Vol. 9 No. 1 Oktober 2022 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi H aji Umrah di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang 2021-2022
Henny Seftiroyani 1 , Novia Kencana 2 , Amaliatulwalidain 3
1,2,3 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri Jl Jendral Sudirman No.629 KM. 4 Palembang
E-mail : 2018610018@students.uigm.ac.id

## ABSTRAK
Informasi  menjadi suatu kebutuhan  yang sangat dibutuhkan oleh  masyarakat, termasuk juga di bidang pelayanan publik, yang dimana artinya masyarakat memiliki hak atas kebebasan informasi.  Maka  dari  kebijakan  keterbukaan  informasi  sangat  penting  dilaksanakan  di  suatu intanasi  pemerintahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  dan  untuk  mengetahui  apa  hambatan  dalam  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  di  Kementerian  Agama  Kota  Palembang.  Jenis  penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif mulai dari pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dengan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi Haji dan  Umrah  di  Kementerian  Agama  Kota  Palembang  2021-2022  sudah  berjalan  dengan  cukup baik,  namun  masih  belum  maksimal.  Masih  terdapat  permasalahan  yang  terjadi  seperti  masih terbatasnya  sumber  daya  manusia  dan  sarana  prasarana  yang  kurang  memadai  dalam menjalankan  kebijakan  keterbukaan  informasi.  Kementerian  Agama  Kota  Palembang  harus melakukan  pengoptimalan  sumber  daya  manusia,  dengan  menambah  jumlah  pegawai pengelelolah  informasi  dan  dokumentasi  di  bagian  pelayanan  informasi  dan  pengoptimalan sarana  dan  prasarana  seperti  komputer,  dan  mulai  bergerak  memanfaatkan  teknologi  e- government  dengan  cara  mengaktifkan website pribadi  milik  Kementerian  Agama  Kota Palembang.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Keterbukaan Informasi, PPID

## ABSTRACT
Information  has  become  a  necessity  that  is  very  much  needed  by  the  community, including  in  the  field  of  public services,  which  means that  people  have the  right  to  freedom  of information. Therefore, information disclosure policy is very important to be implemented in a government  institution.  This  study  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  information disclosure  policies  and  to  find  out  what  are  the  obstacles  in  implementing  information disclosure  policies  at  the  Ministry  of  Religion  of  Palembang  City.  This  type  of  research  uses qualitative research methods starting from data collection by means of observation, interviews, questionnaires and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the  Hajj  and  Umrah  information  disclosure  policy  at  the  Ministry  of  Religion  of  Palembang
City 2021-2022 has gone quite well, but is still not optimal. There are still problems that occur such as still limited human resources and inadequate infrastructure in carrying out information disclosure  policies. The  Palembang  City  Ministry  of Religion  must  optimize  human  resources, by  increasing  the  number  of  information  and  documentation  management  employees  in  the information service department and optimizing facilities and infrastructure such as computers, and  starting  to  move  to  utilize  e-government  technology  by  activating  the  personal  website  of the Palembang City Ministry of Religion.
Keywords : Implementation, Public Policy, public information openness, PPID

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  keterbukaan  informasi di Kementerian Agama Kota Palembang, Sumatera  Selatan.  Dalam  artikel  ini peneliti memiliki batasan fokus penelitian  yaitu  berfokus  di  informasi Haji  dan  Umrah  di  Kementerian  Agama Kota  Palembang.  Di  era  modern  seperti sekarang  ini,  era  keterbukaan  informasi publik  juga  sudah  dimulai.  Informasi menjadi  suatu  kebutuhan  yang  sangat dibutuhkan  oleh  masyarakat  termasuk  di bidang  pelayanan  publik.  Di  era  ini berarti  masyarakat  memilik  hak  atas kebebasan informasi.
Pelayanan publik merupakan layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi  kebutuhan  hak  sipil  setiap warga  negara  atas  barang  dan  jasa  yang diadakan  oleh  penyelenggara  layanan publik.  Pelayanan  publik  ini  pada dasarnya  lebih  memperhatikan  tuntutan kebutuhan masyarakat.[1] Pengertian informasi publik diutarakan oleh
beberapa  ahli  yaitu  menurut  Suryanto (dalam  Ade  Suhendar)[2]    informasi publik  mengandung  pengertian  data berupa  catatan  historis  yang  dicatat  dan diarsipkan  tanpa  maksud  dan  segera diambil  kembali  untuk  pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam  konteks  yang  lebih  berarti  dan berguna  yang  dikomunikasikan  kepada
penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan [2].
Negara  merupakan  pihak  awal dan utama  serta memilik tanggung  jawab dalam  upaya  pemenuhan  hak-hak  atas warga  Indonesia.  Demikian  juga  dengan proses  reformasi  dalam  sektor  pelayanan publik,  negaralah  yang  harus  mengambil peran dominan [3].
Kebebasan  informasi  merupakan hak  asasi  yang  fundamental.  Sejak  tahun 1946  Majelis  Umum  PBB  mengadopsi resolusi  59  (1)  yang  menyatakan  bahwa “kebebasan  informasi  adalah  hak  asasi fundamental  dan  merupakan  tanda  dari seluruh  kebebasan  yang  akan  menjadi titik perhatian PBB ” [4].
