Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750

## PENGARUH TAGIHAN PAJAK, PELAYANAN, DAN KEPATUHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA RESTORAN
Dhea Rizky 1
Rinaldi Rasidin 2 Venita Sofiani 3
¹Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email : dhearizky597@gmail.com ²Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email : rinaldi.rasidin98@gmail.com ³Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email : venitasofiani@ummi.ac.id

## Abstrak
Di Indonesia sampai saat ini pajak masih merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dalam memenuhi  kehidupan  dan  sangat  diperlukan  adanya  kesadaran  dari  berbagai  pihak  dalam  penerimaan pajak terutama para wajib pajak untuk selalu patuh membayar kewajiban perpajakannya. Seperti sumber penerimaan  dari  pajak  daerah  yang  sangat  memiliki  potensi  yang  cukup  tinggi  untuk  pendapata  asli daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  dari  tagihan  pajak,  pelayanan  dan  kepatuhan terhadap pendapatan asli daerah pada restoran. Populasi dalam penelitia ini adalah pegawai/karyawan dari  BPKD  di  Kota  Sukabumi,  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  probability  sampling.  Data penelitian ini menggunakan data primer secara langsung melalui kuesioner dan diolah menggunakan SPSS 24.  Data  diolah  untuk  menguji  hipotesis  menggunakan  pendekatan  asosiatif  non  parametrik  hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh tagihan pajak pelayanan dan kepatuhan terhadap pendapatan asli  daerah  pada  restoran  dengan  tingkat  signifikasi  66%  hal  ini  berarti  tagihan  pajak  pelayanan  dan kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap pendekatan hasil daerah pada restoran.
Kata kunci : Pajak, Perpajakan, pajak kota sukabumi.

