## Intervensi Negara Dalam Ekonomi
Ahmad Mahtum Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan ahmad.mahtum@gmail.com

## Abstrak
Negara  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  menciptakan  keadilan  dalam bermasyarakat.  Negara  mempunyai  peran  penting  dalam  menentukan  kebijakan  demi menyatukan  keberagaman  yang  timbul  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Pemahaman intervensi negara dalam ekonomi dapat dikaji dari beberapa aliran ekonomi, seperti; Kapitalis, Komunis  dan  Islam.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  membahas  bagaimana  peran  negara dalam  ekonomi  menurut  Islam.  Dapat  dipahami  bahwasannya  intervensi  pemerintah  dalam ekonomi  menjadi  mutlak  apabila  individu-individu  melakukan  tindakan  kesewenang wenangan.  Karena  hukum  awal  dari  tindakan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  tiap  individu masyarakat    adalah  bebas  (diperluas)  akan  tetapi  apabila  individu  melakukan  kegiatan  yang dilarang  ( dzulmun ),  maka  negara  berhak  mempersempitnya.  Dengan  demikian  kegiatan ekonomi  akan  berjalan  teratur.  campur  tangan  negara  bisa  menyempit  dan  meluas  menurut kadar  patuh  tidaknya  rakyat  negara  tersebut  terhadap  hukum  hukum  syariat,  yang  telah diputuskan  oleh  pemerintah  tersebut.  Maka  tiap  kali  control  spiritual  dan  moral  individu- individu  itu  kuat,  berkuranglah  campur  tangan  negara  dalam  kegiatan  ekonomi.  Sebaliknya, tiap kali control ini lemah, bertambahlah pula campur tangan negara.

## Kata Kunci: Negara, Intervensi, Kegiatan Ekonomi

## Pendahuluan
Dalam  Islam,  negara  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  menciptakan keadilan  dalam  bermasyarakat.  Negara  mempunyai  peran  penting  dalam  menentukan kebijakan  demi  menyatukan  keberagaman  yang  timbul  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Dalam  bernegara  setiap  kelompok  masyarakat  harus  memilih  pemimpin  untuk  menjalankan amanat  yang  berat  tersebut.  Nabi  Muhammad  telah  mencontohkan  bahwasannya  ciri-ciri pemimpin  yang  baik  adalah  yang  mempunya  4  aspek.  Aspek  tersebut  adalah  jujur  ( shidiq ), bertanggung  jawab  ( amanah ),  cerdas  ( fathonah )  serta  terbuka  ( tabligh ).  Dengan  aspek tersebut diharapkan bagi setiap pemimpin mampu mengukur dirinya sendiri, sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.
Dalam  ekonomi  kapitalis  dijelaskan  bahwasannya  intervensi  negara  dalam  hal  ini adalah  pemerintah  tidaklah  diharapkan  bahkan  ditiadakan.  Tanpa  adanya  intervensi  negara  , maka  perekonomian  akan  semakin  tumbuh  dan  berjalan  maju.  Menurut  aliran  ini,  semakin banyak  peran  negara  semakin  tidak  sempurna  kegiatan  perekonomiannya.  Namun  yang
diharapkan  penggiat  eliran  ekonomi  ini  berbanding  terbalik,  semakin  lama  semakin  banyak masyarakat  yang  didholimi.  Yang  kaya  semakin  kaya  dan  yang  miskin  semakin  miskin, sehingga menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
Tandingan  aliran  ini  dalah  aliran  komunisme,  yang  dikenalkan  oleh  Karel  Henrik Mark.  Menurutnya  peran  pemerintah  harus  dominan  dalam  mensejahterahkan  rakyat  demi terciptanya perekonomian yang seimbang. Aliran ini berpendapat bahwasannya segala bentuk aktivitas  masyarakat  dalam  hal  ini  perekonomian,  haruslah  diatur  oleh  negara.  Dengan diserahkannya  kepada  negara,  maka  masyarakat  hanya  menurut  perintah  dari  penguasa (otoriter).  Namun  hasilnya  sampai  saat  ini  tidaklah  berkembang  aliran  ekonomi  tersebut. Ketidak  seimbangan  muncul  dikarenakan  pemerintah  terlalu  mengekang  seluruh  bentuk aktivitas  masyarakat,  sehingga  menimbulkan  masyarakat  yang  pasif,  yang  kaya  hanyalah pemimpinnya saja.
Lambat laun, setiap kebenaran akan menampakkan jati dirinya. Kebenaran akan selalu hadir  mengikuti    ketidak  benaran  sebagaimana  sebaliknya  ketidak  benaran  selalu  mengikuti kebenaran.  Itu  semuanya  adalah  buah  dari  olah  pikir  manusia  yang  hanya  mengandalkan kemampuannya,  tanpa  mempercayai  tuhan  yang  menciptakannya.  Seolah-olah  manusia  bisa menentukan  kapan  dirinya  hidup  dan  kapan  dirinya  mati.  Islam  memandang  ekonomi merupakan  kegiatan  muamalat  yang  berorientasikan  social  sehingga  keluhuran  akhlak menjadikan  tonggak  utama.  Akhlak  merupakan  titik  tertinggi  dalam  melaksanakan  ajaran Islam.  Dan  Nabi  Muhammad  diperintahkan  hanya  untuk  memperbaiki  akhlak  manusia  di dunia.
Dengan  kata  lain  dapat  disimpulkan  bahwa  ekonomi  Islam  merupakan  bagian  dari Islam  itu  sendiri.  Sehingga  segala  aktivitas,  gerak  gerik  serta  tindakan  memiliki  keterkaitan satu  sama  lainnya.  Berniat  baik  akan  menimbulkan  suatu  aktivitas  yang  baik.  Pemerintah dalam  pandangan  Islam  harus  selalu  melayani  rakyatnya,  karena  nantinya  akan  dimintai pertanggungjawaban  di  akherat.  Solusi  ekonomi  Islam  untuk  menjadikan  hidup  menjadi barokah adalah suatu kebenaran. Dalam hal ini pemerintah harus bersikap moderat, berada di tengah-tengah,  menjadi  perantara  antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Oleh  sebab  itu  pemerintah harus  selalu  mengawasi  serta  mengevaluasi  kegiatan  ekonomi  masyarakat  sehingga kecurangan dalam bermuamalah semakin diminimalkan. Pemerintah harus berani menerapkan praktek  ekonomi  Islam,  karena  tidakkah  diketahui  bahwa  praktek  ekonomi  kapitalis  dan komunis telah gagal mensejahterakan manusia.
Maka  dalam  pemikiran  ini  akan  disampaikan  bagaimana  Islam  memandang  peran negara dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Tulisan ini tentunya  hanya sedikit dari buah ilmu yang dimiliki oleh penulis, selebihnya berasal dari referensi lain yang berkenaan dengan ekonomi Islam.

## Negara dalam Pandangan Islam
Tujuan  hakiki  dari  suatu  negara  Islam  adalah  untuk  memberikan  maslahah  kepada seluruh  masyarakatnya  tanpa  terkecuali.  Maslahah  hendaknya  dapat  mengantarkan  seluruh anggota  masyarakatnya  kepada  kemakmuran  di  dunia  dan  akhirat.  Dengan  demikian pemerintah  negara  Islam  harus  mengimplementasikanorientasi  material  dan  spiritual.  Jika orientasi  ini  dijalankan,  maka  negara  akan  mampu  berbuat  adil  bagi  seluruh  anggota masyarakat 1 .
Islam  bukanlah  agama  yang  menjajah  atau  mengeksploitasi  manusia,  melainkan hanyalah mengajarkan kebenaran hidup.  Seorang  yang  Islam  akan menemukan tujuan hidup yang  jelas.  Bukankah  tanpa  adanya  tujuan  tidaklah  akan  sampai  ke  tempat  yang  dituju? Melainkan akan terlempar dan tersesat ke tempat yang tidak diketahui.  Oleh sebab itu Islam mengajarkan kebenaran tanpa harus memaksa. Bagi mereka yang ikut, maka termasuk orang yang  bersyukur  sedang  yang  tidak  ikut,  mereka  termasuk  golongan  orang  yang  kufur.  Dan Allah SWT telah memberikan tempat yang sesuai dengan amal perbuatannya.
Sebelum  melaksanakan  segala  sesuatu,  untuk  dirinya,  keluarga  maupun  masyarakat, seorang  muslim  harus  selalu  menentukan  niatnya  terlebih  dahulu.  Karena  sesungguhnya segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Apabila hidup diniatkan untuk mendapatkan harta saja maka Allah akan memberikan harta kepadanya. Sedangkan apabila niatnya untuk ridha Allah, maka Allah pun telah mempersiapkan ganjarannya. Maka Islam mengajarkan semua aktivitas harus  hanya  untuk  Allah  ( lillah ).  Semoga  semua  pemimpin  Islam  yang  terpilih  mampu meluruskan niatnya.
Setiap  negara  mempunyai  tujuan  dan  fungsi  yang  jelas,  itu  semua  berguna  untuk mengantarkan masyarakatnya menuju kehidupan yang sejahtera. Menurut Shidiq dalam Huda mengklasifikasikan fungsi negara dalam 3 katagori. 2
1 Nurul  Huda  Dkk, Keuangan  Publik  Islami:  Pendekatan  Teoritis  dan  Sejarah (Jakarta:  Kencana,  2012).  Cet. Ke-2, hlm.49-50.
2 Ismail  Nawawi  Uha, Filsafat  Ekonomi  Islam:  Kajian  Isu Nalar  Pemikiran  Ekonomi  dan  Reengenering  Teori Pengantar Praktik (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), Cet. Pertama, Hlm. 293.
1) Fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen, meliputi:
a. Pertahanan
b. Hukum dan ketertiban
c. Keadilan
d. Pemenuhan kebutuhan
e. Dakwah
f. Amar makruf nahi munkar
g. Administrasi sipil
h. Pemenuhan kewajiban-kewajiban social
2) Fungsi  turunan  syariah  yang  berbasis  ijtihad  sesuai  kondisi  social  dan  ekonomi  pada waktu tertentu, meliputi 6 fungsi, yaitu:
a. Perlindungan lingkungan
b. Penyediaan sarana kepentingan umum
c. Penelitian ilmiah
d. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi
e. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu
f. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan
3) Fungsi  yang  diamanahkan  secara  kontekstual  berdasarkan  proses  musyawarah, meliputi  semua  kegiatan  yang  dipercayakan  masyarakat  kepada  sebuah  proses  syura.
Inilah yang menurut Sidqi terbuka dan berbeda pada setiap negara tergantung keadaan masing-masing.
Pandangan  berbeda  tentang  fungsi  dan  tanggung  jawab  negara  banyak  disampaikan oleh  pemikir  Islam  yang  lainnya.  Kahf  dan  Huda 3 menyatakan  negara  tidak  bebas menentukan  politik  dan  ekonominya,  ataupun  melaksanakan  pola  pembelanjaan  negara, politik  dan  ekonomi  yang  membatasi  kebebasan  dan  hak  individu  yang  diberikan  Allah. Menurut  Khaf  Al-Quran  dan  As  Sunnah  secara  jelas  dan  tegas  melindungi  kepemilikan pribadi.  Pengaturan  apapun  tidak  disebutkan  dalam  syariah  merupakan  intervensi  terhadap hak dan beban pribadi 4 .
Lebih  lanjut  Khaf  menyatakan  sasaran  negara  Islam  adalah  melindungi  agama  dan supremasi  kalimatullah.  Negara  harus  membantu  kaum  muslimin  melaksanakan  kewajiban agamanya.  Selanjutnya  negara  harus  bertanggung  jawab  menyampaikan  kalimatullah  ke
3 Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002, Ekonomi Dalam Prespektif Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 187
4 Ibid, hlm.294.
kalangan  non  muslim  melalui  dakwah 5 .  Karena  Islam  selalu  menyuruh  setiap  muslim  untuk berdakwah  dengan  segala  tindakannya,  minimal  dengan  selalu  menjaga  tindakannya  dari perbuatan  dosa.  Karena  dengan  tindakan  yang  baik  terhadap  orang  lain,  maka  banyaklah orang yang  akan  menghormatinya  dan  menteladaninya.  Rasulullah  pun  telah mencontohkannya di dalam sirahnya.
