## KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN  PARADIGMA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

## Bambang Heriyanto
Balibangdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jalan Cikopo Selatan, Megamendung Kab. Bogor e-mail : setbldk@mahkamahagung.go.id Naskah diterima : 13/01/2018, revisi : 20/06/2018, disetujui 30/06/2018

## Abstrak :
Kehadiran  Undang-undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN RI Tahun 2014 No.  292,  TLN  RI  Nomor  5601,  telah  membawa  perubahan  yang  signifikan terhadap  praktik  penyelenggaraan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia. Dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis dari  adagium  lex  posteriori  derogat  lex  priori,  dimana  norma  perundang- undangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundang- undangan  yang  terdahulu.  Perubahan  yang  terjadi  pasca  berlakunya  UU Administrasi  Pemerintahan  adalah  karena  adanya  pemaknaan  baru  terhadap keputusan TUN yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan  hukum  acara/hukum  formil  di  peradilan  Tata  Usaha  Negara  terkait perluasan  kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yakni  Sengketa  pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dan Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Negatif.
Kata kunci : peradilan tata usaha negara, administrasi pemerintahan, kompetensi

## A. Pengantar.
Kompetensi  (kewenangan)   suatu   badan   pengadilan   untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi  absolut. Kompetensi    relatif    berhubungan    dengan  kewenangan  pengadilan  untuk mengadili  suatu  perkara  sesuai  dengan  wilayah  hukumnya.  Sedangkan kompetensi  absolut  adalah  kewenangan  pengadilan  untuk  mengadili  suatu perkara  menurut  obyek,  materi  atau  pokok  sengketa. 1 Sedangkan  menurut
1 S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara,  Liberty, Yogyakarta, 2003, hal.59.
Soedikno Mertokusumo, Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah  wewenang  badan  pengadilan  dalam  memeriksa  jenis  perkara  tertentu yang  secara  mutlak  tidak  dapat  diperiksa  oleh  badan  pengadilan  dalam lingkungan  pengadilan  lain. 2 Kompetensi  absolut  atau  kewenangan  mutlak  ini memberi  jawaban  atas  pertanyaan:  peradilan  apa  yang  berwenang  mengadili suatu perkara tertentu.
Kompetensi  absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menurut  Undang- undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU  No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara  antara  orang  atau  Badan  Hukum  Perdata  melawan  Badan/Pejabat  Tata Usaha  Negara,  akibat  diterbitkannya  keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Menurut Undang-undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  kewenangan  atau  kompetensi absolut terbatas pada mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya  keputusan  Tata  Usaha  Negara,  yaitu  penetapan  tertulis  yang bersifat  konkrit  individual  dan  final  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang atau badan hukum perdata. 3
Kehadiran  Undang-undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  yang  disahkan  pada  tanggal  17  Oktober  2014,  LN  RI  Tahun  2014 No.  292,  TLN  RI  Nomor  5601,  telah  membawa  perubahan  yang  signifikan terhadap  praktik  penyelenggaraan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia. Meskipun  UU  Administrasi  Pemerintahan  termasuk  dalam    kualifikasi  Undang- Undang Hukum Materiil, ternyata dalam praktik telah mengakibatkan perubahan dan  perluasan  menyangkut  aspek  hukum  materiil  dan  hukum  formil penyelenggaraan  Peradilan  TUN.  Dari  aspek  teori,  perubahan  dan  perluasan tersebut adalah konskuensi yuridis karena  adanya adagium lex posteriori derogat lex  priori,  dimana  norma  perundang-undangan  yang  lebih  baru  meniadakan norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang terdahulu.
2 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta , 1988,  hal. 79.
3 Imam Soebechi,  dkk. Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, Genta Press. Yogyakarta, 2014. hal.5.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  berdasarkan  ketentuan  UU  No.  30  Tahun 2014  mempunyai  tugas  untuk  menyelesaiakan  sengketa  yang  timbul  dalam rangka  peneyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Tugas  yang  diamanahkan  tersebut  membahwa  konsekuensi  yuridis,  akan memperluas  kewenangan  Peradilan  tata  usaha  Negara.  Di  samping  itu, berdasarkan kehadiran UU Administrasi Pemerinahan juga membawa perubahan terhadap hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan pengantar di atas, maka dalam tulisan ini  akan di kaji lebih lanjut  mengenai,  sejauh  mana  perubahan  dan  perluasan  kompetensi  Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum dan sesudah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
B. Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  menurut  Undang-undang  No.  5  Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU  No.  51  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  UU  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara selama ini telah diatur dalam  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  tata  Usaha  Negara,  sebagaimana diubah  dengan  UU  No.  9  Tahun  2004  dan  terakhir  diubah  dengan  UU  No.  51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  UU  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (  UU Peratun).
Menurut ketentuan Pasal 47 UU Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara.  Yang  dimaksud sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah  sengketa  yang  timbul  di  bidang  Tata  Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. 4
4 Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul da- lam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau  badan hukum  perdata dengan  Badan atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual, dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).
Konsep  tentang  Penetapan  tertulis  terutama  menunjuk  pada  isi,  bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  adalah  pejabat  di  pusat  dan diadaerah  yang  melakukan  kegiatan  yang  bersifat  eksekutif.  Tindakan  Hukum TUN  adalah  perbuatan  Badan  atau  pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  bersumber pada  suatu  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  menimbulkan  hak  atau kewajiban  bagi  orang  lain.  Bersifat  konkrit  artinya  obyek  yang  diputuskan  tidak abstrak    tetapi  berwujud,  tertentu  atau  dapat  ditentukan.  Bersifat  individual artinya keputusan TUN tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun  yang  dituju.  Bersifat  final  artinya  sudah  definitif,  dan  karenanya  sudah dapat menimbulkan akibat hukum.
Dilihat  dari  uraian  di  atas,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat menjadi  obyek  sengketa  Tata  Usaha  Negara,  sangat  luas.  Namun,  apabila  dilihat dari pembatasan yang diberikan Undang-undang Peradilan Tata Usaha itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Peradilan TUN,maka kompetensi Peradilan TUN dalam mengadili Keputusan TUN adalah terbatas.
Pasal  2  UU  Peratun  :  “Tidak  termasuk  dalam  pengertian  Keputusan  Tata  Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :
a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  perbuatan  hukum perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
d. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  berdasarkan  ketentuan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Acara  Pidana  atau  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersifat hukum pidana;
e. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan  atas  dasar  hasil pemeriksaan  badan  peradilan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  mengenai  tata  usaha  Tentara  Nasional Indonesia;
g. Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  baik  di  pusat  maupun  di  daerah mengenai hasil pemilihan umum.”
Selanjutnya  Pasal  49  UU  Peratun  juga  masih  memberikan  pengecualian sebagai berikut :
“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  tata  usaha  negara  tertentu  dalam  hal  keputusan  yang disengketakan itu dikeluarkan:
a. dalam  waktu  perang,  keadaan  bahaya,  keadaan  bencana  alam,  atau keadaan  luar  biasa  yang  membahayakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku:
b. dalam  keadaan  mendesak  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Di  samping  pembatasan/pengecualian  tersebut  di  atas,  dalam  Undang- Undang  Peratun  mengatur  adanya  kewenangan  tambahan,  yakni  sebagaimna diatur dalam Pasal 3 UU Peratun :
(1) Apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan keputusan,  sedangkan  hal  itu  menjadi  kewajibannya,  maka  hal  tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
(2) Jika  suatu  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan keputusan  yang  dimohon,  sedangkan  jangka  waktu  sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tersebut  dianggap  telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Ketentuan tersebut memuat konsep, bahwa Badan atau Pejabat TUN yang menerima  permohonan  dianggap  telah  mengeluarkan  keputusan  yang  berisi penolakan permohonan tersebut (keputusan fiktif negatif) apabila tenggat waktu yang  ditetapkan  telah  lewat  dan  badan  atau  pejabat  Tata  Usaha  Negara  itu bersikap  diam,  tidak  melayani  permohonan.  Apabila  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  tidak  menentukan  jangka  waktu,    maka  setelah lewat  jangka  waktu  empat  bulan  sejak  diterimanya  permohonan,  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dianggap  telah  mengeluarkan keputusan penolakan.

