## MANAJEMEN BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN KARIR DAN PROMISI JABATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Abd Khalaik 1 , Muhammad Awarih 2
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: Khalikmandar@gmail.com
3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: azwarihaco@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  influence  of  career development  and  promotion  at  the  Polewali  Mandar  District  Health Office.  Data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  and image  documentation.  The  results  showed  that  career  development  as  the empowerment  of  ASN  in  the  Polewali  Mandar  Health  Service  was  in accordance with Law Number 5 of 2014 concerning ASN. Employees pay attention  to  discipline,  education  levels  and  recommendations  from  local agencies.  Its  management  has  been  running  quite  well  based  on  the applicable regulations while still prioritizing the discipline and behavior of ASN even though it is not yet optimal.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisa pengaruh  perkembangan  karir  dan  promosi  jabatan  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Tehnik  pengumpulan  data melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  gambar.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  karir  sebagai pemberdayaan ASN di Dinas Kesehatan Polewali Mandar, telah sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  ASN. Pegawainya  memperhatikan  kedisiplinan,  jenjang  pendidikan  dan rekomendasi  dari    instansi  setempat.  Pengelolaannya  telah  berjalan dengan cukup baik berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan  kedisiplinaan  dan  prilaku  ASN  meski  belum maksimal.
Kata Kunci : Regulasi, Pengembangan, Karir, Dinas Kesehatan.
200 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi birokrasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan  seminar,  pelatihan,  kursus  sampai  pertukaran  pegawai  negeri dengan pegawai swasta. Diharapkan dengan program ini terdapat kinerja baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Setiap  pegawai  memiliki  hak  yang  sama  untuk  bisa  mencapai  jabatan tertentu  jika  kinerja  yang  dilakukan  telah  maksimal  dan  telah  mendapatkan nilai  yang  objektif  dari  pemerintah  atau  kepala  lembaga/instansi  yang berkaitan.  Sehingga  bisa  dilakasanakan  promosi ke  jabatan  yang  lebih  tinggi. Kegiatan seperti ini dapat memaksimalkan kinerja pegawai ASN menjadi lebih baik.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk menduduki  jabatan  pemerintahan.  ASN  terintegrasi  mulai  dari  perencanaan, perekrutan,  pengembangan  karir,  penggajian,  sampai  pemberhentian/pensiun. Pengembangan  karir  sangat  penting  bagi  setiap  orang,  karena  perkembangan karir adalah bentuk penghargaan bagi kinerjanya selama bekerja.
Jenjang karir profesional merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja dan  profesionalisme,  sesuai  dengan  bidang  pekerjaan  melalui  peningkatan kompetensi.  Jenjang  karir  merupakan  jalur  mobilitas  vertikal  yang  ditempuh melalui  peningkatan  kompetensi,  dimana  kompetensi  tersebut  diperoleh  dari pendidikan  formal  berjenjang,  pendidikan  informal  yang  sesuai/relevan maupun pengalaman praktik klinis yang diakui. Dengan arti lain, jenjang karir merupakan  jalur  untuk  peningkatan  peran  perawat  profesional  di  sebuah institusi.  Dalam  penerapannya,  jenjang  karir  memiliki  kerangka  waktu  untuk pergerakan  dari  satu  level  ke  level  lain  yang  lebih  tinggi  dan  dievaluasi berdasarkan penilaian kinerja.
Pengembangan  sistem  jenjang  karir  profesional  bagi  perawat  dapat dibedakan  antara  tugas  pekerjaan  dan  karir.  Pekerjaan  sebagai  perawat diartikan  sebagai  suatu  posisi  atau  jabatan  yang  diberikan/ditugaskan,  serta ada  keterikatan  hubungan  pertanggung  jawaban  dan  kewenangan  antara atasan  dan  bawahan,  dan  mendapatkan  imbalan  penghargaan  berupa  uang. Karir  sebagai  perawat  diartikan  sebagai  suatu  bidang  kerja  yang  dipilih  dan ditekuni oleh individu untuk dapat memenuhi kepuasan kerja individu melalui suatu  sistem  dan  mekanisme  peringkat,  dan  bertujuan  untuk  meningkatkan keberhasilan  pekerjaan  sehingga  pada  akhirnya  akan  memberikan  kontribusi
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 201
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
terhadap  bidang  profesi  yang  dipilihnya.  Pemilihan  karir  dan meningkatkannya  secara  bertahap  akan  menjamin  individu  perawat  dalam mempraktikkan  bidang  profesinya,  karena  karir  merupakan  investasi  jangka panjang yang menghasilkan pengakuan dan penghargaan baik materi maupun non materi sesuai level karir perawat yang disandangnya. Komitmen terhadap karir,  dapat  dilihat  dari  sikap  dan  perilaku  individu  perawat  terhadap profesinya  serta  motivasi  untuk  bekerja  sesuai  dengan  karir  yang  telah dipilihnya.  Dalam  sistem  jenjang  karir  profesional  terdapat  beberapa  aspek yang  saling  berhubungan  yaitu  kinerja,  orientasi  profesional  dan  kepribadian yang baik.
Pengembangan karir pegawai negeri sipil pada pemerintahan tidak sama dengan  pengembangan  karir  pada  perusahaaan  swasta.  Pengembangan  karir pegawai  negeri  sipil  dinilai  dengan  beberapa  indikator  yaitu  prestasi  kerja, pelatihan (Diklat), pengalaman kerja, promosi dan kesempatan untuk tumbuh. Dibeberapa daerah pengembangan karir pegawai diukur dengan indikator yang berbeda-beda seperti penelitian yang dilakukan di bali oleh Jayanti (2012).
Data Badan Kepegawaian Negara menunjukkan saat ini terdapat hampir empat  juta  pegawai  negeri  sipil    Kritik  tentang  rendahnya  mutu  pelayanan PNS  selalu  dikaitkan  dengan  profesionalisme  semata.  Padahal,  tidak memadainya  kualitas  kerja  PNS  juga  merupakan  akibat  tidak  berimbangnya rasio  antara  jumlah  PNS  dengan  para  stakeholders-nya.  PNS  di  Indonesia hanya  1,7  dari  total  jumlah  masyarakat  Indonesia.  Terlepas  dari  pentingnya aspek  jumlah,  mengefisienkan  jumlah  PNS  dipandang  sebagai  formula  yang dapat  diterapkan  guna  memastikan  setiap  PNS  bekerja  secara  lebih  serius berdasarkan posisi mereka.
PNS  atau  sering  disebut  birokrat,  sesungguhnya  adalah  publik  servant yang  wajib  memberikan  pelayanan  publik  yang  terbaik  kepada  masyarakat sebagai  pelanggan.  Salah  satu  bentuk  motivasi  yang  dapat  memacu  seorang PNS  bekerja  lebih  profesional,  antara  lain  adalah  adanya  sistem  pola  karier yang  jelas.  Pola  karier  PNS  adalah  pola  pembinaan  pegawai  yang menggambarkan alur perkembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian  antara  jabatan,  pangkat,  pendidikan  dan  pelatihan  jabatan, kompetensi,  serta  masa  jabatan  sejak  pengangkatan  pertama  dalam  jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
Pola  karier  PNS  disusun  oleh  pejabat  yang  berwewenang  sejak pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS/jabatan hingga mencapai batas usia pensiun.  Hakikat  pola  karier  PNS  adalah  lintasan  perkembangan  dan kemajuan  pegawai  dengan  pola  gerakan  posisi  pegawai  baik  secara  horizontal maupun  vertikal yang selalu mengarah pada tingkat atau jenjang posisi yang lebih  tinggi.  Ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Pokok-pokok  Kepegawaian,
PNS  diangkat  dalam  jabatan  dan  pangkat,  pada  jabatan  struktural  dan jabatan  fungsional.  Jabatan  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan  tugas, tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  seseorang  PNS  dalam  suatu  satuan organisasi  negara.  Jabatan  dalam  lingkungan  birokrasi  pemerintah  adalah jabatan karier.
Hal  ini  merupakan  salah  satu  prinsip  pengembangan  karir  yang  sangat fundamental  sifatnya.  Salah  satu  cara  meningkatkan  kualitas  pegawai  yaitu melalui  pengembangan  karir  yang  direalisasikan  melalui  prestasi  kerja, pelatihan (Diklat), pengalaman kerja, promosi dan kesempatan untuk tumbuh. Namun hal ini relatif tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak jarang hal ini menjadi  topik  hangat  yang  diperbincangkan.  Berbagai  kekeliruan  dan penyimpangan  mewarnai  upayaupaya  pemerintah  dalam  mengembangkan sumber daya manusianya seperti halnya promosi jabatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yakni  suatu  metode yang  digunakan  untuk  meneliti  objek  alamiah  dimana  peneliti  sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara surposive, teknik pengumpulan dengan triagulasi. Analisi data bersifat induktif/kualitatif. Proses  penelitian  dimulai  dengan  menyusun  asumsi  dasar  dan aturan  berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.
Penelitian  dilakukan  di  BKPP  dan  Dinkes  di  Kabupaten  Polewali Mandar. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada data observasi,  wawancara,  studi  pustaka,  dan  dokmentasi.  Observasi  merupakan suatu  cara  mengumpulkan  data  dengan  jalan  mengadakan  pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Wawancara adalah suatau proses tanya  jawab  lisan,  dimana  2  orang  atau  lebih  saling  berhadapan  secara  fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya  (Sukandarrumidi,  2006).  Studi  pustaka  adalah  kumpulan  data  yang dilakukan dengan mencari sumber data tertulis seperti buku, artikel jurnal dan laporan  penelitian  terdahulu  yang  dapat  dijadikan  landasan  teori  untuk memperkuat proses analisis data. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang mengandung  informasi  dari  objek  penelitian  agar  dapat  membantu  peneliti, baik  dari  sumber  yang  berbentuk  tulisan  seperti  kebijakan,  catatan  harian, atau sumber-sumber yang berbentuk gambar seperti foto dan lain-lain.

## HASIL PENELITIAN
Dinas  Kesehatan  ini  resmi  terbentuk   sejak  pada  tahun  1960  dengan dasar   Undang-Undang  nomor  29  tahun  1959  tentang  pembentukan  daerah tingkat  II  di  Sulawesi,  dan  Undang-Undang  nomor  29  tahun  1960  tentang
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 203
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
pokok-pokok  pemerintahan.  Awal  terbentuknya  mempunyai  wilayah  kerja yang  cukup  luas   yaitu  wilayah  Polewali  dan  Mamasa   yang   dulu  disebut sebagai  Kabupaten  Polewali  Mamasa,  dalam  perkembanganya  yaitu  ditahun 2002 berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa,  wilayah  Mamasa  resmi  menjadi  Satu  Kabupaten,  sehingga Kabupaten  Polewali  Mamasa  berganti  nama  menjadi  Kabupaten  Polewali Mandar.  Dan  kemudian  berdasarkan  Undang-Undang  nomo  26   tahun  2004 tentang  pembentukan  Propinsi  Sulawesi  Barat,  wilayah  ini  (Kab.  Polewali Mandar,  Mamasa,  Majene,  Mamuju  dan  Mamuju  Utara)   resmi  menjadi  satu Propinsi  berpisah  dengan  propinsi  Sulawesi  Selatan.  Awalnya  kantor  Dinas Kesehatan   bergabung  dengan  Kantor  Pemerintah  Kabupaten  Polewali Mamasa  (Tempo  Doelue)  ini  beralamat  di  Jalan  Basiru   Nomor  1  Polewali, sekarang  diawal  tahun  2008  gedung  ini  menjadi  kantor  Kelurahan  Polewali Kecamatan  Polewali.  20  tahunsebelumnya  yaitu  tepatnya  ditahun  1980an Karena Pemerintah Kabupaten
Polewali  Mamasa  Membangun  Gedung  Baru  Rumah  Sakit   Umum Daerah (RSUD Polewali) dan meninggalkan gedung lamanya yang masih layak pakai,  Kantor  Dinas  Kesehatan  menempati  gedung  Rumah  Sakit  ini  hingga sekarang. Sementara Gedung yang lama Pemda Polewali Mamasa ditinggalkan Pemda  Polmas  dengan  Gedung  Barunya,   Gedung  Lama  penda  cq  Dinas Kesehatan ditempati sementara oleh dr. H. Atjo Manaf, sebagai rumah jabatan Kepala Dinas Kesehatan waktu itu.
Pada tahun 2005 Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar  melepas salah  satu  UPTnya  (Unit  Pelaksana  Tehnisnya)  RSUD  Polewali  menjadi Kantor   dan  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada  Kepala  Daerah (Bupati).  Masih  dalam  tahun  yang  sama  Dinas  Kesehatan  Polewali  Mandar kemudian di merger dengan BKKBN sebagai konsekwensi di dekonsentrasikan BKKBN oleh Pemerintah pusat dan lemahnya posisi strategis Dinas Kesehatan pada  awal-awal  desentralisasi.  Namun  di  sayangkan  pada  tahun  2008  sebagai konsekwensi  dari  penerapan  Kepres  no  41  tahun  2007  tentang   Organisasi Perangkat Daerah. BKKBN Kabupaten Polewali Mandar harus dipisahkan lagi dengan Dinas Kesehatan.
Sejak  melepas  UPTnya  RSUD  Polewali  dan  merjer  dengan  BKKBN dengan  nama  Dinas  Kesehatan  dan  KB,  mempunyai  kedudukan  Sesuai  SK Bupati  nomor  14  tahun  2006  disebutkan  bahwa  kedudukan  dari  Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana merupakan unsur pelaksaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan dan keluarga berencana. Dinas di pimpin oleh seorang  kepala  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati melalui  Sekretaris  Daerah.  Dua  tahun  merger  pembangunan  kesehatan  dan keluarga  berencana  bergerak  dengan  cepat,  menjadikan  indikator  Indonesia sehat  sebagai  target  Kabupaten  sehat,  hal  ini  ditandai  dengan  diterimanya
204 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
penghargaan  dari  Presiden  Republik  Indonesia  ”Manggala  Karya  Bakti Husada”  sebagai  penghargaan  tertinggi  dalam  pembangunan  kesehatan  dan pengharggaan  “Manggala  Karya  Kencana”  sebagai  penghargaan  tertinggi dalam pembangunan keluarga berencana.
Perpisahan  dua  instansi  yang  sebelumnya  dalam  posisi  yang  lemah  dan bergabung  menjadi  kekuatan  besar  guna  mempercepat  pembangunan kesehatan,  kependudukan  dan  keluarga  berencana,  membuat  masing-masing dinas  harus  merombak  kembali  visinya.  Dimana  visi  sebelumnya  adalah terwujudnya  kemandirian  sehat  dan  kemandirian  keluarga  pada  masyarakat Polewali  Mandar  berdasarkan  agama  dan  nilai-nilai  budaya.  Makna  dari  Visi tersebut diatas adalah gambaran komitmen dari dinas kesehatan dan keluaraga berencana  beserta  seluruh  jajarannya  yang  lebih  mengupayakan  kemandirian sehat dan kemandirian keluarga pada masyarakat dalam menangani persoalan kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan agama dan nilai-nilai budaya „Sipamandar „ Diawal Desentralisasi Visi ini dibuat dan dirancang untuk dapat dicapai ditahun 2005, yaitu Terwujudnya kemandirian sehat pada masyarakat Polewali Mandar berdasarkan agama dan nilai-nilai budaya. Namun setelah di merger dengan BKKBN dan karena kompleksitas permasalahan kesehatan dan keluarga  berencana  yang  dihadapi  begitu  besar  dan  rumit,  maka  sejak  tahun 2006  kemandirian  sehat  ditambahan  dengan  kemandirian  keluarga  dan penentuan  batas  waktu dihilangkan,  Namun  demikian  tidak  dicantumkannya batas  waktu  ini  tidak  berarti  berubah  makna  yang  terkandung  di  dalamnya. demikian juga dengan penambahan kemandirian keluarga sebagai penyesuaian dari visi BKKBN pusat yaitu Seluruh Keluarga Ikut KB yang dapat diartikan adanya  kemandirian  keluarga  untuk  ber  KB  merupakan  konsekwensi  dari  di mergernya.

## Tupoksi Dinas Kesehatan
Tupoksi  Peraturan  Bupati    Kabupaten  Polewali  Mandar  Nomor  39 Tahun  2007  tentang  tupoksi  Dinas  Kesehatan.  Yaitu  dengan  tupoksi  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Polewali  Mandar Dinas  Kesehatan  mempunyai  tugas membantu  Bupati  melaksanakan  urusan  Pemerintahan  di  bidang  kesehatan  yang menjadi  wewenang  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada kabupaten,  yang  terbagi  dan  terinci  secara  sistematis  ke  dalam  tugas  sekertaris, yang terbagi masing-masing bidang, subbagian dan seksi.
a. Dinas  mempunyai  tugas  membantu  bupati  melaksanakan  urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada  kabupaten,  yang  terbagi  dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretaris,masing-masingbidang, subbagian dan seksi.
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 205
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
b. Sekretariat  dinas  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan umum,kepegawaian,  perlengkapan,  pengelolaan  keuangan,  penyusunan program,  evaluasi  dan  pelaporan  dinas  yang  terbagi  dan  terinci  secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbagian.
c. Subbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan dinas.
d. Subbagian  umum  dan  kepegawaian  mempunyai  tugas  melaksanakan urusan umum dan kepegawaian dinas.
e. Subbagian  penyusunan  program,  evaluasi  dan  pelaporan  mempunyai tugas  melaksanakan  kegiatan  penyusunan  program,  evaluasi  dan pelaporan.
f. Bidang  pelayanan  kesehatanmempunyai  tugas  merumuskan  dan melaksanakan  kebijakan  di  bidang  pelayanan  kesehatan,  yang  terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
g. Seksi  pelayanan  kesehatan  primer  dan  tradisional  mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
h. Seksi  pelayanan  kesehatan  rujukan  dan  penjaminan  kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan  fasilitasi  serta  evaluasi  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  rujukan dan penjaminan kesehatan.
i. Seksi  mutu  pelayanan  kesehatan  mempunyai  tugas  melaksanakan penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi  serta  evaluasi pelaksanaan mutu pelayanan kesehatan.
j. Bidang  kesehatan  masyarakat  mempunyai  tugas  merumuskan  dan melaksanakan  kebijakan  di  bidang  kesehatan  masyarakat,  yang  terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
k. Seksi  kesehatan  keluarga  dan  gizi  mempunyai  tugas  melaksanakan penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi  serta  evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi.
l. Seksi  promosi  kesehatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  promosi  kesehatan  dan pemberdayaan masyarakat.
m. Seksi penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  penyehatan  lingkungan  dan kesehatan kerja.
n. Bidang  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  mempunyai  tugas merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang  pencegahan  dan pengendalian  penyakit,  yang  terbagi  dan  terinci  secara  sistematis  ke dalam tugas masing-masing seksi.
206 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
o. Seksi  surveilans  dan  imunisasi  mempunyai  tugas  melaksanakan penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi  serta  evaluasi pelaksanaan kegiatan surveilans dan imunisasi.
p. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit menular.
q. Seksi  pengendalian  penyakit  tidak  menular  dan  kesehatan  jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan  fasilitasi  serta  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pengendalian  peksi kefarmasian  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi  serta  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan kefarmasian.enyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
r. Bidang  sumber  daya  kesehatan  mempunyai  tugas  merumuskan  dan melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
s. Seksi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  mempunyai  tugas  melaksanakan penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi  serta  evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan.
t. Seksi pengembangan sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pengembangan  sumber  daya  manusia kesehatan.
u. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan.
Pengembangan  karir  dalam  hal  ini  di  kerucutkan  hanya  dengan  ruang lingkup  Dinas  Kesehatan  yang  mana  menjadi  rumusan  masalah  yaitu pengembangan  karir  di  dalam  aturan  yang  berlaku  yang  mengatur    segalah aspek  kepegawaian  di  ruang  lingkup  Dinas  Kesehatan.  Dalam  membahas pengembangan karir tak lepas daripada sumber daya pegawainya dalam hal ini yaitu potensi dikembangkan menuju  karir yang selanjutnya,  membidik target dengan  menyesuaikan  jenjang  pendidikan  dan  pangkat  tersebut  dan memperhatikan  permintaan  atau  rekomendasi  dari  instansi  tersebut  sesuai dengan  jabatan  yang  menjadi  target  tersebut.  Dalam  manajemen  birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar telah dilaksankan dalam proses mengikuti peraturan yang berlaku salah satu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014  yang  mengatur  tentang  ASN  terdapat  yang  mengatuur  tentanng pengembangan karir.
Dalam  mengikuti  langkah  pengembangan  karir  ialah  harus  memenhi aspek  berikut  ialah  dengan  memahami  kemampuan  diri  sendiri  dalam  bidang yang akan di tempuh, adanya tujuan karir setelah pengembangan tersebut, dan
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 207
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
melaksanakan  rencan  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  lembaga  tersebut yang terkait. Karir adalah urutan, status, jenjang dan pengalaman pekerjaan, jabatan  atau  posisi  seseorang  baik  dalam  perusahaan,  organisasi  maupun pekerjaan  sehingga  menuntut  tanggung  jawab  dan  kemampuan  kerja  yang lebih baik.
Karir  juga  dapat  diartikan  sebagai  rangkaian  aktivitas  pekerjaan berkelanjutan  dan  melibatkan  pilihan  dari  berbagai  macam  kesempatan  yang terjadi  akibat  interaksi  individu  dengan  organisasi  dan  lingkungan  sosialnya. Sumber  daya  merupakan  hal  yang  utama  dalam  suatu  roda  pemerintahan, pengelolaan  suatu  lembaga  ataupun  mengelola  suatu  masyarakat  adalah bermodalkan suatu sumber daya manusia dalam hal ini ialah pegawai.
Sebagai  spesialis  fungsional  yang  mempunyai  kemampuan  berfikir menilai  dan  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  secara  konsepsional  dan komperhensif  di  lingkungan  organisasi/departemennya.Pengembangan  karir. Dalam  rangka  mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa (good  gavernance)  serta  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  baik,  efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia aparatur  khususnya Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, adil,  jujur  dan  kompeten  dalam  bidangnya.  Dengan  kata  lain,  PNS  dalam menjalankan  tugas  tentunya  harus  berdasarkan  pada  profesionalisme  dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.
Berkaca  kepada  permintaan  instansi  dalam  hal  ini  bahwa  kouta mengikuti pengembangan karir tak semerta-merta haruslah sesuai permintaan semisal apabila ada yang pensiun atau meninggal dunia peluang pengembangan sangatlah  besar  dengan  ditinjau  dari  kemampuan  yang  memadai  dan menyesuaikan  pangkat  terhadap  kinerja  Penempatan  dalam  rangka Pengembangan  Profesi  Dari  penggabungan  antara  bakat  dan  minat  pegawai, dapat diarahkan untuk diberi tugas dalam jabatan-jabatan  yang memerlukan syarat  kualifikasi  teknis  dan  kemampuan  mengenal  kegiatan-kegiatan manajemen.  Pengawasan  pada  tahap  ini  dikombinasikan  dengan  pelatihan- pelatihan teknik sosialisasi dan teknik manajemen pada tingkat dasar, yaitu :
Penugasan dalam rangka Pemantapan Profesi Dalam tahap ini secara selektif pegawai ditugasi:
a. Sebagai manajer staf dan manajer lainnya sesuai dengan kemampuannya guna memantapkan kemampuan manajerialnya yang bersangkutan agar dapat meniti jenjang jabatan yang lebih tinggi.
b. Sebagai  spesialis  sesuai  dengan  keahliannya  untuk  dapat  mengenali, menilai dan memecahkan setiap masalah dalam lingkup tugasnya, dalam konteks keseluruhan, masalah yang dihadapi oleh organisasi.
208 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## KESIMPULAN
Bahwa  dengan  berlandaskan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  ASN.  Yang  dalam  kandungannya  mengatur  tentang  pengembangan karir yang mana sudah dalam tahap yang sesuai dengan pemberdayaan ASN di Dinas Kesehatan dengan memperhatikan pegawainya terhadap pengembangan karir tersebut denagan upaya memperhatikan kedisiplinan, jenjang pendidikan dan  rekomendasi  dari    instansi  setempat.  Bahwasanya  dalam  pengelolaan tersebut sudah telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kedisiplinaan dan prilaku ASN tersebut. Hanya saja  dalam hal ini persoalan mengenai data daripada yang di dapatkan di lokasi penelitian masih banyak yang kurang diperbarui sekiranya itu adalah bahan dalam perbaikan pengelolaan roda organisasi tersebut.

## SARAN
Saran  terlebih  kepada  seluruh  elemen  masyarakat  menjalankan  segalah aktifitas  dan  pekerjaan  dengan  tidak  melanggar  peraturan  dan  norma-norma yang  berlaku  dengan  senantiasa  menjaga  keharmonisan  berlembaga. pengembangan karir dan promosi jabatan  atau dalam hal ini kepada pegawai atau  pemangku  jabatan  raihlah  pengembangan  dengan  selalu  berasaskan aturan  yang  berlaku  dan  selalu  mengalamatkan  pengembangan  kepada kemajuan daerah yang kita cintai ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  S.  Ruky.  2006. Sistem  Manajemen  Kenerja ,  Jakarta,  PT. Gramedia Pustaka.
Danang, Sunyoto. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta, PT. Buku Seru.
Flippo, Edwin. 1997. Manajemen Personalia , Jakarta,  PT. Erlangga
George R. Terry. 2005. Principles of Management , New York, Alexander Hamilton Institute.
Handoko,  T.  Hani.  2012.  Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
Marwansyah.  2012.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Bandung,
Alfabeta
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020
| 209
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Undang-undang  29  Tahun  1959  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat Ll Di Sulawesi
Undang-undang  Nomor  29  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan
Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Provinsi Sulawesi Barat