## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK
Sesario Fernandes 1 ,  Serly Wulandari 2
1) Dirjen Admindukcapil Kementerian Dalam Negeri sesariofernandes@gmail.com,
2) Institut Pemerintahan Dalam Negeri serlywulandari.sw@gmail.com

## ABSTRACT
One of the functions of government is service. Of function the government presence in providing services to the community is very important included in the Child Identity Card (KIA) services. Depok city government through agency of population and civil registration Depok implemented the program Child Identity Card Depok City since 2015. But, the release of ministerial regulation number 2 year 2016 about Child Identity Card, KIA Depok City have been issued since 2015, should be replaced by KIA national scale. This research using methods descriptive with a qualitative approach. The operationalization of the concept of this research using the theory of the Implementation Of Policy Edwards III as to dimensions among other: communication, resources, disposition, as well as the structure of bureaucracy. Data sources in the form of person, place and paper. Data collection techniques through interviews, observation and review of documentation. Informants this research set in purposive sampling and insidental sampling. Technique data analysis through editing stage, classi ϔ ication and interpretation. The research results show that the implementation of Policy KIA on the agency of Population and Civil registration Depok City is not optimal caused by 4 variable not in the condition of being ideal.
Keywords : The Implementation Of Policy, Child Identity Card

## ABSTRAK
Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah melaksanakan Program Kartu Identitas Anak Kota Depok sejak tahun 2015.  Namun  dengan  keluarnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun 2016  tentang  Kartu  Identitas  Anak,  KIA  Kota  Depok  yang  telah  dikeluarkan  sejak tahun 2015, harus diganti dengan KIA berskala nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Operasionalisasi konsep penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edwards III dengan dimensi antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Sumber data berupa person,  place  dan  paper.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi dan  telaah  dokumen.  Informan  penelitian  ditetapkan  secara  purposive  sampling dan insidental sampling. Teknik analisis data melalui tahap editing, klasi ikasi dan
interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok belum optimal disebabkan oleh 4 variabel tidak dalam kondisi yang ideal.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak
PENDAHULUAN
T ahun 2016 lalu Pemerintah mengeluarkan  suatu  kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Kartu Identitas  Anak.  Inti  dari  Permendagri tersebut  adalah  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota agar menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA)  dan  juga  dapat  memaksimalkan manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) melalui  kerjasama  dengan  mitra  bisnis yang  ada  di  daerah  masing-masing seperti  transportasi  publik,  toko  buku, perbankan,  tempat  bermain  anak, rumah  sakit,  tempat  rekreasi/wisata serta  usaha  ekonomi  lainnya  guna meningkatkan  pelayanan  publik  untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  secara jelas  mengamanatkan  bahwa,  “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan  tiap  warga  negaranya,
termasuk perlindungan terhadap
hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi manusia”.  Dalam  rangka  memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada setiap  penduduk  khususnya  anak-anak yang  rentan  terhadap  segala  peristiwa maupun kondisi, perlu dilakukan upaya mensejahterakan dan melindungi sehingga  anak  dapat  melakukan pelayanan  publik  dan  memenuhi kebutuhan dirinya dengan mudah, cepat dan murah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24  Tahun  2013  juga  mengamanatkan bahwa:
setiap  penduduk  wajib  memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku  seumur  hidup  dan  selamanya, yang  diberikan  oleh  Pemerintah  dan diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/ Kota  kepada  setiap  penduduk  setelah dilakukan  pencatatan  biodata.  NIK dimaksud  dicantumkan  dalam  setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar  penerbitan  paspor,  surat  izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, serti ikat hak atas tanah dan  penerbitan  dokumen  identitas lainnya 1 .
Undang-Undang  Nomor  24  tahun 2013  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan juga mengamanatkan  bahwa,  “Penduduk
Warga  Negara  Indonesia  dan  Orang Asing  yang  memiliki  Izin  Tinggal Tetap  yang  telah  berumur  17  (tujuh belas)  tahun  atau  telah  kawin  atau pernah  kawin  wajib  memiliki  KTP- el” 2 .  Sedangkan  bagi  penduduk  yang
1  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan  Pasal  13  ayat  1,2 dan 3
2 Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal
63 ayat 1
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....
berumur  kurang  dari  17  tahun  atau belum kawin tidak diterbitkan KTP yang merupakan  identitas  resmi  penduduk sebagai  bukti  diri.  Oleh  karena  itu Pemerintah  berkewajiban  memberikan Kartu  Identitas  Resmi  sebagai  bukti diri  bagi  Penduduk  yang  berumur kurang dari 17 ( tujuh belas ) tahun atau belum kawin. Kartu identitas resmi bagi penduduk yang berumur kurang dari 17 (tujuh  belas)  tahun  atau  belum  kawin tersebut, diusulkan dengan nama Kartu Identitas Anak (KIA).
Penerapan  Kartu  Identitas  Anak direncanakan dilakukan secara bertahap,  yaitu  akan  dilakukan  di  50 kabupaten/kota  pada  tahun  2016 (sebagai tahap awal), beberapa diantaranya adalah Malang, Yogyakarta,
Pangkalpinang  dan  Makassar.  Pada tahun  2017  wilayah  bertambah  hingga 108  kabupaten/kota  dan  pada  tahun 2019  seluruh  Kabupaten/kota  wajib menerapkan  Kartu  Identitas  Anak tersebut 3 . Penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh  Chandy  Afrizal  Syafutra pada  tahun  2017  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  kebijakan  Kartu  Identitas Anak  di  Kota  Bandar  Lampung  pada tahun 2017 memiliki ketentuan dalam  persyaratan  dan  tata  cara pembuatannya  sebagaimana  diatur dalam  Permendagri  No.2  Tahun  2016. Namun  penerapannya  di  Kota  Bandar Lampung  masih  terhambat  oleh kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah, kurangnya  minat  masyarakat  terhadap KIA  dikarenakan  sudah  mempunyai akta kelahiran dan tidak adanya sanksi
3 h t t p s : / / w w w. i n d o n e s i a . g o . i d / l a y a n a n / kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak- atau-kartu-identitas-anak-kia
tegas  dari  pemerintah  maupun  sanksi tertulis  didalam  kebijakan  walaupun sudah diwajibkan.
Berbeda  halnya  dengan  kota Bandar  Lampung,  Pemerintah  Kota Depok  melalui  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sudah melaksanakan Program Kartu Identitas Anak  Kota  Depok  sejak  tahun  2015. Namun  dengan  keluarnya  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun 2016  tentang  Kartu  Identitas  Anak dan  demi  menjalankan  amanat  dari Peraturan  tersebut,  KIA  Kota  Depok yang  telah  dikeluarkan  sejak  tahun 2015, harus diganti dengan KIA berskala nasional.  Adapun  perbedaan  KIA  Kota Depok  dengan  KIA  Nasional  dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.
Berdasarkan gambar 1 dan 2 dapat diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan mendasar  antara  KIA  Kota  Depok dengan  KIA  Nasional.  Perbedaan tersebut  dapat  dilihat  dari  elemen data  yang  tercantum  dalam  KIA  Kota Depok  serta  KIA  Nasional,  diantaranya adalah  masa  berlaku  KIA  Kota  Depok yang  hanya  untuk  2  tahun  sedangkan KIA  Nasional  berlaku  untuk  0-5  tahun tanpa  foto,  dan  5-17  tahun  kurang  1 hari dengan pas foto. Disamping itu, KIA Kota Depok tidak memiliki elemen data berupa  agama  dan  kewarganegaraan, serta di KIA Depok berlogo Kota Depok sedangkan di KIA Nasional tidak terdapat logo  daerah.  Kemudian,  pada  KIA  Kota Depok  terdapat  data  Nama  Orang  tua sedangkan  pada  KIA  Nasional  berupa data  Nama  Kepala  Keluarga.  Adapun perbedaan  elemen  data  tersebut  dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1  Perbedaan Elemen Data pada KIA
Kota Depok dan KIA Nasional NO Elemen Data Kartu Identitas Anak Kota Depok Nasional 1 NIK NIK 2 NAMA NAMA 3 JENIS KELAMIN JENIS KELAMIN 4 GOLONGAN DARAH GOLONGAN DARAH 5 TEMPAT/ TANGGAL LAHIR TEMPAT/ TANGGAL LAHIR 6 NOMOR NOMOR KK 7 NAMA ORANG TUA NAMA KEPALA KELUARGA 8 NO. AKTA KELAHIRAN NOMOR AKTA KELAHIRAN 9 ALAMAT AGAMA 10 KELURAHAN KEWARGANEG- ARAAN 11 KECAMATAN ALAMAT 12 MASA BERLAKU MASA BERLAKU 13 NOMENKLA- TUR DINAS TEMPAT PENERBITAN 14 NAMA DAN TTD KEPALA DINAS NOMENKLATUR DINAS 15 BERLOGO KOTA DEPOK NAMA DAN TTD KEPALA DINAS Sumber:   Dinas Dukcapil Kota Depok Tahun 2017  &  Permendagri  Nomor  2
Tahun  2016  tentang  KIA  yang  di olah oleh Penulis tahun 2019
Kartu  Identitas  Anak  Nasional mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota Depok  melalui  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Depok  pada tahun  2016.  Pada  tahun  2016  tersebut Kota  Depok  tidak  termasuk  pada 50  Kabupaten/Kota  yang  ditunjuk pemerintah pusat untuk melaksanakan proyek  percontohan  pembuatan  KIA Nasional, sehingga persiapan penerbitan
KIA Nasional di Kota Depok pada tahun 2016 terkesan seadanya. Anggaran yang tersediapun  semulanya  diperuntukkan untuk  melaksanakan  KIA  Kota  Depok, sehingga  membutuhkan  waktu  untuk melakukan  revisi  anggaran  agar penerapan KIA Nasional bisa berjalan.
Perubahan KIA Kota Depok menjadi KIA nasional, berdampak pada anggaran dan kesiapan sarana prasarana lainnya. Walaupun  sebelumnya  Pemerintah Kota  Depok  telah  menerbitkan  KIA Kota  Depok,  namun  kecukupun  sarana prasarana  untuk  penerbitan  KIA nasional  masih  sangat  kurang,  seperti kurangnya  blanko  KIA  dan  mesin pencetak kartu 4 .
Penerapan  KIA  Nasional  di  Kota Depok baru berjalan efektif pada tahun 2017 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2017 tentang  Kartu  Identitas  Anak.  Biaya yang  diperlukan  dalam  mendukung penerapan  KIA  Nasional  dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Disamping itu,  dalam  keberlanjutannya,  untuk proses  pengadaaan  blanko  KIA  hingga penerbitan  KIA  dibiayai  oleh  masing- masing  Pemerintah  Daerah.  Sehingga kelancaran penerbitan KIA akan sangat bergantung dari anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok.
Sejak  mulai  diterapkannya  Kartu Identitas  Anak  Nasional  pada  tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tingkat kepemilikan  Kartu  Identitas  Anak  di Kota Depok masih sangat rendah, hal ini bisa dilihat pada tabel 2.
4 http://mediaindonesia.com/read/detail/98106- puluhan-ribu-pelajar-di-depok-belum- kebagian-kartu-identitas-anak.    Diakses  pada hari sabtu, 8 Maret 2019 Pukul 13.35 WIB
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....

## Gambar 1
Kartu Identitas Anak Kota Depok Sumber: Dinas Dukcapil Kota Depok Tahun 2017

## Gambar 2
Kartu Identitas Anak Nasional Sumber: Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
Tabel 2  Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Nasional Di Kota Depok Tahun 2016 s/d 2018
NO TAHUN JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI KEPEMILIKAN BELUM MEMILIKI % MEMILIKI % 1 2016 517.498 492.067 95.09 25.431 4,91 2 2017 472.218 394.152 83,47 78.006 16,53 3 2018 458.018 361.824 79,00 96.194 21,00
Sumber: Dinas Dukcapil Kota Depok Tahun 2018
dibawah  50%  dari  jumlah  anak  yang terdapat di Kota Depok.
Masih  banyaknya  anak  yang belum  memiliki  Kartu  Identitas  Anak Nasional  di  Kota  Depok  disebabkan oleh  orang  tua  yang  menganggap bahwa  KIA  saat  ini  belum  terlalu
Tabel  2  menunjukkan  bahwa jumlah  kepemilikan  Kartu  Identitas Anak Nasional di Kota Depok dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih sangat minim. Bahkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki  Kartu  Identitas  Anak  masih
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 2, Oktober 2020: 145–167
dibutuhkan 5 . Mereka beralasan bahwa anaknya  selalu  pergi  kemanapun bersama mereka. Dan setiap bepergian tidak  ada  petugas  yang  menanyakan soal kepemilikan Kartu Identitas Anak tersebut.  Disamping  itu,  anak  mereka belum butuh untuk membuka rekening tabungan  sendiri  di  bank.  Akibatnya, masih  banyak  orang  tua  yang  belum mendaftarkan  anak  mereka  untuk mendapatkan KIA.
Sejak berlakunya kebijakan Pemerintah  Pusat  mengenai  KIA
Nasional,  blanko  KIA  harus  menunggu pengiriman  dari  Pemerintah  Pusat terlebih  dahulu.  Sehingga  jika  stok blanko  kosong,  masyarakat  yang memerlukan  pelayanan  cepat  harus menunggu dengan ketidakpastian kapan  KIA  akan  di  cetak  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Depok.  Karena  pencetakan  baru dapat  dilakukan  setelah  stok  blangko KIA tersedia kembali. Sehingga pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Depok  menjadi  belum  optimal. Oleh  karena  itu,  berdasarkan  uraian di  atas,  maka  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Depok?

## LANDASAN TEORI

## Kebijakan
Kata  policy  secara  etimologis berasal  dari  kata  polis  dalam  bahasa Yunani  (greek),  yang  berarti  negara
5  https://tirto.id/menimbang-untung-dan- urgensi-kartu-identitas-anak-csiV.  Diakses pada hari sabtu, 8 Maret 2019 Pukul 13.42 WIB.
atau  kota.  Dalam  bahasa  Latin  kata ini  menjadi  politia,  yang  artinya negara.  Masuk  kedalam  bahasa  Inggris lama  (Middle  English),  kata  tersebut menjadi  policie  yang  pengertiannya berkaitan  dengan  urusan  pemerintah atau  administrasi  pemerintah 6 .  Istilah kebijakan (policy) sudah begitu populer dan  tidak  asing  lagi  didengar.  Makna policy  yang  diterjemahkan  dalam bahasa  Inggris  diartikan  banyak  ahli dengan  beraneka  ragam  penjabaran berdasarkan  perspektifnya  masing- masing.  Namun  pada  umumnya  kata policy  tersebut  diartikan  sebagai  suatu kebijakan.

## Implementasi Kebijakan
Dalam merealisasikan suatu konsep kebijakan  diperlukan  adanya  suatu implementasi  kebijakan.  Implementasi kebijakan  merupakan  salah  satu  tahap dari  proses  kebijakan  publik  yang sangat  penting  karena  implementasi kebijakan  inilah  yang  kemudian  akan sangat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan  tersebut  dapat  mencapai tujuan  atau  tidak.  Hal  ini  sebagaimana yang dikatakan oleh Edwards III bahwa, “without effective implementation the  decisions  of  policymakers  will  not be  carried  out  succesfully”    (tanpa implementasi  yang  efektif  keputusan dari para pembuat kebijakan tidak akan dapat sukses dilaksanakan). Lebih lanjut, Edwards III menamakan model implementasi kebijakannya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation sebagaimana berikut (lihat gambar 3):
6 William N. Dunn, Public Policy Analysis And
Introduction (USA: Prentice Hall, 1981), hlm.7
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....
Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edwards III, terdapat  empat  variabel  yang  sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu  kebijakan,  yaitu  (1)  komunikasi; (2)  sumberdaya;  (3)  disposisi;  dan  (4) struktur birokrasi.
Komunikasi (Communication) Komunikasi,  sangat  menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari  implementasi  kebijakan  publik.
Implementasi  yang  efektif  terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui  apa  yang  akan  mereka kerjakan.  Pengetahuan  atas  apa  yang akan  mereka  kerjakan  dapat  berjalan bila  komunikasi  berjalan  dengan  baik, sehingga  setiap  keputusan  kebijakan dan  peraturan  implementasi  harus ditransmisikan
(dikomunikasikan) kepada  bagian  personalia  yang  tepat. Terdapat  tiga  indikator  yang  dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi
tersebut, yaitu:
a)  Transmisi
Penyaluran  komunikasi  yang  baik akan  dapat  menghasilkan  suatu implementasi  yang  baik  pula. Seringkali  yang  terjadi  dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga  apa  yang  diharapkan terdistorsi di  tengah jalan.
b)  Kejelasan Komunikasi  yang  diterima  oleh pelaksana kebijakan (street- level-bureuacrats) harus jelas dan  tidak  membingungkan  (tidak ambigu/mendua).  Ketidakjelasan pesan  kebijakan  tidak  selalu menghalangi  implementasi.  Pada tataran  tertentu,  para  pelaksana membutuhkan  leksibilitas  dalam melaksanakan  kebijakan.  Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

## Gambar 3
Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George Edwards III) Sumber: George C. Edwards III (1980:148)

## c)  Konsistensi
Perintah  yang  diberikan  dalam pelaksanaan  suatu  komunikasi harus  konsisten  dan  jelas  (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering  berubah-ubah,  maka  dapat menimbulkan  kebingungan  bagi pelaksanaan dilapangan.

## Sumberdaya (Resources)
Sumberdaya merupakan hal penting lainnya  dalam  mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a)  Staf Sumberdaya utama dalam implementasi  kebijakan  adalah staf.  Kegagalan  yang  sering  terjadi dalam  implementasi  kebijakan salah  satunya  disebabkan  oleh karena  staf  yang  tidak  mencukupi, memadai,  ataupun  tidak  kompeten dibidangnya.  Penambahan  jumlah staf  dan  implementator  saja  tidak mencukupi,  tetapi  diperlukan  pula kecukupan  staf  dengan  keahlian dan  kemampuan  yang  diperlukan (kompeten  dan  kapabel)  dalam mengimplementasikan  kebijakan atau  melaksanakan  tugas  yang diinginkan  oleh  kebijakan  itu sendiri. b)  Informasi Dalam  implementasi  kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk,  yaitu  pertama  informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator  harus  mengetahui apa  yang  harus  mereka  lakukan disaat  mereka  diberi  perintah untuk melakukan tindakan.
Kedua  informasi  mengenai  data kepatuhan  dari  para  pelaksana terhadap  peraturan  dan  regulasi pemerintah  yang  telah  ditetapkan. Implementator  harus  mengetahui apakah  orang  lain  yang  terlibat didalam  pelaksanaan  kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c)  Wewenang
Pada  umumnya  kewenangan  harus bersifat  formal  agar  perintah dapat  dilaksanakan.  Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan  secara  politik.  Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para  implementator  dimata  publik tidak  terlegitimasi,  sehingga  dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.  Tetapi,  dalam  konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut  ada,  maka  sering  terjadi kesalahan dalam melihat efekti itas kewenangan. Di satu pihak, efekti itas  kewenangan  diperlukan dalam  melaksanakan  efekti itas implementasi kebijakan, disisi lain, efekti itas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana  demi  kepentingannya sendiri  atau  demi  kepentingan kelompoknya.
d)  Fasilitas Fasilitas  isik  juga  merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator
mungkin  memiliki  staf  yang mencukupi,  mengerti  apa  yang harus  dilakukannya,  dan  memiliki wewenang  untuk  melaksanakan tugasnya,  tetapi  tanpa  adanya fasilitas  pendukung  (sarana  dan prasarana)  maka  implementasi
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....
kebijakan  tersebut  tidak  akan berhasil.

## Disposisi (Dispositions)
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga  dalam  pendekatan  mengenai pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik. Jika  pelaksanaan  suatu  kebijakan  ingin efektif,  maka  para  pelaksana  kebijakan tidak  hanya  harus  mengetahui  apa yang  akan  mereka  lakukan  tetapi  juga harus  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya,  sehingga  dalam prakteknya  tidak  terjadi  bias.  Hal-hal penting  yang  perlu      dicermati  pada variabel disposisi, adalah:
a)  Pengangkatan birokrat Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan  bila  personil  yang  ada tidak  melaksanakan  kebijakan- kebijakan  yang  diinginkan  oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu,  pemilihan  dan  pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan,  lebih  khusus  lagi  pada kepentingan warga. b)  Insentif Salah  satu  teknik  yang  disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan  para  pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.  Oleh  karena  itu,  pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan  mereka  sendiri,  maka memanipulasi  insentif  oleh  para pembuat  kebijakan  mempengaruhi tindakan para pelaksana
kebijakan.  Dengan  cara  menambah keuntungan  atau  biaya  tertentu mungkin  akan  menjadi  faktor pendorong  yang  membuat  para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah  dengan  baik.  Hal  ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan  pribadi  (self  interest) atau organisasi.

## Struktur birokrasi (Bureaucratic Structure)
Walaupun sumber-sumber untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui  apa  yang  seharusnya dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak  dapat  terlaksana  atau  terealisasi karena  terdapatnya  kelemahan  dalam struktur  birokrasi.  Kebijakan  yang begitu  komplek  menuntut  adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada kebijakan  yang  tersedia,  maka  hal ini  akan  menyebabkan  sumber  daya menjadi  tidak  efektif  dan  menghambat jalannya  kebijakan.  Birokrasi  sebagai pelaksana  sebuah  kebijakan  harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan  secara  politik  dengan  jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik  yang  dapat  mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih  baik,  adalah  melakukan  Standar Operating  Procedurs  (SOPs)  dan melaksanakan Fragmentasi.
a)  SOPs
SOPs  adalah  suatu  kegiatan  rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan  untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatannya  pada  setiap
harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. b)  Fragmentasi Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan  atau  aktivitas- aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja 7 .

## Administrasi Kependudukan
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian  kegiatan  penataan  dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan  Data  Kependudukan  melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan  informasi  Administrasi Kependudukan  serta  pendayagunaan hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan sektor lain 8 .

## Kartu Identitas Anak
Kartu  Identitas  Anak  selanjutnya disingkat  menjadi  KIA  adalah  identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikahyang  diterbitkan  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten/Kota 9 .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Operasionalisasi  konsep  penelitian ini  menggunakan  teori  Implementasi Kebijakan  Edwards  III  dengan  variabel antara  lain:  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  serta  struktur  birokrasi.
7 Leo  Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 149-154
8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Op.cit., Pasal 1 ayat 1
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat 7
Sumber  data  berupa person, place dan paper .  Teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasi  dan telaah  dokumen.  Informan  penelitian ditetapkan  secara purposive sampling dan insidental sampling . Teknik analisis data  melalui  tahap  editing,  klasi ikasi dan interpretasi.

## PEMBAHASAN
Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan  akan  dipengaruhi  oleh beberapa faktor. Edwards III menamakan pemikirannya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan  yang  diteoremakan  oleh Edwards  III  terdapat  empat  variabel yang  sangat  menentukan  keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel  tersebut  adalah  komunikasi
(communication) , sumberdaya (resourcess), disposisi (disposition)
dan  struktur  birokrasi (bureaucratic structure).

## Komunikasi
Indikator-indikator  yang  terdapat dalam variabel komunikasi sebagaimana pendapat  Edwards  III  akan  penulis uraikan sebagaimana berikut:

## Transmisi
Terkait  implementasi  kebijakan KIA,  berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dari indikator transmisi (berupa penyaluran  komunikasi  yang  baik), KIA  telah  di  sosialisasikan  secara konsisten di tiap-tiap Kecamatan setiap tahunnya  melalui  beberapa  cara,  yakni melalui  pertemuan,  brosur,  radio  (jika ada event-event tertentu)  maupun
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....
poster/iklan  (jika  ada event-event tertentu).  Hal  tersebut  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Depok Bapak H.M. Misbahul Munir, SH, M.Si yang menyatakan bahwa:
Proses  penyampaian  informasi mengenai  KIA  dilakukan  melalui sosialisasi  baik  secara  langsung maupun  melalui  brosur,  radio (jika  ada event-event tertentu) maupun  poster/iklan  (jika  ada event-event tertentu).  Dimana  tiap tahun  anggaran  Dinas  Dukcapil Kota  Depok  selalu  ada  kegiatan sosialisasi  di  tiap-tiap  kecamatan, yang mana pada sosialisasi tersebut juga  disinggung  terkait  kebijakan KIA  dengan  peserta  Ketua  RT  dan RW di masing-masing Kecamatan” 10 . Pernyataan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Depok tersebut juga diperkuat oleh Kepala  Bidang  Pelayanan  Pendaftaran Penduduk  Bapak  Drs.  Diarmansyah yang menyatakan bahwa:
Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan maupun melalui brosur, radio (jika ada event-event tertentu) maupun  poster/iklan  (jika  ada event-event tertentu) secara konsisten  dimana  tiap  tahun  pasti ada  sosialisasi  di  11  Kecamatan, walaupun  dalam  1  tahun  masing- masing kecamatan hanya dilakukan 1 kali sosialisasi. Yang mana dalam sosialisasi  substansi  yang  dibahas bermacam-macam tidak fokus pada
10 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Depok  pada  tanggal  16  Juli  2019  Pukul 10.40 WIB

## KIA saja
11 .
Berdasarkan  hasil  pengumpulan data  yang  dilakukan  penulis  dapat diketahui  bahwa  sosialisasi  mengenai kebijakan  KIA  sudah  dilakukan  secara konsisten  di  tiap  kecamatan  satu  kali dalam setahun. Namun sosialisasi yang dilakukan  melalui  pertemuan  langsung tersebut  membahas  substansi  yang bermacam-macam  tidak  hanya  fokus pada  KIA  saja.  Di  samping  itu,  peserta sosialisasi bukanlah masyarakat umum melainkan ketua RT dan RW dimasing- masing Kecamatan.

## Kejelasan
Terkait  implementasi  kebijakan KIA, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dari indikator kejelasan, para pelaksana kebijakan sudah mengetahui Peraturan mengenai  KIA  dan  sudah  ada  petunjuk yang  jelas  mengenai  pelaksanaan KIA.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Depok Bapak H.M. Misbahul Munir, SH, M.Si yang menyatakan bahwa: Para pelaksana mengetahui Peraturan mengenai KIA mulai dari
Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA maupun Perwali Depok Nomor  12  Tahun  2017  tentang KIA.  Petunjuk  dalam  pelaksanaan KIA  juga  sudah  ada,  mulai  dari Permendagri,  Perwali  Depok  dan juga Keputusan dari Kadis Dukcapil Kota Depok Nomor:470/841/Kpts/ Disdukcapil/2018  tentang  Standar
11 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 16 Juli 2019 Pukul 10.05 WIB

## Gambar 4
Brosur Mengenai KIA Kota Depok (Tampak Depan dan Belakang)
Sumber : Brosur Mengenai KIA Kota Depok
Pelayanan, yang didalam Keputusan ini  juga  mengatur  tentang  Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak 12 .
Lebih lanjut, salah satu masyarakat Bapak  Hendi  yang  kebetulan  ditemui penulis  pada  saat  berada  di  lapangan menyatakan  bahwa,  “petunjuk  dalam pelaksanaan  KIA  yang  saya  dapat selama  ini  berasal  dari  brosur  yang ada  dikelurahan  ini.  Peraturan  terkait KIA  yang  saya  tahu  juga  hanya  yang  di brosur, yang lainnya saya belum tahu.” 13 . Adapun  brosur  yang  terdapat  di  tiap kelurahan  dan  Dinas  Kependudukan
12  Hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Depok, Op.cit
13  Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah satu masyarakat Bapak Hendi di Kelurahan Depok  pada  tanggal  7  Agustus  2019  Pukul 11.16 WIB
dan Pencatatan Sipil Kota Depok dapat dilihat pada gambar 4 di atas.
Berdasarkan  hasil  pengumpulan data  yang  dilakukan  penulis  dapat diketahui  bahwa  petunjuk  dalam pelaksanaan  KIA  sudah  ada  dan  sangat jelas  baik  dari  tingkat  pusat  maupun daerah  mulai  dari  Permendagri  Nomor 2  Tahun  2016  tentang  KIA,  Peraturan Walikota  Depok  Nomor  12  Tahun  2017 tentang KIA serta Keputusan dari Kadis Dukcapil  Kota  Depok  Nomor:470/841/ Kpts/Disdukcapil/2018 tentang Standar Pelayanan  yang  didalamnya  juga mengatur  tentang  Standar  Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak. Dimana dari peraturan-peraturan tersebut sudah diketahui  oleh  para  pelaksana  KIA. Namun  banyak  dari  masyarakat  yang justru  belum  tahu  mengenai  peraturan- peraturan tersebut.
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....

## Konsistensi
Terkait  implementasi  kebijakan KIA, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dari  indikator  konsistensi,  pemahaman pelaksana  terhadap  kebijakan  KIA masih  beragam.  Sedangkan  respon pelaksana  terhadap  kebijakan  KIA sudah bagus. Hal tersebut sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Depok yang menyatakan bahwa:
Pemahaman  pelaksana  dalam  hal ini  operator  yang  ditempatkan  di 63  (enam  puluh  tiga)  Kelurahan yang  ada  di  Kota  Depok  beragam. Ada yang paham sampai peraturan- peraturan  yang  menjadi  payung hukum  dari  pelaksanaan  KIA,  ada juga  yang  hanya  paham  tentang persyaratan  untuk  pembuatan  KIA itu  sendiri.  Respon  dari  pelaksana terhadap kebijakan KIA juga sudah bagus.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari setiap  pengajuan  pembuatan  KIA yang  diminta  sama  masyarakat selalu  diselesaikan  (sampai  KIA dicetak),  walaupun  waktu  yang dibutuhkan dari berkas dinyatakan lengkap  sampai  KIA  itu  selesai dicetak  bervariasi,  ada  yang  1 jam  kurang  sudah  selesai  (khusus untuk  pelayanan  reguler)  bahkan ada  sampai  3  hari  kerja  baru selesai tergantung dari banyak dan tidaknya  permohonan  pembuatan KIA di masing-masing Kelurahan 14 .
Berdasarkan  hasil  pengumpulan data  yang  dilakukan  penulis  dapat diketahui bahwa pemahaman pelaksana
14 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Depok, Op.cit
terhadap  kebijakan  KIA  masih  belum merata. Ada yang sudah paham sampai ke  peraturan-peraturan  yang  menjadi payung hukumnya, namun ada juga yang hanya  memahami  tentang  persyaratan dari  pembuatan  KIA  itu  sendiri.  Di samping  itu  respon  atau  partisipasi dari  pelaksana  terhadap  kebijakan  KIA sudah baik, terbukti dengan tercetaknya KIA  walaupun  waktu  penyelesaiannya bisa bervariasi.
Berdasarkan hasil observasi, telaah dokumen  dan  hasil  wawancara  di lapangan  dengan  menggunakan  Teori Edwards  III  sebagaimana  di  uraikan di  atas,  maka  dapat  diketahui  hasil indikator-indikator  dalam  variabel komunikasi  yang  akan  penulis  uraikan sebagai berikut: 1)  Transmisi:  KIA telah disosialisasikan  secara  konsisten baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Sosialisasi  secara langsung dilakukan di tiap
kecamatan satu kali dalam setahun. Namun  sosialisasi  yang  dilakukan secara  langsung  di  11  Kecamatan tersebut membahas substansi yang bermacam-macam  tidak  hanya fokus  pada  KIA  saja.  Di  samping itu,  peserta  sosialisasi  bukanlah masyarakat umum melainkan ketua RT dan RW dimasing-masing Kecamatan.  Sedangkan  sosialisasi secara  tidak  langsung  yang  selalu dilakukan  hanya  melalui  brosur- brosur  yang  terdapat  di  tiap kelurahan. 2)  Kejelasan: Petunjuk dalam pelaksanaan  KIA  sudah  ada  dan sangat  jelas  baik  peraturan  dari tingkat pusat maupun peraturan di tingkat  daerah  yang  mana  sudah diketahui  oleh  para  pelaksana
kebijakan  KIA.  Namun  banyak  dari masyarakat yang justru belum tahu mengenai peraturan-peraturan tersebut. 3)  Konsistensi: P e m a h a m a n pelaksana  terhadap  kebijakan  KIA masih belum merata. Ada yang sudah paham  sampai  ke  peraturan-pera- turan  yang  menjadi  payung  hukum- nya, ada juga yang hanya memahami tentang  persyaratan  dari  pembuat- an  KIA.  Di  samping  itu  respon  dari pelaksana  terhadap  kebijakan  KIA sudah baik, terbukti dengan tercetak- nya KIA walaupun waktu penyelesa- iannya bisa bervariasi.

## Sumber Daya
Indikator-indikator  yang  mem- pengaruhi  variabel  sumber  daya  se- bagaimana teori Edwards III akan penu- lis uraikan sebagai berikut:

## Staf
Staf  (pegawai)  merupakan  salah satu  sumberdaya  utama  dalam  sebuah implementasi kebijakan. Sebagai pelaksana  kebijakan,  staf  memegang peranan  inti  dalam  mengendalikan jalannya sebuah kegiatan. Sumber daya manusia tidak hanya di ukur berdasarkan kuantitas  tapi  yang  terpenting  adalah seberapa baik kualitas yang dimiliki staf tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan,  dapat  diketahui  bahwa dari  indikator  staf  sebagai  pelaksana kebijakan  KIA,  sudah  cukup  memadai, namun belum optimal. Hal ini didukung pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bapak H.M.  Misbahul  Munir,  SH,  M.Si  yang menyatakan bahwa:
Kualitas SDM dan pelaksana cukup produktif  karena  para  pelaksana (operator)  dari  kebijakan  KIA  ini berada  dalam  rentang  usia  32  s/d 55 tahun dengan tingkat pendidikan minimal  tamat  SMA.  Kuantitas SDM  sendiri  cukup  karena  di  tiap- tiap  kelurahan  (63)  kelurahan ada  operator  yang  siap  melayani masyarakat dalam pembuatan KIA, tapi  untuk  kelurahan-kelurahan tertentu  memang  perlu  tambahan pelaksana (operator) untuk kelurahan-kelurahan yang memiliki jumlah  penduduk  yang  banyak.
Kompetisi  pelaksana  juga  beragam mulai  dari  tamatan  SMA,  Diploma sampai  Strata  1  (S1).  Keahlian juga  beragam  mulai  dari  sosial, IT,  dll.  Keterampilan  yang  mereka miliki  seperti  mengoperasikan komputer 15 . Berdasarkan hasil wawancara tersebut,  kualitas,  kompetensi,  keahlian serta  keterampilan  SDM  dinilai  sudah baik. Namun kuantitasnya masih kurang karena  Kelurahan  tertentu  dengan jumlah  penduduk  yang  banyak  masih memerlukan penambahan jumlah operator. Hal tersebut diperkuat juga oleh Kepala  Bidang  Pelayanan  Pendaftaran Penduduk Bapak Drs. Diarmansyah yang menyatakan bahwa,”kualitas SDM sudah mumpuni  dalam  hal  melaksanakan kebijakan  KIA,  namun  kuantitas  SDM masih kurang untuk beberapa kelurahan yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang banyak” 16 .
15 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Depok, Op.cit
16 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk., Op.cit
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....
Lebih lanjut, salah satu masyarakat Ibu  Sumiyati  yang  ditemui  penulis ketika  berada  di  lapangan  juga menyatakan  bahwa,”  menurut  saya kualitas petugasnya sudah bagus. Kalau saya  tanya  apa-apa  pasti  dijawabnya dengan lancar. Mengoperasikan komputernya  juga  cepat.  Cuma  ya  itu, karena  petugasnya  cuma  1  sedangkan yang  mau  mengurusnya  banyak,  jadi kami ngantrinya lumayan lama” 17 .
Dapat disimpulkan bahwa dari segi kualitas, kuantitas, keahlian, kompetensi serta  keterampilan  SDM  pelaksana masih  belum  optimal  dikarenakan masih  kurangnya  kuantitas  SDM pelaksana  kebijakan.  Jumlah  penduduk yang  berbeda  di  tiap  kelurahan, mengharuskan  adanya  penambahan jumlah  SDM  Pelaksana  kebijakan  bagi kelurahan  dengan  jumlah  penduduk yang banyak. Sehingga masyarakat yang tinggal  di  kelurahan  dengan  jumlah penduduk  yang  banyak  tidak  perlu terlalu  lama  mengantri  dalam  proses pendaftaran pembuatan KIA tersebut.

## Informasi
Dalam  implementasi  kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu
17 Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu masyarakat  Ibu  Sumiyati  di  Kelurahan Sukamaju  pada  tanggal  17  Juli  2019  Pukul 13.43 WIB
pertama  informasi  yang  berhubungan dengan  cara  melaksanakan  kebijakan. Kedua,  informasi  mengenai  data kepatuhan  dari  pelaksana  terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Terkait informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan,  sejauh  ini  sudah  ada  baik melalui  sosialisasi  langsung,  rapat- rapat  internal  maupun  melalui  brosur yang terdapat di tiap kelurahan. Namun sosialisasi  secara  langsung  satu  tahun sekali di tiap kecamatan hanya dilakukan pada  Ketua  RT  dan  RW  masing- masing  kecamatan  saja.  Sosialisasi belum  dilakukan  terhadap  masyarakat setempat.  Sedangkan  mengenai  data kepatuhan  dari  pelaksana  terhadap kebijakan  KIA  dapat  dilihat  melalui pemenuhan kelengkapan
syarat pendaftaran sehingga KIA dapat dicetak serta  banyaknya  KIA  yang  diterbitkan sesuai  waktu  yang  telah  ditetapkan. Hal  tersebut  dapat  diketahui  melalui pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Bapak H.M.  Misbahul  Munir,  SH,  M.Si  yang menyatakan  bahwa,  “informasi  yang diberikan mengenai cara melaksanakan kebijakan  KIA  ya  tentu  ada,  melalui sosialisasi, rapat-rapat internal dan juga brosur-brosur terkait KIA 18 .
18 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota
Tabel 3  Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak di Kota Depok Tahun 2016 s/d 2018
NO TAHUN JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 HARI JUMLAH KIA TERCETAK ANGKA PERSENTASE (%) 1 2016 517.498 25.431 4,91 2 2017 472.218 78.006 16,53 3 2018 458.018 96.194 21,00
Sumber:   Dinas Dukcapil Kota Depok Tahun 2019
Lebih lanjut, salah satu masyarakat Bapak Abdullah yang ditemui penulis  ketika  berada  di  lapangan mengungkapkan bahwa: Selama  ini  saya  belum  pernah menerima undangan untuk mengikuti  sosialisasi  mengenai Kebijakan  KIA  dan  manfaatnya dari  pemerintah  Kota  Depok secara  langsung.  Saya  mengetahui mengenai  Kebijakan  KIA  dari Ketua  RT  ditempat  saya  tinggal, itupun  juga  hanya  informasi  yang berkaitan  dengan  syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan  pembuatan  KIA  di Kelurahan.  Sedangkan  manfaat dari  KIA,  saya  mengetahuinya  dari brosur  yang  ditempel  di  papan informasi di Kantor Kelurahan” 19 .
Kemudian, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran  Penduduk  Bapak  Drs. Diarmansyah  juga  mengungkapkan bahwa, “data kepatuhan dapat dilihat dari lengkapnya  berkas-berkas  persyaratan pendaftaran.  Jika  berkas  tidak  lengkap, maka KIA tidak dicetak. Serta KIA yang diterbitkan sesuai ketentuan waktunya, kecuali  jika  memang  ada  kendala terhadap sarpras yang kami miliki, maka waktu penerbitannya bisa bervariasi” 20 . Adapun  contoh  data  kepatuhan  dapat dilihat dari banyaknya jumlah KIA yang telah  dicetak  dan  dimiliki  oleh  pihak pemohon  sebagaimana  tampak  pada tabel 3 di muka.
Depok, Op.cit
19 Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu masyarakat  Bapak  Abdullah  di  Kelurahan Depok  pada  tanggal  21  Agustus  2019  Pukul
09.16 WIB
20 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala Bidang  Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk.,
Op.cit

## Wewenang
Wewenang merupakan salah satu  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  kebijakan.  Wewenang harus  bersifat  formal  agar  perintah dapat  dijalankan  secara  legal.  Dalam kebijakan KIA, wewenang yang dimiliki oleh pejabat berwenang sudah melekat sejak dikeluarkannya Peraturan Walikota  Depok  Nomor  70  tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan
Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta Tata  Kerja  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil. Dimana dalam Perwali Depok  tersebut,  sudah  tertera  jabatan beserta  tugas  pokok  dan  fungsinya masing-masing (terlampir). Di samping itu,  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  telah dimiliki  oleh  masing-masing  pejabat berwenang tersebut dapat berpengaruh besar  terhadap  prioritas  penerbitan
KIA untuk kasus-kasus tertentu sehingga  bisa  mempercepat  proses pencetakan  KIA  namun  dengan  tetap harus  melengkapi  berkas  persyaratan pendaftaran. Hal tersebut sebagaimana pernyataan  Kepala  Seksi  Identitas Penduduk  Bapak  Drs.  Jaka  Susanta, MH  yang  menyatakan  bahwa,  “dalam hal  kebijakan  KIA,  untuk  kasus-kasus tertentu  bisa  mempercepat  proses pencetakan  KIA  dengan  catatan  berkas persyaratan yang diperlukan lengkap” 21 . Pernyataan  Kepala  Seksi  Identitas Penduduk  tersebut  juga  diperkuat oleh  pernyataan  salah  satu  petugas pelayanan  (operator  Dinas  Dukcapil Kota  Depok)  Bapak  H.  Mujahidin  yang mengatakan bahwa:
21 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Identitas  Penduduk  di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 7 Agustus 2019 Pukul 09.12 WIB
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....
Untuk pejabat setingkat Kasi ke atas, bisa  memberikan  titipan/pesan untuk  mempercepat  penyelesaian pencetakan  KIA  dengan  syarat berkas  lengkap.  Kadis  juga  bisa memberikan perintah untuk bekerja dihari  libur  untuk  percepatan penyelesaian pencetakan KIA yang belum selesai di cetak di hari kerja. Adapun tugas dan kewajiban pelaksana dalam pelaksanaan KIA  seperti  memveri ikasi  berkas persyaratan pembuatan KIA, memproses  (menginput  data  ke dalam  aplikasi  berdasarkan  berkas yang  diterima)  serta  mencetak
KIA  dan  menyerahkan  kepada masyarakat.  Wewenang  lainnya sudah  diatur  dalam  Perwali  Depok Nomor  70  tahun  2016  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata Kerja  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil ” 22 .

## Fasilitas
Fasilitas  atau  sarana  prasarana merupakan  sumberdaya  penunjang yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan.  Dimana dalam  mendukung  pelaksanaan  KIA sudah  digunakan  berbagai  sarana prasarana  seperti  komputer,  printer, ribbon (tinta  printer),  ilm,  blangko KIA  dan  jaringan  internet.  Namun yang  sering  menjadi  kendala  adalah penggunaan  printer  dan ribbon yang sama untuk pencetakan KIA dan KTP-el.
22 Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu petugas  pelayanan  (operator  Dinas  Dukcapil Kota  Depok)  Bapak  H.  Mujahidin  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Depok pada tanggal 17 Juli 2019 Pukul 08.53 WIB
Begitu pula stok blangko yang tersedia, jumlahnya  masih  sangat  terbatas.  Hal tersebut  dapat  diketahui  berdasarkan pernyataan salah satu petugas pelayanan  (operator  Dinas  Dukcapil Kota  Depok)    Ibu  Yuliana,  Amd  yang mengatakan bahwa:
Sarana  prasarana  yang  disediakan guna  mendukung  pelaksanaan  KIA berupa  printer, ribbon dan  ilm, blangko KIA, jaringan internet serta komputer/PC.  Sarpras  tersebut belum  memadai  karena  saat  ini printer  yang  digunakan  untuk pencetakan  KIA  juga  digunakan untuk  pencetakan  KTP-el,  begitu juga Ribbon. Blangko  KIA  nya  juga terbatas jumlahnya 23 .
Salah  satu  masyarakat  yang kebetulan ditemui penulis saat melakukan  penelitian  di  lapangan  Ibu
Rida  Susanti  juga  menyatakan  bahwa, “saat  mendaftarkan  KIA  saya  melihat sarpras  yang  ada  seperti  komputer, printer  sama  blangko  KIA  nya.  Dan menurut  saya  saprasnya  masih  belum memadai,  soalnya  jumlahnya  masih sangat sedikit dibandingkan banyaknya warga disini” 24 .
Berdasarkan hasil observasi, telaah dokumen  dan  hasil  wawancara  di lapangan  dengan  menggunakan  Teori Edwards  III  sebagaimana  di  uraikan di  atas,  maka  dapat  diketahui  hasil indikator-indikator  dalam  variabel
23 Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu petugas  pelayanan  (operator  Dinas  Dukcapil Kota  Depok)  Ibu  Yuliana,  Amd  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Depok pada tanggal 17 September 2019 Pukul 11.27 WIB
24 Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu masyarakat  Ibu  Rida  Susanti  di  Kelurahan Depok  pada  tanggal  21  Agustus  2019  Pukul 10.44 WIB
sumber daya yang akan penulis uraikan sebagai berikut: 1)  Staf: Kualitas, kuantitas, keahlian, kompetensi serta keterampilan SDM pelaksana masih belum  optimal  dikarenakan  masih kurangnya kuantitas SDM pelaksana kebijakan. 2)  Informasi  : I n f o r m a s i mengenai cara melaksanakan kebijakan  KIA  sudah  ada  baik melalui  sosialisasi  langsung,  rapat-
rapat  internal  maupun  melalui brosur  yang  terdapat  di  tiap kelurahan. Namun sosialisasi secara langsung  satu  tahun  sekali  di  tiap kecamatan  hanya  dilakukan  pada Ketua  RT  dan  RW  masing-masing kecamatan  saja.  Sosialisasi  belum dilakukan  terhadap  masyarakat setempat. Sedangkan mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap kebijakan KIA dapat dilihat melalui pemenuhan  kelengkapan  syarat pendaftaran  sehingga  KIA  dapat dicetak  serta  banyaknya  KIA  yang diterbitkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. 3)  Wewenang : Wewenang  yang dimiliki  oleh  pejabat  berwenang sudah melekat sejak dikeluarkannya Peraturan  Walikota  Depok  Nomor
70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil. Dimana dalam Perwali Depok tersebut,  sudah  tertera  jabatan beserta tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 4)  Fasilitas:  Sarana prasarana pendukung seperti komputer, printer, ribbon (tinta  printer),  ilm, blangko  KIA  dan  jaringan  internet
sudah  ada  namun  terkendala  pada penggunaan  printer  dan ribbon yang  sama  untuk  pencetakan KIA  dan  KTP-el.  Begitu  pula  stok blangko  yang  tersedia,  jumlahnya masih sangat terbatas.

## Disposisi
Indikator-indikator yang mempengaruhi variabel disposisi sebagaimana  teori  Edwards  III  akan penulis uraikan sebagai berikut:

## Pengangkatan Birokrat
Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan, proses rekruitmen pelaksana KIA  (operator)  selama  ini  dilakukan melalui  seleksi  CPNS  karena  semua pelaksana  (operator)  di  tiap-tiap Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil  (PNS).  Di  samping  itu  loyalitas, konsistensi,  integritas  dan  komitmen dari  pelaksana  KIA  juga  sudah  bagus. Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Depok  Bapak  H.M.  Misbahul Munir, SH, M.Si yang menyatakan bahwa:
Proses rekruitmen pelaksana KIA  (operator)  melalui  seleksi CPNS,  karena  semua  pelaksana
(operator)  di  tiap-tiap  kelurahan maupun operator di Dinas Dukcapil adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Loyalitas,  konsistensi,  integritas dan  komitmen  dari  pelaksana  KIA juga sudah bagus. Karena dari awal proses  rekruitmen  mereka  sudah melalui  serangkaian  tes,  sehingga sikap mereka juga sudah tidak perlu diragukan lagi 25 .
25 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....

## Insentif Aparatur
Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan,  pelaksana  KIA  mendapatkan insentif  ketika  mereka  melaksanakan tugas pada hari libur (diluar hari kerja). Jika  bekerja  diluar  jam  kerja  pada  hari kerja,  mereka  tidak  mendapatkan insentif.  Di  samping  itu,  insentif terhadap  pelaksana  tersebut  sudah  di anggarkan secara khusus melalui APBD sebesar  Rp350.000,-/hari . Hal  tersebut diketahui  berdasarkan  pernyataan salah satu petugas pelayanan (operator di  Kelurahan  Sukamaju)  Bapak  Yani Suteja  yang  mengatakan  bahwa,  “kami mendapatkan insentif jika melaksanakan pekerjaan  di  hari  libur.  Namun  jika  di hari  kerja  tidak  mendapatkan  insentif walaupun  masih  bekerja  di  luar  jam kerja yang telah di atur melalui Perwali Depok” 26 .
Pernyataan  salah  satu  petugas pelayanan  tersebut  diperkuat  oleh pernyataan  Kepala  Bidang  Pelayanan Pendaftaran  Penduduk  Bapak  Drs. Diarmansyah  yang  menyatakan  bahwa, “mereka  mendapatkan  insentif  jika pekerjaan  itu  dilaksanakan  pada  hari libur. Dan untuk insentif terhadap para pelaksana  sudah  di  anggarkan  melalui APBD sebesar Rp350.000,-/hari” 27 .
Berdasarkan hasil observasi, telaah dokumen  dan  hasil  wawancara  di lapangan  dengan  menggunakan  Teori Edwards  III  sebagaimana  diuraikan
Depok, Op.cit 26 Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu petugas  pelayanan  (operator  di  Kelurahan Sukamaju)  Bapak  Yani  Suteja  di  Kelurahan Sukamaju  pada  tanggal  17  Juli  2019  Pukul 14.20 WIB
27 Hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala Bidang  Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk., Op.cit
di  atas,  maka  dapat  diketahui  hasil indikator-indikator  dalam  variabel disposisi  yang  akan  penulis  uraikan sebagai berikut:
1)  P e n g a n g k a t a n   B i r o k r a t : Proses  rekruitmen  pelaksana  KIA (operator)  selama  ini  dilakukan melalui seleksi CPNS karena semua pelaksana  (operator)  di  tiap-tiap Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri  Sipil  (PNS).  Di  samping  itu loyalitas, konsistensi, integritas dan komitmen  dari  pelaksana  KIA  juga sudah bagus.
2)  I n s e n t i f   A p a r a t u r   : Pelaksana KIA mendapatkan insentif ketika mereka melaksanakan tugas  pada  hari  libur  (diluar  hari kerja).  Insentif  terhadap  pelaksana tersebut sudah di anggarkan secara khusus  melalui  APBD  sebesar  Rp 350.000,-/hari .

## Struktur Birokrasi
Adapun  indikator-indikator  yang mempengaruhi
variabel struktur birokrasi sebagaimana teori Edwards III akan penulis uraikan sebagai berikut:

## Standar Operasional Prosedur (SOP)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  penulis,  dapat  diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP)  dalam  pelaksanaan  KIA  sudah ada  dan  tertuang  pada  Keputusan Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Depok  Nomor: 470/841/Kpts/Disdukcapil/2018 tentang  Standar  Pelayanan.  Namun karena  masih  kurangnya  sosialisasi pada  masyarakat  umum,  banyak  dari
masyarakat  yang  belum  mengetahui tentang  SOP  tersebut.  Hal  tersebut diketahui  sebagaimana  pernyataan salah satu petugas pelayanan (operator Dinas  Dukcapil  Kota  Depok)  Bapak  H. Mujahidin  yang  mengatakan  bahwa, “SOP terkait pelaksanaan KIA sudah ada yang  tertuang  pada  Keputusan  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Depok  Nomor:  470/841/ Kpts/Disdukcapil/2018 tentang Standar Pelayanan” 28 .  Disisi  lain,  salah  satu masyarakat  Ibu  Sumiyati  menyatakan bahwa, “saya tidak tahu apakah ada SOP atau  tidak  terkait  pembuatan  KIA  ini. Karena pada dasarnya saya juga belum paham SOP itu apa. Terlebih lagi untuk pembuatan  KIA  ini  saya  hanya  tahu syarat-syaratnya saja. Dan baru tau juga kalau  ada  brosurnya  ketika  datang  ke kelurahan” 29 .

## Fragmentasi
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui  bahwa  koordinasi  antar  unit terkait  dalam  pelaksanaan  KIA  sudah berlangsung  dengan  baik.  Dimana antar  unit  tersebut  saling  mendukung satu  sama  lainnya,  diantaranya  bidang pelayanan pendaftaran penduduk,
bidang  pencatatan  sipil  serta  bidang pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan  dan  pemanfaatan  data. Hal  tersebut  diketahui  berdasarkan pernyataan  yang  diungkapkan  oleh Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Depok  Bapak
28 Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu petugas  pelayanan  (operator  Dinas  Dukcapil
Kota Depok) Bapak H. Mujahidin., Op.cit
29 Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu masyarakat Ibu Sumiyati., Op.cit
H.M.  Misbahul  Munir,  SH,  M.Si  yang mengatakan bahwa:
Koordinasi antar unit terkait sudah berlangsung dalam hal pelaksanaan kebijakan KIA ini setidaknya ada 3 bidang  yang  terlibat  yaitu  bidang pelayanan  pendaftaran  penduduk, bidang pencatatan sipil serta bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan  dan  pemanfaatan data.  Jika  dari  3  bidang  ini  tidak ada  koordinasi  yang  baik,  maka pelaksanaan dari kebijakan KIA ini tidak akan berjalan optimal 30
Berdasarkan hasil observasi, telaah dokumen  dan  hasil  wawancara  di lapangan  dengan  menggunakan  Teori Edwards  III  sebagaimana  di  uraikan di  atas,  maka  dapat  diketahui  hasil indikator-indikator  dalam  variabel struktur  birokrasi  yang  akan  penulis uraikan sebagai berikut:
1)  SOP: Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan KIA sudah ada  dan  tertuang  pada  Keputusan Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor: 470/841/Kpts/Disdukcapil/2018 tentang Standar Pelayanan. Namun karena masih kurangnya sosialisasi pada  masyarakat  umum,  banyak dari  masyarakat  yang  belum mengetahui tentang SOP tersebut.
2)  Fragmentasi: Koordinasi antar unit terkait dalam pelaksanaan KIA sudah  berlangsung  dengan  baik. Dimana  antar  unit  tersebut  saling mendukung  satu  sama  lainnya, diantaranya bidang pelayanan pendaftaran  penduduk,  bidang
30 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Depok, Op.cit
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....
pencatatan  sipil  serta  bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan  dan  pemanfaatan data.
Dari semua penjelasan sebagaimana diuraikan  di  atas,  jika  dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh  Terawati  pada  Tahun 2016  tentang  Pengaturan  Administrasi Kependudukan  Terkait  Pemberlakuan Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA,  Chandy  Afrizal  Syafutra  pada tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota
Bandar  Lampung  serta  Laporan  Akhir Pengkajian  Strategis  yang  ditulis  oleh Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kementerian  Dalam  Negeri  pada tahun  2018  tentang  Implementasi Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  dalam
Pendataan, Perlindungan dan Pelayanan Publik,  kesamaan  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan KIA berdasarkan Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA  yang  diterapkan  pada  berbagai daerah  yang  menjadi  lokus  dalam penelitian  terdahulu  dan  penelitian ini  memang  belum  optimal.  Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi  yang  dilakukan,  kurangnya minat  dan  pemahaman  terhadap kebijakan  KIA  yang  dikeluarkan, serta  adanya  keterbatasan  blanko, printer  dan  tinta  ribbon  yang  tersedia. Sedangkan  hasil  terbaru  yang  penulis temukan  adalah  kualitas  dan  kuantitas SDM sebagai sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan sangatlah penting  dalam  proses  optimalisasinya, penambahan insentif juga menjadi salah
satu  kunci  untuk  menambah  motivasi SDM  yang  ada  terutama  jika  pekerjaan yang  dilakukan  diluar  jam  kerja  serta SOP  dalam  pelaksanaan  KIA  akan menjadi  lebih  tersosialisasi  jika  bisa dicetak dalam bentuk yang dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung (misal dicetak  pada banner, spanduk  ataupun pam let  dan  dipasang  pada  kantor kelurahan  atau  pada  RT/RW  setempat sehingga informasi dapat tersampaikan pada masyarakat).

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah dijelaskan,  penulis  menarik  simpulan bahwa Implementasi kebijakan Kartu  Identitas  Anak  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kota  Depok  belum  optimal  disebabkan oleh 4 variabel tidak dalam kondisi yang ideal sebagaimana uraian berikut:
a.  Dimensi Komunikasi, belum optimal karena  masih  terdapat  adanya informasi yang terdistorsi ditengah jalan  sehingga  informasi  mengenai kebijakan KIA ini tidak menyeluruh diterima  oleh  masyarakat  Kota Depok  serta  belum  meratanya pemahaman  pelaksana  terhadap kebijakan KIA. b.  Dimensi Sumberdaya, belum optimal  karena  masih  kurangnya kuantitas SDM pelaksana kebijakan, sarana prasarana pendukung seperti  printer  dan ribbon yang sama  untuk  pencetakan  KIA  dan KTP-el  serta  stok  blangko  yang tersedia  jumlahnya  masih  sangat terbatas.
c.  Dimensi  Disposisi,  sudah  optimal karena proses rekruitmen pelaksana KIA (operator) selama ini dilakukan
melalui seleksi CPNS serta pelaksana KIA  mendapatkan  insentif  ketika mereka  melaksanakan  tugas  pada hari  libur  (diluar  hari  kerja)  yang sudah  di  anggarkan  secara  khusus didalam APBD.
d.  Dimensi Struktur birokrasi, belum  optimal  karena  SOP  dalam pelaksanaan KIA sudah ada namun banyak dari masyarakat yang belum mengetahuinya.

## SARAN
Peneliti  memiliki  beberapa  saran sebagai berikut :
1.  Variabel  Komunikasi,  perlu  adanya sosialisasi  secara  langsung  kepada masyarakat  tiap  kelurahan  terkait kebijakan  KIA,  sehingga  informasi yang  ada  tidak  lagi  terdistorsi di  tengah  jalan  dan  tujuan  dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat diketahui dan lebih mudah untuk di optimalkan.
2.  Variabel Sumberdaya, perlu adanya penambahan jumlah SDM Pelaksana (operator)  kebijakan  KIA  serta menambah  jumlah  printer, ribbon dan blanko KIA.
3.  Variabel  Disposisi,  perlu  adanya penambahan insentif bagi pelaksana  kebijakan  KIA,  sehingga bisa mendapat insentif di hari kerja ketika bekerja diluar jam kerja.
4.  Variabel  Struktur  birokrasi,  perlu adanya pencetakan SOP KIA dalam bentuk Banner dan dipajang di tiap kelurahan  agar  masyarakat  dapat tahu  mengenai  isi  dan  alur  proses dari SOP tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik .  Bandung: Alfabeta.
Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing Public Policy. United  States  of America: Congressional Quarterly Press.
N.  Dunn,  William.  1981. Public Policy Analysis And Introduction .  USA: Prentice Hall.
Ratminto  &  Winarsih,  Atik  Septi.  2012. Manajemen Pelayanan .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013 tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 2  Tahun  2016  tentang  Kartu Identitas Anak.

## Evidensi Ilmiah
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan Badan Penelitian  dan  Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2018.
Implementasi  Kebijakan  Kartu Identitas  Anak  dalam  Pendataan, Perlindungan  dan  Pelayanan Publik.  Jakarta:  Badan  Penelitian
Sesario Fernandes, Serly Wulandari — Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak ....
dan  Pengembangan  Kementerian Dalam Negeri. Syafutra, Chandy Afrizal. 2017. Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas  Anak  di  Kota  Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Terawati,  2016.  Pengaturan  Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan Permendagri Nomor  2  Tahun  2016  Tentang Kartu  Identitas  Anak.  Lampung: Universitas Lampung.

## Sumber Lain
Brosur Mengenai KIA Kota Depok.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Depok Tahun 2017.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Depok Tahun 2018.
h t t p : / / m e d i a i n d o n e s i a . c o m / r e a d /
detail/98106-puluhan-ribu- p e l a j a r - d i - d e p o k - b e l u m - kebagian-kartu-identitas-anak. Diakses  pada  hari  sabtu,  8  Maret 2019 Pukul 13.35 WIB.
https://tirto.id/menimbang-untung-dan- urgensi-kartu-identitas-anak- csiV.  Diakses  pada  hari  sabtu,  8 Maret 2019 Pukul 13.42 WIB.
https://www.depok.go.id/tag/depok-kota- layak-anak,  Diakses  pada  hari sabtu,  8  Maret  2019  Pukul  14.45 WIB
https://www.indonesia.go.id/layanan/ kependudukan/sosial/cara- membuat-ktp anak-atau-kartu- identitas-anak-kia
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2 [2020]