## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  2 – Mei  2023 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017

## Upaya  Indonesia  dalam  Memerangi  Terorisme  Melalui Kerjasama Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT)
Yemima Oholibama Wibowo 1* , Novriest Umbu Walangara Nau 2 , Christian H.J de Fretes 3 1*,2,3 Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Kristen  Satya  Wacana, Salatiga
Corresponding Author: Yemima Oholibama Wibowo yemima2527@gmail.com

## ABSTRACT
Terrorism has become a dangerous threat to the sovereignty and security of a nation, as it can result in the loss of independence, loss of lives regardless of victims, the emergence of fear within the wider society, and financial  losses.  Terrorism  is  a  serious  issue  in  the  Southeast  Asian  region,  particularly  in  Indonesia.  The phenomenon of terrorism is a recurring problem faced by Indonesia almost every year, with acts of terrorism occurring  in  various  regions  of  the  country.  In  efforts  to  counter  terrorism,  the  Association  of  Southeast Asian Nations (ASEAN), as a form of regional cooperation in the Southeast Asian region, has established the ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism  (ACCT).  The  research  methodology  employed  in  this  paper  is qualitative,  utilizing  secondary  data  obtained  from  books,  journals,  articles,  annual  reports,  as  well  as  the ASEAN  website  and  relevant  organization  or  institution  websites.  Reasearchers  utilize  the  concept  of regional cooperation. In the collaborative efforts of the ACCT to support counterterrorism in Indonesia, the country  involves  various  national  agencies  such  as  the  National  Counterterrorism  Agency  (BNPT),  The Indonesian National Armed Forces (TNI) and The Indonesian National Police (POLRI) in counter-terrorism in Indonesia.
Keywords: ACCT, ASEAN, Indonesia, Regional Cooperation, Counter Terrorism

## ABSTRAK
Tindak kejahatan terorisme menjadi ancaman berbahaya bagi kedaulatan dan keamanan bagi suatu negara  karena  dapat  menyebabkan  hilangnya  kemerdekaan,  korban  yang  kehilangan  nyawa, munculnya ketakutan di masyarakat luas, kehilangan harta benda. Terorisme merupakan masalah besar  di  Asia  Tenggara,  khususnya  di  Indonesia.    Fenomena  terorisme  menjadi  permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia hampir setiap tahun dan aksi terorisme muncul di berbagai wilayah Indonesia.  Dalam  upaya  kontra-terorisme,  Sebagai  bentuk  kerjasama  regional  di  Asia  Tenggara, ASEAN  menyepakati  ASEAN  Counter-Terrorism  Convention  (ACCT).  Metode  penelitian  yang akan  penulis  gunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  kualitatif  dengan  menggungakan  data  sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, laporan tahunan serta web ASEAN dan web organisasi atau  lembaga  terkait.  Peneliti  menggunakan  konsep  kerjasama  regional.  Dalam  kerjasama  ACCT guna  mendukung  upaya  memerangi  terorisme  di  Indonesia,  Indonesia  melibatkan  sejumlah Institusi nasional seperti BNPT, TNI dan POLRI terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Kata Kunci: ACCT, ASEAN, Indonesia, Kerjasama Regional, Kontra Terorisme
A. PENDAHULUAN
Menurut  I  wayan  Parthiana,  kejahatan  transnasional  atau  kejahatan lintas  negara  menyatakan  bahwa  adanya  kejahatan-kejahatan  nasional, tetapi  berisi  aspek-aspek  internasional.  Pada  tahun  1995,  PBB mengidentifikasi  terdapat  18  jenis  kejahatan  internasional,  yaitu: “Pencucian  uang,  terorisme,  pencurian  kekayaan  seni  dan  budaya, pencurian kekayaan intelektual, penyelundupan senjata ilegal, pembajakan,  pembajakan,  penipuan  asuransi,  kejahatan  komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia,  perdagangan  narkoba,  penipuan  kebangkrutan,  penyusupan, korupsi  dan  penyuapan  pejabat  publik  atau  pihak  tertentu.  ASEAN  juga mengindentifikasi 6 kejahatan lintas negara, yaitu perdagangan narkotika, terorisme,  perdagangan  senjata  ilegal,  pencucian  uang,  pembajakan  laut, serta perdagangan manusia (Syahmin A.K., 2018). Terorisme adalah salah satu  dari  wujud  kejahatan  transnasional.  Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  yang  menimbulkan  suasana teror  atau  rasa  takut  secara  meluas,  yang  dapat  menimbulkan  korban  yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital  yang  strategis,  lingkungan  hidup,  fasilitas  publik,  atau  fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”
Tindak kejahatan terorisme menjadi ancaman yang sangat berbahaya untuk  kedaulatan  dan  keamanan  bagi  suatu  negara  karena  ancaman terorisme dapat menyebabkan hilangnya kemerdekaan, korban meninggal dunia,  timbulnya  ketakutan  yang    akan  dialami  masyarakat,  hingga kerugian  harta  benda  (Mangku  &  Yuliartini,  2021).  Oleh  karena  itu, berkaitan dengan terorisme yang termasuk dalam kejahatan lintas negara dan  bersifat  transnasional,  adanya  ASEAN  yang  merupakan  salah  satu bentuk  kerjasama  regional  di  Asia  Tenggara  memiliki  kepentingan  dan tujuan,  salah  satunya  yaitu  untuk  memberantas  kejahatan  lintas  negara. Seperti  mengatasi  ancaman-ancaman  yang  dilangsungkan  oleh  para pelaku  terorisme,  ancaman  yang  dilakukan  oleh  pelaku  aksi  teror mencakup  ancaman  bagi  masyarakat,  kedaulatan  negara,  kestabilan nasional  dan  nilai-nilai  demokratis  (Debnath,  2017).  Isu  keamanan kemudian  menjadi  isu  yang  berbahaya  dan  perlu  perhatian  lebih  dari negara. Terorisme menjadi salah satu isu yang berbahaya di kawasan Asia Tenggara,  kawasan  ini  dipandang  menjadi  salah  satu  kawasan  yang memiliki  potensi  menyimpan  terorisme  dan  radikalisme.  Anggapan tersebut  muncul  karena  adanya  keberadaan  kelompok  teroriseme  Al- Qaeda  yang  menjadi  pelopor  dalam  penyebaran  jaringan  terorisme  di
kawasan  Asia  Tenggara  (Burke,  2004).  Asia  Tenggara  juga  dikatakan menjadi tempat untuk kelompok terorisme atau kelompok radikal seperti Jemaah Islamiah (JI), Abu Sayyaf dan Mujahidin Malaysia Group (KMM) yang diduga terkait dalam peristiwa 11 September (9/11) (Sahrasad et al., 2019).
Fenomena  terorisme  menjadi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh Indonesia  hampir  setiap  tahun  dan  aksi  terorisme  muncul  di  berbagai wilayah Indonesia. Dimulai sejak tahun 2000-an terjadi banyak aksi teror yang seringkali dilakukan di tempat umum yang menimbulkan kerugian materi  dan  memakan  banyak  korban  jiwa  (Hasanah,  2016) . Pengeboman yang terjadi di kedutaan Filipina pada tahun 2000, disusul oleh serangan teroris lainnya seperti pengeboman Bursa Efek Jakarta, pengeboman Natal pada  tahun  2000  dan  pengeboman  Bali  pada  tahun  2002,  semuanya dilakukan oleh dua gembong teroris asal Malaysia, yaitu Dr. Azahari dan Noordin  M  Top  (Ensiklopedia  Dunia,  2022) . Selain  itu,  gerakan  politik Islam,  khusunya  kelompok  politik  kekerasan  telah  mengalami peningkatan dan berkembang di Indonesia ketika Presiden Soeharto jatuh pada  tahun  1998.  Kelompok  teroris  yang  melakukan  operasinya  di Indonesia  sebagian  besar  berasal  dari  bagian  kelompok  Jemaah  Islamiah (JI).  Seperti  Kelompok  Noordin  M  Top  yang  masih  memiliki  keterkaitan dengan kelompok teroris JI, Kelompok Teroris Poso yang kemunculannya dilatar  belakangi  oleh  koflik  komunal  antara  penduduk  kristen  dan muslim  di  Poso  pada  tahun  2000,  Kelompok  Palembang  yang  juga memiliki  keterkaitan  dengan  JI,  Kelompok  Jamaah  As  Sunnah  (JA)  yang mulai  aktif  ketika  konflik  Ambon  sedang  memanas  pada  tahun  2000, Kelompok  Jamaah  Ansharut  Daulah  yang  juga  merupakan  turunan  dari kelompok  JI  dan  terlibat  dengan  kelompok  radikal  ISIS  di  Suriah (Triwahyuni, 2013). Indonesia sendiri dalam memerangi terorisme seperti melawan  kelompok  gerilya  dengan  lawan  dan  strategi  yang  tidak  jelas pada saat pertamakali terjadi penyerangan kelompok teroris. Pada saat itu belum  ada  rezim  yang  cukup  jelas  untuk  menghadapi  kejahatan  tindak pidana  terorisme  ketika  terjadi  Bom  Bali  pada  tahun  2002.  Kondisi tersebut cukup beralasan karena pada  masa itu Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur pemberantasan kejahatan terorisme serta belum  adanya  kerjasama  yang  dilakukan  Indonesia  dalam  memerangi kejahatan terorisme ini (Santoso, 2020).
Maraknya  kelompok  terorisme  di  Indonesia  dan  meningkatnya ancaman  radikalisme  serta  ancaman  dari  para  migran  Indonesia  yang kembali  setelah  berperang  dan  memberikan  bantuan  untuk  ISIS  (Islamic
State  in  Iraq  and  Syria).  Sampai  saat  ini,  Indonesia  masih  dihadapkan pada  bahaya  terorisme  terutama  dari  kelompok  ISIS.  Diduga  ada  lebih dari  seribu  orang  Indonesia  yang  berperang  atas  nama  ISIS.  Dengan ratusan  dari  mereka  yang  kembali  dan  sudah  diposisikan  kembali  di Indonesia,  saat  lampu  hijau  atau  perintah  diberikan  oleh  Negara  Islam untuk  Indonesia  menjadi  target  jihad  mereka,  Indonesia  akan  sangat membutuhkan  kerangka  serta  kerja  sama  yang  kuat  dan  siap  untuk menghadapi ancaman terorisme (Tastama, 2021).
Untuk menangani ancaman kejahatan terorisme di Indonesia, sangat penting adanya kerja sama kolektif dengan negara-negara ASEAN lainnya dan  peran  aktif  dari  negara-negara  anggota  ASEAN.  Seperti  yang  telah dilakukan  ASEAN  melalui  forum  diskusi  dan  kerjasama  pemberantasan terorisme seperti AMMTC (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime), ARF (ASEAN Regional Forum) dan ASEAN juga menyusun dan menandatangani  ASEAN  Convention  against  Terrorism  (ACCT).  Sangat diperlukan  adanya  strategi  dalam  upaya  kontra  terorisme  regional. Ancaman  terorisme  yang  terjadi  di  ASEAN  menjadi  ancaman  kawasan, oleh  karena  itu,  ancaman  tersebut  perlu  diatasi  secara  bersama  dengan menggunakan perspektif regional (Constanta, 2022).
