## PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE
Ni Nyoman Adi Astiti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya Email: nyoman.stihtb@gmail.com
Jefry Tarantang Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya Email: hukumtarantang@gmail.com

## Abstrak
Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan  yang  bersifat  formal.  Kelebihan  lain  lembaga  arbitrase  diantaranya  yaitu  proses cepat  dan  sederhana,  biaya  murah,  kerahasiaan  sengketa  terjaga,  putusan  bersifat  merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution) , serta menjaga hubungan bisnis para pihak, sehingga  dijadikan  pilihan  oleh  pelaku  bisnis.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankanpada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya  kaidah-kaidah  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  serta  ketentuan- ketentuan  yang  berkaitan dengan penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  lembaga  arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis.
Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  seperti  berikut.  (1)  Penyelesaian  sengketa bisnis  melalui  lembaga  arbitrase  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  melalui factum  de compromittendo ,  sebelum  terjadi  sengketa  klausula  arbitrase  telah  dicantumkan  dalam perjanjian  pokok,  atau  melalui  akta  kompromis  setelah  terjadi  sengketa  klausula  arbitrase dibuat  dalam  bentuk  tertulis  terpisah  dari  perjanjian  pokok.  Sedangkan  proses  penyelesaian sengketa  melalui  lembaga  arbitrase  menurut  Pasal  27  sampai  dengan  60  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan memiliki keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak,  para  pihak  harus  terikat  dalam  putusan arbitrase  tersebut,  walaupun  pada  tahap  eksekusinya  masih  memerlukan  keterlibatan Pengadilan Negeri. (2) Eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30 Tahun 1999 dalam waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan  diucapkan,  lembar  asli  atau salinan  otentik  putusan  arbitrase  diserahkan  dan  didaftarkan  oleh  arbiter  kepada  Panitera Pengadilan  Negeri  untuk  dilakukan  pengujian  syarat  formil  dan  syarat  materil  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  yang  menjadikan  putusan  lembaga  arbitrase  memiliki  kekuatan  hukum mengikat yang bersifat final and binding .
Kata Kunci: sengketa bisnis, lembaga arbitrase

## PENDAHULUAN
Mengamati  kegiatan  bisnis  yang jumlah  transaksinya  ratusan setiap  hari,  tidak mungkin dihindari  terjadinya  sengketa (dispute/difference) antarpihak  yang  terlibat.  Setiap  segala  jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan  luas  kegiatan  perdagangan,  frekuensi  terjadinya  sengketa  makin  tinggi.  Hal  ini  berarti
semakin  banyak  sengketa  harus  diselesaikan. 1 Sengketa  bisnis  diakibatkan  oleh praktek  bisnis yang  tidak  sesuai  dengan  isi  kontrak  dalam  perjanjian  bisnis,  seperti  beda  pendapat,  beda pemahaman, dan  beda penafsiran  oleh  para  pihak  dan  tidak  terpenuhinya  hak  dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak bisnis dapat menimbulkan sengketa bisnis. 2
Sebagai penanggulangan dan cara penyelesaian sengketa bisnis, maka dalam penyusunan atau  perancangan  kontrak  atau  perjanjian  bisnis  dapat  dibuat  klausula  tata  cara  penyelesaian sengketa.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  diberlakukannya  prinsip  kebebasan berkontrak (freedom  of  contract), maka  para  pihak  dapat  menentukan  sendiri  tata  cara penyelesaian sengketa bisnis yaitu meliputi pilihan hukum (choice of law) , pilihan forum (choice of jurisdiction) , dan pilihan domisili (choice of domicile) . 3 Hal ini ditegaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu berlaku azas pacta sunt servanda . Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak menetapkan  kewajiban  hukum  untuk  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak.  Lebih  lanjut  menurut Abdulkadir  Muhammad,  menjelaskan  bahwa  “perjanjian  mengikat  para  pihak  yang  membuat- nya. Perjanjian berlaklu sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (te goeder trouw, Pasal 1338 KUHPerdata).” 4
Penyelesaian  sengketa  di  bidang  bisnis  yang  juga  meliputi  sengketa  bisnis  dapat diselesaikan melalui dua cara atau pilihan hukum (choice of law) yaitu melalui lembaga litigasi oleh  lembaga  pengadilan  umum  dan  melalui  lembaga nonlitigasi atau  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa (Alternative  Dispute  Resolution/ADR) dengan  cara  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Secara umum penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase ( arbitrare dalam  bahasa  latin)  di  Indonesia  dalam  skala  nasional  diselenggarakan  melalui  lembaga arbitrase,  dikenal  ada  dua  macam,  yaitu  Arbitrase  Institusional  (bersifat  permanen  atau melembaga  sebagai  organisasi)  dan  Arbitrase  Ad  Hoc  (bersifat  sementara  atau  temporer). Lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang keberadaannya telah membantu penyelesaian sengketa  secara  non  litigasi  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (selanjutnya  disingkat  BANI)  yang  didirikan  oleh  Kamar  Dagang  dan  Industri  pada  tanggal  3 Desember 1977. 5
Tata cara penyelesaian sengketa yang dibuat dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase,  yaitu  dibuat  sebelum  terjadi  sengketa,  dapat  bersamaan  dengan  saat  pembuatan perjanjian  pokok  atau  sesudahnya (pactum  de  compromitendo) dan  dibuat  setelah  terjadinya sengketa  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan  suatu  perjanjian (acta  compromise), 6 sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  30  Tahun  1999) menyebutkan bahwa:
Undang-undang  ini  mengatur  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  antar  pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara  tegas  menyatakan  bahwa  semua  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  timbul  atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. 7
1 Suyud  Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor,  Ghalia  Indonesia, 2004, Hal. 12.
2 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hal. 268-269.
3 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 137.
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Hal. 21.
5 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 182.
6 Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi  &  Arbitrase), Jakarta,  Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal.100-101.
7 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Sebelum  menentukan  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  para  pihak  atau  diwakili kuasa  hukumnya terlebih  dahulu  melakukan  musyawarah  untuk  mufakat  untuk  menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan para pihak, namun apabila tidak menghasilkan kesepakatan, maka  para  pihak  akan  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  arbitrase.  Penyelesaian  sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki putusan yang besifat final dan mengikat (final and binding) bagi para pihak yang bersengketa, dengan adanya lembaga arbitrase, maka putusan yang telah ditetapkan  oleh  lembaga  arbitrase  tidak  boleh  untuk  diajukan  lagi  ke  pengadilan  berdasarkan azas pacta sunt servanda pada Pasal 1338 KUHPerdata. 8
Alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  abitrase  di  Indonesia  dikenal  dua macam,  yaitu  Arbitrase  Institusional  (bersifat  permanen  atau  melembaga  sebagai  organisasi) dan  Arbitrase  Ad  Hoc  (bersifat  sementara  atau  temporer).  Lembaga  arbitrase  institusional  di Indonesia yang keberadaannya telah membantu penyelesaian sengketa secara non litigasi yang diselenggarakan  oleh  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (selanjutnya  disingkat  BANI)  yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977. 9
Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan  yang  bersifat  formal.  Kelebihan  lain  lembaga  arbitrase  di  antaranya  yaitu  proses cepat  dan  sederhana,  biaya  murah,  kerahasiaan  sengketa  terjaga,  putusan  bersifat  merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution) , serta menjaga hubungan bisnis para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku bisnis. 10

## Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Umum
Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose , tidak  responsif, time consuming proses  berperkaranya,  dan  terbuka  untuk  umum.  Seiring  dengan perkembangan  zaman,  proses  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  pun  ikut  berkembang. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  bersifat  tertutup  untuk  umum (close door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin (confidentiality) , proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses pe- nyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini  menghindari  kelambatan  yang  diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana  beracara  di pengadilan  umum dan win-win solution . 11 Penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  ini  disebut  dengan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau Alternative Dispute Resolution (ADR.) 12
Sejarah munculnya APS dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat  Warren  Burger  mempelopori  ide  ini  pada  suatu  konferensi  di  Saint  Paul,  Minnesota Amerika Serikat.Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan  adanya  keprihatinan  yang  serius  mengenai  efek  negatif  yang  semakin  meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya American Bar Assosiation (ABA) merealisasikan rencana itu dan  selanjutnya  menambahkan  Komite  APS  pada  organisasi  mereka  diikuti  dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi. 13
8 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, Hal. 51.
9 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 182.
10 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan  Arbitrase  Internasional, Jakarta,  Sinar Grafika, 2013, Hal. 9.
11 Ibid .
12 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 236.
13 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan  Arbitrase  Internasional, Jakarta,  Sinar Grafika, 2013, Hal. 10.
APS  pertama  kali  berkembang  di  negara  Amerika  Serikat,  di  mana  pada  saat  itu  APS berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut.
 Mengurangi  kemacetan  di  pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang  diajukan  ke  pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering-kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
 Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
 Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
 Memberikan  kesempatan  bagi  tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang  menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan. 14
Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa  Indonesia.  Hal  itu  sebagaimana  terlihat  ternyata  dalam  budaya  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  yang  aasih  sangat  terlihat  di  masyarakat  pedesaan  di  Indonesia,  di  mana ketika  ada  sengketa  di  antara  mereka,  cenderung  masyarakat  tidak  membawa  permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikanantara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa  sengketa mereka  tersebut  ke  hadapan  kepala  desa.  Dengan  semangat  musyawarah  untuk  mencapai mufakat  yang  sudah  mengakar  dalam  bangsa  Indonesia,  APS  mempunyai  potensi  yang  sangat besar  untuk  dikembangkan  dan  digunakan  oleh  para  praktisi  hukum di  Indonesia,  pentingnya peran  APS  dalam  menyelesaikan  sengketa  semakin  besar  dengan  diundangkannya  UU  No.  30 Tahun 1999. 15
Cara penyelesaian sengeketa yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, yaitu Alternative Dispute  Resolution  (ADR), melalui  beberapa  cara  penyelesaian  sengketa  yaitu  konsultasi; negosiasi; mediasi; konsiliasi; dan penilaian ahli.
APS  yang  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  1999  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  10 menyebutkan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.Dalam  perancangan  UU  No.  30  Tahun  1999, Sudargo  Gautama  menyatakan  bahwa  terdapat  2  (dua)  aliran  dalam  APS,  yaitu  aliran  yang menyatakan  bahwa  arbitrase  terpisah  dari  APS  dan  aliran  yang  menyatakan  bahwa  arbitrase termasuk  dalam  APS.  Namun  demikian,  pada  saat  disahkan  dan  diundangkannya  UU  No.  30 Tahun  1999,  arbitrase  dipisahkan  dari  APS.  Dapat  disimpulkan  bahwa  APS  adalah  pranata penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. 16

## Dasar Hukum Lembaga Arbitrase
Arbitrase berasal dari arbitrare (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesai- kan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan  salah  kesan  seolah-olah  seorang  arbiter  atau  suatu  majelis  arbitrase  dalam menyelesaikan  suatu  sengketa  tidak  mengindahkan  norma-norma  hukum  lagi  dan menyandarkan  pemutusan  sengketa  tersebut  hanya  pada  kebijaksanaan  saja.  Kesan  tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Berikut adalah beberapa definisi mengenai arbitrase. Berdasarkan UU  No.  30  Tahun  1999,  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar
14 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan  Arbitrase Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 10.
15 Ibid., Hal. 11.
16 Ibid., Hal. 14-15.
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 17
Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat  secara  tertulis  oieh  para  pihak  yang  bersengketa.  Apabila  para  pihak  telah  terikat perjanjian  arbitrase,  maka  pengadilan  negeri  tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter.
Namun  perlu  diingat,  bahwa  kebolehan  mengikat  diri  dalam  perjanjian  arbitrase,  harus didasarkan  atas  kesepakatan  bersama (mutual  consent). Faktor  kesukarelaan  dan  kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Mengenai pilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum rang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. 18 Pengaturan arbitrase sebagaimana Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka  untuk  diselesaikan  melalui  arbitrase  dengan  suatu  perjanjian  tertulis  yang  disepakati para  pihak.  Adanya  perjanjian  tertulis  meniadakan  hak  para  pihak  untuk  mengajukan penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat  dalam  perjanjiannya  ke  pengadilan negeri. 19
Arbitrase merupakan  suatu  cara penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum yang  hanya  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa. 20 Menurut  M.  Husein  dan  A.  Supriyani,  Arbitrase  berasal  dari  kata arbitrare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijak- sanaan.  Sedangkan menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitration adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan di mana keputusan mereka berdasarkan dalil- dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. 21
Menurut  Gary  Goodpaster, arbitration  is  the  private  adjudication  of dispute parties, anticipating  posible  dispute  or  experience  an  actual  dispute,  agree  to  submit  their  dispute  to  a decision  maker  they  in  some  fashion  select. Menurut  Black’s  Law  Dictionary  dijelaskan  bahwa arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator’s award issued after hearing at which both parties  have  an  opportunity  to  be  heard. Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa: An  arrangement  for taking and abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carring it to establish tribunal justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and taxation of ordinary litigation. 22
Menurut  R.  Subekti,  arbitrase  adalah  pemutusan  suatu  sengketa  oleh  seorang  atau beberapa  orang  yang  ditunjuk  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  sendiri,  di  luar  hakim  atau
