© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA

## PENGARUH MORAL PAJAK, KETAATAN PADA PERATURAN PERPAJAKAN DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK
Mohd. Idris Dalimunthe (1 , Alistraja Dison Silalahi (2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah E-mail: idris@staff.uma.ac.id

## ABSTRAK
Penghindaran pajak memengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan di pasar yang sempurna dan menghambat  kemajuan,  terutama  dalam  hal  membangun  infrastruktur.  Di  hampir  semua  negara berkembang,  penghindaran  pajak  tersebar  luas.  Pengurangan  basis  pajak  untuk  pajak  penghasilan sebagai akibat dari penggelapan pajak, juga menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak secara signifikan yang sebenarnya dapat digunakan untuk menurunkan defisit anggaran negara. Penelitian ini menyelidiki  apakah  kepatuhan  pajak,  moral  pajak,  dan  perilaku  tidak  etis  berdampak  pada penggelapan  pajak.  UMKM  Pusat  Industri  Kecil  di  Kota  Medan  dijadikan  objek  kajian.  Temuan menunjukkan  bahwa  kemungkinan  penggelapan  pajak  meningkat  dengan  penurunan  moral  pajak. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan biasanya mengurangi kejadian tersebut.
Keyword  : Ketaatan  Pada  peraturan  perpajakan,    Moral  pajak,  Perilaku  tidak  etis,  Praktik penggelapan pajak

## PENDAHULUAN
Ketersediaan infrastruktur
fundamental sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.  Ini  bisa  menjadi  alasan pemerintah selalu mencari cara baru untuk mengumpulkan  uang  untuk  pembangunan dan  meningkatkan  kesejahteraan  sosial bagi  masyarakat.  Untuk  memenuhi  dan memahami  tanggung  jawab  sosialnya kepada  rakyat,  pemerintah  membutuhkan uang.
Infrastruktur  dan  layanan  sosial hanyalah  sebagian  kecil  dari  kewajiban sosial ini. Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan  masyarakat  diperlukan  dana  yang sangat besar, dan uang tersebut tidak dapat dihasilkan  hanya  dari  masyarakat  atau bahkan  masyarakat  itu  sendiri.  Untuk memenuhi banyak kebutuhan dasar rakyatnya  dan  memberi  manfaat  bagi mereka,  pemerintah  harus  mengumpulkan dana yang diperlukan.
Fagbemi
et al. (2010) mendefinisikan  perpajakan  sebagai  suatu
tata cara atau mekanisme yang mewajibkan suatu masyarakat atau sekelompok  orang  untuk  memberikan sumbangan  dalam  jumlah  dan  cara  yang disepakati untuk digunakan guna melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan  dalam  suatu  masyarakat. Jelas  bahwa  uang  yang  terkumpul  melalui pajak akan membantu seluruh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh (Nwokoye,  G.  A.Rolle,  2015).  Pajak sebagai pengumpulan uang atau dana oleh otoritas  pemerintah  untuk  kepentingan kesejahteraan umum. Selain itu, Nightingale  (1997)  mengatakan  bahwa pemerintah  harus  bertanggung  jawab  atas penggalangan  dana.  Menurut  penelitian yang  disebutkan  di  atas,  itu  juga  layak wajib pajak.
Penelitian  yang  disebutkan  di  atas juga mencapai kesimpulan bahwa sementara  pembayar  pajak  mungkin  tidak mendapatkan  keuntungan  langsung  dari pajak  mereka,  masyarakat  umum  atau warga negara dapat melakukannya dengan
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
mendapatkan  akses  atau  memanfaatkan sumber  daya  jaminan  sosial,  kesehatan, dan pendidikan. Menurut penelitian (Hutama,  2015)  pajak  merupakan  sumber pendanaan  yang  signifikan  bagi  suatu negara.  Mengingat  betapa  pentingnya pajak bagi negara, sulit untuk membayangkan  skenario  di  mana  kode pajak  suatu  negara  tidak  berdampak  pada perilaku masyarakat.

## LANDASAN TEORI MORAL PAJAK
Moral  disebut  sebagai  nilai  pribadi atau  prinsip  panduan  untuk  menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah dalam  filsafat  etika.  Mengikuti  alur penalaran ini, kepatuhan individu terhadap nilai  atau  prinsip  tertentu  juga  akan berdampak  pada  apakah  mereka  memilih untuk membayar pajak atau tidak. Religiusitas  adalah  istilah  yang  digunakan untuk menggambarkan kualitas atau gagasan ini ketika dikaitkan dengan agama tertentu.  Menurut  Johnson,  religiositas adalah  sejauh  mana  orang  mematuhi agama  mereka  dan  iman  mereka  dan mengamalkan  ajarannya  sedemikian  rupa sehingga  sikap  dan  perilaku  mereka merupakan  cerminan  dari  pengabdian  ini. Istilah  "moral  pajak"  dapat  digunakan untuk merujuk lebih dari sekadar religiusitas; bahkan, Yucedogru mengklaim  bahwa  religiusitas  merupakan komponen moral pajak dan dapat meningkatkan  moral  pajak.  Moral  pajak disepakati  sebagai  motivasi  internal  diri untuk membayar pajak (Torgler, 2006).
Cahyonowati mengembangkan model  yang  lebih  menyeluruh  untuk memperhitungkan  moral  pajak.  Model yang  dia  buat  lebih  teliti;  moral  pajak dipengaruhi  oleh  tiga  variabel  yang masing-masing memiliki sejumlah indikasi.  Model  di  bawah  ini  dibuat  oleh (Cahyonowati,  2011).  Menurut  penelitian Cahyonowati,  hanya  denda  pajak  yang tampaknya memiliki pengaruh besar
terhadap  moral  pajak  dari  semua  faktor dan indikator lain yang dapat mempengaruhi  hal  tersebut.  Moral  pajak, di  sisi  lain,  bertindak  sebagai  prediktor positif  kepatuhan  pajak  karena  merupakan insentif intrinsik individu.
Moral pajak adalah yang mendorong  orang  untuk  mematuhi  hukum dan  membayar  pajak  mereka,  oleh  karena itu harus menjadi perhatian utama kebijakan  otoritas  pajak.  Seiring  dengan undang-undang perpajakan Indonesia, yang  tetap  menggunakan  sistem  self assessment  untuk  digunakan  oleh  wajib pajak  orang  pribadi,  yaitu  sistem  yang memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan,  melaporkan,  menyetor,  dan bertanggung  jawab  atas  tanggung  jawab pajak  WPOP  kepada  otoritas  pajak. Metode  self  assesment  ini  sangat  rentan terhadap kemungkinan terjadinya kebohongan,  penipuan,  dan  keterlambatan pelaporan  dan  penyetoran,  oleh  karena  itu setiap  Wajib  Pajak  memerlukan  kemauan internal  yang  kuat  untuk  mengikuti  dan menghormati  peraturan  perpajakan  yang berlaku.
Pengetahuan, kesadaran, pendidikan, keluarga, agama dan nilai-nilai agama  (religiusitas),  nilai  moral,  usia  dan jenis  kelamin,  dan  kepercayaan  terhadap pemerintah adalah beberapa elemen internal, atau yang berkaitan dengan setiap wajib pajak orang pribadi dan mempengaruhi  moral  pajak,  yang  telah diidentifikasi  dalam  sejumlah  penelitian sebelumnya.  Selain  variabel  luar  seperti tarif  pajak,  denda,  audit,  fiskus,  dan korupsi, variabel internal meliputi seberapa mudah mengungkapkan transaksi dan membayar pajak.

## KETAATAN PADA PERATURAN PERPAJAKAN
Moral  pajak  adalah  keinginan mendasar  untuk  mengikuti  dan  membayar pajak  agar  secara  sukarela  berkontribusi pada  penyediaan  barang  publik  (Fabiana Meijon  Fadul,  2019).  Salah  satu  faktor
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
penting yang membantu memahami mengapa orang jujur  dalam masalah pajak adalah moral pajak. Sebaliknya, kepatuhan wajib  pajak  adalah  tindakan  wajib  pajak (WP)  yang  memenuhi  semua  kewajiban perpajakannya  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.  Kepatuhan  formal  dan material adalah dua jenis penyerahan yang berbeda.
Situasi  ketika  wajib  pajak  secara formal  mematuhi  persyaratan  formal peraturan  perpajakan  dikenal  sebagai kepatuhan  formal.  Ketika  wajib  pajak secara substantif mematuhi semua undang- undang  perpajakan  yang  bersifat  material, yaitu  sesuai  dengan  jiwa  dan  tujuan undang-undang perpajakan, hal ini dikenal dengan  “kepatuhan  material”.  Ahli  teori dan peneliti ingin tahu bagaimana rencana pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak  (Gosh  &  Grain,  1996).  Wajib  pajak orang  pribadi  adalah  individu  yang berbeda  dengan  ciri-ciri  mendasar  seperti penalaran,  memaksimalkan  manfaat,  dan menghindari risiko, oleh karena itu masuk akal jika kita mempelajari kepatuhan pajak mereka  dalam  konteks  perilaku  mereka (Hanno & Violette, 1996).
Salah  satu  variabel  yang  diduga mempengaruhi  perilaku  patuh  adalah demografi.  Besarnya  kepatuhan  individu terhadap  peraturan  berkorelasi  positif dengan  karakteristik  demografis  (usia, masa  kerja,  jabatan  struktural,  tingkat pendidikan,  dan  tingkat  pendapatan),  serta faktor penghambat, menurut Riset Ketaatan  Susilowati  tahun    2001.  (atau faktor  deterrence;  dalam  rangka  penelitian perpajakan,  misalnya  pemeriksaan  pajak pajak  dan  denda).  Di  sisi  lain,  faktor ekonomi,  khususnya  tingkat  biaya  hidup dan  jumlah  tanggungan  memiliki  korelasi negatif dengan tingkat kepatuhan.
Penelitian  sebelumnya  tentang  kepatuhan wajib  pajak  telah  dilakukan  di  tingkat perusahaan  (wajib  pajak  badan).  Temuan menunjukkan  bahwa  kontrol  perilaku karyawan  di  departemen  pajak,  norma
subyektif,  dan  kepatuhan  wajib  pajak perusahaan semuanya pengendalian perilaku  pegawai  bagian  pajak,  niat pegawai  bagian  pajak  untuk  patuh  pajak, iklim  di  dalam  organisasi  dan  kondisi keuangan perusahaan (Kiswara, 2009).
Untuk mengidentifikasi motif intrinsik membayar pajak, beberapa sarjana  telah  menggunakan  elemen  non- dernografi termasuk variabel sosial (moral pajak).  Togler  dan  Schneider  (2004) menemukan  bahwa  di  Austria,  negara dengan  moral  pajak  yang  tinggi,  moral pajak  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh tingkat kepercayaan penduduk  yang tinggi terhadap  pemerintah  Austria  dan  rasa identitas  sebagai  warga  Austria.  (Torgler, 2011) menemukan bahwa fitur kelembagaan  pemerintahan  negara  dapat mempengaruhi sikap warga tentang membayar  pajak.  Hak-hak  demokrasi langsung,  otonomi  lokal,  dan  keyakinan pada  sistem  eksekutif,  yudikatif,  dan yudikatif semuanya berkorelasi baik dengan moral pajak Swiss.

## PERILAKU TIDAK ETIS
Dalam  sistem  perpajakan  yang menganut  metode  self-assessment,  yang merupakan  ciri  dari  undang-undang  pajak penghasilan  Indonesia,  perilaku  manusia menjadi  sangat  penting.  Akibatnya,  upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak menjadikan  isu  perilaku  tidak  etis  wajib pajak  menjadi  relevan.  Ini  termasuk penghindaran  dan  penghindaran  pajak. Menurut Heru (1997), penghindaran pajak diartikan sebagai upaya pengurangan pajak dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan
perpajakan, seperti memanfaatkan pembebasan dan pengurangan  yang  diperbolehkan  atau penundaan pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak diartikan sebagai upaya pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara  melanggar  peraturan  perpajakan.
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
Selain  itu,  (Hutama,  2015)  mencatat bahwa  sistem    pajak    di    Indonesia menganut  sistem  self      assessment, sehingga      keadilan  menjadi  isu  yang relevan  untuk  meminimalkan  penggelapan atau penghindaran pajak.
Wajib  pajak  harus  percaya  bahwa sistem  perpajakan  adil  agar  sistem  self- assessment  dapat  berfungsi.  Wajib  Pajak termotivasi untuk membayar pajak mereka dengan  rasa  keadilan  (Spicer  &  Becker, 1980).  Keadilan  juga  merupakan  faktor yang  menentukan  seberapa  puas  wajib pajak  dengan  sistem  politik.  Menurut (Isroah  et  al.,  2017),  infrastruktur  yang seharusnya digunakan wajib pajak terkadang  tidak  dalam  kondisi  yang  baik. Hal ini terutama berlaku di banyak negara berkembang (Obaji, 2005), di mana sistem perawatan kesehatan masih mengkhawatirkan  dan  sistem  pendidikan tidak  teratur.  Hal  itu  karena  pembiayaan infrastruktur  berbasis  pajak  dinilai  kurang memadai  sehingga  menambah  defisit anggaran  pembangunan  yang  diduga akibat penyelewengan pajak.

## PENGGELAPAN PAJAK
Penggelapan pajak merupakan salah satu isu utama yang dapat menghambat  pertumbuhan,  terutama  di negara-negara  berkembang  yang  ingin menjadi negara kaya agar dapat berkontribusi  secara  signifikan  terhadap ekonomi  global.  Pembuat  kebijakan, negara-negara
Barat, organisasi internasional,  dan  akademisi  semuanya telah  memperhatikan  hal  ini.  Belum cukupnya  yang  dilakukan,  terutama  oleh pemerintah  di  negara  berkembang,  untuk mengukur alasan etis wajib pajak, konsekuensi dari masalah ini, dan sekaligus  menganalisis  dampak  yang ditimbulkan  dari penggelapan  pajak, tambahnya,  yang  membuat  penggelapan pajak  di  negara  berkembang  begitu meluas.
Fagbemi et al. (2010) juga menyebutkan  apa  yang  terjadi  selanjutnya ketika suatu negara tidak mampu mengumpulkan  pendapatan  pajak  yang cukup: pemerintah menaikkan pajak dengan  segera  atau  meminjam  uang,  yang sebenarnya  mempersulit  sektor  swasta untuk  mengembangkan  ekonomi  dan  juga menyebabkan  negara  tersebut  jatuh.  ke dalam  perangkap  utang  (trap  debt). Sebaliknya,  penghindaran  pajak  memiliki konsekuensi mendistorsi konsep redistribusi pendapatan dan pasar sempurna dalam alokasi sumber daya. Hal ini  dapat  mengakibatkan  pertumbuhan ekonomi  yang  stagnan  dan  semakin  jauh dari jangkauan tujuan pembangunan sosial ekonomi. Akibatnya, sangat penting untuk memahami  perilaku  wajib  pajak  serta faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai jenis perilaku.
Dengan  menggunakan  sampel  data dari  UMKM    Pusat  Industri  Kecil  Kota Medan,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti hubungan  antara  moralitas  pajak,  ketaatan pada peraturan perpajakan terhadap peraturan  perpajakan,  dan  perilaku  tidak etis  terhadap  praktik  penggelapan  pajak. Proyek  studi  memerlukan  pelaksanaan survei  menggunakan  instrumen  yang dibuat  berdasarkan  isu-isu  yang  disorot dalam  studi  sebelumnya  dan  didukung oleh  argumen  yang  dikemukakan.  Alat penelitian yang akan digunakan sebanding dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh McGee  et  al.  dan  Fagbemi  et  al.  (2010). Menurut  (McGee  &  M’Zali,  2013), sebagian besar makalah tentang penggelapan  pajak  masih  diterbitkan  dari sudut pandang keuangan publik.

## METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
Memanfaatkan  desain  penelitian survei,  investigasi  ini.  Mengingat  bahwa hal itu menyampaikan pertanyaan- pertanyaan  yang  digunakan  oleh  peneliti dalam  penelitian  ini  secara  menyeluruh dan  terperinci,  strategi  penelitian  ini  perlu dipertimbangkan.(McGee & M’Zali, 2013) mengklaim  bahwa  desain  penelitian  ini efektif  dalam  mengumpulkan  data  dari sejumlah  besar  responden/peserta  dan dapat menggunakan metode statistik untuk menjelaskan signifikansi statistik.
Memanfaatkan metodologi kuantitatif, penyelidikan  ini.  Untuk  mengevaluasi hipotesis  yang  telah  ditetapkan,  populasi atau  sampel  tertentu  diperiksa  dengan menggunakan  teknik  kuantitatif  (Sugiono, 2012).

## Objek Penelitian
UMKM  Pusat  Industri  Kecil  Kota Medan menjadi  fokus  utama  kajian. Masalah  yang  diteliti  adalah  bagaimana pengaruh ketaatan pada peraturan
perpajakan,  perilaku  tidak  etis,  dan  moral pajak  terhadap  kemungkinan  terjadinya kecurangan  pada  pelaku  UMKM  Pusat Industri  Kecil  Kota  Medan.  Metode purposive sampling digunakan berdasarkan  kriteria  pengambilan  sampel. Selain  itu,  60  responden  dari  Pelaku UMKM  Pusat Industri Kecil Kota Medan dimasukkan  dalam  sampel  agar  sesuai dengan  distribusi  normal  statistik.  Dalam penelitian  ini  total  responden  sebanyak  60 orang  sebagai    Pelaku  UMKM    Pusat Industri Kecil Kota Medan.
Data  yang  dikumpulkan  untuk penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel  dependen  diwakili  oleh  Moral Pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan dan  Perilaku  tidak  etis,    Variabel  Bebas (Independence  Variable)  Sedangkan  yang menjadi  variabel  terikatnya  adalah  Praktik Penggelapan pajak.

## HASIL DAN PEM BAHASAN Analisis Regresi Linier Berganda
Tujuan dari analisis regresi linier berganda ini adalah untuk mengukur variabel moral pajak  yang  dirasakan,  perilaku  tidak  etis,  kepatuhan  pajak,  dan  kecenderungan  penggelapan pajak.
Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 52.052 7.037 7.397 .000 X1 -.134 .193 -.097 -.696 .489 .738 1.354 X2 .065 .143 .062 .457 .650 .790 1.266 X3 -.425 .129 -.444 -3.282 .002 .790 1.265
a. Dependent Variable: Y
Dari  tabel  1  dapat  dilihat  persamaan  regresi  linear  berganda  antara  variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :
Y = 52.052 - 0.134X1 + 0.065X2 - 0.425X3 Persamaan  diatas  menunjukkan
bahwa  variabel  bebas  memiliki  nilai koefisien  positif  dan  negative  dan  nilai
Persamaan  di  atas  menunjukkan  bahwa variabel independen memiliki nilai konstanta  sebesar  52,052  dan  nilai
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
koefisien positif dan
negatif.
Kecenderungan penggelapan pajak dipengaruhi  secara  berbeda  oleh  persepsi moralitas  pajak  dan  kepatuhan  pajak. Sedangkan  perilaku  tidak  etis  memiliki nilai  koefisien  positif  yang  mempengaruhi kemungkinan  penghindaran  pajak  satu arah saja.
Pengujian Hipotesis Uji Parsial (t)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  hipotesis  dapat  diterima,  dan  jika lebih  kecil  dari  0,05  maka  hipotesis ditolak.  Derajat  kebebasan  (df)  =  dan tingkat  kesalahan  (err)  =  adalah  kriteria pengambilan  keputusan  (n-k).  n  =  jumlah variabel yang digunakan, K = 4, dan n-4 =
60-4 = 56  adalah derajat kebebasan.

## Tabel 2 Hasil Uji Parsial t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 52.052 7.037 7.397 .000 X1 -.134 .193 -.097 -.695 .487 .738 1.354 X2 .065 .143 .062 .456 .649 .790 1.266 X3 -.425 .129 -.444 -3.280 .001 .790 1.265 a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat pengaruh dari  setiap  variabel  secara  parsial  sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi diketahui  bahwa  variabel  persepsi moral pajak tidak berpengaruh signifikan  terhadap  kecenderungan penghindaran  pajak  yang  ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,487 > 0,05. Nilai  t  hitung  sebesar  -0,695  t  tabel sebesar  2,001  yang  berarti  bahwa variabel  persepsi  moral  pajak  tidak berpengaruh  dengan  arah  negatif terhadap  kecenderungan  penggelapan pajak.
2. Berdasarkan temuan penelitian regresi diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  0,456 <  t  tabel  sebesar  2,001  yang menunjukkan bahwa variabel persepsi Perilaku Tidak Etis tidak berpengaruh terhadap  kemungkinan  penggelapan pajak. Pajak kemudian nilai signifikansi  yaitu  0.649  >  0.05  yang
berarti  variabel  persepsi  Perilaku Tidak Etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan Penggelapan pajak.
3. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi diperoleh nilai t hitung sebesar  -3.280 <  t  tabel  sebesar  2.001  dengan  hal  ini berarti  variabel  persepsi  Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan
berpengaruh negative terhadap kecenderungan  Penggelapan  pajak, kemudian  nilai  signifikansi  yaitu 0.001  <0.05  yang  berarti  variabel persepsi  Ketaatan  Pada  Peraturan Perpajakan
signifikan dan berpengaruh  dengan  membalikkan arah terhadap kecenderungan
Penggelapan pajak.

## Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  dilakukan  untuk  melihat apakah  variabel  bebas  yang  terdiri  dari persepsi  moral  pajak,  persepsi  Perilaku Tidak  Etis,  persepsi  Ketaatan  Pada Peraturan  Perpajakan    yang  masuk  dalam
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
model  mempengaruhi  secara  serempak terhadap kecenderungan Penggelapan
pajak dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3 Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 401.628 3 133.876 4.331 .008 b Residual 1730.555 56 30.903 Total 2132.183 59
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
F  tabel  dapat  dilihat  pada  α  =  0  , derajat pembilang = k-1 = 4-1 = 3, derajat penyebut  = n-k = 60-4 = 56, F tabel 2.001. Berdasarkan  tabel  3  menunjukkan  nilai  F hitung  4.331  >  2.001  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas berpengaruh  terhadap  variabel  terikat. Persepsi  moral  pajak,  Perilaku  Tidak  Etis, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan
secara serempak mempengaruhi
kecenderungan Penggelapan pajak
3. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Pengujian  koefisien  determinasi (R 2 )  digunakan  untuk  melihat  seberapa besar  kontribusi  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  .  Semakin besar nilai  koefisien dterminasi ditentukan niali  R  square  sebagai  mana  dapat  dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .504 a .394 .375 .56767
a. Predictors: (Constant), totalx2, totalx3, totalx1
b. Dependent Variable: totalY
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  persepsi  moral  pajak, perilaku tidak etis, dan kepatuhan terhadap peraturan  perpajakan  memiliki  tingkat pengaruh sebesar 0,394 terhadap kecenderungan penggelapan pajak.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  koefisien determinasi, persepsi moral pajak, perilaku tidak  etis,  dan  kepatuhan  wajib  pajak memiliki  pengaruh  sebesar  40%  terhadap kecenderungan penggelapan pajak, sedangkan  60%  pengaruhnya  berasal  dari faktor lain yang tidak berhubungan dengan komponen penelitian ini.
Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh persepsi moral pajak terhadap kecenderungan
Penggelapan pajak,
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar      -0.695 < t tabel sebesar 2.001 dengan hal ini berarti variabel  persepsi  moral  pajak  tidak berpengaruh terhadap kecenderungan Penggelapan pajak, kemudian nilai signifikansi yaitu 0.487 > 0.05 yang berarti variabel  persepsi  moral  pajak  tidak signifikan  serta  bukan  mempengaruhi kecenderungan  Penggelapan  pajak  dengan kata  lain  kecenderungan  Penggelapan pajak  yang  mempengaruhi  moral  pajak, semakin rendah moral pajak maka semakin tinggi  kecenderungan  Penggelapan  pajak. Sebaliknya  semakin  meningkatnya  moral
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
pajak  maka  akan  semakin  menurunnya Penggelapan pajak (Amelia, 2020).
Hasil  penelitian  sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  diungkapkan  oleh(Devi Cyntia Amelia
Rahmayanti,
Amir
Hidayatulloh,  S.E.,  2021) , Puspasari  & Suwardi,  (2012),  (Ariani  &  Kautsar, 2016),  (Fernandhytia  &  Muslichah,  2020) menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  moral pajak  yang  dimiliki  pegawai  maka kecenderungan  Penggelapan  pajak  yang dilakukan  juga  akan  semakin  menurun. Moral  memiliki  arti  sebuah  nilai  dan norma  yang  menjadi  pegangan  bagi seseorang  atau  suatu  kelompok  dalam mengatur  tingkah  lakunya.  Moralitas sebagai  keseluruhan  asas  dan  nilai  yang berkenaan dengan baik atau buruknya sifat sebagai  manusia.    Penelitian  diatas menunjukkan  bahwa  tingkat  penalaran moral  individu  akan  berpengaruh  pada perilaku  etis  mereka.  Ketika  menghadapi dilema  etika,  pasti  terdapat  perbedaan antara orang dengan level penalaran moral yang  rendah  dengan  orang  yang  memiliki level  penalaran  moral  yang  tinggi.  Orang dengan level penalaran moral yang   tinggi akan  cenderung  untuk  berbuat  sesuai aturan.
Pengaruh persepsi Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan terhadap kecenderungan Penggelapan
pajak.
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  -3.280  >  t tabel  sebesar  2.001  dengan  hal  ini  berarti variabel  persepsi  Ketaatan  Pada  Peraturan Perpajakan    berpengaruh  dengan  arah negative terhadap kecenderungan Penggelapan pajak. Kemudian nilai signifikansi yaitu 0.001 < 0.05 yang berarti variabel  persepsi  Ketaatan  Pada  Peraturan Perpajakan signifikan terhadap kecenderungan  Penggelapan  pajak.  Hasil uji  variabel  Efektivitas  Ketaatan  Pada Peraturan  Perpajakan    menunjukkan  nilai signifikansi 0,002 < 0,05; maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa  variabel  Ketaatan  Pada  Peraturan
Perpajakan    (X1)  secara  parsial  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  variabel Kecenderungan  Penggelapan  pajak  (Y). Jika  dilihat  dari  nilai  β1  pada  variabel efektivitas Ketaatan Pada Peraturan
Perpajakan    (X1)  dengan  hasil  negatif maka variabel tersebut didefinisikan bahwa variabel independen  yaitu Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan
(X1) mengalami kenaikan, maka variabel dependen
yaitu
kecenderungan
Penggelapan pajak (Y) juga akan mengalami  penurunan.  Nilai  β1  memiliki nilai  negatif  (-3,280),  maka  jika  variabel efektivitas Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan    (X1)  berubah  1%  maka variabel kecenderungan Penggelapan pajak (Y)  akan  mengalami  penurunan  yaitu sebesar  -3.280.  Makna  dalam  koefisien tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan sudah maksimal dari segi kecenderungan Penggelapan pajak. Ketaatan Pada Peraturan  Perpajakan    ini  berpengaruh secara  parsial  terhadap  kecenderungan Penggelapan pajak disebabkan dari jawaban  responden  yang  menyatakan pelaku UMKM selalu memberikan informasi  yang  relevan  atau  berkualitas untuk  mendukung  prosedur  yang  sudah ditentukan  oleh  peraturan  perpajakan. Semakin  tinngi  ketaatan  pada  peraturan perpajakan maka semakin rendah terjadinya penggelapan pajak.
Pengaruh  persepsi  perilaku  tidak  etis terhadap kecenderungan Penggelapan pajak.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  0.457  <  t tabel  sebesar  2.001  dengan  hal  ini  berarti variabel persepsi Perilaku Tidak Etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan Penggelapan pajak, kemudian nilai signifikansi yaitu 0.658 > 0.05 yang berarti variabel persepsi  Perilaku Tidak Etis tidak signifikan terhadap kecenderungan Penggelapan  pajak.  Situasi  ketika  tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak  (agen  dan  prinsipal),  dan  sebagai
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak- pihak  yang  bersangkutan.  Hasil  penelitian ini  tidak  sejalan  dengan  (Devi  Cyntia Amelia  Rahmayanti,  Amir  Hidayatulloh, S.E.,  2021),    Handayani  dkk  (2021)  dan teori  agensi  menyatakan  dimana  pihak agen  mengusai  informasi  secara  sangat maksimal (full information) dan di sisi lain pihak  principal  memiliki  keunggulan kekuasaan (discretionary  power) atau memaksimalkan kekuasaan. Najahningrum (2013)  menyatakan  bahwa  apabila  terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka  peluang  bagi  pihak  pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Dipertegas dalam penelitian yang dilakukan  oleh  (Nadhor  et  al.,  2020)  yang menyatakan  bahwa  Perilaku  Tidak  Etis berpengaruh signifikan
terhadap kecenderungan Penggelapan pajak. Penelitian  ini  membuka  pemikiran  bahwa perbedaan  kepemilikan  informasi  tidak menjamin  dalam  melakukan  atau  tidak melakukan  Penggelapan  pajak.  Keadaan ketika  salah  satu  pihak  dalam  sebuah transaksi  mempunyai  pengetahuan  yang tidak sama tentang objek yang ditransaksikan dibandingkan dengan pengetahuan  pihak  lain  yang  terlibat lainnya  sehingga  keputusan  yang  diambil menjadi tidak tepat.
Berdasarkan uji simultan (uji F) dengan nilai  signifikansi  0,008  <  0,05  artinya penelitian ini menunjukkan bahwa independen  dalam  hal  ini  yaitu  pengaruh moral  pajak,  Perilaku  Tidak  Etis  dan Ketaatan  Pada  Peraturan  Perpajakan  , secara  serempak  berpengaruh  terhadap kecenderungan Penggelapan pajak

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan  dari  penelitian  ini  tentang
pengaruh moral pajak,  Perilaku Tidak Etis dan  Ketaatan  Pada  Peraturan  Perpajakan terhadap kecenderungan Penggelapan pajak  sebagai  berikut  :Semakin  rendah moral pajak maka semakin tinggi kecenderungan
Penggelapan pajak.
Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan cenderung menurunkan terjadinya Penggelapan  pajak.  Perilaku  tidak  etis dapat meningkatkan terjadinya
penggelapan pajak.
Saran
Pelaku  UMKM  Pusat  Industri
Kecil  Kota  Medan meningkatkan    moral pajak, Ketaatan Pada Peraturan
Perpajakan, dan mengubah persepsi perilaku  tidak  etis  terhadap  penggelapan pajak. guna meminimalkan potensi Penggelapan pajak.

## REFERENSI
Ariani,  M.,  &  Kautsar,  A.  (2016).
Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan
Terhadap
Kepercayaan
dan
Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal
Quality , Vol. 6 , No , 350–365.
Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan  Perpajakan:  Wajib  Pajak Orang  pribadi. Jaai , 15 (Desember), 161–177.
Devi  Cyntia  Amelia  Rahmayanti,  Amir Hidayatulloh,  S.E.,  M.  S.  (2021). Persepsi  Calon  Wajib  Pajak  Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Daerah
Istimewa  Yogyakarta . 47 (4),  124– 134.
https://doi.org/10.31857/s013116462 104007x
Fabiana  Meijon  Fadul.  (2019).  Pengaruh Perencanaan  Pajak  Dan  Moralitas Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Pajak  (Studi  Pada  Tenaga  Ahli  Yang Melakukan  Pekerjaan  Bebas  Di  Kota Malang)
Fagbemi,        Temitope        Olamide, Olayinka  Marte    Uadiale,    dan Abdurafiu    Olaiya  Noah.        2010.
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
The        Ethics        of        Penggelapan pajak:      Perceptual      Evidence      from Nigeria.    Eropean      Journal      of Social  Sciences  Vol. 17 No. 3. Fernandhytia, F., & Muslichah, M. (2020).
The  Effect  of  Internal  Control, Individual Morality and Ethical Value on  Accounting  Fraud  Tendency. Media  Ekonomi  Dan  Manajemen ,
35 (1),
112. https://doi.org/10.24856/mem.v35i1.1
343
Gosh,  D.,  &  Grain,  T.  L.  (1996).
Experimental  investigation  of  ethical standards and perceived probability of audit  on  intentional  noncompliance. Behavioral Research in Accounting, 8, 219-24l
Hanno,  D.,  &  Violette,  G.  (1996).  An analysis of moral and social influences on  taxpayer  behavior.  Behavioral Research in Accounting, 8, 57-75.
Heru,          Rudy          Gunarso.          1997. Peran  Perencanaan                        Pajak untuk  Menghasilkan          Penghematan Pajak  (Studi  Kasus  Industri  Sepatu PT. ISR)
Hutama,  P.  S.  P.  (2015).  Pengaruh Pengetahuan  Informasi  Penggelapan Pajak, Prinsip Moral, Dan Penghasilan  Pada  Kecenderungan Penghindaran Pajak: Sebuah
Eksperimen. Kajian  Akuntansi , 3 , 103–111.
Isroah,  I.,  Hutama,  P.  S.  P.,  &  Yusita,  A. N.  (2017).  Persepsi  Etika  Dalam Penggelapan Pajak: Bukti Persepsi Di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 14 (2), 80–97. https://doi.org/10.21831/jpai.v14i2.12 871
Kiswara, . (2009). Factors affect corporate taxpayers compliance level in
Indonesia: An empirical review based- on  planned  behavior  theory.  Kertas
kerja,  Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponegoro.
McGee,  R.  W.,  &  M’Zali,  B.  (2013).  The ethics  of  tax  evasion:  A  study  of Haitian  opinion. The  Ethics  of  Tax Evasion:  Perspectives  in  Theory  and Practice , December , 301–308. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-
1287-8_18
Nadhor,  K.,  Fatoni,  N.,  Nurudin,  N.,  & Zakiy,  F.  S.  (2020).  Pengaruh Penurunan  Tarif  Pajak  Umkm  Dan Sistem  Pelayanan  Online  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus Pada  Umkm  Yang  Terdaftar  Di  Kpp Semarang  Barat). El  Muhasaba Jurnal Akuntansi , 11 (1), 88.
https://doi.org/10.18860/em.v11i1.77
93 NWOKOYE,  G.  A.ROLLE, R.  A. (2015).
Tax  Reforms  And  Investment  In Nigeria:  An  Empirical  Examination.
International Journal of Development and Management Review (INJODEMAR)  Vol.10  June,  2015 , Vol.10 Jun , 39–51. https://www.ptonline.com/articles/ho w-to-get-better-mfi-results Spicer,  Michael  W.  dan  Lee  A.Becker. 1980.    Fiscal    Inequity    a  nd    Tax Evasion: An Experimental Approach.  National    Tax    Journal Vol. 33 No. 2: 171- 175. Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif  Sugiyono. Mode  Penelitian
Kualitatif , 5 (January), 1–5.
http://belajarpsikologi.com/metode- penelitian-kualitatif/
Susilowati,  I.  (2001).  Evaluation  of compliance behavior of fishers in the communities  with  different  level  of, participation in Co-Management
Processes  (Cmps):  A  case  study  in Central  Java  fisheries,  Indonesia. Hasil  penelitian  ICLARM.  Penang, Malaysia.
Torgler,  B.  (2006).  The  importance  of
© 2021 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA
faith:  Tax  morale  and  religiosity. Journal  of  Economic  Behavior  and
Organization , 61 (1), 81–109. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10 .007 Torgler,  B.  (2011).  Tax  Morale  and Institutions.  In SSRN  Electronic Journal (Issue March). https://doi.org/10.2139/ssrn.663686