## PENDAHULUAN
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pengertian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat  memberika  kewenangan  seluas-luasnya  kepada daerah  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan  Pemerintaha  Daerah  dengan membuat peraturan-peraturan daerah.

## KINERJA PENETAPAN PERATURAN DAERAH PADA TAHUN 2015-2017 DI DPRD KOTA PALANGKARAYA
Performance of the Establishment of Regional Regulations for the Year 2015-2017 in the DPRD of Palangka Raya City
Raden Biroum Bernardianto * Vina Panduwinata
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: a_biem@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD Kota  Palangka  Raya  dalam  melaksanakan  kekuasaan  legislasi  serta  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  kendala-kendala  yang  mempengaruhi  DPRD
Kota  Palangka  Raya  dalam  menetapkan  Peraturan  Daerah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Jenis  dan  sumber  data  yang dipilih  peneliti  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah wawancara dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD) Kota  Palangka  Raya  dalam  melaksanakan  kekuasaan  legislasi  bersama  pemerintah Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah membahas dan menetapkan 36 Peraturan Daerah. Akan tetapi apabila ditinjau dari inisiasi usulan maka dapat dikatakan kurang memuaskan, karena  hanya  9  Peraturan  Daerah  saja  yang  merupakan  inisiatif  DPRD  Kota Palangka  Raya.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  DPRD  Kota  Palangka Raya  dalam  menetapkan  Peraturan  Daerah  adalah  :  Sumber  Daya  Manusia,  Data dan  Informasi,  serta  Pengalaman . Keadaan  Sumber  Daya  Manusia  yang  rata-rata berpendidikan  Sarjana  ke  atas  (21  dari  30  orang)  sebenarnya  merupakan  faktor pendukung  kinerja.  Menilik  bahwa  basic  pendidikan  yang  tidak  sejalan  dan pengalaman  yang  masih  kurang  turut  menjadi  kendala  untuk  mendukung  kinerja legislasi anggota DPRD Kota Palangka Raya.

## Kata Kunci:
Kinerja
Peraturan Daerah
Keywords : Performance
Local regulations

## Accepted
June 2018

## Published
October 2018

## Abstract
The purpose of this study was to describe and analyze the performance of the Regional Parliament  of  Palangka  Raya  in  carrying  out  legislative  powers  and  to  describe  and analyze  the  constraints  that  affect  the  Palangka  Raya  City  DPRD  in  setting  regional regulations.  This  study  uses  descriptive  qualitative  research  methods.  The  types  and sources  of  data  chosen  by  researchers  are  primary  data  and  secondary  data.  Data collection techniques used to obtain information are interviews and documentation.
The  results  of  the  study  show  that  the  performance  of  the  Palangka  Raya  City  DPRD (DPRD) in exercising legislative power with the City of Palangka Raya government is quite good.  In  the  period  2015  to  2017,  36  local  regulations  have  been  discussed  and established. However, if it is reviewed from the proposal initiation, it can be said to be unsatisfactory , because  only  9  Regional  Regulations  are  the  initiative  of  the  Palangka Raya City DPRD. Factors that influence the performance of the DPRD of Palangka Raya City  in  setting  regional  regulations  are:  Human  Resources,  Data  and  Information,  and Experience. The condition of Human Resources with an average Bachelor level education (21  out  of  30  people)  is  actually  a  supporting  factor  for  performance.  Given  that  the basic education is not in line and experience that is still lacking, it becomes an obstacle to support the legislative performance of members of the Palangka Raya City DPRD.
Sebagai  lembaga  politik,  anggota  DPRD  tidak  hanya mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melainkan juga hendaknya dapat membantu memfasilitasi  penanganan  berbagai  konflik  yang  terjadi agar tidak meluas kearah yang tidak diinginkan. Untuk itu  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  harus  memiliki kapasitas dan kemampuan manajemen memadai, untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  proses pembangunan  perdamaian  sesuai  dengan  Undang- Undang yang berlaku.
DPRD  berdasarkan  UU  No.  22  tahun  2003  tentang Susunan  dan  Kedudukan  MPR/DPR/D/DPD  dan  UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendapatkan  mandat  kekuasaan  membuat  Peraturan Daerah. Hal ini sejalan terlihat pada isi Pasal 77 tentang Fungsi DPRD yaitu DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi  a.  Legislasi;  b.  Anggaran;  dan  c.  Pengawasan. Sedangkan  pasal  78  mengatur  tentang  tugas  dan wewenang DPRD, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya adalah membentuk Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  dibahas  dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama.
Pemerintahahan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  telah menetapkan  beberapa  peraturan  daerah  di  era otonomi ini. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis,  selama  ini  DPRD  Kota  Palangka  Raya  telah berhasil  menetapkan  beberapa  peraturan  daerah  yang sebagian  besar  merupakan  Perda  inisiasi  Pemerintah Kota Palangka Raya, sedangkan yang merupakan inisiasi DPRD  Kota  Palangka  Raya  minim  sekali.  Pergeseran kekuasan  legislasi  di  daerah  dari  eksekutif  kepada legislative  tersebut  belum  disertai  dengan  peningkatan produktifitas  DPRD  dalam  memproduk  Perda  yang berasal  dari  inisiatif  DPRD.  Fenomena  yang  terjadi bahwasannya  Perda  Kota  Palangka  Raya  masih  tetap lebih  banyak  berasal  dari  eksekutif  dari  pada  legislatif tidak  menggambarkan  urgensi  pergeseran  tersebut, tidak  dibarengi  dengan  peningkatan  baik  kualitas
maupun kuantitas peraturan daerah dari inisiatif DPRD Kota Palangka Raya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif, untuk  mengumpulkan  informasi  dan  menggambarkan mengenai  suatu  gejala  yang  ada,  yaitu  keadaan  gejala menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian  dilakukan. Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  peneliti harus  berinteraksi  secara  langsung  dengan  obyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang  akurat,  apa  adanya,  melalui  suatu  proses wawancara  sehingga  bisa  mencapai  target  yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor  DPRD  Kota  Palangka  Raya  sebagai  lokus  dari fenomena  yang  menjadi  tema  penelitian.  Selain  itu pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kemudahan akses peneliti untuk mendapatkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota Palangka  Raya  adalah  partner  bagi  Kepala  Daerah  di dalam menjalankan tugasnya  selaku aparat  Pemerintah Daerah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Tata  Tertib DPRD Kota Palangka Raya No. 01 Tahun 2014 Pasal 3 tersebut.  Konstruksi  yang  demikian  menjamin  upaya mendorong  pemberdayaan  masyarakat  Kabupaten Kota  Palangka  Raya,  pengembangan  prakarsan  dan kreativitas,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  serta mengembangkan  peran  dan  fungsi  DPRD.  Seperti tersurat  dalam  UU  No.  23/2014  tentang  Pemerintah Daerah  bahwa,  DPRD  sebagai  badan  pembentukan peraturan  daerah  yang  berkedudukan  sejajar  dan menjadi  mitra  Pemerintah  Daerah.  Selanjutnya  dalam pasal  1  sub  c  disebutkan  bahwa  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  adalah  Badan  Legislatif  Daerah (Pembuat Peraturan Daerah).
Dengan  demikian  terdapat  pembagian  tugas  yang  jelas antara  Kepala  Daerah  dengan  DPRD  Kota  Palangka Raya  dalam  penyelengaraan  Pemerintahan  Daerah Kota  Palangka  Raya,  yaitu  Kepala  Daerah  Kota Palangka  Raya  memimpin  bidang  Eksekutif  dan  DPRD Kota  Palangka  Raya  bergerak  dalam  bidang  Legislatif. Sebagai  Badan  Legislatif  Daerah,  maka  peran  utama dari  DPRD  Kota  Palangka  Raya  adalah  menetapkan kebijaksanaan  daerah,  yang  diwujudkan  dalam Peraturan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2014  tentang  Tata  Tertib  DPRD  Kota  Palangka  Raya Masa  Jabatan  2014-2019.  Di  samping  itu  DPRD  Kota Palangka  Raya  mempunyai  fungsi  untuk  mengadakan atau  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan kebijakan  daerah  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah Kota Palangka Raya, sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib  DPRD  Kota  Palangka  Raya,  jadi  fungsi  DPRD Kota Palangka Raya adalah:
a. Legislas;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan
Selanjutnya  terkait  dengan  kinerja  DPRD  Kota Palangka  Raya  adalah  menentukan  kebijakan  dan membuat  Peraturan  Undang-undang  (peraturan daerah).  Pelaksanaan  fungsi  atau  kinerja  DPRD  Kota Palangka Raya tersebut melalui beberapa proses mulai dari  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah, pembahasan  rancangan  peraturan  daerah  sampai ditetapkan  menjadi  Peraturan  Daerah.  Selanjutnya dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menggambarkan pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD  Kota  Palangka  Raya sekaligus  mekanisme  penyusunan  peraturan  daerah, hubungan  DPRD  dengan  eksekutif  dalam  penyusunan Peraturan  daerah  dan  aktor  yang  terlibat  dalam pembuatan  peraturan  daerah.  Namun  sebelumnya disampaikan  terlebih  dahulu  mengenai  kinerja  DPRD Kota  Palangka  Raya  terkait  dengan  rapat-rapat  DPRD Kota  Palangka  Raya  Periode  2014-2019  sebagai berikut:
1. Rapat
Dibawah ini akan disampaikan tabel terkait dengan jenis-jenis  rapat  DPRD  Kota  Palangka  Raya periode  2014-2019  di  tahun  2015  sd.  2017, sebagai berikut:
Tabel I.
Rapat Keputusan Tahun 2015,2016,2017 DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019 Jenis Kegiatan/rapat Tahun Pelaksanaan Jumlah Rapat Keputusan 2015 12 Rapat Keputusan 2016 17 Rapat Keputusan 2017 7
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  rapat keputusan  DPRD  Kota  Palangka  Raya  pada  3 tahun berjalan dengan jumlah 36 rapat keputusan, akan tetapi rapat keputusan tersebut yang banyak dihasilkan pada tahun 2016 dengan jumlah 17 dan yang paling sedikit di tahun 2017 dengan jumlah 7 rapat  keputusan.  Anggota  DPRD  Kota  Palangka Raya pada tahun 2017 lebih banyak kegiatan riset, maka dari itu pada Tahun 2017 hanya dihasilkan 7 rapat keputusan.
Tabel 2.
Rapat BANMUS DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019 Jenis Kegiatan/rapat Tahun Pelaksanaan Jumlah Rapat BANMUS 2015 5 Rapat BANMUS 2016 2 Rapat BANMUS 2017 1
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat Badan Musyawarah  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota Palangka  Raya  pada  Tahun  2014-2019  dengan jumlah  8  kali  Rapat  BANMUS,  pada  Tahun  2015 terdapat 5 rapat dan Tahun 2016 terdapat 2 rapat.
Pada  tahun  2017  hanya  ada  1  rapat  yang  dibuat oleh  DPRD  dalam  hal  ini  Rapat  Badan Musyawarah, hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut  Aanggota  DPRD  Kota  Palangka  Raya
dalam hal BANMUS tidak menjadwalkan dan lebih banyak  riset.  Hal  tersebut  juga  mengalami penurunan  rapat  yang  dilakukuan  oleh  badan munsyawarah,  ini  menunjukan  bahwa  BANMUS DPRD  Kota  Palangka  Raya  hanya  menyesuaikan dengan  tugas  yang  telah  ditetapkan  dalam  Tata Tertib dan jadwal tersebut.
Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh  Anggota  DPRD  Kota  Palangka  Raya khususnya anggota Badan Musyawarah
(BANMUS),  dalam  melakukan  rapat  tersebut terkadang  semua  anggota  BANMUS  hadir  untuk melakukan rapat dan terkadang pula sebagian saja yang  hadir  untuk  mengikuti  rapat  yang  dilakukan oleh anggota BANMUS tersebut.
Tabel 3.
Rapat BPPD DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019 Jenis Kegiatan/rapat Tahun Pelaksanaan Jumlah Rapat BANMUS 2015 12 Rapat BANMUS 2016 15 Rapat BANMUS 2017 5
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rapat BPPD DPRD  Kota  Palangka  Raya  sebanyak  32,  rapat tersebut dilakukan paling banyak pada tahun 2016 dengan jumlah 15 kali rapat, sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 5 kali rapat yang dilakukan, sesuai dengan  Perda  Kota  Palangka  Raya  terdapat  17 Perda  yang  disahkan  pada  Tahun  2015..  Hal  Ini menunjukan  adanya  kinerja  yang  cukup  tinggi, dimana  antara  rapat  BPPD  tahun  2016  dengan Perda  tahun  2016  jumlahnya  hanya  berselisih  2 saja.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  kinerja  DPRD Kota  Palangka  Raya  dalam  dalam  hal  ini.  Anggota BPPD  cenderung  menjalankan  fungsinya  dengan baik.
Selanjutnya berkaitan dengan rapat yang dilakukan oleh  Anggota  DPRD  Kota  Palangka  Raya
khususnya anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah  (BPPD),  dalam  melakukan  rapat  tersebut semua  anggota  BPPD  diwajibkan  hadir  untuk melakukan rapat terseb ut.

## 2. Pembuatan Peraturan Daerah
Mekanisme  Penyusunan  Peraturan  Daerah  Kota Palangka  Raya  diawali  dari  asal  Perda  tersebut berawal.  Sebagaimana  lazimnya  produk  hukum berupa  Peraturan  Daerah,  ada  2  kemungkinan tentang  usulan  Perda.  Yang  pertama,  rancangan peraturan  daerah  (raperda)  berasal  dari  usulan pihak  Pemerintah  Daerah  Kota  Palangka  Raya, dalam hal ini adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya,  dimana  hal  ini  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  25  Huruf  b  yang mengatur  mengenai  tugas  dan  wewenang  Kepala Daerah yaitu “Mengajukan Rancangan Perda”.
Yang  kedua,  rancangan  Perda  berasal  dari  pihak DPRD  Kota  Palangka  Raya.  Hal  ini  diatur  dalam Tata  Tertib  DPRD  Kota  Palangka  Raya  No.  01 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Undang-undang No.  23  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa DPRD  mempuntai  tugas  dan  wewenang membentuk  Perda  yang  dibahas  dengan  Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
Terdapat  serangkaian  langkah  utama  yang  perlu dilakukan  agar  Perda  Kota  Palangka  Raya  dapat dirumuskan  dengan  baik  dan  pelaksanaanya  dapat efektif.  Adapun  langkah  atau  tahapan  dalam penyusunan  Perda  meliputi  tahan  perencanaan raperda,  tahap  perancangan  raperda,  tahap pengajuan raperda, tahap penyebarluasan raperda, tahap  pembahasan  raperda,  tahap  penetapan raperda,  tahap  pengundangan  dan  tahap penyebarluasan  Perda.  Adpun  RANPERDA  yang ditetapkan sebagai berikut :

## Tabel 4.
Raperda yang ditetaokan menjadi Perda Kota Palangkaraya Tahun 2015-2017
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Ranperda yang telah ditetapkan menjadi Perda Kota Palangka Raya  Tahun  2015-2017  sebanyak  36  Perda  yang telah  ditetapkan  tersebut  sudah  telah  disetujui bersama  antara  DPRD  dan  Walikota  Kota Palangka Raya.
3. Faktor  Kendala  yang  Mempengaruhi  Dalam Penetapan Perda
Hubungan  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  Kota Palangka  Raya  dalam  hal  penyusunan  peraturan daerah  dimanifestasikan  atau  di  wujudkan  dengan kegiatan  interaksi  dan  negosiasi.  Hal  ini  sangat dibutuhkan  karena  pada  aspek  berpemerintahan sangat
dibutuhkan keseimbangan antara
Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mewujudkan harapan rakyat yang sesungguhnya.
a. Aktor Yang Terlibat
Proses  penyusunan  Peraturan  Daerah  Kota Palangka  Raya  selalu  melibatkan  aktor-aktor yang berhubungan langsung dengan peraturan daerah yang akan dihasilkan. Aktor-aktor yang terlibat  tersebut  yaitu  DPRD,  Pemerintah Kota  Palangka  Raya,  Akademisi  dan masyarakat.  Dari  DPRD  aktor  yang  terlibat yakni  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah
dan  untuk  Pemkab  diwakili  oleh  Bagian Hukum  dan  leading  sector.  Sedangkan  dari pihak  masyarakat  55  diwakili  oleh  beberapa perwakilan  yang  terkait  langsung  dengan peraturan daerah yang akan dibahas
b. Keterlibatan masyarakat Pasal  139  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa “masyarakat  berhak memberikan  masukan secara  lisan  dan  tertulis  dalam  rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
Penting untuk menjamin partisipasi masyarakat  dalam  penyusunan  peraturan daerah.  Partisipasi  masyarakat  merupakan unsur  penting  yang  nantinya  akan  terlibat langsung  dengan  pelaksanaan  peraturan daerah  ketika  sudah  diundangkan  dan dinyatakan berlaku.
Selain masyarakat yang berkepentingan, unsur dari masyarakat yang juga dilibatkan yakni dari kalangan  kampus  dan  akademisi  untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan peraturan  daerah  baik  teknis  maupun substansi dari peraturan daerah tersebut.
Penulis  dapat  mencatat  ada  beberapa  hambatan atau  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja oleh DPRD Kota Palangka Raya di antaranya :
a. Sumber Daya Manusia Bahwa  peran  DPRD  Kota  Palangka  Raya dalam  penyusunan  peraturan  daerah  masih sangat rendah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif.  Rendahnya  insiatif  DPRD  Kota Palangka  Raya  disebabkan  terutama  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  ada  di  Anggota DPRD dibandingkan dengan SDM yang ada di dalam Anggota Eksekutif. Selain itu, walaupun sebagian Anggota DPRD tingkat
pendidikannya  Sarjana,  namun  tidak  sesuai dengan  besic  keilmuan  yang  selayaknya  bisa dan  paham  dalam  mengaktualisasi  fungsi
DPRD.
Sedangkan  dari  pihak  eksekutif  memiliki aturan baku tentang jenjang  pendidikan mulai dari  rekrutmen  sampai  pada  promosi, sehingga  hanya  SDM  tertentu  yang  bisa menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan. Berbeda  yang  terjadi  di    DPRD  pelaksanaan rekrutmen  anggoota  DPRD  ditentukan  oleh jumlah  kursi  yang  diperoleh  dalam  pemilu, selain  itu  kadang  disiplin  ilmu  belum  sesuai dengan tugas yang akan dijalankan.
Hal  tersebut  juga  berdasarkan  atas  Tingkat Pendidikan  DPRD  Kota  Palangka  Raya Periode
2014-2019,
dengan tingkat pendidikan  Pascasarjana  2  orang,  Sarjana  19 orang  dan  SLTA  9  orang.  Dengan  melihat tingkat  pendidikan  tersebut  disimpulkan bahwa  ternyata  DPRD  Kota  Palangka  Raya masih  terdapat  yang  berpendidikan  SMA. Latar  belakang  pendidikan  berpengaruh terhadap  kinerja  DPRD  Kota  Palangka  Raya tersebut, memang  ada 2  anggota DPRD  yang sudah berpendidikan S2 dan 19 orang yang S1, akan  tetapi  dari  tingkat  pendidikan  tersebut kebanyakan  tidak  sesuai  dengan  basic  yang dimiliki  Anggota  DPRD  Kota  Palangka  Raya dan tidak sesuai pula dengan jabatan dan/atau kinerjanya tersebut.
b. Data atau Informasi
Ada  beberapa  keuntungan  dari  ketersediaan data/informasi, antara lain adalah: bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan-pendekatan baru guna pemecahan masalah-masalah  dan  guna  mengurangi timbulnya  masalahmasalah  serupa  di  masa mendatang,  semakin  lebarnya  landasan  ilmu pengetahuan  guna  keperluan  pemecahan masalah-masalah dan meningkatkan ketepatan pengambilan  keputusan  seluruh  sektor  dan seluruh kegiatan.
Karena itu, informasi yang bernilai tinggi akan mendukung  pengambilan  keputusan  yang tepat.  Informasi  yang  ada  selama  ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan  belum  relevan  dan  belum  memiliki validitas  yang  tinggi  terhadap  permasalahan yang  dihadapi,  untuk  itu  diperlukan  kerja keras dari anggota Dewan untuk aktif mencari sumber  informasi  lain  yang  lebih  tepat  dan akurat.
Berdasarkan  keterangan-keterangan  yang didapatkan  dapat  diinterpretasikan  bahwa, informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal  oleh  anggota  DPRD  Kota  Palangka Raya  dalam  mengambil  suatu  kebijakan,
diantaranya  karena  informasi  yang  ada  belum tentu  akurat,  tidak  sesuai  dengan  kenyataan yang  ada  sehingga  belum  dapat  digunakan sebagai  dasar  untuk  pengambilan  suatu keputusan.  Disini  diperlukan  adanya  sarana pelayanan  informasi  yang  akan  menyediakan berbagai  informasi  yang  memadai  dan  mudah diperoleh,  karena  tanpa  informasi  yang memadai  dan  mudah  diperoleh  maka  para anggota  legislatif  akan  mengalami  kesulitan dalam  membahas  berbagai  masalah  dengan mitra kerjanya.
c. Pengalaman Seorang  Anggota  DPRD  Kota  Palangka  Raya disebut  berpengalaman  jika  ia  senantiasa menghasilkan  karya/  pandangan  baru  dalam bidangnya,  bersikap  adaptif  dan  inovatif, senantiasa  mengikuti  dan  menyesuaikan  diri dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, selalu merubah strategi pendekatannya  dalam  menangani  masalah pembangunan,  dan  senantiasa  meningkatkan ketrampilan  profesionalnya  sebagai  anggota DPRD Kota Palangka Raya.
Diketahui bahwa, pengalaman Anggota DPRD Kota Palangka Raya yang belum pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  tugas pokok  dan  fungsi  yang  diembannya  saat  ini sebagai  wakil  rakyat,  paling  tidak  dia  dapat mengetahui  kekurangan-kekurangan  yang  ada pada  dirinya  sebelumnya  untuk  kemudian berusaha  memperbaikinya  dengan  langkah- langkah  yang  lebih  tepat.  Ada  beberapa anggota  DPRD  Kota  Palangka  Raya  yang sebelumnya  sudah  perna  menduduki  jabatan selaku  Anggota  DPRD.  Namun  justru  lebih banyak  jumlah  anggota  yang  belum  pernah sama sekali menjadi Anggota DPRD.

## KESIMPULAN
Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kota  Palangka  Raya  dalam  melaksanakan  kekuasaan legislasi bersama Pemerintah Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Pada periode tahun 2015 sampai dengan  tahun  2017  telah  membahas  dan  menetapkan 36 Peraturan Daerah. Akan tetapi apabila ditinjau dari inisiasi  usulan  maka  dapat  dikatakan  kurang memuaskan, karena hanya 9 Peraturan daerah aja yang merupakan inisiatif DPRD Kota Palangka Raya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Palangka  Raya  dalam  menetapkan  Peraturan  Daerah adalah : Sumber Daya Manusia, Data dan Inforasi, serta Pengalaman. Keadaan Sumber Daya Manusia yang rata- rata berpendidikan Sarjana ke atas (21 dari 30 orang) sebenarnya  merupakan  factor  pendukung  kinerja. Menilik bahwa basic pendidikan yang tidak sejalan dan pengalaman  yang  masih  kurang  turut  menjadi  kendala untuk mendukung kinerja legislasi anggota DPRD Kota Palangka Raya.

## REFERENSI
Beriansyah,  Alva  dan  Mutiarin,  Dyah.  2015. Analisis Hasil  Reses  DPRD  dalam  Penyusunan  Dan Penetapan  APBD  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu Selatan  Tahun  Anggaran  2014. Journal  of
Governance and Public Policy Vol 2. No 2: June
2015 page. 389-415. Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.
Evanty,  Nukila  dan  Ghufron  Nurul.  2014. Paham Peraturan  Daerah  Berspektif  Hak  Asasi  Manusia.
Rajawali Press.Jakarta.
Hasan,  Amiek  Soemarmi,  Indarja.  2012. Tugas  Dan Wewenang  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi Jawa  Tengah  Periode  2009-2011. Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index. php/dlr.
Huda,  Ni’matul .  2010. Problematika  Pembatalan
Peraturan Daerah. FH UII PRESS. Yogyakarta.
Ida, Zuraida. 2010. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.
Sinar Grafika. Jakarta.
Indriani  dan  Baswir.  2003. Pengaruh  pengetahuan  dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jurnal Sosiohumanika
(Vol.16/A) 2003 XVI(1).
Laksono  Fajar  Dan  Subarjo.  2006. Kontroversi  Undang- Undang  Tanpa  Pengesahan  Presiden. Balai Pustaka. Jakarta.
Manzilati,  Asfi.  2011. Penguatan  Fungsi  Legislatif  Dan Evaluasi  Kinerja  Bidang  Penganggaran  (Studi  di DPRD Kota Batu). Journal of Indonesian Applied Economics.  Vol.  5  No.  2  Oktober  2011,  252- 268.
Thaha, Idris . 2004. Demokrasi Religius. pemikiran Politik Nurcholis  Madjid  (alm)  dan  M.  Amin  Rais .
Khazanah Pustaka Keilmuan. Jakarta. Winarna,  Jaka  dan  Murni,  Sri.  2007. Pengaruh  Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan  tentang  Anggaran  terhadap  Peran  DPRD
dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Witono,  Banu  and,  Baswir,  Revrisond.  2003. Analisis pengaruh personal Background dan political culture terhadap  peran  DPRD  dalam  pengawasan keuangan daerah . thesis.