## PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA
Oleh: Ni Luh Novi Wirmyati 1 dan I Nyoman Gede Remaja 2
( nym.remaja@unipas.ac.id )
Abstrak : Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana agar  menyadarkan  dan  mengembalikannya  menjadi  warga  yang  baik  sehingga dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat.  Terjaganya  keamanan  dan  ketertiban menjadi  faktor  penentunya  keberhasilan  dari  pembinaan.  Bila  terjadi  gangguan keamanan dan ketertiban maka proses pembinaan tidak akan berjalan. Salah satu gangguan  tersebut  yaitu  peredaran  narkotika  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  memunculkan  rumusan  masalah  sebagai berikut,  upaya-upaya  apakah  yang  dilakukan  dalam  menanggulangi  peredaran narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan    Kelas  IIB  Singaraja?,  dan  hambatan- hambatan  apakah  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi  peredaran  narkotika? Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  maka  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan,  wawancara  dan  observasi  yang menghasilkan  data  primer  dan  sekunder  kemudian  dianalisis  menggunakan metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  yang  dilakukan dalam  penanggulangan  peredaran  narkotika  di  Lapas  Kelas  IIB  Singaraja  ada  3 yaitu upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi sesuai dengan standar pencegahan  gangguan  keamanan  dan  ketertiban,  serta  hal-hal  yang  menghambat yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  yang  mengalami  over kapasitas, rumitnya birokrasi untuk pengadaaan sarana dan prasarana, kurangnya mutu SDM Petugas dan lemahnya pengawasan terhadap Petugas.
Kata Kunci : Narkotika, Penanggulangan, Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Penggunaan  narkotika  dewasa  ini  sudah  menjadi trend atau  gaya  hidup  di berbagai  kalangan,  tidak  saja  dilingkungan  masyarakat  yang  berpenghasilan menengah  keatas,  juga  sudah  menjalar  kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan rendah.  Luasnya  kalangan  pengguna  narkotika  ini,  sudah  tentu  menjadi  ladang subur  bagi  produsen  maupun  pengedar  narkotika  sehingga  dengan  berbagai  cara mereka  berusaha  mencari  celah-celah  untuk  dapat  mendistribusikan  dan  menjual produknya. Usaha-usaha untuk mencegah dan meredam peredaran narkotika yang
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
sangat  marak  dewasa  ini  sebenarnya  sudah  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah melalui  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  dengan  melakukan  berbagai  usaha- usaha  pencegahan,  seperti  memberikan  ceramah-ceramah  di  semua  lini  baik dikalangan  pelajar,  mahasiswa  dan  masyarakat  umum,  serta  membentuk organisasi-organisasi sosial anti narkoba.
Permasalahan  yang  muncul  dan  menjadi  keprihatinan  kita  saat  ini,  adalah terjadinya  kasus  peredaran  narkotika  yang  melibatkan  tahanan  atau  penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh pengedar dan pengguna untuk memperluas  peredarannya.  Contoh  kasus  peredaran  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan terjadi pada tahun 2012  yang melibatkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang bernama Freddy Budiman. Berada di balik bui ternyata tak menghentikan aksi Freddy. Dia masih bisa mengendalikan bisnis barang haram itu dari balik bui menggunakan telepon genggam, salah satu benda yang dilarang dalam penjara. Jejaknya terendus setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 butir pada Mei 2012  (Ita  Lismawati  “Rentetan  Kasus  Hukum  Freddy  Budiman  Si  Gembong Narkoba” melalui http://www.viva.co.id, diakses tanggal 06 Oktober 2017).
Demikian  juga  di  Bali,  peredaran  dan  penggunaan  narkotika  sudah  sangat menghawatirkan.  Dari  data  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Provinsi  Bali mencatat  jumlah  pengguna  narkoba  telah  mencapai  2,01  persen  dari  jmlah penduduk  atau  sebanyak  61.353  jiwa  (Surnantaka  Wayan  “BNN  Catat  61.335 Pengguna  Narkotika  di  Bali”  melalui  http://www.posbali.id,  diakses  tanggal  05 Juni  2018).  Di  kota-kota  kecil  seperti  Singaraja  yang  merupakan  lokasi  dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berada, tidak dapat dipungkiri juga terdapat peredaran dan penyelundupan narkotika. Hal ini dapat dibuktikan tanggal 11  April  2017  tiga  orang  penghuni  yang  bernama  Muhammad  Bahri,  Ida  Bagus Made Putra Yasa dan Muhammad alias  Mamat tertangkap langsung oleh Kepala Lembaga  Pemasyarakatan  sedang  mengkonsumsi  narkotika  jenis  shabu-shabu  di dalam  salah  satu  sel  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja.  Hal  ini menandakan  bahwa  adanya  peredaran  narkotika  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.
Bertitik  tolak  dari  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam penelitian ini, adalah :
1. Upaya-Upaya  apakah  yang  dilakukan  dalam  menanggulangi  peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIB Singaraja?
2. Hambatan-hambatan  apakah  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi  peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena menitikberatkan  pada  kesenjangan  antara  teori  dengan  realita  dalam  Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya  dalam  masyarakat.  Gejala  hukum  yang  hendak  digambarkan  dalam penelitian ini adalah mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi  peredaran  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja dan hambatan-hambatan yang ditemui.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Singaraja.  Pemilihan  lokasi  penelitian  diakukan  secara purposive  sample , berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan proses  pencarian  data.  Kemudahan  tersebut  diantaranya  karena  peneliti berdomisili  di  Singaraja.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  teknik  studi dokumentasi/kepustakaan,  wawancara,  dan  observasi.  Studi  dokumentasi/ kepustakaan  yang  dilakukan  terutama  di  Perpustakaan  Universitas  Panji  Sakti, Universitas  Pendidikan  Ganesha  dan  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten  Buleleng serta  teknik  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kepala  Lembaga  dan  Pejabat  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Data-data yang didapat berupa data primer dan sekunder kemudian dianalisis melalui  analisis  kualitatif.  Alur  pengolahan  data  sebagai  berikut  :  data
dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara sistematis, dan ditarik simpular, sebagai jawaban atas permasalahan.

## III. HASIL PENELITIAN
3.1  Upaya-Upaya  Dalam  Menanggulangi  Peredaran  Narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Sistem  keamanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Rutan  dan  Cabang  Rutan pada  dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  mewujudkan  kehidupan  dan penghidupan  yang  teratur,  aman  dan  tentram.  Upaya  ini  dilakukan  dengan terencana,  terarah  dan  sistematis  sehingga  dapat  menjamin  terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka  pencapaian  tujuan  Pemasyarakatan.  Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan pemasyarakatan  dibutuhkan  situasi  dan  kondisi  yang  aman  dan  tertib  sehingga perlu  dilakukan  langkah-langkah  penanggulangan  gangguan  keamanan  dan ketertiban dalam hal ini yaitu penanggulangan peredaran narkotika.
1. Upaya Preventif
Upaya preventif  merupakan  usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upayapreventif  juga  dapat  di  maksud  sebagai  suatu  kegiatan  yang    dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk  menjaga  sesuatu  hal  agar  tidak meluas  atau  timbul. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam mencegah penyelundupan peredaran narkotika tidak terlepas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, seperti Surat Edaran nomor : PAS-182.PK.01.04.02  tahun  2016  tanggal  29  April  2016  tentang  Peningkatan Pencegahan  Penyelundupan  Barang  Terlarang  di  Lembaga  Pemasyarakatan, Rutan  dan  Cabang  Rutan.  Surat  edaran  tersebut  digunakan  sebagai  pedoman dalam  rangka  peningkatan  pencegahan  penyelundupan  barang  terlarang.  Adapun jalur-jalur penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu :
1. Jalur pertama melalui pengunjung (besuk) keluarga dan handai taulan;
2. Jalur kedua melalui Petugas;
3.  Jalur  ketiga  melalui  narapidana  yang  mengikuti  program  asimilasi  di  luar Lembaga Pemasyarakatan;
4.  Jalur  keempat  melalui  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  keluar/masuk Lembaga  Pemasyarakatan/Rutan  untuk  keperluan  proses  hukum  dan/atau persidangan,  izin  keluar  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  alasan  penting dan Berobat ke Rumah Sakit.
5. Jalur kelima melalui bahan makanan Napi/Tahanan
6. Jalur keenam melalui toko/warung koperasi yang beroperasi di dalam blok dengan cara memasukkan barang terlarang ke dalam bungkusan barang di jual  seperti  kopi/teh  sachet,  mie  instant,  detergent,  rokok,  air  galon,  dan lainnya.
7.  Jalur  ketujuh  melalui  kunjungan  resmi/terjadwal  terkait  pembinaan narapidana  (ceramah,  pendidikan,  angkut  sampah,  kerja  sama  dengan pihak ketiga dan lainnya)
8.  Jalur  kedelapan  melalui  kunjungan  insidentil/asimilasi  (seperti  peringatan hari-hari besar, peresmian, dan lainnya);
9.  Jalur  kesembilan  melalui  tembok  keliling  dengan  cara  antara  lain melemparkan barang dan memanfaatkan drone serta melalui binatang.
Upaya  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  dalam  mencegah peredaran narkotika, dapat diuraikan sebagai berikut:
a.  Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan
Pintu  utama  atau  pintu  depan  Lembaga  Pemasyarakatan  ditengarai merupakan  tempat  peluang  masuknya    narkotika    di    dalam    Lembaga Pemasyarakatan.    Seperti    yang    diketahui    bahwa    sistemkeamanan    Lembaga Pemasyarakatan  masih  belum  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana  yang memadai.    Oleh    karena    itu,    dilakukan    penggeledahan    semaksimal    mungkin terhadap  pengunjung  Lembaga Pemasyarakatan.  Pemeriksaan  barang  bawaan serta  pendataan pengunjung  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh petugas    Lembaga  Pemasyarakatan.  Petugas  Pengaman  Pintu  Utama  merupakan ujung tombak dari sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang disampaikan  Edi  Cahyono,  selaku  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Singaraja pada wawancara Senin, 25 Juni 2018
Upaya yang dilakukan pasti semaksimal yang kita bisa lakukan. Pengamanan yang  paling  penting.  Kalau  pengamanan  sudah  sesuai  SOP  (Standar Operasional Prosedur) yang ada, maka gangguan seperti itu tidak akan terjadi. Perketat  di  pemeriksaan  kunjungan  dan  ujung  tombak  ya  di  P2U  itu  yang paling  utama.  Pintu  Lapas  kan  cuma  ada  1,  ya  saya  yakin  keluar  masuknya barang-barang  itu  dari  sana.  Saya  sudah  tempatkan  orang  khusus  untuk  di penggeledahan.  Soalnya  kalau  orangnya  ganti-ganti  kadang  ingat  piket kadang juga gak. Makanya saya khususin orang untuk jaga dipemeriksaan. Upaya  tersebut  dilakukan  karena  jika  dikembalikan  lagi  kepada  faktor SDM petugas  Lembaga Pemasyarakatan  yang  minim  pengetahuannya  tentang narkotika    dan    tidak  tersedianya  alat  deteksi,  maka  pengedar    narkotika    yang ingin    membawa    masuk  narkotika    ke    dalam    Lembaga  Pemasyarakatan    akan berusaha    dengan    berbagai    cara    untuk  menyembunyikan    narkotika    tersebut. Misalnya  saja  dengan  menyembunyikan narkotika  di  dalam  pakaian  dalam, yang    secara    manual    tidak    dilakukan  pemeriksaan  atau  penggeledahan. Kelemahan proses penggeledahan inilah yang sering  dimanfaatkan  oleh  pihak- pihak    yang    tidak    bertanggung    jawab    seperti  pengedar  narkotika  maupun narapidana  yang membutuhkan narkotika.
Sehingga  untuk  mengatasinya  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pengunjung yang datang. Pemeriksaan dimulai  dari  penggeledahan  barang,  dimana  seluruh  barang  bawaan  yang  akan diberikan  kepada  penghuni  dibuka  kemasannya,  kemudian  dikorek  isinya dihadapan pengunjung tersebut.  Hal  ini bertujuan untuk  mencegah kemungkinan adanya benda-benda yang terlarang terbawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan  kemudian  dilanjutkan  dengan  penggeledahan  badan,  yang  mana proses  penggeledahan  badan  dilakukan  oleh  laki-laki  untuk  pengunjung  laki-laki dan  perempuan  untuk  pengunjung  perempuan.  Proses  penggeledahan  dilakukan secara cermat, teliti, sopan dan tidak mengabaikan aspek HAM.
b.  Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  serta  mutu  SDM  Petugas  Lembaga
Pemasyarakatan
Peningkatan sarana dan prasarana juga diperlukan, baik dari jumlah maupun mutunya.  Sarana  dan  prasarana  yang  baik  akan  ikut  membantu  kinerja  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  yang  akan  meningkatkan  SDM  petugas  Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  SDM  petugas Lembaga Pemasyarakatan  yang  bersih,  jujur, bermoral  tidak  korup,  dan  dapat di    percaya    untuk    menegakkan    nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan  maka  harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Petugas    Lembaga  Pemasyarakatan    seharusnya    diwajibkan    mengikuti berbagai  pendidikan,  pelatihan  dan  penyuluhan  hukum  yang  dapat  mendukung SDMnya.  Selain    itu    juga    disiapkan    bonus    atau    penghargaan    bagi    aparat Lembaga Pemasyarakatan  yang berhasil  menangkap  penyelundup  narkotika  ke dalam    Lembaga  Pemasyarakatan.  Menurut    peneliti  hal    ini    dapat    menambah semangat    aparat    Lembaga  Pemasyarakatan    untuk    meringkus    penyelundup narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Terkait  masalah  penyelundupan  narkotika,  Lembaga  pemasyarakatan  Kelas IIB Singaraja juga telah mengupayakan adanya peningkatan baik dari segi sarana prasarana  seperti  meningkatkan  kualitas  dari  alat  deteksi  logam  yang  masih  bisa digunakan  dan  dilakukan  perbaikan  untuk  yang  berkualitas  buruk.  Selain  itu peningkatan  mutu  SDM  dari  petugas  juga  terus  dilaksanakan.  Pelatihan  dasar- dasar  untuk  pengamanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  terus  diupayakan, mengingat  seperti  dalam  hasil  wawancara  peneliti  bahwa  memang  tidak  semua petugas    Lembaga  Pemasyarakatan  bisa  mengenali  jenis  dan  bentuk  narkotika. Dengan    kurangnya  pengetahuan  tersebut,  alat  deteksi  narkotika  akan  sangat membantu    dalam  penanggulangan  terjadinya  tindak  pidana  penyelundupan narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan    Kelas  IIB  Singaraja.  Pendidikan dan  pelatihan  ini  dilaksanakan  baik  untuk  pegawai  baru  maupun  pegawai lamakarena semua petugas  wajib memperluas pengetahuannya tentang narkotika.
Adanya  sistem    mutasi    terhadap    petugas    Lembaga  Pemasyarakatan    juga dilakukan  sebagai  bagian  dari  peningkatan  mutu  SDM  petugas.  Alat    deteksi sudah    sangat    jelas    akan    sangat    membantu    dalam    upaya    penanggulangan peredaran  narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  akan  tetapi  tetap  saja
akan percuma apabila tidak  di  dukung  oleh  petugas  Lembaga Pemasyarakatan dengan    kualitas    mutu    SDM    yang    tinggi.  Dengan    dilakukannya    mutasi, diharapkan bisa memberi sedikit udara segar  di dalam  Lembaga Pemasyarakatan.
Bagi  petugas  Lembaga Pemasyarakatan   yang  kedapatan  dengan  sengaja membantu peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka baiknya dilakukan  mutasi  terhadapnya  dan  diberi  semacam  hukuman  atas  perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas Lembaga Pemasyarakatan yang  seperti  itulah  yang  membuat  kualitas  SDM  petugas  menjadi  rendah. Kemudian  mutasi  untuk  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  kinerja  yang baik.  Petugas  dengan  kinerja  yang  baik  sebaiknya  diberikan  mutasi promosi sebagai  penghargaan  atas  kinerja  dan  prestasinya.
c. Meningkatkan Penggeledahan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
Pelaksanaan  razia  atau  penggeledahan  ke  dalam  hunian  Warga  Binaan Pemasyarakatan  haruslah  rutin  dilakukan.  Dalam  hal  ini  pelaksanaan penggeledahan  sesuai  dengan  aturan  bahwa  penggeledahan  dilakukan  minimal seminggu  sekali  baik  penggeledahan  yang  bersifat  rutin  maupun  insidentil. Penggeledahan  ini  dilakukan  oleh  staff  KPLP  dan  regu  jaga  dan  apabila dimungkinkan  dapat  diperbantukan  dari  petugas  staff  umum.  Kegiatan penggeledahan  ini  dilakukan  dengan  harapan  mampu  untuk  merazia  barang- barang  yang  terlarang  seperti  Handpone,  senjata  Tajam  dan  Narkotika  yang beredar di dalam kamar hunian.
Pelaksanaan  penggeledahan  gabungan  yang  melibatkan  pihak-pihak  lain seperti dari Kepolisian dan TNI juga telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pencegahan  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  salah  satunya  yaitu  peredaran  narkotika  yang  masih  terjadi  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Penggeledahan  juga  dilakukan  tidak  hanya  ke  dalam  hunian  Warga  Binaan akan  tetapi  juga  dilakukan  terhadap  Warga  Binaan  yang  berstatus  sebagai Tamping  yang  bertugas  untuk  membantu  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Tamping  wajib  untuk  diperiksa  menyeluruh  ketika keluar  masuk  pintu  utama  yang  dilakukan  oleh  petugas  pengaman  pintu  utama.
Selain  itu  warga  binaan  yang  melaksanakan  sidang  juga  diwajibkan  untuk digeledah baik  badan dan barang bawaan sebelum  maupun sesudah persidangan. Keluar  masuknya  penghuni  dari  hunian  ke  dalam  ruang  kunjungan  ataupun ruangan  lainnya  yang  ada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  juga  dilakukan pemeriksaan  menyeluruh.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mencegah  adanya  narkotika yang disembunyikan dan dibawa masuk ke dalam hunian.
d. Melakukan tes narkotika terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan
Pelaksanaan  tes  narkoba  terhadap  narapidana  bermanfaat  dalam  rangka mendeteksi  adanya  kemungkinan  narapidana  mengkonsumsi  narkoba,  sehingga dengan  dasar  hasil  tersebut  maka  jika  ada  narapidana  yang  terbukti mengkonsumsi narkoba, akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  peredaran  narkoba  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Kegiatan  ini  dilakukan  secara  kontinyu,  artinya  ada  jadwal- jadwal  yang  terus  dilakukan  secara  mendadak.  Dari  hasil  pelaksanaan  tes  urin tersebut  jika  ditemukan  hasil  yang  menunjukkan  positif  menggunakan  narkotika selama  menjalani  masa  pidana  maka  yang  bersangkutan  akan  dikenakan  sanksi sesuai  dengan  Permenkumham  No.6  Tahun  2013  sampai  dengan  proses  hukum lebih lanjut.
Pelaksanaan  tes  urin  kepada  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  juga dilakukan  guna  mencegah  adanya  petugas  yang  ikut  terlibat  dalam  peredaran narkotika. Bukan hanya urin tetapi rambut petugas juga pernah digunakan sebagai sampel untuk mendeteksi kandungan narkotika. Jika hasilnya terbukti bahwa ada petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  mengkonsumsi  narkotika  maka  akan diproses sesuai dengan peraturan dan dikenakan hukuman disiplin sesuai  dengan kesalahan yang diperbuat.
e.  Melakukan Pembinaan Terhadap Setiap Narapidana
Selain  memberikan  efek  jera,  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  tempat pembinaan  terhadap  narapidana.  Tujuannya  untuk  mengembalikan  narapidana menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  melindungi    masyarakat  terhadap kemungkinan  diulangnya  tindak  pidana  oleh  narapidana.  Dalam  sistem
pemasyarakatan,  narapidana  berhak  mendapat pembinaan  rohani  dan  jasmani, serta    dijamin    hak-haknya.  Pembinaan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan  kemandirian.
Pembinaan    kepribadian    diarahkan    pada    pembinaan  mental  dan  watak narapidana  agar  tidak  mengulangi  kembali  perbuatannya  dan  dapat    kembali menjadi    manusia   seutuhnya    yang    bertaqwa    dan    bertanggung  jawab    kepada diri  sendiri,  keluarga dan  masyarakat.
Pembinaan  kepribadian  yang  dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB di antaranya :
1. Pembinaan  kesadaran  beragama,  yaitu  dengan  pendekatan  spiritual  seperti pelaksanaan persembahyangan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing narapidana  dilanjutkan  dengan  ceramah  keagamaan  yang  disampaikan  oleh Pemuka Agama.
2. Pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  dengan  melakukan upacara  hari-hari  besar  nasional  yang  bertujuan  mendidik  mental  WBP (Warga  Binaan  Pemasyarakatan)  untuk  selalu  berdisiplin  dan  selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negaranya.
3. Pembinaan  kemampuan  intelektual  (kecerdasan),  yaitu  dengan  mengadakan penyuluhan kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng setiap 4 bulan sekali. Selain itu bentuk pendidikan non formal yang paling  mudah  dan  murah  adalah  berupa  kegiatan  membaca  di  perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan yang menyediakan lebih dari 1.000 eksemplar buku bacaan.
Pembinaan  kemandirian  diarahkan  kepada  pembinaan  bakat  dan keterampilan  narapidana  sehingga  dapat  kembali    berperan    sebagai    anggota masyarakat    yang    bebas    dan    bertanggung  jawab.  Sementara  itu  pembinaan kemandirian  dilakukan  dengan  mengadakan  pelatihan  keterampilan  bagi  para narapidana  seperti  pelatihan  tata  boga,  pelatihan  tata  rias,  pelatihan  tata  busana dan  juga  pelatihan  pertukangan  kayu.  Kegiatan  pelatihan  keterampilan  yang diadakan  setiap  tahun  selalu  berbeda-beda  tergantung  dari  jumlah  dana  yang disediakan  oleh  pemerintah.  Pelatihan  yang  dilaksanakan  bekerja  sama  dengan
Balai Latihan Kerja Kabupaten Buleleng. Untuk kegiatan pembinaan kemandirian yang  rutin  setiap  hari  dilaksanakan  adalah  kegiatan  pembuatan  kerajinan  tangan dari korek api dan koran bekas.
2. Upaya Represif
Tindakan  represif  adalah  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparatur penegak  hukum  sesudah  terjadinya  tindak  pidana  (Soedjono,  D.  1976:  42). Tindakan  represif  yang  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja adalah penindakan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang sebagai narapidana  penyalahguna  narkotika.  Penindakan  represif  tersebut  lebih menitikberatkan  tugas  dan  tanggungjawab  kepada  petugas  pemasyarakatan  yang ditunjuk  sebagai  Tim  PP  di  dalam  memberikan  sanksi  terhadap  peredaran narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Jika  terdapat  narapidana  yang melanggar  aturan  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  terbukti  bersalah maka  narapidana  tersebut  dikenakan  sanksi  yang  diatur  dalam  Pasal  9  dan  Pasal 10 Permenkumham No.6 Tahun 2013. Adapun bentuk-bentuknya antara lain bisa dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, kurungan sunyi, tidak  diberikan  hak  remisinya,  tidak  diperbolehkan  dikunjungi  dalam  waktu tertentu, dan lain-lain.
3. Upaya Rehabilitasi
Rehabilitasi  sebagai  tujuan  utama  dari  jenis  sanksi  tindakan  memiliki keistimewaan  dari  segi  proses  resosialisasi  pelaku,  sehingga  diharapkan  dapat memulihkan  kualitas  sosial  dan  moral  seseorang  agar  dapat  berintegrasi  lagi dalam  masyarakat  (Yong  Ohoitimur,  1997:  41).  Rehabilitasi  diharapkan  mampu menjadi  salah  satu  solusi  dalam  mengatasi  masalah  over  kapasitas  yang  menjadi salah  satu  hambatan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan  narkotika/obat  terlarang,  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIB Singaraja pada saat ini memang secara sumber daya petugas dan sarana prasarana belum  mampu  untuk  melaksanakan  rehabilitasi  sendiri.  Namun    hambatan  ini telah  diatasi  dengan  dilakukannya  kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  seperti Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Bali,  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika
Kelas II A Bangli, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan program  rehabilitasi  terhadap  para  pengguna  narkotika  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan Singaraja.
3.2  Hambatan-Hambatan  Dalam  Menanggulangi  Peredaran  Narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Secara  umum  hambatan-hambatan  yang  ditemui  dalam  penanggulangan peredaran  narkotika  di  Lembaga  PemasyarakatanKelas  IIB  Singaraja  sebagai berikut :
a.    Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang mengalami over kapasitas.
Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  suatu  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  terhadap  narapidana.  Maka  dari  itu  tujuan  utama  dari  lembaga pemasyarakatan  adalah  melaksanakan  pembinaan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan  dan  cara  pembinaan  sebagai bagian  akhir  dari  sistem  pembinaan  dalam  sistem  peradilan  pidana  (Djisman Samosir, 2012: 128).
Masalah overkapasitas  memang menjadi masalah utama di seluruh Lembaga Pemasyarakatan  seluruh  Indonesia.  Hal  ini  mengakibatkan  proses  pembinaan kepada  para  narapidana  menjadi  tidak  maksimal.  Over  kapasitas  cenderung memicu  masalah-masalah  baru  yang  tak  kalah  besarnya.  Baik  dari  kerusuhan, kejahatan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  sampai  masalah-masalah  berat lainnya.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  masalah  peredaran  dan  penyelundupan narkotika  masih  bisa  ditemui.  Melihat  situasi  ini,  dibutuhkan  kerja  ekstra  dari berbagai pihak agar masalah kapasitas ini bisa diatasi atau setidaknya disiasati.
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pun masalah over kapasitas menjadi  hambatannya.  Seperti  hasil  wawancara  degan  Bapak  Edi  Cahyono, Selaku  Kelapa  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  yang  ditemui diruangannya.
Banyak  hal  yang  menjadi  penyebab.  Dari  bagaimana  Narapidananya, Lapasnya, bagaimana petugas dan sarananya sampai masyarakat. Belum lagi
overkapasitas  penghuni  di  dalam.  Makanya  kita  dengan  segala  keterbatasan baik    SDM  petugas,  alat  pendeteksi  tidak  ada,  mau  tidak  mau  harus  bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan narkotika sendiri sangat sulit dideteksi jika tidak teliti. Ukurannya sangat kecil, jadi gampang untuk disembunyikan.
b.   Rumitnya birokrasi untuk pengadaaan sarana dan prasarana.
Secara  umum  sarana  dan  prasarana  adalah  alat  penunjang  keberhasilan suatu  proses  upaya  yang  dilakukan  dalam  pelayanan  publik,  karena  apabila kedua    hal    ini    tersedia    maka    semua    kegiatan    akan    dapat    mencapai    hasil yang  diharapkan    sesuai    rencana.    Begitupula    dengan    sarana    dan    prasarana dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Sangat  dibutuhkan  untuk  menunjang  segala sesuatu  yang  hendak  dicapaioleh    pihak    Lembaga  Pemasyarakatan    itu    sendiri. Kurangnya    sarana    dan    prasarana,    baik    mutu  maupun  jumlahnya  sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga
Pemasyarakatan.  Dari  hasil  wawancara  peneliti,  kurangnya  sarana  dan  prasarana seperti  tidak tersedianya  alat  deteksi narkotika membuat sistem  keamanan  di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi  kurang  maksimal.  Seperti    diketahui bahwa    peredaran  narkotika  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  ini  dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka “pihak-pihak tertentu”  mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama Lembaga Pemasyarakatan  ditengarai menjadi  kesempatan atau    peluang    masuknya    narkoba.  Namun  dengan  kurangnya    sarana    dan prasarana  seperti  alat  deteksi  ini,  maka  narkotika  akan dengan mudah masuk ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Oleh  karena  itu  salah  satu  yang  menjadi kendala    Lembaga    Pemasyarakatan    adalah  tidak  adanya  sarana  dan  prasarana untuk mendeteksi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.
Menurut  Ni  Wayan  Wiyastini,  setiap  tahunnya  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  selalu  mengusulkan  pengadaan  alat  pendeteksi  narkotika, metal  detector dan  sarana  pengamanan  lainnya,  tetapi  sampai  saat  ini  belum terealisasi dari pusat.
“Setiap tahun selalu kita usulkan pengadaan untuk alat pendeteksi narkotika, metal  detector dan  sarana  pengamanan  lainnya.  Tapi  hingga  saat  ini  hanya CCTV yang  ada  itupun  harus  menunggu  waktu  cukup  lama,  namun  alat
pengamanan  lainnya  masih  belum  tersedia.  Kalau  mau  beli  sendiri  tentunya terkendala biaya, karena harga dari alat-alat tersebut cukup mahal”.
Selama  ini  alat  deteksi  logam  yang  dimiliki  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja masih belum cukup baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, sehingga  dalam  proses  penggeledahan  tidak  semua  bisa  digunakan.  Adanya bantuan  alat  CCTV  yang  sudah  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dinilai  kurang efektif untuk  mencegah  peredaran narkotika di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena jumlah kamera yang terbatas dan masih banyak tempat- tempat  yang  belum  bisa  diawasi  oleh  kamera  CCTV  seperti  diluar  sisi  tembok Lembaga Pemasyarakatan.
c. Kurangnya Mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Kualitas  SDM  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  berkaitan  dengan  sarana dan  prasarana  yang  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Karena  kurang sarana  dan  prasana  yang  tersedia  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  maka kualitas  SDM  petugas  Lembaga  Pemasyarakatanikut  menjadi  salah  satu  faktor penghambat  dalam  mengatasi  masalah  peredaran  narkotika.  Hal  tersebut  terjadi karena,  tidak  semua  petugas  dapat  mengenal  jenis  dan  bentuk  dari  narkotika  itu sendiri.
Seperti yang dinyatakan oleh Ni Wayan Wiyastini, selaku Kepala Sub Bagian Tata  Usaha  Lembaga  Pemasyarakatan  Singaraja  bahwa  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  kebanyakan  adalah  tamatan  SMA  yang  tidak  memiliki  keahlian khusus.
“Saat  ini  ada  81  orang  pegawai  dan  tidak  ada  yang  merupakan  lulusan  dari Akademi  Ilmu  Pemasyarakatan  (AKIP).  Seluruh  pegawai  berasal  dari penerimaan  CPNS  umum.  Jadi  bisa  dibilang  pegawai  gak  semua  menguasai atau  punya  keahlian  khusus  masalah  Lapas.  Paling  mereka  ikut  diklat-diklat buat tambahan ilmu ya, tapi kan ga semua pegawai bisa ikut”.
Dari  81  orang  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  sebanyak  65  orang  masih memiliki  pendidikan  SMA.  Sehingga  banyak  dari  petugas  tidak  memiliki keterampilan dan keahlian khususnya mengenai pemasyarakatan dan narkotika. d. Lemahnya Pengawasan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Mengenai  hal  pengawasan  terhadap  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang menjalankan  tugasnya  selama  ini  hanya  dilakukan  oleh  Pengawas  Internal (Wasinternal)  yang  mana  terdiri  dari  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  itu sendiri. Hal ini tentunya menyebabkan penilaian menjadi kurang obyektif. Seperti hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  yang  ditemui diruangannya.
Wasinternal  tugasnya  mengawasi  dari  petugas  lapas.  Dia  bertugas  mencatat keluar masuk dan aktivitas petugas selama di kantor. Kalau ada yang  datang terlambat atau pulang mendahului, mereka catat di buku laporannya. Nanti itu yang  jadi  acuan  dari  atasan  untuk  mengambil  sanksi.  Masalah  pengawasan dari instansi lain memang belum ada sampai saat ini. Itu juga jadi salah satu kendala dilapangan, gimana ya. Meriksa temen sendiri ya ga seperti meriksa biasa.  Pasti  rasa  ga  enak  apalagi  sesama  rekan  kerja  makanya  ga  bisa maksimal dilakuinnya.
Lalu  lintas  petugas  ketika  keluar  dan  masuk  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  juga  selama  ini  tidak  diperhatikan.  Tidak  ada  petugas  khusus yang  bertugas  untuk  memeriksa  badan  dan  barang  bawaan  yang  dibawa  oleh petugas.  Hal  ini  tentunya  akan  menjadi  celah  sendiri  untuk  masuknya  barang- barang  terlarang  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Diperlukan  pengawasan yang  lebih  intensif  dan  berkesinambungan  terhadap  petugas  agar  pelaksanaan tugasnya menjadi lebih optimal dan profesional.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
1.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  penanggulangan  peredaran  narkotika  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ada 3 (tiga) yaitu :
a.  Upaya  Preventif  atau  upaya  pencegahan  yaitu  dengan  memaksimalkan penggeledahan  kunjungan;meningkatkan  sarana  dan  prasarana  serta  mutu SDM Petugas; meningkatkan penggeledahan serta melakukan tes narkotika terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  beserta  Petugas;  danMelakukan Pembinaan terhadap setiap narapidana.
b. . Upaya  Represif  atau  upaya  penanggulangan  yaitu  menitikberatkan pemberian  sanksi  terhadap  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh narapidana sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham No.6 Tahun 2013.
c.  Upaya  Rehabilitasi  yaitu  bekerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  untuk melaksanakan  penyembuhan  dan  pemulihan  kondisi  para  korban penyalahgunaan narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Singaraja.
2.  Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan  penanggulangan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yaitu:
a. .. Keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  yang  mengalami over kapasitas.
b. Rumitnya birokrasi untuk pengadaaan sarana dan prasarana.
c. Kurangnya mutu SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan
d. Lemahnya Pengawasan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Surya  Eka.  2015.  “Upaya  Aparat  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  mencegah Penyelundupan  Narkotika  di  Dalam Lembaga  Pemasyarakatan”.
Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  No.143,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
Peraturan Menteri Hukum  dan Hak Asasi  Manusia RI No 6 Tahun 2013  tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan.