## TATA KELOLA

## DAN  TANTANGAN  PENYELENGGARAAN  INOVASI DAERAH DI INDONESIA 1
GOVERNANCE  AND  CHALLENGES  OF  REGIONAL INNOVATION IMPLEMENTATION IN INDONESIA
Alfi Risky Rahmanda 2 Email: alfirisky@mhs.unyiah.ac.id

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  see  and  find  out  how  governance  and  challenges  in  implementation  of regional innovation in Indonesia. Article 34 of Law Number (UU) 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology, states that the Central Government and Regional Governments are required to develop Inventions and Innovations. In addition, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has also mandated Regional Governments to be able  to  carry  out  regional  innovations.  Both  regulations  have  mandated  obligations  and opportunities  for  the  Central  and  Regional  Governments  to  be  able  to  innovate  in  order  to encourage national development. This study uses a qualitative method with information in the form of notes and descriptive data contained in the text under study. In collecting data, using library research, namely by using primary sources in the form of reading materials such as books, journals, documents, and other literature. The results in this study are that there are still a number of challenges in implementing regional innovation in Indonesia, such as the lack of reporting and publication of regional innovation data, the ineffectiveness of data integration carried out, and challenges to the competence of apparatus resources in the management and implementation of regional innovations.
Keywords: Governance, Implementation Challenges, Regional Innovation

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  dan  mengetahui  bagaimana  tata  kelola  serta tantangan  dalam  penyelenggaraan  inovasi  daerah  di  Indonesia.  Undang-Undang Nomor  (UU)  11  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Nasional  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi Pasal 34, menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Invensi dan Inovasi. Selain itu, Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  juga  telah  mengamanatkan  kepada Pemerintah  Daerah  untuk  dapat  melakukan  inovasi  daerah.  Dalam  kedua  aturan tersebut, telah diamanatkan kewajiban serta kesempatan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah  untuk  dapat  melakukan  inovasi  dalam  rangka  mendorong  pembangunan nasional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  informasi  berupa catatan  dan  data  deskriptif  yang  terdapat  di  dalam  teks  yang  diteliti.  Dalam pengumpulan datanya, menggunakan studi kepustakaan atau library research, yakni
1 Diterima 07 Oktober 2022, Direvisi 28 Oktober 2022
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala
dengan  menggunakan  sumber-sumber  primer  berupa  bahan  bacaan  seperti  buku, jurnal, dokumen, dan  literatur-literatur  lainnya. Temuan dalam penelitian ini yaitu masih  adanya  sejumlah  tantangan  dalam  penyelenggaraan  inovasi  daerah  di Indonesia,  seperti  minimnya  pelaporan  dan  publikasi  data  inovasi  daerah,  belum efektifnya integrase data yang dilakukan, serta tantangan kompetensi sumber daya aparatur dalam pengelolaan dan penyelenggaraan inovasi daerah.
Kata Kunci: Tata Kelola, Tantangan Penyelenggaraan, Inovasi Daerah.

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  perkembangan zaman  yang  begitu  cepat  membuat manusia  harus  terus  beradaptasi mengikutinya.  Perkembangan  zaman yang  begitu  pesat  membuat  banyak sekali perubahan terjadi dalam keseharian  hidup  manusia.  Terlebih adanya  pandemi  Covid-19  yang merebak  ke  seluruh  dunia  pada  awal tahun  2020,  membuat  terjadinya perubahan  kehidupan  yang  sangat drastis.  Penggunaan  masker,  cara berinteraksi  antar  sesama,  hingga perubahan dalam cara kerja juga terjadi karena adanya pandemi Covid-19.
Perubahan  cara  berinteraksi dan  pelaksanaan  tatanan  hidup  baru pasca adanya Covid-19, mengharuskan terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan
sehari-hari.
Perubahan-perubahan yang selama ini terjadi karena adanya pandemic Covid- 19  tidak  terlepas  dari  yang  namanya sebuah  inovasi.  Berbagai  inovasi berusaha  dilakukan  dalam  rangka mengantisipasi  penyebaran  Covid-19 yang  merebak  ini.   Menurut Muttaqin
(2021),  inovasi  diperlukan  dalam rangka  mempercepat  penanganan pandemi, termasuk juga dalam rangka pemulihan perekonomian pasca pandemi.  Seperti  misalnya,  inovasi diperlukan untuk dilakukan ketika kita memikirkan bagaimana dapat mendeteksi
sebanyak-banyaknya
penduduk  yang  terkena  Covid-19 dalam waktu yang singkat.
Tidak  hanya  dalam  bidang kesehatan, sebuah inovasi juga diperlukan  pada  seluruh  bidang  yang ada  di  dunia  ini.  Keberadaan  inovasi menjadi  begitu  penting  dalam  rangka pembaharuan  dan  penciptaan  ide-ide baru  sebagai  langkah  penyelesaian sebuah masalah yang ada. Pelaksanaan inovasi  juga  dilakukan  oleh  tiap pemerintahan  di  dunia  ini  dalam rangka  peningkatan  daya  saing  antar negara-negara  di  dunia.  Inovasi dilakukan oleh berbagai negara dengan tujuan  meningkatkan  kualitas  negara serta  berusaha  menyelesaikan  ragam permasalahan yang terjadi di negaranya.
Gambar 1. Indeks Inovasi Global di Asia Tenggara
Sumber: databoks.katadata.co.id (2022) Dikutip  dari  CNN  (2022), International Institute for Management Development  (IMD) , melansir  sebuah survei World  Competitiveness  Rankings terkait  daya  saing  negara-negara  di dunia. Dalam survei tersebut, menempatkan  negara  Indonesia  pada peringkat  37  dari  total  64  negara. Meskipun  naik  tiga  peringkat  dari tahun  sebelumya,  Indonesia  masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya, yakni Malaysia, Singapura,  dan  Thailand.  Sedangkan, peringkat  teratas  diduduki  oleh negara-negara  Eropa,  seperti  Swiss, Swedia,  Denmark,  dan  Belanda. Rendahnya  peringkat  Indonesia  pada survei  tersebut,  menunjukkan  daya saing  Indonesia  tergolong  rendah dibandingkan negara-negara lainnya.
