## TANGGUNG JAWAB SEKUTU MAATSCHAP TERHADAP PIHAK KE 3 DALAM SUATU PERJANJIAN KONSORSIUM TERKAIT BUBARNYA MAATSCHAP
ATAS KEHENDAK PARA SEKUTU (Kasus Perjanjian Konsorsium antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim dan Paser)
Responsibility Ally Maatschap to Third Parties in the Consortium Agreement Relating Unraveling Maatschap for Ally Discretion (Case Consortium Agreement between Dharma Nusantara PT Agro Star and Local Government Balikpapan, Bontang, East Kutai and
Paser)
Julius Caesar Transon Simorangkir Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada email : jc_transon14@yahoo.com

## abstract
The development of society in the field of economy requires laws to regulate economic problems. Scientific developments in the field of economy should be  accompanied  by  regulations  that  govern  them.  Dynamic  human  life resulted  in  a  pattern  of  life  that  compound  so  that  the  interests  of  each individual is different, if not set or laid out by the law, there will be cheating in  any  transaction  or  trade  activity.  In  the  case  of  procurement  of  ferry quickly conducted a consortium of several regions in Borneo as Balikpapan, Bontang, Paser, and east Kutai PT Argo Stars Darma Nusantara in terms of cooperation  agreements  number  021/ABDN-Dir/SPK/X/01  dated  October 4 th , 2001, for the provision of services fast boats "water jet ferry" Trans East Kalimantan.  Based  on  the  above  cases  occur  inequality  allies  in  terms  of responsibility  to  third  parties,  due  to  the  dissolution  of  the  consortium agreement  by  the  will  of  some  allies.  Section  1646,  Book  IV  of  the  Civil Code to determine the various ways the end of an alliance, one of which is the  fellowship  ended  due  to  the  will  of  one  or  several  parties.  The termination agreement also automatically terminates the agreement made by the parties. However, responsibility for third party does not necessarily come to  an  end.  Responsibility  towards  third  parties  stipulated  in  Article  1642- 1645.
Keywords: Responsibility Allies, to third parties, the Consortium Agreement

## abstrak
Perkembangan  masyarakat  di  bidang  perekonomian  mengharuskan  hukum untuk  mengatur  persoalan  ekonomi.  Perkembangan  keilmuan  di  bidang perekonomian  sebaiknya  disertai  dengan  peraturan  yang  mengaturnya. Kehidupan  manusia  yang  dinamis  mengakibatkan  pola  kehidupan  yang majemuk sehinga kepentingan pada setiap individu berbeda-beda, jika tidak diatur  atau  ditata  oleh  hukum  maka  akan  terjadi  kecurangan  dalam  setiap transaksi  atau  ativitas  perdagangannya.  Pada  kasus  pengadaan  kapal  feri cepat yang dilakukan secara konsorsium dari beberapa daerah di Kalimantan seperti  Balikpapan,  Bontang,  Paser,  dan  Kutai  timur  dengan  PT  Argo Bintang Darma Nusantara dalam hal melakukan perjanjian kerja sama nomor 021/ABDN-Dir/SPK/X/01  tanggal  4  Oktober  2001,  untuk  pengadaan  jasa pelayanan kapal cepat " water jet feri " Trans Kalimantan Timur. Berdasarkan kasus  diatas  terjadi  ketimpangan  para  sekutu  dalam  hal  tanggung  jawab kepada  pihak  ketiga,  disebabkan  bubarnya  perjanjian  konsorsium  oleh kehendak  beberapa  orang  sekutu.  Pasal  1646,  Buku  ke  IV  KUHPerdata menentukan  mengenai  macam-macam  cara  berakhirnya  suatu  persekutuan, salah satunya yaitu persekutuan berakhir dikarenakan karena kehendak salah satu  atau  beberapa  pihak.  Berakhirnya  kesepakatan  secara  otomatis  juga mengakhiri  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Namun,  tanngung jawabnya  terhadap  pihak  ke  3  tidak  serta  merta  berakhir.  Tanggung  jawab terhadap pihak ketiga diatur pada pasal 1642-1645.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sekutu, Pihak ke 3, Perjanjian Konsorsium

