## DAMPAK NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ISRAEL DAN NEGARA-NEGARA ARAB TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI TIMUR TENGAH
Fadhlan Nur Hakiem 1 , Lolita Deby Mahendra Putri 2 , Nurbani Adine Gustianti 3
123 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
1 fadhlan.nur@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dampak  normalisasi  hubungan diplomatic  Israel  dan  negara-negara  Arab  terhadap  kebijakan  luar  negeri Indonesia  di  Timur  Tengah.  Penandatanganan  Abraham  Accords  pada tahun 2020 menjadi babak baru hubungan Israel dan negara-negara Arab. Empat  negara  Arab  yaitu  Uni  Emirat  Arab,  Bahrain,  Sudan,  dan  Maroko memutuskan  untuk  melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik  dengan Israel.  Hal  ini  tentu  berdampak  terhadap  dinamika  politik  di  kawasan Timur  Tengah.  Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi  muslim  terbesar di  dunia  dan  negara  yang  konsisten  memperjuangkan  kemederkaan Palestina  berpotensi  terdampak  akibat  normalisasi  hubungan  diplomatik tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang bersifat  analisis  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah studi literatur. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar  negeri  Indonesia  tidak  terpengaruh  oleh  normalisasi  hubungan diplomatik  negara-negara  Arab  dan  Israel.  Indonesia  konsisten  untuk memperjuangkan  perdamaian  dan  nasib  bangsa  Palestina  sesuai  dengan parameter internasional yaitu resolusi PBB dan Arab Peace Initiative.
Kata kunci: hubungan diplomatik, Arab, Israel, Indonesia, kebijakan luar negeri

## PENDAHULUAN
Normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh empat negara Arab  sejak  penandatangan  perjanjian  Abraham  ( Abraham  Accords )  pada tahun  2020  memicu  perubahan  pada  konstelasi  politik  di  kawasan  Timur Tengah.  Normalisasi  tersebut  merujuk  pada  hubungan  resmi  yang dibangun  oleh  Israel  dan  negara-negara  Arab.  Israel  dan  negara-negara Arab  memulai  hubungan  yang  berjalan  secara  resmi  dan  mengakui kedaulatan  masing-masing  negara.  Normalisasi  hubungan  diplomatik tersebut  menjadi  perkembangan  yang  penting  dalam  dinamika  hubungan internasional di kawasan Timur  Tengah. Hal ini terjadi karena normalisasi
hubungan  tersebut  menjadi  tanda  perubahan  sikap  negara-negara  Arab terhadap Israel.
Hubungan  negara-negara  Arab  dan  Israel  adalah  hubungan  yang dipenuhi  dengan  permusuhan  dan  kebencian.  Pada  era  modern  saat  ini, tercatat  bahwa  konflik  Arab-Israel  telah  terjadi  sejak  tahun  1948  ( Causes and  consequences ,  2021).  Negara-negara  Arab  menolak  pendirian  negara Israel yang berujung pada konflik bersenjata antara kedua kelompok negara tersebut.  Sejak  pendirian  negara  Israel  pada  tahun  1948,  tercatat  telah terjadi  beberapa  perang  besar  antara  Israel  dengan  negara-negara  Arab, seperti  Perang  Enam  Hari  tahun  1967,  dan  Perang  Yom  Kippur  1973 ( Causes  and  consequences ,  2021).  Dalam  perang-perang  tersebut,  Israel seringkali  memenangkan  perang  tersebut  dan  berhasil  memperluas wilayahnya.
Konflik  yang  berkepanjangan  antara  Israel  dan  negara-negara  Arab mendorong  dilakukannya  upaya-upaya  perdamaian.  Salah  satu  cara  yang dilakukan  untuk  mewujudkan  perdamaian  tersebut  adalah  dengan melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik.  Pada  tahun  1978,  melalui perjanjian  Camp  David,  Mesir  menjadi  negara  Arab  pertama  yang melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik  dengan  Israel,  sekaligus mengakui  eksistensi  negara  Israel.  Langkah  Mesir  tersebut  mendapatkan kritik  dari  negara-negara  Arab.  Namun  demikian,  pada  tahun  1994, Yordania  mengikuti  Langkah  Mesir  untuk  menjadi  perjanjian  damai sekaligus melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.
