Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018

## Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah
Gede Sandiasa dan Putu Agustana Universitas Panji Sakti, Indonesia Sandiasa.gede@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  pelaksanaan  reformasi  administrasi  dan  birokrasi pemerintahan  daerah  adalah  untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah,  untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan  berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat  diwujudkan  dalam  tiga  hal,  yaitu  pertama  adalah  a)  penguatan  pada  regulasi  dan  kebijakan pemerintah;  b)  penerapan e-government dan e-governance dan  c)  kerjasama  antar  pemerintah “ collaborative  Governance”, bertujuan  pertama, memperkuat  pemerintahan  di  daerah,  meredifinisi hubungan  pusat  dan  daerah,  daerah  dengan  daerah  lainnya  dalam territorial  bond. Kedua,  reformasi mendorong  partisipasi  dan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah  daerah  melalui  system  kerja  yang trasfaran,  efektif,  efisien,  responsif  dan  di  dukung  oleh  akuntabilitas  yang  tinggi.  Rekomendasi, diperlukan  sinergitas  antar  pemerintah  yang  bertumpu  pada  kepentingan  nasional  dan  kepentingan masyarakat,  menyusun  regulasi  dan  kebijakan  yang  bersifat  fleksibel,  adaptif,  kreatif  dan  dapat mendorong  peningkatan  kapasitas  daerah  dalam  mengelola  potensi  daerah,  serta  mampu  bersaing  pada era kekinian dan di masa mendatang.
Kata Kunci : Reformasi Administrasi, Pemerintahan Daerah, Kualitas Layanan

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  percepatan  pencapaian  tujuan  pembangunan,  pemerintah  Indonesia  terus melakukan  perubahan  berbagai  regulasi,  baik  dengan  menyederhanakan  regulasi  yang  ada, maupun  menyusun  regulasi  yang  baru,  “streamline  the  bureaucracy  “  and  “reinvent government”  (Croley,  2009:  4),  dalam  rangka  memahami  dan  menyusun  strategi  untuk mengelola  potensi  negara,  serta  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  pemerintah terhadap proses pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam mengembangkan model ekonomi regulasi atau kebijakan pemerintah seharusnya : a) pemerintah memusatkan  pada  upaya  memaksimalkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat  dan  b) pemerintah  harus  memiliki  kapasitas  administrasi  yang  memadai  dalam  melaksanakan  pilihan kebijakan secara efektif (Brinkerhoff & Crosby, 2002: 4).
Berbagai  regulasi  juga  banyak  diarahkan  untuk  melakukan  reformasi  dalam  sistem pemerintahan  yang  dirasa  kaku  dan  tidak  responsif  dalam  melayani  kepentingan  Negara  dan masyarakat,  dimana  birokrasi  pemerintah  semestinya  kreatif  dan  inovatif  dalam  mengelola kepentingan Negara “bureaucracy and creativity (Styhre, 2007:57). Di samping itu pemerintah dituntut  untuk  dapat  melaksanakan  prinsip-prinsip  seperti  demokrasi,  legalitas,  objektivitas, ilmiah,  konkrit,  distribusi  kekuatan  dan  efisiensi  sebagai  prinsip-prinsip  umum  diperhitungkan dalam  pemerintahan  negara  manapun  (Qaribov  &  Huseyn,  2017:  97).  Selanjutnya  menurut Thoha  terdapat  beberapa  tujuan  pelaksanaan  reformasi  ditubuh  pemerintah,  hal  ini  menjadi faktor pendorong terwujudkan reformasi pemerintahan seperti:
a. Adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan;
b. Memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis nasional;
c. Memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis global;
d. Memahami  perubahan  yang  terjadi  dalam  paradigma  manajemen  pemerintahan  (Thoha, 2011: 106-107)
Tulisan  ini  didukung  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  reformasi  administrasi pemerintahan  perlu  dilakukan  oleh  karena  perubahan  mendasar  diperlukan  untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih efektif yang mampu sepenuhnya mendukung
aspirasi  umat  manusia,  dengan  memaksimalkan  kesetaraan  dan  keefektifan  lembaga-lembaga sosial dan evolusi masa depan masyarakat  global (Garry, et  all. 2018:7). Pemerintah  Indonesia melalui  berbagai  pemangku  kepentingan  telah  melaksanakan  reformasi  regulasi  secara mendasar.  Pelimpahan  wewenang  yang  diberikan  kepada  daerah  melalui  desentralisasi, menjadikan  daerah  dapat  memberi  kontribusi  yang  lebih  besar  kepada  proses  pembangunan  di daerah,  akan  tetapi  tidak  semua  daerah  dapat  menikmati  dan  memanfaatkan  proses  perubahan regulasi  dari  model  sentralisasi  ke  desentralisasi  ini,  serta  dapat  mewujudkan  kepentingan masyarakat  di  daerah  memiliki  posisi  tawar  terhadap  negara  “that  local  communities  have  a strong bargaining position against the state”(Sandiasa, et. all. 2015).
Desentralisasi yang diikuti dengan perluasan otonomi daerah, kadang tidak sepenuhnya bisa dimaknai  bahwa  daerah  memiliki  kewenangan  penuh  akan  pembangunan  dan  pengelolaan sumberdaya  di  daerah.  Kekentalan  persoalan  politik  ekonomi,  masih  sering  membelit kepentingan  para  elit  di  pemerintahan  pusat,  yang  membuat  daerah  menjadi  sangat  tergantung kepentingannya  pada  kewenangan  secara  politik  yang  dimiliki  pusat,  dengan  demikian  daerah akan  memiliki  keterikatan  politik  dan  ekonomi  dengan  pemerintah  pusat.  kondisi  demikian sering memang sengaja diciptakan melalui regulasi yang ada, hal ini berdampak pada tata kelola sumberdaya  yang  ada  di  daerah.  Tumpang  tindih  akan  kepentingan  mana  yang  menjadi kewenangan  pusat  dan  daerah  sering  menjadi  perdebatan  ditingkat  pusat  maupun  daerah. Henderson  menujukkan  bahwa,  para  pemegang  politik  pusat  ini  menyakini  akan  memperoleh kemenangan  dengan  instrument  administrasi  yang  mereka  ciptakan  “there  was  confidence  that an  administrative  state  would  triumph  with  the  help  of  the  new  tools  of  development administration”  (Henderson  &  Dwivedi,  1999),  dengan  begitu  proses  politik  ditingkat  pusat akan  penuh  kepentingan-kepentingan  elit  politik,  yang  dinegosiasikan  melalui  mekanisme regulasi yang ada.
Menurut  Howard  Elcock  terdapat  empat  sumberdaya  yang  menjadi  kewenangan,  perebutan dan perdebatan politis antara pemerintah daerah dan pusat yaitu:
a. Political  resources;  sumberdaya  politik  yang  saling  tarik  menarik,  agar  terjadi keberimbangan politik antara pusat dan daerah;
b. Financial  resources;  sumber  daya  keuangan,  yang  sering  melibatkan  kekuasaan  atas sumberdaya  keuangan  untuk  dapat  mengendalikan  pemerintah  daerah,  atas  kewenangan yang  dimiliki  pusat  dan  sebaliknya  kekuatan  bargaining  position  yang  dilakukan pemerintah  daerah  kepada  pusat  atas  kekuasaan  sumberdaya  keuangan  daerah,  terutama yang memiliki sumberdaya keuangan secara mandiri dan berlebih;
1. Information  resources;  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh  daerah  terhadap  akses informasi  dapat  mempengaruhi  kemampuan  daerah  dalam  mengelola  pemerintahan daerah; dan
2. Legal-constitutional  resources;  pembagian  atas  kewenagan  daerah  dan  pusat  sering masih diperdebatkan, dan sering tidak mewakili kepentingan daerah (Elcock, 1994: 8- 9)
Dengan  penataan  urusan  pemerintah  dari  berbagai  level  ini,  tidak  saja  memperjelas kewenangan dan hubungan antar pemerintah, tetapi juga lebih tertuju pada upaya meningkatkan kinerja  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Kinerja  ini  dapat  diukur  melalui peningkatan  kualitas  layanan  publik,  yang  dapat  berwujud  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan menerapkan pola pembangunan yang baik, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk menentukan persyaratan sesuai dengan  visinya  tentang  bagaimana  layanan  publik  harus  dikelola  dan  kemudian  harus bertanggung  jawab  kepada  publik  (Kenall,  2018:  179).  Namun  demikian  dalam  pelaksanaan pelayanan publik, yang sudah diatur melalui berbagai regulasi, masih terdapat perilaku-perilaku menyimpang  yang  dilakukan  oleh  aparat  pelayanan  publik.  Indikasi  penyimpangan  anggaran oleh aparat pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan kekhawatiran kalangan politisi dan masyarakat.  Dengan  demikian  reformasi  manajemen  keuangan  pemerintah  nampaknya  masih dalam verbalitas politis tidak dapat memenuhi “public financial management (Halim, 2014: 6).

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
Dengan  bukti  bahwa  pemerintah  dan  aparatnya  belum  mampu  menggunakan  anggaran  publik secara  bertanggungjawab.  Kemiskinan  makin  meluas,  hutang  negara  makin  besar, penyimpangan  uang  rakyat  dan  tindakan  koruptif  masih  melekat  pada  sebagian  aparat pemerintah (Brata, Roby Arya, 2014: 115).
Sejumlah  persoalan  di  atas  menjadikan  penulis  untuk  tertarik  merumuskan  dalam  paper sederhana,  untuk  bisa  diperdebatkan,  berkaitan  dengan  reformasi  administrasi  dan  birokrasi pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, melalui peningkatan kualitas layanan  publik.  Adapun  permasalahan  yang  dapat  dikemukakan  dalam  tulisan  ini  adalah Pentingnya reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah dan Reformasi pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah
Reformasi administrasi dan birokrasi dalam upaya perbaikan kondisi daerah terus dilakukan seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan daerah,  baik  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah,  mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi, sosial dan budaya karena pergaulan global dan era persaingan bebas.  UU  No.  23,  tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat  serta  peningkatan  daya  saing  di  daerah. Selanjutnya  diikuti  sejumlah  tindakan  strukturisasi  ekonomi  dilakukan  oleh  pemerintah, meskipun  harus  menanggung  berbagai  resiko,  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  “by creating  favourable  institutional,  financial  and  political  frameworks,  despite  potential  risks” (Ponzini,  et.  all,  2018: 264).  Pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  reformasi  birokrasi,  agar dapat  mengurangi  resiko  yang  perlu  dihadapi,  maka  beberapa  prinsip  dalam  melaksanakan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan para pemangku kepentingan di daerah adalah:
1) Reformasi  birokrasi  dimulai  dengan  reformasi  individu,  dan  membutuhkan  dukungan pemicu perubahan yang mendorong orang lain untuk reformasi diri;
2) Aparatur professional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi;
3) Tujuan  reformasi  birokrasi  adalah  perbaikan  secara  menyeluruh  yang  menghasilkan peningkatan manfaat yang besar untuk masyarakat;
4) Pemerintah  tidak  memikul  reformasi  sendiri,  banyak  mitra  dapat  ikut  serta  meningkatkan kinerja pemerintah; dan
5) Reformasi  birokrasi  perlu  dukungan  secara  politis,  agar  mendapatkan  momentum  dan resonansi yang besar (Silaban, Edt, 2012:6)
Beberapa  model  yang  bisa  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan reformasi  birokrasi,  yang  bisa  penulis  tawarkan  berdasarkan  kajian  teoritis,  antara  lain:  a) penguatan  pada  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah;  b)  penerapan  e-government  dan  e- governance, dan c) collaborative Governance”.

## Penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah
Pelaksanaan  otonomi  daerah  disambut  baik  dan  antusias  di  hampir  seluruh  pemerintah daerah,  dengan  semangat  dan  antusiasme  untuk  mengisi  serta  memperjuangkan  kepentingan daerah,  meskipun  di  beberapa  daerah  mengandung  resiko  terjadinya,  ancaman  disintegrasi  dan keinginan  penguasaan  sumberdaya  oleh  daerah,  khususnya  daerah  yang  memiliki  sumberdaya yang berlimpah, dan memiliki potensi sebagai sumber anggaran pembangunan bagi pemerintah pusat, dan daerah lainnya melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Tujuan  paling  umum  dari  pengaturan  pemerintahan  diidentifikasi  sebagai  upaya  untuk mencapai sistem regulasi adalah:
1) Efektif, hubungan antara tujuan kebijakan publik dan hasil regulasi, di mana hasil akhir yang dicapai dengan tujuan yang jelas maka regulasi tersebut makin efektif

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
2) Efisien,  merefleksikan  hubungan  antara  biaya  dan  manfaat  dalam  setiap  waktu.  Reformasi dianggap  efisien  ketika  anggaran  digunakan  tetap,  tetapi  dapat  meningkatkan  manfaat  atau manfaat yang dihasilkan tetap, dengan didukung oleh porsi anggaran menurun; dan
3) Transfaran dan aksesbilitas, kapasitas stakeholders untuk memahami seluruh siklus regulasi, baik  dari  permasalahan  maupun  definisi  tujuan,  pengembangan,  penyesuaian  tujuan, implementasi dan eksekusi tujuan (anonym, 2008: 6).
Jika  tujuan-tujuan  di  atas  dapat  dicapai  dan  dipenuhi  dalam  rangka  reformasi  birokrasi pemerintah,  maka  akan  terjadi  penguatan  terhadap  posisi  pemerintah  di  mata  masyarakat. Alat tata kelola regulasi yang logis dapat mengurangi kendala penting pada pembangunan ekonomi, dapat diperkuat dengan, hal-hal sebagai berikut:
1) Merumuskan kebijakan publik lebih efisien dengan mengalokasikan sumber-sumber nasional dengan  standar  yang  lebih  tinggi  untuk  mengurangi  resiko  kegagalan  kebijakan  dan menemukan  rancangan  kebijakan  yang  lebih  efektif  serta  lebih  respek  pada  tuntutan masyarakat atau pasar;
2) Mengurangi biaya kebijakan dan hambatan masuk pasar untuk perusahaan, barang dan jasa, yang  pada  gilirannya  meningkatkan  investasi  dan  perdagangan,  meningkatkan  laba  atas partisipasi  di  pasar  formal,  mempercepat  serapan  teknologi  baru  dan  inovasi  lainnya,  dan membebaskan sumber daya untuk kegunaan lain;
3) Mengurangi  resiko  kebijakan  bagi  pelaku-pelaku  pasar  dengan  meningkatkan  trasfaransi dalam  rancangan  dan  pemanfaatan  kebijakan  melalui  keterlibatan  para  stakeholder  dalam menyusun kebijakan yang penting bagi mereka ;
4) Meningkatkan  kemanfaatan  sosial  melalui  aktivitas  ekonomi  dengan  tetap  mengutamakan kepentingan umum “ safeguarding public interests”, seperti efisensi manajemen lingkungan, keamanan dan resiko kesehatan; dan
5) Dalam  meningkatkan  keamanan  usaha  dan  netralitas  kebijakan  pasar  dengan  meningkatkan akuntabilitas  pelaksanaan  dan  hasil  kebijakan,  dan  menurunkan  korupsi  serta  kelemahan dalam mewujudkan fungsi-fungsi pemerintah (Anonym, 2008: 6)

## Penerapan E-Government dan E-Governance
Proses percepatan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah sangat dibantu dengan adanya e-government  yang  diikuti  dengan  tatakelola  pelayanan  melalui  e-governance.  E-government alignment  structures;  increasing  the  transparency  of  government  activity”,  dengan mengandalkan  komunikasi  elektronik  yang  cepat,  biaya  murah,  dapat  diupdate  setiap  waktu, dapat  membentuk  jaringan-inisiatif  secara  interaktif  (Gelan,  2015).  Penggunaan  teknologi informasi dan internet dalam pelayanan pemerintah, seperti pelayanan pajak, pengadaan barang dan  jasa  melalui  sistem  lelang  terbuka  dengan  sarana  elektronik,  dapat  meningkatkan  sistem layanan  pemerintah,  menjadi  lebih  cepat,  lebih  murah  dan  meluas.  Pemanfaatan  teknologi digital,  dalam  meningkatkan  program  pembangunan  di  segala  bidang,  sebagai  sarana pencapaian  informasi  secara  sempurna  dan  melibatkan  semua  orang,  secara  luas  “inclution”, bersifat innovative dan efficiency menjadi harapan pengelolaan pemerintahan daerah masa kini dan masa depan. Di samping dapat meningkatkan pelayanan  kepada masyarakat, e-governance dapat  juga  mendorong  demokrasi  secara  luas  dalam  masyarakat,  dengan  membentuk  jejaring dan  keterhubungan  pemerintah,  dengan  masyarakat  secara  langsung,  mendorong  pertukaran sumberdaya  antar  stakeholder  sebagai  prinsip  dari  governance,  partisipasi  masyarakat  meluas, pemerintah  semakin  terbuka  dan  transfaran,  “participation  in  this  broadened  system  has  been centrally appeal for government that is more open and to greater “transparency”(Líšková, 2018: 6).
Reformasi  birokrasi  pemerintah  harus  bersifat  kontekstual  yakni,  lebih  fokus,  inklusif  dan berorientasi  pada  kepentingan  publik;  berbasis  merit  sistem,  kompetitif  dan  fair  dalam rekruitmen sumberdaya penjelasannya sebagai berikut:
1) Birokrasi birokrasi harus kontekstual; berkaitan dan mampu menyelesaikan masalah-masalah publik;

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
2) Penilaian  reformasi  birokrasi  harus  melibatkan  representatif  warga  dan  pemangku kepentingan; dan
3) Reformasi  birokrasi  harus  diinternalisasikan  dalam  struktur  kelembagaan  yang  ada (Dwiyanto, Agus, 2015).

## Kerjasama antar pemerintah daerah “collaborative Governance”
Perluasan  model  kerja  gotong  royong  sangat  perlu  diperluas,  tidak  hanya  mencakup individu-individu  dalam  masyarakat,  antar  daerah  bahkan  antar  negara  menjadi  sangat  penting diberlakukan  saat  ini,  agar  suatu  negara  menjadi  maju  serta  cepat  dapat  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Struktur  yang  bersifat  hegemoni  kekuasaan  dan  persaingan  tidak sehat  secara  politis,  tidak  perlu  dipertahankan  yang  dampaknya  dapat  menghambat  proses pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di masyarakat. Struktur organisasi  abad 21 mencakup struktur, sistem dan budaya dengan lebih menekankan pada:
“(a)  kesadaran  yang  tinggi  akan  urgensi;  (b)  kerjasama  tim  dalam  tatanan  manajemen puncak;  (c)  bisa  menciptakan  dan  mengkomunikasikan  visi  yang  efektif;  (d)  pemberdayaan besar-besaran  baik  individu,  organisasi  dan  masyarakat;  (e)  pendelegasian  yang  sangat  baik kepada manajamen bawah untuk kinerja jangka pendek; (f) tidak adanya saling ketergantungan yang  tidak  perlu  dan  (g)  budaya  organisasi  yang  adaptif  dan  penggunaan  analisis  kinerja” (Sedarmayanti, 2012: 66)
Desain  dan  penyampaian  kebijakan  publik  oleh  seperangkat  aktor  publik  dan  komunitas yang  diperluas  memiliki  tingkat  keputusan  berbeda  yang  terhubung  melalui  hubungan kooperatif  dan  tindakan  kolaboratif.  Dapat  mendorong  kerjasama,  saling  menguntungkan  dan saling  mendukung  antar  daerah,  maupun  pusat  dengan  daerah.  Hal  ini  dapat  memperbaiki percepatan  pembangunan  di  daerah  untuk  menuju  sistem  yang  “Inter-regional  cooperation  is important  in  the  implementation  of  regional  autonomy  in  improving  the  implementation  of development  and  public  services  which  is  transparent,  accountable,  effective  and  efficient” (Sandiasa, 2016: 1). Kepentingan kolaborasi ini sangat penting, hal ini dijadikan peringatan oleh Smith bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam era otonomi daerah, antara lain:
1. Pengembangan  ekonomi,  mengarah  pada  penurunan  loyalitas  territorial  dan  kelompok berubah  menjadi  solidaritas  penguasaan  kelompok,  harus  diarahkan  pada  pembentukan korporasi berbasis pada “ territorial bond” (ikatan territorial);
2. Manajemen  ekonomi;  keterlibatan  pusat  (Negara)  dalam  ekonomi  adalah  faktor  lain  yang telah  memperkuat  kekuatan  pemerintah  pusat  terhadap  daerah.  Dengan  demikian  daerah harus diberikan keleluasaan dalam manajemen ekonomi, menyangkut penyiapan SDM, pajak dan manajemen pelayanan;
3. Egalitarianism;  persamaan  dalam  prinsip  politik  juga  penguatan  pada  pemerintah  tingkat pusat,  secara  realitas  berlaku  persamaan  politik  yang  demikian,  juga  sosial  dan  ekonomi, negara  membutuhkan  kinerja  aktivitas  redistribusi  dan  kesejahteraan,  dengan  demikian hanya pusat yang memiliki “ national equality”;
4. Pertumbuhan pemerintah; berbagai kekuatan politik mengarah pada dukungan kekuatan pada aktivitas  pemerintah  pusat  sebagai  dampak  dari  sistem  sentralistik.  Profesionalisme memangkas perselisihan dan penilaian lintas wilayah lebih diutamakan daripada yang politis, terutama terkait fungsi publik aktif pemerintah daerah secara konvensional (Smith, 1985: 79- 83).

## Reformasi Pelayanan Publik dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
Otonomi  daerah  berdampak  pada  demokratisasi  layanan  publik,  meningkatnya  daya  kritis masyarakat membawa perubahan dalam sistem layanan pemerintah, menjadi lebih luas dan terus diupayakan  untuk  dapat  menyentuh  kepentingan  masyarakat,  hak  –  hak  masyarakat  mulai diperdebatkan  dan  berupaya  dipenuhi.  Kebebasan  berbicara  mulai  dihargai  dengan  bukti, perubahan-perubahan  layanan  publik  dan  proses  pembangunan  mulai  melibatkan  ide-ide  yang berkembang  di  masyarakat  dengan  mekanisme  MUSRENBANG.  Menurut  UU  No.  25  Tahun

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Volume 3 No 1, 2018
2009, tentang pelayanan publik, menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan,  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  Negara  dan  penduduk  atas  barang  dan  jasa  dan  atau/  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Hasil yang diharapkan dari perbaikan sistem layanan pemerintahan daerah melalui reformasi administrasi  dan  birokrasi  adalah  memperbaiki  kinerja  pemerintah  daerah,  yang  dapat  dilihat dari beberapa di bawah ini:
1) Produktivitas menyangkut efisiensi dan efektifitas pelayanan;
2) Kualitas  layanan  meliputi  kinerja  organisasi  layanan  publik,  yang  sering  dikaitkan  dengan kepuasan masyarakat;
3) Responsivitas  merupakan  kemampuan  organisasi  layanan  pemerintah  daerah  dalam mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menformulasikan  dalam  program-program  layanan  yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
4) Responsibilitas  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  publik,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi pemerintah;
5) Akuntabilitas  menyangkut  seberapa  besar  kebijakan  dan  organisasi  tunduk  kepada  pejabat publik  yang  menjadi  pilihan  rakyat,  dan  kinerjanya  sesuai  dengan  kepentingan  rakyat (Dwiyanto, dkk, 2008: 50-51).
Hasil perbaikan kinerja pemerintah melalui reformasi administrasi dapat dilihat melalui :  a) peningkatan  kualitas  layanan  publik  dan  b)  meningkatnya  partisipasi  dan  kepercayaan  publik kepada pemerintah daerah.

## Peningkatan kualitas layanan publik
Tuntutan  berbagai  stakeholder,  untuk  dapat  mewujudkan  kualitas  pelayanan  yang  cepat, terjangkau dan berkualitas, “simple-cheap-fast-benefit” (Rahmayanty, 2013: 152) serta layanan sepenuh  hati  perlu  diterapkan  oleh  para  penyedia  layanan  publik,  layanan  ini  bercirikan: passionate;  progressive,  proactive,  positive  (Paton  dalam  Sinambela,  2011:  9).  Memerlukan respon  yang  cepat  dari  setiap  public  servants  yang  disediakan  oleh  pemerintah,  dalam  upaya mewujudkan  hal  ini  pemerintah  harus  memanfaatkan  sumberdaya  yang  berkualitas,  yang didukung  oleh  regulasi  yang  baik,  sehingga  dapat  mengatur  dan  mengakomodasi  segala kepentingan  yang  ada,  mengingat  pemerintah  menghadapi  tantangan  keterbatasan  waktu  dan anggaran yang dimiliki.
Pengembangan kualitas layanan sektor publik “service quality service: tangibles, reliabilitas, responsiveness,  assurance,  empathy  (parasurahman  et  all,  1985  dalam  Hollins  &  Sihinkins, 2006: 145), “menuju pada konsep yang ideal yaitu “excellence and Total Quality Management” (Doherty  &  Horne,  2002:  145),  hal  ini,  oleh  pemerintahan  daerah  dapat  diwujudkan  melalui indikator-indikator berikut:
1. Convenience  measures (langkah-langkah  kenyamanan,  kemudahan  akses  yang  disediakan pemerintah pada masyarakat;
2. Security  measures, sejauhmana  masyarakat  merasakan  keamanan  dan  keyakinan  terhadap layanan yang diterima;
3. Reliability assesses, kehandalan layanan yang tepat waktu;
4. Personal attention measures, kemampuan aparat menyediakan informasi dan mengelolanya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat ;
5. Problem  solving  approach, kemampuan  menyelesaikan  permasalahan  terkait  kebutuhan masyarakat;
6. Fairness measures, kemampuan untuk menjamin rasa adil dalam layanan pemerintah;
7. Fiscal responsibility measures, kemampun pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan masyarakat yang digunakan dalam layanan publik; dan
8. Citizen  influence  measures, seberapa  banyak  masyarakat  merasa  dilibatkan  dalam menentukan  kualitas  layanan  pemerintah  (Carson  &  Schwarz,  1995  dalam  Denhardt  & Denhardt, 2007: 61)

## Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik
Reformasi  administrasi  dan  birokrasi  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  publik pemerintah,  dalam  upaya  mendorong  partisipasi  dan  kepercayaan  publik  dalam  masyarakat. Tanggung  jawab  pemerintah  untuk  meningkatkan  kewarganegaraan  dan  melayani  kepentingan publik  adalah  salah  satu  perbedaan  yang  paling  penting  dan  merupakan  landasan  dari  “new public  service”  (Den  Hardt,  &  Denhardt,  2002;  81).  Pemerintah  daerah  secara  implisit  atau eksplisit pemerintah yang bersandar pada dua pilar utama:
1) Dari  perspektif  demokratis,  pemerintah  daerah  bertumpu  pada  keutamaan  pejabat  yang dipilih  secara  populer  (seringkali  dewan  yang  dipilih  secara  tidak  jujur)  yang  bertanggung jawab untuk mengubah input lokal (kebutuhan dan permintaan) menjadi keputusan otoritatif yang  menyediakan  kerangka  kerja  bagi  kerja  pemimpin  secara  kontinu  dan  petugas pemerintah daerah (Daenters, 2005)
2) Dari perspektif fungsional, pemerintah daerah dipahami sebagai bentuk pemerintahan multi- fungsi berbasis wilayah (Wollmann, 2003 dalam Bevir, Mark, 2011: 316-317)
Perguliran  tanggungjawab  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  juga  merupakan upaya mendekatkan sumbu pemerintahan dengan pusat kepentingan masyarakat. Pengembangan dan  perluasan  partisipasi  daerah,  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan  di  daerah harus  fokus  pada  daerah,  pemerintah  daerah  seharusnya  mempersiapkan  indikator-indikator khusus dalam mewujudkan partisipasi di daerah dalam era keterbukaan publik (Farazmand, edt. 2002: 21-25). Keterlibatan dan partisipasi masyarakat di daerah akan timbul dengan sendirinya apabila  segalanya  kepentingannya  terwakili  dalam  struktur  dan  program  kerja  pemerintah. Upaya  mendorong  tata  kelola  demokrasi  “democratic  governance”  harus  megikuti  langkah- langkah berikut:
1) Selalu  berada  dalam  transfaransi  dan  akuntabilitas  yang  tinggi,  dalam  menggunakan sumberdaya untuk mencapai sasaran;
2) Mendorong  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan memudah akses terhadap masyarakat;
3) SOP yang selalu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan  menciptakan  sistem  layanan  yang  sama,  serta  dalam  upaya  meredifisikan  peran  negara yang tidak lagi mendominasi dan memberdayakan berbagai aktor di masyarakat; dan
4) Bekerja  secara  institusional  dan  legal  formal  dalam  upaya  menjamin  hak-hak  warga  dan jaminan kepastian hukum (Brinkerhoff & Crosby, 2002: 8)

## SIMPULAN
Reformasi  administrasi  dan  birokrasi  pemerintah  daerah  dapat  diwujudkan  dalam  tiga  hal, yaitu  pertama  adalah  a)  penguatan  pada  regulasi  dan  kebijakan  pemerintah;  b)  penerapan  e- government dan e-governance, yang dapat mendorong keterbukaan dan transfaransi publik dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, dapat memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond.
Reformasi  ini  dilaksanakan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  pemerintah daerah,  mendorong  partisipasi  dan  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah  daerah.  Dengan demikian percepatan pembangunan di daerah dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, dapat  diwujudkan  melalui  peran  serta  berbagai  pemangku  kepentingan  di  daerah,  dengan memperhatikan  potensi  dan  nilai-nilai  yang  dikembangkan  di  daerah,  menuju  pelaksanaan program pembangunan yang responsif, produktif dan akuntabel.

## Daftar Pustaka
Anonym, 2008. Regulatory Governance in Developing Countries. IFC, The World Bank and UKAID, UK Brata, Roby Arya, 2014. Good Governance & Permasalahan Pemerintahan Strategis. In Media, Bogor Brata, Roby Arya, 2014. Good Governance & Permasalahan Pemerintahan Strategis. In Media, Bogor
Brinkerhoff & Benyamin Crosby, 2002. Managing Policy Reform Concept and Tools for Decision Makers in Developing and Transitioning Countries. Kumarian Press, US Croley,  Steven  P,  2009.  Theories  of  Regulation  :  Incorporating  The  Administrative  Process  (Columbia Law Review). Columbia Review Association Den Hardt, JU & RD Denhardt, 2002. The Public Service Serving Not Steering. ME Sharpe, New York Denhardt,  Janet  V  &  Robert  B  Denhardt,  2007.  The  New  Public  Service,  Sering  Not  Steering.  M.E.
Sharpe, Armonk New York
Doherty,  Tony  L  &  Terry  Horne,  2002.  Managing  Public  Service  Implementing  Change.  Routledge, London
Dwiyanto,  Agus  dkk,  2008.  Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia.  Gadjah  Mada  University  Press,
Yogyakarta
Dwiyanto, Agus,  2015.  Reformasi  Birokrasi  Kontekstual.  Kembali  Ke  Jalur  yang  Benar.  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta
Elcock,  Howard,  1994.  Local  Government:  Policy  and  Management  in  Local  Authorities.  Routledge, London
Farazmand,  Ali  edt.  2002.  Adminsitrative  Reform  in  Developing  Nations.  Praeger  Publisher,  US  Of Amerika
Garry, Jacob, et  all. 2018. “The Future of Democracy:  Challenges  & Prospects”. In Cadmus Promoting Leadership in Thought that Leads to Action, Volume 3, Issue 4 - May, 2018
Gelan, Cristina Ariton, 2015. “Creating electronic Identity-Fundamental Objective of E-Government”. In Case  Study  in  Public  Administration  services.Fakulty  of  Law  and  Administrative  Sciences “Ovidus” University Romania
Halim, Abdul (eds.), 2014. “Manajemen Keuangan Sektor Publik”. Salemba Empat, Jakarta. Henderson,  KM  dan  OP  Dwivedi,  1999.  Bureaucracy  and  the  Alternatives  in  World  Perspective.  ST Martin’s Press Inc, New York
Hollins,  Bill  &  Sadie  Shinkins,  2006.  Managing  Service  Operations:  Design  and  Implementation.  Sage Publication, California
Kenall,  Dustin.  2018.  “Administrative  Remedies  for Administrative  Disputes:  Perfecting  Public  Control of  Public  Procurement”.  In  Canadian  Journal  of  Administrative  Law  &  Practice; Scarborough Vol. 31, Iss. 2,  (Jun 2018)
Líšková,  Zuzana  Dvořáková,  Petra  Pártlová  &  Alfréd  Krogmann,  2018.  Multi  –  Level  Governance Towards  Regional  Development  In  Postcommunist  Countries.  In  Theoritical  and  empirical research in Urban Management Vol 13, Issues 2 May 2018
Qaribov,  Asaf  &  Afaq  Huseyn,  2017.  “The  Functions  Of  The  State  And  Improvement  Of  Public Administration System In Modern Age In The Republic Of Azerbaijan”. In Studia UBB, Europaea, LXII, 4, 2017, 95-107.
Rahmayanty,  Nina,  2013.  Manajemen  Pelayanan  Prima:  Mencegah  Pembelotan  dan  Membangun Custumer Loyality. Graha Ilmu, Yogyakarta
Sandiasa,  Gede  2016.  “Strengthens  the  Regional  Position  in  the  Era  of  Autonomy Dimensions  of  Administration  Reform  and  Governance”  in  Administration  &  Governance” http://gedesandiasa.com/media/file/PAPER_SARBAGITA__GEDE_SANDIASA.pdf
Sandiasa,  Gede,  Bambang  Supriyono, Mardiyono, &  Sarwono,  2015.  “The  Implementation  Study  of Irrigation  System  Policy  Based  on  Local  Wisdom  at  Buleleng,  Bali,  Indonesia”  International Journal of Applied Sociology p-ISSN: 2169-9704 e-ISSN: 2169-9739 2015; 5(3): 139-143
Sedarmayanti,  2012.  Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik)  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. CV Mandar Maju, Bandung
Silaban,  Togar,  edt.  2012.  Menuju  Manajemen  Publik  Kelas  Dunia:  Untuk  Reformasi  Birokrasi  di Indonesia. Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta
Silaban,  Togar,  edt.  2012.  Menuju  Manajemen  Publik  Kelas  Dunia:  Untuk  Reformasi  Birokrasi  di Indonesia. Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta
Sinambela,  Lijan  Poltak,  2011.  Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi.  Bumi
Aksara, Jakarta
Smith.  BC,  1985.  Decentralization:  The  Territorial  Dimension  of  The  State.  George  Allen  &  Unwin, London
Styhre, Alexander, 2007. The Innovative Bureaucracy. Routledge, New York Thoha,  Miftah,  2011.  Birokrasi  Pemerintahan  Indonesia  di  Era  Reformasi.  Kencana  Prenada  Media
Group, Jakarta