Muhammadiyah Law Review 6 (2) Juli 2022, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## DISORGANISASI PENERAPAN PSBB DI DKI JAKARTA SEBAGAI REFLEKSI KOMPLEKSITAS RELASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH PUSAT
Faiz Rafiza Ahmadani & Rafi Aquary

## Fakultas Hukum Unversitas Gajah Mada

## ABSTRAK
Large-scale  social restrictions  or  PSBB  have  brought  up  immense multidimensional  effects  within the  Indonesian political landscape. One of the things which could be dissected from this regard would be in the governance system. In this sense, one might take a look at the current management of the COVID-19 pandemic within the Province of Special Capital Region of Jakarta. In this province, the Indonesian central government has often „collided‟ with the province‟s regional government; which ranging from issues such as social  assistance, transportation, economic, and also  law  enforcement.  The  impact  of  such  „skirmish‟  has  taken  its  toll  on  all  of  the  city‟s  residents;  but  most importantly hit it the hardest for the city‟s poorest and most vulnerable  group.  With this in mind, the goal of this paper  is  to  broaden  the  knowledge  within  the  issue  of  pandemic  management,  especially  within  the  Indonesian context.  Besides,  it also  strives  to  find  out  several recommendations  which  should  be taken  by  the  government  in order to „solve‟ this issue as comprehensively as possible.
Kata Kunci: PSBB, Public Policy, COVID-19 Pandemic, Regional Autonomy and Health Crisis.

## 1. PENDAHULUAN
Penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta telah  berlangsung  selama  hampir  setengah  warsa  ini.  PSBB  merupakan  kebijakan  yang dirumuskan  pemerintah  pusat  bagi  daerah  yang  mengalami  lonjakan  kasus  COVID-19  untuk mengontrol penyebarannya. PSBB juga merupakan solusi yang diberikan pemerintah pusat bagi daerah  agar  tidak  melakukan lockdown layaknya  negara-negara  lain  yang  berfungsi  juga  untuk meminimalisasi dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Pelaksanaannya pun diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Selama pemberlakuannya, kebijakan ini telah menarik atensi dari berbagai pihak; dan di dalamnya  telah  terjadi  berbagai  polemik  kepentingan.  DKI  Jakarta  sebagai  wilayah  dengan akumulasi  kasus  positif  COVID-19  terbanyak  di  Indonesia  (Satgas  Penanganan  COVID-19, 2020), menerapkan PSBB yang dalam implementasinya menimbulkan berbagai persoalan. Dalam hal  ini,  permasalahan  klasik  dan  menahun,  yakni  pertentangan  antara  pusat  dengan  daerah menjadi semakin tampak.
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
DKI  Jakarta yang seharusnya  juga  menjadi epitome dari penanganan COVID-19 bagi daerah lainnya di Indonesia, justru menjadi contoh buruk yang semakin menunjukkan adanya permasalahan serius dalam koordinasi antarpemangku kebijakan.
Tabel akumulasi data pasien positif COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta per tanggal 28 Oktober 2020 ( Jakarta Tanggap Covid-19 , 2020)
Sejak  diterapkan  pada  10  April  silam,  PSBB  di  Jakarta  dengan  berbagai  variasinya  telah mendorong  perbedaan  politik  antara  keduanya  yang  kian  lama  kian  meruncing.  Bukannya harmoni  nan  baik  yang  ditunjukkan  kepada  masyarakat,  melainkan  semakin  menunjukkan adanya  ketidakselarasan  koordinasi  yang  berjalan.  Ego  di  masing-masing  institusi  pada  masa krisis  tampaknya  semakin  menjadi-jadi.  Ketidaksinkronan  antara  keduanya  diperparah  dengan komunikasi publik  yang selama  ini tidak berjalan dengan beriringan. Hal  inilah  yang kemudian membuat  masyarakat  menjadi  korban  atas  apa  yang  pemerintahnya  sendiri  lakukan  dengan kesimpangsiuran informasi yang terjadi.

## 1. METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan dipilih dalam penulisan paper ini; lebih spesifiknya  melalui  penekanan  terhadap  studi  kepustakaan.  Menimbang  hal  tersebut,  penulisan penelitian  ini  akan  didasarkan  pada  data-data  dari  berbagai  sumber  yang  dianggap  oleh  penulis relevan;  yang  meliputi  buku, situs web,  laporan, dan  berbagai sumber sekunder  lain  yang dapat menunjang dalam proses pencarian data. Dalam tujuan penulisan, penelitian  ini ditujukan untuk memberikan  pengetahuan  yang  lebih  mendalam  mengenai  isu  tarik-ulur  kepentingan  antara pemerintah pusat dan daerah yang terjadi dalam perumusan kebijakan terkait dengan penanganan pandemi  COVID-19  di  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Di  luar  hal  tersebut,  penelitian  ini diharapkan dapat  menjadi alat penyampaian  masukan kebijakan  yang  lebih komprehensif dalam isu ini. Terakhir, penulis juga berharap agar paper ini dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan yang  terkait  dengan  proses  legislasi  dan  pembuatan  kebijakan;  khususnya  yang  berlangsung  di tengah pandemi COVID-19 ini.
Faiz Rafiza Ahmadani & Rafi Aquary
Mengenai  sumber  penelitian,  sumber  primer  yang  akan  dijadikan  „panduan  utama‟   dalam penulisan paper ini   akan   bersumber  dari   laporan,   buku,   maupun  situs web  yang  membahas mengenai  kebijakan  publik;  terutama  yang  berkaitan  dengan  isu  krisis  kesehatan.  Beberapa produk  legislasi  yang  terkait  juga  akan  didiskusikan  sebagai  sumber,  misalnya  undang-undang (UU),  peraturan  presiden  (Perpres),  peraturan  menteri  (Permen),  atau  peraturan  daerah  (Perda), dan  gubernur  (Pergub).  Di  luar  itu,  penulis  juga  berusaha  untuk  menganalisis  sumber-  sumber sekunder  lain  yang  sekiranya  dianggap  menunjang,  utamanya  baik  yang  berasal  dari  situs  web maupun berita-berita terkini.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Silang  pendapat  perumusan  kebijakan  PSBB  dan  pelengkapnya  di  DKI  Jakarta  yang diterapkan  mencakup  berbagai  aspek  yang  saling  berkaitan.  Apa  yang  direncanakan  Pemprov DKI  sering  kali  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  pemerintah  pusat,  dan  begitu  pula sebaliknya.  Serangan  demi  serangan  dilontarkan  oleh  kedua  belah  pihak.  Padahal,  seharusnya dengan  tidak  mengkritik  secara  terbuka  saja  sudah  menunjukkan  posisi  masing-masing.  Dalam suatu  kesempatan,  Kepala  Dinas  Kesehatan  DKI  Jakarta,  Widyastuti,  secara  gamblang menyatakan  bahwa  pertimbangan  mengenai  kebijakan  PSBB  yang  diterapkan  telah  didasarkan masukan-masukan  dari  pemerintah  pusat  (Lidyana,  2020).  Hal  tersebut  tentunya  mengafirmasi inkonsistensi yang selama ini terjadi oleh pemangku kebijakan itu sendiri.
Dalam  aspek  transportasi—khususnya  yang  berskala  antarkota  dan  antarprovinsi—PSBB seharusnya  dimaknai  sebagai  upaya  mengurangi  serta  membatasi  keluar-masuknya  kendaraan dari  luar  DKI,  dan  begitu  pula  sebaliknya.  Akan  tetapi,  seperti  yang  telah  diketahui,  menjelang pelaksanaan Hari Raya Idulfitri tahun ini, terdapat tarik-ulur yang disebabkan miskomunikasi dan ego  sepihak  dari  berbagai  macam  instansi  dan  lembaga  yang  memiliki  kepentingannya  masing- masing.  Untuk  hal  ini,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  25  Tahun  2020, disebutkan  bahwa  larangan  mudik  hanya  berlaku  bagi  daerah  yang  memiliki  zona  merah,  dan tidak diterapkan bagi yang berstatus zona kuning atau hijau (Permana, 2020). Secara spesifiknya, pemerintah  berdalih  bahwa  tidak  semua  wilayah  di  Indonesia  adalah  zona  merah  dan  memiliki potensi penyebaran yang signifikan. Sebagai dampaknya, pada saat puncak pelaksanaan hari raya ini,  terjadi  aksi  „pembiaran‟  secara  massal  dan  pengenduran  secara  masif  terhadap  sejumlah checkpoint yang  biasanya  menjadi  titik  krusial  untuk  mengawasi  keluar-masuknya  kendaraan menuju  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta;  seperti  di  sejumlah  gerbang  tol  ataupun  stasiun (Kurniawan, 2020).
Faiz Rafiza Ahmadani & Rafi Aquary
Salah satu penyebab  lain dari  munculnya konflik antara  dua instansi  ini,  yakni dikarenakan perdebatan  intens  antara  Pemprov  DKI  dengan  pemerintah  pusat  mengenai  pembatasan  keluar- masuknya bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang terjadi pada awal April lalu. Dalam hal ini, Luhut  Binsar  Pandjaitan  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai  Pelaksana  Tugas  Menteri Perhubungan, secara „sepihak‟  memutuskan untuk membatalkan Surat  Dinas  Perhubungan DKI Jakarta  Nomor  1588/-1.819.611  Tahun  2020  yang  mengatur  mengenai  pembatas  bus  AKAP untuk  masuk  ke  dalam  DKI  Jakarta  dari  daerah  lain (Cahyani,  2020) .  Gubernur  DKI  Jakarta, Anies  Baswedan,  pada  kala  itu  mengemukakan  alasan  kesehatan  sebagai  inti  argumennya, sedangkan Luhut melihatnya dari kacamata ekonomi yang menurutnya dapat membawa dampak yang  cukup  signifikan  bagi  para  pelaku  usaha  transportasi.  Hal-hal  seperti  ini  menunjukkan bahwa  belum  terwujudnya  kesamaan  visi  dan  misi  antara  dua  unsur  pemerintahan  yang menimbulkan dampaknya bagi masyarakat luas itu sendiri.
Dari  segi  transportasi  di  dalam  wilayah  Provinsi  DKI,  masih  terdapat  tarik-  ulur  dalam proses pembuatan kebijakan yang belum terukur dan terarah dalam meminimalisasi dampak dari pandemi  COVID-19  ini;  misalnya  yang  terdapat  pada  layanan  Trans  Jakarta  (TJ),  Kereta Komuter (KRL), dan transportasi daring. Dalam pelaksanaan angkutan umum, masih sering kali ditemukan  pelanggaran  terhadap  protokol  kesehatan  yang  tidak  hanya  disebabkan  oleh ketidakpatuhan dari penumpang, tetapi berasal pula dari kegagapan pengelola dalam menyiapkan infrastruktur penunjang, baik angkutan umum yang dikelola oleh  pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh Pemprov DKI. Miskoordinasi pun menjadi semakin jelas antara keduanya.
Selain  menyangkut  aspek  transportasi,  pertentangan  antara  pemerintah  pusat  dan  Pemprov DKI  Jakarta  di  tengah  pandemi  ini  juga  memiliki  keterkaitannya  dengan  persoalan  penyaluran bantuan sosial; terutama di tengah situasi ekonomi  seperti saat ini  yang telah berdampak sangat signifikan terhadap masyarakat  menengah  ke  bawah.  Untuk  isu  ini,  salah  satu  permasalahan yang
„mencuat‟  terkait  dengan  bantuan  sosial  (bansos)  pada  April  2020  lalu,  yang  mana  terjadi ketidaksesuaian  data  yang  dimiliki  antara  Pemprov  DKI  Jakarta  dan  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, penyaluran bansos yang berada di  Jakarta  seolah-olah  dilimpahkan  seluruhnya  kepada  pemerintah  pusat;  dan  Pemprov  DKI Jakarta ingin „lepas tangan‟   dari   urusan   tersebut   (CNN   Indonesia,   2020).   Di   sisi   lain, Anies menganggap bahwa penyaluran ini didasarkan pada asas pembagian kerja;  yang mana 1,1 juta warga akan diberikan bantuan melalui Pemprov DKI Jakarta langsung, dan 3,6 juta sisanya akan melalui pemerintah pusat..
Pertentangan tidak hanya berlangsung dalam level miskonsepsi mengenai pemahaman terkait
Faiz Rafiza Ahmadani & Rafi Aquary
dengan  data  penerimanya  saja,  tetapi  juga  sudah  menyangkut  aspek  politis.  Tentu  masih  segar dalam  ingatan  publik  ketika  Anies  memutuskan  untuk  melabeli  bansos  yang  diberikan  oleh Pemprov  DKI  Jakarta  dengan  kalimat  “dibiayai  APBD  DKI”;  yang  mana  hal  tersebut menimbulkan  kontroversi  dari  pelbagai  kalangan.  Beberapa  partai  politik  pada  kala  itu mengecam apa  yang dilakukan oleh Anies  ini, seperti apa  yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya  (Golkar)  dan  Partai  Nasional  Demokrat  (Nasdem).  Ketua  DPP  Golkar,  Ace  Hasan Syadzily,  berujar  bahwa  apa  yang  dilakukan  di  satu  sisi  merupakan  tindakan  yang  memantik perpecahan di  masyarakat, dan akan  menurunkan semangat gotong- royong  itu sendiri  (Rahayu, 2020).
Meninjau  dari  segi  hukum,  yakni  Peraturan  Menteri  (Permen)  Keuangan  Nomor  43  Tahun 2020, wewenang dan tupoksi penyaluran bansos dan bantuan terkait berada di tangan pemerintah pusat.  Meskipun  demikian,  dalam  penyalurannya  dapat  adanya  kerja  sama  dengan  pemerintah daerah  melalui  pembentukan  satuan  kerja.  Merefleksikan  hal  ini,  seharusnya  kontestasi  politik antara  Pemprov  DKI  dengan  Kemenkeu  ini  tidak  perlu  terjadi,  dan  apa  yang  seharusnya dikedepankan yakni kolaborasi yang sinergis antarlembaga pemerintahan.
Dari  segi  ekonomi,  PSBB  telah  membawa  dampak  signifikan  bagi  seluruh  kalangan,  dan salah satu yang terdampak cukup signifikan, yakni pada pengusaha; baik yang berskala  UMKM maupun  besar.  Ketika  PSBB  ketat  hendak  diterapkan  kembali  setelah  merespons  adanya peningkatan  kasus  harian  di  DKI  Jakarta,  Menteri  Koordinator  Perekonomian,  Airlangga Hartarto,  mengeluarkan  pernyataan  pedas  yang  menyemprot  Anies,  berkaitan  dengan pengumuman yang dikatakan tendensius mengenai pemberlakuan kembali PSBB ketat di wilayah administrasinya (Lidyana, 2020). Hal tersebut menurutnya didasarkan melihat indeks Bursa Efek Indonesia  yang  mengalami  penurunan  cukup  signifikan  yang  membuat  dana  asing  seketika menguap. Menjadi suatu keironisan  tersendiri mengingat betapa volatilnya bursa saham dari hari ke harinya  yang  membuatnya tidaklah tepat dalam  mencerminkan kondisi perekonomian secara makro.  Apalagi  pernyataan  tersebut  keluar  dari  seorang  pejabat  pemerintah  yang  seharusnya mempunyai kompetensi mendalam mengenai isu tersebut.
Tentunya hal  ini  menjadi cerminan apa yang  juga sebenarnya telah terjadi dalam tiga tahun ke belakang. Baik sindiran tajam  maupun penolakan secara terbuka telah  mewarnai  hiruk-pikuk politik ibu kota. Ketidaksinkronan yang terjadi tampaknya sudah menjadi bagian tak-terpisahkan dalam  koordinasi  pengambilan  kebijakan.  Mulai  dari  revitalisasi  kawasan  Monumen  Nasional yang  didesak  Kementerian  Sekretariat  Negara  agar  segera  dihentikan  dikarenakan  penebangan pohon yang terjadi, pro-kontra pencegahan dan penanggulangan banjir di Jakarta dalam berbagai kesempatan dan berbagai aspek, hingga rencana pembangunan LRT  Jakarta yang dianggap tidak
sesuai  dengan masterplan pemerintah  pusat  merupakan  sebagian  dari  sederet  pertentangan lainnya  (Budiman,  2020).  Menjadi  sangat  sulit  bagi  keduanya  untuk  menyelaraskan  perbedaan yang  ada  dengan  kantor  kedua  kepala  pemerintahan  yang  sebenarnya  berseberangan  hanya terpisahkan sebuah Lapangan Medan Merdeka.
Pandemi  COVID-19  bukannya  menjadi  tamparan  bagi  keduanya  dalam  menjalankan good governance secara  utuh,  melainkan  justru  semakin  menumbuhkembangkan  ego  antarpemangku kebijakan.  Efisiensi  birokrasi  yang  selama  ini  terus  digaungkan  oleh  Presiden  Jokowi  sendiri dapat dilihat hanya sebagai ucapan belaka tanpa implementasi di lapangan yang konkret. Arahan Presiden  yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 agar tidak  menimbulkan kegaduhan  di  tengah  masyarakat  tidaklah  diindahkan  oleh  jajarannya  sendiri.  Pada  akhirnya, masyarakatlah sendiri yang menerima dampaknya dengan semakin runyamnya kondisi yang ada (Monggilo,  2020).  Berkaca  dari  Amerika  Serikat  yang  mana  antara  pemerintah  federal  dengan pemerintah negara bagian saling berebutan suplai peralatan kesehatan di tengah kelangkaan yang melanda  yang  berakibat  pada  ketidakmampuan  rumah  sakit  untuk  menangani  membludaknya pasien  (Mencarini,  2020).  Padahal,  beberapa  negara,  seperti  Korea  Selatan,  Cina,  dan  Selandia Baru  membuktikan  bahwa  koordinasi  pusat  dan  daerah  yang  baik  merupakan  salah  satu  resep dari keberhasilan mereka mengontrol penyebaran COVID-19

## 3. PENUTUP
Pertentangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seakan tiada habisnya.  Peliknya  relasi  antara  keduanya  hanya  menjadi  semakin  runyam  di  tengah  krisis multidimensi  yang  masih  terus  berlangsung.  Banyak  nyawa  masyarakat  yang  tidak  bersalah menjadi  tanggungan  dari  apa  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  menangani  pandemi COVID-19  ini  terhitung  dari  awal  Maret  2020.  Ketidakdewasaan  pemerintah  dalam  menerima perbedaan  politik  mendorong  munculnya trickle-down kegaduhan  yang  timbul    di  masyarakat. Pilgub  2017  dan  Pilpres  2019  yang  sudah  lama  berlalu  seolah-olah  masih    dijadikan    alasan untuk  berkilah  dan  tameng  dari  „dosa-dosa‟  pemerintah dalam menangani pandemi ini.
Di  luar  arena  politik,  hal  tersebut  berpengaruh  terhadap  kegiatan  yang  sifatnya  teknis, seperti pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment), perumusan kebijakan, penetapan PSBB, dan lainnya. Sebagai dampaknya, kini Indonesia
„memimpin‟  total  pasien  positif  COVID-19  di  Asia  Tenggara  dan  disusul  dengan  salah  satu
tingkat fatality rate tertinggi di dunia; yang tentu saja menjadi alarm peringatan bagi pemerintah; dan  dijadikan  bahan  evaluasi  untuk  pengembangan  kebijakan  yang  lebih  komprehensif  di kemudian  hari.  Pengalaman  dalam  menangani  berbagai  krisis  kesehatan  di  masa  lampau— walaupun belum pernah dalam skala pandemi ini—tampaknya hanya menjadi tinta hitam di buku saja.  Masa injury  time ini  sudah  seharusnya  menjadi  momen  penebusan  dosa  pemangku kebijakan setelah disorganisasi yang terjadi dalam kurun waktu tujuh bulan ke  belakang.

## Daftar Pustaka
Budiman, A. (2020, February 5). Ragam Polemik Anies Baswedan Vs Pemerintah Pusat . Tempo. https://metro.tempo.co/read/1303600/ragam-polemik-anies- baswedan-vs-pemerintah-pusat Cahyani, D. R. (2020, March 31). Anies Emoh Komentari Keputusan Luhut Batalkan Setop Bus AKAP . Tempo. https://bisnis.tempo.co/read/1325897/anies-emoh-komentari- keputusan- luhut-batalkan-setop-bus-akap
CNN Indonesia. (2020, Mei). SMI Ungkap Anies Angkat Tangan soal Bansos 1,1 Juta Warga DKI . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200506160149-532- 500771/smi-ungkap-anies-angkat-tangan-soal-bansos-11-juta-warga-dki
COVID-19 Rail Protocol: Recommendation for safe resumption of railway services in Europe . (2020). European Union Agency for Railways.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Covid-19-Rail- Protocol_v1.4.pdf
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017
Jakarta Tanggap Covid-19 . (2020, Oktober). Jakarta Tanggap Covid-19. https://corona.jakarta.go.id/id Kurniawan, R. (2020, Mei). Larangan Mudik, Tol Tetap Dibuka untuk Kepentingan Khusus dan Logistik . KOMPAS.com.
https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/08/034200615/larangan- mudik-tol-tetap- dibuka-untuk-kepentingan-khusus-dan-logistikLidyana, V. (2020, Oktober). Terungkap! Sederet Informan di Balik Keputusan Anies soal PSBB . detikfinance.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5226426/terungkap-sederet-informan- di-balik-keputusan-anies- soal-psbb
Lidyana, V. (2020, September 10). Menteri-menteri Jokowi Komentari Kebijakan Anies soal PSBB Jakarta . detikfinance. https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-
5167579/menteri-menteri-jokowi-komentari-kebijakan- anies-soal-psbb-jakarta
Mencarini, M. W. and M. (2020, March 27). It’s state vs. State in a frantic search for medical
gear to battle coronavirus’s spread . The Courier-Journal. https://www.courier- journal.com/story/news/2020/03/27/coronavirus- states-battle-each-other-world-ppe- medical-gear/2907297001/
Monggilo, Z. M. Z. (2020). Komunikasi Publik Pemerintah Masa COVID-19: Telaah Kritis Sistem Informasi Publik. In Tata kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal (1st ed.). Gadjah Mada University Press.
Permana, R. H. (2020, April 24). Larangan Mudik 2020 Berlaku untuk Daerah PSBB, Ini Daftarnya . detiknews. https://news.detik.com/berita/d- 4989468/larangan-mudik-2020- berlaku-untuk-daerah-psbb-ini-daftarnya
Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19
Puspito, D. (2020, April 14). KRL Commuter Line Jaga Jarak, Penumpang Gagal Jaga Jarak . investor.id. https://investor.id/from-the-readers/krl-commuter- line-jaga-jarak-penumpang- gagal-jaga-jarak
Rahayu, L. S. (2020, Mei). Anies Posting Sembako “Dibiayai APDB DKI”, Golkar: Semua Tahu Dananya dari Mana . detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5021815/anies- posting-sembako-dibiayai- apdb-dki-golkar-semua-tahu-dananya-dari-mana Ravel, S. (2020, September 11). Ada Klaster Covid-19 di Transportasi Umum, Ini Kata Organda DKI . KOMPAS.com. https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/11/080200515/ada-klaster- covid-19-di-transportasi-umum-ini-kata-organda-dki
Satgas Penanganan COVID-19. (2020, Oktober). Peta Sebaran . Covid19.Go.Id.
https://covid19.go.id/peta-sebaran
Surat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 1588/-1.819.611 Tahun 2020