Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan:13/06/202

## PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA
Retno Dyah Pekerti 1 Rizky Ridwan 2
Universitas Cipasung Tasikmalaya Email: retnodyahp@uncip.ac.id 1 rizkyridwan@uncip.ac.id 2

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has had many impacts on people in Indonesia, one of which is in terms of the economy. However, at the same time, the Indonesian capital market actually experienced an increase in the number of investors by 87.59 percent until December 2021. From this increase, it is expected that all users in the capital market, especially in the Islamic capital market, will know the principles and contracts made to  transact  in  the  Islamic  capital  market.  The  results  of  the  study  explain  that mudharabah and musyarakah contracts can be used in transactions in the capital market  with  the  condition  that  they  must  comply  with  sharia  principles  and  each party must know their rights and obligations. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques by library research (library study) where the  authors  collect  data  from  books,  articles,  journals,  internet  sources  and magazines related to the research.
Keywords: Sharia Capital Market, Mudharabah Contract, Musyarakah Contract

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  memberi  banyak  dampak  bagi  masyarakat  di  Indonesia,  salah satunya pada segi ekonomi. Namun disaat bersamaan, pasar modal Indonesia justru mengalami  peningkatan  jumlah  investor  sebesar  87,59  persen  hingga  Desember 2021. Dari peningkatan tersebut diharapkan seluruh user di pasar modal khususnya di  pasar  modal  syariah  mengetahui  akan  prinsip  dan  akad  yang  dilakukan  untuk bertransaksi  di  pasar  modal  syariah.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  akad mudharabah  dan  akad  musyarakah  bisa  dipakai  dalam  transaksi  di  pasar  modal dengan  syarat  harus  memenuhi  prinsip  syariah  serta  masing-masing  pihak  harus mengetahui  hak  dan  kewajibannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  secara library  research (studi kepustakaan) dimana penulis mengumpulkan data dari buku, artikel, jurnal, sumber internet maupun majalah yang terkait dengan penelitian.
Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia awal 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan hampir di semua aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Tidak sedikit para pekerja yang  dirumahkan,  bahkan  tidak  sedikit  pula  perusahaan  yang  akhirnya  gulung  tikar.  Beberapa perusahaan yang bisa struggle dipaksa untuk melakukan sistem WFH ( Work From Home ), dimana semua  pekerjaan  dilakukan  dan  dimonitor  secara online menggunakan  berbagai platform yang mendukung seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain.
Namun  dengan  meningkatnya  kasus  pandemi  Covid-19,  menurut  data  dari  idx.id  jumlah investor di Indonesia justru meningkat signifikan. Hal tersebut dilihat dari melonjaknya jumlah investor  Pasar  Modal  di  Bursa  Efek  Indonesia  sebanyak  7,27  juta  SID  ( Singel  Investor Identification ) hingga 10 Desember 2021 atau terdapat kenaikan sebesar 87,59 persen. Sedangkan untuk investor saham, kenaikan terjadi hingga 99,09 persen dari 1.695.268 SID menjadi 3.375.221 SID di akhir tahun 2021 (Rama, 2021).
Pertumbuhan investor pasar modal tersebut didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang semakin memudahkan user saat membuka akun investasi. Literasi dan inklusi pasar modal yang bisa diakses dengan mudah melalui berbagai media online pun ikut andil dalam peningkatan pertumbuhan jumlah investor di Indonesia. Untuk memiliki akun investasi dan RDN (Rekening Dana Nasabah) user cukup registrasi dengan gadget yang dimilikinya, tidak perlu repot untuk pergi ke kantor sekuritas dan ke bank untuk membuka rekening.
Berbagai  kemudahan  tersebut  membuat  suatu  pola  kebiasaan  baru,  menjadi  serba online . dari mulai bekerja yang sudah bisa di monitor menggunakan gadget hingga berinvestasi, semua dilakukan secara online . Investasi di pasar modal bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru bagi masyarakat,  karena  bisa  dilakukan  bagi  siapa  saja  yang  telah  memiliki  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk). Berbagai jenis instrumen investasi yang ada di Indonesia dapat dengan mudah kita jumpai, mulai dari investasi legal yang terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hingga  investasi  ilegal  yang  seringkali  merugikan  masyarakat.  Dalam  memilih  instrumen investasi, para investor harus memastikan bahwa produk tersebut aman, telah terdaftar dan diawasi oleh  negara,  di  Indonesia  tentunya  harus  dengan  izin  OJK  sebagai  perpanjangan  negara  yang berfungsi untuk menghindari penipuan berkedok investasi (Syaeful Bakhri, 2014).
Islam memperbolehkan melakukan investasi, hal tersebut tercermin dalam QS. Al-Baqarah: 261, QS. Luqman: 34, QS. Al-Hasyr:18, dan QS. Al-Nisa': 9. Kegiatan investasi tersebut termasuk dalam kategori muamalah dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah, sehingga masyarakat bisa  dengan  nyaman  memilih  produk  investasi  sesuai  dengan  prinsipnya.  Pasar  modal  syariah adalah semua kegiatan di dalam pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip dan syariat
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan:13/06/202
Islam  (IDX,  2021).  Terdapat  beberapa  akad  yang  dapat  digunakan  dalam  bertransaksi  di  pasar modal, diantaranya akad ijarah, istishna, kafalah, mudharabah, musyarokah, dan akad wakalah.
Beberapa penelitian terkait latar belakang di atas, diantaranya dilakukan oleh (Lathifah et al.,  2021)  mengenai  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Harga  Saham  Syariah  di  Indonesia, (Choirunnisak, 2019) mengenai Saham Syariah: Teori dan Implementasi, (Nafis, 2015) mengenai Akad-Akad  di  Dalam  Pasar  Modal  Syariah.  Penelitian  ini  berfokus  pada  penerapan  akad mudharabah  dan  musyarakah  pada  transaksi  investasi  di  pasar  modal  syariah  Indonesia. Mudharabah  adalah  akad  kerjasama  di  mana  di  dalamnya  terdapat  dua  pihak  yang  sedang melakukan  kerjasama,  dua  pihak  tersebut  terdiri  dari  pemilik  modal  yang  menyediakan  semua dana  yang  diperlukan  dan  pihak  pengelola  dana  yang  bertugas  untuk  mengelola  dana  yang diberikan pemilik modal. Keuntungan dari akad mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan di awal, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal tersebut. Musyarakah adalah  akad  yang  didalamnya  terdapat  dua  orang  atau  lebih  yang  melakukan  kerjasama  untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak dari akad musyarakah harus memberikan kontribuasi berupa dana yang nantinya keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian dan kerugian akan dibagi sesuai  dengan  porsi  kepemilikan  dana.  Dana  tersebut  meliputi  kas  atau  aset  nonkas  yang diperkenankan  oleh  syariah  (IAI,  2016).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana prinsip Islam dalam transaksi di pasar modal syariah di Indonesia serta mengetahui bagaimana penerapan akad yang sesuai dengan prinsip Islam tersebut.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. (Creswell, 2015) mengemukakan bahwa kualitatif di awali dengan adanya asumsi dan pemakaian kerangka  penafsiran/teoritis,  di  mana  nantinya  akan  membentuk  dan  mempengaruhi  studi mengenai permasalahan penelitian yang berhubungan dengan makna yang digunakan baik secara individu  maupun  kelompok  pada  suatu  permasalahan  pribadi  maupun  sosial  berkelompok. Menurut (Sugiyono, 2011) metode kualitatif akan digunakan saat permasalahan masih samar atau belum jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan ( library research ), di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber data melalui jurnal, artikel ilmiah, buku, majalah, maupun internet yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pasar Modal Syariah
Pasar modal pada umumnya sama dengan pasar biasa, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun dalam pasar modal, obyek yang diperjualbelikan berupa surat pernyatan hutang dan hak kepemilikan perusahaan (Mardani, 2015). Sedangkan pasar modal syariah adalah tempat
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan:13/06/202
bertemuanya penjual dan pembeli yang dijalankan dengan menganut prinsip syariat Islam, dimana setiap  transaksi  efek  di  pasar  modal  harus  sesuai  dengan  aturan  Islam  yang  sudah  ditentukan (Manan, 2009).
Terdapat  dua  peran  penting  di  dalam  pasar  modal  syariah,  yaitu  sebagai  modal  bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui efek syariah dan sebagai tempat investasi bagi investor di efek syariah (OJK, n.d.). Pasar modal syariah bisa dipakai oleh siapapun tanpa melihat  agama,  latarbelakang  suku,  dan  ras  tertentu.  Islam  memperbolehkan  ummatnya  untuk melakukan investasi, hal tersebut tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:
“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”
Lalu dalam QS. Luqman ayat 34, yang berbunyi:
“Sesungguhnya  hanya  di  sisi  Allah  ilmu  tentang  hari  kiamat;  dan  Dia  yang  menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang  dapat  mengetahui  di  bumi  mana  dia  akan  mati.  Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui, Maha Mengenal.”
QS. Al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok  (akhirat),  dan  bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
QS. An-Nisa’ ayat 9, yang berbunyi:
“Dan  hendaklah  takut  (kepada  Allah)  orang-orang  yang  sekiranya  mereka  meninggalkan keturunan  yang  lemah  di  belakang  mereka  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan)nya.  Oleh  sebab  itu,  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah,  dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”
Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari esok sebaik mungkin, dalam hal ini secara fikih muamalah salah satunya adalah melakukan investasi untuk mempersiapkan bekal di kemudian hari bagi keturunan kita.
Selain dalam ayat Al-Qur’an, melakukan transaksi di pasar modal syariah juga sudah diatur dalam  peraturan  OJK  Nomor  15/POJK.04/2015  mengenai  penerapan  prinsip  syariah  di  pasar modal. Pasal 1 dalam (Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, 2015) OJK, diantaranya:
1. Akad syariah merupakan kontrak atau perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal.
2. Pasar modal syariah menggunakan prinsip hukum Islam dalam setiap kegiatannya, sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan:13/06/202
3. Efek  syariah  merupakan  efek  yang  telah  diatur  oleh  Undang-Undang  mengenai  pasar modal dengan aturan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah.
4. Kegiatan yang ada di dalam pasar modal syariah adalah kegiatan yang ada di dalam pasar modal konvensional, namun telah disesuaikan dengan prinsip syariah.
5. Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk menasihati dan memberikan saran serta mengawasi  agar  seluruh  kegiatan  di  pasar  modal  syariah  dapat  berjalan  sesuai  dengan prinsip Islam.
6. Ahli Syariah Pasar Modal disingkat menjadi ASPM yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan nasihat agar prinsip- prinsip syariah bisa diterapkan, serta memberikan pernyataan atas produk atau jasa di pasar modal syariah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.
Peraturan  OJK  di  atas  dibuat  untuk  mengembangkan  pasar  modal  syariah  di  Indonesia berdasarkan  fatwa  DSN  MUI.  Dari  17  fatwa  DSN-MUI  mengenai  pasar  modal  syariah,  tiga diantaranya  menjadi  dasar  dalam  pengembangan  pasar  modal  syariah.  Ke  tiga  fatwa  tersebut diantaranya:
1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No.: 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regulelr Bursa Efek.
Dari  tiga  fatwa  di  atas,  OJK  membuat  regulasi  mengenai  pasar  modal  syariah  Indonesia dalam  bentuk  peraturan,  sedangkan  pemerintah  membuat  regulasi  berbentuk  Undang-Undang. Terdapat 10 peraturan OJK mengenai pasar modal syariah seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Peraturan OJK Mengenai Pasar Modal Syariah sumber : idx.co.id 2018
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan:13/06/202
Pasar  modal  syariah  harus  terhindar  dari  penipuan  (tadlis),  spekulasi  atau  ketidakjelasan antara  barang  yang  ditransaksikan  (tagrir),  penimbunan  barang  (ihtikar),  bunga  (riba),  dan perjudian  (maysir)  (Mardani,  2015).  Produk  pasar  modal  syariah  dikenal  dengan  istilah  efek syariah, yang didalamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri dari efek syariah berupa Saham, Sukuk, Reksadana Syariah, Efek Beragun Aset Syariah (EBA),  Dana  Investasi  Real  Estate  Syariah  (DIRE  Syariah),  dan  efek  syariah  lainya.  Sebelum masuk  ke  dalam  daftar  efek  syariah,  dilakukan screening terlebih  dahulu. Screening tersebut digambarkan dalam bagan di bawah ini.
Suatu efek dapat dikatakan saham atau efek syariah jika telah melewati proses screening dan memenuhi seluruh prinsip-prinsip syariah. Terdapat beberapa hal yang tidak boleh ada pada pasar modal  syariah,  diantaranya  yaitu  tidak  mengandung  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  syariat Islam seperti tidak adanya riba, tidak ada unsur judi maupun yang tergolong ke dalamnya, bukan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, tidak melakukan kegiatan transaksi yang haram sifat  dan  zatnya,  tidak  melakukan  kegiatan  yang  bersifat  mudharat  atau  yang  mampu  merusak moral, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai ketentuan DSN- MUI.
Selain prinsip yang harus ada pada daftar efek syariah, terdapat dua kriteria screening yaitu kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif (Wijayanti, 2022). Di dalam kriteria kualitatif terdapat aturan mengenai bisa tidaknya suatu saham masuk dalam kategori syariah, selain itu terdapat pula hal krusial lainnya seperti produk dan jenis usaha dari perusahaan tersebut harus sesuai dengan prinsip  syariah.  Kriteria  kuantitatif  terdiri  dari  perhitungan  rasio  angka  keuangan  atau  kriteria akuntansi lainnya. Rasio dari kriteria kuantitatif ini harus dilakukan dengan perbandingan rasio
Gambar 1. Proses Screening Daftar Efek Syariah Sumber: OJK 2017
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan:13/06/202
hutang  dan  rasio  pendapatan  tidak  halal.  Untuk  rasio  utang  berbunga  tidak  boleh  melebihi  45 persen, sedangkan rasio dari pendapatan berbunga atau pendapatan lainnya yang tidak halal tidak boleh melebihi 10 persen dari total pendapatan emiten syariah tersebut.

## Akad di Dalam Pasar Modal Syariah
Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan  efek  syariah  syariah  di  pasar  modal  diantaranya  adalah  ijarah,  istishna,  kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada dua akad yaitu penerapan akad mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerjasama untuk dua orang atau lebih di mana shahibul mal sebagai pihak pertama menyediakan seluruh modal atau 100  persen  modal,  sedangkan mudharib sebagai  pengelola  modal  tersebut.  Keuntungan  akad mudharabah dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang pada kontrak atau perjanjian.  Jika  dalam  akad  tersebut  terjadi  kerugian,  maka  akan  ditanggung  sepenuhnya  oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian pengelola modal. Namun jika  kerugian  tersebut  terjadi  karena  kesalahan  pengelola,  maka  pengelola  tersebut  yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Iska, 2012).
Dalam pasal 18 pada peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 dijelaskan hak dan kewajiban pemilik modal, diantaranya sebagai berikut:
a. Pemilik modal berhak untuk megawasi apa yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha atau mudharib.
b. Pemilik modal berhak untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang telah disepakati dalam akad mudharabah tersebut.
c. Pemilik modal berhak mendapatkan jaminan dari pengelola dana apabila pihak pengelola dana melakukan kesalahan dari akad mudharabah yang telah disepakati.
d. Pihak modal harus memberikan seluruh modal yang sudah disepakati.
e. Jika  terjadi  kerugian  usaha  yang  bukan  disebabkan  dari  kelalaian  pengelola  dana  maka pemilik modal wajib untuk menanggung seluruh kerugiannya.
f. Pemilik  modal  harus  memberikan  surat  pernyataan  tertulis  bahwa  telah  memberikan seluruh modalnya kepada pihak pengelola untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan.
Pasal 19 mengengai hak dan kewajiban pihak pengelola usaha adalah:
a. Pihak pengelola usaha berhak mengelola usaha tanpa adanya campur tangan pihak pemberi modal.
b. Pihak pengelola usaha berhak mendapatkan keuntungan dari usaha yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan akad mudharabah tersebut.
c. Pengelola usaha harus mengelola modal yang telah diberikan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan dari akad mudharabah tersebut.
d. Jika  terjadi  kerugian  yang  disebabkan  atas  kelalaian  atau  kesengajaan  pengelola  usaha, maka mudharib wajib menanggung seluruh kerugian dari usahanya tersebut sesuai dengan kesepakatan.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
e. Pengelola usaha wajib memberikan pernyataan tertulis bahwa telah menerima modal dari shahibul  mal  atau  pemilik  modal  dan  berjanji  untuk  mengelolanya  sesuai  dengan kesepakatan yang telah dibuat.
Pernyataan di atas menerangkan bahwa akad mudharabah bisa dipakai dalam transaksi di pasar modal syariah dengan syarat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan telah mengetahui hak dan kewajiban dalam akad tersebut. Dalam penerapan akad mudharabah pemilik dan pengelola modal juga harus menjelaskan kontrak atau perjanjian dengan jelas untuk menghindari hal-hal yang akan merugikan perorangan maupun kedua belah pihak. Mudharabah hukumnya boleh, baik secara terikat maupun secara mutlak, pihak pengelola modal pun tidak harus menanggung kerugian sepenuhnya, kecuali jika sikapnya melampaui batas dan menyimpang (Maruta, 2016).
Sedangkan akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih ( syarik ) dengan cara menyertakan modal dalam bentuk uang maupun aset lainnya untuk melakukan suatu usaha (Soemitra, 2015). Akad musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti yang telah diatur pada peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 pasal 25, sebagai berikut:
a. Semua pihak dari akad musyarakah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah atau nominal yang telah ditentukan.
b. Jika keuntungan telah melebihi dari target yang ditentukan, maka masing-masing pihak dalam  akad  musyarakah  berhak  mengusulkan  untuk  memberikan  kelebihan  tersebut kepada salah satu atau lebih pihak di dalam akad musyarakah.
c. Baik pemilik modal maupun pengelola usaha diperbolehkan untuk mengajukan jaminan kepada pihak lain untuk menghindari jika terjadi penyimpangan.
d. Pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus menyediakan modal dengan porsi yang sama atau tidak, untuk tercapainya akad musyarakah tersebut.
e. Pihak  yang  terlibat  dalam  akad  musyarakah  tersebut  harus  menyediakan  tenaga  untuk menjalankan usaha dari akad musyarakah tersebut.
f. Jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut harus ditanggung secara proposional sesuai dengan kepemilikan modal.
Implementasi  akad  musyarakah  dalam  transaksi  di  pasar  modal  dapat  dilakukan  pada transaksi jual beli kepemilikan perusahaan (saham) dimana investor dapat menyetorkan sejumlah uang  untuk  membeli  suatu  perusahaan  agar  perusahaan  tersebut  dapat  melakukan  suatu  usaha dengan modal yang diberikan oleh investor tersebut. Pembagian keuntungan dan kerugian akad musyarakah harus memenuhi ketentuan, seperti keuntungan dapat dibagikan dari selisih kekayaan setelah  dikurangi  modal  dan  kewajiban  perusahaan  kepada  pihak  lain  terkait  dengan  kegiatan usaha tersebut, seluruh keuntungan harus dibagikan kepada semua pihak secara proposional  sesuai dengan  perjanjian  atau  nisbah  yang  sudah  disepakati  serta  tidak  boleh  menentukan  nominal keuntungan tertentu di awal perjanjian. Jika ada satu atau lebih pihak yang memberikan kontribusi lebih  dalam    akad  musyarakah,  maka  pihak  terebut  bisa  menerima  tambahan  bagi  hasil  sesuai kesepaktan. Besarnya bagian keuntungan setiap pihak harus dituangkan dalam bentuk rasio atau nisbah secara tertulis.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452

## PENUTUP
Penelitian  ini  membahas  mengenai  pasar  modal  syariah  dan  akad-akad  yang  ada  di dalamnya.  Pasar  modal  syariah  sama  hal  nya  seperti  pasar  modal  konvensional,  yaitu  tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan obyek transaksi berupa surat kepemilikan usaha. Hanya saja di pasar modal syariah, emiten atau perusahaan yang diperjualbelikan kepemilikannya harus masuk ke dalam daftar efek syariah dengan melakukan proses screening terlebih dahulu. Penulis memfokuskan  pada  dua  akad  yang  digunakan,  yaitu  akad  mudharabah  dan  musyarakah.  Akad mudharabah dapat diterapkan dalam transaksi di pasar modal seperti saat pembelian sukuk atau deposito dan lainnya, sedangkat akad musyarakah dapat diterapkan saat melakukan transaksi jual beli saham. Dalam penerapan kedua akad tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan masing- masing pemangku kepentingan telah mengetahui hak dan kewajibannya.
Artikel ini masih jauh dari sempurna karena memiliki berbagai keterbatasan seperti, metode penelitian  yang  digunakan  hanya  menggunakan  data  sekunder  dimana  sebaiknya  penulis  juga memiliki data secara primer. Akad yang digunakan dalam artikel ini hanya berfokus pada dua akad saja,  yang  sebetulnya  masih  ada  beberapa  akad  yang  bisa  diteliti  lebih  lanjut.  Penulis  juga menyadari  akan  adanya  keterbatasan  referensi  dalam  penelitian  ini.  Dari  keterbatasan  tersebut, penulis sangat menerima saran yang dapat membangun untuk penelitian yang akan datang. Penulis berharap artikel ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya para investor maupun bagi pihak yang berkepentingan lainnya saat berinvestasi di pasar modal syariah.

## DAFTAR RUJUKAN
Choirunnisak,  C.  (2019).  Saham  Syariah;  Teori  Dan  Implementasi. Islamic  Banking :  Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 4 (2), 67–82.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan (Edisi Tiga). Pustaka Pelajar.
IAI. (2016). SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah . Ikatan Akuntan Indonesia. IDX.  (2021). Pasar  modal  Syariah  Indonesia .  Packaging  Magazine.  https://www.idx.co.id/idx- syariah/ (Diakses pada 6 Mei 2022)
Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  2001. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  20/DSN- MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  2003. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  40/DSN- MUI/X/2003  Tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Bidang Pasar Modal. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  2011. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Nomor  80/DSN- MUI/III/2011  Tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Mekanisme  Perdagangan  Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regulelr Bursa Efek. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. Iska, S. (2012). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi (Cetakan pe). Fajar Media Press.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 4 No.1.2022   ; Halaman 11-20 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan:13/06/202
Lathifah, H. M., Dewi., Anisa., Atiqah., Tulasmi., Titania. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Harga Saham Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (1), 223. Manan,  A.  (2009). Aspek  Hukum  Dalam  Penyelenggaraan  Investasi  di  Pasar  Modal  Syari’ah Indonesia . Kencana Prenadamedia Group. Mardani,  D.  (2015). Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  di  Indonesia .  Kencana Prenadamedia Group.
Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 05 (02), 80–106.
Nafis, A. W. (2015). Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam , 5 (1), 66–86. OJK. (n.d.). Pasar Modal Syariah . Retrieved May 12, 2022, from https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/pasar-modal-syariah.aspx (Diakses pada 10 Mei 2022)
Otoritas  Jasa  Keuangan,  2015. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  53/POJK.04/2015 Tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Moda l. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
Rama.  (2021). Investor  Pasar  Modal  Tahun  Ini  Melonjak  87,59  Persen .  IDX  Channel. https://www-idxchannel-com.cdn.ampproject.org (Diakses pada 6 Mei)
Soemitra, A. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Cetakan ke). Prenadamedia Group. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Syaeful Bakhri, M. F. dan W. (2014). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 4 (2). Wijayanti,  R.  I.  (2022,  March). Begini  Kriteria  Screening  Saham  Syariah  yang  Perlu  Investor Ketahui . https://www.idxchannel.com/syariah/begini-kriteria-screening-saham-syariah- yang-perlu-investor-ketahui/2 (Diakses pada 14 Mei 2022)