Tahun 2008, Indonesia merancang Undang-Undang  No.14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Undang-Undang  ini  mulai  berlaku  dua tahun  setelah  diundangkan.  Indonesia menjadi  bagian  dari  90  negara  yang sudah  mempunyai  regulasi  mengenai Infomasi  Publik  melalui  Undang  – undang  nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Badan  atau  instansi  publik  mulai mengimplementasikan  Undang-Undang No.14  Tahun  2008  dengan  membuat kebijakan keterbukaan informasi. Implementasi  merupakan  serangkaian
tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh berbagai  aktor  dengan  sarana-sarana pendukung  berdasarkan  aturan-aturan yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan [5].
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi (PPID) seperti yang disebutkan di atas adalah sebagai pejabat yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi pengelolaan  dan  pelayanan  informasi publik  dilingkungan  Badan  Publik  yang mempunyai  tugas  merencanakan  dan mengorganisasikan,
melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan  di  lingkungan badan  publik,sesuai  dengan  amanat Undang-Undang  No.14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menindaklanjuti implementasi Kebijakan  Keterbukaan  Infomrasi  Publik ini, Kementerian Agama Kota Palembang merupakan  badan  publik  yang  sudah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dan juga sudah membentuk  Pejabat  Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan pelayanan. Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi Kementerian Agama dibentuk berdasarkan  pada  Keputusan  Menteri Agama  (KMA)  Nomor  200  Tahun  2012 tentang  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi (PPID) Kementerian
Agama.  Sebagai  badan  publik  yang mewujudkan  penyelenggaraan  bertugas dibidang  keagamaan  sudah  sepatutnya penyelenggaraan  harus  yang  transparan dan efektif.
Sejak dibentuknya Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama, maka
Kantor Kementerian Agama Kota Palembang  sudah  mulai  menjalankan kebijakan mengenai Keterbukaan Informasi  Publik.  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) Kantor Kementerian Agama Kota Palembang menjalankan kebijakan Keterbukaan Informasi dengan menetapkan  standar  layanan  informasi  di lingkungan  Kantor  Kementerian  Agama Kota
Palembang dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan  menyediakan  sarana.,  prasarana,
fasilitas berupa desk layanan informasi,fasilitas pendukung seperti layanan  akses  internet  gratis,  petugas pelaksana  layanan  informasi,  instrument transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.
Sejak  diberlakukanya  Undang- Undang  No.14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  bukan berarti  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Palembang melaksanakannya dengan mudah.  Masih  banyak  tantangan  dan permasalahan  yang  dihadapai  terkait pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ini.
Keterbukaan  Informasi  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang masih  harus  diberikan  secara  offline melalui  layanan  Desk  Informasi  Publik dengan mengikuti alur pemohonan informasi  publik  yang  telah  disediakan terlebih  dahulu.  Belum  adanya website pribadi milik Kantor Kementerian Agama Kota  Palembang  yang  belum  dapat diakses  dikarenakan  masih  dalam  tahap pengerjaan  juga  menjadi  salah  satu permasahalan yang dapat juga diteliti.
Dari  banyaknya  informasi  publik yang  disediakan  di  Kantor  Kementerian
Agama Kota Palembang, dalam penelitian ini penulis memberikan batasan  dalam  penelitian  dan  lebih berfokus  meneliti  kebijakan  keterbukaan informasi  publik  pada  informasi  publik yang  wajib  tersedia  setiap  saat  yaitu, informasi  mengenai  kegiatan  ibadah  haji dan umrah yang ada di kantor kementerian  Agama  Kota  Palembang, fokus penelitian peneliti juga dimulai dari tahun 2021-2022.
Haji dan Umrah merupakan pelayanan  yang  paling  banyak  dilakukan oleh  masyrakat,  karena  pelayanan  Haji dan Umrah wajib dilakukan di Kementerian  Agama  Kota  Palembang. Dengan  banyaknya  masyarakat  yang melakukan  pelayanan  ibadah  Haji  dan Umrah, maka pelayanan informasi publik mengenai Haji dan Umrah di Kementerian  Agama  Kota  Palembang juga pasti dibutuhkan oleh masyarakat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi  Haji  dan  Umrah  di  Kantor
Kementerian  Agama  Kota  Palembang Tahun  2021-2022,  dan  juga  untuk mengetahui  apa  saja  faktor  penghambat dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi Haji dan Umrah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Implementasi  berasal  dari  bahasa Inggris  yaitu to  implement yang  berarti mengimplementasikan,  menerapkan  atau melaksanakan.  Implementasi  menurut Abdul Wahab (dalam Arifin
Tahir,2011:87), mengatakan bahwa:
“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya dalam  bentuk  Undang-Undang,  namun dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah atau  keputusan  eksekutif  yang  penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.” [6] .
Pengertian  implementasi  di  atas, dapat  dikatakan  bahwa  implementasi merupakan  proses  dalam  melaksanakan ide,  proses  atau  sebuah  aktivitas  baru dengan harapan penerima dapat menerima  dan  melakukan  penyesuaian dalam  tubuh  birokrasi  demi  terwujudnya suatu  tujuan  yang  bisa  tercapai  dengan jejaring  pelaksana  yang  bisa  dipercaya. [6].
Implementor  yang memahami tugas  pokok  dan  fungsinya  kemungkinan besar akan mampu melaksanakan tugasnya  sesuai  tugas  yang  diberikan kepadanya, dan implementor yang melaksanakan  keberhasilan  implementasi [7].
Menjalankan suatu kebijakan implementor harus mempunyai
komunikasi yang baik. Keefektifan komunikasi  bisa  membuat  penerima komunikasi  dapat  memahami  apa  yang sedang  dibicarakan  oleh  implementor. Komunikasi  yang  baik  juga  dapat  dilihat dari  ketercapaian  tujuan  dari  kebijakan [8].
Menurut  Anderson  (dalam  Dr. Arifin  Tahir  2011:40)  [6]  kebijakan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang  pelaku  atau  sejumlah  pelaku untuk  memecahkan  suatu  permasalahan [6].
Secara  umum,  istilah  kebijakan publik  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu public policy . Banyak yang
menerjemahkan  policy  sebagai  kebijakan dan  kebijaksanaan.  Sehingga public
policy diartikan sebagai kebijakan publik.
Banyak ahli yang telah
mendefinisikannya [9].
Menurut  Thomas  R.  Dye  (dalam
Sahya  Anggara,2014:35)    kebijakan publik  merupakan  sebuah  tindakan  dari pemerintah, baik tindakan untuk melakukan  atau  tidak  kebijakan  tersebut. Ketika  kebijakan  tersebut  dilakukan pemerintah juga harus mengetahui alasan dan  manfaat  untuk  masyarakat  yang harus  dipertimbangkan  untuk  dilakukan [9].
Sedangkan  menurut  James  E. Anderson) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah
kebijakan  yang  dibuat  dan  dirumuskan oleh  pejabat  pemerintah,  sehingga  dapat dijadikan  sebagai  arah  untuk  mengatasi masalah yang ada di masyarakat [9].
Menurut  Nugroho[10]  kebijakan publik ialah sebagai “manajemen pencapai  tujuan  nasional”.  Jadi  untuk sementara maka dapat dikatakan, kebijakan  publik  mudah  untuk  dipahami, karena  maknanya  adalah  “hal-hal  yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.  Kebijakan publik  mudah dinilai
karena  nilainya  sudah  jelas  yakni  sejauh mana  kemajuan  pencapaian  tujuan  yang sudah  ditempuh.  Namun,  bukan  berarti kebijakan publik mudah dibuat, dilaksanakan,  dan  mudah  dikendalikan, karena  kebijakan  publik  menyangkut faktor politik [10]
Menurut  Hiro  Tugiman  [11], informasi  adalah  hasil  dari  pengolahan data  dalam  suatu  bentuk  yang  berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi  ini  menggambarkan  suatu kejadian  nyata  yang  dipergunakan  dalam pengambilan  keputusan.  Sumber  dari informasi merupakan data yang berbentuk  simbol,  huruf,  alfabet,  angka, suara  sinyal,  gambar-gambar  dan  lainnya [11].
Informasi  publik  mengandung pengertian  data  berupa  catatan  historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan  segera  diambil  kembali  untuk pengambilan  keputusan  atau  data  yang telah  diletakkan  dalam  konteks  yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan  kepada  penerima  untuk digunakan didalam pembuatan keputusan [2].
Penelitian ini menggunakan indikator  dari  Edward  George  III  yang dimana  bertujuan  untuk  mendapatkan gambaran implementasi kebijakan. Komunikasi  menjamin  bahwa  pelaksana yang  harus  mencapai  suatu  kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,  dengan  sumber  daya  sebagai unsur  kritis  lain  dalam  implementasi kebijakan.  Pentingnya  disposisi  untuk mengetahui sikap pelaksana  yang terlibat dalam  proses  implementasi.  Struktur birokrasi yang umum terjadi juga menjadi
variabel  yang  penting,  karena  birokrasi merupakan  salah  satu  badan  yang  secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan [12].
1. Komunikasi Komunikasi tersebut harus dinyatakan  dengan  jelas,  tepat,  dan konsisten.  Salah  satu  syarat  utama implementasi  berjalan  efektif  adalah mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan. Sebuah kebijakan dan intruksi
implementasi harus ditransmisikan kepada  personel-personel  yang  tepat sebelum dilaksankan Komunikasi
semacam  ini  harus  akurat  dan  harus dipahami oleh para pelaksana [13].
2. Sumber Daya
Sumber  daya  meliputi  staf  yang dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang  diperlukan  dan  informasi  yang cukup  relevan  tentang  bagaimana  cara mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya  juga  meliputi  fasilitas  sarana  dan prasarana termasuk  bangunan, tanah, dan persediaan yang berguna untuk memberikan pelayanan dari suatu kebijakan.
3. Disposisi Disposisi merupakan sikap pelaksana  kebijakan.  Kompeten  seorang pelaksana  dan  bagaimana  koordinasi
antar sesama pelaksana maupun koordinasi  dengan  pimpinan.  Apabila pelaksana  kebijakan  memiliki  disposisi yang  baik,  maka  pelaksana  kebijakan tersebut  dapat  menjalankan  kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun jika para implementor  atau  pelaksana  kebijakan memiliki  sikap  atau  perspektif  yang
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses  implementasi  kebijakan  juga menjadi tidak efektif.
4. Birokrasi Adanya standar operasional prosedur  (SOP)  dan  pembagian  tugas yang  merupakan  bagian  dari  birokrasi untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani, hal ini bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya ketimpangan  tugas  atau  ketidakjelasan tugas bagi pelaksana kebijakan. Selanjutnya kerangka pikir dalam penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  gambar sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: diolah Penulis, 2022

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatakan penelitian Kualitatif. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan  jenis  penelitian  Kualitatif.
Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan keterbukaan  informasi Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Palembang
Indikator Penelitian dari George Edward III
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi 4. Birokrasi
Terwujudnya Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kota Palembang Tahun 2021-2022
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  mengeksplorasi  dan  memahami makna  dari  sejumlah  individu  maupun sekelompok  orang  yang  asalnya  dari masalah sosial atau kemanusiaan [14].
