## ANALISIS PENETAPAN KRITERIA KAWASAN HUTAN
Zulkarnain 1
1 Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Indonesia. Email : zulnn@yahoo.com

## ABSTRACT
The purpose of this analysis is to determine ( 1 ) What are the criteria based on the forest slope  , soil type and rainfall can be used as a basis for determining the hedging function , functional conservation and production functions , and ( 2 ) the criteria to meet the balance of forest ecosystems in the created in the layout plan of the province.
The research was conducted for 4 ( four ) months from December 2012 to April 2013 , at the Faculty of  Agriculture  University  GIS  Laboratory  Mulawarman  ,  and  several  government  agencies  East Kalimantan Province .
Data collection is done by : ( 1 ) data collection library , ( 2 ) data collection of government policy , and ( 3 ) observation satellite map.
This research used descriptive analysis method by comparing the criteria with the forest setting policy rules  of  the  forest  ecosystem  and  forest  conditions  in  the  field  that  have  a  negative  impact  on  the environment . Data from the analysis of Landsat satellite imagery from the comparator would be a real forest conditions , and generally explore the benefits and functions of the forest as is . The results showed that : ( 1 ) setting the criteria forest slope , soil type , and rainfall can not be made the  basis  of  the  criteria  in  determining  the  area  of  protected  forests  ,  forest  conservation  and  forest production , and ( 2 ) the  main criteria that can  be used the setting  is the  availability of  forest trees count as forming community forest.
Keywords: Forest Area Criteria

## PENDAHULUAN
Pembangunan
ekonomi
Indonesia  saat  ini  sangat  bergantung pada  sumberdaya  alam  yang  dimiliki, dari  tahun  ke  tahun  sumberdaya  alam ini  semakin  berkurang  dan  bahkan eksploitasinya tidak dapat
dikendalikan  dengan  baik.    Sejak tahun  1970an  ekonomi  Indonesia bergantung  pada  sumberdaya  hutan, hingga  saat  ini  hutan  sudah  semakin terdegradasi.  Pembukaan hutan bukan lagi  untuk  diambil  hasil  hutannya tetapi  untuk  mengambil  sumberdaya yang berada di bawah hutan (pertambangan) tanpa mampu mengembalikan kawasan hutan
sebagaimana mestinya.
Penataan  kawasan  hutan  di Indonesia  berdasarkan  pada  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah dalam  hal  ini  adalah  Kementrian Kehutanan.  Penetapan  kawasan hutan
di setiap  provinsi  di  Indonesia didasarkan  pada  kesepakatan  antar instansi  terkait  dan  antar  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  yang menyangkut  kawasan  hutan  dan  non hutan  yang  dikenal  dengan  Tata  Guna Hutan  Kesepakatan.    Kebijakan  Tata Guna  Hutan  Kesepakatan  (TGHK) diawali dengan terbitnya Surat Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 680/Kpts/Um/8/81  tentang  Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepatan (TGHK).
Tata  cara  penetapan  TGHK  ini secara  operasional  diatur  dengan terbitnya  Surat  Keputusan  Menteri
Pertanian  tentang  Kriteria  dan  Tata Cara  Penetapan  Fungsi  Hutan  yaitu  :
(1) SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80  Tentang  Kriteria dan  Tata  Cara  Penetapan  Hutan Lindung;  (2)  SK  Mentan  Nomor 683/Kpts/Um/8/81  Tentang  Kriteria
dan  Tata  Cara  Penmetapan  Hutan Produksi;  dan  (3)  SK  Presiden  RI
Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Menurut  UU  Nomor  41  tahun
1999  tentang  Kehutanan  pasal  6  (2) bahwa  pemerintah  menetapkan  hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu fungsi konservasi,  fungsi  lindung,  dan  fungsi produksi.    Namun  demikian  hingga saat  ini  penetapan  kriteria  kawasan hutan  masih  didasarkan  pada  SK
Mentan  Nomor  837/Kpts/Um/11/80 dan SK Mentan Nomor 683/Kpts/Um/8/81 dengan menggunakan faktor penentu kelerengan,  jenis  tanah,  dan  curah hujan. Peningkatan  kebutuhan  lahan bagi  kepentingan  sektor  ekonomi lainnya  seperti  pertanian,  perumahan, infrastruktur, dan lain-lain yang memerlukan lahan-lahan baru, tentunya akan menggunakan kawasan- kawasan  hutan  yang  sudah  tidak memiliki  fungsi  sebagaimana  hutan yang ditetapkan melalui UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maupun  hutan  sebagai  ekosistem hutan.
Walaupun  penetapan  kawasan hutan  sebagaimana  ditetapkan  dalam UU  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan  berdasarkan  fungsi  namun demikian    pemerintah  menetapkan kawasan  hutan  berdasarkan  kriteria kelerengan,  jenis  tanah,  dan  curah hujan yang tidak dapat menggambarkan fungsi hutan. Kawasan hutan adalah merupakan  bagian  dari  penataan wilayah  yang  diwujudkan  dalam RTRW.  Di  dalam  penataan  ruang diperlukan keseimbangan antara mempertahankan kawasan hutan sebagai  kawasan  lindung  dengan penggunaan lahan bagi berbagai kepentingan sektor-sektor
pembangunan  lainnya.    Peningkatan kebutuhan lahan memiliki konsekuensi pada  perubahan  penataan  ruang  yang efektif  dan  efisien,  namun  demikian kawasan-kawasan  hutan  yang  sudah tidak  memiliki  fungsi  tidak  dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya,  di  lain  pihak  pemerintah tidak mampu mempertahankan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.
Oleh  karena  itu  diperlukan penyesuaian  kriteria-kriteria  terhadap ekosistem  hutan  untuk  menetapkan kawasan hutan berdasarkan fungsi dan dampak  terhadap  kawasan  di  luar hutan  untuk  menjamin  keberlanjutan pembangunan  dengan  memperhatikan ekosistem wilayah.
Kekeliruan  dalam  menetapkan kriteria  kawasan  hutan  yang  tidak sesuai dengan ekosistem hutan mengakibatkan pada ketidakharmonisan sistem keseimbangan wilayah, sebagai contoh bahwa  kawasan  hutan  produksi  masih tetap  sebagai  hutan  produksi  namun sudah tidak mampu untuk berproduksi, dan  hutan  lindung  oleh  karena kerusakan struktur hutannya tidak lagi dapat berfungsi lindung.
Pokok  permasalahannya  adalah ketika  dilakukan  penataan  kawasan dalam  suatu  wilayah  dimana  hutan- hutan  yang  sudah  tidak  memiliki fungsi  sebagaimana  yang  ditetapkan pemerintah  tidak  dapat  dirubah  oleh karena kriteria kawasan yang dibangun tidak sesuai dengan
ekosistem  hutan.    Dengan  demikian maka  masalah  kriteria  kawasan  hutan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut  :  (1)  apakah  kriteria  kawasan hutan  yang  ditetapkan  berdasarkan Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 837/Kpts/Um/11/80  Tentang  Kriteria dan  Tata  Cara  Penetapan  Hutan Lindung dan Surat Keputusan Menteri
Pertanian  Nomor  683/Kpts/Um/8/81 Tentang  Kriteria  dan  Tata  Cara Penetapan  Hutan  Produksi  dengan menggunakan faktor penentu kelerengan,  jenis  tanah,  dan  curah hujan  memiliki  hubungan  dengan sistem  produksi  dan  sistem  lindung; dan (2) Bagaimana penetapan kawasan hutan  yang  didasarkan  pada  fungsi hutan yang ditetapkan oleh pemerintah ditinjau dari ekosistem hutan.
Adapun  tujuan  dari  analisis  ini adalah  untuk  mengetahui    (1)  Apakah kriteria  kawasan  hutan  berdasarkan kelerengan,  jenis  tanah  dan  curah hujan  dapat  dijadikan  dasar  untuk menentukan  fungsi  lindung,  fungsi konservasi  dan  fungsi  produksi;  dan (2)  kriteria  kawasan  hutan  yang  dapat memenuhi  keseimbangan  ekosistem dalam  kawasan  yang  diwujudkan dalam rencana tata ruang wilayah.

## METODE PENELITIAN

## A. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan selama
4  (empat)  bulan  sejak  Desember  2012
sampai  dengan  April  2013,  bertempat di Laboratorium GIS Fakultas Pertanian  Universitas  Mulawarman, dan  beberapa  instansi  pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## B. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan dengan :
1. Pengumpulan data pustaka Pengumpulan  data  pustaka  adalah melakukan  kajian  terhadap  bahan- bahan  tentang  pendapat  atau  teori tentang hutan, ekosistem hutan, dan komponen-komponen hutan;
2. Pengumpulan data kebijakan pemerintah Data  kebijakan  pemerintah  yang dimaksud adalah ketetapan-
ketetapan  pemerintah  yang  terkait
dengan penetapan dan kriteria serta fungsi kawasan hutan.
3. Pengamatan peta satelit Pengamatan  peta  satelit  digunakan adalah  peta  “landsat’  tahun  2009 yang memberikan informasi
tentang  kondisi  kawasan  hutan, serta  deliniasi  kawasan  hutan  yang ditetapkan  di  dalam  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Provinsi  dan  atau Wilayah Kabupaten/Kota.

## C. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode  analisis  deskriptif  dengan membandingkan antara kriteria penetapan kawasan hutan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80  tentang  Kriteria dan  Tata  Cara  Penetapan  Hutan Lindung;  (2)  SK  Mentan  Nomor
683/Kpts/Um/8/81  Tentang  Kriteria dan  Tata  Cara  Penmetapan  Hutan Produksi  dengan  dasar-dasar  kaidah ekosistem hutan, serta kondisi hutan di lapangan  yang  memiliki  dampak negatif terhadap lingkungan.
Parameter kriteria kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan  SK  Mentan  837  akan dibandingkan  dengan  parameter  yang berdasarkan definisi hutan dan ekosistem hutan, sehingga akan mndapatkan kesesuaian parameter yang  menjadi  kriteria  kawasan  hutan yang  dapat  dimanfaatkan  sehingga hutan  memiliki  fungsi  sebagaimana kaidah-kaidah  ekosistem  hutan  dan manfaat hutan.
Data  hasil  analisis  satelit  dari citra  landsat  akan  menjadi  bahan pembanding kondisi hutan sebenarnya, dan  meninjau  secara  umum  manfaat dan fungsi hutan sebagaimana adanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kebijakan Penetapan Kawasan

## Hutan
Hutan  menurut  UU  nomor  41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1
(2) bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem  berupa  hamparan  lahan berisi  sumberdaya  alam  hayati  yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak dapat  dipisahkan.    Pada  ayat  (7) disebutkan  bahwa  hutan  produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.  Selanjutnya pada  ayat  (8)  disebutkan  bahwa  hutan lindung  adalah  kawasan  hutan  yang mempunyai  fungsi  pokok  sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan  untuk  mengatur  tata  air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,  mencegah  intrusi  air  laut,  dan memelihara  air  tanah.    Adapun  yang dimaksud  hasil  hutan  pada  ayat  (13) adalah benda-benda hayati, non hayati dan  turunannya,  serta  jasa  yang berasal dari hutan.
Selanjutnya  pada  pasal  6  ayat (1) menyebutkan bahwa Hutan mempunya  3  (tiga)  fungsi  yaitu  :  (1) fungsi  konservasi;  (2)  fungsi  lindung; dan  (3)  fungsi  produksi,  pada  ayat  (2) pemerintah menetapkan
hutan sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  6 ayat  (1)  berdasarkan  fungsi  pokok yaitu  :  (1)  hutan  konservasi,  (2)  hutan lindung, (3) dan hutan produksi.   Pada ayat  7  disebutkan  bahwa  hutan konservasi  terdiri  atas  :  (1)  kawasan hutan  suaka  alam;  (2)  kawasan  hutan pelestarian alam, dan (3) hutan buru.
Hasil  pengamatan  menunjukkan
bahwa Pemerintah menetapkan kawasan  hutan  berdasarkan  pada  SK Mentan  Nomor  837/Kpts/Um/11/80 Tentang  Kriteria  dan  Tata  Cara
Penetapan  Hutan  Lindung  dan  Surat Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 683/Kpts/Um/8/81  Tentang  Kriteria dan  Tata  Cara  Penetapan  Hutan Produksi  dengan  menggunakan  faktor penentu  kelerengan,  jenis  tanah,  dan curah hujan.
Data  di  atas  menunjukkan bahwa  ketidaksesuaian  antara  UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan kriteria yang dibangun  untuk  menetapkan  kawasan hutan berdasarkan  SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80  dan  SK  Mengtan Nomor 683/Kpts/Um/8/81 tentang Kriteria  dan  Tata  Cara  Penetapan Hutan  Produksi  dengan  menggunakan faktor penentu kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan.
Faktor  kelerengan,  jenis  tanah, dan  curah  hujan  tidak  dapat  dijadikan sebagai  indikator  fungsi  hutan  yaitu fungsi  konservasi,  fungsi  lindung,  dan fungsi produksi. Menurut
Soerianegara  (1976)  Hutan  adalah masyarakat  tumbuhan  yang  dikuasai oleh  pohon-pohon  dan  mempunyai keadaan  lingkungan  yang  berbeda dengan  keadaan  lingkungan  di  luar hutan.    Menurut  Loekito  Darjadi (1980)  Hutan  adalah  suatu  kelompok pohon-pohon  yang  cukup  luas  dan rapat  sehingga  dapat  menciptakan iklim  mikro  sendiri.    Menurut  Odum (1971) Hutan adalah kesatuan biologis (biocoenosis)  terdiri  atas  flora  dan fauna  yang  terdapat  baik  di  atas maupun  di  bawah  tanah.    Menurut Spurr  dan  Barnes  (1980)  hutan  adalah satu  kesatuan  biologi  yang  didominir oleh pohon-pohon atau tanaman berkayu.    Dengan  demikian  maka indikator  utama  hutan  adalah  adanya pohon-pohon yang berpengaruh terhadap  kondisi  kawasan  hutan, apabila  kawasan  sudah tidak  memiliki pohon-pohon  maka  kondisi  iklim  dan kondisi tanah akan mengalami
perubahan,  demikian  pula  kondisi mahluk hidup yang ada di atasnya.
Parameter yang menjadi kriteria  dalam  SK  Mentan  Nomor 837/Kpts/Um/11/80  dan  SK  Mentan Nomor 683/Kpts/Um/8/81 tidak memiliki dasar yang kuat sebagaimana yang  diamanatkan  di  dalam  Undang- undang  nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan maupun berdasarkan kaidah  hutan  menurut  ekosistem hutan. Perhitungan dan kriteria penetapan  kawasan  hutan  berdasarkan keputusan  Menteri  Pertanian  nomor
837  dan  683  selama  ini  digunakan dalam  semua  perhitungan  penetapan kawasan  hutan,  termasuk  di  dalam penyusunan rencana kehutanan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 200  tentang  Perencanaan  Kehutanan pada  pasal  24  yang  memuat  tentang kriteria kawasan hutan yaitu
menggunakan  skor  sebagaimana  yang ditetapkan di dalam keputusan menteri pertanian  nomor  837  dan  683. Peraturan  Pemerintah  ini  juga  belum menunjukan  penjabaran  dari  Undang- undang  nomor  41  tahun  1999  tentang
Kehutanan. Sehingga apa perencanaan  yang  dilakukan  tidak sesuai dengan kaidah-kaidah
ekosistem dan fungsi hutan.
Parameter pohon dan kerapatan pohon  sebagai  pembentuk  hutan  yang memberikan  manfaat  sehingga  hutan dapat berfungsi sebagai kawasan yang mampu memberikan perlindungan dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi  dimana  pohon-pohon  adalah sebagai  sumber  kehudupan  tidak masuk  di  dalam  analisis  penetapan kawasan

## B. Perbandingan Kriteria Kawasan
Pengamatan  kriteria  penetapan kawasan hutan dilakukan perbandingan antara kebijakan
pemerintah  yang  dituangkan  di  dalam peraturan perundang-undangan tentang  penetapan  kriteria  kawasan dengan  dasar-dasar  teori  ekosistem hutan. Menurut Indriyanto (2006) bahwa formasi ekosistem hutan merupakan  tipe  atau  bentuk  susunan ekosistem  hutan  yang  terjadi  akibat pengaruh  faktor  lingkungan  yang dominan  terhadap  pembentukan  dan perkembangan komunitas dalam
ekosistem hutan.
Formasi hutan yang berpengaruh terhadap  pembentukan  dan  komunitas dalam ekosistem hutan memiliki nilai- nilai  yang  dapat  menggambarkan fungsi dari hutan dalam suatu kawasan,  sehingga  dapat  memberikan gambaran kriteria hutan sesuai dengan fungsi  dan  tujuan  hutan.    Kawasan hutan  ditumbuhi  oleh  lebatnya  pohon dan  tumbuhan.    Menurut  Haeruman (1980)  bahwa  pada  hutan  alam  tropis primer  mempunyai  jumlah  spesies tumbuhan  yang  banyak  seperti  hutan di  Kalimantan  memiliki  lebih  dari 40.000 spesies, dan diantaranya terdapat  4000  spesies  yang  masuk  ke dalam  golongan  pepohonan  besar  dan penting. Hasil pengamatan pada penetapan kawasan hutan oleh
pemerintah  ditetapkan  melalui  surat Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 837/Kpts/Um/11/80  Tentang  Kriteria dan  Tata  Cara  Penetapan  Hutan Lindung dan Surat Keputusan Menteri Pertanian  Nomor  683/Kpts/Um/8/81 Tentang  Kriteria  dan  Tata  Cara Penetapan  Hutan  Produksi  dan  Hutan Lindung,  serta  Hutan  Konservasi menggunakan  parameter  kelerengan, jenis  tanah,  dan  curah  hujan  yang menjadi  kriteria  dalam  perhitungan, dengan  cara  perhitungan  sebagai berikut.
a. Faktor Kelerengan
Kelas Lereng Kelerengan (%) Keterangan 1 0 – 8 Datar 2 8 – 15 Landai 3 15 – 25 Agak Curam 4 25 – 45 Curam 5 45 atau lebih Sangat Curam b. Faktor Jenis Tanah Kelas Tanah
Jenis Tanah Keterangan 1 Aluvial,  Tanah  Glei,
Planosol,  Hidromorf
Kelabu,  Literit  Air Tanah Tidak Peka 2 Latosol (Oxisol)
Agak Peka 3 Brown  Forest  Soil (Inceptisol), Non Calcic Brown (inceptisol),
Mediteran (Alfisol) Kurang Peka 4 Andosol (Andisol), Laterit (Oxisol), Grumosol  (Molisol), Podsol (Spodosol), Podsolik (Ultisol) Peka 5 Regosol, Litosol,
Organosol, Renzina Sangat Peka c. Intensitas Curah Hujan Kelas Intensitas Hujan Intensitas Hujan (mm/hari hujan) Keterangan 1 s/d 13,6 Sangat Rendah 2 13,6 – 20,7 Rendah 3 20,7 – 27,7 Sedang 4 27,7 – 34,8 Tinggi 5 Lebih dari 34,8 Sangat Tinggi Cara  perhitungan  skor  adalah  =  (20  x kelas lereng) + (15 x kelas tanah) + (10 x kelas Intensitas Hujan) Kriteria :
a) Hutan  Lindung  memiliki  skor lebih dari 175
b) Hutan Produksi Terbatas skor 125 – 174
c) Hutan Produksi Biasa skor kurang dari 125
d) Kriteria  tambahan  untuk  hutan lindung adalah
- Kawasan  hutan  yang  memiliki lereng lapangan ≥ 40 % - Kawasan hutan pada ketinggian ≥ 2000 mdpl
- Kawasan  hutan  yang  mempunyai tanah  peka  erosi  dengan  lereng  ≥ 15 %
- Kawasan  hutan  yang  merupakan daerah resapan air
- Kawasan  hutan  yang  merupakan daerah perlindungan pantai UU  nomor  41  tahun  1999 tentang  Kehutanan  pasal  1  (2)  bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem  berupa  hamparan  lahan berisi  sumberdaya  alam  hayati  yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,
yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak dapat  dipisahkan.    Oleh  karena  itu parameter  komunitas  pohon  dalam suatu  kawasan  harus  masuk  di  dalam kriteria  penetapan  kawasan  hutan,
karena pohon-pohon adalah merupakan  pembentuk  utama  dari hutan.
Parameter  jenis  tanah  yang ditetapkan  di  dalam  kriteria  adalah merupakan  jenis  tanah  pada  tingkat ordo, jenis tanah pada tingkat ordo ini hanya menggambarkan proses pembentukan tanah, ordo tanah dibedakan  berdasarkan  ada  tidaknya horison  penciri  serta  jenis  (sifat)  dari horison  penciri,  belum  memberikan sifat-sifat tanah secara rinci.
Parameter intensitas curah hujan adalah  merupakan  indikasi  banyaknya jumlah air yang turun ke bumi, jumlah air  yang  jatuh  ke  bumi  ini  dapat memberikan  manfaat  bagi  kehidupan dan juga dapat berakibat pada bencana bagi kehidupan. Jatuhnya hujan memiliki  energi  kinetik  (Sitanala
Arsyad,  2010)  sehingga  yang  mampu menghancurkan  patikel  tanah,  selain itu pula kekuatan hujan didukung oleh adanya angin yang mampu
memperbesar  kecepatan  dan  energi hujan
Oleh karena itu maka parameter  lereng,  jenis  tanah,  dan curah hujan adalah merupakan parameter  yang  sangat  lemah  dalam menentukan kawasan hutan.

## C. Kriteria Penetapan Kawasan 1.  Kriteria penetapan kawasan
hutan lindung
Batasan hutan lindung menurut UU  nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan  pasal  1  ayat  (8)  bahwa hutan  lindung  adalah  kawasan  hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga  kehidupan  untuk  mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi  air  laut,  dan  memelihara kesuburan tanah.
Berdasarkan Kepres Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada pasal 8 bahwa kriteri kawasan lindung adalah kawasan  hutan  dengan  faktor-faktor lereng  lapangan,  jenis  tanah,  curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau  kawasan  hutan  yang  mempunyai lereng  lapangan  40%  atau  lebih,  dan atau  kawasan  hutan  yang  mempunyai ketinggian  di  atas  permukaan  laut 2.000  meter  atau  lebih.    Selanjutnya disebutkan kriteria-kriteria :
a. Kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter yang terdapat di bagian hulu sungai
b. Kawasan resapan air adalah curah hujan tinggi dengan struktur tanah mudah  meresapkan  air,  bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan  air  hujan  secara besar-besaran.
c. Kriteria  sempadan  pantai  adalah daratan  sepanjang  pantai  dengan jarak  100  meter  dari  titik  pasang tertinggi ke arah darat.
d. Kriteria  sempadan  sungai  adalah 100 meter kiri kanan sungai besar dan  50  meter  kiri  kanan  sungai kecil.
e. Kriteria  kawasan  waduk  atau danau adalah 50  – 100 meter dari titik pasang ke arah darat. f. Kawasan  sekitar  mata  air  adalah dengan jari-jari sekurang- kurangnya  200  meter  di  sekitar mata air.
Penetapan  skor  >  175  bagi hutan lindung  dalam  SK  Mentan  serta Kepres  nomor  32  tahun  1990  tentang Pengelolaan Kawasan Lindung  di atas tidak memiliki makna terhadap kawasan hutan sebagai kawasan lindung  dan  tidak  dilandasi  oleh kaidah  ekosistem  hutan  dan  ketentuan yang  ditetapkan  dalam  UU  nomor  41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Selanjutnya penambahan parameter ketinggian tempat,
kelerengan,  kepekaan  erosi,  kawasan yang  merupakan  daerah  resapan  air, daerah  perlindungan  masih  bukan pilihan  yang  tepat.  Oleh  karena prinsip-prinsip  perlindungan  adalah pada keberadaan
komunitas pepohonan  yang  melindungi.    Letak dan  atau  posisi  kawasan  hutan  di dalam  suatu  wilayah  aliran  sungai adalah  merupakan  faktor  penting dalam  penempatan  hutan  lindung. Kawasan  lindung  adalah  merupakan kawasan yang mampu sebagai kawasan  yang  dapat  melindungi  bagi sub sistem kehidupan lainnya di dalam ekosistem  hutan  seperti  air,  tanah, flora,  fauna,  plasma  nuftah,  dan komunitas hutan lainnya.
Mengamati  pasal  1  ayat  (8)  di dalam  UU  nomor  41  tahun  1999 tentang  Kehutanan  maka  titik  tolak yang  menentukan  dalam  perlindungan kawasan  hutan  adalah  ditentukan  oleh komunitas  jenis  dan  ukuran  pohon. Jenis  dan  ukuran  pohon  sangat
menentukan dalam kemampuan mengendalikan  curah  hujan  yang sampai ke bumi yaitu pohon memiliki kemampuan untuk menahan (intersepi) dan  atau  menyimpan  air,  serta memecah energi curah hujan sehingga tidak berakibat pada pemecahan partikel  tanah.    Kemampuan  pohon dalam menyimpan air adalah merupakan  tempat  bagi  stabilitas keseimbangan  air  di  wilayah  aliran sungai,  karena  apabila  air  tidak ditahan    di  pepohonan  maka  hujan yang  turun  tidak  akan  langsung mengalir  ke  sungai  yang  dapat mengakibatkan erosi dan banjir.
Keberadaan  komunitas  pohon juga akan menghasilkan bahan organik dari  proses  dekomposisi  daun-daun yang telah mengalami masa “senesen”, sehingga  membentuk  lantai  bahan organik di dalam hutan yang memiliki kemampuan dalam perlindungan tanah,  menahan  dan  atau  mampu menyimpan air. Keberadaan
komunitas  hutan  juga  menjadi  habitat bagi  kehidupan  binatang,  membangun sistem  iklim  mikro  sehingga  dapat mendukung  terjadinya  keseimbangan iklim  makro,  mengendalikan  sistem udara  terutama  pengendalian  O 2 dan CO2,  komunitas  pohon  juga  dapat membentuk tumbuhan-tumbuhan yang dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber pangan dan energi.
Menurut  Arief  (2001)  bahwa dengan  adanya  komunitas  pepohonan akan  terjadi  proses  alam  yang  saling berhubungan yaitu proses siklus hidrologi dan pengawetan tanah dalam arti  bahwa  terjadi  pengendalian  aliran siklus  air  yang  seimbang  sehingga dapat mempertahankan keberadaan air di sungai dan mata air, mengendalikan terjadinya  erosi.  Selanjutnya  adalah terjadinya  proses  pembentukan  humus yang  mampu  mempertahankan  dan meningkatkan kesuburan tanah;
mendorong proses kehidupan tumbuhan  lain  yang  memerlukan persyaratan iklim  mikro  tertentu sehingga hutan menjadi gudang plasma  nuftah  (sumber  genetik), mengendalikan kehidupan mikro biologi, serta dengan adanya komunitas pepohonan memiliki potensi  sebagai  sumber  inspirasi  ilmu pengetahuan dan objek wisata. Jenis-jenis pohon sebagai kawasan  hutan  lindung  adalah  jenis- jenis yang memerlukan kondisi lingkungan tumbuh (temperatur, kelembapan, intensitas cahaya matahari,  kesuburan  tanah),  tertentu sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta pohon- pohon  dalam  masa  pertumbuhannya memerlukan  waktu  yang  sangat  lama yaitu  lebih  dari  25  tahun  untuk mencapai  ukuran  strata  hutan  yang dipersyaratkan,  serta  jenis-jenis  yang mampu sebagai pelindung bagi kehidupan lainnya dan mampu mengendalikan sistem hidrologi. Letak  dan  atau  posisi  kawasan hutan  di  dalam  suatu  aliran  sungai sebagai hutan lindung sangat menentukan,  oleh  karena  apabila  di daerah  hulu  sungai  tidak  terdapat hutan  maka  di  daerah  hilir  akan menerima  banjir  kiriman,  oleh  karena hujan  yang  turun  tidak  memiliki penahan dan atau tidak di intersep oleh pohon.    Di  dalam  Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  pasal  18  ayat  (1)  adalah Pemerintah menetapkan dan
mempertahankan  kecukupan  kawasan luas  kawasan  hutan  dan  penutupan hutan  untuk  setiap  daerah  aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat  sosial,  dan  manfaat  ekonomi masyarakat setempat, selanjutnya pada ayat (2) ditetapkan luas kawasan hutan yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah
seluas  30%  dari  luas  daerah  aliran sungai  dan  atau  pulau  dengan  sebaran yang  proporsional.        Luas  30  % dengan  sebaran  proposional  tidak memiliki  dasar  yang  kuat  karena tersebar  di  dalam  suatu  wilayah  aliran sungai,  hal  ini  bisa  saja  terjadi  luas 30% berada di wilayah hilir dan bukan berada  di  wilayah  hulu,  padahal  yang harus  mendapatkan  porsi  kawasan yang  luas  adalah  di  wilayah  hulu, untuk  menjaga  terjadinya  besarnya  air limpasan dari hulu ke hilir.
Parameter  komunitas  pohon adalah  merupakan  faktor  pelindung dan  pengendali  terhadap  kondisi lereng agar tidak terjadi erosi, pengendali  curah  hujan  agar  tidak mengakibatkan  kerusakan  bagi  tanah dan  pohon  mampu  mengendalikan energi  hujan  dan  mampu  sebagai tempat  penyimpanan  air  yang  mampu mendukung keberadaan air pada mata- mata  air  dan  sungai,  serta  komunitas pohon mampu menciptakan kehidupan komponen  hayati  dan  non  hayati, sehingga  pohon  adalah  parameter utama  dalam  menetukan  kawasan lindung  bukan  faktor  yang  dilindungi dan  yang  dikendalikan  yang  menjadi parameter penentuan kawasan lindung.
Perhitungan  jumlah  dan  jenis pepohonan  merupakan  faktor  utama dalam  menentukan  kawasan  hutan lindung  karena  memiliki  kemampuan dalam  menahan  dan  menyimpan  air hujan,  mampu  menciptakan  iklim mikro yang diinginkan oleh kehidupan tumbuhan tertentu  dan makhluk  hidup lainnya,  serta  mampu  mengendalikan dan membentuk iklim makro. Selanjutnya  adalah  penempatan  hutan lindung di wilayah hulu sungai baik di dalam  wilayah  aliran  sungai  maupun di  sub  wilayah  aliran  sungai  adalah merupakan  hal  yang  mutlak  harus dilakukan.
2.  Kriteria  penetapan  kawasan hutan konservasi
UU  nomor  41  tahun  1999 tentang Kehutanan menetapkan bahwa hutan  konservasi  terdiri  atas  :  (1) kawasan  hutan  suaka  alam;  (2) kawasan  hutan  pelestarian  alam;  (3) taman buru. Selanjutnya  Pemerintah mendefinisikan hutan konservasi,
hutan  suaka  alam,  hutan  pelestarian, dan  hutan  buru  didasarkan  pada  UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  pasal  1  ayat  (9)  bahwa hutan  konservasi  adalah  kawasan dengan  ciri  khas  tertentu,  yang mempunyai fungsi pengawertan keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa serta  ekosistemnya.    Pada  ayat  (10) disebutkan  bahwa  kawasan  hutan suaka  alam  adalah  hutan  dengan  ciri khas tertentu,  yang mempunyai fungsi pokok  sebagai  kawasan  pengawetan keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi  sebagai  wilayah  sistem penyangga kehidupan.  Pada ayat (11) kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan  dengan  ciri  khas  tertentu,  yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.  Pada  ayat  (12)  Taman buru  adalah  kawasan  hutan  yang ditetapkan  sebagai  tempat  wisata berburu. Selanjutnya berdasarkan
Kepres  nomor  32  tahun  1990  tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung  pasal 22  bahwa  Kawasan  suaka  alam  terdiri atas  cagar  alam,  suaka  margasatwa, hutan  wisata,  daerah  perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa.    Selanjutnya  pada  pasal  23 diatur kriteria-kriteria sebagai berikut :
(1) Kriteria cagar alam adalah :
a) Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan  dan  satwa  dan  tipe ekosistemnya;
b) Mewakili  formasi  biota  tertentu dan atau unit-unit penyusunan;
c) Mempunyai  kondisi  alam,  baik biota maupun fisiknya yang masih asli  dan  atau  belum  diganggu manusia
d) Mempunya luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan  yang  efektif  dengan daerah  penyangga  yang  cukup luas e) Mempunyai  ciri  khas  dan  dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu  daerah  serta  keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
(2) Kriteria suaka margasatwa a) Kawasan yang ditunjuk merupakan  tempat  hidup  dan perkembangbiakan dari suatu jenis  satwa  yang  perlu  dilakukan upaya konservasinya b) Memiliki  keanekaragaman  dan populasi satwa yang tinggi
c) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu
d) Mempunyai  luas  yang  cukup sebagai  habitat  jenis  satwa  yang bersangkutan.
(3) Kriteria hutan wisata
a) Kawasan yang ditunjuk
memiliki  keadaan  yang  menarik dan  indah  baik  secara  alamiah maupun buatan manusia;
b) Memenuhi  kebutuhan  manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk c) Mengandung  satwa  buru  yang dapat dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan  secara  teratur  dengan mengutamakan  segi  rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa; d) Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan (4) Kriteria daerah perlindungan plasma nutfah adalah
a) Areal  yang  ditunjuk  memiliki jenis  plasma  nutfah  tertentu  yang belum terdapat di kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
b) Merupakan  tempat  pemindahan satwa  yang  merupakan  tempat kehidupan baru bagi satwa tertentu; c) Mempunyai  luas  yang  cukup  dan lapangannya tidak membahayakan. (5) Kriteria  daerah  pengungsian  satwa adalah
a) Areal  yang  ditunjuk  merupakan wilayah  kehidupan  satwa  yang sejak semula  mnghuni areal tersebut;
b) Mempunyai  luas  tertentu  yang memunhkinkan berlangsungnya proses  hidup  dan  kehidupan  serta berkembangbiaknya satwa tersebut. Pada tahun 2011 baru dilakukan  penyempurnaan  terhadap kriteria  kawasan  suaka  alam  dan kawasan  pelestarian  alam  dengan diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu :
Kriteria  suatu  wilayah  dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam meliputi :
(1) Memiliki  keanekaragaman  jenis tumbuhan  dan  atau  satwa liar yang  tergabung  dalam  suatu  tipe ekosistem.
(2) Mempunyai  kondisi  alam,  bbaik untuk  tumbuhan  dan  atau  satwa liar  yang  secara  fisik  masih  asli dan belum terganggu.
(3) Terdapat  omunitas  tumbuhan  dan atau  satwa  beserta  ekosistemnya
yang langka dan atau keberadaannya terancam punah;
(4) Memiliki  formasi  biota  tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
(5) Mempunyai  luas  yang  cukup  dan bentuk tertentu yang dapat menunjang  pengelolaan  secara efektif dan menjamin keberlangsungan  proses  ekologis secara alami; dan atau (6) Mempunyai  ciri  khas  potensi  dan dapat merupakan contoh ekosistem  yang  keberadaannya memerlukan konservasi Kriteria  suatu  wilayah  dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa meliputi :
(1) Merupakan  tempat  hidup  dan berkembang biak satu atau beberapa  jenis  satwa  langka  dan atau hampir punah;
(2) Memiliki  keanekaragaman  dan populasi satwa yang tinggi;
(3) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu;
(4) Mempunyai  luas  yang  cukup sebagai habitat jenis satwa. Kriteria  suatu  kawasan  dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional meliputi :
(1) Memiliki sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang  masih  utuh  dan  alami  serta gejala alam yang unik;
(2) Memiliki  satu  atau  beberapa ekosistem yang masih utuh
(3) Mempunyai  luas  yang  cukup untuk  menjamin  kelangsungan proses ekologis secara alami;
(4) Merupakan  wilayah  yang  dapat dibagi  ke  dalam  zona  inti,  zona pemanfaatan,  zona  rimba,  dan atau zona lainnya sesuai keperluan. Kriteria  suatu  wilayah  dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan raya meliputi :
(1) Memiliki  keindahan  alam  dan atau gejala alam; (2) Mempunyai  luas  wilayah  yang memungkinkan untuk pengembangan  koleksi  tumbuhan dan atau satwa; dan
(3) Merupakan  wilayah  dengan  ciri khas  baik  asli  maupun  buatan,
pada  wilayah  yang  ekosistemnya masih  utuh  ataupun  wilayah  yang ekosistemnya sudah berubah. Penyempurnaan kriteria
kawasan  konservasi  melalui  terbitnya Peraturan  Pemerintah  nomor  28  tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Kawasan Suaka  Alam  dan  Kawasan  Pelestarian Alam  tidak  banyak  berbeda  dengan Keputusan  Presiden  nomor  32  tahun 1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan Lindung.    Kriteria  ekologi  hutan  yang memasukan  komponen  pohon  atau komunitas pohon dalam luasan tertentu  tidak  terukur  secara  jelas, kriteria-kriteria yang dibangun bersifat kualitatif dan subjektif.
Kawasan-kawasam lindung maupun kawasan konservasi yang saat ini  telah  berubah  ekosistem  hutannya yang  tidak  lagi  didominasi  oleh pepohonan  masih  tetap  ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi. Kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah  nomor  28  tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka
Alam  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam dan  berdasarkan  Keputusan  Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan  Kawasan  Lindung  sama sekali  tidak  memasukan  komponen kelerengan,  jenis  tanah,  dan  curah hujan sebagi parameter penentu.

## 3.  Kriteria  penetapan  kawasan hutan produksi
Pemerintah  menetapkan  dan mempertahankan kecukupan luas hutan  kawasan  hutan  dan  penutupan
hutan  untuk  setiap  daerah  aliran sungai, dan atau pulau guna
optimalisasi lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat  setempat  (UU  nomor  41 tahun 1999 tentang Kehutanan).
Dengan  demikian  maka  kawasan hutan  memiliki  fungsi  produksi  yang secara  ekonomi  mampu  memberikan kesejahteraan masyarakat dengan luasan  yang  cukup  dan  mampu memberikan  hasil  produksi  secara berkelanjutan. Pada  ayat  (7)  UU  nomor  41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan  bahwa  hutan  produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi  hasil  hutan  Adapun yang  dimaksud  hasil  hutan  pada  ayat (13)  adalah  benda-benda  hayati,  non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal  dari  hutan.    Pada  pasal  28 disebutkan  bahwa  pemanfaatan  hutan produksi  dapat  berupa  pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,  pemanfaatan  hasil  hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan  hasil  hutan  kayu  dan bukan kayu. Berdasarkan ketetapan pemerintah  yang  didasarkan  pada Undang-undang tentang hutan
produksi  dan  produksi  hutan    adalah produksi  kayu  dan  bukan  kayu  serta jasa  lingkungan,  namun  demikian didalam  penetapan  kriteria  kawasan hutan  parameter  kemampuan  produksi hutan  (kayu  dan  bukan  kayu)  tidak termasuk di dalam parameter penetapan kawasan.
Menurut  Dedi  NS.  Setiono
(2011)  bahwa  secara  umum  fungsi produksi  neo-klasik  sering  dinyatakan dalam  persamaan  Cobb-Douglas  Y  = f(A,K,L,B,Lahan,Xi,..) dimana Y (output),  A  (Faktor  teknologi),  K (faktor  produksi  Kapital/modal),  L
(faktor produksi  Labor/Tenaga  Kerja), B  (faktor  bahan  baku),  lahan  (faktor produksi  lahan),  Xi  (faktor  produksi (input) lainnya.
Mengacu pada penetapan kawasan  hutan  produksi  berdasarkan SKMentann Nomor 683/Kpts/Um/8/81  dengan  parameter kelas  lereng,  jenis  tanah,  dan  curah hujan,  sama  sekali  tidak  memiliki hubungan  dengan  dasar-dasar  fungsi produksi yang ditetapkan di dalam UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Teori produksi. Titik  tolak  penetapan  kriteria hutan produksi adalah pada keberadaan  bahan  baku  yang  mampu disediakan  di  dalam  kawasan  hutan baik  bahan  baku  untuk  produksi  kayu maupun  produksi  bukan  kayu.    Bahan baku  produksi  kayu  menurut  Arifin Arief    (2001)  adalah  meliputi  hasil kayu  sebagai  bahn  baku  industri  kayu perkakas, kertas (pulp). Hasil produksi hutan yang dihasilkan meliputi  kayu  bulat  yang  ditebang sebagai  bahan  baku  produksi  kayu olahan  (kayu  gergajian,  kayu  lapis, wood  working,  block  board,  veneer, dll),  dan  hasil  hutan  bukan  kayu seperti  rotan,  sagu,  sutra,  terpentin, minyak  kayu  putih,  damar,  sarang burung, madu, dan lain-lain (www.kppbumn.depkeu.go .id). Dasar-dasar kriteria yang seharusnya  menjadi  parameter  untuk menentukan  hutan  produksi  adalah memperhitungkan kemampuan
kawasan  hutan  dalam  menghasilkan kayu  dan  bukan  kayu  secara  ekonomi dapat  memberikan  keuntungan  dan secara  ekologi  tetap  mempertahan kondisi  hutan  lestari  yaitu  tidak berdampak  pada  perubahan  ekosistem yang mengakibatkan perubahan keseimbangan  sistem  hidrologi  yang berakibat  pada  banjir  dan  kekeringan, erosi  tanah,  dan  mengganggu  habitat
kehidupan  binatang  dan  biota  lainnya di hutan.
Kriteria  produksi  hasil  hutan bukan  kayu  adalah  merupakan  hal yang  sangat  penting  yaitu  degan memasukkan  parameter  kemampuan produksi hasil hutan bukan kayu  yang dipengaruhi  oleh  adanya  komunitas pohon-pohon besar dan atau keberadaan  pohon-pohon  besar  yang merupakan  lingkungan  hidup  bagi hasil  hutan  bukan  kayu  seperti  rotan, damar,  madu,  kina,  kayu  putih  dan lain-lain.

## D.  Kondisi Kawasan Hutan
Eksploitasi  sumberdaya  hutan sebagai sumberdaya alam yang mampu  mendukung  perekonomian negara dan ekonomi  masyarakat mengakibatkan  terjadinya  perubahan ekosistem  hutan  besar-besaran  tanpa diimbangi dengan pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
Kondisi  kawasan  hutan  dapat
dilihat melalui pengamatan peta "landsat",  dalam  hal  ini  dilakukan terhadap  kondisi  kawasan  hutan  di Kalimantan  Timur  melalui  analisis peta  "landsat"  tahun  2009.    Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  kawasan hutan  yang  telah  berubah  menjadi belukar  dan  lahan  terbuka  seluas  6,8 juta  ha,  dengan  rincian  luas  Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) 9.761.198,00 dan luas Kawasan Lindung  (HL)  sebesar  4.604.985,00 ha,    adapun  kerusakan  hutan  di  hutan lindung    sebesar  1.050.306,51  ha  dan kerusakan hutan di Kawasan Budidaya Kehutanan adalah sebesar 5.820.138,82 Program reboisasi yang dilakukan  pemerintah  sejak  tahun 1998  sampai  dengan  2010  hanya seluas  975.453,94  ha  termasuk  HTI yang  dikategorikan  sebagai  program reboisasi seluas 91.545,74 ha.
Program reboisasi tidak dilakukan  oleh  pemegang  ijin  usaha pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  alam (IUPHH-KA) oleh karena para pemegang  ijin  telah  membayar  dana reboisasi, padahal menurut UU nomor 41  tahun  1999  tentang  Kehutanan pasal 48 ayat (3) bahwa pemegang izin usaha  pemanfaatan  hutan  serta  pihak- pihak  yang  menerima  wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
Akibat  dari  perubahan  tersebut adalah  daerah  pemukiman  dan  areal- areal  pertanian  di  sepanjang  Sungai Mahakam  selalu  terjadi  banjir,  dan apabila  terjadi  kemarau  selama  lebih dari 3 (tiga) bulan maka terjadi intrusi air laut ke sungai Mahakam.
Eksploitasi  hutan  kayu  alam saat  ini  telah  mengalami  penurunan yang cukup besar yaitu terhitung sejak tahun  1998  sampai  dengan  2011 seperti  yang  disajikan  pada  Tabel  1 berikut.
Tabel 1. Luas Tebangan dan Produksi Hasil Hutan Kayu Alam di Kaltim
No Tahun Luas Tebangan (ha) Produksi (m3) 1 1998 36.673,00 5.494.161,40 2 1999 247.730,00 5.533.678,70 3 2000 62.735,80 4.707.447,40 4 2001 591.312,40 4.509.928,90 5 2002 91.094,38 2.601.805,85 6 2003 93.921,38 1.162.777,54 7 2004 72.490,21 2.677.179,68 8 2005 72.490,21 2.677.179,68 9 2006 73.942,23 2.774.939,26 10 2007 83.499,76 1.984.648,84 11 2008 81.175,83 1.780.776,34 12 2009 79.202,94 1.700.985,58 13 2010 64.683,38 673.032,72 14 2011 77.182,14 821.873,86 Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka (1998 - 2011) Penurunan produksi hutan kayu  alam  juga  berdampak  pada penurunan  hasil  hutan  bukan  kayu yang  ekosistemnya  bergantung  pada kawasan hutan alam yang dieksploitasi
oleh pemegang izin usaha pengelolaan hasi hutan kayu alam (IUPHHKA).
Pada saat ini produksi damar di
Kalimantan Timur sudah tidak terlihat lagi,  produksi  madu  alam  sudah semakin  langka,  produksi  rotan  sudah tidak lagi banyak diusahakan masyarakat. Usaha pemerintah daerah untuk  melakukan  penataan  kembali hutan dalam kaitannya dengan penataan  ruang  daerah  terhambat dengan  kriteria  yang  dibangun  oleh pemerintah  pusat  melalui  keputusan- keputusan  Menteri  dan  Peraturan- peraturan Pemerintah yang menetapkan kawasan hutan berdasarkan  kriteria  kelerengan,  jenis tanah dan curah hujan.

## KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Hasil  pengamatan  dan  kajian terhadap kebijakan pemerintah tentang penetapan  kriteria  kawasan  hutan dapat disimpulkan :
1. Penetapan  kawasan  hutan  dengan kriteria  lereng,  jenis  tanah,  dan curah  hujan  tidak  dapat  dijadikan dasar sebagai kriteria dalam menetapkan kawasan hutan lindung,  kawasan  hutan  konservasi dan kawasan hutan produksi.
2. Kriteria utama yang dapat
dipergunakan  dalam  menetapkan kawasan  hutan  adalah  adanya perhitungan  komunitas  pepohonan sebagai pembentuk hutan.

## B. Saran
Untuk dapat memenuhi kriteria kawasan  hutan  agar  keberadaan  hutan dapat tetap merupakan kawasan dengan  ekosistem  hutan  yang  mampu mendukung semua kehidupan disarankan : 1. Mencabut  SK  Mentan  Nomor 837/Kpts/Um/11/80 2. Menyempurnakan kriteria kawassan  hutan  sebagaimana  yang diamanatkan  di  dalam  UU  nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 3. Menyempurnakan penetapan kriteria  kawasan  konservasi  yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah  nomor  28  tahun  2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam,

## DAFTAR PUSTAKA
[ 1 ] Arief  Arifin.    2001.    Hutan  dan
Kehutanan. Kanisius,
Yogyakarta.
[ 2 ] Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Kalimantan  Timur  Dalam  Angka 1998-2012.  Samarinda
[ 3 ] Daryadi Loekito.  1980.  Sendi-sendi Silvikultur.    BPLPP    Departemen Pertanian,  Jakarta.
[ 4 ] Indriyanto.    2006.      Ekologi  Hutan.
Bumi Aksara,  Jakarta.
[ 5 ] Soerianegara, I.  1976.  Ekologi Hutan Indonesia.    Fakultas  Kehutanan  IPB, Bogor [ 6 ] Spurr,  H.S  and  B.P.  Barners.    1980. Forest Ecology.  John Willey & Sons Inc.  New York [ 7 ] www.kppbumn.depkeu.go.id.    di unduh pada 15 Maret 2013 [ 8 ] Undang  undang  nomor  41  tahun  1999 tentang Kehutanan [ 9 ] Peraturan  Pemerintah  nomor  28  tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam [ 10 ] Keputusan  Presiden  nomor  32  tahun 1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan Lindung [ 11 ] Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 837/Kpts/Um/11/80  Tentang  Kriteria dan  Tata  Cara  Penetapan  Hutan Lindung [ 12 ] Surat  Keputusan  Menteri  Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/81 Tentang Kriteria  dan  Tata  Cara  Penetapan
Hutan Produksi