## Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah
Provinsi Dki Jakarta
Analysis Of Contribution And Effectiveness Of Hotel And Restaurant Tax Receipts On Regional Original Income In  Dki Jakarta Province
Elon Manurung 1 , Sry Menda Sembiring 2 1, 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I menda18biring@gmail.com
Abstrak  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kontribusi  dan  efetivitas  pajak  hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran DKI Jakarta tahun 2014-2016 yang telah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 36 data.  Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampel Jenuh.  Sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran DKI Jakarta tahun 2014-2016 yang telah dikelompokkan secara  terpisah  dan  menjadi bagian  dari  pajak  daerah  sehingga jumlah  pengamatan  dalam  penelitian ini adalah  36  data.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda.Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa kontribusi dan efetivitas pajak hotel mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah  secara  parsial  maupun  simultan.  Nilai  adjusted    R-Square  sebesar  0,512,  artinya  besarnya koefisien determinasi sebesar 0, 512 hal ini menyatakan bahwa variabel independen menjelaskan variabel dependen  sebesar  51,2%.  Sisanya  48,80%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  model  penelitian  ini seperti Pajak Kendaraan Bermotor.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Efektivitas Pajak Hotel
Abstract  - This study aims to analyze the influence of contribution and tax effectivity of the hotel against the Original Revenue. The population in this study is the monthly data of the realization of Hotel and DKI Jakarta Restaurant Taxes 2014-2016 which has been grouped separately and become part of the local tax so that the number of observations in this study is 36 data. Sampling in this study using the technique of Saturated  Samples.  The sample in  this study  is  the  monthly  data  of  the  realization  of  Hotel  Tax  and  DKI Jakarta Restaurant Taxes 2014-2016 which has been grouped separately and become part of the local tax so  that  the  number  of  observations  in  this  research  is  36  data.  Data  analysis  technique  using  multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the contribution and effectiveness of hotel taxes  have  an  effect  on  Local  Revenue  partially  or  simultaneously.  Adjusted  R-Square  value  of  0,512, meaning  the  magnitude  of  determination  coefficient  of  0,  512  it  is  stated  that  the  independent  variables explain the dependent variable of 51.2%. The remaining 48.80% is influenced by other variables outside of this research model such as Motor Vehicle Tax..
Keywords: Local Original Revenue, Contribution, Effectiveness of Hotel Tax.

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan Daerah  memberikan  dampak  yang  luas  bagi  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah memberikan  implikasi  berupa  timbulnya  kewenangan  dan  kewajiban  bagi  daerah  untuk melaksanakan  berbagai  kegiatan  pemerintahan  secara  lebih  mandiri,  termasuk  di  dalamnya optimalisasi  pengelolaan  keuangan  khususnya  pengelolaan  terhadap  pendapatan  daerah.
Kinerja  pengelolaan  pendapatan  daerah  bahwasannya  ditujukan  untuk  meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.  Hasil  akhir  yang  diharapkan  adalah  kontribusi  pendapatan dari  sektor  retribusi  dan  pajak  daerah  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan yang semakin meningkat.
Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih  tingginya  ketergantungan  dana  dari  pemerintah  pusat  menjadikan  pemerintah  daerah kurang  optimal  dalam  mengelola  PAD,  kepatuhan  wajib  pajak/retribusi  yang  relatif  rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi,  dan  kesadaran  wajib  pajak/retribusi  yang  masih  rendah.  Lebih  lanjut  rendahnya penerimaan  disebabkan  karena  kurangnya  sosialisasi,  daya  paksa  yang  rendah,  dan penghindaran  pajak  yang  tinggi.  Untuk  mananggulangi  kekurangan  tersebut  sehingga penerimaan  pendapatan  daerah  dapat  meningkat  perlu  dilakukan  pembenahan  administrasi seperti  perbaikan  data  base,  perluasan  basis,  intensifikasi,  dan  ekstensifikasi  wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur.
DKI Jakarta merupakan sebuah ibu kota Provinsi Negara Indonesia yang tentunya sangat ramai dengan  aktivitas  ekonomi  para  pebisnis  dan  investor  dari  berbagai  sektor  usaha  dan masyarakat kelas  elit  menengah  ke  atas  (berpendapatan  tinggi)  yang  diantaranya  mempunyai kebiasaan  mengonsumsi  terhadap  barang-barang  mewah.  Dengan  mengoptimaklan  Para subjek  wajib  pajak  di  atas  tentu  akan  meningkatkan  skala  penerimaan  pajak  daerah  sebagai sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  berperan  dalam  mendorong  peningkatan pelayanan masyarakat dan perkembangan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu pemerintah  perlu  merumuskan  strategi  dalam  perencanaan  pembangunan  yang  akan  diambil dengan  memanfaatkan  peluang  yang  ada  semaksimal  mungkin  guna  meningkatkan Penerimaan  Asli  Daerah  (PAD),  dengan  begitu  pemerintah  daerah  secara  mandiri  mampu membiayai kebutuhannya dan akan banyak program pembangunan dapat dibiayai. Maka akan semakin  tinggi  pencapaian  sebuah  tujuan  dari  daerah  otonom  yang  mandiri  dan  sejahtera (Pesik, 2013).
Menurut  BPS  DKI  Jakarta  (2017)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  tahun  2016  diperoleh sebesar  Rp  36.883.621.580,  dimana  85%  dari  nilai  tersebut  berasal  dari  penerimaan  pajak daerah dan 15% sisanya dari berbagai sektor lainnya. Ini menunjukkan bahwa pendapatan PAD terbesar  ialah  pajak  daerah.  Tentu  penerimaan  ini  diperoleh  tak  terlepas  dari  keterkaitan pelayanan  pemerintah  daerah  terhadap  masyarakat  sehingga  pertumbuhan  penduduk  dan peningkatan ekonomi ikut mendorong penerimaan pajak daerah. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah antara  lain  :  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan, dan Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah  yang Sah. Gambaran sumber- sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  di  DKI  Jakarta  tahun  2016  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.1 berikut :
Tabel 1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2016
(Ribu Rupiah) No Uraian Penerimaan % Terhadap PAD 1 Pajak Daerah 31.607.479.860 85 2 Retribusi Daerah 675.775.070 2 3 HPKD yang dipisahkan 303.204.420 1 4 Penerimaan Lain-lain 4.297.162.230 12 Jumlah PAD 36.883.621.580 100
Sumber :DKI Jakarta 2017, BPS (data diolah)
Adapun  sumber  pajak  daerah  dapat  diperoleh  di  antaranya  yang  terdiri  dari  pajak  kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Dari jenis-jenis pajak tersebut yang harus ditaati oleh pihak wajib pajak sesuai dengan ketentuan perda Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2010 dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Gambaran struktur pajak daerah DKI jakarta dapat dilihat di bawah ini pada tabel 1.2 sebagai berikut:
Tabel 2 Struktur Pajak Daerah di DKI Jakarta Tahun 2016
(Ribu Rupiah)
No Jenis Pajak Daerah Penerimaan %  Terhadap  Pajak Daerah 1 PKB 7.143.530.350 23 2 BBNKB 5.003.996.130 16 3 PBBKB 1.094.901.390 3 4 P. Hotel dan Restoran 3.953.238.330 12 5 P. Hiburan 769.540.460 2 6 P. Reklame 894.271.33 3 7 P. Penerangan Jalan 714.835.020 2 8 P. Lain – lain 12.003.166.850 38 Jumlah 31.607.479.860 100
Sumber :DKI Jakarta 2017, BPS (data diolah)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penerimaan  terbesar  pajak  daerah  DKI Jakarta  berasal  dari  pajak  lain-lain  yaitu  sebesar  Rp  12.003.166.850  dimana  memberikan kontribusi  sebesar  38%  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  dan  berikutnya  pajak  kendaraan bermotor  berkontribusi  terbesar  kedua  terhadap  pendapatan  pajak  daerah  yaitu  Rp 7.143.530.350 atau 23% pada tahun 2016. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tak dapat dipungkiri,  bahwa  terdapat  faktor-faktor  yang  bisa  mempegaruhi,  diantaranya  yaitu  PDRB, jumlah  tenaga  kerja  asing,  jumlah  balik  nama  stnk  kendaraan  bermotor,  tingkat  inflasi  dan kebijakan pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). faktor-faktor tersebut acap kali mengalami fluktuasi  dalam  setiap  tahun,  tentunya  dapat  digunakan  sebagai  instrumen  untuk  menentukan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu atau tahun selanjutnya. Oleh karena itu hal ini perlu  dirumuskan  solusi  atau  kebijakan  yang  matang  oleh  pemerintah  daerah  guna  mengatasi kendala-kendala yang dapat menghambat penerimaan pajak daerah.
Di  DKI  Jakarta,  sumber  pendapatan  daerah  yang  memiliki  sumbangan  atau  kontribusi  cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal  ini  menunjukkan  b ahwa  pajak  daerah  masih  menjadi  pendapatan  ”andalan”  bagi  daerah tersebut.  Namun  dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  yang  telah  mengamanatkan  bahwa  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  merupakan  jenis pajak  Kabupaten  yang  berdiri  sendiri  dan  terpisah  dari  Pajak  Hotel  dan  Restoran  menjadikan tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam menggali pendapatan di sektor ini, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dengan kata lain, pemisahan jenis Pajak Hotel dan  Pajak  Restoran  dari  Pajak  Hotel  dan  Restoran  berpengaruh  pada  penurunan  kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah karena rawan akan adanya kebocoran.
Beberapa penelitian tentang kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran antara lain sebagai berikut Muliadi (2011) hasil penelitiannya adalah Pajak Hotel berdasarkan target masuk dalam  standar  sangat  efektif  namun  berdasarkan  potensi  sebenarnya  masuk  dalam  standar efektif. Sedangkan untuk pajak restoran berdasarkan target masuk dalam standar sangat efektif sedangkan  berdasarkan  potensi  sebenarnya  masuk  dalam  standar  kurang  efektif.  Penelitian
Nurjaman  (2012)  dengan  hasil  penelitian  Kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  berpengaruh signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandung.  Penelitian  Lombogia  (2016) menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau  mengalami  fluktuaktif.  Dimana  presentase  kontribusi  pajak  hotel  terbesar  terjadi  pada tahun  2015  sebesar  0,061%  dan  presentase  terendah  di  tahun  2012  sebesar  0.023%  dengan rata-rata kontribusi 0,036%. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi  dan sumber- sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  khususnya  Penerimaan  Pajak  Hotel,  sehingga  akan  terjadi peningkatan  penerimaan  pajak.  Penelitian  Ardiles  (2015)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kota Padang sangat besar dan terus meningkat dari tahun 2008 – 2014.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  perhitungan  selisih  antara  realisasi  dan  potensi  penerimaan Pajak  Hotel  dari  tahun  2008  sebesar  31,28  %,  tahun  2009  sebesar  47,13  %,  tahun  2010 sebesar  39.13%,  tahun  2011  sebesar  53,04  %,  tahun  2012  sebesar  52,82  %,  tahun  2013 sebesar 53,27 % dan tahun 2014 sebesar 52,24 %.
Penelitian  Tiara  (2014)  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  hotel  Kota Semarang pada tahun  2010-2012 memenuhi target setiap tahunnya, akan tetapi pertumbuhan pajak  hotel  di  Kota  Semarang  mengalami  penurunan  dari  23.36%  pada  tahun  2010  menjadi 11.42%  pada  tahun  2012.  Penelitian  Candrasari  (2016)  hasil  dari  penelitian  menunjukkan potensi  pajak  tahun  2010-2014  mengalami  peningkatan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak Restoran tahun  2012  sebesar  108,21%  menunjukkan  peningkatan  yang  sangat  efektif  juga  terjadi. Meskipun  realisasi  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran  serta  realisasi  penerimaan  PAD meningkat  tetapi  kontribusi  dari  tahun  2010-2014  terus  menurun,  kontribusi  Pajak  Hotel  dan Restoran  yang  dicapai  oleh  DPPK  Kota  Surabaya  tetap  cukup  signifikan  dalam  memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  yang  telah dijabarkan,  maka  peneliti  tertarik  untuk  menganalisa  variabel-variabel  independen  kontribusi dan  efektivitas  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  serta  seberapa  besar  pengaruhnya  terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sebagai variabel dependen pada Provinsi DKI Jakarta

## TINJAUAN LITERATUR Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  tulang  punggung  pembiayaan  daerah,  oleh  karenanya kamampuan  melaksanakan  ekonomi  diukur  dari  besarnya  kontribusi  yang  diberikan  oleh Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  APBD,  semakin  besar  kontribusi  yang  diberikan  oleh Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  APBD  berarti  semakin  kecil  ketergantungan  pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan  yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Deddy Supriady dan  Dadang  Solihin  (2002:173)  “Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Menurut Hanif Nurcholis (2007:182) “Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba  perusahaan  daerah,  dan  lain- lain  yang sah”. Abdul Halim (2007:96) “PAD merupakan semua penerimaan daerah  yang bersumber dari sumber ekonomi asli  daerah”.  Nurlan  Darise  (2008:135)  berpendapat  bahwa  “Pendapatan  Asli  Daerah  adalah pendapatan yang dipe roleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah”.
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah pendapatan  yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan  yang ada di suatu
daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku di mana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## Pajak Hotel
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun  1997  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  hotel  adalah  pajak  atas pelayanan  hotel.  Pengertian  hotel  di  sini  termasuk  juga  rumah  penginapan  yang  memungut bayaran.  Pengenaan  pajak  hotel  tidak  mutlak  ada  pada  seluruh  daerah  kabupaten  atau  kota yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada pemerintah  kabupaten  atau  kota  untuk mengenakan  atau  tidak  mengenakan  suatu jenis  pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah  daerah  harus  terlebih  dahulu  menerbitkan  peraturan  daerah  tentang  pajak  hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

## Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran (Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2003 Ps. 2). Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang nomor 34 tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas  undang-undang  nomor  18  tahun  1997  tentang pajak daerah dan reribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.  Semula  menurut  undang-undang  nomor  18  tahun  1997  pajak  atas  hotel  disamakan dengan  restoran  dengan  nama  pajak  hotel  dan  restoran.  Akan  tetapi,  berdasarkan  undang- undang  nomor  34  tahun  2000  jenis  pajak  tersebut  dipisahkan  menjadi  dua  jenis  pajak  yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada  seluruh  daerah  kabupaten  atau  kota  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  kabupaten  atau  kota  untuk mengenakan  atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.
Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  dipungut  pada  suatu  daerah  kabupaten  atau  kota,  pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang  pajak restoran  yang  akan menjadi  landasan  hukum  operasional  dalam  teknis  pelaksanaan  pengenaan  dan  pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

## Kontribusi
Kata  kontribusi  menurut  Alwi  (2007:126),  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  iuran uang  atau  sumbangan.Dalam  penelitian  ini  kontribusi  digunakan  untuk  mengukur  sumbangan pajak  parkir  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Kontribusi  yang  diberikan  seserorang  untuk meningkatkan  efisisensi  dan  efektivitas  hidupnya.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  menajamkan posisi  perannya,  sesuatu  yang  kemudian  mejadi  bidang  spesialis,  agar  lebih  tepat  sesuai dengan  kompetensi.  Kontribusi  atau  sumbangan  adalah  anggaran  yang  bersumber  dari pemerintah  atau  instansi  yang  lebih  tinggi.  Untuk  mengetahui  proporsi  anggaran,  sumber anggaran  tersebut  perlu  diketahui,  karena  disadari  bahwa  semakin  besar  alokasi  anggaran pusat  ke  daerah  memungkinkan  terjadinya  campur  tangan  yang  lebih  besar  pula  terhadap berbagai aktivitas di daerah ( Halim, 2004).
Kontribusi  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pajak  daerah  memberikan  sumbangan dalam  penerimaan  PAD.Dalam  mengetahui  kontribusi  dilakukan  dengan  membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya restoran dan hotel) periode tertentu dengan penerimaan PAD  periode  tertentu  pula.  Semakin  besar  hasilnya  berarti  semakin  besar  pula  peranan  pajak daerah  terhadap  PAD,begitu  pula  sebaliknya  jika  hasil  perbandingannya  terlalu  kecil  berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi 2010:145).

## Efektivitas
Mahmudi  (2010:143)  menyatakan  bahwa  efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai.  Dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan
mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan ter hadap pencapaian tujuan dan sasaran  yang  ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Mardiasmo (2004:134) mendefinisikan bahwa , “ Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya  suatu  organisasi  mencapai  tujuanya”.  Kegiatan  operasional  dikatakan  efektif  apabila proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  kebijakan  ( spending  wisely ).  Semakin besar  kontribusi  output  yang  dihasilkan  terhadap  pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang ditentukan,  maka  semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit  organisasi.  Efektifitas  pemungutan pajak  adalah  perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  pajak  dengan  target  pajak  yang  telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan potensi riil daerah.
Hubungan Antar Variabel
1.  Hubungan  Kontribusi  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran  terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan  restoran pada periode tertentu terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu ( Halim, 2004 ). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupun  sebaliknya  jika  hasil  perbandingannya  terlalu  kecil  berarti  peranan  pajak  daerah terhadap  PAD  juga  kecil  (  Mahmudi,  2010  :145).  Ali  Nurjaman  (2012)  dalam  penelitiannya menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  kontribusi  pajak  hotel  dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat dikatakan bahwa ketika realisasi penerimaan meningkat maka akan meningkatkan tingkat kontribusi pajak hotel dan  restoran yang secara langsung akan meningkatkan juga Pendapatan Asli Daerah.
H 1a :  Terdapat  pengaruh  Kontribusi  Pemungutan  Pajak  Hotel  terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah.
H 1b : Terdapat pengaruh  Kontribusi  Pemungutan  Pajak Restoran terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.
2.  Hubungan  Efekrivitas  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran  terhadap Pendapatan Asli Daerah
Efektifitas  merupakan  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu  usaha  dalam  mencapai  tujuan  atau target  yang  ditetapkan.  Penilaian  efektifitas  yaitu  dengan  membandingkan  antara  realisasi dengan  potensi  yang  sebenarnya.  Ketika  realisasi  mendekati  dengan  potensi  yang sebenarnya maka dikatakan efektif. Efektifitas pemungutan pajak hotel dan   restoran  dapat dijadikan  alat  ukur  untuk  menilai  kinerja  pemerintah,  apabila  pemungutan  pajak  hotel  dan restoran  telah  dilakukan  dengan  baik  maka  akan  mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Harun Hamrolie ( 1990 :47 ), yang secara lebih khusus mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang  salah  satunya  adalah  efektifitas  pemungutan.  Maka  upaya  optimalisasi  Pendapatan Asli  Daerah  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  penerimaan  sektor  pajak  daerah  yang salah satunya melalui efektifitas pemungutan pajak hotel dan  restoran.
H 2a :  Terdapat  pengaruh  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Hotel  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.
H 2b :Terdapat pengaruh Efektivitas Dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3.  Hubungan  Kontribusi  Dan  Efektifitas  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  tercapai  jika  sumber-sumber  yang mempengaruhinya  mengalami  peningkatan  juga.  Salah  satu  dari  sumber-sumber  tersebut adalah  pajak  daerah  dimana  Pajak  hotel  dan    restoran  merupakan  salah  satu  jenis  pajak daerah.  Maka  dapat  dikatakan  jika  pemungutan  pajak  daerah  dapat  dilaksanakan  secara optimal  maka  akan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Seperti  yang  dikemukakan
dalam Halim (2001 : 144) dikatakakan bahwa : “ Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memili prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu  pajak  daerah  harus  dikelola  secara  professional  dan  transparan  dalam  rangka optimalisasi  dan  usaha  meningkatkan  kontribusinya  terhadap  anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah...”  Ketika  pemungutan  pajak  dilakukan  secara  efektif  yaitu  sesuai  dengan potensi  sebenarnya  maka  akan  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  begitupun  dengan kontribusi  ketika  penerimaan  pajak  hotel  dan    restoran  meningkat  maka  kontribusi  pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pun akan meningkat.
H 3 :  Terdapat  pengaruh  Kontribusi  Dan  Efektifitas  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak Restoran secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

## METODE PENELITIAN
Metode  ini  juga  disebut  metode discovery ,  karena  dengan  metode  ini  dapat  ditemukan  dan dikembangkan  sebagai  iptek  baru.  Metode  ini  disebut  metode  kuantitatif  karena  data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik Operasional Variabel
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan  yang  benar-benar  diperoleh  dan  digali  dari potensi pendapatan yang ada disuatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang- undang  yang  berlaku  dimana  PAD  sebagai  salah  satu  sumber  yang  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan  daerah.  Pendapatan Asli  daerah  di  ukur  rumus  jumlah  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  DKI  Jakarta  dari tahun 2014-2016.
2. Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel
Mahmudi (2010:145) dalam Kesek (2013) menyatakan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam  mengetahui  kontribusi  dilakukan  dengan  membandingkan  penerimaan  pajak daerah (khususnya pajak hotel  dan Pajak Restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. . Rumus Kontribusi pajak hotel antaralain sebagai berikut :
Rumus Efektivitas pajak hotel antaralain sebagai berikut :

## 3. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran
Pengertian  efektivitas  bila  dikaitkan  dengan  penerimaan  suatu  pajak  adalah  mengukur hubungan  antara  hasil  pungut  suatu  pajak  dengan  potensi  pajak  itu  sendiri  Khususnya Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  (Nurcholis  2007:177)  dalam  Prabowo  (2015).  Rumus Kontribusi pajak restoran antaralain sebagai berikut :
Kontribusi = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Penerimaan Pendapatan Asli Daerah X 100%
Efektivitas =
Potensi Pajak Hotel X 100% Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
Kontribusi = Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah X 100%
Rumus Efektivitas pajak restoran antaralain sebagai berikut :

## Populasi Dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran DKI Jakarta  tahun  2014-2016  yang  telah  dikelompokkan  secara  terpisah  dan  menjadi  bagian  dari pajak  daerah  sehingga  jumlah  pengamatan  dalam  penelitian  ini  adalah  36  data.  Pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  Sampel  Jenuh.  Berdasarkan  tehnik pengambilan data diatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  DKI  Jakarta  tahun  2014-2016  yang  telah  dikelompokkan secara  terpisah  dan  menjadi  bagian  dari  pajak  daerah  sehingga  jumlah  pengamatan  dalam penelitian ini adalah 36 data

## Teknik Analisa Data
Menurut  Umi  Narimawati  (2008:5)  pengertian  analisis  regresi  linier  berganda  yaitu:  “Suatu analisis  asosiasi  yang  digunakan  secara  bersamaan  untuk  meneliti  pengaruh  dua  atau  lebih variabel  bebas  terhadap  satu  variabel  t ergantung  dengan  skala  interval”.  Pengertian  analisis regresi  linier  berganda  menurut  Sugiyono  (2014),  adalah  sebagai  berikut  :  “Analisis  yang digunakan  peneliti,  bila  bermaksud  meramalkan  bagaimana  keadaan  (naik  turunnya)  variabel dependen  (kriterium),  bila  dua  atau  lebih  variabel  independen  sebagai  faktor  prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”.
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Keterangan: Y = Kepatuhan Wajib Pajak X 1 = Keadilan Perpajakan X 2 = Modernisasi Administrasi Perpajakan a  = Konstanta intersep b  = Koefisien regresi Y atas X e  = eror
Arti koefisien β adalah jika nilai β positif (+), hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat.  Dengan  kata  lain  peningkatan  atau  penurunan besarnya  variabel  bebas  akan  diikuti  oleh  peningkatan  atau  penurunan  besarnya  variabel terikat.  Sedangkan  jika  nilai  β  negatif  (-),  menunjukkan  hubungan  yang  berlawanan  antara variabel  bebas  dengan  variabel  terikat.  Dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  besarnya  nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai veriabel terikat, dan sebaliknya.
Efektivitas = Potensi Pajak Restoran
X 100% Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Tabel 3  Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,213 3,819 ,056 ,956 Kon_Hotel ,747 ,100 ,510 7,510 ,000 Efek_Hotel ,157 ,077 ,157 2,044 ,043 Kon_Rest ,201 ,090 ,211 2,237 ,028 Efek_Rest ,203 ,086 ,205 2,354 ,020 a. Dependent Variable: PAD
Sumber : SPSS Versi 24.0 for window
Dengan mengacu pada persamaan regresi  yang  diperoleh maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
a)  Nilai  koefisien  konstanta  (a)  sebesar  0,213  hal  ini  berarti  bahwa  apabila  nilai  variabel independen  naik  1  satuan,  maka  tingkat  atau  besarnya  variabel  dependen  sebesar  0,213 satuan.
b) Nilai  koefisien  untuk  Kontribusi  Pajak  Hotel  (Kon_Hotel)  β 1 =  0,747  berarti  bahwa  apabila Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Derah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,747 satuan  dan  sebaliknya  apabila  Kontribusi  Pajak  Hotel  (Kon_Hotel)  terjadi  penurunan sebesar  1  satuan,  sementara  variabel  independen  lainnya  tetap  maka  Pendapatan  Asli Derah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,747 satuan.
c) Nilai  koefisien  untuk  Efektivitas  Pajak  Hotel  (Efek_Hotel)  β 2 =  0,157  berarti  bahwa  apabila Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel) naik sebesar 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka Pendapatan Asli Derah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,157 satuan  dan  sebaliknya  apabila  Efektivitas  Pajak  Hotel  (Efek_Hotel)  terjadi  penurunan sebesar  1  satuan,  sementara  variabel  independen  lainnya  tetap  maka  Pendapatan  Asli Derah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,157 satuan.
d)  Nilai  koefisien  untuk  Kontribusi  Pajak  Restoran  (Kon_Rest )  β 3 =  0,201  berarti  bahwa  apabila Kontribusi  Pajak  Restoran  (Kon_Rest)  naik  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel independen  lainnya  tetap  maka  Pendapatan  Asli  Derah  (PAD)  akan  mengalami  kenaikan sebesar  0,201 satuan  dan  sebaliknya  apabila  Kontribusi  Pajak  Restoran  (Kon_Rest)  terjadi penurunan  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel  independen  lainnya  tetap  maka Pendapatan Asli Derah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,201 satuan.
e)  Nilai  koefisien  untuk  Efektivitas  Pajak  Restoran  (Efek _Rest)  β 4 =  0,203  berarti  bahwa  apabila Efektivitas  Pajak  Restoran  (Efek_Rest)  naik  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel independen  lainnya  tetap  maka  Pendapatan  Asli  Derah  (PAD)  akan  mengalami  kenaikan sebesar 0,201 satuan dan sebaliknya apabila Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) terjadi penurunan  sebesar  1  satuan,  sementara  variabel  independen  lainnya  tetap  maka Pendapatan Asli Derah (PAD) akan mengalami penurunan sebesar 0,203 satuan.
Hipotesis Pertama (H 1 )
Nilai  koefisien  Kontribusi  Pajak  Hotel  (Kon_Hotel)  sebesar  0,747  yang  menandakan  bahwa Kontribusi  Pajak  Hotel  (Kon_Hotel)  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Nilai  siginifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  yang  berarti  Kontribusi  Pajak  Hotel (Kon_Hotel)  mempunyai  pengaruh  siginifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).
Kontribusi  Pajak  Hotel  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  karena semakin  besar  kontribusi  yang  diberikan  oleh  pajak  hotel  tentu  saja  akan  membantu meningkatkan  pendapatan  atau  nilai  dari  PAD,  karena  salah  satu  sumber  PAD  adalah  Pajak Hotel.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Nurjaman  (2012)  kontribusi  penerimaan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hipotesis Kedua (H 2 )
Nilai  koefisien  Efektivitas  Pajak  Hotel  (Efek_Hotel)  sebesar  0,157  yang  menandakan  bahwa Efektivitas  Pajak  Hotel  (Efek_Hotel)  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Nilai  siginifikansi  sebesar  0,043  <  0,05  yang  berarti  Efektivitas  Pajak  Hotel (Efek_Hotel)  mempunyai  pengaruh  positif  dan  siginifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Dalam  pemungutan  pajak  hotel  harus  dilakukan  dengan  efektif.  Tingkat  keefektifan dapat diukur dengan perbandingan antara hasil pajak yang dipungut dengan potensi pajaknya. Apabila potensi pajak hotel tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak hotel  yang diterima maka pajak hotel tersebut telah efektif. efektivitas  bila  dikaitkan  dengan  penerimaan  suatu  Pajak  Hotel  adalah  mengukur  hubungan antara  hasil  pungutan  pajak  Hotel  dengan  potensi  pajak  itu  sendiri  .  Pajak  yang  dipungut dengan  efektif  akan  mengoptimalkan  penerimaan  sehingga  dapat  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Oleh  karena  itu  Efektifitas  Pajak  Hotel  berpengaruh  signifikan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh Prameka (2014) yang mendapatkan hasil bahwa Efektifitas Pajak Hotel memiliki peran terhadap pergerakan dari Pendapatan Asli Daerah.
Hipotesis Ketiga (H 3 )
Nilai koefisien Kontribusi Pajak Restoran (Kon_Rest)  sebesar 0,201  yang menandakan bahwa Kontribusi  Pajak  Restoran  (Kon_Rest)  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Nilai  siginifikansi  sebesar  0,028  <  0,05  yang  berarti  Kontribusi  Pajak  Restoran (Kon_Rest)  mempunyai  pengaruh  positif  dan  siginifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Mahmudi  (2010:145)  dalam  Kesek  (2013)  menyatakan  bahwa  kontribusi  digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam  mengetahui  kontribusi  dilakukan  dengan  membandingkan  penerimaan  pajak  daerah (khususnya  Pajak  Restoran)  periode  tertentu  dengan  penerimaan  PAD  periode  tertentu  pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil  perbandingannya terlalu kecil berarti  peranan  pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Memah  (2013)  yang  juga  mendapatkan  hasil  bahwa  Kontribusi  Pajak  Restoran  berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Hipotesis Keempat (H 4 )
Nilai koefisien Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) sebesar 0,203 yang menandakan bahwa Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) mempunyai pengaruh positif terhadap  Pendapatan Asli Daerah  (PAD).  Nilai  siginifikansi  sebesar  0,020  <  0,05  yang  berarti  Efektivitas  Pajak  Restoran (Efek_Rest)  mempunyai  pengaruh  positif  dan  siginifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Efektivitas  bila  dikaitkan  dengan  penerimaan  suatu  Pajak  Restoran  adalah  mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Restoran dengan potensi pajak itu sendiri . Pajak yang dipungut  dengan  efektif  akan  mengoptimalkan  penerimaan  sehingga  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Oleh  karena  itu  Efektifitas  Pajak  Restoran  berpengaruh signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prameka (2014) yang mendapatkan hasil bahwa Efektifitas Pajak Restoran memiliki peran terhadap pergerakan dari Pendapatan Asli Daerah Hipotesis Kelima (H 5 ) Nilai statistic F hitung = 10,180 > F tabel = 2,678667 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Kontribusi Pajak Hotel (Kon_Hotel), Efektivitas Pajak Hotel (Efek_Hotel), Kontribusi
Pajak Restoran (Kon_Rest) dan  Efektivitas Pajak Restoran (Efek_Rest) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Derah (PAD). Nilai adjusted  R- Square  sebesar  0,512,  artinya  besarnya  koefisien  determinasi  sebesar  0,  512  hal  ini menyatakan  bahwa  variabel  independen  menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  51,2%. Sisanya  48,80%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  model  penelitian  ini  seperti  Pajak Kendaraan Bermotor.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis di atas maka temuan dalam penelitian ini adalah (1) Nilai koefisien Kontribusi Pajak Hotel sebesar 0,747 yang menandakan bahwa Kontribusi Pajak Hotel  (Kon_Hotel)  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Nilai siginifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  yang  berarti  Kontribusi  Pajak  Hotel  mempunyai  pengaruh siginifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (2) Nilai koefisien Efektivitas Pajak Hotel sebesar 0,157  yang  menandakan  bahwa  Efektivitas  Pajak  Hotel  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap Pendapatan Asli Daerah.  Nilai siginifikansi sebesar 0,043  < 0,05  yang berarti Efektivitas Pajak Hotel  mempunyai  pengaruh  positif  dan  siginifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah;  (3)  Nilai koefisien  Kontribusi  Pajak Restoran  sebesar  0,201  yang  menandakan  bahwa  Kontribusi  Pajak Restoran  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Nilai  siginifikansi sebesar 0,028 < 0,05  yang berarti Kontribusi  Pajak Restoran mempunyai  pengaruh positif dan siginifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah;  (4)  Nilai  koefisien  Efektivitas  Pajak  Restoran sebesar  0,203  yang  menandakan  bahwa  Efektivitas  Pajak  Restoran  mempunyai  pengaruh positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Nilai  siginifikansi  sebesar  0,020  <  0,05  yang  berarti Efektivitas  Pajak  Restoran  mempunyai  pengaruh  positif  dan  siginifikan  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah;  (5)  Nilai  statistic  F hitung =  10,180  >  F tabel =  2,678667  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,000  <  0,05  yang  berarti  Kontribusi  Pajak  Hotel,  Efektivitas  Pajak  Hotel,  Kontribusi Pajak  Restoran  dan  Efektivitas  Pajak  Restoran  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Derah.  Nilai  adjusted    R-Square  sebesar  0,512, artinya  besarnya  koefisien  determinasi  sebesar  0,  512  hal  ini  menyatakan  bahwa  variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 51,2%. Sisanya 48,80% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini seperti Pajak Kendaraan Bermotor.
Saran  yag dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah  : (1) Bagi Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek Pajak Reklame dan objek Pajak Hotel yang  sudah  ada  sehingga  dapat  diketahui  potensi  yang  sebenarnya  melalui  data  objek  pajak tersebut. Selain itu proses penetapan target harusnya memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga  DPPKA  DKI  Jakarta  akan  terpacu  untuk  mencapai  target  tersebut  dan  dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah; (2) Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib  pajak  guna  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kewajibannya  dalam  hal ketaatan  pembayaran  pajak  tepat  waktu  dan  tepat  jumlah.  DISPENDA  juga  diharap  mampu memberikan  sanksi  tegas  terhadap  wajib  pajak  yang  kurang  taat  dalam  melaksanakan kewajibannya;  (3)  Perlu  mengadakan  pelatihan  rutin  terhadap  staf  DPPKA  DKI  Jakarta  guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para staf tersebut. Memperhatikan segala sarana dan prasarana khusunya perbaikan sistem komputerisasi sehingga tidak menghambat jalannya segala  aktifitas  serta  melakukan  perekrutan  staf  bila  dianggap  perlu;  (4)  Bagi  peneliti selanjutnya  perlu  menambahkan  variabel  yang  lain  seperti  Pajak  Kendaraan  Bermotor, menambah  jumlah  obyek  penelitian  yaitu  Dinas  Pendapatan  kota  Bekasi  dan  menambahkan periode penelitian menjadi 5 tahun.

## REFERENSI
Alwi, H. (2007). KBBI (3 ed.). Jakarta: Baai Pustaka.
Ardiles. (2015). Analisis Potensi Dan Kontribusi  Pajak Hotel Terhadap  PendapatanAsli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang). Jurnal Universitas Padang .
Bratakusumah,  D.  S.,  &  Solihin,  D.  (2002). Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah. Jakarta: Gramedia.
Candrasari,  A.  (2016,  Februari).  Kontribusi  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran  Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5 (2).
Erlina,  S.  M.  (2007). Metodologi  Penelitian  Bisnis:  Untuk  Akuntansi  dan  Manajemen (1  ed.). Medan: USU Press.
Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariat  dengan  Program  SPSS. Semarang:  Universitas Diponegoro.
Gujarati,  D.  N.  (2012). Dasar-dasar  Ekonometrika,  Tejemahan  Mangunsong,  R.C. (5  ed.,  Vol. 2). Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  A.  (2007). Akuntansi  sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah  . Jakarta:  Salemba Empat.
Kesek,  F.  (2013).  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Parkir  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA, 1 (4).
Lombogia,  A.  (2016).  Analiis  Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, 4 (2), 530-537.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2003). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Memah, E. (2013).  Efektivitas dan Kontribusi  Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Skripsi .
Narimawati,  U.  (2008). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  Teori  dan  Aplikasi. Bandung : Alfabeta.
Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
Nurjaman,  A.  (2013).  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Skripsi. Universitas Widyatama. Tidak dipublikasikan . Bandung.
Peraturan  Daerah.  (2003).  Peraturan  Daerah  /  Perda  No.  8  Tahun  2003  Tentang  Pajak Restoran Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Peraturan Daerah. (2003). Perda No. 7 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Peraturan Daerah. (2011). Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran. Peraturan  Daerah.  (2016).  Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  5  Tahun  2016
Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta.
Peraturan  Pemerintah.  (2001).  Peraturan  Pemerintah  nomor  65  tahun  2001  tentang  pajak daerah.
Peraturan  Pemerintah.  (2001).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  Pajak Daerah.
Peraturan  Pemerintah.  (2016).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  Tentang Perangkat Daerah.
Pesik,  V.  P.  (2013).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Reklame. Jurnal EMBA, 1 (3), 804-812.
Prabowo,  A.  A.  (2015,  Juni).  Efektivitas  Dan  Sistem  Prosedur  Penerimaan  Pajak  Parkir  Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA, 3 (2), 417-427.
Santoso, G. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Jakarta : Gramedia.
Siahaan, M. P. (2005). Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tiara, N. S. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota  Semarang  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Semarang Periode 2010-2012). Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang .
Undang-Undang  .  (2000).  Undang-Undang  34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Undang-Undang.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Yani, A. (2004). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.