Submitted: 11/12/2019 Reviewed: 6/5/2020 Published: 5/10/2030

## CONTACT
Correspondence Email: herman@uinib.ac.id

## KEYWORD
Kolonialisme; Pendidikan; Minangkabau

## TARIKHUNA
JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION VOLUME 1 NO. 1 2019

## KOLONIALISME, PENDIDIKAN DAN MUNCULNYA
ELIT (MINANGKABAU MODEREN : SUMATERA BARAT ABAD KE : 19)

## HERMAN 1
1 Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Konsentrasi Sejarah), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

## ABSTRAK
Dalam  jangka  panjang,  dasar  kebijaksanaan  pendidikan  kolonial adalah  untuk  menghasilkan  calon  tenaga  pegawai  yang  terdidik, untuk  kemudian  ditempatkan  di  dalam  berbagai  jabatan  dinas pemerintah.  Sistem  tanam  paksa  atau  usaha-usaha  swasta  yang memerlukannya  ,  kualifikasi  pendidikan  ,  karenanya  menjadi  alat penyeleksi dan melatih orang untuk memegang posisi tertentu dalam birokrasi  pemerintah,  tetapi  pada  saat  yang  sama  juga  menjadi simbol  status  yang  tinggi  ditengah-tengah  masyarakat.  Dari  segi perbandingan,  mereka  yang  telah  memanfaatkan  kesempatan pendidikan  Barat  itu  tidaklah  begitu  besar  bilanganya,  akan  tetapi hasil dari kebijaksanaan pendidikan pemerintah itu tidaklah sepadan dengan  jumlah  yang  terlibat  secara  langsung  di  dalamnya. Sebenarnya pemerintah Belanda disadari atau tidak telah mengambil langkah-langkah  untuk  melahirkan  golongan  elit  terpelajar  dengan tidak  memikirkan  sungguh-sungguh  bagaimana  golongan  elit  baru itu digunakan. Sejak dasawarsa terakhir abad ke-19, terdapat banyak pengangguran  bekas  murid  dari  berbagai  sekolah,  bukan  saja karena  jabatan-  jabatan  dalam  dinas  pemerintah  di  Sumatera  Barat tidak  mampu  menampung  mereka,  melainkan  juga  karena bersamaan  dengan  meningkatnya  murid-murid  tamatan  sekolah- sekolah swasta yang sebelumnya masih langka.

## I. PENDAHULUAN
Hindia-  Belanda  pernah  disebut  sebagai Beamtenstaat 1 ,  sebuah  negara  pegawai,  dimana terdapat  jaringan  birokrasi  pemerintah  yang  sangat  luas  dan  rumit.Karena  birokrasi  disini merupakan alat instrumen yang sangat penting bagi pelaksanaan tuntutan – tuntutan kolonial, maka hampir boleh dikatakan, bahwa semua kebijaksanaan diarahkan bagi kepentingan Belanda.Selama abad ke 19 daan lebih nyata lagi sejak awal kolonial yang sempurna 2 , sedangkan sebagian besar tenaga pegawainya didukung oleh orang – orangBumiputera.
Agaknya  memang  benar,  bahwa  roda  pemerintahan  yang  dikendalikan  dari  Batavia  itu, senantiasa berputar seperti “ mesin – mesin pabrik yang siap semaksimal hasilnya”. Dan dengan itu pemerintah  kolonial  boleh  mengharapkan,  bahwa  daerah  koloni  harus  dapat  memberikan keuntungan bagi perbendaharaan negara 3 .
Oleh karena itu pemerintah terutama berarti menjalankan administrasi, yang dalam arti teknis, rasional  dan  termasuk  bidang  tulis  menulis  beserta  perangkat  upacara-upacaranya,  pendidikan, karenanya  adalah  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dari  rangkaian  kebijakan  pemerintah kolonial untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya.
Di  dalam  sejarah  kebijaksanaan  pendidikan  kolonial 4 di  Hindia  Belanda,  orang  dapat mengenal  berbagai  jenis  dan  tingkatan  sekolah,  baik  yang  langsung  didirikan  oleh  pemerintah maupun  oleh  para  misionaris,  atau  pihak  swasta.Sekolah  sekolah  itu  cenderung  mencerminkan kekuatan  dan  kepentingan  pemerintah  kolonial.Walaupun  sistem  pendidikan  yang  digalakkan sedikit banyak memberi peluang baik bagi pembuat kebijakan dan penduduk Bumiputera, sekolah- sekolah  terutama  bertujuan  untuk  memenuhi  tuntutan  pemerintah  kolonial  sendiri.  Yang  paling penting  dalam  hal  ini  ia  ialah  birokrasi  pemerintahan  atau  menjadi  pegawai  pada  perubahan  – perubahan industri swasta dan berdagang.
Di  bawah  kolonialisme,  hubungan  pendidikan  dan  masyarakat  adalah  sesuatu  yang kompleks.Sementara kontrol pendidikan dan campur tangan pemerintah berada di tangan orang  - orang Eropah, aspirasi – aspirasi yang berkembang dalam masyarakat biasanyasengaja diluputkan. Sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  di  kembangkan  menurut  model  Barat,  baik  organisasi, maupun  kurikulum  “ia  merupakan  hasil  manipulasi  kebudayaan  yang  berakar  dari  negeri  asal  si penjajah, dan karenanya bukan hasil pertumbuhan lokal” 5 .
Antaranya  pemerintah  dan  masyarakat  terdapat  perbedaan  pandangan  dalam  cara  mereka melihat kehadiran lembaga pendidikan itu. Tetapi dikalangan masyarakat setempat sendiri bahkan juga muncul berbagai pandangan, dengan alasannya sendiri  - sendiri. Sementara suatu kelompok sosial tertentu melihat kehadiran sekolah-sekolah itu sebagai yang menguntungkan dan karenanya mereka  dapat  menerimanya  dengan  baik,  yang  lain  sebaliknya  menolak  atau  bersikap  apatis. Bagaimanapun  juga  keanekaragaman  pandangan  ini  sekaligus  menunjukkan  bahwa  dalam  situasi kolonial,  masyarakat  tidak  lagi  bebas  menentukan  arah  bagi  pendidikan  mereka,  dan  untuk  itu hanya  ada  pilihan  :  menerima  atau  menolak  apa  yang  ditawarkan  pemerintah  kolonial  atau mengambil pilihan lain menurut cara - cara yang mereka anggap lebihaman.
Apakah  pola  -  pola  di  atas  dapat  ditemukan  dalam  cara-cara  masyarakat  Minangkabau memberikan  reaksinya  terhadap  pendidikan  kolonial?atau  bagaimanakah  kecenderungan  yang terjadi  di  daerah  ini  ketika  penduduknya  diperkenalkannya  pada  sekolah  -  sekolah  yang  dibawa oleh pemerintah kolonial?. Selanjutnya sejauh mana dampak pendidikan kolonial terhadap struktur
1 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968) khususnyapp.103-105.
2 Philip G. Altbach and Gail P. Kelly, Education and Colonialisme (New York : 1978) terutama pada Bab Pendahuluan, pp.1-47.
3 The Emergence Of the Modern Indonesian Elit (The Hague and Bandung, 1960) pp. 2, 29, 165, dan242.
4 The Minangkabau Response to Teach Colonial Rule In the Nineteenth Century ( ithaca, New York : Monograph Series, No. 60, Cornell Modern Indonesia Project,1981.
5 M. Joustra, Batakspingel (Leiden : S.C. Van Dusburg, 1926), p.32.
sosial  setempat,  khususnya  sehubungan  dengan  kehadiran  kelompok  sosial  baru  atau  apa  yang disini disebut elit modern? 6
Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap sejarah pendidikan kolonial di Minangkabau abad ke- 19, terutama dengan menitik beratkan pembahasan sekitar pokok persoalan yang  diajukan  di  atas,  guna  memudahkan  pendekatan  kita  dalam  mengembangkanpenguraian selanjutnya,  tulisan  ini  pertama  -  tama  ingin    menyoroti  proses  pertumbuhan  sekolah-sekolah sekuler,  sebagai  bagian  dari  rangkaian  kebijakan  pemerintah  kolonial  di  daerah  ini.  Kemudian setelah  melihat  saling hubungan antara  sekolah dengan  masyarakat dalam  kaitannya dalam  usaha untuk  menelusuri  reaksi  penduduk  terhadapnya,  tulisan  ini  selanjutnya  mencoba  kembali mengkaitkannya  dengan  beberapa  pokok  kesimpulan  yang  mungkin  dapat  ditarik  dari  kerangka persoalan yang diajukan pada bagian pertama di atas. 7

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitan  berasal  dari  kata  Metode  yang  artinya  cara  yang  tepat  untuk  melakukan sesuatu, dan “ logos ” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya “cara melakukan sesuatu  dengan  menggunakan  pikiran  secara  saksama  untuk  mencapai  suatu  tujuan”.  Sedangkan penelitian  adalah  “suatu  kegiatan  untuk  mencari,  merumuskan  sampai  menganalisis  sampai menyusun laporannya”. 8
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengkhususkan  untuk  meneliti  secara  spesifik  mengenai kompetensi  kepribadian  guru  dalam  pembelajaran  sejarah,  Dilihat  dari  jenis  penelitian,  maka penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  library  research atau  penelitian  kepustakaan  yang khusus  mengkaji  suatu masalah untuk memperoleh  data dalam  penulisan  penelitian  ini.  Penelitian ini  dikatakan  sebuah  penelitian  kepustakaan  karena  pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan menghimpun  data  dari  berbagai  literature. 9 Penelitian  yang  diadakan  di perpustakaan  dan bersumber pada data-data informasi yang tersedia di ruang perpustakaan. 10

## III. PEMBAHASAN
Sampai  pertengahan  tahun  1840-an,  pengembangan  sekolah  –  sekolah  sekuler  yang diusahakan  pemerintah  tidaklah  menunjukkan  kemajuan  yang  berarti.Kecuali  ada  dua  buah  di Padang  14,  tidak  satupun  sekolah  serupa  dapat  dibangun  di  kawasan  pendalaman  (Padangsche Bovenlanden). suatu usaha yang lebih bersungguh - sungguh dan merupakan sukses pertama dari dalam rangka pengembangan sekolah - sekolah itu baru terjadi kemudian ketika Steimetz, Residen Padangsche  Bovenlanden  mencoba  mendorong  berdirinya  apa  yang  disebut  Sekolah  Negeri  di Bukittinggi pada tahun 1843.
Agak  berlainan  dengan  sekolah    sekolah  sekuler  yang  didirikan  di  Padang,  sekolah  yang dipelopori  oleh  Residen  C.P.C.  Steinmetz  ini  lebih  bersifat  otonom    dan  menerimanya  murid  dari kalangan  masyarakat  tanpa  terlalu  mempertimbangkan    status  atau  posisi  keluarganya  dalam masyarakat.  Sebab  itu  ketika  sekolah  baru  saja  dibuka  cukup  banyak  yang  datang  mendaftarkan diri.  Dalam  tahun  1846,  yakni  tiga  tahun  setelah  sekolah  pertama  dibuka  di  Bukittinggi,  terdapat tidak kurang dari 11 buah sekolah yang didirikan ; lima buah diantaranya terdapat di pusat - pusat pemerintahan di kawasan pendalaman.
Pada tahun  yang  sama (1846) ada  75  orang  tamatan  sekolah ini  yang  kemudian  ditempatkan sebagai tenaga administratif dalam birokrasi pemerintah, seperti Klerkas, dan yang diperbantukan pada  kantor  Laras, tetapi  sebagian  juga menjadi personil pada  sistem  tanam paksa kopi.  Tawaran
6 E. B. Kielstra,  “ Koffij Cultuur ter Sumatra’s” estkust” IG, X (1888), p.1458.
7 Mestika Zet,MA.Dibawahjudul: MelayuKopiDaun :EksploitasiKolonialdalamSistem
8 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, (2009) Metodologi Penelitian, Cetakan 10, (Jakarta: Bumi Aksara), h.1
9 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h.3
10 kartini Kartono , (1980) , pengantar metodologi research social , (Bandung: alumni), h. 28
yang  telah  diajukan  pemerintah  melalui  kesempatan  kerja  yang  relatif  baik,  agaknya  telah mendorong  penduduk  untuk  memasuki  sekolah  -  sekolah  itu,  sementara  Minangkabau  ketika  itu memang mulai terikat ke dalam pengarahan sistem tanam paksa kopi.
Sekolah-sekolah yang dikembangkan Steimetz, bagaimanapun juga telah menjadi model bagi pengembangan  sekolah  sekolah  kolonial  pada  periode  selanjutnya,  sekurangnya  sampai  tahun 1870- an. Cirinya yang utama ialah bahwa sekolah - sekolah didirikan atas kerja sama pemerintah lokal kulit putih dengan pejabat bumiputera setempat, dimana pihak yang pertama mendorong para kepala  untuk  merasa  tanggung  jawab  dalam  pengadaan  fasilitas  belajar  sebelum  bangunan  fisik dapat dipersiapkan,  murid - murid biasanya mengambil tempat belajar pada gudang gudang  kopi pemerintah, atau di “Balai Adat” nagari setempat. Sedangkan penyediaan fasilitas  lainnya seperti bangku,  meja  dan  kursi,  sekalipun  masih  dalam  bentuk  yang  sangat  sederhana  sekali  (dan  lebih banyak dari pada bambu), dikerjakan secara bergotongroyong dengan penduduk setempat.
Pengadaan  tenaga  guru  merupakan  rintangan  yang  paling  suka  dipecahkan,  dan  karena  itu hanya ada satu atau dua orang yang kebetulan sudah mengenal pengetahuan tulis baca secara baik, atau melek huruf yang diperolehnya dari pengalaman sendiri. Biasanya mereka ini diambilkan dari pejabat-pejabat  bumiputera  yang  bekerja  sebagai  kepala  gudang  (Pakhuis-  Meester,  atau sekretarisnya.Sedangkan  gaji  guru  ini  ditarik  dari  uang  kas  negeri.  Hampir  semua  sekolah  tidak pernah  mengadakan  pungutan  uang  sekolah,  tetapi  semua  murid  pada  umumnya  dibebankan membiayai sendiri perlengkapan sekolahnya seperti pakaian dan lain -lainnya.
Kurikulum  yang  dikembangkan  pada  sekolah  ini  pada  prinsipnya  masih  sangat  sederhana sekali.Selama  tiga  tahun  mata  pelajaran  melalui  empat  tahap.Pada  tahap  pertama,  murid-murid diajarkan pengetahuan membaca dan menulis, dan pada tahap kedua mulai dengan berhitung. Pada tahap  ketiga  dan  keempat  mata  pelajaran  ditambah  dengan  pengetahuan,  seperti  cara  membuat surat, pembukaan yang sederhana, geografi dan pengetahuan berhitung dalam tingkat yang telah rumit.
Semua  mata  pelajaran  berlangsung  dan  disajikan  dalam  bahasa  Melayu,  kecuali  pada  tahun pertama, di mana murid - murid masih dibiarkan menulis bahasa Melayu dalam alpabet Arab.Pada tahun - tahun berikutnya mereka secara lambat laun diajarkan menulis bahasa Melayu dalam abjad Latin. Sejauh menggunakan bahasa Melayu, murid  - murid sama sekali tidak mengalami kesulitan, terutama karena bahasa Minangkabau yang  mereka pergunakan sehari - hari sangat dekat dengan bahasa Melayu yang dipergunakan  di Hindia Belanda ketika itu.
Dalam  tahun  1850-an,  usaha  penyebaran  sekolah  -  sekolah  negeri  semakin  diperluas  ke beberapa tempat di luar Padangsche Bovenlanden.terutama di kawasan pantai barat dan sekitarnya (Padangsche  Bovenlanden).  Selain  di  Padang,  yang  sejak  periode  awal  pendudukan  Belanda  di daerah  ini  (1819)  setidaknya  sudah  ada  dua  buah  sekolah  yang  didirikan  pada  tahun  (1853) didirikan  sebuah  sekolah  lagi.  Juga  di  Pariaman  (1854)  dan  di  Air  Bangis  pada  tahun  yang  sama, serta di Pesisir Selatan, Pelangi (1858), dan Asam Kumbang (1859).Demikian juga di kawasan utara pedalaman,  dengan  kecualikan  di  Bonjol,  dimana  sekolah  negeri  sudah  ada  sejak  tahun  1840-an, didirikan  beberapa  buah  sekolah  serupa  seperti  di  Lubuk  Sikaping,  Panti,  Talu  dan  Rao.  Pada dewasanya  yang  sama  sekolah  -  sekolah  sudah  menyebar  ke  hampir  seluruh  Sumatera  Barat, termasuk ke Residensi Tapanuli.
Suatu  perkembangan  baru  dalam  sejarah  pendidikan  barat  di  daerah  ini  ditandai  dengan didirikannya sebuah sekolah guru, Normal School atau Kweekschool  di Bukittinggi pada bulan April 1856. Sebagai akibat logis dari perluasan sekolah - sekolah negeri, adalah semakin meningkatnya kebutuhan  tenaga  guru,  sedangkan  pemerintah  tidak  mungkin  untuk  mendatangkannya  dari luar.Akan tetapi  hal  itu juga  berhubungan  dengan perluasan geografis  dan  jabatan  -  jabatan  baru dalam  birokrasi  pemerintah.  Selama  ini  kriteria  untuk  menjadi  pegawai  pada  dinas  pemerintah, termasuk  dinas  Tanam  Paksa  Kopi  tidak  mempertimbangkan  kecakapan  dan  pendidikan  yang diperoleh.  Pejabat  -  pejabat  bumiputera,  seperti  juga  dengan  kepala  gudang  dan  sekretarisnya,
meskipun  sebagian  memiliki  pengetahuan  tulis  baca  yang  baik,  sejak  semula  lebih  banyak ditentukan  berdasarkan  sifat  berhubungan  kekeluargaan  dengan  elit  tradisional,  atau mengutamakan mereka yang dekat hubungannya dengan rezim kolonial. Sebab itu, pengangkatan mereka adalah hasil pengaruh, kewibawaan status yangdiwariskan.
Tahap  awal  dari  pengembangan  pada  Normal  School,  lebih  pertama  di  Surakarta.Murid  - murid  yang  diterima  pada  sekolah  ini  tidak  perlu  tamatan  sekolah  negeri,  tetapi  batasan  umur paling kurang sudah harus mencapai 14 tahun. Selain itu mereka yang mendaftar pada sekolah ini juga  dikarenakan  persyaratan,  bahwa  calon  murid  sudah  harus  memiliki  pengetahuan  siap sebelumnya  seperti,  membaca  dan  menulis  bahasa  Melayu  secukupnya,baik  dalam  alfabet  Arab, maupun Latin, tetapi juga berhitung yang sederhana. Selama tiga tahun masa belajar di sekolah ini, murid  -  murid  menerima  berbagai  macam  mata  pelajaran,  kecuali  membaca  dan  menulis  dalam bahasa Melayu (bahasa Belanda kemudian membuat surat, tetapi belum ada paedadogi).
Sebagai satu - satunya sekolah guru di Sumatera, Norma School Bukittinggi pada fase awalnya lebih  banyak  dikelola  oleh  penduduk  bumiputera.Kepala  sekolahnya  yang  pertama  adalah  Abdu Latif  Sutan  Nagari,  seorang  pegawai  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  keguruan, sementara  asisten  residen  dan  bawahannya  tidak  mengambil  banyak  bagian  dalam pengembangannyaa.Karena  itu,  dalam  usianya  yang  masih  muda,  sekolah  ini  tidak  lebih  dari sekolah  dasar  biasa.Tahun  pertama  sejak  sekolah  ini  tidak  lebih  dari  10  orang  murid  yang mendaftarkan  diri.Pemerintah  bermaksud  untuk  membuatnya  sebagai  duplikat  Kweekschool Surakarta,  tapi  dalam  ukurannya  yang  lebih  kecil.Beberapa  buku  bacaan  dan  pelajaran  yang dipakai  di  Surakarta  juga  dipergunakan  di  Kweekschool  di  Bukittinggi.Namun  karena  berbagai kesukaran,  seorang  pejabat  Belanja  yang  mengunjungi  sekolah  ini  pada  tahun  1866,  mendapat kesan  yang  mengecewakan.Selama  10  tahun  berjalan,  sekolah  ini  hanya  mampu  menamatkan  10 orang murid,  dan  itu pun tidak  semuanya menjadi guru.  Namun  demikian, dalam  tahun  1863  saja, guru  -guru  yang  mengajar  di  9  buah  sekolah  di  kawasan  Padangsche  Bovenlanden,  jika  tidak semuanya tamat, pernah bersekolah pada Normal School.
Beberapa  perubahan  penting  dalam  kebijaksanaan  pendidikan  pemerintah  kolonial  baru nampak  tahun  1870-an,  yakni  bersamaan  dengan  perubahan  -  perubahan  besar  dalam  kerangka politik kolonial yang ditandai dengan Era Liberal.
Pertama-tama  adalah  terjadinya  perubahan  perlahan  lahan  dari  sekolahsekolah  negeri  yang otonom,  ke  sekolah  dasar  yang  langsung  berada  dibawah  kontrol  pemerintah.Campur  tangan pemerintah  kemudian  bukan  saja  dari  segi  pembiayaan,  tetapi  juga  organisasi  dan  kurikulum sekolah.  Sebelum  tahun  1870-ansekolah  -  sekolah  negeri  yang  ada  hampir  sepenuhnya  dibiayai oleh  pemerintah  lokal  dan  penduduk  setempat.  Sekitar  tahun  1860-an  misalnya  hanya  beberapa sekolah saja, seperti di Padang, Pariaman, Tarusan dan Normal School di Bukittinggi yang mendapat bantuan biaya dari pemerintah pusat, sedangkan 26 buah lainnya hampir sepenuhnya bergantung pada usahasetempat.
Keterlibatan  pemerintah  dalam  pengembangan  sekolah  juga  terlihat  sejak  sekolah  guru Normal  School  (Kweekschool)  berubah  nama  menjadi  sekolah  Raja  pada    tahun  1872.  Kecuali mendapat sokongan keuangan yang lebih besar, sekolah itu juga memberikan mata pelajaran yang lebih  rumit  dari  yang  sebelumnya.  Kecuali  beberapa  mata  pelajaran  yang  sudah  diajarkan  juga pada tahun - tahun sebelumnya, sejak itu ditambah dengan beberapa mata pelajaran baru seperti, paedagogi,  geometri,  menggambar,  menyanyi  dan  beberapa  pengetahuan  keahlian,  terutama mengenai  teknik  -  teknik  pertanian,  sedangkan  mata  pelajaran  bahasa  belanda  termasuk  mata pelajaranwajib.
Sekolah  Raja  Bukittinggi  kemudian  menjadi  simbol  dan  kebanggan  penduduk  di sekitar.Seorang  pengamat  Belanda  menilai,  bahwa  sekolah  raja  setidaknya  sejak  dua  dasawarsa terakhir abad ke-19 kurang lebih menyamai  sekolah  -  sekolah menengah di  negeri Belanda,  baik dari segi bangunan fisiknya, maupun dari segi kurikulum yang diajarkan pada murid-muridnya.Bagi
murid-muridnya  disediakan  asrama,  dengankamar-kamar  tempat  tinggalnya,  lengkap  dengan seorang  pembantu  yang  siap  melayani  urusan  keperluan  seharihari.  Mereka  juga  mendapat pengarahan dan bimbingan yang seksama, bukan saja dalam kegiatan di kelas, akan tetapi juga di luar sekolah. Disamping itu, juga terdapat beberapa orang guru kulit putih yang diperbantukan ke sekolah  ini.  Efek  dari  perlakuan  istimewa  ini  jelas  berlangsung  dalam  suasana  seperti diperbelandakannya, baik dalam bahasa sehari-hari, maupun disiplin dan cara berpakaian mereka, tetapi diragukan apakah nilai-nilai baru yang mereka anut dimengerti sepenuhnya.
Suatu perubahan penting lainnya dalam arah perkembangan pendidikan sejak akhir abad ke- 19  di  daerah  ini  ialah  ketika  pemerintah  mencoba  membagi  sekolah  dasar  (bekas  dari  sekolah negeri  yang  sebelumnya)  ke  dalam  dua  kategori  yakni  :  sekolah  kelas  satu  Eerste  Klase  School untuk anak - anak para pejabat pemerintah dan bangsawan, dan sekolah kelas dua Klasse Schoolen untuk umum. Dilihat dari sudut pandangan pemerintah, kebijaksanaan ini merupakan suatu langkah maju, terutama untuk mengulangi mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya sampai kelas dua,  mereka  dapat  menyelesaikan  sekolahnya  dalam  tempo  tiga  tahun,  dan  kemudian  dapat memanfaatkan  untuk  keperluan  mencari  kerja,  atau  mengajar  di  kampung.  Tetapi  pada kenyataannya dengan ini berlainan dengan apa yang diharapkan pemerintah. Sampai awal abad ke- 20, setidaknya menjelang diadakannya pembaharuan pendidikan setelah masa politik etis, gagasan mengenai  sekolah  kelas  satu  tidak  mendapat  sambutan  masyarakat.  Anak  -  anak  pejabat  lokal jarang  yang  mau  bersekolah  di  sana,  dan  mereka  malah  lebih  senang  memilih  Sekolah  Swasta dimana  kegiatan  belajar  disajikan  sepenuhnya  dalam  bahasa  Melayu.  Reaksi  ini  agaknya  sedikit berbeda  dari  yang  berlaku  di  Jawa,  disana  kalau  bukan  memasuki  sekolah  kelas  satu  para bangsawan dapat masuk sekolah dasar Eropa.
Sungguhpun akibat dari kebijaksaan pemerintah itu sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap  jalur  masuk  ke  sekolah  -  sekolah  pemerintah  di  daerah  ini,  tetapi  iamenjadi  kurang penting disebabkan oleh proses - proses yang telah terciptakan sejak periode sebelumnya. Lebih - lebih lagi sejak pemerintah Batavia mendirikan apa yang lazim  disebut Sekolah Dokter Jawa pada tahun  1851  kecenderungan  untuk  ingin  mengambil  kesempatan  pendidikan  ini  ternyata  telah ditunjukan  dengan  adanya  dua  orang  putera  Minangkabau  mendaftarkan  diri  pada  tahun  1856. Jumlah  itu  diperkirakan  meningkat  terus  pada  tahun  -  tahun  berikutnya,  terutama  karena diajukannya oleh pemerintah sejumlah tawaran  - tawaran yang menarik, seperti pembebasan dari semua  biaya  sekolah,  termasuk  biaya  perjalanan  ke  Batavia.  Tetapi  dibalik  itu jugaterletakkebanggan titel “ Dokter Jawa” dan jabatan, yang akan diperoleh dari tamatan sekolah itu, sesuatu yang pasti masih amat langka di Sumatera Barat ketika itu.
Bagaimanapun  juga,  meningkatnya  minat  pendidikan  anak  -  anak  bumiputera  sebetulnya mencerminkan  gejala  umum  dikalangan  masyarakat  Minangkabau  dari  kelas  atas  dan menengah.Pendidikan  nampaknya  tidak  lagi  sekedar  prestise  dan  alat  untuk  mempertahankan status,  melainkan  juga  menjadi  arena  persaingan  dalam  merebut  kesempatan-kesempatan  yang terbuka  dalam  sistem  kolonial.itu  bukan  saja  berkenan  dengan  kemungkinan  perbaikan  prospek ekonomi mereka, melainkan juga menjadi sarana mobilitas sosial. Apalagi dengan dibukanya lagi sebuah sekolah baru OSVIA (Opleiding School Voor Irlandeehe Arabtenaren) di sekitar pergantian abad ini, maka peluang untuk mengambil kesempatan pendidikan sebagai calon pegawai terdidik secara  khusus  semakin  diperluas34.  Pada  akhir  abad  ke-19  lengkaplah  gambaran  ideal  yang menjadi cita - cita dan kebanggan semua anggota masyarakat, yaitu seperti yang telah diungkapkan dengan  tepat  oleh  seorang  penulis  kalau  bukan  menjadi  Angku  Dokter  (dokter  Jawa),  boleh  jadi Angu Larasatau Angku Guru.
Perluasan  sekolah-sekolah  kolonial,  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  depan,  baru  terjadi sekitar  tahun  1840-an,  ketika  Residen  Steinmetz  mendorong  berdirinya  sekolah-  sekolah  sekuler seiring  dengan  pelaksanaan  sistem  tanam  paksa  kopi.  Steinmetz  percaya  bahwa  pemuda Minangkabau  akan  tertarik  dengan  nilai-nilai  pendidikan  apabila  kepada  mereka  diberikan
gambaran  masa  depan  yang  lebih  baik.  Meskipun  tujuan  utama  dari  sekolah  itu  adalah  untuk menghasilkan sejumlah tenaga terdidik yang akan ditempatkan dalam birokrasi kolonial di tingkat lokal, atau untuk menjadi personil pada urusan sistem tanam paksa kopi, namun pengetahuan yang mereka  peroleh  nantinya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha  untuk  membentuk  “warga  negara” yang  baik,  baik  kondisi  kesehatan,  ataupun  kondisi  hidup  mereka  kemudian  juga  akan  dibawa meniru gaya hidup dan kebudayaan Eropah.
Demikianlah  kemudian  beberapa  sekolah  yang  telah  didirikan  di  pedalaman  Padangsche Bovenlanden  pada  umumnya  cenderung  mengikuti  pola  penyebaran  gudang-  gudang  kopi pemerintah.  Gudang  kopi  itu  sendiri  yang  terletak  dekat  titik  produksi  kopi  pendalaman,  sejak semula  memiliki  fungsi  ganda,  ia  bukan  saja  merupakan  batu  loncatan  bagi  penetrasi  ekonomi kolonial ke pedalaman, tetapi pada saat yang sama  juga merupakan lembaga pendidikan dimana sekolah-sekolah fase pertamadiselenggarakan.
Dari  empat  pusat  pemerintahan  kolonial  di  kawasan  Padangsche  Bovenlanden,  kecuali Batusangkar, Payakumbuh dan Solok, maka Bukittinggi yang terletak di dataran tinggi Agam adalah merupakan  pusat  pemerintahan  yang  paling  penting  dimana  terletak  kantor  Residen  dan  Asisten Residen. Bukittinggi juga merupakan pusat pengumpulan kopi pemerintah di kawasan pendalaman dari mana penyebaran sekolah-sekolah ke negeri- negeri sekitar dilakukan, dengan mengikut arah penyebaran gudang-gudang kopi pemerintah.
Dari 16 buah sekolah yang tersebar di kawasan Padangsche Bovenlanden 10 buah diantaranya terletak  di  kawasan  Agaam  dan  hampir  semuanya  mengambil  tempat  di  gudang-gudang  kopi pemerintah.Kenyataan  ini  bukan  tanpa  alasan.Pertama-tama  tentu  saja  adalah  karena  kesulitan dalam  soal  pengadaan  tenaga  guru  dan  bagunan  fisik  sekolah,  sebagaimana  yang  dialami  oleh kebanyakan  sekolah-sekolah  negeri  pada  fase  awal  umumnya.Pusat-pusat  pengumpulan  kopi pemerintah  itu,  kecuali  memiliki  tenaga  pegawai  yang  relatif  sudah  mengenal  pengetahuan  tulis baca,  atau  melek  huruf,  terutama  sekali  kepala  gudangnya  (Pakhuismeestor)  dapat  diangkat sebagai tenaga guru di samping menjalankan tugasnyasehari-hari.
Dari  segi  pendidikan,  karena  sekali  lagi  keterbatasan  sumber-sumber  yang  tersedia  adalah tidak mungkin disini untuk mengungkapkan perincian mengenai latar belakang keluarga orang tua murid yang pernah memasuki sekolah Barat yang dibicarakan di muka, namun beberapa bukti yang masih  sangat  bersifat  fragmentaris  cenderung  menyarankan  bahwa  peluang  pendidikan  seperti yang  juga  berlaku di  lain  tempat  umumnya,  semula  terbatas pada  kelompok  tertentu  saja  seperti, golongan bangsawan tradisional atau apa yang disebut kelas priyayi tinggi di Jawa. Di Minangkabau sebagaimana  telah  disinggung  juga  di  muka,  mereka  ini  ialah  golongan  aristokrat  untuk  kawasan pantai, dan para penghulu yang kemudian diangkat menjadi Penghulu Kepala dan Laras di kawasan pendalaman.
Akan  tetapi  dengan  bertambah  meluasnya  penyebaran  administrasi  pemerintah  dan  jumlah sekolah-sekolah  sejak  tahun  1870-an  maka  variasi  saja  berasal  dari  keluarga  pejabat  bumiputera, tetapi kemudian juga berasal dari keluarga pengusaha, pedagang dan petani. Sampai akhir 1860- an,  sekurang-kurangnya  terdapat  sekitar  24  buah  sekolah  yang  tersebar  di  seluruh  kawasan Sumatera Barat tidak termasuk (Residen Tapanuli),denganperincian 10 buah di kawasan pantai dan 14 buah di kawasan pendalaman. Sekitar abad ke20 perbandingan jumlah penduduk di kawasan itu adalah 4 : 9, tetapi ratio murid- muridnya yang bersekolah adalah 1 : 9. Minat pendidikan yang lebih besar justru datang dari kelas menengah, yang biasanya terdiri dari keluarga pengusaha, pedagang dan  golongan  orang  yang  berada.Kebanyakan  mereka  berasal  dari  negeri-negeri  perantau  yang padat penduduknya, terutama di sekitar dataran tinggi Agam.
Pemerintah  Belanda  nampaknya  masih  tetap  bersikap  keras  kepala,  ketika  mereka  mau menerapkan  gagasan  kebijaksanaan  pendidikannya  yang  mengutamakan  keluarga  yang  dekat hubungannya  dengan  rezim  kolonial,  sementara  jalur  pendidikan  bagi    yang  lain  masih  tetap terbuka.  Salah  satu  akibatnya  ialah  bahwa  kebanyakan  orang  berpendidikan  Barat  jika  bukan
mayoritas  tidak  lagi  memiliki  hubungan  langsung  dengan  keturunan  darah  bangsawan  tradisional sebagaimana  yang  diharapkan  pemerintah  Belanda  dan  dalam  jangka  panjang  reaksi  mereka terhadap  kebijaksanaan  pendidikan  kolonial  nampaknya  paralel  dengan  reaksi  yang  diberikan terhadap  kebijaksanaan  pemerintah  umumnya.  Bagian  akhir  ini  akan  mencoba  memberikan beberapa pandangan penutup yang mungkin dapat ditarik dari uraian-uraian yang dikembangkan dimuka.

## IV. PENUTUP Kesimpulan
Sejak  semula  telah  terbukti  nyata,  bahwa  tanpa  dukungan  orang-orang  bumiputera  atau sebagian dari padanya, penguasa kolonial Belanda niscaya menemui lebih banyak kesulitan dalam menjalankan  administrasinya.Manipulasi  hubungan-hubungan  kolonial  terutama  didasarkan  pada sistem  kelas  menurut  struktur  sosial  setempat.Maka  suatu  suprastruktur  yang  ditempati  oleh kekuatan  bangsa  asing  (Belanda),  yang  merupakan  ciri  khas  dari  struktur  masyarakat  kolonial umumnya, ditopang oleh sejumlah para kepala volkschoolden yang terdiri dari para penghulu atau angku kepala danLaras.
Dari  sudut  pandangan  pemerintah  adalah  logis  untuk  memanfaatkan  mereka,  karena  para kepala merupakan basis kekuasaan kolonial yang dapat berfungsi ganda.Ketika para kepala segera ditarik ke dalam struktur yang resmi, mereka berfungsi sebagai“ambtenaar” yang menangani tugas administrasi  kolonial  di  tingkat  bawah  dalam  struktur  birokrasi  yang  ada.  Tetapi  pada  saat  yang sama sebagai kepala dalam struktur sosial yang lama, mereka tetap memegang posisi kunci dalam menjalankan  politik  kolonial.  kombinasi  kedua  fungsi  ini  menimbulkan  raga  bangsa  dalam  diri mereka, dan dengan itu perintah Belanda memanfaatkan mereka sebagai Steunpilaren vangezag.

## Daftar Pustaka
G.J.  Resink.1968.,Indonesia’s  History  Between  the  Myths  (The  Hague  :  Martinus  Nijhoff,  1968) khususnyapp.103-105.
Philip  G.  Altbach  and Gail  P. Kelly, Education  and  Colonialisme (New  York  :  1978)  terutama  pada Bab Pendahuluan, pp.1-47.
Robert  Van  Niel.  1960.  The  Emergence  Of  the  Modern  Indonesian  Elit.  Bandung,  pp.  2,  29,  165, dan242.
E.  Graves.  1962.The  Minangkabau  Response  to  Teach  Colonial  Rule  In  the  Nineteenth Century.ithaca, New York : Monograph Series, No. 60, Cornell Modern Indonesia Project,1981.
M. Joustra, Batakspingel (Leiden : S.C. Van Dusburg, 1926), p.32.
E. B. Kielstra,  “Koffij Cultuur ter Sumatra’s” estkust” IG, X (1888), p.1458.
Cholid Narbuko, Abu Achmadi, (2009)Metodologi Penelitian, Cetakan 10, Jakarta: Bumi Aksara), Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor, 2004 Kartini Kartono, (1980), pengantar metodologi research social, Bandung: alumni M. Iqbal Hasan, (2002),  Pokok -pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta:Galia Indonesia