Hutang Palean : Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura

## Saifuddin
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Email: saifshuinsuka@gmail.com
Abstract: Madura  society  known  as  a  strongly  religious people,  even  belonging  to  the  fanatical  Muslim  (obedient) ahlussunnah homage wal Jamaah especially Nahdlatul Ulama '(NU).  Logically,  they  would  in  their  everyday  lives  by complying  and  will  consistently carry  out  the  teachings  of Islamic  law,  both  in  the  realm  of  worship  and  muamalah.  In the realm of worship, praying five times never abandoned both the young and old, even the kid. Similarly, fasting in the holy month  of  Ramadan  and  the  hajj.  Especially  for  pilgrimage Madurese are poor even though they dare to owe just to be on the pilgrimage. In the case of muamalah also the case, most of the Madurese community still holds the teachings of Islam by the  devout  as  well  as  buying  and  selling,  lending  and borrowing and others. However, there is an interesting thing in  a  village  called  Prancak.  Villagers  Prancak  a  majority  of tobacco  farmers  this  every  time  you  want  to  start  growing tobacco accustomed to practicing palêan debt. Palêan is a term in  the  language  of  Madura  meaning  accounts  payable transactions  where  the  debtor  is  required  to  pay  double  the amount  of  principal  debt.  Such  practices  give  rise  to  anxiety academic  long  enough  inside  of  researchers  who  need answers,  whether  the  community  village  Prancak  District  of Pasongsongan  Sumenep  Madura  very  religious  and  devout hold and the teachings of Islam do not know the prohibition of usury  in  Islam,  what  are  the  factors  behind  these  practices  , Then in terms of the burden that must be shouldered why they did  not  borrow  in  the  Bank's  conventional  much  interest  or even be able to borrow at Bank Syariah (BMT) is certainly in keeping with Islamic teachings easy and not burdensome. This is trying to be answered by this study.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
68
Abstrak: Masyarakat  Madura  dikenal  sebagai  masyarakat yang sangat religius, bahkan tergolong muslim fanatik (taat) beraliran  ahlussunnah  wal  jamaah  khususnya  Nahdlatul Ulama’  (NU).  Secara  logika,  mereka  tentu  dalam kehidupannya  sehari-hari  secara  taat  dan  konsisten akan menjalankan  ajaran-ajaran  syariat  Islam,  baik  dalam  ranah ibadah maupun muamalah. Dalam ranah ibadah, sholat lima waktu  tidak  pernah  ditinggalkan  baik  kalangan  tua  maupun muda  bahkan  yang  masih  anak-anak.  Begitu  pula  puasa  di bulan  suci  Ramadlan  dan naik  haji.  Khusus  untuk  naik  haji masyarakat  Madura  meskipun  tergolong  miskin  mereka berani  berhutang  hanya  supaya  bisa  naik  haji.  Dalam  hal muamalah juga demikian halnya, sebagian besar masyarakat Madura  masih  memegang  ajaran-ajaran  Islam  dengan  taat pula seperti jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Namun demikian,  terdapat  suatu  hal  yang  menarik  di  sebuah  desa yang  bernama  Prancak.  Masyarakat  desa  Prancak  yang mayoritas  adalah  petani  tembakau  ini  setiap  kali  mau memulai  menanam  tembakau  terbiasa  dengan  melakukan praktek  hutang  palêan.  Palêan  adalah  istilah  dalam  bahasa Madura  yang  berarti  transaksi  hutang  piutang  dimana  si penghutang diharuskan membayar dua kali lipat dari jumlah hutang pokoknya. Praktek tersebut menimbulkan kegelisahan akademik  yang cukup  lama  di  dalam  diri  peneliti  yang membutuhkan  jawaban,  apakah  masayarakat  Desa  Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura yang sangat religius dan taat memegang dan menjalankan ajaran Islam  tidak  mengetahui  keharaman  riba  dalam  Islam,  apa faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  praktek  tersebut. Kemudian dari segi beban yang harus dipikul kenapa mereka tidak meminjam di Bank konvensional yang jauh lebih murah bunganya  atau  bahkan  bisa  meminjam  di  Bank  Syariah (BMT)  yang  tentu  sesuai  dengan  ajaran  Islam  mudah,  dan tidak  memberatkan.  Hal  inilah  yang  mencoba  dijawab  oleh penelitian ini.
Kata kunci : hutang palean , desa prancak, riba

## Pendahuluan
Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut  Jawa  Timur.  Pulau  Madura  besarnya  kurang  lebih  5.250 km2 (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa. Secara administratif, Madura dibagi ke dalam empat kabupaten,  yaitu  Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan  dan Sumenep.
Suku  Madura  merupakan  etnis  dengan  populasi  besar  di Indonesia,  jumlahnya  sekitar  20  juta  jiwa.  Mereka  berasal  dari Pulau  Madura  dan  pulau-pulau  sekitarnya,  seperti  Gili  Raja, Sapudi,  Raas,  dan  Kangean.  Selain  itu,  orang  Madura  banyak tinggal di bagian timur Jawa Timur biasa disebut wilayah Tapal Kuda,  dari  Pasuruan  sampai  utara  Banyuwangi.  Orang  Madura yang  berada  di  Situbondo  dan  Bondowoso,  serta  timur Probolinggo, Jember, jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa  berbahasa  Jawa,  juga  termasuk  Surabaya  Utara,  serta sebagian Malang. 1
Madura dikenal sebagai daerah yang penduduknya sangat religius  dan  mayoritas  muslim, 2 bahkan  tergolong  muslim
1 Sumber http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura.  Diakses  pada tanggal 08 Mei 2014.
2 Terdapat dua pandangan dari para sejarawan yang saling memberikan penjelasan. Pertama ,  pandangan  dari  sejarawan  Belanda,  H.J  De  Graaf  dan TH.  Pigeaud,  yang  mengatakan  bahwa  Islamisasi  di  Madura  Barat  dan Madura Timur, dan kedua-duanya melalui proses elite-aristokrat. Di Madura Barat  (Bangkalan  dan  Sampang)  prosesnya  dimulai  dari  seorang  raja  di  Gili Mandangin  atau  Sampang,  yang  bernama  Lembu  Peteng,  putra  Raja Brawijaya  dari  Majapait  dengan  putri  Islam  dari  Cempa.  Berdasarkan Sadjarah Dalem, Putri Lembu Peteng dari Sampang itu diperistri oleh Putra Maulana Ishak. Menurut legenda Islam tentang para wali di Blambangan, ahli ketuhanan  bangsa  Arab  itu,  Maulana  Ishak  adalah  ayah  dari  Sunan  Giri. Dalam pandangan ini dapat diperkirakan bahwa pada paruh kedua abad XV di Madura Barat para penguasa Jawa golongan aristokrat/ningrat dan orang Islam dari seberang lautan menjalin hubungan persahabatan. Lihat De Graaf dan  Pigeaud, Kerajaan  Islam  Pertama  di  Jawa,  Tinjauan  Sejarah  Politik Abad  XV  dan  XVI ,  (Jakarta:  Grafiti,  t.t.),  hlm.190-191. Kedua , pandangan sejarawan  yang  banyak  menulis  tentang  sejarah  Madura,  yakni  Dr. Abdurrachman. Menurutnya, proses Islamisasi di Madura itu melalui Sunan Giri, Gresik. Namun demikian, sebelum itu memang sudah banyak pedagang- pedagang  Islam,  misalnya  dari  Gujarat  yang  singgah  di  pelabuhan  pantai Madura,  terutama  di  palabuhan  Kalianget.  Lihat  Abdurrachman, Sejarah Madura  Selayang  Pandang ,  cetakan  pertama,  1971,  hlm.  16-17.  Dengan demikian,  Islamisasi  di  Madura  dapat  dijelaskan  melalui  berbagai  proses,
70
fanatik  (taat)  beraliran  ahlussunnah  wal  jamaah  khususnya Nahdlatul Ulama’ (NU). 3 Di Madura terdapat ribuan pesantren baik kecil maupun besar. Dengan kondisi sosial keagamaan yang seperti  itu,  laiak  misalnya  kalau  Madura  disebut  sebagai Serambi Madinah (Serambi Makkah sudah diambil Aceh).
Secara  logika,  kondisi  masyarakat  yang  sangat  religius tersebut tentu dalam kehidupannya sehari-hari secara taat dan konsisten  akan  menjalankan  ajaran-ajaran  syariat  Islam,  baik dalam  ranah  ibadah  maupun  muamalah.  Dalam  ranah  ibadah, peneliti  (kebetulan  adalah  orang  Madura  asli)  menyaksikan bahwa  orang  Madura  adalah  masyarakat  yang  sangat  taat beribadah.  Sholat  lima  waktu  tidak  pernah  ditinggalkan  baik kalangan  tua  maupun  muda  bahkan  yang  masih  anak-anak. Begitu pula puasa di bulan suci Ramadlan dan naik haji. Khusus untuk naik haji masyarakat Madura meskipun tergolong miskin mereka berani berhutang hanya supaya bisa naik haji.
Pertanyaannya  adalah  apakah  dalam  hal  muamalah  juga seperti  dalam  hal  beribadah mahdhah .  Sejauh  pengamatan peneliti,  kehidupan  bermuamalah  masyarakat  Madura  tidak terlalu  berbeda  jauh  dengan  suku-suku  lain  yang  mayoritas muslim,  dalam  arti  sebagian  besar  masih  memegang  ajaran- ajaran Islam dengan taat pula meskipun dalam ranah muamalah seperti jual beli dan lain-lain.
Namun demikian, peneliti melihat ada suatu yang menarik di  sebuah  desa  yang  bernama  Prancak. 4 Masyarakat  desa Prancak yang mayoritas adalah petani tembakau ini setiap kali
yakni  jaringan  elite  istana,  jaringan  ulama  atau  kiyai,  dan  jaringan  para saudagar  yang  diikuti  oleh  kalangan  warga  masyarakat.  Melalui  berbagai jaringan  itulah  asal  usul  sosial  kiyai  sebagai  elite  masyarakat  yang memberikan pengajaran moral-keagamaan dan sosial kemasyarakatan dapat dijelaskan asal-muasalnya.
3 Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940 ,  (Yogyakarta:  Mata  Bangsa,  2002). Lihat  juga,  Dick  Douwes  dan Nico  Kaptein, Indonesia  dan  Haji , (Jakarta:  INIS,  1997).  Di  dalamnya memberikan uraian, menyatunya haji sebagai peristiwa spiritual dan politik, karena mereka yang pergi haji melakukan jaringan sosial keagamaan pula.
4 Desa ini berada dalam kawasan kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep,  sebuah  wilayah  barat  laut  kabupaten  Sumenep  dan  berbatasan dengan  kabupaten  Pamekasan.  Desa  ini  sangat  gersang  dan  tandus,  kalau musim kemarau air sangat sulit didapatkan. Desa ini menjadi sangat terkenal karena  merupakan  penghasil  tembakau  kelas  1  di  Jawa  Timur  dan  menjadi bahan utama dari perusahaan rokok Dji Sam Soe yang mahal dan terkenal.
71
mau memulai menanam tembakau terbiasa  dengan melakukan praktek  hutang palêan . Palêan adalah  istilah  dalam  bahasa Madura  yang  berarti  transaksi  hutang  piutang  dimana  si penghutang  diharuskan  membayar  dua  kali  lipat  dari  jumlah hutang  pokoknya,  misalnya  si A  berhutang  ke  B  sebesar  Rp. 1.000.000,- maka  ketika  jatuh  tempo  si  A  harus  membayar sebesar Rp. 2.000.000,- kepada si  B. Dana hasil berhutang ini dijadikan  modal  untuk  menanam  hingga  memanen  tembakau. Jadi  bisa  dibayangkan  kalau  satu  petani  membutuhkan  modal sebesar  sepuluh  juta  dia  harus  membayar  sebesar  dua  puluh juta dan begitu seterusnya. 5
Praktek  tersebut  jelas  merupakan  ketidakadilan  karena menafikan aspek moral dan kemanusiaan bagi petani tembakau di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura  yang  mayoritas  berada  di  garis  kemiskinan.  Menjadi tanggungjawab  semua  elemen  (pemerintah,  agama  [tokoh agama],  masyarakat  berkecukupan,  dan  kaum  terdidik)  untuk membawa  mereka  keluar  dari  lilitan  dan  jeratan  kesengsaraan hidup yang mereka alami.
Persoalannya adalah apakah mereka sendiri  (para petani) merasa sebagai orang yang didholimi. Kadang sesuatu yang kita ( outsider )  lihat  sebagai  sebuah  ketidakadilan  ternyata  malah sebaliknya bagi yang mengalaminya. Suatu ketika jauh sebelum peneliti menjadi mahasiswa dan bahkan dosen, peneliti pernah mengajar  di  sebuah  pondok  pesantren  yang  banyak  di  antara santrinya berasal dari desa tersebut, beberapa kali juga peneliti pernah  diundang  dalam  acara  pernikahan  di  desa  tersebut. Peneliti  waktu  itu,  merasa  sangat  kaget  mendengar  komentar salah  seorang  warga  desa  tersebut  yang  mengatakan  bahwa berhutang palêan merupakan suatu keniscayaan, karena dengan memiliki hutang sebagai modal bertani tembakau menjadikannya penyemangat (motivator) untuk bekerja dengan keras dan giat.
Praktek demikian dan sekian fenomena di dalamnya tentu menimbulkan kegelisahan akademik yang cukup lama di dalam
5 Pada  tahun  1997-1999  Peneliti  pernah  menjadi  guru  tugas  yang dikirim  ke  sebuah  pondok  pesantren  yang  berada  di  kecamatan  Ganding kabupaten  Sumenep  yang  mayoritas  santri-muridnya  berasal  dari  desa Prancak.  Peneliti  juga  beberapa  kali  diundang  untuk  menghadiri  acara pernikahan  santri-murid  di  desa  tersebut.  Dengan  demikian,  sedikit  banyak peneliti sudah mengetahui kebiasaan masyarakat Prancak tersebut.
72
diri  peneliti  yang  membutuhkan  jawaban,  apakah  masayarakat Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep Madura  yang  sangat  religius  dan  taat  memegang  dan menjalankan  ajaran  Islam  tidak  mengetahui  keharaman  riba dalam  Islam.  Kemudian  dari  segi  beban  yang  harus  dipikul kenapa mereka tidak meminjam di Bank konvensional yang jauh lebih  murah  bunganya  atau  bahkan  bisa  meminjam  di  Bank Syariah  (BMT)  yang  tentu  sesuai  dengan  ajaran  Islam  mudah, dan  tidak  memberatkan.  Pertanyaan-pertanyaan  inilah  yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
Pandangan  Masyarakat  Desa  Prancak  Kecamatan Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  Madura  tentang riba
Kalau  dilihat  dari  praktek  hutang palēan yang  dilakukan oleh  masyarakat  desa  Prancak  maka  jelas  itu  adalah  riba  dan haram hukumnya. Kesimpulan ini baik berdasarkan pandangan ulama  klasik  yang  berpandangan  bahwa  setiap  hutang  piutang yang  ada  kelebihannya  ketika  membayar  sudah  dianggap  riba maupun menurut pandangan ulama modern yang mempersyaratkan  praktek  hutang  piutang  harus  ada  unsur kedholiman di dalamnya atau paling tidak adh’afan mudhaafah baru dianggap riba dan haram hukumnya.
Masyarakat  desa  Prancak  adalah  masyarakat  yang  sangat religius, 100%  penduduknya  muslim  bahkan  tidak  sedikit  dari mereka yang pernah belajar di pondok pesantren. Semua subjek penelitian  yang  peneliti  wawancarai  menyatakan  bahwa  riba adalah haram. Mereka juga sadar bahwa praktek hutang palēan yang marak terjadi di desa mereka termasuk kategori riba. Meskipun demikian, kesadaran mereka tentang keharaman praktek hutang palēan tidak membuat mereka menjauhinya. Hal ini  dikarenakan  tidak  adanya  jalan  lain  yang  bisa  mereka lakukan  untuk  mendapatkan  modal  bertani  tembakau  kecuali hanya  dengan  melakukan  hal  tersebut.  Keterpaksaan  di  sini dijadikan alasan keberlangsungan praktek tersebut.
Sebenarnya  keterpaksaan  tidak  bisa  dijadikan  alasan pembenar  adanya  praktek  hutang palēan di  Desa  Prancak Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  Madura  karena faktor  itu  tidak  dijumpai  ketika  kreditur  membebani  debitur dengan bunga yang berlipat ganda. Pendapat ini selaras dengan
73
pandangan  Sanhuri  ketika  dia  mengomentari  praktek  riba  al- jahiliyyah. 6 Keterpaksaan hanya  diperbolehkan  dalam  praktek riba untuk sementara waktu karena dalam keadaan benar-benar membutuhkan  ( hajah )  dan  dilakukan  menurut  kadar kebutuhannya serta mestinya tidak dengan bunga dua kali lipat. Pertanyaannya  adalah  apakah  praktek  hutang palēan di
Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep Madura sama atau mirip dengan praktek riba yang terjadi pada zaman  jahiliyyah  di  Makkah  waktu  itu.  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut  terlebih  dahulu  peneliti  kemukakan pandangan beberapa intelektual muslim mengenai hal tersebut. Muhammad  Abduh  dan  Muhammad  Rasyid  Rida  menjelaskan bahwa  riba  pada  masa  jahiliyyah  dipraktekkan  dalam  bentuk tambahan  pembayaran  yang  diminta  dari  pinjaman  yang  telah melewati  batas  tempo  pembayaran,  sehingga  mengalami penangguhan  yang  menyebabkan  meningkatnya  pembayaran hutang. 7 Abd  al-Razzaq  Sanhuri  menyatakan  bahwa  karakteristik riba  yang  terjadi  pada  masa  jahiliyyah  adalah  terletak  pada bunga  yang  berlipat  ganda.  Sementara  itu,  Ibrahim  Zaki  al Badawi  menyatakan  bahwa  larangan  keras  praktek  riba  pada masa  jahiliyyah  adalah  peningkatan  dari  nilai  pokok  pinjaman (hutang)  pada  waktu  meningkat  (ketika  peminjam  tidak  dapat mengembalikan  hutangnya  hingga  jatuh  tempo  pembayaran) supaya pemberi pinjaman menerima pinjaman baru. 8
Menurut  Qatadah,  praktek  riba  pada  zaman  jahiliyyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika  jatuh  tempo  dan  orang  yang  berhutang  tidak  bisa membayarnya  dia  menambah  utangnya  dan  melambatkan tempo.  Sedangkan  menurut  Mujahid  riba  pada  masa  jahiliyyah adalah seseorang ada utang orang lain lalu ia berkata: “Bagimu begini  dan  begini  dan  tambah  tempo  bagiku,  lalu pembayarannya diakhirkan”. 9 Lalu  bagaimana  dengan  praktek  hutang palean di  Desa Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep
6 Abdullah Saeed, Bank Islam , 77.
7 Ibid. , 75.
8 Ibid. , 76.
9 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Fiqh  Muamalat  Sistem  Transaksi dalam  Islam ,  terj.  oleh.  Nadirsyah  Hawari,  cet.  1,  (Jakarta:  Amzah,  2010), 217.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017

## 74
Madura.  Apabila  petani  gagal  panen  tembakau,  maka  hutang tersebut  berbunga-bunga  sampai  petani  akhirnya  mendapatkan pekerjaan  yang  menghasilkan  dan  mampu  membayar hutangnya. Kalau tidak, maka petani akan menjual sebagian aset yang dimiliki di antaranya adalah lahan pertanian, sepeda motor, ternak, hingga perabot rumah tangga. Sedang petani yang tidak mempunyai  barang  yang  bisa  dijual  petani  siap  membayar hutang  hingga  waktu  panen  tambakau  tiba  meskipun  dengan bungan yang berlipat-lipat.
Dengan demikian, menurut peneliti ada kesamaan praktek riba yang terjadi di zaman jahiliyyah dengan praktek riba di Desa Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep Madura.  Oleh  sebab  itu,  keterpaksaan  memang  tidak bisa dijadikan  alasan  pembenar  terus  berlangsungnya  praktek tersebut.
Pendapat  peneliti  di  atas  dilandaskan  pada  suatu pemahaman  dan  keyakinan  bahwa  bentuk  hutang  piutang seperti  yang  terjadi  di  Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan Kabupaten  Sumenep  Madura akan  menyebabkan  penerima pinjaman  dan  anak-anaknya  menjadi  budak  dari  kreditur (rentenir).  Dengan  demikian,  maka  praktek  tersebut  justru semakin  menenggelamkan  para  petani  miskin  dalam  jeratan hutang  yang  bunganya  semakin  berlipat  tanpa  memiliki  kuasa untuk dapat keluar dari kubangan tersebut.
Hal  lainnya  adalah  bagaimana  dengan  alasan  hutang palēan tersebut  untuk  kepentingan  produksi  bukan  semata konsumtif.  Ini  berangkat  dari  pandangan  salah  seorang modernis,  Doualibi—seorang  politisi  kontemporer  Syiria, yang menyatakan  bahwa  bunga  pinjaman  produktif  diperbolehkan sedangkan  bunga  pinjaman  konsumtif  tidak  boleh.  Menurut Doualibi,  permasalahan  riba  dalam  al-Qur’an  terkait  dengan konteks meringankan penderitaan para fakir, miskin, kelompok masyarakat  lemah, dan  pihak  yang  terbelenggu  oleh  beban hutang  yang  tidak  mampu  untuk  melepaskan  diri  dari  jeratan hutangnya. 10
Pandangan  Doualibi  sejalan  dengan  pandangan Heru Nugroho yang tertuang dalam Disertasinya yang diselesaikan di Universitas  Bielefeld,  Jerman  berjudul Uang,  Rentenir  dan Hutang  Piutang  di  Jawa .  Lebih  lanjut  menurut  Nugroho,
10 Abdullah Saeed, Bank Islam , 78-79.
rentenir  bukan  lintah  darat  melainkan  lebih  merupakan  agent perkembangan  karena  kredit  yang  ditawarkannya merupakan sumbangan yang berarti. Bahkan menurutnya, rentenir menjadi sumber daya penting bagi pedagang untuk melancarkan aktifitas perdagangannya. 11
Mungkin  benar  bahwa praktek  hutang palean di  Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura bersifat  produktif  yakni  untuk  menyediakan  modal  bertani tembakau dan meningkatkan kapasitas pertanian dan mutunya. Akan tetapi jangan lupa pertanian tembakau yang dilakukan oleh petani  di  desa  tersebut  juga  untuk  keperluan  konsumtif,  yakni memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-sehari  sepanjang  tahun. Mereka (para petani) tidak seperti para pedagang atau business man yang  meminjam  uang  untuk  dijadikan  modal  usaha  yang terus bergulir dan berputar, sementara kebutuhan konsumtifnya diperoleh atau sudah cukup dari bidang yang lain. Petani di desa Prancak  hanyalah  rakyat  kecil  yang  sebagian  besarnya menggantungkan kebutuhan hidup keluarganya dari keberhasilan panen tembakau. Dengan demikian, menurut peneliti praktek hutang palēan di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura  lebih  cenderung  ke  kepentingan  konsumtif  dari  pada produktif.  Oleh  sebab  itu,  sekali  lagi  praktek  tersebut  memiliki kesamaan  dengan  praktek  riba  pada  zaman  jahiliyyah  yang diharamkan oleh al-Qur’an.
Namun  demikian,  selalu  menyalahkan  petani  juga  tidak bijak. Ibaratnya, mereka sudah jatuh ke dalam kubangan jeratan hutang masih harus ditimpakan judgement bahwa mereka telah melakukan  praktek yang  diharamkan  oleh  Allah  sementara mereka  mengaku  sebagai  orang  muslim  yang  beriman  kepada Allah dan RasulNya. Menurut peneliti, otokritik terhadap agama dalam  hal  ini  adalah  konsep qard (hutang)  dalam  Islam  juga perlu dilakukan.
Hukum  Islam  tidak  mempunyai  mekanisme  yang dikembangkan  dengan  baik  untuk  pinjaman  bagi  tujuan-tujuan kemanusiaan.  Pinjaman  ( qard )  hanya  dikonsepsikan  sebagai sarana  untuk  memberikan  bantuan  bagi  orang  muslim  dan peminjam  dianggap  sebagai  orang  yang  sangat membutuhkan
11 Heru  Nugroho, Uang,  Rentenir  dan  Hutang  Piutang  di  Jawa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
76
( qard  al-hasan ).  Baik  al-Qur’an  maupun  sunnah  hampir semuanya merujuk kepada pengertian tersebut. 12
Padahal terdapat hadis lain yang menganjurkan seseorang yang  memiliki  hutang  untuk  memberikan  sedekahnya dengan cara  membayar  hutang  melebihi  hutangnya  itu  sendiri.  Nabi bersabda: “Yang paling baik di antara masyarakat adalah mereka yang  membayar  hutangnya  dengan  cara  yang  paling  baik”. Dalam  riwayat  lain  dari  Jabir,  Nabi  membayar  kembali hutangnya dengan tambahan”.
Menurut peneliti, harus ada dekonstruksi pemahaman atau minimal  reorientasi  pemahaman  konsep  qard  agar  tidak  selalu dipahami  sebagai qard  al-hasan yang  hanya  merupakan aqd tathawwui atau  akad  saling  membantu  atau  sosial  dan  bukan transaksi  komersial.  Mungkin  para  ahli  hukum  Islam  bisa memikirkan  kemungkinan  akad  qard  seperti  qiradh  yakni semacam  pemberian  modal  dengan  perjanjian  pembagian prosentase  keuntungan  di  awal  yang  disepakati,  sehingga  para kreditur  juga  tidak  berdosa  malah  berpahala,  para  petani  juga tidak  berdosa  di  tengah  keterjepitan  hidup  yang  menimpa dirinya.
Dalam  konteks  ekonomi  modern,  pengembangan mekanisme  qard  dalam  bentuk  lembaga  pinjaman  syariah menjadi  sesuatu  yang  niscaya.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  ada mekanisme  yang  tepat  dalam  syariah  dalam  membahas pinjaman untuk tujuan-tujuan non-kemanusiaan, sementara ahli hukum  Islam  menghalangi  definisi  kembali  tentang  qard. Pengembangan  konsep  qard  untuk  tujuan  kemanusiaan, menurut  peneliti,  perlu  meskipun  bahkan  dengan  bentuk penambahan dari pokok pinjaman.
Ketika  yang  digunakan  masih  merupakan  fiqh  tradisional, maka yang terjadi adalah usaha hilah hukum. contohnya adalah pengalaman  peneliti  sendiri  ketika  berhutang  di  suatu  Bank Syariah  di  Yogyakarta  dimana  yang  digunakan  adalah  akad
12 Abdullah  Saeed, Bank  Islam ,  hlm.  216.  Lihat  al-Qur’an  Surat  Al- Baqarah  (2)  ayat  245  kemudian  Surat  Al-Hadid  (57)  ayat  11,  kedua  ayat tersebut merujuk kepada pengertian qard al-hasan. Sementara hadis misalnya ada  sebuah  riwayat:  Aisyah,  istri  Nabi,  dilaporkan  mengatakan  bahwa  Nabi pernah berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan: “Ya Allah, saya berlindung kepadaMu dari segala dosa dan hutang”. Dalam hadis lain Nabi diriwayatkan mengatakan:  “Penundaan  membayar  hutang  oleh  seseorang  yang  mampu membayar, adalah sah menistakannya dan menghukumnya”.
mudharabah. Padahal dalam prakteknya, bukanlah mudharabah (dikarenakan  mudharabah  agak  sulit  dalam  tataran  praktek), melainkan suatu praktek yang tidak ada bedanya dengan bentuk pinjaman di bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Dengan  kata  lain,  ibaratnya  sistem  bunga  yang  hanya  dikasih jilbab.
Hal  tersebut  dapat  dimengerti  karena  praktek  qard  yang selama  ini  terjadi  di  lembaga  keuangan  syariah  dalam pembiayaan berdasarkan akad qard adalah sebagai berikut: bank bertindak  sebagai  penyedia  dana  untuk memberikan  pinjaman ( qard )  kepada  nasabah  berdasar  kesepakatan.  Bank  dilarang dengan  alasan  apapun  untuk  meminta  pengembalian  pinjaman melebihi  jumlah  nominal  yang  sesuai  akad,  bank  juga  dilarang membebankan  biaya  apapun  atas  penyaluran  pembiayaan  atas dasar qard, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. 13 Pengembalian  jumlah  pembiayaan  atas  dasar  qard  harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dalam hal nasabah digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  pada  waktu  yang  telah disepakati, maka bank dapat memberikan  sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.
Pandangan  seperti  itu  biasanya  didasarkan  pada pandangan  para  ulama  yang  telah  menyepakati  bahwa  setiap utang  yang  mengambil  manfaat  hukumnya  haram.  Hal  itu apabila  disyaratkan  atau  ditetapkan  dalam  perjanjian,  sesuai dengan kaidah:
ﻞﻛ ضﺮﻗ ىﺮﺟ ﺎﻌﻔﻧ ﻮﻬﻓ ﺎﺑر
Semua  utang  yang  menarik  manfaat,  maka  ia  termasuk riba. 14 Dalam  perjalanannya  bank-bank  Islam  mulai  menyadari bahwa akad seperti mudharabah yang bertumpu pada idealisme syariah  Islam  yaitu profit  and  lost  sharing ternyata  tidak menguntungkan  bagi  bank  Islam  itu  sendiri. Oleh  karena  itu, belakangan  muncul  istilah-istilah  seperti murabahah,  bay’ mu’ajjal,  ijarah dan  sejenisnya  masuk  ke  dalam  kosa  kata perbankan  syariah. 15 Padahal  jika  kembali  kepada  usaha pengembangan  mekanisme  qard  di  atas,  menurut  peneliti,
13 A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, 222-223.
14 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 281.
15 Abdullah Saeed, Bank Islam , 245.
78
kesulitan-kesulitan  tersebut  bisa  diatasi.  Tentu  saja  peneliti sadar  ini  tidak  mudah  apalagi  di  tengah  dominasi  umat  Islam yang masih memegang kuat fiqh tradisional.
Namun  demikian,  praktek  yang  lebih  tepat dalam  konteks petani  tembakau  di  desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura adalah akad muzara’ah, yaitu akad bagi  hasil  dalam  pertanian,  daripada  qard.  Ini  dikarenakan petani tembakau yang meminjam uang ke kreditur bukan untuk tujuan  usaha  atau  perdagangan  tetapi  untuk  tujuan  pertanian khususnya tembakau.
Ada  tiga  akad  yang  bisa  diterapkan  dalam  praktek  bagi hasil  pertanian,  yaitu  musaqat,  mukhabarah,  dan  muzara’ah. Pengertian musaqah adalah paruhan hasil kebun antara pemilik dan  penggarap,  yang  besar  bagian  masing-masingnya  sesuai dengan  perjanjian  pada  waktu akad. Mukhabarah  adalah paruhan  hasil  sawah  atau  ladang  antara  pemilik  sawah  atau ladang  dengan  penggarap  dimanan  benihnya  berasal  dari penggarap.  Sedangkan  Muzara'ah  adalah  paruhan  hasil  sawah atau ladang antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap dimana benihnya berasal dari pemilik.
Dapat  dipahami  dari  definisi  di  atas  bahwa  mukhabarah dan  muzara’ah ada  kesamaan  dan  ada  pula  perbedaan. Persamaannya  ialah  antara  mukhabarah dan  muzara’ah terjadi pada  peristiwa  yang  sama,  yaitu  pemilik  tanah  menyerahkan tanahnya  kepada  orang  lain  untuk  dikelola.  Perbedannya  ialah pada  modal,  bila  modal  berasal  dari  pengelola  disebut mukhabarah,  dan  bila  modal  dikeluarkan  dari  pemilik  tanah disebut muzara’ah.
Namun  demikian,  dari  ketiga  akad  tersebut  tidak  100 persen  sama  dengan  praktek  yang  terjadi  di Desa  Prancak Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  Madura dikarenakan  yang  terjadi  di  sana  adalah  petani  merupakan pemilik  tanah  sekaligus  penggarap,  hanya  modal  yang  mereka dapatkan  dari  kreditur.  Akan  tetapi,  menurut  peneliti,  intinya modal  yang  diperoleh  petani  bukan  berasal  dari  penggarap (dirinya  sendiri),  sehingga  akad  yang  lebih  mendekati  adalah akad muzara’ah.
Di  samping  akad  muzara’ah,  petani  tembakau  di  Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura ketika  memimjam  modal  kepada  kreditur  dapat  menggunakan
akad  murabahah.  Dalam  bahasa  Imam  asy-Syafi’i, murabahah adalah  “Jika  seseorang  menunjukkan  komoditas  kepada seseorang  dan  mengatakan:  “kamu  beli  untukku,  aku  akan memberimu  keuntungan  begini,  begini,“  kemudian  oarng  itu membelinya,  maka  transaksi  itu  sah”. 16 Ibnu  Qudamah mendefinisikan  murabahah  dengan  menjual  dengan  harga  asal ditambah  dengan  margin  keuntungan  yang  telah  disepakati. Dalam  konteks  modern,  murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. 17 Dalam akad murabahah terdapat beberapa kaidah dan hal- hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal
2. Biaya  aktual  dari  barang  yang  akan  diperjualbelikan  harus diketahui oleh pembeli
3. Harus  ada  kesapakatan kedua  belah  pihak  (pembeli  dan penjual)  atas  harga  jual  yang  termasuk  di  dalamnya  harga pokok  penjualan  ( cost  of  goods  sold )  dan  margin keuntungan
4. Jika  ada  perselisihan  atas  harga  pokok  penjualan,  pembeli mempunyai  hak  untuk  menghentikan  dan  membatalkan perjanjian
5. Jika  barang  yang  akan  dijual  tersebut  dibeli  dari  pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat Islam.
6. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip  bagi  hasil  dalam  bank  Islam,  ia  dapat  diterapkan dalam:
a. Pembiayaan pengadaan barang
b. Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit (L/C)
7. Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan  barang  secara  mendesak  tetapi  kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank  agar  membiayai  pembelian  barang  tersebut  dan bersedia  menebusnya  pada  saat  diterima.  Harga  jual  pada
16 Imam asy-Syafi’i, al-Umm , (Cairo: Dar al-Sha’b, 1968), Juz III, 33.
17 Fatwa DSN MUI tentang Murabahah
80
pemesan  adalah  harga  beli  pokok  plus  margin  keuntungan yang telah disepakati. 18
Bank  Islam  dengan  menggunakan  fasilitas murabahah dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan. Hanya saja, menurut Abdullah Saeed, di  permukaan  memang  murabahah  merupakan  perjanjian penjualan  dalam  perbankan  syariah,  tetapi  dalam  prakteknya murabahah  juga  didasarkan  pada  pengembalian  yang  sudah ditentukan  sebelumnya,  sehingga  tidak  berbeda  jauh  dengan pembiayaan yang berbasis pada bunga tetap. 19
Akad  lainnya  yang  bisa  dijadikan  alternatif  adalah  akad syirkah.  Syirkah  (persekutuan/perseroan)  adalah  pencampuran hak  milik  dua  orang  atau  lebih.  Akad  syirkah  dibagi  menjadi empat  macam,  yaitu  syirkah  ‘inan,  syirkah  abdan,  syirkah mufawadah,  dan  syirkah  wujuh.  Yang  sudah  disepakati  oleh ulama adalah jenis yang pertama, sementara tiga sisanya masih diperdebatkan  oleh  ulama.  Dalam  konteks  petani  tembakau  di desa  Prancak,  maka  syirkah  yang  kedua  yaitu  syirkah mufawadah  yang  lebih  cocok  karena  pemilik  modal  tidak  ikut campur  dalam  pelaksanaan  usaha,  dia  hanya  menyerahkan sepenuhnya kepada petani tembakau.

## Pandangan  Masyarakat  Desa  Prancak  Kecamatan
Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep  Madura  mengenai Bank Konvensional dan Bank Syariah
Pada  dasarnya,  masyarakat  desa  Prancak  tahu  dan  sadar bahwa  berhutang  di  bank  konvensional  dan  atau  bank  syariah bunganya  lebih  rendah  dari  pada  berhutang  kepada  rentenir. Namun karena memang kedua institusi keuangan tersebut tidak ada  di  desa  mereka,  akhirnya  mereka  lebih  memilih  berhutang kepada rentenir.
Sebetulnya,  masyarakat  desa  Prancak  berdasarkan  hasil wawancara peneliti dengan narasumber lebih memilih berhutang kepada  bank  konvensional  atau  bahkan  kalau  ada  bank  syariah dengan  syarat  kedua  institusi  tersebut  tidak  mempersulit  para petani  dengan  sekian  persyaratan  administratif  yang  tidak familiar  bagi  mereka  yang  sangat  lugu  dan  sederhana.  Di
18 Muhammad, Sistem dan Operasional Bank Islam , (Yogyakarta: UII Press, 2000), 24.
19 Abdullah Saeed, Bank Islam , 163.
samping tidak ribet, mereka juga membutuhkan pelayanan yang cepat dan kalau bisa tanpa jaminan.
Tiga  hal  itulah  yang  menurut  mereka  melekat  pada lembaga keuangan tersebut. Padahal administrasi yang njelimet jelas  tidak  biasa  dilakukan  oleh  mereka  yang  mayoritasnya berpendidikan  rendah  dan  lebih  banyak  non  formal.  Kecepatan juga  diperlukan  karena  menurut  mereka  kadang  kebutuhan mereka  sifatnya  mendadak  sehingga  kalau  berhutang  ke  bank tidak  mungkin  bisa  cair secepatnya,  akhirnya  rentenirlah  yang bisa  memberikan  dana  secepatnya.  Perlu  diketahui  bahwa kebiasaan  hutang palēan petani  desa  Prancak  tidak  hanya karena  untuk  tujuan  menanam  tembakau  tetapi  juga  kadang untuk  biaya  kematian.  Untuk  alasan  terakhir  ini  jelas  tidak mungkin berhutang kepada bank. Jaminan juga tidak diinginkan oleh  petani  karena  ketika  memasuki  musim  tanam  tembakau, biasanya  harta  mereka  sudah  habis  dikarenakan  sudah dibelanjakan  sebelumnya  untuk  pernikahan,  renovasi  rumah, pengajian, pembangunan musholla dan lain sebagainya.
Pertanyaannya adalah mungkinkah dikembangkan lembaga keuangan  (syariah  dan  non  syariah)  yang  dapat  memenuhi keinginan  mereka  yakni  mudah,  cepat  dan  tanpa  jaminan khususnya  untuk  kalangan  miskin  yang  berpendidikan  rendah. Jawabannya tentu bisa, contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh  Grameen  Bank  di  Bangladesh.  Grameen  Bank  merupakan sebuah bank yang mengedepankan mikro kredit bagi masyarakat miskin, di Bangladesh. Bank ini dipelopori oleh seorang dosen di universitas  Chittagong  Bangladesh,  beliau  adalah  professor Muhammad  Yunus,  beliau  mendirikan  Bank  ini  diawali  atas kegelisahan  beliau  akan  kemiskinan  yang  tiada  terselesaikan pada negaranya tersebut.
Pada tahun 1974 terjadi bencana kelaparan di Bangladesh, melihat  permasalahan  yang  kian  parah  professor  Muhammad Yunus  langsung  terjun  ke  lapangan  dan  mencari  solusi.  Desa yang  pertama  kali  beliau  observasi  adalah  desa  Jobra,  beliau pergi  dan  meneliti  di  sana  yang  selanjutnya  mencari  keluarga yang  memiliki  lahan  yang  dapat digarap  seberapa  banyak, mencari tahu keterampilan apa yang dimiliki warga tersebut dan
82
menghitung jumlah warga miskin, setelah itu beliau melakukan analisis. 20 Berawal  dari  permasalahan  tersebutlah  muncul  ide  untuk menerapakan mikro kredit bagi masyarakat miskin, karena pada desa  tersebut  terdapat  banyak  pengrajin  kecil  yang  sulit berkembang  karena  minimnya  dana  untuk  mengembangkan usahanya,  jika  ada  kredit  yang  ditawarkan  oleh  bank  dan rentenir itupun harus mengembalikan dengan bunga yang relatif besar, sehingga masyarakat enggan untuk meminjamnya.
Tepat  pada  tahun  1976  Muhammad  Yunus  meluncurkan mikro kreditnya  kepada  masyarakat  yang  ada  di  Bangladesh, mikro kredit inilah yang juga merupakan asal usul terbentuknya Grameen  Bank  di  Bangladesh.  Grameen  Bank  sendiri  memiliki arti “Bank Desa” dalam bahasa Banla.
Mikro  kredit  yang  ditawarkan  adalah  mikro  kredit  yang diberikan  kepada  masyarakat  miskin  yang  tidak  memiliki penghasilan  tetap,  tanpa  angunan  atau  bunga.  Adapun  tujuan dibentuknya program mikro kredit ini di antaranya adalah:
1. Memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat  miskin (pengemis,  masyarakat  miskin  yang  tidak  berpenghasilan lengkap).
2. Menghapuskan  eksploitasi  orang  kaya  dalam  memberi pinjaman  kepada  masyarakat  miskin  dengan  bunga  yang besar (lintah darat).
3. Menciptakan  peluang  kerja  mandiri  bagi  masyarakat Bangladesh karena tingginya angka pengangguran disana.
4. Memberikan fasilitas perbankkan kepada para perempuan.
5. Mengeluarkan masyarakat dari lingkaran setan (kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran).
6. Menciptakan kesejahteraan masyarakat. 21
Model  Grameen  Bank  sangat  cocok  kalau  dikembangkan untuk  para  petani  miskin  yang  memang  bergerak  dalam  usaha mikro dan tidak memiliki modal berusaha tani. Terlepas apakah bank  semacam  ini  berbunga  rendah  atau  bahkan  tanpa  bunga sama  sekali,  yang  penting  keberpihakannya  kepada  petani miskin dan  demi  kemanusiaan  itu  yang  menjadi  inti  dari urgennya keberadaan bank semacam ini.
20 http://mitradhuafa.com/index.php?page=grameen-bank,  diakses pada tanggal 12 November 2014.
21 Ibid .
Tampaknya bank konvensional maupun bank syariah yang ada  di  Indonesia  belum  bisa  menjadi  seperti  Grameen  Bank. Yang  konvensional  masih  lebih  cenderung  untuk  memberikan fasilitas kepada para pemilik modal besar ketimbang para petani miskin,  sementara  bank  syariah  dengan  jubah  agama  yang menempel  di  dirinya  lebih  cenderung  kepada  bagaimana mendapatkan keuntungan (profit) atas dasar syariah. Keduanya masih  belum  menyentuh  kepada  aspek  kemanusiaan  dimana rakyat  kecil  seperti  petani  miskin  di  desa-desa  sangat membutuhkan  uluran  tangan  mereka  untuk  membiayai  usaha kecil mereka.
Di  samping  belum  berperannya  bank  konvensional  dan bank  syariah  terhadap  orang-orang  kecil,  peran  pemerintah khususnya pemerintah daerah juga masih sangat minim. Untuk tahun 2014, pemerintah kabupaten Sumenep bahkan tidak dapat memberikan bantuan pupuk dan bibit kepada petani tembakau. Pemerintah  seakan  lepas  tangan  dan  menyerahkan  sepenuhnya kepada  petani untuk  mencari  solusinya.  Sebagai  gambaran  di kabupaten Sumenep sendiri saat ini terdapat lahan seluas 21.093 hektar,  dengan  target  produksi  tembakau  sebanyak  12.656  ton. Proyeksi  areal  dan  target  produksi  tembakau  tahun  2014  naik 10,60  persen  dibandingkan tahun  2013.  Padahal  pada  tahun 2014  petani  membutuhkan  464.046.000  bibit  tembakau  untuk 18  kecamatan  sesuai  ploting  area  penanaman  tembakau  tahun 2014. Selain kebutuhan bibit, petani juga membutuhkan pasokan pupuk  yakni  ZA,  SP36  dan  ZK.  Kebutuhan  pupuk  disesuakan dengan  proyeksi  area  tanaman  tembakau  di  Sumenep  yang mencapai 21.093 hektar. 22
Keberpihakan pemerintah daerah untuk melindungi petani tembakau  misalnya  tentang  stabilitas  harga  tembakau  juga dirasa  masih  kurang.  Barangkali  baru  kabupaten  Pamekasan yang  sudah  memiliki  Perda  nomor  2  tahun  2002  tentang Pengelolaan Tembakau Madura dan perda nomor 6 tahun 2002 tentang  Izin  Pembelian  Tembakau dan  Izin  Pengusahaan Gudang  Tembakau.  Kemudian  pada  tahun  2008  ada penyempurnaan  dengan  keluarnya  perda  nomor  6  tahun  2008. Namun  demikian,  perda  tersebut  masih  dianggap  belum  efektif sehingga  petani  masih  berada  pada  posisi  yang  sangat  riskan
22 http://www.entitashukum.com/. Diakses pada tanggal 10 November 2014.
84
diombang-ambingkan  dan  dipermainkan  oleh  tengkulak  dan pemodal besar.
Angin cukup segar sebetulnya ketika pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla mengalihkan subsidi BBM ke subsidi yang produktif di antaranya adalah untuk subsidi pupuk dan benih bagi petani. Persoalannya  kadang  kebijakan  di  tingkat  pusat  ini  belum terlaksana dengan baik di tingkat bawah sementara pengawasan juga masih kurang.
Sudah  saatnya  pemerintah  membuka  layanan  jasa keuangan (semisal BRI dan BNI) yang mudah, cepat dan tanpa jaminan  kepada  petani-petani  miskin  yang  tinggal  di  desa-desa agar  supaya  petani  dapat  dengan  mudah  memperoleh  modal usaha  bertani  mereka.  Di  samping  subsidi  dari  pemerintah kepada  petani  tetap  bisa  juga  berjalan  seiring.  Kecamatan Pasongsongan dan khususnya Desa Prancak harus mendapatkan perhatian ekstra dikarenakan potensi yang ada di desa ini untuk penambahan PAD daerah dan peningkatan kesejahteraan petani cukup besar.
Di  samping  itu,  secara  internal  harus  ada  perubahan mental dan perubahan orientasi dan gaya hidup masyarakat desa Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep Madura.  Perubahan  tersebut  misalnya  dengan  membiasakan menabung  pasca  panin  tembakau,  meninggalkan  budaya konsumtif pasca panin tembakau, dan yang lebih penting secara perlahan meninggalkan praktek hutang palēan . Perubahan  ini  dapat  terlaksana  apabila  ada  agent  yang mencoba  melakukan  perubahan.  Menurut  peneliti,  agent perubahan  itu  adalah  anak  muda,  generasi  muda  yang  ada  di desa  tersebut.  Hasil  observasi  peneliti  menunjukkan  bahwa beberapa  anak  muda  yang  beruntung  memperoleh  pendidikan yang lebih tinggi bahkan hingga perguruan tinggi ketika pulang kampung  mereka  dapat  menjadi  motor  penggerak  perubahan yang di antaranya adalah perubahan untuk meninggalkan tradisi hutang palēan.
Faktor-faktor  yang  Melatarbelakangi  Masyarakat  Desa
Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura Mempraktekkan Hutang Palêan
Sebelumnya  sudah  disinggung  sedikit  mengenai  beberapa faktor  yang  mendorong  masyarakat  Desa  Prancak melakukan
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
85
praktek hutang palêan. Akan tetapi karena tidak sistematis dan sekilas serta tidak mendalam, maka pada bagian ini peneliti akan mengulas satu persatu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa  Prancak  melakukan  praktek  hutang palêan sejauh  yang peneliti  temukan  di  lapangan.  Di  antara  faktor-faktor  tersebut adalah sebagai berikut:
1. Keterpaksaan
Keterpaksaan adalah faktor paling kuat yang mendorong petani  di  desa  Prancak  melakukan  praktek  hutang palêan. Keterpaksaan  tersebut  bisa  disebabkan  banyak  hal,  bisa karena  kebutuhan  yang  sangat  mendesak,  bisa  disebabkan karena tidak ada orang, lembaga pemerintah maupun swasta yang  perduli  dengan  mereka,  kalaupun  ada  bank konvensional/syariah  yang  menawarkan  bantuan  tetapi dengan  jaminan  atau  agunan.  Hanya  orang  kaya  yang menurut  mereka  perduli  dengan  cara  meminjamkan  uang untuk  modal  bertani  tembakau  dan  keperluan  lainnya meskipun dengan bunga sampai dua kali lipat.
Di  awal  bab  ini  peneliti  sudah  membahas  agak  panjang tentang  faktor  keterpaksaan  ini agar  supaya  tidak  terulang peneliti tidak akan memperpanjang pembahasan ini. Namun demikian,  memang  faktor  ini  tidak  bisa  menjadi  faktor permanen yang dapat diterima bagi berlangsungnya praktek hutang palêan. Harus ada upaya konkrit baik berangkat dari masyarakat,  pemerintah  daerah  maupun  pihak  lain  yang masih memiliki kepedulian dengan nasib para petani miskin tersebut.
Upaya  tersebut  adalah  dengan  menghilangkan  faktor- faktor  yang  menyebabkan  para  petani  di  Desa  Prancak merasa  terpaksana  melakukan  praktek hutang palêan. Ketika  illatnya  sudah  hilang,  maka  insyaallah  masyarakat desa  Prancak  tidak  akan  merasa  terpaksa  (dengan pengertian  menjauhi)  melakukan  praktek  tersebut.  Kalau masih  ada  masyarakat  yang  melakukan  praktek  itu  lagi sementara fasilitas lain yang tidak memberatkan dan dalam perspektif agama hukumnya halal, maka berarti masyarakat itu telah melakukan kedholiman terhadap dirinya sendiri.
2. Kemudahan dan Kecepatan
Di  antara  faktor  keengganan  masyarakat  Desa  Prancak berurusan  dengan  perbankan  baik konvensional  maupun
86
syariah  adalah  sulit  dan  banyaknya  prosedur  administrasi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, mereka lebih memilih datang ke rentenir dengan cara hutang palêan karena tidak diperlukan prosedur administrasi apapun. Faktor kepercayaan  yang  menjadi  tali  pengikat  antara  rentenir (kreditur) dan petani (debitur). Untuk  mengetahui  sejauh  mana  sebetulnya  prosedur administrasi  yang  harus  dipenuhi  di  perbankan konvensional  dan  perbankan  syariah  yang  oleh  para  petani dianggap  sulit  berikut  peneliti  paparkan  prosedur operasional  produk  penyaluran  dana  di  bank  konvensional dan bank syariah.
a. Bank konvensional Prosedur  operasional  produk  penyaluran  dana  di bank  konvensional  harus  melalui  tahapan-tahapan  dan persyarata yang bagi petani miskin juga masih dianggap sulit  untuk  bisa  dipenuhi.  Berikut  peneliti  gambarkan tahapan dan persyaratan pengajuan kredit di salah satu bank konvensional.
Syarat Mendapatkan Kredit sebagai berikut: 23
1. Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  &  berdomisili  di Indonesia.
2. Umur  minimum  21  tahun  &  maksimum  55  tahun (pada saat kredit lunas).
3. Penghasilan minimal Rp. 3 juta/bulan (bagi nasabah Non Payroll Bank Mandiri).
4. Limit kredit maksimal 5 kali gaji (Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 200 juta). Adapun persyaratan dokumennya sebagai berikut:
1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi ID card pegawai
3. Rekening tabungan 3 bulan terakhir
4. Slip gaji
5. Materai 6000 3 lembar
b.Bank syariah Prosedur  operasional  produk  penyaluran dana  di bank  syariah  dengan  asumsi  pinjaman  baru  adalah sebagai berikut:
23 https://kreditgogo.com/pinjaman/pribadi/Bank-Mandiri-KTA- Payroll.html. Diakses pada tanggal 10 November 2014.
1. Karyawan  bagian  operasi  pembiayaan  menerima dokumen-dokumen dari bagian support pembiayaan yang telah lengkap, yaitu:
a. Surat  sanggup  dan/atau/TTUN  (Tanda  Terima Uang Nasabah) b. Memo dropping c. Surat Kuasa Debet d. Copy Up e. Dokumen lainnya Periksa apakah Account Manager telah membubuhkan  parafnya  dengan  pensil  pada dokumen-dokumen tersebut. 2. Siapkan  Kartu  Pinjaman/Pembiayaan  berdasarkan copy Up (Usulan Pembiayaan). Kartu Pinjaman/Pembiayaan  mencakup  data  sebagai berikut: a. Nama Debitur b. Alamat rumah/Surat Debitur
c. Tanggal diberikan/Dropping
d. Angsuran pertama
e. Tgl jatuh tempo
f.Jangka waktu pembiayaan g. Debet rekening debitur
h. Tanggal akad
i.Jatuh tempo akad
j.Jumlah nominal
k. Jumlah margin/bagi hasil
l.Segmentasi pembiayaan
m. Nama Account Manager
n. No. Akad Pembiayaan o. Tujuan pembiayaan
p. Margin setara
q. Plafond pembiayaan
r.Nilai jaminan 3. Berdasarkan Memo  Dropping siapkan  lembar
manifold penarikan pinjaman/pembiayaan. Tiket Penarikan Pinjaman/Pembiayaan (PEM.02) terdiri dari 4 lembar:
1. Lembar
a. Nota Kredit (PEM.02.1/4)
88
b. Tiket Debet (PEM.02.2/4) c. Tiket Kredit (PEM.02.3/4) d. Copy Kartu Kewajiban Nasabah/KKN (PEM.02.4/4) Jurnal saat Penarikan/Pembayaran Pembiayaan Debet: Pinjaman/ Pembiayaan (PEM.02.2/4) Kredit: Giro/kas/lainnya (PEM.02.3/4) 2. Pada saat dropping/penarikan pinjaman/pembiayaan,  debitur  dikenakan  biaya- biaya antara lain: a. Biaya administrasi
b. Biaya BABS (Badan Arbitrasi Bank Syariah) c. Biaya notaris
d. Biaya asuransi
Berdasarkan  surat  Kuasa  Debet,  siapkan  Tiket  dan buatkan jurnal:
Debet:  Rek.  Debitur  (TU-1)  beserta  Nota
Debet/Debit Advice (TU-2) Kredit: Pendapatan Administrasi (TU-3)
Kredit:  Biaya  BMBS  ((TU-3)  beserta  Nota kredit/Credit Advice (TU-4) Kredit:  Titipan  Biaya  Notaris/Asuransi  (TU-5,  ½) beserta reversing (TU-5,2/2) 3. Paraf  kartu  pinjaman/pembiayaan,  tiket/lembar manifold  Penarikan  Pinjaman  dan  tiket  untuk pendebetan  biaya-biaya,  kemudian  terukan  berikut Surat  Sanggup/TTUN,  copy  UP  dan  dokumen  lain kepada  karyawan  pemeriksa  (cheker),  yang  akan memeriksa kebenaran pembukuan dan emmbubuhkan parafnya pada kartu pinjaman/pembiayaan dan lembar Manifold Penarikan Pinjaman (tiket) 4. Kepala  bagian/pejabat  bank  membubuhkan  tanda tangan  pada  Lembar  Manifold,  paraf  pada  kartu pinjaman/pembiayaan  dan  tiket  biaya-biaya, kemudian mengembalikan semua dokumen tersebut kepada karyawan pinjaman/pembiayaan semula.
5. Teruskan  lembar  KKN  (dari  lembar  manifold Penarikan Pinjaman/Pembiayaan) kepada karyawan pemegang  KKN,  yang  akan  memberi  tanda  terima
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
dengan  jalan  membubuhkan  paraf  pada  lembar tickler yang ada.
6. Teruskan kepada petugas yang akan ditunjuk untuk difile. a. Kartu  Pinjaman/Pembiayaan  menurut  tanggal angsuran (jika perlu dapat difile menurut nisbah bagi hasil keuntungan/mark up terlebih dahulu) b. Copy  UP  dan  dokumen  yang  lain  difile perdebitur  sesuai  segmentasi  pembiayaan  dan menurut abjad. c. TTUN  dan  Surat  Sanggup  menurut  abjad  dan dipisah per segmentasi. 24
Dari  gambaran  tersebut  (meskipun  prosedur  tersebut bukan  yang  harus  dilakukan  oleh  debitur/pengutang  dalam hal  ini  petani)  tampak  bahwa  memang  bagi  petani  miskin berpendidikan  rendah  di  desa  yang  masih  terbilang tertinggal  seperti  desa  Prancak  hal  itu  sangat  sulit  untuk dilakukan. Kalaupun itu bisa dilakukan mereka (para petani) harus  meminta  bantuan orang  lain  dan  itupun  harus mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian  dari  aspek  kecepatan  jelas  bank konvensional  dan  bank  syariah  dalam  pencairan  dana pinjamannya membutuhkan waktu. Untuk bank konvensional  rata-rata  dalam  rentang  15  hari  kerja, sementara  bank  syariah  antara  7  hari  hingga  15  hari  kerja juga.  Rentang  waktu  tersebut  bagi  petani  sangat  lama terutama  kalau  untuk  kasus  kematian  yang  saat  itu  juga membutuhkan  dana  untuk  biaya  kematian  mulai  dari  hari kematian sampai minimal tujuh hari setelahnya.
3. Tidak  adanya  bank  konvensional  maupun  bank  syariah  di desa Prancak
Dari  penuturan  narasumber  penelitian  ini  terungkap bahwa  di  desa  Prancak  tidak  terdapat  satupun  bank konvensional  maupun  bank  syariah.  Bank  konvensional seperti BRI hanya ada di ibu kota kecamatan Pasongsongan dan kecamatan Ganding yang jaraknya cukup jauh dari desa Prancak.  Sementara  bank  syariah  (BMT)  ada  di  desa  Waru kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan (ke arah barat dari
24 Muhammad, Sistem dan Prosedur , 70-72.
90
desa  Prancak  sekitar  30  km)  dan  di  ibu  kota  kecamatan Pasongsongan dan kecamatan Ganding.
Di  samping  jaraknya  yang  cukup  jauh,  kedua  lembaga keuangan  tersebut  juga  mempersyaratkan  adanya  jaminan untuk melakukan peminjaman uang. Faktor ini juga menjadi keberatan  masyarakat  desa  Prancak  karena  mereka  merasa tidak  memiliki barang  berharga  yang  bisa  dijadikan  barang jaminan. 25
Oleh  karena  itu,  perlu  ada  terobosan  di  bidang perbankan  baik  konvensional  maupun  syariah  dalam  hal melayani  masyarakat  ekonomi  rendah  dengan  tingkat pendidikan  yang  rendah  pula.  Seandainya  ada  perbankan yang  pelayanannya  seperti  praktek  menabung  anak-anak siswa  di  sekolah  yang  sangat  sederhana,  begitu  pula  untuk peminjaman  benar-benar  hanya  berlandaskan  kepada  rasa saling  percaya,  tempatnya  juga  disesuaikan  dengan kehidupan  masyarakat  desa  yang  sangat  sederhana,  maka menurut  peneliti,  akan  banyak  para  petani  yang  mau melakukan transaksi dengan perbankan yang seperti itu.
4. Tidak adanya bantuan pemerintah daerah
Faktor  yang  menjadi  penyebab  suburnya  praktek
hutang palēan juga  adalah  tidak  adaanya  bantuan  dari pemerintah  daerah  kabupaten  Sumenep  baik  berbentuk bantuan  benih,  peralatan  bertani  ataupun  pupuk  apalagi modal  awal  untuk  memulai  menanam  tembakau. 26 Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada petani untuk  mencari  jalan  keluar dari  kebutuhannya.  Ketika pemerintah  daerah  sudah  angkat  tangan,  maka  jalan  yang ditempuh  oleh  para  petani  adalah  dengan  cara  mendatangi rentenir dan melakukan transaksi hutang palēan.
Mestinya  politik  anggaran  baik  di  pusat  hingga  ke daerah  harus  berpihak  kepada  masyarakat  kecil  bukannya justru  berpihak  kepada  para  pemilik  modal  besar.  Namun kenyataannya,  menurut  Masdar  Farid  Mas’udi,  politik anggaran  (APBN/APBD)  ruhnya  menggunakan  konsep
25 Di Madura terutama di desa-desa terpencil tidak banyak tanah yang bersertifikat.  Harga  tanahnya  juga  sangat  rendah  sehingga  kadang  kalau untuk  dijadikan  barang  jaminan  peminjaman  uang  di  bank  diperlukan beberapa sertifikat.
26 Paling tidak ini terjadi pada tahun 2014 ini.
91
jizyah .  Konsep  ini  masih  menyisakan  banyak  masalah. Masalah  yang  dimaksud  menurutnya  adalah  nalar jizyah sebagai  sistem  makna  yang  menjiwai  pembayaran  pajak. Dengan  nalar  ini,  negara-negara  modern  mendefinisikan sebagai  penjual  jasa  kepada  para  pembayar  pajak  ( tax payers ). 27 Padahal  sebagian  besar  pembayar  pajak  adalah orang  kaya  sementara  orang  miskin  karena  kemiskinannya menyebabkan  mereka  bukan  pembayar  pajak  atau  paling tidak  pajak  yang  dibayarkan  orang  miskin  jauh  lebih  kecil dari pajak yang dibayarkan orang-orang kaya. Kecenderungan ini menyebabkan negara/pemerintah hanya memberikan jasa (baca: distribusi APBN yang sebagian besar diambil  dari  pajak)  kepada  orang-orang  kaya,  sementara orang miskin cukup hanya dengan menerima tetesan/luapannya, itupun kalau ada. 28 Berangkat  dari  kondisi  seperti  itu,  Masdar menyarankan  agar  pajak  menggunakan  ruh  zakat  (sedekah karena  Allah  untuk  rakyat).  Dengan  ruh  zakat  ini, diharapkan  bisa  tercipta  keadilan  sosial.  Bukankah  zakat diperuntukkan terutama untuk orang fakir dan miskin, pajak seharusnya  demikian  pula.  Konsep  pajak  dengan  ruh  zakat inilah  yang  pernah  dipraktekkan  nabi  ketika  memimpin sebuah pemerintahan di Madinah.
Idealnya  memang  harus  seperti  itu.  Jadi  tidak  harus yang  menikmati  APBN/APBD  adalah  orang-orang  yang paling  besar  memberikan  setoran  pajak  kepada  negara, tetapi  justru  sebaliknya  orang-orang  miskin  yang  paling sedikit  membayar  pajak  itulah  yang  harus  paling  besar menikmati  distribusi  APBN/APBD.  Itulah  juga  semangat yang  ada  dalam  konstitusi  Indonesia  UUD  1945  khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.
5. Tingkat pendidikan yang rendah
27 Masdar Farid Mas'udi, "Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat", Makalah pada  Seminar  Nasional  Reformasi  Pengelolaan  Pajak  dan Zakat:  Peluang  dan  Tantangan  Terkini,  Program  Studi  Keuangan  Islam Fakultas  Syari'ah  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  18  September  2006,  2. Lihat  juga  Masdar  Farid  Mas'udi, Agama  Keadilan  Risalah  Zakat  (Pajak) dalam Islam , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 7.
28 Dalam  teori  ekonomi,  kebijakan  yang  seperti  ini  disebut  dengan trickle down effect .
92
Rata-rata  para  petani  di  desa  Prancak  merupakan lulusan  MI/SD,  sebagian  lagi  merupakan  lulusan  MTs  dan sebagian kecil lagi yang merupakan lulusan MA. Dari bidang pendidikan yang pernah dirasakan sebagian besarnya adalah bidang  pendidikan  keagamaan  baik  formal  maupun  non formal  seperti  pesantren.  Sangat  jarang  petani  di  desa Prancak  yang  menempuh  pendidikan  di  SMEA,  SMK,  STM apalagi perguruan tinggi.
Cara  atau  teknik  bertani  tembakau  mereka  tidak dapatkan  di  bangku  sekolah  tetapi  mereka  dapatkan  secara turun temurun karena melihat dan membantu orang tuanya yang sedang bertani tembakau. Kalaupun ada pelatihan yang diberikan  oleh  pemerintah  desa  atau  pemerintah  daerah kabupaten sifatnya hanya untuk pengembangan dan itu baru belakangan adanya.
Cara  mengelola  keuangan  mereka  pasca  panin tembakau  juga  masih  sangat  sederhana  sekedar  mengikuti insting  kebutuhan  primer,  sekunder  hingga  tersier  mereka. Belum  terpikir  oleh  mereka  untuk  misalnya  membiasakan tradisi  menabung,  apalagi  sampai  menjadikan  uang  hasil panin  tembakaunya  produktif  untuk  kegiatan  ekonomi  lain yang bisa menambah nilai tambah pendapatan mereka.
Pola  dan  gaya  hidup  di  atas  akhirnya  menyebabkan para  petani  di  desa  Prancak  tidak  dapat  mengelola  dengan baik  sumber  pendapatannya.  Ketika  memiliki  uang digunakan  untuk  kegiatan  konsumtif  tanpa  memikirkan waktu musim tanam tiba yang sangat membutuhkan modal besar untuk memulai menanam tembakau. Akhirnya, budaya hutang palēan tidak bisa dihindari oleh mereka. 29
29 Pola  hidup  masyarakat  Desa  Prancak  pasca  panin  berdasarkan observasi peneliti memang kurang baik. Contohnya peneliti melihat kalau ada resepsi  pernikahan  yang  dilaksanakan  setelah  musim  panin  tembakau biasanya  dilaksanakan  dengan  ‘berfoya-foya’,  salah  satu  contohnya  adalah cuci tangan sebelum makan dengan menggunakan sprite atau minimal aqua, padahal kalau musim kemarau tiba air untuk mandi dan masak saja sulitnya setengah  mati.  Contoh  yang  lain  adalah  ketika  menjelang  musim  tanam tembakau  semua  barang  yang  sudah  dibeli  ketika  musim  panin  mereka  jual semua  termasuk  sepeda  motor  dan  pompa  air.  Kebiasaan  masyarakat  Desa Prancak  yang  tidak  mau  menabung  dan  selalu  menghabiskan  hasil  panin tembakau  memungkinkan  akan  berhutang  lagi  pada  musim  selanjutnya. Dengan  demikian,  hasil  panin  tembakau hanya  cukup  digunakan  untuk kebutuhan yang sederhana bahkan terkadang habis sebelum musim kemarau
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
Namun  demikian,  perkembangan  yang  cukup menggembirakan  terjadi  10  tahun  terakhir  ini  dengan adanya  beberapa  pemuda  desa  Prancak  yang  melanjutkan studinya  hingga  perguruan  tinggi.  Mereka  menjadi  pelopor perubahan  pola  hidup  masyarakat  desa  Prancak  sehingga praktek hutang pal ȇ an mulai sedikit demi sedikit berkurang. Sebagian  dari  mereka  mulai  sadar  sehingga  mereka  telah beralih  dari  praktek  hutang pal ȇ an ke  praktek  berhutang pada  Bank  konvensional  dan  Bank  syariah  serta  BMT  yang ada di kecamatan Ganding maupun kecamatan Pasongsongan. Akan tetapi menurut Abdul Halim Zain, Bank
(Syariah)  dan  BMT  mempersyaratkan  harus  menyerahkan barang  jaminan.  Bagi  masyarakat  yang  tidak  punya  barang jaminan  akhirnya  tetap  melakukan  praktek  hutang pal ȇ an , meskipun nominalnya sekarang sudah berkurang dari sapolo dupolo berubah  menjadi sapolo  bellu  beles . 30 Kesulitan lainnya  adalah  bahwa  di  desa  Prancak  tidak  ada  Bank maupun  BMT,  sehingga  masyarakat  harus  berhutang  di Bank atau BMT yang ada di kecamatan Ganding dan ibu kota kecamatan  Pasongsongan  yang  jaraknya  cukup  jauh  dari Desa Prancak. 31
6. Psikologis
Faktor  terakhir  yang  menyebabkan  para  petani  Desa Prancak  jatuh  terjerembab  ke  dalam  kubangan  praktek hutang palēan adalah apa yang peneliti sebut sebagai faktor psikologis.  Faktor  psikologis  yang  peneliti  maksud  adalah bahwa tujuan  berhutang palēan untuk  memotivasi  para petani giat dalam bekerja. Sahefuddin, salah seorang petani di desa Prancak,menyatakan bahwa salah satu alasan para petani di desanya  melakukan  praktek  hutang pal ȇ an adalah  karena untuk menjadi  penyemangat  dalam  bekerja.  Menurutnya,
tiba. Kemungkinan yang lain karena uang hasil panin tembakau habis untuk bayar  hutang  dan  biaya  rumah  sehingga  untuk  menabung  tidak  bisa dilakukan.
30 Maksudnya  dari  misalnya  berhutang  sepuluh  juta  nanti  tidak membayar dua puluh juta tetapi delapan belas juta.
31 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Non  aktif  Abdul  Halim  Zain yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2014
94
terkesan kalau tidak punya hutang pal ȇ an bertani tembakau hanya main-main. 32 Bertani  tembakau  di  daerah  seperti  desa  Prancak memang  berat.  Hasil  observasi  peneliti  terhadap  lahan pertanian  tembakau  dan  ketiadaan  fasilitas  irigasi menyebabkan  petani  harus  membawa  air  menempuh  jarak yang  cukup  jauh  untuk  menyirami  tembakaunya. Dibutuhkan  fisik  yang  prima  dan  semangat  yang  tinggi untuk dapat  mengerjakan  pekerjaan  yang  menurut  peneliti cukup bahkan terbilang berat itu.
Oleh  karena  itu,  tidak  aneh  kalau  petani  mencari motivasi baik berasal dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari  luar  dirinya  (ekstrinsik).  Berhutang palēan ke  rentenir dianggapnya  merupakan  motivasi  ekstrinsik  yang  dapat membakar semangatnya untuk giat bekerja.
Barangkali  bagi  sebagian  besar  orang  motivasi semacam ini tidak dapat diterima akal sehat. Motivasi jenis ini yang biasa dikenal dengan motivasi emosional. Motivasi emosional  adalah  motivasi  yang  tidak  didasarkan  pada alasan-alasan rasional tetapi lebih kepada  alasan  emosional seperti  kedaerahan,  agama,  organisasi  dan  faktor-faktor subjektif  lainnya.  Contohnya  ketika  seorang  konsumen ditanya  kenapa  membeli  produk  A, jawabannya  karena produk  A  berasal  dari  daerah  asal  saya  atau  karena  produk tersebut dibuat oleh orang-orang yang seagama dengan saya.
Idealnya, motivasi dibangun atas dasar rasionalitas dan untuk tujuan positif. Sejatinya, petani di desa Prancak untuk membakar  semangatnya  dalam  bekerja  tidak  perlu berhutang palēan ke  rentenir,  tetapi  bisa  dengan  mencari modal  yang  halal  dan  baik.  Selanjutnya  tujuannya  dalam bekerja  harus  menjadi  motivasi  ekstrensik  bagi  dirinya, misalnya  pertama  sebagai  seorang  muslim  bekerja  adalah untuk  menjadi  wasilah  beribadah  kepada  Allah  s.w.t., berikutnya  adalah  untuk  menafkahi  keluarga  agar  istri  dan anak-anaknya bisa mendapatkan makanan yang halal, sehat, baik dan bergizi sehingga kesehatannya terjamin. Kesehatan dan hasil dari kerja kerasnya juga akan mengantarkan anak- anaknya  mendapatkan  pendidikan  yang  baik.  Setelah
32 Hasil wawancara dengan Sahefudin yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014
kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) terpenuhi, tidak ada  salahnya  kalau  setelah  dihitung  hasil  paninnya  masih bisa  digunakan  untuk  memperoleh  kebutuhan-kebutuhan sekunder  atau  tersier.  Tetapi  jangan  lupa  musim  tanam berikutnya membutuhkan modal. Oleh sebab itu, hasil panin saat  ini  juga  harus  dipikirkan  untuk  memenuhi  kebutuhan modal  musim  tanam  berikutnya  misalnya  dengan  cara menabung.

## Penutup
Dari hasil paparan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama bahwa  masyarakat  desa  Prancak  mengetahui  dan menyadari bahwa praktek hutang palēan yang selama ini mereka lakukan  termasuk  sesuatu  yang  diharamkan  karena  tergolong dalam  perbuatan  riba.  Dalam  tinjauan  hukum  Islam  yang peneliti  ulas,  praktek  tersebut  baik  menurut  pandangan  ulama klasik maupun ulama modern, keduanya sepakat bahwa praktek yang semacam itu tergolong riba dikarenakan semua unsur yang diminta  oleh  ulama  klasik  dan  terlebih ulama  modern  sudah terpenuhi.
Kedua ,  masyarakat  desa  Prancak  juga  tahu  keberadaan bank  konvensional  dan  bank  syariah,  mereka  juga  tahu  dan sadar  bahwa  berhutang  di  bank  konvensional  dan  atau  bank syariah  bunganya  lebih  rendah  dari  pada  berhutang  kepada rentenir. Namun karena kedua institusi keuangan tersebut tidak ada  di  desa  mereka,  akhirnya  mereka  lebih  memilih  berhutang kepada  rentenir.  Seandainya  kedua  lembaga  keuangan  tersebut terutama  bank  syariah  ada  di  desa  mereka  masyarakat  masih cenderung untuk bisa berubah dan berpindah berhutang kepada lembaga keuangan tersebut. Namun, ada beberapa catatan atau permintaan  dari  masyarakat  agar  lembaga  keuangan  tersebut ketika  berhadapan  dengan  para  petani  miskin  yang  dari  segi pendidikan  juga  tergolong  rendah  untuk  tidak  mempersulit misalnya  dengan  administrasi  yang  sama  sekali  tidak  familiar bagi  kalangan  petani  kecil.  Di  samping  itu,  masyarakat  desa Prancak juga menginginkan kecepatan dalam memperoleh dana pinjaman  dan  tanpa  jaminan.  Kalau  permintaan  masyarakat tersebut  dapat  terpenuhi,  mereka  akan  merubah  kebiasaan melakukan praktek hutang palēan.
96
Ketiga ,  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  masyarakat Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan  Kabupaten  Sumenep Madura  dalam  mempraktekkan  hutang palêan dari  data  dan hasil pengamatan peneliti antara lain: keterpaksaan, kemudahan dan kecepatan, karena tidak adanya bank konvensional maupun bank syariah, tidak adanya bantuan pemerintah daerah, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor psikologis (motivasi kerja).

## Daftar Pustaka
Abdurrachman, Sejarah  Madura  Selayang  Pandang ,  cetakan pertama, 1971.
asy-Syafi’i, Imam, al-Umm , Cairo: Dar al-Sha’b, 1968.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad, Fiqh  Muamalat  Sistem Transaksi dalam Islam , terj. oleh. Nadirsyah Hawari, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.
Douwes, Dick  dan  Nico  Kaptein, Indonesia  dan  Haji ,  Jakarta: INIS, 1997.
Graaf, De, dan  Pigeaud, Kerajaan  Islam  Pertama  di  Jawa, Tinjauan  Sejarah  Politik  Abad  XV  dan  XVI ,  Jakarta: Grafiti, t.t.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Non  aktif  Abdul  Halim Zain yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2014
Hasil  wawancara  dengan  Sahefudin  yang  dilaksanakan  pada tanggal 13 Juli 2014 http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura. Diakses pada
tanggal 08 Mei 2014.
http://mitradhuafa.com/index.php?page=grameen-bank, diakses pada tanggal 12 November 2014.
http://www.entitashukum.com/.  Diakses  pada  tanggal  10 November 2014.
https://kreditgogo.com/pinjaman/pribadi/Bank-Mandiri-KTA- Payroll.html. Diakses pada tanggal 10 November 2014.
Kuntowijoyo, Perubahan  Sosial  dalam  Masyarakat  Agraris Madura 1850-1940 , Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
97

## Mas'udi, Masdar Farid, "Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara
Untuk Rakyat", Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Pengelolaan  Pajak  dan  Zakat:  Peluang  dan  Tantangan Terkini,  Program  Studi  Keuangan  Islam  Fakultas  Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 September 2006.
Mas'udi, Masdar Farid, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michael  Huberman  (1994). Data Management  and  Analysis  Methods ,  dalam  Norman  K. Denzin  dan  Yvonna  S.  Lincoln  (ed.), Handbooks  of Qualitative Research . London: Sage Publications, 1994.
Muhammad, Sistem  dan  Operasional  Bank  Islam ,  Yogyakarta: UII Press, 2000.
Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
Nugroho,  Heru, Uang,  Rentenir  dan  Hutang  Piutang  di  Jawa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Patilima,  Hamid, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  CV. Alfabeta, 2005.
Wangsawidjaja,  A., Pembiayaan  Bank  Syariah, Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama, 2012.