17 Ibid., Hal. 36.
18 Ibid., Hal. 37.
19 Ibid., Hal. 37.
20 M. Marwan, dan Jimmy P., Kamus Hukum (Dicionary of Law Complete Edition), Surabaya, Reality Publisher, 2009, Hal. 54.
21 Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi  & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal.96.
22 Ibid.
pengadilan. Orang yang ditunjuk untuk memutuskan sengketa dinamakan arbiter atau wasit. 23 Adapun  menurut  Sophar  Maru  Hutagalung,  arbitrase adalah  cara  penyelesaian suatu  sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Perjanjian  arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa klausul  arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak sebelum  timbul  sengketa,  atau  suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat  para  pihak setelah  timbul  sengketa. 24 Dengan  demikian  pada  dasarnya  arbitrase  merupakan  suatu  proses penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit, yang dituangkan dalam suatu kontrak. 25
Secara filosofis, UU No. 30 Tahun 1999 adalah untuk mengakhiri hubungan hukum  para pihak  yang  mengadakan  perjanjian  arbitrase  dalam  keadaan  seperti  semula,  sehingga  mereka dapat  mengadakan  perjanjian  lebih  lanjut.  Landasan  sosiologis  ditetapkan  UU  No.  30  Tahun 1999  adalah  karena  banyaknya  timbul  sengketa  yang  terjadi  di  antara  para  pihak  yang mengadakan  perjanjian  arbitrase.  Landasan  Yuridis  ditetapkannya  UU  No.  30  Tahun  1999 adalah karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya. 26
Klausul  arbitrase  adalah  mengenai  hal-hal  yang  boleh  dicantumkan  dalam  perjanjian arbitrase.  Penggunaan  istilah  klausul  arbitrase  mengandung  konotasi  bahwa  perjanjian  pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian pada umumnya secara spesifik memberi para pihak kekuasaan yang besar berkaitan dengan beberapa aspek.  Klausul arbitrase mungkin menunjuk sebuah badan arbitrase tertentu, lokasi arbitrase berlangsung, hukum dan aturan-aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter, dan bahasa yang akan dipakai dalam proses arbitrase. 27 Pasal  5  UU  No.  30  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  sengketa  yang  dapat  diselesaikan melalui  arbitrase  hanya  sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut aturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. 28

## Kedudukan dan Fungsi Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
Lembaga  arbitrase  disebut  lembaga  perwasitan.  Para  anggota  dari  lembaga  arbitrase terdiri  dari  berbagai  keahlian,  antara  lain,  ahli  dalam  perdagangan,  industri,  perbankan,  dan hukum.  Sebenarnya,  masalah  penyelesaian  sengketa  bisnis  atau  perdagangan  melalui  lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di indonesia. Disebut demikian karena pada zaman hindia Belanda pun sudah dikenal. Hanya saja, pada waktu itu berlaku untuk golongan  tertentu  saja  sehingga  pengaturan  lembaga  ini  pun  diatur  tersendiri  yakni  dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam reglement op de rechtelijke rechtsvordering (RV). Dalam Pasal 615 Rv ditegaskan adalah diperkenankan kepada siapa  saja  yang  terlibat  dalam  suatu  sengketa  mengenai  hak-hak  yang  berada  dalam
23 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Ha. 181.
24 Sophar  Maru  Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta,  Sinar  Grafika,  2012,  Hal.  314- 315.
25 Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi,  Konsiliasi  &  Arbitrase), Jakarta,  Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal.97.
26 Ibid., Hal. 139.
27 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan  Arbitrase  Internasional, Jakarta,  Sinar Grafika, 2013, Hal. 42.
28 Ibid., Hal. 42.
kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter).
Apabila diperhatikan secara sepintas isi Pasal tersebut, seolah-olah setiap sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga ini, tetapi tidaklah demikian halnya karena yang dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah hanya yang menyangkut kekuasaan para pihak yang bersengketa, yakni  tentang  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dalam  perjanjian.  Untuk  itu  ada  baiknya  perlu diperhatikan azas yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengemukakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Jadi apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka bagi mereka hal tersebut  dianggap  merupakan  suatu  undang-undang  yang  harus  ditaati.  Dalam  praktek  dunia bisnis yang berlaku sekarang, sudah ada suatu standar kontrak yang baku, karenanya para pihak tinggal  mempelajarinya,  apakah  ia  setuju  atau  tidak  terhadap  syarat-syarat  yang  tercantum dalam  kontrak  tersebut.  Biasanya  dalam  standar  kontrak  dicantumkan  suatu  klausul  bahwa apabila  terjadi  suatu  perselisihan  atau  perbedaan  penafsiran  tentang  isi  perjanjian,  akan diselesaikan  oleh  lembaga  arbitrase  (badan  perwasitan).  Hal  ini  berarti  sejak  para  pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase.
Tetapi,  dapat  pula  terjadi  bahwa  dalam  suatu  kontrak  tidak  ada  klausul  tersebut,  tetapi jika  dikehendaki  oleh  para  pihak  apabila  ada  perselisihan  masih  dapat  diselesaikan  oleh lembaga arbitrase, yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus dibuat secara tertulis. Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan persengketaan yang diserahkan kepadanya  berdasarkan  suatu  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  yang  ber- sengketa.
Pasal 1 angka 8 UU No 30 Tahun 1999 memberikan defenisi mengenai lembaga arbitrse yaitu:  “Badan  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memberikan  putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat menberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.
Jika  dicermati  dalam  praktik  dunia  bisnis  yang  berkembang  dewasa  ini,  tampak  bahwa dalam  suatu  kontrak  apakah  ia  yang  sudah  baku  ataupun  belum  sudah  ada  suatu  klausul arbitrase,  artinya  jika  timbul  perselisihan  akan  diselesaikan  oleh  lembaga  ini. Tampaknya, penyelesaian  sengketa  bisnis  di  luar  pengadilan  (Out  of  Court  Settlement)  semakin  banyak diminta sebab ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yakni prosedurnya cukup cepat dan rahasia perusahaan lebih terjamin. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan Alternative Dispute Resolution atau Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR atau MAPS). Azas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu putusan harus dijalankan secara sukarela oleh  pihak  yang  bersengketa.  Di  Indonesia  sendiri,  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999.

## Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase
Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  “adjudikatif  privat”,  yang putusannya  bersifat  final  dan  mengikat.  Dalam  ketentuan  Pasal  3  UU  No.  30  Tahun  1999 disebutkan  bahwa  Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak yang  telah  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase.  Adapun  objek  pemeriksaan  Arbitrase  adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan
melalui  arbitrase,  hanya  bidang  tertentu  yang  disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  30 Tahun  1999  yaitu:  “Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa  di bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.
Penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  arbitarase  BANI  jika  sidang  pertama pemohon  tidak  hadir,  tanpa  adanya  alasan  yang  sah,  maka  permohonan  arbitrase  akan dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR mengenai perkara perdata. Namun jika termohon  yang  tidak  datang  pada  sidang  pertama,  maka  akan  dipanggil  sekali  lagi  untuk menghadap di muka sidang pada waktu kemudian yang ditetapkan selambat-lambatnya empat belas  hari  lagi  sejak dikeluarkannya perintah  tersebut.  Jika  termohon  tidak  datang juga,  maka pemeriksaan  akan  diteruskan  tanpa  hadirnya  si  termohon  dan  tuntutan  si  pemohon  akan dikabulkan,  kecuali  tuntutan  itu  oleh  BANI  dianggap  tidak  berdasarkan  hukum  atau  keadilan. Jadi  ketentuan  ini  sesuai  dengan  verstek  dalam  HIR. Ini  berarti  BANI  termasuk  ke  dalam arbitrase  institusional  yang  bersifat  nasional  karena  arbitrase  ini  disediakan  oleh  organisasi tertentu  dan  sengaja  didirikan  untuk  menampung  perselisihan  yang  timbul  dari  perjanjian. Faktor  kesengajaan dan sifat permanen  ini  merupakan  ciri  pembeda dengan  arbitrase  ad  hoc. Selain  itu,  arbitrase  oleh  BANI  ini  sudah  ada  sebelum  sengketa  timbul  yang  berbeda  dengan arbitrase  ad  hoc.  Selain  itu  arbitrase  oleh  BANI  ini  berdiri  untuk  selamanya  dan  tidak  bubar meskipun  perselisihan  yang  ditangani  telah  selesai  dan  ruang  lingkup  keberadaan  dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.
Nyawa dari arbitrase adalah klausul arbitrase. Klausul arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana diselesaikannya, hukum mana yang digunakan,  dan  lain-lain.  Klausul  arbitrase  bisa  berdiri  sendiri  atau  terpisah  dari  perjanjian pokonya.  Tidak  ada  keharusan  dalam  UU  Arbitrase  yang  menentukan  klausul  arbitrase  harus dibuat dalam akta notaris.Klausul arbitrase harus disusun secara cermat, akurat, dan mengikat. Tujuannya  untuk  menghindari  klausul  arbitrase  tersebut  digunakan  oleh  salah  satu  pihak sebagai  kelemahan  yang  bisa  digunakan  untuk  memindahkan  sengketa  tersebut  ke  jalur pengadilan.
BANI    memberi standar  klausul  arbitrase sebagai  berikut: "Semua  sengketa  yang  timbul dari  perjanjian  ini,  akan  diselesaikan  dan  diputus  oleh  BANI  menurut  peraturan-peraturan prosedur  arbitrase  BANI,  yang  keputusannya  mengikat  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999 tentang Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Para pihak  dalam  perjanjian  yang  menghendaki  agar  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  akan diselesaikan  dengan  arbitrase  dapat  mempergunakan  salah  satu  dari  dua  cara  yang  dapat membuka jalan timbulnya perwasitan yaitu :
 Pactum de Compromittendo
Pactum  de  compromittendo berarti  kesepakatan  setuju  dengan  putusan  arbiter.Bentuk klausul ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut. Undang-undang  ini  mengatur  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  antarpara pihak  dalam  suatu  hubungan  hukum  tertentu  yang  telah  mengadakan  perjanjian arbitrase  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  semua  sengketa  atau  beda  pendapat
yang  timbul  atau  yang  mungkin  timbul  dari  hubungan  hukum  tersebut  akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. 29
Pokok yang penting dalam ketentuan pasal tersebut, antara lain kebolehan untuk membuat persetujuan  di  antara  para  pihak  yang  membuat  persetujuan,  untuk  menyerahkan penyelesaian  perselisihan  yang  mungkin  timbul  di  kemudian  hari  kepada  arbitrase  atau melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Persetujuan  yang  dimaksud  adalah  klausul arbitrase (arbitration  clause). Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  klausul  arbitrase  dipersiapkan  untuk  mengantisipasi  perselisihan  yang  mungkin timbul di masa yang akan datang. 30
Mengenai cara pembuatan klausul pactum de compromittendo, tidak tegas diatur dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua cara yang dibenarkan, yaitu:
 Mencantumkan  klausul  arbitrase  tersebut  dalam  perjanjian  pokok.  Ini  cara  yang  lazim diterapkan  dalam  praktik,  yaitu  perjanjian  pokokmenjadi  satu  kesatuan  dengan  klausul arbitrase.  Persetujuan  arbitrase  yang  berisi  kesepakatan  bahwa  para  pihak  setuju  akan menyelesaikan  perselisihan (dispute) yang  timbul  di  kemudian  hari  melalui  forum arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok.
 Pactum  de  compromittendo dimuat  dalam  akta  tersendiri  atau  terpisah  dari  perjanjian pokok.  Apabila pactum  de  compromittendo berupa  akta  yang  terpisah  dari  perjanjian pokok,  waktu  pembuatan  perjanjian  arbitrase  harus  tetap  berpegang  pada  ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum perselisihan atau sengketa terjadi. Hal  itu  harus  sesuai  dengan  syarat  formal  keabsahan pactum de compromittendo, harus dibuat dibuat sebelum perselisihan timbul. 31
 Akta Kompromis
Bentuk  perjanjian  arbitrase  yang  kedua  disebut  sebagai  akta  kompromis.Mengenai  akta kompromis diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999:
 Dalam  hal  para  pihak  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  setelah  sengketa terjadi,  persetujuan  mengenai  hal  tersebut  harus  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
 Dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat  menandatangani  perjanjian  tertulis  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  [1),  perjanjian  tertulis  tersebut  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta notaris.
