## MERAJUT RELASI MENGGENGGAM TRADISI: MASYARAKAT NUSA UTARA DALAM DIPLOMASI MARITIM INDONESIA-FILIPINA
(1955−1974)
Syafaat Rahman Musyaqqat a syafaatrahman04@gmail.com
a Universitas Indonesia, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 31 October 2019 Revised: 30 December 2019 Accepted: 30 December 2019
Published: 31 December 2019

## ABSTRACT
Maritime diplomacy between Indonesia and the Philippines began to develop when the two countries had just gained independence and were confronted with the problem of cross-border activities in the people of North Nusa  Tenggara. On the one hand, the mobility of the people of North Nusa to Balut Island and Sarangani (Philippines) is commonplace  and  even  has  become  their  tradition.  On  the  other  hand,  population mobility is an act that can at times lead to politically tense relations for both countries. This  article  aims  to  explore  maritime  diplomacy  between  Indonesia  and  the Philippines from 1955 to 1974. Using historical methods, the study's findings show that there  is  a  tendency  in  the  Indonesia-Philippines  relationship  to  understand  the maritime traditions of  the Sangihe-Talaud community as border communities. This tendency is evident in several policies agreed by the two countries. One of them is the Border Cross Agreement in 1956.

## KEYWORDS
Maritime Diplomacy, Indonesia, Philippines, North Nusa Community

## ABSTRAK
Diplomasi  maritim  antara  Indonesia  dan  Filipina  mulai  terbangun  ketika  kedua negara  baru  saja  memperoleh  kemerdekaannya  dan  dihadapkan  pada  persoalan aktivitas lintas batas (border-cross) masyarakat Nusa Utara. Di satu sisi, mobilitas masyarakat Nusa Utara ke Pulau Balut dan Sarangani (Filipina) merupakan hal yang lumrah  bahkan  telah  menjadi  tradisi  mereka.  Di  lain  sisi,  mobilitas  penduduk merupakan  tindakan  yang  sewaktu-waktu  dapat  menggiring  relasi  yang menegangkan  secara  politik  bagi  kedua  negara.  Artikel  ini  bertujuan  menelusuri diplomasi  maritim  antara  Indonesia  dan  Filipina  sejak  tahun  1955  hingga  1974. Dengan menggunakan metode sejarah, temuan studi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan  dalam  relasi  Indonesia-Filipina  untuk  saling  memahami  tradisi bahari masyarakat Sangihe-Talaud sebagai masyarakat perbatasan. Kecenderungan tersebut nampak pada beberapa kebijakan yang disepakati oleh kedua negara. Salah satu diantaranya ialah Border Crosss Agreement pada 1956.

## KATA KUNCI
Diplomasi Maritim, Indonesia, Filipina, Masyarakat Nusa Utara

## Permalink/DOI
10.17977/um020v13i22019p127
Copyright © 2019, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## PENDAHULUAN
Tujuh belas tahun silam atau tepatnya pada tahun 2002, barangkali menjadi tahun yang menggemparkan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Betapa tidak, Pulau Sipadan dan  Ligitan,  yang  dipersengketakan  sejak  tahun  1967  antara  Indonesia  dan  Malaysia, dinyatakan  secara  resmi  oleh  Mahkamah  Internasional  sebagai  pulau-pulau  milik  negeri jiran, Malaysia.  Tentu saja, peristiwa ini seakan menjadi tamparan bagi pemerintah yang bisa  dikatakan  telah  menelantarkan—meminjam  istilah  Zuhdi  (2014),  “pulau-pulau terdepan”  baik  dari  segi  sosial  maupun  ekonomi  pada  masa  pemerintahan  sebelumnya. Ibarat snowball , kejadian ini memberi ultimatum kepada pemerintah akan nasib pulau-pulau terdepan lainnya. Alhasil, pasca kejadian tersebut, Pulau Miangas yang berada di sisi timur dari dua pulau yang baru saja diakuisisi itu dan merupakan satu pulau di wilayah paling utara Indonesia menjadi ramai diperbincangkan ketika itu. Kekhawatiran publik terhadap pulau ini dapat dipahami, sebab seperti telah diketahui pulau itu berbatasan laut dengan wilayah Filipina  di  sebelah  utara.  Meskipun  pihak  pemerintah  telah  menjamin  kepemilikan  soal pulau itu, setidaknya isu tersebut gencar diberitakan di surat kabar sejak tahun 2003 hingga 2010 (Ulaen, Wulandari, & Tangkilisan, 2011: 11-14).
Gambaran  di  atas  setidaknya  telah  menjadi  catatan  kelam  dan  akan  terus  dicatat dalam sejarah Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari belasan ribu pulau, Indonesia tidak hanya memiliki perbatasan darat langsung dengan negara lain, tapi juga perbatasan laut. Bahkan, wilayah perbatasan laut Indonesia dengan negara lain lebih dominan dibandingkan wilayah  perbatasan  darat.  Sampai  saat  ini,  tercatat  ada  10  negara  yang  berbatasan  laut dengan negara Indonesia. Kondisi ini tentu tidak hanya memiliki keuntungan bagi negara, tetapi juga sewaktu-waktu dapat menjadi anacaman bagi negara. Hakikat laut yang luas dan sulitnya  untuk  melakukan  pengawasan  secara  ketat  mendorong  munculnya  beragam masalah perbatasan laut yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara kapan saja,  seperti  halnya  masuknya  imigran  ilegal, illegal  fishing ,  transaksi  dan  perdagangan narkoba, human  trafficking ,  aksi  terorisme,  pembajakan  kapal,  dan  kejahatan-kejahatan internasional lainnya.
Karena  sifatnya  yang  rentan  terhadap  masalah  dan  bertalian  dengan  kedaulatan negara, perbatasan laut bisa dikatakan menjadi pokok perhatian bagi setiap negara manapun yang  memiliki  wilayah  perbatasan  laut  dengan  negara  lain.  Lebih  jauh  lagi,  wilayah perbatasan laut bukanlah sekedar lautan luas yang hampa. Tentu saja disana juga terdapat masyarakat  yang  bermukim  di  daerah  sekitar  perbatasan  laut  atau  yang  akrab  disebut masyarakat perbatasan.  Bertalian dengan itu, salah satu masyarakat perbatasan yang ada di Indonesia ialah masyarakat Sangihe-Talaud (selanjutnya disebut masyarakat Nusa Utara). Masyarakat  Nusa  Utara  merupakan  penghuni  gugusan  kepulauan  yang  berada  disebelah utara dari Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan negara Filipina di sebelah utara. Sejak abad ke-15, Laut Sulawesi (kawasan dimana Nusa Utara berada), Laut Sulu, dan Laut Maluku telah terhubung  dengan  dunia  luar  yakni  jaringan  perniagaan  Laut  Cina  Selatan  dan  kawasan niaga Kotabatu, Mindanao, dan Teluk Butuan (wilayah Filipina sekarang) pada abad ke-16 (Ulaen,  2016:  165).  Bahkan  sejak  abad  ke-11  dan  12,  kata  Hall  (2011:  33-34),  kawasan perdagangan Laut Sulu telah berkembang akibat penetrasi pelaut dan pedagang Cina dari
sebelah utara yang melintasi kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap permintaan rempah-rempah.
