Voume :17, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia
Oleh:
Adawiyah Nasution 1

## Abstract
ASEAN  Economic  Community  to  create  a highly  competitive  single  production-based market to promote equitable economic development  for  all  member  countries  and  to integrate  them  with  the  global  community; consequently  the  impact  will  make  the competition  in  every  field  increasingly  tight, including  in  education.  To  achieve  the  target as members of ASEAN Economic Community, it  is  obligatory  for  them  to  increase  the adequate  human  resources  and  to  be  daring in  ASEAN  free  market  competition.  Then,  a question "Who is Human Resource?" appears. From  education  point  of  view,  one  of  these resources  is  the  lecturer.  Then,  the  lecturers should  play  a  role  because  they  are  the human  resources  in  education  and  it  is  very necessary  to  improve  their  competence. Therefore, the role of the lecturers is expected to  improve  the  quality  of  a  university, especially  in  the  campus  environment  and  at least  to  be  equal  to  the  quality  of  education with  other  ASEAN  members.  This  becomes  a challenge for the lecturer as well.
Keywords: Role  of  Lecturer,  International Competition, ASEAN Economic Community

## Abstrak
Jaminan  adalah  suatu  yang  diberikan  debitur kepada kreditur untuk memeberikan keyakinan behwa  debitur  akan  memenuhi  kewajibannya yang  dapat  dinilai  dengan  uang  yang  timbul dari  suatu  perikatan,Fidusia  diatur  dalm Undang-Undang  Nomor  42  tahun  1990 memberikan  batasan  dan  pengertian  bahwa fidusia adalah sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tetap dalam  penguasaan  pemilik  benda  (pemberi fidusia ).
Dikatakan  kepercayaan,  karena  benda  yang dujadikan  jaminan  tersebut  tetap  berada ditangan  atu  di  bawah  penguasaan  pemilik benda,  yaitu pihak berhutang /debitur. Fidusia harus  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia dengan mengeluarkan sertifikat fidusia. Setelah hutang dilunasi harus dilakukan pencoretan. Namun dalam pelaksanaannya  penghapusan  fidusia  jarang sekali  dilakukan  oleh  pihak  debitur,  karena para pihak menganggap pendaftaran, pencatatan  dan  pencoretan  fidusia  adalah merupakan tindakan administratif semata .
Untuk  penghapusan  ikatan  jaminan  Fidusia berdasarkan  pelunasan,memang  debitur  pada waktu hendak melunasi sebaiknya disyaratkan oleh  pemberi  fidusia  memberikan  pernyataan mengenai  hapusnya  hutang,  pelepasan  hak atau  musnaknya  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia
Kata Kunci : Jaminan, Pelunasan  Hutang, Jaminan

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pengembangan  ekonomi  merupakan tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  semua  bangsa di  dunia  ini,  terutama  Negara  Indonesia.  Hal ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  peranan  para pelaku  ekonomi  dan  bisnis  tang  terus berusaha  dan  mendapatkan  dana  duna memulai,  meneruskan  dan  mengembangkan usahanya.Semua  itu  tidak  terlepas  dari keterikatan dengan dunia perbankan.Lembaga perbankan  dalam  pendistribusian    kredit kepada  masyarakat  ,  selain  diwajibkan  oleh Undang-Undang  tentu  menerapkan  aturan- aturan  agar  transaksi  pinjam-meminjam  itu dapat  berjalan  dengan  baik,  dan  saling memuaskan para pihak yang terkait, prinsipnya  saling  membutuhkan  dan  aman .Untuk  itulah  dalam  pinjam-meminjam  ini diterapkan  adanya  jaminan    (collateral)  dari pihak yang berhutang (debitur ) dan
pembuatan  akte  secara  otentik  bagi  yang berpiutang (kreditur).

