Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA LAYANAN AGEN BRILINK PADA KEGIATAN PERBANKAN DI KANTOR CABANG BRI PARAKAN
Rosa Kumalasari 1 , Paramita Prananingtyas 2 , Bagus Rahmanda 3 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 rosasugito@gmail.com

## ABSTRACT
Agent are parties who collaborate with banks that manage clever behavior that become the bank's long standing to provide banking services to the public. Branchless Banking is a non-office banking service program  utilizing  information  technology  on  its  operations  and  requires  cooperations  between  the organizing banks and the third party, namely the customers as the extension of the banks to provide banking  services  to  whom  who  do  not  know  yet,  or experience  difficulties  in  using  and/or  obtaining banking services. There are several issues in the implementation of Branchless Banking regarding the roles of the organizing banks in determining the customers to assist their banking activities, and the roles of the organizing banks in regulating the operations of Branchless Banking agents, as well as certain issues concerning legal protection for the customers in conducting banking transactions through Branchless Banking. The writing of this paper uses empirical juridical method with qualitative descriptive approach  by conducting  assessment  and  processing  of  research  data  with  the  starting  point  on normative legal aspects accompanied by legal theoretical studies, supported by empirical facts on the field, and aims to describe systematically and accurately the characteristics of the population or on a particular field.To make Branchless Banking implemented and organizedwell, it is necessary to improve or provide internet network in the locations of Branchless Banking. The confidentiality of the customers’ data requiresobviousregulations and sanctions regarding the agency's obligation to provide protection to the customers, so that they do not have to worry about their data leakage.
Keywords : Agency; Banking; Branchless Banking; Legal Protection.

## ABSTRAK
Agen  merupakan  pihak  yang  bekerjasama  dengan  bank  penyelanggara  laku  pandai  yang  menjadi kepanjangtangan  Bank  untuk  menyediakan  layanan  perbankan  kepada  masyarakat. Laku  Pandai merupakan program layanan perbankan tanpa kantor dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama antara bank penyelenggara dengan pihak ketiga yakni nasabah sebagai kepanjangan tangan bank untuk memberikan layanan perbankan pada masyarakat yang belum mengenal, atau kesulitan dalam menggunakan dan atau mendapatkan layanan perbankan. Terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  Laku  Pandai  perihal  peran  bank penyelenggara  dalam  menentukan  nasabah  untuk  membantu  kegiatan  perbankan  dan  berkenaan
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister ilmu Hukum Universitas Diponegoro
3 Penulis Korespondensi
dengan peran bank penyelenggara dalam mengatur operasional agen Laku Pandai, juga permasalahan perihal  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  yang  melakukan  transaksi  perbankan  melalui  Laku Pandai.Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif  yaitu melakukan  pengkajian  dan  pengolahan  terhadap  data  penelitian  dengan  bertitik  tolak pada  aspek  hukum  normatif  disertai  dengan  kajian  teoritis  hukum,  yang  didukung  oleh  fakta-fakta empiris di lapangan, dan bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan karakteristik mengenai  populasi  atau  mengenai  bidang  tertentu. Laku  Pandai  dapat  terselenggara  dengan  baik diperlukan upaya untuk memperbaiki atau menyediakan jaringan internet di lokasi agen Laku Pandai. Kerahasiaan  data  nasabah  perlu  aturan  dan sanksi  yang  jelas  mengenai  kewajiban  agen  untuk memberikan  perlindungan  kepada  nasabah  agar  nasabah  tidak  perlu  merasa  khawatir  mengenai kebocoran data.
Kata Kunci : Keagenan; Perbankan; Laku Pandai; Perlindungan Hukum.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Lembaga  perbankan  merupakan  inti  dari sistem  keuangan  dari  setiap  negara. Undang- undang No. 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 butir 2 tentang  Perbankan  merumuskan  definisi  bank yakni  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit  dan /  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup rakyat  banyak (UU  No  10  th  1998).  Sistem perbankan  di Indonesia menggunakan sistem campuran, yakni sistem  operasional  bank  yang  merupakan gabungan antara unit banking system dan branch banking system (Djumhana, 1996). Dalam branch banking  system, kantor pusat  dapat  memikirkan perencanaan  pengembangan  bank  dalam perspektif  jangka  panjang,  sedang  cabang- cabang dan kantor wilayah bisa memilih rencana- rencana  jangka  pendek (Nurastuti,  2011). Salah satu  kebijakan  kantor  pusat  melakukan
pengembangan  bank  dalam perspektif  jangka panjang  melalui  kantor  wilayah  dan  cabang sebagai  pengelolaannya  adalah  dengan melakukan  peluncuran  program  Layanan Keuangan  Tanpa  Kantor  dalam  Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) atau Branchless Banking. Branchless  banking atau  laku pandai berjalan  dengan  cara  pihak  bank  yang  bekerja sama  untuk  melakukan  program  ini  akan menunjuk  perorangan  atau  badan  hukum  di wilayah  yang  membutuhkan  layanan  keuangan atau wilayah yang berada jauh dari lokasi kantor bank  untuk  menjadi  perantara  bank  di  wilayah tersebut. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomoer  19  /  POJK.03/2014  tentang Keuangan  Tanpa  Kantor  Dalam  Rangka Keuangan  Inklusif  pasal  1  tentang  ketentuan umum.
