Perlindungan Hukum Penerima Protokol Werda Notaris Dan Kewajiban Menyimpan Rahasia Jabatan

## Padry. M
Staf Kantor Notaris dan PPAT Muryanto, Selincah, Kota Jambi
Email : padry.m@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum  terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan wajib  menyimpan rahasia  jabatan  menurut peraturan  jabatan notaris, 2) untuk mengetahui dan  menganalisis  bentuk  tanggungjawab  secara  hukum  notaris  penerima  protokol  werda notaris dalam kaitan wajib  menyimpan rahasia  jabatan  menurut peraturan  jabatan  notaris. Pokok persoalan hukum atau isu hukum yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah adanya aturan  hukum  yang  kabur  pada  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  cukup  disebut  UUJN),  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya cukup disebut UUJN-P), Pasal 54 ayat  (1)  UUJN-P,  dan  Pasal  66  UUJN-P  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum terhadap tanggungjawab  notaris dalam menjalankan jabatan tidak dalam kapasitas  sebagai penerima  protokol  werda  notaris  dan  tanggungjawab  hukum  notaris  penerima  protokol. Selanjutnya,  terdapat  aturan  hukum  yang  kabur  pada  pasal  65  UUJN-P  yang  mengatur batas  tanggung  gugat  atau  tanggung  jawab  dari  notaris  dan  kekosongan  hukum  secara pidana  dan  perdata  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tanggungjawab  notaris penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan  wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  menurut peraturan jabatan notaris. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tanggungjawab notaris penerima protokol werda notaris kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris ?, 2)  bagaimana  bentuk  tanggungjawab  secara  hukum  notaris  penerima  protokol  werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?. Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ), pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach ).  Bahan  hukumnya  meliputi  bahan  hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi  norma-norma  dan  aturan-aturan  berkaitan  dengan  fokus  penelitian, selanjutnya  di  sistematisasi  norma-norma  tersebut,  untuk  kemudian  diinterpretasikan sesuai dengan pokok kajian.
Kata kunci :  Perlindungan Hukum, Penerima Protokol, Werda Notaris.

## Abstract
This  study  aims  to:  1)  to  find  out  and  analyze  the  form  of  legal  protection  against  the responsibility of notary recipients of protocols by notaries in relation to the obligation to keep  secret  positions  according  to  the  notary's  office  rules,  2)  to  know  and  analyze  the form of legal responsibility of notary recipients of the notary in mandatory relation keep position secrets according to the notary office rules. The  legal  issue or legal  issue to be examined in this paper is the existence of a vague legal rule in Article 4 paragraph (2) of Law  Number  30  of  2004  concerning  Notary  Position  (hereinafter  simply  referred  to  as UUJN), Article 16 paragraph (1) letter f Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position (hereinafter sufficiently referred to  as  UUJN-P),  Article  54  paragraph  (1)  UUJN-P,  and  Article  66  UUJN-P  which regulates  protection  the  law  regarding  the  notary's  responsibility  in  carrying  out  his position is not in the capacity as the recipient of the protocol by the notary and the legal responsibility  of  the  notary  recipient  of  the  protocol.  Furthermore,  there  are  legal  rules that  are  vague  in  Article  65  of  the  UUJN-P  which  regulates  the  boundaries  of accountability or responsibility of the notary and the vacuum of criminal and civil law as a  form  of  legal  protection  against  the  responsibility  of  notary  recipients  of  protocols notary in relation to having to keep office secrets according to office rules Notary Public. The problems that will be examined in this study are : 1) how the form of legal protection against the responsibility of notary recipients of protocols is notary connection must keep the  secret  of  position  according  to  the  notary's  office  rules  ?,  2)  how  the  form  of  legal responsibility  notary  recipient  protocol  notary  in  connection  must  keep  position  secret according  to  the  notary's  office  rules  ?.  The  type  of  research  in  this  study  is  normative juridical research. The approach used in this study is the statute approach, the conceptual approach.  Legal  materials  include  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials. Analysis  of  legal  material  in  this  study  was  conducted  by  inventorying  norms  and  rules relating to the focus of the study, then systematizing these norms, to then be  interpreted according to the subject matter of the study.
Keywords : notary legal protection, notary legal responsibility, notary recipient protocol, notary public .

## Pendahuluan
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN)  sebagaimana  dirubah  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN-P) sebagai peraturan yang mengakomodir jabatan notaris menyatakan Pasal 1 angka 1 UUJN-P  notaris adalah   “Pejabat umum  yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya”.  “Dari  pasal  tersebut  dapat
diketahui  bahwa  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  kewenangannya  berbeda dengan pejabat lainnya dan diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah”. 1
Dalam kenyataannya, tidak selamanya seorang notaris dapat terus-menerus memangku profesi yang diamanahkan kepadanya. Batasan atau berakhirnya masa jabatan seorang notaris, sebagaiamana dinyatakan pada pasal 8 UUJN yaitu :
Pasal 8 :
(1) Notaris  berhenti  atau  diberhentikan  dari  jabatannya  dengan  hormat karena :
a. meninggal dunia
b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
c. permintaan sendiri
d. tidak  mampu  secara  rohani  dan/atau  jasmani  untuk  melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau
e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g
(2) Ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dapat diperpanjang  sampai  berumur  67  (enam  puluh  tujuh)  tahun  dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan
Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai notaris dalam dunia kenotariatan disebut dengan mantan notaris atau gewezen notaris dalam istilah bahasa belanda, emeritus dalam  istilah  bahasa  latin,  sedangkan  dikalangan  notaris  di  Indonesia sering  menyebut  dengan  istilah  werda  notaris,  istilah  tersebut  tidak  ada perbedaan. 2 Protokol  notaris  yang  diserahkan  sebagaimana  dijelaskan  pada penjelasan Pasal 62 UUJN yaitu :
Protokol Notaris terdiri atas :
a. minuta akta;
b. buku daftar akta atau repertorium;
c. buku daftar akta dibawah tangan  yang  penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;
d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
e. buku daftar protes;
f. buku daftar wasiat;  dan
g. buku  daftar  lain  yang  harus  disimpan  oleh  Notaris  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1 Allamudin  Al  Faruq  &  Riri  Lastiar,  Perlindungan  Notaris  Dalam  Pengambilan Minuta  Akta  Dan  Pemanggilan  Pada  Peradilan  Pasca  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 ,  Jurnal  Penelitian  Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 78.
2 Diakses  dari  : pusattesis.com-tesis-notaris-tinjaun-yuridis, diunduh  tanggal  20 Februari 2019.
Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain  terikat  dengan  peraturan  jabatan,  juga  terikat  pada  sumpah  jabatan  yang diucapkan  pada  saat  pengangkatan  sebagai  notaris,  dimana  notaris  wajib  untuk merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperolehnya,  seperti  ketentuan  yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUJN, pasal 16 ayat (1)  huruf e UUJN dan pasal 54 UUJN.  Habib  Adjie  sebagaimana  berpendapat  bahwa      “Akta  (Protokol  Notaris) merupakan  milik  negara  yang  disimpan  notaris.  Kerahasiaan  protokol  notaris menjadi  tanggungjawab  dan  kewajiban  notaris  dan  pemegang  protokolnya  untuk selalu dijaga dan dipelihara sampai kapanpun juga, bahkan sampai dia meninggal duniapun  rahasia  tersebut  harus  tetap  terjaga  dan  dilanjutkan  penjagaannya  oleh pemegang protokol tersebut”. 3 Peraturan jabatan notaris baik undang-undang dan peraturan  dibawahnya  tidak  satupun  pasal  yang  mengatur  secara  jelas  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris, untuk selengkapnya adalah sebagai berikut :
Pasal 4 ayat (2) UUJN :
(1)  Sebelum  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)  Sumpah/janji  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berbunyi  sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji :
bahwa  saya akan patuh dan setia kepada Negara  Republik Indonesia, Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
bahwa  saya  akan  menjalankan  jabatan  saya  dengan  amanah,  jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
bahwa  saya  akan  menjaga  sikap,  tingkah  laku  saya,  dan  akan menjalankan  kewajiban  saya  sesuai  dengan  kode  etik  profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
Pasal  4  ayat  (2)  UUJN  tersebut  tidak  memberikan  penjelasan,  hanya menyatakan cukup jelas.
3 Habib  Adjie, Memahami  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  Dan  Mejelis Kehormatan Notaris (MKN), PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 102.
Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P :
(1)  dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  merahasiakan  segala sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang diperoleh  guna  pembuatan  Akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P tersebut :
Kewajiban  untuk  merahasiakan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan akta  dan  surat-surat  lainnya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.
Pasal 54 ayat (1) UUJN-P :
Notaris  hanya  dapat  memberikan,  memperlihatkan,  atau  memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan  langsung  pada  Akta,  ahli  waris,  atau  orang  yang memperoleh  hak,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Pasal  54  ayat  (1)  UUJN-P  tersebut  tidak  memberikan  penjelasan,  hanya menyatakan cukup jelas.
Lantas  pertanyaannya  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan  wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?. Bagaimana bentuk tanggungjawab  secara  hukum  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas fokus dan sekaligus pembatasan masalah dalam penelitin ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tanggungjawab  notaris penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan  wajib  menyimpan  rahasia jabatan menurut peraturan jabatan notaris?
2. Bagaimana  bentuk  tanggungjawab  secara  hukum  notaris  penerima  protokol werda  notaris  dalam  kaitan  wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  menurut peraturan jabatan notaris?
Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian  yuridis  normatif,      “yakni penelitian  yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma  dalam  hukum  positif”, 4 objek  penelitian  ini  adalah  hukum  positif    yang mengatur  mengenai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanggungjawab  Notaris Penerima  Protokol  Werda  Notaris  Dalam  Kaitan  Wajib  Menyimpan  Rahasia Jabatan Menurut Peraturan Jabatan Notaris.

## 2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini ada dua pendekatan pokok yang digunakan yaitu :
a. Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki  sebagaimana  dikutip  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani “pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  merupakan  pendekatan untuk  mengkaji  dan  menganalisis  semua  undang-undang,  pengaturan  yang bersengkut paut  dengan  isu hukum  yang sedang ditangani”. 5 Dalam  konteks ini  dilakukan  dengan  menela’  ah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
b. Pendekatan  konsep  ( conseptual  approach) dilakukan  dengan  memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang berkaitan dengan  objek  penelitian,  yakni      “penelitian  terhadap  konsep-konsep  hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya”. 6

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  kartu (card  system) dan  sistem  elektronik (electronic system) ,  adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif  berupa bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang bersumber dari :
a. Bahan  hukum primer terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti  seperti  Undang-undang  Dasar Tahun  1945,  KUHPerdata,  KUHP,  Undang-undang  Nomor  43  tahun  2009 tentang  Kearsipan,  terutama  sekali  Undang–Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juncto Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014
4 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum ,  C.  V.  Mandar  Maju, Bandung, 2008, hlm. 89.
5 Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 18.
6 Bahder Johan Nasution, Op. cit, hlm. 92.
Tentang  Perubahan  atas  Undang–Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), dan undang-undang lain beserta peraturan lainnya.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai  bahan-bahan  hukum  primer  yang  dapat  diperoleh  dari  buku  teks, jurnal-jurnal,  pendapat  para  sarjana,  serta  hasil  symposium  yang  dilakukan oleh pihak terkait yang berhubungan masalah yang diteliti.
c. Bahan  hukum tersier yakni  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  yang  bermakna  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder seperti kamus hukum, audit hukum, ensiklopedi hukum dan lain-lain.

## Analisis Bahan Hukum dan Cara Pengolahan
Data  yang  diperoleh  dari  seluruh  dokumen  berupa  buku-buku,  tulisan- tulisan  yang  ada  kaitan  atau  hubungan  dengan  penelitian  yang  dilakukan dipadukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  data  yang  terkumpul dipelajari dan dianalisa dengan cara :
a. Teknik  inventarisir  berupa  pengumpulan  bahan-bahan hukum,  norma-norma  hukum,  dengan  cara  melihat  isi  dari  berbagai  macam peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dan  ada  kaitan  dengan penelitian.
b. Teknik  sitematisasi  yang  merupakan  upaya  mencari  hubungan  suatu  norma hukum  aturan  peraturan  perundang-undangan  yang  sederajat  maupun  yang tidak sederajat.
c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya, sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi

## Pembahasan
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tanggungjawab  Notaris Penerima  Protokol  Werda  Notaris  Dalam  Kaitan  Wajib  Menyimpan Rahasia Jabatan Menurut Peraturan Jabatan Notaris.
Terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam kaitan  wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  menurut  peraturan  jabatan  notaris,  agar memiliki dasar hukum atau payung hukum dalam pelaksanaannya, bisa dijadikan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, Pasal 54 ayat (1) UUJN-P tersebut diatas, dengan cara diinterpretasikan secara gramatikal yakni      “ketentuan  undang-undang  dijelaskan  menurut  bahasa  sehari-hari  yang umum” 7 dan  diinterpretasikan  secara  sistematis  yakni      “penafsiran  menilik
7 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Peneuman Hukum , Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm. 14.
susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang- undang itu maupun dengan undang-undang yang lain”. 8
“Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Habib Adjie berpendapat bahwa pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan”. 9
Sedangkan perlindungan represif  yang dilakukan  oleh MPN adalah dalam bentuk  penjatuhan  sanksi.  Selanjutnya  menurut      “Philipus  M.  Hadjon sebagaimana  dikutip  Habib  Adjie  berpendapat  bahwa  “Penerapan  sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”. 10
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum,  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan wajib  menyimpan  rahasia    jabatan  menurut  peraturan  jabatan  notaris  secara preventif dilakukan oleh MPD terhadap notaris pemegang protokol, yakni :
1. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70  huruf  (a)  UUJN,  yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
2. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70  huruf  (b)  UUJN  MPD  yaitu melakukan  pemeriksaan  terhadap  protokol  notaris  secara  berkala  1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70  huruf  (g)  UUJN  yaitu  menerima laporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran  kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
4. Sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2015 Tentang  Susunan  Organisasi,  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Dan  Tata  Kerja  Majelis Pengawas  (selanjutnya  cukup  disebut  PERMENKUMHAM  RI NO.  40  TH  2015) Pasal  23  ayat  2  huruf  (e) yaitu  memberikan persetujuan  atas  permintaan  penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim untuk proses peradilan.
5. Sebagaimana  diatur  dalam  PERMENKUMHAM  RI  NO.  40  TH 2015  Pasal  22  ayat  2  huruf  (g)  yakni  memanggil  notaris  untuk hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  yang dibuatnya  atau  protokol  notaris  lain  yang  berada  dalam penyimpanannya.
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum,  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan
8 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.
9 Habib  Adjie ,  Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Publik, Op. cit, hlm. 92.
10 Ibid.
wajib  menyimpan  rahasia    jabatan  menurut  peraturan  jabatan  notaris  secara preventif dilakukan oleh MPW terhadap notaris pemegang protokol, yakni :
1. Sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  73  huruf  (a)  dan  (b)  dan  huruf  (f) UUJN-P,  yang  menyatakan  bahwa  Majelis  Pengawas  Wilayah berwenang :
a. Menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.
b. Memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan  pemeriksaan  atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
2. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24 PERMENKUMHAM  RI  NO.  40 TAHUN  2015  huruf  (c)  yaitu menerima  laporan  dari  masyarakat mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  notaris  atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris.
3. Sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  74  ayat  (2)  UUJN,  yang menyatakan  bahwa  notaris  berhak  membela  diri  dalam  pemeriksaan sidang MPW.
4. Sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  75  huruf  (b)  UUJN,  yang menyatakan  bahwa  MPW  berkewajiban  menyampaikan  pengajuan banding  dari  notaris  kepada  MPP  terhadap  penjatuhan  sanksi  dan penolakan cuti.
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum,  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  menurut  peraturan  jabatan  notaris  secara represif  dilakukan  oleh  MPW  terhadap  notaris  pemegang  protokol,  yang  berupa sanksi administrasi yakni :
1. Mengusulkan  pemberian  sanksi  terhadap  notaris  kepada  MPP  yaitu pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  hal  mana  diatur  dalam  Pasal 73 ayat 1 huruf (f) UUJN-P.
2. Pelanggaran Pasal 16 ayat 1 huruf (a) sampai dengan huruf (l) UUJN-P, Pasal  54  ayat  2  UUJN-P  dikenakan  sanksi  peringatan  tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  MPW  hanya  berwenang menjatuhkan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis.
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum,  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan wajib  menyimpan  rahasia    jabatan  menurut  peraturan  jabatan  notaris  secara preventif dilakukan oleh MPP terhadap notaris pemegang protokol, yakni :
1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf (a), (b), dan (d) UUJN, yaitu
a. Menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil keputusan  dalam  tingkat  banding  terhadap  penjantuhan  sanksi  dan penolakan cuti.
b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
c. Mengusulkan  pemberian  sanksi  berupa  pemberhentian  dengan tidak hormat kepada Menteri.
2. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25 Permenkumham  RI  NO.  40
TAHUN  2015  huruf  (c)  yaitu menerima  laporan  dari  masyarakat mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  notaris  atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris.
3. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  78  ayat  (2)  UUJN  yaitu  notaris berhak membela diri dalam pemeriksaan sidang MPP.
4. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  79  UUJN  yaitu  MPP  wajib menyampaikan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  77 huruf  (a)  kepada  Menteri  dan  notaris  yang  bersangkutan  dengan tembusan  kepada  MPW  dan  MPD  yang  bersangkutan  dan  organisasi notaris.
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum,  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima  protokol  werda  notaris  dalam  kaitan wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  menurut  peraturan  jabatan  notaris  secara represif dilakukan oleh MPP terhadap notaris pemegang protokol, yakni :
1. Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  notaris  yang  lalai  dalam menjalankan  kewajibannya  oleh  MPP  adalah  pemberhentian sementara sebagaimana di atur dalam Pasal 77 huruf (c) UUJN Sedangkan  sanksi  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan  tidak  hormat  menjadi  kewenangan  Menteri  atas  usul  MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf (d) UUJN.
2. Bentuk  Tanggungjawab  Secara  Hukum  Notaris  Penerima  Protokol Werda  Notaris  Dalam  Kaitan  Wajib  Menyimpan  Rahasia  Jabatan Menurut Peraturan Jabatan Notaris
Minuta akta sebagai alat bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna agar  tercapai  kepastian  hukum.  Oleh  karena  itu  protokol  notaris  harus  tetap terpelihara dan dalam pengawasan yang berwenang serta diharuskan oleh undang- undang.
“Mengenai  tanggung  jawab  notaris  selaku  pejabat  umum  yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin hal mana menurut pendapat Nico sebagaimana dikutip Nuzulla Kairani, yaitu :
a. Tanggung  jawab  notaris  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil terhadap akta yang dibuatnya.
b. Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil dalam akta yang dibuatnya.
c. Tanggung  jawab  notaris berdasarkan PJN terhadap kebenaran  materiil dalam akta yang dibuatnya.
d. Tanggung  jawab  notaris  dalam  menjalankan  jabatan  tugas  jabatannya berdasarkan kode etik notaris”. 11
“Menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip Nuzulla Khairani berpendapat  bahwa  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  penindakan hukum menurut aturan berikut :
a. Teguran  peringatan  supaya  menghentikan  pelangaran  dan  jangan berbuat lagi (percobaan).
b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara)”. 12
“Kewajiban  untuk  menyimpan  protokol  notaris  tidak  terbatas  pada peyimpanan  protokol  yang  dibuat  oleh  dan/atau  dihadapan  notaris  itu sendiri,  akan  tetapi  juga  berlaku  untuk  penyimpanan  protokol  yang diserahkan  oleh  notaris  yang  tidak  menjabat  lagi  sebagai  notaris  karena diberhentikan dengan  hormat karena telah  berumur 65 (enam puluh  lima) tahun,  dimana  notaris  yang  menerima  protokol  tersebut  bertugas  sebagai penyimpan protokol yang telah diserahkan kepadanya”. 13
Protokol  notaris  adalah  salah  satu  tanggung  jawab  notaris  pemegang protokol yang harus dijaga dan dipelihara karena protokol notaris adalah dekumen negara.
“Protokol notaris yang merupakan arsip dokumen negara berfungsi sebagai alat  bukti  yang  kuat  yang  harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh  notaris. Pembuktian  dalam  bukum  acara  mempunyai  arti  yuridis  berarti  hanya berlaku  bagi  pihak-pihak  yang  berpekara  atau  yang  memperoleh  hak  dari mereka  dan  tujuan  dari  pembuktian  ini  adalah  untuk  memberikan kepastian  kepada  hakim  tentang  adanya  suatu  peristiwa-peristiwa tertentu”. 14
11 Nuzulla  Khairani, Analisi  Yuridis  Tentang  Tanggungjawab  Notaris  Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya, Tesis pada Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 21.
12 Nuzulla Khairani, Ibid, hlm. 41.
13 Ibid.
14 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Liberti,  Yogyakarta, 1998, hlm.  26-27.
Notaris  juga  terikat  pada  kewajiban  yang  sama,  yaitu  apa  yang dikategorikan  sebagai  rahasia  jabatannya  terutama  dalam  hal  merahasiakan  isi akta.  Menjaga  kerahasiaan  ini  juga  merupakan  amanat  dari  sumpah  jabatan notaris.  Dengan  menjaga  rahasia  jabatan  notaris  juga  sudah  bertindak  netral. Namun  demikian  notaris  dapat  mengungkapkan  rahasia  jabatannya  atas protokolnya  sendiri  atau  protokol  notaris  lain  yang  berada  dalam  penyimpanan notaris  pemegang  protokol  jika  undang-undang  menentukan  lain  atau  jika  telah dilalui  suatu  prosedur  yang  diatur  dalam  UUJN  juncto  UUJN-P  dengan  terlebih dahulu harus mendapat persetujuan MKN sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P.
Dari  pemaparan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  rahasia  jabatan  notaris adalah  rahasia  jabatan  yang  menganut  teori  rahasia  relatif  atau  nisbi  hal  mana berdasarkan teori rahasia jabatan yang dikemukakan oleh :
“Ko Tjay Sing sebagaimana dikutip Eka Putri Tanjung Sari yang mengemukakan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan, yaitu :

## “Teori Rahasia Nisbi
Dinamakan  nisbi  (relatif)  kalau  wajib  menyimpan  rahasia  dapat  atau harus  membuka rahasianya kalau dengan  menyimpan rahasianya  harus dikorbankan  kepentingan-kepentingan  yang  dianggap  lebih  besar. Dengan  demikian  kepentingan-kepentingan  yang  saling  bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan” 15
Hal  senada  juga  diutarakan  oleh  Pieter  Latumenten  yang  berpendapat bahwa :
“Berbicara  kerahasiaan  jabatan  notaris  menganut  teori  rahasia  relatif (nisbi)  dalam  artian  rahasia  jabatan  dapat  dibuaka  (bersifat  terbuka),  jika ada  kepentingan  umum  yang  harus  didahulukan  atau  adanya  undang- undang  atau  perundang-undangaan  yang  memberikan  pengecualian. Ketentuan  rahasia  jabatan  notaris,  diatur  dalam  UUJN  juncto  UUJN-P yang  melahirkan  kewajiban  ingkar,  yaitu  kewajiban  notaris  untuk  tidak berbicara  kepada  siapapun  mengenai  isi  akta  dan  keterangan  yang diperoleh  dalam  pelaksanaan  jabatannya,  baik  yang  dimuat  dalam  akta atau  yang  tidak  dimuat,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain.  Dan kewajiban  terhadap  pelanggarannya  dapat  dikenakan  sanksi  berdasarkan hukum publik.
Bahwa  jabatan  notaris  dibentuk  berdasarkan  kepercayaan  negara  dengan memberikan  pendelegasian  kekuasaan  dan  kewenangan  kepada  notaris yang  diatur  dalam  UUJN  juncto  UUJN-P.  Rahasia  jabatan  notaris
15 Eka Putri Tanjung Sari, Loc. cit, hlm. 34.
dimaksud  ditujukan  untuk  menjaga  kepercayaan  negara  dan  masyarakat, dengan  mematuhi  atau  mentaati  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.
Kewajiban  ingkar  atau  kewajiban  menyimpan  rahasia  jabatan  tidak bersifat mutlak, dalam arti dapat dibuka jika ada alasan pembenaran untuk membukanya  yaitu  :  undang-undang  menentukan  lain,  persetujuan  MKN untuk proses peradilan dan untuk ketertiban dan keselamatan negara serta menjaga  kepentingan  yang  lebih  tinggi  yang  mengharuskan  notaris memberikan kesaksian untuk kepentingan umum.
Yang menjadi catatan penting adalah dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka  rahasia  jabatan,  jika  ada  undang-undang  secara  tegas meniadakan  kewajiban  menyimpan  rahasia  jabatan,  ada  persetujuan  atau kuasa atau pencabutan kewajiban menyimpan rahasia jabatan oleh pemilik rahasia  jabatan  (pihak  yang  berkepentingan),  adanya  perintah  undang- undang  sebagai  pembenaran  menghilangkan  sifat  perbuatan  melawan hukum berdasarkan pasal 50 KUHP dan persetujuan MKN Wilayah dalam penegakan hukum pidana terhadap notaris”. 16
Berdasarkan  teori  pertanggungjawaban  yang  mengenal  2  (dua)  prinsip pertanggungjawaban  yaitu  pertanggungjawaban  mutlak  ( absolut  responsibility ) dan  pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  ( based  on  fault ),  maka  dapat dipahami bahwa bentuk tanggungjawab hukum notaris pemegang protokol notaris yang  diberhentikan  dengan  hormat  karena  telah  berumur  65  (enam  puluh  lima) tahun  dalam  kaitan  wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  menurut  peraturan  jabatan notaris  merupakan  pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  atau  dikenal  juga dalam  bentuk  lain  dari  kesalahan  yaitu  kesalahan  yang  dilakukan  tanpa perencanaan  dan  maksud  yaitu  pertanggungjawaban  karena  kelalaian  atau kehilafan.  Dalam  kaitan  wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  menurut  peraturan jabatan  notaris  sanksi  dimaksud  dikarenakan  kesalahan  dan  kelalaian  notaris pemegang  protokol  terhadap  rahasia  jabatan  yang  ada  di  dalam  protokol  notaris yang di simpan oleh notaris pemegang protokol  dan bisa dikenakan sanski dalam hal notaris pemegang protokol melanggar yaitu :
1. Pasal  4  UUJN  yang  merupakan  pelanggaran  notaris  terhadap sumpah/janji  jabatan  terutama  pada  kalimat      “bahwa  saya  akan merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam pelaksanaan  jabatan  saya”,      meskipun  tidak  diatur  secara  khusus  dan tersendiri dalam UUJN juncto UUJN-P dan Permenkumham RI No. 61 Tahun  2016  tentang  pasal-pasal  mengenai  sanksi  atas  pelanggaran sumpah  jabatan  notaris,  maka  sudah  sepantasnya  bagi  notaris  yang
16 Diakses  dari  : Notaris  Wajib  Menjaga  Rahsia  Jabatan/kabarnotariat.com. www. Kabar notariat.com2017 , pada tanggal 30 Juni 2018.
melanggar  dikenakan  sanksi  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan tidak hormat.  Hal  ini dapat dikaitkan dengan keberadaan pasal 16 ayat (11) UUJN-P yang mengatur tentang sanksi atas pelanggaran kewajiban notaris pada pasal 16 ayat (1) huruf f mengenai rahasia jabatan notaris, yang  juga  diatur  dalam  pasal  2  ayat  (2)  Permenkumham  RI  No.  61 Tahun 2016.
2. Pelanggaran atas Pasal 16 UUJN-P  yang  merupakan kewajiban  notaris sebagai  mana  diatur  dalam  ayat  (11)  yakni  peringatan  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Atas  pelanggaran  Pasal  16  UUJN-P  ayat  (1)  tersebut  dilaksanakan terutama dalam kaitan rahasia jabatan notaris jika melanggar pada  :
a. ayat  (1)  huruf    f,  terhadap  notaris  pemegang  protokol  yang  tidak merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang  menentukan lain.  Hal  ini  merupakan  kewajiban  ingkar  notaris  terhadap  rahasia jabatan notaris. Penjatuhan sanksi administratif tersebut diatas juga diatur  dalam  pasal  2  ayat  (2)  Permenkumham  RI  No.  61  Tahun
2016.
3.    Pelanggaran Pasal 54 UUJN-P mengenai grosse akta, salinan akta, dan kutipan  akta,  yang  juga  termasuk  kedalam  kewajiban  ingkar  notaris dan  merupakan  rahasia  jabatan  notaris.  Atas  pelanggaran  pasal tersebut  dikenakan  sanski  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak  hormat,  hal  mana  diatur  dalam  Pasal  54  ayat  (2)  UUJN-P  dan pada Pasal 2 ayat (2) Permenkumham RI No. 61 Tahun 2016.
Sanski  yang  dikenakan  terhadap  notaris  pemegang  protokol  tersebut  diatas merupakan  sanksi  administratif  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  UUJN  juncto UUJN-P,  lebih  jauh  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  dan  perdata  terhadap  notaris pemegang protokol yang sengaja membuka rahasia jabatan tanpa prosedur khusus yang diatur dalam UUJN juncto UUJN-P yaitu tanpa persetujuan MKN.

## Kesimpulan
a. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tanggungjawab  notaris  penerima protokol werda notaris dalam kaitan wajib menyimpan rahasia jabatan menurut peraturan  jabatan  notaris  yaitu  perlindungan  hukum  administrasi  oleh  MPD secara preventif, MPW secara preventif dan represif, dan MPP secara preventif dan represif.
b. Bentuk tanggungjawab secara hukum  notaris penerima protokol werda notaris dalam  kaitan  wajib  menyimpan  rahasia  jabatan  menurut  peraturan  jabatan notaris  yakni  tanggungjawab  berdasarkan  kesalahan  dan  kelalaian,  sengaja membuka  rahasia  jabatan  notaris  dengan  sanksi  administratif  peringatan tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau pemberhentian  dengan  tidak  hormat  karena tanpa  persetujuan  MKN  atau  para pihak  dalam  akta  notaris.  Sanksi  jika  membuka  rahasia  jabatan  notaris  tidak dapat dikenakan jika ada pengecualian dalam undang-undang, persetujuan para pihak  dalam  akta,  persetujuan  MKN  karena  implikasi  rahasia  jabatan  notaris bersifat terbuka.

## Daftar Pustaka
Abdul,  Ghofur,  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia, UII  Pres, Yogyakarta, 2009.
C.  S.  T,  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
Habib,  Adjie  (1), Pembuktian  Sebagai  Ahli  Waris  Dengan  Akta  Notaris, (Dalam Bentuk Akta  Keterangan Ahli Waris), Mandar Maju, Bandung, 2008.
(2), Sanksi  Perdata  Dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2008.
(3), Sekilas  Dunia  Notaris  &  PPAT  Indonesia,  (Kumpulan  Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009.
(4), Majelis  Pengawas  Notaris  Sebagai  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,
Refika Aditama, Bandung, 2011.
(5), Hukum  Notaris  Indonesia,  Tafsir  Tematik  Terhadap  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011.
(6), Merajut  Pemikiran  Dalam  Dunia  Notaris  &  PPAT, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2011.
(7), Menjalin  Pemikiran-Pendapat  Tentang  Kenotariatan,  (Kumpulan Tulisan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
(8), Kebatalan  Dan  Pembatalan  Akta  Notaris,  Refika  Aditama, Bandung, 2015.
(9), Penafsiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia,  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2015.
(10), Kompilasi  Persoalan  Hukum Dalam  Praktek Notaris Dan  PPAT,
(Kapita Selekta Notaris & PPAT), Pengda Bone, Maros, 2015.
(11), Memahami  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  Dan  Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Refika Aditama, Bandung, 2017. Herlien,  Budiono, Dasara  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Kelsen,  Hans, Teori  Hukum  Murni,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif, Nusa Media, Bandung, 2015.
Munif,  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum,  Pendekatan  Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
M.  Marwan  &  Jimmy.  P, Kamus  Hukum,  Dictionary  Of  Law  Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
Nasution,  Bahder,  Johan, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju, Bandung, 2008.
R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, 1982.
Sjaifurrachman, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011.
Sudikno  Mertokusumo,  &  A.  Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Suharso,  &  Ana  Retnoningsih, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Lux,
Widya Karya, Semarang, 2012.
Afipuddin, Implikasi  Hukum  Protokol  Notaris  Sebagai  Arsip  Negara, Universitas Narotama, Jurnal, Surabaya, 2017.
Djoko Sukisno, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, Yogyakarta, 2008.
Aprilia  Hanastuti, Pertanggungjawaban  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi Notaris  Penerima  dan  Penyimpan  Protokol  Notaris ,  Universitas Sebelas Maret, Tesis, Surakarta, 2016.
Eka  Putri  Tanjung  Sari, Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Rahasia Jabatan Notaris , Universitas Indonesia, Tesis, Depok, 2012.
I  Gusti  Agung  Oka  Diatmika, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Jabatan Notaris  Berkaitan  Dengan  Adanya  Dugaan  Malpraktek  Dalam  Proses Pembuatan Akta Otentik, Universitas Udayana, Tesis, Denpasar, 2014. Muriel  Cattleya  Maramis, Tata  Cara  Pemanggilan  Notaris  untuk Kepentingan  Proses  Peradilan  Pidana  Berkaitan  dengan  Akta  yang Dibuatnya, Jurnal, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.
Udi Hermawan, Munsyarif Abdul Chalim, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan  Notaris  Oleh  Penegak  Hukum ,  Jurnal,  UNISSULA,  Vol.
4 No. 3 September 2017.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun, 1945.
_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  UU  Nomor  8  Tahun  1981,  LNRI  Tahun  1982  Nomor  76, TLNRI Nomor 3209.
_____, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 Nomor 117, TLNRI Nomor 4432.
_____, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 3, TLNRI Nomor 5491.
,  Undang-Undang  Tentang  Kearsipan,  UU  Nomor  43  Tahun  2009, LNRI Tahun 2009 Nomor 152, TLNRI Nomor 5071.
RBg ( Rechtsreglement voor de Buitengewesten ), Staatsblad 1927 No. 227.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
_____,  Nomor  :  M.03.HT.03.10  Tahun  2007  Tentang  Pengambilan  Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris.
_____, Nomor : 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,  Pemberhentian,  Dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1727, Tahun 2014).
_____,  Nomor  :  40  Tahun  2015  Tentang  Susunan  Organisasi,  Tata  Cara Pengangkatan  Anggota,  Pemberhentian  Anggota  Dan  Tata  Kerja Majelis  Pengawas  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1787, Tahun 2015).
http://www.rkhba.com/ Minuta Akta Notaris Hilang-Rusak. http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/.