E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 166

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 166-184
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT YANG TIDAK SESUAI LABEL
Muhammad Ferdian Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jl. Angkasa Raya No. 1, Jakarta Pusat – DKI Jakarta Email: muhammadferdian@gmail.com

## Abstrak
Persaingan  bisnis  tidak  dapat  dipisahkan  dari  penipuan  dari  pelaku  bisnis  atau  pelaku bisnis  yang  buruk.  Pelaku  bisnis  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  bersaing  dengan pelaku  bisnis  yang  kuat  sering  berpikiran  pendek  dengan  melahirkan  kebijakan  yang  tidak benar bahkan dengan mengorbankan konsumen. Sehingga itu diperlakukan keamanan produk obat  sebelum  didistribusikan  ke  pasar.  Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum yuridis  normatif  (penelitian  normatif)  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitik  yang menggunakan  data  sekunder.  Prosedur  pengumpulan  data adalah  dalam  bentuk  dokumentasi catatan  atau  kutipan,  pencarian  literatur  hukum,  buku-buku  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan  identifikasi  masalah  baik  offline  maupun  online  yang  kemudian  dianalisis  melalui metode  analisis  konten  ( content  analysis  method )  dengan  fokus  pada  masalah  bagaimana perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  membeli  obat  tidak  sesuai  dengan  label,  dan bagaimana  konsekuensi  hukum  untuk  produk  obat  yang  tidak  memenuhi  standar  pelabelan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat  yang  tidak  sesuai  dengan  label  adalah  untuk  kepentingan  masyarakat,  oleh  karena  itu merupakan  harapan  semua  orang  di  setiap  negara  di  dunia  untuk  dapat  untuk  membuatnya terjadi.

## Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Konsumen, Obat, Label

## Abstract
Business  competition  cannot  be  separated  from  fraud  from  business  people  or  bad business people. Business actors who do not have the ability to compete with strong business actors are often short-minded by giving birth to policies that are not true even at the expense of consumers. So that it was treated security of medicinal products before being distributed to the  market.  This  writing  uses  normative  juridical  legal  research  methods  (normative research)  with  descriptive  analytical  research  specifications  that  use  secondary  data.  The procedure of data collection is in the form of documentation of notes or quotations, search of legal  literature,  books  and  others  related  to  the  identification  of  problems  both  offline  and online  which  are  then  analyzed  through  the  content  analysis  method  (centent  analysis method) with a focus on the issue of how legal protection for consumers who buy drugs not in accordance with the label, and how the legal consequences for drug products that do not meet labeling  standards.  From  the  results  of  the  study  it  is  known  that  legal  protection  of consumers who buy drugs that are not in accordance with the label is in the interests of the community, therefore it is the hope of all people in every country in the world to be able to make it happen.
Keywords: Protection, Law, Consumer, Medicine, Label
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 167

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  di  Indonesia  merupakan  cerminan  untuk  meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat  Indonesia secara adil, dan merata dalam segala aspek kehidupan  yaitu  dengan  tersedianya  kebutuhan  pokok  seperti  sandang  (pakaian),  pangan (makanan),  papan  (perumahan)  yang  layak,  sebagai  wujud  pembangunan  dan  cita-cita sebagaimana yang diamanatkan dalam pancasila dan UUD 1945 (UUD).
Obat  dan  makanan  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  manusia  yang  harus  dipenuhi sebagai  energi  dalam  menjalankan  aktifitasnya,  manusia  memerlukan  obat  dan  makan  yang cukup,  sehat  dan  bergizi  untuk  mempertahankan  hidup,  maka  Negara  memebrikan perlindungan, mengawasi dan mengatur peredaran produk obat dan makanan di pasar karena berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan keamanan terhadap warganya.
Perlindungan  terhadap  kesehatan  sebagai  hak  dasar  setiap  warga  Negara  merupakan salah  satu  kewajiban  Negara  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia yakni dalam Pembukaan Alinea Keempat yaitu:
Melindungi  segenap  bangga  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  bagi  manusia  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  dan  kecerdasan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia  yang  berdasarkan  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial”.  Perlindungan  di  atas bertujuan  untuk  memajukan  pembangunan  nasional  dan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa  “tiap-tiap  warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”.  “Untuk  memperoleh  hidup  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyesuaian barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik” (Janus Sidabalok, 2014, h. 1).
Bagian  dari  kebutuhan  atas  barang  adalah  pangan  yang  didalamnya  termak  obat  dan makanan yang perlu disediakan oleh baik Negara atau swasta untuk mendapatkan keuntungan dalam  bentuk  usaha.  Pemerintah  sangat  memperhatikan  agar  pangan/  makanan  (termasuk obat) dapat tersedia dengan cukup disegala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat  terjangkau  dan  mampu  membeli  makanan  (termaksuk  obat)  tersebut  (Calina  Tri  Siwi Kristiyanti, 2008, h. 169).
Para  pelaku  usaha  atau  pembisnis  terutama  industri  obat  dan  makanan melihat  potensi pasar atas produknya dengan jumlah konsumen yang banyak saling bersaing untuk menguasai pasar  dengan  tujuan  mendapatkan  keuntungan  setinggi  mungkin.  Persaingan  ini  tidak  lepas dari  adanya  kecurangan  dari  pelaku  usaha  atau  pembisnis  jahat.  Pelaku  usaha  yang  tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pelaku usaha yang kuat, kerap sekali berpikiran
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 168

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
pendek  dengan  melahirkan  kebijakan-kebijakan  yang  tidak  benar  walaupun  dengan mengorbankan konsumen (Dedi Harianto, 2010, h. 10). Sehingga diperlakukan keamanan atas produk obat sebelum di distribusikan kepasar.
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  menyatakan  perlindungan  konsumen  selanjutnya  disingkat  dengan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
Segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen.  Sedangkan  yang  dimaksud  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan yaitu:
Salah  satu  kewajiban  pelaku  usaha  yaitu  harus  beriktikad  baik  dalam  melakukan usahanya,  antara  lain  tidak  dibenarkan  mencampurkan  bahan  kimia/bahan  tidak  layak edar  pada  produk  obat  serta  mencantumkan  kode  yang  mana  produk  obat  yang diproduksi pada kenyataannya tidak memenuhi standarisasi mutu pangan.
Korban  keracunan  bukan  berita  baru  yang  kita  dengar  bahkan  merenggut  korban  yang banyak, hal ini tidak jauh akibat mengkonsumsi obat yang beredar tidak sesuai dengan mutu pangan, selain itu banyak masyarakat yang menderita sakit tipus bahkan kanker yang tak lain akibat mengkonsumsi obat yang tidak layak untuk di konsumsi secara terus menerus. Di kota Medan peredaran obat yang tidak sesuai dengan label dapat mencapai 5-10% per tahun.
Di  dalam  kajian  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  penjualan  obat yang tidak sesuai dengan label, sehingga yang menjadi fokus permasalahn dalam penulisan ini adalah  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  membeli  obat  tidak  sesuai dengan  label,  bagimana  akibat  hukum  bagi  produk  obat  yang  tidak  memenuhi  standar pelabelan.  Harapan  tulisan  ini  dapat  bermanfaat  baik  secara  teori  maupun  praktis  bagi khalayak  luas  dalam  rangka  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  penjualan  obat yang tidak sesuai dengan label.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain,  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa; Undang-Undang Dasar 1945  (UUD  1945),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Republik  Indonesia
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 169

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  PP  No.  51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  di  Lingkungan  Badan  pengawas  Obat  dan Makanan.  Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku,  jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah  yang  dapat  memberi  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  tersier; berupa  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dan  lain  sebagainya  dalam  menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat yang tidak sesuai dengan label.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran literatur  hukum,  buku-buku  dan  lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam penilitian  ini  dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Membeli  Obat  Tidak  Sesuai  Dengan Label
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  kegiatan bisnis  yang  sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terhadap  keseimbangan  perlindungan hukum  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan  jenis  produk  yang  terbatas,  sehingga  pelaku  usaha  dapat  menyalahgunakan posisinya  yaitu  dengan  cara  memonopoli  produksi  dan  pemasaran,  hal  ini  tentu  saja  akan sangat merugikan konsumen.
Perlindungan  konsumen  merupakan  kepentingan  masyarakat,  oleh  karena  itu  menjadi harapan  bagi  semua  masyarakat  di  setiap  Negara  yang  ada  di  dunia  untuk  dapat mewujudkannya.  Wujud  dari  perlindungan  konsumen  adalah  dari  berbagai  hubungan  yamg satu sama lain saling terkait. Hubungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah (Aulia Muthiah,  2018  h.15).  Yang  dimana  hubungan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.
Hubungan  tersebut  terjadi  karena  keduanya  memang  saling  mengkehendaki  dan mempunyai  tingkat  ketergantungan  yang  sangat  tinggi  antara  yang  satu  dengan  yang  lain. Dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan
Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha  saling  membutuhkan.  Produksi  tidak  ada  artinya  kalau  tidak  ada  yang mengkonsumsinya  dan  produk  yang  di  konsumsi  secara  aman  dan  memuaskan,  pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha (Abdul Halim Barkatullah, 2010, h. 14).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 170

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantungan pada dukungan konsumen sebagai  pelanggan. Tanpa  dukungan  konsumen  tidak  mungkin  pelaku  usaha  dapat mempertahankan  kelangsungan  usahanya.  Sebaliknya,  kebutuhan  konsumen  dangat berhantung  dari  hasil  produksi  pelaku  usaha.  Hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen yang  berkelanjutan  terjadi  sejak  proses  produksi,  distribusi  pada  pemasaran  hingga penawaran.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  merupakan  rangkaian  perbuatan  hukum  yang mempunyai  akibat  hukum,  baik  terhadap  semua  pihak  maupun  hanya  dengan  pihak  tertentu saja.
Hal  tersebut  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  dalam  suatu  sistem  distribusi  dan pemasaran  produk  barang  guna  dalam  suatu  sistem  tingkat  produktifitas  dan  efektifitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha. Padatahap hubungan penyaluran dan distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal (Abdul Halim Barkatullah, 2010, h.15).  Setiap  orang,  pada  satu  waktu,  dalam  posisi  tunggal/sendiri  maupun  berkelompok bersama  orang  lain,  dalam  keadaan  apa  pun  pasti  menjadi  konsumen  untuk  suatu  produk barang  dan  jasa  tertentu.  Keadaan  yang  universal  sehingga  konsumen  tidak  mempunyai kedudukan  yang  „aman‟.  Oleh  karena  itu,  secara  mendasar  konsumen  juga  membutuhkan perlindungan  hukum  yang  sifatnya  universal.  Mengingat  lemahnya  kedudukam  konsumen pada  umumnya  dibandingkan  dengan  kedudukan  produsen  yang  relatif  lebih  kuat dalambanyak  hal,  maka  pembahasan  perlindungan  konsumen  akan  selalu  terasa  aktual  dan selalu penting untuk dikaji ulang.
Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara  material  maupun  formal  makin terasa  sangat  penting,  mengingat  makin  lajunya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua  hal  tersebut,  akhirnya  baik  langsung  atau  tidak  langsung,  konsumenlah  yang  pada umumnya  akan  merasakan  dampaknya.  Dengan  demikian,  upaya-upaya  untuk  memberikan perlindungan  yang  memadai  terhadap  kepentingan  konsumen  merupakan  suatu  hal  yang penting  dan  mendesak  untuk  segera  dicari  solusinya,  terutama  di  Indonesia,  mengingat sedemikan kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas  yang akan datang (Celina Tri Siwi  Kristianti, 2018, h. 5).
Kelemahan  konsumen  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  dapat  terlihat  pada  factor ekonomi,  pengetahuan,  psikologis,  maupun  pendidikan.  Menurut  hasil  penelitian  BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), faktor-faktor penyebab lemahnya konsumen juga dapat muncul karena hal-hal sebagai beikut: (Intan Nur Rahmawati,dkk, 2014, h. 44)
a. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya
b. Belum  terkondisinya  masyarakat  konsumen  karena  masyarakat  belum  tahu  hak-hak dank  ke  mana  hak-haknya  disalurkan  jika  mendapatkan  kesulitan  atau  kekurangan dari standard barang atau jasa yang sewajarnya
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 171