Pelaksanaan dan kualitas inovasi  Indonesia  memang  masih belum tergolong baik. Selain daya saing negara,  dalam  perhitungan  Indeks Inovasi  Global  Tahun  2021,  juga menempatkan  Indonesia  ke  peringkat yang  belum  tergolong  baik.  Indonesia
menempati  peringkat  87  dari  132 negara  yang  ada  dalam  perhitungan Indeks Inovasi Global ( Global Innovation Index )  tahun  2021.  Jika  dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan ke  7  dari  9  negara  di  Asia  Tenggara. Peringkat  ini  mengalami  penurunan dari  tahun  sebelumnya,  dimana  pada tahun  2019  dan  2020  Indonesia menempati  peringkat  85  (Global Innovation Index, 2021).
Rendahnya kemampuan berinovasi Indonesia perlu ditingkatkan dalam tata kelola penyelenggarannya, baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor  (UU)  11  Tahun  2019  Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 34, disebutkan bahwa Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Invensi dan  Inovasi.  Pemerintah  Pusat  dan daerah memiliki peran dalam pengembangan inovasi melalui penelitian  dasar,  penelitian  terapan,
pengembangan,  alih  teknologi,  serta cara-cara lainnya.
Selain itu, pengembangan Inovasi yang dimaksud dalam peraturan ini ditujukan untuk:
a. Menjadi  solusi  permasalahan nasional;
b. Memadukan  sudut  pandang dan/atau konteks teknis, fungsional bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan
c. Menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses
produksi  bagi  kesejahteraan masyarakat.
UU  Nomor  11  Tahun  2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  tersebut juga mengemukakan terkait penggunaan  dan  penjaminan  sebuah inovasi  yang  dilakukan  baik  oleh pemerintah  pusat  maupun  daerah. Dalam  rangka  pelaksanaan  dan pengembangan inovasi ini, Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  wajib menggunakan  dan  menjamin  hasil inovasi  untuk  pembangunan  nasional. Hal ini dilakukan agar dengan adanya kegiatan  inovasi  diharapkan  dapat mendukung  pembangunan  secara nasional di Indonesia.
Pelaksanaan  penyelenggaraan inovasi dalam sistem  pemerintahan di Indonesia  kemudian  tidak  hanya menjadi  kewajiban  dari  Pemerintah Pusat  saja.  Pemerintah  daerah  juga berkewajiban dan berkesempatan untuk dapat
mengembangkan inovasinya.  Melalui  UU  Nomor  11 Tahun 2019 turut disebutkan kewajiban serta  keterlibatan  Pemerintah  Daerah dalam  berinovasi.    Selain  itu, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam berinovasi  juga  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pada
Pasal  386  UU  tersebut  disebutkan bahwa: “ Dalam  rangka  peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  Pemerintah  Daerah  dapat melakukan inovasi.”
Inovasi sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal tersebut ialah semua bentuk pembaharuan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kewenangan  inovasi  yang diberikan  kepada  Pemerintah  Daerah ini  sebagai  tindak  lanjut  dari  adanya penerapan  Otonomi  daerah  pasca terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014. Dasar pemikiran diaturnya  inovasi  dalam  undang- undang  ini  adalah  bahwa  dengan adanya  otonomi  daerah,  pemerintah daerah  dapat  melakukan  inovasi dengan tujuan memberikan pelayanan dan  kesejahteraan  kepada  masyarakat sebagai  wujud  dari  adanya  otonomi daerah.  Adanya  otonomi  luas  yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, memberikan  kesempatan  besar  bagi daerah  untuk  menciptakan  dan mengembangkan inovasi bagi daerahnya sendiri.
Selain itu, pelaksanaan inovasi daerah  juga  telah  diatur  dalam beberapa  aturan  lainnya,  seperti Peraturan  Bersama  Menteri  Riset  dan Teknologi  Republik  Indonesia  dan Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang  Penguatan  Sistem  Inovasi Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  104  Tahun  2018  Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau  Insentif  Inovasi  Daerah sebagai  aturan  turunan  dari  beberapa aturan di atas.
Dalam
pelaksanaannya, pelaksanaan  inovasi,  terutama  inovasi daerah  di  Indonesia,  dinilai  belum tergolong  baik.  Dalam  perhitungan Indeks  Inovasi  Daerah  Tahun  2021, masih  terdapat  sejumlah  daerah Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  yang dinilai  masih  kurang  inovatif.    Pada perhitungan  Indeks  Inovasi  Daerah Tahun  2021,  masih  terdapat  daerah yang  mendapat  predikat  kurang inovatif  di  Indonesia  yakni  terdapat  4 Provinsi kurang inovatif, 17 Kabupaten kurang  inovatif,  serta  21  Kota  dengan predikat  kurang  inovatif  (Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  002.6- 5848 Tahun 2021).
Masih adanya beberapa daerah di  Indonesia  yang  belum  mencapai predikat  inovatif  dalam  perhitungan Indeks Inovasi Daerah ini,
memperlihatkan  bahwa  masih  ada daerah-daerah  yang  dinilai  belum inovatif  dan  belum  mencapai  tata kelola  penyelenggaraan  pemerintahan yang efektif.  Dalam  penyelenggaraan pelaksanaan  inovasi  daerah,  masih terdapat  sejumlah  hambatan  dan permasalahan  yang  dihadapi  oleh pemerintah daerah. Misalnya menurut Sari  dan  Pratiwi  (2021),  pelaksanaan inovasi  daerah  di  Kota  Batam  masih mengalami  sejumlah  kelemahan  di proses pendataannya. Dalam pelaksanaannya,  masih  belum  ada sistem  informasi  yang  terpadu  dan terkoordinasi  dengan  baik  antar sesama  perangkat  daerah.  Kelemahan dalam  kepemilikan  basis  data  inovasi mengakibatan percepatan inovasi menjadi tidak optimal.
Selain  itu,  permasalahan  lain yang terjadi daerah terkait pelaksanaan inovasi  daerah  ini  ialah  belum  semua daerah mengoptimalkan
pengembangan  Sistem  Inovasi  Daerah (SIDa).  Misalnya,  dalam  Nisa  (2022) menjelaskan  Kota  Samarinda  masih memiliki kendala dalam pengembangan  SIDa,  dimana  belum terbentuknya  roadmap  pembentukan dan  pengembangan  SIDa.  Selin  itu, kendala lain ialah terkait Sumber daya manusia  (SDM)  litbang  yang  masih sangat  terbatas  di  perangkat  daerah Kota  Samarinda.  Hal  ini  yang kemudian  menjadi  kendala  dan tantangan  yang  dirasakan  Pemerintah Kota  Samarinda  dalam  pelaksanaan dan pengelolaan inovasi daerah.
Walaupun sudah banyak daerah  yang  dinilai  inovatif  dalam penilaian  indeks  inovasi  daerah, namun  dalam  pelaksanaan  dan penyelenggaraannya masih ditemukan sejumlah  hambatan  dan  tantangan ketika  daerah  melakukan  inovasi. Beberapa  kendala  dan  hambatan daerah  di  atas  menjadi  contoh  bahwa daerah  belum  menemukan  tata  kelola pelaksanaannya  inovasi  daerah  yang baik dalam pelaskanaannya.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  penulis  tertarik  untuk  melihat bagaimana tata kelola penyelenggaraan inovasi  daerah  di  Indonesia  serta  apa saja  hambatan  dan  kendala  yang dihadapi  oleh  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan  dan  mengelola inovasi,  terkhusus  terkait  dengan pelaksanaan inovasi daerah di lndonesia.
B. METODE PENELITIAN Artikel ini disusun menggunakan  pendekatan  kualitatif. Metode  kualitatif  merupakan  metode yang berupaya menghasilkan informasi berupa catatan dan data yang
berisifat  deskriptif  dalam  penelitian yang  dilakukan  (Mantra,  2008:  30). Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada  langkah  awal  yang  ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.
Dalam  teknik  pengumpulan datanya,  penelitian  ini  menggunakan studi kepustakaan atau library research, yakni  dengan  menggunakan  sumber- sumber  primer  berupa  bahan  bacaan seperti buku, jurnal, dokumen, website resmi  dan  literature  lainnya. Menurut Zed  (dalam  Melfianora,  2019),  studi kepustakaan  atau  library  research digunakan dengan menyiapkan kerangka penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber
pustaka  untuk  memperoleh  data penelitian.
Adapun  sekup  pembahasan dalam  penelitian  ialah  pelaksanaan inovasi  daerah  pada  Pemerintah daerah  di  Indonesia  mulai  dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kota.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia
Penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia seperti yang sudah disebutkan  di  atas,  sudah  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.  Dalam  Bab  21  UU  Nomor  23 Tahun  2014  tersebut,  telah  dijelaskan terkait penyelenggaraan inovasi dalam rangka meningkatan kinerja pemerintah daerah. Pada Pasal 386 UU tersebut  disebutkan  “Dalam  rangka peningkatan  kinerja  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah Daerah  dapat  melakukan  inovasi.”
Penyelenggaraan inovasi dimaksudkan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan  daerah  agar  efektif  dan efisien.
Pelaksanaan  inovasi  daeerah secara  lebih  rinci  kemudian  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2017  Tentang  Inovasi  Daerah. Dalam  Pasal  2  Peraturan  tersebut dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Inovasi Daerah juga dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
a. Peningkatan pelayanan publik
b. Pemberdayaan  dan  peran  serta masayarakat
c. Peningkatan daya saing daerah. Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  38  Tahun  2017  tersebut  juga mengamanatkan  pelaksanaan  daerah harus  diselenggarakan  berdasarkan prinsip:
a. Peningkatan efisiensi
b. Perbaikan efektivitas
c. Perbaikan kualitas pelayanan
d. Tidak  menimbulkan  konflik kepentingan
e. Berorientas kepada kepentingan umum
f. Dilakukan secara terbuka
g. Memenuhi nilai kepatutan
h. Dapat  dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan sendiri.
Sejatinya,  pelaksanaan  inovasi yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah harus berpedoman pada prinsip di atas serta  memiliki  tujuan  utama  dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan  masyarakat.  Inovasi- inovasi  yang  dilakukan  Pemerintah
Daerah  harus  dilakukan  dengan prinsip-prinsip yang efektif dan efisien serta  berusaha  menjadi  solusi  atas permasalahan yang ada di masyarakat.
Menurut  PP  Nomor  38  Tahun 2017,  Inovasi  Daerah  yang  dilakukan Pemerintah Daerah berbentuk:
a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah
b. Inovasi Pelayanan Publik
c. Inovasi  Daerah  lainnya  sesuai dengan  Urusan  Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Penyelenggaraan
inovasi daerah  di  Indonesia  telah  diatur sedemikian dalam aturan hukum, baik melalui  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.  Selain  itu,  dalam  rangka mendorong pelaksanaan Inovasi Daerah  di  Indonesia,  Pemerintah  juga melakukan  penilaian  Inovasi  Daerah. Penilaian  Inovasi  Daerah  merupakan proses  penilaian  terhadap  semua bentuk  inovasi  Daerah  menggunakan indikator  Indeks  Inovasi  Daerah. Penyelenggaraan  penilaian  inovasi daerah  ini  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  104 Tahun  2018  Tentang  Penilaian  dan Pemberian  Penghargaan  dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
Adanya penyelenggaraan penilaian  inovasi  daerah  dilakukan dengan  tujuan  mendorong  setiap Pemerintah  Daerah  baik  Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk  terus  berinovasi.  Pemberian insentif juga diberikan kepada daerah- daerah yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja baik dalam bentuk fiskal  maupun  nonfiskal.  Adanya
sejumlah  insentif  yang  diberikan kepada  daerah  yang  dinilai  “inovatif” untuk memacu daerah untuk meningkatkan  inovasi  dan  kreativitas sesuai  dengan  bentuk  inovasi.  Selain itu,  menurut  Permendagri  Nomor  104 Tahun  2018  ini,  penilaian  inovasi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  proses  inovasi  daerah  yang sedang  dilakukan  serta  meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah, baik  pemerintah  daerah  provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengawasan  kebijakan  ini  menuntut adanya  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan,  hingga  pembahasan Peraturan  daerah  harus  melalui konsultasi stakeholders (Puslatbang KHAN, 2022)
2. Tantangan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia Penyelenggaraan inovasi
daerah di Indonesia telah berlangsung lama,  dimulai  dari  adanya  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  sampai  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  sebagai  aturan  hukum  terkait pemerintahan  daerah  terbaru.  Dalam UU  tersebut,  pemerintah  daerah  telah diamanatkan melakukan inovasi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Pelaksanaan Inovasi  daerah  kemudian  mengalami perkembangan  melalui  adanya  PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah  serta  Permendagri  Nomor  104 Tahun  2018  Tentang  Penilaian  dan

## Pemberian  Penghargaan  dan/atau
Insentif Inovasi Daerah.
Penilaian Indeks Inovasi Daerah bagi daerah-daerah di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun  2007.  Barulah  pada  tahun  2017 penilaian  indeks  inovasi  daerah dilaksanakan dengan skema yang baru oleh  Kementerian  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  melalui Innovation Government  Award (IGA),  sebagai bentuk implementasi dari PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Adanya  penilaian  dengan skema baru ini memberikan perubahan bagi  pemerintah  daerah  dengan mendorong pelaksanaan inovasi daerah  yang  berdampak  signifikan bagi kemajuan daerah melalui sejumlah prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan  inovasi  daerah,  bentuk dan  kriteria  inovasi  daerah,  hingga adanya  insentif  bagi  daerah  yang dinilai “inovatif”.
Sebagai  gambaran  umum, sepanjang  pelaskanaan  inovasi  daerah mulai  pasca  adanya  PP  Nomor  38 Tahun  2017,  jumlah  inovasi  daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi  dari  tahun  2017  s.d.  2020. Peningkatan tersebut secara berurutan dari  tahun  2017  s.d  2020  sebesar  576
inovasi,  3.718  inovasi,  8.016  inovasi, dan  17.779  inovasi.  Pada  tahun  2021, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak  25.124  inovasi,  termasuk  di dalamnya inovasi dalam hal penanggulangan  pandemi  Covid-19 (Pedoman  Umum  Penilaian  Inovasi Daerah  Dan  Pemberian  Penghargaan Innovative Government Award Tahun 2022).
Dari  sisi  jumlah  daerah berpredikat  “inovatif”  dan  “sangat inovatif”  dalam  penilaian  ini  juga mengalami  peningkatan  yang  baik. Berdasarkan  hasil  indeks  inovasi daerah tahun 2021, dari 34 Provinsi di Indonesia,  hanya  terdapat  4  Provinsi yang masuk kategori “kurang inovatif” dan  sebanyak  22  Provinsi  berpredikat “inovatif”  dan  8  Provinsi  berpredikat “sangat inovatif”.
Dalam  kategori  Pemerintah Kabupaten,  pada  tahun  2021  terdapat 17 Kabupaten dengan predikat “sangat inovatif”,  234  k abupaten  berpredikat “inovatif” dan 17 kabupaten berpredikat “kurang inovatif”.
Sementara  untuk  kategori  Pemerintah Kota,  terdapat  12  Kota  berpredikat “sangat  inovatif”,  60  Kota  berpredikat “Inovatif”,  dan  21  Kota  berpredikat “kurang inovatif”.

## Tabel 1. Sebaran Predikat Kategori Inovasi Daerah Tahun 2021
Kategori Sangat Inovatif Inovatif Kurang Inovatif Pemerintah Provinsi 8 22 4 Pemerintah Kabupaten 17 234 17 Pemerintah Kota 12 60 21
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021, diolah 2022.
Perkembangan pelaksanaan inovasi daerah di Indonesia mengalami perkembangan  yang  baik  sejak  tahun 2017  hingga  sekarang.  Lahirnya  PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah menjadi pedoman bagi daerah- daerah  dalam  berinovasi.  Banyaknya daerah-daerah  yang  telah  mencapai predikat “sangat inovatif” dan “inovatif”  di  penilaian  indeks  inovasi daerah,  dinilai  menjadi  salah  satu contoh  baik  implementasi  inovasi daerah melalui peraturan tersebut.
Secara  umum,  dalam  PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,  tidak  ada  perbedaan  dalam pelaksanaan  inovasi  daerah  antar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Tiap Pemerintah  daerah  sesuai  dengan amanat  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah  serta  PP Nomor  38  Tahun  2017,  memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan inovasi daerahnya.
Walaupun demikian, beberapa daerah  baik  provinsi,  kabupaten  atau kota, masih memiliki sejumlah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan inovasi daerah ini. Banyak dari  pemerintah  provinsi,  kabupaten maupun kota masih belum memahami bagaimana pelaksanaan inovasi daerah yang  baik  dan  efektif.  Banyak  daerah yang  mendapat  predikat  kurang inovatif atau bahkan tidak dapat dinilai pada  pengukuran  Indeks  Inovasi Daerah  2021  lalu  disebabkan  karena minimnya  laporan  dan  publikasi program inovasi pemerintah daerah.
Menurut  Kemendagri,  banyak program  inovasi  yang  dilakukan  oleh daerah,  namun  tidak  dilakukan
pelaporan  dan  publikasi  kepada pemerintah  pusat.  Padahal  menurut Kemendagri,  pelaporan  dan  publikasi dinilai  penting  dan  berdampak  positif dalam  rangka  peningkatan  kinerja pemerintah  daerah  serta  sebagai pemetaan  potensi  dan  kekuataan inovasi  daerah  di  Indonesia  (Zulfikar, 2022). Pemetaan potensi dan kekuataan inovasi  daerah  ini  juga  kemudian berdampak  terhadap  indeks  inovasi secara global dalam rangka daya saing antar negara.
Sebagai  contoh,  salah  satu Provinsi  yang  masih  memperoleh p redikat  “Kurang  Inovatif”  dalam inovasi daerah ialah Provinsi Sulawesi Tenggara.  Provinsi  Sulawesi  Tenggara pada  masih  mendapatkan  predikat kurang inovatif pada penilaian indeks inovasi  daerah  tahun  2020  dan  2021. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sulawesi Utara, Sukanto Toding, secara kualitatif OPD di  lingkup  Pemprov  Sulawesi  Utara memiliki cukup banyak inovasi. Hanya saja,  sejumlah  karya  inovasi  seperti karya inovasi ASN tidak terimplementasi  secara  maksimal  dan tidak  tercatat  dengan  baik  sebagai karya  inovasi  daerah.  Hal  ini  yang menjadi  salah  kendala  dan  tantangan bagi  Pemprov  Sulawesi  Utara  dalam melaporkan inovasi daerahnya (Balitbangda Sultra, 2020).
Hal  serupa  juga  terjadi  pada Kabupaten Buton Tengah sebagai salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Kabupaten  Buton  Tengah (Buteng)  juga  masih  mendapatkan predikat  “tidak  dapat  dinilai”  pada tahun 2020 dan “kurang inovatif” pada tahun
2021. Kepala bidang
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD)  Bappeda  Buteng,  I  Ketut Siwayasa, mengatakan bahwa rendahnya  skor  indeks  yang  didapat oleh  Kabupaten  Buteng  diakibatkan karena kurang maksimalnya pelaporan terhadap  inovasi  daerah.  Pemda Buteng dinilai memiliki banyak inovasi daerah,  namun  tidak  terdokumentasi dengan baik seperti belum lengkapnya faktor  pendukungnya  (Prosesnews, 2022).
Contoh  lainnya,  kendala  dan hambatan  pelaporan  serta  publikasi inovasi  daerah  ini  juga  dialami  oleh Pemerintah  Provinsi  Gorontalo.  Hasil penilaian  Indeks  Inovasi  Daerah Provinsi  Gorontalo  pada  tahun  2020 mendapatkan predikat kurang inovatif. Menurut  Pemprov  Gorontalo,  hal  ini terjadi  karena  persoalan  teknis,  bukan karena  kinerja  pemerintah  daerah rendah. Pemprov Gorontalo memaparkan  bahwa  rendahnya  skor indeks  inovasi  daerah  yang  didapat terjadi  karena  kurang  maksimalnya daerah dalam melakukan publikasi dan pelaporan  inovasi.  Bappeda  Provinsi Gorontalo mencatat, setidaknya ada 11 inovasi  dari  Perangkat  daerah  yang tidak  terlaporkan  dengan  baik  karena adanya kendala dalam proses penginputan inovasi. Tidak
lengkapnya indikator yang dilaporkan dalam  penginputan  data  tersebut mengakibatkan  tidak  maksimalnya pelaporan  yang  dilakukan  (Gorontalo Post, 2021).
Selain terkait hambatan dalam pelaporan  dan  publikasi,  hambatan dan  kendala  lain  yang  dialami  dalam pelaksanaan  dan  pengelolaan  inovasi daerah adalah integrasi data. Beberapa daerah dinilai belum memiliki integrasi
dan  sistem  data  yang  kuat  dalam pengelolaan  inovasi  daerah.  Menurut Kartika dan Simorangkir (2019), sejauh ini  integrasI  data  inovasi  daerah melalui  aplikasi  dalam  organisasi kebanyakan  dikembangkan  dalam suatu  batasan  departemen  organisasi. Organisasi  perangkat  daerah  sering kali  memiliki  banyak  kesamaan aplikasi  dan  mengakibatkan  adanya kesamaan  data  dan  fungsi  layanan yang sama.
Dalam Sari dan Pratiwi (2021), menjelaskan  bahwa  inovasi  daerah  di Kota Batam masih saling  terpisah dan belum  bisa  secara  optimal  diakses untuk  dilakukan  pengembangan  lebih lanjut. Menurut Sari dan Pratiwi, belum ada sistem informasi yang terpusat dan terkoordinasi  dengan  baik  antar perangkat  daerah  yang  ada.  Inovasi daerah  di  Kota  Batam  juga  belum memilii  basis  data  inovasi  yang  kuat sehingga dibutuhkan penguatan inovasi daerah agar bisa mencapai visi misi  pelaksanaan  inovasi  daerah.
Menurut  Triwibowo  (dalam Kartika  dan  Simorangkir,  2019), pengintegrasian  sebuah  data  menjadi penting  karena  dimungkinkan  dapat melakukan  suatu  pekerjaan  dengan cepat  dan  tepat  serta  lebih  efektif  dan efisien.  Sistem  aplikasi-aplikasi  yang terintegrasi  ini  menurut  Kristanti (2009), berupaya menghasilkan adanya kesatuan  sistem  yang  fungsionalitas sehingga dapat saling berbagi layanan dan informasi secara bersamaan.
Tantangan lainnya dalam penyelenggaraan  inovasi  daerah  di Indonesia ialah kesiapan sumber daya aparatur pemerintah yang belum baik. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah, terutama terkait kelitbangan, di beberapa daerah dinilai
masih sangat minim dan rendah (Nisa, 2022).  Padahal,  kelitbangan  daerah sangat menentukan pelaksanaan inovasi  berjalan  baik  atau  tidak. Litbang  daerah  memainkan  peranan penting  dalam  pengelolaan  inovasi  di daerah.    Misalnya,  dalam  pengelolaan inovasi  daerah  di  Kota  Batam,  masih diperlukanya  peranan  sumber  daya
aparatur
pemerintah yang berkomitmen  untuk  mengembangkan inovasi daerah. Hal tersebut diperlukan agar  berdampak  pada  peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat  serta membantu  penguatan  inovasi  daerah dari  segi  sumber  daya  manusianya (Puspitasari dan Pratiwi, 2021)
Gambar 1.
Tantangan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi
Sumber: Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Aceh 2020-2024, diolah 2022
Pemerintah Provinsi Aceh juga mengalami  tantangan  serupa  terkait sumber daya aparatur dalam pengelolaan inovasi daerah ini. Dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Aceh  2020-2024,  salah  satu  tantangan besar  dalam  pengembangan  inovasi daerah  ialah  kompetensi  inovasi  yang rendah.  Pemerintah  Provinsi  Aceh memetakan  sumber  daya  manusia aparatur  yang  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  kebutuhan  kompetensi seorang  innovator  dalam  lingkup pemerintahan  daerah  di  Aceh  dinilai masih minim.
