## ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN  DALAM  PROSES PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA PERPAJAKAN
Oleh: Heru Wahyono Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Islam  Malang Jl.  MT Haryono  193

## Abstrak
Dalam  penulisan  ini,  penulis  menelaah  secara  kritis  dasar  yuridis  dari  cakupan pidana  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah terakhir  dengan  Undang-  Undang  No.  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  (  UU  KUP  ),  terutama    kekhususan    tindak    pidana    di bidang    perpajakan.    Dalam    penegakan    hukum    tindak  pidana  perpajakan seringkali  menuai  berbagai  masalah  khususnya  dalam  kasus  perkara  praperadilan, di    mana    pemahaman    dan    kesesuaian    penerapan    aturan    tentang    kewenangan, batasan  serta  cakupan  dari  hakim  dalam  memutus  perkara  praperadilan  dalam tindak  pidana  perpajakan      sering      menimbulkan      dampak      yang      berakibat menjadi      terhambatnya      proses  penyelesaian  dari  tindakan  penegakan  hukum bagi  penyidik  PPNS  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Bahwa  putusan  hakim  adalah bersifat  final  dan  mengikat,  sehingga  sudah  seharusnya  batasan,  kewenangan  serta cakupan  materi  praperadilan  dipatuhi  bersama.
Kata kunci: pajak, investigasi,  penegakan  hukum

## Abstract
In    this  legal    research,  will    be  critically    examined  the    legal  basis    of  the criminal  coverage  in  the  General  Provision  and  Tax      Procedures  Law  (  UU KUP)  (Law  No.  6/1983 which lastly amended by Law No. 16/2009), mainly with regard to exclusivity of tax criminal conduct. Law enforcement for tax crime has been  frequently  confronting  various  issues  especially  in  pretrial  case  in  which understanding  and  congruence  of  regulation  implementation  of  autonomy  and limitations as well as scope of the judges to make decision on pretrial case in tax criminal  conduct  often  result  in  delayed  completion  of  law  enforcement  actions performed by the civil servant investigators (PPNS) of the Directorate General of Taxes. The verdict is final and binding, so that limitations, authority and scope of pretrial materials have to be respected by all parties.
Keywords: Tax, Investigation, Pretrial, Law Enforcemen

## PENDAHULUAN
Lembaga    Praperadilan    lahir    dari  inspirasi    yang    bersumber    dari  adanya Habeas    Corpus  dalam  sistem  peradilan  Anglo-Saxon,  yang  memberikan  jaminan fundamental  terhadap  Hak  Asasi  Manusia    (HAM)    khususnya    hak  atas kemerdekaan.  Habeas    Corpus    Act  memberikan  hak    kepada  seseorang  melalui
surat    perintah    pengadilan  untuk  menuntut  (menantang)  pejabat    yang  melakukan penahanan      atas        dirinya.      Hal      ini      untuk      menjamin      bahwa  perampasan atau      pembatasan  kemerdekaan      terhadap      seseorang     tersangka   atau terdakwa itu      benar-benar      telah      memenuhi  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku maupun  jaminan  HAM. 1
Dalam  pemeriksaan    tindak    pidana,    Penyidik    dan    Penuntut  Umum diberikan    kewenangan  oleh  Undang-Undang    untuk  melakukan    upaya  paksa berupa    penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  dan  lain    sebagainya.  Dalam menangkap  dan    menahan,  tindakan    ini    menghilangkan  kemerdekaan.  Dalam menggeledah,  tindakan      ini      berkaitan      dengan      hak      pribadi,  sedangkan  dalam melakukan  penyitaan,  tindakan    ini    berkaitan    dengan    perampasan  hak  milik. Hak-hak    tersebut  merupakan  hak  asasi    utama  yang    harus    dilindungi  dan dihormati.    Karena    itu    setiap    tindakan    termasuk    tindakan  hukum      yang menghilangkan      hak-hak      tersebut      harus      diatur      secara      rinci      untuk mencegah  kesewenang-wenangan. 2
Praperadilan  menurut    Hartono    adalah    proses    persidangan    sebelum  sidang masalah  pokok  perkaranya      disidangkan.      Pengertian      perkara      pokok  ialah perkara  materinya,  sedangkan  dalam  prapradilan  proses  persidangan  hanya menguji  proses  tata  cara  penyidikan  dan  penuntutan,  bukan  kepada  materi      pokok saja.      Adapun      yang      dimaksud      dengan      materi      pokoknya      adalah  materi perkara      tersebut,      misalnya      dalam      perkara      korupsi,    maka materi pokoknya adalah    perkara korupsi. 3
Tujuan    dari    praperadilan    adalah    meletakkan    hak  dan    kewajiban    yang sama    antara    yang  memeriksa    dan    yang    diperiksa.    Hal  ini    merupakan penerapan    asas    hukum    acara    pidana    yaitu  accusaloir,    dimana    Van  Apeldoorn mendefinisikan    bahwa  Penyidik    dan    tersangka    berhadapan  sebagai  pihak  yang sama      haknya,  yang  melakukan      pertarungan      hukum      (rechtsstrijd)      di  muka Hakim.    Dengan    menempatkan  tersangka    bukan  sebagai    objek    yang  diperiksa, maka    hal    ini    akan  menjamin  perlindungan  hukum  dan  kepentingan  hak  asasi dari  tersangka.  Melalui  asas    ini,    hukum  telah    memberi    sarana    dan  ruang    untuk menuntut    hak-hak  melalui    praperadilan.    Secara    detil,  Yahya  Harahap mengemukakan      "lembaga      praperadilan  sebagai      pengawasan  horizontal      atas tindakan    upaya    paksa    yang    dikenakan    terhadap    tersangka  selama    ia    berada dalam    pemeriksaan  penyidikan    atas  penuntutan,    agar    benar-benar    tindakan    itu tidak   bertentangan   dengan   ketentuan  hukum  dan Undang-Undang. 4
Dalam    sistem        hukum,        praperadilan        merupakan        bagian        dari hukum    formil        yang  menegakkan    hukum    pidana    materiil.    Menurut    Mahrus Ali,  dalam  bukunya    "Dasar-Dasar    Hukum  Pidana",      hukum      formil      adalah hukum      pidana  yang      mengatur      bagaimana      negara      dengan perantaraan    alat-
1 O.C  Kaligis, Perlindungan Huk um Atas Hak  Asasi Tersangk a dan Terdak wa , ( Bandung: PT  Alumni,  2006),  hal.366.
2 I  Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan Dalam Perspek tif Kini dan Masa Mendatang Dengan Hubungannya Dengan Hak  Asasi Manusia , dalam  buku Penanganan Perkara,  (Jakarta:
Direktorat  Jenderal Pajak  Republik  Indonesia, 2014),  hlm.  3.
3 Hartono, Penyidik an dan Penegakan Huk um Pidana : Melalui Pendek atan Huk um Progresif ( Jakarta  :  sinar Grafika,  2010,  hlm.  5.
4 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  : pemerik saan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ( Jakarta : Sinar Grafika,  2012)  hal. 4
alat    perlengkapannya  melaksanakan        haknya        untuk        mengenakan  pidana.    Di Indonesia,    hukum    pidana    yang    bersifat    materiil  secara    umum    ada    di  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya      disebut      KUHP)  sebagai  lex generalis      dan  tersebar      di      berbagai  Undang-Undang    lainnya    sebagai lex specialis ,    sedangkan  hukum    pidana    formil    misalnya  adalah  Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  pidana  (KUHAP). 5

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  jenisnya    penelitian  normatif  ( normative  legal  research ), yaitu  penelitian  terhadap  norma  yang  terdapat  dalam  hukum  positif  yang memandang  hukum  sebagai  kaidah  tertulis  atau  tidak  tertulis  ataupun  suatu keputusan  dari  lembaga  yang  berwenang.  Peter  Mahmud  Marzuki  berpendapat, penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum yang  dihadapi.  Hal  ini  sesuai  dengan  karakter  preskriptif  ilmu  hukum. 6 Philipus M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  jenis  penelitian  hukum  normatif  yaitu  suatu penelitian  yang  terutama  mengkaji  ketentuan-ketentuan  hukum  positif  maupun asas-asas  hukum. 7 Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  normatif-yuridis  di  sini digunakan  beberapa  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  perbandingan/komparatif  ( comparative  approach ). 8 Sumber  bahan  hukum  penelitian  ini  berasal  dari  penelitian  kepustakaan  ( Library Research ).  Penelitian  kepustakaan  ini  dilakukan  terhadap  berbagai  macam sumber  bahan  hukum  yang  dapat  digolongkan  atas  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  menginventarisir, mempelajari  dan  mendalami  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  yang  diperoleh,  dikumpulkan kemudian  dilakukan  pencatatan  mengenai  hal-hal  yang  dianggap  penting  dan berguna  bagi  penelitian  yang  dilakukan.  Kemudian  diberikan  identitas  seperti sumber  bahan  yang  dikutip  dan  halaman.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian ini  berupa  hasil  studi  literer  (kepustakaan)  berupa  data  sekunder,  yang  berasal dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  dapat dikatagorikan  sebagai  penelitian hukum  normatif,  pengolahan  data  pada hakikatnya  merupakan  kegiatan    untuk    mengadakan    sistematisasi    terhadap bahan-bahan    hukum.    Sistematisasi    berarti  membuat  klasifikasi  terhadap  bahan- bahan  hukum  tersebut  untuk  memudahkan  pekerjaan  analisis  dan  konstruksi. 9
5 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Huk um Pidana ( Jakarta:  Sinar Grafika,  2012),  hlm.52
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Huk um , (Jakarta:  Prenada Media, 2005)  hlm.  35.
7 Philipus  M  Hadjon, Pengk ajian Ilmu  Huk um , Metode  Penelitian Huk um Normatif,
(Surabaya: Universitas Airlangga, Surabaya, 1997),  hlm.20.
8 Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Huk um  Normatif ,    ( M a l a n g   Bayu Media  Publishin, 2005),  hlm.  444-445
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Huk um , (Jakarta: UI Pres, 1986),  hlm.  251- 252.

## PEMBAHASAN Obyek Praperadilan
Mengenai  praperadilan,  Pasal  1  angka  10  KUHAP  menyatakan bahwa:  "Praperadilan    adalah  wewenang    pengadilan    negeri    untuk  memeriksa dan  memutus  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini,  tentang:
a.  Sah    atau  tidaknya     suatu     penangkapan     dan    atau  penahanan     atas permintaan  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain   atas kuasa tersangka;
b.  Sah  atau      tidaknya      penghentian      penyidikan      atau  penghentian penuntutan     atas permintaan  demi  tegaknya  hukum  dan  keadilan;
c.  Permintaan  ganti   kerugian,  atau   rehabilitasi   oleh   tersangka  atau keluarganya  atau pihak  lain  atas  kuasanya  yang  perkaranya  tidak  diajukan ke  penga dilan."
Praperadilan  lebih    lanjut    diatur  dalam  Pasal  77    sampai    dengan  pasal 83  di  dalam  KUHAP.  Sebagaimana  yang  dapat    disarikan    dari  pasal  1  angka  10 KUHAP  yang  telah  diuraikan  diatas,  Pasal  77  KUHAP  mengatur  obyek pemeriksaan  praperadilan  sebagai  berikut  :
1.  Sah    atau    tidaknya    penangkapan,    penahanan,    penghentian     penyidikan atau  penghentian  penuntutan;
2.  Ganti    kerugian    dan  atau    rehabilitasi    bagi    seorang    yang  perkara pidananya  dihentikan  pada tingkat  penyidikan  atau  penuntutan.
Objek  praperadilan  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  di    kemudian  hari diperluas  oleh  Putusan  Mahkamah      Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014 tanggal  28  April  2015.      Putusan      tersebut      pada  intinya  mengatur  hal  sebagai berikut:
l.    Frasa  "bukti  permulaan",  "bukti  permulaan  yang  cukup",  dan  "bukti  yang cukup"  sebagaimana  ditentukan    dalam    Pasal    1    angka    14, Pasal   17,   dan Pasal    21  ayat  (1)  KUHAP  bertentangan  dengan  Undang-Undang    Dasar Republik    Indonesia    Tahun  1945      (selanjutnya    disebut    UUD  1945)  dan tidak  mempunyai    kekuatan      mengikat      sepanjang    tidak      dimaknai bahwa      "bukti  permulaan",  "bukti    permulaan  yang  cukup",  dan    "bukti yang  cukup"  adalah    minimal    dua    alat  bukti  yang  termuat  dalam  Pasal 184 KUHAP;
2.    Pasal  77    KUHAP    bertentangan    dengan    UUD  1945  dan    tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat      sepanjang      tidak      dimaknai termasuk    penetapan  tersangka,    penggeledahan    dan penyitaan.
Selain      dua      hal  di      atas,      menurut      Mahkamah  Konstitusi  dalam pertimbangannya,      agar  memenuhi    asas  kepastian  hukum    yang    adil sebagaimana    ditentukan    dalam    Pasal    28D  ayat    (1)  UUD    1945    serta memenuhi  asas    lex    certa    dan    lex    stricta    dalam    hukum  pidana    maka  frasa "bukti  permulaan",    "bukti      permulaan    yang      cukup",      dan      "bukti      yang cukup"      telah  disatukan  pemahamannya      yaitu      dengan      mengambil  alih pengertian      dalam  Pasal      183      KUHAP      untuk  kepentingan    penyidikan. Dalam  hal  penetapan  tersangka    juga    harus    dimaknai  bahwa    tersangka  dalam perkara  pidana  tersebut  telah    pernah  diperiksa  sebelumnya  sebagai  saksi, kecuali  terhadap  perkara    pidana    yang  penetapan    tersangkanya    dimungkinkan dilakukan   tanpa   kehadirannya   (in  absentia).

## Tata Cara  Praperadilan
Proses    acara    praperadilan  bukan    merupakan  bagian    dari    tugas memeriksa  dan  memutuskan  perkara  tindak    pidananya    itu    sendiri,    sehingga putusan    praperadilan    bukan    untuk    menangani  tindak    pidana    pokok  yang memeriksa    dan    memutus    perkara  tindak    pidana    yang  berdiri    sendiri  sebagai putusan    akhir.  Acara    praperadilan    adalah  acara    yang  digunakan  untuk memeriksa    sifat  formil    atau    formilitas    dalam  rangka    upaya  paksa    dilakukan ataupun  memeriksa    permintaan    ganti  kerugian  secara      formil.      Oleh  karena itu,  acara      praperadilan      adalah      bukan      peradilan      yang  memeriksa    materiil atau  perkara      pokok,      karena      hal      tersebut      adalah      kewenangan  pengadilan dalam  acara      peradilan      yang  didahului      adanya      surat      dakwaan,      yang selanjutnya  dilakukan  pembuktian    materiil  atas    apa    yang    didakwakan    untuk mendapatkan  putusan    akhir.  Praperadilan  dimulai  dari    adanya  permohonan praperadilan  oleh    pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan.  Hal    ini  dikarenakan praperadilan  merupakan  suatu  hak.    Oleh  karena    ia    adalah    suatu  hak  maka untuk    itu  harus    ada  permohonan    dari    pihak    yang  berkepentingan,  sekalipun ada  penangkapan,  penahanan  atau  penetapan      tersangka  yang  nyata-nyata tidak      sah  misalnya  pemeriksaan  praperadilan      tidak  secara    langsung    akan diadakan  tanpa    adanya  permintaan    dari  pihak-pihak  yang    merasa    dirugikan karena  tindakan  itu.
Sesuai    Pasal    79,    80    dan    81    KUHAP,    permohonan    praperadilan diajukan   kepada    KetuaPengadilan  Negeri  dalam  hal  sebagai  berikut:
l.  pemeriksaan    tentang      sah      atau      tidaknya      suatu  penangkapan  atau penahanan  diajukan  oleh  tersangka,  keluarga  atau  kuasanya;
2.  pemeriksaan    sah    atau    tidaknya    suatu    penghentian  penyidikan    atau penuntutan  dapat    diajukan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  pihak ketiga  yang  berkepentingan;
3.    permintaan    ganti        kerugian        dan    atau    rehabilitasi        akibat        tidak sahnya    penangkapan  atau  penahanan    atau  akibat    sahnya  penghentian penyidikan  atau    penuntutan    diajukan    oleh  tersangka  atau  pihak  ketiga  yang berkepentingan.
Sesuai  Pasal  78  KUHAP,  Hakim  yang  memeriksa  praperadilan  adalah Hakim  Tunggal,  sedangkan  menurut  Pasal  82  KUHAP  acara  praperadilan ditentukan  sebagai  berikut:
l.    Dalam    waktu  tiga    hari  setelah    diterimanya    permintaan,    Hakim  yang ditunjuk  menetapkan  hari  sidang;
2.  Dalam    memeriksa  dan    memutus    tentang    sah  atau  tidaknya    penangkapan atau    penahanan,    sah  atau    tidaknya    penghentian    penyidikan    atau penuntutan,    permintaan    ganti  kerugian    dan    atau  rehabilitasi    akibat    tidak sahnya    penangkapan    atau      penahanan,    akibat    sahnya    penghentian penyidikan  atau    penuntutan    dan  ada  benda    yang    disita  yang    tidak termasuk  alat    pembuktian,  Hakim    mendengar    keterangan    baik  dari tersangka   atau  pemohon   maupun   dan  pejabat  yang  berwenang;
3.  Pemeriksaan  tersebut    dilakukan    dengan    acara  cepat    dan    selambat- lambatnya   tujuh   hari  Hakim  harus  sudah  menjatuhkan  putusannya;
4.  Dalam    hal  suatu  perkara    sudah  mulai    diperiksa    oleh    Pengadilan  Negeri sedangkan  pemeriksaan  mengenai  permintaan  kepada  praperadilan  belum selesai,   maka permintaan  tersebut  gugur;
5.  Putusan    praperadilan    pada  tingkat    penyidikan    tidak    menutup kemungkinan  untuk  mengadakan  pemeriksaan  praperadilan    lagi    pada  tingkat
pemeriksaan  oleh    Penuntut    Umum,  jika    untuk    itu  diajukan  permintaan baru.
Putusan    praperadilan,    sebagaimana  putusan  pengadilan    lainnya    harus memuat  dengan  jelas  dasar    dan    alasannya,    selain    itu    berdasarkan    Pasal    82 KUHAP,  isi    putusan  praperadilan    dalam  hal  putusan  menetapkan  bahwa:
1.  Suatu  penangkapan  atau  penahanan  tidak  sah,  maka  penyidik  atau  jaksa penuntut  umum  pada  tingkat  pemeriksaan  masing-masing  harus  segera membebaskan  tersangka;
2.  Sesuatu      penghentian    penyidikan      atau      penuntutan      tidak      sah, penyidikan    atau  penuntutan  terhadap  tersangka  wajib  dilanjutkan;
3.  Suatu      penangkapan      atau  penahanan      tidak      sah,  maka  dalam  putusan dicantumkan  jumlah  besarnya      ganti      kerugian      dan      rehabilitasi  yang diberikan,      sedangkan      dalam      hal  suatu  penghentian  penyidikan  atau penuntutan  adalah  sah  dan  tersangkanya  tidak  ditahan,  maka  dalam  putusan dicantumkan  rehabilitasinya;
4.  Benda      yang      disita      ada      yang      tidak      termasuk      alat    pembuktian maka      dalam  putusan  dicantumkan    bahwa    benda    tersebut    harus    segera dikembalikan  kepada tersangka    atau   dan siapa  benda itu   disita.
Pada      prinsipnya    putusan    praperadilan  itu      bersifat  final,  atau  dalam kata  lain  tidak  dapat  dimintakan  upaya  hukum  lanjutan.  Berdasarkan  Putusan Mahkamah    Konstitusi    Nomor    65/PUU-  IX/2011    tanggal    1   Mei  2012  maka terhadap        putusan        praperadilan        dalam        hal    sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  79,  Pasal  80      dan  Pasal  81  tidak      dapat      dimintakan      Banding.
Kemudian  berdasarkan  Pasal  45A  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 sebagaimana  telah    diubah    dengan  Undang-Undang      Nomor       5    Tahun  2004 tentang Mahkamah Agung, kasasi terhadap perkara  praperadilan  tidak dibenarkan.  Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  1  jo.  Pasal  3  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Larangan  Peninjauan  Kembali  Putusan Praperadilan    (PERMA  Nomor  4      Tahun      2016),  terhadap      putusan praperadilan  juga    tidak    dapat   diajukan  Peninjauan  Kembali.
Penting  untuk    dipahami    bersama    bahwa    berdasarkan    Pasal    2  ayat (3)  PERMA    Nomor    4  Tahun  2016,    dalam    hal    putusan    praperadilan mengabulkan  permohonan    tentang    tidak    sahnya  penetapan      tersangka,      maka hal      tersebut  tidak      menghapuskan      kewenangan      Penyidik      untuk  menetapkan kembali    yang  bersangkutan  sebagai    tersangka    lagi    setelah    memenuhi    paling sedikit  dua  alat  bukti  baru  yang  sah,  yang  berbeda    dengan    alat  bukti sebelumnya    yang  berkaitan    dengan  materi  perkara.  Bahwa  praktek  dilapangan masih  banyak  terjadi  putusan-putusan      atas  perkara  praperadilan  yang  tidak sesuai  atau  bertentangan  dengan  aturan  atau  kaidah-kaidah  yang  sebenarnya menurut  penulis  sudah    sangat    tegas    sesuai    dengan    kewenangan    dimana Pengadilan    Negeri    adalah    satu-satunya  lembaga  yang  berwenang  dan  tidak boleh  ditangani  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  lain.  Hal  tersebut berlaku  untuk  pidana  umum  maupun  pidana  khusus  termasuk  pidana  perpajakan. Berkaitan  dengan  kondisi  dan  uraian  di  atas,  penulis  berpandangan  sangat  perlu untuk  melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  memahami wewenang  lembaga  dan  hakim  praperadilan  dalam  memeriksa  dan  mengadili perkara praperadilan  perpajakan.

## Kewenangan  Direktorat  Jenderal  Pajak
Kewenangan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  penegakan  kepatuhan perpajakan  dan  dalam  rangka  penegakan  hukum  tindak  pidana  di  bidang
perpajakan.  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan Negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.
Dalam  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan,  pada  prakteknya  Wajib  Pajak sering  kali  mengupayakan  peluang  untuk  memperkaya  diri  sendiri  dengan  cara tidak  membayar  pajak,  tidak  melaporkan  pembayaran  pajak,  atau  juga memanipulasi  hasil  penghitungan  pajak  terutang  yang  harus  dibayarkan  kepada Negara.  Tindakan  yang  tidak  bertanggungjawab  tersebut  tentu  berdampak  buruk terhadap  pendapatan  Negara  yang  secara  langsung  juga  akan  berdampak  buruk terhadap pelambatan/berhentinya  pembangunan  nasional demi kemakmuran masyarakat  luas.
Pemerintah  dalam    hal    ini    Direktorat    Jenderal    Pajak    (DJP)    melalui    UU KUP    telah    diberi  kewenangan  dalam  rangka  peningkatan  kepatuhan  perpajakan dan  dalam  rangka  penegakan  hukum  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  untuk memperkecil  atau  menanggulangi  kecurangan  di  bidang  perpajakan.  Adapun kewenangan  yang  diberikan  antara  lain  untuk  melakukan  tindakan  pemeriksaan pajak,  pemeriksaan  bukti  permulaan  dan  penyidikan  pajak  kepada  Wajib  Pajak yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  25,  Pasal  1  angka  26,  Pasal  1  angka  31,  Pasal 29,  Pasal  43A  dan  Pasal  44  UU  KUP.  Selain    pengaturan    mengenai    kewenangan tersebut,    UU    KUP    juga    telah    mengatur    sanksi    atau  hukuman  atas pelanggaran  kewajiban  perpajakan  baik  sanksi  yang  bersifat  administrasi maupun  sanksi  pidana  perpajakan.
Tindak  pidana  yang  tumbuh,  sedemikian  banyaknya  sehingga  cenderung  ke arah  sektoral,  seolah-olah  terlepas  dari  sistem.  Perkembangan  dunia  kejahatan tidak  diikuti  oleh  perkembangan  hukum  itu  sendiri,  sehingga  KUHP  yang merupakan  warisan  kolonial  Belanda  sebagai  ketentuan  hukum  pidana  yang berlaku  di  negara  ini,  tidak  lagi  mampu  mengakomodasi  perkembangan kejahatan  ini.  Oleh  karena    itu,    aturan    pidana    banyak    yang    dibuat    tersendiri dan    tersebar    di    luar    KUHP.    Ada  kecenderungan  untuk  mengundangkan ketentuan  pidana  tersendiri  pada  tiap-tiap  sektor  atau  bidang,  misalnya  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dibentuk  untuk  masing-masing  sektor  sesuai dengan  undang-undang  yang  menjadi  dasar hukumnya.
Pemeriksaan  dalam  rangka  menguji  kepatuhan  dari  Wajib  Pajak,  Direktorat Jenderal  Pajak  juga  berwenang  melakukan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  atas adanya  dugaan    kuat    bahwa    sedang    atau    telah    terjadi    suatu    Tindak    Pidana di    Bidang    Perpajakan    yang  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  dapat  menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  Negara.  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  adalah Pemeriksaan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  Bukti  Permulaan  tentang adanya  dugaan  telah  terjadi  Tindak  Pidana  di Bidang  Perpajakan.
Tindak  Pidana  di  Bidang  Perpajakan  adalah  perbuatan  yang  diancam sanksi  pidana  oleh  undang-undang  di  bidang  perpajakan  yang  meliputi  Pasal 38,  Pasal  39,  Pasal  39A,  Pasal  41,  Pasal  41A,  Pasal  41B,  Pasal  41C,  dan Pasal 43  Undang  Undang  KUP,  Pasal  24  dan  Pasal  25  Undang  Undang  PBB,  Pasal  13 dan  Pasal  14  Undang-  Undang  Bea  Meterai,  dan  Pasal  41A  Undang-Undang PPSP.
Pasal    17    Peraturan    Pemerintah    Nomor    27    Tahun    1983    tentang Pelaksanaan    KUHAP,  “Penyidikan  menurut  ketentuan  khusus  acara    pidana
sebagaimana  tersebut  pada  Undang-undang  tertentu  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  dilaksanakan  oleh  penyidik,  jaksa,  dan  pejabat penyidik  yang  berwenang  lainnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.” Penyidikan    merupakan  tindak  lanjut  dari  hasil  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan yang oleh Direktur  Jenderal Pajak diinstruksikan untuk disidik yang dilaksanakan  oleh  suatu  Tim  Penyidik  Pajak  yang  terdiri  dari  para  Penyidik Pajak  pada  Kantor  Pusat  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan/atau  pada  Unit Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak.  Pada  hakikatnya  Penyidikan  tindak  pidana di  bidang  perpajakan  merupakan    salah      satu      upaya      untuk      menegakkan ketentuan    perundang-undangan    perpajakan.  Penyidikan  merupakan  tidak lanjut    dari    hasil    pemeriksaan  bukti    permulaan    yang    oleh    Direktur  Jenderal Pajak  diinstruksikan  untuk  dilakukan  penyidikan.  Penyidikan  dilakukan  oleh Tim  Penyidik  yaitu  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  Kantor  Pusat Direktorat  Jenderal  Pajak dan atau  Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak.

## Kewenangan  Hakim  Dalam Praperadilan
Menurut  hukum  acara  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  kewenangan  Hakim  dalam menjalankan  hukum  acara  praperadilan  telah    dibatasi  baik  dari  para  pihak maupun  objek  pemeriksaannya.  Kewenangan  praperadilan  di  Indonesia  tidak seluas  seperti  Hakim  Komisaris  (rechter  commisaris)  di  Belanda  atau  Judge Dinstruction  di  Prancis  yang  di  samping  menentukan  sah  tidaknya  penangkapan, penahanan  dan  penyitaan  juga  melakukan  pemeriksaan  pendahuluan  atas  suatu perkara.
Dalam  Pasal  1  angka  10  dan  Pasal  77  KUHAP  kewenangan  lembaga praperadilan  telah  diatur  sebagai  berikut:
Pasal  1  angka  10  KUHAP:  "Praperadilan    adalah    wewenang    pengadilan    negeri untuk    memeriksa    dan    memutus  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang ini,  tentang:
a.  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan tersangka  atau  keluarganya  atau pihak  lain  atas kuasa tersangka;
b.  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  alas permintaan  demi  tegaknya  hukum  dan pengadilan;
c.  permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya atau  pihak  lain  atas kuasanya  yang  perkaranya  tidak  diajukan  ke pengadilan." Pasal  77    KUHAP  juga  secara  jelas    mengatur  kewenangan  Pengadilan Negeri  dalam  praperadilan  sebagai  berikut:  "Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk memeriksa  dan  memutus,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini  tentang:
a.  Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian  penuntutan;
b.  Ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara  pidananya dihentikan  pada tingkat  penyidikan  atau penuntutan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-
X11/2014,  terdapat  perluasan  kewenangan  pada  Lembaga  Praperadilan.  Dalam amar  putusannya  pada  poin  1.3  menyatakan:15  "Pasal  77  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3209)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan,  Sehingga  setelah    adanya putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,    selain    kewenangan  yang    telah
terdapat  dalam  Pasal  1  angka  10  dan  Pasal  77  KUHAP,  kewenangan  lembaga praperadilan diperluas untuk dapat memeriksa penetapan tersangka, penggeledahan  dan penyitaan.
Perkara praperadilan Nomor 03/Pra/Pid/2014/PN.Jbi merupakan permohonan  praperadilan  pajak    yang    mempermasalahkan    tentang    penetapan status    Pemohon    sebagai    tersangka    dimana  Pemohon  menyatakan  bahwa penetapan  tersangka  terhadap  dirinya  adalah  keliru  dan  cacat  hukum  dengan alasan  alat  bukti  berupa  surat  dan  dokumen  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk menetapkan  Pemohon  sebagai  tersangka  diperoleh  dengan  cara  tidak  sah.  Dalil pemohon  adalah  Penggeledahan  dan  penyitaan  merupakan  objek  yang  dapat diperiksa  dan  diadili  oleh  Lembaga  Praperadilan  dengan  dasar  Pasal  82  ayat  (1) huruf  b  jo.  Pasal  82  ayat  (3)  huruf  d  dan  Pasal  95  ayat  (2)  KUHAP.  Hukum Acara  Praperadilan  tidak  bersifat  limitatif  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 77  KUHAP  saja,  karena  apabila  ada  barang  yang  disita  oleh  Penyidik  yang sebenarnya  bukan  alat  pembuktian  dalam  perkara  yang  sedang  disidik,  termasuk tindakan  lain,  yang  dilakukan  Penyidik  tanpa  alasan  berdasarkan  undang-undang atau  karena  kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum  yang  diterpakan,  termasuk di  dalamnya  tindakan  penggeledahan  atau  penyitaan  yang  tidak  sesuai  prosedur Hukum  Acara  Pidana  juga  merupakan  kewenangan  dari  Pengadilan  Negeri  dalam acara praperadilan.
Terkait  dengan  pokok  perkara,  Termohon  mendalilkan  bahwa  terdapat perbedaan yang mendasar  antara  pemeriksaan  bukti  permulaan  dengan penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan.  Pemeriksa  Bukti  Permulaan  tidak melakukan  penggeledahan  maupun  penyitaan,  namun  hanyalah  melaksanakan kewenangan  Pemeriksa  Bukti  Permulaan  untuk  memasuki  dan  memeriksa tempat  atau  ruang  yang  diduga  digunakan  untuk  menyimpan  buku  atau  catatan, dokumen  serta  melaksanakan  kewenangan  untuk  peminjaman  buku  atau  catatan, serta  dokumen  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  60  ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah Nomor  74  Tahun  2011  jo.  Pasal  14  ayat  (2)  huruf  a  dan  c  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  18  Tahun  2013.  Tindakan  tersebut  sesuai  dengan  kewenangan dan  selalu  didampingi  oleh  Pegawai  Pemohon  serta  telah  mendapat  izin  dari Pegawai  Pemohon.  Selanjutnya  setelah  pelaksanaan,  Tim  Pemeriksa  Bukti permulaan  memberikan  tanda  terima  peminjaman  buku  catatan  dan  dokumen. Pemohon  keliru  karena  mencampuradukkan  tindakan  peminjaman  dokumen dalam  rangka  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  dengan  tindakan  penyitaan  dalam rangka  Penyidikan.  Pemeriksa  Bukti  Permulaan  tidak  pernah  melakukan penyitaan  karena  penyitaan  baru  dilaksanakan  pada  tahap  penyidikan  yang dilakukan  oleh  Penyidik  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  42  Ayat  (1)  KUHAP  dan Pasal  44 ayat (2) huruf  e UU KUP.
Dalam  perkara,  penyitaan  dilakukan  sebanyak  2    (dua)    kali    yaitu penyitaan  biasa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  38  ayat  (1)  KUHAP  dan penyitaan  dalam  keadaan  perlu  dan  mendesak  sesuai  dengan    Pasal    38    ayat    (2) KUHAP.  Proses    permohonan  izin    penyitaan    diajukan    oleh    PPNS    ke Pengadilan  Negeri  Padang  karena  PPNS  melakukan  proses  penyitaan  dari  Tim Pemeriksa  Bukti  Permulaan  Kanwil  DJP  Sumatera  Barat  dan  Jambi  sebagai Penguasa  Benda  yang  berlokasi  di  Padang  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  42  ayat (2)  KUHAP.  Adapun  proses  penetapan  tersangka  terhadap  Pemohon  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  di bidang  perpajakan.
Menurut  hemat  penulis  dalam  kasus  ini  timbul  minimal  2  (dua)  isu  hukum yang  secara  khusus  akan  dibahas  yang  pertama  adalah  :  Perbedaan  Pemeriksaan Bukti  Permulaan  dengan  Penyidikan  Tindak  Pidana  di  bidang  Perpajakan;  dan yang  kedua  adalah  perbedaan  peminjaman  dokumen  dengan  Penyitaan  yang menjadi  dasar hakim  praperadilan  dalam  mengadili  praperadilan  pajak.
Apabila    melihat    pada    beberapa    pertimbangan    Hakim    dalam putusan,    maka    Hakim    telah  menyamakan  Pemeriksa  Bukti  Permulaan  dengan Penyidikan  Dalam  pertimbangan,  Hakim  telah  memaknai  pengertian  penyitaan secara  luas  dan  berlebihan,  sehingga    meliputi      tindakan    Peminjaman    Buku, Catatan      dan      Dokumen    yang      dilakukan  sehubungan dengan  Pemeriksa  Bukti Permulaan;  Dalam  pertimbangannya,  Hakim  tidak  membedakan  mengenai proses  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  dengan  proses  Penyidikan  Tindak  Pidana di  Bidang  Perpajakan.  Hakim  telah  menerapkan  aturan-aturan  yang  ada  dalam KUHAP  untuk  menilai  Proses  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan,  sementara  Proses Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  seharusnya  didasarkan  pada UU KUP.
Surat  Perintah  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  merupakan  dasar  pelaksanaan Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  oleh  tim  pemeriksa  Bukti  Permulaan.  Prosedur  dan tata  cara  pemeriksaan  bukti  permulaan  sama  dengan  pemeriksaan  pajak  lainnya, hanya  saja  hasil  pemeriksaan  tidak  selalu  berujung  pada  penerbitan  Surat Ketetapan  Pajak  namun  dapat  juga  ditindaklanjuti  dengan  penyidikan  tindak pidana  di  bidang  perpajakan  dalam  hal  ditemukan  Bukti  Permulaan  tindak  pidana di bidang  perpajakan.
Penyidikan  merupakan  salah  satu  tindak  lanjut  dari  Pemeriksaan  Bukti Permulaan.  Dari  segi  aturan  formil,  tentu  terdapat  perbedaan  yang  mendasar dimana  pelaksanaan  pemeriksaan  bukti  permulaan  tunduk  kepada  UU  KUP sedangkan  Penyidikan  tunduk  pada KUHAP.
Hal  yang  cukup  esensi  dalam  membedakan  antara  pemeriksaan  bukti permulaan  dengan  penyidikan  adalah  adanya  kewenangan  penyidik  melakukan penyitaan  sedangkan  Pemeriksa  bukti  permulaan  tidak  memiliki  kewenangan melaksanakan  penyitaan,  namun  memiliki  kewenangan  antara  lain  memasuki dan/atau  memeriksa  tempat,  ruang,  dan/atau  barang  yang  diduga  atau  patut diduga digunakan untuk menyimpan Bahan Bukti, meminiam dan/atau memcriksa  Bahan  Bukti,  melakukan  Penyegelan  terhadap  tempat  atau  ruang tertentu  serta  barang  bergerak  dan/atau  barang  tidak  bergerak,  meminta keterangan  kepada  pihak  yang  berkaitan,  meminta  keterangan  dan/atau  bukti yang  diduga  dapat  memberi  petunjuk  tentang  Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan  kepada  pihak  ketiga  yang  mempunyai  hubungan  dengan  orang  pribadi atau  badan  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  Pasal  60  ayat  (5)  PP  74  Tahun 2011 jo. Pasal  14 ayat (2) PMK 18 Tahun  2013.
Kewenangan    Mengadili    Praperadilan    Sebelum    Putusan    Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015  Hakim  telah melakukan  penyimpangan  memperluas  kewenangan  objek  perkara  praperadilan dengan  memeriksa  dan  mengadili  perkara  terkait  tindakan  Peminjaman    Buku, Catatan    dan    Dokumen    yang    dilakukan    dalam    proses    Pemeriksaan    Bukti Permulaan  dengan  pertimbangan  bahwa  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia menjadi  kewenangan  Peradilan  Umum  maka  Pengadilan  Negeri  Jambi  adalah termasuk  salah  satu  Pengadilan  Negeri  yang  mempunyai  kewenangan  dalam menegakkan  Hukum  Pidana  di  Indonesia.
Apabila  diteliti  kembali  mengenai  objek  yang  dimohonkan  praperadilan dimana  hal  yang  dipermasalahkan  adalah  peminjaman  dokumen  yang  dilakukan oleh  Petugas  Pemeriksa  Bukti  Permulaan  dan  bukan  penggeledahan  ataupun penyitaan,  maka  praperadilan  telah  memperluas  objek  praperadilan.  Apabila ketentuan  Pasal  1  angka  10  jo.  Pasal  77  KUHAP  dan  dikaitkan  dengan  asas "asas  lex  scripta"  asas  lex  stricta"  "asas  lex  certa"  maka  objek  yang  dapat
dimohonkan  praperadilan  dan  kewenangan  Pengadilan  Negeri  atas  permohonan praperadilan  telah  dibatasi  dengan  tegas  yaitu  hanya  mengenai  sah  atau  tidaknya: (1)  penangkapan;  (2)  penahanan;  (3)  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan  dan; (4) permintaan  ganti  kerugian  dan  atau rehabilitasi.
Untuk  itu  penulis  berpendapat  bahwa  tindakan  peminjaman  dokumen dalam  proses  pemeriksaan  bukti  permulaan  bukanlah  merupakan  objek  yang  dapat dimohonkan  dalam  praperadilan,  sekalipun  dalam  perkembangnnya  setelah adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-  XII/2014    tanggal    28 April    2015    kewenangan    lembaga    praperadilan    telah    diperluas    mengenai penetapan    tersangka,    penggeledahan  dan    penyitaan,    namun    hal    tersebut    tetap tidak    menjadika  tindakan    peminjaman    dokumen    dalam    rangka    pemeriksaan bukti    permulaan    menjadi    objek praperadilan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April 2015  diputuskan  sebelum  Putusan    Nomor    03/PRA/PID/2014/PN.JBI  tanggal 23    Oktober    2014,    yang    menyatakan  sebagai  berikut:  bahwa  dalam  Eksepsi menolak  eksepsi termohon  praperadilan  untuk  seluruhnya.  Dalam  Pokok Perkara
1. Mengabulkan  Permohonan
Praperadilan  untuk  sebagian;
2. Menyatakan penetapan status Tersangka Pemohon dan mengembalikan  harkat  dan  martabat Pemohon  sebagaimana  sediakala  bukan  termasuk  kewenangan
Praperadilan;
3.  Menyatakan  tindakan  penyitaan  sebagai  Upaya  Paksa  oleh  termohon Praperadilan  berdasarkan  sebagai  berikut:
a.  Surat  Perintah  Izin  Penyitaan  Nomor S-41.SITA/PJ.054/2014;
b.    Surat  Perintah  Penyitaan  Nomor  PRIN-61.SITA/PJ.054/2014  tanggal 14  April  2014,    yaitu  menyita  dan  menahan  dokumen-dokumen  milik Pemohon,  tidak  dari  Pemohon  dan  tidak  adanya  Berita  Acara  Penyitaan yang  Pemohon  tanda  tangani  sehingga  TIDAK  SAH  dan  TIDAK MEMPUNYAI  KEKUATAN  HUKUM;  adalah  penulis  anggap  sebagai bentuk  ditafsirkan,  diperluas  ataupun  diartikan  lain  selain  sebagaimana diatur  dalam  Pasal 1 angka  10 jo. Pasal 77 KUHAP.

## PENUTUP
Perbedaan  yang  mendasar  antara  Pemeriksaan  bukti  Permulaan  dengan Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  dapat  dilihat  dan  dasar hukum, pengertian, pihak yang melaksanakan, kewenangan serta  dasar pelaksanaan.  Dalam  hal  mana  pemeriksaan  bukti  permulaan  belum  masuk  dalam ranah  pro  yustitia  sehingga  bukan  termasuk  dalam  lingkup  kewenangan pemeriksaan  praperadilan.  Hakim  tidak  mendudukkan  perkara  sesuai  dengan urutan  peristiwa  hukum  yang  ada  dan  telah  menyamakan  petugas  pemeriksa  bukti permulaan  dengan  petugas  Penyidik  sehingga  telah  mengaburkan  kedudukan pihak  Termohon  selaku  pemeriksa  bukti  permulaan  dengan  Penyidik  tindak pidana  di  bidang  perpajakan.  Hakim  telah  memaknai  pengertian  tindakan penyitaan  dalam  rangka  penyidikan  secara  luas  dan  berlebihan,  sehingga  meliputi tindakan  Peminjaman  Buku,  Catatan  dan  Dokumen  yang  dilakukan  sehubungan dengan  Pemeriksa  Bukti  Permulaan.  Hakim  telah    melakukan  penyimpangan memperluas  kewenangan  objek  perkara  Praperadilan  dengan    memeriksa    dan mengadili    perkara    terkait    tindakan    Peminjaman  Buku,    Catatan    dan  Dokumen
yang  dilakukan  sehubungan  dengan  Pemeriksa  Bukti  Permulaan.  Oleh  karena  itu, Hakim  telah  melakukan  penyimpangan  terhadap  asas  fundamental  dalam  hukum acara pidana.

## DAFTAR  PUSTAKA
Hartono,  2010, Penyidikan  dan Penegakan Hukum Pidana : Melalui Pendek atan Hukum Progresif, Jakarta : sinar  Grafika,  2010, hlm.  5. Hartono,  2010, Penyidikan  dan Penegakan Hukum Pidana : Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : sinar  Grafika,  2010, hlm.  5.
I  Gede  Yuliartha,  2014, Lembaga  Praperadilan  Dalam  Perspektif Kini dan Masa Mendatang  Dengan  Hubungannya Dengan  Hak  Asasi  Manusia  , dalam buku  Penanganan  Perkara,  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pajak  Republik Indonesia.
Johnny  Ibrahim,  2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang Bayu  Media  Publishin.
O.C  Kaligis,  2006, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka  dan Terdakwa , Bandung:  PT Alumni. Peter Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum , Jakarta:  Prenada Media.
Philipus  M  Hadjon,  1997, Pengkajian  Ilmu  Hukum , Metode  Penelitian  Hukum Normatif, Surabaya:  Universitas  Airlangga.
Soerjono  Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta:  UI Pres, 1986