## DAMPAK SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN WILAYAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR

## Wahyu Hidayat, Ernan Rustiadi, & Hariadi Kartodihardjo
Institut Pertanian Bogor, Indonesia wahyuhidayat211@gmail.com
Abstrak: Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan sektor pertambangan (pertambangan nonmigas dan penggalian) terhadap perekonomian wilayah dan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain di Kabu- paten Luwu Timur. Metode yang digunakan adalah metode identifikasi sektor-sektor perekonomian kabupaten luwu timur dan metode RAS. Analisis yang digunakan yaitu Analisis PDRB dan analisis Input-Output (I-O). Sektor pertambangan tanpa migas yang menempati peringkat pertama berdasarkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB dan sektor penggalian yang menempati peringkat ke-17 berdasarkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB. Hasil analisis I-O, sektor pertambangan memiliki hubungan keterkaitan antar sektor di bawah rata-rata. Nilai IDP dan IDK kurang dari satu menunjuk- kan sektor pertambangan belum mampu meningkatkan pertumbuhan sektor hulu dan hilirnya.
Kata Kunci: Sektor Pertambangan, Perekonomian Wilayah.
Abstract: Mining Sector Impact on the Economy Regional East Luwu Regen- cy. The purposes of this study are to determine the role of the mining sector (non-oil & gas mining and quarrying) to the economy of the region and its linkage with other sectors in East Luwu Regency. The method used is a meth- od of identification of the economic sectors East Luwu Regency and methods of RAS. The GDP analysis and analysis of Input-Output (IO) are employed in this study. Without oil and gas, mining sector is in the first position based on its contribution in the formation of GDP. On the other hand quarrying sector appear in 17th position The results show that mining sector has inter- sectorlinkages at below average. The value of Backward Linkage and Forward Linkage is less than one. This indicates that the mining sector has not been able to increase the growth of the upstream and downstream sectors.
Keywords : mining sector, regional economy, East Luwu Regency .

## PENDAHULUAN
Undang-Undang mengenai otonomi dae- rah akan berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintahan Daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam me-
rencanakan arah pembangunannya. Di sisi lain, pemerintah daerah akan semakin di- tuntut untuk lebih mandiri di dalam memec- ahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya. Otonomi daerah juga mengis- yaratkan semakin pentingnya pendekatan
pembangunan dengan basis pengembangan wilayah dibanding pendekatan pem- bangunan dengan pendekatan sektoral (Pa- nuju et al . 2012). Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu di antara wilayah ka- bupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan, yang hasil pemekaran pada tahun 2003. Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah wila- yah berpotensi besar dari segi sumber daya alam dan tempat beroperasinya sebuah pe- rusahaan lokal dan multi-nasional yang ber- gerak di sektor pertambangan (Marakarma 2009)
Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di Masterplan Per- cepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia sebagai penghasil devisa (KKBP 2011). Menurut Djakapermana (2010) bahwa tingkat perkembangan suatu wilayah dan ukuran keberhasilan pembangunan identik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan pe- rubahan atau peningkatan dalam Produk Domestik Bruto (PDRB). Pada tahun 2011, PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar har- ga berlaku mencapai 9.6 triliun rupiah. Dis- tribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor domi- nan dengan kontribusi mencapai 73.56% adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dan kontribusi sektor Pertanian sebesar 15.47% (BPS 2012). Kabupaten Luwu Timur urutan ke dua tingkat PDRB tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Ma- kassar (BAPPEDA 2011). Oleh sebab itu, Ka- bupaten Luwu Timur memiliki peran strate- gis dalam pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dari aspek ekonomi. Menurut Rustiadi et al . (2011) bahwa setiap
wilayah selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya sum- bangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan sektor dan spasial- nya. Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak langsung dan tidak lang- sung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan suatu sektor ber- pengaruh terhadap perkembangan sektor- sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan pen- dapat Morrissey dan O’Donoghue bahwa analisis ekonomi wilayah penting dilakukan untuk menyediakan akses bagi pemegang kebijakan terkait dampak sektor ekonomi (Syarief, 2014).
Kabupaten Luwu Timur memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dari aspek ekonomi karena wilayah ini didukung oleh adanya Program Pembangunan Ekonomi In- donesia (MP3EI), yang memposisikan Kabu- paten Luwu Timur sebagai pusat per- tambangan nikel pada koridor ekonomi Su- lawesi. Dalam melaksanakan pembangunan, salah satu masalah yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah masih terbatasnya informasi tentang potensi dan perkembangan ekonomi wilayah itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program-program pembangunan umumnya lebih bersifat politis tanpa didasarkan pada suatu kajian ilmiah. Hubungan antar sektor ekonomi dan tingkat perkembangan wilayah seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan fokus pem- bangunan menjadi bias dan tidak menyen- tuh permasalahan yang ada. Sektor per- tambangan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian di Kabupaten Luwu Timur pada masa kini dan mendatang.
Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuh- kan informasi terkait perencanaan pengem- bangan wilayah dengan memperhatikan keterkaitan sektor pertambangan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain me- lalui peningkatan peranan dan sumbangann- ya dalam perekonomian, juga harus dil- akukan dengan meningkatkan keterkaitan dengan sektor-sektor lain dalam internal wilayah. Keterkaitan sektor pertambangan harus ditingkatkan agar mampu menarik sektor-sektor di hulunya (sektor yang mem- iliki keterkaitan ke belakang) dan menarik sektor-sektor di hilirnya (sektor yang mem- iliki keterkaitan ke depan). Semakin kuat keterkaitan sektor pertambangan dengan sektor-sektor utama lainnya seperti bangunan/konstruksi, maka akan makin be- sar pula pengaruhnya dalam perkembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Tujuan dari penelitian ini adalah menge- tahui peranan sektor pertambangan (per- tambangan non migas dan penggalian) ter- hadap perekonomian wilayah dan keterkai- tannya dengan sektor-sektor lain di Kabu- paten Luwu Timur

## METODE
Data dan informasi yang diperlukan se- bagai bahan utama kegiatan analisis adalah Tabel I-O Tahun 2009 Provinsi Sulawesi Se- latan, Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2012 dan PDRB Kabupaten Luwu Ti- mur tahun 2012. Sumber data berasal dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan BPS Kabu- paten Luwu Timur. Alat Analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak dan perangka keras. Perangkat lunak yaitu microsoft 10 dan GAMS Perangkat keras yaitu Laptop Asus
N46V. Metode penelitian yang digunakan adalah metode identifikasi sektor-sektor perekonomian kabupaten luwu timur dan metode RAS. Analisis yang digunakan yaitu Analisis PDRB dan analisis Input-Output ( I-O ). Analisis PDRB secara teknis dapat men- jelaskan pertumbuhan ekonomi atas harga konstanta serta struktur ekonomi harga ber- laku dan atas harga konstanta tahun 2004- 2012 Kabupaten Luwu Timur. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan keluaran dalam suatu perekonomian wilayah. Struktur perekonomian wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.
Analisis I-O digunakan untuk mengidenti- fikasi sektor strategis pada perekonomian Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan data yang diturunkan dari tabel I-O Provinsi Sula- wesi Selatan. Analisis dilakukan mengacu pada tabel I-O Provinsi Sulawesi Selatan ta- hun 2009 dengan 112 sektor perekonomian (112X112) yang di- update ke tahun 2012, kemudian diturunkan ke level kabupaten sehingga diperoleh tabel I-O Kabupaten Luwu Timur dengan 22 sektor (22x22) yaitu sektor tanaman bahan makanan, perke- bunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan tanpa migas , penggalian, in- dustri non migas, listrik, air bersih, bangunan/ konstruksi, perdagangan, restau- ran, hotel, pengangkutan, komunikasi, bank, lembaga keuangan tanpa bank, usaha sewa bangunan, jasa perusahaan, pemerintahan umum, dan swasta.
Asumsi yang digunakan dalam penurunan Tabel I-O dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten adalah terdapat kemiri-
pan struktur ekonomi. Metode yang digunakan adalah dengan metode RAS . Tahapan metode RAS dapat dilihat pada Gambar 1.
Metode RAS merupakan suatu metode untuk memperkirakan matriks koefisien in- put yang baru pada tahun t “A(t)” dengan menggunakan informasi koefisien input ta- hun dasar “A(0)”, total permintaan tahun antara t, dan total input antara tahun t.
Secara matematis metode RAS dapat diu- raikan sebagai berikut: Andaikan matriks koefisien input pada tahun dasar proyeksi adalah A(0) = {a ij (0)}, i,j = 1,2....n, matriks koefisien input untuk tahun proyeksi t di- perkirakan dengan rumus A(t) = R A(0) S, di mana
R = matriks diagonal yang elemen- elemennya menunjukkan pengaruh substi- tusi, dan S = matriks diagonal yang elemen- elemennya menunjukkan pengaruh fabri- kasi. Parameter teknis yang dapat diperoleh melalui analisis I - O adalah keterkaitan lang- sung ke belakang ( direct backward link- age /DBLj), keterkaitan langsung ke depan ( direct forward linkage /DFLi), keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung ( indi- rect backward linkage /DIBLj), daya sebar ke
belakang atau indeks daya penyebaran/IDP ( backward linkages effect ratio ), keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung ( indi- rect forward linkage /DIFLi), indeks derajat kepekaan/IDK atau sering disebut derajat kepekaan saja ( forward linkages effect ratio) dan Multiplier ( output multiplier/OM, total value added multiplier/VM atau PDRB multi- plier dan Income multiplier/IM ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan Sektor pertambangan (sub- sektor pertambangan tanpa migas dan sub- sektor penggalian) bagi perekonomian wila- yah Kabupaten Luwu Timur dapat diketahui melalui analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan analisis I-O . Analisis PDRB digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian Kabupaten Kabupaten Luwu Timur tahun 2009-2012 sedangkan analisis I- O digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor dan multiplier effect .
Kontribusi PDRB lima sektor teratas di Kabupaten Luwu Timur mencapai 92.43% dari total PDRB. Lima sektor penyumbang PDRB tertinggi berturut-turut adalah (1) Per- tambangan Tanpa Migas (75.83%), (2) Tanaman Perkebunan (9.34%), (3) Tanaman
Bahan Makanan (3.32%), (4) Industri Non Migas (2.12%) dan (5) Perikanan (1.83%) (Lihat Tabel 1).
Tren perubahan struktur ekonomi Kabu- paten Luwu Timur antara tahun 2008 hingga 2012 dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar har- ga konstan 2000 menurut lapangan usaha tahun 2008-2012 sebagaimana disajikan pa- da Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut, sektor pertambangan tanpa migas memiliki tingkat pertumbuhan PDRB rata-rata sebesar 78.28 % (peringkat ke-1) dan sektor penggal- ian memiliki tingkat pertumbuhan PDRB ra- ta-rata sebesar 0.06 % (peringkat ke-16) .
Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat dibandingkan bahwa sektor pertambangan
tanpa migas yang menempati peringkat per- tama berdasarkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB tetap menempati per- ingkat pertama. Sedangkan sektor penggali- an yang menempati peringkat ke-17 ber- dasarkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB menempati peringkat ke-16.
Tabel I - O Kabupaten Luwu Timur 2012 terdiri atas 22 sektor yaitu: (1) tanaman ba- han makanan; (2) perkebunan; (3) peter- nakan, (4) kehutanan, (5) perikanan, (6) per- tambangan tanpa migas, (7) penggalian, (8) industri non migas, (9) listrik, (10) air bersih, (11) bangunan/ konstruksi; (12) perdagangan, (13) restaurant, (14) hotel, (15) pengangkutan, (16) komunikasi, (17) bank, (18) lembaga keuangan tanpa bank,
Tabel 1. PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012
No. Lapangan Usaha / Sektor Perekonomian Nilai (Juta Rupiah) (%) 1 Pertambangan Tanpa Migas 3,610,577.65 75.83 2 Tanaman Perkebunan 444,510.18 9.34 3 Tanaman Bahan Makanan 158,074.10 3.32 4 Industri Non Migas 100,926.27 2.12 5 Perikanan 87,081.81 1.83 6 Perdagangan 80,549.37 1.69 7 Pemerintahan Umum 72,184.23 1.52 8 Usaha Sewa Bangunan 46,503.92 0.98 9 Pengangkutan 41,517.45 0.87 10 Bank 26,516.54 0.56 11 Bangunan/Konstruksi 24,633.13 0.52 12 Kehutanan 21,352.54 0.45 13 Peternakan 18,662.85 0.39 14 Listrik 10,546.25 0.22 15 Restauran 6,034.19 0.13 16 Lembaga Keuangan Tanpa Bank 3,431.02 0.07 17 Penggalian 3,344.68 0.07 18 Swasta 2,520.59 0.05 19 Komunikasi 1,699.76 0.04 20 Hotel 511.06 0.01 21 Jasa Perusahaan 122.80 0.00 22 Air Bersih 76.13 0.00 Jumlah 4,761,376.52 100,00
(19) usaha sewa bangunan, (20) jasa perus- ahaan, (21) pemerintahan umum, dan (22) swasta. Tabel I - O Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran.
Keterkaitan langsung ke belakang ( direct backward linkage /DBLj)
Keterkaitan langsung ke belakang ( direct backward linkage /DBLj) yang menunjukkan efek permintaan suatu sektor terhadap pe- rubahan tingkat produksi sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor terse- but secara langsung. Nilai > 1 menun- jukkan bahwa sektor j memiliki keterkaitan ke belakang yang kuat terhadap pertum- buhan sektor-sektor lain dalam memenuhi
turunan permintaan yang ditimbulkan oleh sektor. Nilai Keterkaitan langsung ke belakang ( direct backward linkage /DBLj) yai- tu: (1) bangunan/ konstruksi (0.8159), (2)
peternakan (0.2994), (3) kehutanan (0.2433), (4) perdagangan (0.1210), (5) perkebunan (0.120), (6) industri non migas
(0.1005), (7) pengangkutan (0.0770), (8) tanaman bahan makanan (0.0770), (9) bank (0.0581), (10) perikanan (0.0568), (11) listrik (0.0386), (12) ) usaha sewa bangunan (0.0187), (13) penggalian (0.0123), (14) lem- baga keuangan tanpa bank (0.0117), (15) komunikasi (0.0106), (16) pertambangan tanpa migas (0.0090), (17) jasa perusahaan (0.0079), (18) hotel (0.0006), (19) air bersih
Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 (%)
No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 Rerata 1 Pertambangan Tanpa Migas 80.46 78.06 79.94 76.95 75.83 78.25 2 Perkebunan 7.68 8.41 7.59 8.90 9.34 8.38 3 Tanaman Bahan Makanan 2.89 3.27 2.90 3.25 3.32 3.13 4 Industri Non Migas 1.85 2.02 1.83 2.07 2.12 1.98 5 Perikanan 1.37 1.62 1.48 1.71 1.83 1.60 6 Perdagangan 1.24 1.50 1.40 1.58 1.69 1.48 7 Pemerintahan Umum 1.27 1.44 1.36 1.50 1.52 1.42 8 Usaha Sewa Bangunan 0.68 0.79 0.76 0.91 0.98 0.82 9 Pengangkutan 0.63 0.74 0.71 0.83 0.87 0.76 10 Kehutanan 0.45 0.47 0.43 0.47 0.45 0.45 11 Bangunan/Konstruksi 0.35 0.43 0.41 0.45 0.52 0.43 12 Peternakan 0.38 0.40 0.36 0.41 0.39 0.39 13 Bank 0.33 0.37 0.37 0.46 0.56 0.42 14 Listrik 0.15 0.17 0.16 0.19 0.22 0.18 15 Restauran 0.10 0.11 0.10 0.12 0.13 0.11 16 Penggalian 0.05 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 17 Lembaga Keuangan Tanpa bank 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 18 Swasta 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 19 Komunikasi 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 20 Hotel 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 21 Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 Air Bersih 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rata-rata 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76
(0.0006), (20) restaurant (0.0006) (21) swasta (0.0000), dan (22) pemerintahan umum (0.0000).
Keterkaitan langsung ke depan ( direct for- wad linkage /DFLi)
Keterkaitan langsung ke depan ( direct forward linkage /DFLi) yang menunjukkan banyaknya output suatu sektor yang dipakai oleh sektor-sektor lain. Nilai Keterkaitan langsung. Nilai
> 1 menunjukkan bahwa
sektor i memiliki keterkaitan ke depan yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dalam suatu wilayah. Nilai Keterkaitan langsung ke depan ( direct forward link- age /DFLi) yaitu: (1) industri non migas (0.5436), (2) pemerintahan umum (0.3979), (3) pengangkutan (0.2499), (4) perdagangan (0.2135), (5) tanaman bahan makanan (0.1939), (6) perikanan (0.1111), (7) peter- nakan (0.0684), (8) bank (0.0508), (9) usaha sewa bangunan (0.0441), (10) perkebunan (0.0426), (11) penggalian (0.0296), (12) per- tambangan tanpa migas (0.0282), (13) res- taurant (0.0275), (14) bangunan/ konstruksi (0.0155), (15) kehutanan (0.0079), (16) komunikasi (0.0060), (17) lembaga keuangan tanpa bank (0.0036), (18) hotel (0.0035), (19) listrik (0.0023), (20) jasa perusahaan (0.0017), (21) swasta (0.0017), dan (22) air bersih (0.0002).
Berdasarkan Nilai Keterkaitan langsung ke belakang ( direct backward linkage /DBLj) dan Nilai Keterkaitan langsung ke depan ( di- rect forward linkage /DFLi), sektor per- tambangan tanpa migas memiliki nilai DBL j sebesar 0,0090 yang lebih kecil dibanding- kan nilai DFL i sebesar 0,0282 dan sektor penggalian memiliki nilai DBL j sebesar 0,0123 yang lebih kecil dibandingkan nilai
DFL i sebesar 0,0296. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan tanpa migas dan sektor penggalian lebih sedikit menggunakan output dari sektor lain untuk digunakan sebagai input sektornya sendiri dibandingkan menghasilkan output yang dapat digunakan oleh sektor lain sebagai in- put secara langsung. Dengan kata lain bahwa sektor pertambangan tanpa migas dan sektor penggalian merupakan sektor yang menggunakan input antara lebih kecil, dibandingkan total output antara untuk memenuhi seluruh permintaan.
Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung ( indirect backward linkage /DIBLj) Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung ( indirect backward link- age /DIBLj) yang menunjukkan pengaruh tid- ak langsung dari kenaikan permintaan akhir satu unit sektor tertentu yang dapat meningkatkan total output seluruh sektor perekonomian. Nilai Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung ( indirect back- ward linkage /DIBLj) yaitu: (1) bangunan/ konstruksi (1.8888), (2) kehutanan (1.268) (3) peternakan (1.343), (4) perdagangan (1.126), (5) perkebunan (1.113), (6) industri non migas (1.100), (7) tanaman bahan ma- kanan (1.084), (8) pengangkutan (1.078), (9) bank (1.062), (10) perikanan (1.060), (11) listrik (1.039), (12) penggalian (1.013) (13) lembaga keuangan tanpa bank (1.012), (14) komunikasi (1.011) (15) pertambangan tanpa migas (1.009), (16) jasa perusahaan (1.008), (17) usaha sewa bangunan (1.002), (18) hotel (1.001), (19) air bersih (1.000), (20) restaurant (1.000) (21) swasta (1.000), dan (22) pemerintahan umum (1.000).

## Jurnal Economia , Volume 10, Nomor 1, April 2014
Berdasarkan nilai Nilai Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung ( indi- rect backward linkage /DIBLj), sektor per- tambangan (subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian) sebaran nilai DIBL seluruh sektor perekonomian memiliki nilai ≥ 1. Sektor yang memiliki nilai tertinggi adalah sektor bangunan/konstruksi dengan nilai 1,89. Sektor penggalian menempati peringkat ke-12 nilai 1.013 dan sektor pertambangan tanpa migas menem- pati peringkat ke-15 dari seluruh sektor perekonomian dengan nilai 1.009.
Daya sebar ke belakang atau indeks daya penyebaran/IDP ( backward linkages effect ratio )
Daya sebar ke belakang atau indeks daya penyebaran/IDP ( backward linkages effect ratio ) yang menunjukkan kekuatan relatif permintaan akhir suatu sektor dalam men- dorong pertumbuhan produksi total seluruh sektor perekonomian. Besaran nilai dapat mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Bila =1, hal tersebut berarti bahwa daya penyebaran sektor j sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi.
Nilai
>1 menunjukkan bahwa daya penyebaran sektor j berada di atas rata-rata
daya penyebaran seluruh sektor ekonomi;
dan sebaliknya
<1 menunjukkan daya penyebaran sektor j lebih rendah dari rata- rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Nilai daya sebar ke belakang atau indeks daya penyebaran/IDP ( backward linkages effect ratio ) yaitu: (1) bangunan/ konstruksi (1.715), (2) peternakan (1.220), (3) kehutanan (1.1152) (4) perdagangan
(1.023), (5) perkebunan (1.011), (6) industri non migas (1.000), (7) tanaman bahan ma- kanan (0.985), (8) pengangkutan (0.980), (9) bank (0.965), (10) perikanan (0.963), (11) listrik (0.944), (12) komunikasi (0.918), (13) penggalian (0.921), (14) lembaga keuangan tanpa bank (0.919), (15) pertambangan tanpa migas (0.917), (16) jasa perusahaan (0.916), (17) usaha sewa bangunan (0.910), (18) hotel (0.909), (19) air bersih (0.909), (20) restaurant (0.909) (21) swasta (0.909), dan (22) pemerintahan umum (0.909).
Berdasarkan nilai Indeks Daya Penyeba- ran (IDP) yang bernilai kurang dari satu dikelompokkan sebagai sektor yang kurang mampu menarik sektor-sektor hulunya. Sektor penggalian memiliki nilai IDP sebesar 0.921 urutan ke-13 dan sektor per- tambangan tanpa migas memiliki nilai IDP sebesar 0.917 urutan ke-15, artinya setiap kenaikan 1 unit output sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas han- ya mengakibatkan penggunaan sektor- sektor lain sebagai input sebesar 0.921 unit untuk sektor penggalian dan 0.917 unit un- tuk sektor pertambangan tanpa migas.
Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung ( indirect forward linkage /DIFLi)
Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung ( indirect forward linkage /DIFLi), yaitu peranan suatu sektor dalam memenuhi permintaan akhir dari seluruh sektor perekonomian. Nilai Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung ( indirect for- ward linkage /DIFLi) yaitu: (1) industri non migas (1.556), (2) pemerintahan umum (1.486), (3) pengangkutan (1.267), (4) perdagangan (1.222), (5) tanaman bahan makanan (1.215), (6) perikanan (1.115), (7)
peternakan (1.073), (8) usaha sewa bangunan (1.053) (9) bank (1.053), (10)
perkebunan (1.044), (11) penggalian (1.030), (12) pertambangan tanpa migas (1.028), (13) restaurant (1.028), (14) bangunan/ konstruksi (1.016), (15) kehu- tanan (1.008), (16) komunikasi (1.007), (17) lembaga keuangan tanpa bank (1.004), (18) hotel (1.004), (19) listrik (1.002), (20) jasa perusahaan (1.002), (21) swasta (1.002), dan (22) air bersih (1.000).
Berdasarkan nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan atau Direct In- direct Forward Linkage (DIFL) menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan output sektor tersebut secara langsung dan tidak langsung per unit kenaikan permintaan akhir. Angka DIFL tertinggi ditempati sektor industri non migas dengan nilai 1.556. Sektor penggalian memiliki nilai DIFL sebesar 1.030 urutan ke-11 dan sektor pertambangan tanpa migas memiliki nilai DIFL sebesar 1.028 urutan ke-12 dari seluruh sektor perekonomian.
Indeks derajat kepekaan/IDK atau sering disebut derajat kepekaan saja ( forward linkages effect ratio )
Indeks derajat kepekaan/IDK atau sering disebut derajat kepekaan saja ( forward link- ages effect ratio ) menjelaskan pembentukan output di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir masing-masing sektor perekonomian. Nilai
>1 menunjukkan bahwa derajat kepekaan sektor i lebih tinggi dari rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi, dan sebaliknya <1 menunjukkan derajat kepekaan sektor i lebih
rendah dari rata-rata seluruh sektor ekonomi. Nilai Indeks derajat kepekaan/IDK atau sering disebut derajat kepekaan saja ( forward linkages effect ratio ) yaitu: (1) in- dustri non migas (1.414), (2) pemerintahan umum (1.350), (3) pengangkutan (1.151), (4) perdagangan (1.111), (5) tanaman bahan makanan (1.104), (6) perikanan (1.013), (7) peternakan (0.975), (8) usaha sewa bangunan (0.956), (9) bank (0.956), (10)
perkebunan (0.949),
(11) penggalian
(0.936), (12) pertambangan tanpa migas (0.934), (13) restaurant (0.934), (14) bangunan/ konstruksi (0.923), (15) kehu- tanan (0.916) (16) komunikasi (0.914) (17) hotel (0.912), (18) lembaga keuangan tanpa bank (0.912), (19) listrik (0.911), (20) jasa perusahaan (0.910), (21) swasta (0.910), dan (22) air bersih (0.909).
Sektor penggalian dan sektor per- tambangan tanpa migas memiliki Indeks De- rajat Kepekaan (IDK) kurang dari satu (0.936 dan 0.943). Hal ini berarti kenaikan 1 unit permintaan akhir sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas akan me- nyebabkan naiknya output sektor-sektor lain termasuk sektornya sendiri secara kese- luruhan sebesar 0.936 untuk sektor penggal- ian dan 0,943 unit untuk sektor per- tambangan tanpa migas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas ku- rang memiliki kemampuan untuk men- dorong sektor-sektor hilir yang menggunakan output nya sebagai input produksi. Oleh karena itu, sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas tidak akan mudah terpengaruh bila terjadi peru- bahan pada sektor-sektor yang menggunakan output sektor penggalian dan
sektor pertambangan tanpa migas sebagai input produksinya.
Nilai DIFL sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas lebih tinggi dari nilai DIBL -nya, hal ini berarti bahwa output sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas lebih sedikit menggunakan out- put dari sektor lain dibandingkan digunakan sebagai input langsung maupun tidak lang- sung pada sektor lain. Nilai DBL dan DIBL sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas yang rendah menunjukkan bahwa sektor tersebut menggunakan input dari sektor-sektor lain dengan jumlah yang rendah.
Berdasarkan hasil analisis IDP dan IDK, kelompok IDP dan IDK sektor-sektor perekonomian dibagi menjadi empat ke- lompok. Kelompok I adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP dan IDK di atas rata- rata (>1). Kelompok II adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP di atas rata-rata (>1)
dan IDK di bawah rata-rata (<1). Kelompok III adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP di bawah rata-rata (<1) dan IDK di atas rata- rata (>1). Kelompok IV adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP dan IDK di bawah rata- rata (<1).
Dari hasil analisis, sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas menem- pati kuadran ke-4 dalam pengelompokan tersebut, karena memiliki nilai IDP dan IDK kurang dari satu. Pengelompokan sektor- sektor perekonomian Kabupaten Luwu Ti- mur berdasarkan nilai IDP dan IDK dapat dilihat pada Tabel 3.
Sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor penggalian dan sektor per- tambangan tanpa migas. Sektor penggalian memiliki keterkaitan ke depan dengan sektor bangunan/konstruksi (0,02934) se- dangkan sektor pertambangan tanpa migas memiliki keterkaitan ke depan dengan sektor listrik (0,0281).
Tabel 3. Pengelompokan Sektor Perekonomian di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Nilai IDP dan IDK
IDP>1 IDP<1 IDK>1 I 12. Perdagangan 08. Industri Non Migas III Tanaman Bahan Makanan Perikanan 15. Pengangkutan
21. Pemerintahan Umum
IDK<1
II 2. Perkebunan 3. Peternakan 4. Kehutanan
9. Peternakan 11. Bangunan/Konstruksi IV
6. Pertambangan Tanpa Migas 7. Tanaman Perkebunan
9. Penggalian
10. Air Bersih
13. Restauran
14. Hotel 16. Komunikasi 17. Bank 18. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 19. Usaha Sewa Bangunan 20. Jasa Perusahaan 22. Swasta
Sektor pertambangan tanpa migas mem- iliki keterkaitan ke belakang dengan sektor pemerintahan umum (0.01), sedangkan sektor penggalian memiliki keterkaitan ke belakang dengan sektor-sektor lain yaitu pengangkutan (0.0041), pemerintahan umum (0.0023). Usaha sewa bangunan (0.0017), perdagangan (0.0010), restauran (0.00092),
bank (0.0006),
Bangunan/Konstruksi (0.00057), industri non migas (0.00052), penggalian (0.00028), hotel (0.00004), komunikasi (0.00003), listrik (0.00002) dan kehutanan (0.00001).
Dari keseluruhan nilai DBL j , DFL i , IDP dan IDK yang memiliki nilai tertinggi adalah sektor bangunan/konstruksi (nilai DBL j , DI- BL j , IDP ) dan sektor industry non migas (nilai DFL i , DIFL i IDK ). Kontribusi sektor bangunan/konstruksi sebesar 0.55 % dari PDRB, sedangkan kontribusi sektor industry non migas sebesar 1.97 % dari nilai jumlah PDRB dan subsektor makanan, minuman dan tembakau sebesar 59.03% dari keseluruhan output sektor industri non migas se- bagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.
Sektor yang mempunyai IDP tinggi mem- berikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai pengaruh terhadap sektor lain, sebaliknya sektor yang mempunyai IDK yang tinggi berarti sektor tersebut akan cepat ter- pengaruh bila terjadi perubahan pada sektor lainnya subsektor pertambangan tanpa mi- gas dan subsektor penggalian karena mem- iliki nilai IDP dan IDK kurang dari satu maka dapat diartikan bahwa subsektor per- tambangan tanpa migas dan subsektor penggalian tidak memiliki pengaruh signif- ikan terhadap sektor lain dan tidak cepat terpengaruh jika terjadi perubahan pada sektor lainnya.
Sektor-sektor yang memiliki koefisien keterkaitan ke belakang dan ke depan paling tinggi dapat dikatakan sebagai sektor-sektor yang memiliki basis domestik baik dari sisi input maupun output . Artinya sektor terse- but memiliki kemampuan untuk menggerak- kan perekonomian regional domestik. Dari hasil pengelompokan sektor perekonomian berdasarkan nilai IDP dan IDK pada Tabel 31 dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki kekuatan menggerakkan perekonomian Ka- bupaten Luwu Timur baik dari sisi hulu dan hilir adalah sektor industri non migas dan sektor perdagangan. Sektor industri non mi- gas dan sektor perdagangan mempunyai IDP dan IDK tinggi. Sektor industri non migas yang merupakan sektor sekunder adalah sektor lanjutan dari penunjang sektor primer ( manufactur e) yang cenderung berkaitan pada sumber daya manusia, modal, teknolo- gi dan bahan baku yang berasal dari sektor primer. Sektor ini meliputi lapangan usaha yang terdiri dari (a) makanan, minuman dan tembakau, (b) tekstil, pakaian jadi dan kulit, (c) kayu, barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, (d) kertas dan barang dari kertas percetakan dan penerbitan, (e) pupuk, kimia dan barang dari karet, (f) semen dan barang galian bukan logam, (g) logam dasar besi dan baja, (h) alat angkut, mesin dan peralatann- ya, dan (i) barang lainnya. Dari keseluruhan lapangan usaha tersebut, yang paling besar adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar 59.03%.

## Multiplier Effect
Multiplier terbagi menjadi multiplier tipe I dan multiplier tipe II. Multiplier tipe I dihi- tung berdasarkan inverse matriks leontief (I-
A)-1, di mana sektor rumah tangga diperla-
kukan secara exogenous , sedangkan multi- plier tipe II tidak hanya menghitung dampak langsung dan tidak langsung, tetapi terma- suk pula dampak induksi, yaitu dampak dari perubahan pola konsumsi rumah tangga aki- bat peningkatan terhadap kinerja sistem perekonomian wilayah. Analisis multiplier effect dari sektor-sektor perekonomian wila- yah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Tabel I-O tahun 2012 terdiri atas multiplier output , nilai tambah bruto (NTB), dan pen- dapatan ( income ).

## Multiplier Effect Output (OM)
Dalam model I-O , output memiliki hub- ungan timbal balik dengan permintaan akhir, artinya jumlah output yang dapat diproduksi tergantung jumlah permintaan akhirnya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, output justru yang menentukan besarnya permintaan akhir. Nilai multiplier effect out- put yaitu (1) bangunan/ konstruksi (1.888),
(2) peternakan (1.343), (3) kehutanan (1.268), (4) perdagangan (1.126), (5) perke- bunan (1.113), (6) industri non migas (1.100), (7) tanaman bahan makanan (1.084), (8) pengangkutan (1.078), (9) bank (1.062), (10) perikanan (1.060), (11) listrik
(1.039), (12) penggalian (1.013), (13) lem- baga keuangan tanpa bank (1.012), (14) komunikasi (1.011), (15) pertambangan tanpa migas (1.009), (16) jasa perusahaan (1.008), (17) usaha sewa bangunan (1.002), (18) hotel (1.001), (19) air bersih (1.000), (20) restaurant (1.000) (21) swasta (1.000), dan (22) pemerintahan umum (1.000)
Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa sektor bangunan/konstruksi memiliki nilai multiplier effect output yang paling tinggi, diikuti oleh sektor peternakan serta sektor kehutanan pada urutan kedua dan ketiga. Sektor penggalian hanya menempati peringkat multiplier effect output ke-12 dengan nilai 1,013 dan sektor pertambangan tanpa migas peringkat ke -16 dari kese- luruhan dengan nilai 1,009. Hal ini berarti apabila permintaan akhir sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas meningkat 1 miliar rupiah, maka dampak terhadap perekonomian wilayah ( output ) meningkat 1.013 dan 1.009 miliar rupiah. Dibandingkan sektor-sektor perekonomian yang termasuk dalam kelompok sektor per- tambangan dan penggalian, multiplier effect output subsektor penggalian di atas sub- sektor pertambangan tanpa migas.

## Tabel 4.
Kontribusi Sektor Industri Nonmigas Tahun 2012 No Klasifikasi Nilai (juta Rupiah) % 1 Makanan, minuman dan tembakau 59 578.74 59.03 2 Tekstil, pakaian jadi dan kulit 153.59 0.15 3 Kayu, barang dari kayu dan hasil hutan lainnya 28 559.61 28.30 4 Kertas dan barang dari kertas percetakan dan penerbitan 778.63 0.77 5 Pupuk, kimia dan barang dari karet 4 431.24 4.39 6 Semen dan barang galian bukan logam 3 785.49 3.75 7 Logam dasar besi dan baja 0 0.00 8 Alat angkut, mesin dan peralatannya 3 524.13 3.49 9 Barang lainnya 114.84 0.11 Jumlah 100 926.27 100 Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur
Multiplier Effect Nilai Tambah Bruto/VM
Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah input primer yang merupakan bagian dari input secara keseluruhan. Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan tabel I-O , maka hubungan antara NTB dengan output bersifat linier. Artinya pen- ingkatan atau penurunan output akan diikuti secara proporsional oleh kenaikan dan penurunan NTB. Nilai Dampak sektor-sektor perekonomian terhadap NTB yaitu (1) bangunan/ konstruksi (5.430), (2) kehutanan (1.747),
(3) peternakan (1.454), (4) perdagangan (1.138), (5) perkebunan (1.114), (6) industri non migas (1.112), (7) pengangkutan (1.083), (8) tanaman bahan makanan (1.083), (9) bank (1.062), (10) peri- kanan (1.060), (11) penggalian (1.012), (12) lembaga keuangan tanpa bank (1.012), (13) komunikasi (1.011), (14) listrik (1.040), (15) pertambangan tanpa migas (1.009), (16) jasa perusahaan (1.008), (17) usaha sewa bangunan (1.002), (18) hotel (1.001), (19) air bersih (1.000), (20) restaurant (1.000) (21) swasta (1.000), dan (22) pemerintahan umum (1.000)
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sektor penggalian memiliki nilai dampak ter- hadap NTB sebesar 1.012 dan sektor per- tambangan tanpa migas memiliki nilai dam- pak terhadap NTB sebesar 1.009 yang berar- ti bahwa apabila permintaan akhir subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas meningkat 1 miliar rupiah, maka dampak terhadap NTB akan meningkat 1,012 miliar rupiah untuk sektor penggalian dan 1.009 miliar rupiah untuk sektor per- tambangan tanpa migas. Sektor-sektor yang memiliki dampak NTB paling tinggi adalah
sektor bangunan/konstruksi (5.430) dan sektor kehutanan (1.747).
Multiplier Effect Pendapatan/IM Berdasarkan analisis multiplier effect terhadap pendapatan tipe I sektor-sektor perekonomian, diperoleh lima sektor yang memiliki nilai tertinggi, yaitu; sektor sewa bangunan/konstruksi, kehutanan, peter- nakan, industry non migas dan sektor pengangkutan. Subsektor penggalian mem- iliki nilai sebesar 1,013 menempati urutan ke-17 dan subsektor pertambangan tanpa migas memiliki nilai sebesar 1.031 menem- pati urutan ke-14. Hal ini berarti bahwa apa- bila permintaan akhir subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas meningkat 1 miliar rupiah, maka dampak terhadap pendapatan wilayah akan mening- kat 1.013 miliar rupiah untuk subsektor penggalian dan 1.031 miliar rupiah untuk subsektor pertambangan tanpa migas. Nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan sektor sewa bangunan/konstruksi, kehutanan, peternakan, dengan nilai mas- ing-masing 5.406, 2.015; dan 1.507. Nilai multiplier effect pendapatan tipe I sektor- sektor perekonomian yaitu (1) bangunan/ konstruksi (5.406), (2) kehutanan (2.015), (3) peternakan (1.507), (4) industri non migas (1.356), (5) pengangkutan (1293), (6) perdagangan (1.293), (7) bank (1.148), (8) perkebunan (1.132), (9) perikanan (1.131), (10) tanaman bahan makanan (1.106), (11) komunikasi (1.042), (12) usaha sewa bangunan (1.040), (13) listrik (1.039), (14) lembaga keuangan tanpa bank (1.033), (15) pertambangan tanpa migas (1.031), (16) jasa perusahaan (1.024), (17) penggalian (1.013), (18) hotel (1.002), (19) air bersih (1.000),
(20) restaurant (1.000) (21) swasta (1.000), dan (22) pemerintahan umum (1.000)
Berdasarkan seluruh indikator keterkai- tan dan multiplier effect melalui analisis I-O diketahui bahwa subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas belum termasuk sektor strategis karena menurut Rustiadi et al. (2011) sektor strategis adalah sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang besar serta mampu menciptakan angka pengganda ( multiplier ) yang besar dalam perekonomian. Indikator tersebut kontradiktif dengan besarnya po- tensi dan sumbangan subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas yang dimiliki terhadap PDRB.
Keterkaitan subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas dengan sektor-sektor lain relatif rendah terutama dikarenakan output subsektor subsektor penggalian dan subsektor per- tambangan tanpa migas lebih banyak digunakan untuk memenuhi permintaan akhir dibandingkan ditransaksikan antar sektor perekonomian dalam proses produksi. Dari output total subsektor sub- sektor penggalian sebesar Rp. 8,981.08 juta dan subsektor pertambangan tanpa migas sebesar Rp. 7,427,655.01 juta, permintaan antara subsektor penggalian sebesar 100% (Rp. 8,981.08 juta) dan subsektor per- tambangan tanpa migas hanya sebesar 0.010% (Rp. 752.75 juta), sedangkan per- mintaan akhir (final demand) mencapai 99.99% (Rp. 7,426,902.26 juta) untuk sub- sektor pertambangan tanpa migas dan per- mintaan akhir (final demand) mencapai 100% (Rp. 8,981.08 juta) untuk subsektor penggalian. Dilihat dari komposisi per- mintaan akhir (final demand) subsektor
penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, investasi (pembentukan modal tetap bruto) tidak memiliki permintaan akhir dari sub- sektor penggalian dan subsektor per- tambangan tanpa migas. Perubahan stok memiliki permintaan akhir dari subsektor pertambangan tanpa migas mencapai 27.24% (Rp. 2,023,203.79 juta) sisanya adalah ekspor barang dan jasa 72.76% (Rp.
5,403,698.47 juta) sedangkan subsektor penggalian tidak memiliki perubahan stok dan ekspor barang dan jasa .
Dari sisi keterkaitan ke depan, subsektor pertambangan tanpa migas hanya terkait dengan 1 sektor, yaitu: sektor listrik. Dari sisi keterkaitan ke belakang, terkait hanya terkait dengan 1 sektor, yaitu: sektor pemerintahan umum.
Dari sisi keterkaitan ke depan, subsektor penggalian hanya terkait dengan 2 sektor, yaitu: subsektor penggalian itu sendiri dan bangunan/konstruksi. Dari sisi keterkaitan ke belakang terkait dengan 13 (duabelas) sektor, yaitu: kehutanan, penggalian, indus- tri non migas, listrik, bangunan/ konstruksi, perdagangan, pengangkutan, hotel, restau- ran, konsumsi, bank, usaha sewa bangunan dan pemerintahan umum.
Berdasarkan analisis I-O secara umum sektor industri non migas dan sektor bangunan/konstruksi termasuk ke dalam sektor yang strategis karena memiliki nilai DBL * j , DFL * i , DIBL, DIFL, IDP, IDK, IM, VM dan OM yang tinggi diatas sektor-sektor lainnya, sementara subsektor penggalian dan sub- sektor pertambangan tanpa migas belum termasuk kedalam sektor strategis.
Subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian yang merupakan bagian dari sektor primer (yang berbasis sumber daya alam) akan berkelanjutan dan berdampak besar terhadap ekonomi wilayah apabila memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor industri non migas. Hal ini se- jalan dengan pendapat Rustiadi et al . (2011), roda perekonomian dapat bersinergi dengan baik dengan adanya keterkaitan. Makin kuat keterkaitan antar sektor, makin kecil ketergantungan sektor tersebut pada impor, sekaligus memperkecil kebocoran wilayah yang mengalir ke wilayah lainnya, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayahnya sendiri. Ana- lisis keterkaitan antar sektor pada dasarnya melihat dampak output dan kenyataan bah- wa sektor-sektor dalam perekonomian ter- sebut saling mempengaruhi.
Upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian sebagai sa- lah satu subsektor strategis di Kabupaten Luwu Timur adalah meningkatkan keterkai- tan subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian dengan sektor- sektor lain pada sektor hilirnya. Hal ini ber- tujuan untuk menciptakan nilai tambah produksi. Sektor industri non migas yang merupakan sektor sekunder yang cenderung berkaitan pada sumber daya manusia, mod- al, teknologi dan bahan baku yang berasal dari sektor primer. Dengan memiliki ket- erkaitan ke depan yang kuat terhadap sektor industry tanpa migas diharapkan subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian akan menjadi sektor strategis yang bisa meningkatkan perekonomian wila- yah Kabupaten Luwu Timur.

## SIMPULAN
Sektor pertambangan memiliki peranan penting baik dalam PDRB maupun output total tapi memiliki hubungan keterkaitan antar sektor di bawah rata-rata. Nilai IDP dan IDK kurang dari satu menunjukkan Sektor pertambangan (subsektor per- tambangan tanpa migas dan subsektor penggalian) belum mampu meningkatkan pertumbuhan sektor hulu dan hilirnya. Pem- bangunan Sektor pertambangan yang meru- pakan bagian dari sektor primer akan berke- lanjutan dan berdampak besar terhadap ekonomi wilayah apabila memiliki keterkai- tan kuat dengan sektor bangunan/konstruksi dan sektor industri non migas sebagai sektor sekunder yang merupakan penunjang sektor primer karena keseluruhan nilai DBLj, DIBLj, IDP, DFLi, DIFLi dan IDK yang tertinggi adalah sektor bangunan/konstruksi (nilai DBLj, DI- BLj, IDP) dan sektor industri non migas (nilai DFLi, DIFLi IDK).

## DAFTAR PUSTAKA
BAPPEDA. (2011) . Perhitungan PDRB Kabu- paten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan . Makassar: Badan Perencanaan Pem- bangunan Daerah Provinsi Sulawesi Se- latan..
BPS. (2010) . Analisis Input Output Antar Sektor di Sulawesi Selatan Tahun 2009 . Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
BPS. (2012). Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2012 . Malili: BPS Kabu- paten Luwu Timur.
BPS. (2012). Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2012 . Malili: BPS Kabu- paten Luwu Timur.
BPS. (2012). PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2012 se-Provinsi Sulawesi Selatan . Ma- kassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
BPS. (2012). Produk Domestik Regional Bru- to menurut penggunaan Sulawesi Se- latan Tahun 2012 . Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
BPS. (2012). Produk Domestik Regional Bru- to Per Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur 2011 . Malili: BPS Kabupaten Luwu Timur.
BPS. (2012). Produk Domestik Regional Bru- to Sulawesi Selatan Tahun 2012 . Ma- kassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
DESDM. (2012). Izin Usaha Pertambangan . Malili (ID): Sulawesi Selatan: Dinas En- ergi dan Sumber Daya Mineral Kabu- paten Luwu Timur.
Ditjen Banjamsos. (2010). Buku Kerja Pen- damping PKH. Jakarta: Direktorat Ja- minan Kesejahteraan Sosial, Kemen- terian Sosial RI.
Djakapermana RD. (2010). Pengembangan wilayah melalui pendekatan Kesiste- man. Bogor: IPB Press.
KKBP. (2011). Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi In- donesia. Jakarta: Kementerian Koordi- nator Bidang Perekonomian Marakarma, A.H. (2009). Pengelolaan Da- nau Kaskade; Matano, Mahalona, Towuti (Kompleks Danau Malili) word- press, 13 Agustus. Diperoleh dari http://menyelamatkandanaulimboto.w ordpress.com/kndi-i/andi-hatta- marakarma/.
Panuju, D.R. & Rustiadi, E. (2012). Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah. [bahan kuliah]. Bagian Perencanaan Pengembangan Wilayah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Rustiadi, E., Saefullah, S., & Panuju D.R.
(2011). Perencanaan dan pengem- bangan wilayah . Jakarta: Crestpent Press Yayasan pustaka obor Indonesia.
Syarief, H. (2014). “Analisis Subsektor Peri- kanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Indramayu”. Tesis . Bogor:
Institut Pertanian Bogor.