## Melihat Latar Belakang Australia dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Kawasan Pasifik
Yusuf Rifaldy UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## ABSTRAK
Australia merupakan negara pemberi bantuan luar negeri dengan jumlah  terbesar  terhadap  negara-negara  di  Kawasan  Pasifik.  Selain karena  faktor  kedekatan  lokasi  geografis,  terdapat  berbagai  faktor  lain yang menyebabkan Australia memberikan bantuan luar negeri terhadap Kawasan  Pasifik.  Kawasan  Pasifik  yang  terdiri  dari  negara-negara  kecil dan sebagian besar merupakan negara kepulauan dengan tingkat ekonomi yang rendah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara lain. Kajian ini dilakukan untuk melihat latar belakang Australia dalam memberikan bentuan luar negeri terhadap negara-negara  di  Kawasan  Pasifik  serta  apa  yang  dihasilkan  dan  dicapai dari  pemberian  bantuan  luar  negeri  tersebut.  Kajian  ini  menggunakan pengumpulan data berbasis literatur, baik menggunakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait dengan masalah bantuan luar negeri  Australia  maupun  dokumen-dokumen  terkait  lainnya.  Hasil  yang diperoleh dari kajian ini adalah bahwa Australia memberikan bantuan luar negeri terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik tidak lepas dari usaha Australia  dalam  mendapatkan  kepentingan  nasionalnya,  baik  dalam  hal keamanan, ekonomi, maupun politik.
Kata-kata Kunci: Bantuan Luar Negeri, Kepentingan Nasional, Australia, KawasanPasifik
Australia is one of the largest foreign assistance donor country to the countries  in  the  Pacific  Region.  Besides  the  proximity  of  geographic location between the two, there are various other factors that cause Australia to provide foreign assistance to the Pacific Region. The Pacific region which consists of small countries and mostly an island nation with a low economic level has a high dependence on foreign aid provided by other countries. This study was conducted to look at Australia’s background in providing foreign assistance to countries in the Pacific Region and what was generated and achieved from the provision of foreign assistance. This study uses literature-based data collection, both using official documents issued  by  parties  related  to  Australia’s  foreign  aid  issues  and  other related documents. The results obtained from this study are that Australia provides foreign assistance to countries in the Pacific Region that cannot be separated from Australia’s efforts to obtain its national interests, both in terms of security, economy, and politics.
Keywords: Foreign Aid, National Interest, Australia, the Pacific Region
Pemberian bantuan luar negeri yang eksis hingga masa ini berkembang semenjak akhir 1940-an dimana terdapat program yang bernama Marshall Plan untuk membantu memulihkan keadaan ekonomi  negara-negara  di  dunia  yang  hancur  setelah  mengalami masa perang (Dornan dan Pryke 2017). Dalam perkembangannya, bantuan luar negeri menjadi suatu instrumen dalam memenuhi kebutuhan modal dan mendorong pertumbuhan di sebuah negara pada  1960-an  hingga  awal  1970-an  (Dornan  dan  Pryke  2017). Perkembangan pemberian bantuan luar negeri hingga saat ini tidak lepas dari tujuan untuk kemanusiaan juga sebagai sebuah bentuk untuk mendorong tercapainya kepentingan nasional negara pemberi bantuan (Lowy Institute, 2014). Australia merupakan salah satu negara yang sejak lama telah memberikan bantuan luar negeri (Wulandari  2007)  yang  dikenal  sebagai  Australian  AID.  Bantuan luar negeri Australia tersebut banyak yang tertuju ke berbagai negara di berbagai kawasan, seperti ke kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik, terutama  Pasifik  Selatan,  merupakan  “tetangga  dekat”  Australia berdasarkan letak dan posisi geografis keduanya (Brown 2012).
Sebagai  negara  dengan  letak  yang  berdekatan  dengan  kawasan Pasifik,  Australia  perlu  menjaga  kepentingan  nasionalnya  yang didukung  oleh  stabilitas  dan  keamanan  di  kawasan.  Jika  terjadi ketidakstabilan  di  kawasan  ini,  hal  tersebut  akan  mengganggu kepentingan nasional Australia sesuai dengan yang pernah disampaikan  oleh  John  Howard,  salah  satu  Perdana  Menteri Australia (Wulandari 2007).
“It is in Australia’s interests and in the interests of our Pacific Island neighbors to strive for a region that is economically viable, politically stable and free from crime. The financial costs and potential threats to Australia from failing states, including transnational crime and international terrorism, would be immense.” (Brown 2012)
Negara-negara  di  kawasan  Pasifik  terutama  negara  dengan  luas relatif  kecil  tidak  memiliki  sumber  ekonomi  yang  cukup  untuk berkembang. Hal ini yang menyebabkan bantuan luar negeri seperti Australian sebagai bahan bakar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi  mereka  (Dornan  dan  Pryke  2017).  Bantuan-bantuan yang diberikan Australia terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik  meliputi  dukungan  terhadap  pembangunan  berkelanjutan, keamanan  dan  pertahanan,  pengembangan  sistem  dan  hukum, serta  manajemen  terhadap  perekonomian  mereka  (Brown  2012). Pemberian bantuan luar negeri Australia terhadap negara-negara di  kawasan  Pasifik  dan  negara-negara  juga  memiliki  kepentingan
untuk  menyebarkan  pengaruhnya,  baik  dalam  lingkup  regional maupun internasional (Moores 2018).
Dalam kasus Australia bantuan luar negeri yang diberikan dapat menjadi aset sebagai penyebaran pengaruh dan membantu membangun soft power mereka  di  dunia  internasional.  Hal  ini karena dengan membangun soft power dan pemberian bantuan luar negeri memiliki hasil yang serupa meskipun memiliki fokusnya berbeda  (Moores,  2018).  Adanya  pemberian  bantuan  ini  akan membuat negara penerima dapat membangun dan mengembangkan negaranya ke arah yang positif, sehingga kemiskinan maupun isu-isu yang ada dapat lebih berkurang dan teratasi. Berdasar hal tersebut maka dapat terjalin hubungan saling menguntungkan antara negara penerima dengan negara yang memebrikan bantuan. (Moores 2018).
Karena semakin banyak negara yang memberikan bantuan luar negeri  dan  meningkatkan  jumlah  yang  diberikan,  penting  bagi Australia untuk tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya melalui pemberian bantuan luar negeri ke kawasan Pasifik. Hal ini juga akan memastikan hubungan Australia dengan negara-negara di kawasan Pasifik yang telah terjalin cukup lama dan berlangsung cukup baik dapat terus berlangsung. Selain itu, pemberian bantuan luar negeri ini juga dapat menjadi penanda eksisnya pengaruh Australia di kawasan tersebut. Selebihnya, tulisan ini akan mencoba menguak berbagai alasan dibalik tetap diberikannya bantuan luar negeri Australia kepada negara-negara di kawasan Pasifik.

## Arti Penting Pemberian Bantuan Luar Negeri Australia Kepada Negara-Negara Kawasan Pasifik
Terdapat banyak perspektif mengenai alasan dibalik sebuah negara memberikan  bantuan  luar  negeri  terhadap  negara  lain.  Perspektif realis memberikan argumen bahwa pemberian bantuan luar negeri dilakukan sebuah negara untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Hal ini tidak lepas dari cara realis melihat hubungan antar negara di dunia internasional yang bersifat anarki. Karenanya, setiap negara perlu mengembangkan kekuatannya untuk menolong dirinya  sendiri.  Perspektif  realis  melihat  bahwa  pemberian bantuan luar negeri dapat dijadikan sebagai alat diplomatis bagi negara  pemberi  bantuan  untuk  mencapai  kepentingannya,  baik kepentingannya  di  bidang  politik,  ekonomi,  maupun  keamanan (Virgianita  et  al.  2014).  Pernyataan  tersebut  diperkuat  dengan argument  dari  Carol  Lancaster  (2007)  yang  menyatakan  bahwa kelompok  realis  cenderung  melihat  bantuan  luar  negeri  sebagai
alat diplomasi yang pragmatis dan merupakan instrumen kekuatan politik ( hard-headed diplomacy ).
Di  lain  pihak,  perspektif  strukturalis  melihat  bahwa  pemberian bantuan luar negeri merupakan alat untuk mengontrol dan mengeksploitasi  negara  penerima  bantuan  luar  negeri.  Hal  ini dilakukan  dalam  rangka  menjaga  hubungan  ekonomi,  sosial  dan politik yang tidak seimbang antara negara pemberi bantuan luar negeri yang merupakan core country dan negara penerima bantuan luar negeri yang merupakan negara pheriphery (Virgianita  et  al. 2014). Hal ini dapat disimpulkan dari kemampuan ekonomi negara maju yang jauh lebih tinggi dibanding dengan negara yang masih berkembang  maupun  negara-negara  miskin.  Meskipun  terkesan memiliki kesamaan dengan perspetif realis, perspektif strukturalis tidak memandang bahwa hubungan antar negara di dunia internasional.  Namun,  perspektif  strukturalis  menekankan  pada karakteristik perekonomian global yang berfokus pada hubungan dominasi, eksploitasi dan dependensi (Virgianita et al. 2014).
Terdapat beberapa pandangan lain diluar ketiga perspektif tersebut dalam memandang alasan dibalik pemberian bantuan luar negeri sebuah  negara.  Pandangan  pertama  dikemukakan  oleh  John Degnbol  Martinussen  dan  Poul  Endberg  Pedersen  (2003)  yang menyatakan bahwa motif dan kepentingan sebuah negara dalam memberikan bantuan luar negeri yaitu karena alasan-alasan moral dan kemanusiaan ( humanitarian ),  keamanan  nasional, ekonomi, dan lingkungan. Di lain pihak, Francisco Sagasti (2005) menyebutkan bahwa terdapat tiga motivasi utama sebuah negara memberikan  bantuan  luar  negeri,  yaitu  sebagai  bentuk  solidaritas internasional, menjaga kepentingan nasional, dan menjaga barang publik  internasional.  Jika  dilihat  dari  berbagai  perspektif  dan pandangan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  pemberian  bantuan luar negeri tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kepentingan nasional  negara  pemberi  bantuan  luar  negeri  tersebut.  Meskipun terdapat  berbagai  motif  lain  disamping  kepentingan  nasional, namun kepentingan nasional negara pemberi bantuan luar negeri tetap  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keputusan sebuah negara dalam memberikan bantuan luar negeri.
Dalam  konteks  Australia,  pemberian  bantuan  luar  negeri  yang diberikan  sudah  berlangsung  sejak  lama.  Negara-negara  di  Asia Tenggara  yang  hampir  seluruhnya  masih  merupakan  negara berkembang merupakan salah satu target pemberian bantuan luar negeri Australia. Terdapat berbagai kepentingan dan alasan lain dari
pemberian bantuan luar negeri Australia terhadap negara-negara di kawasan ini. Salah satu alasan terkuat pemberian bantuan luar negeri Australia terhadap kawasan ini yaitu dari motif ekonomi dan  keamanan.  Dalam  segi  ekonomi,  ASEAN  yang  berpenduduk lebih dari 600 juta jiwa merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk  Australia.  Selain  itu,  ASEAN  merupakan  mitra dagang  terbesar  ketiga  Australia  dengan  persentase  sekitar  15% dari  perdagangan  luar  negeri  Australia  dan  bernilai  46,5  miliar dollar  Amerika  Serikat  pada  2015  (Pramanta  et  al.  2019).  Alasan kedekatan  geografis  juga  menjadi  salah  satu  faktor  terpeting  dari hubungan antara Australia dengan ASEAN serta faktor pendorong Australia memberikan bantuan luar negeri terhadap negara-negara “tetangga”-nya tersebut.
Senada  dengan  ASEAN,  Kawasan  Pasifik  juga  memiliki  letak geografis yang dekat dengan Australia. Hal tersebut menyebabkan terbangunnya hubungan diantara keduanya dan terus berkembang hingga saat ini. Secara ekonomi, negara-negara di Kawasan Pasifik jauh lebih lemah dan lebih miskin dibandingkan dengan negara- negara  ASEAN.  Hal  tersebut  juga  menyebabkan  negara-negara di Kawasan ini menerima bantuan luar negeri dari negara-negara lain. Australia merupakan salah satu negara yang rutin memberikan bantuan  luar  negeri  ke  Kawasan  ini.  Pemerintahan  di  Kawasan Pasifik dikenal kurang berhasil dalam mengendalikan secara penuh terhadap  perbatasan  wilayahnya  dan  rapuh  secara  ekonomi  dan keamanan. Hal ini menyebabkan Kawasan ini rawan sebagai tempat berkembangnya  kegiatan  kriminalitas  internasional,  pencucuian uang, imigrasi illegal, penyelundupan senjata, penjualan narkotika, serta kegiatan terorisme (Brown 2012). Hal ini tentunya rawan bagi keamanan  wilayah  sekitar  Kawasan  Pasifik,  termasuk  terhadap keamanan nasional Australia. Oleh karena itu penting bagi Australia untuk meningkatkan keamanan di Kawasan Pasifik untuk menjaga keamanan nasionalnya.
Ancaman  bagi  keamanan  nasional  Australia  tidak  hanya  berasal dari  dalam  negeri.  Kemanan  nasional  Australia  perlu  untuk memperhatikan  ancaman  yang  juga  berasal  dari  luar  negeri. Sebagai  wilayah  yang  memiliki  posisi  dan  letak  geografis  yang terdekat  dengan  Australia,  keamanan  di  wilayah  Pasifik  penting bagi keamanan nasional Australia. Hal ini karena kemanan sebuah negara dapat dipengaruhi oleh situasi keamanan yang terdapat di wilayah  sekitarnya.  Menurut  Barry  Buzan,  kemanan  merupakan sebuah fenomena yang relasional yang mana kemanan suatu negara
dan kawasan harus dipahami melalui pemahaman terhadap pola saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara di kawasan tersebut  (Rachmat  2017).  Hal  tersebut  menyebabkan  pentingnya pemberian bantuan luar negeri oleh Australia terhadap negara- negara  di  Kawasan  Pasifik  di  bidang  keamanan  untuk  menunjang keamanan nasional negaranya.
Selain sebagai upaya untuk menjaga kemanan nasionalnya, bantuan luar  negeri  Australia  terhadap  Kawasan  Pasifik  juga  dilakukan dalam rangka membangun diplomasi dan perkembangan ekonomi (Wood et al. 2017). Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP) dan Export Finance and Insurance Corporation (EFIC)  merupakan  dua  lembaga  yang  mendapat  alokasi  dari bantuan luar negeri Australia ke negara-negara di Kawasan Pasifik (Lowy Institute 2014). Kedua lembaga tersebut jika dilihat sangat  berhubungan  dengan  urusan  ekonomi.  Dari  sana,  dapat disimpulkan bahwa fokus Australia dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik juga tidak lepas dari  kepentingan  nasional  Australia  dalam  bidang  ekonominya. Perspektif global dari negara-negara pemberi bantuan luar negeri mengenai bantuan luar negeri tersebut juga banyak yang bergeser menjadi berorientasi pada kepentingan ekonomi.

## Sekilas Mengenai Bantuan Luar Negeri dan Bantuan Luar Negeri Australia
Australian AID merupakan salah satu bentuk bantuan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara Australia untuk membantu negara- negara yang ekonominya masih miskin dan berkembang untuk mengatasi berbagai persoalan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, juga  pembangunan. Marshall Plan yang merupakan bantuan dari Amerika  Serikat  terhadap  negara-negara  di  Eropa  setelah  Perang Dunia Kedua untuk membangun kembali perekonomian mereka sering dikatakan sebagai awal mula dari pemberian bantuan luar negeri seperti yang dikenal saat ini. Selanjutnya dibentuk Colombo Plan pada 1954 yang difokuskan pada upaya kerjasama pembangunan ekonomi dan sosial di Asia Pasifik (Virgianita et al. 2014). Bentuk bantuan luar negeri semakin lama semakin berkembang dan salah satunya berbentuk bantuan pembangunan ( developmental assistance ) seperti yang diberlakukan oleh negara-negara anggota Organization for Economic cooperation and Development (OECD) yang diberi nama Official  Development  Assistance (ODA).  ODA tersebut dibentuk oleh OECD pada 1969 (Wells 2015)  dan Australia bergabung  di  dalamnya  pada  1971.  Pinjaman  ( loan ) dana hibah

## Yusuf Rifaldy
( grants ) dan kerjasama teknis ( Technical  coopeation ) merupakan tiga  bentuk  pendistribusian  bantuan  luar  negeri  dalam  ODA (Virgianita et al. 2014).
Dasar dari pemberian bantuan luar negeri Australia adalah pemisahan lembaga pemberi bantuan luar negeri Australia dari lembaga pemberi bantuan luar negeri Inggris pada 1967. Saat itu, lembaga pemberi bantuan luar negeri Australia tergabung dalam badan urusan luar negeri Australia. Kemudian, pada masa pemerintahan Whitlam,  tepatnya  pada  1974,  lembaga  pemberi  bantuan  luar negeri  Australia  didirikan  dengan  nama  AusAID  (Phillips  2014). Selain  dari  Australian  AID  atau  yang  disingkat  AusAID,  Australia memiliki berbagai lembaga pemberi bantuan luar negeri diluar yang didirikan oleh pemerintah seperti Australian Freedom from Hunger Campaign , Oxfam  Australia,  CARE  Australia, The  Australian Council  for  International  Development (ACFID)  dan  lembaga- lembaga pemberi bantuan luar negeri lainnya.
Sementara  itu,  realisasi  pemberian  bantuan  luar  negeri  yang diberikan oleh negara-negara pemberi bantuan luar negeri belum dapat  dikatakan  memenuhi  target  yang  ditetapkan.  Berdasarkan anjuran  yang  disetujui  dalam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) pada 1970 dana bantuan luar negeri yang idealnya dikeluarkan oleh negara-negara dengan tingkat ekonomi yang baik atau negara maju adalah 0,7% dari Gross National Income (GNI) yang mereka hasilkan.  Berdasarkan  target  tersebut,  maka  setiap  pendapatan nasional sejumlah 100 dollar Amerika Serikat, maka negara-negara pemberi bantuan luar negeri idealnya mengeluarkan sejumlah 7 sen untuk dana bantuan luar negeri mereka. Hal ini sesuai dengan perhitungan dari penerima Nobel bidang ekonomi yang bernama Jan  Tinbergen  yang  bertujuan  agar  negara-negara  penerima bantuan luar negeri dapat mencapai pertumbuhan yang diinginkan (Wells 2015).
Realita pada 2014 hanya terdapat lima negara yang memenuhi target pemberian bantuan luar negeri sebesar 0,7% dari GNI mereka termasuk didalamnya Denmark, Luxemburg, Norwegia, Swedia dan Kerajaan  Inggris.  Sementara  itu,  dana  bantuan  luar  negeri  yang dikeluarkan  oleh  negara-negara  OECD  hanya  mencakup  0,29% dari GNI mereka atau sebesar 134,38 miliar dollar Amerika Serikat. Persentase  pemberian  bantuan  luar  negeri  terbesar  tercatat  pada tahun 1961 yang sebesar 0,51% dari GNI negara-negara OECD yang pada saat itu senilai dengan 41,65 miliar dollar Amerika Serikat. Jika melihat realistas yang ada di Australia, pada 2016-2017, konstribusi
Australia terhadap pemberian bantuan luar negeri hanya menyentuh angka  0,22%  dari  GNI  negara  tersebut  (Wells  2015).  Selanjutnya, pada 2019-2020, angka tersebut kembali turun menjadi 0,21% dari GNI Australia atau senilai dengan 4 miliar dollar Amerika Serikat. Angka tersebut diperkirakan akan turun ke 0,19% dari GNI Australia pada 2021-2022 (Lowy Institute 2014).
Setelah  tahun  2000  hingga  2015,  jumlah  bantuan  luar  negeri Australia selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan sempat  menyentuh  angka  yang  melebih  5  miliar  dollar  Australia. Namun, jumlah bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia terus  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  setelah  2015. Bahkan diperkirakan angkanya akan turun hingga di bawah 4 miliar dollar Australia seperti yang terlihat pada gambar 1.

## Gambar 1. Grafik Penurunan Pemberian Bantuan Luar
Negeri Australia

## Sumber: Wood et al. 2019
Grafik  mengenai  penurunan  pemberian  bantuan  luar  negeri Australia tersebut menunjukkan bahwa meskipun Australia masih melihat bantuan luar negeri memiliki nilai yang mungkin masih dapat  diperjuangkan  Australia,  namun  sudah  tidak  semenarik sebelumnya disaat Australia menaikkan jumlah bantuan luar negerinya  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  tantangan baru bagi kelangsungan bantuan luar negeri Australia yang sejak awal belum pernah menyentuh target 0,7% dari angka GNI mereka dan semakin menurun jumlahnya dalam tahun-tahun mendatang. Dengan berkurangnya bantuan luar negeri yang diberikan oleh salah
satu negara yang biasanya memberikan bantuan tersebut kepada negara  penerima  bantuan,  maka  pertumbuhan  dan  pembangunan ekonomi negara penerima banuan yang masih bergantung pada bantuan luar negeri akan tersendat dan kemungkinan dapat kembali menghadapi kesulitan yang lebih besar.

## Gambar 2. Bantuan Luar Negeri Ke Pasifik Termasuk
Timur Leste

## Sumber: Dornan dan Pryke 2017
Seperti yang terlihat dalam gambar 2, besaran bantuan luar negeri yang  mengalir  ke  negara-negara  di  Kawasan  Pasifik  meskipun tidak selalu menunjukkan kenaikan mengalami penambahan jumlah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dipandang dengan dua kemungkinan,  yaitu  negara-negara  di  Kawasan  ini  sudah  dapat lebih mandiri dan mulai tidak terlalu bergantung kepada bantuan luar negeri atau bantuan luar negeri dari negara-negara pemberi bantuan semakin mengurangi jumlah bantuan yang mereka berikan yang menandakan bahwa negara-negara pemberi bantuan luar negeri tersebut tidak lagi menganggap penting pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang dan miskin untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Apabila kondisi yang terjadi  sesuai  dengan  asumsi  pertama,  maka  pemberian  bantuan luar  negeri  terhadap  negara-negara  di  Kawasan  Pasifik  berhasil dalam memenuhi tujuannya, yaitu membantu negara-negara yang masih berkembang dan miskin untuk dapat mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara dengan perekonomian yang telah maju dan  kaya.  Namun,  apabila  yang  terjadi  merupakan  asumsi  kedua, maka negara-negara pemberi bantuan luar negeri mengurangi bantuannya karena dianggap tidak penting atau tidak sesuai dengan

## kepentingan nasional yang dikejarnya.
Australia merupakan negara dengan bantuan luar negeri terbesar yang  diberikan  kepada  negara-negara  di  Kawasan  Pasifik.  Pada 2012,  bantuan  luar  negeri  yang  diberikan  oleh  Australia  kepada negara-negara  Pasifik  sebesar  1,147  miliar  dollar  Amerika  Serikat dan 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (Hayward-Jones 2015). Negara pemberi bantuan luar negeri secara bilateral terbesar untuk Kawasan Pasifik  selalu  didominasi  oleh  Australia,  kemuadian  disusul  oleh Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang, dan Perancis. Nilai bantuan luar negeri Australia kepada negara-negara di Kawasan Pasifik pada 2012 tersebut senilai dengan 60% bantuan luar negeri yang diterima negara-negara di Kawasan Pasifik secara bilateral (Hayward-Jones 2015).
Pada  tahun  2019-2020,  Australia  memiliki  beberapa  program terkait pemberian bantuan luar negerinya di Kawasan Pasifik senilai 1,4 miliar dollar yang meliputi antara lain ( Australian Department of  Foreign  Affairs  and  Trade 2019):  (1)  pertumbuhan  Ekonomi dengan meningkatkan akses internet dan konektivitas di Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon dengan alokasi dana sebesar 200 juta  dollar.  Selain  itu  juga  dengan  membangun  ketersedian  listrik terhadap  70%  penduduk  Papua  New  Guinea  pada  2030  dengan alokasi  dana  sebesar  100  juta  dollar.  Adapun  dengan  penataan kembali pelabuhan di Nauru untuk memastikan keamanan pelayaran dan pengiriman barang dengan alokasi dana senilai 18,25 juta dollar; (2) keamanan dengan memperkuat peran dan kontribusi Pacific  Regional  Organization melalui dukungan pendanaan dengan alokasi dana sebesar 43,2 juta dollar. Lalu juga memperkuat stabilitas  di  Kepulauan  Solomon  dengan  menyediakan  akses  bagi warga negaranya terhadap kepastian hukum dengan alokasi dana sebesar  32,7  juta  dollar.  Bahkan  juga  memperkuat  ketahanan nasional  Kawasan  Pasifik  terhadap  bencana  dan  pembangunan yang rendah karbon dengan alokasi dana sebesar 300 juta dollar; (3)  perhubungan  yakni  dengan  memberikan  bantuan  Pendidikan terhadap  anak-anak  di  negara-negara  Pasifik  untuk  melanjutkan sekolah menengah melalui beasiswa dan menghadiri sekolah menengah di Australia dengan alokasi dana sebesar 66 juta dollar. Adapun dengan memberikan kesempatan mobilitas yang lebih besar terhadap para pekerja yang berasal dari Kawasan Pasifik, terutama yang berasal dari wilayah kepulauan dengan alokasi dana sebesar 70  juta  dollar.  Selain  itu  juga  meningkatkan  politik,  sosial  dan ekonomi bagi para wanita di Kawasan Pasifik untuk turut menjadi
agen perubahan dan pembangunan di Pasifik dengan alokasi dana sebesar 320 juta dollar.

## Prospek dari Bantuan Luar Negeri Australia terhadap Kawasan Pasifik
Bantuan  luar  negeri  yang  diberikan  oleh  Australia  terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik memberikan dampak yang dapat dilihat.  Contohnya  adalah  membantu  Vanuatu  dalam  mendirikan penyedia jasa layanan telekomunikasi milik pemerintah yang bernama Digicell dan mengakhiri monopoli penyedia jasa layanan telekomunikasi di negara tersebut. Setelah kemerdekaan pada 2002 di  Timur  Leste,  angka  kematian  bayi  yang  baru  lahir  menyentuh angka 110 kematian dari setiap 1.000 kelahiran, sedangkan angka kematian ibu mencapai 700 kematian dari setiap 10.000 persalinan. Hal  tersebut  menunjukkan  layanan  dan  fasilitas  Kesehatan  yang kurang  memadai  di  negara  tersebut.  Dengan  bantuan  luar  negeri yang mengalir ke Timur Leste, baik dari Australia maupun negara lainnya, angka kematian kelahiran dan persalinan menurun hingga dua pertiga dan setengahnya masing-masing (Australian Council for Inernational  Development  dan  Micah  2017).  Pemberian  bantuan luar negeri yang diterima oleh negara-negara tersebut membantu memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap kualitas hidup di negara penerima bantuan tersebut.
Dalam bidang ekonomi dan lapangan kerja, perubahan aturan dari yang sebelumnya menggunakan skema Pacific  Seasonal  Worker Scheme yang sebelumnya memperbolehkan pekerja dari negara- negara  Pasifik  untuk  mencari  pekerjaan  di  Australia  dan  Selandia Baru dengan jumlah yang terbatas menjadi lebih fleksibel pada akhir 2018  dan  meningkatkan  angkanya  dari  yang  sebelumnya  hanya sebanyak 2000 orang menjadi sekitar 20.000 orang pada 2019 dan diperkirakan akan mencapai angka 50.000 orang pada 2030. Dalam sebuah laporan, diperkirakan bahwa sekitar 80% PDB negara-negara di Kawasan Pasifik berasal dari para pekerja migran mereka di luar negeri  (Moore  2019).  Dengan  bertambahnya  jumlah  pekerja  yang berasal dari Kawasan Pasifik di Australia dan Selandia Baru, maka tingkat perekonomian mereka juga akan dapat bertumbuh. Hal ini juga dapat meningkatkan standar kehidupan karena pendapatan yang mungkin diterima oleh para pekerja yang bekerja di Australia maupun Selandia Baru lebih besar dibandingkan dengan di negara- negara  di  Kawasan  Pasifik.  Contoh-contoh  tersebut  menunjukkan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara pemberi bantuan luar negeri, termasuk Australia terhadap negara-
negara di Kawasan Pasifik memang memberi dampak yang positif dalam memberikan standar kehidupan yang lebih baik.
