Wibawani, Sri,  Felixtha Hernanda, Rayhan Gunadewa Kusuma dan Fanny Andrianto Irawan (2021) Evaluasi  program  blt  dana  desa  sebagai  jaring  pengaman  sosial  di  desa  kemlagi,  Kabupaten Mojokerto, 3 (5). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1194 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021

## EVALUASI  PROGRAM  BLT  DANA  DESA  SEBAGAI  JARING  PENGAMAN SOSIAL DI DESA KEMLAGI, KABUPATEN MOJOKERTO
Sri  Wibawani,  Felixtha  Hernanda,  Rayhan  Gunadewa  Kusuma  dan  Fanny Andrianto Irawan
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia Email: sri_wibawani.adneg@upn.jatim.ac.id, hernandafelixtha@gmail.com, rayhangk13@gmail.com dan fannyandrianto17@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to determine the evaluation of the Village Fund Direct Cash  Assistance  (BLT)  distribution  program  as  a  Social  Safety  Net  in  Kemlagi Village,  Mojokerto  Regency.  In  this  study,  the  authors  used  qualitative  research methods.  Qualitative  research  methods.  The  qualitative  research  method  is  a research method  that has  become a scientific tradition  as a research method  in  the fields  of  socio-cultural  sciences,  psychology,  and  education.  The  data  analysis technique  in  this  research  is  a  qualitative  descriptive  analysis  technique,  the evaluation  of  the  BLT-Village  Fund  Program  has  lightened  the  burden  on  the community,  therefore  The  effectiveness  criteria  in  Dunn's  evaluation  theory  have achieved the expected goals, Efficiency The action of the village government in order to achieve the goal is to allocate a budget from the central government to the local government which is then channeled to the village fund.
Keywords: policy; direct cash assistance (blt); policy evalution

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  evaluasi  program  penyaluran Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa  sebagai  Jaring  Pengaman  Sosial  di Desa  Kemlagi  Kabupaten  Mojokerto.  Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  sudah  menjadi  tradisi  ilmiah  sebagai  metode  penelitian  bidang  ilmu  sosial budaya, psikologi, dan Pendidikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik  analisis  deskriptif  kualitatif,  Evaluasi  Program  BLT-Dana  Desa  sudah meringankan  beban  masyarakat,  maka  dari  itu  kriteria  efektivitas  dalam  teori evaluasi  milik  Dunn  sudah  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  Efisiensi  Tindakan pemerintah  desa  agar  mencapai  tujuan  adalah  dengan  mengalokasikan  anggaran dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  yang  kemudian  disalurkan  ke  dana desa.
Kata Kunci: kebijakan; bantuan tunai langsung; evaluasi kebijakan publik

## Pendahuluan
Covid-19 sejak ditemukan menyebar secara luas  hingga mengakibatkan pandemi global  yang  berlangsung  sampai  saat  ini.  Hingga  pada  bulan  Maret  2020  virus  ini pertama kali menyebar di Indonesia dan meneyebabkan turunnya roda perekonomian di
Indonesia  karena  meningkatnya  pengangguran  yang  disebabkan  banyaknya  karyawan yang  di  melakukan  Pemutusan  Hubungan  massal  dari  perusahaan (Amri,  2020). Salah satu  langkah  yang  diambil  oleh  beberapa  perusahaan  di  Indonesia  yaitu  harus melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  pada  para  karyawan  yang  bekerja  di perusahaan  tersebut.  beberapa  perusahaan  yang  memutus  hubungan  kerja  di  masa pandemi  Covid-19  ini  seringkali  menggunakan  alasan  force majeure, atau  perusahaan terbilang  mengalami  penurunan  atau  kerugian  selama  pademi  ini (Juaningsih,  2020). Maka  dari  itu  pemerintah  harus  dengan  sigap  membuat  kebijakan-kebijakan  untuk mengatasi dampak dari pandemi ini, salah satu kebijakannya adalah BLT DD (Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa).  Diharapkan  dengan  adanya  progam  BLT-DD  ini  dapat cukup  membantu  masyarakat  yang  terdampak  karena  pandemi  Covid-19,  terutama karyawan  atau  buruh  yang  di  PHK  oleh  perusahaan  mereka  yang  notabenya  tidak mampu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga  agar  dapat  bertahan  hidup  selama  andemi  ini  dan  juga  diharapkan  mampu memberi layanan sosial kepada semua warga desa yang membutuhkan.
Pemerintah dalam melaksanakan program  ini harus tepat  sasaran dan harus peka terhadap berbagai permasalahan serta kebutuhan masyarakat, bersifat terbuka sehingga dengan  mudah  dapat  ditinjau  dan  diketahui  oleh  berbagai  pihak,  termasuk  oleh  warga masyarakat.  Dari  beberapa  permasalahan  tersebut  pemerintah  memutuskan  untuk menerapkan kembali kebijakan BLT-DD (Nasdian, 2014).
Dikeluarkannya  kebijakan  pemerintah  pusat  yang  kemudian  diturunkan  kepada pemerintah  daerah  sebagai  wilayah  siaga  covid-19,  memiliki  tugas  membagikan penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  covid-19  dan  mempersiapkan  dana talangan sosial untuk warga. Tetapi terjadi ketidakjelasan dana yang wajib dikeluarkan untuk  pengaman  sosial  ini  seperti  dana  desa  yang  dapat  digunakan  buat  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  namun  yang  membuat  bimbang  merupakan  pada  kriteria  BLT dimana dalam poin 1 terdapat kriteria miskin namun bukan sebab akibat covid-19, serta pada poin ke 7 terdapat yang tidak boleh menerima dorongan BLT dari dana desa ialah yang  menerima  bantuan  dari  pemerintah  kabupaten,  provinsi  serta  pusat,  dan  lainnya. Kalimat dan lainnya ini mempunyai makna rancu serta tidak tegas (Mufida, 2020).
BLT-DD dalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana  Desa  untuk  mengurangi  dampak  pandemi  COVID-19  yang  merupakan  JPS  bagi masyarakat yang berupa bantuan uang tunai 500-600 ribu rupiah dan sembako (beras 10 Kg, minyak 1 L, Gula 1 Kg, Sarden 1 SPC, Mie Instan 4 bungkus) untuk setiap per KK. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. JPS merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk  menjamin  seluruh  masyarakat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang layak, dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa dan masyarakat atau Dana Desa.
Dana  Desa  adalah  alokasi  anggaran  on  budget  yang  dapat  digunakan  langsung untuk mendukung sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan  Desa (Maun,  2020) .  Akan  tetapi  yang  terjadi  justru  sebaliknya,  masih  ditemukan permasalahan dalam progam BLT-Dana Desa ini yang tidak sesuai ekspetasi kebijakan pemerintah yang jelas tertulis bahwa bantuan ini diberikan tepat waktu selama 2 tahap
dan  masing  masing  tahap  dibagi  menjadi  empat  bulan  atau  4  kali  menerima  bantuan. Sebagian masyarakat mengeluh bahwa BLT-Dana Desa ini lambat diterima, maka dari itu dengan adanya permasalahannya ini maka kami termotivasi untuk  meneliti progam ini secara mendalam agar mendapatkan solusi yang diderita masyarakat.
Pada  dasarnya  kebijakan  publik  dibuat  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah ditentukan.  Mengingat  banyaknya  kebijakan  publik  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah untuk  dapat  mencapai  tujuannya,  dalam  melaksanakan  kebijakan  publik  tersebut  agar dapat  berjalan  efektif dan efisien dan  agar kebijakan publik dapat  mencapai  tujuannya atau  tidak  mengalami  kegagalan  maka  sangat  perlu  dilakukan  pengawasan.  Menurut (Nugroho & Edi, 2009) adalah : sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan  harus  diawasi,  dan  salah  satu  mekanisme  pengawasan  tersebut  disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan  publik  guna  dipertanggungjawabkan  kepada  konstituennya.  Sejauh  mana tujuan  dicapai.  Evaluasi  diperlukan  untuk  melihat  kesenjangan  antara  harapan  dan kenyataan.
Kebijakan  Publik  atau  dalam  Bahasa  Inggris  sering  kita  dengar  dengan  istilah Public  Policy .  Kebijakan  Publik  menurut  KBBI  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas.Istilah kebijakan juga  digunakan  untuk  menunjuk  perilaku  seorang  aktor  perumusan  kebijakan  atau sejumlah  aktor  dalam  suati  bidang  tertentu.  Salah  satu  definisi  mengenai  kebijakan publik yang diberikan oleh Robert Eyestone (Bhagwati, 2014).
