Vol. 5, No. 4 November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2507 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## STRATEGI PEMERINTAH GAMPONG DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA (Studi Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)
Thanthawi Ishak 1 , Miswar 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Ilmu Administrasi Negara
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Ekonomi Pembangunan
Article Info Abstract Article history: Received 03 November 2021 Publish 11 November 2021 Drug  trafficking  is  still  rampant  in  the  jurisdiction  of  the  Lhoksukon  Police.  Several  sub- districts  in  the  city  center  are  often  used  as  places  for  transactions  for  these  illicit  goods. This is where the function and strategy of the Gampong Matang Peupanji Government as a representative of the  North Aceh Regency government apparatus, especially regarding the implementation  of  the  right  strategy  in  the  field  is  here.  The  purpose  of  the  study  was  to determine  the  strategy  of  the  gampong  government  in  eradicating  drugs  in  Gampong Matang Peupanji, Lhoksukon District and to find out the obstacles or obstacles faced by the gampong  government in  its efforts to eradicate  drugs. The research  methodology  is to use qualitative research with a descriptive approach. The results of the study obtained data that the strategy of the Matang Peupanji Gampong Government in its efforts to eradicate drugs was first by compiling the Gampong Qanun or "Reusam Gampong" Matang Peupanji. Then the second, the Government of Gampong Matang Peupanji formed an anti-drug task force and  volunteers in the village  which  was fully supported by the Muspika. Furthermore, the third,  the  Government  of  Gampong  Matang  Peupanji  also  strengthens  the  environmental security system in its area. The conclusion is that a strategy will be implemented effectively if  the  formulation,  manufacture  and  implementation  in  the  field  are  supported  by  actors, organizations,  procedures  and  techniques  with  adequate  facilities  and  infrastructure  and carried  out  in  a  timely  manner.  The  suggestion  is  that  the  Gampong  Matang  Peupanji Government is  expected to have a high  commitment in implementing  its strategy for drug eradication.
Keywords: Strategy, Village, Drugs
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 03 November 2021 Publis 11 November 2021 Peredaran narkoba masih marak diwilayah hukum Polres Lhoksukon. Beberapa kecamatan di pusat kota itu, sering dijadikan tempat transaksi barang haram tersebut. Disinilah fungsi dan strategi Pemerintah Gampong Matang Peupanji sebagai perwakilan aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya mengenai penerapan strateginya yang tepat di lapangan.
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  Strategi  pemerintah  gampong  dalam pemberantasan  narkoba  di  Gampong  Matang  Peupanji  Kecamatan  Lhoksukon  dan  untuk mengetahui  kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  gampong  dalam upayanya  memberantas  narkoba.  Metodologi  penelitian  adalah  menggunakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  mendapatkan  data  bahwa  strategi Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  dalam  upayanya  memberantas  narkoba  adalah pertama dengan  menyusun Qanun  Gampong atau  “Reusam  Gampong”  Matang  Peupanji. Kemudian  yang kedua ,  Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  membentuk  satgas  dan relawan  anti  narkoba  di  gampong  yang  didukung  sepenuhnya  oleh  pihak  Muspika. Selanjutnya  yang ketiga ,  Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  juga  memperkuat  sistem keamanan  lingkungan  di  daerahnya.  Kesimpulan  adalah  sebuah  strategi  akan  terlaksana dengan  efektif  apabila  dalam  perumusan,  pembuatan  dan  implementasinya  di  lapangan didukung  oleh  aktor,  organisasi,  prosedur  dan  teknik  dengan  sarana  dan  prasarana  yang memadai  serta  dilaksanakan  dalam  waktu  yang  tepat.  Saran  adalah  Pemerintah  Gampong Matang  Peupanji  diharapkan  untuk  memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam  melaksanakan strateginya untuk pemberantasan narkoba.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Thanthawi Ishak Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Ilmu Administrasi Negara e-mail: thantawiishak84@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Narkotika  mulai  dilarang  secara  resmi  di  dunia  internasional  sejak  dikeluarkannya Single Convention  Narcotics pada  tahun  1961.  Amerika  Serikat  merupakan  Negara  pelopor  kebijakan yang  melarang  dengan  tegas  tentang  penyalahgunaan  narkotika.  Konvensi  ini  mengharuskan setiap  negara  yang  menjadi  anggota  untuk  memberikan  hukuman  kepada  pelaku  menggunakan obat-obat  terlarang.  Dalam  sidang  PBB  di  New  York,  tanggal  30  Maret  1961  diputuskanlah Single Convention Narcotic Drugs, yaitu berupa daftar jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam pengawasan dunia Internasional [1]. `
Hasil  yang  diperoleh  pada Convention  on  The  Right  of  The  Child  (CRC) dan  Indonesia termasuk salah satu Negara yang bergabung di dalamnya di tahun 1989, menyatakan setiap anak mempunyai  hak  mendapatkan  informasi  kesehatan  reproduksi  (termasuk  HIV/AIDS  dan Narkoba)  dan  dilindungi  baik  fisik  maupun  mentalnya.  Namun,  yang  terjadi  saat  ini  pengguna narkotika pada umumnya berada pada umur 15-24 tahun yang merupakan anak sekolah maupun sedang melanjutkan kuliah [2].
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  pada  tahun  2014  pernah  merilis  data  terkait  penggunaan narkoba  yang  menyebutkan  bahwa,  22  %  pengguna  narkoba  di  seluruh  Indonesia  adalah merupakan  pelajar  dan  mahasiswa  [3].  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  disinilah  fungsi  dan strategi  Pemerintah  Gampong  (Desa)  Matang  Pupanji  diuji  dalam  kedudukannya  sebagai perwakilan  aparatur  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara,  khususnya  mengenai  penerapan strateginya  yang  tepat  di  lapangan.  Pemerintah  Gampong  Matang  Pupanji  juga  dituntut  untuk melaksanakan  perannya  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  dalam  hal  pemberantasan narkoba seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 104 dan 105 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
1. Masyarakat memiliki kesempatan yang besar dan luas untuk berperan dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika.
2. Masyarakat  memilki  hak  dan  tanggung  jawab  dalam  hal  pencegahan,  pemberantasan  dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika.
Hasil penelusuran awal penulis pada Satuan Narkoba Polres  Lhoksukon, menyatakan bahwa peredaran  narkoba  masih marak  di  wilayah  hukum  Polres  Lhoksukon.  Beberapa  kecamatan  dan Gampong,  seperti    Gampong  Matang  Peupanji,  sering  dijadikan  tempat  transaksi  barang  haram tersebut. Malah, di wilayah itu penangkapan tertinggi mencapai 39% atau 38 kasus sejak Januari hingga  Agustus  2018.  Sabu-sabu  adalah  jenis  narkotika  yang  masih  mendominasi  dan  paling banyak ditangani pihak satuan narkoba, yaitu 674,9 gram, setelah itu ganja 17.133,62 gram dan 302 batang, kemudian ekstasi 141 butir dan miras 76 botol. Wilayah hukum Polres  Lhoksukon, membawahi  16  kecamatan  yang  terdiri  dari  12  polsek  dan  4  sub  sektor.  Hasil  observasi ditemukan  fakta  bahwa,  sebagian  masyarakat  masih  cenderung  mencari  nafkah  dengan  cara menanam tanaman ilegal tersebut untuk diedarkan dalam jumlah besar maupun kecil karena lebih mudah laku dan nilai jualnya yang tinggi.
Oleh karenanya, berdasarkan data-data tersebut tidak menutup kemungkinan banyak remaja- remaja  yang  akan  terkena  dampak  negatifnya  dalam  kehidupan  mereka,  disebabkan ketidakberdayaan,  ekonomi  yang  sulit,  informasi  yang  tertinggal,  permasalahan  agama, permasalahan  politik,  dan  juga  masalah  dari  budaya  dalam  masyarakat,  sehingga  semakin kompleks persoalan, dan apabila tidak ditangani dengan serius, maka dikhawatirkan akan timbul banyak permasalahan, yang dimulai dari konflik rumah tangga hingga penyalahgunaan narkoba.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  strategi  pemerintah  gampong  dalam pemberantasan  narkoba  dan  untuk  mengetahui  kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  gampong  dalam  upayanya  memberantas  narkoba  di  Gampong  Matang  Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  untuk  menganalisis  dan mendapatkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta menyajikan hasil penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Gampong  Matang  Peupanji  Kecamatan  Lhoksukon  Kabuppaten Aceh  Utara.  Alasan  kenapa  penulis  melakukan  penelitian  di  kawasan  ini  adalah  karena  sumber informasi yang berkaitan dengan topik serta gambaran penelitian secara nyata terdapat di lokasi ini,  dan  juga  yang  lebih  penting  lagi  bahwa  Gampong  Matang  Peupanji  ini  adalah  sebagai gampong  (desa)  percontohan  dalam  wilayah  Kota  Lhokseumawe  yang  telah  berhasil menyelamatkan dan mengamankan seluruh warganya dari bahaya ketergantungan dan peredaran gelap  narkoba.  Selain  itu  juga  yang  menjadi  pertimbangan  penulis  adalah  akses  menuju  ke Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon ini sangatlah dekat.
Penentuan  informan  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik purposive .  Teknik Purposive yakni  dengan  cara  mengambil  orang-orang  yang  dipilih  menurut  ciri-ciri  yang  dimilikinya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua kegiatan yaitu studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian ini di lokasi dan situs penelitian. Studi literature atau  studi  kepustakaan  juga  dilakukan  sebagai  rangkaian  kegiatan  penelitian, (Bungin,  2019).  Berikut  ini  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  tekhnik  observasi dan wawancara.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini,  dengan  menggunakan  analisis  data  induktif  yaitu  proses menganalisa  yang  berangkat  dari  fakta-fakta  khusus  yang  kemudian  ditarik  generalisasi  yang bersifat umum. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian
Strategi  Pemerintah  Gampong  Dalam  Pemberantasan  Narkoba  di  Gampong  Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
Maraknya  penyalahgunaan  narkoba  khususnya  di  Gampong  Matang  Peupanji,  Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, terjadi dari tingkat soaial ekonomi menengah bawah sampai pada tingkat sosial ekonomi menengah ke atas. Dalam pemberantasan narkoba di Desa Matang Peupanji  perlunya  peran  serta  dan  dukungan  dari  orang  tua  dan  masyarakat.  Ada  3  (tiga) komponen  dasar  didalam  menanggulangi  kejahatan  yang  besar  yakni  masyarakat  (pemerintah Gampong Matang Peupanji), pemerintah dan polisi atau penegak hukum. Pemerintah Gampong Matang  Peupanji  sebagai  perwakilan  masyarakat  untuk  melakukan  langkah-langkah pemberantasan, peredaran  dan penyalahgunaan narkotika, polisi menjadi fasilitator, sedangkan pemerintah mempunyai peranan pendukung kegiatan penangggulangan narkotika.
Hasil  temuan  penulis  di  lapangan  mendapatkan  data  bahwa,  para  aparatur  pemerintah Gampong  Matang  Peupanji  memegang  kendali  penuh  terhadap  keamanan,  keselamatan,  dan melakukan  pembinaan  serta  pemberdayaan  terhadap  warganya  akan  bahaya  dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerahnya. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Gampong Matang Peupanji untuk bersinergi dengan pihak kepolisian untuk  memberantas  narkoba  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  undang-undang  yaitu Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Pasal  26  menyebutkan;  Kepala  Desa bertugas  menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  Pembangunan  di  Desa, Pembinaan masyarakat Desa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa.
Strategi Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba dan ini  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  kontinu  oleh  seluruh  elemen  masyarakat  Gampong Matang  Peupanji  sehingga  strategi  ini  berhasil  dengan  baik adalah  pertama  dengan  menyusun
Qanun Gampong atau “Reusam Gampong” Matang Peupanji yang di dalamnya tertuang aturan- aturan  yang  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  hidup  mati  seorang  pelaku  narkoba  harus dikucilkan  di  tengah-tengah  masyarakat,  dan  bersedia  diusir  dari  gampong  bila  kedapatan menggunakan  narkoba.  Kemudian  yang  kedua,  Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  juga membentuk satgas dan relawan anti narkoba di gampong yang didukung sepenuhnya oleh pihak Muspika  Muara  Satu.  Selanjutnya  yang  ketiga,  Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  juga memperkuat sistem keamanan lingkungan di daerahnya yaitu mengadakan ronda setiap malam di gampong dengan membentuk 3 (tiga) pos jaga di gampong Matang Peupanji dan setiap pos dijaga  oleh  15  orang,  dan  hal  ini  terbukti  efektif  karena  warga  pernah  berhasil  mengungkap pelaku  peneror  bom  yang  marah  akibat  dari  kebijakan  atau  strategi  yang  ditempuh  oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji ini.
Pelaksanaan  sebuah  kebijakan  pada  prinsipnya  merupakan  cara  agar  sebuah  kebijakan dapat  mencapai tujuannya.  Pelaksanaan  dari  kebijakan juga  memerlukan  strategi  dan  tindakan seperti  tindakan-tindakan  yang  sah  atau  legal.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  kebijakan  dapat dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan  waktu  tertentu.  Karena  hakikatnya,  sebuah  strategi  akan  terlaksana  dengan  efektif apabila  dalam  perumusan,  pembuatan  dan  implementasinya  di  lapangan  didukung  oleh  aktor, organisasi, prosedur dan teknik dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilaksanakan dalam waktu yang tepat.
Sebuah  kebijakan tak  terlepas  kaitannya  dengan  kehidupan  sosial  dan  budaya  masyarakat yang  kondisinya  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  yang  kesemuanya  itu  dilakukan  ataupun tidak  dilakukan  semata-mata  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  dan  bermanfaat  untuk masyarakat. Dari hasil observasi dan penelitian lapangan  yang dilakukan, ditemukanlah fakta- fakta  bahwa  jelaslah  bahwa  kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Gampong Matang  Peupanji  dalam  upayanya  memberantas  narkoba  adalah  tingkat  kesadaran masyarakatnya masih kurang, masyarakat setempat banyak yang belum memahami efek buruk dari bahaya penggunaan narkoba, selain itu terdapat juga masyarakat yang merasa malu bila ada diantara  anggota  keluarganya  tersangkut  paut  dengan  narkoba  dan  karena  hal  itu  tidak  mau bekerja  sama  dengan  pemerintah  gampong  dengan  melaporkannya  ke  pihak  penegak  hukum agar  dapat  diberikan  fasilitas  perawatan,  serta  tempat  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkoba  yang ingin direhab pun belum ada di Kabupaten Aceh Utara Kendala  atau  Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Gampong  dalam  Upayanya Memberantas Narkoba di Gampong Matang Peupanji Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
Strategi Pemerintah Gampong Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba dan ini  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  kontinu  oleh  seluruh  elemen  masyarakat  Gampong Matang  Peupanji  sehingga  strategi  ini  berhasil  dengan  baik,  sehingga  Gampong  Matang Peupanji ditetapkan sebagai gampong binaan oleh Polres  Lhoksukon. Memang, menaati setiap kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  adalah  merupakan  kewajiban  bagi  masyarakat, namun  pada  kenyataannya  tidak  semua  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  itu  akan dengan  serta  merta  dan  senang  hati  dipatuhi  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Pasti  ada  saja yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut, atau dengan kata lain pasti ada yang setuju dan tidak.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, jelaslah bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh  Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  dalam  upayanya  memberantas  narkoba  adalah tingkat kesadaran masyarakat masih kurang artinya masyarakat yang masih belum mengerti dari efek  buruk  dari  bahaya  penggunaan  narkoba,  masyarakat  yang  merasa  malu  keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah gampong dengan melaporkannya ke pihak penegak hukum agar diberikan fasilitas perawatan,
Strategi  pemberantasan  narkoba  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Gampong  Matang Peupanji  adalah  bagian  daripada  kebijakan  publik.  Sebuah  kebijakan  tak  terlepas  kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu,  yang  kesemuanya  itu  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan  semata-mata  untuk  mencapai tujuan  pemerintahan  dan  bermanfaat  untuk  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas, jelaslah  bahwa,  kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Gampong  Matang Peupanji dalam upayanya memberantas narkoba adalah tingkat kesadaran masyarakatnya masih kurang,  masyarakat  setempat  banyak  yang  belum  memahami  efek  buruk  dari  bahaya penggunaan  narkoba,  selain  itu  terdapat  juga  masyarakat  yang  merasa  malu  bila  ada  diantara anggota keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja sama dengan  pemerintah  gampong  dengan  melaporkannya  ke  pihak  penegak  hukum  agar  dapat diberikan fasilitas perawatan, serta tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin direhab pun  belum  ada  di  Kabupaten  Aceh  Utara.  Dan  kendala  yang  utama  adalah  alokasi  anggaran yang  sangat  minim  dari  pemerintah  untuk  upaya  pencegahan  Narkoba  di  Gampong  Matang Peupanji.

## 3.2.Pembahasan
Penelitian yang penulis lakukan ini membahas mengenai Strategi Pemerintah Gampong Matang  Peupanji  dalam  upayanya  memberantas  narkoba,  maka  tentu  saja  strategi  atau kebijakan yang dibahas adalah kebijakan di tingkatan struktur pemerintahan yang paling kecil yang menyangkut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah sebagai suatu rangkaian proses  yang  terdiri  dari  berbagai  pola,  tindakan  atau  kegiatan  tertentu  dan  merupakan seperangkat  keputusan  yang  bersangkutan  dengan  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  dengan beberapa cara yang khusus.
Konsep  kebijakan  publik  ini  berhubungan  dengan  pola  aktivitas  atau  kegiatan pemerintah  mengenai  sejumlah  masalah  serta  mengandung  tujuan  yang  telah  ditetapkan  di dalamnya.  Kebijakan  pemerintah  adalah  kebijakan  yang  dieksekusi  atau  dilaksanakan  oleh dinas-dinas  atau  lembaga  dan  pejabat  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  tentu  saja  dalam pelaksanaannya  di  lapangan  meliputi  berbagai  aspek,  dan  berpedoman  pada  ketentuan  yang berlaku,  berorientasi  kepada  kepentingan  umum  dan  masa  depan  masyarakat  serta  strategi pemecahan masalah yang terbaik.
Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam melahirkan sebuah kebijakan, utamanya lagi kebijakan  yang  menyangkut  kepentingan  dan  hajat  hidup  rakyatnya  yaitu  kebijakan  publik. Kebijakan  publik  dilahirkan  dengan  maksud  tertentu  untuk  menata  kehidupan  bermasyarakat dan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  telah  disepakati.  Kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan  dan  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  pastinya  mempunyai alasan  dan  berorientasi  pada  tujuan  tertentu  demi  kemaslahatan  dan  kepentingan  seluruh masyarakat.  Perlu  diketahui  bahwa  kebijakan  publik  dirancang  dan  diputuskan  benar-benar atas  kehendak  dan  kepentingan  pubik  untuk  memecahkan  masalah  dan  memenuhi  keinginan serta tuntutan seluruh warga masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peredaran narkoba masih marak di wilayah hukum Polres  Lhoksukon.  Beberapa  kecamatan  di  pusat  kota  Lhoksukon,  sering  dijadikan  tempat transaksi barang haram tersebut. Di wilayah pemerintahan Gampong Matang Peupanji sendiri, sekitar tahun 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2019 sangat marak terjadinya peredaran gelap  narkoba  sehingga  membuat  resah  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  aparatur  pemerintah gampong.  Bahaya  yang  mengintai  anak-anak,  para  remaja  dan  pemuda  sebagai  penerus generasi  bangsa,  dari  pengaruh  buruk  narkoba  tentu  saja  sangat  mengkhawatirkan  mereka. Oleh  karenanya,  warga  masyarakat  sangat  bergantung  kepada  kepedulian  dan  kebijakan  dari Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  untuk  lebih  serius  memikirkan  serta  memberi
perlindungan terhadap warganya.
Oleh karenanya, tentu saja sangat dibutuhkan sebuah strategi yang tepat dari Pemerintah Gampong Matang Peupanji agar permasalahan yang timbul mengenai bahaya peredaran gelap narkoba  ini  dapat  diselesaikan  dengan  arif  dan  tepat  sasaran  serta  memuaskan  semua  pihak sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Maka, pelaksanaan dari sebuah strategi atau kebijakan merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  keseluruhan  rangkaian  kebijakan,  karena melalui  prosedur  inilah  sebuah  strategi  secara  keseluruhan  dapat  mempengaruhi  tingkat keberhasilan atas tindakan dalam pencapaian tujuan.
Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  akhirnya  mengunakan  sebuah  strategi  dalam upayanya untuk memberantas narkoba yaitu pertama dengan menyusun Qanun Gampong atau “Reusam  Gampong”  Matang  Peupanji  yang  di  dalamnya  tertuang  aturan-aturan  yang  secara tegas  menyebutkan  bahwa  hidup  mati  seorang  pelaku  narkoba  harus  dikucilkan  di  tengah- tengah  masyarakat,  dan  bersedia  diusir  dari  gampong  bila  kedapatan  menggunakan  narkoba. Kemudian  yang kedua ,  Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  juga  membentuk  satgas  dan relawan anti narkoba di gampong yang didukung sepenuhnya oleh pihak Muspika Muara Satu. Selanjutnya  yang ketiga ,  Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  juga  memperkuat  sistem keamanan lingkungan di daerahnya yaitu mengadakan ronda setiap malam di gampong dengan membentuk  3  (tiga)  pos  jaga  di  gampong  Matang  Peupanji  dan  setiap  pos  dijaga  oleh  15 orang,  dan  hal  ini  terbukti  efektif  karena  warga  pernah  berhasil  mengungkap  pelaku  peneror bom yang marah akibat dari kebijakan atau strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Gampong Matang Peupanji ini.
Pelaksanaan  sebuah  kebijakan  pada  prinsipnya  merupakan  cara  agar  sebuah  kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan dari kebijakan juga memerlukan strategi dan tindakan seperti  tindakan-tindakan  yang  sah  atau  legal.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  kebijakan  dapat dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan  waktu  tertentu.  Karena  hakikatnya,  sebuah  strategi  akan  terlaksana  dengan  efektif apabila dalam perumusan, pembuatan dan implementasinya di lapangan didukung oleh aktor, organisasi, prosedur dan teknik dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dilaksanakan dalam waktu yang tepat.
Sebuah kebijakan tak terlepas kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, yang kesemuanya itu dilakukan ataupun tidak  dilakukan  semata-mata  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  dan  bermanfaat  untuk masyarakat. Dari hasil observasi dan penelitian lapangan yang dilakukan, ditemukanlah fakta- fakta bahwa jelaslah bahwa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Matang  Peupanji  dalam  upayanya  memberantas  narkoba  adalah  tingkat  kesadaran masyarakatnya masih kurang, masyarakat setempat banyak yang belum memahami efek buruk dari  bahaya  penggunaan  narkoba,  selain itu  terdapat  juga  masyarakat  yang  merasa  malu  bila ada diantara anggota keluarganya tersangkut paut dengan narkoba dan karena hal itu tidak mau bekerja  sama  dengan  pemerintah  gampong  dengan  melaporkannya  ke  pihak  penegak  hukum agar dapat diberikan fasilitas perawatan, serta tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba  yang ingin  direhab  pun  belum  ada  di  Kota  Lhoksukon.  Dan  kendala  yang  utama  adalah  alokasi anggaran  yang sangat minim dari pemerintah untuk upaya pencegahan Narkoba di Gampong Matang Peupanji.

## 4. KESIMPULAN
Dari  uraian  penjelasan  pada  bab  terdahulu  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Strategi Pemerintah Gampong dalam pemberantasan narkoba di Gampong Matang Peupanji Kecamatan  Lhoksukon  Kabupaten  Aceh  Utara    adalah pertama dengan  menyusun Qanun
Gampong atau  “Reusam  Gampong”  Matang  Peupanji  yang  di  dalamnya  tertuang  aturan- aturan  yang  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  hidup  mati  seorang  pelaku  narkoba  harus dikucilkan di tengah- tengah masyarakat, dan bersedia diusir dari gampong bila kedapatan menggunakan narkoba. Kemudian yang kedua , Pemerintah Gampong Matang Peupanji juga membentuk  satgas  dan  relawan anti  narkoba  di  gampong  yang  didukung  sepenuhnya  oleh pihak  Muspika  Muara  Satu.  Selanjutnya  yang ketiga ,  Pemerintah  Gampong  Matang Peupanji  juga  memperkuat  sistem  keamanan  lingkungan  di  daerahnya  yaitu  mengadakan ronda setiap malam di gampong dengan membentuk 3 (tiga) pos jaga di gampong Matang Peupanji dan setiap pos dijaga oleh 15 orang.
2. Kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Gampong  dalam  upayanya memberantas  narkoba  di  Gampong  Matang  Peupanji  Kecamatan  Lhoksukon  Kabupaten Aceh  Utara  adalah  tingkat  kesadaran  masyarakat  masih  kurang  artinya  masyarakat  yang masih  belum  mengerti  dari  efek  buruk    dari    bahaya    penggunaan    narkoba,    masyarakat yang    merasa malu  keluarganya  tersangkut  paut  dengan  narkoba  dan  karena  hal  itu  tidak mau  bekerja  sama  dengan  kami  pemerintah  gampong  dengan  melaporkannya  ke  pihak penegak  hukum  agar  diberikan  fasilitas  perawatan,  tempat  rehabilitasi  bagi  pecandu narkoba  yang  ingin  direhab  pun  belum  ada  di  Kabupaten  Aceh  Utara  ini.  Dan  yang  lebih penting  lagi  adalah  alokasi  anggaran  yang  sangat  minim  dari  pemerintah  untuk  upaya pencegahan Narkoba.
Diharapkan  kepada  Pemerintah  Gampong  Matang  Peupanji  dalam  merumuskan  dan memutuskan  setiap  strategi  agar  ke  depannya  melibatkan  seluruh  komponen  masyarakat  dan juga  dengan  melaksanakan  dialog,  komunikasi  atau  koordinasi  yang  baik  secara  rutin  atau berkala  kepada  seluruh  warga  masyarakat.  Dengan  demikian  tingkat  kesadaran  masyarakat dapat tumbuh dan tercipta dengan sendirinya dan diharapkan dapat memiliki komitmen yang tinggi  dalam  melaksanakan  strateginya  untuk  pemberantasan  narkoba,  agar  keamanan  dan keselamatan warga masyarakat dapat tetap terjaga dari bahaya pengaruh buruk narkoba.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  dalam  penelitian  ini  untuk  responden  penelitian  yang  telah  bersedia menjadi  informan  yang  diwawancarai  dalam  penelitian  ini  serta  bersedia  meluangkan  waktunya pada saat observasi dan wawancara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . CV Jejak (Jejak Publisher). Asparianto,  S.  (2020).  Strategi  Badan  Narkotika  Nasional  Kota  Dalam  Memberantas  Peredaran Narkoba Di Tanjungpinang. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 2 (1). Barlian, E. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Bungin, B. (2019). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer .
Duun,  N.  (n.d.).  William,  2013. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta,  Gajah  Mada University .
Lolong, C. R., Sambiran, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika. Jurnal Eksekutif , 2 (5). Mulyana,  D.  M.  A.  (2013). Metode  penelitian  komunikasi:  Contoh-contoh  penelitian  kualitatif dengan pendekatan praktis . PT Remaja Rosdakarya. Nugroho, R. (2017). Kebijakan Publik .
Prabowo, B. P. (2020). Strategi Tim P4gn Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  Berbasis  Masyarakat  Di  Kabupaten  Sukoharjo. Dinamika Hukum , 9 (3).
Rincón-Ruiz,  A.,  Correa,  H.  L.,  León,  D.  O.,  &  Williams,  S.  (2016).  Coca  cultivation  and  crop eradication  in  Colombia:  The  challenges  of  integrating  rural  reality  into  effective  anti- drug policy. International Journal of Drug Policy , 33 , 56–65. Syafiie, I. K. (2013). Ilmu pemerintahan . PT. Bumi Aksara.
Wattanasin, S. (2015). Community participation to solve illegal drugs problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 197 , 2145–2150.
Wibisono, D. (2013). How To Creat world Class Company . Gramedia Pustaka Utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.