INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2891-2897 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap RokokI legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
Yusuf Daeng 1 , Lina 2 ✉ , Mangaratua 3 , Rikardo 4 , M. Adri 5 , Fhauzan 6
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: linamubaraq565@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Indonesia. Rokok ilegal tanpa pita cukai menjadi isu yang signifikan dalam ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang cukai dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Studi ini mendeskripsikan landasan  hukum  yang  mengatur  cukai,  peraturan  mengenai  rokok  ilegal  tanpa  pita  cukai,  serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen dari produk ilegal yang berbahaya. Penelitian ini juga menganalisis potensi dampak buruk terhadap kesehatan konsumen serta kerugian ekonomi dan perpajakan yang ditimbulkan akibat peredaran rokok ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi konsumen dari rokok ilegal tanpa pita cukai. Namun, implementasi hukum dan penegakan peraturan masih menjadi tantangan dalam mengatasi masalah ini. Perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengurangi peredaran produk ilegal yang merugikan bagi kesehatan dan keuangan masyarakat.
Kata Kunci: Rokok Ilegal, Pita Cukai, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Cukai

## Abstract
This research aims to analyze aspects of consumer protection against illegal cigarettes without excise stamps based on Law Number 39 of 2007 concerning Excise in Indonesia. Illegal  cigarettes without excise stamps are a significant issue in the economy and public health. This research uses a normative juridical approach by analyzing the legal provisions governing excise and their impact on consumer protection.  This  study  describes  the  legal  basis  that  regulates  excise,  regulations  regarding  illegal cigarettes without excise stamps, as well as the government's responsibility in protecting consumers from  dangerous  illegal  products.  This  research  also  analyzes  the  potential  negative  impact  on consumer health as well as economic and tax losses resulting from the distribution of illegal cigarettes. The results of the analysis show that Law Number 39 of 2007 concerning Excise provides a strong foundation for the government to protect consumers from illegal cigarettes without excise stamps. However, implementing laws and enforcing regulations is still a challenge in overcoming this problem. Consumer protection against illegal cigarettes requires more effective law enforcement measures as well as collaborative efforts between the government, related institutions and the community to reduce the circulation of illegal products which are detrimental to people's health and finances.
Keywords: Illegal Cigarettes, Excise Stamps, Consumer Protection, Excise Laws

## PENDAHULUAN
Perlindungan  konsumen  dewasa  ini  telah  menjadi  fokus  yang  signifikan  karena mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Tidak hanya konsumen yang dilindungi, tetapi juga pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan  kewajiban  masing-masing.  Peran  pemerintah  adalah  mengatur,  mengawasi,  dan mengontrol agar tercipta sistem yang saling terkait, yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan  masyarakat  secara  luas  (Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2008).    Dalam pergerakan dunia usaha, dengan adanya manfaat dan kemudahan tersebut menyebabkan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang  lemah,  karena  konsumen  menjadi  objek  dalam  kegiatan  berbisnis  demi  mendapat keuntungan  yang  besar  bagi  pelaku  usaha.  Konsumen  memiliki  hak  untuk  mendapat perlindungan dari pemerintah atas kesehatan, keamanan dan keselamatannya.
Di Indonesia, Perlindungan Konsumen atas produk barang dan jasa yang dibeli diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kekuatan kepada konsumen dan menetapkan tanggung jawab bagi  pelaku  usaha  sebagai  penyedia  barang  dan  jasa.  Hukum  perlindungan  konsumen adalah serangkaian aturan yang mengatur serta melindungi kepentingan konsumen, yang juga turut menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam transaksi jual beli (Puteri
Asyifa Octavia  Apandy,  2021).  Tidak dapat dipungkiri  bahwa barang yang tersedia bagi konsumen tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Produsen yang tidak bertanggung jawab seringkali  memasarkan  produknya  dengan  cara  yang  tidak  jujur.  Sebagai  contoh  yang terjadi  diindustri  rokok.  Pada  dasarnya,  rokok  merupakan  produk  berbasis  cengkeh  dan tembakau yang dianggap memiliki sifat atau karakteristik khusus yang wajib dikenakan cukai sebagai  pungutan  Negara  yang  menunjang  pendapatan  Negara.  Cukai  memiliki  peran untuk  memastikan  bahwa  peredaran  barang  tertentu  khususnya  produk  rokok  telah memenuhi  standar  edar  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah.  Yang  menangani  cukai adalah Bea Cukai. Bea cukai memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan dan penerimaan keuangan negara, dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan pengawasan di setiap daerah yang ada di Indonesia yaitu adanya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang merupakan instasi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Provinsi (Syahri, 2022).
Alasan  pengenaan  cukai  pada  produk  rokok  adalah  karena  produk  tembakau termasuk dalam kategori barang yang perlu dikendalikan saat dikonsumsi, peredaran dan penggunaannya dapat berdampak negatif bagi perokok aktif dan pasif. Sesuai peraturan yang berlaku, rokok yang akan dikonsumsi dan diperjualbelikan harus memiliki pita cukai kecuali di wilayah free trade zone (FTZ). Pemberian pita cukai menandakan bahwa rokok tersebut legal dan telah melalui pengawasan bea dan cukai. Pita cukai diberikan kepada pengusaha setelah rokok memenuhi kewajiban membayar pajak dan cukai serta memenuhi syarat izin untuk masuk ke wilayah terkait.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk mengangkat  suatu  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Yuridis  Perlindungan  Konsumen Terhadap RokokI legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai” .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Kosumen
Dalam  litelatur  hukum  setidaknya  terdapat  dua  isitilah  mengenai  perlindungan konsumen yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang”  hukum  itu  memiliki  hubungan  yang  jelas  (Shidarta,  2000).    Karena  kedudukan konsumen  lemah,  maka  ia  harus  dilindungi  undang-undang.  Pada  saat  ini  hukum  yang mengatur  dan  melindungi  konsumen  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan umum yang sesungguhnya penerbitannya tidaklah ditunjukan untuk mengatur hubungan atau  masalah  konsumen  dengan  hubungan  dan  masalah  konsumen  termuat  dalam lingkungan  hukum  perdata  maupun  hukum  publik  (Shidarta,  2000).    Karena  posisi konsumen  yang  lemah  maka  ia  harus  dilindungi  oleh  hukum.  Salah  satu  sifat,  sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.
Salah  satu  sifat  sekaligus  tujuan  hukum  adalah  memberikan  perlindungan (pengayoman)  kepada  masyarakat.  Jadi,  sebenarnya  hukum  konsumen  dan  hukum perlindungan  konsumen  adalah  dua  bidang  hukum  yang  sulit  dipisahkan  dan  ditarik batasnya. Az. Nasution berpandangan bahwa bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah- kaidah yang mnengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam  pergaulan  hidup.  Sedangkan  hukum  perlindungan  konsumen  diartikan  sebagai keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  dan  melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa
konsumen.    Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :
a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam  konteks  pemahaman  konsumen  dan  hak  perlindungan  konsumen  di  atas,
disimpulkan beberapa poin penting yaitu sebagai berikut:
a. Hukum  konsumen  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  hukum perlindungan konsumen;
b. Subjek  yang  terlibat  dalam  perlindungan  konsumen  adalah  masyarakat  sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor,  media  cetak  dan  televisi,  agen  atau  biro  periklanan,  Yayasan  Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI),  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  dan sebagainya;
c. Objek  yang  diatur  adalah  barang,  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  oleh  pelaku usaha/produsen kepada konsumen;
d. Ketidaksetaraan  kedudukan  konsumen  dengan  pelaku  usaha  mengakibatkan pemerintah  mengeluarkan  kaidah-kaidah  hukum  yang  dapat  menjamin  dan melindungi konsumen.
Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang- undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
Hukum  perlindungan  konsumen  adalah  rangkaian  aturan  yang  mencakup  prinsip- prinsip yang mengatur dan juga memiliki sifat melindungi kepentingan konsumen (Puteri
Asyifa  Octavia  Apandy  et  al.,  2021).  Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  konsumen  sering  memperoleh barang-  barang  yang  terkontaminasi  atau  dipalsukan,  sehingga  tidak  aman  untuk dikonsumsi. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab kerap kali memasarkan produknya secara tidak jujur. Seperti contoh dalam bidang industri rokok. Pada dasarnya, rokok adalah salah  satu  produk  yang  dikenakan  cukai  dan  memberikan  kontribusi  besar  terhadap pendapatan cukai yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan  jumlah  yang  sangat  besar  dan  signifikan  (Warit  Aziz  &  Indah  Cahyani,  2023). Peredaran rokok yang tanpa memiliki  pita cukai di kemasannya, yang kemudian disebut sebagai  rokok  ilegal.  Pengusaha  yang  menjual  rokok  tanpa  pita  cukai  dapat  dianggap melanggar  Undang-undang  Cukai  dengan  maksud  untuk  menghindari  kewajiban  pajak kepada negara (Mega Tri Astuti et al., 2022). Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih tetap  harus  diperhatikan.  Terutama  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen sebagai pengguna produk hasil tembakau tersebut.
Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, tentu para konsumen ataupun pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jua beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun  200 7  Tentang  Cukai  disebutkan  bahwa,  “Cukai  adalah  pungutan  Negara  yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan  dalam  undang- undang  ini.”  Dalam  hal  ini  rokok  atau  tembakau  dianggap merupakan  barang  yang  mempunyai  sifat  atau  karakteristik  tertentu,  maka  diperlukan dikenakan cukai. Dalam hal ini perbedaan rokok legal dan rokok ilegal yang tentu sangat signifikan terlihat pada kemasan rokok yang tentunya apabila sudah dilekati pita cukai tentu merupakan  rokok  legal.  Setiap  pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  atas  perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

## SIMPULAN
Implementasi  perlindungan  konsumen  terhadap  rokok  ilegal  tanpa  pita  cukai menurut  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2007  tentang  Cukai  seharusnya  memberikan perlindungan maksimal dengan mengikuti ketentuan hukum yang jelas. Pihak Bea dan Cukai  perlu  melaksanakan  tindakan  preventif,  seperti  memberikan  sosialisasi  kepada konsumen melalui media cetak dan media sosial untuk menjelaskan rokok yang aman dikonsumsi  serta  jenis  rokok  yang  legal  untuk  dibeli.  Sosialisasi  juga  perlu  dilakukan kepada  pengusaha  yang  menjual  Barang  Kena  Cukai  Hasil  Tembakau,  agar  mereka memahami jenis rokok yang legal untuk dijual dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk  memastikan  kelegalan  produk  tersebut.  Dalam  penekanan  terhadap  peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, Pihak Bea dan Cukai perlu meningkatkan pengawasan dan menyebarkan  informasi  lebih  luas  kepada  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui kegiatan langsung di lapangan serta penyelenggaraan acara seperti kuliah umum gratis untuk  mengedukasi  mengenai  perbedaan  rokok  legal  dan  ilegal,  guna  mengurangi peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

## DAFTAR PUSTAKA
Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris.
Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mega  Tri  Astuti,  Lu  Sudirman,  &  Junimart  Girsang.  (2022).  PEMULIHAN  KEUANGAN  NEGARA MELALUI  IMPLEMENTASI  SANKSI  DENDA  PADA  PIDANA  CUKAI:  PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3).
P.  Andi.  (2012).  Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan    Penelitian.  Ar-Ruzz Media.
Puteri  Asyifa  Octavia  Apandy.  (2021).  PENTINGNYA  HUKUM  PERLINDUNGAN  KONSUMEN DALAM JUAL BELI. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 3(1).
Puteri  Asyifa  Octavia  Apandy,  Melawati,  &  Panji  Adam.  (2021).  PENTINGNYA  HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 3(1).
Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo.
Syahri.  (2022).  KONTRIBUSI  BEA  CUKAI  TERHADAP  PERTUMBUHAN  EKONOMI  REGIONAL KHUSUSNYA DI KABUPATEN ACEH BARAT. Pengabdian Agro And Marine Industry, 2(1).
Warit Aziz, & Indah Cahyani. (2023). PROBLEMATIKA ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF LAW OF DEMAND DAN UNDANG-UNDANG CUKAI. Journal Inicio Legis , 4(1).