## ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH NI’MAH

## Amnuadin Akbar
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana amnuadinbdasi@gmail.com
Yohana Febiani Angi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana yfangi@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penilaian  kesehatan  koperasi  adalah  kegiatan  untuk  mengukur  tingkat  kesehatan koperasi  secara  periodik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kesehatan Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Ni’mah  tahun  buku  2015-2019.  Teknik  pengumpulan data  pada  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  mulai  dari menghitung  skor  dari  setiap  aspek,  menjumlahkan  skor  secara  keseluruhan  dan melakukan  analisis trend .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  buku  2015- 2019 belum memperoleh skor maksimal, disebabkan karena terdapat beberapa aspek yang belum  memperoleh  skor  maksimal  diantaranya  aspek  kualitas  aktiva  produktif,  aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas,  aspek jati diri koperasi,  aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek kepatuhan prinsip syariah.

## Kata Kunci: Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

## ABSTRACT
The  cooperative  health  assessment  is  an  activity  that  measures  the  cooperative health  levels  periodically.  The  research  is  meant  to  know  rute  of  financial  services cooperative  syariah  ni’mah  years  of book 2015-2019 .  The  date  gathering  technique  for this  research  is  interviews  and  documenting.  Data  analysis  stars  from  calculating  the score  each  aspect,  quantifying  the  score  overall  and  doing  the  trend  analysis.  Research shows  that  in  the  year  2015-2019  there  was  no  maximum  score,  because  there  were several aspects which had not yet reached a high of the quality of  productive activity, of management, of efficiency, of liquidity, of cooperative identit, of selfreliance and growth, and of syariah principle compliance.
Keywords: Health of islamic financial services operatives.

## PENDAHULUAN
Koperasi  menurut  UU  No.  25
Tahun  1992  adalah  suatu  badan  usaha yang  beranggotakan  orang-orang  atau badan hukum koperasi dengan melandaskan  kegiatannya  berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar atas asas kekeluargaan. secara konstitusi, tujuan koperasi ialah memajukan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian  nasional  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  yang  maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945.  Dalam  tujuan  tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi sebagai  satu-satunya  bentuk  perusahaan yang  secara  konstitusional  dinyatakan sesuai  dengan  susunan  perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.
Koperasi  jasa  keuangan  syariah (KJKS)  adalah  koperasi  yang  kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan,  investasi,  dan  simpanan sesuai  pola  syariah.  Munculnya  Baitul Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  menjadi tonggak berkembangnya koperasi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro  di  bawah  Departemen  Koperasi dan  UKM  ini  tidak  saja  berorientasi bisnis  tetapi  juga  sosial,  tidak  adanya pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri), tetapi terdistribusi  secara  adil  dan  merata kepada seluruh anggota. Hal ini merupakan ciri khas utama dari koperasi syariah,  dimana  selain  mensejahterakan anggotanya,  juga  memiliki  peran  sosial di dalam masyarakat terutama mengatasi masalah  riba  (Suyatno  &  Okfitasari, 2018).
Penilaian  kesehatan  KJKS  perlu dilakukan  setiap  tahun  buku  untuk mengetahui  tingkat  kesehatan  dari  segi keuangan, aspek manajemen, dan kesesuaian  prinsip  syariah.  Berdasarkan Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan KUKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016  tentang  pedoman penilaian  kesehatan  koperasi  simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan terdapat Delapan  (8)  aspek  penilaian  kesehatan koperasi syariah yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif,  aspek  manajemen,  aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek
kemandirian  &  pertumbuhan,  aspek  jati diri  koperasi,  dan  aspek  kepatuhan syariah.  Penilaian  kesehatan  koperasi syariah  didasarkan  Laporan  keuangan yakni  Laporan  Neraca  dan  perhitungan sisa hasil usaha (SHU).
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah
Ni’mah  (KJKS)  berlokasi  di  Jalan
Lapangan  Tembak  No.  15  Kelurahan Nunbaun sabu. KJKS Ni’mah merupakan  perubahan  dari  Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Ni’mah. Perubahan  ini  awalnya  direncanakan dalam  RAT  tahun  buku  2005  tanggal  2 April  2006  dan  disepakati  pada  tahun
buku  2006  tanggal  17  Februari  2007. Tanggal  21  April  2007  dilaksanakan pembahasan mengenai perubahan Anggaran  Dasar  untuk  KJKS  Ni’mah. Berdasarkan  rekomendasi  dari  Kantor Dinas KUKM Kota Kupang No:KUKM/518.3/01/1/2008  tanggal  3 Januari  2008,  KJKS  Ni’mah  ditetapkan Akta  Perubahan  Anggaran  Dasarnya oleh  Notaris  Emanuel  Mali,  SH  dengan Nomor  :  105  tanggal  26  Januari  2008 Kemudian  dikukuhkan  dengan  Surat Keputusan  Walikota  Kupang  Nomor  : 06/PAD/XXIX.6/2008 tanggal 11 Maret
2008. Laporan  keuangan  setiap  tahun  buku dilaporkan pada Rapat Anggota
Tahunan.  Berikut  adalah  data  Keuangan dan Pendapatan dari tahun 2015-2019.
Sumber: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ni’mah, 2020
Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  SHU  KJKS  Ni’mah  dari  tahun buku 2015-2019 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Sedangkan peningkatan modal  dari  tahun  2015  baik.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  modal  yang  ada tidak digunakan secara maksimal dikarenakan terjadinya penumpukan harta  pada  komponen  pembiayaan. Namun  tidak  seluruh  anggota  yang menerima pembiayaan melakukan angsuran  pokok  dan  angsuran  jasa.  Ini menginformasikan  bahwa  kontribusi
- 200 400 600 800 1.000 1.200 2015 2016 2017 2018 2019 Ju ta (Rp) Gambar 1
Kondisi keuangan dan pendapatan KJKS Ni’mah dari Tahun Buku
2015-2019
Pembiayaan &
Piutang
Hutang
Modal
Biaya Gaji
SHU
anggota  yang  melakukan  pembiaayan rendah.  Penelitian  yang  di  lakukan  oleh Rahayu  (2018)  menyatakan  kontribusi anggota  yang  tinggi  akan  meningkatkan perolehan  SHU.  Walaupun  demikian dari  tahun  buku  2017  biaya  gaji karyawan  yang  di  keluarkan  menurun. Tahun  buku  2018-2019  gaji  karyawan tidak  di  keluarkan.  Hal  ini  akan menghambat  aktivitas  pelayanan  KJKS Ni’mah.

## KAJIAN TEORI

## Koperasi
Kata  koperasi  berasal  dari  bahasa inggris cooperation diterjemahkan menjadi  koperasi.  Akan  lebih  tepat  jika ditulis  Ko-operasi.  Ko  mengandung  arti bersama dan operasi mengandung makna bekerja. Jadi koperasi sebenarnya berarti  bekerja  sama.  Kata  koperasi  itu sendiri,  semula  penulisannya  adalah Kooperasi.  Perubahan  penulisan  itu berlaku setelah di keluarkannya undang- undang  koperasi  No. 79  Tahun  1958,  di mana  kata  Kooperasi  diubah  menjadi Koperasi.
Koperasi  menurut  UU  No.  25 Tahun  1992  adalah  suatu  badan  usaha yang  beranggotakan  orang-orang  atau badan hukum koperasi dengan melandaskan  kegiatannya  berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar atas asas kekeluargaan. secara konstitusi, tujuan koperasi ialah memajukan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian  nasional  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  yang  maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945.  Dalam  tujuan  tersebut dapat  di  mengerti  bahwa  koperasi sebagai  satu-satunya  bentuk  perusahaan yang  secara  konstitusional  di  nyatakan sesuai  dengan  susunan  perekonomian yang hendak di bangun di Indonesia.

## Koperasi Syariah
Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam
bentuk  gotong  royong.  Prinsip  tersebut sesuai  dengan  sudut  pandang  syariah, yaitu  prinsip  gotong  royong  ( ta’waun ala birri ) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti dalam firman Allah  SWT.  Dalam  Q.S.  AL-Maidah (5):2.
Yang artinya:
“....Dan  tolong-menolonglah  kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong  menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah amat  berat  siksaannya.” (Q.S.  Al- Maidah : 2).
Konsep utama operasional syariah adalah  menggunakan  akad syirkah mufawadhoh ,  yakni  sebuah  usaha  yang didirikan  secara  bersama-sama  oleh  dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang  sama  besar  dan  berpartisipasi dalam  kerja  dengan  bobot  yang  sama pula.  Masing-masing  partner  saling menanggung  satu  sama  lain  dalam  hak dan kewajiban. Dan tidak di perkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan  yang  lebih  besar  pula  di banding dengan partner yang lainnya.
Asas  usaha  koperasi  syariah berdasarkan  konsep  gotong  royong  dan tidak  di  monopoli  oleh  salah  seorang pemilik  modal.  Begitu  pula  dalam  hal keuntungan  yang  di  peroleh  maupun kerugian  yang  di  derita  harus  di  bagi secara sama dan proporsional.
Sementara, manajemen usaha di lakukan secara  musyawarah  ( syuro )  sesama anggota  dalam  Rapat  Anggota  Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi  anggota  yang  di  milikinya (Buchori dkk, 2019:9). Koperasi konvensional mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik
Akbar, et al: Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi........
dengan  cara  tunai  atau  membungakan uang kepada anggota. Para anggota yang meminjam  tidak  di  lihat  dari  sudut pandang  penggunaannya,  hanya  melihat apakah  uang  pinjaman  kembali  di tambah  dengan  bunga.  Jadi,  tidak didasarkan  kepada  kondisi  hasil  usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan, bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk  kebutuhan  sehari-hari  (seperti untuk  makan  dan  minum),  maka  pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaanya  untuk  usaha  produktif dengan  mematok  bunga  sebagai  jasa koperasi.
Hal di atas tidak di benarkan pada koperasi  syariah,  karena  setiap  transaksi ( tasharruf ) di dasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan  sehari-hari.  Keduannya  di perlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek,  maka  dapat  menggunakan prinsip  kerja  sama  ( musyarakah )  atau bagi  hasil  ( mudharabah ),  sedangkan untuk  pembelian  alat-alat  lainnya  dapat menggunakan prinsip jual beli ( murabahah ) (Buchori dkk, 2019:14). Rasio dan Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi Rasio keuangan merupakan kegiatan  membandingkan  angka-angka yang  ada  dalam  laporan  keuangan dengan  cara  membagi  satu  angka dengan angka lainnya (Kasmir, 2014:104). Menurut Harahap (2011, 2011:297)  rasio  keuangan  adalah  angka yang  diperoleh  dari  hasil  perbandingan
dari  satu  pos  laporan  keuangan  dengan pos  lainnya  yang  mempunyai  hubungan relevan dan signifikan (berarti).
Berdasarkan kedua pendapat tersebut  dapat  di  tarik  kesimpulan bahwa  rasio  keuangan  merupakan  alat untuk  menilai  kinerja  keuangan  dengan membandingkan satu pos laporan keuangan  dengan  pos  lainnya  yang mempunyai hubungan relevan.
Aspek  dan  komponen  penilaian kesehatan  koperasi  syariah  berpedoman pada Peraturan Deputi Menteri Koperasi Nomor:  07/Per/Dep.6/IV/2016  tentang penilaian  kesehatan  koperasi  simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan.
Penilaian  pada  aspek  permodalan menggunakan  2  rasio  yaitu  rasio  modal sendiri  terhadap  total  modal  dan  rasio kecukupan modal (CAR).

## Rasio  Modal  Sendiri  Terhadap  Total Aset:
Rasio modal sendiri terhadap total aset  dimaksudkan  untuk  mengukur kemampuan  koperasi  syariah  dalam menghimpun modal sendiri
dibandingkan  dengan  aset  yang  dimiliki (Buchori dkk, 2019:186).
Aset adalah sumber daya ekonomi yang  dikuasai  koperasi  sebagai  akibat dari  peristiwa  masa  lalu  dan  diharapkan dapat  memberikan  manfaat  ekonomi  di masa  depan  (Tambunan  &  Tambunan, 2019:154).
Tabel 1. Perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap total aset Rasio Permodalan (%) Nilai Kredit Bobot(%) Skor Kriteria 0 0 5 0 0-1,25 Tidak Sehat 5 25 5 1,25 1,26-2,50 Kurang Sehat 10 50 5 1,5 15 75 5 3,75 2,51-3,75 Cukup Sehat 20 100 5 5 3,76-5,00 Sehat
Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 ( Modal Sendiri Total Aset ) x 100%
Rasio Kecukupan Modal (CAR):
Rasio  kecukupan  modal  (-
CAR) dimaksudkan untuk mengukur kecukupan modal dalam mengantisipasi  risiko  kerugian  di masa depan (Buchori dkk, 2019:188). Modal penyertaan adalah sejumlah  uang  atau  barang  modal yang  dapat  di  nilai  dengan  uang yang  di  tanamkan  oleh  pemodal untuk  menambah  dan  memperkuat struktur  permodalan  koperasi  dalam meningkatkan  usahanya  (Tambunan & Tambunan, 2019:102). Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen  modal  koperasi  yang terdapat  pada  neraca  dengan  bobot pengakuan resiko. Tabel 2. Komponen modal tertimbang No Komponen Modal Nilai (Rp) Bobot Pengakuan (%) Modal Yang diakui (Rp) (1) (2) (3) (4) (3) x (4) MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP 1 Modal anggota: a. Simpanan pokok 100 b. Simpanan wajib 100 2 Modal penyetaraan 100 3 Modal penyertaan 50 4 Cadangan umum 100 5 Cadangan tujuan resiko 50 6 Modal sumbangan 100 7 SHU belum dibagi 50 JUMLAH Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 ATMR  adalah  hasil  perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot masing-masing komponen  aktiva  (Tambunan  & Tambunan, 2019:200-201). Tabel 3. Komponen aktiva tertimbang menurut rasio (ATMR)
No Komponen Aktiva Nilai (Rp) Bobot Risiko (%) Modal Tertimbang (Rp) (1) (2) (3) (4) (3) x (4) 1 Kas 0 2 Simpanan / rekening di bank syariah 20 3 Simpanan  /rekening  di  KSPPS  / USPPS lain 50 4 Pembiayaan 100 5 Penyertaan  pada  koperasi,  anggota dan pihak lain 50 6 Aktiva tetap dan inventaris 70 7 Aktiva lain-lain 70 JUMLAH
Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016
( Modal Tertimbang
ATMR ) x 100%
Akbar, et al: Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi........
Tabel 4. Perhitungan skor rasio kecukupan modal (CAR) Rasio CAR (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria < 6 25 5 1,25 Tidak Sehat 6 - < 7 50 5 2,50 Kurang Sehat 7 - < 8 75 5 3,75 Cukup Sehat ≥ 8 100 5 5,00 Sehat Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Kualitas aktiva produktif terdiri dari 3 komponen penilaian. Rasio  Pembiayaan  dan  Piutang Bermasalah  Terhadap  Jumlah Piutang dan Pembiayaan:
Tabel 5. Perhitungan skor rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria > 12 25 10 2,50 0 - < 2,5 Tidak Lancar 9 – 12 50 10 5,00 2,5 - < 5,0 Kurang Lancar 5 – 8 75 10 7,50 5,0 - < 7,5 Cukup Lancar < 5 100 10 10,00 7,5 - 10,0 Lancar Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko (PAR): Rasio  ini  berfungsi  untuk mengukur kemungkinan risiko macetnya pengembalian pembiayaan dari  piutang  dan  pembiayaan  yang disalurkan  diperiode  yang  sama (Buchori dkk, 2019:189).
Tabel 6. Perhitungan skor rasio portofolio pembiayaan beresiko (PAR)
Rasio PAR (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria > 30 25 5 1,25 0 - < 1,25 Sgt Beresiko 26 – 30 50 5 2,50 1,25 - < 2,50 Krg Beresiko 21 – 25 75 5 3,75 2,50 - < 3,75Ckp Beresiko < 21 100 5 5,00 3,75 - 5,00   Beresiko Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 ( Jumlah Portofolio Beresiko Jumlah Piutang dan Pembiayaan ) x 100% ( Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Jumlah Piutang dan Pembiayaan ) x 100%
Rasio  Penyisihan  Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Penyisihan Aktiva Produktif  Yang  Wajib  Dibentuk (PPAPWD): Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS koperasi menyisihkan  pendapatannya  untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva  produktif  yang  disalurkan dalam  bentuk  pembiayaan  dan piutang. Menghitung  nilai  PPAP  dari neraca  pada  komponen  cadangan penghapusan pembiayaan. Menghitung PPAPWD dengan  cara  mengalikan  komponen persentase  pembentukan  PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. Perhitungan PPAPWD: Tabel 7. Perhitungan skor rasio PPAP terhadap PPAPWD Rasio PPAP (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria 25 25 5 1,25 0 - < 1,25 Macet 50 50 5 2,50 1,25 - < 2,50 Diragukan 75 75 5 3,75 2,50 - < 3,75 Krg Lancar 100 100 5 5,00 3,75 - 5,00 Lancar Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Penilaian  aspek  manajemen bersifat kualitatif. Aspek ini Meliputi  beberapa  komponen  yaitu: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan,  manajemen  aktiva,  dan manajemen  likuiditas.  Perhitungan nilai  kredit  didasarkan  kepada  hasil penilaian  atas  jawaban  pertanyaan aspek  manajemen  terhadap  seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut: 1) M anajemen umum 12 pertanyaan  (bobot  3  atau  0,25 nilai  kredit  untuk  setiap  jawaban pertanyaan positif). Tabel 8. Perhitungan skor komponen manajemen umum Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 1 0,25 0 – 0,75 Tidak Baik 6 1,50 0,76 – 1,50 Kurang Baik 9 2,25 1,51 – 2,25 Cukup Baik 12 3,00 2,26 – 3,00 Baik Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 2) Manajemen kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5  nilai  kredit  untuk  setiap jawaban pertanyaan positif). Tabel. 9 Perhitungan skor komponen manajemen kelembagaan Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 1 0,50 0 – 0,75 Tidak Baik 3 1,50 0,76 – 1,50 Kurang Baik 4 2,00 1,51 – 2,25 Cukup Baik 6 3,00 2,26 – 3,00 Baik Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 ( PPAP
PPAPWD ) x100%
3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit  untuk  setiap  jawaban pertanyaan positif). Tabel 10. Perhitungan skor komponen manajemen permodalan Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 1 0,60 0 – 0,75 Tidak Baik 3 1,80 0,76 – 1,50 Kurang Baik 4 2,40 1,51 – 2,25 Cukup Baik 5 3,00 2,26 – 3,00 Baik Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot  3  atau  0,3  nilai  kredit untuk  setiap  jawaban  pertanyaan positif). Tabel 11. Perhitungan skor komponen manajemen aktiva Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 1 0,30 0 – 0,75 Tidak Baik 6 1,80 0,76 – 1,50 Kurang Baik 8 2,40 1,51 – 2,25 Cukup Baik 10 3,30 2,26 – 3,00 Baik Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit  untuk  setiap  jawaban pertanyaan positif). Tabel 12. Perhitungan skor komponen manajemen likuiditas Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 1 0,60 0-0,75 Tidak Baik 2 1,20 0,76-1,50 Kurang Baik 3 1,80 1,51-2,25 Cukup Baik 4 2,40 2,26 - 3,00 Baik 5 3,00 Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Penilaian  pada  aspek  efisiensi terdapat  3  komponen  yaitu  rasio biaya  operasional  atas  pelayanan terhadap  partisipasi  bruto,  rasio aktiva  tetap  terhadap  total  aset,  dan rasio  efisiensi  pelayanan.  Ketiga komponen penilaian tersebut menggambarkan  sampai  seberapa besar KSPPS/USPPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien  kepada  anggotanya  dari penggunnaan  aset  yang  dimilikinya, sebagai  pengganti  rentabilitas  yang untuk  badan  usaha  koperasi  dinilai kurang tepat.
Rasio  Biaya  Operasional  atas
Pelayanan  Terhadap  Partisipasi
Bruto
. Beban operasional adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan  aktivitas  penjualan  jasa simpan pinjam oleh koperasi syariah kepada  anggota (Tambunan  & Tambunan, 2019:164). ( Biaya Operasional Pelayanan Patisipasi Bruto ) x 100%
Partisipasi  bruto  merupakan pendapatan  koperasi  berupa  jasa bunga  dan  pendapatan  administrasi dan  provisi  maupun  denda  sebagai kontribusi  anggota  kepada  koperasi karena  anggota  melakukan  transaksi berupa pinjaman kredit dari koperasi (Sudarwanto, 2013:106).
Tabel 13. Perhitungan skor komponen rasio biaya operasional pelayanan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria >100 25 4 1 Tidak Efisien 86 – 100 50 4 2 Kurang Efisien 71 – 85 75 4 3 Cukup Efisien < 71 100 4 4 Efisien Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

## Rasio  Aktiva  Tetap  Terhadap
Total Aset Aktiva  tetap  adalah  aset berwujud  yang  diperoleh  dalam bentuk  siap  pakai  atau  dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasional organisasi,  yang  tidak  dimaksudkan untuk  dijual  dalam  rangka  kegiatan normal  organisasi  dan  mempunyai masa  manfaat  lebih  dari  satu  tahun (Tambunan & Tambunan, 2019:156). Tabel 14. Perhitungan skor komponen rasio aktiva tetap terhadap total aset Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria 76 – 100 25 4 1 Tidak Baik 51 – 75 50 4 2 Kurang Baik 26 – 50 75 4 3 Cukup Baik 0 – 25 100 4 4 Baik
Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

## Rasio Efisiensi Pelayanan
( Biaya Gaji dan Honor Karyawan Jumlah Piutang dan Pembiayaan ) x 100%
( Aktiva Tetap
Total Aset ) x 100%
Akbar, et al: Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi........
Tabel 15. Perhitungan skor komponen rasio efisien pelayanan Rasio Efisien Pelayanan (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria <50 25 2 0,5 Tidak Baik 50 – 74 50 2 1 Kurang Baik 75 – 99 75 2 1,5 Cukup Baik >99 100 2 2 Baik Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Penilaian pada aspek likuiditas  terdapat  2  komponen yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan  terhadap  dana  yang diterima. Rasio Kas: Rasio  ini  digunakan  untuk menunjukkan kemampuan koperasi  dalam  mengelola  dana kasnya dan di satu sisi harus dapat memenuhi utang jangka pendeknya  (simpanan,  tabungan, dan  simpanan  berjangka  yang telah  jatuh  tempo),  serta  di  sisi lain  juga  harus  mengusahakan agara jangan terlalu besar jumlaha kas  yang  tercatat,  agar  lebih produktif  karena  dananya  harus tersalurkan (Buchori dkk, 2019:198). Kas  dan  bank  adalah  alat likuid yang segera dapat digunakan,  seperti  uang  tunai  dan uang  yang  tersimpan  lembaga keuangan syariah lain. Sedangkan Kewajiban lancar berupa simpanan wadiah , simpanan mudharabah , dan simpanan mudharabah berjangka.
. Tabel 16. Perhitungan skor komponen rasio kas Rasio Kas (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria <14 dan >56 25 10 2,50 Tidak Likuid (14–20) dan (46–56) 50 10 5,00 Kurang Likuid (21–25) dan (35–45) 75 10 7,50 Cukup likuid (26–34) 100 10 10,00 Likuid Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima: Penilaian  ini  digunakan  untuk menilai  kemampuan  koperasi  dalam mengoptimalkan  dana  utang  yang diterima untuk pembiayaan produktifnya. Pembiayaan  yang  di  maksud berupa:  (a)  akad  jual  beli  dan  bagi hasil dengan angsuran; (b) akad jual beli  tanpa  angsuran;  (c)  pembiayaan dengan akad bagi hasil; dan (d) akad pembiayaan  lainnya  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Dana yang diterima berupa (a) simpanan wadiah ;  (b)  simpanan mudharabah ; (c) simpanan mudharabah berjangka;  dan  (d) titipan dan ZIS. ( Kas + Bank Kewajiban Lancar ) x 100%
( Total Pembiayaan Dana Yang Diterima ) x 100%
Tabel 17. Perhitungan skor komponen rasio pembiayaan Rasio Pembiayaan (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria <50 25 5 1,25 Tidak Likuid 50 – 74 50 5 2,50 Kurang Likuid 75 – 99 75 5 3,75 Cukup likuid >99 100 5 5,00s Likuid Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Penilaian  pada  aspek  jati  diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam  mencapai  tujuannya  yaitu mempromosikan  ekonomi  anggota. terdapat  2  komponen pada  aspek  ini yaitu rasio promosi ekonomi anggota  (PEA)  dan  rasio  partispasi bruto. Rasio  Promosi  Ekonomi  Anggota (PEA): Rasio ini mengukur kemampuan  koperasi  memberikan manfaat  efisiensi  partisipasi  dan manfaat  efisiensi  biaya  koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan  wajib,  semakin  tinggi persentasenya semakin baik. MEP (Manfaat Ekonomi Partisipasi)  adalah  adalah  manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan koperasi.  SHU  Bagian  Anggota adalah  manfaat  yang  diperoleh  satu tahun satu kali, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan koperasi  (Tambunan  &  Tambunan, 2019:207-208). Simpanan Pokok yaitu simpanan  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap orang pada saat mulai menjadi anggota  koperasi,  dimana  besaran nilai  simpanannya  tetap  dan  sama setiap anggota. sedangkan Simpanan Wajib yaitu simpanan yang diwajibkan  kepada  anggota  untuk membayar  pada  waktu  tertentu, misal:  sebulan  sekali  (Tambunan  &
Tambunan, 2019:102).
Tabel 18. Perhitungan skor komponen rasio PEA Rasio PEA (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria <5 25 5 1,25 Tidak Bermanfaat 5 – 8 50 5 2,50 Kurang Bermanfaat 9 – 12 75 5 3,75 Cukup Bermanfaat >12 100 5 5,00 Bermanfaat Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Rasio Partisipasi Bruto Rasio  ini  digunakan  untuk mengukur tingkat kemampuan koperasi  dalam  melayani  anggota, semakin  tinggi  nilai  rasio  maka semakin baik (Buchori dkk, 2019:199). ( MEP+SHU Bagian Anggota Total Simpanan Pokok+Simpanan Wajib ) x 100%
(
Jumlah Partisipasi Bruto Jumlah Partisipasi Bruto+Transaksi Non Anggota ) x 100%
Akbar, et al: Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi........
Tabel 19. Perhitungan skor komponen rasio partisipasi bruto Rasio Partispasi Bruto (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria <25 25 5 1,25 Rendah 25 ≤ – <50 50 5 2,50 Kurang 50 ≤ – < 75 75 5 3,75 Cukup ≥75 100 5 5,00 Tinggi Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Penilaian pada aspek kemandirian dan pertumbuhan terdapat  3  komponen  yaitu:  rasio rentabilitas  aset,  rentabilitas  modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan. Rasio Rentabilitas Aset Rasio rentabilitas aset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola harta yang dimiliki untuk menghasilkan  laba  kotor  (Buchori dkk, 2019:202).
Tabel 20. Perhitungan skor komponen rasio rentabilitas aset
Rasio Rentabilitas Aset (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria <5 25 3 0,75 Rendah 5 ≤ – < 7,5 50 3 1,50 Kurang 7,5 ≤ – < 10 75 3 2,25 Cukup ≥10 100 3 3,00 Tinggi Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Rasio Rentabilitas Ekuitas Rasio rentabilitas ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan  laba  bersih  terhadap total ekuitas (Buchori dkk, 2019:203). Ekuitas  adalah  modal  yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1)  berasal  dari  anggota  dan/atau berasal  dari  sumber  dalam  koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan,  dan  berasal  dari  sumber luar  koperasi  seperti  hibah.  2) menaggung risiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi  memperoleh  SHU,  maka anggota  akan  menerima  bagiannya. Apabila  koperasi  merugi,  maka anggota  akan  menerima  pembagian SHU  atau  menanggung  kerugian koperasi. 3) tidak dapat dipindahtangankan,  namun  dapat diambil  kembali  pada  saat  anggota keluar  dari  keanggotaannya,  atau jika koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan (Tambunan & Tambunan, 2019:158) ( SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak Total Aset ) x 100% ( SHU Bagian Anggota Total Ekuitas ) x 100%
Tabel 21. Perhitungan skor komponen rasio rentabilitas ekuitas
Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria <5 25 3 0,75 Rendah 5 ≤ – < 7,5 50 3 1,50 Kurang 7,5 ≤ – < 10 75 3 2,25 Cukup ≥10 100 3 3,00 Tinggi Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Kemandirian Operasional Pelayanan Rasio kemandirian operasional  pelayanan  digunakan untuk  mengukur  tingkat  kelanjutan operasional  lembaga  (Buchori  dkk, 2019:203).
Tabel 22. Perhitungan skor komponen rasio kemandirian operasional Rasio kemandirian operasional (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria <100 25 4 1 Rendah 100 – 125 50 4 2 Kurang 126 – 150 75 4 3 Cukup >150 100 4 4 Tinggi Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Peraturan  Menteri  KUKM  RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016, Penilaian  aspek  kepatuhan  prinsip syariah  dimaksudkan  untuk  menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS koperasi dalam melaksanakan  aktivitasnya  sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian  kepatuhan  prinsip  syariah dilakukan  dengan  perhitungan  nilai kredit  yang  didasarkan  pada  hasil penilaian  atas  jawaban  pertanyaan dengan  bobot  10%,  berarti  setiap jawaban  positif  1  memperoleh  nilai kredit bobot 1.
Tabel 23. Perhitungan skor aspek kepatuhan prinsip syariah Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 1 1 0 – 2,50 Tidak Patuh 5 5 2,51 – 5,00 Kurang Patuh 6 6 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 10 10 7,51 – 10,00 Patuh Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 ( Pendapatan Usaha
Biaya Operasional Pelayanan ) x 100%
Penetapan  Kesehatan  Koperasi Syariah Penetapan  kesehatan  koperasi Syariah  berpedoman  pada  Peraturan Menteri KUKM No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam  dan  pembiayaan  syariah  dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah  koperasi.  Hasil  perhitungan penilaian  terhadap  Delapan  (8) komponen  diatas  diperoleh  skor secara  keseluruhan.  Skor  dimaksud dipergunakan  untuk  menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam  Empat  (4)  golongan  yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.  Penetapan  predikat  tingkat kesehatan  KSPPS/USPPS  Koperasi tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 24. Penetapan Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi Skor Predikat 80,00 ≤ - < 100 Sehat 66,00 ≤ - < 80,00 Cukup sehat 51,00 ≤ - < 66,00 Dalam Pengawasan 0 < - < 51,00 Dalam Pengawasan Khusus Sumber: Peraturan Menteri KUKM RI No: 07/Per/Dep.6/IV/2016

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitaf. Pendekatan deskriptif  kuantitatif  adalah  pendekatan yang  menekankan  analisisnya  secara deskriptif pada data-data yang berbentuk angka.  Sumber  data  pada  penelitian  ini adalah  data  sekunder  dan  data  primer.
Data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban  KJKS  Ni’mah tahun  buku  2015-2019  sedangkan  data primer berupa jawaban hasil wawancara aspek manajemen dan kepatuhan syariah.  Jenis  data  pada  penelitian  ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa laporan neraca dan SHU sedangkan data kualitatif  berupa  struktur  organisasi, sejarah,  dan  data  pengurus/pengawas KJKS  Ni’mah.  Teknik  pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur  dan  dokumentasi.  Teknik analisis  yaitu  menghitung  skor  dari setiap  aspek,  menjumlahkan  skor  secara keseluruhan  dan  melakukan  analisis trend .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penilaian  Kesehatan  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah Ni’mah
Aspek permodalan terdiri dari dua komponen  penilaian  yaitu  rasio  modal sendiri  terhadap  total  aset  dan  rasio kecukupan modal. 1. Rasio  Modal  Sendiri  Terhadap Total Aset Rasio ini dimaksud untuk mengukur  kemampuan  koperasi  syariah dalam menghimpun  modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Nilai modal sendiri dan aset berasal dari laporan neraca KJKS Ni’mah. Dari analisis di tabel 25 menunjukkan bahwa rasio dapat
meningkat apabila modal sendiri meningkat  dan  aset  menurun  dari  tahun buku sebelumnya. Apabila modal sendiri  menurun  diikuti  kenaikan  pada
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2021, Vol. 9 No. 1, Hal.9-28
aset  maka  rasio  yang  dihasilkan  akan
menurun dari tahun buku sebelumnya.
Tabel 25. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun Modal Sendiri (1) Aset (2) (1/2) X 100% Rasio Max (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor   Kriteria 2015 Rp   674.555.041,15    Rp 1.242.468.061,43   54,29% 20 100 5% 5,00 Sehat 2016 Rp   688.378.812,95    Rp 1.179.991.482,24   58,34% 20 100 5% 5,00 Sehat 2017 Rp   737.196.452,54    Rp 1.092.967.984,82   67,45% 20 100 5% 5,00 Sehat 2018 Rp   771.109.770,30    Rp 1.171.375.992,50   65,83% 20 100 5% 5,00 Sehat 2019 Rp   784.382.270,92    Rp 1.130.635.713,60   69,38% 20 100 5% 5,00 Sehat Sumber : KJKS Ni’mah (Data diolah), 2020 2. Rasio Kecukupan Modal (CAR) Rasio  kecukupan  modal  (CAR) dimaksudkan untuk mengukur kecukupan  modal  dalam  mengantisipasi risiko kerugian di masa depan. Nilai  modal  tertimbang  didapat dengan cara menjumlahkan hasil perkalian  dari  komponen  modal  dengan masing-masing bobot pengakuan. Sedangkan  nilai  ATMR  didapat  dengan cara  menjumlahkan  hasil  perkalian  nilai
nominal  aktiva  yang  ada  dalam  neraca dengan  bobot  resiko  masing-masing komponen aktiva.
Analisis  tersebut  menjelaskan rasio  yang  dihasilkan  dapat  meningkat apabila  peningkatan  modal  tertimbang diikuti  dengan  penurunan  pada  ATMR. Jika  ATMR  meningkat  harus  diikuti dengan  peningkatan  modal  tertimbang yang lebih besar.
Tabel 26. Perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) Tahun Modal Tertimbang (1) ATMR (2) (1/2) X 100% Rasio Max (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor   Kriteria 2015 Rp 592.224.299,02 Rp 1.107.805.705,15   53,46% ≥8 100 5% 5,00 Sehat 2016 Rp 616.676.041,70 Rp 1.099.772.861,63   56,07% ≥8 100 5% 5,00 Sehat 2017 Rp 663.922.769,58 Rp    995.753.561,63   66,68% ≥8 100 5% 5,00 Sehat 2018 Rp 668.980.828,83 Rp    964.985.661,63   69,33% ≥8 100 5% 5,00 Sehat 2019 Rp 686.274.144,75 Rp    973.089.608,15   70,53% ≥8 100 5% 5,00 Sehat
Sumber : KJKS Ni’mah (Data diolah), 2020 3. Rasio  Pembiayaan  dan  Piutang Bermasalah  Terhadap  Jumlah Piutang dan Pembiayaan:
Pembiayaan dan piutang bermasalah didapat dengan cara menjumlahkan seluruh piutang  kurang  lancar,  ragu-ragu,  dan macet.  Sedangkan  jumlah  piutang  dan pembiayaan  diperoleh  dari  laporan  neraca
KJKS Ni’mah.
Dari  analisis  tersebut  menjelaskan bahwa  rasio  yang  hasilkan  dapat  menurun apabila  jumlah  pembiayaan  dan  piutang bermasalah  menurun  setiap  tahun  buku. Apabila  meningkat  maka  rasio  yang dihasilkan  akan  meningkat  di  tahun  buku tersebut.
Tabel 27. Perhitungan rasio pembiayaan dan piutang bermasalah Tahun Pembiayaan & Piutang Bermasalah (1) Pembiayaan & Piutang (2) (1/2) X 100% Rasio Max (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria 2015 Rp 415.868.509,15 Rp 1.058.176.603,65   39,30% <5 25 10% 2,50 Tidak Lancar 2016 Rp 344.471.085,58 Rp 1.000.275.985,58   34,44% <5 25 10% 2,50 Tidak Lancar 2017 Rp 436.347.185,58 Rp    896.956.685,58   48,65% <5 25 10% 2,50 Tidak Lancar 2018 Rp 537.105.185,58 Rp    863.850.785,58   62,18% <5 25 10% 2,50 Tidak Lancar 2019 Rp 500.709.029,57 Rp    872.654.732,10   57,38% <5 25 10% 2,50 Tidak Lancar Sumber : KJKS Ni’mah (Data diolah), 2020 4. Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko (PAR): Rasio  ini  berfungsi  untuk  mengukur kemungkinan risiko macetnya pengembalian  pembiayaan  dari  piutang dan  pembiayaan  yang  disalurkan  di periode yang sama. Portofolio  pembiayaan  beresiko  di dapat  dengan  cara  menjumlahkan  seluruh pembiayaan  piutang  kurang  lancar,  ragu- ragu, dan macet.
Analisis tersebut menjelaskan bahwa rasio yang hasilkan dapat menurun apabila jumlah portofolio pembiayaan. Tabel 28. Perhitungan rasio portofolio pembiayaan beresiko (PAR) Tahun Portofolio Pembiayaan Beresiko (1) Pembiayaan Disalurkan (2) (1/2) X 100% Rasio Max (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria 2015 Rp 415.868.509,15    Rp 1.058.176.603,65   39,30% <21 25 5% 1,25 Sangat Beresiko 2016 Rp 344.471.085,58    Rp 1.000.275.985,58   34,44% <21 25 5% 1,25 Sangat Beresiko 2017 Rp 436.347.185,58    Rp    896.956.685,58   48,65% <21 25 5% 1,25 Sangat Beresiko 2018 Rp 537.105.185,58    Rp    863.850.785,58   62,18% <21 25 5% 1,25 Sangat Beresiko 2019 Rp 500.709.029,57    Rp    872.654.732,10   57,38% <21 25 5% 1,25 Sangat Beresiko Sumber : KJKS Ni’mah (Data diolah), 2020 5. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Penyisihan Aktiva Produktif  Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD): Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan manajemen KSPPS/USPPS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi  risiko  (penghapusan)  aktiva
produktif  yang  disalurkan  dalam  bentuk pembiayaan dan piutang. Nilai  PPAP  di  dapat  dari  cadangan penghapusan  pembiayaan  yang  ada  pada neraca.  Sedangkan  PPAPWD  diperoleh dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.
Tabel 29. Perhitungan rasio PPAP terhadap PPAPWD
Tahun PPAP (1) PPAPWD (2) (1/2) X 100% Rasio Max (%) Nilai Kredit Bobot (%) Skor Kriteria 2015 Rp 36.570.227,41    Rp 183.288.573,83   19,95% 100 20 5% 1,00 Macet 2016 Rp 36.947.592,98    Rp 100.820.512,51   36,65% 100 37 5% 1,85 Diragukan 2017 Rp 42.440.730,48    Rp 167.616.463,68   25,32% 100 25 5% 1,25 Diragukan 2018 Rp 45.732.771,50    Rp 221.434.020,79   20,65% 100 21 5% 1,05 Macet 2019 Rp 46.480.396,08    Rp 201.200.003,30   23,10% 100 23 5% 1,15 Macet Sumber : KJKS Ni’mah (Data diolah), 2020 Analisis tersebut menjelaskan bahwa bila  PPAP  meningkat  diikuti  penurunan
PPAPWD maka rasio yang dihasilkan naik dari  tahun  buku  sebelumnya.  Sebaliknya jika  PPAP  menurun  diikuti  penurunan pada PPAPWD maka rasio yang dihasilkan akan menurun dari tahun buku sebelumnya. Penilaian  aspek  manajemen  bersifat kualitatif.  Aspek  ini  meliputi  beberapa
komponen yaitu: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen  likuiditas.  Perhitungan  nilai kredit  didasarkan  kepada  hasil  penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:
6. M anajemen Umum
Tabel 30. Perhitungan komponen manajemen umum Tahun Jawaban Positif Bobot (%) Skor Max Skor   Kriteria 2015 11 0,25 3,00 2,75 Baik 2016 12 0,25 3,00 3,00 Baik 2017 12 0,25 3,00 3,00 Baik 2018 12 0,25 3,00 3,00 Baik 2019 12 0,25 3,00 3,00 Baik Sumber : Data diolah, 2020 7. Manajemen Kelembagaan
Tabel 31. Perhitungan komponen manajemen kelembagaan Tahun Jawaban Positif Bobot (%) Skor Max Skor   Kriteria 2015 5 0,50 3,00 2,50 Baik 2016 5 0,50 3,00 2,50 Baik 2017 5 0,50 3,00 2,50 Baik 2018 5 0,50 3,00 2,50 Baik 2019 5 0,50 3,00 2,50 Baik
Sumber : Data diolah, 2020
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2021, Vol. 9 No. 1, Hal.9-28

## 8. Manajemen Permodalan
Tabel 32. Perhitungan komponen manajemen permodalan Tahun Jawaban Positif Bobot (%) Skor Max Skor   Kriteria 2015 5 0,60 3,00 3,00 Baik 2016 5 0,60 3,00 3,00 Baik 2017 5 0,60 3,00 3,00 Baik 2018 5 0,60 3,00 3,00 Baik 2019 5 0,60 3,00 3,00 Baik Sumber : Data diolah, 2020 9. Manajemen Aktiva Tabel 33. Perhitungan komponen manajemen aktiva Tahun Jawaban Positif Bobot (%) Skor Max Skor Kriteria 2015 8 0,30 3,00 2,40 Baik 2016 8 0,30 3,00 2,40 Baik 2017 8 0,30 3,00 2,40 Baik 2018 8 0,30 3,00 2,40 Baik 2019 8 0,30 3,00 2,40 Baik Sumber : Data diolah, 2020

## 10. Manajemen Likuiditas
Tabel 34. Perhitungan komponen manajemen likuiditas Tahun Jawaban Positif Bobot (%) Skor Max Skor Kriteria 2015 4 0,60 3,00 2,40 Baik 2016 4 0,60 3,00 2,40 Baik 2017 4 0,60 3,00 2,40 Baik 2018 4 0,60 3,00 2,40 Baik 2019 4 0,60 3,00 2,40 Baik Sumber : Data diolah, 2020 Selama  tahun  buku  2016-2019 skor  dari  komponen  manajemen  umum yang  memperoleh  skor  stabil  sedangkan 4 komponen manajemen lainnya memperoleh  skor  stabil  dari  tahun  buku 2015-2019. Namun predikat yang diperoleh  dari  5  komponen  manajemen tersebut  adalah  baik.  Ini  menjelaskan bahwa  kemampuan  manajemen  KJKS Ni’mah baik dalam 5 hal tersebut.
Penilaian  pada  aspek  efisiensi terdapat  3  komponen  yaitu  rasio  biaya
operasional  atas  pelayanan  terhadap partisipasi  bruto,  rasio  aktiva  tetap terhadap  total  aset,  dan  rasio  efisiensi pelayanan.  Ketiga  komponen  penilaian tersebut menggambarkan sampai seberapa  besar  KSPPS/USPPS  Koperasi mampu  memberikan  pelayanan  yang efisien kepada anggotanya dari
penggunnaan  aset  yang  dimilikinya, sebagai pengganti rentabilitas yang untuk badan  usaha  koperasi  dinilai  kurang tepat.
KESIMPULAN Penelitian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ni’mah  memperoleh  kesimpulan  bahwa skor  yang  diperoleh  dari  tahun  buku 2015-2019  belum  maksimal  disebabkan adanya  aspek  yang  belum  memiliki  skor yang  maksimal  diantaranya  adalah  aspek kualitas  aktiva  produktif  tidak  mencapai skor 20,00 dikarenakan jumlah pembiayaan  bermasalah  cukup  besar; aspek  manajemen  tidak  mencapai  skor 15,00 dikarenakan komponen kelembagaan,  aktiva,  dan  likuiditas; aspek afisiensi tidak mencapai skor 10,00 dikarenakan  gaji  dan  honor  karyawan yang  diberikan  tidak  sepadan  dengan pembiayaan yang beredar; aspek likuiditas  tidak  mencapai  skor  15,00 dikarenakan  pengendalian  kas  yang kurang maksimal; aspek kemandirian dan pertumbuhan tidak mencapai skor maksimal 10,00 dikarenakan penggunaan aset  dan  modal  dalam  mensejahterakan anggota  minim;  dan  aspek  kepatuhan syariah  tidak  mencapai  skor  10,00 dikarenakan  tidak  ada  penempatan  dana pada  bank  syariah  dan  tidak  adanya pembiaayan  dari  lembaga  keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Entang  Sastra.  1985. Pembangunan Koperasi:  Teori  dan  Kenyataan . Bandung: Alumni Anggota IKAPI. 1985. Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Koperasi/KUD .  Jakarta:  Aksara Baru Buchori,  Nur  S.,  Harto,  Prayogo  P.,    & Wibowo, Hendro. 2019. Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Depok: PT Raja Grafindo Persada Burhanuddin,  Yusuf.  2018.  Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah . Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume  6  (1),  April 2016 Halaman 101 – 112 Harahap,  Sofyan  Syafri.  2011. Analisis Kritis  atas  Laporan  Keuanagan . Jakarta: Rajawali Pers. Harto,  Prayogo  P.,  Amaliah,  Umi.,  & Mulyati,  Sri.  2018.  Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah  Berdasarkan  Peraturan Kementerian  Koperasi  Dan  UKM Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan Syariah ,  Vol.  7.  No.2,  Agustus, 2018: 5-26. Kasmir. 2014. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Rajawali Pers. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2015, KJKS Ni’mah Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2016, KJKS Ni’mah Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2017, KJKS Ni’mah Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2018, KJKS Ni’mah Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2019, KJKS Ni’mah Munir,  Misbachul  &Indarti,  Iin.  Analisis Tingkat  Kesehatan  Koperasi  Pada Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih”  Kecamatan  Gubug Tahun Buku 2012 Okfitasari,  A.,  &  Suyatno,  A.  2018. Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam UpayaMeningkatkan  Kinerja  dan Pelayanan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam , 4(2), 103-115.
Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan Kementerian  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  dan  Unit Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah Koperasi Rahayu,  Fitri.  2017.  Penilaian  Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah KaryaInsan Mandiri (Ksps Kim) Desa Pengkol Kecamatan JatirotoKabupaten
Akbar, et al: Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi........
WonogiriTahun 2014-2015. Jurnal
Pendidikan  dan  Ekonomi ,  Volume
6, Nomor 4, Tahun 2017 Sitio,  Arifin  &  Tamba,  Halomoan. 2001.
Koperasi:  Teori  dan  Praktek . Jakarta: Erlangga
Subandi.  2015. Ekonomi  Koperasi (Teori  dan  Praktik) .  Bandung:
Alfabeta.
Sudarwanto,  Adenk.  2013. Akuntansi Koperasi . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono.  2009. Metode  penelitian administrasi  dilengkapi  dengan metode R&D . Bandung: Alfabeta
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Bandung: Alfabeta Sujarweni,  V.  Wiratna.  2019. Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi &  Hasil  Penelitian .  Yogyakarta:
Pustaka Baru Press. Tambunan,  Toman  Sony  &  Hardi Tambunan. 2019. Manajemen Koperasi . Bandung: Yrama Widya Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Wijaya, Dedi. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik  Indonesia  Tuwuh  Blora Berdasarkan  Peraturan  Menteri Nomor:
14/Per/M.KUKM/XII/2009. Jurnal Akuntansi  dan  Sistem  Teknologi Informasi Vol. 11 No 2 September 2015: 210 – 217.