## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI SENGKETA UNTUK TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Syuryani, SH, MH.  Yozi Ardian, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  Fakultas Hukum Universitas Andalas
Syuryani877@gmail.com Yoziardian98@gmail.com

## ABSTRAK
.  Kegiatan  pemblokiran  diakomodir  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  13  Tahun 2017.  Penulisan  ini    menguraikan  proses  pemblokiran  sertipikat  hak  atas  tanah  apakah  sudah mampu  menciptakan  tertib  administrasi  pertanahan  serta  apakah  sudah  dapat  memberikan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  metode  penulisan    yuridis empiris.  Hasil  penelitian  yang  ditemukan  pada  Kantah  Kab.Padang  Pariaman  pemblokiran sertipikat  sendiri  disebabkan  karena  adanya  sengketa  kepentingan  terhadap  tanah  terutama pada  tanah  yang  penguasaanya  secara  bersama,  serta  pada  tanah  yang  pembagian  warisnya belum selesai, tujuan dari dilakukannya blokir adalah untuk melindungi kepentingan pemegang hak lainnya.
Kata Kunci : Pemblokiran, Sertipikat, Hak Atas Tanah

## ABSTRACT
Blocking  activities  are  accommodated  by  the  Regulation  of  the  Minister  of  Agrarian Affairs  Number  13  of  2017.  This  writing  describes  the  process  of  blocking  certificates  of  land rights  whether  it  has  been  able  to  create  orderly  land  administration  and  whether  it  has  been able  to  provide  legal  protection  to  holders  of  land  rights  using  an  empirical  juridical  writing method. The results of the research found in Kantah, Padang Pariaman Regency, the blocking of the certificate itself was due to a dispute over interests in land, especially in land that is jointly owned, as well as in land whose inheritance distribution has not been completed. The purpose of blocking is to protect the interests of other rights holders.
Keywords: Blocking, Certificate, Rights Of Land

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA sebagai dasar bagi hukum agraria  nasional  sebetulnya  hadir  dan  menciptakan  suatu  konsep  baru  bagi  eksistensi keberagaman  hukum  pada  bidang  agrarian  di  Indonesia,  yang  dimana  menjadikan  hukum  adat
juga  sebagai  sumber  utama  pembangunannya. 1 Dengan  diundangkannya  UUPA  terhitung  sejak tanggal  ditetapkannya  dan  diberlaku-kannya  maka  ketentuan  menyangkut  tanah  di  Indonesia berpedoman kepada UUPA pada khususnya. 2
Untuk  menindaklanjuti  amanat  UUPA  salah  satunya  dalam  rangka  mewujudkan  jaminan kepastian hukum bagi para pemilik tanah, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2
Peraturan  mengenai  pendaftaran  tanah  selain  diatur  dalam  UUPA  juga  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (seterusnya akan penulis  sebut  dengan  PP  No.24  Tahun  1997).  Sertipikat  tanah  merupakan  produk  dari penyelenggaraan  kegiatan  pendaftaran  tanah.  Selain  diatur  dalam  PP  Nomor  24  Tahun  1997 ketentuan mengenai sertipikat juga diatur dalam pasal 69 dan pasal 91 Peraturan Menteri Agraria Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  (seterusnya  akan  penulis  sebut  dengan  Permen  Agraria  No.3  Tahun 1997). Keberadaan sertipikat tanah bagi pemegang hak atas tanah merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dikarenakan sertipikat dijadikan sebagai alat bukti dan jaminan kepastian hukum bagi  si  pemegang  hak  itu  sendiri.  Penerbitan  sertipikat  ini  memberikan  perasaan  tenang  dan tentram  karena  dilindungi  dari  tindakan  sewenang-wenang  dari  siapapun.  Kedua,  dengan pemilikan  sertipikat  pemilik  tanah  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apa  saja  sepanjang  tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 3
Sertipikat hak atas tanah hanya sebagai suatu bukti permulaan saja, belum menjadi sebagai suatu yang final sebagai bukti hak atas tanahnya, atau dengan kata lain, bahwa sertipikat itu adalah sebagai salah satu alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang masih dapat menggugat atas pendaftaran tanah pada
Kantor Pertanahan apabila mempunyai bukti yang kuat atas tanah tersebut. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan atas dasar permohonan para pihak dapat melakukan pemblokiran sertifikat hak atas tanah. 4
Dalam  perkembangannya  konflik  atas  tanah  dapat  menimbulkan  gugatan  ke  Pengadilan, ataupun pengajuan permohonan blokir sertipikat ke kantor pertanahan. Pencatatan Blokir sendiri merupakan tindakan  administrative  yang dilakukan oleh Kepala Kantor  Pertanahan berdasarkan permohonan yang diajukan. Mengenai Pencatatan blokir sebelumnya masih tersebar di beberapa peraturan,  belum  lengkap,  tidak  seragam,  dan  masih  dalam  keadaan  yang  tersirat  keberadaan normanya,  sehingga  berpotensi  menjadi  penghambat  tercapainya  tertib  administrasi  pertanahan. Hambatan tersebut oleh pemerintah diupayakan penyelesaiannya melalui pembentukan peraturan khusus mengenai blokir dan sita, dengan diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Seterusnya akan penulis sebut dengan Permen Agraria  No.13  Tahun  2017).  Dalam  Pasal  1  butir  1  Permen  Agraria  No  13  Tahun  2017  ini, menyatakan bahwa;
“Pencatatan  blokir  adalah  tindakan  administrasi  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau pejabat  yang  ditunjuk  untuk  menetapkan  keadaan status  quo (pembekuan)  pada  hak  atas
1 Kurnia Warman, 2010, Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk (Dinamika Interaksi Hukum adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat), HuMa, Jakarta. Hlm.63 2 Imam Soetikno, 1987, “ Proses Terjadinya UUPA ”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.59.
3 Uraian  dari  paragraf  tersebut  adalah  kesimpulan  Penulis  dari  membaca  Buku  Adi  Kusnadi,  1988 Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status , Jakarta hlm  57-58 4 Masnita Dewi, 2010, Thesis; Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran
Sertifikat Di Kantor Pertanahan Deli Serdang , Universitas Sumatera Utara, Medan. Hlm 77
tanah  yang  bersifat  sementara  terhadap  perbuatan  hukum  dan  peristiwa  hukum  atas  tanah tersebut”
Hadirnya  Permen  Agraria  No.13  Tahun  2017  ini  bertujuan  untuk  pedoman  bagi Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan tingkat kabupaten dan kota  dalam melaksanakan  pencatatan  atau  penghapusan  blokir  dan  sita  atau  adanya  sengketa  dan  perkara mengenai  hak  atas  tanah.  Dan  Permen  Agraria  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  keseragaman, standarisasi  dan  tertib  administrasi  dalam  pelaksanaan  pencatatan  serta  penghapusan  catatan blokir dan sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah.
Pencatatan  blokir    dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah  atas  perbuatan  ataupun  peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Pengajuan pencatatan blokir untuk upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir paling banyak satu kali pada satu objek tanah yang sama. Permohonan pencatatan blokir ini dapat diajukan oleh perorangan, (baik  itu kepemilikan pribadi,  ataupun kepemilikan bersama hak atas tanah), badan hukum,  dan  juga  oleh  penegak  hukum  seperti  penyidik,  dan  atau  jaksa  dalam  perkara  pidana, serta pencatatan blokir juga dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari kementerian ATR/BPN itu sendiri, terkait pengajuan pencatatan blokir ini pun memiliki mekanisme yang berbeda antara pengajuan  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan,  badan  hukum,  penegak  hukum  dan  ataupun atas inisiatif kementerian ATR/BPN. Terkait  Permohonan Pencatatan blokir  yang diajukan oleh orang perorangan ini harus mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas  permohonan  yang  dimaksud.  Pada  pasal  13  Permen  Agraria  No.13  tahun  2017  mengatur mengenai  jangka  waktu  pencatatan  blokir  yang  diajukan  perorangan  atau  badan  hukum  berlaku selama 30 (tigapuluh) hari, sehingga pada rentang waktu 30 hari ini adalah bentuk tindak lanjut upaya  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  sipemohon  pencatatan  blokir,  apakah  akan  menyelesaikan sengketa yang terjadi secara mandiri atau akan melanjutkan perkara ke Pengadilan.
Dalam  berbagai  kasus,  sengketa  tanah  sering  diikuti  dengan  pemblokiran  sertipikat  oleh pihak  berkepentingan,  baik  oleh  perorangan,  badan  hukum,  maupun  pemerintah.  Tujuan  dari pemblokiran  sertipikat  tanah  ini  sendiri  adalah  untuk  pembekuan  status  tanah  agar  tidak  dapat beralih atau dialihkan sampai sengketa berakhir dan penguasaan atas tanah menjadi jelas tentang siapa  pemegang  hak  atas  tanah  yang  lebih  jelas.  Pemblokiran  dilakukan  dengan  pertimbangan agar kepentingan orang atau badan hukum yang berhak atas tanah yang disengketakan mendapat perlindungan hukum. 5
Dalam rangka
tertib administrasi pertanahan, melakukan pencatatan blokir,  sita  atau  adanya  sengketa  dan  perkara  mengenai  hak  atas  tanah  perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pencatatan pada buku tanah dan surat ukur. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah pihak yang merasa dirugikan wajib mendaftarkan perubahan yang  terjadi  kepada  kantor  pertanahan  sehingga  data yang  ada  di kantor  pertanahan  sesuai  dengan  keadaan  di  lapangan. 6 Berdasarkan  uraian  diatas  Latar  penulis membahas  dan  menguraikan  “Pemblokiran  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Serta  Pengaruhnya  Bagi Tertib  Administrasi  Pertanahan  Yang  Mengalami  Sengketa  Pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Padang Pariaman”
5 Ali Achmad Chomzah, Op.cit ¸ hlm 19
6 Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

## B. METODE PENELITIAN
Dalam _ penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris . Pendekatan yuridis  yang  dimaksudkan  adalah  hukum  dilihat  sebagai  norma  atau das  sollen ,  karena  dalam melaksanakan  pembahasan  terhadap  pemblokir  sertifikat  hak  atas  tanah  dan  upaya  untuk mentertibkan  Administrasi  Pertanahan  yang  mengalami  sengketa  pada  kantor  Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. P e nyebab Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten

## Padang  Pariaman  dan  Proses  Pemblokiran  Itu  Dilakukan  Dalam  Rangka  Tertib Administrasi Pertanahan
Sertipikat sebagai produk terakhir dari pendaftaran tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berisi salinan dari buku tanah yang dilengkapi Surat Ukur berisi data yuridis dan data fisik bidang tanah, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengandung pengertian bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Namun terkadang dalam penerbitan suatu sertipikat hak masih saja menjadi suatu polemik bagi pihak lain yang juga merasa memiliki hak atas tanah tersebuT. Perorangan  atau  badan  hukum  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  terhadap  diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tersebut, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. 7
Pada  pedoman  prosedural,  Pasal  1  angka  1  Permenag  13  Tahun  2017  tentang  Sita  dan Blokir menetapkan bahwa pemblokiran tanah hanya diperkenankan untuk dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan ataupun pejabat yang memiliki otoritas agar dapat menentukan status quo atas sebidang  tanah.  Status quo sendiri  bertujuan  untuk  membekukan  hak  atas  tanah  yang  bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.
Dalam  beberapa  praktik  yang  terjadi  pelaksanaan  pemblokiran  sertipikat  sering  terjadi karena  adanya  suatu  sengketa  atau  sanggahan.  Pada  Badan  Pertanahan  Nasional  atau  Kantah Kab.  Padang  Pariaman,  sengketa  pertanahan  seringkali  disebabkan  karena  adanya  konflik kepentingan  atas  penguasaan  bidang  tanah  pada  saat  proses  penerbitan  sertipikat  ataupun pendaftaran peralihan hak atas tanah.
Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria No. 13 Tahun 2017 tentang tata cara sita  dan  blokir,  maka  setiap  kantor  pertanahan  sudah  mempunyai  tata  cara  blokir  dan  sita  yang memuat ketentuan umum, maksud dan tujuan pemblokiran, permohonan persyaratan, penerimaan permohonan  dan  pemeriksaat,  pengkajian,  tatacara  pencatatan,  jangka  waktu  blokir  serta hapusnya catatan blokir, hal ini ditujukan untuk mewujudkan keseragaman, standarisasi prosedur pelayanan dan untuk tertib administrasi dalam  pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir.
Terkait  dengan  pencatatan  blokir  yang  berlaku  dalam  Permen  No.13  Tahun  2017  ini terdapat  4  mekanisme  berbeda  dalam  pengajuannya,  yakni  pengajuan  blokir  yang  dimohonkan oleh  orang  perorangan,  badan  hukum,  aparat  penegak  hukum  atau  inisiatif  kementerian  ATR sendiri.  Untuk  blokir  yang  diajukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  hukum  permohonan pengajuan blokirnya hamper memerlukan syarat yang sama yang membedakan hanya pada badan hukum  harus  melampirkan  fotocopy  akta  pendirian  dari  badan  hukum  yang  bersangkutan
7 Syuryani,  Nessa  Fajriyana,  2021, Pemblokiran  Sertipikat  Tanah  Dikantor  Pertanahan  Kabupaten  Lima Puluh  Kota  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  13  Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita , Jurnal Menara Ilmu, Volume Xv No. 02 Oktober 2021. Hlm 72
tersebut,  dalam  hal  ini  masa  blokir  paling  lama  yang  diberikan  adalah  30  hari,  dalam  masa  30 hari  ini  para  pihak  yang  berkepentingan  atas  tanah  diberikan  kesempatan  untuk  menyelesaikan perkara mereka atau melanjutkan perkara kepengadilan sampai dengan adanya penetapan ataupun putusan untuk memperpanjang masa blokir.
Sedangkan untuk pengajuan blokir yang dimohonkan oleh aparat penegak hukum seperti kejaksaan,  dalam  hal  ini  harus  adanya  surat  perintah  penyidikan  pada  kasus  pidana,  dan  surat permintaan  pemblokiran  dari  instansi  penegak  hukum  tersebut,  terkait  masa  blokir  pada  kasus seperti ini, catatan blokirnya akan hapus apabila kasus yang diselidiki atau dalam masa tuntutan telah selesai, ataupun penyidik mencabut blokir yang telah diajukan. Adapun blokir berdasarkan inisiatif  Kementrian  ATR  sendiri,  berlaku  ketentuan Mutantis  Mutandis (perubahan  prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak).
Permohonan  pencatatan  blokir  sertipikat  pada  Kantah  Kab.  Padang  Pariaman  sendiri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No.13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Sita dan Blokir.  Pemberlakuan pencatatan blokir merujuk kepada Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria  No.13  Tahun  2017  yang  dimana  pencatatan  blokir  dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah terhadap perbuatan atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Namun  berdasarkan  Keterangan  yang  penulis  peroleh  dari  responden  selaku  Kapala  Subseksi Penanganan  Sengketa  Pertanahan  Kantah  Kab  Padang  Pariaman  menyatakan  untuk  kategori blokir  sendiri  bukanlah  masuk  dalam  kategori  sengketa,  melainkan  sanggahan.  Sengketa pertanahan sering terjadi dalam proses pendaftaran tanah sebelum penerbitan suatu sertipikat hak, sedangkan  sanggahan  terjadi  setelah  diterbitkannya  suatu  sertipikat.  Namun  pada  praktiknya blokir  sendiri  timbul  dikarenakan  adanya  suatu  konflik  kepentingan  atau  yang  disebut  juga dengan sengketa. 8
Berdasarkan  pengamatan  penulis  bahwa  sengketa  pertanahan  sering  terjadi  sebelum diterbitkannya  suatu  sertipikat  hak  atas  tanah,  setelah  dilakukan  pengkajian  dan  pengkuran lapangan,  tahap  selanjutnya  adalah  tahap  pengumuman  nama  pemegang  hak  atas  tanah  pada wilayah  kenagarian  setempat 9 ,  dimana  diberikan  waktu  60  hari  pengumuman  sebelum diterbitkannya  suatu  sertipikat,  hal  ini  dikaitkan  dengan  kesempatan  yang  dimana  apabila  ada kesempatan bagi pihak lain yang juga merasa memiliki hak atas tanah yang didaftarkan memiliki kesempatan  untuk  mengajukan  keberatannya  atas  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan.  Keberatan ini dapat diajukan kekantor pertanahan langsung ataupun melalui mekanisme pengadilan.
Berdasarkan  data  pemblokiran  yang  terjadi  di  Kantor  Pertanahan  Kab.Padang  Pariaman, ditemukan selama tahun 2018-2021 ditemukan beberapa kasus pengajuan blokir. Dari total kasus blokir yang terjadi di Kantah Kab. Padang Pariaman sudah tercatat total sebanyak 29 pencatatan blokir  yang  pernah  terdaftar  dan  pada  tahun  2022  ini  masih  ditemukan  beberapa  kali  terjadi permohonan  pencatatan  blokir  sertipikat  tanah  yang  diajukan  kepada  pihak  Kantah  dan didaftarkan  melalui  loket  pelayanan.  Berdasarkan  keterangan  yang  penulis  peroleh  dari responden  selaku  Kepala  Subseksi  bagian  Penetapan  Hak  pada  Kantah  Kab.  Padang  Pariaman, Pemblokiran sertipikat yang diajukan pada Kantah Kab. Padang Pariaman seringkali terjadi pada tanah  adat  dalam  hal  ini  berupa  tanah  bersama  milik  kaum.    Hal  ini  disebabkan  karena  tidak termuatnya  nama  pemegang  lain  dalam  sertipikat,  peralihan  hak  atas  tanah  secara  sepihak,
8 Hasil  dari  Keterangan  yang  diperoleh  dari  Bapak  Aulia  Zikrillah  S.H  Selaku  Kepala  Subseksi  Penangan Sengketa  Pertanahan  Pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Padang  Pariaman  pada  hari  Senin,  16  Mei  2022  Pukul 10.15 WIB.
9 Hasil  dari  Keterangan  yang  diperoleh  dari  Bapak  Aulia  Zikrillah  S.H  Selaku  Kepala  Subseksi  Penangan Sengketa  Pertanahan  Pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Padang  Pariaman  pada  hari  Senin,  16  Mei  2022  Pukul 10.25 WIB.
pembagian harta waris yang belum diselesaikan dalam keluarga, dan karena adanya piutang atas jual  beli  tanah  yang  belum  dilunasi  sehingga  dimohonkan  blokir  oleh  pihak  ketiga  yang berkepentingan atas tanah. 10
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  responden  Selaku  Kasubsi  Penetapan  Hak pada  Kantor  Pertanahan  Kab.  Padang  Pariaman,  untuk  kasus  pemblokiran  yang  terjadi  hanya berlaku pada tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya, untuk proses penerbitan sertipikat tanah pada umumnya mengikuti ketentuan formal yang ada dan khusus untuk kategori tanah Bersama milik  kaum  atau  suku  ini  diperlukan  beberapa  persyaratan  formil  yang  dibutuhkan  yaitu  salah satunya adalah keterangan ranji keturunan yang ditanda tangani oleh seluruh kaum dan diketahui oleh  perangkat  adat  kenagarian  setempat.  Meskipun  syarat  formil  dari  pendaftaran  tanah terpenuhi, namun masih dijumpai beberapa kasus bagi si pemegang hak atas tanah ini khususnya untuk penerbitan sertipikat tanah milik kaum, hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan bulat dari keseluruhan anggota dalam kaum tersebut untuk mendaftarkan tanahnya, ataupun salah satu anggota  dalam  kaum  tersebut  memiliki  kepentingan  lain  atas  tanah  milik  bersama  ini,  salah satunya  untuk  dialihkan  ataupun  dibebani  hak  tanggungan,  Selain  dari  pada  itu  ditemukan  juga salah  satu  penyebab  pencatatan  blokir  yang  terjadi  dikarenakan  adanya  kepentingan  untuk melindungi  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dalam  jual  beli  tanah,  dimana  salah  satu  pihak memohonkan  blokir  karena  keadaan    karena  masih  dalam  keadaan  berutang,  dan  perkara pewarisan yang belum diselesaikan pembagiannya. 11
Keberadaan  blokir  dan  sita  terhadap  sertipikat  tanah  yang  melekat  pada  tanah  yang bermasalah mengakibatkan ditangguhkannya hak atas tanah untuk sementara waktu.  Blokir dan sita  memiliki  dampak  yang  berbeda  namun  secara  serentak  akan  membekukan  hak  milik  atas tanah.  Keberadaan  blokir  dan  sita  tanah  juga  mempengaruhi  kecakapan  dari  seorang  subyek hukum  untuk  melakukan  sebuah  prestasi  jual-beli  atas  tanah  yang  diawali  dengan  sebuah perjanjian sebagaimana dikodifikasikan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. 12
Dalam  beberapa  kasus  terkadang  sengketa  atau  sanggahan  pada  penerbitan  sertipikat dapat saja untuk dimohonkan untuk dilakukan pencatatan blokirnya pada kantor pertanahan, baik itu dilakukan oleh pemohon yang memiliki hubungan hukum atas tanah tersebut secara lansung ke  kantor  pertanahan  ataupun  pada  sengketa  pertanahan  yang  sudah  menempuh  jalur  litigasi dapat  dimintakan  dalam  gugatannya  untuk  memohonkan  sita  dan  blokir  melalui  hakim  sampai adanya  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Adapun  perbedaan  terkait  berlakunya  jangka waktu  blokir  ini,  apabila  permohonan  diajukan  pada  kantor  pertanahan  oleh  pihak  yang berkepentingan maka blokir hanya akan berlaku selama 30 hari dan ini hanya berlaku untuk satu kali pengajuan, sedangkan pada blokir yang dilakukan dengan suatu putusan sela, sita dan blokir ini akan berlangsung sampai adanya suatu putusan yang inkracht dari hakim di pengadilan.
Adapun hal menarik yang dapat dilihat dengan kehadiran Permen ATR No.13 tahun 2017 ini  yakni  jika  ditinjau  pada  pasal  4  ayat  (1)  yang  turut  menentukan  subjek  yang  memiliki kualifikasi  untuk  dapat  mengajukan  permohonan  blokir,  sedangkan  sita  pada  pada  pasal  27 subjeknya  yakni  juru  sita  pengadilan  dan  pihak  yang  berkepentingan,  seperti  kementerian  ATR sendiri ataupun pihak kejaksaan dalam menangani kasus pidana maupun perdata.
10 Hasil dari Keterangan yang diperoleh dari Bapak Deri Artoni S. AP Selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu, 18 Mei 2022 Pukul 09.00 WIB.
11 Hasil dari Keterangan yang diperoleh dari Bapak Deri Artoni S. AP Selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu, 18 Mei 2022 Pukul 09.05 WIB.
12 Yulia Kumalasari. 2016. “ Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Bengkok ”. Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Hlm 11
Berdasarkan  keterangan  yang  penulis  peroleh  dari  responden.  selaku  kepala  subseksi Penetapan Hak Kantah Kab. Padang Pariaman, untuk pemblokiran yang dimohonkan langsung ke Kantah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2017.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertipikat  Tanah  Yang  Mengalami Pemblokiran
Berdasarkan  Pasal  3  Permen  ATR  No.  13  Tahun  2017  tentang  Blokir  dan  Sita  yang menyatakan  bahwa,  pencatatan  blokir  dilakukan  terhadap  hak  atas  tanah  atas  perbuatan  hukum atau  peristiwa  hukum,  atau  karena  adanya  sengketa  atau  konflik  pertanahan  maka  salah  satu upaya  melindungi  kepentingan  pemegang  hak  atas  tanah  maka  dilakukan  upaya  pemblokiran sertipikat.
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  pada  kasus  pencatatan  blokir  yang  terjadi  di  Kantor Pertanahan  Kab.  Padang  Pariaman  pemblokiran  yang  terjadi  di  kantah  sering  diajukan  oleh pemegang  hak  atas  tanah  yang  berstatus  milik  bersama  seperti  tanah  kaum  dan  suku,  ataupun tanah  waris  yang  belum  dilakukan  pemeliharaan  data  pendaftarannya.  Pada  kasus  tanah  milik bersama  perlindungan  hukum  yang  diberikan  untuk  pemegang  hak  atas  tanah  ini  yaitu  dengan melakukan pemblokiran guna membekukan status tanah agar tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun,  namun  dengan  jangka  waktu  blokir  yang  hanya  berlaku  selama  30  hari  dan  hanya berlaku untuk satu kali pengajuan untuk setiap pemohon, maka dalam rentang waktu 30 hari ini, para  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  harus  sesegera  mungkin  menyelesaikan  konflik  diantara mereka,  hal  ini  dikarenakan  status  blokir  sendiri  hanyalah  upaya  atau  tindakan  administrative yang diberikan kepada Kantor pertanahan untuk pemegang hak atas tanah untuk melindungi hak dari pemegang hak atas  tanah tersebut dengan jangka waktu  tertentu dan dapat  dicabut  kembali oleh sipemohon  dan konteks untuk  blokirpun bukanlah mengakhiri si  pemegang hak atas  objek tanah yang dimilikinya. 13 Selain itu sebelumnya upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah telah diakomodir juga pada PP No.24 Tahun 1997.
Dengan  hadirnya  PP  No.24  tahun  1997  tetap  mempertahankan  tujuan  dan  sistem  yang digunakan dalam Pasal 19 UUPA jo PP No. 10 tahun 1961. Pemberlakuan PP No.24 Tahun 1997 ini  adalah  upaya  penyempurnaan  sehingga  terdapat  banyak  tambahan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari penambahan  jumlah  Pasal  lebih  banyak  dan  isi  Peraturan  tersebut  yang  lebih  memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. 14 Pada 32 ayat (1) Pasal ini mengandung makna bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya  maka  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam  sertipikat  harus  diterima sebagai data yang benar. 15 Sedangkan ayat (2) Pasal ini lebih menegaskan lagi jaminan kepastian dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  sertipikat  tanah.  Kadar  kepastian  hukum  sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aturan hukum secara formal,  tetapi  lebih  penting  adalah  sejauh  mana  penerapan  aturan-aturan  secara  benar  sehingga substansi hukum terpenuhi. 16
Dikarenakan  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menganut  sistem  publikasi  negative yang bertendens positif, maka digunakan pendaftaran hak yang dimana bermaksud data fisik dan data yuridis atas tanah tersebut dianggap benar sepanjang tidak ada yang menyanggah atas suatu kebenaran  data  tersebut,  berdasarkan  keterangan  yang  diperoleh  dari  Bapak  Deri,  untuk
13 Hasil dari Keterangan  yang  diperoleh dari Bapak Deri Artoni S.  AP Selaku  Kepala Subseksi Penetapan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu, 18 Mei 2022 Pukul 09.45 WIB.
14 Helena Sumiati, Loc.it 15 A.P. Parlindungan, 1993, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah , Cetakan I, Bandung, Alumni, Hal. 35.
16 Azmi Fendri, Yussy A. Mannas, 2020, Op.cit , Hlm 156.
pendaftaran tanah yang diajukan oleh pemegang hak atas tanah sampai dikeluarkannya sertipikat tanah,  Kantor  Pertanahan  selaku  instansi  yang  berwenang  dan  ditugaskan  untuk  melaksanakan kegiatan  tersebut  hanya  mengakomodir  pemegang  hak  untuk  memperoleh  kepastian  dan perlindungan hukum untuk pemegang hak tersebut, dalam kegiatan pendaftaran tanahpun kantor pertanahan dalam tugasnya hanya memperoleh kewenangan secara formil bukan materil, hal ini diartikan  kewenangan  kantor  pertanahan  sendiri  dalam  rangka  tertib  administrasi  pertanahan hanya  sebatas  memeriksa  kelengkapan  dan  berkas-berkas  persyaratan  pendaftaran  tanah  selama terpenuhi  dan  dirasa  cukup  sesuai  dengan  prosedur  maka  Kantor  Pertanahan  wajib  untuk memfasilitasi pemegang hak tanah tersebut dan tidak boleh menolak pengajuan permohonan dari pemegang  hak  yang  ingin  mendaftarkan  hak  tanahnya.  Namun  apabila  ada  kekeliruan  dan menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain  atas  penerbitan  suatu  sertipikat  yang  dilakukan  oleh kantor  pertanahan,  maka  pasal  32  ayat  (2)  PP  No.24  tahun  1997  pun  juga  telah  mengakomodir bagi pihak yang merasa keberatan tersebut untuk mengajukan gugatan atau keberatan baik itu ke Kantor Pertanahan maupun ke Pengadilan namun keberatan ini juga memiliki masa waktu selama lima tahun setelah diterbitkannya suatu sertipikat. 17
Pasal  32  ayat  (2)  pada  PP  No.24  tahun  1997  ini  dikenal  dengan  kelembagaan rechtsverwerking , yaitu lembaga dalam hukum adat yang namanya kehilangan hak menuntut atau rechtsverweking yang  intinya  apabila  seorang  yang  mempunyai  tanah,  tetapi  selama  jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus, dan tanah tersebut digunakan oleh orang lain dengan itikad baik, pemilik tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut kepada orang  yang menguasai nya. 18 Prinsip inilah yang dituangkan dalam pasal 32 ayat (2) PP No.24  tahun  1997.  Namun  keberadaan  dari  pasal  kelembagaan  rechtsverwarking  kurang  efektif dan juga bertentangan dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c yang berbunyi pemberian surat surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Dimana  pada  Kalimat “sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat”  menegaskan  bahwa  sistem  pendaftaran  tanah  menganut sistem  publisitas  negatif,  yang  mana  subjek  hak  yang  namanya  sudah  terdaftar,  masih dimungkinkan  diajukan  keberatan-keberatan  oleh  pihak-pihak  yang  merasa  haknya  diambil. Sehingga dapat dikatakan kelembagaan rechtsverweking ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena  bertentangan  dengan  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  yang  menjamin  kepastian  hukum terhadap hak atas tanah.
Jika dilihat dari pelaksanaan pemblokiran yang terjadi pada kantor pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, pada praktik yang terjadi dari tahun 2018 sampai pertengahan tahun 2022 saat hari  ini,  blokir  yang  terjadi  pada  umumnya  ditujukan  untuk  melindungi  hak  kepentingan  para pemegang hak, terutama dalam konteks tanah milik bersama  yang masih dominan di kabupaten Padang  Pariaman,  dari  total  pemblokiran  yang  diajukan  melalui  permohonan  langsung  kepada pihak  kantor  pertanahan  Kab.  Padang  Pariaman  sudah  terjadi  sebanyak  38  permohonan,  dan berdasarkan  keterangan  reasponden  selaku  Kasubsi  Penetapan  Hak  Kantah  Kab.  Padang Pariaman  lebih  dari  setengahnya  adalah  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemegang  hak  terkait melindungi hak tanah milik bersamanya didalam kaum guna menghindari peralihan hak sepihak dari  salah  satu  anggota  kaum  yang  juga  termasuk  sebagai  pemegang  hak  bersama  atas  suatu bidang  tanah,  sehingga  dimohonkan  oleh  pemegang  hak  yang  lain  agar  dibekukan  status  hak tanahnya untuk  menghindari sengketa dalam kaum  yang bersangkutan sampai permasalahannya selesai.  Selebihnya  dari  kasus  yang  terjadi  melindungi  kepentingan  penerima  hak  waris  yang
17 Hasil dari Keterangan yang diperoleh dari Bapak Deri Artoni S. AP Selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu, 18 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB.
18 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
masih  belum  selesai  atas  pembagian  warisnya,  serta  mengenai  pemblokiran  yang  dilakukan dalam bentuk sita jaminan utang.

## 3. Proses  Penghapusan  Catatan  Blokir  Terhadap  Tanah  Yang  Mengalami  Sengketa  Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari responden selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak  pada  kantah  Kab.  Padang  Pariaman,  untuk  ketentuan  penghapusan  catatan  blokir dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  pada  pasal  15  Permen  ATR  No.  13  Tahun  2017  tentang Sita dan Blokir. untuk blokir yang dimohonkan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum akan hapus apabila :
a.  jangka  waktu  blokir  berakhir  dan  tidak  diperpanjang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13, pencatatan blokir yang terjadi karena masa waktu blokir yang hanya 30 (tigapuluh) hari telah  lewat  sejak  permohonan  blokir  nya  diajukan,  yang  dimana  norma  ini  berlaku  secara  demi hukum, hapus dengan sendirinya tanpa perlu dimohonkan.
b. pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir,  untuk  hal  ini  pemohon  yang  mengajukan  permohonan  dapat  mencabut permohonanannya  dikarenakan  sengketa  perkara  atas  tanah  yang  dimohonkannya  telah  selesai sebelumnya melalui penyelesaian musyawarah atau mediasi.
c.  Kepala  Kantor  menghapus  blokir  sebelum  jangka  waktunya  berakhir,  hal  ini  terjadi setelah  adanya  pertimbangan-pertimbangan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  kepala  kantor pertanahan atas permohonan blokir yang diajukan. atau
d. ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan, hal ini berlaku setelah adanya putusan  atau  penetepan  pengadilan  apabila  dalam  hal  ini  kasus  yang  terjadi  apabila  sengketa tanah telah dilakukan dalam persidangan di pengadilan.
Sedangkan untuk blokir yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan pasal 16 Permen ATR No.13 Tahun 2017 ini berakhir apabila kasus pidana yang sedang dalam penyidikan atau  penuntutan  telah  dihentikan  ataupun  penyidik  kejaksaan  telah  memohonkan  untuk  dihapus catatan blokirnya.
Berdasarkan  keterangan  reponden,  untuk  pelaksanaan  penghapusan  blokir  sendiri  masih memiliki  kelemahan  salah  satunya  terkait  penghapusan  blokir  melalui  elektronik,  yang  dimana untuk  hal  ini  pada  sistem  komputerisasi  kantor  pertanahan  atau  KKP-Web  masih  belum mengakomodir  secara  otomatis  terhadap  catatan  blokir  yang  pernah  diajukan.  Apabila  jangka waktu blokir telah melewati batas masa blokir selama 30 (tigapuluh) hari, dalam sistem aplikasi KKP-Web  nomor  sertipikat  hak  tersebut  masih  tetap  terblokir  pada  sistem,  sehingga  pemegang hak  atas  tanah  yang  diblokir  terkadang  harus  melakukan  permohonan  kembali  agar  dihapuskan melalui  loket  pelayanan  di  Kantor  Pertanahan  Kab.  Padang  Pariaman.  Hal  ini  dikarenakan permohonan pemblokiran dijalankan dengan sistem KKP web  yang langsung terhubung dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPN RI. 19

## D. PENUTUP
Pemblokiran  terhadap  sertipikat  juga  salah  satu  bentuk  upaya  perlindungan  yang difasilitasi  oleh  Undang-Undang  guna  melindungi  setiap  kepentingan  pihak  lain  terhadap  tanah yang  bersangkutan  sehingga  menciptakan  rasa  aman  kepada  setiap  pemegang  hak  atas  tanah. Penghapusan  catatan  blokir  ini  dapat  hapus  demi  hukum  apabila  masa  waktu  blokir  telah  habis dan  tidak  dilakukan  perpanjangan  dengan  penetapan  atau  putusan  sita  dari  pengadilan,  ataupun
19 Hasil dari Keterangan yang diperoleh dari Bapak Deri Artoni S. AP Selaku Kepala Subseksi Penetapan Hak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu, 18 Mei 2022 Pukul 10.15 WIB.
dengan  pemohon  mencabut  blokir  dengan  mengajukan  permohonan  pencabutan  blokir  pada kantor  pertanahan  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Namun  untuk  penghapusan  blokir  secara otomatis  yang  sudah  lewat  jangka  waktunya  masih  terkendala  penghapusannya  pada  sistem komputerisasi kantor pertanahan sehingga pemegang hak harus tetap melaporkan kembali untuk penghapusannya pada kantor pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku dan Jurnal
A.P.Parlindungan,  1999, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  (Berdasarkan  PP  24  Tahun  1997) , Mandar Maju, Bandung.
Aanje  Tehupeiory,  2012,  “ Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia”, Raih  Asa  Sukses, Jakarta
Abdul  Mutalib  Sarani,  2022, Tinjauan  Hukum  Tentang  Pembuktian  Sertifikat  Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah , Sibatik Journal, Volume 1 No.3, Februari 2022.
Achmad  Ali.  2012. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  peradilan  (Judicial Prudence). Kencana. Jakarta
Adrian Sutedi, 2011, Sertipikat Hak Atas Tanah , Sinar Grafika, Jakarta.
___________, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Sinar Grafika, Jakarta.
___________, 2014, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Sinar Grafika, Jakarta.
Ali  Achmad  Chomzah,  2003, Hukum  Pertanahan  Seri  Hukum  Pertanahan  III  –  Penyelesaian Sengketa  Hak  Atas  Tanah  dan  Seri  Hukum  Pertanahan  IV  –  Pengadaan  Tanah  Instansi Pemerintah , Prestasi Pustaka, Jakarta
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, 2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
A.P.  Parlindungan,  1993, Kumpulan  Tulisan  Tentang  Hukum  Tanah ,  Cetakan  I,  Bandung, Alumni.
Arie  S.  Hutagalung,  2005, Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah .  Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. Jakarta .
Azmi Fendri, Yussy A. Mannas, 2020 Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang) , Jurnal Adhaper Vol 6, No.2, Juli-Desember 2020.
Bachtiar  Effendi,  1993, Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia  Dan  Peraturan  Pelaksanaan  nya. : Alumni, Bandung
Bambang Waluyo,  2002, Penelitian Hukum dalam Praktek , Sinar Rafika, Jakarta
Beni  Bosu,  1997, Perkembangan  Terbaru  Sertipikat  (Tanah,  Tanggungan  dan  Condominium) , Mediatama Saptakarya, Jakarta.
Boedi  Harsono,  1971, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi,  dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta.
Dessy Anwar. 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Karya Abdi Tama. Surabaya
Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans  Maramis.  2016. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Rajawali  Pers. Jakarta
Effendi Perangin, 1989, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , Rajawali Grafindo, Jakarta.
Eli Wuria Dewi, 2014, Mudahnya Mengurus Sertipikat Tanah dan Segala Perizinannya,Cetakan I, Buku Pintar, Yogyakarta.
Ferry  Ardi  Wirathama,  2021, Pemblokiran  Sertifikat  Hak  Milik  Yang  Telah  Dibebani  Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Padang , Thesis, Fakultas Hukum, Univ. Andalas.
Ghomzah, A. A. (2003). Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak  Atas Tanah;Seri  Hukum  Pertanahan  IV  Pengadaan  Tanah  Instansi  Pemerintah (III ed.). Jakarta: Prestasi  Pustaka.
Hambali  Thalib,  2009, Sanksi  Pemidanaan  dalam  Konflik  Pertanahan  (Kebijakan  Alternatif Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  di  Luar  Kodifikasi  Hukum  Pidana), Cetakan  Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Hans  Kelsen.  2008. Teori  Hukum  Murni  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  (Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien) . Nusa Media. Bandung
Helena  Sumiati  ,  Ardiansah,  Dkk,  2021, Kepastian  Hukum  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia , Yustisia Merdeka, Volume 7 Nomor 2 September 2021.
Imam Soetikno, 1987, “ Proses Terjadinya UUPA ”, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
Jayadi  Setiabudi,  2013, Panduan  Lengkap  Mengurus  Tanah  serta  Segala  Perizinannya ,  Buku Pintar, Yogyakarta
Kurnia  Warman,  2010, Hukum  Agraria  Dalam  Masyarakat  Majemuk  (Dinamika  Interaksi Hukum adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat), HuMa, Jakarta
Lexi J. Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif , Rosyda Karya, Bandung
Manggala,  H.B.Ndan  Sarjita,  2005, Pembatalan  dan  Kebatalan  Hak  Atas  Tanah ,  Tugu  Jogja Pustaka, Yogyakarta
Moh.Yamin  Lubis,  Abd.Rahim  Lubis,  2008 ,  Hukum  Pendaftaran  Tanah ,  Mandar  Maju, Bandung.
Muchtar Wahid, 2008, “ Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah”, Republika, Jakarta
Muhammad Yusuf Yusrie Dkk, 2020, Perlindungan Hukum Atas  Terbitnya Dua Sertipikat Hak Atas Tanah Dengan Objek Yang Sama , Media Iuris Vol. 3 No.1 Februari 2020.
Mukti  Fajar  ND,  Yulianto  Achmad,  2009, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Nia  Kurniati,  2016, Hukum  Agraria  Sengketa  Pertahanan  Penyelesaiannya  Melalui  Arbitrase Dalam Teori dan Praktik , PT Refika Aditama, Bandung
Nurhasan  Ismail,  2007, Perkembangan  Hukum  Pertanahanan  Pendekatan  Ekonomi  Politik , HuMa dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta
Otje Salman. 2004 . Teori  Hukum  : Mengingat,  Mengumpulkan, dan Membuka Kembali. Rafika Aditama. Jakarta
Peter  Muhammad  Marzuki,  2008, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta
___________________, 2005, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta
Phillipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya
Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Soerjono  Soekanto,  2006,  “ Pengantar  Penelitian  Hukum ”,  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI Press), Jakarta
_______________, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
Sudikno Mertokusumo, 2014, Teori Hukum Edisi Revisi , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta __________________, 2011. Teori Hukum . Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
__________________, 1988, Hukum dan Politik Agraria , Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
Sudirman Saad, 1997, Memahami Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ”  Majalah  Era  Hukum  No,14  Tahun  IV,  Fakultas  Hukum  Univ.  Tarumanegara,  Jakarta, Oktober 1997, Oktober 1997.
Sumardji,  2001, Sertifikat  Sebagai  Alat  Bukti  Hak  atas  Tanah ”,  Majalah  Yuridika,  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volumen Januari.. Surabaya.
Suhatril,  1982,  “ Buku  Tuntunan  Bagi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah”, Yayasan  Hudaya  Bina Sejahtera,  Jakarta
Sunarjati Hartono, 1978, “ Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah”, Alumni, Bandung
Syuryani, Nessa Fajriyana, 2021, Pemblokiran Sertipikat Tanah Dikantor Pertanahan Kabupaten Lima  Puluh  Kota  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Blokir  Dan  Sita ,  Jurnal  Menara  Ilmu, Volume Xv No. 02 Oktober 2021.
Terry Hutchinson, 2002, Researching and Writing in Law , Lawbook Co, Sydney
Urip  Santoso,  2010, Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah ,  Kencana  Prenanda  Group, Jakarta.
Winahyu  Erwiningsih  dan  Fakhrisya  Zalili  Sailan.  2018. Mengurai  Benang  Kusut  Hak  Ulayat .

## Inteligensia Media. Malang
Yahya  Harahap,  2007, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika Cet Ke-VI, Jakarta.
Yudhi  Setiawan,  Boedi  Djatmiko  Hadiatmodjo,  Imam  Ropii,  2017, Hukum  Administrasi Pemerintahan  Teori  dan  Praktik  (Dilengkapi  Dengan  Beberapa  Kasus  Pertanahan) , Rajawali Pers, Jakarta
Yulia Kumalasari. 2016. “ Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual  Beli  Tanah  Bengkok ”.  Jurnal  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang.
Zaunuddin Ali, 2001, “ Metode Penelitian Hukum” , Sinar Grafika, Jakarta