## Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun di Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang

## Fitrotul Khasanah
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo E-mail : fitrotulkhasanah@iaiannawawi.ac.id
Article History: Received: 30 Mei 2024 Revised: 13 Juni 2024 Accepted: 16 Juni 2024
Abstract: Indonesia mengenal sistem kewarisan yang ada terbagi 3 sistem, yaitu sistem kewarisan patrilineal, matrilineal dan parental. Demikan halnya masyarakat Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sistem kewarisan yang hingga saat ini masih diterapkan adalah sistem kewarisan patrilineal (mayorat laki- laki) yakni anak laki-laki tertua sebagai ahli waris utama (pewaris tunggal). Penelitian ini pertujuan untuk menganalisi tentang sistem pembagian warisan yang ada di Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang perspektif maqaṣhid asy-syari’ah dan al-‘Urf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun pengumpulan datanya dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber yang ada dilokasi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pembagian waris yang terjadi dalam perspektif al-‘Urf belum sesuai dengan hukum syara’ atau nash hukum Islam, sedangkan dari perspektif maqaṣhid asy-syari’ah sistem pembagian waris adat masyarakat Lampung Pepadun di Menggala Selatan belum sesuai sepenuhnya dan hanya menimbulkan nilai kemaslahatan dalam memelihara agama dan harta.
Keywords: Kewarisan, Adat, Maqaṣhid Asy-Syari’ah, Al- ‘Urf .

## PENDAHULUAN
Eksitensi manusia akan selalu terjaga jika memiliki keturunan dimana keberlangsungan keturunan menjadi persoalan yang sangat penting bagi setiap manusia 1 . Karena itu setiap manusia secara naluri akan selalu memikirkan masa depan keturunan sehingga akan selalu berfikir tentang apa yang akan mereka tinggalkan untuk menjaga keberlangsungan keturunannya. Dari persoalan tersebut maka secara luas menjadi kepentingan setiap individu masyarakat yang memunculkan berbagai kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat inilah yang kemudian menjadi budaya dari generasi ke generasi. Salah satu budaya yang kemudian menjadi hukum secara turun-
1 Irma Yani and Indrawati Indrawati, “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu” (Riau University, 2018).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1406
temurun adalah persoalan waris. Dalam hukum keluarga, hukum kewarisan merupakan sebagian dari hukum tersebut, bahkan hukum kewarisan memiliki peranan yang sangat penting yakni hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menentukan dan mencerminkan sistem kewarisan tersebut. Sebab hukum waris begitu erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Tata aturan membagi harta warisan antara para pewaris merupakan manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi juga bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu 2 . Di Indonesia garis keturunan sangat berpengaruh terhadap harta kewarisan adat 3 . Hukum yang melibatkan setiap ahli warisnya, dan mengatur sebuah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yakni di dalamnya terdapat hal yang mengatur sebuah peralihan harta yaitu merupakan suatu hukum kewarisan. Orang-orang yang terlibat langsung dalam ikatan hukum kewarisan disebut pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan hartanya, sedangkan ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungnnya dengan pewaris yakni dengan hubungan kerabat yakni dapat menimbulkan suatu peristiwa kewarisan, yakni dengan memiliki hubungan kerabat, perkawinan ataupun dengan akibat memerdekakan budak 4 . Pewaris dan ahli waris berkedudukan sebagai obyek dalam hukum waris, sementara harta waris berkedudukan sebagai obyek dalam hukum waris.
Sebuah harta kekayaan yang asalnya dari sang pewaris yang telah meninggal dunia disebut sebagai harta waris meskipun harta tersebut dalam keadaan telah terbagi ataupun tidak dibagi-bagi. Yang tergolong didalam harta peninggalan diantaranya ialah harta pusaka, harta perkawinan dan harta bawaan 5 . Indonesia merupaka Negara yang memiliki ideologi Bhineka Tunggal Ika sehingga dengan ribuan adat budaya di Indonesia terkhususnya pada sistem kewarisan yakni ada dibagi dengan menjadi 3 golongan, yakni diantaranya sistem kebapakan (Patrilineal), sistem keibuan (Matrilineal), dan sistem kebapak-ibuan (Parental) 6 . Pada setiap masyarakat adat di Indonesia yakni antara adat masyarakat yang satu dengan yang lain yakni terdapat perbedaan apalagi dalam sistem pembagian warisnya. Perbedaan ini terdapat tentang siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan, ataupun siapakan yang menjadi pewaris 7 . Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dimana dalam golongan suku Lampung masih menerapkan sistem kewarisan patrilinieal, atau dalam adat tersebut yang biasa disebut dengan sistem pewaris tunggal yakni mayorat laki-laki. Sistem kewarisan yang bagaimanapun anak laki-laki paling tua sebagai pewaris tunggal yakni sepenuhnya memiliki hak terhadap harta tinggalan dan mendapatkan kedudukan sebagai penerus keturunan dari pewaris yang telah meninggal. Dalam adat Lampung Pepadun juga berlaku apabila terdapat keluarga tidak memiliki anak laki-laki yakni sebagai ahli waris maka suami dari anak perempuan tertua (menantu) yang akan dijadikan sebagai ahli waris (pewaris tunggal).
2 Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3.
3 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 10.
4 Mohammad Maimun Muhibbin, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustaka Raja, 2016), 92– 94.
5 Perangin, Hukum Waris , 3.
6 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia (Jakarta: Sumur Bandung, 1966), 10.
7 H Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), 214.
Oleh karena itu yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Pepadun dalam sistem pembagian warisnya yang terkhusus pada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, lebih spesifiknya terdapat empat marga diantaranya Marga Tegamoan, Marga Buay Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Buay Aji. Namun dalam kelurahan Menggala Selatan mayoritas bermarga Buay Bulan dan Suay Umpu, dan sistem yang masih diterapkan pada masyarakat tersebut adalah sistem patrilineal dimana kedudukan anak perempuan tidak terdapat hak untuk dapat menjadi ahli waris atau hanya anak laki-laki tertua saja yang mendapatkan harta waris 8 . Dari deskripsi permasalahan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana realita terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat tersebut dalam Perspektif Hukum Islam terkhususnya pada Maqaṣhid Asy-Syari’ah dan Al-‘Urf sehingga judul yang diangkat oleh peneliti adalah Tinjauan Maqaṣhid Asy-Syari’ah dan Al-‘Urf Terhadap Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Adat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan sistem pembagian waris adat dan nilai kemaslahatannya yakni pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Analasis yang digunakan mengunakan teori Maqaṣhid Asy-Syari’ah dan Al-‘Urf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewarisan Dalam Islam Kata waris dalam bahasa arab ialah irṡun atau mīrāṡun menurut bahasa ialah sesuatu yang berganti posisi dari seseorang yang satu kepada seseorang yang lain, atau dari sekelompok orang yang lain, yakni sesuatu tersebut ialah baik berupa ilmu, harta, kehormatan dan lain sebagainya. Adapun dalam istilah syara’ ialah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan mayit pada para ahli warisnya 9 . Baik berupa harta barang yang memiliki manfaat (meskipun bukan berupa harta) atau beberapa hak yang dipandang syar’i 10 . Hukum Kewarisan Adat
Hukum waris di dalam hukum adat begitu besar pengaruhnya dan hukum waris tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan hukum adat yang lainnya. Karena hukum waris memiliki banyak peraturan hukum dan dalam suatu tahapan dilakukan secara terus menerus dari masa ke masa sangat berlainan, yakni sesuatu yang dilanjutkan/diteruskan melalui suatu peralihan baik berupa materil ataupun immaterial yang asalnya dari satu angakatan ke angakatan berikutnya 11 . Dalam hukum adat terdapat hukum waris yakni hukum tersebut memuat garis-garis penentuan yakni membahas pasal yakni tentang sistem maupun asas-asas dari hukum waris
8 Wawancara dengan Bapak Bambang Adi Prayetno tokoh masyarakat Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala pada tanggal 1 Oktober 2023.
9 M Saifuddin Masykuri, Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab. Tk (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016), 8.
10 Tim Bakiak 18, Pengantar Memahami Ilmu Faroid (Kediri: Al-Ijaz, 2018), 8.
11 Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat , 39.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1408
tersebut. Penjelasan tentangt harta warisan tersebut yakni dengan dialihkannya suatu kuasa maupun kepemilikannya dari yang memiliki pokok utama milik si pewaris kepada ahli waris. Maka hukum waris adat bahwasanya merupakan suatu hukum yang menerangkan tentang penerusan atau peralihan harta kekayaan seseorang dari suatu generasi kepada keturunannya 12 . Maqaṣhid Asy-Syari’ah Maqaṣhid Asy-Syari’ah, Maqaṣhid Asy-syar’iyyah dan M aqaṣhid Asy-Syari’, dari ketiga kata tersebut memiliki pengertian yang sama sebab, tidak pernah ditemukan definisi dari tiga kata tersebut. Abu Ishaq As-Syathibi, yakni sang Bapak Maqaṣhid Asy-Syari’ah sendiri dalam karya besarnya “al-Muwafaqat” tidak pernah sekalipun menyinggung definisinya 13 . As-Syathibi disebut sebagai bapak ilmu “ Al-Maqāshid ” disebabkan karena karya besarnya al-Muwafaqat, atau disebut dengan sebutan “Ensiklopedi Maqaṣhid Asy-Syari’ah ” karena didalamnya mengupas secara tuntas pembahasan mengenai ilmu Maqaṣhid. Al-‘Urf Al-‘Urf adalah sesuatu yang dijalankan dan dikenal oleh manusia baik berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan (tidak melakukannya), al-‘Urf juga disebut al-‘Adah 14 . Kata ‘adat dan ‘Urf merupakan sinonim, seandainya kedua kata tersebut dirangkaikan dalam satu kalimat seperti “hukum tersebut didasarkan kepada ‘adat dan ‘Urf , tidaklah berarti kata keduanya itu berbeda maksudnya, walaupun dengan digunakan sebuah kata sambung “dan” yang bisa dipakai sebagai kata yang memebedakan antara dua kata. Karena kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Jadi, al-‘Urf merupakan acuan terhadap kata al-‘Adat ataupun sebagai penguat dari kata adat tersebut 15 . Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Waris Perspektif Maqaṣhid Asy-Syari’ah Ada empat sebab dalam mendapat warisan yaitu perkawinan, kekerabatan, perbudakan (walā) dan hubungan sesama Islam. Namun kenyataan dilapangan penyebab kewarisan yang terjadi di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang hanya menggunakan satu penyebab yaitu penyebab kekerabatan (qarābah) atau berdasar garis keturunan saja. Dalam sistem patrilineal yang dilaksanakan berdasar hukum adat, tidak semua keluarga berhak mendapat warisan, hanya keluarga terdekat saja yang berhak mendapatkannya, mencakup para orang tua, para keturunan, para paman dan saudara.
Maqaṣhid Asy-Syari’ah diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mafsadah atau keburukan. Dalam analisis Maqaṣhid Asy-Syari’ah sistem praktik pembagian waris oleh masyarakat adat Lampung Pepadun ini termasuk dalam Maqaṣhid Asy-Syari’ah ḍaruriyyah karena sistem pembagian waris tersebut yakni dengan menerapkan sistem kewarisan Patrilineal (mayorat laki-laki) atau dalam artian anak laki-laki tertua yang berhak terhadap harta peninggalan pewaris sepenuhnya.
Sejauh ini praktik pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun di Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang masih menerapkan kewarisan adat tersebut, padahal mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Seperti yang sudah peneliti ungkapkan bahwasanya adat pembagian waris di masyarakat Lampung Pepadun tidak sesuai dengan hukum syara’. Jadi, peneliti tertarik untuk menganalisisnya dengan menggunakan
12 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 7.
13 Dudin Fakhruddin. M. Subhan, M. Mubasysyarum, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al- Syari’ah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 1.
14 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usuf Fikih (Semarang: Toha Putra, 2003), 89.
15 Zulbaidah, Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri’iyah) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 146–47.
Maqaṣhid Asy-Syari’ah dari As-Syatibi diantaranya ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. 1. Memelihara Agama Maksud dari memelihara agama yaitu dalam praktik pembagian waris dengan sistem kewarisan Patrilineal oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang bahwasanya tetap memelihara agama meskipun yang hanya mendapatkan harta waris tersebut adalah si pewaris tunggal (anak laki- laki tertua). Adapun anak perempuan maupun anak laki-laki selain pewaris tunggal meskipun tidak memiliki hak terhadap harta waris tersebut dalam agama, tidak memberikan pengaruh terhadap agama, oleh sebab itu sistem kewarisan Patrilineal tersebut dalam penerapannya tetap memelihara agama sebab tidak memberikan pengaruh terhadap agamanya.
2. Memelihara Jiwa Maksud dari memelihara jiwa yaitu dalam praktik pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun yang mengutamakan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris dari si pewaris oleh masyarakat Lampung Pepadun sebab sebagai pengganti orang tua bagi saudara- saudaranya. Bagi anak laki-laki tertua dalam memelihara jiwa memang ada benarnya jiwa seorang pewaris pengganti/anak laki-laki tertua terpelihara sebab, sepenuhnya harta waris tersebut menjadi hak pewaris tunggal.
Namun bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal, dalam memelihara jiwanya tersebut dalam penerapan sistem kewarisan Patrilineal tidak menjamin bahwa jiwanya akan terpelihara bagi anak perempuan. Sebab anak perempuan atau anak laki- laki selain pewaris tunggal tidak mendapatkan harta waris tersebut, kecuali jika si pewaris tunggal tersebut memiliki rasa peduli terhadap saudara-saudaranya tersebut. Seperti halnya anak laki-laki tertua tersebut memberikan hartanya atau sebagai modal untuk saudara- saudaranya, yakni dalam hukum adat Lampung Pepadun dibatasi sampai saudaranya tersebut menikah.
3. Memelihara Akal Maksud dalam memelihara akal yaitu melalui praktik pembagian waris dengan menerapkan sistem kewarisan Patrilineal, bagi pewaris tunggal sudah semestinya akalnya terpelihara dengan adanya seluruh hak kewarisan tersebut menjadi milik pewaris tunggal. Maka dapat dikatakan terpelihara sebuah akal seseorang. Namun ketika bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal, jika tanpa adanya kebijakan dari pewaris tunggal maka untuk kebutuhannya seperti pendidikan contohnya, maka tidak akan terpenuhi untuk terpeliharanya sebuah akal seseorang. Sebenarnya bagi pendidikan pokok utamanya adalah dengan adanya atau terpenuhinya biaya pendidikan tersebut, jika kebutuhan anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal tidak terpenuhi untuk memelihara akal tersebut maka akal tersebut tidak akan terpelihara secara sempurna.
4. Memelihara Keturunan Maksud dalam memelihara keturunan yaitu dalam sistem kewarisan adat Patrilineal oleh masyarakat Lampung Pepadun yang mengutamakan anak-laki-laki tertua sebagai pewaris tunggal yang mendapatkan hak waris. Dalam pemeliharaan keturunan bagi pewaris tunggal benar adanya bahwa sistem kewarisan tersebut menimbulkan terpeliharanya keturunan, sebab terpenuhinya kebutuhan dari pewaris tunggal dengan harta waris tersebut. Namun bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal memanglah tidak menjamin adanya terpeliharanya keturunan mereka sebab mereka tidak mendapatkan hak terhadap waris tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan keturunan yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
miskin sebab sebelumnya mereka tidak memiliki harta waris tersebut. Jadi, bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki selain pewaris tunggal maka tidak ada unsur memelihara keturunan, dengan adanya sistem kewarisan tersebut.
5. Memelihara Harta Maksud dari memelihara atau menjaga harta yaitu ketika pewaris atau orang tua sudah meninggal, maka harta waris tersebut menjadi hak seorang anak laki-laki tertua di dalam keluarga tersebut, dan anak laki-laki tersebut dalam hukum adat berkewajiban mengondisikan harta waris tersebut untuk saudara-saudaranya sampai batas saudaranya menginjak ke pernikahan, selebihnya akan ditanggung oleh suaminya. Maka harta waris tersebut terpelihara dengan adanya si pewaris tunggal dapat mengondisikan harta tersebut. Maka dalam sistem pembagian waris oleh masyarakat adat Lampung Pepadun yang masih menerapkan sistem kewarisan Patrilineal yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki tertua untuk menerima harta waris dari dahulu sampai dengan saat ini yakni masih diterapkannya sistem tersebut oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan termasuk dalam Maqaṣhid Asy-Syari’ah yakni adat sistem pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun hanya mampu memelihara Agama dan Harta. Dan dalam sejauh ini sistem parktik pembagian waris di dalam masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan tidak ataupun belum pernah terjadi keributan atau tidak terimanya terhadap harta waris yang sepenuhnya diberikan oleh pewaris tunggal. Kesimpulan dari peneliti tersebut merupakan hasil dari wawancara dari narasumber yang sudah diwawancara terutama dari tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemerintah kelurahan di Menggala Selatan. Sistem pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun tersebut juga untuk menjaga agama dan harta yaitu dengan tidak adanya timbul percekcokan atau timbul rasa menerima dalam keluarga ataupun masyarakat tersebut dengan adanya menerapkan sistem kewarisan Patrilineal. Meskipun dalam analisis Maqaṣhid Asy-Syari’ah dengan melalui ciri-ciri diatas lebih dominan menimbulkan kemadhorotan khususnya bagi anak perempuan maupun anak laki-laki selain pewaris tunggal. Yakni dengan kesadaran dari masyarakat akan masih diterapkannya hukum adat tersebut di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan, dan atas menghargai para pendahulunya akan adat yang ada. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Adat (Al-‘Urf) Al-‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan meninggalkan (adat). Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan. Hukum fiqih yakni salah satunya adalah al-‘urf bahwasanya dapat berubah baik sesuai dengan kepentingan dengan situasi ataupun kondisi keadaan. Maka dari itu, al-‘urf bukanlah dalil syar’i yang digunakan untuk memelihara kemaslahatan.
As-Suyuti mengatakan, bahwasanya adat tersebut dapat diperhitungkan jika benar berlaku secara umum. Seandainya tidak berlaku secara umum, maka tidak akan diperhitungkan. Kemudian Suwarjin dalam bukunya dijelaskan bahwa al-‘urf adalah sesuatu yang dikenal, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan yang dapat menimbulkan kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Dari pengertian beberapa pendapat dan pembahasan dari landasan teori bahwa dapat disimpulkan al-‘urf merupakan kebiasan di suatu masyarakat baik berupa perbuatan, ucapan ataupun tidak melakukan sesuatu apapun. Oleh karena itu, al-‘urf atau adat kebiasaan masyarakat terkhususnya yang diteliti adalah sistem pembagian waris berdasarkan adat masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan yakni memuat aspek al-‘urf.
Karena dalam kebiasaan praktik pembagian waris sudah mendarah daging dan dilakukan secara berulang-ulang dan turun temurun. Setelah diamati dan diteliti sistem kewarisan Patrilineal yang masih diterapkan di Keluraha Menggala Selatan tersebut menurut peneliti bahwasanya sejak zaman dahulu sampai saat ini masyarakat Lampung Pepadun terkhusus di Kelurahan Menggala Selatan masih mempertahankan adat pembagian waris tersebut karena tidak menimbulkan kemudharatan, dan menjadi alasan mengapa sampai dengan saat ini masih dipertahankan adat pembagian waris tersebut. Meskipun yang mendapatkan atau yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki tertua, dan anak perempuan ataupun anal laki-laki lainnya hanya mengikuti bagaimana kebijakan dari anak laki-laki tertua tersebut.
Karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dari dahulu hingga sekarang oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang maka sistem praktik pembagian waris adat tersebut sudah menjadi al-‘Urf. Dalam sistem praktik pembagian waris adat yang terjadi pada masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan dapat dibandingkan dengan syarat al-‘urf :
1. Al-‘Urf tidak berlawanan dengan nash yang ditegaskan. Sistem praktik pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan merupakan praktik pembagian waris yang mengandung kemaslahatan yang logis, karena tujuan lebih mengutamakan anak laki-laki tertua adalah untuk mengantisipasi agar tidak ada timbulnya percekcokan ketika orang tua atau pewaris sudah tiada, dan juga sebagai pengganti dari orang tuanya bagi saudara-saudaranya. Tujuan lainnya pula adalah untuk memuliakan seorang anak perempuan karena kedudukannya dalam hukum adat di keluarganya adalah sebagai permaisuri yang dimana seorang anak perempuan kelak yang akan meneruskan keluarga dengan memberikan keturunan. Sehingga sistem praktik pembagian waris dengan sistem kewarisan Patrilineal yakni dengan mengutamakan mayorat anak laki-laki tertua dapat diterima oleh masyarakat umum khususnya untuk masyarakat Lampung Pepadun Kelurahan Menggala Selatan. Dan dalam arti adat pembagian waris tersebut bertentengan dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Sebab dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan:
(بِلْصّلا دُلل لَ لَ) مّد لْا لَ مّل لْا بِلَ (بِا لَلَل لْا لَ) دُلَ لَ زّلا لَ دُ لَ زّلا بِلا (بِالَ لَزّلا ةُلَلْلَ لٍالَبَ) بُلَ لَ لَللا لَبِ (دُدُلَلَ لَ لَلِ لَ) ىلَلْدَ لَلَ لِالَا رًلَلَ
Artinya:”Golongan ahli waris yang tidak akan pernah gugur dalam berbagai keadaan ada lima orang, yaitu zaujain ya’ni suami dan istri, abawain ya’ni ayah dan ibu, dan putra kandung, baik laki-laki atau perempuan” 16 .
Jadi, dalam penjelasan kitab Fathul Qorib diatas menetapkan adanya lima orang ahli waris yang tidak dapat gugur dalam keadaan bagaimanapun. Dan dalam syarat al-‘Urf adat tersebut berlawanan dengan nash syara’.
2. Al-‘Urf telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan atau adat pembagian harta waris dengan sistem kewarisan Patrilineal yang lebih mengutamakan anak laki-laki tertua yakni tujuannya sebagai pengganti dari orang tuanya oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan merupakan kebiasaan yang sudah sejak lama yakni dari zaman dahulu hingga saat ini masih diterapkan. Dan diterapkannya atau keberlakuan ini sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala selatan ketika melakukan pembagian harta waris.
16 Muhammad Qasim Al-Ghazi, Fathul Qarib Al Mujib (Kediri: Puskata ’Azm, 2015), 361.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
3. Al-‘Urf telah menjadi al-‘urf yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan al-‘urf yang khusus. Kebiasaan pembagian sistem pembagian waris di Kelurahan Menggala Selatan yakni dengan menerapkan sistem kewarisan adat Patrilineal tersebut di atas merupakan kebiasaan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat Lampung Pepadun Kelurahan Menggala Selatan dan keberlakuannya juga dianut oleh mayoritas masyarakat Lampung Pepadun tersebut (umum).
Sehingga dari uraian tersebut di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa al-‘urf yang terjadi di Kelurahan Menggala Selatan merupakan al-‘urf yang dipandang tidak sah oleh syara’. Karena tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas. Peneliti berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwasanya hukum adat lebih bisa diterima atau diterapkan dibandingkan dengan hukum dari pemerintah (hukum positif), tanpa mengenyampingkan hukum yang sudah ada dan benar atau tidaknya bertentangan dengan nash Alquran dan Sunnah Rasulullah. Disebabkan bahwasanya hukum adat lebih fleksible dan bisa berubah sesuai atau mengikuti masyarakat itu sendiri. Jadi menurut peneliti dari uraian beberapa landasan teori bahwasanya adat kebiasaan atau al-‘urf sistem praktik pembagian waris oleh Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tetap masih dapat dikatakan sebagai al-‘urf namun bertentangan dengan nash hukum Islam.
Dengan mempertahankan ataupun masih diterapkannya sistem kewarisan Patrilineal oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang jika didasarkan dengan al-‘urf (adat kebiasaan) bahwasanya adat tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum syari’at Islam, namun dalam dalil al-‘urf disebutkan bahwa :”Sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash.”. Jadi, tetap dikatakan al-‘urf dengan adanya sistem pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan yakni dengan sistem kewarisan Patrilineal (mayorat laki-laki) bahwasanya tidak menimbulkan maṣlaḥah sepenuhnya ada memiliki nilai Maqaṣhid Asy-Syari’ah , namun meskipun perbuatan atau adat yang tidak mendatangkan manfaat atau tidak menimbulkan kebaikan untuk seluruhnya. Maka dalam penerapan sistem kewarisan Patrilineal oleh masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tetap menerima dengan baik hingga sampai sejauh dan selama ini, dengan alasan menghormati ajaran dari nenek moyangnya tersebut.

## KESIMPULAN
Pembagian waris yang dilaksanakan berdasar adat masyarakat Lampung Pepadun dengan menerapkan sistem kewarisan Patrilineal . Dipandang dari Maqâshid Al-Syarî’ah nilai kemaslahatannya dalam penerapan sistem pembagian waris berdasarkan adat masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam perspektif al-‘Urf belum sesuai dengan hukum syara’ atau nash hukum Islam, sedangkan dari perspektif maqaṣhid asy-syari’ah sistem pembagian waris adat masyarakat Lampung Pepadun di Menggala Selatan belum sesuai sepenuhnya dan hanya menimbulkan nilai kemaslahatan dalam memelihara agama dan harta.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazi, Muhammad Qasim. Fathul Qarib Al Mujib . Kediri: Puskata ’Azm, 2015. Aksin , N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris
Menurut Hukum Islam. Walisongo Journal of Information Technology , 2 (2), 115-124. Khasanah, F., Muhajir, M., & Muhaini, A. (2022). Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 9 (5), 2757-2765.
Hadikusuma, H Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992. Haries , A. (2014). Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Diskursus Islam , 2 (2), 191-208. Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat . Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2021. Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Usuf Fikih . Semarang: Toha Putra, 2003. M. Subhan, M. Mubasysyarum, Dudin Fakhruddin. Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syari’ah . Kediri: Lirboyo Press, 2013. Masykuri, M Saifuddin. Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab. Tk . Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016. Mohammad Maimun Muhibbin. Pengantar Hukum Kewarisan Islam . Surabaya: Pustaka Raja, 2016. Muhammad, Bushar. Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Perangin, Effendi. Hukum Waris . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Prodjodikoro, Wirjono.
Hukum Warisan Di Indonesia . Jakarta: Sumur Bandung, 1966. Tim Bakiak.
Pengantar Memahami Ilmu Faroid . Kediri: Al-Ijaz, 2018.
Yani, Irma, And Indrawati Indrawati. “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.” Riau University, 2018.
Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 5 (2), 147-160. Wawancara dengan Bapak Bambang Adi Prayetno tokoh masyarakat Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala pada tanggal 1 Oktober 2023. Zulbaidah. Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri’iyah) . Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.