Salah  satu  definisi  mengenai  kebijakan  publik  yang  diberikan  oleh  Robert Eyestone.  Ia  mengatakan  bahwa  Ia  mengatakan  bahwa  “secara  luas”  kebjakan  publik dapat  didefinisikan  sebagai  “hubungan  suatu  unit  pemerintah  dengan  lingkungannya” (Winarno, 2014) . Proses perumusan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
a. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin
b. Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya
c. Menggalang  kesatuan  pendapat  dan  koalisi  diantara  berbagai  individu dMendiskusikan,  melakukan  tawar-menawar  dan  kompromi  untuk  mengasilkan suatu kesepakatan. Formulasi yang dikemukakan oleh Islamy yaitu membagi proses formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan usulan kebijakan, penilaian kebijakan.
Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan.
Penelitian  terdahulu  adalah  upaya  peneliti  untuk  mencari  perbandingan  dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian  terdahulu  membantu  penelitian  dalam  memposisikan  penelitian  serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan  kajian  ini  salah  satu  penelitian  berjudul  “ Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia” yang di tulis (Rahmansyah, Qadri,  Sakti,  &  Ikhsan,  2020). Permalahan  yang  di  bahas  dalam  penelitian  ini  yaitu penyaluran  bantuan  sosial  yang  sudah  berlangsung  selama  enam  bulan  namun  terlihat membingungkan,  lambat  di  terima  oleh  masyarakat  dan  tidak  tepat  sasaran  dan  Hasil
dari  penelitian  ini  memberikan  gambaran  mengenai  peta  permasalahan  dan  penyebab utama  dari  berbagai  carut  marut  permasalahan  program  bantuan  sosial  pemerintah dalam  rangka  penanganan  COVID-19.  Sedangkan  untuk  perbedaan  antara  penelitian yang  dilakukan  dengan  penelitian  terdahulu  terletak  pada  fokus  penelitian.  Penelitian sebelumnya  berfokus  pada  pemetaaan  permasalahan  batuan  sosial  dalam  upaya penangan  covid-19  di  Indonesia,  sedangkan  penelitian  yang  sedang  di  teliti  adalah eveluasi dari implementasi progam BLT-DD.
Pengertian  umum  mengenai  implementasi  kebijakan  dapat  diperoleh  dari pernyataan (Akib,  2012) bahwa  implementasi  merupakan  proses  umum  tindakan administratif  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program  tertentu.  Proses  implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.
Menurut (Wirawan,  Berghe,  Lippens,  Agostinis,  &  Vandenabeele,  2012) “Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang  bermanfaat  mengenai  objek  evaluasi,  menilainya  dengan  membandingkannya dengan  indikator  dan  hasilnya  dipergunakan  untuk  mengambil  keputusan  mengenai objek evaluasi.
Program  Bantuan  Langsung  Tunai  telah  dilaksanakan  Pemerintah  Indonesia. Tujuan  dari  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  bagi  Rumah  Tangga  Sasaran  dalam rangka  kompensasi  pengurangan  subsidi  BBM  adalah:Membantu  masyarakat  miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
1. Mencegah  penurunan  taraf  kesejahteraan  masyarakat  miskin  akibat  kesulitan ekonomi.
2. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama Depsos tahun 2008
Dalam  rangka  melindungi  masyarakat  miskin,  pemerintah  memperluas  Jaring Pengaman  Sosial  (JPS)  termasuk  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Perubahan (Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  6 Tahun  2020,  2020) .  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  11  Tahun  2019  tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa (Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  11  Tahun 2019) yang  diantaranya  terkait  penyediaan  Bantuan  Langsung  Tunai  yang  bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).
Manfaat penelitian bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam menjalakan  kebijakan  progam  BLT-DD  dan  sebagai  sumber  informasi  dan  masukan bagi pemerintah.
Hasil  penelitian  tersebut  diharapkan  bisa  digunakan  sebagai  referensi  bagi penelitian-penelitian  yang  akan  datang  dalam  konteks  permasalahan  yang  berkaitan dengan BLT-DD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.    Menurut (Suwandayani,  2018), penelitian  deskriptif  kualitatif  ditujukan  untuk  mendeskripsikan
dan  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  bersifat  alamiah  maupun rekayasa  manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik,  kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi  atau  pengubahan  pada  variabel-  variabel  yang  diteliti,  melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah  penelitian  itu  sendiri,  yang  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.
Dalam  penelitian  kualitatif,  pengumpulan  data  dilakukan  pada  natural  setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi (Sukendro, Destiarmand, & Kahdar, 2016).
Penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  menurut  teori  Evaluasi (Dunn,  2015) .  Yang  dalam  teori  tersebut  menjelaskan  bahwa  dalam  menganalisa kebijakan  Dunn  menggunakan  6  kriteria  Evaluasi  yaitu,  Efektifitias,  Efesiensi, Kecukupan,  Perataan,  Responsivitas,  dan  Ketepatan.  Serta  peneliti  juga  mengambil model atau tipe Evaluasi “pada waktu yang dilaksanakan”.
Sasaran  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  kalangan  masyarakat  di  Desa  Kemlagi Kabupaten  Mojokerto  karena  subjek  penelitian  yang  diambil  merupakan  pihak  yang terlibat dalam penyaluran BLT Dana Desa, Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemlagi Kecamatan  Kemlagi  Kabupaten  Mojokerto,  karena  berdasarkan  pengamatan  di lapangan penyaluran BLT Dana Desa ini diduga ada keterlambatan pembagian dana,
Dengan  demikian  fokus  dari  penelitian  ini  adalah  agar  tercapainya  tujuan  dari terlaksananya  progam  BLT  Dana  Desa  yaitu  dengan  meringankan  perekonomian  bagi keluarga yang terdampak Covid-19 serta penelitian ini juga akan membahas bagaimana evaluasi  dari  program  BLT  Dana  Desa  yang  terapkan  di  Desa  kemlagi,  Kabupaten Mojokerto.  Sumber  data  primer  berasal  dari  Kepala  Desa  Kemlagi  Kabupaten Mojokerto,  aparatur  pemerintahan  Desa  Kemlagi  Kabupaten  Mojokerto,  dan  warga Desa  Kemlagi  yang  menerima  BLT  Dana  desa.  Diperoleh  melalui  wawancara (interview). Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk  dokumen-dokumen.  Dalam  penelitian  ini,  dokumentasi  dan  angket,  literatur, artikel,  jurnal,  serta situs  di  internet  yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan merupakan data sekunder (Sugiyono & Kuantitatif, 2009).

## Hasil dan Pembahasan
Bantuan  langsung  dana  desa  (BLT-Dana  Desa)  adalah  bantuan  uang  kepada keluarga  miskin  di  desa  yang  bersumber  dari  Dana  Desa  untuk  mengurangi  dampak pademi  COVID-19.  Adapun  nilai  BLT-Dana  Desa  adalah  Rp.600.000  setiap  bulan untuk  setiap  keluarga  miskin  yang  memenuhi  kriteria  dan  di  berikan  selama  3  (tiga) bulan  dan  Rp.300.000  setiap  bulan  untuk  tiga  bulan  berikutnya.  Progam  BLT-Dana Desa ini bebas dari pajak.
Tujuan pelaksanaan BLT Dana Desa adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin  terdampak  pandemi  Covid-19  terhadap  sendi-sendi  ekonomi  dan  kesehatan warga  masyarakat  agar  tetap  bisa  bertahan  hidup  di  era  pandemi  Covid-19  ini  yang dimana  masyarakat  yang  terdampak  tidak  mampu  membeli  kebutuhan  rumah  tangga yang layak dan juga diharapkan mampu memberi layanan sosial kepada seluruh semua warga desa yang membutuhkan.
Pada Program BLT DD, masih ditemukan permasalahan dalam progam  ini  yaitu ketidaksesuai  ekspetasi  kebijakan  pemerintah  yang  jelas  tertulis  bahwa  bantuan  ini diberikan tepat waktu selama 2 tahap dan masing masing tahap dibagi menjadi 3 bulan atau  3  kali  menerima  bantuan,  maka  dari  itu  sesuai  dengan  teori  Dunn  tahun  2003 bahwa  mengevaluasi  suatu  program  atau  kebijakan  publik  diperlukan  adanya  suatu kriteria  untuk  mengukur  keberhasilan  program  atau  kebijakan  publik  tersebut.  Berikut kriteria  yang  dijabarkan  oleh  Dunn  yaitu:efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas, dan ketepatan.berikut hasil penelitian:
1. Efektivitas
Efektivitas  menjadi  salah  satu  kriteria  evaluasi  yang  mengandung  pengertian dicapainya  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. (Handayaningrat,  1983) efektivitas  diartikan  sebagai  pengukuran  dalam  tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas disebut juga hasil guna.  Efektivitas  selalu  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Dalam  hal  ini  BLT-Dana  Desa  dapat dievaluasi  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai yaitu program  ini sudah  meringankan masyarakat akan  tetapi  presentase nya sangat kecil. Seperti yang di katakan oleh Bapak Abdul Wahab selaku Kepala Desa di Desa Kemlagi mengenai efektivitas BLT-Dana Desa, dalam uraian berikut:
“Jika  dikatakan  meringankan  beban,  ya  bisa  meringankan  beban  beban,  tapi presentase  nya  saya  yakin  sangat  kecil.  Karena  kalau  menurut  saya  pribadi berdasarkan survei dan pengalaman pribadi sebenarnya yang paling terdampak, bukan  masyarakatnya.  Yaa  mohon  maaf  yang  kita-kita  sudah  terbiasa  hidup kayak  gini  itu  kita  tidak  terdampak.  Yang  pualing  terdampak  itu  ya  pelaku usaha,  sekarang  sampean  lihat  kalau  orang  di  desa  kehidupannya  kan  ada corona  atau  tidak  ada  corona,  ya  gini-gini  saja.  Istilahnya  ya  sudah  terbiasa hidup  susah,  taruhlah  yang  di  PHK  mungkin  bagi  yang  di  PHK  masih  punya tabungan,  masih  bisa  usaha  lagi  kecil-kecilan,  tapi  kalau  pelaku  usaha  yang sampean  lihat,  misalnya  teman  saya  yang  kontraktor,  dia  sampai  menjual mobilnya karena tidak ada proyek dan untuk membayar gaji pegawai.”
Sedangkan menurut warga desa bernama Dul Aziz (65 tahun) selaku warga asli desa kemlagi yang berprofesi sebagai tukang pakir di pasar dan penerima BLT-Dana Desa mengatakan sebagai berikut :
“Kalau menurut saya, saya sebagai  tukang parkir, yaa  apa  adanya saja, kalau dapat ya alhamdulillah”
Program BLT-Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat, maka dari itu kriteria  efektivitas  dalam  teori  evaluasi  milik  Dunn  sudah  mencapai  tujuan  yang
diharapkan,  terbukti  berdasarkan  uraian  dan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan kepada  Kepala  Desa  dan  warga  desa  kemlagi,  Program  BLT-Dana  Desa  sudah mencapai efektivitas.
2. Efisiensi
Efesiensi  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk mengahasilkan  tingkta  efektifitas  tertentu.  Efesiensi  merupakan  hubungan  antara efektifitas  dan  usaha,  umumnya  diukur  dari  ongkos  moneter.  Efesiensi  biasanya ditentukan  melalui  perhitungan  biaya  perunit  produk  atau  layanan.  Pada  Program BLT-Dana  Desa  usaha  atau  tindakan  pemerintah  desa  agar  mencapai  tujuan  adalah dengan mengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat  ke pemerintah daerah yang kemudian  disalurkan  ke  dana  desa  yaitu  sejumlah  Rp.  323.582.000,00.  Serta melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yang didapati 30 orang yang menerima BLT-Dana Desa.
Gambar 1
Anggaran Pemerintahan Desa Sumber : Data Kantor Desa Kemlagi
3. Perataan
Perataan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatan  mempunyai  arti  dengan keadilan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Penerima Program BLT-Dana Desa ini memiliki presentase 1,11% dari jumlah penduduk di Desa Kemlagi.
