## MEMBANGUN TATANAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MADANI MELALUI PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH *
Oleh  : Neni Sri Imaniyati **

## ABSTRAK
Merupakan fenomena  menarik yang patut disyukuri, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat  untuk membentuk Masyarakat Madani, Di Indonesia,mulai bermunculan bank yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Selain itu banyak minat bank konvensional menggunakan pola  usaha berdasarkan prinsip syariah sekaligus    konvensional.  Hal ini dimungkinkan oleh Undang – undangan Perbankan. Oleh karena itu penting untuk dikaji salah satu aspek dari tatanan Masyarakat Madani, yaitu aspek ekonomi, khususnya lembaga perbankan yang menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional, antara lain  berkaitan dengan  fungsi dan  peran perbankan  dalam perekonomian nasional , konsep pembiayaan bank pada Tatanan Perekonomian Masyarakat Madani, dan implementasi pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
Dengan menelaah masalah di atas, dapat diketahui bahwa perbankan memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional yaitu  sebagai lembaga perantara ( financial intermediary ) pihak yang memiliki dan pihak yang  memerlukan dana juga sebagai agent of development,  yang mempunyai misi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Konsep bank pada tatanan perekonoman masyarakat madani  harus melihat / mengacu pada  tatanan perekonomian pada masa Rosulullah membangun masyarakat Madinah yang dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Syariah Islam. Konsep Bank Syariah berpegang pada prinsip – prinsip ekonomi Islam. Dalam konsep Islam pemegang saham, deposan, investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha bukan sebagai hubungan debitur – kreditur, sehingga bank dan mitra usahanya sama – sama memperoleh pembagian hasil / keuntungan dan bersama – sama pula memikul risiko kerugian.Pembiayaan dengan Sistem bagi hasil merupakan salah satu implementasi konsep Bank Syariah. Sistem bagi hasil ini telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Jika dibandingkan dengan Perjanjian kredit pada Bank Konvensional, pembiayaan ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbedaan yang substansial adalah segi konstruksi hukumnya dan kontra prestasi. Selain itu hal yang cukup signifikan adalah dalam akad perjanjian pembiayaan klausul – klausul
* Juara Harapan I, LKTI Dosen Unisba Tahun Akademik 1999-2000
** Neni Sri Imaniyati, adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unisba
mencerminkan nilai – nilai keadilan, tidak terdapat klausul – klausul yang merugikan mitra usaha.

## A. PENDAHULUAN
a) Latar Belakang
Tidak dapat disangka lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengerahan dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan.
Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat  (pinancial intermediary), bank menjadi media perantara pihak- pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak kekurangan/ memerlukan dana (lack of funds) 1 . Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misis dan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. 2
Bank selain berpengaruh terhadap dunia usaha – di mana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa pinansial bank – juga telah banyak menyerap tenaga kerja. Jutaan orang dapat diserap oleh bank dan kantor- kantor cabangnya. Produksi berskala besar dan aktivitas bisnis dewasa ini hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa bantuan atau pemanfaatan jasa bank. Tidak ragu lagi bahwa perbankan menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahwan dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank. 3 Kaitannya dengan perekonomian nasional, Compton menytakan ketidakmungkinannya memberi gambaran mengenai
1 Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 67.
Menurut Muchdarsyah Sinungan, bankir-bankir yang mengelola banknya menurut sistem dan metoda yang mengacu pada tingkat produktivitas usaha para nasabah (baik industri, pedagang, maupun petani) akan mampu melihak ke depan dan mengambil keputusan gemilang bagi perkembangan ekonomi negaranya. Manajemen Dana Bank, Bina Usaha, Jakarta, 1993, hlm. 1 2 Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998
3 Afzalur Rahman, Economic Doctrinees of Islam. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm. 338.
ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau bertahan untuk suatu kurun waktu tertentu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat. 4
Sebagai upaya meningkatkan peran serta perbankan dalam pembangunan nasional, pemerintah telah mengeluarkan perangkat kebijakan melalui berbagai dampak bagi perkembangan dunia perbankan, antara lain berupa perkembangan yang pesat industri perbankan, baik dari segi jumlah bank, maupun volume kegiatan. Di antara paket kebijakan yang paling banyak membawa pengaruh terhadap pertumbuhan industri perbankan nasional, adalah PAKTO 88. 5 Akan tetapi di sisi lain, PAKTO 88 telah menabur benih kejahatan di bidang perbankan yang akibatnya dapat dirasakan sekarang. Menurut Munir Fuady, 6 perkembangan perbankan setelah PAKTO 88 ini sangat pesat, tetapi tidak terkontrol sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktek dan prinsip prudent banking sama sekali diabaikan. Hal yang sama dikemukakan oleh Marulak Pardede, menurutnya di satu sisi tumbuh dan berkembang pesatnya industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari kebijaksanaan Pemerintah di bidang deregulasi dan debiroktarisasi perekonomian kita. Namun di sisi lain, hal tersebut ternyata membawa pengaruh dan dampak dari segi sosial lainnya, yaitu makin meningkatnya pelanggaran maupun kejahatan perbankan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 7
Seperti telah dimaklumi, bahwa kasus-kasus perbankan yang terjadi dewasa ini baik langsung maupun tidak langsung telah membawa akibat bagi perkembangan perekonomian negara. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan sebagai upaya memulihkan krisis perbankan pemerintah harus menyediakan talangan dana yang tidak kecil, setidaknya 410 trilyun rupiah harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk bantuan kredit likuiditas. 8
4 Eric N. Compton. Principle of Banking (Penerjemah Alexander Oey), Jakarta : Akademik
Pressindo. 1991, hlm. 330 5 Hal ini dapat dilihat dari dua tahun sejak berlakunya PAKTO 88, jumlah bank bertambah sebanyak 100 lebih dan jumlah kantor cabangnya di atas 2000-an. Mutis Thoby, Pengaruh Lembaga Perbankan terhadap Perekonomian Nasional, Makalah pada Seminar Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia dan Permasalahannya, Fakultas Hukum TRISAKTI, Jakarta, 31 Agustus 1998, hlm. 1 6 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasar UU No. 10 Tahun 1998 Buku I., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.  30
7 Marulak Pardede. Hukum Pidana Bank., Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 7
8 Pada Februari 1999 posisi minus seluruh bank mencapai 198.019.000.000.000 (Seratus sembilan puluh delapan trilyun sembilan belas milyar). Nidyo Pramono. Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi.,
Kondisi perbankan nasional yang demikian telah memberi andil timbulnya kritis perekonomian nasional. Kondisi ini dikeranakan banyak faktor penyebab, salah satunya adalah kebijakan / polici perbankan. Mengenai hal ini Mulai mengatakan bahwa penyebab timbulnya kondisi perbankan  yang sangat parah dewasa ini yang secara signifikan memberi andil dalam krisis ekonomi saat ini, di samping akibat dari anomie of succes  atau  unfortunate ,istake atau  business – malpractice atau  human errors  atau  business ethic atau kombinasi faktor-faktordi atas dan sedikit banyak tidak terlepas dari administrative policy failure.
Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan perbankan nasional, baik melalui rekafitulasi, pengambil alihan kepemilikan bank pencabutan izin usaha atau pembekuan operasi bank. Selain itu dilakukan penyesuaian peraturan perbankan nasional. Selain untuk memulihkan perbankan nasional, revisi peraturan perbankan dialkukan karena telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap peraturan peundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, agar peraturan perbankan mengacu pada komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional. 9
Terdapat Lima Pokok Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 dalam UU No. 10 Tahun 1998 10 , salah satunya berkaitan dengan keberadaan Bank Syariah, yaitu : 11 “Kemudahan pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank, dengan dimungkinkannya Bank Umum untuk menjalan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat juga menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah”. Dengan diaturnya berbagai hal tentang Bank Syariah dalam UU Perbankan, menunjukkan bahwa Bank Syariah dewasa ini memiliki kedudukan yang mantap dan berdiri sejajar dengan Bank Konvensional. Dengan dimungkinkannya Bank Umum Konvensional 12 menggunakan
Makalah pada Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi. FH. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999.
9 Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
10 Penjelasan UU No. 10 tahun 1998
11 Sambutan Menteri Keuangan Berkenaan dengan Disetujuannya RUU No. 10 tahun 1998. 16 Oktober 1998
12 Meminjam istilah Muhammad Syafi’i Antonio untuk menunjukkan bank yang beroperasi tidak menggunakan prinsip syariah. Istilah ini kini digunakan dalam UU Perbankan
prinsip syariah, membuka peluang bagi bank-bank konvensional untuk menggunakan prinsip syariah dan bukan prinsip syariah sekaligus. Hal ini terbukti dari banyaknya permohonan bank konvensional kepada Bank Indonesia untuk membuka kantor cabang atau kantor di bawah cabang yang akan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
Di Indonesia, bank yang beroperasi berdasarkan Syariah Islam telah dimulai sejak tahun 1990-an. Setelah sembilan tahun sejak Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia – yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) – banyak minat bank konvensional menggunakan pola usaha berdasarkan prinsip syariah, 13 hal ini tentu saja merupakan penomena yang menarik yang patut disukuri. Kini seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat untuk membentuk Masyarakat Madani,  penting untuk dikaji salah satu aspek dari tatanan Masyarakat Madani, yaitu aspek ekonomi, khususnya lembaga perbankan yang menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional. Mengingat sangat luasnya ruang lingkup atau kajian mengenai lembaga perbankan dihubungkan dengan tatanan perekonomian Masyarakat Madani, kajian makalah ini di fokuskan pada Lembaga Pembiayaan pada Bank Syariah, khususnya lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang merupakan salah sau usaha Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat.

## b). Identifikasi Masalah
Untuk memudahan memahami makalah ini, permasalahan di identifikasi sebagai berikut :
a. Bagaimana fungsi dan peran perbankan dalam perekonomian nasional ?
b. Bagaimana konsep pembiayaan bank pada Tatanan Perekonomian Masyarakat Madani ?
c. Bagaimana implementasi pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia ?
B. PEMBAHASAN
a). Fungsi dan Peran Perbankan dalam Perekonomian Nasional
13 Bank IFI, Bank BSB, BNI, BTN, BRI dan sejumlah Bank swasta lainnya menunjukkan minatnya mengembangkan Bank Syariah, persiapan pembukaan sejumlah kantor cabang syariah di berbagai kota. Republika, 11 Nopember 1999
Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga- lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengembang tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan secara efisien, memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi pinancial intermediary, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Seperti telah dikemukakan, perbankan Indonesia mempunyai fungsi  yang di arahkan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak . 14
Fungsi perbankan ini terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992. Walaupun UU Perbankan tersebut telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, namun fungsi perbankan tidak mengalami perubahan, terdapat dalam Pasal 3, yaitu :
“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”
Berkaitan dengan fungsi perbankan di Indonesia sebagai agen pembangunan, secara konsisten oleh pembentuk undang-undang dimasukkan ke dalam pengertian bank. Hal ini membawa pengaruh yang sangat besar dan fundamental, yakni bank di Indonesia sematamata bukan sebagai sarana komersial, akan tetapi membawa misi pembangunan. Dengan adanya perubahan Undang-undang Perbankan, pengertian bank pun mengalami perubahan. Pengertian bank dapat kita lihat Pasal 1 Bab I UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan:
“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”
Pengertian bank pada undang-undang tersebut tidak mencantumkan fungsi bank dalam pembangunan nasional. Sedangkan pengertian bank menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 7 Tahun 1992:
14 Muhammad Djumhana, Op. Cit., hlm 77
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Pengertian bank tersebut sudah mulai mencantumkan fungsi bank sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, demikian halnya pengertian bank pada Pasal 1 angka (2) UU No. 10 Tahun 1998, walaupun redaksinya mengalami penambahan, akan tetapi tetap mencantumkan fungsi bank.
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka mengangkat taraf hidup rakyat banyak.”
Upaya peningkatan taraf hidup rakyat banyak inilah yang merupakan fungsi bank sebagai agen pembangunan. Sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dimuat dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), perbankan nasional berfungsi sarana pemberdayaan dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Untuk mencapai perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai : 15
 Lembaga kepercayaan;
 Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
 Lembaga pemerataan.
Dan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan, adalah :
 Tanggung jawabprudential (bank harus sehat);
 Tanggung jawab komersial (bank harus untung);
 Tanggung jawab finansial (bank harus transparan);
 Tanggung jawab sosial (kemampuan mengakomodir hsrspsn stake holderes secara adil).
Sedangkan menurut Heru Sopraptomo, sebagai agen dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha
15 Nyoman Moena, Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hukum Perbankan, Makalah pada Pertemuan Ilmiah BPHN, Desember 1996, hal. 1-2
mengingatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha dan meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian. 16
Selanjutnya berkenaan dengan Peran Perbankan, Muchdarsyah Sinungan menyebutkan empat peran yang secara umum dapat dilihat dalam hubungan : 17
 Bank dan pembangunan ekonomi;
 Bank dan kebijaksanaan moneter;
 Bank dan penciptaan uang;
 Bank dan ekonomi masyarakat.
(b)  Konsep Pembiayaan Bank pada Tatanan Perekonomian Masyarakat  Madani.
Konsep “masyarakat madani” pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil Perdana Menteri / Menteri Keuangan malaysia pada Seminar dalam Festifal Istiqlal tahun 1995. 18 Mengenai hal ini Dawam Rahardjo mengatakan bahwa berbicara tentang masyarakat madani harus ditarik ke akar sejarahnya yaitu “negara madinah” yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Dawam Rahardjo mengatakan bahwa secara historis “Masyarakat madani” bersifat urban, kota dan – jika dibandingkan dengan masyarakat baduy selalu berkelana – berperadaban yang halus (civilized), secara normatif “masyarakat madani” boleh juga digambarkan sebagai “khairu ummah” (umat terbaik). Tetapi sebagai istilah teknis “masyarakat madani” dijadikan sama dengan “masyarakat warga”, yaitu sebagai usaha untuk menterjemahkan konsep civil society.
Makalah ini tidak akan banyak membahas mengenai masyarakat madani, namun jika dihubungkan dengan pendapat Dawam Rahardjo bahwa secara historis masyarakat madani adalah masyarakat yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa pemerintahannya di Kota Madinah – yang nota bene melaksanakan syari’ah Islam dalam berbagai hal-,  makia makalah ini akan membahas salah satu sisi dari masyarakat madani yang sangat berperan dalam kehidupan perekonomian negara, yaitu perbankan yang berdasarkan syariat Islam.
16 Heru Soepraptomo, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi, BPHN – Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-11 Desember 1996, hlm. 1
17 Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.1 18 Kata pengantar dari Taufiq Abdullah pada Buku M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. xxii.
Kegiatan perbankan sebagai salah satu institusi perekonomian Islam,  yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karenanya perbankan tidak dapat dilepaskan dan tercabut dari nilai-nilai ajaran Islam. Ajaran Islam terdiri dari tiga komponen, yaitu : Aqidah, Syariah dan Akhlaq. Aqidah sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Syriah senantiasa diubah menurut kebutuhan dan taraf peradaban ummat dimana seorang rosul di utus. Asas penetapan syariah Islam adalah menghilangkan keberatan dan tidak menyulitkan, menciptakan kamaslahatan dan menciptakan kadilan. 19
Syariah Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh rosul terakhir memiliki sifat yang comprehensif dan universal. Comprehensif berarti merangkum seluru aspek kehidupan manusia baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universitas artinya skema berikut

## ISLAMA COMPREHENSIVE WAY OF LIVE
19 Muhammad Djafar, Pengantar Ilmu Fiqh:Suatu Pengantar tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Mazhob, Jakarta, Kalam Mulia, 1993, hlm. 30-42. ISLAM AKHLAK SPECIAL RIGHTS PUBLIC RIGHTS INTERIOR AFFAIRS EXTERIOR AFFAIRS CRIMINAL LAWS CIVIL LAWS EXTERIOR AFFAIRS ADMINISTRATIVE FINANNCE
CONSTITUENCY
LEASING BANKING MORTAGE INSURANC E VENTURE ; CAP SYARIAH AQIDAH IBADAH MUAMALAT
Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa lembaga perbankan adalah suatu institusi perekonomian yang merupakan dari wujud muamalah. Perbankan sebagai salah satu institusi ekonomi dal;am sistim ekonomi islam.sistem ekonomi islam itu sendiri menurut Amin Azis, 21 adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan- keputusan yang diambil dalam melaksanakan kebijakan ekonomi yang dipengaruhi / dilandasi oleh syariah islam.     Perekonomia islam berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi islam ,yaitu: 22
(a) Manusia adalah mahluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan dibumi, dan diberi kedudukan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib melaksanakan petunjukNya;
(b) Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah.Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaanNya;
(c) Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya;
(d) Kerja adalah yang sesungguhnya menghasilkan (produktif);
(e) Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang  halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah;
(f) Hasil kerja manusia diakui sebagai miliknya;
(g) Hak milik manusia diakui kewajiban – kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial;
(h) Harta jangan beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewjiban kebendaan yang telah
21 Amin Azis, Tantangan ,Prospek dan strategi sistem perekonomian syariah di Indonesia dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT,PINBUK,Jakarta,1996, hlm.2
22 Ahmad Ashar Basyir, artikel pada Berbagai Aspek Ekonomi  Islam (editor M Rusli Karim), P3EI-FE UII bekerja sama dengan penerbit Tiara Wacana Yogyakarta,1992, hlm. 13-14.
ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran macam shodaqoh;
(i) Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama tidak hanya ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu dengan jalan diperkembangkan secara sah;
(j) Harta jangan dihambur – hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melapaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja;
(k) Memenuhi kebutuhan hidup jangan berlebihan, jangan dikurang tetapi secukupnya;
(l) Kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan;
(m) Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan;
(n) Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup;
(o) Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan, terwujudnya keadilan sosial.
Salah satu bagian penting dari ilmu ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang dalam  pandangan Islam pembangunan ekonomi terdapat faktor-faktor yang merupakan determinan – determinan, yaitu : 23
(a) investible resources;
(b) Human resources;
(c) Entrepenuership;
(d) Technology.
Memperhatikan prinsip – prinsip ekonomi Islam, tampak bahwa Islam menghendaki produktivitas. Oleh karenanya  diberikan insentif baik insentif moral maupun insentif ekonomi terhadap usaha-usaha yang produktif. Islam menghargai human resources yang menghendaki kualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Motivasi untuk berusaha secara produktif, memiliki entrepeneurship dalam bentuk kerja yang halal, mencela adanya sumber yang tidak termanfaat dengan baik (ide), melarang segala bentuk penimbunan (hording).
Dalam upaya mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien inilah Islam menawarkan suatu sistem finansial dengan konsep bagi hasil sebagai built is system yang tercermin dalam produk Al Mudharabah dan Al Musyarakah. Konsep bagi hasil merupakan konsep ekonomi yang berlandasan pada hubungan akad perniagaan dalam konsep ekonomi Islam, yaitu hubungan akad bersyarikat (Syirkah). Selain itu dikenal akad jual beli (Bai’u), akad sewa (Al Ijaroh), akad titipan (Al Wadi’ah), akad kaminan (Al Kafalah), akad perwakilan (Al Jo’alah).
23 Dirangkum dari M. Ayafi’i Antonio Op. Cit., hlm. 3 - 10
Kaitannya dengan betuk-bentuk pembiayaan Perbankan Syariah, Al Mudharabah dan Al Musyarakah merupakan produk bank dalam pemberian / penetapan dana kepada masyarakat yang dalam istilah bank konvensional disebut kredit.
Penjanjian pembiayaan ini bersumber dari konsep Islam tentang uang, di mana dalam Islam uang bukan sebagai komoditi yang bisa menghasilkan bunga atau laba, selain tujuan bersumber dari konsep perbankan Islam di mana pemegang saham, deposan, investor dan peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha. 24 Sehingga dalam perbankan Islam hubungan bank dengan para kliennya / nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, bukan hubungan kreditur-debitur.
Dewasa ini konsep Bank Syariah,  khususnya dan sistem ekonomi Islam umumnya telah menarik banyak negara bahkan negara-negara di mana umat Islam sebagai golongan minoritas seperti di Amerika Serikat dan Inggris, gencar melakukan penelitian dan pertemuan ilmiah untuk memperbincangkan sistem ekonomi Islam, seperti Islamic Finance, Syari’ah Issues in Islamic Finance, Islamic Economic and Finance, selain diperbincangkan di kampus, juga lembaga-lembaga seperti Masyarakat Islam Amerika Utara (Islamic Society of North Amerika – ISNA ) secara berkesinambungan melakukan rangkaian panjang pembicaraan tentang ekonomi Islam. 25 Di Indonesia Sesuai dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan, dalam tatanan ekonomi Masyarakat Madani yang dicita – citakan, Perbankan Syari’ah bukan saja memberikan kemungkinan terbelanya golongan masyarakat yang rentan, tetapi juga terjaganya dengan baik solidaritas sosial.
(c) Implementasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia.
Seperti telah diuraikan, bahwa bank syariah dalam beroperasinya menggunakan atau berdasarkan pada konsep akad / perjanjian perniagaan. Pada bagian ini telaah tentang pembiayaan pada Bank Syariah dibatasi hanya pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yang diwujudkan dalam pembiayaan  Mudharabah dan Musyarakah. Bank syari’ah di Indonesia mulai beroperasi sejak tahun 1990-an yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. 26 Kelahiran Bank Syariah di Indonesia boleh dikatakan  terlambat, jika dibandingkan dengan
24 Buku Pedoman Penyaluran Dana Bank, Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.
2 25 Harian Umum Republika, 12 November 1999.
26 Tanggal 1 November 1999 beroperasi sebuah Bank Syariah lainnya, yaitu Bank Syariah Mandiri, Republika, 11 November 1999.
di negara-negara lain. 27 Timbul pro-kontra pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Arfin Siregar – Menteri Perdagangan pada waktu itu – menanggapi positif kehadiran Bank Muamalat Indonesia, menurunkan karena selain nasabah tidak dibebani bunga sebagaimana pola operasional bank – bank kebanyakan sekarang ini, bank ini ditekankan harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan setiap nasabahnya. 28 Sementara J.B. Sumarlin mengatakan bahwa keberadaan BMI sangat baik untuk bisa melengkapi sesuatu yang sekarang belum dijangkau oleh bank biasa, mungkin juga tidak hanya melengkapi tetapi memperbaiki hal-hal yang kurang ditangani bank-bank umum lainnya. 29
Berbeda dengan Arifin Siregar dan J.B. Sumarlin, Prayogo dan James Triady menganggap BMI kurang tepat jika berstatus sebagai bank, menurutnya lebih tepat lembaga modal  ventura, seperti yang dikemukakan Prayogo, Jame T Riyady mengatakan bahwa status BMI sebagai bank perlu ditinjau kembali, lembaga keuangan berasaskan Islam ini akan lebih tepat jika dikatagorikan ke dalam bidang usaha modal ventuea. Menurutnya BMI akan menerapkan sistem bagi hasil tidak menerapkan sistem bunga maka lebih tepat modal ventura. 30 Sementara Bomer Pasaribu mengatakan bahwa kehadiran bank dengan sistem profil sharing (bagi hasil) sudah  menunjukkan ketangguhannya di Negara Islam termasuk di Negara Jiran Malaysia. 31
Megenai apakah BMI bisa kompetitif dengan bank lain, Kwiek Kian Gie mengatakan bahwa BMI bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan bank-bank biasa oleh karena tidak mengenal bunga. Yang menaruh uang di BMI dilandasi oleh suatu keyakinan religius, tidak mencari keuntungan komersial, dengan demikian tidak menuntut in – itu sebagaimana dengan orang yang menyimpan uang pada bank umum. Dana kolektif yang berhasil dihimpun BMI membawa dampak positif dalam misi pemerataan, karena setiap keuntungan dihitung dari kepentingan untuk orang banyak, tidak terkumpul pada orang seorang. 32
Apa yang dikemukakan Kwiek Kian Gie, belum terbukti seluruhnya, masih perlu waktu untuk dapat melihat Bank Muamalat Indonesia bisa bersaing  atau mengungguli bank-bank konvensional lainnya, namun saat ini mana dunia perbankan nasional tengah dilanda krisis, sehingga banyak bank konvensional yang “berguguran” BMI tetap eksis. Selain itu
27 Sebagai perbandingan : Faysal Islamic Bank Sudah berdiri tahun 1407, Dubai Islamic Bank tahun 1975, The Sharia Investmen Service, Genewa tahun 1980,  Bahrain Islamic berdiri tahun 1978, Bank Islam Malaysia Berhard tahun 1987.
28 Harian Umum Berita Yudha, 30 Agustus 1991
29 Harian Umum Pelita, 7 November 1991 30 Harian Umum NERACA, 24 Oktober 1991 31 Harian TERBIT, 5 November 1991
32 Harian Umum PELITA, 7 November 1999
banyaknya bak konvensional yang berminat mengembangkan Bank Syariah, hal ini dapat menunjukkan bahwa bank Syariah dapat berdiri sejajar atau bahkan jika diklola dengan baik, dapat mengungguli bank konvensional.
Perlu dicatat prestasi BMI dengan penerapan prudential banking, BMI membukukan keuntungan lebih baik dari rata-rata industri perbankan dalam lima tahun pertama. BMI tetap survive melalui gejolak moneter 1997 – 1998. 33 Bank Syariah kini mendapatkan banyak dukungan. Secara kelembagaan Bank Indonesia menempatkan prioritas tinggi yang pertumbuhan dan pengembangan Bank Syariah. Berbagai bentuk ketentuan dan pendirian badan-badan yang diperlukan serta pengiriman staf senior Bank Indonesia untuk mempelajari perkembangan Bank Syariah ke universitas -  universitas terkemuka di luar negeri. 34 Pengertian
Perjanjian Pembiayaan adalah :
“Suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam hal bank berjanji untuk memberikan fasilitas kepada nasabah dan pihak nasabah berwenang untuk mengelola pembiayaan tersebut”. 35
Sedangkan pengertian yuridis formal terdapat dalam  UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 12
“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan  uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”
Pengertian Pembiayaan Mudharabah, yaitu :
“Suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank dan bank  mempunyai hak untuk mengajukan usul, melakukan pengawasan serta mendapatkan imbalan atau keuangan yang ditetapkan atas dasar persetujuan kedua bbelah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung
33 Harian Umum Republika, 11 November 1999.
34 Harian Umum Republika, 11 November 1999
35 Buku Pedoman Hukum Penyaluran Dana Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 2
sepenuhnya oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian dari nasabah”. 36 sedangkan Pembiayaan Mudharabah, yaitu : “Suatu perjanjian pembiayaan di mana bank menyediakan sebagai dari pembiayaan bagi usaha tertentu, sebagian lain disediakan oleh nasabah. Bank dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut serta bank mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dengan mitra usaha atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing- masing.” 37
Selanjutnya marilah kita lihat perbedaan substansial antara perjanjian Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dengan Perjanjian Kredit Bank. Sebagai suatu jenis usaha penyaluran dana perbankan yang beroperasi berdasarkan Undang-undang Perbankan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah tentu saja memiliki persamaan dengan Perjanjian Kredit Bank. 38 Oleh karena itu sebelum melihat bagaimana perbedaan substansial antara Perjanjian Musyarakah dan Mudharabah dengan Perjanjian Kredit Bank, akan diuraikan terlebih dahulu persamaannya. Perjanjian Kredit bank dan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah memiliki kesamaan dalam hal sifat perjanjiannya, yaitu bersifat konsensuil – riel. 39 Bentuk perjanjian tertulis dan menggunakan standar kontrak. 40 Objeknya berupa uang, disyaratkan adanya jaminan dan memiliki unsur kepercayaan, tenggang waktu, risiko, 41
36 Warkum Sumitro Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait. Rajawali  Pers.
Jakarta. 1997. Hlm 12. 37 Warkum Sumitro, ibid. hlm. 92
38 Karena adanya persamaan ini, banyak orang mengatakan bahwa bank konvensional dan bank Islam sama saja, yang berbeda hanya namanya.
39 Perjanjian bersifat konsensuil artinya perjanjian telah dianggap sah sejak adanya kata sepakat. Sedangkan perjanjian ini. Herlina. Materi Kuliah Hukum Perikatan (Editor Tevieldy Nevawan), Ikatan Mahasiswa Notariat UNPAD. Bandung 1995. Hlm. 16.
40 Perjanjian baku (standar controct) sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir – formulir. Mariam Darus Badruzzaman. Perjanjian Kredit Bank. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. Hlm. 48
41 Risiko dalam Pembiayaan Musyarakah dan Mudhorobah lebih tinggi, karena bank selain berhak mendapatkan,  bagi hasil berupa keuntungan yang diperoleh dari usaha yang didanai dari pembiayaan yang diberikan, juga berkewajiban untuk berbagai kerugian.
prestasi dan kontra prestasi. 42 Persamaan lainnya antara Kredit bank dan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah dapat dilihat dari isi perjanjiannya,  yaitu : Jumlah utang, besar bunga/porsi bagi hasil, cara pembayaran, waktu pelunasan, dan agunan.
Setelah melihat persamaan-persamaan Kredit Bank dan Pembiayaan Musyarakah dan mudharabah, akan diuraikan perbedaab keduanya. Pada makalah ini akan diuraikan perbedaan kontruksi hukum yang menimbulkan konsekuensi terhadap terhadap perbedaan kontra prestasi. Untuk melihat komtruksi hukum perjanjian Kredit Bank, kita harus melihat pada Undang-Undang Perbankan atau pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selamjutnya ditulis KUH Perdata). Namun keduanya tidak mengatur secara khusus mengenai hal ini. Undang – Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang perbankan tidak memberikan definisi Tentang Perjanjian Kredit. Namun memberikan pengertian Tentang Kredit, yaitu :
“ Penyediaan uang atau tagiajan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “.
Kontruksi Perjanjian Kredit dengan mengacu pada Perjajian Pinjam Meminjam ini menimbulkan berbagai pendapat di antara para pakar Marhaenis Abdul Hay berpendapat bahwa Perjajian Kredit Bank identik dengan Perjanjian Pinjam Mengganti yan g diatur dalam BAB XIII KUH Perdata. Sementara Mariam Darus Badrul Zaman, 43 berpemdapat bahwa Perjanjian Kredit bank adalah Perjanjian pendahuluan dari Perjanjian Penyerahan Uang. Perjanjian Pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima kredit.
Mahkamah Agung RI dari Leputusan – Keputusan secara apriori telah mamasukan Perjanjian Kredit Bank ke dalam Perjanjian Pinjam Mengganti seperti yang dimaksud dalam Pasal 1754 KUH Perdata. 44 Namun Munir Fuady dan Remy Syahdaeni tidak sepakat denganpendirian Mahkamah Agung dan memasukan Perjanjian Kredit Bank ke dalam Perjanjian Tidak Bernama. Argumentasi yang dikemukakan adalah karena
42 Kontra prestasi pada Kredit Bank berupa bunga sedangkan kontra prestasi pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah berupa pembagian hasil keuntungan. Mengenai hal ini akan diuraikan pada bagian berikutnya.
43 Mariam Darus Badrulzaman.Op.Cit.,hlm. 30 035
44 Sutan Remmy Syahdaeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia. Jakrta . 1993, hlm 156
tidak ada pengaturannya secara khusus dalam KUH Perdata dan KUH Dagang dan yang terutama karena Perjanjian Kredit Bank memiliki karakteristik tertentu yang tidak sama dengan perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Karakteristik yang berbeda tersebut antara lain Dalam hal tujuan penggunaan uang, dan cara pengembalian uang.
Dari uraian di atas tampaknya bahwa para pakar belum sepakat mengenai konstruksi hukum Perjanjian Kredit Bank. Selanjutnya menenai konstruksi hukum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, para pakar seperti Afzaul Rahman sepakat memasukkannya sebagai perjanjian yang didasarkan pada hubungan perniagaan Syirkah 45 (syarikat / persekutuan).
Konstruksi hukum Perjanjian  Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah  yang berdasarkan pada hubungan  perniagaan syirkah ini memiliki persamaan  dengan perjanjian persekutuan perdata (maatschap) yang diatur dalam pasal 1618 s.d. 1652 KUH Perdata.
“Perseroan / maatschap adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengingatkan diri untuk mrmberikan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Tujuan perjanjian perseroan / persekutuan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang harus dibagi antara anggotanya. Para pihak melakukan usaha dengan bersama-sama memberikan inbreng pada persekutuan dan para pihak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yangtelah diperoleh dan sama-sama memikul kerugian yang diderita. Unsur-unsur perjanjian perseroan / persekutuan adalah : 46
1. Pemasukan / inbreng,pemasukan/inbreng ini menurut pasal 1619 ayat (2) dapat berupa uang, barang /benda, tenaga kerja, keahlian.
2. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang dibagikan kepada para anggotanya. Walopun konstruksi hukum Perjanjian Musyarakah dan Perjanjian
Mudharabah memiliki kesamaan dengan Perjanjian Persekutuan/Perseroan, namun terdapat perbedaan dalam hal pembagian hasil keuntungan. Dalam Persekutuan Perdata, pembagian nisbah bagi hasil di atur dalam Pasal 1633 s.d, 1635, Pasal 1633 (1) KUH Perdata menentukan :
“jika di dalam persekutuan atau perserikatan tidak telah ditentukan bagian masing-masing persero atau anggota
45 Afzalur Rahman, Op. Cit., hlm.  38
46 Sri Redjeki Hartono, Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga, Fakultas Hukum Univ. 17 Agustus 1945. Semarang, 1983, Hlm.13.
dalam untung ruginya perseroan atau perserikatan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukkan dalam perseroan perserikatan”. Karakterstik yang berbeda tersebut antara lain Dalam hal tujuan penggunaan uang, dan cara pengembalian uang.
Dari bunyi pasal di atas, tampak bahwa pembagian hasil keuntungan diserahkan pada skesempatan bersama. Akan tetapi jika tidak diperjanjikan, maka pembagian keuntungan dilaksanakan secara proporsial. Hal yang secara prinsip berbeda adalah  apa yang diatur dalam Pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata di mana untuk persero atau anggota yang hanya memasukkan kerajinannya      – dalam arti yang luas adalah tenaga, skill, manajemen – bagian  keuntunan yang akan diperolehnya sama dengan bagian persero yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit. Cara pembagian seperti ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut Bangsa Indonesia.
Pembentuk undang – undang yang dilandasi oleh pemikiran materalisme kurang menghargai aspek kemanusiaan, yang tenaga kerja, baik fisik maupun pemikiran padahal untuk  masa sekarang profesionalisme, skill, kualitas sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam proses produksi. Dengan demikian pembagian hasil keuntungan yang diatur dalam Pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata tidak memperhatikan asas – asas kemanusiaan dan  keadilan sosial (Sila kedua dan keempat dari Pancasila). 47
Pembagian hasil keuntungan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah ditetapkan oleh para pihak. Dan dalam praktek Pembiayaan Mudharabah, nisba bagi hasil bagi nasabah  sebagai enterpreneur yang memasukkan modal berupa tenaga / keahliannya lebih besar dibandingkan dengan Bank yang memasukkan modal 100% berupa uang.
Konstruksi hukum yang berbeda antara Perjanjian Kredit dan Perjanjian pembiayaan menimbulkan kontra prestasi yang berbeda. Dalam Perjanjian Kredit Bank, nasabah sebagai debitur harus mengembalikan kreditnya disertai dengan imbalan bunga (Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998), sementara dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil, nasabah sebagai mitra usaha selain harus mengembalikan uang sejumlah pembiayaan yang telah diberikan, juga disertai pembagian hasil keuntungan merupakan dari usaha yang fundamental yang membedakan Kredit Bank dengan Pembiayaan Berdasarkan Bagi  Hasil. Dilihat secara sepintas, tampaknya tidak ada perbedaaan antara bunga dan imbalan atau pembagian hasil keuntungan karena keduanya merupakan kontra yang
47 HMN Purwosutjipto. Hukum Dagang di Indonesia Tentang Perusahaan.
harus diberikan debitur kepada bank atas fasilitas yang disediakan oleh bank.
Akan tetapi berdasarkan fasilitasnya, secara prinsip hal ini sangat berbeda. Dalam kontra prestasi berupa bunga, besar prosentase bunga telah ditetapkan pada saat Perjanjian Kredit di tandatangani dan berlaku pada perjanjian tersebut dilaksanakan, dengan tidak melihat perkembangan situasi keuangan debitur, apakah usaha debitur mengalami perkembangan, kemunduran atau mungkin dalam keadaan collaps, atau bahkan sampai mengalami pailit.
Dalam hal usaha debitur mengalami kemajuan yang pesat, maka debitur sendirilah yang akan menikmatinya sedangkan bank tetap menerima pengembalian pokok pinjaman disertai bunga sesuai dengan yang telah diperjanjiakan sehingga tidak turut serta menikmatinya. Demikian sebaliknya dalam hal usaha debitur mengalami kemunduran atau bahkan sampai pailit, debitur sendirilah yang harus mananggung kerugian tersebut, walaupun misalnya kemunduran usaha tersebut bukan semata – mata karena kesalahan debitur tetapi misalnya karena adanya perubahan situasi perekonomian – seperti yang sekarang ini terjadi – atau karena adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. Sehingga dalam keadaan demikian debitur harus membayar pokok pinjaman ditambah dengan bunga bahkan dalam kasus-kasus tertentu jika debitur terlambat melaksanakan kewajibannya seringkali dibebani bunga berbunga  yang semakin memberatkan.
Hal ini berbeda Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil kedua belah pihak – bank dengan debitur – sebagai mitra usahaberdasar atas keadilan dan kebersamaan, bersama – sama mendapatkan  keuntungan jika usaha debitur mengalami kemajuan dan menanggung kerugian jika mengalami kemunduran.
Perbedaan berikutnya adalah klausula – klausula yang terdapat
Perjanjian Kredit dan klausula – klausula dalam Perjanjian Mudharabah dan Musyarakah. Memperhatikan akta Perjanjian Kredit Bank dan Perjanjian Pembiayaan baik Pembiayaan Mudharabah maupun Pembiayaan Musyarakah, maka terdapat klausula – klausula yang sama di mana klausula – klausula ini terdapat dalam semua perjanjian tersebut. Tetapi ada beberapa klausula yang terdapat dalam akta Perjanjian Kredit namun tidak terdapat dalam akta Perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

## Klausula – klausula dalam Perjanjian Kredit Bank
48 dan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.
No. Klausula dalam akta Perjanjian
Perjanjian Kredit Perj.Pembiayaan Mudharabah - Musyarakah 1 Maksimun kredit, jangka waktu, tujuan, izin tarik V V 2  Bunga, commitment fee dan dena kelebihan tarik V V 3 Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjam nasabah debitur. V V 4 Representation and warranties V V 5 Condition precedent V V 6 Agunan dan Asuransi V V 7 Berlakunya syarat – syarat dan ketentuan berlakunya hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit tersebut. V V 8 Affimatife Covenants V V 9 Negative Covenants V V 10 Financial Covenants V V 11 Tindakan yang dapat diambil oleh  bank dalam rangka Pengawasan, pengamanan, penyelamatan, penyelesaian kredit macet V V 12 Even of devault V V 13 Arbitrase V V 14 Miscellaneous Provisi V V Keterangan : V = ada/tercantum
Sultan Remy Syahdaeni 49 dalam desertasinya mengungkapkan hasil penelitian tentang klausula – klausula dalam Perjanjian Kredit Bank yang merugikan nasabah yang sehingga kini  masih digunakan. Setelah melihat akta Perjanjian Pembiayaan Mudhabrabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, Klausula – klausula tersebut tidak terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.
48 Hasanuddin Rahman, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer), Citra Aditya Bakti. Bandung, 1995. Hlm.
162 – 163.
49 Remy Syahdaeni, Op. Cit., hlm. 193 - 239
No. Klausula dalam Perjanjian
Kredit Bank
Perj. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 1 Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun juga dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak mengetikan kredit V - 2 Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang dalam hal penjualan barang agunan V - 3 Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan mengenai hubungan rekening koran dari bank ybs namun tanpa sebelumnya nasabah debitur diberi kesempatan untuk  mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan hubungan rekening koran tersebut. V - 4 Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang  perlu oleh bank V - 5 Kewajiban nasabah debitur untuk tidak pada segala peraturan dan petunjuk bank yang telah ada maupun yang masih akan ditetapkan oleh bank . V - 6 Kuasa nasabah debitur pada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitur dalam setiap rapat Umum pemegang saham V - 7 Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh bank semata V - 8 Penetapan perhitungan bunga bank secara sepihak V - 9 Denda keterlambatan merupakan bunga terselubung V - 10 Perhitungan bunga berganda menurut praktik perbankan bertentangan dengan Pasal 1251 KUH perdata V - 11 Pengabdian Pasal 1266 dan 1277 KUH Perdata berkenaan dengan klausula events of default V - 12 Kewajiban perlunasan bunga terlebih dahulu adalah sesuai dengan pasal 1397 KUH Perdata tetapi sangat memberikan nasabah
Keterangan : V  = ada / tercantum = tida ada / tidak tercantum C. PENUTUP a). Kesimpulan
1. Perbankan memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional sebagai lembaga perantara (financial intermediary) pihak yang memiliki dan pihak yang memerlukan dana. Sebagai agen of development, bank di Indonesia mempunyai misi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yaitu peran bank dalam pembangunan ekonomi, kebijaksaan moneter, penciptaan uang dan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Konsep bank pada Tatanan Perekonomian Masyarakat Madani harus melihat/mengacu pada Tatanan pada masa         Rosululloh membangun masyarakat Madinah yang dalam seluruh aspek kehidupan berlandaskan Syariah Islam. Konsep Bank Syariah berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konsep Islam  pemegang saham, deposan, investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha bukan sebagai hubungan debitur – kreditur, sehingga bank dan mitra usahanya sama-sama memperoleh pembagian hasil / keuntungan dan bersama-sama pula memikul resiko kerugian .
3. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu implementasi konsep Bank Syariah. Sistem bagi hasil ini telah dilaksanakan oleh  Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Jika dibandingkan dengan Perjanjian kredit pada Bank Konvensional, pembiayaan ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Perbedaan yang substansial adalah segi konstruksi hukumnya dan kontra prestasi. Selain itu hal yang cukup signifikan adalah dalam akad perjanjian pembiayaan klausul-klausul mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha.

## b) Saran-saran
1. Salah satu kendala operasional Bank Islam adalah belum tersedianya instrumen moneter berdasarkan  Syariah Islam, oleh karena semakin banyaknya bank yang berminat mengembang-kan Bank Syariah, Bank Indonesia harus segera menciptakan instrumen moneter untuk membantu likuiditas Bank Syariah.
2. Dalam praktik perbankan juga dalam banyak lapangan perekonomian, banyak digunakan perjanjian baku. Karena terdapat bargaining position yang tidak seimbang diantara para pihak, perjanjian baku ini sering kali memberatkan salah satu pihak. Untuk memberikan hak yang seimbang,perlu segera disusun Hukum Perjanjian Nasional, Khususnya Undang-Undang tentang perjanjian baku sebagai pedoman bagi perjanjian – perjanjian di bidang perbankan.
3. Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah,yaitu hukum Islam yang bersumber pada Al Qur’an dan Sunnah . Untuk memudahkan orang memahami dan melaksanakannya perlu disusun Undang-Undang tentang Perjanjian-Perjanjian pada Bank Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
 Badrulzaman, Mariamdarus.1981.Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Citra Aditya Bakti.
 Bank Muamalat Indonesia. 1992. Buku Pedoman Penyaluran Dana Bank. Jakarta.
 Basyir, Ahmad Asyhar. 1992. Berbagai Aspek Ekonomi Islam. (Editor : M. Rusli Karim). Yogyakarta : P3EI-FE UII Kerjasama dengan Tiara Wacana.
 Compton, Eric. 1991. Principle Of Banking. (terjemahan  Alexander Oey). Jakarta : Akademika Pressindo.
 Djumhana, Muhammad. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
 Hasanudin. 1995. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer). Bandung : Citra Aditya Bakti.
 Hartono, Sri redjeki. 1983. Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga. Semarang. FH. Universitas  17 Agustus 1945.
 Fuady, Munir 1996. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu. Bandung. Citra aditya Bakti.
 …………………..1996. Hukum Bisnis dalam Teori dan  Praktek . Buku kedua. Bandung : Citra Aditya Bakti.
 …………………..1998. Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun  1998. Buku  Kesatu . Bandung : Citra Aditya Bakti.
 Hasan, Juhaendah. 1995 Lembaga Jaminan Kebendaan  bagi Tanah dan Benda lainyang melekat pada tanah dalam  Konsepsi Penerapan Asas pemisahan Horisontal. Bandung : Citra Aditya Bakti.
 Jafar, Muhammad. 1993. Pengantar Ilmu Fiqih : Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam  dalam Berbagai Mazhab. Jakarta : Kalam Hidup.
 Pardede, Marulak. 1995. Hukum Pidana Bank. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
 Rahman, Afzalur. 1995. Economi Doctrines of Islam. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf.
 Rahardjo, Dawam. 1999. Masyarakat Madani : Agama, Kelas menengah dan perubahan Sosial. Jakarta :  LP3ES.
 Syahdaeni, Sutan Remi. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
 Sumitro, Warkum. 1996. Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga  Terkait (BMUI- Takafaul) di Indonesia. Jakarta : Raja Syafindo Persada.
 Peraturan Perundang- undangan
 Undang-Undang Dasar 1945
 TAP MPR No. IV / TAP/MPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
 Undang-Undang No 18 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan PP No 54 Tahun 1998.
 Peraturan Pemerintah No 30. Tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No 72 Tentang Bank  Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Makalah-Makalah
 Muladi. Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia dan Permasalahannya. Makalah pada Seminar perkembangan  Hukum Perbankan di Indonesia Dan Permasalahnnya. Fakultas Hukum Trisakti. Jakarta. 31 Agustus 1998.
 Muthis Thoby. Pengaruh Lembaga Perbankan Terhadap Kondisi Perekonomian Nasional. Makalah pada Seminar Perkembangan Hukum perbankan di Indonesia dan Permasalahannya. Fakultas Hukum Trisakti. Jakarta. 31 Agustus 1998.
 Nidyo Pramono. M. Trisakti. Jakarta 31 Agustus 1998. Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia, Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi. Makalah pada Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi. FH. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 23 – 30 Agustus 1999.
 Zainul Arifin 1996. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi. Disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi. ICMI ORWIL Jawa Barat.
Bandung 7 September 1996.
 Mohammad  Syafi’I Antonio. Bank Muamalat Indonesia sebagai Alternatif Usaha Perbankan dalam Menghimpun dan Pemberian Kredit. Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman RI.
 -----------------------  Tanpa tahun. Potensi dan Peranan Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Islam Nasional.
 Nyoman Moena. 1996. Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hukum Perbankan. Disampaikan Pada Pertemuan Ilmiah Analisa Ekonomi Terhadap Hukum. BPHN – Dep. Keh. Jakarta.
 Heru Soepraptomo. 1996. Analisis Ekonomi Pada Hukum Perbankan. Pertemuan  Ilmiah Analisis Ekonomi Terhadap Hukum. BPHN – Dep Keh. Jakarta.
 Amin Azis. 1996. Tantangan, Prospek dan Strategi Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT – PINBUK. Jakarta
Surat Kabar
 Harian Umum Republika. 12 November 1999
 Harian Umum Republika. 4 November 1999
 Harian Umum Republika. 11 November 1999
 Harian Umum Pelita. 7 November 1991
 Harian Umum Berita Yudha. 30 Agustus 1991
 Harian Umum Neraca. 24 Oktober 1991
 Harian Umum Terbit. 5 November 1991.