Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254
Vol. 2, No. 8 Agustus 2021 PENYUNTIKAN  ASAS  STRICT  LIABILITY  PADA  PASAL  127  UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

## TENTANG NARKOTIKA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

## Andy Sahat Manogar Silalahi
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana aspartners.lawfirm@gmail.com

## Abstrak
Setiap  warga  negara  harus  memiliki  hak  yang  sama  di  hadapan  hukum  dan mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tanpa diskriminasi.  Namun,  tampaknya  pembuat  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 sudah melupakan hal tersebut, sehingga dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dalam  Pasal  127 pembuat undang-undang memasukkan sanksi kepada pengguna atau penyalahguna  Narkoba  yang  diancam  dalam  bentuk  hukuman.  sanksi.  kerugian, sedangkan  di  sisi  lain  (Pasal  54,55,103)  mengharuskan  penyalahguna  narkotika direhabilitasi,  hal  ini  sejalan  dengan  program  pemerintah  untuk  memberantas perdagangan  narkotika  di  Indonesia.  Alih-alih  negara  memberlakukan  aturan keras  terhadap  pengguna  narkoba,  justru  justru  membuat  wajah  peradilan  di Indonesia  semakin  suram,  karena  tidak  ada  perbedaan  antara  pengedar  dan pengguna narkoba.
Kata Kunci : pengguna, penyalahguna, kepastian hukum.

## Abstract
Every citizen should have the same rights before the law and get legal certainty, as mandated by the 1945 Constitution without any discrimination.  However, it seems that  the  makers  of  Law  Number  35  of  2009  concerning  Narcotics  in  Article  127 have forgotten about this, so that in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in  Article  127  lawmakers  include  sanctions  on  drug  users  or  abusers  who  are punished  in  the  form  of  sanctions.  losses,  while  on  the  other  hand  (Article 54,55,103) requires that narcotics abusers be rehabilitated, this is in line with the government's  program  to  eradicate  narcotics  trafficking  in  Indonesia.  Instead  of the state imposing harsh regulations on drug abusers, it actually makes the face of the judiciary even more grim in Indonesia, because there is no difference between dealers and users.
Keywords: users; abusers; legal certainty.

## Pendahuluan
Seperti  kita  ketahui  bersama  semakin  hari  semakin  maraknya  peredaran narkotika  di  Indonesia  saat  ini,  dimana  dapat  kita  lihat  pada  surat  kabar  dan  berita  di televisi, dimana hal ini semakin membuat masyarakat Indonesia terutama para orang tua
menjadi  semakin  cemas  akan  keadaan  dimasyarakat  khawatir  bahwa  anaknya  akan terpengaruh  untuk  mengkonsumsi  narkotika,  dimana  sasarannya  adalah  generasi  muda sudah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dan pengguna narkotika sudah merasa diseluruh  lapisan  masyarakat.  Pada  tahun  2015  saja  jumlah  pengguna  narkotika  di Indonesia tercatat ada 5,2 juta jiwa. Korban pengguna narkotika ituberusia diantara 10- 59 tahun. Keadaan ini sungguh riskan karena paling banyak korban pengguna narkotika pada  usia  yang  produktif.  Padahal  usia  produktif  merupakan  usia  dimana  seseorang meningkatkan taraf hidupnya mulai dari ekonomi, sosial dan kesehatan.
Apabila  narkoba  digunakan  terus  menerus  maka  dapat  menimbulkan ketergantungan.  Ketergantungan  pada  narkotika  merupakan  salah  satu  dampak  akibat penyalahgunaan  obat  yang  tidak  sesuai  dengan  dosis  yang  diharuskan,  sehingga pemakai  zat  tersebut  tidak  dapat  menghentikan  untuk  mengkonsumsinya.  Apabila narkotika  digunakan  terus  menerus  dapat  merugikan  kesehatan  dan  menimbulkan dampak sosial yang luas.
