## PETANI MELAWAN PERKEBUNAN: PERJUANGAN AGRARIA DI JAWA TENGAH 1
Siti Rakhma Mary Herwati*
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: One of current agrarian struggles in Central Java is between peasants against plantation estates. This paper explicates four land conflict cases, and discusses varied responses of the state institutions to deal with land conflicts. This paper start by showing the ways in which, after the fall of the authoritarian regime of Suharto in 1998, rural poor took the land back, which previously controlled by plantations. They believed the reclaimed lands belong to them as heirs. The Reformasi provided political opportunity for rural poor in various regions to do Aksi Reklaiming, and got legitimacy for their actions. However, the plantation companies fought back, including by using legal and non-legal strategies. The paper shows in detail the trajectory of each conflict and efforts to handle it, and put them in comparison one to another.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: agrarian conflicts, reclaiming action, Central Java.
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Salah satu perjuangan agraria di Jawa Tengah saat ini adalah antara petani melawan perusahaan-perusahaan perkebunan. Paper ini menjelaskan 4 kasus konflik tanah dan membahas respon institusi-insitusi negara dalam menangani konflik-konflik tersebut.  Dengan menceritakan akar konfliknya dalam sejarah kolonial, paper ini menunjukkan, bagaimana masyarakat miskin pedesaan mengambil kembali tanah-tanah mereka yang sebelumnya dikuasai perkebunan-perkebunan sejak jatuhnya Soeharto pada 1998. Mereka meyakini bahwa tanah yang mereka klaim tersebut adalah milik mereka sebagai ahli waris. Masa Reformasi menyediakan kesempatan politik bagi masyarakat miskin pedesaan di beberapa daerah untuk melakukan Aksi-aksi Reklaiming, dan mengusahakan legitimasi atas aksi-aksi mereka. Merespon petani, perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut melawan mereka, termasuk dengan menggunakan strategi hukum dan non-hukum. Paper ini menunjukkan secara rinci perjalanan  dari konflik dan penanganannya, dan meletakkannya dalam perbandingan satu dengan yang lain.
Kata K Kata K Kata K Kata K Kata Kunci unci unci unci unci: perjuangan agraria, konflik tanah, Jawa Tengah.

## A. Pengantar
“Kami juga berencana untuk menggugat Bupati Siti Nurmarkesi (Dra Siti Nurmarkesi) yang telah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) perpanjangan HGU atas tanah tersebut. Dulu tanah yang dikelola milik PT KAL tersebut adalah milik warga, setelah habis HGU mestinya dikembalikan kepada warga.’’ (Suara Merdeka, 26 November 2009).
Konflik tanah antara petani Desa Trisobo dengan PT KAL sebagaimana petikan berita di atas hanyalah salah satu dari puluhan konflik serupa di Jawa Tengah. LBH Semarang, sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang advokasi hukum dan hak asasi manusia, mencatat bahwa sampai akhir tahun 2011 terjadi 46 kasus di Jawa Tengah, yang mencakup konflik antara petani dengan pengusaha perkebunan, dan dengan Perhutani.
1 Judul ini diinspirasikan oleh judul buku klasik studi agraria Indonesia: Karl  Pelzer. 1982. Planters against Peas- ants: The Agrarian Struggle in East Sumatra, 1947-1958 . ‘s- Gravenhage: M. Nijhoff. Perspektif yang ditampilkan di sini berangkat dari aksi-aksi kolektif petani dalam melawan perkebunan dari waktu ke waktu. Sebagian materi artikel ini pernah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Penguasaan Tanah di Jakarta pada 12 Oktober 2004 dan Workshop di LIPI pada 11 Januari 2012. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada Noer Fauzi Rachman, PhD atas komentar kritis, editing, dan masukan-masukannya dalam penulisan artikel ini.
* Penulis adalah Koordinator Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik pada Perkumpulan Pembaruan Hukum dan Masyarakat Berbasis Ekologis (HuMa) Jakarta.
Siti Rakhma Mary Herwati: Pertani Melawan Perkebunan .....: 142-156
Akar historis dari kasus-kasus  konflik tanah perkebunan itu bermula dari perampasan-pe- rampasan tanah petani oleh perusahaan-peru- sahaan perkebunan di zaman Hindia Belanda. Perusahaan-perusahaan perkebunan itu mun- cul, sejak berlakunya Agrarische Wet 1870. Agra- rische Wet dan peraturan pemerintah pelaksa- nanya ( Agrarische Besluit ) telah melapangkan jalan pengusaha Belanda dalam mendapatkan konsesi untuk menginvestasikan modal di sektor perkebunan. Agrarische Wet memberi wewe- nang kepada Kerajaan Belanda untuk melepas- kan hak penguasaan rakyat atas tanah-tanah yang digolongkan terlantar ( woeste gronden ) maupun tanah yang sedang digarap rakyat un- tuk kemudian memberikannya kepada pengu- saha perkebunan dengan hak erfpacht yang berjangka 75 tahun. 2 Pada masa itu banyak petani kehilangan tanah.
Makalah ini hendak membahas konsekuensi dari aksi-aksi petani pada awal masa Reformasi untuk mengambil kembali tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai perusahaan-perusahaan perkebunan. Pada masa reformasi 1998, para petani di berbagai daerah menduduki tanah- tanah perkebunan yang mereka yakini sebagai pernah menjadi milik mereka sebagai ahli waris. Tak terkecuali para petani di empat lokasi pene- litian ini. Mereka menduduki tanah, menggarap, dan menanaminya dengan berbagai tanaman pangan. Tetapi, perusahaan perkebunan tak begi- tu saja membiarkan pendudukan dan pengga- rapan lahan itu. Mereka melaporkan para petani itu ke polisi, memobilisasi preman untuk meng- intimidasi para petani, atau menggugat para tokoh petani ke pengadilan. Akibatnya, tak semua aksi reklaiming berhasil mengembalikan tanah petani.
Dalam keempat kasus yang dibahas, para petani meminta dan mendapatkan bantuan
hukum dari LBH Semarang. LBH Semarang memandang penyelesaian konflik di luar penga- dilan memberikan peluang untuk para petani mendapatkan penyelesaian yang lebih adil. 3 Meski demikian, penyelesaian kasus tanah akhir- nya sampai juga di ranah litigasi. Ini terjadi ketika polisi menangkap tokoh-tokoh petani, menyidik- nya, dan mengirim kasus dan terdakwanya ke kejaksaaan, dan jaksa menghadapkan terdakwa dan kasusnya ke muka pengadilan.
Tulisan ini membahas perjalanan perjuangan agraria para petani di empat kasus dalam berkon- flik dengan perkebunan-perkebunan di Jawa Tengah, termasuk penggunaan jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Adapun perusahaan- perusahaan perkebunan yang dihadapi petani di empat kasus ini adalah PT. Pagilaran di Kabu- paten Batang, PTPN IX di Kabupaten Kendal, PT. Sinar Kartasuran di Kabupaten Semarang, dan PT. Karyadeka Alam Lestari (KAL) di Ka- bupaten Kendal. Penulis adalah pengacara LBH Semarang untuk para petani di empat kasus itu sejak tahun 2000 sampai 2011. Dengan demikian, penulis memiliki akses yang dalam dan luas terhadap seluruh perjalanan keempat kasus ter- sebut, termasuk melalui wawancara dan perca- kapan dengan tokoh-tokoh petani, penelusuran arsip, partisipasi dalam arena pengadilan maupun non-pengadilan, dan lainnya.

## B. Perjalanan Perjuangan Agraria Petani melawan Perkebunan
Jauh sebelum datangnya perusahaan perke- bunan ke Pagilaran pada sekitar tahun 1918-1925, para petani Pagilaran telah membuka tanah untuk dijadikan lahan pertanian dan pemu- kiman. Sejumlah sesepuh Desa Pagilaran dian- taranya Sutomo (alm), Mukhlas (alm, bekas Petugas Keamanan PT Pagilaran dan saksi
2 Cf. Soetandyo Wignyosoebroto dalam Ricardo Simarmata. 2002. Kapitalisme Perkebunan . Yogyakarta: In- sist Press,  hal 9.
3 Lihat: Mary, Rahma dan Muhadjirin. 2008. Konflik Agraria di Jawa Tengah dan Penyelesaian Non-Litigasi . Semarang: LBH Semarang.
pengusiran warga tahun 1966), Dirjo, menutur- kan cerita turun-temurun tentang pembukaan lahan tersebut. Menurut mereka, para sesepuh mereka telah membuka lahan sebelum datang- nya Londo (Belanda). Paguyuban Petani Korban PT Pagilaran (P2KPP), organisasi tani lokal di Pagilaran yang berdiri tahun 1999, dalam Riwa- yat Asal-Usul Tanah Pagilaran menulis: pada 1878 masyarakat membuka tanah untuk lahan per- tanian. Pada waktu itu tanah-tanah di Pagilaran masih berupa hutan belantara, penduduknya masih jarang, dan mereka membuat rumah di dekat lahan pertanian masing-masing. 4
Sementara di Desa Kalisari yang secara geo- grafis terletak di bawah Desa Pagilaran — sebelum dijadikan areal perkebunan oleh Belanda — terda- pat kampung asli warga Kalisari yang bersisian dengan kuburan warga. Lokasi kuburan tersebut sampai saat ini berada di tengah areal perkebunan dan masih dipergunakan warga Desa Kalisari.
Namun seiring kedatangan perusahaan Belan- da, para petani kehilangan tanah-tanah garapan- nya, karena perusahaan mengambil alihnya secara paksa. Proses penyewaan berlangsung dengan kekerasan setelah perusahaan Belanda memeta- kan tanah-tanah untuk lahan perkebunan. Suto- mo menuturkan: dengan memanfaatkan aparat desa setempat, pengusaha Belanda membodohi para petani dalam proses penyewaan lahan. Pe- nelitian Anton Lucas memperkuat hal ini. Di seki- tar tahun 1920-an, berdiri industri gula kolonial di Karesidenan Pekalongan. Untuk menjamin kebutuhan pabrik akan lahan-lahan sawah, pe- merintah menetapkan luas tanah yang harus disewakan di setiap desa. Untuk itu Pemerintah Hindia Belanda menggunakan elit birokratis se- tempat (Kepala Desa atau Pangreh Praja) untuk memaksa para petani menyewakan tanahnya. 5
Pemaksaan seperti ini juga dialami oleh warga Desa Gondang, Kalisari, Bawang, dan Bismo. Seorang petani Desa Gondang, Minto Samari (alm) mengungkapkan bahwa lahan-lahan pertanian yang dibuka oleh para orang tua mere- ka diambil alih oleh perusahaan perkebunan dengan cara disewa paksa. Penyewaan itu dilaku- kan dengan mengganti rugi tanaman yang masih berdiri dengan uang yang jumlahnya tidak seimbang. Selanjutnya, hampir semua tanah ga- rapan dan pemukiman petani yang telah disewa perusahaan Belanda dikosongkan.
Pada 1918, perusahaan perkebunan tersebut mulai mengeksploitasi tanah Pagilaran. Mereka datang untuk mencari dan menanam pohon- pohon kina di sekitar hutan. Mereka menanam pohon-pohon kina di Karangnangka dan Kali Kenini. Setahun kemudian, yaitu 1919, mereka mengukur tanah-tanah garapan para petani dan membuatkan surat hak kepemilikan tanah ( pethok ). Setelah surat pethok jadi, dengan janji menyewa tanah, para petani di Blok Pekan- dangan (Desa Bismo), Blok Karangsari (Desa Bawang) diusir dari lahannya. 6
Mula-mula pengusaha Belanda menanam pohon-pohon kina dan kopi. Kemudian meng- gantinya dengan tanaman teh. Ide penanaman teh ini muncul ketika pengusaha Belanda mengetahui Mak Sitas membawa biji teh dari Desa Tujungsari (Wonosobo). Pengusaha Belan- da itu kemudian membeli biji teh itu untuk pem- bibitan. Pembibitan itu berhasil, lalu si pengusaha mengganti perkebunan kopi dengan perke- bunan teh. Ia menjadikan para petani yang telah kehilangan tanah sebagai buruh di lahan-lahan perkebunan itu. Dari catatan resmi PT Pagilaran, diketahui bahwa pada 1880 sebuah maskapai Belanda mendirikan perkebunan Belanda. Pada
4 P2KPP, 1999, Riwayat Asal-Usul Tanah Pagilaran :
Naskah Kampanye Advokasi , tidak diterbitkan
5 Lucas, E. Anton, 1989, One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah , Resist Book, Yogyakarta, hal 18.
6 Divisi Pertanahan LBH Semarang, Naskah Gelar Perkara Tanah PT Pagilaran di Mapolda Jawa Tengah , 21 Agustus 2000.
Siti Rakhma Mary Herwati: Pertani Melawan Perkebunan .....: 142-156
1922 pemerintah Kolonial Inggris membelinya dan menggabungkannya dengan Pamanukan and Tjiasem Land’s PT (P&T Land’s PT).
Sejarah para petani Pagilaran membuka lahan pertanian dan permukiman ini tak jauh berbeda dari sejarah para petani Dusun Kali- dapu, Kabupaten Kendal dalam membuka tanah pertanian dan permukiman. Namun terdapat perbedaan masa pengambilalihan tanah-tanah garapan petani Dusun Kalidapu dengan tanah petani Pagilaran. Sejarah konflik agraria para petani Dusun Dusun Kalidapu, Kabupaten Ken- dal, diawali sebelum tahun 1940-an, ketika warga Dusun Kalidapu, Desa Kaliputih, Kecamatan Singo- rojo, Kabupaten Kendal yang berjumlah kurang lebih 100 KK (Kepala Keluarga) membuka hutan belantara (menurut bahasa setempat disebut alas gung lewang lewung ). Dalam prof il organisasi Kerukunan Warga Kaliputih (1998) dituliskan: pada saat itu warga tidak berani sendirian me- masuki alas (hutan), karena sangat berbahaya.
Setelah membuka lahan, mereka membagi tanah tersebut menjadi lima blok, yakni blok A, B, C, D dan E. Blok-blok inilah yang sekarang dinamakan Giri Salam, Cilapar, Kedung Bogor, Kedung Kendil dan Munggang. Selanjutnya para petani mengolah tanah hasil membuka hutan tersebut hingga menjadi tanah garapan yang subur dan menanam ketela, padi gogo, jagung, pisang, durian, nangka, rambutan  dan tanaman lainnya yang menghasilkan.
Luas hutan belantara yang mereka buka ada- lah kurang lebih 80–100 hektar. Hutan belantara itu membentang dari Giri Salam, Cilapar, Kedung Bogor, Kedung Kendil sampai Mung- gang. Rata-rata petani menggarap lahan seluas antara 0,5 hektar sampai 1 hektar. Sebagian hasil panen mereka konsumsi sendiri, sebagian lain- nya di- barter dengan para pedagang dari Kali- wungu dan Boja (Kabupaten Kendal) yang datang ke Dusun Kalidapu. Di masa revolusi 1947-1949, selain menggarap tanah dan berdagang di pasar
tradisional, para petani dan warga Dusun Kalidapu membantu para pejuang Republik yang bermarkas di Dusun Kalidapu melawan Belanda.
Sementara itu di Kabupaten Semarang, seja- rah lahan yang dikuasai oleh  PT Sinar Kartasura dimulai pada sekitar tahun 1930, yaitu ketika Belanda masuk ke Bandungan. Dari penuturan para sesepuhnya, diketahui pada tahun 1930-an tanah-tanah — yang sekarang merupakan tanah- tanah sengketa — yang terletak di tiga desa itu merupakan lahan kosong dan semak belukar ( bero ). Pada waktu itu, secara hampir bersamaan para investor datang dan membuka usaha perke- bunan. Tak ada yang bisa menjelaskan apakah pengusahaan lahan itu telah dimusyawarahkan dengan masyarakat sekitar dan telah ada ganti rugi penggarapan atau belum. Warga sendiri merasa tak pernah sama sekali diajak bermusyawarah.
