Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

## Ahmadi Hasan, Bahran, dan Arie Sulistyoko
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan e-mail: ahmadi.hasan@uin-antasari.ac.id
Abstract: This  study will  discuss the implementation of remission in Indonesia according to Presidential Decree No. 174/1999 on Remission, basically not apart from the basic principles of Islamic criminal law. The concept of Islamic criminal law stems from the benefit for prevention (ar-radu waz-zajru) education and teaching (al-Islah al-Tahzib). The purpose of Remission in Indonesia is as a motivator or stimulation to behave well, to reduce the negative impact of the punishment imposed.
keywords: Remission, law, criminal, islam, prisoners .
Abstrak : Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor:  174  Tahun  1999 Tentang  Remisi,  pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip  pokok  hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan  (ar-radu  waz-zajru)  pendidikan  dan  pengajaran  (al-Islah  al-Tahzib). Tujuan  pemberian  Remisi  di  Indonesia  merupakan  sebagai  motivator  atau stimulasi  untuk  berkelakuan  baik,  untuk  mengurangi  dampak  negatif  dari hukuman yang dijatuhkan.
Kata kunci: Remisi, hukum, pidana, islam, tahanan

## Latar Belakang Masalah
Di  Indonesia,  masalah  menjaga amanat  masih  perlu  diperhatikan  oleh banyak pihak, lebih-lebih masalah besar yaitu  korupsi  yang  kini  hampir  terjadi disemua  lini,  baik  dikalangan  eksekutif maupun  legislatif,  baik  di  pusat maupun  di  daerah.  Masalah  korupsi  di negeri  ini  sudah  memasuki  seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan  serta  sudah  bersifat
mengakar  dalam  budaya  hidup, perilaku, dan cara berpikir. 1
Tidak  berhenti  sampai  disitu, korupsi  pun  menjadi  virus  yang merambah  kesektor  swasta  sampai ketingkat  RT  yang  jelas  eksitensi korupsi  dalam  bangsa  ini  telah menimbulkan  banyak  kerugiaan.  Ini menunjukan  bahwasanya  kewenangan dalam  menerapkan  Undang-Undang
1 M.  Nurul  Irfan “Korupsi  dalam  Hukum Pidana Islam” (Jakarta: Pena Grafika,2012),  h.4.
tidak konsisten dan kurangnya ketegasan  dalam  menerapkan  isi kandungan Undang-Undang.
Indonesia  merupakan  negara hukum  yang  dilindungi  oleh  Undang- Undang  Dasar  tahun  1945  untuk mewujudkan  tujuan  negara  yaitu good governance dan good  government ,  maka diaturlah tatanan pemidanaan narapidana  dalam  satu  aturan  dan petunjuk pelaksana sehingga terciptanya  pelayanan  pemerintah  yang baik. 2 Segala tindakan yang menyangkut  lembaga-lembaga  negara yang  dapat  merugikan  negara,  maka harus  ditegakkan  dengan  aturan-aturan yang  sudah  diberlakukan.  Namun kenyataannya pada masa pemerintahan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono dan  wakil  Presiden  yaitu  Budieono selama  ini  belum  maksimal  dalam menangani  kasus-kasus  korupsi  yang masih  berkembang  saat  ini.  Seperti kasus  Aulia  Pohan  dinyatakan  terbukti bersalah  dan  telah  merugikan  negara dalam  kasus  aliran  dana  Bank Indonesia  sebesar  100  Milyar  Rupiah. Namun  besan  Presiden  Bambang Susilo  Yudhoyono  itu  ditingkat  kasasi diputus  hukuman  hanya  tiga  tahun dengan  denda  Rp  200  Juta  dari hukuman  yang  dijalani.  Remisi  yang didapatkan  Aulia  Pohan  setelah  sehari Proklamasi    Indonesia,  Aulia,  Pohan
2 Anwar  Hafidzi,  “Eksistensi  Advokat  Sebagai Profesi  Terhormat  (Officium  Nobile)  Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia,” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 13, no. 1 (2015).
mendapatkan  hadiah  pengurangan hukuman  selama  tiga  bulan  melalui remisi  dan  ditahun  2010    pemerintah kembali mengobral remisi bagi koruptor.
Tercatat, ada 341 koruptor yang menikmati  remisi  pada  hari  Lebaran kemaren,  11  diantaranya  langsung bebas. 3 Sebelumnya,  ditengah  hingar bingar  slogan  merdeka  dari  korupsi pada  peringatan  Hari  Kemerdekaan Republik  Indonesia  yang  ke-66, pemerintah  juga  memberikan  remisi terhadap  koruptor  sebanyak  419  yang menikmati  remisi  tersebut,  bahkan  21 diantaranya langsung bebas. 4 Termasuk yang menikmati remisi tahun ini adalah mantan  Jaksa  Urip  Tri  Gunawan,Urip divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 500  juta.  Pemerintah  justru  seenaknya memberi  Urip  remisi  khusus  Hari Natal  dengan  ketentuan  maksimal remisi satu bulan pada Desember 2010. Selanjutnya,  Agustus  2011,  Urip mendapatkan  remisi  umum  (hari kemerdekaan)  sebesar  empat  bulan. Secara hukum, Urip baru menjalani tiga tahun  masa  pidana  dan    karena  itu, haram mendapat remisi. 5
3 koruptor  terima  remisi  selama  2010, artikel  diakses  pada  tanggal  20  Juni  2012  jam 18.30 pada
http://341koruptorterimaremisiselama.com/201
0/08/25/
4 remisi  untuk  koruptor,  artikel  diakses pada  tanggal  20  juni  2012  jam  20.00  pada http://remisikoruptor.com/2011/10/8/salaman tikorupi,htm
5 Anwary “Perang  Melawan  Korupsi  Di Indonesia” (Bogor, 2012), h.45.
Hal  ini  merupakan  suatu  yang berlebihan dalam memberikan keputusan  pengurangan  hukuman (remisi)  yang  sudah  diatur  dalam Undang-Undang. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan  kerugian  bagi  jutaan rakyat  sehingga tidak  pantas  mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya  dimiskinkan  dan  kalau  perlu diberi  sanksi  sosial.  Memang  penjara bukanlah  tempat  untuk  balas  dendam, namun  penjara  juga  bukan  tempat seorang  penjahat  boleh  menikmati keistimewaan termasuk mendapat remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan  juga  menjadi  pelajaran  bagi jutaan  orang  di  luar  tembok  penjara agar  mengurungkan  niat  merampok uang negara.
Pemberantasan  korupsi  harus bebas  dari  praktik  menyimpang pemberian remisi. Kita telah bersepakat  bahwa  korupsi  adalah kejahatan  luar  biasa,  maka  harus  ada upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.  Perubahan  aturan mengenai remisi harus dilakukan. Jihad aparat  penegak  hukum  juga  harus diimbangi  dengan  memperkecil  remisi bagi koruptor. Jangan samakan besaran remisi  narapidana  kasus  korupsi dengan narapidana biasa. Penyimpangan  yang  telah  terjadi  harus ditindak  tegas.  Pejabat  pemberi  remisi
yang menyimpang pun harus mendapat sanksi. 6
Kalau  kita  menijau  kembali kebijakan  remisi  dalam  Undang- Undang,  maka  seorang    narapidana harus  mempunyai  persyaratan  yang harus  dipenuhi,  yaitu  intinya  menaati peraturan  yang  ada  di  Lembaga Permasyarakatan, atau ia harus berusaha menjaga kelakuaan baik  agar kembali  memperoleh  remisi  selama dalam Lembaga Permasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Permasyarakatan diatur dalam beberapa  Undang-Undang  antara  lain: Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan menerangkan  dalam  Pasal  1  ayat  (1) “ Permasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk melakukan  pembinaan  warga  binaan permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistem pembinaan dalam tata peradilan ”.
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  32
Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Permasyarakatan  menerangkan  pada Pasal  1  ayat  (1)  “ Warga  binaan pemasyarakatan,  Terpidana,  Narapida, Anak  Didik  Permasyarakatan  Klien Permasyarakatan,  LAPAS,  BAPAS adalah  warga  binaan  permasyarakatan, Terpidana,  Narapidana,  Anak  Dididk Permasyarakatan,  Klien  Pemasyarakatan, LAPAS,  BAPAS  sebagaimana  dimaksud
6 Ibid .
dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” . Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia  Nomor.  M.09.HN.02.01 Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan Keputusan  Presiden  Nomor  174 Tahun 1999 tentang Remisi menerangkan  dalam  pasal  1  ayat  (1) yaitu “Remisi  adalah  pengurangan  masa pidana  yang  diberikan  kepada  narapidana dan  anak  pidana  yang  telah  bekelakuan baik selama menjalani pidana” . Keputusan
Menteri Kehakiman  dan  HAM Republik  Indonesia  Nomor.  M.04-
HN.02.01  Tahun  2000  tentang  Remisi Tambahan  bagi  Narapidana  dan  Anak Didik.  Peraturan  Pemerintah  Nomor. 99  Tahun  2012  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah benar- benar memperhatikan dalam memutuskan untuk memberikan remisi sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang, disamping juga memperhatikan  tolak  ukur  yang menjadi sebuah pertimbangan sebelum memutuskan pemberian remisi, terlebih lagi kepada narapidana koruptor. Dalam pemberian remisi, pihak yang  berwenang  tentunya  mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana  korupsi  selama  menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang  sesuai  dengan  perilaku  dan tindakan  selama  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan  itu  sendiri.  Namun kenyataannya  peraturan  pemerintah tentang pemberian remisi tidak berjalan dengan stabil dan kurang ditegakkannya peraturan dalam menjalankannya. Di  Indonesia,  memerlukan aturan-aturan  hukum  yang  majemuk sehingga  dapat  terciptanya  sebuah keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,  karena  pada  hakekatnya tujuan  yang  dicapai  bangsa  Indonesia itu  masyarakat  yang  adil,  makmur, tertib,  dan  damai  untuk  bisa  hidup tentram berdampingan bersama masyarakat lainnya.
Sebagai  umat  Islam  sudah selayaknya  menangani  permasalahan tersebut  dilihat  dari  sudut  pandang Islam.  Islam  merupakan  agama  yang datang  dari  Allah  SWT  dengan bertujuan  untuk  menegakkan  hukum dan  kemaslahatan  umat  yang  akan memberikan  rasa  aman,  bagi  seluruh umat manusia.
Hukum Islam mempunyai beberapa  keistimewaan  dan  beberapa keindahan  yang  menyebabkan  hukum
Islam menjadi hukum yang paling kaya, serta  menjamin  ketenangan  dan kebahagiaan  umat.  Keistimewaan  dan keindahan  itu  apabila  dipraktekkan bersama-sama  umat  Islam,  niscaya benar-benar  dapat  membentuk  suatu
umat  yang  ideal,  terkumpul  unsur kekuatan  yang  adil,  keteguhan  dan kehidupan yang baik . 7
Tentang pengurangan/ potong- an  masa  hukuman  atau  remisi  di Indonesia  suatu  masalah  tersendiri yang  perlu  disoroti.  Terkait  dengan masalah  remisi  ini  sendiri,  Islam  juga mengenal  adanya  remisi  yang  di  sebut dengan  istilah Syafa’at . Syafa’at berasal dari  kata Syafa’a yang  artinya  “minta
Syafa’at (pengampunan)  untuk  si Fulan.” 8
Kemudian berkembang menjadi “pertolongan  yang  diberikan  oleh seseorang  kepada  orang  lain  yang mengharapkan  pertolongannya,  atau usaha  untuk  memberikan  suatu manfaat bagi orang lain dan mengurangi mudarat bagi orang lain”. 9
Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang  diuraikan  diatas,  maka perlu  dilakukan  perluasan  penelitian. Adapun  rumusan  pokok  permasalahan yang  akan  dikaji  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  remisi bagi koruptor di dalam peraturan perundang-
undangan ?
7 M.Hasbi  Ash  Shiddieqy, Falsafah Hukum  Islam (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1990),
h.119
8 Al-Munawwir,  A.Warson  Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Unit
Pengadaan  buku-buku  Ilmiah  Keagamaan Ponpes al_Munawwir, 1984)., h.780.
9 Abdul  Azis  Dahlan,  et.al.,  (eds), Eksiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  Icthiar  Baru Van Hoeve, 1996). Jilid 5 h.325
2. Bagaiamana  remisi  bagi  koruptor dalam  pandangan  hukum  pidana Islam ? Pengertian Remisi Dalam Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam Remisi sangat berkaitan dengan
Lembaga  Pemasyarakatan,  terutama dengan  para  penghuninya  Narapidana. Adapun  beberapa  pengertian  Remisi yang  mempunyai  maksud  dan  tujuan tertentu,  Remisi  berasal  dari  kata remissio yang  berasal  dari  bahasa  latin yang  berarti  potongan/pengurangan hukuman.  Sedangkan  menurut  istilah, Remisi  adalah  pembebasan  hukuman untuk  seluruhnya  atau  sebagian  dari hukuman  seumur  hidup  menjadi hukumana terbatas. 10
Sedangkan  menurut  ketentuan Pasal  1  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999, tidak  memberikan  pengertian  Remisi, disana  hanya  dikatakan:  “Setiap Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang menjalani  Pidana  kurungan  dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan  berkelakuan  baik  selama menjalani pidana.” Maksud  dari  kelakuan  baik disini ialah narapidana yang bersangkutan  selalu  menaati  peraturan yang  berlaku  dan  tidak  dikenakan
10 Andi  Hamzah,  “ Kamus  Hukum ”  , loc. Cit.
tindakan  disiplin  yang  dicatat  dalam buku  register  F  selama  kurun  waktu yang  diperhitungkan  untuk  pemberian Remisi.
Dalam  hal  ini  dapat  dilihat sedikit  keringanan  yang  diberikan  oleh Negara, yaitu dengan diperbolehkannya untuk  mendapatkan  Remisi  setelah memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang berlaku.  Hal  ini  berarti  bahwa  negara benar-benar  memberi  perhatian  yang serius  kepada  orang-orang  yang  telah gagal  mengimplementasikam  makna dari  pembinaan  yang  telah  diberikan sebelumnya.  Secara  jelas  mengenai besarnya Remisi yang diberikan kepada narapidana dari Anak pidana berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  dan  3 Keputusam Presiden Republik Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999 tentang Remisi, dikenal jenis- jenis/bentuk Remisi yaitu: 1. Remisi umum, adalah Remisi yang diberikan  pada  Hari  Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. 2. Remisi khusus, adalah pengurangan  masa  pidana  yang diberikan  kepada  Narapidana  dan
Anak  Pidana  pada  Hari  Besar Keagamaan yang dianut  oleh yang bersangkutan  dan  dilaksanakan sebanyak-banyaknya  1  (satu)  kali dalam setahun bagi masing-masing agama..  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Perundang- undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999
tentang  Pelaksanaan  Keputusan
Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal  3  ayat  (2),  bahwa  pemberian Remisi khusus didasarkan pada: a. Setiap Hari Raya bagi Narapidana  dan  Anak  Pidana yang beragama Islam b. Setiap  Hari  Raya  Natal  bagi Narapidana  dan  Anak  Pidana yang beragama Kristen/Khatolik. c. Setiap  Hari  Raya  Nyepi  bagi Narapidana  dan  Anak  Pidana yang beragama Hindu.
d. Setiap  Hari  Raya  Waisak  bagi Narapidana  dan  Anak  Pidana yang beragama Budha.
3.    Remisi  Tambahan  adalah pengurangan  masa  pidana  yang diberikan  kepada  Narapidana dan  Anak  Pidana  yang  berbuat jasa  kepada  Negara,  melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara  atau  kemanusiaan  atau melakukan  perbuatan  yang membantu  kegiatan  Lembaga Pemasyarakatn.
Terkait dengan masalah pengurangan  masa  hukuman  (Remisi) pemerintah  di  Indonesia,  syariat  Islam terdapat  suatu  aturan  yang  cukup penting    dalam  hal  pengurangan  masa hukuman  (Remisi).  Islam  mengenal dengan  adanya  pengurangan  masa hukuman (Remisi) yaitu dikenal dengan pengampunan  atau  dengan  istilah Syafa’at . Syafa’at berasal dari kata Syafa’a yang artinya “minta Syafa’at
pengampunan  untuk  si  Fulan.” 11
Kemudian  arti  tersebut  berkembang menjadi  pertolongan  yang  diberikan oleh seseorang  kepada orang  lain  yang mengaharapkan  pertolongannya,  usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang  lain  atau  mengurangi  mudarat bagi orang lain. 12
Dalam  Islam  sangat  dianjurkan sekali memberikan Syafa’at (pengampunan)  sesama  orang  lain, selama  pemberian Syafa’at tersebut akan  memberikan  kemaslahatan  dan menghindari dari kemudharatan. Karena  Rasulullah  sendiri  sering menganjurkan  untuk  memberikan
Syafa’at atau pertolongan kepada orang lain  yang  membtuhkannya.  Hal tersebut  sebagaimana  yang  telah disabdakan oleh Nabi SAW:
ْنَع َو َلاَق ٌهْنَع ُالله َيض َر ي  ِرَعْش َلأا ىَسوُم يِبَأ : َمَّلَس  َو ِهْيَلَع ُالله ىّلَص َيِبَّنلا َناَك ُبِلاَط ٌهاَتَأ َذِا
َلَقَف ِهَااَسَلُج ىَلَع َلَبْق َأ ٍةَجاَح :
ُوا َو  ُرَج  ْؤتُا  ْوُعَفْشِا َءاَش اَم ِهَيِبَن اَسِل ىَلَع ُالله  ِضْقَي 13
“ Dan  dari  Abu  Musa  Al-Asy’ari Radhiyallahu  Anhui  a  berkata,  “Nabi Shallallahu  Alaihi  wa  sallam  jika didatangkan oleh orang yang meminta hajat, beliau  menghadap  kepada  orang-orang  yang
11 Al-Munawwir  A.Warson  Munawwir, Kamus Arab-Indonesiaan , loc. Cit.
12 Abdul  Azis  Dahlan,  et.al.,  (eds), Eksiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  Icthiar  Baru Van Hoeve, 1996). Jilid 5.h.325.
13 Imam  abu  Zakariya  Yahya  bin  Syaraf An- Nawawi, Riadhus Shalihin Min Kalaami Syaidil Mursalyin (  Damaskus:  Darul  Khair,  1420  H),  h.
duduk,  dihadapannya,  “Berilah  syafa’at, maka kalian akan diberi pahala, dan Allah akan memenuhi atas lisan nabinya apa yang ia sukai”. 14
Islam sendiri telah memberikan batasan-batasan berkaitan dengan pemberian Syafa’at. Batasan-batasan tersebut berlaku suatu tindakan pidana yang  diancam  dengan  hukuman- hukuman  tertentu  sebagaimana  yang telah  ditetapkan  oleh  peraturan kepidanaan  syariat  Islam.  Ketentuan– ketentuan  hukuman  dalam  pidana Islam  adalah  pidana had,  qisa/diyat dan ta’zir, ketentuan  tersebut  merupakan batasan  diperbolehkan  atau  tidaknya memberi Syafa’at, karena  hal  tersebut merupakan hak Allah dan juga manusia di  dunia  dan  diakhirat.  Sehingga batasan-batasan ini menjadikan seseorang  lebih  berhati-hati  dalam memberikan Syafa’at kepada orang lain, khususnya  terhadap  tindak  pidana, karena  kesalahan  dalam  memberikan Syafa’at justru  menimbulkan  hal-hal yang negatif (kemudharatan).

## Tujuan Pemberian Remisi
Sedangkan  maksud  dan  tujuan dalam  memberikan  Remisi  menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia    Nomor  174  Tahun  1999, yaitu : 1) Sebagai  motivator  dan  stimulasi serta dijadikan alat untuk
14 AlHafidh  Masrap  Suhaemi  BA, Tarjamah  Riadhus  Shalihin (  Surabaya:  Mahkota, 1986), h. 339
mengingatkan  narapidana  dan
Anak  pidana  untuk  berkelakuan baik  selama  berada    di  Lembaga
Permasyarakatan.
2) Sebagai  upaya  untuk  mengurangi dampak  negatif  dan  subkultural tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana akibat perampasan  kemerdekaan.  Bahwa secara psikologi, pemberian Remisi ini  mempunyai  pengaruh  dalam menekan  tingkat frustasi (terutama bagi narapidana residivis). Sehingga  dapat  mereduksi  atau meminimalisasikan gangguan keamanan  dan  ketertiban  di LP/Rutan,  yang  berupa  pelarian dan kerusuhan lainnya.
3) Bahwa  Remisi  khusus  yang diberikan  pada  saat  hari  besar keagamaan,  diharapkan  sebagai pemacu warga binaan pemasyarakatan  untuk  penyadaran diri sesuai dengan tuntutan Agama dalam kehidupan kesehariannya.
Dalam  pelaksanaan  hak-hak narapidana,  pemerintah  memberikan kesempatan  kepada  narapidana  yang dijatuhkan  hukuman  seumur  hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai  harapan  untuk  kembali  ke tengah-tengah masyarakat melalui proses  pemasyarakatan.  Selain  hal-hal ini,  maksud  tujuan  dengan  adanya pemberian Remisi adalah sebagai salah satu  kebijakan  hukum  pidana  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  sistem
pemasyarakatan  diharapkan  sesuai Standard Minimum Rules. 15
Maksud  dan  tujuan  dari pemberian  Remisi  di  Indonesia  pada dasarnya  tidak  terlepas  dari  prinsip- prinsip  pokok  hukum  pidana  Islam. Islam  sebagai  Agama  yang  terakhir yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad  SAW  telah  dijamin kesempurnaannya.  Syariat  Islam  itu sendiri perlu ditegakkan di bumi Allah, jadi  perlu  ditanamkan  kepada  semua masyarakat tentang Syariat dan hukum- hukumnya.  Hukum  itu  ditetapkan untuk  memperbaiki  individu  menjaga masyarakat  tertib  sosial.  Hukuman  itu harus  mempunyai  dasar,  baik  Al- Qur’an,  dan  Al-Sunnah  sehingga terjamin kebenarannya. Adanya hukuman itu dapat menjamin ketentraman dan keberuntungan bersama,  Islam  membagi  hukuman duniawi dengan dua macam:
1. Hukuman  yang  dikuasakan kepada  hakim,  menurut  yang dipandangnya maslahat, sesuai dengan  masa  tempat  dan keadaan.
2. Hukuman  tertulis  yang  tidak boleh dilampaui dan dikurangkan  dari  batasnya. Hal demikian bersifat kejahatan  dalam  anggapan
15 Zainal  Arifin “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pemberian  Remisi  Pada  Narapidana”. Skripsi diakses pada tanggal  21 November 2012 jam 11.30, h. 62.
seluruh manusia disetiap masa dan tempat. 16
Tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk memelihara dan
menciptakan  kemaslahatan  manusia dan  menjaga  mereka  dari  hal-hal  yang mafsadah,  karena  Islam  itu  sebagai rahmat-anlil’alamin ,  untuk  memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. 17 Selain  itu  hukuman  harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan  kepada  yang  melakukan kejahatan  saja.  Hal  ini  sesuai  dengan prinsip bahwa: “ seseorang tidak menanggung dosanya orang lain ”. Hukuman itu  pun  harus  berlaku  untuk  semua orang,  karena  semua  manusia  sama dihadapan hukum.
Tujuan  terakhir  dari  hukuman syari’at itu sendiri ialah pencegahan ( ar- rad-u  waz-zajru )  dan  pengajaran  serta mendidik jiwa ( al-islahwat-tahdzib ).
Pencegahan atas suatu pidana / Jarimah berarti  berusaha  menahan  pelaku  agar tidak mengulangi perbuatan Jarimahnya atau agar tidak terus-menerus melakukan  perbuatannya,  disamping pencegahan  terhadap  orang  lain  agar tidak  mengulangi Jarimah .  Sebab,  ia sudah mengetahui hukuman yang akan mereka terima dan jika ia berbuat suatu
Jarimah yang sama seperti yang dialami oleh  pelaku  yang  berbuat Jarimah .
16 Syekh  Mahmud  Syaltut, “Aqidah  dan
Syari’ah  Islam  II”, alih  bahasa  facruddin Hs(Jakarta: PT. Bima Aksara, 1985), h.28.
17 Ahmad  Dzajuli, Fiqih  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”. (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), h.25
Dengan  demikian,  maka  pencegahan mempunyai kegunaan yang rangkap. 18

## Aturan-aturan  tentang  Pemberian Remisi
Adapun  Remisi  dalam  hukum pidana  Islam  masuk  dalam  suatu pembagian Jarimah .  Pembagian Jarimah yang  paling  penting  adalah  pembagian yang ditinjau dari segi aspek hukumanya. Jarimah yang  ditinjau  dari segi aspeknya, maka dibagi menjadi tiga bagian  yaitu Jarimah  Hudud,  Jarimah Qisas, Jarimah Ta’zir. 19

## 1. Jarimah Hudud
Jarimah hudud merupakan bentuk jamak dari  kata hadd dalam  bahasa  Arab berarti  “membatasi/memberi,  batasan, rintangan”.  Dalam  ilmu  fiqh, Hudud atau Had ialah hukuman atas perbuatan pidana  tertentu  ( Jarimah  hudud )  yang jenis  dan  bentuk  hukumanya  telah ditentukan Syari’ (pembuat syariat/Allah SWT), tidak bisa ditambah atau dikurangi. Hukuman ini merupakan hak Allah dalam pengertian tidak  bisa  dihapuskan  baik  oleh perseorangan  (orang  yang  menjadi korban atau keluarganya) maupun oleh
18 Ahmad  Hanafi ,  Asas-Asas  Hukum Pidana  Islam (Jakarta:    Bulan  Bintang,  1967),  h. 255.
19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana
Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. x.
masyarakat  yang  diwakili  lembaga
Negara. 20 Jarimah Hudud dalam hukumanya  telah  ditentukan  dengan ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam
Al-Quran  dan  As-Sunnah.  Jarimah hudud dalam  hukumannya  telah ditentukan  dengan  ketentuan  hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As- Sunnah.  Adapun  ciri  khas  jarimah hudud adalah sebagai berikut :
a. Hukumannya  tertentu  dan terbatas,  dalam  arti  bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada  batasan  minimal  dan maksimal. b. Hukuman  tersebut  merupakan hak  Allah  semata-mata,  atau kalau  ada  hak  manusia  di samping  hak  Allah  maka  hak
Allah yang lebih dominan. Untuk pembagian Jarimah Hudud ada  tujuh  macam,  yaitu Jarimah
Zina,  Jarimah  Qadzab,  Jarimah  Syurb  al-
Khamr,  Jarimah  Pencurian,  Jarimah Hirabah,  Jarimah  Riddah,  Jarimah pemberontak Jarimah  Hudud ini hukumanya  telah  ditentukan  dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat  dalam  Al-Quran  dan  As-
Sunnah.  Namun  dalam Jarimah ini apabila pelaku Jarimah telah taubat dan menyesali perbuatannya, maka 20 Nina M. Armanndo, et al. Enksiklopedi Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,  2005). Jilid 3, h.43
hapuslah hukumnya meskipun itu telah melakukan Jarimah yang selesai. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah ayat 34:
“Kecuali  orang-orang  yang  taubat  (di  antara mereka)  sebelum  kamu  dapat  menguasai (menangkap)  mereka  Maka  ketahuilah bahwasanya  Allah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang.

## Adapun  Hadits  sabda  Nabi
SAW yaitu:
ص اَعلا  ِنْب و ِرْمَع  ِنْب اللهدْبَع  ْنَع , ِالله  ُل ْوُس َر  َّنَأ
َلاَق َمَّلَس  َو ِهْيَلَع ُالله ىَلَص : ْمُكَنْيَباَمْيِف َدوُدُحلااوُّف اَعَت ِح  ْن ِم ِيَغَلَب اَمَف َبَج َو ْدَقَفٍّد
21
“ Dari  Abdullah  bin  Umar  bin  Al  Ash, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berilah maaf  dalam  kasus  Hudud  yang  terjadi diantara  kalian  (karena)  kasus  yang  telah sampai  kepadaku,  maka  itu  wajib  untuk dilaksanakan”.
Kebolehan  memberi Syafa’at pada  keadaan  ini  terbatas  pada  pelaku pidana  tersebut,  apabila  kasusnya belum  diajukan  kepada  penguasa  dan pelaku  menyesali  perbuatannya  atau dengan  kata  lain  berataubat.  Dan  jika perkaranya  sudah  sampai  ketangan penguasa/hakim
maka wajib dilaksanakan  hukuman Hadd, dan  hal ini  merupakan ketentuan  hukum  Allah yang harus dilaksanakan serta
21 Abu  daud, Sunan  Abi  Daud,  Kitab Hudud, Bab Afwi an al-Hududi Malam Tablughi as-Sultana  (Beirut  :  Mua’sasah  Rayyan,  1998 M/1319H)  V  :  72-73,  Hadits  Nomor  4376. Hadits dari Abdullah bin Amr bin Ash.
merupakan  balasan  setimpal  dari
hukuman Allah SWT.
Berkaitan dengan masalah pengampunan  ( Syafa’at) para  fuqaha telah  sepakat  bahwa  hakim  atau penguasa diharamkan memberi Syafa’at, baik  itu  pengurangan  hukuman maupun  pembebasan  hukuman  sama sekali  bila  perkaranya  sudah  sampai ketangan hakim atau penguasa penegak hukum.  Karena  tindakan  memberi Syafa’at sesudah  perkaranya  sampai ketangan hakim berarti telah menggagalkan  untuk  mewujudkan perbaikan,  dan  mentolerir  pelanggaran dan  melepaskan  tertuduh  dari  akibat kejahatan yang telah diperbuatnya.Sebab  pemberian Syafa’at pada kondisi tersebut berarti menghalangi  hakim  untuk  melakukan kewajibannya  dan  membuka  peluang untuk  tidak  tegaknya  supremasi hukum.
Dari  uraian  di  atas  tentang Syafa’at Jarimah Hudud terdapat ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan dengan  pemberian Syafa’at dalam Jarimah  Hudud, adapun  ketentuan tersebut: a) Pemberian pengampunan ( Syafa’at) baik berupa pembebasan  hukuman  ataupun pengurangan  hukuman  kepada pelaku  tindak  pidana  yang diancam  dengan  hukuman Hadd sesudah  perkaranya  diajukan kepada hakim tidak
diperbolehkan  adanya  pemberian ampunan/ Syafa’at.
b) Pemberian  ampunan  kepada tindak  pidana  yang  diancam dengan  hukuman Hadd sebelum perkaranya  diajukan  pada  hakim atau penegak hukum diperbolehkan adanya pengampunan, dan pelaku menyesali  perbuatannya  (taubat) selama Syafa’at tersebut  tidak membahayakan atau mengganggu ketentraman umum.
2. Jarimah Qisas Jarimah  qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman  qishash  maupun  diyat.  Baik qisas maupun  diyat  kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’ . Pengertian qisas , sebagaimana di kemukan oleh Muhammad Abu Zahra yang dinukilkan oleh Ahmad Wardi Muslich adalah  “persamaan  dan  keseimbangan antara  jarimah  dan  hukuman”. 22 Pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang- orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka  dengan orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba,  dan wanita  dengan  wanita.  Maka  Barangsiapa yang  mendapat  suatu  pema'afan  dari saudaranya,  hendaklah  (yang  mema'afkan) mengikuti  dengan  cara  yang  baik,  dan
22 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.xi
hendaklah  (yang  diberi  ma'af)  membayar (diat)  kepada  yang  memberi  ma'af  dengan cara  yang  baik  (pula).  yang  demikian  itu adalah  suatu  keringanan  dari  Tuhan  kamu dan  suatu  rahmat.  Barangsiapa  yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.
Ayat diatas menurut Muhammad  Bin  Alwi  al  Maliki merupakan  kemurahan  bagi  umat Muhammad yaitu mendapatkan ampunan  tidak  di qisas ,  tetapi  harus membayar diyat . Lain dengan ketentuan atas  Bani  Israil  telah  ditentukan hukuman  pembalasan  atas  mereka qis{as{ meskipun  pembunuhan  yang mereka lakukan itu sengaja. 23
Ketentuan  atas  bani  Israil  tersebut terkandung  dalam  firman  Allah    pada Q.S Al-Maidah ayat 45 “Dan  Kami  telah  tetapkan  terhadap mereka  di  dalamnya  (At  Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan  mata,  hidung  dengan  hidung,  telinga dengan  telinga,  gigi  dengan  gigi,  dan  luka luka  (pun)  ada  kisasnya.  Barangsiapa  yang melepaskan  (hak  qis{as{)  nya,  Maka melepaskan  hak  itu  (menjadi)  penebus  dosa baginya.  Barangsiapa  tidak  memutuskan perkara  menurut  apa  yang  diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang
yang zalim". Kewenangan memberikan pengampunan  dalam  jarimah qisas ini
23 Muhammad  Bin  Alwi  Al  Maliki, keutamaan Umat Muhammad , alih bahasa Bughawi (Jakarta: Bintang Terang, 2001) h.3.
berada pada pihak korban. Jika korban dan  wali  korban  bersedia  memaafkan maka  hukum qisas batal  dan  dapat digantikan dengan diyat , tetapi sebaliknya  jika  pihak  korban  atau  wali korban  menghendaki  hukuman qisas maka hukuman tersebut harus dilaksanakan.  Kekuasaan  hakim  dalam memberikan  maaf  ini  tergantung  pada persetujuan  pihak  wali  korban.  Hakim dalam  hal  ini  hanya  sebagai  pelaksana. Berkenaan  dengan  orang  yang  berhak menuntut qisas / diyat atau  memberikan pengampunan, Imam Malik berpendapat  bahwa  mereka  yang berhak  menuntut qisas/diyat ataupun memberikan  pengampunan  adalah kelompok ashabah bi nafsi . 24
Hukuman qisas itu  dapat terhapus  karena  dengan  ha-hal  sebagai berikut:
1) Hilangnya  tempat  untuk  di qisas ;
2) Pemaafan;
3) Perdamaian;
4) Diwariskan hak qisas .
Pemberian  maaf  ini  merupakan hal yang paling mulia. Islam, disamping mensyaratkan  hukuman qisas ,  secara serentak juga menggemarkan pemeluknya  untuk  suka  memaafkan.
Dan  pemberian  maaf  (pengampunan) itu  berlangsung  sampai  vonis qisas dijatuhkan secara adil. Pemberian maaf
24 Ashabah  bi  nafsih adalah  orang  yang paling  dekat  dengan  korban  itulah  yang  paling berhak  untuk  penjatuhan  hukuman  itu.  Lihat Dzajuli, Fiqh Jinayah…, h.149
(pengampunan)  itu  lebih  utama daripada  menuntutnya.  Sebagaimana terdapat dalam hadist:
َلَق  ٍكِلاَم ِنْب  ِسَنَا َنَع : ِالله ُل ْوس َر ىَلِا َعِف ُراَم
َرَمَا  َّلَِّا  ُصاَصَصَقْلاِهْيِفٌءْيَش مَلَس َو هْيَلَع ُالله ىَّلَص ِوْفَعلاِب ِهْيِف
25
“Sepengetahuan  saya  setiap  ada  perkara qisas dilaporkan  kepada  Rasulullah  Saw maka  beliau  selalu  memerintahkan  agar dimaafkan” Yang dimaksud pemaafan menurut  Imam  Syafi’i  dan  Imam Ahmad  adalah  memaafkan qisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut  Imam  Malik  dan  Imam  Abu Hanifah  pemaafan  terhadap diyat itu bisa  dilaksanakan  bila  ada  kerelaan pelaku/terhukum.  Jadi  menurut  kedua ulama  terakhir  ini  pemaafan  adalah qisas tanpa  imbalan  apa-apa.  Adapun memaafkan diyat itu,  bukan  pemaafan melainkan  perdamaian.  Orang  yang berhak  memaafkan qisas adalah  orang yang berhak menuntutnya. 26
Tidak  ada  perbedaan  pendapat dikalangan  ulama  tentang  perdamaian dan hapusnya hukuman qisas
karenanya,  dan  melalui  perdamian pihak  pembunuh  bisa  membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih  besar  daripada diyat .  Orang  yang berhak  mengadakan  perdamian  adalah
25 Ibnu Majah, Sunan ibnu Majah, Bab al- Afwi  bi  al-Qishasha,  (Beirut:  Dar  al-Fakr,  t,t)
h:898. Hadits dari Anas bin Malik
26 Ahmad  Djazuli, Fiqih  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”. (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), h. 151-152.
orang  yang  berhak  atas qisas dan pemaafan. Qisas juga  dapat  dihapus karena  diwariskan  kepada  keluarga korban.
3. Jarimah Ta’zir
Jarimah  Ta’zir menurut  bahasa ta’zir berasal  dari  kata  ‘ azzara yang berarti  mencegah  dan  menolak. 27 menurut  Abd    Al-Aziz  ‘Amir  yang dinukil  Ahmad  Wardi  Muslich ta’zir juga  diartikan  dengan Ar-Raddu  wal Man’u (menolak  dan  mencegah). 28 Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi  perbuatannya. Ta’zir juga  dapat  diartikan  mendidik  dan memperbaiki  agar  ia  menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. 29
Menurut  istilah,  didefinisikan  oleh  al- Mawardi ta’zir adalah sebagai berikut:
“Ta’zir  adalah  hukuman  yang  bersifat pendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.” 30
Sementara  menurut  Wahbah  Zuhaili memberikan  definisi ta>’zir sebagai berikut:
“Ta’zir  menurut  syara’  adalah  hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau
27 Ibrahim  Unais, al-Mu’jam  al-Wasith , (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t), h.598.
28 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005) , h.xii.
29 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), h.177.
30 Ibid , h.178
jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.” 31 Dari definisi-definisi yang dikemukakan  diatas,  jelaslah  bahwa ta’zir adalah  suatu  istilah  untuk hukuman  atas jarimah-jarimah yang hukumanya  belum  ditetapkan  oleh syara’ .  Di  kalangan  fuqaha, jarimah– jarimah yang  hukumanya  belum ditetapkan  oleh syara’ dinamakan dengan jarimah  ta’zir .Jadi,  istilah ta’zir bisa  digunakan  untuk  hukuman  dan bisa juga untuk jarimah .
Ta’zir tidak  disebutkan  secara tegas dalam Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Maka, untuk menentukan  jenis  dan  ukuranya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan  jenis  dan  ukuran  sanks ta’zir harus  tetap  memperhatikan isyarat-isyarat  dan  petunjuk  nash keagamaan secara teliti dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara.
Faktor  yang  menyebabkan hapusnya  hukuman ta’zir ini  banyak sekali  dan  berbeda-beda  sesuai  dengan jenis  hukumanya,    diantaranya  adalah meninggalnya si pelaku, pemafaan, taubatnya dari pelaku, dan kadaluwarsa 32 . Hukuman ta’zir boleh  dan harus  diterapkan sesuai
31 Ibid.
32 Ahmad  Dzajuli, Fiqih  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”. (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997, h.233.
dengan  tuntutan  kemaslahatan  ,  dalam kaitan  ini  ada  sebuah  kaidah  yang berbunyi :
ْوُدَي ُرْي ِزَعَّتا ِةَحَلْصَمْلا َعَم ُر
33
“Ta’zir  itu  sangat  tergantung  kepada tuntutan kemaslahatan”
Wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan  bahwa  pembagian hukuman ta’zir terdapat  dua  macam, yaitu pertama,  ta’zir yang  diberlakukan berkaitan  terhadap  pelanggaran  hak
Allah, dan kedua , ta’zir yang diberlakukan  dengan  perlanggaran terhadap hak manusia sebagai individu, bukan sebagai jamaah kaum muslim. 34
Hukuman ta’zir jumlahnya sangat  banyak  dan  tidak  terbatas sehingga  dalam  hal  ini  seorang  hakim atau  para  pihak  yang  terlibat  dalam penyusunan  Undang-Undang  disebuah negara  harus  benar-benar  jeli  dalam berbagai
perundang-undangan merupakan  bentuk  konkret  dari hukuman ta’zir .Untuk kasus di
Indonesia,  masalah  korupsi  dari  sisi aturan  sesungguhnya  telah  lebih  dari cukup.Bahkan menurut  Andi Hamzah, Undang-Undang  korupsi  di  Indonesia bersifat  terlalu  luas  sesuai  dengan jumlah  korupsi  yang  juga  sangat banyak. 35
33 Ahmad Dzajuli, Fiqih Jinayah …, loc. cit. 34 Nurul  Irfan,  Korupsi  dalam  Hukum Pidana Islam (Jakarta: Pena Grafika, 2012),  Cet.
1, h.150
35 Op. cit . h.152
Tindakan  mengambil  harta, uang  atau  hak  pihak  lain  ini  bisa disebut  dengan  mencuri.  Namun, mengingat  mencuri  itu  termasuk wilayah jarimah  hudud bersama  enam jenis jarimah lain, Jarimah  Zina,  Jarimah Qadzab,  Jarimah  Syurb  al-Khamr,  Jarimah Pencurian,  Jarimah  hirabah,  Jarimah
Riddah,  Jarimah pemberontak Jarimah Hudud ini hukumanya telah ditentukan dengan  ketentuan-ketentuan  hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As- Sunnah.  Maka  sanksi  hukum  tindak pidana  korupsi  tidak  bisa  disamakan dengan  sanksi  pidana  pencurian  atau perampokan.
Pembahasan  tentang  sanksi yang  diterapkan  dalam  jarimah ta’zir ada berbagai macam ragam. Oleh maka dari itu maksud utama dari sanksi ta’zir adalah sebagai Preventif dan Represif serta Kuratif dan Edukatif .
1) Preventif adalah ta’zir yang harus memberikan  dampak  positif bagi  orang  lain,  sehigga  orang lain tidak akan meniru perbuatannya.
2) Represif adalah ta’zir yang  harus memberikan  dampak  positif bagi  si  terhukum,  sehingga pelaku  tersebut  tidak  lagi mengulangi  perbuatannya  agar tidak dijatuhi hukuman ta’zir .
3) Kuratif adalah ta’zir itu  harus mampu  membawa  perbaikan sikap prilaku di kemudian hari.
4) Edukatif adalah  bahwa  sanksi harus  mampu  menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga  ia  akan  menjauhi perbuatan  maksiatannya  bukan karena  takut  dengan  hukuman melainkan  semata-mata  karena tidak senang terhadap kejahatan. 36
Sanksi ta’zir itu  ada  berbagai macam  ragam,  diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Sanski ta’zir yang  mengenai badan. Hukuman yang terpenting  dalam  hal  ini adalah  hukuman  mati  dan jilid.
b) Sanksi ta’zir yang  berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting  dalam  gal  ini adalah penjara dengan berbagai  macamnya  dan persaingan.
c) Sanksi ta’zir yang  berkaitan dengan  harta,  hukuman  ini diterapkan  dengan  adanya denda, penyitaan/perampasan  dan pengahancuran barang.
d) Sanski-sanksi  lainnya  yang ditentukan  oleh  Ulil  Amri demi kemaslahatan.
Hukuman ta’zir yang  lebih terpenting  yaitu  sanski ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang,  sanski  yang  diterapkan
36 Ahtmd Dzajuli, Fiqh Jinayah….,Op. cit ,. h. 186-187
dengan hukuman penjara. Penjara  (al- Habsu)  menurut  bahasa  menahan. Menurut  pendapat  Ibn  Qayyim  itu penjara  (al-Habsu)  adalah  menahan seseorang  untuk  tidak  melakukan perbuatan  hukum,  baik  itu  hukuman rumah,  masjid  maupun  ditempat lain. 37 Hal  ini  sesuai  dengan  firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa ayat 15:
“dan  (terhadap)  Para  wanita  yang mengerjakan  perbuatan  keji,  hendaklah  ada empat  orang  saksi  diantara  kamu  (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah  memberi  persaksian,  Maka  kurunglah mereka  (wanita-wanita  itu)  dalam  rumah sampai  mereka  menemui  ajalnya,  atau sampai  Allah  memberi  jalan  lain kepadanya”.
Hukuman penjara menurut para ulama  itu  terbagi  menjadi  dua  yaitu: penjara  yang  dibatasi  waktunya  dan penjara  yang  tidak  dibatasi  waktunya. Dalam  kenyataannya  para  ulama berbeda  pendapat  tentang  batasan- batasan yang dipakai dalam pemenjaraan, maka demi kemaslahatan dan  kepastian  hukum  Ulil  Amri  perlu menentukan  batasan-batasan  tertinggi dan  terendah  bagi  sanksi ta’zir yang berupa  pemenjaraan.  Penjara  yang tidak  dibatasi  waktunya  bisa  berupa pemenjaraan  seumur  hidup,  bisa  juga dibatasi  sampai  terhukum  bertaubat. Sedangkan  hukuman  penjara  yang dibatasi  sampai  terhukum  bertubat sesungguhnya
mengandung 37 Ahmad  Dzajuli, Fiqih  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam” , Loc. Cit .
pendidikan,  mirip  dengan  Lembaga Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan  adanya  Remisi  bagi terhukum  yang  terbukti  ada  tanda- tanda  telah  bertaubat. 38 Hal  ini  sesuai dengan  salah  satu  tujuan  pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu pemidanaan mengandung unsur pencegahan ( ar-rad- u waz-zajru ) pendidikan dan pengajaran ( al-Islah al-Tahzib ). 39
Taubat  adalah  sadar  dan menyesal akan dosa (perbuat yang salah atau  jahat)  dan  akan  berniat  akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Para ulama sepakat menyatakan  bahwa  taubat  dari  setiap dosa  yang  pernah  dilakukannya termasuk dosa karena korupsi hukumnya  wajib.  Taubat  itu  bisa menghapuskan  sanksi ta’zir apabila jarimah yang  dilakukan  oleh  si  pelaku adalah jarimah yang  berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah. Jumhur ulama  sepakat  bahwa  taubat  itu  dapat menghapuskan hukuman bila jarimanya adalah jarimah h>ira^bah , sesuai dengan firman  Allah  SWT  pada  Al-Ma’iddah ayat  34:
“Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka)  sebelum  kamu  dapat  menguasai (menangkap)  mereka;  Maka  ketahuilah bahwasanya  Allah  Maha  Pengampun  lagi Maha Penyayang”.
38 Ahmad  Dzajuli, Fiqih  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”. (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), h.203-204.
39 Ahmad  Hanafi, Asas-Asas  Hukum Pidana Islam, loc. Cit.
Para  fuqaha  pun  berbeda pendapat  untuk  masalah jarimah termasuk  masalah  jarimah ta’zir menurut  sebagian  fuqaha  dari  mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali mengatakan  taubatnya  pelaku jarimah sebelum ditangkap dapat menghapuskan  hukuman.  Alasannya yang  dikemukakan  dalam  al-Qur’an menyatakan  taubat  itu  dapat  diterima dan  menghapus  hukuman hirabah , sedangkan hirabah itu  adalah jarimah yang paling berbahaya, kalau taubat itu dapat
mengahapuskan hukuman jarimah yang  paling  berbahaya,  maka lebih-lebih  dalam  jarimah  lain  yang bahayanya lebih kecil.
Adapun pendapat yang menguatkan  hal  tersebut  yakni  adalah pendapat  dari Ibn  Tamiyah dan muridnya Ibn  al-Qayyima  al-Jauziyah , yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada perbedaan  dalam nashantara  jarimah hirabah dan  selain hirabah lebih  pantas untuk  hapus  hukumannya. 40 Adapun firman  Allah  SWT  Q.S  An-Faal  ayat 38:
“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni  mereka  tentang  dosa-dosa mereka  yang  sudah  lalu;  dan  jika  mereka kembali  lagi  .Sesungguhnya  akan  Berlaku (kepada  mereka)  sunnah  (Allah  terhadap) orang-orang dahulu”.
40 Ahmad  Dzajuli, Fiqih  Jinayah  …,  loc. Cit . h.231.
Para fuqaha sepakat pengampunan  dalam jarimah  ta’zir itu haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan,  disamping  itu  juga ta’zir berkaitan dengan hak perorangan yang berhak  memaafkan  adalah  oleh  pihak korban,  sedangkan  yang  berkaitan dengan  hak  Allah  maka  hanya  hakim yang  bisa  memaafkan.  Dan  apabila jarimah yang  berkaitan  dengan  hak campuran  antara  perorangan  dan jamaah,  maka  bila  korban  telah memaafkan,  maka  tinggal  satu  hak Allah,  maka  hakim  masih  boleh menghukumnya.
Lebih jauh lagi tentang pemaafan  al-Mawardi  berpendapat sehubung  dengan  pemaafan,  adalah sebagai berikut:
a. Bila  pemaafan  hak  Adami diberikan  sebelum  pengajuan gugatan  kepada  hakim,  maka Ulil  Amri  bisa  memilih  antara menjatuhkan    sanksi ta’zir dan memaafkannya.
b. Bila pemaafan diberikan sesudah  mengajukan  gugatan kepada  hakim  oleh  korban,
maka  ada  perbedaan  diantara fuqaha  berkaitan  hapusnya  hak Ulil  Amri  dalam  penjatuhan hukuman yang berkaitan dengan  hak  masyarakat.  Ada yang  berpendapat  bahwa  Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan
demikian pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut  pendapat  para  ulama yang lain hak tersebut tetap saja tidak  dapat  dihapus,  baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan jamaah. 41 Tindak pidana korupsi merupakan  sebuah jarimah ,  sebab korupsi  tidak  termasuk  kedalam wilayah jarimah hudud tidak pula masuk dalam  cakupan jarimah  qisas .  Kedua macam jarimah ini  secara  jelas  telah disebutkan  dalam  Al-Qur’an  maupun hadis,  bahkan  jenis  dan  jumlah sanksinya  juga  telah  dijelaskan  oleh sumber  utama  ajaran  agama  Islam tersebut.  Tindak  pidana  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia  saat  ini  masuk dalam kategori jarimah ta’zir . Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta’zir , namun bahaya dan  pengaruh  negatifnya  bisa  lebih besar  dari  sekedar  mencuri  dan merampok.  Maka,  bentuk  hukuman ta’zirnya dapat  berupa  pemecatan, hukuman  kurungan,  penjara  seumur hidup  bahkan  bisa  berupa  hukuman mati.
Jarimah  hudud dan jarimah  ta’zir terdapat  perbedaan jarimah  hudud yang yaitu  hukuman  yang  ditentukan  oleh syara’  sedangkan jarimah  ta’zir adalah jarimah yang  hukumanya  belum
41 Ahmad  Dzajuli, Fiqih  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”…, Op. cit.,  h. 225-226.
ditentukan  oleh  syara’  dan  diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkannya.  Dari  pengertian  ini jelaslah  bahwa  antara hudud dan ta’zir terdapat  perbedaan.  Sayid  Sabiq mengemukakan  perbedaan  tersebut sebagai berikut:
a) Hukuman hudud diberlakukan secara  sama  untuk  semua  orang (pelaku),  sedangkan  hukuman ta’zir pelaksaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing- masing pelaku. Apabila seseorang yang  terhormat  dan  baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan  tindak  pidan ta’zir maka  kondisinya  itu  dapat dijadikan  pertimbangan  untuk membebaskannya atau menjatuhkan  hukuman  yang lebih  ringan.  Sebaliknya,  kepada orang yang perilakunya tidak baik melakukan jarimah  ta’zir yang sama  dapat  dijatuhkan  hukuman lebih berat.
b) Dalam jarimah hudud tidak berlaku pembelaan ( syafa’at) dan pengampunan apabila perkaranya sudah  dibawa  ke  pengadilan. Sedangkan  untuk jarimah  ta’zir , kemungkinan untuk  memberikan pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah. Prosedur Dalam Pemberian Remisi
Prosedur  pengajuan  pemberian Remisi  di  Indonesia  berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia  dalam  pasal  4  Nomor  174 Tahun 1999 tetang Remisi manyatakan bahwa besarnya Remisi umum adalah :
1. Remisi Umum
a. 1  (satu)  bulan  bagi  Narapidana dan  Anak  Pidana  yang  telah menjalani  pidanaya  selama  6 (enam)  sampai  12  (dua  belas)
bulan
b. 1  (satu)  bulan  bagi  Narapidana dan  Anak  pidana  yang  telah menjalani  masa  pidana  selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
c. 3  (tiga)  bulan  bagi  Narapidana dan Anak pidana yang menjakani masa pidananya pada tahun kedua. d. 4 (empat) bulan bagi Narapidana  dan  Anak  pidana yang  menjalani  masa  pidananya pada tahun ketiga e. 5  (lima)  bulan  bagi  Narapidana dan Anak pidana yang menjalani  masa  pidananya pada tahun  keempat  dan  tahun kelima. f. 6 (enam) bulan bagi Narapidana dan Anak pidana yang menjalani  masa  pidananya pada tahun keenam dan selamanya. Pemberian Remisi umum dilaksanakan sebagai : a. Pada  tahun  pertama  diberikan
Remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) b. Pada  tahun  kedua  diberikan
Remisi tiga bulan
c. Pada  tahun  ketiga  diberikan Remisi empat bulan
d. Pada  tahun  keempat  dan  kelima masing-masing  diberikan  remisi lima bulan, dan
e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan Remisi enam bulan setiap tahun (Pasal 4 ayat 2) Pemberian Remisi umum dilaksanakan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tiap- tiap tanggal 17 Agustus.

## 2. Remisi Khusus
Dalam  pasal  5  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 174  Tahun  1999  tentang  Remisi menyatakan  bahwa  besarnya  Remisi khusus adalah.
a. 15  hari  bagi  Narapidana  dan Anak pidana yang telah menjalani masa  pidananya  selama  enam sampai 12 bulan.
b. Satu  bulan  bagi  Narapidana  dan Anak pidana yang telah menjalani masa  pidananya  selama  12  bulan atau lebih.
c. Pada  tahun  kedua  dan  ketiga masing-masing  diberikan  Remisi sebesar 1 bulan
d. Pada  tahun  keempat  dan  kelima, masing-masing  diberikan  Remisi sebesar 1 bulan 15 hari.
e. Pada  tahun  keenam  masing- masing  diberikan  Remisi  sebesar dua bulan.
Pemberian  Remisi  Khusus dilaksankan sebagai berikut :
a. Pada  tahun  pertama  diberikan Remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1). b. Pada  tahun  kedua  dan  ketiga masing-masing diberikan Remisi satu bulan c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan Remisi 1 bulan 15 hari dan d. Pada  tahun  keenam  dan seterusnya diberikan Remisi dua bulan setiap tahun (Pasal 5 ayat 2).
Pemberian  Khusus  dilaksanakan pada:
a) Setiap  Hari  Raya  Idul  Fitri  bagi
Narapidana  dan  Anak  Pidana yang beragama Islam.
b) Setiap  Hari  Raya  Natal  bagi Narapidan dan Anak Pidana yang beragama Kristen.
c) Setiap  Hari  Raya  Nyepi  bagi narapidana  dan  Anak  Pidana yang beragama Hindu.
d) Setiap  Hari  Raya  Waisak  bagi Narapidana  dan  Anak  Pidana yang beragama Budha. Apabila selama menjalani pidana  narapidana  atas  anak  pidana pindah  agama,  maka  Remisi  diberikan kepadanya menurut agama yang dianut
pada saat dilakukan pendataan pertama kali.
3. Remisi Tambahan Bedasarkan  pada  pasal  6 Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999 tentang  Remisi,  menyatakan  bahwa besarnya Remisi tambahan adalah:
a. ½  (satu  perdua)  dari  Remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan  bagi  narapidana dan  anak  pidana  yang  telah berbuat  jasa  bagi  negara  atau yang  telah  melakukan  perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
b. 1/3  (satu  pertiga)  dari  Remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan  bagi  narapidana dan  anak  pidana  yang  telah melakukan perbuatan yang membantu  kegiatan  pembinaan di  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai pemuka.
Keputusan Menteri hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia  Nomor  M.09.HN.02.01 Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia  174  Tahun  1999  Tentang Remisi  guna  melaksanakan  Keputusan
Presiden  Nomor  174  Tahun  1999 Tentang  Remisi  tersebut,  khususnya dalam  hal  pemberian  Remisi  khusus kepada  Narapidana  dan  Anak  pidana, Menteri  Hukum  dan  Perundang-
Undangan Republik Indonesia
Mengeluarkan  Keputusannya  Nomor M.09.HN.02.01  Tanggal  23  Desember 1999, yang menegakkan bahwa:
a) Dalam  hal  pemberian  Remisi, Menteri Hukum dapat mendelegasikan  pelaksanaannya kepada  Kepala  Kantor  Wilayah (pasal 2 ayat 1). b) Perubahan  pidana  seumur  hidup menjadi pidana sementara diusulkan  kepada  Menteri  oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah. c) Apabila  selama  menjalani  masa pidananya  Narapidana  dan  Anak pidana yang bersangkutan berpindah agama, maka pemberian Remisi khusus kepada Narapidana  dan  Anak  pidana tersebut  dilakukan  bedasarkan agama  yang  dianut  oleh  yang bersangkutan pada saat pendataan pertama kali. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia  Nomor  M.10.HN.02.01 Tahun  1999  Tentang  Pehimpunan Wewenang  Pemberian  Remisi  Khusus
Pada  Hari  Natal  1999  dan  pada  Hari Raya  Idul  Fitri  1940  Hijriyah  Tahun 2000 Surat Keputusan Menteri Hukum dan  Perundang-Undangan  Nomor M.10.HN.02.01  Tanggal  23  Desember 1999 dilakukan mengigat bahwa waktu pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak  pidana  yang  beragama  Kristen protestan  dan  Keristen  Katolik  tinggal hanya  dua  hari  lagi  yaitu  pada  tanggal
25 Desember1999 serta hari Raya Idul Fitri pada tahun berikutnya yang hanya berkisar  dua  minggu  lagi.  Pada  tahun- tahun berikutnya pelaksanaan Keputusan  Presiden  tersebut  kembali sebagaimana biasanya. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.UM.01.10-130  Tahun  2001  Tentang Penjelasan  Remisi  Khusus  yang
Tertunda  dan  Remisi  Khusus  yang Bersyarat Serta Remisi Tambahan.
Dalam  surat  edaran  ini  dibahas tentang :
a) Remisi Khusus Tertunda
Penjelasan  mengenai  pembeian Remisi ini yaitu apabila Narapidana dan Anak  Pidana  yang  bersangkutan  telah memenuhi  syarat  subtantif  pada  saat hari  besar  agama.Pada  saat  tersebut yang bersangkutan masih berada dalam status  sebagai  seorang  tahanan  yang mengakibatkan  dirinya  tidak  berhak menerima  Remisi  khususnya  pada  saat itu.  Remisi  khusus  yang  menjadi haknya  tersebut  akan  diusulkan  ketika statusnya  sebagai  seorang  narapidana telah  memperoleh  kekuatan  hukum yang  tetap  dan  telah  dieksekusi  oleh Jaksa Penuntut Umum.
b) Remisi Khusus Bersyarat Remisi khusus bersayarat diberikan  kepada  narapidana  dan  anak pidana pada saat hari besar agama yang dianutnya  ketentuan  diberi  pengusulan Remisi  khusus  ini  adalah  apabila
narapidana dan anak pidana yang akan diusulan  tersebut  belum  genap  enam bulan  mennunjukan  masa  pidananya yang terhitung mulai tanggal pendataannya pada tingkat penyidik. Berdasarkan uraian diatas, prosedur  pemberian  Remisi  dalam hukum  pidana  di  Indonesia  terdapat perbedaan  dengan  hukum  pidana
Islam.Dalam  hukum  di  Indonesia,
prosedur  pemberian  Remisi  atau pengurangan hukuman diberikan setelah  putusan  hakim  atau  sesudah dijatuhkan hukuman (vonis).Sedangkan dalam  hukum  pidana  Islam,  prosedur pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau setalah putusan hakim. 42
Pengurangan  hukuman  dalam hukum  pidana  Islam  yang  diberikan sebelum  putusan  hakim  yakni  pada jarimah  hudud dan  jarimah qisas atau diyat .  Sedangkan  pada jarimah  ta’zir dapat  dilakukan  sebelum  atau  sesudah putusan hakim.

## Syarat-Syarat  dalam  Pemberian Remisi
Hukum  pidana  Islam  pada umumnya  menegakkan  keadilan  agar terciptanya  ketertiban,  ketentraman  di masyarakat.  Apabila  masyarakat  patuh terhadap  hukum  berarti  mencintai keadilan.  Karena  kondisi  masyarakat Indonesia  yang  majemuk  sehingga
42 Hafidzi,  “Eksistensi  Advokat  Sebagai  Profesi Terhormat  (Officium  Nobile)  Dalam  Sistem Negara Hukum Di Indonesia.”
perlu  peraturan-peraturan  hukum  yang senatiasa  untuk  menciptakan  suatu keadilan  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia.
Dalam  pemberian  Remisi  di Indonesia, syarat-syaratnya harus memenuhi  kriteria  yag  sesuai  dengan Keputusan  Presiden  No.  174  Tahun 1999  Tentang  Remisi,  dalam  pasal  1 ayat (1) aturan pokok, yaitu:
Setiap  Narapidana  dan  Anak pidana  yang  menjalani  pidana penjara sementara, 43 dan pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan  berkelakuan  baik selama menjalani pidana.
Dan dalam pasal 3 dijelaskan juga:
Remisi Tambahan adalah pengurangan  masa  pidana  yang diberikan  kepada  Narapidana dan  Anak  Pidana  yang  berbuat jasa kepada Negara, 44
melakukan  perbuatan  yang bermanfaat  bagi  Negara  atau kemanusiaan 45 atau  melakukan
43 Pidana sementara adalah bagi narapidana yang sudah menjalani pidananya lebih enam bulan. Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia  nomor:  174  Tahun  1999  Tentang Remisi, Pasal 12.
44 Yang  dimaksud  berbuat  jasa  kepada Negara  adalah  jasa  yang  diberikan  dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan  hidup  Negara.  Lihata  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Perundang-undangan Nomor:  M.09.HN02.01  Tentang  Pelaksanaan Remisi Pasal 1 ayat (6)
45 Perbuatan  yang  bermanfaat  bagi Negara atau kemanusiaan antara lain :
perbuatan  yang  membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. 46 Bagi  narapidan  yang  bestatus hukumannya  seumur  hidup,  maka syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dan mendapatkan  Remisi  adalah  dengan cara mengubah hukuman pidan seumur hidup  menjadi  pidana  semntara.  Dan hal  tersebut  sesuai  dengan  Keputusan Presiden  Repunlik  Indonesia  Nomor: 174  Tahun  1999  tentang  Remisi,  yaitu dalam  pasal  9  ayat  (1-4)  disebutkan bahwa:
1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara  seumur  hidup  dan  telah menjalani  pidana  paling  sedikit  5 (lima) beturut-turut serta berkelakuan  baik,  dapat  diubah pidannya menjadi pidana sementara,  dengan  lama  pidana yang  harus  dijalani  paling  lama  15 (lima belas) tahun.
 Menghasilakn  karya  dalam  mengajukan Ilmu  Pengetahuan  dan  teknologi  yang berguna untuk pembanguan dan kemanusiaan.
 Ikut menanggulangi bencana alam.
 Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Permasyarakatan,  Rumah  Tahanan  Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
 Menjadi  donor  darah  organ  tubuh  dan sebagainya. Ibid, pasal 1 ayat (7)
46 Yang  dimaksud  dengan  perbuatan yang  membantu  kegiatan  dinas  Lembaga Permasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai  Pemuka  Kerja  oleh  Kepala  Lembaga Permasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara. 2. Perubahan  pidana  seumur  hidup menjadi  sementara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan  dengan  Keputusan Presiden Republik Indonesia. 3. Permohonan  perubahan  pidana penjara  seumur  hidup  menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Perudang-undangan. 4. Ketentuan  melalui  tata  cara mengajukan permohanan perubahan  pidana  seumur  hidup menjadi pidana sementara sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (3)  diatur  lebih  lanjut  dengan
Keputusan  Menteri  Hukum  dan Perundang-Undang.
Sedangkan  dalam  ajaran  Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi  dari  sifat  dan  wujud penyempurnaan  dari  rasa  penyesalan seseorang  atas  perbuatan  masalalunya (perbuatan  jahat  telah  ia  lakukan)  dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan  taubat  seseorang.
Sebagaimana  dalam  Al-Qur’an  telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali  perbuatannya  saja,  tetapi  ia harus  mengikuti  dan  mengganti perbuatan  tersebut  dengan  perbuatan baik.  Sebagaiman  firman  Allah  SWT pada Q.S  Al-Furqan ayat 71:
“dan  orang-orang  yang  bertaubat  dan mengerjakan amal saleh, Maka
Sesungguhnya  Dia  bertaubat  kepada  Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya”.
Terkait  dengan  pengurangan hukuman Remisi pelaksanannya dilakukan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan, hal ini untuk mengetahui  sejauh  mana  Narapidana tesebut terbukti menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat. Menurut  pendapat  lain  dalam
Hasyiyah  Ibn  Abidin, menurut  para ulama  bila  ia  memperlihatkan  tanda- tanda  perbaikan  perilakunya,  karena taubatnya  dalam  hati  itu,  tidak  dapat diamati. 47 Tuhan  sebagai  otoritas  yang tertinggi,  akan  memberikan  hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan  hukuman  bagi  manusia yang  mau  bertaubat  dan  menyesali perbuatan  yang  pernah  ia  lakukan selama  ini  dengan  bersungguh- sungguh,  hal  ini  adalah  merupakan syari’at  dan  ketentuan  dari  Allah,  dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia  yang  bertaubat.  Sebagaimana yang  telah  dikutip  oleh  Mamud Syaltut. 48 Bahwasannya Allah akan memberikan  taufiq  dan  hidayah, sehingga dari saat ke saat niat tekadnya untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah
47 Ahmad  Djazuli, Fiqh  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 204.
48 Mahmud  Syaltut, Akidah  dan  Syari’at Islam II , alih bahasa Facruddin HS (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 29-30.
semakin  kukuh  dan  amalnya  akan semakin  baik  dan  bertambah.  Setiap kita  melakukan  tindakan,  entah tindakan  terhadap  diri  kita  ataupun terhadap  diri  orang  lain  sebaiknya  kita pikirkan terlebih dahulu atas kemanfaatan  dan  kemudaratan  dari perbuataan tersebut. Apabila kita benar bersungguh-sungguh  dalam  bertaubat maka sepantasannya kita akan mendapatkan  pengampunan  berupa pengurangan  dan  potongan  menjalani pidana  Remisi,  karena  sudah  menjadi khodrat  manusia  bahwa  manusia  tidak luput  dari  perbuatan  dosa  dan  aniaya, serta  hanya  dengan  taubat  dan menggantikannya  dengan  perbuatan baik  itulah  yang  akan  termasuk  insan yang  beruntung  dan  taubantnya diterima disisi Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa 16:
“dan  terhadap  dua  orang  yang  melakukan perbuatan  keji  di  antara  kamu,  Maka berilah  hukuman  kepada  keduanya, kemudian  jika  keduanya  bertaubat  dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.
Adapun  pemberian  Remisi  di Indonesia  dilaksanakan  dengan  dua cara yaitu:
1. Dilaksanakan secara bertahap,  ini  diharapakan agar  proses  pembinaan  dan pemahaman pembinaan betul-betul  telah  tertanam
dalam jiwa Narapidana, sehingga akan mampu mewujudkan  tindakan  yang dilandasi  dengan  moral  dan hati  nurani  serta  jiwa  yang mantap.  Pemahaman  akan pembinaan  yang  tertanam dalam jiwa setiap Narapidana akan mampu meredam untuk  bertindak  pidana  lagi kelak  bilamana  kembali  ke tengah-tengah  masyarakat. Karena pengalaman- pengalaman yang telah dirasakan pada waktu menjalani  pidana  cukup dapat  dijadikan  pelajaran yang  berharga.  Sehingga pemberian  Remisi  secara bertahap  ini  diharapkan sebgai upaya untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu terwujudnya  tindakan  lahir dari Narapidana yang terwujud  perilaku  baik  yang dilandasi  moral  dan  nurani serta  jiwa  yang  tenagng  dan kokoh. 2. Sedangkan pemberian Remisi  secara  bertingkat,  hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa keistiqomahan dalam menaati peraturan yang ditetapkan  oleh  pemerintah melalui Lembaga Permasyarakatn semakin baik. Di samping itu narapidana  yang  lebih  lama menjalani pembinaan diharapkan  akan  lebih  baik kesadarannya  dibandingkan dengan  Narapidana  yang baru menjalani pemidanaan.
Dalam  hal  hukuman  sebagai media  pendidikan  dan  pembinaan, maka  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari pelakasanaan Remisi di Indonesia yang diberikan  kepada  narapidana  setelah narapidana tersebut menjalani pidananya dalam kurun waktu tertentu.Jadi  pengurangan  di  sini semata-mata  bukanlah  pengurangan biasa  tanpa  adanya  kriteria  tertentu untuk  mendapatkan  hak  tersebut. Tetapi konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana yang ingin mendapatkan  Remisi  harus  menjalani hukuman dalam kurun waktu lebih dari enam  bulan  (6  bulan)  dan  disamping itu narapidana yang bersangkutan harus menunjukan perilaku  yang baik selama menjalani pemidanaan.
Dari keterangan di atas, tampak bahwa  syarat  atau  kriteria  pokok  dari pemberian pengurangan masa hukuman (Remisi) di Indonesia (dalam hukuman pidana positif) pada dasarnya tidak  terlepas  dari  prinsip-prinsip pokok  dalam  Islam.hal  ini  dapat  kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus  dipenuhi  oleh  pelaku,  yakni dengan berbuat baik selama di tahanan,
menyesalinya  dan  berniat  untuk  tidak mengulangi. 49

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  telah penulis  kemukakan  di  atas  mengenai Remisi  di  Indonesia  dalam  pandangan hukum  pidan  Islam,  maka  sampailah penulis pada bagian kesimpulan skripsi ini.Kesimpulan  dapat  dikemukakan sebagai berikut.
1. Pelaksanaan  remisi  di  Indonesia menurut  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor:  174
Tahun  1999  Tentang  Remisi, pada  dasarnya  tidak  terlepas  dari prinsip-prinsip  pokok  hukum pidana  Islam.  Akan  tetapi  hal  ini terdapat  sedikit  perbedaan  yakni dalam  hukum  pidana  Islam pengurangan  hukuman  dapat diberikan  sebelum  atau  sesudah keputusan  hakim  (vonis).  Remisi khusus masa pengurangan pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada Hari  Besar  Keagamaan  yang dianut oleh bersangkutan, Remisi Tambahan  adalah  pengurangan masa  pidana  kepada  narapidana dan  anak  pidana  yang  berbuat
49 Menghasilakn karya dalam mengajukan  Ilmu  Pengetahuan  dan  teknologi yang berguna untuk pembanguan dan kemanusiaan.Ikut menanggulangi bencana alam.Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta  ketertiban  di  Lembaga  Permasyarakatan, Rumah  Tahanan  Negara  atau  Cabang  Rumah Tahanan  Negara.Menjadi  donor  darah  organ tubuh dan sebagainya. Ibid, pasal 1 ayat (7)
jasa kepada Negara, dan membantu  kegiatana  Lembaga Pemasyarakatan  lainnya.  Setiap narapidana  dan  anak  pidana berhak  mendapatkan  Remisi  , adapun jenis Remisi yaitu, Remisi umum  yang  diberikan  pada  Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan  RI  tanggal  17 Agustus, Tujuan pemberian Remisi  di  Indonesia  merupakan sebagai  motivator  atau  stimulasi untuk  berkelakuan  baik,  untuk mengurangi  dampak  negatif  dari hukuman yang dijatuhkan.
2. Konsep  hukum  pidana  Islam berpangkal  pada  kemaslahatan untuk  pencegahan  ( ar-radu  waz- zajru )  pendidikan  dan  pengajaran ( al-Islah  al-Tahzib ).  Tujuan  ini bertujuan untuk mencegah pelaku  tindak  pidana  agar  tidak mengulangi  lagi  perbuatannya, dan juga berfungsi untuk mencegah  orang  lain  agar  tidak melakukan  tindak  pidana  serupa. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah jarimah , sebab korupsi  tidak  termasuk  kedalam wilayah jarimah  hudud tidak  pula masuk  dalam  cakupan jarimah qisas .  Melainkan  termasuk  dalam wilayah jarimah  ta’zir .  Walaupun tindak  pidana  korupsi  hanya masuk  ke  dalam  jenis jarimah ta’zir , namun bahaya dan pengaruh  negatifnya  bisa  lebih besar  dari  sekedar  mencuri  dan merampok. Maka, bentuk
hukuman ta’zir dapat  berupa pemecatan,  hukuman  kurungan, penjara  seumur  hidup  bahkan bisa berupa hukuman mati. Maka dalam jarimah hudud tidak berlaku
pengampunan  ( syafa’at) apabila perkaranya  sudah  dibawa  ke pengadilan.  Sedangkan  untuk
jarimah ta’zir , kemungkinan untuk memberikan pengampunan
( syafa’at) terbuka  lebar,  baik  oleh individu maupun pemerintah.

## Saran-saran
Sebagai  akhir  dari  peyusunan skripsi ini, penulis perlu menyampaikan beberapa saran yaitu:
1. Dalam pemberian Remisi kepada Narapidan koruptor, perlu adanya  perubahan  peraturan tentang  aturan  Nomor  174
Tahun 1999 Tentang Remisi dan bagi  korupsi  harus    disendirikan sendiri,  harus  ada  tingkatan- tingkatan  dalam  memberikan sebuah Remisi, mengingat korupsi  di  Indonesia  semkain merajalela dan merugikan Negara. 2. Harus  diadakan  peraturan  yang jelas  oleh  pemerintah  untuk dimasa  akan  datang,  untuk mengatur  masalah  pemberian Remisi  terhadap  tindak  pidana koruptor  baik  dengan  cara mengahapus  Remisi  maupun melakukan  vertifikasi  terhadap
pemberian Remisi terhadap koruptor  karena  dinilai  belum jelasnya  peraturan  yang  ada sekarang.

## Daftar Pustaka
Armanndo. Nina M., et al. Enksiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005). Anwary “Perang  Melawan  Korupsi  Di Indonesia” (Bogor, 2012).
Al-Munawwir,  A.Warson  Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah  Keagamaan  Ponpes al_Munawwir, 1984).
Abu  Daud, Sunan  Abi  Daud,  Kitab
Hudud, Bab  Afwi  an  al- Hududi  Malam  Tablughi as-Sultana (Beirut : Mua’sasah  Rayyan,  1998 M/1319H)  V  :  72-73, Hadits Nomor 4376. Hadits  dari  Abdullah  bin Amr bin Ash. Ash  Shiddieqy.  M.Hasbi, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
Abdul  Azis  Dahlan,  et.al.,  (eds),
Eksiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  Icthiar  Baru  Van Hoeve, 1996). Jilid 5 Ahmad  Dzajuli, Fiqih  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam  Islam”. (Jakarta:  Raja Grafindo persada, 1997)
Ahmad  Hanafi ,  Asas-Asas  Hukum Pidana Islam (Jakarta:  Bulan Bintang, 1967).
Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum  Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
Dzajuli.  Ahmad, Fiqih  Jinayah  “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam  Islam”. (Jakarta:  Raja Grafindo persada, 1997. Djazuli.  Ahmad, Fiqh  Jinayah  “Upaya
Menanggulangi Kejahatan dalam  Islam” (Jakarta:  Raja
Grafindo Persada, 1997), h. 204. Hafidzi, Anwar. “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia.” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 13, no. 1 (2015). Ibnu  Majah, Sunan  ibnu  Majah, Bab  al- Afwi bi al-Qishasha,
(Beirut: Dar al-Fakr, t,t) Imam  abu  Zakariya  Yahya  bin  Syaraf An- Nawawi, Riadhus Shalihin  Min  Kalaami  Syaidil Mursalyin ( Damaskus: Darul Khair, 1420 H).
Syekh  Mahmud  Syaltut, “Aqidah  dan Syari’ah  Islam  II”, alih bahasa facruddin Hs(Jakarta: PT. Bima Aksara, 1985). Makhrus  Munajat, Hukum  Pidana  Islam di  Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009). Muhammad  Bin  Alwi  Al  Maliki,
keutamaan Umat Muhammad , alih bahasa Bughawi (Jakarta:  Bintang  Terang, 2001)
Muslich. Ahmad Wardi, Hukum Pidana
Islam, (  Jakarta:  Sinar Grafika, 2005) M.  Nurul  Irfan “Korupsi  dalam  Hukum Pidana Islam” (Jakarta: Pena Grafika,2012)
Zainal  Arifin “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Pemberian  Remisi Pada Narapidana”. Skripsi