…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
IMPLEMENTASI  PENGGUNAAN  DANA  DESA  DITINJAU  DARI  PERATURAN  BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN  DANA  DESA  TAHUN  2022  (STUDI  PADA  DESA  TANAK  AWU  LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT)
Oleh Dedik Hartawan 1 , Maulidah Narastri 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: 1 hartawand237@gmail.com , 2 maulidah@untag-sby.ac.id
Article History: Received: 30-09-2023 Revised: 10-10-2023
Accepted: 03-11-2023
Abstract: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui implementasi  Penggunaan  Dana  Desa  di  desa  Tanak  Awu bila  ditinjau  dari  Peraturan  Bupati  No  101  tahun  2021 tentang  pedoman  teknis  prioritas  penggunaan  dana  desa tahun  2022.  Peneliti  ingin  mendapatkan  informasi mengenai  alokasi  prioritas  dana  desa  bila  ditinjau  dari peraturan  bupati  Lombok  tengah  nomor  101  tahun  2021 tentang  pedoman  teknis  prioritas  penggunaan  dana  desa tahun  2022.  penelitian  ini  termasuk  pada  studi  kasus. peneliti  ingin  menjabarkan  prioritas  anggaran  dana  desa yang  diperoleh  dari  kepala  desa,  kepala  bagian  keuangan, sekretaris  desa,  dan  kepala  bagian  pemerintahan. pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara, observasi,  dan  studi  dokumen.  pengolahan  data  dilakukan dengan cara pencatatan, triangulasi data, dan reduksi data. hasil penelitian yang sudah dilakukan, adalah implementasi Penggunaan  Dana  Desa  di  desa  Tanak  Awu  bila  ditinjau dari Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis  prioritas  penggunaan  dana  desa  tahun  2022 sebanyak 3 dari 6 klasifikasi program sudah sesuai. Namun disisi  lain,  banyak  program  tambahan  yang  disesuaikan dengan  kondisi  desa  dan  tidak  termasuk  dalam  Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa;  Pembangunan  Desa;  Pembinaan Kemasyarakatan,  Pemberdayaan  Masyarakat;  dan  Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

## Keywords:
Alokasi Dana Desa, RPJM Desa, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 101

## PENDAHULUAN
Selama  satu tahun,  desa  harus menetapkan  prioritas  untuk  program  mereka.  Desa dengan  anggaran  dapat  membuat  rencana  jangka  pendek,  jangka  panjang,  atau  jangka panjang sesuai dengan peraturan dan kebijakan.
Pemerintah  desa  pasti  membutuhkan  dana  untuk  menjalankan  pemerintahannya.  Desa memiliki beberapa sumber pendapatan, menurut Pasal 72 UU 6/2014jo. PERPPU 1/2020. Pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan

## Vol.3, No.6, November 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan dana desa adalah semua sumber pendapatannya. AD/ART adalah dokumen yang berisi landasan operasional untuk menjalankan suatu usaha atau organisasi. Ini mencakup visi, misi, tujuan, dan tugas pokok serta pembahasan tentang bidang usahanya, serta kualifikasi pemilik dan penanam saham serta jumlah saham.
Beberapa peneliti telah menulis pedoman teknis tentang prioritas dana desa. Selain itu, penulis menggunakan lokasi di Desa Tanak Awu di Kabupaten Lombok Tengah dalam penelitian  ini.  Sebagai  kebijakan,  Lombok  Tengah  memiliki  Peraturan  Bupati  Nomor  101 yang  mengatur  Pedoman  Teknis  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa.  Namun,  masih  ada kemungkinan  kebijakan  di  daerah  lain.  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh Setiawan dkk. (2022) tentang analisis penggunaan dana desa berdasarkan permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  penggunaan  DD  berdasarkan permendesa  PDTT  No.  16/2018  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  atau  belum  menjadi acuan  bagi  desa  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Forum  Musrembang  tahunan  desa didominasi  oleh  usulan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur,  yang  menghambat pelaksanaan.

## LANDASAN TEORI Akuntansi Sektor Publik
Sektor  publik  memiliki  karakteristik  unik.  Sumber  daya  keuangan  mereka  sangat besar, sehingga mereka disebut entitas. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi dan keuangan. Namun, mereka berbeda dengan organisasi ekonomi lain, terutama perusahaan  komersial  yang  mencari  laba,  karena  sumber  daya  ekonomi  mereka  dikelola bukan untuk mencari laba (Biduri, 2018).
Proses  pengumpulan,  pencatatan,  pengklasifikasian,  analisis,  dan  pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Proses ini  memberi  pemakai  laporan  keuangan  informasi  keuangan  yang  membantu  mereka membuat  keputusan.  Akuntansi  sektor  publik  dapat  dianggap  sebagai  bidang  studi akuntansi terpisah dari studi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan pemeriksaan akuntan (Bastian, 2010).
Laporan  keuangan  yang  harus  dibuat  oleh  organisasi  sektor  publik  meliputi  jenis laporan  keuangan  formal  seperti:  1)  Laporan  realisasi  anggaran;  2)  Laporan  perubahan saldo anggaran lebih, 3) Neraca, 4) Laporan operasional, 5) Laporan arus kas, 6) Laporan perubahan ekuitas, dan 7) Catatan atas laporan keuangan.

## Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2022
Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2022  menjabarkan  beberapa  paragraf  penting, diantaranya adalah: Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  yang  diperuntukan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
belanja  daerah  kabupaten  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan  masyarakat.  Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  selanjutnya  disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
Prioritas  penggunaan  dana  desa  adalah  pilihan  program  dan/atau  kegiatan  yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainya untuk dibiayai dengan dana desa.  Kewenangan  desa  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  desa  meliputi  kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  atau  provinsi,  atau  pemerintah  daerah  serta kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prioritas  penggunaan  dana  desa  diarahkan  untuk  program  dan/  atau  kegiatan percepatan  pencapaian  SDGs  desa  melalui:  a.  pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai kewenangan desa; b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan, c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.
Percepatan pencapaian SDGs yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah: desa tanpa  kemisikinan  dan  kelaparan,  desa  ekonomi  tumbuh  merata,  desa  peduli  kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli Pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.

## Laporan Keuangan Desa
Laporan  Keuangan  Desa  atau  Pengelolaan  Keuangan  Desa  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Laporan  Keuangan  yang  harus  dipertanggungjawabkan  desa yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tahun 2016, komponen laporan keuangan desa yang disusun dalam Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah  Desa  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Desa,  Neraca  Desa  dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Desa.

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  merupakan  dokumen perencanaan  pembangunan  desa  untuk  Periode  6  (enam)  tahun  yang  disusun  secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Alur penyusunan RPJM Desa tercantum Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan Pembangunan  Desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada  perencanaan pembangunan  Kabupaten/Kota  Perencanaan  Pembangunan  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
A. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  untuk  jangka  waktu  6  (enam)  tahun; dan,
B. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

## Vol.3, No.6, November 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  ingin  mendapatkan  informasi  mengenai  alokasi  prioritas  dana  desa  bila ditinjau  dari  peraturan  bupati  Lombok  tengah  nomor  101  tahun  2021  tentang  pedoman teknis  perioritas  pengunaan  dana  desa  tahun  2022.  penelitian  ini  termasuk  pada  studi kasus. peneliti ingin menjabarkan prioritas anggaran dana desa yang diproleh dari kepala desa yang diwakilkan oleh kepala bagian keuangan dan sekertaris desapengumpulan data dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen.  pengolahan  data dilakukan  dengan  cara  pencatatan,  triangulasi  data,  dan  reduksi  data.  Penelitian  ini dilakukan  dikantor  kepala  desa  Tanak  Awu  Lombok  Tengah  Jalan  Bypass  Bandara Internasional Lombok Nomor 17 Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. waktu penelitian dilakukan antara bulan Maret sampai Mei 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Penggunaan  Dana  Desa  Tanak  Awu  Ditinjau  Dari  Peraturan  Bupati  Nomor 101 Tahun 2021
Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021, terdapat enam (6) prioritas alokasi penggunaan dana desa. yaitu:
Pertama,  program  nasional  desa.  tercermin  pada  program  pemetaan  dan  analisis kemiskinan  desa  secara  partisipatif  dianggarkan  sebanyak  Rp.  40.000.000.  pembentukan BUMDES  sebesar  Rp.  6.000.000;  pelatihan  pengelolaan  BUMDES  Rp.  60.000.000;  Kedua, mitigasi dan penanggulangan bencana alam tercermin pada program kerja penanggulangan bencana,  keadaan  darurat,  dan  keadaan  mendesak.  anggaran  yang  dialokasikan  total sebesar  Rp.  175.000.000,-;  Ketiga,  program  padat  karya  tunai  desa  belum  nampak  pada prioritas  alokasi  dana  desa.  berdasarkan  peraturan,  lebih  baik  ada  program  swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal desa; Keempat, program pemulihan pasca covid- 19 belum nampak pada prioritas alokasi dana desa. berdasarkan peraturan, lebih baik ada program  ‘desa  aman  covid  19’  yang  bisa  digunakan  sebagai  fasilitas  pencegahan  dan pengobatan. Kelima, program bantuan langsung tunaibelum nampak pada prioritas alokasi dana  desa.  berdasarkan  peraturan,  lebih  baik  ada  program  dengan  kegiatan  pemberian dana  tunai  yang  berasal  dari  dana  desa  kepada  penerima  manfaat  dengan  kriteria  yang disepakati  dan  diputuskan  melalui  musyawarah  desa;  Keenam,  program  sustainability development  goals.  tercermin  dalam  program  administrasi  kependudukan  dan  pencatata sipil  statistik  dan  kearsipan  dianggarkan  sebanyak  Rp.  361.000.000;  progam pengembangan  desa  wisata  dianggarkan  sebesar  Rp.  220.000.000;  program  ketahanan pangan diaggarkan sebesar Rp. 21.000.000; pencegahan stunting dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan tidak ada program pengembangan desa inklusif.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Tabel 1
Analisis Penggunaan Dana Desa Tanak Awu ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor
101 Tahun 2021 NO   PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021 ALOKASI DANA DESA TANAK AWU NOMINAL SESUAI/ TIDAK 1 Pemulihan Ekonomi Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat 4.248.500.000  Sesuai 2 Program Nasional Desa Pembangunan Desa 106.000.000 Sesuai 3 Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 175.000.000 Sesuai 4 Program Padat Karya Tunai Belum ada - Belum sesuai 5 Program Pemulihan PascaPandemi Covid 19 Masih berencana membuat rumah sadar Covid-19 tapi belum terlaksana - Belum sesuai 6 Bantuan Langsung Tunai Didesa Tanak Awu, tidak dimasukkan ke RPJM - Belum sesuai 7 Program Sustainibility Development Goals Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 627.000.000 Sesuai Tabel 2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya No  Bidang RKP Anggaran Realisasi 1 Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa  1.147.158.440  1.147.158.440 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 672.897.120 672.897.120 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.017.864.267  1.017.864.267 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  kesimpulannya  adalah implementasi Penggunaan Dana Desa didesa Tanak Awu bila ditinjau dari Peraturan Bupati No  101  tahun  2021  tentang  pedoman  teknis  prioritas  pengunaan  dana  desa  tahun  2022 sebanyak 3 dari 6 klasifikasi program sudah sesuai. diantaranya adalah: Pertama, program nasional  desa.  tercermin  pada  program  pemetaan  dan  analisis  kemiskinan  desa  secara

## Vol.3, No.6, November 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
partisipatif  dianggarkan  sebanyak  Rp.  40.000.000.  pembentukan  BUMDES  sebesar  Rp. 6.000.000; pelatihan pengelolaan BUMDES Rp. 60.000.000;
Kedua,  mitigasi  dan  penanggulangan  bencana  alam  tercermin  pada  program  kerja penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat,  dan  keadaan  mendesak.  anggaran  yang dialokasikan total sebesar Rp. 175.000.000,-; Ketiga, program padat karya tunai desa belum nampak pada prioritas alokasi dana desa. berdasarkan peraturan, lebih baik ada program swakelola  dengan  menggunakan  sumber  daya  lokal  desa;  Keempat,  program  pemulihan pasca  covid-19  belum  nampak  pada  prioritas  alokasi  dana  desa.  berdasarkan  peraturan, lebih  baik  ada  program  ‘desa  aman  covid  19’  yang  bisa  digunakan  sebagai  fasilitas pencegahan dan pengobatan;
Kelima, program bantuan langsung tunaibelum nampak pada prioritas alokasi dana desa.  berdasarkan  peraturan,  lebih  baik  ada  program  dengan  kegiatan  pemberian  dana tunai  yang  berasal  dari  dana  desa  kepada  penerima  manfaat  dengan  kriteria  yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa; dan Keenam, program sustainability development  goals.  tercermin  dalam  program  administrasi  kependudukan  dan  pencatata sipil  statistik  dan  kearsipan  dianggarkan  sebanyak  Rp.  361.000.000;  progam pengembangan  desa  wisata  dianggarkan  sebesar  Rp.  220.000.000;  program  ketahanan pangan diaggarkan sebesar Rp. 21.000.000; pencegahan stunting dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan tidak ada program pengembangan desa inklusif.
Namun disisi lain, banyak program tambahan yang disesuaikan dengan kondisi desa dan  tidak termasuk  dalam Peraturan  Bupati  No 101  tahun  2021  tentang  pedoman  teknis prioritas  pengunaan  dana  desa  tahun  2022,  yaitu:  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa; Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan, peneliti memili saran diantaranya: 1)  Fasilitas  informasi  yang  menunjang  desa  perlu  diadakan  mengingat  anggaran  desa tergolong  besar  dan  bisa  dicairkan  secara  lancar  dalam  tiga  termin.  2)  desa  perlu menjadikan  Peraturan  Bupati  No  101  tahun  2021tentang  pedoman  teknis  prioritas pengunaan  dana  desa  tahun  2022  sebagai  salah  satu  referensi,  meskipun  breakdown kegiatan  boleh  menyesuaikan  kondisi  desa;  dan  3)  desa  perlu  memaksimalkan  potensi agraris  dan  pertanian  agar  bisa  meningkatkan  potensi  desa  dan  pendapatan  desa.  hal tersebut bisa dikelola melalui BUMDES.

## Pengakuan/Acknowledgements
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  pada  institusi  Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkarya, serta mengucapkan terima  kasih  pada  tim  pengusul  yang  sudah  bekerja  sama  dalam  membuat  artikel  ilmiah dalam bidang penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas penggunaan dana desa Jekawal Kabupaten Sragen di era pandemi covid-19. Jurnal Analisa Sosiologi, 9(2).
[2]. Azazi,  A.  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  IAIN  PONTIANAK  TAHUN  2014-2018
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
BERDASARKAN  PENDEKATAN  BALANCE  SCORECARD  Jatriana1  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia Mustaruddin.
[3]. Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga.
[4]. Bastian,  Indra.  (2019).  Lingkup  Akuntansi  Sektor  Publik.  Lingkup  Akuntansi  Sektor Publik, 1-52.
[5]. Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. Umsida Press, 1-197.
[6]. Mardiasmo (2002). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta [7]. Mu’alim,  I.,  Djatmiko,  A.,  &  Ningrum,  E.  (2020).  PENGGUNAAN  DANA  DESA  DI  LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten  Banjarnegara).  Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan, 2(1), 123-132.
[8]. Narastri, M. (2019, September). 15 Pillars of Islamic Good Corporate Governance for The  Corporate  Level.  In  Proceedings  of  the  1st  Asian  Conference  on  Humanities, Industry,  and  Technology  for  Society,  ACHITS  2019,  30-31  July  2019,  Surabaya, Indonesia.
[9]. Narastri, M. (2022). Principles and Agents: The Phenomenon of Agency Theory in the Business Sector and the Public Sector.
[10]. Rahayu,  S.  (2018).  PARTICIPATORY  BUDGETING  DALAM  PRIORITAS  PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL. Journal of Public Policy and Administration Research, 7(8), 1032-1047.
[11]. Rahimah,  L.  N.,  Murni,  Y.,  &  Lysandra,  S.  (2018).  Pengaruh  Penyajian  Laporan Keuangan  Desa,  Lingkungan  Pengendalian  dan  Moralitas  Individu  terhadap Pencegahan Fraud yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6(12), 139-154.
[12]. Rahmadi,  B.  (2019).  Efektivitas  Peruntukkan  Dana  Desa.  Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum, 8(2), 104-110.
[13]. Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas  penggunaan  dana  desa  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  desa sindangkasih di era pandemi covid-19. Jurnal ekonomi perjuangan, 3(2), 55-67.
[14]. Peraturan  Bupati Lombok  Tengah Nomor  101  Tahun  2021  tentang Pedoman  Teknis Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2022
[15]. Saputra,  K.  A.  K.,  Priliandani,  N.  M.  I.,  Pradnyanitasari,  P.  D.,  &  Larasdiputra,  G.  D. (2019).  Case-Based  Learning  Dalam  Pembelajaran  Akuntansi  Sektor  Publik.  Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 18(1), 113-155
[16]. Septiana, E. (2018). Kajian Pustaka Tentang Laporan Keuangan Sektor Publik. UNEJ e- Proceeding, 151-157.
[17]. Setiawan,  P.,  Badaruddin,  B.,  &  Amin,  M.  (2022).  Analisis  Penggunaan  Dana  Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. PERSPEKTIF, 11(2), 718-734.
[18]. Sinaga,  J.  (2017).  Peranan  akuntansi  manajemen  sektor  publik  menuju  good governance di Indonesia. Jurnal Ilmiah METHONOMI, 3(2), 164-178.
[19]. Saragih,  R.,  &  Agung,  S.  (2018).  Peran  Komunikasi  Politik  Pemerintah  Dalam  Upaya

## Vol.3, No.6, November 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Peningkatan  Partisipatif  Masyarakat  Dalam  Pemanfaatan  Dana  Desa  (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). Reformasi, 7(1).
[20]. Subardi,  B.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 120-130.
[21]. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [22]. Wibowo,  A.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Penyaluran  dan  Pemanfaatan  Dana  Desa terhadap Prioritas Pembangunan. SPEKTRUM HUKUM, 16(2).
[23]. Yuesti, S. E., MM, D., DEWI, S., MSi, N. I., PRAMESTI, S., & MSi, I. G. A. (2020). Akuntansi Sektor Publik.