Dari  keadaan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  telah  terjalin  aktivitas  niaga masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut sejak beberapa ratus tahun sebelumnya. Akan  tetapi,  seiring  masuknya  pengaruh  barat  di  kawasan  ini,  VOC  dan  dilanjutkan  oleh Belanda di Indonesia dan Spanyol di Filipina, kemudian mengubah keadaan niaga yang telah terbentuk  sebelumnya.  Kondisi  ini  semakin  rumit  ketika  negara-bangsa  Indonesia  dan Filipina terbentuk. Sebab pada faktanya, dalam konteks negara modern, aktivitas niaga yang terbangun sejak ratusan tahun sebelumnya itu dianggap sebagai aktivitas lintas batas yang dianggap  ilegal  jika  tanpa  melalui  prosedur  normal  ataupun  sesuai  kesepakatan- kesepakatan yang terjalin antara kedua negara. Menariknya, persoalan batas maritim antar kedua negara baru disepakati pada 2014, yaitu dalam forum Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines (JPWG-MOC).  Kesepakatan  dari  forum  tersebut  memuat  batas  Zona  Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang mencakup 5 segmen, yakni (1) Perairan sekitar laut Sulawesi bagian tengah; (2) Perairan sekitar laut Sulawesi bagian timur; (3) Perairan diantara Pulau Marore (RI) dan Pulau Balut (Filipina); (4) Perairan di utara Miangas dan (5) Perairan di Samudra Pasifik menjelang perairan Palau (Patmasari, Artanto, & Rimayanti, 2016). Jelas wilayah Nusa Utara termasuk dalam segmen-segmen tersebut.
Sehubungan dengan hal itu,  pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini ialah bagaimana  diplomasi  maritim  yang  ditempuh  antara  Indonesia  dan  Filipina  terhadap masyarakat Nusa Utara sebagai masyarakat perbatasan di kedua wilayah negara tersebut. Agar  kajian  lebih  berfokus  dan  terarah,  temporal  dalam  tulisan  ini  meliputi  tahun  1955, dimana  satu  perjanjian  awal  disepakati  bersama  oleh  kedua  negara,  hingga  tahun  1974. Pertimbangan pemilihan rentang waktu ini berdasarkan kedudukannya sebagai dasar bagi kebijakan Indonesia-Filipina menyangkut masyarakat Nusa Utara yang sampai hari ini masih dapat ditemukan.
Pentingnya  kajian  ini  untuk  diketengahkan,  berdasarkan  pertimbangan  penulis bahwa perbatasan laut merupakan hal yang penting untuk diketahui secara luas dan jika dilihat dari berbagai dimensi, wilayah perbatasan tidak hanya semata persoalan kedaulatan negara,  tapi  juga  merupakan  beranda  negara  yang  selalu  memperlihatkan kekompleksitasannya.  Di  samping  itu,  terkhusus  pada  masyarakat  perbatasan,  menarik untuk  diketahui  sejauh  mana  campur  tangan  masing-masing  negara  dan  kebijakannya terhadap masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, hal penting lainnya bahwa perbatasan yang  jika dilihat dari perspektif sosial-budaya, menurut (Tirtosudarmo, 2005), cenderung memiliki  makna  baru  sebagai  konstruksi  sosial  dan  kultural  yang  tidak  lagi  terikat  pada batasan teritorial.
Akhir-akhir  ini,  studi  mengenai  masyarakat  perbatasan  di  Indonesia  semakin mendapat  perhatian.  Beberapa  diantaranya  yang  dapat  disebut  disini,  misalnya  kajian Fariastuti (2005). Studinya mengetengahkan persoalan tingkah laku pemenuhan ekonomi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan Serawak. Begitupun dengan studi Husain (2017)  yang  mengkaji  tentang  sejarah  dan  aktivitas  masyarakat  Pulau  Sebatik  yang
berbatasan laut dengan Malaysia. Disamping itu, studi Husain juga mengungkapkan upaya dan  kebijakan  pemerintah  terhadap  perbatasan  laut  di  wilayah  tersebut  (Husain,  2017: 178).  Dalam  konteks  kajian  masyarakat  Nusa  Utara  (Sangihe  dan  Talaud),  karya  Ulaen (2016)  patut  untuk  penulis  sebutkan  disini.  Ia  mengulas  masyarakat  Nusa  Utara  secara terperinci  dengan  pendekatan etnohistory .  Di  samping  itu,  kajian  antropologi  dari Pristiwanto  (2016)  juga  mendeskripsikan  dinamika  dan  aktivitas  masyarakat  Sangihe- Talaud beberapa tahun belakangan. Baik karya Ulaen maupun Pristiwanto, keduanya belum mengulas  secara  lebih  jauh  dan  mendetail  bagaimana  kebijakan  yang  ditempuh  oleh pemerintah Indonesia dan Filipina terhadap masyarakat Sangihe-Talaud.
Karya  lain  ialah  “Dua  Nama  Satu  Juragan”  yang  dikaji  oleh  Ulaen,  dkk.  (2011). Meskipun dengan spasial yang sama dari dua karya yang disebut terakhir, tulisannya lebih banyak  berfokus  pada  Pulau  Miangas  dan  posisinya  yang  secara  geografis  berada  paling dekat dengan wilayah bagian selatan Mindanao (Filipina). Oleh karena itu, berdasarkan studi bibliografis belum terdapat suatu tulisan komprehensif mengenai diplomasi maritim antara Indonesia dan Filipina, utamanya yang berkaitan dengan masyarakat Sangihe dan Talaud. Mengisi dan melengkapi kajian-kajian mengenai masyarakat Sangihe dan Talaud yang telah ada sebelumnya merupakan tujuan dari tulisan ini.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah metode sejarah. Metode ini  terdiri  dari  beberapa  tahapan  yaitu,  heuristik  (pengumpulan  sumber),  kritik (verifikasi  sumber),  interpretasi  (penafsiran),  dan  historiografi  (penulisan  sejarah). Metode  sejarah  diperlukan  sebagai  proses  menguji  dan  menganalisa  secara  kritis rekaman dan peninggalan masa lalu, sehingga data-data yang diperoleh dapat menjadi sebuah rekonstruksi masa lampau yang imajinatif (Gottchalk, 1985: 32). Sebagai langkah awal, tahap heuristik dilakukan oleh penulis dengan cara menghimpun sumber-sumber baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Sumber-sumber primer berupa Lembaran Negara diperoleh  oleh  penulis  di  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia,  Jakarta.  Adapun sumber sezaman seperti koran, penulis mengunjungi Perpustakaan Nasional  Republik Indonesia  yang  terletak  di  Jalan  Salemba,  Jakarta.  Selain  itu,  website delpher.nl juga dimanfaatkan oleh penulis untuk menemukan koran sezaman. Sumber-sumber sekunder yang digunakan dalam tulisan ini berupa buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.   Selanjutnya, kritik eksternal dan internal  terhadap sumber. Dimana sumber-sumber  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dilakukan  pengujian  untuk mengetahui  tingkat  kredibilitas  dan  keotentikan  sumber  tersebut.  Kemudian,  tahap interpretasi dengan menetapkan makna berdasarkan data-data yang telah  diverifikasi sebelumnya.  Adapun  bagian    terakhir  dari  metode  ini  yakni  historiografi,  berupa penyajian berdasarkan hasil sintesis yang dituangkan dalam bentuk suatu kisah sejarah (Daliman, 2012: 29).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Geografis Nusa Utara
Seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  masyarakat  Nusa  Utara  (Sangihe- Talaud)  merupakan  penghuni  gugusan  kepulauan  yang  berada  di  bagian  utara  Pulau Sulawesi dan berbatasan laut dengan Filipina. Menarik untuk dipaparkan disini, bahwa istilah “Nusa Utara” pertama kali digunakan oleh Robertus Partbrudge, seorang gubernur VOC di wilayah Hindia Timur, dalam laporan perjalanannya ketika berkunjung ke wilayah ini pada 1667. Laporan perjalanan itu kemudian diedit oleh P.A Leupe dengan judul het journal van Padtbrugge’s reis naar Noord-Celebes en de Noordereilanden (Ulaen, 2016: 28- 29). Jadi, kata “Nusa Utara” merujuk kepada Noordereilanden. Istilah Noorder-Eilanden dalam  tulisan  tersebut  digunakan  untuk  menyebut gugusan  kepulauan  di  bagian  utara  dari  Pulau  Sulawesi  atau  wilayah  yang  sekarang terbagi  menjadi  tiga  kabupaten  yakni,  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Selain istilah tersebut, Nusa Utara disebut juga memiliki nama lain seperti Uda Makatraya, Shao Shan, dan Sanghir Talao. Sebagaimana  disebutkan  oleh  Ulaen  (2016:  36)  bahwa  setelah  pemerintahan  kolonial semakin  matang  dengan  tertatanya  wilayah  teritorial,  terutama  dalam  bentuk Keresidenan Manado. Maka istilah Nusa Utara perlahan tidak lagi digunakan dan diganti menjadi Sangi-en Talaud-eilanden.
Secara  geografis,  Nusa  Utara  memiliki  luas  wilayah  sekitar  44.000  km 2 . Keseluruhan  wilayah  ini  terdiri  dari  luas  daratan  sebesar  2.263,95  km 2 ,  sedangkan selebihnya  berupa  laut  lepas  yaitu  41.736,5  km 2 .  Dari  kondisi  ini,  nampak  bahwa sejatinya  Indonesia  adalah  negara  bahari  atau  negara  laut  ( archipelago  state ).  Suatu konsep atau gagasan yang masih saja sering disalahkaprakan hari ini. Menurut Adrian B. Lapian, Sejarawan Maritim Indonesia, arti dari archipelagic state bukanlah berarti negara kepulauan,  melainkan  negara  laut  atau  negara  bahari.  Sebagaimana  definisi  dari archipelago itu sendiri yang berasal dari bahasa yunani, yakni arkhi , berarti utama dan dan pelagos berarti  laut.  Yang  jika  disatukan  bermakna  “laut  yang  utama”.  Sehingga makna archipel bukanlah  pulau-pulau  yang  dikelilingi  oleh  laut,  melainkan  laut  yang ditaburi oleh sekumpulan pulau-pulau (Hamid, 2013: 2)
Adapun unsur-unsur dari luas daratan itu terdiri dari beberapa pulau-pulau besar dan kecil. Diantaranya ialah Pulau Sangihe Besar luasnya ± 700 km 2 , Pulau Karakelang dengan luas sebesar 976,55 km 2 . Dan beberapa pulau lain seperti Pulau Tagulandang dan beberapa  pulau  kecil  di  sekitarnya  dengan  luasnya  yaitu  115,94  km 2 ,  Pulau  Siau  dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yakni 160 km 2 , Pulau  Kabaruan luasnya 115,61 km 2 dan Pulau Salibabu 98,07 km 2 (Ulaen, 2016: 17). R.W. van Bammelen, seorang ahli geologi, pernah memberikan penjelasan formasi struktur geologis dari gugusan  kepulauan ini. Dimana  disebut  terbagi  menjadi  2  bagian,  yaitu  1)  Gugusan  Pulau-Pulau  Biaro- Tagulandang-Siau-Sangihe-Besar-Kawio-Sarangani (pulau di sebelah selatan Mindanao) dalam rangkaian jajaran busur vulkanik yang terbentang dari daratan Minahasa hingga Mindanao;  2)  Gugusan  Pulau-pulau  Talaud  yaitu  sebagai  bagian  dari  formasi  struktur geologis Pulau Ternate dan Halmahera (Ulaen, 2016: 17−19).
Dengan  keadaan  demikian,  keberadaan  berbagai  macam  pulau  turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sebutan “daratan utama”. Bagi penduduk di  pulau-pulau  kecil  misalnya,  menyebut  Pulau  Sangihe  Besar  dan  Pulau  Karakelang sebagai  daratan  utama.  Akan  tetapi,  jika  ditempatkan  dalam  konteks  yang  lebih  luas, terdapat  perbedaan  menngenai  daratan  utama  ini.  Untuk  penduduk  yang  mendiami pulau-pulau bagian utara dari Nusa Utara, biasanya menyebut daratan Mindanao sebagai
daratan utamanya. Sedangkan bagi penduduk yang bermukim di pulau-pulau selatan dari Nusa  Utara  menganggap  daratan  Halmahera  maupun  Sulawesi  bagian  utara  sebagai daratan utamanya.
Topografi  dari  gugusan  kepulauan  ini  merupakan  daerah  pegunungan  dengan puncaknya  rata-rata  >1000  Mdpl.  Diantaranya  Gunung  Api  di  Tagulandang  dengan ketinggiannya  1.784  Mdpl;  Puncak  Karangetang  di  Pulau  Siau,  tingginya  1.784  Mdpl; Puncak  Awu  di  Pulau  Sangihe  Besar,  1.320  Mdpl.  Di  kawasan  gugusan  kepulauan  ini, terutama di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, jika dilihat dari struktur geologi dan tektoniknya merupakan wilayah  yang  sangat aktif. Sehingga,  di beberapa lokasi dapat ditemukan  gunung  bawah  api  laut  dan  aktivitas  hidrotermal.  Gunung  bawah  api  laut salah satu diantaranya berada di Pulau Kawio yang tumbuh pada kedalaman 5.400 meter dan  mempunyai  ketinggian  sekitar  1.860  meter  di  bawah  permukaan  laut  (Setiawan, Supriyadi, Noor, Fadli, & Murdimanto, 2016). Selain itu ciri topografis yang mencolok dari gugusan kepulauan ini adalah berupa pesisir pantai yang terjal, terdapat pula pantai dan karang  yang  landai.  Mengenai  kondisi  perairan  di  wilayah  Nusa  Utara,  sebagaimana dikemukakan oleh Alex J. Ulaen, sangat dipengaruhi oleh pusaran arus dan gelombang yang terjadi di Samudera Pasifik dan Laut Sulawesi (Ulaen, 2016: 6). Sampai tahun1974, daerah  Nusa  Utara  yang  secara  adminstratif  bernama  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Sangir-Talaud  terdiri  dari  16  kecamatan  dan  211  desa  (Sigarlaki,  Manus,  Rompas, Watuseke, & Mottoh, 1982; 160)

## Masyarakat Nusa Utara dan Tradisi Bahari
Orang Sangihe dan Talaud adalah masyarakat yang menghuni wilayah Nusa Utara. Kedua kelompok etnis ini menjadi bagian ratusan kelompok etnis yang terdapat di Asia Tenggara.  Berdasarkan  sensus  penduduk  tahun  2000,  tercatat  orang  Sangihe-Talaud yang bermukim di wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaud sebanyak 261.473 orang. Di wilayah Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara, terdapat sekitar 476.648 orang Sangihe- Talaud yang bermukim disana. Sebagai dampak dari keberadaannya yang dekat dengan Filipina,  tercatat kurang  lebih 7.483 orang Sangihe-Talaud  yang bermukim  di wilayah Republik  Filipina,  penyebarannya  pun  beragam.  Ada  yang  tinggal  di  Provinsi  South Cotabato,  Davao  del  Sur,  Sulu,  Tawi-Tawi,  Zamboanga,  Cotabato  City,  Davao  Oriental, Samal Island di Provinsi Davao, Davao City. Walaupun demikian, jumlah terbanyak dari mereka yang menetap di wilayah Filipina berada di Pulau Balut dan Sarangani (Ulaen, 2016: 6)
Agama kristen Katholik merupakan agama yang mulanya dikenal oleh masyarakat Sangihe-Talaud setelah Fernao Magelhaes membaptis Raja Siau Pasuma Don Jeronimo pada 1563 (Heuken, 2008: 44). Selain itu, Islam juga mulai memperlihatkan pengaruhnya ketika itu. Menurut Taulu (1977), sebelum Belanda tiba di bagian Utara Pulau Sulawesi, daerah-daerah seperti Bolaang Mongondow, Gorontalo, Manado, Sangir Talaud hingga Minahasa menjadi wilayah yang sebagian penduduknya pemeluk agama Islam  (Syahid, Gerung,  &  Tumundo,  2016).  Kendati  demikian,  penyebaran  agama-agama  tersebut meredup  setelah  raja-raja  pribumi  menandatangani  kontrak  dengan  VOC  pada  1677. Dimana  VOC  dan  kemudian  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  hanya  memberikan ruang  bagi  kristen  Protestan  tumbuh  lebih  leluasa  di  kalangan  masyarakat  Sangihe- Talaud.  Pengaruh  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  di  masa  lalu  yang  cukup “perhatian” terhadap daerah Noord Celebes jika dibandingkan wilayah lain di Sulawesi tercermin dalam hal kepercayaan yang dianut masyarakat Sulawesi Utara umumnya dan masyarakat  Nusa  Utara  khususnya.  Dimana  pada  tahun  1970-an,  jumlah  penduduk
Sangihe-Talaud  yang  tercatat  sebagai  pemeluk  agama  Protestan  sebagai  agama  yang dominan sebanyak 193.612 jiwa. Sementara pemeluk agama Katolik sebanyak 3.900 jiwa dan agama Islam sebanyak 32.500 jiwa (Sigarlaki dkk., 1982: 161-200)
Pada dasarnya, orang Sangihe-Talaud berprofesi sebagai nelayan dan pelaut. Akan tetapi  terdapat  pula  perbedaan,  umpamanya  masyarakat  Sangihe-Talaud  yang bermigrasi ke daerah pesisir Sulawesi Utara dan beberapa kota kecil di wilayah Indonesia bagian  timur,  kaum  prianya  bekerja  sebagai  nelayan,  pelaut,  tukang  kayu,  membuat perahu,  dan  buruh  tani  di  perkebunan  kelapa.  Sedangkan  kaum  wanita  banyak  yang mencari nafkah dengan bekerja sebagai pramuniaga di toko-toko milik masyarakat etnis Tionghoa. Di wilayah Mindanao selatan, pekerjaan buruh tani di perkebunan dan nelayan banyak digeluti oleh orang Sangihe-Talaud yang bermukim disana.
Masyarakat  Nusa  Utara  yang  melakukan  aktivitas  bercocok  tanam  dilakukan dengan mengikuti dua musim tanam yang dalam sistem kalendar-lunar disebut bulangu kaemba dan bulangu wola geghuwa , atau yang dalam peninggalan Masehi berada pada bulan  April-Mei  dan  Agustus-September.  Tanaman  utama  yang  dihasilkan  oleh masyarakat Nusa Utara adalah padi dan kacang-kacangan. Selain itu keladi dan ubi jalar juga  dihasilkan  oleh  masyarakat  meskipun  tidak  sebanyak  hasil  dari  panen  padi  dan kacang. Sebab keladi dan ubi jalar hanyalah tanaman sampingan yang biasanya dilakukan setelah  padi  dipanen  atau  di  sela-sela  menanam  padi.  Sampai  pada  tahun  1970-an, produksi utama masyarakat Nusa Utara khususnya dan Sulawesi Utara khususnya ialah kopra. Bahkan komoditas ini menurut Harvey (1984: 37), menjadi sumber penghasilan utama bagi 70 % penduduk Sulawesi pada awal tahun 1950-an.
Selain bercocok tanam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, orang Sangihe dan Talaud juga bekerja sebagai nelayan. Kegiatan menangkap ikan tentu saja sudah lama ditekuni oleh mereka. Alat tangkap yang mereka gunakan ialah tombak, parang, dan alat perangkap  berupa  anyaman  keranjang.  Alat  perangkap  ini  memiliki  berbagai  macam ukuran dan nama yang berbeda seperti igi, somba, tumpina, dan pahato. Alat tangkap lain yakni  pukat,  muroami,  dan  kail.  Biasanya,  para  nelayan  menangkap  ikan  di  laut  lepas dengan  menggunakan  perahu  bercadik  atau  yang  disebut londe .  pekerjaan  lain  yang digeluti oleh masyarakt Nusa Utara ialah memproduksi garam dan pembuatan sagu.
Seiring perkembangan waktu, kegiatan ekonomi masyarakat Nusa Utara seperti yang disebut oleh Ulaen (2016: 184-185), mengalami pergeseran dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar. Gejala ini mulai nampak terutama pada tahun 1960- hingga  1970-an, dimana  masyarakat  mulai  kembali  menanam  cengkeh.  Akibatnya  areal  ladang  padi mengalami penyusutan, hal ini kemudian berdampak pada hasil padi yang dihasilkannya yang semakin berkurang dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat.  Kondisi  ini  semakin  didukung  dengan  adanya  “depot  logistik”  yang mendistribusi penjualan beras pada era pemerintahan Orde Baru. Keberadaan depot ini secara  tidak  langsung  menambah  ketergantungan  penduduk  terhadap  pasokan  beras yang berasal dari luar daerah.
Secara garis besar, menurut Bawole (1977), terdapat 2 kelompok bahasa daerah yang  dipergunakan  oleh  masyarakat  Nusa  Utara. Pertama, bahasa  Sangihe  dengan  10 dialek,  diantaranya  dialek  Manganitu,  dialek  Tahuna,  dialek  Kendahe,  dialek  Tabukan Utara, dialek Tabukan Tengah, dialek Tabukan Selatan, dialek Tamako, dialek Siau Barat, dialek  Siau  Timur,  dan  dialek  Tagulandang. Kedua, bahasa  Talaud  dengan  6  dialek diantaranya dialek Salibabu, dialek Kabaruan, dialek Karakelang, dialek Essang, dialek Nanusa,  dan  dialek  Miangas.  Dari  beragam  dialek  tersebut,  dialek  Manganitu  (bahasa Sangihe)  dan  dialek  Tirawatta  variasi  Salibabu  (bahasa  Talaud)  digunakan  sebagai
bahasa  pengantar  sejak  awal  pekabaran  injil  (abad  ke-19).  Akan  tetapi  sejak diperkenalkannya bahasa Melayu, kemudian bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar  baik  di  sekolah  maupun  di  instansi  pemerintah,  bahasa  daerah  semakin berkurang digunakan oleh masyarakat Nusa Utara (Ulaen, 2016: 8-9).
Menarik untuk dilihat bagaimana penyebutan orang Sangihe dan Talaud baik yang digunakan  oleh  etnis  lain  maupun  penyebutan  di  kalangan  mereka  sendiri.  Di  daerah pesisir  Sulawesi  Utara,  orang  Sangihe  dan  Talaud  disebut  dengan  orang  Sangir  (yang sekaligus mencakup orang Talaud). Di daratan Filipina, orang Sangihe dan Talaud dikenal dengan beberapa sebutan seperti Sangir, Sangil, Marore, dan Indonesia.   Dalam konteks yang lebih kecil atau identifikasi diri antar sesama masyarakat Nusa Utara akan tampak lebih beragam. Sebab mereka biasanya menyebut dirinya sesuai dengan asal pulaunya, bahkan terkadang dengan nama desanya.
Salah  satu  ciri  yang  cukup  representatif  menggambarkan  budaya  maritim masyarakat  Nusa  Utara  ialah  motto  hidup.  Sebagaimana  yang  terdapat  masyarakat Talaud.  Semboyan  tersebut  yaitu somahe  kei  kehage yang  berarti  “gelombang  adalah tantangan  kehidupan”  (Zuhdi,  2014:  189).  Tidak  hanya  itu,  menurut  Lapian  yang mengkaji tentang “Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX” menyebutkan bahwa masyarakat Sangihe-Talaud  sangat  maju  akan  kebudayaan  baharinya.  Seperti  misalnya masyarakatnya  mengenal  tidak  kurang  dari  19  jenis  perahu  seperti  dorehe,  sope, konteng, giope, pamo, bolotu, dan lain-lain. Bahkan untuk penyebutan kata “laut” dalam masyarakat  Sangihe  dikenal  dua  istilah,  yaitu  “laude”  yang  berarti  laut  secara keseluruhan dan “sasi” merujuk pada air laut yang terbatas di permukaan saja (Lapian, 2009: 60-61).
Budaya bahari sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Sangihe  -Talaud juga tercermin dalam salah satu tarian yang dikenal di daerah Nusa Utara, yakni tari nelayan. Tari ini merupakan tarian yang menggambarkan kehidupan para nelayan (Sigarlaki dkk., 1982:  196).  Tradisi Tulude juga  merupakan  satu  bentuk  tradisi  bahari  masyarakat Sangihe-Talaud yang telah dipraktekkan sebelum masuknya agama samawi (Kristen dan Islam)  di  wilayah  Nusa  Utara.  Tradisi  ini  biasanya  dilakukan  dengan  mendorong  atau menghanyutkan  sebuah  perahu  ke  laut  sebagai  sebuah  bentuk  rasa  syukur  sekaligus simbol  menjauhkan  masyarakat  dari  segala  sesuatu  yang  buruk.  Penelitian  mutakhir Ekawati  (2017:  391-393)  menyebutkan  bahwa  tradisi  tersebut  tidak  hanya  sekedar warisan  leluhur.  Melainkan  juga  kearifan  lokal  dan  sebagai  bentuk  ketahanan  budaya masyarakat Sangihe-Talaud di tengah arus globalisasi dunia.

## Kebijakan Maritim Indonesia – Filipina Terhadap Masyarakat Nusa Utara
Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa keadaan geografis dan posisi yang terletak  dalam  jaringan  niaga  Laut  Maluku  sejak  abad  ke-15  telah  memungkinkan masyarakat  Nusa  Utara  tumbuh  dan  berkembang  dengan  kebudayaan  baharinya. Nyatanya,  refleksi  budaya  bahari  masyarakat  Sangihe  tidak  hanya  dalam  bentuk beranekaragamnya  jenis  perahu  yang  ada  di  wilayah  tersebut  ataupun  istilah-istilah navigasi dan perkapalan yang cukup mendetail (Lapian, 2009: 61), tetapi juga tercermin dalam hal kebiasaan masyarakat untuk berlayar ke pulau-pulau yang ada disekitarnya. Tentu  saja,  kebiasaan  ini  dilakukan  dengan  beragam  tujuan  bergantung  pada kepentingan  masyarakat  yang  akan  bepergian  ke  pulau  sekitarnya.  Umumnya  tujuan masyarakat Sangihe ialah untuk berdagang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, berziarah, ataupun sekedar bertamasya.
Sebelum terbentuknya  kedua  negara atau di masa kolonial, baik pihak Belanda yang  berkuasa  di  Hindia  Belanda  maupun  pihak  Amerika  Serikat  yang  menduduki Filipina cenderung tidak mempermasalahkan aktivitas lintas batas masyarakat Sangihe di daerah perbatasan masing-masing koloni. Begitupun pada masa sebelumnya, ketika pembagian  daerah  antara  Filipina  yang  ditetapkan  sebagai  wilayah  Spanyol  dan Kepulauan Maluku sebagai wilayah Portugis dalam perjanjian Zaragossa 1529. Perjanjian itu tidak menyatakan secara jelas terkait batas wilayah kedua daerah kekuasaan tersebut (Lapian, 1984: 34)
Pasca  kemerdekaan,  dalam  hal  perbatasan  wilayah,  sampai  sebelum diundangkannya Deklarasi Djuanda pada 1957 Indonesia masih menganut Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Tahun 1939. Dimana batas wilayah laut Indonesia mencakup tiga mil dari bibir pantai. Kondisi ini menyebabkan banyaknya kantong laut yang memungkinkan kapal-kapal asing melintasinya. Namun setelah Deklarasi Djuanda ditetapkan  sebagai  undang-undang  pada  13  Desember  1957,  batas  laut  Indonesia berubah dari semula 3 mil menjadi 12 mil dari garis partai. Sekalipun kemudian menuai pro dan kontra dari negara-negara asing yang berkepentingan (Djaenuderadjat, 2009).
Seiring berdirinya kedua negara berdaulat, kegiatan lintas batas masyarakat Nusa Utara dianggap sebagai aktivitas ilegal. Seperti disebutkan dalam suatu sumber, bahwa pada 22 Juli 1950, dengan menggunakan 6 buah kapal layar, sebanyak 110 orang warga negara Indonesia yang kebanyakan masyarakat Sangihe-Talaud berlayar meninggalkan Pulau Miangas menuju daratan Mindanao bagian selatan (Filipina).  Kedatangan mereka ke  negara  jiran  tersebut  dianggap  telah  melanggar.  Dari  jumlah  keseluruhan  pelintas batas  tersebut,  70  orang  berhasil  diamankan  oleh  pihak  otoritas  setempat,  dimana  7 diantaranya  ialah  perempuan.  Adapun  selebihnya  berhasil  meloloskan  diri.  Dalam penjelasannya  kepada  pihak  otoritas  Mindanao  setempat,  bahwa  maksud  kedatangan mereka  untuk  mencari  pekerjaan  dan  membeli  barang-barang  kebutuhan  hidup.  Di samping  itu,  mereka  juga  mengaku  telah  mendapat  izin  dari  kepala  daerahnya.  Akan tetapi, para pelintas batas ini tetap  saja telah dianggap memasuki  wilayah Filipina secara ilegal.  Oleh  karena  itu,  sebagai  tindak  lanjut,  para  pelintas  yang  berhasil  diamankan segera diproses untuk selanjutnya dideportasi ke wilayahnya masing-masing ( De Vrije Pers , 24 Juli 1950). Satu contoh kasus tersebut agaknya dapat dipahami. Sebagaimana diketahui, bahwa meskipun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Filipina secara resmi  telah  terjalin  sejak  1949,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  kedua  pihak,  baik Indonesia  maupun  Filipina,  belum  menyepakati  suatu  perjanjian  khusus  mengenai persoalan lintas batas masyarakat Sangihe-Talaud yang telah berlangsung sejak ratusan tahun  sebelumnya  ataupun  sebaliknya  masyarakat  Filipina  yang  memasuki  wilayah Indonesia.
Aktivitas  lintas  batas  melalui  wilayah  perairan  perbatasan  Indonesia  –  Filipina tidak hanya didukung oleh budaya bahari masyarakat Sangihe-Talaud, melainkan juga dipengaruhi oleh konstelasi politik dalam negeri pada masa itu. Seperti diketahui umum, sepanjang  tahun  1950-an  hingga  pertengahan  1960-an,  Indonesia  secara  umum  dan Sulawesi  khususnya  diwarnai  oleh  berbagai  gerakan  sebagai  manifestasi  kekecewaan masyarakat  di  daerah-daerah  terhadap  harapan  dan  kebijakan  yang  telah  diterapkan oleh pemerintah pusat pada masa itu. Gerakan Darul Islam yang dipelopori oleh Abdul Qahar Muzakkar dan PRRI/Permesta merupakan  bagian diantaranya  (lihat misalnya, Anhar Gonggong, 1990; Barbara Sillars Harvey, 1984). Gejolak politik yang berkembang tersebut tentu saja menimbulkan rasa kekhawatiran dan mendorong masyarakat untuk melakukan  pengungsian  ke  tempat  yang  dianggap  lebih  aman,  tidak  terkecuali
masyarakat Sangihe-Talaud ketika itu. Sebagaimana terungkap dalam warta koran Java Bode pada  tanggal  9  Desember  1954,  bahwa  ketika  kondisi  politik  Indonesia  dalam keadaan buruk utamanya gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat Sangihe- Talaud saat itu diinstruksikan oleh pemerintah setempat untuk tidak memasuki wilayah Filipina hingga persoalan perbatasan tercapai antara kedua negara.
Memburuknya  kondisi  keamanan  dalam  negeri,  mendorong  pemerintah  untuk segera  mencari  solusi  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  dari  gerakan-gerakan tersebut. Termasuk solusi bagi masyarakat Nusa Utara yang sebelumnya dilarang untuk menyeberang  ke  wilayah  Filipina.  Sehingga  pada  Januari  1955,  pihak  pemerintah Indonesia menginisiasi pertemuan bilateral dengan Filipina untuk membahas masalah masyarakat perbatasan tersebut. Pertemuan kedua pihak negara berlangsung di Manila, dimana pihak delegasi pemerintah Indonesia dipimpin oleh Tjokroadisumarto. Selain itu, Amu,  selaku  penanggung  jawab  daerah  Sangihe-Talaud  ketika  itu,  juga  turut  menjadi bagian delegasi tersebut.
Dari hasil pertemuan itu, menurut suatu sumber disebutkan bahwa  kedua negara sepakat  untuk  memberikan  kelonggaran  terhadap  masyarakat  Sangihe-Talaud. Kelonggaran yang dimaksud disini ialah  bagi masyarakat Sangihe-Talaud diperbolehkan memasuki  wilayah  Filipina  tanpa  perlu  mengajukan  izin  khusus  terlebih  dahulu  ke layanan    imigrasi  pusat  ketika  itu  ( Het  Nieuwsblad  Sumatra ,  29  Januari  1955).  Jadi berdasarkan hasil keputusan dari pertemuan  tersebut, bisa dikatakan bahwa upaya awal sekaligus kebijakan maritim pertama yang tercapai antara negara Indonesia dan Filipina menyangkut  masyarakat  Nusa  Utara  (Sangihe-Talaud)  yaitu  pertemuan  yang berlangsung  pada  tahun  1955  itu  dan  bukannya  tahun  1956  seperti  yang  disebutkan dalam kajian Ulaen (2016: 180). Dengan demikian, instruksi pemerintah untuk melarang masyarakat  Sangihe-Talaud  melakukan  lintas  batas  menuju  daratan  Filipina  yang dikeluarkan setahun sebelum keputusan tersebut dianggap tidak berlaku lagi. Dari sini, dapat pula dilihat secara jelas bahwa keputusan itu merupakan sikap saling pengertian di antara kedua negara tersebut.
Dalam perkembangannya kemudian, hasil pertemuan itu juga menjadi dasar bagi kesepakatan-kesepakatan selanjutnya bagi kedua negara. Untuk mempertegas ketetapan yang  telah  terjalin  sebelumnya  (pertemuan  1955),  maka  diadakanlah  pertemuan berikutnya antar kedua negara yang bertempat di Jakarta  pada 4 Juli 1956. Pertemuan itu dihadiri oleh Soekardjo Wirjopranoto mewakili pihak pemerintah Indonesia dan Jose Fuentebella sebagai wakil dari pemerintah Filipina. Pada intinya, hasil dari keputusan tersebut ialah menyetujui keberadaan warga (warga Indonesia dan warga Filipina) yang berada  di  kedua  wilayah  negara  itu,  terutama  mereka  yang  telah  bermukim  lama setidaknya  hingga  1  Januari  1946.  Di  Samping  itu,  terkait  aktivitas  lintas  batas masyarakat  Nusa  Utara,  dalam  pasal  VI  dan  VII  dari  persetujuan  tersebut  disebutkan bahwa    masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  perbatasan  kedua  negara  (diantaranya masyarakat  Sangihe-Talaud)  mendapat  kebebasan  untuk  masuk  dan  bepergian  baik untuk keperluan niaga, mengunjungi keluarga, maupun bertamasya ke daerah yang telah ditetapkan sebagai “daerah perbatasan”. Daerah Filipina yang ditetapkan sebagai daerah perbatasan  ialah Pulau Balut, Pulau Sarangani, Pulau Simanual, dan Pulau Manuk Manka. Sedangkan  daerah  Indonesia  yaitu  Kepulauan  Talaud  Sangir,  Kepulauan  Miangas, Kepulauan Kawio, dan Pulau Nunukan ( Lembaran Negara No. 167 tahun 1957).
Sejauh  kesepakatan  kedua  negara  mengenai  mobilitas  masyarakat  Nusa  Utara, bukan berarti mereka dibebaskan begitu saja untuk keluar dan masuk melintasi daerah perbatasan. Sebab dalam persetujuan itu, hanya mereka yang memiliki “Kartu Lalu Lintas
Perbatasan” yang diperkenankan untuk aktivitas lintas batas. Selain itu, jumlah hari bagi masyarakat daerah perbatasan yang berkunjung ke daerah perbatasan lainnya juga tetap dibatasi,  yaitu  selama  59  hari  sejak  kedatangan  mereka.  Walaupun  demikian,  lewat persetujuan ini setidaknya kedua negara tetap memperlihatkan sikap saling pengertian dengan  tetap  memperkenankan  berlangsungnya  aktivitas  masyarakat  Sangihe-Talaud yang telah menjadi tradisi sejak ratusan tahun yang lalu.
Sesuai dengan persetujuan pada 1956, bahwa di masing-masing wilayah kedua negara  akan  dibangun  pos  penjagaan  dari  petugas  pabean,  maka  pada  14  September 1965 pemerintah Indonesia dan Filipina kemudian meratifikasi pedoman pelaksanaan keimigrasian atau disebut juga Joint Directives and Guidelines and The Implementation of Immigration  agreement  between  the  Republic  of  Indonesia  and  the  Republic  of  The Philippines. Dalam  pedoman  itu  ditetapkan  beberapa  pelabuhan  sebagai  pintu  keluar- masuk  ( check  point )  bagi  masyarakat  yang  akan  mengungjungi  daerah-daerah perbatasan.  Di  Indonesia,  pelabuhan  di  Pulau  Marore,  Pulau  Miangas,  dan  Tarakan ditentukan sebagai check point. Sedangkan pintu keluar-masuk di wilayah Filipina yaitu Batuganding di Pulau Balut, Tibanban di Provinsi Davao Oriental, dan Bongao di Pulau Tawi-tawi (Ulaen, 2016: 180-181).
Seiring  terbentuknya Association  of  South  East  Asia  Nations (disingkat  ASEAN) pada  1967  sebagai  wadah  kerjasama  antar  negara-negara  Asia  Tenggara  di  bidang ekonomi, sosial dan budaya, maka turut berdampak pula terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Filipina dalam beberapa aspek. Terutama terkait kerjasama kedua negara dalam  bidang  ekonomi.  Sembilan  tahun  sebelum  dibentuknya  ASEAN,  negara  Filipina sempat menawarkan kerjasama kepada Indonesia di bidang ekonomi, khususnya dalam mengelola  potensi  kekayaan  laut  yang  ada  di  wilayah  Nusa  Utara,  namun  tawaran tersebut  belum  ditanggapi  secara  positif  oleh  pihak  pemerintah  Indonesia  (Sigarlaki, Manus, Rompas, Watuseke & Mottoh, 1982: 174). Pada 1969 atau 2 setelah terbentuknya ASEAN, Indonesia dan Filipina mulai menjajaki kerjasama yang lebih serius dalam bidang ekonomi,  yang  dikenal  sebagai  “Perjanjian  Dasar  Kerjasama  Ekonomi  dan  Teknik”. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, kedua negara sepakat membentuk komisi bersama yang  telah  bersidang  pertama  kali  pada  1971.  Salah  satu  hasil  keputusan  dari  sidang pertama  yang  dilaksanakan  oleh  komisi  bersama  tersebut,  selain  kerjasama  dalam pengelolaan  kehutanan  di  Indonesia,  yakni  menyangkut  kegiatan  perdagangan  di perbatasan kedua negara. Seperti yang disebutkan dalam sumber, bahwa perdagangan di daerah  perbatasan  dilakukan  dengan  “tanpa  prosedur  normal”.  Dengan  kata  lain, pengawasan  terhadap  kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat perbatasan  belum  diterapkan  secara  ketat.  Kondisi  ini  lebih  didorong  dalam  rangka untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  perbatasan,  termasuk  masyarakat Sangihe-Talaud,  yang  belum  sepenuhnya  dapat  disuplai  oleh    negara  masing-masing ( Kompas , 6 Agustus 1974).
Perubahan-perubahan  objektif  dalam  bidang  ekonomi  yang  semakin  terlihat diantara kedua negara, mendorong peninjauan kembali atas perjanjian dasar yang telah diperbaharui pada 1971 itu. Dorongan peninjauan kembali  ini berangkat dari anggapan bahwa  Indonesia  ketika  itu  mulai  dapat  menjamin  suplai  barang-barang  kebutuhan pokok  kepada  masyarakat  Sangihe-Talaud  sebagai  masyarakat  perbatasan,  yang sebelumnya  beberapa  kebutuhan  hidup  hanya  dapat  diperoleh  di  wilayah  Filipina. Anggapan itu tidaklah mengherankan, sebab semenjak awal dekade 1970-an Indonesia tidak  lagi  hanya  mengekspor  hasil  pertanian  maupun  hasil  pertambangan,  tetapi  juga mulai mengekpor hasil-hasil industri dalam negeri, seperti radio transistor, sepatu, batik,
sarung, rokok, hairwigs , dan minyak nabati. Pemasaran hasil industri itu mencakup mulai dari negara-negara di Asia Tenggara, Korea, Jepang, Timur Tengah, Amerika, dan bahkan Afrika ( Kompas , 4 Agustus 1971).
Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang disepakati oleh kedua negara menyangkut masyarakat  perbatasan  (masyarakat  Nusa  Utara)  seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya  sangat  memberikan  kemudahan  dan  kebebasan  bagi  masyarakat perbatasan.  Akan  tetapi  “kebebasan”  itu  justru  kadangkala  disalahgunakan  oleh masyarakat bersangkutan. Tidak jarang penduduk Sangihe-Talaud membeli alkohol dan barang pecah belah di wilayah Filipina dan kemudian diperjualbelikan di luar daerah- daerah perbatasan yang telah disepakati kedua negara dalam perjanjian-perjanjian yang ada  sebelumnya.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam peninjauan kembali kesepakatan dalam bidang ekonomi, termasuk aturan perdagangan di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Filipina.  Sampai  pada  tahap  ini,  jika  merujuk  pada pengelompokan wilayah perbatasan dalam konteks historis yang dibuat oleh Martinez (1964). Maka wilayah Nusa Utara sebagai daerah perbatasan dapat digolongkan sebagai interdependent  borderland .  Artinya,  bahwa  penduduk  daerah  perbatasan  dan  kedua negara  menunjukkan  hubungan  internasional  yang  relatif  stabil  dan  terlibat  dalam kegiatan  perekonomian  yang  saling  menguntungkan.  Meskipun  dalam  taraf  tertentu, terdapat pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan, seperti halnya kasus yang telah disebutkan (Tirtosudarmo, 2005: 4).
Melalui inisiatif dari komite bersama yang telah dibentuk sebelumnya, akhirnya sidang yang kedua  dari komite kembali diupayakan oleh kedua negara. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta sejak tanggal 5-8 Agustus 1974. Troadio Quiazon, selaku Menteri Perdagangan  Filipina,  menjadi  ketua  delegasi  Filipina  saat  itu.  Sementara  delegasi Indonesia dipimpin oleh oleh Radius Prawiro yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia. Acara pembukaan pertemuan tersebut juga turut dihadiri pula oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Adam Malik. Pada tanggal 8 Agustus 1974 bertempat  di  Gedung  Bank  Indonesia,  jalan  Kebon  Sirih,  Jakarta,  hasil  keputusan  dari pertemuan yang berlangsung selama 4 hari itu kemudian diratifikasi oleh kedua delegasi yang  diwakili  oleh  ketua  delegasi  masing-masing.  Hasil  pertemuan  berupa  aturan perdagangan  lintas-batas  atau  yang  dikenal  dengan Agreement  on  Border  Trade kemudian dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 11 tahun 1975 ( Kompas , 9 Agustus 1974; Ulaen, 2016: 181-182). Dengan demikian, sejak 1955 hingga 1974  telah  terjalin  kesepakatan  antara  Indonesia-Filipina  menyangkut  masyarakat Sangihe-Talaud sebagai masyarakat perbatasan, baik berupa aktivitas lintas batas hingga peraturan perdagangan lintas-batas.
Terlepas dari aktivitas lintas batas masyarakat Nusa Utara yang telah mentradisi tersebut, hendaknya dilihat pula dalam konteks kebijakan politik luar negeri Indonesia dan kedekatan personal antara pemimpin kedua negara pada saat itu. Seperti diketahui umum, kondisi politik dunia pasca perang dunia ke II terbagi menjadi dua blok, yakni blok barat dan timur. Sebagai kebijakan politik luar negeri saat itu yang umum dikenal sebagai politik bebas-aktif, pemerintah memutuskan untuk tidak memihak pada salah satu blok tersebut.  Kebijakan  politik  luar  negeri  itu  dimaksudkan  agar  Indonesia  dapat membangun dan memelihara perdamaian dunia. Selain juga, dengan kebijakan tersebut diharapkan  dapat  membangun  hubungan  persahabatan  setiap  negara  dan  bangsa berdasarkan sikap saling menghargai dan menghormati (Kartodirdjo, Poesponegoro, & Notosusanto, 1977: 327-328)
Mengenai kedekatan Presiden Soekarno dan Presiden Filipina ketika itu, Diosdado Macapagal (1961-1965), juga penting disebutkan disini. Menurut Prasetyo (2017: 155- 157),  bahwa  hubungan  kedua  pemimpin  negara  sangat  erat.  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya  kesamaan  pemikiran  dan  ideologi,  dimana  kedua  tokoh  ini  sangat  menentang keras  praktik  imperialisme  dan  kolonialisme.  Di  samping  itu,  kedua  pemimpin  juga cenderung  tidak  ingin  condong  terhadap  dua  blok  yang  sedang  memanas  ketika  itu. Bahkan  disebutkan  pula  Diosdado  Macapagal  juga  kerapkali  menyanjung  Presiden Soekarno  dalam  berbagai  pidatonya.  Tentu  saja  kedekatan-kedekatan  ini  turut mendukung  terjalinnya  hubungan  bilateral  yang  kondusif  saat  itu.  Apa  yang  ingin ditekankan disini bahwa sikap “kedewasaan” yang nampak dalam kebijakan Indonesia dan Filipina terhadap masyarakat Nusa Utara  terutama aktivitas lintas batasnya  tidak hanya  disebabkan  oleh  faktor  tradisi  yang  telah  lama  berlangsung  di  kalangan masyarakat  Nusa  Utara,  melainkan  juga  didukung  oleh  kebijakan  politik  luar  negeri Indonesia dan kedekatan personal antara kedua pemimpin negara tersebut.

## KESIMPULAN
Dalam  salah  satu  tulisannya,  Heather  Sutherland  menyebut  geografis  adalah nasib. Faktor inilah yang kemudian memungkinkan wilayah Noordereilanden (Kepulauan Sangihe dan Talaud) menjadi bagian dari jaringan niaga Laut Sulu—salah satu jaringan perdagangan di Asia Tenggara yang dikemukakan oleh Hall (2011), setidaknya sejak abad akhir  abad  ke-14  dan  permulaan  abad  ke  15.  Tidak  hanya  itu,  kondisi  geografis  pada akhirnya mendorong masyarakat Sangihe-Talaud berkembang dengan kekayaan budaya bahari, terutama aktivitas pelayarannya. Masuknya bangsa barat, Belanda di Nusantara dan  Spanyol  di  Filipina,  mengubah  keadaan  tersebut  hingga  kemudian  terbentuknya negara-bangsa  Indonesia  dan  Filipina  dan  sebagai  konsekuensi  logisnya  masyarakat Sangihe-Talaud “terdapuk” menjadi masyarakat perbatasan sampai hari ini. Berdirinya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (1945)  dan  Republik  Filipina  (1946)  telah mendorong kedua pihak untuk bersama-sama mencari solusi terutama aktivitas lintas batas  masyarakat  Sangihe-Talaud  yang  dalam  konteks  modern  (negara-bangsa) dianggap  dapat  menimbulkan  ancaman  bagi  kedaulatan  negara.  Berdasarkan  fakta historis, kedua negara telah menunjukkan sikap kedewasaan dan kebesarannya sebagai suatu bangsa yang dapat memahami masing-masing dirinya secara kritis di masa lalu. Dalam  hal  ini  aktivitas  lintas  batas  masyarakat  Sangihe-Talaud  dan  masyarakat Mindanao  yang  telah  berlangsung  ratusan  tahun  yang  tidak  serta  merta  dihentikan seiring berdirinya kedua negara. Justru dalam perkembangannya, Indonesia dan Filipina cenderung menghargai “keberadaan aktivitas” tersebut. Seperti yang terlihat pada hasil keputusan pertemuan kedua negara pada Januari 1955. Kebijakan terhadap masyarakat Nusa Utara ini  kemudian berlanjut hingga sampai  pada tahap  peraturan perdagangan masyarakat perbatasan yang diratifikasi sejak 1974. Kecenderungan sikap menghargai ini  juga  perlu  dilihat  dalam  konteks  kebijakan  politik  luar  negeri  pada  waktu  itu  dan kedekatan personal antara kedua pemimpin negara tersebut, utamanya antra Soekarno dan Macapagal. Harmonisnya hubungan Indonesia dan Filipina sampai hari ini, bisa saja dikatakan berakar dari diplomasi maritim yang terbangun sejak 1956 ini dengan melihat fakta-fakta sejarah yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal
Daliman. 2012. Metode Penelitian Sejarah . Yogyakarta: Penerbit Ombak. Djaenuderadjat, E. 2009. Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura 1824-2009: Satu Selat Dua Nahkoda . Depok: Gramata Publishing.
Ekawati, E. 2017. Tulude: Antara Modernitas Dan Tradisi Masyarakat Pulau Marore.
Jurnal Masyarakat dan Budaya , 19 (3), 385–396. Fariastuti. 2005. Patterns of Cross-border Relations between West Kalimantan and Sarawak . Dipresentasikan pada 4th International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia, Depok. FISIP Universitas Indonesia Gottchalk, L. 1985. Mengerti Sejarah (N. Notosusanto, Penerj.). Jakarta: Yayasan Penerbit Univeritas Indonesia. Hall, K. R. 2011. A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100–1500 . United States: Rowman & Littlefield Publishers.
Hamid, A. R. 2013. Sejarah Maritim Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Ombak. Harvey, B. S. 1984. Permesta: Pemberontakan Setengah Hati . Jakarta: Grafiti Press.
Heuken, A. 2008. Catholic Converts in Moluccas, Minahasa, and Sangihe-Talaud, 1512- 1680. Dalam J. S. Aritonang & K. Steenbrink (Ed.), A History of Christianity in Indonesia (hlm. 23–72). Boston: Brill.
Husain, B. S. 2017. Memandang Perbatasan Laut Sebatik Kajian tentang Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Jurnal Sejarah Abad , 1 (2), 176–187.
Kartodirdjo, S., Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. 1977. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI . Jakarta: Balai Pustaka.
Lapian, A. B. 1984. Perebutan Samudera: Laut Samudera pada Abad XVI dan XVII. Prisma , (11). Lapian, A. B. 2009. Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX . Jakarta: Komunitas Bambu. Patmasari, T., Artanto, E., & Rimayanti, A. (2016, Oktober 5). Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga . Dipresentasikan pada Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI, Bogor. Prasetyo, S. A. 2017. Dunia dalam Genggaman Bung Karno . Tangerang Selatan: Imania. Pristiwanto. 2016. Dinamika Pisang (Filipina-Sangihe) di Perbatasan Indonesia-Filipina. Jurnal Antropologi Indonesia , 36 (1), 40–52.
Setiawan, A., Supriyadi, F., Noor, G. E., Fadli, M., & Murdimanto, A. (2016). Profil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara . Jakarta: Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir Badan Litbang Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sigarlaki, A., Manus, T., Rompas, A. E., Watuseke, F. S., & Mottoh, M. F. 1982. Sejarah Daerah Sulawesi Utara . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Syahid, A., Gerung, A., & Tumundo, D. 2016. Kampung Tidore di Pulau Sangihe dan Pulau Lembeh: Dinamika Antar Wilayah dan Agama pada Abad ke-17 dan 18 .
Dipresentasikan pada Seminar Nasional Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah, Jakarta.
Taulu, C. H. 1977. Sejarah Minahasa . Manado.
Tirtosudarmo, R. 2005. Wilayah Perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21: Sebuah Pengantar. Dalam R. Tirtosudarmo & J. Haba (Ed.), Dari Entikong sampai
Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah) (hlm. 1–14). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Ulaen, A. J. 2016. Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Ulaen, A. J., Wulandari, T., & Tangkilisan, Y. B. 2011. Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas-Filipina 1928-2010: Dua Nama Satu Juragan. Jakarta: Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Zuhdi, S. 2014. Nasionalisme, Laut, dan Sejarah . Jakarta: Komunitas Bambu.
Arsip dan Dokumen Lembaran Negara No. 167 Tahun 1957
Surat Kabar De Vrije Pers, 24 Juli 1950 Het Nieuwsblad Sumatra, 29 Januari 1955 Java Bode, 9 November 1954 Kompas, 4 Agustus 1971 Kompas, 6 Agustus 1974 Kompas, 9 Agustus 1974