INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4096-4106 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Hukum Pidana Tambahan Kebiri Kimia Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi

## Manusia Dan Tujuan Pemidanaan
Messy Rivelya Hape 1 ✉ , Selfianus Laritmas 2
Fakultas Hukum, Universitas Halmahera,Maluku Utara Tobelo
Email: rivelyamessy@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang bersifat kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Sejalan dengan pendapat John Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh alam atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara (Haryanto.2014:25). Berbanding terbalik dengan salah satu sanksi atau hukuman yang telah  dilegitimasi yakni sanksi kebiri kimia yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Sanksi kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia  karena  dapat  dikategorikan  sebagai  hukuman  yang  kejam  dan  berupa  penyiksaan  yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28I salah satunya yakni hak untuk tidak disiksa. Selain itu sanksi kebiri tidak mencerminkan keadilan yang berdasarkan jiwa bangsa (volgeist) dengan makna adil yang bermartabat yaitu keadilan yang memanusiakan manusia. Selain itu kebiri kimia hanya berorientasi pada pada pembalasan  yang hanya mengejar kepuasan hati namun tidak memulihkan keadaan korban maupun korban. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana pelaku harus dapat diperbaiki dan diterima dimasyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.
Kata Kunci: Kekerasan seksual, Kebiri kimia, Hak Asasi Manusia, Tujuan Pemidanaan
Abstract
Human rights are basic natural rights that are given by God to humans from birth and cannot be revoked by anyone.  In  line  with  John  Locke's  opinion  that  all  individuals  are  gifted by  nature  for  life,  freedom,  and ownership, which are their own property which cannot be revoked or stripped down by the state (Haryanto, 2014: 25). In contrast to one of the sanctions or punishments that has been legitimized, namely the chemical castration sanction contained in Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016. Chemical castration is considered incompatible with human rights because it can be categorized as a cruel punishment and in the form of torture that degrades human dignity. This is not in accordance with Article 28I, one of which is the right not to be tortured. In addition, castration sanctions do not reflect justice based on the soul of the nation (volgeist) with the meaning of dignified justice, namely justice that humanizes humans. In addition, chemical castration is only oriented towards revenge which only seeks satisfaction but does not restore the condition of the victim or the victim. This is not in accordance with the purpose of punishment where the perpetrator must be corrected and accepted in society and not repeat his actions.
Keyword: Sexual Violence, Chemical Castration, Human Rights, Purpose of Punishment