Sebagai  kawasan  yang  sebagian  besar  merupakan  wilayah kepualauan,  negara-negara  di  Kawasan  Pasifik  membutuhkan infrastruktur yang baik untuk menghubungkan pulau-pulau mereka. Terlebih  untuk  dapat  mengakses  perdagangan  internasional, maka  infrastruktur  mereka  perlu  dibangun  untuk  menunjangnya. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia juga memberikan banyak fokus terhadap perdagangan dan infrasturktur bagi negara-negara  di  Kawasan  Pasifik.  Hal  ini  untuk  membantu  dan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  negara-negara  Pasifik  dan dalam  beberapa  cara  akan  menguntungkan  bagi  Australia.  Dalam pembangunan  infrastruktur  tersebut,  Australia  dapat  mengambil bagian dalam pembuatan proyek infrastruktur yang akan dibangun. Selain itu, Australia dapat mengambil peran yang lebih besar dalam rantai  pasokan  bagi  negara-negara  di  Kawasan  Pasifik,  membuka pasar  baru  dan  lebih  luas  bagi  perusahaan-perusahaan  Australia, juga memberikan lebih banyak lapangan kerja dan pemasukan bagi Asutralia dari luar negeri (Howes dan Dornan 2019). Bantuan luar negeri dalam bidang ekonomi ini memang menguntungkan kedua belah  pihak,  namun  pihak  yang  mendapat  keuntungan  yang  lebih besar bergantung pada kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dihasilkan oleh pemberian bantuan luar negeri tersebut.
Selain dari efeknya dalam memperbesar soft power yang dimiliki, bantuan luar negeri juga berperan dalam memperkenalkan dan mempromosikan nilai-nilai yang dianut oleh Australia kepada negara-negara  penerima  bantuan  luar  negeri  mereka.  Nilai-nilai tersebut termasuk nilai-nilai rasial, kesetaraan gender, sikap saling menghormati,  kebebasan  politik,  ekonomi  dan  agama,  demokrasi liberal,  serta  aturan  hukum  (Moores  2018).  Kepentingan  nasional Australia terlihat jelas dalam memberikan bantuan luar negerinya terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik. Baik dari segi pengaruh, ekonomi,  serta  keamanan  merupakan  berbagai  pertimbangan Australia dalam memberikan bantuan luar negerinya terhadap negara-negara  di  Kawasan  tersebut.  Namun,  untuk  mencapai hasil  yang  diinginkan,  selain  perhitungan  tentang  kepentingan nasional  yang  ingin  dicapai,  perlu  dipertimbangkan  aspek-aspek lain meskipun berada di luar kepentingan nasional mereka. Selain itu, pemberian bantuan luar negeri dari Australia terhadap negara- negara di Kawasan Pasifik merupakan bentuk komitmen Australia dalam  melaksanakan  SDGs  yang  ditargetkan  untuk  dicapai  pada
2030.  Oleh  karena  itu,  aspek  kemanusiaan  dalam  memberikan bantuan luar negeri perlu didorong lebih jauh untuk mengimbangi kepentingan nasional negara pemberi bantuan luar negeri.

## Kesimpulan
Pemberian bantuan luar negeri sebuah negara tidak lepas dari  kepentingan  nasionalnya,  meskipun  terdapat  berbagai pertimbangan  lain  seperti  aspek  kemanusiaan.  Kepentingan nasional Australia dalam memberikan bantuan luar negeri ke Kawasan  Pasifik  terutama  dipengaruhi  oleh  aspek  keamanan  dan ekonomi. Negara-negara di Kawasan Pasifik yang sebagian besarnya merupakan kepulauan serta memiliki cakupan wilayah yang relatif kecil,  menjadikan  negara  di  kawasan  Pasifik  cenderung  untuk bergantung terhadap bantuan dari negara lain. Di bidang ekonomi, Australia memberikan fokus yang besar terhadap perdagangan dan pembangunan dan pemeraaan infrastruktur di Kawasan Pasifik. Hal ini juga tidak lepas dari kepentingan Australia dalam memperluas pasar  dan  perekonomian  Australia  dikarenakan  Kawasan  Pasifik belum mendapat akses yang luas kepada perdagangan internasional. Dalam  pembangunan  infrastruktur  di  Kawasan  Pasifik,  Australia dapat mengambil bagian dalam pembuatan proyek infrastruktur yang akan dibangun. Tidak hanya itu pemberian bantuan ini juga melihat bahwasanya keamanan suatu negara dapat dipengaruhi oleh keamanan dari negara lain. Oleh karena itu, Australia menganggap perlunya meningkatkan keamanan negara-negara disekitarnya guna menjaga pula stabilitas keamanan dalam Australia itu sendiri. Sekalipun diketahui bahwasanya pemberian bantuan luar negeri ini sering dianggap dengan adanya niat terselubung dari negara yang memberi.  Namun,  perlu  dilihat  pula  dengan  adanya  bantuan  ini sebuah negara akan memiliki hubungan yang baik dengan saling menguntungkan negara satu dengan yang lainnya demi menjaga stabilitas keamanan internasional.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Bab dalam Buku
Hayward-Jones, J., 2015. Australia and Security in the Pacific Islands Region.  In Regionalism,  Security  &  Cooperation  in  Oceania (pp. 67–78).
Martinussen,  J.D.,  dan  Poul,  E.P.,  2003. Aid: Understanding
International Development Cooperation . Zed Books Ltd.
Lancaster,  C.,  2007. Foreign  Aid:  Diplomacy,  Development, Domestic Politics . the University of Chicago Press.
Virgianita,  A.,  et  al.,  2014. Perkembangan  Diskursus  dan Implementasi Bantuan Luar Negeri Dalam Studi Hubungan Internasional Virgianita (Ed.)). Pustaka Sempu.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Brown,  P.,  2012.  Australian  Influence  in  the  South  Pacific. ADF Journal , 189 : 66–78.
Dornan dan Pryke, J., 2017. Foreign aid to the Pacific: Trends and developments in the twenty-first century. Asia and the Pacific Policy Studies , 4 (3):  386–404.  https://doi.org/10.1002/ app5.185
Pramanta,  R.  A.,  et  al.,  2019.  Kemitraan  Strategis  Non-Zero  Sum Game: Hubungan ASEAN-Australia dalam Konteks Geopolitik.
Indonesian Perspective , 3 (2): 111. https:// doi. org/10.14710/ ip.v3i2.22347
Rachmat,  A.  N.,  2017.  Dinamika  Keamanan  Kawasan  Asia  Pasifik Dalam  Persaingan  Kekua  tan  Maritim  China  Dan  Amerika Serikat. Dauliyah Journal of Islamic and Internation al Affairs ,
2 (2), 131. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i2.1357
Wulandari,  R.  D.,  2007. Bantuan  Luar  Negeri  Australia  dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Nauru Tahun 2001-2007 . http:// journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi435d54  b99bfull. pdf
Wood,  T.,  Burkot,  C.,  dan  Howes,  S.,  2017.  Gauging  change  in

## Yusuf Rifaldy
Australian aid: Stakeholder per ceptions of the government aid program. Asia and the Pacific Policy Studies , 4 (2): 237–250. https://doi.org/10.1002/app5.173

## Publikasi Daring
Lowy  Institute,  2014. Australian Foreign Aid .  Issues.  [daring]. Tersedia dalam http://www.lowyinstitute.org/issues/ australian-foreign-aid. [Diakses 25 Juli 2020] Moores, D., 2018. Australian Aid as a Soft Power Asset: Submission to  the  Australian  Government’s  Soft  Power  Review  World Vision Australia (Issue September). [daring]. Tersedia dalam https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/ publications/  government-submissions/australian-aid-as-a- soft-power-asset-world-vision-australia%27s-submission-to- the-soft-power-review.pdf?sfvrsn=fea8cc3c_4.  [Diakses  22 Juli 2020]
Phillips,  K.,  2014. Game  of  Giving:  Australia’s  history  of  foreign aid . ABC Radio National. [daring]. Tersedia dalam https://www. abc.net.au/radionational/5340938. [Diakses 25 Juli 2020]
Sagasti,  F,  2005. Official  development  assistance:  background, context,  issues  and  prospects (Issue  October).  [daring]. Tersedia dalam http://dspace.cigilibrary.org/jspui/ handle/123456789/17517. [Diakses 25 Juli 2020]
Wells,  B.  J,  2015. Foreign  Aid  And  Its  Importance  In  Relieving Poverty . 28 (3):  5–8.  [daring].  Tersedia  dalam  https://www. oxfam.org.au/wpcontent/uploads/2015/09/oxfamforeign-aid- geodate-vol-28-no-3-july-2015.pdf. [Diakses 24 Juli 2020]
Wood, T., Muller, S., dan Howes, S, 2019. Australian aid five years on:  the  2018  Australian  Aid  Stakeholder  Survey.  [daring].
Tersedia dalam Devpolicy.Org . [Diakses 25 Juli 2020]