Berdasarkan  penjabaran  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  beberapa
daerah di Indonesia masih mengalami sejumlah
tantangan dalam penyelenggaraan inovasi daerah.
Melihat kondisi pengelolaan inovasi di daerah, sertidaknya ada tiga hambatan atau  tantangan  yang  dialami  daerah secara  umum.  Pertama,  kurangnya pelaporan  dan  publikasi  inovasi  yang dilakukan oleh daerah. Beberapa daerah  seringkali  melewatkan  hal penting terkait pelaporan dan publikasi inovasi  kepada  Pemerintah  Pusat. Padahal,  kegiatan  ini  merupakan  hal yang  penting  agar  Pemerintah  Pusat bisa  menilai  serta  mengintegrasikan seluruh  data  inovasi  daerah  di Indonesia. Selain itu, adanya pelaporan
Belum Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Inovasi Belum Terbangunnya Budaya Inovasi Belum Adanya Sistem Pengelola Inovasi Berbasis IT
Kompetensi Innovator yang
Rendah
Tantangan Pengembangan Inovasi Daerah
dan publikasi inovasi juga
memungkinkan  daerah  melakukan pemetaan  kemampuan  serta  potensi daerah  untuk  meningkatkan  daya saing daerah.
Kedua, penyelenggaraan inovasi daerah juga memiliki hambatan dan tantangan dalam proses pengintegrasian data. Beberapa daerah belum memiliki jaringan integrase data yang  baik,  seperti  belum  adanya Roadmap  Sistem  Inovasi  Daerah (SIDa).      Beberapa  daerah  belum memanfaatkan  sistem  informasi  yang terintegrasi  seperti  SIDa  dalam  proses pengelolaan data dan informasi inovasi daerahnya. Dalam amanat Pasal 32 dan Pasal  33  PP  Nomor  38  Tahun  2017, Pemerintah daerah menyediakan informasi inovasi daerah yang dikelola dalam  sistem  informasi  Pemerintah Daerah.    Selain  itu,  menurut  Syekh (2019),  tujuan  adanya  sistem  iovasi daerah  untuk  mensinergikan  seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan  potensi  daerah  baik Provinsi,  Kabupaten,  atau  Kota. Pengintegrasian  data  inovasi  daerah harus  dilakukan  dalam  satu  sistem informasi  yang  sama  tiap  daerahnya, seperti SIDa.
Ketiga,  tantangan  lain  dalam penyelenggaraan inovasi daerah adalah terkait kompetensi sumber daya aparatur.    Beberapa  daerah  belum memiliki  sumber  daya  manusia  yang sesuai  dengan  kebutuhan  kompetensi seorang innovator. Selain itu, menurut Nisa  (2022),  sumber  daya  aparatur yang merupakan faktor dalam tumbuh kembangnya  budaya  inovasi  juga belum  menjadi  suatu  kebiasaan  bagi birokrasi  sebagai  dasar  kemunculan sebuah  inovasi.  Pengembangan  dan pembangunan  Sumber  Daya  Manusia
(SDM) dalam ekosistem inovasi dinilai menjadi salah satu faktor penting selain adanya perbaikan regulasi inovasi serta adanya  kelembagaan  yang  kuat. Rencana pengembangan SDM
berorientasi Iptek di organisasi mutlak dibutuhakn  untuk  memberikan  arah dan  tujuan  dari  pengembangan  yang dilakukan (Fatoni, 2021: 53).
Selain  terkait  hal  teknis  dan kemampuan  SDM  aparatur  yang belum  optimal,  budaya  inovasi  juga masih menjadi hambatan dan tantangan  dalam  pelaksanaan  inovasi di  daerah.  Penyelenggaraan  inovasi tidak berkutat hanya pada memunculkan  ide,  regulasi,  dan tentang kelembagaan saja. Penyelenggaraan inovasi harus memiliki  peran  budaya  inovasi  di dalamnya. Pemahaman budaya inovasi yang  dimaksudkan  disini  berkaitan dengan  meningkatkan  pemahaman individu  untuk  membiasakan  diri dengan  berinovasi  dan  memunculkan ide-ide  baru  dan  kreatif.  Budaya inovasi  saat  ini  dinilai  belum  menjadi suatu habit dalam  birokrasi,  yang dipandang  sebagai  dasar  kemunculan inovasi.  Padahal,  sebuah  budaya inovasi dinilai berhubungan erat dalam proses meningkatkan kinerja (Kaliwarang, dalam Nisa, 2022). Berbagai tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh daerah dalam penyelenggaraaan dan pengelolaan inovasi daerah ini memang  cukup  beragam.  Beberapa tantangan  yang  dihadapi  daerah berkaitan dengan masih belum optimalnya  kemampuan  organisasi perangkat  daerah,  baik  organisasi pelaksana maupun pengelolaan inovasi, dalam penyelenggaraan inovasi  daerah  ini.    Proses  integrasi
data  yang  belum  efektif,  kemampuan SDM  aparatur  pengelola  inovasi  yang belum  kompeten  serta  rendahnya budaya  inovasi  menjadi  tantangan utama  bagi  daerah  untuk  mengelola dan menyelenggarakan inovasi.
3.  Pengembangan  Kapasitas  Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah Untuk menjawab tantangan  penyelenggaraan  inovasi daerah di atas, dapat dilakukan dengan konsep Capacity Building atau Pengembangan Kapasitas. Pengembangan  kapasitas  atau capacity building dapat dimaknai dengan upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok  atau  organisasi  yang dicerminkan  melalui  pengembangan keterampilan,  kemampuan,  potensi, serta pengeuasaan kompetensi sehingga  baik  individu,  kelompok ataupun organisasi dapat bertahan dan mampu  mengatasi  tantangan  yang terjadi  secara  cepat  dan  tak  terduga (Ratnasari dkk, 2013). Strategi pengembangan kapasitas  dalam  rangka  peningkatan penyelenggaraan  inovasi  bagi  daerah ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  faktor seperti  yang  dikemukakan  Riyadi (dalam  Ratnasari  dkk,  2013).  Lima faktor  tersebut  meliputi:  Komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, hingga peningkatan  kekuatan  dan  kelemahan yang dimiliki. Dalam rangka menjawab tantangan  penyelenggaraan  inovasi daerah  di  Indonesia,  daerah  termasuk organisasi perangkat daerah di dalamnya, harus
memfokuskan pengembangan  kapasitas  nya  agar penyelenggaraan  inovasi  bisa  lebih optimal.
