KEDUDUKAN DAN  STATUS HUKUM TERDAKWA PASCA PUTUSAN MAJELIS HAKIM  YANG MENYATAKAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR (Study Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP )
Muhammad Yusuf Siregar Universitas Labuhanbatu e_mail: Siregaryusuf90@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the legal aspects of the Position and Legal Status of the Defendant After the Decision of the Panel of Judges Declaring the Indictment of the Public Prosecutor Fleeing (Study of  Decision  of  the  Rantauprapat  District  Court  No.  763/Pid.B/2020/PN-RAP).  This  research  is Normative Empirical, namely research by looking at the conditions in the field by linking the legal sources of the regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this study are to find out and analyze the position of the indictment which was declared vague and null and void as well as to find out and analyze the status and legal position of the defendant after the decision of the panel of judges which stated that the indictment of the public prosecutor was blurred in the Rantauprapat District Court Decision No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP. The results of the study show that first, the position of the indictment which was declared vague and null  and  void  in  the  Rantauprapat  District  Court  Decision  No.  763/Pid.B/2020/PN-RAP. 763/Pid.B/2020/PN-RAP is that based on the description of the first indictment, the Public Prosecutor mentions Iwan (not yet caught) but in the case file there is no letter or letter attachment from the Police in the form of Iwan being included in the People's Wanted List (DPO) because Therefore, the description  of  the  Second  Indictment  of  the  Public  Prosecutor  is  blurred  so  that  based  on  the considerations  above,  the  alternative  indictment  of  the  First  Public  Prosecutor  is  inaccurate  and vague because it does not meet the requirements as referred to in Article 143 paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code whose legal consequences are the alternative indictment of the First Public Prosecutor. null and void. Second, that from the series of legal processes mentioned above, it can  be  seen  that  even  though  at  the  district  court  level  it  was  stated  that  the  First  and  Second Indictments of the Public Prosecutor were null and void, but because the public prosecutor had filed an appeal with the decision ordered the Rantau Prapat District Court to continue the examination of this case until the final decision, the position of the defendant is still on trial and based on the final decision has sentenced the defendant to a sentence of 8 (eight) months imprisonment.
.
Keywords: Legal Status, Indictment, Public Prosecutor.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis aspek hukum   Kedudukan Dan  Status Hukum Terdakwa Pasca  Putusan  Majelis  Hakim    Yang  Menyatakan  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  Kabur  (Study Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  No.  763/Pid.B/2020/PN-RAP). Penelitian  ini  bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima  dari  hasil  penelitian  ini  adalah    Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kedudukan  surat dakwaan  yang  dinyatakan  kabur  dan  batal  demi  hukum  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis status dan kedudukan hukum terdakwa pasca putusan majelis hakim  yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut  umum  kabur  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  No.  763/Pid.B/2020/PN- RAP..    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pertama ,  kedudukan  surat  dakwaan yang  dinyatakan kabur  dan  batal  demi  hukum  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  No.
763/Pid.B/2020/PN-RAP  adalah  berdasarkan  uraian  dakwaan  kesatu  Penuntut  Umum  ini menyebutkan  Iwan  (belum  tertangkap)  akan  tetapi  dalam  berkas  perkara  tidak  terdapat  surat atau lampiran surat dari Kepolisian berupa Iwan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh karena itu  uraian  Dakwaan  Kedua  Penuntut  Umum  menjadi  kabur  sehingga  berdasarkan  pertimbangan tersebut di atas, Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah tidak cermat dan kabur karena tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  yang konsekwensi  hukumnya  Dakwaan  alternatif  Kesatu  Penuntut  Umum  adalah  batal  demi  hokum.
Kedua , Bahwa dari serangkaian proses hukum tersebut diatas terlihat bahwa meskipun pada tingkat pengadilan  negeri  dinyatakan  bahwa    Dakwaan  Kesatu  dan  Kedua  Penuntut  Umum  Batal  Demi Hukum,  namun  karena  jaksa  penuntut  umum  telah  mengajukan  Banding  dengan  amar  putusan Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai putusan  akhir,  maka  kedudukan  terdakwa  tetap  disidangkan  dan  berdasarkan  putusan  akhir  telah Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  8  (delapan) bulan..