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 166-184
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
c. Belum  terkondisinya  masyarakat  konsumen  menjadi  masyarakat  yang  mempunyai kemauan menuntut hak-haknya
d. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan
e. Posisi konsumen yang lemah.
Faktor  penyebab  lemahnya  konsumen  dapat  berasal  dari  sisi  hukum,  dapat  pula  dari kondisi  social  yang  berkembang.  Dari  sisi  hukum,  garis  besarnya  adalah  belum  adanya kesadaran  akan  hak-haknya  sebagai  konsumen.  Kelemahan  ini  sudah  semakin  tereliminasi seiring  berkembangnya  teknologi  informasi  yang  menungkinkan  setiap  orang  mengakses informasi  dan  memublikasikannya  kepada  siapa  pun.  Namun,  kebebasan  teknologi  tersebut tidak  lantas  membuat  konsumen  sangat  kuat,  melainkan  tetap  harus  berada  pada  koridor aturan kasus di luar sengketa konsumen itu sendiri (Intan Nur Rahmawati, dkk, 2014, h. 45).
Konsumen yang keberadaanya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk  semua  itu  cara  pendekatan  diupayakan  sehingga  mungkin  menimbulkan  berbagai dampak,  termasuk  keadaan  yang  menjurus  pada  tindakan  yang  bersifat  negatif  bahkan  tidak terpuji  yang  berawal  dari  iktikad  buruk.  Dampak  buruk  yang  lazim  terjadi  antara  lain menyangkut  kualitas,  atau  mutu  barang,  informasi  yang  tidak  jelas  bahkan  menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.
Bagi  konsumen,  informasi  tentang  barang  dan  atau  jasa  merupakan  kebutuhan  pokok, sebelum  ia  menggunakan  sumber  dananya  (gaji,  upah,  honor  atau  apa  pun  nama  lainnya) untuk  mengadakan  transaksi  konsumen  tentang  jasa  tersebut.  Dengan  transaksi  konsumen dimaksudkan  diadakannya  hubungan  hukum  (jual  beli,  sewa-menyewa,  pinjam-meminjam, dan sebagainya) tentang produk konsumen dengan pelaku usaha itu.
Informasi-informasi  tersebut  meliputi antara lain  tentang ketersediaan barang atau jasa yang  dibutuhkan  masyarakat  konsumen,  tentang  kualitas  produk,  keamanannya,  harga, tentang  berbagai  persyartaan  dan  atau  cara  memperolehnya,  tentang  jaminan  atau  garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan purna-jual, dan hal lain-lain berkaitan dengan itu (Az. Nasution, 2011,h. 55). Informasi tersebut dapat diperoleh dari keterangan atau bahan-bahan, lisan dan tertulis para pelaku usaha yang berkaitan.
Pada  prinsispnya  Balai  Pom  setempat  atau  daerah  atau  kabupaten  kota  baru  membuka LOKA  Pom  yang  tersebar  di  40  kota  di  seluruh  Indonesia.  LOKA  Pom  selalu  melakukan sampling obat dan juga mengawasi lengkap atau tidaknya label obat, sebagai contoh:
a. Obat bebas
Obat bebas merupakan obat yang mudah dijumpai, baik di toko obat maupun di apotek tanpa harus menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung didalmnya relatif aman dan memiliki  efek  samping  rendah,  selama  dikonsumsi  sesuai  dengan  petunjuk  dan  dosis  yang ssuai  dengan  kemasan.  Obat  ini  ditandai  dengan  lingkaran  berwarna    Hijau,  dimana  obat tersebut  diperhatikan  sangat  lengkap  baik  etiket  maupun  brosurnya,  lengkap  dengan  nama, nama dagang, nama generik, dosis, komposisi, nama pabrik, tanggal pembuatan dan tanggal
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 172

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
kadaluarsa, indikasi maupun perhatian-perhatian.
b. Obat bebas terbatas
Obat bebas terbatas ditambahi dengan peringatan, karena obat bebas terbatas memiliki peraturan yang lebih ketat dari obat bebas, dimana obat bebas terbatas mengandung zat  yang keras sehingga pengawasannya lebih ketat. Obat ini ditandai dengan lingkaan berwana biru. c. Obat keras
Obat ini mempunyai peraturan sendiri, dimana obat keras ini tidak boleh mencantumkan indikasinya,  (baik  dalam  kotak,  maupun  stripnya)  karena  indikasi  obat  keras  hanya  boleh diketahui  oleh  dokter.  Obat  ini  tidak  boleh  dibeli  sembarangan,  karena  harus  dibeli  dengan resep  dokter.  Obat  keras  terbagi  dua,  yaitu  obat  psikotoprika  dan  narkoba.  Obat  ini  ditandai dengan lingkaran berwarna merah dan ada huruf K didalamnya. Obat keras harus di tambahi dengan peringatan penandaan “tidak bisa dibeli sembarangan”.
Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknisdi  Lingkungan  Badan  pengawas  Obat  dan Makanan pasal 36, yaitu:
LOKA  pom  mempunyai  tugas  melakukan  inspeksi  dan  sertifikasi  sarana/fasilitas produksi  dan/atau  distribusi  obat  dan  Makanan  dan  sarana/fasilitas  pelayanan kefarmasian,  sertifikasi  produk,  pengambilan  contoh  (sampling),  dan  pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di  bidang  pengawasan  obat  dan  makanan,  serta  pelaksanaan  urusan  tata  usaha  dan rumah tangga.
Jika  tidak  berhati-hati  dalam  memilih  produk  barang/jasa  yang  diinginkan,  konsumen hanya akan menjadi objek esploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari,  konsumen  menerima  begitu  saja  barang/jasa  yang  dikonsumsinya.  Perkembangan perekonomian,  perdagangan,  dan  perindustrian  yang  kian  hari  kian  meningkat  telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi.
Perkembangan  perekonomian  tersebut  membuat  hubungan  yang  saling  membutuhkan antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha,  para  konsumen  memerlukan  barang/jasa  untuk memenuhi  hajat  hidup  mereka,  sedangkan  pelaku  usaha  yang  memerlukan  konsumen  untuk menggunakan  barang/jasa  yang  mereka  miliki.  Kondisi  seperti  ini  memerlukan  seperangkat kaidah hukum untuk menjaga hubungan baik antara pihak konsumen dan pelaku usaha, juga untuk menjauhkan dari kerugian antara kedua belah pihak.
Pembentukan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tersebut  tidak  terlepas  dari dinamika  Politik  Indonesia,  yaitu  pada  saat  itu  iklim  politik  yang  lebih  demokratis  ditandai dengan  gerakan  reformasi  yang  dikomadai  oleh  para  mahasiswa.  Gerakan  yang  diawali dengan  adanya  pergantian  Presiden  dari  Soeharto  kepada  B.J  Habibie.  Dengan  kehidupan yang  lebih  demokratis  mulai  diperjuangkan  dan  salah  satu  hasilnya  adalah  terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)
UUPK ini dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 173

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Muhammad Ferdian) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 166-184
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK ini. Pembentukan UUPK ini sebagai wujud implementasi cita-cita pendiri Negara  ini  tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  menjunjung  tinggi kesejahteraan  masyarakat  sehingga  konstitusi  ekonomi  mengandung  ide  Negara  sejahtera (Aulia muthiah, 2018, h. 26-27).
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  adalah  dengan  melindungi  hak-hak  konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:
a. Hak  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah  konsumen  dari  kerugian,  baik  kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
c. Hak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang  patut  terhadap  permasalahan  yang dihadapi (Abdul Halim Barkatullah, 2010: 25).
Apabila  konsumen  benar-benar  akan  dilindungi,  maka  hak-hak  konsumen  harus dipenuhi,  baik  oleh  Negara  maupun  pelaku  usaha,  karena  pemenuhan  hak-hak  konsumen tersebut  akan  melindungi  kerugian  konsumen  dari  berbagai  aspek.  Dalam  Pasal  2  UUPK, dinyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  diselenggarakan  sebagai  usaha bersama  berdasarkan  5  (lima)  prinsip  dalam  pembangunan  nasional,  yaitu:  (Abdul  Halim Barkatullah, 2010, h. 26).
a. Prinsip  manfaat,  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  harus  memberi  manfaat sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara keseluruhannya.
b. Prinsip  keadilan.  Dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan secara  maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Prinsip  keseimbangan.  Dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
d. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberi jaminan atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Prinsip  kepastian  hukum.  Dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen mentaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan hukum  bagi  konsumen,  dimana  Negara  dalam  hal  ini  turut  menjamin  adanya kepastian hukum tersebut.
Melalui  kelima  asas  tersebut,  terdapat  komitmen  untuk  mewujudkan  tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  diri akses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 174

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 166-184
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan  system  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  hukum bagi  konsumen,  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam berusaha.
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Mewujudkan  tujuan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  Negara  bertanggung  jawab atas  pembinaan  dan  penyelenggaraan  perlindungan  hukum    bagi  konsumen.  Pembinaan  dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
a. iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh Negara atau swadaya masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.
Tujuan  penyelenggaraan,  pengembangan  dan  pengaturan  perlindungan  hukum  bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta  secara  tidak  langsung  mendorong  pelaku  usaha  di  dalam  menyelenggarakan  kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.
Penerapan  peraturan  hukum  perlindungan  konsumen  seringkali  mereflleksikan ketidakseimbangan  kekuatan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Secara  historis,  konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus  dikeluarkan  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  (Abdul  Halim  Barkatullah, 2010: 27).
Secara  historis  mengenai  hak-hak  dasar  konsumen  pertama  kali  dikemukakan  oleh presiden  Amerika  Serikat  John  F.Kennedy  saat  menyampaikan  pidato  revolusioner  di  depan kongres ( US Congress ) pada tanggal 15 Maret 1962 tentang hak konsumen, yang diberi judul A  Special  Massage  of    Protection  the  Costumer  Interest .  Dalam  masyarakat  internasional lebih dikenal dengan “ Declaration of Consumer Right ”.
Presiden John F.Kennedy menyebut empat hak dasar konsumen atau the four consumer basic right, yaitu:
a. The right to safety (hak atas keamanan)
b. The right to choose (hak untuk memilih)
c. The right to be informed (hak mendapatkan konfirmasi)
d. The right to be heard (hak untuk didengar pendapatnya) (Aulia Muthiah, 2018: 24).
Selain  itu  faktor  yang  juga  menjadi  pendorong  terbentuknya  UUPK  adalah perkembangan  system  perdagangan  Global  yang  dibentuk  dalam  rangka World  Trade
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 175

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 166-184
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
Organization (WTO)  dan  juga  gerakan Internasional  Monetary  Fund (IMF)  dan  program Bank  Dunia  keputusan  Indonesia  untuk  meratifikasi  perjanjian  perdagangan  dunia  diikuti dengan  dorongan  terhadap  pemerintah  Indonesia  di  bidang  perdagangan  (Aulia  Muthiah, 2018, h. 28).
Dengan  terbentuknya  UUPK  ini  konsumen  juga  diberikan  kemudahan  jika  mendapat perlakuan  yang  tidak  adil  dari  pelaku  usaha  atau  konsumen  dirugikan  oleh  pelaku  usaha. UUPK  mewajibkan  adanya  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  yang mempunyai  fungsi  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  dalam  upaya mengembangkan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  Lembaga  lainyang  terbentuk  setelah adanya UUPK ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), lembaga  ini  berfungsi  untuk  menyampaikan  infoemasi  dalam  rangkan  meningkatkan kesadaran atas hak-hak dan kewajiban dan mengajarkan kepada semua elemen masyrakat agar menjadi  kknsumen  cerdas  dengan  cara  lebih  berhati-hati  dalam  memilih  setiap  produk  yang akan dikonsumsi (Aulia Muthiah, 2018, h. 30).
Selanjutnya  UUPK  ini  juga  mewajibkan  terbentuknya  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  lembaga  ini  berfungsi  untuk  mengawasi  pelaku  usaha,  memberikan konsultasi  kepada  konsumen  yang  memerlukan  perlindungan  dari  pelaku  usaha  nakal,  serta membantu  penyelesaian  sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  sifatnya  non litigasi atau di luar pengadilan.
UUPK  ini  mempunyai  judul  Perlindungan  Konsumen  akan  tetapi  materinya  lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen.  Hal  ini  disebabkan  pada  umumnya  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen merupakan kibat perilaku dari pelaku usaha sehingga perlu diatur agar konsumen tidak selalu menjadi  pihak  yang  dirugikan,  namun  jika  kerugian  telah  dialami  oleh  konsumen  maka dengan  adanya  UUPK  diharapkan  kerugian  ini  segera  diganti  oleh  pelaku  usaha,  inilah keadilan  yang  diharapkan  oleh  konsumen.  Jadi  UUPK  ini  menekankan  hak  dan  kewajiban pelaku  usaha  dengan  konsumen,  sehingga  ketika  kewajiban  telah  dilaksanakan  maka  pihak lainnya  jga  harus  menunaikan  haknya,  demi  terwujud  keseimbangan  para  pihak  pelaku ekonomi (Aulia Muthiah, 2018, h. 30).
Konsekuensi  setiap  pelaku  usaha  adalah  harus  memiliki  tanggung  jawab  sosial  yaitu kepedulian dan komitmen moral pelaku usaha terhadap kepentingan masyarakat terlepas dari kalkulasi  untung  dan  rugi  perusahaan.  Tanggung  jawab  tersebut  yakni  tanggung  jawab perusahaan  terhadap  kesejahteraan  bagi  lingkungan  masyarakat.  Pada  hakikatnya,  tanggung jawab  sosial  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  merupakan  kepentingan  perusahaan  untuk mewujudkan kepercayaan masyrakat. Jadi sesungguhnya pengaturan perlindungan konsumen tidak  bertujuan  untuk  melemahkan  usaha  dan  aktivitas  pelaku  usaha,  tetapi  sebaliknya tanggung  jawab  pelaku  usaha  memberikan  kenyamanan  kepada  konsumen  akan  mampu mendorong  tercapainya  persaingan  usaha  yang  sehat.  Sehingga  pelaku  usaha  diuntungkan dengan  banyaknya  konsumen,  sedangkan  konsumen  akan  merasa  nyaman  dengan ketersediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 176

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
Hubungan  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  merupakan  hubungan  yang  saling ketergantungan,  berjalan  secara  berkelanjutan  sehingga  iktikad  baik  pelaku  usaha  dan konsumen  saat  diperlukan  untuk  menghindari  kerugian  yang  mungkin  terjadi  kepada kedua belah pihak ini (Aulia Muthiah, 2018, h.31).
UUPK  dirumuskan  dengan  mengacu  pada  filosofi  pembangunan  nasional  bahwa pembangunan  nasional  termasuk  pembangunan  hukum  yang  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen  adalah  dalam  rangka  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang berlandaskan  falsafah  kenegaraan  Republik  Indonesia  yaitu  dasar  Negara  Pancasila  dan konstitusi Negara UUD 1945.
Sebagaimana  yang  telah  kita  ketahui  ketentuan  Pasal  33  UUD  1945  tentang Perekonomian sosial yang isinya yaitu:
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pasal  33  UUD  1945  ini  sebagai  dasar  demokrasi  ekonomi  yang  merupakan  ketentuan imperative  dalam  pembentukan  perundang-undangan  di  bidang  ekonomi,  karena  dasar-dasar pemikiran dan perumusan Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang dasar-dasar system ekonomi atau  tata  susunan  perekonomian  dan  kegiatan-kegiatan  perekonomian  yang  dikehendaki (Aulia Muthiah, 2018: 32).
UUPK  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan pelaku  usaha  serta  dilaksanakannya  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Pada  dasarnya pembuat dan pelaksanaan  politik hukum perlindungan konsumen itu adalah pemerintah, jadi tanggung  jawab  penyelenggaran  perlindungan  konsumen  adalah  pemerintah.  Akan  tetapi bukan berarti masyarakat tidak terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Jadi UUPK  dimaksudkan  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  pemerintah  dan  lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
UUPK menjunjung tinggi Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta menjamin hak warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, sehingga pemerintah harus  wajib  menjunjung  hukum  dengan  sebaik-baiknya  tanpa  harus  ada  perbedaan.  Akan tetapi  penerapan  hukum  dan  penegakannya  di  Indonesia  masih  jauh  dari  sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, akan tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas.  Sehingga  jika  kita  perhatikan  bahwa  penegakan  dan  pelaksanaan  hukum  belum berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kebenaran,  termasuk  pelaksanaan  dan penegakan hukum perlindungan konsumen (Aulia Muthiah, 2018, h. 34).
Tujuan  penyelenggaraan,  pengembangan  dan  pengaturan  perlindugan  konsumen  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 177

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung  mendorong  pelaku  usaha  dalam  menyelenggarakan  kehgiatan  usahanya  dengan penuh  rasa  tanggung  jawab.  Perlindungan  konsumen  akan  ditemukan  juga  istilah  hukum konsumen,  meskipun  belum  terdapat  aturan  mengenai  perbedaan  atau  keharusan menggunakan istilah baku dari keduanya, para akademisi lebih mengacu kepada istilah yang digunakan  oleh  ahli  hukum  konsumen  dari  Belanda  Hondius  yang  menggunakan  istilah hukum  konsumen.  Sampai  saat  ini  belum  banyak  pakar  yang  memberikan  perbedaan  antara kedua  jenis  istilah  tersebut  jika  mengacu  pada  UUPK  maka  yang  digunakan  adalah “perlindungan  konsumen”  sedangkan  dalam  hal  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen  dalam  perspektif  aturan  hukumnya,  dapat  digunakan  istilah  hukum  perlindungan konsumen (Aulia Muthiah, 2018, h. 39).
Hukum  konsumen  dan  hukum  perlindungan  konsumen  pada  hakikatnya  adalah  sama dan  tidak  perlu  dibedakan  satu  dengan  yang  lainnya.  Karena  kedua  hal  ini  bertujuan  untuk memberikan  pengaturan  gubungan  yang  seimbang  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen supaya  hak-hak  konsumen  terlindungi  tanpa  harus  melupakan  kewajibannya.  Bertitik  tolak dari  penetapan  asas-asas  hukum  perlindungan  konsumen  di  atas  tersebut  maka  hukum perlindungan  konsumen  dapat  diartikan  sebagai  serangkaian  norma  yang  bertujuan melindungi  kepentingan  konsumen  atas  pemenuhan  barang  dan  atau  jasa  yang  didasarkan kepada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan,  keselamatan konsumen, serta kepastian hukum (Aulia Muthiah, 2018, h. 41).

## Akibat Hukum Bagi Produk Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Pelabelan
Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional, terdapat kemajuan yang cukup besar di bidang  teknologi,  industri,  dan  perdagangan.  Sementara  dibalik  itu,  kedudukan  konsumen masih  sangat  lemah.  Pembangunan  yang  dilakukan  membawa  pula  akibat  sampingan  yang semakin  kompleks  yang  memerlukan  penanganan  serius,  khususnya  masalah  perlindungan konsumen.  Kebutuhan  hukum  dan  perkembangan  kesadaran  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  senantiasa berkembang  dinamis  sejalan  dengan  perkembangan pembangunan  bangsa  disegala  bidang.  Oleh  karena  itu,  pembinaan  hukum  harus  mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan dan  pembangunan  disegala  bidang,  sehingga  tercapai  ketertiban,  keadilan,  dan  kepastian hukum yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Adrian sutedi, 2008, h. 31).
Hukum  senantiasa  berkembang  dinamis. Bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum yang sesuai  dengan  hukum  hidup  ( the  living  law )  dalam  masyarakat,  tentu  sesuai  pula  atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjadi  dasar  dan  memelihara  ketertiban,  keadilan,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Hukum juga  berfungsi  mengabdi  kepada  masyrakat,  dalam  hal  ini  mengatur  tata  tertib  masyarakat, menjaga  agar  perilaku  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  hukum,  sehingga  kepentingan- kepentingannya  dilindungi  hukum.  Jika  perkembangan  kepentingan  masyarakat  bertambah,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 178

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
maka  harus  diikuti  pula  dengan  perkembangan  hukum,  sehingga  kebutuhan  hukum  dalam kehidupan masyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan.
Terlebih  lagi  dalam  era  globalisasi,  maka  hukum  harus  dapat  mendukung  tumbuhnya dunia  usaha  sehingga  mampu  menghasilkan  beraneka  ragam  barang  dan/atau  jasa  yang memiliki  kandungan  teknologi  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  banyak dan  sekaligus  mendapatkan  kepastian  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  diperoleh  dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Kerugian-kerugian yang diderita konsumen  merupakan  akibat  kurangnya  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen (Adrian sutedi, 2008, h. 32).
Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang di rencanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa  tanggung  jawab.  Pengaturan  perlindungan  konsumen  dilakukan  dengan:  (Adrian  sutedi, 2008, h. 63)
a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
d. Memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dari  praktik  usaha  yang  menipu  dan menyesatkan
e. Memadukan  penyelanggaraan,  pengembangan,  dan  pengaturan  perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.
Tanggung  jawab  produk  ( product  liability )  diartikan  sebagai  tanggung  jawab  atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan  barang-barang  konsumsi.  Termasuk  dalam  pengertian  produk  tersebut  tidak  semata- mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen suku cadang (Adrian sutedi, 2008, h. 64).
Alasan-alasan  mengapa  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability )  diterapkan dalam hukum tentang product liability adalah sebagai berikut: (Adrian sutedi, 2008, h.  68).
a. Di antara korban/ konsumen di satu pihak dan produseb di lain pihak, beban kerugian (risiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang- barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran.
b. Dengan  menempatkan/mengedarkan  barang-barang  di  pasaran,  berarti  produsen menjamin  bahwa  barang-barang  tersebut  aman  dan  pantas  untuk  dipergunakan  dan bimana terbukti tidak demekian, dia harus bertanggung jawab.
c. Sebenarnya  tanpa  menerapkan  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  pun  produsen  yang melakukan  kesahalan  tersebut  dapat  dituntut  melalui  proses  penuntutan  beruntun, yaitu  konsumen  kepada  pedagang  eceran,  pengecer  kepada  grosir,  grosir  kepada distributor, distributor kepada agen, agen kepada produsen. Penerapan strict  liability dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 179

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 166-184
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
Hukum  tentang product  liability ,  pihak  korban/konsumen  yang  akan  menuntut kompensasi  pada  dasarnya  hanya  diharuskan  menunjukkan  tiga  hal:  pertama,  bahwa  produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen; kedua, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan; ketiga, adanya kerugian. Namun, juga  diakui  secara  umum  bahwa  pihak  korban/konsumen  harus  menunjukkan  bahwa  pada wajtu  terjadinta  kerugian,  produk  tersebut  pada  prinsipnya  berada  dalam  keadaan  seperti waktudiserahkan oleh produsen (artinya tidak ada modifikasi-modifikasi).
Meskipun  sistem  tanggung  jawab  pada product  liability berlaku  prinsip strict liability , pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya, baik untuk seleruhnya atau untuk sebagian.  Hal-hal  yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen tersebut adalah sebagai berikut: (Adrian sutedi, 2008, h.  70).
a. Jika produsen tidak mengedarkan produknya ( put into circulation ).
b. Cacat  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut  tidak  ada  pada  saat  produk  diedarkan oleh produsen atau terjadinta cacat tersebut baru timbul kemudian.
c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis.
d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
e. Bahwa secara ilmiah dan teknis ( state of scientific an technical knowledge, state oof art defense ) pada saat produk diedarkan tidak mungkin cacat.
f. Dalam  hal  produsen  dari  suatu  komponen,  bahwa  cacat  tersebut  disebabkan  oleh desain dari produk itu sendiri di mana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen tersebut.
g. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turur menyebabkab terjadinya kerugian tersebut ( contributory negligence )
h. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh Acts of God atau force majeur.
Produsen  maupun  penjual  (penyalur)  berkewajiban  menjamin  kualitas  produk  yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan jaminan ( warranty ) atas kualitas produk ini adalah suatu  jaminan  atau  generasi  bahwa  barang-barang  yang  dibeli  akan  sesuai  dengan  standar kualitas produk tertentu. Jika standard itu tidak dipenuhi, maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.
Jaminan  atas  kualitas  produk  dapat  dibedakan  atas  dua  macam,  yaitu  sebagai  berikut: (Adrian sutedi, 2008, h. 75)
a. Express warranty (jaminan secara tegas)
Express warranty adalah suatu jaminan atas kualitas produk, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dengan adanya express warranty ini, berarti produsen sebagai pihak  yang  menghasilkan  barang  (produk)  dan  juga  penjual  sebagai  pihak  yang menyalurkan  barang  atau  produk  dari  produsen  atau  pembeli  bertanggung  jawab untuk  melaksanakan  kewajibannya  terhadap  adanta  kekurangan  atau  kerusakan dalam  produk  yang  dipasarkan.  Dalam  hal  demikian,  konsumen  dapat  mengajukan tuntutannya berdasarkan adanya wanprestatie.
b. Implied warranty
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 180

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 166-184
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
Implied  warranty adalah  suatu  jaminan  yang  dipaksakan  oleh  Undang-Undang  atau hukum,  sebagai  akibat  dari  penjualan  barang-barang  dalam  keadaan  tertentu.  Jadi, dengan implied warranty, dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual,  kecuali  dinyatakan  lain.  Misalnya,  kewajiban  penjual  untuk  menanggung adanya cacat tersembunyi ( verborgen gebrek ) pada barang yang dijualnya, meskipun ia  tidak  mengetahui  adanya  cacat  tersebut,  kecuali  jika  ia  dalam  keadaan  demikian telah  minta  diperjanjikan  bahwa  ia  tidak  diwajibkan  menanggung  suatu  apa  pun (Pasal 1506 KUH Perdata).
Konsumen dan pelaku usaha adalah menjadi subjek pada kajian perlindungan konsumen selain  konsumen  dan  pelaku  usaha  ada  satu  hal  menarik  yang  harus  dibahas  yaitu  tentang produk.  Produk  merupakan  suatu  objek  transaksi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen produk dapat berupa batrang dan jasa.
Menurut  pasal  1  angka  4  UUPK  produk  yang  berupa  barang  adalah  “Barang  adalah setiap  benda,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen”.  Adapun  tentang  produk  berupa  jasa menurut  UUPK  pada  pasal  1  angka  5  menyatakan  bahwa  “jasa  adalah  setiap  layanan  yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”
Pemakaian  teknologi  yang  makin  baik,  di  satu  sisi  memungkinkan  produk  mampu membuat  produk  beraneka  macam  jenis,  bentuk,  kegunaan,  maupun  kualitasnya  sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian  tebesar  lapisan  masyarakat.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain  penggunaan  teknologi memungkinkan  dihasilkannya  produk  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  keamanan  dan keselamatan  pemakai  sehingga  menimbulkan  kerugian  kepada  konsumen  (Janus  Sidabalok, 2014, h. 15).
Upaya  pemerintah  untuk  melindungi  konsumen  dari  produk  yang  merugikan  dapat dilaksanakan  dengan  cara  mengatur,  mengawasi,  serta  mengendalikan  produksi,  distribusi, dan  peredaran  produk  sehingga  konsumen  tidak  dirugikan,  baik  kesehatannya  maupun keuangannya.
Berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dan  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan,  maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah: (Janus Sidabalok, 2014, h. 19)
a. Registrasi dan penilaian
b. Pengawasan produksi
c. Pengawasan distribusi
d. Pembinaan dan pengawasan usaha
e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.
Peranan  pemerintah  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  maka  dikategorikan  sebagai pernana yang berampak jangka panjang sehingga perly dilakukan secara kontinu memberikan penerangan,  penyuluhan,  dan  pendidikan  bagi  semua  pihak.  Dengan  demikian,  tercipta
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 181

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
lingkungan  usaha  yang  sehat  dan  berkembangnya  pengusaha  yang  bertanggung  jawab. Termasuk  di  sisni  menciptakan  pasar  yang  kompetitif  dengan  berangsur-angsur menghilangkan  monopoli  dan  proteksi.  Dalam  jangka  pendek,  pemerintah  dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.
Posisi  ketiga  pihak  terkait,  yaitu  produsen-pelaku  usaha,  konsumen,  dan  pemerintah, masing-masing adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai keserasian dan  keharmonisan  dalam  kegiatan  ekonomi.  Pemerintah  ditugaskan  untuk  mengatur  hal tersebut  berdasarkan  Pasal  33  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  dapat melaksanakannya  melalui  pembuatan  peraturan  dan  pengawasan  pelaksanaan  peraturan- peraturan itu.
Peraturan-peraturan  yang  dimaksud  adalah  peraturan  yang  juga  mengikat  pemerintah sehingga  tidak  muncul  kolusi  antara  pengusaha  dan  pemerintah  yang  dapat  merugikan konsumen  (Janus  Sidabalok,  2014,  h.  20).  Berkaitan  dengan  produk,  cacat  dapat  ditemukan dalam  tiga  tahapan  klasifikasi  menurut  tahap-tahap  produksi,  yaitu  kerusakan  produk, kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai. Produk dapat dikategorikan cacat apabila produk itu rusak, atau desainnya tidak sesuai dengan seharusnya, atau informasi yang menyertai produk itu tidak memadai.
Apabila  ditemukan  obat  yang  tidak  memenuhi  standar  pelabelan  yang  sudah disyaratkan, maka BPOM pusat akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan, dan pemberentian  kegiatan.  Untuk  menghindari  kemungkinan  adanya  produk  yang  cacat  atau berbahaya,  maka  perlu  di  tetapkan  standard  minimal  yang  harus  dipedomani  dalam berproduksi  untuk  menghasilkan  produk  yang  yang  layak  dan  aman  untuk  dipakai.  Usaha inilah yang disebut dengan standarisasi.
Menurut  Gandi,  standarisasi  adalah  proses  penyusunan  dan  penerapan  aturan-aturan dalam  pendekatan  secara  teratur  bagi  kegiatan  tertentu  untuk  kemanfaatan  dan  dengan  kerja sama  dari  semua  pihak  yang  berkepentingan,  khususnya  untuk  meningkatkan  penghematan menyeluruh  secara  optimum  dengan  memperhatikan  kondisi  fungsional  dan  persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman.
Dengan  demikian,  standarisasi  berfungsi  membantu  menjembatani  kepentingan konsumen dan produsen-pelaku usaha dengan menetapkan standard produk yang tepat dapat memenuhi  kepentingan  dan  mencerminkan  aspirasi  kedua  belah  pihak.  Dengan  adanya standarisasi produk ini akan memberi manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen (Janus Sidabalok, 2014, h. 16).
Standarisasi  ini  berkaitan  erat  dengan  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidak memenuhi  syarat  mutu,  khususnya  obat  dan  makanan,  dapat  menimbulkan  malapetaka  bagi konsumen.  Selain  merugikan  konsumen  dari  segi  finansial,  barang  yang  tidak  memenuhi syarat mutu tersebut dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum.
Standarisasi  ini  bertujuan  untuk  menekan  angka  tentang  cacat  produk.  Untuk menghindari  kemungkinan  adanya  cacat  produk  maka  ditetapkan  standarisasi  minimal  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 182

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
harus  dipedomani  dalam  memproduksi  suatu  barang.  Suatu  produk  dapat  dikatakan  cacat apabila  produk  itu  rusak,  atau  desainnya  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya,  atau  karena informasi  yang  menyertai  produk  tidak  sesuai.  Sehingga  kecacatan  pada  suatu  produk  dapat membahayakan konsumen.
Standarisasi  produk  ini  berkaitan  erat  dengan  keamanan  dan  keselamatan  konsumen yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi, produk  yang tidak  memenuhi  syarat  mutu,  khususnya  obat,  dapat  menimbulkan  malapetaka  bagi konsumen.  Selain  merugikan  konsumen  dari  segi  finansial,  barang  yang  tidak  memenuhi syarat  mutu  tersebut  dapat  pula  mengancam  keamanan  dan  keselamatan  masyarakat  umum. Manfaat standarisasi produk adalah:
a. Pemakaian  bahan  secara  ekonomi,  perbaikan  mutu,  penurunan  ongkos  produksi,  dan penyerahan yang cepat.
b. Penyederhanaan pengiriman dan penanganan barang.
c. Perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan.
d. Interchangeability komponen kemungkinan subcontracting
e. Keselamatan kehidupan dan harta.
Jadi  tujuan  utama  adanya  standarisasi  produk  adalah  untuk  memberikan  gambaran kepada  para  pelaku  usaha  supaya  memproduksi  suatu  barang  lebih  berhati-hati  karena dikhawatirkan  produk  yang  sudah  diproduksi  ini  akan  membahayakan  keselamatan  para konsumen yang mengonsumsinya.
Ketentuan-ketentuan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi diperhatikan oleh pelaku  usaha  obat  yang  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 106 menyebutkan:
a. Sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  hanya  dapat  diedarkan  setelah  mendapat  izin edar;
b. Penandaan  dan  informasi  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  harus  memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintah penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, dapat  disita  dan  dirumuskan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 14 menyebutkan:
a. Setiap  fasilitas  distribusi  atau  penyalurkan  sediaan  farmasi  berupa  obat  harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab;
b. Apoteker  sebagai  penanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayah  (1)  dapat dibantu oleh apoteker pendaping dan atau tenaga teknis kefarmasian;
Lebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 16 PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ini yaitu:
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 183

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 166-184
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3158
a. Dalam  melakukan  pekerjaan  kefarmasian,  apoteker  sebagiamana  dimaksud  dalam Pasal 14 harus menetapkan standard prosedur operasional.
b. Standar  prosedur  operasional  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  diperbaharui  secara terus  menerus  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dibidang farmasi.
Ketentuan-ketentuan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  setiap  orang  atau  pelaku  usaha  obat wajib  memiliki  izin  untuk  memproduksi  atau  mengedarkan  produknya  dan  harus  memiliki keahlian  dibidang  apoteker  atau  dibantu  oleh  seorang  apoteker  secara  mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang farmasi.

## KEIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat yang tidak sesuai  dengan label  merupakan  kepentingan  masyarakat,  oleh  karena  itu  menjadi  harapan  bagi  semua masyarakat  di  setiap  Negara  yang  ada  di  dunia  untuk  dapat  mewujudkannya.  Wujud  dari perlindungan  konsumen  adalah  dari  berbagai  hubungan  yang  satu  sama  lain  saling  terkait. Hubungan  antara  konsumen,  pelaku  usaha  dan  pemerintah.  Yang  dimana  hubungan  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen  merupakan  hubungan  yang  terus  menerus  dan berkesinambungan.  Perlindungan  konsumen  yang  di  lakukan  BPOM  hanya  berdasarkan peringatan-peringatan  atau  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha.  BPOM  melindungi konsumen  dengan  cara  semua  produsen  obat  harus  membuat  label  informasi  yang  disebut penandaan harus selengkap mungkin, jelas dan tidak menyesatkan.
Akibat  bagi  produk  obat  yang  tidak  memenuhi  standar  pelabelan  adalah  apabila ditemukan obat yang tidak memenuhi standar pelabelan yang sudah disyaratkan, maka BPOM pusat  akan  memberikan  sanksi  administratif  berupa  peringatan,  dan  pemberentian  kegiatan. Untuk  menghindari  kemungkinan-kemungkinan  adanya  produk  yang  tidak  sesuai  dengan label  yang  beredar,  maka  perlu  ditetapkan  standart  minimal  yang  harus  dipedomani  dalam memproduksi suatu produk yang layak dan aman untuk dipakai/dikonsumsi.

## Saran
Sebaiknya konsumen harus lebih teliti untuk membeli obat yang sudah beredar, karena pada  kenyataannya  minimnya  pengetahuan  konsumen  akan  perlindungan  konsumen menjadikan  konsumen  sebagai  pihak  yang  dirugikan  dalam  segala  aspek.  Sebaiknya pengawasan  yang  di  lakukan  BBPOM  terhadap  peredaran  obat  di  kota  medan  perlu  di tingkatkan tidak hanya menunggu dari keluhan konsumen, tetapi harus berperan aktif dalam mengawasi segala bentuk penjualan atau peredaran obat.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 184

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU

## DAFTAR PUSTAKA
Barkatullah, Halim Abdul. (2010). Hak-Hak Konsumen . Bandung: Nusa Media.
Harianto,  Dedi.  (2010). Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Iklan  yang Menyesatkan. Bogor: Ghalia Indonesia.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Kristiyanti,  Tri.,  &  Calina,  Siwi.  2008. Hukum  Perlindungan  Konsumen. Jakarta:  Sinar Grafika.
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muthiah, Aulia. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Paper Plane.
Nasution, Az. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Yogyakarta: Diadit Media.
Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  12  Tahun  2018  Tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknisi  Lingkungan  Badan  pengawas  Obat  dan Makanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Rahmawati,  Nur  Intan,  dkk.  (2014). Win-Win  Solution  Sengketa  Konsumen .  Jakarta:Pustaka Yustisia.
Seokanto, Sorejono., & Muji, Sri. (1996). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Seokanto,  Sorejono.,  &  Muji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers.
Sidabalok,  Janus.  (2014). Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia. Bandung:  Citra Aditiya Bakti.
Sutedi,  Adrian.  (2008). Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.