Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2859-2866
Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

## Rangga Suganda
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta *Email korespondensi: rnggsgnd@gmail.com

## Abstrak
Metode pendekatan yuridis adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan sebuah penelitian hukum, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk diteliti dengan cara  mengadakan penelusuran terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Sedangkan Ekonomi syariah adalah ilmu  yang mempelajari  perilaku  seorang  muslim  dalam  suatu  masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah islam. Ekonomi syariah juga bukan hanya praktik ekonomi melainkan juga merupakan wujud perilaku yang didasarkan pada ajaran islam.  Hadirnya perilaku ekonomi tersebut, tentunya tidak menutup kemungkinan hadirnya sebuah sengketa bagi pelaku ekonomi syariah. Timbulnya sengketa biasanya berawal  dari  kondisi  salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan oleh pihak lain. Maka dari itu pada tulisan ini, penulis akan mempelajarai bagaimana cara kerja dan karakteristik dari pendekatan yuridis dan bagaimana pula memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pendekatan yuridis.
Kata Kunci: Pendekatan Yuridis, Sengketa, dan Ekonomi Syariah
Saran sitasi : Suganda, R . (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 2859-2866. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan  yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan- peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti  (Soekanto  &  Mamudji, 2001). Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari segi normatifnya. Metode pendekatan yuridis terbagi menjadi  tiga  bagian, pertama yuridis  normatif  atau penelitian  hukum  yang  pada  dasarnya  merupakan rangkaian  kegiatan  yang  mengaji  bagaimana aspek- aspek  dalam  menyelesaikan  masalah,  atau  dapat dikatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kedua, penelitian  hukum  empris  yaitu  metode  penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dapat diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya terjadi  dimasyarakat.  Serta  yang ketiga yaitu penelitian  socio  legal,  penelitian  yang  dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurniaan ilmu hukum. Hal ini tentunya tidak terlepas bahwa hakikat ilmu hukum yaitu interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin  ilmu  lainnya  untuk  menerangkan  berbagai aspek yang berhubungan  dengan  kehadiran  hukum  di masyarakat (Benuf, dkk, 2020).
Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam  kehidupan  sehari-hari,  jika  diartikan  menurut bahasa  ekonomi  ialah  dua  kata  yang  terpisah,  yakni Oikos dan Nomos kata  yang  berasal  dari  bahasa Yunani. Oikos berati keluarga atau rumah tangga dan Nomos yang berati peraturan atau aturan. Sedangkan menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  ekonomi merupakan  segala  hal  yang  bersangkutan  dengan penghasilan,  pembagian  dan  pemakaian  barang- barang  dan  kekayaan.  Sehingga  dapat  dipahami bahwa  ekonomi  merupakan  sebuah  tindakan  atau
proses  yang  harus  dilaksanakan  untuk  menciptakan barang-barang  dan  jasa  yang  ditujukan  untuk memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan  manusia  (Safri, 2018).
Mengenai  kata  Syariah  secara  terminologis terdapat  beberapa  rumusan,  Muhammad  Syaltout mendefinisikan  bahwa  syariah  adalah  seperangkat ajaran yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan  muamalah  yang  dipahami  dari  kandungan  Al- Qur’an dan Al- Sunnah sebagai pedoman dalam hidup masyarakat. Rumusan lain juga disampaikan oleh Ali- Syais  bahwa  syariah  adalah  segala  sesuatu  yang ditetapkan oleh Allah Swt, baik yang berkaitan dengan aqidah,  kesucian  dan  kebaikan  jiwa,  maupun  yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis  (Ghofur,  2020).  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  ekonomi  syariah  merupakan,  sebuah  ilmu pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah ekonomi-ekonomi  rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai- nilai islam. Definisi lain juga dapat dimaknai bahwa ekonomi  syariah  adalah  ilmu  yang  mempelajari perilaku  seorang  muslim  dalam  suatu  masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah islam. Kehadiran dari  ekonomi  syariah  sendiri  tidak  terlepas  dari tuntutan utama manusia yakni yang ingin menggapai kebahagiaan,  baik  secara material,  spiritual,  maupun sosial yang tidak terlepas pada keyakinan ajaran yang mereka  peluk.  Karena  ekonomi  syariah bukan hanya praktik  ekomoni  melainkan  juga  merupakan  wujud perilaku yang didasarkan pada ajaran  islam.  Atas apa yang di jelaskan diatas, tidak menutup kemungkinan pula  bahwa  adanya  terjadi sengketa  pada  ekonomi syariah  khusus  pada  praktiknya.  Sengketa  ekonomi syariah biasanya timbul karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan adanya hak  yang  terganggu  atau  dilanggar.  Sengketa merupakan conflict dan dispute yaitu  berbentuk perselisihan  atau disagreement  on  a  point  of  law  or fact of interest between two person, yang artinya suatu kondisi dimana tidak adanya kesepahaman para pihak antara  sesuatu  dan  faktanya  atau  perbedaan kepentingan  dari  kedua  belah  pihak.  Timbulnya sengketa  biasanya  berawal  dari  kondisi  salah  satu pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh pihak  lain  (Suadi, 2017).
Berkaitan  dengan  tulisan  ini  penulis  akan menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dalam melakukan  proses  penelitiannya,  urgensi  dari pendekatan yang digunakan atas judul pada penulisan
ini ialah bahwa perkembangan dari perilaku ekonomi syariah yang semakin pesat sehingga perlu memahami bagaimana aturan yang telah tersedia didalam proses penyelesaian  sengketa  tersebut.  Manfaat  yang  akan hadir  nantinya,  melalui  kehadiran  tulisan  ini  ialah sebagai bentuk pengetahuan dan bagaimana masyarakat  memahami  dengan  semestinya  hukum yang  dapat  ditempuh  dalam  hadirnya  sengketa  pada ekonomi syariah. Pendekatan yuridis normatif dirasa sangat tepat dengan alasan, bahwa tujuan dari tulisan ini  dapat  memecahkan  masalah  atas  sengketa  yang terjadi  pada  ekonomi  syariah  dengan  didasari  pada hukum positif yang ada. Sudah hadir beberapa tulisan dengan  tema  yang  hampir  sama,  pada  tulisan  ini penulis  akan  menunjukan  dua  karya  ilmiah sebelumnya yang pada substansinya terdapat beberapa persamaan. Pertama adalah Jurnal Transekonomika – Akuntansi  Bisnis  dan  Keuangan  Vol.1  No.5 September  2021  dari  UIN  Sunan  Gunung  Djati. Adapun  judulnya  ialah  “Model-Model  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”. Pada jurnal yang ditulis Neni Hardiati, Sindi Widiana, dan Seproni Hidayat, membahas bagaimana model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal  ini  mempunyai  pandangan  bahwa  masalah terbesar pada perkembangan ekonomi syariah terletak pada  regulasi  yang  harus  dimatangkan  sebagai prospek  yang  baik  untuk  kedepannya  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah. Sehingga persiapan  dan  pengetahuan  terkait  regulasi  menjadi poin  penting  dalam  menghadapi perkembangan  pesat ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah, pendekatan yuridis normatif yang didasarkan  pada  bahan  hukum  utama  dengan mempelajari  teori,  konsep,  dan  prinsip  hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Kedua ,  ialah  jurnal  yang  ditulis  oleh  Kelik Pramudya  dengan  judul  “Strategi  Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa”. Jurnal  ini  diterbitkan  pada  Jurnal Rechts  Vinding Volume  7,  Nomor  1,  April  2018.  Pada  jurnal  ini menjelaskan bagaimana metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dan bagaimana pula  penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  di Pengadilan Agama,  jurnal  ini  juga  menjelaskan bagaimana  penguatan  fungsi  pengadilan  agama dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Dari dua karya ilmiah diatas terdapat beberapa pembahasan
yang  menjadi  rujukan  penulis  pada  makalah  ini, meskipun terdapat beberapa perbedaan namun dalam satu  bingkaian tema.  Untuk  itu  pada  tulisan  ini, terdapat  dua  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  cara kerja  dan karakteristik  dari  pendekatan  yuridis  serta bagaimana  pula  memahami  sistem  penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pendekatan yuridis. Sehingga  hadirlah  sebuah  makalah  yang  berjudul “Metode  Pendekatan  Yuridis  Dalam  Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  ini bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statute approache) dan pendekatan analitis.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Metode Pendekatan Yuridis
Pengertian  dan  Ruang  Lingkup  Pendekatan Yuridis
Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan  yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti.  Pendekatan  yuridis  juga dapat  diartikan  suatu  prosedur  dan  cara  penelitian ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika  keilmuan  hukum  dari  segi  normatifnya. Pendekatan  yuridis  pun  dibagi  menjadi  tiga  dalam proses penelitiannya yang pertama adalah penedekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah  hukum  serta  hal  yang bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang akan dibahas (Tan, 2018).
Kedua ,  adalah  pendekatan  yuridis  empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan  terkait  penyidikan  yang  dilakukan  oleh
kepolisian  terhadap  pelaku  anak  baik  berupa  data, informasi,  dan  pendapat  yang  didasarkan  pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten  terkait dengan  masalah  yang  penulis angkat  dalam  penelitian  ini.  Adapun  ruang  lingkup dari  pendekatan  yuridis  empiris  ialah  penelitian terhadap  identifikasi  hukum  dan  penelitian terhadap efektivitas hukum (Ali, 2009).
Serta ketiga yaitu  penelitian  socio  legal, penelitian yang dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurniaan  ilmu  hukum.  Hal  ini  tentunya  tidak terlepas bahwa hakikat  ilmu hukum yaitu interdisipliner,  yang  artinya  diperlukan  berbagai disiplin  ilmu  lainnya  untuk  menerangkan  berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat (Benuf, 2020).
Berkaitan  dengan  makalah  ini  maka  penulis, nantinya  akan  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif, maka ruang lingkup dari pendekatan yuridis normatif  menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji  ialah  mencakup,  penelitian  terhadap asas- asas  hukum,  Penelitian  terhadap  sistematika  hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal,  penelitian  perbandingan  hukum,  dan penelitian sejarah hukum (Nurhayati, dkk, 2021).
Penelitian  pendekatan  yuridis  normatif  secara garis  besar  akan  ditujukan  pada  penelitian  terhadap azas-azas  hukum,  yang  berupa  penelitian  terhadap unsur-unsur  hukum  baik  unsur  ideal  (norm- wissenschaft/sollenwissenchaff)  yang  menghasilkan kaidah-kaidah  hukum  melalui  filsafat  hukum  dan unsur nyata (tatsachenwissenschaff/ seinwissenschaff) yang  menghasilkan  tata  hukum  tertentu.  Yuridis normatif  juga  merupakan  penelitian  terhadap sistematika  hukum,  yaitu  mengadakan  identifikasi terhadap  pengertian  pokok  dalam  hukum  seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Urgensi dari pendekatan yuridis yang digunakan atas  judul  pada  penulisan  ini  ialah  bahwa perkembangan  dari  perilaku  ekonomi  syariah  yang semakin  waktu  semakin berkembang sehingga perlu memahami  bagaimana  aturan  yang  telah  tersedia didalam  proses  penyelesaian  sengketa  tersebut. Manfaat  yang  akan  hadir  dari  pendekatan  yuridis, melalui  kehadiran  tulisan  ini  ialah  sebagai  bentuk pengetahuan  dan  bagaimana  masyarakat  memahami dengan  semestinya  hukum  yang  dapat  ditempuh dalam hadirnya konflik pada ekonomi syariah. Sesuai
dengan judul yang tertera pada makalah ini membuat pendekatan yuridis normatif dirasa sangat tepat dengan alasan, bahwa tujuan dari tulisan ini dapat mengetahui bagaimana  sistem  yang  tepat  dalam  penyelesiaan sengketa  yang  terjadi  pada  ekonomi  syariah  dengan didasari pada hukum positif yang ada.

## Cara Kerja dan Karakteristik Pendekatan Yuridis
Cara  kerja  dan  karakteristik  dalam  sebuah pendekatan  memang  harus  diketahui terlebih  dahulu sebelum dilakukannya penelitian. Untuk itu berbagai cara  kerja  dan  karakteristik  dari  pendekatan  yuridisi akan dituangkan dalam tulisan ini. Pendekatan yuridis akan  bekerja  dengan  sesuai  ruang  lingkupnya, pertama fokus  terhadap  asas-  asas  hukum,  yaitu merupakan  sebuah  penelitian  hukum  yang  bertujuan untuk  menemukan  asas  hukum  atau  doktrin  hukum positif  yang  berlaku.  Penelitian  ini  juga bisa  disebut sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research). Cara kerjanya  dengan  analitis  induktif  prosesnya  bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif  yang  diketahui,  dan  berakhir  pada  penemuan asas-asas  hukum,  yang  menjadi  pangkal  tolak pencarian  asas  adalah  norma-norma  hukum  positif. Kedua, penelitian  akan  bekerja  terhadap  sistematika hukum yang dilakukan terhadap peraturan perundang- undangan  tertentu  atau  hukum  tertulis.  Tujuannya adalah  untuk  mengadakan  identifikasi  terhadap pengertian  pokok  hak  dan  kewajiban,  peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ketiga, cara  kerjanya  dengan  taraf  sinkronisasi  hukum  yang menjadi  objek  adalah  sampai  sejauh  mana  hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya  (Ali,  2009).  Karakteristik  pada  pendekatan yuridis  pada  dasarnya  terdapat  dua  karakter  yakni sebagai penelitian kepustakaan atau literature research dan  karakteristik  penelitian  lapangan  (field  study). Philipus  M.  Hadjon,  menjelaskan  bahwa  dari  sudut ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut, pada satu sisi ilmu  hukum  dengan  karakter  aslinya  sebagai  ilmu normatif  dan  pada  sisi  lain  ilmu  sebagai  segi-segi empiris, seperti socio legal jurisprudence.
Sudut  pandang  ini  tentunya  memberikan penjelasan  bawah  ilmu  hukum  normatif  merupakan metode  kajiannya  khas.  Sedangkan  ilmu  hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif, tergantung sifat datanya. Banyak juga ahli yang  berpendapat  bahwa  didalam  penelitian  hukum normatif  tidak  dikenal  istilah  data,  melainkan digunakan istilah bahan hukum. Karena Ilmu hukum
memiliki karakter  yang  khas,  yaitu  sifatnya  yang normatif,  praktis,  dan  preskriptif.  Karakter  yang demikian menyebabkan beberapa kalangan yang tidak memahami  karakteristik  ilmu  hukum  itu  mulai meragukan  hakekat  keilmuan  hukum.  Keraguan tersebut  dikarenakan  kajian  terhadap  ilmu  hukum lebih bersifat normatif ketimbang empiris.
Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dibagi  menjadi  dua  yakni  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer merupakan  pisau  analisis  atas  objek  kajian  yang diangkat.  Bahan  hukum  primer  biasanya  diperoleh dari perundang-undangan dan teori serta asas hukum. Selanjutnya  bahan  hukum  sekunder  merujuk  pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder digunakan  pula  sebagai  referensi  dan  dicantumkan didalam  daftar  pustaka  seperti  halnya  buku-buku, artikel  pada  jurnal  ilmiah,  artikel  pada  prosiding ilmiah, laporan hasil penelitian, hasil penelitian tesis dan  disertasi  yang dijadikan  rujukan  serta  beberapa sumber  literatur  lain  yang  dapat  digunakan  untuk memperkaya  dan  memperdalam  analisis  penelitian. Dalam  penelitian  hukum  normatif  bahan  hukum tersebut  kemudian  dikumpulkan  dan  dianalisis untuk menghasilkan suatu temuan penelitian. Berbeda dari  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  hukum empiris  merupakan  penelitian  berkarakteristik  non- doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  data  yang kemudian  diolah  sesuai  dengan  teknik  analisis  yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial (Nurhayati & Yasir, 2021).
Berkaitan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif yang  digunakan  pada  makalah  ini,  tentunya  terdapat kritik  atau  kelemahan  yang  bisa  dianalisa  secara umum.  Salah  satu  kelemahannya  bahwa  berbagai tafsir  yang  digunakan  tidak  mampu  menjawab berbagai  persoalan  yang  berkaitan  dengan  keadilan dan martabat hidup manusia saat ini. Hukum positif, yaitu yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau  tafsir  yang  digunakan  oleh  pembentuk  hukum. Tafsir  ini  umumnya  bersifat  formal,  karena pembentuk  undang-undang  umumnya  membatasi pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan subtansi  aturan yang  dibuatnya.  Pendekatan  yuridis  normatif memiliki  berbagai  keterbatasan  dalam  menjawab persoalan  dibelakang  teks  yang  melingkupi  sistem kearifan  lokal,  seperti  konflik  pengelolaan  (Safa’at,
2013).  Pada  penelitian  pendekatan  yuridis  normatif tentunya nanti akan memandang hukum yang berlaku sebagai suatu sistem yang hadir berdasarkan data yang didapat  dari  penelitian.  Sedangkan  sejauh  mana efektifitas hukum itu terhadap masyarakat tidak akan ditemukan  secara  spesifik  dari  pendekatan  yuridis normatif.  Melihat kekurangan  ini,  salah  satu  solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi kekurangan pada pendekatan yuridis normatif ialah mengkolaborasikan dengan  pendekatan  lainnya,  salah  satunya  melalui pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  nanti  berperan sebagai penunjang untuk melihat efektifitas pemberlakuan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat melalui  penelitian  ilmu-ilmu  sosial  (Azin,  2012). Melihat  atas  apa  yang  menjadi  kekurangan  dari pendekatan  yuridis  normatif  secara  umum,  dengan solusi yang telah ada. Ini tentunya tidak akan menutup kemungkinan  juga  hadir  pada  sistem  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah,  yaitu  sejauh  mana efektifitas  hukumnya  dapat  berlaku  ditengah-tengah masyarakat dalam proses penyelesaian sengketanya.

## 3.2. Sistem Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah
Terdapat  dua  sistem  dalam  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah,  yaitu  secara litigasi  dan secara non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui cara litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang diselesaikan  oleh  lembaga  pengadilan  dengan berbagai hukum  acaranya.  Sedangkan  non  litigasi adalah merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar lembaga pengadilan. Secara umum penyelesaian  melalui  jalur  non  litigasi  terdapat  tiga cara  dalam  penyelesaiannya, pertama penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian  sengketa  (APS)  atau  juga  dikenal dengan sebagai alternative dispute resolution (ADR). Kedua, melalui  lembaga  arbitrase, dan  yang  ketiga melalui  lembaga  konsumen.  Khusus  untuk  melalui lembaga  konsumen  berbeda  dengan  penyelesaian sengketa  non  litigasi  lainnya,  karena  memiliki undang- undang tersendiri (Suadi, 2017).

## Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Secara Litigasi
Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaiaan sengketa melalui lembaga  pengadilan. Sebagaimana  telah  ditugaskan  yang  memiliki kewenangan  dalam  penyelesaian  ekonomi  syariah merupakan  kompetensi  absolut  dari  Pengadilan Agama. Pada lazimnya setiap perkara yang ada hakim
akan  selalu  dituntut  untuk  mempelajari  atau memeriksa terlebih dahulu perkara secara cermat, agar untuk  mengetahui  substansi  serta  ihwal  yang senantiasa  menyertai  substansi  perkara  tersebut. Berkaitan  dengan  hal  demikian,  dalam  memeriksa sengketa  ekonomi  syariah,  ada  beberapa  hal  penting yang harus dilakukan.
a. Memastikan  bawah  perkara  tersebut  bukan perkara  perjanjian  yang  mengandung  klausal arbitrase.  Hal  ini  bertujuan  agar  Pengadilan Agama  tidak  memeriksa  dan mengadili  perkara yang  ternyata  diluar  jangkauan  kewenangan absolutnya.  Karena  kewenangan  absolut  dari lingkungan  Pengadilan  Agama  sendiri  tidak menjangkau sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausal arbitrase.  Perkara yang mengadung  klausal  arbitrase  adalah  jika  dalam perjanjian  tersebut  terdapat  klausal  yang  pada prinsipnya  menyatakan  bahwa  apabila  terjadi sengketa maka  mereka  telah  menentukan  akan menyelesaikan  sengketa  tersebut  pada  badan arbitrase yang telah mereka sepakati. Sikap yang tepat  untuk  Pengadilan  Agama  jika  menemukan problem  diatas,  maka  Pengadilan  Agama  harus mengeluarkan putusan negatif berupa pernyataan hukum  yang  menyatakan  bahwa  Pengadilan Agama  tidak  berwenang  untuk  memerika  dan mengadili perkara tersebut.
b. Pelajari  secara  cermat  perjanjian  (akad)  yang mendasari kerja sama antara pihak.
Mempelajari  perjanjian  yang  menjadi  dasar  dari kerja sama para pihak merupakan bagian  penting dalam  kehadiran  sengketa  tersebut.  Adapun hukum  perjanjian  yang  dapat  dijadikan  acuan adalah  diatur  dalam  KUH  Perdata  dari  pasal 1233  sampai  pasal  1864  yang  disebut  dengan perjanjian nominaat . Ketentuan- ketentuan hukum  perjanjian  tentunya  harus  selaras  dengan ketentuan-ketentuan  hukum  perjanjian  dalam islam, baik diatur dalam al-Qur’an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama. Jika ditemukannya ada perjanjian  yang  bertentangan  dengan  hukum islam maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum islam (Salim, 2006).
Prinsip  utama  dan  yang  terpenting  dalam menangani sengketa ekonomi syariah sebenarnya adalah, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut  sama  sekali  tidak boleh  bertentangan dengan  prinsip  syariah.  Hal  ini  jelas  merupakan prinsip  fundamental dalam menyelesaikan sebuah
sengketa  ekonomi  syariah.  Salah  satu  wujudnya adalah atas apa yang tertera pada pasal 1 ayat (7) jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam menjalankan  kegiatan  usahanya  tidak  lain  harus berdasarkan prinsip syariah. Prosedur pemeriksaan  sengketa  ekonomi  syariah  di persidangan Pengadilan Agama mesti harus seuai dengan hukum acara perdata. Dalam acara biasa apabila  upaya  penyelesaian  melalui  perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan Pasal 115 RBg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) peraturan Makahmah Agung, maka hakim harus  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  tersebut sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  berlaku, dengan demikian perkara tersebut akan diperiksa dan  diselesaikan  melalui  proses  persidangan sebagaimana  mestinya.  Proses  pemeriksaan perkara  tersebut  akan  berjalan  sebagai  mana lazimnya  proses  pemeriksaan  perkara  perdata  di pengadilan yang secara umum.

## Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui non  litigasi  merupakan  alternatif  penyelesaian sengketa diluar  pengadilan  dengan harapan sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat win-win solution  sehingga  kegiatan  ekonomi  syariah  dapat berjalan  dengan  baik  dan  tidak  terhalang  oleh  sebab berlangsungnya  proses  persidangan.  Terdapat  tiga langkah  yang  dapat  ditempuh  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  melalui  non  litigasi, diantaranya :
a. Alternatif penyelesaian sengketa, yang terdiri dari beberapa  metode  penyelesaian  yang  dapat ditempuh, pertama melalui musyawarah. Musyawarah  diartikan  madu  dari  sarang  lebah, yang  di  dalam  KBBI  memilik  makna  bawah musyawarah  merupakan  pembahasan  Bersama dengan  maksud  mencapai  keputusan  atas penyelesaian  sengketa. Kedua melalui  langkah mediasi, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan pada penyelesaian sengketa  litigasi  dan  juga  non  litigasi.  Pasal  1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur  mediasi  di  pengadilan  menjelaskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui  proses  perundingan  para  pihak  dengan dibantu  oleh mediator. Ketiga, melalui  langkah konsultasi yang merupakan sebuah tindakan yang
bersifat personal antara suatu pihak dan pihak lain yang  merupakan  konsultan,  yang  memberikan pendapatnya  atau  saran  kepada  klien  tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Berdasarkan  pasal  23  peraturan  Mahkamah Agung No  1  Tahun  2008,  atas  persetujuan  para pihak  kesepakatan  perdamaian  tertulis  tersebut dapat  dimintakan  pengukuhan  ke  pengadilan (Suadi, 2017).
Keempat, negoisiasi  tidak  terikat  secara formal dan apabila berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak membuat kesepakatan  secara  tertulis  atau bisa berupa  akta perdamaian yang ditandatangani  oleh  para pihak yang  bersengketa dam  kemudian  didaftarkan  ke pengadilan  dengan  tegang  waktu  30  hari  sejak kesepakatan  tersebut  ditandatangani. Kelima , konsiliasi pada Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  memuat  penjelasan konsiliasi  sebagai  salah satu  cara  yang  dapat ditempuh  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. Konsiliasi merupakan  cara  perdamaian  dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator  dengan  mengupayakan  pertemuan diantara  pihak  yang berselisih. Dan yang terakhir keenam, yaitu penilaian ahli berdasarkan  Pasal 6 ayat  (3) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 “dalam  hal  sengketa  atau  beda  pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak,  sengketa  atau  beda  pendapat  diselesaikan melalui  bantuan  seseorang  atau  lebih  penasehat ahli  maupun  melalui  seorang  mediator  (Suadi, 2017).
b. Arbitrase Berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa.  Arbitrase  adalah  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para pihak  yang  bersengketa.  Berkaitan  dengan penyelesaiannya maka terdapat lembaga arbitrase sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  berbunyi  Lembaga Arbitrase  adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para pihak  yang  bersengketa  untuk  memberikan
putusan  mengenai  sengketa  tertentu  lembaga tersebut  juga  dapat  memberikan  pendapat  yang mengikat  mengenai  suatu  hubungan  hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa (Zahro, dkk, 2022).
Basyarnas-MUI  merupakan  salah  satu bentuk arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Basyarnas berdiri sebagai instrument hukum untuk menyelesaikan perselisihan  para  pihak  di  lingkup  Ekonomi Syariah baik Perbankan Syariah maupun Asuransi Syariah,  Basyarnas-MUI  beroperasi  berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang bunyinya  “adanya  suatu  perjanjian  arbitrase tertulis  meniadakan  hak  para  pihak  untuk mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  yang termuat  dalam  perjanjiannya  ke Pengadilan  Negeri”.  Dari  pasal  ini  terkandung simpulan  bahwa  apa  yang  sudah  diperjanjikan diawal adalah yang akan berlaku dikemudian hari. Hampir disetiap kontrak/akad, seperti di perbankan syariah, tercantum klausula penyelesaian  sengketa  yang  menyatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  akan  diselesaikan  di lembaga  Arbitrase.  Akta  ini  disebut Pactum  de Compromitendo (Zahro, dkk, 2022).
c. Penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui lembaga konsumen diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaga yang berwenang  adalah  yaitu  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen,  yang diatur  dalam  Pasal  47 ayat  (2)  dan  Pasal  49  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Adapun tatacara penyelesaian tersebut  dapat  dilakukan  dengan  konsiliasi, mediasi,  atau  arbitrase  yang  kemudian hasilnya dituangkan dalam kesepakatan (Suadi, 2017).
Ketiga langkah diatas merupakan beberapa opsi yang  bisa  ditempuh  dalam  penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  melalui  jalur  non  litigasi.  Pada prinsipnya  kekuatan  hukum  penyelesaian  sengketa secara  non  litigasi  bersifat  mandiri,  final,  dan mengikat  sebagaimana  halnya  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga ketua pengadilan  tidak  diperkenankan  memeriksa  alasan
atau pertimbangan dari putusan tersebut. Penyelesaian sengketa non litigasi akan memiliki kekuatan hukum yang  sangat  kuat  sepanjang  prosesnya  dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.

## 4. KESIMPULAN
Pendekatan  Yuridis  yaitu  rangkaian  dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Terdapat tiga cara kerja dari pendekatan yuridis yaitu, fokus  terhadap  asas-asas  hukum,  fokus  terhadap sistematika  hukum,  dan  fokus  terhadap  sinkronisasi hukum.  Sedangkan  karakteristik  dari  pendekatan yuridis  yaitu  sebagai  penelitian  kepustakaan  atau literature  research  dan  karakteristik  penelitian lapangan (field study). Sedangkan pengertian ekonomi syariah  adalah  ilmu  yang  mempelajari  perilaku seorang muslim  dalam  suatu  masyarakat  islam  yang dibingkai  dengan  syariah.  Kehadiran  dari  ekonomi syariah  sendiri  tidak  terlepas  dari  tuntutan  utama manusia  yakni  yang  ingin  menggapai kebahagiaan, baik  secara  material,  spiritual,  maupun  sosial  yang tidak  terlepas  pada  keyakinan  ajaran  yang  mereka peluk.  Karena  ekonomi  syariah  merupakan  sebuah sistem  yang  memberikan  implementasi  prinsip  dan nilai-nilai dasar syariah. Sistem tersebut menjadi salah satu  roda  yang  mengantarkan  masyarakat  untuk mencapai  kesejahteraannya  secara  menyeluruh. Hadirnya perilaku ekonomi,  tentunya akan membuat adanya  peluang  sengketa  sesama  pelaku  tersebut, untuk  itu  terdapat  dua  sistem  dalam  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah,  yaitu  secara  litigasi  dan secara non litigasi. Litigasi  yaitu melalui Pengadilan Agama,  sedangkan  non  litigasi  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa,  arbitrase,  dan  penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen.

## 5. DAFTAR RUJUKAN
Ali,  Zainuddin,  2009. Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. hlm 30 Azin,  Muhammad  Noor,  2012. Urgensi  Penelitian dan  Pengkajian  Hukum  dalam  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan. Jurnal  Rechts Vinding, Volume 1 Nomor 1 2012. hlm 20. doi : https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/i ndex.php/jrv/article/view/104
Benuf,  Kornelius  dan  Muhammad  Azhar,  2020.
Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer . Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Jurnal Gema Keadilan. hlm 23-29. doi :
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article /view/7504
Ghofur,  2020. Pengantar  Ekonomi  Syariah:  Konsep Dasar,  Paradigma,  Pengembangan  Ekonomi Syariah. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada. hlm 3 Hardiati,  Neni,  Sindi  Widiana,  &  Seproni  Hidayat, 2021. Model-model  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  di  Indonesia. UIN  Sunan Gunung Djati, Bandung, Jurnal Transekonomika-Akuntasi Bisnis dan Keuangan
Volume  1  Nomor  5  September.  doi  : https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transek onomika/article/view/80/64
Nurhayati,  Yati,  Irfani,  &  M.  Yasir  Said,  2021.
Metodologi  Normatif  dan  Empiris  Dalam Perspektif  Ilmu  Hukum .  (Jurnal  Penegakan Hukum  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam Kalimantan  Muhammad  Arsyad  Al-Banjari
Banjarmasin Indonesia. hlm 9.
https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/vie w/14
Pramudya,  Kelik,  2018.  “ Strategi  Pengembangan Ekonomi  Syariah  Melalui  Penguatan  Fungsi Pengadilan Agama Dalam
Penyelesaian Sengketa”. Jurnal  Rechts  Vinding  Jawa Tengah, Indonesia  Volume  7  Nomor  1  April.  doi: https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/Artikel% 203.PDF
Safa’at,  Rahmat,  2013. Ambivalensi  Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah  Sistem  Kearifan  Lokal  Masyarakat Adat  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam . Fakultas  Hukum  Brawijaya, Malang  Jurnal  Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 1, April hlm 55-56. doi : https://www.neliti.com/publications/18060/ambi valensi-pendekatan-yuridis- normatif-dan- yuridis-sosiologis-dalam-menelaah-si
Safri,  2018. Pengantar  Ilmu  Ekonomi .  Sulewesi Selatan: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. hlm 3 Salim,  2006. Hukum  Kontrak:  Teori  dan  Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7
Suadi, 2017. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan  Praktik ,  Depok:  PT  Balebat Dedikasi. hlm 94 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) . Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14 Tan,  Yulia,  2013. Metode  Penelitian.  Pendekatan
Yuridis  Normatif  Adalah  Pendekatan  Yang Menelaah Hukum Sebagai . https://docplayer.info/52868151-I-metode- penelitian-pendekatan-  yuridis-normatif-adalah- pendekatan-yang-menelaah-hukum- sebagai.html. 2018 .
Zahro,  Latifatuz  Ana,  M.  Iqbal  Fasa,  &  A.  Kumedi Ja’far,  2022. Analisis  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah  Secara  Non  Litigasi ,  dari Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung Religion  Education  Social  Laa  Roiba  Journal Volume  4  Nomor  2.  hlm  342.  doi  : http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/arti cle/view/716