## JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION
Vol. 7 No. 2 November 2022 P-ISSN 2503-5363; E-ISSN 2528-0465 http://www.ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie

## Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan
*Rika Purwandari 1 , Nurhaliza Aprilia 2 , Tomi Aziz Khan Sir 3 1,2,3 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Jl. William Iskandar Ps. V, Sumatera Utara, Indonesia) *accp16142@gmail.com Informasi Artikel Abstract Received: 17 Mei 2022
Accepted: 26 Agustus 2022
Published: 10 November 2022
Keywords: FKUB, Religious Conflict, Conflict Resolution.
A  report  by  the  Forum  for  Religious  Harmony (FKUB)  found  that  Medan  was  the  province  with the highest annual rate of violations. As a forum initiated  by  the  Ministry  of  Religion,  FKUB  has  a strategic  role  in  dealing  with  religious  conflicts. Aims  to  provide  a  systematic,  realistic  and accurate  picture  or  description  of  the  news, characteristics  and  relevance  of  phenomena investigated by FKUB in conflict resolution in East Medan,  North  Sumatra.  This  study  uses  a qualitative narrative method and social anthropological  methods.  The  existence  of  FKUB as  a  complete  material  unites  religious  people  in service,  the  desired  network,  and  at  the  same time the resolution of inter-religious conflicts and Pancasila  and  the  three  pillars  of  development (NKRI, Democracy, Unity in Diversity) as a guide. Sebuah  laporan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB)  menemukan  bahwa  Medan adalah  provinsi  dengan  tingkat  pelanggaran tahunan  tertinggi.  Sebagai  forum  yang  digagas Kementerian  Agama,  FKUB  memiliki  peran strategis  dalam  menangani  konflik  agama. Bertujuan memberikan gambaran atau gambaran secara  sistematis,  realistis  dan  akurat  tentang berita, karakteristik dan relevansi fenomena yang diselidiki oleh FKUB dalam penyelesaian konflik di Medan  Timur,  Sumatera  Utara.  penelitian  ini menggunakan  metode  naratif  kualitatif  dan
metode  antropologi  sosial.  Keberadaan  FKUB selengkap materi mempersatukan umat beragama dalam  pelayanan,  jaringan  yang  diinginkan,  dan pada saat yang sama resolusi konflik antar agama dan Pancasila dan tiga pilar pembangunan (NKRI, Demokrasi,  Bhineka  Tunggal  Ika)  sebagai panduan.

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan perbedaan agama,  suku,  adat  dan  budaya.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  Forum  Kerukunan Umat  Beragama  (FKUB),  dengan  segala  aktivitasnya  yang  bertujuan  untuk memperkuat  toleransi  dan  kerukunan  umat  beragama  di  Indonesia,  diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi kerukunan umat beragama di dunia (Busro & Qodim, 2018).
Kota Medan merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dan dihuni  oleh  banyak  suku  bangsa  (multi  etnik).  Hal  ini  terlihat  pada  jumlah penduduk.  Kota  Medan  terdiri  dari  21  ruas  jalan  dan  151  ruas  jalan.  Sudah mencapai 2.179.911 orang dari seluruh dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota Medan memiliki perbedaan ras, kasta, agama dan golongan namun tetap memiliki semboyan  yang  sama  dengan  Bhinneka  Tungal  Ika  (Ikhwan,  2021b).  Kata tersebut memberi makna pada realitas sosial yang terjadi di negeri ini, di satu sisi masyarakat  sadar  akan  perbedaan  dan  sangat  menghargainya  (Mubarok, 2014);(Sipayung, Sudarsono, & Awaluddin, 2020).
Indonesia  diakui  sebagai  negara  yang  plural  Beragam  budaya,  suku  dan agama.  Memiliki  cita-cita  yang  tinggi,  dan  membuat  menjadi  negara  kesatuan berdaulat,  berdikari  serta  menghindari  perseteruan  horizontal  antar  warganya. Jadi  Ini  membutuhkan  pemahaman  yang  baik  Komprehensif  serta  mendalam. Suasana bergerak maju serta serasi di Kehidupan bernegara serta bermasyarakat. Indonesia saat ini berpenduduk sekitar 257 juta jiwa, sehingga permasalahan juga kompleks  terutama  di  Indonesia,  enam  agama  resmi  yang  diakui  negara  adalah Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu  dan  Budha,  serta  Konghucu  (Kurniawatib  & Sugiyanto,  2021).  Tentunya  tugas  utama  bangsa  Indonesia  adalah  menjaga keutuhan  dan  kelestarian  bangsa.  Kehadiran  agama-agama  besar  di  Indonesia
tentunya  harus  memberikan  energi  positif  untuk  kemajuan  bangsa  (Prayuda, Prameswara, Suhardi, & Patera, 2019).
Berbagai  penyebab  masalah  menimbulkan  hambatan  komunikasi  dalam bisnis  keagamaan.  Sayangnya,  di  penghujung  hampir  satu  dekade,  serangkaian perjuangan  dan  kekerasan  agama  terus  berlanjut.  Mulai  dari  huru  hara  antar pemeluk  agama  di  kota-kota  provinsi,  gerakan  anti  dukun  di  Jawa  pada  1995- 2001,  dan  konflik  antar  umat  beragama  di  Sulawesi  Tengah  dan  Maluku  pada 1998-2001,  hingga  basis  Keagamaan  tentara  untuk  massa  pengeboman  oleh teroris  atas  nama  jihad  pada  tahun  2000-2005.  Selain  kekerasan  dan  konflik sektarian, komunitas Ahmadiyah di Indonesia bahkan denominasi lainnya (Herniti, 2012).
Kini menambah rangkaian acara yang bernuansa religi serta bentrokan dan kekerasan  di  Indonesia.  Dalam  konteks  sejarah,  ditemukan  persahabatan  yang erat  dan  berbuah  antara  Masyumi  dengan  Katolik  dan  Protestan.  Tokoh  agama lain  menjadi  penghambat  dan  sebagai  contoh  bagaimana  mereka memperjuangkan  kemerdekaan  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  sedang berupaya  membangun  kehidupan  yang  harmonis  antar  umat  beragama,  yang secara  jelas  tercantum  dalam  konstitusi  nasional.  Jika  ibadah  dan  kegiatan keagamaan  dilakukan  dalam  kondisi  yang  sama  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal 29,  ibadah  dapat  dilakukan  dengan  bebas  tanpa  memperhatikan  gangguan internal. Selain membangun otentisitas multi-pemerintah, juga membentuk wadah persatuan  umat  beragama.  Pelaksanaan  FKUB  tersebut  tertuang  dalam  Surat Keputusan  Bersama  ke-11  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri.  Pada tanggal  8  Agustus  2006,  dibentuk  Panitia  Diskusi  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB)  sebagai  perantara  antara  umat  beragama  dengan  pemerintah  daerah, mendefinisikan peran pemerintah daerah dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama dalam umat beragama (Firdaus, 2014).
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang berperan penting  dalam  menarik  konsensus  antar  umat  beragama.  Masyarakat  berharap FKUB  dapat  membantu  pemerintah  tidak  hanya  menyelesaikan  banyak  masalah kehidupan, tetapi juga melindungi agama. Sebagai wadah kerukunan antar umat
beragama,  kerjasama  antar  umat  beragama  untuk  menyelesaikan  permasalahan keagamaan juga diharapkan. Laporan Wahid Institute melihat harmoni beragama tahunan,  sebuah  tindak  lanjut  dari  intoleransi  besar  tahun  2011.  Sebelumnya, sebagian besar kekerasan terjadi di Jemaat Ahmadiyah atas nama agama. Wahid Institute juga melaporkan angka  pelanggaran tertinggi di Medan tiga tahun lalu. Pada 2010, isunya adalah tentang tempat ibadah. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bandung oleh Dewan Penyegelan Gereja GKI.
Acara  diawali  dengan  demonstrasi  dari  FPI,  FUI  dan  jajaran  lainnya. Evangelical  Camp  GKI  Indonesia  merupakan  tempat  tinggal  sebagai  tempat peribadatan.  Gereja  HKBP  Bethany,  Gereja  Jemaat  Pantekostalisme  GKII Philadelphia,  Jemaat  Immanuel,  Gereja  Pantekosta  Maranasa  Tebernaku,  dan Paroki  Santa  Rankek  juga  tampil  di  Gereja  Katolik  Stasiun  Semi  Odilia.  Untuk alasan yang sama, rumah adalah tempat ibadah.
Latar  belakang  konflik  sosial  agama  juga  terjadi  di  daerah  ini  Tasikmalaya tanpa  konflik  bisa  dikatakan  perselisihan.  Embrio  tidak  dapat  dilacak  terlalu  jauh bahkan  sebelum  Reformasi.  Terutama  ketika  libatkan  Jemaat  Ahmadiyah  dalam hal ini sebagai korban konflik. Konflik agama di mana Jemaat Ahmadiyah benar- benar berpartisipasi terjadi sejak reformasi, terutama pada awal 2000-an.
Masalah  yang  dihadapi  umat  beragama  masih  ada,  sehingga  peran  FKUB menjadi penting. Masyarakat Kota Medan merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama, dan ternyata masih terdapat masalah intoleransi dalam kehidupan umat beragama. Salah satunya izin mendirikan rumah ibadah  yang  terkesan  dipaksakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peran  FKUB  dalam  penyelesaian  konflik  di  Kota  Medan  dengan  menggunakan sampel dari FKUB di Bandung, FKUB di Tasikmalaya dan FKUB di Bekasi.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggali berbagai  informasi  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  di  Kantor Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Medan  Timur,  Sumatera  Utara. Pendekatan  menggunakan  studi  lapangan  untuk  memperoleh  gambaran  secara nyata  bagaimana  proses  penyelesaian  konflik  yang  terjadi  (Sugiyono,  2017).
Analisis  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dari  berbagai  sumber, dikelompokkan  dan  dipilih  data  yang  berkaitan  penting  kemudian  di  analisis dengan deskriptif analisis, dan terakhir penarikan kesimpulan (Ikhwan, 2021a).

## III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Lembaga  Kerukunan  Umat  Beragama  atau  FKUB  sudah  banyak  dibuat  di berbagai daerah dengan maksud untuk menciptakan kerukunan umat beragama. FKUB sebagai ‘payung hukum’ sebagai dasar status hukumnya (Nugroho, 2015). Untuk  memuaskan  keinginan  itu,  kemudian  dibangun  oleh  Kementerian  Agama. Anggota  rumusan  undang-undang  yang  menjelaskan  tentang  perlindungan  umat beragama (Nasution,  2017). Gagasan utama  rancangan undang-undang tersebut ialah  disebut  ‘Perlindungan’.  Lihat  konstruksi  tubuh  RUU  PUB  itu  memberi  tahu apa  yang  ingin  dlindungi  ada  beberapa.  Terdapat  hubungan  dari  Forum Kerukunan  Umat  Beragama  dengan  Rancangan  Undang-undang  PUB  sedang dibahas  oleh  Kementerian  Agama.  Gambaran  di  bawah  ini  mengekspresikan tujuan  minoritas  yg  segera  dilindungi  dalam  Rancangan  Undang-undang  PUB sangat berhati-hati memperdulikan masyarakat luas untuk orang-orang minoritas. Tujuan didirikannya FKUB adalah sebagai berikut:
1. forum  eksternal  untuk  keharmonisan  antara  orang-orang  agama  (Pasal delapan(8) ayat satu (1).
2. Pembentukan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  kiprahnya  menjadi dilema dalam pelaksanaannya. FKUB dibentuk atas usul Majelis Wali Amanat setempat  dan/atau  masyarakat  Pasal  8(2).  Namun  FKUB  bertindak  sebagai penasehat  bagi  pemerintah  daerah  (Pasal  8(4),  menyampaikan  rekomendasi kebijakan  kepada  Gubernur  Pasal  9(1)  huruf  c  dan  kepada  Bupati/Walikota Pasal 9(2) huruf c. Melihat gedung ini menyebabkan FKUB menggantikan MUI daerah dan Majelis Agama menggantikan MU pusat.
Sebagai  bagian  dari  Kota  Medan,  FKUB  berkomunikasi  dan  berdiskusi langsung  dengan  pengelola  rumah  ibadah  lintas  agama.  FKUB  menerima  usulan dana dan memberikan saran dan pesan solidaritas untuk menjaga hubungan antar pengelola rumah ibadah di Kota Medan (Wikanda, Hatta, & Abdullah, 2020). Acara
juga  diisi  dengan  pemaparan  materi  oleh  para  pemuka  agama,  antara  lain perwakilan  dari  umat  Islam,  Kristen  dan  Katolik,  serta  perwakilan  dari  Polres Medan.  Selain  itu,  tujuan  dari  acara  dialog  ini  adalah  untuk  lebih  mengedukasi peserta  dialog  dan  menjaga  agar  pengelola  rumah  ibadat  berada  di  garis  depan umat  untuk  menghindari  potensi  konflik  yang  dapat  merusak  moral  masyarakat khususnya dalam beribadah masing-masing (Kholish & Rohmah, 2020).
Tujuan dari FKUB adalah: forum eksternal untuk keharmonisan antara orang- orang  agama  (ayat  1  Pasal  8).  Pembentukan  Forum  kerukunan  umat  beragama dan perannya menimbulkan dilema dalam penerapannya. Forum kerukunan umat beragama  dibentuk  atas  usulan  majelis  kepercayaan  serta/atau  komunitas teritorial  (paragraf  2  Pasal  8).  FKUB  bertindak  menjadi  kawan  konsultasi  Badan pemerintahan  sendiri  atau  lokal  (Pasal  8,  ayat  4),  memberikan  rekomendasi kebijakan  Gubernur  (Pasal  9  (1)  (c),  menyampaikan  rekomendasi  kebijakan Bupati/Walikota Pasal 9 (2) (c).
Jelas keberadaan MUI di tingkat nasional sentra dan wilayah  akan  berubah dengan  kehadiran  dewan  agama  dan  FKUB.  FKUB  Berlokasi  pada  provinsi, kabupaten/kota (Pasal 9 ayat 1 dan 2) telah jelas menolak eksistensi MUI provinsi serta kabupaten/kota. Selain itu, kiprah dan Pekerjaannya dikenal menjadi badan penasihat  beserta  Gubernur  dan  Bupati/Walikota.  Oleh  positivis,  itu  merupakan forum  dengan  status  hokum.  pada  sisi  lain,  FKUB  bersifat  independen  tetapi, terlepas  asal  dewan  kepercayaan    pengangkatannya  harus  dilakukan  atas  dasar permohonan majelis agama (Khotimah, 2018).
Masalah  kehidupan  beragama  di  Indonesia  merupakan  tugas  dan  penjaga seluruh  pihak,  jadi  belajar  hayati  agama  sangat  menarik  pada  Indonesia (Manshuruddin,  2017).  Pihak-pihak  pada  penelitian  contohnya,  merupakan  yang akan  terjadi  penelitian  sentra  kajian  serta  warga    Islam  (PPIM)  UIN  Jakarta beberapa  tahun  yg  kemudian:  dapat  dikatakan  bahwa  orang  Indonesia  tidak cukup  tabah.  Secara  umum  dikuasai  masyarakat  Indonesia  mampu  dikatakan kurang  toleran,  sebanyak  67%  orang  membencinya  kurang  mau  hayati berdampingan  gerombolan  sosial-politik  serta  agama  selain  dari  itu  dan  29%
selalu mengatakan begitu Kebanyakan percaya pada orang lain. Dikatakan bahwa setiap orang wajib berhati-hati jangan gampang percaya dengan orang lain.
Kerukunan  antar  insan  tidak  hanya  terdapat  dalam  bidang  agama  saja,  di Indonesia  hubungan  antara  pemerintah  nasional  dan  negara  bagian  warga nasional serta permasalahan nasional, permasalahan etnis regional menggunakan imigran  minoritas,  ada  juga  persaingan  sumber  daya,  ekonomi,  kekuasaan (politik), sosial dan budaya, dan akhirnya yang paling tinggi berdampak persoalan ekonomi  dengan  menggunakan  konflik  agama.  Berbicara  wacana  kepercayaan erat  kaitannya  dengan  keyakinan,  karena  itu  fondasinya  agama  ialah  iman (Anwar, 2022). Tidak konfiden wajib memeluk apa ysng diikuti sebagai panduan, atau  panduan  hidupnya,  dari  bawah  Keyakinan  itu,  jadi  pendukungnya  patuh memenuhi hukum dalam agama tersebut.
Pada negara ini, semua kepercayaan terdapat pada diri masing-masing tugas dan  kewajiban  mengajak  menjaga  kepercayaan.  Pendukung  agama  saling membela,  kepercayaan  apa  yang  diyakini  yang  paling  latif  serta  tepat.  Berasal syarat  ini,  jika  tidak  terdapat  pemahaman  pemeluk  agama  yang  terkendali  dan terkontrol maka kemudian menjadi syarat rawan kesalahan sikap yg menyebabkan permasalahan seperti tidak saling memahami, menghina, dan melecehkan. Sebab mengganggu masyarakat dan kehidupan beragama. Satu langkah untuk membuat mempertahankan pemeluk kepercayaan lain perbedaan keyakinan telah diperbaiki hidup  berdampingan  dalam  komunitas  bangsa  yg  rukun  dan    toleran,  artinya saling  menghormati,  menghormati  hak  keyakinan  masing-masing.  Bentuk  karya tangan negara, pada  atas segalanya terlihat pada beberapa undang-undang dan peraturan  yang  mengatur  kebebasan,  kepercayaan  serta  toleransi  kehidupan beragama (Kurniawan, 2021).
FKUB  sebagaimana  disebutkan  pada  Bab  III  pasal  8  ayat  3  yang  bersifat konsultatif.  Yaitu  kegiatan  membina  kerukunan  masyarakat  kepercayaan berdasarkan ketentuan pasal yg sudah disepakati. Sehubungan menggunakan hal- hal  ini,  masalah  yang  ditemukan  di  daerah  Kabupaten  Bandung  dan  telah ditemukan  solusinya  dirumuskan  oleh  FKUB,  termasuk  pembangunan  tempat tinggal  ibadah  dan  perseteruan  kepercayaan.  Sesuai  info  yang  telah  ditulis
dirangkum  berasal  penelitian  CRCS  UGM  pada  tahun  2009  hingga  2011. Kabupaten Kota Medan memiliki kasus penyegelan lebih berasal 8 gereja diprotes ormas kelompok kepercayaan. Masalah ini dilakukan oleh organisasi menggunakan alasan pemanfaatan rumah menjadi kawasan beribadah (Faqih, 2021).
Indonesia  terdiri  dari  masyarakat  besar  yg  berasal  aneka  macam  agama. Pluralisme ditandai dengan terdapat beda kepercayaan impak bertenaga terhadap identitas  agama  masing-masing  dan  mungkin  bertentangan.  Oleh  karena  itu, menciptakan persatuan kehidupan beragama yang benar, itu perlu membuat rasa hidup  sebagai  keharmonisan  semua  orang,  menjadi  bagian  sosial  dengan  asal kepercayaan yg berbeda-beda dengan menghindari perselisihan agama.

## IV. KESIMPULAN
Masyarakat  Indonesia  wajib  saling  merangkul  agama  atau  kepercayaan bersama Tuhan Yang Mahakuasa, kebebasan penerimaan agama berarti kehendak bebas  salah  satu  agama  dan  cara  beribadah  yang  mereka  berpegang  teguh padanya,  bukan  pada  agama  yang  bebas  untuk  tidak  beragama.  Jadi  agama menjadi dasar kesuksesan suatu Bangsa. Agama yang dikenal di Indonesia seperti yang  diarahkan  dalam  PNPS  no.  1  tahun  1965  yang  disebut  dengan  UU  No.  5 tahun  1969  tentang  Pernyataan  Berbagai  Pilihan  Presiden  dan  Direktur  Hukum menjadi  Konstitusi.  Setiap  agama  memiliki  memahami  iman  (doktrin)  dan ubudiyah  (praktis),  tapi  berusaha  untuk  memilikinya  itu  sama  dalam  memahami hubungan sosiolog insaniyah.
Dalam  kehidupan  nyata,  ada  potensi  konflik  agama  di  setiap  wilayah Indonesia khususnya di Medan, hal yang biasa dalam masyarakat yang pluralistik. Dengan  keberagaman  agama  itu  membutuhkan  organisasi  untuk  merangkul, menciptakan  aturan  formal  yang  diatur  oleh  negara,  memantau  dimensi  sosial internal agama dan antar umat beragama dan Keamanan, serta stabilitas agama dan  nasional.  Penerbitan  peraturan  umum  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 bentuk keikutsertaan pemerintah untuk konstruksi kerukunan  umat  beragama  berbeda  keyakinan,  syariah  dan  menyesuaikan petunjuk  teknis  kepala  daerah  di  bawah  menjaga  kerukunan  umat  beragama.
Peraturan  bersama  menteri  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  dan  hak  asasi manusia.

## V. BIBLIOGRAFI
[1] Anwar, S. (2022). Evaluasi Pendidikan Menuju Insan Kamil Perspektif Filsafat Islam. Jurnal Pendidikan Nusantara, 1(1), 62–76.
[2] Busro,  &  Qodim,  H.  (2018).  Perubahan  Budaya  Dalam  Ritual  Slametan Kelahiran Di Cirebon, Indonesia. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 14(2). https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.699
[3] Faqih, A. (2021). The Role of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) for Religious  Harmony  and  the  Rights  of  Freedom  of  Religion  or  Belief  (Forb). Religio: Jurnal Studi Agama-Agama, 11(1).
[4] Firdaus,  M.  A.  (2014).  Eksistensi  FKUB  dalam  Memelihara  Kerukunan  Umat Beragama di Indonesia. Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 29(1).
[5] Herniti, E. (2012). Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, dan Roh (Menurut Perspektif Edwards Evans-Pritchard). ThaqÃfiyyÃT, 13(2), 384–400.
[6] Ikhwan, A. (2021a). Metode Penelitian Dasar (Mengenal Model Penelitian dan Sistematikanya). Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
[7] Ikhwan,  A.  (2021b). Pendidikan  Agama  Islam  Berbasis  Islam  Kontemporer Perspektif Indonesia. Klaten: CV. Tahta Media Group.
[8] Kholish, M. A., & Rohmah, S. (2020). Menjembatani Antara Misi Proselitisasi Islam-Kristen dan Keharusan Merawat Kerukunan:Konstruksi Teologis Forum Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Kota  Malang. Islamic  Insights  Journal, 2(1).
[9] Khotimah,  K.  (2018).  The  Harmony  of  Multifaith  Community  and Government: A Study of The Role Of The FKUB In Ria. Asia-Pacific Journal on Religion and Society, 2(1).
[10] Kurniawan,  D.  (2021).  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Dalam Penanaman Sikap Tasamuh Masyarakat. Jurnal Ijtihad, 5(1).
[11] Kurniawatib,  E.,  &  Sugiyanto,  C.  (2021).  The  Effect  of  Population  Age Structure  on  Economic  Growth  in  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan Indonesia, 21(1), 41–58.
[12] Manshuruddin.  (2017).  Pola  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  Dalam Perspektif  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (Fkub)  Sumatera  Utara.
207    JIE (Journal of Islamic Education) e-ISSN: 2528-0465 (online) | Volume 7, Issue 2 | November 2022 p-ISSN: 2503-5363 (print)
MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 41(2).
[13] Mubarok, H. (2014). Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jurnal Dialog, 37(2).
[14] Nasution,  I.  F.  A.  (2017).  Minoritas  Dan  Politik  Perukunan  (FKUB,  Ideologi Toleransi dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang). Substantia: Jurnal Ilmu- Ilmu Ushuluddin, 19(1).
[15] Nugroho,  N.  D.  (2015).  Peran  Lembaga  Keagamaan  Dalam  Membina Kerukunan  Umat  Beragama:  Studi  Kasus  Pada  Majelis  Pandita  Buddha Maitreya Kota Batam. Penamas, 28(2).
[16] Prayuda, A., Prameswara, I., Suhardi, U., & Patera, A. A. K. (2019). Upaya FKUB Dalam Membangun Semangat Toleransi Antar Umat Beragama. Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu, 10(2).
[17] Sipayung, M. C., Sudarsono, B., & Awaluddin, M. (2020). Analisis Perubahan Lahan  Untuk  Melihat  Arah  Perkembangan  Wilayah  Menggunakan  Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus : Kota Medan). Jurnal Geodesi Undip, 9(1), 373–382.
[18] Sugiyono.  (2017). Metode  penelitian  pendidikan:  pendekatan  kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
[19] Wikanda,  F.,  Hatta,  M.,  &  Abdullah,  A.  (2020).  FKUB’s  Communication Strategy in Mantaining Religious Harmony in Medan. Budapest International Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-Journal):  Humanities  and  Social Sciences, 3(3).