Di  negara  Madinah  yang  merupakan  negara  yang  baru  pada  masa  itu,  Rasulullah dengan  brilian  meletakkan  dasar  dasar  system  keuangan  negara.  Sehingga  Islam  sebagai agama  dan  negara  dapat  berkembang  dengan  pesat  dalam  jangka  waktu  yang  relatif singkat. 6 Maka  atas  dasar  tersebut,  generasi  selanjutnya  para  sahabat,  tabiin  dan  tabiu  tabiin menjalankannya.  Hasilnya,  lambat  laun  kemapanan  pemerintahan  Islam  tidak  terbantahkan bahkan tidak ada satu imperium pun yang sanggup mengalahkan imperium Islam.
Berkaitan  dengan  pengumpulan  modal  dan  pembangunan  ekonomi,  maka  yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  masalah  ekonomi  makro.  Beberapa  masalah  yang  paling penting dalam perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, kestabilan kegiatan ekonomi,  pengangguran,  inflasi  dan  ketidakseimbangan  neraca  perdagangan  serta  neraca pembayaran.
Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan  oleh  individu-individu,  baik  untuk  mengawasi  kegiatan  maupun  untuk  mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.
Beberapa  cara  penerapan  pada  negara  Islam  pertama  tentang  ikut  campurnya  negara dalam  kegiatan  ekonomi  dapat  ditemui  dalam  beberapa  kasus  yang  dilakukan  Rasulullah. Rasulullah mencontohkan distribusi kelayakan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi di antara  individu  individu  dalam  masyarakat.  Beliau  membagikan fai’ (harta  rampasan  tanpa perang)  Bani  Nadhir  kepada  Kaum  Muhajirin  saja,  tidak  kepada  kaum  Anshar,  kecuali  dua orang yang kafir. Hal ini beliau lakukan untuk menegakkan keseimbangan antara orang-orang muhajirin  yang  telah  meninggalkan  harta  mereka  di  Makkah  dan  lari  membawa  agama mereka ke Madinah, dengan orang-orang Anshar yang masih memiliki harta.
5 Ibid, hlm.
6 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), cet. Kelima, hlm. 27.
Contoh  lain  Umar  r.a.  pernah  menjual  barang-barang  yang  ditumpuk  tumpuk  secara paksa  dari  penyimpangan  dengan  harga  umum.  Bahkan  Umar  ra  pernah  membatasi  harga beberapa macam barang untuk mencegah eksploitasi dan bahaya terhadap orang banyak 7 .
Umar  r.a.  pun  pernah  melarang  penjualan  daging  dan  membolehkan  kaumnya  hanya memakan  daging  selama  dua  hari  berturut-turut  setiap  minggunya  ketika  mengalami kekurangan  daging  dan  tidak  cukup  lagi  menutupi  kebutuhan  seluruh  kaum  muslim  di Madinah.  Contoh  lain  campur  tangan  negara  dalam  kegiatan  ekonomi  diperlihatkan  oleh negara  Islam  adalah  dicabutnya  hak  milik  khusus  demi  kepentingan  umum  dan  pelaksanaan negara akan beberapa macam kegiatan ekonomi 8 .
Dari pembahasan yang bergandengan dengan hak negara dalam campur tangannya ini, terdapat dua cabang, yang pertama berhubungan dengan landasan hukum syariat dari hak ini, dan yang kedua berhubungan dengan batas batas dan sejauh mana campur tangan tersebut.
Mengingat  betapa  pentingnya  peran  negara  dalam  Islam,  baik  dalam  hal  fungsi  atau teritorial, maka perlu dijabarkan secara mendalam. Begitu juga dampaknya terhadap ekonomi dan  sektor  public.  Secara  garis  besar,  fungsi  negara  dalam  mengelola  sektor  ekonomi  dan publik terbagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi serta fungsi stabilisasi.
Fungsi  alokasi,  dalam  konsep  Islam  pada  dasarnya  adalah  fungsi  yang  harus  dapat dijalankan  oleh  tiga  elemen  utama  dalam  perekonomian,  yakni  pasar,  negara  negara,  dan organisasi  negara. 9 Ketiganya  saling  berinteraksi  di  dalam  suatu  negara  perekonomian,  dan mendorong  terjadinya  transfer  antar  elemen  sehingga  tercipta  keadilan  dan  keseimbangan perekonomian.  Lebih  jauh,  ketiga  negara  tersebut  tidak  hanya  berperan  dalam  hal  alokasi sumber  daya  saja,  namun  juga  merupakan  elemen  yang  suka  tidak  suka  harus  hidup berdampingan dalam sebuah tatanan negara yang islami.
Fungsi distribusi adalah negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat  menikmati  hasil-hasil  dari  pembangunan  berupa  tercukupinya  kebutuhan  hidup minimum.  Menurut  Ahmad,  ada  beberapa  pilar  yang  harus  terpenuhi  oleh  negara  untuk menjalankan fungsi distribusinya, yaitu 10 :
1. Supremasi atas kepentingan social disbanding kepentingan pribadi.
7 Ismail Nawai Uha, Op. Cit, 295
8 Ibid
9 Nurul Huda, Op.Cit, hlm.
10 Ibid, Hlm. 62.
2. Penentuan standard public mengenai kebutuhan dasar minimum.
3. Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi.
4. Kebijakan yang mengutamakan sektor riil dan melarang penggunaan suku bunga.
Fungsi stabilisasi, adalah suatu kondisi social ekonomi yang memiliki resiko minimal sehingga  manusia  memiliki  kepastian  harapan  terhadap  pertumbuhan  dan  utilisasi  sumber daya  ekonomi  serta  keharmonisan  interaksi  sosial  yang  dinamis  baik  untuk  hari  ini  maupun masa depan, sedangkan ketidakpastian sepenuhnya merupakan hak Allah SWT.

## Ekonomi Islam
1. Arti Ekonomi dalam Islam
Kata  ekonomi  adalah  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu oikonomos .  Pada  mulanya perkataan  ini  berarti  pengaturan  urusan-urusan  tumah  tangga.  Pengertian  ini  kemudian berkembang menjadi bukan hanya urusan keluarga melainkan lebih besar dari pada itu, yaitu negara  kota  di  Yunani.  Selanjutnya  perkataan  ekonomi  diberi  pengertian  yang  dikhususkan pada  persoalan-persoalan  yang  berkenaan  dengan  kebendaan  atau  kekayaan  saja.  Ilmu ekonomi secara popular sering didefinisikan sebagai ilmu tentang kekayaan atau ilmu tentang bagaimana menciptakan atau mewujudkan kesejahteraan material 11 .
Ilmu ini berusaha menemukan teori teori tentang bagaimana cara mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan usaha dan tenaga  yang sehemat-hematnya. Akan tetapi,  perlu diketahui bahwa bidang ilmu ini bukan hanya pada cara bagaimana memperoleh keuntungan untuk  kekayaan  itu,  melainkan  juga  bagaimana  cara  atau  system  penggunaannya  dan  cara pembagiannya atau penyalurannya kepada masyarakat.
Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut dengan kata Iqtishad dan ilmu ekonomi disebut dengan ilmu al  iqtishad , dalam arti melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu  sesuai dengan ketentuan  dan  aturan  aturannya,  tidak  berlebihan  dan  kekurangan. 12 Dalam  kata  ini  pula perkataan  iqtishad  atau  dalam  bentuk  perubahan  katanya  dipergunakan  dalam  Alquran. Misalkan  saja  dalam  surat  An  Nahl  ayat  9  digunakan  dengan  kalimat  qashd  al  sabil  (jalan yang  lurus  atau  jalan  tengah),  dalam  surat  Luqman  ayat  32  dipergunakan  kata  muqtashid dalam arti orang-orang yang mengambil jalan tengah, dalam contoh lainnya tertulis di dalam
11 Ahmad  Dimyati, Islam  Dan  Koperasi:  Telaah  Peran  Serta  Umat  Islam  Dalam  Pengembangan  Koperasi (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989) hlm. 43.
12 Ibid, hlm. 43.
surat Al Maidah ayat 66 dengan kalimat ummah muqtashidah dalam arti umat yang lurus atau umat yang tidak kurang dan tidak lebih. Perkatan-perkataan mengenai iqtishad juga terdapat dalam surat  At taubah ayat 42, surat Luqman ayat 19 dan surat Fathir ayat 32. 13
Prinsip  pengambilan  jalan  pertengahan  dan  menghindari  berlebih  lebihan  dalam menggunakan  harta  juga  disebut  di  dalam  Al  quran.  Di  antaranya  firman  Allah  SWT  dalam surat Al Furqan ayat 67,
                                                                                     
Artinya  : Dan  Orang-Orang  yang  apabila  membelanjakan  (harta),  mereka  tidak  berlebih lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 26
                                                                                 
Artinya: Dan  berikanlah  kepada  keluarga  keluarga    yang  dekat  akan  haknya  kepada  orang miskin  dan  orang  yang  dalam  perjalanan  dan  janganlah  kamu  menghambur  hamburkan (hartamu) secara boros.
Firman Allah dalam surat Al Isra ayat 29
                                                                                                   
Artinya: Dan  janganlah  kamu  jadikan  tanganmu  terbelenggu  pada  lehermu  dan  janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
Dan Dalam surat Al Anam ayat 141
13 Ibid, hlm. 44 .
                                                                                                                              
                                                                                                                                 
              
Artinya: Makanlah  dari  buahnya  (yang  bermacam-macam  itu)  dan  pabila  dia  berbuah  dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepda fakir miskin), dan janganlah  kamu  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang berlebih-lebihan.
Jadi penggunaan kata Iqtishad tersebut di atas memberikan pengertian bahwa ekonomi tersebut hendaknya ditegakkan di atas jalan tengah dengan memperhatikan keadlian dan tidak berlebih-lebihan  dalam  menggunakan  kekayaan.  Sifat  kesederhanaan  perlu  ditumbuhkan dalam  hal  ini.  Karena  sederhana  adalah  menggunakan  sesuatu  sesuai  dengan  kebutuhannya. Penggunaan  kata Iqtishad ini  mengandung  arti  bahwa  ciri  ekonomi  Islam  adalah  lurus, mencari  keuntungan  tanpa  merugikan  atau  menindas  orang  (golongan)  lain,  mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tingkat ekonominya berbeda beda. 14
Ekonomi    Islam  berisi  prinsip  prinsip  muamalah  yang  diturunkan  dari  ajaran-ajaran Islam.  Dapat  diartikan  bahwa  ekonomi  Islam  dalah  rumusan  prinsip-prinsip  ekonomi berdasarkan  atas  Al-Quran  dan  Al  Hadist.    Ekonomi  Islam    bukan  mengembangkan  atau membangun  teori  baru  berdasarkan  kenyataan  kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Melainkan  ekonomi  Islam  adalah  nilai  muamalah  yang  telah  diberikan  Allah  dengan  Al Quran dan Al Hadis sebagai sumbernya.

## 2. Pentingnya Ekonomi dalam Islam
Ajaran  Islam  berisi  aturan  aturan  yang  diperuntukkan  bagi  umat  manusia,  agar mencapai  kebahagian  di  dunia  dan  akherat.  Manusia,  menurut  ajaran  Islam  diperintahkan bukan saja untuk berusaha mencapai kebahagian di dunia ini. Ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al Qasas ayat 77
14 Ibid,hlm.45
                                                                                                      
                                                                       
Artinya  : Dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah  kepadamu  (kebahagiaan) negeri  akherat  dan  janganlah  kamu  melupakan  bagianmu  dari  (kenikmatan)  duniawi  dan berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain)  sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik  kepadamu  dan janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan .
Dalam makna yang lebih kurang mendukung pengertian ayat di atas, sahabat Abdullah bin Umar pernah berkata:
ادغ توتم كنأك كترخلآ لمعاو ادبأ شيعت كنأك كايندل لمعا ( رثلأا )
Artinya : Bekerjalah untuk duniamu, seakan akan engkau akan hidup  selama lamanya. Dan bekerjalah untuk akheratmu, seakan akan engkau akan mati esok.
Karena  itu  di  dalam  ajaran  Islam  terhadap  dasar  dasar  atau  prinsip  prinsip  yang berkenaan  dengan  hidup  keduniaan,  baik  politik,  social,  maupun  ekonomi.  Kehidupan  di dunia  jika  ditempuh  sesuai  dengan  pedoman  yang  ditetapkan  Tuhan  dan  dilakukan  secara sadar sebagai pengabdian kepada Allah, adalah merupakan ibadah. Orang yang melakukannya diberi ganjaran oleh Allah, sesuai dengan jerih payah dan niatnya.
Dalam  Islam  kedudukan ekonomi penting karena ekonomi merupakan faktor penting yang membawa kepada kesejahteraan umat. Ismail Al Faruqi bahkan berpendapat “ Kegiatan kegiatan  ekonomi  adalah  pernyataan  dari  semangat  ajaran  Islam  ( economic  is  action  is  the expression  of  Islam’s  spirituality ,  karena  ekonomi  masyarakat  (umat)  dan  kemakmurannya adalah  cita  cita  yang  ingin  dicapai  oleh  umat  Islam  ( The  economy  of  ummah  and  its  good health are of the assence of Islam) 15 .
Tidak  mengherankan  bila  di  dalam  Al  Quran  terdapat  banyak  ayat  ayat  yang berkenaan dengan persoalan persoalan ekonomi. Begitupun juga di dalam hadits hadits Nabi.
15 Ibid, Hlm. 48
Menurut  perhitungan  Isa  Abduh  ayat  ayat  yang  berkenaan  dengan  ekonomi  ini  di  dalam  Al Quran ada 725 ayat, baik yang secara langsung menegaskan prinsip ekonomi Islam, maupun pengertian yang tersirat dalam ayat ayat hukum atau kisah.  Ia juga mengemukakan di dalam kitabnya tidak kurang dari 70 hadits yang berkenan dengan persoalan ekonomi.
Jadi  manusia  dalam  Islam  mendapatkan  hak  untuk  memenuhi  kebutuhan kebutuhannya asal saja tidak melanggar peraturan peraturan agama. Mahmud Muhammad Al Buhilli, menekankan adanya 5 prinsip 16 . Prinsip  pertama, tidak melanggarkan ajaran agama. Prinsip  kedua,  tidak  membahayakan  jiwa.  Prinsip  ketiga,  tidak  bertentangan  dengan pemahaman  (penalaran)  yang  benar.  Prinsip  keempat  tidak  merusak  keturunan.  Dan  prinsep kelima,  tidak  merugikan  kekayaan  orang  lain.  Ringkasnya  lima  prinsip  yang  harus diperhatikan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  itu  ialah  agama  ( addin ),  jiwa  ( annafs ), akal ( alakl ), keturunan ( annasl ), dan benda ( almaal ).

