Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang

## Siti Rachmawati Gunawan
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi: sitirachgunawan@gmail.com

## Abstract
To  overcome  the  worst  economic  crisis  caused  by  the  Corona  Virus  Disease  -  19  pandemics,  the Government issued Perppu No.1 of 2020 which regulates the incorporation of the Financial System Stability Committee (KSSK). Whereas in the Perppu number 1 of 2020, it is stipulated that the KSSK cannot be sued or prosecuted criminally, and the decisions made by the KSSK are also not subject to the State Administrative Court. Which such regulation creates absolute legal immunity for KSSK.
Keywords: Covid-19, Financial System Stability Committee, Legal Immune

## Abstrak
Dalam  menanggulangi  krisis  ekonomi  terburuk  yang  diakibatkan  oleh  adanya  pandemic Corona Virus  Disease  –  19 Pemerintah  menerbitkan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  yang  mengatur pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bahwa di dalam Perppu nomor 1 Tahun 2020 tersebut, diatur bahwa KSSK tidak dapat digugat atau dituntut secara pidana, serta Keputusan yang  dihasilkan  KSSK  juga  bukan  merupakan  objek  gugatan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Sehingga pengaturan yang demikian menciptakan kekebalan hukum absolut bagi KSSK.
Kata Kunci: Covid-19 , Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kebal Hukum

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pandemi COVID-19 sedang
berlangsung di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Corona  Virus  Disease 2019 (“ Covid-19 ”)  telah  menjadi  fenomena  dunia dalam  tempo  beberapa  bulan  terakhir  ini. Mengutip  data  WHO,  laman  resmi  Gugus Tugas Penanganan COVID-19, www.covid19.go.id ,  mengatakan  bahwa  saat ini  215  dari  241  wilayah  negara-negara  di dunia telah terjangkit COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus, sindrom pernapasan  akut  berat  2  (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali  dideteksi  pada  tanggal  2  Maret  2020, ketika  dua  orang  terkonfirmasi  tertular  dari
salah satu warga negara Jepang ketika sedang mengunjungi  dua  orang  tersebut  di  daerah Depok,  Jawa  Barat.  Pada  tanggal  9  April, pandemi  sudah  menjalar  ke  34  provinsi termasuk  DKI  Jakarta,  Jawa  Timur  dan Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia.
Jumlah penderita COVID-19 di Indonesia  memiliki  tren  yang  meningkat seiring  berjalannya  waktu.  Kasus  positif COVID-19 bertambah  4.497  kasus.  Total konfirmasi positif sampai tanggal 11 Oktober 2020  menjadi  333.449,  sembuh  255.027,  dan meninggal  11.844  kasus.  Sementara  jumlah suspek  tercatat  sebanyak  152.286.  Jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 36.332.
Tidak  ada  negara  yang  selamat  dari imbas negatif pandemi COVID-19. Demikian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam  proyeksi  terkini  seraya  menyebut dampak  kemerosotan  perekonomian  saat  ini dengan  istilah Great  Lockdown sebagai peristiwa yang terburuk sejak Great Depression .  Menurut  IMF  dalam World Economic  Outlook (WEO)  yang  dirilis  14 April  2020,  imbas  negatif  merebaknya  virus Corona  telah  mengubah  perekonomian  dunia secara  dramatis.  Perubahan  signifikan  itu tampak bila dibandingkan dengan WEO pada Januari lalu. Hanya dalam waktu 3 bulan sejak WEO  Januari,  pandemi  virus  Corona  telah mengakibatkan  banyak  korban  jiwa  sehingga seluruh  negara  memilih  langkah  perlawanan mulai  dari  menjaga  jarak  sosial,  karantina hingga lockdown .
Great  Depression atau  Depresi  Hebat adalah  situasi  ekonomi  dunia  yang  menurun tajam di sebagian perekonomian utama dengan waktu bervariasi selama 1930-an yang dimulai di  Amerika  Serikat.  Adapun  istilah Great Lockdown terkait dengan berkurangnya aktivitas  bisnis  sejalan  dengan  meluasnya pandemi virus Corona sehingga perekonomian dunia  ikut  tergerus.  Usaha  produktif  yang menurun  itu  terjadi  sehingga  pemerintah  di seluruh negara berupaya memberikan dukungan  langsung  kepada  rumah  tangga, perusahaan, dan pasar keuangan.
Ketidaksiapan dalam menghadapi kondisi  darurat  itu  membuat  banyak  negara kini rentan pada risiko krisis berbagai dimensi yang  dimulai  dari  krisis  kesehatan  hingga krisis keuangan. Karena itu, semua negara kini berjibaku melawan dampak negatif penyebaran  virus  Corona  dengan  merogoh kocek  lebih  dalam  untuk  meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan mengambil langkah-langkah fiskal di luar perkiraan dalam bentuk  subsidi  dan  paket  stimulus.  Beberapa kebijakan  itu  meliputi  pengurangan  berbagai jenis  pajak,  jaring  pengaman  sosial,  hingga insentif  di  sektor  keuangan  yaitu  upaya restrukturisasi kredit dunia usaha.
Secara  nilai,  IMF  memperkirakan kerugian  kumulatif  terhadap  PDB  global selama  tahun  2020  dan  2021  akibat  krisis Corona  ini  bisa  mencapai  US$  9  triliun  atau lebih besar dari gabungan nilai perekonomian Jepang  dan  Jerman.  Sebagai  perbandingan,
pada  Januari  lalu  IMF  memperkirakan pertumbuhan PDB global sebesar 3,3% untuk 2020, selanjutnya pada tahun berikut proyeksi pertumbuhan  dapat  mencapai  3,4%.  Melihat angka pertumbuhan yang menciut itu, negara- negara  maju  seakan  tak  berdaya  menghadapi pandemi Corona, begitu pula dengan emerging countries. Kendati  ekonomi  negara  maju umumnya dalam posisi yang lebih baik dalam merespons  krisis,  laju  PDB  diprediksi  bakal menyusut  lebih  dalam  bila  dibandingkan dengan krisis keuangan 2008.
Indonesia  mengalami  pelemahan  nilai tukar  yang  disebabkan  oleh  arus modal  asing keluar  selama  masa  tanggap  darurat  virus Corona.  Berdasarkan  data  Bank  Indonesia, pada  1-19  Januari  2020  tercatat  aliran  modal masuk  sebesar  Rp22,9  triliun.  Namun  sejak virus  Corona  menyebar  di  Tanah  Air, fenomena yang terjadi justru sebaliknya. Tidak lagi  aliran  modal  masuk,  tetapi  malah  yang terjadi adalah aliran modal keluar sebesar Rp 171,6  triliun  pada  periode  20  Januari-1  April 2020. Sebagian besar modal asing yang keluar itu  berasal  dari  surat  berharga    dan  bursa saham.
Pada  sisi  pertumbuhan  ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memperhitungkan  laju  PDB  tahun  ini  bisa berada  di  kisaran  2,5%  hingga  0%.  Bahkan dengan  skenario  lebih  buruk,  bukan  tidak mungkin  berada  di  angka  -0,4%.  Sedangkan IMF dalam revisi proyeksi teranyar memperkirakan  laju  perekonomian  Indonesia tahun ini bisa berada di posisi 0,5%.
Besarnya  sentimen negatif terkait penyebaran  virus  Corona  baik  secara  global maupun perkembangan di Indonesia mempengaruhi  kinerja  sektor  jasa  keuangan domestik,  khususnya  di  pasar  keuangan,  baik pasar saham maupun SBN. Sejak awal Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, investor non-residen  tercatat  keluar  dari  pasar  saham dan  SBN  masing-masing  sebesar  Rp  6,11 triliun  dan  Rp  98,28  triliun  (data  DJPPR:  23 Maret 2020). Sementara itu, kinerja intermediasi  lembaga  jasa  keuangan  Februari 2020  bergerak  sejalan  dengan  perkembangan yang terjadi di perekonomian domestik. Kredit perbankan  mencatat  pertumbuhan  positif sebesar 5,93% yoy ( Year-over-Year ), ditopang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
oleh kredit investasi yang tetap tumbuh double digit di level 10,29% yoy. Piutang pembiayaan Perusahaan  Pembiayaan  meningkat  2,82% yoy.
Di  tengah  pertumbuhan  intermediasi lembaga  jasa  keuangan,  profil  risiko  masih terjaga  dengan  rasio Non  Performing  Loan (“ NPL ”)  gross  sebesar  2,79%  (NPL  net: 1,00%) dan Rasio NPL sebesar 2,66%. Sampai dengan  24  Maret  2020,  penghimpunan  dana melalui  pasar  modal  telah  mencapai  Rp21,55 triliun. Adapun jumlah emiten baru pada tahun ini  telah  terdapat  13  perusahaan,  dengan pipeline  penawaran  sebanyak  61  emiten dengan  total  indikasi  penawaran  sebesar  Rp 28,8  triliun.  Sementara  itu,  likuiditas  dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Liquidity  coverage  ratio dan  rasio alat  likuid/non-core  deposit  masing-masing sebesar  212,30%  dan  108,12%,  jauh  di  atas threshold  masing-masing  sebesar  100%  dan 50%.  Permodalan  lembaga  jasa  keuangan terjaga  stabil  pada  level  yang  tinggi. Capital Adequacy  Ratio perbankan  sebesar  22,42%. Sejalan  dengan  itu, Risk-Based  Capital industri  asuransi  jiwa  dan  asuransi  umum masing-masing sebesar 670% dan 312%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%.
OJK  bersama  Pemerintah  dan  Bank Indonesia  mengeluarkan  berbagai  kebijakan stimulus  keuangan  untuk  memberikan  ruang bagi  masyarakat  dan  sektor  jasa  keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat COVID-19. Kebijakan stimulus  di  sektor  perbankan  yang  sudah berjalan terdiri dari:
1. Penilaian
kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan  dana  lain hanya  berdasarkan  ketepatan  pembayaran pokok  dan/atau  bunga  untuk  kredit  s.d Rp10 miliar; dan
2. Peningkatan  kualitas  kredit/pembiayaan menjadi  lancar  setelah  direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan  Bank  tanpa  batasan  plafon kredit atau jenis debitur (Non-UMKM dan UMKM). Relaksasi pengaturan ini berlaku sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan.
Mekanisme penerapan
diserahkan  sepenuhnya  kepada  kebijakan
masing-masing  bank  dan  disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.
Selain itu, mempertimbangkan kondisi terkini,  OJK  juga  telah  mengeluarkan kebijakan  sebagai  berikut:  relaksasi  batas waktu  penyampaian  laporan  keuangan  dan penyelenggaraan  RUPS,  memperkenankan emiten untuk dapat melakukan RUPS melalui sistem elektronik (e-RUPS), relaksasi berlakunya  Laporan  Keuangan  dan  Laporan Penilaian  di  Pasar  Modal;  relaksasi  terkait masa  penawaran  awal  dan  penawaran  umum. OJK juga mengeluarkan  kebijakan  relaksasi nilai  haircut  untuk  perhitungan collateral  dan Modal  Kerja    Bersih    Disesuaikan  (MKBD), stimulus    dan      relaksasi  kepada  industri pengelolaan  investasi,  penyingkatan  jam perdagangan  di  bursa  efek,  di  penyelenggara pasar  alternatif,  dan  waktu  operasional penerima  laporan  transaksi  efek,  serta penyesuaian  waktu  penyelesaian  transaksi perdagangan efek.
Perkembangan penyebaran COVID-19 berdampak  secara  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  kinerja  dan  kapasitas debitur  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu  kinerja  perbankan  dan  stabilitas sistem  keuangan  yang  dapat  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong  optimalisasi  fungsi  intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan,  dan  mendukung  pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.
Pemerintah mengambil tindakan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari
COVID-19  dengan  membentuk  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan  Pandemi  Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas Sistem  Keuangan  (“ Perppu  No.  1  Tahun 2020 ”).
Bagian kedua Perppu adalah mengenai stabilitas  sektor  keuangan  di  mana  apabila
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kondisi  ekonomi  dan  sosial  mendapatkan tekanan  COVID-19  akan  makin  memburuk, maka  berpotensi  mempengaruhi  stabilitas sektor  keuangan.  Oleh  karena  itu,  di  dalam Perpu diatur langkah-langkah Komite Stabilitas  Sistem  Keuangan  bisa  melakukan tindakan  untuk  mencegah  terjadinya  krisis keuangan.  Bank  Indonesia  (BI),  diharapkan bisa  membantu  likuiditas  bagi  bank  sistemik maupun non sistemik serta bisa membeli surat berharga negara (SBN)di pasar perdana dalam situasi pasar yang sangat tidak normal. Dalam Perppu ini juga terdapat langkah-langkah bagi LPS  untuk  bisa  menangani  bank  yang bermasalah  dan  OJK  untuk  melakukan relaksasi  dan  melakukan  tindakan-tindakan diperlukan  agar  lembaga-lembaga  keuangan tetap bisa dijaga kesehatannya
Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  yang kemudian  disahkan  melalui  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020, menimbulkan  pro  dan  kontra  di masyarakat ditinjau  dari  segi  hukum,  politik,  maupun ekonomi. Masyarakat yang mendukung berpandangan  bahwa  undang-undang  ini berpotensi  menjadi  dasar  yang  kuat  bagi pemerintah  untuk  memulihkan  instabilitas ekonomi  nasional.  Sedangkan  masyarakat yang  kontra  memiliki  persepsi  sebaliknya, mereka menitikberatkan kritik terhadap beberapa  pasal,  terutama  terhadap  ketentuan pasal  27  yang  seakan  memberikan  imunitas bagi  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSSK).  Bahkan,  keresahan  atas  undang- undang tersebut dihadirkan melalui pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini  dikarenakan  pasal  27  undang-undang tersebut  menegaskan  beberapa  ketentuan. Pertama, mengenai ketentuan kerugian negara. Kedua,  KSSK  tidak  dapat  dituntut  secara pidana maupun perdata. Ketiga, tindakan/keputusan berdasarkan undang- undang  tersebut  bukan  merupakan  objek Pengadilan Tata Usaha Negara.
Hal-hal  tersebut  di  atas  menurut penulis  merupakan  suatu  polemik  yang  dapat menimbulkan  konflik  hukum  antara  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2020 dengan prinsip check and balances yang merupakan prinsip esensial di negara demokrasi. Lembaga eksekutif yang dalam hal
ini  adalah  pemerintah  dan/atau  KSSK  tidak diperkenankan  memiliki  kekuasaan  absolut karena  berpotensi  melakukan  penyimpangan berupa kesewenang-wenangan dalam menjalankan  kewenangannya.  Pasal  27  ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa keputusan  yang  diambil  KSSK  berdasarkan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan menjadi  objek  gugatan  ke  PTUN,  yang melanggar  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945 yang  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah  negara  hukum”,  serta  pelanggaran terhadap prinsip rule of the law, yaitu “ equality before the law ”.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penulis  tertarik  untuk  meneliti  permasalahan tersebut  dan  menjadikannya  sebagai  sebuah penelitian dengan judul “ ANALISIS
KEKEBALAN  HUKUM  BAGI  KOMITE

## STABILITAS
SISTEM KEUANGAN
(KSSK) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR  2  TAHUN  2020  TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH  PENGGANTI  UNDANG- UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  2020 TENTANG  KEBIJAKAN  KEUANGAN NEGARA  DAN  STABILITAS  SISTEM KEUANGAN  UNTUK  PENANGANAN PANDEMI  CORONA  VIRUS  DISEASE 2019  (COVTD-  19)  DAN/ATAU  DALAM RANGKA  MENGHADAPI  ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-

## UNDANG ”.

## Pokok Permasalahan
1. Bagaimana kekebalan hukum bagi Komite Stabilitas  Sistem  Keuangan  berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020?
2. Bagaimana  urgensi  dan  dampak  dari kekebalan  hukum  yang  diberikan  kepada Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan  dari perspektif hukum?

## Tujuan Penelitian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
1. Untuk menganalisis kekebalan hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan
berdasarkan  Pasal  27  ayat  (2)  dan  (3)
Undang-  Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.
2. Untuk  menganalisis  urgensi  dan  dampak dari  kekebalan  hukum  yang  diberikan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan dari perspektif hukum.

## Tinjauan Pustaka
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti melakukan  analisis  terhadap  bahan  penelitian kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
a. Peraturan Perundang-undangan Bahwa  dalam  penulisan  penelitian  ini, Penulis  meneliti  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  topik yang dibahas, antara lain :
a) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
c) Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  15  Tahun  2004  Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara d) Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  2  Tahun  2018  Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang  Nomor  17  Tahun  2014
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Krisis Sistem Keuangan
f) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2020  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019
(Covid-  19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional  Dan/Atau  Stabilitas  Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
b. Buku, Jurnal dan Opini Hukum
Adapun  dalam  penulisan  penelitian  ini, penulis juga melakukan penelitian Pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan  topik  yang  dibahas  oleh  penulis, antara lain: 1. Judul  Buku:  Bank  Indonesia  Bank Sentral  Republik  Indonesia  Sebuah Pengantar Pengarang  : Bank Indonesia Impresiun :  Pusat  Pendidikan  dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia Jumlah Halaman : 294 halaman Buku  ini  berisikan  dasar  hukum pembentukan  Bank  Indonesia  dan amandemennya, membahas pula mengenai struktur kelembagaan daripada  Bank  Indonesia  dalam pemerintahan. Secara umum buku ini juga membahas mengenai kedudukan Bank  Indonesia  dan  hubungannya dengan  Pemerintah  dan  Lembaga Internasional. Buku ini juga membahas mengenai kebijakan- kebijakan Bank Indonesia yang dapat dilakukan  serta  Struktur  organisasi Bank Indonesia.
2. Judul  Buku:  Pokok  –  Pokok  Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Impresiun :  Bhuana  Ilmu Populer Jumlah Halaman :  916  halaman Buku  ini  berisi  materi  hukum  tata negara  positif yang  berlaku  di
Indonesia  saat  ini,  terutama  setelah adanya  perubahan  UUD  1945  dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok bahasan  hukum  tata  negara  yang diuraikan  dalam  buku  ini  tidak  hanya terbatas  pada  apa  yang  diatur  dalam UUD  1945  dan  peraturan  perundang- undangan  yang berlaku lainnya, tetapi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
juga apa yang dikerjakan dalam praktik ketatanegaraan  yang  bersama-sama dengan  norma-norma  hukum  yang tertulis  juga  termasuk  ke  dalam pengertian constitutional  law yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan  istilah  hukum  tata  negara. Buku  ini  juga  memuat  pokok-pokok hukum  tata  negara  Indonesia  pasca reformasi tentang pergeseran orientasi politik  ke  orientasi  teknis  dalam  studi hukum tata negara.
3. Judul Buku:  Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik Pengarang  : Prof. Dr. Arifin P. Soeria
Atmadja, S.H. Impresiun  :  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jumlah Halaman : 474 halaman
Buku ini berisi opini, argumentasi, dan evaluasi  arti  keuangan  negara  yang tercantum dalam Pasal 23 UUD 1945.
Menurut  penulis  buku  ini,  rumusan atau  definisi  yang  digunakan  oleh peraturan perundang-undangan saat ini belum  sesuai  dengan  konsepsi  hukum serta  lingkungan  kuasa  hukum  yang berlaku  pada  umumnya,  khususnya setelah dilakukannya amandemen ketiga  terhadap  UUD  1945  yang mengatur bidang keuangan negara dan hadirnya  tiga  paket  undang-undang yang  mengatur  keuangan  yakni  UU No.  17  tahun  2003  tentang  Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara  dan  UU  No. 15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Judul Buku
: Konsep Kerugian Keuangan Negara Pengarang : Suhendar, S.H., M.H. Impresium : Setara Press Jumlah Halaman  : 276 halaman Buku  ini  membahas  mengenai  konsep kerugian negara dalam dimensi
perundang-undangan.  Kerugian  negara
yang  dimaksud  adalah  seluruh  kekayaan negara  dalam  bentuk  apapun,  yang dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan, termasuk  di  dalamnya  segala  bagian kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan kewajiban yang timbul.
Buku  ini  juga  menjelaskan  praktik  yang beralaku  di  peradilan  Indonesia,  di  mana kerugian dipahami dengan arti berkurangnya  kekayaan  negara  atau bertambahnya  kewajiban  negara  tanpa diimbangi  prestasi  yang  disebabkan  oleh perbuatan melawan hukum.
Selain  itu  Penulis  juga melakukan  penelitian  terhadap jurnal,  opini  hukum,  serta menggunakan  internet  guna mendapatkan informasi-
informasi  yang  menyangkut topik yang diteliti.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini disusun berdasarkan metode  penelitian  dan  penulisan  hukum. Dalam  penelitian  ini,  tipe  penelitian  yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat yuridis-normatif ( legal-research ), Terkait bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain adalah bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Penelitian  ini  juga  didukung dengan  hasil  wawancara  dengan  narasumber dan informan.
Berdasarkan  sifatnya,  penelitian  ini bersifat  deskriptif,  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin tentang  manusia,  keadaan,  atau  gejala-gejala lainnya.  Sedangkan  berdasarkan  bentuknya, penelitian ini berbentuk penelitian preskriptif, yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang harus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah- masalah tertentu.
Pada  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan melakukan  studi  kepustakaan  serta  jenis  data yang  akan  digunakan  adalah  data  sekunder yang  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
a) Data  sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh dari penelitian kepustakaan dan
dilaksanakan  dengan  menginventarisasi seluruh peraturan dan data  yang memiliki keterkaitan  dengan  obyek  penulisan penelitian ini.
b) Sumber  bahan  hukum  primer  diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu Penulis juga melakukan studi terhadap
Putusan-Putusan
Pengadilan,  baik  itu  Pengadilan  Negeri, Pengadilan  Tinggi,  Mahkamah  Agung, termasuk juga Putusan Mahkamah Konstitusi.
c) Sumber  bahan  hukum  sekunder  diperoleh melalui  studi  pustaka  terhadap  berbagai karya  ilmiah  dan  pendapat  sarjana  yang terdapat  dalam  buku-buku  atau  literatur terkait  pembahasan  dalam  penelitian, artikel-artikel  baik  dalam  media  cetak maupun  yang  diperoleh  dengan  cara pengaksesan internet.

## TINJAUAN TEORITIS
Bahwa  dalam  menanggulangi  dampak ekonomi yang  dapat dihasilkan oleh COVID- 19, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun  2020.  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020 tersebut kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  Dan/Atau  Dalam  Rangka
Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas Sistem  Keuangan  Menjadi  Undang-Undang (“ UU Nomor 2 Tahun 2020 ”).
Bahwa  dalam  Perppu  Nomor  1  Tahun 2020/UU  Nomor  2  Tahun  2020  tersebut dibahas  mengenai  pembentukan  Komite Stabilitas  Sistem  Keuangan  (“ KSSK ”)  yang memiliku fungsi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan  kepentingan  dan  ketahanan negara  di  bidang  perekonomian  di  tengah- tengah kondisi terjadinya pandemi COVID-19. Bahwa anggota dari KSSK terdiri dari Menteri Keuangan  sebagai  koordinator  merangkap
anggota  dengan  hak  suara;  Gubernur  Bank Indonesia  sebagai  anggota  dengan  hak  suara; Ketua  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan  Ketua  Dewan  Komisioner  Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.
Bahwa KSSK sendiri secara fiksi hukum adalah  lembaga  hukum  yang  terpisah  dari lembaga pengusung anggota-anggotanya. Oleh karena itu, dikarenakan adanya keterpisahan  fiksi  hukum,  maka  kewenangan dan fungsinya terpisah dari  lembaga-lembaga pengusung  anggotanya.  Adapun  kewenangan dari  KSSK  tersebut  diatur  di  dalam  Perppu Nomor  1  Tahun  2020,  antara  lain  sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan  rapat  melalui  tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan  langkah-langkah  penanganan permasalahan  stabilitas  sistem  keuangan; dan
b. Menetapkan  skema  pemberian  dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.
Dari  uraian  kewenangan  KSSK  diatas, walaupun  merupakan  fiksi  hukum  yang terpisah dari lembaga pengusung anggotanya, KSSK  sendiri  dapat  menetapkan  skema pemberian  dukungan  oleh  Pemerintah  untuk penanganan  permasalahan  lembaga  jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi pemutusan arah kebijakan oleh lembaga pengusung anggota KSSK.
Selain  itu  apabila  melihat  kewenangan dari  KSSK  serta  kewenangan  yang  diatur  di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka apabila diperbandingkan dengan kewenangan-kewenangan
sebelumnya daripada lembaga-lembaga pengusung anggota KSSK,
terdapat beberapa kewenangan  baru yang  diberikan  oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, antara lain:
a. Bank Indonesia berwenang untuk membeli  memberikan  pinjaman  likuiditas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada  Bank  Sistemik  atau  bank  selain Bank  Sistemik  dan  kewenangan  Bank Indonesia  untuk  membeli/repo  surat berharga  negara  yang  dimiliki  Lembaga Penjamin Simpanan.
b. OJK berwenang untuk menetapkan pengecualian  bagi  pihak  tertentu  dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal.
c. LPS berwenang  melakukan  pengambilan keputusan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  penyelamatan  bank  selain Bank  Sistemik  yang  dinyatakan  sebagai bank  gagal  serta  berwenang  pula  untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan  simpanan  untuk  kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan
simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut.
d. Pemerintah
berwenang
untuk
memberikan  pinjaman  kepada  Lembaga Penjamin Simpanan.
Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  Perppu Nomor  1  Tahun  2020,  selain  menetapkan kewenangan bagi KSSK, secara langsung juga menetapkan  kewenangan  baru  bagi  Bank Indonesia,  OJK,  dan  LPS,  yang  secara  tidak langsung  akan  berpengaruh  pada  arah kebijakan Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang ditetapkan oleh KSSK.
Adapun  dalam  hal  ini  terhadap  tugas dan  kewenangan  yang  dilakukan  oleh  KSSK, Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  KSSK  atas pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  KSSK tersebut,  sebagaimana  yang  diuraikan  dalam Pasal  27  ayat  (2)  dan  (3)  Perppu  Nomor  1 Tahun  2020  /  UU  Nomor  2  Tahun  2020, selengkapnya sebagai berikut:
1) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau pegawai  Kementerian  Keuangan,  Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-  Undang  ini,  tidak
dapat  dituntut  baik  secara  perdata
maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas  didasarkan  pada  iktikad  baik  dan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.
2) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan
Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat  diajukan  kepada  peradilan  tata usaha negara .
Dari kutipan diatas, maka dapat dilihat bahwa KSSK  sendiri  walaupun  dianggap  sebagai suatu  fiksi  hukum  terpisah,  ternyata  Perppu Nomor  1  Tahun  2020  justru  melindungi lembaga  pengusung  anggota  KSSK,  bukan KSSK  itu  sendiri.  Dimana  anggota  KSSK tidak  dapat  dituntut  baik  dan/atau  perdata apabila  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan  iktikad  baik  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
II. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dengan  demikian,  dengan  dilindunginya anggota  KSSK  dari  tuntutan  pidana  dan/atau perdata,  maka  seluruh  tindakan  dari  anggota KSSK  dan  KSSK  dalam  konteks  melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan Perppu Nomor  1  Tahun  2020/UU  Nomor  2  Tahun 2020  tidak  dapat  digugat  secara  perdata maupun dituntut secara pidana. Adapun dalam hal ini perlu dicermati mengenai frasa “iktikad baik” dan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” di dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut.
Bahwa frasa “iktikad baik” tidak dapat didefinisikan  secara  jelas  kecuali  merujuk pada  “iktikad  baik”  yang  dimaksud  dalam hukum  administrasi  negara.  Dalam  konteks hukum  administrasi  negara,  maka  “iktikad baik”  berarti  Keputusan  yang  dihasilkan  dari KSSK  tersebut  harus  mengacu  pada  Asas Umum  Pemerintahan  Yang  Baik.  Adapun Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tersebut meliputi antara lain:
a. kepastian hukum;
c. kemanfaatan;
a. ketidakberpihakan;
b. kecermatan;
c. tidak menyalahgunakan kewenangan;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
d. keterbukaan;
e. kepentingan umum; dan
f. pelayanan yang baik.
Bahwa dalam melakukan penilaian terpenuhi  atau  tidaknya  Iktikad  Baik  yang diwujudkan dalam AUPB tersebut, tidak akan dapat  dinilai  sebelum  adanya  pembuktian nyata  di  pengadilan  yang  menetapkan  bahwa Keputusan  yang diambil oleh KSSK dan/atau anggota  KSSK  memenuhi  Iktikad  Baik  atau tidak.
Selanjutnya  mengenai  frasa  “sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  27 ayat  (2)  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  dapat diinterpretasikan secara luas. Adapun melakukan tindakan sesuai yang diamanatkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juga merupakan perbuatan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  walaupun ternyata terdapat ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lain yang di langgar oleh adanya  Keputusan  KSSK  tersebut.  Sehingga pembuktian untuk menilai kepatuhan Keputusan  yang  diambil  oleh  KSSK  maupun anggotanya  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan haruslah dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan.
Adapun  dikarenakan  dalam  menilai terpenuhinya  “iktikad  baik”  dan  “sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan” di dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor  1  Tahun  2020/UU  Nomor  2  Tahun 2020  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  di pengadilan, maka dalam hal ini perlu merujuk pada  ketentuan  “ tidak  dapat  dituntut  baik secara  perdata  maupun  pidana ”  yang dinyatakan di dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor  1  Tahun  2020/UU  Nomor  2  Tahun 2020  serta  tidak  dianggapnya  Keputusan KSSK  sebagai  objek  Gugatan  TUN  di  dalam Pasal  27  ayat  (3)  Perppu  Nomor  1  Tahun 2020/UU Nomor 2 Tahun 2020.
Sehingga  seluruh  Keputusan  KSSK  maupun anggota KSSK yang mengatasnamakan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020/UU Nomor  2  Tahun  2020  tidak  dapat  dituntut secara pidana maupun di gugat secara perdata, serta bukan juga merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena untuk membuktikan  adanya  “iktikad  baik”  dan
kepatuhan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” haruslah terlebih dahulu  dibuktikan  di  dalam  pengadilan. Sementara  itu,  Perppu  Nomor  1  Tahun 2020/UU  Nomor  2  Tahun  2020  tidak membuka adanya peluang pengajuan gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun gugatan tata usaha  negara.  Oleh  karena  itu,  seluruh tindakan  KSSK  selama  masih  merupakan kewenangannya berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun  2020/UU  Nomor  2  Tahun  2020 merupakan Keputusan mutlak yang tidak dapat di tuntut pidana, gugat secara perdata, ataupun dibatalkan  melalui  PTUN.  Sehingga  selama bunyi  daripada  Pasal  27  ayat  (2)  dan  (3) Perppu  Nomor  1  Tahun  2020/UU  Nomor  2 Tahun  2020  tidak  diubah  atau  tidak dihapuskan,  maka  KSSK  memiliki  kekebalan hukum  absolut  dalam  melakukan  segala tindakannya.
Bahwa  sifat  absolut  komite  ekonomi  yang sejenis  dengan  KSSK  sudah  pernah  lahir  di Indonesia dalam rangka penyehatan perbankan pasca  krisis  ekonomi  1998,  yang  pada  waktu itu  dibentuk  dengan  nama  Badan  Penyehatan Perbankan  Nasional  (“ BPPN ”).  Salah  satu tugas  dan  kewenangan  BPPN  tersebut  adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan  termaksud  restrukturisasi  bank yang  oleh  Bank  Indonesia  dinyatakan  tidak sehat  serta  melakukan  tindakan  hukum  lain yang  diperlukan  dalam  rangka  penyehatan bank yang tidak sehat.
Adapun dikarenakan tugas dan kewenangannya  yang  luas  tersebut  BPPN disalahgunakan  oleh  beberapa  pihak  untuk meraup  keuntungan.  Dimana  salah  satu  tugas yang  diemban  oleh  BPPN  adalah  dalam melakukan  penyelesaian cessie dari  Bank Indonesia  kepada  Pemerintah,  yang  sekarang kita  dengar  sebagai  kasus  Bantuan  Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun dalam kasus BLBI  tersebut  Bank  Indonesia  pada  saat  itu diberikan  tugas  dan  kewenangan  untuk menyediakan  dana  kepada  bank-bank  untuk menutup  kesulitan  likuiditas  yang  dihadapi dalam  fungsinya  sebagai Lender  of  the  last resort serta  sebagai  pelaksana  program penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban  bank-bank  umum,  yang  mana diwujudkan  melalui  program  BLBI.  Dimana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
selanjutnya  dalam  memberikan  Bantuan Likuiditas  tersebut,  BPPN  melakukan cessie atas dana talangan BLBI dari Bank Indonesia kepada  Pemerintah,  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  Pemerintah  karena  piutang- piutang  yang  diterimanya  bukan  merupakan piutang yang dapat  mudah dicairkan sehingga mengakibatkan  terjadinya  gagal  bayar  yang luar biasa besar terhadap piutang yang dimiliki pemerintah  yang  mengakibatkan  kerugian negara dalam jumlah yang besar pula, bahkan mencapai Rp 1.000 Triliun. Adapun dalam hal ini  Kasus  BLBI  belum  juga  diselesaikan karena  adanya  halangan  secara  hukum  yang mengakibatkan  eksekusi  dan  penjatuhan putusan menjadi terhambat.
Dalam  kasus  ini  apabila  dikaitkan dengan  penyalahgunaan  program  BLBI  yang berujung  pada  kerugian  negara  dalam  jumlah besar,  bukan  tidak mungkin  kewenangan  dan tugas KSSK yang begitu luas dan kebal hukum dapat disalahgunakan dan menciptakan skandal  yang  sejenis  dengan  kasus  BLBI, bahkan bisa jadi lebih besar daripada kerugian negara  yang  timbul  karena  kasus  BLBI. Terlebih lagi, di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020,  terdapat  kewenangan  tambahan  yang mengakibatkan  Bank  Indonesia  tidak  hanya menjadi lender  of  the  last  resort ,  tetapi  juga sebagai  penerima  pengalihan  surat  berharga dari LPS. Belajar dari kasus BLBI, dalam hal ini  bukan  tidak  mungkin  kebijakan  yang demikian dapat mengulang terjadinya skandal serupa  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian negara  karena  tidak  likuidnya  surat  berharga yang  diterima.  Sementara  kekebalan  hukum yang  diberikan,  justru  dapat  menghalangi penyidikan  tindak  pidana  korupsi  serta  dapat membebaskan pihak-pihak
yang menyalahgunakan kewenangan KSSK tersebut. Selain  itu  di  dalam  Perppu  Nomor  1 Tahun 2020, juga terdapat beberapa kewenangan tambahan yang justru bertentangan  dengan  AUPB  dalam  konteks hukum administrasi negara, yaitu kewenangan OJK  untuk  menetapkan  pengecualian  bagi pihak  tertentu  dari  kewajiban  melakukan prinsip  keterbukaan  di  bidang  pasar  modal. Dimana justru kewenangan OJK tersebut dapat bertentangan dengan asas keterbukaan AUPB.
Sementara  itu  dikarenakan  tidak  dapatnya Keputusan  KSSK  untuk  digugat  di  muka Pengadilan Tata Usaha Negara,
mengakibatkan  Keputusan  yang  bertentangan dengan  AUPB  ini  dapat  dibenarkan  dan dilaksanakan.
Sehingga  dalam  hal  ini,  dikarenakan rentan oleh adanya penyalahgunaan kewenangan KSSK. Penghapusan atau perubahan  Pasal  27  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  /  UU  Nomor  2 Tahun  2020  menjadi  sangat  mendesak. Kekebalan  hukum  yang  diberikan  oleh ketentuan  tersebut  dapat  menjadi  celah penyalahgunaan  kewenangan  dan  kekuasaan oleh oligarki di tubuh pemerintah. Kekebalan hukum  KSSK  dan  anggotanya  tersebut  dapat membebaskan  segala  tuntutan,  termasuk  pula tuntutan  terjadinya  kerugian  negara  atau tuntutan  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh KSSK,  anggota,  serta  lembaga  pengusung anggotanya.

## SIMPULAN
Bahwa dari penelitian di atas, didapatkan kesimpulan-kesimpulan  mengenai  Pasal  27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020  /  UU  Nomor  2  Tahun  2020  sebagai berikut:
a. Pasal  27  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Perppu Nomor  1  Tahun  2020  /  UU  Nomor  2 Tahun  2020  memberikan  kekebalan hukum  secara  absolut  pada  KSSK, anggotanya,  maupun  lembaga  pengusung anggotanya.
b. Pasal  27  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Perppu Nomor  1  Tahun  2020  /  UU  Nomor  2 Tahun  2020  dapat  membebaskan  pelaku tindak pidana korupsi serta dapat menghalangi  penyidikan  dan  penindakan tindak pidana korupsi.
c. Perubahan  Pasal  27  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 / UU Nomor 2  Tahun  2020  sangat  mendesak,  karena adanya  kekebalan  hukum  absolut  yang diberikan,  dapat  menciptakan  skandal yang  serupa  dengan  skandal  BLBI,  yang belum diselesaikan secara rampung karena adanya hambatan hukum.

## SARAN
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Bahwa dikarenakan adanya kesimpangsiuran  mengenai  legalitas  dan keterpisahan  fiksi  hukum  dari  KSSK  itu sendiri,  Penulis  memberikan  saran  agar Pemerintah segera memperbaiki dan menegaskan posisi daripada KSSK.
Bahwa  dikarenakan  adanya  kewenangan dan  kekebalan  hukum  secara  absolut  yang diberikan  terhadap  KSSK  dan  anggota- anggotanya,  maka  Penulis  memberikan  saran agar  Pemerintah  segera  merubah  atau menghapus  Pasal  27  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  /  UU  Nomor  2 Tahun 2020 agar tidak terjadi abuse of power di kemudian hari.
Bahwa dikarenakan adanya kemungkinan penyalahgunaan  kewenangan  KSSK,  perlu ditunjuk  atau  dibentuk  suatu  lembaga  yang bertugas  untuk  mengawasi  pelaksanaan  tugas dan kewenangan dari KSSK.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin. "RUU PERPPU Nomor 1 Tahun 2020
Tentang  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan Diserahkan ke DPR." https://www.kemenkeu.go.id/publik asi/berita/ruu-perppu-nomor-1-
tahun-2020-tentang-keuangan- negara-dan-stabilitas-sistem- keuangan-diserahkan-ke-dpr .
Diakses pada 13 Oktober 2020 pkl. 23.45

## Antara, Abhe. “Skandal BLBI menjerumuskan
Indonesia Hingga Rp. 1000 triliun”.
Teori  Konspirasi,  Peristiwa  Kasus, Isu  Politik  Indonesia  &  Dunia .
2013. Hlm 72.
Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi .
Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007. Atmadja,  Arifin  P.  Soeria. Keuangan  Publik Dalam  Perspektif  Hukum  Teori,
Praktik,  dan  Kritik .  Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009. Azizah,  Khadijah  Nur.  "Update  Corona  di Indonesia 11 Oktober." https://health.detik.com/berita- detikhealth/d-5209099/update-
corona-indonesia-11-oktober-
tambah-4497-positif-333449 . Diakses pada 11 Oktober 2020 Pkl. 23.22.
Bank  Indonesia.  "Mengurai  Benang  Kusut BLBI". Jurnal  Bank  Indonesia . 2002. Hlm. 82.
Bank Indonesia. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan  Bank  Indonesia. 2007. Gopinath, Gita. "The Great Lockdown: Worst Economic  Downturn  Since  the Great Depression". https://blogs.imf.org/2020/04/14/th e-great-lockdown-worst-economic- downturn-since-the-great- depression/ . Diakses pada 30
Oktober 2020. Hermawan,  Aprilian.  "Nasib  Ekonomi  Dunia Dalam Cengkeraman Great Lockdown." https://ekonomi.bisnis.com/read/20200420/9/ 1229636/nasib-ekonomi-dunia- dalam-cengkeraman-great-
lockdown . Diakses pada 11 Oktober 2020 Pkl. 23.38.
Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Tentang
Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan . Perppu Nomor 1 Tahun  2020.  LN  No.  87  Tahun 2020. TLN No. 6485. Indonesia. Undang-undang tentang Administrasi  Pemerintahan .  UU Nomor 30 Tahun 2014. LN No. 292
Tahun 2014. TLN No. 5601.
Indonesia. Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman  Yang  Membahayakan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Perekonomian  Nasional  Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang .  UU  Nomor  2
Tahun  2020.  LN  No.  134  Tahun 2020. TLN No. 6516.
Indonesia.
Undang-undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan . UU Nomor 9  Tahun  2016.  LN  No.  70  Tahun 2016. TLN No. 5872. Nuraini, Tantiya Nimas. "Kronologi Munculnya COVID-19 di
Indonesia." https://www.merdeka.com/trending /kronologi-munculnya-covid-19-di- indonesia-hingga-terbit-keppres- darurat-kesehatan- kln.html?page=2 .  Diakses  pada  11 Oktober 2020 pkl. 23.19. Presiden  Republik  Indonesia. Keputusan Presiden tentang Jaminan Terhadap  Kewajiban  Pembayaran Bank  Umum .  Keppres  Nomor  26
Tahun 1998.
Presiden  Republik  Indonesia. Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan
Nasional . Keppres Nomor 27 Tahun
1998.
Raharjo,  Budi.  "Stimulus  OJK  pada  Sektor Jasa  Keuangan  Antisipasi  Covid- 19". https://www.republika.co.id/berita// q83cl0415/stimulus-ojk-pada- sektor-jasa-keuangan-antisipasi- covid-19 . Diakses pada 13 Oktober 2020 pkl. 21.20. Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian
Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2012. Suhendar. Konsep Kerugian Keuangan Negara .  Malang:  Setara  Press.
2015.