Vol. 2 No 2,  2021, pp. 483-491 DOI: 10.31949/jb.v2i2.849 e-ISSN: 2721-9135 p-ISSN:2716-442X

## PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SISWA SISWI SMKN 1 BANGIL PASURUAN
Budi Hermono, Eny Sulistyowati , Arinto Nugroho, Muh. Ali Masnun, Irfa Ronaboyd, Dita Perwitasari
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia alimasnun@unesa.ac.id

## Abstract
The  minds  that  exist  in  humans,  if  used  optimally,  will  certainly  produce  various  kinds  of  intellectual  works that  can  have moral  rights and economic  rights .  Educational  institutions  as  a  place  for  every  human  being who  exploits  their  intellect  have  quite  a  lot  of  intellectual  property  from  the  results  of  their  teaching  and learning process. Vocational Schools are a form of formal education units that provide vocational education at  the  secondary  education  level  as  a  continuation  of  SMP  /  MTs.  Intellectual  property  protection  for  the works  of  vocational  high  school  students  is  a  very  important  step  for  the  Indonesian  nation  in  entering  the free  market  era  where  the  more  advanced  a  country  is,  the  more  dependent  it  is  on  its  intellectual  capital which  has  business  value  so  that  it  brings  in  investors  to  encourage  willingness  in  research.  PKM  results show: (1) students have relatively understood the material related to intellectual property rights based on the comparison ofscores pre and posttest that have increased (2) Students have legal awareness to protect the results of intellectual property they produce. (3) There is a desire on the part of the school, to hold outreach with  a  larger  number  of  students  so  that  the  level  of  awareness  and  understanding  will  increase  and  be broader.
Keywords : Counseling, Intellectual Property Rights, Students

## Abstrak
Akal  pikiran  yang  ada  pada  manusia  jika  digunakan  secara  optimal  tentunya  akan  menghasilkan  berbagai macam  karya  intelektual  yang  dapat  memiliki  hak  moral  ( moral  right)  dan  hak  ekonomi  (economic  right). Institusi  pendidikan  sebagai  tempat  bagi  setiap  insan  yang  mendayagunakan  intelektualitasnya  memiliki cukup  banyak  kekayaan  intelektual  dari  hasil  proses  belajar  mengajarnya.  Sekolah  Menengah  Kejuruan ( Vocational School) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan  pada  jenjang  pendidikan  menengah  sebagai  lanjutan  dari  SMP/MTs.  Perlindungan  kekayaan intelektual bagi karya-karya siswa/siswi SMK merupakan langkah yang begitu penting bagi bangsa Indonesia dalam memasuki era  pasar bebas di mana  semakin maju  sebuah negara, maka  semakin bergantung  pada modal  intelektualnya  yang  memiliki  nilai  bisnis  sehingga  mendatangkan  para  investor  untuk  mendorong kemauan  dalam  riset  dan  perkembangan  teknologi.Hasil  PKM  menunjukkan  :  (1)  siswa-siswi  sudah  relatif memahami  materi  berkaitan  dengan  hak  kekayaan  intelektual  dengan  di  dasarkan  perbandingan  nilai pre dan post test yang mengalami kenaikan (2) Siswa-siswi memiliki kesadaran hukum untuk melindungi hasil kekayaan  intelektual  yang  mereka  hasilkan.  (3)  Ada  keinginan  dari  pihak  sekolah,  untuk  mengadakan penyuluhandengan jumlah siswa-siswi yang lebih banyak agar tingkat kesadaran dan pemahaman semakin meningkat dan lebih luas.
Kata Kunci : Penyuluhan, Hak Kekayaan Intelektual, Siswa-Siswi
Submitted: 2021-02-07 Revised: 2021-04-18 Accepted: 2021-04-26

## Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  dianugerahi  akal  pikiran  yang  membedakan dengan  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  lain.  Akal  pikiran  tersebut  jika  digunakan  secara  optimal maka akan menghasilkan berbagai macam karya intelektual yang dapat memiliki hak moral ( moral right )  dan  hak  ekonomi  ( economic  right ).  Kekayaan  intelektual  tersebut  dapat  berupa  ciptaan, invensi, desain di  bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Hal tersebut selaras dengan  Syafrinaldi  bahwa  suatu  yang  timbul  atau  lahir  dari  hasil  olah  fikir  manusia,  yang menghasilkan  suatu  produk  atau  proses  yang  berguna  bagi  manusia.(Syafrinaldi,  Fahmi  dan  M. Abdi Almaktsur, 2008)
Kekayaan intelektual merupakan aset dari hasil olah pikir menggunakan intelektualitasnya yang  perlu  dilindungi  oleh  pencipta,  inventor  atau  pendesain  sebagai  salah  satu  bentuk natural right (hak  alamiah)  yang  sudah  sepatutnya  secara  alamiah  melekat  hak  kepada  mereka  berupa
Hermono, Sulistyowati , Nugroho, Masnun, Ronaboyd, Perwitasari, Penyuluhan mengenai aspek 484
hak kekayaan intelektual ( intellectual property right ) selanjutnya disingkat HKI. HKI menurut Ismi Hariyani  merupakan  hak  hukum  yang  bersifat  ekslusif  (khusus)  yang  dimiliki  oleh  para pencipta/inventor/pendesain  sebagai  hasil  aktivitas  intelektual  dan  kreativitas  yang  bersifat  khas dan baru (Hariyani, 2010). Bentuk perlindungan HKI merupakan wujud penghargaan ( reward ) bagi para pencipta, inventor, atau pendesain atas usaha yang dilakukan dengan menggunakan pikiran, tenaga  dan  biaya  untuk  menikmati  hak  ekonominya.  Hal  tersebut  selaras  dengan  konsep perlindungan  HKI  yang  digagas  Robert  M  Sherwood  bahwa  pemberian  reward  memiliki  makna yang  sangat  mendalam  berupa  pengakuan  terhadap  karya  intelektual  yang  telah  dihasilkan  oleh seseorang (Hariyani, 2010).
HKI  sebagaimana  konsep  secara  umum  dapat  diperoleh  melalui  2  (dua)  sistem  utama, pertama, sistem  konstitutif  ( first  to  file  system )  yang  mengandung  arti  bahwa  sebuah  kekayaan intelektual  dapat  dilindungi  jika  telah  didaftarkan. Kedua, sistem  deklaratif  ( first  to  use  system ), mengandung  arti  bahwa  perlindungan  sebuah  kekayaan  intelektual  muncul  pada  saat  seseorang mendeklarasikan pertama kali.
Perlindungan  kekayaan  intelektual  atas  sebuah  ciptaan,  invensi,  atau  desain  masing- masing  memiliki  karakteristik  yang  tidak  sama.  HKI  sebagaimana  dalam  sumber  hukum  di Indonesia ada berbagai macam, Hak Cipta (diatur dalam Undang-undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta),  Merek  (diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2016  tentang  Merek dan Indikasi Geografis), Paten (diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentan Paten), Rahasia Dagang (diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang), Desain  Industri  (diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000),  dan  Desain  Tata  Letak Sirkuit Terpadu (diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).
Adapun manfaat memberikan perlindungan kekayaan intelektual antara lain:
1. Memberi  pengakuan,  penghargaan  dan  perlindungan  atas  kreativitas  para  insan  kreatif baik di lingkungan sekolahmaupun masyarakat umum;
2. Mendorong dihasilkannya karya cipta, invensi, dan temuan-temuan baru lain dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Melakukan pengembangan dan komersialisasi HKI  untuk para insan  kreatif di  lingkungan institusi pendidikan;
4. Memberi pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas kreativitas para insan kreatif di lingkungan institusi pendidikan
Institusi  pendidikan  sebagai  tempat  bagi  setiap  insan  yang  mendayagunakan intelektualitasnya  memiliki  cukup  banyak  kekayaan  intelektual  dari  hasil  proses  belajar mengajarnya.  Sekolah  Menengah  Kejuruan  ( vocational  School )  adalah  salah  satu  bentuk  satuan pendidikan  formal  yang  menyelenggarakan  pendidikan  kejuruan  pada  jenjang  pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar  yang  diakui  sama/setara  SMP/MTs.  SMK  terdapat  banyak  sekali  Program  Keahlian  yang mana pada proses tersebut relatif cukup banyak menghasilkan karya intelektual.
