Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN LAHAN BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN
Roziqin, Susilo Handoyo, Dian Kusnawan

## Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email : roziqin@uniba-bpn.ac.id

## ABSTRAK
Masalah tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Semakin kompleksnya kepentingan  manusia  dalam  sebuah  peradaban  menimbulkan  semakin  tingginya  potensi  sengketa  yang terjadi  antar  individu  maupun  antar  kelompok  dalam  populasi  sosial  tertentu.  Timbulnya  sengketa  sulit untuk  dihindari  bahkan  tingkat  probabilitasnya  tidak  sanggup  dieliminasi  sampai  kepada  titik  nol. Pertentangan,  perselisihan  dan  perdebatan  argumentatif  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan manusia  untuk  mempertahankan  pendirian  dan  pengakuan  dalam  proses  pencapaian  suatu  kepentingan. Perselisihan  terjadi  karena  ada  beberapa  kepentingan  yang  saling  berbenturan.  Pendekatan  yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini. 2. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  warga  masyarakat  pemilik  tanah  masih  jauh dari harapan, hal ini terlihat dari perlakuan pemerintah dan aparat keamanan yang melakukan penggusuran terhadap mereka dan  rumah-rumah tempat tinggalnya dirobohkan dan beberapa orang warga masyarakat yang bersikeras bertahan ditangkap dan ditahan oleh  aparat dengan dalih bahwa mereka telah memasuki tanah tanpa ijin pemilik yang sah. Pada hal merekalah yang pertama kali menghuni tanah tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat penyambung hidupnya.
Kata Kunci : Penyelesaian sengketa; Hak Kepemilikan; Kepastian Hukum.

## ABSTRACT
The  land  issue  is  an  issue  that  concerns  the  most  basic  rights  of  the  people.  The  more  complex  human interests  in  a  civilization  raises  the  potential  for  disputes  that  occur  between  individuals  and  between groups in certain social populations. The emergence of disputes is difficult to avoid, even the probability level  cannot  be  eliminated  to  zero.  Contradictions,  disputes  and  argumentative  debates  are  one  of  the efforts made by humans to maintain their position and recognition in the process of achieving an interest. Disputes  occur  because  there  are  several  conflicting  interests.  The  normative  juridical  approach  is  an approach that is based on the main legal material by  examining theories, concepts, legal  principles and legislation related to this research. 2. The implementation of legal protection for community members who own land is still far from expectations, this can be seen from the treatment of the government and security forces  who  carried  out  evictions  against  them  and  their  houses  were  torn  down  and  several  community members who insisted on surviving were arrested and detained by the authorities with the pretext that they had entered the land without the rightful owner's permission. In terms of they were the first to inhabit the land as a place to live and a place to sustain life.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Keywords: dispute resolution; Ownership Rights; Legal certainty.

## I.  PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah  menjadi  kebutuhan  dasar  manusia.  Sejak  lahir  sampai  meninggal  dunia,  manusia membutuhkan  tanah  untuk  tempat  tinggal  dan  sumber  kehidupan.  Secara  kosmologis,  tanah adalah tempat  manusia  tinggal,  tempat  bekerja  dan  hidup,  tempat  dari mana mereka  berasal, dan akan kemana pula mereka akan pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial,  kultural,  politik,  dan  ekologis. 1 Demikian  pentingnya  tanah  sering  kali  diekspresikan sebagai  suatu  urusan  yang  menyangkut  hak  hidup  manusia.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut sebagai  kebutuhan  dasar  manusia,  maka  suatu  kepemilikan  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh seseorang  pentingnya  suatu  peraturan  terkait  dengan  kepemilikan  tanah  untuk  melindungi terhadap hak atas tanahnya.
Masalah  tanah  merupakan  masalah  yang  menyangkut  hak  rakyat  yang  paling  dasar. 2 Semakin  kompleksnya  kepentingan  manusia  dalam  sebuah  peradaban  menimbulkan  semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari bahkan tingkat probabilitasnya tidak sanggup  dieliminasi  sampai  kepada  titik  nol. 3 Pertentangan,  perselisihan  dan  perdebatan argumentatif  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  manusia  untuk  mempertahankan pendirian  dan  pengakuan  dalam  proses  pencapaian  suatu  kepentingan.  Perselisihan  terjadi karena  ada  beberapa  kepentingan  yang  saling  berbenturan. 4 Dalam  ranah  hukum,  dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan  suatu  objek  tertentu.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  kesalahpahaman  atau perbedaan  pendapat  atau  persepsi  antara  keduanya  yang  kemudian  menimbulkan  akibat hukum bagi keduanya. 5
Kondisi ini menimbulkan konsekuensi yang sangat serius terhadap pola hubungan antara tanah dengan manusia, dan hubungan antara  manusia dengan manusia yang berobyek tanah. 6 Terhadap  hal  tersebut  penyelesaian  sengketa  tanah  biasa  diselesaikan  dengan  meminta pengadilan sebagai tujuan pertama dalam menengahi dan memutuskan sengketa yang terjadi. Namun, perlu disadari dengan menggunakan pengadilan sebagai kunci dari permasalahan ini, maka  dalam  hal  ini  para  pihak  berkedudukan  sebagai  pihak  yang  berperkara  karena
1 Limbong Bernhard, “Konflik Pertanahan,” Pustaka Margaretha, Jakarta , 2012, hlm 1.
2 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hlm. 82.
3 D.Y.  Witanto, Hukum  Acara  Mediasi  Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 3.
4 Ibid., Hlm. 2.
5 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, (Jakarta: Margaetha Pustaka), Hlm. 24.
6 Bernhard  Limbong, Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan;  Regulasi  Kompensasi  Penegakkan  Hukum, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), Hlm. 5.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
penyelesaian menggunakan jalur litigasi di pengadilan sudah menciptakan suatu posisi antara menang  dan  kalah,  sehingga  hal  tersebut  kurang  adanya  jaminan  yang  dapat  menyelesaikan hubungan personal diantara pihak-pihak yang berperkara.
Di samping itu, penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang  lama  dan  melelahkan  dimulai  dari  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah tentu juga membutuhkan biaya yang cukup besar serta dapat mengganggu hubungan pihak-pihak  yang bersengkata. 7 Seiring dengan  berjalannya  waktu  dan  perkembangan  zaman,  dimana  kebutuhan  masyarakat  akan keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun  dirasakan  kurang  efektif  lagi  dan  memakan  biaya  yang  cukup  besar.  Kondisi  demikian menyebabkan  pencari  keadilan  mencari  alternatif  lain  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  luar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). 8 Berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  tanah  tersebut  yang  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan,  hal  ini  sebagai  upaya  dari  mengurangi  tingkat  perkara  yang  ada  di  pengadilan. Penyelesaian  perkara  melalui  jalur  non  litigasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  dirasa  lebih  efektif  dalam  pelaksanaannya  dan  dapat  menjaga  hubungan personal  diantara  para  pihak  yang  bersengketa.  Adapun  peraturan  yang  mengatur  terkait alternatif  penyelesaian  sengketa  dijelaskan  di  dalam  Pasal  1  angka  (10)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yang menyebutkan salah satu alternatif penyelesaian sengketa ialah dengan mediasi:
“Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.
Dengan  berjalannya  waktu,  penyelesaian  sengketa  melalui  ADR (Alternative  Dispute Resolution) secara  implisit  dimuat  dalam  Perpres  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN),  dalam  struktur  organisasi  BPN  dibentuk  satu  kedeputian,  yaitu Deputi  Bidang  Pengkajian  dan  Penanganan  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan.  Selanjutnya, BPN  telah  pula  menerbitkan  Petunjuk  teknis  Penanganan  dan  Penyelesaian  Masalah Pertanahan  melalui  Keputusan  Kepala  BPN  RI  Nomor  34  Tahun  2007,  yang  dalam menjalankan  tugasnya  menangani  sengketa  pertanahan  melalui  upaya  mediasi. 9 Dalam perkembangnya,  selanjutnya  dikeluarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  RI  Nomor  3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penangnan Kasus Pertanahan.
Atas hal tersebut, maka penyelesaian sengketa tanah melalui non litigasi dengan upaya mediasi  ini  dapat  diselesaikan  di  Kantor  Pertanahan  setempat.  Di  dalam  Pasal  35  huruf  (c) Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan
7 Erman  Rajagukguk, Arbitrase  dalam  Putusan  Pengadilan, (Jakarta:  Chandra  Patama:  2000),  Hlm.  103. Sebagaimana  dikutip  dari:  Rachmadi  Usman, Mediasi  di  Pengadilan  dalam  Teori  dan  Praktik, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), Hlm. 14.
8 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 43.
9 Maria  S.W.  Sumardjono,  dkk, Mediasi  Sengketa  Tanah;  Potensi  Penerapan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), Hlm. 7.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Penanganan  Kasus  Pertanahan,  terdapat  jenis  gelar  kasus  dalam  rangka  penanganan  kasus pertanahan yang salah satunya ialah dengan gelar mediasi. 10
Mediasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  menggunakan pendekatan win-win  solution dengan  proses  dan  cara  yang  lebih  sedehana  dalam  rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator  sebagai  penampung  aspirasi  dalam  upaya  menemukan  penyelesaian  sengketa  yang terbaik bagi kedua belah pihak. 11 Christoper W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi  dalam  sebuah  sengketa  oleh  pihak  ketiga  yang  bisa  diterima  pihak  yang bersengketa, hal tersebut bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, namun dia bertugas dalam  membantu  pihak-pihak  yang  bertikai  agar  secara  sukarela  mau  mencapai  kata  sepakat yang  dapat  diterima  oleh  masing-masing  pihak  dalam  sebuah  persengketaan. 12 Demikian maka, dalam menangani  sengketa para pihak, mediator haruslah memiliki kemampuan (skill) dalam mengupayakan dan memaksimalkan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan  hal  tersebut,  hal  yang  menjadi  akhir  dari  penyelesaian  kasus  pertanahan tersebut ialah  hasil  dari  kesepakatan  para  pihak  yang  berselisih,  apakah  berdamai atau tidak. Terhadap  sengketa  tanah  yang  tidak  berhasil  akan  diselesaikan  dengan  mediasi  di  luar pengadilan maka akan menempuh jalur litigasi di pengadilan. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa  yang  menempuh  jalur  di  pengadilan  maka  terdapat  aturan  yang  harus  ditaati  oleh setiap  para  pencari  keadilan  yang  mengajukannya,  dalam  hal  ini  menggunakan  hukum  acara dalam  prosesnya  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan.  Pada  perdamaian  oleh  para  pihak sebagaimana mestinya maka akan ada suatu perjanjian kesepakatan bersama yang dituangkan dalam  bentuk  tertulis,  baik  yang  dilakukan  di  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan. Manakala hal ini dijadikan sebagai kepastia hukum bagi para pihak yang bersengketa.
Mengingat  dalam  negara  hukum,  hukum  ditempatkan  sebagai  aturan  main  dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen”. 13 (diletakkan  untuk  menata  masyarakat  yang  damai,  adil,  dan  bermakna).  Atinya sasaran  dari  negara  hukum  adalah  terciptanya  kegiatan  kenegaraan,  pemerintahan,  dan kemasyarakatan  yang  bertumpu  pada  keadilan,  kedamaian,  dan  kemanfaatan  atau
10 Gelar  Mediasi  dalam  Pasal  1  ayat  (5)  huruf  (c)  Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  3  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Pengkajian  dan  Penanganan  Kasus  Pertanahan  adalah  gelar  yang  menghadirkan  para  pihak  yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah.
11 D.Y.  Witanto, Hukum  Acara  Mediasi  Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 24.
12 Christopher  W.  Moore, Mediasi  Lingkungan,  Indonesian  Center  for  Envirinmental  Law  dan  CDR Associates, Jakarta, 1995, Hlm. 8. Sebagaimana  dikutip dari  Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gema Media, 2008), Hlm. 7.
13 N.E.  Algra  en  H.C.J.G.  Jansen,  Rechstsingang,  Een  Orientasi  in  Het  Recht,  H.DD.  Tjeenk  Willink  bv, Groningen, 1974, Hlm. 10., sebagaimana dikutip dari Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara, cet. ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 22.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
kebermaknaan.  Dalam  negara  hukum,  eksistensi  hukum  dijadikan  sebagai  instrumen  dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. 14
Balikpapan  merupakan salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 843,48 Km2, yang terdiri atas 503,30 Km2 daratan (85 persen wilayah perbukitan dan 340,18 Km2 perairan).
Potensi konflik lahan di Kota Minyak dikhawatirkan akan semakin besar terjadi di masa mendatang. Pemicunya tak lain luas lahan baik yang produktif untuk kegiatan usaha maupun dijadikan  pemukiman  semakin  terbatas,  disamping  adanya  oknum  mafia  tanah  yang  dengan sengaja  membuat  kegaduhan  untuk  mendapat  keuntungan. Sementara  jumlah  penduduk Balikpapan kian tahun terus bertambah.
Seperti  yang  terjadi  di  RT  24  Kelurahan Lamaru  Balikpapan Timur,  sebuah  perusahan Bumi  Karya  Mentari  (BKM)  yang Direktur  utamanya  bernama  KEMAL  melakukan pengecekan titik koordinat tanah di wilayah tersebut.
Sebelum dilakukan pengecekan sempat terjadi kesalahpahaman dengan warga yang juga mengaku  memiliki  lahan  yang  dimaksud,  bentrokan  antara  pihak  yang  mewakili  Perusahaan dengan pihak warga yang merasa memiliki hak diatas lahan tersebut nyaris terjadi.
Sebelumnya, warga telah mengetahui sejak lama pihak PT Bumi Karya Mentari (BKM) mengaku  memiliki  tanah  seluas  kurang  lebih  12  hektar,  namun  warga  tidak  ada  yang pernah melihat legalitas kepemilikan perusahan tersebut.
Olehnya  atas  dasar  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  memilih  judul  dalam penyusunan Tesis ini dengan judul: “PENYELESAIAN  SENGKETA  HAK KEPEMILIKAN  LAHAN  BERDASARKAN  PRINSIP  KEPASTIAN  HUKUM  DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  yang  menjadi  fokus  permasalahan  dalam penyusunan tesis ini yaitu:
1. Bagaimanakah    perlindungan  hukum  terhadap  korban  sengketa  hak  kepemilikan  lahan  di wilayah kota Balikpapan?
2. Bagaimanakah  penyelesaian sengketa hak kepemilikan lahan berdasarkan prinsip kepastian hukum di wilayah kota Balikpapan?

## C. Metode dan Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## D. Tinjauan Pustaka
14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cet. ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 22.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
1. Kerangka Konseptual
a. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah
1) Pengertian Hak Atas Tanah
Tanah  adalah  suatu  bagian  yang  ada  dibumi  ini  yang  masyarakat  dapat menggunakan  dan  memanfaatkannya  sebaik  mungkin  dengan  tidak  melanggar peraturan  yang  berlaku  di  indonesia.  Telah  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  1  Undang- Undang  Pokok  Agraria  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Atas  dasar  hak  menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak  atas  permukaan  bumi  yang  disebut  tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  dan dipunyai  oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang lain serta badan-badan hukum”.
2) Jenis-Jenis Hak Atas Tanah
a) Hak Milik
(1) Pengertian Hak Milik
Menurut  Pasal  20  ayat  (1)  UUPA  bahwa  yang  dimaksu  dengan  Hak Milik adalah “Hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”.
Hal  ini  sejalan  dengan  definisi  yang  diberikan  Boedi  Harsono  yang mendefinisikan Hak Milik adalah “hak turun temurun”, terkuat dan terpenuh yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah  dan  memberi  kewenangan  untuk menggunakannya  bagi  segala  macam  keperluan  selama  waktu  yang  tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu”. 15
b) Hak Guna Usaha
(1) Pengertian dan Dasar Hukum Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha atau HGU diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA yang berbunyi:  Hak  Guna  Usaha  adalah  hak  untuk  mengusahakan  tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  negara,  dalam  jangka  waktu  sebagai  mana  tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
(2) Hapusnya Hak Guna Usaha (a) Jangka waktu berakhir;
(b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi;
(c) Dilepaskan oleh pemegang hak nya sebelum jangka waktunya berakhir;
(d) Dicabut untuk Kepentingan Umum;
(e) Diterlantarkan;
(f) Tanahnya Musnah;
(g) Ketentuan Dalam Pasal 30 ayat (2).
c) Hak Guna Bangunan
(1) Pengertian dan Dasar Hukum Hak Guna Bangunan
15 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Universitas Trisakti, 2020), hlm 292.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Menurut  Pasal  35  ayat  (1)  UUPA  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Hak Guna  Bangunan  adalah  hak  untuk  mendirikan  dan  mempunyai  bangunan- bangunan  atas  tanah  yang  bukan  miliknya  sendiri,  dengan  jangka  waktu paling lama 30 tahun.
(2) Hapusnya Hak Guna Bangunan
(a) Jangka waktu telah berakhir;
(b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi;
(c) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
(d) Dicabut untuk kepentingan umum;
(e) Diterlantarkan;
(f) Tanahnya Musnah;
(g) Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).
d) Hak Pakai
Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPA, bahwa  yang dimaksud dengan hak pakai adalah:
“Hak  untuk  menggunakan  dan/atau  memungut  hasil  dari  tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  negara  atau  tanah  milik  orang  lain,  yang  memberi wewenang  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik  tanahnya,  yang  bukan  perjanjian  sewa  menyewa  atau  perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang”.

## II. PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah
Indonesia  sebagai  Negara  hukum  tentu  di  dalam  menjalankan  kehidupan  bernegaranya harus  mendasarkan  diri  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Di  dalam  Negara hukum terdapat suatu prinsip sebagaimana yang dikemukan oleh Philiphus M. Hadjon yaitu: adanya  suatu  prinsip  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  Indonesia,  dimana  prinsip  tersebut terdapat  adanya  pengakuan  dan  perlindungan  terhadapat  harkat  dan  martabat  manusia  yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, yang kalau dilihat lebih jauh memiliki ciri-ciri sebagai berikut 16 :
1. Adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
3. Prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan  merupakan  sarana terakhir; dan
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebauh Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya... (Bina Ilmu, 1987), hlm 57.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Sementara itu dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 Pancasila dikatakan sebagai “sumber  dari  segala  sumber  hukum”,  dengan  demikian  Pancasila  berada  di  atas  UUD  dan semua  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kedudukan  yang  demikian,  Pancasila merupakan  sumber  inspirasi  dan  sumber  isi  untuk  UUD  secara  langsung  dan  peraturan perundang-undangan  sebagai  sumber  secara  tidak  langsung.  Kemudian  apabila  dipertalikan dengan teori Hans Kelsen bahwa Pancasila termasuk dalam “Grundnorm” (norma dasar). 17

## B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pemilikan Hak Atas Tanah
Dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara  telah  di  gariskan  sebagaimana  tertuang dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu:  untuk  melindungi  dan  mensejahterakan  seluruh rakyat Indonesia.
Dari apa yang di amanahkan tersebut di atas sangat ideal, kemudian apabila dilihat dari konsep  kebijakan  secara  umum  khususnya  kebijakan  pertanahan  di  Indonesia,  paling  tidak dapat  dilihat  dari  prinsip  pemikiran the  founding  fathers Republik  Indonesia  pada  waktu pendirian  negara  ini,  yang  menginginkan  bahwa  tanah  harus  di  pandang  sebagai  alat  atau faktor  produksi  untuk  kemakmuran  bersama,  bukan  untuk  kepentingan  orang  perorangan, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah pada segelintir kelompok  masyarakat.  Dengan  demikian  kelompok  masyarakat  tersebut  akan  menindas kelompok masyarakat lainnya.
A. Aspek  Hukum  Mengenai Penanganan  Sengketa Tanah  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan dikaitkan dengan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah
Penanganan  sengketa  pertanahan  dapat  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  (pengadilan) maupun  jalur  non-litigasi  (luar  pengadilan).  Penanganan  sengketa  pertanahan  secara  litigasi pada  umumnya  dilaksanakan  melalui  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama maupun  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  sedangkan  penanganan  sengketa  pertanahan  secara non-litigasi  sering  dilaksanakan  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  atau  alternatif penyelesaian  sengketa  lainnya  seperti  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  fasilitasi,  penilaian independen dan arbitrase.

## 1. Penanganan Sengketa Pertanahan Secara Litigasi
Penanganan  sengketa  pertanahan  melalui  jalur  litigasi  (pengadilan),  ditujukan  pada Pengadilan Umum, baik perkara perdata yang meliputi: sengketa jual beli, sewa-menyewa, dan jaminan, maupun perkara pidana yang meliputi: penyerobotan tanah, menempati lahan tanpa izin, penanaman di atas milik orang lain, perusakan tanaman, perusakan pagar milik orang  lain.  Ada  pula  penanganan  sengketa  pertanahan  yang  masuk  dalam  lingkungan Pengadilan Agama, seperti pada perkara yang berkenaan dengan kedudukan tanah sebagai harta  bersama  dalam  perkawinan,  pewarisan  tanah  dan  sengketa  tanah  wakaf.  Selain  dari pada itu ada pula sengketa pertanahan yang masuk dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terutama berkenaan dengan pembatalan sertifikat sebagai produk badan Tata Usaha Negara.
17 Hadjon, Ibid, hlm 58.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408

## a. Gugatan Sengketa Pertanahan ke Pengadilan Negeri
Dalam perkara ini berlakulah ketentuan-ketentuan perdata seperti KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan lain seperti UUPA. Tugas dan kewenangan badan peradilan perdata adalah  menerima,  memeriksa,  mengadili,  serta  menyelesaikan  sengketa  di antara pihak yang berperkara. Subjek sengketa di atur sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999; sekarang menjadi Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 05 Tahun 2004. Secara yuridis  gugatan perdata ada 3 (tiga) jenis, yaitu:
1) Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa hukumnya yang ditujukan  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri. 18 Ciri  khas  gugatan  ini  adalah  masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit of one party only ). Gugatan  ini  diajukan  hanya  untuk  kepenting  pemohon  semata,  tidak  bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Jadi, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak  lain  ( without  disputes  or  difference  with  another  party ).  Tidak  ada  orang  lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Jadi bersifat ex-parte . Contohnya adalah permohonan  hak  waris  oleh  seorang  anak  setelah  orang  tuanya  meninggal  dunia. Permohonan ini untuk kepentingan sepihak ( on behalf of one party ). 19

## 2) Gugatan Contentiosa
Kewenangan  badan  peradilan  menyelesaikan  perkara  di  antara  para  pihak disebut  yurisdiksi contentiosa .  Gugatannya  berbentuk  gugatan contentiosa atau disebut  dengan  yurisdiksi contentious .  Dengan  demikian  yurisdiksi  dan  gugatan contentiosa berbeda  atau  berlawanan  dengan  yurisdiksi  gugatan voluntair yang bersifat  sepihak.  Sudikno  Mertokusumo menggunakan  istilah  gugatan,  yakni  berupa tuntutan perdata ( burgelijk vor denj ) sehubungan dengan hak yang dipersengketakan dengan pihak lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa para pihak, dengan posisi para pihak sebagai berikut:
1. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
2. Sedangkan  yang  ditarik  sebagai  pihak  lawan  dalam  penyelesaian  disebut  dan berkedudukan sebagai tergugat.
3) Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
Class Actio secara umum adalah sinonim dari kata class suit atau representative action yang berarti:
a. Tuntutan  melalui  pengadilan  yang  diajukan  satu  atau  beberapa  orang  yang bertindak sebagai wakil kelompok ( class representative ).
18 R. I. Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994), hlm 10.
19 Priyatna Abdurrasyid, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT,” Fikahati Aneska , 2002, hlm 29.
b. Penggugat  bukan  cuma  atas  namanya  saja  tetapi  sekaligus  atas  nama  kelompok yang  diwakili.  Namun  untuk  itu  penggugat  tak  memerlukan  surat  kuasa  dari anggota kelompok.
c. Dalam  gugatan  tidak  perlu  disebutkan  satu  persatu  identitas  anggota  kelompok yang diwakili.
d. Yang penting asal kelompok yang diwakili dapat diidentifikasi secara spesifik.
e. Di antara seluruh anggota kelompok dan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau  dasar  hukum  yang  melahirkan:  1)  Kesamaan  kepentingan;  2)  Kesamaan penderitaan; 3) Yang dituntut memiliki kemanfaatan bagi seluruh anggota.
b. Gugatan Sengketa Pertanahan ke Pengadilan Agama
Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa milik atas tanah dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan  tersebut  ditentukan  suatu  kaidah  hukum  acara  yang  menegaskan:  “Apabila dalam  suatu  gugatan  yang  menyangkut  pembagian  harta  warisan  masih  terkandung sengketa  hak  milik,  maka  perkara  yang  bersangkutan  tidak  termasuk  kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum”.
Kaidah  di  atas  telah  dianggap  dalam  praktek  peradilan  sebagai  salah  satu yurisprudensi  tetap.  Hampir  semua  kalangan  telah  menjadikannya  sebagai  pedoman, baik lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum. Sebagian besar telah  menjadikannya  sebagai  patokan  dalam  menentukan  kewenangan  perkara-perkara warisan  bagi  mereka  yang  beragama  Islam.  Apalagi  sejak  hal  itu  dikukuhkan  sebagai salah  satu  patokan  beracara  dalam  rapat  kerja  Mahkamah  Agung  dengan  semua lingkungan  peradilan  di  Yogyakarta  23-25  Maret  1985.  Semakin  banyak  para  Hakim yang  mengindahkan  putusan  tersebut.  Tetapi  belum  semua  Hakim  melaksanakannya. Masih sering terjadi pelanggaran atas patokan tersebut.
Ada  beberapa  Hakim  dari  lingkungan  Peradilan  Umum  yang  mengadili  perkara warisan  orang  yang  beragama  Islam  atas  alasan  hukum  warisan  yang  hidup  di  daerah hukum  yang  bersangkutan  adalah  hukum  waris  adat.  Sementara  itu,  ada  pula  Hakim Pengadilan  Agama  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  warisan  sekalipun  dalam perkara  harta  warisan  tersebut  tersangkut  sengketa  milik.  Padahal  bidang  perdata mengenai kebendaan dengan segala bentuk sengketa hak yang mengikutinya, sejak dari dulu tidak pernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989  bersikap  positif tapi  ragu-ragu  dalam  menyelesaikan  permasalahan  titik  singgung sengketa  milik  dalam  gugatan  pembagian  harta  warisan.  Sikap  positifnya  dengan  cara mengukuhkan lebih tegas Yurisprudensi MA 13 Desember 1079 No. 11 K/AG/1979.
Nilai  kaidah  hukum  yang  terkandung  dalam  yurisprudensi  tersebut  diangkat menjadi ketentuan Undang-Undang dan dicantumkan menjadi rumusan Pasal 50 UU No. 7  Tahun  1989  yang  berbunyi:  “Dalam  hal  terjadi  sengketa  mengenai  hak  milik  atau keperdataan  lain  dalam  perkara-perkara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  49 maka  khusus  mengenai  objek  yang  menjadi  sengketa  tersebut  harus  diputus  terlebih dahulu  oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum”.  Kemudian  terhadap ketentuan  Pasal  50  UU  No.  7  Tahun  1989,  pembuat  Undang-Undang  memberi penjelasan  yang  berbunyi:  “Penyelesaian  terhadap  objek  yang  menjadi  sengketa
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa”.
c. Gugatan Sengketa Pertanahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yakni: 20

## 1. Melalui Upaya Administrasi
Cara ini merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata  apabila  tidak  puas  terhadap  suatu  keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Bentuk upaya administrasi adalah:
a) Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan putusan.
b) Keberatan,  yaitu  penyelesaian  upaya  administrasi  yang  dilakukan  sendiri  oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan itu.
2. Melalui Gugatan
Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu: 21
a) Penggugat,  yaitu  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  dirugikan dengan  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara  oleh  badan  atau  pejabat  tata usaha negara baik di pusat atau di daerah.
b) Tergugat,  yaitu  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  mengeluarkan keputusan  berdasarkan  wewenang  yang  ada  padanya  atau  yang  dilimpahk padanya.
2. Penanganan Sengketa Pertanahan melalui Non-Litigasi
Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan adalah melalui Altenatif Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau Alternative  Dispute  Resolution (ADR).  Ada  juga  yang menyebutnya  sebagai  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Kooperatif  (MPSSK). 22 Menurut Philip D. Bostwick yang dimaksud dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah  sebuah  perangkat  pengalaman  dan  teknik  hukum  yang  bertujuan  ( A  set  of practice and legal techniques that aim ): 23
a. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak.
b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi.
c. Mencegah terjadinya sengketa hukum nyang biasanya diajukan ke pengadilan. Proses  penyelesaian  sengketa  pertanahan  di  luar  pengadilan  pada  umumnya  dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut:
a. Negosiasi;
b. Proses Mediasi;
20 Erman Suparman, Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) (Bandung: Fokus Media, 2004), hlm 59.
21 Suparman, Ibid, hlm 5.
22 Abdurrasyid, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta,” hlm 11.
23 Abdurrasyid, Ibid, hlm 15.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
c. Proses Konsiliasi;
d. Proses Fasilitasi;
e. Proses Penilaian Independen; dan
f. Proses Arbitrase.
Untuk  akar  permasalahan  yang  dilatarbelakangi  oleh  sengketa  administratif, penanganan  yang  tepat  dilakukan  ialah  melalui  jalur  non-litigasi  seperti  negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi yang difalisitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  BPN  No.  3  Tahun  2011.  Namun  pada kenyataannya,  tidak  semua  sengketa  pertanahan  yang  terjadi  dapat  dibawa  ke  lembanga peradilan,  hal  tersebut  disebabkan  karena  kekurangan  bukti-bukti  maupun  karena  para pihak  tidak  bersedia  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  atau  melaporkan  kepada  aparat penegak hukum atas setiap kasus pertanahan.
Dengan  berbagai  pertimbangan  para  pihak  untuk  lebih  memilih  penyelesaian sengketa  pertanahan  melalui  jalur  non-litigasi  (di  luar  pengadilan),  seperti  halnya melakukan  musyawarah  mufakat  antara  para  pihak  yang  bersengketa  atau  berkonflik, dengan dihadirkan pihak ketiga yang dipercaya sebagai mediator dan fasilitator, atau yang disebut dalam istilah hukum yaitu penyelesaian dengan cara “mediasi”. Pihak ketiga  yang dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah  suatu  badan  independen  atau  juga  instansi  pemerintah (eksekutif)  yang  mengelola  bidang  pertanahan.  Penyelesaian  masalah  pertanahan  melalui mediasi  tersebut  bukan  berarti  mengambil  alih  tugas  badan  peradilan  (yudikatif),  tetapi merupakan alternatif penyelesaian yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan  penyelesaian  yang  saling  menguntungkan,  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian  masalah atau  kasus  melalui  mediasi tersebut, termasuk  juga  dalam  hal bidang pertanahan yang dimediasi dan difasilitasi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, dapat  dilakukan  terhadap  kasus  pertanahan  yang  terjadi  melibatkan  berbagai  pihak,  dan para  pihak  memilih  penyelesaian  melalui  musyawarah  mufakat  dengan  cara  mediasi  dari instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dimulai dengan adanya permohonan salah satu  pihak  kepada  instansi  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  menyelesaikan  kasus pertanahan  dengan  pihak  lain.  Kemudian  oleh  BPN  dalam  memberikan  bantuannya, langkah  pertaman  dilakukan  dengan cara  memanggil  para  pihak  yang  bersengketa  beserta instansi  yang  terkait  untuk  didengar  pendapatnya,  dan  setelah  didengar  pendapat  para pihak, barulah diambil kesimpulan yang merupakan solusi dari kasus tersebut. Penyelesaian kasus  pertanahan  melalui  mediasi  ini  selain  mempedomani  Undang  Undang  Nomor  30 Tahun 1999 juga diperkuat dengan adanya Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  yang  antara  lain ditekankan peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan maupun Alternative Dispute Resolution (ADR) . Dari  kedua  cara  penanganan  sengketa  pertanahan  tersebut,  maka  penanganan  yang menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  adalah  melalui  proses peradilan. Dengan melalui proses peradilanlah kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
akan terwujud, karena adanya lembaga yang berwenang untuk memutuskan suatu sengketa pertanahan yang sifatnya eksekutorial.

## B. Konsep  Penanganan  Sengketa  Tanah  Berdasarkan  Asas  Keadilan  dan  Kepastian Hukum
Berbagai penanganan sengketa pertanahan cukup banyak ditawarkan baik yang  bersifat litigasi  maupun  non  litigasi,  tetapi  dalam  tahap  implementasinya  penanganan  sengketa pertanahan tersebut masih terasa kurang memuaskan. Penanganan sengketa pertanahan secara litigasi  dikatakan  tidak  memuaskan  bagi  masyarakat  karena  hasil  penanganannya  kurang menciptakan  rasa  keadilan  terutama  bagi  pihak  yang  kalah.  Badan  peradilan  yang  pada hakikatnya  dibentuk  bertujuan  untuk  menciptakan  keadilan  bagi  setiap  orang  yang  datang untuk  mencari  keadilan,  berfungsi  terbalik  yakni  bertujuan  untuk  menentukan  siapa  yang menang  tanpa  mempedulikan  pihak  yang  kalah.  Oleh  karena  itu  dalam  proses  penanganan sengketa  pertanahan  berdasarkan  asas  keadilan  tidaklah  dapat  terwujud  apabila  pola penanganannya melalui proses di pengadilan.
Berbeda  halnya  dengan  penanganan  sengketa  pertanahan  melalui  proses  di  luar pengadilan,  dalam  hal  ini  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  yakni  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  negosiasi,  media, konsiliasi, dan arbitrase. Beberapa metode alternatif tersebut, selain memiliki keuntungan juga dapat  menciptakan  suatu  keadilan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Walaupun  dinilai  dapat menciptakan  suatu  keadilan,  penanganan  sengketa  pertanahan  melalui  proses  di  luar pengadilan  juga  memiliki  suatu  kelemahan  yakni  tidak  menciptakan  suatu  kepastian  hukum, karena tidak adanya putusan/penetapan dari pengadilan.
Dalam  pandangan  penulis  bahwa  penanganan  sengketa  hak  kepemilikan  atas  tanah berdasarkan  prinsip  keadilan  lebih  tepat  dengan  menggunakan  Teori  Hukum  Progresif  dari Satjipto Rahardjo. 24 Pangkal pikiran dari Teori Hukum Progresif, bahwa hukum adalah suatu institusi  yang  berjuang  mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan membuat  bahagia.  Asumsi  dasarnya  adalah  ada  hubungan  antara  hukum  dan  manusia, sedangkan  prinsip  yang  harus  dipegang  adalah  “hukum  adalah  untuk  manusia”,  dan  bukan sebaliknya. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur greget ( compassion, empathy, sincerety,  edication,  commitment,  dare dan determination ).  Mengutamakan  faktor  manusia daripada hukum membawa untuk memahami hukum sebagai suatu proses. Dalam proses itu, hukum  berbagi  pendapat  dengan  semua  entitas  dalam  masyarakat,  dan  terus  bergerak  tiada henti  dalam  aras  sosiologis,  bukan  pada  aras  legalistik-posivistik.  Melalui  proses  dialogis, menjadikan terbuka kemungkinan hukum progresif itu merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem  hukum  modern  yang  sarat  dengan  birokrasi  dan  prosedur.  Koreksi  demikian  itu dilakukan  demi  mendekatkan  kepada  tujuan  hukum  yang  sebenarnya  yaitu  “manusia  yang sejahtera dan bahagia”.
24 Uraian  mengenai  hal  ini  dapat  dibaca  pada  Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif  (Penjelajahan  Suatu  Gagasan) , makalah yang disampaikan pada acara Jumpa Alumni PDIH UNDIP Semarang, 4 September 2004.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Penegakan hukum progresif bekerja untuk menyelesaikan segala bentuk ketidakteraturan (termasuk penyelesaian konflik) melalui pendayagunaan institusi kenegaraan maupun institusi non-kenegaraan.  Penekanannya  adalah  memilih  untuk  menjadi  kekuatan  pembebasan. Pembebasan  itu  tertuju  baik  kepada  tipe,  cara  berpikir,  asas  dan  teori  yang  tidak  lagi terbelenggu  pada  hokum  konvensional  (positivistik).  Satu  karakter  penting  dari  konsep penegakan  hukum  progresif  adalah  menolak  keadaan status  quo ,  manakala  keadaan  tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan rakyat. Watak inilah yang pada akhirnya  berujung  pada  penafsiran  progresif  terhadap  hukum.  Dengan  penjelasan  demikian, maka  penegakan  hukum  progresif  mengsisyaratkan  pentingnya  semua  komponen  bangsa selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional maupun  global.  Berhadapan  dengan  perubahan-perubahan  tersebut,  penegakan  hukum progresif terpanggil untuk mengedepankan kepentingan rakyat, dan menjauhkan diri dari ego kelompok, golongan atau investor.
Dari  uraian  padat  mengenai  konsep  penegakan  hukum  progresif  di  atas,  berikut  ingin ditunjukkan  beberapa  poin  penting  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  dalam  rangka penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah.
Pertama , perlunya keterpaduan tekad bersama para aparat penegak hukum. Para hakim, jaksa, polisi, advokat, mediator, arbitrator, wasit, aparat teknis dan semua entitas yang terkait dengan  penanganan  sengketa  hak  kepemilikan  atas  tanah  hendaknya  duduk  bersama  di  satu meja  untuk  menyamakan  persepsi  dan  konsep,  sebagaimana  suatu  pasukan  yang  akan berangkat perang untuk memenangkan negerinya. Katakanlah yang akan diperangi itu masalah sengketa hak kepemilikan atas tanah, maka sejak awal semua entitas terkait harus sudah satu kata mengenai tipe, cara berpikir, asas dan teori yang akan dijadikan senjata untuk penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga tidak ada lagi hambatan internal dalam tim (pasukan) aparat penegak hukum.
Kedua ,  penanganan  sengketa  hak  kepemilikan  atas  tanah  tidak  boleh  dipisahkan  dari aspek moral. Telah diuraikan di atas bahwa akibat pengaruh hukum modern yang positivistik- kapitalistik-sekuler, dewasa ini demoralisasi kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan kian terjadi di negeri ini.
Demoralisasi  ini  terjadi  sejak  orang  secara  tajam  memisahkan  antara  wilayah  hukum (kebijakan) dan moral. Ini amat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu negara hukum. Bila hukum  sudah  mulai  dilepaskan  dari  moral,  maka  sungguh  ia  tak  bedanya  sebagai zombie . Dalam  penegakan  hukum  progresif,  demoralisasi  hukum  maupun  sekulerisasi  kebijakan  di bidang  pertanahan  harus  benar-benar  dilawan.  Inti  hukum  (kebijakan)  justru  terletak  pada aspek  moral,  seperti  nilai  keadilan,  nilai  kebenaran,  nilai  religius  dan  sebagainya.  Untuk menjaga  kandungan  moralitas  itu,  maka  para stakeholders harus  jujur,  cerdas,  dinamis, profesional, dengan visi komunal yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Ketiga , mobilisasi hukum, dengan semboyan “kalau tidak ada rotan, akar pun berguna”. Orientasi  penanganan  sengketa  hak  kepemilikan  atas  tanah  adalah  kepada  tujuan  yang  jelas dan  konkrit,  yaitu  menjadikan  tanah  sebagai  sarana  tercapainya  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.  Dengan  rumusan  yang  jelas  dan  tegas,  yaitu  memihak  kepada  kepentingan  rakyat, maka segala bentuk perilaku yang menghambat tercapainya tujuan itu harus dipangkas. Untuk
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
pencapaian  tujuan  demikian  itu,  maka  sekalian  hukum  yang  ada  harus  bisa  dimobilisir  agar semua  sengketa  hak  kepemilikan  atas  tanah,  apapun  bentuknya,  dan  siapapun  yang  terlibat bisa  diatasi  sampai  ke  akar-akarnya.  Apabila  prosedur  dan  mekanisme  penanganan  sengketa hak  kepemilikan  atas  tanah  yang  diatur  dalam  hukum  acara  tidak  lagi  memadai,  perlu dihadirkan  prosedur  lain  untuk  mengatasi  kelemahan  hukum  acara  yang  ada.  Mekanisme penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah di luar lembaga peradilan atau penyelesaian sengketa alternatif, perwasitan, fasilitasi, mediasi atau arbitrase dapat menjadi pilihan.  Harus dipahami bersama, bahwa hukum acara hanyalah salah satu bentuk alat atau sarana, dan bukan tujuan  dari  penanganan  sengketa  hak  kepemilikan  atas  tanah,  dan  oleh  karenanya penggunaannya  harus  benar-benar  bijaksana,  jangan  sampai  pencapaian  tujuan  yang sebenarnya  menjadi  terhalang  oleh  kelemahan-kelemahan  prosedural.  Setiap  kali  ada problema  tentang  hukum  yang  seharusnya  menjadi  sarana  penanganan  sengketa  hak kepemilikan  atas  tanah,  maka  hukumlah  yang  harus  ditinjau  kembali  (direform  atau  bahkan dicabut), dan bukan manusia (rakyat) yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum yang sudah out of date itu, dan bilamana perlu harus “berani keluar” dari kungkungan tertib berpikir dan bertindak yang linier-mekanistik-rasional.
Keempat ,  melibatkan  semua  komponen  bangsa.  Penanganan  sengketa  hak  kepemilikan atas tanah  yang progresif sifatnya multidimensional, artinya banyak faktor dan banyak pihak yang terkait dan perlu saling mendukung. Komponen utamanya adalah aparat penegak hukum itu  sendiri.  Mereka  harus  terdiri  dari  profesional  hukum  yang  cerdas,  jujur,  dinamis  dengan visi komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan diri- sendiri ataupun kelompok. Tak kurang pentingnya, adalah keterlibatan komponen akademisi, cendekiawan,  ulama,  intelektual  maupun  pakar  di  bidang  sumberdaya  agraria.  Semua komponen bangsa ini dituntut berjuang agar sengketa hak kepemilikan atas tanah diselesaikan sampai  pada  akar  moralitasnya,  akar  kulturalnya  dan  akar  religiusnya,  sebab  hanya  dengan cara  itu  masyarakat  akan  merasakan  kebijakan  pertanahan  itu  cocok  dengan  nilai-nilai intrinsik  yang  mereka  anut.  Mereka  harus  berani  melepaskan  diri  dari  kungkungan  paham liberalisme,  positivisme  dan  sekulerisme,  yang  selama  ini  membelenggunya,  dan  berani melakukan pencerahan dengan nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila.
Selain  diperlukannya  prinsip  keadilan  dalam  penanganan  konflik  pertanahan,  tentunya diperlukan juga prinsip kepastian hukum, karena kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat  dipisahkan  dari  hukum,  terutama  untuk  norma  hukum  tertulis.  Kepastian  hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum. Kepastian adalah tujuan hukum  yang  paling  minimal  yang  harus  dicapai  melalui  asumsi-asumsi  Positivisme  Hukum. Sebab hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, artinya di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum ( ubi jus incertum, ibi jus nullum).
Kepastian  Hukum  adalah  tujuan  utama  dari  hukum. 25 Berangkat  dari  pernyataan tersebut,  maka  tugas  kaedah-kaedah  hukum  adalah  untuk  menjamin  adanya  kepastian
25 J. B. Daliyo, “Pengantar Ilmu Hukum,” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 1994, hlm 120.
hukum. 26 Dengan  adanya  pemahaman  kaedah-kaedah  hukum  tersebut,  masyarakat  sungguh- sungguh  menyadari  bahwa  kehidupan  bersama  akan  tertib  apabila  terwujud  kepastian  dalam hubungan antara sesama manusia.
Dalam  pengertian  teori  kepastian  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Roscue  Pound dikatakan  bahwa  adanya  kepastian  hukum  memungkinkan  adanya “Predictability”. Dengan demikian teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama , adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua , berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  negara  terhadap  individu/masyarakat. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang saja melainkan juga adanya  konsistensi  dalam  putusan  hakim  antara  putusan  hakim  yang  satu  dengan  putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. 27
Menurut  ajaran  Dogmatis  bahwa  tujuan  hukum  tidak  lain  sekedar  menjamin  adanya kepastian  hukum.  Fungsi  teori  dalam  penelitian  disertasi  ini  adalah  untuk  memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, karenanya penelitian ini diarahkan pada ilmu hukum positif.
Penanganan  sengketa  pertanahan  berdasarkan  kepastian  hukum,  dapat  dilaksanakan melalui  lembaga  peradilan  (litigasi).  Sebagaimana  dalam  praktiknya,  penanganan  sengketa pertanahan  melalui  lembaga  peradilan  dilakukan  pada  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tata Usaha  Negara,  dan  Pengadilan  Agama.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  berbedanya  masalah pertanahan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa. Dan juga itu dilakukan karena di Indonesia  masih  belum  adanya  Pengadilan  khusus  yang  menangani  masalah/sengketa pertanahan.
Penanganan sengketa pertanahan dinilai mempunyai kepastian hukum, karena hasil dari proses  penanganan  sengketa  mempunyai  sifat  eksekutorial.  Melalui  putusan/penetapan pengadilan bahwa setiap perkara/sengketa pertanahan yang diproses tentu harus diterima dan dilaksanakan/dieksekusi oleh pihak  yang  menang.  Adanya hak untuk melaksanakan eksekusi inilah wujud dari pada kepastian hukum. Namun belum tentu setiap putusan pengadilan yang mengadili/menangani  sengketa  petanahan  dapat  menciptakan  suatu  keadilan,  karena  para pihak  yang  bersengketa  yang  datang  ke  pengadilan  bertujuan  hanyalah  untuk  mencari kepastian  hukum.  Maka  dari  itu  dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  membuat  suatu  konsep mengenai  penanganan  sengketa  pertanahan  berdasarkan  asas  keadilan  dan  kepastian  hukum atas kepemilikan atas tanah.
Sebagai upaya penanganan sengketa pertanahan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum,  sebaiknya  diupayakan  menggunakan  jalur  mediasi  di  pengadilan.  Upaya  mediasi  di dalam  pengadilan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  mencapai win  win  solution di  antara  para pihak  yang  bersengketa.  Mediasi  menjadi  solusi  penanganan  sengketa  pertanahan, dikarenakan  prosesnya  lebih  cepat,  murah,  dan  juga  dapat  memberikan  akses  keadilan  yang
26 Muhamad Sadi Is and MH S HI, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana, 2017), hlm 20.
27 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana, 2008), hlm 158.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
lebih  besar  kepada  pihak-pihak  dalam  menemukan  jalan  penyelesaian  sengketa  yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan.
Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen  yang  cukup  efektif  dalam  mengatasi  masalah  penumpukan  perkara  di  pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang besifat ajudikatif (memutus). 28
Selain menciptakan suatu keadilan bagai para pihak yang bersengketa, proses mediasi di pengadilan  juga  dapat  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  yakni  ketika  para  pihak  berhasil berdamai dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian ( acta van dading ).
Akta  Perdamaian  tidak  dapat  diajukan  banding  maupun  upaya  hukum  lainnya,  karena tunduk  pada  Pasal  1338  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  “Semua  persetujuan  yang dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Tentunya dengan beberapa pengecualian, Akta Perdamaian bersifat  eksekutorial  dalam  arti  dapat  langsung  dimohonkan  penetapan  eksekusi  pada pengadilan  negeri  bila  salah  satu  pihak  tidak  menghormati  isi  yang  tertuang  dalam  Akta Perdamaian.
Akta  Perdamaian  yang  diputuskan  oleh  hakim  tidak  dapat  diajukan  banding sebagaimana telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 130 HIR bahwa “akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  tidak  dapat  dilakukan upaya  hukum  banding.  Akta  perdamaian  hanya  dapat  dibatalkan  apabila  isi  substansinya bertentangan dengan undang-undang”.
Akta  perdamaian  yang  diputuskan  oleh  hakim  memiliki  kekuatan  eksekutorial  sama seperti  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Sementara  Akta  Perdamaian  di luar  pengadilan  masih  bisa  disengketakan  di  pengadilan  entah  menyangkut  kebenaran  isinya maupun untuk eksekutorialnya.
Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura ( Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De  Gewesten  Buiten  Java  En  Madura,  Staatsblad 1927:227)  dan  Pasal  130  Reglemen Indonesia  yang  diperbaharui  ( Het  Herziene  Inlandsch  Reglement,  Staatsblad 1941:44) mendorong  Para  Pihak  untuk  menempuh  proses  perdamaian  yang  dapat  didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.
Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan  mengoptimalkan  fungsi  lembaga  peradilan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Berkaitan dengan prosedur mediasi di Pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
28 Mardjono Reksodiputro, “Resolution Legal Institution and  Alternative Dispute” (Hasil Penelitian  yang disajikan pada seminar nasional menyongsong penggunaan …, 2000).
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  tersebut,  bahwa  yang  dimaksud  dengan Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  tepat,  efektif,  dan  dapat membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada  para  pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang memuaskan  serta  berkeadilan.  Ketentuan  mengenai  Prosedur  Mediasi  dalam  Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan  agama,  dapat  menerapkan  Mediasi  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Perma).

## III.  PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dan penghormatan hak  masyarakat  atas  pengelolaan  sumberdaya  tanah  telah  diatur  dalam  Pasal  18  B  UUD 1945  (sebagai  hak  konstitusional),  Pasal  28l  UUD  1945  dan  UU  No.  39  tahun  1999 (sekaligus hak asasi manusia) Dalam penjelasan Pasal 22 UUPA telah di jelaskan bahwa cara  perolehan  hak  milik  bisa  saja  dengan  melakukan  pembukaan  tanah.  Cara  tersebut sebenarnya  dimungkinkan  menurut  hukum  adat.  Dalam  pasal  21  ayat  1  UUPA  telah  di sebutkan  adanya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  setiap  orang warga Negara Indonesia untuk dapat mempunyai hak milik. Hak milik adalah hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (pasal 20 ayat 1).
2. Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  warga  masyarakat  pemilik  tanah  masih  jauh dari  harapan,  hal  ini  terlihat  dari  perlakuan  pemerintah  dan  aparat  keamanan  yang melakukan  penggusuran  terhadap  mereka  dan  rumah-rumah  tempat  tinggalnya dirobohkan dan beberapa orang warga masyarakat yang bersikeras bertahan ditangkap dan ditahan oleh aparat dengan dalih bahwa mereka telah memasuki tanah tanpa ijin pemilik yang sah. Pada hal merekalah yang pertama kali menghuni tanah tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat penyambung hidupnya.
B. Saran
1. Pemerintah harus segera membentuk Undang-undang hak milik atas tanah agar tidak terjadi penafsiran secara sepihak tentang hak milik, dan pemerintah tidak hanya melihat pemilikan hak atas tanah hanya dilihat dari bukti formal belaka yakni sertifikat.
2. Pemerintah tidak hanya melakukan perlindungan hukum kepada pemilik modal saja, akan tetapi yang paling utama adalah melindungi rakyatnya yang notabena sangat membutuhkan perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid, Priyatna. “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT.” Fikahati Aneska , 2002.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Bernhard, Limbong. “Konflik Pertanahan.” Pustaka Margaretha, Jakarta , 2012.
Daliyo, J. B. “Pengantar Ilmu Hukum.” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 1994.
Hadjon,  Philipus  M. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia:  Sebauh  Studi  Tentang Prinsip-Prinsipnya... Bina Ilmu, 1987.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Universitas Trisakti, 2020.
Is, Muhamad Sadi, and MH S HI. Pengantar Ilmu Hukum . Kencana, 2017.
Mahkamah  Agung,  R.  I. Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Pengadilan,  Buku  II . Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Kencana, 2008.
MD,  Moh.  “Mahfud,  Hukum  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi  (Law  and  the  Pillars  of Democracy).” Yogyakarta, Gama Media Offset , 1999.
Options, New Life. “Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka , 1997.
Reksodiputro, Mardjono. “Resolution Legal Institution and Alternative Dispute.” Hasil Penelitian yang disajikan pada seminar nasional menyongsong penggunaan …, 2000.
Suparman,  Erman. Kitab  Undang-Undang  PTUN  (Peradilan  Tata  Usaha  Negara) .  Bandung: Fokus Media, 2004.
Tjandra, W. Riawan. Hukum Administrasi Negara , 2020.