## 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Dalam  Al  Quran,  Allah  SWT  telah  memerintahkan  semua  hambanya  untuk  selalu beribadah kepadaNya. Ibadah dalam Islam bukan hanya ibadah yang wajib dilakukan seperti dalam  rukun  Islam  (sahadat,  shalat,  zakat,  puasa  dan  haji),  melainkan  lebih  dari  itu  yaitu ibadah untuk membantu manusia yang lain. Mencari ilmu, berdagang dengan cara yang baik, memberikan hutang dan sedekah adalah sebagian kecil dari ibadah  yang tidak tertulis.  Islam mendefinisikan  ibadah  adalah  segala  perbuatan  yang  baik  dan  benar.  Proses  memenuhi kebutuhan  hidup  merupakan  ibadah  pula,  maka  timbul  dari  sini  suatu  kegiatan  ekonomi. Contoh kegiatan tersebut adalah jual beli, produksi dan distribusi.
Dalam  hal  kebutuhan  pokok,  ada  pendekatan  yang  menentukan  dalam  rangka mempertahankan  hidup  setiap  manusia,  yaitu:  kebutuhan  makanan,  kebutuhan  pakaian, kebutuhan pemukiman, dan kebutuhan kesehatan 17 . Disamping juga memerlukan pendidikan yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok.  Sehingga  setiap  manusia  bisa  hidup tentram,  dan  dapat  menjalankan  ibadah  kepada  Allah  SWT.  Allah  telah  mengatur  semua segala  kegiatan  yang  teratur  di  dunia  ini.  Manusia  hanya  berusaha  dengan  sebaik  baiknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hambaNya.
16 Ibid, Hlm. 49
17 Nurul huda, Ibid, hlm .
Ekonomi  Islam  sebagai  suatu  disiplin  ilmu,  bila  dilihat  dari  perkembangan  ilmu modern,  maka  merupakan  ilmu  yang  masih  dalam  tahap  pengembangan.  Persoalannya hanyalah  karena  ilmu  ekonomi  Islam  ditinggalkan  umatnya  terlalu  lama.  Berbagai pemerintahan  di  dunia  Islam  dari  mulai  colonial  penjajah  hingga  saat  ini  senantiasa memisahkan  antara  Islam  dan  ilmu  ekonomi  ( sekularisme ).  Bila  mengacu  apa  yang disampaikan oleh Thomas Kuhn, bahwa masing-masing system itu mempunyai inti paradigm. Maka dapat  disimpulkan bahwasannya ekonomi  Islam  sudah tentu bersumber dari Al Quran dan  As  Sunnah.  Dan  dua  sumber  ilmu  yang  pokok  ini,  dalam  bentuk  apapun  tidak  bisa diparalelkan  dengan  prinsip  dasar  dua  system  ekonomi  lainnya,  yakni  kapitalis  maupun sosialis (komunis). 18
Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akam  mempengaruhi  cara  pandang  ( worldview )  dalam  pembentukan  kepribadian,  perilaku, gaya  hidup,  selera  dan  preferensi  manusia,  sikap-sikap  terhadap  manusia,  sumberdaya  dan lingkungan.  Menurut  Chapra  dalam  buku The  Future  of  Economic menjelaskan  bahwa  cara pandang ini akan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya 19 . Keyakinan demikian juga akan senantiasa meningkatkan  keseimbangan  antara  dorongan  materil  dan  spirual,  meningkatka  solidaritas keluarga  dan  social,  dan  mencegah  berkembangnya  kondisi  yang  tidak  memiliki  standard moral.  Keimanan  akan  memberikan  saringan  moral  yang  memberikan  arti  dan  tujuan  pada pengguna sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme  yang diperlukan bagi operasi  yang efektif.  Saringan  moral  bertujuan  menjaga  kepentingan  diri  tetap  berada  dalam  batas-batas kepentingan social dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas social dan menghilangkan  atau  meminimalisasikan  penggunaan  sumber  daya  untuk  tujuan  yang  akan menggagalkan  visi  social  tersebut.  Ini  akan  bisa  membantu  meningkatkan  keserasian  antara kepentingan diri dan kepentingan social.
Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat pada setiap individu  muslim.  Dengan  mengacu  kepada  aturan  ilahiyah,  setiap  perbuatan  manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara  vertical  merefleksikan  moral  yang  baik,  dan  secara  horizontal  memberi  manfaat  bagi manusia  dan  makhluk  lainnya.  Bahkan  pokok-pokok  terpenting  dari  usaha  bisnis  yang  baik
18 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , (Jakarta: Kencana, 2007) Cetakan Kedua, hlm. 12.
19 Ibid, hlm.13.
adalah,  melakukan  segala  usaha  itu  dengan  beriman  kepada  Allah  dan  rasulNya  dan mempunyai semangat jihad di jalan Allah 20
Pembahasan
Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi
                                                                                                                                    
                                                                                       
Artinya : Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran ) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah  dan  hari  kemudian  yang  demikian  itu  lebih  utama  bagimu)  dan  lebih  baik  akibatnya (QS. An Nisa: 59)
Barangsiapa telah mendapatkan amanat dari masyarakat, tetapi tidak dapat menjalankannya dengan keikhlasan, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga (HR. Bukhari)
Dalil  di  atas  dalam  pandangan  segolongan  ulama’  memberikan  hak  campur  tangan kepada  pemerintah  dalam  kegiatan  ekonomi  yang  dilaksanakan  oleh  individu.  Hal  itu  untuk menjaga masyarakat  Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat.  Dalil tersebut mewajibkan  atas  semua  umat  Islam  untuk  taat  kepada  pemerintah  mereka.  Para  penganut pendapat  ini  menambahkan Ulil  amri adalah  mereka  yang  melaksanakan  kedaulatan  hukum syara’ terhadap umat Islam, meskipun di sana ada perbedaan pendapat di antara fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membatalkan syarat-syarat Ulil Amri .
Sebagian  ulama  lainnya  berpendapat  bahwa  landasan  hukum  syariah  dari  campur tangan  negara  bergantung  pada  definisi  pemilik  harta  menurut  Islam  dan  bagaimana  hak individu itu dalam hubungannya dengan harta ini. Harta menurut Islam merupakan kepunyaan Allah SWT:
                                                                           
20 Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalam Prespektif Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2002) Cetakan Pertama, hlm. 115.
Artinya: Kepunyaan  Nyalah  semua  yang  ada  di  langit,  semua  yang  di  bumi  semua  yang  di antara keduanya dengan semua yang di bawah tanah (QS. Thaha: 6)
Sedangkan manusia hanyalah mengemban amanah atas harta.
                                                                                                                                  
Artinya: Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan  RasulNya  dan  nafkahkanlah  sebagian  dari hartamu yang Allah telah menjadikan  kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu memperoleh pahala yang besar (QS. Al Hadid: 7)
Manusia  diperintahkan  oleh  penciptanya,  pemilik  harga  itu  untuk  memanfaatkan hartanya untuk  memenuhi  kebutuhan kebutuhannya dan memperbaiki hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Ia terangkan juga bahwa  manusia  suatu  saat  kelak  akan  berdiri  di  hadiratNya  untuk  diperhitungkan  atas perbuatan  yang  pernah  ia  lakukan  terhadap  harta  yang  diamanahkan  kepadanya,  dari  mana dan  untuk  apa.  Maka  apabila  manusia  itu  tidak  melaksanakan  kewajiban-kewajibannya  dan tidak  mematuhi  perintah  perintah  Penciptanya,  maka  negara  berkewajiban  untuk  campur tangan  untuk  mengembalikan  harta  tersebut  kepada  pemilik  haknya  dan  jalan  yang  benar. Seperti  contohnya  bila  ada  orang  yang  menghambur-hamburkan  hartanya  ataupun memberikan hartanya kepada orang yang belum baligh, seperti firman Allah SWT.
                                                                                                                                  
Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan  ucapkanlah  kepada  mereka kata kata yang baik (An Nisa : 5)
Dalam  penjelasan  ayat  di  atas  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  belum  sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak mampu mengatur harta  bendanya.  Dengan  demikian  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  menentukan  mana  saja orang  yang  pantas  diberikan  harta  adalah  keharusan.  Dapat  dianalogikan  juga  bahwasannya negara boleh berperan atau mengintervensi jika menemukan ketidakadilan tindakan ekonomi individu  masyarakatnya,  sehingga  memberikan  dampak  bagi  masyarakat  yang  lainnya.
Individu masyarakat semacam ini merupakan bagian dari orang-orang yang belum sempurna akalnya atau orang yang belum mampu mengatur harta yang diamanahkan kepadanya.
Al  Quran  telah  menyediakan  nilai-nilai  untuk  dilaksanakan  oleh  kaum  muslimin, dengan  harapan  nilai  tersebut  dapat  menuntun  kepada  kebaikan  dunia  dan  akherat.  Namun, sebagian  dari  mereka  tidak  mau  mematuhinya,  khususnya  manakala  moral  lingkungan  telah rusak.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  harus  berperan  dengan  memfasilitasi  pendidikan  bagi masyarakatnya.  Lain  dari  pada  itu  pemerintah  juga  mengusahakan  untuk  memberikan dorongan  dan  pencegahan  untuk  tingkah  laku  yang  membahayakan  masyarakat  seperti kedzaliman,  kecurangan,  penipuan  dan  keculasan  dengan  tidak  mematuhi  perjanjian  dan tanggung jawab 21 .
Perhatian pada pentingnya peranan negara telah dicerminkan oleh tulisan ulama-ulama terkemuka  sepanjang  sejarah.  Ulama  tersebut  telah  mengusahakan  secara  cermat  dengan ilmunya bagaimana peran negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Al Mawardi misalnya, telah menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif, sngat diperlukan untuk mencegah  kedzaliman  dan  pelanggaran.  Sedangkan  ulama  lain,  Ibnu  Taimiyah  menekankan bahwasannya  islam  dan  negara  mempunyai  hubungan  yang  tidak  terpisahkan.  Satu  pihak tidak  dapat  menjalankan  perannya  dengan  baik  tanpa  dukungan  pihak  yang  lain.  Proses implementasi  syariah  tidak  akan  mungkin  terwujud  tanpa  adanya  negara  yang  mamainkan peranan  penting.  Negara  dalam  kondisi  seperti  ini,  mungkin  akan  terpuruk.  Demikian  pula pendapat  dari  Baqir  Al-sadr  sebagaimana  dikutip  M.  Umer  Chapra  mengatakan  bahwa intervensi  pemerintah  dalam  ruang  lingkupn  kehidupan  berekonomi  adalah  penting  dalam menjalankan  serta menjamin keselarasan dengan nilai-nilai Islam 22 .
Dari  beberapa  tulisan  serta  pendapat  ulama  klasik  di  atas,  dapat  dimengerti bahwasannya    tak  ada  satupun  yang  mengabaikan  peran  negara,  khususnya  dalam perekonomian. Mereka memahami bahwa penting bagi negara memberiakn regulasi aktivitas ekonomi dan pasar dari sudut pandang syariah, demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak.
Sebagaiman  di  contohkan  oleh  negara  Islam  terdahulu,  seluruh  usaha  negara  untuk menjamin  kesejahteraan,  keadilan,  dan  aturan  main  yang  adil  dalam  seluruh  aktivitas kehidupan dicerminkan dengan institusi hisbah . Institusi hisbah, tidak hanya memungkankan
21 Ibid, hlm. 189
22 Ibid, hlm. 190
pasar  beroperasi  dengan  bebas  dan  membuat  harga,  gaji  dan  keuntungan  ditentukan  oleh supply dan demand, tetapi pada saat yang sama juga menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah  melaksanakan  kewajibannya  dan  telah  mematuhi  aturan  syariah 23 .  Seluruh  tindakan pencegahan perlu diambil untuk menjamin bahwa tidak ada lagi paksaan, penipuan, tindakan pengambilan keuntungan dalam kondisi sulit ataupun  menghianati perjanjian. Demikian pula tidak terjadi penumpukan barang atau perusahaan penawaran untuk menaikkan harga.
Dengan  demikian  negara  tidak  perlu  ragu-ragu  untuk  mengintervensi  perekonomian, manakala  ambang  pintu  keadilan  terlewati  dan  tidak  ada  lagi  justifikasi  untuk  menunggu kekuatan  pasar  memperbaiki  pelanggaran  tersebut  dengan  sendirinya.  Namun  perlu  disadari juga,  intervensi  negara  tidak  boleh  semena-mena.  Negara  harus  mampu  berperan  seakan sebagai  masyarakat  yang  terdholimi,  bukan  menjadi  penguasa  yang  selalu  mampu  dalam segala  aktivitasnya.  Apabila  melakukan  secara  semena-mena  dikarenakan  memiliki kewenangan, pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan pula.

## Penutup
Dalam  kaedah  fiqh alasya’  idza  ittasaat  dzaqat ,  sesuatu  apabila  diperluas  akan menyempit.  Dapat  dipahami  bahwasannya  campur  tangan  pemerintah  dalam  ekonomi menjadi  mutlak  apabila  individu-individu  melakukan  tindakan  kesewenang  wenangan. Karena  hukum  awal  dari  tindakan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  tiap  individu  masyarakat adalah  bebas  (diperluas)  akan  tetapi  apabila  individu  melakukan  kegiatan  yang  dilarang ( dzulmun ), maka negara berhak mempersempitnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan teratur.
Adapun dalam batasan ini, campur tangan negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar  patuh  tidaknya  rakyat  negara  tersebut  terhadap  hukum  hukum  syariat,  yang  telah diputuskan  oleh  pemerintah  tersebut.  Maka  tiap  kali  control  spiritual  dan  moral  individu- individu  itu  kuat,  berkuranglah  campur  tangan  negara  dalam  kegiatan  ekonomi.  Sebaliknya, tiap  kali  control  ini  lemah,  bertambahlah  pula  campur  tangan  negara  itu. Wallahu  a’lam bishawab
Daftar Rujukan
Al Quran
23 Ibid
Al Kaaf, Abdullah Zaky, 2002, Ekonomi Dalam Prespektif Islam , Pustaka Setia, Bandung.
Dimyati,  Ahmad,  1989, Islam  dan  Koperasi;  Telaah  Peran  Serta  Umat  Islam  Dalam Pengembangan Koperasi , Koperasi Jasa Informasi KOPINFO, Jakarta.
Huda,  Nurul,  2012, Keuangan  Publik  Islami:  Pendekatan  Teoritis  dan  Sejarah ,  Kencana, Jakarta.
Karim,  Adiwarman  Azwar,  2012, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2007, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam , Kencana, Jakarta.
Uha,  Ismail  Nawawi,  2012, Filsafat  Ekonomi  Islam  :  Kajian  Isu  Nalar  Pemikiran  Ekonomi dan  Reengenering  Teori  Pengantar  Praktik ,  Viv  Press  CV.  Dwiputra  Pustaka  Jaya,
Jakarta.