Perlindungan  kekayaan  intelektual  bagi  karya-karya  siswa/siswi  SMK  merupakan  langkah yang  begitu  penting  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  memasuki  era  pasar  bebas  di  mana  semakin maju  sebuah  negara,  maka  semakin  bergantung  pada  modal  intelektualnya  yang  memiliki  nilai bisnis  sehingga  mendatangkan  para  investor  untuk  mendorong  kemauan  dalam  riset  dan perkembangan teknologi. Pemahaman tentang Kekayaan Intelektual perlu diberikan pada generasi muda  yang  dalam  kesempatan  ini  diberikan  kepada  pelajar  SMA/SMK.  Pendidikan  tentang  HKI diperlukan  sebagai  upaya  membentuk  kualitas  pribadi  dan  karakter  yang  baik  agar  terbiasa menghargai hak hak orang lain. Melalui Pendidikan dan pemahaman tentang Kekayaan Intelektual, pelajar  dapat  memahami  hak-hak  yang  dimilikinya  sehingga  mampu  menghasilkan  suatu  karya sebagai wujud olah pikir intelektual yang dapat dimanfaatkan bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Kesadaran terhadap Kekayaan Intelektual masih harus kita tingkatkan mengingat pengelolaan dan
[Vol. 2 No 2,  2021, pp. 483-491] 485
pemanfaatan  HKI  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  era  globalisasi.  Secara  umum (apalagi  siswa/siswi  SMK),  tingkat  kesadaran  pemanfaatan  HKI  di  Indonesia  tergolong  masih rendah bahkan, apabila dibandingkan dengan dengan negara-negara di ASEAN.
Adapun permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah sebagai berikut. Siswa-siswa SMKN 1  Bangil  sampai  saat  ini  mata  pelajaran  Hak  Kekayaan  Intelektual  belum  dimasukkan  dalam kurikulum  sebagai  mata  pelajaran  yang  wajib  ditempuh.  Untuk  itu,  mereka  diharapkan  memiliki pengetahuan,  pemahaman,  sikap  dan  perilaku  terkait  aspek  kekayaan  intelektual  dan perlindungannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  hak  kekayaan intelektual.
Berdasar  latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  tim  Pengabdian  Kepada Masyarakat  memilih  khalayak  sasaran  yang  strategis  yaitu  siswa-siswa  Sekolah  Menengah Kejuruan  Negeri  1  Bangil  Pasuruan,  Jl  Tongkol  Nomor  3,  Sukaliuro,  Dermo,  Bangil,  Pasuruan 67153.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Program  Studi Ilmu  Hukum,  Jurusan  Hukum,  FIS  dan  Hukum,  Unesa  mengadakan  kegiatan  dengan  tema “Penyuluhan Mengenai Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Siswa Siswi SMKN 1 BANGIL PASURUAN”.
Tujuan utama Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan urgensi akan pentingnya perlindungan hak  kekayaan  intelektual.  Hal  ini  bertujuan  agar  siswa-siswi  menyadari  akan  hak  yang  mereka miliki atas karya, invensi, desain, atau ciptaan yang merka hasilkan karena memiliki nilai ekonomi dan moral. Harapan tim, sesudah diadakan kegiatan, maka siswa siswa SMKN 1 BANGIL menjadi insan yang memiliki kesadaran dan pemahaman pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
Penyuluhan  kerap  diartikan  dengan  penerangan  atau  propaganda  (Amanah,  2007). Penyuluhan  memiliki  dua  sisi  pandang,  yakni  sebagai  ilmu  dan  tindakan  praktis.  Sebagai  ilmu, objek  materinya  ialah  perilaku  yang  dihasilkan  melalui  proses  edukatif,  komunikasi,  dan  sosial. Sebagai  tindakan  praktis,  penyuluhan  merupakan  upaya  atau  kegiatan  untuk  mendorong terjadinya  perubahan  perilaku,  baik  individu,  kelompok,  atau  masyarakat  agar  memiliki pengetahuan atau informasi, mau serta mampu mengatasi problematika yang dihadapi.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum diartikan sebagai penyebarluasan  informasi  dan  pemahaman  terhadap  norma  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  guna  mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran  hukum  masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Pada bidang hukum,  penyuluhan  hukum  berkorelasi  pada  pengembangan  budaya  hukum  di  seluruh  lapisan masyarakat.  Hal  ini  begitu  urgen  karena  dapat  tercipta  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia.
Kesadaran  hukum  masyarakat  pada  dasarnya  merupakan  keluaran  dari  proses  kegiatan penyuluhan  hukum.  Melalui  kesadaran  hukum  dapat  terbentuk  pemahaman  serta  ketaatan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, indikator dari kesadaran hukum ialah adanya rasa menghargai dan penghayatan terhadap hukum dan hak asasi manusia melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari.
Kesadaran  hukum  dan  kepatuhan  hukum  tidaklah  sama.  Walaupun  keduanya terimplementasi dalam sikap maupun tindakan manusia dalam bermasyarakat, kepatuhan hukum berkaitan  dengan  paksaan.  Seorang  patuh  terhadap  hukum  karena  daya  paksa  berupa  sanksi. Sedangkan kesadaran hukum timbul dari dalam diri berdasarkan hati tanpa melalui paksaan.
H.C. Kelman membedakana tiga proses dasar dalam masalah kepatuhan hukum (Ali, 2009):
Hermono, Sulistyowati , Nugroho, Masnun, Ronaboyd, Perwitasari, Penyuluhan mengenai aspek 486
a. Compliance :  kepatuhan  timbul  karena  adanya  harapan  suatu  imbalan  atau penghindaran  diri  dari  suatu  sanksi.  Kepatuhan  pada  tahap  ini  timbul  tidak dilandaskan  pada  suatu  keyakinan  terhadap  kaedah  hukum  yang  berlaku  dan lebih  kepada  pengendalian  dari  pemegang  kekuasaan  sehingga  kepatuhan muncul oleh adanya pengawasan yang ketat.
b. Identification : kepatuhan hukum muncul bukan karena nilai intrinsik, melainkan sebab  menjaga  keutuhan  kelompok  atau  menjaga  hubungan  baik  dengan pemegang kekuasaan.
c. Internalization : kepatuhan hukum secara intrinsik dan isi kaidah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.
Urgensi  penyuluhan  hukum  setidaknya  memberikan  tiga  hal.  Pertama,  penyuluhan  hukum merupakan  bagian  dari  upaya  pembangunan  hukum  nasional.  Hukum  dipandang  sebagai  sarana perubahan,  stabilitas,  dan  pembangunan.  Kedua,  penyuluhan  hukum  sebagai  proses  komunikasi atau  dialog  dengan  masyarakat  agar  dapat  menumbuhkan,  menggerakkan,  atau  memelihara partisipasi  masyarakat  sehingga  tercipta  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dan  masyarakat. Ketiga,  penyuluhan  hukum  diharapkan  menciptakan  kemandirian,  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan harkat-martabatnya sebagai manusia.

## Metode Pelaksanaan
Untuk  merealisasikan  solusi  pemecahan  permasalahan  sebagaimana  telah  uraikan sebelumnya,  maka  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  pada  siswa-siswi  SMKN  1  Bangil dilaksanakan beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:
1. Tahap pertama
Pada tahap pertama diadakan pretest untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku siswa siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan berkaitan aspek kekayaan intelektual dari proses belajar mengajar mereka.
2. Tahap kedua
Tim PKM mengadakan penyuluhanpada siswa siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan berkaitan berbagai peraturan  perundang-undanganyang  mengatur  hak  kekayaan  intelektual.    Penyuluhan dilaksanakan  dengan  metode  ceramah  dan  diskusi.  Tahap  ini  bertujuan  untuk  memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum positif yang ada di Indonesia berkaitan dengan kekayaan intelektual. Dalam tahap ini diharapkan siswa siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan memiliki sikap positif dan perilaku positif atas peraturan perundang-undangan yang mengatur kekayaan intelektual.
3. Tahap ketiga
Pada tahap ketiga diadakan post test untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman dan sikap akhir  khalayak  sasaran  berkaitan  hak  kekayaan  intelektual  untuk  mengetahui  adanya perubahan pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa di sekolah sasaran.

## Hasil dan Pembahasan
HKI  merupakan  padanan  kata  yang  biasa  digunakan  untuk Intellectual  Property  Rights (IPR),  yakni  hak  yang  timbul  bagi  hasil  olah  pikir  otak  yang  menghasilkan  suatu  produk  atau proses  yang  berguna  untuk  manusia.  Oleh  sebab  itu,  pada  literatur  hukum  Anglo  Saxon  disebut sebagai Intellectual Property Rights karena hak ini berasal dari hasil kerja otak yang dirumuskan sebagai hasil intelektualitas manusia.
Pada  intinya  HKI  merupakan  hak  untuk  menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari  suatu kreativitas  intelektual.  Objek  yang  diatur  dalam  HKI  adalah  karya-karya  yang  timbul  atau  lahir karena  kemampuan  intelektual  manusia. Intellectual  Property  Rights apabila  diterjemahkan  ke dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  “Hak  Milik  Intelektual”,  namun  lebih  tepat  jika  diterjemahkan
[Vol. 2 No 2,  2021, pp. 483-491] 487
menjadi  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual.  Alasannya    adalah    kata  “hak  milik”  sebenarnya  sudah merupakan  istilah  baku  dalam  hukum  (Saidin,  2004).  Perlu  diketahui  bahwa  tidak  semua  HKI merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. HKI dapat berupak hak untuk memperbanyak saja, atau peggunaannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat juga berupa hak sewa ( rental rights ), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.
Pengelompokan HKI lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:
a. Hak Cipta ( Copy Rights );
b. Hak Kekayaan Perindustrian ( Industrial Property Rights )
Hak  cipta  sebenarnya  dapat  lagi  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  bagian,  yaitu  hak  cipta;  dan  hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta ( neighbouring rights ).
Selanjutnya,  Hak  Kekayaan  Perindustrian  ( Industrial  Property  Rights )  berdasarkan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization , mencakup:
a. Patent (Paten);
b. UtilityModels (Model dan Rancang Bangun);
c. Industrial Design (Desain Industri);
d. Trade Mark (Merek Dagang);
e. Trade Names (Nama Niaga atau Nama Dagang);
f. Indication of Source or Appelation of Origin (sumber tanda atau sebutan asal);
Pada beberapa literatur, khususnya literatur  yang  ditulis oleh para pakar  dari  negara yang menganut  sistem  hukum  Anglo  Saxon,  bidang  hak  atas  kekayaan  perindustrian  yang  dilindungi tersebut, masih ditambah lagi  beberapa bidang  lain, yaitu: rahasia dagang  ( trade secret ), Merek Jasa  ( servicemark ),  dan  Perlindungan  dari  Persaingan  Curang  ( unfair  competition  protection ) (Saidin,  2004).  Berdasarkan  kerangka  WTO/TRIPs  1994  ada  dua  bidang  lagi  yang  ditambahkan, yaitu:  Perlindungan  varietas  baru  tanaman  dan  Desain  tata  letak  sirkuit  terpadu  ( integrated circuits ).
Masuk  era  millenium  baru,  HKI  menjadi  isu  yang  sangat  penting  yang  selalu  mendapat perhatian  baik  dalam  forum  nasional  maupun  internasional.  Dimasukkannya  TRIPs  dalam  paket persetujuan  WTO  tahun  1994  menandakan  dimulainya  era  baru  perkembangan  HKI  diseluruh dunia. Saat ini, permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari perdagangan dan investasi. Urgensi HKI  dalam  pembangunan  ekonomi  dan  perdagangan  telah  memacu  dimulainya  era  baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan.
Tujuan utama Pengabdian Kepada Masyarakat Unesa ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan urgensi akan pentingnya perlindungan hak  kekayaan  intelektual.  Hal  ini  bertujuan  agar  siswa-siswi  menyadari  akan  hak  yang  mereka miliki atas karya, invensi, desain, atau ciptaan yang merka hasilkan karena memiliki nilai ekonomi dan  moral.  Untuk  itu  setelah  kegiatan  PKM  Unesa  dilaksanakan,  maka  diadakan  evaluasi  untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran siswa-siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan akan materi hak  kekayaan  intelektual  yang  telah  disosialisasikan  oleh  TIM  PKM  Unesa.  Secara  umum pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  hukum  dapat  dilaporkan  berhasil  dengan  baik.  Hal  ini  setelah melakukan  serangkaian  proses  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  berbagai tahapan-tahapannya.
Pelaksanaan pretest untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku siswa siswi  SMKN  1  Bangil  Pasuruan  berkaitan  aspek  hak  kekayaan  intelektual.  Adapun  soal pretest terdiri atas 10 soal. Soal pretest berisi pertanyaan-pertanyaan dasar yang memang perlu mereka pahami  sebagai  konsep  hak  kekayaan  intelektual,  baik  hak  cipta,  merek,  paten,  desain  industri, rahasia  dagang,  dan  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu.  Sengaja  memang  diberikan  gambar  untuk memudahkan  siswa-siswi  memahami  terkait  pada  benda  yang  memang  langsung  berinteraksi. Berdasarkan  hasil  dari pretest menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  siswa-siswi  SMKN  1  Bangil adalah 6.42.  Hal ini dapat dilihat tabel 1.
