## KONTRIBUSI LAPAS TERBUKA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION

## Efaldi Butar-Butar, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : efaldibutarbutar@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Pengintegrasian  narapidana  terhadap  lingkungan  di  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan menggunakan community-based  correction .  Konsep  dari community-based  correction sendiri  adalah  melakukan  pembinaan  agar  sistem  pemasyarakatan  sejalan  untuk mengusahakan  pengintregasian  para  narapidana  agar  dapat  menjadi  manusia  yang berakhlak  lebih  baik  setelah  bebas  dari  masa  kurungannya  dan  berbaur  kembali  di masyarakat.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengidentifikasi  efektivitas  dan  peran serta  dari  lapas  terbuka  di  Indonesia  dalam  segi  bentuk  pengintegrasian  kembali  secara sosial  dengan  konsep community-based  correction .  Metode  pendekatan  yang  dilakukan dalam  kajian  riset  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  dimana  dengan  metode  yuridis empiris.  Sedangkan,  untuk  data  objek  yang  bersumber  dari  data  penelitian  yang sebelumnya  (data  sekunder)  dengan  analisis  secara  deskriptif  analitis.  Untuk  hasil pembahasannya  sendiri  dapat  dilihat  bahwa  lapas  terbuka  masih  kurang  maksimal menerapkan  kegiatan community-based  correction .  Dari  hasil  analisis  yang  diperoleh, faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi kegiatan community-based correction dikarenakan kurang adanya dukungan yang massif antara Lembaga institusi yang  terkait serta kerja sama yang terjalin dari pihak masyarakat.
Kata Kunci : community-based correction , lapas terbuka, pemasyarakatan

## ABSTRACT
Integrating prisoners into the environment in the community can be done using community- based correction. The concept of community-based correction itself is to provide guidance so that the correctional system is in line to seek the integration of prisoners so that they can become human beings with better morals after being released from their confinement period  and  re-mingle  in  society.  This  study  aims  to  identify  the  effectiveness  and participation of open prisons in Indonesia in terms of the form of social reintegration with the concept of community-based correction. The approach method used in this research study uses qualitative analysis where the empirical juridical method is used. Meanwhile, for  object  data  sourced  from  previous  research  data  (secondary  data)  with  analytical descriptive analysis. For the results of the discussion itself, it can be seen that open prisons are  still  not  optimal  in  implementing  community-based  correction  activities.  From  the analysis  results  obtained,  the  factors  causing  the  less  than  optimal  implementation  of community-based correction activities are due to the lack of massive support between the relevant institutions and the cooperation that exists on the part of the community.
Keywords : community-based correction, open prison, correctional

## PENDAHULUAN
Setiap pelanggaran atau kejahatan yang menyimpang dari ketentuan hukum maupun norma yang dilakukan seseorang akan memperoleh peradilan berupa hukuman atau sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan hasil pemikiran dari Arza & Wibowo (2021) dinyatakan bahwa konsekuensi dari suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum  yang  berlaku  di  suatu  wilayah  yaitu  dengan  kurungan  di  Lembaga  pemasyarakatan. Ketentuan  tersebut telah dijamin dalam Pancasila, yaitu pada sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada kesenjangan di mata hukum bagi seseorang ataupun sekelompok orang. Tindakan hukum dengan kurungan di Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat dengan tujuan agar pelaku  tidak  lagi  melakukan  kejahatan  yang  dapat  merugikan  masyarakat  umum.  Hukuman kurungan  dalam  Lembaga  pemasyarakatan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  hak  bebas  pelaku kejahatan  sebagai  masyarakat  atau  warga  negara  umum  telah  dicabut  sementara  untuk mempertanggungjawabkan tindakannya (Mahardika, 2020).  Karena hal  tersebut,  maka sebelum masa tahanan narapidana habis, perlu diberikan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sosialnya di  masyarakat  sehingga  meminimalisir  kemungkinan  timbulnya  residivisme  (Gracia  & Redyantino, 2020)

## PEMBAHASAN

## Optimalisasi Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka di Indonesia
LAPAS  terbuka  dibangun  dengan  kondisi  yang  lebih  baik  dan  memperhatikan  kondisi yang  meninjau  warga  binaannya,  sehingga  dapat  diupayakan  untuk  mendekatkan  keterlibatan masyarakat yang mampu meminimalisir adanya stereotip negatif yang berkepanjangan terhadap mantan  narapidana  (Gracia  &  Redyantino,  2020).  Lapas  terbuka  dapat  mencegah  adanya permasalahan yang umum terjadi, seperti adanya jaminan kesehatan narapidana yang lebih baik, mencegah adanya pertikaian antara sesama penghuni lapas, mencegah adanya homoseksualitas, dan  mengupayakan  pembangunan  kehidupan  sosial  para  narapidana  sehingga  dapat  berbaur dengan  masyarakat  secara  percaya  diri  (Hamza,  2019).  Pembinaan  di  lapas  terbuka  tidak diperuntukkan  bagi  semua  narapidana,  terutama  bagi  para  pelaku  tindak  kejahatan  berat  akan menjadi riskan jika diberikan sehingga fasilitas ini dibatasi untuk pelaku kejahatan tertentu. Pelaku tindak  kejahatan  tingkat  berat  yang  mengganggu  ketertiban  umum  serta  mengancam  stabilitas negara  akan  diberikan  perlakuan  khusus.  Dengan  adanya  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh narapidana  tersebut,  maka  kurungan  yang  diberikan  berupa  lapas  tertutup  dengan maximum security atau  tingkat  keamanan  yang  tinggi  karena  dianggap  memiliki  resiko  tinggi  bagi masyarakat umum.
Alokasi para narapidana di lapas terbuka cukup sulit untuk dipahami karena tidak semua narapidana  memperoleh  hak  asimilasi.  Menurut  Kusuma  (2019)  hak  asimilasi  dapat  diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta menjadi bentuk  pembinaan  di  luar  lapas  yang  dikenal  dengan  pembinaan  ekstramural  dimana  pola pembinaan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut diutamakan pada dua hal,  yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian narapidana itu sendiri.
Meskipun demikian, efektivitas dari lapas terbuka dapat dikatakan masih kurang optimal. Hal  ini  dikarenakan  tingkat  hunian  lapas  terbuka  masih  belum  sesuai  dengan  kapasitas  yang ditentukan karena tidak semua narapidana mendapatkan hak asimilasi dan dapat dipindahkan ke lapas terbuka.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Ketimpangan jumlah kapasitas dan tingkat hunian yang signifikan ini menyebabkan masih kurang efisiennya pembinaan lapas terbuka di  Indonesia meskipun memiliki visi dan misi  yang sesuai  dengan  nilai  pemasyarakatan  yang  akan  diimplementasikan  di  lapas  tersebut.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  struktur  lapas  terbuka  sebenarnya  sudah  di  desain  untuk mengimplementasikan  dengan  tujuan  pemasyarakatan.  Namun,  fakta  dilapangan  mengatakan bahwa hal tersebut belum maksimal. Maka dari itu, kajian secara signifikan mengenai fungsi lapas terbuka terhadap sistem peradilan di Indonesia sangat diperlukan.

## Peran Lapas Terbuka Sebagai Pelaksana Konsep Community-Based Correction
Menurut  Kusuma  (2019),  Lembaga  pemasyarakatan  terbuka  adalah  suatu  tindakan  atau aksi  nyata  dari  konsep  sistem  pemasyarakatan  yang  menerapkan  pembinaan  dan  pengawasan dengan tangkat minimum security (keamanan tingkat rendah), dimana merupakan kegiatan bagi para narapidana yang telah memenuhi syarat dapat memperoleh hak asimilasi-nya dengan maksud dapat mewujudkan narapidana yang dapat membaur kembali kepada masyarakat dengan baik dan percaya diri. Tujuan asimilasi pada lapas terbuka sendiri dapat dikatakan sejalan dengan konsep community-based  correction dengan  berharap  narapidana  dapat  berbaur  dengan  kehidupan  di lingkungan di masyarakat. Namun, community-based correction lebih mengedepankan rehabilitasi dan  pengintegrasian  sosial  kembali  yang  akan  dijalani  oleh  narapidana  dengan  harapan  para narapidana dapat menjalani kehidupan dengan normal setelah bebas.
Konsep  dari community-based  correctio n  direkomendasikan  dalam  setiap  acara  atau kegiatan  yang  dilakukan  dalam  lapas  terbuka  yang  sejalan  dengan  asas  penyelenggaraan pemasyarakatan, yaitu asas pengayoman, pelayanan, pembimbingan, pendidikan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga hal tersebut dapat memberikan jaminan  bahwa  kehilangan  hak  merupakan  satu-satunya  sanksi  dan  tanggungan  untuk pengintegrasian  diri  di  lingkup  keluarga  maupun  lingkup  masyarakat  sekitar.  Peran  dari  lapas sebagai  community-based  correction  tidak  hanya  meningkatkan  kepercayaan  narapidana  dalam kegiatan bersosialisasi di masyarakat, namun juga bertujuan untuk memberikan pandangan positif di masyarakat terhadap para mantan narapidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat secara terbuka dan suka rela. Community-based correction sendiri memiliki prinsip dasar, yakni: mengupayakan peluang narapidana mendapatkan kerja, menyaring narapidana yang memang telah memenuhi syarat dan ketentuan, tidak mengeksploitasi narapidana, menerapkan minimum security level , dan tanggung jawab dengan adanya pemindahan narapidana.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konsep pemasyarakatan yang diterapkan di lapas terbuka dilaksanakanan menggunakan prinsip pemberian pengarahan secara ramah-tamah, santun, dan  anjangsana.  Berdasarkan  rangkaian  proses  dan  prinsip  yang  sudah  dijelaskan,  diharapkan dapat  membantu  perbaikan  atau  integrasi  sikap  warga  hunian  lapas  terbuka  agar  lebih menghormati masyarakat di luar lapas terbuka dan diharapkan agar tidak melakukan pelanggaran tata tertib hukum yang berlaku.

## Hambatan  Implementasi  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  dalam  Community-Based Correction
Hambatan  yang  ada dalam  lapas  terbuka  antara lain  disebabkan oleh ketidaktersediaan fasilitas yang  mendukung  dalam  proses  pengintegrasian  kembali  secara  sosial.  Selain  itu,  lokasi  lapas terbuka  yang  jauh  dari  lingkup  masyarakat  kurang  sesuai  dengan  tujuan  dan  visi  lapas  terbuka dimana  diupayakan  untuk  mengembalikan  kepercayaan  diri  narapidana  untuk  berbaur  di masyarakat. Struktur kepengurusan lapas terbuka yang yang sama antara lapas terbuka dan lapas
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tertutup  mengindikasikan  tidak  adanya  upaya  perbaikan  atau  peningkatan  yang  dilakukan  oleh pihak yang berwenang dalam mengelolanya.
Menurut Mahardika (2020) kendala alokasi narapidana pada lapas terbuka juga terdapat pada  tarik-menariknya  unsur  pada  para  pemegang  kepentingan,  dimana  proses  dan  ketentuan rekomendasi  narapidana  kurang  sesuai  dengan  ketentuan  dengan  mengutamakan  pertimbangan pada masa pidananya saja. Factor ini yang menyebabkan pengajuan dan pemindahan narapidana pada  lapas  terbuka  kurang  memiliki  penilaian  yang  sesuai  dengan  visi  dan  ketentuannya  dan berdampak pada penolakan di lapas terbuka. Oleh karena itu, tingkat hunian lapas terbuka sangat rendah jika dibandingkan dengan kapasitas huniannya. Dari kendala dan hambatan ini maka dapat diketahui  bahwa  lapas  terbuka  belum  dijalankan  secara  optimal,  baik  dari  segi  persyaratannya maupun  pembinaannya.  Tingkat security yang  minimum  juga  menjadi  hambatan  bagi terealisasinya adanya lapas terbuka dengan berdasarkan community-based correction .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  data  table  yang  sudah  ditunjukkan,  dapat  diketahui  bahwa  di  Indonesia terdapat  tujuh  lokasi  lapas  terbuka,  yaitu  di  Kendal,  Ciangir,  Lombok  Tengah,  Waikabubak, Rumbai, Pasaman, dan Nusakambangan. Lembaga pemasyarakat terbuka dirancang untuk dapat menyediakan kondisi tingga yang lebih baik untuk warga binaannya, serta dapat menepis stigma negatif  akan  narapidana  secara  berkepanjangan  di  lingkungan  masyarakat.  Pembinaan  di  lapas terbuka dibatasi tidak untuk pelaku tindak kejahatan berat yang meresahkan masyarakat maupun yang mengganggu stabilitas negara. Alokasi narapidana di lapas terbuka masih sulit karena tidak semuanya memperoleh hak asimilasi.
Efektivitas dari lapas terbuka masih kurang optimal karena tingkat hunian dan kapasitasnya masih memiliki rentang yang signifikan yaitu berkisar pada 2,32% saja.  Hal ini karena tidak semua narapidana dapat mendapatkan hak asimilasi dan ditempatkan di lapas terbuka. Tujuan asimilasi pada  lapas  terbuka  sendiri  dapat  dikatakan  sejalan  dengan  konsep community-based  correction dengan  berharap  narapidana  dapat  berbaur  dengan  kehidupan  di  lingkungan  di  masyarakat. Namun, community-based  correction lebih  mengedepankan  rehabilitasi  dan  pengintegrasian kembali secara sosial yang akan dijalani oleh narapidana dengan harapan para narapidana dapat menjalani kehidupan dengan normal setelah bebas. Community based correction sendiri memiliki prinsip  dasar,  yaitu:  memberikan  kesempatan  narapidana  memperoleh  pekerjaan,  menyeleksi narapidana  dengan  ketat,  tidak  melakukan  eksploitasi  terhadap  narapidana,  menerapkan pengawasan minimum,dan tanggung jawab pemindahan narapidana. Berdasarkan pertimbangan hambatan yang ada dalam lapas terbuka, dapat dikatakan bahwa lapas terbuka belum masih kurang mampu untuk merealisasikan integrasi sosial secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arza,  M.  K.Y.  &  Wibowo,  P.  2021. Pemenuhan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Melalui Pelatihan  Narapidana  Berdasarkan  Bakat  Di  Lapas  Kelas  Iia  Tanjungpinang . NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (1), 207-220.
Gracia,  E.  &  Redyantino,  B.P.  2020. Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  di  Surabaya .  Jurnal Dimensi Arsitektur, 8 (1), 273 - 280.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Hamja. 2019. Community bAsed Correction Sebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana di Masa Mendatang. Arena Hukum, 12 (3), 482-499.
Kusuma, J.D. 2019. Tinjauan Yuridis Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Studi di Lapas Terbuka Kelas IIB Mataram). Muhakkamah, 4 (2), 49-62.
Mahardika,  A.E.  2020. Implementasi  UU  No  12  Tahun  1995  Mengenai  Capaian  Tujuan Pemasyarakatan Melalui Lapas Terbuka . Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7 (3), 481- 493.