Jurnal Proaksi, 8 (2), Hal. 363 - 375 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
SEBAGAI IMPLEMENTASI ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri)
Elok Oktavia Widhawati 1 Dwi Suhartini 2* Astrini Aning Widoretno 3 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional  “Veteran” Jawa Timur Email : elokoktaviaw@gmail.co 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional  “Veteran” Jawa Timur * Corresponden Author Email : dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional  “Veteran” Jawa Timur Email : astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 17 Mei 2021 Direvisi : 9 Juni 2021 Dipublikasikan : 30 Agustus 2021

## Abstract
Organisasi  keagamaan  memiliki  andil  besar  dalam  kehidupan  beragama,  sosial,  ekonomi masyarakat,  salah  satunya  masjid.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akuntabilitas, transparansi,  serta  penerapan  ISAK  35  dalam  pengelolaan  keuangan  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare Kabupaten  Kediri.  Masjid  Agung  An-Nuur  merupakan  masjid  yang  menjadi  central  syiar  islam  di Kabupaten  Kediri,  serta  berdiri  dibawah  naungan  dan  menerima  aliran  dana  dari  pemerintah kabupaten.  Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  pendekatan  interpretif  serta  melalui  metode  studi kasus  (penelitian  langsung).  Data  penelitian  diperoleh  melalui  pengamatan  langsung,  wawancara, serta  dokumentasi.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masjid  belum  mencapai  akuntabilitas  dan transparansi  dengan  baik.  Dalam  penelitian,  diketahui  masjid  tidak  memiliki  pedoman  dalam membuat  pelaporan  keuangan  dan  pedoman  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  (SOP/Standart Operation  Prosedure),  belum  menyajikan  informasi  dengan  lengkap,  serta  belum  memiliki  website resmi  sebagai  media  infromasi/publikasi.  Meskipun  begitu,  masjid  telah  melaksanakan  tanggung jawab  dalam  memakmurkan  masjid  melalui  berbagai  kegiatan.  Masjid  tidak  pernah  menerima masukan  maupun  tuntutan  jamaah  atas  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  selama  ini  telah dilakukan.  Terkait  dengan  laporan  keuangan,  pengurus  masjid  masih  belum  mengetahui  dan memahami ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan entitas nonlaba, sehingga laporan keuangan masih sederhana.  Maka  demikian,  masjid  masih  harus  melakukan  penyempurnaan  pengelolaan  keuangan serta menerapkan ISAK 35 sebagai bagian penunjang akuntabilitas dan transparansi masjid.
Keywords : akuntabilitas, transparansi, ISAK 35

## PENDAHULUAN
O rganisasi  sektor  publik  atau  organisasi  nonlaba  adalah  suatu  organisasi  yang  tidak  memiliki perhatian pada  laba  atau  moneter,  melainkan  bertujuan  untuk  mendukung  perihal tertentu  dalam  hal menarik  simpati  publik  (Haryono,  2019).  Organisasi  nonlaba  sendiri  memiliki  peran  yang  penting dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi  masyarakat, seperti halnya organisasi keagamaan. Data dari  Global  Religious  Futures  (2019.),  The  Future  of  World  Religions  :  Population  Growth Projections  Tahun  2010-2050, research tersebut  menyatakan  bahwa  proyeksi  populasi  muslim  di Indonesia  tahun  2010-2050  menduduki  tingkatan  pertama  dengan  presentase  87.2%  sejumlah 209.120.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan islam akan terus mengalami
peningkatan  pesat  dibanding  dengan  agama  yang  diakui  Indonesia  lainnya,  sesuai  dengan  kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, organisasi keagamaan umat muslim yaitu masjid, memiliki jangkauan besar  dan  menjamur,  terlebih  akan  terus  berkembang  dimasa  mendatang.  Masjid  adalah  salah  satu organisasi  non  laba  yang  pengurusnya  memiliki  kewajiban  untuk  mengatur  serta  melaporkan  atas kegiatan  pendanaan  yang  didapat  dari  principal  atau  pemberi  dana  (Sari  et  al.,  2018).  Masjid  tidak hanya  difungsikan  sebagai  tempat  ibadah,  namun  notabene  memiliki  kegiatan-kegiatan  keagamaan lain  ditunjang  dengan  fasilitas-fasilitas  yang  dimilikinya,  dengan  kata  lain  masjid  dapat  dijadikan tempat yang multifungsi
Dalam  menjalankan  kegiatan-kegiatan  masjid,  pendanaan  diperoleh  melalui  para  donatur, jamaah  dan  masyarakat  umum.  Sumber  daya  yang  diperoleh  organisasi  nonlaba  bersumber  dari pemberi dana yang tidak memiliki tujuan timbal balik atau manfaat ekonomik atas dana yang telah ia berikan  (IAI,  2014:  45.1).  Dengan  kata  lain,  donatur  atau  penyumbang  memberikan  dana  dengan tujuan  vertikal,  yaitu  untuk  urusan  kepada  Tuhan  dan  akhirat.  Menilik  tidak  adanya  tujuan  timbal balik dari para donatur atau penyumbang, bukan berarti entitas tekait dalam hal ini organisasi masjid dibebaskan  dari  pertanggungjawaban  mengenai  pendanaan.  Pertanggungjawaban  tersebut  berupa laporan  keuangan,  dimana  dalam  PSAK  No.  45  Tahun  2014  disebutkan  bahwa  laporan  keuangan sendiri  sebagai  bentuk  kepentingan  bersama  pula.  Selain  untuk  menilai  pelayanan  jasa  dan  kinerja organisasi,  laporan  keuangan  juga  berguna  sebagai  upaya  akuntabilitas  dan  transparansi  kepada publik,  sekaligus  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pengurus  atas  amanah  dana  yang  diberikan (Andarsari, 2017). Sejalan dengan pernyataan Suhartini et al. (2019), apabila soft skill yang baik telah dimiliki,  dalam  hal  ini  tanggung  jawab,  profesional,  dapat  dipercaya  dan  berintegritas  tinggi,  maka suatu  amanah,  ilmu  maupun  ketrampilan  akan  menciptakan    kesejahteraan  dan  kenyamanan  bagi pemilik (donatur, jamaah dan masyarakat umum) atau lingkungannya (masjid dan sekitar). Oleh sebab itu,  dapat  diartikan  bahwa  pengurus  atau  takmir  masjid  yang  amanah  merupakan  cikal  dari kesejahteraan, kenyamanan, dan kemakmuran masjid.
Dalam bahasa akuntansi, sistem pencatatan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan  keadilan  antara  dua  pihak  atau  lebih  diinterpretasikan  sebagai  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban  tersebut  terdiri  dari  pertanggungjawaban  terhadap  diri sendiri  dalam  pemenuhan  tugas  serta  kepada  pihak  lain  dapat  dilakukan  melalui  pengelolaan keuangan masjid. Pengelolaan keuangan masjid  yang baik menunjukkan adanya pengurus yang dapat dipercaya  (amanah)  dan  bertanggung  jawab  (Halim  &  Kusufi,  2014:  449).  Selain  akuntabilitas, transparansi  merupakan  hal  yang  penting  dijalankan  bagi  organisasi  nonlaba.  Tranparansi  memiliki artian  keterbukaan  terhadap  publik  oleh  suatu  organisasi  dalam  memberikan  suatu  informasi mengenai  semua  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada    pihak-pihak  yang  bersangkutan (Maulana  &  Ridwan,  2020).  Melalui  transparansi,  kepercayaan  publik  atau  masyarakat  akan  tetap terjaga  dan  akan  bertimbal  balik  positif  pada  sumber  daya  dan  dukungan  terhadap  kelancaran kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masjid.
Perihal akuntabilitas dan transparansi, Andarsari (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan yang  terstruktur  seperti  diatur  dalam  PSAK  No.  45  tahun  2011  dapat  dijadikan  pedoman  untuk membuat  laporan  keuangan  sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  lebih akuntable dan transparan,  sekaligus  menjadi jawaban atas  ketidakpercayaan stakeholders maupun  masyarakat  luas. Secara  tidak  langsung,  dikatakan  bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  dapat  tercapai  melalui penyajian  laporan  keuangan  yang  baik,  yaitu    sesuai  dengan  standar  pelaporan  keuangan  yang berlaku.  Apabila  ditinjau  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Khairaturrahmi  dan  Ibrahim (2018), masjid di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, namun sudah mencapai transparansi yang baik. Penelitian yang sejenis, dilakukan oleh Bahrudin  et  al.,  (2017)  serta  Asmasari  dan  Kusumaningtias  (2019),  keduanya  memperoleh  hasil bahwa akuntabilitas belum  dicapai dalam  penerapannya.  Ketiga  penelitian tersebut, diketahui  belum menerapkan  standar  pelaporan  keuangan  bagi  organisasi  nonlaba  yang  berlaku  pada  saat  penelitian dilakukan,  yakni  PSAK  No.  45  tentang  Pelaporan  Keuangan  Entitas  Nirlaba.  Penelitian  lainnya, dilakukan  oleh  Lastifa  dan  Muslimin  (2020)  dengan  objek  masjid  serta  Yanuarisa  (2020)  dengan objek  yayasan,  keduanya memperoleh  hasil  yang  sama  yaitu  belum  terlaksananya  standar  pelaporan yang berlaku, sehingga akuntabilitas pun dinilai masih belum tercapai dengan baik.
Akuntabilitas  dan  transparansi  tentunya  memiliki  dampak  besar  bagi  kelangsungan  dan kredibilitas  suatu  organisasi.  Adanya  laporan  keuangan  dalam  pengelolaan  dana  yang  diterima  oleh
organisasi  keagamaan  masjid  merupakan  cerminan  dari  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  yang diterapkan (Julkarnain, 2018). Oleh sebab itu, implementasi standar pelaporan keuangan menjadi hal penting  diperhatikan  bagi  organisasi,  sehingga  organisasi  dapat  dinamis,  efisien  dan  berkembang dengan  baik,  termasuk  dalam  organisasi  keagamaan  masjid.  Ikatan  Akuntan  Indonesia  menerbitkan standar akuntansi keuangan yaitu ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba  sebagai  pedoman  organisasi  nonlaba,  termasuk  masjid.  ISAK  35  mulai  diberlakukan  per  1 Januari  2020  sebagai  pengganti  PSAK  45  melalui  PPSK  Nomor  13  yang  dimulai  dengan  adanya penerbitan DE ( Draft Eksplosur ) pada 26 September 2018. Namun, berdasarkan  beberapa  penelitian terdahulu,  penerapan  pedoman  pelaporan  keuangan  organisasi  nonlaba  belum  terealisasikan  dengan baik, dengan kata lain kesadaran organisasi nonlaba masih kurang terkait hal tersebut.
ISAK  35  diterapkan  dengan  tujuan  untuk  menunjukkan  pertanggungjawaban  atau  informasi yang memiliki relevansi tinggi dan lengkap sesuai standar akuntansi keuangan atas dana yang didapat, sehingga  laporan  keuangan  dapat  dipahami  dan  dimengerti  semua  pengguna  laporan  keuangan tersebut  ( stakeholders ).  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  merupakan  salah  satu  organisasi  keagamaan masjid yang memiliki pengaruh besar sekaligus sebagai masjid agung (pemerintah kabupaten) dalam lingkup  Kabupaten  Kediri,  sehingga  penting  adanya  untuk  menerapkan  standar  akuntansi  keuangan yang  berlaku  dalam  pelaporan  keuangan  bagi  pihak-pihak  berkepentingan.  Melalui  studi  dan observasi  pendahuluan,  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  dinilai  sebagai  masjid  yang  menjadi central syiar islam di Kabupaten Kediri, terletak di daerah pusat kegiatan kabupaten dengan  mobilitas yang tinggi yaitu Pare, serta berdiri dibawah naungan dan menerima aliran dana dari pemerintah kabupaten. Selain  itu,  diketahui  bahwa  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri  ini  sendiri  telah menerapkan  pelaporan  keuangan  kepada  publik  atau  jamaah.  Pelaporan  keuangan  yang  telah dilakukan  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri,  apabila  dibarengi  penerapan  ISAK  35, maka sedikitnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi masjid sebagai pertanggungjawaban  publik.  Lebih  dari  itu,  dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan wawasan pengetahuan baru atau pergerakan positif bagi masjid-masjid lain di Kabupaten Kediri,  atau  bahkan  di  luar  itu  untuk  ikut  serta  dalam  menerapkan  ISAK  35  sebagai  upaya meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi.  Sejalan  dengan  Wulandari  (2015)  yang  menyatakan pelaksanaan  standar  akuntansi  keuangan  akan  berdampak  pada  peningkatan  akuntabilitas  dan transparansi.  Tercapainya  akuntabilitas  dan  transparansi,  secara  tidak  langsung  berdampak  pada keberlangsungan  organisasi  nonlaba  yang  dapat  lebih  terjamin  kedepannya  seiring  kepercayaan jamaah atau stakeholders lainnya. Wulandari (2015), Rizky dan Padmono (2013) menjelaskan bahwa Masjid Al-Falah Surabaya telah menerapkan standar akuntansi keuangan (pada tahun  tersebut masih berlaku  PSAK  45,  sebelum  ISAK  35)  pada  pelaporan  keuangannya,  dimana  masjid  Al-Falah membuat empat jenis laporan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku pada saat itu.
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana penerapan  ISAK  35  :  Penyajian  Laporan  Keuangan  Entitas  Berorientasi  Nonlaba  dalam  pelaporan keuangan  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri  untuk  mencapai  akuntabilitas  dan transparansi  organisasi  keagamaan  masjid,  melalui  penelitian  ini  yang  dengan  judul  “Akuntabilitas dan  Transparansi  Sebagai  Implementasi  ISAK  35  (Studi  Pada  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare Kabupaten  Kediri”.  Beberapa  rumusan  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  antara  lain  :  bagaimana akuntabilitas  yang  dilakukan  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri?,  bagaimana transparansi  yang  dilakukan  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri?,  serta  bagaimana kesesuaian  laporan  keuangan  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri  terhadap  ISAK  35  : Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba?

## KAJIAN PUSTAKA Organisasi Nonlaba
Organisasi nonlaba merupakan organisasi yang memiliki tujuan atau bersasaran pokok untuk mendukung  isu  atau  perihal  didalam  menarik  perhatian  publik  dengan  tujuan  tidak  komersil,  tanpa memperhatikan  hal-hal  yang  bersifat  mencari  laba  atau  keuntungan.  Ciri  organisasi  nonlaba  antara lain  :  organisasi  berorientasi  nonlaba  memiliki  sumber  daya  dari  pemberi  yang  tidak  mengharapkan kembali atau manfaat ekonomiknya, menghasilkan barang atau jasa dengan tidak ada tujuan laba, dan tidak ada kepemilikan dalam organisasi.

## Organisasi Keagamaan
Secara etimologis, organisasi keagamaan adalah organisasi yang  berfokus pada gerakan atau aktivitas terkait satu agama tertentu, maupun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ibadah dan kewajiban  kepada  Tuhan.  Organisasi  keagamaan  termasuk  dalam  organisasi  nonlaba  yang menggunakan  beberapa  parameter  tunggal  atau  indikator  dalam  mengukur  pencapaiannya (kesuksesan),  seperti  jumlah  sumbangan  dana  yang  didapat,  peningkatan  jumlah  anggota  serta pengunjung,  jumlah  orang  atau  jamaah  yang  dilayani,    dan  biaya overhead yang  berhasil diminimalisasi.

## Akuntabilitas
Mardiasmo  (2013:  18)  menjelaskan  akuntabilitas  publik  merupakan  suatu  kewajiban  bagi pihak  penerima  sumber  daya  untuk  memberikan  sebuah  pertanggungjawaban,  penyajian,  pelaporan, dan  pengungkapan  semua  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pemberi  sumber  daya, dimana  mereka  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk  meminta  pertanggungjawaban  yang  dimaksud. Akuntabilitas  terdiri  dari  akuntabilitas  vertikal  dan  akuntabilitas  horizontal.  Akuntabilitas  vertikal adalah  bentuk  pertanggungjawaban  kepada  Tuhan,  kemudian  akuntabiitas  horizontal  merupakan pertanggungjawaban  atas  akibat  hubungan  organisasi  dengan  masyarakat  serta  lingkungan  sekitar sebagai stakeholders .  Kemudian,  perangkat  indikator  minimum  akuntabilitas  tersebut  (BPKAD, 2017),  antara  lain  :  adanya  keselarasan  antara  implementasi  dengan  standar  prosedur  pelaksanaan yang  berlaku,  berlakunya  sanksi  sesuai  ketetapan,  apabila  terjadi  kelalaian  atau  kesalahan  dalam proses kegiatan, serta menghasilkan outcome (manfaat/dampak) atau output (hasil) yang terukur.

## Transparansi
Transparansi  adalah  suatu  kewajiban  pengelola  dalam  melaksanakan  prinsip  keterbukaan proses  pengambilan  keputusan  serta  penyampaian  informasi.  Keterbukaan  yang  dimaksud  berarti bahwa  informasi  yang  disampaikan  harus  benar,  lengkap/detail  dan  tepat  waktu  kepada  semua stakeholders yang  berwenang.  Humanitarian  Forum  Indonesia  (HFI)  merumuskan  beberapa  prinsip transparansi seperti yang telah dicantumkan dalam penelitian Julkarnain (2018), antara lain : adanya informasi yang mudah untuk dimengerti dan diakses oleh publik (sumber dana, pelaksanaan kegiatan, bentuk  bantuan),  adanya  publikasi  media  terkait  kegiatan-kegiatan  dan  detail  pembiayaan  atau keuangan  kegiatan,  adanya  laporan  keuangan  secara berkala  mengenai  pendayagunaan  sumber  dana pada  kegiatan  yang  sudah atau  sedang  berlangsung,  adanya  laporan  tahunan  yang  dibuat  organisasi, website  atau  media  publikasi  dalam  organisasi,  dan  aturan  atau  pedoman  dalam  urusan penyebarluasan informasi.

## Pelaporan  Keuangan  ISAK  35  :  Tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan  Entitas  Organisasi Nonlaba
Laporan  keuangan  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  sumber  daya  yang dimiliki organisasi, sekaligus semua kegiatan yang dilakukan atas sumber daya tersebut kepada pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Terdapat  lima  laporan  keuangan  entitas  berorientasi  nonlaba  menurut ISAK 35 antara lain :
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Penghasilan Komprehensif
3. Laporan Perubahan Aset Neto
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  metode  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan interpretif.  Penelitian  dengan  metode  kualitatif  digunakan  agar  peneliti  dapat  lebih  memahami  dan mengetahui  dinamika  atas realitas  sosial  yang  memiliki  keterikatan  antara satu  realitas  dengan  yang lain dalam penelitian ini, seperti halnya akuntabilitas dan transparansi yang terjadi dengan penerapan ISAK 35 yang ada (Aprilisanda et al., 2018). Kemudian, peneliti menerapkan paradigma interpretif, dimana  peneliti  memaknai  data  yang  diperoleh,  menerjemahkannya,  dan  membuatnya  mudah dimengerti.  Paradigma  interpretif  diterapkan  oleh  peneliti  dengan  tujuan  agar  peneliti  dapat memandang  fokus  penelitian  melalui  pandangan  orang-orang  yang  ada  dalam  studi  (informan-
informan)  dalam  memaknai  data  dan  situasi  penelitian,  sehingga  dapat  meminimalisir  subjektivitas peneliti. Peneliti akan menggali informasi dari objek penelitian secara langsung melalui metode studi kasus yaitu  eksaminasi atau proses penentuan autentik tidaknya sebagian besar atau aspek potensial dari  suatu  kasus  khusus  yang  memiliki  batasan  yang  jelas  (Ahmadi,  2016:  169).  Hal  ini  berarti, peneliti  akan  menentukan  kebenaran  data  dalam  penelitian  serta  menggolongkannya  apakah  data tersebut  dapat  digunakan  atau  tidak  sesuai  dengan  fokus  atau  batasan  penelitian  yang  ada.  Data penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  selama  pengamatan  langsung  (survei  lapangan)  dan  hasil wawancara dengan informan.  Wawancara dilaksanakan menggunakan  main research question sesuai dengan  rumusan  penelitian,  lalu  dikembangkan  menjadi  mini  research  question dengan  berpedoman pada  indikator-indikator  akuntabilitas  dan  transparansi,  serta  ISAK  35  yang  terdapat  pada  kajian pustaka, sehingga data yang diperoleh dapat sesuai dan berlandaskan teori. Kemudian, data sekunder penelitian didapat dari laporan keuangan yang telah disusun pada pengurus masjid dan sumber digital atau dokumentasi yang berkaitan dengan masjid.
Populasi  (dalam  konotasi  kuantitas),  tidak    diperlukan  dalam  penelitian  kualitatif,  hal  ini dikarenakan  populasi  tidak  dijadikan  tujuan  generalisasi  dari  temuan  suatu  penelitian  kualitatif (Khairaturrahmi  &  Ibrahim,  2018).  Namun  demikian,  penelitian  ini  memandang  masjid-masjid seluruh Kabupaten Kediri berjumah 1.890 masjid ( BPS Kabupaten Kediri , n.d.) sebagai pertimbangan dalam  penentuan  sampel. Penelitian ini  menggunakan purposeful  sampling ,  p urposeful  sampling ini menggunakan  suatu  keputusan  ( judgment )  untuk  memilih  suatu  kasus  dengan  tujuan  tertentu  atau khusus  (Ahmadi,  2016:  85).  Pemilihan  Masjid  Agung  An-Nuur  didasarkan  pada  pengaruhnya  yang besar  sebagai  masjid  agung  kabupaten,  letak  strategis,  jumlah  jamaah  dan  perolehan  pendanaannya. Penelitian ini menerapkan strategi sampling bola salju ( snowbal sampling ). dimana dalam penelitian kualitatif ini memiliki peluang fenomena yang diteliti akan dapat berkembang lebih besar dan jumlah subjek penelitian bertambah karena kebutuhan informasi yang belum terpenuhi (Ahmadi, 2016: 92). S nowbal  sampling ini  menggambarkan  penelitian  yang  dilakukan  melalui  penelusuran  lebih  lanjut serta bersifat sambung-menyambung hingga sasaran penelitian dapat tercapai.
Penelitian  dilaksanakan  di  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri.  Masjid  Agung An-Nuur Pare beralamat di Jalan Matahari No. 2, Pare Kabupaten Kediri, dimana Masjid Agung An- Nuur  Pae  Kabupaten  Kediri  ini  merupakan  masjid  terbesar  yang  dimiliki  Pemerintah  Kabupaten Kediri dan terletak di Pare, yang notabene merupakan icon kota di Kabupaten Kediri. Tahap persiapan yang  dilakukan  sebelum  pengumpulan  dan  pengolahan  data,  antara  lain  :  perumusan  masalah, observasi  pendahuluan,  penentuan  kebutuhan  data  termasuk  informan,  administrasi  penelitian,  serta penjadwalan  dan  desain  penelitian.  Kemudian,  teknik  pengumpulan  data  meliputi  :  1.  Wawancara, dengan  beberapa informan  terpercaya,  2.  Observasi, pengamatan  secara langsung  sebagai  salah  satu bentuk  validitas  data  yang  diperoleh  peneliti,  serta  3.  Studi  dokumentasi,mengkaji  dokumen  yang diperoleh sebagai gambaran aktivitas atau karakter lembaga, dalam hal ini masjid.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  analisis  data  model interaktif yang menurut Miles & Huberman dalam Prastowo (2016: 242). Melalui teknik analisis data model  interaktif,  memungkinkan  peneliti  dapat  melakukan  analisis  secara  interaktif  antara  peneliti dengan  pihak  yang  terkait  dengan  penelitian  dan  dilakukan  terus  menerus  hingga  sehingga  datanya jenuh,  artinya  peneliti  sudah  tidak  memperoleh  data  atau  informasi  baru.  Selain  itu,  melalui  teknik tersebut,  analisis  dapat  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  pengumpulan  data  hingga  selesai. Terdapat empat tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian, sebagai berikut :
1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Tahap Display Data
4. Tahap Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

## HASIL PENELITIAN Pengelolaan Keuangan Masjid
Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  memiliki  struktur  pengurus  atau  takmir  yang  bertugas mengelola keuangan masjid, seperti halnya organisasi lainnya. Dana masjid  utamanya dikelola oleh 2 pengurus,  yaitu  bendahara  dan full  timer masjid.  Bendahara  mengelola  keuangan  yang  berasal  dari pemerintah,  misalnya  dana  hibah  dan  dana  pengajuan  proposal. Full  timer dalam  masjid  ini
merupakan  salah  satu  pengurus  yang  ditunjuk  oleh  pengurus  lainnya  dan  memiliki  tanggung  jawab mengelola  uang  atau  kas  masjid  sehari-hari.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya full  timer dibantu  oleh petugas  khusus  penghitung  infak. Full  timer Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri  ini diamanahkan  kepada  sekretaris  masjid.  Bendahara  dan full  timer ,  keduanya  berkoordinasi  dalam menjalankan  tanggung  jawab  mengelola  keuangan  masjid,  utamanya  dalam  hal  kebutuhan  besar, seperti pengecatan masjid secara keseluruhan atau pembangunan. Sumber penerimaan masjid berasal dari dana hibah pemerintah kabupaten dan infak murni, sedangkan pengeluaran masjid dibedakan atas pengeluaran  rutin  yaitu  honor  karyawan  dan  petugas  masjid,  serta  pemeliharaan  kebersihan  seperti pengharum  ruangan,  pembersih  lantai  dan  alat-alat  kebersihan,  serta  pengeluaran  insidentil  adalah pengeluaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi (tidak diduga-duga).

## Akuntabilitas
Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  melakukan  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran  secara manual pada buku. Akuntabilitas Masjid Agung An-Nuur Pare apabila ditinjau berdasarkan indikator minimum  akuntabilitas  (BPKAD,  2017)  meliputi  aspek  penerapan Standar  Operating  Prosedure (SOP),  berlakunya  sanksi  sesuai  ketetapan,  apabila  terjadi  kelalaian  atau  kesalahan  dalam  proses kegiatan, serta menghasilkan outcome (manfaat/dampak) atau output (hasil) yang terukur. Dalam hal Standar  Operating  Prosedure (SOP)  yang  layaknya  diterapkan  organisasi  pada  umumnya,  Masjid Agung  An-Nuur  belum  menerapkan Standar  Operating  Prosedure (SOP)  kegiatan  maupun  standar pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  (pelaporan)  yang  berlaku  yaitu  ISAK  35.  Kemudian,  pihak berwenang (Pemerintah Kabupaten Kediri) tidak pernah menyelenggarakan evaluasi terhadap Masjid Agung  An-Nuur  Pare.  Pemerintah  daerah  juga  tidak  mewajibkan  masjid  untuk  memberikan  laporan keuangan  tahunan  secara  keseluruhan.  Jadi,  prosedur  sanksi  belum  atau  tidak  pernah  berlaku. Meskipun Standar  Operating  Prosedure (SOP)  dan  sanksi  tidak  diberlakukan,  apabila  ditinjau  dari outcome  dan  outputnya,  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  telah  melaksanakan  tanggung  jawabnya, meliputi  pembuatan  laporan  keuangan  sederhana  bulanan  dan  tahunan,  penyelenggaraan  kegiatan keagamaan,  melakukan  pemeliharaan  masjid  dengan  baik,  pemenuhan  hak  terhadap  karyawan  atau petugas masjid, dan lainnya. Masjid membuat laporan keuangan tahunan melalui microsoft excel pada komputer  atau  laptop.  Laporan  keuangan  tahunan  hanya  diperuntukkan  untuk  internal  masjid  dan dewan pembina dari pemerintah kabupaten, sedangkan jamaah diberikan akses untuk laporan bulanan masjid  yang  mencatat  perolehan  dana  infak  murni  jamaah.  Melalui  pertanggungjawaban  berupa outcome dan output tersebut, jamaah Masjid Agung An-Nuur Pare dinilai telah memberikan fasilitas dengan baik dan lengkap serta tidak menuntut akuntabilitas secara lebih lagi.

## Transparansi
Transparansi  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri,  apabila  ditinjau  dari  beberapa prinsip  Humanitarian  Forum  Indonesia  (HFI),  masjid  telah  menyediakan  informasi  yang  mudah diakses  oleh  jamaah  yang  datang  melalui  papan  informasi,  membuat  publikasi  kegiatan,  laporan bulanan infak,  dan laporan tahunan secara sederhana. Papan informasi tersebut  menyajikan laporan keuangan bulanan dari infak  murni, program atau kegiatan keagamaan dalam periode berjalan, serta program  atau  kegiatan  lainnya  yang  berasal  dari  instansi  lain.  Dalam  hal  publikasi,  masjid mengandalkan  Remaja  Masjid  untuk  mempublikasikan  kegiatan  melalui  media  sosial  resmi  Remaja Masjid tersebut. Publikasi Remaja Masjid hanya sebatas beberapa kegiatan, laporan keuangan tahunan masjid  merupakan  ranah  takmir  masjid  serta  dewan  pembina  yang  merupakan  pihak  Pemerintah Kabupaten  Kediri.  Masjid  sendiri  masih  belum  memiliki website resmi  dan  aturan  terkait penyebarluasan  informasi,  sehingga  dapat  dikatakan  akses  informasi  masjid  masih  belum  dapat dijangkau dengan mudah melalui publikasi dan media, utamanya transparansi keuangan. Berdasarkan keterangan  salah  satu  pengurus,  pembuatan  website  masih  dalam  proses  perencanaan  antara pengurus/takmir  dengan  pemerintah  daerah.  Kemudian,  dalam  wawancara  salah  satu  informan, berdasarkan  pengetahuannya  masjid  selama  ini  tidak  ada  masukan  atau  tuntutan  lebih  atas transparansi  yang  telah  masjid  lakukan,  namun  demikian,  menurutnya  informasi  yang  disampaikan oleh masjid memang belum terlalu lengkap.

## Kesesuaian Laporan Masjid Terhadap ISAK 35
Menilik  penerapan  ISAK  35  pada  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  sebagai  salah  satu  bentuk entitas  nonlaba  masih  terbilang  kurang  mumpuni,  mengingat  masjid  masih  menggunakan  laporan
keuangan  yang  sederhana.  Masjid  hanya  membuat  satu  bentuk  laporan  keuangan  tahunan  serta laporan  bulanan  yang  sederhana.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  belum menerapkan ISAK 35 sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diperoleh dari takmir atau pengurus masjid, dimana takmir mengatakan belum mengetahui atau mengenal ISAK 35 saat ditanya mengenai hal tersebut. Berikut adalah laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh Masjid Agung An-Nuur Pare.
Gambar 1 : Laporan Tahunan Masjid Agung An-Nuur Pare

## Laporan Keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri  Berdasarkan ISAK 35
Berikut adalah laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten periode tahun 2020 berdasarkan ISAK 35 :
Gambar 2 : Laporan Posisi Keuangan

## Gambar 3 : Laporan Keuangan Komprehensif
Gambar 4 : Laporan Perubahan Aset Neto

## Gambar 5 : Laporan Arus Kas

## Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan A
Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri menyajikan Rp. 1.000.000.000 sebagai dana atau  sumbangan  yang  dibatasi  untuk  investasi  dalam  dana  abadi  ( endowment ).  Dana  tersebut diperoleh  dari  PT.  Gudang  Garam  Tbk.  serta  ditambah  dengan  dana  dari  Pemerintah  Kabupaten Kediri, lantas didepositkan ke Bank Daerah, dimana bunga atas deposito per bulan dapat digunakan sebagai tambahan biaya operasional masjid.
Gambar 6 : Catatan B (CaLK)
Gambar 7 : Catatan D (CaLK)
Gambar 8 : Catatan E (CaLK)

## PEMBAHASAN Akuntabilitas dan Transparansi
Akuntabilitas  dan  transparansi  yang  telah  dilakukan  oleh  Masjid  Agung  An-Nuur  Kabupaten Kediri  didasarkan  pada  hasil  penelitian  dapat  dikatakan  masih  belum  tercapai  dengan  maksimal. Penelitian  serupa  mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  dilakukan  oleh  Khairaturrahmi  & Ibrahim  (2018)  dan  Maulana  &  Ridwan  (2020),  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  masjid-masjid dikatakan  belum  sepenuhnya  karena  laporan  masih  dibuat  dengan  sederhana,  diserahkan  kepada jamaah dan beberapa pihak tanpa adanya audit, namun transparansi sudah dicapai dengan kemudahan akses laporan keuangan masjid melalui publikasi dan media yang telah dibuat oleh pengurus masjid. Ditinjau  dari  kedua  penelitian  serupa,  dapat  dilihat  bahwa  faktor  yang  berpengaruh  tinggi  terhadap akuntabilitas  dan  transparansi  yaitu  laporan  keuangan  serta  kemudahan  akses  jamaah  melalui publikasi dan media. Hal ini  sejalan dengan hasil penelitian, dimana laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri  masih  dibuat  dengan  sederhana  dan  tidak  lengkap  (berupa pemasukan,  pengeluaran  dan  saldo),  serta  belum  adanya  publikasi  atau  media  resmi  terkait  hal tersebut  sebagai  transparansi  jamaah  secara  luas,  sehingga  akuntabilitas  dan  transparansi  Masjid Agung An-Nuur Kabupaten Kediri masih belum tercapai dengan maksimal dan perlu mengupayakan
perbaikan.  Salah  satu  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  menerapkan  ISAK  35  sebagai standar  pelaporan  keuangan  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  relevan  dan  meningkatkan akuntabilitas masjid sebagai sebuah entitas (Yanuarisa, 2020).

## Laporan Keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri  Berdasarkan ISAK 35 Laporan Posisi Keuangan
Aset  Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  yang  disajikan  berupa  kas  dan  setara  kas  serta  investasi jangka  panjang.  Kas  dan  setara  kas  merupakan  total  aset  bersih  masjid  pada  akhir  periode  tahun sebelumnya.  Sedangkan  investasi  jangka  panjang  merupakan  dana  atau  sumbangan  yang  dibatasi untuk  investasi  dalam  dana  abadi  ( endowment ).  Masjid  tidak  memiliki  piutang  dalam  periode  ini. Masjid Agung An-Nuur Pare tidak memiliki kewajiban pada akhir periode ini. Aset neto masjid terdiri atas aset neto tanpa pembatasan dan dengan pembatasan (dijelaskan dalam CaLK).

## Laporn Penghasilan Komprehensif
Laporan  penghasilan  komprehensif  menyajikan  pemasukan  masjid,  yang  terdiri  dari pendapatan  tanpa  pembatasan  dan  pendapatan  dengan  pembatasan.  Pendapatan  tanpa  pembatasan diperoleh  dari  sumbangan  dan  jasa  layanan  masjid,  serta  beban  gaji  petugas  dan  karyawan  masjid. Kemudian, pendapatan dengan pembatasan diperoleh dari pengasilan investasi jangka panjang (dalam dana  abadi/ endowment ).  Perhitungan  pendapatan  dengan  pembatasan  disajikan  dalam  Catatan  atas Laporan Keuangan.

## Laporan Perubahan Aset Neto
Laporan perubahan aset neto menunjukkan saldo awal tahun dari aset neto tanpa pembatasan dan  aset  neto  dengan  pembatasan,  surplus  tahun  berjalan,  dan  saldo  akhir,  sehingga  dapat  diketahui saldo akhir masjid serta kenaikan aset neto pada akhir periode.

## Laporan Arus Kas
Laporan  arus  kas  masjid  terdiri  dari  arus  kas  dari  aktivitas  operasi,  aktivitas  investasi,  dan aktivitas  pendanaan.  Pertama,  akun-akun  dalam  penambahan  maupun  pengurangan  aktivitas  operasi meliputi kas dari sumbangan, kas dari pendapatan jasa, penerimaan lain-lain, dan kas yang dibayarkan kepada  karyawan.  Kedua,  masjid  tidak  memiliki  aktivitas  investasi.  Dan  yang  ketiga,  aktivitas pendanaan masjid, terdiri atas akun penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk investasi dalam dana  abadi  ( endowment )  berupa  bunga  investasi  dana  abadi  dikali  dengan  12  bulan,  serta  akun investasi dalam endowment.

## Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Masjid Agung An-Nuur Pare terdiri dari :
- CaLK  A  :  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  dengan  pengurus  masjid  mengenai  dana  abadi masjid ( endowment ).
- CaLK B : Catatan Aset Neto dengan Pembatasan yang tidak ditujukan untuk apropriasi atau pengeluaran (not  subject  to  appropriation  or  expenditure) melainkan  untuk  diinvestasikan dalam dana abadi.
- CaLK  D  :  Catatan  atas  perhitungan  penghasilan  investasi  jangka  panjang  dalam  dana  abadi ( endowment ).
- CaLK E : Catatan atas beban-beban masjid. Beban atau biaya masjid terdiri dari gaji dan upah serta beban lain-lain. Beban gaji dan upah merupakan biaya gaji untuk petugas dan karyawan masjid. Sedangkan beban lain-lain meliputi beban penyelenggaraan kegiatan serta pada kolom manajemen  dan  umum  merupakan  biaya  pemeliharaan  masjid  ditambah  dengan  biaya konsumsi.

## KESIMPULAN
Melalui  hasil  penelitian  yang  telah  dijabarkan,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  dalam penelitian ini, antara lain :
1. Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri  dalam  pengelolaan  keuangannya  dilakukan oleh dua pengurus utama, yaitu bendahara dan full timer masjid. Pencatatan masjid dilakukan secara  manual  oleh  keduanya,  dan  laporan  keuangan  tahunan  dibuat  menggunakan  aplikasi microsoft excel .
2. Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  belum  sepenuhnya  mencapai  akuntabilitas  dengan  maksimal, hal  ini  dapat  terlihat  dengan  laporan  keuangan  yang  masih  sederhana,  belum  menunjukkan aset  masjid  secara  keseluruhan,  termasuk  dana  abadi  masjid  ( endowment ).  Masjid  tidak menerima tuntutan  dari jamaah atas akuntabilitas yang telah masjid lakukan, dapat diartikan mereka merasa cukup puas dengan pertanggungjawaban tersebut.
3. Masjid  Agung  An-Nuur  Pare  Kabupaten  Kediri  selama  ini  tidak  menerima  masukan  atau tuntutan lebih atas transparansi yang telah masjid lakukan. Namun demikian, informasi yang disampaikan  oleh  masjid  pada  papan  informasi  dirasa  belum  terlalu  lengkap,  sehingga transparansi masjid perlu ditingkatkan kembali.
4. ISAK 35 belum diterapkan Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri dalam menyajikan laporan  keuangannya.  Hal  ini  dikarenakan,  bendahara,  full  timer  atau  takmir  lainnya  belum mengetahui  (mengenal)  dan  memahami  ISAK  35  tersebut,  dan  masih  membuat  laporan keuangan  sederhana.  Secara  umum  dapat  dikatakan  tujuan  penyusunan  laporan  pada  masjid telah  tercapai,  yakni  menjelaskan  pemasukan,  pengeluaran,  dan  saldo  akhir,  meskipun informasi-informasi yang disajikan belum mendetail.

## SARAN
1. Saran Praktis : Penelitian ini dapat digunakan pengurus/takmir Masjid Agung An-Nuur Pare untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi,  dimana  diharapkan  masjid  dapat mempelajari,  memahami,  dan  menerapkan  ISAK  35  sebagai  pedoman  pelaporan  keuangan serta  meningkatkan  kualitas  informasi  publik.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai bahan referensi atau evaluasi bagi masjid-masjid di sekitar Kabupaten Kediri.
2. Saran  Teoritis  : Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan,  diantaranya  rentang  waktu penelitian  yang  terbatas,  penggunaan  metode  triangulasi  belum  menutup  kemungkinan subjektivitas, serta adanya peluang kesalahan memaknai data. Meski demikian, penelitian ini dapat  digunakan  dimasa  mendatang  sebagai  referensi  atau  pustaka,  maupun  sebagai  bahan perbandingan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan maksimal selanjutnya. Pada  penelitian  selanjutnya,  diharapkan  dapat  merancang  penelitian dengan  tenggang  waktu yang  lebih  lama  sehingga  dapat  lebih  seksama  dan  menelaah  perolehan  data  dengan  sebaik mungkin.

## REFERENSI
Ahmadi, R. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif (III). Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA. Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri . https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12
Aprilisanda,  I.  D.,  Yuhertiana,  I.,  &  Priono,  H.  (2018).  Persepsi  Dosen  Akuntansi Terhadap  Praktik Kecurangan  Akademik  Pada  Upn  “Veteran”  Jawa  Timur  (Studi  Pada  Progdi  Akuntansi). Behavioral Accounting Journal , 1 (1), 97–110. https://doi.org/10.33005/baj.v1i1.21 Asmasari,  W.  D.,  &  Kusumaningtias,  R.  (2019).  AKUNTABILITAS  MASJID  JAMI’  BAITUL
MUSLIMIN. In Jurnal Akuntansi AKUNESA .
Bahrudin,  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.,  &  Made  Aristia  Prayudi.  (2017).  Analisis  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Pembangunan  Masjid  Darul  Hidayah  Desa  Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Akuntansi .
BPKAD. (2017). Aspek-Aspek Akuntabilitas . BPKAD. https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/04/aspel-aspek-akuntabilitas/ BPS Kabupaten Kediri . (n.d.). Retrieved June 13, 2021, from https://kedirikab.bps.go.id/statictable/2015/01/26/52/jumlah-tempat-ibadah-menurut-jenisnya- dan-kecamatan-di-kabupaten-kediri-tahun-2013.html
Global Religious Futures. (n.d.). Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia? | Databoks . Databoks. Retrieved February 16, 2021, from
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim- indonesia
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  (2014). Teori,  Konsep,  Dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik (2nd  ed.). Jakarta Timur : Salemba Empat.
Haryono,  F.  (2019).  EVALUASI  PENERAPAN  PSAK  NO.  45  TENTANG  PELAPORAN KEUANGAN  ENTITAS  NIRLABA  PADA  JEMAAT  GMIM  SION  TELING  SENTRUM MANADO. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi . https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.23194
Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba .
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2019). Standar  Akuntansi  Keuangan  ISAK  35  Penyajian  Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba .
Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) .
Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) . Lasfita,  N.,  &  Muslimin.  (2020).  Penerapan  ISAK  No.  35  Pada  Organisasi  Keagamaan  Masjid  Al- Mabrur Sukolilo Surabaya. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik , 1 (35). Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik (4th ed.). Yogyakarta : ANDI.
Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020a). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi  Empiris:  Masjid  Jami’  Di  Kota  Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi , 5 (2), 270–277. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589 Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020b). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN  MASJID  (STUDI  EMPIRIS:  MASJID  JAMI’  DI  KOTA  BANDA  ACEH). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi . https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589 Prastowo,  A.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian (III). Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.
Rizky, D. A., & Padmono, Y. Y. (2013). Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan Masjid Al- Falah Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 (2013 .
Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. KINERJA . https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029
Suhartini, D., Priono, H., Widoretno, A. A., & Tiaramurti, G. (2019). AKUNTAN BERJIWA BELA NEGARA  (STUDI  EMPIRIS  PADA  MAHASISWA  S1  AKUNTANSI  UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  NASIONAL  “VETERAN”  JAWA  TIMUR). Behavioral  Accounting Journal , 2 (2), 193–206. https://doi.org/10.33005/baj.v2i2.49
Wulandari,  F.  (2015).  Penerapan  PSAK  45  Dalam  Mengkomunikasikan  Aktivitas  Pelayanan  Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya . Yanuarisa, Y. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. In Balance .