JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 10 No. 1 (2023), 93-112; DOI: 10.31942/iq.v10i1.7811, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page | 93

## Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

## Miftahudin Azmi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim askme@uin-malang.ac.id

## Abstract
Divorce in the Indramayu Regency is an intriguing phenomenon to investigate because the bulk of divorce cases are carried out by young couples (under 25 years old). Arahan District is one of the areas in Indramayu with a relatively high divorce rate. In 2021, the divorce rate in Arahan District was 52% of the total number of marriages, implying that more than half of marriages ended in divorce. The goal of this research is to examine the causes of early  divorce  as  well  as  the  measures  to  overcome  them.  This  article  falls  under  the empirical  category  and  takes  a  qualitative  approach.  The  key  references  are  obtained through interviews and assessed using a positive legal perspective. The findings revealed that a lack of public interpretation of the purpose of marriage, a lack of knowledge of the sakinah  family,  emotional  attitudes  in  problem-solving,  excessive  jealousy,  a  lack  of responsibility,  domestic  violence,  a  lack  of  parental  control,  and  economic  factors  all contributed  to  the  high  number  of  divorces  among  young  couples.  Among  the  several measures to combat child marriage and divorce are raising the marriage age for women, establishing  sakinah  families  for  prospective  brides,  and  offering  premarital  education assistance.
Keywords : Prevention; Divorce of young age; Islamic Law; Positive Law

## Abstrak
Fenomena perceraian di Kabupaten Indramayu menjadi kajian diskusi yang cukup menarik, sebab kasus perceraian itu mayoritas dilakukan oleh pasangan muda (dibawah 25 tahun). Salah satu daerah di Indramayu yang menyumbang angka perceraian cukup tinggi adalah Kecamatan  Arahan.  Angka  perceraian  di  Kecamatan  Arahan  pada  tahun  2021  berjumlah 52% dari angka perkawinan pada tahun tersebut, artinya lebih dari separuh perkawinan berujung  pada  perceraian.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisa  penyebab  terjadinya perceraian dini dan upaya menanggulanginya. Artikel ini termasuk kategori empiris dengan pendekatan  kualitatif.  Adapun  rujukan  primer  bersumber  dari  wawancara  dan  dianalisa dengan  pendekatan  hukum  positif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  banyaknya perceraian  pasangan  usia  muda  disebabkan  minimnya  interpretasi  masyarakat  tentang makna  perkawinan,  rendahnya  pemahaman  terkait  keluarga  sakinah,  sikap  emosi  dalam menyelesaikan masalah, kecemburuan yang berlebihan, minimnya tanggung jawab, hingga Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  minimnya  kontrol  dari  orang  tua,  serta  aspek ekonomi. Berbagai upaya menanggulangi pernikahan dan perceraian anak antara lain ialah menaikkan  batas  usia  perkawinan  bagi  perempuan,  pembekalan  keluarga  sakinah  bagi calon pengantin dan bimbingan edukasi pra nikah.
Kata kunci : Pencegahan; Perceraian dini; Hukum Islam; Hukum Positif
Received: 2023-01-01 Accepted: 2023-06-22 Published: 2023-06-30

## Miftahudin Azmi

## Page | 94

## Pendahuluan
Fenomena  tingkat  perceraian  di  Kabupaten  Indramayu  layak  untuk dikaji,  sebab  setiap  tahun  mengalami  peningkatan  dan  tidak  sedikit perceraian tersebut diajukan oleh pasangan muda yang baru menikah. Data yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama  Indramayu  menunjukkan  terdapat 8.002 perkara perceraian pada tahun 2021. Pada tahun sebelumnya terdapat 7.781 perkara perceraian, sementara pada tahun 2019 terdapat 7.665 perkara perceraian.  Rata-rata  perkara  perceraian  tersebut  diajukan  oleh  pasangan usia  muda  yang  durasi  perkawinannya  belum  terlalu  lama.  Jumlah  perkara perceraian yang terus meningkat dan banyaknya pasangan usia muda yang mengajukan  perceraian  ini  layak  dikaji  serta  dicarikan  formula  yang  tepat agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik.
Adapun wilayah Kabupaten Indramayu yang tren perceraiannya cukup tinggi  adalah  Kecamatan  Arahan.  Terdapat  208  perkara  perceraian  pada tahun  2019,  kemudian  meningkat  pada  tahun  2020  dengan  jumlah perceraian  sebanyak  228  kasus.  Kemudian  pada  tahun  2021  terdapat  298 perkara  perceraian.  Peningkatan  perkara  perceraian  ini  berbeda  dengan kecamatan lain yang cenderung fluktuatif. 1
Hukum Islam dan Hukum Positif memandang perceraian adalah suatu perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  sah  selagi  mengikuti  kaidah  hukum. Walaupun  demikian,  perceraian  dalam  pendeketan  hukum  Islam  adalah suatu  perkara  yang  dibenci  oleh  Tuhan.  Sementara  itu  hukum  positif  di Indonesia  menaikkan  batas  usia  perkawinan,  salah  satu  tujuannya  adalah mewujudkan keluarga yang sakinah dan meminimalisir jumlah perceraian.
Tingginya  angka  perceraian  pasangan  muda  ini  memunculkan preseden  yang  negatif  bagi  warga  sekitar.  Oleh  sebab  itu  peneliti  ingin menganalisa  faktor  perceraian  yang  dilakukan  oleh  pasangan  usia  muda. Pada  penelitian  ini  berfokus  kepada  pasangan  yang  menikah  pada  usia muda  dan  juga  bercerai  pada  usia  muda.  Selanjutnya  penelitian  akan menampilkan  beberapa  penelitian  terdahulu  dalam  rangka  mengetahui _______________
1 Tim Penyusun, “Laporan Kegiatan Tahunan Kementerian Agama Indramayu” (Indramayu, 2019).
Page | 95
variabel  perbedaan  sekaligus novelty antara  riset  terdahulu  dengan  riset yang saat ini sedang dikaji.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Diah  Warastuti  dkk,  yang  berjudul kejadian pernikahan usia dini di Indramayu tahun 2020, membahas tentang banyaknya  peristiwa  perkawinan  dini  di  Kabupaten  Indramayu  yang mengakibatkan  berbagai  dampak  buruk  bagi  kesehatan  reproduksi  dan tatanan  sosial.  Penelitian  Diah  berfokus  kepada  dampak  negatif  pernikan dini bagi kesehatan reproduksi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan faktor penyebab maraknya perceraian pasangan usia muda. 2
Kemudian  penelitian  Abdul  Kholiq  Syafa‟at  yang  berjudul  kesadaran gender  perempuan  terhadap  hak-haknya  (studi  kasus  gugat  cerai  guru perempuan di Kabupaten Banyuwangi), membahas tentang tingginya kasus perceraian  di  Kabupaten  Banyuwangi  yang  mayoritas  perceraian  tersebut merupakan  kasus  cerai  gugat  dan  didasari  oleh  tumbuhnya  kesadaran perempuan  terhadap  hak-hak  perkawinan  yang  melekat  padanya. 3 Objek penelitian sebelumnya adalah guru perempuan yang usianya cukup matang dalam  melangsungkan  perkawinan.  Adapun  artikel  ini  bersumber  dari penelitian yang dilakukan guna menganalisa faktor pemicu perceraian pada pasangan  usia  muda  di  Kabupaten  Indramayu  dan  beragam  upaya menemukan formula guna meminimalisir perceraian tersebut.
Yumarni dkk. mengkaji kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bogor dalam meminimalisir angka perkawinan dini serta dampak buruk dari pernikahan tersebut. Perbedaan penelitain ini dengan penelitian sebelumnya adalah  lokus  penelitian.  Jika  penelitian  sebelumnya  terkait  dengan kewenangan  KUA  Kota  Bogor  dalam  meminimalisir  pernikahan  dini,  maka penelitian ini lebih menekankan fenomena perceraian usia dini di Kabupaten
_______________
2 Diah  Warastuti,  Yulia  Herawati  and  Evi  Kurniasih,  “Kejadian  Pernikahan  Usia  Dini  di Indramayu Tahun 2020,” Jurnal Kesehatan dan Kebidanan (Journal of Health and Midwifery), 10, No.
2 (2021): 1–11, https://smrh.e-journal.id/Jkk/article/view/142.
3 Syafa‟at  Abdul  Kholiq,  “Kesadaran  Gender  Perempuan  terhadap  Hak-Haknya  (Studi Kasus  Gugat  Cerai  Guru  Perempuan  di  Kabupaten  Banyuwangi),” Al-Hukama‟:  The  Indonesian Journal  of  Islamic  Family  Law, 2,  No.  2  (2012):  117–138,  https://doi.org/10.15642/al- hukama.2012.2.2.117-138.
Miftahudin Azmi
Page | 96 Indaramayu  serta  menemukan  solusi  yang  tepat  dalam  menanggulangi perceraian usia dini. 4
Selanjutnya  adalah  penelitian  dari  Sudirman  L  yang  menganalisa tentang  penyelesaian  perkara  perceraian  perkawinan  siri  yang  telah ditetapkan oleh UU. 5 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah  mengkaji  tentang  perceraian,  namun  spesifikasi  dan  lokus penelitiannya  berbeda.  Kemudian  ada  Makinudin  yang  menganalisa fenomena  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  perceraian  tidak  harus dilakukan di muka pengadilan, akan tetapi cukup sesuai dengan kaidah fikih klasik  saja.  Terhadap  problematika  ini,  Makinudin  mencoba  melakukan reinterpretasi  dengan  pendekatan  tafsir „amr dan „ām . 6 Letak  perbedeaan penelitian ini dengan sebelumnya terkait objek kajian dan analisa yang akan digunakan.  Melalui  pemaparan  penelitian  terdahulu,  maka  penelitian  ini memiliki  kebaruan (novelty) terkait  dengan  objek  kajian,  analisa  ataupun terkait dengan lokus penelitian.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  empiris  yang dilaksanakan dengan model turun langsung ke masyarakat guna memperoleh beragam  data atau  informasi  yang dibutuhkan. 7 Penelitian  ini  juga termasuk case studies sebagaimana dilakukan di beberapa Fakultas Hukum di Amerika Serikat  mempunyai  kelebihan  karena  sifatnya  yang  utuh  sebagai  suatu persoalan  hukum  dengan  segala  jenis  keterkaitannya  dengan  masalah- masalah  di  luar  hukum.  Selain  itu  metode  ini  juga  memberi  kesempatan
_______________
4 Ani  Yumarni  and  Endeh  Suhartini,  “Perkawinan  Bawah  Umur  dan  Potensi  Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26, No. 1 (2019):
193–211, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10.
5 Sudirman  L,  “Penyelesaian  Perceraian  Perkawinan  Siri  yang  Telah  Diitsbatkan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Suatu  Tinjauan  Yuridis),” Diktum:  Jurnal Syariah dan Hukum, 13, No. 2 (2015): 129–38, https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.366.
6 Makinudin, “Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir „Amr dan „Am),” Al Hukama‟: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 1, No. 1 (2011): 70–110, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.1.70-110.
7 F.C. Susila Adiyanta, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris,” Administrative Law and Governance Journal, 2, No. 4 (2019): 697–709, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.
Page | 97
kepada  peneliti  untuk  melakukan  kajian  sinkronisasi  hukum  dari  berbagai peraturan  perundang-undangan  mengenai  masalah  hukum  yang bersangkutan. 8 Artikel  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  menyajikan  fakta-fakta  yang  dihasilkan  beserta  analisisnya  dalam bentuk teks deskriptif. 9
Sementara  sumber  data  primer  diperoleh  dengan  diskusi  (wawancara) pasangan usia muda yang bercerai dan tokoh agama atau tokoh masyarakat dan Kementerian  Agama  setempat,  adapun  sumber  data  sekunder  adalah  literatur hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan beragam cara, meliputi: memeriksa data dan fakta di lapangan dan  dilanjutkan  dengan  mengklasifikasi  dan  memverifikasi  data  yang  telah diperoleh.  Selanjutnya  menganalisa  data  yang  diperoleh  sehingga  ditemukan suatu kesimpulan. 10

## Hasil dan Pembahasan

## Interpretasi Perkawinan dan Perceraian Usia Dini
Perkawinan  merupakan  sunnah  kemanusiaan  berupa  perjanjian  suci antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  keluarga  yang harmonis dan sakinah. Sedangkan pengertian/definisi anak adalah pribadi yang baru lahir hingga menjelang usia remaja. 11 Terdapat beberapa peraturan hukum atau perundang-undangan yang berbeda dalam menjelaskan kriteria usia anak- anak.  Undang-Undang  nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum menjelaskan  batas  usia  anak-anak  adalah  sampai  dengan  17  tahun.  Kemudian menurut  Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menjelaskan batas usia anak-anak mencapai 18 tahun, begitu juga janin yang ada
_______________
8 Mestika  Zed, Metode  Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan  Obor  Indonesia, 2004), hlm. 25-26.
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014).
10 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  18th  ed.  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2018).
11 Putri  Erika  Ramadhani  and  Hetty  Krisnani,  “Analisis  Dampak  Perceraian  Orang  Tua terhadap  Anak  Remaja,” Focus:  Jurnal  Pekerjaan  Sosial, 2,  No.  1  (2019):  109–119, https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.

## Miftahudin Azmi
Page | 98 dalam  rahim. 12 Berdasarkan  beberapa  pasal  di  atas,  perkawinan  anak  (baca: perkawinan  dini)  dapat  diartikan  sebagai  suatu  ikatan  suami-istri  yang dilangsungkan  ketika  belum  memenuhi  batas  usia  perkawinan  dan  kondisi tersebut  menunjukkan  kondisi  fisik,  psikologis,  maupun  fisiologis  yang  belum matang.
Sementara  pernikahan  Nabi  Muhammad  dengan  Aisyah  dilaksanakan saat putri Abu Bakar tersebut berusia 6 tahun, akan tetapi Rasulullah baru hidup bersama  Aisyah  setelah  berumur  9  tahun.    Hal  ini  berdasarkan  hadits  riwayat Muslim  yang  artinya:  “Nabi  shallallahu  „alaihi  wa  sallam  menikahiku  ketika  aku berusia 6 tahun.  Dan beliau bersamaku ketika  aku berusia  9 tahun” . Meskipun demikian pernikahan Rasulullah dengan Aisyah bukanlah suatu aib atau perilaku tercela, melainkan sudah menjadi tradisi dan sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis  serta  kedewasaan  anak-anak  perempuan  pada  masa  itu. 13 Sebagaimana  pernikahan  Umar  dengan  Hafsah  putri  dari  Abu  Bakar  juga dilangsungkan  saat  usia  Hafsah  setara  usia  Aisyah  ketika  menikah  dengan Rasulullah. 14
Hadits yang meriwayatkan tentang perkawinan Rasulullah dengan Aisyah ini  tentu  tidak  terlepas  dari  pro-kontra. 15 Dalam  nalar  fiqh  klasik  digunakan pendekatan  tekstual  dalam  merumuskan  hukum  perkawinan  anak  di  bawah umur,  akan  tetapi  hadits  ini  dianggap  sebagai  teks  yang  transenden,  artinya makna  yang  terdapat  pada  hadits  tersebut  bercorak  adikodrati  kemudian  bisa diteladani.  Menurut  nalar  fiqh  klasik  ini,  perkawinan  Rasulullah  dengan  Aisyah tidak  berdasarkan  nafsu  maupun  syahwat  pribadi  serta  bukan  dorongan  lain yang menyimpang, karena Rasulullah  terpelihara  dari dosa ( ma‟ um ),  sehingga
_______________
12 Fachria  Octaviani  and  Nunung  Nurwati,  “Dampak  Pernikahan  Usia  Dini  terhadap Perceraian  di  Indonesia,” Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  Humanitas, 2,  No.  2  (2020):  33–52, https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820.
13 Yusriana Yusriana, “Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam,” Juripol, 4, No. 2 (2021): 110–15, https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11112.
14 Alven  Putra,  “Problematika  Rumah  Tangga  Rasulullah  dan  Metode  Penyelesaiannya dalam Hadis,” Jurnal Literasiologi, 8, No. 1 (2022): 1–26,
https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360.
15 Robi Adawiyah, Dian Mukhlisa and Devrian Ali Putra, “The Reconstruction of Aisyah ‟ s Marriage Age  as  a Resolution  for  Child Marriage  Practices  Phenomenon,” Al  ‟Adalah, 19,  No.  1 (2022): 69–98, https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11706.
Page | 99
segala  perbuatan  yang  dilakukan  Rasulullah  berdasarkan  wahyu  Allah.  Melalui nalar pembacaan ini para ulama memperbolehkan perkawinan anak. 16
Konsensus Hukum Islam menunjukkan dewasanya seorang anak ditandai dengan  perubahan  dan  siklus  organ  tubuh.  Imam  Malik  berpendapat  bahwa keluarnya  mani  dan  tumbuhnya  beberapa  rambut  pada  anggota  tubuh merupakan  indikasi  awal  dewasa  (baca:  baligh).  Sedangkan  Imam  Syafi‟i berpendapat  awal  mula  dewasa  saat  usia  15  tahun  bagi  anak  laki-laki  dan  9 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan Imam A mad bin  anbal berpendapat balighnya anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluar mani atau saat anak  laki-laki  tersebut  berusia  15  tahun.  Sementara  tanda  dewasa  bagi  anak perempuan adalah saat mengalami haid. 17 Kemudian pendapat Ibn Syubromah, Abu Bakar Al-„Ashm dan Uthman al-Batta, tidak dibenarkan mengawinkan anak kecil hingga ia baligh berdasarkan firman Allah:
َح َكَِّنلا اوُغَلَب اَذِا ٓ ىّتَّح . anak-anak yang dinikahkan sebelum baligh tidak memiliki faidah, sebab mereka belum  mempunyai  kepentingan kemaslahatan  untuk  menikah   Walaupun demikian,  Ibnu   azm  berpendapat  tentang  kebolehan  menikahkan  anak perempuan  yang  belum  baligh  karena  mengamalkan atsar yang  diriwayatkan tersebut.
Berbeda dengan nalar fiqh klasik, beragam peraturan perundang-undangan berusaha  membuat  terobosan  baru  terkait  perkawinan  anak.  Ikhtiar  yang dilakukan  ialah  mengakomodir  pendekatan  kontekstual  nash  agama  dibarengi maqashid  syari‟ah dengan  tujuan  kemaslahatan  umat  sesuai  perkembangan zaman. 18 Kaidah  tentang  batasan  minimal  usia  perkawinan  adalah  unsur  yang signifikan  dalam  perspektif  hukum  perdata  karena  berkorelasi  dengan
_______________
16 Yusuf  Hanafi,  “Kontroversi  Usia  Kawin  Aisyah  RA  dan  Kaitannya  dengan  Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam,” Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, 15, No. 2 (2016): 163–334, http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath.
17 Achmad  Asrori,  “Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  dan  Penerapannya  dalam Undang-Undang  Perkawinan  di  Dunia  Islam,” Al-‟Adalah, 12,  No.  2  (2015):  807–26, https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215.
18 Laras  Shesa,  “Keterjaminan  Perkembangan  Psikis  Anak  Usia  Dini  Korban  Perceraian Ditinjau dari Aturan Hukum Positif,” Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2, No. 1 (2021): 25– 40, https://doi.org/10.29240/zuriah.v2i1.2636.
Miftahudin Azmi
Page | 100 kemampuan  dalam  berbuat  dan  munculnya  berbagai  hak  serta  kewajiban- kewajiban tertentu. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, yaitu usia  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan. 19 Kenyatannya peraturan  ini  tidak  efisien  saat  diterapkan  sehingga  diajukanlah  gugatan peninjauan  kembali  pasal  yang  mengatur  batas  usia  perkawinan  tersebut  dan akhirnya gugatan itu dikabulkan serta ditindaklanjuti dengan adanya UU nomor 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-undang  Perkawinan  Tahun  1974 yang menyatakan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 tahun.
Berubahnya batas minimal usia perkawinan ini dilakukan dengan landasan yang  kuat  dan  pertimbangan  dari  berbagai  aspek.  Tujuan  pembatasan  usia perkawinan dari perspektif yuridis ialah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilakukan pada usia  muda  sangat  rentan  dan  berpotensi  tidak  bisa  mencapai  tujuan  tersebut, sebab  kedewasaan  cenderung  labil  sehingga  akan  sulit  menyelesaikan problematika  rumah  tangga  dan  cenderung  mengarah  pada  perceraian. Perubahan  batasan  usia  dalam  perspektif  sosiologis  sangat  dibutuhkan  karena berfungsi untuk meminimalisir perkawinan anak yang berkembang di masyarakat serta perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga perubahan tersebut  sangat  dibutuhkan  untuk  mengatasi  permasalahan  sosial  di masyarakat. 20
Tujuan  pembatasan  usia  minimal  melangsungkan  perkawinan  dilakukan guna mencegah dan meminimalisir dampak negatif bagi pelaku perkawinan dini karena kondisi psikis yang belum stabil, keadaan reproduksi yang belum matang dan keadaan fisik yang belum layak melangsungkan perkawinan. Beberapa efek negatif  dari  pernikahan  dini  antara  lain: Pertama, Aspek  Pendidikan.  Ketika
_______________
19 Akhmad Shodiqin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam, 9,  No.  1  (2015):  114–124, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423.
20 Abdi  Fauji  Hadiono,  “Pernikahan  Dini  Dalam  Perspektif  Psikologi  Komunikasi,” Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 9, No. 2 (2018): 385–397, https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237.
Page | 101
seseorang  anak  melangsungkan  perkawinan,  maka  hasrat  untuk  meneruskan sekolah  tidak  maksimal  saat  ia  masih  belum  menikah.  Kondisi  ini  diakibatkan adanya  konsekuensi  kewajiban  baru  yang  timbul  pasca  perkawinan  tersebut. 21 Kedua, Aspek  Psikologis.  Kondisi  kejiwaan  yang  labil  dan  pola  berpikir  yang belum  matang  akan  mengakibatkan  komunikasi  yang  buruk  antar  anggota keluarga. Ketidaktahuan perihal hubungan seksual juga berpotensi pada trauma psikologis yang berkepanjangan bagi pasangan tersebut. Ketiga, Aspek Biologis. Kondisi reproduksi pasangan yang menikah pada usia dini bisa dikatakan belum siap dan belum matang, sehingga ketika hamil dan melahirkan rentan memiliki risiko  yang  cukup  tinggi  berupa  kematian. Keempat, Aspek  Kesehatan. Perkawinan  dini  mempunyai  efek  yang  negatif  bagi  kesehatan,  antara  lain peradangan  pada  kandungan  dan  penyakit  kanker  mulut  rahim.  Kondisi  ini diakibatkan masa transisi sel yang ada pada tubuh anak-anak terlalu dipaksakan, padahal sel dewasa baru mulai opimal pada usia 19 tahun. 22
Sementara  itu  putusnya  perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang disebabkan  karena  perceraian,  kematian  dan  putusan  pengadilan.  Adapun Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  jika  setiap  perceraian  harus dilaksanakan di muka persidangan pasca dilakukan upaya mediasi terhadap para pihak  yang  berperkara. Putusnya  ikatan  perkawinan  karena  perceraian  ini diakibatkan karena talak dan cerai gugat.
Hukum  Islam  menyebut  perceraian  merupakan  perbuatan  yang diperbolehkan  oleh  agama,  namun  dibenci  oleh  Allah.  A - an‟ani  menyebut redaksi “dibenci” adalah suatu majaz yang menujukkan perbuatan tersebut tidak memperoleh  pahala  dan  tidak  ada  unsur  ibadah  yang  bisa  mendekatkan  diri kepada  Allah.  Hadits  ini  menjadi  rujukan  bahwa  upaya  mediasi  dalam  rangka mempertahankan ikatan perkawinan adalah ikhtiar yang baik guna mencari jalan keluar  bersama  yang  membawa  kemaslahatan  bagi  kedua  pasangan.  Pada
_______________
21 Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 1, No. 1 (2019): 49–56, https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740.
22 Jakobus  Anakletus  Rahajaan  and  Sarifa  Niapele,  “Kajian  Yuridis  terhadap  Perkawinan Dibawah Umur,” Public  Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 2, No. 1 (2021): 88–101, https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101.
Miftahudin Azmi
Page | 102 dasarnya  perceraian  itu  diperbolehkan,  namun  sebagai “emergency  exit” atas problematika rumah tangga yang tidak bisa disatukan kembali. 23
Pada umumnya dampak negatif dari perceraian paling dirasakan oleh anak, sebab  ia  tidak  menemukan  kehangatan  dan  keharmonisan  orang  tua  secara utuh.  Bisa  jadi  ia  kehilangan  sosok  kepemipinan  dari  seorang  ayah  atau kelembutan  seorang  ibu  dibandingkan  dengan  anak  yang  dibesarkan  dari pasangan orang tua yang tidak broken home . 24 Orang tua yang bercerai ( broken home )  berpengaruh  pada  psikologis  dan  kepribadian  anak.  Oleh  sebab  itu, perceraian harus  diminimalisir  dan dilakukan berbagai upaya pencegahan agar problematika  dalam  rumah  tangga  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Perkara perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan beberapa alasan sebagaimana terdapat  dalam  Pasal  39  Undang-undang  Perkawinan  atau  pada  Pasal  110 Kompilasi Hukum Islam.

## Fenomena Perkawinan Anak pada Masyarakat Indramayu
Pasangan  yang  bercerai  di  Kabupaten  Indramayu  tidak  bisa  dilepaskan dari maraknya perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Perkawinan tersebut tidak  memenuhi  syarat  usia  perkawinan  sebagaimana  dalam  Undang-undang Perkawinan dan usia 16 tahun merupakan masa sekolah sebagaimana program wajib  belajar  yang  digalakkan  oleh  pemerintah. 25 Beberapa  alasan  masyarakat melangsungkan pernikahan dini ialah:
Informan Alasan Melangsungkan Pernikahan Dini WS Cukup mengenal calon suami dan keluarga, masih adan hubungan keluarga & Calon suami sudah memiliki penghasilan TD Hamil  diluar  perkawinan  sehingga  perkawinan  tersebut  bertujuan  untuk menutupi aib keluarga SR Dipaksa  orang  tua  karena  melihat  anaknya  yang  mempunyai  hubungan terlalu dekat dengan lawan jenis dan menghindari fitnah di masyarakat. SD Disuruh menikah oleh orang tuanya, karena SD sudah mempunyai pacar dan sering pergi bersama dan menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga.
_______________
23 As-San‟ani, Subul Al-Salam (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985).
24 Ibn   ajar  Al-asqalani, Bulugh  Al-Maram  Min  ‟Adillah  Al-Aḥkam (Kairo:  Dar  al- adits, 1986).
25 Abdurrasyid  Ridha,  “Pernikahan  dibawah  Umur  dan  Keutuhan  Keluarga:  Studi  di Indramayu,” Tatar  Pasundan:  Jurnal  Diklat  Keagamaan, 14,  No.  1  (2020):  210–20, https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.43.

## Pencegahan Perceraian Dini  ...
Page | 103 WD Dorongan orang tua karena sudah memiliki pacar dan tetap menginginkan anaknya  sekolah,  namun  dengan  syarat  harus  menyembunyikan  status perkawinannya Rofiuddin (Tokoh Masyarakat) Menghindarkan  hubungan  dan  mencegah  insiden  hamil  di  luar  nikah. Adapun pengalaman kehidupan berkeluarga bisa dilakukan sambil berjalan saat selesai melangsungkan akad nikah Kementerian Agama Setempat Salah  pergaulan  anak  muda,  lemahnya  pengawasan  orang  tua  dan masyarakat terhadap anak, serta faktor penggunaan media sosial yang tidak tepat. Sumber: Wawancara dengan Masyarakat
Perkawinan pada usia muda akan mempengaruhi fisik dan mental pelaku. Fisik yang belum siap akan mengakibatkan penyakit yang menjangkiti pasangan tersebut. 26 Planing dari aspek mental juga memiliki peran yang signifikan, sebab akan  muncul  perbedaan  satu  sama  lain  dan  diperlukan  kedewasaan  dalam menyelesaikan perbedaan tersebut. Kematangan mental juga diperlukan dalam rangka menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, kematangan mental juga bermanfaat untuk menyesuaikan diri antara suami dan istri. Penyatuan dua orang yang  berbeda  karakter  adalah  perkara  yang  cukup  rumit,  apabila  emosi  lebih dikedepankan  dan  pola  pikir  belum  dewasa  akan  mengakibatkan  perselisihan dalam rumah tangga dan rentan terjadi perceraian. 27

## Unsur Penyebab Perceraian Usia Muda di Kabupaten Indramayu
Beberapa  unsur  yang  memicu  perceraian  usia  muda  di  Kabupaten Indramayu dapat dirangkum sebagai berikut:
Informan Alasan Perceraian Usia Muda WS Cemburu  dan  tidak  mampu  menyelesaikan  konflik  keluarga  apalagi penghasilan istri lebih besar dibanding suami TD Tidak mampu menyelesaikan problem keluarga sehingga ada campur tangan keluarga dan istri menjadi TKW SR Faktor  perselingkuhan  dan  berujung  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT). SD Suami yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan sikap suami yang sering melakukan KDRT WD Ketidakmampuan  suami  dalam  memberi  nafkah  secara  mandiri  dan

## _______________
26 Ainun Yusri Dwiranti, Betty Rubiati and Sonny Dewi Judiasih, “Perubahan Syarat Usia Perkawinan  bagi  Wanita  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  Sebagai  Upaya  Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 31, No. 1 (2022): 48–65, https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65.
27 Mohammad  Fauzil  Adhim  et  al., Menikah  Sepenuh  Kesiapan ,  1st  ed.  (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).
Miftahudin Azmi
Page | 104 mengandalkan  pemberian  dari  orang  tua,  kekerasan  verbal,  komunikasi kurang baik, emosi yang mudah tersulut, serta sikap merasa benar sendiri. KH. Ahmad Dimyati (Pengurus MUI) Minimnya  pengetahuan  agama,  rendahnya  pendidikan  dan  pemahaman masyarakat terhadap arti pernikahan mengakibatkan pola  pikir yang terlalu sempit dalam memaknai relasi suami istri. Rofiuddin Masyarakat menganggap aib jika anak gadisnya hamil di luar nikah dan solusi terbaik adalah menikahkannya sedangkan perceraian itu bukanlah suatu aib sebab dilegalkan oleh agama dan hukum positif di Indonesia. Kementerian  Agama setempat Pernikahan usia dini yang disebabkan salah pergaulan anak muda, lemahnya pengawasan  orang  tua  dan  masyarakat  terhadap  anak,  serta  faktor penggunaan media sosial yang tidak tepat.

## Sumber: Wawancara dengan masyarakat
Berbagai  data  yang  disajikan  di  atas  menunjukkan  jika  tingginya perceraian  usia  muda  disebabkan  karena  beberapa  hal,  antara  lain:  Pertama, pemahaman  masyarakat  yang  rendah  tentang  hakikat  dan  tujuan  perkawinan. Kedua,  rendahnya  pemahaman  tentang  konsep  keluarga  sakinah. 28 Ketiga, rendahnya  pengawasan  kepada  anak.  Keempat , faktor  materi  yang  merpakan salah  satu  unsur  terpenting  dalam  membangun  pondasi  rumah  tangga.  Data yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama  menyebut  jika  faktor  ekonomi  adalah elemen  tertinggi  penyebab  perceraian  di  Kabupaten  Indramayu.    Selain  faktor ekonomi,  tingginya  angka  perceraian  pasangan  usia  muda  disebakan  karena Kekerasan Dalam  Rumah Tannga (KDRT), perselisihan terus menerus, cemburu, selingkuh,  hingga  campur  tangan  orang  tua.  Fakta  juga  menunjukkan  jika  ada pihak yang mengajukan perceraian, maka ia berharap pihak tergugat tidak perlu ke  Pengadilan  agar  proses  persidangan  berlangsung  lebih  cepat,  mereka menganggap  jika  hadir  di  persidangan  akan  semakin  rumit  dan  pada  intinya mereka ingin bercerai.

## Pencegahan  Perceraian  Dini  di  Indramayu  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Positif
Keluarga adalah lingkup terkecil dari struktur kehidupan masyarakat. Pada konsep hukum Islam, istilah keluarga harmonis dan bahagia disebut juga dengan keluarga  sakinah.  Struktur keluarga  setidaknya  terdiri dari pasangan  suami  istri yang  telah  melangsungkan  akad  pernikahan  sebagai  awal  mulanya.  Adapun definisi sakinah bermula  dari  bahasa  Arab  yang  memiliki  arti  ketenangan  dan ketentraman  jiwa.  Redaksi  sakinah  sangat  masyhur  jika  digandengkan  dengan
_______________
28 Muhammad  Al  Faruq  and  Rohmahtus  Sholihah,  “Konsep  Keluarga  Sakinah  Menurut Muhammad Quraish Shihab,” Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1, No. 4 (2020): 112–30, https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203.
Page | 105
mawaddah  dan  rahmah ,  ketiga  redaksi  yang  erat  dengan  perkawinan  ini berumber dari firman Allah.
Ketiga term ini memiliki definisi yang berlainan: Pertama, s akinah dapat diterjemahkan sebagai ketenangan/kedamaian. Pada hakikatnya kedamaian atau ketenangan itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada Nabi beserta orang-orang yang beriman. Sakinah juga dianugerahkan kepada keluarga yang saling  mencintai  agar  mempunyai  landasan  kokoh  dan  kuat  dalam  mengatasi berbagai macam problematika kehidupan yang silih berganti. Memaknai sakinah dalam  lingkup  keluarga  adalah  kondisi  atau  keadaan  tetap  tenang  yang dipraktikkan oleh seluruh anggota keluarga dalam menyelesaikan problematika kehidupan.
Kedua, Mawaddah secara  etimologi  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  rasa “cinta”   Pasangan  suami  istri  harus  dipenuhi  rasa  cinta  dengan  pasangan  dan anaknya.  Rasa  cinta  ini  pada  akhirnya  menghadirkan  suasana  yang  kondusif, saling menghargai dan menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang bersifat sia-sia.  Karena  cinta  inilah  timbul  saling  jaga  dan  rindu,  serta  meniadakan kekerasan dalam rumah tangga. Puncaknya rasa cinta tersebut akan tetap terjaga walaupun  dalam  keadaan  susah  atau  bahagia. 29 Ketiga, Rahmah yang mempunyai  kasih  sayang.  Pasangan  suami  istri  yang  jiwanya  dipenuhi  dengan kasih sayang akan menggiring keduanya kepada perilaku saling berbagi kebaikan dan kebahagiaan serta menebarkan aura positif bagi anggota keluarga yang lain. Iklim  keluarga  semacam  ini  akan  melejitkan  potensi  kebaikan  dan  keberkahan bagi anggota keluarga.
Landasan utama keluarga sakinah harus bersumber dari al-Qur‟an, begitu pula  setiap  problematika  keluarga  diselesaikan  dengan  prinsip-prinsip  yang bersumber  dari  al-Qur‟an   Beberapa  konsep  keluarga  sakinah  berdasarkan  al- Qur‟an  adalah:  pemilihan  pendamping  yang  sesuai  dengan  kriteria  agama, adanya  cinta  dan  kasih  sayang  dalam  keluarga,  adanya  kesalingan  dalam membangun kehidupan keluarga.
_______________
29 Henderi  Kusmidi,  “Konsep  Sakinah,  Mawaddah  dan  Rahmah  dalam  Pernikahan,” El- Afkar:  Jurnal  Pemikiraan  Keislamaan  dan  Tafsir  Hadis, 7,  No.  2  (2018):  63–78, https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601.
Miftahudin Azmi
Page | 106
Segala  perjanjian  atau  akad  akan  menimbulkan  sebab-akibat  dan  hak- kewajiban.  Begitu  pula  dengan  akad  pernikahan  yang  melahirkan  beberapa konsekuensi  bagi  suami  dan  istri.  Adapun  beberapa  hak  istri  yang  harus dikerjakan oleh  suami  ialah  mahar, nafkah  (lahir  dan batin), teladan  yang  baik, mut‟ah .  Sementara beberapa  hak  suami yang  harus dilakukan oleh istri adalah taat  dan  patuh  kepada  suami  selagi  dalam  konteks  kebaikan,  menjaga  dan memelihara  kehormatan  dan  harta  suami  dan  menjadi  partner  suami  dalam mengarungi  bahtera  kehidupan.  Lebih  dari  itu,  konsep  membangun  keluarga sakinah  dewasa  ini  bukan  sekedar  terkait  hak  dan  kewajiban  saja,  melainkan adanya kesalingan dalam interaksi keluarga. Apalagi pada era digital seperti saat ini, kesalingan dalam keluarga adalah suatu tindakan yang mutlak, sebab segala arus informasi di media sosial bisa jadi mempengaruhi interaksi dalam kehidupan keluarga. 30
Adapun Pasal 30 hingga Pasal 36 UU Perkawinan menjabarkan tentang hal dan kewajiban suami istri. Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 77 hingga Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Penjabaran secara ringkas terkait hak dan kewajiban suami istri ialah sebagai berikut: suami dan istri wajib saling menjaga kehormatan dan  martabat  keluarga,  suami  dan  istri  mempunyai  prinsip  bersama  dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami dan istri saling memberikan bantuan guna kehidupan rumah tangga yang lebih baik, suami dan istri mempunyai peran yang  sama  dalam  mendidik  anak,  suami  dan  istri  memiliki  kewajiban  bersama untuk  memberikan  bantuan  lahir  dan  batin,  suami  wajib  melindungi  istri  dan memberikan  nafkah  sesuai  dengan  kemampuannya,  istri  wajib  patuh  kepada suami selagi ketaatan itu bukan bentuk kemaksiatan kepada agama.
Sementara  Pasal  45  hingga  Pasal  49  UU  Perkawinan  menerangkan tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Hak dan kewajiban terebut bisa  dijabarkan  sebagai  berikut:  kewajiban  orang  tua  ialah  membimbing  dan mendidik  anak  sebaik  mungkin,  anak  wajib  mentaati  kedua  orang  tua  selama dalam kebaikan, anak wajib membantu dan menajaga orang tua, orang tua wajib mewakili  anak  yang  di  bawah  umur  dan  belum  pernah  melangsungkan _______________
30 Miftahudin  Azmi,  “Protection  of  Human  Rights  Victims  of  Sexual  Violence  through Maqâsid  Al-Sharî‟ah:  A  Case  in  Batu  City  Indonesia,” Jurnal  HAM, 13,  No.  3  (2022):  613, https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630.
Page | 107
pernikahan,  orang  tua  dilarang  menjualbelikan  harta  anak  kecuali  dikehendaki anak. Adapun anak memiliki kewajiban menafkahi orang tua ketika sudah udzur. Kewajiban seperti ini dinamakan dengan alimentasi. 31
Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka perselisihan harus dikelola  dan  diselesaikan  dengan  baik.  Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan adalah musyawarah antara suami dan istri dan menemukan jalan keluar bersama dengan semangat kekeluargan dan sikap saling menerima kesalahan dan dikahiri dengan permintaan maaf antara keduanya (suami dan istri). Jika kondisi demikian tidak  membawa  hasil,  maka  diperbolehkan  mengajak  pihak  ketiga  yang dianggap  memiliki  kecakapan  dan  kemampuan  dalam  menyelesaikan  konflik tersebut. 32 Kecakapan tersebut bisa berupa kedalaman ilmu agama, kematangan dalam  berumah  tangga,  atau  kedekatan  emosional  juru  damai  dengan  suami atau  istri.  Adapun  bentuk  perselisihan  terbagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu: konflik  verbal (menyakiti  dalam bentuk  perkataan,  fisik  (melukai fisik),  tindakan bertahan  (keras  kepala),  dan  membatasi  diri  dari  interaksi  dengan  pasangan (diam ketika terjadi masalah). 33

## Simpulan
Perceraian  pasangan  usia  muda  di  Kabupaten  Indramayu  berawal  dari pernikahan  dini  yang  mengesampingkan  kecakapan  pisik  atau  psikis  dalam menempuh  kehidupan  rumah  tangga.  Beberapa  faktor  pernikahan  dini  antara lain adalah pergaulan bebas, lemahnya  kontrol sosial keluarga dan masyarakat terhadap  anak,  faktor  ekonomi,  hingga  insiden  hamil  di  luar  nikah.  Pernikahan dini dianggap sebagai alternatif terbaik agar terhindar dari gunjingan masyarakat atas  problem  sosial  remaja.  Sementara  di  sisi  lain,  pasangan  belia  ini  belum mampu  mengatasi  problematika  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Fakta  ini didukung  dengan  sikap  emosi  dalam  menyelesaikan  masalah,  kecemburuan yang  berlebihan,  minimnya  tanggung  jawab,  hingga  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT).  Kondisi ini  mengakibatkan pasangan  yang bercerai dalam usia
_______________
31 Azmi.
32 Rama Dhini Permasari Johar and Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik sebagai Upaya Mempertahankan  Keutuhan  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  di  Desa  Lempur  Tengah  Kecamatan Gunung  Raya  Kabupaten  Kerinci),” Jurnal  Al  Ahkam, 11,  No.  1  (2020):  34–48, https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i1.1476.
33 Rama Dhini Permasari Johar and Sulfinadia.
Miftahudin Azmi
Page | 108 muda dan pernikahannya baru seumur jagung. Solusi atas problematika tersebut adalah  tanggung  jawab  bersama  seluruh  masyarakat  untuk  mendampingi pergaulan anak serta mewujudkan kegiatan positif yang bisa melejitkan potensi anak. Adapun  jika  terlanjur  adanya pernikahan dini,  maka harus  ada  tanggung jawab  masing-masing  pasangan  dalam  membina  keluarga,  mengetahui  tujuan dan  makna  sakral  pernikahan,  serta  sikap  saling  menghormati  dan  mengasihi. Problem  rumah  tangga  selayaknya  diselesaikan  dengan  kepala  dingin  dan mengedepankan kebaikan dan kepentingan bersama.

## Page | 109

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kholiq,  Syafa‟at   “Kesadaran  Gender  Perempuan  terhadap  Hak-Haknya (Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan di Kabupaten Banyuwangi) ” Al- Hukama‟: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2, No. 2 (2012): 117– 138. https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.117-138.
Abdurrasyid Ridha  “Pernikahan Dibawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu ” Tatar  Pasundan:  Jurnal  Diklat  Keagamaan, 14,  No.  1  (2020): 210–220. https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.43.
Achmad  Asrori   “Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha  dan  Penerapannya dalam  Undang-Undang  Perkawinan  di  Dunia  Islam ” Al-‟Adalah, 12,  No.  2
(2015): 807–826. https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215.
Adawiyah,  Robi,  Dian  Mukhlisa  and  Devrian  Ali  Putra   “The  Reconstruction  of
Aisyah‟s  Marriage  Age  as  a  Resolution  for  Child  Marriage  Practices Phenomenon ” Al ‟Adalah, 19, No. 1 (2022): 69–98. https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11706.
Adiyanta, F C  Susila  “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode
Survey  Sebagai  Instrumen  Penelitian  Hukum  Empiris ” Administrative  Law and Governance Journal, 2, No. 4 (2019): 697–709. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.
Ainun Yusri Dwiranti, Betty Rubiati and Sonny Dewi Judiasih  “Perubahan Syarat Usia Perkawinan bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai
Upaya Pencegahan  Perkawinan  Dibawah Umur ” Supremasi  Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 31, No. 1 (2022): 48–65. https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65.
Akhmad Shodiqin  “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan ” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9, No. 1 (2015):
114–24. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423.
As-San‟ani Subul Al-Salam . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
Azmi,  Miftahudin   “Protection  of  Human  Rights  Victims  of  Sexual  Violence through Maqâsid Al-Sharî‟ah: A Case in Batu City Indonesia ” Jurnal HAM, 13,
No. 3 (2022): 613-630. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630.
Faruq,  Muhammad  Al,  and  Rohmahtus  Sholihah   “Konsep  Keluarga  Sakinah
Miftahudin Azmi
Page | 110
Menurut  Muhammad  Quraish  Shihab ” Salimiya:  Jurnal  Studi  Ilmu Keagamaan Islam, 1, No. 4 (2020): 112–30. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203. Fathur Rahman Alfa  “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia ” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 1, No. 1 (2019): 49–56. https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740.
Hadiono,  Abdi  Fauji   “Pernikahan  Dini  dalam  Perspektif  Psikologi  Komunikasi ” Jurnal  Darussalam:  Jurnal  Pendidikan,  Komunikasi  dan  Pemikiran  Hukum Islam, 9, No. 2 (2018): 385–97. https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237.
Hanafi, Yusuf  “Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas
Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  dalam  Islam ” Istinbath:  Jurnal  of  Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, 15, No. 2 (2016): 163–334. http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath.
Henderi Kusmidi  “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan ” El-Afkar: Jurnal Pemikiraan Keislamaan dan Tafsir Hadis, 7, No. 2 (2018): 63– 78. https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601.
Ibn   ajar  Al-asqalani. Bulugh  Al-Maram  Min  ‟Adillah  Al-Aḥkam .  Kairo:  Dar  al- adits, 1986
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . 18th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
Makinudin  “Ikrar Talak Didepan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir „Amr dan „Am) ” Al Hukama‟: The Indonesian Journal of Islamic Family  Law, 1,  No.  1  (2011):  70–110.  https://doi.org/10.15642/al- hukama.2011.1.1.70-110.
Mestika  Zed. Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,
2004.
Mohammad  Fauzil  Adhim,  Nanik  Suwaryani,  Aria  Ahmad  Mangunwibawa  and Poerwanto. Menikah  Sepenuh  Kesiapan .  1st  ed.  Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
Octaviani, Fachria and Nunung Nurwati  “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia ” Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, 2, No. 2  (2020):  33–52.  https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/

## Pencegahan Perceraian Dini  ...
Page | 111
view/2820.
Putra,  Alven   “Problematika  Rumah  Tangga  Rasulullah  dan  Metode Penyelesaiannya  dalam  Hadis ” Jurnal  Literasiologi, 8,  No.  1  (2022):  1–26.
https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360.
Rahajaan,  Jakobus  Anakletus  and  Sarifa  Niapele   “Kajian  Yuridis  terhadap Perkawinan Dibawah Umur ” Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 2,  No.  1  (2021):  88–101.  https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1. p88-101.
Rama Dhini Permasari Johar and Hamda Sulfinadia  “Manajemen Konflik sebagai Upaya  Mempertahankan  Keutuhan  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  di  Desa Lempur  Tengah  Kecamatan  Gunung  Raya  Kabupaten  Kerinci) ” Jurnal  Al Ahkam, 11,  No.  1  (2020):  34–48.  https://doi.org/10.15548/alahkam. v11i1.1476.
Ramadhani,  Putri  Erika  and  Hetty  Krisnani   “Analisis  Dampak  Perceraian  Orang Tua terhadap Anak Remaja ” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2, No. 1 (2019):
109–19. https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.
Shesa,  Laras   “Keterjaminan  Perkembangan  Psikis  Anak  Usia  Dini  Korban Perceraian  Ditinjau  dari  Aturan  Hukum  Positif ” Zuriah :  Jurnal  Pendidikan Anak Usia Dini, 2, No. 1 (2021): 25–40. https://doi.org/10.29240/zuriah.v2i1.2636.
Sudirman  L   “Penyelesaian  Perceraian  Perkawinan  Siri  yang  Telah  Diitsbatkan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Suatu  Tinjauan Yuridis) ” Diktum:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum, 13,  No.  2  (2015):  129–38. https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.366.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta, 2014.
Tim  Penyusun   “Laporan  Kegiatan  Tahunan  Kementerian  Agama  Indramayu ” Indramayu, 2019.
Warastuti, Diah, Yulia Herawati and Evi Kurniasih  “Kejadian Pernikahan Usia Dini di  Indramayu  Tahun  2020 ” Jurnal  Kesehatan  dan  Kebidanan  (Journal  of Health  and  Midwifery), 10,  No.  2  (2021):  1–11.  https://smrh.e- journal.id/Jkk/article/view/142.
Miftahudin Azmi
Page | 112
Yumarni,  Ani  and  Endeh  Suhartini   “Perkawinan  Bawah  Umur  dan  Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor) ” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26, No. 1 (2019): 193–211. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10.
Yusriana, Yusriana  “Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam ” Juripol, 4, No. 2 (2021): 110–15. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11112.