Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102

## PENGARUH POTENSI PAJAK DAERAH , OPTIMALISASI  PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
Rudi Harmanto¹, Khairul ²
¹ Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia email : rudichaniago83@gmail.com ²Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email : 65khairul65@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  effect  of  analyzing  the  potential  effect  of  local  taxes, analyzing  the  effect  of  tax  optimization  and  analyzing  the  effect  of  tax  incentives  on  the  realization  of local  revenue  receipts  at  the  Bukittinggi  City  Finance  Agency.  This  type  of  research  is  quantitative descriptive  with  the  object  of  research  being  taxpayers  and  state  civil  servants  at  the  Bukittinggi  City Finance Agency. The data used are primary and secondary data. The population of this study is taxpayers and employees of the Financial Agency in the Bukittinggi City Financial Agency which consists of hotel taxpayers totaling 83 people, restaurants totaling 100 people and Finance Agency employees totaling 92 people.  The  results  of  this  study  prove  that  the  Potential  of  Local  Taxes  has  a  positive  and  significant effect  on  the  Realization  of  Regional  Original  Revenue,  Tax  Optimization  has  a  positive  but  not significant  effect  on  the  Realization  of  Regional  Original  Revenues  and  Tax  Incentives  have  a  positive and significant effect on the Realization of Regional Original Revenues.
Keywords: Realization of Regional Original Revenue; Regional Tax Potential; Tax Optimization; Tax Incentive

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pengaruh  Menganalisa  pengaruh  potensi pajak daerah, Menganalisa pengaruh optimalisasi pajak dan Menganalisa pengaruh Insetif Pajak terhadap realisasi penerimaan  pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Jenis  penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian wajib pajak dan aparatur sipil negara pada Badan  Keuangan  Kota  Bukittinggi.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak dan pegawai Badan Keuangan yang ada di Badan Keuangan  Kota  Bukittinggi  yang  terdiri  dari  wajib  pajak  hotel  berjumlah  83  orang  ,  Restoran berjumlah  100  orang  dan  pegawai  Badan  Keuangan  berjumlah  92  orang.  Hasil  penelitian  ini membuktikan bahwa Potensi Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Optimalisasi  Pajak  berpengaruh  positif  namun  tidak signifikan  terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Insentif  Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kata kunci :  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  daerah;  Potensi  Pajak  Daerah;  Optimalisasi Pajak; Insentif Pajak
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102

## PENDAHULUAN
Pendapatan  daerah  merupakan  sumber pendapatan  daerah  yang  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  tolak  ukur  bagi  kinerja perekonomian  suatu  daerah  dan  Pendapatan Asli  daerah,  merupakan  pendapatan  daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri
Pendapatan  asli  daerah  sebagai  salah satu  sumber  penerimaan  daerah  mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. PAD merupakan salah satu komponen  sumber  pendapatan  bagi  daerah yang dapat membantu perekonomian daerah khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  digunakan untuk  kepentingan  masyarakat.  Menurut (UU  No.1,  2022)  pendapatan  daerah  adalah semua  hak  yang  diakui  sebagai  penambah nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran yang bersangkutan
Dengan  adanya  otonomi  daerah  yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah,  maka  daerah  itu  perlu  mencari pembiayaan untuk membiayai dirinya sendiri dalam rangka mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat,  sehingga  diberikanlah  kewenangan untuk mengelola pajak daerah
Kewenangan  yang  diberikan  salah satunya  adalah  berupa  mengelola  pajak daerah  yaitu  pajak  hotel,  pajak  restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan  jalan,  pajak  parkir,  pajak  air tanah,  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan dan perkotaan, bea perolehan atas tanah dan bangunan
Kewenangan  dalam  memungut  pajak daerah  dikelola  oleh  Badan  Keuangan  Kota Bukittinggi  dengan  potensi  pajak  dan optimalisasi  pajak  yang  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  melakasanakan  urusan keuangan bidang pendapatan daerah.
Pemerintah  Kota  Bukittinggi  untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sarana dan prasarana publik  serta  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakatnya dengan Optimalisasi penerimaan  daerah  di  sektor  pajak  secara maksimal, sehingga Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak dapat diterima dengan maksimal,  pengamatan  awal  ditemukan sangat  besar  potensi  pajak  yang  seharusnya diterima  oleh  Pemerintah  Kota  Bukittinggi namun  realisasi  penerimaannya  masih  jauh dari  yang  seharusnya,  kondisi  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mardani Nursali (2017) menemukan terdapat  pengaruh  penerimaan  pajak  daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut  (Siddiq,  2009)  optimalisasi pajak  merupakan  sebuah  upaya  untuk meningkatkan  pendapatan  daerah,  hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Tiranda,  2020)  menemukan  bahwa optimalisasi  penerimaan  pajak  hotel  dan restoran di kabupaten toraja utara mempunyai pengaruh positif terhadap pendataan hotel dan restoran.
Wajib pajak yang memiliki tepat waktu menyampaikan  laporan  pajaknya  setiap bulan  diberikan  insentif  pajak  sebagai stimulus bagi wajib pajak dan petugas setiap capaian realisasi tertentu terhadap penerimaan pajak yang disetorkannya kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  adalah:  “Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.”  (Tiranda,  2020). Pendapatan  yang  diperoleh  dari  wilayah sendiri  adalah  mencakup  lingkup  daerah  itu sendiri  baik  daerah  dalam  lingkup  Provinsi, Kabupaten/kota  atau  lingkup  yang  lebih kecil dalam wilayah tersebut.
Lebih lanjut (Tiranda, 2020)
mengatakan  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah sebagai  berikut:  “Pendapatan  asli  daerah (PAD)  adalah  pendapatan  yang  bersumber
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102
dan  dipungut  sendiri  oleh  pemerintah daerah.  Sumber  PAD  terdiri  dari:  pajak daerah,  restribusi  daerah,  laba  dari  badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.
Pemerintah  Kota  Bukittinggi  untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sarana dan prasarana publik  serta  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya dengan Optimalisasi penerimaan  daerah  di  sektor  pajak  secara maksimal, sehingga Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak dapat diterima dengan maksimal,  pengamatan  awal  ditemukan banyak yang menunggak  pajak atau tingkat kepatuhan  yang  belum  optimal  dan  terdapat potensi  potensi  pajak  yang  belum  tergali, serta optimalisasi belum maksimal, sehingga capaian  realisasi  penerimaan  daerah  belum terealisasi sebagaimana mestinya
Dari  data  awal  diketahui  terdapat potensi  seluruh  objek  pajak  daerah  adalah sebesar Rp.141.858.000.000 sedangkan untuk  realisasi  pada  tahun  2016  sebesar Rp30.710.000.000  atau  21,65  %,  realisasi tahun  2017  sebesar  Rp.37.904.000.000  atau 26,72  %,  realisasi  tahun  2018  sebesar Rp.44.973.000.000  atau  31,70%,  realisasi tahun  2019  sebesar  Rp.45.204.000.000  atau 31.87  %  ,  realisasi  tahun  2020  sebesar Rp.35.857.000.000  atau  25,28  %  serta realisasi tahun 2021 sebesar Rp.35.413.000.000 atau 24,96 % , dari tabel diatas terdapat perbedaan realisasi penerimaan  terhadap  potensi  pajak  yang sangat  jauh  dari  seharusnya  diterima  oleh Pemerintah Kota Bukittinggi
Rendahnya data penyampaian laporan Pajak melalui  Surat  Pemberitahuan Pajak  Daerah  (SPTPD  )  yang  tepat  waktu kepada  Badan  Keuangan  Kota  Bukittinggi, sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel 1.1 Rekap Wajib Pajak yang menyampaikan laporan
No . Jenis Pajak Tahu n Jumla h WP Jumlah WP yang terlambat disampaika n Surat Teguran Jumlah WP yang terlambat disampaika n SKPDKB 1 2 3 4 5 6 1 Pajak Hotel 2019 89 27
27 2020 92 15 15 2021 91 12 12 2 Pajak
Restora n 2019 164 21 21 2020 176 18 18 2021 155 8 8 Optimalisasi
sumber-sumber
Pendapatan  Asli  Daerah  perlu  dilakukan untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan daerah.  Untuk  itu  diperlukan  intensifikasi dan  ekstensifikasi  subyek  dan  obyek pendapatan.
Dengan  tingginya  potensi  pendapatan asli  daerah  ini,  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  dan  adanya  upaya-upaya  optimalisasi yang  dilakukan,  maka  realisasi  penerimaan pajak daerah dapat dicapai dengan maksimal

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaruh  potensi  pajak terhadap realisasi penerimaan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102
pendapatan  asli  daerah  pada  Badan Keuangan Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana pengaruh optimalisasi pajak  terhadap  realisasi  penerimaan pendapatan  asli  daerah  pada  Badan Keuangan Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana  pengaruh  insentif  pajak daerah  terhadap  realisasi  penerimaan pendapatan  asli  daerah  pada  Badan Keuangan Kota Bukittinggi?

## TUJUAN PENELITIAN
Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain :
1. Menganalisa  pengaruh  potensi  pajak daerah  terhadap  realisasi  penerimaan pendapatan  asli  daerah  di  Badan Keuangan Kota Bukittinggi
2. Menganalisa pengaruh optimalisasi pajak daerah terhadap realisasi penerimaan    pendapatan  asli  daerah  di Badan Keuangan Kota Bukittinggi 3. Menganalisa  pengaruh  Insetif  Pajak terhadap realisasi penerimaan pendapatan  asli  daerah  di  Badan Keuangan Kota Bukittinggi

## Tinjauan Teoritis
Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi  kinerja  perekonomian  suatu  daerah. “Pendapatan  Asli  daerah,  merupakan pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan  jenis  ini  adalah  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD yang sah.”  (Noviardi, 2018).
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa pendapatan daerah adalah: “Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.” (Tiranda,  2020).  Pendapatan  yang  diperoleh dari  wilayah  sendiri  adalah  mencakup lingkup daerah itu sendiri baik daerah dalam lingkup  Provinsi,  Kabupaten/kota  atau lingkup  yang  lebih  kecil  dalam  wilayah tersebut.
Lebih lanjut (Tiranda, 2020)
mengatakan  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah sebagai  berikut:  “Pendapatan  asli  daerah (PAD)  adalah  pendapatan  yang  bersumber dan  dipungut  sendiri  oleh  pemerintah daerah.  Sumber  PAD  terdiri  dari:  pajak daerah,  restribusi  daerah,  laba  dari  badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.
Berdasarkan  (UU  No.23,  2014) Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, meliputi:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3.Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan  salah  satu  komponen  sumber pendapatan bagi daerah. Menurut (UU No.1, 2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan  Daerah  yang  diperoleh  dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Definisi  lain  tentang Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  juga dikemukakan oleh (Madiasmo, 2004) Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan pendapatan  daerah  yang  terdiri  dari  pajak, retribusi,  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  seperti bagian  laba,  deviden,  dan  penjualan  saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain.
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  merupakan  bagian
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102
keuangan  daerah  dipungut  berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku didaerah  tersebut.  Dalam  buku  Kekuasaan Pengelola  Keuangan  Negara  atau  Daerah karangan  lebih  lanjut  (Madiasmo,  2004) mengatakan  Pendapatan  adalah  semua  hak- hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas  pendapatan  daerah  adalah  semua penerimaan  kas  daerah  yang  menambah ekuaitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan  yang  menjadi  hak  pemerintah daerah.
Berdasarkan  (Undang-Undang  Dasar Tahun  1945,  n.d.)  menempatkan  perpajakan sebagai  salah  satu  perwujudan  kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat,  seperti  pajak  dan  lain-lain,  harus ditetapkan  dengan  undang-undang.  Dengan demikian  pemungutan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  harus  didasarkan  pada undang-undang
Pengertian  pajak  menurut  (Noviardi, 2018)  adalah  Iuran  kepada  negara  (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali,  yang  langsung  ditunjuk  dan  yang gunanya adalah untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintah”
Pengertian  pajak  menurut  (Siddiq,
2009)  adalah  iuran  wajib,  berupa  uang  atau barang-barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan  jasa-jasa  kolektif  dalam  mencapai kesejahteraan umum.
Pajak  Daerah  menurut  (Priyono,  2014) mengemukakan  bahwa  Pajak  Daerah  yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada  daerah  disebabkan  suatu  keadaan, kejadian  atau  perbuatan  yang  memberikan
kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai suatu sanksi atau hukum.
Berdasarkan  pengertian  pajak  yang  telah dijelaskan  oleh  beberapa  para  ahli  diatas, secara  teoritis  dan  praktis  dapat  dilihat bahwa  pajak  memiliki  beberapa  fungsi dalam  kehidupan  negara  dan  masyarakat, menurut  (Madiasmo,  2004)  terdapat  dua fungsi pajak, yaitu :
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana yang  diperuntukkan  bagi  pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan di bidang sosial dan ekonomi

## Kerangka Konseptual
Dari  kerangka  konseptual  dapat dilihat  bahwa  terdapat  empat  variabel penelitian  yang menjadi  fokus penelitian ini yaitu  variabel  potensi  pajak,  optimalisasi pajak, insentif pajak dan realisasi penerimaan  pendapatan  asli  derah  Variavel independen  (variabel  bebas)  yaitu  potensi pajak  (X1)  optimalisasi  pajak  (X2),  insentif pajak  (X3)  dan  variabel  dependen  (terikat) yaitu  realisasi  penerimaan  pendapatan  asli daerah  (Y)  yang  memperlihatkan  hubungan saling berpengaruh antara variabel independen  (bebas)  dan  variabel  dependen (terikat)
Potensi Pajak Daerah (X1) Insentif Pajak (X3) Optimalisasi Pajak (X2)
Realisasi Penerimaan PAD (Y)
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian  kuantitatif.  Ada  dua  variabel dalam  penelitian  ini  yaitu  variabel  terikat adalah  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah,  dan  variabel  bebas  terdiri  dari Potensi  Pajak  Daerah,  Optimalisasi  Pajak dan Insentif Pajak.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis deskriptif dilakukan dengan cara menyajikan data  primer  ke  dalam  tabel  distribusi frekuensi,  menghitung  skor  total,  skor  rata- rata  dan  tingkat  capaian  responden  (TCR). Tahap pertama dilakukan perhitungan terhadap  skor  total  dari  jawaban  responden untuk  setiap  item  pernyataan  dan  pengujian hipotesis  untuk  menganalisa  data.  Uji validitas dan reliabilitas merupakan Pengujian kualitas instrument dan kelayakan data. Uji yang digunakan pada penelitian ini adalah  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas. Pengolahan  instrumen  menggunakan  SEM- PLS,  statistik  inferensial, outer  model,
Convergent validity,
Discriminant validity, uji model struktural (Bangun, 2020) Pengujian inner  model atau  model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara  konstruk  atau  variabel  laten,  yang dilihat  dari  nilai R-square dari  model penelitian  dan  juga  dengan  melihat  besar koefisien jalur strukturalnya. Semakin tinggi nilai R², berarti semakin baik model prediksi dari  model  penelitian  yang  diajukan.  Model yang  kuat  ditunjukkan  dengan  nilai  0,67, model  yang  moderat  ditunjukkan  dengan nilai 0,33 dan model yang lemah ditunjukkan  dengan  nilai  0,19  (Ghozali, 2013).
Nilai R²
digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten (independen) terhadap variabel laten(dependen) atau seberapa besar
pengaruhnya.  Pada  Penelitian  ini  dapat dikonversi  ke  dalam  persamaan  sebagai berikut:
Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  =  γ1  Potensi  Pajak  Daerah  +  γ2 Optimalisasi Pajak + γ 3 Insentif Pajak Variabel Y = γ 1 (Variabel X1) + γ 2 (Variabel X2) + γ 3 (Variabel X3) Dimana : γ 1, γ 2, γ 3 = nilai koefisien path Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai  t-statistik  untuk  menunjukkan  tingkat signifikansi.  Untuk  pengujian  hipotesis menggunakan  nilai  statistik  maka  untuk alpha  5%  nilai  t-statistik  yang  digunakan adalah  1,96  melalui  proses  bootstrapping. Kriteria  penerimaan/penolakan  hipotesis adalah:
1. Jika  Sig  >  0,05  dan  thitung  <  ttabel maka H0 diterima atau H1 ditolak.
2. Jika  Sig  <  0,05  dan  thitung>  ttabel maka H0 ditolak atau H1 diterima

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel independen dalam penelitian  ini  adalah  Potensi  Pajak  Daerah (X1)  dengan  10  (sepuluh)  indikator, Optimalisasi  Pajak  (X2)  dengan  5  (lima) indikator  dan  Insentif  Pajak  (X3)  dengan  3 (tiga)  indikator.  Untuk  variabel  Dependen yaitu  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah dengan 5 (lima) indikator
Diagram Path Penelitian
Sumber : Hasil Pengolahan Data – SmartPLS
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102
Uji  Outer  Model (Evaluation  of Measurement  Model) Sebelum  melakukan pengukuran,  perlu  dilakukan  pengujian kelayakan  data  yaitu  dengan  melakukan  uji validitas dan uji reliabilitas. Uji Outer Model digunakan  untuk  menilai  validitas  dan reliabilitas  suatu  model  penelitian.(Bangun, 2020) yaitu :
1. Uji Validitas
Tabel Outer Loadings Matr ix Insen tif Pajak (X3) Optimalis asi Pajak (X2) Poten si Paja k Daer ah ( X1) Realisasi Penerim aan Pendapat an Asli Daerah (Y) IP3 1.000 OP3 0.944 OP4 0.888 PPD1 0.848 PPD2 0.762 PPD3 0.848 PPD4 0.902 PPD5 0.893 PPD7 0.888 PPD8 0.826 PPD9 0.781 RP1 0.751 RP3 0.834 RP5 0.848
Sumber : Hasil Pengolahan Data –

## SmartPLS
Sesuai  kriteria  validitas  konvergen untuk Loading  Factor dibawah  ini,  maka semua  indikator  pada  penelitian  ini  yang berjumlah 14 (empat belas) sudah memenuhi syarat nilai di atas 0,7 dan dinilai valid serta dapat mengukur masing-masing variabel
Diagram Loading Faktor

## Sumber : Hasil Pengolahan Data – SmartPLS
Selanjutnya  hasil  uji  dari  Average  Variance Extracted (AVE), sebagai berikut:
abel Construct Reliability dan Validity
Cronbac h's Alpha rho_ A Composi te Reliabili ty Averag e Varianc e Extract ed (AVE) Insentif Pajak (X3) 1.000 1.00 0 1.000 1.000 Optimalis asi pajak(X2) 0.814 0.87 9 0.913 0.840 Potensi Pajak Daerah(X 1) 0.943 0.95 1 0.952 0.714 Realisasi Penerimaa n Pendapata n Asli Daerah (Y) 0.742 0.73 9 0.853 0.660

## Sumber : Hasil Pengolahan Data –

## SmartPLS
Sesuai  kriteria  validitas  konvergen untuk Average  Variance  Extracted  (AVE) yang dijelaskan diatas, maka semua variabel
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102
pada penelitian ini yang berjumlah 4 (empat) sudah memenuhi syarat nilai di atas 0,5 dan dinilai  valid  serta  dapat  mengukur  masing- masing variabel.
2. Validitas Discriman (Discriminant Validity) Uji validitas diskriminan dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa jauh  perbedaan  nilai  validitas  suatu variabel  bila  dibandingkan  dengan variabel lainnya. Pada pengujian discriminant  validity  dapat  dilihat menggunakan output pengujian Fornell
Larcker  Criterion  or  HTMT dan Crossloading .  Ketentuan  untuk  uji Fornell  Larcker  adalah  nilai  korelasi antara  Variabel  dengan  Variabel  itu sendiri  tidak  boleh  lebih  kecil  dari korelasi antara Variabel dengan
Variabel Lain. Berikut hasil output
Tabel Outer Loadings
Uji diskriminan  validity untuk Fornell Larcker Criterion or HTMT :
Tabel Fornell Larcker Criterion or
HTMT Insen tif Pajak (X3) Optimali sasi Pajak (X2) Poten si Paja k Daer ah ( X1) Realisasi Penerim aan Pendapa tan Asli Daerah (Y) Insentif Pajak (X3) 1.000 Optimali sasi Pajak (X2) 0.552 0.916 Potensi Pajak Daerah ( X1) 0.536 0.561 0.845 Realisasi Penerima an Pendapat an Asli Daerah (Y) 0.638 0.496 0.658 0.812
Sumber : Hasil Pengolahan Data – SmartPLS
Sesuai kriteria uji diskriminan validity untuk Fornell  Larcker  Criterion  or HTMT yang  dijelaskan  diatas,  maka  semua variabel  pada  penelitian  ini  yang  berjumlah 4  (empat)  sudah  memenuhi  syarat  yaitu korelasi antara Variabel dengan Variabel itu sendiri  tidak  boleh  lebih  kecil  dari  korelasi antara Variabel dengan Variabel Lain
Selanjutnya  adalah  uji diskriminan validity untuk Crossloading, dengan ketentuan indikator yang melakukan pengukuran  terhadap  variabelnya  sendiri memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari pada pengukuran terhadap variabel lainnya.
Insentif
Pajak (X3) Optimali sasi Pajak (X2) Potensi Pajak Daerah ( X1) Realisa si Peneri maan Pendap atan Asli Daerah (Y) IP3 1.000 0.552 0.536 0.638 OP3 0.431 0.944 0.496 0.518 OP4 0.616 0.888 0.546 0.371 PPD1 0.519 0.434 0.848 0.563 PPD2 0.599 0.371 0.762 0.570 PPD3 0.437 0.366 0.848 0.555 PPD4 0.324 0.504 0.902 0.626 PPD5 0.517 0.584 0.893 0.664 PPD7 0.324 0.504 0.888 0.505 PPD8 0.543 0.556 0.826 0.511 PPD9 0.325 0.476 0.781 0.363 RP1 0.655 0.466 0.502 0.751 RP3 0.426 0.455 0.538 0.834 RP5 0.444 0.273 0.560 0.848
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102

## R-Square
Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk  konstruk dependen,  nilai  koefisien path atau  t- value tiap path untuk  tingkat  nyata  dalam pengujian hipotesis. Semakin  tinggi  nilai R- Square berarti  semakin  baik  model  prediksi dari model penelitian yang diajukan (Jogiyanto 2011). Berikut nilai R-Square
Sumber : Hasil Pengolahan Data –

## SmartPLS

## T–Statistic Botstrapping
T-Statistic untuk  melihat  tingkat  signifikan antar  variabel.  Uji T–Statistic  Botstrapping ini  menggunakan  teknik  PLS  Algoritma. Berikut nilai T–Statistic Botstrapping
Tabel T–Statistic Botstrapping
Samp el Asli ( 0 ) Rata- rata samp el (M) Standar Deviasi (STDE V) T- Statist ic P- Valu es IP (X3) ->Y 0.385 0.373 0.120 3.221 0.001 OP (X2) - >Y 0.044 0.055 0.139 0.314 0.753 PPD(X 1) ->Y 0.427 0.434 0.117 3.654 0.000
Sumber  :  Hasil  Pengolahan  Data  –
SmartPLS
dapat  kita  ketahui T–Statistic  Botstrapping dari  variabel  Independen  terhadap  variabel
Dependen yaitu Insentif Pajak (X3) terhadap Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  (Y)  sebesar  3.221  dengan P-Value sebesar  0.001  dapat  diartikan  bahwa Variabel  ini  mempunyai  hubungan  positif dan  signifikan  karena  nilainya  besar  dari 1.96  juga  Semakin  tinggi  Insentif  Pajak, maka  semakin  tinggi  Realisasi  Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah,  artinya  H 0 ditolak dan H 1 diterima.
Potensi  Pajak  Daerah  (X1)  dengan Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  (Y)  sebesar  3.654  dengan P-Value sebesar  0.000  dapat  diartikan  bahwa Variabel  ini  mempunyai  hubungan  positif dan  signifikan  karena  nilainya  besar  dari 1.96,  Semakin  besar  Potensi  Pajak  Daerah, maka  akan  semakin  besar  pula  Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, artinya H 0 ditolak dan H 1 diterima.
Variabel  Optimalisasi  Pajak  (X2) terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (Y)  sebesar  0.314  dengan P- Value sebesar  0.753  dapat  diartikan  bahwa Variabel  ini  mempunyai  hubungan  positif namun tidak signifikan karena nilainya kecil dari  1.96,  maka  maka  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak.

## Predictive Relevance
Tabel Predictive Relevance
SSO SSE Q² (=1- SSE/SSO) Insentif Pajak (X3) 50.000 50.000 Optimalisasi Pajak (X2) 100.000  100.000 Potensi Pajak Daerah ( X1) 400.000  400.000 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) 150.000  100.900 0.327 Sumber : Hasil Pengolahan Data –

## SmartPLS
R Square R Square Adjusted Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) 0.549 0.519
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102
Berdasarkan  tabel  diatas  nilai  Q- square  sebesar  0.327  yang  artinya  Potensi Pajak  Daerah,  Optimalisasi  Pajak  dan Insentif  Pajak  tergolong  kedalam  kategori kuat,  yang  berarti  menunjukkan  bahwa model    memiliki  predictive  relevance  yang sangat baik.
Model Fit Tabel Model Fit Saturated Model Estimated Model SRMR 0.091 0.091 d_ULS 0.875 0.875 d_G 1.152 1.152 Chi-Square 256.397 256.397 NFI 0.628 0.628 Dari  data  tabel  diatas,  nilai  SRMR
adalah  0,091  <    0,10  yang  artinya  model penelitian  ini  memiliki  kecocokan  antara korelasi/hubungan antar variabel yang diamati.  Selanjutnya  untuk  nilai  NFI  adalah 0,628  nilai  yang  sudah  mendekati  1  dan dapat diartikan bahwa model pada penelitian ini 62% sudah sesuai atau sudah baik.

## Pengaruh Potensi Pajak Daerah terhadap Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian hipotesis    hasil  didapat  hasil  yaitu  variabel Potensi  Pajak  Daerah  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap
Realisasi
Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah,  hasil ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang bekerjasama dengan Universitas Andalas  pada  tahun  2021  menemukan bahwa potensi pendapatan asli daerah (PAD) diperlukan  sebagai  nilai  dasar  yang  dapat dijadikan  acuan  untuk  pemungutan  pajak dan  retribusi  yang  dikenakan  kepada masyarakat untuk beberapa tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan  ekonomi  kota  serta  sangat
besar pengaruhnya terhadap realisasi penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  dengan banyaknya  Potensi  Pajak  Daerah  di  Kota Bukittinggi maka akan meningkatkan Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Pengaruh  Optimalisasi  Pajak  terhadap Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian hipotesis  didapat  hasil  yaitu  variabel Optimalisasi  Pajak  berpengaruh  positif namun  tidak  signifikan  terhadap  Realisasi Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Tiranda  pada  tahun  2020  bahwa terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan, karena hasil wawancara dengan masyarakat, mereka    lebih  memilih  sistim  yang  manual ke digitalisasi dan kebiasaan lama yang telah dilakukannya sejak usahanya berdiri.
Upaya  Optimalisasi  pajak  terhadap penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dapat dilakukan  dengan  penambahan  objek  pajak baru,  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak secara  rutin  dan  melaksanakan  pelatihan peningkatan kapasita dan kemampuan petugas pajak serta melaksanakan sosialisasi pajak kepada seluruh wajib pajak Pengaruh Insentif Pajak terhadap Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  dari  pengujian hipotesis didapat hasil yaitu variabel Insentif Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan Asli Daerah sejalan penelitian yang dilakukan oleh Latief dkk (2020) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap realisasi  penerimaan  pendapatan  asli  daerah di  Kota  Makassar  Selatan  dengan  adanya Insentif  Pajak  ini,  maka  wajib  pajak mendapatkan  reword  ataupun  penghargaan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102
atas kesadaran yang tinggi terhadap membantu  Pemerintah  Kota  Bukittinggi dalam memungut, membukukan dan menyetorkan pajak usaha mereka, serta bagi petugas  pajak  dengan  adanya  insentif  pajak ini akan meningkatkan semangat kerja untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  melihat dari  hasil  penelitian  serta  pembahasan  yang telah diuraikan, dapat dirumuskan kesimpulan  dari  penelitian  ini  sebagai berikut :
1. Potensi  Pajak  Daerah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 2. Optimalisasi Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 3. Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Merujuk
kepada hasil
penelitian, pembahasan  dan  kesimpulan  penelitian, dapat  disampaikan  beberapa  saran  sebagai berikut :
1. Pemerintah  Kota  Bukittinggi  perlu meningkatkan Optimalisasi Pajak dengan pengawasan digitalisasi kepada  seluruh  wajib  pajak  tanpa terkecuali.
2. Pemerintah  Kota  Bukittinggi  perlu meningkatkan  kemampuan  petugas pajak dengan melaksanakan
pelatihan-pelatihan  untuk  menambah wawasan  dan  pengalaman  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Variabel Independen yang diidentifikasi  dalam  penelitian  ini baru  dapat  menjelaskan  variabilitas variabel  Dependen  yaitu  Realisasi
Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah,
sehingga  penelitian  selanjutnya  dapat mempergunakan  variabel  lain  yang diperkirakan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah,  antara  lain:  Regulasi  dan Pembentukan Struktur Organisasi
Tata  Kerja,  Gaya  Kepemimpinan,
Pendidikan, Kesadaran Wajib Pajak

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2012).  Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktis.  Edisi  Revisi VI (P. R. Cipta. (ed.)).
Bangun,    w.  (2020).  TUTORIAL  SMART

## PLS DAN ALASAN KENAPA
KALIAN  GA  PERLU  PAKE  SPSS LAGI. Davey, K. (1988). Pembiayaan
Pemerintahan  Daerah;Praktek-praktek Internasional  dan  Relevansinya  bagi dunia ketiga (U. Indonesia (ed.)).
Ghozali,  I.  (2013).  Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. (B. P. U. Diponegoro (ed.)).
Horota, P., Ayu, I., Riani, P., & Marbun, R. M.  (2017).  Peningkatan  PAD  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah  Melalui Potensi  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  di
Kabupaten  Jayapura.  Jurnal  Keuda, 2(1). Madiasmo. (2004). Otonomi dan
Manajemen Keuangan Daerah.
Noviardi.  (2018).  Strategi  Optimalisasi Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Kota Bukittinggi.
Priyono,  H.  (2014).  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah  Untuk  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. http://repository.ut.ac.id/7003/1/42713. pdf
Siddiq.  (2009).  Optimalisasi  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan Daerah.
Siregar, S. (2010). Statistika deskriptif untuk
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 302-313 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.102
penelitian,  rajawali  press,  Jakarta.  (pp. 132–134, 138–140). Rajawali Pers. Soemitro,  R.  (2004).  Azaz  dan  dasar perpajakan  1  edisi  revisi  (PT.  Revika Aditama (ed.)). Sugiyono. (2015a). Metode Penelitian
Kuuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D
(22nd ed.). CV. Alvabeta.
Sugiyono. (2015b). Metode Penelitian Pendidikan :  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Metode Penelitian
Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), 308. Tiranda,  S.  (2020).  Analisis  Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan  Pajak  Hotel  Dan  Restoran Di Kabupaten Toraja Utara.
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/9 3/ Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  (n.d.). No Title. UU No.1. (2022). Undang-Undang Nomor 1
tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Daerah.
UU  No.23.  (2014).  Undang-undang  Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah.
INDONESIA,  S.  (2022).  TUTORIAL MUDAH  UJI  MODEL  FIT  DENGAN Smart PLS.
See  Hu,  B.  (1999).  Cutoff  criteria  for  fit indexes in covariance structure
analysis:  conventional  criteria  versus new alternatives.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian
Kuuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (22nd ed.). CV. Alvabeta.