## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 04, Nomor 02, November 2022

## PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT
Rizky Julranda*, Michael Geremia Siagian, Michael Ariel Perdana Zalukhu Fakultas Hukum, Universitas Riau Jl. Pattimura No. 9, Sail, Kota Pekanbaru, Indonesia rizky.julranda2001@gmail.com

## Abstract
This research will focus on how to optimize the recognition mechanism of indigenous peoples that is just and in favor of customary law communities, protection, and fulfillment of customary rights, as well as reviewing the existence of customary courts in dispute resolution. The research method used by the researcher is normative legal research with a theoretical approach using progressive legal  theory,  which  is  qualitative  and  based  on  literature  study.  This  study  concludes  that  the current draft law on indigenous peoples regarding the recognition mechanism is not yet optimal and full of burdensome procedures, the protection and fulfillment of customary rights have not guaranteed and answered the needs and need for recognition of the basic rights of indigenous peoples,  as  well  as  the  need  for  a  customary  justice  institution  in  settlement  of  customary disputes.
Keywords: Adat Court; National Law Development; Progressive Law

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  bagaimana  upaya  optimalisasi  mekanisme  pengakuan masyarakat adat yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat hukum adat, perlindungan dan pemenuhan hak adat, serta peninjauan eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dengan menggunakan teori hukum progresif yang bersifat kualitatif serta berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang  ada  saat ini berkenaan mekanisme pengakuan belumlah optimal dan sarat  dengan prosedur yang memberatkan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak adat belum menjamin dan menjawab kebutuhan dan perlu adanya pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat, serta perlu adanya lembaga peradilan adat dalam penyelesaian sengketa adat.
Kata Kunci: Hukum Progresif; Pembangunan Hukum Nasional; Peradilan Adat

## A. Pendahuluan
Cikal bakal dari keberadaan hukum yang kemudian dilegitimasi oleh negara bermula dari adanya suatu masyarakat, sebagaimana adagium hukum ubi societas, ibi ius atau dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Hukum adat muncul bukan karena mau atau tidak mau diterima oleh penguasa negara, tetapi karena harus ada. Penggunaan kata “harus muncul” menunjukkan validitas hukum adat. Pada hakikatnya disebut autentik karena muncul secara spontan dari dalam
masyarakat  itu sendiri. 1 Menelaah  dari sisi  sejarah,  jauh  sebelum bangsa Indonesia merdeka, eksistensi  masyarakat  hukum  adat  telah  lebih  dulu  mewarnai  sistem  hukum  yang  ada  di Indonesia  melalui  peraturan  adat  yang  berdasarkan  pada  kearifan  lokal  dari  masing-masing masyarakat adat serta bersifat komunal.
Kemudian bilamana kita menelaah secara yuridis, sejatinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tepatnya pada pasal 18B ayat 2 telah secara tegas  mengakui  eksistensi  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat. Bahkan jika kita telaah pada peraturan perundangan sektoral yang berlaku saat ini juga sejatinya telah menyinggung dari eksistensi dari masyarakat hukum adat beserta haknya, hal tersebut bisa kita  temukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan undang- undang  lainnya.  Namun  hak-hak  tersebut  dalam  implementasinya  tidak  mudah  diterapkan mengingat  belum  tersedianya  peraturan  operasionalnya. 2 Selain  itu  yang  kemudian  menjadi problematika  adalah,  tidak  ada  konsistensi  pengaturan  yang  lebih  spesifik  bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  adat.  Masing-masing  undang-undang  sektoral memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan standar dan kriteria pengakuan masyarakat adat serta hak yang diaturnya, belum lagi adanya tendensi ego sektoral dari institusi pelaksana yang bekerja berdasarkan kepentingan masing-masing sektor (tidak terintergrasi).
Secara sosio-antopologis, keberadaan masyarakat adat hingga saat ini masih eksis dengan segala  dinamika  perkembangannya.  Situasi  masyarakat  adat  dalam  gambaran  kini  adalah kemisikinan,  ketidakpastian,  konflik,  stigma  entinitas  terbelakang,  perlakuan  diskriminatif,  dan bahkan  tak  jarang  dikriminalisasi  karena  mempertahankan  hak  tradisionalnya. 3 Dalam perkembangannya,  kekerasan  fisik  mewarnai  konflik  berkepanjangan  ini. 4 Sehingga  membuat rancangan  undang-undang  berkenaan  dengan  masyarakat  adat  menjadi  sangat  penting  agar dapat  memberikan  suatu  perlindungan  hukum,  pemenuhan  hak-hak  adat,  keadilan  serta kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat adat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  hukum  progresif  akan  mencoba  menjawab  hal  tersebut. Hukum progresif beranjak dari postulat yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia,
1 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm. 111..
