## Membangun Kapasitas Petani Lahan Marjinal di Perbatasan Darat Indonesia (Kasus di Belu, Nusa Tenggara Timur)
Building Capacity of Marginal Land Farmer’s in Indonesian Cross Border (Cases in Belu District, East Nusa Tenggara)
Budi Sawitri 1 , Siti Amanah 2 , Amiruddin Saleh 3 , Aida Vitayala S. Hubeis 4
1 Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang; Jalan Dr. Cipto 144 A Bedali Lawang Malang, Jawa Timur, 65200 2,3,4 Departement of Communication Science and Community Development, Faculty of Human Ecology, IPB University, Dramaga, Bogor, West Java, 16680
e-mail: 1 budisawitri@polbangtanmalang.ac.id

## ABSTRAK
Perbatasan negara merupakan garda terdepan dalam upaya menghadapi dampak integrasi terhadap negara tetangga. Kondisi keberagaman biofisik dan sosial yang tinggi menjadi salah  satu  permasalahan  dalam  upaya  pembangunan  sehingga  diperlukan  pendekatan pembangunan  yang  tepat,  terutama    di  bidang  pertanian.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  potensi,  kondisi  kesejahteraan  petani  dan  sumber  daya  manusia,  dan kebijakan pembangunan pertanian. Studi literatur digunakan untuk membahas gambaran wilayah perbatasan dengan didukung data dan hasil penelitian yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa  peranan sumberdaya manusia dalam pembangunan pertanian sangat penting, sehingga diperlukan penguatan kapasitas petani dalam mengembangkan potensi pertanian  di perbatasan negara yang memiliki keragaman biofisik.
Kata kunci— kapasitas, lahan marginal, perbatasan negara

## ABSTRACT
State  borders  are  the  frontline  in  the  effort  to  face  the  impact  of  integration  on neighboring countries. The condition of high biophysical and social diversity is one of the problems in the development effort so that an appropriate development approach is needed, especially in agriculture. This paper aims to describe the potential, the welfare conditions  of  farmers  and  human  resources,  and  agricultural  development  policies.  A literature study is used to discuss the description of the border area supported by relevant data and research results. The results of the study show that the role of human resources in agricultural development is very important, so it is necessary to strengthen the capacity of  farmers  to  develop  agricultural  potential  in  national  borders  that  have  biophysical diversity.

## Keywords— capacity, marginal land, national borders

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  kawasan  perbatasan  serta berhadapan  langsung  dengan  negara tetangga  seperti  Malaysia,  Singapura, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste. Kondisi  ini  menurut  Saragih  (2017) seharusnya  menjadi  garda  terdepan dalam  menghadapi  dampak  integrasi dengan negara tetangga, namun faktanya menurut Saleh (2015) posisi masyarakat perbatasan yang berada di pinggiran dan menjadi kelompok pinggiran (marginal)
menjadi sangat dinamis dalam berinteraksi terutama dengan masyarakat negara tetangga.
Masyarakat perbatasan cenderung masuk  dalam  kelompok  masyarakat tertinggal yang memiliki masalah umum seperti  lokasi  relatif  terpencil  dan terisolir,  rendahnya  tingkat  pendidikan dan  kesehatan,  tingkat  kesejahteraan sosial  ekonomi, dan keterbatasan sarana dan  prasarana  (Prasojo  2013;  Priyanto dan Diwyanto 2014; Saleh 2015; Saragih 2017). Kondisi ini menyebabkan wilayah  perbatasan  rentan    tertinggal dari  berbagai  aspek  pembangunan  di Indonesia. Padahal perbatasan merupakan entry point hubungan bilateral antar negara.
Dalam  upaya  membangun  pertanian  di kawasan perbatasan
diperlukan pendekatan  yang  tepat,  berimbang,  dan terprogram  (Priyanto  dan  Diwyanto 2014).  Hal  ini  dikarenakan  wilayah perbatasan memiliki keragaman biofisik dan  sosial  yang  tinggi.  Keragaman biofisik sesungguhnya merupakan
potensi  yang  besar  bila  dimanfaatkan secara terarah dan
optimal.
Pembangunan  pertanian  di  wilayah perbatasan  hendaknya  bersifat  spesifik lokasi  yang  disesuaikan  dengan  lokasi pembangunan  (Jaya  2017;  Priyanto  dan
Diwyanto 2014).  Namun permasalahan sumberdaya  manusia  yang  rendah menyebabkan  pembangunan  pertanian di wilayah perbatasan menjadi terhambat.  Terkhusus  pada  wilayah perbatasan  darat  Indonesia  dan  Timor Leste,  salah  satunya  adalah  Kabupaten
Belu. Pembangunan pertanian di wilayah ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dimana
pilihan  dan  pengembangan  komoditas disesuaikan  dengan  kondisi  ekosistem (kondisi  dan  kendala  alam  dan  lahan). Tantangan  pengembangan  pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan harus  didukung  oleh  lingkungan  sistem sosial di wilayah perbatasan. Tulisan ini mencoba  menggali  konsep  pentingnya membangun  kapasitas  petani  dalam mengembangkan  potensi  pertanian  di wilayah  perbatasan  darat  Indonesia khususnya  di  Kabupaten  Belu,  Nusa Tenggara  Timur,  yang  merujuk  dari gambaran potensi, kondisi kesejahteraan petani  dan  sumber  daya  manusia,  serta kebijakan  pembangunan  pertanian  di wilayah perbatasan.

## POTENSI PENGEMBANGAN PERTANIAN
Tanah  dan  lahan  di  Kabupaten  Belu Nusa  Tenggara  Timur  dicirikan  dengan tekstur  sedang  dan  sebagian  kecil bertekstur  tanah  halus  dan  kasar  atau sering  disebut  tanah  aluvial.  Pada umumnya  jenis  tanah  ini  memiliki tingkat  kesuburan  yang  tinggi  karena kaya akan unsur hara. Luas lahan sawah 7.373  hektar  dengan  sebaran  sawah tadah hujan 2% sedangkan irigasi teknis sekitar 4%. Lahan kering di wilayah ini yang  sangat  dominan  adalah  lahan kering  yang  mencapai  15%  dari  luas keseluruhan  wilayah  Kabupaten  Belu (BPS  2017).  Lebih  rinci  dapat  dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Persentase luas tanah menurut penggunaan di Kabupaten Belu, 2016 (BPS 2017)
Mengacu  pada  kondisi  lahan  di  Belu, pembangunan  pertanian  tidak  mungkin bertumpu  pada  lahan  sawah  saja,  lahan kering  juga  memiliki  potensi  ekosistem yang  menjadi  peluang  pengembangan pertanian  (Dariah  dan  Las  2010; Priyanto  dan  Diwyanto  2014).  Selain berpotensi  untuk  produksi  jagung, kacang-kacangan  dan  ubi  jalar,  lahan kering juga berpotensi
untuk pengembangan  padi  gogo,  sehingga menurut  Priyanto  dan  Diwyanto  (2014) lahan  kering  direkomendasikan  untuk meningkatkan  produksi  padi  maupun tanaman pangan lainnya.

## KESEJAHTERAAN PETANI
Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir  dari  pembangunan  pertanian. Petani  sebagai  pelaku  utama  dalam pembangunan
pertanian sudah selayaknya  mendapatkan  hak  sepadan sesuai dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran dalam bekerja di sektor pertanian.  Namun  faktanya  tingkat kesejateraan  petani  masih  tergolong rendah.  BPS  (2018)  mencatat  bahwa tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  berada pada  angka  9,82  persen  yaitu  mencapai
25,95  juta  orang.  Persentase  penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,02 persen dan  relatif  lebih  sedikit  daripada  di perdesaan yang mencapai 13,20 persen. Peranan  komoditi  makanan  terhadap kemiskinan  jauh  lebih  besar  daripada komoditi  bukan  makanan.  Makanan menyumbang  sebesar  73,48  persen terhadap  kemiskinan  yang  terjadi  di Indonesia.
Sementara komoditas
makanan yang berpengaruh besar terhadap  kemiskinan  baik  di  perkotaan maupun  di  perdesaan  salah  satunya adalah beras (sekitar 23,87%).
Beras  merupakan  salah  satu  komoditas pangan  dan  merupakan  kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia.
