INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1051-1059 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru:

## Prespektif Teori Kepastian Hukum
Wirdi Hisroh Komeni 1 ✉ , Ermania Widjajanti 2
Universitas Trisakti, Jakarta Email: wirdiwidi62@gamil.com 1 ✉

## Abstrak
Pengakuan Hukum pidana adat membawa perubahan besar, sekaligus tantangan bagi hukum pidana Indonesia,  salah  satunya  dengan  di  akuinya  hukum  adat  sebagai  instrument  untuk  mempidanakan seseorang,  apabila  norma  yang  termaktub  dalam  KUHP  Baru  tidak  mengatur  soal  permasalahan tersebut  maka pidana  adat  dapat digunakan.  Ketidaktepatan dalam penerapan  Hukum  Pidana  adat menimbulkan  tafsiran  yang  bertentangan  dengan  asas  legalitas.  Implikasi  yang  muncul  akibat  dari penerapan pengakuan KUHP Baru yaitu terkait dengan tafsiran akan ketidakjelasan hukum adat yang belum terkodifikasi, dan sering berubah-berubah dalam setiap waktu kedepannya. Metode penilitian yang  digunakan  yaitu  menggunakan  pendekatan  normatif  yakni  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  Disusun berlandaskan atas data kepustakaan atau  disebut  juga  sebagai  data  sekunder.    Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  penelitian  yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat  sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperoleh  gambaran  yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.
Kata Kunci: Ketidaktepatan, Kepastian Hukum, KUHP Baru

## Abstract
The recognition of  customary criminal law brings big changes, as well as challenges for Indonesian criminal law, one of which is the recognition of customary law as an instrument to criminalize someone, if the things contained in the New Criminal Code do not regulate the matter. The inaccuracy in the application of customary criminal law leads to interpretations that are contrary to the principle of legality. The implications that arise as a result of the application of the New Criminal Code recognition are related to the interpretation of the obscurity of customary law that has not been codified, and often changes in every time in the future. The research method used is using a normative approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data.  Compiled based on literature data or also known as secondary data.  This research is descriptive analytical, research that provides data about a situation or social symptoms that develop in the midst of society so that this research is expected to obtain a comprehensive, complete and systematic description of the object to be studied.
Keywords: Inaccuracy, Legal Certainty, New Criminal Code

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  revisi  atau  perubahan  dalam  KUHP  baru,  mungkin  terdapat ketentuan-ketentuan baru yang mempengaruhi bagaimana hukum pidana adat diakui dan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Hal ini menciptakan sebuah area penting untuk diteliti, terutama dalam konteks integrasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.  Teori  Kepastian  Hukum,Teori  ini  adalah  salah  satu  prinsip  fundamental  dalam sistem  hukum  yang  menekankan  pada  kejelasan,  ketetapan,  dan  konsistensi  hukum sehingga dapat diprediksi oleh masyarakat. Penerapan hukum pidana adat yang mungkin bersifat  lokal  dan  tidak  konsisten  di  berbagai  wilayah  bisa  berkonflik  dengan  prinsip kepastian hukum. Dengan menganalisis ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat, juga ingin membahas dampaknya terhadap masyarakat adat, terutama terkait dengan hak-hak mereka dan bagaimana mereka diperlakukan di bawah hukum nasional baru. Hukum pidana adat  adalah  bagian  dari  hukum  nasional,  dengan  adanya  pembentukan  KUHP  Baru membawa  perubahan  besar  atas  penerapan  pasal  2  yang  dalam  implementasinya menegaskan  orang  yang  telah  terbukti  bersalah,  apabila  didalam  perbuatan  tersebut membawa  kerugian  nyata  bagi  orang  lain  maka  sudah  sepatutunya  untuk  di  pidana, sekalipun ketentuan dalam perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP Baru.
