Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 99-105| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/ 10.22225/jph.v1i2.2347.99-105

## TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
I Made Widi Adi Peremana, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Kajian  penelitian  ini  adalah  pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali  pada  perkara  pidana  dalam  sistem hukum  indonesia  yang  menjadi  polemik  pasca  di  keluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/XI- PUU/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Kembali Dalam Perkara Pidana. Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam hal ini adalah pengaturan upaya hukum peninjauan kembali di Indonesia dan prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam sistem  Indonesia.  Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  atau  penelitian  kepustakaan  atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan  bahan  sekunder.  Penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  Pengaturan  terhadap  peninjauan  kembali  dalam sistem  hukum  di  Indonesia  didasarkan  dari  berbagai  peraturan  yaitu  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah Agung,  Undang-Undang  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  2014  tentang  Peninjauan  Kembali  Dalam  Perkara  Pidana  dan  Pengajuan peninjauan  kembali  saat  ini  adalah  mengacu  pada  ketentuan  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.
Kata kunci: Hukum; Peninjauan kembali; Pengaturan

## Abstract
The study of this research is the submission of requests for reconsideration in  criminal cases in the Indonesian legal system which became a polemic after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 34 / XI- PUU  /  2013  and  Circular  Letter  of  the  Supreme  Court  (SEMA)  Number  7  of  2014  concerning  Submission  of Reappeals in Cases Criminal. The research objectives to be achieved, in this case, are the regulation of legal reconsideration  efforts  in  Indonesia  and  the  procedure  for  submitting  a  request  for  review  in  the  Indonesian system. Researchers use a normative juridical approach or library research or doctrinal legal research which can  be  interpreted  as  legal  research  by  examining  library  materials  and  secondary  materials.  This  study illustrates  that  the  regulations  for  reconsideration  in  the  legal  system  in  Indonesia  are  based  on  various regulations,  namely  Law  Number  8  of  1981  concerning  the  Criminal  Procedure  Code,  Law  No.  3  of  2009 concerning the Supreme Court, Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Circular Letter of the Supreme Court  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  7  of  2014  concerning  Review  of  Criminal  Cases  and  Submission  of Reconsiderations at this time refers to the provisions of the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 7 of 2014 concerning Reconsideration in Criminal Cases.
Keywords: Law; Judicial review; Settings

## I. PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memiliki tujuan untuk  menjalankan  hukum  pidana  dalam  KUHP  dengan  tetap  memperhatikan  hak  asasi,  tujuan yang  dimaksud  adalah  bagian dari pembahasan yang menjelaskan teori Negara Hukum (rechstaat) yang  berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  telah  berlaku  sampai  saat  ini  dalam  pelaksanaannya telah terjadi berbagai perkembangan serta perubahan diantaranya perubahan terhadap peraturan pada Pasal  yang  di  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  telah  dilakukan  pengujian  perundang- undangan (Judicial  review) pada  lembaga  peradilan  yang  berwenang  yaitu  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia.  Dalam  putusannya  terhadap  salah  satu  pasal  yang  diputuskan  adalah  dengan
amar  putusan  salah  satu  ketentuan  Pasal  tidak  dapat  diberlakukan  dan  terhadap  permohonan  yang lainnya  oleh  Mahkamah  diputuskan  dan  dinyatakan  di  tolak.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini tentunya  berimplikasi  dan  berdampak  pada  penegakan  hukumnya  terutama  pada  ketentuan  dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah diputuskan dengan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat tersebut.
