PERAN PENYULUH TERHADAP PENANGGULANGAN FENOMENA PERKAWINAN SIRI DI CAMPALAGIAN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Sitti Musdalifah, 1 Asni, 2 Hamzah Hasan 3 123 Universitas Negeri Alauddin Makassar Email: sitti_musdalifah21@gmail.com

## Abstrak
Masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  penyuluh  terhadap penanggulangan  fenomena  perkawinan  siri  di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali Mandar  perspektif  hukum  Islam.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  yang menguraikan hasil pembahasan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh dalam  mengatasi  nikah  siri  di  kecamatan  Campalagian  yaitu  melaksanakan  penyuluhan pencatatan  pernikahan  dan  keluarga  bahagia  yang  dilakukan  oleh  BP4  KUA,  melakukan sosialisasi  tentang  dampak  perkawinan  siri  serta  pentingnya  sebuah  pencatatan  perkawinan dan  dampak  negatifnya  terhadap  keluarga,  terutama  ibu  dan  anak,  diharapkan  masyarakat lebih  peduli  akan  adanya  pencatatan  perkawinan  serta  penyuluh  menyampaikan  sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami yang berkaitan dengan dakwah-dakwah keagamaan.
Kata Kunci : Penyuluh Agama, Perkawinan Siri, Hukum Islam.

## Abstract
The main problem in this research is what the role of extension workers is in overcoming the phenomenon  of  unregistered  marriages  in  Campalagian  District  and  Polewali  Mandar Regency  from  the  perspective  of  Islamic  law.  This  research  is  a  type  of  field  research  that describes  the  results  of  the  discussion  using  a  descriptive  qualitative  method  with  an empirical  juridical  approach  and  a  Syar'i  approach.  The  results  showed  that  the  role  of counselors  in  overcoming  unregistered  marriages  in  Campalagian  sub-district,  namely carrying out counseling on marriage registration and happy families conducted by BP4 KUA and conducting socialization on the impact of unregistered marriages and the importance of a marriage registration and its negative impact on families, especially mothers and children, is expected.  The  community  is  more  concerned  about  the  registration  of  marriages,  and extension  workers  convey  socialization  in  easy-to-understand  language  related  to  religious preaching.
Keywords: Religious Instructor, Siri Marriage, Islamic Law.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sitti Musdalifah, Asni, Hamsah Hasan

## A. Pendahuluan
Pernikahan  terjadi  pada  saat  manusia  pertama  yang  Allah  Swt  ciptakan,  manusia  yang pertama  kali  menginginkan  hidup  bersama  adalah  Adam  dan  hawa.  Adam  merasa kesepian meskipun ia hidup di surga yang serba ada, kemudian Allah menciptakan Hawa yang terbuat dari tulang rusuknya sendiri. 1 Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  yaitu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah  Swt.  menjalankan  Sunnah  Rasulullah  dan  membentuk  keluarga  yang  kekal  dan bahagia  atas  dasar  keikhlasan  dan  tanggung  jawab,  bahkan  dari  sudut  pandang masyarakat  perkawinan  bertujuan  untuk  membangun,  membina  serta  memelihara hubungan  keluarga  yang  harmonis  dan  damai  untuk  mencapai  tujuan  perkawinan  yang kekal berdasarkan sakinah, mawaddah dan warahmah. 3 Allah Swt. berfirman dalam QS al-Dzariyat/51:49.
ْي َ ش  ِ ل ُ ك  ْن ِم َو َ ن ْو ُر َّ ك َ ذَت ْم ُ ك َّ ل َع َ ل  ِنْي َجْوَز اَنْقَل َخ ٍء “Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  agar  kamu  mengingat (kebesaran Allah).” 4
Mengenai  perkawinan,  Islam  telah  menetapkan  suatu  aturan  yang  arif  dan  baku  serta sesuai  dengan  fitrah  manusia,  yaitu  dengan  menetapkan  beberapa  rukun  dan  syarat perkawinan  seperti  adanya  calon  mempelai  pria  dan  calon  mempelai  Wanita  dengan syarat  kedua  calon  mempelai  tersebut  harus  beragama  Islam,  dewasa,  berakal,  sehat
1 Mustofa, Analisis Hukum Perkawinan (Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012), h.12.
2 Muhammad.  Jamal  Jamil,  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Perkawinan  Diri  Pasca  Bencana Alam  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kota  Palu  Kelas  IA),” Jurnal  al-Qadauna vol.2,  Edisi  Khusus, Oktober 2021, h. 707.
3 Subaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan, “Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perkawinan Atas Anak Perempuan yang lahir akibat di Luar Nikah,” Jurnal al-Qadauna Vol. 1 No. 1, Agustus 2021, h. 121.
4 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Cet.3; Jakarta: Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran, 2014), h. 522.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
jasmani  maupun  rohani,  harus  ada  persetujuan  bebas  antara  kedua  calon  pengantin (perkawinan  tidak  boleh  dipaksakan),  harus  ada  wali  nikah,  harus  ada  dua  orang  saksi (islam,  dewasa,  dan  adil),  Mahar,  Ijab  dan  Qabul,  dan  sunnah  mengadakan walimah (pesta perkawinan). 5
Akibat  dari  sebuah  pernikahan,  timbul  berbagai  permasalah.  Begitu  banyak permasalahan  sosial  kemasyarakatan  yang  terjadi  akibat  dari  pelaksanaan  suatu pernikahan, sehingga urusan pernikahan harus dilihat dan ditangani dari berbagai sudut pandang  hukum  yang  mengatur  perkawinan  yang  terjadi  di  negara  hukum  seperti Indonesia.
Menurut Hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak dimasukkan secara pasti dan tegas sebagai  bagian  dari  rukun  maupun  syarat  sahnya  suatu  perkawinan.  Namun  dalam peraturan perkawinan di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal  2  ayat  2  mengenai  perkawinan  dijelaskan  bahwa:  “perkawinan  harus  dicatat”. 6 Prinsip dari pemerintah Indonesia tidak berdasarkan Islam, tetapi berasaskan  Pancasila. Namun,  setidaknya  fungsi  pengawasan  dapat  mendorong  sepenuhnya  keberadaan Lembaga wilayah al-hisbah sebagai wujud harapan bersama untuk menciptakan kegiatan ekonomi, sosial, harmonis yang berkeadilan sesuai apa yang telah ditetapkan Allah swt. 7
Akan tetapi telah diatur mengenai pencatatan perkawinan ini, masih banyak perkawinan yang  tidak  dicatatkan  atau  tidak  resmi  yang  lebih  dikenal  dengan  perkawinan  siri  atau perkawinan  di  bawah  tangan.  Hal  tersebut  menjadi  persoalan  hukum,  karena  walaupun sah, tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh
5 Mohd,  Idris  Ramulyo ,  Tinjauan  Beberapa  Pasal  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dari  Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Hilleo, 1986), h. 52.
6 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 2 ayat (2).
7 Lomba  Sultan,  “Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Islam  Aplikasinya  di  Indonesia,” Jurnal al-Ulum Vol. 13 No. 2, Desember 2013, h. 441.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sitti Musdalifah, Asni, Hamsah Hasan
negara  sebagai  alasan  hak  untuk  mengurus.  Segala  kepentingan  yang  berkaitan  dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara) 8 .
Menurut  Ahmad  Rofiq,  Hukum  Islam  dalam  konteks  di  Indonesian  merupakan  aturan- aturan yang diambil dari wahyu dan dirumuskan dalam empat produk pemikiran hukum, yakni  fiqh, putusan pengadilan, dan  hukum  yang dibimbing  dan ditegakkan   bagi  umat Islam  Indonesia. 9 Perkawinan  mempunyai  arti  dan  kedudukan  yang  sangat  penting dalam  tatanan  kehidupan  manusia  karena  perkawinan  yang  dibentuk  ikatan  hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi  satu  keluarga. 10 Hasil  observasi  awal  di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten Polewali Mandar meskipun sudah diatur ternyata masih banyak yang terjadi pernikahan tidak dicatat, berdasarkan hasil survey yang dikemukakan imam desa sebagai penghulu pernikahan siri hampir setiap bulan terjadi pernikahan siri/pernikahan tidak tercatat.
Berdasarkan fenomena di atas, maka diperlukan peran Penyuluh KUA dalam menangani perkawinan  siri  yang  cenderung  masih  terjadi  di  kecamatan  Campalagian.  Dari  pihak KUA  sudah  melakukan  upaya  sosialisasi  kepada  masyarakat,  KUA  tidak  berperan sendiri, tetapi meminta bantuan kepada penghulu, perangkat desa, dan meminta bantuan pada saat musyawarah pihak Kecamatan atau Desa.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk field research atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  penelitian  lapangan,  yaitu  penelitian  akan melalui tahapan-tahapan  mulai  dari wawancara dan observasi  secara langsung terhadap objek  penelitian.  Berdasarkan  prespektif  di  atas,  penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan,  dimana  penelitian  ini  berfokus  pada  hasil  pengumpulan  data  dari  informan
8 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Ed. I Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995), h. 2.
9 Musyfikah  Ilyas,  “Peran  Perempuan  Bugis  Perspektif  Hukum  Islam , ” Al-Risalah Vol. 19  No.  1,  Mei 2019, h. 80.
10 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Perkawinan  di  Bawah  Umur  (Dini),” Jurnal  al-Qadau Vol.  2  No.  1, 2015, h. 15.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
yang  terekam.  Penelitian  berlokasi  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Campalagian Kabupaten  Polewali  Mandar.  Pendekatan  penelitian  ini  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis,  empiris,  dan  syar’i.  Pendekatan  yuridis  yakni  pendekatan  yang digunakan  menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  hukum perkawinan.  Pendekatan  empiris  yakni  pendekatan  yang  lebih  menekankan  pada pengalaman, penemuan serta pengamatan di lokasi tempat penelitian, guna memperoleh data  dan  informasi  yang  mendukung  proses  penyusunan  penelitian.  Sedangkang pendekatan syar’I yakni pendekatan melalui syariat Islam seperti Al-Qur’an, hadits, Ijma dan  fatwa  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Sebagai  sumber  atau  alat  dari pengumpulan data, maka digunakan metode  Observasi  yaitu  cara yang ditempuh  untuk mengamati  kondisi  lapangan  peneliti,  yaitu  pengamatan  langsung  maupun  tidak langsung  dilakukan  di  daerah  penelitian. 11 Peneliti  melakukan  pengamatan  untuk mendapatkan  data  primer  dan  data  sekunder  melakukan  wawancara  kemudian didokumentasikan  sebagai  bukti  telah  diadakannya  observasi  agar  data  yang  diperoleh dapat menjadi akurat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Perkawinan  Siri  di  Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar
Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  memenuhi  rukun  dan syarat.  Sedangkan  menurut  pandangan  Hukum  Indonesia,  jika  perkawinan  tersebut dicatatkan pada suatu instansi yang berwenang, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Namun,  tidak  semua  masyarakat  di  Kecamatan  Campalagian  mengikuti  tata  cara  atau aturan  pencatatan  perkawinan.  Masih  banyak  masyarakat  yang  mengamalkan perkawinan  tidak  tercatat  secara  resmi  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dan  tidak diumumkan yang dikenal dengan perkawinan siri.
11 Lexy, J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 125.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sitti Musdalifah, Asni, Hamsah Hasan
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil dari birokrasi Kantor Agama RI yang  berada  di  tingkat  kecamatan.  KUA  mengembang  tugas  dan  fungsi  untuk melaksanakan  tugas  Kementerian  Agama  Kantor  Kabupaten  di  bidang  agama  Islam. Yang  menjadi  ujung  tombak  Kementerian  Agama  RI.  Fungsi  yang  dijalankan  KUA meliputi fungsi Administrasi pelayanan, pembinaan dan informasi serta penyuluhan. 12
Diantara  program  kerja  KUA  Kecamatan  Campalagian  adalah  melakukan  penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dalam memberikan  penyuluhan  diharapkan  masyarakat  dapat  mengetahui  manfaat  dari Undang-Undang  tersebut  yang  berlaku  di  Indonesia.  Jadi  penyuluh  yang  berada  di Kecamatan Campalagian melakukan salah satu tugasnya agar tidak ada lagi masyarakat yang  melakukan  pernikahan  yang  tidak  sesuai  aturan  yang  berlaku  dalam  hal  ini perkawinan siri, sesuai aturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974.
Secara Umum faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan siri adalah:
a. Faktor Ekonomi
b. Faktor takut tersebar
c. Faktor persyaratan rumit
d. Faktor model keluarga
e. Faktor sulitnya aturan berpoligami
Islam tidak mengatur  tentang adanya pencatatan nikah, namun  manfaat  dari pencatatan nikah  sangat  diperlukan.  Karena  pernikahan  tidak  berlangsung  selamanya,  berdasarkan fakta bahwa pernikahan sering terjadi, masalah yang diselesaikan di pengadilan.
Sementara  itu  menurut  hasil  dari  beberapa  wawancara  penyuluh,  pelaku  serta masyarakat setempat faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan siri.
Pertama,  faktor  ekonomi  dimana  minimnya  pendapatan  serta  seorang  PNS  ingin menikah  lagi  tampa  izin  dan  adanya  juga  untuk  menghilangkan  jejak  dan  bebas  dari
12 Sumber Data: Profil KUA Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 2020. h. 1.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
tuntutan  dan  hukum  administrasi  dari  atasan,  karena  itu  mereka  enggang  untuk mendaftar secara resmi ke KUA.
Kedua,  faktor  mempelai  merasa  malu  dan  malas  mendaftar  pernikahan  sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh informan bapak Andi Syukri, mereka ke Kantor Urusan Agama  (KUA)  karena  status  perkawinan  mereka  yang  ternyata  dari  suatu  kecelakaan yang mereka lakukan. 13
Ketiga,  faktor  minimnya  kesadaran  masyarakat  tentang  pencatatan  pernikahan,  di Kecamatan  Campalagian  banyak  juga  menikahkan  anaknya  dibawah  umur  salah  satu penyebabnya karena menghindari anak-anak mereka berzina, atau mereka menjodohkan anaknya  dan  ingin  menikahkan  mereka  akan  tetap  mereka  belum  cukup  umur.  Jadi masyarakat  di sana belum  mengetahui  sekali bahwa pentingnya pencatatan  pernikahan. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum  perkawinan  itu  sendiri  sehingga  kemudian  memberikan  perlindungan  hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anaknya di kemudian hari. 14
Keempat, Faktor kurangnya pendidikan yang diungkapkan oleh informan Bapak Ikhsan yang di mana di Kecamatan Campalagian yang melakukan pernikahan siri adalah orang- orang  yang  bersekolah  hanya  sampai  SD  (Sekolah  Dasar)  bahkan  ada  yang pendidikannya hanya sampai TK saja, mereka tidak mengetahui betul dengan pentingnya pencatatan perkawinan karena pendidikannya kurang. 15
2. Peran  Penyuluh  Terhadap  Penanggulangan  Fenomena  Perkawinan  Siri  di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar
Para  ahli  hukum  Islam  metafsirkan  al-Qur’an,  bahwa  pernikahan  adalah  ajaran  agama
13 Andi  Syukri  (45  Tahun),  Penyuluh  Ahli  Madya, wawancara, di  KUA  Kecamatan,  pada  tanggal  22 Februari 2022.
14 Jalaluddin (49 Tahun), Kepala Desa, wawancara , di Rumah sekertaris Desa Kecamatan Campalagian, pada tanggal 20 Februari 2022.
15 Nurul  Ikhsan  (25  Tahun)  Petani,  wawancara,  di  Desa  Padang  Timur  Kecamatan  campalagian,  pada tanggal 28 Februari 2022.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sitti Musdalifah, Asni, Hamsah Hasan
dan kewajiban merupakan perlindungan moral serta kebutuhan sosial, sebagai kewajiban agama harus dipenuhi tetapi semua tugas lain  dalam  Islam hanya diperintahkan kepada mereka yang mampu memenuhi kewajiban yang terlibat. 16 Menurut mahzab Hanafi dan Hambali, pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah berdasarkan agama Islam  meskipun  pernikahan  tersebut  adalah  pernikahan  siri.  Sementara  itu,  menurut Kiyai  Hosen  Muhammad  seorang  komisioner  komnas  perempuan  menyatakan pernikahan  pria  dewasa  dengan  Wanita  secara  siri  merupakan  pernikahan  terlarang karena  pernikahan  tersebut  dapat  merugikan  perempuan,  sedangkan  Islam  melindungi perempuan bukan malah merugikan mereka. 17
Salah  satu  Peran  Penyuluh  Agama  adalah  mencegah  terjadinya  Perkawinan  Siri. pernikahan  siri  juga  disebut  nikah  dibawah  tangan,  dalam  arti  tidak  dilaporkan  dan dicatat  pada  lembaga  resmi  yang  mengatur  pernikahan  yaitu  KUA,  maka  status hukumnya sah, selama memenuhi  syarat  dan rukun nikah. Sehingga nikah siri  ini tetap memerlukan  adanya  wali  yang  sah,  saksi,  ijab-qabul  akad  nikah.  Tujuan  perkawinan adalah    menjalin  kehidupan  harmonis  dan  keturunan  yang  baik  oleh  karena  itu  kedua mempelai  diharapkan  memiliki  kedewasaan  jasmani  dan  rohani  dalam  mengurangi bahtera rumah tangga ini agar perceraian tidak terjadi. 18
Masyarakat  menggap  pernikahan  siri  ini  disebut  “nikah  dibawah  tangan”  dimana pernikahan tidak menyertakan petugas pencatat nikah (KUA) untuk mencatat pernikahan tersebut dalam dokumen negara. Akibatnya kedua mempelai tersebut tidak memiliki akta nikah  dari  pihak  yang  berwenang.  Sehingga  pernikahan  model  seperti  ini  banyak memuncukan  polemik  seperti  tidak  diakuinya  bahwa  pernikahan  itu  pernah  terjadi  dan tak  jarang  anak  yang  dilahirkan  dalam  pernikahan  tersebut  tidak  diakui  bahkan merambat pada masalah hak waris.
16 Nor  Mohammad  Abdoeh,  “Hukum  Keluarga  Islam  di  Republik  Ghana  (Antara  Mempertahankan Eksistensi Agamaa dan Tekanan Adat),” Jurnal Al-Qadau Vol. 6, 2019, h. 151.
17 M. Tahir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam,” Sipakalebbi Vol. 1 No. 2 Desember 2014, h. 229.
18 Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar , “Peran Program Studi dalam Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep,” Jurnal al-Qadau Vol. 7 No. 2, Desember 2020, h. 55.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Menurut  Bapak  Damalis  selaku  penyuluh  KUA  Kecamatan  Campalagian,  pelaksanaan perkawinan siri ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat, karena beberapa faktor. Maka  dari  itu  penyuluh  lebih  meningkatkan  lagi  sistem  agar  hal  demikian  dapat diminimalisir, dikarenakan hal tersebut sangat merugikan satu belah pihak (dalam hal ini istri dan anak). 19
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian salah satu yang memiliki jumlah tertinggi  dalam  hal  masyarakat  melakukan  nikah  siri  diantara  kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
Tabel 1: Data kasus perkawinan siri di Kec.Campalagian Tahun 2019-2022
Jenis Perkara Tahun Jumlah Perkara Perkawinan Siri 2019 9 2020 12 2021 15 2022- Sekarang 5 Total 41
Hal-hal  yang  dilakukan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Campalagian terhadap  menanggulangi  fenomena  perkawinan  siri  atau  pernikahan  yang  tidak  tercatat adalah:
a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan
Salah  satu  peran  penyuluh  terhadap  penanggulangan  fenomena  Perkawinan  siri sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Damalis bahwa, Kami melakukan Penyuluh- penyuluh  tentang  pentingnya  Pencatatan  Pernikahan  dan  Keluarga  Bahagia  yang dilakukan  oleh  Badan  Penasehat,  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  di Kantor  Urusan  Agama  kepada  calon-calon  pengantin  dan  wali. 20 bersama  staf  aparatur kelurahan  melaksanakan  penyuluhan-penyuluhan  setiap  2  bulan  sekali  terhadap masyarakat yang dilaksanakan di masjid-masjid yang berada di Kecamatan Campalagian karena  programnya  bernama  Safari  Jum’at  dimana  penyuluh/penghulu  melakukan
19 Damalis (49 Tahun), Penyuluh Ahli Mdya, wawancara , di KUA Kecamatan, pada tanggal 22 Februari 2022.
20 Damalis  (49  Tahun),  Penyuluh  Ahli  Madya, wawancara, Di  KUA  Kecamatan,  Pada  tanggal  22 Februari 2022.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sitti Musdalifah, Asni, Hamsah Hasan
khutbah  di  masjid  yang  berbeda  dan  di  situlah  mereka  menyinggung  persoalan pernikahan siri/pernikahan dini.
b. Melakukan Sosialisasi
Melakukan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan  perkawinan  dan  dampak negatifnya  bagi  keluarga,  ibu  dan  anak  melalui  seminar  dan  pengajian  yang  diadakan oleh  KUA  Kecamatan  Campalagian  melalui  perwakilannya  yang  diselenggarakan  di masyarakat, serta merencanakan program baru untuk membuat MOU dengan Pengadilan Agama  dimana  didalamnya  berisi  mengadakan  penyuluhan-penyuluhan  di  madrasah- madrasah atau SMA tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. 21 .

## c. Melakukan Pendekatan di Masyarakat
Pendekatan  yang  kami  lakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Campalagian sebagai  lembaga  utama  yang  mengelola  perkawinan  di  wilayah  Campalagian menggunakan  pendekatan  majelis  taklim  yang  ada  di  masyarakat  dengan  menjelaskan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapat dari perkawinan melalui nikah siri ini (tanpa  pencatatan  pernikahan)  dari  pada  dampak  positif  terutama  dalam  hukum  yang berlaku di negara Indonesia. 22
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  pihak, diantaranya  penghulu  dan  penyuluh  serta  staff  yang  berada  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Campalagian , dapat dijelaskan bahwa sebagian dari warga masyarakat yang berada  di  wilayah  Campalagian  yang  sebagian  besar  bekerja  sebagai  pedagang  tidak mengetahui  akan  pentingnya  pencatatan  perkawinan  karena  mereka  hanya  sampai sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD) dan  minumnya  acara  sosialisasi  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  KUA  tentang
21 Andi  Syukri  (45  Tahun),  Penyuluh  Ahli  Madya, wawancara, di  KUA  Kecamatan,  pada  tanggan  22 Februari 2022.
22 Andi  Syukri  (45  Tahun),  Penyuluh  Ahli  Madya, wawancara, di  KUA  Kecamatan  pada  tanggal  22 Februari 2022.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
pentingnya  pencatatan  perkawinan.  Hal  inilah  yang  membuat  sebagian  masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA).
Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Fakhruddin, S. Ag bahwa pengajuan itsbat nikah merupakan solusi dalam pernikahan tidak tercatat, itsbat nikah dilakukan sebagai akibat  dari  nikah  tanpa  dicatat/tidak  punya  akta  nikah.  Itsbat  nikah  sendiri  adalah permohonan  pengesahan  nikah  yang  diajukan  ke  pengadilan  untuk  dinyatakan  sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan itsbat nikah yaitu sebagai berikut:
a. Menyertakan surat permohonan itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat.
b. Surat  keterangan  dari  Kantor  Agama  (KUA)  setempat  yang  menyatakan  bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
c. Surat keterangan dari Kepala Kelurahan (Lurah) yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.
d. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah.
e. Membayar biaya perkara.
f. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan. 23
Salah satu langkah yang dilakukan juga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian  adalah  melakukan  nikah  massal  untuk  mengatasi  perkawinan  yang  tidak tercatat. Pernikahan massal ini membantu meringankan masyarakat yang secara ekonomi melemah  atau  kurang  mampu,  karena  tidak  adanya  akta  nikah  yang  resmi  akan mengakibatkan  hambatan  hukum  terhadap  ahli  waris.  Lebih  lanjut  KUA  Kecamatan Campalagian  menilai  bahwa  salah  satu  faktor  yang  sangat  dititik  beratkan  terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan tidak tercatat adalah masalah sangat rendah dan minimnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  pencatatan  pernikahan  karena
23 Ahmad Fahruddin (45 Tahun), Penghulu, Wawancara , di KUA Kecamtan Campalagian, pada tanggal 22 Februari 2022.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sitti Musdalifah, Asni, Hamsah Hasan
masyarakat menganggap pencatatan pernikahan itu prosedurnya akan ribet dan berbelit- belit serta lama prosesnya. 24
3. Peran  Penyuluh  di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar Perspektif Hukum Islam
Hukum  Islam  yang  dikemukakan  bersama-sama  menyatakan  wahyu  Allah  swt.  (Al- qur’an) dan sunnah Nabi tentang perbuatan mukallaf yang diyakini dan diakui sekaligus seluruh  penganut  Islam  dengan  garis  besar  yang  bertujuan  untuk  membina  hubungan antara manusia  dengan  Allah swt. Hukum  Islam  juga merupakan  hukum  yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran  Islam  atau aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. kepada hambahnya yang bersumber dari al-qur’an dan hadits. 25 Bukan hanya persamaan  di  depan  hukum  yang  diperjuangkan,  tetapi  hukum  Islam  memberikan  hak yang  sama  kepada  setiap  orang  berdasarkan  norma-norma  kehidupan  yang  berlaku  di masyarakat.  Sejalan  dengan  gagasan  ini,  pernyataan  Ibnu  Qayyin  Al-jawziyyah,  yaitu “asas  dan  landasan  hukum  Islam  adalah  hikmah  dan  kemanfaatan”  menentang  segala bentuk  kerusakan,  kedzoliman  dan  Kesia-sian.  Ini  artinya  segala  bentuk  ketidak  adilan adalah musuh utama dari hukum Islam. 26
Islam  adalah  Agama  dakwah,  bagi  manusia  seluruhnya.  Jadi  Islam  harus  disebar luaskan,  diperkenalkan  dan  diajarkan  kepada  seluruh  umat  manusia.  Tugas menyampaikan ajaran Agama sering disebut Dai, Mubaligh atau Penyuluh Agama.
Penyuluh  Agama  sebagai  pelaksana  kegiatan  penyiaran  agama  mempunyai  peran  yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat, karena Penyuluh Agama membahas  tentang  umat  dengan  segala  problematika,  baik  menyangkut  kualitas kehidupan beragama maupun kesejahteraan umat. Penyuluh Agama Islam harus mampu merealisasikan  kegiatan  bimbingan  dan  penyuluhan  agama  Islam  dalam  Masyarakat.
24 Damalis  (49  Tahun),  Penyuluh  Ahli  Madya, wawancara, di  KUA  Kecamatan  Campalagian,  pada tanggal 22 Februari 2022.
25 Erni, M. Saleh Ridwan , “Legalitas Perkawinan yang Dilakukan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia,” Jurnal al-Qadau Vol. 1 Oktober 2020, h. 315.
26 Fatimah  Zahrah,  Patimah,  “Relasi  Isbat  Nikah  pada  Pelaksanaan  Sidang  Terpadu  di  Pengadilan Agama,” Jurnal al-Qadau Vol. 1 No. 2, 2 April 2020, h. 12.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sedang dasar pelaksanaan dakwah/penyuluh adalah Al-Qur’an dan Al-hadits. Al-Qur’an adalah dasar yang pertama dan Al-Hadits adalah dasar yang kedua.
Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ali Imran/3:104 yang berbunyi:
و ُ ا َو ۗ ِر َ كْن ُم ْ لا  ِن َع  َنْوَهْنَيَو  ِفْو ُر ْعَمْلاِب  َنْوُرُم ْ أَي َو  ِرْي َخْلا ىَلِا  َنْو ُع ْدَّي ٌةَّمُا ْمُكْنِ م  ْنُكَتْلَو َ ن ْو ُحِل ْ ف ُم ْ لا ُم ُه  َكِٕىٰۤل
“Dan  hendaklah  di  antara  kamu  ada  segolongan  orang  yang  menyeru  kepada kebajikan,  menyuruh  (berbuat)  yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang  mungkar.  Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 27
Hukum Islam atau hukum syara menurut istilah ulama usul, adalah ajaran syari (khitab) yang menyangkut perbuatan orang mukallaf dengan perintah atau disuruh memilih atau berupa  ketetapan  (taqrir)  menurut  T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  hukum  Islam  adalah bagian  dari  ilmu  fikih,  karena  ilmu  fikih  merupakan  kumpulan  ilmu  yang  sangat  luas pembahasannya, yang menghimpun berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan  untuk  kebutuhan  seseorang,  golongan,  dan  masyarakat  pada  umumnya. 28 Syariat  adalah  menetapkan  norma-norma  hukum,  maka  syariat  sesungguhnya mengandung  dua  arti,  pertama,  seluruh  ajaran  agama  yang  mencakup  aqidah,  ibadah, akhlak  dan  muamalah.  Kedua,  sisi  hukum  amaliah  di  dalam  agama,  seperti  ibadah  dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup juga urusan keluarga, masayarakat, umat, bahkan negara. 29 Sumber hukum syari’ah terdiri dari kaidah hukum dalam Al-Qur’an, asas dan kaidah hukum al-hadist, asas dan kaidah hukum dalam ijma, asas dan akidah hukum qias, asas dan kaidah hukum dalam fiqh. 30
Melaksanakan  penyuluhan,  yang  meliputi  amar  makruf  nahimungkar,  yaitu  mengajak segala  perbuatan  yang  dapat  mendekatkan  diri  kepada  Allah  dan  Nabi,  mungkar  yaitu melarang  segala  perbuatan  yang  dapat  menjauhkan  dari  Allah,  adalah  merupakan
27 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 63.
28 Supardin,  “Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia , ” Jurnal  al-Qadau Vol.  4  No.  2,  2017,  h. 228.
29 Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia,” Jurnal al-Qadau Vol. 4 No. 2, 2017, h. 316- 317.
30 Muhammad  Jamal  Jamil,  “Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,” Jurnal al-Qadau Vol. 2 No. 1, 2015, h. 150.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sitti Musdalifah, Asni, Hamsah Hasan
kewajiban  bagi  setiap  muslim  dan  muslimat,  menurut  kadar  kemampuan  serta  bidang masing-masing  agar  umat  manusia  (masyarakat)  melakukan  segala  yang  diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-Nya.
Berdasarkan hasil wawancara Bersama penyuluh, mengatakan:
Peran  penyuluh  di  Kecamatan  Campalagian  perspektif  hukum  Islam  dalam pelaksanaannya  sudah  melakukan  dakwah  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat khususnya  di  Kecamatan  Campalagian  sebagaimana  terlihat  adanya  kerja  sama antara  pihak  penyuluh  dan  majelis  taklim  dengan  dilaksanakannya  safari  jum’at sebagai  wadah  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  dakwah  keagamaan,  dampak dari timbulnya perkawinan siri, dan pentingnya pencatatan nikah. 31
Menurut  pendapat  penulis,  peran  penyuluh  di  Kecamatan  Campalagian  sudah mengupayakan  dan  melaksanakan  perannya  sesuai  syariat  Islam  sebagaimana  dalam pelaksanaan  penyuluhan  dengan  menjalin  Kerjasama  dengan  majelis  taklim  dan mengadakan  safari  jum’at  dalam  menyampaikan  dakwah-dakwah  tentang  pentingnya pencatatan  perkawinan.  Yang  bertujuan  agar  masyarakat  lebih  memahami  dan  peduli terkait dengan keagamaan, dampak perkawinan siri, serta pencatatan perkawinan. Hal ini selaras  dengan  firman  Allah  dalam  QS.  Ali  Imran/3:104  yang  menganjurkan  kepada manusia untuk menyampaikan kebajikan dan menghindari kemudaratannya.

## D. Penutup
Berdasarkan Hukum Islam Perkawinan siri memang sah secara agama akan tetapi tidak dianjurkan  dikarenakan  salah  satu  syarat  sahnya  perkawinan  adalah  adanya  wali  dari pihak calon pengantin. Nikah siri yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah nikah yang  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi  yaitu:  wali  nikah,  dua  orang  saksi  yang  adil  ijab qabul. Sedangkan nikah siri yang tidak sah  adalah tidak adanya wali nikah. pernikahan siri  di  Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar  sampai  saat  ini  masih sering  terjadi  disebabkan  karena  beberapa  faktor,  di  antaranya  faktor  ekonomi,  faktor pernikahan  yang  dirahasiakan  karena  adanya  persyaratan  yang  tidak  dipenuhi,  faktor
31 Andi  Syukri  (45  Tahun),  Penyuluh  Ahli  Madya, wawancara, di  KUA  Kecamatan  pada  tanggal  22 Februari 2022.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
mempelai merasa malu  atau malas mendaftar, faktor rendahnya tingkat  pendidikan dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman hukum tentang pentingnya pencatatan nikah.
Peran  penyuluh  dalam  hal  ini  ranah  KUA  dalam  mengatasi  perkawinan  siri  di Kecamatan  Campalagian  Kabupaten  Polewali  Mandar  di  antaranya:  melakukan penyuluhan-penyuluhan  tentang  pencatatan  pernikahan  dan  keluarga  bahagia  kepada calon  pengantin,  serta  mensosialisasi  pentingnya  pencatatan  pernikahan  dan  dampak negatifnya  bagi  keluarga,  ibu  dan  anak,  melalui pengajian  yang  dilakukan  oleh  majelis taklim  serta  pendekatan  dengan  safari  jum’at  yang  dilakukan  oleh  perwakilan  di Kecamatan campalagian yang diadakan di masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdoeh,  Nor  Mohammad.  “Hukum  Keluarga  Islam  di  Republik  Ghana  (Antara Mempertahankan  Eksistensi  Agamaa  dan  Tekanan  Adat),” Jurnal  al-Qadau Vol.  6, 2019.
Ahmad Fahruddin,  Penghulu  KUA Kecamatan Campalagian, wawancara ,  Polewali Mandar, 22 Februari 2022.
Andi  Syukri,  Penyuluh  KUA  Kecamatan  Campalagian, wawancara, Polewali  Mandar,  22 Februari 2022.
Damalis,  Penyuluh  KUA  Kecamatan  Campalagian, wawancara ,  Polewali  Mandar,  22 Februari 2022.
Erni, M. Saleh Ridwan , “ Legalitas Perkawinan yang Dilakukan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia , ” Jurnal al-Qadau Vol. 1, 2020. Halim,  Patimah.  Faradiba  Rahma  Bachtiar . “Peran  Program  Studi  dalam  Mengatasi Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep,” Jurnal al-Qadau Vol. 7 No 2, 2020.
Ilyas,  Musyfikah.  “Peran  Perempuan  Bugis  Perspektif  Hukum  Islam,” Al-Risalah Vol.  19 No.1, 2019.
Jalaluddin, Kepala Desa Padang Timur, wawancara , Polewali Mandar, 20 Februari 2022.
Jamil,  Muhammad  Jamal.  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Perkawinan  Diri  Pasca Bencana  Alam  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kota  Palu  Kelas  IA),” Jurnal  al- Qadau Vol. 2, Edisi Khusus, 2021.
Jamil,  Muhammad  Jamal.  “Substansi  Hukum  Materil  Perkawinan  Di  Lingkungan  Peradilan Agama , ” Jurnal al-Qadau Vol. 2 No. 1, 2015.
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , Jakarta: Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran, 2014.
Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam
Sitti Musdalifah, Asni, Hamsah Hasan
Khaerah,  Subaebatul.  Supardin,  Hamzah  Hasan.  “Perang  Penghulu  dalam  Menentukan  Hak Perkawinan  Atas  Anak  Perempuan  yang  lahir  akibat  di  Luar  Nikah,” Jurnal  al- Qadauna Vol. 1 No. 1, 2021.
Kuzari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan , Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995. Lexy, J Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005. Maloko, M. Tahir, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam,” Sipakalebbi Vol. 1 No. 2, 2014.
Mohd, Idris Ramulyo . Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam , Jakarta : Hilleo, 1986.
Mustofa. Analisis Hukum Perkawinan , Yogyakarta: Mitra Hukum Press, 2012.
Nurul Ikhsan, Petani, wawancara , Polewali Mandar, 28 Februari 2022.
Ridwan,  Muhammad  Saleh.  “Perkawinan  di  Bawah  Umur  (Dini),” Jurnal  al-Qadau Vol.  2 No. 1, 2015.
Safriani, Andi. “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia,” Jurnal al-Qadau Vol. 4 No. 2, 2017. Sultan,  Lomba.  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Islam  Aplikasinya  di  Indonesia, Jurnal  al- Ulmum Vol. 13 No. 2, 2013.
Supardin,  “Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia,” Jurnal  al-Qadau Vol.  4  No.  2, 2017.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Zahrah,  Fatimah,  Patimah.  “Relasi  Isbat  Nikah  pada  Pelaksanaan  Sidang  Terpadu  di Pengadilan Agama,” Jurnal al-Qadau Vol. 1 No 2, 2020.