Volume 3  Issue 2,  September 2019:  pp. 212-235. Copyright  ©  2019 HOLREV. Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at:  http://ojs.  uho.  ac. id/index. php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.  0  International  License, which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana

## Women's Reproductive Rights and Criminal Law
Kuswardani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta E-mail: kus283@ums.ac.id
Handrawan
Dosen Pascasarjana, Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara E-mail: handrawansaranani84@gmail.com

## Widhia Kusuma Wardhani
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada E-mail: widhiakusumawardani@gmail.com
Abstract: Women’s  human  rights  are  different  from  men’s  human  rights,  the difference being in reproductive rights. Criminal law is a tool that provides protection against violation of human rights include violation of reproductive right of women. This  paper  studies  regulation  of  criminal  law  on  offence  or  crime  against reproductive right of women. This study uses normative approach, discussion focus is National Criminal Law (Penal Code and criminal law beyond Penal Code). Result study shows that, the regulation of offence or crime against reproductive rights of women are Code of Penal on morality delict, Law No. 23 of 2002 on Child Protection Law with several amendments, Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Crime in human Trafficking. There are several things that must be committed by the state, firstly reformulation on the regulation of adultery and rape. Secondly the new formulation about sexual harassment is clearer and more explicit.
Keyword: Right of women’s r eproductive; criminal law; human rights
Abstrak: Hak asasi manusia perempuan berbeda dengan hak asasi manusia laki- laki, perbedaan ada pada hak reproduksinya. Hukum pidana sebagai suatu alat yang memberikan  perlindungan  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  itu  termasuk pelanggaran hak reproduksi perempuan. Makalah ini mengkaji tentang pengaturan hukum  pidana  terhadap  pelanggaran  atau  kejahatan  terhadap  hak  reproduksi perempuan.  Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif,  fokus  pembahasan adalah pengaturan undang-undang pidana nasional (KUHP dan UU pidana di luar KUHP) terhadap kejahatan hak reproduksi perempuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa  pengaturan  kejahatan  terhadap  hak  reproduksi  perempuan  ada  di  KUHP
khususnya  tentang  kejahatan  terhadap  kesusilaan.  UU  No.  23/2002  tentang Perlindungan  Anak  dengan  beberapa  perubahannya,  UU  No.  23/2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  UU  No.  21/2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ada beberapa hal yang harus dilakukan  oleh  negara  pertama,  reformulasi  tentang  pengaturan  zina,  dan/atau perkosaan. Kedua, perumusan formulasi baru tentang pelecehan seksual agar jelas dan tegas.
Kata kunci: Hak reproduksi perempuan; hukum pidana; hak asasi manusia

## PENDAHULUAN
Perempuan menurut pandangan masyarakat sebagai makhluk yang memiliki keunikan, yang berbeda dengan makhluk laki-laki. Keunikan perempuan ini, karena hak reproduksi yang dimilikinya berbeda dengan laki-laki (mengandung, menyusui dan menstruasi). Hak yang demikian ini menurut sejarah gerakan feminis pernah menjadi perdebatan panjang, sehingga ada sekelompok feminis yang berpendapat bahwa hak reproduksi (hamil dan menyusui) perempuan yang melahirkan tanggung jawab reproduksi ini merupakan faktor yang membatasi pengembangan diri perempuan. Atau dengan kata lain perempuan tidak bisa sama dengan laki-laki, karena adanya hak tersebut, untuk itu perlu ada sarana lain untuk menggantikannya. Aliran demikian ini adalah aliran feminis radikal. 1
Hak  demikian  ini  seharusnya  tidak  menjadi  kendala  bagi  perempuan  untuk mengembangkan diri, dan tidak menjadi faktor untuk meminggirkan perempuan. Hak ini merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Sang Pencipta, yang membedakan perempuan dengan laki-laki. Ini sebagai hak kodrati berarti merupakan hak asasi manusia perempuan, sehingga tidak bisa dirampas atau dimatikan oleh siapa pun termasuk oleh negara atau pemerintah.  Penganut  feminis post modern berpandangan  bahwa  perempuan  adalah “liyan”, namun keliyanan perempuan itu harus dimanfaatkan ag ar perempuan menjadi manusia  yang  utuh,  selain  itu  berpandangan  pula  bahwa  untuk  menafsirkan  tentang keliyanan  perempuan  itu  harus  ditransendenkan. 2 Kata  “ditransendenkan”  asal  kata “transenden”  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  artinya  di  luar  kesanggu pan manusia,  atau  luar  biasa  atau  utama.  Dalam  filsafat  kata  transenden,  artinya  melebihi maksudnya melebihi akal manusia, sehingga kata “ transendence ” selalu dikaitkan dengan
1 Rosemarie  Putnam  Thong. Pengantar  Paling  Komprehensif  kepada  Arus  Utama  Pemikiran  Feminis. Yogyakarta: Jalasutra, 2004, hlm. 73.
2 Ibid, hlm. 286.
Tuhan sebagai Sang Pencipta, yang tidak bisa ditangkap dengan akal manusia. 3 Jadi kata “ditransendenkan” maksudnya bahwa dalam memandang perempuan khususnya dalam hal  hak  reproduksinya,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  nilai-nilai  ketuhanan,  yang  ini  di Indonesia  menjiwai  kehidupan  dalam  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Selanjutnya,  pembicaraan  tentang  hukum  pidana  sangat  luas,  sehingga  akan  muncul sebuah  pertanyaan  hukum  pidana,  yang  mana  yang  dimaksud?  Hukum  pidana  sebagai sebuah sistem itu meliputi pertama, hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil atau yang sering disebut dengan hukum pidana saja. Kedua , hukum pidana formil atau hukum acara pidana, dan ketiga adalah hukum pelaksanaan pidana atau hukum pidana penintensier. 4 Oleh karena itu, pengkajian dalam makalah ini hanya akan membatasi pada lingkup hukum pidana substantif.
Hukum  pidana  substantif/atau  hukum  pidana  materiil,  yang  selanjutnya  dalam makalah  ini  disebut  dengan  istilah  hukum  pidana  saja,  mempunyai  tujuan  dan  fungsi. Tujuan  hukum  pidana  adalah  (1)  untuk  melindungi  kepentingan  individu  dari kesewenang-wenangan  penguasa;  (2)  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan.  Fungsi hukum pidana meliputi fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umum adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, sedangkan fungsi  khususnya  adalah  melindungi  kepentingan  hukum  terhadap  perbuatan  yang hendak  memperkosanya  dengan  sanksi  berupa  pidana. 5 Jadi,  dengan  kata  lain  bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.
