## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021: 73 – 77 ISSN. 2477-5088 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  GEDUNG  DI KOTA  PALEMBANG, INDONESIA
Isma Nirmala, Umi Purwanti Universitas Sjakhyakirti, Palembang Email : ismanirmalafia@gmail.com; umi_purwanti@unisti.ac.id

## ABSTRAK
Izin  Mendirikan  Bangunan  Gedung  di  Kota  Palembang  berpedoman  pada  Kebijakan Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1  tahun  2017  bertujuan  untuk  mengontrol dan  mengawasi  bangunan  gedung  yang  fungsinya  untuk  kepentingan  publik,  baik berupa  fungsi  keagamaan,  fungsi  usaha,  maupun  fungsi  sosial  budaya,  yang diharapkan untuk membangun tata letak tertib bangunan dan untuk memenuhi standar teknik bangunan dan estetika. Oleh karena itu, aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi  yang  akan  digunakan  sebagai  penduduk  atau  kegiatan  ekonomi  dan  sosial budaya,  namun  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  peneliti  menemukan  berbagai masalah, baik yang berasal dari kebijakan internal dan  eksternal. Temuan teoritis dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada  fakta  yang  berbeda  dan  tidak  memperkuat sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa sisi pertama yang  menjadi  penyebab  kurangnya  implementasi  kebijakan  adalah  pemerintah khususnya  aparat  penyedia  layanan.  Faktor-faktor  konteks  dan  lingkungan  sosial- politik  dan  ekonomi  di  mana  kebijakan  itu  diterapkan  dan  isi  faktor  atau  substansi kebijakan memiliki peran penting dalam kebijakan pelaksanaan.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Content dari kebijakan dan Envirionmental kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  kota  Palembang  telah  melakukan  perbaikan  di  tingkat  struktur organisasi  antara  lain  dengan  pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu  (PPTSP), melakukan perbaikan kualitas sumber daya ( resources ) aparatur dan mereformasi perilaku ( attitude /disposisi)  mereka,  namun  hasilnya  masih  dirasakan  belum  efektif  dan memuaskan, baik menurut masyarakat dan juga pemerintah kota. Selain itu komunikasi yang semakin intensif juga dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang  ada  juga  dilakukan  ke  berbagai  pihak,  tidak  hanya  di  internal  organisasi pemerintahan, tetapi juga secara eksternal yaitu pada masyarakat luas.
Fakta  masih  rendahnya  kepatuhan  masyarakat  dalam  mengurus  perizinan pendirian  bangunan  gedung  adalah  bukti  awal  bahwa  proses  implementasi  kebijakan perizinan  pendirian  bangunan  gedung  belum  seperti  yang  diharapkan  untuk  mencapai tujuannya  sebagaimana  yang  diharapkan  dari  kebijakan  tersebut.  Tentu  banyak  aspek atau  faktor  yang  mendorong  atau  menjadi  penyebabnya,  seperti  soal  konteks  sosial ekonomi dimana perizinan pendirian bangunan gedung itu diterapkan, isi atau substansi kebijakan  perizinan pendirian bangunan gedung, aspek komunikasi, struktur birokrasi, perilaku atau sikap aparatur pemerintah, sumber daya dan faktor lingkungan sosial pada umumnya  merupakan  sejumlah  aspek  yang  menarik  untuk  diteliti  akan  peran  dan
fungsinya  sebagai  aspek  yang  mendorong  atau  mempengaruhi  implementasi  kebijakan pelayanan  perizinan pendirian bangunan gedung di kota  Palembang.

## Konsep Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  merupakan  proses  dalam  siklus  kebijakan  publik  yang menempati  tahapan  sangat  penting  setelah  perumusan  kebijakan  ditetapkan. Implementasi  kebijakan  berada  pada  tataran  yang  lebih  pada  bagaimana menterjemahkan  kebijakan  kedalam  pelaksanaan  program  atau  rencana-rencana  yang bersifat manajerial dan teknis operasional.  Sebagaimana ditegaskan Howlet dan Ramesh (2003 : 153) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan, “ It is defined as the process whereby  programs  or  policies  are  carried  out;  it  donotes  the  translation  of  plans  into  practice ”. Pressman  dan  Wildavsky  (1984:485),  mengatakan  bahwa  implementasi  merupakan proses interaksi antara tujuan dan tindakan. “ Implementation may be viewed as a process of interaction between the setting of goals and actions geared to achieving them ”.
Dalam  studi  implementasi  kebijakan  terdapat  banyak  model  implementasi kebijakan,  diantaranya  model  implementasi  kebijakan  publik  yang  diberikan  oleh  Van Meter  dan  Van  Horn,  George  C.  Edwards  III,  Grindle  dan  lain-lain.  Setiap  model mengetengahkan  faktor-faktor  dominan  dalam  implementasi  kebijakan  sesuai  dengan objek, nilai, lingkungan dan kebijakan yang akan dilaksanakan.
Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn (1975:  145)  disebut  sebagai A  Model  of  The  Policy  implementation  Process yang mengemukakan adanya enam variabel yang membentuk ikatan ( linkage ) antara kebijakan untuk mencapai sebuah kinerja ( performance ) sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan kebijakan.
Grindle  menyatakan  bahwa  proses  umum  implementasi  dapat  dimulai  ketika tujuan  dan  sasaran  telah  dispesifikasikan,  program-program  telah  didesain,  dan  dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat-syarat dasar  ( Basic  Conditions )  untuk  suatu  kebijakan  publik  agar  dapat  dieksekusi  atau diimplementasikan.  Selanjutnya,  Grindle  mengemukakan  bahwa  proses  implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan ( the Content of Policy ) dan konteks kebijakan (the Context of policy Implementation) yang terkait dengan formulasi kebijakan.
Menurut Edwards III (1980: 1), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi  publik  dan  kebijakan  publik.  Ada  empat  faktor  atau  variable  yang dikemukakan Edwards III memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya. Asumsinya jika masing-masing  faktor  atau  variabel  itu  dapat  berinteraksi  dengan  baik  maka  tujuan kebijakan  akan  mudah  dicapai,  begitu  juga  sebaliknya.  Diantara  faktor  tersebut  yang sering  dianggap  sangat  penting  adalah  faktor  komunikasi  dan  sumber  daya  dari organisasi  pelaksana  kebijakan.  Meskipun  demikian  masing-masing  faktor  tersebut diyakini memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses implementasi kebijakan.  Intinya  Edwards  III  mengemukakan  bahwa  terdapat  4  (empat)  faktor  atau variabel  kritis  dalam  implementasi  kebijakan  publik,  yaitu  komunikasi,  sumberdaya, sikap kecenderungan dan struktur birokrasi.
Pendapat  Edwards  III  dan  juga  pendapat  Grindle  inilah  yang  oleh  peneliti dijadikan  teori  utama  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  lebih  dalam  mengenai implementasi kebijakan  perizinan pendirian bangunan gedung di kota  Palembang. Jika konsep  teoritik  yang  dikemukakan  Edwards  III  diuraikan  cukup  panjang  lebar,  maka konsep  yang  dikemukakan  Grindle  juga  demikian,  hanya  saja  secara  tidak  langsung, namun  tetap  mengacu  pada  basis  dasar  pemikiran  Grindle  bahwa  aspek  konteks  dan konten  kebijakan  merupakan  dua  aspek  yang  sangat  penting  dalam  implementasi kebijakan.

## Konsep dan Pengertian Perizinan
Mereka yang memohon izin itu akan mempunyai dua kemungkinan atau lebih, yaitu apakah diizinkan atau sebaliknya ditolak atau diberikan kemungkinan lain dengan sejumlah  catatan  dan  pengecualian.  Dalam  kaitan  ini  izin  dasar  pertimbangannya  bisa dilihat  dari  berbagai  perspektif,  baik  secara  administrasi  pemerintahan,  ekonomi, hukum,  politik  dan  sosial  budaya.  Menurut  SF  Marbun  dan  Mahfud  MD  (2006:  95) menyangkut  keberadaan  izin  dalam  teori:  Verguning  (izin)  didefinisikan sebagai suatu perbuatan  administrasi  negara  yang  memperkenankan  perbuatan  yang  secara  umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.
Menurut  E.  Utrecht,  Izin  ( vergunning )  adalah:    “Bilamana  membuat  peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi  negara  yang  memperkenankannya  perbuatan  tersebut  bersifat  suatu  izin ( vergunning )”.  (Bacshan  Mustafa,  1984:  108).  Sementara  itu  jika  ditekankan  pada  sisi tujuan  yang  ingin  dicapai,  menurut  Ateng  Syafrudin,  izin  bertujuan  dan  berarti menghilangkan halangan hal yang dilarang menjadi boleh (Ridwan HR, 2006: 205). Dari sejumlah  definisi  terkait  perizinan  tersebut,  masing  masing  para  ahli  mempunyai  titik tekan dan perbedaan dalam merumuskannya. Meskipun demikian pengertian izin di sini diartikan  secara  sederhana  bahwa  dengan  memohon  izin  kepada  pemerintah,  maka orang  yang  memohonnya  akan  dapat  melaksanakan  aktivitasnya  sesuai  dengan persyaratan dan materi yang ada dalam konsep izin yang diberikan.

## B. METODE
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  kebijakan  publik  Izin Mendirikan  Bangunan  di  kota  Palembang  yang  dirumuskan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor    1  Tahun  2017  tentang  Bangunan  Gedung.  Penelitian  ini  diperdalam  dengan mengkaji  kebijakan  itu  sendiri  yaitu  Perda  Nomor  1  Tahun  2017,  terkait  dengan pertanyaan mengenai isi atau substansi yang diaturnya.
Guna mengungkap secara lebih mendalam dan empatik terhadap implementasi kebijakan  perizinan  pendirian  bangunan  gedung    di  kota  Palembang  maka  dipilih metode penelitian kualitatif ( qualitative research ) dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswel,  (2010:4-5)  merupakan  metode-metode  untuk  mengekplorasi  dan  memahami makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Pilihan  untuk menggunakan pendekatan  atau  metode  kualitatif  adalah sebuah upaya  untuk  mencari  sesuatu  yang  terkadang  sulit  ditemukan  jika  menggunakan metode penelitian kuantitatif.

## C. HASIL DAN DISKUSI
Mengacu pada teori Grindle (1980) bahwa persoalan konteks merupakan satu dari dua  unsur  yang  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  implementasi  kebijakan  publik. Persoalan kebijakan perizinan pendirian bangunan gedung itu bukan hanya soal legalitas perizinan  berupa  boleh  dan  tidak  boleh  seseorang  atau  badan  hukum  mendirikan bangunan gedung  di suatu tempat dan untuk peruntukan tertentu. Kebijakan  perizinan pendirian  bangunan  gedung  itu  jangkauannya  lebih  luas  dan  dimensional  sifatnya.  Ia merupakan  ‘pintu  masuk’  yang  harus  dilalui  sebelum  sebuah  bangunan  itu  didirikan. Melalui perizinan pendirian bangunan gedung itu kebijakan tata ruang sebuah perkotaan diterjemahkan dalam ranah yang lebih teknis dan operasional. Asumsinya jika kebijakan
perizinan  pendirian  bangunan  gedung    ini  dipatuhi  atau  bisa  berjalan  baik,  maka  tata ruang perkotaan akan berjalan sesuai yang direncanakan.
Isi kebijakan memiliki peranan yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dan ketika  isi  atau konten  kebijakan  itu harus memperhatikan  kondisi  lokal  dimana  ia harus diterapkan, maka ada kemungkinan bahwa masing masing daerah akan memiliki keunikan  dan  perbedaan,  yang  bisa  dianggap  unik  atau  sekedar  berbeda  pola pengaturannya. Misalnya ketika terkait dengan persoalan biaya ini perlakuan yang unik atau berbeda ini bisa diterapkan di dalam daerah otonom itu sendiri, baik dalam bentuk subsidi  silang  atau  kebijakan  pemihakan  ( affirmative  action ).  Ada  sejumlah  pilihan kebijakan  terkait  dengan  isi  atau  konten  kebijakan,  namun  semua  terpulang  pada pengambil  kebijakan  untuk  menilai  dan  menetapkanya.  Bisa  saja  kebijakan menggratiskan    perizinan  pendirian  bangunan  gedung  secara  umum  itu  dianggap kontraproduktif  dengan  asumsi  banyak  pihak  yang  sebenarnya  mampu  membayar menjadi  tidak  membayar  dengan  alasan  untuk  keagamaan  sehingga  menciptakan masalah baru.
Ada  persoalan  dalam  komunikasi,  di  samping  aspek  lain,  sehingga  masyarakat kurang  paham  atas  apa  yang  seharusnya  dilakukan  dalam  mengurus    perizinan pendirian  bangunan  gedung.  Sejauh  ini  telah  dilakukan  berbagai  kegiatan  untuk mengkomunikasikan  kebijakan  publik,  baik  yang  dilakukan  secara top  down ,  atau sebaliknya dengan mengedepan aspek bottom up .
Idealnya  masing-masing  Organisasi  perangkat  daerah  yang  mempunyai  tugas dalam  memberikan  izin  pendidirian  bangunan  gedung  dapat  bersinergi  dan  bahu membahu dalam proses implementasi sebuah kebijakan, sehingga proses dan tujuan yang dikehendaki  lebih  mudah  dicapai.  Dalam  sistem  sosial  yang  masih  kuat  nilai  nilai paternalismenya,  maka  arahan,  sikap  dan  perilaku  pemimpin  merupakan  contoh  yang akan  diikuti  atau  menjadi  acuan  masyarakat  untuk  dijadikan  pertimbangan  dalam bersikap.  Sayangnya  proses  sinergi  kepemimpinan  itu  sulit  diwujudkan,  kecuali  ada sosok  pemimpin  yang  sangat  kharismatik  dan  memiliki  pengaruh  yang  bisa  mengatasi pengaruh diantara pemimpin-pemimpin yang ada. Dalam konstalasi sosial politik seperti sekarang ini yang sering terjadi adalah fenomena pemimpin yang semakin tersebar dan berjumlah banyak terkait dengan perubahan konstalasi sosial politik dan juga dinamika masyarakat  yang  cenderung  semakin  individual  dan  terspesialisasi  berdasarkan kepentingan dan profesi masing-masing.
Dengan  kata  lain  kesuksesan  proses  implementasi  kebijakan  di  daerah  itu  tidak bisa mengandalkan salah satu  organisasi perangkat daerah saja, akan tetapi  diperlukan dukungan  politik  yang  kuat  dari  Walikota  bersama-sama  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  sehingga  bisa  menciptakan  sebuah  kepemimpinan  daerah  yang  kuat. Dengan demikian tidak cukup bahwa kepemimpinan yang kuat di bidang eksekutif yang memiliki  kehendak  politik  yang  juga  kuat  untuk  mengimplementasikan  sebuah kebijakan.  Sejauh  ini  kepemimpinan  dan  dukungan  politik  pemerintahan    Kota Palembang    terhadap  kebijakan    perizinan  bangunan  gedung  sudah  cukup  kuat.    Jika ternyata proses implementasi kebijakan perizinan bangunan gedung  belum seperti yang diharapkan  sebagaimana  yang  diharapkan,  maka  hal  demikian  tidak  otomatis menunjukkan  fakta  sebaliknya  akan  kinerja  sebuah  kepemimpinan  pemerintahan khususnya  walikota.  Seperti  disebutkan  sebelumnya  bahwa  ada  banyak  aspek  yang terkait  dengan  proses  implementasi  kebijakan,  dimana  aspek  kepemimpinan  dan kehendak  politik  yang  kuat  merupakan  bagian  dari  aspek  yang  berperanan  penting dalam proses implementasi kebijakan.
Secara  umum  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  pemerintah  kota  Palembang cukup  memadai,  tidak  terkecuali  di  bidang  pelayanan    perizinan  pendirian  bangunan gedung, meskipun masih jauh dari ideal secara kualitas dan kuantitas. Kondisi demikian
merupakan kendala yang sifatnya non-teknis, yaitu jumlah  pegawai kurang, karena hal itu  turut  memperlambat  proses  pelayanan  perizinan,  sebetulnya  kekurangan  ini  bisa diatasi dengan mengadakan kerja sama dengan pihak / lembaga lain.
Begitu  juga  sikap  dan  perilaku  dalam  memberikan  layanan  perizinan  sudah cukup  baik  karena  sistem  yang  ada  memang  mendorong  terjadinya  perubahan perilaku.“Secara  umum  DPM-PTSP  Kota  Palembang  sudah  cukup  bagus  melayani masyarakat”, demikian  menurut pernyataan sejumlah  informan yang diwawancarai.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Temuan  penelitian  ini  secara  tidak  langsung  memperkuat  teori  Grindle  (1980), hanya  saja  berbeda  dengan  rincian  mengenai  apa  yang  disebut  konteks  dan  konten kebijakan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan konsep baru bahwa konsep Edwards III  (1980)  dan  Grindle  (1980)  masing-masing  dianggap  masih  kurang  cukup  memadai untuk  menjelaskan  proses  implementasi  kebijakan  pada  sebuah  daerah  atau  wilayah yang  memiliki  karakteristik  khas  dan  unik  seperti  kota    Palembang.  Gabungan  dari kedua  teori  itu  akan  lebih  memudahkan  untuk  memahami  proses  tersebut,  meskipun tidak cukup tetapi diyakini lebih memadai jika keduanya digabungkan sekaligus.
Implementasi  kebijakan  merupakan  bagian  dari  proses  organisasional  dari organisasi  publik  yang  tidak  vacum  secara  sosial.  Keberadaannya  sangat  dipengaruhi oleh  kondisi  lingkungan  sosialnya,  sehingga  aspek  internal  dan  eksternal  organisasi sangat  menentukan  proses  implementasi  kebijakan  perizinan  pendirian  bangunan gedung.  Dalam  kasus  Kota    Palembang,  ternyata  aspek  konten  dan  kontek  kebijakan memiliki  pengaruh yang  lebih menonjol  dibandingkan  aspek yang  lain.  Adapun yang termasuk aspek konten dan konteks tersebut mencakup di dalamnya unsur lingkungan kebijakan  berupa  kepemimpinan  dan  kehendak  politik  pemerintahan  yang  kuat, terutama dari unsur eksekutif ( Walikota). Juga kondisi obyektif  Kota Palembang yang khas dan unik dari sisi sosial politik, ekonomi, geografis dan spasial.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachsan Mustafa, 1984, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara , Alumni Bandung Creswell, John W, 2010 Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed , edisi ketiga. Terjemahan Achmad Fawaid, Yogjakarta: Pustaka Pelajar Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing  Public  Policy .  Washington:  Congressional Quarterly Press.
Grindle, Merilee S. 1980. Politic and Policy Implementation in The Trhird World. New Jersey : Princeton University Press.
Marbun,  SF  dan  Mahfud  MD.  2006. Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara. Yogyakarta: Liberty.
Pressman,  J.,  and  Wildavsky,  A.  1984. Implementation ,  California: University  of California Press and Los Angeles.
Ramesh,M. And  Howlett, Michael, 2003,  Studying  Public  Policy,Policy  Cycles  and Policy Subsystems, second  Edition, Canada: Oxford University Press
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Van Meter, Donald S., and Van Horn, Carl E. 1975. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.”, Administration and Society 6 (February 1975). Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah Kota Palembang, Nomor  1 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung