History: Received : 09 November 2023 Revised   : 10 Januari 2024 Accepted : 25 Januari 2024 Published: 21 Febuari 2024
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 181 - 194 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.3985

## TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS IMPOR
Mitha Gustina 1)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: mithagustina2215@gmail.com 1)

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang impor pakaian  bekas  dikarenakan  adanya  resiko  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  sebagai pihak  yang  rentan  dieksploitasi  oleh  pelaku  usaha.  Sehingga  perlu  dikaji  lebih  dalam  terkait perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pakaian  bekas  impor  dan  bagaimana  tanggungjawab  pelaku usaha  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  konsumen  pakaian  bekas  impor.  Permasalahan  tersebut diteliti  menggunaka  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  pembahasan  menunjukan  bahwa perlindungan  terhadap  konsumen  pakaian  bekas  impor  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  yang bersifat  preventif  berupa  pembinaan  dan  pengawasan  dan  wajib  didukung  dengan  sinkronisasi  dan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  spesifik  dalam  hal  perlindungan  konsumen, kemudian  hasil  pembahasan  kedua  yakni  terhadap  pelaku  usaha  dapat  dimintai  pertanggungjawaban dengan  dijatuhi  sanksi  dan  denda  berdasarkan  prinsip product  liability , liability  based  on  fault ,  praduga untuk  selalu  bertanggung  jawab,  selalu  untuk  tidak  bertanggung  jawab,  tanggung  jawab  mutlak  dan prinsip tanggung jwab terbatas.

## Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pakaian Bekas, Impor

## Abstract
Law Number 8 of 1999 concerning  Consumer  Protection strictly prohibits the import of used clothing due to the risk that it can cause harm to consumers as parties who are vulnerable to exploitation by business actors. Therefore, it needs to be studied more deeply regards to legal protection for consumers of the import of used clothing and the responsibilities of business actors in order to ensure protection for consumers of import of used clothing. This case was analyzed by using normative juridical research methods. The shows that protection for consumers of imports of used  clothing  can  be  conducted  in  two  ways  that  are  preventive  in  the  form  of  guidance  and  supervision  and  it should  be  supported  by  synchronization  and  the  formation  of  more  specific  legislation  in  terms  of  consumer protection. Furthermore, the second result is that business actors can be held accountable by being given sanctions and  fines  based  on  the  principles  of  product  liability,  liability  based  on  fault,  the  presumption  of  always  being responsible, always being irresponsible, absolute responsibility and the principle of limited liability.
Keywords: Consumer Protection, Used Clothing, Import

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  kian  modern  memberikan  banyak  sekali  dampak  salah satunya terhadap pelaku usaha, baik pelaku usaha di dalam dan di luar negeri bahkan berakibat terciptannya perdagangan yang besar sehingga oleh karena itu produk yang merupakan objek dari perdagangan tersebut haruslah memenuhi berbagai syarat, salah satunya  adalah  kepastian  hukum  guna  menjamin  kualitas  produk  dan  perdagangan yang  terjadi  tidak  menciderai  keselamatan  konsumen  khususnya  di  Indonesia, mengingat  Indonesia  telah  memiliki  perlindungan  sendiri  terkait  konsumen  yakni diatur  dalam  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (Simatupang, 2018).
Produk  yang  kerap  kali  diperdagangkan  salah  satunya  adalah  pakaian,  pakaian merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia  mengingat  dalam beraktivitas  manusia  selalu  bergantung  terhadap  pakaian  yang  memiliki  banyak manfaat.  Pakaian  merupakan  kebutuhan  primer  yang  harus  dipenuhi.  Terhadap pakaian  masyarakat  cenderung  mengikuti  trend  sehingga  pakaian  baru  sangat diminati,  pradigma  tersebut  menjadi  kian  bergeser  karena  pakaian  bekas  juga  tidak kalah  peminatnya,  akan  tetapi  timbul streotipe bahwa  pakaian  bekas  tersebut  akan diminati  jika  merupakan  barang  branded  dan  didatangkan  dari  luar  negeri  karena karena terkesan mewah dan dapat meningkatkan status sosialnnya, Faktor-faktor yang sehubungan  dengan  status  sosial  tersebut  tidak  hanya  terjadi  dikalangan  atas melainkan  kalangan  menegah  kebawah  juga  turut  berupaya  meningkatkan  status sosialnnya melalui pakaian, sehingga mereka mencari alternatif berupa pakaian impor dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau yang menimbulkan peluang bagi  pelaku  usaha  pakaian  bekas  impor  untuk  memasarkan  produknya  masuk  ke berbagai wilayah, termasuk Indoneisa.
Kegiatan perdagangan yang terjadi menyebabkan terjadi kegiatan ekspor dan impor yang  bertujuan  untuk  kemajuan  bersama  karena  tiap  negara  saling  membutuhkan sehingga tidak ada negara yang mandiri secara mutlak melainkan masih memerlukan negara  lain  dan  saling  mengisi.  Maka  dari  itu  pemerintah  didorong  untuk  mampu menciptakan  iklim  perdagangan  yang  sehat  akan  tetapi  dalam  pelaksanaanya pemerintah  mengalami  banyak  kesulitan  hal  ini  disebabkan  karena  kebutuhan masyarakat  yang  meningkat  pesat  terhadap  pakaian  bekas  pakai  impor  yang bersumber dari luar negeri karena. Pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang  No.  7  tahun  2014  tentang  perdagangan  menyatakan  bahwa  setiap importir  berkewajiban  mengimpor  barang  dalam  keadaan  baru.  Hal  ini  menjadi persoalan yang sangat kompleks mengingat sudah banyak sekali pakaian bekas pakai yang berhasil masuk ke Indonesia padahal sudah sangat jelas bahwa regulasi yang ada melarang  hal  tersebut.  Kemudian  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen  di  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  memuat  ketentuan  larangan  bagi  pelaku  usaha  untuk
memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar  tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut dengan kata lain produk yang diperjual belikan haruslah tidak membahayakan konsumen.
Dengan  adanya  aturan  ketat  sebagaimana  tercantum  di  atas,  menyebabkan  pelaku usaha  pakaian  bekas  hasil  impor  dari  luar  negeri  menggunakan  cara  lain  untuk menjaga kelangsungan bisnisnya yakni dengan melakukan pejualan pada berbagai mall ternama bahkan hingga keranah bisnis online shop. Pelaku usaha juga memperbaharui tampilan pakaian dengan tujuan agar pakaian terlihat baru dan kemudian dapat dijual dengan  harga  yang  tinggi,  tentu  saja  bagi  konsumen  hal  tersebut  tidaklah mendatangkan  keuntungan  bahkan  cenderung  mendatangkan  kerugian.  Untuk  itu perlindungan  bagi  konsumen  sangatlah  penting  di  sini  mengingat  rentan  sekali konsumen dirugikan dalam perdagangan pakaian bekas impor. Perlindungan haruslah difokuskan dalam ranah kepastiaan hukum mengingat adanya kesenjangan antara dass sein dan dass  sollen selain  itu  konsumen  haruslah  dilindungi  dari  barang  barang  yang berkualitas  rendah  hingga  barang  yang  membahayakan  konsumen  mengingat perlindungan konsumen sangatlah erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya konsumen merupakan pihak yang cenderung lemah mengingat dalam posisi tawar  hak-hak  konsumen  sangatlah  rentan  untuk  tidak  dipenuhi  bahkan  dilanggar, konsumen  merupakan  golongan  yang  rentan  di  eksploitasi  sehingga  dalam  arus perdagangan  konsumen  memiliki  resiko  yang  jauh  lebih  besar  manakala dibandingankan  dengan  pelaku  usaha.  Karena  banyak  sekali  resiko  maka  di  sinilah peran penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen harus diimplementasikan  dengan  baik,  apabila  tidak  diawasi  dan  ditindak  lebih  lanjut kegiatan  perdagangan  pakaian  bekas  impot  dapat  menimbulkan  berbagai  persoalan, kesehatan  merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat  menjadi  resiko  dan  membahayakan konsumen,  tentunya  hal  tersebut  bertentangan  pula  dengan  tujuan  perlindungan konsumen (Alamin, n.d.).
Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk diteliti terkait perlindungan hukum terhadap  konsumen  pakaian  bekas  impor  dan  tanggungjawab  pelaku  usaha  dalam rangka  melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pakaian  bekas  impor berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, oleh karena  itu  penelitian  ini  berjudul  “Tanggungjawab  Pelaku  Usaha  Dalam  Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor”

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  dalam  karya  ilmiah  ini  diteliti  dengan  menggunakan  penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier,  digunakan  juga  pendekatan  perundang-undangan  dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta data dianalisis secara yuridis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor
Undang  Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa  hak  yang  melekat  pada  diri manusia  dalam  artian  masyarakat  Indonesia  adalah  hak  atas  kepastian,  jaminan, perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum. Salah satu ahli berpendapat, yakni Philipus M. Hadjon memberikan pernyataan  terkait  apa  yang  dimaksud  perlindungan  hukum  yaitu  berupa  suatu keadaan  yang  harus  ada  pada  diri  subjek  hukum  dengan  memberikan  perlindungan agar  memiliki  kedudukan  atau  kekuatan  yang  dapat  diterapkan  dalam  proses pengambilan berbagai keputusan baik itu politik maupun ekonomi hal tersebut berlaku baik kepada individu maupun struktural.
Pendapat  di  atas  memberikan  gambaran  nyata  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan  perlindungan  hukum.  yakni  berupa  sutu  bentuk  perlindungan  yang  melekat dan bertujuan untuk melindungi subjek hukum. perlindungan hukum dalam dilakukan melalui  regulasi  yang  memadai  dengan  peraturan  perundang-undanngan  dan  harus berdampingan pula dengan penegakan hukum yang baik.
Kendati  sudah  ada  regulasi  akan  tetapi  masih  banyak  kasus  yang  menciderai perlindungan  hukum  bagi  subjek  hukum  bahkan  bisa  sampai  menyebabkan  kerugian yang  besar,  dalam  hal  subjek  hukum  yang  sering  dirugikan  adalah  konsumen, mengingat konsumen kerap kali menjadi korban sehingga perlindungan hukum untuk konsumen  merupakan  permasalahan  yang  harus  ditangani  dan  merupakan  sesuatu yang tidak dapat disepelekan. Hal ini tidak terlepas dari posisi tawar konsumen yang sering berada pada posisi lemah dalam transaksi perdagangan. Posisi tawar konsumen yang  lemah  tidaklah  terjadi  begitu  saja  melainkan  banyak  faktor  penyebabnya,  yakni banyaknya  produk,  merek  dan  cara  penjualannya  yang  tersedia,  kemudian meningkatnya  daya  beli  konsumen,  terlalu  banyak  berbagai  merek  yang  terdapat dipasaran  sehingga  sulit  untuk  dikenali  semua  orang,  perubahan  yang  sangat  cepat terjadi  pada  model-model  produk mudahnya  akses  terhadap  akomodasi  berupa tranportasi dan komunikasi sehingga memberikan peluang bagi banyak pelaku usaha , adanya  iklan  yang  tidak  sesuai  dengan  fakta  bahkan  cenderung  menyesatkan dan terakhir terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha .
Sebagaimana telah dikemukankan bahwa konsumen berada pada posisi tawar yang lemah  haruslah  dilindungi,  lebih  lanjut,  menarik  untuk  diketahui  apa  yang  dimaksud dengan  perlindungan  konsumen  yakni  suatu  usaha  untuk  terjaminnya  kepastian hukum,  sejalan  dengan  pernyataan  tersebut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  bermaksa  sebagai segala  upaya  yang  diperuntukan  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam  rangka memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Menjamin  kepastian  hukum  apabila dimaknai  lebih  jauh  dapat  dijadikan  tameng  pelindung  agar  tidak  adanya  perilaku semena-mena  yang  dapat  merugikan  konsumen  maupun  pelaku  usaha  itu  sendiri.
Perlindungan memang selalu berkaitan sangat erat dengan kepastian hukum itu sendiri dam  terwujudnya  perlindungan  hukum  merupakan  akibat  dari  adanya  kepastian hukum.
Perlindungan hukum bagi konsumen terdapat dalam beberapa ruang lingkup, yakni perlindungan  mankala  barang  yang  diberikan  kepada  konsumen  tidak  sesuai  dengan apa  yang  telah  diperjanjikan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menghindari  adanya syarat-syarat yang berpotensi merugikan konsumen karena memuat unsur-unsur yang tidak adil (klausul baku).
Perlindungan bagi konsumen sendiri tidaklah dilakukan tanpa alasan melainkan ada tujuan  sebagaimana  dinyatakan  dengan  tegas  dalam    Pasal  3  Undang-Undang perlindungan  Konsumen  yakni  dengan  meningkatkan  kesadaran  konsumen  dalam proteksi  diri  sehingga  mampu  mewujudkan  kemandirian  konsumen,  produk  yang tidak  layak  haruslah  dihindari  diberikan  kepada  konsumen,  membantu  konsumen untuk  memperkuat  daya  pikir  manakala  menentukan  berbagai  hal  yang  dapat diperoleh  konsumen  manakal  terjadi  perbuatan  curang  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha,  adanya  kepastian  hukum  dalam  informasi  yang  dibutuhkan  terkait  produk, membuat  pelaku  usaha  terdorong  untuk  bersikap  jujur  dalam  menawarkan  produk yang diperjual belikan, kemudian menjaga konsumen dari berbagai hal negatif seperti ancaman  keselamatan  dan  kesehatan  yang  dapat  disebabkan  oleh  produk  yang diperjual belikan. Perlindungan konsumen haruslah mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi.
Consumer  protection  law dipandang  para  ahli  seperti  oughton  dan  lowry  sebagai fenomena  modern.  Hukum  perlindungan  konsumen  di  era  modern  bertumpuh  pada hak dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi perdagangan produk baik dari dalam negeri  maupun  luar  negeri,  akan  tetapi  hal  tersebut  tentu  diimbangi  dengan  hak  dan kewajiban  konsumen  pula,  dengan  demikian  para  pihak  memiliki  kewajibannya masing-masing guna mewujudkan ekonomi yang stabil.
Dalam  melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pemerintah  haruslah berperan  aktif  dalam  mengawasi,  mengatur  dan  mengontrol  manakal  terjadinnya perdagangan baik secara nasional maupun internasional guna terciptanya sistem yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat banyak.
Produk yang kerap kali merugikan konsumen adalah produk pakaian, bukan tanpa alasan  melainkan  karena  pakaian  yang  diperdagangkan  terbagi  menjadi  dua  yakni pakaian  bekas  pakai  dan  pakian  baru.  Pakaian  dalam  keadaan  baru  cenderung  lebih aman dibandingkan dengan pakaian bekas pakai hal ini disebakan karena pakaian baru belum  pernah  disentuh  oleh  org  lain  dan  jauh  lebih  higienis.  Bertolak  dengan  hal tersebut  pakaian  bekas  merupakain  apakain  yang  sudah  berpindah  dari  satu  tangan ketangan  yang  lainnya.  Pakaian  bekas  dikenal  juga  pakaian  bekas  impor  yang  sangat diminati oleh  masyrakat. Kendati banyak peminatnya tetapi pada  kenyataanya begitu banyak  isu-isu  terkait  pakaian  bekas  impor  yang  cenderung  berdampak  negatif  dan
dipandang  hanya  memberikan  keuntungan  kepada  pelaku  usaha  sedangkan  untuk konsumen  keuntungannya  yakni  harga  murah  sedangkan  konsumen  terancam  oleh berbagai dampak yang jauh lebih besar lagi berupa ancaman kesehatan.
Resiko  kesehatan  yang  ditimbulkan  tidak  boleh  dipandang  sebelah  mata  karena banyak  temuan  terkait  bakteri  yang  dapat  mengancam  kesehatan  pemakainnya.  hal demikian  telah  dibuktikan  melalui  uji  coba  yang  dilakukan  oleh  kementerian perdagangan  terhadap  25  sempel  pakaian  bekas  yang  diperjual  belikan  yakni  berupa pakian anak, wanita, dan pria dengan berbagai model seperti rok, celana, jas, baju dan lain  sebagainya.  Pengujian  dilakukan  terhadap  bakteri  yang  dapat  hidup  dipakaian yakni Staphylococcus,  E.coli dan  jamur  yang  merupakan  mikroorganisme  yang berbahaya  untuk  kesehatan,  menariknya  hasil  uji  membuktikan  bahwa  ditemukan sejumlah  bakteri  dan  jamur  yang  diperlihakan  oleh  ALT  (Alat  Lempeng  Total)  dan kapang  pada  pakian  bekas  yang  cukup  mahal,  sehingga  menimbulkan  banyak pertanyaan  bagaimana  pakaian  yang  harganya  jauh  lebih  murah,  dapatkah mengandung bakteri yang lebih berbahaya lagi atau tidak.
Realita  di  atas  mengatarkan  pada  pemikiran  bahwa  hak  atas  rasa  aman  dan keselamatan  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  konsumen  masih  terjadi  pelanggaran karena  masih  ada  cela  yang  dapat  menyebabkan  konsumen  dirugikan,  sejatinya konsumen  haruslah  dihindari  dari  kerugian  dalam  berbagai  bentuk  baik  fisik  maupu psikis.  Ketika  dihubungkan  dengan  hak-hak  konsumen  yang  terlah  tercantum  dalam Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen    maka  dapat  dikatakan bahwa  kegiatan  perdagangan  pakaian  bekas  impor  yang  melibatkan  pelaku  usaha dengan  memberikan  prodak  kepada  konsumen  merupakan  bentuk  pelanggaran terhadap  hak  konsumen,  khususnya  terhadap  hak  atas  keamanan  dan  keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dengan kata lain hak konsumen telah dilanggar mengingat  barang  yang  diperdagangkan  tersebut  memberikan  resiko  terhadap kesehatan pemakaiannya yakni konsumen. Hak-hak konsumen dapat terwujud karena adanya  kaidah  hukum  dalam  hal  ini  kaidah  hukum  perlindungan  konsumen  yang mampu meciptakan kesadaran hukum masyarakat.
Berbicara  hak  tentu  saja  kurang  lengkap  apabila  tidak  diringi  oleh  kewajiban, konsumen  juga  memiliki  berbagai  kewajiban  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  berupa  ketentuan  yang  mengharuskan konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk terkait dengan informasi mengenai barang  dan  jasa  yang  disediakan,  memiliki  itikad  baik  dalam  kegiatan  transaksi, melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan menakala terjadi sengketa maka wajib mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen.
Mengetahui  kewajiban  konsumen  merupakan  hal  yang  penting  karena  konsumen wajib  berhati-hati  ketika  hendak  melakukan  transaksi  barang  atau  jasa  guna memberikan  proteksi  terhadap  dirinya  sendiri.  Kewajiban  konsumen  ini  hadir  agar seimbang dengan  hak konsumen sehingga pelaku usaha  juga tidak merasa dirugikan,
apabila  konsumen  lalai  maka  tidak  ada  ganti  kerugian.  Selain  itu,  pelaku  usaha  juga memiliki  hak  yang  diatur  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  perlindungan  Konsumen terkait  hak  menerima  pembayaran,  perlindungan  hukum  dari  konsumen  yang beritikad  tidak  baik,  hak  membela  diri  ketika  ada  sengketa,  hak  rehabilitasi  terhadap nama baik ketika terbukti bahwa konsumen tidak rugi karena barang/jasa dan hak yang diatur oleh undang-undang lain. Kemudian, kewajiban konsumen diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara singkat digambarkan bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan barang atau jasa haruslah dengan itikad baik melalui pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur serta prodak yang memenuhi standar mutu barang.
Berkaitan dengan jual beli pakaian bekas impor, terdapat masalah, diketahui bahwa pada transaksi offline konsumen diperbolehkan untuk mengetahui secara langsung dan boleh  mencoba,  mengetahui  kondisi  serta  informasi  pakaian  yang  akan  dibeli,  akan tetapi  apabila  secara  online  maka  konsumen  mengalami  keterbatasan,  tidak  bisa mencoba  sehingga  timbul  masalah  bahwa  barang  tersebut  tidak  sesuai  keinginan. Hironisnya hal tersebut kerap dipandang sebagai resiko pembelian.
Selain  paparan  di  atas,  hal  yang  paling  krusial  terkait  perlindungan  konsumen berhubungan  dengan  ketidakpastian  regulasi  dan  implementasinya  di  masyarakat, mengingat praktik perdagangan pakaian marak dilakukan di Indonesia tetapi dilarang oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bertolak  dari  larangan  tersebut adapun  kebolehan  praktik  itu  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  47  Undang-Undang Perdagangan yang memberikan pengecualian, dengan menyatakan dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang boleh diimpor dalam keadaan tidak baru atau bekas, dengan  dua  alasan  yakni  ketidaktersedianya  barang  di  dalam  negeri  dan  manakala terjadi  bencana  atau  keperluan  mendesak  didukung  oleh  ketentuan  Pasal  8  ayat  2 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  bermakna  bahwa  transaksi  atas pakaian  bekas  impor  diperbolehkan  jika  tidak  mengancam  keselamatan,  keamanan konsumen dan adanya ketersediaan informasi yang jelas terkait barang tersebut.
Akan  tetapi  sesuai  dengan  Lex  Specialis  Derogat  Lex  Generali  maka  ketentuan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dapat  dikesampingkan  oleh  Undang- Undang  Perdagangan  yang  mengatur  secara  khusus  transaksi  yang  terjadi  antara konsumen dan pelaku usaha.
Bertolak  dari  paparan  di  atas  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  51/M- DAG/PER/7/2015 Pasal 3 menyatakan bahwa pakaian bekas yang ada di wilayah NKRI (tiba)  wajib  dimusnahkan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dengan tumpang tindihnya peraturan yang berlaku menyebakab persoalan legislasi ini  kian  rumit  karena  menyebakan  tidak  adanya  kepastian  hukum  aturan  mana  yang berlaku  sehingga  perlindungan  konsumen  menjadi  tidak  maksimal  khususnya terhadap  kegiatan  jual  beli  pakaian  bekas  impor,  diperluhkan  upaya  serius  dari
pemerintah  untuk  menangani  hal  tersebut.  Perlu  diingat  bahwa  hak-hak  konsumen wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dan negara, sehingga konsumen haruslah dilindungi dari  pakaian  yang  tidak  jelas  kuliatas  dan  kebersihannya  karena  dikhawatirkan  akan lebih  banyak  mendatangka  hal-hal  buruk  bagi  konsumen.  Namun  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  memberikan  keringanan  yakni  apabila  pakaian  bekas  impor yang diperjual belikan diberikan keterangan terkait informasi barang dengan jelas dan diberikan  label  pakaian  impor  agar  tidak  menimbulkan  multitafsir  bagi  konsumen karena keterbatasan informasi.
Peran Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dalam persoalan pakaian  bekas  impor  ini  sangat  erat  hubungannya  karena  mengatur  mengenai  pelaku usaha  dan  konsumen  khususnya  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada konsumen.  Akan  tetapi  memberlakukan  kedua  Undang-Undang  ini  dalam  persoalan pakaian bekas impor sangatlah sulit karena pemerintah nyaris tidak bisa membedakan pakaian bekas dari luar negeri dan pakaian bekas dari dalam negeri kemudian disusul dengan  kenyataan  bahwa  tidak  adanya  laranag  memperdagangkan  pakaian  bekas  di Indonesia.  Sedangkan  kegiatan  transaksi  pakaian  bekas  sendiri  sangat  menciderai perlindungan  konsumen  karena  arusnya  yang  tidak  terbatas  mengingat  perdagangan dilakukan  terhadap  barang  dalam  kondisi  apapun  sejauh  para  pihak  setuju  atau sepakata  melakukan  jual  beli.  Hal  tersebut  menyebabkan  sulitnya  dilakukan penghentian  perdagangan  pakaian  bekas  impor  di  Indonesia.    Sejatinya  konsumen tentu  saja  dapat  berlindung  dibalik  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  akan tetapi  sejauh  mana  Undang-Undang  Tersebut  dapat  diberlakukan  hal  tersebut menimbulakn keracuan yang berujung tidak tercapainnya kepastian hukum. kepastian hukum  dapat  diwujudkan  melalui  sinkroniasi  peraturan  perundang-undangan  guna menghindari resiko dirugikan yang besar. Selain itu, peran serta pemerintah sangatlah diperlukan  melalui  berbagai  intlansi  guna  menciptakan  kepedulian  yang  kebh  baik terhadap hak-hak konsumen.
Adapun  lebih  baik  mencegah  dari  pada  mengobati  memberikan  pandangan  bahwa upaya  preventif  juga  diperlukan  yakni  dengan  menafaatkan  partisipasi  aktif pemerintah  dalam  proses  perdagangan  pakaian  bekas  impor  dengan  memberikan pengawasan  diiringi  dengan  pembinaan.  Perlu  dipertegas  bahwa  perlindungan diberikan kepada konsumen ketika ia hendak memiliki barang tersebut. Adapun usaha utama dalam rangka memberikan perlindungan hukum diharpakan dapat terwujudnya sinkronisasi  peraturan  yang  ada  sehingga  adanya  kejelasan  dalam  peraturan perundang-undangan  perlindungan  konsumen.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari konflik norma atau peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan satu sama lain sehingga dapat sesuai dengan asas hukum lex superiori derogate lex inferiori.
Selain  preventif,  penegakan  represif  juga  harus  dijalankan  dengan  melakukan penindakan yang sungguh sungguh dengan memberikan ancaman atau sanski kepada penyeludup pakaian bekas impor melalui dasar hukum UU No. 17 Tahun 2006 tentang
kepabeanan,  PPNS  bea  dan  cukai  diberikan  kewenangan  khusus  untuk  melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap segala bentuk pelanggaran. Didukung oleh penegakan hukum yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai yang berujung pada penangkapan dan penyitaan.

## B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen  Pakaian  Bekas  Impor  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  terdapat  hubungan  timbal  balik  yakni hubungan  hak  dan  kewajiban,  dasar  hak  dan  kewajiban  telah  diatur  dalam  bentuk tertulis  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen dan  didukung  pula  dengan  penegakan  hukum  sehingga  dapat  tercapai  kepastian hukum  bagi  para  pihak.  Kewajiban  pelaku  usaha  pada  dasarnya  diberlakukan  guna melindungi  kepentingan  konsumen  begitu  pula  sebaliknya.  Dalam  praktik  perjanjian jual  beli  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  sering  kali  menimbulkan konflik berkelanjutan terkait dengan kualitas produk hingga kepada tahap penggantian kerugian yang diderita, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, posisi tawar konsumen  dalam  perdagangan  cenderung  lemah  sehingga  rentan  untuk  dilanggar haknya  untuk  itu  manakala  hak  konsumen  dilanggar  maka  pelaku  usaha  wajib bertanggungjawab.
Ada  tiga  aspek  tanggungjawab  pelaku  usaha  dalam  upaya  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen,  meliputi  kegiatan  yang  dilarang,  usaha  dalam memenuhi hak-hak konsumen dan standar mutu produksi yang baik. Dalam hal pelaku usaha  dapat  bertanggungjawab  maka  harus  didasari  atas  pelanggaran  terhadap  hak konsumen dan pelaku usaha melakukan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 8 Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  terkait  larangan  bagi  pelaku  usaha  untuk memberikan informasi menyesatkan dan tidak memenuhi standar mutu yang baik serta berdampak  negatif  bagi  konsumen,  kemudian  ada  pula  larangan  terkait memperdagangan  produk  yang  rusak.  Bagi  para  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang melakukan perdagangan terhadap barang dan jasa yang diperjual belikan,  bahkan  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  menghilangkan  produk  tersebut baik berupa barang atau jasa yang beredar.
Tanggungjawab  pelaku  usaha  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  meliputi  tanggung  jawab  atas  kerusakan  yang  diderita konsumen,  tanggung  jawab  atas  pencemaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha terhadap konsumen dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.
Dalam persoalan perdagangan pakaian bekas importir haruslah memiliki itikad baik dan  mampu  bertanggung  jawab  sebagai  pihak  yang  memproduksi  atau  penyedia barang  atau  jasa,  bahkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  Pasal  21
menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  atau  importir  bertanggung  jawab  sebagai  produsen produk  impor,  bertanggung  jawab  terhadap  penyediaan  jasa  asing.  Tanggung  jawab pelaku  usaha  bertujuan  untuk  memenuhi  hak-hak  konsumen  guna  mendapatkan produk  yang  berkualitas  karena  apabila  pelaku  usaha  memiliki  itikad  baik  dan  tidak melakukan  kegiatan  yang  dilarang  maka  secara  otomatis  pemenuhan  terhadap  hak konsumen  akan  terwujud.  Hal  tersebut  merupakan  aktualisasi  konkrit  dari  hubungan antara hak dan kewajiban konsumen.
Konsep  tanggung  jawab  dalam  hukum  merupakan  suatu  kewajiban.  Untuk  itu prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya tujuan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  berbagai  fenomena pelanggaran hak konsumen diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menentukan siapa yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  sejauh  apa  dapat  dibebankan pertanggungjawaban  kepadanya.  Berdasarkan  hal  tersebut  dengan  adanya perdagangan pakaian bekas impor maka pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab sehubungan dengan pakaiannya saja melainkan juga bertanggung jawab atas kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita oleh konsumen.
Di  Indonesia  pengaturan  mengenai  tanggungjawab  produk  diatur  dalam  Bab  VI Pasal 19 yang menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki keharusan bertanggungjawab atas kerugian baik berupa kerusakan ataupun segala bentuk hal yang dapat merugikan konsumen, kerugian yang diderita haruslah disebabkan oleh perdagangan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.  Pemahaman lebih lanjut terdapat pada ketentuan Pasal  28  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  memuat  ketentuan  bahwa perlu  adanya  pembuktian  terlebih  dahulu  dengan  menganalisis  ada  atau  tidaknya unsur  kesalahan  mengingat  berbicara  pertanggungjawaban  di  Indonesia  selalu berkaitan erat dengan pembuktian kesalahan. Ketika kesalahan dapat dibuktikan maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab dengan menberikan ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 19, 22 dam 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Sejalan  dengan  paparan  diatas,  tanggung  jawab  pelaku  usaha  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen  memiliki beberapa prinsip, yaitu:
1. Prinsip Product  Liability, Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  atas  kerugian konsumen  yang  disebabkan  oleh  produk  barang  atau  jasa  ang  merugikan  atau mencelakakan  keselamatan  konsumen,  dikenal  sebagai  tanggung  jawab  gugat produk.
2. Prinsip Liability  Based  On  Fault, Prinsip  ini  menekankan  pada  unsur  kesalahan sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana dan hukum perdata, prinsip ini menjadi  acuan  utama  bahwa  seseorang    dapat  bertanggung  jawab  apabila  dapat dibuktikan  kesalahannya,  untuk  dapat  dibuktikan  kesalahannya  setidaknya  ada empat unsur, yakni adanya perbuatan, adanya kesalahan, kesalahan yang terjadi haruslah  menimbulkan  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  dan  terdapat
hubungan  kausalitas    antara  kesalahan  yang  dilakukan  dengan  kerugian  yang diderita.
3. Prinsip  Praduga  untuk  Selalu  Bertanggung  Jawab  (Sistem  Pembuktian  Terbalik), Prinsip  ini  memiliki  pandangan  bahwa  pelaku  selalu  bertanggung  jawab  sampai ia  mampu  membuktikan  jika  ia  tidak  bersalah  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa beban pembuktian berada pada tanggung jawab tergugat.
4. Prinsip untuk Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Praduga Tidak Bersalah), Pelaku dianggap  tidak  bersalah  selama  ia  belum  terbukti  secara  sah  dan  meyankinkan menurut  hukum  melakukan  pelanggaran.  Dalam  ruang  lingkup  perlindungan konsumen prinsip ini masih terbatas.
5. Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  ( Strict  Liability ),  Prinsip  ini  fokus  utamanya adalah  pada  objek  atau  produk  dan  resiko  atau  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen  itu  sendiri.  Prinsip  ini  hadir  sebagai  jaminan  atas  produk  yang  dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.
6. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas ( Limitation of Liability ), Prinsip ini sering dipakai dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha akan tetapi  prinsip  ini  cenderung  berpotensi  merugikan  konsumen  bila  penerapannya tidak didasari kesepakatannya oleh kedua belah pihak.
Apabila  dikaji  lebih  dalam  mengenai  tanggung  jawab  yang  dianut  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  secara  tersirat  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  semua prinsip  yang  dipaparkan  di  atas  termuat  secara  eksplisit  di  dalam  Undang-Undang, sebagai  contoh  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  tidak  dianut  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi adanya ketentuan tersirat dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 bahkan pelanggaran terhadap Pasal tersebut memiliki konsekuensi hingga pada tahap dituntut  secara  pidana  hal  ini  didasari  oleh  Pasal  62  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.
Perlindungan  terhadap  konsumen  tidak  hanya  dapat  dilakukan  melalui  perangkat regulasi  saja  melainkan  didukung  dengan  peran  serta  pemerintah  dalam  melakukan pengawasan  dan  juga  melibatkan  instansi-instansi  yang  berwenang.  Oleh  karena kegiatan ekspor-impor berhubungan dengan Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya pelanggaran  dan  pelaku  mampu  bertanggung  jawab  maka  ditugaskan  secara  khusus penyidik  PPNS  Bea  dan  Cukai  dengan  diberikannya  kewenangan  khusus  untuk melakukan penyidikan yang sesuai dengan hukum acara pidana apabila kegiatan yang dilakukan dalam transaksi perdagangan menyebabkan terjadinya tindak pidana.
Terhadap segala jenis pelanggaran yang terjadi maka tanggung jawab pelaku apabila terjadi  pelanggaran  yang  dapat  berujung  pada  tindak  pidana  sehingga  dapat  dijatuhi sanksi  dan  denda  guna  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku  yang  melakukan pelanggaran di bidang perdagangan pakaian bekas impor mengingat  hukum Indonesia secar  tegas  telah  memuat  berbagai  bentuk  tanggung  jawab  dan  tanggung  jawab tersebut  haruslah  difokuskan  untuk  melindungi  konsumen  karena  konsumen
merupakan pihak yang sering berada di posisi terancam untuk itu perlu dilakukannya penegakan    hukum  dibidang  perlindungan  konsumen  guna  memberikan  kepastian hukum  dan  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  bagi  pihak-pihak  yang  menciderai hak-hak konsumen secara mutlak.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian penelitian maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:
1. Hak-hak  konsumen  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  sebagai  dasar  hukum  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  akan tetapi  kendati  sudah  ada  regulasi  masih  banyak  kasus  yang  menciderai perlindungan konsumen secara hukum karena lemahnya posisi tawar konsumen dalam transaksi perdagangan sehingga menyebabkan keselamatan dan keamanan konsumen  terancam  karena  transaksi  yang  terjadi  dalam  perdagangan  pakaian bekas impor beresiko menimbulkan ancaman kesehatan bagi konsumen sehingga perlu  dilakukan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen.  Perlindungan  dapat dilakukan dengan dua cara yakni yang bersifat preventif difokuskan pada usaha pemerintah  dalam  upaya  memberikan  perlindngan  bagi  para  pihak  khususnya konsusmen dalam kegiatan perdagangan. Khususnya dalam kegiatan pembinaan dan  pengawasan  dan  wajib  didukung  dengan  sinkronisasi  peraturan  perundag- undangan  demi  mewujudkan  kepastian  hukum  ditamabah  dengan  melakukan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  spesifik  dalam  hal perlindungan konsumen.
2. Pelaku  usaha  haruslah  bertanggung  jawab  ketika  kegiatannya  menimbulkan kerugian  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  pelaku  usaha dilarang  memberikan  informasi  yang  menyesatkan  dan  tidak  memenuhi  standar mutu dan memberikan dampak negatif bagi konsumen apabila hal tersebut terjadi maka  terhadap  pelaku  usaha  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dalam tanggung  jawab  pelaku  usaha  teradapat  beberapa  prinsip  yakni  prinsip product liability ,  prinsip liability  based  on  fault ,  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung jawab,  prinsip  selalu  untuk  tidak  bertanggung  jawab,  prinsip  tanggung  jawab mutlak,  dan  prinsip  tanggung  jwab  terbatas.  Apabila  terjadi  pelanggaran  maka untuk  memberikan  efek  jera  pelaku  usaha  haruslah  bertanggung  jawab  dengan dijatuhi sanksi dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamin,  M.  S.  (n.d.). PENGATURAN  PENJUALAN  BAJU  BEKAS  PAKAI  DARI  LUAR NEGERI  Studi  terhadap  Hukum  Import  di  Indonesia .  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Barakatullah,  Abdul  Halim  “Urgensi  Perlindungan  Hak -Hak  Konsumen  dalam Transaksi Di E- commerce” Jurnal Hukum. Vol 14. No. 2 (2007).
Barakatullah, Abdul Halim: Hak-Hak Konsumen , Bandung: Nusa Media, 2010.
Diana,  ledy.    “Perdagangan  Pakaian  Bekas  Impor  Mengapa  Masih  Marak  Terjadi?”,
Riau Law Journal , Vol 2 No. 2(2019).
Eleanora,  Fransiska  Novita  “Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  Pelaku  Usaha  Terhadap Ketentuan  Pasal  27  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen” Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 12 No. 2, (2018). Hlm. 217.
Fuady, Munir. Pangantar Hukum Bisnis , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012. Hadjon,  Philipus  M: Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  Peradaban, 2007.
Jelira,  Silvester  Dece,  Andi  Purnawati,  Ida  Lestiawati  “Penerapan  Sanksi  Pidana Terhadap  Pelaku  Penyelundupan  Import  Pakaian  Bekas” Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Vol. 1, No. 1, (2019). Hlm. 1868.
Kristayanti: Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Makarim,  Edmon,  dkk: Pengantar  Hukum  Telematika – Suatu  Kompilasi  Kajian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Mansyur,  Ali,  Irsan  Rahman  “Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 11 No. 1, (2015). Hlm. 6.
Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo: Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta,  Rajawali Pers, 2010.
Nur,  Yudha  Hadian  “Penerapan  Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak  ( Strict  Liability ) Dalam  Rangka  Perlindungan  Hukum” Litbang  Perdagangan,  Vol.  5  No.  2 ,  (2011). Hlm. 181.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
51/M-DAG/PER/7/2015Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Jakarta.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  48/M-DAG/PER/7/2015  Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Jakarta.
Samsul,  Inosentius  “Hukum  Perlindungan  Konsumen  Kemungkinan  Penerapan Tanggung  Jawab  Mutlak”  Universitas  Indonesia,  Fakultas  Hukum,  Pascasarjana, Cetakan 1, (2004). Hlm. 227
Sidarta: Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo, 2009. Simatupang, T. H. (2018). Aspek hukum periklanan . PT Citra Aditya Bakti.
Sutarto: Eddie, Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia, Jakarata: Erlangga, 2010.
Sutedi,  Adrian: Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen ,    Bogor, Ghalia Indonesia, 2008.
Tim    Analisis Kemendag, “Analisis Kebijakan Pakaian Bekas”,
http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor- 1466384948.pdf. 3 Desember 2023.
Toar,  Agnes  M: Tanggung  Jawab  Produk  dan  Sejarah  Perkembangannya, Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
Undang-Undang  Tentang  Kepabeanan ,  UU  Nomor  17  Tahun  2006  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995.  LN  Tahun  2014  No.  45  TLN  No 5512.
Undang-Undang Tentang Perdagangan , UU Nomor 7 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 45 TLN No. 5512.
Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  UU  Nomor  8  Tahun  1999.  LN  Tahun 1999 No. 42 TLN No. 382.
United  States  District  Court,  N.D.  California,  No.  05 – 1699  CRB,  Bextra  and  Celebrex Marketing  Sales  Practices  and  Product  Liability  Litigation,  July  5,  2007,  Jurnal West Law, http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#. 7 Desember 2023.
Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani: Transaksi  Bisnis  Internasional  (Ekspor-Impor  dan Imbal Beli), Jakarta: Rajawali Press, 2001.
Zulham: Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Kencana, 2013.