Hermono, Sulistyowati , Nugroho, Masnun, Ronaboyd, Perwitasari, Penyuluhan mengenai aspek 488
Tabel 1 Tabulasi Rata-Rata Nilai Pretest No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Nilai 1 NABILAH SALAMAH X X O O O X X O O O 6 2 NOVIA ZALZA BILLA X O X X X X X O O O 4 3 MOCH. MISBAKHUN O O O X X X X X X O 4 4 ARDIANSYAH PUTRA O X O O O X X O O O 7 5 HERMAN ARDIANSYAH O O O X O X X X O O 6 6 M. ABDAN ROBBY O X X O O X X O O O 6 7 M. DWI SETIAWAN X O O O O X X X X O 5 8 M. LUKMAN HAKIM O X O X X O O O O O 7 9 YUNY BADRY MAULIDYA O O O O O X X O X O 7 10 RIRIN MIRA AYU X X O O X X X O O O 5 11 TRIA FAUZIAH NISA O O O O O X X X O X 6 12 UCIK DARMAYANTI O O O X O X O X X O 6 13 IKA SEFTIA REHANI O O O O O X O X O O 8 14 SAFIN ANNAJI O O O O O X X X O O 7 15 SANTI NUR ROSYIDAH O O O O O X X X O O 7 16 PUTRI MAHASURI RISFANNY O O O O O X X X O O 7 17 NADIYA SAFIRA O O O O O X X O O O 8 18 NABILA ZAHRO S O O O O O X O X X O 7 19 ELVINA MARZALIYA O X O O X X O O X O 6 20 NAHDAH NABILAH P O O X O O X X X O O 6 21 YUNNANTO F X X X O O X O O O O 5 22 YUSTIA A. O O O O O X X O O O 8 23 ZAHRANI L. P. O O O O O X X O O O 8 24 PUTRI WAHYU O O O O O X X O O O 8 25 AHLAL WAFA X X X O O O O O O O 7 26 SAHRIL  SABIRIN O O O X O O X X X O 6 JUMLAH 167 NILAI RATA-RATA 6.42
Tahap  selanjutanya  adalah  tahap  yang  paling  penting,  yakni  penyampaian  materi penyuluhan hak kekayaan intelektual bagi siswa-siswi SMKN 1 Bangil yang disampaikan oleh Bapak Budi Hermono bersama Muh. Ali Masnun, dengan dibantu oleh TIM PKM Unesa. Pemaparan diawali dengan bahwa hak kekayaan intelektual selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi.  Selalu melekat dengan keseharian dan aktivitas manusia. Kemudian dilanjutkan bagaimana hak kekayaan intelektual merupakan karya manusia atas olah pikirnya yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum. Hal-hal lain yang dijelaskan yakni mengenai:
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual;
2. Pengertian  dari  hak-hak  yang  tercakup  dalam  HKI  yakni:  Hak  Paten,  Hak  Cipta, Hak Merk, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat [Vol. 2 No 2,  2021, pp. 483-491] 489
3. Syarat-syarat  pengajuan  permohonan,  Biaya  Pendaftaran,  dan  jangka  waktu pemberian dari Hak Paten, Hak Cipta, Hak Merk, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
Diakhir  pemaparan  Penyuluhan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  ini  dilakukan  sesi  Tanya  jawab bagi peserta yang mengikuti acara tersebut . Pada sesi ini, cukup banyak dan antusias siswa-siswi untuk menanyakan terkait hak kekayaan intelektual.
Tahap terakhir kegiatan penyuluhan tersebut berupa pelaksanaan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman siswa-siswi setelah mendapatkan materi melalui rangkaian kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil posttest dengan pertanyaan yang sama dengan posttest telah terjadi kenaikan, nilai rata-rata yang awalnya 6,43 menjadi 7,53.
Tabel 2 Tabulasi Rata-Rata Nilai Post Test No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nilai 1 NABILAH SALAMAH X O X O O X X O O X 5 2 NOVIA ZALZA BILLA X O O O O O O O O X 8 3 MOCH. MISBAKHUN O O O O X O X O X O 7 4 ARDIANSYAH PUTRA O X O O O X X O O O 7 5 HERMAN ARDIANSYAH O O O O O O X O O O 9 6 M. ABDAN ROBBY O O X O O X X O O O 7 7 M. DWI SETIAWAN O X X O X O O O O O 7 8 M. LUKMAN HAKIM O X X O X O O O O O 7 9 YUNY BADRY MAULIDYA X X X O O O O O O O 7 10 RIRIN MIRA AYU X O X O O O X O O X 6 11 TRIA FAUZIAH NISA X O X O O O O O O X 7 12 UCIK DARMAYANTI O O O O O X X O O O 8 13 IKA SEFTIA REHANI O O X O O O X O O O 8 14 SAFIN ANNAJI O O X O O O X O O O 8 15 SANTI NUR ROSYIDAH O O X O O O X O O O 8 16 PUTRI MAHASURI O O O O O O X O O X 8 17 NADIYA SAFIRA O O O O O X O O X O 8 18 NABILA ZAHRO S O O O O O O O O X O 9 19 ELVINA MARZALIYA O O X O O O O O O X 8 20 NAHDAH NABILAH P O O X O O O O O O X 8 21 YUNNANTO F O O X O O X O O O X 7 22 YUSTIA A. O O X O O X O O O O 8 23 ZAHRANI L. P. O O X O O X O O O O 8
Hermono, Sulistyowati , Nugroho, Masnun, Ronaboyd, Perwitasari, Penyuluhan mengenai aspek
490 24 PUTRI WAHYU O O X O O X O O O O 8 25 AHLAL WAFA X X O O O O O O O O 8 26 SAHRIL  SABIRIN O X O O O O X O X O 7 JUMLAH 196 NILAI RATA-RATA 7.54
Berdasarkan  tabel  hasil  post-test  ada  hal  yang  menarik  untuk  dicermati,  yaitu  kesalahan menjawab  dalam  soal  nomor  tiga.  Soal  nomor  tiga  sendiri  perihal  pertanyaan  hak  yang  melekat pada HKI. Lebih dari 50% peserta salah menjawab soal nomor 3, yaitu 16 peserta. Sedangkan, 13 peserta  menjawab  hak  ekonomi  dan  3  peserta  menjawab  hak  asasi  manusia.  Hasil  ini menunjukkan bahwa peserta masih melihat HKI sebagai domain hak ekonomi semata.
Bagi  yang  menjawab  hak  asasi  manusia,  hak  ekonomi  dan  moral  dianggap  sebagai  ruang lingkup  hak  asasi.  Meskipun  tidak  sepenuhnya  salah,  namun  hak  asasi  terlalu  luas  dan  kurang spesifik.  Kebingungan  peserta  terhadap  hak  moral  menjadi  wajar  bila  melihat  perdebatan  hak moral di Amerika, khususnya terkait integritas pada hak moral.
Hak moral dan hak ekonomi merupakan aspek penting dalam HKI. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait ( neighiring rights )  (Admadja,  2003).  Sedangkan  hak  moral  hak  moral  adalah  hak  yang  melekat  pada  dirl Pencipta  atau  Pelaku  yang  tidak  dapat  dihapus  atau  dihilangkan  ( inalienable )  dengan  alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain (Admadja, 2003).
Jenis  hak  ekonomi  lebih  banyak  ditemui  pada  hak  cipta  dibandingkan  hak  paten  dan  hak merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:
1. Hak  Penggandaan,  yaitu  penambahan  jumlah  ciptaan  dengan  pembuatan  yang sama,  hampir  sama,  atau  menyerupai  ciptaan  tersebut  dengan  menggunakan bahan-bahan  yang  sama  maupun  tidak  sama,  termasuk  mengalihwujudkan ciptaan;
2. Hak  Pengumuman  (penyiaran),  yaitu  pembacaan,  penyuaraan,  penyiaran  atau penyebaran  ciptaan  dengan  menggunakan  alat  apapun  dan  dengan  cara sedemikian  rupa  sehingga  ciptaan  dapat  dibaca,  didengar,  dilihat,  dijual  atau disewa oleh orang lain;
3. Hak  Pertunjukan  (penampilan),  yaitu  mempertontonkan,  mempertunjukan, mempergelarkan,  memamerkan  ciptaan  di  bidang  seni  oleh  musisi,  dramawan, seniman, peragawati.
Hak  moral  pada  dasarnya  melindungi  kepentingan  pribadi  atau  reputasi  pencipta  atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila Hak Cipta atau Paten dialihkan kepada pihak  lain,  maka  hak  moral  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pencipta  atau  penemu  karena  bersifat pribadi  dan  kekal.  Sifat  pribadi  menunjukan  ciri  khas  yang  berkenaan  dengan  nama  baik, kemampuan,  integritas  yang  hanya  dimiliki  oleh  pencipta.  Kekal  artinya  melekat  pada  pencipta selama hidup bahkan sampai meninggal dunia. Termasuk dalam hak moral adalah sebagai berikut:
1. Hak  untuk  menuntut  kepada  pemegang  Hak  Cipta  atau  Paten  sehingga  nama pencipta tetap dicantumkan pada Ciptaan atau penemuannya;
2. Hak  untuk  tidak  melakukan  perubahan  pada  ciptaan  atau  penemuan  tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya.
3. Hak  pencipta  untuk  mengadakan  perubahan  pada  ciptaan  atau  temuan  sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.
[Vol. 2 No 2,  2021, pp. 483-491] 491
Hak  ekonomi  dan  moral  meskipun  diakui  oleh  semua  sistem  hukum,  tetapi  memiliki  latar belakang  yang  berbeda.  HKI  di  Amerika  pada  dasarnya  bermula  dari  munculnya  kepentingan ekonomi  yang  mendorong  produksi  dan  penyebaran  barang  tak  berwujud  yang  berharga  (Lee, 2011).  Pada  sisi  lain,  HKI  di  eropa  memiliki  dasar  yang  berbeda  yakni  tidak  hanya  kepentingan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga martabat dan kepribadian pencipta dengan menyediakan hak moral (Lee, 2011).
Terlepas  banyaknya  peserta  yang  masih  salah  dalam  menjawab  pertanyaan  nomor  tiga, berdasarkan penilaian yang dilakukan, pemahaman siswa/siswi terkait HKI meningkat. Selain itu, peningkatan pemahaman juga dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan saat sesi tanya jawab. Terdapat peserta yang bertanya terkait problematika HKI yang pernah atau sering mereka temui dalam praktik-prakti di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya antusiasme peserta dan juga kebutuhan mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan HKI yang kelak akan mereka hadapi.
Sebagai  evaluasi  kegiatan  penyuluhan  hukum  berkenaan  pemahaman  hak  moral  dan  hak ekonomi  dapat  menjadi  penelitian  lanjutan  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  kondisi  ini  semakin menegaskan  bahwa  penyuluhan  hukum  dalam  penyebarluasan  informasi  dan  pemahaman  perlu berkesinambungan dan berkelanjutan. Internalisasi kepatuhan dan kesadaran hukum tidak cukup hanya  sekali  karena  pada  dasarnya  keyakinan  dan  tindakan  dalam  menjaga  tertib  hukum  juga membutuhkan proses yang tidak sebentar.

## Kesimpulan
Kegiatan  PKM  yang  dilaksanakan  oleh  TIM  PKM  Unesa  sudah  berakhir.  Kegiatan  PKM tersebut sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran terkait hak kekayaan intelektual bagi siswa-siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan.  Hasil kegiatan PKM ini dapat disimpulkan:
1. siswa-siswi  sudah  relatif  cukup  memahami  materi  tentang  berkaitan  dengan  hak kekayaan  intelektual  dengan  di  dasarkan  perbandingan  nilai pre dan post  test yang mengalami kenaikan.
2. Siswa-siswi memiliki kesadaran hukum untuk melindungi hasil kekayaan intelektual yang mereka hasilkan, hal tersebut tampak pada saat diskusi tanya jawab yang begitu antusias dan rasa ingin tahu yang relatif cukup tinggi.
3. Ada  keinginan  dari  pihak  sekolah,  bahwa  ke  depan  perlu  diadakan  lagi  dengan  jumlah siswa-siswi  yang  lebih  banyak  agar  tingkat  kesadaran  dan  pemahaman  semakin meningkat dan lebih luas.

## Daftar Pustaka
Admadja, H. T. (2003). “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law.” Jurnal Ius Quia Iustum , 10 (2), 154.
Ali,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence): Termasuk Interprestasi Undang-undang . Kencana.
Amanah,  S.  (2007).  Makna  penyuluhan  dan  Transformasi  Perilaku  manusia. Jurnal  Penyuluhan ,
4 (1), 63.
Hariyani, I. (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang Benar (1st ed.). Pustaka Yustisia.
Lee, B. A. (2011). “Making Sense of „Moral Rights‟ in Intellectual Property.” Temple Law Review , 84 , 71.
Saidin,  O.  (2004). Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights). Raja Grafindo Persada.
Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur. (2008). Hak Kekayaan Intelektual . Suskapress.