## EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KEJAHATAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL DI KOTA BATAM
Junimart Girsang ∗ , Septianus Rauna Purba ∗∗
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstrack
Society has basically a certain view of what is good and what is bad. The view is manifested in several forms such as order value, tranquility value, the value of public interest, the value of personal interest, and so forth. Surveillance Camera usage setting is often called the Closed Circuit Television (CCTV) in Batam refers to the provisions of Regulation No. 2 of 2007. The law is considered capable of helping working  people in term of security.  This research aims  to analyze the implementation of Local Regulation No. 2 of  2007 Batam City. It adopts a socio-legal research that uses secondary data with primary data of field data.  It found that  the installation of CCTV cameras at vital objects, public facilities and regions according to Law No. 2 of 2007 in Batam does not match with what is desired, so it was found that the utilization of CCTV evidence  in criminal procedures cannot be accepted due to the lack of understanding of law enforcers on the expansion of evidence. Regulation No. 2 of 2007 does not also assist polices in uncovering the crimes recorded by the CCTV cameras in Batam Keywords: CCTV, Perda No.2 of 2007, BKP.

## Abstrak
Masyarakat dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu tentang apa  yang baik dan apa yang buruk untuknya. Pandangan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk seperti nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai kepentingan umum, nilai kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Pengaturan penggunaan Kamera Pengintai atau yang sering disebut dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Batam mengacu pada ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2007. Perda tersebut dianggap mampu membantu pekerjaan manusia dalam bentuk pengamanan.  Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan.  Pemasangan kamera CCTV di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pemanfaatan Hasil rekaman CCTV dalam hukum acara pidana kurang bisa  diterima dikarenakan lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum tentang adanya perluasan alat bukti. Perda Nomor 2 Tahun 2007 juga tidak memberikan kontribusi kepada
∗ Alamat korespondensi : jnr@junimart-girsang.com
∗∗ Alamat korespondensi : septianus.rp@gmail.com
pihak kepolisian dalam mengungkap terjadinya kejahatan yang terekam kamera CCTV di Kota Batam Kata Kunci: CCTV, Perda No.2 Tahun 2007, BKP

## A. Latar Belakang Masalah
Melalui kejahatan yang marak terjadi di jalan raya memberikan acuan bagi sebagian orang untuk membuat dan berlomba-lomba menciptakan suatu sistem keamanan baik berupa metode maupun sarana dan prasarana. Diketahui kini banyak masyarakat yang menggunakan Kamera Pengintai atau yang sering disebut dengan Closed Circuit Television (CCTV) karena dianggap mampu membantu pekerjaan manusia dalam bentuk pengamanan baik dalam bentuk pencegahan dan pengawasan suatu tindak pidana.  Kamera pengintai adalah sebuah kamera yang dapat merekam gambar dan suara ke dalam sebuah monitor yang rekamannya bisa tersimpan dengan bantuan perangkat lain yang disebut DVR (Digital Video Recorder) 1 .
Selain dianggap mempermudah dalam pengawasan dan pencegahan suatu tindak pidana, kamera pengintai yang selanjutnya disebut dengan kamera CCTV ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat baik itu pemilik rumah, pemilik gedung, rumah toko, maupun perkantoran.
Di Kota Batam sendiri terdapat terobosan aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan CCTV yakni dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu di Kota Batam. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan dan sarana bagi aparatur hukum untuk memonitoring tindak pidana yang terjadi di Kota Batam.
Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang sistem keamanan melalui kamera pengaman di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di kota batam (selanjutnya disebut dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam) menimbang tentang:
1. Upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta dalam rangka memposisikan Kota Batam sebagai kawasan yang kompetitif di Asia-Pasifik sangat diperlukan keamanan, kenyamanan dan ketertiban secara berkesinambungan;
2. Upaya menciptakan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya upaya dan langkah-langkah dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini secara terkoordinasi yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, swasta serta partisipasi seluruh komponen masyarakat;
3. Mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka diperlukan sistem pengamanan berbasis tehnologi berupa
1 Arti CCTV, http://sanjayanet.com/arti-cctv-close-circuit-television/, diunduh 2 Mei 2016
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
pemasangan kamera pengaman di obyek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu di Kota Batam;
4. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf (a) dan (b) perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang sistem keamanan pada objek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu di Kota Batam;
Dalam rangka pelayanan keamanan di kota batam pengunaan kamera pengaman yang dilakukan secara terkoordinasi dan dikelola secara baik akan menjadi pilihan yang efesien, mengingat penggunaan kemera pengaman dapat bekerja secara otomatis dengan durasi rekaman yang ditentukan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang sistem keamanan melalui kamera pengaman di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Batam.
Jika dicermati ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (8) Perda Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kamera pengaman adalah peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah/swasta/masyarakat untuk memonitor atau mendeteksi keadaan dari tempat-tempat tertentu. Pada Perda Nomor 2 Tahun 2007 terdapat Badan Kordinasi Pengamanan (BKP) Kota Batam yang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman. Perda Nomor 2 tahun 2007 mengatur mengenai lokasi yang wajib dipasang kamera pengaman serta standar pemasangan kamera pengaman.  Dengan adanya kamera pengaman di berbagai titik yang diwajibkan untuk dipasang, diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga yang berada di sekitarnya.
Permasalahan dalam penelitian yaitu (1) Bagaimana pengaturan pemasangan kamera CCTV di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam? (2) Bagaimana Pengaturan Penggunaan Alat Bukti berupa rekaman CCTV dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? (3) Bagaimana Kewenangan Polri Dalam Melampirkan Alat Bukti Kamera CCTV di Pengadilan di Tinjau dari Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam?

## B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk mengetahui masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun permasalahan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan pemasangan kamera CCTV di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam?
2. Bagaimana Pengaturan Penggunaan Alat Bukti berupa rekaman CCTV dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia?
3. Bagaimana Kewenangan Polri Dalam Melampirkan Alat Bukti Kamera CCTV  di Pengadilan di Tinjau dari Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Penelitian yang ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan  diatas, dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara ( interview ). 2
Jenis data terdiri dari 2 (dua) yaitu Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara ( interview ) dan observasi bangunan dan/atau lingkungan penunjang yang dikuasai/dimiliki  oleh Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam atau Swasta yang diperuntukkan untuk kepentingan umum antara lain bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertun jukan, bangunan monumental, bangunan perbelanjaan, gelanggang olah raga, bangunan serbaguna dan bangunan  -bangunan lain sejenisnya baik  yang telah ada maupun yang akan dibangun. Sedangkan Data Sekundernya Adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier.
Hasil Penelitian yang dituangkan dalam artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah- kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan Pemasangan Kamera CCTV di Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam
Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang berjalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya perggantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Hal itu karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum baru yang sejenis. Aturan-aturan hukum yang akan menggantikan itu selama belum menjadi hukum positif karena masih direncanakan berlakunya dinamakan
2 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 34
68
hukum yang direncanakan ( ius constituendum). Aturan hukum baru disebut sebagai hukum positif dan aturan hukum lama yangsudah tidak berlaku lagi, kedua-duanya dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “tata hukum”. Tata hukum ini sepanjang zaman akan selalu ada serta bertambah selama ada kehidupan dan perkembangan hidup manusia. Hal inilah yang kemudian dicatat sebagai sejarah tata hukum.
Dasar hukum pemasangan kamera CCTV pada objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Batam yaitu ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam yaitu pada ketentuan pasal 1 angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, dengan kata lain bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut mengamanahkan agar di kota batam dipasang kamera CCTV yang dapat digunakan oleh pemerintah/swasta/masyarakat untuk memonitor atau mendeteksi keadaan dari tempat-tempat tertentu.
Pemasangan kamera CCTV sebagaimana yang diamanahkan oleh perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam dipasang pada objek vital yang strategis meliputi :
1. Fasilitas Umum adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, yang dikelola oleh pemerintah Kota Batam dan atau swasta;
2. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional;
3. Kawasan  tertentu adalah bagian tertentu dari wilayah laut dan darat dengan fungsi utama sebagai daerah industri, perdagangan, wisata dan alih kapal;
4. Kawasan khusus adalah kawasan yang memiliki potensi dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong pengembangannya melalui kegiatan investasi dan penanganan pemanfaatan ruang secara khusus;
5. Kawasan  strategis adalah kawasan yang mempunyai nilai penting yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan yang memerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu berdasarkan aspek administrative dan aspek fungsional;
Pelaksanaan pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman (CCTV) pada pasal 6 Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam, mengamanahkan dibentuknya BKP (Badan Koordinasi Pengamanan) Kota Batam, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Batam, unsur Otorita Batam, unsur Kepolisian Kota Besar Barelang, unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Batam, unsur Kejaksaan Negeri Batam.
Penggunaan kamera CCTV saat-saat ini sudah bukan menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya di kota Batam. Penggunaan kamera CCTV di Batam sudah sangat banyak, tidak hanya dipasang di area perkantoran dan pabrik, CCTV bahkan banyak dipasang di
perumahan-perumahan baik elit ataupun tidak.Pemasangan kamera CCTV yang tadinya merupakan barang mahal kini dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang dan berinovasi secara kreatif membuat harga kamera CCTV menjadi suatu hal yang dapat dibeli oleh kalangan menengah.Bahkan dari segi bentuk atau model kamera CCTV yang tadinya berbentuk besar kini terdapat model atau bentuk yang besarnya tidak lebih dari kancing baju.
Banyaknya para kalangan baik perkantoran maupun pribadi yang memasang  kamera CCTV sebagai pengaman, bukan dipasang secara sembarangan atau iseng. Alasan para pengguna CCTV memasang kamera CCTV di tempat yang mereka perlukan didasari oleh banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di sekitar wilayah lingkungan merek.Jika minim kejahatan tentu pemasangan kamera CCTV tidak diperlukan.
Kamera CCTV dianggap sebagai satpam kedua oleh sebagian kalangan, karena sifatnya yang mampu mengawasi gerak-gerik atau tingkah laku orang lain yang terekam dalam jangkauan kamera CCTV. Seperti yang dicontohkan di bab awal mengenai kasus pencurian yang diderita seorang pria paruh baya saat berolahraga di pagi hari di sekitaran Nagoya menunjukan bahwa kejahatan di kota Batam sudah sangat meluas.
Pemasangan kamera CCTV di Kota Batam bukanlah merupakan illegal interception sebagaimana yang dimaksut dalam ketentuan pasal 31 ayat 2 UU ITE, dikarenakan informasi elektronik yang direkam bersifat publik dan atas amanah dari ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam, secara khusus lebih mengedepankan segi kemanfaatan pengembangan Kota Batam kedepannya akan semakin lebih baik.
Fungsi pemasangan kamera CCTV jika dikaitkan dalam teori perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo didasarkan pada upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang. CCTV dirasa mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang memasag CCTV.Ini dimaksudkan agar penjahat atau pelaku yang hendak melakukan kejahatan dapat segera mengurungkan niatnya untuk berbuat hal tersebut karena melihat CCTV.
Oleh karena itu, berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas Perda Nomor 2 Tahun 2007 sebagai acuan untuk melakukan pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat yang telah dianjurkan, maka di nilai perda tersebut tidak berjalan efektif, dikarenakan hukum hanya dapat terlaksana dengan baik jika hokum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukum dalam hal ini pihak pemerintah kota Batam mampu melaksanakan amanah Perda nomor 2 Tahun 2007 sebagai mana mestinya. Serta masyarakat mendukung kearah tersebut sehingga terciptanya suatu kepentingan hokum masyarakat.

## 2. Pengaturan Penggunaan Alat Bukti berupa rekaman CCTV dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
Alat bukti informasi elektronik untuk pertama kali diintrodusir di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sebagai berikut: alat bukti lain yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana, khususnya untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka atau perforasi yang memiliki makna.
Peraturan lainnya yang terkait dengan pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik berupa Hasil rekaman CCTVadalah Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. di dalam Pasal 38 jo Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang mengatur sebagai berikut: Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
1.  Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
2.  Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu dan.
3.  Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suati sarana, baik yang tertuang di dalam  kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Tulisan, suara atau gambar.
b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.
Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Selanjutnya pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik berupa Hasil rekaman CCTV adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
71
Ketentuan tentang alat bukti elektronik juga terdapat di dalam Pasal 27 Perpu  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2003, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:
1.  Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
2.  Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
3.  Data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Tulisan, suara atau gambar.
b. Peta, rancangan, foto dan sejenisnya.
c. Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Pencegahan serta penanggulangan tindak pidana haruslah dapat diterima oleh masyarakat agar hukum yang mengatur tersebut dapat menjadi valid.Agar dapat diberlakukannya terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legistimate.Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang efektif. Penggunaan alat bukti berupa hasil rekaman CCTV dalam hukum acara pidana memang tidak diatur secara jelas pada KUHAP. Namun berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 UU ITE mengatakan bahwa alat bukti berupa hasil rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah mengingat undang-undang tersebut memberikan penjabaran bahwa informasi elektronik dan transaksi elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara pidana.
Informasi elektronik serta dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia 3 .Pasal 5 UU ITE mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah.Selain itu Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa  informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
3 H. P. Panggabean, Hal. 163
Hans Kelsen mempersyarakatkan hubungan timbal balik antara unsur validalitas dengan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah tidak valid, maka hakim tidak akan menerapkan hukum tersebut,  sehingga kaidah hukum tersebut tidak akan efektif berlaku. Agar suatu kaidah hukum dapat berlaku secara efektif harus memenuhi dua syarat utama, yaitu : kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. 4
Tentang keefektifan berlakunya suatu norma, maka terdapat berbagai variasi padangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Hukum efektikgtif dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut : efektif bagi perlaku hukum dan efektif bagi masyarakat.
3. Kewenangan Polri Dalam Melampirkan Alat Bukti Kamera CCTV di Pengadilan Ditinjau dari Perda Nomor 2 Tahun 2007
Hakekatnya ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Sebagai lembaga penegak hukum maka berdasarkan KUHAP hakekatnya Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana.Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. 5
Sebuah bukti digital yang dihasilkan oleh suatu media yang  berjalan sebagaimana mestinya dan berdasarkan pendapat ahli, media tersebut dalam keadaan baik, memiliki nilai otentifikasi yang seharusnya tidak bisa disangkal serta memiliki nilai pembuktian yang mutlak, kecuali berhasil dibuktikan sebaliknya.Penyajian alat bukti dapat dihadirkan dalam pembuktian di pengadilan secara formil harus di lakukan penyitaan lalu dilimpahkan ke penuntut umum kemudian dilimpahkan ke pengadilan sebagai barang bukti jika tidak dilakukan penyitaan maka tidak ada yang mengikat terhadap barang bukti tersebut.
Penyajian alat bukti dapat dihadirkan dalam pembuktian di pengadilan secara formil harus di lakukan penyitaan lalu dilimpahkan ke penuntut umum kemudian dilimpahkan ke pengadilan sebagai barang bukti jika tidak
4 Munir Faudy, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory) Edisi Pertama , Jakarta, 2014, Hal. 116-117
5 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Bandung: CV. Mandar Maju,  2010, Hal. 64
dilakukan penyitaan  maka tidak ada yang mengikat terhadap barang bukti tersebut.
Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah.Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.
Oleh karena itu, video dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE.informasi dan dokumen elektronik keduanya sama-sama bisa digunakan secara bersamaan dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut juga dapat bergantung pada bentuk mana alat bukti tersebut dapat digunakan secara maksimal dalam persidangan. misalnya kejadian yang terekam dalam close circuit television (CCTV), bisa jadi alat bukti berupa video dari CCTV lebih mudah digunakan sebagai alat  bukti elektronik dalam bentuk originalnya, dibandingkan jika video tersebut di cetak ( paper base ) dalam bentuk scene - per- scene , sedangkan mengenai bukti permulaan yang cukup dalam menentukan seseorang sebagai tersangka, Pasal 1 butir 14 KUHAP 14 mengatur: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Dalam praktik di lapangan, seseorang dapat dijadikan tersangka apabila telah ada laporan polisi atau laporan kejadian mengenai dirinya dan adanya minimal satu alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.Alat bukti tersebut dapat berasal dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor), dan alat bukti elektronik berupa video yang dimaksud.Akan tetapi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, terhadap video tersebut perlu ada pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan terpenuhinya persyaratan materil.Oleh karena itu, dalam banyak kasus diperlukan keterangan ahli.Keterangan ahli yang dimaksud juga dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa orang tersebut dapat dijadikan tersangka.
Sumber-sumber formal dalam hukum pembuktian adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang
2. Doktrin atau pendapat para ahli hukum; dan
3. Yurisprudensi/putusan pengadilan Karena hukum pembuktian merupakan  sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yuriprudensi.
Syarat formil  diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah  dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil  diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. 6
Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan. Perda No.2 tahun 2007 mempunyai peranan dalam pembuktian di pengadilan dikarenakan keamanan, ketertiban serta ketentraman adalah suatu hal penting yang menjadi masalah penting yang harus diperhatikan.
Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam mempunyai peranan dalam pembuktian di pengadilan dikarenakan keamanan, ketertiban serta ketentraman adalah suatu hal penting yang menjadi masalah penting yang harus diperhatikan.Pada Perda Nomor 2 Tahun 2007 pasal 6 ayat 1 mengamanahkan dibentuknya Badan Kordinasi Pengamanan (BKP) kota Batam yang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman. Sedangkan ketentuan pasal 6 ayat 2 Perda Nomor 2 Tahun 2007 kota Batam mendefenisikan BKP Kota batam terdiri dari unsur:
a. Unsur Pemerintah Kota Batam;
b. Unsur Otorita Kota Batam
c. Unsur Kepolisian Kota Besar Barelang
d. Unsur Tentara Nasional Indonesia Wilayah Kota Batam
e. Unsur Kejaksaan Negeri Batam Perda Nomor 2 tahun 2007 mengatur mengenai lokasi yang wajib dipasang kamera pengaman serta standar pemasangan kamera pengaman.Dengan adanya kamera pengaman di berbagai titik yang diwajibkan untuk dipasang, diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga yang berada di sekitarnya.
Orang yang berwenang membawa alat bukti ke dalam pengadilan adalah penuntut umum.Tetapi tersangka juga bisa membawa rekaman dari CCTV tersebut untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah dengan rekaman dari CCTV diharus dimulai dengan penyitaan terlebih dahulu oleh anggota kepolisian karena harus menilai kekuatan dari bukti rekaman CCTV yang di
6 Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hhukum Pidana, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012, Hal. 284-285
75
bawa oleh tersangka.Misalnya, jika hasilnya berbeda dengan penuntut umum sehingga terjadi konflik tetapi hakim harus lihat terlebih dahulu yang di bawa di penyitaan.
Pada dasarnya penuntut umum yang berwenang membawa alat bukti tersebut kedalam pengadilan.Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tidak bersalah (pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)).Jadi,  pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.
Kekuatan CCTV sebagai barang bukti CCTV hanya sebagai alat perekam, suatu  alat yang menerangkan/menunjukan suatu keadaan kecuali perekam CCTV tersbut berkaitan dengan seseorang misalnya, seseorang/saksi menerangkan lalu direkam kembali perekam itu dibawah sumpah waktu perekam itu.
CCTV tidak termasuk kedalam alat pentunjuk karena alat petunjuk merupakan alat bukti penyesuaian.Didalam pasal 188 KUHP petunjuk meruapakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena pnyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa perlakunya. Jadi, petunjuk merupakan penyesauian misalnya keterangan saksi Cuma 1 orang tetapi sama dengan keterangan tersakwa itu menjadi alat bukti petunjuk.
Dasar hukum yang tertuang di dalam KUHAP mengenai ketentukan cara-cara untuk memperoleh barang bukti, yaitu sebagai berikut:
a. Penggeledahan diatur dalam pasal 32: untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Pasal 37 KUHAP ayat 1: pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pasal 37 KUHAP ayat 2: pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian atau menggeledah badan tersangka. Pasal 125 KUHAP: dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 KUHAP. Pasal 127 ayat 1 KUHAP: untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Pasal 127 ayat 2: dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.
b. Penyitaan (diatur dalam pasal 38 ayat 1), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 46 KUHAP ayat 1: benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada merek dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak terhadap benda tersebut. Pasal 128 KUHAP: dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Pasal 130 ayat 1 KUHAP: benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat, dan jumlahnya menurut jenis masing-masing maupun sifat khas tempat,hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
c. Pemeriksaan surat (diatur dalam pasal 47 ayat 1), penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Pasal 47 ayat 2: untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Pasal 49 ayat 1 KUHAP: penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 75 KUHAP. Pasal 131 KUHAP: dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan  dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya peyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkutkan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau surat daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.

## E. Kesimpulan
1. Pengaturan Hukum Positif terkait penggunaan CCTV sebagai alat bukti pada sidang di pengadilan, sudah sangat jelas tercantum dalam ketentuan pasal 5 UU ITE, selain dari itu penggunaan CCTV dikota batam yang terletak di tempat khusus meliputi fasilitas umum dan kawasan tertentu sudah diamanahkan ketentuan Perda No 2 tahun 2007, CCTV memiliki peran sebagaimana lazimnya seorang security, yang mana cara kerjanya yaitu melakukan pengamatan terhadap segala sesuatu aktifitas manusia yang terpantau oleh jangkauan kamera CCTV. Digunakannya CCTV sebagai alat bukti merupakan suatu terobosan dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dan terekam oleh kamera CCTV, yang dijadikan objek kajian adalah hasil rekaman CCTV yang bisa dilihat dan
77
dipahami bagaimana cara seseorang melakukan suatu tindakan dan siapa pelakunya, maka dari itu keakuratan dan keaslian suatu hasil rekaman CCTV adalah hal yang terlebih dahulu harus diolah untuk selanjutnya dikembangkan agar dapat sesegera mungkin suatu permasalahan hukum yang terekam kamera CCTV bisa ditindak lanjuti.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta didukung oleh data dari kepustakaan dan juga Undang-Undang ditemukan adanya penafsiran yang salah, hal itu disebabkan bahwa pemahaman seorang hakim tentang hasil rekaman kamera CCTV merupakan sebuah barang bukti dan bukan merupakan bagian dari ketentuan alat bukti sebagai mana yang tertuang didalam pasal 184 KUHAP maupun ketentuan pasal 5 UU ITE, dengan addanya paradigma tersebut maka sangat disayangkan adanya suatu ketentuan peraturan yang mengatur, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketentuan pasal 5 UU ITE mengamanahkan bahwa hasil dokumen ataupun informasi elektronik merupakan ketentuan alat bukti yang sah, hal ini tidak dapat diketahui secara pasti sebelum dilakukannya sebuah penelitian yang menyatakan bahwa didalam persidangan hasil rekaman CCTV merupakan ketentuan dari barang bukti.
3. Berdasarkan pada penelitian dilapangan yang dilakukan penulis, sesungguhnya ada fakta yang mengejutkan terkait dengan tidak adanya Badan Koordinasi Pengamanan Kota Batam berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman Di Objek Vital, Fasilitas Umum Dan Kawasan Tertentu  Kota Batam. Bahwa amanah dari perda tersebut seharusnya di Kota Batam terdapat Badan Koordinasi Pengamanan yang terdiri dari Unsur Pemerintah Kota Batam, Unsur Otorita Batam, Unsur Kepolisian Kota Besar Barelang, Unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Batam, Unsur Kejaksaan Negeri Batam, tidak terlaksana sebagai mana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hhukum Pidana , Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan , Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
Munir Faudy, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory) Edisi Pertama , Jakarta, 2014.

## Internet
Arti CCTV, http://sanjayanet.com/arti-cctv-close-circuit-television/, diunduh 2 Mei 2016