2 Jawahir  Thontowi,  “Pengaturan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Implementasi  Perlindungan  Hak-hak Tradisionalnya”, Jurnal Pandecta, Vol. 10. No. 1. 2015, hlm. 9.
3 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Tiga  Masalah  Utama  Masyarakat  Adat,  tersedia  di  website https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat- adat.html, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
4 Jawahir Thontowi, Op.cit , hlm. 2
bukan  manusia  untuk  hukum. 5 Konsep  pemikirian  hukum  progresif  ialah  hukum  yang membahagiakan manusia dan bangsanya. 6 Menurut Bernard L. Tanya hukum progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat. 7 Hal ini menunjukkan bahwa untuk menegakkan hukum, para pelaku hukum harus mengedepankan empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang dalam hal  ini  masyarakat  hukum  adat,  serta  kejujuran  dan  ketulusan  dalam  penegakan  hukum. Keberadaan  dari  hukum  progresif  tidak  terjadi  secara  kebetulan,  bukan  sesuatu  yang  muncul tanpa  adanya  sebab,  dan  bukan  pula  sesuatu  yang  jatuh  dari  langit.  Hukum  progresif  adalah bagian dari proses pencarian kebenaran ( searching for the truth ) yang tiada henti. 8
Berkaitan  dengan  latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  membahas  mengenai bagaimana optimalisasi mekanisme pengakuan masyarakat adat dalam pembangunan hukum nasional,  bagaimana  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  tradisional  masyarakat  adat  dalam pembangunan  hukum  nasional,  dan  bagaimana  peninjauan  eksistensi  peradilan  adat  dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Optimalisasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional
Menurut Simon Thompson dalam bukunya, The Political Theory of Recognition: a Critical Intrognition, dalam  perspektif  ilmu  politik,  pengakuan  adalah  tindakan  tidak  mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-hak  sipil  mereka,  pengakuan  mengamanatkan  bahwa  negara  mengontrol  untuk  tidak mengecualikan  orang  atau  kelompok  tertentu.  Adanya  tindakan  diskriminatif  oleh  rezim  politik terhadap orang atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan agama, bahasa, atau ras menjadi latar belakang dari pentingnya pengakuan tersebut. 9
Pengakuan yang ideal ialah pengakuan yang mampu mengakomodir segala kepentingan objek yang akan diakui dan tidak sarat prosedural yang rumit. Sebagaimana kita ketahui bahwa karekteristik  khas  dari  masyarakat  adat  ialah  ekesistensi  mereka  mendahului  negara,  artinya secara alamiah mereka terbentuk melalui berbagai proses seperti sosial dan politik. Karakteristik
5 Deni Nuryadi, ”Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia’ , Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm 399.
6 Subarkah,  “Implementasi  Hukum  Progresif  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  Ekologis  (Kajian Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010)”, Jurnal  Yudisial, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm. 292.
7 Tanya, B. L. et. al. (2010). Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. Yogyakarta: Genta Publishing hlm. 212.
8 Mukhidin,  2014,  “Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  Hukum  yang  Mensejahterakan  Rakyat ”,  Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol. 1, No. 3, hlm. 278.
9 Simon Thompson (2006), The political theory of recognition: a critical introduction. Cambridge: Polity Press.
lainnya  ialah  mereka  memiliki  regulasi  sendiri  yang  mengatur  komunitas  mereka.  Maka pengakuan  yang  ideal  ialah  kita  mesti  rekonstruksi  berupa  penegasan dan  melegitimasi  yang sudah  ada.  Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa  aturan  yang  mengatakan  “adat  itu  hanya berlaku  sepanjang  diakui  oleh  hukum  negara”  tidak  akan  menjadikan  aturan  tersebut menciptakan  kekuatan  hukum  yang  absolut,  malainkan  hanya  merefleksikan  adu  kekuatan  di belakangnya antara komunitas negara dan komunitas adat. Dalam konteks komunitas negara, memang hukum negaralah yang memenangkan kompetisi, karena ia diakomodir dan diberikan suatu konstruksi yakni kedaulatan negara. Tetapi Satjipto Rahardjo berpendapat masih ada jagat ketertiban  yang  cakupannya  juga  luas  di  luar  konteks  negara  dan  hukum  negara.  Di  sinilah kekuatan negara tersebut tidak diberlakukan, akan tetapi diabaikan begitu saja. 10
Melihat  regulasi  yang  ada  pada  saat  ini,  mekanisme  pengakuan  masyarakat  secara nasional adat baru diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan ius constituendum berupa Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Hukum  Adat  (RUU  MHA).  Apabila  kita  telaah  kedua mekanisme pengakuan tersebut masih belum optimal untuk mampu menyelesaikan problematika dan  memenuhi  keadilan  masyarakat  adat.  Pasal  5  RUU  MHA  versi  tahun  2020  bersifat teknokratik  dan  birokratis  karena  mengatur  mekanisme  pengakuan  yang  terdiri  atas  tahap: identifikasi,  verifikasi,  validasi,  dan  penetapan  dari  tingkat  komunitas  hingga  ke  tingkat kementerian.  Dalam  konteks  ini  perlu  adanya  perubahan  mekanisme  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  masyarakat  adat,  terlepas  ada  tidaknya  negara  mengakui  eksistensi mereka,  karena  akan  bersinggungan  dengan  prosedural  yang  birokratik  yang  sarat  dengan kepentingan  politik  dari  masing-masing  pemangku  kepentingan  yang  membuat  kebijakan pengakuan, seperti yang terjadi pada suku Talang Mamak di Provinsi Riau. 11 Eksistensi mereka dan  wilayah  mereka  jelas  adanya,  namun  ketika  kepentingan  korporasi perkebunan posisinya lebih  kuat,  maka  mereka  akan  termarjinalkan.  Konsekuensi  terburuknya  adalah  tidak  adanya perlindungan karena tidak adanya pengakuan dari negara, belum lagi semangat industrialisasi investasi pasca keberlakuan dari UU Cipta Kerja semakin mengancam eksistensi dan wilayah mereka,  inilah  yang  tidak  diakomodir  dalam  RUU  Masyarakat  Hukum  Adat  tersebut.  Idealnya pemerintah di sini hanya bertugas sebagai entinitas yang membantu dalam proses pendaftaran saja dan pengakuan menjadi kewenangan lembaga adat, pemerintah hanya mengeluarkan surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat tersebut.
Kemudian  rancangan regulasi  yang mengatur  evaluasi  terhadap  pengakuan  masyarakat secara  kritis  harus  ditolak,  karena  eksistensi  dari  masyarakat adat  secara  umum  dapat  dilihat
10 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban , Op.cit , hlm. 97-98.
11 Mongabay,  tersedia  di  website  https://www.mongabay.co.id/2019/12/09/orang-talang-mamak- menagihperlindungan-negara/, diakses pada anggal 1 Oktober 2022.
secara  kasat  mata  sosiologis.  Pengaturan  demikian hanya  akan membebani  masyarakat  adat untuk  memenuhi  syarat  prosedural  birokrasi  administrasi  yang  rumit  yang  jika  tidak  terpenuhi status  mereka akan dicabut secara paksa oleh negara. Masyarakat adat bukanlah organisasi, LSM, atau lainnya yang ketika tidak lagi memenuhi syarat akan dibubarkan atau dihapus. Apabila evaluasi  memang  harus  dipaksakan  diatur,  mekanismenya  cukup  masyarakat  adat  yang bersangkutan  langsunglah  yang  menyatakan  eksistensi  mereka  sudah  tiada.  Karena  mereka terbentuk  secara  alamiah,  dan  harus  berakhir  secara  alamiah  pula,  bukan  harus  berakhir  di tangan  negara.  Evaluasi  memiliki  tendensi  yang  tidak  selaras  dengan  semangat  pengakuan, perlindungan,  penghormatan,  dan  pemenuhan  hak  masyarakat  adat  yang  memang  hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah. Apabila eksistensi mereka ada, hanya karena tidak memenuhi evaluasi sebagaimana dalam RUU MHA, maka eksistensi mereka menjadi tidak jelas dan  sudah  pasti  tidak  adanya  perlindungan  hukum  bagi  mereka  sebagai  masyarakat  adat. Mengevaluasi seberapa jauh hak-hak masyarakat adat difasilitasi dan dilindungi oleh negara jauh lebih urgensi ketimbang negara mengevaluasi eksistensi dari masyarakat adat itu sendiri.
Implikasi hukum mengenai turut sertanya pemerintah pusat dalam menentukan legalisasi pengakuan  masyarakat  adat  secara  positif  memang  akan  memberikan  legitimasi  yang  kuat, karena ia akan diakui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Namun keterlibatan secara aktif tentu akan berimplikasi pada semakin sarat dengan prosedural yang rumit, proses pengakuan hanya perlu menjadi kewenangan Lembaga Adat yang eksistensinya diakui oleh negara, yang ketika  syarat  dinyatakan  terpenuhi cukup  disampaikan  kemudian  ditetapkan  oleh  kementerian terkait.  Melalui  partisipasi  aktif  pemerintah  pusat  akan  rawan  dengan  intervensi  kepentingan politik, karena ada tendensi semangat pembangunan dan investasi akan mengabaikan eksistensi masyarakat adat, dan berpihak pada kepentingan korporasi.
Dalam mengelola kepentingan masyarakat adat di Indonesia, perlu adanya sebuah wadah tunggal yang  eksistensinya  diakui negara berupa  Lembaga  Adat Indonesia. Dalam RUU MHA terdapat  istilah  Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat.  Akan  tetapi  kewenangannya  terbatas  hanya pada  proses  pengakuan  masyarakat  adat  saja,  akan  lebih  baik  jika  kemudian  dibentuk  suatu Lembaga  Adat  yang  kewenangannya  seperti:  melakukan  pendataan  dan  pengkajian  terhadap masyarakat  adat,  melaksanakan  verifikasi  terhadap  eksistensi  masyarakat  adat  serta  hak- haknya,  melakukan  sosialisasi  dan  konsultasi  atas  suatu  kebijakan  yang  berdampak  pada masyarakat  adat,  mengelaborasi  standar  pengakuan  dan  perlindungan  secara  nasional, melakukan  pendidikan  dan  penyuluhan,  melakukan  pengamatan,  melakukan  pengawasan pemenuhan  hak-hak  tradisional  adat  dan  perlindungan  hukum,  dan  memfasilitasi  penanganan sengketa dan konflik, termasuk pelanggaran hak-hak masyarakat adat.
2. Pemenuhan  dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Tradisional  Masyarakat  Adat  Dalam Pembangunan Hukum Nasional
Hak tradisional yang melekat pada masyarakat adat sudah diakui dalam pasal 18B ayat (2) UUD  NRI  1945,  yang  mengatakan  bahwa  “negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 12 Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dikategorikan  sebagai  hak-hak  tradisional  tersebut.  Hak-hak  tradisional  tersebut  saat  ini keberadaannya terpencar dalam pelbagai undang-undang, yang kebanyakan menyangkut soal pengelolaan  sumber  daya  alam  oleh  masyarakat  adat,  seperti  tanah,  hutan,  hingga  kawasan pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Penjabaran  pengakuan  hak  tradisional  masyarakat  adat  yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pada Tabel 1.
Meskipun  telah  memperoleh  pengakuan  serta  perlindungan  dalam  pelbagai  peraturan perundang-undangan, tidak bisa dinafikan masih sering terjadi sengketa yang mencederai hak- hak tradisional masyarakat adat. Belum adanya suatu undang-undang pokok tentang masyarakat adat,  menjadi  penyebab  lemahnya  implementasi  perlindungan  terhadap  masyarakat  adat, padahal masyarakat adat adalah kelompok yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi bahkan kriminalisasi,  sehingga  dibutuhkan  keseriusan  untuk menjamin  perlindungan  hukumnya. Maka dibutuhkan  suatu  kodifikasi  dari  hak-hak tradisional  yang  terpencar  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  menjadi  suatu  undang-undang  pokok  yang  holistik  dan  secara  progresif melindungi  masyarakat adat  berikut  hak-hak tradisionalnya.  Menurut  Satjipto  Rahardjo, tujuan utama kodifikasi undang-undang adalah agar kumpulan peraturan perundang-undangan menjadi jelas, tersusun secara logis, serasi, dan mudah dikendalikan. 13
Keseriusan pemerintah untuk menciptakan suatu payung hukum untuk menjadi dasar yang logis,  serasi,  dan  pasti  terhadap  pengakuan  dan perlindungan  masyarakat  adat  serta  hak-hak tradisionalnya mulai tampak pada tahun 2012. Kala itu DPR memasukkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (PPHMA) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013. Namun satu dekade berselang, RUU yang kini telah berganti nama menjadi RUU Masyarakat Hukum Adat masih belum menemukan titik terang kapan akan disahkan, dan masih sebatas ius  constituendum (hukum  yang  dicita-citakan).  Desakan  untuk  menciptakan  payung hukum yang melindungi masyarakat adat terus digaungkan, terlebih di tengah gempuran investor pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja. Menerapkan nilai-nilai hukum progresif dalam penyusunan  RUU  MHA  dirasa  perlu,  sebab  hukum  progresif  menempatkan  hukum  untuk
12 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2).
13 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 92.
manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan yang demikian menjadikan manusia sebagai titik pusat dalam berhukum, dengan tujuan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada manusia.  Hukum  progresif  sangat  mengedepankan  peran  publik  dalam  hukum.  Hukum  sama sekali tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik. 14 Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan dalam  proses  penyusunan  RUU  MHA  dengan  melibatkan  publik  seperti  organisasi kemasyarakatan, misalnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan masyarakat adat itu sendiri.
Penerapan  nilai  hukum  progresif  hendaknya  tidak  sebatas  dalam  proses  perumusan formalnya  saja,  tapi  juga  dalam  materi  atau  isi  RUU  MHA,  misalnya  mengatur  ketentuan mengenai hak dasar seperti hak atas pendidikan yang layak, hak atas lingkungan yang hidup yang  baik  dan  sehat,  hak  atas  spiritualitas  dan  budaya,  hak  atas  kesehatan,  hak  atas pembangunan berkelanjutan, hak untuk menjalankan hukum adat, hak untuk melaksanakan dan mengembangkan kearifan lokal, hak untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berawasan  adat  bagi  generasi  muda  adat  tersebut,  hak  untuk  melaksanakan  dan mengembangkan  kearifan  lokal,  hak  untuk  menentukan  apa  yang  terbaik  bagi  komunitas adatnya, hak untuk menyetujui atau tidak terhadap agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau orang lain di wilayah adat mereka, hak ruang wilayah adat untuk dikelola secara mandiri, atau bahkan hak rehabilitasi dan restitusi terhadap hak masyarakat adat yang dilanggar di masa lampau bahkan hingga sekarang. Hak-hak tersebut tidak hanya diinplisitkan dalam  undang-undang  saja,  tapi  juga  dimandatkan  melaui  peraturan  presiden  atau  peraturan pemerintah, yang implementasinya dilakukan oleh sebuah lembaga khusus di tingkat nasional yang bersifat permanen.
Eksistensi  masyarakat  adat  bukan  saja  diakui  dalam  nasional,  sebagaimana  yang  ada dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, tetapi juga pada skala internasional seperti yang  termuat  dalam United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples  2007
(selanjutnya  disebut  UNDRIP).  Indonesia  termasuk  negara  yang  menandatangani  UNDRIP, namun  tidak  meratifikasinya  ke  dalam  hukum  nasional.  Sebagai  sebuah  deklarasi  UNDRIP bersifat soft law , sehingga tidak perlu untuk mengundangkan atau meratifikasinya, akan tetapi negara pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut. Deklarasi tidak mengikat secara hukum, tetapi  mengikat  secara  moral (morally  binding). Maka  Indonesia  sebagai  negara  yang  ikut menandatangani UNDRIP memiliki komitmen moral untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Sebagai  bentuk  komitmen  moral  dan  pengejawantahan  janji  konstitusi  bagi  masyarakat  adat, Indonesia  sudah  semestinya  menciptakan  payung  hukum  bagi  masyarakat  adat  dalam  hal pengakuan,  perlindungan,  pemberdayaan.  Dibutuhkan  upaya  penyelarasan  antara  Konstitusi
14 Satjipto Rahardjo, 2006 , Membedah Hukum Progresif , Op.cit., hlm 78.
dan Konvensi Internasional sehingga menghasilkan peraturan yang melindungi masyarakat adat. Upaya penyalarasan dapat dilakukan dengan membentuk satu peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan  pada  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  dengan tetap  berpedoman pada UNDRIP. Perumusan undang-undang ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang-tindih antara satu peraturan dengan peraturan lain. Selain itu dengan membuat undang-undang tersendiri, kita dapat  mengadopsi  nilai-nilai  dalam  konstitusi  yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  adat  di Indonesia,  namun  dengan  tidak  mengesampingkan  norma-norma  di  dalam  UNDRIP,  karena Indonesia telah mengikatkan dirinya secara sukarela kepada UNDRIP melaui penandatanganan yang  dilakukan  15  tahun  silam.  Apabila  sudah  tercapai  keselarasan  antara  konstitusi  dan konvensi dalam wujud sebuah undang-undang pokok yang melindungi masyarakat adat, maka salah satu tujuan negara Indonesia telah terealisasi. Tujuan yang dimaksud adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, sebab masyarakat adat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang.

## 3. Peninjauan  Eksistensi  Peradilan  Adat  Dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional  di Indonesia
Peradilan  adat  hakikatnya  merupakan  satu  kesatuan  dalam  sistem  hukum  Indonesia. Konstitusi dalam perkembangannya memberikan legitimasi terhadap kehadiran hukum adat dan institusinya,  yang diakomodir oleh konstitusi, terutama pada Pasal 18  B Ayat (1) dan Ayat  (2) serta  Pasal  28  I  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945.  Pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  entitas masyarakat adat yang bersifat khusus atau istimewa secara spesifik diatur dan dilindungi oleh Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945, yang dalam turunannya berupa undang-undang diatur lebih detail. Kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara  sepanjang  memang  benar-benar  eksis  dan  tetap  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  masa  awal  kemerdekaan,  peradilan  adat  atau  istilah  lainnya  eksis  dan  diakui keberadaannya  berdasarkan  kebiasaan  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  pasca  lahirnya  Undang- Undang  Darurat  Nomor  1  tahun  1951  Tentang  Tindakan-Tindakan  Sementara  Untuk Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan,  Kekuasaan  Dan  Acara  Pengadilan-Pengadilan  Sipil, pada  Pasal  1  ayat  (2)  huruf  b,  muncul  penghapusan  terhadap  peradilan  adat  dan  yang sejenisnya.  Dalam  perkembangannya,  khususnya  di  masa  transisi  setelah  reformasi,  secara implisit  eksistensi  dari  peradilan  adat  muncul  dalam  berbagai  regulasi  yang  secara  yuridis menunjukkan  hidupnya  kembali  konsep  peradilan  adat  tersebut.  Faktor  utama  yang mempengaruhi  hal  ini  adalah  adanya  konflik  atau  problematika  di  dalam  kehidupan  sosial masyarakat adat, dimana ketika terjadi pelanggaran adat oleh individu atau kelompok masyarakat
tertentu. Penyelesaian yang dianggap paling ideal oleh masyarakat adat adalah melalui sanksi adat yang dilaksanakan dan dipatuhi oleh entitas yang melanggar tersebut.
Walaupun  regulasi  yang  secara  khusus  mengatur  eksistensi  peradilan  adat  belum  ada, akan tetapi dalam  beberapa regulasi menunjukkan adanya kecenderungan  dalam mendukung eksistensi peradilan adat di Indonesia. Contohnya pada Pasal 103 Huruf d dan e Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Huruf  d  menyatakan  “penyelesaian  sengketa  adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Kemudian huruf e  menyatakan  “penyelenggaraan  sidang  perdamaian  peradilan  Desa  Adat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Pada  dasarnya,  beberapa  daerah  di  Indonesia  seperti  Bali,  Aceh,  Madura  dan  lain sebagainya,  terdapat  sebuah  konsep  yang  mirip  atau  serupa  dengan  peradilan  yang  tetap berjalan selama ini. Undang-Undang Desa menjadi sebuah momentum yang melihat pengadilan adat sebagai sebuah satu kesatuan dengan institusi tradisional desa adat yang secara definitif merupakan  “susunan  asli”  masyarakat  hukum  adat. 15 Oleh  karena  itu,  ke  depan  diperlukan reformasi hukum nasional secara menyeluruh agar keberadaan peradilan adat dalam praktiknya tidak sering bertentangan dengan hukum formal. Harus dipahami bahwa ada hubungan antara peradilan negara dan sistem peradilan adat, dan hubungan ini terjadi karena sengketa langsung yang dapat diselesaikan secara adat tidak selalu dibawa ke Pengadilan Negara. Sejak zaman pra kemerdekaan, penerapan peradilan adat juga sudah diakui. Meskipun lembaga adat ini belum optimal,  dalam  praktiknya,  para  pencari  keadilan  seringkali  memilih  mekanisme  ini  sebagai alternatif  lain,  terutama  dalam  masyarakat  yang  masih  diatur  oleh  pola  kehidupan  tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Proses peradilan adat, yang dianggap sebagai peradilan informal dalam batas-batas sistem hukum yang berlaku, terkadang dapat memuaskan rasa keadilan yang tidak dipenuhi oleh sistem hukum formal. 16
Ide  untuk  melahirkan  kembali  peradilan  adat  secara  spesifik  sebenarnya  sudah dimunculkan  dalam  beberapa  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Hukum  Adat,  seperti pada  Pasal  41  RUU  Masyarakat  Adat  2017  yang  menyatakan  “penyelesaian  sengketa  yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan  adat  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Adat.”  Namun  RUU  versi  tahun  2013 tepatnya pada pasal 8 telah mencoba mengakomodir peradilan adat dengan mekanisme seperti: “1).  Peradilan  adat  merupakan  bagian  dari  lembaga  adat,  2).  Peradilan  adat  mempunyai kewenangan  untuk  mengadili  semua  perkara  yang  terjadi  yang  dilakukan  oleh  anggota
15 Fathor Rahman, 2018, “Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 13 No. 2, hlm. 330.
16 Ignas Tri, 2006, Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara: Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta, Komnas HAM, hlm. 21.
masyarakat  adat  dan  di  wilayah  adat  yang  bersangkutan,  3).  Keputusan  dari  peradilan  adat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  bersifat  mengikat  dan  final,  dan  4).  Dalam  hal  suatu perkara terjadi di dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat dimana salah satu pihak bukan merupakan anggota dari masyarakat adat yang bersangkutan, maka penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Jika  dianalisis,  eksistensi peradilan  adat  menjadi  dilema  tersendiri.  Di  satu  sisi,  ia  harus tetap progresif dan mengikuti positivisasi hukum di Indonesia, tapi di sisi lain, konstitusi sudah menjamin bahwa segala hal terkait masyarakat adat termasuk peradilan adat diakui di Indonesia. Apabila  dilihat  dengan  perspektif  progresivitas  hukum,  maka  solusi  yang  paling  ideal  adalah dengan memasukkan  muatan  terkait  peradilan  adat dan  pengaturannya dalam  suatu  undang- undang tertentu, dengan  tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Dari aspek  hukum  tata negara,  peradilan  adat  tetap  harus  dinormakan  sehingga  mempunyai  legitimasi  dalam keberlakuannya. 17
Mengenai  perkara-perkara  yang  dapat  ditangani  atau  diselesaikan  oleh  peradilan  adat, maka konsep dalam RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 2013 cukup ideal, bahwa yang berhak  diadili  adalah  semua  perkara  yang  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  adat  atau  di wilayah adat yang bersangkutan, baik dari aspek pidana maupun privat. Artinya, peradilan adat disini  mempunyai  eksistensi  selama  perkara  tersebut masih  berkaitan dengan  adat,  sekalipun pihak lainnya adalah masyarakat biasa yang bukan bagian dari masyarakat adat itu. 18
Terkait institusionalisasinya, maka hal ini akan mengikuti konsep hukum adat, bahwa jika masyarakat  adat  itu  ada  dan  terlegitimasi  oleh  pemerintahan  daerah,  maka  dapat  dibuat peradilan adat yang ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri mengenai hakim atau pengambil keputusannya. Lembaga peradilan adat ini juga sebaiknya berada di posisi tersendiri, di luar dari kamar-kamar  pengadilan  lainnya  di  Mahkamah  Agung.  Karena  apabila  diposisikan  di  bawah lembaga  peradilan  lain,  maka  akan  sangat  sulit  untuk  menertibkan  proses  administrasinya. Mengenai  banding,  kasasi  dan  lainnya  juga  tidak  dapat  berlaku  di  peradilan  adat,  atau  dapat dikatakan  bersifat  final  dan  mengikat,  dikarenakan  perspektif  hakim  peradilan  adat  akan  jauh berbeda  dengan  perspektif  hakim  MA  yang  mungkin  tidak  memahami  nilai-nilai  adat.  Terkait eksekusi dari putusan peradilan adat, juga tidak memerlukan keterlibatan Mahkamah Agung di dalamnya,  karena  pada  praktiknya  pun  hal  ini  akan  dilaksanakan  secara  otomatis  oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi, apabila ada putusan peradilan adat yang tidak dilaksanakan, terlebih  ketika  berhadapan  dengan  masyarakat  biasa,  maka  MA  dapat  menggunakan kekuatannya untuk memaksakan putusan tersebut dilaksanakan.
17 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983), hlm. 67.
18 Ibid.
Tabel 1.

## Sebaran Regulasi Pengakuan Hak Tradisonal Masyarakat Adat
Hak Tradisional Dasar Hukum Keterangan Hak Mengelola dan Pemanfaatan Hutan Pasal 1 Angka 6 Undang- undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat” (Putusan MK Nomor 35/PUU-2012- X/2012). Hak Atas Tanah Ulayat Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Hak   Mengelola Perkebunan Pasal 1 angka 5 Undang- undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan “Masyarakat hukum adat diberikan kewenangan untuk mengatur secara kolektif, terkait pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya”. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (1) huruf t Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal,
dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.
Hak Mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 61 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil “Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun”.

## C. Simpulan
RUU MHA yang ada saat ini belumlah optimal, karena ia sarat prosedural yang rumit dan rawan  intervensi  politik.  Terlebih  lagi  keterlibatan  secara  aktif  oleh  pemerintah  pusat  akan menimbulkan kerawanan hal tersebut. Untuk mengakomodir hal tersebut perlu dibentuk Lembaga Adat Indonesia, yang perannya tidak hanya untuk kepentingan pengakuan saja, tapi mencakup kewenangan yang lebih luas, salah satunya adalah sebagai wadah pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak tradisional MHA dan menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat. Hak- hak tradisional masyarakat adat seperti hak mengelola dan pemanfaatan hutan, hak atas tanah
ulayat, hak mengelola perkebunan, hak perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan hak mengelola wilayah pesisir saat ini terpencar dalam berbagai undang-undang. Kondisi ini sangat rawan terjadinya tumpang tindih antar aturan dan berakibat pada lemahnya implementasi aturan- aturan  tersebut.  Perlu  adanya  payung  hukum  tunggal  yang  mengakomodir  segala  pengakuan hak tradisional adat beserta pemenuhan dan perlindungan hukumnya. Hak-hak tradional tersebut perlu  beranjak  dari  hak-hak  dasar  seperti  kesehatan,  lingkungan  hidup,  pendidikan,  dan  lain sebagainya. Penyelarasan perlindungan hak dapat dilakukan dengan menerbitkan suatu undang- undang  pokok  berdasarkan  nilai-nilai  kehidupan  bangsa  yang  termuat  dalam  konstitusi  dan berpedoman pada UNDRIP. Berkenaan dengan peradilan adat, apabila masyarakat adat itu ada dan terlegitimasi oleh pemerintahan daerah, maka dapat dibuat peradilan adat yang ditentukan oleh  masyarakat  adat  itu  sendiri  mengenai  hakim  atau  pengambil  keputusannya.  Lembaga peradilan adat ini juga sebaiknya berada di posisi tersendiri, di luar dari kamar-kamar pengadilan lainnya di Mahkamah Agung. Peradilan adat ini memberikan kewenangan kepada masyarakat adat itu sendiri yang akan menyelesaikan persoalan adat mereka, namun eksistensi mereka tetap diakui oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Muhammad, Bushar, 1983. Pokok-Pokok Hukum Adat , Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
Rahardjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif , Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
Rahardjo, Satjipto, 2006 , Hukum Dalam Jagat Ketertiban , Jakarta, UKI Press.
Tanya,  Bernard.  L..,  2010, Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  Dan  Generasi , Yogyakarta, Genta Publishing.
Thompson, Simon, 2006, The political theory of recognition: a critical introduction , Cambridge, Polity Press.
Tri,  Ignas,  2006, Hubungan  Struktural  Masyarakat  Adat,  Suku  Bangsa,  Bangsa,  dan  Negara: Ditinjau  dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta,  Komnas  HAM.Ismi,  Hayatul. “Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Ulayat  Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional.” Jurnal Ilmu Hukum Riau , 2012.

## Jurnal:
Mukhidin, 2014, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat” , Jurnal Pembaharuan  Hukum ,  Vol.  1,  No.  3.Muwahid.  (2016). Pokok-Pokok  Hukum  Agraria . Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
Nuryadi,  Deni,  2016,  ”Teori  Hukum  Progresif  dan  Penerapannya  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah
Hukum De’Jure , Vol. 1, No. 2.
Rahman,  Fathor  2018,  “Eksistensi  Peradilan  Adat  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia”, Jurnal Samudra Keadilan , Vol. 13 No. 2.
Subarkah, 2015, “Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis (Kajian  Putusan  Nomor  04/G/2009/PTUN.Smg  jo.  Putusan  Nomor  103  K/TUN/2010)”, Jurnal Yudisial , Vol. 8 No. 3.
Thontowi, Jawahir, 2015, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, Jurnal Pandecta , Vol. 10. No. 1.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.

## Website:
Mongabay,  tersedia  di  website  https://www.mongabay.co.id/2019/12/09/orang-talang-mamak- menagihperlindungan-negara/, diakses pada anggal 1 Oktober 2022
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat, tersedia di website https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama- masyarakatadat.html, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.