Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital

## Protection of Consumer Personal Data by Electronic System Providers in Digital
Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia c100200237@student.ums.ac.id

## Abstract
This  research  explores  the  obligations  of  Electronic  System  Providers  in  protecting  the  personal  data  of consumers  in  electronic  services  during  digital  transactions  in  e-commerce,  particularly  in  the  applications Akulaku,  Lazada,  and  Tokopedia.  In  the  field  of  digital  economic  transactions,  the  significance  of  personal data  is  increasing,  driven  by  the  widespread  use  of  big  data.  Although  the  digital  economy  undoubtedly contributes to overall economic growth, consumer data protection is still inadequately  addressed, leading to concerns about numerous data breach cases. This research analyzes the extent to which these three platforms fulfill their legal obligations. The issues are examined through the lens of legal certainty, utilizing a normative juridical  method  focused  on  the  analysis  of  legislation,  legal  norms,  and  often-used  legal  principles. Compliance  of  electronic  service  providers  is  reflected  in  the  privacy  policies  and  usage  regulations implemented  by  each  platform. Additionally,  non-compliance  with  these obligations  results  in  administrative sanctions.  Proactive  efforts  such  as  improving  security  systems,  community  training,  and  the  involvement  of certification  institutions  are  also  focal  points  in  minimizing  the  risks  of  data  breaches.  It  is  crucial  to continually  monitor  the  developments  in  data  protection  practices  on  these  platforms,  given  their  dynamic nature, and ensure that regulations and policies remain up-to-date. Thus, the results of this research provide insights  into  the  extent  to  which  e-commerce  electronic  service  providers  have  fulfilled  their  obligations  in protecting consumer personal data.
Keywords: Electronic Service Providers; Obligations; Personal Data Protection

## Abstrak
Penelitian  ini  mengeksplorasi  kewajiban  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  dalam  perlindungan  data  pribadi konsumen  pada  layanan  elektronik  dalam  transaksi  digital  pada e-commerce ,  khususnya  pada  aplikasi Akulaku,  Lazada,  dan Tokopedia.  Dalam  bidang  transaksi  ekonomi  digital,  pentingnya data  pribadi  semakin meningkat,  hal  ini  dipicu  oleh  meluasnya  penggunaan  data  besar.  Meskipun  ekonomi  digital  mempunyai kontribusi yang tidak dapat disangkal terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, perlindungan data konsumen  masih  belum  ditangani  secara  memadai,  sehingga  menimbulkan  kekhawatiran  akan  banyaknya kasus pelanggaran data. Penelitian ini menganalisis sejauh mana ketiga platform tersebut memenuhi kewajiban hukum  mereka.  Persoalan  ini  dikaji  melalui  lensa  kepastian  hukum  dan  penelitian  ini  menggunakan  metode hukum  yuridis  normatif  yang  terfokus  pada  analisis  peraturan  perundang-undangan,  norma  hukum,  dan  asas hukum seringkali digunakan. Kepatuhan penyelenggara layanan elektronik tercermin dalam kebijakan privasi dan  regulasi  penggunaan  yang  diterapkan  oleh  masing-masing  platform.  Selain  itu,  ketidakpatuhan  terhadap kewajiban  ini  mempunyai  konsekuensi  yaitu  dikenakan  sanksi  administratif.  Upaya  proaktif  seperti peningkatan sistem keamanan, pelatihan masyarakat, dan keterlibatan lembaga sertifikasi juga menjadi fokus dalam  meminimalkan  risiko  pelanggaran  data.  Penting  untuk  terus  memantau  perkembangan  praktik perlindungan  data  pada  platform  ini,  mengingat  sifat  dinamisnya,  dan  memastikan  bahwa  regulasi  dan kebijakan  tetap  terkini.  Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  memberikan  wawasan  tentang  sejauh  mana penyelenggara  layanan  elektronik e-commerce telah  melaksanakan  kewajiban  perlindungan  data  pribadi konsumen.
Kata kunci: Kewajiban; Penyelenggara Sistem Elektronik; Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi  khususnya  dalam  bidang  interkoneksi  jaringan  telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap setiap aspek kehidupan manusia dan selalu memastikan  pentingnya  perlindungan  data  pribadi  semakin  meningkat  seiring  dengan berkembangnya  basis  penggunaan  internet. 1 Menurut  laporan  dari Asosiasi  Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,2 juta. 2 Pemanfaatan  internet  telah  mengubah  cara  pandang  operasional  yang  biasanya dilakukan  secara  fisik  kini  telah  beralih  ke e-commerce . E-commerce mencakup  bisnis terdaftar  dalam  startup e-commerce seperti  Tokopedia,  Lazada,  Bukalapak,  Akulaku,  dan sebagainya.
Peningkatan  substansial  dalam  penggunaan  platform e-commerce di  Indonesia  telah memberikan  kontribusi  terhadap  pesatnya  ekspansi  perusahaan Financial  Technology Lending. 3 Alvin  Taulu,  Kepala  Subbagian  Direktorat  Pengaturan,  Pengawasan,  dan Perizinan Financial Technology . Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan, pada tahun 2018, total  transaksi  industri Financial  Technology  Lending mencapai  Rp  26  triliun  terdapat  99 izin dan  perusahaan Financial  Technology Lending yang  terdaftar  88  perusahaan  yang tercatat  pada  bulan  Desember  2018.  Dalam  penerapannya,  industri Financial  Technology Lending nampaknya  penuh  dengan  potensi  risiko.  Terdapat  dua  risiko  utama  yang berbahaya terhadap consumer data security dan risk of transaction errors. 4
Sejumlah  kasus  kebocoran  data  pribadi  konsumen  yang  rentan  terhadap  potensi penyalahgunaan  data  pribadi  dalam  transaksi  elektronik e-commerce ,  sektor  industri teknologi  keuangan Financial  Technology dan  aktivitas  perbankan.  Oleh  karena  itu, perlindungan  data  pribadi  sangat  penting  sebagai  inti  dari  teknologi Financial  Technology Lending. 5 Urgensi penelitian ini melakukan analisis lebih mendalam mengenai sejauh mana Penyelenggara Sistem Elektronik e-commerce telah melaksanakan kewajiban  perlindungan data  pribadi  konsumen  untuk  memperoleh  kepastian  hukum,  serta  pertimbangan Ius Constituendum 6 terhadap aspek perlindungan data pribadi di Indonesia, untuk menekankan
1 Muhmammad Anugrah et al., “Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 05 (2023), https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.354.
2 Haryanto  A.T,  “‘Riset:  Ada  175,2  Juta  Pengguna  Internet  Di  Indonesia,’”  DetikInet,  February  20,  2020, https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia.
3 Zaenal  Arifin  et  al.,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Jasa  Layanan  Keuangan  Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending,” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023), https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170.
4 Evy  Iskandar,  Ayumiati  Ayumiati,  and  Novita  Katrin,  “Analisis  Prosedur  Pembiayaan  Dan  Manajemen  Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia,” J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research 1, no. 2 (2019): 1–28, https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.698.
5 Agus  Priyonggojati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan  Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019), https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268.
6 Glenn Wijaya, “Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum,” Law Review 19, no. 3 (2020), https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510.

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
perlindungan  data  pribadi  sebagai  bagian  integral  dari  upaya  untuk  menjaga  kesejahteraan pribadi. 7
Penelitian  Adisya 8 mengungkapkan  bahwa  penggunaan  data  pribadi  dalam e- commerce rentan  terhadap  serangan cyber ,  sehingga  pengguna e-commerce harus mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi data pribadi. Semakin besar ancaman  terhadap  sistem  pengolahan  data,  semakin  tinggi  risiko  dalam  bentuk    financial atau    non-financial  terjadinya  pelanggaran  keamanan  data  pribadi  pengguna e-commerce . Tingkat  keefektifan  dan  kesesuaian  strategi  pengamanan  yang  diterapkan  akan  berdampak langsung pada tingkat keamanan data pribadi.
Sedangkan  penelitian  Megawati 9 mengungkapkan  bahwa e-commerce belum memberikan  kualitas  layanan  yang  optimal  dalam  aspek  keamanan  dan  kenyamanan  bagi konsumen.  Peran  pemerintah  dianggap  penting  untuk  memastikan  keamanan  dan kenyamanan  konsumen  ketika  berbelanja  di  platform e-commerce .  Tindakan  yang  diambil oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  termasuk  koordinasi  dengan  Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun  aturan e-commerce yang  lebih  komprehensif  melalui  peraturan  pemerintah. Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber guna memastikan keamanan data pribadi konsumen e-commerce .
Terakhir penelitian Sagdiyah, 10 mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap data  pribadi  konsumen  dalam  transaksi e-commerce memiliki  signifikan  yang  besar. Regulasi  hukum  yang  memberikan  kerangka  hukum  guna  melindungi  konsumen  dari potensi  penyalahgunaan  data,  pelanggaran  privasi,  dan  risiko  keamanan.  Di  Indonesia, Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang Baru, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce . Beberapa ketentuan dalam melindungi data pribadi konsumen melibatkan kebijakan privasi yang transparan, memperoleh persetujuan konsumen sebelum mengumpulkan dan menggunakan data, menjaga  keamanan data dengan standar memadai, memberikan opsi penghapusan data, pembagian data hanya dengan persetujuan konsumen, serta adanya pengawasan penegakan hukum oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang.
7 Trias P Kurnianingrum, “Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital,” Kajian 25, no. 3 (2020), https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893.
8 Adisya Poeja Kehista et al., “Analisis Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi  Kemanan  (Literature  Review),” Jurnal  Ilmu  Manajemen  Terapan 4,  no.  5  (2023):  625–32, https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1541.
9 Megawati Simanjuntak, “Menjamin Keamanan Dan Kenyamanan Bertransaksi Pada E-Commerce Dalam Upaya Melindungi  Konsumen,” Policy  Brief  Pertanian,  Kelautan,  Dan  Biosains  Tropika 5,  no.  2  (2023), https://doi.org/10.29244/agro-maritim.5.2.562-566.
10 Sagdiyah  Fitri  Andani  Tambunan  Agung  and  Muhammad  Irwan  Padli  Nasution,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce,” Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) 2, no. 1 (2023), https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915.
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
Dari telaah beberapa hasil temuan penelitian di atas sebelumnya, menunjukkan adanya perbedaan  tentang  pengaturan  perlindungan  hukum  mengenai  data  pribadi  konsumen dengan  beberapa  regulasi  pengaturan  hukum,  akan  tetapi  hasil  menunjukkan  perbedaan pengaturan hukum tetap memiliki satu tujuan penelitian yakni untuk terjaminnya keamanan data  dan  kenyamanan  konsumen  oleh  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  dalam  transaksi digital e-commerce. Penelitian  ini  menginpretasikan  bahwa  adanya  penguatan  kolaborasi antar  Kementrian  Komunikasi  dan  Informasi,  kolaborasi  antar  Otoritas  Jasa  Keungan  dan kolaborasi  antar  pelaku  usaha e-commerce untuk  mengatasi  permasalahan  umum  dalam perdagangan  di  era  digitalisasi  sebagai  upaya  preventif  atas  permasalahan  kebocoran  data pribadi konsumen dalam transaksi digital e-commerce . Oleh karena itu, diperlukan fondasi hukum untuk memberikan keamanan terhadap data pribadi.
Meninjau  penelitian  dari  sebelumnya  bahwa  pembahasannya  lebih  terfokuskan  pada perlindungan  data  pribadi  konsumen  dalam  transaksi  digital  melalui  kewajiban Penyelenggara  Sistem  Elektronik  serta  konsekuensi  gagal  memenuhi  kewajiban  dalam melindungi  data  pribadi  konsumen,  ditinjau  dari  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  data  pribadi konsumen dalam transaksi digital melalui kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan untuk  mengetahui  konsekuensi  gagal  memenuhi  kewajibannya  dalam  melindungi  data pribadi konsumen yang ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif, 11 yaitu  penelitian  hukum  yang  berpusat  pada  kerangka  norma  hukum  yang meliputi  asas,  peraturan,  kaidah,  undang-undang,  perjanjian,  dan  doktrin. Metode pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual hukum. Pendekatan undang-undang melibatkan analisis  hukum  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum yang  sedang  dipertimbangkan.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  hukum  bertujuan  untuk analisis  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  hukum  dilihat  dari  aspek  konsep- konsep  hukum  yang  melatar  belakanginya.  Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis dengan mendeskripsikan peraturan-peraturan yang berlaku terkait  teori  hukum  dan praktik  penerapan  hukum  di  masyarakat. 12 Dalam  penelitian  ini,  digunakan  sumber  data sekunder  yang  terdiri  dari  dua  jenis  utama,  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup sumber data resmi seperti peraturan perundang- undangan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik.  Bahan  hukum  sekunder  mencakup
11 Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis ( Field Research )” 2, no. 1 (2024): 46–58.
12 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021).

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
informasi  yang  berkaitan  dengan  dasar-dasar  hukum,  perkembangan  terkini,  permasalahan hukum yang sedang terjadi, dan tersedia dalam bentuk buku teks, jurnal, dan lain-lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Kewajiban  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Dalam  Melindungi  Data  Pribadi Konsumen
Pemerintah  harus  mengimplementasikan  peraturan  yang  mengatur  penyelenggaraan sistem  elektronik  oleh  pelaku  usaha  digital e-commerce dengan  tujuan  melindungi  dan menjaga  data  pribadi  konsumen  di  Indonesia  serta  untuk  memastikan  kepastian  hukum. Kejelasan hukum dan stabilitas merupakan hal yang sangat diperlukan dalam perdagangan global,  di  mana  kepercayaan  merupakan  unsur  krusial. 13 Dalam  upaya  menjaga  ketertiban dan keamanan bagi konsumen, kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha perdagangan digital  atau e-commerce harus  menciptakan  suatu  lingkungan  hukum  yang  teratur  dan mencegah  kebocoran  data  pribadi  konsumen  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik. Penyelenggara  Sistem  Elektronik  didefinisikan  sebagai  setiap  orang  perseorangan, penyelenggara  pemerintahan,  badan  usaha,  atau  masyarakat  yang  secara  mandiri  atau bersama-sama  menyediakan,  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  sistem  elektronik  untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  dan/atau  kebutuhan  badan  lain.  Selain  itu,  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggara  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  juga  mengatur  dua  kategori  penyelenggara  sistem  elektronik,  yakni penyelenggara sistem elektronik yang berada dalam lingkup publik dan yang berada dalam lingkup  privat.  Penyelenggara  sistem  elektronik  lingkup  publik  adalah  badan  yang  diberi tugas menyelenggarakan sistem elektronik oleh Badan Penyelenggara Negara atau lembaga yang  ditunjuk  olehnya.  Sebaliknya,  penyelenggara  lingkup  swasta  bertanggung  jawab dalam  penyelenggaraan  sistem  elektronik  dan  dapat  berupa  perorangan,  badan  usaha,  atau badan masyarakat.
Meluasnya  penggunaan  internet  telah  meningkatkan  nilai  ekonomi  digital  secara signifikan, dan sektor-sektor di  Indonesia, khususnya e-commerce , diperkirakan akan terus memainkan  peran  penting  dalam  kemajuannya. 14 Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus mendaftarkan  diri,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Penyelenggara  Sistem Elektronik di Ruang Privat. Persyaratan ini melibatkan portal, situs, atau aplikasi di internet yang  berfungsi  untuk  menyajikan,  mengelola,  dan  menjalankan  perdagangan  barang  dan jasa, serta memfasilitasi transaksi keuangan digital.
Pasal  2  ayat  (2)  peraturan  yang  sama  merinci  kriteria  Penyelenggara  Sistem Elektronik  Swasta,  yang  mencakup  penyelenggara  yang  berada  di  bawah  kendali
13 Hanifan  Niffari,  “Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  Pelaku  Usaha  Digital  Dari  Perspektif  Hukum  Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya,” Diktum : Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79.
14 Gelora  Martanti,  “Perlindungan  Konsumen  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Pada  Sektor  Perdagangan  Online Berbasis Aplikasi Marketplace,” Jurnal Usm Law Review 6, no. 1 (2023): 242, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387.

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
kementerian  atau  lembaga,  dan  penyelenggara  yang  mengelola  portal,  situs  web,  atau aplikasi  di  internet  untuk  berbagai  tujuan  seperti  perdagangan  barang  dan  jasa,  layanan transaksi  keuangan,  penyediaan  materi  atau  konten  digital  berbayar,  layanan  komunikasi, layanan  eksplorasi,  dan  pemrosesan  data  pribadi  untuk  keperluan  operasional  terkait transaksi elektronik.
Selanjutnya,  kewajiban  pendaftaran  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  di  Ruang Privat 15 mengharuskan  dilakukannya  pendaftaran  terlebih  dahulu  sebelum  mulai digunakannya  sistem  elektronik  oleh  Pengguna  Sistem  Elektronik.  Proses  pendaftaran  ISP sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkungan Privat dilakukan melalui perizinan yang  diawasi  oleh  Kementerian  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pendaftaran  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  dapat  difasilitasi melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).
Penyelenggara  Sistem  Elektronik  bertugas  menjaga  data  pribadi  jika  terjadi pelanggaran  data,  memperluas  tanggung  jawab  ini  kepada  perusahaan e-commerce dan badan  Otoritas  Jasa  Keungan  (OJK). 16 Riki  Arif  Gunawan,  Kepala  Subdirektorat Pengendalian  Sistem  Elektronik,  Ekonomi  Digital,  dan  Perlindungan  Data  Pribadi, menekankan kewajiban ini dengan menyatakan, “Pelanggaran data dapat terjadi di berbagai spektrum,  tidak  hanya  berdampak  pada  perusahaan  besar  di  Indonesia  tetapi  juga  secara global. Dalam hal ini, Penyelenggara Sistem Elektronik memikul tanggung jawab terhadap pengguna dan otoritas pengatur." Pernyataan tersebut disampaikan dalam Webinar Focused Group  Discussion  (FGD)  tentang  Aktualisasi  Hak  Keamanan  dan  Keselamatan  dalam bertransaksi melalui e-commerce. 17
Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  mematuhi  peraturan  yang  mengatur perlindungan data pribadi dalam seluruh tahapan pemrosesan data, dengan memperhatikan prinsip-prinsip  berikut:  a.)  Pengumpulan  data  pribadi  perlu  dilakukan  secara  terbatas  dan spesifik,  dengan  mematuhi  standar  hukum  dan  peraturan,  serta  memperoleh  persetujuan eksplisit  dari  pemilik  data  pribadi;  b.)  Pemrosesan  data  pribadi  harus  dilakukan  secara akurat;  c.)  Pemrosesan  data  pribadi  harus  menghormati  hak-hak  pemilik  data  pribadi;  d.) Pemrosesan  data  pribadi  harus  akurat,  menyeluruh,  tidak  menipu,  tepat  waktu,  dan bertanggung  jawab,  dengan  mempertimbangkan  tujuan  pemrosesan  data;  e.)  Pemrosesan data  pribadi  harus  sejalan  dengan  tujuan  yang  ditetapkan  dan  harus  dilaksanakan  dengan memastikan  keamanan  data  pribadi  terhadap  potensi  kehilangan,  penyalahgunaan,  akses tidak  sah,  pengungkapan,  dan  perubahan  atau  penghancuran;  f.)  Transparansi  menjadi  hal
15 Rifka  Pratiwi  Ardikha  Putri  and  Neni  Ruhaeni,  “Kewajiban  Mendaftarkan  E-Commerce  Dalam  Sistem Elektronik  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik Dan  Implementasinya  Terhadap  E-Commerce  Informal,” Bandung  Conference  Series:  Law  Studies 2,  no.  1  (2022), https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.441.
16 Kornelius  Benuf,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keamanan  Data  Konsumen  Dalam  Bisnis  Financial Technology (Fintech) Di Indonesia,” Penulisan Hukum 6, no. 1 (2019).
17 Ditjen  Aptika,  “‘Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Bertanggungjawab  Terhadap  Pelanggaran  Data,’”  Aptika Kominfo,  June  20,  2020,  https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab- terhadap-pelanggaran-data/.

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
yang sangat penting dalam pemrosesan data pribadi, yang melibatkan komunikasi yang jelas mengenai  tujuan  pengumpulan,  aktivitas  pemrosesan,  dan  langkah-langkah  perlindungan data  dan  g.)  Pengakhiran  dan/atau  penghapusan  data  pribadi  harus  dilakukan  kecuali penyimpanan diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.
Penanganan  data  pribadi  meliputi  berbagai  tahapan,  antara  lain:  a.)  Perolehan  dan akuisisi; b.) Pemrosesan  dan evaluasi; c.) Penyimpanan; d.) Perbaikan dan pembaruan;  e.) Pameran,  pemberitahuan,  transmisi,  distribusi,  atau  pemaparan;  f.)  Penghapusan  atau penghapusan.  Pemrosesan  data  pribadi  memerlukan  persetujuan  yang  sah  dari  pemegang data  pribadi,  yang  menunjukkan  satu  atau  lebih  tujuan  spesifik  yang  dikomunikasikan kepada  individu  tersebut.  Selain  persetujuan,  pemrosesan  data  pribadi  harus  mematuhi ketentuan  tertentu:  a.)  Kepatuhan  terhadap  kewajiban  kontrak  dalam  hal  pemegang  data pribadi  adalah  salah  satu  pihak  atau  untuk  memenuhi  permintaan  pemegang  data  pribadi selama  penutupan  kontrak;  b.)  Kepatuhan  terhadap  kewajiban  hukum  pengontrol  data pribadi  sesuai  ketentuan  hukum  dan  peraturan;  c.)  Melindungi  kepentingan  sah  pemegang data  pribadi;  d.)  Melaksanakan  kewenangan  pengendali  untuk  mengolah  data  pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e.) Memenuhi kewajiban pengontrol saat memproses data pribadi dalam rangka pelayanan publik untuk kepentingan bersama; f.) Mematuhi permintaan lain yang sah dari pengawas data pribadi dan pemegang data pribadi.
Kewajiban  yang  dibebankan  kepada  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  di  ranah e- commerce digital  sejalan  dengan  sebagaimana  tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  penyelenggara  sistem  elektronik  oleh  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Penyelenggara Sistem Elektronik platform digital lingkup  swasta  wajib  melaksanakan  serangkaian  tugas.  Kewajiban 18 tersebut  antara  lain memberikan petunjuk layanan dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan,  memastikan  layanan  tidak  menyebarkan  konten  informasi elektronik  dan  dokumen  elektronik  terlarang,  menetapkan  mekanisme  tata  kelola  dan pelaporan konten terlarang, segera menghapus konten terlarang dan Memberikan hak akses ke dalam sistem elektronik dan data.
Penyelenggara Sistem Elektronik terikat pada kewajiban sebagaimana dijalankan oleh penyelenggara jasa elektronik, sesuai dengan Pasal 28 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik. Kewajiban terkait tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik antara lain: i) Menyertifikasi sistem elektronik yang diawasinya sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan; ii) Menjamin ketepatan, legitimasi, kerahasiaan, relevansi, dan kesesuaian untuk tujuan memperoleh, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengungkapkan,  mentransmisikan,  menyebarkan,  dan  menghapus  data  pribadi;  iii)
18 Rosi  Oktari,  “Kewajiban  Platform  Digital  PSE  Sesuai  Aturan,”  IndonesiaBaik.id,  December  20,  2022, https://indonesiabaik.id/infografis/kewajiban-platform-digital-pse-sesuai-aturan.
19 rana  Dewanty  Jusuf,  “Penerapan  Pasal  28  Peraturan  Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika  Nomor  20  Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Terkait Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2019.

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
Memberikan  notifikasi  tertulis  yang  tertera  kepada  pemegang  data  pribadi  ketika  terjadi pelanggaran  kerahasiaan  data  pribadi  di  dalam  sistem  elektronik  yang  diawasinya. Pemberitahuan  mencakup  menyebutkan  alasan  atau  penyebab  kegagalan,  dengan pemberitahuan elektronik diperbolehkan jika pemegang telah memberikan persetujuan pada saat  pengumpulan  data.  Memastikan  penerimaan  oleh  pemilik  data  sangatlah  penting,  dan pemberitahuan  tertulis  harus  dikirimkan  dalam  waktu  empat  belas  hari  setelah  menyadari adanya  pelanggaran  ;  iv)  Merumuskan  peraturan  internal  untuk  perlindungan  data  pribadi sesuai  dengan  persyaratan  hukum;  v)  Melengkapi  catatan  jejak  audit  yang  mencakup seluruh  aktivitas  dalam  sistem  elektronik  yang  berada  di  bawah  pengawasannya;  vi) Memberikan  pilihan  kepada  pemegang  data  pribadi  mengenai  penggunaan  dan/atau visibilitas  data  pribadi  yang  dikelolanya,  dengan  persetujuan  pihak  ketiga,  sepanjang  hal tersebut  berkaitan  dengan  tujuan  pengumpulan  data;  vii)  Memberikan  pemegang  data pribadi hak atau peluang untuk memodifikasi data pribadinya dengan tidak merusak sistem manajemen data pribadi, kecuali ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan; viii) Pembuangan data pribadi  secara efektif sesuai  dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan  Menteri  atau  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  secara  tegas  diatur  oleh masing-masing  otoritas  pengawas  dan  pengatur  sektoral;  xi)  Menugaskan contact  person yang  ditunjuk  bagi  pemegang  data  pribadi  untuk  memfasilitasi  komunikasi  mengenai pengelolaan data pribadinya.
Pemenuhan  kewajiban  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  ikut  berperan  dalam menciptakan  suatu  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  terpercaya  bagi  konsumen  yang menggunakan layanan elektronik e-commerce , seperti aplikasi Akulaku, Tokopedia, Lazada, dan  lainnya.  Perlindungan  data  dalam  platform  keuangan  seperti  Akulaku,  Lazada,  dan Tokopedia 20 melibatkan  serangkaian  tindakan  yang  bertujuan  menjaga  keamanan  dan privasi informasi pengguna. Penting untuk diingat bahwa rincian spesifik mengenai praktik perlindungan data pada platform seperti Akulaku, Tokopedia, dan Lazada dapat berkembang seiring waktu dan tunduk pada kebijakan perusahaan. Tabel berikut menguraikan  beberapa bentuk  perlindungan  umum  yang  dapat  diantisipasi  dari  Penyelenggara  Sistem  Elektronik keuangan:
20 Husnul Khatimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee,” Lex Lata 4, no. 3 (2023), https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757.
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
Tabel 1. Bentuk Perlindungan Penyelenggara Sistem Elektronik yang tertuang pada e- commerce aplikasi Akulaku, Tokopedia dan Lazada.
No. Bentuk Perlindungan Aplikasi Akulaku Aplikasi Tokopedia Aplikasi Lazada 1. Kebijakan Keamanan dan Privasi . Kebijakan perusahaan berlaku Kebijakan perusahaan berlaku Kebijakan perusahaan berlaku 2. Enkripsi data. Diimplementasikan  Diimplementasikan  Diimplementasikan 3. Kontrol akses. Kontrol yang ketat Kontrol akses yang ketat Kontrol akses yang komprehensif 4. Audit dan Pemantauan Reguler. Dilakukan secara berkala Dipantau secara teratur Audit dan pemantauan  sudah ada 5. Rencana Respons Insiden . Prosedur yang ditetapkan Rencana respons sudah ada Protokol untuk respons insiden 6. Persetujuan dan Pemberitahuan Pengguna . Diperoleh dari pengguna Persetujuan dan pemberitahuan pengguna Persetujuan dan pemberitahuan pengguna 7. Kebijakan Penyimpanan Data. Dipatuhi Kebijakan  retensi yang ditentukan Kebijakan penyimpanan  data tertentu 8. Dukungan Pelanggan. Tersedia untuk bantuan Layanan  dukungan pelanggan Layanan  dukungan disediakan
Sumber: data diolah
Dari Tabel  1. dapat  dijelaskan bahwa 1.) Kebijakan  keamanan dan  privasi: Akulaku, Tokopedia, dan Lazada memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang berlaku. Kebijakan ini menyatakan aturan dan tanggung jawab terkait perlindungan data pribadi pengguna; 2.) Enkripsi  data:  Aplikasi  Akulaku,  Tokopedia,  dan  Lazada  telah  mengimplementasikan teknologi  enkripsi  data.  Ini  berarti  informasi  sensitif  yang  disimpan  dalam  sistem  mereka diubah menjadi format yang sulit dibaca atau diartikan oleh pihak yang tidak berwenang; 3.) Kontrol  akses:  ketiga  aplikasi  memberlakukan  kontrol  akses  yang  ketat  terhadap  data pengguna.  Ini  berarti  hanya  pihak  yang  berwenang  memiliki  izin  untuk  mengakses informasi  tertentu;  4.)  Audit  dan  pemantauan  reguler:  Aplikasi  Akulaku  melakukan  audit secara berkala, Tokopedia melakukan pemantauan teratur, dan Lazada telah memiliki sistem audit  dan  pemantauan  yang  terimplementasi;  5.)  Rencana  respons  insiden:  setiap  aplikasi memiliki rencana respons insiden yang menguraikan tindakan yang akan diambil jika terjadi pelanggaran  keamanan  atau  insiden  data;  6.)  Persetujuan  dan  pemberitahuan  pengguna: Akulaku  mendapatkan  persetujuan  dari  pengguna,  sedangkan  Tokopedia  dan  Lazada memiliki  kebijakan  persetujuan  dan  pemberitahuan  kepada  pengguna  terkait  penggunaan data  pribadi;  7.)  Kebijakan  penyimpanan  data:  Aplikasi  Akulaku  mematuhi  kebijakan penyimpanan  data,  Tokopedia  memiliki  kebijakan  retensi  yang  ditentukan,  dan  Lazada

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
mengikuti  kebijakan  penyimpanan  data  tertentu;  dan  8.)  Dukungan  pelanggan:  Akulaku, Tokopedia,  dan  Lazada  menyediakan  dukungan  pelanggan  untuk  membantu  pengguna dalam hal keamanan dan privasi data.
Merujuk  pada  tabel  dengan  tiga  variabel  tersebut,  perbandingannya  menunjukkan bahwa  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang  melakukan  transaksi  digital  di  sektor e- commerce , yaitu Akulaku, Lazada, dan Tokopedia telah mematuhi kewajiban  menjaga data pribadi  konsumen.  Penting  untuk  Penyelenggara  Sistem  Elektronik e-commerce dan konsumen  selalu  mengetahui  perkembangan  praktik  perlindungan  data  pada  platform  ini dengan  mengacu  pada  kebijakan  dan  pembaruan  masing-masing  platform.  Kepatuhan  ini terlihat jelas di bagian term of legal privacy policy , termasuk ketentuan penggunaan dalam transaksi digital. 21
3.2  Konsekuensi  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Gagal  Memenuhi  Kewajibannya Dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen
Dalam  transaksi e-commerce ,  kebutuhan  informasi  pribadi  untuk  verifikasi  akun dalam  transaksi  elektronik  terlihat  jelas.  Namun,  ketika  menangani  tindakan  hukum terhadap  kasus  kebocoran  data  yang  mengarah  pada  penjualan  data  pribadi  di  situs  web tertentu,  tantangan  muncul  karena  ketidaknyamanan  yang  dihadapi  oleh  individu  yang datanya  bocor  seperti  korban  kejahatan skimming . 22 Dampak  dari  kebocoran  data  pribadi adalah  adanya  potensi  penyalahgunaan  oleh  oknum  tidak  bertanggung  jawab  yang melakukan  kegiatan  kriminal.  Pertama,  kemampuan  untuk  mengeksploitasi  data  pribadi untuk  mendapatkan  akses  tidak  sah  ke  rekening  keuangan.  Kedua,  penggunaan  informasi pribadi  yang  melanggar  hukum  untuk  penipuan  kredit  online.  Ketiga,  data  pribadi  warga negara  yang  bocor  dapat  dieksploitasi  untuk  membuat  profil  pemilik  data,  misalnya  untuk tujuan  politik  atau  iklan  media  sosial.  Keempat,  data  yang  diretas  dari  akun  media  sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan terlarang.
Sebagai prasyarat dalam melakukan transaksi, e-commerce bertanggung jawab penuh atas terjadinya kebocoran data . Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur operasional e-commerce , serta peran e-commerce dalam menjaga kerahasiaan data yang berharga atau krusial dalam menciptakan suatu lingkungan yang lebih aman dan dapat  dipercaya  dalam  bertransaksi elektronik.  Pasal  7 Peraturan Menteri Komunikasi  dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup Privat seperti  pelaku  usaha e-commerce swasta  lingkup  privat  menuangkan  sanksi  administratif kepada  penyelenggara  yang  tidak  melakukan  registrasi,  melakukan  perubahan  informasi registrasi tanpa melaporkan, atau berbagi informasi pendaftaran.
Kegagalan  dalam  memenuhi  kewajiban  perlindungan  data  pribadi  konsumen  dapat menyebabkan  pejabat  atau  lembaga  merekomendasikan  sanksi  administratif  terhadap
21 Akhmad Afridho Wira P, Fitria Esfandiari, and Wasis Wasis, “Juridical Analysis of Legal Protection of Personal Data in Terms of Legal Certainty,” Indonesia Law Reform Journal 3, no. 1 (2023), https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.23840.
22 Yulianti  Yulianti,  “Perlindungan  Nasabah  Bank  Dari  Tindakan  Kejahatan  Skimming  Di  Tinjau  Dari  Undang Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.,” Jurnal  Usm  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  195, https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663.

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
penyelenggara  sistem  elektronik  dalam  menyelesaikan  sengketa  akibat  tidak  memadainya perlindungan  kerahasiaan  dalam  pengolahan  data  pribadi.  Dalam ius  constitutum sanksi administratif  sebagaimana  dituangkan  dalam  Pasal  36  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  mengenai  perlindungan  data  pribadi, yang  mencakup  teguran  lisan  atau  tertulis,  penundaan  sementara  kegiatan  salah  satunya iklan  pada  situs  web  online.  Sanksi  tersebut  dikenakan  oleh  kepala  badan  pengawas  dan pengatur sektor terkait yang berkoordinasi dengan Menteri.
Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik  melakukan transaksi berbasis digital tidak memenuhi  kewajibannya  dalam  melindungi  data  pribadi  konsumen,  berbagai  konsekuensi dapat timbul. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada reputasi bisnis, namun juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial. Berikut beberapa  konsekuensi yang dapat dihadapi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik 23 apabila Penyelenggara Sistem Elektronik tidak  mematuhi  kewajiban  perlindungan  data  pribadi  konsumen  adalah:  a.)  Hilangnya kepercayaan  konsumen.  Jika  pengguna  mengetahui  data  pribadinya  tidak  aman  atau  telah diakses  oleh  pihak  yang  tidak  memiliki  kepentingan,  sehingga  bisa  mengakibatkan hilangnya  kepercayaan  konsumen.  Reputasi  yang  rusak  sulit  dipulihkan  dan  dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan bisnis; b.) Kerugian keuangan. Pelanggaran data pribadi dapat mengakibatkan tuntutan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang  signifikan.  Biaya  hukum,  denda,  dan  kompensasi  kepada  konsumen  yang  terkena dampak  dapat  menyebabkan  kerugian  finansial  yang  serius  bagi  Penyelenggara  Sistem Elektronik;  c.)  Pelanggaran  hukum  dan  sanksi.  Tergantung  pada  yurisdiksi  dan  peraturan yang  berlaku,  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang  tidak  mematuhi  kewajiban perlindungan  data  dapat  menghadapi  sanksi  hukum.  Hal  ini  dapat  mencakup  denda  yang besar  dan,  dalam  beberapa  kasus,  tuntutan  pidana  terhadap  individu  yang  bertanggung jawab;  d.)  Penghentian  layanan  atau  pengoperasian.  Beberapa  yurisdiksi  mempunyai kewenangan  untuk  menutup  sementara  atau  menghentikan  sepenuhnya  pengoperasian Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang  ditemukan  melanggar  peraturan  perlindungan  data. Hal  ini  dapat  mengakibatkan  hilangnya  pendapatan  dan  penurunan  nilai  perusahaan;  e.) Ketidakpatuhan  terhadap  persyaratan  kontrak.  Apabila  Penyelenggara  Sistem  Elektronik melakukan  kerja  sama  dengan  mitra  usaha  atau  pihak  ketiga,  ketidakpatuhan  terhadap persyaratan  perlindungan  data  dalam  kontrak  dapat  mengakibatkan  hilangnya  kerjasama dan akibat hukum; f.) Gangguan operasional dan waktu henti layanan. Serangan siber atau pelanggaran  keamanan  data  yang  parah  dapat  menyebabkan  gangguan  operasional  yang signifikan dan bahkan penghentian sementara layanan. Hal ini dapat merugikan pelanggan dan berdampak buruk pada hubungan bisnis; g.) Ketidakpatuhan terhadap peraturan global. Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang  beroperasi  di  berbagai  yurisdiksi  harus  mematuhi berbagai  peraturan  perlindungan  data.  Ketidakpatuhan  dapat  mengakibatkan  sanksi  dan
23 Eric  Jingga,  “Pelindungan  Hak  Ekonomi  Pemilik  Akun  Pse  Lingkup  Privat  Dari  Pemblokiran  Akibat  Belum Terdaftar Di Indonesia Protection Of Economic Rights Of Private Scope Pse Account Owners From Blocking Due To Not Being  Registered  In  Indonesia,” Comserva:  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Masyarakat 03,  no.  03  (2023):  849–61, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.872.

## Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh
Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
denda  di  banyak  negara,  serta  dampak  buruk  terhadap  reputasi  global;  dan  h.)  Penurunan nilai  perusahaan.  Pelanggaran  data  yang  serius  dapat  mengakibatkan  penurunan  nilai perusahaan,  terutama  jika  investor  kehilangan  kepercayaan  terhadap  kemampuan perusahaan dalam melindungi data pribadi konsumen secara efektif.
Untuk  memitigasi  risiko  ini,  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  menerapkan kebijakan  keamanan  data  yang  kuat,  mematuhi  peraturan  perlindungan  data,  dan  secara proaktif  menerapkan  praktik  perlindungan  privasi  di  seluruh  operasi  mereka.  Langkah- langkah ini tidak hanya penting untuk keselamatan konsumen tetapi sebagai kelangsungan bisnis dan reputasi perusahaan. Dalam konteks bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, pelanggaran  kewajiban  untuk  melindungi  data  pribadi  konsumen  dapat  menimbulkan konsekuensi  kepatuhan  etika  dan  syariah. 24 Beberapa  akibat  tersebut  dalam  perspektif hukum Islam dapat mencakup: a.) Pelanggaran nilai etika islam. Jika Penyelenggara Sistem Elektronik tidak mematuhi kewajibannya dalam melindungi data pribadi konsumen, hal ini dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadapnilai-nilai  etika  Islam,  antara  lain  keadilan, transparansi, dan integritas. Pelanggaran etika dapat merugikan reputasi perusahaan di mata konsumen  dan  masyarakat;  b.)  Kehilangan  kepercayaan  konsumen  muslim.  Hilangnya kepercayaan  konsumen  Muslim  bisa  menjadi  risiko  yang  signifikan.  Islam  menekankan pentingnya kejujuran, dapat dipercaya, dan perlindungan hak-hak individu. Jika konsumen Muslim  merasa  data  pribadinya  tidak  aman,  hal  ini  dapat  merusak  kepercayaan  mereka terhadap  perusahaan;  c.)  Ketidakpatuhan  terhadap  prinsip  kewajaran  dan  keseimbangan. Prinsip keadilan dalam Islam mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak  atas  privasi.  Ketidakpatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  keadilan  dapat  dianggap  sebagai ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan,  yang  dapat  berdampak  negatif  pada  reputasi  bisnis;  d.) Pelanggaran  hukum  syariah.  Jika  pelanggaran  privasi  data  melibatkan  transaksi  keuangan atau  kebijakan  bisnis  yang  bertentangan  dengan  prinsip  keuangan  syariah,  hal  ini  dapat dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  syariah;  e.)  Menurunnya  dukungan  dari  stakeholder syariah.  Perusahaan  yang  beroperasi  di  lingkungan  bisnis  yang  menganut  prinsip-prinsip Islam  seringkali  mendapat  dukungan  dari  pemangku  kepentingan  syariah,  seperti  badan amil zakat atau lembaga keuangan Islam. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan berkurangnya dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan syariah; f.)  Sanksi  komunitas  dan  otoritas  keagamaan.  Pelanggaran  terhadap  perlindungan  data pribadi  yang  melanggar  prinsip-prinsip  Islam  dapat  menarik  perhatian  otoritas  agama  dan masyarakat. Sanksi sosial dan kemungkinan pernyataan kecaman dapat merugikan reputasi dan  citra  perusahaan;  dan  g.)  Kerugian  dari  pasar  khusus  muslim.  Jika  Penyelenggara Sistem  Elektronik  beroperasi  di  pasar  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam, ketidakpatuhan  terhadap  prinsip  Islam  dalam  melindungi  data  pribadi  konsumen  dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar di kalangan konsumen Muslim.
24 Elisa  Siti  Widyastuti,  Tiya  Rissa  Kamila,  And  Panji  Adam  Agus  Saputra,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi  E-Commerce:  Suatu  Perspektif  Hukum  Islam,” Milkiyah:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 1,  no.  2  (2022), https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208.
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
Dalam bisnis berbasis syariat, pentingnya untuk memahami dan mematuhi nilai-nilai etika dan hukum Islam. Langkah-langkah proaktif untuk melindungi privasi data konsumen sesuai  dengan  prinsip  Islam  dapat  membantu  meminimalkan  risiko  atau  konsekuensi  dan memperkuat  kualitas  integritas  bisnis  perusahaan e-commerce sebagai  Penyelenggara Sistem elektronik dalam transaksi digital.

## 4. PENUTUP
Perlindungan  data  pribadi  konsumen  pada e-commerce ,  seperti Akulaku,  Tokopedia, dan  Lazada  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  melalui  kewajiban Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang  diatur  oleh  peraturan,  seperti  Pasal  28  Peraturan Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik. Kewajiban  tersebut  mencakup  pendaftaran  sistem elektronik,  sertifikasi  sistem  elektronik,  menjaga  keamanan  dan  kerahasiaan  data  pribadi konsumen, memberitahukan pemilik data jika terjadi kegagalan perlindungan data, memiliki aturan internal terkait perlindungan data, menyediakan rekam jejak audit, memberikan opsi kepada  pemilik  data  terkait  penggunaan  data,  memberikan  akses  untuk  memperbarui  data pribadi,  dan  memusnahkan  data  pribadi  sesuai  ketentuan. Keberhasilan  dalam  memenuhi kewajiban  ini  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  aman  dan  terpercaya  bagi konsumen  yang  menggunakan  layanan e-commerce .  Namun,  kesadaran  masyarakat, implementasi  kebijakan  keamanan  data  yang  kuat,  dan  proaktif  melibatkan  praktik perlindungan  privasi  menjadi  faktor  penting  dalam  melindungi  data  pribadi  konsumen. Selain itu, adanya sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi menunjukkan  seriusnya  penegakan  aturan  ini. Penting  untuk  terus  memantau  dan mengevaluasi  praktik  perlindungan  data  pada  platform e-commerce tertentu  untuk memastikan kepatuhan dan kualitas perlindungan data konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Sagdiyah  Fitri  Andani  Tambunan,  and  Muhammad  Irwan  Padli  Nasution. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di  E-Commerce.” Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Dan  Bisnis  (JEMB) 2,  no.  1  (2023). https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915.
Anugrah,  Muhmammad,  Muhammad  Nur  Syahid,  Sahri,  Fikri  Miftakhul  Azka,  and Muhammad  Syaiful  Anwar.  “Tantangan  Hukum  Dan  Peran  Pemerintah  Dalam Pembangunan  E-Commerce  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum  Dan  HAM  Wara  Sains 2, no. 05 (2023). https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.354.
Ardikha  Putri,  Rifka  Pratiwi,  and  Neni  Ruhaeni.  “Kewajiban  Mendaftarkan  E-Commerce Dalam  Sistem  Elektronik  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  Dan  Implementasinya  Terhadap  E- Commerce  Informal.” Bandung  Conference  Series:  Law  Studies 2,  no.  1  (2022). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.441.
Arifin, Zaenal, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, and Difa Ayu Putrisetia. “Peran Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Jasa  Layanan  Keuangan  Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023).
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170. Benuf,  Kornelius.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keamanan  Data  Konsumen  Dalam Bisnis  Financial  Technology  (Fintech)  Di  Indonesia.” Penulisan  Hukum 6,  no.  1 (2019).
Ditjen  Aptika.  “‘Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Bertanggungjawab  Terhadap Pelanggaran Data.’” Aptika Kominfo, June 20, 2020.
https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik- bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/.
Haryanto  A.T.  “‘Riset:  Ada  175,2  Juta  Pengguna  Internet  Di  Indonesia.’”  DetikInet,
February  20,  2020.  https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta- pengguna-internet-di-indonesia.
Iskandar, Evy, Ayumiati Ayumiati, and Novita Katrin. “Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen  Risiko  Pada  Perusahaan  Peer  To  Peer  (P2P)  Lending  Syariah  Di Indonesia.” J-ISCAN: Journal of  Islamic Accounting Research 1, no. 2 (2019): 1–28. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.698.
Jingga,  Eric.  “Pelindungan  Hak  Ekonomi  Pemilik  Akun  Pse  Lingkup  Privat  Dari Pemblokiran  Akibat  Belum  Terdaftar  Di  Indonesia  Protection  of  Economic  Rights  of Private  Scope  PSE  Account  Owners  from  Blocking  Due  to  Not  Being  Registered  in Indonesia.” Comserva:  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Masyarakat 03,  no.  03 (2023): 849–61. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.872.
Jusuf, Rana Dewanty. “Penerapan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Sistem  Elektronik Terkait  Kewajiban  Penyelenggara  Sistem  Elektronik.” Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum , 2019.
Kehista, Adisya Poeja, Achmad Fauzi, Annisa Tamara, Ivanida Putri, Nurul Afni Fauziah, Salma  Klarissa,  and  Vivi  Bunga  Damayanti.  “Analisis  Keamanan  Data  Pribadi  Pada Pengguna  E-Commerce:  Ancaman,  Risiko,  Strategi  Kemanan  (Literature  Review).” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 4, no. 5 (2023): 625–32. https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1541.
Khatimah, Husnul. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online  Di  Aplikasi  Lazada  Dan  Shopee.” Lex  Lata 4,  no.  3  (2023). https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1757.
Kurnianingrum,  Trias  P.  “Urgensi  Pelindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Di  Era  Ekonomi Digital.” Kajian 25, no. 3 (2020). https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893. Martanti,  Gelora.  “Perlindungan  Konsumen  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Pada  Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace.” Jurnal Usm Law Review 6, no. 1 (2023): 242. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387.
Megawati  Simanjuntak.  “Menjamin  Keamanan  Dan  Kenyamanan  Bertransaksi  Pada  E- Commerce  Dalam  Upaya  Melindungi  Konsumen.” Policy  Brief  Pertanian,  Kelautan, Dan  Biosains  Tropika 5,  no.  2  (2023):  562–66.  https://doi.org/10.29244/agro- maritim.5.2.562-566.
Niffari, Hanifan. “Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya.” Diktum : Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79.
P, Akhmad Afridho Wira, Fitria Esfandiari, and Wasis Wasis. “Juridical Analysis of Legal Protection  of  Personal  Data  in  Terms  of  Legal  Certainty.” Indonesia  Law  Reform
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital Rista Maharani, Andria Luhur Prakoso
e-ISSN: 2621-4105
Journal 3, no. 1 (2023). https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.23840. Priyonggojati,  Agus.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019). https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268. Rosi  Oktari.  “‘Kewajiban  Platform  Digital  PSE  Sesuai  Aturan.’”  IndonesiaBaik.id, December 20, 2022. https://indonesiabaik.id/infografis/kewajiban-platform-digital-pse- sesuai-aturan.
Rosidi,  Ahmad,  M  Zainuddin,  and  Ismi  Arifiana.  “Metode  Dalam  Penelitian  Hukum Normatif Dan Sosiologis ( Field Research )” 2, no. 1 (2024): 46–58.
Tan,  David.  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021).
Widyastuti,  Elisa  Siti,  Tiya  Rissa  Kamila,  and  Panji  Adam  Agus  Saputra.  “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam.” Milkiyah:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022).
https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208.
Wijaya,  Glenn.  “Pelindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia:  Ius  Constitutum  Dan  Ius Constituendum.” Law Review 19, no. 3 (2020). https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510. Yulianti,  Yulianti.  “Perlindungan  Nasabah  Bank  Dari  Tindakan  Kejahatan  Skimming  Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 195. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663.