Akibat yang timbul pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dinyatakan  menerima permohonan Penggugat pada proses  pengujian  tersebut  diatas  secara  hukum  ketatanegaraan  proses hukum  khususnya  dalam  hal  litigasi  dalam  hal  ini  adalah  terkait  dengan  hak  hukum  untuk mengajukan  hukum  Peninjauan  kembali  (PK).  Peninjauan  Kembali  dianggar  sesuatu  yang  penting karena peninjauan kembali mengatur mengenai peraturan upaya hukum luar biasa pada upaya hukum Peninjauan Kembali.  Dalam  hukum  pidana  yaitu  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana proses  peninjauan  kembali  telah  diatur  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang berlaku  di  Indonesia  dan  hal  ini  merupakan  langkah  hukum  yang  masuk  dalam  kategori  langkah hukum  luar  biasa.  Ketentuan  ini  adalah  langkah  hukum  yang  mengelola  proses  tentang  proses  dan mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  terhadap  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan/ atau tidak dapat upaya hukum biasa lagi. Dengan demikian proses dalam langkah luar biasa itu memberikan hak kepada pelaku yang telah di proses dan dihukum sehingga menjadi terpidana, ternyata berdasarkan bukti- bukti baru yang ditemukan secara signifikan setelah  diteliti  ternyata  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai  kesalahan  atau  tindakannya  tidak merupakan  tindakan  melanggar  hukum  atau  dalam  putusan  ternyata  ternyata  dilakukan  bukan  oleh terpidana.
Sesuai  peraturan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  hanya  dapat  diajukan  satu  kali.  Peraturan ini terdapat dalam Pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang menyatakan bahwa peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan tetap hanya boleh diajukan satu kali saja.  Peraturan  yang  ada  pada  Pasal  268  KUHAP  tersebut  oleh  pihak  yang  dirugikan  diajukan Judicial  Review dan  dalam  putusan  uji  materiil  pada  MK  No.  perkara  34/PPU-XI/2013  diputuskan pasal  peninjauan  kembali  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat,  hal  ini  mempunyai  arti  bahwa upaya  hukum  peninjauan  kembali  dapat  diajukan  dan  diproses  lebih  dari  satu  kali  permohonan kepada  Mahkamah  Agung  dan  terhadap  kasus  atau  perkara  yang  sama  baik  dalam  perkara  hukum perdata maupun perkara hukum pidana.
Keputusan  yang  dikeluarkan  mahkamah  dalam  perkembangannya  ternyata  menimbulkan  dan mempunyai  efek  yang  luar  biasa  pada  dinamika  hukum  dan  dalam  tindakan  pada  bidang  hukum khususnya  dalam  rangka  menegakkan  hukum  pidana  hal  ini  karena  masih  banyak  putusan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yang  berupaya  mengajukan  peninjauan  kembali  dan  tentu mengurangi  nilai  kepastian  hukumnya.  Mengatasi  permasalahan  hukum  tersebut  Mahkamah  Agung berdasarkan  kewenangannya  pada  tahun  2014  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SEMA)  No.  7 Tahun  2014  tentang  Pengajuan  Permohonan  Peninjauan  Kembali.  Dengan  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yudisial  tertinggi  yaitu  MA  menerbitkan  SEMA  Nomor  7  Tahun  2014 tentang  Pengajuan  Permohonan  Peninjauan  Kembali  dalam  Perkara  Pidana  tersebut  ternyata memunculkan  permasalahan.  SEMA  tersebut  kembali  pada  peraturan  sebelumnya  yaitu  proses permohonan PK (Peninjauan Kembali) dalam tindak  pidana  hukum  pidana  hanya  dapat  dimohon satu  kali sama seperti pada saat peraturan sebelum diajukan Judicial Review .
Dengan  dikeluarkannya  SEMA  tersebut  terjadi  permasalahan  secara  hukum  antara  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  34/PUU-XI/2013  yang  memutuskan  bahwa  upaya  hukum  PK  dapat dimohonkan  lebih  dari  satu  kali  dengan  dasar  hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  melalui pembatalan  Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali. SEMA yang dikeluarkan  tersebut  secara  hukum  MA  telah  tidak  tunduk  pada  Putusan  Mahkamah  dan  hal  ini cenderung  bertentangan  dengan  asas-asas  serta  teori  hukum  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Atas dasar hal tersebut maka secara peraturan terjadi kekacauan dalam hal sistem hukum yang saat ini diberlakukan di Indonesia.
Terkait  dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  ( Kusumawati,  2015 )  bahwa  dalam  Pasal  263 KUHP  menjelaskan  landasan  hukum  bagi  jaksa  untuk  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali perkara  pidana.  Sesuai  ketentuan  Pasal  263  ayat  (3)  KUHAP  tersebut,  jaksa  dapat  mengajukan
permintaan  peninjauan  kembali,  dengan  syarat  bahwa  dalam  putusan  yang  diminta  peninjauan kembali  itu,  suatu  perbuatan  yang  didakwakan  telah  dinyatakan  terbukti  akan  tetapi  tidak  diikuti dengan pemindanaan.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  maka  penulis  dapat  merumuskan  beberapa  permasalahan  yaitu: Bagaimanakah  pengaturan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  di  Indonesia  serta    bagaimanakah pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam sistem hukum Indonesia. Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam hal ini adalah pengaturan upaya hukum peninjauan kembali di Indonesia dan prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam sistem Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memakai  pendekatan  yuridis  normatif/  penelitian  kepustakaan/ penelitian  yang  didasarkan  pada  doktrin  yaitu  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  meneliti  data/ bahan primer serta data/ bahan sekunder ( Mamudji, 2007 ) . Dikategorikan Penelitian normatif karena penulisan  hukum  ini  didasarkan  pada  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  yang  berlaku  kemudian dihubungkan  dengan  pelaksanaan  terhadap  asas-asas  hukum  dimaksud.  Jenis  penelitian  normatif yaitu  penelitian  ilmiah  yang  bertujuan  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif sendiri berfokus pada penelitian pada asas- asas  hukum.  Sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  secara  yuridis  yaitu  dengan  meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  hal  ini  mempunyai  arti  bahwa  segala  tindakan  pemerintah maupun  rakyat  selalu  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  guna  menghindari  adanya  tindakan  yang sewenang-wenang  dari  penyelenggaran  negara  terhadap  segala  prilaku  masyarakat  yang  dipimpin. Negara hukum berdasarkan atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjunjung tinggi adanya hak-hak setiap manusia yang sering disebut dengan Hak Asasi Manusia (Reksodiputro, 1994 ).
Penegakan  hukum  adalah  upaya  untuk  mencapai  penegakkan  peraturan-  peraturan  hukum yang  berlaku  serta  mencapai  hal-hal  yang  terkandung  didalam  peraturan-peraturan  tersebut.  Hal ini mempunyai  arti  bahwa  para  penegak  hukum  yang  diberikan  wewenang  harus  mempunyai pemahaman  bahwa  dasar  hukum  yang  menjadi  dasar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku harus  ditegakkan  dengan  baik,  hal  ini  berkaitan  erat  terhadap  berbagai  permasalahan  yang  terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan pada lembaga yang berwenang.
Dalam hal penegakan hukum terdapat mekanisme hukum yang disebut dengan upaya hukum, dimana  upaya  hukum  adalah  hak  seseorang  baik  terdakwa  dan/atau  aparat  penegak  hukum  yang dapat ditempuh apabila ada pihak yang menganggap bahwa putusan yang diberikan oleh pengadilan tidak  mencerminkan  keadilan  dan  cenderung  bertindak  sewenang-sewenang  karena  langkah  hukum ini adalah hak maka hak yang dimiliki itu dapat digunakan oleh seseorang yang berhadapan dengan hukum  atau  dapat  dipergunakan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  Jaksa/  Penuntut  Umum. Dilain  pihak,  jika  dalam  perkembangannya  keinginan  untuk  memohonkan  upaya  hukum  tersebut digunakan  oleh  seseorang  dan  aparat  penegak  hukum  yang  berwenang,  maka  pengadilan  wajib menerima  proses  hukum  yang  diajukan  tersebut.  Hal  tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan pada  peraturan  perundang-undangan  yaitu  dalam  Pasal  67  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  atau  aparat  penegak  hukum  mempunyai  hak  untuk mengajukan  upaya  hukum  banding  atas  keputusan  pengadilan  negeri  yang  memproses  paling pertama, pengecualian untuk keputusan pada pengadilan negeri  dengan amar putusan membebaskan terdakwa  atau  terdakwa  dinyatakan  lepas  dari  segala  tuntutan  oleh  penegak  hukum  yang  berkaitan dengan  kurang  tepatnya  penerapan  hukum  oleh  penegak  hukum  dan  putusan  pengadilan  dalam hukum acara cepat.
Hukum  acara  pidana  telah  membagi  langkah  hukum  itu  ada  dua  yaitu  langkah  hukum yang  disebut  langkah  hukum  biasa  dan  langkah  hukum  yang  dinyatakan  luar  biasa,  upaya  hukum biasa itu adalah proses hukum pada pemeriksaan banding dan pemeriksaan kasasi dan upaya hukum yang  sering  disebut  degan  upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  upaya  hukum  Peninjauan  kembali  (PK) seperti yang dibahas dalam jurnal ini dan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.
Dalam  sistem  hukum  acara  di  Indonesia,  suatu  perkara  yang  telah  diputus  dengan  amar putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum secara biasa lagi artinya merupakan putusan  bersifat tetap,  atas  dasar  kepastian  hukum  tidak  dapat  dibuka  untuk  di  proses  lagi.  Proses  hukum  tidak dapat  dilaksanakan  tanpa  akhir  atau  tanpa  putusan  penyelesaian,  tidak  terbatas  pada  hukum  dalam bidang perdata atau hukum  dalam bidang pidana.  Secara asas hukum  Hal ini disebut dengan istilah nebis  in  idem ,  hal  ini  berarti  tidak  adanya  dasar  hukum  untuk  memproses  perkara  ini  lagi.  Tujuan adanya asas hukum ini adalah memberikan kepastian dalam penegakan hukum yang dilaksanakan di Republik  Indonesia.  Langkah  hukum  peninjauan  kembali  merupakan  langkah  hukum  yang  masuk kategori langkah hukum hukum luar biasa, yang berarti langkah hukum tersebut adalah menyimpang dari langkah hukum biasa yaitu banding dan kasasi.
Upaya  hukum  banding  dan  kasasi  merupakan  upaya  hukum  yang  diajukan  terhadap  putusan pengadilan  yang  belum  berkekuatan  hukum  tetap  dengan  kata  lain  masih  diberikan  ruang  upaya hukum  biaya  terhadap  putusan  ini,  langkah  hukum  yang  di  tempuh  terhadap  putusan  yang  belum berkekuatan tetap adalah dengan mengajukan upaya hukum banding/ kasasi atas semua putusan baik dari  terdakwa  maupun  penuntut  umum.  Upaya  hukum  PK  (Peninjauan  Kembali)  disebut  langkah hukum  luar  biasa  karena  langkah  hukum  yang  ditempuh  dalam  proses  ini  adalah  langkah  hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau langkah hukum diajukan ketika upaya hukum biasa telah tidak dapat dilakukan. Secara hukum segala putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau upaya hukum biasa terlampaui, demi kepastian hukum harus dihormati dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  pihak.  Langkah  hukum  peninjauan  kembali  digunakan  untuk menarik  kembali  atau  menolak  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap ( Litbang, 2006 ).
Hukum  acara  yang  ada  di  Indonesia  berlaku  sejak  dibuat  Undang-undang  Nomor  8  tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum tahun 1981 secara hukum acara tidak ada satu dasar hukum yang mengatur tentang Peninjauan Kembai ( Hamzah, 2001 ). Pengaturan Upaya  Hukum  Peninjauan  kembali  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  pada  bagian  Kedua  Bab  XVIII  tentang  upaya  hukum  luar biasa  mulai  dari  Pasal  263  KUHAP  sampai  dengan Pasal 269.

## 2. Prosedur Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Sistem Indonesia
Pengaturan  langkah  hukum  Peninjauan  kembali  pada  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  secara  teori  hukum  disebut  dengan  upaya hukum  luar  biasa,  dasar hukum  upaya hukum ini diatur  dalam  Pasal 263 sampai  dengan Ketentuan Pasal  269  dan  upaya  hukum  luar  biasa  yang  lain  sebagaimana  disebut  dengan  kasasi  demi kepentingan hukum  secara  hukum  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  259  sampai  dengan  Pasal 262, ketentuan  hukum  sebagaimana  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kita  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  telah  mengatur  tentang  upaya  hukum  biasa terhadap putusan  bebas terhadap putusan pengadilan yang telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap dapat terpidana atau ahli warisnya.
Di  lain  pihak  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Perma  Nomor  1  tahun  1969  tentang  Peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pada prinsipnya menyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang diproses dengan hukum pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan sendiri oleh seseorang yang telah menyandang status sebagai terpidana, pihak yang dianggap mempunyai kepentingan, dan oleh penuntut umum melalui Jaksa Agung.
Dalam  perkembangan  hukum  acara  pidana  seorang  terpidana  mantan  Ketua  Komisi Pemberantasan  Korupsi  bernama  Antasari  Azhar  telah  mengajukan Judicial  Review kepada Mahkamah  Konstitusi  terkait  dengan  peninjauan  kembali  hanya  dilakukan  satu  kali,  Antasari mempunyai  pandangan  bahwa  peninjauan  kembali  hanya  boleh  diajukan  satu  kali  telah  membatasi keadilan yang diberikan kepada seseorang dan hal ini dianggap telah bertentangan dengan UUD NRI 1945  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Keberadaan  upaya  hukum  peninjauan  kembali tersebut sebagai peraturan hukum yang dianggap langkah hukum luar biasa  pada  penegakan  hukum pidana dan memberikan peluang adanya tindakan perbaikan dan didapatkan adanya kesalahan dalam tahap menunjukkan bukti pada persidangan yang dilaksanakan secara hirarki dimulai dari peradilan
negeri atau pada tingkat pertama, pada tingkat kedua atau tingkat banding, hingga pada Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.
Melalui  proses  persidangan  pada  Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  telah memutuskan  dan  menerbitkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhada  pengujian  upaya  hukum peninjauan  kembali  menyakan  pasal  yang  menjadi  obyek  pengujian  secara  hukum  tidak  berlaku sebagai dasar hukum  dalam  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali,  dengan  dikeluarkannya putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013  maka  peninjauan  kembali  dapat  diajukan sekali  atau  lebih  bahkan  tidak  terbatas.  Secara  teori  hukum  unsur  keadilan  merupakan  hak  setiap orang  tanpa  memandang  status,  suku  serta  keadaan  seseorang  ketika  di  putuskan  dalam  hukum pidana, pendapat ini didasarkan pula pada alasan bahwa bukti baru dapat ditemukan tidak saja pada proses  persidangan  tetapi  setelah  putusan  dijatuhkan  kemudian  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Sebagai  sebuah  lembaga  peradilan,  peran  strategis  Mahkamah  Konstitusi  dalam  mengawal  dan menjamin  pelaksanaan prinsip- prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara ( Zoelva, 2009 ).
Majelis  Hakim  pada  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya  terhadap  pengujian  upaya hukum peninjauan kembali pada KUHAP menjatuhkan keputusan jika pasal yang terkandung dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  tentang  peninjauan  kembali  diputuskan  tidak  berlaku dan tidak  dapat dijadikan dasar hukum untuk  mengajukan upaya hukum, tidak berlakunya pasal ini karena tidak sesuai dengan ketentuan pada Konstitusi Negara Republik Indonesia. Putusan ini dibuat dan diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 22 juli 2013 dan dikeluarkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Maret 2014.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  pasal  upaya  hukum  pengajuan  upaya hukum  pada  KUHAP  yang  telah  dikeluarkan  tersebut,  jika  dilihat  dari  teori  hukum  putusan Mahkamah  Konstitusi  maka  dalam  putusanya  Mahkamah  Konstitusi  menggunakan  model  putusan yang  secara hukum  membatalkan dan menyatakan  tidak berlaku. Dalam  Putusan MK No.  34/PUU- XI/2013  dengan  amar  putusannya  telah  membatalkan  dan  menyatakan  tidak  berlaku  terhadap peraturan perundang-undangan yaitu pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Model  putusan  pengadilan  pada  Mahkamah  Konstitusi  ini  secara  rinci  menyatakan  bahwa suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diuji  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang- undang  Dasar  1945  baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagian  isi  pasalnya,  sejak  diucapkan  oleh Majelis Hakim Pada persidangan Mahkamah Konstitusi maka secara hukum Undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi ( Zoelva, 2009 ). Sesuai dengan teori hukum yang  berlaku  telah  dinyatakan  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  and  binding,  hal ini  berarti  putusan  Mahkamah  Konstitusi  sejak  diucapkan  secara  langsung  mempunyai  kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang apapun yang dapat ditempuh.
Dengan  demikian  agar  hal  ini  tidak  menimbulkan  kegaduhan  didunia  hukum  maka  penting bagi  Mahkamah  Agung  untuk  segera  menentukan  dan  menyusun  peraturan  yang  memadai sehubungan  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  34/PUU-XI/2013  melalui  peraturan yang  diberlakukan  syarat  dan  kriteria  pengajuan  Peninjauan  Kembali  pada  Mahkamah  Agung  guna menciptakan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dimasyarakat.
Meskipun  secara  hukum  acara  pada  umumnya  suatu  putusan  pengadilan  bersifat  kasuistis yang  berarti  hanya  berlaku  bagi  pihak  yang  sedang  berperkara  saja,  akan  tetapi  terhadap  putusan pengadilan  yang  obyek  perkaranya  adalah  pengujian  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku tidak hanya bagi para pihak yang sedang berperkara dan dimohonkan agar dapat dilakukan pengujian terhadap  suatu  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  berlaku  juga  untuk  masyarakat  dari  latar belakang  yang  berbeda.  Teori  hukum  Erga  omnes  sering  dipergunakan  dalam  teori  hukum  untuk memberikan penjelasan kepada sesama warga negara mengenai kewajiban dan hak.
Putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian atas suatu undang-undang  dan  undang-undang  tersebut  telah  mempunyai  mengikat  terhadap  semua  warga Negara  Indonesia,  maka  dengan  adanya  putusan  yang  menyatakan  suatu  Undang-undang  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  secara  hukum  undang-undang  tersebut  tidak  lagi  memiliki kekuatan  hukum  sama  sekali.  Tidak  mengikat  bukan  hanya  pada  para  pihak  yang  berperkara  atau menjadi  pemohon  pengujian  undang-undang  berlaku  juga  bagi  seluruh  warga  Negara  ( Sunggono, 2013 ).
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  secara  hukum  hanya  dapat  ditujukkan  dan  berlaku kepada:  ketua  pengadilan,  hakim,  panitera  pengadilan,  ataupun  pejabat  lainya  yang  berada  di lingkungan  peradilan  yang  berada  dibawah  Mahkamah  Agung  yaitu  Peradilan  Umum  (Pengadilan Negeri),  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sehingga  SEMA merupakan  kebijakan  yang  dapat  mengatur  ke  dalam/  internal.  Apabila  ditinjau  dalam  dalam  ilmu perundang-undangan, terdapat teori  yang disebut oleh ( Kalsen, 2010 ) yaitu Stufenbau Theory,  teori ini  menyatakan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  hirarki  ada  dibawahnya  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatas tingkatannya ( Kalsen, 2010 ). Dilain  pihak  putusan  uji  materiil  Nomor  34/PUU-XU/2013  terhadap  pasal  268  ayat  (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan tidak memiliki hukum tetap tersebut sesungguhnya dapat  diselesaikan  melalui  peraturan  hukum  yaitu  pada  ketentuan  Undang-undang  Kekuasaan Kehakiman  dan  Undang-undang  Mahkamah  Agung  yang  sama-sama  dalam  rumusan  pasalnya menjelaskan dan memiliki materi muatan tentang peninjauan kembali, secara lebih detail dinyatakan bahwa  upaya  hukum  terhadap  proses  hukum  peninjauan  kembali  yang  dilakukan  oleh  seorang narapidana hanya dapat dilakukan satu kali.
Dasar hukum dari hal-hal tersebut adalah atas dasar kedua dasar hukum tersebut diatas secara peraturan perundang-undangan berada  setingkat  yakni merupakan Undang-undang  yang sesuai baik antara  Undang-undang  yang  lain  atau  terhadap  peraturan  yang  berada  diatasnya,  sehingga  dengan dasar  tersebut  sesungguhnya  Mahkamah  Agung  sekiranya  tidak  semestinya  mengeluarkan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  yang  sejatinya  telah  menimbulkan  permasalahan  dalam  hal  teoritis  serta membingungkan  dikalangan  para  penegak  hukum,  hal  ini  karena  sesuai  asas  hukum  yang  berlaku tidak  memperkenankan  peraturan  yang  lebih  rendah  digunakan  untuk  mengesampingkan  peraturan yang lebih tinggi (lex superior derogate legi inferior).
Dalam  penegakan  hukum  sendiri  terdapat  tiga  tujuan  hukum  yaitu  terciptanya  kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan didalam masyarakat. Dari  ketiga  nilai  dasar  dan  tujuan  hukum tersebut  terdapat  suatu  ketegangan atau benturan satu dengan yang lainnya, sehingga para pemerhati hukum menyatakan bahwa di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut tentunya mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya. Dengan kata lain apabila kepastian hukum yang diutamakan sebagai nilai maka secara tidak langsung dapat menggeser nilai-nilai keadilan dan manfaat.
Apabila  terjadi  benturan  antara  nilai-nilai  dasar  hukum  itu,  sudah  barang  tentu  kita  harus menggunakan  asas  prioritas  sebagai  jalan  tengahnya  dimana  hal  yang  diutamakan  yaitu  nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa penempatan  nilai  keadilan  itu  sesungguhnya  lebih  utama  daripada  nilai  kemanfaatan  dan  nilai kepastian  hukum,  serta  dapat  pula  nilai  kepastian  hukum  ditempatkan  dibawah  nilai  kemanfaatan hukum.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  terhadap  langkah  hukum  peninjauan  kembali  pada  sistem  hukum  di  Indonesia  diatur dalam  berbagai peraturan perundang- undangan yaitu  Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Mahkamah  Agung  dan  terakhir  pada  SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Peninjauan  Kembali Dalam  Perkara  Pidana.  Kedua,  Pengajuan  peninjauan  kembali  saat  ini  adalah  mengacu  pada ketentuan pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

## 2. Saran
Pemerintah  dan  lembaga  pembentuk  undang-undang  sudah  saatnya  membuat  peraturan  dalam bentuk undang-undang khusus mengatur tentang peninjauan kembali agar tercipatnya sistem hukum yang  tertib  kemudai  dalam  pelaksanaan  hukum  baiknya  lembaga  peradilan  mengedepankan  unsur keadilan  dan  kemanfaatan  ketimbang  unsur keadilan dalam menyelesaikan permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, A. (2001). Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi . Sinar Grafika. Kalsen, H. (2010). General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukumdan Negara) . Nusa Media.
Kusumawati, B. I. J. E. N. P. N. (2015). Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Menerima Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Pidana oleh Jaksa. Jurnal Verstek , 3 (1). Litbang, T. P. P. (2006). Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam Penegakan Hukum. Puslitbang Kejagung RI . Mamudji, S. S. S. (2007). Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Press . Reksodiputro, M. (1994). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum . Lembaga Kriminologi UI. Sunggono, B. (2013). Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat Belas . PT. Raja Grafindo Persada. Zoelva, H. (2009). Kewenangan MK dalam Constitutional Complaint and Constitutional Questio,.
MK Republik Indonesia .