J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM AL-MUDHARABAH PADA PETERNAKAN KAMBING DI DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN
Suardi Kaco
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  tentang  sistem al- mudharabah antara  pemilik  modal (shahibul  maal) dan    pengelolah  ternak (mudharib) dalam  tinjauan  hukum  Islam?  Pokok  masalah  tersebut  selanjutnya  di breakdown kedalam beberapa  sub  masalah  atau  pertanyaan  peneliti,  yaitu:  1)  Bagaimana  penerapan  sistem al- mudharabah sebagai  konsep  akad  bagi  hasil  pada  ternak  kambing  di  Desa  Lampoko Kecamatan  Campalagian?  2)  Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  tentang  sistem  bagi  hasil terhadap  ternak  kambing  di  Desa  Lampoko  Kecamatan  Campalagian?  Jenis  penelitian  ini tergolong  Kualitatif.  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  „pemilik  modal, pengelolah,  dan  tokoh  agama  pada  masyarakat  Desa  Lampoko  Kecamatan  Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  penelusuran  referensi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  sistem al-mudharabah pada  peternakan  kambing  antara pemilik  dan  pengelolah  peternakan  kambing  yaitu  mereka  melakukan  akad  lisan  dengan keuntungan  nisbah  bagi  hasil  dibagi  dua  atau  50:50.  Dalam  pembagian  hasil  ini menggunakan  pembagian  keuntungan  berdasarkan  pendapatan  yang  diperoleh  oleh pengelolah tampa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan  kambing,  jika  pendapatannya  besar  maka  hasilnya  juga  besar,  tapi  jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.
Kata Kunci : Hukum Islam, Mudharabah, dan Peternakan

## I. PENDAHULUAN
Islam  telah  mengajarkan  kepada  seluruh  umat  manusia  untuk  hidup  saling  tolong- menolong  dengan  berdasar  pada  rasa  tanggungjawab  bersama,  jamin-menjamin  dan tanggung  menanggung  dalam  hidup  bermasyarakat.  Islam  juga  mengajarkan  agar  hidup bermasyarakat  dapat  ditegakkan  nilai-nilai  keadilan  dan  dihindarkan  praktik-praktik penindasan dan pemerasan. 1
Fiqih  muamalah  sebagai  hasil  pengelolaan  potensi  insani  dalam  meraih  sebanyak mungkin  nilai-nilai  ( Ilahiyat ),  yang  berkenaan  dengan  tata  aturan  hubungan  antar  manusia ( makhluqaf ),  yang  secara  keseluruhan  merupakan  disiplin  ilmu  yang  tidak  mudah  untuk dipahami.  Karenanya,  diperlukan  suatu  kajian  yang  mendalam  agar  dapat  memahami  tata aturan  Islam  tentang  hubungan  manusia  yang  sesungguhnya.  Oleh  karena  itu,  pemahaman terhadap  fiqih  Muamalah  sangatlah  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Hal  ini  disebabkan ilmu    fiqih  merupakan  aturan  yang  menjadi  pengarah  dan  penggerak  kehidupan  manusia.
1 Muhammad dan  shalihul Hadi, pegadaian syari‟ah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003) h 5-7
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Fiqih Muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanam kehidupan manusia sendiri. 2
Salah  satu  bentuk  dari  muamalah  tersebut  adalah  sistem  bagi  hasil  (kerja  sama antara  pemilik  modal  dengan  pengelola  yang  pembagian  hasilnya  menurut  perjanjian  yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan  bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.  Adapun  bagi  hasil  menurut  syariat  Islam  salah  satunya  adalah mudharabah . Mudharabah dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak yaitu  pemilik  modal  mempercayakan  sejumlah  dana  kepada  pengelola  untuk  menjalankan aktivitas atau usaha.
Mudharabah pemilik  modal  dalam Mudharabah tidak  diberikan  peran  dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya Mudharabah merupakan perjanjian  yang diperoleh oleh para pemberi pinjaman pada suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biayai. Berikut segi-segi penting dari mudharabah, yaitu:
a. Pembagian  keuntungan  di  antara  dua  pihak  tentu  saja  harus  secara  proporsional  dan tidak  dapat  memberikan  keuntungan  sekaligus  atau  yang  pasti  kepada rabb  al-mal (pemilik modal).
b. Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
c. Mudharib (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan tenaganya 3
Oleh  karena  itu  dalam  praktek  akad  bagi  hasil  harus  dikerjakan  berdasarkan ketentuan-ketentuan  hukum  Islam.  Dalam  masalah  kerugian  (beberapa  ahli  fiqih)  atas reduksi, jumlah ini merupakan penyusutan kekayaan atau modal yang pertanggungjawabannya  dipe    gang  oleh  pemilik  modal  tersebut,  karena  kerugian  terhadap beberapa barang atau reduksi atas jumlahnya ditanggung oleh pemiliknya itu sendiri, kecuali apabila bagian yang di pertanggungjawabkan tersebut dialihkan kepada orang lain akibat dari kesalahan  yang  diperbuatnya.  Hal  ini  di  dasarkan  pada  prinsip  bahwa  tidak  dibenarkan menetapkan  suatu  kondisi  oleh  pemilik  modal  dan  orang  yang  menjalankan  usaha  tersebut keduanya dibebankan karena kerugian yang bertambah.
Dalam pembagian keuntungan seperti yang kita ketahui, keuntungan akan dibagikan dikalangan  rekanan  dalam  usaha  berdasarkan  bagian-bagian  yang  telah  mereka  tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau presentasi. Wajib  membagi  keuntungan  kepada  pihak  yang  memperoleh  modal  melalui Mudharabah dan  kepada  pemilik  modal  ditetapkan  dengan  suatu  ukuran  keuntungan  yang  sederhana, misalnya  seperdua,  sepertiga,  atau  seperempat.  Apabila  satu  jumlah  tertentu  ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh 100 dirham diluar keuntungan, atau kurang dari
2 Hendi  Suhendi, figih  muamalah (Jakarta  :  PT  Raja  Grapindo  Persada,  2003), h.12
3 Nurul  Hak; Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari‟ah (Yogyakarta:  Teras,  2011), h. 115-116
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
itu, atau lebih dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti ini tidak sah dan perjanjian Mudharabah tersebut akan dibatalkan.
Akad Mudharabah dinyatakan batal atau berakhir dalam hal-hal sebagai berikut: a. Modal usaha habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola.
b. Salah  satu  dari  orang  yang  berakad  meninggal  dunia.  Jika  pemilik  modal  yang wafat, menurut Jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad Mudharabah sama dengan Wakalah yang batal disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan, dan akad Mudaharabah tidak dapat diwakilkan.
c. Salah  seorang  yang berakad  menjadi gila. Karena orang gila tidak cakap bertindak hukum. 4
Dalam  hal  ini  penyusun  mengungkapkan  pada  kasus  bagi  hasil  hewan  kambing yang  terjadi  di  Desa  Lampoko  Kecamatan  Campalagian.  Bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh pemilik  hewan  kambing  dengan  pengelola  di  Desa  Lampoko  Kecamatan  Campalagian disebut  dengan  istilah sibareh .  Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  sebab  pemilik  hewan kambing  untuk  melakukan  bagi  hasil  terhadap  pemelihara  dari  pada  memelihara  sendiri, yaitu: Pertama, Pemilik  hewan  kambing  sudah  berusia  lanjut  sehingga  tidak  mampu  lagi memeliharanya. Kedua, pemilik  hewan  kambing  mempunyai  banyak  kambing,  sehingga hanya  sanggup  memelihara  beberapa  kambing  saja. Ketiga, pemilik  hewan  kambing mempunyai  pekerjaan  tetap,  sehingga  tidak  ada  waktu  untuk  memeliharanya.  Dari  sebab- sebab itulah akhirnya pemilik hewan kambing melakukan bagi hasil, karena hewan kambing yang tidak bisa di pelihara sendiri oleh pemiliknya.
Perselisihan-perselisihan  terjadi,  karena  salah  satu  pihak  (baik  pemilik  hewan kambing atau pemelihara) mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Di dalam perjanjian pemilik  hewan  mempersilahkan  bagi    pemelihara  untuk  merawat  kambing  sampai  nanti beranak pinak, yaitu anak kambing pertama setelah perawatan akan menjadi hak milik untuk pemelihara  dan  anak  kambing  kedua  setelah  perawatan  akan  menjadi  hak  milik    pemilik kambing dan begitu seterusnya. Sebaliknya pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara  menarik  kembali  hewan  kambing  tersebut  dari    pemelihara  sebelum  beranak  dengan alasan  hewan  kambing  tersebut  akan  di  jual  karena  adanya  kebutuhan  mendesak  yang mengharuskan adanya pembatalan. Pemilik hewan kambing tersebut kemudian memberikan imbalan  sejumlah  uang  kepada    pemelihara  sebagai  pengganti  atas  perawatannya.  Uang tersebut  tidak  senilai  dengan  harga  kambing  pada  umumnya,    pemelihara  hanya  di  beri  Rp 100.000,-  dari  harga  Rp  900.000,-  per  ekor  betina.Berdasarkan  perjanjian  awal  bahwa  si pemelihara  akan  mendapatkan  imbalan  berupa  anak  kambing,  seharusnya    pemilik memberikan  pengganti  sejumlah  uang  kepada    pemelihara  yang  senilai  dengan  harga  anak kambing pada umumnya.
Praktek  bagi  hasil  seperti  ini  jelas  ada  salah  satu  pihak  yang  dirugikan  karena pemelihara mendapatkan imbalan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pengganti berupa
4 Ahmad  Dahlan  Rosyidin, Lembaga  Mikro  dan  Pembiayaan  Mudharabah ( Yogyakarta: Global Pusaka utama 2004) h. 37-38
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
uang  yang  tidak  senilai  dengan  harga  anak  kambing  pada  umumnya,  disisi  lain  pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan.
Permasalahan  ini  perlu  penyelesaian  agar  kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang dirugikan.  Karena  memperhatikan  pentingnya  kepastian  hukum  mengenai  akad  peliharaan hewan  kambing  dalam  masyarakat  Islam,  khususnya  di  Desa  Lampoko,  Kecamatan Campalagian.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian yang  berjudul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Sistem Al-Mudharabah Pada  Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian”
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat dirumuskan  permasalahanyaitu  bagaimanaka  penerapan  sistem al-mudharabah sebagai konsep  akad  bagi  hasil  pada  ternak  Kambing  di  Desa  Lampoko  Kecamatan  Campalagian serta  agaimanaka  tinjauan  hukum  Islam  tentang  sistem  bagi  hasil  terhadap  ternak  Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian.

## II. Kajian Teoritis
A. Pengertian Mudharabah
Mudharabah berasal  dari  kata dharb ,  berarti  memukul  atau  berjalan.  Pengertian memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang  memukulkan  kakinya dalam  menjalankan  usaha. 5 Mudharabah atau Qiradh termasuk  dalam  kategori syirkah. Dalam  bahasa  Arab  Irak  digunakan  kata Mudharabah, sedangkan  penduduk Hijas menyebutnya Qiradh. 6 Secara terminologi ,  para  ulama  fiqih  mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan:
ِعَف ْدَي ْنأ اك ِسَتْشُم ُحْب َّسنا ُن ْىُكَي َو ًِْيِف َّسَجَتَي  الًاَم ٍمِم اَعْنا ىَنِا  ُكِن اَمْنا
7
Artinya : “ pemilik modal  menyerahkan  modalnya  kepada  pekerja  (pedagang)  untuk diperdagangkan,  sedangkan  keuntungan dagang  itu  menjadi  milik  bersama  dan  di bagi menurut kesepakatan bersama”.
Menurut  para  fuqaha, mudharabah adalah  akad  antara  dua  pihak  (orang)  saling menanggung,  salah  satu  pihak  menyerahkan  hartanya  kepada  pihak  lain  untuk diperdagangkan dengan bagian telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga, dengan syarat-syarat yag telah di tentukan. 8
Secara  teknis,  al- mudharabah adalah  akad  kerja  sama  usaha  antara  dua  pihak dimana  pihak  pertama  ( shahibul  maal )  menyediakan  seluruh  modal,  sedang  pihak  lainnya
5 Muhammad Syafi‟i  Antonio. Bank syariah “Dari Teori Ke Praktek”. (Jakarta : Gema Insani. 2001). h. 95
6 Nurul  Huda  dan  Mohammad  Heykal. Lembaga  Keuangan  Islam  “Tinjauan Teoretis dan Praktis” (Jakarta : Kencana Predana Media Group. 2010). h. 71
3 Nasrun Haroen. Fiqih Muamalah. (jakarta: Gaya Media Pratama. 2007) . h. 175- 176
8 Hendi Suhendi. Fiqih Muamalah . (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007) .h.138
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
menjadi  pengelola.    Sedangkan  menurut  teori, al - mudharabah yaitu  penitipan  dana  kepada seorang mudharib yang  dikelola  dengan  sistem  bagi  hasil.  Keuntungan  usaha  secara mudharabah dibagi  menurut    kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## B. Dasar Hukum Mudharabah
Firman Allah SWT dalam QS. Al Muzammil/73: 20.
يِف  َنىُب ِس ۡضَي َنو ُسَخاَء َو ٱ ِض ۡزَ ۡلۡ ِم ۡضَف هِم َنىُغَت ۡبَي ٱ َِّللّ …
Terjemahnya : “ Dan  dari  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari  sebagian karunia Allah SWT ...” 9
Adapun  Yang  menjadi  argument  dari  ayat  diatas  adalah  adanya  kata yadhribun yang  sama  dengan  akar  kata mudharabah yang  berarti  melakukan  suatu perjalanan usaha. Dalam surah lain Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jumu‟ah/62 : 10
اَذِإَف ِتَي ِضُق ٱ ُة ٰىَهَّصن َف ٲ ْاو ُسِشَتو يِف ٱ ِض ۡزَ ۡلۡ َوٱ ْاىُغَت ۡب ِم ۡضَف هِم ٱ َِّللّ َوٱ ْاو ُسُكۡذ ٱ ََّللّ ا ٗسيِثَك َنىُحِه ۡفُت  ۡمُكَّهَعَّن ٔٓ

## Terjemahnya :
Apabila  telah  ditunaikan  sholat  maka  bertebaranlah  kamu  dimuka  bumi  dan carilah karunia Allah SWT …” 10
Surah Al Jumu‟ah ayat 10 dan Surah Al Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha, dan ini merupakan “Ruksah” atau keleluasan yang Allah SWT berikan kepda hamba agar senantiasa bekerja mencari karunia- nya dengan cara bertransaksi yang baik,halal sejalan dengan Al-Qur,an dan Hadits
Selain didalam Al Qur‟an, hukum tentang al mudharabah diperkuat di dalam Al hadits . Adapun landasan hukum al mudharabah dalam Assunnah atau Al hadits yakni:
َق ُهَّهَا اَمُ ْنَْع  ُالله   َ ِضِ َر  ِساَّبَع  ُنْب ا ى َوَر َلا
ْنَا ِهِبِحا َص  َلََع  َط  َ َتَ ْشِا ًةَب  َرا َضُم َلاَمْما َعَفَد اَذِا  ِبِّل َطُمْما ِدْبَع  ُنْب  ُس اَّبَعْما َنَ  ُدِّي َ س  َن َكَ : ًرْ َبَ ِهِب  ُ ُلُ ْسَي  َلَ
ىِ َتَ ْسَي َلَ َو ًيً ِدِا  َو ِهِب ُلِ ْنَْي َلَ َوا
َتا َذ ًةَّبا َد ِهِب ىِ َتَ ْسَي  َلَ َو ِهِب ُلِ ْنَْي  َلَ َو اًرْ َبَ ِهِب  َ ُلُ ْسَي َلَ  ْنَا ٍةَب ْط  َر ِدَبَك  َتاَذ ًةَّباَد ِهِب
ْن ِاَف ٍةَب ْطَرِدَبَك َغَلَبَف  َنَ َضَ  َ ِلِ َذ َلَعَف ُهَز اَج َاَف ََّلَّ َسَو ِهْيَلَع ُالله  َّلَ َص ِالله ُل ُسَر ُه َطْ ُشُ ا 11
Artinya:
9 Departemen Agama RI. Al Qur‟an dan terjemahannya “Al hikmah” . (Bandung: Diponegoro. 2005). h. 575.
10 Departemen Agama RI. Ibid. h. 554
11 Muhammad Syafi‟i Antonio. Ibid. h. 96
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  sayyidina  Abbas  bin  Abdul  muthalib  jika memberikan  dana  kemitra  usahanya    secara  mudharabah  ia  mensyaratkan  agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli  ternak.  Jika  menyalahi  peraturan  tersebut,  yang  bersangkutan bertanggung  jawab  atas  dana  tersebut.  Disampaikanlah  syarat-syarat  tersebut kepada rosulullah SAW. Dan rosulullah pun membolehkanya.” (HR. Thabarani).
C. Penerapan al-Mudharabah dalam Peternakan
Penerapan aplikasi sistem al-mudharabah hanya terjadi dalam dunia perbankan dan perdagangan.  Namun  dalam  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  dalam  berbagai kegiatan usaha menggunakan sistem bagi hasil dalam bentuk al-mudharabah.
Konsep  akad  bagi  hasil  pada  dasarnya  tidak  ada  yang  menyebutkan  tentang  bagi hasil  dalam  peternakan.  Inilah  salah  satu  persoalan  dalam  hal muamalah yang  akan  terus berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  tempat  dan  kondisi  sosial.  Atas  dasar itulah  persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah- tengah  masyarakat.  Namun  dalam  kegiatan muamalah mempunyai  dasar  hukum  yang dimana  segala  sesuatu  boleh  dilakukan  sampai  ditemukan  dalil  yang  melarangnya.  Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu  dibolehkan 12 .  Inilah  sisi  rahmat  Allah  terbesar  yang  diberikan  Allah  kepada  manusia. Dalam sebuah hadist Rosulullah SAW bersabda:
َةَبَلْعَث  ْ ِبَِا  ْنَع
َٓلَف  َضِئ ا  َرَف  َضَرَف َّلَج  َوّزَع  َالله  َّنِا َْلَّ َس  َو ِهْيَلَع  ُالله  َلَ َّص  ُالله ُل  ْو ُس  َر َلاَق : َلاَق  ْ ِنَِثُخْمَا َم  َّرَح  َو اَه  ْوُعْي ِضَث
َو اَه  ْو  ُدَتْعَث َٓلَف ا ًد  ْو  ُدُح  َّدَح  َو اَه  ْوُكِ َتَْنَث َٓلَف  ِت اَم  ُرُح
را لد ا ها و ر ( اَ ْنَْع  ْثَحْبَث َٓلَف  ِن اَي ْ سِو  َ ْيَْغ َء اَي ْ ش َا  ْنَع  َتَك َس ) نِطق 13
Artinya:
“Dari  Abi  Tsa‟labah  al-khutsani  berkata  dia:  rosulullah  SAW  telah  bersabda:
Sesungguhnya  Allah  Azza  wa  jalla  telah  memfardhukan  beberapa  ketentuan, jangan  kamu  sia-siakan  (hilangkan).  Dia  mengharamkan  beberapa  yang diharamkan  jangan  kamu  langgar,  dia  telah  menetapkan  hudud  (batasan- batasan)  yang  kamu  melampauinya,  dan  dia  mendiamkan  (tidak  menentukan hukum)  pada  banyak  hal  bukan  (karena)  kelupaan,  jangan  kamu membahasnya”. (HR ad-dharuquthni) Pada  dasarnya  prinsip mudharabah bisa  diterapkan  dalam  peternakan  seperti  yang dijelaskan hadist diatas. Namun dalam pelaksanaanya memerlukan kehati-hatian. D karnakan konsep mudharabah pada umumnya d terapkan dalam aplikasi perbankan.

## III.METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis    penelitian  kualitatif..  Data  primer  dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  responden  atau  objek  yang  diteliti
12 Hadits Ad-dharuquthni . Dikutip oleh Nasrun Haroen. Fiqih Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007) . h.10 13 Ibid.h.10
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.  Yaitu melalui dari hasil wawancara secara langsung    yang  merupakan  objek  penelitian  pada  peternak  Kambing  sedangkan  data sekunder  meliputi  dokumen-dokumen,  laporan,  buku-buku  yang  dapat  mendukung pembahasan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  untuk  kemudian  di  analisis  secara  terus- menerus  dari  awal  hingga  akhir  penelitian  dengan  menggunakan  metode  induktif  dalam mencari pola, model, tema serta teori. 14 Dalam pengelolaan data digunakan metode induktif yang merupakan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum. 15

## IV. HASIL PENELITIAN
A. Penerapan  Sistem  Al-Mudharabah  Terhadap  Konsep  Bagi  Hasil  Ternak  Kambing  di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian.
Terdapat  dua    golongan  narasumber  dalam  penelitian  ini.  Pembagian  kedua golongan  tersebut  didasarkan  pada  perannya,  yaitu    pengelola  dan  pemilik  modal.  Kedua, narasumber tersebut adalah pelaku atas perjanjian usaha ternak kambing. Golongan pertama yaitu pihak pengelola,  maksud dari pihak pengelola ini adalah pihak  yang  memberi  makan, merawat,  dan  menjaga  kambing  hingga  kambing  tersebut  siap  jual.  Sedangkan  golongan yang  kedua  adalah  pemilik  modal/  investor,  yaitu  pihak  yang  memberikan  sejumlah  modal berupa uang tunai yang diserahkan kepada pengelola agar dikelola sehingga mengahasilkan keuntungan yang dimana hasil observasi yang dilakakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara kepada mereka-mereka yang telibat. Menurut pengamatan peneliti bahwa proses yang dilakukan oleh masyarakat Lampoko itu adalah proses kerja sama berbisnis dalam kata lain  yaitu  bahwa  mereka  ini  melakukan  sistem  ingin  saling  membantu  satu  sama  lain  agar kedepannya silaturrahmi mereka tidak terputus dan masih bisa melakukan kerja sama seperti sebelumnya yang dilakukan oleh para orang tua terdahulu.
Penelitian ini yang dilakukan bahwa, hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola,  yaitu  Aco,  Mado,  Odhiy,  Randy,  Ya‟din,  Kattiara,  menunjukkan  adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola kambing sudah terjadi sejak lama. Adapun yang  menjadi  pemilik  modal  adalah  Aco,  Mado,  Odhy.  Sedangkan  yang  menjadi  pihak pengelolah yaitu Randy, Ya‟din, dan Kattiara.  Disamping itu, perjanjian tersebut dilakukan sebatas dengan lisan dengan sistem kepercayaan.
Penelitian  ini  dimulai  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pemilik  modal. Narasumber  yang pertama adalah Bapak Aco (umur 47 Tahun). Beliau mengatakan bahwa :
“perjanjian  peternakan  kambing  karena  ingin  tolong-menolong  dikarenakan  faktor ekonomi    dan  juga  untuk  mendapatkan  tambahan  simpanan  juga  untuk memanfaatkan  hasil  perkebunan  agar  tidak  terbuang  sia-sia,  dan  masalah  tentang pembagian  keuntungan  harus  sesuai  dengan  kesepakatan  diawal  yaitu  pembagian
14 Andi  Prastowo, Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)  h. 45. 15 Andini  T.  Nirmala  dan  Aditya  A.  Pratama, KamusLengkap  Bahasa Indonesia (Cet. I; Surabaya: Prima Media, 2003),h. 163.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
tengah  dan  apabila  mengalami  kerugian  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan diawal”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  diperoleh  data  bahwa  yang  tadinya  perjanjian akad bagi hasil disebabkan adanya keinginan untuk membantu satu sama lain, antara warga yang memiliki harta kekayaan yang cukup atau lebih dengan warga berkehidupan pas-pasan, sesama warga desa Lampoko.
Narasumber  yang  kedua  adalah  Bapak  Mado  (umur  39  Tahun)  .  Ketika  ditanya tentang latar belakang mengapa dia melakukan kerja sama, beliau menuturkan bahwa:
“  Asal  mulanya  terjadinya  suatu  kerjasama  peternakan  kambing  ialah,    banyaknya masyarakat desa Lampoko notabennya adalah petani yang tidak bisa memanfaatkan hasil  perkebunannya,  peternakan  kambinng  adalah  salah  satu  usaha  untuk memanfaatkan hasil perkebunannya, namun yang menjadi kendala disini tidak sedikit masyarakat yang ingin beternak namun tidak memilki modal”. 16
Hal  yang  melatarbelakangi  terjadinya  kerja  sama  peternakan  kambing  antara pemilik  modal  dan  pengelola  atau  petani  adalah  disebabkan  adanya  hasil  perkebunan  yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sedangkan jika  ingin menggunakan dalam bentuk usaha  lain,  kendala  yang  ditemukan  adalah  kurangnya  atau  tidak  adanya  modal.  Adapun bentuk usaha yang ingin dilakukan oleh petani (pengelola) adalah beternak kambing. Usaha ternak  kambing  tidaklah  cukup  dengan  biaya  atau  modal  yang  sedikit,  akan  tetapi membutuhkan modal yang cukup besar. Kemudian lebih lanjut, Bapak Mado  menuturkan :
“ dari sini saya (Bapak Mado) mengajak untuk membuat ternak kambing dan dalam pembagian  hasilnya  yaitu  sibareh.  Karena  pada  umumnya  masyarakat  setempat biasanya  menggunakan  sibareh  (50%  banding  50%).  Dari  sini  saya  (bapak  Mado) memberikan  uang  dan  menyuruh  sipengelola    untuk  memilih  kambing  yang diinginkan  dan  ketika  kambing  sakit  si  pengelolah  cukup  lapor  kepada  saya.  Jika sipengelola    sudah  lapor  maka  kewajiban  si  pemilik    modal  untuk  mengeluarkan keputusan  terhadap  kambing  tersebut,  tetap  dirawat  atau  dijual  dan  masalah perawatan seluruhnya ditanggukan kepada pengelola”.
Dari  kondisi  seperti  itulah  kemudian  warga  yang    memiliki  harta  lebih,  ingin membantu  petani  dalam  memanfaatkan  hasil  perkebunannya  dengan  memberikan  sejumlah modal  agar  petani  bisa  melakukan  usaha  lainnya  dalam  rangka  memanfaatkan  hasil perkebunan.  Dalam  langkah  selanjutnya,  petani  dan  pemilik  modal  membuat  kesepakatan lisan  berupa  perjanjian  kerja  sama    dalam  bidang  ternak  kambing.  Perjanjian  yang  dibuat tersebut  dikenal  dengan  istilah  s ibareh. Perjanijian  ini  mengatur  tentang  kesepakatan pembagian  dari  keuntungan  hasil  pengelolaan  modal  yaitu  50  banding  50  artinya    adalah 50% dari keuntungan yang dimiliki pemilik modal, dan 50% sisanya adalah milik pengelola.
Modal  yang  diberikan  kepada    petani,  dia  berhak  penuh  mengelolahnya  sepanjang dalam  rangka  meraih  keuntungan  yang  lebih  besar  dari  pengelolaan  modal  tersebut  pihak petani  kemudian  menggunakan  modal  tersebut  untuk  memilih  dan  membeli  bibit    kambing
16 Mado. Selaku Pemilik Kambing .Wawancara  penulis di Lampoko 22 November 2017. Pkl 11.00
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
yang  sesuai  dengan  keinginannya,  sebab  pemiliik  modal  telah  memberikan  kebebasan kepada  petani/  pengelola  untuk  memakai  modalnya  untuk  memilih  dan  membeli  bibit kambing.
Pada  masa  perawatannya,  pemilik  modal  juga  memberikan  kelonggaran  kepada pengelola dengan cara ketika kambing mengalami penurunan kondisi atau sakit yang bukan diakibatkan  kelalaian pengelola,  maka pengelola cukup  mengatakan  kepada pemilik  modal, dan pemilik modal akan menjual kambing tersebut dalam keadaan kurang sehat. Dengan kata lain, jika pengelola sudah melaporkan kondisi kambing yang sakit itu kepada pemilik modal, maka  keputusan,  dan  tanggung  jawab  terhadap  kambing  tersebut  adalah  berada  di  tangan pemilik modal.
Jika  kambing  tersebut  dijual  kepada  pengelola,  maka  pengelola  sendirilah  yang bertanggung  jawab  penuh  dalam  merawat  dan  membiayai  segala  kebutuhan  kambing tersebut.  Berdasarkan  data  tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  terjadinya  akad sibareh dilatarbelakangi  oleh  keinginan  saling  membantu,tolong  menolong  demi  meningkatkan ekonomi  bersama  yang  dilakukan,  oleh  warga  yang  memiliki  harta  yang  lebih  dan  warga yang kekurangan modal
Sedangkan dari sebagian para pengelola dan juga selaku seorang petani, mereka juga merupakan  yang  memilik  latar  belakang  tergolong    lemah    dalam  hal  permodalan.  Mereka membutuhkan  investor  untuk  menambah  modal  sehingga  mereka  bisa  melakukan  usaha ternak  kambing  dan  memanfaatkan  hasil  perkebunan  dengan  maksimal.  Dalam perkembangan  selanjutnya  kebutuhan  akan  perawatan  kambing  terkait  dengan  kebutuhan pakan,  pemberian  nutrisi,  dan  kebutuhan  lainnya  semakin  meningkat  dan  mahal,  sehingga tidak  sedikit  pengelola  yang  mengeluh  disebabkan  ketidakseimbangan  antara  biaya  yang dikeluarkan untuk merawat kambing dengan keuntungan yang diperoleh. Berikut wawancara dengan bapak  Odhiy (umur 42 Tahun), beliau menuturkan bahwa:
“kerja  sama  beternak  kambing  jika  dilihat  dari  pengelolahannya  diukur  dengan pendapatan yang didapat sudah pasti tidak akan ada hasilnya malah bisa dikatakan rugi,  apalagi  jika  sipengelola  memberi  pakan  ternak  dengan  mewah  seperti  , memberikan  vaksin,  memberikan  obat-obatan  dari  dokter hewan    dan  lain-lain  itu semua dipenuhi, maka dari ketika diperinci mulai dari awal sudah pasti tidak akan dapat untung, maka dari itu  ketika melakukan kerjasama alangkah baiknya dalam pengelolahan  pakan  diambilkan  dari  hasil  kebun  sendiri  dan  jangan  cuman  fokus kepada beternak juga “. 17
Berdasarkan  hasil wawancara diatas,  dapat  diketahui  bahwa  akad  kerjasama  bagi hasil  dalam  perjalanannya  menimbulkan  perasaan  tidak  adil,  sebab  seiring  perkembangan zaman,  kebutuhan  untuk  merawat  tidak  sebanding    dengan  keuntungan  yang  diperoleh. Faktor yang menyebabkan pengelola merasa rugi jika semua perawatan telah diperinci antara lain,meningkatkan  harga  pakan  juga  pemenuhan  gizi  seperti  vaksin  dan  lainnya  yang harganya  terus  melambung.  Sedangkan  dari  pihak  pemilk  modal  sendiri  tidak  memberikan biaya  atau  modal  tambahan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  tersebut.  Hal  ini
17 Odhiy. Selaku Pemilik Kambing. Wawancara pada Tanggal 25 November 2017. Pkl 1.00
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai. Oleh sebab itu Bapak Randy  (umur 38  tahun),  jalan  keluar  yang  baik  adalah  dengan  memberikan  pakan  hasil  perkebunannya sendiri    dan  tidak  menggantungkan  penghasilan  kepada  peternakan  kambing  tersebut.  Hal tersebut  bisa  dilakukan  asalkan  pengelola  tidak  menyia-nyiakan  modal  yang  telah diinvestasikan oleh pemilik modal kepada pengelola.
berdasarkan wawancara lain  yang  dilakukan  dengan  bapak  Odhiy  terkait  dengan adanya  perjanjian  akad  bagi  hasil  dilakukan    di  desa  Lampoko  Kecamatan  Campalagian, tanpa  adanya  penuangan  dalam  bentuk  tulisan  dan  hanya  berdasarkan  sistem  kepercayaan. Beliau  menuturkan  sebagai berikut:
“perjanjian  kerja  sama  antara  pemilik  modal  dengan  pengelola  kambing  sudah lama dilakukan di desa Lampoko Kecamatan Campalagian dari dulu dipakai sistem kepercayaan,  jadi  tidak  ada  yang  melakukan  perjanjian  secara  tertulis  karena sudah  saling  percaya.  Awal  mula  terjadinya  kerjasama  ini  pemilik  kambing memberikan  uang  kepada  pengelola  setelah  itu  terkait  dengan  pemilihan  bibit kambing  diberikan  sepenuhnya  kepada  pengelola  sesuai  dengan  keinginannya. Dalam  pengelolahan  ternak  kambing,  sipengelola  juga  diberikan  keleluasan  untuk merawat  kambing  baik  dari  sistem  pemberian  pakan  dan  minum.  Dalam mengelolah  ternak  biasanya  pengelola  memakai  lahannya  yang  ada  diladang sebagai kandang kambing”.
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  dan  mendukung  pernyataan  diatas, bahwa    dalam  pelaksanaan  perjanjian  akad  bagi  hasil  yang  terjadi  di  desa  Lampoko  tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu, masyarakat Lampoko telah melakukan kerjasama perjanjian akad bagi hasil secara lisan dan berdasarkan sistem kepercayaan atau saling percaya satu sama lain.
Awal  mula  terjadinya  akad  bagi  hasil  adalah  dengan  memberikan  sejumlah  modal kepada  pengelola  yang  dipercayakan  untuk  digunakan  pengelola  dalam  membeli  bibit kambing  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  pengelola  dan  diberikan  kewenangan  dan kebebasan  dalam  memilih  bibit  kambing  yang  akan  dijadikan  objek  kerja  sama  bagi  hasi. Tidak  hanya  itu,  pemilik  modal  juga  memberikan  keleluasan  kepada  pengelola  dalam melakukan perawatan ternak kambing.
Perawatan  yang  dimaksud  adalah  berhubungan  dengan  pemberian  makanan  dan minuman  serta  gizi  yang  diperlukan.  Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  memberatkan  pihak pengelola  .Pihak  pengelola  harus  mengantisipasi  terjadinya  kelalaian    dalam  perawatan sehingga  tidak  sampai  terjadi  ketidak  terpenuhnya  target,  kerugian,  atau  menghasilkan keuntungan namun hanya sedikit.
Lebih lanjut Bapak Odhiy menuturkan bahwa: “Dalam  pembagian  hasil  ternak  kambing  masyarakat  setempat  menggunakan sistem  bagi  hasil  atau  seperdua  dalam  pembagian  hasil  pemeliharaan  kambing  dan kebanyakan masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola, karena jika pengelola cuman mendapatkan separuh dari keuntungan maka otomatis pengelolah tidak dapat apa-apa,  karena  dalam  masa  1  tahun  rata-rata  satu  ekor  kambing  mendapatkan
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
keuntungan 6 sampai delapan juta berarti maksimal pendapatan  pengelolah sebesar 3  juta  dan  itupun  masih  dikurangi  dari  pembelian  pakan  berupa  pemberian  vaksin dan lain-lainnya”.
Menurt  Bapak    Odhiy,  rata-rata  dalam  satu  tahun  keuntungan  dari  penjualan kambing  adalah  sekitar  5  hingga  8  juta  rupiah.  Keuntungan  tersebut  kemudian  dibagi  rata menjadi dua, yaitu 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik modal.
Dalam  perjanjian  akad  bagi  hasil  ini,  biaya  yang  dikeluarkan  selama  perawatan disebut  juga  dengan  tambahan  modal  dari  pengelola,  sehingga  keuntungannya  semestinya adalah  misalkan  8  juta  dikurangi  dari  biaya  perawatan  dan  baru    selanjutnya  dibagi  dua. Namun dalam kenyataan dilapangan, biaya selama perawatan dibebankan kepada pengelola dan juga keuntungan dibagi tanpa adanya pengurangan atas biaya perawatan terlebih dahulu. Hal ini yang kemudian menjadi ketidakadilan menurut pengelola, sebab dia hanya mendapat keuntungan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan keuntungan untuk pemilik modal.
Selanjutnya  kutipan wawancara dengan  Ibu  Kattiara.  Beliau  mengatakan bahwasanya:
“kerja  sama  ternak  kambing  adalah  salah  satu  kegiatan  baik  karena  ada  unsur saling tolong-menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu khususnya Ibu rumah tangga  yang  ingin  beternak  namun  tidak  mempunyai  binatang  ternak  karena kebanyakan  ibu-ibu  setempat  mayoritas  bertani  setelah  itu  hasil  perkebunan  tidak bisa  dimanfaatkan  secara  maksimal  disamping  itu  kerjasama  peternakan  kambing ini  juga  mudah  karena  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  sehingga  dapat melakukan  aktifitas  yang  lain.  Untuk  masalah  bagi  hasil  keuntungan  ternak biasanya  langsung  dibagi  dua  separuh  untuk  pengelolah  separuhnya  lagi  untuk pemilik  modal  maka  dari  itu  memelihara    ternak  kambing  yang  selama  ini  saya lakukan  membuat  sedikit  tambahan  perekonomian  saya  karena  ada  tambahan kerjaan sedikit sebagai ibu rumah tangga”. 18
Berdasarkan  kutipan wawancara di  atas,  dapat  ditetapkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Dengan  adanya  perjanjian  bagi  hasil  peternakan  kambing  di  Desa  Lampoko  Kecamatan Campalagian  sangat  membantu  masyarakat  setempat  karena  ada  rasa  saling  tolong- menolong
2. Dalam  pembagian  hasil  peternakan  kambing  yang  ada  di  Desa  Lampoko  Kecamatan Campalagian sistem bagi hasil  menurut pengelola sudah sesuai asalkan pengelola sudah tidak terkena biaya lain.
3. Dengan  adanya  perjanjian  kerja  sama  petani  bisa  memanfaatkan  hasil  perkebunannya secara maksimal.
Selanjutnya  ada  beberapa  dari  wawancara  lain  dari  kelompok  masyarakat  selaku pengelolah  dan  pemilik  kambing  yang  memelihara  kambingnya  sendiri  yaitu  dari  Bapak Jupri (umur 35 Tahun) dan Ibu Siti (umur 54 Tahun) berikut pemaparannya.
18 Kattiara. Selaku Pengelolah Kambing Wawancara langsung pada senin  1 Desember 2017.Pkl 12:00
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Wawancara dengan Bapak Jupri (umur 35 Tahun) mengatakan bahwa:
“ kegiatan pemeliharaan kambing merupakan kegiatan sampingan, dimana bila sore hari pulang bekerja, saya bisa menyibukan diri dengan memberi makan kambing atau sebagainya” 19
Sementara itu ibu sitti (54 tahun) mengatakan:
“saya  memelihara  kambig  saya  bukan  semata  mata  untuk  mencari  keuntungan, namun  terkhusus  untuk  saling  memperdayakan  masyarakat,  dikerenakan  kegiatan semacam ini pada dasarnya adalah kegiatan tolong-menolong yang manfaatnya bisa dirasakan  bagi  kedua  belah  pihak.  Serta  sebagai  sarana  investasi  yang  dapat digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan”. 20
Berdasarkan  pemaparan  kedua  responden  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem yang mereka lakukan adalah kepercayaan rujukan dari sistem kerja sama dan  kegiatan yang mereka  lakukan  atas  kemauan  sendiri  tampa  ada  unsur  paksaan  dari  pihak  manapun  dan sistem  nisbah  bagi  hasilnya  nanti  mereka  peroleh  sistem  bagi  dua  setiap  keuntungan  yang diperoleh  dan  mereka  memelihara  kambing  tersebut  juga  sebagai  usaha  sampingan  sebagai penambahan pendapatan mereka.

## B. Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Sistem  Bagi  Hasil  terhadap  Peternakan Kambing di Desa Lampoko
Hukum Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada hanya tentang kerjasama dalam pengelolahan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dalam hukum Islam dikenal dengan Mudharabah. Pemeliharaan kambing di qiyaskan dengan mudharabah karena praktik memelihara kambing sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan kambing yang dipelihara dengan pembagian keuntungan menggunakan persentase.
Kegiatan  usaha  memelihara    hewan  kambing  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di Desa    Lampoko  Kecamatan  Campalagian  dalam  pengertiannya  adalah  bagian  dari  hukum Islam  di  bidang  muamalah  yang  mengatur  perilaku  manusia  dalam  menjalankan  hubungan ekonominya,  sedangkan  bentuk  kegiatannya  dalam  konsep  islam  disebut  kerja  sama  dalam kegiatan  usaha.  Dalam  hal  kerja  sama  setidaknya  ada  dua  istilah  dalam  al-qur‟an  yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-„aqdu (akad) dan al-„ahdu (janji).
Kegiatan  usaha    kambing  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Desa  Lampoko Kecamatan Campalagian pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah  jelas dan dibenarkan oleh syara‟ selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai- nilai  syari‟at  Islam.  Pada  konsepnya  dimana  antara  individu  atau  kelompok  manusia  yang melakukan  kerja  sama  pemeliharaan  hewan  kambing  tersebut  terjalin  ikatan  ijab  dan  qabul yang  menimbulkan  akibat  hukum  dari  bentuk  kegiatannya,  yakni  pihak  pemilik  modal menyatakan  kehendaknya  dalam  menyerahkan  modalnya  berupa  hewan  kambing  kepada
19 Jupri penegelolah dan pemilik kambing.Wawancara langsung pada  jumat  5 Desember 2017.Pkl 09:00)
20 Siti. Pengelolah  dan  Pemilik  Kambing.  Wawancara  langsung  pada  Rabu  10 Desember 2017 pkl 03.00)
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
orang  yang  bisa  dan  setuju  menjalankan  kegiatan  usaha  pemeliharaan  kambing.  Kemudian dari  perikatan  tersebut  menimbulkan  akibat  hukum  dari  perjanjian  perikatan  terhadap objeknya
Peneliti  mendapati sebuah kasus dari hasil  waawancara dengan ibu Karia selaku pengelolah ternak kambing beliau mengatakan bahwasanya
“kerja sama ternak kambing adalah salah satu kegiatan baik karena ada unsur saling tolong-menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu khususnya Ibu rumah tangga yang  ingin  beternak  namun  tidak  mempunyai  binatang  ternak  karena  kebanyakan ibu-ibu  setempat  mayoritas  bertani  setelah  itu  hasil  perkebunan  tidak  bisa dimanfaatkan secara maksimal disamping itu kerjasama peternakan kambing ini juga mudah  karena  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  sehingga  dapat  melakukan aktifitas  yang  lain.  Untuk  masalah  bagi  hasil  keuntungan  ternak  biasanya  langsung dibagi dua separuh untuk pengelolah separuhnya lagi untuk pemilik modal”. 21
Berikut  resiko  bagi  hasil  kambing  dan  sistem  penanggungganya  menurut  hasil wawancaran  dengan  bapak  Akbar  mengenai  tentang  resiko  bagi  hasil  kambing  dan  sistem penanggungannya  tersebut  memiliki  ragam  bentuk  yang  telah  dilakukan  sejak  dulu  oleh masyarakat Lampoko.
“ Menurut bapak Akbar bahwa ketika terjadi resiko di tanggung secara bersama-sama diantara  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  kerjasama.  Resiko  yang  terjadipun  beragam seperti  resiko  kambing  sakit,  harga  turun,  kambing  mati.  Kedua  belah  pihakpun  ikut bertanggung  jawab  ketika  terjadi  resiko  kecuali  saat  kambing  sakit  pemelihara  tidak  ikut bertanggung jawab  dalam hal  perawatan maupun pembelian obat di mantri hewan. 22
Resiko yang terjadi pada praktik bagi hasil kambing tidak hanya terjadi pada kambing yang di peliharakan tetapi resiko dapat timbul dari pemilik maupun pada  pemelihara. Hal ini sesuai  dengan  hasil  wawancara  kepada  bapak  Akbar  bahwa  pemelihara  kambing  atau pemilik  kambing  juga  dapat  menjadi  penyebab  timbulnya  resiko  seperti  mengalami  cacat bahkan meninggal dunia”.
Bentuk  perjanjian  dibagi  menjadi  dua  macam  yakni  perjanjian  dalam  bentuk  tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah /2: 282. 23
اَهُّيَأََٰٰٓي ٱ َهيِرَّن َف ى ّٗمَسُّم  ٖمَجَأ َٰٰٓىَنِإ ٍهۡيَدِب مُتىَياَدَت اَذِإ ْا َٰٓىُىَماَء ٲ ُيىُبُت ۡك …
Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu bermu‟amalah  tidak  secara  tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan bahwa  dalam  pelaksanaan  pemeliharaan  hewan  kambing  dalam  bentuk  perjanjiannya sebagian  besar  antara  para  pihak  melakukan  perjanjian  dalam  bentuk  lisan,  hal  tersebut dilakukan kerja sama pada prinsipnya semata-mata  hanya sekedar tolong-menolong  sesama manusia  dalam  bidang  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Dalam  isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan usaha memelihara kambing tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai illahiyat sebagai berikut:
21 Karia , Pengelolah Kambing Wawancara langsung pada selasa  27 Desember 2017.Pkl 12:00
22 Akbar, Pemilik dan Pengelolah Kambing. Wawancara langsung pada selasa 27 Desember 2017.Pkl 02:00 23 Departemen kementrian Agama RI.Al Qur‟an dan terjemahannya. (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesi, 2012),h. 49
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
1. Asas  kejujuran,  Dalam  menjalankan  kegiatan  beternak  kambing  tersebut  dimana  kedua belah pihak jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT  dan kepada masyarakat.
2. Asas  kebebasan,  Membebaskan  kedua  belah  pihak  dalam  menjalankan  kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak
3. Asas  keadilan,  Keseimbangan  antar  individu  dari  kedua  belah  pihak  baik  moral  atau materil.  Dituntut  untuk  melakukan  hal  yang  benar  dalam  pengungkapan  kehendak  dan keadaan.
4. Asas  kerelaan  ,  Kegiatan  usaha  ini  dilakukan  oleh  para  pihak  atas  dasar  rela  tidak  ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  tokoh  agama  tentang  sistem  bagi  hasil akad mudharabah terhadap  peternakan  kambing  maka  penyusun  melakukan  wawancara dengan beberapa tokoh agama. Adapun hasil wawancaranya, sebagai berikut :
Dari hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Ali, beliau berpendapat bahwa:
“  Bahwa  dalam  hukum  Islam  tidak  ada  dalil  yang  mengatur  tentang  kerjasama dalam  pemeliharaan  hewan  ternak  yang  ada  hanya  tentang  kerja  sama  dalam pengelolaan  modal  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  dalam hukum Islam dikenal dengan Mudharabah. Sistem bagi hasil kambing diqiyaskan dengan  Mudharabah  karena  praktek  bagi  hasil  kambing  sama  dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan kambing  yang  dipelihara  dengan  pembagian  keuntungan  menggunakan persentase.  Pembagian  keuntungan  dengan  cara  memilih  anak  kambing  ini diperbolehkan  dengan  ketentuan  awal  disepakati  akad  harus  dijelaskan  apabila salah  satu  pihak  mendapatkan  bagian  yang  cacat  maka  harus  ridho,  karena apabila tidak dijelaskan dan tidak ada kesepakatan pada saat dilakukannya akad akan  terdapat  unsur  garar  atau  ketidakpastian  dalam  pembagian  keuntungan yang disandarkan pada masa mendatang mengakibatkan akad menjadi cacat atau batal. (wawancara langsung. Jumat 12 Januari 2018 ). 24
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  penyusun  menyimpulkan  bahwa  akad Mudharabah boleh dilakukan pada  kerja sama pemilik dan pengelolah kambing karena pada dasarnya  sistem  yang  mereka  bangun  ini  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  mereka  sepakati diawal  maka  dari  itu,  dalam  akad Mudharabah segala  sesuatu  yang  bisa  mengakibatkan kerugian dan salah  satu pihak merasa dirugikan sehingga menimbulkan  ketidakrelaan harus dihindari.
Firman Allah SWT dalam Q.S An Nissa / 4 : 58 . 25
24 Muhammad  Ali.  Tokoh  Agama.‟‟Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Sistem  Al-
Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan
Campalagian”(Wawancara Oleh Penulis Bungaderi Tanggal 12 Januari 2018).
25 Departemen  kementrian  Agama  RI.Al  Qur‟an  dan  terjemahannya. (Jakarta:  PT Sinergi Pustaka Indonesi, 2012),h. 88
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
… َه ۡيَب مُت ۡمَكَح اَذِإ َو ٱ ِساَّىن ِب ْاىُمُك ۡحَت نَأ ٲ ِلۡدَعۡن ….

## Artinya :
“ Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S An Nissa / 4 : 58 ).
Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan  hukum  di  antara  manusia,  kalau  sekiranya  seseorang  menetapkan  hukum  di antara  mereka  yang  tidak  adil,  maka  kehidupan  masyarakat  menjadi  pincang,  dan  akan terjadi diskriminasi.
Dari hasil wawancara dengan bapak  H. Usman Zaid beliau berpendapat bahwa : “ Konsep  bagi  hasil    untuk  kambing  betina  itu,  hukumnya  sudah  sesuai  dengan prinsip  islam,  dimana  dalam  suatu  kegiatan  muamalah  haruslah  saling menguntungkan  satu  dengan  yang  lainnya  dan  tidak  merugikan  salah  satu pihak. Dalam pembagian keuntungan  telah di jelaskan disebutkan, dimana bagi hasil  berdasar  pada  persentase  keuntungan  yang  di  dapat  dari  jumlah  atau nominal hasil penjualan anak kambing saja atau dengan induknya, jika kambing betina  tersebut  mempunyai  anak.  Namun  anak  pertama  dari  induk  kambing merupakan hak milik peternak. Sama halnya  dengan bagi hasil kambing betina. jika yang dijadikan objek adalah kambing jantan. Maka akan lebih jelas bentuk keuntungannya  yang  akan  dibagi  sesuai  kesepakatan  yang  telah  dibuat  diawal perjanjian. (wawancara langsung. Sabtu 13 Januari 2018 ). 26
Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan  bahwa sistem bagi hasil pada peternakan kambing  tersebut dibolehkan asalkan proses transaksinya transparan, rela  sama  rela  dan  tidak  ada  yang  merasa  dirugikan.    Karena  pada  dasarnya  sistem  kerja sama  yang  dilakukan  hanya  semata-mata  ingin  saling  tolong  menolong  dan  mempererat silaturrahmi antar sesama warga.
