INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3639-3652 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dialektika Usaha Pertambangan Dengan Prostitusi di Kawasan Belitung Timur
Raihan Muhammad Iqbal Sukarno 1 ✉ , Buya Al Kahfi Hisbullah 2 , Rian Cantona 3
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Email: raihaniqbal005@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Prostitusi  merupakan  salah  satu  gejala  sosial  laten  yang  terdapat  di  Belitung  Timur,  terkhusus  di kawasan  pertambangan.  Berkembangnya  prostitusi  selain  menimbulkan  resiko  kesehatan,  juga menyebabkan  permasalahan  sosial  dan  mengganggu  ketentraman  masyarakat.  Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, melalui wawancara dan observasi lapangan serta pendekatan analisis studi kasus untuk mengelaborasi dialektika pertambangan dengan prostitusi di Belitung  Timur.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  aktivitas  pertambangan  mempengaruhi perkembangan  prostitusi  dengan  menjadikan  aglomerasi  pekerja  pendatang  di  kawasan pertambangan, yang juga disertai dengan penyediaan layanan prostitusi disejumlah tempat hiburan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya prostitusi di kawasan pertambangan Belitung  Timur,  diantaranya  faktor  substansi  hukum  yang  memiliki  celah  bagi  PSK  dan  pemakai, struktur penegakan hukum yang belum memadai, dan budaya masyarakat yang cenderung permisif dan  tidak  resisten  terhadap  prostitusi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  memberikan  gambaran komprehensif terkait dengan pengaruh pertambangan terhadap prostitusi di kawasan tambang timah Belitung  Timur,  sehingga  menjadi  pedoman  dalam  pembuatan  kebijakan  oleh  pemerintah  dan penegak hukum.
Kata Kunci : Tambang Timah, Prostitusi, Belitung Timur
Abstract
Prostitution is one of the latent social symptoms found in East Belitung, especially in mining areas. The development  of  prostitution  in  addition  to  causing  health  risks,  also  causes  social  problems  and disturbs public peace. This research was conducted using empirical methods, through interviews and field observations as well as a case study analysis approach to elaborate the dialectic of mining with prostitution in East Belitung. The results of this study show that mining activities affect the development of  prostitution  by  making  agglomeration  of  migrant  workers  in  mining  areas,  which  is  also accompanied by the provision of prostitution services in a number of entertainment venues. There are several  factors  that  influence  the  development  of  prostitution  in  the  East  Belitung  mining  area, including  legal  substance  factors  that  have  loopholes  for  prostitutes  and  users,  inadequate  law enforcement  structures,  and  community  culture  that  tends  to  be  permissive  and  not  resistant  to prostitution. The purpose of this study is to provide a comprehensive picture related to the influence of mining on prostitution in the East Belitung tin mining area, so that it becomes a guideline in policy making by the government and law enforcement.
Keyword: Tin Mining, Prostitution, East Belitong

## PENDAHULUAN
Industri  pertambangan  merupakan  salah  satu  sektor  ekonomi  yang  diandalkan pemerintah  Indonesia  untuk  mendatangkan  devisa,  menyediakan  lapangan  kerja,  dan menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yanto, Salbilla, dkk., 2023). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia dengan tingkat ekspor mencapai US$ 230 juta sepanjang 2022, merupakan salah satu provinsi yang sejak lama menggantungkan perekonomiannya  dari  sektor  tambang  (Prapti  Rahayu  dkk.,  2023).  Menurut  data Pemerintah Daerah, sebanyak 30-40% Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bangka Belitung berasal  dari  sektor  pertambangan timah, meskipun tren grafik menunjukan  penurunan dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Data  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral mencatat eksploitasi timah di Bangka Belitung pada 2022 mencapai 74.000 ton, meningkat dari 2021 sebanyak 34.050 ton, dan 2020 sebanyak 54.260 ton. Dengan cadangan tersisa mencapai  800.000  ton,  Bangka  Belitung  diproyeksikan  tetap  menjadi  daerah pertambangan produktif setidaknya hingga 2035 (Yanto, Azzahra, dkk., 2023).
Dependensi ekonomi masyarakat pada pendapatan sektor timah di Bangka Belitung melahirkan  berbagai  problematika.  Salah  satu  permasalahan  utama  adalah  maraknya aktivitas tambang ilegal, yakni jenis usaha pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan, prosedur, peralatan dan standar keselamatan yang jelas serta umumnya dilakukan oleh masyarakat  setempat  (Muhammad  Agus  Fajar  Syaefudin  &  Fajar  Ari  Sudewo,  2020).
Fenomena tambang ilegal di Bangka Belitung, secara historis, tidak terlepas dari terbitnya Perindag No.443/2002 tentang Perubahan Atas Lampiran  Kepmen  Perindag  Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Permendag No.07/M-DAG/PER/4/2005 tentang perubahan atas Kepmen  Perindag  No.558/MPP/KEP/12/1998  Tentang  Ketentuan  Umum  Bidang  Ekspor dan  Kepmen  Perindag  No.285/MPP/KEP/6/2004  yang  memberi  peluang  luas  bagi perkembangan industri pengolahan timah di daerah, serta tidak memuat timah sebagai komoditas strategis yang ekspornya yang diawasi (Susilo & Maemunah, 2009). Berbagai peraturan  daerah  sebagai  perpanjangan  Permendag  diatas  banyak  ditetapkan  untuk mengatur tata produksi dan niaga timah. Namun, tidak semuanya dapat berjalan secara efektif.  Fakta  dilapangan  menunjukan  sebaliknya,  eksploitasi  timah  secara  ilegal  kian menjamur dan lalai terhadap berbagai regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, kerusakan lingkungan dan isu degradasi lahan semakin meningkat (Agustian dkk., 2021).
Eksistensi  pertambangan  ilegal  yang  merupakan  masalah  laten  dalam  penegakan hukum di Bangka Belitung, tidak terbatas dalam aspek kelingkungan (Firdaus dkk., 2023). Pertambangan ilegal berkontribusi pada berbagai bentuk fenomena sosial lain, dengan korelasi yang bertautan satu dengan lainya. Salah satu bentuk efek berganda ( multiplier effect) dari aktivitas pertambangan ilegal adalah maraknya aktivitas prostitusi yang terjadi di  wilayah  pertambangan  (Yanto,  2021).  Kondisi  ini  menjadi  gejala  sosial  yang  banyak ditemui dalam berbagai laman pemberitaan di Bangka Belitung, termasuk diantaranya di kawasan Belitung Timur.
Aktivitas  pertambangan  di  Belitung  Timur  telah  dilakukan  sejak  era  Kolonialisme Hindia-Belanda,  dan  dijalankan  oleh  perusahaan  Belanda, Banka  Tin  Winning  Bedrijf. Selama aktivitas pertambangan berlangsung, terdapat eksodus tenaga kerja asing yang didominasi oleh orang-orang Tionghoa ke Belitung Timur, dan menjadi populasi pertama Tionghoa  di  Bangka  Belitung.  Pasca  kemerdekaan,  aktivitas  pertambangan  timah  di Bangka Belitung diambil alih oleh negara melalui nasionalisasi perusahaan Belanda, dan dibentuk  perusahaan  milik  negara  dengan  nama  PT  Timah  Tbk  pada  2  Agustus  1976. Sepanjang Orde Baru dan Orde Lama, Belitung Timur menjadi kawasan pertambangan yang berkontribusi tinggi terhadap perolehan timah di Bangka Belitung (Irzon, 2021).
Prostitusi sebagai  bagain dari  gejala  sosial yang  banyak terjadi di Belitung Timur, memiliki  korelasi  dengan  aktivitas  pertambangan.  Meskipun  prostitusi  tidak  dapat dipandang  sebagai  gejala  yang  eksklusif,  lantaran  terdapat  dihampir  semua  wilayah, namun  kawasan  pertambangan  memiliki  kecenderungan  tersendiri  untuk  menjadi episentrum bagi terjadinya aktivitas  prostitusi. Kondisi ini  berkaitan sebaran  demografi, pola  dan  bentuk  mata  pencaharian,  pendapatan  masyarakat,  kebutuhan  dan  tekanan
hidup,  faktor  budaya,  penegakan  hukum,  dan  berbagai  faktor  lain  yang  turut  dalam membentuk  ‘situasi’  sehingga  memungkinkan  bagi  prostitusi  untuk  terjadi.  Meski demikian,  sebagai  gejala  yang  tabu,  prostitusi  dilakukan  secara  tertutup,  sehingga gambaran komprehensif atas aktivitas tersebut sulit untuk dideteksi dan diketahui (Rendy, 2017).
Sebagai gejala sosial yang dilarang dalam berbagai konstitusi norma, baik norma kebiasaan, agama, maupun norma hukum, prostitusi merupakan aktivitas yang penting untuk  ditertibkan  dan  dilakukan  penegakan  hukum  terhadapnya  (Yanto,  2022a). Penciptaan  tertib  sosial  dalam  masyarakat  penting  dilakukan  dengan  mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang menjadikan prostitusi sebagai aktivitas yang banyak terjadi, meski  secara  normatif  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  positif (Yanto,  2022b).  Secara  khusus,  determinasi  lingkungan  dengan  kekayaan  sumber  daya alam seperti Belitung Timur memiliki kecenderungan tertentu untuk menjadi episentrum bagi aktivitas prostitusi. Kondisi ini penting dan perlu dielaborasi guna mengefektivkan tindakan preventif dan kuratif dalam penegakan hukum yang inklusif dan orientatif.
