## KUASA PENGETAHUAN MASYARAKAT
DAN ANALISIS  HIRARKI MAQÂṢID SYARÎ’AH TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Akrom Auladi
Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga e-mail: akromauladi@gmail.com

## ABSTRAK
Kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  mencegah  tersebarnya Covid-19 memunculkan  persoalan  dalam  beberapa  bidang,  salah  satunya  adalah  bidang keagamaan. MUI yang notabenya merupakan lembaga  paling otoritatif bagi umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaran ibadah dalam kondisi  terjadinya  wabah Covid-19.  Fatwa  ini  kemudian  direspon  beragam  oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji teori kuasa  pengetahuan  dari Michele  Fouchoult  untuk  menganalisis  bangunan pengetahuan  masyarakat  sehingga  muncul  kuasa  yang  berupa  resistansi  terhadap poin-poin dalam fatwa MUI. Penulis juga terdorong untuk mengelaborasi konstruk hirarki Maqâṣid  Syarî’ah dalam  rangka  menemukan  konsep  ideal al-uṣûl  al- khamsah terutama  ketika  terjadi  pertentangan  antar  setiap  perlindungan , dimana konsep tersebut akan dijadikan sebagai pisau analisis fatwa MUI tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang konsep dalam beragama  punya  andil  dalam  merespon  Fatwa  MUI  tersebut.  Resistensi  dalam bentuk  penolakan  ataupun  pengabaian  merupakan  kuasa  yang  lahir  dari  wacana keagamaan yang menjadikan Agama sebagai puncak kulminatif dalam setiap hal. Di sisi lain, jika ditinjau dari analisi hirarki Maqâṣid Syarî’ah , konstruksi tentang ḣifẓ ad-dîn tidak  selamanya  didahulukan.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Al- Buthi,  Hirarki  tersebut  selain  bergantung  pada  tingkat  keniscayaan  ( ḍarûriyat, ḣâjiyat, taḣsîniyat ) juga tergantung pada identifikasi kepastian maṣlaḣat yang ada dalam setiap perlindungan. Sehingga dalam persoalan fatwa MUI tentang larangan Shalat Jumat itu tersendiri, kepastian maṣlaḣat dalam ḣifẓ an-nafs menjadi landasan dalam praktek mengakhirkan ḣifẓ ad-dîn.
Kata kunci  : Kuasa  Pengetahuan,  Hirarki  Al-uṣûl  al-khamsah,  Fatwa  MUI, Covid-19.

## A. PENDAHULUAN
Covid-19  yang  dinyatakan  oleh WHO  sebagai  wabah  global,  membawa bermacam-macam dampak dinegara terjangkit.  Indonesia  sebagai  salah  satu megara    terdampak,  bahkan  menjadi negara  dengan  kasus  positif  tertinggi  di ASEAN,  dihadapkan  pada  beragam persoalan.  Kebijakan-kebijakan  yang
diambil  pemerintah  sebagai  langkah pencegahan  atas  penyebaran  Covid-19 seperti himbauan untuk social distancing,
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  memunculkan  persoalan  dalam bidang sosial, ekonomi maupun persoalan Agama.
Kebijakan-kebijakan pemerintah
menjadi  sebuah  persoalan  bagi  agama
yang dalam ritualnya tidak bisa bebas dari sisi  kolektifitas.  MUI  sebagai  instansi otoritatif tentang urusan Agama Islam di Indonesia  telah  mengeluarkan  fatwa  no 14  tahun  2020  tentang  penyelenggaran ibadah  dalam  kondisi  terjadinya  wabah Covid-19  yang    berkaitan  pelaksanaan Shalat  Jumat,  Shalat  Jamaah,  dan pengurusan  mayit  dengan  ketentuan tertentu (Majelis Ulama Indonesia, no 14 tahun 2020 ). Fatwa MUI didukung oleh berbagai pihak, diantaranya disampaikan oleh ketua
Pimpinan
Pusat Muhammadiyah  Prof. Dadang Kahmad, menurutnya  fatwa  MUI  ini  harus dijadikan sebagai pegangan dalam rangka mencegah  tersebarnya  Covid-19  ini (Republika.co.id 2020a) . Tidak hanya itu, KH  Aqil  Sirad  ketua  umum  PBNU sekaligus  Ketua  Lembaga  Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menghimbau masyarakat  Islam  untuk  tetap  beribadah dirumah pada waktu Ramadhan, baik itu salat Jumat, Salat Tarawih, dan Salat Idul Fitri (Tempo.co 2020) .
Fatwa  dan  himbauan  yang  telah disampaiakan  oleh  beberapa  lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat dalam realitanya  mendapatkan  respon  yang beragam. Walaupun banyak yang mendukung  pandangan  tersebut,  tidak sedikit  yang  menanggapinya  dengan pandangan kontra. Salah satunya
pernyataan  dari  mantan  panglima  TNI Gatot  Nurmantiyo  yang  mengkritik himbauan-himbauan  tersebut  dengan pernyataan  beliau  yang  mengajak  umat Islam  untuk  memakmurkan  masjid  dan menggalakkan  Shalat  berjamaah  dalam rangka  meminta  pertolongan  kepada Allah,  beliau  juga  menyinggung  akan tidak adanya larangan bepergian ke mall dan tempat-tempat umum lain
(Detik.com  2020b) .  Atau  munculnya protes masyarakat yang kecewa peniadaan  Shalat  Jumat  di  masjid  Al- Fatah Ambon (Kompas.tv 2020) . Bahkan sejak  dikluarkannya  fatwa  MUI  tentang penyelenggaraan  ibadah  dalam  kondisi terjadinya wabah Covid-19 pada tanggal 17  Maret  2020  sampai  tanggal  10  April 2020  sekitar  20%  Masjid  yang  ada  di Jakarta (daerah dengan penyebaran virus tertinggi di
Indonesia) masih menyelenggarakn Shalat Jumat di masjid (Republika.co.id 2020b) .
Walaupun  pernyataan  kontrofersial Gatot  Nurmantiyo  telah  diklarifikasi, bahwa  maksud  ajakan  untuk  tetap memakmurkan masjid merupakan sebuah kritik atas tidak ada larangan untuk pergi ke mall dan tempat publik lain, pernyataan ini  bisa  jadi  merupakan  representasi pengetahuan  masyarakat  Indonesia  pada umumnya.  Sehingga  banyak  tulisan  liar yang  berbunyi  “tidak  takut  corona,  takut Allah”  atau  “urusan  mati  merupakan
kehendak Allah” atau yang senada dengan itu menghiasi dunia maya.
Pemahaman masyarakat tentang praktek  keagamaan  selama  ini  tentu berpengaruh  pada  respon  mereka  terkait keputusan yang telah dikeluarkan MUI dan lembaga-lembaga lain. Tidak bisa dinegasikan bahwa pengetahuan masyarakat  Islam  mempunyai  kekuasaan yang luar biasa dalam
pergerakan masyarakat itu sendiri. Mempertimbangkan  adanya  relasi  ini, gejala  sosial  yang  muncul  dari  putusan fatwa  MUI  ini  bisa  dianalisis  lebih  jauh dengan  menggunakan  pendekatan  teori kuasa pengetahuan yang di konsepkan oleh Michele Foucault. Foucault begitu antusias mengkaji  antara  kuasa  dan  pengetahuan. Menurutnya tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan  yang  tidak  memunculkan pengetahuan  dan  tidak  ada  pengetahuan yang  didalamnya  tidak  memandang  relasi kuasa  (Syaifuddin  2018) .  Pemikiran Foucault  ini  dituliskan  dalam  bukunya yang berjudul power/knowledge (Wirawan, 2012 : 255).
Pemahaman  keagamaan  masyarakat yang berkaitan dengan agama juga tidak lepas  dari  pengetahuan  mereka  tentang konsep  dari Maqâṣid  Syarî’ah.  Maqâṣid Syarî’ah yang secara sederhana dipahami sebagai  maksud  atau  sasaran  di  balik hukum,  dalam  konsepnya  memunculkan hirarki  dalam  tingkatan  keniscayaan.
Yaitu keniscayaan atau ḍarûriyat, kebutuhan atau ḣâjiyat, dan kelengkapan atau taḣsîniyat . Ḍarûriyat itu  sendiri terbagi menjadi perlindungan agama ( ḣifẓ ad-dîn ), perlindungan jiwa-raga ( ḣifẓ an- nafs ),  perlindungan  harta  ( ḣifẓ  al-mâl ), perlindungan  akal  ( ḣifẓ  al-‘aql ),  dan perlindungan  keturunan  ( ḣifẓ  an-nasl ) yang dalam bahas Imam Ghazali disebut sebagai al-`al-uṣûl al-khamsah (Rohman, 2019 : 97). Beberapa pakar lagi menambahkan dengan perlindungan kehormatan ( ḣifẓ  al-‘irḍ ). Karena keniscayaan  manusia  yang  tidak  bisal lepas  dari  enam  hal  pokok  ini,  ada kesepakatan  umum  bahwa ḍarûriyat dinilai  sebagai  “sasaran  dibalik  setiap hukum ilahi” (Auda, 2015 : 34).
Jika tingkatan dalam hal keniscayaan sudah  ditegaskan  oleh  ulama  tentang skema  hirarkisnya,  konsep  perlindungan terhadap  enam  hal  pokok  dalam  tingkat ḍarûriyat masih belum banyak mendapatkan  perhatian.  Oleh  karena  itu, kebijkan tentang Covid-19 memunculkan pertanyaan  tentang  strutktur  hirarkis dalam  setiap  perlindungan  tersebut. Dalam  hal  ini,  perlu  adanya  sebuah elaborasi  tentang  relasi  dari  setiap perlindungan. Persoalan-persoalan seperti halnya  mana  yang  harus  didahulukan antara  setiap  perlindungan  dalam al-uṣûl al-khamsah ,  persyaratan    yang  harus dipenuhi dalam mendahulukan salah satu
perlindungan  dalam al-uṣûl  al-khamsah , dan  apakah  ada  pengecualian  dalam menerapkan konsep hirarki dalam al-uṣûl al-khamsah menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.
Dari  pemaparan  diatas,  penulis terdorong  untuk  untuk  meneliti  respon masyarakat  atas  keputusan  fatwa  MUI melalui  teori  kuasa  pengetahuan  dari Michele Foucault. Selain itu penulis juga terdorong untuk mengkaji konsep maqâṣid syarî’ah, terutama dalam hirarki struktur dari konsep perlindungan dalam al-uṣûl al-khamsah yang kemudian akan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap fatwa MUI tentang tindakan pencegahan Covid-19.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Relasi  Kuasa  Pengetahuan  dan Resistensi Masyarakat atas

## Fatwa MUI
Teori kuasa pengetahuan merupakan teori  yang  diperkenalkan  oleh  Michele Fouchoult.  Teori  ini  berangkat  dari reaitas  sosial  waktu  itu  yang  mana tingkah laku etika, bahkan sampai urusan seksualitas  bagi  para  kawula  dikuasai oleh  ratu  Victoria.  Sehingga  kemudian muncul  perlawanan  atas  kuasa  itu, khususnya  dalam  persoalan  seksualitas (Wirawan, 2012 : 256). Hegemoni pengetahuan  tentang  seks  ini  kemudian menimbulkan dorongan yang besar dalam pembentukan wacana. Sehingga
kemudian  munculah  konsep  tentang relasi  antara  kekuasan  (power)  dan pengetahuan  (knowledge)  yang  menjadi jenis  penjelasan  yang  ditawarkan  oleh Foucault (Wirawan, 2012 : 258.
Dalam  mendeskripsikan  teorinya, Foucault  menegaskan  bahwa kekuasaan disini tidak sebagaimana pengertian yang dipahami  oleh  masyarakat.  Foucault menegaskan bahwasanya kekuasaan tidak  dimiliki  dan  dipraktekan  dalam ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan  yang  lain.  Foucault  meneliti kekuasaan  lebih  pada  individu,  subjek dalam lingkup  yang terkecil (Syaifuddin 2018). Disisi  lain,  Foucault  memahami pengesyattahuan  sebagai  wacana  yang beroprasi  dalam  lingkaran  kekuasaan. Kuasa tersebut tidak tampak, akan tetapi ia  bekerja  dalam  sistem  mekanismenya itu sendiri. Melalui pengetahuan, aktivitas  dan  kehidupan  diatur  dengan aturan-aturan  tertentu.  Dalam  hal  ini, pengetahuan  berfungsi  sebagai  kontrol sosial. Masyarakat juga dapat
membentuk bangunan pengetahuan untuk mengatur bagaimana seharusnya warganya  bertindak  dan  bertingkah  laku atau membatasi hal-hal tertentu, pengetahuan
tersebut bisa
dimanifestasikan  dengan  cerita,  konsep kepercayaan  dan  sebagainya  (Priyanto 2017).
Foucault  memandang  realitas  sosial sebagai arena diskursif, yang merupakan kompetisi  bagaimana  makna  dalam pengorganisasian  institusi  serta  proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara yang khas. Pengetahuan harus dijelaskan berdasarkan  institusi  dan  peristiwa  yang berlangsung  dalam  institusi,  baik  yang bersifat teknis, ekonomis, sosial, maupun politik (Wirawan, 2012: 257). Pada tahap selanjutnya Foucault menyimpulkan bahwa  kekuasaan  selalu  teraktualisasi lewat  pengetahuan,  dan  pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaran pengetahuan  menurut  Foucault  selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tanpa sebuah wacana kebenaran (Syaifuddin 2018).
Konsep  tentang  Rezim kebenaran yang  diperkenalkan  Foucault  dalam sebuah wawancara  yang bertema “ Truth and  Power ”  menjadi  pijakan  dalam mengkaji  gejala  dalam  persoalan  ini. Menurut  Foucault  masyarakat  memiliki rezim  kebenarannya  sendiri.  Disinilah kemudian  Foucault  membuat  kriteria tentang  rezim  kebenaran,  yaitu  tentang pengukuhan  teknik,  dan  prosedur  serta oknum  yang  mengenali  sesuatu  sebagai benar  dan  salah  (Adlin  2016).  Katrin Bandel  melanjutkan  penjelasan  tersebut bahwa  pengetahuan  tidak  diproduksi secara  bebas,  ada  batas-batas  mengenai
legitimasinya,  siapa  yang  berbicara  dan dalam  konteks  apa  kebenaran  dapat diungkapan.  Sebagai  contoh  konkritnya adalah  diskursus  kebeenaran  agama. Kebenaran  dalam  agama  itu  didasarkan pada  teks-teks  yang  memiliki  otoritas, seperti  halnya  (Al-Qur`an  dan  hadis). Siapapun yang ingin ikut dalam diskursus tersebut  harus  mengikuti  peraturan  yang ada  apabia  pemikiranya  ingin  dianggap sah (Adlin 2016).
Dalam persoalan resistensi masyarakat  baik  berupa  pengabaian maupun  penolakan  atas  fatwa  dari  MUI tentang  tindakan  pencegahan  penularan Covid-19  ini,  kita  bisa  menggunakan kriteria  Foucault  tentang  pengukuhan teknik,  prosedur  serta  oknum  yang dianggap  mempunyai  otoritas  untuk menilai  itu  benar  dan  salah.  Resistensi masyarakat  atas  fatwa  MUI  ini  jika ditinjau dari kerangka tersebut menegaskan  bahwa  karakter  umat  yang transendental  masih  mengakar  dalam melihat  realitas  yang  ada.  Sebut  saja rasionalisasi dari seorang mantan jendral yang menyebut  unsur minta  pertolongan kepada  Allah  dalam  ajakanya  untuk meramaikan  masjid  (Detik.com  2020b). Padahal  menurut  WHO  Covid-19  ini akan  menyebar  jika  ada  kontak  yang dekat tanpa pelindung (Detik.com 2020a),  sehingga  dengan  adanya  suatu kolektifitas  yang  tidak  dipisahkan  oleh
jarak justru potensi  penyebaran virus ini akan semakin besar . Dengan pemahaman tentang prosedur bahwa segala hal harus didasarkan  pada  Nas,  dipahami  oleh kelompok  tertentu  sebagai  satu-satunya legitimasi  kebenaran.  Sebuah  narasi tentang seorang  yang tidak melaksankan Shalat  Jumat  berarti  telah  kafir  yang disampaikan  oleh  seseorang  khatib yang  berinisial  K  di  daerah  NTB (Kompas.com  2020)  menjadi  bukti  akan hal  ini. Takmir (pemuka agama) sebagai representasi  pengetahuan  masyarakat dalam  hal  ini  mempunyai  kuasa  untuk menolak  atau  mengikuti  fatwa  MUI tersebut.    Pada  akhirnya  bisa  dikatakan bahwa  resistensi-resistensi  itu  muncul dari sebuah wacana keagamaan sekelompok  masyarakat  yang  selalu menjadikan  agama  sebagai  puncak kulminatif dalam setiap hal. Pemahaman seperti  itu  terkesan  wajar,  karena  dalam konsep tujuan-tujuan persyariatan ( maqâṣid syarî’ah ) itu sendiri ḣifẓ ad-dîn selalu ditempatkan dalam urutan pertama dalam struktur hirarkisnya.. Akan tetapi, apakah  wacana  tentang  mendahulukan agama  dalam  segala  hal  merupakan wacana  yang  ideal  dan  paling  benar?. Disinilah  urgensi  dari  adanya  elaborasi mendalam  tentang  konsep maqâṣid syarî’ah yang  sudah  dikaji  oleh  para pakar  hukum  Islam  baik  klasik  maupun modern.
2. Analisis Hirarki Maqâṣid Syarî’ah Terhadap Fatwa MUI Para ulama klasik  dari  berbagai madzhab  telah  memberikan  perhatiannya dalam mengkaji maqâṣid syarî’ah .
Sebagaiaman  yang  dilakukan  oleh  al- Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, al-Amidi, as- Syatibi dan ulama-ulama lain diera kalsik. Ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Tahir  ibnu  Asyur,  Yusuf  Qardhawi,  juga mengkaji konep maqâṣid syarî’ah dengan membawa  sebuah  kebaharuan  daripada ulama klasik (Rohman, 2019 : 28).
Representasi konsep maqâṣid syarî’ah ini  sebenarnya  dimulai  dari kategorisasi Imam Ghazali tentang penjagaan  lima  hal  pokok  yang  dikenal dengan  istilah al-uṣûl  al-khamsah ,  yaitu penjagaan  atas  agama,  penjagaan  atas jiwa,  penjagaan  atas  akal,  penjagaan  atas harta, penjagaan atas keturunan. Lima hal tersebut merupakan bagian dari kemaslahatan  yagn  bersifat ḍarûri yang bersentuhan  langsung  dengan  tujuan syariat itu sendiri, selain itu Imam Ghazali menerangkan bahwa kekuatan substansial dalam hal kemaslahatan tersebut ada pada tingkatan ḍarûriyât , ḣâjiyât , taḣsîniyât dan tazyîniyât (Rohman, 2019 : 39). Beliau menegaskan bahwa al-uṣûl al-khamsah ini merupakan  derajat maṣlaḣat yang  paling kuat.  Lebih  lanjut  beliau  menguraikan penjelasanya dengan contoh-contoh seperti berikut:
a) Keputusan  syara’  untuk  memerangi kafir  yang  menyesatkan,  menghukum ahli bid’ah yang  mengajak  kepada ke bid’ahan nya merupakan bentuk dari
ḣifẓ  ad-dîn ,  karena  hal-hal  itu  bisa melenyapkan agama umat Islam.
b) Kewajiban qiṣâṣ yang telah ditetapkan oleh syara’ merupakan bentuk dari ḣifẓ
an-nafs
c) Kewajiban ḣadd peminum khamr merupakan bentuk ḣifẓ al-‘aql
d) Kewajiban ḣadd zina,  merupakan bentuk  dari  penjagaan  atas  keturunan dan nasab.
e) Kewajiban  menghukum  penjarah  dan pencuri  merupakan  bentuk  dari ḣifẓ an-nafs (al-Ghazali, t.t. : 2/482).
Kemudian Imam Ghazali
mengkategorikan  kekuatan  dari  setaip perlindungan diatas dalam tiga tingkatan, yaitu: ḍarûriyat , ḣâjiyat dan taḣsîniyat . Konsep  ini  kemudian  dikaji  lebih mendalam oleh Imam Syatibi. Tingkatan- tingkatan  tersebut  merupakan  susunan yang  bertingkat  yang  dalam  prakteknya harus  memprioritaskan  prinsip  yang paling  dasar  yaitu ḍarûri kemudian  ke tingkat ḣâji dan  yang  terakhir  pada tingkat taḣsîni (Rohman, 2019 : 39).
Selain  itu  Imam  Syatibi  membagi perlindungan  dalam  dua  kategori,  yaitu perlindungan  yang  mengarah  kewajiban hukum  tertentu  ( jânib  al - wujûd ),  dan perlindungan  yang  mengarah  kepada
pelarangan bentuk hukum tertentu ( jânib al -‘ adam ).  Beliau  mencontohkan  bahwa iman,  melafadzkan  dua  syahadat,  shalat, zakat,  puasa,  haji,  dan  yang  lainnya merupakan penjagaan agama yang mengarah pada kewajiban hukum tertentu ( jânib al - wujûd ). Penjagaan atas jiwa dan akal  yang  mengarah  pada  kewajiban hukum tertentu ( jânib al-wujûd ) dicontohkan dengan memperoleh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.  Kemudian  penjagaan  atas keturunan dan harta yang mengarah pada kewajiban  hukum  tertentu  ( jânib  al- wujûd )  dicontohkan  dengan  praktek mu’amalah.  Sedangkan  perlindungan yang  mengarah  kepada  pelarangan hukum tertentu ( jânib al-’adam ) dicontohkan dengan hukum-hukum jinâyat yang  berlaku.  Disini  dikatakan bahwa hukum jinâyat merupakan perlindungan yang mengarah pada pelarangan bentuk hukum tertentu ( jânib al-’adam ),  karena jinâyat merupakan sarana  yang  bisa  membatalkan  hal-hal yang  mengganggu  kemaslahatan  yang tercakup dalam lima tujuan pokok diatas. Kesemuanya itu termasuk dalam perlindungan  yang  sifatnya ḍarûri .
Sedangkan tingkatan selanjutnya ( ḍarûri dan  taḣsîni )  memiliki  fungsi  untuk melindungi  tingkatan  yang  lebih  dasar. Misalnya,  perbuatan  yang  termasuk dalam  tingkat haji merupakan  perisau
pelindung yang menjaga tingkat ḍarûriat . (asy-Syatibi, t.t.: 2/20-21).
Konsep  tentang  hirarki maṣlaḣat dalam  kategori ḍarûri , ḣâji ,  dan taḣsîni sudah sangat jelas melalui keterangan para ulama klasik. Bahkan ulama kontemporer seperti  Jasser  Auda  berbicara  banyak tentang  hirarki  keniscayaan  ini.  Selain menjelaskan  konsep  klasiknya,  Jasser Auda  memberikan  kritikan  terhadap konsep  klasik  tersebut  yang  terkesan berjenjang dan kaku, dengan
menggunakan pendekatan hirarki kebutuhan  dari  Abraham  Maslow,  Jasser memperbaiki  jangkauan  tersebut  dengan konsep  Maqasid  Umum,  Khusus,  dan Parsial (Auda, 2015 : 35-37). Akan tetapi, kajian  tentang  bagaimana  relasi  antara setiap  perlindungan  dalam al-uṣûl  al- khamsah masih jarang dielaborasi. Secara Ideal  konsep  tentang al-uṣûl  al-khamsah harusnya  diaplikasikan  secara  bersamaan dan tidak bertentangan.  Akan tetapi pada realitanya sering terjadi sebuah persoalan dalam  mengimplementasikan  konsep  ini, seperti  halnya  persoalan  tentang  rukhsoh mengucapkan lafadz kafir ketika terpaksa (terjadi  pertentangan  antara ḣifẓ  ad-dîn dan ḣifẓ an-nafs ) (Shobari, 2020: 140).
Dari beberapa referensi yang penulis kaji,  penulis  menemukan  konsep  yang menarik  dalam  persoalan  hirarki al-uṣûl al-khamsah melalui  sebuah  kitab  yang berjudul Ḍawâbiṭ  al-Maṣlaḣat yang
dikarang  oleh  Dr.  Said  Romadhon  Al- Buthi . Menurut  al-Buthi,  Pada  dasarnya struktur al-uṣûl  al-khamsah merupakan struktur  yang  bersifat  hirarkis,  hal  ini didasarkan  melalui  rasionalisasi  induktif yang  beliau  lakukan.  Rasionalisasi tersebut  secara  sederhana  terangkum dalam keterangan dibawah ini:
1. Adanya pensyariatan Jihâd fî Sabîlillah menunjukkan bahwa kemaslahatan ḣifẓ ad-dîn didahulukan daripada ḣifẓ an-nafs .
2. Kesepakatan  umat  Islam  tentang diperbolehkannya minum barang yang memabukkan  jika  hal  itu  bisa menyelamatkan  dari  kematian  pada tahap yang biasanya terjadi menunjukkan bahwa ḣifẓ al-‘aql lebih diakhirkan daripada ḣifẓ an-nafs .
3. Hukum had zina yang dalam prakteknya harus menghindarkan dari kematian  atau  kerusakan  sebagian indra  ataupun  kekuatan  akalnya, merupakan indikasi bahwa kemaslahatan  akal  lebih  didahulukan daripada ḣifẓ an-nasl .
4. Adanya  larangan  yang  tegas  tentang menjadikan  perzinaan  sebagai  ladang mencari  uang  menunjukkan  bahwa ḣifẓ an-nasl lebih didahuukan daripada ḣifẓ an-nafs . (al-Buthi: 257)
Dari keterangan diatas, menjadi jelas bahwa  jika  terjadi  pertentangan antara setiap perlindungan dalam tingkat
keniscayaan  yang  sama,  maka  harus mengikuti  struktur  hirarkinya.  Seperti halnya  dalam  kasus  pelarangan  kedai minuman keras. Dalam satu sisi pelarangan atau penggusuran tersebut bisa berdampak  pada  terganggunya ḣifẓ  an- nafs , Disisi lain hal itu bisa mewujudkan nilai  dari ḣifẓl  aqli yang  notabenya harus  didahulukan  dari  pada  penjagaan atas harta itu sendiri (al-Buthi: 260).
Dalam penjelasan lebih detailnya Al- Buthi menegaskan bahwa struktur hirarki itu  tidaklah  berlaku  selamanya.  Al-Buthi kemudian  mensyaratkan  adanya  sebuah kepastian maṣlaḣat pada setiap perlindungan  dalam al-uṣûl  al-khamsah . Untuk  menjelaskan  hal  ini,  beliau menjadikan  persoalan  jihad  sebagai contohnya.  Pelaksanaan  jihad  sebagai upaya  menjaga  agama  butuh  kepastian terwujudnya tujuan tersebut, karena Jihad itu sendiri bisa berdampak pada terganggunya ḣifẓ an-nafs . Dalam kondisi jumlah pasukan umat muslim lebih sedikit daripada pasukan musuh yang berpotensi kuat  akan  menyebabkan  kekalahan  umat muslim, maka ḣifẓ  an-nafs harus didahulukan.  Keputusan  tersebut  dipilih dengan  konsidersi  bahwa  kemaslahatan ( ḣifẓ ad-dîn ) yang diharapkan dari proses jihad  dengan pasukan yang  lebih  sedikit itu  masih  berupa  sangkaan  atau  dalam bahasa  yang  lebih  sederhana  realisasinya sulit tercapai (al-Buthi: 261). Berdasarkan
penjelasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa kepastian dalam maṣlaḣat tersebut menjadi hal yang signifikan dalam praktek penerapan struktur al-uṣûl al-khamsah.
Fatwa  MUI  tentang  peniadaan Shalat Jamaah cukup dengan mendasarkan  produk  hukum  tersebut pada analisis tingkat keniscayaan ( ḍarûriyat, ḣâjiyat dan taḣsîniyat ) dalam maqâṣid  syarî’ah .  Penjagaan  jiwa  dari kematian yang merupakan tingkat ḍarûrat tentu harus didahulukan daripada Shalat  jamaah  yang  notabenenya  untuk menyempurnakan ḍarûrat ad-dîn (Shobari,  2020:  8) . Akan  tetapi,  fatwa tentang shalat Jumat memerlukan analisis yang lebih mendalam mengingat pendapat Imam Syatibi yang menegaskan bahwa Shalat (Shalat jumat menjadi salah satu  jenisnya)  merupakan  bagian  dari penjagaan  atas  nama  agama.  Disinilah peran  dari  unsur  kepastian  dalam maṣlaḣat yang  dikemukakan  oleh  al- Buthi. Jika dengan berkumpulnya banyak orang  dalam  sebuah  peribadahan  dapat dipastikan justru menjadi sarana penyebaran virus yang mematikan, maka konsep ḣifẓ  an-nafs idealnya  harus didahulukan daripada ḣifẓ ad-dîn .

## C. SIMPULAN
Kuasa atas individu maupun kolektif tidak bisa lepas dari kontribusi pengetahuan yang dimiliki. Rezim
kebenaran dengan beberapa kriteria yang
dimiliki menjadi pondasi yang termanifestasikan  dalam  setiap  tingkah dan  tindakan  masyarakat.  Dalam  hal resistensi  dari  fatwa  MUI  tentang tindakan pencegahan tersebarnya Covid- 19 ini, masyarakat dikuasai oleh pengetahuan  lama  yang  secara  empiris selalu  berada  pada  zonanya.  Sehingga masyarakat  masih  memahami  agama sebagai  sesuatu  yang  harus  diakukan secara hirarki yang kaku.
Maqâṣid syarî’ah yang dikonsepsikan  sebagai  sebuah  nilai idealitas  dalam  Islam,  masih  dipahami secara  rigid. Ḣifẓ  ad-dîn yang  menjadi struktur  tertinggi  dari  hirarki al-uṣûl  al- khamsah menjadi  acuan  utama  dalam memanifestasikan ajaranya. Padahal  jika dielaborasi secara mendalam, struktur itu bukanlah bagunan  yang kaku yang tidak bisa  diganggu  gugat.  Fakta  tentang
banyak pengecualian dalam persoalan ini merupakan  stimulus  akan  fleksibilatas paradigma  Islam.  Tentu  hal  itu  harus mengikuti  kaidah  dan  aturan  yang berlaku dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana  konsep  yang  dikemukakan al-Buthi,  selain  pertimbangan  tingkat keniscayaan  ( ḍarûriat , ḣâjiyat ,  dan taḣsîniyat )  beliau  juga  menjadikan kepastian  kemaslahatan  dalam  setiap perlindungan  sebagai  hal  yang  paling menentukan dalam praktek hirarki al-uṣûl al-khamsah . Dengan konstruk pemahaman maqâṣid syarî’ah seperti ini, maka masyarakat akan lebih terbuka jika menjumpai  persoalan  yang  terkesan berbenturan  dalam  konstruk ḣifẓ  ad-dîn, ḣifẓ an-nafs, ḣifẓ al-‘aql, ḣifẓ an-nasl, dan ḣifẓ an-nafs . []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Adlin, Alfathri. 2016. “Michel Foucault:
Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran,  Parrhesia.” JAQFI
01(01): 13–26.
Auda, Jasser. 2015. Membumikan Hukum  Islam  Melalui  Maqasid Syariah . Bandung: Mizan.
“Cara Penyebaran Virus Corona Covid- 19  Menurut  WHO.”  2020a.
Detik.com . https://health.detik.com/berita- detikhealth/d-4960182/cara-
penyebaran-virus-corona-covid- 19-menurut-who (April 18, 2020).
“Cegah  Corona  Said  Aqil  Imbau Tarawih  dan  Salat  Id  di  Rumah.”
2020.
Tempo.co . https://nasional.tempo.co/read/132 7770/cegah-corona-said-aqil-
imbau-tarawih-dan-salat-id-di- rumah/full&view=ok  (April  18,
2020). “Eks Panglima TNI Gaungkan Makmurkan  Masjid  dan  Salat
Berjemaah Lawan Corona.” 2020b. Detik.com . https://news.detik.com/berita/d-
4943878/eks-panglima-tni- gaungkan-makmurkan-masjid- dan-salat-berjemaah-lawan- corona (April 18, 2020).
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. al-Mustasyfâ  min ‘Ilm  al-Uṣûl .  Madinah:  Jami’ah
Islamiyyah.
“Ketua PP Muhammadiyah: Fatwa MUI Soal  Corona  Jadi  Pedoman.” 2020a.
Republika.co.id . https://republika.co.id/berita/q7de
65430/ketua-pp-muhammadiyah- fatwa-mui-soal-corona-jadi- pedoman (April 18, 2020).
“Masjid Jakarta Masih Adakan Jumatan MUI Serukan Ikuti Fatwa.” 2020b.
Republika.co.id . https://republika.co.id/berita/q8l0
9j414/masjid-jakarta-masih-
adakan-emjumatanem-mui- serukan-ikuti-fatwa (April 18,
2020).
Priyanto,  Joko.  2017.  “Wacana,  Kuasa, dan  Agama  dalam  Kontestasi Pilgub  Jakarta:  Tinjauan  Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucolt.”
Thaqafiyyat 18(2): 186–200.
Rohman, Holilur. 2019. Maqâṣid Syarî’ah (Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab) . Malang: Setara Press.

## “Sebut  Muslim Menjadi Kafir Jika Tak
Shalat  Jumat  Seorang  Khatib Diamankan.”  2020. Kompas.com . https://regional.kompas.com/read/ 2020/04/10/09301821/sebut- muslim-menjadi-kafir-jika-tak- shalat-jumat-seorang-khatib- diamankan (April 18, 2020).
“Shalat  Jumat  Ditiadakan  untuk  Cegah
Corona  Jamaah  tak  Terima  Mati Itu Urusan Tuhan.” 2020. Kompas.tv . https://www.kompas.tv/article/73
349/shalat-jumat-ditiadakan- untuk-cegah-corona-jamaah-tak- terima-mati-itu-urusan-tuhan? (April 18, 2020).
Shobari,  Mas’ud.  2020. Fatâwi  al- ‘Ulamâ`  Ḣaula  Virus  Corona . Cairo: Dar al-Basyir.
Syaifuddin,  Arif.  2018.  “Pengaruh
Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami  Teori  Relasi  Kuasa Michel Foucault).” Refleksi 18(2):
141–55.
asy-Syatibi,  Abu  Ishaq  Ibrahim. al- Muwâfaqât  fî  Uṣûl  asy-Syarî’ah . Khabar KSA: Dar Ibnu Affan.
Wirawan, I. B. 2012. Teori-Teori Sosial dalam  Tiga  Paradigma .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.