Pertama, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam  penyelenggaraan  inovasi  di daerah.  Komitmen  ini  tidak  hanya berada pada pemegang kekuasaan saja, namun  meliputi  seluruh  komponen yang  ada  dalam  sebua  organisasi tersebut.  Dalam  hal  pengelolaan inovasi  daerah  ini,  seluruh  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  harus memiliki  komitmen  dan  terlibat bersama  karena  faktor  ini  menjadi dasar  dari  seluruh  rancangan  dan tujuan  kegiatan  inovasi  daerah  yang ingin dicapai.
Kendala dan hambatan seperti pencatatan  dan  pelaporan  inovasi daerah  juga  harus  menjadi  komitmen bersama  dari  seluruh  pihak  yang berkewenangan untuk memperbaikinya. Perlu adanya komitmen  seluruh  pihak,  baik  dari Organisasi  Perangkat Daerah  maupun Balitbangda  sebagai  lembaga  yang mengelola inovasi daerah, untuk sama- sama memperbaiki proses dan tahapan pelaporan inovasi daerah agar menjadi lebih efektif.
Kedua, kepimpinan yang kondusif  atau condusive  leadership diperlukan  dalam  rangka  menjadi pemicu  untuk  setiap  elemen  dalam pengembangan  kapasitas  organisasi. Perananan  kepimpinan  dibutuhkan untuk  mendorong  dan  memudahkan anggota  untuk  bekerja,  berusaha mempertahankan  komitmen,  serta berusaha  membangun  budaya  kerja yang  baik.  Kepemimpinan  juga mendorong  bagaimana  pembangunan budaya  inovasi  bagi  daerahnya,  yang dimana budaya inovasi ini diperlukan sebagai faktor penting dalam penyelenggaraan inovasi daerah.
Kepemimpinan  ini  juga  merupakan
faktor penting dalam penilaian indeks inovasi  daerah,  dimana  salah  satu indikator  penilaian  tersebut  berkaitan dengan  Visi  Misi  yang  dimiliki  oleh Kepala Daerah.
Ketiga,  Reformasi  peraturan. Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan diperlukan adanya perubahan  dalam  hal  aturan  hukum bagi  sebuah  kegiatan  atau  aktivitas dalam  sebuah  organisasi.  Secara umum,  peratura  mengenai  inovasi daerah  ini  dinilai  sudah  cukup  baik. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya sejumlah  aturan  hukum  baik  dari Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri sebagai aturan turunan dalam penyelenggaraan inovasi daerah. Hanya  saja,  bagi  beberapa  daerah belum  memiliki  aturannya  sendiri (Perda) yang mendukung pelaksanaan inovasi  daerahnya.  Dalam  sebuah organisasi  harus  disusun  peraturan yang mendukung upaya kegiatan yang akan  dilakukan.  Reformasi  peraturan pada  penyelenggaraan  inovasi  di daerah perlu dilakukan secara baik dan konsisten, yakni dengan pembentukan Peraturan  Daerah  (Perda)  terkait penyelengaraan inovasi daerah. Adanya peraturan terkait
penyelengaraan  inovasi  di  daerah dibutuhkan  sebagai  pedoman  dan petunjuk  bagi  tiap  perangkat  daerah untuk berinovasi.
Keempat,  perlu  dilakukannya reformasi kelembagaan bagi organisasi dalam
menjawab tantangan penyelengaraan  inovasi  daerah  ini. Sebuah  lembaga  yang  melaksanakan dan  mengelola  inovasi  daerah  harus benar-benar  memahami  bagaimana kelembagaan  mereka,  apakah  telah menunjang  kebutuhan  dan  kesiapan
kapasitasnya. Sebuah lembaga kelitbangan,  seperti  Badan  Penelitian dan Pengambangan Daerah atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  perlu  melihat  apakah  secara structural dan kultural sudah menunjang kemampuan dalam rangka pelaksanaan  dan  pengelolaan  inovasi di daerahnya.
Kelima, diperlukan peningkatan kekuataan dan kelemahan yang  dimiliki.  Faktor  ini  melihat bagaimana  sebuah  daerah  maupun organisasinya  mampu  memetakan kekuataan  dan  kelemahan  yang dimilikinya. Dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah, beberapa  hambatan  dan  kendala seperti  proses  integrasi  data  yang masih belum efektif, pencatatan inovasi daerah  yang  belum  optimal  serta kompetensi SDM yang belum mumpuni. Dalam rangka peningkatan kapasitas  penyelenggaraan  inovasi daerah  bagi  pemerintah  daerah,  perlu dilakukan  peningkatan  kekuataan untuk mendorong penciptaan penyelenggaraan  inovasi  daerah  yang baik  dan  efektif.  Kelemahan  yang dimiliki sebuah organisasi harus dapat cepat  diperbaiki  agar  penyelengaraan tata  kelola  inovasi  dapat  berjalan dengan efektif.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Tata  kelola  penyelenggaraan inovasi  daerah  di  Indonesia      masih memiliki  sejumlah  hambatan  dan tantangan  dalam  pelaksanaannya. Walaupun  telah  memiliki  sejumlah aturan  hukum  sebagai  pedoman  dan pendukung pelaksanaan inovasi daerah,  Pemerintah  Pusat  dan  daerah masih  menjumpai  sejumlah  tantangan seperti  tantangan  pelaporan  dan
publikasi inovasi daerah, inetgrasi data inovasi daerah yang belum efektif, serta tantangan  sumber  daya  manusia (SDM)  aparatur  pemerintah  yang belum optimal.
Dalam  contoh kasus,  sejumlah pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota  Batam,  Pemerinta  Provinsi Gorontalo,  dan  Pemerintah  Provinsi Aceh masih menemui dan mengidentifikasi  hambatan  dalam penyelengaraan  inovasi  daerah  ini. Selain  itu,  belum  adanya  budaya inovasi  yang  baik  di  lingkup pemerintah daerah juga menjadi salah satu  tantangan  yang  dihadapi  oleh Pemerintah daerah.
Diperlukan  sejumlah  strategi untuk  menjawab  tantangan  serta meningkatkan tata kelola penyelenggaraan  inovasi  daerah  di Indonesia. Misalnya,
dengan penguatan  Sistem  Inovasi  Daerah (SIDa)  di  masing-masing  Pemerintah Daerah,  penciptaan  dan  pembentukan budaya inovasi, serta adanya pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah termasuk organisasi  daerah  di  dalamnya.    Ada lima faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah ini.
Pertama, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam  inovasi  daerah  ini  untuk mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Kedua,  kepemimpinan  yang  kondusif diperlukan untuk menciptakan budaya inovasi serta mendorong sumber daya yang  ada.  Ketiga,  adanya  reformasi peraturan bagi pemerintah daerah, hal ini dimaksudkan daerah harus memiliki  sejumlah  aturan  hukum terkait inovasi daerah sebagai pedoman dan  panduan  bagi  daerah  dalam
berinovasi.      Keempat,  adanya reformasi  kelembagaan  juga  dinilai penting  dalam  rangka  melihat  apakah kelembagaan  yang  ada  cukup  baik untuk mengelola dan menyelenggarakan  inovasi  di  daerah. Reformasi lembaga kelitbangan daerah dinilai  perlu  jika  lembaga  kelitbangan daerah  memiliki  hambatan  dalam pengelolaan  inovasi  daerah.  Terakhir, diperlukan peningkatan kekuataan dan kelemahan yang dimiliki daerah dalam memetakan kelebihan dan kekurangan daerah dalam hal pelaksanaan inovasi di daerah.
REFERENSI 1. Buku Fatoni, A. (2022). A to Z Inovasi Daerah:
Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi .  Penerbit  Bina  Praja Press.
Mantra,  Ida  Bagoes.  (2008). Filsafat Penelitian  dan  Metode  Penelitian Sosial. Penerbit Pustaka Pelajar. 2. Jurnal dan Prosiding Kartika, R. S., & Simorangkir, G. (2019).
Efektivitas  Bimtek  Fasilitator dalam  Pelaksanaan  Inovasi Daerah. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 3 (2), 119-131. Kristanti, T. (2009). Integrasi Enterprise (Studi
Kasus: Yayasan
Pendidikan  “X"). Jurnal  Sistem Informasi , 4 (1), 17-32.
Melfianora, M. (2019). Penulisan Karya
Tulis  Ilmiah  Dengan  Studi Literatur. Open Science Framework , 12 (1), 14-26.
Nisa,  L.  S.  (2022).  Pelaksanaan  Sistem Inovasi  di  Indonesia. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 17 (1), 107-120.
Ratnasari,  J.  D.,  Makmur,  M.,  & Ribawanto, H. (2013). Pengembangan kapasitas
(capacity building) kelembagaan pada badan kepegawaian daerah kabupaten jombang. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1 (3), 103-110.
Sari,  M.  E.  P.,  &  Pratiwi,  D.  A.  (2021).
Inovasi Daerah Dalam Peningkatan  Pelayanan  Publik Di  Kota  Batam. Jurnal  Trias Politika , 5 (1), 1-12.
Syekh,  S.  (2019).  Peran  dan  Fungsi Litbang  dalam  Mendukung Sistem  Inovasi  Daerah  Provinsi Jambi  ( Role  and  Function  of Research and Depelovment Board to Provide SIDa in Jambi Provincial ). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 19 (1), 191-194.
3. Media Online dan Situs Digital Balitbangda Sultra. (2020, 06 Agustus).
Nilai  Inovasi  Pemda  Sultra  Masih Rendah . www.pemda- balitbangsultra.info/berita/deta il/nilai-inovasi-pemda-sultra- masih-rendahpusat-me
CNN  Indonesia  (2022,  3  Januari).
Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 37  Dunia  pada  2021. CNN Indonesia. www.cnnindonesia.com/ekono mi/20220103103343-532-741808 Databoks  Katadata.  (2021,  10  April).
Indeks  Inovasi  Global  Tahun  2021 Negara-negara  di  Asia  Tenggara . databoks.katadata.co.id/datapu blish/2021/10/04
Muttaqin,  Hidayatullah  (2021,  16
Februari). Pentingnya  Inovasi  di Tengah Langkah Berat Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi  Covid-19. Tim  Pakar
Percepatan  Penanganan  Covid-
19 ULM.
covid19.ulm.ac.id/pentingnya- inovasi-di-tengah-langkah-
berat-perekonomian-indonesia- pada-masa-pandemi-covid-19/
Roadmap  Penguatan  Sistem  Inovasi Daerah  (SIDa)  Provinsi  Aceh 2020-2024.
Prosesmews. (2022, 20 Juni). Soal Indeks Inovasi  Daerah,  Ketut:  Itu  Data 2020,  Tahun  2021  Buteng  Skor Indeksnya
Meningkat . prosesnews.id/soal-indeks- inovasi-daerah-ketut-itu-data- 2020-tahun-2021-buteng-skor- indeksnya-meningkat/ Puslatbang KHAN (2022) Pengembangan Model Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembetukan  PERDA. Policy Brief.
World Intellectual Property Organization . (td). Global Innovation Index 2021 . Zulfikar, Muhammad (2022, 17 Maret).
Kemendagri:  Pelaporan  Inovasi
Daerah Penting untuk Optimalkan
Pembinaan. Tribunnews.com.
www.tribunnews.com/nasional /2022/03/17/kemendagri- pelaporan-inovasi-daerah- penting-untuk-optimalkan- pembinaan . 4. Peraturan Perundang-undangan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  002.6-5848  Tahun  2021 Tentang  Indeks  Inovasi  Daerah Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian
dan Pemberian Penghargaan  dan/atau  Insentif Inovasi Daerah. Pedoman  Umum  Penilaian  Inovasi Daerah Dan Pemberian
Penghargaan
Innovative Government  Award  Tahun
2022. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang  Sistem  Nasional  Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.