-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  DI KABUPATEN TEGAL

## Putri Wulansari, Fifiana Wisnaeni
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: wulansari@gmail.com

## Abstract
Village Owned Enterprises or hereinafter abbreviated to BUMDes is a product of Act number 6 of 2014 about Village. The research in this thesis discusses problem of how the implementation of  Law  No.  2  of  2014  on  the  position  of  Notary  in  the  making  of  the  deed  of  establishment  of BUMDes in Tegal Regency and what are the obstacles in the implementation of this. The method used in this research is empirical juridical with analytical descriptive research specification. The result  of  the  research  shows  that  the  implementation  of  law  number  2  year  2014  about  the position  of  Notary  in  making  the  deed  of  establishment  of  BUMDes  in  Tegal  Regency  has  not been  implemented  well,  because  BUMDes  in  Tegal  Regency  is  still  very  new  and  still  few  in number, but BUMDes is not yet have a deed of incorporation of a business entity conducted in the presence of Notary. This happens because they do not know the benefits they get, they claim that the process of making the deed of establishment requires sufficient time long and costly.
Keywords : Village Owned Enterprise (BUMDes), Notary Public, Deed of Establishment

## Abstrak
Badan  Usaha  Milik  Desa  atau  yang  selanjutnya  dapat  disingkat  dengan  BUMDes  merupakan produk  dari  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Penelitian  dalam  tesis  ini membahas  permasalahan  mengenai  bagaimana  implementasi  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  pendirian  BUMDes  di  Kabupaten  Tegal serta  apa  kendala  dalam  implementasi  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  empiris  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  belum  dilaksanakan  dengan  baik,  karena  masih  terbilang sangat  baru  dan  masih  sedikit  jumlahnya,  tetapi  BUMDes  tersebut  belum  ada  yang  memiliki akta  pendirian  badan  usaha  yang  dilakukan  di  hadapan  Notaris,  karena  mereka  belum mengetahui  keuntungan  yang  diperoleh  dan  proses  pembuatan  akta  pendirian  memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Notaris, Akta Pendirian

## A. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  seluruh aspek  kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Adapun  tujuan  dari  pembangunan  adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702
Bangsa  Indonesia  sendiri  hidup  di  kawasan  pedesaan.  Oleh  karena  itu,  titik  sentral pembangunan  adalah  daerah  pedesaan.  Desa  menurut  Widjaya  adalah  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-usul  yang  bersifat istimewa (Widjaya, 2003).
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  yang  menganut  asas  otonomi,  dalam  rangka melaksanakan  otonomi  dan  mengupayakan  pengembangan  Desa  serta  peningkatan  ekonomi Desa maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang bercirikan Desa (Irawati & Budiharto & Mahmudah, 2016).
Salah  satu  pengemban  profesi  hukum  ialah  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Gerak  perputaran  roda  pembangunan  nasional  yang semakin  kompleks  dewasa  ini  menuntut  peran  Notaris,  khususnya  sebagian  kewenangan pemerintah  yang  dilimpahkan  kepada  Notaris  dalam  bidang  keperdataan,  seperti  pembuatan akta, pengurusan izin perusahaan dan lain sebagainya (Mariyam, 2015).

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris,  dengan  spesifikasi penelitiannya  secara  deskriptif  analitis.  Teknik  analisa  datanya  menggunakan  analisis kualitatif dengan pemikiran indukatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian BUMDesa Di Kabupaten Tegal
Notaris dalam pelaksanaan  BUMDesa memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Jabatan  Notaris,  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ini  merujuk  pada  tugas  dan  wewenang  yang dijalankan oleh Notaris. Artinya, Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.
Pembuatan  akta  otentik  di  hadapan  Notaris,  bukan  saja  karena  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  karena  dikehendaki  oleh  pihak  yang berkepentingan  demi  kepastian  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat  disimpulkan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  oleh Negara untuk membuat  suatu akta otentik, kecuali yang dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Maka, dapat dijelaskan peranan Notaris dalam BUMDesa antara lain, yaitu:
1) Membuat  akta  pendirian  unit  usaha  BUMDesa  yg  berbadan  hukum,  berupa  Perseroan Terbatas & Lembaga Keuanga  Mikro;
2) Membuat  perjanjian  kerjasama  antar  BUMDesa  bila  dikehendaki  dalam  bentuk  akta Notaris;
3) Membuat  perjanjian  kerjasama  antara  BUMDesa  dg  pihak  ketiga  lainnya  bila dikehendaki dlm bentuk akta Notaris;
4) Membuat berita acara rapat-rapat dalam BUMDesa bila dikehendaki dalam bentuk akta Notaris;
5) Membuat  akta  Notaris  yg  terkait  dengan  kegiatan  usaha  BUMDesa  maupun  unit-unit usaha BUMDesa yg berbentuk badan hukum maupun badan usaha non badan hukum;
6) Membuat  akta  Notaris  yg  di  kehendaki  pihak  yg  berkepentongan  dlm  BUMDesa  dan lain lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis  mengambil  beberapa  sampel  untuk  dijadikan  subjek  dalam  penelitian  yaitu BUMDesa  Harapan  Masyarakat  milik  Desa  Kendal  Serut,  BUMDesa  Mergo  Amanah milik  Desa  Prupuk  Selatan,  BUMDesa  Bangun  Artha  Sejahtera  milik  Desa  Marga  Ayu, dan BUMDesa Subur Makmur milik Desa Kepunduhan.
Beberapa  dasar  hukum  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  terdapat  di  dalam beberapa peraturan sebagai berikut (Khairandy, 2016):
a. Pasal 213 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
b. Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
c. Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
d. Pasal 142 PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
e. Permendes  PDTT  No  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan  Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Tidak  dapat  dipungkiri,  jika  pengelolaan  BUMDesa  harus  dilakukan  secara  hukum, profesional, dan mandiri. Dari sisi hukum, legalitas akta notaris dalam BUMDesa adalah di
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dalam  AD/ART  BUMDesa.  Selain  itu,  dalam  Pasal  7  dan  Pasal  8  BUMDesa  dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum yang jelas harus memiliki akta Notaris. Kerjasama adalah hal yang pasti terjadi di dalam BUMDesa, maka legalitas ini perlu yang merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi.  Karena  segala  bentuk  kerjasama  dan  hubungan hukum  memerlukan  jaminan  dari  status  hukum  badan  tersebut.  Dengan  adanya  status hukum  itu,  maka  akan  memberikan  kepercayaan  bagi  siapa  saja  yang  akan  bekerjasama dengan BUMDesa.
Hal-hal tersebut berkaitan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa setiap sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :
1) Struktur Hukum
Struktur  hukum  merupakan  kerangka  dari  suatu  sistem  hukum,  misalnya pengorganisasian  kelembagaannya,  batas-batas  kewenangannya  dan  jalinan  kerjasama antar  aparat  penegak  hukum.  Terkiat  dengan  struktur  hukumnya,  BUMDesa  telah memenuhi  karena  di  dalam  BUMDesa  memiliki  organisasi.  Hal  tersebut  bisa  dilihat dalam  Peraturan  perundang-undangan  yang  menyebutkan  mengenai  organisasi  yang dimiliki BUMDesa yaitu dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Permendes PDTT No 4 Tahun 2015.
2) Substansi Hukum
BUMDesa  telah  memenuhi  unsur  substansi  hukum  baik  yang  kaidah  substansial maupun kaidah prosedural. Dalam kaidah prosedural bisa dilihat bahwa pendirian desa di kukuhkan dengan peraturan desa mengenai BUMDesa, yang mana di dalam peraturan desa  tersebut  telah  di  atur  mengenai  tugas  dan  wewenang  masing-masing  pemegang organisasi seperti komisaris, pengurus dan pengawas, dalam peraturan desa juga diatur mengenai  bagaimana  cara  melakukan  kerjasama  atau  hubungan  keluar  dengan  pihak ketiga.  Sedangkan  yang  berkaitan  dengan  kaidah  substansial  bisa  dilihat  dari  dengan dikeluarkannya  peraturan-peraturan  mengenai  pendirian  BUMDesa,  maka  anggota masyarakat harus menindak lanjuti hal tersebut dengan membentuk BUMDesa di  desa mereka.
3) Kultur Hukum
Berkaitan  dengan  kultur  hukum  ini,  setelah  dilakukan  adanya  studi  dilapangan, bahwa  kehadiran  BUMDesa  di  tengah  masyarakat  pedesaan  di  sambut  secara  positif bahkan  masyarakat  sekitar  ikut  berpartisipasi  dalam  menjalankan  segala  kegiatan  unit
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
usaha  yang  di  disediakan  oleh  BUMDesa.  Bahkan  dengan  hadirnya  BUMDesa menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri.

## 2. Kendala Dalam Implementasi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian BUMDesa Di Kabupaten Tegal
Pendirian BUMDesa memang ditetapkan dengan Peraturan Desa hasil dari Musyawarah Desa.  Meskipun  demikian,  Peraturan  Desa  tersebut  dan  juga  AD/ART  BUMDesa  dapat ditetapkan dengan akta pendirian dihadapan Notaris agar supaya legalitas mereka benar-benar dijamin oleh Negara dan BUMDesa memperoleh kepercayaan dari pihak lain. Akan tetapi, hal ini  belum  begitu  dipahami  oleh  masyarakat  Kabupaten  Tegal,  khususnya  bagi  BUMDesa- BUMDesa yang telah berdiri.
Kurangnya  informasi mengenai  keuntungan  yang  akan  di  dapat  bila  BUMDesa  menjadi sebuah  badan  hukum  dengan  dikukuhkan  menggunakan  Akta  pendirian  Notaris  menjadikan para pengurus organisasi BUMDesa tidak melanjuti proses tersebut.
Pengurus BUMDesa menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus akta pendirian BUMDesa  tidak  sedikit,  belum  lagi  banyak  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk mengajukan akta pendirian BUMDesa serta proses pembuatan akta pendirian yang memakan waktu  lama  menjadikan  kami  enggan  untuk  membuat  akta  pendirian  BUMDesa  dihadapan Notaris.  Akan  tetapi,  beliau  juga  menambahkan  bahwa  BUMDesa  ini  nantinya  ingin dikukuhkan dengan akta pendirian Notaris agar supaya keberadaannya lebih diakui.
BUMDesa  yang  akan  membentuk  Perseroan  Terbatas  sebagai  suatu  badan  usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan. Secara sederhana, kelebihan atau keuntungan bentuk perseroan terbatas adalah sebagai berikut :
a. Adanya  kepastian  hukum  menimbulkan  dampak  positif  terkait  kelangsungan  perseroan, pengelolaan perseroan, dan tanggung jawab perseroan.
b. Memudahkan investor dalam memindahkan hak milik atas perseroan dengan cara menjual saham dari perseroan tersebut kepada investor lainnya.
c. Dalam  memperoleh  tambahan  modal,  PT  tergolong  mudah  karena  sistem  pengelolaan perseroan yang unik sehingga lebih mudah dalam memperluas volume usaha.
d. Mengurangi  potensi  beban  para  pemegang  saham  terkait  pembayaran  hutang,  karena tanggung jawab untuk melunasi hutang hanya terbatas pada kekayaan perseroan saja.
Beberapa  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  PT  dan  banyaknya  syarat  administratif  yang diperlukan  untuk  menjadi  PT,  menjadikan  BUMDesa-BUMDesa  yang  ada  di  Kabupaten
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Tegal masih enggan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Belum lagi BUMDesa tersebut baru saja  merintis  beberapa  unit  usaha  yang  dimilikinya,  dengan  umurnya  yang  masih  seumur jagung,  mereka  belum  berani mengambil  resiko  yang  besar  menjadi  BUMDesa  menjadi  PT. Akan  tetapi  bila  di  masa  yang  akan  mendatang,  mereka  mendapat  banyak  keuntungan  yang diperoleh  dari  BUMDesa  tersebut,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  mereka  akan  berniat untuk mengembangkannya menjadi PT.
Akta  Pendirian  BUMDesa  yang  dilakukan  dihadapan  Notaris  harus  ditindak  lanjuti  jika memang  BUMDesa-BUMDesa  ini  akan  menjadi  sebuah  Perseroan  Terbatas  dan  Lembaga Keuangan  Mikro.  Karena  untuk  menjadi  suatu  badan  hukum  PT  dan  LKM  yang  diakui menurut  Undang-undang  PT  dan  Undang-undang  LKM,  maka mau tidak  mau  mereka  harus membuat  akta  pendirian  yang  dilakukan  di  hadapan  Notaris.  Pendirian  suatu  PT  maupun LKM tersebut harus dengan akta Notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia.
Munculnya  kendala  yang  ada  di  masyarakat  berkaitan  dengan  teori  sistem  hukum  M. Lawrence  Friedman mengenai kultur hukum. Bahwa  Kultur  Hukum  merupakan keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan  menentukan  bagaimana  seharusnya  hukum  itu  berlaku  dalam  masyarakat.  Kurangnya informasi  yang  diperoleh  oleh  masyarakat  menjadi  proyeksi  bahwa  pemerintah  tidak  secara maksimal  dalam  melakukan  sosialisasi  dan  himbauan  kepada  masyarakat.  Sehingga,  banyak ditemukan  di  lapangan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  berlaku. Misalnya,  sudah  sangat  jelas  bahwa  dikatakan  bila  BUMDesa  mendirikan  LKM  (Lembaga Keuangan Mikro) diperlukan adanya akta pendirian Notaris, akan tetapi masih banyak sekali LKM  di  Indonesia,  di  Kabupaten  Tegal  misalnya  yang  belum  menggunakan  akta  Notaris dalam pendirian LKM tersebut.
Ketidaktegasan pemerintah dalam hal pengaturan BUMDesa berkaitan dengan substansi hukum  dalam  teori  sistem  hukum.  BUMDesa  jelas  tidak  dapat  dipersamakan  dengan Perseroan  Terbatas  maupun  Koperasi,  maka  dari  itu  seharusnya  legalitas  mengenai  status badan hukum yang tertera pada BUMDesa sebaiknya diperbaiki. Karena pendirian Perseroan Terbatas  dan  Koperasi  serta  Lembaga  Keuangan  Mikro  membutuhkan  akta  pendirian  yang dibuat  dihadapan  Notaris,  akan  tetapi  di  dalam  pengaturan  mengenai  pendirian  dan pembentukan BUMDesa dinyatakan bahwa BUMDesa dibuat berdasarkan  Musyawarah Desa dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa,  tidak  ada  aturan  mengenai  harus  dibuat  dengan  akta
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Notaris.  Maka,  dilihat  dari  hal  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  substansi  hukum  mengenai BUMDesa tidak berjalan dengan baik.
Struktur hukum dalam hal kendala disini berkaitan dengan bagaimana jalinan kerjasama antar  aparat  penegak  hukum.  Dalam  hal  ini,  perwujudannya  dapat  dilihat  dari  banyaknya desa-desa yang belum memahami potensi desa yang ada di desanya, dan juga pemerintah desa tersebut tidak secara aktif dalam pelaksanaan pemerintahannya. Banyak juga desa-desa yang belum berani mengambil langkah untuk menjalankan unit usaha yang telah mereka tuangkan dalam  rancangan  BUMDesa  milik  mereka.  Maka,  dapat  dikatakan  jalinan  kerjasama  disini tidak berjalan dengan baik.

## D. Simpulan
1. Implementasi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang    Jabatan  Notaris  Dalam Pembuatan  Akta  Pendirian  BUMDesa  di  Kabupaten  Tegal  belum  dapat  dilaksanakan dengan  hasil  yang  baik.  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  mengenai  Desa  yang menghasilkan  produk  BUMDesa  ini  memang  tidak  ada  aturan  yang  mewajibkan  untuk pendirian BUMDesa dengan menggunakan akta Notaris. Akan tetapi, BUMDesa ini tidak dapat  disamakan  dengan  badan  usaha  lain  seperti  PT  dan  Koperasi  yang  statusnya  jelas berbadan  hukum,  karena  dalam  peraturan  yang  mengatur  mengenai  keduanya membutuhkan akta notaris sebagai syarat dalam pendirian untuk memperoleh status badan hukum yang diakui oleh Negara. Dari sejumlah Badan Usaha yang ada di Kabupaten Tegal sendiri  belum  ada  yang  memiliki  unit  usaha  yang  menggunakan  akta  Notaris  dalam pendirian  BUMDesa.  Meskipun  terdapat  unit  usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro  di BUMDesa  mereka,  akan  tetapi  LKM  tersebut  belum  memiliki  akta  Notaris  dalam pendiriannya.
2. Implementasi  aturan  ini  kurang  berjalan  dengan  baik  di  BUMDesa  Kabupaten  Tegal karena  ada  beberapa  kendala.  Kendala  tersebut  terjadi  karena  kurangnya  informasi  yang diperoleh  oleh  masyarakat  mengenai  pentingnya  suatu  badan  usaha  yang  memiliki  status badan  hukum  yang  akta  pendiriannya  dibuat  dihadapan  Notaris,  dan  juga  panjangnya proses  yang  harus  dilalui  oleh  BUMDesa  jika  ingin  menjadikan  unit  usahanya  menjadi badan  hukum  seperti  Perseroan  Terbatas  maupun  Lembaga  Keuangan  Mikro  serta mahalnya  biaya  yang  harus  mereka  keluarkan  untuk  menjadikan  unit  usaha  mereka berbadan  hukum  yang  memiliki  akta  Notaris  menjadikan  mereka  belum  ingin  untuk menindaklanjuti unit usaha mereka dengan akta Notaris.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. H.A.W,  Widjaya.  2003. Otonomi  Desa  :  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Irawati,  Budiharto,  Siti  Mahmudah.  2016.  Tanggung  Jawab  Pengurus  dalam  Pelaksanaan Prinsip  GCG  ( Good  Corporate  Governance) pada  BUMDesa  (Badan  Usaha  Milik Desa). Diponegoro Law Journal Vo.5, No.4, 2016
Ridwan, Khairandy. 2016. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa . Makalah disajikan dalam Seminar  Nasional  Peran  Notaris  dalam  Pendirian  BUM  Desa  Kajian  Terhadap  Aspek Hukum  BUM  Desa  dan  Implementasinya  dalam  Akta  Notaris,  Universitas  Islam Indonesia. Yogyakarta, 19 Maret 2016.
Yulies  Tiena  Masriani,  Haryati  dan  Siti  Mariyam. Membangun  Model  Ideal  Pengawasan Notaris. Jurnal Masalah-Masalah Hukum:Oktober 2015, Jilid 44 Nomor 4.