Sukadi — warga Dusun Talun, Desa Candi, Bandungan — mengatakan pada  tahun 30-an lahan itu masih berupa tanah kosong dan semak belukar. Pada tahun 1932 tiba-tiba Tuan Van Harten menguasainya dan menanaminya dengan kopi, akasia, dan serai. Di lahan yang dikuasai Van Harten, seorang Jepang bernama Takeshi juga mengusahakan tanaman bunga. Pada tahun 1935 lahan tersebut dinamai persil Langenharjo. Hanya sampai tahun 1942 — saat dimulainya kolonialisme Jepang — Van Harten mengelola lahan tersebut. Ketika Jepang berku- asa, ia tinggalkan lahan tersebut begitu saja dan kemudian diduduki oleh laskar rakyat yang ikut berjuang mengusir penjajah bersama-sama war- ga sekitar kebun. Setelah kemerdekaan, khusus- nya setelah laskar rakyat pergi, masyarakatlah yang secara optimal menggarap lahan tersebut. Kemu- dian masing-masing Kepala Desa setempat mem- beri para penggarap surat warna jambon (warna merah muda) yang biasa disebut letter D . 7
7 Data ini diperoleh dari profil kasus PT Sinar Kartasura, disusun oleh LBH Semarang di tahun 2000.
Di Desa Trisobo, tanah-tanah garapan petani hasil membuka hutan, disewa secara paksa oleh pemerintah kolonial Belanda disekitar tahun 1920. Tanah garapan petani kemudian beralih menjadi perkebunan P&T Lands milik Inggris. Perusahaan ini menanam kopi, kakao, dan randu.

## 1. Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945
Selama pendudukan Jepang segala kegiatan masyarakat ditujukan untuk menopang usaha perang. Hal itu berlaku pula bagi bidang ekonomi dan perkebunan. 8 Untuk menambah hasil bumi, Jepang memperluas tanah pertanian rakyat dengan mengurangi tanah-tanah perkebunan. Kemudian diatas lahan-lahan lebih ditanami padi dan tanaman pangan lainnya. 9
Para pengusaha perkebunan Belanda di Pagilaran — setelah Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat — segera meninggalkan atau membakar tanah-tanah perkebunannya, akibatnya banyak tanah menjadi terlantar. Para sesepuh menuturkan, pemerintah Jepang kemu- dian menginstruksi para petani untuk menanami lahan-lahan tersebut dengan jagung dan palawija lainnya. Sebagian dari hasil panennya dijadikan bahan pangan tentara Jepang. Hal yang sama terjadi di Dusun Kalidapu, Kabupaten Kendal, Desa Trisobo, dan Desa Bandungan, Kabupaten Semarang. Tetapi selain mensuplai bahan pangan tentara Jepang, di ketiga tempat itu para petani secara sembunyi-sembunyi men- suplai bahan makanan untuk para pejuang ke- merdekaan (laskar rakyat).
Para petani terus menggarap lahan sampai berakhirnya kekuasaan Jepang pada tahun 1945. Namun setelah itu Belanda mencoba masuk lagi
ke perkebunan. Di Pagilaran, para pejuang Re- publik membakar aset-aset perusahaan Belanda dan akibatnya perkebunan teh hancur. Tetapi Belanda membangun lagi perkebunan dan pabriknya di luar tanah-tanah yang digarap petani.

## 2. Masa Revitalisasi Perkebunan
Masa revitalisasi perkebunan yang dimulai tahun 1956 merupakan periode sejarah yang menentukan bagi pemerintah Republik untuk menguasai aset-aset bangsa Indonesia yang sebe- lumnya dikuasai para penjajah. Bagi petani, masa nasionalisasi hanya menyisakan persoalan pan- jang, karena tercerabutnya tanah garapan mere- ka, bukan oleh Belanda, tetapi oleh bangsa sen- diri.
Setelah pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indo- nesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 29 Desember 1949, Belanda menyerahkan seluruh harta milik bangsa Belan- da yang ada di Indonesia termasuk aset-aset perkebunan. Dalam perundingan KMB tersebut, selain penyerahan kedaulatan kepada Indone- sia, ada satu pasal tentang Aturan Peralihan yang merugikan kerjasama antara Belanda dan Indo- nesia, yaitu persoalan Irian Barat. Peraturan Peralihan, yang dibuat atas anjuran Komisi PBB, tidak memberi kejelasan mengenai kedaulatan Indonesia atas Irian Barat. Para perunding hanya bicara tentang dipertahankannya keadaan sta- tus quo atas karesidenan Irian Barat dengan ketentuan, setahun setelah penyerahan kedau- latan akan diadakan perundingan antara kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) untuk menentukan status ketatanegaraan daerah itu. Dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan: “Irian Barat adalah bagian Republik Indonesia, bukan besok atau lusa, melainkan sekarang, pada saat ini ”. Lebih lanjut ia mengatakan kekuasaan de 8 Sartono Kartodirjo dan Djoko Suryo, op.cit , hlm. 161.
9 Tauchid dalam Mubyarto dkk (eds.), op.cit , hlm. 49.
Siti Rakhma Mary Herwati: Pertani Melawan Perkebunan .....: 142-156
facto Belanda atas Irian Barat hanya diakui untuk tahun ini. Bila dalam tahun ini jalan perun- dingan tidak tercapai, akan terjadi sengketa besar atas pulau itu. 10
Sengketa besar yang diucapkan Soekarno akhirnya menjadi kenyataan, yaitu ketika pada 29 November 1957 Indonesia gagal memperoleh dukungan dalam pemungutan suara di PBB tentang masalah Irian Barat. Perdana Menteri Djuanda mendesak bangsa Indonesia agar tetap mengobarkan semangat juang demi merebut kembali Irian Barat melalui “jalan lain”. Terjadilah beberapa pemogokan di perusahaan-perusahaan Belanda. Bahkan buruh-buruh mengambil alih beberapa perusahaan Belanda. Tetapi pada tang- gal 9 Desember 1957, Djuanda selaku pimpinan tertinggi militer mengeluarkan sebuah peraturan yang menempatkan semua perkebunan Belanda termasuk pabrik, fasilitas penelitian pertanian, semua bangunan lainnya, harta tetap dan harta tidak tetap dalam yurisdiksi Republik Indone- sia. Dan untuk itu ia memberi wewenang kepada Menteri Pertanian untuk mengeluarkan pera- turan yang perlu. Menteri Pertanian, melalui peraturan yang dikeluarkan pada hari berikut- nya, menempatkan perkebunan-perkebunan Belanda dalam pengawasan teknis sebuah orga- nisasi baru, Pusat Perkebunan Negara  Baru (PPN-Baru). Cikal bakal PPN-Baru adalah Pusat Perkebunan Negara (PPN) dan Jawatan Perke- bunan.
Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1957, Jenderal A.H. Nasution (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) selaku Penguasa Militer Pusat, mengeluarkan sebuah peraturan yang ditujukan kepada segenap Penguasa Militer Daerah untuk mengambil alih pelaksanaan semua perusahaan Belanda yang ada dalam masing-masing wilayah
militer mereka atas nama Republik Indonesia. 11
Dalam penjelasannya di depan wakil-wakil asosiasi perkebunan Belanda pada tanggal 10 Desember 1957, Menteri Pertanian Sadjarwo menjamin tak akan ada nasionalisasi perusaha- an-perusahaan Belanda. Hak milik perusahaan- perusahaan Belanda tetap pada pemiliknya, yakni orang-orang Belanda, namun di bawah penga- wasan PPN-Baru. Tetapi pada tanggal 27 Desem- ber 1957, Presiden Sukarno menandatangani UU Nomor 86 Tahun 1957 mengenai “Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indo- nesia” . Nasionalisasi ini merupakan bagian dari perjuangan membebaskan Irian Barat dan harus dianggap sebagai kebijaksanaan pembatalan persetujuan KMB. Sementara pasal 2 mengatur ganti rugi bagi pemilik lama dan memberikan hak bagi pemilik lama untuk mencari penye- lesaian hukum jika ganti rugi tidak memuaskan. 12 Di Kabupaten Batang, setelah revolusi kemer- dekaan, perusahaan perkebunan Belanda masih menguasai tanah perkebunan seluas 450 hektar di luar tanah garapan petani. Namun tujuh tahun setelah keluarnya UU Nomor 86 Tahun 1957 tentang “Nasionalisasi Perusahaan-Perusa- haan Milik Belanda di Indonesia” , perkebunan P&T Land’s tersebut dinasionalisasi. Para saksi sejarah mengungkapkan dahulu pada tahun 1963 warga dari kelima desa merebut lahan tersebut dari Inggris. Waktu itu luasnya sekitar 663 ha. Tetapi pada 1964 pemerintah menyerahkannya kepada UGM melalui Fakultas Pertanian. Penye- rahan ini adalah bentuk kebijakan pemerintah Orde Lama menghibahkan tanah kepada lem- baga pendidikan atau universitas tertentu yang diistilahkan sebagai land grant college . Nama perusahaan diubah menjadi PN Pagilaran, dan
10 Henderson dalam Ide Anak Agung Gde Agung, 1985, Renville , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, halaman 335.
11 Karl J. Pelzer, 1991, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,  halaman 206.
12 Ibid , halaman 214-215.
luas tanah yang dikuasai perusahaan ditambah menjadi 836 hektar. Saat itu petani masih meng- garap tanah.
Sejarah konflik agraria Dusun Kalidapu tak jauh beda dari sejarah konflik agraria di Batang. Setelah zaman Jepang sampai dengan tahun 1956, para petani tetap menggarap tanah. Tetapi pada tahun 1957 ratusan petani penggarap di- kumpulkan oleh PTP XVIII (sekarang PTPN IX) di gedung Sinderan. Mereka diminta membu- buhkan cap jempol untuk dibuatkan letter D . Tetapi ternyata mereka ditipu oleh PTP XVIII, karena yang didapat bukan letter D , melainkan surat pencabutan tanah garapan petani. Sejak itu para petani dilarang memasuki tanah garapan. Tanaman para petani diganti dengan pohon- pohon karet dan kopi di bawah kekuasaan PTPN XVIII Merbuh.
Di Bandungan Kabupaten Semarang, setelah masa kemerdekaan, para petani masih mengu- asai lahan-lahan pertanian. Lebih dari dua puluh tahun kehidupan para petani Bandungan tak terganggu oleh siapapun. Bahkan aparat desa setempat, mengeluarkan Letter D , yang disebut Pethok Jambon oleh para petani, mendukung para petani menggarap lahan-lahan tersebut . Tetapi pada awal tahun 1975 dengan kedatangan oknum militer dari Koramil Ambarawa, kete- nangan itu sirna. Mereka datang ke lahan ga- rapan petani dan memaksa petani untuk keluar dari lahan garapannya. Mereka mengancam akan memasukkan para petani yang menolak ke Beteng Pendem . 13 Petani terpaksa keluar dari la- han garapannya.
Sementara di Desa Trisobo, pasca kemer- dekaan tak otomatis tanah-tanah petani yang diambil alih P&T Lands kembali pada petani. Pada masa nasionalisasi, perkebunan beralih di
bawah kekuasaan PPN Dwikora IV yang kemu- dian beralih ke PP Subang ditahun 1971. 14

## 3. Peristiwa 1965 dan Konsekuensinya
Tahun 1965 merupakan sejarah kelam kedua bagi para petani. Peristiwa 30 September 1965 ber- imbas pada stigmatisasi petani-petani penggarap tanah sebagai anggota PKI (Partai Komunis In- donesia). Akibatnya semua petani perkebunan di tiga daerah tersebut tak berani menggarap lahan-lahannya. Para petani di Pagilaran — yang tak pernah berpikir akan kehilangan lahan-lahan garapannya setelah kedatangan UGM — bahkan diinstruksikan oleh Pimpinan Perusahaan Perke- bunan Pagilaran untuk meninggalkan lahan- lahannya. Hal ini bisa diketahui dari surat yang ditandatangani oleh T. Chandra Bharata Bsc., Kepala Bagian Kebun pada tanggal 11 April 1966. Sebelum itu, Mukhlas yang waktu itu menjabat Bagian Keamanan Kebun ditugasi mencabut lahan-lahan garapan petani. Tetapi ia menolak- nya, karena tak memiliki surat tugas pencabutan, maka oleh Chandra diketiklah surat pencabutan itu:
Kepada semua penggarap tanah-tanah bekas garapan orang-orang Gestapu, dengan ini diinstruk- sikan agar menetapi/mentaati pengumuman dari Task Force Siaga Komando Kebun Pagilaran tertanggal 26 April 1966 tentang pentjabutan tanah-tanah tersebut dalam keadaan jang bagaimanapun. Barangsiapa jang pada saat ini masih belum mentaati instruksi tanggal 26 April ’66 atau masih menger- djakan tanah-tanah Gestok tersebut akan diambil tindakan berdasarkan ketentuan2 jang berlaku. Sekian agar mendjadikan maklum.
Dengan demikian sejak tanggal 26 April 1966, para petani Pagilaran harus pergi dari tanah yang telah mereka garap sejak tahun 1942.
Kondisi yang sama terjadi di Dusun Kalidapu
13 Nama penjara di kecamatan Ambarawa yang terkenal menakutkan
14 Djarmadji, 2000, Sejarah Perjuangan Tanah Bondo Deso Trisobo, Tanah Dirampas Rakyat Terhempas,
Kendal, belum diterbitkan
Siti Rakhma Mary Herwati: Pertani Melawan Perkebunan .....: 142-156
jauh sebelum tahun 1965. Petani Dusun Kalidapu bahkan sudah sejak tahun 1957 tidak menggarap lahan-lahannya, karena diusir oleh PTP  XVIII berdasarkan kebijakan nasionalisasi perkebunan.
Sementara para petani di Bandungan sempat selama sepuluh tahun menggarap tanah-tanah- nya setelah tahun 1965, sebelum akhirnya diusir oleh militer. Ternyata pengambilalihan lahan- lahan garapan hanya siasat untuk mengalihkan ke pengusaha. Para oknum militer dan aparat desa setempat merampas tanah-tanah para pe- tani dan menyerahkannya kepada seorang pengusaha bernama Buntik Buntoro. Ia mendi- rikan sebuah kantor pabrik di wilayah Ampel- gading diatas lahan-lahan eks para petani terse- but. Buntik Buntoro mengkontrak lahan-lahan tersebut dari Korps Veteran, tetapi tak menge- tahui, Korps Veteran mana yang dimaksud.

## 4. Perjuangan Agraria di Masa Orde Baru dan Reformasi
Pengambilalihan tanah-tanah garapan petani di masa nasionalisasi 1957 dan setelah Septem- ber 1965 mengakibatkan para petani tak memiliki tanah garapan lagi. Jika dihitung lama waktu petani tak lagi menggarap tanahnya sejak masa nasionalisasi sampai masa reformasi berarti sekitar 30-40 tahun. Sejak itu sebagian dari para petani bekerja sebagai buruh industri, buruh perkebunan, buruh tani, buruh bangunan, Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
Para petani di empat wilayah ini menggu- nakan situasi reformasi 1998 untuk mengambil kembali hak atas tanah-tanahnya. Mereka meng- organisir diri, menggabungkan diri dalam orga- nisasi-organisasi tani lokal, dan memulai tun- tutan-tuntutannya. Melalui organisasi-organisasi tani lokal mereka me- reklaim tanah-tanah mere- ka yang selama ini dikuasai oleh perusahaan- perusahaan perkebunan.
Dalam buku Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat yang diterbitkan Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia, reklaiming adalah sebuah tindakan perlawanan, yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, serta alat-alat produksi lainnya secara adil, demi terciptanya kemakmuran rak- yat semesta. 15 Reklaiming bukan sekedar mengambil alih tanah dan sumber daya alam lainnya, tetapi dikaitkan dengan hak-hak mereka yang dirampas sejak masa kolonial sampai Orde Baru. Reklaiming memerlukan strategi, yaitu: mengorganisir diri, memahami hukum secara kritis, revitalisasi nilai-nilai adat/lokal, melaku- kan analisis sosial, membuat pandangan hukum, melakukan negosiasi, mensosialisasikan opini, mengembangkan jaringan, menentukan obyek reklaiming. 16
Sebagai sebuah gerakan sosial, tantangan terhadap reklaiming tak hanya datang dari ka- langan penguasa atau pemilik modal. Pertama adalah akademisi. Sebagian akademisi sering memberikan analisis yang memojokkan para pelaku reklaiming. Mereka menstigma gerakan reklaiming sebagai gerakan anarkis, penjarahan, gerakan melawan penguasa, atau tindakan mela- wan hukum. 17 Kedua adalah golongan kompro- mis, yang berpendapat bahwa penyelesaian sengketa hak tanah petani tidak selalu menuntut hak tanahnya tetapi juga bersama-sama menge- lola tanah perkebunan. Konsep ini ditawarkan oleh beberapa pemerintah lokal. Ketiga dari
15 Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, Reklai- ming dan Kedaulatan Rakyat , YLBHI dan RACA Insti- tute, Jakarta, hlm. 81. Istilah reklaiming muncul dalam pertemuan para aktifis LBH ditahun 1998 di Jakarta. Para aktifis LBH yang difasilitasi YLBHI berkumpul untuk menyikapi situasi politik dan isu-isu pertanahan. Pertemuan itu melahirkan satu kata yang kemudian menjadi model gerakan perjuangan petani yaitu reklaiming . Istilah ini menjadi kesepakatan bersama untuk menyebut pengam- bilalihan kembali tanah-tanah rakyat
16 Ibid . hlm. 98-129.
17 Ibid ., hlm. 35.
kelompok yang mendukung aksi-aksi gerakan reklaiming petani. Kelompok akademisi ini punya pergaulan dengan para aktivis atau man- tan aktivis. 18
Respon beberapa pihak pasca reklaiming yang diklasif ikasikan dalam empat pihak. Pihak pertama adalah rakyat, yaitu membentuk kelom- pok pengelolaan lahan, penguatan simbol-simbol lokal dan legalisasi lahan reklaiming. Pihak kedua adalah pemerintah, yaitu membentuk tim dan mengusulkan penyelesaian melalui pengadilan serta pengukuran lahan. Pihak pengusaha itu mendatangkan preman, mengambil alih kembali lahan reklaiming, meminta dukungan dan keter- libatan pihak luar, mengkriminalkan petani, menggugat perdata dan menggugat administra- si. Pihak lain adalah mahasiswa, NGO, jaringan lain yang turut mendukung dan mendampingi, ulama dan informal leader yang sering melaku- kan kooptasi dan aparat keamanan yang mela- kukan konsolidasi pengamanan kebun. 19

## C. Dinamika Perjuangan Agraria dan Konflik Tanah di Empat wilayah Kasus
Empat kasus ini adalah kasus-kasus yang diadvokasi berdasarkan pola pengorganisasian yang sama. Latar belakang perkebunan adalah perusahaan perkebunan swasta dan negara dengan kondisi perkebunan yang berbeda-beda. Di empat daerah ini, terdapat organisasi tani, yang masing-masing berbeda-beda pula keku- atannya. Naik turunnya perjuangan petani, ditentukan juga oleh kekuatan organisasi tani, dan dukungan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah pun berkaitan erat dengan
kondisi masing-masing perkebunan. Di empat daerah ini, hanya di tiga daerah, dimana terdapat aparat keamanan yang menjaga keamanan perkebunan, baik secara intens maupun sewak- tu-waktu: yaitu di perkebunan Pagilaran, PTPN IX, dan PT Karyadeka Alam Lestari. Penjagaan aparat tidak ada di perkebunan PT Sinar Karta- sura, kecuali pada waktu aparat kepolisian me- nangkap 3 orang petani setelah para petani me- reklaim tanah. PT Sinar Kartasura adalah perke- bunan terlantar.

## 1. Kasus Pagilaran, Kabupaten Batang
Perlawanan petani di daerah ini dimulai sejak tahun 1999. Warga 5 desa di sekitar perkebunan Pagilaran, menuntut kembali hak atas tanah yang dikuasai PT Pagilaran, perusahaan swasta yang mengusahakan tanaman teh di atas lahan seluas 1131,8 hektar. Petani memulai perlawanan dengan memprotes PHK yang dilakukan PT Pagilaran kepada 500 orang buruhnya. Mereka di-PHK tanpa pesangon dan hak-hak normatif lainnya. Tuntutan ini kemudian berkembang kearah tuntutan hak atas tanah. Para petani ke- mudian mengadukan persoalan ini ke LBH Semarang.
LBH Semarang lalu melakukan investigasi, mengumpulkan data, dan memfasilitasi ter- bentuknya organisasi tani bernama Paguyuban Petani Korban PT Pagilaran (P2KPP). Organisasi tani ini meminta dukungan aparat pemerintahan lokal seperti Kepala Desa, Camat, DPRD, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sayangnya, tak satupun aparat pemerintahan yang mendu- kung tuntutan para petani. Meski demikian, BPN melakukan pengukuran ulang atas Hak Guna Usaha PT Pagilaran. Tetapi ditengah proses pengukuran ulang, aparat kepolisian menangkap para petani. Saat itu, para petani sedang meng- garap dan mengukur lahan seluas sekitar 3 hektar yang dikuasai PT Pagilaran untuk ditanami tanaman pangan dan sayuran. Serombongan
18 Siti Rakhma Mary Herwati dan Noer Fauzi Rach- man, 2012. “Bantuan Hukum Struktural di Jawa Tengah – Catatan LBH Semarang”, artikel dalam buku berjudul: Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH, Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan , YLBHI, Jakarta, hlm. 226.
19 Ibid ., hlm. 222.
Siti Rakhma Mary Herwati: Pertani Melawan Perkebunan .....: 142-156
polisi datang dan menangkap petani. Mereka memproses hukum para petani sampai ke penga- dilan. Para hakim mendakwa petani dengan pasal perusakan, penghasutan, dan penadahan. Mereka menghukum penjara 21 petani selama 5–7 bulan.
Pasca kriminalisasi, para petani tetap berusaha menuntut hak atas tanah. Mereka bergabung dengan para buruh perkebunan dan mengganti nama organisasi tani menjadi Paguyuban Masya- rakat Gunung Kamulyan (PMGK). Beberapa aksi demonstrasi pun dilakukan, diantaranya demonstrasi besar ke Fakultas Pertanian Univer- sitas Gajah Mada pada 2003. PT Pagilaran adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian uni- versitas ini. Namun, pihak universitas tidak me- nanggapi tuntutan petani. Mereka menganggap tuntutan petani salah alamat. Petani lalu menem- puh beberapa negosiasi ke BPN Provinsi Jawa Tengah dan BPN Pusat. Mereka meminta BPN mengeluarkan sebagian tanah yang diklaim petani dari HGU PT Pagilaran. Alih-alih menge- luarkan sebagian tanah dari HGU, BPN justru memperpanjang HGU PT Pagilaran yang ber- akhir pada 31 Desember 2008 selama 25 tahun.

## 2. Kasus PTPN IX, Kabupaten Kendal
Di masa Orde Baru, beberapa petani dari Desa Kaliputih sebenarnya telah berupaya menuntut kembalinya tanah-tanah mereka yang diambil alih PTPN IX di sekitar tahun 1957. Tetapi upaya ini tidak berhasil. Mereka kembali menuntut hak atas tanah pada 1997. Beberapa negosiasi dengan aparat pemerintahan lokal juga ditempuh. Negosiasi itu juga tidak berhasil mengembalikan tanah-tanah petani. Akhirnya, petani melakukan aksi reklaiming. Petani mematoki, dan mengga- rap tanah yang dikuasai PTPN IX. Aksi ini mem- buat PTPN IX menggugat 521 petani ke Penga- dilan Negeri Kendal. PTPN IX meminta kepada hakim untuk memutuskan bahwa tanah adalah milik PTPN IX dan menghukum petani untuk
membayar ganti rugi atas kerugian PTPN IX aki- bat aksi reklaiming tersebut.
Pengadilan Negeri Kendal memenangkan PTPN IX dalam perkara ini. Petani, didampingi LBH Semarang mengajukan banding ke Penga- dilan Tinggi Jawa Tengah. Tetapi, putusan pengadilan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal. Lalu, petani mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat terakhir inilah, MA mengabulkan kasasi para petani. Petani baru menerima putusan MA pada tahun 2011, padahal MA memutus perkara ini pada 2006.

## 3. Kasus Petani PT Sinar Kartasura, Semarang
PT Sinar Kartasura seharusnya mengusaha- kan tanaman sereh wangi. Tetapi mereka mene- lantarkan tanahnya dan membuat peternakan di atas lahan HGU. Pencemaran lingkungan karena limbah peternakan itulah yang kemudian membuat para petani dari 3 desa di Kabupaten Semarang mempermasalahkan tanah HGU tersebut. Menurut petani, tanah yang dikuasai PT Sinar Kartasura, adalah tanah garapan petani. Militer merampasnya sekitar tahun 1965, lalu memberikannya kepada pengusaha. Dengan dukungan LBH Semarang, petani meminta kem- bali tanahnya. Mereka lalu menemui Bupati dan DPRD Jawa Tengah. Komisi A DPRD Jawa Tengah menyetujui tuntutan petani untuk menggarap tanah yang diterlantarkan tersebut.
Meski mendapat persetujuan, beberapa pim- pinan petani sempat ditangkap polisi setelah para petani melakukan aksi reklaiming. Polisi menu- duh 3 orang pimpinan petani tersebut mengha- sut para petani untuk menduduki lahan. Di Pengadilan Negeri Semarang, majelis hakim membebaskan mereka. Menanggapi tuntutan petani atas tanah, Badan Pertanahan Nasional membatalkan HGU PT Sinar Kartasura pada 2001. Atas keputusan ini, PT Sinar Kartasura menggugat BPN ke Pengadilan Tata Usaha Nega-
ra Jakarta. Hakim yang memeriksa perkara, membatalkan Surat Keputusan BPN ini. BPN mengajukan banding dan kemudian kasasi, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memberikan putusan yang sama. Mahkamah Agung sekarang tengah memeriksa kasus ini.

## 4. Kasus Karyadeka Alam Lestari, Kendal
Perlawanan petani Desa Trisobo kepada PT Karyadeka Alam Lestari (KAL) telah berlangsung sejak sebelum masa reformasi. Tetapi perlawanan secara lebih sistematis dilakukan setelah masa reformasi. Petani, dipimpin Kepala Desa, me- nempuh jalur non-litigasi: membuat surat ke kecamatan, mengikuti pertemuan-pertemuan yang membahas kasus Trisobo, dan bernegosiasi dengan PT KAL dengan difasilitasi pemerintah setempat. Di tahun 2000, petani, yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngaglik Trisobo (PPNT) melakukan reklaiming tanah. Mereka menduduki lahan seluas 67 hektar, dengan cara menanami sela-sela pohon karet yang masih muda dengan tanaman kacang dan jagung. Selama tahun 2000–2007, para petani mengga- rap tanah dengan aman. Tetapi, situasi ini tidak bertahan lama. Terjadi kasus pidana yang akhir- nya menghancurkan PPNT.
Pada pertengahan 2008 pasca Kepala Desa Trisobo tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, mantan Kepala Desa dan 9 orang pimpinan petani, dikriminalkan aparat kepolisian. Atas laporan PT KAL, petani dituduh menebang 6 batang pohon rambutan dan mangga, yang diklaim PT KAL sebagai pohon miliknya di per- kebunan karet. Sementara Kepala Desa dituduh melakukan pencurian kayu di balai desa yang terjadi tahun 2004. Para petani lalu divonis 6 bulan, 9 bulan, dan kepala desa 1, 5 tahun pen- jara. LBH Semarang lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa. MA membatalkan putusan PN Kendal. Menurut mereka perbuatan kepala
desa bukanlah perbuatan pidana. Karena itu kepala desa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Tetapi, Djarmadji, kepala desa itu terlan- jur menjalani 9 bulan di penjara.
Di tengah-tengah para pemimpin petani menjalani proses pidana, Kanwil BPN Jateng dan BPN Pusat menjalankan reforma agraria di Desa Trisobo. Para petani yang tersisa, orang-orang tua yang tidak menjadi pimpinan organisasi dan para perempuan diajak bernegosiasi oleh BPN. Para petani ini menolak tawaran BPN Jateng untuk menerima lahan seluas 11,5 hektar di Desa Trisobo untuk seluruh petani penggarap yang jumlahnya lebih dari 300 KK. Petani, meng- inginkan BPN melepaskan lahan seluas 80 hektar yang selama sepuluh tahun sudah digarap peta- ni. PT KAL menolak. BPN mengikuti kemauan PT KAL untuk hanya melepaskan 11, 5 hektar lahan. BPN kemudian memberikan tanah itu kepada Kepala Desa Trisobo yang baru.
Sampai sekarang, tak satupun petani anggota PPNT mau menggarap lahan itu. Setelah BPN melepaskan lahan seluas 11,5 hektar tersebut, BPN memperpanjang HGU PT KAL yang telah berakhir 31 Desember 2002. HGU diperpanjang selama 25 tahun. BPN mengklaim redistribusi lahan di Desa Trisobo ini sebagai pelaksanaan reforma agraria yang sukses. Petani kemudian mengajukan gugatan pembatalan SK HGU ter- sebut ke PTUN Semarang. Mereka juga menga- jukan gugatan perdata ke PN Kendal. Di kedua proses hukum tersebut, petani dikalahkan.

## 5. Perbandingan Keempat Kasus
Dari keempat kasus tersebut bisa terlihat per- bedaan mengenai asal-mula munculnya kasus, situasi masyarakat dan ada/tidak dukungan dari pemerintah lokal (lihat tabel 1).
Tabel 1. Perbandingan Perjuangan Agraria di 4 kasus
Pertama, Perkebunan teh PT Pagilaran adalah perkebunan teh swasta berorientasi ekspor. Jum- lah petani yang menuntut tanah cukup besar (1500 KK), dan sebagian diantaranya bekerja sebagai buruh perkebunan berupah rendah. 20
Meski demikian, tak ada dukungan dari peme- rintah lokal karena perkebunan ini produktif. Kedua, adalah perkebunan kopi dan karet milik PTPN IX. Para petani di wilayah kasus ini pernah mendapat dukungan Komisi A DPRD Kendal un- tuk menggarap tanah. Dukungan ini memper- kuat aksi reklaiming tanah yang mereka lakukan. Sebagai perkebunan negara, posisi PTPN IX cukup kuat, hingga BPN tak pernah mau menin- jau ulang HGU perkebunan ini yang telah ber- akhir sejak 2005. Meski gugatan PTPN IX terha- dap petani dikalahkan oleh Mahkamah Agung, PTPN IX tetap menguasai tanah konflik. Para petani juga tetap menguasai tanah yang mereka reklaim sejak 1998. Ketiga, adalah perkebunan
PT Sinar Kartasura. Kondisi perkebunan yang terlantar, kekuatan organisasi tani, dan du- kungan politik lokal membuat para petani sampai sekarang memenangkan penguasaan f isik atas lahan konflik. BPN telah membatalkan HGU perkebunan ini. Hingga sekarang, petani meng- garap tanah subur di kaki Gunung Ungaran ter- sebut. Perkebunan terakhir adalah perkebunan karet milik PT Karyadeka Alam Lestari. Ketiadaan dukungan pemerintah lokal, kondisi perkebunan yang cukup produktif dan kurangnya dukungan seluruh warga Desa Trisobo mengakibatkan para petani gagal mendapatkan hak atas tanah. BPN hanya membagikan 11,5 hektar dari 80 hektar tanah bekas HGU yang dituntut. Petani tak mau menerimanya. Saat ini tak satupun petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo (PPNT) yang menggarap tanah. Tanah hasil redistribusi ini jatuh ke tangan Kepala Desa Trisobo dan kelompok pendukungnya.
Perbandingan keempat kasus tersebut me- nunjukkan pula bagaimana perusahaan-peru- sahaan perkebunan menghadapi tuntutan dan aksi-aksi kolektif petani (lihat tabel 2)
Tabel 2. Respon perusahaan perkebunan
Setiap perusahaan perkebunan senantiasa melaporkan para petani yang mencoba menun-
Kasus PT Pagilaran Kasus PTPN IX Kasus PT Sinar Kartasura PT KAL Organisasi Tani Lokal P2KPP/PMGK KWK dan PWB P3TR PPNT Tahun berdiri 1999 1998 2000 1999 Alasan Gerakan PHK 419 buruh tanpa pesangon Kemiskinan dan krisis ekonomi Pencemaran air minum oleh limbah ternak PT Pengambilali han tanah Struktur Organisasi Presidium Tunggal Presidium Tunggal Mekanisme Pengambilan Keputusan Pertemuan tingkat desa dan tingkat presidium Musyawarah tingkat Organisasi Tani Lokal Musyawarah tingkat P3TR Dusun dan P3TR Desa Musyawarah tingkat Organisasi Tani Lokal Jumlah Anggota 1500 KK 853 KK 3000 KK 300 KK
Luas Tanah Yang di- reklaim - 200 hektar 198 hektar 150 hektar Kebun yang di- reklaim Kebun teh orientasi ekspor Kebun Kopi yang sebagian besar terlantar Kebun terlantar Kebun karet, sebagian terlantar Status Perkebunan Swasta Negara Swasta Swasta Dukungan Pemerintah Lokal Tidak ada Komisi A DPRD Kendal Komisi A DPRD Jawa Tengah, DPRD
Kabupaten
Semarang, dan Bupati Semarang Tidak ada PT PAGILARAN
PT KAL Bentuk- bentuk represi Pengusiran petani dari lahan garapan (1966) PHK (1999) Kriminalisasi (2000) PHK sebagai imbas kriminalisasi (2000-2001) Premanisme (2000) Membentuk organisasi tandingan (2000)
Pengusiran buruh dari emplasemen (2001) pencurian kopi (2002) Kriminalisasi (1999) Perusakan tanaman Intimidasi Kriminalisasi (2008) Premanisme Membentuk organisasi tandingan
20 Pada Maret 2013, upah buruh tetap dan harian lepas pabrik PT. Pagilaran adalah Rp. 32.350 per hari, sementara buruh petik adalah Rp. 450,00 per hari. Tiap hari rata-rata buruh menghasilkan 10-15 kg daun teh basah.
tut tanah ke polisi. Perusahaan tak hanya meng- gunakan Hukum Pidana, tetapi juga Hukum Per- data dan Peradilan Tata Usaha Negara tergan- tung pada perkembangan kasus masing-masing. Selain itu juga diketahui ketiga perusahaan per- kebunan memiliki hubungan erat dengan aparat keamanan, preman, dan akses lebih ke penga- dilan. Penangkapan petani Pagilaran pada tahun 2000 dilakukan oleh gabungan aparat Polsek, Polres, dan TNI. Pada masa itu, Perusahaan Per- kebunan Pagilaran juga menjalin hubungan dengan organisasi preman Roban Siluman yang sekarang sudah dibubarkan.
Sementara itu, Polres Kendal juga mengaman- kan puluhan kali sidang pengadilan kasus PTPN IX, sementara Brimob mengamankan kebun PTPN IX. PTPN IX juga menggunakan Serikat Pekerja Perkebunan (SP Bun) untuk mengha- dang perlawanan petani. Di pihak lain, PT. Sinar Kartasura menjalin hubungan dengan Polwil Semarang, Brimob, dan TNI.  Sedangkan PT KAL menggunakan preman dan polisi untuk menghentikan perlawanan petani.
Ternyata, dalam perjalanan perjuangan agraria para petani, mereka juga harus terlibat dalam perkara-perkara di pengadilan (lihat Tabel 3 dan 4).
Tabel 3. Penggunaan Jenis-jenis Peradilan di Keempat Kasus
Tabel 4. Putusan Hakim dalam Konflik Tanah Perkebunan
Kriminalisasi terhadap petani terjadi di semua kasus. Sedangkan perusahaan perkebunan yang menggugat perdata hanya satu, yaitu PTPN IX. Dua kasus yang lain, adalah gugatan pembatalan SK HGU yang diajukan para petani yaitu di kasus PT. Pagilaran dan kasus PT. KAL. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Semarang mengalah- kan petani di semua gugatannya. Tetapi gugatan yang diajukan PTPN IX juga dibatalkan Mahka- mah Agung di tingkat kasasi. Meski menang, petani tak serta merta mendapatkan tanah dari putusan pengadilan itu. Status tanah tetaplah tanah negara.

## D. Kesimpulan
Latar belakang sejarah keempat kasus ini adalah perampasan-perampasan tanah petani yang dilakukan perusahaan-perusahaan perke- bunan di masa lalu, dibawah pemerintah kolo- nial, yang akibat-akibatnya masih terjadi sampai sekarang. Meskipun pemerintah telah  memiliki konstitusi yang memuat tekad untuk melin- dungi “segenap tumpah darah Indonesia” dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mengeluarkan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang berbasis kerakyatan, tetapi pemerintah terus memfasilitasi kelanjutan perusahaan-perusahaan milik negara maupun swasta paska kolonial untuk memupuk dan mengembangbiakkan modal dengan mengorbankan para petani.
Keempat  kasus ini secara terang menunjuk- kan  kolaborasi perusahaan dengan aparat keamanan seperti polisi, preman, dan aparat peradilan. Aksi pengambilalihan tanah ( reklai- ming ) yang dilakukan para petani di semua wilayah ini, pertama kali ditanggapi dengan kriminalisasi. Perusahaan perkebunan menggu- nakan aparat kepolisian untuk menangkap para pimpinan petani. Kriminalisasi ini adakalanya mengendorkan semangat petani untuk menun- tut kembali hak atas tanah mereka, seperti terjadi
PT Pagilaran PTPN IX
PT Sinar Kartasura PT KAL Peradilan Pidana - Pidana - Perdata - Pidana - Administrasi Negara - Pidana - PTUN - Perdata - PTUN Jenis Perkara PT Pagilaran PTPN IX PT SK PT KAL Pidana 5 bulan – 2 tahun penjara Bebas - Perkara penghasutan diputus bebas - Perkara pembakaran diputus 1,5 tahun penjara 6 bulan – 1,5 tahun penjara Perdata - Menang di MA - kalah PTUN Kalah - Menunggu putusan kalah
Siti Rakhma Mary Herwati: Pertani Melawan Perkebunan .....: 142-156
dalam kasus Pagilaran.
Beberapa faktor turut mempengaruhi keber- hasilan petani mendapatkan hak atas tanahnya kembali, seperti: kondisi perkebunan, situasi politik lokal, kekuatan organisasi rakyat. Di Pagi- laran, kekuatan organisasi rakyat dan jaringan petani seperti organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, dan organisasi pemerintah tak henti- hentinya memberikan dukungan pada perju- angan petani. Tetapi gerakan petani ini tidak berhasil karena situasi politik lokal tidak men- dukung. Tak satupun institusi negara dalam kasus Pagilaran yang mendukung perjuangan petani. Situasi sebaliknya terjadi di Kabupaten Kendal, di wilayah kasus PT Karyadeka Alam Les- tari di Desa Trisobo. Meski didukung organisasi tani yang kuat, tapi dukungan pemerintah terha- dap petani tidak ada. Sehingga ketika pimpinan organisasi tani yang juga menjabat Kepala Desa berpindah tangan, tanah yang dituntut juga ikut berpindah tangan. Dalam kasus Trisobo, peru- sahaan perkebunan mendatangkan aparat kepolisian, preman, dan membuat organisasi tani tandingan. Di kasus PTPN IX, perusahaan perke- bunan juga menggunakan aparat kepolisian, buruh perkebunan, dan preman untuk menjaga perkebunan. Demikian juga di Kabupaten Sema- rang, perusahaan perkebunan menggunakan aparat kepolisian untuk menangkap para pim- pinan petani.
Untuk menggagalkan tuntutan petani atas tanah, dan aksi reklaiming yang mereka lakukan, negara juga menggunakan pengadilan. Hak Guna Usaha (HGU) empat perkebunan ini ber- akhir hampir bersamaan. HGU PT Pagilaran ber- akhir 31 Desember 2008, HGU PTPN IX berakhir 31 Desember 2005, HGU PT Karyadeka Alam Lestari berakhir 31 Desember 2002, dan HGU PT Sinar Kartasura berakhir 31 Desember 1999. Seluruh HGU ini sudah diperpanjang oleh Badan Pertanahan Nasional. Ini juga merupakan kebijakan anti- land reform dalam menanggapi
tuntutan petani atas tanah. Menariknya, atas tuntutan petani pula, BPN kemudian memba- talkan HGU PT Sinar Kartasura.
Kebijakan anti- land reform juga ditunjukkan ketika mereka melawan petani di pengadilan, saat petani mengajukan gugatan pembatalan HGU PT Pagilaran dan PT KAL. Bahkan dalam kasus PT Karyadeka Alam Lestari, Polres Kendal meminta staf BPN Provinsi Jawa Tengah menjadi saksi ahli bagi Polres Kendal setelah Polres Kendal menerima laporan terjadinya tindak pidana dari PT KAL.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam 4 wilayah kasus diatas, terlihat 4 bentuk kebijakan anti- land reform baik yang dilancarkan langsung oleh badan pemerintahan maupun oleh peru- sahaan dalam merespon aksi reklaiming tanah petani. Pertama adalah penggunaan aparat ke- amanan, kedua adalah pemberian Surat Kepu- tusan Perpanjangan HGU, dan ketiga penggu- naan pengadilan sebagai sarana represi. Ketiga, kebijakan anti- land reform itu bertujuan menjaga situasi tetap seperti semula, mempertahankan modal dan menolak tanah-tanah kembali ke petani. Jika dikaitkan dengan situasi yang terjadi pada masa kolonial, maka situasi saat ini tak jauh beda. Perampasan-perampasan tanah oleh peru- sahaan perkebunan kolonial masih berlanjut hingga saat ini dengan aktor yang berbeda.
Jika pada masa kolonial pemerintah kolonial merampas tanah dengan kebijakan dan sewa paksa, maka perampasan tanah yang  dilakukan saat ini juga menggunakan kebijakan dan insti- tusi negara seperti aparat keamanan dan penga- dilan. Penggunaan peradilan di semua levelnya, pengiriman preman dan polisi untuk meredam aksi reklaiming tanah, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang ada dalam konstitusi dan UUPA. Menurut penulis, seharusnya aksi reklaiming tidak diproses dengan hukum-hukum represif, tetapi diselesai-
kan secara politik melalui kebijakan land reform dengan hukum-hukum yang responsif dan progresif. 21

## Daftar Pustaka
Anonim, Leaflet PT Pagilaran . Gde Agung, Ide Anak Agung, 1985. Renville . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Herwati, Siti Rakhma Mary, 2000, Laporan Live In Di Dusun Kalidapu Kendal , LBH Sema- rang.
Herwati, Siti Rakhma Mary, 2001. Laporan Live In Di Pagilaran Batang , LBH Semarang. Herwati, Siti Rakhma Mary dan Radjimo Sastro Wijono, 2003. Atas Nama Pendidikan, Ter- kuburnya Hak-Hak Petani Pagilaran Atas Tanah , LBH Semarang dan PMGK.
Herwati, Siti Rakhma Mary dan Noer Fauzi Rach- man. “Bantuan Hukum Struktural di Jawa Tengah–Catatan LBH Semarang”, artikel dalam buku berjudul: Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH,
Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan ,
YLBHI, Februari 2012, Jakarta.
Herwati, Siti Rakhma Mary dan Muhadjirin,
2008. “Konflik Agraria di Jawa Tengah dan Penyelesaian Non-Litigasi”, LBH Semarang.
Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo, 1991.
Sejarah Perkebunan Di Indonesia , Yogyakar- ta, Aditya Media.
LBH Semarang. Divisi Pertanahan, 1998-2004.
Laporan Lapangan .
___. 2000. Naskah Gelar Perkara Kasus Tanah
PT. Pagilaran di Mapolda Jawa Tengah .
___. 2000. Pleidooi Dalam Perkara Pidana
Pagilaran .
___. Divisi Hak-Hak Sipil Politik, 2000-2001. Laporan Lapangan.
___. Divisi Perburuhan, 2000-2002. Laporan Live In Di Pagilaran .
___. Divisi Pertanahan, 2002. Dokumentasi perkara perdata No. 16/Pdt/G/2000/PN. Kendal .
___. Divisi Pertanahan, 2004. Dokumentasi Perkara Pidana Bandungan
___. Divisi Pertanahan, 2004. Dokumentasi Perkara Administrasi Bandungan . Lucas, E. Anton, 1989. Peristiwa Tiga Daerah:
Revolusi Dalam Revolusi , Jakarta, Pustaka
Utama Graf iti.
Mubyarto, dkk, 1992, Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi , Yog- yakarta, Aditya Media.
P2KPP, 2000. Riwayat Asal-Usul Tanah Pagilaran, Naskah Kampanye Advokasi , tidak diter- bitkan.
Padmo, Soegijanto 2004. Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia , Yogyakarta, Aditya Media kerjasama dengan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya dan Program Studi Sejarah Program Pascasarjana, Uni- versitas Gajah Mada.
Pelzer, J. Karl, 1991, Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani , Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Ro’is, Mochammad, 2000. “Kembalikan Tanah Leluhur Kami Yang Diambil Oleh PTPN IX”, dalam Media Pendidikan Perjuangan Hak Rakyat Atas Tanah:  Kisah-Kisah Perjuangan Hak Rakyat Atas Tanah , Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Simarmata, Rikardo, 2002. Kapitalisme Perke- bunan , Yogyakarta, Insist Press.
Wahyudi, 2004. Perlawanan Masyarakat Pagi- laran: Orang Kampung vs Orang Kampus , naskah tulisan, tidak diterbitkan.
Widjarjo, Boedhi dan Herlambang Perdana. 2001. Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat . Jakarta: YLBHI & RACA Institute.
21 Kalimat ini diinspirasikan oleh buku karya Philippe Nonet dan Philippe Selznick yang berjudul: Hukum Responsif, Pilihan di masa Transisi, yang versi terjemahannya telah diterbitkan Perkumpulan HuMa pada tahun 2003. Penulis juga terinspirasi oleh karya-karya Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif.