Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN HAK KORBAN PENIPUAN UANG KRIPTO MELALUI RESTITUSI
Az Zahra Zain Auralia 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: zahraauralia23@gmail.com 1 , ferry@untag-sby.ac.id 2

## Abstrack,
Cryptocurrency  is  a  digital  currency  system  in  which  users  use  digital  payments  for  business  activities carried  out  that  serve  as  a  standard  currency.  Cryptocurrency  is  the  name  used  for  a  system  called Cryptography.  Cryptocurrency  in  virtual  money  is  one  of  the  varieties  of  investments.  Where cryptocurrency is believed to have a high value and its circulation is also still high. Because the popularity of  bitcoin  has  increased  interest,  it  provides  an  opportunity  for  people  from  irresponsible  society.  The person will look for victims by offering to become an experienced bitcoin trader. With the lure mode, it will  reduce  the  risks  in  bitcoin  trading  and  increase  profits  in  a  short  time  and  the  funds  that  can  be withdrawn at any time will certainly succeed in attracting potential investors who are victims of it. Until now, cases of fraud with this  mode have greatly increased in Indonesia. A side effect  of  crypto money fraud is loss of assets or assets of the victim as an investor, so here the author examines compensation through restitution with the aim of granting restitution to alleviate the suffering of victims, as a way to rehabilitate convicts, facilitate the judicial process and reduce threats or reactions. society in the form of acts of revenge by paying attention to the Restorative Justice approach.
Keywords: Restitution, Fraud, Cryptocurrency, Bitcoin

## Abstrak
Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital  atas  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  yang  berfungsi  sebagai  mata  uang  standar. Cryptocurrency merupakan  nama  yang  digunakan  untuk  suatu  sistem  yang  bernama  Kriptografi.  Uang  kripto  atau cryptocurrency  dalam  uang  virtual menjadi  salah  satu  ragam  investasi. Dimana  uang  kripto  di  percaya memiliki nilai yang tinggi dan peredarannya juga masih tinggi. Karena kepopuleran bitcoin meningkatkan peminat maka memberi kesempatan bagi oknum-oknum dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oknum  tersebut  akan  mencari  korban  dengan  cara  menawarkan  diri  menjadi  seorang  trader bitcoin yang berpengalaman. Dengan modus iming-iming akan menurunkan resiko-resiko dalam trading bitcoin dan meningkatkan keuntungan dalam waktu singkat serta dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu tentu akan berhasil menarik calon investor yang menjadi korbannya. Sampai dengan saat ini, kasus penipuan dengan  modus  tersebut  sangat  meningkat  di  Indonesia.  Efek  samping  daripada  penipuan  uang  kripto ialah  kerugian  aset  atau  harta  korban  sebagai  investor,  maka  disini  penulis  mengkaji  terkait  ganti kerugian  melalui  restitusi  dengan  tujuan  pemberian  restitusi  adalah  untuk  meringankan  penderitaan korban, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan serta dapat mengurangi  ancaman  atau  reaksi  masyarakat  dalam  bentuk  tindakan  balas  dendam  dengan memerhatikan pendekatan Restorative Justice.
Kata Kunci: Restitusi, Penipuan, Cryptocurrency, Bitcoin, Ganti Kerugian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN
Perkembangan  globalisasi  di  Indonesia  yang  sedang  ramai  diperbincangkan  oleh masyarakat  adalah  perkembangan  dalam  bidang  perekonomian  dan  bidang  teknologi.  Dalam bidang  teknologi  baik  informasi  maupun  mesin  yang  dalam  bentuk  digital  diciptakan  dengan tujuan  untuk  mempermudah  manusia.  Begitu  pula  dalam  bidang  perekonomian,  khususnya pada  sektor  keuangan  dan  investasi  atau  penanaman  modal  juga  mengalami  perkembangan. Secara  umum,  Investasi  atau  penanaman  modal  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh perseorangan atau sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang fisik pada suatu sektor industri  dengan  maksud  untuk  memperoleh  laba  dari  uang  yang  dimilikinya.  Pada  awalnya, penyerahan modal sebagai investasi diberikan secara cash-based instruments (alat pembayaran tunai)  yang  saat  ini  bertambah  alat  pembayaran  baru  yang  dikenal  dengan  non-cash-based instruments  (alat  pembayaran  non  tunai)  yang  mana  alat  pembayaran  tersebut  pula  telah berkembang menjadi paperless (tidak berbasis kertas) (Bank Indonesia, 2008).
Pada  era  saat  ini,  sektor  keuangan  tidak  lagi  hanya  mengenal  uang  dalam  bentuk  fisik dan  investasi  atau  penanaman  modal  dalam  bentuk  fisik  tetapi  sudah  berkembang  jauh  lebih pesat  menjadi  keuangan  dan  aset  investasi  atau  penanaman  modal  dalam  aset  berbentuk kripto  dalam  digital.  Mata  uang  kripto  atau  cryptocurrency  sebagai  uang  digital  atau  uang virtual menjadi bukti wujud perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya perkembangan tersebut dengan jelas dapat mempengaruhi sistem ekonomi dan kebijakan yang telah ada dan telah dibuat oleh Pemerintah dalam Negara-Negara berkembang, khususnya di Indonesia.
Cryptocurrency  adalah  sistem  mata  uang  digital  dimana  pemakainya  menggunakan pembayaran  secara  digital  atas  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  yang  berfungsi  sebagai  mata uang standar (Syamsiah, 2017). Cryptocurrency merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem yang bernama Kriptografi. Uang kripto atau cryptocurrency dalam uang virtual menjadi salah  satu  ragam  investasi.  Dimana  uang  kripto  di  percaya  memiliki  nilai  yang  tinggi  dan peredarannya juga masih tinggi. Dari tahun ke tahun tingkat perkembangan dari cryptocurrency dinilai  cukup  signifikan.  Pada  awal  kemunculan  uang  kripto,  pengetahuan  atas  uang  kripto  di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Indonesia  masih  sangat  minim,  namun  bukan  berarti  tidak  ada  yang  menggunakannya.  Pada awal  kepopuleran  uang  kripto  merupakan  jenis  mata  uang  yang  tidak  di  regulasi  oleh Pemerintah.  Namun  saat  ini,  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti) telah mengeluarkan aturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto di Bursa Berjangka.
Berdasarkan  kapitalisasi  pasar  dunia,  disebutkan  bahwa  sampai  saat  ini  ada  tiga  jenis mata  uang  kripto  terbesar  dari  88  mata  uang  kripto  yang  telah  ada  yaitu  bitcoin,  ripples, litecoin.  Sedangkan  di  pasar  Indonesia  paling  banyak  menggunakan  bitcoin.  Yang  berarti  di Indonesia  sendiri  bitcoin  berstatus  legal  untuk  dimiliki,  tetapi  bersamaan  dengan  itu  Bank Indonesia melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia mempunyai aturan tegas terkait pelarangan tersebut yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pelarangan penggunaan virtual currency atau cryptocurrency dalam bertransaksi juga termuat dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut PBI)  Nomor  19/12/PBI/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  dan  PBI  Nomor 18/40/PBI/2016  Tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran.  Sehingga  hal tersebut  menimbulkan  kendala  yang  berpotensi  untuk  menyurutkan  minat  masyarakat terhadap cryptocurrency.
Penggunaan  bitcoin  sebagai  alat  pembayaran  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  dimana  hanya  Rupiah  yang  diakui  sebagai  alat pembayaran  yang  sah  di  Indonesia.  Pendistribusian  bitcoin  antar  para  pengguna  tidak dibutuhkan perantara, sehingga memungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Setiap investasi atau penanaman modal yang telah ada memunculkan kekurangannya masing- masing.  Bitcoin  sebagai  Uang  kripto  dianggap  sebagai  investasi  dalam  jangka  pendek  secara virtual  yang  tidak  berwujud  dan  belum  diterbitkan  di  bank  manapun.  Sementara  itu, masyarakat telah mengetahui bahwa bitcoin memiliki kekurangan yaitu adalah harga yang tidak stabil sehingga penggunaannya menimbulkan beberapa resiko yang riskan sekali dan tidak bisa dijamin oleh siapapun. Dengan iming-iming tingginya keuntungan yang didapat dari permainan saham  investasi  uang  kripto  di  dunia  membuat  masyarakat  Indonesia  mulai  tergiur  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
berinvestasi.  Sehingga  penulis  menyimpulkan  bahwa  dampak  penggunaan  uang  kripto  ini  jika dilihat dari prospek hukum yang ada di Indonesia dapat  menjadi celah dan memicu terjadinya kejahatan-kejahatan  yang  menimbulkan  kerugian.  Seperti  halnya  penulis  menemukan  kasus Tindak Pidana Penipuan.
Bitcoin disebut sebagai pionir dari mata uang kripto sehingga eksistensi bitcoin sebagai virtual  currency  banyak  menarik  perhatian  seluruh  dunia.  Bitcoin  berhasil  mendominasi pasar dengan  harga  1  Bitcoin  (BTC)  senilai  Rp.  777.091.617,  pasar  bitcoin  semakin  dikenal  karena seorang  bos  perusaahan  multinasional  yang  sedang  naik  daun  sekelas  Tesla  yaitu  Elon  Musk yang juga menggunakan bitcoin dengan alasan bahwa kini virtual currency sekelas bitcoin dapat membeli produknya.
Karena  kepopuleran  bitcoin  meningkatkan  peminat  maka  memberi  kesempatan  bagi oknum-oknum dari  masyarakat  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Oknum  tersebut  akan mencari korban  dengan  cara  menawarkan  diri  menjadi  seorang  trader  bitcoin  yang  berpengalaman. Dengan  modus  iming-iming  akan  menurunkan  resiko-resiko  dalam  trading  bitcoin  dan meningkatkan  keuntungan  dalam  waktu  singkat  serta  dana  yang  dapat  ditarik  sewaktu-waktu tentu  akan  berhasil  menarik  calon  investor  yang  menjadi  korbannya.  Sampai  dengan  saat  ini, kasus  penipuan  dengan  modus  tersebut  sangat  meningkat  di  Indonesia.  Beberapa  oknum pelaku  melaksanakan  kejahatannya  dengan  jasa  trading  yang  menjanjikan  keuntungan  stabil, setelah  calon  investor  tertarik  dan  memberikan  deposito  awal  sebagai  uang  modal  pertama untuk  saldo  bitcoin.  Selanjutnya  oknum  pelaku  akan  memperdagangkannya  secara  berulang dengan tidak melaporkan kepada si investor dan bahkan memutarkan uang yang didapat dan di transfer  atau  dikirim  kembali  ke  rekening  investor  seolah-olah  uang  tersebut  adalah  wujud keuntungan yang didapati secara bertahap.
Seperti  halnya  penulis  mendapati  contoh  kasus  dalam  Putusan  Nomor 350/Pid.B/2020/PN Sby, dimana pelaku melakukan pengiklanan melalui sosial media dan dilihat oleh  korban,  setelah  itu  korban  menanyakan  lebih  lanjut  terkait  trading  bitcoin  kemudian pelaku  memberi  kesempatan  bertemu  langsung  di  salah  satu  mall  yang  ada  di  Surabaya. Selanjutnya pelaku mengatakan bahwa menggunakan jasa trading bitcoin dengannya akan pasti
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mendapatkan  keuntungan  tetap  sebesar  10%  sampai  dengan  15%  per  bulan  karena  pelaku telah  sering  melakukan  trading  bitcoin,  serta  modal  yang  disetorkan  tidak  akan  hilang,  serta dapat diambil sewaktu-waktu sehingga korban tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku.
Guna  menurunkan  dugaan  resiko  penipuan  dalam  hal  saldo  bitcoin,  para  oknum  yang tidak  bertanggung  jawab  tersebut  beralih  kepada  sistem  peer  to  peer  network  yang terdesentralisasi dan bersifat internasional. Disini mereka menggunakan pihak ketiga agar tidak ada kecurigaan untuk pengiriman dana ke tujuan berikutnya. Sebagian besar skema penipuan Zdiakhiri  dengan  didapatnya  bitcoin  bersih  yang  disalurkan  ke  bursa  di  Negara-Negara  lain dengan  sedikit  atau  tanpa  peraturan  dan  kemudian  di  tarik  ke  dompet  pribadi  pelaku  atau dengan  cara  lain  yang  bervariasi  dengan  sebutan  unregulated  exchange.  Selanjutnya,  mereka dapat  mengubah  bitcoin  menjadi  mata  uang  lokal  yaitu  Rupiah  serta  menggunakannya  untuk keperluan pribadi pelaku.
Dalam  setiap  tindak  pidana  pasti  terdapat  tiga  komponen  yang  melekat  didalamnya, yaitu  Pelaku,  Tindakan  yang  dilakukan,  dan  Hasil  daripada  tindak  pidana  (proceed  of  crime). Bagi  pelaku  tindak  pidana  penipuan ,  harta  kekayaan  merupakan  “live  blood  of  crime”. Dalam kasus  penipuan  yang  menimpa  korban  adalah  tindak  pidana  harta  benda  dengan  kerugian materil.  Sehingga  perlindungan  bagi  korban  yang  tepat  adalah  dengan  ganti  kerugian.  Ganti kerugian yang dimaksud adalah dengan pengembalian atas hartanya agar tidak terabaikannya hak-hak korban oleh pelaku.
Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban kejahatan selalu dilupakan. Sistem tersebut lebih mementingkan hukuman pidana guna memberikan penjeraan, sementara korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian pada persidangan. Korban  kejahatan  dalam  hukum  pidana  dan  proses  peradilan  pidana  hanya  berperan  sebagai pelapor  (delik  biasa),  pengadu  (delik  aduan),  saksi  (perkara  pidana),  dan  pihak  yang berkepentingan  (perkara  praperadilan).  Padahal  dengan  kurangnya  perhatian  yang  diberikan terhadap  korban  akan  melemahkan  bekerjanya  sistem  peradilan  pidana  (Amrullah,  2002). Apabila  sistem  peradilan  lemah  dalam  memberikan  penyelesaian  konflik  kejahatan  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
masyarakat,  maka  akan  menimbulkan  degradasi  kesadaran  hukum.  Sehingga  dapat  memicu “main  hakim  sendiri”  dalam  masyarakat  s ebagai  bentuk  kekecewaan  atas  minimnya perlindungan hukum terhadap para korban kejahatan.
Kerugian  korban  kejahatan  dinilai  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan melawan  hukum  dalam  konteks  keperdataan  (Amrullah,  2002).  Seiring  berjalannya  waktu, Negara  melalui  segala  kebijakan  peraturannyna  mulai  mengakomodir  aspirasi  dari  korban kejahatan  dengan  memberikan  hak  berupa  ganti  kerugian  yang  dapat  di  tuntutkan  kepada pelaku kejahatan yang disebut Restitusi. Secara teoritis, Siegel mengatakan bahwa pemberian restitusi  merupakan  pendekatan  restorative  justice,  yaitu  dengan  mengembalikkan  hak-hak korban  yang  hilang  akibat  daripada  terjadinya  kejahatan.  Hak-hak  tersebut  yang  hilang  harus segera  dipulihkan.  Menurut  Galeway,  tujuan  pemberian  restitusi  adalah  untuk  meringankan penderitaan  korban,  sebagai  salah  satu  cara  merehabilitasi  terpidana,  mempermudah  proses peradilan serta dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tidakan balas dendam.
Keberadaan restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (restutio in integrum). Dalam praktik, konsep restitusi ini banyak digunakan dan dikembangkan di banyak negara. Dalam konsep ini, maka korban maupun keluarga korban mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah yaitu pelaku penipuan atau dari pihak ketiga yang bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan  oleh  perbuatan  orang  lain  yang  melawan  hukum  memiliki  hak  untuk  menuntut ganti  kerugian.  Bukti  bahwa  negara  memberikan  ruang  lebih  luas  bagi  para  korban  tindak pidana  adalah  dengan  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  kemudian  dicabut  dan  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Selanjutnya,  dua  tahun  kemudian  Pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Akan  tetapi,  kemunculan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, dimana banyak dari aparat penegak hukum khususnya Hakim dan  Jaksa  cenderung  lebih  memilih  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  sesuai  dalam  Pasal 98 KUHAP karena hukum acaranya lebih pasti, kuat, dan fleksibel daripada mekanisme restitusi dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  yang  dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.
Berdasar  realita  permasalahan  tersebut  diatas,  maka  dengan  ini  penulis  tertarik  untuk mengkaji  dan  menganalisis  lebih  mendalam terkait  “ Perlindungan  Hukum  Sebagai  Upaya Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto Melalui Restitusi” dengan mengkaji kebijakan restitusi sebagai perlindungan hukum yang tepat bagi korban tindak pidana penipuan berdasar sistem peradilan di Indonesia yang berlaku saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penulis memilih jenis penelelitia l n ya l itu denga l n mengguna l ka l n penelitia l n hukum seca l ra l norma l tif. Penelitia l n hukum norma l tif a l da l la l h sebua l h penelitia l n ya l ng meleta l ka l n hukum seba l ga l i ba l nguna l n  sistem  norma l mengena l i  a l sa l s-a l sa l s,  norma l ,  ka l ida l h  da l ri  pera l tura l n  perunda l ng- unda l nga l n,  putusa l n  penga l dila l n,  perja l njia l n  serta l doktrin  (a l ja l ra l n).  Penelitia l n  hukum  norma l tif ya l ng  na l ma l la l innya l a l da l la l h  penelitia l n  hukum  doktrina l l  ya l ng  disebut  juga l seba l ga l i  penelitia l n perpusta l ka l a l n  a l ta l u  studi  dokumen  ka l rena l penelitia l n  ini  dila l kuka l n  a l ta l u  ditujuka l n  ha l nya l pa l da l pera l tura l n-  pera l tura l n  ya l ng  tertulis  a l ta l u  ba l ha l n-ba l ha l n  hukum  ya l ng  la l in  (Soeka l nto  &  Ma l mudji, 2004).
Sela l in  mengguna l ka l n  jenis  penelitia l n  hukum  norma l tif,  penulis  juga l mengguna l ka l n Pendeka l ta l n Pera l tura l n Perunda l ng-Unda l nga l n denga l n ca l ra l menga l na l lisis sega l la l Unda l ng-Unda l ng da l n  Regula l si  terka l it  Restitusi  seba l ga l i  upa l ya l perlindunga l n  hukum  korba l n  tinda l k  pida l na l penipua l n  da l n  pencucia l n  ua l ng.  Denga l n  mengguna l ka l n  pendeka l ta l n  ini  penulis  da l pa l t  meliha l t konsistensi a l nta l ra l regula l si sa l tu denga l n la l innya l . Sela l njutnya l , penulis mengguna l ka l n pendeka l ta l n konseptua l l untuk mengka l ji da l n menga l na l lisis kera l ngka l berpikir, kera l ngka l konsep a l ta l u la l nda l sa l n teoritis ya l ng a l ka l n di teliti.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Denga l n  ka l ta l la l in,  penulis  memerluka l n  sebua l h  doktrin-doktrin  a l ta l u  pa l nda l nga l n  ya l ng releva l n tenta l ng perlindunga l n hukum ba l gi korba l n a l ta l s penipua l n ua l ng kripto da l la l m bitcoin. Da l n penulis  mengguna l ka l n  Pendeka l ta l n  Ka l sus  dima l na l diguna l ka l n  untuk  memba l ntu  mengka l ji  da l n menga l na l lisis  ka l sus  da l la l m  ha l l  ini  ka l sus  tenta l ng  penipua l n  ua l ng  kripto  sesua l i  Putusa l n  Nomor 350/Pid.B/2020/PN  Sby  ya l ng  a l da l di  Sura l ba l ya l ,  serta l Putusa l n  Nomor  170/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt ya l ng a l da l di Ja l ka l rta l da l n kedua l nya l tela l h berkekua l ta l n hukum teta l p. Denga l n a l da l nya l ka l sus tersebut penulis a l ka l n mela l kuka l n a l na l lisis modus opera l ndi pela l ku tinda l k pida l na l penipua l n ua l ng kripto  ya l ng  a l ka l n  memba l ntu  menja l wa l b  penelitia l n  a l pa l ka l h  restitusi  tepa l t  diguna l ka l n  seba l ga l i pengemba l lia l n ha l k korba l n.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ma l ra l knya l ka l sus penipua l n ya l ng terja l di dilingkunga l n ma l sya l ra l ka l t menja l dika l n fenomena l terbesa l r  sepa l nja l ng  seja l ra l h di  Indonesia l .  Berda l sa l r  pengeta l hua l n  penulis, penipua l n  ini  menja l di fenomena l dika l rena l ka l n  cryptocurrency  mengguna l ka l n  ma l ta l ua l ng  bitcoin  (ya l ng  sela l njutnya l disebut  “BTC”)  merup a l ka l n  model  tra l nsa l ksi  investa l si  terba l ru  lingkup  dunia l ya l ng  disera l p  oleh nega l ra l Indonesia l .  Wa l la l upun  Ba l nk  Indonesia l tela l h  mela l ra l ng  pengguna l a l n  BTC  seba l ga l i  a l la l t tra l nsa l ksi  keseha l ria l n  teta l pi  ma l sya l ra l ka l t  teta l p  terta l rik  mengguna l ka l n  BTC  seba l ga l i  bentuk pena l na l ma l n moda l l a l ta l u investa l si. Investa l si disini diguna l ka l n seba l ga l i bentuk pengumpula l n a l ta l u kegia l ta l n  bisnis  ya l ng  diha l ra l pka l n  da l pa l t  menja l di  ta l bunga l n  di  ma l sa l menda l ta l ng.  Investa l si  ini dila l kuka l n oleh investor a l ta l u seseora l ng ya l ng memberika l n moda l l untuk mena l na l mka l n moda l lnya l sesua l i  denga l n kesepa l ka l ta l n. Pa l da l umumnya l , investa l si a l ta l u pena l na l ma l n moda l l ya l ng dila l kuka l n oleh  seora l ng  investor  a l da l la l h  denga l n  bentuk  fisik  ya l ng  memberika l n  moda l lnya l kepa l da l sua l tu perusa l ha l a l n.  teta l pi  sa l a l t  ini  tela l h  berkemba l ng  ja l uh  lebih  pesa l t  menja l di  investa l si  a l ta l u pena l na l ma l n moda l l berbentuk kripto da l la l m digita l l.
Keha l dira l n  cryptocurrency  di  Indonesia l merupa l ka l n  bukti  revolusi  industry  4.O  menuju 5.O denga l n dita l nda l i denga l n a l da l nya l pergera l ka l n ya l ng signifika l n da l la l m a l set sa l ha l m digita l l a l ta l u penulis  sebut  denga l n  kripto  a l set  da l la l m  wa l ktu  singka l t  ya l ng  bera l rti  berja l ngka l pendek. Pergera l ka l n  bitcoin  sema l kin  populer  da l n  sema l kin  terliha l t  oleh  ma l sya l ra l ka l t  setela l h  Elon  Musk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
a l ta l u  ya l ng  mempunya l i  na l ma l a l sli  Elon  Reeve  Musk  pemilik  perusa l ha l a l n  Tesla l da l n  Spa l ce  X mengungka l p  ba l hwa l da l la l m  wa l ktu  ya l ng  a l ka l n  da l ta l ng  pembelia l n  Tesla l a l ka l n  menerima l pemba l ya l ra l n  da l la l m  bitcoin.  Sela l njutnya l ,  a l kiba l t  pernya l ta l a l n  tersebut  nila l i  a l ta l u  ha l rga l bitcoin meningka l t pesa l t ya l itu na l ik seba l nya l k 20% da l n menempa l ti peringka l t nomor sa l tu di kela l s dunia l . Sela l in itu ma l sya l ra l ka l t pa l da l a l khirnya l mula l i tergiur untuk mela l kuka l n investa l si ka l rena l mendenga l r ba l hwa l da l la l m  investa l si  kripto  da l pa l t  menda l pa l tka l n  keuntunga l n  ya l ng  besa l r.  Ketida l kpa l ha l ma l n ma l sya l ra l ka l t mengena l i ba l ga l ima l na l ca l ra l berinvesta l si ya l ng bena l r da l n a l ma l n membua l t renta l n a l ta l s penipua l n.  Seha l rusnya l investa l si  merupa l ka l n  kegia l ta l n  untuk  menempa l tka l n  da l na l priba l di  pa l da l wa l ktu  tertentu  denga l n  ha l ra l pa l n  da l pa l t  memperoleh  peningka l ta l n  nila l i  investa l si  seba l ga l i keuntunga l n, sehingga l tida l k a l da l ora l ng ya l ng ingin menga l la l mi kerugia l n.
Investa l si  merupa l ka l n  sa l la l h  sa l tu  pera l n  penting  da l la l m  sistem  perekonomia l n  ya l ng  a l da l da l la l m  sua l tu  nega l ra l ,  dika l rena l ka l n  investa l si  memiliki  dua l fungsi,  ya l itu  perta l ma l menunjukka l n hubunga l n  a l nta l ra l tingka l t  investa l si  da l n  tingka l t  penda l pa l ta l n  na l siona l l  da l n  ya l ng  kedua l untuk membeli  ba l ra l ng  moda l l  da l n  sebua l h  pera l la l ta l n  produksi  ya l ng  bertujua l n  untuk  mengga l nti  da l n mena l mba l h sua l tu ba l ra l ng-ba l ra l ng moda l l da l la l m sua l tu perekonomia l n ya l ng a l ka l n diguna l ka l n untuk memproduksi ba l ra l ng da l n ja l sa l di ma l sa l depa l n (Sukirno Sudono, 2000).
Penulis menyimpulka l n ba l hwa l seba l gia l n besa l r ma l sya l ra l ka l t Indonesia l ma l sih sa l nga l t a l wa l m terka l it pengeta l hua l nnya l tenta l ng investa l si teruta l ma l mengena l i cryptocurrency da l la l m ma l ta l ua l ng kripto  ya l itu  BTC.  Ba l hka l n  Seba l gia l n  besa l r  ma l sya l ra l ka l t  tida l k  ingin  mengeta l hui  ba l ga l ima l na l ca l ra l investa l si kripto ya l ng ba l ik da l n bena l r, mereka l ha l nya l mementingka l n tenta l ng bera l pa l keuntunga l n ya l ng  dida l pa l t.  Sema l kin  besa l r  keuntunga l n  da l n  kemuda l ha l n  ya l ng  dita l wa l rka l n  ma l ka l itula l h  ya l ng ma l sya l ra l ka l t pilih seba l ga l i objek investa l sinya l . Ma l sya l ra l ka l t terla l lu bera l mbisi untuk menda l pa l tka l n keuntunga l n  berka l li-ka l li  lipa l t  menginga l t  cryptocurrency  ini  berkemba l ng  di  lingkup  dunia l mengikuti  pergera l ka l n  Dolla l r  A l merika l Serika l t,  ha l l  tersebut  menja l dika l n  sa l la l h  sa l tu  kelebiha l n da l ripa l da l cryptocurrency.  Sela l in  itu  kelebiha l n  la l in  cryptorcurrency  a l da l la l h  dima l na l sa l ldo  BTC da l pa l t  dikenda l lika l n  sendiri  oleh  pemilik  BTC  sehingga l seha l rusnya l da l pa l t  mengura l ngi  resiko penipua l n  a l ta l upun  tinda l k  pida l na l la l innya l .  Na l mun  seja l la l n  denga l n  kelebiha l n  ya l ng  diketa l hui ma l sya l ra l ka l t, mereka l mengeta l hui juga l ba l hwa l a l da l kekura l nga l n da l la l m cryptocurrency ya l itu ha l rga l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
a l ta l u  nila l i  BTC  ya l ng  tida l k  sta l bil  sehingga l jika l a l da l loss  da l la l m  tra l ding  BTC  ma l sya l ra l ka l t menga l ngga l p ha l l tersebut a l da l la l h kewa l ja l ra l n seba l ga l i resiko tra l ding BTC.
A l kiba l t  ha l l  tersebut  dia l ta l s,  kepopulera l n  BTC  da l pa l t  memberika l n  kesempa l ta l n  kepa l da l oknum-oknum da l ri ma l sya l ra l ka l t ya l ng tida l k   berta l nggung ja l wa l b. Oknum tersebut a l ka l n mencoba l menca l ri  korba l nnya l mela l lui  promosi  sosia l l  media l ma l upun  seca l ra l la l ngsung.  mereka l mena l wa l rka l n dirinya l seba l ga l i ja l sa l tra l der BTC a l ta l u seseora l ng ya l ng mela l kuka l n tra l ding BTC  ya l ng denga l n  tipu  musliha l t  da l n  modusnya l a l ka l n  menurunka l n  resiko-resiko  da l la l m  tra l ding  BTC  serta l meningka l tka l n keuntunga l n da l la l m wa l ktu singka l t serta l da l na l ya l ng da l pa l t dita l rik sewa l ktu-wa l ktu. Sela l njutnya l ,  dika l rena l ka l n  sema l kin  meningka l tnya l keterta l rika l n  publik  oleh  keuntunga l n  BTC ma l ka l ha l l  tersebut  tentunya l a l ka l n  mena l rik  ca l lon  investor  untuk  menja l di  korba l nnya l .  Sa l mpa l i denga l n ta l hun 2022 ini ka l sus penipua l n denga l n modus tersebut sa l nga l t meningka l t di Indonesia l .
Analisis Yuridis Uang Kripto di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
Pemina l t  ua l ng  kripto  terba l nya l k  sa l a l t  ini  di  Indonesia l a l da l la l h  Bitcoin.  Bitcoin  merupa l ka l n bentuk ma l ta l ua l ng kripto ya l ng pa l ling populer sa l mpa l i denga l n ta l hun 2022 ini. Bitcoin dicipta l ka l n pa l da l ta l hun  2009  oleh  seora l ng  individu  a l ta l u  kelompok  misterius  denga l n  na l ma l Sa l toshi Na l ka l moto. La l ta l r bela l ka l ng disusunnya l bitcoin a l da l la l h untuk mengha l pus kebutuha l n a l ka l n a l da l nya l piha l k pengenda l li pusa l t ya l ng mengontrol seluruh sistem keua l nga l n(A l nka l a l Wija l ya l , 2016). Sela l in itu  bitcoin  mengguna l ka l n  ja l ringa l n  peer-to-peer  ta l npa l penyimpa l na l n  terpusa l t  a l ta l u  disebut denga l n  a l dministra l tor  tungga l l  ka l rena l bitcoin  ha l nya l da l pa l t  ditra l nsa l ksika l n  oleh  priba l di  a l ta l u pemilik a l kun bitcoin sendiri. Bitcoin berbeda l denga l n ma l ta l ua l ng pa l da l umumnya l , ka l rena l bitcoin mengguna l ka l n  da l ta l ba l se  ya l ng  didistribusika l n  menyeba l r  ke  node-node  serta l mengguna l ka l n sistem komputer ya l ng disebut denga l n kriptogra l fi untuk menyedia l ka l n fungsi-fungsi kea l ma l na l n.
Peredera l n  bitcoin  seba l ga l i  ua l ng  kripto  di  Indonesia l menda l pa l t  sorota l n  ya l ng menimbulka l n  pro  da l n  kontra l da l ri  berba l ga l i  piha l k  ya l ng  a l da l .  Seperti  ha l lnya l seba l ga l i  regula l tor da l ripa l da l sistem pemba l ya l ra l n, Ba l nk Indonesia l mela l lui sia l ra l n pers ya l ng bereda l r pa l da l ta l ngga l l 13 Ja l nua l ri  2018  di  sosia l l  media l menega l ska l n  ba l hwa l sa l nya l Ba l nk  Indonesia l tida l k  menga l kui  bitcoin
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
seba l ga l i  ua l ng  kripto  la l innya l seba l ga l i  a l la l t  pemba l ya l ra l n  ya l ng  sa l h.  Pernya l ta l a l n  tersebut  juga l disa l mpa l ika l n  da l la l m  pernya l ta l a l n  Sia l ra l n  Pers  Ba l nk  Indonesia l No.  16/6/Dkom  denga l n  judul “Perny a l ta l a l n Ba l nk Indonesia l Terka l it Bitcoin da l n Virtua l l Currency la l innya l ” (Yoha l ndi et a l l., 2017). Ba l nk Indonesia l mempunya l i a l tura l n ya l ng tega l s terka l it pela l ra l nga l n tersebut ya l ng termua l t da l la l m Unda l ng-Unda l ng Nomor 7 Ta l hun 2011 tenta l ng Ma l ta l Ua l ng (ya l ng sela l njutnya l disebut “UU M a l ta l Ua l ng”).
Berda l sa l r  Pa l sa l l  1  a l ya l t  (2)  UU  Ma l ta l Ua l ng  tela l h  disebutka l n  ba l hwa l “ Ua l ng  a l da l la l h  a l la l t pemba l ya l ra l n ya l ng sa l h ” Sela l njutnya l seca l ra l tega l s tela l h disebutka l n pula l dida l la l m Pa l sa l l 1 a l ya l t (1) ba l hwa l ma l ta l ua l ng ya l ng dikelua l rka l n oleh Indonesia l a l da l la l h Rupia l h. Da l la l m Pa l sa l l 21 a l ya l t (1) UU Ma l ta l Ua l ng menjela l ska l n ba l hwa l rupia l h wa l jib diguna l ka l n da l la l m setia l p tra l nsa l ksi ya l ng mempunya l i tujua l n  pemba l ya l ra l n,  penyelesa l ia l n  kewa l jiba l n  la l innya l ya l ng  ha l rus  dipenuhi  denga l n  ua l ng, da l n/a l ta l u  tra l nsa l ksi  keua l nga l n  la l innya l ya l ng  dila l kuka l n  di  wila l ya l h  Nega l ra l Kesa l tua l n  Republik Indonesia l .  Ha l l  tersebut seba l ga l ima l na l ya l ng  tela l h  disebutka l n  da l la l m  Pa l sa l l  21  a l ya l t  (1)  UU  Ma l ta l Ua l ng dima l na l “Rupi a l h wa l jib diguna l ka l n da l la l m :
a. setia l p tra l nsa l ksi ya l ng mempunya l i tujua l n pemba l ya l ra l n;
b. penyelesa l ia l n kewa l jiba l n la l innya l ya l ng ha l rus dipenuhi denga l n ua l ng; da l n/a l ta l u c. tra l nsa l ksi keua l nga l n la l innya l
ya l ng dila l kuka l n di Wila l ya l h Nega l ra l Kesa l tua l n Republik Indonesia l .” …
Kemudia l n Pa l sa l l 33 a l ya l t (1) UU Ma l ta l Ua l ng, disebutka l n ba l hwa l :
“Seti a l p ora l ng ya l ng tida l k mengguna l ka l n Rupia l h da l la l m:
a. setia l p tra l nsa l ksi ya l ng mempunya l i tujua l n pemba l ya l ra l n;
b. penyelesa l ia l n kewa l jiba l n la l innya l ya l ng ha l rus dipenuhi denga l n ua l ng; da l n/a l ta l u c. tra l nsa l ksi keua l nga l n la l innya l
seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 21 a l ya l t (1) dipida l na l denga l n pida l na l kurunga l n pa l ling la l ma l 1 (sa l tu) ta l hun da l n pida l na l denda l pa l ling ba l nya l k Rp200.000.000,00 (dua l ra l tus juta l rupia l h).
Penulis  menga l rtika l n  ba l hwa l suda l h  jela l s  ma l ta l ua l ng  kripto  ya l itu  bitcoin  tida l k  da l pa l t diperguna l ka l n seba l ga l i a l la l t pemba l ya l ra l n ya l ng sa l h di Indonesia l . Ba l gi seseora l ng ya l ng mela l kuka l n tra l nsa l ksi  denga l n  ma l ksud  guna l untuk  pemba l ya l ra l n  a l ta l u  kewa l jiba l n  la l innya l ya l ng  wa l jib
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mengguna l ka l n ua l ng a l ta l upun tra l nsa l ksi la l innya l denga l n mema l ka l i ma l ta l ua l ng kripto bitcoin ya l ng pa l da l sa l a l t  itu  ma l sih  bera l da l di  wila l ya l h  Nega l ra l Kesa l tua l n  Republik  Indonesia l da l pa l t  dijera l t hukuma l n pida l na l denga l n pida l na l kurunga l n pa l ling la l ma l 1 (sa l tu) ta l hun da l n pida l na l denda l pa l ling ba l nya l k Rp. 200.000.000, - (Dua l Ra l tus Juta l Rupia l h). Na l mun seiring denga l n perkemba l nga l n ya l ng terja l di, Indonesia l menga l tur tenta l ng Cryptocurrency (ya l ng penulis sebut seba l ga l i “u a l ng kripto”) seba l ga l i komoditi a l ta l u jua l l beli a l set kripto (Puspa l sa l ri, 2020).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( crypto asset )
Seba l ga l i  upa l ya l pemerinta l h  untuk  meninda l kla l njuti  tinda l k  tega l s  da l ri  Ba l nk  Indonesia l , pemerinta l h  Indonesia l juga l menyusun  bebera l pa l a l tura l n  ya l ng  diguna l ka l n  untuk  menga l komodir kepentinga l n  perda l ga l nga l n  ua l ng  kripto  da l la l m  a l set  kripto  sehingga l da l pa l t  dija l dika l n  pedoma l n serta l kejela l sa l n  ma l sya l ra l ka l t  terka l it  penga l kua l n  pemerinta l h  terha l da l p  keha l dira l n  bitcoin.  Sa l la l h sa l tu a l tura l n tersebut tersebut ya l itu dikelua l rka l nnya l kebija l ka l n oleh Menteri Perda l ga l nga l n Nomor 99 Ta l hun 2018 Tenta l ng Kebija l ka l n Umum Penyelengga l ra l a l n Perda l ga l nga l n Berja l ngka l A l set Kripto. Ya l ng tertua l ng da l la l m a l tura l n tersebut ya l itu:
Pa l sa l l 1
A l set  Kripto  (cypto  a l sset)  diteta l pka l n  seba l ga l i  komoditi  ya l ng  da l pa l t  dija l dika l n  subjek  kontra l k berja l ngka l ya l ng diperda l ga l ngka l n di Bursa l Berja l ngka l
Pa l sa l l 2
Penga l tura l n lebih la l njut mengena l i peneta l pa l n A l set Kripto (Crypto A l sset) seba l ga l i Komoditi ya l ng da l pa l t dija l dika l n Subjek Kontra l k Berja l ngka l ya l ng diperda l ga l ngka l n di Bursa l Berja l ngka l , pembina l a l n, penga l wa l sa l n,  da l n  pengemba l nga l nnya l diteta l pka l n  oleh  Kepa l la l Ba l da l n  Penga l wa l s  Perda l ga l nga l n Berja l ngka l Komoditi.
Berka l ita l n  ha l l  tersebut  penulis  da l pa l t  menyimpulka l n  ba l hwa l ua l ng  kripto  ya l itu  bitcoin pa l da l a l khirnya l tela l h dia l kui kebera l da l a l nnya l seba l ga l i a l set kripto seba l ga l i subjek kontra l k berja l ngka l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ya l ng  da l pa l t  diperda l ga l ngka l n  di  lingkup  bursa l berja l ngka l .  Bursa l berja l ngka l merupa l ka l n  tempa l t a l ta l u  fa l silita l s  memperjua l l  belika l n  kontra l k  a l ta l s  sejumla l h  komoditi  a l ta l u  instrumen  keua l nga l n denga l n  ha l rga l tertentu  ya l ng  penyera l ha l n  ba l ra l ngnya l disepa l ka l ti  a l ka l n  dila l kuka l n  pa l da l sa l a l t  ya l ng a l ka l n da l ta l ng (Mutia l , 2021). Dima l na l kontra l k tersebut dibua l t a l nta l ra l piha l k-piha l k ya l ng sa l ling tida l k mengeta l hui la l wa l n tra l nsa l ksinya l (A l rdela l , 2020).
Berdasarkan  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (cypto asset)
Pera l tura l n  sela l njutnya l ,  a l da l la l h  a l tura l n  ya l ng  dibua l t  oleh  Ba l da l n  Penga l wa l s  Perda l ga l nga l n Berja l ngka l Komoditi  (ya l ng  sela l njutnya l penulis  sebut  “B A l PPEBTI”).  B A l PPEBTI  ya l ng  a l da l sa l a l t  ini merupa l ka l n  penga l liha l n  fungsi  da l ripa l da l Ba l da l n  Pela l ksa l na l Bursa l Komoditi  (Ba l pebti)  (Ra l tna l & Sa l ri,  2018).  Tuga l s  uta l ma l BA l PPEBTI  ya l itu  seba l ga l i  penga l tura l n;  pengemba l nga l n;  pembina l a l n; serta l penga l wa l sa l n  seha l ri-ha l ri  kegia l ta l n  Perda l ga l nga l n  Berja l ngka l .  Seja l la l n  denga l n  Menteri Perda l ga l nga l n  ya l ng  a l khirnya l meresmika l n  ua l ng  kripto  seba l ga l i  a l set  kripto,  BA l PPEBTI  juga l membua l t  pera l tura l n  ya l ng  menga l tur  teknis  penyelengga l ra l a l n  pa l sa l r  a l set  kripto,  seba l ga l ima l na l berikut:
“P a l sa l l 2
(1) Perda l ga l nga l n A l set Kripto ha l rus memperha l tika l n:
a. prinsip-prinsip  ta l ta l kelola l perusa l ha l a l n  ya l ng  ba l ik  denga l n  mengedepa l nka l n kepentinga l n  A l nggota l Bursa l Berja l ngka l ,  Peda l ga l ng  Fisik  A l set  kripto,  da l n  Pela l ngga l n A l set Kripto untuk memperoleh ha l rga l ya l ng wa l ja l r da l n sesua l i;
b. tujua l n pembentuka l n Pa l sa l r Fisik A l set Kripto seba l ga l i sa l ra l na l pembentuka l n ha l rga l ya l ng tra l nspa l ra l n  da l n  penyedia l a l n  sa l ra l na l sera l h  terima l fisik,  serta l diperguna l ka l n  seba l ga l i referensi ha l rga l di Bursa l Berja l ngka l ;
c. kepa l stia l n hukum;
d. perlindunga l n Pela l ngga l n A l set Kripto; da l n
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
e. memfa l silita l si inova l si, pertumbuha l n, da l n perkemba l nga l n kegia l ta l n usa l ha l perda l ga l nga l n fisik A l set Kripto;
(2) Seluruh ketentua l n da l la l m Pera l tura l n Ba l ppebti ya l ng menga l tur Penyelengga l ra l a l n Pa l sa l r Fisik Komoditi  di  Bursa l Berja l ngka l berla l ku  da l la l m  Pera l tura l n  Ba l da l n  ini  sepa l nja l ng  tida l k  dia l tur seca l ra l khusus da l la l m Pera l tura l n Ba l da l n ini.”
Merujuk  da l la l m  pa l sa l l    tersebut  dia l ta l s  tela l h  disebutka l n  ya l ng  juga l menja l di  persya l ra l ta l n da l la l m perda l ga l nga l n a l set kripto ba l hwa l da l la l m ha l l tra l nsa l ksi kripto ha l rus memenuhi sya l ra l t ya l kni prinsip  ta l ta l Kelola l perusa l ha l a l n  ya l ng  ba l ik.  Tra l nsa l ksi  kripto  ha l rus  mengeda l pa l nka l n  serta l menguta l ma l ka l n  kepentinga l n  da l ripa l da l a l nggota l Bursa l Berja l ngka l ;  Peda l ga l ng  Fisik  A l set  Kripto; serta l pela l ngga l n A l set Kripto untuk memperoleh ha l rga l tra l nspa l ra l n da l n wa l ja l r ya l ng sesua l i denga l n tujua l n  pembentuka l n  Pa l sa l r  Fisik  A l set  Kripto  seba l ga l i  sa l ra l na l pembentuka l n  ha l rga l ya l ng tra l nspa l ra l n  da l n  penyedia l a l n  sa l ra l na l sera l h  terima l fisik,  serta l diperguna l ka l n  seba l ga l i  referensi ha l rga l pa l da l Bursa l Berja l ngka l .
Sela l njutnya l ,  sega l la l Tra l nsa l ksi  kripto  ya l ng  dila l kuka l n  ha l rus  memiliki  kepa l stia l n  hukum serta l perlindunga l n  untuk  Pela l ngga l n  A l set  Kripto  untuk  melindungi  konsumen.  Sehingga l ha l l tersebut seha l rusnya l da l pa l t menja l min konsumen a l ga l r teta l p mencega l h a l da l nya l penipua l n da l la l m ha l l  sera l h  terima l fisik  A l set  Kripto.  A l da l pun  sya l ra l t  la l in  ya l ng  tertera l da l la l m  a l tura l n  ya l kni memfa l silita l si  inova l si,  pertumbuha l n,  da l n  perkemba l nga l n  keghia l ta l n  usa l ha l perda l ga l nga l n  pa l sa l r fisik a l set kripto. Seluruh ketentua l n da l la l m Pera l tura l n BA l PPEBTI ya l ng menga l tur penyelengga l ra l a l n perda l ga l nga l n  Pa l sa l r  Fisik  Komoditi  di  Bursa l Berja l ngka l berla l ku  da l la l m  Pera l tura l n  Ba l da l n  ini sepa l nja l ng tida l k dia l tur seca l ra l khusus da l la l m Pera l tura l n Ba l da l n ini.
Pa l da l da l sa l rnya l da l la l m  pera l tura l n  BA l PPEBTI  ini  juga l tela l h  disebutka l n  ba l hwa l jenis  A l set Kripto  ya l ng  da l pa l t  diperda l ga l ngka l n  oleh  Peda l ga l ng  Fisik  A l set  Kripto  diteta l pka l n  oleh  Kepa l la l BA l PPEBTI da l la l m da l fta l r A l set Kripto ya l ng diperda l ga l ngka l n di Pa l sa l r Fisik Kripto seba l ga l ima l na l ya l ng tertua l ng  da l la l m  Pera l tura l n  BA l PPEBTI  Pa l sa l l  3  a l ya l t  (3)  ya l itu  “ A l set  kripto  ha l nya l da l pa l t diperda l ga l ngka l n a l pa l bila l tela l h diteta l pka l n oleh Kepa l la l Ba l ppebti da l la l m da l fta l r A l set Kripto ya l ng diperda l ga l ngka l n  di  Pa l sa l r  Fisik  A l set  Kripto ”.  D a l la l m  penelitia l n  ini  penulis  memba l ha l s  terka l it
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
perusa l ha l a l n  terbesa l r  di  Indonesia l ya l ng  memberika l n  fa l silita l si  terka l it  Perda l ga l nga l n  A l set  Kripto ya l itu  PT.  Indoda l x.  PT.  Indoda l x  tela l h  terda l fta l r di  BA l PPEBTI  seba l ga l i  Peda l ga l ng  Fisik A l set  Kripto Nomor  002/BA l PPEBTI/CP-A l K/01/2020  ya l ng  terda l fta l r  pa l da l ta l ngga l l  29  Ja l nua l ri  2020  da l n  tela l h menda l pa l tka l n 2 sertifika l si ISO ya l itu pa l da l ta l hun 2019 ya l itu ISO 9001:2015 da l n ISO 27001: 2013 kemudia l n  pa l da l ta l hun  2021  ya l itu  ISO  27017:2015  (Indoda l x,  2022).    Sehingga l PT.  Indoda l x seba l ga l i  peda l ga l ng  A l set  Kripto  tela l h  memenuhi  persya l ra l ta l n  ya l ng  tela l h  tertua l ng  da l la l m Pera l tura l n ini.
PT.  Indoda l x  Na l siona l l  Indonesia l (ya l ng  sela l njutnya l disebut  denga l n  “Indod a l x”) a l da l la l h perusa l ha l a l n  Bursa l A l set  Digita l l  ya l ng  mempertemuka l n  a l nta l ra l penjua l l  da l n  pembeli  a l set  digita l l terbesa l r  di  Indonesia l (A l nggra l eni,  2021).  Indoda l x  beropera l si  seja l k  ta l hun  2014  ya l ng  didirika l n oleh  Osca l r  Da l rma l wa l n  da l n  Willia l m  Suta l nto.,  tela l h  a l ktif  da l n  mela l ya l ni  kura l ng  lebih  4  (empa l t) juta l member  di  80  (dela l pa l n  puluh)  Nega l ra l da l n  menyedia l ka l n  lebih  da l ri  160  Jenis  a l set  ua l ng kripto untuk diperjua l l belika l n. A l da l lebih da l ri 10 juta l member denga l n volume tra l ding menca l pa l t Rp.  3  triliun  perbula l nnya l .  Berda l sa l rka l n web  tra l ffic ICO  A l na l lytics Indoda l x  dikena l l  seba l ga l i pla l tform  denga l n  likuidita l s  tinggi  da l n  bebera l pa l ka l li  menempa l ti  posisi  ke-empa l t  ma l rketpla l ce a l set kripto terba l ik di dunia l (Kosa l sih, 2021).
Pa l da l ta l hun 2014 Indoda l x didirika l n denga l n na l ma l Bitcoin Indonesia l a l ta l u dikena l l seba l ga l i Bitcoin.co.id.  Sela l njutnya l pa l da l ta l hun  2018,  Bia l tcoin  Indonesia l mengga l nti  Na l ma l nya l menja l di Indoda l x  a l ta l u  Indonesia l Digita l l  A l sset  a l ta l u  indoda l x.com.  Na l mun  pengga l ntia l n  pa l da l ta l hun  ini bertepa l ta l n  denga l n  Indonesia l ya l ng  seda l ng  berupa l ya l mengga l nti  tra l nsa l ksi  ya l ng  a l wa l lnya l berba l sis  ua l ng  tuna l i  menja l di  ca l shless.  Berturut  pa l da l ha l l  tersebut  ma l ka l CEO  Indoda l x  kemba l li mengga l nti  na l ma l menja l di  Indonesia l Bitcoin  a l nd Crypto  Excha l nge ka l rena l ba l nya l k  ma l sya l ra l ka l t ya l ng  mengena l l  Indoda l x  seba l ga l i  sebua l h  sistem  pemba l ya l ra l n.  Sehingga l Osca l r  Da l rma l wa l n meneka l nka l n  ba l hwa l tujua l n  didirika l n  Indoda l x  buka l n  seba l ga l i  sistem  pemba l ya l ra l n  mela l inka l n untuk memberi pela l ya l na l n da l n support ya l ng lebih kepa l da l pengguna l (Indoda l x, 2022) .
Identifikasi Kasus Penipuan Uang Kripto untuk mengetahui Modus Operandi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sebelum  memba l ha l s  lebih  da l la l m  mengena l i  restitusi  seba l ga l i  perlindunga l n  hukum korba l n  da l la l m  pengemba l lia l n  ha l knya l di  penelitia l n  ini,  ma l ka l penting  ba l gi  penulis  untuk mela l kuka l n pengidentifika l sia l n terlebih da l hulu ka l sus konkret da l n inkra l cht terka l it penipua l n ua l ng kripto  ya l ng  a l da l di  Indonesia l .  Inkra l cht  a l ta l u  inkra l cht  va l n  gewijsde  mempunya l i  definisi  ya l ng bera l rti  berkekua l ta l n  hukum  teta l p.  Ya l ng  bera l rti  sa l tu  perka l ra l ya l ng  tela l h  diputus  oleh  ha l kim, serta l tida l k a l da l la l gi upa l ya l hukum ya l ng lebih tinggi. Ha l l tersebut penulis guna l ka l n untuk menca l ri ka l ra l kteristik ya l ng muncul da l la l m diri pela l ku sehingga l berguna l seba l ga l i a l cua l n ma l sya l ra l ka l t a l ga l r meminima l lisir penipua l n-penipua l n ini.
Penelitia l n mengguna l ka l n metode pendeka l ta l n ka l sus ini da l pa l t dija l dika l n ra l tio legis da l la l m merumuska l n sistem upa l ya l pengemba l lia l n ha l k korba l n penipua l n ya l kni da l la l m restitusi a l ta l u ga l nti kerugia l n.  Identifika l si  ka l sus  penipua l n  ua l ng  kripto  ini  a l ka l n  difokuska l n  pa l da l komponen- komponen pela l ku da l n korba l n teruta l ma l untuk mengeta l hui modus serta l kerugia l n ma l teriil ya l ng dia l la l mi  oleh  korba l n.  Modus  da l la l m  hukum  disebut  seba l ga l i  modus  opera l ndi  didefinisika l n seba l ga l i  ca l ra l terja l dinya l tinda l k  keja l ha l ta l n  ya l ng  dila l kuka l n  pela l ku  untuk  mengela l bui  seseora l ng. Identifika l si ka l sus penipua l n ua l ng kripto diura l ika l n da l la l m penjela l sa l n ta l bel ya l itu seba l ga l i berikut: Ta l bel 1. Deskripsi ka l sus penipua l n ua l ng kripto
NO.  KA l SUS DESKRIPSI KERUGIA l N 1
Putusa l n  Nomor 350/Pid.B/2020/ PN.Sby - Pela l ku memperkena l lka l n dirinya l denga l n na l ma l pa l lsu - Pela l ku merupa l ka l n perseora l nga l n  seba l ga l i  tra l der a l ta l u  pemilik  a l ccount  di
Indoda l x - Pela l ku  memposting  ikla l n pena l wa l ra l n mengena l i tra l ding bitcoin di Fa l cebook
Korba l n  menga l la l mi kerugia l n  sebesa l r  Rp. 159.000.000, -
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
- Sa l a l t  a l da l klien  terta l rik  da l n
berta l nya l di  ikla l n  tersebut pela l ku  menga l ja l k  bertemu seca l ra l la l ngsung  di  Ma l ll
Tunjunga l n Pla l za l Sura l ba l ya l - Pela l ku  memberi  pena l wa l ra l n jika l mengguna l ka l n  ja l sa l nya l menda l pa l t  keuntunga l n  tia l p
bula l n  sebesa l r  10%  sa l mpa l i
denga l n  15%  tia l p  bula l nnya l ; ua l ng bisa l dita l rik a l ta l u dica l irka l n sewa l ktu-wa l ktu da l n
Moda l l  ya l ng  tela l h  disetorka l n
ke  pela l ku  dija l min  tida l k  a l ka l n hila l ng; - Pela l ku  meneba l r  a l libi  ba l hwa l dia l tela l h  berpenga l la l ma l n da l la l m  tra l der  da l n  sela l lu menda l pa l tka l n keuntunga l n - Pela l ku  tida l k  memberi  ta l hu
kekura l nga l n  pa l sa l r  bitcoin ya l ng sewa l ktu-wa l ktu loss - Mela l kuka l n  pengirima l n  ua l ng seca l ra l berta l ha l p,  perta l ma l denga l n  pembua l ta l n  a l kun “Luno” seb a l ga l i dompet
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
digita l l  a l nta l ra l pela l ku  denga l n
korba l n,  sela l njutnya l mela l lui rekening  priba l di  pela l ku  a l ta l u
ibu  Pela l ku  denga l n  a l la l sa l n da l n  sela l njutnya l dibelika l n
sa l ldo BTC di ora l ng ketiga l .
- Pela l ku tida l k perna l h memberita l huka l n  mengena l i
tra l nsa l ksi ma l upun keuntunga l n kepa l da l korba l n - Pela l ku  menyuruh  korba l n
untuk mena l mba l hka l n moda l lnya l supa l ya l menda l pa l tka l n keuntunga l n ya l ng lebih besa l r da l n berka l ta l ba l hwa l tida l k  mungkin  a l ta l u tida l k a l ka l n menga l la l mi kerugia l n - Pela l ku  memuta l r  ba l likka l n ua l ng  sea l ka l n-a l ka l n  menja l di keuntunga l n korba l n da l n na l ntinya l terus a l ka l n meminta l
pengirima l n  moda l l  seca l ra l berta l ha l p - Disa l a l t korba l n meminta l kemba l linya l da l na l ya l ng  tela l h
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
diberika l n, pela l ku menga l ta l ka l n  ba l hwa l da l na l tida l k  da l pa l t  dita l rik  denga l n a l la l sa l n  da l na l tida l k  da l pa l t dila l kuka l n pena l rika l n dika l rena l ka l n tra l ding loss
- Putusa l n: Ba l hwa l pela l ku  terbukti  seca l ra l sa l h da l n meya l kinka l n bersa l la l h mela l kuka l n tinda l k pida l na l
penipua l n;Menja l tuhka l n pida l na l penja l ra l sela l ma l 10 (sepuluh) bula l n.
2 Putusa l n  Nomor 170/Pid.Sus/PN.J
kt.Brt - Pela l ku seba l ga l i pemilik perusa l ha l a l n  tra l ding  ya l itu Bitmex 10% denga l n pla l tform
Indoda l x - Pela l ku  seba l ga l i  pengelola l da l na l investor  (tra l der)  untuk di  tra l dingka l n  pa l da l a l kun Indoda l x - Pela l ku membua l t ikla l n pena l wa l ra l n  mela l lui  media l sosia l l Wha l tsa l pp - Pela l ku memberika l n pena l wa l ra l n  jika l memberika l n
- Korba l n ke- sa l tu menga l la l mi kerugia l n
Rp. 500.000.000, -
- Korba l n ke- dua l sela l ku tema l n korba l n ke- sa l tu menga l la l mi kerugia l n
Rp. 1.000.000.000, -
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
moda l l  besa l r  ma l ka l a l ka l n menda l pa l tka l n keuntunga l n sebesa l r 50%
- Nila l i moda l l ya l ng di investa l sika l n da l n a l ka l n diberika l n da l la l m ja l ngka l wa l ktu  2  minggu  sehingga l
a l ta l s  pena l wa l ra l n  tersebut korba l n  ke-sa l tu  memberika l n moda l l Rp.500.000.000, - da l n korba l n  ke-dua l memberika l n
Rp. 1.000.000.000, -
- Tra l nsa l ksi  dila l kuka l n  denga l n
rekening priba l di pela l ku
- Disa l a l t  pa l ra l korba l n  meminta l
kemba l linya l da l na l ya l ng  tela l h
diberika l n, pela l ku menga l ta l ka l n  ba l hwa l da l na l tida l k  da l pa l t  dita l rik  denga l n a l la l sa l n  da l na l tida l k  da l pa l t dila l kuka l n pena l rika l n dika l rena l ka l n tra l ding loss - Ba l hwa l sa l mpa l i  denga l n  ba l ta l s wa l ktu  ya l ng  tela l h  dija l njika l n di  a l wa l l,  ua l ng  pa l ra l korba l n tida l k diberika l n kemba l li
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kepa l da l korba l n  ke-sa l tu  da l n
korba l n  ke-dua l ba l ik  ua l ng moda l l ma l upun ua l ng keuntunga l n.
- Putusa l n:
Pela l ku  terbukti  seca l ra l sa l h  da l n
meya l kinka l n  bersa l la l h  mela l kuka l n tinda l k pida l na l turut serta l mela l kuka l n penipua l n; Ha l kim menja l tuhka l n pida l na l penja l ra l sela l ma l 2 (dua l ) ta l hun
Jika l memperha l tika l n  deskripsi  ka l sus  da l la l m  ta l bel  dia l ta l s,  ma l ka l da l pa l t  diketa l hui ba l ga l ima l na l ca l ra l pela l ku meloloska l n modusnya l untuk mengela l bui seseora l ng da l la l m ha l l penipua l n ua l ng kripto di Indonesia l ya l itu seba l ga l i berikut:
- Perta l ma l , Pela l ku  merupa l ka l n  perseora l nga l n  priba l di  ya l ng  memperkena l lka l n  dirinya l denga l n mengguna l ka l n na l ma l pa l lsu a l ta l u na l ma l sa l ma l ra l n; mempunya l i a l kun priba l di di Pla l tform ya l ng disedia l ka l n  oleh  Indoda l x.  Sebelum  bena l r-bena l r  mewujudka l n  kehenda l k  ja l ha l tnya l ,  mereka l pa l ra l pela l ku  denga l n  senga l ja l membua l t  a l kun  a l ta l u  ba l hka l n  sa l mpa l i  denga l n  membua l t perusa l ha l a l n  guna l mena l rik  keperca l ya l a l n  seseora l ng  untuk  tujua l n  menguntungka l n  diri sendiri.
- Kedua l , a l da l nya l hubunga l n  keperda l ta l a l n  ya l ng  tela l h  dibentuk  dia l nta l ra l pela l ku  da l n  korba l n. Setela l h  pembua l ta l n  a l kun  a l ta l upun  pendiria l n  perusa l ha l a l n  ya l ng  sela l njutnya l mela l kuka l n pena l wa l ra l n-pena l wa l ra l n  ya l ng  menja l dika l nnya l hubunga l n  keperda l ta l a l n  terlebih  da l hulu denga l n  pa l ra l korba l n.  Pa l da l ka l sus  tersebut  ya l ng  tertua l ng  da l la l m  ta l ble,  hubunga l n keperda l ta l a l n  ya l ng  terbentuk  ya l tu  pela l ku  da l n  korba l n  menja l lin  perika l ta l n  da l la l m  bentuk perja l njia l n denga l n tujua l n ya l ng sebena l rnya l sa l ling menguntungka l n. Perja l njia l n da l pa l t berupa l tertulis  ma l upun  lisa l n,  sa l ya l ngnya l da l la l m  ha l l  penipua l n  ini  keba l nya l ka l n  perika l ta l n  ya l ng
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dila l kuka l n  ya l itu  ha l nya l mela l lu  lisa l n  ta l npa l a l da l nya l sua l tu  a l kta l a l ta l u  perja l njia l n  tertulis. Sehingga l da l la l m  ha l l  penipua l n  ua l ng  kripto  ini  perja l njia l n  ya l ng  dila l kuka l n  a l da l la l h  seba l ga l i mitra l kerja l sa l ma l pena l na l ma l n moda l l (investa l si a l set kripto).
- Ketiga l , da l la l m  2  (dua l )  ka l sus  putusa l n  tersebut  terja l dinya l kegia l ta l n  penghimpuna l n  a l ta l u pena l rika l n  sejumla l h  besa l r  da l na l ya l ng  disebut  denga l n  modus skema l ponzi a l ta l u  da l pa l t disebut  juga l money  ga l me .  Modus  skema l ponzi  a l ta l u  money  ga l me  ini  merupa l ka l n  modus investa l si pa l lsu ya l ng ba l nya l k dita l wa l rka l n denga l n tingka l t pengemba l lia l n a l ta l u ba l gi ha l sil ya l ng tinggi.  Pa l da l umumnya l ,  ma l sya l ra l ka l t  tergiur  ta l npa l menyelidiki  terlebih  da l hulu  kreda l bilita l s da l n  lega l lita l s  da l ri  perusa l ha l a l n  a l ta l u  identita l s  terka l it.  Modus  ini  memiliki  ciri  uta l ma l ya l itu dia l nta l ra l nya l a l da l la l h  pemba l ya l ra l n  keuntunga l n  na l sa l ba l h  (investor)  la l ma l denga l n mengguna l ka l n ua l ng investa l si na l sa l ba l h ba l ru, sela l njutnya l a l da l nya l pena l wa l ra l n ya l ng memua l t ja l nji-ja l nji  denga l n  keuntunga l n  besa l r  da l n  cenderung  tida l k  ra l sioa l na l l  a l ta l u  tida l k  ma l suk  di a l ka l lka l rena l tida l k  dida l sa l rka l n  pa l da l model  bisnis  ya l ng  sebena l rnya l (Ca l rey  &  Webb,  2017)  . Modus  ini  tentu  sa l nga l t  membutuhka l n  a l lira l n  da l na l ya l ng  konsisten  da l ri  na l sa l ba l h  a l ta l u investor  ba l ru,  oleh  ka l rena l itu  kegia l ta l n  usa l ha l da l n  pena l wa l ra l n  ini  kemudia l n  didukung denga l n berba l ga l i  teknik pema l sa l ra l n,  mula l i  da l ri pembentuka l n  ja l ringa l n pema l sa l ra l n  (seperti skema l multi  level  ma l rketing),  pendiria l n  ka l ntor  ca l ba l ng,  perekruta l n  a l gen  pema l sa l ra l n, menga l da l ka l n  promosi  ya l ng  besa l r  a l ta l u  ba l hka l n  bekerja l sa l ma l denga l n  piha l k-piha l k  ya l ng memiliki  reputa l si  da l n  kredibilita l s  di  ma l ta l ma l sya l ra l ka l t  (seperti  a l rtis,  tokoh  politik,  tokoh a l ga l ma l ,  da l n  seba l ga l inya l ).  Pa l da l ka l sus-ka l sus  ya l ng  tela l h  diidentifika l si,  modus-modus pena l wa l ra l n  ini  ya l ng  menyeba l bka l n  ba l nya l k  ora l ng  terta l rik  untuk  menyetorka l n  a l ta l u mena l na l mka l n  da l na l nya l pa l da l kegia l ta l n  usa l ha l pela l ku.  Ka l ra l kteristik  penghimpuna l n  a l ta l u pena l rika l n  sejumla l h  da l na l besa l r  da l ri  ma l sya l ra l ka l t  (sejumla l h  besa l r  ora l ng)  ini  menja l di penyeba l b uta l ma l sua l tu keja l ha l ta l n penipua l n (Setia l wa l n, 2020).
- Keempa l t, Dika l rena l ka l n  tida l k  a l da l nya l penga l wa l sa l n  da l n  ma l na l jemen  kontrol  la l innya l ,  ma l ka l kea l da l a l n  demikia l n  ya l ng  terja l di  da l la l m  putusa l n  kesa l tu  da l n  kedua l menja l dika l n  elemen pelua l ng  ( opportunity )  da l ri  a l la l sa l n  terja l dinya l kecura l nga l n  (Setia l wa l n,  2020).  Sela l njutnya l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pela l ku  da l pa l t  denga l n  muda l h  mela l kuka l n  berba l ga l i  penyimpa l nga l n  da l n  perbua l ta l n  cura l ng ya l ng  berujung  pa l da l keja l ha l ta l n  seperti  ma l nipula l si  a l ta l s  tra l nsa l ksi  da l n  la l pora l n  keua l nga l n hingga l da l na l ya l ng  ternya l ta l diguna l ka l n  untuk  kepentinga l n  priba l di.  Sepereti  ha l lnya l da l la l m ka l sus  kesa l tu,  da l la l m  Putusa l n  Nomor  350/Pid.B/2020/PN.Sby  tela l h  menyebutka l n  fa l kta l hukumnya l ba l hwa l ua l ng  investor  sempa l t  dibelika l n  ha l ndphone  priba l di  sa l ng  pela l ku,  serta l tida l k a l da l nya l pela l pora l n tra l nsa l ksi sa l ma l seka l li di kedua l ka l sus tersebut..
- Kelima l , terja l dinya l tra l nsa l ksi keua l nga l n ya l ng kompleks seca l ra l berta l ha l p. Penghimpuna l n a l ta l u pena l rika l n da l na l -da l na l da l la l m jumla l h besa l r da l ri ba l nya l k piha l k, ma l ka l berimplika l si pula l pa l da l ba l nya l knya l tra l nsa l ksi-tra l nsa l ksi keua l nga l n ya l ng dila l kuka l n pa l ra l piha l k. Tra l nsa l ksi ya l ng ba l nya l k ini  kemudia l n  berca l mpur  denga l n  tra l nsa l ksi-tra l nsa l ksi  untuk  kepenting  priba l di  pendiri  a l ta l u pengenda l li  korpora l si,  terma l suk  juga l tra l nsa l ksi-tra l nsa l ksi  denga l n  tujua l n  kecura l nga l n  a l ta l u ma l nipula l si  ya l ng  dila l kuka l n  oleh  pa l ra l pela l ku.,  ya l ng  pa l da l a l khirnya l mencipta l ka l n  ra l ngka l ia l n tra l nksa l ksi-tra l nsa l ksi ya l ng kompleks.
Berda l sa l rka l n  ha l l-ha l l  tersebut  dia l ta l s,  dida l pa l ti  kesimpula l n  ya l kni  seka l lipun  mela l ngga l r berba l ga l i  ketentua l n  hukum,  perbua l ta l n  pela l ku  tersebut  teta l p  ha l rus  dipa l ha l mi  ha l kika l tnya l seba l ga l i  keja l ha l ta l n  penipua l n,  buka l n  sema l ta l -ma l ta l ka l rena l memenuhi  rumusa l n  delik  penipua l n menurut  KUHP,  teta l pi  ka l rena l perbua l ta l n-perbua l ta l n  tersebut  pa l sti  berpokok  pa l da l kehenda l k ja l ha l t ( mens rea l ) untuk memperoleh keuntunga l n a l ta l u ha l k-ha l k ya l ng seca l ra l hukum milik ora l ng la l in  serta l tinda l ka l n  ja l ha l t  ( a l ctus  reus )  berupa l penyia l sa l ta l n  a l ta l s  kebena l ra l n  a l ta l u  mengguna l ka l n tipu  musliha l t  a l pa l pun  bentuknya l dima l na l tipu  musliha l t  ya l ng  diguna l ka l n  ia l la l h  meneba l r kebohonga l n, pema l lsua l n; tipu da l ya l .
Analisis Pengembalian Hak Korban Penipuan Uang Kripto dengan Pemberian Restitusi.
Da l la l m setia l p tinda l k pida l na l di bida l ng perekonomia l n, a l da l 3 (tiga l ) komponen ya l ng sela l lu meleka l t  dida l la l mnya l ,  ya l itu  pela l ku,  tinda l k  pida l na l ya l ng  dila l kuka l n,  da l n  ha l sil  da l ripa l da l tinda l k pida l na l .  Ha l sil  da l ripa l da l tinda l k  pida l na l ya l ng  dida l pa l t  da l pa l t  berupa l ua l ng  a l ta l u  ha l rta l keka l ya l a l n ya l kni  ba l gi  pela l ku  tinda l k  pida l na l menga l ngga l p  ha l rta l keka l ya l a l n  a l ta l u  a l set  da l ri  tinda l ka l nnya l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
merupa l ka l n “ live blood of crime ”. H a l l tersebut disebut pula l seba l ga l i tula l ng punggung bda l ripa l da l keja l ha l ta l n  itu  sendiri,  ya l ng  bera l rti  ba l hwa l ha l sil  keja l ha l ta l n  diiba l ra l tka l n  seba l ga l i  “ a l lira l n  da l ra l h” ya l ng  menghidupi  keja l ha l ta l nnya l seka l ligus  merupa l ka l n  titik  terlema l h  da l ri  sebua l h  ra l nta l i keja l ha l ta l n.
Da l la l m  sistem  pera l dila l n  pida l na l konvensiona l l,  Korba l n  keja l ha l ta l n  sela l lu  "dilupa l ka l n". Sistem  pera l dila l n  pida l na l konvensiona l l  lebih  berorienta l si  mempida l na l Pela l ku  keja l ha l ta l n  guna l memberika l n  penjera l a l n,  sementa l ra l Korba l n  ha l nya l diposisika l n  seba l ga l i  ba l gia l n  da l ri  a l la l t  bukti a l ta l u  pendukung  pembuktia l n  di  persida l nga l n.  Da l pa l t  dika l ta l ka l n  ba l hwa l perha l tia l n  terha l da l p  ha l l- ha l k  Korba l n  keja l ha l ta l n  da l la l m  sistem  pera l dila l n  pida l na l sa l nga l t  minim.  Pa l da l ha l l  kura l ngnya l perha l tia l n  ya l ng  diberika l n  terha l da l p  Korba l n  a l ka l n  melema l hka l n  bekerja l nya l sistem  pera l dila l n pida l na l .  A l pa l bila l sistem  pera l dila l n  sema l kin  lema l h  da l la l m  memberika l n  penyelesa l ia l n  konflik keja l ha l ta l n  da l la l m  ma l sya l ra l ka l t,  ma l ka l la l mba l t  la l un  a l ka l n  terja l di  degra l da l si  kesa l da l ra l n  hukum ma l sya l ra l ka l t terha l da l p sistem hukum. Sehingga l tida l k hera l n jika l piha l k Korba l n a l ta l u kelua l rga l nya l beserta l ma l sya l ra l ka l t  mela l kuka l n  tinda l ka l n "ma l in  ha l kim  sendiri" seba l ga l i  ekspresi  da l ri  ra l sa l kecewa l terha l da l p minimnya l perlindunga l n hukum terha l da l p Korba l n.
perlindunga l n  ha l k-ha l k  a l sa l si  Pela l ku  keja l ha l ta l n  mula l i  da l ri  seba l ga l i  tersa l ngka l ,  terda l kwa l hingga l terpida l na l a l da l la l h  tida l k  seba l nding  denga l n  perlindunga l n  ha l k-ha l k  a l sa l si  (pemuliha l n  da l ri kerugia l n  a l ta l u  penderita l a l n)  ya l ng  diterima l oleh  Korba l n  keja l ha l ta l n.  Oleh  ka l rena l nya l Mudza l kkir menya l ta l ka l n  ba l hwa l a l da l la l h  a l ib  sua l tu  ba l ngsa l ketika l konstitusi  melindungi  ha l k-ha l k  a l sa l si  ora l ng ya l ng  mela l ngga l r  hukum  pida l na l ,  sementa l ra l ha l k-ha l k  a l sa l sinya l ora l ng  ya l ng  menja l di  Korba l n  da l ri sua l tu keja l ha l ta l n ya l ng nota l bene tida l k bersa l la l h tida l k dilindungi konstitusi (Pra l mudiya l , 2021) . Seha l rusnya l korba l n  tinda l k  penipua l n  ha l rus  dilindungi  seba l b  pa l da l wa l ktu  Korba l n  ma l sih berha l k menuntut pemba l la l sa l n terha l da l p pela l ku, Korba l n da l pa l t menentuka l n besa l r kecilnya l ga l nti mgi  ya l ng  diha l ra l pka l nnya l .  Na l mun,  setela l h  sega l la l bentuk  ba l la l s  denda l m  da l n  ga l nti  mgi  dia l mbil a l lih  oleh  nega l ra l ,  pera l na l n  Korba l n  tida l k  diperha l tika l n  la l gi  (Setia l wa l n,  2020).  Oleh  ka l rena l itu menurut  Mudza l kkir,  keduduka l n  korba l n  keja l ha l ta l n  tida l k  dia l kui  oleh  hukum  pida l na l seba l ga l i korba l n  a l ta l u  piha l k  ya l ng  dirugika l n  ka l rena l a l da l nya l keja l ha l ta l n.  Korba l n  keja l ha l ta l n  da l la l m  hukum pida l na l da l n  proses  pera l dila l n  pida l na l ha l nya l berpera l n  seba l ga l i  pela l por  (delik  bia l sa l ),  penga l du
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(delik  a l dua l n),  sa l ksi  (perka l ra l pida l na l )  da l n  piha l k  ya l ng  berkepentinga l n  (perka l ra l Pra l pera l dila l n). Kerugia l n  korba l n  keja l ha l ta l n  dinila l i  da l ri  kerugia l n  ya l ng  ditimbulka l n  da l ri  perbua l ta l n  mela l wa l n hukum da l la l m konteks keperda l ta l a l n (A l rifin, 2019) .
Seiring  denga l n  berja l la l nnya l wa l ktu,  nega l ra l mela l lui  kebija l ka l n  pera l tura l n  perunda l ng- unda l nga l nnya l mula l i  menga l komodir  a l spira l si  da l ri  korba l n  keja l ha l ta l n  denga l n  memberika l n  ha l k berupa l ga l nti kerugia l n ya l ng da l pa l t dituntut terha l da l p pela l ku keja l ha l ta l n (restitusi). Sa l a l t ini tela l h terda l pa l t  bebera l pa l pera l tura l n  perunda l ngunda l nga l n  ya l ng  menga l tur  mengena l i  ga l nti  kerugia l n terha l da l p korba l n keja l ha l ta l n (restitusi) (Sofia l n, 2014).
Pa l da l da l sa l rnya l terda l pa l t bebera l pa l bentuk perlindunga l n hukum terha l da l p Korba l n. sa l la l h sa l tu  dia l nta l ra l nya l a l da l la l h  pemberia l n  ga l nti  kerugia l n  a l ta l u  restitusi.  Setida l knya l terda l pa l t  lima l tujua l n da l ri kewa l jiba l n mengga l nti kerugia l n menurut Gela l wa l y ya l itu:(Ta l ka l ria l wa l n et a l l., 2018) 1. Meringa l nka l n penderita l a l n korba l n;
2. Seba l ga l i unsur ya l ng meringa l nka l n hukuma l n ya l ng a l ka l n dija l tuhka l n;
3. Seba l ga l i sa l la l h sa l tu ca l ra l mereha l bilita l si terpida l na l ;
4. Mempermuda l h proses pera l dila l n;
5. Da l pa l t  mengura l ngi  a l nca l ma l n  a l ta l u  rea l ksi  ma l sya l ra l ka l t  da l la l m  bentuk  tinda l ka l n  ba l la l s denda l m.
A l da l pun pengertia l n ga l nti rugi menurut Jeremy Bentha l m, a l da l la l h sesua l tu ya l ng diberika l n kepa l da l piha l k  ya l ng  menderita l kerugia l n  sepa l da l n  denga l n  memperhitungka l n  kerusa l ka l n  ya l ng diderita l .26 Sementa l ra l itu menurut Ma l rdjono Reksodiputro:(Reksodiputro, 2008)
Ga l nti kerugia l n ya l ng diberika l n kepa l da l korba l n da l pa l t dibeda l ka l n a l nta l ra l ya l ng diba l ya l rka l n oleh institusi resmi da l ri da l na l nega l ra l ya l ng dina l ma l i denga l n kompensa l si a l ta l u compensa l tion da l n ya l ng  diba l ya l r  oleh  pela l ku  ya l ng  dina l ma l ka l n  a l ta l u  disebut  seba l ga l i  restitusi  a l ta l u restitution. Kemungkina l n pemba l ya l ra l n da l la l m bentuk kompensa l si da l pa l t diba l gi dua l ya l itu seba l ga l i berikut:
1. Nega l ra l mera l sa l berta l nggungja l wa l b  a l ta l s  terja l dinya l peristiwa l tersebut,  ka l rena l tida l k ma l mpu melindungi korba l n da l ri a l nca l ma l n pela l ku.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Da l la l m  ha l l  ini  bentuk  Kompensa l si  ya l ng  da l pa l t  diberika l n  ya l itu  da l la l m  bentuk  fa l silita l s pengoba l ta l n seca l ra l cuma l -cuma l sa l mpa l i korba l n sembuh kemba l li.
2. Bentuk la l in a l da l la l h ba l ntua l n unrtuk mengga l nti pengha l sila l n ya l ng hila l ng (ini tentu sa l nga l t diperluka l n untuk korba l n ya l ng kura l ng ma l mpu), bia l ya l pena l siha l t hukum untuk membela l kepentinga l n korba l n da l n mengha l da l pi pela l ku untuk meminta l ga l nti rugi ka l rena l timbulnya l ca l ca l t ba l da l n da l n bentuk-bentuk la l in ya l ng serupa l .
Pa l da l da l sa l mya l ga l nti kerugia l n mempunya l i dua l dimensi ya l itu dimensi hukum perda l ta l da l n hukum  pida l na l .  A l da l pun  ga l nti  kerugia l n  da l la l m  a l spek  hukum  pida l na l da l pa l t  dibeda l ka l n  menja l di dua l ya l itu  kompensa l si  da l n  restitusi.  Kompensa l si  a l da l la l h  ga l nti  kerugia l n  ya l ng  diberika l n  oleh nega l ra l kepa l da l Korba l n  seba l ga l i  bentuk perta l nggungja l wa l ba l nnya l a l kiba l t terja l dinya l sua l tu tinda l k pida l na l .  Seda l ngka l n  restitusi  merupa l ka l n  sa l la l h  sa l tu  bentuk  perlindunga l n  hukum  terha l da l p korba l n ya l ng berorienta l si pa l da l pemuliha l n korba l n, dima l na l pela l ku mela l lui perta l nggungja l wa l ba l n pida l na l nya l mengga l nti kerugia l n korba l n.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Da l la l m  Unda l ng-unda l ng  ini  menga l tur  terka l it  ba l ga l ima l na l pemerinta l h  mena l nggula l ngi proses  globa l lisa l si  ekonomi  ya l ng  sema l kin  terbuka l di  pa l sa l r  na l siona l l.  Ha l l  tersebut  dila l kuka l n untuk  teta l p  menja l min  peningka l ta l n  keseja l htera l a l n  ma l sya l ra l ka l t  serta l kepa l stia l n  a l ta l s  mutu, jumla l h da l n kea l ma l na l n ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ya l ng diperolehnya l di pa l sa l r. Ba l hwa l seba l ga l i upa l ya l peningka l ta l n  ha l rka l t  da l n  ma l rta l ba l t  konsumen  perlu  meningka l tka l n  kesa l da l ra l n,  pengeta l hua l n, kepedulia l n,  kema l mpua l n  da l n  kema l ndiria l n  konsumen  untuk  melindungi  dirinya l serta l menumbuh  kemba l ngka l n  sika l p  pela l ku  usa l ha l ya l ng  berta l nggung  ja l wa l b.  Ya l ng  sela l njutnya l Unda l ng-Unda l ng  Nomor  8  Ta l hun  1999  Tenta l ng  Perlindunga l n  Konsumen  ini  penulis  sebut denga l n UU Perlindunga l n Konsumen.
Da l la l m  UU  Perlindunga l n  Konsumen  Pa l sa l l  1  tela l h  disebutka l n  ba l hwa l “ Perlindunga l n konsumen  a l da l la l h  sega l la l upa l ya l ya l ng  menja l min  a l da l nya l kepa l stia l n  hukum  untuk  memberi perlindunga l n  kepa l da l konsumen ”.  D a l la l m  ha l l  ini  ma l ka l ya l ng  dima l ksud  denga l n  Konsmen  ia l la l h
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
“ ora l ng pema l ka l i ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ya l ng tersedia l da l la l m ma l sya l ra l ka l t, ba l ik ba l gi kepentinga l n diri sendiri, kelua l rga l , ora l ng la l in, ma l upun ma l khluk hidup la l in da l n tida l k untuk diperda l ga l ngka l n ”. Terka l it ha l l tersebut ma l ka l korba l n a l ta l s penipua l n ua l ng kripto merupa l ka l n konsumen ya l ng wa l jib dija l min  kepa l stia l n  hukumnya l seba l ga l i  bentuk  perlindunga l n  kepa l da l korba l n  berda l sa l rka l n  a l sa l s ma l nfa l a l t; kea l dila l n; keseimba l nga l n; kea l ma l na l n; da l n kesela l ma l ta l n konsumen; serta l a l sa l s kepa l stia l n hukum.
Seda l ngka l n  terka l it  pela l ku  seba l ga l i  seseora l ng  ya l ng  mena l wa l rka l n  da l n  mela l kuka l n  ja l sa l tra l der ma l ka l seba l ga l i ja l sa l dida l pa l ti pengertia l n ya l kni “ Ja l sa l a l da l la l h setia l p la l ya l na l n ya l ng berbentuk pekerja l a l n a l ta l u presta l si ya l ng disedia l ka l n ba l gi ma l sya l ra l ka l t untuk dima l nfa l a l tka l n oleh konsumen ” . Seda l ngka l n da l la l m ha l l usa l ha l pena l wa l ra l n a l ka l n ja l sa l nya l pela l ku mengguna l ka l n media l “promosi” pa l da l media l sosia l l priba l di pela l ku. Ya l ng ma l na l da l la l m Pa l sa l l 1 UU Perlindunga l n konsumen a l ngka l 6 tela l h disebutka l n terka l it definisi promosi a l da l la l h “ kegia l ta l n  pengena l la l n  a l ta l u  penyeba l rlua l sa l n  informa l si  sua l tu  ba l ra l ng  da l n/a l ta l u  untuk  mena l rik mina l t beli konsumen terha l da l p ba l ra l ng da l n a l ta l u ja l sa l ya l ng a l ka l n da l n seda l ng diperda l ga l ngka l n ”.
Tertua l ng  da l la l m  Pa l sa l l  3  UU  Perlindunga l n  Konsmen  ya l ng  tela l h  disebtka l n  ba l hwa l perlindnga l n kinsmen mempunya l i tuja l n ya l kni:
a. Meningka l tka l n  kesa l da l ra l n,  kema l mpua l n  da l n  kema l ndiria l n  konsumen  untuk  melindungi diri;
b. Menga l ngka l t ha l rka l t da l n ma l rta l ba l t konsumen denga l n ca l ra l menghinda l rka l nnya l da l ri ekses nega l tif pema l ka l ia l n ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ;
c. Meningka l tka l n  pemberda l ya l a l n  konsumen  da l la l m  memilih,  menentuka l n,  da l n  menuntut ha l k-ha l knya l seba l ga l i konsumen;
d. Mencipta l ka l n sistem perlindunga l n konsumen ya l ng menga l ndung unsur kepa l stia l n hukum da l n keterbuka l a l n informa l si serta l a l kses untuk menda l pa l tka l n informa l si;
e. Menumbuhka l n kesa l da l ra l n pela l ku usa l ha l mengena l i pentingnya l perlindunga l n konsumen sehingga l tumbuh sika l p ya l ng jujur da l n berta l nggungja l wa l b da l la l m berusa l ha l ;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
f. Meningka l tka l n  kua l lita l s  ba l ra l ng  da l n/a l ta l u  ja l sa l ya l ng  menja l min  kela l ngsunga l n  usa l ha l produksi  ba l ra l ng  da l n/a l ta l u  ja l sa l ,  keseha l ta l n,  kenya l ma l na l n,  kea l ma l na l n,  da l n  kesela l ma l ta l n konsumen.
Sela l njutnya l da l la l m  pa l sa l l  4  UU  Perlindunga l n  Konsumen  tela l h  disebutka l n  terka l it  ya l ng  menja l di Ha l k konsumen ya l kni:
a. Ha l k a l ta l s kenya l ma l na l n, kea l ma l na l n, da l n kesela l ma l ta l n da l la l m mengkonsumsi ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ;
b. Ha l k untuk memilih ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l serta l menda l pa l tka l n ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l tersebut sesua l i denga l n nila l i tuka l r da l n kondisi serta l ja l mina l n ya l ng dija l njika l n;
c. Ha l k  a l ta l s  informa l si  ya l ng  bena l r,  jela l s,  da l n  jujur  mengena l i  konsidi  da l n  ja l mina l n  ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ;
d. Ha l k untuk didenga l r penda l pa l t da l n keluha l nnya l a l ta l s ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ya l ng diguna l ka l n; e. Ha l k  untuk  menda l pa l tka l n  a l dvoka l si,  perlindunga l n,  da l n  upa l ya l penyelesa l ia l n  sengketa l perlindunga l n konsumen seca l ra l pa l tut;
f. Ha l k untuk menda l pa l t pembina l a l n da l n pendidika l n konsumen;
g. Ha l k untuk diperla l kuka l n a l ta l u dila l ya l ni seca l ra l bena l r da l n jujur serta l tida l k diskrimina l tif;
h. Ha l k  untuk  menda l pa l tka l n  kompensa l si,  ga l nti  rugi  da l n/a l ta l u  pengga l ntia l n,  a l pa l bila l ba l ra l ng da l n/a l ta l u  ja l sa l ya l ng  diterima l tida l k  sesua l i  denga l n  perja l njia l n  a l ta l u  tida l k  seba l ga l ima l na l mestinya l ;
i. Ha l k-ha l k ya l ng dia l tur da l la l m ketentua l n pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n la l innya l .
Sela l njutnya l seba l ga l i pela l ku usa l ha l da l la l m ha l l ja l sa l tra l der ya l ng mela l kuka l n pena l wa l ra l n a l ta l u promosi ma l ka l dida l pa l ti perbua l ta l n ya l ng dila l ra l ng ba l gio pela l ku usa l ha l berda l srka l n Pa l sa l l 9 a l ya l t (1) huruf  c  da l n  huruf  i,  huruf  j,  huruf  k  da l la l m  UU  Perlindunga l n  Konsumen  ya l kni Pela l ku  usa l ha l dila l ra l ng  mena l wa l rka l n,  mempromosika l n,  mengikla l nka l n  sua l tu  ba l ra l ng  da l n/a l ta l u  ja l sa l seca l ra l tida l k bena l r, da l n/a l ta l u seola l h-ola l h
Huruf (c ) da l n Huruf (i)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
… “ ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l tersebut tela l h menda l pa l tka l n da l n/a l ta l u memiliki sponsor, persetujua l n, perlengka l pa l n  tertentu,  keuntunga l n  tertentu,  ciri-ciri  kerja l a l ta l u  a l ksesori  tertentu ”  … da l n  … “ seca l ra l la l ngsung a l ta l u tida l k la l ngsung merenda l hka l n ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l la l in ” …
Huruf (j) da l n Huruf (k)
“ mengguna l ka l n ka l ta l -ka l ta l ya l ng berlebiha l n, seperti a l ma l n, tida l k berba l ha l ya l , tida l k menga l ndung risiko  a l ta l u  efek  sa l mpinga l n  ta l npa l ketera l nga l n  ya l ng  lengka l p ”  d a l n  “ mena l wa l rka l n  sesua l tu  ya l ng menga l ndung ja l nji ya l ng belum pa l sti”.
Berka l ita l n denga l n ha l l tersebut dia l ta l s ma l ka l pela l ku usa l ha l perikla l na l n dila l ra l ng memproduksi ikla l n ya l ng tela l h disebutka l n da l la l m Pa l sa l l 17 UU Perlindunga l n Konsumen, ya l kni:
a. Mengela l bui  konsumen  mengena l i  kua l lita l s,  kua l ntita l s,  ba l ha l n  keguna l a l n  da l n  ha l rga l ba l ra l ng da l n/a l ta l u ta l rif ja l sa l serta l ketepa l ta l n wa l ktu penerima l a l n ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ;
b. Mengela l bui ja l mina l n/ga l ra l nsi terha l da l p ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ;
c. Memua l t informa l si ya l ng keliru, sa l la l h, a l ta l u tida l k tepa l t mengena l i ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ; d. Tida l k memua l t informa l si mengena l i risiko pema l ka l ia l n ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ;
e. Mengeksploita l si  keja l dia l n  da l n/a l ta l u  seseora l ng  ta l npa l seizin  ya l ng  berwena l ng  a l ta l u persetujua l n ya l ng bersa l ngkuta l n;
f. Mela l ngga l r  etika l da l n/a l ta l u  ketentua l n  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  mengena l i perikla l na l n.
Berda l sa l rka l n ha l l tersebut dia l ta l s da l pa l t dita l rik kesimpula l n terka l it sia l pa l pun pela l ku usa l ha l diri  sendiri  ma l upun  ya l ng  berba l da l n  hukum  da l la l m  mena l wa l rka l n  ja l sa l tra l ding  kripto  dila l ra l ng mela l kuka l n  pena l wa l ra l n,  promosi,  da l n  pengikla l na l n  tida l k  boleh  memiliki  keuntunga l n  tertentu; seca l ra l la l ngsung  a l ta l u  tida l k  la l ngsung  merenda l hka l n  ba l ra l ng  da l n/ja l sa l la l in;  mengguna l ka l n  ka l ta l ya l ng  berlebiha l n  seperti  a l ma l n,  tida l k  berba l ha l ya l ,  tida l k  menga l ndung  risiko;  serta l tida l k  boleh mena l wa l rka l n sesua l tu ya l ng menga l ndung ja l nji ya l ng belum pa l sti.
Sela l njutnya l da l la l m  ha l l  pela l ngga l ra l n  ya l ng  tela l h  dila l kuka l n  oleh  pela l ku  usa l ha l wa l jib berta l nggung ja l wa l b sesua l i denga l n ya l ng tela l h disebutka l n da l la l m Pa l sa l l 19, ya l kni
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(1) Pela l ku  usa l ha l berta l nggung  ja l wa l b  memberika l n  ga l nti  rugi  a l ta l s  kerusa l ka l n,  pencema l ra l n, da l n/a l ta l u kerugia l n konsumen a l kiba l t mengkonsumsi ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ya l ng diha l silka l n a l ta l u diperda l ga l ngka l n.
(2) Ga l nti  rugi  seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  da l pa l t  berupa l pengemba l lia l n  ua l ng  a l ta l u pengga l ntia l n ba l ra l ng da l n/a l ta l u ja l sa l ya l ng
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atasa  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Ditinja l u  da l ri  perspektif  hukum  norma l tif,  ma l ka l pengertia l n  restitusi  tela l h  disebutka l n da l la l m  Pa l sa l l  1  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  31  Ta l hun  2014  Tenta l ng  Peruba l ha l n  a l ta l sa l Unda l ng- Unda l ng  Nomor  13  Ta l hun  2006  Tenta l ng  Perlindunga l n  Sa l ksi  da l n  Korba l n  (ya l ng  sela l njutnya l disebut denga l n “UU PSK”) y a l kni “ Restitusi a l da l la l h ga l nti kerugia l n ya l ng diberika l n kepa l da l Korba l n a l ta l u Kelua l rga l nya l oleh pela l ku a l ta l u piha l k ketiga l ”.
Seba l ga l i  upa l ya l tinda l k  la l njut  terha l da l p  perlindunga l n  hukum,  ma l ka l da l la l m  Pa l sa l l  5  tela l h disebutka l n, ba l hwa l :
(1) Sa l ksi da l n Korba l n berha l k
a. Memperoleh  perlindunga l n  a l ta l s  kea l ma l na l n  priba l di,  Kelua l rga l ,  da l n  ha l rta l benda l nya l , serta l beba l s da l ri A l nca l ma l n ya l ng berkena l a l n denga l n kesa l ksia l n ya l ng a l ka l n, seda l ng, a l ta l u tela l h diberika l nnya l ;
b. Ikut  serta l da l la l m  proses  memilih  da l n  menentuka l n  bentuk  perlindunga l n  da l n dukunga l n kea l ma l na l n;
c. Memberika l n ketera l nga l n ta l npa l teka l na l n;
d. Menda l pa l t penerjema l h;
e. Beba l s da l ri perta l nya l a l n ya l ng menjera l t;
f. Menda l pa l t informa l si mengena l i perkemba l nga l n ka l sus;
g. Menda l pa l t informa l si mengena l i putusa l n penga l dila l n;
h. Menda l pa l t informa l si da l la l m ha l l terpida l na l dibeba l ska l n;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
i. Dira l ha l sia l ka l n identita l snya l ;
j. Menda l pa l t identita l s ba l ru;
k. Menda l pa l t tempa l t kedia l ma l n sementa l ra l ;
l. Menda l pa l t tempa l t kedia l ma l n ba l ru;
m. Memperoleh pengga l ntia l n bia l ya l tra l nsporta l si sesua l i denga l n kebutuha l n;
n. Menda l pa l t na l siha l t hukum;
o. Memperoleh  ba l ntua l n  bia l ya l hidup  sementa l ra l sa l mpa l i  ba l ta l s  wa l ktu  Perlindunga l n bera l khir; da l n/a l ta l u
p. Menda l pa l t penda l mpinga l n.
(2) Ha l k seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) diberika l n kepa l da l Sa l ksi da l n/a l ta l u Korba l n tinda l k pida l na l da l la l m ka l sus tertentu sesua l i denga l n Keputusa l n LPSK
(3) Sela l in  kepa l da l Sa l ksi  da l n/a l ta l u  Korba l n,  ha l k  ya l ng  diberika l n  da l la l m  ka l sus  tertentu seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (2), da l pa l t diberika l n kepa l da l Sa l ksi Pela l ku, Pela l por, da l n a l hli, terma l suk pula l ora l ng ya l ng da l pa l t memberika l n ketera l nga l n ya l ng berhubunga l n denga l n sua l tu perka l ra l pida l na l meskipun tida l k ia l denga l r sendiri, tida l k ia l liha l t sendiri, da l n tida l k ia l a l la l mi sendiri, sepa l nja l ng ketera l nga l n ora l ng itu berhubunga l n denga l n tinda l k pida l na l Pa l sa l l 7 A l
(1) Korba l n tinda l k pida l na l berha l k memperoleh Restitusi berupa l :
a. Ga l nti kerugia l n a l ta l s kehila l nga l n keka l ya l a l n a l ta l u pengha l sila l n;
b. ga l nti kerugia l n ya l ng ditimbulka l n a l kiba l t penderita l a l n ya l ng berka l ita l n la l ngsung seba l ga l i a l kiba l t  tinda l k  pida l na l ;  da l n/a l ta l u  c.  pengga l ntia l n  bia l ya l pera l wa l ta l n  medis  da l n/a l ta l u psikologis.
(2) Tinda l k pida l na l seba l ga l ima l na l dima l ksud pa l da l a l ya l t (1) diteta l pka l n denga l n Keputusa l n LPSK.
(3) Penga l jua l n  permohona l n  Restitusi  da l pa l t  dila l kuka l n  sebelum  a l ta l u  setela l h  putusa l n penga l dila l n ya l ng tela l h memperoleh kekua l ta l n hukum teta l p mela l lui LPSK.
(4) Da l la l m  ha l l  permohona l n  Restitusi  dia l juka l n  sebelum  putusa l n  penga l dila l n  ya l ng  tela l h memperoleh  kekua l ta l n  hukum  teta l p,  LPSK  da l pa l t  menga l juka l n  Restitusi  kepa l da l penuntut umum untuk dimua l t da l la l m tuntuta l nnya l .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(5) Da l la l m  ha l l  permohona l n  Restitusi  dia l juka l n  setela l h  putusa l n  penga l dila l n  ya l ng  tela l h memperoleh kekua l ta l n hukum teta l p, LPSK da l pa l t menga l juka l n Restitusi kepa l da l penga l dila l n untuk menda l pa l t peneta l pa l n.
(6) Da l la l m  ha l l  Korba l n  tinda l k  pida l na l meningga l l  dunia l ,  Restitusi  diberika l n  kepa l da l Kelua l rga l Korba l n ya l ng merupa l ka l n a l hli wa l ris Korba l n.

## KESIMPULAN
Berda l sa l rka l n  pemba l ha l sa l n  tersebut  dia l ta l s,  ma l ka l penulis  da l pa l t  mena l rik  kesimpula l n, ba l hwa l restitusi  merupa l ka l n  sa l la l h  sa l tu  bentuk  perlindunga l n  hukum  ya l ng  berorienta l si  pa l da l pengemba l lia l n ha l k denga l n pemuliha l n korba l n, dima l na l pela l ku mengga l nti kerugia l n pa l da l korba l n. Restitusi  pa l da l da l sa l rnya l da l pa l t  diberika l n  ka l rena l tela l h  dia l tur  bebera l pa l pera l tura l n  Perunda l ng- Unda l nga l n. Perta l ma l ,  ya l kni  seperti  ha l lnya l dida l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Da l sa l r  Nega l ra l Republik Indonesia l Ta l hun  1945  ya l ng  dida l la l mnya l ditera l ngka l n  ba l hwa l Indonesia l a l da l la l h  Nega l ra l hukum dima l na l setia l p  ora l ngnya l berha l k  a l ta l s  penga l kua l n,  ja l mina l n, perlindunga l n da l n  kepa l stia l n hukum ya l ng  a l dil  serta l perla l kua l n  ya l ng  sa l ma l diha l da l pa l n  hukum.  Setia l p  ora l ng  berha l k  untuk  bekerja l serta l menda l pa l t imba l la l n da l n perla l kua l n ya l ng a l dil da l n la l ya l k da l la l m hubunga l n kerja l . Setia l p wa l rga l nega l ra l berha l k  memperoleh  kesempa l ta l n  ya l ng  sa l ma l da l la l m  pemerinta l ha l n.  Sela l njutnya l setia l p ora l ng berha l k  a l ta l s  perlindnga l n  diri  priba l di,  kelua l rga l ,  kehorma l ta l n,  ma l rta l ba l t,  da l n  ha l rta l benda l ya l ng diba l wa l h kekua l sa l a l nnya l . Kedua l , ha l l terka l it a l nta l ra l tra l der kripto denga l n konsumen seba l ga l i investor  ma l ka l ha l l  tersebut  tela l h  disebutka l n  da l la l m  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  8  Ta l hun  1999 Tenta l ng Perlindunga l n Konsumen ini penulis sebut denga l n UU Perlindunga l n Konsumen ba l hwa l “ Perlindunga l n konsumen a l da l la l h sega l la l upa l ya l ya l ng menja l min a l da l nya l kepa l stia l n hukum untuk memberi  perlindunga l n  kepa l da l konsumen ”. Ketiga l , Unda l ng-Unda l ng  Nomor  31  Ta l hun  2014 Tenta l ng  Peruba l ha l n  a l ta l sa l Unda l ng-Unda l ng  Nomor  13  Ta l hun  2006  Tenta l ng  Perlindunga l n  Sa l ksi da l n  Korba l n.  Sehingga l denga l n  a l da l nya l restitusi  da l pa l t  lebih  diuta l ma l ka l n  a l ga l r  ha l k-ha l k  tersebut terpenuhi  da l n  terlindungi  sesua l i  konsep  pendeka l ta l n restora l tive  justice .    ba l hwa l bentuk pemuliha l n  seba l ga l i  pengemba l lia l n  ha l k  kepa l da l korba l n  ha l rusla l h  selengka l p  mungkin  da l n menca l kup  berba l ga l i  a l spek  ya l ng  ditimbulka l n  da l ri  a l kiba l t  keja l ha l ta l n.  Denga l n  restitusi,  ma l ka l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
korba l n  da l pa l t  dipulihka l n  kebeba l sa l n,  ha l k-ha l k  hukum,  sta l tus  sosia l l,  kehidupa l n  kelua l rga l da l n kewa l rga l nega l ra l a l n,  kemba l li  ke  tempa l t  tingga l lnya l ,  pemuliha l n  pekerja l a l nnya l ,  serta l dipulihka l n a l setnya l .  Da l la l m  konsep  ini  ma l ka l korba l n  da l n  kelua l rga l nya l ha l rus  menda l pa l tka l n  ga l nti  kerugia l n ya l ng a l dil da l n tepa l t da l ri ora l ng bersa l la l h a l ta l u piha l k ketiga l ya l ng berta l nggungja l wa l b.

## DAFTAR PUSTAKA
A l mrulla l h, M. A l . (2002). Politik Hukum Pida l na l da l la l m Perlindunga l n Korba l n Keja l ha l ta l n Ekonomi di Bida l ng Perba l nka l n. Jurna l l Hukum IUS QUIA l IUSTUM , 9 (21), 23 – 43. https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.a l rt3 A l nggra l eni,  R.  (2021).  Indoda l x  Ha l dirka l n  Pusa l t  Eduka l si  Blockcha l in  da l n  A l set  Kripto. Sindonews.Com . https://ekbis.sindonews.com/rea l d/441790/178/indoda l x-ha l dirka l n-pusa l t- eduka l si-blockcha l in-da l n-a l set-kripto-1622383556 A l nka l a l Wija l ya l , D. (2016). Mengena l l Bitcoin da l n Cryptocurrency .
A l rdela l , F. (2020). Bursa l Berja l ngka l . Fina l nsia l lku. https://www.fina l nsia l lku.com/bursa l -berja l ngka l / A l rifin, U. (2019). A l sset Recovery Korba l n Tinda l k Pida l na l Penipua l n . October . Ba l nk Indonesia l . (2008). Sistem Pemba l ya l ra l n & Pengelola l a l n Ua l ng Rupia l h . Ca l rey, C., & Webb, J. K. (2017). Ponzi schemes a l nd the roles of trust crea l tion a l nd ma l intena l nce. Journa l l of Fina l ncia l l Crime , 24 (4), 589 – 600. https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0042 Indoda l x. (2022). Tenta l ng Indoda l x . Https://Blog.Indoda l x.Com/Newsroom-a l bout-Us/ . Kosa l sih,  D.  T.  (2021).  Penjela l sa l n  Bos  Indoda l x  Terka l it  Ua l ng  Kripto. Liputa l n6.Com . https://www.liputa l n6.com/sa l ha l m/rea l d/4564236/penjela l sa l n-bos-indoda l x-terka l it-ua l ng- kripto
Mutia l ,  F.  (2021). Bursa l Berja l ngka l :  Pengertia l n  da l n  Beda l nya l denga l n  Bursa l Sa l ha l m .  Kompa l s. https://money.kompa l s.com/rea l d/2021/10/21/210803326/bursa l -berja l ngka l -pengertia l n- da l n-beda l nya l -denga l n-bursa l -sa l ha l m
Pra l mudiya l , K. F. (2021). Perta l nggungja l wa l ba l n Pela l ku Money La l undering Mela l lui Bina l nce Coin. Jurna l l Hukum Da l n Pemba l nguna l n Ekonomi ,
9 (1), 40.
https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518
Puspa l sa l ri, S. (2020). Perlindunga l n Hukum ba l gi Investor pa l da l Tra l nsa l ksi A l set Kripto da l la l m Bursa l Berja l ngka l Komoditi. Jurist-Diction , 3 (1). https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17638
Ra l tna l ,  M.,  &  Sa l ri,  P.  (2018). PENGA l WA l SA l N  BA l PPEBTI  (BA l DA l N  PENGA l WA l S  PERDA l GA l NGA l N BERJA l NGKA l KOMODITI)  TERHA l DA l P  PIA l LA l NG  PERDA l GA l NGA l N  BERJA l NGKA l DA l LA l M  HA l L TINDA l KA l N MENYA l LA l HGUNA l KA l N DA l NA l NA l SA l BA l H .
Reksodiputro, M. (2008). Kriminologi da l n Sistem Pera l dila l n Pida l na l (Vol. 2).
Setia l wa l n, P. J. (2020). Sistem Pemuliha l n Kerugia l n Integra l tif Ba l gi Korba l n Penipua l n Ska l la l Ma l sif di Indonesia l . Kertha l Pa l trika l , 42 (3), 230. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p02
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Soeka l nto,  S.,  &  Ma l mudji,  S.  (2004). Penelitia l n  Hukum  Norma l tif (8th  ed.).  Ra l ja l Gra l findo Persa l da l .
Sofia l n,  A l .  (2014). Pemberia l n  Restitusi  ba l gi  Korba l n  Tinda l k  Pida l na l da l la l m  Sistem  Pera l dila l n Pida l na l Indonesia l .
Sukirno  Sudono.  (2000). Ekonomi  pemba l nguna l n :  proses,  ma l sa l la l h,  da l n  da l sa l r  kebija l ksa l na l a l n (2nd ed., Vol. 2).
Sya l msia l h, N. O. (2017). Ka l jia l n A l ta l s Cryptocurrency seba l ga l i A l la l t Pemba l ya l ra l n di Indonesia l . IJNS: Indonesia l n Journa l l of Network & Security , 6 (1), 53 – 61. https://doi.org/10.55181/ijns.v6i1.1449
Ta l ka l ria l wa l n,  A l .,  Sherly,  D.,  &  Putri,  A l .  (2018). Perlindunga l n  Hukum  terha l da l p  Korba l n  Huma l n Tra l fficking da l la l m Perspektif Ha l k A l sa l si Ma l nusia l . https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.a l rt
Yoha l ndi,  A l .,  Triha l stuti,  N.,  &  Ha l rtono,  D.  (2017).  IMPLIKA l SI  YURIDIS  PENGGUNA l A l N  MA l TA l UA l NG  VIRTUA l L  BITCOIN  SEBA l GA l I  A l LA l T  PEMBA l YA l RA l N  DA l LA l M  TRA l NSA l KSI  KOMERSIA l L (STUDI KOMPA l RA l SI A l NTA l RA l INDONESIA l -SINGA l PURA l ). DIPONEGORO LA l W JOURNA l L , 6 (2). https://doi.org/10.1017/S0269888907001014