url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENDUKUNG PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH
Soni Gunawan Somali 1 , Slamet Parsono 2 , Dudi Yudhakusuma 3 1,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana
2 Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom
1 Sogunsomali66@yahoo.co.id
2 slamparsono@gmail.com
3 dudi.yudha@yahoo.com

## Abstract
The school committee is an independent institution that is formed and plays a role in improving the  quality  of  services  by  providing  consideration,  direction  and  support  for  personnel, facilities and infrastructure, as well as education supervision at the education/school unit level. The purpose of the establishment of the school committee is to accommodate the participation of  stakeholders/parents/community  to  participate  in  school  management  operations  in accordance  with  their  roles  and  functions,  with  regard  to  planning,  implementing  and evaluating school programs in a proportional manner, so that school committees can improve transparent education management. and accountable. The purpose of establishing the school committee is also intended to have a school community organization that has commitment and loyalty and cares about improving the quality of schools. The successful implementation of education is not only the responsibility of the central government, but also local governments (provinces,  districts  and  cities),  schools,  parents,  and  the  community  or  education stakeholders. The existence of school committees in education/school units will work effectively if there is an understanding of school committee administrators and school principals on the duties and roles of school committees as well as active participation of school committees in implementing school activity programs.
Keywords: role, school committee, education management

## Abstrak
Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan/sekolah.    Tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi partisipasi para stakeholder/orang tua siswa/masyarakat agar turut serta dalam operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara  proposional,  sehingga  komite  sekolah  dapat  meningkatkan  pengelolaan  pendidikan yang transparan dan akuntabel.Tujuan dibentuknya komite sekolah dimaksudkan pula agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli  terhadap  peningkatan  kualitas  sekolah.  Keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan  tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat,  melainkan  juga  pemerintah  daerah (propinsi, kabupaten dan kota), pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Keberadaan komite sekolah pada satuan pendidikan/sekolah akan berjalan efektif bila ada pemahaman pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terhadap tugas dan peran komite  sekolah  serta  peran  serta  aktif  komite  sekolah  dalam  penyelenggaraan  program kegiatan sekolah.
Kata kunci: Maksimum  5  kata  kunci  dipisahkan  dengan  tanda  koma.  [Font  Times  New Roman 11 spasi tunggal, dan cetak miring]
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti

## PENDAHULUAN
Undang undang Dasar 1945 alinea ke- 4 telah  telah  mengamanatkan  bahwa  tujuan negara antara lain adalah untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Sejalan dengan hal tersebut,
pemerintah berkomitmen  untuk  meningkatkan  kualitas maupun  kuantitas  pendidikan,terutama pendidikan dasar. Hal ini sangat vital, karena setelah  melewati  berbagai  macam  krisis multidimensional  nasib  bangsa  Indonesia terutama  kaum  miskin  tidak  semakin terpuruk.
Untuk kepentingan tersebut, pemerintah telah  melincurkan  berbagai  program  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  seperti dukungan  beasiswa,  bantuan  Operasional Sekolah (BOS), dan Kartu Indonesia Pintar. Namun  kebijakan  dari  pemerintah  pusat masih dirasakan kurang tepat sasaran karena ketidaksesuaian  antara  kebijakan  dari pemerintah  pusat  dan  kebutuhan  masing- masing daerah.
Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan kedaan sosial ekonomi  yang  berbeda.    Dengan  kondisi yang  seperti  itu,  masalah-masalah  yang berkaitan  dengan  pendidikan  muncul  dan mendorong pemerintah untuk lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
pendidikan,  terutama  pendidikan  dasar. Berbagai  program  yang  telah  dilaksanakan tentunya  memberikan  harapan  yang  besar terhadap  kelangsungan  dan  peningkatan kualitas  maupun  kuantitas  pendidikan  di tanah air.
Pemerintah  pusat  selaku  pemangku kebijakan  berusaha  memberikan  yang terbaik  bagi  pendidikan  anak  negeri  di seluruh  nusantara.  Akan  tetapi,  pendidikan yang  dikelola  secara  sentralistik  dianggap terlalu kaku. Hal ini disebabkan karena dari aspek  karakter  ,  geografis,  sosial  dan ekonomi  masyarakat  Indonesia  yang berbeda  beda.  Kebijakan  dari  pemerintah pusat  mungkin  cocok  diterapkan  di  suatu daerah, tetapi belum tentu cocok bagi daerah lainya  karena  masyarakat  Indonesia  yang berbeda.
