Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 2, July-December 2020. PP: 129-142 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276
Studi Komparatif Antara Justice Collaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi
Comparative Study Between Justice Collaborator And Whistleblower In Criminal Actions Of Corruption
Laura Naomi Rotua Gultom
laura@gmail.com
Magister Hukum Universitas Lampung
Info Artikel Abstrak Kata  Kunci: Whistleblower;  Justice Collaborator; Korupsi. Keywords:
Whistleblower;
Justice Collaborator; Corruption. DOI: https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2099 Whistleblower dan Justice  Collaborator berperan untuk memudahkan
pengungkapan  tindak  pidana  korupsi, karena  tidak  lain  adalah  orang  yang berkecimpung dalam institusi yang ditengarai adanya praktik korupsi, dengan  kata  lain  keterangan  saksi tersebut menjadi kunci bagi pengungkapan  suatu  kasus  tindak  pidana korupsi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  persamaan  dan  perbedaan antara justice collaborator dan whistleblower dalam tindak pidana korupsi,  dan  bagaimana  perlindungan hukum  bagi  keduanya.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif dan  yuridis  empiris  dengan  analisis  data kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum
Submitted: August 21, 2020; Reviewed: Sept 23, 2020; Accepted: Okt 12, 2020
primer,  sekunder,  dan  tersier.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persamaan whistleblower dan justice collaborator terdapat  pada  3  (tiga) kategori  yaitu  visi  dan  misi  dalam mengungkap  tindak  pidana  korupsi, jaminan perlindungan baik berupa perlindungan  fisik,  psikis,  dan  hukum, dan  penghargaan  dimana whistleblower dan justice  collaborator tidak  dapat dituntut pidana dan perdata serta diberikan  keringanan  hukuman.  Selain persamaan tersebut, terdapat juga perbedaan  antara whistleblower dan justice  collaborator terbagi  dalam  4 (empat)  kategori,  yaitu  subjek,  motivasi, jaminan  perlindungan,  dan  hukum  acara. Adapun  perlindungan  antara justice collaborator dan whistleblower dalam tindak pidana korupsi yaitu perlindungan hukum  berupa  merahasiakan  identitas saksi  dan  memberikan  pengamanan terhadap  saksi  dalam  proses  persidangan baik  perlindungan  fisik,  psikis,  dan hukum.
Abstract The Whistleblower and Justice Collaborator play a role in facilitating the disclosure  of  criminal acts  of corruption, because  none  other  than  people involved in  institutions  suspected  of  corrupt practices and in other words the witness's information  is  key  for  disclosure  of  a case  of  corruption.  The  problem  in  this study  is  whether  the  similarities  and differences  between  justice  collaborator and  whistleblowers  in  corruption,  and how  is  the  legal  protection  between justice  collaborator  and  whistleblower  in criminal acts of corruption. This research uses  normative  juridical  and  juridical empirical research methods with qualitative  data  analysis.  The  data sources  used  in  this  study  are  primary, secondary,  and  tertiary  legal  materials.
The  results  showed  that  whistleblower equations and justice collaborator were in 3  (three)  categories,  namely  vision  and

## A. Pendahuluan
Negara demokrasi merupakan interpretasi dari kedaulatan rakyat, bahwa negara sebesar- besarnya  adalah  milik  rakyat.  Penguasa  dan  rakyat  merupakan  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan, sebab syarat berdirnya suatu negara meliputi adanya rakyat, pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan diakui serta menjalin hubungan dengan negara lain. 1 Perkembangan peradaban dunia  semakin  hari  berkembang  menuju  modernisasi.  Perkembangan  yang  selalu  membawa perubahan  dalam  setiap  sendi  kehidupan tampak lebih  nyata.  Seiring  dengan  itu  pula  bentuk- bentuk  kejahatan  juga  senantiasa  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  bertransformasi  dalam bentuk-bentuk  yang  semakin  canggih  dan  beraneka  ragam.  Salah  satu  tindak1  pidana  yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi. 2 Dengan maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini, sudah tentu hukum harus kembali mengambil  peranannya  sebagai  sarana  atau  alat  untuk  mengatur  ketertiban  umum  dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3
Semakin hari pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, angka pertumbuhan korupsi  di  Indonesia  semakin  meningkat  menjadi  263  kasus  dengan  jumlah  kerugian  negara yang sudah mencapai Rp 6,5 triliun dan suap yang mencapai Rp 211 miliar sampai pertengahan tahun  2018. 1 Secara  harfiah  istilah  korupsi  adalah  segala  macam  perbuatan  yang  tidak  baik, seperti  yang  dikatakan  Andi  Hamzah  sebagai  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina  atau  memfitnah. 4 Untuk  itu  perlu  dilakukan  penegakan  hukum  sebagai  suapaya
1 Shandi  Patria  Airlangga,  “Hakikat  Penguasa  Dalam  Negara  Hukum  Demokratis  The  Nature  Of  The  Authorities  In  A Democratic Rule Of Law,” Cepalo , 2019, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. hlm 2.
2 Sukino, “PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (STUDI  PUTUSAN MA.NO. 995 K/PID.SUS/2017),” Ensiklopedia of Journal 1, no. 4, July 8, 2019: 91-96, http://jurnal.ensiklopediaku.org. hlm 92 .
