## UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI
MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION TERHADAP TENAGA

## KERJA INDONESIA DI ARAB SAUDI
Yeni Nur Arifin 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { yeni.nurarifin2015@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  kedudukan Mandatory  Consular  Notification (MCN) dalam hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, dan (2) mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri melalui MCN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yang mengatur tentang Hukum Diplomatik dan Konsuler. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara library  research atau  studi kepustakaan.  Teknik  analisis  dokumen  menggunakan  bahan  hukum  yang  membahas mengenai  teori-teori  Hukum  Diplomatik  dan  Konsuler  khususnya  pada  Konvensi  Wina  1961 dan  Konvensi  Wina  1963.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  kedudukan  MCN  menjadi sangat  penting  dalam  hubungan  diplomatik  dan  konsuler  karena  perjanjian  MCN  memiliki kelebihan, yaitu lebih mandatory atau bersifat wajib untuk memberikan notifikasi konsuler, dan (2)  upaya  yang  dapat  dilakukan  Indonesia  adalah  mengupayakan  terbentuknya  perjanjian MCN dengan negara Arab Saudi, karena dengan adanya notifikasi konsuler yang tepat waktu, akan membuat Indonesia dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada warga negaranya.
Kata kunci: Mandatory Consular Notification , Tenaga Kerja Indonesia, Konvensi Wina 1963

## Abstract
This research aimed to (1) determine the position of Mandatory Consular Notification (MCN) in diplomatic  and  consular  relations  between  countries,  and  (2)  find  out  how  the  Indonesian government is trying to provide legal protection for Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad through  MCN.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research,  with  the  type  of conceptual approach and case approach. The sources of legal materials used are inseparable from the existing rules of international law by specifying the regulations governing Diplomatic and  Consular  Law.  The  technique  of  collecting  legal  materials  is  by  library  research  or literature study. Document analysis technique uses legal materials that discuss the theories of Diplomatic  and  Consular  Law,  especially  the  1961  Vienna  Convention  and  the  1963  Vienna Convention.  The  results  of  the  research  show  that  (1)  the  position  of  the  MCN  is  very important in diplomatic and consular relations because the MCN agreement has advantages, namely  it  is  more  mandatory  provide  consular  notifications,  and  (2)  the  effort  that  can Indonesia do is to make an MCN agreement with Saudi Arabia, because timely notification will allow Indonesia to provide maximum legal assistance to their citizen.
Keywords: Mandatory Consular Notification, Indonesias Migrant Workers, Vienna Convention 1963

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  dengan  jumlah  penduduk  ke-4 terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk  saat  ini  mencapai  274  juta jiwa  atau  3,49%  dari  total  jumlah  populasi di  dunia.  Banyaknya  jumlah  penduduk tersebut  seharusnya  diimbangi  dengan tersedianya  lapangan  pekerjaan  yang memadai.  Namun  nyatanya,  lapangan pekerjaan  yang  tersedia  di  Indonesia masih sangat sedikit  dan berbanding jauh dengan  jumlah  penduduk  yang  ada. Berdasarkan  hasil  survei  Badan  Pusat Statistik  (BPS),  pada  bulan  Agustus  2020 terdapat  9,77  juta  orang  penganggur terbuka  ( Open  Unemployment ).  Jumlah ini  meningkat  sebesar  1,84%   dari bulan Agustus  2019  yang  awalnya  hanya  7,05 juta  orang  (BPS,  2020).  Negara  hukum pada  dasarnya  merupakan  hukum  pada pada  posisi  tertinggi  dalam  suatu  negara, kekuasaan  haruslah  tunduk  pada  hukum, bukan  hukum  tunduk  pada  kekuasaan (Santi, 2019: 217). Pasal 28D ayat 2 UUD NRI  1945  berbunyi: “Setiap  orang  berhak untuk  bekerja  serta  mendapatkan  imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubungan kerja” . Maka dari itu, pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya-upaya dalam
mengurangi  jumlah  angka  pengangguran, salah satunya dengan mengisi kesempatan untuk bekerja di luar negeri.
Meningkatnya jumlah Pekerja Migran sejalan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang
dikaitkan  dengan  peningkatan  ekonomi dan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan.  Namun  meningkatnya jumlah  Pekerja  Migran  acapkali  tidak didukung  oleh  jaminan  perlindungan  oleh negara yang dituju atau negara penerima. Dalam  praktiknya,  di  banyak  negara, Pekerja  Migran  khususnya  yang  bekerja di sektor informal dan memiliki skill rendah tidak mendapat perlindungan yang semestinya  (Nurvianti  dan  Fathurrahman, 2020: 423). Seperti pada tahun 2011, saat Indonesia  dikejutkan  dengan  eksekusi mati  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  asal Bekasi  Jawa  Barat  bernama  Ruyati  Binti Satubi  Saruna  pada  18  Juli  2011  di  Arab Saudi.  Tenaga  Kerja  Wanita  itu  dijatuhi
hukuman  mati  setelah  mengakui  telah terbukti  membunuh  majikannya.  Menurut kabar harian setempat, peristiwa pembunuhan tersebut dilaksanakan menggunakan  pisau  pemotong  daging pada  tanggal  12  Januari  2010,  saat majikannya  sedang  melaksanakan  shalat dhuha.  Sejak  kejadian  tersebut  Ruyati ditahan  dan  adili  di  Pengadilan  umum  di Mekah  atas  bukti  dan  pengakuan  Ruyati sendiri yang telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya (Liputan6, 2011).
Di  dalam  Hukum  Internasional terdapat  suatu  kewajiban  bagi  suatu negara  untuk  melindungi  warga  negara lain  yang  berada  di  wilayahnya.  Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik  di  negara  tersebut.  Notifikasi tersebut ditujukan agar perwakilan diplomatik  mengetahui bahwa warga negaranya  mendapat  masalah,  seperti warga  negara  yang  melakukan  tindak pidana, mengalami kecelakaan,
membutuhkan perwalian, mengalami kematian,  dan  lain  sebagainya.  Notifikasi yang  diberikan  harus  disampaikan  tanpa penundaan  waktu.  Kewajiban  tentang notifikasi  resmi  tertulis dalam Pasal 36-37 Konvensi  Wina  1963.  Notifikasi  konsuler tersebut sangat penting mengingat banyaknya  WNI/TKI  di  luar  negeri  yang bermasalah  dan  terancam  hukuman  mati. Terhitung hingga Agustus 2019,
Direktorat  Perlindungan  Warga  Negara Indonesia  (PWNI)  dan  Badan  Hukum
Indonesia (BHI), menyatakan bahwa masih  ada  165  WNI  yang  masih  dalam ancaman  pidana  mati.  Kejahatan  yang paling  banyak  diancamkan  pada  WNI terpidana mati yaitu, narkotika, pembunuhan,  dan  lainnya  (zina,  sihir, penculikan, kepemilikan senjata api) (Rahmawati, 2019).
Tabel 1. 1 Sebaran negara WNI terancam pidana mati Negara Jumlah WNI Malaysia 136 Arab Saudi 10
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 11 Myanmar 3 Laos 2 Vietnam 1 Singapura 1 Sumber: Direktorat  Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI)
Sementara  sepanjang  tahun  2018 hingga bulan Maret 2019  Badan Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  menerima pengaduan  sebesar  6.459  kasus  TKI  dari berbagai  negara.  Dari  kasus  tersebut terbagi  dalam  tabel  berikut  ini  (BNP2TKI, 2020).
Banyaknya  jumlah  TKI  di  luar negeri  dipicu  oleh  beberapa  alasan,  salah satunya  alasan  geografis  dan  alasan keagamaan. Alasan geografis seperti jarak negara  yang  berdekatan,  akses  masuk negara yang mudah, menjadikan Malaysia berada  di  posisi  pertama  sebagai  negara tujuan  TKI.  Sementara  itu  Arab  Saudi menduduki  peringkat  ke-5  negara  dengan jumlah  TKI  terbesar.  Arab  Saudi  dijadikan tujuan  untuk  bekerja  karena  mayoritas penduduk  disana  memeluk  agama  Islam, disertai dengan kemudahan untuk melaksanakan  ibadah  Haji  atau  Umrah  di Mekkah. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia  merupakan  negara  terbesar kedua  pemasok  tenaga  kerja  setelah Filipina.  Fakta  ini  membawa  keuntungan besar bagi Indonesia, karena TKI merupakan  penyumbang  devisa  terbesar kedua di Indonesia setelah migas (Farasonalia, 2021: 14). Indonesia diperkirakan  telah  membawa  remitansi sebesar  US$  10,97  pada  tahun  2018 (BNP2TKI,  2020).  Besarnya  remitansi yang  diterima  Indonesia  ini  telah  mampu menjadi penyumbang devisa negara terbesar.  Namun  di  sisi  lain  perolehan remitansi  tersebut  tidak  diimbangi  dengan perlindungan maksimal yang tersedia bagi TKI luar negeri.
Arab  Saudi  merupakan  salah  satu negara  mitra  Indonesia  yang  telah  lama menjalin  kerja  sama  di  berbagai  bidang. Diantara  bidang  kerjasama  tersebut,  ada satu kerjasama bilateral mengenai penempatan  dan  perlindungan  Tenaga
Kerja  Indonesia  di  sektor  domestik  yang dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  yang ditandatangani  pada  19  Februari  2014. Perjanjian  tersebut  berisi  sembilan  Pasal yang  secara  keseluruhan  membahas mengenai  syarat  dan  ketentuan  tentang tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan di wilayah Arab Saudi. Selain itu,  Arab  Saudi  juga  memiliki  aturan tentang  buruh  yang  dituangkan  dalam Saudi Labour Law Royal Decree No. M/51, 23  Sha’ban  1426/  27  September  2005 .
Peraturan  ini  berisi  245  Pasal  yang didalamnya  telah  mengatur  hukum  bagi pekerja  baik  dari  Arab  Saudi  maupun  dari negara asing (Said, 2016: 13).
Human Right Watch , sebuah organisasi  internasional  yang  bergerak  di bidang  hak  asasi  manusia  melakukan sejumlah  penelitian  pada  tahun  2008 mengenai  pekerja  migran  di  Arab  Saudi. Dari  penelitian  tersebut,  dapat  dibuktikan bahwa  pekerja  migran  di  Arab  Saudi banyak menghadapi masalah yang akhirnya berdampak konflik dengan sistem pengadilan  di  Arab  Saudi.  Masalah  yang dihadapi dapat berupa terbatasnya bantuan  penerjemah,  bantuan  hukum, akses  ke  pejabat  konsuler  pekerja  migran tersebut,  diskriminasi  dan  moral  hukum yang keras,  dan lain sebagainya. Bahkan  pekerja  migran  yang  menjadi korban  pemerkosaan  seringkali  tidak dapat  membuktikan  di depan  hukum dikarenakan  hukum  syariat  islam  di  Arab Saudi  yang  ketat,  justru  korban  dapat dituntut  kembali  atas  dasar  perilaku  tidak bermoral  dan  perzinahan.  Hukuman  yang dijatuhkan  atas  perilaku  semacam  itu dapat  berupa  penjara,  rajam,  bahkan beberapa  kasus  dapat  berupa  hukuman mati. Dari sisi kedutaan seringkali melontarkan  protes  karena  ketiadaan seperangkat  aturan  atau  sistem  untuk menangani  kasus  penyiksaan  terhadap pekerja  migran.  Salah  satu  pejabat domestik  yang  tidak  ingin  disebutkan. namanya berkata, “ There is no standards, we  can't  tell  you  this  is  the  procedure  out of  Riyadh,  because  each  is  unique  case, there  is  different  solution  each  time because  there  is  no  procedure ”.  Oleh karena  ketiadaan  sistem  inilah,  maka peran  dari  departemen  luar  negeri  dari
negara  pengirim  menjadi  sangat  penting dalam  memberikan  perlindungan  berupa bantuan hukum, berupa bantuan penerjemah  dan  pendampingan  dalam menangani kasus yang dialami oleh TKI di negara penerima.
Banyaknya  kasus  TKI  yang  tidak mendapat  akses  konsuler  ini  menjadi salah  satu  bukti  bahwa  upaya  diplomasi Indonesia  di  Arab  Saudi  tidaklah  mudah. Seperti  yang  dikatakan  anggota  DPD  RI Fahira  Idris  yang  dilansir  dari  Republika, menyatakan  bahwa  Hukum  di  Arab  Saudi bergantung  pada  keluarga  korban  dan Raja  Arab  Saudi.  Sejauh  keluarga  korban tidak  memaafkan  dan  Raja  Arab  Saudi tidak mengampuni, upaya diplomatik negara tetap tidak akan bisa menghentikan pelaksanaan hukuman  mati yang telah ditetapkan (Ratna, 2015: 23).
Perwakilan diplomatik dan konsuler sejatinya memiliki fungsi untuk menghubungkan  negara  satu  dengan negara  lain  terkait  kerjasama  antar  dua negara.  Kerjasama  yang  dimaksud  dapat meliputi  pemberian  informasi  dari  suatu warga  negara  yang  ada  di  negara  asing. Serta  dalam  hal  permasalahan  yang dihadapi  oleh  TKI  di  Arab  Saudi,  hal  ini sudah sepantasnya menyadarkan Indonesia bahwa notifikasi konsuler memiliki  peran  penting  dalam  hubungan bilateral kedua negara. Instrumen internasional  turut  mengatur  pula  tugas, fungsi, dan kewajiban
perwakilan diplomatik  dan konsuler dalam  melindungi warga negara di negara penerima.
Instrumen tersebut dapat ditemui di dalam Konvensi  Wina  1961  dan  Konvensi  Wina 1963.  Maka  dari  itu,  Indonesia  perlu meningkatkan perlindungan hukum dengan cara membentuk perjanjian Mandatory Consular Notification (MCN). Membentuk perjanjian MCN menjadi  salah  satu  hal  penting  yang harus  ada  antara  Indonesia  dengan negara  penempatan  TKI,  khususnya  di negara-negara  dengan  konsentrasi  TKI terbesar seperti Malaysia, Taiwan, Hongkong,  Singapore,  dan  Arab  Saudi. Meskipun  kedua  negara  telah  meratifikasi Konvensi  Wina  1961  dan  Konvensi  Wina 1963, tetapi apabila kedua negara memiliki  perjanjian  MCN  maka  perjanjian
bilateral di bidang diplomatik dan konsuler semakin  menguat,  karena  MCN  secara umum  merupakan  penegasan  kembali kewajiban negara mengenai pemberitahuan konsuler atas warga negara  yang  sedang  bermasalah  di negara lain.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Upaya
Peningkatan Perlindungan  Hukum  Melalui Mandatory Consular  Notification Terhadap  Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi”.

## METODE
Penelitian  ini  dirancang  memakai pengguanan  jenis  studi  yuridis  normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas  implementasi  aturan-aturan maupun  norma-norma  hukum  positif. Berbagai  pendekatan  yang  dipakai  oleh penulis  pada  studi  karya  ilmiah  ini  yaitu pendekatan  konseptual  dan  pendekatan kasus (Soekanto dkk, 2003:14) . Adapun bahan hukum yang digunakan  adalah  adalah  Bahan  Hukum Primer,  Sekunder  dan  Tersier.  Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah  melalaui  cara  studi  kepustakaan. studi  ini  mempergunakan  metode  Analisa melalui  jalan  deskriptif  kualitatif.  Bahan Hukum  primer  bisa  dijabarkan  maupun diuraikan  dengan  bermutu  serta  berwujud kalimat  literatur,  logis,  runtut,  tak  adanya ketimpangan, serta efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Mandatory Consular Notification  (MCN)  Dalam  Hubungan

## Diplomatik dan Konsuler Antar Negara
Hak  untuk  mendapat  notifikasi  dan akses  kekonsuleran  tercermin  pada  Pasal 36 Konvensi Wina 1963, yang mana hal ini diterima  secara  luas  sebagai  standar praktek  internasional  oleh  negara  peserta maupun  bukan  negara  peserta.  Hal  ini disebabkan  karena  konvensi  tersebut didasarkan pada keyakinan negara- negara,  sebagaimana  yang  tertara  di dalam preamble , bahwa konvensi tersebut menjadi kontribusi sebagai pengembangan
atau hubungan
persahabatan  antar  negara  (Lee,  1991: 145).
Pada  Pasal  36  Konvensi  Wina 1963  tersebut  kemudian  oleh  banyak negara  lebih  dikhususkan  lagi  ke  dalam suatu  perjanjian  tersendiri  yang  kemudian disebut Mandatory  Consular  Notification (MCN)  atau  notifikasi  konsuler.  Konvensi Wina  1963  tidak  menyebutkan  secara detail  tentang  definisi  atau  sistem  kerja dari  MCN.  Namun  Pasal  36  Konvensi Wina 1963 dapat diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa notifikasi konsuler adalah: a)  suatu  notifikasi  resmi  dari  suatu negara  penerima  kepada  petugas konsuler negara pengirim mengenai penangkapan dan penahanan warga negara mereka; b)  suatu fasilitas yang disediakan oleh hukum internasional
kepada petugas  konsuler  negara  pengirim dan warga negaranya untuk berkomunikasi di negara penerima;
c)  suatu  hak  dari  warga  negara  yang ditangkap dan ditahan untuk mendapat  bantuan  dari  petugas konsuler  negara  mereka  (Hassan Wirayuda, 2016: 47).
Dari  beberapa  hasil  interpretasi  di atas  dapat  ditarik  suatu  definisi  bahwa MCN  adalah  pemberitahuan  formal  dari fakta
atau peristiwa mengenai kekonsuleran (Agustina, 2014: 323). Teguh  Wardoyo,  Direktur  PWNI/BHI, berpendapat  bahwa  MCN  merupakan suatu  kesepakatan  timbal  balik  dan bersifat teknis yang mengatur penanganan permasalahan  yang  dihadapi  oleh  WNI dengan  negara  sahabat  dalam  bentuk notifikasi  kekonsuleran  (Wardoyo,  2009). Pada  Pasal  37  Konvensi  Wina  1963 disebutkan  pula  bahwa  pemberitahuan konsuler  tersebut  tidak  hanya  berlaku pada penangkapan dan penahanan warga negara  saja,  namun  juga  mencakup perwalian,  korban  kekerasan,  korban trafficking , pemindahan jenazah, kecelakaan  udara,  kematian,  kelahiran, overstay ,  ekstradisi,  asuransi,  dan  lain sebagainya.
Mengenai dasar pembentukan MCN,  secara  implisit  tidak  ada  konvensi yang  mengatur  tentang  pembentukan perjanjian  ini.  MCN  merupakan  suatu kebebasan  bagi  negara,  yang  dibentuk
atas  kesepakatan  dan  dituangkan  dalam bentuk  perjanjian  tertulis.  Dengan  bentuk tertulis maka MCN tentu membawa akibat tersendiri,  yakni  suatu  notifikasi  konsuler lebih  bersifat  wajib  dan  pelaksanaannya dilakukan tanpa memperhatikan permintaan dari negara yang bersangkutan. Pelaksanaan notifikasi konsuler  dalam  MCN  menjadi  berbeda dengan  Pasal  36  Konvensi  Wina  1963 yang  bersifat optional  base ,  dimana notifikasi konsuler hanya dibutuhkan apabila  terdapat  permintaan  dari  negara asing tersebut.
Pembentukan perjanjian MCN sebagai  pelengkap  dari  Konvensi  Wina 1963  pun  diperbolehkan  dalam  hukum internasional.  Di  dalam  Konvensi  Wina 1963 Pasal 73 dituliskan bahwa: nothing in the  present  convention  shall  preclude states from concluding international agreements  confirming  or  supplementing or  extending  or  applying  the  provisions thereof .  Melalui  pasal  tersebut  dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian bilateral tentang hubungan konsuler diperbolehkan  meskipun  hanya  bentuk konfirmasi,  pelengkap,  tambahan,  atau perluasan  Konvensi  Wina  1963  (Said, 2016: 48).
A.  Ruang  Lingkup  dan  Prinsip Mandatory Consular Notification (MCN)
Secara umum, dalam sebuah MCN antara  dua  negara  mengatur  hal  yang sama  dengan  pasal-pasal  yang  tertulis dalam  Konvensi  Wina  1963,  akan  tetapi untuk  hal  yang  lebih  spesifik  tergantung pada keinginan atau hal-hal yang disepakati  bersama  oleh  kedua  negara yang  bersangkutan.  Sebagai  contohnya, MCN  Indonesia  mengatur  beberapa  hal yang  khusus  antara  lain  (poin-poin  ini terkandung  dalam  perjanjian  MCN  antara Indonesia  dengan  Filipina)  (Said,  2016: 49):
1)  Prinsip dasar;
2)  Pelaksanaan fungsi konsuler di dalam atau di luar wilayah konsuler;
3)  Prinsip dasar notifikasi konsuler;
4)  Perlindungan terhadap warga di bawah umur dan keterbatasan fisik;
5)  Bantuan  kepada  kapal  karam  dan pesawat negara pengirim;
6)  Sanksi apabila terjadinya pelanggaran; 7)  Pertemuan  rutin  atau  konsultasi  antar pihak;
8)  Ketentuan amandemen, dan
9)  Batas akhir perjanjian.
B. Pihak Pelaksana dan Prosedur Pelaksanaan Mandatory Consular Notification (MCN) Salah  satu  fungsi  pejabat  konsuler adalah menangani masalah warga negara yang bersifat non-politik. Di antara kesekian fungsi konsuler tersebut, mencakup  pula  urusan  notifikasi  konsuler dari negara penerima. Di dalam perjanjian MCN  tidak  disebutkan  pihak  pelaksana secara detail melainkan hanya menggunakan istilah otoritas yang berwajib.
Pejabat konsuler diberikan kebebasan  untuk  berkomunikasi  dengan otoritas berwajib tersebut. Pada prakteknya  di  lapangan,  pejabat  konsuler akan  membentuk  satuan  khusus  dan bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  dari negara  penerima,  misalnya  polisi  dan petugas keimigrasian, untuk saling memberikan  informasi  apabila  terdapat WNA  yang  memiliki  masalah  hukum  di negara  tersebut.  Berikut  ini  merupakan diagram  prosedur  dari  notifikasi  konsuler atas  penangkapan  dan  penahanan  WNA (Agustina, 2014: 326):
C. Urgensi Pelaksanaan Mandatory
Consular Notification Notifikasi konsuler merupakan salah  satu  pokok  penting  dari  tugas pejabat  konsuler.  Fungsi  perlindungan terhadap  warga  negara  semakin  dirasa penting apabila jumlah pendatang semakin banyak dan menjadi titik konsentrasi  pada  hal-hal  tertentu.  Tidak menutup kemungkinan bagi warga tersebut  mengalami  berbagai  masalah hukum atau kepentingan selama berada di luar  negeri.  Hal  ini  menyebabkan  MCN menjadi  sebuah  urgensi  bagi  negara karena  memiliki  berbagai  kelebihan  yang tidak dimiliki oleh Pasal 36 Konvensi Wina 1963.  Pada  umunya  tanpa  MCN  pun negara  peratifikasi  Konvensi  Wina  1963 tetap wajib menyampaikan Consular
Notification .  Hanya  saja  untuk  beberapa negara seperti Indonesia, masih menganggap bahwa perlu diadakan perjanjian  yang  lebih  khusus  untuk semakin  mempertegas  kewajiban  pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963
Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Luar Negeri
Telah dibahas dilatarbelakang, asal  mula  perlindungan  terhadap  TKI dilakukan  tidak  hanya  karena  hak  TKI yang tidak terpenuhi, namun juga dikarenakan  TKI  yang  telah  melanggar hukum  di  negara  penerima.  Perlindungan yang  diberikan  untuk  TKI  menjadi  tugas dan  fungsi  pokok  dari  diplomatik  dan konsuler.  Akan  tetapi  tugas  dan  fungsi tersebut tetap sulit untuk dilakukan apabila tidak  ada  kerjasama  yang  baik  antara negara asal dan negara penerima. Indonesia telah melakukan berbagai upaya  untuk  memberikan  perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri, terutama perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Perlindungan  yang  diberikan  pemerintah Indonesia yaitu berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif.
A.  Perlindungan  Preventif  Pemerintah  RI Terhadap TKI
Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk
mencegah
sebelum terjadinya
pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran  serta  memberikan  rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan  suatu  kewajiban  (Muchsin, 2003: 20). Adapun langkah-langkah preventif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan terhadap TKI, yaitu:
1.  Membentuk beberapa peraturan perundang-undangan. 2.  Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
3.  Peratifikasian Konvensi ILO.
4.  Membentuk  Kesepakatan  Bilateral antara  Indonesia  dengan  Negara Penempatan.
B.  Perlindungan  Represif  Pemerintah  RI Terhadap TKI
Sementara  itu,  yang  dimaksud dengan  perlindungan  represif  adalah perlindungan akhir yang seringkali berbentuk  sanksi  seperti  denda,  penjara, atau  hukuman  tambahan  apabila  telah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaraan  Adapun  langkah-langkah represif  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia, yaitu:
1.  Pembentukan Citizen Service .
Citizen  Service adalah  sebuah sistem  pelayanan  warga  terintegrasi di  beberapa  perwakilan  RI. Citizen Service sebagai  salah  satu  bentuk represif pemerintah Indonesia melindungi  TKI  telah  dibentuk  oleh Kementerian  Luar  Negeri  melalui
Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun 2006  dan  Peraturan  Menteri  Luar Negeri  Nomor  4  Tahun  2008. Citizen Service dibentuk  untuk  memperkuat fungsi  konsuler  perwakilan  RI  di negara  konsentrasi  tinggi  dengan mengedepankan  konsep  keperdulian dan  keberpihakan  secara  murah, ramah, cepat, dan transparan (Kemlu, 2008).
Citizen service sebagaimana
disebutkan  dalam  Pasal  4  Permenlu
Nomor 4 Tahun 2008, bertugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan warga dengan cara melayani kebutuhan warga seperti : Registrasi/Lapor Diri WNI, Memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran, Memberikan pelayanan dan perlindungan  warga  bagi  WNI  yang menjadi  Tenaga  Kerja  Indonesia,
Memberikan pelayanan
dan perlindungan  warga  bagi  WNI  yang menjadi  awak  kapal  dan  nelayan,
Menyediakan penampungan dan pemberian  konseling,  Menyusun  dan meng-update data  base WNI,  Tertib administrasi.  Dengan  terbentuknya citizen service diharapkan jumlah WNI bermasalah terus menurun.
2.  Penerapan Kebijakan Moratorium.
Kebijakan moratorium yaitu kebijakan pemerintah berupa penghentian  sementara.  Kebijakan  ini telah  lama  ada  sejak  kasus  TKI Sumiati  yang  disiksa  majikan  di  Arab
Saudi.  Pada  tahun  2011  pemerintah Indonesia mulai memikirkan pentingnya  penerapan  moratorium TKI  ke  negara  Timur  Tengah  paska eksekusi mati TKI  Ruyati.  Akan  tetapi tidak  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah. Moratorium  tersebut  diterapkan  guna mengurangi terulangnya peristiwa yang  sama  seperti  yang  terjadi  pada TKI Ruyati. Kebijakan moratorium TKI diatur  di  dalam  UU  Ketenagakerjaan pada  Pasal  81  yang  menyatakan bahwa:
(1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan  kesempatan  kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan  tenaga  kerja  sesuai dengan kebutuhan nasional,
Pemerintah  dapat  menghentikan dan/atau  melarang  penempatan TKI  di  luar  negeri  untuk  negara tertentu  atau  penempatan  TKI pada  jabatan-jabatan  tertentu  di luar negeri.
(2) Dalam  menghentikan  dan/atau melarang
penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan
pertimbangan  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan TKI.
(3) Ketentuan mengenai penghentian dan  pelarangan  penempatan  TKI sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kebijakan  moratorium  diterapkan oleh  pemerintah  pertama  kali  pada tahun  2011  karena  kedua  pemerintah tidak menyetujui mengenai perubahan pengaturan  jam  kerja,  hak-hak,  gaji, dan  tarif  perekrutan  TKI  sebesar  Rp 2,2 juta per orang (Kaliwarang, 2011). Akan tetapi moratorium tersebut dicabut  pada  tahun  2014  setelah kedua  pemerintah  sepakat  meneken
MoU  mengenai  Penempatan  dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Sektor  Domestik.  Kemudian  Menteri Tenaga  Kerja  Hanif  Dhakiri  kembali menerapkan moratorium secara permanen  melalui  Surat  Keputusan Menaker  tertanggal  4  Mei  2015. Pengiriman TKI ke-21 negara di Timur Tengah dihentikan dan pengiriman ke negara-negara Asia Pasifik diperketat. Maka  dari  itu  kebijakan  moratorium tetap berlaku hingga saat ini (Djumena, 2015).
3.  Pelaksanaan  Fungsi  Diplomatik  dan Konsuler. Salah  satu  bentuk  perlindungan terhadap  TKI  adalah  pada  masa penempatan.  Pada  saat  penempatan, hukum  yang  berlaku  bagi  TKI  adalah hukum  dari  negara  penempatan. Namun  hal  ini  tidak  berarti  Indonesia tidak  dapat  melakukan  perlindungan terhadap para TKI. Bentuk perlindungan  pada  poin  sebelumnya merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara penempatan.
Sementara  bentuk  perlindungan  lain yang  dapat  diberikan  melalui  jalur diplomatik  dan  konsuler  yang  berada di  negara  penerima  sebagaimana yang  disebutkan  di  dalam  Konvensi Wina  1961  dan  Konvensi  Wina  1963. Pelaksanaan  fungsi  diplomatik  dan konsuler  tersebut  selanjutnya  disebut dengan upaya diplomatik dan konsuler. Di dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2013
Pasal  23  membahas  tentang  upaya diplomatik pada saat penempatan TKI
sebagai berikut:
(1)  Upaya diplomatik dalam perlindungan  TKI  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  huruf  f dilakukan melalui saluran diplomatik  dengan  cara  damai dan  dapat  diterima  oleh  kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan  nasional  serta  hukum dan kebiasaan internasional.
(2)  Upaya  diplomatik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh menteri
yang bertanggungjawab di bidang hubungan  luar  negeri  dan  politik luar negeri. Sementara upaya konsuler disebutkan di dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2013 Pasal  19  yang  meliputi  pengurusan TKI sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia; Akses komunikasi antara Perwakilan  dan  TKI;  Akses  informasi kepada  negara  penerima  mengenai TKI  yang  mendapat  masalah  hukum; Pemberian  mediasi  dan  advokasi; Pendampingan  terhadap  TKI  yang mendapat masalah hukum; Penyediaan  advokat/pengacara;  dan lain sebagainya. Salah  satu  bentuk  pelaksanaan fungsi diplomatik dan konsuler adalah musyawarah informal kepada
keluarga  korban.  Hal  ini  merupakan salah  satu  cara  yang  ditempuh pejabat diplomatik dan konsuler dalam  meyakinkan  keluarga  korban untuk  memberikan  ampunan  kepada pelaku.  Sebagaimana  yang  terjadi pada TKI, pejabat diplomatik Indonesia  akan  memberikan  bantuan berupa penyediaan pengacara, penerjemah,  pendampingan  selama persidangan,  dan  lain  sebagainya. Selain  itu  apabila  TKI  di  Arab  Saudi mendapat vonis hukuman mati, pejabat  diplomatik  Indonesia  akan melakukan  lobi-lobi  kepada  keluarga korban  hingga  tingkat  kerajaan  agar mau  memberikan  ampunan  kepada TKI yang menjadi pelaku.
4.  Pembayaran uang Diyat. Arab  Saudi  sebagai  salah  satu negara  tujuan  TKI,  menganut  hukum yang  banyak  mengambil  sumber  dari Al- Qur’an.  Di  dalam  hukum  islam, pada  kasus  tertentu  Arab  Saudi  akan memberlakukan hukuman mati ( qishas ). Sementara
qishas (pengaturan tentang pembayaran uang  diyat  yang  bersumber  dari  Al- Qur’an) dapat diganti dengan pembayaran diyat apabila telah mendapatkan maaf dari korban maupun keluarga korban. Ibnu Rusyd, melalui bukunya yang berjudul
Bidayat Al-Mujtahid, berpendapat
bahwa  pemberian  maaf  harus  dari seluruh  atau  sebagian  wali  korban dan  dilakukan  oleh  pihak  yang  sudah baligh  dan  tamyiz,  karena  pemberian maaf  tersebut  tidak  bisa  dilakukan oleh  anak  kecil  dan  orang  gila  (Zikri Darussamin, 2014: 101).
Pembayaran  uang  diyat  pernah dilakukan oleh pemerintah sebagai hukuman  untuk  TKI  Satinah  karena  telah membunuh  majikan  pada  tahun  2009. Karena  TKI  Satinah  mendapat  ampunan dari  keluarga  korban,  maka  diwajibkan membayar  uang  diyat  yang  nominalnya ditentukan  oleh  peraturan  di  Arab  Saudi. Akan  tetapi  pada  kasus  TKI  Satinah, besaran  uang  diyat  dapat  dilakukan dengan negosiasi dengan keluarga korban.  Negosiasi  saat  itu  mencapai kesepakatan  500.000  Real  Saudi  /  Rp 1,250  M.  Akan  tetapi  angka  tersebut  naik sehingga  mencapai  10  juta  RS  /  25  miliar rupiah.  Padahal  menurut  sejarah  islam, diyat  dibayarkan  berupa  100-150  ekor unta  atau  setara  dengan  1,5-2  miliar rupiah  (Fadhil  Lubis,  2014:  25).  Terkait dengan  jumlah  diyat  yang  tinggi  tersebut, Menteri  Luar  Negeri,  Retno  Marsudi membatasi  uang  diyat  yang  diambil  dari dana  APBN  hingga  1,2  miliar  rupiah (Berita Satu, 2014).
C.  Perlindungan  Pemerintah  Indonesia Melalui Mandatory  Consular  Notification (MCN)
Berdasarkan  dari  berbagai  tata cara  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur diplomatik  untuk  menghasilkan  MCN antara  Indonesia  dan  Arab  Saudi,  dua cara  yang  tepat  untuk  ditempuh  yakni negosiasi  dan  mediasi/konsiliasi.  Cara- cara tersebut telah dikenal dalam berbagai negara dan sistem hukum di dunia (Adolf, 2011:  200).  Negosiasi  merupakan  salah satu  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur diplomatik  atau  sering  juga  disebut dengan  jalur  politik  (Sefriani,  2018:  203), dianggap  bisa  menjadi  alternatif  untuk menyelesaikan kasus ini. Hal ini dikarenakan  hubungan  bilateral  yang terjalin  dengan  baik  antara  Pemerintah Arab  Saudi  dan  Pemerintah  Indonesia. Selain  kerjasama  di  bidang  ekonomi, Indonesia dan Arab Saudi juga bersepakat
melakukan  kerjasama  untuk  mensiarkan perdamaian  toleransi  dan  penyelesaian konflik  secara  damai  (Sekarwati,  2018: 30).
Momentum  tersebut  semestinya menjadi  “kran”  bagi  Pemerintah Indonesia untuk  membahas  pelaksanaan  eksekusi mati  TKI  dan  mendorong  pelaksanaan eksekusi  yang  lebih  transparan  kepada Pemerintah  Indonesia.  Menemukan win- win  solution antar  kedua  negara  terkait kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan di Arab Saudi adalah hal yang dibenarkan bahkan dianjurkan dalam hukum internasional,  khususnya  pada  bidang hukum diplomatik. Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, membenarkan adanya penerapan tanpa mendiskriminasi, dimana  karena  kebiasaan  atau  perjanjian negara-negara memperluas kepada mereka satu sama lainnya suatu perlakuan  yang  lebih  menguntungkan daripada yang disyaratkan oleh ketentuan- ketentuan  konvensi  diplomatik  (Wasito, 2004: 19).
Mediasi dan konsiliasi pada dasarnya sama-sama menggunakan pihak ketiga sebagai perantara dalam penyelesaian  sengketa.  Pihak-pihak  yang dapat  bertindak  sebagai  mediator  antara lain negara, Non-Government Organization (NGO), individu, atau
organisasi  regional  maupun  internasional yang  dianggap  netral  dan  bisa  diterima oleh disputing  parties (Sefriani,  2018:
330).  Pihak  ketiga  yang  dapat  dilibatkan dalam kasus ini adalah organisasi internasional  dimana  Indonesia  dan  Arab Saudi  merupakan  negara  anggota.  Selain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi  Internasional  lainnya  dimana kedua negara merupakan negara anggota adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI  dianggap  bisa  memediasi  perihal penyelesaian  kasus  ini.  Pada  pertemuan OKI  ke  37,  pada  tanggal  18-20  Mei  2010 di  Tajkistan  mengangkat  tema  “ shared vision  of  a  More  Secure  and  Prosperous Islamic  World ”.  Pertemuan  ini  merupakan momentum  khusus  bagi  negara  anggota dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Konferensi ini kemudian menghasilkan Deklarasi Dushanbe,
dimana  dua  diantara  isu  yang  dihasilkan
merupakan  solusi  bagi  kasus  eksekusi tersebut  meskipun  belum  secara  spesifik mengarah pada persoalan ketenagakerjaan.  Isu  yang  dimaksud yakni:  komitmen  untuk  Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendorong  kelancaran  jasa  diantara negara  anggota  OKI  (Nurvianti,  2020: 433).
Kerjasama-kerjasama yang
dibingkai  dalam  keanggotaan  organisasi internasional tersebut, semestinya menjadikan  Indonesia  lebih  aktif  lagi dalam  melakukan  upaya-upaya  diplomasi dengan Arab Saudi
sehingga menghasilkan  MCN  yang  secara  normatif akan  mengikat  kedua  negara  perihal perlindungan  TKI,  khususnya  berkaitan dengan  komunikasi  antar  negara  ketika TKI  di  Arab  Saudi  terlibat  atau  melanggar hukum nasional Arab Saudi. MCN sebagai tindak  lanjut  dari  ketentuan  Pasal  36 Konvensi  Wina  1963  bagi  negara  pihak, sekaligus  merupakan  sebuah  kebutuhan bagi  perlindungan  TKI.  Dalam  artian, meskipun  Indonesia  dan  Arab  Saudi merupakan  pihak  dari  konvensi  tersebut maka  ketentuan  notifikasi  konsuler  tidak secara  otomatis  mengikat  bagi  keduanya, sebab  pada  konvensi  tersebut  berlaku asas  timbal  balik  bagi  negara  penerima dan  negara  pengirim.  Sehingga,  untuk mengikat  kedua  negara  perihal  notifikasi konsuler yang bersifat timbal balik dibutuhkan  perjanjian  MCN  bagi  kedua negara.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan,
dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut. 1.  Kedudukan Mandatory Consular Notification (MCN)  dalam  hubungan diplomatik  dan  konsuler  antar  negara sangatlah penting. Hal ini dikarenakan
MCN  merupakan  perjanjian  bilateral tentang notifikasi konsuler yang dapat mengikat kedua negara yang besangkutan untuk wajib memberikan notifikasi  konsuler  apabila  terdapat warga  negaranya  yang  mengalami masalah  hukum  di  wilayah  masing- masing negara. Kedudukan MCN juga menjadi  lebih  penting  karena  MCN
memiliki  kelebihan  dari  Konvensi Wina  1963  yaitu  berupa  notifikasinya yang  lebih  bersifat  wajib  serta  dapat mengenyampingkan  asas privacy  act dari  kedua  negara.  Sehingga  dengan adanya  notifikasi  konsuler  yang  tepat waktu,  akan  membuat  Indonesia dapat  memberikan  bantuan  hukum secara  maksimal  seperti  bantuan pengacara  atau  kuasa  hukum  bagi warga negaranya.
2.  Adapun  upaya  peningkatan  yang dapat  diberikan  pemerintah  Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap  TKI  di  Arab  Saudi  yakni dengan  membentuk  perjanjian  MCN dengan Arab Saudi. Dengan terbentuknya  perjanjian  MCN,  maka Arab  Saudi  tidak  dapat  dengan sewenenang-wenang melakukan
eksekusi  mati  terhadap  TKI  yang terjerat  kasus  pidana  dinegaranya. Pembentukan MCN ini dapat ditempuh  melalui  jalur  negosiasi  dan mediasi/konsiliasi  antara  pemerintah Indonesia  dengan  pemerintah  Arab Saudi.  Dengan  terbentuknya  MCN diharapkan dapat mengurangi
eksekusi  mati  TKI  tanpa  notifikasi  di Arab Saudi.
Adapun saran yang dapat diberikan  yakni  Demi  terpenuhinya  prinsip perlindungan terhadap warga negara yang merupakan fungsi diplomatik dan konsuler,  Indonesia  perlu  melakukan pendekatan  yang  lebih  intensif  kepada beberapa  kepala  negara  yang  banyak terdapat  warga  negara  Indonesia  bekerja sebagai  TKI.  Pembentukan  perjanjian MCN bersama Arab Saudi saat ini menjadi lebih penting karena beberapa kasus yang terjadi  beberapa  saat  lalu  keseluruhannya berasal  dari  Arab  Saudi.  Pembentukan MCN  ini  dinilai  penting  karena  sistem kafalah Arab Saudi yang terlihat "mematikan"  fungsi  konsuler  Indonesia  di Jeddah.  Selain  itu,  Indonesia  baiknya melakukan  tindakan-tindakan  lain  seperti meratifikasi  beberapa  Konvensi  ILO  yang membahas  tentang  perlindungan  tenaga kerja  atau  dengan  giat  mengupayakan pembentukan  perjanjian  bilateral  atau MoU dengan negara lain yang membahas
tentang  tenaga  kerja  Indonesia  di  negara penempatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala.  1991. Aspek-Aspek  Negara Dalam Hukum Internasional . Depok: Rajawali Pers.
Agustina,  Amelya.  2014.  The  Important  of Mandatory  Consular  Notification Between  Indonesia  and  Other Foreign  State. Jurnal  Mimbar
Hukum, Volume 26 Nomor 2 .
BNP2TKI.  2020.  Data  Penempatan  dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2020. Badan  Nasional  Penempatan  Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia , https://bp2mi.go.id/uploads/statistik /images/data_19-02-
2020_Laporan_Pengolahan_Data_
BNP2TKI 2019(2).pdf Djumena,  Erlangga.  2015. MK  Tolak Gugatan Moratorium TKI . Kompas.Com.
http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2015/10/21/145316926/MK.T olak.Gugatan.Moratorium.TKI
Farasonalia,  Riska.  2021. Pekerja  Migran Sumbang  Devisa  Negara  Terbesar Kedua Setelah Migas. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2
021/04/09/  220916178/  pekerja- migran-sumbang-devisa-negara- terbesar-kedua-setelah- migas?page=all Kaliwarang,  R.  2011. Saudi  Stop  Visa Kerja  TKI,  Perlukah  RI  Jera? Viva.Co.Id. http://fokus.news.viva.co.id/news/r ead/230186-stop-impor-pembantu- ri--inilah-logika-saudi Kemlu  RI.  (2008). Sosialisasi  Sistem Pelayanan  Warga  Citizen  Service dan  Perlindungan  Warga  Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri .
Kemlu.Go.Id. http://www.kemlu.go.id/id/berita/sia ran-pers/Pages/Sosialisasi-Sistem- Pelayanan-Warga-Citizen-Service- Dan-Perlindungan-Warga-Negara- Indonesia-WNI-Badan.aspx
Lee,  Luke  T.  1991. Consular  Law  and Practice . New York: Oxford University Press. Liputan6.  2011. Kepala BNP2TKI :  Ruyati Membunuh Istri Majikan . Liputan6.Com. http://global.liputan6.com/read/340
014/kepala-bnp2tki-ruyati- membunuh-istri-majikan
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika. Bahan  Ajar Pengantar  Hukum  Internasional . 2018.
Nurvianti,  Dewi  dan  Fathurrahman.  2020.
Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler  Bagi  Pekerja  Migran Indonesia  Di  Arab  Saudi  (Kasus Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan). Jurnal  Hukum
UGM. Volume 32. Rahmawati,  Maidina.  2019. Kemenlu  Dan WNI  Yang  Terancam  Hukuman Mati  Di  Luar  Negeri .  Bahasan.Id. https://bahasan.id/kemenlu-dan- wni-yang-terancam- pidana-mati- di-luar-negeri/
Ratna,  Dyah.  2015. Upaya  Diplomatik
Bebaskan TKI Dinilai Sulit . Republika.Co.Id.
https:/ /www . republika.co.id/berita/n asional/umum/15/04/18/nn06tm- upaya- diplomatik-bebaskan-tki-
dinilai-sulit
Said,  Nurul  Fauziah.  2016. Mandatory
Consular Notification Sebagai Upaya  Peningkatan  Perlindungan Indonesia  Terhadap  TKI  di  Luar Negeri . Skripsi Universitas Airlangga . Sefriani. 2018. Hukum Internasional Suatu Pengantar .  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Sekarwati,  Suci.  2018. Ini  Daftar  Terbaru Kerja  Sama  Arab  Saudi-Indonesia . Tempo.Com. https://dunia.tempo.co/read/11392 09/ini-daftar-terbaru-kerja-sama- arab-saudi-indonesia
Soekanto  dan  Mamudji.  2003. Penelitian Hukum  Normatif .  Depok:  Rajawali Pers.
Wardoyo,  Teguh.  2009 Langkah  Strategis Perlindungan WNI . Tabloid Diplomasi.Org. www.tabloiddiploma si.org/previous-issue/9-April-
2009/143-langkah-strategis- perlindungan-wni.html Wasito.  2004. Konvensi-konvensi  Wina Tentang Hubungan Diplomatik Hubungan  Konsuler  dan  Hukum
Perjanjian/  Traktat .  Yogyakarta:  Andi Offset 1984.