Wilayah  Parakan  merupakan  salah  satu wilayah  yang  menjadi  sasaran  bank penyelenggara untuk membentuk agen-agen laku
pandai.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  wilayah Parakan merupakan wilayah yang maju dan dapat membantu  bank  dalam  menjalankan  fungsi perbankan sebagai agent of development, namun masih  banyak  anggota  masyarakat  yang  belum mendapatkan  layanan  perbankan  dan  layanan keuangan  lainnya  karena  tempat  tinggal  yang jauh  dari  kantor  bank.  Akses  untuk  datang  ke kantor bank yang jauh sehingga memakan biaya, ditambah dengan adanya persyaratan yang cukup memberatkan  menjadi  alasan  utama  masyarakat wilayah Parakan malas untuk melakukan kegiatan perbankan,  meskipun  sebenarnya  mereka memiliki  dana  yang  cukup  untuk  melakukannya. Oleh  karena  itu  kehadiran  BRILink diharapkan dapat  memenuhi  kebutuhan  perbankan masyarakat  akan  akses  keuangan  dengan terjangkau, cepat, mudah, dan aman.
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana  peran  BRI  dalam  menentukan nasabah  yang  bukan  pegawai  BRI  untuk membantu  melakukan  kegiatan  perbankan dalam bentuk agen BRILink?
b. Bagaimana  peran  BRI  dalam  mengatur operasional agen BRILink?
c. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  yang  telah  melakukan  transaksi perbankan melalui agen BRILink.
3. Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui peran  BRI  dalam menentukan nasabah  yang  bukan  pegawai BRI  untuk  membantu  melakukan  kegiatan perbankan dalam bentuk agen BRILink.
b. Untuk  mengetahui peran  BRI  dalam mengatur operasional agen BRILink
c. Untuk  mengetahui perlindungan  hukum terhadap  nasabah  yang  telah  melakukan transaksi perbankan melalui agen BRILink

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam Tulisan ini adalah pendekatan non-doctrinal (socio legal  research) penelitian  dengan  menggunakan pendekatan  socio legal  research berangkat  dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dlilihat  sebagai  bagian  dari  proses  dalam kehidupan  masyarakat.  Dalam  arti  hukum  dan konteks  sosial  dimana  hukum  itu  berada  perlu diteliti secara bersamaan.
Tulisan ini  mengkaji  dan  menganalisis bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.  Objek kajian  penelitiannya,  meliputi: (HS  &  Nurbani, 2013) efektifitas  hukum;kepatuhan  terhadap hukum;peranan  lembaga  atau  institusi  hukum  di dalam penegakan  hukum; implementasi  aturan hukum; pengaruh  aturan  hukum  terhadap masalah  sosial  tertentu  atau  sebaliknya;  dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## C. PEMBAHASAN
1. Peran BRI dalam Menentukan Nasabah yang  Bukan  Pegawai  BRI  untuk Membantu Melakukan
Kegiatan Perbankan  dalam  Bentuk  Agen BRILink.
Dijelaskan dalam Undang-undang No. 10 tahun  1998 (undang  undang  no  10,  1998) membagi nasabah menjadi 2 (dua), yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur: (Santoso, 2011) 1. Nasabah  penyimpan  adalah  nasabah  yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah  debitur  adalah  nasabah  yang memperoleh  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  Prinsip  Syariah  atau  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang bersangkutan.
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa nasabah bukan hanya sebagai pengguna produk  dan/  atau  jasa  perbankan,  namun  juga dapat  melakukan  transaksi  perbankan  layaknya pegawai  bank  melalui  program  layanan perbankan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah yang  bertujuan  untuk  memberikan  layanan perbankan  kepada  nasabah  secara  maksimal yakni program Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai).
Layanan  program  Laku  Pandai  yang diselenggarakan  oleh  BRI  disebut  dengan BRILink.  BRILink  adalah  perluasan delivery channel yaitu  salah  satu  fasilitas  yang  dapat melayani transaksi tunai maupun non tunai untuk fitur-fitur  milik  BRI  atau  pihak  ke-III  melalui Channel  BRI  dengan  menggunakan  konsep sharing  fee. Dalam  BRILink,  BRI  menjalin kerjasama  dengan  nasabah  BRI  untuk  menjadi agen  yang  dapat  melayani  transaksi  perbankan kepada  masyarakat  menggunakan  sistem  dan perangkat  milik  BRI  maupun  milik  agen  sendiri. Nasabah yang dimaksud disini adalah pihak atau para pihak  yang  secara  langsung  menjadi nasabah BRI yang telah diberi hak oleh BRI untuk melakukan transaksi (tunai maupun non tunai) di jaringan Layanan BRILink dengan menggunakan Kartu  BRILink  yang  diterbitkan  oleh  BRI (http://agen.bri.co.id, 2018).
Bagi masyarakat atau nasabah bank yang berminat  menjadi  agen  Laku  Pandai,  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  menetapkan  beberapa persyaratan, di antaranya: (www.ojk.go.id, 2018)
1. Status penduduk setempat yang sudah dikenal baik masyarakat sekitarnya;
2. Calon  agen  harus sudah  menjadi  nasabah bank  yang  bersangkutan  (minimal  2  tahun) dan dipercaya bank;
3. Mempunyai  usaha  utama  yang  telah  berjalan sekurang-kurangnya  2  tahun  dengan  lokasi usaha yang tetap dan strategis;
4. Yang bersangkutan harus memiliki kemampuan,  kredibilitas, reputasi,  dan integritas yang baik;
5. Jika agen Laku Pandai juga merupakan salah satu  nasabah  kredit,  maka  ada  syarat tambahan  lagi  yaitu,  tidak  boleh  mengalami keterlambatan  pembayaran  cicilan  kredit selama 6 bulan terakhir;
6. Syarat  umum  administratif  (Kartu Tanda Penduduk / KTP dan Kartu Keluarga).
Sedangkan  bagi  badan  hukum,  untuk menjadi  agen  Laku  Pandai  harus  memenuhi persyaratan seperti yang tertuang pada Pasal 18 POJK No. 19/POJK.03/2014 yaitu:
a. Berbadan hukum Indonesia yang : (1) Diawasi
oleh  otoritas pengatur  dan  pengawas  dan diperkenankan  melakukan  kegiatan  di  bidang keuangan; dan  (2) Merupakan  perusahaan dagang yang memiliki jaringan retail outlet;
b. Memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
c. Memiliki  usaha  yang  menetap  di  satu  lokasi dan masih berlangsung paling sedikit 2 (dua) tahun;
d. Mampu  melakukan  manajemen  likuiditas sesuai  yang  dipersyaratkan  oleh  bank penyelenggara Laku Pandai;
e. Mampu  menyediakan  sumber  daya  manusia yang  mempunyai  kemampuan  teknis  untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai;
f. Memiliki  teknologi  informasi  yang  memadai untuk  mendukung  penyelenggaraan  Laku Pandai;
g. Lulus  proses  uji  tuntas  oleh  bank penyelenggara Laku Pandai.
Namun, bukan hanya syarat itu saja yang diperlukan untuk menjadi agen Laku Pandai BRI atau  agen  BRILink.  BRI  memiliki  beberapa ketentuan  lain  sebagai  persyaratan  dalam menentukan  apakah  seseorang  dapat  menjadi agen  BRILink.  Syarat  menjadi  agen  BRILink inipun terbagi menjadi dua (2) yaitu:
a. Syarat personal: (1) Perseorangan atau badan usaha  tidak  berbadan Hukum;  (2) Memiliki usaha  dengan  usia  minimal  2  tahun;  (3)
Memiliki rekening BRI; dan Syarat lain b. Syarat administrasi
Syarat  administrasi  menjadi  salah  satu hal  wajib  yang  harus  ada  dan  menjadi  bukti tertulis  untuk  mengajukan  diri  menjadi  agen BRILink. Beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah:
1. Identitas
2. Dokumen  Legalitas  Usaha;  (a) Fotokopi surat  Keterangan  Usaha  minimal dikeluarkan  oleh  RT,  RW  atau  kelurahan (khusus usaha perseorangan); (b) Fotokopi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan yang terakhir  adalah  TDP  atau  Tanda  Daftar Perusahaan.  Syarat  ini  harus  dilampirkan bagi  badan  usaha  tidak  berbadan  hukum yang berminat untuk menjadi agen BRILink;
(c) Fotokopi  Rekening;  dan  (c) Mengisi Dokumen
Untuk  bisa menjadi  agen  BRILink  harus ada  bukti  tertulis,  oleh  karena  itu  harus  mengisi formulir bukti pengajuan diri dengan lengkap dan sesuai data yang dimiliki.
3. Mengumpulkan dokumen
Setelah  semua  dokumen  dirasa  lengkap, dokumen  dapat  diserahkan  ke  BRI terdekat.  Permohonan  tidak  langsung disetujui  namun  harus  menunggu  waktu sekitar  2  sampai  3  minggu  untuk menentukan  diterima  atau  tidaknya permohonan tersebut.
Sebelum  menjalankan  tugasnya  sebagai agen BRILink dalam melaksanakan transaksi atau kegiatan  perbankan,  agen  BRILink  hendaknya menandatangani  surat  perjanjian  kerja  sama antara  agen  BRILink  dengan  pihak-pihak  terkait. Perjanjian  kerjasama  adalah  perjanjian  antara bank  penyelenggara  dengan  agen  Laku  Pandai untuk  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu. Perjanjian kerja sama merupakan dokumen yang
berisikan  hak  dan  kewajiban  BRI  dan  agen BRILink  yang  harus  disetujui  dan ditandatangani oleh  kedua  belah  pihak  sebelum  menjalankan kegiatan  yang  dimaksud  didalamnya.  Dalam  hal ini  bank  penyelenggara  telah  memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  ketiga. Seperti  BRI  yang  telah  memberikan kewenangannya  kepada  agen  BRILink  untuk melakukan  kegiatan  atau  transaksi  perbankan terhadap nasabah BRI.

## 2. Peran  BRI  dalam  Mengatur  Operasional Agen BRILink
BRILink  adalah  layanan  keagenan  milik BRI  untuk  melayani  transaksi  perbankan  melalui agen  bagi  masyarakat  di  sekitarnya  terutama masyarakat  yang  berlokasi  jauh  dari  jangkauan kantor bank sehingga dapat melakukan transaksi tanpa  harus  datang  ke  kantor bank (https://agen.bri.co.id,  2018). Sebagai  bank penyelenggara  agen  Laku  Pandai  yang  dikenal dengan  agen  BRILink,  BRI  memiliki  tugas  untuk mengatur  segala  kegiatan  atau  transaksii perbankan yang dilakukan oleh agen BRILink. Hal tersebut  dilakukan  dari  sejak  pemberian  segala fasilitas yang dibutuhkan oleh agen BRILink.
BRI  bertanggung  jawab  atas  kegiatan operasional  BRILink. Seperti  misalnya,  nasabah yang  tidak  melakukan  transaksi  selama  menjadi agen BRILink. Dalam hal ini, BRI memiliki petugas
Agen  BRILink yang  selalu  melakukan pemantauan  langsung  di  lapangan  dengan  cara mendatangi agen BRILink wilayah kerjanya, baik yang melakukan transaksi secara lancar ataupun tidak.  Apabila  terdapat  kendala  atau permasalahan  yang  terjadi,  agen  BRILink  dapat langsung  menyampaikan  kepada  Petugas  Agen BRILink tersebut secara langsung ketika petugas datang  ke  lokasi  BRILink  atau pun  via  telpon, maupun  pesan  kepada  petugas  untuk mendapatkan  solusi  dengan  cepat. Mengenai agen  yang  tidak  melakukan  transaksi  biasanya Petugas  Agen  BRILink  memberikan  pelayanan edukasi serta sharing secara langsung apa yang menjadi  kendala  agen  sehingga  agen  tidak melakukan  transaksi.  Selanjutnya  Petugas  akan menawarrkan  kepada  agen  untuk  membantu melakukan  sosialisasi  dan  promosi  kepada masyarakat  sekitar  mengenai  keberadaan  agen BRILink tersebut (Agus, 2018).

## Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## Berikut adalah skema gambar tentang
Operasional Agen BRILink :

## Melakukan transaksi perbankan
1.permasalahan perangkat operasional, seperti EDC 2.sinyal yang kurang mendukung proses transaksi perbankan 3.dll. berkaitan dengan penyelenggaraan perbankan melalui BRILink 1.tetap tidak melakukan transaksi/ kuantitas transaksi rendah
2.pencabutan perangkat atau fasilitas oleh BRI
1.monitoring atas seluruh transaksi oleh mantri
2.kunjungan lapangan oleh
PAB
3.melakukan edukasi kembali kepada agen
4.menawarkan untuk membantu melakukan promosi dan sosialisasi
5.Meneruskan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ke Kantor Wilayah yang berwenang 1.kunjungan lapangan oleh PAB 2.penyelesaian masalah secara langsung oleh PAB 3.meneruskan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan ke Kantor Wilayah yang berwenang Tidak melakukan transaksi/ kualitas dan volume transaksi rendah Agen BRILink BRI 1.melakukan transaksi perbankan dengan maksimal
2. mendapatkan fee dari BRI atas penyelenggaraan kegiatan perbankan melalui BRILink
Kendala
Penyelesaian
Hasil
3. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah yang  Telah  Melakukan  Transaksi Perbankan Melalui Agen BRILink
Dalam  kegiatannya  melakukan  transasksi perbankan  yang  diselenggarakan  melalui  agen BRILink, nasabah juga mendapatkan perlindungan  atas  haknya  untuk  mendapatkan ganti  rugi  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Hal tersebut  sesuai  dengan  Pasal  22  huruf  f  POJK No. 19/POJK.03/2014 yang menegaskan bahwa, “Bank  penyelenggara  wajib  bertanggungjawab atas  kerugian  nasabah  yang  timbul  karena perbuatan  dan  tindakan  agen  yang  termasuk dalam cakupan layanan agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama”. Namun apabila  kerugian  disebabkan  karena  kesalahan atau  kelalaian  agen  maka  agenlah  yang  harus bertanggungjawab  sepenuhnya  atas  kerugian yang  diderita  oleh  nasabah.  Tanggung  jawab dalam hubungan keagenan tersebut juga tertuang dalam perjanjian kerjasama antara BRI dan agen BRILink.
Bukan hanya perjanjian agen BRILink yang mengatur secara jelas pihak yang bertanggungjawab atas kerugian nasabah, namun BRI  juga  memberikan  ruang  kepada  nasabah untuk  dapat  menyampaikan  keluhan-keluhannya langsung  kepada  agen  BRILink.  Apabila,  agen tidak  dapat  menangani  keluhan  nasabah  atau nasabah  kurang  puas  atas  tanggapan  yang
diberikan  oleh  agen BRILink  maka  keluhan nasabah akan diteruskan oleh agen BRILink atau nasabah  langsung  kepada  BRI  untuk mendapatkan tanggapan secara langsung.
Menjaga  kepercayaan  nasabah  dalam penyelenggaraan  Laku  Pandai  merupakan  hal yang penting untuk memenuhi hak nasabah atas keamanan  kerahasiaan  data  nasabah  beserta simpanannya, mengingat agen Laku Pandai yang memberikan  pelayanan  jasa  keuangan  kepada nasabah  dan  secara  langsung  akan  mengetahui data nasabah beserta simpanannya. Oleh karena itu  kewajiban  menjaga  rahasia  data  nasabah bukan  hanya  dibebankan  kepada  bank penyelenggara  saja  namun  juga  kepada  agen Laku  Pandai.  Hal  tersebut  jelas  diatur  dalam POJK  No. 19/POJK.03/2014  dan  SEOJK  No. 6/SEOJK.03/2015  yang  menyatakan  bahwa rahasia  bank  di  dalam  pelaksanaan penyelenggaraan  Laku  Pandai  merupakan tanggung  jawab  pihak  bank  dan  agen. Adapun hak  dan  kewajiban  agen  dan  nasabah  serta pelinudungan  nasabah  tertuang  dalam  pasal  34 bank  penyelenggara  wajib  menerapkan perlindungan konsumen.
Mengingat  data  dan  simpanan  nasabah merupakan  rahasia  bank  maka  BRI  dan  agen BRILink  sepakat  untuk  melindungi  data  nasabah beserta simpanannya dengan tidak memberikannya  kepada  pihak  lain  selain  BRI
dengan  tujuan  apapun,  termasuk  untuk  tujuan promosi atau komersial lainnya tanpa persetujuan nasabah. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam perjanjian  kerjasama  antara  BRI  dan  agen BRILink.
Akan  tetapi,  agen  Laku  Pandai  bukan pegawai  bank,  sehingga  belum  ada  peraturan yang mengatur secara jelas terkait kewajiban dan sanksi untuk menjaga rahasia data nasabah dan simpanannya  maka  perlu  dibentuk  aturan  yang mengatur  masalah  tersebut.  Memang  belum terdapat  aturan  yang  mengatur  mengenai  siapa yang  harus  bertanggung  jawab  apabila  ada tuntutan  dari  nasabah  atas  terbukanya  data  dan simpanan.  Kemungkinan  agen  mengelak  atau menolak  untuk  bertanggung  jawab  dan melemparkan  masalah  tersebut  kepada  bank penyelenggara  dapat  saja  terjadi,  akan  tetapi sudah  terdapat  aturan  yang  mengatur  secara umum  mengenai  agen  dan  bank  penyelenggara yang  menyebarluaskan  hal-hal  yang  bersifat rahasia.  Aturan-aturan  tersebut  terdapat  pada beberapa pasal, yakni:
1. Pasal  1365, Pasal  1366, Pasal  1367
KUHPerdata
2. Pasal 323 KUHP: (Moeljatno, 2011)
Dalam ketentuan  beberapa  Pasal ditegaskan  bahwa  suatu  perbuatan  baik  secara sengaja  ataupun  tidak  sengaja  yang  dilakukan
sehingga  terjadi  terbukanya  rahasia  bank  atas data  nasabah  maka  yang  harus  bertanggung jawab adalah bank penyelenggara dan agen Laku Pandai.  Ketentuan  aturan-aturan  tersebut  dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban  apabila  terjadi  terbukanya rahasia bank terkait data nasabah penyimpan dan simpanannya.
Berdasarkan pemaparan terkait perlindungan  hukum  nasabah  agen  BRILink tersebut diatas, pihak BRI telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melindungi nasabahnya  dari  berbagai  macam  kemungkinan yang  dapat  merugikan  nasabahnya  dan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Dengan  berbagai jaminan mengenai perlindungan dan pemenuhan terhadap  hak-hak  nasabah  agen  BRILink  selaku konsumen,  diharapkan  nasabah  agen  BRILink merasa  aman  dan  nyaman  dalam  melakukan kegiatan  atau  transaksi  perbankan  pada  agen BRILink.

## D. KESIMPULAN
1. Laku  Pandai  merupakan  program  baru pemerintah  untuk  menyediakan  akses layanan  keuangan  bagi  masyarakat  di seluruh  pelosok  negeri.  Berdasarkan Peraturan OJK No. 19/POJK.03/2014 bank dapat  menjadi  bank  penyelenggara  dan bekerja  sama  dengan  agen  setelah mendapatkan  persetujuan  dari  OJK.  BRI
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
merupakan  salah  satu  Bank  BUMN  yang mewujudkan program layanan Laku Pandai pemerintah  melalui  agen  BRILink. Adapun kriteria  dalam  menentukan Nasabah  yang Bukan  Pegawai  BRI  untuk  Membantu Melakukan  Kegiatan  Perbankan  dalam Bentuk  Agen BRILink,  Bank  BRI  telah memberikan  kriteria  yang  telah  sesuai dengan ketentuan OJK.
2. Dalam  kegiatan  operasionalnya  BRI  telah dengan semaksimal mungkin melaksanakan  tugasnya,  dari  awal nasabah  dinyatakan  layak  menjadi  agen selanjutnya  memberikan  fasilitas  yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan  perbankan,  melakukan  training dan edukasi kepada agen agar agen dapat menjalankan  tugasnya  dengan  maksimal dan  tidak  mengecawakan  nasabah, melakukan  monitoring  kepada  agen BRILink  dalam  kegiatannya  melaksanakan transaksi  perbankan,  hingga  memberikan solusi  dengan  cepat  ketika  agen  BRILink mengalami masalah.
3. Perlindungan nasabah merupakan hal yang terpenting  dalam  kegiatan  perbankan. Nasabah  dalam  penyelenggaraan  BRILink pada  dasarnya  telah  terlindungi dengan baik. Hal tersebut terlihat dari fasilitas EDC dari  BRI  yang  cukup  aman,  nasabah
mendapatkan  informasi  mengenai  segala hal  yang  berkaitan  dengan  agen  BRILink sekaligus  mendapatkan  pembinaan  dan edukasi  baik  dari  agen  BRILink  atau melalui  sosialisasi  oleh  Petugas  Agen BRILink  BRI,  mendapatkan  pelayanan dengan  benar  dan  tidak  diskriminatif. Nasabah  juga  tidak  perlu  khawatir mengenai  data  kerahasiaannya  meski melakukan  transaksi  perbankan  melalui agen BRILink, karena telah terdapat aturan yang  mengatur mengenai  kewajiban  agen untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Hanya  saja  belum  terdapat  aturan mengenai  sanksi  siapa  yang  harus bertanggung  jawab  apabila  terjadi kebocoran  rahasia  nasabah.  Namun, nasabah  bisa  mendapatkan  jaminan  ganti kerugian  apabila  nasabah  terpaksa menderita  kerugian  atas  layanan perbankan yang dilakukan.

## E. Saran
1. Sejauh  ini  kriteria  tersebut  telah dilaksanakan  sesui  prosedur  yang berlaku.  Akan  lebih  baik  lagi  diadakan semacam  pelatihan singkat agar  para agen  BRLink  dapat  mengerti  hak  dan kewajibannya sebagai agen.
2. Masih diperlukan solusi terkait rendahnya kualitas  sinyal  mengingat  agen  BRILink
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
yang  terletak  di  daerah-daerah  yang cukup  sulit  untuk  mendapatkan  sinyal yang  memadai,  karena  kegiatan agen BRILink  hanya  dapat  berjalan  dengan baik dan maksimal apabila didukung oleh fasilitas  yang  baik  pula.  Oleh  karena  itu perlu  adanya  kerjasama  antara  BRI  dan perusahaan telekomunikasi dalam penyelenggaraan perbankan melalui agen BRILink.Banyak  masyarakat  awam  yang belum  mengerti mengenai  keagenan, sehingga masih perlu adanya sosialiasasi agar  dapat  menyamakan  persepsi  dan tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan  salah  satu  pihak.  Bank penyelenggara  agar  diharapak  mampu memberikan solusi terbaik apabila terjadi kendala  operasional,  seperti  gangguan sistem,  komplain  nasabah sehingga permasalahan dapat terselesaikan.
3. Diperlukan  aturan  yang  jelas  terkait sanksi yang harus diterima apabila terjadi kebocoran rahasia data nasabah beserta simpanannya  ketika  melakukan  kegiatan perbankan  melalui  agen  BRILink Guna memperkecil  risiko hukum, petugas  BRI juga  agar  setiap  saat  dapat  memantau apakah  ada  permasalahan dalam mengoperasian  transasksi  agen  BRLink,
sehingga  nasabah  merasa  aman  dan nyaman bertransaksi di agen BRILink.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdurrachman.  (1991). Ensiklopedia  Ekonomi
Keuangan  Perdagangan  Inggris-Indonesia.
Jakarta : Pradnya Paramita.
Rianto, A.  (2004). Metodologi  Penelitian  Sosial
dan Hukum. Jakarta : Granit.
Arifin,  Z. (2008). Dasar-Dasar Penulisan  Karya
Ilmiah, ed-4. Jakarta : Grasindo.
Cahyaningrum, D. (2016). Pelindungan  Nasabah dalam  Penyelenggaraan  Laku  Pandai: Studi  Pelindungan  Nasabah  Laku  Pandai BCA  di  Jawa  dan  BRI  di  Papua,  Pusat Penelitian  Badan  Keahlian  DPR :  Jurnal Ilmu Hukum.
Djumhana,  M. (1996). Hukum  Perbankan  di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Elisabeth,  J.L.,  (2017). Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Perilaku  Agen  Brilink  PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang  Bitung, (Manado:  Universitas  Sam Ratulangi,  2017), Jurnal  Riset  Bisnis  dan Manajemen, Vol.5 (No. 4), p. 458.
Friedman,  L.M.,  (2017). American  Law:  In
Introduction, Third  Edition,  New  York : Oxford University Press.
Gazali,  Djoni S. & Rachmadi  Usman. (2010).
Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Gazali,  Djoni S.  &  Rachmadi  Usman. (2012).
Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika. Gazali,  Djoni S.  &  Rachmadi  Usman. (2014).
Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika. Hasibuan,  M. (2005). Dasar-dasar  Perbankan.
Jakarta : Bumi Aksara.
Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana.
Hermansyah. (2011). Edisi  Revisi  Hukum Perbankan  Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana.
Rahadian, Inda & Pranagara, M.Alif Akbar (2017).
Bentuk  Hubungan Hukum Para  Pihak dan Tanggung Jawab Agen
dalam Penyelenggaraan  Branchless  Banking  di Indonesia. Jurnal  Hukum  Quia  Iustum,
Vol.24 (No.2), pp.301-319.
Irianto, Sulistyowanto.,  &  Sidharta  ed.  2011. Metode  Penelitian  Hukum  Kontelasi  dan Refleksi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Kamelo,  T. (2006). Karakter  Hukum  Perdata
Dalam  Fungsi  Perbankan  Melalui Hubungan  Antara  Bank  Dengan  Nasabah. Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar Tetap  Dalam  Bidang  Ilmu  Hukum  Perdata Pada  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara.  Medan :  Universitas Sumatra Utara.
Kasmir. (2002). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Kasmir. (2008). Bank  dan Lembaga  Keuangan Lainnya ed- 6. Jakarta : Rajagrafindo.
Kasmir. (2010). Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya. Jakarta : Rajawali Pers.

## Moleong, L.J., (2004). Metode  Penelitian
Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya. Lyman, Timothy  R.,  Gautam  Ivatury,  &  Stevan Staschen. (2008). “Use  of  Agents  in Branchless  Banking  for  The  Poor: Rewards,  Risk  and  Regulation ”The Consultative  Group  to  Assist  the  Poor, Focus Note Number 38 October 2008.
Mamuji,  S.  (2005). Metode Penelitian  dan Penulisan Hukum. Jakarta : Badan Penerbit FH UI.
Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
Moeljatno.  (2011). Kitab  Undang-undang  Hukum
Pidana. Jakarta : Bumi Aksara.

## Muhammad,  A. (2004). Hukum  Dan  Penelitian
Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Mubarok,  Rizki., & Santoso, Budi.  (2017).
Pertanggungjawaban  Agen  Branchless Banking  Terhadap  Nasabah  Branchless Banking (Hubungan  Hukum  Antara  Agen- Principal dan Konsumen). Diponegoro Law Journal, Vol.6 (No.2), pp. 1-12.
Nasution,  A.Z.  (1995). Konsumen  dan  Hukum. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Nazir,  M. (1985). Metode  Penelitian. Jakarta :
Ghalia Indonesia.
Nurastuti,  W. (2011). Teknologi  Perbankan,
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Pardede,  M. (1998). Likuidasi  Bank  dan
Perlindungan  Nasabah. Jakarta :  Pustaka Sinar Harapan.
Rachman,  M. (1999). Stratregi  dan  langkah-
langkah  Penelitian. Semarang :  IKIP Semarang.
Raharjo,  S. (2000). Ilmu  Hukum. Bandung  : PT. Citra Aditya Bakti.
Saiffudin,  A. (1998). Metode  Penelitian. Yogyakarta : Andi Offset.
Santoso Az, L. (2011). Hak dan Kewajiban Hukum
Nasabah  Bank. Yogyakarta :  Pustaka
Yustisia.
Sembiring.  S. (2012). Hukum Perbankan  Ed. Revisi,  Cetakan  ketiga. Bandung :  CV Bandar Maju.
Sidabalok,  J. (2006). Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia,  Bandung :  Citra Aditya Bakti.
Sjahdeini, S.R. (1999). Rahasia Bank : Berbagaii Masalah di Sekitarnya. Jurnal Hukum Bisnis Volume 8, pp.4-17.
Soekanto,  S. (2004). Pengantar  Penelitian
Hukum, dalam  Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum. Bandung :
Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  S. (2006). Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta : UI Prees.
Soemitro,  R. (1991). Asas-Asas Hukum
Perpajakan. Jakarta :  Badan  Pembinaan
Hukum Nasional.
Subekti,  R.  Tjitrosudibio. (2004). Kitab  Undang- undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita.
Subramanian, Shri  L.S., (2013). “A  Study  of Branchless Banking in Achieving Financial Inclusion  in India.” BVIMSR’s  Journal  of Management  Research.  Vol.  5  Issue – 2: October 2013.
Sugiyono,  (2003). Statistika  Untuk  Penelitian Cetakan Kelima. Bandung : CV Alfabeta.
Supramono,  G. (1995). Pengantar  Hukum
Perbankan, Jakarta : Djambatan.
Syawali,  Husni.,  & Imaniyati, Neni  Sri. (2013).
Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Kencana.
Tjokroamidjojobintaro.,  &  Adidjoyo,  Mustofa.
(1998). Teori  dan  Strategi  Pembangunan Nasional. Jakarta : CV Haji Masagung.
Usman,  R. (2001). Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  Di Indonesia,  Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Usman, R. (2001). Hukum Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Wonok,  David  Y. (2013). Perlindungan  Hukum Atas Hak Hak Nasabah Sebagai Konsumen Sebagai  Pengguna  Jasa  Bank  Terhadap Risiko  Yang  Timbul  Dalam Penyimpangan Dana. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam
Ratulangi, Vol.  1(No.  2), Manado:
Universitas Sam Ratulangi.
Y. Sri Susilo dan Tim. (2000). Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta : Salemba Empat.
Y. Sri Susilo dan Tim. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta : Salemba Empat.

## Perundang-undangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.
1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.
19/POJK.03/2014
tentang Layanan
Keuangan  Tanpa  Kantor Dalam  Rangka
Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang
Perbankan
Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang
Perbankan
Undang-undang  No.  8  tahun  1999  tentang
Perlindungan Konsumen

## Website
Tokoh  Indonesia.  (2017).  Kategori  Biografi.
Retrieved
from http://www.tokohindonesia.com/ensiklope
di/r/rudjito/go_public_schtml diakses tanggal 25 Juni 2017
Bank Rakyat Indonesia. (2017). Investor Relation :Corporate  Profile.  Retrieved  from www.bri.co.id
Kamus  Perbankan  Bank  Indonesia.  (2017).
Retrieved from www.bi.go.id.
Pekerja  Museum  Bank  Indonesia.  (2017). Bank Indonesia :  Bank  Sentral  Republik Indonesia. Retrieved from pekerjamuseum
@yahoo.com.nah
Siaran  Pers  Otoritas  Jasa  Keuangan,  “OJK Resmikan  Program  Laku  Pandai”. Retrieved from http://www.ojk.go.id diakses tanggal 25 Juni 2017
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2017).  Retrieved  from www.ojk.go.id/id/pages/laku-pandai.aspx diakses tanggal 25 Juni 2017.