## METEOR STIP MARUNDA
ISSN    : 1979 – 4746 EISSN  : 2685 - 4775

## JURNAL PENELITIAN ILMIAH SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
Implementasi Kebijakan Penilaian Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi
Kapal Sebagai Sarana Bantu Pemanduan di Kantor Kesyahbandaran Utama

## Tanjung Perak Surabaya
Rudiana dan Yuliansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Jl. Marunda Makmur No. 1, Cilincing, Jakarta Utara. Jakarta 14150

## Abstract
Service and performance in order to improve the quality of ship towing activities and to realize safety and security in the waters of Tanjung Perak Port, Surabaya, requires an assessment of the personnel and equipment on duty, namely Pilot Assessment and Vessel Verification as Guiding Assistance Facilities. The purpose of this study is to describe and analyze  Policy  Implementation  as  well  as  the  supporting  and  inhibiting  factors  in  Pilot  Assessment  and  Ship Verification as Guiding Assistance Facilities at the Main Harbormaster Office (KSU) Tanjung Perak Surabaya.
This qualitative research explores the policy of Pilot Assessment and Vessel Verification  as a Guiding Aid by using the  Van  Mater  and  Van  Horn  policy  implementation  theory.  Collecting  data  in  this  study  using  interviews, documentation and observation. The results obtained are then collected, reduced, presented and conclusions drawn.
The  results  obtained  are  the  implementation  of  the  Pilot  Assessment  Policy  and  Vessel  Verification  as  a  Guiding Assistance Facility by KSU Tanjung Perak Surabaya has been running optimally and in accordance with applicable regulations. The supporting factor in the Implementation of the Pilot Assessment Policy and Vessel Verification as a Guiding Assistance Facility by KSU Tanjung Perak Surabaya is the support from all stakeholders related to scouting while  the  inhibiting  factor  is  that  the  time  for  carrying  out  activities  cannot  be  carried  out  simultaneously  because pilotage services should not be disrupted and an assessment team that lacks an understanding of scouting.
Copyright @2022, METEOR STIP MARUNDA, ISSN : 1979-4746, eISSN : 2685-4775
Keywords: Policy Implementation, Guidance, Scout Assessment, Ship Verification

## Abstrak
Pelayanan dan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan penundaan kapal serta mewujudkan keselamatan dan keamanan di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya  memerlukan penilaian terhadap personal dan peralatan sarana bantu yang bertugas yaitu Penilaian Pandu (Pilot Asessement) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Penilaian Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan di Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Tanjung Perak Surabaya.
Penelitian kualitatif ini mngeksplorasi kebijakan Penilaian Pandu (Pilot Asesment) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi. Hasil yang didapat kemudian dikumpulkan, direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan.
Hasil yang didapatkan adalah Implementasi Kebijakan Penilaian Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal sebagai
Sarana Bantu Pemanduan oleh KSU Tanjung Perak Surabaya telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Faktor  pendukung  dalam  Implementasi  Kebijakan  Penilaian  Pandu  (Pilot  Assesment)  dan  Verifikasi Kapal  sebagai  Sarana  Bantu  Pemanduan  oleh  KSU  Tanjung  Perak  Surabaya  adalah  adanya  dukungan  dari  semua stakeholder  yang terkait pemanduan   sedangkan  faktor penghambat adalah  waktu pelaksanaan  kegiatan tidak dapat dilakukan secara bersamaan dikarenakan pelayanan pemanduan tidak boleh terganggu dan tim penilai  yang kurang memiliki pemahaman tentang pemanduan.
Copyright @2022, METEOR STIP MARUNDA, ISSN : 1979-4746, eISSN : 2685-4775
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemanduan, Penilaian Pandu, Verifikasi Kapal

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya  merupakan  pelabuhan  terbesar dan  tersibuk  nomor  dua  di  Indonesia setelah  pelabuhan  Tanjung  Priok  Jakarta.
Hal  tersebut  dikarenakan  selain  menjadi gerbang  penghubung  bagi  Indonesia wilayah timur, juga dikarenakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Propinsi Jawa  Timur  mengalami  peningkatan sehingga  berimbas  pada  meningkatnya arus  distribusi  barang  dari  dan  menuju wilayah  Jawa  Timur  baik  untuk  barang dalam negeri maupun perdagangan interna sional  (Syarifuddin,  Al  Musadieq,  &
Yulianto, 2016). Hal ini dapat dilihat dari jumlah kapal masuk, keluar dan pindah di pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  pada tabel berikut : No  Kegiatan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1. Kapal masuk 11762 13549 13150 13630 2. Kapal keluar 12137 13267 12904 13735 3. Kapal pindah 11160 11760 11410 10809
Sumber : Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, 2022
Berdasarkan  tabel  1.1  diatas  didapatkan bahwa peningkatan jumlah kapal baik untuk kapal masuk,    kapal    keluar    dan    kapal    pindah    di
Pelabuhan    Tanjung  Perak    Surabaya  mengalami peningkatan  dari  tahun  2018  hingga  2021.  Hal inilah  yang  menyebabkan  pelabuhan  Tanjung Perak  Surabaya  memiliki  peranan  penting  untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di Jawa Timur.
Kejadian  kecelakaan  kapal  di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya  yang terjadi dalam kurun waktu 4  tahun  terakhir  adalah  pada  tahun  2017 sebanyak  1  (satu)  kapal,  tahun  2018 sebanyak  1  (satu)  kapal,  tahun  2019 sebanyak  2  (dua)  kapal,  tahun  2020 sebanyak  3  (tiga)  kapal,  dansebanyak  1 (satu) kapal tahun 2021 (Sumber : Kantor Kesyahbandaran  Utama  Tanjung  Perak Surabaya, 2022).
Setiap  kapal  yang  melakukan aktivitasnya di pelabuhan wajib mendapatkan persetujuan dari Syahbandar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  pada Pasal  216  ayat  (1)  bahwa  “Kapal  yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar,  kegiatan  alih  muat  di  kolam pelabuhan,  menunda,  dan  bongkar  muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar”. Syahbandar sebagai pelaksana fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran mencakup pelaksanaan  pengawasan  dan  penegakan hukum  di  bidang  angkutan  di  perairan, kepelabuhan  dan perlindungan maritim di pelabuhan. Syahbandar merupakan bagian unit  pelaksana  teknis  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut. Salah satu diantaranya
Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Tanjung Perak Surabaya.
Implementasi  dianggap  sebagai wujud  utama  dan  tahap  yang  sangat menentukan  dalam  proses  kebijakan. Pandangan  tersebut  dikuatkan  dengan pernyataan  Edwards  III  bahwa  tanpa implementasi  yang  efektif  keputusan pembuat  kebijakan  tidak  akan  berhasil dilaksanakan.  Implementasi  kebijakan merupakan  aktivitas  yang  terlihat  setelah dikeluarkan  pengarahan  yang  sah  dari suatu  kebijakan  yang  meliputi  upaya mengelola  input  untuk  menghasilkan output  atau  outcomes  bagi  masyarakat. Implementasi  kebijakan  menghubungkan antara  tujuan  kebijakan  dan  realisasinya dengan  hasil  kegiatan  pemerintah.  Ini sesuai  dengan  pandangan  Van  Meter  dan Van  Horn  bahwa  tugas  implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan  tujuan  kebijakan  publik direalisasikan  melalui  aktivitas  instansi pemerintah  yang  melibatkan  berbagai pihak yang berkepentingan. (Akib, 2012).
Dasar  implementasi  kebijakan Penilaian  Pandu  (Pilot  Assesment)  dan verifikasi  kapal  sebagai  sarana  bantu pemanduan  yang  dilakukan  oleh  KSU Tanjung  Perak  Surabaya  mengacu  pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 57 tahun  2015  tentang  Pemanduan  Dan Penundaan  Kapal  pengganti  Peraturan Menteri  Perhubungan  nomor  53  Tahun 2011  Tentang  Pemanduan  dan  Peraturan Menteri  Perhubungan  nomor  93  Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan sedangkan untuk pengawasan pemanduan KSU Tanjung Perak Surabaya menerbitkan  surat  keputusan  nomor  : HK.207/01/15/SYB-Tpr-18 tentang sistem operasional  dan  prosedur  pelayanan  jasa pemanduan  dan  penundaan  kapal  di wilayah  perairan  wajib  pandu  pelabuhan Tanjung  Perak  Surabaya  dan  Pelabuhan Gresik.  Pilot  Assesment/Penilaian  Pandu dan  verifikasi  kapal  sebagai  sarana  bantu pemanduan  telah  dilakukan  oleh  KSU Tanjung  Perak  Surabaya  dalam  2  tahun terakhir secara berkesinambungan terhadap Pandu/Pilot dan kapal pandu atau ada  pandu  baru  dan  kapal  baru    sebagai sarana  bantu  yang  bertugas di  wilayah kerja  Pelabuhan  Tanjung Perak Surabaya. Sanksi    yang  tegas  diberlakukan    bagi Pandu    yang  tidak    memenuhi  kriteria Penilaian Pandu (Pilot Assesment) berupa
peringatan  tertulis,  tidak  boleh  memandu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan; dan pencabutan sertifikat pandu. Sanksi juga diberlakukan pada  penyedia kapal  sarana bantu pemanduan  yaitu  peringatan  tertulis, pembekuan  pelimpahan;  dan  pencabutan pelimpahan  pelaksanaan  pemanduan  dan penundaan  kapal  pada  perairan  terkait. Oleh karena latar belakang tersebut diatas maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang Implementasi Kebijakan Penilaian Pandu  (Pilot  Assesment)  dan  Verifikasi Kapal  Sebagai  Sarana  Bantu  Pemanduan Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. 1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
1) Untuk  mendeskripsikan  dan menganalisa Implementasi Kebijakan  Penilaian  Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana  Bantu  Pemanduan  di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya.
2) Untuk  mendeskripsikan  dan menganalisa faktor-faktor pendukung  dan  penghambat Implementasi Kebijakan Penilaian Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal  sebagai  Sarana  Bantu Pemanduan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. b. Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  dari  penulisan penelitian  ini  adalah  diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan  dan  dapat  dibagi menjadi dua manfaat, yaitu :
1) Manfaat Teoritis
a) Menambah pengetahuan pembaca  melalui  penelitian yang  telah  dilaksanakan sehingga  nantinya  dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian berikutnya.
b) Sebagai  bahan  pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian  secara lebih  mendalam  mengenai
implementasi kebijakan tentang pelayaran. 2) Manfaat Praktis a) Penelitian  ini  diharapkan dapat  memberi  masukan bagi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung  Perak  Surabaya sebagai  regulator  dan  PT. Pelindo  III  (Persero)  untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. b) Penelitian  ini  diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai  bahan  penelitian lanjutan yang lebih mendalam  pada  masa  yang akan datang berkaitan dengan kebijakan di bidang pelayaran. c) Penelitian  ini  dilaksanakan untuk mendukung Tri Darma  Perguruan  Tinggi pada  Sekolah  Tinggi  Ilmu Pelayaran  (STIP)  Jakarta serta memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman  sehingga  dapat diaplikasikan  di  kehidupan bermasyarakat  dan  sebagai bekal  bagi  kehidupan  di masa mendatang.

## 2. METODE
2.1 Metode Pendekatan Menurut  Creswell  (Creswell  &  Poth, 2018) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur  statistic  atau  cara- cara  lain  dari  kuantitatif.  Penggunaan penelitian  kualitatif  yaitu  digunakan untuk  meneliti  tentang  kehidupan masyarakat,  sejarah,  tingkah  laku, fungsionalisasi  organisasi,  aktifitas sosial dan lain-lain. Bogdan dan Biklen S. (Rahmat, 2009) menjelaskan bahwa penelitian  kualitatif  adalah  salah  satu prosedur  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan dan perilaku orang-orang yang
diamanti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman    yang  sifatnya  umum terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.  Jenis penelitian  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif.  Salah  satu  alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah  pengalaman  peneliti  dapat digunakan  untuk  menemukan  dan memahami apa yang dimaksud dibalik fenomena yang kadangkala merupakan hal  yang  sulit  untuk  dipahami  secara mendalam.
Pendekatan  penelitan  kualitatif  ada  5 (lima)  (Creswell  &  Poth,  2018)  yaitu (1) Studi narasi, (2) Fenomenologi, (3)
Etnografi, (4) Studi kasus, (5)
Grounded  Theory.  Pada  penelitian  ini digunakan  pendekatan  studi  kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi dengan terperinci, dengan pengambilan data yang mendalam,  dan  menyertakan  berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi  oleh  waktu,  tempat  dan  kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas atau individu.
2.2 Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  kualitatif merupakan  unsur  yang  sangat  penting untuk  menemukan  dan  mengeksplorasi fenomena-fenomena  unik  di  lapangan. Metode  pengumpulan  data  penelitian kualitatif (Gumilang, 2016) sebagai berikut :
a. Data Primer
1) Observasi Johnson & Christensen, 2004
(Gumilang, 2016) observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung ruang/tempat, kegiatan, obyek, kejadian/peristiwa, waktu, perasaan, perilaku individu dan interaksi dalam proses penelitian (Rahmat, 2009). Tujuan peneliti melakukan observasi
adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian,
untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi/umpan balik.
2) Wawancara Wawancara  merupakan  alat  untuk pengecekan/pembuktian terhadap informasi/keterangan sebelumnya (Rahmat,  2009).  Wawancara  yang digunakan dalam penelitian kualitatif  ialah  in-depth  interview yang mempunyai tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang makna subjektif, pemikiran,
perasaan, sikap, perilaku, persepsi, keyakinan,
motivasi,  dan  lain-lain  (Gumilang, 2016).
b. Data Sekunder
1) Dokumen-dokumen
Selama penelitianpeneliti juga
mengumpulkan  dokumen-dokumen
yang berupa dokumen publik
(seperti  Koran,  makalah,  laporan kantor)  atau  dokumen  pribadi (seperti  buku  harian,  diary,  surat, email) (Creswell & Poth, 2018).
2) Dokumen Resmi
Johnson  &  Christensen,  2004
(Gumilang, 2016) berpendapat
dokumen  resmi  adalah  segala sesuatu  dalam  bentuk  tulisan,  foto, dan rekaman elektronik yang
diciptakan  oleh  institusi  organisasi
(majalah,  koran,  jurnal  ilmiah,  dan kurikulum sekolah). Dokumen
resmi  didalamnya  termasuk  materi audio  visual  (Creswell  &  Poth,
2018) yang berupa foto, objek-objek seni,  video  tape,  atau  segala  jenis suara/bunyi.
2.3 Subjek Penelitian Pada penelitian ini sumber informasi berasal dari hasil wawancara para informan,
dokumentasi dan observasi. Informan penelitian  merupakan  orang  yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi  tentang  situasi  dan  kondisi segala sesuatu secara umum dari latar penelitian.  Seorang  informan  untuk penelitian  paling  tidak  harus  banyak memiliki pengetahuan maupun pengalaman  tentang  latar  belakang penelitian. Informan menurut Moleong (2000) dibedakan menjadi 3 yaitu :
a. Informan utama merupakan individu  maupun  kelompok  yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi
primer dalam
memberikan gambaran teknis
terkait masalah penelitian. Informan  utama  dalam  penelitian kualitatif merupakan “aktor utama”  dalam  suatu  penelitian. Informan  utama  dalam  penelitian ini adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran  Utama  Tanjung Perak Surabaya. b. Informan  kunci  adalah  individu ataupun  kelompok  yang  memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat  oleh  peneliti.  Informan kunci  bukan  hanya  mengetahui tentang  kondisi/fenomena  pada masyarakat  secara  garis  besar, juga memahami informasi tentang informan  utama.  Informan  kunci pada  penelitian  ini  adalah  Kepala Seksi Tertib Bandar Kantor Kesyahbandaran  Utama  Tanjung Perak  Surabaya,  Petugas  yang melaksanakan  penilaian  pandu dan verifikasi kapal sebagai sarana bantu pemanduan.
c. Informan  pendukung  merupakan individu  maupun  kelompok  yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari  data  utama  terkait  masalah penelitian.  Informan  pendukung merupakan  orang  yang  dapat memberikan  informasi  tambahan sebagai  pelengkap  analisis  dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.  Informan  pendukung pada  penelitian  ini  adalah  Pandu dan Pemilik kapal pandu.
2.4 Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisa data model interaktif Matthew B.  Milles  dan  A.  Michael  Huberman dan Johnny Saldana (Miles, Huberman,  &  Saldana,  2014)  yang mengemukakan  ada  empat  langkah dalam analisis data  kualitatif yaitu : a. Pengumpulan Data Pengumpulan  data  adalah  tahap mengumpulkan data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara, obeservasi, dokumentasi serta data sekunder  lainnya  yang  berhasil diperoleh.
b. Kondensasi Data Kondensasi  data  merujuk  kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan  mentranformasi  data  terdapat pada  catatan  lapangan  transkip dalam  penelitian  ini  diuraikan sebagai berikut :
1) Proses Pemilihan
2) Pengerucutan
3) Peringkasan
4) Penyeerhanaan dan Transformasi data c. Penyajian Data Penyajian  data  merupakan  suatu kegiatan setelahdata selesai direduksi/dirangkum.  Data  yang diperoleh  dari  hasil  observasi, wawancara dan dokumentasi
dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan)  dan  CD  (Catatan Dokumentasi).  Data  yang  sudah disajikan    dalam    bentuk    catatan wawancara,  catatan lapangan dan catatan  dokumentasi  diberi  kode data  untuk  mengorganisasi  data, sehingga peneliti dapat
menganalisis  dengan  cepat  dan mudah.  Peneliti  membuat  daftar awal  kode  yang  sesuai  dengan pedoman  wawancara,  observasi dan  dokumentasi.  Masing-masing yang  sudah  diberi  kode  dianalisis dlam bentuk refleksi dan disajiakan dalam bentuk teks.
d. Penarikan Kesimpulan
Langkah  terakhir  dalam  analisis data  kualitatif  model  interaktif
adalah  penarikan  kesimpulan  dari verifikasi.  Berdasarkan  data  yang telah  direduksi  dan  disaikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpilan data. Kesimpulan  adalah  jawaban  dari rumusan  masalah  dan  pertanyaan yang  telah  diungkapkan  oleh peneliti sejak awal.
Gambar 2.1. Komponen-Komponen Analisis Data
Model Interaktif Sumber: (Miles et al., 2014) 3. Hasil Dan Pembahasan 3.1 Analisis Data Berikut tabel hasil analisa Implementasi  Kebijakan  Penilaian Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi  Kapal  sebagai  Sarana Bantu  Pemanduan  yang  dilakukan oleh  Kantor  Kesyahbandaran  Utama (KSU)  Tanjung  Perak  Surabaya adalah :
Tabel 3.1. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Penilaian Pandu (Pilot Asessment) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan oleh KSU Tanjung Perak Surabaya
No Indikator Hasil Analisis 1 Ukuran dan tujuan kebijakan Penilaian  Pandu  ( Pilot
Assesment ) dan Verifikasi Kapal  sebagai  Sarana Bantu  Pemanduan  Kapal di  perairan  wajib  Pandu kelas  I  di  Pelabuhan Tanjung  Perak  Surabaya yang telah dilakukan oleh KSU Tanjung Perak
Surabaya  sejak  tahun 2019 sampai dengan sekarang,  secara  rutin tiap 6 bulan sekali sesuai
dengan aturan yang berlaku dan menghasilkan berita acara atau rekomendasi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan jasa pemanduan  di  wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 2 Sumber kebijakan Sumber  kebijakan  yang berupa sumber daya manusia,  sumber  daya keuangan  dan  sumber daya  teknologi  dalam implementasi  kebijakan Penilaian  Pandu  ( Pilot Assesment ) dan Verifikasi  Kapal  sebagai Sarana Bantu Pemanduan oleh KSU Tanjung Perak Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3 Ciri atau sifat badan/instansi pelaksana Implementasi    kebijakan Penilaian    Pandu    ( Pilot Assesment ) dan Verifikasi  Kapal  sebagai Sarana Bantu Pemanduan oleh KSU Tanjung Perak Surabaya yaitu pada pembentukan  tim  penilai dan stakeholder yang dinilai  telah  dilakukan sesuai  dengan  peraturan yang berlaku. 4 Komunikasi antar organisasi terkait      dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan Komunikasi antar organisasi    terkait    dan komunikasi dalam implementasi  kebijakan Penilaian  Pandu  ( Pilot Assesment ) dan Verifikasi  Kapal  sebagai Sarana Bantu Pemanduan telah  dilaksanakan  oleh KSU Tanjung Perak Surabaya secara rutin dan berkala demi terwujudnya keamanan dan keselamatan berlayar. 5 Sikap pelaksana Sikap        Pelaksana dalam        implementasi kebijakan Penilaian Pandu  ( Pilot  Assesment ) dan Verifikasi Kapal sebagai  Sarana  Bantu Pemanduan telah dilaksanakan  oleh  KSU Tanjung  Perak  Surabaya sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung pelayanan pemanduan  di  wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 6 Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Implementasi    kebijakan Penilaian    Pandu    ( Pilot Assesment ) dan Verifikasi  Kapal  sebagai Sarana Bantu Pemanduan memberikan dampak positif  bagi  keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sumber : diolah Peneliti, 2022
Pada  tabel  4.2  diatas  menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penilaian  Pandu  (Pilot  Assesment) dan  Verifikasi  Kapal  sebagai  Sarana Bantu Pemanduan oleh KSU Tanjung Perak  Surabaya  telah  berjalan  secara optimal  sejak  tahun  2019  sampai sekarang  secara  rutin  tiap  6  (enam) bulan  sekali  dan  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Hal ini dikarenakan dalam
Implementasi  Kebijakan  Penilaian Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi  Kapal  sebagai  Sarana Bantu Pemanduan mendapatkan dukungan  penuh  baik  dari  Direktur Jenderal  Perhubungan  Laut,  KSU Tanjung Perak Surabaya dan stakeholder  yang  dinilai,  sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan kendala dan memberikan  dampak  positif  bagi keamanan dan keselamatan di wilayah  Pelabuhan  Tanjung  Perak Surabaya.

## 3.2 Pemecahan Masalah
Pada Implementasi Kebijakan Penilaian Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan  yang  dilaksanakan  oleh
Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU) Tanjung Perak Surabaya terdapat faktor pendukung dan penghambat yaitu :
1) Faktor Pendukung
a) Kegiatan  Penilaian  Pandu  (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan mendapatkan dukungan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor UM 004/1/6/DP-
18  Tanggal  13  September  2018 tentang Evaluasi 6 (enam) bulan. b) Kegiatan  Penilaian  Pandu  (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan yang dilakukan KSU Tanjung Perak Surabaya mendapatkan  dukungan  penuh dari  Kepala  Kantor  dengan menerbitkan surat tugas bagi tim penilai  dan  surat  pemberitahuan bagi stakeholder yang dinilai.
c) Kegiatan  Penilaian  Pandu  (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan mendapatkan dukungan  dari  PT.  Pelindo  III (Persero)  sebagai  Badan  Usaha Pelabuhan  (BUP)  di  wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya  dan  stakeholder  yang dinilai. d) Kesiapan  sumber  daya  manusia di  seksi  Tertib  Bandar  KSU
Tanjung  Perak  Surabaya  dalam mendukung  kegiatan  Penilaian
Pandu  (Pilot  Assesment)  dan
Verifikasi  Kapal  sebagai  Sarana Bantu Pemanduan dalam bentuk pembuatan surat-surat yang diperlukan  dalam  menunjang pelaksanaan dan pembuatan checklist  untuk  panduan  tim penilai.
2) Faktor Penghambat
a) Waktu   kegiatan   tidak   dapat dilakukan      secara      bersamaan dikarenakan pelayanan pemanduan tidak boleh terganggu,  maka  pelaksanaan Penilaian Pandu (Pilot Assesment) dan Verifikasi Kapal harus  fleksibel  berdasarkan  dari jadwal  tugas  Pandu  dan  jadwal pemakaian  kapal  sebagai  sarana bantu.
b) Sumber  daya  manusia  yang dimiliki  KSU  Tanjung  Perak
Surabaya  sebagai  tim  penilai yang kurang mempunyai pemahaman tentang Pemanduan, maka  tim  penilai  diberikan panduan  berupa  checklist  guna mempermudah penilaian.

## 5. Kesimpulan Dan Saran
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan
Implementasi  Kebijakan  Penilaian  Pandu (Pilot  Assesment)  dan  Verifikasi  Kapal sebagai  Sarana  Bantu  Pemandua  oleh Kantor  Kesyahbandaran  Utama  (KSU) Tanjung Perak Surabaya dapat disimpulkan dikarenakan dalam implementasinya mendapatkan dukungan dari semua stakeholder  yang  terlibat  sehingga  dapat mendukung  pelayanan  pemanduan  guna mewujudkan  Zero  Accident  di  wilayah Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  dan adanya faktor pendukung dalam Implementasi  Kebijakan  Penilaian  Pandu (Pilot  Assesment)  dan  Verifikasi  Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan oleh KSU Tanjung  Perak  Surabaya  adalah  adanya dukungan  dari  semua  stakeholder  yang terkait pemanduan seperti Direktur Jenderal Perhubungan  Laut,  Kepala  Kantor  KSU Tanjung  Perak,  sumber  daya  manusia  di Seksi  Tertib  Bandar  KSU  Tanjung  Perak Surabaya  serta  PT.  Pelindo  III  (Persero) sebagai  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan stakeholder yang dinilai sehingga dalam pelaksanaannya dapat optimal.

## 5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan saran yang diberikan peneliti adalah :
1) Waktu  pelaksanaan  kegiatan  Penilaian Pandu  (Pilot  Assesment)  dan  Verifikasi Kapal sebagai Sarana Bantu Pemanduan oleh KSU Tanjung Perak Surabaya  harus fleksibel  berdasarkan  jadwal  Pandu  dan pemakaian  kapal  sehingga  pelayanan pemanduan tidak terganggu.
2) Tim  penilai  kegiatan  Penilaian  Pandu (Pilot  Assesment)  dan  Verifikasi  Kapal sebagai  Sarana  Bantu  Pemanduan  oleh KSU Tanjung Perak Surabaya dilakukan briefing  dan  dibekali  panduan  berupa checklist  sehingga  pada  saat  penilaian
tidak mengalami kesulitan
dan memberikan hasil yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
[ 1 ] Agustian, Nazaki, & Afizal. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Seksi Keselamatan Perkapalan Laut di Kota Tanjungpinang Tahun 2018. Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji, 74(4).
[ 2 ] Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
[ 3 ] Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.26858/JIAP.V1I1.289
[ 4 ] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design_ Choosing Among Five Approaches. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1NCokfEqfNtsCX bSemWEoqzjbEO13mXOV/view
[ 5 ] Dunn, W. N. (2011). Public Policy Analysis (5th ed.). New York: Routledge.
Gumilang, S. G. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan. Jurnal Fokus Konseling, 2(2), 144–159.
[ 6 ] Hardiyansyah, H., Darma, U. B., Kualitas, P., Publik, P., Teknologi, B., Melalui, I., … Kota, P. (2015). MODEL IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN, (February).
[ 7 ] Haryono, Setiono, B., & Agus. (2012). Sistem Operasional Pelayanan Pemanduan Terhadap Keselamatan Kapal Di PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang
Tanjung Perak Surabaya. Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan, 2(2).
[ 8 ] Hasibuan, D. K. (2014). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang Berada di Koperasi Samudra Sejahtera
(KOMURA) Pelabuhan Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 1(6), 1742–1752.
[ 9 ] Kadir, A., Lubis, A. A., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. JUPIIS: JURNAL
PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL, 11(2), 157–172.
https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.13860. G12330
[ 10 ] Malisan, J., & Tresnawati, W. (2019). Implementasi Inaportnet dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Warta Penelitian
Perhubungan, 31(2), 67–74. https://doi.org/10.25104/warlit.v31i2.1267
[ 11 ] Mamu, A., Rakhmat, Yunus, & Allorante, A. I. (2020). Policy model implementation for village community empowerment in Wajo Regency. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 10(12), 129–139.
[ 12 ] Mandala, E., Setyadiharja, R., Jefri, J., Renaldi, R., & Mulyani, N. (2016).
Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kijang). Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(2), 249. https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.603
[ 13 ] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana - Google Buku. Retrieved from
https://books.google.co.id/books?id=p0wXBA AAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=on epage&q&f=false
[ 14 ] Moleong, L. J. (2000). Metodologi penelitian kualitatif / Lexy J. Moleong. Ramaja Rosdakarya.
[ 15 ] Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Policy Implementation Analysis :
Exploration of George Edward III , Marilee S Grindle , and Mazmanian and Sabatier
Theories in the Policy Analysis Triangle. Journal of Public Administration Studies, 5(1), 33–38.