## DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Beniharmoni Harefa
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor FH UGM Yogyakarta E-mail : bencit@rocketmail.com
ABSTRAK
Kenakalan  anak  ( juvenile  delinquency )  tidak  sama  dengan  kejahatan  orang  dewasa. Penanggulangan  kenakalan  anak  harus  bertolak  dari  pemahaman  yang  tepat. Pemahaman ini utamanya didasarkan dengan melihat faktor penyebab mengapa anak menjadi  nakal.  Tulisan  ini  mencoba  mengupas  upaya  penanggulangan  kenakalan anak  menggunakan  pendekatan  kriminologi. Tiga  teori  kriminologi  yang  digunakan sebagai pisau analisis, yakni teori differential association , teori kontrol sosial dan teori labeling.  Diversi  atau  pengalihan  yang  dikenal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak berperan sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak. Diversi menghindari anak belajar perilaku jahat, memperbaiki hubungan anak dengan masyarakat, menghindari stigmatisasi/ cap jahat pada anak. Beberapa hal ini menegaskan diversi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak ( juvenile delinquency ) perspektif kriminologi.
Kata Kunci : Diversi, Kenakalan Anak, Keadilan Restoratif

## ABSTRACT
Juvenile  Delinquency  is  not  the  same  as  adult  crime.  The  prevention  of  juvenile delinquency  must  begin  with  right  understanding.  This  understanding  is  based, primarily,  by  looking  at  the  causes  of  why  children  become  naughty.  This  paper attempts to review the efforts to prevent juvenile delinquency by applying criminology approach.  There  are  three  criminology  theories  which  are  used  as  the  knife  analysis, namely the Theory of Differential Association, Theory of Social Control and the Theory of Labeling. The diversion which is known in the Juvenile Justice System acts as junevile delinquency  prevention  efforts.  Diversion  prevents  children  from  learning  malicious behavior,  improves  the  children  relationship  with  the  community,  and  hinders  bad stigmatization/labelling  to  the  children.  These  things  explains  that  diversion  is  a Juvenile Delinquency prevention effort from criminology perspective.
Keywords : Diversion, Juvenile Delinquency, Restorative Justice
Pendahuluan Permasalahan terkait anak  selalu
menarik untuk diperbincangkan.
Kiranya masih segar diingatan
beberapa kasus yang menyita perhatian  publik  beberapa  tahun  lalu. Kasus seperti pemenjaraan anak usia 8 tahun  bernama  Raju  di  Stabat-
Sumatera Utara (http://www.ypha.or.id/web/?tag=Pra
ktek-praktek-sistem-peradilan-pidana- anak.doc ),  kasus  pencurian  sandal jepit yang dilakukan AAL di Palu, kasus anak-anak  bermain  judi  di  bandara Soekarno-Hatta  (Muhammad ;2012). Kasus-kasus  di  atas  menjadi  perhatian khalayak,  disebabkan  penyelesaian perbuatan
menyimpang anak,
diselesaikan  melalui  jalur  peradilan pidana formal.
Penanganan dan penanggulangan yang  salah  terhadap  anak  pelaku tindak  pidana,  akan  berdampak  pada terganggunya  program  dalam  rangka menyiapkan anak-anak, sebagai generasi  penerus  bangsa.  Tidak  dapat dinafikan,  menempatkan  anak  pelaku tindak  pidana  di  dalam  proses peradilan formal, memberikan dampak buruk bagi perkembangan dan kehidupan anak.
Dampak  buruk  berupa  trauma, stigma/  label  jahat,  dan  dikeluarkan dari  sekolah  (Setya;2009),  akan diterima  anak,  apabila  ditempatkan dalam sistem peradilan pidana formal. Hal  ini  berpotensi  melanggar  hak-hak asasi  mereka,  bahkan  tidak  jarang dijumpai, anak justru memiliki keterampilan  kriminal  luar  biasa, setelah keluar penjara, karena pergaulan  dengan  sesama  tahanan maupun orang dewasa (Elfina;2012). Saat  anak  ditempatkan  dalam proses  peradilan  pidana  formal,  tidak jarang  ditemukan  perlakuan  seperti  : pemukulan,  penyiksaan,  atau  tindakan lain  yang  kejam  dan  tidak  manusiawi lainnya. Memang tidak semua anak dan juga  tidak  semua  aparat  penegak hukum  bertindak  buruk  seperti  itu, namun  sebagai  rangkaian  proses,
sistem peradilan pidana (penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan)  berpotensi  melanggar hak-hak dasar anak.
Berdasarkan  hasil  penelitian Paulus  Hadisuprapto,  bentuk-bentuk tindakan  buruk  lainnya  yang  harus diterima anak yang ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal, seperti
: dibentak, dimaki, digunduli rambutnya,  ditampar,  disulut  rokok, ditempatkan  di  tahanan  campur dengan  pelaku  kejahatan  orang dewasa.  Hal  ini  erat  kaitannya,  karena
perilaku  aparat  penegak  hukum  di Indonesia khususnya pihak Kepolisian, masih mempunyai kebiasaan mengejar pengakuan
tersangka
(Hadisuprapto;2003). Selain  fisik,  pengaruh  psikologis atau  kejiwaan  juga  akan  berdampak negatif  pada  anak,  akibat  proses peradilan pidana. Pengalaman menjalani  rangkaian  proses  peradilan yang  melelahkan,  akan  berbekas  di dalam  ingatan  anak.  Efek  negatif  itu dapat  berupa  ketakutan,  kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.
Sebagai  akibat  menempatkan anak  dalam  proses  peradilan  pidana formal,  anak  menjadi  gelisah,  tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis,  gemetaran,  malu,  dan sebagainya.  Efek  negatifpun  berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan,  seperti  stigma  yang berkelanjutan (Apong;2004). Berbagai  dampak  atau  pengaruh negatif, sebagai akibat diperhadapkannya anak dengan proses peradilan  pidana  formal  tersebut, merupakan  pelanggaran  atas  hak-hak dasar/  asasi  anak.  Pelanggaran  hak asasi  anak  inipun  terjadi,  sejak dimulainya  proses  peradilan  terhadap dirinya  (anak).  Anak  tetap  harus mempertanggungjawabkan   perbuatan menyimpangnya,  namun  tanpa  harus dilanggar hak-haknya.
Memahami  posisi  anak  sebagai generasi  penerus,  maka  diperlukan pembinaan  dan  perlindungan  khusus (Nashriana;2011). Anak harus mendapat perhatian khusus, pertimbangan  khusus,  pelayanan  dan perlakuan/  perawatan  khusus  serta perlindungan khusus.
Karena perlindungan  anak  sangatlah  luas, maka  perlindungan  yang  dimaksud yakni  perlindungan  hukum/  yuridis
( legal protection ) (Barda;2010). Perlindungan hukum ( legal protection ) terhadap  anak,  diperlukan,  agar  anak mendapatkan perhatian dari kesalahan penerapan peraturan perundang- undangan yang diberlakukan terhadap dirinya,  yang  menimbulkan  kerugian mental, fisik, dan sosial.
Dari  uraian  di  atas  terlihat, bahwa berbagai dampak buruk berpotensi  dihadapi  anak,  apabila ditempatkan  dalam  proses  peradilan pidana  formal.  Hal  ini  akan  melanggar hak-hak  asasi  mereka  (anak).  Oleh sebab  itu,  diperlukan  suatu  terobosan untuk  menghindarkan  anak,  dari proses  peradilan  pidana  formal  itu. Terobosan  yang  dimaksud,  diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  anak.  Agar tidak  bias  makna,  maka  anak  yang dimaksud  dalam  penulisan  ini  adalah anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan  tindak  pidana.  Terobosan yang  diperlukan  salah  satunya  dengan konsep diversi. Diversi dapat dipahami sebagai  upaya  untuk  mengalihkan proses  penyelesaian  perkara  pidana anak,  dari  proses  peradilan  pidana formal ke luar proses peradilan pidana (non formal) (Marlina;2013) Peradilan pidana  non  formal  salah  satunya dengan jalan musyawarah.
Tulisan  ini  hendak  menegaskan perihal peran penting diversi (pengalihan)  dalam  sistem  peradilan
pidana anak, sehingga perlu pengembangan.  Selain  mempunyai peran  penting  untuk  memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi  anak,  diversi  juga  menemui kelemahan.  Kelemahan-kelemahan  ini perlu  mendapat  perhatian,  guna pengembangan diversi di masa mendatang.  Agar  di  masa  mendatang, penyelesaian  perkara  pidana  anak melalui jalur diversi semakin memberikan  keadilan,  kemanfaatan dan kepastian hukum bagi kepentingan terbaik  anak  ( the  best  interest  of  the child ).

## Diversi  Memberikan  Perlindungan Hukum Bagi Hak Asasi Anak
Indonesia  baru  secara  tegas mengakomodir  proses  penyelesaian perkara  pidana  anak  melalui  jalur diversi,  di  tahun  2012.  Ketentuan diversi  diatur  melalui  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA). Berdasarkan
UU SPPA, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan  perkara  anak  di  luar proses peradilan, menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,  dan  menanamkan  rasa tanggungjawab kepada anak. Berikut skema pelaksanaan diversi  pengalihan  sebagai  bentuk penyelesaian perkara pidana anak :
Skema:  Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Peran penting diversi (pengalihan) sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak.  Saat  anak  melakukan  tindak pidana, maka harus ada penyelesaian. Penyelesaian  perkara  melalui  jalur peradilan  pidana  formal, mempunyai dampak  buruk  dalam  perkembangan anak  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya. Sejak saat penyelidikan/ penyidikan  di  kepolisian  hak-hak anak  berpotensi  dilanggar.  Berlanjut pada tahap penuntutan
oleh
penuntut  umum  hingga  sidang  di pengadilan.
Pada sidang di pengadilan anak berpeluang  besar  dijatuhi  sanksi pidana  atau  sanksi  tindakan.  Bahkan dampak  buruk  berlanjut  disaat  anak berada  di  lembaga  pemasyarakatan. Sekolah  kejahatan  dan  stigmatisasi berpotensi  didapatkan  anak.  Oleh sebab  itu,  menempatkan  anak  dalam proses peradilan pidana formal harus dihindari,  karena  melanggar  hak-hak asasi anak.
Penerimaan Perkara
Penyelidikan/
Penyidikan; Penuntutan; Persidangan Pengadilan Menerima dan disetujui DIVERSI Program DIVERSI
Menolak atau ditolak DIVERSI Diteruskan untuk diperiksa/ proses selanjutnya Proses musyawarah hakim, BAPAS pelaku/ortu, korban, LSM, dinsos, masyarakat
Skema:  Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Penyelesaian  perkara  pidana anak  melalui  jalur  diversi,  dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan.  Oleh  sebab  itu,  diversi akan menjauhkan anak dari dampak- dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak.
Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi  (hak  dasar)  anak,  yang dirumuskan  di  dalam Convention  on the Rights of the Child ( Farid ;2003)
(Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu : hak atas  kelangsungan  hidup  ( survival ), hak untuk berkembang
( development ), hak atas perlindungan ( protection ) dan hak untuk berpartispasi dalam kehidupan masyarakat ( participation ). Pertama , peranan diversi sebagai  upaya  perlindungan  hak kelangsungan
hidup ( survival ). Tindakan  penyelidikan/  penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan,  bahkan  di  lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu  kelangsungan  hidup
Proses Peradilan Pidana Formal (Penyelidikan/ Penyidikan; Penuntutan; Persidangan Pengadilan)
Program DIVERSI/ Proses musyawarah hakim, PU,  BAPAS pelaku/ortu, korban, LSM, dinsos dan masyarakat
Proses kekeluargaan, mengandung nilai- nilai keadilan restoratif Anak Melakukan Tindak Pidana Penyelesaian Perkara Pidana Anak Memiliki dampak buruk bagi
perkembangan fisik dan psikis anak Berpotensi melanggar hak-hak asasi anak Melindungi hak-hak asasi anak diantaranya : hak atas kelangsungan hidup ( survival ), hak untuk berkembang ( development ), hak atas perlindungan ( protection ) dan hak untuk berpartispasi dalam kehidupan masyarakat ( participation ).
Demi kepentingan terbaik anak ( the best interest of the child )
anak.  Tindakan  dan  perilaku  aparat dengan  menginterogasi,  menyelidik, investigasi  sangat  melekat  dalam pikiran  anak.  Hal  ini  sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversi  (pengalihan)  menjadi  suatu upaya  yang  sangat  berarti  untuk menghindarkan  anak  dari  tindakan yang  melanggar  hak  kelangsungan hidup anak.
Kedua ,  peranan  diversi  sebagai upaya  perlindungan  hak  untuk berkembang
( development ). Berkembang  dalam  arti  yang  lebih luas seperti mendapatkan pendidikan,  pengajaran,  informasi, dan  sebagainya.  Proses  peradilan pidana  formal  memberi  kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan, penahanan anak,  akan mengganggu sekolah, dan kesempatan  lainnya  untuk  belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversi (pengalihan)  menjadi  suatu  upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan  anak  dari  tindakan yang  menghambat  perkembangan anak. Ketiga ,  peranan  diversi  sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan  ( protection ).  Pada  saat anak  berhadapan  dengan  proses peradilan  pidana  formal, maka  dapat dipastikan  anak  akan  kehilangan kebebasannya.  Dengan  dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap  mereka  dapat  dihindari. Diversi  (pengalihan)  menjadi  suatu upaya  yang  sangat  berarti  untuk memberikan perlindungan ( protection ) bagi anak.
Keempat , peranan diversi sebagai  upaya  perlindungan  hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan
masyarakat ( participation ). Partisipasi yang dimaksud  dalam  berbagai  hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani  proses  peradilan  pidana (tanpa  diversi),  kesempatan  anak berinteraksi, bergaul dengan masyarakat  akan  terganggu.  Adanya diversi, akan mendorong masyarakat tidak  sempat  memberikan  stigma/ cap  negatif  terhadap  anak.  Diversi mempunyai  peranan  penting  dalam memberikan  perlindungan  bagi  hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation ). Konsep  diversi  ini  sangat relevan  dengan  semangat  keadilan restoratif ( restorative justice) . Bahkan ada  yang  secara  tegas  menyatakan, bahwa  salah  satu  bentuk  proses restorative
adalah
diversi (Achjani;2014). Restorarative  justice bermaksud  menggeser  paradigma pemikiran  yang  berkembang  selama ini  dalam  sistem  peradilan  pidana anak.  Bahwa  selama  ini, pemidanaan didasarkan  pada  pemahaman  yang bersifat pembalasan ( retributif ) (Sambas,  2010)  sehingga  difokuskan pada  pelaku  anak  saja.  Hukuman (pemidanaan)  bagi  seorang,  bukan merupakan  balas  dendam,  tetapi harus  merupakan  suatu  bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan  kejahatan  lagi  di  masa depan (Hartono, 1991).
Restorative  justice merupakan filsafat,  proses,  ide,  teori  dan intervensi yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan  atau  diungkapkan  oleh perilaku  criminal  (Puji;2012).  Hal  ini relevan  dengan  konsep  diversi (pengalihan)
yang berusaha
mengalihkan  proses  penyelesaian perkara  pidana  anak  ke  luar peradilan  formal,  sebagai  upaya pemulihan  bagi  anak  terhadap korban dan masyarakat. Dalam model peradilan restoratif,  aparat  penegak  hukum memfasilitasi  bertemunya  tersangka dengan  korban  untuk  merumuskan skema penyelesaian yang terbaik dan dianggap  adil  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa (Marcus;2013). Menurut ahli kriminologi kebangsaan Inggris Tony F. Marshall, menyatakan bahwa restorative  justice  is  a  process
whereby all the parties with a stake in a  particular  offence  come  together  to resolver  collectively  how  to  deal  with the  aftermath  of  the  offence  and  its implications  for  the  future  ( Allison ;p.5)  ( restorative  justice adalah  suatu proses  dimana  semua  pihak  yang berkepentingan di dalam pelanggaran tertentu, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama,  guna  menyelesaikan  akibat dari  pelanggaran  yang  terjadi  demi kepentingan  masa  depan).  Marshall mendefenisikan restorative  justice dengan  membuat  segitiga restorative justice , sebagai berikut :
Gambar : Segitiga Proses Restorative Justice
Berdasarkan defenisi yang dikemukakan  oleh  Tony  F.  Marshall,
menurut Susan Sharpe, ada 5 (lima) prinsip utama dari restorative justice , yaitu :
1. Restorative  justice  invites  full participation and consensus ( restorative  justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus)
2. Restorative  justice  seeks  to  heat with  is  broken  (restorative  justice berusaha menyembuhkan kerusakan/  kerugian  yang  ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). 3. Restorative  justice  seeks  full  and direct  accountability  (restorative justice
memberikan pertanggungjawaban
langsung dari pelaku secara utuh).
4. Restorative  justice  seeks  to  recinite what has been devided (restorative justice mencarikan  penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang  telah  terpisah  atau  terpecah karena tindakan kriminal).
5. Restorative justice seeks to strengthen  the  community  in  order to prevent further harms (restorative  justice memberikan ketahanan  kepada  masyarakat agar  dapat  mencegah  terjadinya tindakan kriminal berikutnya).
Bentuk praktik restorative justice yang  telah  berkembang  di negara  Eropa,  Amerika  Serikat, Canada,  Australia  dan  New  Zealand,
V J O C Keterangan : V  : Victim (korban) O  : Offender (pelaku)
C  : Community (lingkungan) J : Justice (keadilan)
dapat  dikelompokkan  dalam  4 (empat)  jenis  praktik  yang  menjadi pioneer penerapan restorative justice dibeberapa  negara,  yaitu  (Marlina, 2012) :
1. Victim Offender Mediation ,
2. Conferencing/ Family Group Conferencing , 3. Circles ,
4. Restorative Board/ Youth Panels.
Praktik diversi juga sudah sejak lama  dipraktikkan  dalam  peradilan anak di negeri Belanda (Hadisuprapto,  2006)  Karakteristik hukum pidana anak Belanda didasarkan  pada  asas pedagogik . Peraturan perundang-undangan pidana  anak  Belanda  diatur  dalam Bab  VII  A  Ketentuan  Khusus  untuk
Anak Buku I Wetboek van Strafrecht- Sr .  Ketentuan  itu  terdapat  dalam pasal  77a  s/d  77gg  Sr.  termasuk ketentuan diversi.
Diversi (pengalihan) dilaksanakan dalam bentuk transaksi oleh polisi dengan anak pelaku tindak pidana. Transaksi polisi dengan anak ini terwujud dalam bentuk kerjasama dengan  biro  HALT (Het  Alternatief) . Contoh kegiatan biro HALT, kasusnya menyangkut seorang anak bernama B mencuri  barang di  Mall.  Perbuatan  B diketahui  petugas  keamanan  mall yang  bersangkutan,  dan  ditangkap selanjutnya diserahkan kepada polisi. Atas  dasar  pemahaman  polisi, perbuatan  B  memenuhi  syarat  untuk diikut  sertakan  program  HALT. Transaksi  yang  ditawarkan  oleh polisi diterima oleh B dan orangtuanya. Petugas HALT kemudian  memanggil  B  beserta orangtuanya,  pemilik  mall  (korban) dan polisi, dilaksanakanlah musyawarah  untuk  menentukan
“sanksi”  untuk  B.  Kesepakatan dihasilkan bahwa : B harus
mengembalikan  barang  yang  telah dicurinya  kepada  pemilik  mall  dan untuk  menebus  kesalahannya  si  B harus  membersihkan  lantai  mall selama  2  bulan,  yang  pengerjaannya dilakukan tiap akhir minggu selama 2 jam, yang waktunya bebas ditentukan sendiri  oleh  B,  sesuai  dengan  waktu luangnya. Konsep diversi yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif  bukanlah  barang  baru  bagi masyarakat  Indonesia.  Program  ini telah  banyak  dilakukan  oleh  kepala desa  atau  kepala  adat,  untuk menyelesaikan  konflik  yang  terjadi antar  warga  masyarakat  (Marcus). Bila  dilihat  secara  historis  kultur (budaya), masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus (musyawarah
dan mufakat) (Mushadi, 2007).

## Pengembangan Diversi
Melihat  peran  penting  diversi dalam memberikan perlindungan hak asasi  anak,  maka  diversi  perlu dikembangkan.  Salah  satu  contoh perkara pidana anak yang diselesaikan  melalui  jalur  diversi (pengalihan).  Perkara  terjadi  pada tahun  2012,  di  wilayah  hukum Kepolisian  Resort  (Polres)  Nias. Ketika  dua  orang  anak  yang tertangkap  melakukan  perbuatan nakal  yakni  pencurian,  diselesaikan secara  kekeluargaan  bersama  pihak korban  dan  masyarakat.  Anak berinisal  AT  berumur  15  tahun  dan RH  berumur  16  tahun,  keduanya tertangkap oleh warga dan diserahkan  ke  pihak  Polres  Nias, karena  melakukan  pencurian  sepeda motor  di  halaman  parkir  sebuah Rumah Sakit.
Kedua  anak  nakal  difasilitasi untuk bertemu langsung dan
menjelaskan  duduk  perkara  kepada pihak  korban.  Pertemuan  dilakukan dengan  menghadirkan  kedua  anak, orang  tua  masing-masing,  dan  pihak korban serta disaksikan oleh perwakilan  tokoh  masyarakat  dan didampingi  lembaga  perlindungan anak.  Dalam  pertemuan  tersebut kedua anak, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tanpa diperintah meminta  maaf  kepada  korban  dan keluarga.  Kesepakatan  pun  tercapai, keluarga  korban  mau  memaafkan pelaku, dan kedua anak menandatangani  surat  perjanjian tidak  mengulangi  perbuatannya. Anak-anak tersebut kembali
melanjutkan  sekolah  dan  tidak pernah mengulangi perbuatan nakalnya lagi. Proses  diversi  (pengalihan) yang dilakukan melalui musyawarah,
dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya,
pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial profesional  berdasarkan  pendekatan keadilan  restorative  (lihat  UU  SPPA Pasal  8  ayat  (1)).  Dalam  hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud dapat melibatkan  tenaga  kesejahteraan sosial, dan/ atau masyarakat (Pasal 8 ayat 2, UU SPPA).
Skema : Para Pihak Dalam Proses Penyelesaian Perkara Melalui Jalur Diversi
Pengembangan  diversi  perlu dilakukan  mengingat  diversi  dalam musyarah  penuh  dengan  nilai-nilai kekeluargaan.  Hal  ini  memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi
anak.  Memahami  peran  pentingnya diversi  dan  perlu  dikembangkan, maka  beberapa  negara-negara  yang telah melaksanakan diversi.
BAPAS Pelaku/ortu Fasilitator (Penegak Hukum) Korban Pekerja Sosial Profesional (LSM) Masyarakat Dinsos Proses musyawarah sebagai bentuk diversi
Negara-negara yang telah melaksanakan Diversi (Elfina;2012) : Fiji •   Aturan hukum tentang diversi •   Digunakan rekonsilisasi dan sedang dikembangkan model musyawarah kelompok keluarga Filipina •   Konsiliasi dan mediasi sering digunakan •   UU Peradilan Anak tentang Restorative Justice (2003) termasuk mediasi, konsiliasi, dan musyawarah kelompok keluarga sebagai alternatif selain pengadilan •   Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa diversi dapat dilaksanakan pada tingkat desa, polisi, dan kejaksaan Papua New Guinea UU Diversi berlaku 1991 Republik Laos •   Mediasi paling sering digunakan •   Re-edukasi ada dalam Hukum Adat Thailand •   Konsiliasi dan mediasi sering digunakan •   Rencana penyusunan UU Peradilan Anak termasuk musyawarah kelompok keluarga Timor Timur •   Mediasi dalam Hukum Adat •   Gereja biasa terlibat dalam proses diversi Kendati mempunyai peran penting,  tidak  berarti  diversi  tidak mempunyai kelemahan. Penulis mencoba membagi kelemahan diversi dalam  tiga  tahap  yakni pada  tahap proses  diversi , pada  tahap  diversi gagal ,  dan pada  tahap  diversi berhasil .
Pertama ,  pada  tahap  proses diversi. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa musyawarah  sebagai  bentuk  diversi, melibatkan  beberapa  pihak.  Para pihak duduk bersama untuk mengambil kesepakatan. Hasil musyawarah sebagai hasil kesepakatan bersama, menjadi bentuk  pertanggungjawaban  anak, sehingga  tidak  ditempatkan  dalam proses peradilan pidana formal.
Hasil kesepakatan sangat bergantung  pada  para  pihak  yang terlibat dalam musyawarah, utamanya  korban.  Hal  ini  berpotensi menimbulkan  ketimpangan  atau ketidakseimbangan
kedudukan pelaku (anak) dengan korban. Hal ini sangat  erat  kaitannya  perihal  bentuk pertanggungjawaban  anak,  dalam penyelesaian  perkara  pidana  melalui jalur diversi. Apabila ketidakseimbangan atau ketimpangan  itu  terjadi, maka  bukan tidak  mungkin  terjadi  tarik  menarik kepentingan dan para pihak memanfaatkan kesempatan.
Pihak  keluarga  korban  yang meyakini  dirinya  mempunyai  posisi tawar  ( bergaining  positition )  lebih tinggi  dari  posisi  pelaku,  dalam proses musyawarah, berpotensi
menyalahgunakan kesempatan. Pihak anak  (keluarga  pelaku)  seolah menjadi pihak yang tidak mempunyai pilihan selain tunduk pada keputusan pihak korban sebagai bentuk kesepakatan yang dapat membebaskan  pelaku  dari  jalur peradilan formal. Kedua , pada tahap diversi gagal.
Musyawarah  sebagai  bentuk  diversi dalam  penyelesaian  perkara  pidana, tidak  selalu  berhasil.  Kendati  telah dilaksanakan musyawarah, kesepakatan  selalu  tercapai.  Apabila hal  ini  terjadi,  diversi  gagal  dan perkara  pidana  anak  dikembalikan pada proses peradilan pidana formal. Namun  demikian, hasil musyawarah yang  berlangsung  sebagai  upaya diversi  yang  gagal  itu,  dapat digunakan  pihak  tertentu  (korban atau penegak hukum) untuk dijadikan  alat  bukti  pada  proses peradilan  pidana  berikutnya  (jika diversi  gagal  maka  dapat  dipastikan proses  penyelesaian  perkara  pidana anak  kembali  ke  proses  peradilan pidana formal).
Hasil musyawarah yang dimaksud  misalnya  berupa  fakta- fakta  perihal  tindak  pidana  anak, pengakuan anak (tersangka), seharusnya  tidak  boleh  digunakan dalam  proses  peradilan  pidana berikutnya  (proses  peradilan  pidana formal),  karena  berpotensi  akan memperberat  sanksi  terhadap  anak bila  selanjutnya  ditempatkan  dalam proses  peradilan  formal  (karena diversi  gagal).  Hasil  musyawarah tersebut  kiranya  dianggap  tidak pernah  ada.  Namun  dengan  telah dilaksanakannya musyawarah
(kendati gagal), tidak dapat dinafikan hasil  musyawarah  tersebut  justru akan  memperberat  posisi  anak  pada proses peradilan pidana formal.
Ketiga ,  pada  tahap  diversi berhasil.  Apabila  kesepakatan  telah tercapai  sesuai  hasil  musyawarah, maka diversi berhasil. Anak mempertanggungjawabkan perbuatan  menyimpangnya,  tanpa harus  ditempatkan  dalam  proses peradilan  pidana  formal.  Hasil musyawarah dapat dipastikan memuat  beberapa  kesepakatan  yang harus dipenuhi oleh para pihak. Para pihak  yang  dimaksud,  baik  pelaku (anak), korban, dan masyarakat serta pihak lainnya harus tunduk, menaati, serta  memenuhi  hasil  kesepakatan sebagai hasil musyawarah bersama.
Namun demikian, permasalahan muncul jika para pihak utamanya  anak  (pelaku)  dan  korban tidak  menaati,  memenuhi,  dan tunduk  pada  hasil  kesepakatan dimaksud.  Apabila  salah  satu  pihak tidak  menaati  hasil  kesepakatan tersebut, maka dapat dipastikan hasil musyawarah  cacat.  Para  pihak kembali  akan  mempermasalahkan perkara  pidana  anak,  dan  berpotensi untuk  dikembalikan  pada  proses peradilan pidana formal.
Sejumlah  kelemahan  diversi sebagaimana  disampaikan  diatas, disebabkan karena diversi merupakan upaya pengalihan membutuhkan keseragaman pandangan akan hakekat menghindarkan  anak  dari  proses peradilan  pidana  formal.  Oleh  sebab itu, dibutuhkan keseragaman pemahaman masyarakat, kepercayaan  kepada  aparat  penegak hukum,  serta  kemampuan  mediator untuk menengahi permasalahan.
Beberapa hal ini perlu dipikirkan  bersama  dalam  hal pengembangan  diversi  di  masa mendatang, karena diversi disamping mempunyai  peran  penting,  diversi
mempunyai kelemahan. Diversi sangat diperlukan dan dipertahankan keberadaannya dalam proses penyelesaian  perkara  pidana  anak. Oleh  sebab  itu,  pengembangan diversi  perlu  dilakukan,  dengan kepentingan  terbaik  anak  ( the  best interest  of  the  child )  sebagai pertimbangan utama.
Simpulan Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan : pertama , diversi sesuai dengan nilai-nilai keadilan restorative justice, sesuai  dengan  nilai-nilai masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan perkara yang menjunjung  tinggi  musyawarah  dan mufakat. Kedua ,  diversi  mempunyai peranan  penting  dalam  memberikan perlindungan  atas  hak-hak  asasi anak. Ketiga ,  diversi  masih  menemui kendala dalam penerapannya,diantaranya karena diselesaikan melalui
proses
musyawarah maka kedudukan/ posisi  para  pihak  tidak  seimbang, hasil musyawarah dapat
disalahgunakan  dan  daya  paksa untuk  menaati  hasil  kesepakatan berbeda dibanding daya paksa proses peradilan pidana formal. Diversi  perlu  dipertahankan bahkan  perlu  dikembangkan  agar semakin memberikan jaminan terhadap  perlindungan  hukum  atas hak-hak  asasi  anak  dalam  sistem peradilan  pidana  anak  di  Indonesia. Kelemahan-kelemahan  diversi  perlu mendapat perhatian,
guna pengembangan  diversi  di  masa mendatang. Agar di masa mendatang, penyelesaian  perkara  pidana  anak melalui jalur diversi semakin memberikan  keadilan,  kemanfaatan dan kepastian hukum bagi kepentingan  terbaik  anak  ( the  best interest of the child ).
Daftar Pustaka Allison  Moris  and  Gabrielle  Maxwell, 2001, Restorative  Justice  For Juvenile : Conferencing, Mediation and  Circles ,  Hart  Publishing, Oxford-Portland, Oregon. Apong Herlina, dkk, 2004, Perlindungan  Terhadap  Anak yang Berhadapan Dengan Hukum ,
Manual  Pelatihan  untuk  Polisi ,
POLRI dan UNICEF, Jakarta.
Elfina  L.  Sahetapy,  “Restorative Justice  Dalam  Wujud  Diversi  : Kasus  Anak  Yang  Berkonflik Dengan Hukum”, Agustinus Pohan,  dkk  (ed.),  2012, Hukum Pidana Dalam Perspektif , Universitas  Leiden,  Universitas Groningen dan Universitas Indonesia  bekerjasama  dengan Pustaka Larasan, Denpasar. Hadi  Supeno,  2010, Kriminalisasi Anak  :  Tawaran  Gagasan Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta. Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice
Untuk  Peradilan  di  Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam  Penegakan  Hukum  In Concreto) ,  Jurnal  Dinamika Hukum Vol. 12 No.3 September 2012.
Maidin  Gultom,  2008, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia , Refika Aditama, Bandung.
Marcus Priyo Gunarto, Restrukturisasi
Peradilan  Pidana  Sebagai  Upaya Mencegah  Kelebihan  Kapasitas Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan , Pidato Pengukuhan  Guru  Besar,  pada Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  pada tanggal 24 Desember 2013. Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep  Diversi  dan  Restorative Justice , Refika Aditama, Bandung. Marlina, Konsep Diversi dan Restorative  Justice  Dalam  UU  No 11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak ,  makalah disampaikan  pada  workshop tentang Restorative Justice dalam Perspektif  UU  Sistem  Peradilan Anak dan Kearifan Lokal Masyarakat  Nias,  Hotel  Nasional, Gunungsitoli, 21 Mei 2013. Muhammad  Joni,  2012, Penjara (Bukan) Tempat Anak , Perhimpunan  Advokasi  Anak Indonesia  (Peran  Indonesia),
Jakarta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, 2010, Bunga  Rampai  Hukum Pidana , Alumni, Bandung. Mushadi,  2007, Mediasi  dan  Resolusi Konflik  di  Indonesia ,  Walisongo Mediation Center, Semarang.
M.  Farid,dkk,  2003, Pengertian Konvensi Hak Anak , UNICEF.
Nandang  Sambas,  2010, Pembaruan Sistem  Pemidanaan  Anak  di Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta. Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum  Pidana  bagi  Anak  di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Paulus  Hadisuprapto,  1997, Juvenile Delinquency  Pemahaman  dan Penanggulangannya , Citra Aditya,
Bandung. Paulus  Hadisuprapto, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta ), Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Paulus Hadisuprapto, 2006, Peradilan
Restoratif  :  Model  Peradilan Anak  Indonesia  Masa  Datang , Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar dalam Bidang Kriminologi, Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006. Setya Wahyudi, Johannes Suhardjana, Kuat  Puji  Prayitno,  Dwi  Hapsari Retnaningrum, Pengembangan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari  Pengaruh  Buruk Proses  Peradilan  Terhadap  Anak ,
Jurnal  Kertha  Wicaksana,  Vol.  15 No. 1, Januari 2009.
Sunaryati  Hartono,  1991, Politik Hukum  Menuju  Satu  Sistem Hukum Nasional , Alumni, Bandung. Tim  Yayasan  Pemantau  Hak  Anak, ( Children’s Human Rights Foundation ), Praktek-Praktek Penanganan  Anak  Berkonflik
Dengan  Hukum  Dalam  Kerangka Sistem  Peradilan  Pidan  Anak (Juvenile  Justicce  System)  di Indonesia , http://www.ypha.or.id/web/?ta g=Praktek-praktek-sistem- peradilan-pidana-anak.doc., diakses  pada  tanggal  08  Januari 2014 pukul 11.00 WIB.