 Perjanjian  tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  harus  memuat:masalah  yang dipersengketakan;  Nama  lengkap  dan  tempat  tinggal  para  pihak;  nama  lengkap  dan tempat  tinggal  arbiter  atau  majelis  arbitrase; tempat  arbiter  atau  majelis arbitrase  akan mengambil  keputusan;  nama  lengkap  sekretaris;  jangka  waktu  penyelesaian  sengketa; pernyataan kesediaan dari arbiter; dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk  menanggung  segala  biaya  yang  diperlukan  untuk  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase.
 Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.
29 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.
30 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan  Arbitrase  Internasional, Jakarta,  Sinar Grafika, 2013, Hal. 38-39.
31 Ibid., Hal. 39.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 di atas, menurut penulis secara yuridis normatif dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan  arbitrase.  Dengan  demikian,  akta  kompromis  ialah  akta  yang  berisi  aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji. 32
Jadi  berdasarkan  analisis  penulis  di  atas,  berdasarkan  pendekatan  yuridis  normatif penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan factum de compromittendo, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantum- kan  dalam  perjanjian  pokok,  dan  dengan  melalui  pembuatan  akta  kompromis  setelah  terjadi sengketa  klausula  arbitrase  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  terpisah  dari  perjanjian  pokok. Sedangkan  proses penyelesaian sengketa melalui  lembaga  arbitrase  menurut  Pasal 27  sampai dengan  60  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Pemohon  melakukan pendaftaran  ke BANI dengan  melengkapi  syarat  administrasi,  uraian  lengkap  perkara  dan  tuntutan,  dengan melampirkan akta perjanjian yang menurut klausula arbitrase dan pemohon menunjuk seorang arbiter.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  bahwa keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para  pihak,  para  pihak  harus  terikat  dalam  putusan  arbitrase  tersebut,  walaupun  pada  tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.

## Eksekusi Putusan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
Eksekusi  putusan  adalah  realisasi  kewajiban  pihak  yang  bersangkutan  untuk  memenuhi prestasi  yang  tercantum  di  dalam  putusan  tersebut.  Baik  putusan  hakim  maupun  putusan arbitrase,  pada  dasarnya  memiliki  makna  yang  tidak  jauh  berbeda,  kedua  putusan  tersebut mengenal yang dinamakan  putusan  akhir.  Putusan  Pengadilan  Negeri  bersifat  terbuka,  karena seluruh proses acara persidangan sifatnya terbuka untuk umum, sehingga putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila tidak diucapkan dalam sidang terbuka, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Sedangkan  putusan  yang  diucapkan  dalam  perkara  arbitrase  dilakukan  dalam  sidang tertutup,  karena  itu  putusan  arbitrase  tidak  boleh  dipublikasikan.  Putusan  arbitrase  dapat dikatakan sebagai putusan yang telah memiliki status dan kekuatan hukum yang setara dengan putusan  hakim.  Arbiter  atau  majelis  arbiter  akan  mengambil  keputusan  berdasarkan  keadilan dan  kepatutan,  dan  putusan  diucapkan  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah pemeriksaan  ditutup.  Dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal putusan  diucapkan  lembar  asli  atau  salinan  otentik  putusan  arbitrase,  diserahkan  dan didaftarkan  oleh  arbiter  atau  kuasanya  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  (Pasal  59  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999).
Setiap  putusan  hakim  termasuk  di  dalamnya  putusan  arbitrase,  pada  prinsipnya mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan :
 Kekuatan mengikat;
 Kekuatan pembuktian;
 Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Putusan lembaga arbitrase selalu diberi tenggang waktu untuk melaksanakan secara suka rela  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa,  tenggang  waktu  tersebut  tidak  diatur  secara  limitatif diserahkan  kepada  kebijakan  Arbiter.  Pelaksanaan  eksekusi  putusan  lembaga  arbitrase  oleh Pengadilan  Negeri  digantungkan  pada  suatu  syarat,  bahwa  putusan  Arbitrase  dalam  tenggang
32 Ibid., Hal. 40.
waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  putusan  diucapkan  harus  didaftarkan  pada  kepaniteraan Pengadilan Negeri. Apabila dalam waktu 30  (tiga puluh) hari tersebut putusan Arbitrase tidak didaftarkan  atau  terlambat  mendaftarkannya,  maka  putusan  Arbitrase  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan atau non executable.
Prosedur  pelaksanaan  eksekusi  atas  putusan  lembaga  arbitrase  tersebut  diatur  atau ditentukan dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30 Tahun 1999 memberi kewenangan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  sebelum  melaksanakan  eksekusi  tersebut  untuk  melakukan pengujian  apakah  putusan  badan  Arbitrase  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat materiil. Adapun yang dimaksudkan dengan syarat formil adalah kesepakatan para pihak bahwa sengketa mereka akan diselesaikan di lembaga arbitrase, kesepakatan tersebut harus tertuang dalam  dokumen  tertulis.  Dan  apakah  sengketa  mereka  termasuk  dalam  sengketa  bidang perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Selanjutnya  yang  disebut  syarat  materiel adalah, bahwa putusan lembaga arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Berdasarkan analisis penulis di atas, secara yuridis normatif untuk melaksanakan putusan arbitrase  yang  tidak  dilaksanakan secara sukarela terutama  oleh  pihak yang dinyatakan  kalah dalam perkaranya,  UU  No.  30  Tahun  1999  memberikan  satu  bentuk  pemaksaan  kepada pihak yang  tidak  mau  secara  sukarela  melaksanakan  putusan  Arbitrase  tersebut,  yaitu  berupa eksekusi. Eksekusi arbitrase adalah upaya negara (dalam hal ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri)  untuk  melaksanakan  putusan  dari  lembag  arbitrase  (merupakan  hukum  privat)  yang tidak  dilaksanakan  secara  sukarela  oleh  para  pihak,  terutama  pihak  yang  dinyatakan  kalah. Pelaksanaan  putusan  (eksekusi)  arbitrase  merupakan  produk  hukum  dari  suatu  lembaga (Institusi) dilaksanakan oleh lembaga (Institusi) lain. Dalam hal ini putusan lembaga arbitrase dilaksanakan  oleh  badan  peradilan  yaitu  Pengadilan  Negeri,  sehingga  menjadikan  putusan lembaga  arbitrase  bersifat final  and  binding ,  dengan  implikasi  tidak  ada  upaya  hukum  atas putusan  arbitrase,  mengikat  para  pihak,  efisiensi  dan  efektifitas  merupakan  karakteristik  dari proses arbitrase.

## PENUTUP
Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dilakukan dengan dua cara yaitu melalui factum de compromittendo , sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantum- kan  dalam  perjanjian  pokok,  atau  melalui  akta  kompromis  setelah  terjadi  sengketa  klausula arbitrase  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  terpisah  dari  perjanjian  pokok.  Sedangkan  proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  dan  memiliki  keputusan  lembaga  arbitrase  bersifat  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak,  para  pihak  harus  terikat  dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan  keterlibatan Pengadilan Negeri.
Eksekusi  putusan  lembaga  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30 Tahun 1999 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan  arbitrase  diserahkan  dan  didaftarkan  oleh  arbiter  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri untuk dilakukan pengujian syarat formil dan syarat materil oleh Ketua Pengadilan Negeri yang menjadikan  putusan  lembaga  arbitrase  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dan  bersifat final and binding .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman. Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan:  Teori  dan  Contoh  Kasus, Jakarta:  Kencana, 2010.
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
Bambang  Sutiyoso. Hukum  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  2008,  Gama  Media, Yogyakarta, 2008.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
1989.
Endang Purwaningsih. Hukum Bisnis, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
Felix  OS  dan  Fatma  Jatno. Arbitrase  Indonesia  Beberapa  Contoh  Kasus  dan  Pelaksanaan dalam  Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.
Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Arbitrase , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
Joni  Emirzon. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
M. Marwan, dan Jimmy P. Kamus Hukum (Dicionary of Law Complete Edition), Surabaya, Reality Publisher, 2009.
M.  Yahya  Harahap. Hukum  Acara  Perdata  Gugatan  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Maqdir  Ismail. Pengantar  Praktek  Arbitrase  di  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  dan  Australia ,  , Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.
Munir  Fuady. Arbitrase  Nasional  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis), Bandung,  PT.  Citra Aditya Bakti, 2003.
Munir  Fuady. Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2007.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2014.
R. Subekti. Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 2001.
Salim  HS,  dan  Erlies  Septianan  Nurbani. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
Simatupang, Richard Burton. Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003.
Sophar  Maru  Hutagalung. Praktik  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.