Kata Kunci : Status Hukum, Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum .

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada  hakikatnya  sebelum  suatu  perkara disidangkan  di  pengadilan,  maka  terlebih dahulu  jaksa  penuntut  umum  mempersiapkan surat  dakwaan  terhadap  tindak  pidana  yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan   atas  suatu  tindak pidana yakni melanjutkan  penyelesaian  tahap pemeriksaan  penyidikan  ke  tingkat  proses pemeriksaan  pada  sidang  pengadilan  oleh hakim, guna mengambil putusan atas`   perkara tindak pidana yang bersangkutan.  Akan tetapi sebelum    menginjak  kepada  tahap  proses pelimpahan  dan  pemeriksaan      di      sidang pengadilan,   penuntut umum    terlebih    lebih dahulu        mempelajari  berkas      hasil pemeriksaan      penyidikan      apakah  sudah sempurna  atau  belum.    Jika  sudah  cukup
1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 376
sempurna haruslah penuntut umum mempersiapka     surat     dakwaan     dan     surat pelimpahan perkara kepada  pengadilan.    Oleh karena  itu  sebelum  sampai  ke  pengadilan dan  pemeriksan    pengadilan,    tugas    pokok penuntut  umum  adalah  mempersiapkan  surat dakwaan.
Surat  dakwaan  adalah  surat  atau  akta yang  memuat  rumusan  tindak  pidana  yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan,  dan  merupakan  dasar  serta landasan  bagi    hakim  dalam  pemeriksaan  di muka sidang pengadilan. 1
Dapat  dikatakan  pula  bahwa surat dakwaan adalah  suatu  surat  atau  akte  (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat  uraian  perbuatan  atau  fakta- fakta  yang  terjadi,  uraian  mana  akan menggambarkan  atau,  menjelaskan  unsur-
unsur  yuridis  dari  pasal-pasal  tindak  pidana (delik) yang dilanggar.
Adapun  yang  berhak  /  mempunyai kewenangan  dalam  membuat    surat  dakwaan sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  14 KUHAP    huruf  d  adalah  Jaksa  Penuntut Umum.   Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 2
Dalam  posisi  sebagai  aparat  penuntut umum, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi  lain.  Penuntut  umum  berdiri  sendiri dan sempurna (volwaardig) dalam pembuatan surat  dakwaan.  Bertitik  tolak  dari  ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP, kedudukan penuntut umum dalam  pembuatan  surat  dakwaan  dapat dijelaskan : 3
1. Pembuatan  Surat  Dakwaan  dilakukan secara  sempurna  dan  berdiri  sendiri  atas wewenang  yang  diberikan  Undang- undang kepada penuntut umum.
2. Surat Dakwaan adalah dasar pertimbangan  hakim.  Tujuan  dan  guna surat  dakwaan  adalah  sebagai  dasar  atau landasan  pemeriksaan  perkara  di  dalam sidang  pengadilan.  Hakim  di  dalam
2 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
memeriksa  suatu  perkara  tidak  boleh menyimpang  dari  apa  yang  dirumuskan dalam surat dakwaan.
3. Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa  seseorang  yang  dianggap melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.
Pada  dasarnya  tidak  semua  rumusan tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada terdakwa  yang  disimpulkan  dan  ditarik  dari hasil  pemeriksaan  penyidikan  oleh  jaksa penuntut  umum  memenuhi  syarat  formil  dan materil dari sebuah dakwaan.   Surat dakwaan juga  bisa  batal  demi  hukum  jika  tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan yaitu  apabila  tidak  memuat  uraian  secara cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai  tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Bahwa dengan demikian terhadap suatu kasus  tindak  pidana  sebagaimana  Register perkara  No.  763/Pid.B/2020/PN-RAP  yang telah diadili oleh pengadilan negeri rantauprapat,  yang  mana  dalam  putusan  sela majelis hakim atas eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa dakwaan  jaksa  penuntut  umum  batal  demi hukum.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok
3 Lebih  lanjut  lihat Pasal  1  butir  7  dan  Pasal  137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP
permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  surat  dakwaan yang  dinyatakan  kabur  dan  batal  demi hukum  dalam  Putusan  Pengadilan
Negeri Rantauprapat No.
763/Pid.B/2020/PN-RAP?
2. Bagaimana status dan kedudukan hukum terdakwa  pasca  putusan  majelis  hakim yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut  umum  kabur  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP?

## Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan  maka  yang  menjadi  tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis kedudukan surat dakwaan yang dinyatakan kabur dan batal demi hukum.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis status  dan  kedudukan  hukum  terdakwa pasca  putusan  majelis  hakim    yang menyatakan  dakwaan  jaksa  penuntut umum kabur dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP. .

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  merupakan
faktor penting dalam penelitian guna
4 Ronny  hanitijo soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum  Dan  Jurimetri ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994),  hal. 225
mendapatkan  data  dan  hasil    yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian,  Metode  penelitian juga akan  dapat mempengaruhi dan sekaligus mempermudah  pengembangan  data,  sehingga penyusunan  penulisan  hukum  akan    sesuai dengan metode ilmiahal.
Penelitian  ini bersifat  Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi  yang ada  dilapangan  dengan  mengkaitkan  sumber hukum  peraturan  -  peraturan  yang  berlaku  di Negara  Republik  Indonesia  Dalam  penelitian ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah teknik  secara  studi  kepustakaan  berupa  studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti  dokumen  yang  ada  yaitu  dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang- undangan  dan  bahan  tertulis  lainnya  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan  hal-hal  yang  berkaitan dengan objek penelitian. 4
Mengingat  penelitian  ini  memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan  data  ditempuh  adalah  dengan melakukan  penelitian  lapangan,  kepustakaan dan  studi  dokumen.  Di  dalam  pengumpulan data,  sebanyak  mungkin  data  yang  diperoleh dan dikumpulkan diusahakan  mengenai masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kedudukan  Surat  Dakwaan  Yang
Dinyatakan  Kabur  Dan  Batal  Demi Hukum  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP. Surat  Dakwaan adalah  Surat/Akta  yang memuat  rumusan  tindak  pidana  yang dituduhkan
kepada terdakwa yang disimpulkan  dari  hasil  pemeriksaan  Penyidik yang  merupakan  dasar  Hakim  dalam memeriksa dipersidangan (M. Yahya Harahap, Komentar KUHAP, Tahun 1993, halaman 414- 415)  yang  syarat  penyusunannya  diatur  pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP ;
Dalam  Putusan  Sela  Pengadilan  Negeri Rantauprapat  No.  763/Pid.B/2020/PN-RAP yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum majelis  hakim  adalah  Menimbang,  bahwa ketentuan tentang penyusunan Surat Dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi  :  “Penuntut  Umum  membuat  surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
a. Nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  kebangsaan, tempat  tinggal,  agama,  dan  pekerjaan tersangka.
b. Uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan  menyebutkan  waktu  dan  tempat tindak pidana itu dilakukan.” ;
Bahwa  ketentuan  Pasal  143  ayat  (2) huruf  b  KUHAP  merupakan  syarat  material dalam menyusun suatu surat dakwaan dengan
memuat  uraian  secara  cermat,  jelas  dan lengkap  mengenai  tindak  pidana  yang didakwakan  dengan  menyebutkan  waktu  dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Bahwa yang dimaksud dengan pengertian syarat “cermat, jelas dan lengkap”, berdasarkan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  RI Nomor  :  SE.004/J.A/II/1993  tertanggal  16 Nopember  1993  tentang  Pembuatan  Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak  Pidana  Umum  Nomor  :  B- 607/E/U/1993  tertanggal  22  Nopember  1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan, adalah : - Cermat adalah  uraian  yang  didasarkan kepada  ketentuan  pidana  terkait,  tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan  Surat  Dakwaan  batal  demi hukum  atau  dapat  dibatalkan  atau dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( niet onvankelijk verklaard ).
- Jelas adalah  uraian  yang  jelas  dan  mudah dimengerti  dengan  cara  menyusun  redaksi yang mengemukakan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang  didakwakan  sehingga  terdakwa  yang mendengar  atau  membaca  akan  mengerti tentang  siapa  yang  melakukan  tindak pidana,  tindak  pidana  yang  dilakukan, kapan  dan  dimana  tindak  pidana  tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa  terdakwa  melakukan  tindak pidana itu.
- Lengkap adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur
tindak  pidana  yang  didakwakan  beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan;
Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum Terdakwa  keberatan  tentang  locus  delecti (tempat  kejadian  perkara)  adalah  dilokasi Pembatas  antar  Perkebunan  Kelapa  Sawit Milik Perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik  masyarakat yang  mana  tindak  pidana tersebut  dipastikan  tidak  ditempat  umum, maka  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  dalam ketentuan  pasal  170  ayat  (1)  KUHP    tentang Substansi  Terang-Terangan / secara  terbuka adalah  dakwaan  yang obscure  libel  (kabur)
atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi  Terdakwa  untuk  melakukan  pembelaan diri dan terhadap keberatan tersebut Penuntut Umum menanggapinya bahwa tempat kejadian perkara  (locus  delicti)  tersebut  adalah  harus dilakukan  secara  terbuka  artinya  lokasi  yang dapat diilihat oleh semua orang sehingga telah menenuhi kriteria ditempat umum ;
Menimbangg,  bahwa    Drs.  P.A.F. LAMINTANG,  SH  dalam  bukunya  :  Delik- delik  Khusus  –  Kejahatan  terhadap  Nyawa, Tubuh  dan  Kesehatan  serta  Kejahatan  yang Membahayakan  bagi  Nyawa,  Tubuh  dan Kesehatan  ;  Binacipta,  Bandung,  1986, hal.302-303)    dengan  memperhatikan  sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari  Buku  II  KUHP,  Hoge  Raad  (tanggal  12 April  1897,W.6955,  tanggal  15  Maret 1915,N.J.1915  hal.751,W.9798,  tanggal  22 Desember  1919,N.J.1920  hal.86,W.10515)
berpendapat  bahwa  yang  dapat  dimasukkan kedalam  pengertian openlijk  geweld menurut pasal  170  ayat  (1)  KUHP  itu  hanyalah “kekerasan-kekerasan  yang  mengganggu ketertiban umum” ;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. tersebut
pengertian openlijk geweld menurut pasal 170 ayat  (1)  KUHP  itu  hanyalah  “ kekerasan- kekerasan  yang  mengganggu  ketertiban umum ” dengan demikian tanggapan Penuntut Umum  yang  menyebutkan  pengertian  dari terang-terangan  adalah  dapat  dilihat  oleh setiap orang sudah terpatahkan oleh pendapat ahli hukum tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas  menurut  hemat  Majelis  Hakim  tempat kejadian  perkara  (locus  delicti)  sebagaimana disebutkan  dalam  uraian  Dakwaan  Penuntut Umum yaitu : pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020  sekira  pukul  11.05  Wib  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  waktu  lain  dalam  bulan Juli  tahun  2020,  bertempat  di  Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia  di  Blok  A  18-19  Divisi  III  Tahun Tanam  1996  Desa  Perkebunan  Parlabian Kecamatan  Kampung  Rakyat  Kabupaten Labuhan  Batu  Selatan,  jelaslah  tempat kejadian  oleh  tersebut  bukanlah  lokasi  di tempat umum melainkan dilokasi perkebunan milik  PT.  Tolan  Tiga  Indonesia  yang merupakan badan hukum privat ;
Menimbang,  bahwa  jika  tempat  kejadian perkara  (locus  delicti)  di  Areal  Perkebunan
Kelapa Sawit milik  PT. Tolan Tiga Indonesia di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa  Perkebunan  Parlabian  Kecamatan Kampung  Rakyat  Kabupaten  Labuhan  Batu Selatan maka menurut Majelis Hakim tempat kejadian  perkara  tersebut  adalah  absurd menggangu  ketertiban  umum  dan  yang terganggu  hanyalah  kepentingan  PT.  Tolan Tiga Indonesia ;
Menimbang,  bahwa  selain  keberatan dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut diatas,  Majelis  Hakim  karena  jabatannya mempertimbangkan uraian dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum menyebutkan :
“..........terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias  Nanda  bersama-sama  dengan  saksi Ginda  Mei  Kurniawan  Als  Ginda  dan  Iwan (belum tertangkap) melakukan :
 Saksi Ginda Mei  Kurniawan Als  Ginda  : berperan untuk mendobrak pintu besi dan pintu  papan  pembatas  antar  perkebunan kelapa  sawit  milik  perusahaan  dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat ;
 Terdakwa  Nanda  Perwira  Gautama Alias Nanda  :  berperan  mendobrak  pintu  besi dan  pintu  papan  pembatas  antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan  kebun  kelapa  sawit  milik masyarakat  serta  melakukan  penyiraman bensin pertalie kepada saksi Pahrun ;
 Iwan  (belum  tertangkap)  berperan  : mendobrak  pintu  besi  dan  pintu  papan pembatas  antar  perkebunan  kelapa  sawit milik  perusahaan  dengan  kebun  kelapa sawit  milik  masyarakat  serta  melakukan
penyiraman  bensin  pertalie  kepada  saksi Pahrun ;.............”
Bahwa dalam uraian dakwaan kesatu Penuntut Umum  ini  menyebutkan  Iwan  (belum tertangkap)  akan  tetapi  dalam  berkas  perkara tidak  terdapat  surat  atau  lampiran  surat  dari Kepolisian  berupa  Iwan  masuk  dalam  Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh karena itu uraian
Dakwaan  Kedua  Penuntut  Umum  menjadi kabur ;
Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan  tersebut  di  atas,  Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah tidak cermat  dan  kabur  karena  tidak  memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  yang  konsekwensi hukumnya Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah batal demi hukum ;
3.2 Status  Dan Kedudukan  Hukum Terdakwa  Pasca  Putusan  Majelis Hakim    Yang  Menyatakan  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP Pada prakteknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.
763/Pid.B/2020/PN-RAP,  penasehat  hukum terdakwa  telah  mengajukan  eksepsi  terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Adapun materi eksepsi  surat  dakwaan  tersebut  yang  mana penasehat  hukum  terdakwa  berpandangan bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP secara tegas dan jelas
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 02 September 2021
menetapkan  syarat  tentang  isi  surat  dakwaan dimaksud, yaitu “ harus berupa uraian secara cermat,  jelas  dan  lengkap,  mengenai  tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”;
Menurut penasehat  hukum  terdakwa dalam  kontek  hukum  yang  dimaksud  dengan kata-kata  “cermat,  jelas  dan  lengkap”  tidak saja  menyebutkan  pasal  tindak  pidana  apa yang didakwakan, melainkan juga menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Pasal yang  didakwakan  dan  dengan  jelas  pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan;
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat  (2)  huruf  b  KUHAP,  dakwaan  harus menguraikan isi dakwaan secara cermat, jelas, dan  lengkap,  namun  karena  Jaksa  Penuntut Umum didalam dakwaannya tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur pidana sebagaimana DAKWAAN KESATU  yakni  Perbuatan  terdakwa  tersebut merupakan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan DAKWAAN KEDUA yakni Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat  (1)  ke-1  KUHPidanabahwa  hal  ini  juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b  KUHAP sehingga dakwaan Jaksa Penuntut  Umum  menjadi  kabur  (obscure libel);
Bahwa demi terciptanya kejujuran dalam tata  cara  beracara  yang  baik  dan  benar  serta rasa  keadilan  dalam  koridor  hukum  pidana, dan sehubungan dengan kenyataan yang telah kami  dalilkan  seperti  halnya  tersebut  diatas apabila  dihubungkan  dengan  DAKWAAN KESATU  yakni  Perbuatan  terdakwa  tersebut merupakan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana    yang  ancaman  hukuman  yang diancamkan terhadap diri terdakwa;
Bahwa adapun  Unsur  - unsur pasal 170 ayat (1) KUHP ; Barangsiapa
 Terang-Terangan
 Dengan tenaga bersama
 Menggunakan kekerasan
 Terhadap orang atau barang
Penasehat hukum terdakwa berpandangan  Bahwa  jika  dilihat  materi dakwaan  jakwa  penuntut  umum  dalam  surat dakwaannya  sama  sekali  tidak  memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 170  ayat  (1)  KUHP    tentang  substansi terang-terangan   /   secara terbuka;
 Prof.  Mr.  D.  SIMONS  ;  Leerboek  van het  Nederlandse  Strafrecht  II,  P. Noordhoff  N.V.,  Groningen  –  Batavia, 1941, hal.261, 262 (sebagaimana dikutip oleh  Drs.  P.A.F.  LAMINTANG,  SH dalam  bukunya  :  Delik-delik  Khusus  – Kejahatan  terhadap  Nyawa,  Tubuh  dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan  ;  Binacipta,  Bandung,  1986, hal.302-303)  dengan  memperhatikan
sejarah  terbentuknya  pasal  ini  dan dengan  memperhatikan  penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad  (tanggal  12  April  1897,W.6955  ; tanggal 15 Maret 1915,N.J.1915 hal.751,W.9798  ;  tanggal  22  Desember 1919,N.J.1920 hal.86,W.10515) berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian openlijk geweld menurut pasal  170  ayat  (1)  KUHP  itu  hanyalah “kekerasan-kekerasan yang
mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui
dari adanya kata openlijk atau secara terbuka didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri;
 Di lain pihak profesor van HAMEL telah bermaksud untuk membatasi pengertian dari kata kekerasan tersebut berdasarkan kenyataan  bahwa  perbuatan  itu  harus dilakukan  secara openlijk,  maka  yang dimaksud dengan openlijk geweld atau kekerasan secara
terbuka itu  hanyalah  kekerasan  yang dapat dilihat oleh setiap orang;
 Menurut    Drs.  P.A.F.  LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan
Kesehatan  ;  Binacipta,  Bandung,  1986, hal.303.
Yang
dimaksudkan dengan openlijk  geweld atau kekerasan
secara  terbuka itu  hanyalah  kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Dari  beberapa  pendapat  Ahli  Hukum Ternyata  mempunyai  Pendapat  yang  sama tentang kata Openlijk Geweld tersebut di atas adalah “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka,  artinya  harus  dapat  dilihat  oleh umum”;
Lebih lanjut penasehat hukum terdakwa mengutarakan dalam  eksepsinya bahwa dengan  demikian  oleh  karena  Locus  Delecty (Tempat  Kejadian)  adalah  dilokasi  Pembatas antar  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Milik Perusahaan  dengan  kebun  kelapa  sawit  milik masyarakat yang mana tindak pidana tersebut dipastikan  tidak  ditempat  umum,  maka dakwaan  jaksa  penuntut  umum  dalam ketentuan  pasal  170  ayat  (1)  KUHP    tentang Substansi Terang-Terangan   /   secara terbuka adalah  dakwaan  yang  obscure  libel  (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi  Terdakwa  untuk  melakukan  pembelaan diri;
Bahwa  dengan  demikian  “…dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2)  KUHAP  dianggap  obscure  libel  (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi  Terdakwa  untuk  melakukan  pembelaan diri…” (M. Yahya Harahap (2007 : 129);
Bahwa M.  Yahya Harahap  juga mengemukakan  bahwa  mengenai  ancaman atas  kelalaian  merumuskan  surat  dakwaan yang  tidak  cermat,  jelas,  dan  lengkap
mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan adalah  dakwaan  harus  dinyatakan  batal  demi hukum (null and void).
Bahwa dengan demikian wajar dan patut serta  beralasan  hukum  bagi  Majelis  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  A Quo,  kiranya  menyatakan  dakwaan  Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (obscure libel)  dan  selanjutnya  menyatakan  dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya  dinyatakan  tidak  dapat diterima.
Bahwa  terhadap  eksepsi  yang  telah diajukan  oleh  penasehat  hukum  terdakwa, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri
Rantauprapat  pada  tanggal  senin  20  oktober 2020 telah memberikan putusan sela yaitu : MENGADILI :
1. Menerima Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum Batal Demi Hukum
3. Memerintahkan  mengeluarkan  Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah putusan ini  diucapkan  ;  Membebankan  biaya perkara ini kepada Negara ;
Bahwa  berdasarkan  putusan  sela  yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal senin  20  oktober  2020,  secara  hukum kejaksaan  negeri  labuhanbatu  selatan  telah membebaskan  terdakwa  dan  selanjutnya mengajukan  upaya  hukum  banding  kepada pengadilan tinggi Medan.
Bahwa  oleh  majelis  hakim  tinggi  pada pengadilan tinggi medan nomor 1776/Pid/2020/PT
MDN, memberikan Putusan bahwa :

## MENGADILI
 Menerima Permohonan banding Penuntut Umum;
 Membatalkan  putusan  sela  Pengadilan
Negeri  Rantau  Prapat  tertanggal  26 Oktober 2020, Nomor
763/Pid.B/2020/PN Rap, dan

## MENGADILI SENDIRI
Menetapkan:
 Menerima perlawanan Penuntut Umum ;
 Memerintahkan Pengadilan Negeri
Rantau Prapat untuk melanjutkan pemeriksaan  perkara  ini  sampai  putusan akhir;
 Memerintahkan
Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  untuk membuka sidang kembali dan memberitahukan  Penutut  Umum  untuk menghadirkan   Terdakwa Nanda Perwira Gautama  alias  Nanda  dalam  perkara Nomor 763/Pid.B/2020/PN Rap di persidangan untuk melanjutkan pemeriksaannya  dan  memutusnya  dalam putusan akhir;
 Menangguhkan  biaya  perkara  hingga putusan akhir;
Bahwa  atas  dasar  putusan  tersebut kemudian pada tanggal 23 juni 2021 kejaksaan negeri labuhanbatu selatan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengajukan surat dakwaan terhadap terdakwa
untuk  disidangkan  di  pengadilan  negeri rantauprapat. Bahwa pada tanggal 25 juni 2021 jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya yaitu :

## M E N U N T U T
Supaya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Rantauprapat  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan  Terdakwa     telah  terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana ” dengan terang- terangan  dan  dengan  tenaga  bersama menggunakan  kekerasan  terhadap  orang atau  barang ”  sebagaimana  diatur  dalam
Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana
sebagaimana  dalam  Dakwaan  Kesatu
Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1  (satu)  tahun dan  4  (empat) bulan dikurangi  selama  terdakwa  berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 2  (dua)  buah  daun  pintu  yang  terbuat dari besi warna putih biru.
 1  (satu)  buah  daun  pintu  terbuat  dari kayu warna biru.
 1 (satu) buah gembok berwarna kuning merek Golddoor.
 1 (satu) buah anak kunci merek GD.
 1 (satu) unit Flashdisk berwarna hitam dan  dibaliknya  berwarna  merah  muda
bertuliskan  crizer  blade  32G  merek Sandisk.
Dikembalikan kepada PT. Tolan III
 2  (dua)  buah  botol  plastic  ukuran  1,5 liter berisikan sisa bensin pertalite.
Dirampas untuk dimunahkan
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar  biaya  perkara  sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).
Bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 juni 2021 telah memberikan putusan Nomor: 521/Pid.B/2021/PN Rap yaitu;

## MENGADILI
1. Menyatakan  Terdakwa  Nanda  Perwira Gautama  Alias  Nanda  tersebut  diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana “Secara  Terang-Terangan  Bersama- Sama  Melakukan  Kekerasan  Terhadap Barang”  sebagaimana  dalam  Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani  oleh Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 2  (dua)  buah  daun  pintu  terbuat  dari besi berwarna biru putih;
 1  (satu)  buah  daun  pintu  terbuat  dari kayu berwarna biru;
 1  (satu)  buah  gembok  warna  kuning merk gold door;
 1  (satu)  buan  anak  kunci  merek  gold door;
 1  (satu)  buah  flasdist  berwarna  hitam dan  dibaliknya  berwarna  merah  muda bertuliskan  crizer  blade  32  G  merek sandisk;
Dikembalikan  kepada  PT.  Tolan  Tiga Indonesia;
-  2  (dua)  buah  botol  plastik  ukuran  1,5
(satu  koma  lima)  liter  berisikan  bensin pertalite;
dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Bahwa  dari  serangkaian  proses  hukum tersebut  diatas  terlihat  bahwa  meskipun  pada tingkat  pengadilan  negeri  dinyatakan  bahwa Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum Batal  Demi  Hukum,  namun  karena  jaksa penuntut  umum  telah  mengajukan  Banding dengan amar putusan Memerintahkan Pengadilan  Negeri  Rantau  Prapat  untuk melanjutkan  pemeriksaan  perkara  ini  sampai putusan akhir, maka kedudukan terdakwa tetap disidangkan  dan  berdasarkan  putusan  akhir telah  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Bagaimana kedudukan surat dakwaan yang dinyatakan  kabur  dan  batal  demi  hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri
Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP adalah berdasarkan  uraian dakwaan kesatu Penuntut  Umum  ini  menyebutkan  Iwan (belum  tertangkap)  akan  tetapi  dalam berkas  perkara  tidak  terdapat  surat  atau lampiran surat dari Kepolisian berupa Iwan masuk  dalam  Daftar  Pencarian  Orang (DPO)  oleh  karena  itu  uraian  Dakwaan
Kedua  Penuntut  Umum  menjadi  kabur sehingga
berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut  Umum  adalah  tidak  cermat  dan kabur  karena  tidak  memenuhi  syarat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143 ayat (2) huruf b KUHAP yang konsekwensi hukumnya  Dakwaan  alternatif  Kesatu Penuntut Umum adalah batal demi hukum
2) Bahwa  dari  serangkaian  proses  hukum tersebut  diatas  terlihat  bahwa  meskipun pada  tingkat  pengadilan  negeri  dinyatakan bahwa    Dakwaan  Kesatu  dan  Kedua Penuntut  Umum  Batal  Demi  Hukum, namun  karena  jaksa  penuntut  umum  telah mengajukan Banding dengan amar putusan Memerintahkan  Pengadilan  Negeri  Rantau Prapat  untuk  melanjutkan  pemeriksaan perkara  ini  sampai  putusan  akhir,  maka
kedudukan terdakwa tetap disidangkan dan berdasarkan putusan akhir telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Muhammad,
Rusli. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Ronny hanitijo soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri , Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1994.
Soesilo, R. KUHP Serta Komentar-
Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal, Bogor : Politea, tt.
Soekanto,  Soejono. Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 1986.
Soemitro, Ronny hanitijo. Metodologi
Penelitian Hukum Dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 1993. Yahya Harahap, M. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

## Peraturan Perundang-Undangan;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## Putusan :
Putusan  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP;
Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No  : 521/Pid.B/2021/PN Rap