## PENGEMBANGAN PULAU TARAKAN SEBAGAI PANGKALAN MILITER UDARA UTAMA DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS: LANUD ANANG BUSRA - TARAKAN, KALIMANTAN UTARA)
Andrea Abdul Rahman Azzqy 1) dan Anggun Puspitasari 2)
1, 2 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur
1,2 Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12260 E-mail : andrea.abdulrachman@budiluhur.ac.id 1) , anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id 2)

## ABSTRAK
Pada teori keamanan nasional, terdapat beberapa alasan mengapa penyelidikan ilmiah dalam keamanan intelijen merupakan suatu analisis penting terutama untuk mengurangi ketidak-akurat data dalam suatu perumusan kebijakan. Pada lingkungan strategis  yang  kompleks,  aktivitas  atau  peristiwa  kecil  sekalipun  dalam  pembentukan  kebijakan  keamanan  dapat mengakibatkan efek  yang luar biasa dan bersifat konfliktual karena  memiliki  variabel-variabel sensitif. Dengan demikian dapat  dilihat  bahwa  terdapat  urgensi  untuk  meminimalisir  ketidakpastian  strategis  dalam  produk  analisis  mengenai  suatu kebijakan  keamanan,  salah  satunya  adalah  mengenai  pengamanan  daerah  perbatasan.  Dalam  konteks  Indonesia,  terdapat beberapa  variabel  yang  harus  dikaji  terkait  dengan  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  pertahanan  di  daerah perbatasan terluar. Salah satu variabel utama adalah aspek sosial budaya untuk mengukur keterbukaan masyarakat terhadap pembangunan  infrastruktur  keamanan.  Kesediaan  dan  keterbukaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  indikator  utama kesuksesan sebuah penerapan kebijakan. Selaras dengan hal tersebut, pada penelitian ini akan difokuskan kajian mengenai Pengembangan Pulau Tarakan Sebagai Pangkalan Militer Udara Utama di Wilayah Kalimantan Utara dengan Studi Kasus: Lanud Anang Busra - Tarakan, Kalimantan Utara. Analisis terhadap peran dan keberadaan Kapal perang dan Pesawat TNI di  wilayah  perbatasan  terluar  Indonesia  sebagai  salah  satu  infrastruktur  pertahanan  harus  dikorelasikan  dengan  kondisi keterbukaan masyarakat wilayah perbatasan di tempat tersebut, serta berbagai kepentingan nasional yang harus diamankan. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif masyarakat dengan mendalam.
Kata Kunci: Tarakan, Pangkalan Militer, Keamanan Nasional, Perbatasan, Kalimantan

## 1. PENDAHULUAN
Masalah  pengelolaan  dan  pertahanan  di  wilayah perbatasan  sangat  terkait  erat  dengan  konsepsi  dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk,  dan  wilayah  serta  tafsir  atau  persepsi  atas ancaman  yang  dihadapi.  Dengan  demikian,  pengelolaan dan  pertahanan  wilayah  perbatasan  dapat  disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara,  yang  ditandai  dengan  terlindungnya  kedaulatan, penduduk  dan  wilayah  dari  pelbagai  jenis  ancaman. Pengelolaan  dan  pertahanan  wilayah  perbatasan  NKRI juga  harus  dipahami  sebagai  fungsi-fungsi  yang  bersifat permanen, selama eksistensi negara ada. Hal yang selalu akan  berubah  dan  mengalami  penyesuaian  adalah,
“analisis ancaman ( threat assessment ) yang mempengaruhi  besaran  sumber  daya  dan  kekuatan  yang diperlukan dan bagaimana sumber daya dan kekuatan itu diorganisir  untuk  keperluan  pengelolaan  dan  pertahanan wilayah perbatasan.” Analisis ancaman yang menentukan  apakah  ancaman  tersebut  bersifat  internal atau  eksternal,  serta  apakah  penanganannya  bersifat bertahan ( defensif ) atau menyerang ( offensive ).
Termasuk apakah penanganan pengelolaan dan pertahanan  wilayah  perbatasan  akan  lebih  di  titik beratkan  pada  kawasan  tertentu  dengan  memperhatikan derajat  ancaman  atau  potensi  ancaman  berdasarkan kondisi geografis sebuah negara (Kant, 2015).
Berhubungan dengan masalah pengembangan wilayah perbatasan khususnya di bagian utara Kalimantan,  yakni  Provinsi  Kalimantan  Utara,  menjadi semakin  krusial  dan  perlu  mendapatkan  perhatian  serius dari  pemerintah  baik  di  tingkat  Pusat  maupun  Daerah. Selama  ini  harus  dipahami  bahwa  pembangunan  sosio- ekonomi  di  wilayah  perbatasan  cenderung  terabaikan, sehingga  disadari  secara  realistis,  jika  kabupaten perbatasan semisal Kabupaten Malinau maupun Kabupaten  Kutai  Barat  tergolong  sebagai  kabupaten tertinggal  di  Indonesia.  Kondisi  ketertinggalan  wilayah tadi  sering  memunculkan  sindiran  bahwa  wilayah perbatasan  merupakan  halaman  belakang  “ backyards ” dari  negara  Indonesia.  Seiring  dengan  mencuatnya konflik  antara  Indonesia  dan  Malaysia  tentang  blok  laut Ambalat  dan  potensi  konflik  serta  keamanan  dengan Filipina, terutama dalam masalah maritim dan terorisme, muncul  pula  kesadaran  dan  komitmen  yang  lebih  baik
dari  jajaran  pemerintah  (baik  Pusat  maupun  Daerah) untuk  mengubah  wajah  perbatasan  sebagai  “halaman depan”.  Perubahan  paradigma  ini  jelas  menuntut perubahan kebijakan, baik menyangkut prioritas penetapan  program  pembangunan,  alokasi  anggaran pembangunan  daerah,  terutama  menyangkut  aspek pertahanan  dan  keamanan  di  wilayah  tersebut  (Wangke, 2017).
Fokus  bahasan  adalah  Kota  Tarakan,  yang  terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut  adalah  Tarakan  Timur,  Tarakan  Tengah, Tarakan  Barat  dan  Tarakan  Utara.  Luas  wilayah  Kota Tarakan  adalah  ±657,33  km2  yang  terdiri  dari  daratan seluas ±250,8 km2 dan lautan seluas ±406, 53 km2. Kota Tarakan  terletak  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  (Kaltara) yang  merupakan kota pulau, Tarakan menjadi salah satu kota terbesar kedua setelah ibukota provinsi Kaltara yaitu Tanjung  Selor.  Posisi  strategis  yang  dimiliki  oleh Tarakan  adalah  sebagai  pintu  gerbang  dan  halaman depan  Indonesia  yang  menghadap  ke  Malaysia  dan Ambang  Batas  Laut  (Ambalat)  antara  Indonesia, Malaysia serta Filipina (Thontowi, 2015).
Implementasi  kebijakan  pembangunan  kekuatan yang berupa pangkalan militer di pulau Tarakan tersebut telah  terwujud  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Tarakan tahun  2012,  mengenai  “Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Tarakan  Tahun  2012  –  2032”  (Tarakan,  2012). Indikasi  terukur  dari  penggalian  fakta  menunjukkan bahwa,  pemerintah  pusat  dan  daerah  berupaya  secara konseptual  dan  rencana  pelaksanaan  teknisnya  dapat menghadirkan  sinergis  antara  rencana  tata  ruang  daerah dengan  tata  ruang  pertahanan,  sehingga  penguatan pertahanan nasional dapat terakomodir, utamanya adalah pada  sisi  pencapaian  tujuan,  berupa  menciptakan penguatan  pertahanan  dan  keamanan  dalam  bentuk pangkalan  militer,  menaikkan  status  pangkalan  militer existing ,  berujung  pada  jawaban  dari  keinginan pemerintah  sendiri  dalam  konteks  daya  tangkal  atau deterrence .
Berdasarkan  dokumen  “Perkembangan  Lingkungan Strategis  dan  Prediksi  Ancaman  Tahun  2008”  yang dikeluarkan  oleh  Departemen  Pertahanan  Republik Indonesia  pada  Januari  2008,  dalam  bab  Lingkungan Strategis  Regional,  saat  ini  yang  perlu  diperhatikan Indonesia adalah situasi di kawasan Asia Tenggara, yaitu isu stabilitas keamanan regional yang mewarnai kawasan ini, seperti konflik yang bersumber pada klaim teritorial, keamanan  jalur  pelayaran  dan  perdagangan,  terorisme, perompakan,  bajak  laut  dan  penyelundupan.  Potensi ancaman  yang juga dijabarkan dalam dokumen tersebut, salah satunya adalah keamanan perbatasan.
Permasalahan  perbatasan  dengan  negara  tetangga  masih banyak  yang  tersisa,  dan  di  antaranya  rawan  menjadi potensi konflik terbatas dengan Indonesia. Permasalahan perbatasan  di  Malaysia,  perairan  Ambalat,  dan penerbangan  ilegal  yang  melewati  wilayah  udara Indonesia (Al Syahrin, 2018).
Penulisan  kajian  ini  membahas  wilayah  udara  di dalam  wilayah  tiga  negara,  yaitu  Indonesia,  Malaysia, dan  Filipina.  Tiga  negara  dianggap  mewakili  wilayah- wilayah  yang  dicakup  dalam  bahasan  ini,  adapun peristiwa  terakhir  yang  terjadi  terkait  pelanggaran  udara nasional,  yaitu  mengenai  masuknya  sebuah  pesawat asing  yang  masuk  kedalam  wilayah  udara  Republik Indonesia tanpa izin, pesawat tersebut diawaki oleh pilot yang berkewarganegaraan Amerika Serikat dan menjalankan  sebuah  penerbangan  khusus  dari  arah Filipina.  Selain  kejadian  tersebut,  juga  terdapat kontestasi  atau  perebutan  kendali  mengenai  wilayah Ambalat di area selat sulawesi yang diperebutkan antara Indonesia  dan  Malaysia.  Hal  ini  juga  selaras  dengan pernyataan Menko Polhukam Wiranto mengenai pengamanan  perbatasan  di  wilayah  Indonesia,  dalam Rapat  Koordinasi  Pengendalian  Pengelolaan  Perbatasan Negara  2019.  Wiranto  menyebutkan  ada  sekitar  1.400 rute  yang  tak  resmi  di  perbatasan  Indonesia  dengan Malaysia  di  wilayah  Kalimantan  Utara.  Adanya  jalur ilegal tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, dari penyelundupan  narkoba  hingga  illegal  logging  (Lubis, 2018).
Kondisi  dunia  internasional  pasca  dekade  1990-an atau secara  konseptual dalam kajian hubungan internasional  dikenal  dengan  era  pasca  perang  dingin, telah menciptakan transformasi baru secara dinamis pada struktur  tatanan  global.  Tatanan  yang  bersifat  uni- polaritas  pada  dekade  1990-an  telah  berganti  menuju struktur  multi-polaritas  atau  bahkan  banyak  pengamat yang  menyebutnya  sebagai  era  non-polaritas  seiring dengan  mulai  tumbuh  dan  terlibatnya  berbagai  aktor hubungan internasional dengan berbagai tingkat kekuatannya.
Namun, di tengah kompleksitas keterlibatan berbagai  aktor  global  tersebut,  sketsa  struktur  tatanan global  tetap  menjadi  suatu  wilayah  yang  dapat digambarkan  secara  gamblang,  termasuk  di  dalam dimensi  aktor  global  yang  terlibat.  Indonesia  menjadi salah  satu  kekuatan  aktor  Regional-Global  yang  pada waktu tersebut geliat dan pengaruhnya dapat diperhitungkan  tidak  saja  dalam  skala  regional,  namun juga  secara  global.  Begitu  juga  eksistensi  ini  masih terjaga hingga saat ini, di tengah kompleksitas hubungan internasional  abad  21.  (Amaritasari,  2015)  dalam  buku Security: A New Framework for Analysis melihat konsep keamanan  dari  cara  pandang  yang  berbeda, ‘narrow’  vs ‘wide’  conceptions .  Buzan  membedakan  cara  pandang tradisional  yang  mengidentifikasikan  keamanan  secara militer  pada  level  negara  menjadi  fokus  dalam  isu-isu keamanan.  Sedangkan  dalam  cara  pandang  non- tradisional,  batasan  isu  keamanan  dalam  level  yang bervariasi  menjadi  fokus  dalam  isu  isu  keamanan modern.  Konsep  yang  luas  ini  melihat  isu-isu lingkungan,  manajemen  sumber  daya  alam,  penyebaran penyakit,  kejahatan transnational dan  krisis  ekonomi sebagai isu-isu keamanan.
Dalam  pendekatan  tradisional,  keamanan  secara sederhana  diartikan  sebagai  keamanan  sebuah  negara yang  dapat  diancam  oleh  kekuatan  militer  negara  lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Dalam pendekatan ini, negara ( state ) menjadi subjek  dan  objek  dari  upaya  mengejar  kepentingan keamanan.  Pandangan  kelompok  ini  menilai  bahwa semua  fenomena  politik  dan  hubungan  internasional adalah fenomena tentang negara.
Dalam  alam  pemikiran  tradisional  ini  negara menjadi  inti  dalam  upaya  menjaga  keamanan  negara. Menurut  kelompok  ini  pula,  keamanan  didefinisikan secara  terbatas  pada  hubungan  antara  negara-bangsa meliputi  berbagai  persoalan  seperti  keseimbangan kekuatan  ( balance  of  power )  dan  strategi  militer.  Di masa lalu, sebagian besar peneliti dan pejabat pemerintah sering  menempatkan  ancaman  terhadap  keamanan nasional sebagai prioritas utama di antara semua masalah keamanan, misalnya, konflik militer, terorisme, separatisme, ekstremisne agama, penyelundupan narkoba atau keamanan laut.

## Gambar 1. Alur Pikir Mengenai Lingkungan Strategis
Dalam  Buku  Putih  Pertahanan,  ancaman  tradisional ini  digolongkan  ke  dalam  ancaman  militer,  yaitu ancaman  yang  menggunakan  kekuatan  bersenjata  dan terorganisasi  dan  dinilai  mempunyai  kemampuan membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah negara,  dan  keselamatan  segenap  bangsa.  Ancaman militer  dapat  pula  terjadi  dalam  bentuk  pemberontakan bersenjata.  Pemberontakan  tersebut  pada  dasarnya merupakan  ancaman  yang  timbul  dan  dilakukan  oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan  bersenjata  tidak  jarang  disokong  oleh kekuatan  asing,  baik  secara  terbuka  maupun  secara tertutup atau tersamar.
Selanjutnya,  seiring  dengan  berakhirnya  perang dingin, diskursus mengenai keamanan pun bergeser tidak lagi  hanya  terfokus  pada  aktor  negara.  Berbeda  dengan pendekatan  tradisional,  konsepsi  keamanan  dengan pendekatan non-tradisional ditekankan kepada kepentingan  keamanan  pelaku-pelaku  bukan  negara
( non-state actors ). Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena  terorisme  telah  memperluas  cara  pandang dalam  melihat  kompleksitas  ancaman  yang  ada  dan mempengaruhi  perkembangan  konsepsi  keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga  meliputi  ancaman  ideologi,  ancaman  politik, ancaman sosial budaya dan ancaman ekonomi.
Konsepsi ini berkembang seiring dengan menurunnya intensitas ancaman militer yang menjadikan kedaulatan  negara  sebagai  target,  akan  tetapi  di  sisi  lain menunjukkan  adanya  peningkatan  ancaman  terhadap keamanan  manusia  pada  aspek  lain  seperti  kemiskinan, penyakit  menular,  bencana  alam,  kerusakan  lingkungan hidup  dan  lainnya.  Pada  akhirnya  Indonesia  sebagai negara  berdaulat  merasa  perlu  untuk  merespons  isu-isu keamanan  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  luar negeri.  Terlebih  lagi  banyak  faktor  yang  menghadapkan negara  dalam  posisi  siaga  dalam  situasi  ketidakpastian dari luar negeri yang berupa ancaman tradisional maupun ancaman  non-tradisional. Maka  wilayah  yang berbatasan langsung  dengan  hal-hal  tersebut  diatas  seperti  pulau Tarakan, dirasa perlu untuk membuat instalasi aju (Hutri, Sitorus and Santosa, 2020)sebagai langkah defensif aktif negara dalam mengatasi ancaman yang hadir.
Salah satu ancaman non tradisional (nirmiliter) dapat berasal  dari  aspek  sosial  budaya  yang  memicu  konflik antar  sipil-dan  militer  di  wilayah  pembangunan pangkalan  militer.  Pada  tataran  ini,  posisi  Pemerintah Daerah  menjadi  begitu  penting,  sesuai  dengan  yang tertera  pada  Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia  2015 bahwa  dalam  skema  sistem  pertahanan  negara, pertahanan nirmiliter
menempatkan Kementerian/Lembaga  lain  dan  Pemerintah  Daerah sebagai  unsur  utama  yang  harus  berperan  dalam mengantisipasi  dan  mencegah  terjadinya  ancaman nonmiliter  melalui  penataan  ruang  wilayah  nasional  dan terutama  daerah  dengan  tata  ruang  wilayah  pertahanan untuk  mewujudkan  ruang  pertahanan  yang  tangguh. Pembangunan wilayah pertahanan negara harus diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  agar  dapat  secara maksimal menghadapi ancaman nonmiliter baik ancaman nyata maupun ancaman belum nyata (potensial).
Sinergitas  penanganan  ancaman  nirmiliter  dan pembangunan  tata  ruang  pertahanan  daerah  setidaknya melibatkan dua belas sektor yang terdiri dari pemerintah, militer, kepolisian, dan masyarakat sipil. Masing-masing sektor  memiliki  perwakilan  dan/atau  pelaksana  tugas pokok di daerahnya, termasuk di daerah. Masing-masing penanggung  jawab  ini  memiliki  wewenang  dan kewajiban  tugas.  Sinergitas  peran  ini  sangat  diperlukan untuk  mendorong  penanganan  ancaman  nirmliter  dan pembangunan  tata  ruang  pertahanan  daerah  menjadi lebih  efektif  dan  efisien.  Sinergitas  peranan  antara  sipil dan  militer  ini  diharapkan  dapat  mencapai  tujuan-tujuan strategis  baik  secara  makro,  mikro  dan  jangka  panjang ataupun menengah, dan pendek.
Sinergitas  pembangunan  nasional,  pembangunan daerah  dan  pembangunan  pertahanan  negara  perlu disinkronkan  dengan  didukung  regulasi  yang  jelas, dengan  memperhitungkan  sumber  daya  yang  tersedia guna  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  yang  nyata, baik  dalam  aspek  pendapatan,  kesempatan  kerja, lapangan  usaha,  akses  terhadap  pengambilan  kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia  di wilayah  pembangunan pangkalan militer. Sinergitas antar pemangku kepentingan  dalam  sinergitas  pembangunan  pertahanan negara  merupakan  hal  yang  pokok  untuk  mencapai pertahanan yang tangguh. Kemudian, sosialisasi kebijakan  antar  Instansi  Vertikal  Kementerian/Lembaga dan  Pemerintah  Daerah  perlu  dioptimalkan  dan diintensipkan  sehingga  akan  tercapai  suatu  persamaan persepsi  dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pembangunan pertahanan negara.

## 2. RUANG LINGKUP
Kebijakan  pembangunan  kekuatan  yang  berupa pangkalan  militer  di  pulau  Tarakan  diwujudkan  melalui Peraturan  Daerah  Kota  Tarakan  tahun  2012,  mengenai “Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tarakan  Tahun 2012  –  2032”(Tarakan,  2012).  Di  dalamnya  dijelaskan bahwa  pada  Paragraf  9  Kawasan  Peruntukan  Lainnya Pasal 43 ayat 1 (d) Kawasan Pertahanan Keamanan, akan diadakan pembangunan dan penguatan sebagai berikut;
1. Pengembangan Kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di Kelurahan
Mamburungan  dan  Kelurahan  Mamburungan
Timur Kecamatan Tarakan Timur;
2. Pengembangan  Kawasan  Satuan  Radar  (Satradar) AURI di Kelurahan Mamburungan timur,
Kecamatan Tarakan Timur;
3. Pengembangan  Polisi  Air  (POLAIR)  di  Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
4. Pengembangan  Batalion  Infantri  (Yonif)  613  di Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara;
5. Pengembangan  Komando  Distrik  Militer  (Kodim) di  Kelurahan  Pamusian,  Kecamatan  Tarakan Tengah;
6. Pengembangan  Pangkalan  Angkatan  Udara  di Kelurahan  Karang  Anyar  Pantai,  Kecamatan Tarakan Barat; dan
7. Kawasan  Mako  Lanal  di  Kelurahan  Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.
Kemudian  pemerintah  Kota  Tarakan  merasa  perlu untuk menjelaskan secara terperinci mengenai pembangunan  aspek  lingkungan  strategis  dengan menitikberatkan kepada pembangunan Kawasan Strategis,  seperti  yang  tertera  pada  Bab  IV,  Penetapan Kawasan  Strategis  Kota  Pasal  46  ayat  1  huruf  (a)  yang berbunyi  “  Kawasan  Strategis  Kota  dari  Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan”, serta Pasal 47 yang berisi penjelasan sebagai berikut;
Kawasan  strategis  kota  dari  aspek  pertahanan  dan keamanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. Kawasan  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan pemeliharaan  pertahanan  dan  keamanan  negara berdasarkan geostrategis nasional;
2. Kawasan  yang  diperuntukkan  bagi  basis  militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan  peralatan  pertahanan  lainnya,  gudang  amunisi, daerah  uji  coba  sistem  persenjataan,  dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
3. Kawasan  Pangkalan  Utama Angkatan Laut
(Lantamal)  di  Kelurahan  Mamburungan  dan Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur;
4. Kawasan  Satuan  Radar (Satradar) Angkatan Udara
Republik Indonesia (AURI) di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur.
5. Kawasan  pengembangan  Polisi  Air  (POLAIR)  di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;
6. Kawasan  Batalion  Infanteri  (Yonif)  613  di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara;
7. Kawasan  pengembangan  Komando  Distrik  Militer (Kodim)  di  Kelurahan  Kampung  Satu  /  Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
8. Kawasan  pangkalan  Angkatan  Udara  di  Kelurahan Karang  Anyar  Pantai  Kecamatan  Tarakan  Barat; dan Kawasan Mako Lanal di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.

## Gambar 2. Peta Rencana Tata Ruang & Tata Wilayah Kota Tarakan
Kompleksitas  ( complexity )  ancaman  yang  semakin meningkat,  perlombaan  senjata  antara  negara-negara regional  Asia  Tenggara,  situasi  yang  memanas  akibat kasus  pembajakan,  penyelundupan,  serta  terorisme (termasuk  dalamnya  isu-isu  perbatasan)  menuntut  peran aktif  rezim  politik  demokratis  yang  memerintah  dengan memperhatikan  pandangan  dan  pembacaan  aktor-aktor
keamanan  serta  konsistensi  pada  kepentingan  penjagaan kedaulatan,  penduduk  dan  wilayah.  Seiring  dengan pergeseran  paradigma  tersebut  terjadi  pula  pergeseran dan  perubahan  paradigma  keamanan  global,  keamanan regional  serta  keamanan  nasional,  yang  sebelumnya merupakan  keamanan  wilayah (teritorial  security) telah bergeser  menjadi  keamanan  manusia (human  security) .
Sehingga  pola  penanganannya  juga  berubah  dari  kerja sama  keamanan (security  corporative) dan  keamanan bersama (collective security) menjadi keamanan komprehensif (security  comprehensive) .  Aktor-aktor yang  menangani  juga  berubah,  yang  sebelumnya  hanya aktor  tertentu  bergeser  ke  aktor-aktor  yang  memiliki otoritas  politik  dan  operasional  termasuk civil  society. Sebaran  konsep  dan  teknik  dalam  ranah  Pertahanan Negara  akhirnya  melahirkan  apa  yang  disebut Force Projection (Usmita, 2012).
Tabel 1. Force Projection in National Defense Defence Offense Konsep Membangun kerja sama antara negara-negara kawasan Aktif dalam melakukan latihan militer dengan negara-negara kawasan Pengamatan (intelijen) Kekuatan Regional dan penanganan Wilayah Strategis yang berbatasan dengan Negara-Negara Tetangga Teknik Penggunaan kekuatan Industri militer Peremajaan alutsista berjangka Aktif dalam melakukan sosialisasi kesadaran nasional akan Hankam (Bela Negara) Penguatan Instalasi dan Pangkalan Penambahan Instalasi teknologi Peningkatan kualitas personil Pertahanan & Keamanan Peningkatan Kehadiran di Wilayah Lawan (Perbatasan) Peningkatan Kemampuan Alutsista
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  aktivitas defence cenderung  mengarah  kedalam  negeri  walaupun tetap  mengikutsertakan  aspek-aspek  kerja  sama  antar negara.  Sedangkan  aktivitas offense cenderung  reaktif dan  selalu  siaga  terhadap  situasi  yang  dinamis,  dengan harapan  upaya  tersebut  dapat  menekan  terjadinya serangan  dari  lawan  (negara-negara  luar  maupun  aktor non-negara).

## 3. BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yang bertujuan  untuk  menyederhanakan  realitas  sosial  (Miles and  Huberman,  2012).  Terkait  dengan  penelitian  ini, maka  realitas  strategis  yang  disederhanakan  adalah
hadirnya  kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  rencana pembangunan Pangkalan Aju Militer, yang tidak terlepas dari  konteks  ketidakpastian  maupun  situasi  dinamis regional maupun global. Jenis Penelitian yang digunakan adalah  penelitian  eksploratif,  deskriptif,  analitis  dan confirmatory .  Penelitian  eksploratif  berarti  menjelaskan ide-ide  atau  hubungan-hubungan  yang  baru  guna memberikan gambaran mengenai konsep yang digunakan dalam  penelitian.  Deskriptif  menjelaskan,  meringkas berbagai  kondisi,  situasi  variabel  yang  timbul  di masyarakat  yang  menjadi  objek  penelitian  berdasarkan apa  yang  terjadi.  Diharapkan  melalui  penggunaan  jenis penelitian  deskriptif,  peneliti  dapat  menyajikan  satu gambaran  yang  terperinci  mengenai  Pembangunan Pangkalan Aju Militer di Pulau Tarakan dalam kerangka Defence  Strategy dan  Konsep  Pertahanan  Keamanan Nasional.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono  (sugiono,  2011),  data  primer  didefinisikan sebagai  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer yaitu pengumpulan  data  yang  diperoleh  secara  langsung  pada saat  melakukan  penelitian  di  lapangan.  Data  sekunder didefinisikan  sebagai  sumber  yang  tidak  langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder sejatinya  merupakan  sumber  data  primer  yang  telah diolah  lebih  lanjut,  baik  oleh  pengambil  data  primer ataupun oleh pihak lain. Sumber data primer didapatkan dari  wawancara  dengan  stakeholder  terkait  antara  lain, Kepala  Dinas  Penerangan  Angkatan  Udara  Republik Indonesia, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan
Kementerian  Pertahanan,  Komandan  Pangkalan  Udara Tarakan,  Pemerintah  Daerah  Tarakan,  dan  perwakilan Masyarakat Tarakan.
Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  lebih banyak  berupa  statistik  ataupun  data  yang  sudah  diolah sedemikian  rupa.  Selain  menggunakan  data  dari  artikel berita  dan  situs  resmi  pemerintah,  peneliti  pun menggunakan  catatan  historis,  dokumen,  dan  arsip seperti  Dokumen  Kebijakan  Pertahanan  Negara,  Buku Putih  Pertahanan  yang  dipublikasikan  oleh  Kementerian Pertahanan  dan  Pemerintah  Daerah  sebagai  data sekunder.
Dalam penelitian ini, dilaksanakan kegiatan tahapan pra- lapangan, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Masing-masing adalah: (1) Penyusunan  rancangan  awal  penelitian,  (2)  Pengurusan izin penelitian, (3) Penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, (4) Pemilihan dan interaksi dengan subjek dan informan, dan (5) Penyiapan peranti pembantu untuk kegiatan lapangan.
Dilanjutkan dengan tahapan kegiatan lapangan, yaitu kegiatan  atau  proses  pengambilan  sampel  dalam penelitian, berkaitan dengan bagaimana memilih informan  atau  situasi  sosial  tertentu  yang  dapat memberikan informasi konsisten dan terpercaya mengenai  unsur-unsur  pusat  perhatian  penelitian.  Proses
ini  berkaitan  erat  dengan  data  utama  penelitian  yang diperoleh  berdasarkan  interaksi  bersama  responden menggunakan  cara  pengamatan  maupun  wawancara demi mendapatkan informasi.
Analisis data dilakukan pada  saat pengumpulan dan setelah  selesai  pengumpulan  data.  Tahap  ini  merupakan tahap  pasca  lapangan.  Adapun  analisis  data  bertujuan untuk  mengategorikan  data  menjadi  sederhana  sesuai fokus  penelitian  sehingga  lebih  mudah  untuk  dipahami. Menurut  Miles  dan  Huberman,  teknik  analisis  data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik pengumpulan  data  dengan  studi  dokumen  resmi serta buku dan jurnal terkait.
2. Reduksi Data
Data  yang diperoleh kemudian ditulis dalam bentuk laporan  deskriptif  dan  terperinci.  Laporan  yang disusun  berdasarkan  data  yang  diperoleh  kemudian direduksi dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan  demikian  dapat  diperoleh  gambaran  yang lebih tajam tentang hasil penelitian serta mempermudah peneliti untuk mencari data tambahan  jika  diperlukan.  Adapun  acuan  dalam melakukan  reduksi  yakni  data  yang  diperoleh berfokus pada rumusan  masalah pada rentang  tahun 2019 s.d 2020.
3. Penyajian Data Data  yang  diperoleh  selanjutnya  diklasifikasikan sesuai  dengan  variabel  penelitian.  Dalam  penelitian ini,  sebagian  besar  data  yang  disajikan  akan  berupa uraian deskriptif atau narasi, tabel, serta info grafis.
4. Kesimpulan dan Verifikasi Kegiatan  penyimpulan  merupakan  langkah  lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis kemudian  disimpulkan  sementara.  Selanjutnya, kesimpulan  sementara  itu  perlu  untuk  diverifikasi guna mengecek keabsahan data.
Pemeriksaan  keabsahan  (trustworthiness)  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  empat  kriteria.  Masing- masing  adalah  derajat:  (1)  kepercayaan  ( credibility ),  (2) keteralihan (transferability), (3) ketergantungan ( dependability ), dan (4) kepastian ( conformability ). Adapun teknik yang digunakan untuk memverifikasi dan  meningkatkan  derajat  kepercayaan  data  perolehan, dilakukan  dengan  teknik:  (1)  perpanjangan  ke  ikut- sertaan,  (2)  ketekunan  pengamatan,  (3)  triangulasi,  (4) pemeriksaan  sejawat,  (5)  kecukupan  referensial,  (6) kajian  kasus  negatif,  dan  (7)  pengecekan  anggota. Analisis  menekankan  pada  penggalian  isu-isu  strategis terkait  penempatan  pangkalan  aju  militer  sekaligus menelaah  respon  terhadap  isu-isu  tersebut.  Konfirmasi hasil  temuan  berdasarkan  analisis  akan  dihadapkan dengan data primer yang berasal dari survei, wawancara, maupun focus group discussion (FGD).

## 4. PEMBAHASAN
Kebijakan  yang  akan  dikembangkan  ke  depan, diarahkan  untuk  tercapainya  kemampuan,  kekuatan  dan gelar  TNI  yang  mampu  menjaga  kedaulatan  dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa dalam tataran  kekuatan  pokok  minimum  (MEF)  meliputi pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.
Kebijakan  pembinaan  TNI,  yang  meliputi  kebijakan pembinaan  kekuatan,  pembinaan  kemampuan  dan  gelar serta  pembangunan  kekuatan  TNI,  diarahkan  untuk mencapai  kekuatan  dan  kemampuan  pada  tataran kekuatan  pokok  minimum  (MEF)  dan  dilakukan  secara bertahap  serta  berkesinambungan  melalui  pemeliharaan, modernisasi  dan  pengadaan  Alutsista  baru  dengan memberdayakan  industri  pertahanan  dalam  negeri; melaksanakan  penataan  organisasi  didukung  oleh  SDM yang memiliki integritas moral, intelektual, kesamaptaan jasmani, dan kesejahteraan, melaksanakan pengembangan  sistem  dan  metode  Tri  Matra  terpadu serta menggelar kekuatan secara efektif dan efisien. Pembinaan  kekuatan  pada  dasarnya  diarahkan  untuk mencapai  sasaran  tertatanya  struktur  organisasi  TNI sesuai  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  10 Tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  TNI  dengan mempertimbangkan  right  sizing  dan  terisinya  struktur Satuan  Operasional  TNI  di  daerah  perbatasan,  daerah rawan  konflik  serta  pulau-pulau  terluar;  meningkatnya kesiapan Alutsista dan material khusus TNI yang terpadu antar  matra  dengan  memberdayakan  industri  pertahanan nasional; terpenuhinya kebutuhan personel yang memenuhi  standar  kompetensi  dan  kualifikasi  serta terjamin  kesejahteraannya;  terpenuhinya  kualitas  dan kuantitas  sarana  prasarana  dukungan;  terpenuhinya peranti lunak peraturan perundangan tentang perbantuan, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.
Langkah-langkah yang perlu diprioritaskan, antara lain :
1. Menata  seluruh  struktur  organisasi  TNI  disesuaikan dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI;
2. Melaksanakan
validasi Daftar Susunan Personel/Tabel Organisasi Personel dengan mempertimbangkan  right  sizing;  pengisian  Satuan Operasional  TNI  di  daerah  perbatasan,  utamanya perbatasan  darat  di  Kalimantan,  Timor  Leste  dan Papua,  daerah  rawan  konflik  serta  dua  belas  pulau- pulau terluar;
3. Melaksanakan rematerializes Alutsista  TNI  melalui pemeliharaan secara terencana dengan memberdayakan  fasilitas  pemeliharaan  angkatan yang dapat digunakan secara terpadu dan melaksanakan optimalisasi dukungan logistik TNI;
4. Melanjutkan  pembentukan  Satuan  TNI  Pasukan Reaksi  Cepat  Penanggulangan  Bencana  (PRCPB) maupun pembentukan Diklat Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP);
5. Menyempurnakan  doktrin  Tri  Matra  Terpadu, Aturan  Pelibatan,  serta  sistem  dan  manajemen
pembinaan;  melaksanakan  pembinaan  personel sesuai siklus pembinaan karier;
6. Optimalisasi pelayanan kesehatan matra untuk dapat digunakan secara terpadu;
7. Mengupayakan  ketersediaan  rumah  non-dinas  bagi prajurit,  mendorong  realisasi  pemberian  tunjangan khusus  perbatasan  dan  tunjangan  kinerja,  serta mengupayakan  pemenuhan  tunjangan  keahlian sesuai indeks yang ditentukan;
8. Melengkapi  fasilitas  latihan  dan  meningkatkan kualitas 10 komponen pendidikan;
9. Melaksanakan fungsi pengawasan melekat, penegakan  hukum  dan  penyempurnaan  peraturan serta peranti lunak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
10. Melanjutkan  penataan  administrasi  kepemilikan aset-aset TNI yang bergerak maupun tidak bergerak. Pembinaan kemampuan,
diarahkan untuk mencapai terwujudnya  intelijen  TNI  yang  mampu melakukan  pendeteksian  dini  atas  segala  kerawanan masalah  pertahanan  dan  keamanan  negara;  terwujudnya kemampuan pertahanan TNI yang memiliki daya tempur tinggi  dan  profesional  dalam  menggunakan  Alutsista TNI  secara  terpadu  dalam  tataran  kekuatan  pokok minimum  (MEF);  terwujudnya  kemampuan  keamanan TNI  yang  memiliki  mobilitas  tinggi  di  seluruh  wilayah NKRI  baik  darat,  laut  maupun  udara;  meningkatnya kemampuan  perbantuan  kepada  POLRI  dan  Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku; terlaksananya efektivitas kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan; meningkatnya kemampuan dukungan  untuk  penyelenggaraan  tugas-tugas  OMP  dan OMSP (HARIPIN, 2017).
Dalam  melaksanakan  pembinaan  kemampuan, langkah-langkah yang ditempuh antara lain: meningkatkan  kemampuan  deteksi  dini  dan  koordinasi satuan kewilayahan; meningkatkan kualitas dan kuantitas Latihan  Gabungan  TNI;  meningkatkan  kemampuan prajurit TNI untuk melaksanakan tugas-tugas OMSP ; melaksanakan  kegiatan  latihan  pra-tugas  bagi prajurit  TNI  yang  akan  melaksanakan  penugasan  baik OMP  maupun  OMSP;  meningkatkan  kemampuan manajemen  logistik  dan  perbekalannya  sesuai  dengan kebutuhan  untuk  mendukung  operasi;  meningkatkan kemampuan Komando dan Pengendalian Satuan
Operasional;  meningkatkan  kualitas  Satuan  PPRC  dan PRCPB  TNI  melalui  pendidikan  dan  latihan  serta melengkapi  peralatannya.  Untuk  penggelaran  kekuatan, diarahkan  guna  terwujudnya  efektivitas  dan  efisiensi pelaksanaan  tugas  pokok  TNI  dengan  langkah-langkah memantapkan gelar kekuatan terpusat TNI, mengevaluasi gelar satuan kewilayahan untuk mendukung operasi-operasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga dan pulau-pulau terluar dihadapkan pada perkembangan dinamika ancaman (Prasetyo and Sugeng, 2015).
4.1 Pembangunan Kekuatan TNI Dalam

## Pembangunan Pangkalan Aju
Kebijakan  pembangunan  kekuatan  TNI,  diarahkan untuk  meningkatkan  dan  menambah  kemampuan  dan kekuatan  TNI  menuju  postur  kekuatan  pokok  minimum (MEF)  dengan  konsep  Tri  Matra  Terpadu  secara bertahap  dan  berlanjut  yang  diatur  dalam  Renstra Pembangunan TNI. Sasaran pembangunan kekuatan TNI diarahkan untuk terwujudnya kesiapsiagaan TNI sebagai komponen  utama  pertahanan  negara  sesuai  kekuatan pokok  minimum  (MEF);  meningkatnya  kondisi  teknis peralatan  Alutsista  TNI  sesuai  dengan  perkembangan teknologi;  terwujudnya  kekuatan  TNI  sesuai  kekuatan pokok  minimum  (MEF);  terlaksananya  peningkatan sarana  prasarana  dan  fasilitas  pangkalan  militer; terwujudnya  gelar  Satuan  Operasional  TNI  yang  efektif dan efisien; meningkatnya kemampuan dan perlengkapan Pasukan  Khusus  TNI  (AD,  AL,  AU)  yang  mampu mendukung  strategi  peperangan  asimetris  ( asymmetric warfare) .
Untuk  itu  langkah-langkah  yang  menjadi  prioritas adalah  melaksanakan  revitalisasi/modernisasi  Alutsista TNI  secara  bertahap  dan  berlanjut  guna  peningkatan kemampuan  daya  tempur  sesuai  fungsi  asasinya; melaksanakan  relokasi  dan  peningkatan  status  gelar kekuatan  TNI  di  wilayah  perbatasan,  daerah  rawan konflik  dan  12  pulau  terluar;  melaksanakan  pengadaan Alutsista  TNI  secara  bertahap  sesuai  kekuatan  pokok minimum  (MEF);  melaksanakan  pengadaan  Alutsista Pasukan  Khusus  TNI  (AD,  AL,  AU)  dan  melengkapi kebutuhan  sesuai  dengan  standar  peralatan  Pasukan Khusus  matra;  pemberdayaan  industri  pertahanan nasional,  dan  peningkatan  kerja  sama  dengan  Perguruan Tinggi, Litbang, Kementerian Pertahanan/TNI; melaksanakan  penghapusan  Alutsista  TNI  yang  tidak produktif  sesuai  perencanaan  kekuatan  pokok  minimum (MEF)  TNI;  mendorong  tersedianya  alokasi  anggaran untuk  memenuhi  kekuatan  pokok  minimum  (MEF); terpenuhinya  kekuatan  personel  TNI  menuju  kekuatan pokok minimum (MEF) dengan mempertimbangkan zero growth (Suhartono, 2010).

## 4.2 Penggunaan  Kekuatan  dalam  Pembangunan Pangkalan Aju
Kebijakan  penggunaan  kekuatan  TNI  dengan mengedepankan  keterpaduan  tri  matra  dalam  rangka melaksanakan  operasi  militer  untuk  perang  (OMP)  dan operasi  militer  selain  perang  (OMSP),  dilaksanakan dalam  rangka  penyelenggaraan  pertahanan  negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
Penggunaan  kekuatan  TNI  pada  OMP  dilakukan setelah  ada  pernyataan  perang  yang  dikeluarkan  oleh Presiden  melalui  mekanisme  pengambilan  keputusan politik  negara  dengan  pertimbangan  bahwa  tujuan penggunaan  kekuatan  TNI  pada  OMP  merupakan  jalan terakhir  yang  terpaksa  harus  dipilih  setelah  berbagai
upaya  damai  dalam  penyelesaian  konflik  antar  negara tidak  tercapai  (RAMBE,  2016).  OMP  dilakukan  dengan tujuan  mempertahankan  kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah,  serta  keselamatan  bangsa  dan  negara  dari kekuatan  militer  negara  lain  yang  melakukan  agresi terhadap  Indonesia.  Penggunaan  kekuatan  TNI  pada OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Sasaran  penggunaan  kekuatan  diarahkan  pada penangkalan  dan  pencegahan  berbagai  bentuk  ancaman dari  kekuatan  militer  asing  yang  akan  melakukan  agresi terhadap  Indonesia;  tersedianya  data  intelijen  yang akurat,  akuntabel  dan  tepat  waktu;  terlaksananya pengerahan  kekuatan TNI di wilayah perbatasan, daerah rawan  konflik  dan  dua  belas  pulau-pulau  terluar  dengan berpedoman  pada  Prosedur  Tetap  Operasi  dan  Aturan Pelibatan; terlaksananya penegakan hukum dan penjagaan  keamanan  di  wilayah  laut  dan  udara; tertanggulanginya  pelanggaran  wilayah  dan  pelanggaran hukum; terlaksananya pemberdayaan wilayah pertahanan untuk  terciptanya  Ruang,  Alat  Dan  Kondisi  (RAK) juang;  terlaksananya  pengerahan  kekuatan  TNI  dalam melaksanakan OMSP.
Berdasarkan  UU  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara,  dimana  dalam  pasal  3  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  pertahanan  negara  disusun  dengan memperhatikan  kondisi  geografi  Indonesia  sebagai negara  kepulauan,  strategi  yang  digunakan  dalam menyelenggarakan  OMP  dirumuskan  dalam  bentuk Strategi  Pertahanan  Nusantara  (SPN).  Aktualisasi  dari konsep  pertahanan  tersebut  dikembangkan  dengan strategi  pertahanan  nusantara  yang  membagi  wilayah pertahanan  menjadi  tiga  mandala  untuk  menghadapi musuh,  yaitu  mandala  pertahanan  luar,  mandala pertahanan utama, dan mandala pertahanan dalam.
Untuk  itu  penggunaan  kekuatan  dalam  OMP  yang menjadi  prioritas  adalah  melaksanakan  operasi  intelijen dan  pemberdayaan  satuan  kewilayahan  untuk  memantau situasi  wilayah;  melengkapi  material  khusus  pos-pos pengamat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar; menggelar  kekuatan  TNI  untuk  menjaga  kedaulatan  di perbatasan  darat,  laut  dan  udara;  menyiagakan  kekuatan terpusat  untuk  sewaktu-waktu  dapat  dikerahkan  ke daerah  konflik;  melaksanakan  pengamatan  wilayah NKRI  khususnya  wilayah  perbatasan  darat,  laut  dan udara; menggelar satuan PPRC.
Penggunaan  kekuatan  dalam  OMSP  dilaksanakan sesuai  kebijakan  dan  keputusan  politik  negara  dengan prioritas  menggelar  kekuatan  TNI  untuk  melaksanakan pengamanan  perbatasan  dengan  negara  tetangga  dalam bentuk patroli terkoordinasi (Patkor); menggelar kekuatan  TNI  di  daerah  rawan  konflik  dan  rawan pelanggaran  hukum  di  laut  dan  udara;  menggelar pengamanan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  beserta keluarganya; menyiagakan kekuatan TNI untuk melaksanakan  operasi  mengatasi  gerakan  separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi  aksi  terorisme,  mengamankan  objek  vital
nasional  yang  bersifat  strategis,  melaksanakan  tugas perdamaian  dunia,  memberdayakan  wilayah  pertahanan, membantu  tugas  Pemerintah  di  daerah,  membantu Kepolisian  Negara  RI,  membantu  mengamankan  tamu negara, membantu menanggulangi akibat bencana, SAR, membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan;  membangun  kerja  sama  militer  dengan negara  lain,  dengan  berpedoman  pada  tiga  substansi kerangka  kerja  sama  militer  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  Pertahanan,  guna  membangun  saling kepercayaan,  mencegah,  konflik,  dan  bersama-sama mencari solusi terbaik, dalam bentuk patroli terkoordinasi,  latihan  bersama,  pertukaran  prajurit, kunjungan/  muhibah  dan  forum  kerja  sama  militer lainnya;  optimalsasi peran TNI dalam bentuk Bakti TNI dalam  rangka  mendukung  Pembangunan  Nasional  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah terpencil dan tertinggal.
Di samping hal-hal tersebut di atas, ke depan dalam pembangunan  kekuatan  TNI  akan  dikembangkan manajemen  dan  strategi  perencanaan  TNI  yang  terpadu di antara ketiga Angkatan. Keterpaduan tersebut meliputi lima  aspek,  yaitu:  perencanaan,  operasi,  pendidikan  dan latihan,  penyelenggaraan  dukungan,  dan  pengadaan alutsista.  Keterpaduan  dalam  aspek  perencanaan, diwujudkan  melalui  sistem  perencanaan  top-down  dan bottom-up  yang  di-olahyudha-kan  pada  tingkat  Mabes TNI  untuk  menyinergikan  kepentingan  masing-masing Angkatan dan kepentingan TNI menjadi satu rumusan tri matra  terpadu  sehingga  dapat  merumuskan  program secara terpadu sesuai dengan ketersediaan anggaran. Keterpaduan  dalam  aspek  operasi,  diwujudkan  melalui sinergitas  antar  Angkatan  yang  dimulai  dari  proses perencanaan,  penyiapan  dan  gelar  kekuatan,  sehingga matra  saling  bekerja  sama  dan  melengkapi  sesuai kapasitas  masing-masing,  demikian  pula  keterpaduan  di bidang  Komando  Pengendalian,  komunikasi  maupun organisasi  bantuan  tembakan,  sehingga  operasi  akan lebih  efektif  dan  efisien.  Keterpaduan  tersebut  sampai dengan  harmonisasi  dan  komposisi  Alutsista  yang  akan operasi .
Keterpaduan  dalam  aspek  pendidikan  dan  latihan, untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  TNI  yang berkualitas dan memiliki pemahaman yang sama tentang kedudukannya  sebagai  prajurit  TNI,  maka  perlu diwujudkan  suatu  pendidikan  yang  terintegrasi  dalam aspek  strata  pendidikannya  maupun  kelembagaannya. Pada  aspek  latihan,  memformulasikan  keterpaduan  tiap- tiap  matra  guna  mewujudkan  kesiapsiagaan  TNI  dalam merespons  ancaman,  dilakukan  melalui  keterpaduan siklus  latihan  TNI  yang  telah  ditetapkan  dan  mengacu pada  pengembangan  satu  konsep  Tri  Matra  Terpadu. Dalam  rangka  pemenuhan  pelaksanaan  tugas  operasi dengan tugas-tugas khusus juga dilakukan latihan-latihan persiapan  baik  secara  matra  maupun  gabungan  dalam bentuk  latihan  pra-tugas,  melaksanakan  pemanfaatan infrastruktur latihan se-optimal mungkin dengan menggunakan sarana dan prasarana latihan yang dimiliki
oleh  masing-masing  matra  secara  bersama-sama  untuk dapat  meningkatkan  profesionalisme  masing-masing matra.
Keterpaduan  dalam  aspek  dukungan  diwujudkan dalam  bentuk  optimalisasi  fasilitas  yang  dimiliki  matra dalam  pembangunan  infrastruktur  serta  instalasi  militer berupa  pangkalan  aju  (FOB),  sehingga  diperoleh efisiensi.  Dalam  rangka  perawatan  Alutsista  dapat menggunakan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan matra lain  yang  telah  memadai,  demikian  pula  dengan perawatan  personel  dapat  dilaksanakan  melalui  fasilitas perawatan  personel  secara  terpadu  yang  telah  dimiliki oleh  salah  satu  rumah  sakit  Satuan  TNI  di  daerah. Fasilitas  milik  TNI  lainnya  dapat  digunakan  secara bersama  oleh  matra  lain.  Untuk  mendapatkan  efisiensi dalam  pemenuhan  kebutuhan  Alutsista  TNI  guna mewujudkan  kemampuan  dan  daya  tangkal  yang  tinggi dalam  merespons  ancaman,  TNI  dalam  merencanakan pengadaan  Alutsista  harus  mencerminkan  kepentingan Tri  Matra  Terpadu  dan  berorientasi  pada  keleluasaan, kepentingan serta kemampuan matra dengan mempertimbangkan faktor karakteristik geografi.

## 4.3 Pangkalan Aju Udara dan Pangkalan Aju Laut
Kawasan  Pembangunan  Pangkalan  Angkatan  Udara terletak  di  Kelurahan  Karang  Anyar  Pantai  Kecamatan Tarakan  Barat.  Pangkalan  militer  ini  dibangun  pada Kawasan bandara Juwata dengan lahan seluas 39 hektare dari  total  luas  bandara  yakni  238  hektare,  sehingga pembangunan  pangkalan  militer  ini  tidak  mengganggu aktivitas  penerbangan  domestik.  Proses  pembangunan Lanud  Tarakan  sudah  dilaksanakan  sejak  tahun  2005, yang  meliputi  pematangan  lahan,  pembangunan  markas Lanud,  perkantoran,  fasilitas  pangkalan,  pemukiman, sarana  penerbangan, shelter,  apron,  taxyway serta fasilitas umum lainnya.
Letak  Kalimantan  Utara  (Kaltara)  yang  berada  di perbatasan merupakan tempat yang vital. Lanud Tarakan sejauh  ini  sudah  sangat  pesat,  hal  ini  terlihat  sudah adanya  pembangunan  shelter  pesawat  yang  ditargetkan tahun 2019 akan selesai. Dengan adanya shelter pesawat ini,  maka kedepan satu ﬂight pesawat tempur  mulai dari F16, Sukhoi, Hawk, T50, Super Tucano dan lain-lainnya akan  di- standby -kan  di  Lanud  Tarakan.  Jumlahnya  juga bervariasi  mulai  8  hingga  10  pesawat,  namun  sifatnya hanya sementara.
Ke  depan  Lanud  Tarakan  akan  diperluas,  dengan adanya  lahan  seluas  15  hektare  pemberian  Pemkot. Tarakan.  Komandan  Lanud  Tarakan  akan  melakukan koordinasi  dengan  Wali  Kota  Tarakan  Soﬁan  Raga, terkait  rencana  memperpanjang  landasan  menjadi  2.500 meter. Agar dapat mendaratkan segala jenis pesawat TNI AU  dalam  rangka  operasi,  khususnya  pengamanan perbatasan  (Sudiar,  2015).  Posisi  Provinsi  Kalimantan Utara  sebagai  daerah  perbatasan,  membuat  potensi pelanggaran  wilayah  kerap  terjadi.  Terutama  dengan negara  tetangga  Malaysia.  Untuk  itu,  sebagai  salah  satu penjaga keamanan perbatasan, Pangkalan Udara (Lanud)
Tipe  B  Tarakan  akan  memasang  alat  pemantau  sejenis radar  Automatic  Identiﬁcation  System  (AIS)  untuk memantau keberadaan kapal asing. Komandan Pangkalan  Udara  (Lanud)  Anang  Busra  Tarakan, Kolonel  Pnb  Didik  Kristyanto  mengatakan,  sudah seharusnya wilayah Kaltara dipasang radar khusus untuk pemantauan.
Ke  depanya  Indonesia  akan  membangun  radar namun  fungsi  radar  itu  akan  fokus  pada  maritim.  Kalau radar  udara  kita  sudah  punya,  yaitu  Satuan  Radar  225 Tarakan.  Apabila  radar  AIS  sudah  terpasang,  maka pelanggaran  kapal  asing  akan  terpantau  dan  segera mengirim  data.  Jika  ada  kapal  negara  luar  yang melakukan  pelanggaran,  data  secara real  time akan dikirim  ke  Lanud,  selanjutnya  data  tersebut  dikirim  ke mabes. Diungkapkan, untuk pembangunan alat ini masih dalam  penjajakan  areal  yang  akan  dipasang.  Sebelum dibangun  harus  ada  pengerasan  lahan  terlebih  dahulu agar tidak mengganggu proses kerja radar.
Selain membangun alat pantau jenis radar pemantau Maritim,  Lanud  Tarakan  juga  terus  berbenah  dalam  hal Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  hingga  penambahan infrastruktur. Bahkan  menurut Didik, Panglima TNI AU melalui  Kepala  Staf  Angkatan  Udara  memberikan perhatian terhadap Lanud yang ada di daerah perbatasan. Rencananya  di  2030,  akan  ditempatkan  pesawat  tempur jenis  Sukhoi  di  Lanud  Tarakan  (Mustari  and  Barnas, 2018).  Selain  AIS,  TNI  AU  juga  menempatkan  pesawat tanpa  awak  (drone)  di  wilayah  perbatasan  untuk memperkuat  pengawasan.  Dua  drone  ditempatkan  di Pulau  Natuna  perbatasan  Indonesia  dengan  Laut  China Selatan dan Kota Tarakan, Kalimantan Utara perbatasan RI-Malaysia.
Selain  itu  Panglima  TNI  Jenderal  Gatot  Nurmantyo pada Juni 2017 meresmikan Perluasan Pangkalan Utama Angkatan Laut XII Tarakan beserta Maritime Command Center  (MCC)  atau  Pusat  Komando  Militer  milik Indonesia di Tarakan, Kalimantan Utara. Lokasi MCC di Tarakan  ini  berdekatan  dengan  MCC  milik  Malaysia  di Tawau  dan  MCC  Filipina  di  Bongao.  Pembukaan  MCC dilakukan  di  Markas  Komando  Lantamal  XIII  Tarakan. Selain  Gatot,  hadir  Menteri  Pertahanan  RI  Ryamizard Ryacudu, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan  Sri  Dato'  Sri  Raja  Mohamed  Affandi  bin  Raja Mohamed Noor, dan Chief of Staff Armed Forces of the Philippines General Eduardo M Ano.
MCC  diresmikan  tidak  hanya  dalam  rangka  untuk mencapai  keamanan  di  Laut  Sulu.  Namun,  MCC  adalah bentuk  konkrit  solidaritas  3  negara  dalam  menjaga keamanan  di  perairan  ASEAN.  Lenih  dari  itu,  MCC merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  TNI  mewujudkan program Presiden RI Joko Widodo, yang ingin Indonesia sebagai  poros  maritim  dunia.  "bentuk  sinergitas  di  3 MCC  merupakan  pembagian  komunikasi  informasi  dan intelijen  dalam  mendukung  hubungan  bilateral.  Dengan adanya  kerja  sama  ini  diharapkan  mampu  meredam  dan meminimalisir  (perompakan  dan  penculikan)  di  perairan yang  menjadi  perhatian  bersama.  TNI  siap  dalam
menjaga  keamanan  negara  dan  wilayah  sekitarnya, sebagai  garda  terdepan  kerja sama  dengan  2  negara  lain (Sopia,  2017).  Beberapa  hal  penting  yang  harus dilakukan  ketiga  MCC  di  3  negara  dalam  rangka meningkatkan  kerja  sama.  Pertama,  ketiga  MCC  harus meningkatkan  aspek  komunikasi,  surveillance,  dan komputerisasi,  dalam  upaya  menghasilkan  analisis  yang akurat  dan  cepat  dalam  membuat  keputusan  komando dan  pengendalian.  Kedua,  TNI  diwajibkan  untuk meningkatkan profesionalisme agar hasil yang dikeluarkan dapat  maksimal pada setiap operasi. Ketiga, seluruh  MCC  perlu  mengembangkan  mekanisme koordinasi dalam sharing informasi dengan satuan terkait agar  mendapatkan  jenis  data  terkini  dalam  mendukung operasi (Haripin, 2017).

## 4.4 Sinergi  Masyarakat  Sipil  dan  TNI  dalam Pembangunan Pangkalan Aju
Salah  satu  faktor  tercapainya  tujuan  terbebasnya suatu  wilayah  yang  dari  ancaman  adalah  sinergi  yang baik  antara  masyarakat  sipil,  pemerintah  daerah  dan komponen  militer.  Sinergitas  penanganan  ancaman nirmiliter  dan  pembangunan  tata  ruang  pertahanan daerah  setidaknya  melibatkan  dua  belas  sektor  yang terdiri  dari  pemerintah,  militer,  kepolisian,  dan masyarakat  sipil.  Masing-masing  sektor  memiliki perwakilan dan/atau pelaksana tugas pokok di daerahnya, termasuk  di  daerah.  Masing-masing  penanggung  jawab ini  memiliki  wewenang  dan  kewajiban  tugas.  Sinergitas peran ini sangat diperlukan untuk mendorong penanganan  ancaman  nirmliter  dan  pembangunan  tata ruang  pertahanan  daerah  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.  Sinergitas  peranan  ini  diharapkan  dapat mencapai  tujuan-tujuan  strategis  baik  secara  makro, mikro  dan  jangka  panjang  ataupun  menengah,  dan pendek.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilaksanakan,  maka peneliti bisa  menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kegiatan kerja sama sudah dilaksanakan. Adapun kerja sama sipil- militer  dalam  pengelolaan  daerah  tempat  dibangunnya pangkalan Aju adalah upaya komunikasi yang baik antar pemerintah  daerah,  masyarakat  sipil,  dan  TNI  yang dilakukan  melalui  FGD  rutin,  pembinaan  desa-desa sekitar,  pengembangan  wilayah  ekonomi  di  sekitar pangkalan  Aju,  serta  agenda-agenda  pembinaan  dan sosialisasi mengenai potensi ancaman yang kemungkinan akan  terjadi  di  wilayah  tersebut.  Hal  ini  ternyata  efektif untuk  menekan  konflik  sosial  budaya  antara  masyarakat sipil  dan  TNI  pendatang  yang  sedang  melakukan  proses pembangunan  Pangkalan  Aju.  Pada  akhirnya  dengan terciptanya  kerja  sama  antar  instansi  sipil  dan  militer akan  menjawab  harapan  dan  penekanan  dari  pemerintah untuk  memadukan  semua  fungsi  negara  supaya  dapat berjalan  secara  selaras  dan  berdayaguna  dalam menunjang  program  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

## 5. KESIMPULAN
Dihadapkan  dengan  beratnya  medan  di  sekitar wilayah perbatasan, ditambah lagi dengan adanya potensi konflik  di  Laut  Natuna  Utara  dan  Selat  Makassar,  maka sangat  bijak  jikalau  sistem  pertahanan  NKRI  terkait perbatasan di sesuaikan kembali. Tetapi sebaiknya dibuat tidak  secara  instan  serta  tidak  terkait  dengan  “gelar pasukan  TNI”  yang  sudah  ada  ( existing ),  serta  dalam rencana akhirnya dibuatlah pemantapan dan pelaksanaan pembangunan  Pangkalan  Aju.  Ada  dua  contoh  Kemhan melakukan  pembangunan  sarana  pertahanannya  di perbatasan akan tetapi kemudian seolah “muspro” (tidak bermanfaat).
Hal  itu  bisa  dilihat  di  daerah  Seluas  di  Kalimantan Barat  dan  pulau  Nipah  di  Batam.  Di  wilayah  Seluas, Kemhan membangun Gedung pertahanan di tahun 90‟an, sampai  sekarang  sama  sekali  tidak  difungsikan.  Begitu juga  di  Pulau  Nipah  di  Batam,  perbatasan  dengan Singapura.  Pulau  yang  tadinya  nyaris  tenggelam  itu  di reklamasi  dan  dibangun  untuk  menempatkan  Kompi Marinir di sana. Setelah sarana-prasarana tersebut berdiri serta  sempat  dijadikan  sebagai  pangkalan,  hingga kemudian  ditinggalkan  dan  kini  “muspro”.  Dana  yang Miliaran rupiah sama sekali tidak bermanfaat sebagaimana mestinya.
Idealnya  Armada,  Koops  dan  Kodam  diperkuat sesuai  dengan  perspektif  realitas  ancaman  yang  ada.  Di Kodam,  Korem,  Kodim,  Koramil  yang  dekat  dengan perbatasan  misalnya,  kita  melihat  mereka  belum ditunjang  oleh  Mobilitas  Udara  (Mobud)  dan  Lintas Logistik Laut yang sewajarnya. Mereka (TNI tiga Matra) hingga kini berusaha agar dapat melakukan patroli udara yang  berkesinambungan  di  sepanjang  perbatasan  dan juga  terbatas  kemampuannya  dalam  memproyeksikan kekuatannya  ke  berbagai  trouble  spots  di  wilayah perbatasan  meski  itu  setingkat  Regu/unit  tempur. Demikian  juga  untuk  perimbangan  kekuatan  relatif dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan  pertahanan,  khususnya  untuk  daerah  sekitar kota-kota  perbatasan  yang  saling  berdekatan  dengan Kota-kota negara tetangga (P.Batam, Kalimantan, Papua &  NTT).  Khususnya  di  wilayah-wilayah  strategis perbatasan seperti Pulau Natuna, Wilayah Tanjung Datu atau  Pulau  Tarakan  seperti  yang  digagas  oleh  Bappenas dan Kemhan.
Untuk  kepentingan  pertahanan  wilayah  baik  laut, udara  serta  territorial  darat,  sekaligus  dalam  rangka menjaga  perimbangan  kekuatan  pertahanan  dengan negara tetangga serta untuk
menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan  dan  pergeseran  kekuatan  di  lokasi-lokasi tersebut;  khususnya  gelar  Artillery  pertahanan  darat  dan Pantai;  penambahan  daya  dukung  bandara  di  perbatasan seperti  di  Tarakan,  Nunukan-Malinau-Sanggoledo  dan Putu Sibau hingga punya Landasan Pacu sepanjang 2650 meter  agar  dapat  memfasilitasi  kepentingan  pesawat tempur  dan  pesawat  angkut.  Pembangunan  satu  Brigade Inf  di  Kalimantan  Utara  dan  Marinir  di  Natuna  atau
Tanjung Pinang dengan penguatan Lanal serta Lanudnya. Kekuatan  TNI  AL  juga  perlu  diperkuat  di  Pangkalan Utama  Kalimantan  Utara  hingga  Patroli  Lintas  Laut Militer  untuk  mengimbangi  pihak  tetangga  yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.

## 6. SARAN
Pada  akhirnya  situasi  yang  kita  perhatikan  adalah perlunya  gelar  kekuatan  yang  berfungsi  dengan  baik  di perbatasan  sesuai  dengan  persepsi  ancaman  nyata. Pemerintah akhirnya mempercepat implementasi pembangunan  kekuatan  secara  realistis,  sehingga  gelar pasukan  yang  dibuat  menjadi  efektif,  dengan  harapan wilayah  perbatasan  dan  wilayah  strategis  di  sekitarnya dapat  terjaga  serta  termonitor  dengan  baik,  sehingga penyusupan entitas asing dapat dilakukan pencegahan. Dapat dibayangkan, secara aktual banyak pos-pos TNI di perbatasan, yang secara teoretis sesungguhnya tidak bisa berbuat  banyak,  karena  mereka  tidak  diperlengkapi dengan  sarana  yang  semestinya.  Mereka  hanya  sekadar ada  untuk  sesuatu  yang  nyaris  tidak  bermakna  apa-apa. Maka  dari  itu  pembangunan  pangkalan  aju  militer merupakan  langkah  cerdas  dari  pemerintah  untuk merealisasikan  proyeksi deterrence  power –nya. Upaya- upaya  ini  juga  harus  didukung  dengan  mekanisme  kerja sama  yang  baik  antara  setiap  elemen  di  wilayah pengembangan pangkalan aju, utamanya adalah dukungan dari masyarakat sipil setempat.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Amaritasari,  I.  (2015)  „Keamanan  Nasional  dalam Konsep dan Standar Internasional‟, Jurnal Keamanan Nasional .
HARIPIN,  M.  (2017)  „Military  Operations  Other  Than Warfare and Problems of Military Professionalism in Democratizing  Indonesia  September‟, Graduate School  of  International  Relations  Ritsumeikan University , (September 2017), pp. 1–58.
Hutri, D., Sitorus, H. and Santosa, A. I. (2020) „Analisis Dukungan  Logistik  Wilayah  Operasi  Udara  Di Pangkalan  Tni  Angkatan  Udara  Roesmin  Nurjadin Pekanbaru‟, Strategi Pertahanan Udara .
Kant,  I.  (2015)  „Perpetual  peace‟,  in Conflict  After  the Cold  War: Arguments on Causes of  War and Peace . doi: 10.7312/kant92280-002.
Lubis, R. R. (2018) „Sekuritisasi Isu Keamanan Maritim Dalam  Mendukung  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia di  Admm  Plus  On  Maritime  Security‟, Jurnal Pertahanan  &  Bela  Negara ,  8(1),  pp.  27–44.  doi: 10.33172/jpbh.v8i1.264. Miles, M. B. and Huberman, M. A. (2012) Analisis Data Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang  Metode-Metode Baru , Universitas Indonesia_UI Press . Mustari,  B.  and  Barnas,  R.  (2018)  „Archipelago  Sea Defense  Strategy  in  Realizing  Indonesia  as  a  World of  Maritime  Axis‟, Jurnal  Prodi  Strategi  Perang
Semesta .
Prasetyo,  T.  B.  and  Sugeng,  B.  (2015)  „Improving  The Quality  Of  Human  Resources  In  The  Field  Of Defense  Industry  Towards  Aformidable  State Defense  Triyoga  Budi  Prasetyo  dan  Sugeng Berantas‟, Jurnal  Pertahanan  April  2015,  Volume  5, Nomor 1 175 , 5(1), p. 175. Rambe,  M.  B.  (2016) Tinjauan  Yuridis  Terhadap Penggunaan  Pesawat  Tanpa  Awak  (Uav)  Dalam Menjaga Perbatasan Negara , jurnal.untan.ac.id .
Sopia, S. (2017) „TNI Dirikan Pusat Komando Militer di Tarakan‟, pp. 1–4.
Sudiar,  S.  (2015)  „Pembangunan  Wilayah  Perbatasan Negara:  Gambaran  Tentang  Strategi  Pengelolaan Kawasan  Perbatasan  Darat  di  Provinsi  Kalimantan Utara‟, Jurnal Administrative Reform , 3(4), pp. 489–
500.
sugiono (2011) metode penelitian pendidikan
(pendekatan kuwantitatif,kuwalitatif,R&D) , Alfabbeta Pres .
Suhartono, A. (2010) „Membangun Budaya Maritim Dan Kearifan  Lokal  Di  Indonesia:  Perspektif  Tni Angkatan Laut‟, Prosiding Icssis .
Al  Syahrin,  M.  N.  (2018)  „Kebijakan  Poros  Maritim Jokowi  dan  Sinergitas  Strategi  Ekonomi  dan Keamanan  Laut  Indonesia‟, Indonesian  Perspective , 3(1), p. 1. doi: 10.14710/ip.v3i1.20175.
Tarakan,  W.  (2012) Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota Tarakan Tahun 2012 - 2032 . Indonesia. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/63056/K OTA_TARAKAN_4_2012.pdf  ttg  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Tarakan  Tahun  2012- 2032.pdf_2.pdf.
Thontowi,  J.  (2015)  „Hukum  Dan  Diplomasi  Lokal Sebagai  Wujud  Pemecahan  Masalah  Di  Wilayah Perbatasan  Kalimantan  Dan  Malaysia‟, Yuridika ,
30(3), p. 353. doi: 10.20473/ydk.v30i3.1951. Usmita, F. (2012) „Universitas Indonesia
Disengagement ;  Strategi  Penanggulangan  Terorisme Di Indonesia‟, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Kriminologi Depok .
Wangke,  H.  (2017)  „Kerja  Sama  Indonesia-Malaysia dalam  Pengelolaan  Perbatasan  di  Kalimantan‟,  p.
166. Available at:
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku- tim-public-75.pdf.