## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## DAMPAK MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILU DI DESA LAU CIMBA, KABUPATEN KARO
Eka Mei Riska Br Sitepu 1 , Julia Ivanna 2
Universitas Negeri Medan
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail: meiriska.26eka@gmail.com 1 , juliaivanna@unimed.ac.id 2
Received: 04 Januari 2024; Revised: 30 Januari 2024; Accepted: 15 Februari 2024; Published: Februari 2024; Available online: Februari 2024

## Abstract
Elections are a democratic process in which citizens choose their leaders or representatives in a country. This process is carried out periodically in accordance with applicable laws and is the right of every citizen to participate in determining the direction of the country's leadership. The increase in community political participation in Lau Cimba village is indeed due to the community's high enthusiasm for political awareness, almost all people have understood the importance of elections and have begun to participate in general elections. One of the problems that always arises in the implementation of elections is money politics. The involvement of money to win political power in elections has many negative impacts. Money politics is not only given to those (people) who have voting rights, but also to the holders of people's power. This is what causes power to be not in the hands of the people but in the hands of “money”. The method used in this research is descriptive qualitative, namely the formulation of problems that guide research to explore or portray the social situation to be studied thoroughly, broadly and deeply. Where this research displays the data as it is without the process of manipulation or other treatments. The purpose of this research is to present a complete picture of an event or intended to expose and clarify a phenomenon that occurs.

## Keywords: Election, Money Politics, Public Awareness

## Pendahuluan
Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat  (Solikhin, 2017). Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemilihan umum berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 (Indonesia) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mulai meningkatnya dan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat mungkin semakin sadar akan pentingnya pemilu sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia namun tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari peranan stick holder setempat, walaupun seorang kandidat atau calon legislatif sudah menunjukkan dedikasinya sebagai calon
wakil rakyat dengan cara sosialisasi akan tetapi tanpa Money Politics masyarakat akan enggan untuk memilihnya.
Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi Pemilu secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat, baik terhadap penyelenggara Pemilu, maupun konstestan. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat, memastikan terwujudnya pemilu bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraanya. Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu/Pemilihan diantaranya adalah maraknya politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari (Sholikin, 2018a). Padahal jika ini dibiarkan, akan menjadi budaya atau tradisi di dalam setiap kontestasi elektoral apapun, sehingga mencoreng

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.
Kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang adalah pemberian suara menjelang hari H pemilihan. Artinya, masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara. Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan pemberian uang kontan ataupun dengan suatu janji atau pemberian cheque. Hal ini di Desa Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo telah terjadi praktek uang dalam pemilihan umum dari tahun ke tahun yang di lakukan salah satu calon ataupun tim suksesnya untuk mendapatkan hak suaranya terhadap pemilih tersebut dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk mencuri perhatian masyarakat untuk dapat memilih calon yang di inginkan tersebut. Money Politic ini meruapakan tindakan yang saling menguntungkan antara penerima dan pemberi dengan memiliki tujuan tersendiri. Sedangkan pelaku money politik menurut Ismawan (1999: 5) adalah orang yang memberi uang, barang dan jasa baik kandidat, pendukung atau tim sukses dan penerima dalam bentuk apapun, Money politik dilakukan dengan sadar oleh
pihak-pihak yang melakukan praktik money politik.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dimana menggunakan serangkaian kegiatan seperti mengumpulkan data melalui observasai  dan wawancara  langsung dengan masyarakat, pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ataupun artikel.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif  yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Wawancara mendalam dilakukan bersama masyarakat setempat di desa Lau Cimba , wawancara ini bertujuan untuk mencari tau lebih dalam apa penyebab dari politik uang yang semakin meningkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum di Desa Lau Cimba
Ada beberapa hal yang memicu politik uang semakin meningkat ataupun terus berjalan di lingkup masyarakat. Yang pertama, Faktor Keterbatasan Ekonomi dimana penyebab terjadinya politik uang ini tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah- masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berpikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang ini sanagt sulit untuk dicegah ataupun diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita (Sholikin, 2019b).
Selanjutnya, Faktor Rendahnya Pendidikan dimana penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sudah pasti dikarenakan rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga permasalahan ini sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan pada akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktek politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah.
Ketiga, Faktor tradisi ataupun kebiasaan ,  Praktik politik uang yang sering terjadi di masyarakat akan menjadi kebiasaan jika terus dibiarkan. Disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan ketidaktahuan masyarakat tentang praktik politik uang yang terjadi selama pemilu, dampak ini muncul
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
dikarenakan masyarakat tidak menyadari hal itu, praktik politik yang menggunakan uang ini berulang ulang, bahkan menjadi kebiasaan selama pemilu, dan membuat masyarakat menganggap ini adalah hal yang normal. Masyarakat berpikir itu pantas-pantas saja.
Keempat, Faktor lemahnya pengawasan, Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak- pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktek politik uang itu sedniri, dimana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola pikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat.
Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jnagka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, Uang ini juga memiliki efek politik yang dapat merusak demokrasi negara, sehingga jika dibiarkan terus menerus
akan menimbulkan masalah baru di masyarakat bahkan Negara dan merusak mental generasi penerus, yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, praktik politik uang ini harus segera dihentikan dengan menyelidiki berbagai faktor yang dapat menyebabkannya, kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktik itu sendiri (Sholikin, 2018b).

## Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Kabupatan Karo
Salah satu cara yang paling efektif dalam mendudukkan demokrasi secara baik dan benar,yakni dengan menegakkan system hukum yang baik dan benar pula.Hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Demokrasi tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan benar, akan berubah menjadi anarki. Selain penegakan hukum, yang tak kalah penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat  adalah dengan memberikan pelajaran kepada masyarakat akan makna demokrsi itu sendiri.  Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan Pemilu seretantak di Tahun 2024, dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di Kabupaten Karo, terutama di desa Lau Cimba dengan mengusung tema yang berkaitan dengan Pemilu, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat Karo untuk menyukseskan Pemilu di Tahun 2024. Dengan adanya sosialisasi tersebut agar bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan untuk menyiapkan mental masyarakat pada pemilu. Mengingat sudah menjadi rahasia umum bahwa yang paling sering terjadi pada saat pemilu adalah salah satunya isu money politic (Sholikin,
2019a) .
Partisipasi masyarakat Karo dalam memberikan hak pilihnya pada Pemilihan umum (Pemilu) 2024 mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 79%. Hal ini dibandingkan dari jumlah pemilih pada Pemilu 2019 silam yang hanya 68%. “Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 388.000   yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 237.831 orang atau setara dengan 79 persen. Namun, meskipun demikian masih harus tetap ditingkatkan karena akan kembali menghadapi pemilihan yaitu saat Pilkada yang rencananya akan
dilaksanakan pada bulan November mendatang. Seperti yang sudah dijelaskan, ke depan nantinya akan kembali menguatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mau datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) memberikan hak suaranya.  Ketua KPU Kabupaten Karo optimis akan terjadinta peningkatan partisipasi pemilih di Karo pada Pemilu Februari 2024. Seementara itu, Bupati Karo juga menyebutkan sangat yakin partisipasi pada Pemilu 2024 memang akan lebih meningkat dari yang sebelumnya dikarenakan pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif dilakukan secara serentak.
Selain itu, banyak kerabat atau keluarga dari masyarakat pemilih yang menjadi calon anggota legislatif. Oleh karena itu, partisipasi pemilih di Karo semakin meningkat karena dengan mencalonkan nya saudara ataupun kerabat mereka sehingga harus ikut melaksanakan pemilu. Hak pilih yang meningkat itu didorong oleh tingkat pendidikan masyarakat yang makin tinggi, informasi yang banyak dan cepat pada era digital. Dengan menggunakan hak pilih, masyarakat berharap Indonesia, khususnya Sumatera Utara dan Kabupaten Karo, bisa lebih maju lagi kedepannya. Untuk meningkatkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, selain mengajak organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan sosialiasi dan pendidikan pemilih, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pemilu, KPU juga telah menyebarluaskan informasi kepemiluan melalui sejumlah media luar ruang.

## Persepsi Masyarakat Karo Terhadap Politik Uang
Dalam kompetisi politik yang ketat  uang berperan hanya sebatas instrumen. Peran pentingnya adalah bagaimana uang digunakan orang-orang tertentu untuk mencoba mendapatkan pengaruh, ditukar atau dikombinasikan dengan bentuk sumber daya yang lain, guna meraih kekuasaan politik. Seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai cara  untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan hanya untuk memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna
mengembalikan semua kerugiannya yang telah digelontorkan untuk menyuap para pemilih.
Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik, seperti: para kandidat telah membagi-bagikan uang kepada pemilih, memberikan barang serta menyuap para pejabat penyelenggara pemilihan umum (pemilu), hal tersebut bermula sejak demokratisasi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an sehingga istilah money politic bisa dikatakan hal yang tidak asing di khalayak umum ataupun kalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Dan saat ini, orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkanpraktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih saat pemilihan umum (pemilu).  Hasil dari pengamatan secara langsung ke lokasi atau objek yang sudah diteliti serta wawancara singkat dengan warga desa Lau Cimba, yang sering terjadi menjelang pesta demokrasi, menunjukkan bahwa masyarakat desa percaya bahwa suara mereka sangat berharga, dan calon mana pun yang ingin mendapatkan suara yang paling banyak harus membayarnya
dengan uang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa praktik politik akan menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan bagi setiap warga masyarakat Lau Cimba dikemudian hari.
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dari beberapa informan di Desa Lau Cimba, terdapat berbagai macam persepsi yang diutarakan mengenai politik uang ini. Hasil wawancara mengatakan politik uang saat pemilu masih terjadi di desa Lau Cimba, bahkan hampir semua masyarakat menerima uang dari para caleg. Jenis politik uang yang di terima oleh Masyarakat desa Lau Cimba yaitu saat pemilu  presiden, anggota legislatif, kepala daerah bahkan kepala desa. Masyarakat menganggap politik uang merupakan salah satu nentuk pendekatan calon pejabat kepada masyarakat agar ia memiliki citra baik dan murah hati.
Masyarakat juga menganggap jika calon pejabat tidak ada upaya pendekatan terhadap masyarakat berarti calon tersebut tidak mampu mengambil hati masyarakat dan tidak ada usaha dalam berkompetisi. Beberapa orang mengatakan politik uang dianggap serbsgai bentuk aksi sosial ataupun kepedulian ekonomi yang bisa dibilang
realistis dari calon pejabat terutama sangat bermafaat bagi kalangan menengah kebawah. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan pemberian politik uang karena dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mereka sangat antusias karena mereka menganggap itu sebagai bentuk rezeki tambahan. Peneliti melihat justru terdapat persepsi masyarakat yang tidak sejalan dengan hukum. Jika hukum menganggap bahwa calon pemimpin yang ideal adalah yang bersih dari politik uang, namun masyarakat menganggap bahwa calon pemimpin yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat maka ia dianggap sebagai calon pemimpin  (Sholikin, 2020)  yang tidak peduli dan tidak sesuai dengan kriteria pemimpin ideal masyarakat di Desa Lau Cimba. Dari hasil wawancara selanjutnya, masyarakat Desa Lau Cimba memanfaatkan hasil politik uang ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## KESIMPULAN
Menurut masyarakat, politik uang adalah cara untuk menunjukkan rasa terima kasih atas suara yang diberikan dan berinteraksi dengan masyarakat. Kebutuhan ekonomi, pendekatan emosional calon pemimpin, solidaritas yang terbangun, dan kebiasaan politik

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
uang yang mengakar selama kontestasi politik pemilu adalah semua alasan mengapa masyarakat menerima politik uang. Dapat disimpulkan juga bahwa Money Politic merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia dan praktik Money Politic dewasa ini sudah tertanam kuat pada opini masyarakat sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Indonesia.
Ada beberapa dampak negatif dari membudayakan Money Politic dalam sistem demokrasi di Indonesia : Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat, Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat, Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik, Politik Uang akan Berujung pada Korupsi, Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat. Artinya pengaruh money politic pada Pemilu di Desa Lau Cimba ini sangat besar terhadap partisipasi masyarakat ataupun pilihan masyarakat ketika menerima uang yang diberikan oleh calon legislatif tersebut maupun tim suksesnya, karena bisa kita simpulkan bahwa yang berubah pilihannya ketika menerima money sangat banyak . Dengan alasan berubah pilihan
cenderung karena mendapatkan keuntungan pribadi.

## SARAN
Agar tulisan ini dapat terealisasikan, maka penulis memberikan  beberapa saran yang mungkin dapat diterima oleh pihak terkait.  Diharapkan adanya  peningkatan pendidikan politik di kalangan masyarakat terutama saat diadakannya pemilihan umum di masa mendatang, agar dapat terhindar dari berbagai praktek politik uang,  kecurangan maupun kejahatan dalam berpolitik sehingga hasil dari pemilihan umum kedepannya akan lebih baik. Diharapkan juga  agar kedepannya tidak lagi menggunakan cara politik uang dalam upaya memenangkan pasangan calon yang didukungnya termasuk bagi para pasangan calon yang berkopetisi dalam pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyani, M. (2022). PENGARUH MONEY POLITICS CULTURE TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM.
MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi , 134-139.
Arizka Warganegara, P. (2019).

## PARTISIPASI PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI
LAMPUNG. Bandar Lampung:
Pustaka Media.
Fitriani, L. U. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL:
Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual , 53-61.
Kazali, R. (2020). Pengaruh Money Politics Terhadap Pilihan Masyarakat Pada Pilkades Serentak di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Teluk Limau KecamatanGelumbang). Ampera:
A Research Journal on Politics and Islamic Civilization , 136-144.
Nabila, N. (2020). PENGARUH MONEY

## POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA.
NOTARIUS , 138-153.
Nabilah, R. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Publisitas , 163-175.
Sholikin, A. (2018a). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi ,
15 (1), 35–50.
Sholikin, A. (2018b). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi ,
15 (1), 35–50.
Sholikin, A. (2019a). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. Jurnal Transformative ,
5 (1), 87–108.
Sholikin, A. (2019b). Petroleum Fund Pada Pemerintahan Lokal (Study Kasus Inovasi Kebijakan “Dana Abadi Migas” di Bojonegoro). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi . https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 1 (2024) : Februari 2024
Sholikin, A. (2020). Strategi politik lurah incumbent dalam pilkades di desa tambang minyak:(Studi kasus di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro). Journal of Social Politics and Governance
(JSPG) , 2 (1), 32–46.
Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. Journal of
Governance , 2 (1).
Wou, A. (2018). PERSEPSI MASYARAKAT

## TERHADAP POLITIK UANG
(MONEY POLITIC) DALAM SETIAP PESTA DEMOKRASI DI KAMPUNG SORYAR DISTRIK BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR. Jurnal “Gema Kampus ,
8-14.
Zaiton, M. (2019). PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA
2018 KABUPATEN ACEH
SELATAN. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa FISIP Unsyiah .