Kantor  Kementerian  Agama  Kota Palembang  Jl.  Jenderal  Ahmad  Yani  14 Ulu,  Kecematan  Seberang  Ulu  I,  Kota Palembang.  Khususnya  dibagian  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID).  Dalam  penelitian  ini  teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan  menggunakan  teknik  wawancara, observasi dan kuesioner [14].
Analisis  data  dalam  penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan  sintesis  menyusun  ke  dalam pola,  memilih  mana  yang  penting  untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang  lain  [15]. Analisis  kualitatif  yang  digunakan  yaitu berupa  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peneliti akan membahas Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Haji dan  Umranipenh  di  Kantor  Kementerian
Agama  Kota  Palembang.  Peniliti  disini sudah melakukan penelitian serta pengumpulan  data  dilapangan,  baik  itu observasi  langsung  maupun  wawancara dengan  informan  untuk  mengetahui bagaimana
proses implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  publik di  Kantor  Kementerian  Agama  Kota Palembang    dan  juga  untuk  mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat
dalam pelakasanaan Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang. Dalam  penelitian  ini  peneliti  mencoba menganalisis proses implementsai
Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Haji dan  Umrah  di  Kementerian  Agama  Kota Palembang dengan menggunakan landasan  teori  berdasarkan  indikator implementasi  yang  dikemukakan  oleh G.Edward III [6].

## Indikator Komunikasi
Pada indikator ini berkaitan dengan komunikasi yang dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi Haji dan Umrah  di  Kementerian  Agama  Kota Palembang.  Dari  indikator  ini  peneliti menggunakan metode wawancara dengan memberikan  pertanyaan,  yaitu  sebelum menjalankan kebijakan keterbukaan informasi,  apakah  implementor  sudah memahami mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik. Bapak Riki Unika  Dongoran.  S.Si  selaku  kordinator Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor
Kementerian  Agama  Kota  Palembang menyatakan  dalam  wawancara  pada  hari Senin 30 Mei 2022 :
“Mengenai  apakah  saya  paham  tentang kebijakan  keterbukaan  informasi  publik, tentu  itu  sudah  pasti.  Karena  itu merupakan  tugas  pokok  dari  PPID,  dan juga  salah  satu  tugas  dari  Pejabat Pengelolah  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID) itu memahami keterbukaan Informasi Publik.” Hasil wawancara dengan implementor, pegawai Pengelolah
Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  di Kementerian  Agama  Kota  Palembang,
sudah mengerti dan mengetahui mengenai kebijakan keterbukaan Informas,  karena  sebagai  pelaksana kebijakan
tersebut mereka sudah
memahami  apa  maksud  dari  suatu
kebijakan yang dijalani itu.
Implementasi berjalan  dengan efektif maka implementor harus mengetahui  apa  yang  hendak  dilakukan
terlebih dahulu. Komunikasi semacam ini harus  akurat  dan  harus  dipahami  oleh para pelaksana kebijakan atau implementor. Sebelum menjalankan sebuah  kebijakan,  seorang  implementor harus memahami terlebih dahulu mengenai  sebuah  kebijakan  yang  akan diimplementasikan.
Peneliti juga memberikan
pertanyaan  mengenai  apakah  informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai informasi haji dan umrah sudah jelas  dan  sesuai  kepada  implementor Bapak oleh Bapak
Muhtadin,S.Pd.I,.M.Pd  selaku  staf  TU
Umum Pejabat Pengelolah Informasi dan
Dokumentasi  (PPID)  dalam  wawancara pada hari Selasa 7 Juni 2022:
“Kalau  menurut  saya,  informasi  yang diberikan  sudah  jelas  dan  sesuai  dengan kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat, sebagai  contoh  informasi  mengenai keberangkatan  haji  itu  sudah  termasuk kepentingan publik.”
Memperkuat hasil wawancara peneliti  juga  membuat  kuesioner  untuk mengetahui  respon  masyarakat  mengenai apakah  informasi  Haji  dan  Umrah  yang diberikan oleh Pejabat Pengelolah
Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID) sudah jelas.
Gambar  2.  Hasil  Kuesioner  Indikator Komunikasi
Sumber: diolah Penulis, 2022
Hasil google  form diatas  50%
masyarakat menjawab mengenai informasi Haji dan Umrah yang diberikan sudah  sangat  jelas,  dan  50%  lagi menyatakan  bahwasanya  informasi  Haji dan  Umrah  di  Kementerian  Agama  Kota Palembang  sudah  jelas.  Dari  hasil kuesioner  yang  telah  diperoleh  oleh peunlis,  maka  dapat  dilihat  bahwasanya informasi  yang  diberikan  oleh  pegawai Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang sudah jelas Komunikasi vertikal yang merupakan  komunikasi  antara  pegawai dengan  pegawai,  komunikasi  pegawai dengan  pimpinan  sudah  terjalin  dengan baik.  Dilihat  dari  komunikasi  yang dilakukan oleh pegawai kepada masyarakat  juga  sudah  berjalan  dengan baik.  Pegawai  juga  sudah  melakukan komunikasi  melalui  media  sosial  dan disediakan whatsapp khusus bagi masyarakat  yang  ingin  memperoleh layanan informasi.komunikasi yang dilakukan  oleh  pegawai  PPID  sudah berjalan  dengan  lancar.  Informasi  yang diberikan kepada masyarakat sudah jelas, dan  relevan.  Sejauh  ini  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang belum  adanya  sengketa  informasi.  Selain
Komunikasi secara langsung, via whatsapp,  dan  media  sosial,  pegawai PPID  juga  memberikan  komunikasi melalui  papan  pengumuman  yang  ada  di depan  pintu  masuk  Kantor  Kementerian Agama Kota Palembang.
