The journal is accredited "Sinta 5" by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022 .

## Manajemen Organisasi terhadap Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Henny Hidayanti 1
1 BRIDA Provinsi Jawa Timur, Indonesia; henny.hidayanti17l@gmail.com
Abstract:  One  of  the  community-based  health  initiatives  (UKBM)  that actively  incorporates  the  community  in  the  construction  of  healthcare facilities is Ponkesdes. According to evaluation data from the Kediri City Health Service (Dinkes), the Ponkesdes program encountered a number of  technical  difficulties  and  a  lack  of  coverage  of  targets.  Analytical descriptive  research  was  used  in  the  study,  which  was  carried  out  in Kediri City and Bondowoso Regency. The cross-sectional approach is the methodology  employed.  These  include  organizational  structure,  work schedule,  work  program,  goal  setting,  coaching  and  supervision,  and evaluation, all of which are based on organizational aspects found in this research.  The  analysis's  findings  indicate  that  the  program  variable (α=0.032) and assessment variable (α=0.003) of the health center are the organizational characteristics associated with how well its performance is  carried  out.  Meanwhile,  organizational  variables  (α=0.517),  work schedule  (α=0.383),  compensation  system  (α=0.101),  goal  setting (α=0.618),  supervision  and  coaching  (α=0.837),  and  organizational structure  variables (α=0.517) are  unrelated to the village  health center's efficacy. This is due to the fact that, although occasionally  ignoring the established  organizational  structure  and  work  schedules,  the  Islamic boarding school officers take seriously the need to carry out the programs at the school in order to meet predetermined targets.

## Keywords: Ponkesdes, organization, effectiveness
IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science
Vol 4 No 2 November 2023 https://doi.org/ 10.54471/idarotuna.v4i2.70
Received: November 01, 2023 Accepted: Novemver 15, 2023 Published: November 30, 2023
Publisher’s  Note:  Program  Study Office  Adminstrative    stays  neutral with regard to jurisdictional claims in published  maps  and  institutional affiliations.

## Copyright:  ©  2023  by  the  authors.
Submitted  for  possible  open  access publication  under  the  terms  and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/license s/by/4.0/).

## Pendahuluan
Penyelenggaraan upaya Kesehatan masyarakat masih diposisikan sebagai objek dan belum  sebagai  subjek  dan  masih  banyak  upaya  Kesehatan  yang  belum  menyentuh masyarakat  yang  jauh  dari  pelayanan  Kesehatan.  Oleh  karena  itu,  agar  upaya  Kesehatan menjadi  lebih  mudah  aksesnya  (accessible),  mudah  dijangkau  (affordable),  serta  lebih berkualitas  (quality)  maka  dibentuklah  Ponkesdes  yang  merupakan  perpanjangan  tangan dari Puskesmas. Ponkesdes merupakan perkembangan dari Polindes, yang hanya terdiri satu bidan ditambah dengan satu perawat yang ikut memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat (Kemenkes, 2012).
Ponkesdes diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010, yang menyabutkan  bahwa  Ponkesdes  memberikan  pelayanan  Kesehatan  meliputi  upaya Kesehatan  secara  promotif,  preventif,  dan  kuratif  sesuai  yang  dilaksanakan  oleh  tenaga Kesehatan  (bidan  dan  perawat).  Ponkesdes  merupakan  salah  satu  upaya  Kesehatan  yang berbasis  masyarakat  (UKBM)  dengan  melibatkan  masyarakat  untuk  ikut  aktif  dalam mengembangkan fasilitas Kesehatan (Putri & Rosdiana, 2017). Ponkesdes merupakan sarana pelayanan Kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan perkembangan dari Polindes (Pondok Bersalin Desa) sebagai jejaring puskesmas untuk mempermudah akses dan meningkatkan kualitas pelayanan (Putri & Rosdiana, 2017).
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai Ponkesdes sebanyak 8.056 desa/ kelurahan, yang terdapat bidan dan perawat. Hal ini dengan tujuan agar orang yang sakit tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Namun, dari 8.056 desa/kelurahan yang sudah siap Ponkesdes-nya masih sebanyak 1.800 desa dan sisanya diharapkan mengikuti program Ponkesdes ini dalam membantu mendekatkan akses pelayanan Kesehatan. Seperti hal nya di Kabupaten  Bondowoso  yang  mempunyai  156  Ponkesdes,  dan  berdasarkan  hasil  evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa 113 Ponkesdes masuk dalam kategori “Hijau atau baik”, 40 Ponkesdes masuk dalam kategori “Kuning atau cukup”, dan 4 Ponkesdes  masuk  dalam  kategori  “Merah  atau  kurang”  (Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bondowoso, 2017). Sedangkan di Kota Kediri terdapat 22 Ponkesdes, dan berdasarkan hasil evaluasi  Dinas  Kesehatan  Kota  Kediri  menunjukkan  bahwa  3  Ponkesdes  masuk  dalam
kategori “Hijau atau baik”, 2 Ponkesdes masuk dalam kategori “Kuning atau cukup”, dan 17 Ponkesdes masuk dalam kategori “Merah atau kurang” (Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2017). Kurangnya cakupan Ponkesdes terhadap target, menurut hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bondowoso dan Kota Kediri, program Ponkesdes mengalami beberapa kendala teknis, antara lain perawat atau bidan yang bekerja di Ponkesdes tidak bertempat tinggal  di  wilayah  kerja  padahal  harapannya  Ponkesdes  dapat  memberikan  pelayanan kesehatan  selama  24  jam,  petugas  ponkesdes  juga  ikut  membantu  pekerjaan  Puskesmas sehingga  belum  maksimal  dalam  memberikan  pelayanan  di  Ponkesdes,  sering  terjadi pergantian  petugas  Ponkesdes  dan  belum  pernah  dilakukan  pelatihan  kepada  petugas Ponkesdes  yang  baru.  Kendala  non-teknis  sarana  prasarana  kurang  memadai  atau  belum lengkap dan banyak yang mengalami kerusakan, bangunan Ponkesdes masih banyak yang belum  berdiri  sendiri  atau  masih  ikut  bangunan  pemerintah  desa/  kelurahan,  anggaran operasional Ponkesdes belum tersedia, pencairan gaji petugas Ponkesdes seringkali terlambat. Dan masih banyak permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program Ponkesdes, jika permasalahan ini tidak ditangani dengan benar akan menghambat pembangunan kesehatan terutama kesehatan masyarakat daerah pedesaan.
Guna mengatasi permasalahan dalam Ponkesdes maka dilakukan evaluasi terhadap efektivitas Ponkesdes, terutama dalam manajemen organisasi yang terdapat dalam program Ponkesdes  yang  diharapkan  dengan  berjalannya  Ponkesdes  maka  Puskesmas  dapat berkembang dan menjadi rujukan masyarakat sebelum ke rumah sakit besar.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif  dengan  pengambilan  data secara cross sectional yang dilakukan dalam sekali waktu. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso dan Kota Kediri pada tahun 2018. Data diambil dengan penyebaran kuesioner  kepada  petugas kesehatan  di Ponkesdes,  dengan  sampel  penelitian  sebanyak  96 petugas  Ponkesdes.  Data  yang  telah  didapatkan  kemudian  dianalisis  untuk  mengetahui hubungan antar variabel di dalam penelitian menggunakan SPSS dengan menggunakan uji korelasi  Spearman’s  rho  untuk  mengetahui  hubungan  antar  variabel  penelitian  dengan derajat signifikansi α 0,05.

## Hasil dan Pembahasan
Faktor organisasi merupakan yang berhubungan dengan struktur organisasi, jadwal kerja,  program  kerja,  sistem  kompensasi,  penetapan  tujuan,  pengawasan  dan  pembinaan serta evaluasi yang dijalan oleh suatu organisasi.

## A. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dalam penelitian ini meliputi pembagian tugas/ pekerjaan petugas ponkesdes, keterlibatan petugas dalam penyusunan perencanaan program, dan pergantian dalam susunan struktur organisasi di dalam ponkesdes. Sebanyak 80,2% petugas ponkesdes selalu melaksanakan  pembagian  tugas/ pekerjaan,  dan  sebanyak  19,8%  petugas ponkesdes juga  sering  melaksanakan  pembagian  tugas/  pekerjaan  sesuai  dengan  struktur  organisasi. Dalam penyusunan struktur organisasi, sebanyak 87,5% petugas ponkesdes selalu terlibat di dalamnya, sedangkan sebanyak 10,4% petugas ponkesdes sering terlibat di dalamnya, namun ada  sebanyak  1,0%  petugas  ponkesdes  yang  jarang  terlibat  dan  sebanyak  1,0%  petugas ponkesdes  yang  tidak  pernah  terlibat  dalam  penyusunan  struktur  organisasi.  Dan  dalam pelaksanaannya,  sebanyak  7,3%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  selalu  terjadi pergantian struktur organisasi, sebanyak 6,2% menyatakan bahwa sering terjadi pergantian struktur organisasi, dan sebanyak 59,4% petugas ponkesdes menyatakan bahwa jarang terjadi pergantian struktur organisasi, dan sebanyak 27,1% petugas ponkesdes menyatakan bahwa tidak pernah terjadi pergantian struktur organisasi selama ini.
Dari 84,4% petugas ponkesdes menyatakan sering terlibat dalam penyusunan struktur organisasi  dan  melakukan  pembagian  tugas,  sementara  14,6%  petugas  ponkesdes menyatakan  jarang  terlibat  dalam  penyusunan  struktur  organisasi  dan  melakukan pembagian tugas, bahkan ada 1,0% responden yang tidak pernah terlibat dalam penyusunan struktur organisasi dan melakukan pembagian tugas.

## B. Jadwal Kerja
Jadwal kerja dalam penelitian ini meliputi perencanaan jadwal kerja, fleksibel jadwal kerja  dengan  pelaksanaan  pelayanan,  terjadi  perubahan  atau  rotasi  jadwal  kerja  dan pengumuman perubahan jadwal kerja. Berdasarkan perencanaan jadwal kerja, sebanyak 84,5%
petugas  ponkesdes  selalu  membuat  perencanaan  jadwal  kerja,  sebanyak  12,5%  petugas ponkesdes  sering  membuat  perencanaan  jadwal  kerja,  namun  ada  juga  sebanyak  1,0% petugas  ponkesdes  jarang  membuat  perencanaan  jadwal  kerja.  Berdasarkan  kefleksibelan jadwal kerja, menurut sebanyak 54,2% petugas ponkesdes menyatakan bahwa jadwal kerja selalu fleksibel, sebanyak 37,5% petugas ponkesdes menyatakan bahwa jadwal kerja sering fleksibel  dan  sebanyak  8,3%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  jadwal  kerja  jarang fleksibel.  Namun  kadangkala  jadwal kerja  petugas  ponkesdes  juga  mengalami  perubahan, sebanyak  8,3%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  jadwal  kerja  selalu  mengalami perubahan,  sebanyak  28,1%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  jadwal  kerja  sering mengalami perubahan, sebanyak 59,4% petugas ponkesdes menyatakan bahwa jadwal kerja jarang  mengalami  perubahan  dan  sebanyak  4,2%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa jadwal  kerja  tidak  pernag  mengalami  perubahan.  Jika  pun  terjadi  perubahan  jadwal, sebanyak 84,5% petugas ponkesdes selalu mengumumkan perubahan jadwal kerja, sebanyak 12,5% petugas ponkesdes sering mengumumkan perubahan jadwal kerja dan sebanyak 1,0% petugas ponkesdes jarang mengumumkan perubahan jadwal.
Sebanyak 66,7% petugas ponkesdes menyatakan sering membuat perencanaan jadwal kerja, jadwal kerja sering fleksibel, dan sering melakukan pengumuman perubahan jadwal pelayanan  ponkesdes,  sementara  33,3%  petugas  ponkesdes  menyatakan  jarang  membuat perencanaan jadwal kerja, jadwal kerja sering fleksibel, dan sering melakukan pengumuman perubahan jadwal pelayanan ponkesdes.

## C. Program Kerja
Program kerja dalam penelitian ini meliputi program ponkesdes dalam pelaksanaan desa siaga dan cakupannya, pelaksanaan PHBS dan cakupannya, pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan  pemeriksaan  kesehatan  ibu  dan  anak  (KIA),  pelaksanaan  program  keluarga berencana (KB), dan pelaksanaan posyandu.
Program desa siaga, sebanyak 6,3% petugas ponkesdes selalu melaksanakan program desa  siaga,  sebanyak  72,9%  petugas  ponkesdes  sering  melaksanakan  program  desa  siaga, sebanyak 17,7% petugas ponkesdes jarang melaksanakan program desa siaga dan sebanyak 3,1% petugas ponkesdes tidak pernah melaksanakan program desa siaga. Dan berdasarkan
cakupan desa siaga, sebanyak 2,1% petugas ponkesdes selalu mencapai cakupan, sebanyak 62,5%  petugas  ponkesdes  sering  mencapai  cakupan,  sebanyak  33,3%  petugas  ponkesdes jarang  mencapai  cakupan  dan  masih  ada  sebanyak  2,1%  petugas  ponkesdes  tidak  pernah mencapai cakupan desa siaga.
Berdasarkan  program  PHBS,  sebanyak  17,7%  petugas  ponkesdes  selalu  aktif melaksanakan program PHBS, sebanyak 77,1% petugas ponkesdes sering aktif melaksanakan program  PHBS,  dan  ada  juga  yang  masih  jarang  melaksanakan  program  PHBS  yaitu sebanyak 5,2% petugas ponkesdes. Dan berdasarkan cakupan PHBS, sebanyak 2,1% petugas ponkesdes  selalu  mencapai  cakupan  program  PHBS,  sebanyak  37,5%  petugas  ponkesdes sering mencapai cakupan program PHBS, dan masih banyak yang jarang mencapai cakupan program PHBS yaitu sebanyak 69,4% petugas ponkesdes, dan bahkan ada yang tidak pernah mencapai cakupan program PHBS yaitu sebanyak 1,0% petugas ponkesdes.
Berdasarkan  program  penyuluhan,  sebanyak  58,3%  petugas  ponkesdes  selalu melaksanakan  penyuluhan  dan  sebanyak  41,7%  petugas  ponkesdes  sering  melaksanakan penyuluhan.  Sedangkan  berdasarkan  program  KIA,  sebanyak  82,3%  petugas  selalu melaksanakan  pemeriksaan  kesehatan  ibu  dan  anak  (KIA),  sebanyak  12,5%  petugas ponkesdes  sering  melaksanakan  program  KIA,  dan  masih  ada  petugas  yang  jarang melaksanakan program KIA yaitu sebanyak 3,1% petugas ponkesdes dan bahkan ada yang tidak  pernah  melaksanakan  program  KIA  yaitu  sebanyak  2,1%  petugas  ponkesdes.  Dan pelayanan  KB,  sebanyak  44,8%  petugas  ponkesdes  selalu  melaksanakan  program  KB  dan sebanyak 54,2% petugas ponkesdes sering melaksanakan program KB, selain itu petugas juga selalu  melaksanakan  pembinaan  terhadap  posyandu  yaitu  sebanyak  99,0%  petugas ponkesdes.
Sebanyak 5,2% petugas ponkesdes menyatakan bahwa selalu melaksanakan program- program  kerja  dengan  baik,  dan  84,4%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  sering melaksanakan  program-program  kerja  dengan  baik,  sementara  10,4%  petugas  ponkesdes menyatakan bahwa jarang melaksanakan program-program kerja dengan baik.

## D. Sistem Kompensasi
Sistem  kompensasi  pada  penelitian  ini  meliputi  pemberian  gaji  petugas  ponkesdes apakah secara rutin, apakah sesuai dengan UMK, apakah terdapat insentif selain gaji, apakah mendapatkan  BPJS  secara  gratis,  apakah  pernah  mendapatkan  liburan/  rekreasi  selama bekerja.
Sebanyak  65,6%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  selalu  mendapatkan  gaji secara rutin dan ada juga petugas ponkesdes yang jarang mendapatkan gaji secara rutin yaitu sebesar  19,8%.  Sebanyak  53,1%  petugas  ponkesdes  berpendapat  bahwa  gaji  sangat  sesuai dengan  UMK,  namun  ada  juga  petugas  ponkesdes  berpendapat  bahwa    gaji  tidak  sesuai dengan UMK yaitu sebanyak 29,2% petugas ponkesdes. Penerimaan insentif, sebanyak 40,6% petugas  ponkesdes  selalu  mendapatkan  insentif  diluar  gaji,  sebanyak  20,8%  petugas ponkesdes sering mendapatkan insentif diluar gaji, namun ada juga yang menyatakan tidak pernah mendapatkan insentif yaitu sebanyak 26,0% petugas ponkesdes. BPJS gratis pun juga diharapkan oleh petugas ponkesdes yang statusnya sebagai tenaga kontrak, sebanyak 42,7% petugas ponkesdes sudah mendapatkan BPJS secara gratis, namun sebanyak 57,3% petugas ponkesdes berpendapat tidak pernah mendapatkan BPJS secara gratis. Hadiah liburan atau rekreasi  sebagai  imbalan  atas  kinerjanya  dan  untuk  meningkatkan  kinerja  atau  untuk  me- refresh,  ternyata  sebanyak  35,4%  petugas  ponkesdes  jarang  mendapatkan  liburan  atau rekreasi, bahkan sebanyak 61,5% petugas ponkesdes berpendapat tidak pernah mendapatkan liburan atau rekreasi.
Sebanyak  12,5%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  petugas  ponkesdes  selalu mendapatkan gaji, insentif, BPJS gratis, dan liburan/ refreshing secara rutin, sebanyak 36,5% petugas ponkesdes menyatakan sering mendapatkan gaji, insentif, BPJS gratis, dan liburan/ refreshing  secara  rutin,  dan  20,8%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  jarang mendapatkan gaji, insentif, BPJS gratis, dan liburan/ refreshing secara rutin, sementara 30,2% petugas  ponkesdes  menyatakan  tidak  pernah  mendapatkan  gaji,  insentif,  BPJS  gratis,  dan liburan/ refreshing secara rutin.

## E. Penetapan Tujuan
Meliputi  kejelasan  visi, misi,  dan  tujuan ponkesdes;  kejelasan  pedoman  ponkesdes, perencanaan  target  ponkesdes,  keterlibatan  dalam  menentukan  target,  melihat  data sebelumnya  dalam  menentukan  target  program,  dan  perubahan  tujuan/  target  di  tengah pelaksanaan program.
Berdasarkan penetapan tujuan pelayanan yang diberikan ponkesdes, sebanyak 36,5% petugas ponkesdes sangat jelas dan sebanyak 63,5% jelas dalam menentukan visi, misi, dan tujuan pelayanan ponkesdes. Sebanyak 25,0% petugas ponkesdes sangat jelas menggunakan pedoman  dan  sebanyak  75,0%  petugas  ponkesdes  jelas  menggunakan  pedoman  dalam melaksanakan  pelayanan  kesehatan.  Sebanyak  53,1%  petugas  ponkesdes  selalu  membuat target  dan  sebanyak  43,8%  petugas  sering  membuat  target  dalam  pelayanan  yang dilaksanakan.  Penentuan  target  juga  melihat  target-target  yang  telah  dicapai  sebelumnya, sebanyak 58,3% petugas ponkesdes selalu melihat capaian target sebelumnya dan sebanyak 36,5%  petugas  ponkesdes  sering  melihat  capaian  target  sebelumnya  untuk  menentukan tujuan atau target yang akan datang. Namun kadang kala tujuan atau target yang ditentukan mengalami  perubahan  di  tengah  pelaksanaan,  sebanyak  25,0%  petugas  ponkesdes  sering mengalami  perubahan  di  tengah  pelaksanaan  tetapi  ada  juga  menurut  sebanyak  53,1% petugas ponkesdes jarang mengalami perubahan target yang telah ditentukan.
Sebanyak 12,5% petugas ponkesdes menyatakan bahwa penetapan tujuan sangat jelas untuk dilaksanakan, sebanyak 66,7% petugas ponkesdes menyatakan penetapan tujuan jelas untuk dilaksanakan, sementara 20,8% responden menyatakan penetapan tujuan kurang jelas untuk dilaksanakan.

## F. Pengawasan dan Pembinaan
Meliputi  pelaksanaan  pengawasan  dan  pembinaan  secara  rutin,  pembinaan  dan pengawasan dilaksanakan oleh para ahli, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan setelah penilaian  kinerja.  Data  pengawasan  dan  pembinaan  yang  didapatkan  petugas  ponkesdes, bahwa sebanyak 35,4% petugas ponkesdes mengatakan bahwa pengawasan dan pembinaan sangat  rutin  dilaksanakan  dan  sebanyak  58,3%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa pengawasan  dan  pembinaan  rutin  dilaksanakan,  namun  ada  sebanyak  6,3%  petugas
ponkesdes  menyatakan  bahwa  pengawasan  dan  pembinaan  jarang  dilaksanakan.  Dalam pengawasan  dan  pembinaan  ponkesdes  dengan  melibatkan  oleh  para  ahli  di  bidang kesehatan  khususnya  yang  menangani  bidang  ponkesdes,  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat 98,0% petugas ponkesdes. Pengawasan dan pembinaan selalu dilaksanakan setelah penilaian (evaluasi)  menurut  sebanyak  45,8%  petugas  ponkesdes,  dan  sering  dilaksanakan  menurut 47,9%  petugas  ponkesdes,  namun  ada  juga  sebanyak  6,3%  petugas  ponkesdes  yang menyatakan  bahwa  pengawasan  dan  pembinaan  jarang  dilaksanakan  setelah  penilaian kinerja. Sebanyak 50,0% petugas ponkesdes menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan sering  dilaksanakan,  sedangkan  sebanyak  50,0%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa pengawasan dan pembinaan jarang dilaksanakan.

## G. Evaluasi
Meliputi  kerutinan  pelaksanaan  evaluasi,  pelaksanaan  evaluasi  di  pertengahan kegiatan, dan umpan balik hasil dari evaluasi yang telah dilaksanakan. Evaluasi sangat rutin dilaksanakan  menurut  sebanyak  67,7%  dan  rutin  dilaksanakan  menurut  sebanyak  30,2% petugas ponkesdes. Kegiatan evaluasi selalu dilaksanakan di pertengahan kegiatan menurut sebanyak  22,9%  petugas  ponkesdes  dan  sering  dilaksanakan  dipertengahan  kegiatan menurut sebanyak 42,7% petugas ponkesdes. Hasil dari evaluasi ini selalu terdapat umpan balik menurut sebanyak 55,2% petugas ponkesdes, dan sering terdapat umpan balik menurut 41,7% petugas ponkesdes.
sebanyak  49,0%  petugas  ponkesdes  menyatakan  bahwa  evaluasi  kinerja  ponkesdes sering  dilaksanakan,  dan  sebanyak  49,0%  petugas  ponkesdes  menyatakan  evaluasi  kinerja ponkesdes  jarang  dilaksanakan,  sementara  2,0%  petugas  ponkesdes  menyatakan  evaluasi kinerja ponkesdes tidak pernah dilaksanakan.

## Diskusi
Hubungan antara Manajemen Organisasi dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes

## A. Hubungan Struktur Organisasi dengan Efektivitasi Kinerja Ponkesdes
Tabel 1. Hasil Analisis Hubungan Struktur Organisasi dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Koefisien Signifikansi Struktur Organisasi dan Efektivitas Kinerja Ponkesdes 0,067 0,517

## Sumber: Hasil Analisis Uji Korelasi Spearman’s rho SPSS 21
Struktur organisasi tidak mempunyai hubungan dengan efektivitas kinerja ponkesdes, dengan tingkat hubungan yang hampir tidak ada hubungan atau sangat rendah yaitu sebesar 0,067.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  beberapa  petugas  saat  diwawancarai  menyatakan bahwa  ponkesdes  sudah  mempunyai  struktur  organisasi  dan  pembagian  pekerjaan  sudah jelas, tetapi karena banyaknya pekerjaan yang kadang overlap atau tumpang tindih sehingga pembagian kerja atau tugas sesuai dengan struktur organisasi seringkali diabaikan dan yang penting saling membantu pekerjaan dengan tujuan agar target yang sudah ditentukan dapat tercapai.
Padahal  pada  dasarnya  efektivitas  kerja  sebuah  organisasi  atau  perusahaan dipengaruhi  juga  oleh  struktur  organisasi.  Struktur  organisasi  merupakan  landasan  bagi sebuah organisasi. Oleh sebab itu, struktur organisasi menjadi pegangan bagi setiap aktivitas di kantor atau organisasi atau perusahaan dan secara otomatis dapat memengaruhi terhadap efektivitas kerja organisasi atau perusahaan. Pengaruh struktur organisasi pun dapat dilihat dari  beberapa  segi  atau  pandangan,  adapun  salah  satunya  menurut  (Steers,  1985)  seorang pekerja apabila diberi tanggungjawab yang besar justru mereka akan lebih senang dan merasa lebih puas karena mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara potensial, dengan begitu pekerja pun cenderung merasa lebih terikat dan hal itulah yang diinginkan oleh para pekerja (Nurjanah, 2017).
Selain itu, pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas kerja sebuah organisasi dapat dilihat juga dari segi atau pandangan kelemahan dan kelebihan dari struktur organisasi tersebut.  Selain  itu  juga,  pengaruh  struktur  organisasi  terhadap  efektivitas  kerja  sebuah organisasi atau perusahaan dapat dilihat juga dari segi pemilihan struktur organisasi untuk kebutuhan dan strategi bisnis yang dipakai oleh organisasi. Karena fungsi struktur organisasi, salah  satunya  sebagai  suatu  koordinasi  kerja,  pembagian  kerja,  jalur  birokrasi,  dan  juga membantu  dalam  hal  pengambilan  keputusan.  Sehingga,  dalam  pemilihan  struktur organisasi, itu juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja organisasi atau perusahaan (Rofai, 2006).

## B. Hubungan Jadwal Kerja dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Tabel 2. Hasil Analisis Hubungan Jadwal Kerja dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Koefisien Signifikansi Jadwal Kerja dan Efektivitas Kinerja Ponkesdes 0,090 0,383
Sumber: Hasil Analisis Uji Korelasi Spearman’s rho SPSS 21
Jadwal  kerja  tidak  mempunyai  hubungan  dengan  efektivitas  kinerja  ponkesdes, dengan tingkat hubungan yang hampir tidak ada hubungan atau sangat rendah yaitu sebesar 0,090.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  beberapa  petugas  ponkesdes  saat  diwawancarai menyatakan bahwa jadwal kerja dalam melaksanakan pelayanan ponkesdes awalnya sudah direncanakan dengan baik, namun dengan seiringnya waktu dan jadwal kerja yang sudah ditentukan  untuk  melaksanakan  pelayanan  berubah  karena ada kegiatan  yang  mendadak. Misalkan  jika  ada  pertemuan  atau  rapat  di  dinas  atau  puskesmas,  maka  pelayanan  di ponkesdes  ditunda  untuk  keesokan  atau  setelah  acara  selesai.  Dan  petugas  membuat pengumuman  tentang  perubahan  jadwal  pelayanan  ponkesdes  selanjutnya  melalui  SMS (Short Message Service), atau Whatsapp atau menyampaikan secara langsung ke kader atau kepala  desa/  kelurahan,  dan  kadang  kader  mengumumkan  perubahan  jadwal  dengan menggunakan  pengeras  suara  di  masjid/  mushola  di  pedesaan.  Kadangkala  jadwal  kerja pelayanan  ponkesdes  juga  menyesuaikan  dengan  kesepakatan  masyarakat  yang  ada  di wilayah  kerja  ponkesdes  melalui  kader-kader  misalnya  pelayanan  posyandu,  sehingga pelayanan yang diberikan petugas ponkesdes untuk masyarakat dapat dilaksanakan dengan optimal dan tidak sia-sia karena juga dibutuhkan peran aktif masyarakat. Sehingga dalam hal ini  jadwal  kerja  di  ponkesdes  lebih  fleksibel,  karena  berhubungan  dengan  kesepakatan masyarakat sekitar dan keberadaan petugas ponkesdes, namun ponkesdes masih tetap harus membuat  jadwal  kerja yang  pasti dengan  tujuan  bahwa  pelayanan  ponkesdes  mempunyai kejelasan jadwal dalam melaksanakan pelayanan.
Karena kejelasan jadwal bertujuan untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu  yang  ditentukan  agar  dapat  memenuhi  batas  waktu  yang  telah  disetujui  dengan masyarakat, kejelasan jadwal juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu menganggur. Semakin baik suatu kejelasan jadwal semakin menguntungkan bagi organisasi
dan  bisa  menjadi  acuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  strategi  bagi  organisasi  dalam melayani masyarakat (Baker & Trietsch, 2009).

## C. Hubungan Program Kerja dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Tabel 3. Hasil Analisis Hubungan Program Kerja dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes

## Sumber: Hasil Analisis Uji Korelasi Spearman’s rho SPSS 21
Program kerja mempunyai hubungan dengan efektivitas kinerja ponkesdes, dengan tingkat  hubungan  yang  rendah  yaitu  sebesar  0,220.  Program  KIA  pada  ponkesdes  selalu diprioritaskan oleh petugas ponkesdes karena awal sebelum ponkesdes merupakan polindes yang  hanya  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  ibu  dan  anak.  Menurut  pendapat beberapa  petugas  saat  diwawancarai  menyatakan  bahwa  program  kerja  memang  harus dilaksanakan dengan baik dan optimal, karena terkait dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Jika target program kerja yang telah ditentukan sudah terlampaui atau tercapai maka  ponkesdes  akan  semakin  baik  kualitasnya,  begitupun  penilaian  terhadap  ponkesdes akan meningkat dengan tujuan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja ponkesdes juga semakin  meningkat.  Karena  menurut  Kasmuri  dan  Ernawati  (2012)  bahwa  melaksanakan program kerja merupakan hal yang cukup penting, terutama dalam menjalan program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat serta pihak yang berada dalam lingkungan organisasi.
Program  kerja  juga  untuk  menjalin  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  pihak eksternal  baik  perseorangan maupun  kelembagaan  serta  untuk  menanggapi  permasalahan sosial yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Begitu juga menurut Siagian (1985) bahwa penyusunan program yang tepat; pada hakekatnya adalah merumuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh orang dimasa depan. Jelaslah bahwa salah satu aspek efktivitas kerja adalah  sampai  sejauhmana:  a)  memperkirakan  keadaan  yang  dicapai,  b)  mengambil keputusan  dalam  menghadapi  masa  depan,  c)  meningkatkan  orientasi  masa  depan,  d) mengambil resiko yang telah diperhitungkan, e) memperhitungkan faktor-faktor pembatas yang  diduga  akan  menghadapi  dalam  berbagai  segi  kehidupan  organisasi,  f)
Koefisien Signifikansi Program Kerja dan Efektivitas Kinerja Ponkesdes 0,220 0,032
memperhitungkan situasi lingkungan yang akan timbul baik yang bersifat politik, ekonomi, nilai-nilai sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi.

## D. Hubungan Sistem Kompensasi dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Tabel 4. Hasil Analisis Hubungan Sistem Kompensasi dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Koefisien Signifikansi Sistem Kompensasi dan Efektivitas Kinerja Ponkesdes 0,168 0,101

## Sumber: Hasil Analisis Uji Korelasi Spearman’s rho SPSS 21
Sistem kompensasi tidak mempunyai hubungan dengan efektivitas kinerja ponkesdes, dengan tingkat hubungan yang hampir tidak ada hubungan atau sangat rendah yaitu sebesar 0,168. Hal ini didukung dengan pendapat beberapa petugas saat diwawancarai menyatakan bahwa walaupun kompensasi yang mereka dapat seringkali tidak sesuai dengan pelayanan atau tugas yang dikerjakan, bahkan seringkali terlambat dalam pembayaran gajinya, namun petugas  tetap  semangat  dalam  melaksanakan  tugas  dan  pelayanan  dengan  baik,  karena petugas ponkesdes mempunyai tanggung jawab dan tujuan agar pekerjaan yang dikerjakan sesuai  dengan  target  yang  ditentukan.  Adapun  pendapat  petugas  ponkesdes  bahwa  tidak mendapatkan  BPJS  atau  asuransi  secara  gratis,  petugas  ponkesdes  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  malah  tidak  mendapatkan  jaminan  kesehatan  padahal  pekerjaannya mempunyai resiko yang besar untuk tertular penyakit.
Padahal menurut Abdussamad (2014) bahwa kompensasi adalah hal terpenting dalam sistem manajemen organisasi, tanpa adanya kompensasi laju pertumbuhan organisasi akan lambat. Untuk itu, diperlukan cara untuk membangun kinerja karyawan demi meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini sangat rasional sebab menyangkut dengan kebutuhan personal, siapapun  itu  dan  apa  pun  itu.  Kompensasi  diberikan  semata-mata  untuk  kesejahteraan karyawaan serta sebagai alat untuk membangun motivasi dan spirit karyawan untuk lebih menghasilkan  kinerja  yang  bagus.  Meskipun  demikian,  organisasi  kurang  memperhatikan hal lain yang bisa juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Sedangkan menurut Hardianto (2017) bahwa pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besar kecilnya  kompensasi  merupakan  ukuran  terhadap  kinerja  karyawan,  maka  apabila  sistem kompensasi  yang  diberikan  organisasi  cukup  andil  bagi  karyawan,  hal  tersebut  akan
mendorong  karyawan  untuk  lebih  baik  dalam  melakukan  pekerjaannya  dan  lebih bertanggung  jawab atas  masing-masing  tugas  yang  diberikan  organisasi.  Kompensasi  juga dapat  diartikan  sebagai  terhadap  setiap  bentuk  penghargaan  yang  diberikan  kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi.

## E. Hubungan Penetapan Tujuan dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Penetapan tujuan tidak mempunyai hubungan dengan efektivitas kinerja ponkesdes, dengan tingkat hubungan yang hampir tidak ada hubungan atau sangat rendah yaitu sebesar 0,051.  Menurut  beberapa  petugas  ponkesdes  saat  diwawancarai  tentang  penetapan  tujuan, bahwa visi, misi dan tujuan dalam program ponkesdes sudah direncanakan secara bersama- sama  dan  sangat  jelas,  walaupun  begitu  kadangkala  dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai dengan perencanaan sebelumnya, sehingga petugas menyesuaikan dengan kondisi yang ada, yang  penting  pelayanan  atau  tugas-tugasnya  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  dapat mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya, bahkan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di ponkesdes selama ini.
Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Siagian (1985) bahwa proses pencapaian tujuan organisasi;  akan  lebih  lancar,  tertib,  dan  efektif  apabila  dalam  pribadi  anggota  organisasi, telah  tertanam  kesadaran  dan  keyakinan  yang  mendalam  bahwa  tercapainya  tujuan organisasi pada dasarnya berarti tercapainya pula tujuan mereka secara pribadi. Pencapaian tujuan secara efektif dan efisien tentunya sangat ditentukan oleh efektivitas kerja karyawan. Sedangkan  efektivitas  kerja  karyawan  itu  sendiri  sangat  mengharapkan  kejelasan  strategi pencapaian tujuan, sehingga hal itu menjadi salah satu aspek dasar pengukuran efektivitas kerja (Siagian, 1985).
Begitu  pun  menurut  Rofai  (2006)  bahwa  komitmen  yang  dimiliki  masing-masing pegawai terhadap organisasi sebaiknya sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki organisasi. Karena jika tidak, maka akan sia-sia jika komitmen terhadap pekerjaan yang dimiliki sudah bagus namun tidak sesuai dengan visi dan misi organisasi. Karena visi dan misi organisasi tentunya memuat hal-hal yang ingin dicapai oleh organisasi melalui kinerja pegawainya.

## F. Hubungan Pengawasan dan Pembinaan dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Tabel  6.  Hasil  Analisis  Hubungan  Pengawasan  dan  Pembinaan  dengan  Efektivitas  Kinerja Ponkesdes

## Sumber: Hasil Analisis Uji Korelasi Spearman’s rho SPSS 21
Pengawasan dan pembinaan tidak mempunyai hubungan dengan efektivitas kinerja ponkesdes, dengan tingkat hubungan yang hampir tidak ada hubungan atau sangat rendah yaitu sebesar 0,021. Menurut petugas ponkesdes saat di wawancarai tentang pengawasan dan pembinaan  bahwa  walaupun  jarang  dilaksanakan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap ponkesdes,  namun  pelayanan  ponkesdes  tetap  berjalan,  karena  sudah  menjadi  tanggung jawab  petugas  ponkesdes  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan.  Ditambah  dengan program-program  yang  ada  di  dalam  ponkesdes  yang  harus  mencapai  target  yang  telah ditentukan, sehingga petugas juga berusaha untuk memberikan kinerja yang optimal demi terwujudnya  dan  tercapainya  target  yang  telah  ditentukan  dan  juga  demi  meningkatkan kualitas  ponkesdes  itu  sendiri.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  sebenarnya  petugas ponkesdes  juga  sangat  senang  jika  ada  pengawasan  dan  pembinaan  secara  rutin,  karena dapat membina mereka untuk melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Sedangkan menurut Siagian (1985) bahwa sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik; merupakan aspek terakhir yang mudah diucapkan tetapi sukar dilaksanakan oleh seorang  pimpinan.  Banyak  faktor  yang  dapat  membentuk  pimpinan  menjadi  seorang pengawas  dan  pengendali  yang  mendidik,  misalnya  dengan  mendalami  ilmu  manajemen, pengalaman kerja, sifat bawaan, tingkat IQ yang tinggi dan lain-lain. Semua faktor itu dapat menjamin terbentuknya pengawas dan pengendali yang mendidik bila hanya berdiri sendiri, biasanya kelemahan yang lain akan mudah terlihat atau terasa oleh para karyawan.

## G. Hubungan Evaluasi dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Tabel 7. Hasil Analisis Hubungan Evaluasi dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes
Koefisien Signifikansi Pengawasan dan Pembinaan dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes 0,021 0,837
Koefisien Signifikansi Evaluasi dengan Efektivitas Kinerja Ponkesdes 0,301 0,003

## Sumber: Hasil Analisis Uji Korelasi Spearman’s rho SPSS 21
Evaluasi mempunyai hubungan dengan efektivitas kinerja ponkesdes, dengan tingkat hubungan yang rendah yaitu sebesar 0,301. Menurut pendapat beberapa petugas ponkesdes saat  diwawancarai  tentang  evaluasi  terhadap  kinerja  ponkesdes  bahwa  eavaluasi  rutin dilaksanakan  selama  setahun  sekali  yang  biasanya  dilaksanakan  pada  pertengahan  tahun. Kemudian  hasil  dari  evaluasi  tersebut,  disampaikan  kepada  petugas  ponkesdes  agar  ada perbaikan  jika  nilai  dari  evaluasinya  jelek,  jika  nilai  evaluasinya  sudah  baik  maka  harus dipertahankan atau ditingkatkan. Sebenarnya ada atau tidaknya evaluasi, petugas ponkesdes sudah berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan ponkesdes seoptimal mungkin, karena memang  keterampilan  dan  kemampuan  mereka  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan. Apalagi terdapat target-target dari program-program yang harus tercapai, otomatis petugas ponkesdes harus dapat mencapai target yang telah ditentukan tersebut.
Hal ini sesuai dengan Linda (2013) bahwa evaluasi kinerja adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Evaluasi kinerja merupakan tahapan penilaian kinerja  individu  tahunan  berdasarkan  tolak  ukur  tertentu  yang  dinilai.  Pengembangan aparatur  merupakan  tahapan  dari  hasil  evaluasi  kinerja,  sehingga  akan  diketahui  sejauh mana perbaikan yang perlu dilakukan kepada aparatur atau pegawai atas target kinerja yang dicapai. Evaluasi  kinerja,  sebagai  tahapan  dari manajemen  kinerja.  Penilaian atau  evaluasi kinerja dapat diketahui sejauh mana pencapaian target kinerja aparatur sesuai dengan tugas dan  fungsinya.  Tujuan  evaluasi  kinerja  adalah  untuk  menjamin  pencapaian  sasaran  dan tujuan  dari  instansi  tersebut.  Pengelolaan  kinerja  aparatur  atau  sumber  daya  manusia dilakukan agar sejalan dengan arah visi dan misi instansi. Evaluasi kinerja dapat ditempuh melalui  perancangan  atau  desain  dan  perilaku  aparatur  atau  SDM  yang  sesuai  dengan kompetensi inti instansi terkait. Evaluasi kinerja yang dilakukan untuk membicarakan para pegawai  yang  dinilai  oleh  pimpinan  tentang  sejauh  mana  pencapaian  kinerja  yang  telah dilakukan atau dicapai oleh pegawai tersebut (Linda, 2013).

## Kesimpulan
Berdasarkan  faktor  organisasi  dalam  penelitian  ini  meliputi  struktur  organisasi, jadwal kerja, program kerja, penetapan tujuan, pengawasan dan pembinaan, dan evaluasi. Berdasarkan  hasil  analisis  bahwa  faktor  organisasi  yang  terdapat  hubungan  dengan efektivitas  kinerja  ponkesdes  yaitu  variabel  program  (ρ=0,032)  ponkesdes  dan  variabel evaluasi (ρ=0,003). Sedangkan faktor organisasi yang tidak berhubungan dengan efektivitas ponkesdes  meliputi:  variabel  struktur  organisasi  (ρ=0,517),  jadwal  kerja  (ρ=0,383),  sistem kompensasi  (ρ=0,101),  penetapan  tujuan  (ρ=0,618),  pengawasan  dan  pembinaan  (ρ=0,837). Hal  ini  dikarenakan  petugas  ponkesdes  bersungguh-sungguh  dalam  melaksanakan program-program yang ada di ponkesdes agar dapat mencapat target yang telah ditetapkan sebelumya  walaupun  kadang  mengabaikan  struktur  organisasi,  jadwal  kerja  yang  telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, dalam pelaksanaan program ponkesdes, juga dilakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan sebagai pertimbangan dalam membuat perencanaan dan kebijakan selanjutnya.

## Referensi
Abdussamad,  Zuchri.  (2014).  Pengaruh  Kompensasi  Terhadap  Produktivitas  Kerja Karyawan pada PT Asuransi Jiwasraya Gorontalo. Jurnal Manajemen/Volume XVIII, No. 03, Oktober 2014: 456-466.
Ayuningtyas,  Laksmi  Wardani.  (2013).  Hubungan  Pelaksanaan  Fungsi  Perawatan Kesehatan  Keluarga  Dengan  Pencapaian  Tugas  Perkembangan  Balita  Di  Bina Keluarga  Balita  (BKB)  Glagahwero  Kecamatan  Kalisat  Jember.  SKRIPSI.  Jember: Universitas Jember.
Baker, K.R. & Trietsch, D. (2009). Principles Of Sequencing And Scheduling. New Jersey: John Wiley & Sons.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. (2017). Rekapan Hasil Evaluasi Ponkesdes Tahun 2017.
Dinas Kesehatan Kota Kediri. (2017). Rekapan Hasil Evaluasi Ponkesdes Tahun 2017.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur.  (2017).  Rekapan  Hasil  Evaluasi  Ponkesdes  Tahun 2017.
Gozali, Imam. (2012). Model Pelayanan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Kota Semarang. Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vol. 19 No. 1 Maret 2012 : 09 – 20.
Hardianto,  Yudhi.  (2017).  Pengaruh  Kompensasi  Dan  Pengawasan  Terhadap  Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Toyota Agung Automall Pekanbaru.  JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
Jannah,  Miftakul;  dan  Meirinawati.  (2015).  Pelayanan  Prima  Pada  Posyandu  Lansia  di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
Kasmuri  dan  Ernawati.  (2012).  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Kerja  Pada  Organisasi Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Universitas  Riau  (BEM  UR)  Periode  Kepengurusan 2011 – 2012.
Linda, Norma. (2013). Evaluasi Efektivitas Kerja Pegawai Di Kantor Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Samarinda. eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 4, 2013: 1318- 1332.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN.
Muninjaya, Gde. (2015). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Edisi 2. Jakarta: EGC Penerbit Buku Kedokteran.
Nurjanah,  Neneng.  (2017).  Pengaruh  Struktur  Organisasi  terhadap  Efektivitas  Kerja.  Jurnal Manajemen Kantor. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 4 Tahun 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa
Timur.
Pertiwi, Monica; dan Nurcahyanto, Herbasuki. (2016). Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota  Semarang  (Studi Kasus  pada Pasien  Pengguna  Jasa  BPJS  Kesehatan  di  Puskesmas Srondol). Semarang: Universitas Diponegoro.
Putri,  Annarizky;  dan  Andayani,  Eva.  (2013).  Efektivitas  Pelayanan  Kesehatan  Rawat  Inap Untuk Pasien Pengguna Askes-Jamkesmas Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo.  Jakarta:  Universitas  Indonesia  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Ridha,  Muhammad.  (2008).  Efektivitas  Pelayanan  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Umum Kabupaten Polman Sulawesi Barat. SKRIPSI. Makassar: Universitas Muhammadiyah Jurusan Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Rofai, Achmad. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah. TESIS. Semarang: Universitas Diponegoro.
Setiawan,  Dani  Praditya.  (2016).  Pengaruh  Beban  Kerja  Dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Macanan Jaya Cemerlang Klaten – Jawa Tengah – Indonesia.
SKRIPSI. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Wawanda, Dyah Wulansari dan Wulandari, Ratna Dwi. (2014). Pengaruh Faktor Organisasi dan Pekerjaan Terhadap Kinerja Poskesdes. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 3 Juli-September 2014. Hal 149-156.
Wibrata, Dwi Ananto; Nursalam; dan Nurkholifah, Siti.  (2017). Model Human Interaction and  Health  Promotion  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Perawat  di  Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Global Health Science, Volume 2 Issue 2, Juni 2017.