## SANKSI PIDANA BAGI TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI MASA PANDEMI
Ferry Irawan 1) ; Tarisa Azyati 2) ; Shalma Inudia Putri 3) ; Umdah Khubudina 4) ; Zahra Rudhiya 5)
1) ferryirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *)
2) 4121210084_shalma@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 4121210136_tarisa@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
4) 4121210129_umdah@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
5) 4121210037_zahra@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
* untuk penulis korespondensi

## Abstract
The Covid-19 pandemic broke out in Indonesia in early 2020. The World Health Organization (WHO) stated that this virus had become a global pandemic. Its spread is very fast and easy, causing all countries to immediately implement new policies to protect their citizens, including Indonesia. The aim of this research is to elaborate on criminal sanctions for official actions that harm state finances during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is a qualitative method with a juridical approach. Data collection techniques include searching documents related to research. The data references used are primary and secondary legal materials. The data that has been collected is then processed and analyzed using legal interpretation. The research results show that the Indonesian government has implemented various policies to deal with the Covid-19 pandemic and as an effort to recover all sectors affected by the pandemic. The government has refocused and reallocated the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to protect the public. Officials who abuse their authority and harm state finances during the Covid-19 pandemic should receive appropriate criminal sanctions for their actions.
Keywords: Abuse of authority, Corruption, Covid-19 pandemic, Criminal sanctions

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  merebak  di  Indonesia  di  awal  tahun  2020.  World  Health  Organization  (WHO)  menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus  segera  memberlakukan kebijakan-kebijakan baru  untuk  melindungi  warga  negaranya,  termasuk Indonesia. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengelaborasi  sanksi  pidana  bagi  tindakan  pejabat  yang  merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan  pendekatan  yuridis.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelusuran  dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah  dikumpulkan  selanjutnya  diolah  dan  dilakukan  analisis  dengan  cara  penafsiran  hukum.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid- 19  dan  sebagai  upaya  pemulihan  semua  sektor  yang  terdampak  akibat  pandemi.  Pemerintah  telah  melakukan Refocusing dan  Realokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  melindungi  masyarakat. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19 selayaknya mendapatkan sanksi pidana yang sesuai atas tindakannya.
Kata Kunci : Korupsi, Pandemi Covid-19, Penyalahgunaan wewenang, Sanksi Pidana

## PENDAHULUAN
Sejak akhir 2019 masalah utama yang harus dihadapi seluruh negara adalah pandemi virus corona. Hingga awal tahun 2022, pandemi virus corona masih menjadi tantangan bersama. Pandemi  covid-19  telah  menyebabkan  berbagai  negara  mengalami  masa  sulit.  Kondisi  ini mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak. Semua pihak merasakan kerugian, baik dari pihak masyarakat hingga pihak pemerintahan (Adhitya & Sari, 2022).
Penyesuaian di setiap aspek kehidupan sangat diperlukan dalam keadaan di saat itu. Hal ini  sangat  penting  dilakukan  guna  memulihkan  semua  sektor  yang  terdampak,  meskipun berakhirnya  masa  pandemi  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  (Sholihah et  al .,  2023).  Proses penyesuaian memang tidak bisa berjalan secara cepat. Oleh karena itu, peran dan integrasi dari semua  pihak  sangat  dibutuhkan.  Apabila  semua  pihak  dapat  berkolaborasi  dengan  baik, pemulihan sektor terdampak diharapkan dapat cepat kembali pulih (Shabia et al ., 2022).
Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan  berbagai  macam  kebijakan  dan  melakukan transformasi  pada  beberapa  bidang.  Kebijakan  yang  dilakukan  antara  lain social  distancing ,
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kebijakan karantina, dan protokol kesehatan. Di sisi kebijakan  fiskal,  pemerintah  juga  melakukan  beberapa  penyesuaian,  yaitu  melakukan  revisi pada target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 dan  menerapkan  pajak  digital  untuk  kegiatan  melalui  media  elektronik  (Silalahi  &  Ginting, 2020).  Pengeluaran  pada  APBN  dilakukan  realokasi  untuk  lebih  difokuskan  pada  bidang kesehatan dan perekonomian (Lativa, 2021).
Di  kondisi  demikian,  kesehatan  masyarakat  dan  keberlanjutan  hidup  seluruh warganegara  sangat  perlu  diperhatikan.  Namun  demikian,  perilaku  sebagian  oknum  pejabat yang berupaya untuk mencari keuntungan. Pejabat yang seharusnya mendapat kepercayaan dan membawa  amanah  dari  masyarakat  untuk  mengelola  pemerintahan  justru  melakukan  tindak pidana  (Hastono et  al .,  2021).  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengungkap  adanya tersangka kasus korupsi bantuan sosial atau sering disebut bansos oleh Menteri Sosia (Mensos), terkait pengadaan sembako untuk penduduk di kawasan Jabodetabek. Akan tetapi, pejabat ini terbukti melakukan tindak korupsi dengan jumlah kerugian sebanyak 20 miliar. Dana bantuan ini seharusnya digunakan untuk pengadaan bansos sebesar RP600.000 yang dibagi menjadi dua paket sebesar Rp300.000 pada setiap dua minggu sekali (Ruspiantoko et al ., 2021).
Dari tahun ke tahun, jumlah kasus korupsi di Indonesia masih sulit untuk dihilangkan (Maharani & Dewi, 2021). Masalah korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup besar yang harus diperhatikan oleh negara. Negara memang telah melakukan beberapa tindakan dan peraturan untuk mengawasi dan mencegah tindak korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk sejak tahun 2003. Sejak awal, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki  tugas  untuk  antara  lain:  melakukan  supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melakukan tindakan pencegahan korupsi, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara (Einstein & Ramzy, 2020). Sanksi pidana telah direkonstruksi  dalam  Undang-Undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dengan  tujuan untuk memberikan efek takut bagi para pelaku korupsi (Dahwir, 2017).
Munculnya  kasus  tindak  pidana  khususnya  korupsi  di  masa  pandemi  covid-19  ini tentunya memberikan kesan tidak etis dan juga merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crimes ) (Sakti et al ., 2021). Uang negara telah dialokasikan dan difokuskan untuk penanganan dampak  pandemi.  Di  masa  pandemi  Covid-19  semua  warga  sangat  membutuhkan  bantuan secara  langsung  dari.  Sanksi  pidana  terkait  kasus  korupsi  memang  sudah  ditetapkan sebelumnya.  Namun,  dalam  kondisi  pandemi  covid-19  pemerintah  Indonesia  belum  pernah mengalami keadaan ini sebelumnya, tindak pidana korupsi perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi ruang lingkup tindak pidana korupsi termasuk sanksi yang dijatuhkan di masa pandemi covid-19 (Sakti et al ., 2021).

## KAJIAN PUSTAKA
Berdirinya  suatu  negara  sangat  memerlukan  peran  para  pemimpin  dan  pejabat pemerintah  yang  dapat  membawa  negara  mencapai  tujuan.  Dasar  sekaligus  tujuan penyelenggaraan  negara  di  Republik  Indonesia  telah  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang  - Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 alinea keempat telah dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial  (Sodikin, 2014).
Pejabat  pemerintah  merupakan  orang-orang  yang  telah  dipercaya  masyarakat  membawa amanah  untuk  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  bangsa.  Pengertian  pejabat  menurut Taufiqurrahman  (2019)  adalah  seseorang  yang  duduk  dan  didudukkan  dalam  suatu  jabatan dengan  tugas  dan  wewenang  tertentu  untuk  merealisasikan  berbagai  fungsi  jabatan  tertentu.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Pejabat juga telah diberi jabatan dan kekuasaan khusus untuk menunjang tugasnya. Kekuasaan merupakan  kuasa  untuk  mengurus  kesanggupan,  kemampuan  orang  atau  golongan  untuk menguasai orang atau golongan lain agar tercipta keadilan dan mencegah pelanggaran keadilan (Yudanto & Dewi, 2017). Sedangkan menurut Taufiqurrahman (2019) jabatan adalah adalah lingkungan  kerja  tetap  yang  berisi  fungsi-fungsi  tertentu  yang  secara  keseluruhan  akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Selanjutnya, Taufiqurrahman (2019) juga menjelaskan  bahwa  jabatan  dalam  pemerintahan  dapat  dibedakan  menjadi  :  (a)  Jabatan  alat kelengkapan    atau  sering  disebut  jabatan  negara  dan  jabatan  penyelenggaraan  administrasi negara;  (b)  Jabatan  politik  dan  nonpolitik;  (c)  Jabatan  yang  bertanggung  jawab  dan  berada dalam  pengawasan  publik  secara  langsung  dan  secara  tidak  langsung;  dan  (d)  Jabatan  yang melayani umum secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam  praktiknya,  kekuasaan  ini  sering  disalahgunakan  oleh  para  pemegang  jabatan. Padahal,  larangan  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  pemerintahan  atau  badan  serta pemberian kewenangan  kepada  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP) dan Peradilan TUN (Peradilan Administrasi) untuk melakukan pengawasan dan pengujian mengenai ada atau tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  pasal  17  hingga  pasal  21  tentang Administrasi Pemerintahan (Burhamudin, 2019).
Korupsi merupakan tindak pidana mengambil dan merampas apa yang bukan menjadi hak pelaku. Korupsi merupakan suatu tindak pidana atau suatu tindakan kriminal, ia tercatat dalam undang-undang dan apabila ada pelaku korupsi maka akan ada sanksi yang setara dengan apa yang sudah dilakukannya (W. O. Putri et al ., 2019). Tindak pidana korupsi ini merupakan permasalahan bangsa yang hingga saat ini masih belum bisa dimusnahkan dari pemerintahan Indonesia. Sejak 2003, pemerintah Indonesia telah mendirikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  untuk  mengungkap  dan  memberantas  kasus  korupsi  di  Indonesia.  Tindak  pidana korupsi diatur dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 sehingga tindak pidana korupsi digolongkan menjadi tindak pidana khusus (tindak pidana yang diatur di luar KUHP) (Rumadan, 2013).
Meskipun  tindak  pidana  korupsi  telah  diatur  dalam  undang-undang,  kasus  korupsi masih  dapat  ditemukan  di  masa  pandemi  covid-19.  Pelaku  korupsi  biasanya  berasal  dari seseorang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan, seperti para pejabat pemerintah. Tindakan ini  muncul  karena  sifat  buruk  manusia  akan  ketidakpuasan  dengan  apa  yang  mereka  miliki (Manossoh,  2016).  Terlebih,  para  pejabat  mempunyai  kesempatan  yang  lebih  dekat  dengan tindak korupsi karena mereka yang menjadi pembawa amanah orang banyak. Oleh karena itu, kualitas dari pejabat itu sendiri harus lebih diawasi. Selain itu, hukum yang diterapkan untuk tindak pidana korupsi juga harus lebih dipertegas (Gu et al ., 2020).
Hukum pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia  menjaga   ketertiban   umum.   Penegakannya   dilakukan   oleh   pemerintah   dan pihak-pihak   yang berwenang    yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan (Fadlian, 2020).  Lebih  lanjut,  Fadlian  (2020)  juga  menjelaskan  bahwa  saat  ini,  hukum  pidana  yang diterapkan  di  Indonesia  adalah  hukum  pidana  yang  telah  dilakukan  kodifikasi.  Maksud  dari kodifikasi  adalah  sebagian  besar  dari  aturan-aturannya  telah  disusun  dalam  kitab  undang ( wetboek ) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Menurut Mezger, hukum pidana dapat diartikan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana berpokok  pada  perbuatan  yang  memenuhi  syarat  tertentu  dan  pidana.  Perbuatan  yang memenuhi syarat tertentu berarti perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian  pidana.  Perbuatan  tertentu  diperinci  menjadi  perbuatan  yang  dilarang  dan  orang yang  melanggar  larangan  itu  (Putro,  2018).  Terdapat  dua  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam
Volume 3 No. 2, 2023
pidana, yaitu untuk memengaruhi tingkah laku ( gedragsbeinvloeding ) dan penyelesaian konflik ( conflict toplossing ) (Saraswati, 2015).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum. Dalam penerapan hukum positif sering ditemukan  adanya  kekosongan  norma,  ketidakjelasan  norma  (norma  samar),  konflik  norma, dan ada kalanya norma-norma yang sudah usang. Norma-norma demikian dapat menimbulkan diskresi yang dapat memicu penyalahgunaan wewenang bagi pengambil keputusan. Penelitian hukum  normatif  dapat  dilakukan  terutama  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Teknik yang dilakukan dalam melakukan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu  dengan  cara  mengkaji,  mempelajari  dan menafsirkan  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  penulis  mengkaji  tentang kebijakan  penerapan  pidana  mati  terhadap  tindak  pidana  korupsi  di  masa  pandemi  covid-19 (Rohman, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  dua  kondisi  yang  menyebabkan  guncangan supply yang  negatif  akibat pandemi  covid-19.  Pertama,  para  pekerja  sektor  manufaktur  terpapar  virus  sehingga  mereka berhenti  bekerja,    hal  tersebut  mengurangi  kapasitas  produksi.  Apabila  sepuluh  persen penduduk bumi terkena infeksi maka dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja ( labor ) yang serius  maka  akan  mempengaruhi  infrastruktur  ekonomi  dan  keuangan  suatu  negara.  Kedua, aktivitas  penduduk  dibatasi  untuk  menekan  penyebaran,  namun  sekaligus  berdampak  pada pengurangan produksi, penurunan perdagangan internasional, ekonomi kreatif, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya (Suparman, 2021).
Korupsi telah menyebar di Indonesia. Perkembangannya terus meningkat setiap tahun, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi tingkat sistematisitas  tindak  pidana  yang  dilakukan,  yang  telah  memasuki  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat.  Karena  itu,  tindak  pidana  korupsi  telah  dianggap  sebagai  suatu  kejahatan “ seriousness  crime ”, kejahatan serius  yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat  dan  negara  dalam  tingkat  yang  signifikan,  dan  penanganannya  harus  dilakukan dengan  cara  “ extra  ordinary  treatment ”  dan  membutuhkan  langkah-langkah  yang  serius, profesional, dan independen untuk membuktikan bahwa itu benar (Halawa, 2020) .
Jika dilihat dari sudut pandang konstruksi sosial, masalah kemungkinan korupsi dana bansos selama pandemi menarik perhatian jika dilihat dari sudut pandang relasi wacana, yaitu ketika keempat portal berita menggambarkan masalah ini sebagai "realitas objektif" sementara menggambarkan "realitas subjektif".. Dalam hal ini, relasi dialektis terjadi saat keempat portal berita  memfasilitasi  pertarungan  ide  (yang  meningkatkan  citra  pejabat  dan  institusi  negara) yang (Launa & Lusianawati, 2021).
Berdasarkan perspektif hubungan antara aktor-media-khalayak, Firli Bahuri dan Idham Azis  adalah  penegak  hukum  negara  yang,  dalam  konteks  kebijakan  pandemi,  juga  dapat berfungsi sebagai aktor politik yang secara aktif berjuang untuk merebut simbol-simbol. Jika seorang aktor atau agen berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan citra dirinya, itu juga berkontribusi  pada  pembangunan  citra  institusi  yang  dipimpinnya.  Dengan  kata  lain,  Firli Bahuri, ketua KPK, dan Idham Azis, Kapolri, beralih dari motivasi pribadi untuk meningkatkan citra  dirinya  ke  motivasi  institusi  untuk  meningkatkan  citra  institusi,  yaitu  KPK  dan  Polri. (Launa & Lusianawati, 2021).
Framing potensi  korupsi  dana  bansos  adalah  struktur  konseptual  atau  perangkat kepercayaan yang disusun oleh keempat portal berita. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi konstruksi  wacana  tentang  korupsi  dengan  membuat  kategori  berita  dengan  menggunakan teknik pemilihan dan penonjolan berita. Para aktor yang mengkomunikasikan pesan moral dan etis tentang wacana korupsi  mungkin  menghadapi framing media melalui teknik penandaan, yang secara sintaksis ditujukan untuk  merelasikan pola, peristiwa, atau masalah publik  yang telah  ditetapkan  sebagai  wacana  dominan  oleh  media. Framing jelas  membutuhkan  bingkai utama  ( master  frame) yang  harus  disajikan  kepada  khalayak.  Ini  dicapai  melalui  pemilihan masalah dan penonjolan simbol atau gambar yang telah dipilih, diformulasikan, dan disesuaikan untuk  mencapai  pembingkaian  strategis  ( strategic  frame )  dan  pembingkaian  gaung  ( frame resonance ) (Launa & Lusianawati, 2021).
Dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi,  hukum  administrasi  adalah  hukum  yang berkaitan  dengan  wewenang  pemerintah  dan  kontrol  atas  wewenang  tersebut,  yang dimaksudkan untuk melindungi individu atau masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  dan  antar- penyelenggara negara, baik secara internal maupun eksternal (Nurhayati & Gumbira, 2017).
Korupsi  umumnya  didefinisikan  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  seseorang  untuk memperoleh  keuntungan  pribadi  dan  kelompoknya.    Korupsi  telah  merusak  kepercayaan masyarakat,  melemahkan  demokrasi,  menghambat  kemajuan  ekonomi,  dan  memperburuk ketimpangan,  kemiskinan,  dan  krisis  lingkungan.  Salah  satu  pernyataan  Lord  Acton  tentang hubungan  antara  "korupsi"  dan  "kekuasaan"  adalah  bahwa  "kekuasaan  cenderung  untuk korupsi, dan kekuasaan absolut cenderung korupsi absolut." Ketika korupsi dianggap sebagai penyakit,  itu  berkembang  dalam  tiga  tahap:  elitis,  endemik,  dan  sistemik.  Pada  tahap  elitis, korupsi  merupakan  masalah  sosial  yang  umum  di  kalangan  elit,  dan  pada  tahap  endemik, korupsi menyebar ke seluruh masyarakat. Setelah mencapai tahap sistemik, dianggap sebagai tahap kritis (Sakti et al ., 2021).
Negara-negara  di  seluruh  dunia  menghadapi  masalah  tipikor,  atau  tindak  pidana korupsi. Indonesia tidak terkecuali. Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang selalu menjadi perhatian  di  Indonesia.  Korupsi  tidak  asing  lagi  di  negara  ini.  Di  Indonesia,  korupsi  bahkan sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan luar biasa. Keuangan dan potensi ekonomi  negara  telah  dirusak  oleh  korupsi.  Korupsi  tidak  hanya  menyebabkan  kerugian moneter bagi  negara, tetapi  juga melanggar hak-hak sosial  masyarakat  dan merusak prinsip- prinsip sosial budaya, moral, politik, dan keamanan nasional. Kerugian yang disebabkan oleh korupsi  mencakup  penundaan  pertumbuhan  ekonomi,  penurunan  investasi,  peningkatan kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan (R. S. Putri et al ., 2021).
Ironisnya, kejahatan luar biasa ini tidak mempertimbangkan situasi atau kondisi, apalagi korbannya.  Korupsi  justru  menjadi  suatu  "wabah  baru"  saat  Indonesia  menghadapi  pandemi COVID-19. Para koruptor memanfaatkan keadaan sulit ini untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Beberapa orang yang memiliki posisi di tempat kerja mungkin melakukan tindak pidana korupsi  karena  faktor  ekonomi.  Korupsi  selalu  terjadi  di  sektor  pemerintahan  (publik)  dan perusahaan milik negara. Orang-orang yang membutuhkan layanan dari pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara telah melihat bukti kekuasaan dalam cara pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras mereka.
Setelah  mantan  Menteri  Sosial  ditangkap  atas  tuduhan  korupsi  dana  bantuan  sosial masyarakat,  kontroversi  korupsi  semakin  memanas.  Masyarakat  semakin  menderita  karena keadaan yang serba krisis. Pada tanggal 5 Desember 2020, Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi dana bantuan sosial Kemensos senilai lebih dari 20 miliar. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan pekerjaan  putih  tidak  dapat  diabaikan.  Penjara  dan  pengembalian  aset  negara  dalam  kasus
korupsi  tidak  sebanding  dengan  jumlah  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kejahatan  tersebut. Kepercayaan  masyarakat  berkurang  karena  fakta  bahwa  banyak  kasus  korupsi  di  kalangan penegak hukum. Masyarakat sangat marah atas masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilemahkan setelah revisi UU KPK tahun 2019. Saat ini, arah pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi tanda tanya besar..
Pada akhirnya, identitas dan karakter bangsa dipertaruhkan oleh korupsi yang menjerat para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memerangi korupsi di Indonesia, diperlukan kepekaan  etika  untuk  membangun  integritas  pejabat  publik  dan  membangun  budaya  etika organisasi.    Menurut  Haryatmoko  (2011:31).  Indonesia  telah  menjadi  subjek  penelitian  CPI sejak  tahun  1995.  Pada  tahun  2020,  CPI  Indonesia  menerima  skor  37/100  dan  berada  pada peringkat  102  dari  180  negara  yang  disurvei.  Laporan  TII  menunjukkan  bahwa  IPK  2020 memiliki  skor  37  poin,  turun  dari  40  poin  pada  2019.    Skor  0  menunjukkan  sangat  korupsi, sedangkan 100 menunjukkan bersih. Skor ini turun tiga poin dari sebelumnya, yang berada di 40/100  pada tahun 2019 (TII 2021). Pada 2019, CPI  Indonesia menerima skor 40/100,  yang merupakan  skor  tertinggi  dalam  25  tahun  terakhir.    Transparency  International  telah "mengingatkan"  Indonesia untuk menjadi lebih waspada dan mempertahankan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi saat CPI diluncurkan pada tahun 2019. (Betresia et al ., 2021). Korupsi adalah jenis kejahatan yang melanggar hukum yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan wewenang atau posisi untuk memperkaya  diri  sendiri  atau  kelompok  yang  mengambil  uang  negara  sehingga  merugikan banyak  orang.  Di  Indonesia,  ada  banyak  jenis  korupsi,  termasuk  suap  menyuap, penyalahgunaan  wewenang,  kerusakan  keuangan  negara,  penggelapan  jabatan,  perbuatan curang, konflik kepentingan, dan gratifikasi. Korupsi unik karena dilakukan secara rahasia oleh lebih  dari  satu  orang,  melibatkan  keuntungan  dan  kewajiban  timbal  balik,  mengandung penipuan,  berlindung  di  balik  pembenaran  hukum,  dan  mengkhianati  kejujuran.  Di  tengah pandemi COVID-19, korupsi terus  terjadi di  negara  Indonesia. Sangat  menyedihkan melihat para pejabat negara bertindak seolah-olah ini adalah hal yang biasa, menyebabkan kerugian.
Sanksi pidana pada dasarnya adalah hukuman atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku  pidana.  Siapapun  yang  melanggar  hukum  akan  dikenakan  sanksi  pidana.  Tidak  ada anggota keluarga pejabat atau konglomerat  yang kebal hukum dalam hal ini. Sebagai bagian dari  delik  tindak  pidana  korupsi,  kerugian  negara  harus  berasal  dari  penyalahgunaan kewenangan  secara  melanggar  hukum  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu korporasi, atau dari perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu  korporasi.  Undang-undang telah menetapkan hukuman  yang tepat  untuk  tindakan pidana  korupsi.  Pidana  korupsi  dapat  mengakibatkan  penjara  atau  denda.  Sanksi  atas  vonis pidana dapat diperberat oleh beberapa hal (Rasyidi, 2019).
Data  dan  referensi  menunjukkan  bahwa  merebaknya  virus  COVID-19  di  Indonesia adalah bencana non-alam. Akibatnya, Indonesia telah memasuki negara yang dalam keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 2 Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Ditambah lagi di masa  pandemi  ini,  tindakan  oknum  pejabat  yang  merugikan  keuangan  negara  adalah  tindak pidana korupsi  yang luar biasa. Di tengah pandemi saat ini, masyarakat menyaksikan bahwa keadaan keuangan Indonesia sedang menurun, bahkan mungkin mengalami defisit pendapatan. Akibatnya, undang-undang harus dibuat untuk menggunakan sanksi berat dan asas pembuktian terbalik untuk membuat pelaku korupsi jera.
Kebijakan  perancangan  undang-undang,  juga  dikenal  sebagai  kebijakan  formulasi, adalah salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana (hukum pidana). Bagaimana kebijakan formulasi  pidana  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  selama pandemi COVID-19 disusun berdasarkan perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, seperti yang diubah
oleh UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU Tipikor, pidana mati diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan."  Pasal  2  Ayat  2 menjelaskan  bahwa  "keadaan  tertentu"  dimaksudkan  sebagai  ketika  negara  dalam  keadaan bahaya atau ketika terjadi bencana alam." (Muqorobin & Arief, 2020).
Agama  Islam  juga  membahas  kasus  korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  termasuk  dalam kategori melakukan Jinayat al-kubra atau dosa benar. Tindakan yang melanggar hukum Islam disebut  korupsi.  Dari  ayat  188  Surat  Al-Baqarah,  Allah  SWT  berfirman,  "Dan  janganlah sebagian  kamu  memakan  harta  sebagian  yang  lain  diantara  kamu  dengan  jalan  batil  dan (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan sebagian  daripada  harta  benda  orang  lain  dengan  jalan  berbuat  dosa,  padahal  kamu mengetahui."  Ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan perbuatan  yang melanggar hukum agama.  Hal  ini  juga  disebutkan  dalam  Ayat  29  dari  Kitab  An-Nisa.  “Hai    orang-orang  yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.” Tindak pidana  korupsi  termasuk  dalam  kategori  jarimah  ghoiru  hudud,  yang  mencakup  ta'zir,  yang merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim karena tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist.  Ta'zir  dapat  mencakup  hukuman  mati.  Namun,  situasi  dan  kondisi,  serta  tindakan pelaku, menentukan hal ini. Di tengah keterpurukan ekonomi negara selama pandemi COVID- 19,  Julian  Peter  dianggap  merugikan  keuangan  negara  dengan  nominal  yang  besar.  (Ilham, 2020).

## PENUTUP Simpulan
Korupsi telah berkembang menjadi masalah yang sangat serius di negara ini. Banyak korupsi,  yang  nilainya  mencapai  milyaran  atau  bahkan  triliunan,  bertahan  dari  hukum  yang kejam karena hanya ditangani secara bisnis. Untuk membuat negara bebas dari korupsi, setiap elemen  manusia  harus  memahami  korupsi.  Berdasarkan  diskusi  di  bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan  bahwa  penegak  hukum  perlu  melakukan  perubahan  normatif  dan  pemaknaan untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor selama pandemi COVID-19. Dalam artikel ini, ditemukan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia mengenai darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pandemi  COVID-19  karena  menyebabkan  aktivitas  pemerintahan  negara  terganggu,  yang menyebabkan  negara  berada  dalam  keadaan  yang  tidak  stabil  atau  dengan  kata  lain  dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, beberapa peristiwa dan kebijakan yang dibahas dalam artikel ini  tentang  pencegahan  COVID-19  kiranya  dapat  digunakan  sebagai  dasar  bahwa  Indonesia saat ini telah mencapai tingkat Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa tersebut adalah bahwa seseorang yang melakukan tindakan korupsi  sebagaimana memenuhi  rumusan Pasal 2 UU Tipikor.

## Saran
Tindak  korupsi  merupakan  suatu  tindakan  kejahatan  yang  luar  biasa.  Apalagi  tindak pidana  ini  dilakukan  oleh  seorang  oknum  pejabat  negara  yang  seharusnya  mengabdi  dan mengayomi masyarakat, justru melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. terlihat bahwa kondisi keuangan negara di masa pandemi mengalami defisit. Oleh karena itu, segala tindakan  yang  merugikan  keuangan  negara  harus  ditindak  secara  tegas.  Untuk  penelitian selanjutnya,  direkomendasikan  agar  melakukan  pendekatan  wawancara  mendalam  ( in-depth interview )  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  terkait  dengan  sanksi  atas  tindak  pidana korupsi di masa bencana alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya, W. R., & Sari, T. N. (2022). Fenomena Pandemi Covid 19 Yang Merubah Kehidupan Masyarakat  Dan  Model  Pemasaran  Konvensional  Para  Pelaku  Usaha  Kecil.  Jurnal Ekonomi  Dan  Manajemen  Universitas  Bina  Sarana  Informatika,  20(2),  208–215. https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/13938%0Ahttps://ejou rnal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/download/13938/5645
Betresia, A., Verdina, P., Welvyna, S., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). Korupsi Bantuan Sosial  Covid-19:  Analisis  Implementasi  Etika  Normatif  Pejabat  Publik  di  Indonesia. DIALOGUE: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 138–154.
Burhamudin,  B.  (2019).  Penyalahgunaan  Kewenangan  Pejabat  Pemerintahan  Dan  Ruang Lingkupnya  Menurut  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Solusi,  17(2),  175– 192.
Dahwir,  O.  A.  (2017).  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  (Punishment Prevention Oriented ). Jurnal Lex Publica, IV(1), 645–656.
Einstein,  T.,  &  Ramzy,  A.  (2020).  Eksistensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. National Journal of Law, 3(2), 303–321. https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1876
Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum POSITUM, 5(2), 10–19.
Gu, Z., Liu, L., Tan, X., Liang, Y., Dang, J., Wei, C., Ren, D., Su, Q., & Wang, G. (2020). Does power  corrupt ?  The  moderating  effect  of  status.  International  Journal  of  Psychology, 55(4), 499–508. https://doi.org/10.1002/ijop.12629
Halawa,  F.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Jabatan  Pemerintahan  Menurut  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 1(1), 41–51.
Hastono,  B.,  Benuf,  K.,  Priyono,  F.  X.  J.,  &  ...  (2021).  Implementasi  Prinsip  Moral  Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid- 19.  Pandecta :  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum  (Research  Law  Journal)Research  Law Journal, 16(2),
229–236.
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/30188%0Ahttps://journal. unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/30188/12489
Ilham,  M.  (2020).  Sanksi  Pidana  Pelaku  Korupsi  dan  Pengedar  Narkoba.  Sangaji:  Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 4(2), 275–297.
Lativa, S. (2021). Analisis  Kebijakan  Fiskal  Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. Jurnal Ekonomi, 23(3), 161–175.
Launa, L., & Lusianawati, H. (2021). Potensi korupsi dana bansos di masa pandemi covid-19 potential for corruption in social assistance funds during the covid-19 pandemic. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2(1), 1–22.
Maharani,  D.,  &  Dewi,  D.  A.  (2021).  Implementasi  Pancasila  dalam  Mengatasi  Korupsi  di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1), 920–925.
Manossoh, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud pada Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 4(1), 484–495.
Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019  (  COVID-19  )  Berdasarkan  Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana.  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 387–398.
Nurhayati,  R.,  &  Gumbira,  S.  W.  (2017).  Pertanggungjawaban  Publik  dan  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(1), 41–66.
Putri,  R.  S.,  Wiryajaya,  Y.  W.,  &  Nurizkya,  N.  (2021).  Wabah  Korupsi  di  kala  Pandemi : Pemidanaan  Tindak  Pidana  Korupsi  Selama  Pandemi  sebagai  Refleksi  Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal
Anti
Korupsi, 3(1), 113–138.
https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27135
Putri, W. O., Hukum, F., Arifin, R., & Hukum, F. (2019). Penegakan hukum terhadap anggota legislatif  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  di  indonesia.  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketatanegaraan, 8(1), 1–15.
Putro, S. H. D. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di indonesia. Pakuan Law Review, IV(1), 24–48.
Rasyidi,  M.  A.  (2019).  Pembaruan  Hukum  tentang  Efektivitas  Pelaksanaan  Pidana  Denda dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Mitra Manajemen, 10(1), 71–86.
Rohman, M. N. (2021). Jurnal Supremasi ,. Jurnal Supremasi, 11(2), 1–10. Rumadan,  I.  (2013).  Penafsiran  Hakim  terhadap  Ketentuan  Pidana  Minimum  Khusus  dalam undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2(3), 379–404.
Ruspiantoko,  D.,  Fitriyani,  L.,  &  Kholidah,  A.  (2021).  Analisis  Framing  Tentang  Kasus Tersangka  Korupsi  Dana  Bansos  Covid-19  Juliari  Peter  Batubara  Di  Tempo.  Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 1(13), 1–7. http://e- journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPSJuni20211
Sakti, F. T., Lianawati, W. D., Az Zahra, D. A., Saputri, I. A. N., & Jamsuni, J. (2021). Prilaku Koruptif pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 35–43.
Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi, 5(2), 139–154.
Shabia,  S.  G.  N.  A.,  Dhanwani,  N.  D.,  &  Pratiwi,  R.  I.  (2022).  Kesejahteraan  yang  Retak: Mengkritisi  Upaya  Pemulihan  Pascapandemi  dari  Posisi  Indonesia  sebagai  Negara Kesejahteraan. Jurnal Masyarakat Indonesia, 48(2), 161–176.
Sholihah, K., Anbiya, B. F., & Qonita, D. U. (2023). Online Learning: Tantangan Dan Peluang Pasca Pandemi Covid-19. Regy: Research in Education and Technology, 2(2), 15–21.
Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi  Pandemi Covid-19. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi
Syariah), 3(2), 156–167. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193
Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jurnal Cita Hukum, 2(1), 101–116.
Suparman,  N.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Negara.
Indonesian Treasury Review, 6(1), 31–42.
Taufiqurrahman, M. (2019). Kedudukan diskresi pejabat pemerintahan. Jurnal Retentum, 1(1), 48–61.
Yudanto,  D.,  &  Dewi,  N.  (2017).  Sinkronisasi  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintah dengan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Penyelesaian  Kasus Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat  Pemerintah  di  Indonesia.  Jurnal  Serambi  Hukum, 10(02), 32–45.