## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN DI KOTA SINGARAJA
Ni Luh Indah Rosediana Putri 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Univrsitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali
e-mail : { indah.rosediana@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  mengenai  Implementasi Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  terhadap  penegakan  kendaraan  sepeda motor  dengan  suara  knalpot  yang  melebihi  ambang  batas  kebisingan  di  Kota  Singaraja, serta  (2)  mengetahui  dan  menganalisa  upaya-upaya  yang  dilakukan  Satuan  Lalu  Lintas Polres  Buleleng  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap  pengguna  kendaraan sepeda  motor  dengan  suara  knalpot  yang  melebihi  ambang  batas  kebisingan.  Jenis Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  dan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi,  dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik purposive sampling . Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi  UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  penegakan  hukum  terhadap pengguna  kendaraan  sepeda  motor  dengan  suara  knalpot  yang  melebihi  ambang  batas kebisingan di Kota Singaraja belum terlaksana secara maksimal karena adanya beberapa kendala  seperti  kurangnya  sarana  dan  prasarana,  belum  tegasnya  penindakan  anggota kepolisian  untuk  para  pelakunya  dan  sanksi  yang  diberikan  belum  memberikan  efek  jera bagi pelakunya, (2) Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres  Buleleng dalam pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap  pengguna  kendaraan  sepeda  motor  dengan suara  knalpot  yang  melebihi  ambang  batas  kebisingan  yaitu  dengan  upaya  pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif yaitu dengan memberikan sosialisasi, himbauan ke toko  bengkel  yang  memproduksi.  Upaya  preventif  yang  dilakukan  yaitu  melakukan  patroli dan mengadakan operasi rutin. Dan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan penindakan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sepeda Motor, Knalpot Bising, Pelanggaran Lalu Lintas

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  find  out  and  analyze  the  implementation  of  the  Traffic  and  Road Transport Law on the enforcement of motorcycle vehicles with exhaust noises that exceed the  noise  threshold  in  Singaraja  City,  and  (2)  identify  and  analyze  the  efforts  that  The Buleleng Police Traffic Unit carried out the prevention and control of motorcycle users with exhaust sounds that exceeded the noise threshold. The type of research used is empirical legal research, with a descriptive research nature. The location of this research was carried out in three places, namely the Buleleng Resort Police, the Singaraja District Court Class I B, and the Buleleng District Attorney. Data collection techniques used are document studies, observations, and interviews. The sampling technique used is non-probability sampling and the  subject  is  determined  by  using  purposive  sampling  technique.  Data  processing  and
analysis  techniques  are  carried  out  qualitatively.  The  results  show  that  (1)  the implementation of the Traffic and Road Transport Law in law enforcement against motorcycle users with exhaust noises  that exceed the noise threshold  in  Singaraja City has not been carried out optimally due to several obstacles such as lack of facilities and infrastructure, not yet firm action. members of the police for the perpetrators and the sanctions given have not provided a deterrent effect for the perpetrators, (2) The efforts made by the Traffic Unit of the Buleleng Police in dealing with motorcycle users with exhaust sounds that exceed the noise threshold  are  pre-emptive,  preventive  and  repressive  efforts.  The  pre-emptive  effort  is  to provide socialization, appeal to the workshop that produces it. Preventive efforts are carried out  by  conducting  patrols  and  conducting  routine  operations.  And  repressive  efforts  are carried out, namely by taking traffic tickets and confiscation of motorized vehicles.
Keywords: Law Enforcement, Motorcycle, Noisy Exhaust, Traffic Violation

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  1945.  Yang  mana perwujudan dari norma hukum adalah Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Sistematika  KUHP  dibagi  menjadi  tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran dan yang  membedakan  keduanya  tergantung berat  atau  ringan  pidananya.  Khusus perkara  pelanggaran  dikenakan  pidana denda  karena  delik  yang  terdapat  dalam perkara ini bersifat ringan seperti pelanggaran Lalu Lintas
Di  zaman  modernisasi  saat  ini, transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam  kehidupan  sehari-hari.  Transportasi yang paling banyak digunakan pada saat ini yaitu  Sepeda  Motor.  Sehingga  transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang  untuk  melaksanakan  kegiatannya (Damas RK, 2018:1).