Dengan  kondisi  seperti  itu,  program program yang dicanangkan pemerintah pada akhirnya tidak banyak memberikan dampak positif bagi bagi pendidikan, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan menurun. Dapat disinyalir bahwa menurunnya kualitas pendidikan
dikarenakan  ada  sesuatu  yang  salah  pada pengelolaan  atau  manajemen  pendidikan. Kondisi  ini  menjadi  salah  satu  penyebab dikeluarkannya Permendikbud no 75 Tahun 2016  tentang  Komite  Sekolah.  Salah  satu tujuannya  untuk  meluruskan  eksistensi komite sekolah.
Ada dua alasan pentingnya meluruskan keberadaan  komite  sekolah.  Pertama  agar masyarakat  memiliki  wadah  untuk  ikut berkontribusi  guna  meningkatkan  mutu pendidikan.Selain  itu,  permendikbud  ini dapat  menjadi  payung  hukum  bagi  Komite Sekolah.  Selain sebagai lembaga pengawas, Komite  Sekolah  juga  berfungsi  menjadi pengontrol  penyelenggaraan  pendidikan yang  dilakukan  oleh  masing-masing sekolah.
Dalam permendikbud No 75 tahun 2016 tentang  Komite  Sekolah  dijelaskan,  komite sekolah  berperan  sebagai  lembaga  pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan. Serta berperan sebagai pendukung baik yang berwujud  finansial,  pemikiran  maupun tenaga  dalam  penyelenggaraan  pendidikan. Komite  sekolah  juga  berperan  sebagai pengontrol  transparansi  penyelenggaraan anggaran pendidikan dan bertindak sebagai mediator  antara  pemerintah  dengan  orang tua siswa serta masyarakat.
Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75  Tahun  2016  tentang  Komite  Sekolah guna meningkatkan mutu layanan pendidikan,  revitalisasi  tugas  komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong.
Peraturan  ini  menyebutkan  bahwa komite  sekolah  adalah  lembaga  mandiri yang  beranggotakan  orangtua/wali  peserta didik,  komunitas  sekolah,  serta  tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.  Komite sekolah  berfungsi  dalam  peningkatan  mutu pelayanan  pendidikan  serta  menjalankan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
fungsinya secara gotong royong,
demokratis,  mandiri,  professional,  dan akuntabel.
Tugas komite sekolah adalah:
1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan pendidikan terkait:
a. kebijakan dan program sekolah;
b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan
Anggaran Sekolah
(RAPBS/RKAS);
c. kriteria kinerja sekolah;
d. kriteria  fasilitas  pendidikan  di sekolah; dan
e. kriteria  kerjasama  Sekolah  dengan pihak lain.
2. Menggalang  dana  dan  sumber  daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan  lainnya  melalui  upaya kreatif dan inovatif;
3. Mengawasi  pelayanan  pendidikan  di Sekolah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menindaklanjuti  keluhan,  saran,  kritik, dan  aspirasi  dari  peserta  didik, orangtua/wali,  dan  masyarakat  serta hasil  pengamatan  Komite  Sekolah  atas kinerja sekolah.
Komite  sekolah  dapat  melakukan penggalangan  dana  berbentuk  bantuan dan/atau  sumbangan,  bukan  pungutan  dan sumber  daya  pendidikan  lainnya  untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana  dan  sumber  daya  pendidikan  lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
1. Perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan  merek  dagang,  logo, semboyan  dan/atau  warna  yang  dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;
2. Perusahaan minuman beralkohol dan/atau  lembaga  yang  menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna  yang  dapat  diasosiasikan  sebagai
ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau
3. Partai politik.
Pembentukan  Komite  Sekolah  dapat menumbuhkan  rasa  memiliki  masyarakat terhadap  sekolah.  Masyarakat  akhirnya berpartisipasi dalam
pengembangan sekolah.  Di  sisi  lain,  sekolah  juga  dapat mengurangi  ketergantungannya  terhadap pemerintah  yang  banyak  mengintervensi proses  pembelajaran  di  sekolah.  Komite
Sekolah merupakan upaya dalam memberikan dukungan dan peran
masyarakat  terhadap  peningkatan  mutu layanan pendidikan di sekolah.
Pembentukan  komite  sekolah  tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersama- sama  sekolah  mengusahakan  tercapainya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan  pendidikan  secara  demokratis dan  akuntabel  dalam  rangka  tujuan pendidikan nasional.  Bentuk dukungan dari masyarakat  meliputi  bantuan  pendidikan bisa berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar  peserta  didik  atau  orangtua/walinya bahkan  dari  alumni  sekalipun  juga diperbolehkan  untuk  menyumbang  serta berpartisipasi  dalam  Peningkatan  Mutu Layanan Pendidikan.
Secara  umum,  masalah  kegiatan  belajar mengajar  di  sekolah  yang  menyebabkan peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah belum berjalan secara maksimal diantaranya adalah :
1. Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih rendah.
2. Penggunaan  sumber  daya  yang  tidak optimal  dan  rendahnya  anggaran pendidikan  yang  disediakan  oleh pemerintah.
3. Masih  rendahnya  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan.
4. Sekolah  tidak  mampu  mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya. Masalah  kegiatan  belajar  mengajar  di sekolah  yang  menyebabkan  peningkatan
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
mutu pendidikan di sekolah belum berjalan secara  maksimal  tidak  akan  dapat diselesaikan  hanya  oleh  sekolah.  Untuk melaksanakan  seluruh  program  sekolah, pihak sekolah perlu melibatkan/mengundang  berbagai  pihak yaitu orang tua siswa, masyarakat, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pendidikan. Partisipasi peningkatan mutu pendidikan ini perlu  dikelola  dan  dikoordinasikan  dengan baik melalui wadah Komite Sekolah.
Peran serta masyarakat dalam pendidikan  dikemukakan  dalam  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa masyarakat  dalam  dewan  pendidikan  dan komite sekolah berperan sebagai berikut  :
1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu  pelayanan  pendidikan  yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi  program  pendidikan  melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan  pendidikan  sebagai  lembaga mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam peningkatan  mutu  pendidikan  dengan memberikan masukan, dukungan tenaga,  sarana  dan  prasarana  serta pengawasan  pendidikan  di  tingkat nasional,  propinsi,  dan  kabupaten/kota yang  tidak  mempunyai  hubungan hirarkis.
3. Komite  sekolah  sebagai  lembaga mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam peningkatan  mutu  pelayanan  dan memberikan  pertimbangan,  arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta  pengawasan  pendidikan  pada tingkat satuan pendidikan.
Dalam  rangka  wujud  dari  konsekuensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  pendidikan  pada  tingkat satuan pendidikan, maka dibentuklah wadah untuk  menampung  dan  menyalurkannya yang diberi nama Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan aktualisasi dari kepedulian  orang  tua/wali  murid  terhadap dunia  pendidikan  dan  penyelenggaraan sekolah.
Komite  sekolah  merupakan  lembaga nonprofit yang berusaha untuk
memperjuangkan  aspirasi  dan  kebutuhan dari  orang  tua  siswa  maupun  sekolah  agar mampu  terlibat  secara  aktif  dalam pengambilan  keputusan,  khususnya  yang berhubungan dengan persoalan sekolah.

## METODE
Metode    yang    dilakukan    pada    program Pengabdian   pada   Masyarakat   ini   adalah seperti berikut:

## Analisa Situasi
Analisa  situasi  diperlukan  dengan tujuan  mengetahui  kondisi  masyarakat SMPN 28 Bandung dan permasalahan   yang terjadi  di    lokasi  Pengabdian  kepada Masyarakat.  Dengan    mengetahui    situasi yang    ada,  maka      dapat      diambil      suatu langkah  penyelesaian    yang    tepat    untuk masalah yang  dihadapi  oleh  objek  PkM. Selain itu  juga  dengan  mengetahui  situasi di lokasi,  maka  pembagian  tugas  antara pelaksana  dan  peserta  PkM  dapat  diatur dengan baik.

## Pelatihan
Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan  keahlian  dari  SMPN  28 Bandung dalam mengelola Komite Sekolah. Pada  pelatihan    ini,  penulis  menekankan pada proses praktek  secara  luring.  Alasan diambil  metode  ini  adalah  agar  orangtua siswa dan guru serta semua anggota Komite Sekolah  yang  diberikan  pelatihan  langsung mendapatkan  pendampingan  apabila  ada hal-hal  yang  kurang  atau  sulit  dimengerti. Selain    itu    juga    tujuan    dari  pelaksanaan program  Pengabdian  kepada    Masyarakat ini    dapat    tercapai  sesuai  dengan  harapan penulis.

## Pendampingan
Pendampingan  dilakukan  setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
Pendampingan    ini    dimaksudkan  untuk menyelesaikan  permasalahan  teknis  yang bersifat  sederhana,  sesuai    dengan  masalah yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Proses pendampingan  akan  berjalan  apabila    ada keluhan/permasalahan    dari  masyarakat. Proses  pendampingan  sendiri    dapat
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
dilakukan    secara    luring  maupun  secara daring  tergantung  dari  besar  kecilnya masalah yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tergantung pada mutu pendidikan.    Pemerintah  telah  melakukan banyak upaya dalam meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia,  antara  lain  melalui pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum,  pengembangan  sistem  evaluasi, perbaikan sarana pendidikan,
pengembangan  dan  pengadaan  materi  ajar, serta  pelatihan  bagi  guru  dan  tenaga kependidikan lainnya, namun upaya tersebut belum  cukup  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan di Indonesia.
Terdapat  faKtor  penghambat  bagi tercapainya  tujuan  peningkatan  kualitas pendidikan.    Adapun  faktor  pendukung pendukung peningkatan kualitas pendidikan oleh komite sekolah pada satuan pendidikan diantaranya adalah: adanya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu satuan pendidikan/sekolah, dukungan dana, ide,  tenaga  dan  fasilitas  yang  memadai, terjalinnya komunikasi yang baik, koordinasi  yang  baik,  latar  belakang pendidikan  anggota  komite  sekolah,  dan kepala sekolah bersikap proaktif.
Adapun  faktor  penghambat  bagi tercapainya  tujuan  peningkatan  kualitas pendidikan oleh komite sekolah pada satuan pendidikan  diantaranya  adalah  aktor kesibukan  pengurus  komite  sekolah  dan jadwal waktu pertemuan yang terbatas.
Keberhasilan  sekolah  tidak  bisa  diukur hanya  dari  kegiatan  belajar  mengajar  yang merupakan  keterpaduan  dari  komponen pendidikan yaitu kurikulum, tenaga, sarana dan  prasarana.  Keberhasilan  sekolah  juga terlihat  dari  besarnya  peran  masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan  di  sekolah.  Peran  tersebut meliputi  peran  dalam  bidang  perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Berbagai program tersebut dapat dilakukan masyarakat  melalui  dewan  pendidkan  dan komite sekolah.
Tata  hubungan  antara  komite  sekolah
dengan  satuan  pendidikan  dengan  institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan bersifat koordinatif. Komite  sekolah  bukan  lembaga  birokrasi, kedudukan  komite  sekolah  tidak  berada  di bawah  atau  di  atas  kepala  sekolah, melainkan  sejajar.    Komite  sekolah  bukan merupakan  institusi  pemerintah  yang  harus membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah  tetapi  ditujukan  kepada  orang tua siswa dan masyarakat.  Komite sekolah merupakan  badan  mandiri  yang  menjadi wadah peran serta orang tua dan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah  dalam  rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah. Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis.  Dilakukan  secara  transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara  terbuka  dan  diketahui  oleh masyarakat  secara  luas  mulai  dari  tahap pembentukan panitia, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon  anggota,  proses  pemilihan,  dan penyampaian  hasil  pemilihan.  Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa dalam proses pemilihan  anggota  dan  pengurus  dilakukan dengan musyawarah mufakat.
Komite  sekolah  ditinjau  dari  segi  fisik pendidikan,  adapun  penjabarannya  secara lebih rinci adalah sebagai berikut: a. Sebagai pemberi pertimbangan ( advisory agency ), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan  pendidikan  di  satuan  pendidikan indikator  kinerjanya  dengan  memberikan masukan  dan  pertimbangan  mengenai:  1)
Kebijakan pendidikan; 2) Program pendidikan;  3)  Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); 4) Kriteria fasilitas pendidikan b.  Sebagai  pendukung  ( suppoting  agency ), baik  yang  berwujud  finansial,  pemikiran, maupun  tenaga  dalam  penyelenggaraan pendidikan  di  satuan  pendidikan,  indikator kinerjanya  yaitu:  1)  Memantau  kondisi sarana  dan  prasarana;  2)  Menggalang  dana dalam  rangka  pembiayaan  pendidikan;  3) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu; 4) Mengevaluasi
url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti
pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah. c. Sebagai pengontrol ( controlling agency ), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu:
1) Mengawasi proses pengambilan keputusan  di  sekolah;  2)  Kontrol  terhadap perencanaan sekolah; 3) Mengontrol proses pelaksanaan program sekolah. d. Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan  pendidikan,  indikator  kinerjanya yaitu:  1)  Melakukan  kerja  sama  dengan masyarakat;  2)  Menampung  aspirasi,  ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang  diajukan  oleh  masyarakat;  3) Menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan  dan berbagai  kebutuhan  pendidikan  yang diajukan oleh masyarakat.
Apabila  komite  sekolah  pada    setiap satuan pendidikan sudah dapat melaksanakan  keempat  perannya  tersebut dengan baik, dapat dikatakan bahwa komite sekolah sudah memberikan dampak terhadap  kinerja  dalam  sistem  pendidikan tersebut. Dengan kata lain, keberadaaan dan peran dari komite sekolah perlu menyentuh berbagai  indikator  kinerja  dalam  kaitannya dengan  keberhasilan  sistem  pendidikan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Peran  komite  sekolah  yang  tidak  kalah pentingnya adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan
pendidikan, mendukung  penyelenggaraan  pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan  masyarakat.  Di  samping  itu  juga berfungsi  mendorong  tumbuhnya  perhatian dan  komitmen  masyarakat/orang  tua  siswa dan stakeholders terhadap  pendidikan berkualitas,  melakukan  kerjasama  dengan masyarakat,  menampung  dan  menganalisa aspirasi,  memberi  masukan,  mendorong orang tua siswa dan masyarakat
berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang  dana  dari  masyarakat  dan melakukan evaluasi. Keberadaan Komite Sekolah
memberikan  kebaikan  bagi  semua,  oleh karena  itu  kerjasama  tidak  hanya  dijalin dalam  lingkup  intern  sekolah  saja.  Komite
Sekolah  juga  bersinggungan  dengan masyarakat.

## KESIMPULAN
Keberhasilan  pelaksanaan  pendidikan tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota),  pihak  sekolah,  orang  tua,  dan masyarakat  atau stakeholder pendidikan. Mengingat  pentingnya  koordinasi  dan komunikasi,  komite  Sekolah  harus  selalu berkoordinasi  dengan  kepala  sekolah melalui  rapat  berkala,  Komite  Sekolah senantiasa  mengontrol  kinerja  kepala sekolah.
Selain  itu,  diharapkan  masing-  masing pihak  selalu  komunikasi  agar  informasi dapat  diterima  dengan  baik.  Para  anggota komite  perlu  memahami  dunia  pendidikan. Selain  itu,  pola  hubungan  antara  komite sekolah dan sekolah juga harus diintensifkan meskipun  sekedar  hanya  lewat  surat  atau telepon.  Sekolah  harus  bersikap  terbuka, transparansinya,  terutama  dalam  memberi laporan  kepada  komite  sekolah.  Komite sekolah  harus  fokus  menjalankan  tugas pokok fungsinya, sehingga tidak menimbulkan  kesan  sebagai  juru  stempel atau mendikte kepala sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun 2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  75  Tahun  2016 tentang Komite sekolah