## SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA E-COMMERCE APABILA GAGAL DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI PENGGUNA
Achmad Rafli Hidayah 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: raflivinci@gmail.com

## Abstract
This study focuses on imposing sanctions on e-commerce providers if they fail to protect their users' personal data. The purpose of this study is to find out the sanctions given to e-commerce providers if they fail to protect the personal data of their users based on the legal basis in force in Indonesia. The method  used  is  a  normative  juridical  research  method,  which  means  that  the  approach  used  in conducting this research is by approaching, examining, concepts and related theories to examine the Perpu  that  can  answer  the  legal  issues  in  this  research.  This  type  of  research  is  a  study  of  legal systematics  by  conducting  research  that  has  the  aim  of  identifying  the  meaning  and  basis  of  the existing law. The results of the study indicate that there is a legal basis that can ensnare e-commerce providers if they fail to protect their users' personal data.
Keywords: Sanctions, E-Commerce Operator, Personal Data

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  pemberian  sanksi  terhadap  penyelenggara  e-commerce  apabila  gagal dalam melindungi data pribadi penggunanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sanksi yang diberikan  terhadap  penyelenggara  e-commerce  apabila  gagal  dalam  melindungi  data  pribadi penggunanya yang berdasarkan pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  yang  artinya  bahwa  pendekatan  yang  digunakan  dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pendekatan, menelaah, konsep-konsep serta teori-teori yang berkaitan untuk mengkaji Perpu yang dapat menjawab isu hukum dalam penelitian ini.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  terhadap  sistematika  hukum  dengan  cara  melakukan penelitian  yang  mempunyai  tujuan  untuk  mengidentifikasi  pengertian  dan  dasar  hukum  yang  ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum yang dapat menjerat penyelenggara e- commerce apabila gagal dalam melindungi data pribadi penggunanya.
Kata Kunci: Sanksi, Penyelenggara E-Commerce, Data Pribadi

## PENDAHULUAN
Internet  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  adanya  perkembangan  teknologi  dan informasi. Internet yang pada dasarnya digunakan untuk mengakses suatu informasi secara cepat  beralih  menjadi  fasilitas  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  transaksi  jual-beli online  sehingga  hal  tersebut  membuat  internet  menjadi  suatu  pola  yang  dapat mempermudah  perkerjaan  manusia.  Dengan  adanya  perkembangan  dari  dunia  teknologi, internet yang semakin cepat maka suatu informasi yang diperoleh juga dapat dengan mudah untuk dicari dan dapat dimungkinannya melakukan pertukaran informasi dengan melewati batas teritorial suatu negara ( cross border ) (Makarim 2014).
Dengan  berkembangnya  internet  tidak  terlepas  dengan  berkembangnya  suatu  data pribadi  terhadap  penggunanya.  Penggunaan  internet  yang  sangat  masif  dengan  cepat merubah internet menjadi suatu kecanggihan teknologi yang mempunyai fleksibilitas dengan biaya  yang  rendah  serta  dapat  digunakan  untuk  segala  bidang  seperti  untuk  hiburan, berkomunikasi,  informasi  dan  sebagainya.  Semakin  berkembangnya  teknologi  membuat internet  juga  mengalami  perubahan  yang  signifikan  sehingga  hal  tersebut  mendorong peradaban  manusia  menuju  kearah  yang  lebih  modern  sehingga  dapat  menuju  kepada perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu keadaan yang dimana proses dari perdagangan  tersebut  tidak  mempunyai  batas  terhadap  ruang  dan  waktu.  Sehingga perdagangan bebas timbul akibat dari pemanfaatan yang diperoleh melalui perkembangan dari  teknologi  dan  internet.  Perkembangan  teknologi  membuat  awal  mula  terbentuknya Electronic Commerce (Hanim 2014).
Electronic Commerce mempunyai arti yakni suatu perdagangan yang dilakukan tanpa bertemunya  antara  penjual  dan  pembeli  dengan  menitikberatkan  kepada  sistem  berupa pertukaran  terhadap barang  atau  jasa dengan  melalui  sistem  yang berupa  elektronik  yaitu internet. Electronic  Commerce menjadi  dipandang  oleh  masyarakat  karena  sistem  yang diberikan  membuat  masyarakat  menjadi  mudah  dalam  melakukan  perdagangan  tanpa terhalang  oleh  jarak  dan  waktu.  Transaksi  yang  digunakan  dapat  dilakukan  dengan  cara mengirim surat elektronik, fax dan banyak lagi. Metode yang digunakan untuk pembayaran yaitu dengan cara menggunakan internet sehingga hal tersebut merupakan suatu sistem yang dapat memberikan efisiensi terhadap masyarakat yang mengaksesnya.
Dalam  mengkases  suatu Electronic  Commerce masyarakat  atau  pengguna  dituntut untuk  memberikan  data  pribadinya  yang  berupa  nomor  rekening  bank, e-mail ,  nomor telepon,  identitas  sesuai  KTP  dan  sebagainya.  Hal  tersebut  membuat Electronic  Commerce dapat  menyimpan  suatu  informasi  dari  data  pribadi  penggunanya  yang  disimpan  kedalam suatu sistem yang dimiliki oleh PSE. Dengan sistem tersebut membuat adanya bentuk tindak kejahatan yang dimana tindak kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara membobol terhadap  suatu  sistem  penyimpanan  data  pribadi  pengguna  yang  telah  dikelola  oleh  PSE. Dengan  adanya  tindak  kejahatan  seperti  itu,  PSE  dituntut  untuk  memberikan  jaminan keamanan terhadap data pribadi penggunanya yang telah disimpannya, apabila data pribadi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
pengguna  yang  telah  disimpan  tersebut  telah  bocor  atau  disebarluaskan  maka  PSE  dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak kejahatan tersebut (Rosadi 2017).
Hukum  di  Indonesia  sampai  saat  ini  belum  memberikan  kepastian  dan  perlindungan terhadap  data  pribadi  warganya,  hal  tersebut  diakibatkan  karena  belum  adanya  instansi penegak  hukum  yang  secara  khusus  menangani  tentang  kejahatan  data  pribadi  dan memberikan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  masyarakatnya.  Kurangnya  kesiapan  dari hukum Indonesia dalam memberikan antisipasi terhadap perkembangan dari teknologi dapat berakibat  fatal  bahkan  dapat  mengancam  warganya.  UU  PDP  di  jaman  modern  harus memenuhi  setidaknya  3  persyaratan:  (1)  adalah  sesuatu  yang  mengikat  individu  dan komunitas ekonomi; (2) bersifat internasional; (3) masyarakat didorong untuk menjadi bagian dari komunitas terhadap ekonomi digital (Dewi Rosadi and Gumelar Pratama 2018).
Hukum  di  Indonesia  belum  ada  yang  secara  khusus  memberikan  aturan  terhadap perlindungan  data  pribadi  di  tingkat  UU.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  ELSAM, hukum  di  Indonesia  mempunyai  30  ketentuan  Perpu  yang  mengatur  mengenai  kewajiban negara  dalam  memberikan  suatu  bentuk  perlindungan  terhadap  data  pribadi  warganya (Djafar  2019).  Kekurangan  dari  UU  23/2006  jo.  UU  24/2013  yaitu  tidak  memberikan penjelasan  secara  rinci mengenai perincian dari  perolehan, pengolahan,  dan penyimpanan terhadap  data  pribadi.  Menurut  Permenkominfo  20/2016  telah  mengatur  mengenai perlindungan data pribadi yang mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, penyimpanan,  pengiriman,  penganalisisan,  penyebarluasan,  penampilan,  pemusnahan terhadap data pribadi.
Meskipun  pengguna  memiliki  hak  untuk  menggugat  jika  terjadi  suatu  kebocoran terhadap data pribadinya dan adanya suatu tujuan dari hukum yang mendasari kasus yang terjadi tersebut, tetapi hal tersebut tidak dapat serta merta dapat membuka jalan terhadap pemilik  untuk  mempertahankan  haknya.  Bukti  kehilangan  karena  kebocoran  data  pribadi harus dibuat oleh pengguna selama masa percobaan terlebih lagi tidak adanya Perpu yang secara khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang membuat pengguna kesulitan  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  terhadap  PSE  atas  kebocoran  data  pribadi yang telah terjadi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang artinya bahwa pendekatan  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  melakukan pendekatan, menelaah, konsep-konsep serta teori-teori yang berkaitan untuk mengkaji Perpu yang  dapat  menjawab  isu  hukum  dalam  penelitian  ini.  Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian terhadap sistematika hukum dengan cara melakukan penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi pengertian dan dasar hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sanksi Bagi Penyelenggara E-Commerce Menurut Hukum Pidana
UUD  NRI  1945  dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  telah  menyebutkan  bahwa  warga  negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Perlindungan yang dimaksud berarti sangat luas tidak hanya untuk perlindungan terhadap diri sendiri  saja  melainkan  dapat  digunakan  untuk  melindungi  privasi  setiap  warga  negaranya (Saragih and others 2020). Dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan suatu bentuk perlindungan dari negara terhadap hak privasi setiap warga negaranya untuk dapat menikmati hidup mereka tanpa harus ada ancaman terhadap mereka. Hal  tersebut  mempunyai  tujuan  yaitu  hak  privasi  merupakan  bentuk  dari  hak  dari  warga negara  yang  harus  dihormati  (Rumlus  and  Hartadi  2020).  Pasal  tersebut  memberi  isyarat bahwa undang-undang dan peraturan lain perlu diberlakukan agar perlindungan  data pribadi dapat berfungsi dengan baik.
Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban PSE untuk mengamankan pribadi terdapat dalam  UU  11/2008  jo  UU  19/2016  dan  peraturan  pelaksananya  adalah  PP  71/2019  dan Permenkominfo 20/2016. UU 11/2008 menyiratkan persetujuan pihak yang berkepentingan untuk  menggunakan  sistem  informasi  dan  dalam  hal  hal  yang  tidak  diinginkan,  PSE  wajib menghapus  informasi/dokumen  elektronik.  Selain  itu,  Pasal  12  PP  71/2019  mengatur mengenai implementasi bahwa  PSE wajib menerapkan manajemen risiko atas kerugian yang mungkin  terjadi  untuk  menghindari  penyalahgunaan  data.  Manajemen  risiko  ini  harus dilakukan oleh operator sistem elektronik, yang menganalisis risiko dan mengatasi ancaman atau kerugian yang akan terjadi.
Upaya  pencegahan  juga  dapat    dilakukan  dengan  kewajiban  penyelenggara  sistem informasi  untuk  melatih  pengguna  sistem  elektronik.  Salah  satu  pelatihan  yang  perlu dilakukan  adalah    tidak  membagikan  data  pribadi  yang  sangat  penting  bagi  mereka  dan berhati-hati dengan klasifikasi data yang  mereka bagikan. Kesadaran juga dapat berhubungan dengan berbagai jenis kejahatan di dunia maya ketika mereka menyebarkan informasi pribadi mereka  dengan  cara  yang  tidak  aman.  Kewajiban  ini  diatur  dalam  Pasal  28  PP  71/2019. Klarifikasi  tersebut  meliputi hak,  kewajiban dan  tanggung  jawab  semua  pihak  terkait  serta tata cara pengajuan pengaduan.
Kewajiban  penyelenggara  sistem  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  PP 71/2019 adalah kewajiban untuk menyelenggarakan fungsi sesuai dengan karakteristik sistem elektronik dalam rangka melindungi hak atau kepentingan pengguna sistem elektronik. Selain itu, ciri-ciri tersebut dimaksudkan untuk menerapkan sekurang-kurangnya relief-relief yang terdapat pada ayat (2), salah satunya  melakukan koreksi. Tidak hanya pencegahan, tetapi ada juga  aturan  untuk  pencegahan.  Pasal  14  juga  mengatakan  PSE  memiliki  kewajiban  dalam mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, yang meliputi pengolahan data pribadi  dengan melindungi keamanan data dari penyalahgunaan data pribadi.
PP  71/2019  mengatur  bahwa  PSE  wajib  menghapus  dan  menghapusnya  dari  mesin pencari jika informasi/dokumen elektronik  tidak relevan. Ketidakrelevanan yang dimaksud adalah  ketika  dikumpulkan/diproses  tanpa  persetujuan  pemiliknya,  diperoleh  secara melawan hukum dan dilaporkan oleh PSE yang merugikan pemilik data pribadi tersebut. Ini mungkin kasus yang sedang berlangsung bahwa diperoleh secara ilegal oleh pihak ketiga yang mencuri informasi pribadi seseorang.
Dalam hal terjadi pelanggaran  data pribadi,  UU 11/2008 memberikan beberapa opsi penegakan hukum. Beberapa ketentuan sanksi pidana dijelaskan di bawah ini:
a. Hukuman pidana untuk akses tidak sah atau ilegal ke perangkat elektronik tertentu untuk mendapatkan suatu informasi yang berupa elektronik;
b. Hukuman  pidana  untuk  perbuatan  melawan  hukum  atau  melawan  hukum  yang mengubah,  menghancurkan,  mencuri,  mengirimkan,  mengungkapkan  atau  menutupi suatu informasi yang berupa elektronik maupun dokumen yang berbentuk elektronik;
Pencurian  data  pribadi    berkaitan  dengan  ketentuan  penegakan  hukum  UU  11/2008 yang  berkaitan  dengan  perbuatan  yang  dilarang  yaitu    Pasal  30  ayat  (2)  UU  11/2008, menyebut bahwa setiap orang dapat dengan sengaja mengakses sistem elektronik  dengan tidak  memiliki  hak  dan  melawan  hukum  dengan  tujuan  memperoleh  informasi/dokumen elektronik. Melihat pasal ini, pelaku pencurian data pribadi telah memenuhi unsur Pasal 30 ayat  (2)  UU  11/2008.  Frasa  "dengan  cara  apa  pun"  dapat  berarti  menggunakan    sistem elektronik , baik  menggunakan perangkat lunak tertentu maupun tidak, yang tujuannya untuk mencuri data  atau  informasi  dari  seseorang. Hal  ini  sejalan dengan  ketentuan Pasal  46  (2) bahwa pelaku dipidana dengan kurungan penjara paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp700.000.000,00  (tujuh  ratus  juta  rupiah).  Pelaku  tindak  pidana  pencurian data siber seharusnya dituntut untuk memberikan ganti rugi dan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Secara  umum  bocornya  suatu  data  dapat  terjadi  melalui  penyusupan  akses  dari  luar yang  mana  akses  tersebut  menuju  kedalam  sistem.  Tetapi,  bisa  jadi  suatu  pelanggaran tersebut  telah  diakibatkan  oleh  tindakan  pelanggaran  oleh  orang  yang  memiliki  kontrol khusus terhadap tersebut lalu mengirim data tersebut keluar dari sistem, dengan orang dalam tersebut  diharuskan  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  kerahasiaan  dari  data  milik pengguna.  Sebagai  pengontrol  dan  pemroses  data,  perusahaan  harus  bertanggung  jawab secara fisik dan logis atas sistem  keamanan. Setidaknya perbuatan peretasan untuk mencuri data secara mendasar dapat mengefisienkan ketentuan Pasal 30 dan 32 UU 11/2008  tentang akses tanpa izin dan penyusupan data.
Selanjutnya,  pertanggung  jawaban  pidana,  termasuk  terhadap  penyelenggara  situs deepweb  yang  menjadi  pasar  gelap,  tidak  boleh  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  pidana. Pasal  480  KUHP  menjelaskan  bahwa  KUHP  melarang  adanya  suatu  tindakan  seperti memberikan data pribadi yang didapat melalui suatu kejahatan seperti memperjual belikan barang  hasil  curian  kedalam black  market .  Selain  pemain  utama,  tentu  saja  ada  tindakan penyertaan yang perlu dilakukan oleh pengguna legal seperti perusahaan dan otoritas yang disengaja  untuk  tidak  mempunyai  atau  merawat  sistem  keamanan  elektronik  miliknya dengan  tujuan  agar  menangani  data  pribadi  yang  tepat.  Dengan  kata  lain  bahwa  mereka mempunyai tanggungjawab dalam memfasilitasi sarana bagi publik untuk melakukan suatu
tindak  kejahatan.  Selain  itu,  Pasal  65  ayat  (2)  KUHP  telah  memuat  ketentuan  terhadap perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  Korporasi  apabila  Perdagangan  melalui  sistem elektronik  melakukan  perdagangan  yang  tidak  searah  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan.
Peraturan tersebut mungkin terkait sudut pandang terhadap perlindungan data pribadi dari  pernyataan  privasi  yang  dikirimkan  oleh  PSE.  Pengenaan  white  collar  crime  sangat diperlukan dalam penerapannya, agar setiap PSE sadar akan kewajiban hukumnya. Apabila berdasarkan karena rumitnya sistem elektronik, PSE cenderung mengelabui pengguna yang mengkases  sistem  tersebut  melalui  serangkaian  trik  melalui  kode  dalam  sistem elektronik, atau tidak memperdulikan pembobolan dan pencurian terhadap data pengguna yang dimana hal tersebut dilakukan secara jelas. Dengan melakukan hal tersebut ada kemungkinan bahwa pihak asuransi akan mendapat keuntungan dari klaim terhadap asuransinya.
Peraturan perundang-undangan telah menjamin bahwa terdapat pengaturan mengenai data  pribadi,  yaitu  Pasal  26  ayat  (1)  UU  11/2008    jo.  UU  19/2016  bahwa,  kecuali  undang- undang  dan  peraturan  menentukan  lain,  penggunaan    informasi  tentang  data  pribadi seseorang dengan sarana elektronik harus dilakukan dengan persetujuan subjek data (Saleh 2021). PP 20/2016, perlindungan data pribadi meliputi perlindungan terhadap  pengumpulan, pengumpulan,  pemrosesan,  dan  analisis,  penyimpanan,  tampilan,  publikasi,  transmisi, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.
Menurut  Permenkominfo  20/2016,  untuk  menggunakan  suatu  sistem  elektronik perlunya sertifikat dan memiliki peraturan secara internal dengan tujuan untuk melindungi data pribadi. Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam melindungi data pribadi seperti aspek dalam penerapan teknologinya, aspek biaya dan aspek metode yang digunakan.
Pemilik  data  pribadi  berhak  atas  kerahasiaan  datanya,  sesuai  dengan  menurut Permenkominfo 20/2016; Pemilik data pribadi mempunyai hak untuk mengajukan keluhan terkait penyelesaian sengketa terhadap data pribadinya; Pemilik data pribadi mempunyai hak untuk  mengkases  riwayat  dari  data  pribadinya;  dan  Pemilik  data  pribadi  mempunyai  hak untuk  penghancuran  terhadap  suatu  data  pribadinya  yang  telah  tersimpan  didalam  suatu sistem secara elektronik. Hal yang telah disebutkan diatas telah terkandung dalam Pasal 26 Permenkominfo 20/2016.
Menurut  UU  11/2008  jo.  UU  19/2016,  apabila  terbukti  telah  terjadi  tindak  pidana terhadap data pribadi dengan melakukan penyalahgunaan yang dilakukan pihak ketiga dan penyalahgunaan tersebut telah memenuhi unsur pidana dan merugikan kerugian terhadap pemilik data pribadi, maka pihak ketiga tersebut dapat dikenakan berupa kurungan penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah.

## Sanksi Bagi Penyelenggara E-Commerce Menurut Hukum Perdata
Pasal 26 UU 11/2008 menetapkan bahwa siapapun yang melakukan tindakan mengenai perolehan  data  pribadi  tanpa  persetujuan  mereka  (Rosalinda  Elsina  Latumahina  2014). Sekurang-kurangnya  pelanggaran  terhadap   PDP  dapat dijerat dengan  perbuatan  melawan hukum karena kesalahan berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau Pasal 1366 KUHPerdata tentang ketidakpatutan atau kelalaian. Pasal 3 UU 11/2008  memiliki prinsip yaitu hati-hati dan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap semua PSE,  baik  dari  perusahaan  maupun  dari  pemerintahan,  untuk  mempertanggungjawabkan sistem  elektronik  yang  harus  mempunyai  tingkat  keamanan  yang  tinggi  dan bertanggungjawab.  Tentu    lebih  ideal  jika  tetap  mengesahkan  fungsi  dan  peran  kejaksaan sebagai penuntut umum dalam perlindungan data pribadi.
Pada  UU 8/1999, Pasal 15 UU 11/2008  memuat asas praduga tanggung jawab, dimana setiap  PSE  akan  selalu  dipertanggungjawabkan  perbuatannya  berdasarkan  hukum  yang berlaku,  tidak  berlaku  apabila  kegagalan  itu  terjadi  diluar  dari  perbuatan  PSE  melainkan diakibatkan dari kesalahan dari pengguna sendiri dikarenakan sebab-sebab secara alamiah. Beban dari pembuktian tersebut tetunya berada di PSE, jika ternyata PSE tidak memberikan pernyataan  yang  sesungguhnya  mengenai  insiden  terhadap  terjadinya  suatu  kebocoran terhadap data pribadi pengguna akan menimbulkan masalah selanjutnya yang akan muncul yakni  adanya  suatu  pembohongan  terhadap  publik  serta  pelanggaran  terhadap  hak  dari publik agar mendapatkan suatu informasi yang jelas bagi pengguna atau konsumen sebagai pemilik dari data pribadinya (Maharani 2018).
Pasal  14  sampai  Pasal  18    PP  71/2019  mengatur  setidaknya  mengenai  aturan perlindungan  data    yang  harus  diterapkan  oleh  PSE.  Jika  terjadi  pelanggaran  data,  PSE memiliki kewajiban untuk melaporkan. Namun,  dengan melakukan konferensi pers saja tidak cukup,  tetapi dengan  membuat  surat  tertulis  yang  dibuat  langsung  terhadap pemilik  data.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Selanjutnya, PP 80/2019 juga mengatur perlindungan data pribadi yang relatif  lebih lengkap, hal ini terlihat pada ketentuan perlindungan data pribadi pada bab tersendiri dibandingkan dengan PP 71/2019. Selain itu,  PP 80/2019 memberikan suatu bentuk kewajiban terhadap setiap  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  untuk  melindungi  data  sesuai  aturan  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan mengacu pada best practice atau praktik yang berlaku.
Seperti dijelaskan di atas, setiap pengguna dapat meminta kompensasi dari perusahaan dan/atau  lembaga  pemerintah  yang  lalai  dalam  merahasiakan  data  data.  Hanya  saja membuktikan kerugian yang  berupa non-uang tidaklah mudah. Selain itu,  setiap pengguna tentunya  memiliki  keterbatasan  waktu  dan  biaya  dalam  menuntut  haknya,  sehingga pengetahuan pemilik data sangat diperlukan  untuk mengajukan  tuntutan baik perorangan maupun  bersama-sama  tentunya  dibutuhkan  dengan  gugatan  perwakilan  kelompok. Tentunya  upaya  ini  akan  sangat  memakan  biaya  secara  administratif,  baik  dari  segi  waktu maupun  tenaga  baik  pengguna  maupun  kuasa  hukumnya.  Oleh  karena  itu,  dukungan pengacara  yang  bertanggung  jawab  atas  kepentingan  konsumen  sangat  dibutuhkan  untuk mengajukan gugatan agar kebocoran data  menjadi kebiasaan baik bagi penyelenggara swasta maupun pemerintah.
Kewajiban pelaku agar selalu beritikad baik dalam mengembangkan kegiatannya diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU 8/1999, di mana pelaku usaha mempunyai suatu kewajiban dalam bertanggungjawab  untuk  menciptakan  persaingan  usaha  yang  sehat  dengan  tujuan  untuk mendukung pembangunan secara nasional. Terdapat banyak dari ketentuan UU 8/1999 yang mewajibkan  pelaku  perdagangan  untuk  berperilaku  yang  berkontribusi  terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi berskala nasional, khususnya di sektor korporasi. Untuk setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  akan  dikenakan  sanksi  hukum. Pengenaan sanksi tersebut penting mengingat untuk membuat persaingan usaha lebih sehat memerlukan keseriusan dan tekad yang kuat. Pelaku usaha dalam hal ini  penyelenggara e- commerce berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian atau ganti rugi  yang dalam hal ini merupakan kerugian akibat hilangnya data pribadi konsumen.
Sanksi Bagi Penyelenggara E-Commerce Menurut Hukum Administrasi
Menurut UU 23/2006, negara memiliki kewajiban dalam menjaga dan mengamankan data  pribadi  yang  dimiliki  oleh  penduduknya.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjaga  kerahasiaan informasi  terhadap  data  tersebut  diperlukan  hak  akses  dari  penyelenggara  dan  badan pelaksana  pendataan  kependudukan  yang    pengaturannya  telah  diatur  dalam  Perpres 67/2011.  Kekurangan  dari  aturan  tersebut  adalah  belum  adanya  pasal  yang  mengatur mengenai  perlindungan  terhadap  data  pribadi  warga  negara  dengan  menyimpan  dan menggunakan yang terkait dalam pemindaian dan pendaftaran terhadap sidik jari dan retina warga negara selanjutnya. Muncul permasalahan terhadap adanya suatu perbedaan dalam penjelasan  mengenai  data  kependudukan  yang  bersifat  dirahasiakan.  Terdapat  perbedaan secara  mendasar  terhadap  UU  23/2006  dengan  perubahannya.  Dalam  situasi  ini  memiliki pemikiran  yang  berbeda  dalam  mengelompokkan  jenis  data  pribadi  yang  dilindungi  di Indonesia.
Walaupun  berkaitan  dengan  kearsipan,  namun  hal  tersebut  memiliki  keterkaitan terhadap  proses  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan,  salah  satunya  berkaitan dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  sistem  kearsipan  dan  seringkali  data  atau informasi data secara pribadi seperti kependudukan, guru dan mahasiswa. Pasal 3 huruf (f) UU 43/2009 menyebutkan yaitu  tujuan arsip adalah untuk memberikan rasa aman terhadap pemiliknya  sebagai  bentuk  bukti  dari  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  melindungi masyarakat  (Primanta  2020).  Selanjutnya,  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah mengatur tentang jangka waktu terhadap penyimpanan data atau informasi yaitu antara 10 tahun  hingga  25  tahun.  Setelah  mencapai  penyimpanan  sampai  25  tahun  maka  masa penyimpanan terhadap data tersebut dapat diperpanjang atau dapat dihapus atau juga dapat dipublikasikan  kepada  umum  selama  salah  satunya  tidak  mengungkapkan  hal-hal  yang bersifat sensitif atau data pribadi.
Dalam  Pasal  1  angka  22  UU  23/2014  mengakui  bahwa  data  pribadi  merupakan  data individu  yang  harus  diamankan,  dirawat,  dan  dipelihata  dengan  cermat  yang  harus  dijaga kerahasiaannya. Kemudian  Pasal 85 UU 23/2006 mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk  melindungi  dan  menyimpan  data  pribadi  milik  warga  negaranya.  Pasal  79  juga mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan memberi menteri tugas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
agar  dapat  bertanggungjawab  terhadap  hak  terhadap  mengakses  data  pribadi  milik  warga negara (Kusnadi 2021).
Tugas administratif kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi yaitu  Kementerian Komunikasi dan Informatika,  Kemendag dan BPKN, karena tentunya  pemilik  data  pribadi  adalah  pengguna  sistem  sebagai  konsumen.  Sesuai  dengan bidangnya  masing-masing  mempunyai  wewenang,  tugas    dan  fungsi  pokok  untuk melaksanakan orientasi, pengawasan, pencegahan dan penindakan.
Perusahaan yang berada di bawah PP 71/2019 mewajibkan terhadap pengenaan sanksi berupa denda administrasi yang diberikan oleh Kementrian Informatika selain itu dapat juga dilaporkan  oleh  BPKN  melalui  Mendag  agar  dapat  dimasukkan  kedalam  daftar  hitam berdasarkan mekanisme dari Peraturan PP 80/2019 atas dasar tidak menghormati hak dari konsumen  terhadap  kenyamanan  serta  keamanan.  Selain  itu,  Kementrian  Informatika  juga memiliki akses terhadap sistem dengan cara mengunci dengan tujuan mencegah perusahaan agar  hal  tersebut  terulang  kembali  terhadap  pengguna  lainnya.  Kondisi  tersebut  dengan tujuan  untuk  memulihkan  atau  menormalisasi  agar  dapat  keluar  dari black  list harus diperbolehkan  apabila  tentang  semua  kebocoran  datanya  bersama  dengan  solusi  atau pengananan insiden memiliki fakta yang jelas dan hak dari konsumen yang  merasa dirugikan telah dipulihkan.
Selanjutnya,  untuk  perlindungan  terhadap  data  pribadi  merupakan  bentuk  dari keamanan cyber ,  tidak  terlepas  dari  wewenang  otoritas  yang  berwenang,  yang  meliputi:
Kepolisian,  Kemhan,  Badan  Intelejen  Negara.  Dengan  menggunakan  sumber  dana  dari negara, yakni sumber dana tersebut merupakan uang yang berasal dari rakyat dengan tujuan untuk  membeli peralatan dan perlengkapan  untuk  keamanan  serta pelatihan  alat  tersebut tentu  saja  tidak  murah.  Sehingga  timbul  pemikiran  dari  publik  tentang  apa  manfaat  yang diberikan oleh alat tersebut untuk kepentingan publik.
Publik  mempunyai  hak  untuk  menuntut  mendapatkan  informasi  secara  jelas  dan kredibel  selama  proses  dari  pencegahan    dan  tindakan  dari  aparat  penegak  hukum  serta mempertanyakan mengenai situasi terhadap kebocoran data pribadi yang sering kali terjadi dan terulang. Apakah kejadian itu sering terjadi dikarenakan semua pihak yang terkait seolah sudah  melupakannya,  ataukah  terlalu  sulit  berkoordinasi  untuk  melindungi  kepentingan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
publik. Setiap warga negara mempunyai hak untuk menggugat PMH di hadapan pejabat yang berwenang  atas  pelaksanaan  kewenangannya  yang  tidak  semestinya  apabila  merasa dirugikan. Ini bisa dianggap sebagai  pembiaran yang  merugikan masyarakat. Tentunya akan lebih  ideal  jika  ditambah  dengan  penguatan  fungsi  dan  peran  kejaksaan  sebagai  penuntut umum dalam perlindungan data pribadi.
Dalam    negara  dengan  hukum  yang  maju,  pemberian  kekuasaan  dan  menggunakan dana negara serta pelaksanaan fungsi dan tugas dari perlindungan rakyat dan negara tidak diberikan  tanpa  tanggung  jawab  administratif  yang  bertanggungjawab.  Tampaknya masyarakat perlu lebih proaktif mengenai masalah ini, salah satunya dipaksa untuk menuntut administrasi  pemerintah  yang  mengabaikan  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  telah diberikan.
Dalam Pasal 1 PP 71/2019, PSE adalah setiap orang, penyelenggara pemerintah, badan usaha,  dan  masyarakat  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik. pengguna sistem elektronik untuk keperluan sendiri dan/atau kebutuhan pihak ketiga.
Selain  itu,  dalam  Pasal  100  ayat  (2)  PP  71/2019,  terdapat    sanksi  administratif  atas berbagai pelanggaran perlindungan data pribadi, yaitu:
1. Berupa teguran secara tertulis;
2. Berupa ganti rugi secara administratif;
3. Berupa diberhentikan secara sementara;
4. Berupa pemutusan terhadap akses;
5. Berupa dicoret dari daftar PSE.
Bentuk  dari  sanksi  diatas  merupakan  sanksi  yang  diberikan  oleh  Keminfo  yang  merujuk kepada Perpu yang berlaku.
Ketentuan terkait tanggung jawab PSE diatur tidak hanya dalam peraturan pemerintah, tetapi juga  dalam Pasal 36 Permenkominfo 20/2016, sebagai berikut:
Setiap  orang  yang  menghimpun,  merubah,  memperoleh,  menyimpulkan,  menyimpan, mempublikasikan, mengkomunikasikan, mengirim dan/atau menyebarkan data pribadi tanpa mempunyai hak untuk menyebarkan atau bertentangan dengan ketentuan dalam Permen ini
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  yang merujuk pada ketentuan dalam suatu perundang-undangan berupa:
1. Berupa teguran secara lisan;
2. Berupa teguran secara tertulis;
3. Berupa kegiatan dapat diberhentikan secara sementara; dan/atau
4. Berupa diumumkan melalui website online.

## KESIMPULAN
Meskipun  hukum  di  Indonesia  belum  ada  yang  secara  khusus  memberikan  aturan mengenai  data  pribadi  tetapi  setidaknya  ada  beberapa  dasar  hukum  yang  dapat  dijadikan sebagai dasar dalam melindungi data pribadi pengguna. Adapun beberapa dasar hukum yang dapat digunakan dalam melindungi data pribadi seperti KUHP, KUHPerdata, UU 8/1999, UU 23/2006 jo. UU 24/2013 dan UU 11/2008 jo. UU 19/2016. Selain itu terdapat dasar hukum yang menjadi landasan terhadap PSE yang dimana mempunyai peran terhadap menyimpan data pribadi pengguna seperti PP 20/2016, PP 71/2019 dan Permenkominfo 20/2016. Dengan berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dimana menjelaskan mengenai hak dari warga negara yaitu mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Tidak sampai disitu, pasal tersebut juga mengatur terkait privasi setiap warga negaranya sebagai suatu hak yang harus dihormati. Maka dari itu, pasal tersebut telah memberi isyarat bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi  Rosadi,  Sinta,  and  Garry  Gumelar  Pratama.  2018.  ‘URGENSI  PERLINDUNGANDATA PRIVASIDALAM ERA  EKONOMI  DIGITAL  DI  INDONESIA’, Veritas  et  Justitia ,  4.1 <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
Djafar,  Wahyudi.  2019.  ‘Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia:  Lanskap,  Urgensi,  Dan Kebutuhan Pembaruan’, Jurnal Becoss , 1.1
Hanim,  Lathifah.  2014.  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PARA  PIHAK  DALAM  E -COMMERCE SEBAGAI  AKIBAT  DARI  GLOBALISASI  EKONOMI.’, Jurnal  Pembaharuan  Hukum ,  1.2 <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1476>
Kusnadi,  Sekaring  Ayumeida.  2021.  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  DATA  PRIBADI  SEBAGAI  HAK PRIVASI’,
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2.1 <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
Maharani,  Resna  Pratiwi.  201 8.  ‘TANGGUNG  JAWAB  PENYELENGGARA  TRANSAKSI ELEKTRONIK  DALAM  MELINDUNGI  HAK  KONSUMEN’, SUPREMASI  Jurnal  Hukum ,  1.1 <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.158>
Makarim,  Edmon.  2014.  ‘KERANGKA  KEBIJAKAN  DAN  REFORMASI  HUKUM  UNTUK KELANCARAN  PERDAGANGAN  SECARA  ELEKTRONIK  (E- COMMERCE)  DI  INDONESIA’,
Jurnal Hukum & Pembangunan , 44.3 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.25> Primanta, Asa Intan. 2020. ‘Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi’,
Jurist-Diction , 3.4 <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20214>
Rosadi,  Sinta  Dewi.  2017.  ‘Prinsip -Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya’, Sosiohumaniora , 19.3
Rosalinda Elsina Latumahina. 2014. ‘Aspek Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Dunia Maya’,
GEMA AKTUALITA , Vol. 3 No.
<http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/92/Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.pdf?sequence=1>
Rumlus,  Muhamad  Hasan,  and  Hanif  Hartadi.  2020.  ‘Kebijakan  Penanggulangan  Pencurian Data Pribadi Dalam
Media
Elektronik’, Jurnal HAM , 11.2
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
Saleh,  Abd.  Rahman.  2021.  ‘Perlindungan  Data  Pribadi  Dal am  Perspektif  Kebijakan  Hukum Pidana’, HUKMY :  Jurnal  Hukum ,  1.1  <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.91- 108>
Saragih,  Lydia  Kharista,  Danrivanto  Budhijanto,  and  Somawijaya  Somawijaya.  2020. ‘Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Terhadap  Penyalahgunaan  Dat a  Pribadi  Pada Platform Media Sosial’, De Rechtsstaat , 6.2