Pengertian sepeda motor dapat dilihat dari beberapa sumber. Jika didasarkan pada Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  sepeda motor diartikan sebagai sepeda besar  yang dijalankan dengan motor. Selanjutnya dalam ketentuan  Pasal  1  angka  20  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  dan  angkutan  Jalan,  dinyatakan ba hwa:  “Sepeda  Motor  adalah  Kendaraan Bermotor  beroda  dua  dengan  atau  tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping  atau  Kendaraan  Bermotor  beroda tiga tanpa rumah- rumah”.
Jika  berfikir  mundur  sejenak  untuk menganalisa  sedikit  keinginan  masyarakat khususnya di kalangan remaja, tidak semua
ingin  menggunakan  sepeda  motor  standar pengeluaran pabrik sehingga sepeda motor tersebut  dimodifikasi  sedemikian  rupa  dan merubah  apapun  bagian-bagian  aksesoris yang  ada  di  sepeda  motor  tersebut. Sehingga  tak  bisa  dipungkiri,  salah  satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi  terhadap  sepeda  motor  tersebut pada  dasarnya  kurang  memperhatikan keselamatan  pengendara  serta  terkadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.  Selain  harus  aman  dan  nyaman saat dikendarai, sepeda motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara
lain. Namun sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tidak  memperhatikan  norma  dan  kaidah hukum sehingga modifikasi tersebut berakibat  melanggar  hukum  yang  ada. Contohnya  adalah  penggunaan  knalpot dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Ambang batas kebisingan kendaraan  adalah  batas  maksimum  energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin  dan/atau  transmisi  kendaraan.  Tidak sesuainya  Knalpot  yang  digunakan  pada kendaraan sepeda motor dapat mengganggu pengendara lain karena suara yang  dihasilkan  sangat  berisik  dan  kasar (Fauzan Thariq, 2019).
Penggantian  knalpot  dengan  suara yang  keras  yang  ditimbulkan  sepeda  motor di jalan umum, masyarakat yang lain menjadi tidak  nyaman  karena  dianggap  bising. Padahal  masyarakat  dalam  berlalu  lintas  di jalan  umum  mempunyai  hak  untuk  hidup nyaman tanpa ada kebisingan suara. Karena hal tersebut muncullah aturan yang
mengatur  setiap  pengendara  sepeda  motor untuk  berlalu  lintas  dengan  baik  dan  benar demi keselamatan bersama sesama pengguna  jalan  lainnya  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan  yang  mana  dalam  hal  ini  mengatur mengenai  kendaraan  sepeda  motor  yang digunakan  sebagai  alat  transportasi  dalam lalu  lintas.  Namun  dengan  berlakunya  UU Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  tersebut, pada  kenyataanya  masih  saja  banyak kendaraan  sepeda motor  yang  tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam UU  ini.  Salah  satu  realita  yang  terjadi  ialah permasalahan  kebisingan  yang  disebabkan oleh  kendaraan  bermotor  (Sepeda  Motor). Kebisingan  sepeda  motor  yang  dimaksud adalah  kebisingan  yang  disebabkan  oleh knalpot.
Pengaturan  hukum  tentang  pengguna knalpot  pada  sepeda  motor  ini  tercantum pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  pada  pasal  Pasal  285  ayat  (1) menjelaskan  bahwa  :“Setiap  orang  yang mengemudikan  sepeda motor  di  jalan  yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan  yang  meliputi  kaca  spion,  klakson, lampu  umum,  lampu  rem,  lampu  petunjuk arah,  alat  pemantul  cahaya,  alat  pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama  1  (satu)  bulan  atau  denda  paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”
Terkait  Ambang  Batas  Kebisingan  itu sendiri,  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  7  Tahun 2009  Tentang  Ambang  Batas  Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Permen LH Ambang Batas Kebisingan), dalam lampiran Permen  LH  Ambang  Batas  Kebisingan menegaskan  bahwa  sepeda  motor  dengan mesin 80cc ambang batas kebisingan 77dB. Sepeda  motor  dengan  80-175cc  ambang batas  kebisingan  80  dB  dan  dengan  mesin
diatas  175cc  ambang  batas  kebisingannya 83 dB. Melalui beberapa pasal tersebut jelas bahwa  kebisingan  menjadi  suatu  hal  yang wajib  diperhatikan  dalam  standar  laik  jalan kendaraan  bermotor  khususnya  dalam berlalu lintas.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas, pelanggaran  dalam  lalu  lintas  seperti menggunakan  kendaraan  sepeda  motor dengan  knalpot  brong  sering  dijumpai  di Kota Singaraja dan sudah menjadi hal yang biasa  yang  sering  dijumpai  di  daerah pedesaan  maupun  di  perkotaan.  Beberapa larangan penggunaan komponen oleh kepolisian  ya  salah  satunya  ialah  knalpot brong.  Knalpot  yang  menyeburkan  suara bising  ini  memang  dilarang  berdasarkan Undang-Undang yang mana hal ini merujuk pada  pasal  285  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Disamping melanggar aturan, knalpot bising juga dapat menimbulkan  konflik  sosial,  mengganggu ibadah,  polusi  udara,  provokasi  massa  dan masalah sosial lainnya
Bisa dilihat dari data yang di dapat dari Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Buleleng  terkait dengan  data  pelanggaran  yang  terkena tilang  terkait  pengguna  kendaraan  sepeda motor  dengan  suara  knalpot  yang  melebihi ambang batas kebisingan dari bulan Januari 2021  hingga  bulan  November  2021,  yakni sebagai berikut.
Tabel  1.1  Data  Penilangan  terkait pengguna kendaraan Sepeda Motor dengan suara  knalpot  yang  melebihi  ambang  batas kebisingan
No Bulan Jumlah Pelanggaran Tahun 2021 1 Januari - 2 Februari 16 3 Maret 40 4 April 67 5 Mei 62 6 Juni 68 7 Juli 23 8 Agustus 6 9 September 45
10 Oktober 98 11 November 49 12 Desember -

## Sumber: Satlantas Polres Buleleng
Kesadaran terhadap keselamatan berlalu  lintas  sering  sekali  diabaikan  dan pengetahuan  terhadap  tertib  berlalu  lintas juga  kurang  dipahami  oleh  kebanyakan orang.  Pada  dasarnya  berkendara  dijalan raya  harusnya  memperhatikan  kepentingan masyara- kat luas bukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak jarang pengguna jalan  raya  mengabaikan  peraturan  dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam masalah.
Dari  sekian  banyak  kemungkinan  yang diduga menjadi penyebab utama munculnya berbagai  masalah  lalu  lintas  sekarang  ini yaitu kurangnya kesadaran terhadap pentingnya  tertib  berlalu  lintas.  Hal  ini  jelas saja  memprihatinkan  dan  mencemaskan berbagai pihak, jika tidak segera diupayakan dengan seksama akan mengundang keresahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  diatas,  penulis  tertarik  untuk mengkaji  lebih  lanjut  untuk  menulis  dalam bentuk  skripsi  dengan  judul “Penegakan Hukum  Terhadap  Pengguna  Kendaraan Sepeda  Motor  Dengan  Suara  Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum  empiris  adalah  penelitian  yang mengacu  kepada  kenyataan  hukum  yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budaya suatu masyarakat, meliputi penelitian terhadap  penerapan hukum tertulis  maupun  hukum  kebiasaan  yang tercatat  dilihat  dari  adanya  kesenjangan antara  norma  ( das  sollen )  dengan  realita hukum ( das sein ).
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu penelitian  yang  mendeskripsikan  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  terhadap suatu  populasi  atau  daerah  tertentu, mengenai  sifat-sifat,  karakteristik,  atau
faktor-faktor tertentu. Penelitian ini menggambarkan  secara  nyata  penegakan hukum  terhadap  pengguna  kendaraan sepeda  motor  dengan  suara  knalpot  yang melebihi  ambang  batas  kebisingan  di  Kota Singaraja, dan upaya-upaya yang ditempuh untuk efektifitas implementasi UU Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  dalam  penegakan hukum    dan  penanggulangan  terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara  knalpot  yang  melebihi  ambang  batas kebisingan di Kota Singaraja.
Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.  Data  primer  ini  bersumber  dari penelitian  lapangan  yang  dilakukan  di  Kota Singaraja.  Data  Sekunder  merupakan  data yang bersumber dan diperoleh dari penelahaan  studi  pustaka  berupa  karya ilmiah  (hasil  penelitian,  literature-  literature, buku-buku,  peraturan  perundang-undangan dan  yang  lainnya)  (Ishaq,  2017:30).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan  secara  langsung,  dan  teknik wawancara (Muhaimin, 2020:124).
Penelitian ini menggunakan teknik yaitu teknik non probability sampling artinya dalam penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  pasti berapa  sampel  harus  diambil  agar  dapat mewakili populasinya. Bentuk dari penerapan  teknik non  probability  sampling dalam  penelitian  ini  adalah Purposive Sampling, dalam  bentuk  ini  penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Teknik pengolahan dan analisis data, yang mana data penelitian ini diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu data  yang  disajikan  bukan  dalam  bentuk angka  melainkan  data-data  yang  wujudnya dalam  bentuk  kata-kata  yang  nantinya disusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penegakan Hukum terhadap  Pengguna  Kendaraan  Sepeda Motor  Dengan  Suara  Knalpot  Yang

## Melebihi  Ambang  Batas  Kebisingan  di Kota Singaraja
Implementasi pasal yang akan dibahas pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dalam  pelanggaran  pengguna  kendaraan bermotor  dengan  suara  knalpot  yang melebihi  ambang  batas  kebisingan  yang diatur  dalam  pasal  285  ayat  (1)  UU  No.  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.  Hasil  wawancara  yang didapat  di  Polres  buleleng  menerangkan bahwa ketentuan pasal yang dilanggar oleh pengendara  yang  menggunakan  knalpot dengan suara yang melebihi ambang batas kebisingan  yakni  pada  pasal  285  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terkait  dengan  Ambang  Batas  Kebisingan pada  kendaraan  bermotor  itu  diatur  dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  7  Tahun  2009  Tentang  Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe
Baru (Permen LH Ambang Batas Kebisingan)  yang  menegaskan  bahwa sepeda  motor  dengan  mesin  80cc  ambang batas  kebisingannya  77dB.  Sepeda  motor dengan 80-175cc ambang batas kebisingannya  80dB,  dan  dengan  mesin diatas  175  ambang  batas  kebisingannya 83dB.  Sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  para pelaku  pelanggaran  pengguna  kendaraan sepeda  motor  dengan  suara  knalpot  yang melebihi  ambang  batas  kebisingan  di  Kota Singaraja  yakni  sanksi  tilang  dengan ketentuan pasal 285 ayat (1) UU Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  yang  menyatakan bahwa :
“Setiap  orang  yang  mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  yang meliputi  kaca  spion,  klakson,  lampu  umum, lampu  rem,  lampu  petunjuk  arah,  alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama  1  (satu)  bulan  atau  denda  paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.
Adapun beberapa prosedur dari Kepolisian  Satlantas  Polres  Buleleng  yang dapat dilakukan untuk penertiban pelanggaran  pengguna  kendaraan  sepeda motor  dengan  suara  knalpot  yang  melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja yaitu  dengan  sistem  razia,  sistem  berjaga, dan  sistem  hunting  (berburu).  Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Satlantas  Polres  Buleleng  ketika  menindak yaitu  :  Kurangnya  sarana  dan  prasarana, kurang tegasnya penindakan yang dilakukan,  serta  kurangnya  kesadaran  taat hukum dari masyarakat itu sendiri.
Penegakan  hukum  terhadap  pengguna kendaraan  sepeda  motor  dengan  suara knalpot  yang  melebihi  ambang  batas kebisingan  dengan  data  dan  uraian  diatas dirasa belum maksimal ditegakkan oleh para penegak hukum dengan beberapa masalah yang dihadapi. Soerjono Soekanto menggunakan  tolak  ukur  efektifitas  dalam penegakan  hukum  ada  lima  hal  (Soekanto, 2012:5), yaitu sebagai berikut.
1.  Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum mempunyai kedudukan dan  peranan.  Yang  mana  penegak  hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum dan apabila sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan  dengan  ketentuan  hukum maka dapat menimbulkan berbagai masalah.  Banyak  dilema  yang  dialami  oleh para penegak hukum dalam menindak tegas pelanggaran  penguna  kendaraan  sepeda motor  dengan  suara  knalpot  yang  melebihi ambang  batas  kebisingan.  Penegak  hukum merupakan sebagai alat dalam menegakkan aturan yang ada, namun disisi lain penegak hukum adalah seorang manusia biasa yang pada  umumnya  memiliki  rasa  kasihan  dan hati  nurani.  Polisi  kerap  kali  mendengar alasan-alasan dari para pelaku pelanggaran.
Polisi  sebagai  penegak  hukum  yang berwenang  menindak  pelaku  pelanggaran tersebut juga merasa kasihan dan iba, yang mana  polisi  terkadang  melihat  para  pelaku yang  menggunakan  knalpot  brong  tetapi sedang  mengantar  orang  sakit  sehingga dibiarkan  begitu  saja  karena  dalam  kondisi
yang  terbilang  dadurat  dan  disamping  itu juga,  polisi  kerap  kali  ketika  melakukan penilangan  tidak  menahan  sepeda  motor pelaku namun yang disita berupa STNK saja dikarenakan apabila polisi menahan sepeda motor  pelaku  maka  masyarakat  tidak  bisa melakukan aktivitasnya. Sehingga dalam hal ini  seharusnya  para  penegak  hukum  lebih bisa profesionalitas lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menegakkan aturan yang ada.
2.  Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  yang mendukung Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana  atau  fasilitas.  Faktor  sarana  atau fasilitas  pendukung  mencakup  perangkat lunak  dan  perangkat  keras.  Menurut Soerjono  Soekanto  bahwa  penegak  hukum tidak  dapat  bekerja  dengan  baik,  apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat- alat  yang  profesional.  Maka  sarana  atau fasilitas  mempunyai  peranan  yang  sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya  sarana  atau  fasilitas  tersebut,  atau mungkin  penegak  hukum  menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.
Sarana  dan  Prasarana    yang  dimiliki Satlantas  Polres  Buleleng  kurang  memadai untuk  mendukung  kinerja  polisi  untuk bekerja  secara  maksimal.  Salah  satunya adalah  kurangnya  alat  pengukur  decibel. Alat  pengukur  decibel  ini  dapat  digunakan untuk mengukur kebisingan yang dihasilkan dari  suara  knalpot  dan  dapat  mendukung kinerja  polisi  lalu  lintas  untuk  merazia pengemudi  kendaraan  sepeda  motor  yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang  batas  kebisingan  yang  sering ditemui  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas. Walaupun  sudah  ada  aplikasi  pengukur decibel  tersebut  namun  sangat  jarang digunakan oleh kepolisian. Sehingga dalam pelaksanaan  penegakan  hukum  masih kurang  efektif  dikarenakan  penegak  hukum tidak  membawa  alat  ukur  di  lapangan sehingga  penetapan  pelanggaran  hanya berdasarkan intuisi penegak hukum. 3.  Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat,  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, pandangan dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran  hukum  maka  akan  semakin memungkinkan  penegakan  hukum  yang baik.  Namun  nyatanya  masyarakat  kurang sadar  untuk  taat  akan  hukum.  Masyarakat sudah  tahu  bahwa  mengunakan  knalpot brong itu sudah jelas dilarang oleh Undang- undang, dan sudah menjadi kebiasaan yang sulit  untuk  dirubah.  Sehingga  sampai kapanpun  hukum  tidak  bisa  terealisasikan ketika  belum  adanya  peran  aktif  dari masyarakat itu sendiri untuk sadar terhadap aturan hukum.
Faktor-faktor  diatas  saling  berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi  dari  penegak  hukum  yang  juga merupakan  tolak  ukur  daripada  efektifitas penegakan hukum. Pengetahuan masyarakat  terhadap  peraturan  masih sangatlah kurang. Banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan sehingga hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya  peran  masyarakat,  polisi  akan  sulit untuk  menciptakan  keadaan  hukum  yang efektif  karena  diperlukan  keseimbangan antara  penegak  hukum,  Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik  dan  sesuai  dengan  perannya  masing- masing  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Dan dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan
keadilan dan
profesionalisme  sehingga  menjadi  panutan masyarakat  serta  dipercaya  oleh  semua pihak termasuk oleh masyarakat luas.
Hasil  wawancara  yang  didapat  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Menyatakan bahwasannya  ketentuan  yang  dijatuhkan pada pelanggar yang menggunakan knalpot dengan suara yang melebihi ambang batas kebisingan  tersebut  yaitu  pada  pasal  285 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang  menyatakan  bahwa  denda  atas
pelanggaran  tersebut  dengan  kurungan paling  lama  satu  bulan  atau  denda  paling banyak  Rp  250.000,00.  Namun  pada putusan pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan  denda  sebanyak  Rp  30.000,00. Dengan  denda  sebanyak  itu  dengan pertimbangan  keadaan  perekonomian  dari masyarakat  tersebut  serta  bahwa  ada minimum dan maksimun jumlah denda, yang mana apabila melakukan pelanggaran pasal berlapis  maka  denda  yang  dikenakan  juga akan melebihi dari Rp 30.000,00 tersebut.
Sedangkan  hasil  yang  di  dapat  di Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  menyatakan bahwa  Penegakan  pelanggaran  kendaraan sepeda  motor  dengan  suara  knalpot  yang melebihi ambang batas kebisingan merupakan  tindak  pidana  ringan  dengan acara  pemeriksaan  cepat.  Proses  tipiring disini  ialah  ada  pelimpahan  wewenang sebagian untuk penuntutan kepada penyidik, yang  mana  peran  jaksa  sebagai  penuntut umum diserahkan kepada penyidik kepolisian.  Peran  jaksa  selaku  eksekutor bukan  selaku  penuntut  umum.  Penuntut umum  adalah  penyidik  karena  mendapat pelimpahan sebagian wewenang penuntutan  untuk  perkara  ringan.  Penyidik yang  melakukan  penangkapan  terhadap pelanggaran mendapat pelimpahan wewenang  untuk  melakukan  penuntutan sendiri.
Dilihat  dari  penelitian  yang  dilakukan dalam  tiga  tempat  yakni  Kepolisian  Resor Buleleng,  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas  I  B,  dan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng, dapat  disimpulkan  bahwa  :  Pertama,  dilihat dari  hasil  penelitian  di  Kepolisian  Resor Buleleng dalam melakukan penindakan dan penanggulangan  dilapangan  tidak  berjalan begitu maksimal dikarenakan ada beberapa kendala  yang  dihadapi  dalam  proses penindakannya.  Kedua,  dilihat  dari  hasil penelitian  yang  di  dapat  dari  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  yang  mana sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku pelanggaran  pengguna  kendaraan  sepeda motor  dengan  suara  knalpot  yang  melebihi ambang  batas kebisingan  tergolong rendah dari  apa  yang  sudah  diatur  dalam  UU  Lalu
Lintas  dan  Angkutan  Jalan  serta  tidak adanya  pemberatan  bagi  pelaku  yang melanggar  lebih  dari  sekali.  Ketiga,  dilihat dari  hasil  penelitian  di  Kejaksaan  Negeri Buleleng  yang  tidak  berpengaruh  dalam lemahnya  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  Lalu  Lintas  dikarenakan  tugas dari  Kejaksaan  dalam  hal  ini  hanya mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas tersebut.
Upaya-upaya Pencegahan Dan Penanggulangan yang dilakukan Satlantas Polres Buleleng terhadap Pengguna  Kendaraan  Sepeda  Motor dengan  Suara  Knalpot  yang  Melebihi Ambang Batas Kebisingan
Upaya  pencegahan  dan  penanggula ngan  pelanggaran  pengguna  kendaraan sepeda  motor  dengan  suara  knalpot  yang melebihi  ambang  batas  kebisingan  di  Kota Singaraja  yaitu  dengan  upaya  Pre-emptif, upaya  Preventif  dan  upaya  Represif. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Buleleng  yang  menitikberatkan  pada  upaya Represif  yaitu  sesudah  pelanggaran  itu terjadi  yang  merupakan  suatu  upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  upaya Pre-emptif  dan  Preventif  adalah  upaya Penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum pelanggaran tersebut terjadi.
1.  Upaya Pre-emtif,
Penanggulangan  dengan  upaya  Pre- emtif pada dasarnya berupa pembinaan, penyuluhan  kegiatan-kegiatan  positif bagi masyarakat. Penanggulangan dengan upaya pencegahan yang dilakukan  yaitu  melalui  sosialisasi  lalu lintas  dari  Unit  Dikyasa  ke  sekolah- sekolah  memberitahukan  pada  saat apel  sekolah  yang  biasanya  dari  pihak sekolah  mengundang  kepolisian  dari Unit Dikyasa yang memberikan pengarahan agar anak-anak SMP, SMA jangan  memakai  knalpot  brong  karena
sangat  mengganggu  dan  bisa  memicu adanya  konflik  sosial  di  masyarakat. Dalam  hal  ini  untuk  menekankan kepada siswa disekolah bahwa menaati aturan-aturan lalu lintas wajib dilakukan demi  terciptanya  suatu  kehidupan berlalu  lintas  yang  tertib  dan  teratur. Dengan menekankan pendidikan berlalu lintas  sejak  dini,  diharapkan  saat dewasa nanti mereka sudah mempunyai bekal  untuk  melakukan  aktifitas  berlalu lintasnya dengan baik dan benar. Selain itu,  melakukan  sosialisasi  lewat  sosial media,  brosur  dan  melalui  radio, memberitahu ke toko-toko yang menjual untuk  jangan  memberi  dan  memasang knalpot  brong  untuk  harian.  Namun untuk  balapan  di  sirkuit  diperbolehkan. Namun  upaya  ini  belum  dilaksanakan secara maksimal.
2.  Upaya  Preventif,  yaitu  tindakan  berupa penjagaan  dan  patroli  rutin  lalu  lintas yang  salah  satunya  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran terkait pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot  yang  melebihi  ambang  batas kebisingan  masih  belum  maksimal terlaksana  mengingat  ketika  penjagaan berlangsung,  kendaraan  yang  ditemui melanggar  tidak  diberhentikan  karena sebab  yang  tidak  diketahui.  Selain  itu, patroli  dan  razia  hanya  dilakukan  di wilayah  tertib  lalu  lintas  sehingga  para pengguna knalpot brong bisa menghindar. Upaya preventif ini merupakan upaya untuk mempersempit kesempatan  pelaku  untuk  melakukan pelanggaran. Dengan lemahnya penindakan polisi saat berjaga membuat pelaku tidak takut melakukan
pelanggaran tersebut. Kedepannya diharapkan agar upaya Preventif ini bisa dilakukan  dengan  maksimal  sehingga dapat  memperkecil  kesempatan  pelaku
untuk  melakukan  pelanggaran  di  jalan raya sehingga tercapainya
kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
Sedangkan Upaya Represif yaitu upaya yang  menitikberatkan  pada  sesudahnya pelanggaran terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti halnya : 1.  Memberikan saksi tilang sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Pada  saat  ini untuk para pelaku pelanggaran pengguna  kendaraan  sepeda  motor dengan  suara  knalpot  yang  melebihi ambang batas kebisingan sudah diberikan sanksi berupa tindakan langsung yaitu tilang, yang mana STNK disita  dan  diberikan  surat  tilang,  selain itu  kendaraan  juga  ditahan.    Namun yang  dilakukan  pihak  polisi  nyatanya tidak  bertindak  tegas  dan  belum  bisa memberikan  efek  jera  kepada  pelaku, karena  masih  sangat  sering  dijumpai pelanggaran  tersebut  di  jalan  raya. Tidak  bisa  dipungkiri  dalam  kasus pelanggaran  tersebut  tidak  bisa  hanya dibebankan  kepada  para  penegak hukum,  namun  juga  harus  adanya campur  tangan  dari  masyarakat  itu sendiri  untuk  bisa  sadar  akan  tertib hukum.
2.  Memberikan pemahaman terhadap pelaku  yang  ditindak  terkait  ambang batas  kebisingan  pada  knalpot  yang diperbolehkan.Disamping pemberi-an sanksi tilang bagi para pelaku pelanggarnya,  pihak  kepolisian  juga harus  memberikan  pemahaman  terkait ambang batas kebisingan pada knalpot yang diperbolehkan dan dampak apabila ketentuan itu dilanggar.
Selain bagian Satlantas Polres Buleleng, dalam hal ini pemerintah harus ikut serta  dalam  upaya  penanggulangan  ini. Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  mengatasi  pelanggaran lalu lintas yang setiap harinya sering terjadi yaitu sebagai berikut.
1)  Pemerintah harus lebih bersosialisasi ke masyarakat  dalam  peraturan-peraturan lalu  lintas,  sehingga  masyarakat  bisa tahu  apa  saja  peraturan-peraturan  lalu lintas  yang  berlaku  atau  yang  baru diterapkan.
2)  Pemerintah harus dapat menumbuhkan kesadaran  masyarakat  terhadap  tertib hukum  dengan  menjelaskan  tujuan hukum itu sendiri serta akibat yang bisa didapat  ketika  hukum  itu  dilanggar, sehingga  munculnya  rasa  sadar  untuk tertib hukum bukan karna keterpaksaan melainkan  karena  kesukarelaan  demi keamanan dan ketertiban bersama.
3)  Menambah/melengkapi dan memperbai ki  sebagian  atau  seluruh  rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, maka  hasil  kesimpulan  yang  didapat  yaitu sebagai berikut.
1.  Implementasi  UU  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  dalam  penegakan hukum  terhadap  pengguna  kendaraan sepeda  motor  dengan  suara  knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja dapat dikatakan belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya
pelanggaran yang belum ditindak secara  tegas  oleh  penegak  hukum karena diakibatkan oleh adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penindakannya.
2.  Upaya-Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pelanggaran pengguna  kendaraan  sepeda  motor dengan  suara  knalpot  yang  melebihi ambang  batas  kebisingan  di  Kota Singaraja yaitu dengan upaya Pre-emtif, upaya  Preventif,  dan  upaya  Represif.
Upaya Pre-emtif yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat,
sosialisasi di sekolah-sekolah, sosialiasasi  lewat  brosur,  media  sosial dan  radio  serta  mengimbau  toko bengkel, namun Satlantas Polres Buleleng belum secara efektif melakukan  upaya  ini.  Secara  preventif yaitu  dengan  mengurangi  kesempatan pelaku untuk melanggar dengan melakukan penjagaan, patroli rutin pada ruas  jalan  yang  sekiranya  rawan terjadinya pelanggaran, namun nyatanya  patroli  hanya  dilakukan  di wilayah  tertib  lalu  lintas  saja  sehingga para  pengguna  knalpot  brong  bisa menghindar,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa Satlantas Polres Buleleng sudah melakukan  patroli  rutin  namun  belum maksimal  dilakukan  sehingga  masih banyak  adanya  pelanggaran  yang terjadi. Sedangkan secara represif yaitu seperti pemberian sanksi tilang kepada para pelaku pelanggar pengguna knalpot  dengan  suara  yang  melebihi ambang  batas  kebisingan  yang  telah ditentukan.  Namun  hal  tersebut  belum berjalan secara efektif.

## SARAN
1.  Masyarakat  dalam  hal  ini  seharusnya bisa  untuk  menumbuhkan  kesadaran taat  akan  hukum  dalam  setiap  dirinya agar bisa menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan  raya, serta agar terciptanya budaya hukum yang baik.
2.  Pemerintah seharusnya ikut serta ambil andil  dalam  penyelesaian  permasalah- an  langsung  dengan  para  penegak hukum  untuk  bisa  memberikan  solusi yang  efektif,  serta  menindak  penegak hukum yang bermain-main dalam menjalankan tugasnya yang melenceng dari ketentuan yang ada.
3.  Para Penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus meningkatkan kualitasnya sebagai fungsi  penegak  hukum  agar  ketentuan hukum  yang  ada  bisa  diterapkan dengan maksimal dan bisa
meningkatkan kepercayaan masya- rakat terhadap hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman, Laurensius. 2015 . Penegakan Devilla, F. A., & Tarmizi, T. 2018. Penerapan
Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Tidak Laik Jalan Karena Telah Dimodifikasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Bidang  Hukum  Pidana, 2(4), 735-745. Faizal AP. 2014. “Pelaksanaan Penertiban FaktorYang Mempengaruhi Penegakan  Hukum ,  Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada.
Fauzan  Thariq.  2019.  “Penegakan  Hukum
Hukum Lalu Lintas, Bandung: Nuansa
Firman,  Muhammad,  dkk.  2022. Upaya Kepolisian  Dalam  Menanggulangi Knalpot  Yang  Melebihi  Ambang Batas  Di  Kota  Palembang .  Diss. Sriwijaya  University, Hukum  dan Kesadaran Masyarakat . Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum .
Bandung : Alfabeta
Jayankara, AJ. 2011. “Tinjauan Kriminologis
Terhadap Penggunaan Knalpot Racing  Pada  Kendaraan  Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar” Lintas .Yogyakarta: Shafa Media
Motor  Dalam  Penggunaan  Knalpot Diatas  Ambang  Batas  Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)” Pasal  285  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan  Knalpot  yang  Melebihi Ambang Batas Kebisingan” Pelanggaran Pengemudi Sepeda Pelanggaran  Pengemudi  Sepeda Motor  dalam  Penggunaan  Knalpot Diatas  Ambang  Batas  Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota)”
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor  7  Tahun  2009 Tentang  batas  ambang  kebisingan kendaraan bermotor tipe baru Poetra, FA. 2014. “Pelaksanaan Penertiban R Cecil, Andrew. 2011. Penegakan Raharjo, Rinto. 2014. Tertib Berlalu Soekanto,  Soerjono.  2012. Faktor- Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan
( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009