Informasi  yang  diberikan  pun sudah  sesuai  dengan  kepentingan  publik. Hal  ini  dibuktikan  dari  pendapat  dari beberapa  masyarakat  yang  merupakan pengguna informasi di Kantor
Kementerian Agama Kota Palembang.
Dilihat dari seluruh hasil wawancara,  kuesioner  dan  pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat mengenai indikator komunikasi  dapat  ditarik  kesimpulan bahwasanya komunikasi kebijakan
keterbukaan informasi Haji dan Umrah di Kementerian  Agama  Kota  Palembang sudah  berjalan  dengan  baik,  sesuai dengan indikator dari Edward III terdapat aspek kejelasan. Kebijakan yang dilakukan oleh implementor dalam memberikan  informasi  haruslah  jelas, hal ini  akan  meminimalisir  kemungkinan terjadi  penyimpangan  informasi  yang tidak  diinginkan.  Penyampaian  informasi dari  implementor  Kebijakan.  Informasi yang diberikan sudah jelas, dan memadai, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat  sudah  dapat  diterima  oleh masyarakat.
Faktor  sumber  daya  mempunyai peranan  penting  dalam  implementasi kebijakan, karena bagaimanapun
ketentuan nya haruslah jelas dan konsisten.[6]  Meskipun  isi  kebijakan sudah  dikomunikasikan  secara  jelas,  dan konsisten,  jika  pelaksana  kebijakan  atau sumber daya memiliki keterbatasan untuk
mengimpleemntasikan  kebijakan,  maka implementasi dari sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.
Peneliti ingin mengetahui bagaimana  indikator  sumber  daya  dapat mempengaruhi  implementasi  kebijakan keterbukaan informasi di Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang. Dari  indikator  sumber  daya  ini  peneliti memberikan  pertanyaan,  apakah  jumlah pegawai  dalam  implementasi  kebijakan keterbukaan  informasi  publik  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang sudah memadai, kepada Bapak
Muhtadin,S.Pd.I,.M.Pd  selaku  staf  TU Umum PPID Kantor Kementerian Agama Kota  Palembang  pada  hari  selasa  7  Juni 2022:
“Menurut  saya  untuk  formasi  sekarang, untuk tiga orang itu cukup, namun masih tidak memadai, karena kami masih harus saling  bantu  membantu  tugas  masing- masing.”
Selanutnya peneliti memberikan pertanyaan mengenai sarana dan prasarana  kepada  implementor  kebijakan keterbukaan informasi Kementerian Agama Kota Palembang dalam wawancara Senin 30 Mei 2022:
“Sarana dan prasarana saya rasa sudah cukup,  namun  kalau  untuk  komputer  nya kami masih membutuhkan komputer yang spek  tinggi.  Ini  juga  termasuk  menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.
Peneliti  juga  membuat  kuesioner untuk  mengetahui  bagaimana  respon masyarakat  pengguna  informasi  Haji  dan Umrah  di  Kantor  Kementerian  Agama Kota Palembang mengenai apakah mereka puas dengan pelayanan Informasi

## yang  diberikan  oleh  Pegawai  Pengelolah
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Gambar  3.  Hasil  Kuesioner  Indikator

## Sumber Daya
Sumber : diolah Penulis, 2022
Hasil google  form diatas  dapat
dilihat bahwa 45,5% masyarakat menjawab  bahwa  pelayanan  informasi mengenai Haji dan Umrah yang diberikan sudah sangat memuaskan, 31,8% menjawab memuaskan, dan 22,7% menjawab  cukup  memuaskan,  maka dilihat dari data yang diperoleh masyarakat  sudah  merasa  puas  dengan informasi  yang  diberikan  oleh  Pejabat Pengelolah Informasi
dan Dokumentasi(PPID).
Hasil  wawancara,  kuesioner  dan pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti untuk  indikator  sumber  daya  dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi  Haji  dan  Umrah  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang dari  segi  implementor  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  sumber  daya  manusia sudah  cukup  memadai,  namun  masih kurang  maksimal.  Sumber  daya  manusia yang  minim  dan  sarana  prasarana  yang mulai  kurang  memadai  menyebabkan kurang maksimalnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi haji dan umrah  di  Kantor  Kementerian  Agama Kota Palembang. Sedangkan untuk pelayanan  kepada  masyarakat,  sumber daya  manusia  dan  sarana  prasarana  di
Kementerian  Agama  Kota  Palembang sudah  berjalan  dengan  baik.  Masyarakat merasa  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan oleh Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID).

## Indikator Disposisi
Disposisi  merupakan  watak,  sifat, dan  karakter  dari  pelaksana  kebijakan. Pada  indikator disposisi  ini peneliti  ingin mengetahui bagaimana sikap dan perilaku para  implementor  kebijakan  keterbukaan informasi  di  Kementerian  Agama  Kota Palembang.
Indikator disposisi, peneliti melakukan wawancara kepada implementor  yaitu  pegawai  Pengelolah Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dengan memberikan
pertanyaan,  bagaimana  kemampuan  atau kompetensi  yang  dimiliki  oleh  pegawai lain  dalam  melaksanakan  kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang kepada Bapak  Muhtadin,S.Pd.I,.M.Pd dalam wawancara pada hari selasa 7 Mei 2022:
“Menurut  saya,  dengan  formasi  kerja yang  sekarang.  Pegawai  PPID  disini mempunyai kemampuan di bidang masing.  Pegawai  PPID  juga  sudah kompeten  atau  ahli  dengan  tugas  yang dimiliki.”
