## Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Muhammad Zulhidayat a , Melly Risfani b
a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zulhidayat@lecturer.unri.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: melly_risfani@icloud.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 16-10-2023
Revised     : 27-11-2023 Accepted : 30-11-2023 Published  : 30-11-2023
Keywords: President Constitution Election This  research  is  conducted  by  discussing  in  a  legal  perspective  the discourse that will be carried out by increasing the term of office of the president. Although this did not happen, if this discourse continues to be developed  in  the  future  it  will  have  a  negative  effect  on  leadership  in Indonesia. This can be seen from the legal facts that occurred during the New Order era, the President led 32 years so that it had a bad influence on the government. This research utilizes a normative legal approach to clarify  the  research  conducted.  All  sources  are  adjusted  to  secondary sources  that  have  been  published  through  various  sources.  The conclusions in this study are, first, the extension of the presidential term in the view of the law is not allowed because it will violate the provisions of  the  state  constitution  that  have  been  strengthened  in  the  1945 Constitution.  For  this  reason,  from  a  legal  perspective,  this  extension means  that  there  is  a  contradiction  in  the  constitution  and  violates  the Indonesian  constitution.  Secondly,  if  we  make  a  comparison  with  the United  States,  then  there  the  President's  term  of  office  is  limited  to  2 periods, with 1 period of only 4 years. The lesson from many countries is that  if  a  ruler  is  in  power  for  too  long,  the  enthusiasm  to  run  the government is exhausted, but the lust for power remains great. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 16-10-2023
Direvisi      : 27-11-2023 Disetujui : 30-11-2023 Diterbitkan : 30-11-2023
Kata Kunci: Presiden Konstitusi Pemilu Penelitian  ini  dilakukan  dengan  membahas  secara  perspektif  hukum mengenai wacana yang akan dilakukan dengan menambah masa jabatan dari  presiden.  Walaupun  hal  ini  tidak  terjadi,  apabila  wacana  ini  terus dikembangkan kedepannya akan berpengaruh buruk pada kepemimpinan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari fakta hukum yang terjadi pada masa orde  baru,  presiden  memimpin  32  tahun  sehingga  membawa  pengaruh buruk  dalam  pemerintahan.  Penelitian  ini  memanfaatkan  pendekatan hukum  normatif  untuk  memperjelas  penelitian  yang  dilakukan.  Semua sumber disesuaikan dengan sumber sekunder yang sudah dipublikasikan melalui  berbagai  sumber.  Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah pertama, perpanjangan masa jabatan presiden tidak diperbolehkan karena akan melanggar ketentuan konstitusi negara. Kedua, jika kita membuat suatu perbandingan dengan Amerika Serikat, maka di sana masa jabatan presiden dibatasi 2 periode, dengan 1 periode hanya 4 tahun saja, Jika seorang  penguasa  terlalu  lama  berkuasa,  semangat  untuk  menjalankan pemerintahan sudah habis, tapi nafsu untuk berkuasa tetap besar.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Proses pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan sudah menggunakan  berbagai  macam  sistem  pemilihan  umum  dengan  menggunakan  model- model  yang  hampir  sama.  Setiap  pemerintah  Indonesia  menyelenggarakan  kegiatan pemilihan umum dengan prosedur yang telah disesuaikan dengan prosedur sebelumnya dan  itu  menjadi  ketentuan-ketentuan  umum  yang  diperhatikan  oleh  berbagai  pihak. Pemilihan  umum  memberikan  dampak  positif  bagi  negara  karena  bisa  memberikan perkembangan-perkembangan  lebih  lanjut  mengenai  pemimpin-pemimpin  bangsa  dan memberikan  kesempatan  yang  luar  biasa  kepada  semua  pihak  untuk  mengembangkan gagasan  maupun  kreativitas  mengembangkan  negara.  Untuk  itu  karena penyelenggaraannya  itu  sudah  didasarkan  atas  dasar-dasar  hukum  yang  berlaku sebelumnya maka ketika terjadi kegiatan pemilihan umum lainnya itu sudah tidak lagi memanfaatkan ataupun harus membuat perundang-undangan yang baru karena sudah ada peraturan yang bisa dimanfaatkan untuk berkepanjangan. 1
Penerapan nyata dari kegiatan demokrasi yang ada di Indonesia itu merupakan kegiatan pemilihan umum ini. Kegiatan pemilihan umum ini memberikan peranan yang cukup positif dan juga memberikan kesempatan bagi semua warga negara supaya bisa mengikuti kegiatan ini memilih berbagai macam pejabat publik secara langsung. Hal ini dikarenakan  negara  ini  merupakan  negara  demokrasi  yang  mengharuskan  semua rakyatnya itu memiliki kedaulatan yang sama karena kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga merekalah yang harus memilih dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum tersebut. 2
Untuk itu kegiatan pemilu itu merupakan bagian dari cara yang bisa dicapai oleh negara supaya demokrasi maupun kedaulatan rakyat itu betul-betul dilaksanakan dengan baik.  Tanpa  adanya  tindakan  pemilu  ini  maka  besar  kemungkinan  hak-hak  demokrasi maupun  kedaulatan  rakyat  akan  mengalami  hambatan.  Untuk  itu  pemilu  ini  menjadi
1 Muhammad  Zulhidayat,  “Ambiguitas  Hak  Konstitusional  Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di Indonesia  dalam  Perspektif  Ius  Constitutum,” Jurnal  Nalar  Keadilan 1,  no.  1  (2021):  59–73., https://universitasjakarta.ac.id/books/ambiguitas-hak-konstitusional-kebebasan-beragama-dan- berkeyakinan-di-indonesia-dalam-perspektif-ius-constitutum/.
2 Muhammad Zulhidayat, “Cyberporn Analysis in the Perspective of the Ius Constitutum in Indonesia,” Jurnal Hukum Replik 8, no. 1 (2020): 70., http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v8i1.3018.
sebuah alat mencapai kedaulatan negara secara konstitusi yang bisa dipertahankan apabila itu memberikan satu jalan demokrasi yang sesuai atau yang benar. 3
Proses pemilihan umum yang dilakukan ini juga dilakukan untuk memilih semua pejabat negara termasuk presiden dan juga wakil presiden secara langsung yang dipilih oleh  rakyat.  Penyelenggaraan  kegiatan  pemilihan  umum  ini  juga  dilakukan  melalui berbagai  macam  penelaahan  secara  mendalam  sesuai  dengan  pemikiran  maupun pengalaman untuk mengukur bagaimana baik maupun buruknya dari kegiatan yang akan dilakukan nanti. Penelaahan yang dilakukan bertujuan untuk supaya pemilu benar-benar sesuai  dengan  tujuan  negara  yaitu  mewujudkan  kedaulatan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. 4
Walaupun secara kondisi nyata di masyarakat banyak pihak yang memikirkan bahwa pemilu hanya merugikan rakyat karena dari kegiatan pemilu zaman dahulu hingga sekarang  belum  bisa  mewujudkan  rakyat  yang  adil  sejahtera  sesuai  dengan  keinginan yang  telah  diimpikan  sebelumnya.  Untuk  itu,  hal  ini  menjadi  pemahaman  yang  salah karena masyarakat masih banyak kesadaran yang tidak sesuai dan pemaknaannya. Untuk pemahaman yang tidak sesuai mengenai kegiatan pemilu ini, banyak masyarakat yang justru  enggan  berpartisipasi  dalam  pemilihan  pejabat  negara  karena  mereka  merasa bahwa apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan. 5
Walaupun demikian kegiatan pemilihan umum pada pejabat pemerintahan tetap dilaksanakan dengan baik dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan  pemilihan  umum  sehingga  tidak  terjadi  golongan  putih  (golput).  Seiring berjalan,  proses  pemilu  dilakukan  secara  serentak.  Kegiatan  pemilihan  umum  secara serentak kini dilakukan pada pemilu tahun 2019 dan ini ternyata memberikan berbagai macam  persoalan-persoalan  terutama  berkaitan  dengan  ketidaksiapan  yang  dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara.
3 Auliya  Khasanofa  dan  Muhammad  Zulhidayat,  “Indonesian  Democracy:  Folk  Party  or  Humanitarian Tragedy?” 121, no. Inclar 2019 (2020): 117–120., https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.023.
4 Muhammad Zulhidayat, Atma Suganda, dan Imran Bukhari Razif, “Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Walfare State Theory,” Eduvest - Journal Of Universal Studies 2, no. 4 (2022): 622–629., https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.419.
5 Muhammad  Zulhidayat,  “Disfungsi  Peran  Satgas  Anti  Mafia  Bola  dalam  Memberantas  Match  Fixing Sepakbola  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Dunia  Hukum 6,  no.  2  (October  14,  2022):  93. http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v6i2.3240.
Namun  pemilihan  umum  secara  serentak  akan  terus  dilakukan  hingga  tahun 2024. 6 Hanya  saja  perbedaannya  adalah  pada  tahun  depan  sesuai  dengan  isu  yang berkembang  di  masyarakat  akan  mengalami  penundaan  pemilihan  umum  karena disebabkan oleh adanya wacana untuk meningkatkan atau memperpanjang masa jabatan dari  presiden  dan  wakil  presiden.  Apabila  ini  benar  terjadi  maka  besar  kemungkinan semua pihak-pihak seperti dewan perwakilan itu juga ikut bertambah masa jabatannya. Untuk  itu  ketika  pejabat  negara  ingin  ditambah  masa  jabatannya  maka  penundaan pemilihan umum juga akan terjadi. 7
Sesuai  informasi  yang  berkembang  di  masyarakat  ada  wacana  bahwa  akan mereduksi  peraturan  maupun  semangat  reformasi  yang  sudah  dicantumkan  dalam amandemen  undang-undang  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  masa  jabatan pemerintahan  yang  semula  dua  periode  menjadi  tiga  periode.  Gagasan  ini  sudah berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  sehingga  memunculkan  berbagai  macam respon  baik  itu  positif  maupun  negatif.  Namun  banyak  juga  yang  merespon  tidak menginginkan  supaya  adanya  tiga  periode  masa  jabatan  presiden  karena  masyarakat beranggapan bahwa akan memunculkan bahaya tersendiri dan akan melanggar peraturan konstitusi yang sudah ditetapkan sebelumnya. 8
Hal  itu  sesuai  dengan  penjelasan  juga  dari  tokoh  politik  Hidayat  Nur  Wahid menyatakan  bahwa  apabila  jabatan  presiden  ditambah  menjadi  tiga  periode  maka  ini merupakan kebijakan yang inkonstitusional artinya ada pertentangan dengan aturan yang disusun  dalam  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945. 9 Apalagi  Indonesia  merupakan negara yang demokratis. Ketika negara merupakan negara demokrasi maka harus betul- betul  semua  apa  yang  dilakukannya  berangkat  dari  kebijakan-kebijakan  yang  sudah disesuaikan dengan konstitusi maupun nilai-nilai yang sudah fundamental disusun dalam
6 Muhammad Zulhidayat dan Separen, “Anomaly of The Authority of The District Court In Examining and Resolving  Football  Sports  Disputes  in  Indonesia,” Melayunesia  Law 6,  no.  2  (2022):  167–176., http://dx.doi.org/10.30652/ml.v6i2.7860.
7 Muhammad  Zulhidayat,  “Anomali  Kewenangan  LPKSM  Dalam  Mengajukan  Gugatan  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia,” Mu’amalah :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 2  (2019):  79–90., https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6964.
8 Muhammad Zulhidayat, “Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia),” Jurnal Hukum Replik 6, no. 2 (2018): 222. http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446.
9 Zulhidayat dan Separen, Op . Cit ”
peraturan hukum dan undang-undang. Apabila ini disesuaikan dengan aturan konstitusi secara tegas disampaikan pada Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan presiden dan  wakil  presiden  itu  dilakukan  pada  masa  jabatan  sebanyak  lima  tahun  kemudian. Ketika masa jabatannya habis akan dipilih kembali dan itu hanya satu kali masa jabatan. Cara konstitusi pemilihan presiden dilakukan sebanyak dua kali periode saja. 10
Beberapa  penelitian  terdahulu  justru  menghendaki  perpanjangan  jabatan presiden  seperti  penelitian  Muhamad  Aljebra  Aliksan  Rauf  dan  Rudini  Hasyim  Rado yang berjudul “Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode dalam Konfigurasi Politik Hukum”, penelitian ini menakar peluang berupa konstruksi hukum yang termuat dalam  konstitusi  Indonesia  berkaitan  dengan  keinginan  untuk  masa  jabatan  presiden menjadi 3 periode memungkinkan untuk diakomodir melalui amandemen kelima UUD 1945.  Penelitian  selanjutnya  yakni  Jetter  Wilson  Salamony  dan  Riandi  Pratama  MZ, penelitian ini berjudul “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Ditinjau dari  Prespektif  Filsafat  Hukum  ( Ulitarianisme dan Sosiological Jurisprudency )”, penelitian ini juga melihat bagaimana peluang untuk menambah masa jabatan Presiden. Sedangkan yang terakhir  yaitu Riady dan Syugiarto yang berjudul “Isu 3 Periode Masa Jabatan  Presiden  Dalam  Sudut  Pandang  Demokrasi”  penelitian  ini  juga  hanya menganalisis isu 3 periode dan peluang presiden menambah masa jabatannya. Sehingga perlu  kiranya  masalah  penambahan  masa  jabatan  presiden  ini  dinalisis  lebih komprehensif  dan  mendalam.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, yakni  menggunakan  tiga  pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang-undangan (statute approach), pendekatan  historis (historical  approach), dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach), Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka (library  research), yaitu  metode pencarian  dan  inventarisasi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  dengan  cara menelusuri  dokumen,  buku-buku  literatur,  jurnal  hukum,  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  obyek  penelitian.  Bahan-bahan  hukum  yang  telah
10 Syawaluddin Hanafi et al., “Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi  Penyandang  Disabilitas  Di  Provinsi  DKI  Jakarta,” Jurnal  Hukum  dan  HAM  Wara  Sains 2,  no.  6 (2023): 509–516. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446.
diperoleh  akan  diuraikan  dan  disajikan  secara  deskriptif  dalam  penulisan  yang  lebih sistematis. 11

## POLITIK HUKUM PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DEMI MENGHINDARI OTORITARIANISME
Berbagai macam informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang relevan maka  dapat  semakin  perjelas  hasil  penelitian  maupun  pembahasan  penelitian  ini. Pembahasan ini disesuaikan dengan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur  mengenai  proses  pemilihan  umum.  Untuk  itu  hasilnya  dapat  disampaikan dalam beberapa sub bab berikut.

## 1. Aturan terkait Masa Jabatan Presiden di Indonesia
Secara  perspektif  hukum  proses  pemilihan  umum  dari  presiden  dan  juga  wakil presiden itu sudah ditegaskan dalam ketentuan pasal 7 UUD 1945. Pada aturan tersebut menyatakan  bahwa  jabatan  dari  presiden  maupun  wakil  presiden  itu  sudah  ditentukan dalam  5  tahun.  Ketika  jabatannya  sudah  berakhir  maka  ia  bisa  dipilih  kembali  untuk jabatan yang sama apabila masuk dan rakyat memilihnya dan jabatannya juga sama yaitu 5 tahun. Namun ketika sudah dua kali periode maka ia tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai  presiden  maupun  wakil  presiden.  Hal  tersebut  sudah  disampaikan  secara  jelas pada  konstitusi  negara  ini  dan  semua  pihak  wajib  memperhatikan  aturan-aturan  yang telah ditetapkan sebelumnya dalam amandemen UUD 1945. Namun ada berbagai macam wacana  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  mengenai  masa  jabatan  dari  presiden  di tahun  2023  akan  dilakukan  penambahan  dalam  beberapa  tahun.  Pemikiran  ini  secara konstitusi  sudah  tidak  sesuai  karena  total  masa  jabatannya  hanya  5  tahun  ketika  akan ditambahkan  berarti  sudah  tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  ditentukan sebelumnya. 12
Adanya pembatasan jabatan presiden itu dikarenakan pada masa pemerintahan presiden  Soeharto  ada  reformasi  salah  satu  tuntutannya  adalah  membatasi  adanya kekuasaan dari presiden maupun wakil presiden. Pembatasan yang dilakukan ini karena
11 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).1.
12 Muhammad  Zulhidayat  dan  Milatul  Aslamiyah,  “Pertanggungjawaban  Pemegang  Saham  Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Rechtsregel 4, no. 1 (2021): 119–133. http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12669.
jabatan presiden terkesan lebih absolut serta otoritarianisme. Melalui mekanisme yang dilakukan para tokoh-tokoh bangsa melakukan amandemen pada UUD 1945 mengatur jabatan dari seorang presiden dan dibatasi sebanyak dua periode saja. 13 Mulai saat itu jabatan presiden itu hanya sebanyak dua periode saja sedangkan apabila ada periode yang lebih  itu  tidak  sesuai  dengan  aturan  amandemen  UUD  1945.  Walaupun  perpanjangan masa jabatan itu bertentangan dengan amandemen konstitusional negara, namun ada juga pihak yang menyampaikan bahwa konstitusi yang ada di Indonesia itu bisa saja dilakukan pembaharuan. Hal ini disebabkan dalam aturan yang disampaikan Pasal 37 UUD 1945 menyatakan  bahwa  undang-undang  bisa  diamandemen  kembali  apabila  diajukan  oleh duapertiga  dari  jumlah  anggota  MPR  yang  melakukan  sidang  atau  sebanyak  50% ditambah satu suara untuk merubah undang-undang. Untuk itu, sesuai regulasi yang ada UUD 1945 bisa dirubah apabila memenuhi ketentuan peserta sidang. 14
Isu  dilakukannya  amandemen  kembali  pada  konstitusi  itu  sudah  mulai berkembang  apalagi  isu-isu  tersebut  dikembangkan  oleh  partai  politik  pengusung presiden  dan  wakil  presidennya.  Sesuai  dengan  arahan  maupun  sambutan  yang disampaikan dalam kegiatan politik PDIP perjuangan menyampaikan bahwa MPR perlu mempertimbangkan  lagi  GBHN  atau  garis  besar  haluan  negara  dalam  kegiatan penyelenggaraan kegiatan negara khususnya yaitu wacana menambah masa jabatan dari presiden sebanyak tiga periode. 15 Ini merupakan hal yang wajar karena secara konfigurasi hukum, partai politik itu merupakan wadah dan menjadi satu pengaruh yang luar biasa bagi  kebijakan-kebijakan.  Untuk  itu,  ketika  sebuah  partai  politik  pengusung  presiden tersebut  menginginkan  untuk  menambah  masa  jabatan  maka  itu  bukan  merupakan  hal yang tidak ada dasarnya atau bertentangan dengan konstitusional. 16
13 Munawwir Yusron, “Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024,” Legacy (Jurnal Hukum dan Perundang-undangan) 5, no. July (2016): 1–23. https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137.
14 Muhammad Zulhidayat, “Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt),” SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL 1, no. 1 (2022): 81–87. https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/184.
15 Irzha Friskanov S, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif ,” Riau Law Journal 5, no. 1 (2021): 75–91. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879.
16 Muhammad Zulhidayat, “Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding  The  Mechanism  Of  Constitutional  Amendment,” Activa  Yuris 1,  no.  August  (2021):  1–9. http://doi.org/10.25273/ay.v1i2.9891.
Pernyataan  tersebut  disampaikan  bahwa  apa  yang  dilakukan  itu  sudah  sesuai dengan  jalan  konstitusinya  untuk  melanjutkan  kepemimpinan  selama  3  periode. Semuanya bisa dilakukan apabila terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan yaitu apakah  presiden  yang  sekarang  ini  masih  berkeinginan  memiliki  semangat  untuk melanjutkan  jabatan  mereka.  Apabila  presiden  secara  terang  menolak  keinginan  dan semangatnya maka menjabat 3 periode belum tentu bisa dilakukan. Namun pernyataan lain disampaikan menurut penjelasan yang paling penting pada kegiatan pemerintahan negara itu adalah semangat dari penyelenggara negaranya ketika mereka ditawari untuk 3 periode masih semangat dan berkeinginan untuk 3 periode maka besar kemungkinan jabatan mereka akan disesuaikan dengan keinginan tersebut.
Wacana untuk melakukan amandemen maupun melakukan perpanjangan masa jabatan banyak ditolak masyarakat karena mereka beranggapan bahwa wacana ini hanya merupakan  tuntutan  politik  secara  praktis  berorientasi  pada  kepentingan-kepentingan penguasa tertentu saja. Namun bila dilihat secara komposisi fraksi yang ada di koalisi MPR,  banyak  parpol  yang  mendukung  presiden  Jokowi  dan  Ma'ruf  Amin  maka  besar kemungkinan  komposisi  koalisi  di  MPR  juga  akan  mendukung  adanya  amandemen konstitusi Indonesia.
Namun  keputusan  perubahan  pada  Pasal  7  UUD  1945  dapat  dipenuhi  ketika setiap suara dari anggota MPR itu dinyatakan sah untuk memutuskan adanya perubahan masa jabatan presiden. Namun ketika tidak ada suara sah dari setiap anggota MPR maka tidak  bisa  mengubah  konstitusi  untuk  meningkatkan  masa  jabatan  presiden.  Untuk  itu sesuai  dengan  penjelasan  yang  disampaikan  sebelumnya  bahwa  konstitusi  Indonesia Undang-undang  Dasar  1945  itu  merupakan  resultante,  artinya  adanya  kemungkinan- kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengamandemen atau melakukan perubahan- perubahan  penyesuaian  lebih  lanjut. 17 Sedangkan  pernyataan  dari  Francoist  Venture menyatakan bahwa konstitusi yang ada di sebuah negara itu tidak bersifat final artinya masih ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa berubah karena kita tahu bahwa undang- undang itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah sama sekali. Untuk itu perubahan-
17 A Her Nuswanto dan Wafda Vivid Izziyana, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia dalam Perspektif  Penegakan  Hukum”, Penelitian  Hukum  Indonesia Vol  4,  No,  no.  01  (2023):  92–102. https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.464.
perubahan ini dilakukan supaya bisa mengikuti bagaimana perubahan yang berkembang dan  bagaimana  pergerakan  sistem  ketatanegaraan  dari  negara  Indonesia.  Apabila perkembangan  yang  betul-betul  dibutuhkan  oleh  negara  maka  peraturan  perundang- undangan  ini  bisa  diubah  atau  bisa  diamandemen  untuk  menyesuaikan  berbagai perubahan  yang  ada.  Untuk  itu,  yang  menjadi  tujuan  utama  dari  adanya  perubahan- perubahan nantinya adalah supaya cita-cita bangsa yang bisa mewujudkan kepemimpinan selanjutnya.

## 2. Perbadingan  Pengaturan  Pembatasan  Masa  Jabatan  Presiden  di  Beberapa Negara
Sistem pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pernah menetapkan masa jabatan presiden.  Presiden  pertama  AS  George  Washington  membuat  kebijakan  yang  tidak tertulis  ketika  ia  menolak  untuk  masa  jabatan,  keduanya,  Franklin  D.  Roosevelt menetapkan  batasan  tentang  pengaturan  jabatan  presiden  Amerika  Serikat  yang dikodifikasikan  dengan  dua  periode  pada  amandemen  keduapuluh  dua  konstitusi Amerika  Serikat  yang  dibuat  pada  tahun  1951. 18 Setelah  perjalanan  konstitusional tersebut, kesadaran negara-negara lain meningkat, seperti halnya negara-negara Amerika Latin  yang  berhasil  mengadopsi  perjanjian  batasan  masa  jabatan  presiden  selama kebangkitan  diktator,  kemudian  Argentina  pada  tahun  1853  juga  mengadopsi  Juan Manuel De Rosas, dan Mexico mengikutinya pada tahun 1917, segera setelah Porfirio Diaz, negara-negara seperti Afrika juga mengadopsinya. 19
Meskipun  demikian,  praktik  ketatanegaraan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil presiden  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  berbeda.  Dimulai  dari  presiden  pertama Amerika  Serikat,  George  Washington,  dan  presiden  setelahnya,  para  presiden  telah memberlakukan  batasan  dua  kali  masa  jabatan  untuk  masa  jabatan  mereka  masing-
18 Mexsasai  Indra,  “Gagasan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan  Provinsi Kepulauan  Riau  dalam  Mewujudkan  Kepulauan  Riau  sebagai  Poros  Maritim  dan  Menjaga  Kedaulatan Negara.,” Riau Law Journal 5, no. 2 (2021): 141. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7902.
19 Hendra  Budi  Setiawan  dan  Hertanto  Hertanto,  “Dampak  Sistem  Pemilu  Proporsional  Terbuka  Atau Tertutup  di  Indonesia  terhadap  Partisipasi  Pemilih,” Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah :  Jurnal  Ilmu  Sosial, Politik, dan Humaniora 7, no. 2 (2023): 633. http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638.
masing. 20 Sejak  saat  itu,  ketentuan  tentang  maksimal  dua  kali  masa  jabatan  Presiden Amerika Serikat telah diikuti dan dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan yang tidak tertulis dalam konstitusi tetapi tetap dipatuhi seperti halnya konvensi yang berlaku untuk presiden  lainnya.  Presiden  Sukarno  dan  Presiden  Seoharto,  di  sisi  lain,  memanfaatkan kekosongan  hukum  yang  tidak  diatur  dalam  konstitusi  untuk  melanggengkan  masa jabatan mereka sebagai presiden Indonesia. 21
Selain itu dampak yang paling besar adalah ketika seseorang berkuasa lebih dari apa  yang  ditentukan  maka  akan  menyebabkan  terjadinya  korupsi  yang  dilakukan  oleh pejabat negara. 22 Tentu saja ketika banyak pejabat negara yang korupsi akan memberikan dampak  buruk  pada  perkembangan  negara  selanjutnya.  Selain  itu  adanya  penundaan pemilu  karena  kepentingan  pemerintah  maka  itu  akan  berdampak  kepada  disintegritas dari bangsa karena adanya seseorang yang memiliki power kemudian menjalaninya tidak sesuai  dengan  aturan  konstitusi  melawan  konstitusi  negara.  Apapun  alasan  untuk menambah masa jabatan maupun menunda pemilu itu bukan merupakan solusi. 23

## KESIMPULAN
Sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan menyatakan bahwa terdapat beberapa  poin  yang  menjadi  kesimpulan  utama  topik  yang  dibahas.  pertama , perpanjangan masa jabatan presiden secara pandangan hukum tidak diperbolehkan karena akan  melanggar  ketentuan  konstitusi  negara  yang  sudah  dikuatkan  dalam  UUD  1945. Untuk itu secara perspektif hukum perpanjangan ini berarti ada pertentangan konstitusi dan melanggar konstitusi Indonesia. Kedua , jika membuat suatu perbandingan dengan Amerika Serikat, maka disana masa jabatan presiden dibatasi 2 periode, dengan 1 periode hanya 4 tahun saja. Pelajaran dari banyak negara adalah, jika seorang penguasa terlalu
20 Muhammad  Zulhidayat,  “Perbandingan  Konstitusional :  Pengaturan Impeachment di  Indonesia  dan Italia,” Jurnal Hukum Replik 7, no. 1 (2019): 1–18. http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543.
21 Muhammad Zulhidayat dan Batara Simbolon, “Analisis Status Kewarganegaraan Anak di Kalangan Artis yang Lahir Di Luar Negeri dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik  Indonesia,” Audi  Et  AP :  Jurnal  Penelitian  Hukum 2,  no.  02  (2023):  72–78. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303.
22 Piers Andreas Noak, “Politik Hukum , Demokrasi Digital , dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 12, no. 3 (2024): 596–612. https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p09.
23 La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).10.
lama berkuasa, semangat untuk menjalankan pemerintahan sudah habis, tapi nafsu untuk berkuasa tetap besar. Padahal berkuasa dan menjalankan pemerintahan adalah dua hal yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Husen, La Ode. Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan . Makassar: CV.
Social Politic Genius (SIGn), 2019.
Indra,  Mexsasai.  “Gagasan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Pengelolaan  Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara.” Riau Law Journal 5, no. 2 (2021): 141. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7902.
Khasanofa, Auliya, dan Muhammad Zulhidayat. “Indonesian Democracy: Folk Party or
Humanitarian Tragedy?” 121, no. Inclar 2019 (2020): 117–120. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.023.
Noak, Piers Andreas. “Politik Hukum , Demokrasi Digital , dan Kekuasaan Partai Politik
Menyongsong  Pemilu  2024  di  Indonesia.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal)
12, no. 3 (2024): 596–612. https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p09
Nuswanto, Her A, dan Vivid Wafda Izziyana. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum”. Penelitian Hukum Indonesia Vol 4, No, no. 01 (2023): 92–102. https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.464.
S,  Irzha  Friskanov.  “Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (  PTUN  )  Dalam Mengadili  Perkara  Fiktif  Positif” Riau  Law  Journal 5,  no.  1  (2021):  75–91. http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879.
Setiawan, Hendra Budi, dan Hertanto Hertanto. “Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih.” Jurnal Ilmiah Muqoddimah :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  dan  Humaniora 7,  no.  2  (2023):  633. http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Syawaluddin  Hanafi,  Yusuf  Djabbar,  Marjana  Fahri,  Surya  Pebriyani  Jasmin,  dan
Muhammad Zulhidayat. “Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta.” Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 6 (2023): 509–516. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446
Yusron,  Munawwir.  “Disharmoni  Pembatasan  Hak  Politik  Mantan  Terpidana  Menjadi
Calon  Anggota  Legislatif  Pemilihan  Umum  2024.” Legacy  (Jurnal  Hukum  dan Perundang-undangan) 5, no. July (2016): 1–23. https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137.
Zulhidayat,  Muhammad.  “Ambiguitas  Hak  Konstitusional  Kebebasan  Beragama  Dan Berkeyakinan  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ius  Constitutum.” Jurnal  Nalar Keadilan 1, no. 1 (2021): 59–73. https://universitasjakarta.ac.id/books/ambiguitas- hak-konstitusional-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-dalam- perspektif-ius-constitutum/.
———.  “Anomali  Kewenangan  LPKSM  Dalam  Mengajukan  Gugatan  Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2 (2019): 79–90. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6964.
———. “Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding  The  Mechanism  Of  Constitutional  Amendment.” Activa  Yuris 1,  no.
August (2021): 1–9. http://doi.org/10.25273/ay.v1i2.9891.
———. “Cyberporn Analysis in the Perspective of the Ius Constitutum in Indonesia.” Jurnal Hukum Replik 8, no. 1 (2020): 70., http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v8i1.3018.
———.  “Disfungsi  Peran  Satgas  Anti  Mafia  Bola  Dalam  Memberantas  Match  Fixing Sepakbola Indonesia.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 6, no. 2 (October 14, 2022): 93. http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v6i2.3240.
———.  “Interpretasi  Hakim  Tentang  Pembagian  Harta  Bersama  (Studi  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Nomor  2531/Pdt.G/2022/Pajt).” SULTAN  ADAM :  JURNAL HUKUM DAN SOSIAL 1, no. 1 (2022): 81–87.
https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/184
———. “Kewenangan dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola  Di  Indonesia  (the  Authority  and  Role  of  Government  in  the  Organizing  of Football  Competition  in  Indonesia).” Jurnal  Hukum  Replik 6,  no.  2  (2018):  222.
http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446
———.  “Perbandingan  Konstitusional :  Pengaturan Impeachment di  Indonesia  dan Italia.” Jurnal Hukum Replik 7, no. 1 (2019): 1–18.
http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543.
Zulhidayat,  Muhammad,  dan  Milatul  Aslamiyah.  “Pertanggungjawaban  Pemegang Saham  Perseroan  Perorangan  Dalam  Hal  Perseroan  Perorangan  Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Rechtsregel 4,
no. 1 (2021): 119–133. http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12669.
Zulhidayat, Muhammad, dan Separen. “Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes in Indonesia.” Melayunesia Law 6, no. 2 (2022): 167–176. http://dx.doi.org/10.30652/ml.v6i2.7860.
Zulhidayat, Muhammad, danBatara Simbolon. “Analisis Status Kewarganegaraan Anak di Kalangan Artis yang Lahir di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 02 (2023): 72–78. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303.
Zulhidayat, Muhammad, Atma Suganda, dan Imran Bukhari Razif. “Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Walfare State Theory.” Eduvest - Journal Of Universal Studies 2, no. 4 (2022): 622– 629.https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.419.