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  konsep  kerjasama regional.  Kerja  sama  dapat  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana semua  pihak  sepakat  bahwa  kedua  belah  pihak  akan  memperoleh keuntungan  darinya.  Unsur  elaborasi  adalah  bekerja  sama  dan menyepakati  biaya  dan  manfaat  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  "Laba" tidak  hanya  berarti  keuntungan  materi,  tetapi  juga  visi  kemajuan  dalam pencapaian tujuan, seperti peningkatan keamanan, status atau kebebasan bertindak,  memaksakan  pembatasan  pada  aktor  lain,  dll.  Itu  adalah tindakan  sadar,  spesifik,  positif  (Zartman  &  Touval,  2010).  Salah  satu fokus penelitian hubungan internasional adalah memahami dan mencapai bentuk  dan  kondisi  yang  memungkinkan  berkembangnya  kerjasama. Dalam  praktiknya,  hubungan  internasional  lintas  batas  dikelola  oleh beberapa  aktor  internasional,  yaitu.  H.  negara,  organisasi  internasional dan individu swasta.
Dalam  pemikiran  Holsti,  kerjasama  antar  negara  dapat  muncul karena  beberapa  alasan,  yaitu,  meningkatkan  efisiensi  biaya  dan mengurangi  biaya,  ada  ancaman  yang  merupakan  masalah  umum,  agar kemakmuran  ekonomi  tumbuh  antara  negara-negara  yang  saling mendukung  dalam  kebutuhan  produksinya,  dengan  tujuan  agar  negara- negara yang sumber dayanya terbatas dapat bertahan (Holsti, 1996). Kerja sama antar negara diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
oleh  negara-negara  di  kawasan  tertentu  melalui  negosiasi  dan kesepakatan. Ini disebut kerjasama regional. Kerja sama regional biasanya melibatkan beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Kerja sama sebagian  besar  muncul  dari  latar  belakang  sejarah  yang  sama  yang menciptakan  tanggung  jawab  bersama  dan  kepentingan  bersama  atau tantangan  yang  membutuhkan  penyelesaian.  Seperti  kerjasama  regional negara-negara Asia Tenggara yaitu ASEAN. ASEAN sendiri mendefinisikan  bahwa  kerjasama  antar  negara  anggota  didasarkan  pada kedaulatan masing-masing negara.
Serangan  teroris  di  kawasan  Asia  Tenggara  tentunya  telah  menjadi penghambat  bagi  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  untuk mewujudkan  dan  mempertahankan  visi  kepentingan  nasional  masing- masing  negara  anggota  ASEAN. Kegiatan  terorisme  juga  mempengaruhi kestabilan keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tindakan terorisme  yang  terjadi  menimbulkan  banyak  dampak  negatif,  seperti menghancurkan  perdamaian,  mengganggu  pembangunan  ekonomi  dan kerusakan  infrastruktur.  ASEAN  memiliki  target  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  kemajuan  sosial,  dan  pengembangan  budaya  di kawasan,  dan  melihat  kembali    pada    misi  utama    pembentukan ASEAN    yang  terkandung    pada    Deklarasi    Bangkok    1967,  bahwa cita-cita    institusi    ini    adalah    untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Beriringan dengan tujuan ASEAN, dalam menghadapi tindakan  terorisme  ASEAN  kemudian  melakukan  kesepakatan  antar negara  anggotanya  dengan  menyusun  dan  menandatangani  ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), pada tanggal 13 Januari 2007, pertemuan KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina (ASEAN, 2021).
Dalam  upaya  memerangi  kejahatan  terorisme  yang  ada  di  Asia Tenggara, termasuk Indonesia,  sebagai wujud kerjasama regional di Asia Tenggara, ASEAN membentuk ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)  sebagai  kerangka  hukum,  dasar  hukum  dan  pedoman penanggulangan  terorisme  di  Asia  Tenggara.  Indonesia  menginisiasi ACCT pada Forum ASEAN Senior Legal Official Meeting (ASLOM) pada tahun 2003. Pada tahun 2012 Indonesia meratifikasi ACCT sebagai wujud strategi  ASEAN  guna  memerangi  terorisme  ASEAN  di  kawasan  Asia Tenggara.  ACCT  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  27  Mei  2011,  setelah enam negara meratifikasinya. Namun, proses ratifikasi oleh semua negara anggota  baru  selesai  pada  tahun  2013.  Wujud  kerjasama  yang  disetujui dalam  konvensi  ini  yaitu  mengutamakan  pada  aktivitas  pertukaran informasi,  program  rehabiliasi,  pelatihan  aparat  keamanan  bersama,
pengawasan  perbatasan  negara,  dan  perjanjian  ekstradisi  (Korompis, 2020) .
Pembentukan  ACCT  bertujuan  untuk  mengatasi  bahaya  besar  yang diakibatkan  oleh  tindakan  kejahatan terorisme  terhadap  nyawa  yang  tak berdosa, lingkungan hidup, infrastruktur, perdamaian, kestabilan regional dan  internasional  serta  untuk  mempercepat  adanya  pembangunan ekonomi  ASEAN.  Pentingnya  mengidentifikasi  secara  efektif  dalam membereskan  sumber  penyebab  tindak  terorisme  dalam  melakukan perumusan  setiap  tindakan  kontra  terorisme.  Bahwa  terorisme  dalam semua  bentuknya  dan  manifestasinya,  dilakukan  dimanapun,  kapanpun dan  oleh  siapa  pun,  adalah  ancaman  yang  besar  bagi  perdamaian internasional  dan  keamanan  serta  menjadi  tantangan  langsung  atas terwujudnya perdamaian, kemajuan serta kemakmuran bagi ASEAN dan terwujudnya  Visi  ASEAN  2020,  yang  mana  memiliki  komitmen  kuat untuk meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme yang meliputi pencegahan dan penindakan segala bentuk aksi terorisme.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Henry Ramdani  Korompis,  sejak  Indonesia  meratifikasi  ACCT  sampai  pada tahun 2019, jumlah kasus Terorisme di Indonesia mengalami penurunan, meskipun  sempat  meningkat  lagi  di  tahun  2018  yang  disebabkan  aksi teror yang dilakukan kelompok radikal yang membidik beberapa sasaran vital  di  Surabaya.  Perkembangan  terorisme  menjadi  tantangan  bagi pemerintah  Indonesia  serta  instrumen  kontra  terorisme  di  Indonesia (Korompis,  2020).  Berdasarkan  laporan  Indeks  Terorisme  Global  (GTI) tahun  2022,  selama  lima  tahun  terakhir  ancaman  terorisme  di  Indonesia bergerak  secara  fluktuatif.  Pada  tahun  2019,  terorisme  di  Indonesia mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan  kembali  pada tahun berikutnya dan meningkat lagi pada tahun 2022 (BNPT, 2022).
Dalam  kerjasama  ACCT  guna  mendukung  upaya  memerangi terorisme  di  Indonesia,  Indonesia  melibatkan  sejumlah  institusi  nasional seperti  BNPT,  TNI,  dan  POLRI.  Adanya  keterlibatan  lembaga  atau institusi  nasional  ini  menjadi  dukungan  dalam  upaya  memerangi terorisme  di  Indonesia.  Melalui  ACCT  ini,  negara  anggota  ASEAN  yang sudah  meratifikasi  konvensi  ini  dapat  melakukan  pertukaran  informasi, pelatihan  pasukan  keamanan  gabungan,  pengawasan  perbatasan  negara, program  rehabilitasi  dan  pelaksanaan  perjanjian  ekstradisi.  Indonesia menjadi  salah  satu  negara  pendiri  ACCT  dan  diakui  sebagai  pemimpin dalam kerja sama pemberantasan terorisme di kawasan (Korompis, 2020).
Penelitian  mengenai  kerjasama  ACCT  juga  telah  dilakukan  oleh beberapa  akademisi  sebelumnya.  Dalam  penelitian  sebelumnya  yang
ditulis  oleh  Henry  Ramdani  Hidayat  Korompis.  Menjelaskan  bahwa strategi  Indonesia  dalam  mencegah  terjadinya  aksi  terorisme  melalui keikutsertaan Indonesia dalam ACCT dengan melibatkan BNPT, TNI dan POLRI  dalam  kegiatan  latihan  bersama  kontra  terorisme  negara-negara anggota  ASEAN.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  membahas mengenai  penanganan  isu  terorisme  di  Indonesia  melalui  kerjasama ACCT    yang  kemudian  membuahkan  hasil  bahwa  jumlah  kasus  aksi terorisme pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan kelompok terorisme di Surabaya.
Penelitian  yang  ditulis  oleh  Giulani  Agustha  Namora.  Dalam penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menjelaskan  mengenai  peran  ACCT terhadap  penanggulangan  terorisme  di  Filipina  pada  tahun  2011-2013, kerjasama  ini  memiliki  fokus  pada  perencanaan  strategi  melalui pertukaran  informasi  dan  keamanan,  serta  pelatihan  intelejensi  dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota militer sesama anggota ASEAN. Dalam  upaya  ini,  peneliti  menyatakan  bahwa  ASEAN  masih membutuhkan  banyak  peninjauan  kembali  mengenai  penerapan  ACCT dengan  mekanisme  yang  sesuai  dalam  pemberantasan  kejahatan terorisme di Asia Tenggara (Namora, 2016).
Penelitian  yang  ditulis  oleh  Ansori  Pardomuan.  Dalam  penelitian yang  dilakukan,  peneliti  menjelaskan  mengenai  peran  ACCT  dalam menanggulangi terorisme di Asia Tenggara. Menurut peneliti sejak tahun 2011 sampai 2013 ACCT dapat dikatakan belum berhasil dijalankan secara efektif  sebagai  rezim  kontra  terorisme  ASEAN.  Hal  tersebut  ditandai dengan  intensitas  pada  kasus  aksi  terorisme  yang  mengalami pengingkatan,  penanganan  yang  dilakukan  dianggap  belum  serentak dilakukan  diseluruh  negara  anggota ASEAN  serta  kemauan  politik  yang masih  rendah  yang  disebabkan  adanya  konsep  non-intervensi  dan  non- koersi dari ACCT ini. (Pardomuan, 2018).
Penelitian  yang  ditulis  oleh  Feby  Ridho  Perdana.  Dalam  penelitian yang  dilakukan,  peneliti  menjelaskan  mengenai  efektifitas  peran  ACCT dalam  menyelesaikan  isu  terorisme  di  wilayah  Asia  Tenggara.  Peneliti menggunakan  teori  efektifitas  rezim  yang  menjadi  alat  ukur  untuk melihat  sejauh  mana  ACCT  telah  melaksanakan  perannya  sebagai kerjasama  kontra  terorisme  di  wilayah  Asia  Tenggara.  Melalui  ACCT, negara  anggota  ASEAN  memiliki  harapan  besar  dalam  penyelesaian ancaman terorisme yang ada di wilayah Asia Tenggara.
Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengkaji  tentang efektifitas dan peran ACCT di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, penelitian-penelitian  tersebut  belum  membahas  mengenai  upaya  dari Indonesia  dalam  kerjasama  ACCT  yang  terkait  dalam  penanggulangan terorisme di Indonesia terutama pada tahun 2019-2022.

## B. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif,  menggunakan  data  sekunder  dari  buku, jurnal,  artikel,  laporan  tahunan,  dan  website  ASEAN  dan  website organisasi atau lembaga terkait. Kajian ini menggunakan berbagai sumber data  untuk  melengkapi  penelitian  tentang  program  kerjasama  ASEAN khususnya ACCT, dokumen berupa laporan atau catatan penjelasan, buku kontra terorisme ASEAN, disertasi dan jurnal, serta sumber. dari internet melalui kerjasama ACCT.
Penulis menggunakan teknik analisis model interaktif menurut Miles & Huberman yang meliputi empat langkah, dimana langkah ini dilakukan dari  awal  sebelum  melakukan  penelitian,  selama  penelitian  dan  sampai akhir  penelitian  (Miles  et  al.,  1992).  Dapat  dikatakan  bahwa  selama penelitian  ini  dilakukan,  selama  itu  adalah  proses  pengumpulan  data. Setelah  peneliti  memperoleh  informasi  yang  cukup,  langkah  selanjutnya adalah  reduksi  data.  Reduksi  data,  dimana  data  yang  diperoleh dirangkum,  dikelompokkan  dan  dibakukan  dalam  bentuk  tertulis kemudian  dianalisis.  Selain  itu,  dibuat  kesimpulan  atau  konfirmasi  yang merupakan  langkah  terakhir  dan  merupakan  jawaban  dari  pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti dan menunjukkan bahwa penelitian telah dilakukan dan hasil ataupun jawaban dari pertanyaan penelitian ini (Herdiansyah, 2010).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kejahatan terorisme menjadi permasalahan yang perlu untuk diatasi bersama  bagi  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Diperlukan adanya  kerjasama  dalam  upaya  mengatasi  ancaman  kejahatan  terorisme yang  terjadi karena terorisme yang terjadi sulit untuk  negara menangani masalah  ini  sendiri.  Oleh  karena  itu,  ASEAN  sebagai  bentuk  kerjasama regional  di  kawasan  Asia  Tenggara  membentuk  sebuah  konvensi  untuk menangani  terorisme  yaitu  ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorisme (ACCT).  ACCT  menjadi  pedoman  dari  kerangka  kerja  ASEAN  untuk kebijakan  kontra-terorisme  di  kawasan  Asia  Tenggara.  ACCT  dapat dikatakan menjadi payung hukum dalam upaya memerangi terorisme di kawasan  ASEAN  dengan  menggunakan  pendekatan  penegakan  hukum.
Dapat juga dikatakan bahwa kerangka ACCT merupakan produk hukum ASEAN  untuk  menjadi  dasar  hukum  dan  mengatur  mekanisme penanggulangan terorisme negara-negara anggota ASEAN.
ACCT  terdiri  dari  total  23  pasal.  Pasal  6  memberikan  penjelasan yang  jelas  mengenai  bidang  kerja  sama  yang  meliputi  langkah-langkah sebagai  berikut:  1)  Mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk mencegah serangan teroris, termasuk peringatan dini terhadap pihak lain melalui pertukaran informasi. 2) Mencegah individu atau kelompok yang mensponsori,  merencanakan,  memfasilitasi  atau  melakukan  tindakan teroris  menggunakan  wilayahnya  untuk  melawan  pihak  lain  atau  orang asing.  3)  Mencegah  dan  memperlambat  pembiayaan  aksi  terorisme.  4) Untuk  mencegah  pergerakan  teroris  atau  kelompok  teroris  melalui kontrol  perbatasan  yang  efektif  dan  pengaturan  penerbitan  dokumen pribadi  dan  perjalanan,  serta  langkah-langkah  untuk  mencegah pemalsuan atau penipuan penggunaan dokumen pribadi dan perjalanan.
5)  Meningkatkan  kapasitas  melalui  pelatihan,  kerjasama  teknis  dan penyelenggaraan  pertemuan  regional.  6)  Meningkatkan  kesadaran  dan partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  anti  teroris  dan  memperkuat dialog  antar  agama  dan  peradaban.  7)  Meningkatkan  kerjasama  lintas batas.  8)  Meningkatkan  pertukaran  informasi  dan  informasi.  9) Memperkuat  kerja  sama  yang  ada  melalui  pengembangan  database regional  antara  badan-badan  ASEAN  yang  relevan.  10)  Memperkuat kapabilitas dan kapabilitas kontra-terorisme menggunakan kimia, biologi, radiologi,  nuklir  (CBRN), cyber-terrorist, dan  bentuk  terorisme  lain  yang muncul.  11)  Melakukan  penelitian  dan  pengembangan  penanggulangan terorisme.  12)  Mendorong  penggunaan  konferensi  video  atau  telepon dalam proses pengadilan sesuai kebutuhan. 13) Memastikan evaluasi yang adil  dan  teliti  terhadap  setiap  orang  yang  terlibat  dalam  pembiayaan, perencanaan, persiapan atau dukungan serangan teroris. (ASEAN, 2021).
ACCT  didirikan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  nilai  tambah dibandingkan  dengan  instrumen  hukum  internasional  serupa,  dengan penekanan  khusus  pada  sifat  regionalnya.  Kerjasama  yang  tercantum dalam  ACCT  mencakup  berbagai  aspek  yang  komprehensif,  termasuk pencegahan,  pemberantasan,  penindakan  hukum,  serta  program rehabilitasi.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan  terorisme  dan  mengungkapkan  jaringan-jaringan  terorisme yang  ada dengan lebih baik di masa depan. ACCT juga menggabungkan berbagai  bentuk  kerjasama  dalam  mengatasi  akar  penyebab  terorisme, termasuk  upaya  untuk  mendorong  dilakukannya  dialog  antar  agama,
yang  telah  diadopsi  secara  global  dan  menjadi  gagasan  penting  bagi Indonesia  (Kemlu,  2015).  ACCT  mencerminkan  solidaritas  dan  kemauan politik  ASEAN  dalam  upaya  memerangi  terorisme.  Salah  satu  strategi dari  ACCT  ini  adalah  adanya  program  rehabilitasi  bagi  para  teroris  dan memperlakukan  secara  adil  terhadap  pelaku  kejahatan  terorisme.  ACCT mendorong  untuk  negara  anggota  melakukan  kewajiban  yang  tertuang dalam berbagai perjanjian anti-terorisme di tingkat nasional sesuai dengan hukum  nasional  masing-masing.  Penetapan  ACCT  merupakan  tonggak penting dalam kerjasama ASEAN dalam memerangi terorisme dalam hal berbagi informasi dan pembangunan kapasitas serta telah membuka jalan bagi  keberlanjutan  dalam  menjalin  kerjasama  regional  antara  negara- negara ASEAN (Bedi, 2022).
Ketentuan  lain  dari  ACCT  seringkali  bersifat  mendukung,  artinya ACCT  tidak  memaksakan  kewajiban  baru,  melainkan  memperkuat kewajiban  yang  ada  di  bawah  perjanjian  kontra-terorisme  yang  terkait dengan  upaya  nasional  dan  menentukan  bidang  kerja  sama  yang  dapat dilakukan  di  tingkat  nasional  mana  pun  dapat  dijalankan  di  bawah undang-undang  nasional  masing-masing  negara.  Namun,  karena  ACCT memiliki  status  yang  mengikat  secara  hukum,  semua  negara  anggota wajib melaksanakan tindakan, metode, dan strategi yang ditetapkan oleh ACCT  tanpa  kecuali.  Indonesia  telah  meratifikasi  ACCT  sebagai  bagian dari  upaya  ASEAN  dalam  memerangi  masalah  terorisme  di  Asia Tenggara.  Indonesia  juga  merupakan  salah  satu  negara  yang berpartisipasi  secara  aktif  dalam  menginisiasi  ACCT  dan  dianggap sebagai pemimpin dalam perang melawan terorisme.   (Wicaksono, 2021).
Dalam  upaya  melawan  kejahatan  terorisme  di  Indonesia  melalui ACCT, beberapa lembaga nasional terlibat termasuk BNPT,
ASEANAPOL,  TNI,  dan  POLRI.  BNPT  adalah  lembaga  nonkementerian yang  didirikan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  terorisme  di Indonesia.  BNPT  memiliki  peran  sebagai  perwakilan  Indonesia  dalam kerjasama pertukaran informasi dan intelijen. Kerjasama antara BNPT dan ASEANAPOL  melibatkan  pertukaran  informasi  antara  negara  anggota ASEANAPOL. Pertukaran informasi ini dilakukan secara akurat dan tepat melalui  sistem  ASEANAPOL  DATABASE  SYSTEM  (ADS).  Dengan bantuan  sistem  ADS,  negara  anggota  ASEAN  dapat  terhubung  secara online  dengan  badan  intelijen  negara  ASEAN  untuk  meningkatkan kerjasama  dalam  memerangi  masalah  terorisme  di  kawasan  ASEAN. BNPT  dan  ASEANAPOL  juga  sepakat  untuk  meningkatkan  kerjasama antar lembaga penegak hukum dengan berbagi pengalaman penanggulangan  terorisme  dan  berbagi  informasi  tentang  dugaan
terorisme,  profil  organisasi,  metode  operasional  dan  jaringan  kecil kelompok teroris (Korompis, 2020).
Untuk  memerangi  terorisme,  Indonesia  juga  berpartisipasi  dalam latihan  militer  bersama  TNI  dan  POLRI,  instrumen  penanggulangan terorisme ASEAN. TNI memiliki satuan khusus, Satuan Penanggulangan Teror  81  Kopassus,  sedangkan  POLRI  memiliki  Satuan  Khusus  88  Anti
Teror (Densus 88). Untuk meningkatkan kapabilitas dalam penanggulangan  tindak  pidana  terorisme,  diperlukan  kerjasama  dalam pengembangan  kapasitas.  Indonesia  mengirimkan  dua  pasukan  khusus untuk  mengikuti  latihan  militer  gabungan  yang  diselenggarakan  oleh ASEAN Counter-Terrorism Facility. Dalam rangka mempererat kerjasama antar  negara  ASEAN  dalam  menangani  masalah  terorisme,  diperlukan instrumen dengan kemampuan khusus. Oleh karena itu, pelatihan militer bersama menjadi penting untuk mengembangkan kemampuan instrumen penanggulangan  terorisme  ASEAN.  Pelatihan  tersebut  dapat  mencakup latihan  militer,  seminar  dan  negosiasi  yang  berkaitan  dengan  operasi kontra-terorisme.  Topik  pelatihan  meliputi  investigasi  pasca-ledakan, deteksi bom dan bahan peledak, keamanan bandara, dan analisis intelijen tingkat  lanjut.  Dalam  melakukan  latihan  militer  bersama  ini,  negara- negara  yang  telah  meratifikasi  ACCT  memiliki  peran  yang  berbeda. Sebagai  contoh,  Indonesia  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam membimbing  Kursus  Komando  Polisi  Senior  dan  manajemen.  Latihan militer  bersama  ini  merupakan  salah  satu  upaya  Indonesia  dalam melawan  kejahatan  terorisme  di  wilayah  perbatasan  terluar,  mengingat perbatasan  antara  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  merupakan  daerah yang  rentan  dan  sering  dijadikan  markas  oleh  kelompok  teroris  di kawasan  Asia  Tenggara.  (Korompis,  2020).  Kehadiran  TNI  dan  POLRI menjadi  angin  segar  bagi  masyarakat  Indonesia  secara  umum  karena keberadaan TNI dan POLRI di sekitar dapat membuat masyarakat merasa lebih aman dan banyak tuntutan untuk membuat payung hukum jika TNI dan  POLRI  secara  sah  ikut  memerangi  teror  di  tanah  air  (Andrianto  P., 2016).
Gambar 1. Skor Indeks Terorisme Global di Negara-negara ASEAN 2022 Menurut Institute for Economics and Peace (IEP) yang menghimpun indeks terorisme global, Indonesia berada di urutan ketiga negara ASEAN yang  paling  terdampak  terorisme  dengan  skor  5.502.  Indonesia mengalami  serangan  paling  sedikit  sejak  2014  yang  menyebabkan  25 orang  tewas  dalam  tujuh  serangan.  Di  Indonesia,  serangan  teroris menurun  hingga  56  persen,  meski  jumlah  korban  tewas  meningkat  satu angka  dibanding  tahun  sebelumnya.  Saat  ini,  serangan  teroris  di Indonesia dianggap paling mematikan, dengan rata-rata 3,6 kematian per serangan, dibandingkan dengan rata-rata 1,5 kematian per serangan pada tahun 2021. (Santika, 2023). Yang artinya ancaman terorisme di Indonesia masih  pada  angka  yang  tinggi  meskipun  sempat  terjadi  penurunan  di tahun-tahun sebelumnya. BNPT melaporkan bahwa dalam rentang waktu 2017-2022  ancaman  terorisme  di  Indonesia  bergerak  secara  fluktuatif. Pada  tahun  2019  ancaman  terorisme  meningkat  kemudian  mengalami penurunan  pada  2020,  dan  mengalami  pengingkatan  kembali  pada  2022 berdasarkan  laporan  GTI  tahun  2022.  BNPT  membuat  strategi kesiapsiagaan nasional melalui 5 cara kesiapsiagaan nasional yang sedang diupayakan  yaitu,  pengembangan  kajian  terorisme,  pemberdayaan masyarakat,  perlindungan  dan  peningkatan  sarana  dan  prasarana, peningkatan kemampuan aparatur, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme (BNPT, 2022).
Pemerintah  Indonesia  meneguhkan  komitmennya  untuk  terus memerangi  masalah  terorisme  baik  dalam  negeri  ataupun  di  kawasan Asia  Tenggara,  baik  melalui  kerjasama  ACCT  dan  keterlibatan  TNI  dan Polri  serta  BNPT  sebagai  upaya  dari  pemerintah  Indonesia.  Komitmen Indonesia dalam memerangi terorisme telah membuahkan hasil, di mana negara  ini  telah  mendapatkan  kembali  kepercayaan  dari  komunitas internasional  setelah  sebelumnya  diberlakukan  peringatan  perjalanan (travel  warning)  oleh  beberapa  negara  akibat  peristiwa  bom  Bali  yang dilakukan  oleh  kelompok  terorisme.  Dalam  konteks  ini,  efek  dari pemulihan  kepercayaan  tersebut  membawa  Indonesia  dipercaya  untuk memimpin  berbagai  forum  yang  membahas  isu-isu  penting  terkait kejahatan transnasional dan terorisme. Selain itu, Indonesia juga berhasil mewujudkan visi komunitas keamanan ASEAN yang menyatakan bahwa stabilitas  keamanan  di  kawasan  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi pertumbuhan  ekonomi  dan  politik  pada  setiap  negara-negara  anggota ASEAN.

## D. SIMPULAN
Ancaman  terorisme  yang  dihadapi  negara-negara  ASEAN  menjadi permasalahan yang serius sehingga diperlukan adanya kerjasama. Negara anggota  menyadari  bahwa  permasalahan  terorisme  tidak  dapat  diatasi sendiri  sehingga  memicu  untuk  negara  anggota  bekerjasama  dalam memerangi ancaman terorisme salah satunya melalui Konvensi ACCT ini. Melalui  kerjasama  ACCT,  Indonesia  memiliki  strategi  dan  upaya  dalam memerangi  terorisme  di  dalam  negeri.  Indonesia  melibatkan  beberapa pihak  seperti  BNPT  dalam  kerjasama  ASEANAPOL,  TNI  dan  POLRI. Kerjasama  yang  dilakukan  antara  BNPT  dan  ASEANAPOL  meliputi pertukaran  informasi  antara  negara  anggota  ASEANAPOL.  BNPT  dan ASEANAPOL  juga  mengadakan  perjanjian  kerjasama  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  kerjasama  antar  lembaga  penegak  hukum  melalui pertukaran  pengalaman  kontra  terorisme  dan  informasi  tentang  dugaan terorisme,  profil  organisasi  dan  metode  operasional,  serta  jaringan  kecil kelompok  teroris.  Dalam  kerjasama  ini  Indonesia  juga  turut  melibatkan TNI  dan  POLRI  melalui  kegiatan  latihan  militer  bersama  instrumen kontra  terorisme  ASEAN.  TNI  mengirimkan  satuan  khusus  untuk menangani masalah terorisme seperti Satuan Anti Teror 81 Kopassus dan POLRI  mengirimkan  Detasemen  Khusus  88  Anti  Teror  (Densus88). Sampai  saat  ini,  Indonesia  masih  menghadapi  ancaman  terorisme.  Oleh karena itu, perlu meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat
dalam  upaya  memerangi  ancaman  terorisme  baik  yang  ada  di  dalam negeri maupun di kawasan Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto  P.,  B.  (2016).  KERJASAMA  KEPOLISIAN  NEGARA  REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) DALAM ASEAN NATIONAL POLICE
(ASEANAPOL)  UNTUK  MENANGANI  TERORISME  DI  INDONESIA PERIODE  2002-2006.  Diponegoro  Journal  of  International  Relations, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, 1 – 10.
ASEAN.  (2021).  ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism.  ASEAN. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ACCT.pdf
Bedi,  D.  S.  (2022).  Combatting  Terrorism  in  South-East  A sia:  ASEAN’s  ‘Soft’ Approach. University Institute of Legal Studies. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/4356649/BEDI_Shru ti.pdf
BNPT.  (2022,  March  21).  Laporan  Analisis  Perkembangan  Aksi  Terorisme  di Indonesia,  BNPT  melalui  Deputi  Bidang  Penindakan  dan  Pembinaan Kemampuan  Hadiri  RDP  dengan  Komisi  III  DPR  RI.  BNPT. https://www.bnpt.go.id/laporkan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme- di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan- kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri
Burke,  J.  (2004).  Al  Qaeda.  Slate  Group,  LLC,  No.  142  (May-Jun.,  2004). https://doi.org/10.2307/4147572
Constanta,  C.  (2022).  EFEKTIVITAS  ASEAN  CONVENTION  ON  COUNTER TERRORISM  (ACCT)  DALAM  PENANGGULANGAN  TERORISME  DI INDONESIA.  Jurnal  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta.  http://e- journal.uajy.ac.id/id/eprint/26773
Debnath,  K.  (2017).  THE  ROLE  OF  ASSOCIATION  OF  SOUTHEAST  ASIAN NATIONS  IN  COMBATING  TERRORISM  IN  SOUTHEAST  ASIA.  14(4). https://ijbel.com/wp-content/uploads/2018/01/LAW-44-1.pdf
Ensiklopedia Dunia. (2022). Terorisme di Indonesia. Universitas STEKOM Pusat. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Terorisme_di_Indonesia

## Hasanah, N. (2016). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA
DALAM MENGATASI  TERORISME  PADA  MASA  PEMERINTAHAN  JOKO WIDODO TAHUN 2014 — 2019. 6. https://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/1.%201302045061%20-
%20Nur%20Hasanah%20(07-15-18-01-11-48).pdf
Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Empat.
Holsti,  K.  J.  (1996).  The  state,  war,  and  the  state  of  war.  Cambridge  University Press.  https://ir101.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/holsti-1996-the-state- war-and-the-state-of-war-compressed.pdf
Kemlu. (2015). Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia.
https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/121/halaman_list_lainnya/masyara kat-politik-keamanan-asean
Korompis,  H.  R.  H.  (2020).  Strategi  Indonesia  Dalam  Menangani  Terorisme Melalui  ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism  (ACCT).  Repository UNIBOS. https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/232
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Indonesia’s  Role  in  Combating Terrorism in Southeast Asia. International Law. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/download/43355/19124/
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M., Rohidi, T.  R.,  &  Mulyarto.  (1992).  Analisis  data kualitatif: Buku  sumber  tentang metode metode  baru  /  Matthew  B.  Miles, A.  Michael  Huberman ;  penerjemah,  Tjetjep  Rohendi ;  pendamping, Mulyarto. Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.
Namora,  G.  A.  (2016).  PERAN  ASEAN  CONVENTION  ON  COUNTER TERRORISM  DALAM  PENANGANAN  TERORISME  DI  FILIPINA PERIODE 2011 – 2013. UNDIP Journal of International Relations, 2(4), 170 –
179. Pardomuan,  A.  (2018).  Peran  ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism  dalam Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara. FISIP UNDIP. http://eprints.undip.ac.id/75584/
Sahrasad, H., Syukur, Y., Chaidar, A., Tabrany, D., & Ridwan,  M. (2019). Osama and  The  Entry  of  Al  Qaeda  to  Southeast  Asia  in  Historical  Perspective:  A Preliminary  Note.  Budapest  International  Research  and  Critics  Institute (BIRCI-Journal) :  Humanities  and  Social  Sciences,  2(2),  7 – 21. https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.232
Santika,  E.  F.  (2023).  Skor  Indeks  Terorisme  Global  di  Negara-negara  ASEAN (2022).
Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/25/sederet-skor- indeks-terorisme-negara-asean-indonesia-masuk-tiga-besar-paling- terdampak Santoso,  S.  P.  (2020).  Pengantar  Dasar  Kajian  Terorisme  Abad  21:  Menjaga Stabilisasi Keamanan Negara. Reasearchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Syarifurohmat- Santoso/publication/342154313_PENGANTAR_DASAR_KAJIAN_TERORI
SME_ABAD_21_MENJAGA_STABILISASI_KEAMANAN_NEGARA/links /5ee8684d299bf1faac59abfa/PENGANTAR-DASAR-KAJIAN-TERORISME- ABAD-21-MENJAGA-STABILISASI-KEAMANAN-NEGARA.pdf Syahmin  A.K.,  F.  (2018).  KERJASAMA  INTERNASIONAL  DALAM  UPAYA
PEMBERANTASAN  ‘ILLICIT  ARMS  TRAFFICKING’ DI  KAWASAN ASIA  TENGGARA.  Simbur  Cahaya,  VOLUME  25  NOMOR  1. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/326/485
Tastama, R. D. (2021). The Urgency of Indonesian AntiTerrorism Law: How We Combat  Terrorist  for  the  Future?  Law  Research  Review  Quarterly. https://doi.org/10.15294/lrrq. v7i3.48166
Triwahyuni,  D.  (2013).  PENGARUH  DITEMUKANNYA  JARINGAN  AL-
QAEDA  DI  KAWASAN  ASIA  TENGGARA  TERHADAP  PERLUASAN KEHADIRAN  MILITER  AMERIKA  SERIKAT  DI  ASIA  TENGGARA. Repository UNIKOM, Vol.10, No. 2. https://repository.unikom.ac.id/30363/1/02-miu-102-dewi-tw.pdf Wicaksono, S. N. (2021). Kompleksitas Kerjasama ASEAN Dalam Pemberantasan dan  Mitigasi  Terorisme.  Indonesian  Journal  of  Peace  and  Security  Studies (IJPSS), 3(1), 68 – 82. https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i1.76
Zartman,  I.  W.,  &  Touval,  S.  (2010).  International  Cooperation:  The Extents  and Limits of Multilateralism. Cambridge University Press