## TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI RUMAH SAKIT
Oleh: Hasrul Buamona Praktisi Hukum E-mail: asrul.rul36@yahoo.com

## ABSTRACT
Hospital  is  an  institution  that  provides  comprehensive  health  services  on  preventive, promotive, curative and rehabilitative to the public at largeas regulated in Article 1 (3) of Law Number  44  Year  2009  About  the  Hospital,  which  says  "Comprehensive  health  services  are health  services  which  include  promotive,  preventive,  curative,  and  rehabilitative  services.  In addition, the hospital is an institution that dense of capital, technology and human resources, so it  could  potentially  cause  problems  both  internally  and  externally.  The  hospital  previously regarded as a social institution that provides medical assistance to the public, but in the present position of the hospital has experienced changes, which had shaped a social institution become an institution in the form of a corporation incorporated under the law which have the rights and obligations as a legal person (rechts persoon) that lead to a dominant profit-seeking health services. Issues that have sprung up in the present, in case of medical errors by physicians or health workers who work in hospitals and provide economic or moral benefits, patients litigate doctors,  especially  criminal  law,  and  never  asked  the  corporate  criminal  liability  of  hospital that  the  establishment  has  a  legal  entity  (rechts  persoon).  That  issue  makes  the  writer interested in reviewing whether the hospital as a corporation can be held criminally liable. The result of this study showed that the hospital can be held criminally liable because a hospital as a corporation  is  a  legal  person  (rechts  persoon)  who  have  rights  and  obligations  as  well  as  a natural person (naturlijke persoon). Besides, the legal doctrine of Vicarious Liability and Strict Liability  hold  that  there can be a person liable  for  the actions of his employees as  far  as  the employment relationship in a hospital/corporation.
Keywords: Criminal Liability, Corporation, Hospital

## A. LATAR BELAKANG
Persoalan perbaikan kesehatan pasien secara keseluruhan dikelola oleh Ru- mah  Sakit,  baik  perbaikan  kesehatan  promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif, hal  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  asas  dan  tujuan  hadirnya  rumah  sakit, yang  harus  dis-elenggarakan  berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan  kepada  nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemera-taan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi  sosial.  Tata  kelo-la  pelayanan  kesehatan  demi  terpenuhinya  kesembuhan pasien  yang  paripurna  tidak  hanya  berada  di  tangan  dokter  ataupun  dokter  gigi, sebagai  tenaga  kesehatan  yang  dalam  tindakan  kedokterannya  terhadap  pasien  di rumah sakit, tidak bisa lepas dari kesalahan tindakan kedokteran.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh  masyarakat  melalui  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  yang berkua-litas  dan  terjangkau  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa Indonesia se-bagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Konsideran  Menimbang  UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan  UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedok-teran).
Pembangunan  kesehatan  diarahkan  guna  tercapainya  kesadaran,  kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat  kesehatan  yang  optimal  bagi  masyarakat  bagi  masyarakat  dengan karakteris-tik  tersendiri  yang  dipengaruhi  oleh  perkembangan  ilmu  pengetahuan kesehatan,  ke-majuan  teknologi  dan  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang harus  tetap  mam-pu  meningkatkan  pelayanan  yang  lebih  bermutu  dan  terjangkau oleh  masyarakat  yang  harus  tetap  mampu  meningkatkan  pela-yanan  yang  lebih bermutu  dan  terjang-kau  oleh  masyarakat  agar  terwujud  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya,dalam  rangka  mencapai  cita-cita  bangsa  Indonesia  (Konsideran menimbang UU nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 44 Tahun 2009).
Telah diketahui bahwa rumah sakit merupakan salah satu tempat yang padat akan modal, teknologi, serta sumber daya manusia, sehingga sering terjadi tumpang tindih aturan baik internal ataupun eksternal, karenanya dalam kegiatan pemberian pelayanan  kesehatan  muncul  banyak  masalah  mulai  dari  aspek  pelayanan  secara administrasi, etika, disiplin, bahkan sampai pada dugaan tindakan kedokteran yang salah. Kebutuhan perbaikan kesehatan terhadap pasien, juga diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Selain itu, kebutuhan perbaikan kesehatan pasien juga memiliki kaitan deng- an hak atas perawatan kesehatan ( the right to health care ) yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam The Universal Declaration of  Human  Right tahun  1948.  Rumah  sakit  adalah  organisasi  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  mem-punyai  tanggung  jawab  atas  setiap  pelayanan kesehatan  yang  di-selenggarakannya.  Tang-gung  jawab  tersebut  yaitu, menyelenggarakan  pelayanan  ke-sehatan  yang  bermutu  terjangkau  berdasarkan prinsip  aman,  menyeluruh,  non  dis-kriminatif,  partisipatif,  dan  memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai peng-guna jasa pelayanan kesehatan ( health receiver ),  juga  bagi  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  demi  untuk  mewujudkan derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya  (Syah-rul  Mahfud,  2012:  61). Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46  UU  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah Sakit,  bahwa  rumah  sakit  bertang-gung  jawab  secara  hukum  terha-dap  semua kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  ke-sehatan (termasuk dokter/dokter gigi) di rumah sakit.
Tanggung  jawab  hukum  rumah  sakit  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, disiplin, dan secara khusus  hu-kum  pidana  terkait  dengan  tindakan  kedokteran  yang  diduga  terjadi kesalahan  medis  ataupun  pelayanan  medis  lain  yang  tidak  dilaksanakan  oleh segenap  unsur  pelaya-nan  kesehatan  dengan  baik.  Perlu  diketahui  kedudukan rumah sakit secara hukum pada saat sekarang berbeda jauh dengan kedudukannya terdahulu,  di  mana  rumah  sakit  tidak  bisa  dimintai  tanggung  jawab  hukum khususnya  hukum  pidana,  dikarena-kan  rumah  sakit  masih  dianggap  sebagai lembaga  sosial  ( doctrin  of  charitable  immu-nity )  yang  apabila  diminta  tanggung jawab hukum pidana, maka akan mengurangi ke-mampuan menolong pasien. Selain itu  juga,  sebagaimana  yang  telah  diajarkan  dalam  pengantar  ilmu  hukum  bahwa subjek  hukum  terdiri  dari  orang/manusia  ( naturlijke  persoon )  dan  badan hukum/korporasi  ( recht  persoon ).  Karena  perkembangan  dan  pertumbuhan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudu-kan korporasi mulai  bergeser  dari  subjek  hukum  biasa  menjadi  subjek  hukum  pidana  (Enchede dan Heidjer, 1982: 271).
Terkait persoalan tersebut, khususnya dokter ataupun dokter gigi, selalu di- hadapkan dengan  permasalahan hukum  khususnya  hukum  pidana,  di  mana  dalam ka-sus  tersebut  dokter  sering  beranggapan  bahwa  tanggung  jawab  akibat  dari kesalahan  tindakan  kedokteran  tersebut,  harus  ditanggung  secara  pribadi  artinya rumah  sakit  sebagai  korporasi  yang  merupakan  tempat  dokter  bekerja  memberi pelayanan  kese-hatan  tidak  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Sedangkan dalam  persoalan  yang  lain,  pasien  juga  punya  angga-pan  bahwa  dalam  tindakan kedokteran  yang  didu-ga  salah  tersebut,  hanya  menjadi  tanggung  jawab  hukum pidana  dokter,  dikarenakan  dokter  ataupun  dokter  gigi  yang  secara  langsung bersentuhan  dengan  pasien  dika-renakan  pola  hubungan  terapeutik.  Sehingga dampaknya  dalam  beberapa  tahun  ter-akhir,  semenjak  UU Nomor  44  Tahun  2004 Tentang  Rumah  Sakit  disahkan  jarang  se-kali  masyarakat,  dalam  hal  ini  pasien, melakukan  upaya  hukum  pidana,  untuk  me-minta  pertanggung  jawaban  pidana rumah  sakit  dalam  proses  hukum  pidana  ( crimi-nal  justice  system )  sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pi-dana. Maka dengan ini, penulis hendak mengajukan pertanyaan sederhana apakah  Rumah  Sakit sebagai korporasi dapat dimintai tanggung jawab hukum pidana, tujuan esensialnya untuk menjawab persoalan,  serta  memberi  sumbangsi  keilmuan  baik  terhadap  akade-misi,  praktisi, penegak hukum, sampai kepada masyarakat luas.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Ruang Lingkup Hukum Pidana
Istilah kesalahan berasal dari kata “schuld” yang sampai saat ini belum resmi di-akui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan  dalam  penulisan-penulisan.  Pengertian  kesalahan  menurut  Pompe
ialah  kesalahan  mempunyai  tanda  sebagai  hal  yang  tercela  ( verwijtbaarheid )  yang pa-da  hakekatnya  tidak  mencegah  kelakuan  yang  bersifat  melawan  hukum  ( der wederre-chtelijke gedraging ). Ke-mudian dijelaskan pula hukum di dalam permusan hukum  positif,  yaitu  mempunyai  kesengajaan  dan  kealpaan  ( opzet  en onachtzaamheid )  dan  kemampuan  bertanggung  jawab  ( toerekenbaarheid ) (Bambang Purnomo, 1982: 135).
Namun  demikian,  hal  tersebut  tidak  berarti  bahwa  perbuatan  yang  diatur da-lam rumusan pidana selalu dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Untuk me-menuhi  syarat  tersebut,  maka  dalam  suatu  perbuatan  tersebut  harus mempunyai si-fat melawan hukum, dapat dicela, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan  ma-nusia  dapat  dipidana  tidak  hanya  karena  memiliki  keyakinan  atau niat,  namun  juga  hanya  melakukan  (aktif)  atau  tidak  melakukan  (pasif)  dapat dijatuhi pidana. Terma-suk juga dapat dianggap sebagai perbuatan manusia di sini adalah  badan  hukum.  Pada  ruang  lingkup  rumusan  delik  semua  unsur  rumu-san delik  yang  tertulis  harus  di-penuhi.  Bersifat  melawan  hukum  artinya  suatu perbuatan  yang  memenuhi  semua  un-sur  rumusan  delik  yang  tertulis  (misalnya sengaja membunuh  orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum,  misalnya  seorang  tentara  sengaja  membunuh  lawannya  dalam  perang. Sedangkan  maksud  dapat  dicela  adalah  suatu  perbuatan  yang  memenuhi  semua unsur  delik  yang  tertulis  dan  juga  bersifat  melawan  hukum,  tetapi  tidak  dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hu-kum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum suatu perbuatan dapat dipidana se-kalipun tidak disebut dalam rumusan delik (Schaffmeister, 2011: 25-26).
Kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan, kelalaian, dan dapat diper- tanggungjawabkan.  Ketiga-tiganya  merupakan  unsur  subyektif  syarat  pemidanaan atau  jika  kita  mengikuti  golongan  yang  memasukkan  unsur  kesalahan  dalam  arti luas ke dalam penger-tian delik ( strafbaar feit ) sebagai unsur subyektif delik, dapat ditam-bahkan  pula  unsur  ke-empat  yaitu  tiadanya  alasan  pemaaf.  Pompe  dan Jonkers,  me-masukkan  juga  “melawan  hu-kum”  sebagai  kesalahan  dalam  arti  luas disamping  “sengaja”  atau  “kesalahan”  ( schuld )  dan  dapat  dipertanggungjawabkan ( toerekening-svatbaar  heid )  atau  istilah  Pompe  toereken-baar.  Tetapi  kata  Pompe, melawan  hukum  ( wederrechtelijkheid )  terletak  di  luar  pelangga-ran  hukum, sedangkan sengaja, ke-lalaian ( onachtzaamleid ), dan dapat dipertanggung jawabkan terletak di dalam pe-langgaran hukum. Selanjutnya, sengaja dan kelalaian ( onacht- zaamleid )  harus  dilaku-kan  secara  melawan  hukum  supaya  memenuhi  unsur “kesalahan”  dalam  arti  luas.  Sejak  tahun  1930  dikenalkanlah  asas  “tiada  pidana tanpa kesalahan” (Jerman: Keine Straf ohne Schuld ), hanya orang yang bersalah atau perbuatan  yang  dipertanggung-jawabkan  kepada  pembuat  yang  dapat  dipidana (Andi Hamzah, 2008: 111-112).
Adakalanya  isi  kesalahan  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  menjadi  tiga bagian, yaitu (Bambang Poernomo, 1982: 138):
a. Tentang  kemampuan  bertanggung  jawab  ( toerekeningsvatbaarheid )  orang yang melakukan perbuatan;
b. Tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan ( dolus atau culpa );
c. Tentang  tidak  adanya  alasan  penghapus  kesalahan/pemaaf  ( schuld ontbreekt ).
Pada Hukum Pidana, kesalahan dibagi dalam dua bentuk yakni kesengajaan dan kealpaan. Pertama, kesengajaan itu secara alternatif dapat ditujukan kepada tiga elemen  perbuatan  pidana  sehingga  terwujud  kesengajaan  terhadap  perbuatan,  ke- sengajaan terhadap akibat, dan kesengajaan terhadap hal ihwal yang menyertai per- buatan pidana. Wujud ke-sengajaan terhadap perbuatan atau  yang dikenal dengan opzet formil  tidak  menimbulkan  persoalan  di  antara  para  ahli hukum.  Akan  tetapi wujud kesengajaan terhadap akibat dan terhadap hal ihwal yang menyertai perbua- tan  pidana  atau  dikenal  dengan opzet materiil,  timbul  pertentangan  yang  tajam antara dua aliran dari teori kehendak (de wilstheori) dan teori pengetahuan/dapat mem-bayangkan ( de voorstellingstheorie ). Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel  (Jerman)  dengan  keterangannya  tentang  “ Die  Grenze  von  Vorztatz  und Fahrlassing-keit ”  menerangkan,  sengaja  adalah  kehendak  untuk  menimbulkan akibat dari per-buatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, tentu saja ia menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya ataupun hal ihwal yang me-nyertainya. Selain itu, Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan  yang  diajar-kan  oleh  Frank  dengan  karangannya tentang  “ Vorstellung  und  Wille  in  der  Modernen  Doluslehre ”  1980  dan  “ Ueber  den Aufbau  des  Schulsbegriffs ”  1907  mene-rangkan,  bahwa  tidaklah  mungkin  sesuatu akibat  atau  hal  ihwal  yang  menyertai  itu  dapat  dikehendaki,  dengan  kata  lain perbuatannya  memang  dikehendaki  akan  tetapi  akibat  atau  hal  ihwal  yang menyertai  itu  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  kehendak  si  pelaku,  karena  manusia dapat  membayangkan/menyangka  terhadap  akibat  atau  hal  ihwal  yang  menyertai (Bambang  Purnomo,  1982:  156).  Jadi,  menurut  teori  ini  adanya  kesengajaan memiliki dua syarat (Moeljatno, 2008: 190):
a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang meru- pakan delik.
b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi ialah risi- ko yang mau tidak mau ditanggung oleh si pelaku.
Kedua,  undang-undang  tidak  memberikan  defenisi  apakah  kealpaan/kela- laian itu,  namun  memori  penjelasan  ( Memori  van Toelichting ) mengatakan,  bahwa ke-lalaian ( culpa ) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa di-pandang  lebih  ringan  di-banding  dengan  sengaja.  Oleh  karena  itu  Hazewinkel- Suringa  mengatakan  bahwa  delik culpa itu  merupakan  delik  semu  ( quasidelict ) sehingga di-adakan pengurangan pidana. Culpa dapat pula dikatakan terletak antara sengaja  dan  kebetulan.  Hazewinkel-Suringa  menyebutkan  bahwa  di  negara-negara Anglo-Saxon dikenal pula hal yang serupa yang disebut per infortuninum the killing occured acci-dently . Memori jawaban Pemerintah (MvA) me-ngatakan bahwa siapa yang  melaku-kan  kejahatan  dengan  sengaja  berarti  mempergunakan kemampuannya  dengan  salah  sedangkan  siapa  karena  salahnya  melakukan
kejahatan  berarti  tidak  memperguna-kan  kemampuannya  sebagaimana  mestinya. Terkait  dengan culpa ,  Van  Hamel  mem-bagi culpa atas  dua  jenis  yakni  kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu (Andi Hamzah, 2008: 133).
Kealpaan/kelalaian  sebagai  terjemahan  dari negligence dalam  arti  umum ada-lah bukan merupakan kejahatan. Seseorang dikatakan lalai apabila ia bersikap tak  acuh,  tak  peduli,  tidak  memperhatinkan  kepentingan  orang  lain  sebagaimana lazim-nya  dalam  pergaulan  masyarakat.  Selain  itu,  Jonkers  menyebut  unsur-unsur kesala-han  (kealpaan)  dalam  hukum  pidana  yakni,  bertentangan  dengan  hukum, akibat  se-benarnya  dapat  dibayangkan  dan  perbuatannya  dapat  dipersalahkan (Moh.  Hatta,  2013:  186).  Kealpaan  ( culpa )  berarti  pula  kurang  mengindahkan larangan  sehingga  tidak  berhati-hati  dalam  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang objektif  kausal  menim-bulkan  keadaan  yang  dilarang.  Undang-Undang  tidak memberi  definisi  apakah  keal-paan  itu.  Hanya  Memori  Penjara  ( Memorie  van Toelichting )  megatakan,  bahwa  keal-paan  terletak  antara  sengaja  dan  kebetulan. Bagaimanapun  juga  kealpaan  itu  dipan-dang  lebih  ringan  dibanding  dengan kesengajaan ( dolus ). Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu  delik  semu  ( quasidelict )  sehingga  diadakan  pengurangan  pidana  (Andi Hamzah, 2010: 133).
Jika  maksudnya  demikian,  maka culpa mencakup  semua  makna  kesalahan da-lam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dan  kealpaan  ialah  bahwa  dalam  kesengajaan  ada  sifat  yang  positif,  yaitu  adanya kehen-dak  dan  persetujuan  yang  disadari  dari  bagian-bagian  delik,  sedang  sifat positif ini ti-dak ada dalam keal-paan). Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa kesalahan da-lam arti luas adalah kesengajaan ( dolus ), sedangkan dalam arti sempit ialah kealpaan ( culpa ) (Moeljatno, 2008: 216-217). Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan  itu  me-ngandung  dua  syarat,  yaitu  tidak  mengadakan  penduga-duga sebagaimana  diharus-kan  oleh  hukum,  serta  tidak  mengadakan  penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum (Moeljatno, 2008: 217).

## 2. Tanggung Jawab Pidana Korporasi
Membahas persoalan tanggung jawab pidana ternyata terdapat dua panda- ngan,  satu  di  antaranya  adalah  pandangan monoistis.  Terkait  dengan hal  tersebut, Simon merumuskan strafbaar feit (tindak pidana) sebagai “ Eene starfbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar persoon ”  (suatu  perbuatan  yang  oleh  hukum  diancam  dengan  hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan orang itu dianggap  ber-tanggung  jawab  atas  perbuatannya).  Sedangkan  menurut  aliran monoisme,  unsur-unsur  strafbaar  feit  itu  meliputi  unsur  perbuatan  yang  lazim disebut  unsur  objektif,  ataupun  unsur  pembuat  yang  lazim  dinamakan  subjektif. Maka  dari  itu,  dicampurnya  unsur  perbuatan  dan  unsur  pembuatnya,  dapat disimpulkan  bahwa  strafbaar  feit  adalah  sama  dengan  syarat-syarat  penjatuhan
pidana,  sehingga  seolah-olah  bahwa  kalau  terjadi strafbaar  feit maka  pasti pelakunya dapat dipidana (Muladi, 2010: 63).
Menurut  A.Z.  Abidin,  bahwa  penganut  aliran  monoistis  terhadap  strafbaar feit  merupakan  mayoritas  di  seluruh  dunia.  Mereka  memandang  unsur  pembuat delik  sebagai  bagian  dari  strafbaar  feit.  Misalnya  Ch.J.E.  Enschede  dan  Heidjer melukiskan  strafbaar  feit  sebagai  een  daad  dader-complex  (pelaku  kejahatan khusus).  Adapun  J.M.  van  Bemmelen  tidak  memberikan  definisi  teoritis,  namun menyatakan harus dibedakan antara bestanddelen (perilaku) dan elemen strafbaar feit (A.Z. Abidin, 1983: 44-45).
Terkait dengan masalah tanggung jawab pidana, Barda Nawawi Arief menya- takan bahwa adanya tanggung jawab pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang- undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, me- mastikan siapa pembuat suatu tindak pidana tidaklah mudah. Barda Nawawi Arief juga menyatakan, bahwa setelah pembuat ditentukan, bagaimanakah pertanggung- jawaban  pidananya?  Masalah  pertanggungjawaban  pidana ini merupakan segi  lain dari  subjek  tindak  pidana  yang  dapat  dibedakan  dari  masalah  pembuat  tindak pidana.  Artinya,  pengertian  subjek  pembuat  pidana  dapat  meliputi  dua  hal,  yaitu siapa  yang  melakukan  tindak  pidana  (pembuat  pidana)  dan  siapa  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  dalam  hukum  pidana,  tetapi  tidaklah  selalu  demikian. Masalah ini tergan-tung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang  ditempuh  oleh  pembuat  un-dang-undang  (Barda  Nawawi  Arief,  1982:  105- 107).
Sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas,  Muladi  menjelaskan  pula  bagaimana kalau yang melakukan tindak pidana ialah korporasi atau badan hukum ( recht per- soon )?  Tanpa  spesifikasi  yang  jelas  atau  identitas  yang  jelas,  maka  masalah kesusilaan siapa pembuatnya akan selalu timbul, dan masalah ini membawa suatu konsekuensi  tentang  masalah  pertang-gungjawaban  pidana  korporasi.  Terkait model  pertang-gungjawaban  pidana  korporasi  dalam  hukum  pidana  terdapat beberapa  undang-undang  yang  selanjutnya  akan  dibahas  di  ba-wah.  Mengenai kedudukan  sebagai  pem-buat  dan  sifat  pertanggung  jawaban  pidana  korpo-rasi, terdapat model pertanggungj-awaban korporasi sebagai berikut (Muladi, 2010: 63):
a. Pengurus  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  yang  bertanggung jawab.
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Terkait  dengan  pengurus  korporasi sebagai  pembuat  pidana dan  pengurus yang bertanggung jawab, maka kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban- kewajiban  tertentu.  Kewajiban  yang  dibebankan  itu  sebenarnya  adalah  kewajiban dari  korporasi.  Pe-ngurus  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  itu  diancam  pidana. Sehingga dalam sistem ini ter-dapat alasan yang menghapus pidana. Adapun dasar
pemikirannya ialah bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap  suatu  pelanggaran,  tetapi  selalu  penguruslah  yang  melakukan  delik  itu, sehingga karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana (Roslan Saleh, 1984: 50-51).
Tentang  pertanggungjawaban  korporasi  tedapat  suatu  ketentuan  yang diatur dalam Pasal 169, Pasal 398, dan Pasal 399 KUHP. Sebagai salah satu contoh adalah Pasal 169 yang mengatur:
a. Turut  serta  dalam  perkumpulan  yang  bertujuan  melakukan  kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan- aturan umum diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
b. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling ba-nyak empat ribu lima ratus rupiah.
c. Terhadap  pendiri  atau  pengurus  pidana  dapat  ditambah  sepertiga (KUHP).
Berhubungan dengan korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka dapat ditegaskan bahwa kemungkinan korporasi dapat disebut sebagai pembuat.  Pengurus  ditunjuk  sebagai  yang  bertanggung  jawab  sedangkan  yang dipan-dang  dilakukan  oleh  korporasi  ialah  apa  yang  dilakukan  oleh  alat perlengkapan  kor-porasi  menurut  wewenang  berdasarkan  anggaran  dasarnya. Tindak pidana yang di-lakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh  seseorang sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang  menjadikan  tindak  pidana  itu  adalah onpersoonlijk (subjek  hukum  yang memiliki  wewenang  dalam  se-buah  korporasi).  Orang  yang  memimpin  korporasi bertanggung  jawab  pidana,  terle-pas  dari  apakah  ia  tahu  ataukah  tidak  tentang dilakukannya perbuatan itu (Roeslan Saleh, BPHN: 1984).
Apabila  dikaitkan  dengan  doktrin Vicarious  Liability sebagai  doktrin  tang- gung  jawab  korporasi  dalam  hukum  pidana,  bahwa  tanggung  jawab  dibebankan kepa-da seseorang atas perbuatan orang lain ( the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another ). Doktrin ini berlaku pada perbuatan yang dilakukan orang  lain  dalam  ruang  ling-kup  pekerjaan  atau  jabatan,  yang  tentunya  memiliki hubungan hukum dalam pekerjaan tersebut. Doktrin ini, walaupun setiap ( naturlijke persoon atau recht persoon ) tidak melaku-kan sendiri tindak pidana dan tidak punya kesala-han  pidana  dapat  dimintai  tanggung  jawab  pidana  korporasi.  Doktrin  ini hanya  ber-laku  dalam  perbuatan  pidana  yang  mensyaratkan  adanya  hubungan terapeutik  anta-ra  buruh  dalam  hal  ini  dokter  dan  direktur  rumah  sakit  (Romli Atasasmita, 1989: 93). Pemidanaan korporasi biasanya menganut apa yang dinama- kan  “ bipunishment  pro-visions ”  artinya  baik  pelaku  ataupun  korporasi  dapat dijadikan  sebagai  subjek  hu-kum  pidana.  Pada  rancangan  KUHP  2004-2005,  Pasal 38  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “dalam  hal  ditentukan  oleh  undang-undang  setiap orang dapat dipertanggung jawab-kan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain”.
Bagaimanakah cara meminta pertanggungjawaban pidana korporasi? Menja- wab  pertanyaan  ini  akan  berhubungan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  bahwa  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  langsung. Salah  satu  ketentuan  yang  menempatkan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana sehingga  da-pat  dimintai  pertang-gung  jawaban  adalah  Pasal  15 ayat  (2) UU No 7 Drt  Tahun  1955  Tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi  yang  mengatur  bahwa  “suatu tindak pidana ekono-mi dilakukan juga oleh  atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan,  suatu  perseri-katan  orang,  atau  suatu  yayasan,  jika  tindakan  dilakukan oleh orang-orang baik ber-dasarkan hubungan maupun berdasarkan hubungan lain bertindak  dalam  lingkungan  badan  hukum,  perseroan,  perserikatan,  atau  yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana  ekonomi  itu  atau  pada  mereka  bersama-sama  ada  anasir-anasir  tindak pidana tersebut”( Muladi, 2010: 63).
Korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  hukum  positif  telah  diakui bah-wa korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana, dan dapat dija-tuhkan  pidana.  Negara  Belanda  menentukan  korporasi  sebagai  pelaku  tindak pidana  berdasarkan  pada  Arrest  “ Kleuterschool  Babbel ”,  yang  menjelaskan  bahwa perbuatan  dari  perorangan  dapat  dibebankan  pada  badan  hukum/korporasi, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum (An-di Hamzah, 1984: 263).
Korporasi di negara Anglo Saxon pada prinsipnya dapat dipertanggungjawab-kan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas indentifikasi, akan tetapi ada bebe-rapa pengecualian, seperti yang dikemukakan Barda Nawawi Arif (1988: 40) yaitu:
a. Perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, missalnya bigami, perkosaan, dan sumpah palsu.
b. Perkara  satu-satunya  pidana  dapat  kenakan  kepada  koporasi,  misalnya pidana penjara atau pidana mati.
Senada  tentang  delik-delik  yang  tidak  dapat  dilakukan  korporasi,  Sudarto menyatakan bahwa dalam sistem hukum Inggris korporasi bisa dipertanggungjawab-kan secara umum. Secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja akan tetapi ada pembatasnya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi ialah delik-delik sebagai berikut (Su-darto, 1987: 27):
a. Delik  yang  satu-satunya  ancaman  pidannya  hanya  bisa  dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan.
b. Delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami dan perkosaan.