Selanjutnya, ruang lingkup hukum pidana meliputi perbuatan pidana atau tindak pidana,  pertanggungjawaban  pidana  dan  sanksi  pidana.  Perbuatan  pidana  atau  sering disebut  sebagai  kejahatan  secara  umum  diberikan  pengertian  sebagai  perbuatan  yang memenuhi  rumusan  undang-undang,  bersifat  melawan  hukum  dan  dapat  dipidana. Konsep  perbuatan  pidana/kejahatan  yang  demikian  itu  dikaitkan  dengan  tujuan  dan fungsi hukum pidana, maka perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana adalah  perbuatan  yang  melanggar  hak-hak  individu  termasuk  di  sini  adalah  hak
3 Tom Jacob SJ. Faham Allah Dalam Filsafat Agama-Agama dan Teologi. Yogyakarta: Kanisus, 2002, hlm. 77- 78.
4 Barda Nawawi Arief. Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP, 2015, hlm. 2-4.
5 Eddy  O  Harriej. Prinsip-prinsip  Hukum  Pidana, Yogyakarta:  Cahya  Atma  Pustaka,  2016,  hlm.  28-31. Kepentingan  menurut  Hans  Kelsen  adalah  sama  dengan  hak.  Lihat  Hans  Kelsen, Teori  Umum  tentang Hukum dan Negara, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 116.
reproduksi  perempuan.  Perbuatan  yang  melanggar  atau  menyerang  hak  reproduksi perempuan  lazim  di  masyarakat  disebut  dengan  kekerasan  seksual.  Ini  karena  hak reproduksi berkaitan dengan masalah seksual, yang sebenarnya hak reproduksi lebih luas daripada hak seksual. 6
Kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang sangat menakutkan perempuan, karena dampak dari kejahatan ini bisa dampak psikologis (seperti malu, trauma, gangguan stres yang bisa melakukan perbuatan yang membahayakan seperti bunuh diri), dampak kesehatan (penularan penyakit), bahkan perempuan yang mengalami kekerasan seksual (pelecehan seksual) mengalami kesehatan mental dan fisik lebih buruk, (seperti mencoba bunuh  diri,  mengancam)  daripada  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  fisik, 7 Fenomena  yang  terjadi  bahwa  kekerasan  seksual  tidak  hanya  terjadi  di  ruang  publik, melainkan  juga  terjadi  ruang  privat  atau  personal.  Kekerasan  seksual  di  ruang  publik maksudnya  bahwa  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  dikenal, sedangkan kekerasan seksual di ranah personal, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat seperti ayah kandung, tiri, tetangga, pacar atau saudara. Angka kekerasan seksual yang berhasil dicatat oleh KOMNAS Perempuan dalam dua tahun terakhir masih cukup tinggi, sebagaimana di bawah ini: 8
Tabel. 1 Angka kekerasan seksual yang tercatat tahun 2017 dan 2018 No. Tahun Ranah Jumlah 1 2017 Personal/Komunitas 2979/2670 2 2018 Personal/Komunitas 2998/2521
Sumber: CATAHU KOMNAS Perempuan Tahun 2018 dan 2019.
Berdasarkan data di atas kekerasan seksual yang terjadi di ranah komunitas turun, namun  perlu  dipahami  bahwa  kejahatan  itu  ibarat  fenomena  gunung  es,  maksudnya bahwa  yang  tampak  di  permukaan  hanya  yang  dilaporkan,  sedangkan  di  luar  masih banyak  kekerasan  seksual  yang  tidak  dilaporkan,  sehingga  tidak  bisa  dicatat.  Namun jumlah itu merupakan suatu hal yang memprihatinkan terutama kekerasan yang terjadi di ranah personal. Karena pelaku adalah orang dekat (ayah, saudara, pacar atau tetangga)
6 IPPF Organisation. Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF. International Planned Parenthood Federation, 2006, https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_bahasa.pdf, diakses pada tanggal 19 September 2019.
7 Lauren R. Taylor, Nicole Gaskin- Laniyan. “ Sexual Assault in Abusive Relationships ”. NIJ Journal , Issue No. 256, 2007, hlm. 12-14.
8 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan,  CATAHU:  Catatan  Tahunan  2018  dan  2019, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fak ta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf (2018), https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan %20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf  (2019),  diakses  pada  tanggal 17 Juli 2019.
yang  seharusnya  memberikan  perlindungan  kepada  perempuan  itu,  namun  sebaliknya merusaknya.
Hukum pidana yang memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana di atas harus bisa memberikan  perlindungan  pula  terhadap  hak  reproduksi  perempuan  dengan merumuskan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak reproduksi perempuan sebagai suatu kejahatan, dan dijatuhi sanksi pidana. Oleh karena itu tujuan dari makalah ini adalah untuk  mendeskripsikan  hukum  pidana  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  hak reproduksi  perempuan  dalam  rumusan  pengaturannya,  sehingga  yang  menjadi permasalahan  adalah  bagaimana  pengaturan  perbuatan  pelanggaran  hak  reproduksi perempuan sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum dalam hukum pidana?

## METODE PENELITIAN
Makalah ini merupakan penelitian hukum normatif, 9 karena fokus kajian pada pengaturan atau formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, agar tidak  menjadi  korban  pelanggaran  terhadap  hak  reproduksinya.  Oleh  karena  itu  data penelitian ini adalah dokumen hukum berupa peraturan-peraturan hukum pidana, yaitu KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP yang berkelindan dengan hak reproduksi perempuan. Namun juga tidak menutup kemungkinan penelitian ini juga menggunakan dokumen hukum di luar itu, yaitu KUHP Malaysia, KUHP India dan KUHP Belanda sebagai bahan  pengayaan  dalam  pembahasan.  Teknik  mengumpulkannya  dengan  inventarisasi dan  identifikasi  dokumen  hukum,  kemudian  peneliti  melakukan  kategorisasi  terhadap undang-undang pidana itu. Data yang telah ada akan didiskusikan dengan prinsip-prinsip hukum (pidana) dan perspektif gender.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Kejahatan terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  selanjutnya  dalam  makalah  ini  disebut  KUHP, merupakan  warisan  Kolonial  Belanda  dengan  nama Wetboek  Straarecht  (WvS). Keberlakuan  KUHP  setelah  Indonesia  merdeka  melalui  UU  No.  1  Tahun  1946  tentang Peraturan  Hukum  Pidana.  Peraturan  ini  selain  menyatakan  berlakunya Wetboek
9 Peter Mahmud Marzuki. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 172.
Straarecht (WvS), juga mengubah nama Wetboek Straarecht (WvS) voor Nederlands-Indie menjadi Wetboek  Straarecht  (WvS), yang  selanjutnya  disebut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Sehubungan  dengan  warisan  Kolonial,  maka  pemerintah melakukan  penyesuaian-penyesuaian  terhadap  substansi  KUHP  agar  sesuai  dengan harkat dan martabat bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Perbuatan kekerasan seksual atau kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan tidak  ada  dalam  KUHP,  Ia  hanya  mengenal  dalam  rumusannya  tentang  kejahatan kesusilaan. Pengaturannya ada di Buku II, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Penyerangan atau pelanggaran hak reproduksi perempuan dimasukkan dalam kategori kejahatan kesusilaan, hal ini dapat dipahami, karena pertama, bahwa kesusilaan adalah aturan kesusilaan, yang sama dengan moral, yang menentukan ukuran baik dan buruk. 10 Kedua, bahwa hukum termasuk hukum pidana berlandaskan moral. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Hart bahwa hukum (pidana) itu memenuhi tuntutan moralitas tertentu, namun hukum pidana harus legal, sesuai dengan asas yang mendasari hukum pidana itu sendiri. 11
Pasal-pasal  KUHP  dalam  Buku  II,  Bab  XIV  yang  mengatur  masalah  kejahatan terhadap  kesusilaan,  yang  bisa  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  atau  penyerahan terhadap hak reproduksi perempuan adalah:
1. Pasal  284,  mengatur  masalah  zina  antara  seorang  laki  dengan  seorang perempuan, yang salah satunya telah bersuami atau beristri. Selain itu pasal ini mengatur pula seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan zina.
2. Pasal 285, mengatur masalah perkosaan. Pasal ini menyebutkan bahwa suatu perbuatan  itu  disebut  sebagai  perkosaan,  apabila  perbuatan  persetubuhan dilakukan di luar perkawinan dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Pasal  286,  mengatur  persetubuhan  di  luar  perkawinan,  tetapi  perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
4. Pasal 287, persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang belum berusia lima belas tahun.
5. Pasal  288  merupakan  lawan  dari  Pasal  287,  karena  dalam  pasal  ini persetubuhan  yang  dilakukan  dalam  perkawinan  tetapi  perempuan  belum
10 Bernard Arief Sidharta. Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum yang Sistematik yang Responsif Terhdap Perubahan Masyarakat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 6.
11 Hamish Stewart, “ Legality and Morality in H.L.A. Hart's Theory of Criminal Law .” SMU Law Review, Volume 52 Issue 1, 1999, hlm. 121-128.
cukup  umur.  Ayat  selanjutnya  dari  pasal  ini  mengatur  pula  tentang pemberatan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku,  jika  perbuatannya  itu mengakibatkan luka berat atau mati.
6. Pasal 289 mengatur masalah perbuatan cabul, yang perbuatan cabul dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7. Pasal 290 dan Pasal 294 ayat (1) merupakan pasal khusus tentang perbuatan cabul, kekhususan dilihat dari aspek korban yaitu perbuatan cabul dilakukan terhadap (1) seseorang yang tidak berdaya atau pingsan; (2) anak tiri; (3) anak angkat;  atau  (4)  anak  yang  berada  di  bawah  pengawasannya  yang  belum dewasa.
8. Pasal  292  mengatur  orang  yang  sudah  dewasa  melakukan  perbuatan  cabul dengan sesama jenis kelamin
9. Pasal 294 merupakan pasal khusus pula perbuatan cabul, yang kekhususannya itu dilihat dari aspek pelaku, yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh (1) pejabat  terhadap  bawahannya;  (2)  orang  di  bawah  penjagaannya;  (3) pengurus,  dokter,  guru,  pesuruh  dalam  penjara,  tempat  pekerjaan  negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial,  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  dimasukkan  ke dalamnya.
10. Pasal 295 mengatur pula perbuatan cabul, tetapi dari sudut perbuatan dalam bentuk  “memudahkan”  melakukan  perbuatan  cabul .  Ini  menurut  penulis maksudnya  adalah  memberikan  jalan  agar  mudah  dalam  melakukan perbuatan itu. Perbuatan memudahkan itu untuk (diberikan) kepada anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa,  atau  oleh  orang  yang  belum  dewasa  yang  pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
11. Pasal 295 ayat (2) dan Pasal 206 ini mengatur perbuatan cabul yang perbuatan menjadi  suatu  mata  pencaharian.  Perbedaannya  untuk  Pasal  295  ayat  (2) peluang  melakukan  perbuatan  cabul  diberikan kepada  orang  yang  memiliki hubungan  khusus,  sedangkan  untuk  Pasal  295  kesempatan  melakukan perbuatan cabul itu diberikan kepada orang lain.
12. Pasal  297,  mengatur  perdagangan  orang  laki  &  perempuan  yang  belum dewasa.  Selain  itu  Pasal  324  juga  mengatur  masalah  perdagangan  orang dengan predikat tertentu yaitu orang dalam arti budak belian
13. Pasal  299 mengatur masalah pengguguran kandungan terhadap perempuan hamil,  baik  itu  dilakukan  oleh  setiap  orang  maupun  oleh  orang  tertentu (tabib/dokter, bidan, atau juru obat).
Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbuatan penyerangan  terhadap  hak  reproduksi  perempuan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan dalam KUHP adalah (a) zina; (b) perkosaan; (c) cabul; (d) perdagangan orang; dan (e) pengguguran kandungan. Pengaturan yang demikian ini dalam perkembangannya belum  bisa  mengakomodasi  perkembangan  kejahatan  terhadap  hak  reproduksi perempuan.  Oleh karena itu  di bawah ini penulis mencoba memaparkan masalah yang muncul:
Perbuatan zina ( adultery )
Konsep zina dalam KUHP perbuatan yang dilakukan oleh orang yang salah satunya sudah bersuami atau beristri. Dengan kata alin perzinaan itu Hubungan seksual sukarela antara orang  yang  sudah  menikah  dan  orang  lain  selain  pasangannya  ( Voluntary  sexual intercourse  between  a  married  person  and  someone  other  than  the  person's  spouse .) 12 Formulasi demikian ini belum mengakomodasi secara keseluruhan perbuatan terhadap pelanggaran  hak  reproduksi  perempuan,  karena  rumusan  hanya  sebatas  pada  mereka yang sudah menikah.
Perbuatan zina berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan perbuatan yang tidak disenangi atau dibenci. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut akan mend apatkan sanksi dari masyarakat (“dicemooh’ ), apabila itu tidak segera menikah, karena itu merupakan aib. 13 Bahkan di Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dalam hukum adatnya menyebutkan pula bahwa zina, meskipun itu dilakukan oleh orang yang masih lajang, merupakan tindak pidana adat. 14
Zina  dalam  konsep  Islam  lebih  singkat  dan  simpel,  yang  pada  dasarnya  setiap hubungan seksual antara laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan
12 Bryan A. Garner (ed). Black Law Dictionary . ST Paul Mint: West Publishing, 2004, hlm. 160.
13 Kuswardani. Penelitian: Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Seksual (Studi Kasus di Sukoharjo). Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2010, hlm. 47.
14 Nyoman Serikat Putra Jaya. Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana . Disertasi, Jakarta: Pendidikan Pascasarjana Program Doktor UI, 2010, hlm. 189.
zina. 15 Islam tidak mempermasalahkan pelaku dari perbuatan itu apakah salah satunya sudah  terikat  oleh  perkawinan  atau  belum,  untuk  itu  pada  hakikatnya  perbuatan  zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan.
Berdasarkan hal di atas menurut penulis perlu dipertimbangkan perluasan konsep zina, karena dilihat dari pertama, aspek dampak (1) perbuatan zina mempunyai dampak yang  luas  seperti  dampak  terhadap  anak-anak  yang  hanya  mempunyai  hubungan keperdataan terhadap ibunya, sehingga hak mewaris anak dari bapak hapus; (2) Bapak biologis dari anak sering kali tidak bertanggungjawab khususnya dalam aspek ekonomi. Kondisi demikian ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan terutama bagi perempuan berada pada kondisi ekonomi lemah.
Kedua, dari  aspek  pandangan  hidup  bangsa  dan  dasar  ideologi  negara  bahwa Bangsa  Indonesia  pada  saat  17  Agustus  1945  telah  bersepakat  dengan  menempatkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  sila  pertama,  yang  menjiwai  keseluruhan nilai-nilai dari sila-sila yang lain yang berada di bawahnya, seperti nilai kemanusian, nilai persatuan dan  nilai  keadilan.  Nilai-nilai  ini  merupakan  panduan  hidup  dalam  masyarakat  yang terbingkai dalam hukum adat.
Ketiga, aspek normatif, bahwa pandangan hidup bangsa (yaitu Pancasila) dalam UU No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Pasal  2 menegaskan  bahwa  Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber  hukum  negara.  Ini berarti  segala  peraturan  perundangan  substansinya  tidak  boleh  bertentangan  dengan Pancasila.  Hal  demikian  ini  berarti  nilai-nilai  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  nilai persatuan dan nilai keadilan merupakan nilai jiwa bangsa Indonesia yang tercermin dalam hukum  yang  hidup  atau  hukum  adat.  Hukum  yang  hidup/hukum  adat  mendapat pengakuan secara konstitusional dalam Pasal 18 B UUD Negara RI 1945 sebagai berikut:
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Sehubungan  dengan  substansi  pasal  di  atas  berarti  sifat  hukum  yang  ada  di Indonesia adalah  pluralistis. Atau dengan kata lain adanya pluralisme hukum. Geoffrey
15 Syamsul Huda. “ Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana .” Hunafa: Jurnal Studi Islamika . Volume 12 Issue 2, 2015, 377-297.
Swenson,  menyatakan  bahwa  pluralisme  hukum  itu  mempunyai  implikasi  terhadap kebijakan negara di semua matra kehidupan, ia mengemukakan lima pendekatan yang bisa  menjembatani  antara  aktor  negara  dan  non  negara  berinteraksi  dalam  membuat kebijakan. Lima hal itu adalah harmonization , incorporation , subsidization , and repression . Pembuat kebijakan dapat memilih salah satu pendekatan atau pembuat kebijakan bisa mengombinasikan antara dua pendekatan itu dalam membuat kebijakan. 16
Keempat, dari sudut pandang feminis post modern , sebagaimana sudah dijelaskan di atas pada subbab pendahuluan bahwa untuk memahami “ke -liyan- an” perempuan tidak bisa  dipahami  hanya  secara an  sich tetapi  harus  ditransendenkan,  maksudnya  harus dipahami bahwa perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan laki- laki, sehingga hak-hak perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Jadi hak-hak perempuan termasuk hak reproduksinya merupakan anugerah Tuhan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk  memarginalkan  perempuan  atau  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan kerugian  (materiil  maupun  nir  materiil)  terhadap  perempuan.  Oleh  karena  itu  negara mempunyai  kewajiban  untuk  menghormati,  menjaga  dan  melindungi  terhadap  hak tersebut,  dengan  mengatur  kebebasan  manusia  maksudnya  membatasi  kebebasan manusia,  untuk  kebaikan  dirinya  sendiri  dan  orang  lain  serta  mencegah  bahaya. Pandangan ini disebut sebagai legal paternalism. Joel Feinber membenarkan penggunaan paksaan oleh negara untuk melindungi individu dari bahaya. Paksaan yang dimaksud oleh dia adalah hukum pidana. 17 Jadi, hukum pidana merupakan alat negara untuk membatasi kebebasan individu guna untuk melindungi dirinya dan juga masyarakat dari bahaya. Hal demikian ini senada dengan pandangan Feminis liberal bahwa salah satu sarana yang bisa dipakai  negara  untuk  menjaga  dan  melindungi  hak  reproduksi  perempuan  itu  adalah aturan hukum, untuk tercapai kesejahteraan perempuan dalam arti luas. 18
Perkosaan ( rape )
Black  Law  Dictionary  mengartikan  bahwa rape adalah  “ unlawful  sexual  intercourse committed by a man with a woman not his wife through force and against her will . ” 19 Jadi,
16 Geoffrey  Swenson, “ Legal  Pluralism  In  Theory And  Practice .” International  Studies  Review , Volume  20 Issue 3, 2018, hlm. 438-462.
17 Christophe Beal. “ Can Paternalism Be “Soft”? Paternalism and Criminal Justice Paternalism and Criminal Justice System. ” Raisons Politiques Journal, 4 (44), 2011, hlm. 41-56.
18 Putnam Thong. Op. Cit. , hlm. 17.
19 Bryan A. Garner (ed). Loc. Cit.
perbuatan perkosaan itu harus dilakukan dengan kekerasan, atau perbuatan itu melawan kehendak  perempuan.  Dua  hal  ini  menjadi  unsur  pokok  dalam  perbuatan  perkosaan, tanpa adanya dua unsur itu perbuatan tidak bisa disebut sebagai perkosaan. KUHP pun merumuskan perkosaan juga demikian. Rumusan demikian ini akan melahirkan masalah bagi laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan nikah atau istilah Jawa “ kumpul kebo ” atau cohabitation.
Perbuatan  demikian  sering  terjadi  di masyarakat,  dan  menjadi  masalah,  apabila yang melakukan adalah laki dan perempuan yang masih lajang. Karena hidup bersama atau  “kumpul  kebo”  ini  dilakukan  oleh  mereka  secara  sukarela  tanpa  paksaan  atau ancaman. Perbuatan demikian ini apabila dilihat dari pandangan hidup bangsa yang selalu berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka perbuatan ini merupakan perbuatan  yang  melanggar  tatanan  hidup  di  masyarakat.  Pengaturan  perbuatan perkosaan di negara lain seperti Malaysia, 20 dan India lebih luas. 21 Perbuatan perkosaan tidak hanya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dalam KUHP dua negara itu dirumuskan dengan kalimat “ against her will ” (bertentangan dengan kehendak perempuan). Namun juga perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan perempuan ( her consent ), dikategorikan sebagai perkosaan juga. 22
Perkembangan  hukum  dalam  praktiknya,  bahwa  hubungan  seksual  dengan persetujuan perempuan pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan No. 410/Pid. B./2014/PN. Bgl. 23 Putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap pelaku (MZ) berdasarkan Pasal 285 KUHP, perbuatan pelaku dikategorikan sama dengan perkosaan,  akibat  dari  perbuatannya  tersebut  perempuan  mengalami  luka  dan pendarahan. Putusan demikian membawa angin segar bagi dunia hukum dan perempuan, namun perlu dicatat bahwa sistem hukum di Indonesia adalah civil law system , sumber hukum utama adalah undang-undang. Selain itu bahwa hukum pidana nasional berdasar
20 Kuswardan i.  “ Sexual  Violence  In  Indonesia  And  Malaysia:  A  Comparative  Study ”. Jurnal  Media  Hukum .
Volume 26 Issue 1, 2019, hlm. 47-59
21 India  Code:  Digital  Repository  of  All  Central  and  State  Act. The  Indian  Penal  Code,  1860 , https://indiacode.nic.in/handle/123456789/2263?view_type=search&sam_handle=123456789/1362. diakses pada tanggal 20 September 2019.
22 Legislation  Malaysia, Article  509  Penal  Code  Act  574,  https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/ lxwemal.htm , diakses pada tanggal 18 Mei 2019. Lihat juga India Code: Digital Repository of All Central and  State  Act, Article  375,  The  Indian  Penal  Code,  1860 ,  https://indiacode.nic.in/handle/123456789/ 2263?view_type=search&sam_handle=123456789/1362, diakses pada tanggal 20 September 2019.
23 Mahkamah  Agung, Putusan  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  Nomor  410/Pid.  B/2014/PN.  Bgl  Tahun  2015 . https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1fcf25ca9d357dbabfc4037c653453a2,  diakses  pada tanggal 18 Mei 2019.
pada asas legalitas, asas ini berkonsekuensi bahwa perbuatan pidana harus dirumuskan dalam undang-undang.
Perluasan rumusan perkosaan ini dari perspektif feminis (liberal dan post modern ) justru  memberikan  perlindungan  kepada  perempuan  dengan  memfungsikan  hukum pidana  untuk  mencapai  ketertiban,  keamanan  dan  kesejahteraan  perempuan,  dalam menafsirkan perempuan sebagai “liyan” . Oleh karena itu perkosaan tidak hanya perbuatan seksual  yang  melawan  kehendak  perempuan  atau  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, melainkan juga perbuatan seksual yang tidak melawan kehendak perempuan seperti  hidup  bersama  laki  dan  perempuan  melakukan  hubungan  suami  istri,  karena saling  mencintai,  ini  pun  bisa  dikategorikan  sebagai  perkosaan,  karena  bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu perlu ada juga perkosaan yang dilakukan secara beramai-ramai atau oleh kelompok.

## Perbuatan cabul ( Lewd Act )
Perbuatan cabul berbeda dengan perbuatan pelecehan seksual ( sexual abuses), perbuatan kedua lebih luas daripada perbuatan cabul, sehingga KUHP Nasional tidak bisa mengkover tindakan ini, apabila terjadi. Perbedaan dua perbuatan itu bahwa perbuatan cabul harus ada kontak fisik dan bahkan ada penetrasi, sedangkan pelecehan seksual tidak harus ada kontak fisik, bisa hanya dalam bentuk verbal. Pelecehan seksual ini bisa terjadi dimana saja dan yang sering kali terjadi di tempat kerja, dari 2008 sampai dengan 2014, Balai Pelayanan Kepulangan TKI Selapajang Tangerang mencatat sudah terjadi kasus pelecehan seksual sebanyak 11.343 kasus. 24 Data ini meskipun sangat sederhana dan bukan data resmi  yang  dikeluarkan  oleh  Biro  Pusat  Statistik,  tetapi  data  ini  cukup  memberikan gambaran tingginya angka pelecehan seksual di ranah publik (tempat kerja). Pelecehan seksual  ini  pun  bisa  terjadi  di  ranah  negara,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  KOMNAS, bahwa pelecehan seksual yang terjadi di ranah negara ada sebanyak 16 kasus. 25
24 CNN  Indonesia. Menguak  Data  Jumlah  Kekerasan  Perempuan  Tahun  ke  Tahun. CNN  Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah- kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun? , diakses pada tanggal 14 September 2019.
25 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas  Perempuan  Tahun  2019. https://www.komnasperempuan.go.id/readnews-lembar-fakta-dan- poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019 , diakses pada tanggal 10 September 2019.

## KUHP  Belanda  sendiri  telah  mengatur  perbuatan  ini  di  Pasal  248  B  KUHP
Belanda. 26 KUHP  Malaysia  tidak  mengatur  dalam  pasal  tersendiri  tentang  pelecehan seksual, namun jika perbuatan itu terjadi, maka biasanya menggunakan ketentuan Pasal 509. 27 Pasal  ini  tidak  langsung  menunjuk  pada  perbuatan  pelecehan  seksual  tetapi mengatur tentang penghinaan kepada seseorang. Rumusan lengkap pasal itu: 28
Whoever, intending to insult the modesty of any person, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such person, or intrudes upon the privacy of such person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine or with both .
KUHP India juga mengatur masalah pelecehan seksual, setelah Pemerintah India mengamendemennya  pada  tahun  2013.  Pengaturan  masalah  itu  ada  di  Pasal  354  A tentang sexual harassment and punishment for sexual harassment sebagai berikut: 29
(1) A man committing any of the following acts —
(i) physical  contact  and  advances  involving  unwelcome  and  explicit  sexual overtures; or
(ii) a demand or request for sexual favours; or
(iii) showing pornography against the will of a woman; or
(iv) making  sexually  coloured  remarks,  shall  be  guilty  of  the  offence  of  sexual harassment.
(2) Any man who commits the offence specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
(3) Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.
Berdasarkan pasal-pasal dua negara yang sudah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai perbuatan pidana atau kejahatan yang dapat dijatuhi pidana,  meskipun  dalam  rumusan  pasal  tersebut  tidak  secara  eksplisit  seperti  pada rumusan KUHP Belanda.
26 LegislationOnline,  Article 248  B,  Criminal  Code  of  the  Kingdom  of  Netherlands  (1881,  amended  2012) , https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/12/Netherlands/show, diakses pada tanggal 15 September 2019.
27 Jason  Ong, Timely  for  Malaysia  to  have  a  Sexual  Harrassment  Act ,  Malaysia  Kini, https://www.malaysiakini.com/news/440145, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.
28 Legislation  Malaysia, Article  509  Penal  Code  Act  574,  https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/ lxwemal.htm , diakses pada tanggal 18 Mei 2019.
29 India  Code:  Digital  Repository  of  All  Central  and  State  Act, Article  354,  The  Indian  Penal  Code,  1860 , https://indiacode.nic.in/handle/123456789/2263?view_type=search&sam_handle=123456789/1362, diakses pada tanggal 20 September 2019.
Perbuatan  pelecehan  seksual  pernah  di  proses  di  pengadilan  yaitu  PN  Depok Jakarta, dengan menggunakan Pasal 281 KUHP. 30 Namun rumusan itu dari pasal tersebut masih terlalu luas, sehingga perlu ada rumusan secara eksplisit terhadap perbuatan itu. Dengan demikian masyarakat mengetahui bahwa pelecehan seksual termasuk kejahatan yang  bisa  dijatuhi  pidana.  Selain  hal  itu,  rumusan  secara  eksplisit  sebagai  bentuk interpretasi  dari  nilai-nilai  yang  menjadi  dasar  dan  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan.

## Pengaturan Kejahatan terhadap Hak Reproduksi Perempuan di luar KUHP
Perkembangan  kejahatan  menuntut  adanya  perkembangan  hukum  pidana,  yang tidak cukup hanya bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana formulasi dalam KUHP. Oleh karena  itu  negara  melakukan  upaya-upaya  pembaharuan  hukum  pidana  agar  bisa memadai terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Pendekatan yang  digunakan  negara  untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana,  terutama perkembangan  kejahatan  termasuk  perkembangan kejahatan  terhadap  hak  reproduksi perempuan  dengan  pendekatan  (semi)  global,  dan  pendekatan  komplementer. 31
Pendekatan  (semi)  global  itu  merupakan  pendekatan  yang  menempuh  cara  dengan pengaturan  khusus  di  luar  KUHP.  Contoh  dari  pendekatan  ini  dengan  disahkannya undang-undang  Perlindungan  anak,  undang-undang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga,  undang-undang  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Pendekatan komplementer  merupakan  pendekatan  pembaharuan  hukum  pidana  dengan  cara mendayagunakan  sanksi  pidana  untuk  memperkuat  sanksi  administrasi.  Contohnya undang-undang kesehatan. 32
Pengesahan  undang-undang  pidana  baru  khususnya  yang  mengatur  masalah kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan (termasuk anak perempuan), tidak bisa dilepaskan  dari  pengesahan  konvensi  diskriminasi  perempuan  dan  konvensi  hak  anak oleh Pemerintah Indonesia. Pengesahan dua konvensi itu dengan UU No. 7/1984 tentang Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap
30 Cynthia  Lova. Pelaku  Pelecehan  Seksual  di  Depok  Divonis  1  Tahun  Penjara .  Kompas.com, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/09/18234321/pelaku-pelecehan-seksual-di-depok- divonis-1-tahun-penjara, diakses pada tanggal 10 September 2019.