26 H.  Usman  Zaid.  Tokoh  Agama.‟‟Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Sistem  Al-
Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan
Campalagian”(Wawancara Oleh Penulis Bungaderi Tanggal 13 Januari 2018).
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## V. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:
A. Pelaksanaan  sistem  bagi  hasil  pada  usaha  ternak  Kambing  di  Desa  Lampoko menggunakan  sistem revenue  sharing yaitu  sistem  pembagian  hasilnya  dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola Kambing tanpa dihitung berapa biaya yang telah  pengelola  keluarkan  dalam  penggemukan  Kambing  tersebut.  Dengan  porsi nisbah  dibagi  dua  atau  50:50.  Hal  ini  telah  terjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak,  yaitu  antara shahibul  mal dengan mudharib. Namun  sayangnya  kesepakatan atau  akad  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  hanya  akad  lisan,  bukan  tulisan. Sehingga  jika  ada  komplen  dari  pihak  pengelola  atas  ketidaksesuaian  dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut akad lisan.
B. Tinjauan  Ekonomi  Islam  mengenai  usaha  ternak  kambing  di  Desa  Lampoko  sudah sesuai  dengan  prinsip  syari‟ah.  Dalam  menjalankan  usaha  ternak  kambing  tersebut pemilik  modal  dan  pengelola  modal  sama-sama  melakukan  akad  dan  disepakati  di awal  kontrak,  pemilik  Kambing  memberikan  modal  berupa  uang  kepada  pengelola kambing  untuk  memelihara  kambing  tersebut  dan  keuntungan  yang  diperoleh  akan dibagi  dua  atau  50%  :  50%.  Hal  tersebut  sudah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak meskipun  hanya  melalui  akad  lisan.  Karena  jikalau  memang  pemilik  modal mengambil uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah  dijelaskan  kepada  pengelola,  dan  jika  ada  perubahan  akad  dalam pembagian  keuntungan  maka  dari  awal  harus  dibicarakan  kepada  pengelola  supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Daftar Pustaka
Aco . Selaku Pemilik Kambing. Wawancara  pada Tanggal 21 November 2017.
Ali.Muhammad Tokoh Agama.‟‟Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al- Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian”Wawancara Oleh Penulis Bungaderi Tanggal 12 Januari 2018.
Akbar, Pemilik dan Pengelolah Kambing. Wawancara langsung pada selasa  27 Desember 2017.
Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani Azzani al-yamani, ”Subulussalam”, bab Al-Qarad Jus 2 halaman 110. Penerbit Das Al hadist Qairo.
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Andriawan. Skripsi “ Pola Penerapan Sistem Mudharabah Terhadap Hasil Peternakan. Studi Kasus Bagi Hasil Terhadap Hasil Ternak Sapi di Desa Sumberjo”. Tidak diterbitkan Fakultas Agama Islam. Universitas al-asyar‟ah Mandar.2015.
Antonio,Muhammad Syafi‟i  . Bank syariah “Dari Teori Ke Praktek”. Jakarta : Gema Insani. 2001.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai pustaka.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta, Balai pustaka.2007.
Departemen Agama RI. Al Qur‟an dan terjemahannya “Al hikmah” . Bandung: Diponegoro. 2005.
Departemen kementrian Agama RI.Al Qur‟an dan terjemahannya.(Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesi, 2012)
Fatimah, Siti Skripsi “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil  Peternak  Sapi di Desa Sejangat di  Tinjau  Menurut Konsep  Mudharabah”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2010.
Hadi shalihul,  dan Muhammad „‟pegadaian syari‟ah‟‟ , Jakarta : Salemba Diniyah, 2003
Hak Nurul,  „‟ Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari‟ah.‟‟ Yogyakarta: Teras, 2011.
Heykal Mohammad dan Huda Nurul. Lembaga Keuangan Islam “Tinjauan Teoretis dan Praktis” (Jakarta : Kencana Predana Media Group. 2010.
Haroen  Nasrun. Fiqih Muamalah. jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
Ismail. Perbankan Syariah .Jakarta : Kencana. 2011.
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. I, Jakarta: GP. Press, 2009.
Jupri penegelolah dan pemilik kambing.Wawancara langsung pada  jumat  5 Desember 2017.
Karia , Pengelolah Kambing Wawancara langsung pada selasa 27 Desember 2017.
Kattiara. Selaku Pengelolah Kambing Wawancara langsung pada senin 1 Desember 2017.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Muhammad. Sistem  dan  Prosedur Operasional  Bank  Syariah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII press. 2008.
Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah . Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam.
Moh. Pabunda Tika, Metodologi Riset Bisnis , Cet. Pertama; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
Mado. Selaku Pemilik Kambing .Wawancara pada Tanggal 22 November 2017.
Nurhasanah Dr.Neneng,Dra;M.Hum, Mudharabah Dalam Teori dan Praktik Cet.1 ; Bandung:PT Refika Aditama,2015.
Nirmala, Andini T. dan Aditya A. Pratama, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet. I; Surabaya: Prima Media, 2003.
Odhiy. Selaku Pemilik Kambing. Wawancara pada Tanggal 25 November 2017.
Razyak,BA.  Abd. Tokoh Agama.‟‟Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al- Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian”Wawancara Oleh Penulis Bungaderi Tanggal  2 Februari 2018.
Rosyidin Ahmad Dahlan, „‟ Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah‟‟ Yogyakarta: Global Pusaka utama 2004.
Suhendi, Hendi, „‟ figh muamalah „‟ , Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2003.
Fiqih Muamalah . Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007
Syarifuddin Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Edisi Pertama. Cet.2; Jakarta: kencana. 2003.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Cet 21; Bandung: ALFABETA, 2015.
Siti. Pengelolah  dan  Pemilik  Kambing.  Wawancara  langsung  pada  Rabu  10 Desember 2017.
Syarifuddin.Amir Garis-garis besar fiqh . Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.2005.
Tim  pustaka  phoenix, kamus  besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Baru Jakarta:  PT. Media Pustaka Phoenix, 2009.
Pasolong,  Harbani. Metode  Penelitian  Administrasi  Publik, Cet.2;  Bandung: Alfabeta,2013.
Prof.  Dr.  Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cetakan ke-16, Februari 2013.
Prastowo,Andi:‟‟ MetodePenelitianKualitatif dalam Perspektif Rancangan
Penelitian‟‟ Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Widianto  Hari  Skripsi “  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Kambing Antara  Pemasok  dan  Pedagang.  Studi    Kasus  di  Kios  Al-Hajj  Godean  Yogyakarta”. Universitas Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
Hadits Ad-dharuquthni .  Dikutip  oleh  Nasrun  Haroen. Fiqih  Muamalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
http://peternakan.co.id/peternakan/.Di unggah pada tanggal 29 Mei 2017.