## ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL PADA UD DAMAI MOTOR DI SINGARAJA
Oleh: Made Ida Damayanti 1 , I Gede Surata 2 , Ni Ny. Mariadi 3
Abstrak: Kegiatan pembiayaan tidak selalu berbentuk penyediaan dana berupa uang.  Lembaga  pembiayaan  dapat  memfasilitasi  tersedianya  barang  modal untuk  melakukan  aktivitas  usaha,  maupun  barang-barang  konsumsi  untuk menunjang produktivitas masyarakat. Bentuk pembiayaan yang saat ini banyak dimanfaatkan  oleh  masyarakat  adalah  pembiayaan  untuk  pembelian  kendaraan bermotor,  berupa  kendaraan  roda  2,  maupun  mobil.  Salah  satu  bentuk perjanjiannya adalah perjanjian sewa beli.
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  mencari  jawaban  tentang  proses  pembuatan perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor  di Singaraja dan bagaimana perlindungan hak-hak konsumen  dalam perjanjian sewa beli mobil  pada  UD Damai Motor di Singaraja.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati  dengan  menggunakan  pendekatan normatif  sosiologis.  Pendekatan  secara  normatif  sosiologis  maksudnya permasalahan terutama didekati dengan berpegangan pada peraturan perundang- undangan,  dengan  tetap  memperhatikan  hal-hal  nyata  yang  terjadi  di masyarakat.  Dilihat  dari sifat  dan tujuannya, penelitian ini dapat  dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study) .
Proses  pembuatan  perjanjian  sewa  beli  mobil  pada  UD  Damai  Motor    di Singaraja  meliputi:  tahap  penjajagan,  tahap  negosiasi/  tawar  menawar,  tahap pembuatan perjanjian, dan tahap pelaksanaan perjanjian. Perlindungan hak-hak konsumen    dalam  perjanjian  sewa  beli  mobil    pada    UD  Damai  Motor  di Singaraja cukup baik, pada tahap pembuatan maupun dalam pelaksanaannya.
Kata-kata  kunci:  lembaga  pembiayaan,  sewa  beli,  perlindungan  hak-hak konsumen.

## PENDAHULUAN
Faktor  penting  bagi  pelaksanaan  pembangunan  adalah  tersedianya  modal pembangunan.  Salah  satu  modal  pembangunan  yang  strategis  adalah  ketersediaan dana untuk melaksanakan pembangunan sektor riil. Dalam hal penyediaan dana inilah
1 Made Ida Damayanti, Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 I Gede Surata, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Ni Ny. Mariadi, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Indonesia  mengalami  banyak  permasalahan,  sehingga  perlu  memanfaatkan  bantuan luar  negeri  berupa  hibah,  pinjaman,  penyertaan,  dan  lain  sebagainya  dengan  segala konsekuensinya di bidang politik dan ekonomi.
Secara  nasional  permasalahan  penyediaan  dana  bagi  sektor  riil  berupa  tidak meratanya  kepemilikan  dana  di  masyarakat.  Ada  masyarakat  yang  memiliki  dana, tetapi karena satu dan lain hal tidak beraktifitas dalam produksi barang maupun jasa. Di  sisi  lain,  ada  masyarakat  yang  memiliki  peluang  dan  ketrampilan  untuk berproduksi,  tetapi  tidak  memiliki  cukup  dana.  Secara  tradisional  masalah  ini dijembatani oleh lembaga perbankan, sebagai lembaga perantara.
Banyak  hal  menyebabkan  tidak  semua  orang  memiliki  kesempatan  untuk mengakses  dana  pembangunan  melalui  lembaga  perbankan.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  usaha  perbankan  adalah  usaha  kepercayaan.  Dalam  penyaluran  dananya  ke masyarakat  bank  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Bagi  masyarakat, penerapan  prinsip  ini  berupa  persyaratan  yang  sangat  ketat  untuk  memperoleh  dana bank. Ada syarat-syarat administratif, harus didukung dengan jaminan yang nilainya memadai,  dengan  kesanggupan  untuk  memikul  beban  bunga  dan  biaya,  dan sebagainya.  Jadi,  prinsipnya,  bank  berusaha  akan  meminimalkan  resiko  usaha  yang dihadapinya.
Kesulitan  untuk  mengakses  dana  perbankan  oleh  sebagian  masyarakat, kemudian mendorong munculnya lembaga perantara permodalan yang menjembatani pengusaha  dengan  pemilik  modal.  Lembaga  ini  kemudian  dikenal  dengan  sebutan lembaga  pembiayaan.  Perlu  dipahami  bahwa  lembaga  pembiayaan  ini  tentu  tidak dapat secara langsung menarik dan menyalurkan dana ke masyarakat karena aktivitas demikian hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga perbankan.
Kegiatan  pembiayaan  tidak  selalu  berbentuk  penyediaan  dana  berupa  uang. Lembaga  pembiayaan  dapat  memfasilitasi  tersedianya  barang  modal  untuk melakukan  aktivitas  usaha,  maupun  barang-barang  konsumsi  untuk  menunjang produktivitas  masyarakat.  Barang-barang  modal  yang  disediakan  oleh  lembaga pembiayaan dapat berupa mesin, tanah, kendaraan, dan lain-lain.
Bentuk pembiayaan yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, berupa kendaraan roda 2, maupun mobil.  Dalam  skala  usaha  yang  besar  bahkan  dapat  berupa  pembiayaan  pengadaan kapal tanker, pesawat terbang, maupun alat-alat berat.
Bersamaan  dengan  timbulnya  bentuk-bentuk  kerja  sama  ini  dalam  praktek, timbulah kebutuhan untuk mencari konstruksi hukumnya. Maka, mulailah dikenal di Indonesia  perjanjian-perjanjian  baru,  seperti  perjanjian leasing , factoring (anjak piutang),  pembiayaan  konsumen,    modal  ventura,  dan  sebagainya.  Bukan  tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul bentuk-bentuk perjanjian baru yang lain.
Secara  yuridis, bentuk-bentuk perjanjian baru ini didasarkan pada sifat Hukum Perjanjian  yang  terbuka  berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak.  Menarik  untuk diteliti  keabsahan,  prosedur  pembentukan,  substansi,  maupun  pengaturan  kejadian- kejadian  yang  tidak  terduga (force  major) dalam  perjanjian-perjanjian in  nominaat ini. Dalam penelitian ini diteliti secara khusus  mengenai  perjanjian sewa  beli dalam rangka  pengadaan  kendaraan  bermotor  berupa  mobil  dengan  tempat  penelitian  pada UD Damai Motor di Singaraja.
Masalah-masalah yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses pembuatan perjanjian sewa beli mobil pada UD Damai Motor  di Singaraja?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hak-hak  konsumen    dalam  perjanjian  sewa  beli mobil  pada  UD Damai Motor di Singaraja?

## TINJUAN PUSTAKA
Menurut R. Wiryono Prodjodikoro (1987: 11) perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan  hukum  mengenai  harta  benda  kekayaan  antara  dua  pihak  dalam  mana satu  melakukan  suatu  hal  atau  untuk  tidak  melakukan  suatu  hal,  sedang  pihak  lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.
Perikatan  merupakan  suatu  pengertian  yang  abstrak,  sedangkan  perjanjian merupakan  suatu  peristiwa  hukum  yang  konkret.  Suatu  perjanjian  juga  dinamakan persetujuan, karena kedua pihak yang mengadakan perikatan  setuju untuk melakukan sesuatu.  Antara  istilah  perjanjian  dan  persetujuan,  pada  hakekatnya  mempunyai pengertian  yang  sama,  yaitu  sama–sama  dalam  hal  melakukan  atau  melaksanakan sesuatu yang telah di sepakati.
Mengenai  pengertian  perikatan  dan  perjanjian  (persetujuan)  serta  hubungan  di antara  kedua  pengertian  ini,  para  ahli  hukum  umumnya  mengacu  kepada  ketentuan KUH  Perdata.  Dalam  Pasal  1233  KUH  Perdata  dinyatakan  bahwa:  “Tiap-tiap perikatan  dilahirkan,  baik  karena  persetujuan,  baik  karena  undang-undang”.  Dari ketentuan  ini  ternyata  bahwa  sumber  perikatan  ada  2,  yaitu  perjanjian  (persetujuan) dan undang-undang.
Mengenai  perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang  dalam  Pasal  1352  KUH Perdata  dinyatakan  sebagai  berikut:  “Perikatan-perikatan  yang  dilahirkan  dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet alleen) atau dari undang- undang  sebagai  akibat  perbuatan  orang (uit  de  wet  ten  gevolge  van’s  mensen toedoen) ”.  Selanjutnya  dalam  Pasal  1353  KUH  Perdata  dinyatakan  sebagai  berikut:
“Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit  dari  perbuatan  halal  atau  dari  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige daad) ”.
Menurut  Subekti  (1992:  52)  sewa  beli  adalah  suatu  macam  jual  beli,  setidak- tidaknya  lebih  mendekati  jual  beli  dari  pada  sewa-menyewa,  meskipun  merupakan campuran  dari  kedua-duanya.  Dalam Hire-  purchase  Act 1965  sewa  beli dikonstruksi  sebagai  suatu  perjanjian  sewa-menyewa  dengan  hak  opsi  dari  penyewa untuk  membeli  barang  yang  disewanya.  Maksud  kedua  belah  pihak  tertuju  pada perolehan  hak  milik  atas  suatu  barang  di  satu  pihak  dan  perolehan  sejumlah  uang sebagai imbalannya (harga) di lain pihak.
Sewa  beli  timbul  dalam  praktek  untuk  menampung  persoalan  bagaimana caranya memberi jalan keluar apabila pihak penjual  menghadapi  banyak  permintaan
atau  hasrat  untuk  membeli  barangnya  tetapi  calon-calon  pembeli  itu  tidak  mampu membayar  harga  barang-barang  sekaligus.  Penjual  bersedia  menerima  bahwa  harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi diperlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya lunas) tidak akan dijual lagi (dipindahtangankan) oleh pembeli.
Sewa  beli  merupakan  jalan  keluar  bagi  kepentingan  penjual  dan  pembeli. Kepentingan  pembeli  adalah  dapat  menikmati  barang  walaupun  tidak  mampu membayar harganya secara tunai dan seketika, sedangkan kepentingan penjual adalah rasa  aman  bahwa  barangnya  tidak  akan  dihilangkan  oleh  pembeli  selama  harganya belum  dibayar  lunas.    Jika  pembeli  mengalihkan  barang  tersebut  sebelum  harganya lunas maka terancam hukuman pidana penggelapan karena statusnya adalah penyewa.
Penyerahan  hak  milik  atas  barang    baru  akan  dilakukan  pada  waktu  dibayar angsuran terakhir. Menurut Subekti (1992:53) penyerahan ini dapat dilakukan dengan suatu  pernyataan  saja  karena  barangnya  sudah  berada  dalam  kekuasaan  pembeli dalam  kedudukannya  sebagai  penyewa.  Cara  penyerahan  ini  dinamakan tradition brevi manu (penyerahan tangan pendek).
Dalam  Pasal  1  huruf  a  Keputusan  Menteri  Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor: 34  /KP/  II/  80  tentang  Perijinan  Beli  Sewa,  Jual  Beli  dengan  Angsuran,  dan  Sewa disebutkan  pengertian  beli  sewa  beli  adalah:  jual  beli  barang  di  mana  penjual melaksanakan  penjualan  barang  dengan  cara  memperhitungkan  setiap  pembayaran yang  dilakukan  oleh  pembeli  dengan  pelunasan  atas  harga  yang  telah  disepakati bersama  dan  diikat  dalam  suatu  perjanjian,  serta  hak  milik  atas  barang  tersebut beralih  dari  penjual  kepada  pembeli  setelah  harganya  di  bayar  lunas  oleh  pembeli kepada penjual.
Salim  (2004:  128)  membedakan  pengertian  (definisi)  sewa  beli  menjadi  3, yaitu:
1. Pengertian yang menyatakan bahwa sewa beli sama dengan jual beli angsuran.
2. Pengertian yang menyatakan bahwa sewa beli sama dengan sewa menyewa.
3. Pengertian yang menyatakan bahwa sewa beli sama dengan jual beli.
Landasan  hukum  perjanjian  sewa  beli  sehingga  memungkinkan  untuk dilaksanakan di Indonesia adalah:
1. Sistem  Hukum  Perjanjian  yang  bersifat  terbuka (open  law  system) ,  yang didukung  asas  kebebasan  berkontrak,  dan  asas-asas  perjanjian  terpenting  yang lainnya.
2. Dalam  praktek  peradilan  di  Indonesia  terdapat  Keputusan  Mahkamah  Agung tanggal  16  Desember  1957  dalam  perkara  NV Handelsmaatchappij  L  Auto (penggugat) melawan Yordan (tergugat).
3. Keputusan  Menteri  Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor:  34/KP/II/80  tentang Perizinan  Sewa  Beli  ( Hire  Purchase, Jual  Beli  dengan  Angsuran,  dan  Sewa (renting).

## METODE PENELITIAN
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati  dengan  menggunakan  pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan secara normatif sosiologis maksudnya permasalahan terutama  didekati  dengan  berpegangan  pada  peraturan  perundang-undangan,  dengan tetap memperhatikan hal-hal nyata yang terjadi di masyarakat.
Dilihat  dari  sifat  dan  tujuannya,  penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai penelitian  hukum  deskriptif (descriptive  legal  study) .  Menurut  Abdulkadir Muhammad (2004: 50) penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di suatu  tempat  tertentu dan pada saat  tertentu, atau mengenai  gejala  yuridis  yang  ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Jika    ditinjau  dari  fokus kajiannya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  hukum  secara  konseptual  sebagai  norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma  hukum  yang  berlaku  itu  berupa  norma  hukum  positif  tertulis  bentukan lembaga  perundang-undangan  (Undang-undang  Dasar,  kodifikasi,  undang-undang, peraturan  pemerintah,  dan  seterusnya),  norma  hukum  tertulis  bentukan  lembaga
peradilan (judge  made  law) ,  serta  norma  hukum  tertulis  buatan  pihak-pihak  yang berkepentingan  (kontrak,  dokumen  hukum,  laporan  hukum,  catatan  hukum,  dan rancangan  undang-undang).  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian hukum  teoritis/  dogmatik  karena  tidak  mengkaji  pelaksanaan  atau  implementasi hukum.  Penelitian  hukum  normatif  hanya  menelaah  data  sekunder.  Fokus  kajian hukum  normatif  adalah  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan  doktrin  hukum, penemuan  hukum  dalam  perkara in  concreto, sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Sunggono, 1997: 83)
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  UD  Damai  Motor  Singaraja.  Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  secara purposive (bertujuan),  dengan  mempertimbangkan kemudahan  pencarian  data  baik  karena  tempatnya  yang  mudah  dijangkau  maupun karena  penerimaan  pihak  pengelolanya.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  data  kepustakaan    dan  sumber  data  lapangan.  Sebagai penelitian  normatif,  sumber  data  kepustakaan  lebih  diutamakan,  tetapi  sumber  data lapangan  juga  dijadikan  pendukung.  Jadi,  penelitian  ini    mencari  dan  membahas  2 jenis data, yaitu data sekunder (data kepustakaan) dan data primer (apa yang terjadi di lapangan).
Bahan-bahan  hukum  yang  terutama  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah ketentuan  KUH  Perdata (Burgerlijk  Wetboek) khususnya  Buku  III  yang  mengatur tentang  Perikatan,  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tanggal  16  Desember  1957 dalam  perkara  NV Handelsmaatchappij  L  Auto (penggugat)  melawan  Yordan (tergugat),  dan  Keputusan  Menteri  Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor:  34/KP/II/80 tentang  Perizinan  Sewa  Beli  ( Hire  Purchase, Jual  Beli  dengan  Angsuran,  dan  Sewa (renting). Bahan  hukum  sekunder  yang  dipergunakan  terutama  berupa  hasil  karya kalangan ahli hukum berupa buku, dan hasil penelitian.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  melaksanakan  wawancara. Wawancara  adalah  tanya  jawab  lisan  antara  dua  orang  atau  lebih  secara  langsung. Daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan tetap membuka kemungkinan memperoleh data  tambahan  dari  informan,  meskipun  tidak  tercantum  dalam  daftar  pertanyaan.
Dihubungkan  dengan  jenis  wawancara,  wawancara  ini  termasuk  jenis  wawancara terpimpin.  Menurut  Husaini  Usman  (2003:  59)  wawancara  terpimpin  adalah  tanya jawab  yang terarah untuk mengumpulkan data  yang relevan. Kelemahan wawancara jenis  ini  adalah  kesannya  seperti  angket  yang  diucapkan,  suasana  kaku  dan  formal. Keuntungan teknik ini adalah pertanyaan sistematis sehingga mudah diolah kembali, pemecahan  masalah  lebih  mudah,  memungkinkan  analisis  kuantitatif  atau  pun kualitatif, dan kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel.
Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif ditujukan  untuk  memahami  data  dalam  keberadaannya  yang  alamiah/  normal.  Data disusun  secara  sistematis,  tanpa  dilakukan  perlakuan  khusus.  Kesimpulan  ditarik tanpa menggunakan pertimbangan matematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
UD  Damai  Motor  pada  dasarnya  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dalam jual  beli  mobil,  terutama  mobil  bekas  pakai.  Pembelian  mobil  di  UD  Damai  Motor dapat dilakukan secara tunai, atau dengan cara tukar-tambah, atau dengan cara kredit (cicilan),  atau  dengan  cara  sewa-beli.  Bagaimana  cara  pembelian  dilakukan tergantung pada kesepakatan antara UD Damai Motor dengan pembeli sesuai dengan kemampuan  dan  kesediaan  pembeli  memberikan  jaminan.  Jaminan  ini  perlu  karena pada  dasarnya  bagaimana  pun  cara  pembayarannya,  sejak  perjanjian  dilakukan kendaraan  sudah  berada  dalam  kekuasaan  pembeli  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh pembeli sehari-hari.
Jika  jual  beli  dilakukan  secara  tunai,  masalah  yang  mungkin  timbul  lebih simpel.  Paling  sering  terjadi  adalah  komplain  dari  pembeli  mengenai  bagian-bagian tertentu  dari  kendaraan  yang  tidak  dapat  berfungsi  optimal.  Meskipun  bagi  UD Damai  motor  terkadang  menyulitkan,  karena  pembeli  menginginkan  kondisi kendaraan yang dibeli sama seperti mobil baru, padahal sebagaimana pada umumnya kendaraan  bekas  pakai  pasti  ada  bagian-bagian  tertentu  yang  tidak  lagi  sama kondisinya  dengan  kendaraan  baru,  tetapi  pada  umumnya  komplain  ini  dapat
diselesaikan  dengan  baik.  Menurut  keterangan  Nengah  Budiasa  sebagai  pemilik usaha (hasil  wawancara  tanggal  2 Agustus 2006, di  Singaraja)  hampir tidak pernah ada  komplain  kendaraan  yang  sampai  mengakibatkan  batalnya  jual  beli  yang  telah dilakukan.
Jual  beli  dengan  cara  tukar  tambah,  relatif  jarang  terjadi.  Meskipun  bagi  UD Damai  Motor  tidak  menjadi  masalah,  tetapi  prosesnya  relatif  lebih  panjang.  Selain kedua  belah  pihak  memerlukan  waktu  untuk  menilai  kondisi  kendaraan,  status kepemilikan,  surat-surat,  dan  hal-hal  lainnya,  diperlukan  pula  waktu  untuk  menafsir harga  kendaraan  yang  akan  ditukar-tambah  dan  kesepakatan  kedua  belah  pihak mengenai harga kendaraan tersebut.
Jual  beli  dengan  cara  kredit  adalah  cara  penjualan  kendaraan  yang  paling banyak  dilakukan  di  UD  Damai  Motor.  Dalam  cara  penjualan  ini  ada  beberapa pertimbangan penting yang dijadikan dasar oleh UD Damai Motor untuk menyetujui penjualan secara kredit, yaitu:
1. Uang muka (down payment) .
Dibandingkan  dengan  pembelian  mobil  baru,  uang  muka  yang  disyaratkan untuk  pembelian  mobil  bekas  pakai  relatif  lebih  besar.  Besarnya  uang  muka pembelian  kendaraan  dibandingkan  harga  kendaraan  secara  keseluruhan.  Prosentase uang muka untuk pembelian kendaraan bekas pakai lebih besar dibandingkan dengan prosentase  uang  muka  untuk  pembelian    kendaraan  baru.  Uang  muka  minimal  yang disyaratkan  UD  Damai  Motor  lebih  kurang  35  sampai  dengan  40%  dari  harga kendaraan.  Uang  muka  yang  relatif  besar    ini  disebabkan  karena    perlu  diantisipasi kemungkinan penarikan kendaraan jika pembeli tidak dapat lagi membayar angsuran. Pembayaran uang muka diusahakan dapat menutupi biaya  yang mungkin diperlukan dalam  penarikan  kendaraan,  kompensasi  atas  penyusutan  kendaraan  selama  dipakai oleh  pembeli,  dan  margin  keuntungan  bagi  UD  Damai  Motor.  Dalam  jual  beli kendaraan  bekas  pakai  masalah  tahun  pembuatan  kendaraan  merupakan  faktor penting dalam penentuan harga. Selain penyusutan riil karena pemakaian, penurunan harga kendaraan karena tahun pembuatan menjadi lebih lama juga menjadi penyebab
uang muka pembelian kendaraan bekas pakai prosentasenya lebih besar dibandingkan dengan uang muka pembelian kendaraan baru. Sebagai penjual sebenarnya pihak UD Damai  Motor,  perlu    mengusahakan  agar  uang  muka  yang  disyaratkan  tidak  terlalu besar,  untukmenarik  minat  pembeli.  Pembeli  yang  membeli  kendaraan  bekas  pakai dengan  cara  angsuran  kemungkinan  terbesar  disebabkan  karena  kemampuannya untuk  membayar  secara  tunai (cash) terbatas.  Jika  uang  muka  yang  disyaratkan terlalu besar dikawatirkan tidak akan ada pembeli.
2. Rerata penghasilan/ penghasilan  tetap calon pembeli setiap bulannya.
Penilaian rerata penghasilan tetap calon pembeli penting bagi UD Damai Motor, karena harus ada jaminan bahwa calon pembeli memang memiliki kemampuan untuk membayar  kekurangan  harga  kendaraan  secara  angsuran.  Dalam  hal  ini  perlu diketahui  pula  kewajiban-kewajiban  keuangan  yang  menjadi  beban  calon  pembeli. Secara singkat, harus ada perkiraan bahwa penghasilan bersih calon pembeli memang lebih  besar  dari  angsuran  yang  menjadi  kewajibannya.  Untuk  calon  pembeli  yang memiliki  penghasilan  tetap  yang  rutin,  misalnya    pegawai  negeri  atau  swasta, seringkali disyaratkan tanda bukti jumlah penghasilan tetap dari kantor tempat calon pembeli  bekerja  yang  menyatakan  jumlah  bersih  penghasilan  yang  diterimanya. Besarnya  angsuran  diusahakan  kurang  dari  50%  penghasilan  bersih  pembeli  setiap bulannya.
3. Domisili/ tempat tinggal calon pembeli.
Domisili  calon  pembeli  yang  dibuktikan  dengan  kartu  tanda  penduduk  (KTP). Hal  ini  penting  bagi  UD  Damai  Motor  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  buruk, misalnya angsurannya macet. Jika domisili calon pembeli terlau jauh, apalagi di luar daerah,  akan  menyulitkan  proses  penagihan  sisa  utang  dan  akan  menyulitkan pelaksanaan penarikan kendaraan jika hal itu terpaksa harus dilakukan.
4. Pekerjaan calon pembeli.
Pekerjaan  calon  pembeli  tidak  hanya  penting  untuk  menilai  kemampuan  calon pembeli  mebayar  angsuran  kendaraan,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  kemungkinan penggunaan  kendaraan.  Jika  pekerjaan  calon  pembeli  mengharuskannya  sering
bepergian  jarak  jauh  dengan  menggunakan  kendaraan,  dapat  diperkiraan  beban pemakaian  kendaraan  akan  berat.  Hal  ini  penting  untuk  memperkirakan  penyusutan kondisi kendaraan yang akan terjadi. Jika itu yang terjadi, umumnya uang muka yang disyaratkan akan lebih besar dan jangka waktu pembayaran akan lebih singkat.
5. Status keluarga calon pembeli.
Status  keluarga  calon  pembeli  tidak  hanya  berkaitan  dengan  pengeluaran  rutin yang harus ditanggungnya, tetapi juga berkaitan dengan mobilitas yang bersangkutan. Calon pembeli yang masih lajang dan merupakan penduduk pendatang lebih beresiko dibandingkan dengan penduduk yang telah berkeluarga dan bertempat tinggal tetap di Singaraja dan sekitarnya.
6. Status sosial ekonomi calon pembeli.
Status  sosial  dan  ekonomi  calon  pembeli  berkaitan  langsung  dengan bonaviditasnya.  Jika  status  sosial  dan  ekonominya  tinggi,  dapat  diperkirakan  bahwa pembeli  akan  berusaha  untuk  memenuhi  kewajibannya  demi  nama  baik  yang  telah dimilikinya. Selain itu, jika terjadi satu dan lain hal yang tidak terduga, maka pembeli akan menjaminnya dengan harta benda yang telah dimilikinya.
7. Jaminan tambahan yang diberikan oleh calon pembeli.
Hal  ini  sangat  jarang  dilakukan,  tetapi  jika  calon  pembeli  dapat  memberikan jaminan  dengan  barang  lain,  uang  muka  maupun  besarnya  angsuran  tiap  periode dapat  lebih  kecil  dan  jangka  waktu  pembayaran  lebih  lama.  Jaminan  tambahan  ini, memberikan jaminan bagi UD Damai Motor jika pembeli melalaikan kewajibannya.
Dalam penjualan kendaraan dengan cara sewa beli di UD Damai Motor hal-hal yang  dijadikan  pertimbangannya  hampir  sama  dengan  penjualan  dengan  cara angsuran/  cicilan,  tetapi  ada  beberapa  perbedaannya.  Perbedaan  ini  terutama disebabkan  karena  perbedaan  status  pemilikan  kendaraan.  Jika  pada  jual  beli  secara cicilan  kepemilikan  kendaraan  beralih  kepada  pembeli  sejak  jual  beli  disepakati, sedangkan  pada  sewa  beli  kepemilikan  baru  beralih  pada  saat  angsuran  terakhir dibayar  oleh  pembeli.  Perbedaan  peralihan  kepemilikan  ini  berimbas  pada  beberapa hal  diantaranya  besarnya  uang  muka  yang  disyaratkan  kepada  calon  pembeli.  Pada
sewa  beli  pembayaran  uang  muka  ditambah  dengan  angsuran  yang  dibayar  oleh pembeli  setidak-tidaknya  harus  berimbang  dengan  “uang  sewa”  kendaraan  (karena sebelum lunas keseluruhan harga, kendaraan dianggap berstatus disewakan) ditambah penyusutan kendaraan, biaya asuransi, dan ditambah dengan margin keuntungan yang diharapkan  oleh  penjual.  Mengingat  kepemilikan  kendaraan  masih  ditangan  UD Damai Motor, uang muka yang disyaratkan umumnya lebih kecil prosentasenya dari harga  mobil  keseluruhan  dibandingkan  dengan  pembelian  dengan  cicilan.  Tetapi untuk syarat-syarat lain justru lebih ketat, karena resiko yang terjadi pada kendaraan berada  pada  penjual.  Biasanya  penjualan  dengan  cara  sewa  beli  hanya  dilakukan apabila  calon  pembeli  sudah  dikenal  baik  oleh  pihak  UD  Damai  Motor  atau  ada personal  garansi  dari  orang-orang  yang  telah  memiliki  hubungan  baik  dengan  UD Damai  Motor,  atau  berdasarkan  hasil  survey  bonaviditas  calon  pembeli  sangat  baik dan hal itu didukung oleh bukti-bukti yang sangat kuat.
Secara  umum  prosedur  penjualan  kendaraan  dengan  cara  sewa  beli  yang dilaksanakan pada UD Damai Motor adalah sebagai berikut:
1. Tahap penjajagan.
Tahap  yang  paling  awal  ini  dimulai  dengan  adanya  penilaian  calon  pembeli terhadap  keadaan  fisik  dan  kelengkapan  surat-surat  kendaraan.  Hal  ini  dapat  terjadi karena calon pembeli tertarik pada kendaraan yang dipajang di ruang pajangan (show room) UD Damai Motor, atau karena tertarik pada pengiklanan melalui media massa (dalam  hal  ini  UD  Damai  motor  beriklan  lewat  media  audio  elektronik/  radio).
Setelah  menilai  keadaan  fisik  kendaraan  baik  badannya (body) ,  mesinnya  (biasanya dengan  menghidupkan  atau  bahkan  dengan  melakukan test    drive ),  fungsi-fungsi elektronik  dan  lain-lainnya,  calon  pembeli  juga  menilai  kelengkapan  dan  keabsahan surat-surat  kendaraan.  Kadang-kadang  pembeli  meminta  waktu  untuk  mengecek legalitas surat-surat itu di kantor Samsat/ di Kantor Polisi. Pada tahap ini juga sering disinggung  masalah  harga  kendaraan,  tetapi  umumnya  baru  sepintas  lalu  saja. Meskipun  demikian,  bagi  pembeli  hal  ini  penting  karena  berhubungan  langsung
dengan kondisi kendaraan. Kadang-kadang, pembeli tertarik karena harga yang relatif murah, meskipun kondisi kendaraan tidak optimal lagi.
2. Tahap negosiasi/ tawar menawar.
Setelah  pembeli  merasa  cocok  dengan  kendaraan  yang  ditawarkan,  barulah dilakukan  pembicaraan  mengenai  harga  dan  syarat-syarat  sewa  beli  yang  akan dilakukan  secara  lebih  serius.  Walaupun  pada  dasarnya  dalam  negosiasi  dicari kesesuaian maksud dan keinginan kedua belah pihak, tetapi yang sering terjadi adalah pihak UD Damai Motor menyampaikan  harga dan syarat-syarat pembelian. Jika ada yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  pembeli  barulah  dilakukan  negosiasi  untuk mencari titik temunya.
3. Tahap pembuatan perjanjian.
Setelah  harga  maupun  syarat-syarat  pembelian  disetujui,  dibuatlah  perjanjian tertulis  yang  pada  umumnya  memuat  hasil  negosiasi  dengan  pembeli.  Sebenarnya tahap  ini  lebih  tepat  disebut  penandatangan,  karena  sebelumnya    konsep  perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak UD Damai Motor.
4. Tahap pelaksanaan perjanjian.
Dalam  tahap  ini  dilakukan  pembayaran  uang  muka (down  payment) dan angsuran pertama, dan kepada pembeli diserahkan kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan  (STNK).  Kecuali  pembelian  dengan  cara  tunai,  BPKB  (Bukti  Pemilik Kendaraan Bermotor) tidak diserahkan kepada pembeli. Sehubungan dengan hal ini, balik  nama  kepemilikan  kendaraan  pada  umumnya  baru  dilaksanakan  setelah kendaraan  lunas.  Bahkan  seringkali  setelah  kendaraan  lunas,  tidak  juga  dilakukan balik  nama  oleh  pembeli.  Menurut  perjanjian,  balik  nama  ini  menjadi  kewajiban pembeli.
Memperhatikan  apa  yang  dilaksanakan  pada  UD  Damai  Motor,  nampaknya pengertian  sewa  beli  sebagaimana  yang  dikemukakan  Subekti  yang  lebih  sesuai. Subekti menyatakan bahwa sewa beli adalah suatu macam jual beli, setidak-tidaknya lebih  mendekati  jual  beli  dari  pada  sewa-menyewa,  meskipun  merupakan  campuran dari kedua-duanya (1992: 52). Maksud kedua belah pihak tertuju pada perolehan hak
milik  atas  suatu  barang  di  satu  pihak  dan  perolehan  sejumlah  uang  sebagai imbalannya (harga) di lain pihak.
Sebagaimana  dikemukakan  di  depan  bahwa  sewa  beli  timbul  dalam  praktek untuk menampung persoalan bagaimana caranya memberi jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan  atau hasrat untuk membeli barangnya tetapi calon-calon  pembeli  itu  tidak  mampu  membayar  harga  barang-barang  sekaligus. Dalam  hal  ini  UD  Damai  Motor  bersedia  menerima  bahwa  harga  kendaraan  dicicil atau diangsur, tetapi diperlukan jaminan bahwa kendaraan tersebut sebelum harganya lunas  tidak  akan  dipindahtangankan  oleh  pembeli.  Oleh  sebab  itu,  kepemilikan kendaraan  baru  dialihkan  kepada  pembeli  setelah  harga  kendaraan  dilunasi  oleh pembeli.
Dalam sewa beli penyerahan hak milik atas barang   baru akan dilakukan pada waktu  dibayar  angsuran  terakhir.  Sebagaimana  dikemukakan  Subekti  (1992:53) penyerahan ini dapat dilakukan dengan suatu pernyataan saja karena barangnya sudah berada  dalam  kekuasaan  pembeli  dalam  kedudukannya  sebagai  penyewa.  Cara penyerahan ini dinamakan tradition brevi manu (penyerahan tangan pendek). Dalam jual  beli  kendaraan  pernyataan  saja  tidak  cukup,  karena  disertai  pula  dengan penyerahan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).
Secara  garis  besar  dijelaskannya  bahwa  hak  dan  kewajiban  pembeli  dan  UD Damai Motor adalah sebagai berkut:
1. Kewajiban.
a. Pembeli.
1) Membayar  harga  kendaraan  bermotor  yang  dibeli,  yang  terdiri  dari uang muka dan angsuran-angsuran sampai harga kendaraan lunas.
2) Melakukan  pemeliharaan  kendaraan  secara  layak  sehingga  kondisi kendaraan tetap baik, dan fungsi-fungsinya tetap berjalan. Dimaksudkan  pemeliharaan  kendaraan  termasuk  di  dalamnya melakukan  servis  ringan,  ganti  oli,  dan  penggantian spare  part / onderdil yang secara periodik memang harus diganti.
3) Menjaga  kendaraan  dengan  usaha-usaha  yang  cukup,  sehingga terhindar dari kejadian  yang tidak diharapkan, seperti misalnya hilang. Penyimpanan kendaraan dan parkir ditempat yang baik termasuk dalam kewajiban ini.
4) Memakai  kendaraan  secara  wajar  sehingga  usia  pemakaian  dapat berjalan secara normal.  Dimaksudkan sebagai  pemakaian  yang normal diantaranya  pemakaian  sesuai  dengan  peruntukan  kendaraan  dan  daya angkut kendaraan.
b. Penjual.
1) Menyerahkan  kendaraan  dan  surat-surat  kendaraan  yang  diperlukan untuk  mengoperasikan  kendaraan,  misalnya  STNK,  setelah  pembeli membayar uang muka dan angsuran yang pertama.
2) Menjamin  kendaraan  yang  dijual,  dari  gugatan  atau  komplain    pihak ketiga.
3) Memberikan  garansi  dalam  jangka  waktu  tertentu  atau  dalam  jarak pemakaian  tertentu.  Garansi  yang  diberikan  berkaitan  dengan  fungsi kendaraan secara umum dan hal-hal lain sesuai dengan perjanjian.
4) Mengurus  dan  membayar  asuransi  kendaraan.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  sebelum  harga  kendaraan  lunas  masih  merupakan  milik  UD Damai  Motor.  Pemiliklah  yang  paling  berkepentingan  terhadap  resiko yang  mungkin  timbul  atas  kendaraan.  Tetapi,  beban  biaya  asuransi sebenarnya telah diperhitungkan dalam harga mobil secara keseluruhan.
2. Hak
a. Pembeli.
1) Menerima kendaraan dan surat-surat  kendaraan  yang diperlukan untuk mengoperasikan kendaraan setelah membayar uang muka dan angsuran yang pertama, atau sesuai dengan perjanjian.
2) Memperoleh  jaminan  atas  kendaraan  yang  dibeli  dari  gugatan  atau komplain  pihak ketiga.
3) Menerima  garansi  dalam  jangka  waktu  tertentu  atau  dalam  jarak pemakaian tertentu.
4) Menerima kompensasi berupa penggantian kendaraan atau pengembalian  harga  yang  telah  dibayarkan  jika  kendaraan  hilang  atau musnah dan mendapat tanggungan dari perusahaan asuransi.
b. Penjual.
1) Menerima harga kendaraan bermotor yang dibeli, yang terdiri dari uang muka dan angsuran-angsuran sampai harga kendaraan lunas.
2) Memperoleh jaminan bahwa kendaraan dipelihara oleh pembeli  secara layak  sehingga  kondisi  kendaraan  tetap  baik,  dan  fungsi-fungsinya tetap berjalan.
3) Memperoleh  jaminan  bahwa  kendaraan  dijaga  oleh  pembeli  dengan usaha-usaha  yang  cukup,  sehingga  terhindar  dari  kejadian  yang  tidak diharapkan.
4) Memperoleh  jaminan  bahwa  kendaraan  dipakai  oleh  pembeli  secara wajar.
Pasal  1339  KUH  Perdata    harus  disadari  oleh  pembeli  maupun  UD  Damai Motor, bahwa para pihak tidak semata-mata terikat pada apa  yang diperjanjikannya, tetapi  juga  terhadap  hal-hal  lain  sepanjang  dikehendaki  oleh  kebiasaan,  kepatutan, serta moral.
Jika  dicermati  proses  pembuatan  maupun  isi  perjanjian  sewa  beli  yang  dibuat pada  UD  Damai  Motor,  dapat  dikatakan  bahwa  kedudukan  antara  pembeli  dengan penjual  relatif  berimbang.  Substansi  perjanjian  lebih  banyak  merupakan  hasil negosiasi  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  dibuat  perjanjian  secara  tertulis,  meskipun draft perjanjian disiapkan oleh UD Damai Motor, tetapi isinya tetap mengacu kepada hasil negosiasi.
Berdasarkan penjelasan para informan, dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian sewa beli yang dibuat pada UD Damai Motor, tidak ada ketentuan yang  berbeda dari apa yang pada umumnya termuat dalam perjanjian sewa beli.
Pembeli kendaraan pada umumnya memperoleh jaminan dari UD Damai Motor mengenai cacat yang kemungkinan tidak diketuahui oleh pembeli pada saat negosiasi dilakukan. Tetapi untuk memudahkan penentuan apakah cacat tersebut telah ada pada saat perjanjian dibuat atau baru ada setelah kendaraan dipakai oleh pembeli, jaminan ini dibatasi jangka waktunya. Secara keseluruhan jaminan diberikan selama 3 bulan, tidak  termasuk  didalamnya  jika  dalam  jangka  waktu  tersebut  harus  telah  dilakukan penggantian onderdil tertentu.  Ditegaskan oleh Gede Mei Suadnyana bahwa jaminan yang dimaksud terutama mengenai kondisi mesin dan badan (body) kendaraan.
Masalah  resiko  ditanggulangi  dengan  melibatkan  pihak  ketiga,  dalam  hal  ini perusahaan  asuansi.  Mengenai  pengurusan  pengasuransian  kendaraan  menjadi tanggung jawab UD Damai Motor. Meskipun  demikian,  pada dasarnya secara tidak langsung  beban  asuransi  ditanggung  oleh  pembeli  karena  oleh  UD  Damai  Motor beban asuransi telah diperhitungkan ke dalam harga kendaraan. Meskipun demikian, tidaklah  dapat  dikatakan  bahwa  beban  atas  resiko  kendaraan  ditanggung  oleh pembeli, mengingat masalah harga kendaraan merupakan hasil negosiasi dalam posisi berimbang antara calon pembeli dengan UD Damai Motor.
Jika  kendaraan  yang  disewa  beli  mengalami  kecelakaan,  sehingga  terjadi kerusakan  maka  tanggung  jawab  perbaikan  atas  kendaraan  tersebut  pada  umumnya menjadi  tanggung  jawab  pembeli.  Mengenai  tanggungan  oleh  perusahaan  asuransi disyaratkan keadaan tertentu untuk memperoleh tanggungan, diantaranya: kecelakaan terjadi di  luar kesalahan  pembeli  atau pengendara kendaraan, pengendara  kendaraan memenuhi  syarat-syarat  untuk  mengendarai  kendaraan  (membawa  Surat  Ijin Mengemudi / SIM dan STNK), kerusakan kendaraan memerlukan biaya perbaikan di atas  biaya  minimal  yang  ditanggung  perusahaan  asuransi  (biaya  minimal  biasanya berkisar  antara  Rp  500.000,-  sampai  Rp  1.000.000,-,  tergantung  perusahaan asuransinya).  Penggantian  kendaraan,  dengan  jumlah  tertentu  dari  nilai  kendaraan (umumnya 75%) diberikan oleh perusahaan asuransi jika kerusakan kendaraan akibat kecelakaan yang terjadi sekurang-kurangnya 75%. Jadi, nilai kendaraan hanya tinggal 25% saja.
Demikian juga jika kendaraan hilang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penggantian oleh perusahaan asuransi. Syarat-syarat itu antara lain bahwa  kehilangan  itu  bukan  karena  kesalahan/  kelalaian  pemakai  kendaraan, misalnya  tidak  diparkir  di  tempat  yang  menurut  penilaian  umum  tidak  aman. Penggantian  oleh  perusahaan  asuransi  tergantung  besarnya  tanggungan  yang diperjanjikan.  Rata-rata  tangungan  maksimumnya  adalah  sekitar  75%  dari  nilai kendaraan.  Jika  kendaraan  hilang,  nilai  sisa  yang  tidak  ditanggung  oleh  perusahaan asuransi  menjadi  tanggung  jawab  pembeli,  mengingat  pembelilah  yang  menguasai dan menggunakan kendaraan.
Menurut  penilaian  penulis,  secara  umum  pembeli  sebagai  konsumen  cukup terlindungi  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  sewa  beli  di  UD  Damai Motor. Perlindungan itu menjadi lebih baik dengan dilibatkannya pihak ketiga, dalam hal  ini  perusahaan  asuransi,  sehingga  kalau  terjadi  sesuatu  terhadap  kendaraan sebelum  lunas,  misalnya  kendaraannya  hilang,  pembeli  tidak  akan  kehilangan  uang muka maupun angsuran yang telah dibayar dan juga tidak harus membayar lagi sisa harga kendaraan yang sudah tidak dapat dinikmati.
Persaingan antar perusahaan yang bergerak dibidang penjualan kendaraan, juga turut  menciptakan  situasi  di  mana bargaining /  posisi  tawar  antara  pembeli  selaku konsumen dengan penjual sebagai produsen relatif berimbang.
Jadi,  secara  ringkas  pembeli  sebagai  konsumen  dalam  pembuatan    maupun pelaksanaan  perjanjian  sewa  beli  di  UD  Damai  Motor  cukup  terlindungi.  Hal demikian dapat dinilai dari:
1. Pada  proses  pembuatan  perjanjian,  kedudukan  pembeli  dan  penjual  berimbang, dan  substansi  perjanjian  lebih  banyak  merupakan  hasil  negosiasi  anatara keduanya.
2. Pada saat pelaksanaan perjanjian hak-hak pembeli cukup terlindungi. Dalam hal resiko  atas  kendaraan  yang  dibeli  dijamin  oelh  pihak  ketiga,  dalam  hal  ini perusahaan asuransi.

## PENUTUP
Dari  apa  yang  dipaparkan  di  depan,  sebagai  jawaban  akhir  terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Proses  pembuatan  perjanjian  sewa  beli  mobil  pada  UD  Damai  Motor    di Singaraja adalah sebagai berikut:
a. Tahap penjajagan.
b. Tahap negosiasi/ tawar menawar.
c. Tahap pembuatan perjanjian.
d. Tahap pelaksanaan perjanjian.
2. Perlindungan  hak-hak  konsumen    dalam  perjanjian  sewa  beli  mobil    pada    UD elaksanaannya.
Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai sumbang saran, berdasarkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Ketentuan  tentang  balik  nama  kendaraan  seharusnya  dilaksanakan  secara  tegas, karena  hanya  dengan  demikian  kepemilikan  kendaraan  sebagai  benda  yang kepemilikannya  didaftarkan  ada  kepastian.  Dalam  perjanjian  sewa  beli kendaraan,  dan  juga  barang  bergerak  lainnya,  kepastian  akan  kepemilikan  atas barang yang disewa beli menjadi faktor yang penting.
2. Perlindungan  pembeli  sebagai  konsumen,  hanya  dapat  dilakukan  dengan  adanya kesadaran  konsumen  sendiri  akan  hak-haknya.  Jadi  yang  perlu  diusahakan adalah  tumbuhnya  kesadaran  di  kalangan  warga  masyarakat  dalam  hal berkedudukan sebagai konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  1983. KUH    Perdata  Buku  III  Hukum  Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
_______________________.2001. Kompilasi  Hukum  Perikatan. Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Muhammad,  Abdulkadir.  1990. Hukum  Perdata  Indonesia. Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
___________________.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum. Bandung:  Citra Aditya.
Salim, H.S. 2004. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Setiawan, R. 1987. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta. Soekanto,  Soerjono.  1986. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Mamuji,  Sri.  2001. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Inter Masa. ______. 1992. Aneka Perjanjian. Bandung Citra Aditya Bakti. Sunggono,  Bambang.  1997. Metodologi  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Prodjodikoro,  Wirjono.  1987. Hukum  Perdata  Persetujuan-persetujuan  Tertentu. Jakarta: Intermasa.
Usman,  Husaini,  dan  Akbar,  Purnomo  Setiady.  2003. Metode  Penelitian  Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.