## PENDAHULUAN
Di Indonesia sampai saat ini pajak-pajak masih merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama  dalam  memenuh  kehidupan  negara.  Terbukti  bahwa  manfaat  pajak  dapat  kita  rasakan  dalam kehidupan sehari – hari seperti, fasilitas Kesehatan, pendidikan, transportasi sarana dan prasarana umum lainnya. Dan sangat diperlukan adanya kesadaran dari berbagai pihak dalam penerimaan pajak, terutama para wajib pajak untuk selalu taat membayar pajak. Menurut (Priantara, 2013) menyebutkan bahwa Pajak Daerah Secara Umum adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan pajak daerah tersebut dapat diharapkan menjadi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan membangun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber  penerimaan  pajak  daerah  yang  sangat  memiliki  potensi  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah adalah Pajak Restoran. Dan untuk Kota Sukabumi Pajak Restoran menjadi salah satu Pajak Daerah yang berpotensi cukup besar yang dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dan sesuai dengan peraturan  pemerintah  Daerah  No.  8  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Restoran,  Pajak  Retoran  ini  dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan yang ada direstoran.
Seiring  meningkatnya  Restoran  di  Kota  Sukabumi  dikarenakan  semakin  berkembangnya  bisnis Restoran yang ada di Kota Sukabumi yang telah banyak diminati dan menarik perhatian masyarakat luar kota maupun manca negara. Maka dengan ini Pemerintah Kota Sukabumi memanfaatkan fasilitas Restoran yang ada di Kota Sukabumi untuk mengupayakan kenaikan Pajak Daerah Kota Sukabumi melalui Pajak Restoran.
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750
Di  Kota  Sukabumi  Pajak  Daerah  di  pungut  oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD) Kota Sukabumi. Terdapat 7 pajak yang dikelola oleh BPKD termasuk salah satunya pajak hotel dan pajak restoran.  Berdasarkan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Restoran  di  Kota  Sukabumi  pada  Tahun  2015-2018 seperti dibawah ini:
Daftar Target dan Realisasi pajak Restoran pada BPKD Kota Sukabumi
Tahun 2015 – 2018 Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi Pencapaian (%) 2015 Rp. 4.638.625.000,00 Rp. 5.419.167.051,00 116,83 2016 Rp. 5.736.400.000,00 Rp. 6.226.709.483,00 108,55 2017 Rp. 7.507.800.000,00 Rp. 9.442.812.010,00 125,77 2018 Rp. 7.507.800.000,00 Rp. 9.442.155.298,00 125,76
Dapat  dilihat  dari  tabel  yang  ada  diatas  realisasi  pajak  restoran  pada  tahun  2015  -  2018  dapat mencapai target yang sangat tinggi dan telah ditetapkan, bahkan dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang sangat baik terkecuali di tahun 2018 realisainya mengalami sedikit penurunan dalam penerimaan pajak nya dari tahun 2017, ini disebabkan karena adanya restoran yang tutup dengan tidak melaporkan kepada kantor BPKD Kota Sukabumi, karena tidak melakukan pembayar pajak. Akan tetapi dapat dilihat realisasi penerimaan pajak restoran cukup mengalami kenaikan yang sangat baik dan signifikan. Karena pengaruh dari  bertambahnya  wajib  pajak  restoran  yang  membayar  pajaknya  dengan  potensi  usaha  yang  semakin meningkat sistem kuliner yang ada di Kota Sukabumi.
Dibalik  tingkat  pencapaian  dalam  pelaksanaan  penerimaan  pajak  restoran  itu  bukan  berarti semuanya berjalan lancar, Adapun kendala dalam melaksanakan penerimaan pajak restoran tersebut dari kendala  eksternal  maupun  internal  yaitu  keterbatasan  sumber  daya  manusia  (SDM)  atau  petugas penerimaan  pajak  yang  kurang  memadai,  kurangnya  pemahaman  para  petugas  mengenai  teknologi informasi  dan  belum  adanya  sanksi  yang  tegas  terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak  patuh.  Dan  kendala eksternalnya  masih  belum  sepenuhnya  memahami  Pajak,  berkurangnya  objek  pajak  dan  adanya keterlambatan atas penyampaian SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) dari wajib pajak.
Kota  Sukabumi  mempunyai  tujuan  ke  depan  dalam  hal  mensejahterakan  masyarakat  dan kemandirian  daerah.  Sebagai  upaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  menggali sumber – sumber pendapatan daerah, salah satu nya penggalian potensi pajak. Dengan penggalian potensi pajak  juga  butuh  menumbuhkan  rasa  kesadaran  masyarakat  untuk  dapat  patuh  dalam  membayarkan kewajiban  pajaknya  karena  sangat  penting  untuk  meningkatkan  target  pajak  yang  akan  dicapai,  dengan menumbukan kesadaran juga ternyata masyarakat masih ada saja yang belum paham tentang membayarkan pajak nya. Dan untuk lebih meningkatkan potensi pajak dengan memberikan sanksi terhadap wajib  pajak yang  melakukan  keterlambatan  dalam  membayarkan  kewajiban  nya  sehingga  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak Daerah
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar  –  besarnya kemakmuran  rakyat.  Menurut  (Lutfl,  2006),  Pajak  daerah,  Ciri-ciri  yang  menyertai  pajak  daerah  adalah Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750
dilakukan  berdasarkan  Undang  –  Undang,  Pajak  Daerah  di  pungut  oleh  daerah  berdasarkan  kekuatan Undang – Undang dan atau peraturan hukum lainya (Anggoro, 2017).
Sedangkan Pengertian Pajak Menurut (Abut, 2017) menyatakan bahwa “ Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan dihutangkan oleh wajib pajak membayarkan menurut peraturan, dengan  tidak  mendapatkan  prestasi  Kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  gunanya  adalah  untuk membiayai  pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintah (Anggoro, 2017).
Fungsi  Pajak  Daerah  Sebagaimana  halnya  pajak  pusat,  pajak  daerah  mempunyai  peran  penting dalam  pelaksanaan  fungsi  negara/pemerintahan,  baik  dalam  fungsi  mengatur  ( regulatory ),  penerimaan ( budgetary ),  retribusi  ( redistributive ),  dan  lokasi  sumber  daya  ( resource  allocation )  maupun  kombinasi antara keempatnya. Pada umunya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayaan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi budgetary dan fungsi regulatory. Namun pembedaan ini tidaklah dikotomis (Anggoro, 2017).

## Surat Tagihan Pajak
Undang – Undang KUP pasal 9 1 no. 20 menjelaskan bahwa, “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.” Definisi Surat tagihan  pajak  menurut  Mardiasmo  dalam  Buku  yang  berjudul  Perpajakan,  menyatakan  bahwa  “Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.” Fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Mardiasmo dalam  buku perpajakan, menyatakan bahwa fungsi surat tagihan pajak adalah:
1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT Wajib Pajak
2. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga
3. Alat untuk menagih pajak.
Surat tagihan pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila:
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda/bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak secara lengkap selain:  a. idenitas pembeli atau b. identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran.
5. Pengusahaan  kena  Pajak  melakukan  faktur  pajak  tidak  sesuai  dengan  masa  penerbitan  faktur pajak atau
6. Pengusaha kena pajak gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.
Surat  Tagihan  Pajak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  surat  ketetapan  pajak. Pengenaan sanksi berkaitan dengan surat tagihan pajak diuraikan sebagai berikut:
Sanksi  administrasi  berupa  bunga  2%  per  bulan  paling  lama  24  bulan  dihitung  sejak  saat terutangnya  pajak  atau  berakhirnya  masa  pajak,  bagian  tahun  pajak,  atau  tahun  pajak  sampai  dengan diterbitkannya  surat  tagihan  pajak  atas  kuranng  dibayar,  atau  hasil  penelitian  surat  pemberitahuan  yang menunjukkan pajak kurang bayar karena terdapat salah satu / salah tulis.

## Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, Restoran adalah fasilitas penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah  makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran.  Pelayanan  yang  disediakan  restoran  sebagaimana  meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain (Anggoro, 2017).
Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di  Restoran.sedangkan  Wajib  Pajak  Restoran  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  mengusahakan Restoran. Pada pajak Restoran subjek pajak restoran dan wajib pajak restoran tidak sama, dimana konsumen yang  membeli  makanan  dan  atau  minuman  dari  restoran  merupakan  subjek  pajak  yang  membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib  pajak  yang  diberi  kewenangan  untuk  memunngut  pajak  dari  konsumen  (subjek  pajak)  dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Anggoro, 2017). Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima  restoran.  Jika  pembayaran  dipengaruhi  oleh  hubungan  istimewa,  harga  jual  atau  penggantian dihitung  atas  dasar  harga  pasar  yang  wajar  pada  saat  pembelian  makanan  dan  /atau  minuman  misalnya, hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilik perusahaan orang pribadi atau badan yang sama.

## Kualitas Pelayanan
Pengertian kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesuai degan ekspresi pelanggan. Pda umumnya harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman dan informasi lisan dan iklan (Tjiptojono, 2014). Menurut (Tjiptojono, 2014)ada beberapa hakekat pelayanan umum yaitu :
1. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan hakekat tugas dari instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
2. Mendorong  upaya  pengefektifan  sistem  dan  tata  laksana  pelayanan  sehingga  pelayanan  umum dapat diselenggarakan secara lebih berguna.
3. Medorong tumbuhnya kreatifitas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
Kualitas Pelayanan adalah sebagai ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang akan digunakan sebagai pembanding antara pelayanan yang sudah diberikan oleh fiskus dengan apa yang diinginkan ole pelanggan wajib pajak. menurut (Andika, 2013) Kualitas Pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Namun tindakan tersebut tidak berwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Dampaknya adalah konsumen dapat lebih aktif dalam proses mengkonsumsi produk dan jasa suatu perusahaan.
Menurut  (Tjiptono,2014),  kualitas  pelayanan  adalah  suatu  keadaan  dinamis  yang  berkaitan  erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya melebihi kualitas pelayanan  yang  diharapkan.  Menurut  (Tjiptono,  2014)),  definisi  kualitas  pelayanan  ini  adalah  upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketetapan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut (Astuti, 2013).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Definisi  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  (Nurmantu,  2010)  kepatuhan  wajib  pajak  didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya,  dan  menurut  (Sidik,  2010)  bahwa  kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara sukarela,  dimana  wajib  pajak  bertanggung  jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan  kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  atas pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  pemanfaatan  sumber  daya yang  dimiliki  pemerintah  daerah.  Pendapatan  ini  sering  kali  dijadikan  indikator  tangkat  kemajuan  suatu daerah.  Daerah  yang  dianggap  maju  adalah  daerah  yang  memiliki  PAD  yang  tinggi.  Hal  ini  dapat dimengerti  karena  dengan  tingginya  PAD  yang  dierima  suatu  daerah  maka  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dalam  hal  pendanaan  APBDnya  akan  semakin  berkurang. Walaupun  demikian,  pemerintah  daerah  dilarang  melakukan  pemungutan  –  pemungutan  kepada masyarakat  yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy)  yang pada  akhirnya  kurang mendukung  dunia  usaha/investasi.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  dilarang  menetapkan  peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk (Anggoro, 2017).
Sumber – sumber yang bisa dikembangkan daerah yang dalam meningkatkan Pendapaan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah, yaitu pajak – pajak yang ditentukan pemungutan dalam Peraturan Daerah, dan para pembayaran pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan, dan lain sebagainya (Anggoro, 2017).
2. Retribusi  Daerah  yaitu  pemungutan  yang  dikenakan  kepada  masyarakat  yang  dinikmati  secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutan juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.contoh  dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal. Dan sebagainya (Anggoro, 2017).
3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  dari pengelolaan  badan  –  badan  usaha  milik  daerah  maupun  Lembaga-lembaga  lainya  yang  dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017).
4. Lain – lain PAD  yang sah,  yaitu  pendapatan  yang diperoleh  pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terdapat mata uang asing, serta komisi, potongan ataupun bentuk penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Anggoro, 2017).

## HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Lewasari, 2019) Ho di tolak dan Ha diterima dimana variable pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pada penelitian (Candrasari & Ngumar, 2016)  peningakatan  untuk  pajak  hotel  disebabkan  penerimaan  terbesar  terjadi  pada  hotel  bintang  3 sedangkan  untuk  pajak  restoran  disebabkan  karena  banyaknya  pengembangan  usaha  serta  minat  suatu masyarakat  untuk  makan  siap  saji  dipengaruhi  tingkat  perekonomian  masyarakat,  maka  berdasarkan hipotesis dalam penelitian terdahulu di atas  penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut : H O 1: Diduga tidak terdapat pengaruh antara surat tagihan pajak terhadap pendapatan asli daerah. H a 1: Terdapat pengaruh anggaran  surat  tagihan  pajak  terhadap  pendapatan  hasil  daerah  pada  restoran. H O 2:  Tidak  terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap Pendapatan asli daerah pada restoran H a 2: Terdapat pengaruh antara  pelayanan  terhadap  Pendapatan  asli  daerah  pada  restoran H o 3:  Tidak  terdapat  pengaruh antara  kepatuhan terhadap Pendapatan asli  daerah pada  restoran H a 3:  Terdapat  pengaruh  antara kepatuhan  terhadap  Pendapatan  asli  daerah  pada  restoran  H O 4:  Tidak  terdapat  pengaruh  antara surat tagihan pajak, pelayanan dan kepatuhan terhadap pendapatan asli daerah pada restoran . H a 4: Terdapat pengaruh antara surat tagihan pajak, pelayanan dan kepatuhan terhadap pendapatan asli daerah pada restoran.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  metode  yang  digunakan  oleh  peneliti  ini  yaitu  metode  penelitian  Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. (Sugiyono, 2017) metode asosiatif digunakan untuk penelitian seberapa besar pengaruh  surat  tagihan  pajak,  pelayanan  dan  kepatuhan  terhadap  pendapatan  hasil  daerah  pada  restoran dalam penelitian ini populasinya adalah karyawan atau pegawai dari badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD)  kota  sukabumi  dan  sampelnya  yang  digunakan  berjumlah  45  orang.  Teknik  sampling  yang digunakan  adalah  probability  sampling  yaitu  sampel random sampling  memberikan  kesempatan  pada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai sampling dan yang menjadi sampel penelitian ini yaitu seluruh  karyawan  BPKD  yang  berjumlah  45  orang.  Teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  data primer melalui kuesioner dan data sekunder yang didapatkan melalui Uji Validitas dan Uji Reabilitas.

## HASIL dan PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini salah satunya yaitun dengan membagikan kuesioner kepada responden yang terkait. Isi dari kuesioner tersebut yaitu mengenai Pengaruh Surat Tagihan Pajak, Pelayanan,  Dan  Kepatuhan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Sektor  Pajak  Hotel  Dan  Restoran. Adapun  kuesioner  yang  dibagikan  oleh  peneliti  kepada  responden  yaitu  sebanyak  45.  Dan  Kembali sebanyak 45 juga. Karakteristik Responden yang ada pada penelitian ini yaitu:
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia Jumlah Presentase 20-25 5 10 % 25-30 10 20 % 30-35 10 20 % 35-50 20 50 %

## Uji Validitas
Uji validitas menurut (Sugiyono, 2017), validitas berhubungan denga suatu perubahan mengukur apa yang seharunya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat kecepatan alat ukur penelitian terhadap isi  sebenarnya  yang diukur. Uji validitas adalah uji yang diigunakan untuk menunjukan sejauh mana  alat  ukur  yang  digunakan  dalam  suatu  mengukur  apa  yang  diukur.  Untuk  mengetahui  valid  atau tidakna suatu kuesioner dalam penelitian, maka uji validitas mempunyai standar keputusan validitas, yaitu: (1) Jika rhitung ≥ rtabel maka pernyataan kuesioner tersebut dikatakan valid.
(2) Jika rhitung ≤ rtabel maka pernyataan kuesioner tersebut dikatakan tidak valid.
rtabel  diperoleh  dari  hasil  perhitungan  df  =  n-2,  dimana  n  merupakan  jumlah  responden  yang dijadikan sampel dalam  peneltian ini, yaitu: 45 Orang dengan taraf signifikansi 10 % (0,1). Maka dapat dilihat di lampiran, rtabel dari 45 dengan signifikansi 10 % yaitu 0,294.

## Hasil Uji Validitas Surat Tagihan Pajak (X1)
No rtabel Rhitung Keterangan 1 0,294 396 Valid 2 0,294 543 Valid 3 0,294 748 Valid 4 0,294 710 Valid
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750
5 0,294 619 Valid 6 0,294 654 Valid 7 0,294 439 Valid 8 0,294 541 Valid Hasil Uji Validitas Pelayanan (X2) No rtabel Rhitung Keterangan 1 0,294 426 Valid 2 0,294 448 Valid 3 0,294 517 Valid 4 0,294 545 Valid 5 0,294 662 Valid 6 0,294 617 Valid 7 0,294 480 Valid 8 0,294 652 Valid Hasil Uji Validitas Kepatuhan (X3) No rtabel Rhitung Keterangan 1 0,294 236 Tidak Valid 2 0,294 458 Valid 3 0,294 263 Tidak Valid 4 0,294 168 Tidak Valid 5 0,294 225 Tidak Valid 6 0,294 298 Valid 7 0,294 339 Valid Hasil Uji Validitas Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel Dan Restoran (Y) No rtabel Rhitung Keterangan 1 0,294 296 Valid 2 0,294 329 Valid 3 0,294 426 Valid 4 0,294 534 Valid 5 0,294 339 Valid 6 0,294 126 Tidak valid
Dapat dilihat dari tabel hasil uji validitas Surat Tagihan Pajak (X1), hasil uji validitas Pelayanan (X2), hasil uji validitas Kepatuhan (X3) dan Hasil uji Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel Dan Restoran  (Y)  diatas,  bahwa  semua  item  pernyataan  pada  kuesioner  mengenai  surat  tagihan  pajak  (X1), Pelayanan (X2), Kepatuhan (X3), dan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel Dan Restoran (Y) tersebut dinyatakan valid karena nilai rhitung pada penelitian ini lebih banyak yang valid di bandingkan yang tidak valid yaitu lebih besar dari pada rtabel (0,294).
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750

## Hasil Uji Reliabilitas
Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu kuesioner yang diisi oleh responden.  Apabila  jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan  atau  pernyataan  dalam  kuesioner  konsisten, maka butir pertanyaan atau pernyataan bisa dikatakan reliabel atau andal. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian, maka uji reliabilitas mempunyai kriteria, yaitu sebagai berikut:
(1) Jika r 1 ≥ 0,6 berarti reliabel.
(2) Jika r 1 ≤ 0,6 berarti tidak reliabel.

## Hasil Uji Reabilitas Surat Tagihan Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .787 .791 8

## Hasil uji reabilitas Pelayanan
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .859 .861 8
Uji reabilitas kepatuhan Hasil uji reabilitas pendapatan asli daerah pada sektor pajak hotel dan restoran Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's
Alpha Based on Standardized Items N of Items .802 .803 7
Reliability Statistics Cronbach's Alpha a Cronbach's
Alpha Based on Standardized Items a N of Items .682 .681 6 a. The value is positive due to a positive average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  atau  melihat  apakah  data  variabel  bebas  (X)  dan variabel terikat (Y) berdistribusi normal  atau tidak.  Model regresi  yang  baik  yaitu apabila pada variabel bebas ataupun terikat berdistribusi normal. Apabila variabel tersebut tidak berdistribusi normal, maka data hasil penelitian ini kurang untuk bisa menggambarkana karakteristik dari populasinya.
Untuk  mengetahui  suatu  data  berdistribusi  normal  atau  tidak  berdistribusi  normal  yaitu menggunakan analisis statistik Kolmogrov-Smirnov test dengan kriteria sebagai berikut:
(1) Jika sig ≥ 0,05 berarti data berdistribusi normal.
(2) Jika sig ≤ 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal

## Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 40 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.51383795 Most Extreme Differences Absolute .090 Positive .090 Negative -.067 Test Statistic .090 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Dapat  dilihat  dari  hasil  uji  normalitas one  sample  kolmogorov-smirnov  test di  atas,  bahwa  data semua  variabel  baik  variabel  bebas  (X1)  yaitu  Pengaruh  surat  tagihan  pajak,  (X2)  Pelayanan,  (X3) Kepatuhan  dan  (Y)  yaitu  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Sektor  Pajak  Hotel  dan  Restoran terdistribusi secara normal, karena nilai signifikansi nya lebih dari 0,05. Dimana nilai sig nya yaitu sebesar 200.
Dapat dilihat uji normalitas pada gambar histogram di atas, bahwa grafik yang ada pada histogram sudah mengikuti kurva berbentuk lonceng tidak lebih condong ke kiri dan ke kanan sehingga bisa dikatakan model regresi telah terdistribusi normal dan dapat dikatakan baik.
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750
Dapat dilihat dari hasil uji normal P-Plot diatas, bahwa titik-titik data sudah menyebar di sekitar garis diagonalnya dan sudah mengikuti arah garis diagonalnya. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas dan dapat melakukan pengujian lebih lanjut.

## Hasil Uji Multikoloinieritas
Multikolinearitas  bertujuaan  untuk  mengetahui  atau  melihat  ada/tidaknya  korelasi  antar  variabel bebas yang ada dalam penelitian ini, yaitu Pengaruh Surat Tagihan Pajak (X1), Pelayanan (X2), Kepatuhan (X3)  dalam  model  regresi.  Dalam  melakukan  uji  multikolinearitas  yaitu  menggunakan Variance Inflationfactor (VIF), dengan kriteria sebagai berikut:
Jika tolerance di bawah angka 0,10 dan VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinearitas.

## Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
T Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 22.435 3.754 5.977 .000 Surat Tagihan Pajak .028 .089 .052 .317 .753 .960 1.042 Pelayanan .032 .077 .072 .419 .678 .892 1.120 Kepatuhan .070 .062 .196 1.127 .267 .863 1.159
Dependent Variable: Terhadap PAD pada sektor pajak hotel dan restoran
Dapat dilihat dari hasil uji multikolinearitas di atas, bahwa tidak adanya korelasi antar Pengaruh Surat Tagihan Pajak (X1), Pelayanan (X2), Kepatuhan (X3) dalam model regresi, karena hasil perhitungan tolerance di atas angka 0,10 yaitu sebesar 0,960, 892, 863 dan hasil perhitungan VIF < 10 yaitu sebesar 1,042,  1,120  dan  1,159.  Sehingga  dalam  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui atau melihat apakah dalam model regresi tidak terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik disebut dengan homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, karena variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.
Apabila  adanya  pola  seperti  titik-titik  yang  membentuk  pola  tertentu  pada  grafik  seperti bergelombang,  melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila tidak adanya pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut dengan homoskesdatisitas.
Grafik Scatter-Plot
Dapat  dilihat  dari  grafik  scatter-plot  di  atas,  bahwa  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi heteroskedastisitas  atau  disebut  dengan  homokedastisitas  pada  model  regresi,  karena  tidak  terdapat  pola yang jelas dan titik-titik pada grafik scatter-plot tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas dalam penelitian  ini  yaitu  Pengaruh  Surat  Tgihan  Pajak  (X1),  Pelayanan  (X2),  Kepatuhan  (X3)  terhadap  satu variabel terikat yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel dan Restoran (Y).
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 22.435 3.754 5.977 .000 Surat Tagihan Pajak .028 .089 .052 .317 .745 .960 1.042 Pelayanan .032 .077 .072 .419 .678 .892 1.120 Kepatuhan .070 .062 .196 1.127 .267 .863 1.159
a. Dependent Variable: Terhadap PAD pada sektor pajak hotel dan restoran
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750
Berdasarkan  persamaan  regresi  linear  berganda,  maka  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  regresi  linear berganda di atas, bahwa persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Y = 22.434 + 028 X 1 + 032 X 2 + 070X3 +
Keterangan: Y = Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel dan Restoran X 1 = Surat Tagihan Pajak X 2 = Pelayanan X 3 = Kepatuhan

## Hasil Uji t
Uji t dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat,  seperti  uji  t  dalam  penelitian  ini  yaitu  dilakukan  untuk  mengetahui  Surat  Tagihan  Pajak    (X1) terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Sektor  Pajak  Hotel  dan  Restoran  (Y)  dan  untuk  mengetahui pengaruh Pelayanan (X2) terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel dan Restoran (Y) dan untuk  mengetahui pengaruh kepatuhan (X3) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel dan Restoran (Y) . Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  secara  parsial.  Dan  apabila  nilai  signifikansi  >  0,05  maka  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil uji t dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 22.435 3.754 5.977 .0.00 Surat Tagihan Pajak .028 .089 .052 2.317 .045 .960 1.042 Pelayanan .032 .077 .072 2.419 .078 .892 1.120 Kepatuhan .070 .062 .196 2.127 .067 .863 1.159
a. Dependent Variable: Terhadap PAD pada sektor pajak hotel dan restoran
Berdasarkan uji t pada table di atas diketahui bahwa surat tagihan  pajak  berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada restoran dimana nilai signifikasi sebesar 0.045 lebih kecil dari 0.05 yang berarti terdapat pengaruh.
Berdasarkan  uji  t  pada  table  di  atas  diketahui  bahwa  pelayanan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada restoran dimana nilai signifikasi sebesar 0.078 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak berpengaruh.
Berdasarkan  uji  t  pada  table  di  atas  diketahui  bahwa  kepatuhan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada restoran dimana nilai signifikasi sebesar 0.067 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak berpengaruh.

## Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel  terikat  yang  dimasukan  dalam  model  regresi.  seperti  uji  F  dalam  penelitian  ini  yaitu  dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama Surat tagihan Pajak (X1) pelayanan (X2) dan kepatuhan (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak hotel dan restoran (Y). Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamasama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama- sama antar variabel bebas terhadap variabel terikat.
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750
Hasil uji F dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 5.723 3 1.908 2.768 .019 b Residual 89.377 36 2.483 Total 95.100 39
a. Dependent Variable: PAD Hotel dan Restoran b. Predictors: (Constant), Kepatuhan, Surat Tagihan Pajak, Pelayanan
Berdasarkan  uji  t  pada  table  di  atas  diketahui  bahwa  surat  tagihan  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada restoran dimana nilai signifikasi sebesar 0.019 lebih kecil dari 0.05 yang berarti terdapat pengaruh.

## Uji Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  variabel independen (variabel bebas)  yaitu Surat tagihan pajak (X1), Pelayanan (X2) dan Kepatuhan (X3) dalam menerangkan variasi variabel devenden (variabel terikat) yaitu Pendaptan Asli Daerah Pada Sektor Pajak Hotel  dan  Restoran  (Y).  Nilai  koefisien  determinasi  yaitu  antara  nol  dan  satu.  Hasil  dari  uji  koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .245 a .660 -.018 1.57565
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan, Surat Tagihan Pajak, Pelayanan
Berdasarkan uji koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa nilai koefisien determinasi (Kd) Sebesar 660 atau sama dengan 66% sehingga dapat disimpulkan bahwa surat tagihan pajak pelayanan dan kepatuhan hanya memberikan pengaruh pendapatan asli daerah pada restoran yaitu sebesar 66% dan sisanya sebesar 44% yang dipengaruhi oleh variable yang tidak diteliti.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis yaitu uji t variable surat tagihan pajak (X1) dengan nilai sigifikasinya 0,045 < 0,05 maka H 01 ditolak dan H a1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan Surat tagihan pajak  (X1)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penghasilan  Asli  Daerah  pada  restoran(Y). Berdasarkan penelitian dan uji hipotesis denga uji t menggunakan SPSS. Bahwa variabel surat tagihan pajak (X1) memiliki nilai signifikasi 0,045 < 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha diterima. Yang berarti terdapat pengaruh antara variabel surat tagihan pajak terhadap pedapatan asli daerah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  hipotesis  yaitu  uji  variabel  pelayanan  (X2)  dengan  nilai signifikasinya  0,078  >  0,05  maka  H 02 ditolak  dan  H a2 diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pelayanan (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada restoran (Y). Berdasarkan penelitian dan uji hipotesis denga uji t menggunakan SPSS. Bahwa variabel Pelayanan (X2) memiliki nilai signifikasi 0,078 > 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha diterima. Yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel pelayanan terhadap pedapatan asli daerah.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  hipotesis  yaitu  uji  t  variabel  kepatuhan  (X3)  dengan  nilai sigifikasinya 0,067 > 0,05 maka H 02 ditolak dan H a2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan (X3)  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  pada  restoran  (Y). Berdasarkan penelitian dan uji hipotesis denga uji t menggunakan SPSS. Bahwa variabel Pelayanan (X2) memiliki nilai signifikasi 0,067 > 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak Ha diterima. Yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel kepatuhan terhadap pedapatan asli daerah.
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021                                                                                     e-ISSN : 2685 - 9750
Berdasarkan penelitian hasil dari uji hipotesis yaitu uji F dengan menggunakan software SPSS 24 for windows, di ketahui bahwa nilai F hitung hasil perhitungan uji F hitung untuk surat tagihan pajak (X1), pelatyanan (X2) dan kepatuhan (X3) dengan nilai sigifikasinya karena 0,019 < 0,05 maka H 03 ditolak dan H a3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan surat tagihan pajak (X1), pelayanan (X2) dan kepatuhan (X3) secara  bersama-sama  atau  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pendapatan  asli daerah pada restoran (Y). Berdasarkan penelitian dan uji hipotesis denga uji t menggunakan SPSS. Bahwa variabel Pelayanan (X2) memiliki nilai signifikasi 0,019 > 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak  Ha  diterima.  Yang  berarti  terdapat  pengaruh  antara  variabel  surat  tagihan  pajak,  pelayanan  dan kepatuhan terhadap pedapatan asli daerah.
Berdasarkan  penelitian  dari  uji  koefisien  determinasi  menyatakan  bahwa  nilai  R 2 atau  R  sguare dalam penelitian ini  yaitu sebesar 660 atau 66 %. Hal ini berarti bahwa Surat tagihan pajak (X1), pelayanan (X2)  dan  Kepatuhan  (X3)  hanya  memberikan  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  pada  restoran  (Y)  yaitu sebesar 66 % dan sisanya sebesar 44 % yang dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.  Karena nilai R 2 di bawah 0,50 atau cenderung mendekati nilai 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel- variabel independen (variabel bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (variabel terikat) sangat terbatas.
Dalam hasil penelitian (Lewasari, 2019) Pajak Hotel merupakan salah satu komponen terpenting dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  guna  pembangunan  ekonomi  berdasarkan  hasil penelitian  menghasilkan  pernyataan  bahwa  pajak  restoran  berpengaruh  positif  terhadap  pendapatan  asli daerah  (PAD),  yang  artinya  Ketika  hotel  dan  restoran  yang  berada  pada  suatu  kota  menghasilkan pendapatan  yang  baik  itu  artinya  pendapatan  asli  daerah  pun  akan  semakin  baik  pula,  dan  dalam  hasil penelitian  (Rachmawati,  2015)  bahwa  surat  tagihan  pajak  daerah  dan  sanksi  administrasi  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  karena  wajib  pajak  akan  membayar  jika  surat  tagihan  pajak diterbitkan secara bersama-sama dengan adanya sanksi administrasi. Dan dalam hasil penelitian (Sulatika, 2017)  bahwa  Pemahaman  Peraturan  Pajak  restoran,  omset  restoran  dan  kualitas  pelayanan  berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  dapat  di  tarik  kesimpulan  akhir  Surat  Tagihan  Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Restoran. karena adanya faktor dari wajib pajak yang mendapatkan adanya surat tagihan pajak atas tunggakan nya sehingga wajib pajak dengan  cepat  membayarkan  tunggakan  tersebut,  dan  dari  hasil  pembahasan  dari  pelayanan  bahwa  tidak terdapat  pengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  karena  masih  adanya  faktor  pelayanan  yang masih kurang bagus, kurang menarik konsumen atau pelanggan yang datang, dan dari hasil pembahasan mengenai  kepatuhan  bahwa  kepatuhan  tidak  dapat  pengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah,  karena adanya  faktor  keterlambatan  dari  pihak  wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajak,  Hasil  penelitian keseluruhan dari variabel surat tagihan pajak, pelayanan dan kepatuhan sehingga dapat disimpulkan surat tagihan pajak, pelayanan dan kepatuhan, secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan  asli  daerah  pada  restoran.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  para  wajib  pajak  akan  patuh  dalam membayarkan pajak nya jika suatu pelayananya disetiap restoran/pelayanan pajak ditingkatkan, maka akan adanya peningkatan dalam pendapatan asli daerahnya.

## SARAN
1. Saran  teoritis  pada  penelitian  ini  harus  dengan  lebih  memahami  mengenai  pajak  daerah,  lebih spesifik tidak keseluruhan, agar penelitianya lebih fokus.
2. Saran praktis pada penelitian ini badan pengelolaan keuangan harus bisa menegur atau memberikan sanksi  yang  sangat  tegas  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  mematuhi  kewajiban  dengan mengeluarkan teguran dan surat peringatan.

## REFERENSI
Abut. (2017) . pajak daerah dan retribusi daerah . UB Press. http://www.ubpress.ub.ac.id Andika, H. (2013) Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran .. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 53 (9),  1689– 1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah (D. D. Anggoro (ed.); 1st ed.). UB Press. http://www.ubpress.ub.ac.id
Astuti, P. T. (2013). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Teningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Contribution of Hotel and Restaurant Tax to Increase of Revenue of Area of Surabaya City). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5 (2), 1–22. https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1631/1592
Lewasari, S. (2019). Pegaruh pajak hotel dan pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pedapatan Asli Daerah .http:///repository.radentan.ac.id.
Lutfl, S. dalan. (2006). Pajak daerah dan Retribusi Daerah . UB Press. http://www.ubpress.ub.ac.id Nurmantu,  S.  (2010). Moralitas,  Budaya  dan kepatuhan    pajak .  website  www.cvalfabeta.com email:alfabetabdg@yahoo.co.id,ISBN,IKAPI
Priantara Diaz, 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 2 Revisi. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
Rachmawati,  R.  L.  (2015). Pengaruh  surat  Tagihan  Pajak  Daerah  terhadap  Kepatuhan  Wajib  pajak Restoran . 5 , 2. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
Sari, A. C. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya . value: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi VOL.5 No.2
Sidik,  M.  (2010). Moralitas,  Budaya  dan kepatuhan    pajak .  website  www.cvalfabeta.com email:alfabetabdg@yahoo.co.id,ISBN,IKAP.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian . Alfabeta Bandung.
Sulatika, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Omset, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . JOM Fekon Vol. 4 No. 1
Tjiptojono.  (2014).  Pengaruh kualitas  pelayanan  terhadap  Kepuasan  Pelanggan .  jurnal  managemen. Vol.14 No.2.