31 Muladi & Diah Sulistyani R. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal , Bandung: Alumni. 2016, hlm. 27.
32 Ibid, hlm. 28.
Wanita  ( Convention  on  the  elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  agains  Women), sedangkan untuk konvensi hak anak dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Pengesahan Convention  On  The  Rights  of  The  Child (Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Anak).
Perbuatan-perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang  dirumuskan  di  luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Adapun kejahatan-kejahatan itu antara lain meliputi kejahatan  yang terjadi dalam  lingkup rumah tangga, kejahatan  terhadap anak baik  yang  terjadi  di  lingkup  rumah  tangga  maupun  di  lingkup  komunitas.  Kejahatan tentang  perdagangan  perempuan  dan  anak,  yang  pengaturannya  bersifat  umum  yaitu dengan  sebutan  undang-undang  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Oleh  karena  itu  di bawah ini dipaparkan undang-undang tersebut yang terkait dengan masalah  kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan, sebagai berikut:

## UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Undang Perlindungan Anak merupakan sebuah konsekuensi negara meratifikasi Konvensi Hak  Anak.  Keberlakuan  undang-undang  ini  mengesampingkan  ketentuan-ketentuan KUHP  yang  terkait  dengan  kejahatan  terhadap  anak  seperti  Pasal  287  dan  Pasal  294 KUHP,  karena  undang-undang  pidana  ini  (Perlindungan  Anak)  merupakan  undang- undang yang bersifat khusus dan KUHP merupakan undang-undang pidana yang sifatnya umum (asas lex specialis derogat legi generali).
Pengaturan masalah anak sudah ada sebelum negara meratifikasi hak anak, yaitu UU  No.  4/1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  substansi  undang-undang  ini  sudah mengatur  pula  masalah  hak  anak  secara  administratif  saja.  Selain  itu  substansi pengaturannya  belum  lengkap  dan  terperinci,  karena  (1)  konsep  kesejahteraan  anak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan pokok, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak; (2) Hak anak dalam undang-undang ini hanya berorientasi pada hak kesejahteraan untuk memperoleh perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari orang tua, dan berhak atas pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) Hak perlindungan terhadap  anak  dalam  undang-undang  hanya  pada  perlindungan  terhadap  lingkungan hidup  yang  dapat  membahayakan  (yaitu  mengancam  jiwa  manusia)  atau  menghambat pertumbuhan  dan  perkembangan  dengan  wajar,  yang  disebabkan  karena  alam  atau perbuatan  manusia.  Namun  demikian  substansi  berikutnya  tidak  menyebutkan khususnya tentang perbuatan manusia yang bagaimana yang dimaksud undang-undang yang membahayakan anak, dan apabila itu terjadi dalam kehidupan, maka orang tua atau wali atau negara harus bagaimana tidak ada pengaturannya.
UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak ini substansinya lebih memadai baik aspek  administrasi,  perdata  dan  pidana,  sehingga  bisa  memberikan  jawaban  terhadap pertanyaan yang menjadi masalah dalam makalah ini. Meskipun ada beberapa kelemahan, yang kemudian negara melakukan perubahan terhadap undang-undang itu. Negara sudah melakukan perubahan terhadap undang-undang ini sebanyak dua kali.
Perubahan  pertama  dilakukan  oleh  negara  dengan  UU  No.  35/2014  tentang Perubahan  atas  UU  No.  23/2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Perubahannya  meliputi antara lain:
Tabel. 2 Angka kekerasan seksual yang tercatat tahun 2017 dan 2018 No. Aspek UU No. 23/2002 UU No.35/2014 1 Perubahan Istilah Anak menyandang cacat Anak Penyandang Disabilitas 2 Kewajiban Pemenuhan terhadap hak anak Orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah, dan negara Orang tua, keluarga, negara, pemerintah & pemerintah daerah
3 Konsep  kekerasan terhadap anak Belum ada Kekerasan  adalah  setiap  perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 4 Pertegas perlindungan  anak di satuan pendidikan Belum ada Ada diatur dalam Pasal 9 ayat (1 a). Penyebutan  secara  tegas  tentang tindakan yang harus dihindari: Kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga kependidikan,  sesama  peserta  didik, dan/atau pihak lain.
5 Perlindungan dari pengaruh pornografi Belum ada Perumusan ada dalam Pasal 67 A. 6 Perlindungan Khusus terhadap anak Diberikan  anak  dalam  situasi  darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak  dari  kelompok  minoritas  & terisolasi,  anak  tereksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang diperdagangkan,  anak  yang  menjadi korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,  anak  korban  kekerasan baik  fisik  dan/atau  mental,  anak  yang menyandang  cacat,  dan  anak  korban perlakuan salah dan penelantaran. Penambahan  perlindungan  terhadap anak korban pornografi, Anak HIV/AIDS,  jaringan  terorisme,  anak yang  menjadi  korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. 7 Pengaturan Pendanaan Tidak  diatur  secara  tegas,  hanya dirumuskan  bahwa  Negara  dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Pengaturan  secara  tegas  di  rumuskan dalam  Pasal  71  E,  bahwa  dana  untuk penyelenggaraan  perlindungan  dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah & tidak mengikat.
8 Perbuatan/kekerasa n  pidana  terhadap anak Langsung  merumuskan  perbuatan berikut  sanksi  pidana  dalam  Pasal  77 s/d Pasal 90. Perumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang lebih diperluas. Kemudian  terhadap  larangan  itu dirumuskan  perbuatan  pidananya berikut  sanksi  pidananya  dalam  Pasal 77 s/d Pasal 90. 9 Perumusan  sanksi pidana Alternatif  dan  kumulatif.  Sanksi kumulatif ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan  yang  terkait dengan masalah seksual juga narkotika psikotropika Sama, tetapi ada penambahan terhadap perbuatan aborsi terhadap anak dalam kandungan,  sanksi  pidana  bersifat kumulatif
Perubahan  kedua  UU  Perlindungan  Anak  ini  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002  tentang  Perlindungan  Anak.  PERPU  ini  kemudian  disahkan  dengan  UU  No. 17/2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No. 1/2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23/2002  tentang  Perlindungan  Anak. Perubahan  kedua  ini  adalah  penambahan  sanksi  pidana  terutama  terhadap  perbuatan kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Bentuk  penambahan  sanksi  pidana  itu  (1)  berupa tindakan dalam bentuk kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dengan disertai  rehabilitasi;  dan  (2)  berupa  sanksi  tambahan  dalam  bentuk  pengumuman identitas pelaku, kecuali jika pelaku anak maka ini tidak bisa dikenakan.
Respons  terhadap  perbuatan  pidana,  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dalam bentuk sanksi pengebirian kimia memang berat. Hal ini dapat dipahami dari dua aspek yaitu  aspek  non  hukum  dan  aspek  hukum.  Aspek  non  hukum  yaitu  (1)  nilai-nilai ketuhanan merupakan spirit bangsa dalam tindak perilaku, dan Tuhan sangat mengutuk tindakan  seksual  yang  amoral;  (2)  Korban,  korban  adalah  anak  yang  merupakan  aset bangsa  yang  menentukan  kelangsungan  hidup  bangsa,  sehingga  perlu  pendidikan  dan suriteladan  dari  orang  tua  dan  masyarakat  agar  bisa  menjadi  penerus,  pejuang  yang tangguh.  Aspek  hukum  (pidana)  bahwa  (1)  Tujuan  hukum  pidana  sebagai  alat  untuk mencegah dan menakuti-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Selain itu tujuan  hukum  pidana  adalah  memperbaiki  si  pelaku;  (2)  Sifat  hukum  pidana  adalah ultimum remidium artinya hukum pidana adalah obat terakhir maksudnya hukum pidana bisa diterapkan apabila sanksi dari hukum yang lain sudah tidak berdaya guna lagi.
Undang-undang  ini  juga  melarang  pengguguran  kandungan  ( abortion ),  kecuali dengan alasan tertentu, karena menggugurkan kandungan itu termasuk perampasan hak asasi manusia anak. Jaminan hukum terhadap hak anak dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara  RI  1945,  bahwa  “  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Adapun alasan-alasan  dapat  melakukan  aborsi  ada  dalam  Pasal  75  ayat  (2)  UU  No.  36/2009 tentang Kesehatan yaitu karena (a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini; (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

## UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
Kekhususan Undang-undang ini, pertama, mengenai istilah kejahatan atau tindak pidana . UU ini tidak mengenal istilah kejahatan yang ada dalam undang-undang ini adalah istilah kekerasan. Istilah ini (kekerasan) dilihat dari perspektif KUHP merupakan sebuah istilah yang untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan sebuah kejahatan yang serius, karena kekerasan itu adalah perbuatan yang menggunakan tenaga kekuatan yang tidak kecil  dan  tidak  syah,  sehingga  orang  menjadi  tidak  berdaya. 33 Substansi  dari  undang- undang ini menjelaskan langsung pada konsep kekerasan rumah tangga dalam Pasal  1 angka 1 sebagai berikut:
“Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Berdasarkan  rumusan  pasal  di  atas  kejahatan  dalam  rumah  tangga  merupakan kejahatan yang cukup serius yang ditunjukkan dengan rumusan kalimat “ ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum.”
Kedua, mengenai  lingkup  berlakunya  bahwa  undang-undang  ini  hanya  berlaku untuk orang-orang yang tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU ini, yaitu (a) suami, istri dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri  dan  anak  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan  dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut.  Jadi  ada  persyaratan  tertentu  bagi orang-orang yang bukan suami, istri atau anak, yaitu harus menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut.
33 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sera Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 2013, hlm. 98.
Kekhususan  yang  lain  undang-undang  ini  bahwa  undang-undang  ini  utamanya untuk melindungi perempuan (istri), yang dapat diketahui dari rumusan konsep KDRT), mengingat perempuan (istri) rentan terhadap tindak kekerasan dari suami yang dalam Catatan Tahunan KOMNAS Perempuan dua tahun terakhir masih menduduki peringkat pertama. 34
Undang-undang ini memformulasi kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan dengan istilah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi antara suami-istri lazim disebut  dengan marital  rape (perkosaan  dalam  perkawinan),  yaitu a  husband's  sexual intercourse with his wife by force or without her consent . 35 Pasal 5 huruf c UU Penghapusan KDRT  menyebutkan  konsep  kekerasan  seksual  yaitu  (a)  pemaksaan  hubungan  seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah  tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Perumusan kejahatan terhadap  reproduksi  perempuan  dalam  undang-undang  ini  atau  yang  disebut  dengan marital rape , “pemaksaan” merupakan unsur utama. Islam juga mengajarkan bagaimana suami  istri  itu  berhubungan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam  hubungan seksual, seperti disebutkan dalam Quran Surat An Nisaa (surat ke 4) ayat 19 bahwa suami diperintah menggauli istri dengan cara yang makruf (baik). Asas mu'asyarah bil ma'ruf ini harus  menjadi  dasar  di  dalam  pergaulan  dengan  istri  baik  dalam  perkataan  maupun perbuatan sehari-hari termasuk perbuatan dalam melakukan hubungan seksual. (Fahmi, 2015)  Jadi  pemaksaan  hubungan  seksual  oleh  suami  kepada  istrinya  merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu undang-undang ini tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan (Islam), karena undang-undang ini hanya  merumuskan  secara  konkret  tentang  hubungan  seksual  yang  tidak  makruf  atau tidak baik yang berefek pada kekerasan seksual. Hal ini menurut Kuntowijoyo merupakan objektifikasi terhadap nilai-nilai Islam. 36
34 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas  Perempuan  Tahun  2019. https://www.komnasperempuan.go.id/readnews-lembar-fakta-dan- poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019 , diakses pada tanggal 10 September 2019.
35 Bryan A. Garner (ed). Op. cit., hlm. 393.
36 Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 63.

## UU  No.  21/2017  tentang  Pemberantasan  Tindak  Perdagangan  Orang  (UU Pemberantasan TPPO)
Undang-undang  Pemberantasan  TPPO  menghapuskan  Pasal  297  dan  324  KUHP  yang dinyatakan secara tegas dalam Bab IX: Ketentuan Penutup, Pasal 65. Ini berbeda dengan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam undang-undang ini di Bab XIII: Ketentuan Peralihan, Pasal 91 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yang  sudah  ada  dinyatakan  tetap  berlaku sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  ini.  Oleh  karena  itu  terhadap undang-undang  Perlindungan  anak  berlaku  asas lex  spesialis  derogat  legi  generalis , sedangkan untuk undang-undang yang kedua berlaku  asas Lex post teriori derogat legi priori.
Undang-undang ini bersifat umum tidak hanya untuk perempuan dan/atau anak, karena melihat dari titel undang- undang itu dengan menggunakan istilah “tindak pidan a perdagangan orang”, Namun substansi undang -undang ini tidak lain adalah memberikan perlindungan kepada perempuan dan/atau anak agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Hal ini dapat diketahui dari (1) Bagian pertimbangan, secara jelas menyebutkan bah wa  “perdagangan  orang  khususnya  perempuan  dan  anak….”  (2 )  Bagian  mengingat menyebutkan bahwa dasar dari pembentukan undang-undang ini adalah UU No.7/1984 tentang  Pengesahan  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan ( Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination againt Women), di samping itu juga UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. (3) Bagian Penjelasan Umum, dengan tegas menyebutkan bahwa “bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korba n tindak pidana perdagangan orang.”
Undang-undang ini berhubungan pula dengan masalah hak reproduksi perempuan, meskipun dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang tidak menyebutkan secara lugas  masalah  kata  hak  reproduksi  perempuan  (seksual),  atau  reproduksi  perempuan, kecuali Pasal 7 menyebutkan secara jelas “fungsi reproduksi”. Namun demikian undang - undang  sebagai  undang-undang  yang  juga  merumuskan  perbuatan  yang  merupakan kejahatan terhadap hak reproduksi perempuan, yang dapat diketahui dengan rumusan kata  “mengeksploitasi”  atau  “dieksploitasi.”  Dua  kata  itu  berasal  dari  kata  dasar “eksploitasi”, yang dalam undang -undang mempunyai arti luas, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 yaitu:
Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual, organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik materiil maupun immateriil.
Jadi  dalam  perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  ini  persetujuan  korban bukan merupakan salah satu alasan untuk menghapuskan pidana. Selain itu dalam bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang itu merupakan  delik  formil,  sehingga  dengan  terpenuhi  unsur-unsur  perbuatan  yang  telah dirumuskan  dalam  undang-undang  ini,  tanpa  harus  menimbulkan  akibat,  perbuatan tersebut sudah dapat dijatuhi pidana.

## KESIMPULAN
Hukum  pidana  (substantif)  positif  Indonesia  telah  mengatur  pelanggaran  atau penyerangan  terhadap  hak  reproduksi  perempuan.  Pengaturan  ini  ada  dalam  KUHP maupun  di  Luar  KUHP.  KUHP  mengatur  perbuatan  itu  ada  dalam  rumusan  kejahatan terhadap kesusilaan yang meliputi zina, perkosaan, dan cabul. Pengaturan di luar KUHP meliputi UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 23/2002  tentang  perlindungan  anak  dengan  perubahannya;  UU  No.  21/2007  tentang Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  menghapuskan  ketentuan  KUHP  tentang perdagangan manusia.
Namun  demikian,  kelemahan  atau  kekurangan  dalam  mengatur  kejahatan terhadap  hak  reproduksi  perempuan  masih  juga  ada,  terutama  yang  ada  dalam  KUHP. Kelemahan  itu  pertama,  pengaturan  masalah  perbuatan  zina  yang  seharusnya rumusannya.  Kedua,  memperluas  atau  menambahkan  rumusan  perkosaan  tidak  hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi dengan kesepakatan, karena ada janji- janji  tertentu  pun  harus  bisa  dikategorikan  sebagai  perkosaan.  Ketiga,  penegasan pengaturan tentang pelecehan seksual, terutama di tempat kerja. Beberapa hal Ini perlu mendapatkan  perhatian  pemerintah  untuk  melakukan  reformulasi  terhadap  hukum pidana nasional.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arief, Barda Nawawi, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP, 2015.
Garner, Bryan A. (ed). Black Law Dictionary . ST Paul Mint: West Publishing, 2004.
Harriej, Eddy O, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016. Kelsen,  Hans, Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara, Penerjemah  Raisul  Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Kuswardani. Penelitian: Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Seksual (Studi Kasus di Sukoharjo). Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
Muladi  &  Diah  Sulistyani  R. Kompleksitas  Perkembangan  Tindak  Pidana  dan  Kebijakan Kriminal , Bandung: Alumni. 2016.
Sidharta, Bernard Arief, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum yang Sistematik  yang  Responsif  Terhdap  Perubahan  Masyarakat. Yogyakarta:  Genta Publishing, 2013.
SJ, Tom Jacob, Faham Allah Dalam Filsafat Agama-Agama dan Teologi. Yogyakarta: Kanisus, 2002.
Soesilo,  R., Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sera  Komentar  Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 2013.
Thong, Rosemarie Putnam, Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.

## Jurnal dan Disertasi
Beal, Christophe, “ Can Paternalism Be “Soft”? Paternalism and Criminal Justice Paternalism and Criminal Justice System. ” Raisons Politiqu es Journal, 4 (44), 2011.
Huda,  Syamsul, “ Zina  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana .” Hunafa: Jurnal Studi Islamika . Volume 12 Issue 2, 2015.
Jaya, Nyoman Serikat Putra, Relevansi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum  Pidana . Disertasi, Jakarta: Pendidikan Pascasarjana Program Doktor UI, 2010.
Kuswardani, “ Sexual  Violence  In  Indonesia  And  Malaysia:  A  Comparative  Study ”. Jurnal Media Hukum . Volume 26 Issue 1, 2019.
Stewart, Hamish,  “ Legality and Morality in H.L.A. Hart's Theory of Criminal Law .” SMU Law Review, Volume 52 Issue 1, 1999.
Swenson, Geoffrey, “ Legal Pluralism In Theory And Practice .” International Studies Review ,
Volume 20 Issue 3, 2018.
Taylor,  Lauren  R.,  Nicole  Gaskin- Laniyan.  “ Sexual  Assault  in  Abusive  Relationships ”. NIJ Journal , Issue No. 256, 2007.

## Situs web
CNN  Indonesia. Menguak  Data  Jumlah  Kekerasan  Perempuan  Tahun  ke  Tahun. CNN Indonesia,  https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284- 349231/menguak-data-jumlah-kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun? , diakses pada tanggal 14 September 2019.
India Code: Digital Repository of All Central and State Act. The Indian Penal Code, 1860 , https://indiacode.nic.in/handle/123456789/2263?view_type=search&sam_handl e=123456789/1362. diakses pada tanggal 20 September 2019.
IPPF  Organisation. Hak-Hak  Seksual:  Deklarasi  IPPF. International  Planned  Parenthood Federation,  2006,  https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_ declaration_bahasa.pdf, diakses pada tanggal 19 September 2019.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, CATAHU: Catatan Tahunan 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%20 2018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf,  diakses  pada tanggal 17 Juli 2019.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, CATAHU: Catatan Tahunan 2019, https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan %20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf, diakses pada tanggal 17 Juli 2019.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan. Lembar  Fakta  dan  Poin  Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019.
https://www.komnasperempuan.go.id/readnews-lembar-fakta-dan-poin-kunci- catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019 , diakses  pada  tanggal  10 September 2019.
Legislation  Malaysia, Penal  Code  Act  574,  https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/ lxwemal.htm , diakses pada tanggal 18 Mei 2019.
LegislationOnline,  Article 248  B,  Criminal  Code  of  the  Kingdom  of  Netherlands  (1881, amended  2012) ,  https://www.legislationline.org/documents/section/criminal- codes/country/12/Netherlands/show, diakses pada tanggal 15 September 2019. Lova, Cynthia, Pelaku Pelecehan Seksual di Depok Divonis 1 Tahun Penjara . Kompas.com, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/09/18234321/pelaku- pelecehan-seksual-di-depok-divonis-1-tahun-penjara,  diakses  pada  tanggal  10 September 2019.
Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid. B/2014/PN. Bgl Tahun  2015 .  https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1fcf25ca9d357dba bfc4037c653453a2, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.
Ong,  Jason, Timely  for  Malaysia  to  have  a  Sexual  Harrassment  Act ,  Malaysia  Kini, https://www.malaysiakini.com/news/440145, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.