Penelitian  sebelumnya  oleh  Rendy  (2020)  mengidentifikasi  permasalahan perempuan  di  wilayah  pertambangan  timah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  terdapat berbagai  fenomena  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  hukum  dan  HAM,  termasuk prostitusi,  tenaga  kerja  anak,  perjudian,  dan  narkoba  di  Bangka  Belitung.  Industri pertambangan  berkorelasi  erat  pada  tumbuhnya  kondisi  ‘ material  support’ tersebut.(Rendy,  2017)  Berikutnya,  penelitian  oleh  Gunawan  Prakoso,  dkk  (2016) menjelaskan  terkait  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  menanggulangi  prostitusi  di Belitung. Hasil penelitian ini menunjukan kelemahan dalam segi kebijakan dan penegakan hukum terhadap aktivitas prostitusi di Belitung, dengan belum terdapat harmonisasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kepolisian serta masyarakat  dalam  meminimalisasi  prostitusi  yang  marak  terjadi  (Prakoso*  dkk.,  2016). Secara konklusif, kedua penelitian diatas telah memberi gambaran terkait dengan aktivitas prostitusi di wilayah pertambangan di Bangka Belitung, namun belum terdapat analisis komprehensif di Belitung Timur dalam perspektif kriminogen.
Keterbaruan  dari  penelitian  ini  adalah  analisis  komprehensif  dialektika  usaha pertambangan  dengan  prostitusi  dalam  perspektif  kriminologi  dan  lokus  penelitian  di Kabupaten  Belitung  Timur  dengan  dua  permasalahan  utama  dalam  analisis.  Pertama, pengaruh  usaha  pertambangan  terhadap  kegiatan  prostitusi  di  Belitung  Timur.  Kedua, faktor  kriminogen  yang  menyebabkan  kecenderungan  prostitusi  di  kawasan pertambangan  di  Belitung  Timur.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  memberikan  analisis
kriminologi  yang  mendorong  terjadinya  aktivitas  prostitusi  di  Belitung  Timur,  sehingga menjadi  pedoman  bagi  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  dalam  menetapkan kebijakan  dan  langkah-langkah  tindak  lanjut  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.

## METODE PENELITIAN
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan n studi kasus ( case  study).  Dalam  penelitian  hukum,  yuridis  empiris  merupakan  pendekatan  yang digunakan untuk mengelaborasi suatu norma dan bentuk implementasinya di lapangan, sehingga diketahui kesenjangan (legal gap) antara das sollen dan das sein (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui wawancana dan observasi langsung, serta data sekunder melalui elaborasi objektif terhadap bahan hukum berupa  peraturan  perundang-undangan,  dan  telaah  jurnal,  buku,  dan  literatur  yang relevan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sintesis penelitian yang kredibel dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  akademik,  bersifat  komprehensif,  sistematis,  dan terpadu  (Soekanto  &  Mamudji,  2003).  Analisis  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif untuk mengelaborasi faktor-faktor kriminogen  yang berkaitan  dengan eksistensi gejala prostitusi di kawasan pertambangan Belitung Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Belitung  Timur  merupakan  kabupaten  yang  terletak  di  pulau  Belitung,  dengan koordinat  2.9 O S,  108.05 O E.  Secara  normatif,  Belitung  Timur  resmi  menjadi  bagian  dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat didirikan bersamaan dengan penetapan UU No. 5 Tahun  2003  pada  25  Februari  2023,  yang  menandai  terpisahnya  Bangka  Belitung  dari Provinsi Sumatera Selatan. Belitung Timur memiliki total luas lahan 2.506,91 km2 dan jumlah penduduk 126.939 jiwa. Terdapat tujuh kecamatan di Belitung Timur, diantaranya Damar, Dendang,  Gantung,  Kelapa  Kampit,  Manggar,  Simpang  Pesak,  dan  Simpang  Renggiang. Suku yang mendominasi di kawasan ini adalah Melayu Bangka, dengan sebagian pendatang dari Tionghoa, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Aceh, Minahasa, Bugis, dan suku-suku minoritas lainya. Islam adalah agama yang dianut oleh 95,75% penduduk, diikuti oleh Protestan 1,31% dan Katolik 0,33%, dan Konghucu 0,14%. Komoditas ekonomi utama yang diandalkan di Belitung Timur diantaranya adalah pertambangan timah, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan UMKM.
Permasalahan  prostitusi  di  Belitung  Timur  merupakan  isu  laten  yang  terus  terjadi setiap  tahun.  Data  yang  dihimpun  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  Belitung  Timur
menunjukan telah terjadi 39 kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang 2022 dan 2023,  dengan  rincian  sebanyak  24  kasus  pada  2022,  dan  15  kasus  per  Maret  2023. Sementara itu, jumlah kasus yang tidak dilaporkan diperkirakan jauh lebih besar. Praktik prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur di Belitung Timur telah beberapa kali berhasi dibongkar aparat penegak hukum, termasuk penangkapan 11 pelaku prostitusi pada 2023 (Alhamd,  2023).  Meski  demikian,  praktik  prostitusi  tetap  berjalan  dan  sulit  ditertibkan, lantaran tidak dilakukan dalam satu lokus lokalisasi. Maraknya aktivitas prostitusi berdampak pada meningkatnya jumlah penderita HIV / AIDS di Belitung Timur. Pada 2023, terdapat 30 penderita aktif yang terdaftar di Dinas Kesehatan. Jumlah penderita yang tidak diketahui diperkirakan jauh lebih besar (Gunawan, 2022).
Sebagai salah satu wilayah dengan cadangan timah yang tinggi, Belitung Timur telah menjadi episentrum bagi aktivitas pertambangan, baik pertambangan legal yang dijalankan oleh  perusahaan  pemilik  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP),  maupun  pertambangan  ilegal yang dijalankan secara inkonvensional oleh masyarakat. Selain penduduk asli, penambang ilegal juga didominasi pendatang, terutama dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan sebagian masyarakat Tionghoa.(Erman, 2022) Korelasi antara usaha pertambangan dengan aktivitas prostitusi di kawasan Belitung Timur akan dibagi dalam dua pembahasan, yakni pengaruh usaha  pertambangan  terhadap  aktivitas  prostitusi,  dan  faktor  kriminogen  yang menyebabkan kawasan pertambangan sebagai episentrum aktivitas prostitusi di Belitung Timur.

## 1. Pengaruh Usaha Pertambangan Terhadap Prostitusi
Prostitusi  merupakan  bentuk  komersialisasi  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  secara transaksional oleh pekerja seks komersial (PSK). Berdasarkan bentuk perbuatanya, prostitusi dapat  diklasifikasikan  dalam  domain utama, yakni  prostitusi  dengan  paksaan (perbuatan terpaksa),  dan  prostitusi  tanpa  paksaan  (perbuatan  sukarela/transaksional).  Dalam perspektif hukum, prostitusi yang dilakukan dengan paksaan merupakan tindak pidana, dan dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  pencabulan,  pemerkosaan,  atau  kekerasan  seksual (Anindia  &  Sularto,  2019).  Sementara  prostitusi  yang  dilakukan  tanpa  paksaan  dapat dipidana  dalam  hal  dilakukan  secara  eksploitatif,  sehingga  mucikari  atau  orang  yang menjadi  perantara  dapat  dipidana.  Sedangkan  prostitusi  yang  dilakukan  tanpa  melalui perantara, tanpa paksaan, dan telah dewasa serta tidak terikat dalam perkawinan yang sah, tidak memiliki landasan hukum untuk dipidanakan. Menujuk pada ketentuan asas legalitas, pemidanaan terhadap  pelaku  dalam yang terlibat  dalam aktivitas prostitusi  hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan prostitusi dengan paksaan, atau prostitusi yang melibatkan
anak dibawah umur (Kusumawati & Rochaeti, 2019).
Aktivitas  prostitusi  yang  terjadi  di  Belitung  Timur  berkorelasi  dengan  usaha pertambangan yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat. Proses sirkulasi  ekonomi  yang  terjadi  dalam  industri  pertambangan  dengan  kehidupan  sosial masyarakat  di  Belitung  Timur  menimbulkan  kecenderungan  bagi  munculnya  berbagai sarana dan prasarana hiburan dengan prostitusi sebagai salah satu pilihan layanan yang dapat diakses. Berdasarkan hasil wawancana dengan beberapa responden yang meliputi Ketua Adat, Kepala Desa, Kepolisian, Pemerintah Daerah, PSK, dan penambang, pengaruh usaha  pertambangan  terhadap  aktivitas  prostitusi  di  Belitung  Timur  diidentifikasi  dalam tabel sebagai berikut:
Faktor internal Faktor eksternal Penambang PSK Terdapat banyak penambang yang merantau  dengan  tidak membawa atau memiliki keluarga, sehingga prostitusi menjadi pilihan untuk menyalurkan  kebutuhan biologis.
Kebutuhan  ekonomi. Sebagian  PSK  di Belitung Timur adalah pekerja  muda  dari daerah  lain  yang bekerja  di  Cafe  atau tempat
hiburan
lainya. Terdapat
beberapa sarana  lokalisasi  dalam bentuk  Cafe,  Tempat Hiburan  Malam  (THM), Panti  Pijat  (spa),  dan berbagai  fasilitas  lain yang  kerap  digunakan sebagai sarana prostitusi.
Pendapatan  dari  hasil menambang tidak  pasti, sehingga
terdapat kecenderungan  untuk ‘ self-reward ’ setelah
memperoleh hasil timah
yang banyak. Jejaring prostitusi yang memberi penawaran dan dengan  mekanisme yang sistematis sehingga terkesan aman. Jejaring  prostitusi  online yang  mudah  diakses. Terdapat  mucikari  yang menawarkan kepada penambang sebagai pelanggan potensial. Pekerjaan penambangan yang berat  dan  beresiko tinggi,  sehingga  rentan
stress dan depresi. Selain itu, pertambangan ilegal
Pendapatan dari
prostitusi  yang  cepat dan  tinggi  untuk mencukupi biaya
hidup.
Rendahnya upaya penegakan  hukum  dan razia  yang  relatif  tidak ketat, sehingga kesempatan untuk melakukan prostitusi
juga rentan terkena razia dan  penertiban  oleh aparat.
Korelasi  antara  aktivitas  prostitusi  dan  usaha  pertambangan  di  Belitung  Timur dipengaruhi aglomerasi penambang yang bermukim dikawasan pertambangan. Banyaknya jumlah  penambang  yang  merantau  dari  luar  daerah  untuk  menambang,  baik  dalam pertambangan legal yang dikelola oleh perusahaan maupun dalam pertambangan ilegal yang  dikelola  secara  mandiri  atau  berkelompok,  telah  memunculkan  komunitas  pekerja yang didominasi oleh pemuda atau usia produktif. Sebagian pekerja yang merantau dengan tidak membawa atau memiliki keluarga (istri dan anak), memiliki kencenderungan yang lebih tinggi untuk menggunakan sebagian pendapatanya di tempat-tempat hiburan, termasuk diantaranya yang menawarkan jasa prostitusi.
Dalam  perspektif  Luna  Febriani,  Sosiolog  Universitas  Bangka  Belitung,  industri pertambangan merupakan daerah dengan kecenderungan perkembangan prostitusi yang tinggi. Kondisi ini berbangun berdasarkan teori rantai ekonomi, yang membentuk liearitas antara demand ( kebutuhan) dengan supply (ketersediaan) (Nita, 2023). Karenanya, usaha warung  kopi  yang  menjadi  penutup  ( cover)  bagi  aktivitas  prostitusi  dapat  dijumpai  di hampir seluruh wilayah pertambangan di Belitung Timur. Selain faktor internal penambang, prostitusi  juga  menjadi  salah  satu  industri  yang  menghasilkan  bagi  PSK.  Dorongan kebutuhan  ekonomi  yang  tinggi,  dan  penawaran  pendapatan  yang  cepat  serta  mudah menjadikan jumlah pekerja muda yang terjerat dalam sektor prostitusi menjadi cenderung tinggi. Dengan jumlah penduduk usia muda yang dominan, persaingan lapangan pekerjaan yang terbatas di daerah, serta faktor pendidikan dan latar belakang ekomomi yang rentan, menjadikan prostitusi berkembang lebih cepat di Belitung Timur.
Selain kedua faktor tersebut, faktor eksternal yang memudahkan bagi berkembangnya prostitusi di Belitung Timur adalah terdapatnya banyak kafe, warung kopi, tempat hiburan malam,  dan  berbagai  sarana  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tempat  dilakukanya  aktivitas prostitusi. Jejaring prostitusi online yang mudah diakses melalui aplikasi pesan singkat juga menyebabkan prostitusi bisa dilakukan tanpa harus melalui perantara orang lain. Meskipun demikian,  dalam  wawancana  dengan  Kapolsek  Manggar,  tidak  terdapat  lokalisasi  yang secara  definitif  menjadi  lokasi  aktivitas  prostitusi  secara  terbuka.  Prostitusi  umumnya dilakukan dalam skema Person to Person (PtoP), baik dengan perantara maupun secara langsung oleh PSK. Sementara dalam beberapa kasus sebelumnya yang telah diungkap, terdapat kafe, warung kopi, dan tempat hiburan malam (THM) yang menyediakan layanan
prostitusi.
Dalam  hal  ini,  usaha  pertambangan  berpengaruh  pada  terbentuknya  aglomerasi pekerja  yang  menjadi  pelanggan  potensial  bagi  PSK,  sehingga  menyebabkan perkembangan  prostitusi  di  daerah  pertambangan  cenderung  cukup  tinggi  dan  laten. Pertambangan ilegal yang banyak dilakukan di Belitung Timur juga berpengaruh terhadap perkembangan prostitusi, lantaran tuntutan kerja yang tinggi, dan rawan untuk ditertibkan oleh aparat keamanan. Kondisi ini menyebabkan stress dan depresi akibat tekanan kerja lebih tinggi, sehingga  prostitusi menjadi  salah satu pilihan yang  banyak digunakan oleh penambang.  Meski  demikian,  penting  digarisbawahi  bahwa  prostitusi  tidak  hanya digunakan oleh penambang, melainkan juga berbagai kalangan masyarakat lainya.

## 2. Faktor Kriminogen Prostitusi di Wilayah Pertambangan
Berkembanganya  aktivitas  prostitusi  di  wilayah  pertambangan  di  Belitung  Timur merupakan kondisi tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kriminogen yang secara umum turut berkontribusi. Faktor kriminogen merupakan faktor-faktor  yang  menjadi  pendorong  atau  kondisi  yang  menyebabkan  seorang  untuk berbuat  kejahatan  atau  memudahkan  terjadinya  kejahatan.  Prostitusi,  dalam  berbagai bentuknya, merupakan kejahatan atau tindak kriminal (Safitri dkk., 2021). Karenanya, faktor- faktor  yang  mendorong  atau  memudahkan  terjadinya  prostitusi  juga  merupakan  faktor yang memudahkan bagi terjadinya tindak kriminalitas. Berdasarkan hasil wawancana dan observasi  langsung,  dan  dengan  menggunakan  teori  efektivitas  hukum  Lawrence  M. Friedman, terdapat beberapa faktor kriminogen penting yang terbagi menjadi tiga domain, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Ginsburg, t.t.). Gambaran dari faktor kriminogen prostitusi di wilayah pertambangan di Belitung Timur dijelaskan dalam tabel berikut:
Substansi Hukum Struktur Hukum Budaya Hukum Terdapat  celah  hukum bagi PSK dan pelanggan untuk tidak dijerat pidana. Keterbatasan aparat penegak  hukum  untuk menanggulangi keseluruhan bentuk prostitusi  yang  sulit dideteksi dan tidak seluruhnya dilarang dalam undang-undang. Banyaknya  kasus  yang terjadi  dan  melibatkan berbagai kalangan sehingga seolah menjadi gejala yang umum. Belum  ketatnya  regulasi
Rendahnya
laporan
terkait dengan pengawasan dan pengaturan tempat hiburan  malam  (THM), kafe,  dan  warung  kopi
yang  kerap  dijadikan tempat prostitusi.
masyarakat terkait dengan aktivitas prostitusi lantaran umum terjadi. Pengaturan hukum terkait dengan pertambangan ilegal belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, sehingga jumlah pekerja timah  ilegal  tetap  tinggi dan mempengaruhi perkembangan  aktivitas
prostitusi  di  wilayah pertambangan.
Kebiasaan untuk menggunakan  jasa  PSK bagi sebagian masyarakat  yang  tidak lagi  dianggap  tabu, sehingga cenderung terdapat pembiaran.
Berdasarkan tabel analisis berikut, terdapat tiga bagian penting yang menjadi faktor kriminogen  dari  aktivitas  prostitusi  di  wilayah  pertambangan. Pertama,  dalam  aspek substansi  hukum.  Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah  secara  inklusif mengatur mengenai larangan aktivitas prostitusi untuk dijalankan. Terdapat beberapa jerat undang-undang bagi pelaku prostitusi, diantaranya Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297. Pasal 506, dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP, pelaku yang terlibat dalam aktivitas prostitusi juga dapat dijerat dengan PUU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juita dkk., 2017).
Meskipun demikian, aktivitas prostitusi tidak seluruhnya dikategorikan sebagai tindak pidana  dan  dapat  dipidanakan.  Terdapat  celah  hukum  bagi  PSK  dan  pemakai  layanan prostitusi  untuk  tidak  dipidana,  yakni  apabila  aktivitas  tersebut  dilakukan  dengan  tanpa paksaan, tidak melalui perantara, dan telah dewasa, serta tidak sedang dalam hubungan perkawinan  yang  sah.  Terlebih,  aktivitas  prostitusi  dilakukan  secara  tertutub  dan  sulit
dideteksi,  sehingga  jerat  hukum  menjadi  tidak  efektif  untuk  mencegah  berkembangnya prostitusi.
Kedua, aspek struktur hukum. Dalam aspek struktur hukum, kesulitan pertama adalah terkait  dengan  batasan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengecualikan  aktivitas prostitusi  tertentu  dari  kategori  tindak  pidana.  Aparat  penegak  hukum  tidak  dapat melakukan pemidanaan terhadap prostitusi yang bukan termasuk sebagai tindak pidana, sehingga  memungkinkan  bagi  pelaku  prostitusi  untuk  terus  menjalankan  aktivitasnya. Keterbatasan  jumlah  aparat  berbanding  dengan  jumlah  kasus  yang  terjadi  juga menyebabkan upaya penertiban tidak selalu efektif, sehingga prostitusi di Belitung Timur masih sulit diatasi. Dalam hal ini, aparat telah melakukan berbagai bentuk sinergi dan upaya penertiban, namun belum mencapai hasil yang optimal.
Ketiga, aspek budaya hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghindari aktivitas prostitusi menjadi  salah satu  faktor  pendorong yang dominan. Prostitusi, meski merupakan  hal  yang  tabu  secara  normatif,  namun  telah  menjadi  bagian  dari  realitas kehidupan  masyarakat  di  Belitung  Timur,  khususnya  di  wilayah  pertambangan.  Dengan masih  adanya  budaya  penerimaan  (aproriasi)  terhadap  prostitusi,  maka  upaya pemberantasan  akan  sangat  sulit  dilakukan  lantaran  prostitusi  akan  kembali  dan  terus terjadi.
Akumulasi  ketiga  faktor  tersebut,  baik  substansi,  struktur,  maupun  budaya  hukum masyarakat  telah  menjadi  pendorong  bagi  terus  eksisnya  aktivitas  prostitusi  di  wilayah pertambangan  di  Belitung  Timur.  Kondisi  ini  dapat  diatasi  dengan  memperbaiki  ketiga faktor  tersebut  secara  simultan,  diantaranya  dengan  meningkatkan  pengaturan  dan pengawasan,  melakukan  penertiban  dan  penegakan  hukum,  serta  pembinaan, pendampingan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meninggalkan prostitusi. Pendekatan preventif dan kuratif perlu dilakukan untuk memastikan agar prostitusi dapat ditekan perkembanganya di Kabupaten Belitung Timur.

## SIMPULAN
Pertambangan  timah  yang  menjadi  sumber  utama  pendapatan  masyarakat  di Belitung  Timur  selain  berimplikasi  pada  kualitas  lingkungan,  juga  menimbulkan  dampak ikutan (multiplier effect) pada berkembangnya aktivitas prostitusi. Pengaruh pertambangan timah terhadap prostitusi di Belitung Timur dapat disimpulkan dalam dua bentuk. Pertama, pertambangan timah menghasilkan aglomerasi pekerja produktif yang umumnya adalah perantauan  dan  usia  muda  serta  tidak  membawa  atau  berkeluarga.  Aglomerasi  pekerja tersebut  menjadi  pelanggan  potensial  bagi  PSK  untuk  menjalankan  aktivitas  prostitusi.
Kedua, dorongan kebutuhan ekonomi dan kesempatan memperoleh  pendapatan secara praktis  menyebabkan  banyak  kaum  muda  yang  terjebak  dalam  prostitusi,  baik  melalui perantara maupun secara lansung dengan sistem Person to Person (PtoP). Ketiga, faktor eksternal  dengan  ketersediaan  sarana  yang  digunakan  untuk  aktivitas  prostitusi  turut berkontribusi pada perkembangan aktivitas tersebut, seperti cafe, tempat hiburan malam, dan warung. Hal ini lantaran aktivitas tersebut tidak dilakukan dalam lokalisasi. Selanjutnya, faktor kriminogen yang memudahkan bagi aktivitas prostitusi untuk berkembang termasuk akibat kekurangan substansi hukum, struktur penegakan hukum yang belum lengkap, dan budaya hukum masyarakat yang permisif serta tidak resisten terhadap praktik prostitusi.
Pendekatan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan prostitusi di  wilayah  pertambangan  Belitung  Timur  adalah  dengan  melengkapi  peraturan  terkait, penegakan hukum terpadu, serta edukasi  dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  terkait  bahaya  prostitusi  dan  promosi  hidup  sehat.  Selain  itu,  pengawasan terhadap  tempat  hiburan,  kafe,  dan  berbagai  akomodasi  lain  yang  memungkinkan  bagi aktivitas prostitusi juga penting untuk ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustian, R. A., Salfutra, R. D., & Robuwan, R. (2021). Law Enforcement Problems of Illegal Tin  Mining  in  Realizing  Restorative  Justice:  A  Study  at  the  Bangka  Resort  Police. Society, 9(2), 557 – 570. https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305
Alhamd, I. (2023, Februari 24). Prostitusi Anak di Beltim Terbongkar, 11 Pelaku Ditangkap.
Radio Republik
Indonesia. https://www.rri.co.id/bangka- belitung/kriminalitas/173071/prostitusi-anak-di-beltim-terbongkar-11-pelaku- ditangkap?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=Gen eral%20Campaign
Anindia,  I.  A.,  &  Sularto,  R.  B.  (2019).  KEBIJAKAN  HUKUM  PIDANA  DALAM  UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 18 – 30. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20 – 33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Erman, E. (2022). AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN DI PERTAMBANGAN TIMAH
BANGKA. Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 6(2), 114 – 130.
Firdaus, M. W., Yanto, A., Hikmah, F., & Nugroho, S. (2023). Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara. Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 277.
https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6972
Ginsburg, T. (t.t.). Tom Ginsburg, (2009). “Lawrence Friedman;s Comparative Law. ESSAYS ON THEMES IN THE  LEGAL HISTORY AND LEGAL SOCIOLOGY OF LAWRENCE M. Friedman,  http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511921629.005.
Gunawan.  (2022,  Agustus  5).  Jumlah  Penderita  HIV/Aids  di  Beltim  Sudah  Sangat Mengkhawatirkan. Beltim  News.  https://beltimnews.com/jumlah-penderita-hiv-aids- di-beltim-sudah-sangat-mengkhawatirkan-x1/
Irzon, R. (2021). Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi. Jurnal
Teknologi Mineral dan Batubara, 17(3), 179 – 189. https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183
Juita,  S.  R.,  Triwati,  A.,  &  Abib,  A.  S.  (2017).  REFORMULASI  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  PADA  PELAKU  PROSTITUSI  ONLINE:  SUATU  KAJIAN  NORMATIF. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18(1), 146. https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i1.565
Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). MEMUTUS MATA RANTAI PRAKTIK PROSTITUSI DI INDONESIA  MELALUI  KRIMINALISASI  PENGGUNA  JASA  PROSTITUSI. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 366 – 378. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366- 378
Muhammad Agus Fajar Syaefudin & Fajar Ari Sudewo. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. Diktum : Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 108 – 124. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81
Nita, C. N. (2023, Oktober 4). Ini Pandangan Sosiolog Soal Prostitusi, Dibenci Tapi Digemari, Bukan sekedar PSK Tapi Invisible Hand,.
https://bangka.tribunnews.com/2020/10/01/ini-pandangan-sosiolog-soal-prostitusi- dibenci-tapi-digemari-bukan-sekedar-psk-tapi-invisible-hand
Prakoso*,  G.,  Purwanti,  A.,  &  Wijaningsih,  D.  (2016).  KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH
DALAM  MENANGGULANGI  PROSTITUSI  DI  KABUPATEN  BELITUNG  PROVINSI
BANGKA BELITUNG. Diponegoro Law Journal, 5(4), Article 4. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12771
Prapti Rahayu, D., Faisal, F., Darwance, D., & Jaka Ferdian, K. (2023). ENVIRONMENTAL AND SOCIAL  INJUSTICE:  IMPACT  AND  SUSTAINABILITY  OF  SMALL  SCALE  TIN  MINING UNDER INDONESIA’S NEW MINERAL AND COAL REGULATION. Cepalo, 7(2), 129 – 142. https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3137
Rendy. (2017). Women  in Politics  of Tin Resources: Multiple   Problems of Human Rights under  the  Curse    Shadows  of  Natural  Resources — Tin  Mining  in    Bangka  Belitung Islands. Proceedings  of  The  7th  Annual  International  Conference  (AIC)  Syiah  Kuala
University and The 6th International  Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in conjunction with the International Conference on Social Science.
Safitri, A. I., Makaminan, A. A. P., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 70 – 79. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT. RajaGrafindo Persada.
Susilo, J., & Maemunah, S. (2009). Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung. Jaringan Advokasi Tambang.
Yanto, A. (2021). Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Segap Pustaka.
Yanto, A. (2022a). Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembanganya. Megalitera.
Yanto, A. (2022b). Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis. Segap Pustaka.
Yanto,  A.,  Azzahra,  N.,  Gladisya,  A.,  Zakirin,  M.  M.,  &  Anwar,  M.  S.  (2023).  Revitalisasi Kewenangan  Pengelolaan  Pertambangan  Oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam Mengoptimalisasi  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Bangka  Belitung. Innovative:
Journal of Social Science Research, 3(2), 8321 – 8330. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386
Yanto,  A.,  Salbilla,  F.,  Sitakar,  R.  C.,  &  Yokotani.  (2023).  IMPLIKASI  RESENTRALISASI KEWENANGAN  PERTAMBANGAN  TIMAH  TERHADAP  POTENSI  PENDAPATAN DAERAH  DI  BANGKA  BELITUNG. Jurnal  Interpretasi  Hukum,  4(2),  344 – 357. https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357