Hasil  wawancara  peneliti  juga membuat  kuesioner  untuk  mengetahui respon  masyarakat  mengenai  apakah pegawai  PPID  sudah  berkompenten dalam menjalankan
Kebijakan
Keterbukaan Informasi Haji dan Umrah

## Gambar  4.  Hasil  Kuesioner  Indikator Disposisi
Sumber: diolah Penulis, 2022
Hasil google  form diatas,  45,5% dari masyarakat menjawab bahwa kemampuan  atau  kompetensi  pegawai PPID  sudah  baik  dalam  menjalankan Kebijakan  Keterbukaan  Informasi  Haji danUmrah, 31,8% menjawab sangat baik, dan  22,7%  menjawab  cukup  baik.  Dapat kita  lihat  bahwa  pegawai  Pengelolah Informasi dan Dokumentasi sudah berkompeten dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi Haji dan Umrah  di  Kementerian  Agama  Kota Palembang.  Dapat  disimpulkan  bahwa dari indikator disposisi pegawai
Pengelolah  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID) sudah berkompeten dalam memberikan  pelayanan  informasi  Haji dan  Umrah  di  Kantor  Kementerian Agama  Kota  Palembang.  Dari  seluruh hasil  penelitian  melalui  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  maka  dapat disimpulkan bahwa pada indikator disposisi,  untuk  implementor  dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi,  Pejabat  Pengelolah  Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat dikatakan sudah  baik.  Pemahaman  satu  sama  lain yang  dilakukan  oleh  sesama  pegawai PPID terlihat  sangat  baik,  Pegawai  PPID Kementerian  Agama  Kota  Palembang juga  sudah  berkompeten  dan  memiliki kemampuan untuk menjalankan
kebijakan  keterbukaan  informasi.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  hasil  kuesioner  yang diisi oleh masyarakat pengguna informasi Haji  dan  Umrah  di  Kementerian  Agama Kota Palembang. Respon yang cepat juga terlihat  dari  PPID  dalam  menanggapi permohonan  informasi.  Koordinasi  yang dilakukan oleh pegawai dengan pimpinan dan sesama antar pegawai sudah berjalan dengan  baik.  Namun  walaupun  dengan adanya  perbedaan  setiap  masing-masing antar pegawai, mereka tetap menjalankan kebijakan  dengan  baik.  Para  pelaksana kebijakan  atau  impelementor  kebijakan keterbukaan informasi di Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang tetap berkoordinasi dengan baik,  maupun secara  tatap  muka  langsung  bahkan berkoordinasi melalui via whatsapp.

## Indikator Birokrasi
Birokrasi  merupakan  bagian  yang sangat  penting  untuk  dipahami,  baik untuk implementor maupun untuk pengguna kebijakan. Pemahaman struktur birokrasi  harus  dipahami  oleh  yang bertugas  dalam  menjalankan  kebijakan. Struktur  birokrasi  terdiri  dari  bagian- bagian  organisasi,  alur  pelayanan,  dan juga hubungan baik dengan pimpinan.
Indikator  birokrasi  ini  peneliti memberikan pertanyaan mengenai
Apakah ada standar operasional prosedur dan  Bagaimana  Standar  Operasional Prosedur yang dijalankan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi  kepada  Bapak  Riki  Unika Dongoran,S.Si selaku Koordinator Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi  (PPID)  dalam  wawancara pada hari Senin 30 Mei 2022:
“Ya, ada. Standar Operasional Prosedur nya lengkap, sekaligus standar pelayanan nya  juga  ada.  Standar  Operasional dibuat, diketahui oleh pimpinan”
Peneliti  juga  membuat  kuesioner guna untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat mengenai alur pelayanan  yang  diberikan  oleh  PPID  di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang
Gambar  5.  Hasil  Kuesioner  Indikator Birokrasi
Sumber: diolah Penulis, 2022
Hasil google  form diatas  maka dapat  dilihat  bahwa  40,9%  merasa  alur pelayanan  sangat  mudah  dan  mudah dilakukan,  sedangkan  13,6%  masyarakat merasa  bahwa  alur  pelayanan  informasi cukup mudah untuk dilakukan, maka dari itu  dapat  dilihat  bahwasaya  banyak masyarakat  yang  merasa  alur  pelayanan informasi Haji dan Umrah di Kementerian  Agama  Kota  Palembang mudah  untuk  dilakukan  dan  tidak berbelit-belit.
Peneliti juga memberikan
pertanyaan  mengenai  struktur  organisasi kepada  implementor  kebijakan  Bapak Riki Unika Dongoran,S.Si:
“Tentu saja ada, struktur organisasi juga berguna  untuk  mengatur  rincian  tugas masing-masing  pegawai  PPID.  Untuk pembagian tugasnya sudah cukup jelas”
Peneliti  juga  memberikan  pertanyaan mengenai apakah dukungan dari pimpinan berpengaruh dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi kepada Bapak Muhtadin,S.Pd.I.,M.Pd  selaku  staf  TU Umum PPID dalam wawancara pada hari Selasa 7 Juni 2022:
“Ya,  menurut  saya  hal  ini  berpengaruh besar.  Karena  kalau  ada  support  dari pimpinan membuat kami semakin semangat  dalam  melakukan  pekerjaan. Kami  sebagai  pegawai  yang  dibawah pimpinan  merasa  senang  kalau  ada support dan reward dari pimpinan.”
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  peneliti,  dilihat  dari  hasil wawancara kepada  informan  yang terkait mengenai  indikator  birokrasi  dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi  publik  dapat  disimpulkan bahwa sudah  berjalan dengan baik. PPID Kementerian  Agama  Kota  Palembang sudah  memiliki  Standar  Operasional Prosedur  yang  sudah  jelas  dimana  dalam SOP  tersebut  sudah  mengatur  bagaimana sikap  dan  tindak  lanjut  yang  harus diambil  oleh  pelaksana  kebijakan.  Alur pelayanan  yang  diberikan  juga  tidak berbelit-belit,  hal  ini  juga  diperkuat  dari hasil kuesioner oleh masyarakat pengguna  informasi  haji  dan  umrah  di Kementerian  Agama  Kota  Palembang. Hubungan antara pimpinan dengan pegawai  Pejabat  Pengelolah  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID)  juga  berjalan dengan baik.
Faktor  Penghambat  dalam  Pelayanan Informasi Haji dan Umrah
Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Kantor
Kementerian  Agama  Kota  Palembang ditemui  adanya faktor  penghambat. Faktor  penghambat  dalam  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi  Dilihat dari  hasil  wawancara  peneliti  mengenai implementasi  kebijakan  kepada  para implementor, peneliti menyimpulkan bahwa  faktor  penghambat  berasal  dari sumber daya dan sarana prasarana .
Kuantiti  Sumber  Daya  Manusia  yang Terbatas
Peneliti  memberikan  pertanyaan mengenai  apa  saja  faktor  penghambat dalam menjalankan kebijakan
keterbukaan  informasi  Haji  dan  Umrah kepada  Bapak  Muhtadin,S.Pd.I,.M.Pd selaku  staf  TU  Umum  di  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang dalam wawancara pada 7 Juni 2022 :
“Faktor  penghambat  itu  dari  sumber daya,  dengan  kurangnya  sumber  daya manusia  di  pelayanan  maka  akan menghambat proses pelayanan informasi. Karena terkadang kami ada kegiatan lain diluar,  proses  pelayanan  informasi  jadi terhambat  dan  tidak  ada  yang  bisa mengcover oleh staf lain.”
Indikator Sumber daya
merupakan  indikator  yang  penting  dalam menjalankan  kebijakan.  Sumber  daya yang  baik  berarti  dapat  menciptakan pelaksanaan kebijakan yang baik pula.
George Edward mengatakan sumber  daya  yang  tidak  cukup  akan berarti bahwa Undang-Undang tidak akan diberlakukan,  pelayanan  tidak  akan diberikan,  dan  peraturan-peraturan  yang layak  tidak  akan  dikembangkan,  oleh karena  itu  indikator  dapat  disimpulkan
menjadi faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi  di  Kementerian  Agama  Kota Palembang. Sumber daya yang baik dapat menciptakan pelaksanaan yang baik pula, namun  jika  sumber  daya  yang  baik tersebut  hanya  sedikit  maka  dapat menyebabkan  suatu  permasalahan  dalam implementasi kebijakan.

## Saranan  dan  Prasarana  yang  Kurang Memadai
Peneliti  memberikan  pertanyaan kepada  Bapak  Riki  Unika  Dongoran,S.Si selaku koordinator PPID mengenai faktor hambatan  dalam  menjalankan  kebijakan keterbukaan  informasi  haji  dan  umrah, dalam wawancara pada hari Senin 30 Mei 2022:
“Menurut  saya,  faktor  penghambat  itu dari  sarana  dan  prasarana,.    Komputer dan  alat  scan  disini  masih  banyak menggunakan  yang  lama,  jadi  kalau banyak  yang  mau  minta  data  agak  sulit diatasi.  Tapi  kalau  misal  satu  atau  dua orang  kami  masih  bisa  mengatasi  dan memberikan layanan.”
Hasil  wawancara  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwasanya  sarana dan  prasarana  yang  kurang  memadai dapat menjadi hambatan dalam
memberikan pelayanan informasi haji dan umrah  di  Kementerian  Agama  Kota
Palembang.  Dalam  melaksanakan  suatu kebijakan dibutuhkan sarana dan prasarana yang kondisinya dalam keadaan  baik,  karena  jika  kondisi  sarana dan  prasarana  seperti  komputer  yang mulai lambat akan menyebabkan implementasi  kebijakan  yang  sudah  baik menjadi tidak maksimal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil penelitian yang telah peniliti lakukan  tentang  Implementasi  Kebijakan
Keterbukaan Informasi di Kantor Kementerian  Agama  Kota  Palembang sudah  cukup  baik,  namun  masih  belum maksimal  hal  ini  diperkuat  dari  indikator kebijakan sebagai berikut:
1. Komunikasi  yang  terjadi  yaitu  sudah dijalankan  dengan  baik.    Masyarakat pengguna  informasi  Haji  dan  Umrah sudah merasa cukup dengan informasi yang  diberikan.  Komunikasi  yang terjadi  yaitu  sudah  dijalankan  dengan baik.    Komunikasi  yang  terjadi  yaitu komunikasi  vertikal  dan  horizontal sudah dijalankan dengan baik. Komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang terjalin antara pimpinan dan pegawai sudah berjalan dengan lancar, sedangkan komunikasi horizontal yang terjadi antara implementor  atau  pegawai  Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan pengguna  informasi  sudah  cukup
baik.  Informasi  yang  diberikan  oleh implementor  sudah  memadai,  dan sesuai  dengan  kepentingan  publik. sosialisasi  yang  dilakukan  melalui media sosial, dan papan pengumuman juga  diterima  dengan  baik  oleh masyarakat.
