TINGKAT PEMAHAMAN KARYAWAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH DI WILAYAH PATI UTARA TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURA > BAH { AH ( DEFFERED PAYMENT SALE)

## A. Dimyati
Mahasiswa Program Doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: dimyati@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  understanding  level  of  employee  of  the financial  institutions  or  shari’ah  banking  in  North  Pati  region  about  the murabaha  system.  According  to  the  public  view,  there  are  no  differences between murabaha and interest practice in credit system. This view leads to the notion  that  Shariah  finance  practitioners  have  not  fully  understood  the
Shari'ah financial system. This study took a sample of 25 Shari'ah financial institutions spread in District of Tayu , Margoyoso, Trangkil, Wedari Jaksa and Juwana. The findings of this study suggest that the understanding level of employees about the product or murabaha system is still low. It is caused by the background of education factor and the lack of effort of managing the financial institutions / Shari'ah banking in providing additional education or training in the principles of Shariah, as well as pragmatic tendency in the recruitment of employees with ignoring of shari’ah competences.
Keywords :  mura > bah { ah,  shariah  banking,  interest/riba,  margin/  profit margin, BMT/ LKS

## A. Pendahuluan
Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia dapat dikatakan lebih lambat jika dibandingkan dengan “negara-negara
Islam” lain seperti Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab dan lain- lain. Meskipun demikian Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki potensi paling besar untuk pengembangan ekonomi syari’ah dikarenakan memiliki jumlah pemeluk Islam yang paling
besar. Titik balik dari rangkaian perjalanan ekonomi syari’ah di Indonesia bermula dari berdirinya Bank Mu’amalat Indonesia pada
tahun  1991 yang kemudian  diikuti dengan  menjamurnya lembaga- lembaga keuangan syari’ah (LKS), bank maupun non bank. Dalam perkembanganya, justru LKS inilah (khususnya perbankan syari’ah) yang  menjadi  lokomotif  utama  penarik  laju  gerbong  ekonomi syari’ah  di  Indonesia.  Bahkan  pada  medio  90-an  pemerintah  orde baru mencanangkan gerakan 1000 BMT (Baitul Mal wat Tamwil). 1
Pertumbuhan  perbankan  syari’ah  diikuti  dengan  semakin bervariasinya  produk-produk  yang  dikeluarkan,  baik  produk pembiayaan  ( financing )  maupun  penghimpunan  dana  pihak  ketiga (DPK; funding ).  Dengan  motif  penetrasi  pasar,  bank-bank  syari’ah maupun  bank-bank  konvensional  yang  membuka  layanan  syari’ah terlibat  dalam  kompetisi  sengit  untuk  melakukan  inovasi-inovasi produk  baru  yang  bertujuan  menarik  calon  nasabah  sebesar- besarnya.  Pada  satu  sisi,  kompetisi  ini  membawa  dampak  positif berupa  semakin  dikenalnya  perbankan  syari’ah  beserta  produk- produknya  secara  meluas  di  kalangan  masyarakat.  Masyarakat awam  sekalipun  semakin  mengenal  sistem  operasional  perbankan syari’ah  dan  pada  gilirannya  tercipta  suatu constumer  education (pendidikan  konsumen)  yang  berjalan  dengan  alamiah  dan berperan besar dalam mengikis kegamangan serta kecurigaan yang sebelumnya  menggelayuti  benak  masyarakat  muslim  manakala bersinggungan dengan bank syari’ah.
Akan  tetapi,  pada  sisi  lain  kompetisi  yang  nyaris  tidak terkontrol ini juga membawa dampak negatif berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perbankan  syari’ah  sendiri  terkait  dengan  legalitas  produk-produk yang  dikeluarkannya  maupun  mekanisme  operasionalnya.  Pada
1 Yusuf Wibisono, Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan
Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah , (Skripsi, Depok : Universitas Indonesia, 2009), hlm. 3.
136 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 137
umumnya  penyimpangan-penyimpangan  tersebut  terjadi  karena dua  hal, pertama, karena  kesengajaan  yang  muncul  dari pertimbangan pragmatis untuk memobilisir nasabah; kedua, karena ketidaktahuan  akan  substansi  dan  mekanisme  transaksi-transaksi syari’ah itu sendiri.
Salah  satu  transaksi  yang  paling  sering  menjadi  sorotan  dan dalam  praktiknya  disinyalir  banyak  mengandung  penyimpangan adalah  transaksi mura > bah { ah. “Kecurigaan  umum”  selama  ini mengindikasikan  bahwa  transaksi mura > bah { ah yang  dipraktikkan pada  perbankan  syari’ah  merupakan  jalan  pintas  untuk memperoleh  keuntungan.  Hal  ini  berangkat  dari  suatu  kenyataan bahwa  praktik mura > bah { ah tidak  jauh  berbeda  dengan  kredit  pada umumnya  yang  berlaku  di  perbankan  konvensional  (perlu  diingat juga bahwa mayoritas praktisi perbankan syari’ah berasal dari bank- bank umum/ konvensional).
Terhadap  kecurigaan  ini,  pihak  perbankan  syari’ah  sendiri sebenarnya telah memberikan solusi dengan menempatkan Dewan Pengawas Syari’ah ataupun Dewan Syari’ah Nasional yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum (Islam)
menyangkut  legalitas  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  bank syari’ah.  Meskipun  demikian,  penempatan  DSN  dan  DPS  ini belum  memberikan  jawaban  memuaskan  mengingat  peran pengawasan  mereka  sangat  kecil  dan  tidak  efektif.  Salah  satu kendala  utama  dari  inefektifitas  peran  pengawasan  tersebut bertumpu  pada  belum  adanya  suatu  pemahaman  yang  memadai terhadap jenis-jenis transaksi modern, sehingga terjadi suatu missing link antara  konsep  fiqhiyah  yang  menjadi  dasar  legalitas  dengan praktik transaksi syari’ah modern, khususnya mura > bah { ah sebagaimana ditemukan pada perbankan syari’ah.
Berangkat  dari  asumsi  tersebut,  penelitian  ini  bermaksud menganalisis  sejauh  mana  pemahaman  para  praktisi  Lembaga Keuangan  Syari’ah  di  wilayah  Pati  Utara  tentang  produk pembiayaan mura > bah { ah. Sebagai  penelitian  lapangan,  pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket yang disebarkan kepada 100 (seratus) karyawan pada beberapa Lembaga Keuangan Syari’ah (Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah/  BPRS  dan  Koperasi  Jasa Keuangan  Syari’ah/  KJKS)  di  5  (Lima)  Kecamatan,  yakni: Kecamatan  Tayu,  Kecamatan  Margoyoso,  Kecamatan  Wedari Jaksa,  Kecamatan  Trangkil  dan  Kecamatan  Wedari  Jaksa.  Setiap Kecamatan  diwakili  oleh  5  (lima)  lembaga  keuangan  yang  dipilih secara  acak.  Kriteria  lembaga  keuangan  yang  dijadikan  sebagai sampel  penelitian  adalah  yang  memiliki  karyawan  lebih  dari  lima orang.  Penentuan  sampel  dilakukan  menggunakan  teknik pengambilan  sampel  proporsional . Adapun  rentang  waktu penelitian adalah 2 (dua bulan), Februari dan Maret 2013.
B. Definisi dan Mekanisme Transaksi Mura > bah { ah
Sebagaimana dikemukakan di atas, transaksi mura > bah { ah selain menjadi primadona perbankan syari’ah juga dicurigai paling banyak mengalami  penyimpangan  dalam  praktiknya.  Oleh  karenanya, sangat  penting  mengembalikan  pemahaman  terhadap  substansi transaksi  tersebut  dengan  menelusuri  definisis-definisi  awal  yang dikemukakan  para fuqa > ha’.  mura > bah { ah adalah  terminologi  khas dalam  wilayah  keilmuan  fiqh  yang  diambil  dari  akar  kata ar-ribh
(keuntungan).  Menurut  Wahbah  az-Zuhaili  terminologi mura > bah { ah dimaknai sebagai : .ﰆر ةد ز ﻊﻣ لوﻷا ﻦﳥ ا ﻞﺜﲟ ﻊﯿﺒﻟا (jual beli dengan 138 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 139
harga awal ditambah keuntungan). 2 Dalam bahasa ekonomi definisi di atas dapat diruskan sebagai berikut:
MBA : p0 + m,
Dimana  MBA  adalah mura > bah { ah, p0  adalah  simbol  untuk harga awal ( price )dan m adalah keuntungan ( margin ).
Definisi  yang  dikemukakan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang memberikan  batasan  pengertian mura > bah { ah dengan  “menjual suatu barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan pembeli  membayarnya  dengan  harga  lebih  sebagai  laba  serta pembayaran  dilakukan  secara  cicilan”.  Definisi  dalam  KHES tersebut menggambarkan suatu proses atau mekanisme
pelaksanaan  transaksi mura > bah { ah sebagaimana  dipraktikkan  dalam perbankan  syari’ah.  Substansi  batasan  tersebut  sebenarnya  sama dengan  yang  dikemukakan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili,  yaitu  suatu transaksi  antara  dua  orang  atas  dasar  prinsip  jual  beli  ( bai’ )  yang meniscayakan  adanya  pertambahan  keuntungan  atas  harga  awal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hanya saja terdapat suatu tambahan  penjelasan  mekanisme  pembayaran  secara  kredit (angsuran)  karena  merujuk  pada  praktik  di  perbankan  yang  sudah berjalan.
Penjelasan mura > bah { ah dalam  fiqh  tidak  mencantumkan ketentuan  pembayaran  apakah  dilakukan  secara  angsuran  ( cerdit )
ataukah  kontan  ( cash ).  Hal  ini  dapat  dimengerti  dari  penjelasan definisi operatif tentang yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd:
2 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami > wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 703.
140 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
ﺔﲝاﺮﳌا ﱔ نأ ﺮ ﺪﯾ ﻊﺋﺎﺒﻟا يﱰﺸﻤﻠ ﻦﳥ ا ي ا ىﱰﺷا ﻪﺑ ﺔﻌﻠﺴﻟا طﱰﺸو ﻊﯿﻠ ﺎﲝر ﺎﻣ رﺎﻨﯾ وا ﱒر ا ”(Mekanisme) mura > bah { ah adalah penjual menyebutkan harga
(pokok)  kepada  penjual  yang  dia  gunakan  untuk  membeli komoditas  dan  dipersyaratkan  kepada  pembeli  (agar menambahkan)  sejumlah  keuntungan  bagi  dinar  atau dirham.” 3
Penjelasan  dari  Ibn  Rusyd  di  atas  menggambarkan mekanisme transaksi mura > bah { ah secara konseptual dalam perspektif fiqh,  yaitu  adanya  pernyataan  secara  eksplisit  dari  penjual  kepada calon  pembeli  dengan  menyebutkan  harga  pokok  yang  dia bayarkan  ketika  membeli  barang  atau  komoditas  yang  akan  dijual kembali kepada calon pembeli baru dengan disertai sejumlah harga yang diinginkan dalam satuan dinar atau dirham (uang). 4
Dalam  ilustrasi  sederhana  mekanisme mura > bah { ah menurut konsep dalam fiqh dapat digambarka sebagai berikut: 5
Gambar 1. Mekanisme mura > bah { ah Menurut Fiqh
3 Ibn Rusyd. tt. Bida > yah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtas { i > d. Beirut: Dar al- Fikr, Voil. II, 1989), hlm. 161.
4 Ibid, hlm. 162.
5 Muhammad. Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada  Bank
Syariah. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 103. Penjual Pembeli Barang Transaksi Penyerahan barang dan harga/ uang MBA = p0+m (disepakati) (1) (2)

## A. Dimyati, TINGKAT PEMAHAMAN KARYAWAN LEMBAGA….
Sedangkan mekanisme transaksi mura > bah { ah yang terjadi pada perbankan syari’ah adalah sebagai berikut 6 :
Gambar 2. Mekanisme Mura > bah { ah dalam Perbankan
Meskipun  secara  sekilas  letak  perbedaan mura > bah { ah dalam konsep  fiqh  dan  praktik  diperbakan  hanya  terdapat  dalam  teknis pembayaran saja, cash dan credit, akan tetapi justru di sinilah letak keberatannya. Para pengkritik mura > bah { ah di perbankan menyatakan bahwa  dalam  praktiknya  pihak  bank  dalam  menentukan  besaran keuntungan  dan  tatacara  pembayaran  tidak  berbeda  dengan penetapan  sejumlah  bunga  yang  wajib  dibayar  oleh  pembeli/ nasabah  setiap periode  waktu yang disepakati (harian/ mingguan/ bulanan  dan  seterusnya).  Seakan-akan  nasabah  yang  mendapatkan pembiayaan mura > bah { ah membayarkan  angsuran  yang  terdiri  atas harga pokok ditambah bunga ( rate ).
Terhadap  keberatan  yang  demikian,  pihak  pendukung perbankan  syari’ah  memiliki  jawaban  yang  cukup  lugas,  bahwa
6 Ibid, hlm. 104.
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 141
Penjual Pembeli Barang Transaksi Penyerahan barang dan angsuran pertama MBA = p0+m dan mekanisme angsuran (disepakati) (1) (2)
sebenarnya  terdapat  perbedaan  mendasar  antara  besaran margin dalam mura > bah { ah dengan rate yang  harus  dibayar  oleh  nasabah dalam  transaksi  kredit  di  perbankan  konvensional.  Perbedaan tersebut  terletak  pada  asumsi  perhitungan  yang  dipakai  dalam menentukan besaran keduanya.
Dalam  transaksi mura > bah { ah , margin ditentukan  secara sederhana dengan hanya menambahkan sejumlah margin atas harga awal. Proses penetapan margin ini didasarkan pada kesepakatan atau tawar-menawar  antara  nasabah  dengan  pihak  perbankan. 7 Hal  ini berbeda dengan dasar penetapan rate pada transaksi kredit, dimana besar  kecilnya  dihitung  berdasarkan  hasil  perkalian  antara  harga awal  dengan  prosentasi  atau  tingkat  rate  yang  ditentukan  oleh perbankan. Secara sederhana rumus perhitungannya ;
r = p0 x n%,
Dimana r adalah rate besarnya bunga yang wajib dibayar, p0 adalah  harga  awal  dan  n%  menunjukkan  besarnya  tingkat  bunga yang ditetapkan bank. Dalam perhitungan yang demikian, nasabah tidak  memiliki  daya  tawar  untuk  turut  menentukan  besar  kecilnya tingkat rate. Hal ini tidak terlepas dari hukum ekonomi yang selalu mengikuti fluktuasi tingkat bunga di pasaran.
Dengan  penjelasan  yang  demikian,  dapat  dipahami  bahwa dilihat  dari  dasar  perhitungan  besaran margin dan rate, transaksi mura > bah { ah lebih menjamin kepastian dan transparansi dibandingkan dengan  transaksi kredit dalam  bank konvensional. 8 Pada akhirnya,
7 M. Syaf ’i’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.
8 Liquat Ali Khan Niazi. Islamic Law of Contract , (Lahore: Research Cell Dyal Singh Trust Library, 1990), hlm. 203.
142 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 143
cukup  beralasan  jika  dinyatakan  bahwa mura > bah { ah halal  dan  kredit berbunga haram.
Keberatan  lain  yang  sering  dilontarkan  terhadap  praktik mura > bah { ah terletak  pada  adanya  kecenderungan  inkonsistensi transaksi  ataupun  transaksi  ganda.  Hal  ini  mengacu  pada  praktik umum  bank-bank  syari’ah  dalam  memberikan  pembiayaan mura > bah { ah, dimana bank tidak menawarkan/ menjual barang secara langsung kepada nasabah, melainkan sebatas memberikan sejumlah uang  atau  pembiayaan  untuk  kemudian  digunakan  oleh  nasabah untuk  membeli  barang  yang  dikehendaki.  Di  sini  terjadi inkonsistensi transaksi, dari mura > bah { ah menjadi wakalah (perwakilan) atau dalam sudut pandang yang lain terdapat transaksi ganda dalam satu obyek.
Penjelasan-penjelasan  dalam  fiqh  selama  ini  melarang  keras praktik-praktik yang demikian. Dalam  kaidah fiqh  dinyatakan; ﰻ ضﺮﻗ ىﺮﺟ ﺎﻌﻔﻧ ﻮﻬﻓ ﰉر (setiap  transaksi  piutang  yang  menuntut
tambahan  manfaat  termasuk  kategori  riba). 9 Kaidah  ini  menjadi senjata untuk menyerang transaksi mura > bah { ah di perbankan syari’ah yang  mensyaratkan  pembeli  membeli  sendiri  barang  yang diinginkan  dengan  uang  atau  pembiayaan  yang  diberikan.  Dalam praktik yang demikian, seolah-olah perbankan memberikan hutang barang  kepada  nasabah,  tetapi  dengan  syarat  nasabah  tersebut membeli  sendiri  barang  yang  diinginkan  dengan  sejumlah  uang yang  diberikan.  Inilah  yang  dimaksud  dengan  tambahan  manfaat pada  kaidah  di  atas.  Semestinya  bank  menyediakan  barang  dalam wujudnya  yang  nyata  sebagaimana  diinginkan  oleh  nasabah.  Jika
9 Ibn  Taimiyah, Al-Fata > wa > al-Kubra > , (Beirut:  Dar  al-Fikr,  Vol.  III,  tt,), hlm. 146-147.
nasabah  menginginkan  membeli  mobil,  maka  bank  harus menyediakan  mobil  dalam  bentuk  fisik  yang  kemudian  dijual kepada nasabah dengan cara angsuran tadi, bukan malah menyuruh nasabah membeli sendiri.
Barangkali  ada  yang  menanyakan,  mengapa  bank  tidak langsung membuat akad pinjam meminjam ( qard, al-muqa > rad { ah ) saja agar  terhindar  dari  inkonsistensi  tersebut?  Pernyataan  demikian sekilas  bisa  dibenarkan,  akan  tetapi,  jika  melihat  pada  praktiknya bahwa  dalam  pengembalian  pinjaman mura > bah { ah (yang  dalam  hal ini  akan  diklaim  sebagai qard )  terdapat  sejumlah margin yang dipersyaratkan,  maka  bank  justru  akan  terjatuh  pada  riba nasi > ’ah , memberi  pinjaman  yang  disertai  bunga  karena  penundaan pembayaran. Pengalihan mura > bah { ah menjadi qard justru lebih dekat dengan  riba  yang  diharamkan  secara  tegas  dalam  al-Qur’an, ﻞ او
ﷲ ﻊﯿﺒﻟا مﺮﺣو ﰉﺮﻟا . 10 Keberatan  praktik mura > bah { ah dengan  alasan  terjadinya  akad atau  transaksi  ganda  pada  kasus  di  atas  juga  sangat  mudah dipahami.  Pada  contoh  transaksi  tersebut  terdapat  kombinasi transaksi mura > bah { ah dengan wakalah atau mura > bah { ah dengan qard.
Dalam  kaidah  hukum  Islam  transaksi  ganda  dalam  sebuah  obyek tunggal  tidak  dapat  dibenarkan.  Jika  demikian  halnya,  bagaimana seharusnya praktik mura > bah { ah yang dihalalkan?

## C. Pijakan Hukum dan Rasionalitas Fiqh Mura > bah { ah
Pada  bagian  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  trnasaksi mura > bah { ah, baik  yang  terdapat  dalam  fiqh  maupun  perbankan
10 QS. Al-Baqarah (2): 275.
144 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 145
syari’ah  tidak  memiliki  sandaran  langsung  dari nus { u > s { . Transaksi tersebut  berasal  dari  sebagian  warisan  tradisi  masa  lalu  di  bidang ekonomi.  Oleh  karenanya,  agak  sulit  mencari  sandaran nash yang tepat  untuk mura > bah { ah. Landasan naql yang  selama  ini  dirujuk sebagai  legitimasi mura > bah { ah adalah  dalil-dalil  tentang  jual  beli,
antara  lain; ﻞ او ﷲ ﻊﯿﺒﻟا مﺮﺣو ﰉﺮﻟا (dan  Allah  menghalalkan  jual beli  dan  mengharamkan  riba), ﺎﳞأ ﻦ ا اﻮ ﻣأ ﻻ اﻮﳇﺄﺗ ﲂﻟاﻮﻣا ﲂ ﺑ ﻞﻃﺎﺒﻟ نأ نﻮﻜ ةرﺎﲡ ﻦﻋ ضاﺮ ﲂ ﻣ 11 (hai  orang-orang  beriman,
janganlah  kalian  saling  memakan  harta  kalian  dengan  cara  batil, melainakn  melalui  cara-cara  perniagaan  yang  didasarkan  pada saling kerelaan di antara kalian).
Nus { us { di  atas  tidak  secara  eksplisit  berbicara  tentang mura > bah { ah, tetapi  jual  beli  secara  umum.  Akan  tetapi  melihat praktik  dari mura > bah { ah itu  sendiri  yang  sejalan  dengan  transaksi mura > bah { ah, perujukan tersebut dapat dibenarkan.
Melalui logika fiqh, kedua ayat di atas dapat dianalisis sebagai berikut;
Ayat  pertama  merupakan  pernyataan  eksplisit  dari  Allah ( syari > ’ ) tentang status hukum jual beli dan riba. Dalam hal ini bunyi redaksi ayat secara tekstual menyatakan  bahwa jual  beli dihalalkan dan  riba  diharamkan.  Sesuai  kaidah baya > ni > 12 jika  terdapat pernyataan eksplisit dari manqu > l, 13 maka tidak diperlukan penalaran mafhu > m. Artinya  bahwa  pernyataan  eksplisit manqu > l itulah  yang
11 QS. An-Nisa’ (4): 29.
12 Ijtihad bayani yaitu  ijtihad  yang  berhubungan  dengan  penjelasan kebahasaan yang terdapat di al-Qur’an dan Sunnah.
13 Muhammad Salam Madzkur, al-Ijtiha > d fi > at-Tasyri > ’ al-Islami > (Beirut : Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1984), hlm. 42.
146 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
dijadikan  pegangan.  Dari  pemahaman  tekstual  terhadap  ayat tersebut  dapat  ditarik  suatu  konklusi  hukum bahwa  transaksi  jual beli dihalalkan. Lalu dari mana landasan mura > bah { ah?
Karena ayat tersebut tidak berbicara tentang mura > bah { ah, maka yang  perlu  dilakukan  adalah  proses  penalaran ta’li > li > 14 (mencari logika hukum) berdasarkan illah yang bisa menyambungkan antara kedua jenis transaksi tersebut, jual beli dan mura > bah { ah. Berdasarkan
penalaran ta’li > li > , status  halal  jual  beli  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek,  yaitu  unsur-unsur  pembentuknya  dan  nilai  implisit  yang terkandung  di  dalamnya.  Dari  aspek  unsur-unsur  pembentuknya, jual  beli  terdiri  atas  penjual,  pembeli,  barang  dan  harga.  Unsur- unsur  ini  pula  yang  membentuk  transaksi mura > bah { ah. Sedanglan dari  mekanismenya  kedua  jenis  transaksi  ini  juga  sama,  yaitu penyerahan  barang  ditukar  dengan  uang  berdasarkan  kesepakatan antara  kedua  belah  pihak.  Sedangkan  dari  nilai  implisitnya  kedua jenis transaksi ini menjamin terjadinya suatu akad yang memenuhi unsur kejelasan, kerelaan dan saling menguntungkan.

## D. Tingkat  Pemahaman  Karyawan  tentang  Pengertian
Mura > bah { ah
Untuk mengetahui kesesuaian pemahaman karyawan tentang mura > bah { ah, apakah  sesuai  dengan  konsep  di  atas,  peneliti mengajukan  3  (tiga)  pertanyaan  kepada  responden.  Pertanyaan pertama  adalah  “apakah  bunga  bank  atau  bunga  pinjaman termasuk  riba  yang  diharamkan?”  Pertanyaan  penting  diajukan
14 Yang  dimaksud  dengan ijtihad  ta’li > li > adalah  mengambil  kesimpulan hukum  dari  nas  dengan  pertimbangan ‘illah al-hukm (pangkal  sebab/alasan) ditetapkannya  suatu  hukum.  Kemudian  diambil  sebagai  bahan  perbandingan ( miqya > s )  bagi  peristiwa  hukum  yang  di  luar  nas  yang  dimaksud  dengan  jalan analogi.
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 147
karena  menjadi  titik  pijak  untuk  mengetahui  dasar  keyakinan responden  terhadap  sistem  keuangan  syari’ah  serta  produk keuangan  apa  saja  yang  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah.  Terhadap pertanyaan demikian diperoleh jawaban responden sebagai berikut: Sebanyak  62  orang  menjawab  “Ya”,  33  orang  menjawab  “Tidak” dan  sisanya  sebanyak  15  orang  menyatakan  “Tidak  Tahu/  Tidak Menjawab”.
Gambar 3. Jawaban Responden terhadap pertanyaan “apakah bunga bank/ pinjaman termasuk riba yang diharamkan”
Berdasarkan  jawaban  responden  di  atas,  diketahui  bahwa mayoritas  responden  meyakini  bahwa  praktik  pinjaman berbunga, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga perbankan. Keyakinan  demikian  dapat  dimaklumi mengingat  “doktrin” utama dan  pengetahuan  yang  paling  mendasar  bagi  praktisi  lembaga keuangan  syari’ah  menyatakan  bahwa  bunga  bank/  pinjaman termasuk dalam kategori riba.
Masalahnya,  keyakinan  demikian  tidak  diikuti  dengan pemahaman  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  sesungguhnya praktik riba yang dilarang tersebut. Hal ini tercermin dari jawaban responden  terhadap  pertanyaan  “Apakah  ada  perbedaan  antara praktik  perbankan  syari’ah  dengan  praktik  peminjaman  uang (kredit)  pada  perbankan  kovensional?”.  Jawaban  responden
Ya Tidak
148 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
terhadap  pertanyaan  demikian  terbelah  menjadi  dua,  antara  yang menyatakan  “SAMA”  (sebanyak  42  orang)  dan  yang  menyatakan “BEDA”  (53  orang).  Sedangkan  5  orang  menyatakan  “RAGU- RAGU” atau “TIDAK TAHU”.
Gambar 4. Jawaban Responden terhadap pertanyaan “Apakah ada perbedaan antara praktik perbankan syari’ah dengan praktik peminjaman uang (kredit) pada perbankan kovensional”
Jawaban di atas ternyata sejalan  dengan  data yang diperoleh dari  pertanyaan  yang  secara  spesifik  ditujukan  untuk  mengetahui pemahaman  responden  terhadap  perbedaan  antara  produk pembiayaan mura > bah { ah yang  diterapkan  oleh  lembaga  keuangan/ perbankan  syari’ah  dengan  kredit  pada  sistem  perbankan konvensional.  Terhadap  pertanyaan  ini  jawaban  responden  lebih mengejutkan  karena  yang  menyatakan  “SAMA”  sebanyak  57 responden,  sedangkan  yang  menyatakan  “BEDA”  sebanyak  36 orang  dan  sisanya  sebanyak  7  responden  menyatakan  RAGU- RAGU/TIDAK TAHU.
Gambar 4. Jawaban Responden terhadap pertanyaan “Apakah pembiayaan Mura > bah { ah sama dengan Kredit”
Tidak Tahu/ Ragu-ragu Beda Sama
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 149
Berdasarkan  jawaban-jawaban  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  tingkat  pemahaman  responden,  dalam  hal  ini karyawan  pada  lembaga  keuangan  syari’ah  tentang  perbedaan konsep maupun  praktik  perbankan  syari’ah  masih  rendah.  Hal  ini juga  menunjukkan  fakta  lain  bahwa  persepsi  umum  terhadap lembaga  keuangan/  perbankan  syari’ah  masih  cenderung menyamakan  dengan  lembaga  keuangan/  perbankan  syari’ah. Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan mengingat bahwa ketika saat  ini  sistem  keuangan  syari’ah  masih  belum  dikenal  secara  baik oleh  masyarakat,  responden  yang  merupakan  praktisi  keuangan syari’ah  memiliki  tugas  ganda,  yakni  menjalankan  sekaligus mengedukasi masyarakat tentang apa dan bagaimana sesungguhnya sistem  keuangan  syari’ah  tersebut.  Manakala  tingkat  pengetahuan mereka  masih  rendah,  juga  akan  berpengaruh  terhadap pemahaman masyarakat pada umumnya.
Melihat  kondisi  yang  demikian,  penting  untuk  mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan praktisi  keuangan  syari’ah  di  wilayah  Pati  utara  ini.  karena  itu, peneliti  mengajukan  empat  pertanyaan  kepada  responden  yang
Sama Beda Tidak Tahu/ Ragu-ragu
dijawab  melalui  pengisian  angket.  Adapun  ketiga  pertanyaan tersebut  adalah  tentang  latar  belakang  pendidikan,  sumber pengetahuan  tentang  produk-produk  keuangan  syari’ah,  dan komitmen untuk mempraktikkan sistem syari’ah.
Berdasarkan  jawaban  yang  diperoleh,  tingkat  pendidikan responden  didominasi  oleh  lulusan  SLTA  (SMU/A,  SMK,  MA) yang  mencapai  61  orang,  disusul  dengan  Diploma/  Sarjana  27 orang  dan  sisanya  12  orang  tidak  menjawab.  Selain  itu,  dari  27 responden  dengan  pendidikan  minimal  Diploma  hanya  11  yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  syari’ah/  mu’amalah/ perbankan  syari’ah/  ekonomi  syari’ah.  sementara  sisanya  berasal dari  berbagai  disiplin  keilmuan  lain,  khususnya  ekonomi/ akuntansi.  Kebutuhan  pragmatis  menjadi  alasan  utama  bagi  para pengelola  lembga  keuangan  syari’ah  dalam  menentukan  kriteria calon  karyawan  yang  akan  direkrut.  Kebutuhan  pragmatis  yang dimaksud adalah bahwa untuk menunjang operasional, tenaga yang dibutuhkan  adalah  mereka  yang  memiliki  skill  teknis  yang berhubungan dengan teknik pencatatan keuangan, pemasaran atau teknologi  penunjangnya.  Hal  ini  terungkap  dari  hasil  wawancara dengan  salah  satu  pimpinan  KJKS  di  Kecamatan  Margoyoso, dimana  lembaga  yang  dipimpinnya  lebih  memerlukan  tenaga pemasaran yang juga dapat melakukan tugas administrasi lainnya. 15
Alasan  lain  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Manajer  KJKS  di Kecamatan  Tayu  adalah  bahwa  dalam  melakukan  rekrutmen karyawan  baru,  pertimbangan  utamanya  adalah  selain  penguasaan skill  teknis,  juga  mempertimbangkan  gaji  yang  dibayarkan.  Dalam hal  ini  karyawan  dengan  tingkat  pendidikan  SLTA  lebih  disukai daripada sarjana karena gaji yang dibayarkan lebih rendah. Adapun
15 Wawancara tanggal 25 Feburari 2013.
150 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
A. Dimyati, TINGKAT PEMAHAMAN KARYAWAN LEMBAGA….
minimnya lulusan Syari’ah/ Mu’amalah tidak diprioritaskan karena dinilai memerlukan investasi yang lebih tinggi untuk meng-upgrade level skill mereka daripada memberikan dasar-dasar syari’ah kepada karyawan  dengan  latar  belakang  pendidikan  di  bidang  ekonomi/ akuntansi. 16
Meskipun  demikian,  ternyata  upaya  pengelola  lembaga keuangan  syari’ah  dalam  memberikan  pendidikan  tambahan/ pelatihan  di  bidang  syari’ah  ternyata  juga  tidak  optimal.  Hal  ini seperti  terungkap  dari  hasil  angket  yang  disebarkan  kepada  para responden  yang  bertujuan  menelusuri  dari  mana  saja  mereka mendapatkan  informasi  tentang  produk  dan  sistem  keuangan syari’ah. dari 100 responden yang menyatakan mendapat informasi dari  pelatihan  yang  diselenggarakan  secara  internal  berjumlah  42 orang, sementara yang memperoleh informasi dari referensi (buku, internet,  brosur,  TV  dll)  mencapai  36  orang.  Sebanyak  17 menjawab  mendapatkan  informasi  tentang  produk  dan  sistem keuangan  syari’ah  dari  seminar-seminar,  orang  menjawab  dari sumber  lain dan  sisanya 6 orang mendapat  informasi dari  sumber lain.
Kecenderungan pragmatis para pengelola lembaga keuangan syari’ah dan minimnya upaya dalam menyelenggarakan pendidikan tambahan/  pelatihan  tentang  dasar-dasar  keuangan  syari’ah  ini sejalan  dengan  masih  rendahnya  tingkat  pemahaman  para responden  terhadap  produk-produk  dan  sistem  keuangan  syari’ah sebagaimana  dijelaskan  di  atas.  Pada  sisi  lain,  optimisme  muncul manakala  sebagian  besar  responden  menyatakan  memiliki komitmen dan  keinginan  yang kuat  untuk mengaplikasikan sistem keuangan  syari’ah  secara  benar  serta  menyebar  luaskan  kepada
16 Wawancara tanggal 27 Februari 2013.
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 151
masyarakat.  Sebanyak  96  responden  menyatakan  komitmen  dan keinginan  tersebut,  sedangkan  4  orang  lainnya  menyatakan  masih ragu-ragu.

## E. Penutup
Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat  pemahaman  karyawan  pada  lembaga  keuangan  syari’ah, baik  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  (BPRS)  maupun  Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) di wilayah Pato Utara yang tersebar di Kecamatan  Tayu, Kecamatan  Margoyoso, Kecamatan  Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Juwana masih rendah. Hal itu  tercermin  dari  keraguan  sebagian  dari  mereka  dalam membedakan  antara  bunga  dengan  riba  dan  ketidak  mampuan membedakan antara praktik lembaga keuangan/ perbankan syariah dengan  konvensional, serta  persepsi yang cenderung menyamakan antara  produk  pembiayaan  syari’ah  yang  menggunakan  akad mura > bah { ah dengan  sistem  kredit  berbunga  sebagaimana  diterapkan di lembaga keuangan/ perbankan konvensional.
Penyebab dari rendahnya pemahaman tersebut ada dua macam, yaitu latar belakang pendidikan dan kurangnya upaya pengelola lembaga keuangan syari’ah dalam memberikan
pemahaman lebih mendalam tentang sistem dan produk keuangan syari’ah bagi karyawan. Padahal, komitmen para karyawan untuk menerapkan sistem keuangan syari’ah dan menyebar luaskan kepada masyarakat sangat tinggi.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:
1. Perlunya pengelola lembaga keuangan/ perbankan syari’ah menyusun dan menyelenggarakan program
152 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .
JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H . | 153
edukasi  sistem  dan  produk  keuangan  syari’ah  secara internal, baik melalui pelatihan maupun program lainnya.
2. Para  pengelola  lembaga  keuangan/  perbankan  syari’ah agar  menjadikan  wawasan  syari’ah  sebagai  kriteria  utama dalam melakukan rekrutmen karyawan.
3. Mengoptimalkan  peran  DPS/  pengawas  syari’ah  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  prinsip- prinsip  syari’ah  oleh  para pengelola  dan  karyawan  dalam menjalankan  operasional  lemnaga  keuangan/  perbankan syari’ah.
4. Perlunya  sinergi  antara  Perguruan  Tinggi-Praktisi Keuangan  Syari’ah-Tokoh  Agama  di  lingkungan  terdekat dengan  lembaga  keuangan/  perbankan  syari’ah  dalam mengawal  konsistensi  penerapan  sistem  dan  produk keuangan  syari’ah  oleh  lembaga-lembaga  keuangan/ perbankan syari’ah.
154 | JIE Volume II No. 3 Desember 2013 M. / S { afar 1435 H .

## Daftar Pustaka

## Al-Qur’an al-Karim
Antonio,  M.  Syaf  ’i’i . 2001. Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktek .
Jakarta: Gema Insani..
Madzkur,  Muhammad  Salam.  1984. al-Ijtiha > d  fi > at-Tasyri > ’  al-Islami > . Beirut : Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyah.
Muhammad.  2004. Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Niazi,  Liquat  Ali  Khan.  1990. Islamic  Law  of  Contract .  Lahore:
Research Cell Dyal Singh Trust Library.
Rusyd,  Rusyd.  1989. Bida > yah  al-Mujtahid  wa  Niha > yah  al-Muqtas { id. Beirut: Dar al-Fikr.
Taimiyah, Ibn. tt. Al-Fatawa Al-Kubra. Beirut: Dar al-Fikr.
Wibisono,  Yusuf.  2009. Politik  Ekonomi  UU  Perbankan  Syariah Peluang  dan  Tantangan  Regulasi  Industri  Perbankan  Syariah .
Skripsi. Depok : Universitas Indonesia.
Zuhaili, Wahbah Az-. tt. Al-Fiqh al-Islami > wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr.