RATIO LEGIS PERBEDAAN  RUMUSAN  DELIK  PASAL 2  DAN  PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20

## TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh :
Gatot Triyanto, S.H., M.H.

## Abstract
The qualification of criminal acts of corruption is as stated in Article 2 and Article 3 of Law no. 31 year 1999 jo. UU no. Law No. 20 of 2001. In further detail, according to Article 2, the meaning  of  a  criminal  act  of  corruption  has  the  following  elements:  Every  person; Unlawfully; Perform an enriching act of self or another person or a corporation; Which can harm  the  state  finance  or  state  economy.  Whereas  according  to  Article  3  the  elements  of corruption acts, are as follows: Every person; For the purpose of benefiting oneself or others or a corporation; Abuses any authority, opportunity or means available to him due to position or position, which may harm the state's finances or the economy of the country. Article 2 and Article  3  mentioned  above,  there  are  differences  and  similarities.  The  equality  of  the  two chapters  lies  in  the  imposition  of  the  "Everyone"  and  the  Elements  "may  harm  the  state economy and state finances". As for the difference lies in the formulation of Article 2 which states the phrase "unlawfully" and "enrich themselves or others or a corporation", while the formulation  of  article  3  includes  the  phrase  "Abusing  the  authority,  opportunity  or  means available  to  him  because  of  position  or  position  "And"  to  benefit  oneself  or  others  or  a corporation. "
Keywords : Ratio Legis, Differences Of Delik, Article 2 And Article 3

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Berkaitan  dengan Draft  United Nations  Manual  on  Anti-Corruption  Policy pada  tahun  2006  ,  Negara  Indonesia mengambil langkah hukum dengan meratifikasi  United  Nations  Convention Against  Corruption  (UNCAC)  berdasarkan Resolusi  58/4  tanggal  31  Oktober  2003 1 , sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang- Undang  No.  7  Tahun  2006  tentang pengesahan United  Nations  Convention Against Corruption , 2003 (Konvensi
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi,
2003)  Lembaran  Negara  Tahun  2006
Nomor 32. Dalam melaksanakan pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang  efisien  dan  efektif diperlukan  dukungan  manajemen  tata pemerintahan  yang  baik  dan  kerja  sama internasional, termasuk pengembalian asset-aset  yang  berasal  dari  tindak  pidana korupsi. 2
Gambaran  bahayanya  korupsi  juga terjadi  di  Indonesia,  mengingat  korupsi  di Indonesia  sudah  bersifat  sistemik  dan endemik,  sehingga  tidak  hanya  merugikan keuangan Negara dan perekonomian
1 Artidjo  Alkostar, Kerugian  Keuangan  Negara Dalam  Parspektif  Tindak  Pidana  Korupsi , Makalah,  Majalah  Varia  Peradilan,  Tahun  ke
XXIII No.275, Mei,2008, Jakarta, hal. 33
2 M.  Arief  Amrullah, Kegiatan  Perbankan  Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi , Makalah,disampaikan  dalam  diskusi  kerja  sama
Bank Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Jember, 13 Agustus 2008, hal.3.
Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi  dan  sosial (economic  and  social rights )  masyarakat  secara  luas. 3 Sebagai wujud  komitmen  pemerintah  yang  telah meratifikasi  Konvensi  PBB  anti  Korupsi dan  tuntutan  untuk  memerangi  kejahatan korupsi  adalah  dengan  diundangkannya Undang-Undang  No.  31  tahun  1999  tetang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dalam  Undang- Undang  No.  20  tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31 tahun  1999  Tetang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana dipahami bahwa dalam  tataran  proses  penegakan  hukum meminjam  kerangka  berpikir  Soerjono Soekanto 4 ,  salah  satu  faktor  yang  juga menentukan efektifitasnya adalah menyangkut  substansi  hukum.  Substansi hukum  dalam  hal  ini  adalah  materi  dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Materi  dimaksud  adalah Pasal  2  dan  Pasal  3  yang  isinya  sebagai berikut :
Pasal 2
3 Nyoman  Sarikat  Putra  Jaya, Reposisi  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Konteks  UUD 1945 ,  Makalah, 2007 , hal. 1.
4 Komariah,  1987,  Bestari  –  Majalah  Ilmiah  FH Unmuh Malang., hal 17
(1).    Setiap  orang  yang  secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp.  200.000.000.00  (dua  ratus  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 3 Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara,dipidana dengan pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Masalah pokok dalam hukum pidana  adalah  pemidanaan,  disamping tindak  pidana  dan  pertanggung  jawaban pidana.  Pemidanaan  dapat  dilihat  sebagai rangkaian  proses  dan penal  policy atau kebijakan  hukum  pidana  yang  konkritnya sengaja  direncanakan  melalui  tahapan- tahapan,  yaitu  tahap  Legeslatif  (kebijakan Formulatif),  tahap  Yudikatif  (kebijakan
aplikatif)  dan  tahap  Eksekutif  (kebijakan administratif). 5
Tindak Pidana (Delik) adalah merupakan  salah  satu  sarana  yang  dipakai dalam  penegakan  hukum  pidana,  sehingga dengan  mengacu  pada  tahapan-tahapan tersebut  di  atas,  maka  dikatakan,  bahwa penegakan  hukum  pidana  bukan  hanya menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  aparat Yudikatif  sebagai  pemegang  kebijakan aplikatif,  akan  tetapi  juga  menjadi  tugas dan  tanggung  jawab  aparat  pemegang kebijakan  Legeslatif  sebagai  pembuat undang-undang. Sutjipto Rahardjo sebagaimana  dikutip  oleh  Aminal  Umam dalam kaitan ini menyatakan, bahwa proses penegakan  hukum  itu  menjangkau  pula sampai  pada  tahapan  pembuatan  undang- undang.  Perumusan  pemikiran  pembuat undang-undang  yang  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan  akan  turut menentukan  bagaimana  penegakan  hukum itu nanti dijalankan. 6
Berdasarkan kenyataan pada Pasal 2 dan  3  Undang-Undang  No.31  Tahun  1999 jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  selanjutnya  disebut  UU-PTPK, maka  isu  hukum  tentang  Formulasi Perumusan  Delik  menjadi  persoalan  yang
5 M.  Arief  Amrullah, Money  Laundering:Tindak Pidana Pencucian Uang , 2004, hal. 81.
6 Aminal  Umam, Penerapan  Pidana  Minimum Khusus, Masalah dan Solusinya , Varia Peradilan, Tahun XXV No. 295 Juni 2010, hal 2.
penting  untuk  diteliti  guna  memberikan preskripsi dalam rangka reformasi hukum.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  isu hukum  yang  dapat  disajikan  dalam  bentuk rumusan masalah yang telah diformulasikan berikut  ini  :  Apa  yang  menjadi ratio  legis perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3  dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## II. PEMBAHASAN
Ratio  Legis  adalah  dua  kata  yang masing-masing punya arti berbeda.
Berdasarkan  Kamus  Hukum,  Ratio  adalah reason or understanding (alasan  atau pertimbangan) .  Legis  berarti    Law  or construction of Law (hukum atau konstruksi  hukum). Dalam  bentuk  frase,
Ratio Legis adalah The reason  or  occasion of  law,  the  occasion  of  making  of  law ( momentum pembentukan hukum ) 7 .
Dengan demikian  Ratio  Legis  dalam konteks ini mengandung makna pertimbangan nalar sebagai alasan hukum.
Istilah korupsi pada mulanya berasal  dari  bahasa  latin “Corruptio ”  atau
“ Corruptus” yang  kemudian  muncul
7 Henry  Cambell  Black, Black’s  Law  Dictionary , St.Paul  Minn.  West  Publishing  Co.,1979, Hal.1262
dalam bahasa Inggris dan perancis “Corruption”,  sedangkan  dalam  bahasa
Belanda dikenal dengan istilah “ Korruptie ”.  Secara  harfiah    Korupsi berarti  perbuatan  jahat,  busuk,  atau kecurangan.  Oleh  sebab  itu  tindak  pidana koruupsi  dapat  diartikan  sebagai  suatu delik  sebagai  akibat  dari  perbuatan  busuk, jahat,  rusak,  atau  suap.  Korupsi  dalam bahasa  Latin  disebut Corruptio-corruptus, dalam  bahasa  Belanda  disebut corruptie, dalam  Bahasa  Inggris  disebut corruption, dalam  bahasa  Sansekerta  didalam  Naskah Kuno  Negara  Kertagama  tersebut corrupt arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan  yang rusak,  busuk,  bejad,  tidak jujur yang    disangkut  pautkan  dengan keuangan negara. 8
Apabila ditinjau dari segi semantik, kata “Korupsi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu Corrupt , yang berasal dari perpaduan dua  kata  dalam  bahasa  latin  yaitu Com yang  berarti  Bersama  sama  dan Rumpere yang  berarti  pecah  atau  jebol.  Istilah “Korupsi”  bisa  juga  dinyatakan  sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan  yang  dilakukan  karena suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi  lebih  dikenal  sebagai  menerima
8 Sudarto, Tindak Korupsi di Indonesia , Dikeluarkan oleh  Badan  Penyediaan  Bahan  Kuliah  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976, hal 1
uang  yang  ada  hubungannya  dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. 9
Perkara  korupsi,  merupakan  perkara yang  di  amanatkan  oleh  undang-undang didahulukan penyelesaiannya dibandingkan dengan perkara yang lain. Dengan keistimewaan ini maka teridentikkan perkara korupsi merupakan perkara ”besar”,  “perkara  yang  menarik  perhatian masyarakat”,  sehingga  wajar  jika  BAP penyidiknya sangat tebal, jumlah saksi yang banyak sehingga proses pemeriksaan perkaranya  memakan  waktu  yang  lama. Tetapi  di  balik  keistimewaan  yuridis  di atas,  ternyata  dalam  peraturan  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (UU-PTPK) masih terdapat hal-hal yang  mengganjal  diantaranya  mengenai kualifikasi  dan  rasionalitas  perbedaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU- PTPK. 10
Kualifikasi  tindak  pidana  korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Apabila diperinci lebih lanjut,  maka  menurut  Pasal  2  yang dimaksud  dengan  tindak  pidana  koupsi mempunyai  unsur-unsur,  sebagai  berikut  : Setiap  orang  ;  Secara  melawan  hukum  ; Melakukan  perbuatan  memperkaya  diri
9 Andi  Hamzah,  1985,  Korupsi  di  Indonesia. Masalah dan Pemecahannya , Gramedia, Jakarta, hal 143
10 Guse  Prayudi, Rasionalitas  Perbedaan  Pasal  2 dan  3  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi :  Varia  Peradilan-Majalah  Hukum Tahun XXVI No.299 Oktober 2010, hal 67
sendiri atau  orang  lain  atau  suatu koorporasi; Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Ancaman  pidana  Yakni  :  pidana penjara paling singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit  200.000.000,- (dua ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
Sedangkan  menurut  Pasal  3  unsur- unsur tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut  :  Setiap  orang;  Dengan  tujuan menguntungkan diri-sendiri atau  orang lain atau  suatu  korporasi  ;  Menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara.
Ancaman  pidana  yakni  :  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima ratus ribu rupiah) ;
Apabila  dicermati  secara  seksama Pasal  2  dan  Pasal  3  tersebut  di  atas,  maka terdapat  adanya  perbedaan  dan  persamaan. Persamaan  kedua  pasal  (pasal  2  dan  pasal 3)  adalah  terletak  pada  dicantumkannya unsur  “Setiap  Orang”  dan  Unsur  “dapat merugikan perekonomian negara dan keuangan  negara”.  Adapun  mengenai perbedaanya adalah terletak pada
perumusan Pasal  2  yang  mencantumkan
kalimat  “secara  melawan  hukum”  dan
“memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu koorporasi”, sedangkan
perumusan pasal  3  mencantumkan  kalimat “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan”  dan “menguntungkan  diri-sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi”.
Dengan kata lain Pasal 3 UU-PTPK tidak memuat bagian inti lainya dari Pasal 2 UU-PTPK, yaitu : Secara melawan hukum ;
Melakukan perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Namun  demikian  dalam  Pasal  3 UU-PTPK  justru  memuat  bagian  inti  yang berbeda dari kedua bagian inti Pasal 2 UU- PTPK, yaitu :
1. Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
2. dengan tujuan  menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
Pasal  3  UU-PTPK  yang  memuat bagian  inti  yaitu  :  “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”  merupakan  satu  species  dari dan  oleh  karena  itu  tidak  sama  artinya dengan bagian inti yaitu : “ secara melawan hukum” dari Pasal 2 UU-PTPK.
Demikian  pula  Pasal  3  UU-PTPK yang  memuat  bagian  inti  yaitu  :  “dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain atau korporasi” adalah lebih luas cakupannya  dari  dan  oleh  karena  itu berbeda  artinya  dengan  bagian  inti  yaitu “memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi”  dari  Pasal  2  UU- PTPK.