2. Sumber Daya manusia yang menjalankan  kebijakan  keterbukaan informasi  di  Kementerian  Agama sudah  menjalankan  kebijakan  dengan
baik,  masyarakat  sudah  merasa  puas dengan  pelayanan  yang  diberikan oleh  implementor  kebijakan.  Namun dikarenakan sumber daya yang terbatas    sehingga  masih  adanya tumpang  tindih  dalam  menjalankan tugas pokok dan fungsi
3. Disposisi,  dari  indikator  disposisi pegawai  yang  mengimplementasikan kebijakan Keterbukaan Informasi dapat dikatakan baik. Pegawai Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi (PPID) sudah berkompenten dan memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan kebijakan.
4. Birokrasi, dilihat dari indikator birokrasi dalam menjalankan kebijakan  sudah  terdapat  standar operasional  yang  mengatur  pegawai. Pembagian tugas juga sudah dilakukan  dengan  baik.  Dukungan yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai  juga  sangat  berpengaruh untuk pegawai
5. Faktor Penghambat yang terjadi, yaitu sumber  daya  manusia  yang  terbatas dan  sarana  prasarana  yang  kurang memadai.

## Saran
Saran dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi Haji dan Umrah di kementerian  Agama  Kota  Palembang yang telah peneliti uraikan adalah sebagai berikut :
1. Pengoptimalan  sumber  daya  manusia yang  harus  dilakukan,  Kementerian Agama Kota Palembang harus menambah pegawai Pejabat
Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menghindari  adanya  tumpang  tindih tugas pokok dan fungsi.
2. Pengoptimal  sarana  dan  prasarana.
Untuk  mengatasi  faktor  penghambat dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi, Pihak Kementerian Agama Kota Palembang harus segera mengupgrade sarana dan prasarana  seperti  komputer,  mesin scan yang ada di Kementerian Agama Kota Palembang.
3. Memanfaatkan  teknologi  informasi. Selain  sosialisasi  yang  dilakukan melalui Instagram dan Facebook dibutuhkan website untuk memberikan informasi. Dalam menjalankan  kebijakan  keterbukaan informasi,  Kementerian  Agama  Kota Palembang  terutama  di  bagian  PPID harus
segera menyelesaikan pembuatan website pribadi  milik Kantor  Kementerian  Agama  Kota Palembang.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Rahmatiah, A. P. Rani, dan N. I.
Rifai, “Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan  Kabupaten  Takalar,” J. Publisitas , vol. 8, no. 2, hal. 56– 64, 2022, doi: 10.37858/publisitas.v8i2.126. [2] A. Suhendar, “Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good  Governance  (Implementasi
Undang  Undang  Nomor  14  Tahun 2008),” J.  Wacana  Kinerja  Kaji. Prakt. Kinerja dan Adm. Pelayanan Publik , vol. 13, no. 2, hal. 243–251,
2020.
[3] M.  Muhaimin,  “PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (Reinforcing Public Service Provision by Public
Information  Dispute  Settlement) Muhaimin,” J.  Ilm.  Kebijak.  Huk. , vol. 12, no. 2, hal. 213, 2018.
[4] N.  Febriananingsih,  “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan  Yang  Baik,” J. Rechts  Vinding  Media  Pembin. Huk.  Nas. ,  vol.  1,  no.  1,  hal.  135,
2012, doi: 10.33331/rechtsvinding.v1i1.110. [5] N. Kencana, “Implementasi
kebijakan  pengelolaan  sampah  di kabupaten  ogan  komering  ulu,” J. Pemerintah.  Dan  Polit. ,  vol.  2,  no.
1, hal. 17–22, 2016.
[6] A.  Tahir, Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah . Jakarta: PT.GRAFIKA UTAMA JAKARTA, 2011. [7] T.  Austin,  “Implementasi  Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan  Di  Kecamatan  Muara Lakitan  Kabupaten  Musi  Rawas,”
J. Soc. Sci. Polit. , vol. 6, no. 2, hal. 57–70,  2020,  [Daring].  Tersedia pada: http://ejurnal.stisipolcandradimuka. ac.id/index.php/JurnalPublisitas/arti cle/view/33
[8] M.  R.  Hamandia,  “Kemampuan Komunikasi  Interpersonal  Dosen Dalam  Meningkatkan  Kemandirian Belajar  Mahasiswa,” J.  Publisitas , vol.  6,  no.  2,  hal.  113–123,  2020, [Daring].
Tersedia pada: http://ejurnal.stisipolcandradimuka. ac.id/index.php/JurnalPublisitas/arti cle/download/30/13
[9] S.  Anggara, Kebijakan  Publik . Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
[10]  N. Riant, Kebijakan  Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:  PT  Gramedia
Jakarta, 2003.
[11]  I.  dan  A.  A.  Amal, Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Naisonal . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
[12]  Isabella,  “Implementasi  Kebijakan Sertifikasi  Guru  Pada  Sekolah,” J. Pemerintah.  Dan  Polit. ,  vol.  1,  no.
1, hal. 1289–1298, 2016.
[13]  C.  Situmorang, Kebijakan  Publik : Teori  Analisis,  Implementasi,  dan Evaluasi  Kebijakan .  Depok:  CV
Khalifah Mediatama, 2016.
[14]  Creswell  W  Jhon, Pendekatan metode  kualitatif,  kuantitatif  dan campuran. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2016.
[15]  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif . Bandung: Penerbit Asia,
2015.