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan fenomena sosial dalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian baik secara jasmani maupun rohani. Salah satu kejahatan yang sering terjadi yaitu kejahatan kekerasan  seksual.  Kejahatan  kekerasan  seksual  merupakan  kejahatan  yang  merendahkan kemanusiaan. Korban dari kejahatan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Seiring dengan perkembangan zaman anak juga menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi  pidana  dan  memberikan  tindakan  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak. maka,  disahkanlah  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pada  Pasal  81  ayat  (7)  pemerintah  telah  melegitimasi  Kebiri  kimia  sebagai  pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Sanksi kebiri kimia mendapat penolakan dari berbagai pihak seperti Komnas HAM, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan yang lainnya.
IDI menolak sebagai eksekutor karena beberapa pertimbangan yaitu efektivitas dari kebiri kimia dan efek samping yang tidak diinginkan dari kebiri kimia, kemungkinan permasalahan kejiwaan  (psikis)  yang  menyebabkan  kejahatan  seksual  dan  kesempatan  bagi  pelaku  tindak pidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrim (Soetedjo, dkk.2018:69).
Kebiri  kimia  juga  memberikan  efek  negatif  seperti  mengurangi  produksi  hormone
testosteron  sehingga  menurunkan  dorongan  seksual,  mengurangi  massa  otot,  yang memperbesar  kesempatan  tubuh  menumpuk  lemak  dan  kemudian  meningkatkan  risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
Melihat  efek  negatifnya  kebiri  kimia  dianggap  bentuk  tindakan  penyiksaan  dan merendahkan harkat dan martabat manusia dalam artian bahwa bahwa sanksi atau hukuman kebiri  kimia  tidak  sesuai  dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Selain  itu,  Sanksi  kebiri  kimia  hanya berorientasi  pada  pembalasan,  dimana  pelaku  kejahatan  harus  dihukum  sesuai  dengan perbuatannya  tanpa  melihat  akibat  apapun  yang  timbul  dari  pemberian  sanksi  tersebut. Pemberian  sanksi  pidana  tidak  semata-mata  hanya  memberikan  efek  jerah  tetapi  harus memberikan  manfaat  dan  keadilan  kepada  pelaku  kejahatan  sehingga  setelah  menjalani hukuman pelaku dapat diterima di masyarakat dan memperbaiki pelaku.
Melalui kajian ini akan menganalisis bagaimana sanksi kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi  Manusia  dan  Tujuan  Pemidanaan.  Apakah  sesuai  dengan  Hak  Asasi  Manusia  dan mewujudkan suatu keadilan yang bermartabat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan yang semestinya  atau  tidak.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  sanksi  kebiri  kimia  dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali, 2018). Penelitian ini terutama  mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum  positif  maupun  asas-asas  hukum  yang bertujuan  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  serta  permasalahan  yang  timbul  di dalamnya.
Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach).  Penulis menggunakan pendekatan ini dengan menelaah Pasal  81  Ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi  pidana  tambahan  berupa  kebiri  kimia  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang- undangan  lain  sesuai  dengan  hierarki  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  Hak Asasi  Manusia  diantaranya  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh
indonesia melalui Undang-Undang.
Bahan  Hukum  yang  telah  diperoleh,  diklasifikasikan  berdasarkan  dengan  rumusan masalah,  kemudian  dideskripsikan  secara  sistematis  kemudian  memberikan  penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori serta pendapat ahli  kemudian dapat ditarik kesimpulan  dan  memberikan  rekomendasi  dalam  solusi  pemecahan  masalah  hukum  (legal problem solving), Sehingga teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menganalisis  peraturan  di  Indonesia  yang  mengatur mengenai pidana tambahan kebiri kimia yang telah dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa,  anak  memiliki  peran  strategis  dalam pembangunan  berkelanjutan  suatu  negara.  Kedudukan  anak  sepatutnya  diberikan perlindungan  agar  terhindar  tindakan-tindakan  sewenang-wenang  yang  mengancam keselamatan dan masa depan anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, anak masih saja dijadikan sasaran dari suatu tindak kejahatan, hal ini karena anak rentan terhadap diskriminasi. Salah satunya kekerasan seksual pada anak, kekerasan seksual pada anak bagian dari tindakan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak.
Pendapat Ernest Sengi bahwa“Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang  mengancam  harkat  dan  martabat  manusia  atau  dapat  disebut  sebagai  kejahatan kemanusiaan.  Jenis  kejahatan  ini  marak  terjadi  pada  perempuan  dan  anak.  Kekerasan terhadap  perempuan  terutama  anak,    merupakan  suatu  perbuatan  yang  ditentang  oleh semua  manusia  di  dunia  karena  merupakan  perbuatan  yang  merendahkan  harkat  dan martabat orang lain (Ernest.2020:285). ”
Kekerasan seksual pada anak terjadi karena kekuasaan secara fisik sehingga sehingga dengan mudah terkena tindakan diskriminasi karena tubuh yang mungil menjadi ancaman dan  sasaran  kejahatan  ini.  Selain  itu,  kekerasan  seksual  dapat  didefinisikan  sebagai serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih berpengetahuan atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang tanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti  orang  tua  atau  pengasuh)  dimana  anak  tersebut  dipergunakan  sebagai  objek pemuas bagi kebutuhan seksual mereka (Stephanie, 2006: 9-10).
Hukum pidana umum indonesia yang telah diratifikasi mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak  menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)  telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan (2).
Kejahatan  terhadap  anak  seperti  kekerasan  seksual  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  khusus  sehingga  terdapat  aturan  khusus  (lex  specialis)  yang  mengatur  mengenai kekerasan  seksual  pada  anak.  peraturan  khusus  mengenai  kekerasan  seksual  pada  anak diatur  dalam  Undang-Undang  pada  Undang-  Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia. Yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia  hanya  kepada  pelaku  yang  merupakan  Residivice  yang  melakukan  kekerasan  atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan secara paksa dengan pelaku atau orang lain, yang berakibat luar biasa kepada korban, maka pelaku akan diancam dengan pidana penjara  dan  pidana  tambahan  berupa  kebiri  kimia.  pidana  tambahan  kebiri  kimia dikecualikan kepada pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak. Dapat dicermati dalam bunyi pasal berikut :

## 1. Pasal 76 D
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

## 2. Pasal 81 Ayat
(4) Selain  terhadap  pelaku  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  penambahan  1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak
Dalam Hukum pidana di Indonesia mengenal asas “Lex specialis derogat legi generalis”, yaitu  salah  satu  asas  hukum  memiliki  arti  bahwa  aturan  hukum  yang  khusus  akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. sehingga aturan hukum yang bersifat umum dikesampingkan sepanjang masih ada aturan hukum yang khusus. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ada.
Jenis pidana kebiri kimia bukanlah pidana pokok melainkan jenis pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, dan Denda. Sedangkan pidana tambahan salah satunya ialah pencabutan hak- hak tertentu.

## B. Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Kata  Kebiri  memiliki  arti  sudah  dikeluarkan kelenjar  testisnya  (pada  hewan)  sehingga  tidak  dapat  memproduksi  sperma,  menjadikan mandul, mengurangi dengan cara licik.
Kebiri dikenal dengan 2 bentuk yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofilia sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya  bisa  lewat  pil  ataupun  suntikan.  Bila  hormon  testosteron  melemah,  maka kemampuan  ereksi,  libido,  atau  hasrat  seksual  seseorang  akan  berkurang  bahkan  hilang sama sekali (Nuzul Qur’aini Mardiya:2017).
Kehilangan  gairah  seksual  sementara  dianggap  sebagai  cara  yang  tepat  untuk memberikan efek jerah serta membuat pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi hal ini membuat  pelaku  merasa  dendam  dan  melampiaskan  rasa  seksualitasnya  kepada  anak dengan menggunakan organ tubuh lain ataupun benda.
Selain itu tidak menjamin bahwa ketika setelah menjalani hukuman pelaku tidak akan melakukan  perbuatan  lagi.  Karena  merasa  telah  lama  tidak  melakukan  sehingga  timbul keinginan  maka  bisa  saja  pelaku  akan  melakukan  perbuatannya  lagi  lebih  parah.  Hal  ini
sejalan  dengan  alasan  penolakan  IDI  sebagai  eksekutor.  IDI  menolak  sebagai  eksekutor karena  beberapa pertimbangan yaitu efektivitas dari kebiri kimia dan efek samping yang tidak  diinginkan  dari  kebiri  kimia,  kemungkinan  permasalahan  kejiwaan  (psikis)  yang menyebabkan  kejahatan  seksual  dan  kesempatan  bagi  pelaku  tindak  pidana  untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrim (Soetedjo,2018:69).
Efek negatif lainnya yakni berupa penuaan dini pada tubuh, mengurangi kepadatan tulang  sehingga  resiko  tulang  keropos  atau  osteoporosis  meningkat,  mengurangi  massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak, dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah (Taringan: 2019.40). cara eksekusi sanksi kebiri kimia terlihat biasa saja karena dilakukan dengan penyuntikan namun efek yang ditimbulkan benar-benar  serius,  efek  negatif  yang  dialami  orang  yg  dikenakan  sanksi  kebiri  kimia membuat  pelaku  merasa  tersiksa  perlahan-lahan  sehingga  sanksi  ini  nampak  kejam  dan sadis.
Karena  efek  samping  yang  timbul  juga  kebiri  kimia  dapat  dikategorikan  sebagai hukuman  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  dan/atau  merendahkan  harkat  dan  martabat manusia apabila hukuman tersebut menimbulkan :

## 1. Menimbulkan penderitaan lahir
2. Menimbulkan penderitaan batin (Fuady, 2015)
Pemberian  sanksi  kebiri  kimia  dikategorikan  sebagai  hukuman  yang  kejam  (cruel punishment). Sebab, pemberian sanksi kebiri berorientasi pada pembalasan atau tindakan balas  dendam  yang  mana  seseorang  melakukan  kejahatan  kekerasan  seksual  pada  anak yang merupakan suatu tindakan yang manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia  ia pun dijatuhkan hukuman yang kejam merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Dapat dikategorikan sebagai hukuman yang kejam apabila menghukum orang dengan menyiksa (Secara fisik atau psikis). penyiksaan secara psikis yakni, penderita psikis yang diderita para tahanan dalam hal ini, merasa malu, dan ketidakpercayaan diri yang berlebihan, kecemasan yang luar biasa, depresi, emosi yang berlebihan, gangguan mental, maka mati karena sebab normal, seperti jantung, pendarahan otak, dan stroke.
Bukan  untuk  memberikan  hukuman  yang  membuat  pelaku  menjadi  manusia  yang lebih  baik  dan  dapat  kembali  ditengah-tengah  masyarakat.  Sanksi  kebiri  kimia  justru mengabaikan Hak Asasi Manusia yakni hak yang bersifat kodrat yang merupakan pemberian Tuhan Sejak manusia lahir dan siapapun tidak boleh mencabutnya (non derogable right).
Menurut  John  Locke  semua  individu  dikaruniai  oleh  alam  atas  hidup,  kebebasan,  dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara (Haryanto, 2014). Telah ditegaskan mengenai non derogable right yakni dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Walaupun penjatuhan pidana berada pada kewenangan hakim sebagai lembaga yang berwenang memutus sebuah perkara, namun hakim harus mempertimbangkan hak-hak dari terpidana  juga  khususnya  hak  asasi  manusia.  Penjatuhan  kebiri  kimia  digolongkan  pada pidana  tambahan  bila  dilihat  dalam  pasal  10  (sepuluh)  KUHP.  Berikut  macam-macam hukuman yang dijatuhkan hakim bertolak dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 10 (sepuluh) yakni :
1. Pidana Pokok
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Kurungan
d. Denda
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
Bila  dicermati  sanksi  kebiri  kimia  masuk  dalam  pidana  tambahan  yakni  poin  (1) pencabutan  hak-hak  tertentu.  Namun  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  hak-hak  yang  dapat dicabut oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Berikut hak-hak tertentu yang dapat dicabut melalui putusan hakim yakni hak-hak yang terdapat pada Pasal 35 yang berbunyi :
1. Hak-hak  terpidana  yang  dengan  putusan  hakim  dapat  dicabut  dalam  hal-hal  yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah :
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
d. Hak  menjadi  penasehat  hukum  atau  pengurus  atas  penetapan  pengadilan,  hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atas orang yang bukan anak sendiri.
e. Hak menjalani kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak
sendiri.
f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
2. Hakim tidak berhak memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.
Hal ini berarti hakim tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang secara kodrati dimiliki manusia dan telah diberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut seperti hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak-hak lain sebagainnya.
Sanksi kebiri kimia tidak mewujudkan suatu keadilan yang berdasarkan jiwa bangsa (volksgeist) tetapi justru tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Seharusnya sesuai dengan tujuan  hukum  salah  satunya  untuk  mencapai  keadilan  harus  berdasarkan  jiwa  bangsa indonesia yang telah dituangkan dalam Pancasila yakni keadilan hukum yang berdasarkan pancasila pada sila kedua  yaitu kemanusiaan yang adil dan  beradab.   Oleh Notonagoro dimaknai  dengan  rasa  kemanusiaan  yang  adil  terhadap  diri  sendiri,  terhadap  sesama manusia,  dengan  dilandasi  dengan  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  maka  dapat disimpulkan maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa indonesia adalah keadilan yang memanusiakan  manusia.  Keadilan  berdasarkan  sila  kedua  pancasila  itu  dapat  disebut sebagai  keadilan  bermartabat.  Keadilan  bermartabat  menempatkan  manusia  sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak-haknya (Prasetyo, 2015:91).

## C. Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan
Penjatuhan hukuman atau sanksi bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana harus  memperhatikan  tujuan  dari  pemberian  hukuman.  Menurut  Sudarto  bahwa,  dalam menghadapi kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan hukum  pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu  mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan pancasila.
Berbanding  terbalik  dengan  sanksi  kebiri  kimia  justru  tidak  mewujudkan masyarakat yang adil  berdasarkan  pancasila. Sanksi kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan sebagai tujuan dari pemberian sanksi ini. Seperti semboyan diindonesia Hutang pati,  nyaur  pati;  hutang  lara,  nyaur  lara;yang  berarti  si  pembunuh  harus  dibunuh,  di penganiaya harus dianiaya. Menurut teori ini “pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan  sebagai  alasan  untuk  memidana  suatu  kejahatan.  Kepuasan  hatilah  yang
dikejar, lain tidak (Prodjodikoro, 2003).
Dalam  menjatuhkan  hukuman  atau  sanksi  harus  mempertimbangkan  atau memperhatikan tujuannya yakni dapat memperbaiki pelaku dan pelaku dapat diterima di masyarakat meski sebelumnya telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Salah satu teori pemidanaan yakni teori Relatif,  suatu  kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu hukuman, tetapi harus dipersoalkan  perlu  dan  manfaatnya  suatu  pidana  bagi  masyarakat  atau  bagi  si  penjahat sendiri.  Tidak  saja  dilihat  pada  masa  lampau,  tetapi  juga  pada  masa  depan.  Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori relatif melihat  bahwa  upaya  dengan  menjatuhkan  pidana  dapat  memperbaiki  si  penjahat  agar menjadi orang yang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan (Prodjodikoro, 2003).
Teori relatif mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Inilah yang membuat suatu penghukuman  lebih  efektif.  Pemberian  sanksi  kebiri  kimia  justru  membuat  pelaku  akan merasa malu dan sulit untuk kembali kepada masyarakat, dan masyarakat pun dengan rasa takut  karena  membangun  stigma  bahwa  pelaku  tersebut  seorang  penjahat  yang  perlu dijauhi karena telah mendapatkan sanksi yang berat sehingga tidak takut lagi melakukan perbuatan  yang  sama  karena  hanya  mempertimbangkan  tindakan  pelaku  pada  masa lampau. Hal  ini membangun ketidakpercayaan masyarakat kepada seseorang yang telah menjalani hukuman akan berubah.

## SIMPULAN
Sanksi  kebiri  kimia  tidak  sesuai  dengan  Hak  asasi  manusia  lebih  khusus  hak  yang digolongkan sebagai non derogable right yang mana hak yang tidak bisa dicabut namun melalui sanksi kebiri kimia negara telah melegitimasi hukuman yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. hal ini tentu saja tidak sesuai dengan konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan dibawahnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Selain itu, Bukan memberikan efek jerah, kebiri kimia menjadi hukuman yang kejam, merendahkan martabat manusia karena merupakan  penyiksaan fisik, psikis.  serta  tidak  mewujudkan  keadilan  yang  bermartabat.  Sanksi  kebiri  kimia  tidak mencapai tujuan pemidanaan yang efektif karena hanya berorientasi pada pembalasan dan tidak memperbaiki pelaku sehingga dapat diterima dimasyarakat. Seharusnya yang menjadi perhatian  dan  fokus  pemerintah  bukan  hanya  kepada  pelaku  yang  dihukum  seberat-
beratnya  apalagi  sampai  tidak  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia.  Perhatian  pemerintah terutama harus diberikan kepada pemulihan korban. Yakni memberikan kepastian hukum mengenai pemulihan korban khususnya anak sehingga tidak hanya mengejar kepuasan hati tetapi  juga  dapat  memulihkan  keadaan  korban  baik  secara  fisik  maupun  psikis  yang ditanggung oleh pemerintah hal ini yang akan berdampak baik kedepan terhadap korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. 2018. metode penelitian hukum. jakarta: sinar grafika.
Fuady, M. 2015. hak asasi tersangka pidana. jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
Hamzah, A. 2019. hukum acara pidana indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
Hamzah, A. 2019. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Lamintang. 1997. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
M.Haryanto.  2014. Kewenangan  penuntut  umum  menuntut  bebas  dalam  perkara pidana.
Matompo  Osgar  (2014).  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Palu. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif  Keadaan Darurat Prasetyo,  T.  (2015).  Keadilan  Bermartabat  Perspektif  Teori  Hukum.  Bandung:  Nusa Media .
Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana . Bandung: Refika Aditama. renggong,  R.  2021.  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional.  jakarta:

## Kencana
Daming, S. 2020. Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham. SUPREMASI HUKUM, 30
Symanto Atet ( 2017 ). Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia
Sengi Ernest,Dkk ( 2020 ). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi Di
Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara