham tertentu. Dengan demikian jika suatu BUMN/BUMD  (Persero)  mengalami  kerugian yang diakibatkan oleh Pengurus BUMN/BUMD tersebut  dalam  menjalankan  tugasnya  maka tidak  ada  dampak  kerugian  keuangan  negara dalam  hal  keuangan  negara  sebagai  tindak pindana  korupsi  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Tetapi  hal  tersebut  menurut  Erman Radjaguguk  bisa  terjadi  jika  seseorang  dengan sengaja  menggelapkan  surat  berharga  (saham) dengan  jalan  menjual  saham  tersebut  secara melawan  hukum  yang  disimpannya  karena jabatannya  atau  membiarkan  saham  tersebut diambil  atau  digelapkan  oleh  orang  lain  atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  UU  Tindak Pidana  Korupsi.  Pembatasan  ini  tentu  harus dipahami oleh para penegak hukum, agar tidak keliri dalam menerapkan hukum.
Sedangkan kewenangan  direksi  adalah  sebagai berikut:
1. Salah  satu  organ  Persoran  yang  memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal- hal  terkait  kepentingan  Perseroan  sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mewakili  Perseroan  untuk  melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  Perseoan  Terbatas  dan anggaran dasar.
Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan  bersifat  tidak  terbatas  dan  tidak bersyarat,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  anggaran dasar  atau  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang Saham.  Seperti  diketahui  bahwa  kewenangan Direksi  termasuk  dalam  kewenangan    atribusi.
Mengingat  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Direksi  dalam  hal  ini  BUMD  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas,  langsung  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas, yang  memberikan  kewenangan  dan  tanggung jawab  bagi  Direksi,  sebagai  salah  satu  organ dalam  perseroan  yang    berwenang  untuk pengurusan  sehari-hari  Perseroan,  Direksi  juga berwenang  mewakili  Perseroan  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  (Pasal  98  ayat  (1) UUPT).  Dalam  kewenangan  atribusi  terdapat pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.  Berdasarkan  Undang-Undang No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian Kewenangan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau Undang-Undang.
Adanya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh Direksi  dalam  suatu  Perseroan,  menyebabkan Direksi  sangat  rentan  dengan  permasalahan hukum,  salah  satunya  adalah  penyalahgunaan wewenang  yang  kemudian  dikaitkan  dengan kerugian  Perseroan,  namun  dalam  praktek kerugian  yang  timbul  tersebut  langsung dikategorikan  sebagai  kerugian  keuangan negara. Hal ini merupakan konsekuensi tentang ketidaktahuan  aparat  penegak  hukum  terhadap adanya  pemisahan  kekayaan  dalam  BUMD berbentuk  Persero,  sehingga  tidak  termasuk dalam  kerugian  atau  piutang  negara.  Apabila berkaitan  dengan  bentuk  pertanggungjawaban Direksi  yang  telah  membuat  kerugian  bagi BUMD  maka  yang  berlaku  adalah  ketentuan yang  telah  diatur  dalam  UUPT  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 UUPT.
Pembatasan  dalam  hal  kewenangan Direksi  untuk  mengelola  BUMD  agar  tidak disangkakan  dengan  UU  Tipikor  juga  dengan memperjelas  definisi  kerugian  negara  yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor. Selain itu,  perlu  ditekankan  pada  aparat  penegak
17 Ahmad  Mahyani,  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune  Volume  2  Nomor  1,    Februari  2019  Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 9.
hukum supaya tidak menimbulkan ketidakpastian  hukum,  agar  tidak  menganggap kerugian  BUMN/BUMD  adalah  kerugian negara,  karena  terdapat  pemisahan  kekayaan dalam BUMN/BUMD Persero. Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban Direksi BUMN/BUMD Persero aparat penegak hukum  harus  dapat  membedakan  perbuatan Direksi  dalam  membuat  keputusan  merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan perbuatan  melawan  hukum,  mengingat  bahwa BUMN/BUMD  Persero  mempunyai  fungsi melakukan  tindakan  bisnis.  Dalam  hal  apabila Direksi melakukan kesalahan yang menimbulkan  kerugian  pada  Perseroan,  maka upaya  penyelesaian  yang  utama  harus  melalui penyelesaian  perdata.  Kecuali  perbuatan  yang dilakukan  Direksi  memenuhi  unsur-unsur Tindak  Pidana,  seperti  tindakan  penggelapan, pemalsuan  data  dan  laporan  keuangan  atau menggunakan  dana  PSO  untuk  kepentingan pribadi. 17 Dalam  hal  ini  para  penegak  hukum khususnya, harus dapat membedakan perbuatan yang  dilakukan  dalam  hal  ini  oleh  Direksi, merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau tidak,  dan  termasuk  dalam  ranah  hukum  apa. Karena  tidak  semua  perbuatan  Direksi  yang diduga  melanggar  hukum  termasuk  dalam perbuatan melawan hukum pidana. Begitu juga dengan dugaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang ditujukan kepada Direksi Perseroan  Terbatas,  dalam  hal  ini  semua  unsur harus  terpenuhi  terlebih  dahulu,  baru  dapat dikatakan terbukti melakukan tindakan tersebut. Karena  bisa  saja  perbuatan  yang  dilakukan tersebut  tidak  termasuk  dalm  ranah  pidana, melainkan hanya bersifat keputusan bisnis, yang tentu tidak  dapat  digugat  secara  pidana.     Pada tanggal  29  Desember  2016  telah  dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi).  Perma  tersebut  disusun  oleh
Mahkamah Agung dengan melibatkan masukan dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  serta Kepolisian dan Kejaksaan. Pada pembuatannya melibatkan berbagai ahli, praktisi dan pemangku kepentingan.  Perma  tersebut  diharapkan  dapat menjadi  pedoman  bagi  seluruh  aparat  penegak hukum serta menjawab berbagai persoalan yang dihadapi  selama  ini  khususnya  terkait  tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Disisi lain, diharapkan  Perma  ini  dapat  memberikan kepastian  hukum  kepada  korporasi  sehingga adanya dorongan untuk melakukan penecegahan korupsi.  Perma yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2009 tersebut, mengatur beberapa hal penting.  Pertama,  penjelasan  ketentuan  umum yang menjelaskan berbagai hal termasuk bentuk korporasi  baik  berbadan  hukum  maupun  tidak berbadan  hukum  dan  pengurus  yang  juga meliputi penerima manfaat ( beneficial ownership ).  Kedua,  Perma  tersebut  mengatur mengenai  perbuatan  dan  beberapa  bentuk kesalahan  dari  korporasi.  Melalui  hal  tersebut maka  diharapkan  memberikan  pedoman  bagi hakim  dalam  menilai  kesalahan  oleh  korporasi walaupun masih membuka peluang hakim dalam menemukan bentuk kesalahan korprorasi lainnya.  Ketiga,  perma  tersebut  mengatur mengenai tata cara penanganan perkara dengan pelaku  tindak  pidana  korporasi,  mulai  dari bagaimana tata cara pemeriksaan sampai dengan penanganan  korporasi  induk,  subsidiari  dan yang  berhubungan  serta   korporasi  yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan  serta  pemisahan.   Keempat, Perma  tersebut  mengatur  mengenai  tata  cara penanganan aset  korporasi termasuk  kebolehan bentuk penyimpanan berupa uang hasil penjualan  aset  korporasi  yang  disita  dengan potensi  nilai  ekonomi  yang  menurun  sampai adanya  putusan.  Kelima,  Perma  ini  mengatur mengenai  eksekusi  denda,  uang  pengganti, restitusi  serta  sanksi  lainnya.  Untuk  itu, pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu mengakomodasi substansi Perma No.  13  Tahun  2016  dalam  pembaruan  KUHP dan  KUHAP  tersebut    untuk  dapat  mengatasi kekosongan  hukum  dan  mendorong  efektivitas penanggulangan  tindak  pidana  korporasi,  serta
mengetahui batasan terkait subjek tindak pidana yang dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 2 dan 3  Undang-Undang  Tipikor,  serta  mengetahui lebih  jelas  tentang  tata  cara  penanganan  kasus korupsi  yang  melibatkan  korporasi,  termasuk Direksi sebagai pengurus perseroan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis terhadap  hasil  penelitian  diatas,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Tipikor  tidak memenuhi  asas  dalam  perumusan  tindak pidana yaitu lex certa (harus jelas dan tidak multitafsir)  dan lex  stricta artinya  rumusan tindak  pidana  itu  harus  dimaknai  tegas  dan ketat  dan  dilarang  untuk  menganalogikan sehingga  tidak  mencerminkan  kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat  (1)  yaitu  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  dihadapan  hukum.  Unsur melawan  hukum  ““ wederrechtelijk “  dalam hukum  pidana  sering  dicampuradukan dengan  pengertian  pengertian  melawan hukum  “ onrechmatigedaad ” dalam  hukum perdata.  Tidak  diaturnya  kriteria  dari  pada unsur  “memperkaya”  dan  atau  unsur “menguntungkan” sehingga dapat berdampak  multitafsir  saat  interpretasinya. Serta  definisi dapat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak jelas  dan  tidak  ada  standartnya. Dari  segi subjek hukum, tidak secara tegas disebutkan bahwa  Direksi  BUMD  merupakan  subjek hukum yang dimaksud Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu untuk dapat dijerat dengan  pasal  tersebut,  harus  terpenuhi  pula unsur  merugikan  keuangan  negara,  namun seperti  diketahui  bahwa  keuangan  BUMD Persero bukanlah keuangan negara, melainkan  keuangan  Perseroan  Terbatas sebagai  badan  hukum.  Terdapat  perbedaan konsep  keuangan  negara  dengan  keuangan BUMD.  Keuangan  BUMD  yang  telah dikelola  oleh  sebuah  Perseoan  Terbatas sebagai  badan  hukum,  maka  keuangannya
merupakan  keuangan  Perseoan  Terbatas tersebut .
2. Salah  satu  asas  yang  menjadi  prinsip  dasar atau  petunjuk  sekaligus  batasan  bagi penegakan hukum yang memberikan ketegasan  kepastian  hukum  dan  keadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan  Terbatas  yaitu  asas  atau  prinsip Business  Judgement  Rule .  Berdasarkan doktrin  tersebut,  apabila  direksi  pada  saat mengambil  keputusan,  telah  melakukannya dengan  pertimbangan  yang  matang,  penuh tanggung  jawab,  maka  mengingat  suasana bisnis yang penuh ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya direksi  tidak  dituntut  secara  pribadi,  karena perseroan  juga  harus  ikut  menanggung kerugian tersebut. Konsep business judgement rule telah diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT. Dengan  demikian, tanggung jawab  direksi  dalam  pengelolaan  BUMD lebih  condong  kepada  pertanggungjawaban perdata  karena  dalam  hal  ini  termasuk bagian  dari  hukum  privat  dan bukan  ranah hukum  publik.

## REFERENSI

## Buku-Buku:
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan Indonesia ,    Bandung,    PT.  Citra Aditya Bakti,  2010.
Darwan  Prinst,  2002 , Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Erman  Rajagukguk,  2006 ,  Tetes  Pemikiran 1971-2006 ,  Lembaga  Studi  Hukum dan  Ekonomi,  Depok,  Universitas Indonesia.
H.  Abdul  Latif,  2014, Hukum  Administrasi
Dalam  Praktik  Tindak  Pidana Korupsi ,  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Johnny  Ibrahim,  2007, Teori  &  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  cet.
III, Malang.
Mestika Zed, 2007, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta. Muladi & Dwidja Priyanto, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Edisi  Revisi,  Cetakan Ketiga,  Sekolah  Tinggi  Hukum Bandung, Jakarta.
Nur  Basuki  Minarno,  2009, Penyalahgunaan Wewenang  dan  Tindak  Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah , Cetakan Kedua, Yogyakarta.
Romli  Atmasasmita  &  Kodrat  Wibowo,  2016, Analisis  Ekonomi  Mikro  tentang Hukum Pidana Indonesia , Cetakan kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta. Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia , Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1983, Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Sudarsono,  2007, Pengantar  Ilmu  Hukum , Rineka Cipta, Jakarta.
Tuti Rastuti, 2015, Seluk Beluk Perusahaan & Hukum
Perusahaan , Rafika
Aditama Bandung.

## Jurnal :
Ahmad Mahyani, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune  Volume  2  Nomor  1, Februari  2019  Fakultas  Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Website:
https://mediaindonesia.com/read/detail/189924- business-judgment-rule-versus- tindak-pidana-korupsi,  diakses  pada 1 April 2019.
Heyder  Affan, Dahlan  Iskan  Dan  Tiga  Kasus Dugaan  Korupsi  Yang  Menjerat Dirinya , dalam
http://www.bbc.com/indonesia/indo nesia38851898,  diunduh  pada  3
Januari 2019.
Dian Kurniawan, Alasan Dahlan Iskan Jual Aset Panca Wira, dalam http://regional.liputan6.com/read/29 10595/alasan-dahlan-iskan-jual- aset-pancawira,  diunduh  pada  3 Januari 2019. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.