## EKSTRADISI DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA

## Deli Waryenti
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Abstract
Extradition  is  the  delivery  of  an  accused  or  convicted  individual  who  escape  to abroad  to  avoid  punishment  or  trial  process.  Extradition  should  be  into  force whether  the  two  States  have  made  the  former  treaty  related  to  or  based  to reciprocity  principle.  Sometimes,  Requested  State  refuses  to  surrender  the accused person to the Requesting State for many reasons, for example Adrian Kiki who  escaped  to  Australia,  but  Indonesia  could  not  reach  him,  although  the  two States  have  made  a  treaty  related  to.  But  sometimes,  without  the  treaty  of extradition, a State, such as  Columbia,  surrendered M.Nazaruddin to  Indonesia. So basicly, the execution of extradition treaty is uneffective, because it depends on to the good will of the Requested State to do it.
Keywords : Extradition, International Law, National Law.

## I. PENDAHULUAN
Salah satu masalah yang selalu menimbulkan  rasa  tidak  puas  dan komentar    di  kalangan  masyarakat Indonesia  pada  umumnya,  adalah masalah ekstradisi. Masalah ekstradisi mengemuka ketika banyak orang  Indonesia  yang  disangka  atau dituduh  melakukan  kejahatan  di Indonesia, baik sebelum, sedang atau telah  diproses  pengadilan,    lalu kemudian  melarikan  diri  ke  luar negeri. Setelah mereka berada di luar negeri  maka  seolah-olah  pemerintah tidak  berdaya  untuk  menjangkau orang  tersebut,  sehingga  akhirnya kasus tersebut
perlahan-lahan menjadi hilang. Ada  beberapa  kasus  yang  bisa dijadikan  contoh,  seperti    kasus  para pengemplang  Bantuan  Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan  diri  ke  Singapura  dan Australia.    Hendra  Rahardja,  Adrian
Kiki,  dan  Syamsul  Nursalim,  dan adalah  beberapa  nama  dari  sejumlah pelaku  yang  melarikan  uang  Negara
dalam jumlah puluhan trilyun rupiah, namun  tidak  dapat  diproses  hukum sampai sekarang.
Hendra Rahardja, mantan Direktur BHS Bank  yang  melarikan diri  ke  Australia,  namun  sampai  dia meninggal di Australia, yang bersangkutan tidak dapat dipulangkan. Begitu juga pengemplang  dana  BLBI  lainnya sejumlah  1,5  trilyun  rupiah  yaitu mantan Direktur Bank Surya, Adrian Kiki,  yang  divonnis  seumur  hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada  tahun  2002,  juga  berhasil melarikan  diri  ke  Australia,  dan bahkan menjadi warga Negara disana. 1 Namun sampai saat ini yang bersangkutan belum dapat dipulangkan  ke  Indonesia,  walaupun Australia  merupakan  salah  satu  dari 5  negara  yang  sudah  melakukan perjanjian
ekstradisi dengan
1 Laurencius  Simanjuntak, Detiknews.com, Jumat,  9  September  2011,  diakses  pada Senin, 12 September 2011
Indonesia,  selain  dari  Malaysia, Filipina, Thailand, dan Hongkong. 2 Sebaliknya, Negara yang belum mengadakan perjanjian ekstradisi  dengan  Indonesia  justru menjadi surga bagi para penjahat ini. Misalnya  Singapura,  ada  beberapa koruptor Indonesia yang justru hidup aman nyaman disana, bahkan dilindungi oleh pemerintah setempat, seperti para pengemplang dana BLBI lainnya,  yaitu  Syamsul  Nursalim (kasus BDNI yang merugikan Negara  6,9  trilyun  rupiah  dan  96,  7 juta  US  dollar),  Bambang  Sutrisno (Bank Surya, 1,5 trilyun rupiah), dan David  Nusawijaya  (Bank  Servitia, sebanyak 1,26 trilyun rupiah). 3 Sejarah muram mengenai ekstradisi  antara  Indonesia  dengan Singapura sebetulnya sudah berlangsung  cukup  lama,  yaitu  pada tahun 1950 ketika Indonesia mengajukan  permintaan  ekstradisi kepada Inggris atas Turco Westerling 4 yang waktu itu melarikan diri ke Singapura, sementara Singapura masih merupakan jajahan Inggris. Permintaan  itu  ditolak  oleh  Inggris dengan alasan belum adanya perjanjian ekstradisi. 5
Begitu  pula  halnya  dengan tersangka  kasus  suap  cek  perjalanan anggota  DPR  RI  untuk  pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia (DGS
2 http://id.wikipedia.org/wiki ekstradisi, diakses pada Senin, 12 September 2011. 3 Ahmad  Yani  Yustiana, Liputan6.com. , diakses Selasa, 13 September 2011.
4 Turco  Westerling  adalah  seorang  tentara Belanda  yang  pada  waktu  Belanda  kembali ingin  menjajah  Indonesia  (1949)  melakukan pembantaian  terhadap  ribuan  orang  warga Makasar.
5 M  Budiarto, Masalah  Ekstradisidan Jaminan  Perlindungan  atas  Hak  Asasi Manusia, Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1980, halaman 12.
BI), Nunun Nurbaiti. Sejak kasusnya mencuat  sekitar  tahun  2009,  Nunun Nurbaiti  langsung  terserang  sakit lupa  ingatan,  sehingga  diizinkan berobat  ke  luar  negeri  (Singapura).
Belakangaan kabarnya yang
bersangkutan telah berpindah Negara beberapa  kali,  seperti  Malaysia, Kamboja,  dan  Vietnam.  Terakhir yang  bersangkutan  terdengar  berada di  Thailand.  Namun  sampai  akhir tahun  2011  ini  yang  bersangkutan tidak  pernah  kembali  ke  Indonesia, walaupun  telah  dipanggil  secara wajar  oleh  KPK  yang  bekerjasama dengan INTERPOL.
Untuk  memulangkan  Nunun Nurbaiti,    KPK  melalui  pemerintah Indonesia  mengajukan  permohonan ekstradisi  atas  tersangka  kasus  suap pemilihan  DGS  BI  ini.  Permohonan pemerintah  RI  dikabulkan  oleh pemerintah Thailand melalui keputusan Pengadilan Negeri Bangkok  pada  akhir  Juli  2011,  yang artinya  pemerintah  Thailand  telah mengizinkan untuk membawa pulang Nunun Nurbaiti ke Indonesia.
Namun  masalahnya  adalah  bahwa tidak  ada  pihak  yang  menjamin bahwa  Nunun  memang  berada  di Thailand,  sehingga  KPKpun    belum dapat  menangkap  dan  membawa pulang  yang  bersangkutan  kembali ke Indonesia.
Ekstradisi  adalah  suatu  proses pengembalian seseorang yang disangka  atau  dituduh  melakukan suatu  kejahatan.  Ekstradisi  baru dapat  terlaksana  setelah  Negara tempat  si  pelaku  berada  (seterusnya disebut sebagai Negara Diminta/ Requested State ) telah mengadakan  perjanjian  internasional mengenai  ekstradisi  tersebut  dengan Negara  yang  meminta  (selanjutnya disebut  Negara  Peminta/ Requesting State ), karena Negara Peminta
memiliki kewenangan untuk mengadili si pelaku. Kewenangan ini didapatkan  oleh  Negara  Peminta karena  Negara  Peminta  merupakan Locus Delicti.
Ekstradisi dibuat dengan tujuan agar  pelaku  kejahatan  bertanggung jawab  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya,  karena  adalah  suatu hal yang bertentangan dengan keadilan  jika  seorang  penjahat  tidak dihukum  atas  perbuatannya.  Jika tidak  ada  ekstradisi,  maka    pelaku kejahatan  yang  melarikan  diri  keluar negeri  tidak  akan  mendapatkan hukuman  karena  Negara  tempatnya tersebut  tidak  memiliki  yurisdiksi untuk itu.
Selain itu ekstradisi dibuat agar pelaku kejahatan tidak lagi mempunyai niat untuk melarikan diri jika  mengetahui  bahwa  Negara  yang akan didatangi telah memiliki perjanjian  ekstradisi  dengan  Negara tempat dia melakukan kejahatan. Perjanjian Internasional mengenai  ekstradisi  antara  Negara Diminta  dengan  Negara  Peminta harus memuat aturan-aturan mengenai  pengertian  ekstradisi,  asas dan  tujuan  ekstradisi,  syarat-syarat ekstradisi,  proses  ekstradisi,  jenis- jenis kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi,  pejabat-pejabat  yang terlibat,  dan  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan ekrtadisi. Bagi Indonesia sendiri, ekstradisi  tidak  dapat langsung terlaksana  setelah  adanya  perjanjian ekstradisi  dengan  Negara  Diminta, karena peraturan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan adanya proses  ratifikasi  terlebih  dahulu  ke dalam  Hukum  Nasional  Indonesia. Hal  ini  ditegaskan  dalam  pasal  11 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat. Pasal 11 ayat (1) berbunyi :
“Presiden  dengan  persetujuan DPR  menyatakan  perang,  membuat perdamaian  dan  perjanjian  dengan Negara lain.”
Begitu juga ayat (2) dari pasal ini yang berbunyi :
“Presiden  dalam  membuat perjanjian internasional lainnya  yang menimbulkan  akibat  yang  luas  dan mendasar  bagi  kehidupan  rakyat yang  terkait  dengan  beban  keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.” Dari bunyi  pasal  11 ini terlihat bahwa  perjanjian  internasional  yang menyinggung  hajat  hidup  orang banyak juga harus melalui persetujuan  DPR.  Artinya  semua perjanjian  internasional  mengenai ekstradisi  baru  dapat  diterapkan setelah diratifikasi oleh DPR.
Selain  dari  keharusan  adanya perjanjian internasional antara Negara-negara yang berkaitan, ekstradisi  juga  dapat  terlaksana melalui  proses  timbal  balik  ( asas resiprositas ). Artinya, tanpa perjanjian internasional, sebuah
Negara  dapat  memulangkan  seorang pelaku  ke  Negara  Peminta,  asal  saja kemudian  perbuatan  itu  dibalas  oleh Negara Diminta. Pada dasarnya, ekstradisi merupakan  suatu  proses  yang  sangat sulit, rumit, dan berbelit-belit. Hal ini terbukti dari sangat jarangnya Negara-negara  melakukan  ekstradisi, namun  sebaliknya  begitu  banyak para  pelaku  kejahatan  yang  berhasil melarikan  diri  keluar  negeri,  dan tidak  dapat  diproses  sebagaimana mestinya  karena  berbagai  sebab, (salah  satunya    karena  berlarut- larutnya  proses  administrasi  dan birokrasi), walaupun telah ada perjanjian  ekstradisi  antara  kedua
Negara,  atau  juga  karena  belum adanya  perjanjian  ekstradisi  antara kedua negara. 6
Oleh  karena  itu  terlihat  bahwa persoalan  ekstradisi  ini  bukanlah persoalan  yang  sederhana,  namun suatu  persoalan  yang  sangat  besar, rumit  dan  berbelit,  yang  melibatkan Negara-negara.  Selain  itu  dalam proses  ekstradisi  terkait  kepentingan suatu  Negara,  baik  kepentingan ekonomi,  politik,  dan  kepentingan lainnya, sehingga suatu proses ekstradisi  dapat  mengakibatkan  hal- hal  lain  seperti  membaik  atau memburuknya hubungan
antar Negara,  dan  sebagainya,  yang  akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

## II. PEMBAHASAN
2.1.Pengertian Ekstradisi secara Yuridis Ada beberapa pengertian ekstradisi,  baik  yang  diatur  dalam peraturan internasional maupun nasional,  serta    yang  dikeluarkan oleh para ahli, yaitu :
1. Pasal  1  (a) Harvard  Research Draft  Convention  on  Extradition ““Extradition  is  the  formal surrender  of  a  person  by  a  State to  another  state  for  prosecution of punishment.”
2. Pasal  1  undang-undang  nomor  1 tahun  1979  : “Ekstradisi  adalah penyerahan  oleh  suatu  Negara kepada  Negara  yang  meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana
6 Australia  belum  bersedia  mengembalikan Adrian  Kiki  dan  kawan-kawan,  walaupun telah  ada  perjanjian  ekstradisi  antara Indonesia dan Australia. Sebaliknya Autralia bersedia  menyerahkan  warga  negaranya Peter  Dundas  ke  Indonesia  atas  tuduhan kejahatan phedophilia.
melakukan suatu kejahatan diluar  wilayah  Negara  yang menyerahkan  dan  di  dalam yurisdiksi  wilayah  Negara  yang meminta  penyerahan  tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.” 3. L.  Oppenheim : “Extradition  is the  delivery  of  an  accused  or convicted  individual  to  the  state on  whose  territory  he  is  alleged to  have  committed,  or  to  have been convicted of, a crime by the State  on  whose  territory  the alleged  criminal  happens  for  the time to be .” 7
4. J.  G.  Starke  : “The  term extradition denotes to the process whereby  under  treaty  or  upon  a basis  of  reciprocity  one  state surrenders  to  another state at  its request  a  person  accused  or convicted  of  a  criminal  offence committed against the laws of the requesting  state  competent  to  try the alleged offender.” 8
5. I Wayan Parthiana : “Ekstradisi  adalah  penyerahan yang  dilakukan  secara  formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya  atau  berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan  (tersangka,  tertuduh, terdakwa)  atau  atas  seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan  yang  dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh
7 Lihat  L.  Oppenheim, International  Law ,  a tretise,  8 th edition,  1960,  vol  One-Peace, halaman 696.
8 Lihat  J.G.  Starke, An  Introduction  to International Law , 7 th edition, Butterworths, London ,halaman 348.
negara  tempatnya  melarikan  diri atau  berada  atau  bersembunyi, kepada  Negara  yang  memiliki yurisdiksi  untuk  mengadili  atau menghukumnya,  atas  permintaan dari  Negara  tersebut  dengan tujuan  untuk  mengadili  atau melaksanakan hukumannya.” 9 Dari  beberapa  definisi  yang dikemukakan  di  atas  terlihat  bahwa untuk dapat disebut sebagai ekstradisi  harus  memenuhi  beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah :
1. Unsur subjek, yaitu :
a. Negara  Diminta (Requested State) ,  yaitu  Negara  tempat pelaku berada atau
bersembunyi.
b. Negara  Peminta (Requesting State) ,  yaitu  Negara  yang
memiiki yurisdiksi untuk mengadili pelaku karena : 1) merupakan Locus  delicti (tempat perbuatan dilakukan); 2) Si  pelaku  adalah  warga Negara dari Negara Peminta. 2. Unsur  objek,  yaitu  orang  yang menjadi objek  ekstradisi,  yaitu si pelaku kejahatan. Walaupun pelaku dikatagorikan sebagai “objek,”  bukan  berarti  pelaku diperlakukan  seperti  benda  yang merupakan  objek  hukum,  namun objek  disini  bahwa  si  pelaku dijadikan sebagai objek perjanjian namun dengan memperhatikan berbagai  hak dan kewajiban pelaku sebagai seorang manusia.
9 Lihat I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional Indonesia, Penerbit  CV  Mandar  Maju, Bandung, 1990, halaman 12-13.
3. Unsur  proses  ekstradisi,  yaitu meliputi  berbagai  prosedur  yang harus dilalui untuk mengembalikan pelaku ke Negara Peminta. Proses ekstradisi terdiri dari : a. Adanya permintaan dari Negara Peminta kepada Negara Diminta; b.Permintaan  tersebut  haruslah didahului oleh perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara kedua Negara; c. Jika  kedua  Negara  belum membuat perjanjian ekstradisi, maka asas resiprositas  (timbal  balik) dapat diberlakukan; d.Negara  Diminta  memproses permintaan  Negara  Peminta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Diminta; e. Jika  Negara  diminta  bersedia menyerahkan pelaku kejahatan tersebut, maka terjadilah ekstradisi.
4. Unsur tujuan, yaitu tujuan permintaan ekstradisi dari Negara Peminta  kepada  Negara  Diminta. Tujuan  ekstradisi  adalah  untuk mengadili atau menghukum pelaku  kejahatan  yang  melarikan diri.  Jika  pelaku  kejahatan  tidak diekstradisi  berarti  bahwa  pelaku kejahatan tidak
mempertanggungjawabkan perbuatannya,  sehingga  tujuan pemberantasan  kejahatan  tidak tercapai . 10

## 2.2.Perjanjian  Ekstradisi
Perjanjian  ekstradisi  adalah merupakan  perjanjian  internasional yang tunduk pada ketentuan
10 Ibid, halaman 13-16.
Konvensi Wina 1969. Definisi mengenai  perjanjian  internasional diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1a)  dari
Konvensi Wina 1969 yang berbunyi : “Treaty  means  an  international agreement  concluded  between  States in  written  form  and  governed  by international law, whether  embodied in  a  single  instrument  of  in  two  or more related instruments and whatever its particular designation.”
Konvensi Wina 1969 kemudian telah  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui  Undang-undang  nomor  37 tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri.  Pasal  1  ayat  (3)  undang- undang  ini  memberikan  definisi perjanjian internasional sebagai berikut : “Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh  Hukum  Internasional  dan dibuat  secara  tertulis  oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan  satu  atau  lebih  Negara,
Organisasi  Internasional,  atau sbjek Hukum Internasional lainnya,  serta  menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum Publik.” Dari  bunyi  kedua  pasal  di  atas dapat  diketahui  bahwa  untuk  dapat disebut sebagai perjanjian internasional harus memenuhi beberapa kriteria, seperti : 1. Dilakukan  oleh  Negara  atau Organisasi  Internasional,  atau subjek Hukum Internasional lainnya;
2. Dibuat secara tertulis;
3. Tunduk pada Hukum Internasional. Jika  sebuah  perjanjian  tidak memenuhi unsur-unsur tersebut,
maka  tidak  dapat  dikatagorikan sebagai perjanjian internasional. 11
Jadi  perjanjian  internasional diperlukan dalam upaya pengembalian seorang tersangka atau terpidana  dari  luar  negeri.  Atau dengan  kata  lain,  Ekstradisi  tidak dapat dilakukan sebelum ada perjanjian antara Negara Peminta dan
Negara Diminta. Namun  apakah jika telah  ada  perjanjian  antara  kedua
Negara  maka  timbul  kewajiban kepada Negara Diminta agar menyerahkan  individu  yang  diminta oleh Negara peminta?
Menurut  Grotius,  berdasarkan teorinya aut punere aut dedere, maka setiap Negara Diminta harus menyerahkan  pelaku  yang  diminta oleh  Negara  Peminta,  walaupun belum  ada  perjanjian  ekstradisi antara  kedua  Negara,  karena  Grotius mendasarkan  pada  pemikiran  bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum. 12 Sebaliknya, beberapa ahli
Hukum  Internasional  lain  seperti Von  Martens  berpendapat  jika  tidak ada  perjanjian  ekstradisi,  maka Negara diminta tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku  kejahatan  kepada  Negara Peminta. Perjanjian ekstradisi merupakan  landasan  hukum  bagi kedua  Negara  untuk  melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan. 13 Praktek Negara-negara beragam,  ada  Negara  yang  bersedia menyerahkan pelaku kejahatan
11 IM  Sinclair ,  The  Vienne  Convention  on the  Law  of  the  Treaties, Manchester University Press, USA: Oceana Publications Inc, 1973, halaman 9.
12 Ivan  Anthony  Shearer, Extradition  in International  Law, Manchester  University Press,  Oceana  Publication  Inc,  1971, halaman 23-24.
13 Ibid.
kepada  Negara  peminta  walaupun belum  ada  perjanjian  ekstradisi antara kedua Negara. Sebagai contoh adalah  Afrika  Selatan,  Kanada, Indonesia, dan Kolumbia. 14 Sebaliknya, Negara-negara yang hanya  bersedia  menyerahkan  pelaku kejahatan  setelah  ada  perjanjian ekstradisi  adalah  Belanda,  Ethiopia, Israel, dan Turki. 15
Untuk  mengatasi  keberagaman praktek  Negara-negara  tersebut  serta untuk  kepastian  hukum,  maka  pada umumnya  Negara-negara  melakukan perjanjian  ekstradisi,  baik  secara bilateral  maupun  secara  multilateral.
Perjanjian ekstradisi biasanya dilakukan antara Negara-negara yang letaknya berdekatan karena kemungkinan frekwensi larinya pelaku  kejahatan  ke  Negara-negara tetangga tersebut lebih tinggi. Oleh karena itu Indonesia telah mengadakan beberapa perjanjian ekstradisi dengan Negara-negara tetangga terdekat, yaitu :
1. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia 1974, yang telah diratifikasi dan diundangkan  oleh  pemerintah  RI melalui Undang-undang  nomor 9 tahun 1974;
2. Perjanjian ekstradisi antara
Indonesia  dengan  Filipina  1976, yang telah diratifikasi dan diundangkan oleh Indonesia melalui  Undang-undang  Nomor
10 tahun 1976;
14 Indonesia  menyatakan  bahwa  dapat menyerahkan  pelaku  kejahatan  kepada Negara  Peminta  berdasarkan  hubungan  baik (pasal  2  ayat  2  Undang-undang  nomor  1 tahun  1979  tentang  Ekstradis).  Demikian pula  Kolumbia,  yang  terbutki  pada  kasus M.Nazaruddin, yang dapat dibawa pulang ke Indonesia  tanpa  melalui  proses  perjanjian ekstradisi.
15 Ivan Anthony Shearer, opcit, halaman 28.
3. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Thailand 1978, yang telah diratifikasi dan diundangkan  melalui  Undang- undang Nomor 2 tahun 1978;
4. Perjanjian ekstradisi antara
Indonesia dengan Australia yang 5. ditandantangani  22  April  1992, yang telah diratifikasi dan diundangkan  oleh  pemerintah  RI
melalui Undang-undang  nomor 8
tahun 1994;
6. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Hongkong yang ditandatangani  5  Mei  1997, dan telah diratifikasi dan diundangkan oleh Indonesia melalui Undang-undang  nomor 1 tahun 2001. Selain  dari perjanjian bilateral, perjanjian  ekstradisi  juga  dapat dilakukan secara multilateral. Kondisi  Negara-negara  yang  berada pada posisi geografis yang
berdekatan,    memicu  Negara-negara ini  untuk    membuat  perjanjian ekstradisi  secara  multilateral,  seperti yang  telah  dilakukan  Negara-negara Arab  ( The  Arab  League  Extradition
Agreement ) 1952, Konvensi Ekstradisi Negara-negara Eropa ( The European  Extradition  Convention ) 1957, dan Konvensi Ekstradisi Negara-negara  Benelux  (Belanda,
Belgia  dan  Luxemburg)  1962  ( The Benelux Extradition Convention ). 16 Perjanjian-perjanjian  ekstradisi yang  telah  dibuat  oleh  Negara- negara,  baik  secara  bilateral  maupun multilateral, pada umumnya
kemudian  diratifikasi  oleh  Negara- negara  yang  bersangkutan  untuk diberlakukan dalam lingkup nasional. Hal  ini  perlu,  mengingat  proses penyerahan  pelaku  kejahatan  dari Negara  Diminta  kepada  Negara
16 I Wayan Parthiana, opcit, halaman 21.
Peminta, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara  Diminta,  walaupun  tidak semua Negara Diminta telah memiliki  Undang-undang  Nasional tentang Ekstradisi. Selain  dari  proses  ratifikasi yang  memakan  waktu  dan  biaya yang cukup besar, pembuatan perjanjian  ekstradisi  juga  melalui proses  yang  panjang.  Sesuai  dengan proses  perjanjian  internasional  pada umumnya yang diatur dalam
Konvensi  Wina  1969,  maka  ada beberapa  tahap  yang  harus  dilalui, yaitu  :  perundingan (negotiation) , penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification) . Dalam tahap perundingan, yang perlu diperhatikan  adalah  faktor  bahasa. Jika  kedua  Negara  memiliki  bahasa yang berbeda (selain bahasa Inggris), maka  perundingan  dilakukan  dengan menggunakan bahasa masing-masing atau  menggunakan  bahasa  Inggris, sehingga naskah perjanjian  nantinya dibuat dalam 3 bahasa. 17
Dalam tahap penandatanganan, yang berwenang melakukannya adalah  utusan  Negara  yang  memiliki kekuatan  penuh (full  powers) . 18 Jika perjanjian  telah  ditandangani  maka berarti  Negara  tersebut  telah  terikat dan  harus  tunduk  pada  perjanjian tersebut,  sesuai  dengan  asas  yang dijunjung  tinggi  dalam  perjanjian, yaitu asas pacta sunt servanda.
Ada  perjanjian  internasional
yang dapat diterapkan setelah 17 Boer  Mauna, Hukum  Internasional, Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika  Global, Alumni,  Bandung,  2003, halaman 104-105.
18 Menurut pasal 7 Konvensi Wina 1969, full powers diwajibkan  kepada  utusan  Negara setingkat  Kepala  perwakilan  Diplomatik, sementara Kepala Negara, Kepala pemerintahan dan Menteri Luar Negeri tidak membutuhkan full powers.
melalui  2  tahap  saja  (perundingan dan  penandatanganan),  namun  ada beberapa  perjanjian  internasional yang  baru  dapat  diterapkan  setelah melalui ketiga tahapan tersebut, salah satu  contohnya  adalah  perjanjian ekstradisi.  Perjanjian  internasional yang  harus  melalui  3  tahap  ini disebut dengan perjanjian internasional  yang Treaty  Making Power, yang bermakna bahwa perjanjian internasional tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat, baik secara  eksternal  antara  Negara  yang mengadakan perjanjian, maupun secara  internal,  yaitu  berlaku  bagi Negara-negara  yang  bersangkutan secara nasional. Kriteria untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional memerlukan  dua  tahap  atau  tiga tahap, ditentukan oleh masing- masing  pihak  dalam  perjanjian  yang tercantum dalam Hukum Nasionalnya. Bagi Indonesia, perjanjian ekstradisi merupakan salah  satu  perjanjian  internasional yang Treaty Making Power , sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat, maka perjanjian ekstradisi harus diratifikasi oleh DPR.

## 2.3.Ekstradisi  atas  Dasar  Timbal Balik
Jika antara Negara Peminta dan
Negara Diminta belum ada perjanjian ekstradisi, maka jalan lain yang dapat ditempuh adalah menyerahkan
pelaku kejahatan berdasar asas timbal balik ( asas reciprositas ). Asas timbal  balik  berarti  bahwa  Negara Diminta  memberikan  itikad  baik untuk  membantu  Negara  Peminta, agar dikemudian hari Negara
peminta  dapat  melakukan  hal  yang sama terhadap Negara Diminta.
Menurut  I  Wayan  Parthiana, penyerahan  pelaku  kejahatan  atas dasar  asas  timbal  balik  dilakukan dengaan beberapa syarat, yaitu :
1. Belum  ada  perjanjian  ekstradisi antara kedua Negara;
2. Undang-undang  ekstradisi  kedua Negara tidak melarang penyerahan pelaku kejahatan
berdasar asas timbal balik;
3. Ada  permintaan  ekstradisi    yang diajukan  oleh  Negara  Peminta kepada Negara Diminta.
Beberapa  Negara  ada  yang mencantumkan  asas  timbal  balik  ini dalam Undang-undang Ekstradisinya, seperti Perancis, Austria,  Argentina,  Belgia,  Irak,
Jepang,  Luxemburg,  Meksiko,  Peru,
Spanyol, Swiss, Thailand, dan Kolumbia.  Demikian  juga  dengan Indonesia,  walaupun  sesungguhnya mendahulukan adanya perjanjian Ekstradisi  seperti  yang  tercantum dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang- undang  nomor  1  tahun  1979  tentang Ekstradisi, yang berbunyi : “Ekstradisi  dilakukan  berdasarkan suatu perjanjian,”namun  dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal belum ada perjanjian  tersebut  dalam  ayat  (1), maka  ekstradisi  dapat  dilakukan  atas dasar  hubungan  baik  dan  jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.” Namun  jika  dilihat  dengan lebih seksama, sesungguhnya ekstradisi  atas  dasar  timbal  balik  ini memiliki beberapa aspek, yaitu ;
1. Lebih  luas  jangkauannya,  karena permintaan ekstradisi bisa dilakukan kepada semua Negara;
2. Lebih  mudah  prosesnya,  karena tidak  memerlukan  proses  seperti dalam perjanjian ekstradisi;
3. Waktunya  juga  lebih  singkat karena  tidak  melewati  berbagai proses  seperti  dalam  perjanjian ekstradisi;
4. Memberi  peringatan  kepada  para pelaku  kejahatan  bahwa  mereka dapat  diekstradisi  dengan  mudah walaupun  belum  ada  perjanjian ekstradisi sebelumnya antara Negara-negara yang bersangkutan. 2.4.Asas-asas  Ekstradisi  menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1979
Ekstradisi harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa asas  yang  merupakan  ketentuan dalam peraturan ekstradisi. Asas-asas tersebut  harus dicantumkan di  dalam perjanjian  internasional  mengenai ekstradisi  yang  dibuat  oleh  Negara- negara  yang  berkepentingan.  Di Indonesia,  asas-asas  ekstradisi  dapat ditemukan  Bab  II  pasal  2  sampai pasal  17  Undang-undang  nomor  1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Adapun asas-asas tersebut adalah :
1. Asas  perjanjian (pasal 2 ayat 1). Asas ini mengatur bahwa ekstradisi baru dapat dilaksanakan oleh Negara Peminta  dan  Negara  Peminta setelah terlebih dulu ada perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara keduanya;
2. Asas  timbal  balik      (pasal  2  ayat
2). Asas ini mengatur bahwa jika belum ada perjanjian internasional mengenai  ekstradisi antara  kedua  Negara,  maka ekstradisi tetap dapat dilaksanakan atas dasar hubungan baik dan demi kepentingan  negara;
3. Asas penyerahan pelaku kejahatan  (pasal  3  ayat  1).  Asas
ini  mengatur  bahwa  yang  dapat diekstradisikan adalah orang yang merupakan pelaku kejahatan  dengan  status  sebagai tersangka atau terpidana; 4. Asas penyerahan pelaku pembantu kejahatan (pasal 3 ayat 2).  Asas  ini  mengatur  bahwa orang yang disangka atau
dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan, dan permufakatan  untuk  melakukan kejahatan juga dapat diekstradisi,
sepanjang perbuatan tersebut merupakan  kejahatan  di  Negara Peminta; 5. Asas persamaan kejahatan/kejahatan terdaftar (pasal  4  ayat  1).  Asas  ini mengatur  bahwa  ekstradisi  dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang tindakannya tersebut  diatur  dalam  daftar kejahatan  yang  dilampirkan  dan merupakan bagian tak terpisahkan  dari  Undang-undang ini. 19 Kejahatan-kejahatan tersebut  merupakan  kejahatan biasa. 6. Asas  kejahatan  tidak  terdaftar (pasal  4  ayat  2).  Asas  ini mengatur  bahwa  ekstradisi  juga dapat dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan  yang  tidak termasuk  dalam  daftar  lampiran Undang-undang ini, namun kejahatan tersebut  dinilai sebagai
19 Dalam Lampiran Undang-undang nomor 1 tahun  1979  tentang  Ekstradisi  ini  tercantum sebanyak 32 jenis kejahatan yang pelakunya dapat  diekstradisi,  seperti  pembunuhan, penganiayaan,
perkosaan, penculikan, perdagangan
manusia, perbudakan, pemerasan, pemalsuan,
penipuan,
penggelapan, pencurian, perampokan, penyelundupan,  pembajakan  di  laut  dan udara, korupsi, perdagangan obat-obat berbahaya,  penggunaan  senjata  api  dan bahan peledak tanpa izin, dan sebagainya.
kejahatan  oleh  Negara  yang Diminta;
7. Asas  tidak  menyerahkan  pelaku kejahatan  politik 20 (pasal  5  ayat 1),  pelaku  kejahatan  militer 21
(pasal  6),  pelaku  kejahatan  yang bertalian dengan agama 22 , keyakinan politik, kewarganegaraan,  suku  bangsa atau golongan tertentu (pasal 14). Orang-orang  yang  disangka  atau dituduh  melakukan  kejahatan- kejahatan  seperti  di  atas  tidak digolongkan  sebagai  penjahat karena  perbuatan  yang  dilakukan bukan  merupakan  tindak  pidana biasa.  Namun  pasal  5  ayat  (3) dan  dan  pasal  6  mengatur  bahwa pelaku  kejahatan  politik  dan militer  ini  dapat  dikestradisi  jika telah  diperjanjikan  oleh  kedua Negara sebelumnya;
8. Asas  tidak  menyerahkan  warga
Negara  sendiri  (pasal  7).  Asas ini  menyatakan    bahwa  jika negara Peminta meminta 20 Kejahatan  politik  sebenarnya  bukan merupakan tindakan yang tergolong kejahatan.  Biasanya  pelaku  adalah  orang- orang  yang  berbeda  keyakinan  politik dengan negaranya. Oleh karena itu perbuatan  makar  atau  pembunuhan  kepala Negara/kepala pemerintahan tidak
digolongkan sebagai kejahatan politik (pasal 5 ayat 4).
21 Pelaku  kejahatan  militer  sebenarnyaa adalah  seorang  desersi  yang  melarikan  diri dari kesatuannya di ketentaraan 22 Pelaku  kejahatan  agama  biasanya  adalah orang-orang  yang  mengeluarkan  pendapat mengenai  suatu  agama,  namun  pendapat tersebut  dianggap  sebagai  hinaan  bagi pemeluk  agama  tersebut.  Contoh  pelaku kejahatan keagamaan adalah Salman Rushdi, seorang  warga  Negara  Iran  yang  menulis buku  berjudul Satanic  Verses (Ayat-ayat Setan) yang isinya diyakini menghina agama Islam.  Sejak  tahun  1980  Salman  Rushdi yang  dijatuhi  hukuman  mati  secara in absentia oleh  Pengadilan  Iran  karena bukunya tersebut,  meminta suaka ke Inggris dan tidak dapat diekstradisi ke Iran.
ekstradisi terhadap warga Negara Indonesia,  maka  Indonesia  tidak akan menyerahkan warganya tersebut,  kecuali  jika  pemerintah Indonesia  merasa  jika  pelaku lebih  baik  diadili  di  Negara peminta 23 ;
9. Asas  teritorial (pasal 8). Asas ini mengatur  bahwa  Negara  tempat terjadinya kejahatan (baik sebagian  atau  seluruh  kejahatan) berwenang penuh untuk mengadili  pelaku,  sesuai  dengan asas  terpenting  di  dalam  hukum pidana,  yaitu Lex  Locus  Delicti (hukum  yang  berlaku  adalah hukum tempat kejahatan dilakukan),  sehingga  Indonesia dapat menolak permintaan
ekstradisi tersebut.
10. Asas ne  bis  in  idem (pasal  9,  10 dan  11).  Asas  ini  mengatur bahwa  Indonesia  dapat  menolak mengekstradisi    jika  pelaku sedang  dalam  proses  pengadilan untuk kejahatan yang sama (pasal 9),  pelaku  telah  dijatuhi  vonnis hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk kejahatan  yang  sama(pasal  10), atau pelaku telah selesai menjalani  hukumannya  untuk kasus yang sama (pasal 11);
11. Asas  kadaluarsa  (pasal  12).  Asas ini  mengatur  bahwa  Indonesia dapat menolak permintaan
23 Aturan  tidak  menyerahkan  warga  Negara ini pernah dilakukan oleh Indonesia terhadap kasus Oki (1996) yang dituduh membunuh 3 orang  di  Los  Angeles  (AS),  namun  yang bersangkutan  tertangkap  dan  diadili  di Indonesia, karena Indonesia menolak permintaan ekstradisi dari AS. Vonnis hakim terhadap  oki  adalah  hukman  mati  dan  telah dieksekusi  sekitar  tahun  2006,  padahal  jika pemerintah  menerapkan  pasal  7  ayat  (2) berkemungkinan  Oki  tidak  dihukum  mati  di Los Angeles karena AS tidak lagi menerapkan hukuman mati.
ekstradisi  atas  pelaku  kejahatan jika menurut pemerintah Indonesia  hak  untuk  menuntut dan mengadili pelaku telah kedaluwarsa;
12. Asas  tidak  menyerahkan  pelaku yang  diancam  pidana  mati  di Negara  Peminta  (pasal  13).  Asas ini mengatur bahwa jika kejahatan pelaku diancam
hukman mati  di  Negara  Peminta, sedangkan di Indonesia kejahatan tersebut  tidak  dioancam  pidana mati,    maka  ekstradisi  akan ditolak,  kecuali  Negara  Peminta meyakinkan  bahwa  pelaku  tidak akan diancam hukuman mati;
13. Asas  kejahatan  lain  (pasal  15)/
Asas ini mengatur bahwa permintaan ekstradisi akan ditolak oleh pemerintah Indonesia jika ekstradisi dimintakan untuk penuntutan dan pemidanaan  kejahatan  lain  yang tidak tercantum dalam permintaan ekstradisi. 14. Asas  tidak  menyerahkan  pelaku jika  akan  diserahkan  kepada
Negara ketiga (pasal 16). Asas ini mengatur  bahwa  Indonesia  akan menolak mengekstradisi seseorang yang tidak akan diadili oleh  Negara  Peminta,  melainkan akan  diserahkan  kepada  Negara ketiga  untuk  kejahatan  lain  yang dilakukan diluat permintaan ekstradisi; 15. Asas  penundaan  ekstradisi  (pasal 17).  Asas  ini  mengatur  bahwa pelaksanaan ekstradisi akan ditunda  jika  orang  yang  diminta untuk diekstradisi sedang menjalani hukuman untuk kejahatan  lain  yang  dilakukan  di Indonesia.
Dari  beberapa  asas  ekstradisi telah  yang  dipaparkan  sebelumnya, terlihat  bahwa  adalah  suatu  hal  yang
tidak  mudah  untuk  melaksanakan ekstradisi,  karena  begitu  banyak syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi, terutama  oleh  Negara  Peminta.  Oleh karena itu terlihat bahwa sesungguhnya  proses  ekstradisi  ini sepenuhnya bergantung kepada itikad  baik  dari  Negara  Diminta, apakah  akan  menyerahkan  orang yang  diminta  atau  tidak,  sesuai dengan  syarat-syarat  yang  telah diatur dalam Undang-undang Negara Diminta.
2.5.Proses dan syarat-syarat Ekstradisi Dalam  undang-undang  nomor
1  tahun  1979  tentang  Ekstradisi, diatur bahwa jika pemerintah Indonesia  telah  menyetujui  untuk menyerahkan seorang pelaku kejahatan  yang  berada  di  Indonesia kepada  Negara  Peminta,  maka  ada beberapa prosedur yang harus dilalui,
yaitu ;
1. Penahanan sementara orang yang akan diekstradisi (pasal 18-20). Pejabat berwenang dari Negara Peminta harus mengajukan permohonan  penahanan  sementara terhadap pelaku kejahatan yang akan diekstradisi.  Permohonan  tersebut diajukan  kepada  Kaplori  atau  Jaksa Agung melalui INTERPOL Indonesia,  saluran  diplomatik,  atau melalui  jasa  lainnya  seperti  pos, telepon, surat elektronik dan
sebagainya. Penahanan sementara ini dilakukan  menurut  aturan  Hukum Acara  Pidana  Indonesia,  karenanya masa penahanan tersebut tidak boleh lebih dari 30 hari.
Penahanan  ini  juga  dilakukan atas  jaminan  dari  Negara  Peminta, bahwa  Negara  tersebut  benar-benar akan  melakukan  ekstradisi  terhadap
orang tersebut, yang harus dibuktikan melalui dokumen- dokumen  pelengkap  yang  harus disampaikan  secepat  mungkin  dan tidak boleh melebihi waktu penahanan sementara tersebut. Keputusan atas penahanan sementara ini  juga  harus  diberiahukan  kepada Negara  Peminta  oleh  Kapolri  atau Jaksa  Agung  melalui  INTERPOL Indonesia,  atau  saluran  diplomatik, atau melalui jasa lainnya.
Jika  dalam  jangka  waktu  yang dianggap  cukup  untuk  penahanan,
Presiden  tidak  menerima  permintaan ekstradisi dari Negara Peminta melalui Menteri Kehakiman (Hukum dan  HAM),  maka  demi  hukum, penahanan  terhadap  tersangka  atau pelaku  kejahatan  harus  diakhiri,  dan yang  bersangkutan  harus  dibebaskan oleh Jaksa Agung atau Kapolri (pasal 21).
Pelaku  kejahatan  yang  telah ditahan  juga  dapat  dibebaskan  jika diperintahkan oleh
Pengadilan, penahanan  sudah  melewati  30  hari, serta  permintaan  ekstradisi  ditolak oleh Presiden (pasal 34).
2. Pengajuan surat permintaan ekstradisi  dari  Negara  Peminta melalui  saluran  diplomatik  yang ditujukan Kepada Menteri Kehakiman ( Menteri Hukum dan HAM) dan selanjutnya
diteruskan kepada Presiden
(pasal 21).
Surat  permintaan  ekstradisi tersebut  harus  dilengkapi  dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu salinan  surat  perintah  penahanan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang,  uraian  kejahatan  yang dimintakan  untuk  diekstradisi,  teks ketentuan  hukum  yang  dilanggar oleh  pelaku,  permohonan  penyitaan
barang  bukti,  dan  surat  keterangan kewarganegaraan  pelaku.  Syarat- syarat  tersebut  dikenakan  kepada pelaku  yang  disangka  melakukan tindak kejahatan.
Sedangkan kepada pelaku yang telah  berstatus  terpidana,  maka dokumen-dokumennya adalah
salinan  surat  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap,  surat  keterangan kewarganegaraan    dan  surat  perintah penahanan  yang  dikeluarkan  oleh pejabat yang berwenang (pasal 22);
3. Pemeriksaan terhadap pelaku yang  akan  diekstradisi  (pasal  25- 28) Selama dalam proses penahanan,  pelaku  kejahatan  yang akan diekstradisi akan diperiksa oleh Kepolisian,  yang  hasilnya  berupa berita  acara  pemeriksaan  (BAP), diserahkan kepada Kejaksaan setempat.  Berdasarkan  BAP  ini, selambat-lambat  selama  7  hari, Kejaksaan memohonkan surat penetapan Pengadilan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan  dapat  diekstradisi  atau tidak.  Untuk  menjalankan  proses persidangan,  maka  pelaku  dipanggil menghadiri  sidang  pada  hari  yang telah ditetapkan.
4. Proses  persidangan  atas  BAP (pasal 29-33)
Setelah  dipanggil  secara  patut,
maka dalam persidangan yang dilakukan  secara  terbuka,  di  depan pelaku  yang  akan  diekstradisi  dan dihadiri  oleh  Jaksa  setempat,  Hakim akan memeriksa :
a. Identitas pelaku;
b. Kejahatan  yang  dilakukan  bukan termasuk kejahatan yang
pelakunya tidak dapat diekstradisi; c. Hak penuntutan belum kedaluwarsa; d. Pelaku  belum  pernah  dijatuhi hukuman  untuk  kasus yang
dimintakan ekstradisi; e. Kejahatan tersebut diancam pidana  mati  di  Negara  Peminta, sedangkan di Indonesia tidak;
f. Orang  tersebut  sedang  diperiksa di  Indonesia  atas  kejahatan  yang sama.
Dari hasil pemeriksaan tersebut Hakim  akan  memutuskan  apakah yang bersangkutan dapat  diekstradisi atau tidak.
5. Pertimbangan  dari    Menteri Kehakiman (Menteri  Hukum  dan HAM),      Menteri  Luar  Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri,
terhadap  penetapan  Hakim,  jika Hakim  menetapkan  bahwa  yang bersangkutan  dapat  diekstradisi (pasal 36 ayat 1);
6. Keputusan Presiden untuk menentukan apakah yang bersangkutan  dapat  diekstradisi atau  tidak  (pasal  36  ayat  2). Keputusan ini kemudian diberitahukan kepada Negara Peminta melalui saluran
diplomatik.
7. Penyerahan orang yang diekstradisi  (pasal  40-41).  Jika permintaan  ekstradisi  disetujui oleh Presiden, orang yang diekstradisi akan diserahkan kepada  pejabat  yang  berwenang dari  Negara  Peminta,  di  tempat dan  waktu  yang  telah  ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Hukum  dan  HAM)  Indonesia. Jika  yang  bersangkutan  tidak diambil pada waktu yang ditentukan, maka setelah 30 hari,
demi hukum, pemerintah Indonesia akan melepaskan pelaku, dan Negara Peminta tidak dapat  mengajukan  permintaan ekstradisi  lagi  untuk  orang  yang sama.
Dari  beberapa  prosedur  yang telah  dipaparkan  di  atas,  terlihat bahwa  untuk  melakukan  ekstradisi, begitu banyak pihak yang dilibatkan, mulai  dari  Presiden,  Menteri  Luar Negeri, Menteri Kehakiman (Hukum dan  HAM),  Jaksa  Agung,  Kapolri, INTERPOL,  Perwakilan  diplomatik,
Pengadilan setempat, Kejaksaan setempat,    dan  Kepolisian  setempat. Dengan  demikian  terlihat  bahwa proses  ekstradisi  ini  begitu  rumit, berbelit  dan  memakan  waktu  yang cukup lama.

## 2.6.Kasus-kasus Ekstradisi
Salah  satu  kasus  ekstradisi terbesar  yang  cukup  menghebohkan adalah  kasus  ekstradisi  Jenderal Manuel  Noriega,  yang  merupakan mantan  diktator  di  Panama  (1983- 1989). Pada akhir masa pemerintahannya,  Noriega  ditangkap dan  diekstradisi    ke  Amerika  Serikat atas  tuduhan  kejahatan  narkoba,  dan melalui  pengadilan  Florida,  dijatuhi hukuman  penjara  selama  21  tahun. Noriega  menjalani  hukumannya  di penjara Miami, Florida.
Pada  tanggal  7  Juli  2010, Perancis  juga  menjatuhkan  pidana selama  7  tahun  pada  Noriega  atas tuduhan  kejahatan  pencucian  uang (money  laundry) .    Untuk  menjalani hukuman  tersebut,  maka  Noriega langsung  diekstradisi  ke  Perancis. Namun  baru  setahun  menjalani hukumannya di Perancis, pada Oktober 2011 lalu, Panama meminta agar  Noreiga  diekstradisi  ke  Panama
atas  tuduhan  korupsi,  penggelapan, dan  pembunuhan  terhadap  3  orang lawan politiknya selama dia berkuasa,  dimana  Noreiga  telah diadili secara in absentia dan dijatuhi vonis  hukuman  penjara  selama  60 tahun.  Dan  izin  ekstradisi  dari Perancis ke Panama telah dikeluarkan  oleh  Pengadilan  tinggi Perancis pada 23 Oktober 2011. 24 Dari  kasus  Noriega  ini  terlihat beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1. Dominasi  Negara  besar  terhadap Negara kecil; Ekstradisi yang dilakukan Amerika  Serikat  terhadap  Noriega pada  1989  memperlihatkan  bahwa
Amerika  Serikat  melalui  Presiden waktu  itu,  George  Bush  telah melakukan tindakan pelanggaran Hukum Internasional, yaitu melaksanakan kedaulatannya di Negara lain. Noreiga masih berstatus Presiden Panama ketika dia “diculik” dan  “dibawa  paksa”  ke  Amerika Serikat. Hukum Internasional menerapkan  asas Par  In  Parem  Non Habet Imperiu m, yang artinya bahwa suatu Negara tidak dapat memaksakan  kekuatannya  kepada Negara  lain.  Terlepas  dari  kesalahan
Noriega  yang  dituduh  Amerika Serikat  sebagai  pemasok  heroin, maka  tindakan  Amerika  Serikat tersebut  dapat  digolongkan  sebagai tindakan  dominasi  Negara  besar terhadap Negara kecil yang bertentangan dengan Hukum Internasional. 25 24 Harian Kompas, 24 Oktober 2011
25 Sebenarnya  tindakan  Amerika  Serikat terhadap  Negara  kecil  yang  menentangnya sudah  sering  terjadi,  seperti  invasi  yang dilakukan  Amerika  Serikat  terhadap  Irak, dan  Afganistan.  Hal  serupa  juga  dilakukan oleh Cina terhadap Tibet.
2. Ekstradisi  atas  Noriega  adalah tidak sah ; Ekstradisi atas Noriega dilakukan  berdasar  prinsip-prinsip politik,  diplomatik  dan  moral 26
bukan  berdasar  prinsip  hukum, terutama  Hukum  Internasional.  Jika ekstradisi  Noriega  dilakukan  bukan atas dasar prinsip Hukum (Internasional),  maka  disini  terlihat bahwa sebenarnya belum ada perjanjian ekstradisi  antara Amerika
Serikat  dan  Panama,  yang  berarti bahwa  proses  ekstradisi  tersebut adalah  tidak  sah,  sehingga  Amerika Serikat  melakukan  lagi  pelanggaran Hukum Internasional.
3. Negara-negara besar bekerja sama menindas Negara kecil ; Ekstradisi Noriega dari Amerika  Serikat  ke  Perancis  yang dilakukan secara langsung memperlihatkan bahwa Negara- negara besar memperlakukan Negara kecil  seperti  “membagi-bagi  kue antar sesama mereka” tanpa memperhatikan  hak  dan  kedaulatan Negara  kecil.    Panama  sebagai
Negara  asal  dari  Noriega  seperti tidak  memiliki  hak  apa-apa  untuk membela warga negaranya sendiri.
4. Ekstradisi  dilakukan  berkali-kali atas  satu  orang  untuk  tindak pidana  yang berbeda :
Sesuai  dengan  asas  ekstradisi,
pada dasarnya seseorang dapat dikestradisi  lebih  dari  satu  kali, sepanjang tidak terjadi ne bis in idem atas ekstradisi tersebut.
26 Pernyataan  Presiden  Goerge  Bush  ini dilontarkan setelah Amerika Serikat mendapat banyak kecaman dari Negara lain. Seterusnya lihat Romli Atmasasmita, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional,
Eresco, Bandung, 1995, halaman 85.
5. Ekstradisi  Noriega  dari  Perancis ke  Panama  sebelum  Noriega selesai  menjalani hukumannya di Perancis  menunjukkan  bahwa Panama  sebagai  Negara  asal Noriega  berani  memperlihatkan kedaulatannya  atas  Negara  besar seperti  Perancis,  sehingga  berani meminta  ekstradisi  atas  Noriega agar yang bersangkutan menjalani hukumannya di negaranya sendiri. 27 Selain  dari  kasus  Noriega tersebut,  sebenarnya  Indonesia  telah pernah berhasil mengekstradisi
seorang  pelaku  kejahatan  warga Negara  Australia,  Peter  Dundas. Tersangka  merupakan  pelaku  kasus pencabulan  3  (tiga)  orang  anak  di bawah  umur  ( phedopillia )  yang dilakukannya  di  Lombok  dari  tahun 1997 sampai dengan 2006. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Pasal 82 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman  maksimal  15  (lima  belas) tahun penjara. Peter Dundas
Walbran,  diekstradisi  dari  Australia ke  Indonesia  pada  21  Oktober  2011.
Peter adalah  warga Negara Australia dan    merupakan  mantan  tenaga pengajar  di Australian  International School  (AIS) di  Jakarta  dan  telah menjadi  buronan  sejak  tahun  2007 dan  telah  dimintakan  ekstradisinya sejak tahun 2008.
Ekstradisi Peter Dundas Walbran  mengalami  banyak  kendala mengingat  tersangka  adalah  Warga Negara  Australia  dan  keberadaan yang  bersangkutan  di  Australia  baru
27 Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  I  Wayan Parthiana,  bahwa  seseorang  lebih  senang menjalani  hukuman  di  negaranya  sendiri dari pada di Negara lain.  Selanjutnya lihat I Wayan Parthiana, op cit, halaman 8.
diketahui,  yaitu  di  daerah  pinggiran Australia,  di Lakeview Parade . Peter Dundas  berhasil  ditangkap  otoritas kepolisian  federal  di  Australia  pada tanggal  3  Maret  2010  di  Sidney Airport Australia pada saat tersangka akan  melarikan  diri  keluar  wilayah Australia.  Penangkapan  ini  berhasil dilakukan  berdasarkan  permohonan penahanan  sementara (provisional arrest) dari Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  serta  tindak lanjut atas kerjasama yang erat antara pihak Attorney  General’s Australia, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  dan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. 28 Pengekstradisian  Peter  Dundas Walbran,  berdasarkan  Keputusan Menteri Kehakiman Australia tanggal  22  Agustus  2011  dan diputuskan diserahkan kepada petugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  di  Bandara  Internasional Sidney. Dari keberhasilan mengekstradisi Peter Dundas Walbran  ini  dapat  diperhatikan beberapa hal, yaitu :
1. Indonesia  berhasil  melakukan ekstradisi;
2. Australia melaksanakan asas pacta  sunt  servanda dengan konsekwen ;
3. Australia melakukan pelanggaran terhadap  peraturan  Nasionalnya sendiri  dan  hukum  Internasional, yaitu menyerahkan warga negaranya    untuk  dihukum  di Negara  lain.      Padahal  hukum Internasional dan Undang- undang ekstradisi Negara mannapun  melarang  penyerahan warga  negaranya  sendiri  untuk diekstradisi. 29
28 Kompas, 22 Oktober 2011.
29 Lihat lagi kasus Oki yang telah disinggung sebelumnya.  Kasus  yang  sama  juga  pernah
4. Hal penting yang harus diperhatikan  atas  keberhasilan ekstradisi  ini,  yaitu  bagaimana mekanisme ekstradisi dapat diterapkan  bagi  pengembalian tersangka  atau  terpidana  buronan tindak  pidana  korupsi yang hingga  saat  ini  masih  banyak melarikan  diri  diluar  negeri, khususnya buronan tindak pidana korupsi  BLBI  yang  saat  ini  sulit untuk dikembalikan ke Indonesia.
Namun tanpa perjanjian ekstradisi, Indonesia pernah memulangkan sesorang yang disangka  melakukan  tindak  pidana dan  kemudian  melarikan  diri  ke  luar negeri.  Kasus  ini    menimpa  mantan bendahara  partai  Demokrat,  M. Nazaruddin.  M.  Nazaruddin  yang disangka  terlibat  dalam  kasus  suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang,  sebelum  diperiksa,  telah melarikan diri keluar negeri. Tercatat ada  beberapa  Negara  yang  didatangi M.  Nazaruddin,  seperti  Singapura, Malaysia, Thaiand, Vietnam, Kamboja,  bahkan  dikabarkan  M. Nazaruddin juga sempat bersembunyi di Pakistan. Tapi akhirnya yang bersangkutan diketahui  berada  di  kota  Cartagena, Columbia,    Amerika  Selatan.  Pada akhir  Juli  2011,  atas  kerjasama  yang baik  antara  POLRI,  INTERPOL  dan pemerintah Kolumbia, M. Nazaruddin  dipulangkan  kembali  ke Indonesia tanpa mengalami kesulitan berarti.
terjadi  antara  Libya  dan  Amerika  Serikat, dimana  Amerika  Serikat  menuduh  2  orang warga Negara Libya melakukan pembajakan di  pesawat  udara  yang  berbendera  Amerika Serikat.  Namun  pemerintahan  Muamar Khadafi menolak keras pengembalian kedua warga  Negara Libya  tersebut karena bertentangan  dengan  Hukum  Internasional dan Hukum Nasional Libya.
Dari  kasus  M.  Nazaruddin  ini juga dapat diperhatikan beberapa hal, yaitu :
1. Pelaku  dapat  dikembalikan  tanpa perjanjian dan proses ekstradisi;
2. Pelaku dapat dikembalikan
melalui jalur timbal balik,
sehingga Indonesia saat ini memiliki  kewajiban  yang  sama terhadap  Kolumbia  di  masa depan;
3. Pelaku  dapat  dikembalikan  tanpa melalui  proses  yang  panjang, rumit, dan berbelit;
4. Kolumbia  merupakan  Negara yang menghormati hukum Internasional  dan memiliki  itikad baik untuk memberantas kejahatan; 5. Indonesia dan Kolumbia memiliki hubungan yang baik.

## III. PENUTUP
3.1. Simpulan
Ekstradisi  adalah  suatu  jalan yang  ditempuh  oleh  Negara-negara yang  ingin  mengembalikan  pelaku kejahatan  ke  Negara locus  delicti . Namun  pelaksanaan  ekstradisi  ini sering  mengalami  kendala  terutama bagi  Negara  berkembang  seperti Indonesia  yang  tidak  mempunyai posisi  tawar  yang  baik,  sehingga perjanjian-perjanjian  ekstradisi  yang pernah  dibuat      tidak  mempunyai kekuatan. Sebaliknya, Negara-negara maju  dan  mempunyai  posisi  tawar yang  tinggi,  dapat  dengan  mudah melakukan ekstradisi, walaupun dengan melanggar Hukum Internasional. Ekstradisi  juga  ternyata  tidak efektif karena : 1. Bergantung  kepada  perjanjian internasional  yang  harus  sudah dibuat sebelumnya;
2. Memakan  biaya  yang  tinggi karena  melibatkan  begitu  banyak lembaga-lembaga Negara;
3. Memakan waktu dan tenaga yang cukup  besar  karena  proses  yang rumit dan berbelit;
4. Sangat  bergantung  kepada itikad baik,  keinginan  dan  kepentingan dari Negara yang Diminta;
5. Sangat  sulit  untuk  dilaksanakan karena  memiliki  banyak  asas yang  membuat  seorang  pelaku kejahatan tidak dapat diekstradisi; 6. Negara Diminta sering memposisikan  diri  sebagai  pihak yang lebih tinggi, sehingga mengajukan penawaran yang
merugikan Negara Peminta; 7. Pelaku  kejahatan  akan  melarikan diri ke Negara yang diketahuinya belum  mengadakan  perjanjian ekstradisi  dengan  Negara locus delicti dan  akan  menghindari Negara  yang  diketahuinya  telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Negara locus delicti ;
8. Penolakan  dari  Negara  Diminta untuk  mengembalikan  seseorang yang  diminta  untuk  diekstradisi akan berakibat buruk pada hubungan bilateral kedua Negara, apalagi jika sebelumnya telah ada perjanjian ekstradisi.
3.2. Saran
Oleh  karena  itu  disarankan agar Negara-negara lebih mengutamakan : 1. Pemberantasan  kejahatan  dengan tidak memandang apakah Negara Peminta  dan  Negara  Diminta telah mengadakan perjanjian ekstradisi sebelumnya;
2. Itikad  baik,    demi  hubungan internasional  yang  lebih  baik antara  Negara-negara,  sepanjang
penyerahan  orang  tersebut  tidak merugikan Negara yang Diminta;
3. Menyerahkan orang yang diminta melalui proses timbal balik, yang lebih  hemat,  praktis  dan  tidak berbelit,  sekaligus  meningkatkan fungsi INTERPOL.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Boer  Mauna, Hukum  Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global, Alumni, Bandung,
2003; IM  Sinclair, The  Vienna  Convention on  the  Law  of  the  Treaties,
Manchester United Press,
1973; Ivan Anthony Shearer, Extradition in
International  Law, Manchester United press, 1971;
I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan
Hukum  Nasional  Indonesia, Mandar Maju, Bnadung, 1990; JG Starke, Introduction to
International  Law, 7 th ed.
Butterworths  and  Co  Ltd,  4 th ed., London, 1958; M  Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan  Perlindungan  atas
Hak  Asasi  Manusia, Ghalia
Indonesia, 1980;
Oppenheim, International  Law  a Treatise, 8 th ed.  Vol.  1  Peace,
1960; Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum  Pidana  internasional, PT Eresco, Bandung, 1995; Wasito, Konvensi-konvensi Wina tentang  Hubungan  Diplomatik, Hubungan konsuler dan hukum Perjanjian/Traktat, Andi Offset, Yogyakarta, 1984; Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4; Undang-undang nomor 1 tahun 1979
tentang Ekstradisi;

## Artikel/Website/Koran
Ahmad Yustiana, Liputan6.com, diakses  Selasa,  12  September 2011; Laurencius Simanjuntak, detik- news.com, Jumat, 9 September 2011, diakses Senin, 12
September 2011;
Kompas, 22 dan 24 oktober 2011; http://id .Wikipedia.org/wiki/ekstradis i,  diakses  Senin,  11  September 2011.