## C. Perubahan dan perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca  Pemberlakuan  UU  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan.
Pemberlakukan  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  telah  membawa  perubahan  besar  terhadap  kompetensi  absolut Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Undang-Undang    Administrasi  Pemerintahan memberikan  pemaknaan Keputusan TUN yang lebih luas, hal mana terlihat dari rumusan definisi tentang Keputusan TUN 5 .
Undang-Undang    Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Pasal  1  angka  9 mengatur  bahwa,  Keputusan  TUN  (  Obyek  sengketa  Tata  Usaha  Negara)  adalah penetapan tertulis yang  diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang  berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara,  bersifat  konkrit,  individual  dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ketentuan Pasal 1 angka 9  tersebut mengandung unsur :
1. Penetapan tertulis;
2. Diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata usaha Negara;
3. Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Bersifat konkrit;
5. Individual; dan
5 UU No. 30 Tahun 2014 menggunakan terminologi Keputusan TUN dengan Keputusan Administrasi pemerintahan.
6. Final;
7. Yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sementara  itu,  Pasal  1  angka  7  Undang-undang  Administrasi Pemerintahan  mendifinisikan,  Keputusan  TUN  /Keputusan  Administrasi Pemerintahan,  (yang  dapat  menjadi  Obyek  Sengketa  TUN)  adalah  ketetapan tertulis  yang  dikeluarkan  oleh    Badan  dan  /atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.
Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut terkandung unsur :
1. Ketetapan tertulis
2. dikeluarkan oleh  Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.
3. dalam penyelenggaraan  pemerintahan.
Pengertian “Keputusan” dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan  telah  mengurangi  atau  menghilangkan  unsur  :  bersifat  konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  9  UU  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
Dari  kedua  pengaturan  tersebut  tergambar  bahwa  berdasarkan  Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan,  telah  memperluas  pemaknaan  Keputusan TUN, dibandingkan dengan makna keputusan TUN yang dianut oleh UU Peradilan Tata Usaha Negara. Sejalan dengan itu, menurut J.J.H. Bruggink semakin banyak unsur  suatu  pasal,  tentu  semakin  sempit  cakupannya.  Semakin  sedikit  unsur suatu pasal, maka cakupan pengertiannya akan lebih luas.
Pemaknaan  “Keputusan”  menjadi  luas  semakin  terlihat  ketika  kita  baca ketentuan pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :
Dengan  berlakunya  UU  Administrasi  Pemerintahan,  maka  Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam UU Peratun   harus  dimaknai sebagai:
a.  penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b.  Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c.  berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e.  Keputusan yang   berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f.  Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Yang  dimaksud  dengan  “final  dalam  arti  luas”  mencakup  Keputusan  yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.
Dengan perluasan pemaknaan tersebut, maka telah membawa konsekuensi yuridis,  kompetensi peradilan TUN  menjadi semakin luas.   Selanjutnya, penulis akan  melakukan  analisis  mengenai  perluasan  kompetensi  dan  perubahan  aspek hukum  formil  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  pasca  diundangkannya  UU Administrasi Pemerintahan, adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut :
1. Kompetensi Peradilan TUN terhadap tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual pejabat TUN  (Pasal 1 angka 8 UUAP);
2. Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terhadap  Keputusan  berbentuk Elektronis (Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2014);
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengujian tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ( Pasal 21 UU AP.)
4. Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Tingkat  Pertama  untuk  mengadili gugatan pasca Upaya Administratif;
5. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan terhadap obyek sengketa fiktif positif  (Pasal 53 UU AP);
Ad.1.  Kompetensi Peradilan TUN
terhadap Tindakan administrasi pemerintahan/tindakan factual pejabat TUN. (pasal 1 angka 8 UUAP).