Perbedaan  yang  krusial  adalah menyangkut unsur “penyalahgunaan wewenang”  sebagai  bagian  dari  inti  delik ( bestanddeel  delict )  dalam  Pasal  3  UU- PTPK, sedangkan unsur “melawan hukum” merupakan  bagian  inti  delik  ( bestanddeel delict ) dalam Pasal 2 UU-PTPK.
Bagian  inti  delik  ( bestanddelen ) dengan  unsur  delik  ( element  delict ) merupakan  hal  yang  berbeda.  Hal  tersebut dinyatakan  oleh  Van  Bemmelen  dengan mengartikan  ”bestanddelen”  sebagai  unsur secara  tegas  dalam  perumusan  delik, sedangkan ”element” sebagai yang terbenih ( inhaerent )  di  dalam  rumusan  delik.
Sedangkan Hazewinkel-Suringa menggunakan  istilah  ” Samenstellen  de Elementen ”  sama  dengan  ” Bestanddelen ”, sedangkan  ” Kenmerk ”  sama  dengan
” element ”. 11
Indriyanto  Seno  Adji  menguraikan unsur-unsur  Pasal  3  sebagai  berikut  :
11 Hazewinkel-Suringa  dalam  Andi  Hamzah  II, Korupsi di Indonesia, masalah dan Pemecahannya ,     cet.I, Gramedia, Jakarta,1991,
h. 103-104).
”Menyalahgunakan  kewenangan”  sebagai ” bestanddel  delict ”  dan  ”dengan  tujuan menguntungkan...” sebagai ” element delict ”. ” Bestanddel delict ” selalu berhubungan  dengan  perbuatan  yang  dapat dipidana  ( strafbare  handeling ),  sedangkan elemen  delik itu  tidak  menentukan  suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. 12
Andi  Hamzah  tidak  sependapat dengan  Indriyanto  Seno  Adji  dengan mengatakan  bahwa  :  ”Menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan,  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan” dan  ”dengan  tujuan  menguntungkan  diri sendiri,  orang  lain  atau  suatu  korporasi” keduanya adalah bagian inti delik ( bestanddeel  delict )  karena  tertulis  dalam rumusan  delik,  yang  oleh  karenanya menjadi elemen delik, menurut Schaffmeister  menyebut  ”melawan  hukum secara khusus”. 13
Sehubungan dengan adanya perbedaan  unsur  tersebut  (“melawan hukum”
dengan “penyalahgunaan wewenang”),  pertanyaan  yang  dapat diajukan  adalah  :  Apakah  rasio  legis perbedaan  diantara  kedua  unsur  dalam
12 Indriyanto Seno Adji , ”Antara” Kebijakan Publik (Publiek  Beleid),  Asas  Perbuatan  Melawan Hukum  Materiel  Dalam  Perspektif  Tindak Pidana  Korupsi” ,  Makalah,  Disampaikan  pada Seminar  Nasional”  Aspek  Pertanggungjawaban Pidana  Dalam  Kebijakan  Publik  Dari  Tindak
Pidana Korupsi, Semarang 67 Mei 2004, hal. 23
13 J.E. Sahetapy (editor penerjemah), Hukum Pidana ,
Kumpulan  Bahan  Penataran  Hukum  Pidana Prof.  Dr.  Schaffmeister,  Prof.  Dr.  Nico  Keijzer dan  Mr.  E.  PH.  Sitorius,  Liberty,  yogyakarta, hal.43
Pasal  2  dan  Pasal  3  tersebut?.  Tidakkah penyalahgunaan wewenang (dalam pasal 3) merupakan  bentuk  dari  melawan  hukum (dalam Pasal 2)?.
Sebagaimana diketahui bahwa unsur ”Penyalahgunaan  wewenang”  dimasukkan sebagai  bagian  inti  delik  ( bestanddeel delict )  dalam  pasal  3  UU-PTPK,  namun demikian  dalam  peraturan  atau  undang- undang  Tindak  pidana  Korupsi  tidak  ada satupun  yang  memberi  penjelasan  yang memadai.  Dengan  tidak  ada  penjelasan tentang  Penyalahgunaan  wewenang  dalam peraturan  perundang-undangan  tersebut maka membawa konsekwensi yang berimplikasi pada berbagai macam pandangan dan interprestasi yang beragam.
Leden
Marpaung memberi pengertian  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  adalah bahwa  yang  bersangkutan  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hak dan  kewajiban. 14 Selanjutnya  Darwan Print 15 mengartikan  kewenangan  sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau
penyalahgunaan hak. Lebih lanjut
dikatakan, bahwa menyalahgunakan
14 Leden  Marpaung, Tindak  Pidana  Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan , Edisi Revisi,Jakarta, 2004, hal.45
15 Darwan  Prinst, Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.34
kesempatan  itu  berarti  menyalahgunakan waktu  yang  ada  padanya  dalam  kedudukan atau jabatan itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan  yang  ada  padanya  karena jabatan atau kedudukannya. 16
Hermien  Hadiati  Koeswaji,  secara implisit memberi gambaran tentang kondidisi bagaimana penyalahgunaan wewenang  dilakukan,  dengan  memberi contoh yang dikemukakan sebagai berikut : ”Yaitu  misalnya  pegawai  kas  negara memotong  uang  rapelan  para  pensiunan. Atau  misalnya  contoh  lain,  seorang pimpinan/pejabat struktural yang mendirikan sebuah NV. atau CV., NV. atau CV.  itu  memotong  bangunan  atau  fasilitas lain  dalam  bentuk  proyek  kegiatan  yang menggunakan  biaya  negara  dalam  rangka pembangunan  suatu  proyek  (pabrik,  jalan, bendungan, dan lain-lainnya) 17
Adnan Paslyadga 18 memberi penjabaran unsur Menyalahgunakan
kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,  merupakan  unsur  melawan hukum  dalam  arti  sempit  atau  khusus.
16 Ibid.
17 Hermien Hadiati Koeswadji, Korupsi di Indonesia Dari  Delik  Jabatan  ke  Tindak  Pidana  Korupsi ,
Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 44
18 Adnan  Paslyadga, Penjelasan  Pasal-Pasal Tertentu  Undang-Undang  Nomor.  31  Tahun 1999  Sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , BAPENNAS, 2009, hal. 16.
Lebih  lanjut  dikatakan,  bahwa  dalam praktik  hampir  tidak  pernah  dijumpai pilihan  salah  satu  dari  enam  pilihan  unsur yang tepat berdasarkan fakta yang ada, baik dalam  berkas  perkara  hasil  penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan bahkan dalam pertimbangan putusan pengadilan sekalipun.
