## Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang
Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon

## Panggungharjo, Sewon, Bantul

## Bagus Hermawan
Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ophiebagus@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini disusun berkenaan dengan adanya praktek gadai sepeda motor yang terjadi di Ikhsan Rent Dusun Krapyak Kulon, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Dilatarbelakangi  adanya  pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai (murtahin). Penelitian ini menfokuskan pada masalah bagaimana praktik gadai dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yakni peneliti menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang syari’ah. Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai motor di Ikhsan Rent ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam di antaranya yaitu adanya syarat yang bertentangan dengan syara' yaitu adanya unsur riba dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak kedua, padahal dalam hukum Islam pemanfaatan barang  gadai tidak diperbolehkan, sehingga akad gadai tersebut tidak sah.

## Kata kunci: akad, gadai, Ikhsan Rent
A. Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu
182
sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. 1
Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam  masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (sering disebut hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan  membayar yang sama pula, 2 sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau rahn) menurut bahasa Arab adalah al-hasbu yang berarti penahanan. 3 Secara istilah, rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian. 4
Di “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul  terdapat praktik gadai dengan memberikan jaminan sebuah sepeda motor. Jadi pihak pertama (kreditur) meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua (debitur) dengan memberikan sebuah jaminan sepeda motor kepada pihak kedua. 5 Dalam praktik di lapangan ternyata sering dijumpai adanya pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk memanfaatkan barang jaminan (sepeda motor) milik pihak pertama.
Pihak ketiga dapat menggunakan  motor jaminan dari pihak pertama selama motor tersebut berada di pihak kedua. Sebagai jaminan atas motor yang  ia gunakan, pihak ketiga
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.
2 Suhrawardi dan Chairuman, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.
3 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalat, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 157.
4 Yazid Afandi, Fiqh  Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah  (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 147.
5 Wawancara dengan Ihsan, Pemilik Ikhsan Rent di Krapyak Wetan, Sewon, Bantul pada tanggal 15 Oktober 2013.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
memberikan uang sebesar minimal 2,5 juta rupiah kepada pihak kedua. Jumlah uang jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak kedua tergantung pada tahun pembuatan motor yang akan digunakan. Rahn memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, namun praktik gadai yang ada di Ikhsan Rent telah dimanfaatkan oleh pihak kedua (murtahin) dengan menyewakan atau menggadaikan barang jaminan kepada pihak ketiga. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak (pihak pertama/ ra>hin ).

## B. Pembahasan
1. Pemanfaatan Barang Gadai
Dalam masalah transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan  sering terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (tabarru’) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam tabarru’. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah riba nasi’ah dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan.  Dalam hal ini satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasti sedangkan pihak yang lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya. 6
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat  al-Maidah ayat 2, telah diungkapkan dimana Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni al-Qur'an dan hadits memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar baik bisnis ataupun transaksi lainnya harus sah berdasarkan al-Qur'an dan al-hadits serta adanya kesepakatan kedua belah pihak (yang melakukan transaksi). 7 Oleh karena itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak
6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi,cet. 1, Yogyakarta: 2006, hlm. 1 7 Rahmat Safei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 76
184
terlepas dari kehidupan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang, salah satu alternatif tersebut misalnya dengan menggadaikan barang atau lebih dikenal dengan istilah gadai (rahn) yang mana merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan barang jaminan.
Secara terminologis dijelaskan bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut  dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut. Seperti yang terjadi di Ikhsan Rent yang terletak di Krapyak, Sewon Bantul , Yogyakarta, praktek gadai sepeda motor tidak hanya transaksi sesama antar warga, tetapi mencakup dengan warga yang berasal dari luar daerah  melakukan praktek gadai sepeda motor. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengamati, selanjutnya menganalisa praktek gadai sepeda motor tersebut.
Berdasarkan pada konsep tersebut, baik secara terminologis maupun secara prinsipil dapat penulis pahami bahwa dalam hal pelaksanaan gadai di Ikhsan Rent tersebut telah terjadi kekeliruan penafsiran, yakni dalam hal pemanfaatan marhun yang dilaksanakan oleh murtahin (Pemberi utang). Dilihat dari segi rukun akad, jumhur ulama sepakat bahwa rukun suatu akad itu diantaranya diwujudkan dengan adanya : 8
a. Shigat lafal ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik / ra>hin ) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan,  yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik uang/murtahin).
b. Aqidain (yakni rahin dan murtahin).
c. Mahallul ‘aqd, yakni obyek akad, merupakan sesuatu yang hendak diakadkan.
Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu:
a. Orang yang berakad (Aqidain).
b. Ma’qud ‘Alaih (Barang yang diakadkan).
Berkenaan dengan syarat yang melekat pada marhun/rahn, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat
8 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 188
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
diperjual-belikan, dalam praktek gadai tersebut marhu>n yang dimaksudkan ialah berupa agunan. Sementara itu yang berkaitan dengan marhu>n bih ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila marhu>n bih ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah.Selain itu, marhu>n bih haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut marhu>n bih-nya berupa uang.
Berkenaan dengan ma’qud ‘alaih tersebut, baik marhun (barang gadai) maupun marhun bih langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari murtahin secara langsung, dan penyerahan benda agunan secara lisan oleh ra>hin . Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan murtahin. Namun, bukan berarti murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah tawtsîq, sedangkan manfaatnya, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni ar-ra>hin . Karena itu, ar-ra>hin berhak memanfaatkan barang yang diagunkan; juga berhak menyewakan barang agunan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada al-murtahin, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan ( marhu>n ). Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah murtahin (yang mendapatkan agunan) maupun bukan.
c. Si>gat (Ijab dan Qabul).
Berkenaan dengan Si>gat dalam pelaksanaan praktek gadai tersebut sudah memenuhi kriteria Si>gat ‘aqdi, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu:
a) Harus terang pengertiannya
b) Harus bersesuaikan antara ijab dan qabul
c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Si>gat inipun dilaksanakan oleh ra>hin dan murtahin dalam pelaksanaan praktek gadai di Iksan Rent. Akan tetapi, kerancuan justru timbul dalam kesepakatan yang terjadi diantara rahin dan murtahin, dimana ketika Si>gat keduanya menyepakati adanya ketentuan yang menyatakan bahwa selama rahin belum dapat mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka selama itu pula hak kepemilikan dan hak penguasaan atas barang agunan yang dijaminkan berpndah ke tangan murtahin. Hal ini
186
bertentangan dengan syarat Si>gat akad yang menyatakan bahwa shighat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (mu’allaq) dengan syarat tertentu  yang bertentangan dengan substansi akad gadai (rahn).
Sementara itu secara substansial dapat diketahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu kegiatan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut. .
Untuk barang yang berupa sepeda motor tersebut secara hukum sah, dan halal untuk digadaikan, namun adakalanya praktek yang terjadi hukumnya menjadi tidak jelas. Dari hasil pengetahuan peneliti di lapangan, dalam praktek gadai sepeda motor banyak terjadi kecurangan atau penyelewengan yang terjadi dalam prakteknya., yakni banyak di antara mereka (pihak ra>hin ) melakukan sistem manipulasi. Menurut hemat penulis, para rahin menggadaikan sepeda motornya masih dalam keadaan kredit di dealer pembelian sepeda motor, hal ini berkenaan kebutuhan rahin yang mendesak, dikarenakan hutang yang belum terlunasi serta bunga yang semakin membengkak.
Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', karenanya timbullah beberapa hukum. Secara etimologi, akad antara lain berarti sambungan dan janji. Menurut terminologi, akad adalah suatu perikatan anntara ijab kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. 9
a. Syarat dalam Akad
Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Fiqh al- Isla>mi> wa Adillatuh sebagai berikut:
9 Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalah  (Hukum Perdata Islam), cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
درو ﺎﻣ ﻻإ ﺎﻬﻨﻣ ﻊﻨﳝ ﻻو طوﺮﺸﻟﺎﺑ تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻاو تﺎﻋﱪﺘﻟاو خﻮﺴﻔﻟاو دﻮﻘﻌﻟا ﻖﻴﻠﻌﺗ ﺢﺼﻳ
عرﺎﺸﻟا ﻦﻣ ﺺﻧ ﻪﻨﻋ ﻲﻬﻨﻟﺎﺑ . 10
Allah SWT. juga memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebut dalam Al Qur’an :
دﻮﻘﻌﻟﺎﺑ اﻮﻓوأ ﻮﻨﻣا ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳﺂﻳ ... 11
Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW. memberi batasan tersebut dalam hadist : ﻻﻼﺣ مﺮﺣ وأ ﺎﻣاﺮﺣ ﻞﺣأ ﺎﺤﻠﺻ ﻻإ ﲔﻤﻠﺴﳌا ﲔﺑ ﺰﺋﺎﺟ ﺢﻠﺼﻟا ، ﻰﻠﻋ نﻮﻤﻠﺴﳌا ﻢﻬﻃوﺮﺷ . 12
Dalam bermuamalat harus berdasarkan pada kerelaan dan tanpa adanya suatu paksaan, serta tidak dibenarkannya untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang haram seperti disebutkan dalam Al-Qur’an:
ضاﺮﺗ ﻦﻋ ةرﺎﲡ نﻮﻜﺗ نأ ﻻإ ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣأ اﻮﻠﻛﺄﺗﻻ اﻮﻨﻣاء ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳأﺎﻳ ﻢﻜﻨﻣ ، ﻢﻜﺴﻔﻧأ اﻮﻠﺘﻘﺗﻻو .. . 13
Berdasar ayat di atas, praktik gadai motor ini tidak dibenarkan karena adanya syarat yang mengandung unsur paksaan. Hal ini dibenarkan oleh Machfud selaku pihak pertama, yang merasa ada paksaan atau diharuskan setuju dengan adanya syarat tersebut karena Machfud membutuhkan uang untuk kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dengan memberikan barang jaminan berupa sepeda motor dan menerima syarat tersebut, maka ia akan mendapatkan sejumlah uang dari pihak kedua (penerima gadai). 14
10 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al- Isla>mi> wa Adillatuh (Suriah: Da>r al- Fikr, 2007), IV: 3102.
11 Al-Ma'idah (5): 1.
12 Abu> Da>wud Sulaima>n , Sunan Abi> Da>wu>d (Beirut: Da>r al-Fikr, 1987), III: 304. Dalam Kitab al-Aqdiyah Bab fi as-S{ulh dari Ibnu Wahab dari Sulaiman Ibn Bilal dari Ahmad Ibn 'Abd al-Wa>hid ad-Dimasyqi dari Kas\\i>r Ibn Zaid dari al-Wali>d dari Abu Hurairah. Hadis ini s}ahih.
13 An-Nisa>’ (4): 29. 14 Wawancara dengan Machfud selaku pihak pertama pada tanggal 25 Agustus 2014.
Bagus Hermawan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan...
188
Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk meningkatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut. Dalam persoalan kemerdekaan pihak-pihak yang melakukan akad dalam menentukan syarat-syarat ini, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Mazhab az-Zahiri, seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syarak sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunah adalah batal menurut jumhur ulama fikih, selain ulama Mazhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun demikian, kebebasan menentukan syarat dalam akad tersebut ada yang bersifat mutlak, tanpa batas, selama tidak ada larangan di dalam Al- Qur’an dan sunah, sebagimana yang dikemukakan ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.
Menurut ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasannya itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara’ dan tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri, misalkan dalam akad nikah, istri mengemukakan syarat kepada suaminya, bahwa ia tidak boleh digauli atau suami mensyaratkan bahwa ia tidak wajib membayar nafkah. Syarat ini pun batal, karena sesuai dengan ketentuan syarak, suami berkewajiban membayar nafkah istrinya sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syarak dan tidak bertentangan pula dengan hakikat akad.
Menurut ulama Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki, pihak-pihak yang berakad bebas mengemukakan persyaratan dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya, menentukan sifat-sifat tertentu yang bermanfaat terhadap barang yang dibeli, seperti barang yang dibeli itu harus dibungkus rapi dan diantarkan ke rumah
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
pembeli. Namun demikian, mereka tetap menyatakan bahwa syarat itu tidak boleh bertentangan dengan kehendak syarak. 15 Dari hasil penelitian dan pengamatan penyusun, praktik gadai yang berada di “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ini terdapat pemanfaatan barang gadaian oleh pihak penerima gadai (murtahin). Dengan adanya pemanfaatan tersebut pihak pemberi gadai ( ra>hin ) dan pihak penerima gadai (murtahin) telah merasakan adanya keuntungan dan kerugian dari praktik gadai ini. Keuntungan yang didapat oleh pihak pemberi gadai ( ra>hin ) ialah rahin mendapatkan sejumlah uang dari murtahin untuk kebutuhan ra>hin yang belum tercukupi. Selain itu, ra>hin juga tidak harus mengalami proses yang rumit untuk mengadakan transaksi gadai ini, karena adanya prosedur yang sangat sederhana. Begitu sebaliknya ra>hin juga mengalami kerugian yaitu ra>hin tidak dapat mempergunakan motor yang ia miliki untuk kebutuhan sehari- hari, selain itu rahin harus membayar uang administrasi sebesar Rp 100.000,-. Keuntungan dari pihak penerima gadai (murtahin) adalah murtahin dapat mempergunakan barang gadaian tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan murtahin juga dapat memindahtangankan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan modalnya kembali sekaligus melimpahkan tanggung jawab atas barang gadaian tersebut kepada pihak ketiga, sehingga apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan akan ditanggung oleh pihak ketiga.
Dengan demikian, pemanfaatan barang gadai yang telah menjadi syarat dari pihak pemegang gadai tersebut tidak diperbolehkan oleh syara'. Oleh karena itu, akad gadai yang terjadi tidak sah karena adanya syarat  yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan syara'. Sebagaimana kaidah fiqh: ﺐﺟاو ﻮﻬﻓ ﻪﺑﻻإ ﺐﺟاﻮﻟا ﻢﺘﻳﻻ ﺎﻣ .
Dalam masalah di atas, kewajiban yang harus dipenuhi adalah tidak adanya syarat yang bertentangan dengan syara'.
b. Jatuh Tempo atau Batas Waktu Dalam hukum Islam memberi nilai positif kepada orang yang memberi hutang dengan memberi motif pertolongan, maka Islam pun tidak mencela tindakan orang yang berutang,
15 http://satirisyariah.blogspot.com/2011/01/akadperikatanperjanjian pemufakatan.html, akses 8 juli 2013.
190
berutang tidak termasuk meminta-minta yang dicela dalam ajaran Islam, sebab orang yang berpiutang menerima harta benda dari orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karenanya, Islam mengajarkan pula agar orang yang berutang jangan lalai, jika ia telah berkelapangan jangan ditangguh-tangguhkan. Menangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang telah berkemampuan merupakan salah satu macam tindakan penganiayaan. 16
Hal ini menunjukkan adanya pembatasan waktu dalam gadai yang didasarkan atas perjanjian kedua belah pihak. Akan tetapi, pembatasan waktu ini tidaklah bersifat mutlak dan harus memperhatikan keadaan penggadai. Mengapa pada waktu yang telah ditentukan itu penggadai belum bisa membayar hutangnya. Apabila keterlambatan pelunasan hutang disebabkan oleh adanya kesempitan yang dialami penggadai atau ra>hin, maka penerima gadai atau murtahin memperpanjang waktu hingga penggadai memperoleh kelapangan untuk membayar kembali hutangnya. 17 Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Al- Qur'an:
ناو ناك ةرسعوذ ةرظنف ىلإ ةرسيم ...
18
Dalam ayat ini terkandung prinsip tolong-menolong yang harus selalu menjiwai perjanjian hutang-piutang, baik dengan gadai atau tanpa gadai. Dalam ketentuan ini, pembayaran hutang itu sebenarnya tidak mempunyai batasan waktu, akan tetapi memperhatikan keadaan orang yang berhutang itu sendiri, apakah ia sudah mempunyai kesanggupan untuk membayar hutangnya atau belum. Apabila pihak pemberi gadai atau ra>hin pada waktu yang telah ditentukan sudah mampu membayar kembali hutangnya, maka segeralah untuk membayar dan jangan memperlambat pembayaran. 19
Akan tetapi, praktik gadai di “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul seringkali pemberi gadai terkesan kurang bertanggung jawab terhadap hutangnya ketika ia sudah mempunyai uang untuk membayar hutangnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan waktu agar kedua belah
16 Ahmad Azhar Basjir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, cet. Ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 36.
17 Ibid., hlm. 62.
18 Al-Baqarah [2] : 280.
19 Ahmad Azhar Basjir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, cet. Ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 63.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
pihak tidak melalaikan kewajibannya masing-masing. Ketika tidak ada batas waktu dan pihak pemberi  gadai dalam jangka waktu yang lama (menurut penerima gadai), maka pihak penerima gadai akan melimpahkan barang gadaian tersebut pada orang lain (pihak ketiga) tanpa seizin atau sepengetahuan dari pihak pemberi gadai, dan ketika pemberi gadai ingin membayar hutangnya serta mengambil barang miliknya (barang gadaian), maka pemberi gadai diperintahkan oleh pihak kedua untuk mengambil barang gadaiannya kepada pihak ketiga selaku penerima pelimpahan barang gadaian karena pihak kedua sudah lepas tanggung jawab dari barang gadaian tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari tidak adanya pembatasan waktu dalam transaksi gadai tersebut. Dengan demikian, tidak adanya batas waktu dalam akad gadai tidak diperbolehkan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis analisa bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di Ikhsan Rent Krapak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul tersebut tidak sah karena ada salah satu bagian dari rukun gadai itu sendiri yang mengalami kerusakan, dalam hal ini yakni si>gat akad. Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang.
Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah digadaikan adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung seperti, (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai dengan kesepakatan ulama. Sedangkan jika terpisah, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang menyepakatinya memandang pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai ditangan Murtahin, maka ikut kepada barang gadai tersebut. Sedangkan Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya memandang, pertambahan atau pertumbuhan bukan ikut barang gadai, tetapi menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja Ibnu Hazm berbeda dengan Syafi’i menyangkut barang gadai yang berupa kendaraan dan hewan menyusui. Ibnu Hazm berpendapat, dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) milik yang menafkahinya.
Bagus Hermawan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan...
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
192

## 2. Pelunasan Hutang
Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. 20 Jika masanya telah habis orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan borg. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban orang yang menggadaikan), maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai (ra>hin) berkewajiban menutup sisanya. 21 Telah dijelaskan bahwa hukum gadai adalah boleh (jaiz), dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Namun para ulama berselisih pendapat dalam menafsiri ayat tersebut. Seperti ulama Madzhab Zahiri yang berpegang kepada zahir ayat tersebut, hanya membolehkan gadai dalam keadaan bepergian saja. Pendapat serupa juga dipegang oleh Mujahid dan al- Dhahak, Imam Abi Dawud juga mengkhususkan gadai (rahn) hanya boleh dalam keadaan bepergian.
Sedangkan  jumhur  (kebanyakan ulama’) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulallah waktu di Madinah seperti dalam hadits
ﻪﻋرد ﻪﻨﻫرو ﺎﻣ ﺎﻌﻃ ىدﻮﻬﻳ ﻦﻣ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ىﱰﺷا 22
yang artinya: telah menangguhkan Rasulullah SAW, akan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang sya’ir (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau.
Mengenai pengertian riba para Ulama’ telah berbeda pendapat. Walaupun demikian, Afzalurrahman memberikan pedoman bahwa yang dikatakan riba (lebih lazim) disebut bunga, di dalamnya terdapat tiga unsur berikut: Pertama,
20 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 143.
21 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13, 144.
22 Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad alHusairi,Kifayatul Akhyar , Semarang: Juz.I, hlm. 263.
Bagus Hermawan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan...
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
kelebihan dari pokok pinjaman; kedua, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran; ketiga, sejumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi.
Penerapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatip dari kaum kapitalis dalam  mengesploitasikan keuntungan yang besar. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dijadikan dasar Istinbat (kesimpulan hukum) untuk menyatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan lebih banyak mendatangkan kemudharatan, sehingga dapat pula dikatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram. 23
Cara pelaksanaan pemanfaatan gadai sepeda motor di Ikhsan Rent Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan gadai pada umumnya, tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan tersebut dengan menggunakan kata-kata yang bermaksud untuk menolong. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kondisi demikian dalam prakteknya terdapat persoalan yang muncul dalam hal pemanfaatan barang gadai sepeda motor itu. Meskipun pihak murtahin bermaksud untuk  menolong, namun dalam kenyataannya pihak murtahin meminta bunga dari pihak rahn selama meminjam uang. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis ini tidak sah dan mengandung unsur riba.
Melihat keadaan yang terjadi, dalam praktek gadai sepeda motor di samping berakibat positif (memberi keuntungan) juga berakibat negatif (merugikan) bagi pihak rahn akan merasa dirugikan, disamping terdapat bunga murtahin memanfaatkan sepeda motor untuk disewakan kepada pihak ketiga dengan mendapat hasil yang tanpa dibagi dengan ra>hin sedangkan bagi pihak  murtahin dengan pemanfaatan tersebut mendapat keuntungan luar biasa.
Dengan demikian, praktek gadai dengan memanfaatkan barang jaminan atau barang gadai itu sudah tidak sesuai dengan tujuan gadai, untuk lebih jelasnya penulis mencoba mengemukakan data-data mengenai dampak atau akibat gadai dengan memanfaatkan barang jaminan yang telah diterapkan dan terjadi di tempat yang penulis teliti. Dan apakah pihak-pihak
194
tertentu merasa dirugikan atau sebaliknya serta pihak mana saja yang merasa diuntungkan atau dirugikan.
a. Pihak murtahin
Bagi pihak murtahin, hampir sama nasibnya. Mereka sangat diuntungkan dengan barang gadai tersebut, yakni dengan memanfaatkan barang jaminan yang berupa motor untuk keperluan kesehariannya, tanpa bertanggung jawab atas kerusakannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyewakan barang gadai ke pihak lain .alasannya tidak jauh beda dengan murtahin lainnya karena praktek ini berbeda di Bank yang terlalu dipersulit prosesnya, praktek gadai ini dirasa lebih efektif dan mudah prosesnya. Namun demikian, hal ini justru berdampak terjadinya kecurangan pihak murtahin kepada ra>hin . Jika dilihat dari hak milik,  barang gadai tersebut adalah hak milik sempurna rahin, sedangkan bagi  murtahin  barang tersebut hanya sebagai jaminan atas hutang ra>hin . Dari hasil yang diperoleh murtahin bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat yaitu tambahan dari ra>hin .  dan hasil pemanfaatan barang yang disewakan kepada pihak lain.
b. Pihak ra>hin.
Para rahin merasa terbantu, karena dengan adanya tingkat kebutuhan yang semakin tinggi, dengan adanya praktek gadai ini mereka menjadi terbantu. Kendati demikian, praktek ini terlarang dan lebih-lebih merugikan bagi pihak rahin.  Dalam praktek gadai ini, ra>hin harus mencari terlebih dahulu pihak yang mau meminjami uang (menerima gadai) atau yang disebut penggadai (murtahin), karena tanpa adanya murtahin, ra>hin tidak dapat menggadaikan barangnya dan mendapatkan uang yang dibutuhkan.  Identitas dan informasi harus lengkap, ini memudahkan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Pernyataan sighat gadai: “saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau’’. jawab dari murtahin: “Saya terima gadai ini”.
Dengan adanya realitas di atas, gadai sepeda motor ini sudah menyimpang dari koridor Islam. Allah SWT melarang manusia dalam memenuhi kebutuhannya saling memakan harta sesama dengan jalan bathil. Sebagaimana firman Allah dalam Alqur’an dalam Surat an-Nisa’ ayat 29  :
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋ ةرﺎﲡ نﻮﻜﺗ نأ ﻻإ ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣأ اﻮﻠﻛﺄﺗﻻ اﻮﻨﻣاء ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳأﺎﻳ ، اﻮﻠﺘﻘﺗﻻو ﻢﻜﺴﻔﻧأ . . 24 .
Menurut syari'at Islam adanya kecurangan atau unsur pemerasan harus dihindarkan, dan merubah dari sistem serta praktek yang diterapkan, karena itu semua sudah melanggar dari aturan Islam dan dapat dikatakan praktek dan pemanfaatan gadai sepeda motor itu tidak diperbolehkan. Maksudnya seseorang yang melakukan praktek gadai diperbolehkan, karena mengandung suatu maslahat dalam arti menolong pihak rahn akan tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Sedangkan tujuan dari penetapan hukum adalah untuk memudahkan tercapainya atau terhindarnya dari kemungkinan dari berbuat maksiat.
Seperti halnya dalam praktek gadai sepeda motor yang terjadi di Ikhsan Rent Sewon Bantul Yogyakarta, semula tujuannya adalah baik, pihak murtahin ingin menolong rahin yang sangat membutuhkan uang, namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan. Dalam praktek gadai pihak murtahin meminta bunga dari rahin, serta memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk disewakan kepada orang lain. Hal tersebut tanpa adanya tanggung jawab dari pihak murtahin jika terjadi kerusakan.
Aspek syariah perlu ditanamkan pada Ikhsan Rent tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada dasarnya, yang berhak memegang barang gadai adalah yang meminjami sesuatu kepada penggadai barang, karena barang gadai tersebut adalah sebagai jaminan hutang yang ia berikan kepada si peminjam. Dan ini (pemegangan barang) dilakukan oleh orang yang meminjami sesuatu kepada penggadai, apabila kedua pihak sama-sama rela dan merasa
Bagus Hermawan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan...
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
196
s}iqah / percaya satu sama lain. Akan tetapi, seandainya salah satu dari mereka merasa tidak aman dan tidak rela barangnya dipegang oleh orang yang meminjami sesuatu tadi, maka barang tersebut dipegang oleh pihak ketiga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (peminjam yang menggadaikan barangnya dengan orang yang meminjami sesuatu tersebut). Perlu dipahami lebih dahulu bahwa pada saat penggadai ( ra>hin ) menyerahkan barang gadai (rahn/ marhu>n ) kepada pemegang gadai (murtahin), tak berarti barang gadai itu menjadi milik pemegang gadai, tapi tetap milik penggadai ( ra>hin ). Gadai sepeda motor yang digadaikan kepada Ikhsan Rent adalah merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi, karena memiliki nilai harga apabila dijual. Status barang gadai sepeda motor berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konskuensi amanah bila terjadi kerusakan atas barang gadai, maka berkewajiban mengganti kerugian atas barang yang digadaikan. Bahkan apabila orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi utang memberi ganti rugi, bila terjadi kerusakan walaupun tanpa disengaja tidak wajib dipenuhi.
Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah: 283.
ﺔﺿﻮﺒﻘﻣ ﻦﻫﺮﻓﺎﺒﺗﺎﻛ اوﺪﲡ ﱂ و ﺮﻔﺳ ﻲﻠﻋ ﻢﺘﻨﻛ نإ و
Ikhsan Rent tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang. Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.
Dengan demikian, kasus yang terjadi di Ikhsan Rent masih terdapat praktik-praktik yang masih tidak sejalan dengan
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
konsep  rahn  yang benar di dalam Islam. Pemanfaatan barang gadai ( marhu>n ) oleh penerima gadai (murtahin) untuk mengambil manfaat terhadap barang gadaian  mengandung unsur riba, karena konsep awal rahn (gadai) bukanlah untuk mencari keuntungan melainkan saling tolong menolong (tabarru') berupa hablum minannas (hubungan manusia dengan manusia).

## C. Penutup
1. Kesimpulan Berdasarkankan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :
a. Praktik yang terjadi di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Kabupaten Bantul, di lapangan ternyata sering dijumpai adanya pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk memanfaatkan barang jaminan (sepeda motor) milik pihak pertama.
b. Kecenderungan  murtahin,  mengambil manfaat dari barang gadai mengarah kepada tambahan. Disisi lain pihak murtahin meminta bunga yang mengandung kezaliman pada ra>hin ,
sehingga praktek ini menunjukkan adanya unsur riba. Penerapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatip dari kaum kapitalis  dalam  mengesploitasikan keuntungan yang besar. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram.

## Daftar Pustaka
Abadi Agung, 2010. Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandanlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
Afandi, Yazid, Fiqh  Muamalah dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
Bagus Hermawan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan...
198

## Agung, M. Abadi, Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan
Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandanlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2010.
Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Anwar, Muhammad, Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faraidl, Jinayat (Hukum Perdata dan Pidana) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya, cet ke-2, Bandung: Al-Ma’arif, 1979.
'Asqalani, Al-Ha>fiz Ibnu Hajar al-, Bulu>g al-Mara>m min Adillatihi, 4 Jilid, Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.
Asy-Sayyid Sabiq, 1996. Fiqh Sunnah. Alih bahasa H. Kamaluddin A Marzuki, cet. ke-8. Bandung : al-Ma'arif.
Bakry, Nazar, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana, 1994.
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Pres, 2000.
________________,  Asas-Asas Hukum Muamalah  (Hukum Perdata Islam), cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.
Bukha>ri, al-Ima>m al-, S{a>h{i>h{ al-Bukha>ri>, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1981 M.

## Chairuman dan Suhrawardi, 2006. Hukum Perjanjian dalam
Islam. Jakarta : Sinar Grafika. .
_________________, Hukum Islam Tentang Riba, Hutang- Piutang, Gadai, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma’arif, 1983.
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penerjemahan Al-Qur'an, 2007.
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

## Fariza Azizah, 2009. Perspektif Hukum Islam terhadap
Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara

## Yogyakarta,  Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga.
Ghofur, Anshori, Gadai Syari’ah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
Heri Sudarsono, 2006. Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi, cet. 1,  Yogyakarta
http://satirisyariah.blogspot.com/2011/01/akadperikatanperjan jianpemufakatan.html, akses 8 juli 2013.
Ibnu  Qudamah, Al-Mugny> li Ibni Quda>mah, Riya>d{: Maktabat al- Riya>d{ al-Hadisah, t.t.
Ibnu Hajar al-Asqalani, 1995. Bulu’gul Mara’m, alih bahasa Mahrus Ali, cet.     ke-1. Surabaya : Mutiara Ilmu.
Isnawati, Laila, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.
Jabir Yasir, 2001. Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rahin dan Murtahin. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
Muhammad, Syaltut, Fiqh Tujuh Madzhab, alih Bahasa, Abdullah Zakiy, Al-Kaaf, Cet. Ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
Mukhtar, Akhmad, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hand Phone (Studi pada Caunter-Caunter Hand Phone di Jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2007.
Munandar, Anwar, Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
Masjfuk Zuhdi, 1997. Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
200
Muhammad dan Sholikul Hadi, 2003. Pegadaian Syari'ah. Jakarta: Salemba Diniyyah.
Pasaribu, Chairul dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet. ke-2, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000.
Rais, Sasli, Pegadaian Syari’ah, Jakarta: UI-Perss, 2008.
Rahmat Safei, 2006. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Sabiq, Asy-Sayyid, Fiqh Sunnah,  alih  bahasa  H.  Kamaluddin  A Marzuki, cet. ke-8, Bandung: al-Ma'arif, 1996.
Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, 2011. Fikih Muamalat, Cet.
1. Bogor : Ghalia Indonesia.
Sahrani dan Abdullah, 2011. Fikih Muamalat. Bogor : Ghalia Indonesia.
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskr ipsi dan Ilustrasi,
Cet. 1, Yogyakarta: 2006
Suhendi Hendi, 2010. Fiqh  Muamalah, cet. ke-5. Jakarta: Rajawali Pers.
Taqiyudin,Imam  Abi Bakar bin Muhammad alHusairi, Kifayatul Akhyar, Semarang: Juz. I, hlm. 263
Zuhaili, Wahbah az-, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Suriah: Da>r al- Fikr , 2007.
Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.
Satrio,  Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, cet. Ke-4, Bandung: Aditya Sakti, 2002.
Subekti, R., dan R. Pjitrosdio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008.
Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.