Pasal 75 Ayat 1, UU AP mengatur, :
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif   kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan  Pejabat  yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  75  ayat  (1)  jo.  Pasal  76  ayat  (3)  jis.  Pasal  1 angka  8,  UU  Administrasi  Pemerintahan  tersebut,  maka  Peradilan  Tata  Usaha
Negara  memperoleh  kewenangan  baru,  yakni  sengketa  TUN  dengan  objek sengketa berupa “tindakan administrasi pemerintahan” (feitelijke handeling) . 6
Sebelumnya, berdasar UU Peratun obyek sengketa TUN terbatas hanya keputusan TUN dalam bentuk tertulis (rechtelijke handelingen) saja.
Sebagaimana  diketahui,  sebelum  berlakunya  UU  No.30  Tahun  2014, Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan faktual administrasi Pemerintahan   adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  penguasa  (onrechtmatige overheidsdaad).
Ad.  2.  Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terhadap  Keputusan  berbentuk Elektronis .
Tidak  terelakkan,  pesatnya  kemajuan  teknologi  membawa  dampak  kepada penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  bentuk  baru  keputusan  yang  berupa keputusan  elektronis.    Keputusan  Berbentuk  Elektronis  adalahKeputusan  yang dibuat  atau  dsampaikan  dengan  menggunakan  atau  memanfaatkan  media elektronik. 7
Berdasar UU Administrasi Pemerintahan, Pejabat  dan/atau  Badan  Pemerintahan dapat  membuat    Keputusan    berbentuk  Elektronis.  Keputusan  Berbentuk Elektronis  wajib  dibuat  atau  disampaikan  apabila  Keputusan  tidak  dibuat  atau tidak  disampaikan  secara  tertulis.  Keputusan  Berbentuk  Elektronis  berkekuatan hukum  sama  dengan  Keputusan  yang  tertulis  dan  berlaku  sejak  diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
Penanganan sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa keputusan yang  berbentuk  elektronis,  tentu  harus  sangat  hati-hati,  mengingat  produk  yang bersifat elektronis ini berhadapan dengan tantangan kemajuan di bidang informasi
6 Pasal 1 angka 8, UU AP:
“Tindakan  Administrasi  Pemerintahan    yang  selanjutnya  disebut  Tindakan  adalah  perbuatan Pejabat Pemerintahan atau  penyelenggara negara lainnya untuk  melakukan    dan/atau     tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”
7 Pasal 38 Undang-Undang No. 30 tahun 2014.LN RI Tahun 2014 No. 292, TLN RI Nomor 5601.
teknologi yang berkembang pesat dan sangat cepat, sehingga produk hukum yang berbentuk  elektronis  ini  akan  rawan  dengan kecurangan  atau  manipulasi. Hakim Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dituntut  selalu  meng-upgrade  pengetahuan  dan keterampilannya di bidang  teknologi informasi (IT) ini.
Ad.  3.  Kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terhadap  Pengujian  tentang  ada  atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat pemerintahan ( Pasal 21 UU AP).
Pasal 21 UU AP. “(1)  Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan   ada atau tidak  ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pemerintahan.
(2)  Badan  dan/atau    Pejabat    Pemerintahan    dapat  mengajukan  permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.”
Berdasar ketentuan tersebut, maka kewenangan/kompetensi Peradilan TUN menjadi diperluas, yakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pemerintahan.  Kewenangan  ini  adalah  terkait  dengan  hasil  dari  proses pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemeriksa  internal  pemerintahan (APIP),  dimana  selama  ini  hasil  pemeriksaan  APIP  yang  menyimpulkan  telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka  kasusnya  akan  langsung  dibawa  ke  ranah  pidana.  Sedangkan  berdasarkan UU  Administrasi  Pemerintahan,  maka  pejabat  yang  diindikasikan  melakukan penyalahgunaan  wewenang  tersebut  dapat  menggunakan  upaya  hukum  ke Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  agar  dilakukan  pengujian  terhadap  benar  atau tidaknya telah terjadi penyalahgunaan wewenang.
Kewenangan  Peradilan  TUN  beradasar  UU  Adminisitrasi  Pemerintahan  ini bertitik  singgung  dengan  kewenangan  peradilan  umum,  khususnya  peradilan pidana,  karena  selama  ini  kewenangan  untuk  membuktikan  mengenai  ada  atau tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  menimbulkan  kerugian
keuangan  negara  adalah  merupakan  kewenangan  peradilan  umum  dalam  kasus pidana.
Prosedur  penanganan  sengketa  TUN  pengujian  unsur  penyalahgunaan wewenang  ini juga mengubah hukum acara TUN konvensional, yakni di sana ada limitasi waktu dan proses hanya terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama  dan  tingkat  Banding,  dan  putusannya  bersifat  final  di  tingkat  Banding. Sebagai pedoman beracara untuk permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang  oleh  Peradilan  TUN,  telah  diterbitkan  PERMA  No.  4  Tahun  2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
Ad.  4.  Kewenangan  Peradilan  TUN  tingkat  pertama,  mengadili  gugatan    pasca  upaya administratif (administratiefberoep).
Upaya  Administratif  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan dalam  lingkungan  Administrasi  Pemerintahan  sebagai  akibat  dikeluarkannya Keputusan   dan/atau   Tindakan Pemerintahan yang merugikan.
Pasal 75 ayat (1) UU AP mengatur :
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif  kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”
Selanjutnya, menurut Pasal 76 ayat (3) UU AP :
“Dalam  hal  Warga  Masyarakat  tidak  menerima  atas  penyelesaian  banding oleh  Atasan  Pejabat,  Warga  Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan.”
Yang  dimaksud  dengan  Pengadilan,  menurut  pasal  1  angka  18  UU  Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berbeda  dengan  pengaturan  pada  UU  Peratun,  yang  memberikan kewenangan  Pengadilan  Tinggi/Banding  untuk  mengadili  sengketa  TUN  yang berasal  dari  Upaya  Administratif. 8 Dengan  berlakunya  UU  No.  30  Tahun  2014,
8 Pasal 48 UU Peratun menentukan :
(1) Dalam  hal  suatu  Badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diberi  wewenang  oleh  atau  berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara
tentang  AP,  maka  seluruh  Gugatan  yang  berasal  dari  Upaya  Administratif  (baik prosedur keberatan maupun banding administratif), adalah menjadi kewenangan Peradilan TUN Tingkat Pertama.
Ad. 5.Kompetensi Peradilan TUN untuk memutuskan terhadap obyek  Keputusan Fiktif Positif (Pasal 53 UU AP)
Keputusan Fiktif Positif adalah keputusan yang merupakan anggapan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menerbitkan keputusan yang bersifat mengabulkan  permohonan,  dikarenakan  tidak  ditanggapinya  permohonan  yang diajukan oleh pemohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau apabila tidak  ditentukan  telah  lewat  sepuluh  hari  setelah  permohonan  yang  sudah lengkap  diterima.    Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berwenang  memutuskan mengenai penerimaan permohonan yang diajukan pemohon tersebut.
Ketentuan dalam UU AP tersebut adalah berbeda dengan ketentuan pasal 3 UU  Peratun  yang  menganut  rezim  fiktif  negatif.  Artinya,  Peradilan  TUN berwenang  mengadili  gugatan  terhadap  sikap  diam  Badan/Pejabat  TUN  yang tidak  menerbitkan  keputusan  yang  dimohon  atau  yang  menjadi  kewajibannya, sikap  diam  mana  adalah    dipersamakan  sebagai  Keputusan  Penolakan  (fiktif negatif).
tertentu,  maka  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tersebut  harus  diselesaikan  melalui  upaya  administratif yang tersedia.
(2) Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  seluruh  upaya  administratif  yang  bersangkutan  telah digunakan.
Penjelasan pasal 48 ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum  perdata  apabila  ia  tidak  puas  terhadap  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara. Prosedur  tersebut  dilaksanakan  di  lingkungan  pemerintahan  sendiri  dan  terdiri  atas  dua bentuk.  Dalam  hal  penyelesaiannya  itu  harus  dilakukan  oleh  instansi  atasan  atau  instansi lain  dari  yang  mengeluarkan  keputusan  yang  bersangkutan,  maka  prosedur  tersebut dinamakam “banding administratif”.
ayat (2) :
Apabila  seluruh  prosedur  dan  kesempatan  tersebut  pada  penjelasan  ayat  (1)  telah ditempuh,  dan  pihak  yang  bersangkutan  masih  tetap  belum  puas,  maka  barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  53  UU  Administrasi  Pemerintahan,  apabila dalam  batas  waktu  sebagaimana  ditentukan  undang-undang,  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak  menetapkan  dan/atau  melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara  hukum.  Prosedur  penanganan  sengketa  Fiktif  positif  ini  juga  mengubah hukum  acara  TUN  konvensional,  yakni  di  sana  ada  limitasi  waktu  dan  proses hanya  terjadi  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tingkat  satu,  dan  putusannya bersifat final.
Sebagai  pedoman  beracara  untuk  permohonan  fiktif  Positif  ini  telah diterbitkan  PERMA  No.  5  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara  Untuk Memperoleh  Putusan  atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pasca  berlakunya  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  yang  disahkan  pada  tanggal  17  Oktober  2014,  LN  RI  Tahun 2014 No. 292, TLN RI Nomor 5601, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Perubahan  tersebut  adalah  terjadi  karena  adanya  pemaknaan  baru  terhadap keputusan  yang  menjadi  objek  sengketa  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan perubahan hukum acara di peradilan Tata Usaha Negara.
Pemaknaan baru yang terjadi pasca berlakunya UU Administari Negara adalah  bahwa  Keputusan  TUN  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Peratun      harus dimaknai sebagai:
a.  Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b.  Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c.  Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang   berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Selanjutnya  kehadiran  UU  Administrasi  Pemerintahan  juga  membawa konskuensi yuridis, perluasan kompetensi (kewenangan) Peradilan Tata Usaha Negara   menyangkut objek sengketa :
a. Produk  hukum  pemerintahan  yang  berupa  tindakan  administrasi pemerintahan  /tindakan  faktual  pejabat  TUN  ((feitelijke  handelingen) (Pasal 1 angka 8 UUAP);
b. Keputusan Administratif pemerintah yang berbentuk Keputusan Elektronis (Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2014);
c. Pengujian  tentang  ada  atau  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ( Pasal 21 UU AP);
d. Keputusan Fiktif Positif  (Pasal 53 UU AP);
Di  samping  itu,  Perubahan  hukum  acara/hukum  formil  yang  terjadi pasca pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah :
a. Upaya hukum  pasca Upaya Administratif tidak dapat diajukan di Pengadilan Tinggi  Tata  Usaha  Negara,  tetapi  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. (Pengadilan tingkat satu).
b. Dikenal  adanya  sengketa  khusus  dengan  prosedur  limitasi  waktu  khusus bagi  sengketa  Penilaian  unsur  Penyalahgunaan  wewenang  dan  Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Positif.

## 2. Saran
Dalam rangka kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan TUN di seluruh  Indonesia,  kiranya  penting  segera  disusun  dan  diterbitkan  peraturan perundang-undangan  sebagai  implementasi  dari  adanya  perubahan  hukum formil  dan  perluasan  kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat berupa Peraturan Pemerintah atau setidaknya Peraturan Mahkamah Agung.
Penyelenggaraan peradilan yang baik tentu harus didukung oleh aparatur peradilan  yang  kompeten  dan  profesional,  hal  mana  dapat  ditempuh  dangan cara  selain  para  hakim  harus  secara  mandiri  meningkatkan  kualitas pengetahuan, maka perlu dilakukan pendidikan hakim yang berkelanjutan oleh
lembaga  yang  mempunyai  otoritas  untuk  itu,  yakni  Badan  Diklat  Mahkamah Agung RI.

## DAFTAR PUSTAKA
1. S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003.
2. Soedikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Liberty,  Yogyakarta, 1988.
3. Imam  Soebechi,  dkk.  Bunga  Rampai  Peradilan  Administrasi  Kontemporer,  Genta Press, Yogyakarta, 2014.
4. UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan I UU Peradilan Tata Usaha Negara.
6. UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II UU Peradilan Tata Usaha Negara.
7. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1991  tentang  Ganti  Rugi  dan  Tata  Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
9. PERMA  No.  4  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Penilaian  Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
10. PERMA No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.