Pangan  selain  sebagai  pemenuhan kebutuhan psikologis, juga berkontribusi membentuk sumberdaya manusia sebagai  aset  pembangunan  bangsa  dan negara.  Pemenuhan  kebutuhan  pangan bagi  warga  negara  identik  dengan  hak asasi (UU No 18 2012 tentang Pangan). Bagi  Indonesia  upaya  memantapkan ketahanan  pangan  tampaknya  menjadi sebuah tantangan seiring laju pertumbuhan  penduduk  yang  terus bertambah  dan  perubahan  iklim  yang
Membangun Kapasitas Petani Lahan Marjinal di Perbatasan Darat...........................(Budi Sawitri, dkk)
mengancam kemampuan produksi pangan di Indonesia (SKRI 2015). Sektor pangan merupakan sektor penentu  tingkat  kesejahteraan  petani  di Indonesia, karena sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani berada di  daerah  pedesaan,  sementara  di perkotaan  masyarakat  lebih  banyak menghabiskan  penghasilannya  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi.  Untuk memelihara  ketahanan  nasional,  syarat mutlak  yang  harus  dilakukan  adalah mewujudkan  kemandirian  pangan.  Jika ketersediaan pangan lebih kecil dibandingkan kebutuhannya akan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi,  gejolak  sosial  dan  politik.
Kondisi  pangan  yang  kritis  juga  dapat membahayakan  stabilitas  ekonomi  dan nasional.
Saheb et al (2013) menjelaskan bahwa di beberapa negara maju, dua hingga empat persen penduduknya mampu memproduksi  makanan  untuk  seluruh penduduknya bahkan mampu
mengekspornya, namun di negara berkembang  60-80  persen  penduduk belum  mampu  memenuhi  kebutuhan pangan  penduduknya.  Kecenderungan penduduk  pada  negara  berkembang masih  berorientasi  pada  pemenuhan kebutuhan  pribadi,  itupun  terkadang belum terpenuhi. Sehingga ketika kebutuhan  akan  pangan  tidak  terpenuhi maka  ketidakstabilan  ekonomi  akan terjadi.  Irsan et  al. 2017  mengatakan bahwa kendala pengembangan perbatasan  dalam  perspektif  ekonomi adalah peran kebijakan dan infrastruktur, sehingga diperlukan strategi pengembangan dengan mendorong regulasi bidang ekonomi dan
meningkatkan  peran  sektor  unggulan serta mendorong sektor lainnya.

## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Pangan  identik  dengan  beras,  dan merujuk dari akar permasalahan kemiskinan  di  Indonesia  adalah  beras, maka  peran  beras  sangat  penting  dalam ketahanan nasional. Menyadari
pentingnya arti pangan, pemerintah saat ini menggalakkan program swasembada pangan.  Melalui  visi  yang  dinyatakan dalam  Rencana  Strategis  Kementerian Pertanian 2015-2019 yaitu “Terwujudnya sistem pertanian- bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk  bernilai  tambah  tinggi  berbasis sumberdaya  lokal  untuk  kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”, semua kebijakan  mengarah  pada  kesejahteraan petani  (Kementan  2015).  Peningkatan produksi  beras  digalakkan  pemerintah melalui program Upaya Khusus
Peningkatan  Produksi  Padi  Jagung  dan Kedelai.
Kondisi  ini  sangat  miris  ketika  melihat potensi pertanian yang ada di Indonesia. Indonesia  adalah  salah  satu  negara agraris  yang  70  persen  luas  daratannya dimanfaatkan  untuk  usaha  pertanian. Pada  dasarnya  Indonesia  memiliki peluang untuk mewujudkan swasembada pangan guna mencapai ketahanan pangan.  Dari  letak  geografis,  Indonesia sangat  diuntungkan  karena  terletak  di wilayah tropis dan memiliki curah hujan yang cukup. Modal dasar ini setidaknya mampu menjadi kekuatan dalam meningkatkan produksi pertanian.
Faktanya,  alih  fungsi  lahan  sawah produktif  terjadi  di  Indonesia  dan diperparah  dengan  masih  banyaknya jumlah  petani  gurem  (14,25  juta  rumah tangga  pertanian),  perubahan  iklim, bencana alam, dan kondisi serius lainnya seperti  degradasi  sumberdaya  lahan,  air dan lingkungan, meluasnya lahan
Membangun Kapasitas Petani Lahan Marjinal di Perbatasan Darat...........................(Budi Sawitri, dkk)
terlantar serta terbatasnya lahan potensial untuk pengembangan pertanian (BPS 2013; BPPSDMP 2018).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  baik oleh Badan Nasional Pengelolaan
Perbatasan  (BNPP)  yaitu  pembangunan kawasan  perbatasan  negara  melalui program  pengembangan  sumber  daya manusia  (generasi  muda)  kawasan perbatasan.  Program  ini  mengacu  pada Undang-undang  No  43  tahun  2008 tentang  wilayah  negara  dan  Peraturan BNPP no 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk  Pengelolaan  Perbatasan  Negara Tahun  2015-2019.  Merujuk  pada  salah satu  arah  dan  kebijakan  pembangunan kawasan perbatasan darat dan laut yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal di kawasan perbatasan  darat  dan  laut,  maka  BNPP bersinergi dengan Kementerian Pertanian melalui BPSDMP pada pencapaian strategi
peningkatan komoditas  unggulan  dan  ekonomi kerakyatan  dan  peningkatan  kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Upaya  pengembangan  pertanian  oleh kementerian pertanian juga sudah mengarah  pada  spesifik  lokasi  yang disesuaikan  dengan  kondisi  dan  potensi ekosistem wilayah perbatasan.
Berdasarkan programa penyuluhan pertanian  Kabupaten  Belu,  program kegiatan lebih mengarah pada penerapan sistem  pertanian  terpadu.  Hal  ini didasarkan pada potensi lahan dan ternak serta  potensi  komoditas  seperti  yang direkomendasikan  oleh  Priyanto  dan Diwyanto  (2014).  Sistem  pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan  kegiatan  pertanian, peternakan,  perikanan,  kehutanan  dan ilmu  lain  yang  terkait  dengan  pertanian dalam satu lahan, sehingga dapat sebagai salah satu solusi alternatif bagi peningkatan produktivitas lahan. Sistem
ini  menerapkan  prinsip zero  waste
karena limbah peternakan dapat digunakan  sebagai  pupuk  dan  limbah pertanian  dimanfaatkan  untuk  pakan ternak  dan  ikan.  Penerapan  sistem pertanian terpadu selain dapat meningkatkan  usaha  petani,  juga  dapat mendukung pola pertanian organik yang sudah menjadi tuntutan konsumen sesuai dengan  kemajuan  teknologi  (Kementan 2018).
PRODUKSI DAN

## PRODUKTIVITAS
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  bahwa  beras  merupakan makanan  pokok  masyarakat  Indonesia, tentunya  beras  merupakan  produk potensial untuk dikembangkan di Indonesia.  Ironisnya  produksi  beras nasional  belum  mengalami  kemajuan yang  signifikan.  Akar  masalah  dari produksi beras nasional bersumber pada kebijakan-kebijakan  pemerintah  seperti subsidi  pupuk,  benih,  kredit  istimewa dan  lain-lain  belum  berjalan  dengan semestinya. Upaya-upaya untuk
meningkatkan  produksi  padi  telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga  swadaya  masyarakat,  dan perguruan tinggi.
Mahananto et  al. (2009)  mengatakan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hasil  potensial  produksi  padi  berbeda dengan  hasil  nyata  yang  diperoleh petani.  Perbedaan  hasil  ini  secara  garis besar  disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu faktor  teknis  dan  non  teknis  (sosial ekonomi). Faktor dominan yang mempengaruhi adalah faktor non teknis diantaranya yaitu keadaan yang menghalangi petani untuk menggunakan teknologi yang direkomendasikan seperti  perilaku  (pengetahuan,  sikap, keterampilan) petani dalam
berusahatani. Hal ini menurut Ishaq et al.
(2017)  berdampak  pada  faktor  teknis (kesuburan tanah, curah hujan, kelembaban,  penggunaan  input,  dan sebagainya).  Faktor  non  teknis  dan faktor teknis akan mempengaruhi pertimbangan petani dalam pengambilan keputusan  penggunaan  input  (bibit, pupuk,  tenaga  kerja,  dan  obat-obatan). Faktor-faktor  tersebut  bekerja  secara simultan  sehingga  akan  mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas padi.
Sementara  konsep  Indonesia  menuju Lumbung  Pangan  Dunia  2045  menjadi landasan  pengembangan  padi  di  semua sektor (Sulaiman et al . 2017) begitu juga di  wilayah  perbatasan.  Dalam  konteks
pengembangan  lumbung  pangan  dunia berorientasi  ekspor  untuk  wilayah perbatasan dilakukan dengan
meningkatkan  kapasitas  produksi  dan daya  saing  pangan  nasional  sehingga mampu  memanfaatkan  peluang  ekspor ke  pasar  negara  tetangga  dan  pasar global.  Selain  itu juga mengembangkan sistem pertanian modern berbasis kawasan  khusus  dan  inovasi,  baik teknologi  maupun  manajemen  dengan memperhatikan berbagai faktor strategis secara  holistik  (Handayani  2018).  Peta penempatan  lumbung  pangan  nasional berorientasi ekspor di wilayah perbatasan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta penempatan lumbung pangan nasional di perbatasan
(Kementerian Pertanian 2018) KONDISI SUMBER DAYA

## MANUSIA
Pembenahan  kawasan  perbatasan  yang gencar dilakukan beberapa tahun terakhir ini seakan memberikan harapan perbaikan hidup warga setempat. Faktanya  pembangunan  lebih  berfokus pada  pembenahan  infrastruktur  dan mengabaikan sumberdaya manusia.
Kawasan  daerah  perbatasan  rata-rata dihuni  oleh  anggota  masyarakat  yang tergolong  ekonomi  rendah,  jauh  dari sejahtera
terhadap prioritas
pembangunan seperti infrastruktur,
pemberdayaan potensi, pelayanan sosial, ekonomi,  dan  pendidikan  masih  sangat terbatas. Kemiskinan menyebabkan daya beli masyarakat rendah dan menjadi akar masalah dalam usaha pertanian. Rendahnya  akses  lahan  dan  input produksi,  lemahnya  perilaku  petani (pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan) menjadi  faktor  penyebab  rendahnya produktivitas pertanian.
Pembangunan suatu bangsa pada dasarnya memerlukan aspek pokok yang
Membangun Kapasitas Petani Lahan Marjinal di Perbatasan Darat...........................(Budi Sawitri, dkk)
disebut dengan sumber daya ( resources ) baik sumber daya alam maupun sumber daya  manusia  (Saragih et  al. 2016).
Kedua  sumberdaya  ini  sangat  penting dalam  menentukan  keberhasilan  suatu pembangunan.  Diperkuat  oleh  Afrizal (2013)  bahwa  pembangunan  sumber daya  manusia  harus  jelas  dan  tepat sasaran sehingga memberikan kemanfaatan  yang  nyata  dan  dampak positif bagi masyarakat perbatasan.
Pengembangan  sumber  daya  manusia diperlukan untuk mengatasi ketertinggalan sosial ekonomi masyarakat  perbatasan.  Ketertinggalan ini  terlihat  dari  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  di  74  persen  dari  134 Kabupaten/Kota  di  perbatasan  yang kondisinya  lebih  rendah  rata-rata  IPM Nasional 2015 sebesar 69,55. Ketertinggalan  sumberdaya  manusia membuat warga perbatasan sulit bersaing  dengan  pendatang.  Seperti misalnya di Motaain NTT,
pembangunan  Pos  Lintas  Batas  Negara (PLBN)  yang  diikuti  pelebaran  jalan menuju  batas  negara  membuat  para investor  dari  luar  Kabupaten  Belu memborong  tanah-tanah  warga  di  tepi jalan, sehingga
menyebabkan kesenjangan di masyarakat. Masalah lain terdapat  pada  pasar  Turiskain  di  Desa Maumutin, yang berjarak 500 meter dari
wilayah  Timor  Leste  juga  didominasi oleh pedagang dari luar Kabupaten Belu.

## PENGUATAN KAPASITAS PETANI
Dalam pengembangan kapasitas sebagai persyaratan  fungsional  dan  teknik  ada tiga tingkatan  yaitu  individu,  organisasi dan tingkat lingkungan atau sistem yang memungkinkan. Tingkat individu, berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan (teknis dan manajerial, dan sikap  yang  dapat  diatasi  melalui fasilitasi,  pelatihan,  dan  pengembangan kompetensi). Tingkat
organisasi , berkaitan  dengan  organisasi  publik, swasta,  dan  organisasi  dalam  hal  a) fungsi, struktur, dan hubungan manajemen strategis, b) kapasitas operasional  (hubungan,  proses,  sisem, prosedur, sanksi, insentif dan nilai-nilai),
c)  sumber  daya  manusia  dan  keuangan (kebijakan, penyebaran, dan kinerja), d) sumberdaya pengetahuan dan informasi, dan e) infrastuktur. Tingkat lingkungan (sistem) ,  berkaitan  dengan  komitmen dan  visi  politik  (kerangka  kebijakan, hukum), peraturan dan ekonomi (alokasi dan  proses  anggaran),  sektor  publik nasional  (pemerintahan)  dan  struktur kekuasaan (peran dan kapasitas individu di tingkat organisasi dan sistem) (Davis dan Sulaiman 2014). Konsep keterkaitan kapasitas,  kompetensi  dan  ability  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Keterkaitan Konsep Kapasitas, Kompetensi dan Ability (Sumber Fatchiya 2010)
Masalah  mendasar  bagi  sebagian  besar petani di Indonesia khususnya perbatasan  adalah  ketidakberdayaan dalam  negoisasi  harga  dari  hasil pertaniannya. Petani lemah dalam posisi tawar, sehingga
menyebabkan
pendapatan petani menjadi tidak maksimal. Peningkatan produktivitaspun tidak  lagi  menjadi  jaminan  keuntungan bagi  petani  karena  tidak  ada  kesetaran subsektor hulu hilir. Membangun kesadaran  petani  terkait  kesadaran berkomunitas  atau  berkelompok  atas dasar  kesamaan  kebutuhan  dan  bukan karena paksaan, perlu dilakukan dengan tujuan mengorganisasikan kekuatan petani,  memperoleh  posisi  tawar  dan informasi  pasar,  dan  memiliki  peran dalam menentukan harga produk pertanian.
Oladele dan Tekena (2010) mengatakan bahwa  arah  program  penyuluhan  juga harus  berorientasi  pada  pasar  sehingga petani tetap kompetitif dan
menguntungkan.  Lebih  lanjut  Nasrul (2012) mengatakan bahwa dalam
pembangunan  pertanian  tidak  hanya dilihat pada peningkatan capaian produksi  sehingga  terjadi  peningkatan produktivitas usaha tani, sehingga dinilai hanya  pada  adanya  nilai  tambah ekonomi  saja,  namun  juga  dampak  dari berjalannya  fungsi  kelembagaan  petani yang  mampu  mensinergikan  semua elemen  sumberdaya  dalam  pencapaian tujuan  bersama.    Menurut  Umar et  al. (2017) peran penyuluh juga berpengaruh sebagai  penyampai  inovasi  ke  petani. Fungsi  kelembagaan  petani  merupakan bagian dari pranata sosial yang
memfasilitasi  interaksi  sosial  dalam sebuah  organisasi  (Suradisastra  2008).
Fungsi ini sebagai upaya pemberdayaan individu petani dimana akan
mempengaruhi  keputusan  petani  dalam adopsi inovasi.
Kemampuan petani dalam mensinergikan  kemampuan  teknis  dan manajerial  usahatani,  khususnya  dalam pembangunan  pertanian  di  perbatasan menjadi tantangan bagi seluruh komponen pembangunan, terutama penyuluh dalam kegiatan penyuluhannya.  Mengarahkan  petani lahan  marginal  di  perbatasan  untuk berorientasi agribisnis dengan memanfaatkan potensi lahan dan sumberdaya  alam  lainnya  memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  petani  sehingga  terbebas dari  kemiskinan  dan  keterbelakangan dan mampu berkontribusi pada peningkatan  produksi  dan  produktivitas padi  menuju  Lumbung  Pangan  Dunia 2045 di perbatasan Indonesia.

## KESIMPULAN
Kapasitas  petani  merupakan  faktor penting  dalam  pembangunan  pertanian. Kapasitas  yang  tinggi  memastikan keberhasilan dan
keberlanjutan usahatani.  Kemampuan  petani  dalam memenuhi  kebutuhan  sesuai  dengan potensi  yang  dimiliki  menjadi  landasan keberhasilan usahatani. Pendekatan yang menekankan kepada kapasitas diri petani dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki petani  akan  menjamin  keberlanjutan adopsi inovasi (pada teknologi pertanian)  dan  dapat  meningkatkan usahatani, sehingga
membangun kapasitas  petani  khususnya  di  wilayah perbatasan  sangat  diperlukan  agar memiliki  daya  saing  tinggi  dalam menghadapi tantangan global.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.  2013.  Membangun  Sumber Daya Manusia Kawasan Perbatasan (Perspektif Pemberdayaan Pemuda)
di Provinsi Kepulauan Riau. [Internet]. [diacu 31 Oktober 2018].
Membangun Kapasitas Petani Lahan Marjinal di Perbatasan Darat...........................(Budi Sawitri, dkk)
Tersedia  pada  :  http://riset.umrah. ac.id/wp-content/uploads/2013/10/ MEMBANGUN-SUMBER-DAYA -MANUSIA-KAWASAN- PERBATASAN-Perspektif- Pemberdayaan-Pemuda-di- Provinsi-Kepulauan-Riau.pdf [BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2013.
Berita Resmi Statistik : Hasil Sensus Pertanian  2013  (Angka  Tetap) Rumah Tangga Petani Gurem Tahun 2013.  BPS  No.90/12/Th.XVI,  2 Desember 2013. Jakarta (ID):BPS.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2017. Kabupaten  Belu  Dalam  Angka 2017. Jakarta (ID):BPS.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2018. Berita  Resmi  Statistik  :  Profil Kemiskinan  di  Indonesia  Maret 2018. Jakarta (ID):BPS.
[BPPSDMP]  Badan  Penyuluhan  dan
Pengembangan  SDM  Pertanian.
2018. Pedoman Penerapan Pertanian  Terpadu.  Jakarta  (ID)  : Kementerian Pertanian.
Dariah  A  dan  Las  I.  2010.  Ekosistem Lahan  Kering  Sebagai  Pendukung Pembangunan  Pertanian,  Bab  III Buku  Membalik  Kecenderungan Degradasi Sumber Daya Lahan dan Air. Bogor (ID): IPB Press. Davis  K  dan  Sulaiman  RV.  2014.  The
New  Extensionist  :  Roles  and Capasities  to  Strengthen  Extension and  Advisory  Services.  Journal  of International Agricultural and Extension  Education  Volume  21, Issue 3 doi : 10.5191/jiaee.2014.21301. Handayani  T.  2018.  Inovasi  Teknologi Mendukung Lumbung Pangan Dunia  2045.  Disampaikan  dalam Seminar Nasional Riset-riset Terkini  dalam  rangka  Pencapaian Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia di Solo, 18-19 April 2018.
Irsan  R,  Muta’ali  L,  Sudrajat.  2017.
Pertumbuhan  Bidang  Ekonomi  di
Perbatasan Indonesia-Malaysia. Prosiding Seminar Nasional Geografi  UMS  2017,  Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Berkelanjutan.  ISBN:978-602-361- 072-3. Ishaq  M,  Rumiati  AT,  Permatasari  EO. 2017.  Analisis  Faktor-faktor  yang
Mempengaruhi  Produksi  Padi  di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi  Semiparametrik Spline . Jurnal  Sains  dan  Seni  ITS  Vol.6,
No.1,  (2017)  ISSN  :  2337-3520
(2301-928X Print).
Jaya R. 2017. Laporan Akhir : Dukungan Agro-Inovasi  Teknologi  di  Daerah Perbatasan  di  Provinsi  Aceh.  Balai Pengkajian  Teknologi  Pertanian
Aceh, 2017. [Kementan]  Kementerian  Pertanian. 2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015- 2019.  Jakarta  (ID)  :  Kementerian Pertanian. [Kementan] Kementerian Pertanian 2018.  Pedoman  Penerapan  Sistem
Pertanian  Terpadu.  Jakata  (ID)  : Kementerian Pertanian. Mahananto,  Sutrisno  S,  Ananda  CF. 2009. Faktor-faktor yang
mempengaruhi  Produksi  Padi  Studi Kasus  di  Kecamatan  Nogosari, Boyolali,  Jawa  Tengah.  Jurnal Wacana  Vol.12  No.1  Januari  2009
ISSN. 1411-0199.
Nasrul W. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani terhadap  Pembangunan  Pertanian. Jurnal  Menara  Ilmu  Volume  III No.29, Juni 2012.
Oladele OI dan Tekena SS. 2010. Factors influencing  agricultural  extension officers’knowledge  on  practice and marketing  of  organic  agriculture  in North West Province, South Africa. Life  Science  Journal  Vol.7  No.3
Membangun Kapasitas Petani Lahan Marjinal di Perbatasan Darat...........................(Budi Sawitri, dkk)
September 2010. Htpp://www/sciencepub.net
[Peraturan BNPP No.1]. 2015. Peraturan tentang Rencana Induk Pengelolaan
Perbatasan  Negara  Tahun  2015-
2019. Jakarta (ID) : Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. Prasojo ZH. 2013. Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan. Jurnal
Walisongo,  Volume  21,  Nomor  2,
November 2013.
Priyanto  D  dan  Diwyanto  K.  2014.
Pengembangan  Pertanian  Wilayah Perbatasan  Nusa  Tenggara  Timur dan  Republik  Demokrasi  Timor Leste. Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian Vol.7 No.4 Desember 2014:207-220. Saheb,  Slamet  Y,  Zuber  A.  2013. Peranan  Modal  Sosial  Bagi  Petani Miskin  Untuk  Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga  di  Pedesaan  Ngawi  (Studi Kasus di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur). Jurnal Analisa  Sosiologi  Oktober  2013,  2
(1) : 17-34.
Saleh MH. 2015. Dinamika Masyarakat Perbatasan  (Eksistensi  Perantau Bugis  di  Pulau  Sebatik  Kalimantan Utara : Perspektif Cultural Studies). Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No.1/2015. Saragih  R,  Kustiawan,  Afrizal.  2016. Pembangunan Sumber Daya Manusia  Pada  Wilayah  Perbatasan Kabupaten  Bintan  (Studi  pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Berakit Kabupaten  Bintan  Tahun  2016. [Internet]. [diacu 31 Oktober 2018]. Tersedia dari : http://repository.umrah.ac.id/704/1/ jurnal%20riandi%202.pdf Saragih B. 2017. Tantangan Masyarakat Perbatasan Indonesia dalam
Integrasi Asean. Paper disampaikan ke Ditjen Kerjasama ASEAN untuk
Konferensi  Bersama  Sekretariat Nasional Asean-Indonesia dan PSA di Jakarta 30 Agustus 2017.
[SKRI]  Sekretariat  Kabinet  Republik Indonesia. 2015. Urgensi Ketahanan Pangan. [Internet].[diacu 20 Oktober  2018].  Tersedia  dari  : http://setkab.go.id/urgensi- ketahanan-pangan/ Sulaiman A, Simatupang P, Las I, Jamal E, Hermanto, Kariyasa IK, Syahyuti,  Sumaryanto  S,  Suwandi, Subagyono K. 2017. Sukses Swasembada  Indonesia  Menjadi Lumbung  Pangan  Dunia  2045. Jakarta (ID) : Kementerian Pertanian. Suradisastra, Kedi. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani.  Forum  Penelitian  Agro Ekonomi, Volume 26 No.2, Desember 2008 : 82-91. Umar  S,  Man  N,  Nawi  NM,  Latif  IA, Samah BA. 2017. Core Competency
Requirement  Among  Extension Workers In Penisular Malaysia : Use of  Borich’s  Needs  Assessment Model.  Evaluation  and  Program Planning 62 (2017) 9-14. http://dx.doi.org/10.1016/j.evalprog plan.2017.02.011 [UU  No.16].  2006.  Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan  dan  Kehutanan  No.16 Tahun 2006. Jakarta (ID) : Presiden
RI [UU  No.43].  2008.  Undang-undang tentang  Wilayah  Negara.  Jakarta (ID) : Presiden RI.