Putusan MARI Tanggal 17-02-1992
No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian  Unsur  Pasal  1  ayat  (1).b  UU No.3  Tahun  1971,  dengan  cara  mengambil alih pengertian “  menyalahgunakan kewenangan “ Yang pada Pasal 53 ayat (2) b  UU  No.  5  Tahun  1986  sehingga  unsur “ menyalahgunakan kewenangan “ mempunyai    arti  yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha  Negara yaitu,  bahwa  pejabat  telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain  dari  maksud  diberikannya  wewenang itu.  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan Indriyanto  Seno  Adji, 19 yang  memberi pengertian penyalahgunaan wewenang dengan  mendasarkan  pada  pendapat  JEAN REVERO  dan  JEAN  WALIME  dalam kaitannya “detournement  de  pouvoir” dengan “Freis Ermessen”, Penyalahgunaan
19 Indriyanto  Seno  Adji,  “ Antara  Kebijakan  Publik (publiek  Beleid),  Asas  Perbuatan  melawan Hukum  Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana Korupsi ,  disampaikan  pada  Seminar  Nasional “Aspek  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam Kebijakan  Publik  dari  Tindak  Pidana  Korupsi, Semarang,2004, hal. 6-7
kewenangan  dalam  hukum  Administrasi diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :
a. Penyalahgunaan  wewenang  untuk melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan
kepentingan  pribadi,  kelompok  atau golongan.
b. Penyalahgunaan  wewenang  dalam arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari  tujuan  apa  kewenangan  tersebut diberikan  oleh  Undang-Undang  atau peraturan-peraturan lain.
c. Penyalahgunaan  wewenang  dalam arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai  tujuan  tertentu,  tapi  telah menggunakan  prosedur  lain  agar terlaksana.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penyalahgunaan  wewenang  tidak  hanya dilakukan  oleh  mereka  yang  menduduki jabatan  public  (Pegawai  Negeri),  akan tetapi  termasuk  juga  bukan  Jabatan  Publik atau  pejabat  pada  badan  hukum  perdata (privat).  Menyalahgunakan  kewenangan karena jabatan dan menyahgunakan kewenangan  karena  kedudukan  sebagai unsur  alternatif.  Pemberian  wewenang kepada  pejabat  atau  pemberian  kedudukan kepada  seseorang  (bukan  pejabat)  akan
melahirkan  hak  dan  kewajiban  untuk mencapai  tujuan  dan  maksud  yang  telah ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
Hal  berbeda  dengan  pengertian unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  dalam pasal  3  UU-PTPK  dari  pendapat  sarjana tersebut  diatas  ,  maka  pendapat  berbeda telah  dikemukakan  oleh  mengenai  Romli Atmasasmita  memberi  padangan,  bahwa untuk  menemukan  perbedaan  fundamental antara pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.  20  tahun  2001,  maka  perlu  dilakukan penafsiran  dari  sudut  sejarah  perundang- undangan  ( historische  wet  interpretatie ) pembentukan undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sejak  berlakunya  UU  Prp  Nomor  24  tahun 1960  sampai  dengan  perubahan  terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2001.
Sejarah Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yakni  sejak  Perpu  No.  24  tahun  1960  yang dicabut  dengan  UU  N0.  3  tahun  1971  dan dicabut dengan UU No.31 tahun 1999 yang terakhir  kemudian  diubah  dengan  UU  No. 20  tahun  2001,  memiliki  sasaran  utama (adresaat)  adalah  Pegawai  Negeri  atau Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 28 tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan  Berwibawa  jo.  UU  No.  30  tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pada mulanya pemberantasan korupsi  di  seluruh  negara  memiliki  sasaran yang  sama  yaitu  hanya  ditujukan  terhadap Pejabat Pemerintah. Sasaran tersebut sangat masuk  akal  karena  korupsi  hanya  dapat dilakukan  oleh  mereka  yang  memiliki wewenang atau sedang menjalankan jabatan  pemerintah.  Pergantian  Perpu  No. 24 tahun 1960 yang dicabut dengan UU No. 3 tahun 1971, antara lain disebabkan karena masih  ada  cara-cara  melakukan  korupsi yang tidak dijangkau oleh UU No. 24 tahun 1960  sebagaimana  disampaikan  dalam keterangan pemerintah dihadapan DPR-GR pada  tanggal  28  Agustus  tahun  1971  oleh Menteri  Kehakiman  Oemar  Senoadji, sebagai  berikut  :  “Ternyata  sekarang, walaupun  diberi  sifat  khusus  pada  UU  No. 24  tahun  1960,  peraturan  ini  kurang memadai  perkembangan  masyarakat  yang menemukan cara-cara lain dalam melakukan  perbuatan  korupsi,  yang  tidak tercakup  oleh  undang-undang  tersebut. Kadang-kadang  terdapatlah  hal-hal  yang sangat  jelas  tercela  dalam  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  dengan merugikan  keuangan  negara  yang  menurut UU  No.  24  tahun  1960  tidak  diliput olehnya”.  Keterangan  pemerintah  tersebut di  atas  mengenai  perlunya  dimasukkan unsur  “melawan  hukum”  (yang  kemudian
dimasukkan  dalam  pasal  2)  sebagai  inti tindak  pidana  (delik)  sebagai  pengganti istilah,  “Kejahatan  dan  atau  Pelanggaran” sebagaimana  tercantum  dalam  UU  No.  24 tahun 1960.
Perubahan mendasar berikutnya adalah  mengenai  Subyek  Hukum  tindak pidana  korupsi.  Pergantian  atau  perubahan UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sejak tahun 1960 sampai dengan UU No. 20 tahun  2001  selalu  memuat  ketentuan  yang menetapkan  seorang  Pegawai  Negeri  atau mereka  yang  menduduki  jabatan  publik tertentu  sebagai  subyek  hukum  tindak pidana korupsi. Penegasan seorang pegawai negeri sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi tercantum dalam pasal 2 UU No. 3 tahun  1971,  selanjutnya  pengertian  istilah “pegawai negeri” dirinci dalam UU No. 31 tahun  1999,  yaitu  dirinci  menjadi  5  (lima) kriteria  (pasal  1  angka  2).  Selain  itu perubahan  mendasar  tersebut  dengan  UU No.  31  tahun  1999  telah  ditetapkan  juga, bahwa  Korporasi  sebagai  subyek  hukum tindak  pidana  korupsi  disamping  orang perorangan. Dengan demikian sejak berlakuknya UU No. 31 tahun 1999, subyek hukum tindak pidana korupsi, bukan hanya termasuk  pegawai  negeri,  melainkan  juga termasuk,  korporasi  dan  orang  perorangan (lihat pasal 1 angka 3).
Penjelasan  diatas  logis  adanya karena  itu  pembentuk  UU  No.  31  tahun 1999,  memasukkan  dan  membedakan  3
(tiga)  subyek  hukum  dalam  UU  No.  31 tahun  1999,  yaitu  :  pegawai  negeri  dalam arti  luas,  orang  perorangan  dan  korporasi. Pengertian  istilah  “Pegawai  Negeri” dicantumkan  dalam  pasal  1  angka  2,  dan istilah  “setiap  orang”  atau  “korporasi” dicantumkan  dalam  pasal  1  angka  3. Dengan perubahan-perubahan yang tercantum  dalam  UU  No.  31  tahun  1999 maka  subyek  hukum  tindak  pidana  korupsi telah  lengkap  dan  sempurna  di  dalam penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi sampai saat ini.
Untuk  mengetahui  mengapa  terjadi perbedaan  subyek  hukum  yang  merupakan adressat  UU  No.  31  tashun  1999  maka perlu  dikemukakan  terlebih  dahulu  apa yang  telah  diterangkan  dalam  penjelasan Umum UU No. 3 tahun 1971, alenia ketiga, antara  lain  menerangkan,  sebagai  berikut  : “...Pegawai  Negeri  dalam  undang-undang ini  sebagai  subyek  tindak  pidana  korupsi, meliputi  bukan  saja  pengertian  pegawai negeri  menurut  perumusan  yang  dimaksud dalam pasal 2, karena berdasarkan pengalaman  selama  ini,  orang-orang  bukan pegawai  negeri  menurut  pengertian  hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu  dari  suatu  badan  negara  tertentu... dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela”.
Penjelasan Umum di atas, diperkuat dengan penjelasan pasal  1 UU No. 3 tahun 1971  yang  menerangkan  sebagai  berikut  :
“Tindak  Pidana  Korupsi  pada  umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi  dari  perbuatan  korupsi  dalam arti  luas  mempergunakan  kekuasaan  atau pengaruh  yang  melekat  pada  seseorang pegawai  negeri  atau  kedudukan  istimewa dipunyai  seseorang  dalam  jabatan  umum maupun  orang  menyuap  sehingga  perlu dikualifisier sebagai tindak pidana korupsi”.
Dengan demikian dilihat dari sejarahnya,  maka  dapat  dikatakan  pasal  2 dan  pasal  3  ini  dibuat  untuk  person  yang berbeda,  ketentuan  pasal  3  ditujukan  untuk mereka  yang  tergolong  pegawai  negeri sebagaimana diatur dalam  pasal  1 angka 2, sedangkan  ketentuan  pasal  2  UU  no.  31 tahun  1999  diperuntukkan  bagi  mereka yang  tergolong  bukan  pegawai  negeri sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3.
Andi  Hamzah  menegaskan  pasal  3, sebagai berikut : “...dengan kata- kata”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan...”  yang menunjukkan  bahwa  subyek  delik  pada Pasal  3  harus  memenuhi  kualitas  sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan”.
Sejalan  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Romli  Atmasasmita  dan Andi  Hamzah,  Nur  Basuki  Winarno mengatakan 20 bahwa  dalam  tindak  pidana
20 Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang
korupsi, unsur ”melawan hukum”
merupakan genus -nya, sedangkan ”penyalahgunaan wewenang” adalah species -nya.  Dengan  demikian,  setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah  pasti  melawan  hukum. Dalam pemeriksaan  pengadilan,  jika  ternyata unsur  delik  pada  Pasal  3  tidak  terbukti, apakahPasal  2  perlu  dibuktikan .  Hal tersebut  tidak  perlu  dibuktikan  lagi,  karena unsur  ”penyalahgunaan  wewenang”  tidak terbukti,  maka  secara mutatis  mutandis unsur ”melawan hukum” tidak terbukti.
Lebih  lanjut  Nur  Basuki  Winarno 21 berpendapat,  bahwa  bentuk  perbuatan melawan  hukum  oleh  pejabat,  hanyalah meliputi  penyalahgunaan  wewenang.  Oleh karenanya,  jika  penyalahgunaan  wewenang tidak  terbukti,  maka  unsur  melawan hukumnya  juga  tidak  terbukti.  Pandangan Nur  Basuki  Winarno  tersebut  didasarkan pada  konsep  dalam  hukum  administrasi yang mengkategorikan ”Wewenang” menjadi dua bagian, yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas (diskresi). Wewenang terikat  adalah  wewenang  yang  diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga  untuk  menilai  ada  tidaknya penyalahgunaan  wewenang,  maka  harus dicari  terlebih  dahulu  ketentuan  hukum mana yang dilanggar. Sedangkan
Wewenang  Bebas  (diskresi),  maka  tolok
Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi ,
Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, hlm.16
21 Nur Basuki Winarno, Ibid, hal.62.
ukurnya  adalah  pelanggaran  asas-asas hukum  tidak  tertulis  yang  dalam  hukum administrasi  dikenal  dengan  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  (algemene beginselen  van  behoorlijk  bestur).  Lebih lanjut  dengan  mengacu  pada  pandangan Vos  yang  mengatakan,  bahwa  ”formele wederrechtelijkheid” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan ”materielle wederrechtelijkheid” adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum/norma  hukum  yang  tidak  tertulis, maka  Nur  Basiki  Winarno  menyimpulkan, bahwa ”Perbuatan melawan hukum formil” secara  implisit  in  haeren  (sama)  dengan ”penyalahgunaan wewenang” dalam kategori  wewenang  terikat,  namun  tidak secara  mutatis  mutandis  kedua  hal  tersebut identik.
Setelah diuraikan mengenai pengertian unsur Penyalahgunaan Wewenang  dalam  Pasal  3  UU-PTPK tersebut  di  atas,  maka  maka  selanjutnya akan  dibahas  mengenai  pengertian  tetang unsur
“melawan hukum” ( wederrechtelijkheid )  dalam  Pasal  2  UU- PTPK.
Dalam  Perundang-undangan  unsur melawan  hukum  ini  disebut  dengan bermacam-macam istilah, sebagaimana telah dikatakan oleh Jonkers, 22 bahwa unsur sifat  melawan  hukum  biasanya  disebut
22 Jonkers, 1985, hal. 105
dengan  perkataan  “melawan  hukum” (wederrechtelijke),  akan  tetapi  di  beberapa undang-undang menggunakan istilah istilah lain seperti tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam undang-undang umum.
Dalam  referensi  hukum  sering dijumpai  penggunaan  istilah  “melawan hukum” ( wederrechtelijkheid ) dan “melanggar  hukum”  (onrechtmatige  daad). Penggunaan  istilah  tersebut  banyak  terjadi salah  dalam  penerapan  dan  bahkan  sering kali  dipertukarkan.  Istilah    “Melanggar Hukum”  lazim  dipergunakan  dalam  ranah hukum  perdata,  dimana  unsur  “Melanggar Hukum”  mempunyai  cakupan  yang  lebih luas,  tidak  hanya  terbatas  pada  hukum tertulis  ( written  law ),  akan  tetapi  juga hukum  tidak  tertulis  ( unwritten  law/the living  law) . Sedangkan “Melawan Hukum” lazim  dipergunakan  dalam  ranah  hukum pidana,  dimana  dalam  unsur  “Melawan Hukum”  dibatasi  daya  berlakunya  oleh “asas  legalitas”  (pasal  1  ayat  (1)  KUHP). Sementara  itu  dalam  UU-PTPK  pengertian unsur  melawan  hukum  meliputi  formil  dan materiel,  yang  identik  dengan  pengertian “ onrechtmatige daad ”. 23
M. Sudrajat Bassar, 24 terkait dengan sifat  melawan  hukum  mengatakan,  bahwa dalam  ilmu  hukum  dikenal  dua  macam
23 Nur Basuki Winarno, Ibid, hal.45.
24 M. Sudrajat Bassar, 1990,hal.73.
Sifat Melawan Hukum ( wederrech- telijkeheid ),  yaitu  sifat  melawan  hukum materiel  ( meteriel  wederrech-telijkeheid ) dan  sifat  melawan  hukum  formil  ( formale wederrech-telijkeheid ). Sifat melawan hukum  Materiel  ( materiele  wederrech- telijkeheid )  adalah  sifat  melawan  hukum yang  luas,  yaitu  melawan  hukum  itu sebagai  suatu  unsur  yang  tidak  hanya melawan  hukum  yang  tertulis  saja,  tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum  pada  umumnya).  Jadi  walaupun undang-undang tidak menyebutkannya, maka  melawan  hukum  adalah  tetap merupakan  unsur  dari  tindak  pidana. Sedangkan  Sifat  melawan  hukum  formal ( formale wederrechtelijkeheid ) adalah merupakan  unsur  dari  hukum  positif  yang tertulis  saja  sehingga  ia  baru  merupakan unsur  dari  tindak  pidana  apabila  dengan tegas dirumuskan dalam tindak pidana.
Selanjutnya menurut Sudarto 25
pengertian  sifat  melawan  hukum  yang materiel  itu  perlu  dibedakan  dalam  : Fungsinya yang negatif, ajaran ini mengakui  kemungkinan  adanya  hal-hal yang  diluar  undang-undang  menghapus sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  yang memenuhi rumusan undang-undang. Fungsinya yang positif, ajaran ini menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai  suatu  delik,  meskipun  tidak  nyata diancam  dengan  pidana  dalam  undang-
25 Sudarto 1990:73.
undang, apabila bertentangan dengan hukum  atau  ukuran  lain  diluar  undang- undang.
Komariah Emong Sapardjaja, 26 menyatakan “ onrechtmatigheid ” atau
“ Wederrechtelijkheid ”
atau
“ Unlawfulness ”  dapat  diterjemahkan  sifat melawan  hukum  atau  bersifat  melawan hukum.  Selanjutnya  dengan  mengutip pendapat Rutten, dikatakan bahwa perubahwan BW pada tahun 1824
perkataan  “ Wederrechtelijk ”  dirubah  ke dalam perkataan “ onrechtmatigheid ”.
Barda  Nawawi  Arief 27 melakukan identifikasi adanya pemahaman sifat melawan hukum materiel, yakni pandangan pertama  yang  melihat  makna  materiel  dari sifat/hakekat  perbuatan  terlarang  dalam undang-undang, sedangkan untuk pandangan  kedua  adalah  dilihat  dari  sudut sumber  hukumnya.  Menurut  pandangan kedua,  makna  atau  pengertian  Sifat Melawan Hukum Materiel sebagai berikut : a. Sifat  Melawan  Hukum  Formal  : identik dengan melawan/ bertentangan dengan UU atau
kepentingan hukum (perbuatan
maupun  akibat)  yang  disebut  dalam
26 Komariah  Emong  Supardjaja, Ajaran  Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia , Alumni, Bandung, h. 90-91.
27 Barda  Nawawi  Arief, Konsepsi  Ajaran  Sifat Melawan Hukum Pidana , Makalah, Disampaikan
Dalam Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Kebijakan
Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang 6- 7 Mei 2004, h. 2-4.
UU  (hukum  tertulis  atau  sumber hukum formal). Jadi Hukum diartikan  sama  dengan  UU  (“wet”). Oleh  karena  itu  Sifat  Melawan
Hukum Formal identik dengan “ onwetmatige daad ”.
b. Sifat  Melawan  Hukum  Materiel  : identik  dengan  melawan  hukum/ bertentangan  dengan  hukum  tidak tertulis  atau  hukum  yang  hidup ( unwritten law/the living law ), bertentangan dengan asas-asas kepatuan atau nilai-nilai  (dan norma) kehidupan  sosial  dalam  masyarakat (termasuk  tata  susila  dan  hukum kebiasaan/adat). Jadi singkatnya, “hukum”  tidak  dimaknai  secara formal sebagai “wet”, tetapi dimaknai  secara  materiel  “recht”. Oleh  karena  itu  Sifat  Melawan Hukum  Materiel  Identik  dengan “onrechtmatige daad”.
Lebih lanjut dikatakan Barda Nawawi  Arief    bahwa  :  “Dilihat  dari  latar belakang  historis,  sosiologis,  substansial, dan  ide  dasar  yang  terkandung  dalam “Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999”. Sifat  Melawan  Hukum  Materiel dalam  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tidak hanya tertuju pada  tindak  pidana  dalam Pasal  2 (yaitu  “memperkaya  diri  sendiri, orang  lain,  korporasi”),  akan  tetapi juga terhadap tindak pidana dalam Pasal 3 (yaitu : menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena jabatan atau kedudukan”). 28
Berdasarkan  beberapa  ahli  hukum Andi Hamzah,
Komariah Emong
Sapardjaja, dan Barda Nawawi Arief, maka dapat  disimpulkan  bahwa  “Melawan Hukum”  (wederrechtelijk)  dan  “Melanggar Hukum”  ( onrechtmatige daad ) tidak terdapat  perbedaan  yang  signifikan.  Lebih khusus  lagi  terkait  dengan  pendapat  Barda Nawawi  Arief,  hal  tersebut  adalah  sama dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh oleh  Pompe,  bahwa  “ onrechtmatige  daad ” identik  dengan  “ materielle  wederrech- telijkheid ”. 29
Sifat melawan hukum dalam perkara  korupsi  meliputi  melawan  hukum, dalam  arti  formil  maupun  materiil.  Hal  ini dinyatakan dalam penjelasan umum Undang  Undang  No.  31  Tahun  1999, sebagai  berikut  :  ”Agar  dapat  menjangkau berbagai  modus  operandi  penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang  semakin  canggih  dan  rumit,  maka tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini  dirumuskan  sedemikian  rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  koorporasi  secara  ”melawan hukum”  dalam  pengertaian  formil  dan
28 Ibid, h. 17-180.
29 Pompe  dalam  Andi  Hamzah, Pemberantasan Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasiona l,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2005, h. 125. (Andi Hamzah IV).
materiel.  Dengan  perumusan  tersebut, pengetian  melawan  hukum  dalam  tindak pidana  korupsi  dapat  mencakup  perbuatan- perbuatan  tercela  yang  menurut  perasaan keadilan  masyarakat  harus  dituntut  dan dipidana”. 30
Bagaimanakah  penerapan  melawan hukum  sebagaimana  yang  dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK ?. Dalam praktek peradilan Mahkamah Agung Republik
Indonesia melalui
Yurisprudensinya  telah  memberlakukan perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti formil  dan  juga perbuatan melawan hukum dalam arti materiel, baik perbuatan melawan  hukum  materiel  dalam fungsi negatif sebagai  alasan  penghapus  pidana, maupun  perbuatan  hukum  materiel  dalam fungsi yang positif yang menganggap suatu perbuatan  tetap  dianggap  sebagai  suatu delik, meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bertentangan  dengan  hukum  atau  rasa keadilan  atau  norma-norma  kehidupan masyarakat.
Dalam  perkembangan  selanjutnya ternyata perbuatan  “secara  melawan
30 Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK menyebutkan : “Yang dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum” dalam  pasal  ini  mencakup  perbuatan  melawan hukum  dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti materiil,  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan.  Namun  apabila  perbuatan  tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan  atau  norma-norma  kehidupan  social masyarakat.  Maka  perbuatan  tersebut  dapat dipidana.
hukum”  sebagaimana  dikehendaki  dalam pasal 2 ayat (1) UU-PTPK terkait perbuatan melawan  hukum  dalam  arti  materiel  dalam fungsi  positif  telah  hilang  daya  belakunya atau  tidak  mempunyai  pijakan  sebagai paying  hukum  sejak  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  003/PUU- IV/2006 tanggal 26 Juli 2006. Secara tegas, putusan Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan demensi perbuatan melawan  hukum  materiel  (dalam  fungsi yang  positif).  Hal  ini  dapat  dideskripsikan pertimbangan  hukum  putusan  yang  pada intinya  menyatakan,  rumusan  Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, sepanjang  frasa  yang  berbunyi  : yang dimaksud  dengan  “secara  melawan hukum”  mencakup  perbuatan  melawan hukum  dalam  arti  formil  maupun  dalam arti  materiel,  yakni  meskipun  perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau norma-norma  kehidupan  sodial  dalam masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut dapat dipidana , dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan,  kehati-hatian,  kecermatan  yang hidup  dalam  masyarakat,  sebagai  suatu
norma  keadilan  adalah  ukuran  yang  tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasasl 28 d ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian berkaitan  dengan  sifat  melawan  hukum materiel  bertentangan  dengan  UUD  1945 dan  karenanya  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat.
Dengan melihat pertimbangan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  di  atas, maka  yang  menjadi  dasar  Mahkamah Konstitusi menyatakan rumusan Penjelasan Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  31  tahun  1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena :
1. Sifat melawan hukum materiel bertentangan  dengan  Pasal  28  D  ayat (1)  UUD  1945  dengan  mana  dalam bidang  hukum  pidana  diterjemahkan sebagai  asas  legalitas  yang  dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP,
2. Konsep  melawan  hukum  materiel (materiel wederrechtelijke ), yang merujuk  pada  hukum  tidak  tertulis dalam  ukuran  kepatutan,  kehati- hatian  dan  kecermatan  yang  hidup dalam  masyarakat,  sebagai  suatu norma  keadilan,  adalah  merupakan suatu  ukuran  yang  tidak  pasti,  dan berbeda-beda  dari  satu  lingkungan masyarakat  tertentu  di  lingkungan masyarakat lainnya.
3. Penjelasan  pasal  2  ayat  (1)  tentang unsur melawan hukum, telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya  ukuran-ukuran  yang tidak  tertulis  dalam  undang-udang secara  formal  untuk  menentukan perbuatan yang dapat dipidana.
Selanjutnya  apabila  dikaji  pengertian perbuatan  melawan  hukum  materiel  dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 jo. UU.  No.  20  Tahun  2001  pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  003/PUU- IV/2006  tanggal  26  Juli  2006,  secara normatif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Akan  tetapi  jika  dikaji  dari praktik  peradilan  khususnya  terhadap perkara  tindak  pidana  korupsi  dalam beberapa  putusan  Mahkamah  Agung  R.I. pada kenyataanya ada yang tidak menerapkan  perbuatan  hukum  materiel sebagaimana  dikehendaki  dalam  putusan
Mahkamah Konstitusi
dan pada kenyataanya ada pula yang tetap menerapkan  perbuatan  melawan  hukum materiel pasca putusan Mahkamah Konstitusi  dengan  melalui  penafsiran  dan penemuan hukum ( rechtsvinding ).

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  tersebut  diatas, maka  dapat  disimpulkan  sebagai  jawaban dari  isu  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah
sebagai  sebagai  berikut  : Ratio  Legis perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3  UU  PTPK  dilatar  belakangi  oleh  nalar argumentasi antara lain :
1. Pembentuk UU PTPK membedakan makna  antara  perbuatan  melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan
wewenang bukan merupakan species  dari  perbuatan  melawan hukum  mengingat  jika  perbuatan melawan hukum itu tidak menimbulkan akibat kerugian negara  maka  kenyataan  tersebut tidak bisa dikategorikan korupsi;
2. Pasal 2 UU-PTPK terdapat formulasi  delik  yang  memuat  unsur ”melawan  Hukum” meliputi bentuk perbuatan  melawan  hukum  formil dan  materiel  sebagai  inti  delik tindak  pidana  korupsi,  sedangkan Pasal  3  UUTPK  terdapat  formulasi delik yang memuat ”Penyalahgunaan wewenang” menyangkut bentuk perbuatan
”melawan hukum” oleh oleh pejabat meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai  inti  delik  tindak  pidana korupsi; 3. Unsur delik ”Penyalahgunaan wewenang”  dalam  Pasal  3  UU- PTPK  diperuntukkan  bagi  subyek delik  Pejabat  atau  Pegawai  Negeri, karena  dalam  delik  jabatan  in  casu
penyalahgunaan  wewenang  tidak mungkin  dilakukan  oleh  seorang
yang  bukan  pegawai  negeri  atau oleh korporasi. Sedangkan Formulasi ”melawan hukum” dalam Pasal  2  UU-PTPK  diperuntukkan bagi  subyek  delik  setiap  orang (minus pejabat/pegawai negeri) atau korporasi ;
4. Secara  teoritis  sebagian  para  ahli mempunyai pandangan yang
menyatakan  bahwa  pasal  2  dan pasal 3 terdapat perbedaan,
sedangkan  sebagaian  lagi  para  ahli menyatakan  bahwa  antara  pasal  2 dan  pasal  3  meskipun  terdapat perbedaan,  namun  pada  prinsipnya mempunyai  cakupan  yang  sama. perbedaan  terkait  formulasi  delik terkait  unsur  setiap  orang  yang melakukan perbuatan ”secara melawan  hukum” dalam  Pasal  2 UU-PTPK  dan  formulasi  delik terkait  unsur  setiap  orang  yang melakukan perbuatan ”penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 UU-PTPK, sebenarnya pembentuk undang undang tidak bermaksud membedakan  kedua  pasal  (Pasal  2 dan  Pasal  3  UU-PTPK),  namun demikian  dalam  praktik  terjadi penerapan  yang  berbeda-beda  atas kedua pasal tersebut.

## B. Saran
Atas pertimbangan memerangi tindak pidana  korupsi  maka  perbedaan  rumusan delik antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK seyogyanya tidak dipandang atau diposisikan secara alternatif. Memposisikan Pasal 2 dan Pasal 3 secara subsidaritas jauh lebih  membangun  proses  dan  tujuan penegakan  hukum  di  Indonesia  terutama dalam  upaya  membangun  efek  jera  kepada koruptor.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan  Paslyadga, Penjelasan  Pasal-Pasal Tertentu  Undang-Undang  Nomor.  31 Tahun  1999  Sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20
Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , BAPENNAS, 2009, Aminal Umam, Penerapan Pidana
Minimum  Khusus,  Masalah  dan Solusinya ,  Varia  Peradilan,  Tahun XXV No. 295 Juni 2010,
Andi Hamzah, 1985, Korupsi di Indonesia.
Masalah dan Pemecahannya ,
Gramedia, Jakarta
Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasiona l, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
Artidjo  Alkostar, Kerugian  Keuangan Negara  Dalam  Parspektif  Tindak Pidana  Korupsi ,  Makalah,  Majalah Varia  Peradilan,  Tahun  ke  XXIII No.275, Mei,2008, Jakarta,
Barda Nawawi Arief, Konsepsi Ajaran Sifat
Melawan  Hukum  Pidana ,  Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Nasional  Aspek  Pertanggungjawaban Pidana  Dalam  Kebijakan  Publik  dari Tindak  Pidana  Korupsi,  Semarang  6-
7 Mei 2004,
Darwan  Prinst, Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung,
Guse  Prayudi, Rasionalitas  Perbedaan Pasal  2  dan  3  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi :  Varia Peradilan-Majalah Hukum Tahun XXVI No.299 Oktober 2010,
Hazewinkel-Suringa  dalam  Andi  Hamzah II, Korupsi di Indonesia, masalah dan Pemecahannya ,          cet.I,  Gramedia,
Jakarta,1991,
Henry  Cambell  Black, Black’s  Law Dictionary ,  St.Paul  Minn.  West
Publishing Co.,1979,
Hermien  Hadiati  Koeswadji, Korupsi  di Indonesia  Dari  Delik  Jabatan  ke Tindak Pidana Korupsi , Aditya Bakti, Bandung, 1994,
Indriyanto Seno Adji , ”Antara” Kebijakan Publik (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Melawan  Hukum Materiel Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana
Korupsi” ,  Makalah,  Disampaikan pada Seminar Nasional” Aspek Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam
Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang 67 Mei 2004,
Indriyanto  Seno  Adji,  “ Antara  Kebijakan Publik (publiek Beleid), Asas Perbuatan  melawan  Hukum  Dalam Perspektif  Tindak  Pidana  Korupsi , disampaikan  pada  Seminar  Nasional “Aspek  Pertanggungjawaban  Pidana Dalam  Kebijakan  Publik  dari  Tindak Pidana Korupsi, Semarang,2004,
J.E.  Sahetapy  (editor  penerjemah), Hukum
Pidana ,  Kumpulan  Bahan  Penataran Hukum Pidana Prof. Dr.
Schaffmeister, Prof. Dr.  Nico Keijzer dan  Mr.  E.  PH.  Sitorius,  Liberty,
yogyakarta,
Komariah  Emong  Supardjaja, Ajaran  Sifat Melawan  Hukum  Dalam  Hukum Pidana Indonesia , Alumni, Bandung,
Komariah,  1987,  Bestari  –  Majalah  Ilmiah FH Unmuh Malang.,
Leden  Marpaung, Tindak  Pidana  Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan ,
Edisi Revisi, Jakarta, 2004,
M.  Arief  Amrullah, Kegiatan  Perbankan Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana Korupsi , Makalah, disampaikan dalam  diskusi  kerja  sama  Bank Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Jember, 13 Agustus 2008, M. Arief Amrullah, Money Laundering:Tindak Pidana Pencucian Uang , 2004, Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan  Daerah  yang  Berimplikasi Tindak  Pidana  Korupsi ,  Universitas Airlangga, Surabaya, 2009,
Nyoman  Sarikat  Putra  Jaya, Reposisi Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam  Konteks  UUD        1945 , Makalah, 2007 ,.
Sudarto, Tindak  Korupsi  di  Indonesia , Dikeluarkan  oleh  Badan  Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 1976,

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU.
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi,2003) Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 32
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 003/PUU-IV/2006  tanggal  26  Juli 2006
Putusan  MARI  Tanggal  17-02-1992  No. 1340K/Pid/1992

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Gatot  Triyanto,  S.H.,  M.H. adalah  Dosen tetap  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Moch.  Sroedji  Jember.  Menyelesaikan pendidikan  sarjana  pada    Fakultas  Hukum Universitas  Jember  dan  Magister  Hukum pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.