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  mahkluk  sosial,  disebabkan  sifat  dasar  dari manusia itu sendiri yang selalunya hidup dalam berkelompok sehingga dari kelompok-kelompok  tersebut  muncullah  interaksi  diantara  anggota kelompok.  Manusia  berkerjasama  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya sehari-hari. Interaksi yang dilakukan dalam masyarakat bisa merupakan hal- hal  yang  menyenangkan  dan  hal-hal  yang  tidak  menyenangkan.  Interaksi yang  dapat  menyebabkan  ketidak  harmonisan  dalam  masyarakat  diatur dalam  kaidah-kaidah  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat. Suatu  hal  yang  tidak  wajar  kehidupan  bersama  dalam  masyarakat  tidak diatur oleh hukum ( ubi societas ibi jus; di mana ada masyarakat ada hukum.) kehidupan  bersama  dalam  masyarakat  selalunya  terdapat  kaidah-kaidah sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Diferensiasi  kepentingan  dalam  masyarakat  mengakibatkan  hukum hadir  untuk  melindungi  kepentingan  kepentingan  manusia  dalam bermasyarakat.  Manusia  yang  satu  merupakan  serigala  bagi  manusia  yang
lain  ( homo  homini  lupus ) 1 .  Manusia  selalunya  memunyai  ambisi  untuk berkuasa  dan  menang  sendiri  mengedepankan  ego,  sehingga  hukum  hadir untuk mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.
Hukum yang bersifat dinamis dan statis, selalu memberikan kepastian hukum  kepada  masyarakat  dalam  penegakan  atau  pemberian  sanksi  kepada individu  yang  melanggar  hukum.  Sanksi  dimaksudkan  untuk  menjaga stabilitas  dan  mengembalikan  kerusakan  ( restitutum  in  integrum ).  Hukum bersifat dinamis, Hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Saham terbesar dalam perkembangan hukum yaitu masyarakat.
Perkembangan  masyarakat  di  bidang  perekonomian  mengharuskan hukum  untuk  mengatur  persoalan  ekonomi.  Menurut  Romli  Atmasasmita 2 seharusnya  memasukkan  mata  kuliah  khusus  yang  membahas  tentang analisis  ekonomi  tentang  hukum  ( Economic  Analysis  of  Law ).  Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan  ekonomi.  Perkembangan  keilmuan  di  bidang  perekonomian sebaiknya  disertai  dengan  peraturan  yang  mengaturnya.  Pengadaan  barang dan jasa yang  merupakan ranah hukum privat dalam  praktiknya melibatkan pihak publik olehnya membutuhkan suatu peraturan yang mengaturnya.
Pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  secara  konsorsium  diatur dalam  Keputusan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang dan  Jasa/Pemerintah  dalam  Pasal  21  ayat  1  “Dalam  hal  sifat  dan  lingkup kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  terlalu  luas,  atau  jenis  keahlian  yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia  Barang/Jasa,  maka  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa diberikan  kesempatan  yang  memungkinkan  para  Penyedia  Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain.
Dasar  hukum  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  konsorsium dituangkan  dalam  Keppres,  sehingga  sudah  seharusnya  para  pihak  yang melakukan  kerjasama  pengadaan  barang  dan  jasa  mematuhi  Keppres tersebut. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam masyarakat tidak jarang terjadi berbagai pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku bahkan terjadi  yang  namannya  cacat  janji,  dan  tidak  ada  alasan  yang  meringankan atau yang dapat dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari tuntutan ingkar janji  tersebut.  Hal  yang  dapat  dijadikan  atau  dikategorikan  sebagai wanprestasi.
Wanprestasi  (kelalaian  atau  kealpaan)  seorang  debitur  dapat  berupa empat macam 3 :
a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
1 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum , (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2012), hlm. 21.
2 Romli  Atmasasmita, Hukum  Kejahatan  Bisnis ( Teori  dan  Praktik  di  Era  Globalisasi ),
(Bogor: Kencana, 2014), hlm. 19.
3 Subekti, Hukum Perjanjian , (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 45.
b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Kategori  wanprestasi  di  atas  ketika  dilakukan  maka,  dapat  dikatakan sebagai  wanprestasi  serta  bisa  dilakukan  penuntutan  terhadap  janji  yang telah  disepakati.  Hal  di  atas  dapat  dikecualikan  atau  dilakukan  pembelaan serta  tidak  dapat  dikatakan  wanprestasi  sebagaimana  tercantum  dalam KUHPerdata,  terdiri  dari:  alasan  keadaan  memaksa  ( overmacht  atau  force majeur ), alasan kreditur lalai memenuhi prestasinya ( Execptio Non Adimpleti Contractus ),  dan  alasan  kreditur  telah  melepaskan  haknya  untuk  menuntut ganti kerugian ( rechtsverwerking ).
Kehidupan  manusia  yang  dinamis  mengakibatkan  pola  kehidupan yang majemuk sehinga kepentingan pada setiap individu berbeda-beda, jika tidak  diatur  atau  ditata  oleh  hukum  maka  akan  terjadi  kecurangan  dalam setiap transaksi atau aktivitas perdagangannya. Pada kasus pengadaan kapal feri  cepat  yang  dilakukan  secara  konsorsium  dari  beberapa  daerah  di Kalimantan seperti Balikpapan, Bontang, Paser, dan Kutai Timur dengan PT Argo Bintang Darma Nusantara dalam hal melakukan perjanjian kerja sama nomor 021/ABDN-Dir/SPK/X/01 tanggal 4 Oktober 2001, untuk pengadaan jasa  pelayanan  kapal  cepat  " water  jet feri "  Trans Kalimantan  Timur. Kapal direncanakan  untuk  alat  transportasi  yang  akan  menghubungkan  empat daerah  tersebut.  Di  dalam  perjanjian  itu,  menyatakan  bahwa  para  pihak sepakat  untuk  melaksanakan  pengadaan  jasa  pelayanan  kapal  cepat  dengan total  biaya  investasi  sebesar  AS  $4  juta  (sekitar  Rp  40  miliar).  Masing- masing  pihak  yang  melakukan  kerja  sama  menginvestasikan  sebesar  20% dengan  kewajiban  penyertaan  modal  masing-masing  AS  $800.000  atau sekitar  IDR  8,2  Miliar.  Kapal  yang  dibeli  tidak  dapat  beroperasi  secara maksimal  dan  hanya  dapat  dipakai  sekali  karena  keadaannya  yang  tidak layak.  Diketahui  pula  ternyata  kapal  yang  dibeli  tidak  sesuai  dengan kesepakatan  awal,  karena  ternyata  kapal  tersebut  merupakan  kapal  bekas yang dibeli dari Belanda. Pada pelaksanaanya, layanan kapal feri cepat kalah bersaing  dengan  sarana  transportasi  murah  ditawarkan  maskapai penerbangan,  sehingga  menimbulkan  kerugian.  Persoalan  ini,  juga  yang akhirnya membebani keuangan Pemkot Balikpapan.
Badan Pemeriksa Keuangan selalu mencantumkan investasi kapal feri cepat  dalam  opini audit  keuangan  daerah tiap  tahunnya,  sehingga  membuat Balikpapan selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) karena pengadaan  kapal  itu.  Akhirnya,  pihak  pemerintah  kota  Kalimantan  Timur (Kaltim) membawa kasus kapal feri cepat (KFC) ke jalur hukum agar terkait rekomendasi  Pansus  DPRD  Balikpapan  adanya  penyimpangan  dalam pengadaan kapal tersebut, dan menilai bahwa investasi KFC tersebut gagal. Kejaksaan  Negeri  Balikpapan  bahkan  sempat  menangani  kasus  ini  serta
menjebloskan  Direktur  PT  Agro  Bintang,  Budi  Handoko  ke  sel  tahanan. Namun  pengadilan  membebaskan  terdakwa  ini  dari  tuntutan  kasus  korupsi dijeratkan jaksa penuntut umum.
Fakta  lain  yang  ditemukan,  ternyata  PT  BKT  ini  hanya  memunyai akte  pendirian  perseroan,  tidak  ada  SIUP  (Surat  Izin  Usaha  Perdagangan), tidak  ada  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak),  termasuk  tidak  terdaftar  di Kementerian Hukum dan HAM. Bersamaan dengan hal tersbut, maka hal ini menjadi alasan empat daerah konsorsium yakni Balikpapan, Paser, Bontang dan  Kutai  Timur  (Kutim)  untuk  sepakat  membubarkan  PT.  Bintang  Kaltim Transport  selaku  operator  KFC  itu.  Bahkan  kesepakatan  pembubaran perusahaan  itu  diketahui  Gubernur  Kaltim.  Empat  daerah  konsorsium tersebut selanjutnya, akan membentuk tim bersama untuk melelang KFC itu, kemudian hasil lelang itu dibagi ke masing-masing daerah, dengan meminta tenaga apraisal untuk menilai pembagiannya.
Berdasarkan kasus di atas terjadi ketimpangan para sekutu dalam hal tanggung  jawab  kepada  pihak  ketiga,  disebabkan  bubarnya  perjanjian konsorsium  oleh  kehendak  beberapa  orang  sekutu.  Berdasarkan  latar belakang  di  atas,  maka  dapat  diambil  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  1) Bagaimana  tanggung  jawab  para  sekutu Maatschap terhadap  pihak  ke-3 dalam  hal  bubarnya  perjanjian  konsorsium  oleh  kehendak  beberapa  orang sekutu?;  dan  2)  Apakah  dapat  pihak  ke-3  menuntut  pengajuan  tuntutan kepada konsorsium dalam hal terjadi kerugian?

## B. Pembahasan

## 1. Kasus Posisi
Kasus  ini  bermula  dari  perjanjian  konsorsium  antara  pemerintah daerah  Balikpapan,  Bontang,  Kutim,  dan  Paser  dengan  PT  Agro  Bintang Dharma  Nusantara  (ABDN)  dalam  hal  melakukan  perjanjian  kerja  sama Nomor 021/ABDN-Dir/SPK/X/01 tanggal 4 Oktober 2001, untuk pengadaan jasa pelayanan kapal cepat “ water jet feri ” Trans Kalimantan Timur. Kapal direncanakan untuk alat transportasi antara empat daerah tersebut. Di dalam perjanjian  itu,  menyatakan  bahwa  para  pihak  sepakat  untuk  melaksanakan pengadaan  jasa  pelayanan  kapal  cepat  dengan  total  biaya  investasi  sebesar AS  $4  juta  (sekitar  Rp  40  miliar).  Masing-masing  pihak  yang  melakukan kerja  sama  memiliki  saham  20%  dengan  kewajiban  penyertaan  modal masing-masing  AS $800.000 atau sekitar  IDR 8,2 Miliar. Untuk  mengelola usaha  kapal  feri  cepat  itu,  dibentuklah  PT  Bintang  Kaltim  Transport berdasarkan Akte Pendirian PT Pelayanan Bintang Kaltim Transport (BKT) nomor 35 tanggal 12 Maret 2002, dengan dana IDR 400 juta untuk pendirian PT BKT tersebut.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  507K/Pid/2005 tanggal  18  April  2007,  diketahui  Pemkab  Kutim  telah  menerbitkan  Surat
Perintah  Membayar  Uang  (SPMU)  Nomor  324/PT/2001  dengan  nilai  IDR 8,2  Miliar  tanggal  22  November  2001.  Kemudian  dana  tersebut  ditransfer kepada  PT  Agro  Bintang  Dharma  Nusantara.  Namun,  dalam  pelaksanaan yang terjadi DPRD Balikpapan menemukan investasi gagal kapal  feri cepat (KFC)  sebesar  IDR  42  Miliar.  Kapal  yang  dibeli  tidak  dapat  beroperasi secara  maksimal  dan  hanya  dapat  dipakai  sekali  karena  keadaannya  yang tidak  layak.  Diketahui  pula  ternyata  kapal  yang  dibeli  tidak  sesuai  dengan kesepakatan  awal,  karena  ternayata  kapal  tersebut  merupakan  kapal  bekas yang dibeli dari Belanda.
Pada  pelaksanaanya,  layanan  kapal  feri  cepat  kalah  bersaing  dengan sarana  transportasi  murah  ditawarkan  maskapai  penerbangan,  sehingga menimbulkan  kerugian.  Persoalan  ini,  juga  yang  akhirnya  membebani keuangan  Pemkot  Balikpapan.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  selalu mencantumkan investasi kapal feri cepat dalam opini audit keuangan daerah tiap  tahunnya,  sehingga  membuat  Balikpapan  selalu  mendapat  opini  wajar dengan  pengecualian  (WDP)  karena  pengadaan  kapal  itu.  Akhirnya,  pihak Pemerintah  Kota  Kalimantan  Timur  (Kaltim)  membawa  kasus  kapal  feri cepat  (KFC)  ke  jalur  hukum  agar  terkait  rekomendasi  Pansus  DPRD Balikpapan  adanya  penyimpangan  dalam  pengadaan  kapal  tersebut,  dan menilai  bahwa  investasi  KFC  tersebut  gagal.  Kejaksaan  Negeri  Balikpapan bahkan  sempat  menangani  kasus  ini  serta  menjebloskan  Direktur  PT  Agro Bintang,  Budi  Handoko  ke  sel  tahanan.  Namun  pengadilan  membebaskan terdakwa ini dari tuntutan kasus korupsi dijeratkan jaksa penuntut umum.
Fakta  lain  yang  ditemukan,  ternyata  PT  BKT  ini  hanya  memunyai akte  pendirian  perseroan,  tidak  ada  SIUP  (Surat  Izin  Usaha  Perdagangan), tidak  ada  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak),  termasuk  tidak  terdaftar  di Kementerian Hukum dan HAM. Bersamaan dengan hal tersbut, maka hal ini menjadi alasan empat daerah konsorsium yakni Balikpapan, Paser, Bontang dan  Kutai  Timur  (Kutim)  untuk  sepakat  membubarkan  PT.  Bintang  Kaltim Transport  selaku  operator  KFC  itu.  Bahkan  kesepakatan  pembubaran perusahaan  itu  diketahui  Gubernur  Kaltim.  Empat  daerah  konsorsium tersebut selanjutnya, akan membentuk tim bersama untuk melelang KFC itu, kemudian hasil lelang itu dibagi ke masing-masing daerah, dengan meminta tenaga apraisal untuk menilai pembagiannya.
2. Tinjauan Umum Mengenai Persekutuan Perdata/ Maatschap
a. Pengertian Pesekutuan Perdata/ Maatschap
Menurut  pandangan  klasik, maatschap merupakan  bentuk  genus (umum)  dari  persekutuan  Firma  dan  persekutuan  Komanditer/CV.  Bahkan menurut  pandangan  klasik, maatschap tersebut  mulanya  merupakan  bentuk genus  pula  dari  Perseroan  Terbatas  (PT).  Konsekuensi  jika  firma  dan  CV sebagai  bentuk Maatschap ,  maka  keduanya  juga  memiliki  karakteristik-
karakteristik  dari maatschap ,  sepanjang  tidak  diatur  secara  khusus  dan menyimpang dalam KUHD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang diatur dalam KUHPerdata mengenai Maatschap berlaku pula terhadap Firma  dan  CV.  Keadaan  ini  ditentukan  dalam  pasal  15  KUHD,  yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebut dalam Buku I Bab III, bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian anatara para pihak dan oleh  KUHPerdata.  Sebenarnya,  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  15  KUHD sejalan  dengan  apa  yang  diatur  dalam  Pasal  1  KUHD.  Sebab  KUHD  itu sendiri merupakan spesies dari KUHPerdata yang merupakan genus-nya. 4
Dalam  kepustakaan  dan  ilmu  hukum,  istilah  persekutuan  bukanlah istilah  tunggal,  karena  ada  istilah  pendampingnya  yaitu  perseroan  dan perserikatan.  Ketiga  istilah  ini  sering  digunakan  untuk  menerjemahkan istilah bahasa Belanda Maatscha p dan vennootschap . Maat maupun Vennoot dalam  bahasa  aslinya  (Belanda)  berarti  kawan  atau  sekutu.  Istilah persekutuan terjemahan dari  kata maatschap  (partnership) yang  berarti  dua orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk  memberikan  sesuatu  berupa  uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama. 5
Beberapa penulis lain menerjemahkannya sebagai persekutuan perdata atau  perserikatan  perdata.  Persekutuan  artinya  persatuan  orang-orang  yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu artinya  peserta  dalam  persekutuan.  Jadi,  persekutuan  berarti  perkumpulan orang-orang  yang  menjadi  peserta  pada  perusahaan  tertentu.  Jika  badan usaha  tersebut  tidak  menjalankan  perusahaan,  maka  itu  bukanlah persekutuan  perdata,  tetapi  disebut  perserikatan  perdata.  Sedangkan  orang- orang  yang  mengurus  badan  itu  disebut  sebagai  anggota,  bukan  sekutu. Dengan  demikian,  terdapat  dua  istilah  yang  pengertiannya  hampir  sama, yaitu  perserikatan  perdata  dan  persekutuan  perdata.  Perbedaannya, perserikatan  perdata  tidak  menjalankan  perusahaan,  sedangkan  persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu, maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha  yang  termasuk  dalam  hukum  perdata  khusus  (hukum  dagang),  sebab menjalankan perusahaan. 6
Selain  itu,  perlu  juga  dibedakan  antara  persekutuan  dengan perkumpulan.  Meski  keduanya  di  dalam  BW  merupakan  cara  kerjasama antara  para  peserta  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  tetapi  ada  perbedaan didalamnya. Perbedaannya adalah persekutuan dengan tegas dan selaku titik
4 Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia) , (Bogor: Penerbit Ghalia Indoensia, 2010), hlm. 34.
5 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cet IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.
4.
6 Op.Cit ., Mulhadi, hlm. 36.
beratnya  pada  mengejar  keuntungan  dalam  hal  perbendaan.  Sedangkan dalam perkumpulan tujuannya terletak pada hal lain yang bukan merupakan keuntungan,  misalnya  berada  di  lapangan  kerohanian,  pendidikan,  profesi, kebudayaaan  seperti  perkumpulan  tari-tarian,  perkumpulan  advokat,  dan sebagainya. 7
Batasan  yuridis maatschap dimuat  dalam  Pasal  1618  KUHPerdata, yang  dirumuskan  sebagai  berikut:  Persekutuan  perdata  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk memasukkan  sesuatu  (inbreng)  dalam  persekutuan  dengan  maksud  untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

## b. Jenis-Jenis dan Sifat Pendirian Maatschap
Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai sumber hukumnya, maatschap itu  terbagi  dua,  yaitu maatschaap umum  dan maatschap khusus. Maatschap Umum  (Pasal  1622  KUHPerdata)  meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama maatschap berdiri. Maatschap jenis  ini  usahanya  bisa  bermacam-macam (tidak  terbatas),  yang  penting  inbreng-nya  ditentukan  secara  jelas. Maatschap khusus (Pasal 1623 KUHPerdata) adalah maatschap yang gerak usahanya  ditentukan  secara  khusus,  bisa  hanya  mengenai  barang-barang tertentu saja, atau  pemakaiannya,  atau hasil  yang  akan  didapat  dari  barang- barang  itu,  atau  mengenai  suatu  usaha  tertentu  atau  penyelenggaraan  suatu perusahaan  atau  pekerjaan  tetap.  Jadi,  penentuannya  ditekankan  pada  jenis usaha  yang  dikelola  oleh maatschap (umum  atau  khusus),  bukan  pada inbrengnya.  Mengenai  pemasukan,  baik  pada maatschap umum  maupun maatschap khusus  harus  ditentukan  secara  jelas  atau  terperinci.  Kedua maatschap ini  dibolehkan,  yang  tidak  dibolehkan  adalah maatschap yang sangat  umum  yang  inbrengnya  tidak  diatur  secara  terperinci,  seperti  yang disinggung oleh Pasal 1621 KUHPerdata. 8
Menurut  Pasal  1618  KUHPerdata, maatschap adalah  persekutuan yang didirikan atas dasar pejanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam  golongan, yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian mendirikan maatschap adalah  perjanjian  konsensual,  yaitu  perjanjian  yang terjadi  karena  ada  persetujuan  kehendak  dari  pihak  atau  ada  kesepakatan sebelum  ada  tindakan-tindakan  (penyerahan  barang).  Pada maatschap ,  jika sudah  ada  kata  sepakat  dari  para  sekutu  untuk  mendirikannya,  meskipun belum ada inbreng, maka maatschap sudah dianggap ada.
7 Djoko  Prakoso  &  Bambvang  Riyadi, Dasar  Hukum  Persetujuan  Tertentu  di  Indonesia ,
(Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 120.
8 Op.Cit ., Mulhadi, hlm. 37.
Undang-undang  tidak  menentukan  mengenai  cara  pendirian maatschap ,  sehingga  perjanjian maatshap bentuknya  bebas.  Tetapi  dalam praktik, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi maatschap ,  hal  ini  sesuai  dengan  sifat maatshap yang  tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangan)
Perjanjian untuk mendirikan maatschap , di samping harus memenuhi ketentuan  dalam  pasal  1320  KUHPerdata,  juga  harus  memenuhi  syarat- syarat sebagai berikut.
1) tidak dilarang oleh hukum;
2) tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum; dan
3) harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.
c. Kemitraan di Common Law dan Civil Law System
Persekutuan perdata sering pula dikenal dengan kemitraan, karena ada entitas  sekutu  didalamnya.  Kemitraan  atau  persekutuan  perdata, maatschap atau vennootschap (dalam  bahasan  Belanda), partnership (dalam  bahasa Inggris).  Sedangkan  dalam  khasanah  hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah shirkah. Kesemuanya  merupakan  suatu  bentuk  dasar  kegiatan  bisnis. Pengertian  bisnis  di  sini  adalah  segala  aktivitas  dalam  bidang  perdagangan dan  pekerjaan  atau  profesi.  Sebagai  bentuk  kegiatan  bisnis  yang  maksud pendiriannya  untuk  memasukkan  modal,  keahlian  dan  kemampuan  dalam suatu  perusahaan  dalam  rangka  untuk  membagi  keuntungan  yang  telah disepakati.
Bentuk kegiatan bisnis berkembang di Negara Comman Law maupun Civil  Law. Sistem Civil  Law yang  dianut  oleh  negara-negara  Eropa Kontinental  seperti  Belanda,  Jerman,  Perancis,  Italia  dll.  Sedangkan  sistem Common  Law dianut  oleh  negara-negara  Anglo  Saxon,  seperti  Inggris, Amerika.  Malaysia,  India,  Australia  dll.  Keduanya  memiliki  titik  tekan tersendiri  di  mana Civil  Law lebih  menitik  beratkan  kepada  penegakan hukum/rechtstastaat,  sementara Common  Law menitikberatkan  kepada keadilan hukum.
Merujuk  pada  definisi  kemitraan  tentang  kemitraan  di  Inggris  yang menganut Civil  Law dijelaskan  dalam  Pasal  1 Partnership  Act  1890 ,  yaitu hubungan  antara  orang  yang  menjalankan  kegiatan  bisnis  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  keuntungan.  Sementara  di  Malaysia,  dalam  Pasal  3  (1) Akta Perkongsian 1961, kemitraan yang diistilahkan sebagai pengkongsian, yaitu  perhubungan  yang  wujud  antara  orang-orang  yang  menjalankan perniagaan. 9 Sedangkan  di  dalam  hukum  Belanda, Vennotschapsretchts
9 Ridwan  Khairandi, Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia ,  (Yogyakarta:  FH  UII  Press,
2013), hlm. 27.
diterjemahkan  lebih  sempit  dibanding  di  negera  yang  menganut Common Law. Hukum  Belanda  dalam  menerjemahkan Vennotshapsretchts hanya sebatas  pada  NV,  Firma  dan  CV  diatur  dalam  KHUHD.  Sedangkan pengaturan  mengenai  persekutuan  pedata  di  mana  menjadi  induk  dari padanya  diatur  dalam  KUHPerdata.  Artinya,  persekutuan  perdata  adalah bentuk umum dari kerjasama dalam bentuk persekutuan. Sedangkan bentuk khususnya  dari  perjanjian persekutuan  ini  adalah  CV  dan  firma.  Kemitraan atau  yang  lebih  dikenal  dengan  persekutuan  perdata  terdapat  dalam  Pasal 1618 KUHPerdata, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri  untuk  memasukkan  sesuatu (inbrengen) ke  dalam  persekutuan  dengan membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.
Dengan melihat perkembangan hukum kemitraan antara Common Law dan Civil  Law yang  memiliki  perbedaan  sistem  hukum  sudah  barang  tentu berbeda pula akibat hukumnya.

## 1) Hukum Kemitraan di Common Law
Dalam  sistem  hukum Common  Law, kemitraan  adalah  suatu perkumpulan  yang  terdiri  pemilik  dan  pengurus  dengan  tujuan  untuk memperoleh  keuntungan  yang  mempunyai  tanggung  jawab  penuh  dalam menjalankannya.  Kemitraan  dalam  praktiknya  adalah  suatu  perkumpulan yang tidak bisa dipisahkan secara hukum di  mana para mitranya diberi hak sama  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  usahanya  tersebut.  Kemitraan memiliki  bentuk  yang  berbeda.  Bentuk  khusus  dari  kemitraan  didasarkan atas  bentuk-bentuk  bisnis  dalam  sistem  hukum Cicil  Law. Sedangkan kemitraan terbatas lebih banyak ditemukan di Negara Common Law. Bahkan  Komisi  Hukum  negara-negara  pada  tahun  1914,  yang  terdiri atas hakim, jaksa dan akademisi hukum telah mengesahkan Undang-Undang tentang  Kemitraan.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  1 Partnership  Act  1890 tentang  Kemitraan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kemitraan memiliki karakteristik sebagai berikut: 10
a) kemitraan  bukan  merupakan  perusahaan  yang  terdaftar  berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan melainkan hukum perjanjian;
b) timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual di  mana  keinginan  itu  timbul  bukan  karena  diatur  oleh  undang-undang melainkan karena kehendak para pihak;
c) selalu melibatkan unsur modal, keahlian atau gabungan antara keduanya;
d) pada  umumnya  menjalankan  suatu  kegiatan  bisnis  yang  terdiri  atas perusahaan dan mitranya; dan
e) dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi parak pihak.
10 Ibid., hlm. 27.
Mengingat  kemitraan  adalah  suatu  kesepakatan  antar  pihak  untuk mengerjakan  suatu  kegiatan  bisnis,  maka  kemitraan  dapat  dibedakan menurut jenisnya sebagai berikut 11 : a) General  Partnership adalah  kemitraan  yang  timbul  didasarkan  atas hubungan  secara  umum  dari  berbagai  macam  bentuk  bisnis. General Partnership mengandung  makna  seperti  persekutuan  perdata.  Dalam konteks hukum Indonesia memiliki kesamaan dengan firma;
b) Specific  Partnership atau Limited  Partnership adalah  kemitraan  yang timbul  karena  satu  bentuk  transaksi  khusus.  Mitra  jenis  ini  memiliki kesamaan  dengan  CV  yang  dipraktekkan  di  Indonesia.  Yaitu  suatu kemitraan yang terdiri atas satu orang atau lebih mitra yang memasukkan modal  dan  tidak  mengelola  bisnis  serta  hanya  bertanggung  jawab sejumlah pemasukannya;
c) Trading Partnership yaitu kemitraan yang dengan sengaja dibentuk untuk tujuan frofit  oriented melalui  pembelian  maupun  penjualan  di  bidang perdagangan barang;
d) Non  Trading  Partnership yaitu  kemitraan  yang  dibentuk  untuk  kegiatan non komersial, seperti kerjasama dalam bidang kedokteran;
e) Nominal  Partnership yaitu  kemitraan  dimana  di  antara  mereka  pada dasaranya bukan mitra tetapi dberikan ijin untuk bergabung dalam bisnis dan dalam waktu tertentu dapat menjadi mitra tetap;
f) Secret  Partnership yaitu  suatu  kemitraan  di antara  mereka  ambil  bagian dalam  manajemen  perusahaan  tetapi  orang  lain  tidak  mengetahuinya bahwa ia merupakan bagian dari mitra; dan
g) Dormant  Partnership yaitu  mareka  yang  tidak  ambil  bagian  dalam manajemen dan orang lain mengetahuinya.
Adapun  bentuk  dari  kemitraan  yang  berkembang  di  negara Common Law sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  tentang  Kemitraan Terbatas tahun 1907, Mitra Umum yaitu suatu kemitraan aktif di mana selain para  pihak  menanamkan  modalnya  dan  mendapatkan  keuntungan  juga memunyai  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  manajemen  usaha  dan  tanggung jawabnya  tidak  terbatas  dalam  hal  hutang  kemitraan  kepada  kreditor. Maksudnya, ketika perusahaan memunyai hutang kepada kreditor dan ketika jatuh  tempo  tidak  mampu  melunasi  maka  kreditor  berhak  menagih  kepada para  mitra  lainnya.  Mitra  umum  sering  dikenal  dengan  mitra  aktif. Sedangkan,  Mitra  terbatas  yaitu  kemitraan  yang  ikut  menanamkan  modal dan  mendapat  pembagian  keuntungan  tetapi  tidak  ikut  berpartisipasi  dalam manajemen  kemitraan  dan  memunyai  tanggung  jawab  yang  terbatas. Artinya,  tanggung  jawab  para  pihak  terbatas  pada  jumlah  modal  yang
11 Johannnes  Ibrahim, Hukum  Organisasi  Perusahaan:  Pola  Kemitraan  dan  Badan  Hukum,
(Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 27-29.
disetorkan  kepada  perusahaan.  Adapun  kemitraan  tidak  sanggup  untuk melunasi hutangnya kepada kreditor ketika jatuh tempo maka kreditor tidak dapat meminta mitra terbatas untuk melunasinya.
Perjanjian kemitraan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Namun perjanjian  yang  dilakukan  secara  tertulis  memiliki  kekuatan  karena  ketika terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  antar  para  pihak  dapat  dijadikan  sebagai bukti hukum. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa kemitraan adalah suatu perjanjian, maka perjanjian kemitraan disebut pula dengan istilah “The Partnership Agreement”. Artinya, para pihak dapat melakukan kesepakatan untuk  mengerjakan  kegiatan  bisnis  sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian yang dibuatnya.
Sebagai subyek hukum, para pihak dalam kemitraan memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak para pihak dalam kemitraan adalah sebagai berikut: a) hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  atas  pelayanan  kemitraan (Pasal  21
UPA/ The Uniform Partnership Act );
b) hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atas  pengeluaran  dalam  menjalankan kegiatan bisnis (Pasal 18 (b) UPA);
c) hak  untuk  memperoleh  pengembalian  modal  ketika  suatu  kemitraan dibubarkan (Pasal 18 (d) UPA);
d) modal di sini merupakan segala bentuk uang dan kelengkapan kemitraan yang  didistribusikan  oleh  para  mita  secara  tetap  yang  digunakan  oleh kemitraan;
e) hak  untuk  memperoleh  pengembalian  pinjaman  dari  mitra  itu  sendiri  di mana pinjaman tersebut harus sudah dibedakan dengan modal kemitraan (Pasal 18 (c) UPA); dan
f) hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan kemitraan.
Sedangkan kewajiban para mitra;
a) berkewajiban  untuk  menepati  perjanjian  yang  telah  disepakati  dan bertanggung jawab ganti rugi ketika melanggar perjanjian;
b) berkewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  bisnis  yang dijalankan dan mempunyai kepedulian antar sesame mitra; dan
c) berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  relevan  dengan kemitraan (Pasal 20 UPA).
Adapun  ketika  salah  satu  mitra  meninggal  dunia,  maka  mitra  yang meninggal  dunia  tersebut  tetap  mendapatkan  haknya  yang  diambilkan  dari kekayaan kemitraan bukan dari aset kemitraan.

## 2) Hukum Kemitraan di Civil Law
Kemitraan di negara Civil Law juga mengalami perkembangan sangat pesat.  Hal  ini  sama  halnya  dengan  kemitraan  di  negara Common  Law.
Adapun  kemitraan  di  negara Civil  Law seperti  Indonesia  dikenal  dengan seperti :
a) Firma
Mollengraff  mendefinisikan  firma  adalah  suatu  perkumpulan  yang didirikan  untuk  menjalankan  perusahaan  di  bawah  nama  bersama  dan  yang mana  anggota-anggotanya  tidak  terbatas  tanggung  jawabnya  terhadap perikatan  perseroan  dengan  pihak  ketiga. 12 Kata  firma  mengandung  arti nama yang digunakan secara bersama-sama dalam berdagang. Perihal nama bersama yang digunakan sebagai nama suatu organisasi bisnis pada dasarnya memiliki  kesamaan  antara  Indonesia  dengan  yang  berkembang  di  Anglo Saxon.  Namun  dalam  perkembangannya  firma  banyak  digunakan  untuk menjalankan  kegiatan  profesi  dari  pada  untuk  kegiatan  komersial  dalam bidang  perdagangan.  Hal  ini  terjadi  lantaran  para  pengusaha  lebih  memilih bentuk kemitraan komanditer atau perseroan terbatas. Melihat pengertian di atas, paling tidak firma mengandung unsur-unsur pokok antara lain:
i. persekutuan perdata (Pasal 1618 KUHPerdata); ii. menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
iii. dengan nama bersama (Pasal 16 KHUD); dan iv. tanggung jawab mitra bersifat pribadi untuk keseluruhan atau tanggung renteng.
Pendirian  firma  dapat  dibentuk  dengan  membuat  akta  pendirian  oleh mereka yang mendirikannya, di mana akta pendirian tersebut didaftarkan di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  di  daerah  mana  firma  tersebut  berdomisili dan  tidak  diharuskan  mendaftarkan  ke  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (Pasal 23 KUHD).
b) Commanditaire Vennootschap (CV)
Pengertian CV atau persekutuan komanditer dapat dilihat Pasal 19 (1) dan  (2)  KUHD  yaitu  persekutuan  secara  melepas  uang  yang  dinamakan persekutuan  komanditer,  didirikan  antara  satu  orang  atau  beberapa  sekutu yang  secara  tanggung  menanggung  bertanggung  jawab  untuk  seluruhnya pada  pihak  satu  dan  satu  orang  atau  lebih  sebagai  pelepas  uang  pada  pihak lain.  Dilihat  dari  ketentuan  KUHD  di  atas,  pada  dasarnya  persekutuan komanditer  merupakan  persekutuan  firma  yang  memunyai  satu  atau beberapa  orang  sekutu  komanditer.  Adapun  karakteristik  dari  persekutuan komanditer  dapat  dibedakan  menjadi  dua  sekutu  kompelementer/aktif  dan sekutu komanditer/pasif. Sekutu komplementer atau sekutu aktif merupakan sekutu  yang  secara  aktif  mengurus  aktivitas  kegiatan  bisnis  perusahaan, memiliki  hubungan  hukum  dengan  pihak  ketiga  dan  bertanggung  jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Sedangkan, sekutu komanditer atau sekutu
12 Ibid., hlm. 34.
pasif tidak mengurus CV, namun wajib menyerahkan uang, benda, keahlian kepada  persekutuan  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan,  serta  berhak menerima  keuntungan.  Tanggung  jawab  dari  sekutu  pasif  terbatas  pada jumlah  modal  yang  disetorkan  pada  perusahaan.  Oleh  karena,  tanggung jawabnya  yang  terbatas,  sekutu  pasif  dilarang  ikut  campur  dalam kepengurusan  sekutu  komplementer  atau  sekutu  aktif  (Pasal  20  KUHD). Apabila peraturan ini dilanggar maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan (Pasal 21 KUHD).
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kemitraan  atau persekutuan  perdata  baik  di  negara Comman  Law atau Civil  Law memiliki kesamaan. Kesamaannya terletak pada hubungan para mitra yang didasarkan pada  perjanjian.  Dengan  kata  lain,  kemitraan  ketentuannya  tunduk  pada hukum perjanjian.
Melihat  hal  itu,  kemitraan  pada  dasarnya  suatu  kegiatan  bisnis  yang didasarkan pada perjanjian oleh para mitra dalam rangka untuk memperoleh keuntungan.  Karena  lebih  didominasi  oleh  hukum  perjanjian,  maka  dalam kemitraan  tidak  ada  pemisahan  kekayaan  antara  kemitraan  dengan  mitra. Konsekuensinya terdapat pada tanggung jawab para mitra tidak terbatas. Hal inilah yang membedakan bahwa kemitraan bukan merupakan badan hukum. Namun  demikian,  kemitraan  dipahami  sebagai  suatu  wadah  yang  sengaja dibentuk  untuk  menjalankan  kegiatan  bisnis  yang  bersifat  komersial  dan profesi  (non  komersial)  semisal  akuntan,  advokat,  kontraktor,  dan  lainnya. Dalam perkembangannya justru kemitraan non komersial yang berkembang pesat, yaitu kegiatan menjalankan profesi.

## 3. Tinjauan Umum Mengenai Konsorsium

## a. Pengertian Konsorsium
Konsorsium  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  himpunan beberapa  pengusaha  yang  mengadakan  usaha  bersama/pengkongsian. Konsorsium  biasa  di  kenal  di  kalangan  pengusaha  jasa  konstruksi  dengan Kerja  Sama  Operasi/ Joint  Operation ( non  integrated  system / non - administrative /bukan  badan  hukum).  Konsorsium  adalah  suatu  kesepakatan bersama  subjek  hukum  untuk  melakukan  suatu  pembiayaan,  atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama–sama  dengan  porsi-porsi  pekerjaan  yang  sudah  di  tentukan  dalam perjanjian.  Konsorsium  dalam  Hukum  Dagang  termasuk  kedalam Persekutuan  Perdata  ( Maatschap ).  Perlu  dipahami  bahwa  persekutuan perdata  ( Maatschap )  bukanlah  suatu  badan  hukum  atau rechtpersoon , melainkan  hanya  dilahirkan  dari  perjanjian-perjanjian  para  pendirinya  saja (subjek-subjek  Hukum).  Hal  ini  ditegaskan  pula  dalam  Pasal  1618 KUHPerdata,  di  mana  ditentukan  bahwa  persekutuan  itu  adalah  suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan
sesuatu  kedalam  persekutuan,  dengan  maksud  membagi  keuntungan  yang terjadi karenanya.
Pada  dasarnya  konsorsium  merupakan  suatu  perjanjian  antara  dua pihak  atau  lebih.  Mengenai  pengertian  mengenai  konsorsium  ini  juga ditentukan  dalam  Keputusan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah,  dalam  pasal  21  ayat  1  ditentukan bahwa:
“dalam  hal  sifat  dan  lingkup  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa terlalu  luas,  atau  jenis    keahlian  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan  kegiatan  tidak  dapat  dilakukan  oleh  1  (satu) Penyedia  Barang/Jasa,  maka  dalam  pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa  diberikan  kesempatan  yang  memungkinkan  para Penyedia  Barang/Jasa  saling  bergabung  dalam  suatu  konsorsium atau bentuk kerja sama lain”.
Konsorsium  bisa  dilakukan  antara  perusahaan-perusahaan  lokal  atau pun perusahan lokal dengan perusahaan asing. Salah satu contoh yang dapat kita  lihat  untuk  konsorsium  antara  perusahan  lokal  dengan  asing  adalah dalam  kasus  tender  pengadaan  kapal,  pengadaan  bis  kota,  pengadaan  jalan tol, dan sebagainya.
Beberapa penulis mengemukakan bahwa konsorsium merupakan suatu Kerja  Sama  Operasi/Joint  Operation.  Perihal  Kerja  Sama  Operasi  (KSO) tertuang  dalam  PSAK  39  (Pernyataan  Standar  Akutansi  Keuangan),  yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing sepakat untuk melakukan  suatu  usaha  bersama  dengan  menggunakan  aset  dan  atau  hak usaha  yang  dimiliki  dan  secara  bersama  menanggung  risiko  usaha  tersebut. PSAK 39 pada dasarnya telah dicabut (ED-PPSAK 11), akan tetapi definisi KSO  di  dunia  usaha  tidak  berbeda  dengan  definisi  yang  disebutkan  dalam PSAK 39 diatas. 13
Joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang  bergabung  untuk  menyelesaikan  suatu  proyek,  penggabungan  ini bersifat  sementara  sampai  proyek  tersebut  selesai.  Pada  dasarnya  JO  dapat terbagi  menjadi  dua  tipe  yaitu Administrative dan Non-Administrative  JO, Non-Administrative JO ini lah yang kemudian dalam praktik jasa konstruksi disebut  konsorsium .  Administrative  JO sering  juga  disebut  sebagai  Kerja Sama  Operasi  (KSO) di  mana  kontrak  dengan  pihak  pemberi  kerja  atau Project  Owner ditandatangani  atas  nama  JO.  Dalam  hal  ini  JO  dianggap seolah-olah  merupakan  entitas  tersendiri  terpisah  dari  perusahaan  para anggotanya.  Tanggung  jawab  pekerjaan  terhadap  pemilik  proyek  berada pada entitas JO, bukan pada masing-masing anggota JO. Masalah pembagian modal  kerja  atau  pembiayaan  proyek,  pengadaan  peralatan,  tenaga  kerja,
13 Priyanto Rustadi, Perpajakan Joint Operation Usaha Jasa Konstruksi, Mei 2014
biaya bersama ( joint cost) serta pembagian hasil ( profit sharing) sehubungan dengan pelaksanaan proyek didasarkan pada porsi pekerjaan ( scope of work) masing-masing yang disepakati dalam sebuah Joint Operation Agreement. 14
Sementara,  bentuk Non-Administrative JO  dalam  praktiknya  di kalangan  pengusaha  jasa  konstruksi  sering  disebut  sebagai  Konsorsium di mana  kontrak  dengan  pihak Project  Owner di  buat  langsung  atas  nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini JO hanya bersifat sebagai alat  koordinasi.  Tanggung  jawab  pekerjaan  terhadap Project  Owner berada pada  masing-masing  anggota. 15 Dengan  kata  lain,  dalam  hal  ini  suatu konsorsium  itu  pada  dasarnya  adalah  bentuk  persekutuan  antara  dua  pihak atau lebih yang terwujudkan dalam suatu perjanjian bersama, maka masing- masing pihak bertanggung jawab atas perjanjian tersebut.

## b. Dasar Hukum Pembentukan Konsorsium
Dasar  hukum  dalam  pembentukan  konsorsium  sebagai  suatu perjanjian tidak lepas dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  juncto  1338  KUHPerdata.  Untuk  sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 harus memenuhi syarat  subyektif  dan  syarat  obyektif.  Syarat  subyektif  suatu  perjanjian berkaitan dengan subyek hukum  yang  melakukan perjanjian tersebut, yakni para  pihak  harus  sepakat  mengikatkan  dirinya,  dalam  hal  ini  ada  asas konsensualisme. Juga, para pihak harus memiliki kecakapan untuk membuat perikatan,  artinya  seseorang  itu  dipandang  mampu  menanggung  hak  dan kewajibannya, yakni mereka sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Ditegaskan  pula  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  bahwa  semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Dalam  hal  ini  berlaku  asas pacta  sunt  servanda ,  yang  berarti karena  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  para  pihak  maka  perjanjian  itu mengikat  mereka  layaknya  undang-undang.  Konsekuensi  dari  pasal  tersbut juga menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak didalamnya.
4. Analisis  Kasus  Perjanjian  Konsorsium  antara  PT  Agro  Bintang Dharma  Nusantara  dengan  Pemerintah  Daerah  Balikpapan,
Bontang, Kutim dan Paser
a. Tanggung  Jawab  Sekutu Maatschap terhadap  Pihak  Ke-3  dalam Suatu Perjanjian Konsorsium
Perjanjian konsorsium yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus ini adalah  mengenai  perjanjian  konsorsium  pengadaan  kapal  feri  cepat.
14 www.ORTax.org, Ruston Tambunan, Ak.,M.Si.,M.Int.Tax
15 Priyanto Rustadi, Perpajakan Joint Operation Usaha Jasa Konstruksi, Mei 2014
Konsorsium  kapal  feri  cepat  beranggotakan  Balikpapan,  Bontang,  Kutai Timur  dan  Paser  dengan  PT  Argo  Bintang  Darma  Nusantara  dalam  hal melakukan perjanjian kerja sama nomor 021/ABDN-Dir/SPK/X/01 tanggal 4 Oktober  2001, untuk  pengadaan jasa  pelayanan  kapal  cepat  " water  jet feri " Trans  Kalimantan  Timur.  Kapal  direncanakan  untuk  alat  transportasi  yang akan  menghubungkan  empat  daerah  tersebut.  Di  dalam  perjanjian  itu, menyatakan  bahwa  para  pihak  sepakat  untuk  melaksanakan  pengadaan jasa pelayanan  kapal  cepat  dengan  total  biaya  investasi  sebesar  AS  $4  juta (sekitar  Rp  40  miliar).  Masing-masing  pihak  yang  melakukan  kerja  sama menginvestasikan sebesar 20% dengan kewajiban penyertaan modal masing- masing 800.000 dolar AS atau sekitar IDR 8,2 miliar.
Pengadaan  kapal  yang  saat  itu  ditujukan  untuk  memberikan  jasa angkutan  cepat  kepada  masyarakat,  namun  belakangan  pengadaan  kapal ternyata  dinilai  bermasalah.  Kapal  yang  dibeli  adalah  kapal  bekas  dengan kondisi yang tidak layak. Hal ini menyebabkan, kapal tersebut hanya sempat sekali  beroperasi.  Selain  dari  pada  itu,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  selalu mencantumkan investasi kapal feri cepat dalam opini audit keuangan daerah tiap  tahunnya,  sehingga  membuat  Balikpapan  selalu  mendapat  opini  wajar dengan  pengecualian  (WDP).  Direktur  PT  Agro  Bintang,  yaitu  Budi Handoko  bahkan  sempat  ditahan  disel  tahanan  terkait  penyimpangan  yang terjadi  dalam  pengadaan  kapal  tersebut.  Pada  akhirnya  empat  daerah  yang melakukan  konsorsium  bersepakat  untuk  membubarkan  perjanjian konsorsium yang mereka lakukan, hanya saja pihak PT Agro Bintang sempat tidak  menyepakati  pembubaran  perjanjian  tersebut,  hingga  akhirnya  pada Agustus  2014  perjanjian  konsorsium  itu  resmi  dibubarkan.  Pembubaran konsorsium ini juga diikuti dengan melikuidasi aset-aset yang dimiliki, yang akan dijual kepada pihak lainnya untuk kemudian dibagikan kepada masing- masing kabupaten/kota yang terlibat dalam konsorsium ini. 16
Pasal 1646, Buku ke IV KUHPerdata menentukan mengenai macam- macam  cara  berakhirnya  suatu  persekutuan,  yaitu  persekutuan  berakhir dikarenakan:
1) Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
2) Musanahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
3) Atas kehendak semata dari beberapa atau seorang sekutu;
4) Jika  seorang  sekutu  meninggal  atau  ditaruh  dibawah  pengampuan, ataupun dinyatakan pailit.
16 https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact= 8&ved=0CCkQFjACahUKEwj6mremp5vIAhWUA44KHQkrDPc&url=http%3A%2F%2F www.tribunnews.com%2Fregional%2F2014%2F08%2F02%2Fkonsorsium-kapal-feri- cepat-akhirnya dibubarkan&usg=AFQjCNFSJgh-xWBYYAiWIEcK2KqHW-MI5Q
Adapun  alasan  berakhirnya  perjanjian  konsorsium  pengadaan  kapal feri  cepat  dalam  kasus  ini,  dikarenakan  beberapa  pihak  mengkhendaki bubarnya  persekutuan  tersebut.  Hal  ini  tentu  logis,  mengingat  bahwa  dasar dari  ternemtuknya  persekutuan  atau  kemitraan  tersebut  karena  adanya kesepakatan  oleh  para  sekutu  untuk  mengikatkan  diri.  Jika,  salah  satu ataupun  beberapa  pihak  mengkhendaki  persekutuan  berakhir,  maka  dengan sendirinya  kesepakatan  mengikatkan  diri  juga  sudah  tidak  lagi  ada  dan hubungan  kemitraan  berakhir.  Namun,  meskipun  perjanjian  berakhir  atas manfaat  atau  keuntungan  yang  diperoleh  para  sekutu  dalam  persekutuan tidak serta merta mengakhiri kewajibannya kepada pihak ketiga yang belum tertuntaskan.
Perlu  diketahui  bahwa  tujuan  kerjasama  dalam  suatu  persekutuan adalah  jelas  untuk  memperoleh  suatu  keuntungan  atau  manfaat  dari  hasil kerjasama,  tidak  ada  suatu  kerjasama  yang  sengaja  dibuat  untuk  tidak mendatangkan  kemanfaaatan.  Dalam  perjanjian  konsorsium  yang  dilakukan ini, pengadaan kapal feri cepat jelas ditujukan dalam upaya mengadakan alat transportasi  yang  akan  menghubungkan  empat  daerah  yang  melakukan kerjasama tersebut. Karena proyek yang dilakukan adalah dalam skala besar yang  membutuhkan  modal  yang  tidak  sedikit,  maka  daerah-daerah  tersebut melakukan  perjanjian  konsorsium  dengan  PT  Agro  Bintang.  Perjanjian berupa  investasi  untuk  memasukkan  modal  guna  membeli  kapal  feri  dari pihak  ke  tiga.  Beriringan  dengan  itu,  sudah  pasti  selain  ada  para  sekutu dalam  perjanjian  konsorsium,  peran  pihak  ketiga  terdapat  pula  dalam kerjasama  ini.  Seperti,  pembelian  kapal  feri  kepada  perusahaan  pembuat kapal,  perusahaan  pembiayaan,  dan  dapat  juga  pihak  perbankan.  Karena adanya  interaksi  tersebut,  maka  muncul  pula  tangung  jawab  antara  para sekutu dengan pihak ketiga, yang manakala perjanjian dibubarkan tanggung jawab itu tidak serta merta hilang.
Tanggung  jawab  terhadap  pihak  ketiga  diatur  pada  pasal  1642-1645, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) prinsip  umum,  anggota  para  sekutu  tidak  terikat  dan  tidak  bertanggung jawab  untuk  seluruh  utang  persekutuan,  dan  masing-masing  anggota sekutu tidak dapat mengikat anggota sekutu yang lain, jika mereka tidak diberikan  kuasa  untuk  melakukan  hal  itu.  Dengan  demikian  sesuai dengan prinsip umum ini, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga, hanya anggota sekutu yang melakukan tindakan hukum itu, dan tanggung jawab ini bersifat pribadi; dan
2) apabila  para  anggota  sekutu  bersama-sama  melakukan  tindakan  hukum dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat menuntut mereka masing-
masing  untuk  jumlah  dan  bagian  yang  sama  meskipun  bagian  anggota sekutu yang satu kurang dari bagiaan anggota sekutu yang lain. 17
Ketentuan  dalam  pasal  1642-1645  KUHPerdata  jelas  menunjukkan bahwa adanya personal liability dan unlimitid liability . Personal liability di sini menunjuk pada tanggung jawab yang bersifat pribadi dan melekat  pada masing-masing  anggota  dalam  persekutuan  tersebut,  bukan  pada persekutuannya. Sebab, persekutuannya adalah bentuk perjanjian dan bukan badan  hukum  yang  membawa  hak  dan  kewajiban.  Sementara, unlimited liability dalam  hal  ini  menunjuk  pada  tanggung  jawab  dari  masing-masing anggota  tidak  dibatasi  sebesar  jumlah  modal  yang  mereka  masukan  dalam usaha  tersebut,  melainkan  tanggung  jawab  dapat  menyentuh  hingga  harta pribadi anggota persekutuan tersebut.

## b. Perihal Gugatan terhadap Konsorsium
Seperti  telah  dijelaskan  di  atas,  esensi  dari  konsorsium  adalah  suatu persekutuan  perdata  ( maatschap )  yang  lahir  dari  persetujuan  antara  subjek- subjek hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 juncto 1338 KUHPerdata. Dengan  demikian,  konsorsium  bukanlah  merupakan  badan  hukum  atau subjek  hukum,  namun  hanya  merupakan  bentuk  kerja  sama  antara anggotanya  (subjek  hukum)  yang  mempunyai  tujuan  sama,  dan  oleh karenannya  setiap  anggota-anggota  konsorsium  bertanggung  jawab  atas setiap  perbuatan  yang  dilakukannya.  Karena  konsorsium  bukanlah  suatu subjek  hukum,  maka  tuntutan-tuntutan  pihak  ketiga  tidak  dapat  ditujukan kepada  konsorsium  melainkan  kepada  masing-masing  anggota  konsorsium yang  dinilai  telah  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  ketiga  tersebut. Dalam  hal  ini  kembali  menunjukkan  tanggung  jawab  dari maatchap/ partnership yang unlimited (tangung jawab yang tidak terbatas). Gugatan dalam  perjanjian  konsorsium  ataupun  persekutuan,  hanya dapat  diajukan  kepada  anggotanya  bukan  konsorsiumnya.  Hal  ini  kembali menekankan  bahwa  konsorsium  bukanlah  badan  hukum,  dengan  kata  lain, persekutuan  meupakan  bentuk  kerja  sama  perdata,  bukan  badan  hukum. Terdapat  bebearapa  karakteristik  yang  membedakan  suatu  persekutuan dengan badan hukum.
Partners have unlimited liability for the obligations of the buisness. If the business becomes insolvent, business creditors may require a partner to pay a partnership liability from her individuals assets, such as her house and her  bank  accounts. 18 Tanggung  jawab  yang  tidak  terbatas  melekat  pada anggota  persekutuan  tersebut,  yang  artinya  anggota  persekutuan  tanggung
17 Op.Cit., M. Yahya Harahap, hlm. 4.
18 Metzger,  dkk., Business  Law  and  The  Regulatory  Environment  (Consept  and  Case ),
(Illinois: IRWIN, 1986), hlm. 389.
jawabnya tidak terbatas hanya sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam persekutuan, akan tetapi juga meliputi harta pribadinya.
Each  partner  has  right  to  manage  the  buisness . 19 Seorang mitra/sekutu  dalam  suatu  persekutuan  kedudukannya  adalah  sama-sama pemilik  dan  pengurus.  Tidak  ada  suatu  sekutu  yang  menjadi  majikan  dari sekutu  yang  lain.  Hal  ini  sekaligus  menunjukkan  karakter  dari  suatu persekutuan  yang  didalamnya  terdiri  dari  sekutu-sekutu  yang  bertangung jawab  secara  bersama  dan  tidak  dibatasi  perbedaan  tanggung  jawabnya dalam  suatu  persekutuan.  Sebuah  kasus  dapat  menjadi  gambaran  mengenai deskripsi  tersebut.  Kasus  antara  Ford  v  Mitcham. 20 Dalam  kasus  tersebut W.M.  Ford  dan  James  D.  Mitcham  merupakan  partner  dalam  usaha konstruksi.  Suatu  kejadian  menyebabkan  Ford  meninggal  ketika  bekerja. Atas  meninggalnya  Forrd,  istrinya  menggugat  atas  kompensasi  kecelakaan kerja yang menimpa suaminya. Mitcham menetang klaim tersebut atas dasar hubungan  yang  terjadi  antara  dirinya  dan  Ford.  Ia  berdalih  bahwa  Ford adalah partnernya dan bukan pegawainya, sehingga klaim tersebut ia anggap tidak  tepat.  Putusan  pengadilan  sendiri,  membenarkan  dalih  Mitcham, dengan  alasan  yang  sama.  Ketika  sekutu  dalam  persekutuan  melakukan pekerjaan  ia  adalah  seorang  partner  dan  bukanlah  pegawai  yang  dikontrol oleh  majikannya/pengusaha.  Ini  menunjukkan  bahwa  sekutu  memiliki kedudukan  yang  sama  dalam  persekutuan,  sehingga  mereka  bersama-sama pula menanggung perbuatan hukum terhadap pihak ke tiga.
Alasan  mengapa  para  sekutu  dalam  perjanjian  bertanggung  jawab secara bersama dalam hal terjadi gugatan ataupun tuntutan dari pihak ketiga pada  dasarnya  adalah  mengingat  bentuk  dasar  persekutuan  sebagai  suatu kemitraan.  Pada  dasarnya  pengurusan  persekutuan  diatur  dalam  Pasal  636- 1639  KUHPerdata.  Pengurusan  yang  tertera  dalam  KUHPerdata  yaitu berdasarkan pasal 1637 KUHPerdata menentukan bahwa:
a) memungkinkan  masing-masing  anggota  peserta  persekutuan  mempunyai wewenang  untuk  melakukan  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  tugas pengurusan persekutuan; dan
b) kecuali  ada  perjanjian  yang  membatasi  berupa  klausul  bahwa  setiap tindakan pengurusan harus sepengetahuan anggota pengurus.
Pengurusan  berdasarkan  pasal  1638  KUHPerdata;  pengurusan  atas bantuan pengurusan lain:
a) berdasarkan kesepakatan, pengurusan dilakukan bersama-sama; dan
b) pengurusan  yang  satu  tidak  dapat  bertindak  tanpa  bantuan  pengurusan lain.
19 Ibid ., hlm. 388.
20 Ronald A. Anderson, Business Law, (Ohio: South Western Publishing Co., 1980), hlm. 585.
Masing-masing  anggota  sekutu  atau  para  sekutu  dari  persekutuan, boleh melakukan pengurusan dengan cara berikut: 21
a) semua  anggota  sekutu  atau  para  sekutu  dianggap  berwenang  melakukan pengurusan ( management ) dengan saling bergantian;
b) tindakan  anggota  sekutu  tersebut  mengikat  sekutu  yang  lain,  meskipun tindakan itu dilakukan tanpa inzin dan persetujuannya;
c) setiap sekutu berwenang mewajibkan anggota sekutu yang lain memikul biaya untuk keperluan persekutuan; dan
d) Anggota  sekutu  yang  tidak  memunyai  hak  pengurusan,  tidak  boleh mengasingkan benda-benda maupun menggadaikan atau membebaninya.
Karakteristik  lainnya  yang  juga  mencirikan  persekutuan  adalah  pada “generally,  a  partnership  has  no  life  apart  from  its  owner.” 22 Sejatinya suatu  perjanjian  yang  melekat  pada  pribadi  sekutu  tersebut,  maka  ketika salah  seorang  partner  meninggal  maka  persekutan  akan  bubar  dan dihentikan.  Karakteristik  ini  kembali  menunjukkan  bahwa  sejatinya persekutuan memang bukan badan hukum, melainkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa jika  ingin  menggugat  persekutuan,  gugatan  hanya  bisa  ditujukan  kepada anggota persekutuan bukan persekutuan tersebut.
Dalam suatu persekutuan (dalam hal ini  perjanjian konsorsium) tidak melekat  karakteristik  badan  hukum.  Sebab  tidak  ada  pemisahan  kekayaan antara kekayaan sekutu dengan kekayaan perseroan. Sehingga, gugatan tidak dapat  diajukan  kepada  persekutuannya,  melainkan  subyek  hukum  yang melakukan  perjanjian  tersebut.  Dikarenakan  tidak  adanya  pemisahan kekayaan  persekutuan  dengan  kekayaan  pemilik,  maka  anggota  secara pribadi bertanggung jawab secara tidak terbatas. Artinya, pihak ke tiga dapat menggugat ganti kerugian hingga meliputi kekayaan pribadi anggota sekutu.

## C. Penutup
Pasal 1646, Buku ke IV KUHPerdata menentukan mengenai macam- macam cara berakhirnya suatu persekutuan, salah satunya yaitu persekutuan berakhir  dikarenakan  karena  kehendak  salah  satu  atau  beberapa  pihak. Berakhirnya  kesepakatan  secara  otomatis  juga  mengakhiri  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak.  Namun,  tanngung  jawabnya  terhadap  pihak  ke-3 tidak  serta  merta  berakhir.  Tanggung  jawab  terhadap  pihak  ketiga  diatur pada pasal 1642-1645, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) prinsip  umum,  anggota  para  sekutu  tidak  terikat  dan  tidak  bertanggung jawab  untuk  seluruh  utang  persekutuan,  dan  masing-masing  anggota sekutu tidak dapat mengikat anggota sekutu yang lain, jika mereka tidak
21 Op.Cit., M. Yahya Harahap, hlm. 4.
22 Op.Cit ., Metzger, dkk, hlm. 389.
diberikan  kuasa  untuk  melakukan  hal  itu.  Dengan  demikian  sesuai dengan prinsip umum ini, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga, hanya anggota sekutu yang melakukan tindakan hukum itu, dan tanggung jawab ini bersifat pribadi.
b) apabila  para  anggota  sekutu  bersama-sama  melakukan  tindakan  hukum dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat menuntut mereka masing- masing  untuk  jumlah  dan  bagian  yang  sama  meskipun  bagian  anggota sekutu yang satu kurang dari bagiaan anggota sekutu yang lain.
Lalu,  perihal  gugatan  yang  diajukan  kepada  persekutuan/konsorsium adalah  tidak  dapat  dilakukan.  Mengingat,  esensi  dari  konsorsium  adalah suatu  persekutuan  perdata  ( maatschap )  yang  lahir  dari  persetujuan  antara subjek-subjek  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1320  juncto  1338 KUHPerdata.  Dengan  demikian,  konsorsium  bukanlah  merupakan  badan hukum  atau  subjek  hukum,  namun  hanya  merupakan  bentuk  kerja  sama antara  anggotanya  (subjek  hukum)  yang  mempunyai  tujuan  sama,  dan  oleh karenannya  setiap  anggota-anggota  konsorsium  bertanggung  jawab  atas setiap  perbuatan  yang  dilakukannya.  Karena  konsorsium  bukanlah  suatu subjek  hukum,  maka  tuntutan-tuntutan  pihak  ketiga  tidak  dapat  ditujukan kepada  konsorsium  melainkan  kepada  masing-masing  anggota  konsorsium yang  dinilai  telah  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  ketiga  tersebut. Dalam  hal  ini  kembali  menunjukan  tanggung  jawab  dari maatchap/ partnership yang tidak terbatas.

## Daftar Pustaka
A. Buku-Buku:
Djoko  Prakoso  &  Bambvang  Riyadi,  1987, Dasar  Hukum  Persetujuan Tertentu di Indonesia , Jakarta: PT. Bina Aksara. Johannnes  Ibrahim,  2006, Hukum  Organisasi  Perusahaan:  Pola  Kemitraan dan Badan Hukum, Bandung: Refika Aditama. Priyanto Rustadi, Perpajakan Joint Operation Usaha Jasa Konstruksi, Mei 2014 Mulhadi,  2010, Hukum  Perusahaan ( Bentuk-Bentuk  Badan Usaha  di
Indonesia ), Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia M.  Yahya  Harahap,  2013, Hukum  Perseroan  Terbatas, Cet  IV,    Jakarta: Sinar Grafika Ridwan  Khairandi,  2013, Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia ,  FH  UII Press, Yogyakarta Ronald A. Anderson, 1980, Business Law, Ohio: South Western Publishing Co
Romli  atmasasmita,  2014, Hukum  Kejahatan  Bisnis  (Teori  dan  Praktik  di Era Globalisasi ), Bogor:Penerbit Kencana Subekti, 2005, Hukum Perjanjian , Jakarta: PT Intermasa Sudikno  mertokusumo,  2012, Teori  Hukum ,  Yogyakarta:  Atma  Jaya Yogyakarta

## B. Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Keputusan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
C. Internet: www.ORTax.org,  Ruston  Tambunan,  Ak.,M.Si.,M.Int.Tax,  diakses  tanggal 19 September 2015 https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3& cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjACahUKEwj6mremp5vIAhWUA44 KHQkrDPc&url=http%3A%2F%2Fwww.tribunnews.com%2Fregiona l%2F2014%2F08%2F02%2Fkonsorsium-kapal-feri-cepat- akhirnyadibubarkan&usg=AFQjCNFSJgh- xWBYYAiWIEcK2KqHW-MI5Q,  diakses  tanggal  17  September 2015 http://m.tribunews.com/regional/2013/11/10/pemkab-kutim-telusuri- investasi-bintang-kaltim-transport, daikses tanggal 17 September 2015