Berdasarkan hal tersebut, maka Muladi setuju bahwa korporasi tidak dapat dipertanggung  jawabkan  untuk  seluruh  macam  delik  seperti  di  Belanda,  namun harus  ada  pembatasan,  yaitu  delik-delik  yang  bersifat  personal,  yang  menurut kodratnya  bisa  dilakukan  oleh  manusia  seperti  perkosaan,  bigami,  pembunuhan, maka tidak da-pat dipertanggung jawabkan kepada korporasi (Muladi, 2010: 101).
Tanggung  jawab  pidana  korporasi  sangat  erat  kaitannya  dengan  doktrin strict  liability ,  selain  doktrin vicarious  liability yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, strict  liability menjelaskan  bahwa  seseorang  sudah  dapat  dipertanggungjawabkan untuk  tindak  pidana  tertentu  walaupun  pada  diri  orang  itu  tidak  ada  kesalahan ( mens  rea ).  Secara  singkat, strict  liability diartikan  sebagai liability  without  fault (pertanggung-jawaban pidana tanpa kesala-han) (Barda Nawawi Arief, 1984: 68). Pemahaman di atas dimasukan ke dalam ketentuan Pasal 51 Sr. yang kemu- dian memuat isi yang jauh berbeda, yaitu (Jan Ramemelink, 2003: 102):
a. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan ataupun oleh kor- porasi.
b. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penentuan pidana da- pat dijalankan dan sanksi pidana ataupun tindakan ( maatregelen ) yang disediakan  dalam  perundang-undangan  sepanjang  berkenaan  dengan korporasi  dapat  dijatuhkan.  Dalam  hal  ini,  pengenaan  sanksi  dapat  di- lakukan  terhadap  korporasi  sendiri,  atau  mereka  yang  secara  faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana.
Pengertian korporasi ditemukan dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan memenuhi persyara-tan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
Von  Gierke  mengemukakan  bahwa  dalam  perseroan  terdapat  orang  yang ter-diri  atas  pemegang  saham  dan  pengurus.  Pemegang  saham  dan  pengurus bukanlah  fiksi,  melainkan  orang  yang  sesungguhnya  memiliki  kecakapan  untuk berbuat  serta  juga  mempunyai  kehendak  sendiri.  Ketika  membentuk  dan memformulasikan  kehen-dak  tersebut,  mereka  bertindak  sebagi  organ  perseroan. Oleh  karena  itu,  kehendak  tersebut  merupakan  kehendak  dari  perseroan  sebagai badan hukum (Fahmi, 2015: 81).
Terkait  dengan  tanggung  jawab  pidana  korporasi  merupakan pengembangan  dari  kajian  hukum  perdata  Belanda  yang  kemudian  dibawa  ke Indonesia  melalui  kodi-fikasi Burgerlijk  Wetboek (BW)  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1367  KUH  Perda-ta/BW  bahwa  “Majikan-majikan  dan  mereka  yang mengangkat orang lain untuk me-wakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab  tentang  kerugian  yang  di-tertibkan  oleh  pelayan-pelayanan  atau  bawahan- bawahan  mereka  di  dalam  melaku-kan  pekerjaan  untuk  nama  orang-orang  itu dipakainya”.  Pasal  ini  memiliki  kaitan  dengan  doktrin vicarious  liability dan strict liability yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Selain  itu  menurut  Subekti,  bahwa  ketika  manusia  sebagai  subjek  hukum, ma-ka  badan  hukum  juga  merupakan  subjek  hukum,  yaitu  memiliki  hak  dan kewajiban  seperti  manusia.  Badan  hukum  dapat  menjadi  subjek  hukum  dengan memenuhi be-berapa syarat sebagai berikut (Subekti, 1989: 21):
a. Jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari keka-yaan orang perorangan yang bertindak dalam badan hukum itu;
b. Jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan  orang  perorangan,  yaitu  kepentingan  sekelompok  orang dengan peranta-ra pengurusnya.
Pemidanaan  terhadap  korporasi,  sekalipun  sering  dikaitkan  dengan permasa-lahan  finansial,  namun  sebenarnya  mengandung  tujuan  yang  lebih  jauh. Hal ini ter-ungkap dari pandangan Friedman (Muladi, 2010: 148): “The main effect and usefulnes of a criminal conviction imposed upon a corporation be see either in any personal  injury  or,  in  most  cases,  in  the  financial  detriment,  but  in  the  public opprobrium  and  stigma  that  attaches  to  a  criminal  conviction” (efek  utama  dan kegunaan  dari  hukum  pidana  yang  dikenakan  terha-dap  korporasi  akan  memberi banyak  kerugian  korporasi,  namun  stigma  dan  penghinaan  publik  yang  melekat dalam hukum pidana juga akan merugikan keuangan korporasi).
Sistem  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  perspektif  kebijakan kriminal dan kebijakan pidana, tidak lepas dari tahap formulasi yang sangat penting, karena apabila terdapat kelemahan perumusan dapat menghambat penegakkan hu- kum dalam rangka per-tanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Tahapan formulasi yang dimaksud di dalamnya menyangkut tentang definisi korporasi, latar belakang tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perkemba- ngan teori-teori pertanggung jawaban pidana, dan model pengaturan jenis sanksi pi- dana untuk korporasi (Muladi, 2010: 220).

## 3. Rumah Sakit
Ketika membahas  Rumah  Sakit sebagai institusi  layanan  kesehatan  kapada masyarakat luas, maka kita harus diajak menelaah konsideran rumah sakit yang di- muat  dalam  UU  No  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit.  Rumah  Sakit  adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang di-penga-ruhi  oleh  perkembangan  ilmu  pengetahuan  kesehatan,  kemajuan teknologi,  dan  kehi-dupan  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  harus  tetap  mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 1 ayat (1) UU No 44 Tahun 2009  Tentang Rumah Sakit dengan jelas me-ngatur  pengertian  rumah  sakit  yakni  rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan keseha-tan  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut  Amir  Ilyas  (2014:  10),  rumah  sakit  bukan  lagi  menjadi  sekedar  wadah, sarana  tempat  di-lakukannya  pelayanan  kese-hatan,  namun  juga  sebagai  subjek hukum.  Sebagai subjek hukum, maka rumah sakit mempunyai hak dan kewajiban.
Rumah  Sakit  sebagai  salah  satu  sarana  kesehatan dapat  diklafikasi sebagai berikut (Sri Paptianingsih, 2006: 93-94):
a. Berdasarkan pada pemilik dan penyelenggara.
b. Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi rumah sakit pemerintah dan ru- mah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, Pemerimntah Daerah, TNI dan POLRI, serta BUMN.  Rumah  sakit  Swasta  dimiliki  dan  diselenggarakan  oleh  yayasan yang sudah disahkan sebagai badan hukum dan badan lain yang bersifat sosial.
c. Berdasarkan pada jenis pelayanan
d. Berdasarkan  bentuk  pelayanan,  rumah  sakit  dapat  dibedakan  menjadi Ru-mah  Sakit  Umum  (RSU)  dan  Rumah  Sakit  Khusus.  Rumah  Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan untuk semua  jenis  penyakit  dari  yang  bersifat  dasar  sampai  dengan subspesialistik.  Ru-mah  Sakit  Khusus  ialah  rumah  sakit  yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  berdasarkan  jenis  penyakit tertentu  atau  disiplin  ilmu.  Misal-nya  Rumah  Sakit  Paru-Paru,  Rumah Sakit Jantung, dan lain sebagainya.
e. Berdasarkan klasifikasi
f. Berdasarkan pada kemampuan pelayanan, ketenagaan, fisik, dan perala- tan  yang  dapat  tersedia,  rumah  sakit  umum  pemerintah  dan  daerah dikla-sifikasi sebagai berikut :
1) RSU  kelas  A  mempunyai  fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  medis spesialistik luas dan subspesialistik luas.
2) RSU kelas B mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis se-kurang-kurangnya  sebelas  spesialistik  dan  subspesialistik terbatas.
3) RSU kelas C  mempunyai  fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  medis spe-sialistik dasar.
4) RSU kelas C  mempunyai  fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  medis dasar.
Rumah  Sakit  hakikatnya  ialah  sebuah  organisasi  yang  dibentuk  oleh  suatu Ba-dan  Hukum  (Pemerintah,  Perjan,  Yayasan,  Perseroan  Terbatas,  Perkumpulan). Salah  satu  prin-sip  dari  setiap  organisasi  ialah  unsur “authority” .  Jika  dilihat  dari sudut ma-najemen, maka dalam setiap organisasi termasuk organisasi rumah sakit harus  ada  pucuk  pimpinan  yang  memikul  tanggungjawab  dan  wewenang tertinggi (Amir, 2014: 18).
Hermien Hadiati Koeswadji (Hermien, 1984: 107) menyatakan bahwa dalam lalu lintas hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu sistem so- sial, maka dengan demikian rumah sakit merupakan organ yang mempunyai keman- dirian  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  ( rechtshandeling ).  Rumah  sakit  bukan ma-nusia  dalam  arti  persoon  yang  dapat  berbuat  dalam  lalu  lintas  hukum  dalam masya-rakat  sebagai  manusia  ( naturlijkepersoon )  dan  karenanya  rumah  sakit merupakan rechts  persoon .  Hukum  yang  telah  menjadikan  rumah  sakit  sebagai rechts persoon dan  oleh  karena  itu  rumah  sakit  juga  dibebani  dengan  hak  dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.
Terhadap rumah sakit swasta, Dirjen Pelayanan Medik telah mengeluarkan Keputusan Nomor YM.02.04.4.5.02270 Tahun 2005 Tentang Pedoman, Tugas Pokok, Peran  dan  Fungsi  antara  Pemilik,  Dewan  Penyantun,  dan  Pengelola  pada  rumah sakit swasta, telah menentukan hal-hal sebagai berikut (Amir Ilyas, 2010: 23):
a. Pemilik adalah badan hukum yang memiliki rumah sakit.
b. Pengelola adalah direktur rumah sakit dan jajaranya.
c. Dewan penyantun adalah kelompok pengarah/penasihat yang keanggo- taannya terdiri dari unsur-unsur pemilik rumah sakit, unsur pemerintah, unsur profesional dan tokoh masyarakat.
Menurut penulis, apabila kembali melihat aturan pokok yang terdapat dalam rumah sakit, sebagai aturan yang mengatur segala pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan khususnya direktur/pimpinan rumah sakit, pemilik serta dokter ataupun dokter  gigi,  maka  dapat  merujuk  pada Hospital  Bylaws ,  serta  Standar  Operasional Pro-sedur  sebagai  aturan  pelaksana. Hospital  Bylaws secara  tegas  mengatur hubungan  antara  direktur/pimpinan  dan  pemilik  rumah  sakit  dengan  dokter ataupun  dokter  gigi  terkait  dengan  tindakan  kedokteran,  dimana Hospital  Bylaws juga  menjadi  kon-stitusi  bagi  dokter  dengan  direktur/pimpinan  rumah sakit/pemilik,  untuk  menyele-saikan  konflik  dan  memberi  perlindungan  hukum khususnya bagi dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis.
Sebagaimana  diatur  dalam Medical  Staff  Bylaws bahwa  direktur/pemilik, pim-pinan  rumah  sakit  beserta  dokter  dan  dokter  gigi  merupakan  tritunggal  yang ber-sama-sama  secara  fungsional  memimpin  rumah  sakit  dan  bertanggungjawab bersa-ma terkait pelayanan medis kepada masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan secara  ringkas,  terkait  dengan Hospital  Bylaws dan Medical  Staff  Bylaws, maka hukum  pidana  sebagai  hukum  publik,  bisa  meminta  pertanggungjawaban  pidana korporasi, tidak hanya terbatas pada dokter ataupun dokter gigi, namun juga pada rumah  sakit  seba-gai  korporasi  yang  bertanggungjawab  atas  segala  tindakan kedokteran  yang  salah,  yang  dilakukan  oleh  dokter  ataupun  dokter  gigi  kepada pasien.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Apabila  melihat  subjek  hukum  yang  terdiri  dari  orang  ( naturlijke  persoon ) dan  badan  hukum/korporasi  ( rechts  persoon )  sebagimana  dalam  ajaran  hukum pidana  yang  menyandang  hak  dan  kewajiban,  serta  juga  melihat  doktrin strict liability dan vicarious  liability. Atas  dasar  ini,  walaupun  korporasi  tidak  sebagai pembuat  pidana  secara  langsung,  terkait  dengan  kesalahan  tindakan  kedokteran dokter, ataupun tena-ga kesehatan lainnya terhadap pasien, namun dapat dimintai tanggungjawab pidana korporasi. Hal ini dikarenakan setiap dokter ataupun tenaga kesehatan memiliki hu-bungan hukum (lalu lintas kerja) dengan rumah sakit dalam hal pekerjaan sebagai pegawai dan pimpinan. Selain itu diperkuat lagi dengan Pasal
46 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang mengatur bahwa “rumah sakit  bertanggungjawab  secara  hukum  terhadap  semua  kerugian  yang  ditimbulkan atas kelalaian yang dilaku-kan oleh tenaga kesehatan (termasuk dokter/dokter gigi) di  rumah  sakit” .  Perlu  diketa-hui  juga  bahwa  kategori  rumah  sakit  dapat  diminta tanggung jawab pidana korporasi, ketika unsur kesalahan pidana, melawan hukum, dan  dapat  dimintai  pertanggung-jawaban  pidana  dapat  terpenuhi  secara  hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil.

## 2. Saran
Dari uraian singkat kesimpulan di atas, menurut penulis sudah saatnya pene- gak hukum dalam sistem peradilan pidana (advokat, polisi, jaksa dan hakim) tidak hanya meminta tanggung jawab hukum pidana dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Akan tetapi sudah saatnya meminta tanggung jawab hukum rumah sakit yang ju-ga sebagai subjek hukum pidana ( rechts persoon ), tujuannya agar efek jera yang men-jadi  salah  satu  tujuan  hukum  pidana,  tidak  hanya  dikenakan  kepada  dokter atau  tena-ga  kesehatan  lainnya  yang  sebagai  subjek  hukum  ( naturlijke  persoon ), namun juga efek jera tersebut harus diperluas dalam hal meminta tanggung jawab rumah  sakit  sebagai  korporasi,  agar  ke  depan  dengan  efek  je-ra  tersebut  dapat mengubah  sistem  pelayanan  kesehatan  rumah  sakit  yang  buruk  seperti  se-karang ini menjadi lebih baik dalam memberi pelayanan kesehatan terhadap pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Abidin, A.Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana . Jakarta: Pradnya Paramita. Buamona,  Hasrul  (2015). Tanggung  Jawab  Pidana  Korporasi .  Medical  Law-Majalah Dental dan Dental Kedokteran Gigi Edisi Maret-April 2015.
D. Schaffmeister et. al (2011). Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Enchede,  C.H.J.,  dan  Heidjer  (1982). Beginselen  van  Starftrecht,  Derde  Druk (alih bahasa R. Achamd Soemadipradja). Bandung: Alumni.
Fahmi  (2015). Pergeseran  Tanggung  Jawab  Sosial:  Dari  Tanggung  Jawab  Moral  ke Tanggung Jawab Hukum . Yogyakarta: FH UII Press. Friedman,  Wolfgang  (1989). Law  In  Changing  Society (Makalah  Terpetik  dalam Pelaksanaan  Pemidanaan  oleh  Muladi  pada  Bidang  Hukum  Ekonomi,  FH UNKRI). Jakarta: 1989.
Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). Hukum Kedokteran . Bandung: Citra Aditya Bakti. Hamzah, Andi (2008). Asas–Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta. _______________  (1984). Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indoenesia .  Jakarta:  Ghalia Indoenesia.
Hatta, Moh. (2013). Hukum Kesehatan & Sengketa Medik . Yogyakarta: Liberty. Ilyas, Amir (2014). Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit . Yogyakarta: Republic Institute.
Mahmud, Syahrul (2012). Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik . Bandung: Mandar Maju.
Moeljatno (2008). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. Muladi. 2010. Pertanggunjawaban Pidana Korporasi. Jakarta. Kencana. ______________ (1982). Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik- Delik  Khusu  dalam  Masyarakat  Modern .  Makalah  pada  Seminar Perkembangan  Delik-Delik  Khusus  dalam  Masyarakat  yang  mengalami Modernisasi  BPHN-FH  UNAIR  Surabaya  25  Februari  1980.  Bandung: Binacipta.
_______________ (1984). Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I . Semarang: FH UNDIP. Arif, Barda Nawawi (1988). Perbandingan Hukum Pidana . Bahan Penyediaan Bahan Kuliah FH. UNDIP.
Paptianingsih,  Sri  (2006). Kedudukan  Hukum  Perawat  dalam  Upaya  Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Poernomo, Bambang (tt). Asas-Asas Hukum Pidana . Yogyakarta: Ghalia Indonesia. Remmelink, Jan (2003). Hukum Pidana . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Saleh,  Roslan  (1984). Tentang  Tindak-Tindak  Pidana  dan  Pertanggung  Jawaban Pidana. Jakarta . BPHN. Subketi (1989). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Sudarto (1987). Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Masalah-Masalah Hukum . Semarang: FH UNDIP.

## UNDANG-UNDANG:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.