Hal tersebut terjadi karena masih banyak peredaran-peredaran gelap yang terjadi khususnya  di  Negara  Indonesia,  serta  minimnya  pengawasan  aparatur  negara  terhadap obat-obatan  tersebut,  selain  itu  adanya  nilai  ekonomis  yang  sangat  besar  didalamnya, maka  dari  itu  harus  adanya  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  elemen-elemen masyarakat untuk mengatasi masalah tindak pidana Narkotika. Narkotika perkataannya dalam  bahasa  Yunani  narkotika  adalah “Narke” yang  artinya  yaitu  tidak  merasakan apa-apa  ( Sasangka ,  2003).  Sedangkan  pengertian  narkotika  secara farmokologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang bersalah dari daerah visceral dan yang  dapat  menimbulkan  efek stupor serta  adiksi.  Narkotika  menurut  ketentuan  yang ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  143,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5062)  selanjutnya  disebut  Undang-Undang Narkotika merupakan “zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  sintetis  ataupun  semisintetis,  yang  menimbulkan  penurunan  ataupun  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  menghilangkan  rasa  nyeri  serta  bisa  menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang- undang ini”. Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal  6 Undang-Undang Narkotika, dibagi  menjadi  3  golongan  yaitu  narkotika  golongan  I,  narkotika  golongan  II,  dan narkotika golongan III ( Nasrullah , 2020).
Pencegahan  dan  pemberantasan  peredaran  dan  penyalahguna  narkotika  dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan pemidanaan, ruang lingkup dalam penegakan hukum  begitu  luas  dimana  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  dan pemberantasan terhadap terjadinya tindak pidana narkotika ( Nuryanto , 2018).
Dalam  penegakan  hukum  yang  terdapat  dalam  tindak  pidana  narkotika  dibagi menjadi  dua  yaitu  penegakan  hukum  secara  preventif  dan  penegakan  hukum  secara represif  ( Iskandar  &  IK ,  2019).  Penegakan  hukum  secara  preventif  merupakan  suatu penegakan  yang  dilakukan  sebelum  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  sedangkan penegakan  hukum  secara  represif  merupakan  suatu  penegakan  yang  dilakukan  setelah
terjadinya  tindak  pidana.  Penegakan  hukum  secara  preventif  dan  represif  merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  sehingga  harus  dipahami  terlebih  dahulu. Pidana atau Pemidanaan merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya peredaran  maupun  perkembangan  tindak  pidana  narkotika.  Muladi  dan  Barda  Nawawi menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana adalah sebagai berikut: ( Saputro & NPM , 2018)
1. Pidana  merupakan  suatu  pengenaan  penderita  atau  nestapa  atau  akibat-akibat  lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
Negara  Indonesia  dalam  hal  pencegahan  maupun  pemberantasan  tindak  pidana narkotika  tentunya  memiliki  tujuan  tersendiri.  Tindak  pidana  narkotika  yang  semakin lama perkembangannya semakin cepat dan luas mengharuskan ditetapkannya kebijakan- kebijakan  hukum  diranah  pidana  yang  efektif  untuk  mencegah  maupun  memberantas tindak  pidana  itu  sendiri.  Tentunya  penegakan  hukum  di  tuntut  untuk  cepat  dalam menangani masalah tindak pidana narkotika.
Dikarenakan  kejahatan  tindak  pidana  narkotika  sebagaimaa  sudah  dijelaskan bahwa  kejahatannya  lintas  negara  yang  terorganisir  dan  tidak  mengenal  batas-batas wilayah terotorial dan melibatkan jaringan-jaringan dari berbagai negara ditambah lagi di  Indonesia  yang  memiliki  wilayah  yang  sangat  luas  dengan  pintu  masuk  ke  wilayah territorial  Indonesia  yang  dapat  dikatakan  tidak  begitu  sulit  serta  padatnya  penduduk dan  minimnya  kemampuan  pendidikan  maupun  minim  secara  ekonomi  hal  tersebutlah yang menjadi sasaran dari tindak pidana narkotika.
Dalam hal ini terdapat suatu permasalahan dimana penegak hukum kurang jelas dalam hal memberikan suatu kepemilikan dari barang-barang narkotika tersebut sebagai salah  satu  bentuk  tindak  pidana  narkotika  ( Aminullah ,  2018).  Dalam  hal  menentukan pelaku sebagai pemakai hal tersebut sangatlah mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Sebab dalam peraturan perundang-undangan  yang adad di  Indonesia pemilik narkotika yang tidak pemakai juga diklarifikasikan sebagai tindak pidana, maka hal tersebut harus jelas dalam penegakannya.
Untuk  mempermudah  dan  mempercepat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana narkotika tersebut dimana tanpa harus adanya pembuktian kesalahan kepemilikan maka penerapan asas yang terdapat di dalam UU Narkotika yaitu penerapan asas atau prinsip strict  liability dapat  diberlakukan.  Pengertian  dari  asas  atau  prinsip  tersebut  yang  ada didalam  UU Narkotika  adalah adanya suatu  pertanggungjawaban mutlak  dengan tanpa adanya  pembuktian  kesalahan.  Selain  itu strict  liability dapat  diartikan  bahwa  si pembuat yang telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan undang-undang yang mana tanpa melihat bagaimana sikap batinnya ( Barda Nawawi Arief , 2018).
Disisi  lain  dalam  hukum  pidana  mengatakan  bahwa  tiada  pidana  tanpa  adanya kesalahan  atau  disebut  geen  straft  zonder  schuld,  dimana  dala  setiap  pemutusan pemidanaan yang diputus oleh hakim di pengadilan harus adanya kesalahan yang harus dibuktikan  terlebih  dahulu  setelah  seseorang  dapat  dikatakan  bersalah  atau  tidak.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang  dalam  melakukan  perbuatan pidana,  pertanggungjawaban  pidana  atau  penjatuhan  pidana  hanya  dapat  diterapkan ketika tindak pidana dilakukan dengan suatu kesalahan ( Saleh , 1983). Pengecualian asas atau  prinsip  tersebut  didalam  tindak  pidana  narkotika  mungkin  dilakukan  untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia di masa sekarang ini.
Penerapan  asas  atau  prinsip  strict  liability  dalam  UU  Narkotika  tidak menyebutkan  secara  tertulis  keberadaan  asas  atau  prinsip  diadalam  undang-undang tersebut,  akan  tetapi  didalam  pasalnya  penerapannya  dilakukan  secara  tidak  langsung melalui ketentuan yang diatur didalamnya.
Didalam  UU  Narkotika  tersebut  bahwasannya  pengaturan  dengan  mengambil beberapa pasal  yaitu pasal  111 ayat  (1) dan pasal  115 ayat  (1), menerapkan asas strict liability  berdasarkan  unsur  kriminalisasi  didalam  pasal  tersebut,  yang  salah  satu perbuatannya  hanya  kedapatan  membawa  barang  tersebut  dapat  dikenakan  pasal tersebut, pengkriminalisasian tindakan tersebut dapat merugikan orang yang melakukan perbuatan itu tanpa adanya pembuktian kesalahan.
Disamping hal tersebut juga masih banyak terdapat fakta-fakta yang menunjukan adanya unsur pasal tersebut yang mengandung asas strict liability menjadi rawan, dalam prakteknya  dapat  disalahgunakan  aparat  penegak  hukum  khususnya  pihak  Kepolisian, memanfatatkan celah yang ada didalam UU Narkotika tersebut untuk melakukan rekaya kasus  karena  adanya  target  yang  harus  dipenuhi  dalam  pemberantasan  tindak  pidana narotika yang dimana hal tersebut sering terjadi didalam prakteknya.
Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian yang menghukum orang yang tidak bersalah dengan dalil penegakan hukum. Tentunya hal itu bertentangan dengan prinsip- prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUNarkotika.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dalam  artikel  ini  akan  diulas  masalah-masalah berikut:
1. Apa  yang  dimaksud  dengan  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  dalam  tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana narkotika dengan adanya penyuntikan asas  strict  liabilitydalam  Pasal  127  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika.
Dengan  ulasan  ini  diharapkan  kita  dapat  mengetahui  dan  memahami  pentingnya asas strict  liability dalam  pasal  127Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika  yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  ditengah  masyarakat.  Hal  ini menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia bahwasannya kepastian hukum adalah hal yang penting sehingga seseorang dalam melakukan perbuatan pidana harus dilihat unsur kesalahannya.

## Hasil dan Pembahasan Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan
Pertanggungjawaban mutlak atau dapat  diartikan sebagai  istilah tanggungjawab seketika  atau  langsung,  hal  ini  sangat  berbanding  terbalik  dengan  sistem  atau  unsur- unsur tanggungjawab pidana yang sifatnya kumulatif dengan salah satu unsurnya harus ada suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Apabila merujuk pada asas yang  terdapat  dalam  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  tiada  pidana  jika  tidak  terdapat kesalahan  ( geen  straft  zonder  schuld;  actus  non  facit  reum  nisi  mens  sir  rea )  yang tentunya  pada  hakikatnya  dalam  penjelasan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana unsur  kesalahan  ini  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.
Pertanggungjawaban mutlak atau dapat  diartikan sebagai  istilah tanggungjawab seketika  atau  langsung  dalam  hukum  pidana,  dimana  hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan konsep  asas  strict  liability  yang  definisi  dari  asas  tersebut  adalah  pertanggungjawaban pidana  tanpa  kesalahan  dimana  si  pembuat  sudah  dapat  dipidana  apabila  ia  telah melakukan  perbuatan  pidana  sebagaimana  dirumuskan  dalam  undang-undang  tanpa melihat  sikap  batinnya  ( Murdiana ,  2012).  Didalam  undang-undang  nomor  35  tahun 2009 tentang narkotika  asas  strict liability tidak secara langsung berlaku karena dalam unsur-unsur  pasalnya  dalam  ketentuan  pidana  tidak  disebutkan  perumusannya  dengan sengaja  atau  kealpaan.  Dalam  tindak  pidana  narkotika  unsur  kesalahan  tidak  harus dibuktikan,  tetapi  orang  atau  pelaku  dianggap  melakukan  kesalahan  apabila perbuatannya sudah memenuhi rumusan undang-undang.

## Asas Strict Liability Menimbulkan Ketidakpastian Hukum
Penerapan  asas strict  liability dalam  Pasal127  UU  Narkotika  menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana asas strict liability merupakan suatu pertanggungjawaban  seketika  yang  tanpa  melihat  adanya  unsur  kesalahan  dari  pelaku atau si pembuat. Apabila pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang maka pelaku sudah dapat dipidana atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan unsur- unsur tindak pidana dimana harus adanya kesalahan terlebih dahulu baru seorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dalam suatu putusan pemidanaan yang diberikan oleh hakim harus adanya unsur kesalahan  ( Nugroho ,  2017).  Apabila  unsur  kesalahan  telah  dipenuhi  maka  si  pembuat dapat  dijatuhi  hukuman.  Dalam  hal  perkara  tindak  pidana  narkotika  dimana  seorang pencandu  narkotika  atau  penyalahguna  narkotika  sudah  memenuhi  unsur-unsur sebagaimana  dirumuskan  oleh  undang-undang  sudah  dapat  mempertangungjawabkan perbuatannya dengan melihat unsur kesalahan yang terdapat didalam dirinya. Sehingga hakim  dalam  memutus  perkara  harus  melihat  adanya  unsur  kesalahan  serta  harus memperhatikan  Pasal  54,  Pasal  55,  dan  Pasal  103.  Dimana  didalam  Pasal  54  UU Narkotika dikatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Artinya bahwa dalam setiap putusan yang  diberikan  oleh  hakim  bagi  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dalam  prakteknya  sering  sekali  terjadi  jika  pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  tidak  menjalani  rehabilitasi  baik  rehabilitasi  sosial  dan rehabiltasi  medis.  Hal  itu  dikarenakan  hakim  yang  memutus  perkara  tidak mempertimbangkan  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan narkotika.  Sebab  putusan  hakim  dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika  terdapat perbedaan pertimbangan antara memberikan terdakwa direhabilitasi atau tidak.
Dimana  dalam  suatu  kasus  hukum  tidak  boleh  dibenarkan  untuk  menerapkan peraturan  yang  berbeda  ( Nugroho ,  2017).  Dalam  ilmu  hukum  biasa  dikenal  dengan disparitas.  Artinya  suatu  kasus  yang  sama  harus  juga  diterapkan  peraturan  yang  sama. Hal  itu bertujuan untuk  menghindari seseorang dari diskriminasi  yang harus dirasakan olehnya.  Disparitas  adalah  kebebasan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada hakim  untuk  memutus  perkara  sesuai  dengan  ketentuan,  walaupun  putusan  tersebut saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Dalam perkara narkotika, hakim  diberikan  kebebasan  untuk  memberikan  perbedaan  hukuman  kepada  korban pecandu  narkotika  untuk  direhabilitasi  atau  tidak.  Bisa  saja  dalam  perkara  yang  satu terdakwa  diperitahkan  untuk  direhabilitasi,  akan  tetapi  dalam  perkara  yang  lain  tidak ada perintah untuk direhabilitasi.
Disparitas  itu  artinya  perbedaan.  Oleh  karenanya,  disparitas  menjadi  kebalikan dari  asas  hukum  secara  umum  yaitu  mengenai  adanya  persamaan  dimata  hukum  atau biasa  disebut equality  before  the  law .  Dengan  adanya  disparitas  pidana  dalam  putusan hakim  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat  (1)  yang  mengatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum.
Dengan  begitu  putusan  hakim  terhadap  penyalahguna  atau  pecandu  narkotika yang  memvonis  untuk  mempertanggungjawabkan  suatu  kesalahannya  tersebut  tidak sejalan  dengan  undang-undang  narkotika  itu  sendiri  serta  Undang-Undang  Dasar  NRI 1945.  Dimana  dalam  pasal  103  huruf  a  dan  b  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  menyatakan  “hakim  yang  memeriksa  perkara  pecandu  narkotika dapat  memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;”  atau  “menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan  dan  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotika  tersebut  tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.
Ketentuan  dalam  pasal  103  huruf  a  menegaskan  bahwa  penggunaan  kata memutuskan  bagi  pecandu  narkotika  yang  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana narkotika  merupakan  vonis  (hukuman)  bagi  pecandu  narkotika.  Sedangkan  ketentuan dalam  pasal  103  huruf  b  menegaskan  bahwa  penetapan  hakim  tersebut  bukan merupakan  vonis  (hukuman)  bagi  pecandu  narkotika  yang  bersangkutan.  Artinya, apabila  pecandu  narkotika  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  narkotika,  tetapi
wajib  menjalani  pengobatan  dan  atau  perawatan  yang  dimana  pengobatan  dan/atau perawatan merupakan bagian dari masa menjalani hukuman.
Hal  tersebut  diatas  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  ditengah  masyarakat sehingga  dalam  hal  ini  hakim  harus  memberikan  pengobatan  dan/atau  perawatan sebagai masa menjalani hukuman terhadap pencandu narkotika ( Nainggolan, Zahara, & Saparuddin , 2010). Apabila hakim dalam memutus perkara terhadap pecandu narkotika menerapkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika, maka masyarakat memperoleh suatu kepastian hukum.

## Pembuktian Tindak Pidana Narkotika
Pembuktian pemilikan narkotika dibuktikan dengan berdasarka adanya minimal 2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  yang  menyakinkan  Majelis  Hakim  mengenai  perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal 111 ayat (1), pasal 112 (1),  pasal  117  (1)  dan  pasal  122  ayat  (1)  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  tetang Narkotika,  yang  dimana  beberapa  unsur  tersebut  secara  tindak  langsung  mengandung asas strict liability. Adapun unsur pasalnya yaitu:
1. Setiap orang;
2. Tanpa hak tau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.
Pembuktian unsur ke-2 dalam delik memiliki / menguasai narkotika yaitu unsur “tanpa hak tau melawan hukum”, dalam ajaran ilmu hukum ( doktrin ), wederrechtelitjk dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu  melawan  hukum  dalam  arti  formil  dan  melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebgaimana dikutip oleh Laden Marpaun, dalam “Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana,”  Penerbit  Sinar  Grafika,  Jakarta,  Cetakan  Ke-5 Tahun 2008 pda halam 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran wederrechtlitjk dalam arti formil,  suatu  perbuatan  hanya  dipandang  sebagai  bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan  tersebut  memenuhi  semua  unsur  yang  terdapat  dalam  rumusan  delik  pasal tersebut.  Sedangkan  arti  maeriil  masalah  bukan  saja  harus  ditinjau  sesuai  dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  tertulis  dan  atu  asas-asas  hukum  umum  dari hukum  tidak  tertulis.  Lebih  khususnya  yang  dimaksud  dengan  “tanpa  hak”  dalam kaitannya  dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentanng  Narkotika  adalah tanpa izin dana tau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut,  yaitu Menteri ats rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peratura perundang-undangan yang lain yang bersangkutan.
2.  Walaupun  “tanpa  hak”  pada  umumnya  merupakan  bagian  dari  “melawan  hukum” namun  sebagaimana  simpulan  angka  1  di  atas  yang  dimaksud  “tanpa  hak”  dalam kaitannya  dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  adalah  tanpa  izin  dana  tau
persetujuan  dari  Menteri  yang  berarti  elemen  “tanpa  hak”  dalam  unsur  ini  bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ( Aminullah , 2018).
Untuk  menentukan  apakah  unsur  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum”  dapat dipenuhi  atau  tidak  maka  terlebihdahulu  akan  di  kemukakan  pokok  pikiran  sebagai berikut:
Pasal  6  Undang-Undang  No  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman menegaskan “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat  pembuktian  yang  sah  menurut  Undang-Undang,  mendapat  Keyakinan  bahwa seseorang  yang dianggap dapat  bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan  yang didawakan atas dirinya “. Ketentuan ini memgamdumg sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang- undang yang telah ada” (Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum”.
Ketiga asas diatas tersebut secara terpadu harus menjadi sandaran dalam putusan Hakim  sehingga  Hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan  aspek  yuridis,  dengan  tidak berpegang  pada  asas  ligalitas  semata  melainkan  harus  pula  mempertimbangkan  aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan asas “tiada pidana  tanpa  sifat  melawan  hukum”  dengan  melihat  aspek  filosofis  dan  aspek sosiologis,  antara  lain  aspek  psikologis  dan  aspek  sosila  ekonomi  terdakwa  dan  lain sebagainya  sehingga  diharapkan  putusan  tersebut  dapat  memenuhi  3  (tiga)  dimensi keadilan,  yaitu  mendekati  keadilan  social  ( social  justice )  dan  keadilan  moral  (moral justice ) dan tidak hanya mementingkan keadilan Undang-Undang ( legal justice ).
Melihat  penjelasan  ditas  mengenai  pokok-pokok  pemikiran  dapat  disimpulkan diman  untuk  menentukan  apakah  terdakwa  dapat  dipidana  atau  tidak  dalam  perkara  a quo  tidak  cukup  dengan  hanya  ditinjau  sebatas  sekedar  membuktikan  terdakwa memiliki/menguasai  narkotika  saja  secara  tanpa  haka  tau  melawan  hukum,  melainkan harus  mencangkupi  pembuktian  ada  tidaknya  kesalahan  pada  diri  terdakwa  dengan bersandar  pada  asas  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”,  dan  asas  “tiada  pidana  tanpa melawan  hukum”.  Namun  dalam  hal  bagaiman  dan  dengan  cara  apa  narkotika  itu berada  didalam  pememilikan/penguasaan  terdakwa  sebagai  alat  bukti  terpenuhi  atau tidaknya unsur “tanpa hak tau melawan hukum.
Bertolak pada pembahasan sebelumnya mengenai kesalahan ( schuld ) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bias dalam kepemilikan (baca: 735 memiliki atau  menguasai)  seseorang  maka  berdasarkan  asas culpabilitas ,  orang  tersebut  tidak dapat  dipersalahkan  telah  melakukan  delik  kepemilikan  narkotika  walaupun  secara gramatikal yang bersandar pada asas ligalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau mengusai narkotika.

## Kesimpulan
Pada pasal-pasal di Undang-undang
Narkotika mengatur tentang pertanggungjawaban  pidana  seperti  halnya  pertanggung  jawaban  yang  ada  didalam
KUHP,  namun  akan  tetapi  konsep  pertanggungjawaban  pidana  yang  ada  dialam  UU Narkotika  sangat  berbeda  didalam  KUHP.  Dimana  didalam  KUHP  salah  satu  unsur pertanggungjawaban  pidananya  adanya  kesalahan,  didalam  UU  Narkotika  didalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak adanya kesalahan atau mengandung asas strict liability  dimana  orang  dalam  perbuatannya  sudah  memenuhi  unsur  pasal  yang  ada  di UU  Narkotika  maka  orang  tersebut  sudah  melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Serta kejahatan  narkotika  ini  termasuk  kedalam  kejahatan  transnasional Organized  Crime yang persebarannya begitu cepat dan tanpa mengenal batas wilayah dengan melihat hal tersebut  maka  dariitu  keberlakukan  asas strict  liability diberlakukan  didalam  UU Narkotika tentunya dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Dalam  proses  pembuktian  kesalahan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  didalam hukum  pidana  dimana  dengan  kesalahan  seseorang  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya. UU Narkotika dalam ketentuan pidananya tidak menjelaskan secara jelas unsur  kesalahan  namun  dalam  pembuktian  tindak  pidana  narkotika  dalam  proses pemidanaan  dalam  persidangan  unsur  kesalahan  tersebut  tetap  harus  ada  tanpa mengenyampingkan asas  geen  straf  zonder  schuld ,  karena  pentingnya  kesalahan  ini dalam  proses  pembuktian.  Kewenangan  hakim  disini  dalam  proses  pembuktian  sangat penting  untuk  membuktikan  orang  bersalah  atau  tidak.  Apabila  dalam  proses pembuktian  ditemukan  minimal  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah  yang  membuat  pelaku tindak  pidana  narkotika  diputus  bersalah  melakukan  tindak  pidana  narkotika,  maka seharusnya hakim memutuskan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dimasyarakat,  dimana  kepastian  hukum  itu  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar NRI 1945 pasal 28D ayat (1).

## Bibliografi
Aminullah, Sakti. (2018). Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Narkotika . Jurist- Diction , 1 (2), 723–737.
Barda  Nawawi  Arief,  S.  H.  (2018). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media.
Iskandar, Anang, & IK, S. (2019). PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar) . Elex Media Komputindo.
Murdiana,  Elfa.  (2012). Pertanggungjawaban  Pidana  dalam  Prespektif  Hukum  Islam dan  Relevansinya  terhadap  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia . Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 12 (1), 1–18.
Nainggolan,  Marsaulina,  Zahara,  Elvi,  &  Saparuddin,  Saparuddin.  (2010). Peranan Hakim  dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakam) . Jurnal Mercatoria , 3 (2), 116–132.
Nasrullah,  Nasrullah.  (2020). Putusan  Hakim  terhadap  Pemberian  Sanksi  di  Bawah Batas  Minimal  pada  Tindak  Pidana  Narkotika . SIGn  Jurnal  Hukum,  CV.  Social Politic Genius (SIGn) , 2 (1), 1–19.
Nugroho, Bastianto. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP . Yuridika , 32 (1), 17–36.
Nuryanto,  Carto.  (2018). PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  TINDAK  PIDANA PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA  DI  DIREKTORAT  RESERSE  NARKOBA POLDA JAWA TENGAH . Fakultas Hukum UNISSULA.
Saleh,  Roeslan.  (1983). Dua  Pengertian  Dasar  dalam  Hukum  Pidana . Cetakan  Ketiga, Aksara Baru, Jakarta .

## Saputro,  Andi  Tri,  &  NPM,  S.  H.  (2018). PELAKSANAAN  PIDANA  TAMBAHAN BERUPA  KEBIRI  KIMIA  TERHADAP  PELAKU  PEDOFILIA  DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 . Jurnal NESTOR Magister Hukum , 3 (3).
Sasangka,  Hari.  (2003). Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  hukum  pidana .  Mandar Maju.