3 Yopi  Gunawan  and  Universitas  Singaperbangsa  Karawang,  “PERAN  DAN  PERLINDUNGAN  WHISTLEBLOWER (PARA  PENGUNGKAP  FAKTA)  DALAM  RANGKA  MEMBERANTAS  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI INDONESIA,” Law Review , vol. XVIII, May 18, 2019, https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/1201. hlm 270.
4 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.7
mission  in  uncovering  criminal  acts  of corruption, guarantee of protection in the form of physical, psychological and legal protection, and awards where whistleblowers  and  justice  collaborators cannot  be  prosecuted  criminal  and  civil and  given  sentence  relief.  In  addition  to these equations, there are also differences between  whistleblowers  and  justice collaborator  divided  into  4  (four) categories,  namely  subject,  motivation, guarantee  of  protection,  and  procedural law.  The  protection  between  justice collaborator and whistleblower in corruption namely legal protection in the form  of  keeping  the  identity  of  the witness  confidential  and  then  provides security for witnesses in the trial process by providing physical, psychological, and legal protection.
dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta mengahargai  hak  asasi  manusia,  sehingga  berbagai  tindakan  kriminal  dan  tindakan  semena- mena  yang  dilakukan  anggota  masyarakat  atas  anggota  masyarakat  lainnya  akan  dapat dihindarkan. 5
Di  Indonesia,  pengaturan  mengenai  whistleblower  dan  jusce  collaborator  diatur  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  baik  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  surat edaran Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan bersama, surat edaran Menteri, dan lain sebagainya. 6 Keberadaaan justice  collaborator dalam  suatu  kepastian  hukum  untuk mendapatkan  perlindungan  yang  jelas  bagi  pelaku  yang  dinyatakan  sebagai justice collaborator .  Seorang  justice  collaborator  terbukti  bersalah  dalam  kasusn  yang  sama  maka  ia tidak  dapat  dibebaskan  dari  pidana. 7 Untuk  itu  pentingnya justice  collaborator dalam  kasus tindak  pidana  korupsi,  sebab  melihat  betapa  pentingnya  peran justice  collaborator dalam membongkar  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi  maka  diperlukan  payung  hukum  yang kuat dalam mengatur dan melindungi justice collaborator. 8
Justice collaborator memilki pengertian dari konsep yang termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang  bekerjasama (justice  collaborator) di  dalam  perkara  tindak  pidana  tertentu,  namun demikian dalam dalam pelaksanaannya beberapa system diats belum mampu terlaksana dengan maksimal  dikarenakan  tidak  ada  aturan  yang  secara  rinci  mengatur  mekanisme  pelaksanaan dari system tersebut terutama terkait perlindungan dan penghargaan yang dapat diberikan, 9 Korupsi  pada  umumnya  dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  kekuasaan  dalam  suatu jabatan,  sehingga  karakteristik  kejahatan  korupsi  selalu  berkaitan  dengan  penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. 10 Tindak pidana korupsi yang meluas dan  sistematis  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi masyarakat, oleh karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan  biasa,  namun  telah menjadi  suatu  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary crime ).  Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif. 11
Beberapa modus operandi korupsi yaitu sebagai berikut:
1. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangannegara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
2. Pemerasan;  bentuk  tindak  pidana  korupsi  pemerasan  antara  lain  dengan  ditandainya adanya  pelaku  seperti  memaksa  seorang  secara  melawan  hukum  yang  berlaku  agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
3. Penyuapan;  bentuk  tindak  pidana  korupsi  penyuapan  antara  lain  ditandai  adanya  para
5 Yayan  Indriana,  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,” Cepalo 2,  no.  2 (September 12, 2019), https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769. hlm 125.
6 Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum Whistle-Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime  Di  Indonesia  Masa  Mendatang,” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 1,  no.  3  (2014):  578–97, https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9.
7 Ni Luh Made Dwi Pusparini, et al. "Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi,”Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1., No. 1, 2020: 179-185.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2207/1606. hlm 181.
8 Eko  Soponyono,  Pujiyono,  "Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Terhadap  ‘Justice  Collaborator’  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia." Diponegoro
Law Journal, Vol. 1 No. 4,
2020: 1-11,
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/288/291. hlm 4.
9 Ruchoyah, “Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea  Bargaining  System,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 27,  no.  2020  (August  25,  2020):  388–409, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9. hlm 390.
10 Deyv Ch. Rumambi, “KORUPSI DALAM PERSPEKTIF  HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” LEX ET SOCIETATIS , vol. 2, August 15, 2014, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5396.
11 Halim, Pemberantasan Korupsi , (Jakarta: Rajawali Press, 2004). hlm.47
pelakunya,  seperti  memberikan  suap  kepada  oknum-oknum  pegawai  negeri  agar  si penerima  suap  memberikan  kemudahan  dalam  pemberian  izin,  kredit  bank  dll.  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para  pelakunya  yang melakukan  mark-up proyek  pembangunan,  SPJ,  pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5. Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar, di mana para pelakunya yang malakukan  pungutan  liar  di  luar  ketentuan  peraturan.  Umumnya  pungutan  liar  ini dilakukan terhadap seseorang/ koorporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
6. Kolusi  dan  Nepotisme;  yaitu  pengangkatan  sanak  saudara,  teman-teman  atau  kelompok politiknya  pada  jabatan-jabatan  dalam  kedinasan  aparat  pemerintah  tanpa  memandang keahlian dan kemampuan.
Pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  supremasi  hukum,  telah  meletakkan  kebijakan yang  kuat  dalam  memerangi  tindak  pidana  korupsi.  Berbagai  kebijakan  tersebut  tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Republik  Indonesia  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999  tentang  Penyelenggara  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi dan  Nepotisme  serta  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12 Proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  menjadi  hal  terpenting  untuk mengungkap  kasus  korupsi  adalah  alat  bukti  yang  secara  sah  diakui  oleh  Undang-Undang berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP adalah: 13
a. Keterangan Saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa
Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk , hanya  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  yang  dapat  dipergunakan  untuk pembuktian. 14 Pembuktian  di  persidangan  memerlukan  alat  bukti  yang  sah,  salah  satunya adalah keterangan saksi.
Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar  sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 15 Pada umumnya alat bukti  yaitu  keterangan  saksi  merupakan  hal  yang  utama  pada  perkara  pidana,  atau  dapat dikatakan  suatu  perkara  pidana  tidak  terlepas  dari  alat  bukti  keterangan  saksi  yang  menjadi
12 M  Saoki  Oktava,  “EKSISTENSI  KETETAPAN  MPR/S  DALAM  HIERARKI  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN  DI  INDONESIA  THE  EXISTENCE  OF  MPR/S  PROVISION  IN  HIERARCHY  OF  LAWS  AND REGULATIONS  IN  INDONESIA,” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan ,  vol.  5,  April  27,  2004:  120-142, http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/434. hlm 120.
13 Moejijat, "Kesesuaian Upaya Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat - Alat  Buktiyang  Sah  Dengan  Ketentuan  Pasal  184  Kuhap  (Studi  Putusan  Nomor:  171/PID.B/2012/PN.Mgt)." Verstek, accessed October 16, 2020, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39115/25801. hlm 20.
14 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , (Jakarta- Bandung: Eresco) hlm. 15.
15 Nur  Fitriani,  “TINJAUAN  YURIDIS  KEKUATAN  PEMBUKTIAN  KETERANGAN  SAKSI  ANAK  DALAM PERSIDANGAN  PERKARA  PIDANA  JURIDICAL  REVIEW  OF  THE  POWER  OF  EVIDANCE  OF  CHILDREN’S WITNESS  EVENTS  IN  CRIMINAL  TRIALS,” JURNAL LEGALITAS , vol. 12, January 3, 2019, http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416. hlm 15.
dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi. 16
Salah satu hal yang menarik perhatian adalah munculnya istilah whistleblower dan justice collaborator . 17 Istilah  ini  meskipun  telah  dikenal  lama  dan  digunakan  di  beberapa  negara, namun Indonesia masih relatif baru dalam referensi hukum pidana. Istilah justice collaborator (selanjutnya  disebut  JC)  sering  disalahartikan  dengan whistleblower (selanjutnya  disebut WB).  Antara  JC  dan  WB  memiliki  status  hukum  yang  berbeda.  Karena  keduanya  hampir sangat mirip, maka sebagai pembeda antara whistleblower dan justice collaborator diciptakan sebuah  peraturan  yang  disetujui  oleh  beberapa  lembaga  penegak  hukum,  yaitu Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, LPSK. Peraturan yang dibuat ditujukan untuk  mengatur  terkait  perlindungan  saksi  pelapor  dan  saksi  pelaku  yang  mau  bekerjasama dengan penegak hukum. 18
Penggunaan  saksi Justice  Collaborator dalam  peradilan  pidana  merupakan  salah  satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan  pelaku  tindak  pidana  itu  sendiri,  dimana  pelaku  tersebut  bersedia  bekerjasama dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  membongkar  kejahatan  korupsi.  Selain  itu,  seorang justice  collaborator juga  diharapkan  dapat  terbantu  dalam  proses  pemberian  vonis  pidana, meskipun tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah,  tetapi  kesaksiannya  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam meringankan  pidana  yang  dijatuhkan  baginya.  Dalam  justice  collaborator  inisiatif  untuk memberikan  keterangan  berasal  dari  diri  pelaku  yang  dengan  kesadarannya  mengakui perbuatannya dan kemudian membantu penyidik untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam jaringan tindak pidana tersebut. Perbedaan lain “saksi mahkota” dilindungi dengan cara tidak  diteruskan  perkaranya,  sedangkan justice  collaborator dilindungi  dan  diberikan penghargaan berupa pnuntutan dan penghukuman yang lebih ringan. 19
Sementara  itu, whistleblower juga  merupakan  alat  penting  dalam  melawan  kejahatan terorganisir seperti dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai orang dalam yang menjadi bagian dari  lingkungan  tempat  informasi  yang  dia  bocorkan,  tentulah  sangat  paham  mengenai  apa dan  bagaimana  modus  kejahatan  yang  selama  ini  terbungkus  rapi  dan  bersifat  rahasia  bagi publik  dan  aparat  hukum.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia whistleblower seringkali  disamakan  dengan  pelapor.  Dalam  prakteknya  dibedakan  antara whistleblower dengan para pelapor dan informan. Perbedaan utamanya adalah para whistleblower tidak akan memberikan  kesaksiannya  ke  muka  persidangan  (peradilan),  jadi  jika  ia  memberikan kesaksiannya ke muka persidangan maka statusnya menjadi saksi. 20 Whistleblower memegang peran  dalam  membongkar  bermacam  pelanggaran  hukum  atau  kejahatan,  mal  adminitrasi, kecurangan,  mismanajemen,  salah  pengurusan,  kelalaian  yang  memiliki  dampak  yang merugikan bagi publik.
Peran Whistleblower dan Justice  Collaborator sangat  penting  dan  diperlukan  dalam proses  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Keduanya  berperan  untuk  memudahkan pengungkapan  tindak  pidana  korupsi,  dengan  kata  lain  keterangan  saksi  tersebut  menjadi kunci  bagi  pengungkapan  suatu  kasus  tindak  pidana  korupsi.  dimensi  Whistleblower  dan Justice  Collaborator  tidak  hanya  berorientasi  sesuai  konteks.  Aspek  ini  lebih  luas  dapat dikatakan  Whistleblower  maupun  Justice  Collaborator  dari  perspektif  formulasi  serta
16 Rusli Muhammad, “Pengaturan  Dan  Urgensi Whistle  Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , vol. 22, 2015, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5117.
17 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Colaborator dalam Perspektif Hukum , (Jakarta: Penaku, 2012), hlm. 23.
18 Esti  Kanti  Pertiwi  and  Noor  Rahmad,  “TINJAUAN  NORMA  HUKUM  JUSTICE  COLLABORATOR  DAN WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI,” Perspektif , vol. 25, May 29, 2020, https://www. hlm 93.
19 Ahmad  Yunus,  "Penetapan  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Justice  Collaborator."  Simbur  Cahaya,”  accessed October 16, 2020, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/54/54. hlm 4762.
20 http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1024/bab1-2.pdf?sequence=3,  diunduh  pada  hari  Selasa,  16 Oktober 2018 Pukul 14.00 WIB
praktiknya menimbulkan dilemaya itu dalam posisi bagaimana seseorang ditempatkan sebagai Whistleblower  dan  Justice  Collaborator, 21 Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  dan  meneliti  bagaimana  persamaan  dan  perbedaan  dari Whistleblower dan Justice Collaborator dan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  keduanya  dalam  tindak  pidana korupsi.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis  empiris.  Yakni  dengan  cara  menelaah  kaidah-kaidah,  norma-norma,  aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang  akan diteliti serta mengumpulkan data primer yang diperoleh  secara  langsung  melalui  observasi  terhadap  objek  penelitian.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## B. Pembahasan
1. Persamaan dan Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower
Seorang whistleblower dan Justice  collaborator merupakan  pelapor  ada  dugaan  tindak pidana, atau pelaku dari tindak pidana yang dilaporkannya. Konsekuensi logis aspek tersebut, maka  syarat  untuk  dapat  dilindunginya  seorang whistleblower dan Justice  collaborator mengakui  keterlibatannya  dalam  perkara  yang  bersifat organized  crime ,  mau  melakukan kerjasama  yang  integral,  kooperatif  dan  partisipatif  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam mengungkapkan kasus tersebut, serta mau melakukan pengembalian terhadap kerugian  yang ditimbulkan akibat tindak pidana bersifat organized crime . Persamaan justice collaborator dan whistleblower antara lain:
a) Visi dan misi
Persamaan whistleblower dan justice  collaborator adalah  mengungkap  tindak  pidana korupsi.
b) Jaminan perlindungan
Whistleblower dan justice collaborator diberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
c) Penghargaan
Whistleblower dan justice  collaborator tidak  dapat  dituntut  pidana  maupun  perdata, perlindungan  dari  pencemaran  nama  baik,  perlindungan  dari  pembalasan  dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.
Perbedaan whistleblower dan justice collaborator antara lain:
a. Subjek
Whistleblower adalah  masyarakat  sedangkan justice  collaborator adalah  salah  satu pelaku tindak pidana (bukan pelaku utama).
b. Motivasi Whistleblower melaporkan  atas  kesadaran  sendiri,  sedangkan justice  collaborator atas dasar tindakan kooperatif dengan aparat penegak hukum.
c. Hukum acara Whistleblower memberikan  keterangan  diluar  persidangan sedangkan justice collaborator memberikan keterangan didalam persidangan.
d. Jaminan perlindungan Whistleblower dalam  hal  memberikan  keterangan  tertutup  oleh media  sedangkan justice collaborator dalam  memberikan  keterangan  diketahui  media  dan  di  lindungi  undang- undang.
21 Suratno,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  SAKSI  DAN  KORBAN  SEBAGAI  WHISTLEBLOWER  DAN  JUSTICE COLLABORATORS  PADA  PENGUNGKAPAN  KASUS  KORUPSI  BERBASIS  NILAI  KEADILAN,” Jurnal Pembaharuan Hukum , vol. IV, 2017, http://www.mahfud. hlm 132..
Dinyatakan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama ( Justice Collaborator ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No 4 Tahun 2011), pada  angka  8  (a  dan  b)  ditegaskan  beberapa  pedoman  untuk  menentukan  kriteria Whistleblower yakni sebagai berikut:
1. Yang  bersangkutan  merupakan  pihak  yang  mengetahui  dan  melaporkan  tindak  pidana tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  SEMA  ini  dan  bukan  merupakan  bagian  dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
2. Apabila  pelapor  tindak  pidana  dilaporkan  pula  oleh  terlapor maka  penanganan  perkara atas  laporan  yang  disampaikan  oleh  pelapor  tindak  pidana  didahulukan  dibanding laporan dari terlapor. Bahwa yang menjadi permasalahan selama ini dalam mengungkap kasus-kasus  besar  di  Indonesia  dibutuhkan  saksi  yang  mengetahui  keterlibatan seseorang khususnya dalam kasus korupsi, akan tetapi untuk menjadi seorang saksi yang mau bekerja sama dengan pihak penegak hukum tentunya tidak mudah karena semua itu beresiko tinggi.
II. Perlindungan  Hukum  Terhadap Justice  Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi
Jenis  perlindungan  yang  mungkin  dapat  diperoleh  seorang whistleblower dan justice collaborator adalah perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dari laporannya, kemudian  juga  dapat  berupa  perlindungan  terhadap  tuntutan  pidana  dan/atau  perdata  atas kasus  atau  perkara  yang  telah  dilaporkannya,  dan  juga  perlindungan  dari  tuntutan  pidana dan/atau  perdata  atas  kasus  yang  lain.  Ada  pun  beberapa  model  perlindungan  yang berorientasi  kepada  pasal  37  ayat  (3)  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  tahun  2003  yang diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, yaitu:
1) Model  hak-hak  prosedural  atau  model  partisipasi  langsung  atau  aktif  ( the  procedural rights model/ partie civile model /civil action system ).
2) Model  pelayanan  atau  model  partisipasi  secara  tidak  langsung  atau  model  pasif  ( the services model ).
3) Model Persuasif/Partisipatif
4) Model Penjatuhan Pidana Bersyarat
Mahkamah  agung  telah  menunjukkan  bentuk  komitmennya  dalam  mendukung perlindungan  saksi  dan  korban  dengan  menerbitkan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  tentang perlakuan  bagi  pelapor  tindak  pidana  ( whistleblower )  dan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama ( justice collaborator ) dalam tindak pidana tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi  pengadilan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada justice  collaborator dan whistleblower .  SEMA  No.4/2011  tentang  perlakuan  bagi  pelapor  tindak  pidana ( whistleblower )  dan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  ( justice  collaborator )  dalam  perkara tindak pidana tertentu.
Bentuk  perlindungan  dan reward yang  diberikan  oleh  SEMA  kepada whistleblower berupa  jika  yang  dilaporkan  melaporkan  balik whistleblower ,  maka  penanganan  kasus  yang dilaporkan whistleblower harus  didahulukan  daripada  kasus  yang  dilaporkan  oleh  terlapor. 22 Sementara  itu,  bentuk  perlindungan  dan reward yang  diberikan  kepada justice  collaborator
22 Nixson  Syafruddin,  Kalo  Tan  Kamello,  and  Mahmud  Mulyadi,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP WHISTLEBLOWER  DAN  JUSTICE  COLLABORATOR  DALAM  UPAYA  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA KORUPSI,” USU Law Journal , vol. II, 2013.
dalam SEMA ini ditentukan apabila: 23
a. Seorang  yang  bersangkutan  merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana  tersebut mengakui  kejahatan  yang  dilakukannya,  bukan  pelaku  utama,  serta  memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
b. Jaksa  penuntut  umum  dalam  tuntutannya  menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  telah memberikan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang  sangat  signifikan  sehingga  penyidik  dan/ atau  penuntut  umum  dapat  mengungkap  tindak  pidana  yang  dimaksud  secara  efektif, mengungkap  pelaku-pelaku  lainnya  yang  memiliki  peran  lebih  besar  dan/  atau mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana.
c. Atas  bantuannya  tersebut,  hakim  dalam  memutus  perkara  terhadap justice  collaborator tersebut dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/  atau  menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  percobaan  bersyarat  khusus  dan/  atau menjatuhkan  pidana  berupa  penjara  paling  ringan  dari  terdakwa  lainnya  yang  terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
Peraturan bersama Tahun 2011 meyebut justice collaborator dengan istilah saksi pelaku yang  bekerjasama.  Peraturan  bersama  ini  telah  memberikan  pengertian  mengenai justice collaborator yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 3, yaitu:
“Saksi  pelaku  yang  bekerjasama  adalah  saksi  yang  juga  sebagai  pelaku  suatu  v    tindak pidana  atau  akan  terjadinya  suatu  tindak  pidana  untuk  mengembalikan  aset-aset  atau  hasil suatu  tindak  pidana  kepada  Negara  dengan  memberikan  informasi  kepada  aparat  penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.” 24
Bambang  Irawan  menyatakan,  peraturan  bersama  ini  menjamin Justice  Collaborator akan  memperoleh  perlindungan  fisik,  psikis,  dan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang  yang  berlaku  penanganan  secara  khusus  dalam  hal  pemisahan  tempat  penahanan, pembebasan  perkara  yang  terpisah,  penundaan  penuntutan,  penundaan  proses  hukum  dan memberikan  kesaksian  di  depan  persidangan  tanpa  menunjukkan  wajah/identitasnya,  serta pemberian  penghargaan  dalam  hal  keringanan  penuntutan  hukum  termasuk    hukum percobaan, pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain. 25
Terkait  dengan  posisi  atau  kedudukan  dari  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  ( justice collaborator ) yang seringkali terancam, maka dari itu untuk mencegah terjadinya ancaman itu maka  aparat  penegak  hukum  untuk  pertama  kali  mengambil  tindakan  perlindungan  hukum berupa  merahasiakan  identitas  dari justice  collaborator tersebut  serta  tidak  memisahkan terlebih  dahulu  berkas  perkara.  Antara  berkas  perkara  si justice  collaborator dengan  berkas perkara  tersangka  maupun  terdakwa  yang  akan  diungkapnya,  langkah  pencegahan  awal  ini bertujuan  agar  tidak  timbul  kecurigaan  maupun  terjadi  ancaman  dari  tersangka  maupun terdakwa  yang  akan  diungkapkan  kasusnya  tersebut,  serta  memberikan  hak-hak  saksi  yang terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  maupun  hak-hak  saksi  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
UU  No.  13/2006  dalam  ketentuan  umumnya  telah  menyatakan  bahwa  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  yang  selanjutnya  disingkat  menjadi  LPSK,  adalah  lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Maka dengan ini peranan LPSK
23 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  bagi Whistleblower dan Justice Collaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu.
24 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  Republik  Indonesia  Tahun  2011  tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor  dan  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama.
25 Bambang  Irawan, Jaksa Pratama Bidang Pidana  Khusus  Kejaksaan Tinggi Lampung.  Lampung, 12 Oktober  2018, pukul 09.30 WIB
ialah untuk memberi perlindungan hukum terhadap seorang justice collaborator berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam penjelasan umum UU No. 31/2014 jo. UU No.  13/2006,  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  untuk mengungkap  tindak  pidana,  perlu  diciptakan  iklim  yang  kondusif  dengan  cara  memberikan perlindungan  hukum  dan  keamanan  kepada  setiap  orang  yang  mengetahui  atau  menemukan suatu  hal  yang  dapat  membantu  mengungkap  tindak  pidana  yang  telah  terjadi,  serta melaporkan  hal tersebut  kepada  penegak hukum.  Pelapor  tersebut  harus  diberi  perlindungan hukum  dan  keamanan  yang  memadai  atas  laporannya,  sehingga  tidak  merasa  terancam  atau tertekan baik hak-hak nya maupun keselamatan dirinya.

## C. Kempulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
a) Persamaan  antara Justice  collaborator dan whistleblower dalam  tindak  pidana  korupsi dapat dilihat, antara lain: Pertama yaitu visi dan misi adalah mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dan kedua jaminan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
b) Perbedaan  antara Justice  collaborator dan whistleblower dalam  tindak  pidana  korupsi dapat  dilihat, antara  lain:  Pertama,  yaitu  Subjek Justice collaborator adalah  salah satu pelaku tindak pidana, bukan pelaku utama dan subjek whistleblower adalah mantan atau masih  sebagai  pagawai  suatu  instansi.  Kedua,  motivasi Justice  collaborator adalah kooperatif  dan  motivasi whistleblower adalah  kesadaran  diri  sendiri.  Ketiga,  dalam hukum  acara Justice  collaborato  r memberikan  keterangan  dalam  persidangan  dan whistleblower memberikan  keterangan  di  luar  persidangan.  Keempat,  jaminan perlindungan Justice  collaborator diketahui  oleh  media  dan  dilindungi  oleh  Undang- Undang dan whistleblower tertutup dengan media.
c) Perlindungan hukum antara Justice collaborator dan Whistleblower yaitu dengan aparat mengambil  tindakan  pertama  kali  berupa  perlindungan  hukum  merahasiakan  identitas dari  saksi  dengan  cara  tidak  menyebutkan  dari  mana sumber-sumber data yang didapat apabila  data  tersebut  didapat  dari  saksi  yang  melapor  kemudian  memberikan pengamanan  terhadap  saksi  dalam  proses  persidangan  dan  memperoleh  perlindungan fisik, psikis, dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan sampai saat  ini  perlindungan  terhadap Whistleblower di  Indonesia  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  secara  khusus  tentang Whistleblower .  Lemahnya jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  peranan  penting  seorang whistleblower dalam proses peradilan pidana guna mengungkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, diperlukan  adanya  suatu  aturan  hukum  yang  secara  rinci  dan  tegas  mengatur  tentang perlindungan bagi whistleblower .

## 2. Saran
a) Masyarakat  wajib  berperan  aktif  dan  peduli  untuk  mendukung  penuh  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  dengan  cara  ikut  ambil  peran  untuk  memberitahukan  perbuatan korupsi yang terjadi baik didalam tempat kerja atau dilingkungan masyarakat.
b) Masyarakat  yang  ambil  bagian  menjadi justice  collaborator dan whistleblower harus mendapatkan jaminan perlindungan yang serius, bukan hanya didalam persidangan saja melainkan  diluar  persidangan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai perlindungan saksi.
c) Bagi  instansi  yang  berwenang  yang  terkait,  diharapkan  dapat  meningkatkan  upaya- upaya  perlindungan  hukum  secara  khusus  terhadap whistleblower ,  sehingga  dapat terealisasikan  hak-haknya  sampai  proses  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  korupsi tersebut  berakhir  dan  segera  membentuk  lembaga  khusus  yang  menaungi  disetiap
daerah di Indonesia agar terakomodirnya perlindungan saksi dan korban tersebut.
d) Pemerintah harus memberikan hadiah (reward) kepada masyarakat yang telah berperan terhadap  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dalam  hal  memberi  informasi  kepada penegak  hukum  mengenai  dugaan  tindak  pidana  korupsi  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan  pemberian  penghargaan  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Halim, 2004, Pemberantasan Korupsi , Jakarta: Rajawali Press. Hamzah, Andi. Korupsi di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika. Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , Jakarta- Bandung: Eresco. Wijaya, Firman. 2012, Whistle Blower dan Justice Colaborator dalam Perspektif Hukum , Jakarta: Penaku.

## B. Jurnal
Airlangga,  Shandi  Patria.  “HAKIKAT  PENGUASA  DALAM  NEGARA  HUKUM
DEMOKRATIS  THE  NATURE  OF  THE  AUTHORITIES  IN  A  DEMOCRATIC  RULE OF LAW.” Cepalo , 2019. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator." Simbur Cahaya,” accessed October 16, 2020,
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/54/54. hlm 4762. Eko Soponyono, Pujiyono, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap ‘Justice Collaborator’ Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia."  Diponegoro  Law  Journal,  Vol.  1  No.  4, 2020: 1-11, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/288/291.
Fitriani,  Nur.  “TINJAUAN  YURIDIS  KEKUATAN  PEMBUKTIAN  KETERANGAN  SAKSI
ANAK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA JURIDICAL REVIEW OF THE POWER  OF  EVIDANCE  OF  CHILDREN’S  WITNESS  EVENTS  IN  CRIMINAL TRIALS.” JURNAL LEGALITAS . Vol. 12, January 3, 2019.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416.
Gunawan, Yopi, and Universitas Singaperbangsa Karawang. “PERAN DAN PERLINDUNGAN

## WHISTLEBLOWER (PARA PENGUNGKAP FAKTA) DALAM RANGKA MEMBERANTAS  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI  INDONESIA.” Law  Review .  Vol.
XVIII, May 18, 2019. https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/1201.
Indriana,  Yayan.  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana
Korupsi.” Cepalo 2, no. 2 (September 12, 2019).
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769.
Moejijat,  "Kesesuaian  Upaya  Pembuktian  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap  Tindak  Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat  - Alat Buktiyang  Sah Dengan Ketentuan Pasal 184 Kuhap (Studi  Putusan  Nomor:  171/PID.B/2012/PN.Mgt)." Verstek, accessed  October  16,  2020, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39115/25801https://jurnal.uns.ac.id/verstek/arti cle/view/39115/25801.
Muhammad,  Rusli.  “Pengaturan  Dan  Urgensi  Whistle  Blower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM .  Vol.  22,  2015. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5117.
Mulyadi,  Lilik.  “Perlindungan  Hukum  Whistle-Blower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan  Organized  Crime  Di  Indonesia  Masa  Mendatang.” PADJADJARAN
Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 3 (2014): 578–97. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9.
Airlangga,  Shandi  Patria.  “HAKIKAT  PENGUASA  DALAM  NEGARA  HUKUM DEMOKRATIS  THE  NATURE  OF  THE  AUTHORITIES  IN  A  DEMOCRATIC  RULE OF LAW.” Cepalo , 2019. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783.
Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator." Simbur Cahaya,” accessed October 16, 2020,
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/54/54. hlm 4762. Eko Soponyono, Pujiyono, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap ‘Justice Collaborator’
Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia."  Diponegoro  Law  Journal,  Vol.  1  No.  4, 2020: 1-11, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/288/291.
Fitriani,  Nur.  “TINJAUAN  YURIDIS  KEKUATAN  PEMBUKTIAN  KETERANGAN  SAKSI
ANAK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA JURIDICAL REVIEW OF THE POWER  OF  EVIDANCE  OF  CHILDREN’S  WITNESS  EVENTS  IN  CRIMINAL
TRIALS.”
JURNAL LEGALITAS . Vol. 12, January 3, 2019.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5416.
Gunawan, Yopi, and Universitas Singaperbangsa Karawang. “PERAN DAN PERLINDUNGAN

## WHISTLEBLOWER (PARA PENGUNGKAP FAKTA) DALAM RANGKA MEMBERANTAS  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI  INDONESIA.” Law  Review .  Vol.
XVIII, May 18, 2019. https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/1201.
Indriana,  Yayan.  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana
Korupsi.” Cepalo 2, no. 2 (September 12, 2019).
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769.
Moejijat,  "Kesesuaian  Upaya  Pembuktian  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap  Tindak  Pidana Pembunuhan Berdasarkan Alat  - Alat Buktiyang  Sah Dengan Ketentuan Pasal 184 Kuhap (Studi  Putusan  Nomor:  171/PID.B/2012/PN.Mgt)." Verstek, accessed  October  16,  2020, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39115/25801https://jurnal.uns.ac.id/verstek/arti cle/view/39115/25801.
Muhammad,  Rusli.  “Pengaturan  Dan  Urgensi  Whistle  Blower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM .  Vol.  22,  2015. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5117.
Mulyadi,  Lilik.  “Perlindungan  Hukum  Whistle-Blower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan  Organized  Crime  Di  Indonesia  Masa  Mendatang.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 3 (2014): 578–97. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a9.
Oktava,  M  Saoki.  “EKSISTENSI  KETETAPAN  MPR/S  DALAM  HIERARKI  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  DI  INDONESIA  THE  EXISTENCE  OF  MPR/S PROVISION  IN  HIERARCHY  OF  LAWS  AND  REGULATIONS  IN  INDONESIA.”
Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan . Vol. 5, April 27, 2004. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/434.
Pertiwi,  Esti  Kanti,  and  Noor  Rahmad.  “TINJAUAN  NORMA  HUKUM  JUSTICE COLLABORATOR  DAN  WHISTLEBLOWER  PADA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI.” Perspektif . Vol. 25, May 29, 2020. https://www.
Rumambi,  Deyv  Ch.  “KORUPSI  DALAM  PERSPEKTIF    HUKUM  ADMINISTRASI
NEGARA.” LEX ET SOCIETATIS . Vol. 2, August 15, 2014.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5396.
Sukino,  “PERTANGGUNGJAWABAN  PENGGUNA  ANGGARAN  TERHADAP  TINDAK PIDANA  KORUPSI  DANA  BANTUAN  SOSIAL  (STUDI   PUTUSAN  MA.NO.  995 K/PID.SUS/2017),” Ensiklopedia  of  Journal 1,  no.  4,  July  8,  2019:  91-96, http://jurnal.ensiklopediaku.org. Suratno, “PERLINDUNGAN

## HUKUM SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI
WHISTLEBLOWER  DAN  JUSTICE  COLLABORATORS  PADA  PENGUNGKAPAN KASUS  KORUPSI  BERBASIS  NILAI  KEADILAN,” Jurnal  Pembaharuan  Hukum ,  vol. IV, 2017, http://www.mahfud.
Serikat,  Di  Amerika.  “Urgensi  Plea  Bargaining  System  Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia:  Studi  Perbandingan  Plea  Bargaining  System.” Jurnal  Hukum  IUS
QUIA IUSTUM 27, no. 2020 (August
25, 2020): 388–409.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9.
Syafruddin,  Nixson,  Kalo  Tan  Kamello,  and  Mahmud  Mulyadi.  “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.” USU Law Journal . Vol. II, 2013. Ni  Luh  Made  Dwi  Pusparini,  et  al.  "Urgensi  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  (Justice Collaborator)  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,”Jurnal  Interpretasi  Hukum,  Vol.  1.,  No.  1, 2020:
179-185. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2207/1606.
Oktava,  M  Saoki.  “EKSISTENSI  KETETAPAN  MPR/S  DALAM  HIERARKI  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  DI  INDONESIA  THE  EXISTENCE  OF  MPR/S PROVISION  IN  HIERARCHY  OF  LAWS  AND  REGULATIONS  IN  INDONESIA.”
Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan . Vol. 5, April 27, 2004.
http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/434.
Pertiwi,  Esti  Kanti,  and  Noor  Rahmad.  “TINJAUAN  NORMA  HUKUM  JUSTICE COLLABORATOR  DAN  WHISTLEBLOWER  PADA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI.”
Perspektif . Vol. 25, May 29, 2020. https://www.
Rumambi,  Deyv  Ch.  “KORUPSI  DALAM  PERSPEKTIF    HUKUM  ADMINISTRASI
NEGARA.” LEX ET SOCIETATIS . Vol. 2, August 15, 2014.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5396.
Sukino,  “PERTANGGUNGJAWABAN  PENGGUNA  ANGGARAN  TERHADAP  TINDAK PIDANA  KORUPSI  DANA  BANTUAN  SOSIAL  (STUDI   PUTUSAN  MA.NO.  995 K/PID.SUS/2017),” Ensiklopedia  of  Journal 1,  no.  4,  July  8,  2019:  91-96,
http://jurnal.ensiklopediaku.org. Suratno,

## “PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI
WHISTLEBLOWER  DAN  JUSTICE  COLLABORATORS  PADA  PENGUNGKAPAN KASUS  KORUPSI  BERBASIS  NILAI  KEADILAN,” Jurnal  Pembaharuan  Hukum ,  vol. IV, 2017, http://www.mahfud.
Serikat,  Di  Amerika.  “Urgensi  Plea  Bargaining  System  Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia:  Studi  Perbandingan  Plea  Bargaining  System.” Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM 27,
no. 2020 (August 25, 2020): 388–409.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9.
Syafruddin,  Nixson,  Kalo  Tan  Kamello,  and  Mahmud  Mulyadi.  “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.” USU Law Journal . Vol. II, 2013.
C. Peraturan Perundang-undangan/Dokumen Pemerintah Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Republik  Indonesia  Nomor  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/
Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  Republik  Indonesia,  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  bagi Whistleblower dan Justice Collaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Penyelenggara  Negara  yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/
Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban/
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2006  tentang  Ratifikasi  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  Tahun 2003.
D. Internet
Bambang  Irawan,  Jaksa  Pratama  Bidang  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Tinggi  Lampung.  Lampung, 12 Oktober 2018, pukul 09.30 WIB.
http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1024/bab12.pdf?sequence=3,  diunduh pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 Pukul 14.00 WIB