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Jaminan adalah suatu  yang diberikan debitur  kepada  kreditur  untuk  memberikan keyakinan  Bahwa  debitur  akan  memenuhi kewajibannya  yang  dapat  dinilai  dengan  uang uang  timbul  dari  suatu  perikatan.  (Hartono Hadisoeprapto : 1984, hal.50).
Jaminan  yang  dikenal  dalam  pinjam- meminjam  mulanya  terbatas  pada  jaminan kebendaan  tang  tetap  dan  berujud,  yang dikenal  dengan  gadai,  hipotek  dan  hak tanggungan.
Seiring  dengan  kebutuhan  dana  yang dihadapi di dalam dunia usaha , kenyataannya para  pelaku  usaha  membutuhkan  lembaga jaminan tertentu dimana perusahaan- perusahaan  kecil,  pertokoan,  pengecer,rumah makan  memerlukan  kredit  untuk  memperluas usahanya
dengan jaminan barang dagangannya.  Begitu  pula  pegawai-pegawai kecil,  rumah  tangga  memerlukan  kredit  untuk keperluan rumah tangga dengan jaminan alat- alat perkakas rumah tangga, dan perusahaan- perusahaan  yang  memerlukan  kredit  untuk perluasan  usahanyadengan  jaminan  benda- benda  bergerak  serta  alat-alat  operasional yang  ada  pada  perusahaannya.Semuanya  itu menimbulkan kebutuhan akan adanya jaminan lain  selain  gadai  dan  hak  tanggungan  yang memungkinkan benda bergerak menjadi jaminan  tetapi  benda  tersebut  tetap  berada dalam  tangan  dan  tetap  bias  dipakai  untuk usaha si pemberi jaminan.Jaminan inilah yang kita kenal dengan nama Fidusia.
Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian Fidusia adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu
bendaatas dasar kepercayaan dengan ketentuan  bahwa  bahwa  benda  yang  hak
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilikbenda (pemberi fidusia).
Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian assessoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan  kewajiban  dagi  para  pihak  untuk memenuhi  suatu  prestasi.Sesuai  dengan  sifat assessoir  atau  ikutan  dari  jaminan  fidusia  ini tergantung pada adanya piutang  yang  dijamin pelunasannya.Apabila  piutang  tersebut  hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan  maka  dengan  sendirinya  jaminan Fidusia tang bersangkutan menjadi hapus.
Untuk  penghapusan  ikatan  jaminan fiducia  berdasarkan  pelunasan,  pada  waktu hendak  melunasi  disyaratkan  oleh  pemberi fidusia  untuk  menghapus  jaminan  fidusia. Selanjutnya    dalam  penghapusan  jaminan fidusia  ditindak  lanjuti  dengan  pencoretan fidusia  yang  bersangkutan  dari  daftar  di Kantor Pendaftaran Fiducia.
Dalam kenyataannya menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia
menegaskan  bahwa  terhadap  benda  yang sudah  dibebani  fidusia,  tidak  dapat  dibebani lagi  sebelum  dihapus.  Sedangkan  dalam kenyataannya  banyak  benda-benda  yang sudah  di  bebani  fidusia,  sudah  didaftar kenudian sudah dilunasi tetapi tidak dilakukan pencoretan  selanjutnya  dibebaki  kembali dengan hutang-hutang berikutnya.
Dari  kenyataan  inilah  penulis  ingin melakukan  kajian  terhadap  lembaga  jaminan fidusia ini, apakah perlakuan debitur seperti ini berakibat  pada  aspek  yuridis  suatu  benda jaminan  yan g  berjudul  “  Pelunasan  Hutang Terhadap Jaminan Fidusia”.

## Permasalahan
Adapun  yang  menjadi  perumusan masalah  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“Bagaimanakah pelunasan hutang terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak dilakukan pencoretan dibebani hutang”  ?

## TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Pengertian Jaminan Fidusia
Dalam  kata  lain  fidusia  disebut sebagai fiduciare eigendomsosoverdracht yaitu  sebagai  jaminan  hak  milik  dengan  cara kepercayaan  dan  merupakan  suatu  bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai. Walaupun pada
kenyataannya  fidusia  ini  berbeda  dengan gadai.  Dalam    Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tepatnya pada  Pasal  1  butir  (1)  menyatakan  bahwa fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Sebelum  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  42  tahun  1999,  Para  ahli hukum  masih  berbeda  pendapat  mengenai sifat  perjanjian  fidusia.  Pendapat  pertama mengatakan  bahwa  perjanjian  jaminan  fidusia bersifat  assessoir    dan  pendapat  kedua mengatakan perjanjian jaminan fidusia bersifat berdiri  sendiri  ( zelfstanding  ).pada dasarnya perjanjian jaminan
fidusia merupakan
perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian  kredit  bank.  Hal  ini  membuktikan bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak
mungkin  ada  tanpa  didahului  oleh  suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya .Dalam prakteknya sebelum  keluarnya  Undang-Undang  Fidusia, perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta  dibawah  tangan  atau  akta  notaris.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pada era sebelum diundangkannya Undang- Undang  Fidusia  belum  ada  kepastian  tentang bentuk perjanjian jaminan fidusia .Dikarenakan tidak  ada  hal  yang  mengatur.Namun  sudah menjadi  kebiasaan  dikalangan  perbankan bahwa perjanjian jaminan fidusia  harus  dibuat secara  tertulis.Berbeda  keadaannya  setelah diundangkannya Undang-Undamg Fidusia bentuk  jaminan  fidusia  ditentukan  secara tegas  yakni dibuat dengan akta notaris.  Salah satu alasan pembuat Undang-Undang menetapkan  akta  notaris  adalah  karena  akta notaris  merupakan  akta  otentik  sehingga dengan  demikian  dapat  memiliki  kekuatan pembuktian hukum yang sempurna.

## B.  Objek Jaminan Fidusia
Pada    dasarnya  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  adalah  benda  bergerak  yang terdiri  dari  benda  dalam  persediaan,  benda dagangan,  peralatan  mesin,  piutang,  dan lainnya  yang  dapat  dikatagorikan  sebagai fidusia.  Secara  luas  makna  dan  pengertian objek  fidusia  ini    dpat  dibagi  dalam  2  (dua) macam yaitu benda bergerak dan benda yang tidak  bergerak.  Benda  bergerak  ini  baik tergolong  dalam  benda  berwujud  dan  tidak berwujud.  Sedangkan  untuk  benda  tiak bergerak  seperti  bangunan    yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan.
Ketentuan  dalam  benda  bergerak berwujud  sebagai  contoh  misalnya  perhiasan, sepeda  motor,  mobil,  inventaris  kantor, perkakas  rumah  dan  lainnya.  Sedangkan untuk ketentuan benda bergerak tidak berwujud  seperti  wesel,  saham,  obligasi, deposito,  piutang  dan  lainnya.  Selain  itu  juga mengenai  objek  jaminan  fidusia  selanjutnya dapat  kita  lihat  dalam  ketentuan  Pasal  10

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Undang-Undang tentang Jaminan fidusia yang berbunyi  “kecuali  diperjanjikan  lain,  seperti jaminan  fidusia  meliputi  hasil  dari  benda  yang menjadi  objek  jamina  fidusia  dan  jaminan fidusia yang meliputi klaim asuransi, dalam hal benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia diasuransikan.
Berkaitan  dengan  uraian  yang  telah dibahas,  maka  kata  “objek”  juga  sangat berkaitan  dengan  kata  “subjek”,  subjek jaminan  fidusia  adalah  mereka  yang  dapat mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  jaminan fidusia  yang  tentunya  terdiri  dari  pihak komsumen  sebagai  pemberi  fidusia  dan lembaga pembiayaan, dalam hal lain dikatakan  sebagai  pemberi  fidusia  dan penerima  fidusia.  Pemberi  fidusia  adalah orang  per  orangan  atau  korporasi  pemilik benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang per orangan  atau  korporasi  yang  mempunyai piutang  yang  pembeyarannya  dijamin  dengan jaminan fidusia.

## C.  Munculnya Jaminan Fidusia
Pada dasarnya proses jaminan fidusia dilaksanakan  melalui  2  (dua)  tahap  yakni tahap pembebanab jaminan fidusia  dan tahap
pendaftaran
jaminan fidusia. Untuk pembebanan  jaminan  fidusia  dibuat  dalam akta  notaries    dan  ditulis  dalam  bahasa Indonesia  dan  merupakan  akta  jaminan fidusia,  dengan  demikian  akta  notaries  dalam hal  ini  merupakan  syarat  material  dalam berlakunya ketentuan Undang-Undang Jaminan  Fidusia  atas  perjanjian  penjaminan fidusia.
Dalam  Pasal  1868  dan  Pasal  1870 KUH-Perdata  yang  memberikan  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  terhadap  para
pihak  atau  ahli  waris  atau  oaring  yang mendapatkan hak daripadanya. Adapun alasan undang-undang yang menetapkan akta jaminan fidusia dengan akta notaries adalah:
(1).  Akta  Notaris  adalah  akta  otentik sehingga  memiliki  kekuatan  pembuktian sempurna;
(2).  Objek  jaminan  fidusia  adalah  benda bergerak;
(3).  Undang-undang  melarang  adanya jaminan fidusia ulang.
Dalam  pasal  selanjutnya  dinyatakan bahwa akta jaminan fidusia sekurang- kurangnya memuat tentang:
- Identitas  pihak  pemberi  dan  lembaga pembiayaan, yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, kedudukan, tempat  dan  tanggal  lahir,  jenis  kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
- Dana perjanjian pokok yang difidusia;
- Uraian mengenai objek jaminan fidusia;
- Nilai penjaminan;
- Nilai  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia
- Tahap pendaftaran jaminan fidusia.

## TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

## A.  Tujuan Penelitian
Dalam  hal  ini    penelitian  yang berjudul  “ Model    Atas  Pelaksanaan  Penghapusan Jaminan Fidusia sangat penting untuk dilakukan,  karena  kondisi  seperti  ini  banyak terdapat dikalangan masyarakat.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian ini adalah berikut ini:
“Untuk  mengetahui  pelunasan  hutang terhadap  jaminan  fidusia  yang  tidak dilakukan pencoretan dibebani hutang” .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## B.  Manfaat Penelitian
Dengan  kreteria  meneliti  ini  dan
tercapainya tujuan penelitian ini, maka harapan  kita  adalah  semoga  penelitian  ini bermanfaat  bagi  kita,  terutama  secara  teori dan  prakteknya.  Adapun  beberapa  manfaat dari penelitian ini adalah :
1.  Secara  teori  bahwa  hasil  penelitin  ini diharapkan bermanfaat bagi
pengembangan wawasan keilmuaan khususnya  ilmu  hukum  yang  tentunya berkaitan  dengan  tema  yang  terdapat dalam penelitian
ini khususnya pelaksanaan fidusia.
2.  Secara  praktek    bahwa  dengan  adanya penelitian  ini  diharapkan  mampu  untuk mendukung  pelaksanaan  jaminan  fidusia yang  tentunya  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan yang berlaku.

## METODE PENULISAN
A.  Jenis dan Sifat Penelitian Adapun jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah melalui 2  (dua)  metode,  yaitu  metode  pertama  dalam penelitian  ini  dilakukan  lebih  terfokus  kepada penelitian  secara  Yuridis  Normatif,  (Peter Mahmud  Marzuki  :  2005,  hal.  36).,  di  mana penelitian  ini  dilakukan  dengan  memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma  hukum  positif    yang  terkait dengan  peraturan  hukum  (Undang-undang) dan  metode  yang  kedua  adalah  melalui metode Yuridis Empiris, dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis.
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## A.  Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan
Fidusia Yang Tidak Dilakukan Pencoretan dibebani Hutang
Sebelum  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  42  tahun  1999,  Para  ahli hukum  masih  berbeda  pendapat  mengenai sifat  perjanjian  fidusia.  Pendapat  pertama mengatakan  bahwa  perjanjian  jaminan  fidusia bersifat assessoir dan  pendapat  kedua mengatakan perjanjian jaminan fidusia bersifat berdiri  sendiri  ( zelfstanding  ). Pada  dasarnya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian  kredit  bank.  Hal  ini  membuktikan bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin  ada  tanpa  didahului  oleh  suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya. Dalam prakteknya sebelum  keluarnya  Undang-Undang  Fidusia, perjanjian jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta  dibawah  tangan  atau  akta  notaris. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pada era sebelum diundangkannya Undang- Undang  Fidusia  belum  ada  kepastian  tentang bentuk perjanjian jaminan fidusia, dikarenakan tidak  ada  hal  yang  mengatur.  Namun  sudah menjadi  kebiasaan  dikalangan  perbankan bahwa perjanjian jaminan fidusia  harus  dibuat secara  tertulis.  Berbeda  keadaannya  setelah diundangkannya Undang-Undang Fidusia bentuk  jaminan  fidusia  ditentukan  secara tegas  yakni dibuat dengan akta notaris.  Salah satu alasan pembuat Undang-Undang menetapkan  akta  notaris  adalah  karena  akta notaris  merupakan  akta  otentik  sehingga memiliki  kekuatan  pembuktian  hukum  yang sempurna.
Dalam menganalisis  Jaminan  Fidusia sebagai  jaminan  atas  benda  bukan  tanah dilakukan  dengan  pendekatan  sistim  hukum
pertanahan  yang  mengacu  pada  UUPA. Penjamina  atas  benda  bukan  tanah  dapat dilakukan dengan dua cara, yakni : a)  Menggunakan Lembaga Fidusia b)  Menggunakan lembaga Gadai Lembaga Jaminan Fidusia dibebankan  terhadap  benda  bukan  tanah sebagai jaminan hutang, yang penguasaannya  tetap  berada  di  tangan debitor, sedangkan
lembaga gadai
dibebankan terhadap benda bukan tanah yang penguasaannya diserahkan kepada kreditor. Salah  satu  azas  hukum  dalam  hukum jaminan
kebendaan
adalah
azas penghapusan yang  artinya  bahwa  semua  hak yang  dijadikan  sebagai  jaminan  apabila hutang lunas harus dihapus, yang maksudnya agar  pihak  ketiga  dapat  mengetahui  bahwa benda  yang  dijadikan  jaminan  tersebut  masih dalam  pembebanan  jaminan  atau  tidak.Selain itu  dalam  azas  Publisitas mengenai  benda tidak bergerak pembebanan dan
penyerahannya  herus  dengan  pendaftaran  di dalam register umum.
Sebagai  bukti  bagi  kreditur  yang
merupakan pemegang Jaminan Fidusia adalah  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang diterbitkan  oleh  Kantor  Penjaminan  Fidusia pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran
Jaminan  Fidusia.  Penyerahan  sertifikat  ini kepada  penerima  fidusia  juga  dilakukan  pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran.
Sertifikat  jaminan  fidusia  ini  sebenarnya merupakan  salinan  dari  Buku  Daftar  Fidusia yang  memuat  catatan  tentang  hal-hal  yang sama  dengan  data  dan  keterangan  yang  ada pada saat pernyataan pendaftaran.
Berdasarkan  Pasal  25  ayat  (3) Undang-Undang  Fidusia  yang  ditunjuk  untuk memberitahukan  adalah  penerima  fidusia, padahal  setelah  tagihannya  dilunasi,  atau objek  jaminan  musnah  atau  hilang,  penerima fidusia  sudah  tidak  punya  kepentingan  lagi dengan benda fidusia, apakah masih terdaftar di Kantor pendaftaran Fidusia atau tidak. Untuk penghapusan ikatan jaminan Fidusia berdasarkan pelunasan,memang debitur pada waktu hendak melunasi sebaiknya  disyaratkan  oleh  pemberi  fidusia memberikan  pernyataan  mengenai  hapusnya hutang,  pelepasan  hak  atau  musnaknya benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia, apakah  masih  terdaftar  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia atau tidak.
Menurut  J.  Satrio  walaupun  Pasal 25  ayat  (3)  tidak  dengan  tegas  mewajibkan penerima  fidusia  untuk  memberikan  surat seperti itu, namun untuk melindungi kepentingan  pemberi  fidusia  Pasal  tersebut perlu ditafsirkan sebagai ada yang mengandung kewajiban seperti itu. (J. Satrio : 2000, hal.2).
Tindakan lanjutnya  sehubungan dengan  Pasal  25  tersebut  diatas,  perlu dilakukan  adalah  mencoret  perikatan  jaminan dari  buku  daftar  yang  ada  di  kantor Pendaftaran  Fidusia  dalam  pasal  26  Undang- Undang  Fidusia  dikatakan,  bahwa  hapusnya jaminan fidusia ditindaklanjuti dengan pencoretan  fidusia  yang  bersangkutan  dari daftar di Kantor pendaftaran Fidusia
.Pencoretan  itu  dilakukan  atas  dasar  surat pemberitahuan  dari  pemberi  fidusia  kepada penerima  fidusia,  yang  menyatakan,  bahwa perikatan  untuk  mana  diberikan  jaminan fidusia  telah  dilunasi,  yang  kemidian  agar dihapuskannya  hak  jaminan  fidusia  sehingga
musnahnya hak-hak kebendaan ( hak absolute )  yang  masih  melekat  terhadap jaminan fidusia tersebut, yaitu untuk mengembalikan benda yang dijaminkan, karena fidusia adalah
jaminan yang mengalihkan kepemilikan atas benda. Karena tidak ada satu ketentuanpun di dalam Undang-Undang Fidusia yang
mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftar adalah  tidak  sah,  maka  ketentuan  tersebut diatas  ditafsirkan,  bahwa  untuk  berlakunya ketentuan-ketentuan    dalam  Undang-Undang fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Fidusia  dengan  tegas  mengatakan  ,  bahwa fidusia bisa diberikan kepada lebih dari 1 (satu )  orang  penerima  fidusia.  Maksudnya  adalah, bahwa  benda  jaminan  fidusia  yang  sama diberikan sebagai jaminan kepada lebih dari 1 (satu} orang kreditor. Karena penerima fidusia adalah  kreditor  yang  mempunyai  piutang  ( Pasal 1 sub 8 Undang-Undang Fidusia), maka dapat  dikatakan,  bahwa  fidusia  dapat  dipakai untuk  menjamin  lebih  dari  1  (  satu  )  orang kreditor.
Menurut  J.  satrio,  kalau  penjaminan kepada  lebih  dari  satu  kreditor  dituangkan dalam  1  (  satu  )  akta  jaminan,  tidak  ada masalah, tetapi kalau hal itu dituangkan dalam lebih dari 1 ( satu ) akta penjaminan, maka kita akan  terbentur  pada  Pasal  17  Undang- Undang Fidusia. (J. Satrio : 2000, hal.13). Dari  penjelasan  pasal  8  Undang- Undang  fidusia,  dapat  disimpulkan  bahwa yang  dimaksud  oleh  pasal  8  Undang-Undang Fidusia  adalh  penjaminan  yang  dituangkan dalam 1 (satu ) akta penjaminan.
Pasal  17  Undang-Undang  Fidusia telah  ditentukan  larangan  untuk  melakukan
fidusia  ulang.  Dimana  dalam  Pasal  tersebut dinyatakan  :  “Pemberi  Fidusia  dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang  sudah terdaftar”.
Fidusia  ulang  oleh  pemberi  fidusia, baik  debitor  maupun  penjamin  pihak  ketiga, tidak  dimungkinkan  atas  benda  yang  menjadi objek  jaminan  fidusia  karena  hak  kepemilikan atas  benda  tersebut  telah  beralih  kepada penerima fidusia.
Kenyataan yang terjadi banyak sekali pengguna  Jaminan  Fidusia  yang  dilakukan oleh  mesyarakat  luas  yang  tidak  di  daftarkan pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  yang menyebabkan kerugian sendiri bagi masyarakat  karena  penjamin  fidusia  yang tidak  didaftarkan  berakibat  tidak  lahirnya  hak kebendaan  terhadap  benda  jaminan  fidusia tersebut, yang menyebabkan pula berkurangnya  Pendapatan  Negara  dari  sektor Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak.  Selain  itu banyak  terjadi  pendaftaran  fidusia  yang dilakukan,  akan  tetapi  pada  saat  pencoretan sertifikat  jaminan  fidusia  sama  sekali  tidak dilakukan yang seharusnya pencoretan terhadap  sertifikat  jaminan  fidusia  tersebut perlu  dilakukan  pengalihan  kembali    ( retro- overdracht  ) atas  hak  kepemilikan  oleh penerima fidusia kepada pemberi fidusia.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka timbul  pertanyaan  apakah  ada  pengalihan jaminan  fidusia.    Maka  jawabnya  tentu  ada. Untuk  pengalihan  jaminan  fidusia  bahwa beralihnya  hak  piutang  yang  dijamin  dengan jaminan fidusia akan mengakibatkan beralihnya  jaminan  fidusia  kepada  kriditur baru.  Hal  ini  merupakan  sifat accessoir dari jaminan  fidusia  yang  timbul,  beralih  dan hapusnya  pengikuti  perjanjian  pokok.  Hal  ini

## JURNAL HUKUM KAIDAH
tertuang  dalam  Pasal  19  Undang-Undang Fidusia.  Begitu  juga  dengan  benda  yang dijamin  dengan  jaminan  fidusia,  walaupun benda  tersebut  dialihkan  atau  beralih  dengan cara  apapun,  maka  jaminan  fidusia  tetap melekat  pada  benda  tersebut.  Seterusnya benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia  dengan  objeknya  yang  setara.  Ketika pemberi  fidusia  cidera  janji,  maka  hasil pengalihan  atau  tagihan  yang  timbul  karena pengalihan  tersebut  demi  hukum  menjadi objek jaminan fidusia yang dialihkan.
Sedangkan
mengenai
hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang  Fidusia  antara  lain  sebagai berikut:
- Hapusnya  hutang  yang  dijamin  dengan fidusia;
- Pelepasan  hak  atas  jaminan  fidusia  oleh penerima fidusia;
- dan  musnahnya  benda  yang  menjadi objek jaminan fidusia.
Hal lain bahwa jamina fidusia berakhir adalah  karena  hutang  yang  dijamin  dengan fidusia  hapus  adalah  konsekuensi  logis  dari sifat  jaminan  fidusia  sebagai  perjanjian  yang bersifat accessoir .  (Pasal  4  Undang-Undang Fidusia).  Dengan  demikian  jika  kewajiban prestasinya  dalam  perikatan  pokok  hapus, maka  jaminan  fidusia  yang  diberikan  untuk menjamin kewajiban tersebut dengan sendirinya  demi  hukum  akan  menjadi  hapus pula.  Karena  hapusnya  terjadi  demi  hukum, maka  pada  asasnya  dengan  hapusnya perikatan  pokok,  fidusia  itu  hapus  tanpa pemberi  fidusia  tersebut  harus  berbuat sesuatu,  bahkan  mungkin  pemberi  fidusia tidak tahu akan hapusnya fidusia tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Bahwa    dalam  model  pelaksanaan penghapusan  jaminan  fidusia  ini  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah hanya membahas dua model pelaksanaan  penghapusan  jaminan fidusia  saja,  antara lain  adalah sebagai berikut ini:
a.  Model  pelaksanaan  penghapusan fidusia dengan model eksekusi riil.
b.  Model  pelaksanaan  penghapusan fidusia  dengan  model  eksekusi parate.
2.  Bahwa  dalam  praktek  pelaksanaan penghapusan  jaminan  fidusia  jarang dilakukan  oleh  para  pihak,  karena para  pihak  menganggap  pencoretan penghapusan
fidusia hanyalah
merupakan tindakan administratif, pahadal  dalam fidusia  apabila suddah didaftarkan,  maka  status  kepemilikan berpindah kepada penerima fidusia.

## B.  Saran
Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini:
a.  Dalam hal model pelaksanaan penghapusan  jaminan  fidusia  ini, sebaiknya  harus  mematuhi  peraturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan penghapsan jaminan fidusia ini.
b.  Dalam hal pencoretan fidusia, diharapkan  kepada  pemerintah  yang selama  ini  bahwa  untuk  kantor administrasi  pencoretan  fidusia  hanya terpusat  di  ibu  kota  provinsi  saja, maka untuk saran dalam penelitian ini

## JURNAL HUKUM KAIDAH
sebaiknya  dalam  hal  pendaftaran pencoretan  fidusia  ini  ada  di  daerah- daerah minimal ditingkat kabupaten/kotamadya.

## Daftar Pustaka
Badrulzaman  Darus  Mariam,  KUH  Perdata Buku  III,  Hukum  Perikatan  Dengan Penjelasan, 1983
Badrulzaman  Darus  Mariam,  Aneka  Hukum
Bisnis, Bandung, Alumni 1994 Hadi  soeprapto  hartono,  Pokok-Pokok  Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty Yogyakarta ,1984 Hutagalung Sukamti Arie, Transaksi Berjamin, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Jakarta, 2006 Kamelo Tan, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni,
Bandung, 2006
Satrio J, Hukum Jaminan, Hak Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1996