Tiga  puluh  tahun  kemudian,  tindakan  normalisasi  hubungan diplomatik, kembali dilakukan oleh negara-negara Arab. Pada tahun 2020, Uni Emirat Arab (UAE) menandatangi Abraham Accords yang menjadi tanda normalisasi  hubungan  diplomatik  antara  UAE  dan  Israel.  Normalisasi hubungan  yang  dilakukan  oleh  UAE  kemudian  diikuti  oleh  negara-negara Arab  lainnya  yaitu  Bahrain,  Sudan,  dan  Maroko  (“The  Abraham  Accords,” 2020).
Tindakan normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Arab telah memicu kontroversi di kawasan Timur Tengah. Beberapa pihak menentang tindakan  tersebut  karena  dinilai  dapat  melemahkan  para  pejuang kemerdekaan  Palestina  yang  tengah  bekonflik  dengan  Israel.  Di  sisi  lain, normalisasi  hubungan  diplomatik  Arab-Israel  menunjukkan  sikap  terbuka negara-negara Arab terhadap Israel.
Peristiwa  normalisasi  akan  berdampak  serius  bagi  kawasan  Timur Tengah.  Dalam  situasi  tersebut,  perlu  untuk  melihat  dampak  normalisasi tersebut  bagi  Indonesia.  Meskipun  Indonesia  tidak  berada  di  kawasan Timur  Tengah,  tetapi  Indonesia  adalah  negara  dengan  jumlah  populasi muslim  terbesar  di  dunia.  Dengan  latar  belakang  tersebut,  maka  tidak heran  jika  Indonesia  memiliki  kepentingan  yang  besar  terhadap  dinamika hubunga  internasional  di  kawasan  Timur  Tengah.  Selain  itu,  Indonesia adalah  negara  yang  secara  konsisten  mendukung  kemerdakaan  rakyat Palestina.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  akan  sangat  berkepentingan  dengan berbagai perubahan atau dinamika yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk melakukan Analisa  tentang  bagaimana  dampak  normalisasi  hubungan  diplomatik Israel dan negara-negara Arab terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah.

## Kerangka Pemikiran

## Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan  luar  negeri  ( foreign  policy )  adalah  satu  diskursus  yang elementer  dalam  studi  hubungan  internasional.  Chris  Brown  dan  Kirsten Ainley mendefinisikan foreign policy sebagai cara untuk mengartikulasikan dan  memperjuangkan  kepentingan  nasional  terhadap  dunia  eksternal (Brown  &  Ainley,  2005).  Berdasarkan  definisi  tersebut  maka  dapat  terlihat bahwa  kebijakan  luar  negeri  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kepentingan nasional.  Kepentingan  nasional  adalah  hal  yang  esensial  bagi  negara. Menurut  Jack  C.  Plano  dan  Roy  Olton,  kepentingan  nasional  adalah elemen-elemen  mendasar  yang  menjadi  pedoman  para  pembuat  kebijakan sutau  negara  yang  ditujukan  kepada  negara  lain.  Elemen-elemen  tersebut
adalah  kemerdekaan,  keutuan  wilayah,  keamanan  militer,  dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton, 1969).
Kebijakan  luar  negeri  dan  kepentingan  nasional  sebagai  elemen esensial dalam kebijakan luar negeri dapat mengalami perubahan. Menurut William  D.  Coplin,  terdapat  empat  hal  yang  menentukan  perubahan tersebut ialah konteks internasional, pengambilan keputusan, politik dalam negeri,  dan  kondisi  ekonomi  dan  militer  (Coplin,  2003). Pertama, konteks internasional yang  disebutkan oleh Coplin menyangkut beberapa hal yaitu faktor  geografis,  ekonomi,  dan  politik  (Coplin,  2003).  Faktor  geografi menjadi  variabel  penting  karena  berkaitan  dengan  logistik  militer,  pola perdagangan, pola aliansi, kenggotaan organisasi internasional. Sedangkan faktor  ekonomi  menimbulkan  dukungan  serta  tuntutan  kepada  para pengambil  kebijakan  luar  negeri.  Kemudian,  hubungan  politik  seperti aliansi dan perasaan kepentingan bersama merupakan bagian yang esensial dalam konteks internasional suatu negara (Coplin, 2003).
Kedua, perilaku  pengambil  keputusan.  Perilaku  pemerintah  yang dipengaruhi  oleh  persepsi,  pengalaman,  pengetahuan,  dan  kepentingan individu  menjadi  faktor  penting  dalam  penentuan  kebijakan  luar  negeri. Ketiga, kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara  dapat  memengaruhi  hubungan  yang  dibangun  oleh  suatu  negara terhadao  negara  lain. Keempat, politik  dalam  negeri.  Situasi  politik  dalam negeri  akan  memengaruhi  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  luar negeri suatu negara (Coplin, 2003; Wuryandari, 2018).
Gambar 1. Determinan Kebijakan Luar Negeri
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  Coplin  tersebut  maka  kebijakan luar  negeri  suatu  negara  akan  selalu  dipengaruhi  oleh  dinamika  internal dan  eksternal  negara  tersebut.  Hal  tersebut  juga  berlaku  pada  kebijakan luar  negeri  Indonesia.  Setiap  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah Indonesia adalah hasil dari dinamika internal dan eksternal tersebut.
Kebijakan  luar  negeri  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  Indonesia dapat  dipengaruhi  oleh  konteks  internasional.  Dalam  kasus  ini  adalah konteks  internasional  yang  terjadi  di  kawasan  Timur  Tengah.  Normalisasi hubungan  diplomatik  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  Arab  dengan Israel  dapat  memiliki  dampak  terhadap  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  di kawasan  tersebut.  Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa  hubungan politik seperti perasaan kepentingan bersama sangat penting dalam konteks internasional  (Coplin,  2003).  Indonesia  sebagai  negara  dengan  polulasi muslim  tersbesar  di  dunia,  memiliki  kepentingan  yang  sama  dengan negara-negara  Arab  /  Islam  menyangkut  soal  konflik  Israel  –  Palestina. Indonesia  juga  mendorong  perdamaian  di  kawasan  tersebut.  Tindakan normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Arab tersebut  berpotensi  mengganggu  kepentingan  bersama  tentang  nasib Palestina dan perdamaian di kawasan. Dengan demikian, maka normalisasi tersebut  memiliki  potensi  memberikan  dampak  bagi  kebijakan  luar  negeri Indonesia  di  kawasan  tersebut.  Berikut  ini  adalah  kerangkan  pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini:

## Gambar 2 . Kerangka Pemikiran

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat analisis  deskriptif.  Metode  ini  digunakan  bertujuan  untuk  memahami fenomena  sosial  yang  terjadi.  Dalam  penelitian  ini  fenomena  tersebut
Jurnal Dinamika Global Vol. 8 No. 2, Desember 2023 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
adalah  dampak  normalisasi  hubungan  diplomatik  Israel  dengan  negara- negara Arab terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  sebagai  teknik pengumpulan data. Studi pustaka digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Data  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder  seperti  jurnal, working paper, tesis, dan dokumen lainnya yang teruji validitasnya.
Penelitian  ini  menggunakan  konten  analisis  sebagai  teknik  Analisa data.  Analisa  data  digunakan  dalam  suatu  penelitian  untuk  menjawab berbagai  pertanyaan  penelitian,  termasuk  untuk  melakukan  uji  hipotesa. Menurut  Moleong,  Analisa  data  adalah  proses  penyederhanaan  data  dan penyajian  data  dengan  mengelompokannya  dalam  sutau  bentuk  yang mudah  untuk  dibaca  dan  diinterpretasi  (Moleong,  2014).  Konten  analisis sebagai  alat  Analisa  data  digunakan  dengan  melakukan  penyajian  data yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  melakukan  analisis  antara  fakta  dan teori  yang  digunakan.  Analisa  tersebut  bertujuan  untuk  melihat  implikasi normalisasi  hubungan  diplomatik  Israel  dengan  negara-negara  Arab terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  kerangka  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  pada bagian  ini  akan  dijelaskan  dengan  lebih  detail  mengenai  normalisasi hubungan  diplomatik  yang  dilakukan  oleh  Israel  dan  negara-negara  Arab serta  dampaknya  bagi  Indonesia.  Pada  bagian  pertama  akan  diuraikan tentang  normalisasi  hubungan  diplomatik.  Bagian  kedua  menguraikan dampak normalisasi tersebut terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

## Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dan Negara-Negara Arab
Normalisasi  hubungan  diplomatik  adalah  proses  yang  dilakukan dengan  sangat  panjang.  Normalisasi  yang  dilakukan  oleh  negara-negara Arab  dan  Israel  tidak  dilakukan  secara  tiba-tiba.  Konflik  Arab-Israel memiliki  sejarah  yang  sangat  panjang.  Pada  era  modern,  konflik  Arab- Israel,  dimulai  sejak  kedatangan  bangsa  Israel  ke  wilayah  Palestina  dan
mendeklarasikan  negara  Israel  pada  tahun  1948.  Negara-negara  Arab menolak  pendirian  tersebut  dan  menimbulkan  konflik  bersenjata  antara kedua  kelompok  negara  tersebut.  Konflik  bersenjata  Arab-Israel  dimulai sejak  tahun  1948  dan  terus  menerus  terjadi  hingga  sekarang.  Konflik tersebut  juga  tercatat  melahirkan  perang  dengan  skala  yang  relatif  besar seperti  Perang  tahun  1948,  perangn  Enam  Hari  tahun  1967,  dan  perang Yom Kippur pada tahun 1973. Dalam peperangan tersebut, Israel seringkali keluar menjadi pemenang dan berhasil melakukan perluasan wilayah. Pada tahun  1948  Israel  berhasil  mengokupasi  Sebagian  wilayah  Mandatori Palestina,  dan  Tepi  Barat  (Shlaim,  1987;  Wardoyo  &  Valentino,  2022).  Hal yang sama juga terjadi pada perangan tahun 1967, dan perang Yom Kippur, dimana  Israel  selalu  berhasil  memperluas  wilayahnya  pasca  peperangan tersebut.  Atas  dasar  hal  tersebut  maka  negara-negara  Arab  memutuskan untuk tidak melakukan hubungan diplomatic dengan Israel yang disepakati dalam Arab Summit di Khartoum pada tahun 1967 (Wardoyo & Valentino, 2022).
Perang  Yom  Kippur  tahun  1973  menjadi  awal  munculnya kesepakatan  normalisasi  hubungan  diplomatik  antara  Israel  dan  Mesir. Mesir  menjadi  negara  Arab  pertama  yang  membuka  hubungan  diplomatik dengan  Israel.  Pada  perang  tersebut,  Mesir  dan  Suriah  menyerang  Israel. Namun,  pada  akhir  perang  tersebut  Israel  berhasil  memukul  mundur pasukan  Mesir  dan  Suriah,  dan  bahkan  memperluas  wilayahnya  dengan merebut  wilayah  Sinai  dari  Mesair  dan  dataran  tinggr  Golan  dari  Suriah (Wardoyo  &  Diyauddin,  2023).  Kekalahan  tersebut  pada  akhirnya menyebabkan  Presiden  Mesir,  Anwar  Saddat  memilih  untuk  melakukan perjanjian damai dengan Israel. Amerika Serikat melakukan mediasi untuk mensukseskan perjanjian damain tersebut, hingga lahirlah perjanjian Camp David yang menjadi tanda disepakatinya normalisasi hubungan diplomatik antara Mesir dan Israel.
Pada  tahun  1994,  Yordania  menjadi  negara  Arab  kedua  yang melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik  dengan  Israel.  Normalisasi yang dilakukan oleh Yordania dilatarbelakangi terjadinya perang Teluk pada
tahun  1990.  Pada  perang  tersebut,  Yordania  tidak  termasuk  kedalam kelompok  anti-Saddam  Hussein  yang  mengakibatkan  Yordania  dikucilkan dan  mengalami  kesulitan  ekonomi  (Wardoyo  &  Diyauddin,  2023). Normalisasi  hubungan  diplomatik  Yordania  dan  Israel  juga  tidak  dapat dilepaskan  dari  peran  Amerika  Serikat.  Pasca  perang  Teluk,  Amerika Serikat  secara  aktif  mendorong  negara  dialog  antara  Isarel  dan  negara- negara  Arab  termasuk  Yordania.  Amerika  Serikat  menyediakan  bantuan ekonomi  dan  persenjataan  untuk  mendorong  Yordania  agar  bersedia melakukan  perjanjian  damai  dengan  Isreal  (Wardoyo  &  Diyauddin,  2023). Dorongan  Amerika  Serikat  tersebut  berperan  reliatif  signifikan  dalam mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik antara Yordania dan Israel. Perjanjian  Wadi  Araba  menjadi  tanda  dimulainya  babak  baru,  dimana Yordania  sepakt  untuk  melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik dengan Israel.
Pada tahun 2020, negara-negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan  diplomatik  dengan  Israel  kembali  bertambah.  Tercatat  empat negara  Aran  melakukan  normalisasi  tersebut.  Negara-negara  tersebut adalah  Uni  Emirat  Arab  (UEA),  Bahrain,  dan  Sudan.  Keempat  negara tersebut  memutuskan  untuk  melakukan  normalisasi  melalui  perjanjian Abraham  ( Abraham  Accords )  atas  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Amerika Serikat.  Normalisasi  hubungan  yang  dilakukan  oleh  UEA  disinyalir  dipicu oleh  faktor  keamanan.  UEA  menilai  bahwa  Iran  sebagai  ancaman  utama karena  rencana  pengembangan  nuklir  Iran  (Wardoyo  &  Valentino,  2022). Selain  itu,  masalah  radikalisme  sedang  meningkat  dikawasan,  beberapa kelompok  Islamis  seperti  Hamas,  Ikhwanul  Muslimin,  kelompok  Houthi, dan juga Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menjadi ancaman yang tidak dapat  dinafikan  oleh  UEA.  Didorong  dengan  situasi  tersebut,  menjadi pilihan  UEA  dan  ketiga  lainnya  untk  melakukan  normalisasi  hubungan diplomatik dengan Israel.
Masing-masing  pernjanjian,  yaitu  Camp  David,  Wadi  Araba,  dan perjanjian  Abraham  bukanlah  peristiwa  perjanjian  yang  muncul  dengan tiba-tiba  dan  seketika.  Perjanjian-perjanjian  tersebut  lahir  dari  rangkaian
peristiwa  yang  panjang  dan  berkelanjutan.  Dalam  mewujudkan  perjanjian tersebut, peran Amerika Serikat sebagai mediator sangat esensial dan tidak dapat dinafikan. Amerika Serikat sebagai pihak ketiga memiliki peran yang siginifikan  dalam  memuluskan  kesepakatn  normalisasi  hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara Arab.
Normalisasi hubungan diplomatik tersebut membawa implikasi bagi negara-negara  Arab  yang  melakukan  kesepakatan.  Secara  umum,  dampak yang  diperoleh  oleh  negara-negara  Arab  dari  kesepakatan  tersebut  adalah keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi tersebut tidak selalu diperoleh secara  langsung  dari  Israel,  tetapi  dapat  juga  diperoleh  dari  Amerika Serikat.
Pasca  perjanjian  Camp  David,  sejak  tahun  1978  sampai  dengan 2020,  Mesir  mendapatkan  bantuan  ekonomi  senilai  50.2  milyar  USD  dari Amerika  Serikat  (Wardoyo  &  Diyauddin,  2023).  Kemudian,  Yordania  yang melakukan kerjasama ekonomi seperti melakukan pembelian gas alam dari Israel pada tahun 2014 dan kerjasama seputar Laut Mati pada tahun 2015 (Wardoyo  &  Diyauddin,  2023).  Pada  kasus  UAE,  normalisasi  mendorong kerjasama  kedua  negara  semakian  intens  baik  pada  kerjasama  ekonomi atau  juga  kerjasama  keamanan.  Pada  kerjasama  ekonomi,  kedua  negara sepakat  untuk  melakukan  sinergi  pada  sektor  finansial,  investasi,  dan energi.  Kedua  negara  menyepakatai  perjanjian  kerjasama.  Free  Trade Agreement pada tahun 2022 (Wardoyo & Diyauddin, 2023).
Meskipun  negara-negara  Arab  tersebut  mendapatkan  keuntungan ekonomi dan keamanan sebagai hasil normalisasi tersebut. Namun respon negatif  juga  didapatkan  oleh  negara-negara  tersebut.  Respon  negatif tersebut  khususnya  berkaitan  dengan  pembelaan  negara-negara  tersebut pada  perjuangan  kemerdekaan  Palestina.  Dalam  kasus  UAE  misalnya, keputusan  normalisasi  UAE  mendapat  kritik  dari  otoritas  Palestina  dan dinilai  sebagai  bentuk  pengkhiatan  terhadap  bangsa  Palestina.  Otoritas Palestina  bahkan  dengan  tegas  memutuskan  untuk  menolak  bantuan penangan  Covid-19  dari  UAE  (Wardoyo  &  Valentino,  2022).  Normalisasi
hubungan  diplomatik  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  Arab  tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhiatan terhadap perjuangan bangsa Palestina.

## Dampak  Normalisasi  terhadap  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  di Timur Tengah
Kebijakan  luar  negeri  Indonesia  di  Timur  Tengah  yang  paling esensial  berkaitan  dengan  perjuangan  kemerdekaan  bangsa  Palestina. Indonesia  menjadi  negara  yang  konsisten  untuk  memperjuangkan  nasib bangsa  Palestina.  Menurut  Wardoyo,  terdapat  beberapa  faktor  yang membuat Indonesia mendukung Palestina. Faktor tersebut ialah solidaritas muslim,  perjuangan  kemerdekaan,  dan  resolusi  PBB  (Wardoyo  & Diyauddin, 2023). Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Konflik Arab-Israel adalah konflik yang penting bagi umat Islam  dan  dukungan  terhadap  Palestina  adalah  bagian  dari  solidaritas muslim  tersebut.  Selanjutnya,  pengalaman  sejarah  Indonesia  sebagai negara  yang  pernah  dijajah  membuat  Indonesia  memiliki  kepentingan  dan perasaan  yang  sama  dengan  negara-negara  terjajah  lainnya.  Indonesia menolak  segala  bentuk  penjajahan.  Semangat  ini  tertuang  dengan  jelas dalam  pembukaan  konstitusi  Indonesia.  Atas  dasar  semangat  tersebut, Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  sependapat  dengan  solusi  yang dirumuskan  oleh  relusi  PBB,  dimana  resolusi  tersebut  mendukung penyelesaian  konflik  Arab-Israel  dengan  solusi  dua  negara.  Faktor-faktor tersebut menjadi landasan yang kuat bagi Indonesia untuk mendukung dan menyuarakan perdamaian dan nasib bangsa Palestina.
Sikap  dan  tindakan  Indonesia  di  Timur  Tengah  khususnya menyangkut  masalah  konflik  Israel-Palestina  berpotensi  mendapatkan tantangan dari tindakan normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara  Arab  dengan  Israel.  Normalisasi  hubungan  diplomatik  yang telah  dilakukan  oleh  empat  negara  Arab  yaitu  UAE,  Bahrain,  Sudan,  dan Maroko  pada  tahun  2020  berpotensi  memiliki  dampak  terhadap penyelesaian  konflik  Israel-Palestina.  Hal  ini  tentu  akan  berdampak  bagi Indonesia  sebagai  negara  yang  menegaskan  Palestina  sebagai  kepentingan pokok dalam kebijakan luar negerinya (Wardoyo & Diyauddin, 2023).
Normalisasi  hubungan  diplomatik  yang  dilakukan  oleh  negara- negara  Arab  dengan  Israel  tidak  mendapatkan  respon  berarti  dari Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  melalui  Juru  Bicara  Kementerian  Luar Negeri  menyampaikan  bahwa  Indonesia  memahami  intensi  UAE  dan Bahrain  yang  menyediakan  ruang  bagi  para  pihak  terkait  untuk bernegosiasi dan mengubah pendekatan untuk menyelesaikan isu Palestina melalui  kesepakatan  tersebut  ( Normalisasi  Hubungan  UEA-Bahrain ,  2020). Pemerintah  Indonesia  juga  menegaskan  bahwa  normalisasi  hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara Arab tersebut tidak merubah posisi  Indonesia  tentang  Palestina.  Juru  Bicara  Kementerian  Luar  Negeri Indonesia  menegaskan  bahwa  bagi  Indonesia  penyelesaian  isu  Palestina perlu  menghormati  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  dan  parameter  yang disepakati  secara  internasional  termasuk  solusi  dua  negara  ( Normalisasi Hubungan  UEA-Bahrain ,  2020).  Selain  itu,  pemerintah  juga  menegaskan bahwa  inisiatif  yang  dilakukan  untuk  perdamaian  Palestina  tidak  boleh menggagalkan  keputusan  yang  telah  dibuat  melalui Arab  Peace  Initiatives dan  Resolusi  Organisasi  Kerja  Sama  Islam  (OKI)  ( Kemesraan  Israel-UEA- Bahrain , 2020).
Sikap  Indonesia  terkait  dengan  konflik  Palestina-Israel  juga  tetap konsisten. Pada tahun 2022, Indonesia menginisaasi pertemuan OKI untuk mendukung  Palestina  (Wardoyo  &  Diyauddin,  2023).  Indonesia  juga  batal menjadi tuan rumah Sepakbola Piala Dunia U-20 ( FIFA Removes Indonesia , 2023).  Pembatalan  tersebut  dipicu  oleh  munculnya  gelombang  penolakan atas  kehadiran  Tim  nasional  Israel  sebagai  salah  satu  peserta  dalam pagelaran  tersebut.  Meskipun  menuai  sikap  pro  dan  kontra,  penolakan terhadap Timnas Israel tersebut membuktikan  sikap politik Indonesia atas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kemudian, pada High-Level Open  Debate Dewan  Keamanan  PBB  yang  diselanggarakan  pada  Oktober 2023,  Indonesia  melalui  Menteri  Luar  Negerinya  mengingatkan  Dewan Keamanan  PBB  bahwa  Dewan  Keamanan  memiliki  tanggung  jawab  besar untuk  menjaga  perdamaian  dan  keamanan,  tidak  membiarkan  perang berkepanjkangan,  atau  membantu  salah  satu  pihak  melanjutkan  perang
( Indonesia  Desak  Dewan  Keamanan ,  2023).  Dalam  konflik  Hamas-Israel, Indonesia mendesak Dewan Keamanan untuk segera: 1) melakukan seruan bersama  untuk  segera  melakukan  genjatan  senjata;  2)  memprioritaskan akses  kemanusiaan;  3)  kemanusiaan  harus  dikembalikan  ke  Dewan Keamanan ( Indonesia Desak Dewan Keamanan , 2023). Meskipun demikian, menjadi  salah  satu  catatan  adalah  bahwa  Indonesia  memiliki  hubungan dengan Israel secara diam-diam. Hubungan ini tidak hanya dalam konteks ekonomi  tetapi  juga  menyangkut  bidang  intelijen  (Wardoyo  &  Diyauddin, 2023).
Normalisasi  hubungan  diplomatik  yang  dilakukan  oleh  negara- negara  Arab  relatif  tidak  berdampak  signifikan  terhadap  kebijakan  luar negeri  Indonesia.  Sikap  dan  tindakan  yang  diambil  pemerintah  Indonesia terkait  dengan  masalah  konflik  Palestina-Israel  menunjukkan  konsistensi terhadap  kasus  tersebut.  Namun  demikian,  normalisasi  tersebut  dapat memengaruhi  opini  publik  yang  berkembang  di  masyarakat  Indonesia. Mayoritas  Indonesia  mendukung  sikap  pemerintah  untuk  mendukung Palestina  dan  bersikap  anti  terhadap  Israel.  Namun  terdapat  kelompok  di masyarakat  Indonesia  yang  cenderung  lebih  menganjurkan  dialog  dan mendorong upaya dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik Israel- Palestina  tersebut.  Kelompok-kelompok  ini  mendorong  pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Normalisasi tersebut  dapat  memengaruhi  opini  publik  untuk  mendorong  Indonesia untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

## KESIMPULAN
Normalisasi  hubungan  diplomatik  negara-negara  Arab  dan  Israel telah  memengaruhi  konstelasi  politik  di  Timur  Tengah.  Normalisasi  yang yang  telah  dilakukan  oleh  negara-negara  Arab  tersebut  dianggap  sebagai pengkianatan  terhadap  perjuangan  bangsa  Palestina.  Indonesia  sebagai negara  dengan  jumlah  populasi  mulism  terbesar  di  dunia  tidak  mau berkomentar  lebih  jauh  tentang  keputusan  negara-negara  Arab  tersebut. Indonesia memahami keputusan negara-negara tersebut, dan tetap memilih untuk  selalu  konsisten  memperjuangkan  perdamaian  bangsa  Palestina
sesuai  dengan  parameter  yang  disepakati  yaitu  resolusi  PBB  dan Arab Peace  Initiative .  Sikap  dan  tindakan  Indonesia  tersebut  menggambarkan konsistensi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  di  Timur  Tengah,  khususnya tentang  konflik  Israel-Palestina  sebagai  kebijakan  luar  negeri  utama Indonesia  di  Timur  Tengah.  Kebijakan  tersebut  juga  menggambarkan dengan  jelas  bahwa  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  tidak  terdampak normalisasi  hubungan  diplomatik  secara  signifikan.  Indonesia  tetap konsisten  memperjuangkan  bangsa  Palestina.  Meskipun  demikian, peristiwa  normalisasi  hubungan  diplomatik  tersebut  dapat  memengaruhi opini  publik  masyarakat  Indonesia.  Peristiwa  normalisasi  tersebut  dapat meningkatkan  opini  masyarakat  Indonesia  untuk  mendukung  normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel.

## DAFTAR PUSTAKA
Brown, C., & Ainley, K. (2005). Understanding International Relations (3 ed.). Palgrave Macmillan.
Causes and consequences of the Arab-Israeli wars | Britannica. (2021, April 29). https://www.britannica.com/summary/Arab-Israeli-wars#
Coplin,  W.  D.  (2003). Pengantar  Politik  Internasional:  Suatu  Telaah  Teoritis (M. Marbun, Penerj.; 2 ed.). Sinar Baru.
FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023 . (2023, Maret 29). https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/media- releases/origin1904-p.cxm.fifa.com/fifa-removes-indonesia-as-host- of-fifa-u-20-world-cup-2023-tm
Indonesia  Desak  Dewan  Keamanan  PBB  Segera  Hentikan  Perang  Di  Gaza . (2023,
Oktober
25).
https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5422/berita/indonesia- desak-dewan-keamanan-pbb-segera-hentikan-perang-di-gaza
Kemesraan  Israel-UEA-Bahrain,  Apa  Pengaruhnya  ke  Indonesia? (2020, September  19).  dw.com. https://www.dw.com/id/kemesraan-israel- uea-bahrain-apa-pengaruhnya-ke-indonesia/a-54978029
Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif . Rosda.
Normalisasi  Hubungan  UEA-Bahrain  dengan  Israel  Tak  Pengaruhi  Sikap Indonesia terhadap
Palestina . (2020, September 18). https://nasional.kompas.com/read/2020/09/18/06025111/normali sasi-hubungan-uea-bahrain-dengan-israel-tak-pengaruhi-sikap- indonesia
Plano,  J.  C.,  &  Olton,  R.  (1969). The  International  Relations  Dictionary . Rinehart and Winston.
Shlaim,  A.  (1987).  Britain  and  the  Arab-Israeli  War  of  1948.  16(4),  50–76. https://doi.org/10.2307/2536720 .
The  Abraham  Accords.  (2020). United  States  Department  of  State . https://www.state.gov/the-abraham-accords/
Wardoyo,  B.  &  Diyauddin.  (2023).  Prospek  Normalisasi  Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Israel. LAB 45.
Wardoyo, B., & Valentino, R. (2022). Breaking Taboo: Explaining the United Arab  Emirates’  Decision  to  Establish  Diplomatic  Relationship  with Israel. Global Strategis , 16 (1), Article 1.
https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.147-174
Wuryandari,  G.  (Ed.).  (2018). Politik  Luar  Negeri  Indonesia:  Di  Tengah Pusaran Politik Domestik . Pustaka Pelajar.