Indonesia terdiri dari ribuan suku dan budaya serta memiliki budaya hukum adat yang unik yang ada pada setiap masing-masing daerah yang di tempati. Hukum pidana adat juga memberikan penyelesaian perselisihan pada masyarakat adat dengan menggunakan aturan internal pada setiap masing-masing daerah yang ditempati. Pembaharuan atau reformasi
hukum  pidana  di  Indonesia  merupakan  cita-cita  bagi  bangsa  Indonesia  yang  selama  ini menggunakan hukum kolonial Belanda, khususnya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).  Pembaruan  hukum  pidana  tidak  hanya  mencakup  pembangunan  lembaga- lembaga hukum, tetapi juga meliputi aspek substansi, kelembagaan, dan budaya hukum yang merupakan hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana,  serta  sikap  dan  nilai-nilai  kultural  yang  memengaruhi  penerapan  sistem  hukum tersebut (Satjipto Rahardjo, 1980).
Upaya dan usaha untuk melakukan reformasi hukum atau pembaharuan hukum sudah sejak lama digagas ketika Indonesia merdeka, adanya keinginan tersebut di dorong oleh semangat  nasionalisme  yang  berkeinginan  untuk  menciptkan  hukum  pidana  yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD-1945. Proses ini dilkukan secara sistematis dan  terintegrasi  dengan  tujuan  yaitu  mengganti  produk  KUHP  kolonial  dengan  suatu kodifikasi  hukum  yang  baru.  Pemerintah  sendiri  sudah  berupaya  menyusun  kodifikasi hukum pidana ini dengan membentuk berbagai panitia yang bertugas merumuskan draf KUHP  yang  akhirnya  di  resmikan  menjadi  Undang-Undang  No.  1  2023,  yang  kita  kenal sebagai KUHP Baru. Pasal 2 dalam KUHP Baru sudah sering sekali menjadi titik fokus dalam diskusi tentang integrasi hukum pidana adat dengan sistem hukum nasional. Latar belakang pasal ini menunjukan keinginan kuat oleh pemerintah untuk mengakui dan menghormati keberagaman hukum adat yang ada di wilayah Indonesia. Sekilas kita balik dalam konteks KUHP  lama  yang  diwarisi  dari  sistem  hukum  kolonial  Belanda,  tidak  secara  khusus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di Nusantara.
Dengan  diperkenalkannya  Pasal  2  KUHP  Baru,  merupakan  upaya  nyata  dari pemerintah  untuk  menyesuaikan  sistem  hukum  pidana  nasional  dengan  realitas  sosial budaya Indonesia yang pluralistik. Pasal ini memberikan ruang bagi pengakuan dan aplikasi hukum pidana adat dalam pidana hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar  hak  asasi  manusia  dan  prinsip  hukum  yang  universal.  Hal  ini  menandai  adanya pergeseran signifikan dari pendektatan hukum pidana yang bersifat monolisitik dan unfirom ke  arah  yang  lebih  inklusif  dan  pluralistik.  Pembaruan  dalam  hukum  pidana  yang mengintegrasikan  asas  legalitas  dengan  pengakuan  terhadap  hukum  yang  berlaku  di masyarakat tidak lepas dari tantangan. Perluasan batasan tindak pidana mencakup tidak hanya yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga mengikuti hukum adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam situasi ini, risiko pelanggaran terhadap asas lex certa sangat mungkin terjadi (I Dewa Made Suartha, 2015).
Penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP menciptakan dinamika baru dalam sistem  hukum  pidana  Indonesia,  khususnya  terkait  dengan  asas  legalitas.  Asas  legalitas, yang menuntut agar suatu tindakan dapat dihukum hanya jika telah ditetapkan sebelumnya dalam  undang-undang  sebagai  tindak  pidana,  merupakan  prinsip  fundamental  dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan terhadap hukum pidana adat berinteraksi dengan asas legalitas, mengingat hukum pidana adat sering kali  bersifat  tidak  tertulis,  dinamis,  dan  bervariasi  antar  masyarakat  adat.  Untuk  saat  ini mungkin sudah ada yang meneliti terkait dengan judul yang penulis angkat tetapi tidak sama  dengan  penulis,  sebab  penulisan  judul  muncul  dari  pikiran  sendiri  yang  melihat kerumitan terkait dengan penerapan hukum pidana adat yang diberlakukan, kemudian di kaitkan dengan teori kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut : Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif  Teori Kepastian Hukum.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menerangkan  persoalan  ini  akan  dipakai  metode  penelitian  normatif  yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003). Disusun berlandaskan atas data kepustakaan atau  disebut  juga  sebagai  data  sekunder  (Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1980).  Penelitian  ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala  sosial  yang  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat  sehingga  dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986). Segala data yang sudah  didapatkan  dikaji  dengan  yuridis  kualitatif.  Definisi  yuridis  penelitian  dilandaskan dalam berbagai asas hukum juga berbagai norma hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagaimana Ketidaksesuaian Penerapan Hukum Adat dalam Ranah Hukum Pidana Nasional Mempengaruhi Konsep Kepastian Hukum
Snouk Hurgronje, adalah seorang ahli hukum asal Belanda, yang mengenalkan istilah adatrecht melalui karyanya dalam buku De Atjhers.Di dalam penelitiannya, Snouk Hurgronje mengekspolorasi    adat  istiadat  dari  suku  aceh.  Kemudian, Van  VollenHoven  juga menggunakan  istilah  yang  sama  yaitu adatrecht  didalam  studinya  mengangkat  terkait tradisi dan kebiasaan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia (A Ridwan Halim,
1985). Van  VollenHoven  berpandangan  bahwa  hukum  adat  itu  kumpulan  aturan  yang menyangkut dengan perilaku yang ada dan  berlaku terhadap warga pribumi dan Timur Asing, yang memiliki dua fungsi utama : Pertama sebagai aturan hukum dengan sanksi yang terkandung di dalamnya, dan yang kedua, yaitu di pengaruhi dan berakar dari kebiasaan didalam masyarakat itu sendiri, aturan ini tidak dijadikan dalam bentuk tertulis sehingga tidak di kodifikasikan. Di Indonesia ada banyak kelompok masyarakat masih menjalankan tradisi  adat  sebagai  cara  untuk  dapat  menciptkan  keharomonisan  dalam  kehidupan bersama.  Kelompok-kelompok  ini  menggunkan  sanksi  hukum  adat  sebagai  instrument untuk  mempertahankan  ketertiban  sosial  dengan  menghukum  mereka  yang  telah melanggar menggunkan ketentuan-ketentuan  internal daerah adat setempat.
Lilik  mulayadi  mengatakan  bahwa  tujuan  dari  sanksi  adat  ini  adalah  untuk mengembalikan  keseimbangan  yang  hilang  dalam  dunia  alami  dan  mistis,  sehingga menciptkan kembali suasana yang religius dan magis (Lilik Mulyadi, 2010). Dalam konteks penerapan pidana adat pada KUHP Baru, terlihat ketepatan pemidanaan adat ini kurang begitu pas ketika dilihat dari penerapan adat itu sendiri. Sebab disini didalam sanksi adat tidak  memberikan  upaya  untuk  mempidanakan  seseorang  dengan  berbagai  cara  yang diatur  dalam  KUHP.  Pidana  adat  digunakan  hanya  dalam  penerapan  kelompok  sosial tertentu yang masih mempercayai nilai religius dan magis yang didalamnya  tidak selalu menyangkut kejahatan,  tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak di pahami oleh pemerintah terkait dengan perbuatan yang dilakukan masyarakat tertentu. Dalam hal ini tidak semua penjabaran  dalam  pemidanaan  bisa  di  kualifikasikan  sebagai  pidana  adat,  sebab  agak sedikit  berbeda  terkait  dengan  kejahatan  dalam  pidana  adat  dan  pidana  dalam  KUHP nasional, tidak terdapat korelasi yang nyata dengan dua prinsip diatas. Ketidaktepatan ini ada sebab dari awal kodifikasi hukum adat belum sepenuhnya dilakukan atau belum ada upaya oleh pemerintah untuk mengkodifikasikan hukum adat yang berlaku di setiap wilayah nusantara  hingga  saat  ini.  sehingga  tidak  memberikan  alternatif  untuk  mempidanakan masyarakat atau kelompok adat tertentu apabila dalam tindakan orang tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam KUHP nasional, sebab bisa saja dalam Hukum adat setempat bukan  sebagai  suatu  kejahatan  tetapi  dianggap  sebagai  kejahatan,  begitupun  juga sebaliknya,  Dalam  Pemidanaan  adat  bisa  saja  itu  sebagai  kejahatan,  tetapi  dalam pandangan pemerintah itu bukan merupakan bagian dari kejahatan.
Bagaimana Perspektif Teori Kepastian Hukum dapat Membantu Kita Memhamai Penerapan Hukum Adat, Terutama Dalam Kerangka Hukum Nasional
Gustav  Radbruch  menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  dimaknai  dengan  kondisi hukum  berfungsi  sebagai  peraturan  yang  ditaati.  Hukum  berfungsi  untuk  menciptakan kepastian  hukum  dikarenakan  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  di  dalam masyarakat.  Tanpa  adanya  kepastian  hukum  maka  berpotensi  menimbulkan  kekacauan. Masyarakat tidak mengetahui apa saja kewajiban dan hak-haknya di hadapan hukum dan penguasa  dapat  bertindak  sewenang-wenang  dan  melakukan  penafsiran  sendiri  tanpa adanya  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  diartikan  sebagai  kejelasan  norma  sehingga dapat dijadikan pedoman. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan ada kejelasan dan ketegasan  terhadap  berlakunya  hukum  di  masyarakat.  Kepastian  hukum  dianggap  telah tercapai  apabila  peraturan  yang  dibuat  oleh  penguasa  telah  sejalan  dengan  perilaku sebenarnya di masyarakat, dengan begitu maka akan tercapai efektifitas hukum.
Penguasa  sebagai  pembuat  peraturan-peraturan  yang  jelas,  tidak  menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat  sehingga  masyarakat  diharapkan  dapat  mengerti  dan  mengikuti  apa  yang diinginkan oleh penguasa sebagai pembuat peraturan. Didalam pasal 2 KUHP baru, negara sudah  memperkenalkan  dan  mengakui  hukum  masyarakat  adat  serta  digunakan  untuk mempidanakan orang orang apabila ketika perbuatan tersebut tidak terlebih dahulu diatur didalam KUHP Baru. Artinya pidana adat hanya berfungsi apabila ketentuan atau norma yang ada di dalam KUHP Baru itu tidak bisa atau belum diatur sehingga sebagai alternatif untuk penyeleseaian suatu perkara maka digunakanlah pidana adat. Kita tahu sendiri bahwa Hukum  adat  adalah  hukum  yang  tidak  tertulis,  didalam  setiap  kelompok  masyarakat tentunya  memiliki  hukum  yang  berbeda-beda  tergantung  pada  daerah  tersebut,  serta kepercayaan masyarakat adat setempat.
Ketika  pidana  adat  itu  digunakan  sebagai  alternatif  apabila  KUHP  Baru  ini  tidak mengatur mengenai persoalan khusus, maka yang menjadi persoalan adalah ketidakpastian dalam hukum adat tersebut, dalam hal ini ketidakpastian ada ketika suatu norma itu ada dan  di  akui  secara  de  facto,  namun  dalam  implementasinya  tidak  mampu  untuk memberikan arah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut. Gustav Radbruch  mengemukakan  4  (empat)  hal  mendasar  yang  berhubungan  dengan  makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah  perundang-undangan.  Kedua,  bahwa  hukum  itu  didasarkan  pada  fakta,  artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas
sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam  pemaknaan,  di  samping  mudah  dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu  sendiri.  Kepastian  hukum  merupakan  produk  dari  hukum  atau  lebih  khusus  dari perundang-undangan.  Berdasarkan  pendapatnya  tersebut,  maka  menurut Gustav Radbruch,  hukum  positif  yang  mengatur  kepentingan-kepentingan  manusia  dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.
Pendapat  mengenai  kepastian  hukum  juga  dikemukakan  pula  oleh Jan  M.  Otto sebagaimana dikutip  oleh  Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh ( accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3) Bahwa  mayoritas  warga  pada  prinsipnya  menyetujui  muatan  isi  dan  karena  itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan- aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka  menyelesaikan  sengketa hukum; dan
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum  yang  mampu  menciptakan  kepastian  hukum  adalah  hukum  yang  lahir  dari  dan mencerminkan  budaya  masyarakat.  Kepastian  hukum  yang  seperti  inilah  yang  disebut dengan  kepastian  hukum  yang  sebenarnya  ( realistic  legal  certainly),  yaitu  mensyaratkan adanya  keharmonisan  antara  negara  dengan  rakyat  dalam  berorientasi  dan  memahami sistem hukum.
KUHP baru ini akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan pada Januari 2023, proses  pembahasan  KUHP  baru  sudah  melalui  berbagai  diskusi  panjang  yang  penuh dengan  polemik,  salah  satunya  adalah  masuknya  konsep  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat ( living  law) pada Pasal 2,  yang  dapat menimbulkan kontradiksi  dengan asas legalitas  yang  tercantum  dalam  Pasal  1.  Dengan  mengimplementasikan  perluasan  asas legalitas,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terbaru  menerapkan living  law  sebagai wujud dari perluasan asas legalitas tersebut. Ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)
yang  menyatakan:  (1)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  tidak mengurangi  berlakunya hukum yang  hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini; (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  UUD  NRI  Tahun  1945,  hak  asasi manusia,  dan  asas-asas  hukum  umum  yang  diakui  masyarakat  beradab.  (3)  Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Di  berlakukannya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( Living  Law),  seperti  yang diuraikan dalam Pasal 2, masih minimbulkan kebingungan yang dalam implikasi hukumnya yaitu mengakibatkan penegakan sanski yang tidak adil dalam praktiknya. Sudargo Gautama mengatakan bahwa ketidakjelasan dalam kombinasi pasal tersebut dapat berdampak pada hubungan  sosial  antar  masyarakat  adat  yang  memiliki  peraturan  hukum  sendiri-sendiri (Sudargo Gautama, 1977). Pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP baru di Indonesia memiliki implikasi yang serius terhadap asas legalitas dalam sistem hukum pidana nasional. Asas legalitas, yang menekankan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  mengalami  perluasan  interpretasi  dengan pengakuan ini. Pasal 2 KUHP baru mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai basis untuk penuntutan dan pemidanaan. Hal ini menandai transisi  signifikan  dari  pemahaman  tradisional  asas  legalitas  yang  ketat  dan  berorientasi pada kode menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif. Dampak dari pengakuan hukum adat ini adalah tantangan terhadap kepastian hukum, yang merupakan komponen kunci dari asas legalitas.
Dalam  hukum  adat,  banyak  norma  dan  aturan  yang  bersifat  tidak  tertulis,  turun- temurun,  dan  dapat  berubah  sesuai  dengan  dinamika  sosial  dan  keputusan  komunitas. Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat yang cenderung fleksibel dan kontekstual ini ke  dalam  kerangka  hukum  pidana  formal  menimbulkan  pertanyaan  tentang  bagaimana memastikan  kepastian  hukum  dan  meminimalisir  tafsir  yang  subjektif  yang  dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perlu ada  mekanisme  yang  jelas  dan    tepat  serta  efektif  untuk  menyelesaikan  potensi  konflik antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya ketika terjadi ketidaksesuaian antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum pidana modern, termasuk hak asasi manusia dan standar  keadilan  internasional.  Mekanisme  ini  harus  memastikan  bahwa  pengakuan
terhadap  hukum  adat  tidak  mengesampingkan  kebutuhan  untuk  keadilan,  kepastian hukum, dan perlindungan hak individu.

## SIMPULAN
Pengakuan hukum adat didalam Pasal 2 KUHP Baru membawa perubahan besar sekaligus  tantangan  dan  peluang  terhadap  sistem  hukum  pidana  Indonesia.  Integrasi hukum pidana adat bergeser kearah hukum nasional membawa tantangan yang begitu kompleks,  terutama  dengan  ketidaktepatan    kepastian  hukum  terhadap  asas  legalitas. Kepastian  yang  merupakan  pilar  utama  dari  asas  legalitas  dapat  terganggu  oleh  sifat hukum adat yang tidak sama sekali tidak tertulis serta kadang berubah-berubah dan tidak pasti.  Oleh  karena  itu  diperlukan  pendekatan  yang  teliti  untuk  menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi lokal dengan kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas dan terkonstruk dalam sistem hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
A Ridwan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, dalam Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 1,
Januari-April 2015.
I Dewa Made Suartha, “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional.
Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, Laporan Penelitian, (Jakarta:
Puslitbang Kumdil Makhamah Agung, 2010).
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980).
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
Sudargo Gautama, Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan), (Bandung: Alumni,
1977).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.