1. Responsivitas
Dalam  kebijakan  publik  responsivitas  diartikan  respon  dari  suatu  aktivitas yang  berarti  tanggapan  sasaran  publik  atas  penerapan  suatu  kebijakan.  Sesuai penjelasan  Bapak  Abdul  Wahab  selaku  Kepala  Desa  di  Desa  Kemlagi  yang mengatakan bahwa ada atau tidak adanya corona masyarakat sudah terbiasa hidup kekurangan  maka  dari  itu  masyarakat  merasa  program  BLT-Dana  Desa  sudah berjalan dengan baik, mereka merasa puas dan senang karena adanya bantuan ini dapat meringankan beban perekonomian keluarga.
2. Kecukupan
Kecukupan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah dicapai  sudah  dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal.  Dalam  hal  ini  program BLT-Dana  Desa  sudah  cukup  meringankan  perekonomian  masyarakat  seperti yang di  katakan oleh Dul  Aziz  (65 tahun) selaku warga asli  Desa Kemlagi  yang berprofesi  sebagai  tukang  pakir  mengenai  efektivitas  BLT-Dana  Desa,  dalam uraian berikut:
“Ya  sudah  cukup  membantu  buat  saya.  Kan  saya  juga  tukang  parkir  yang pendapatan saya perharinya Rp. 50.000 sehari.”
Juga  menurut  Dewi  (38  tahun)  selaku  pemilik  warung  kopi  yang mengatakan  bahwa  bantuan  BLT-Dana  Desa  ini  sudah  lumayam  membantu perekonomian keluarganya.
3. Ketepatan
Ketepatan  dalam  proses  ini  keberhasilan  suatu  kebijakan  dapat  dilihat  dari tujuan  kebijakan  yang  benar-benar  tercapai  berguna  dan  bernilai  pada  kelompok sasaran,  mempunyai  dampak  perubahan  sesuai  dengan  misi  kebijakan  tesebut. Dalam  fokus  ketepatan  ini  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Abdul  Wahab  selaku Kepala  Desa  di  Desa  Kemlagi  yaitu  ada  14  kriteria  penerima  BLT-Dana  Desa, dalam uraian berikut:
“Untuk penerima BLT ini ada 14 kriteria, tetapi kalau kita terapkan semua dari  14  kriteria  itu,  maka  masyarakat  akan  sedikit  yang  mendapatkannya, umumnya  yang  masuk  kriteria  itu  hanya  2-3  kriteria  saja,  maksimal  3 contohnya:  pengahsilan  600,  lantai  rumah  masih  tanah,  dan  yang mempunyai penyakit kronis yang butuh penanganan setiap harinya”.
Adapun kriteria penerima BLT-Dana Desa menuurut Permendes sebagai berikut:
1) Luas lantai kurang dari 8m2/orang.
2) Lantai tanah/bambu/kayu murah.
3) Dinding bamboo/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester.
4) Buang  air  besar  tanpa  fasilitas  atau  bersama  orang  lain,  penerangan  tanpa listrik.
5) Air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan.
6) Menggunakan bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah.
7) Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali perminggu.
8) Satu setel pakaian setahun.
9) Makan 1-2 kali perhari.
10) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik.
11) Sumber penghasilan KK petani berlahan kurang dari 500m2.
12) Buruh  tani,  buruh  nelayan,  buruh  bangunan,  buruh  perkebunan,  pekerjaan lain berupah kurang dari Rp.600.000 perbulan.
Implementasi  kebijakan  dapat  diperoleh  dari  pernyataan (Grindle  et  al.,
1980) bahwa implementasi  merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat  diteliti  pada  tingkat  program  tertentu.  Proses  implementasi  baru  akan dimulai  apabila  tujuan  dan  sasaran  sudah  ditetapkan,  program  kegiatan  telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.Implementasi
dari  sebuah  kebijakan  merupakan  tahap  yang  paling  krusial  dalam  proses kebijakan  publik.  Suatu  kebijakan  atau  program  harus  diimplementasikan  agar mempunyai  tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi  kebijakan  dipandang  dalam pengertian  luas  merupakan  alat  administrasi  publik  dimana  aktor,  organisasi, prosedur,  teknik  serta  sumber  daya  diorganisasikan  secara  kolektif  untuk menjalankan kebijakan guna meraih sebuah tujuan yang diinginkan.
Kantor  Desa  Kemlagi  telah  mengikuti  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penanggulangan Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) di Desa melalui APBDes dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Perubahan Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020  Dengan  menjalakan  progam  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  sebagai  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  miskin dan rentan selain itu juga membantu masyarakat yang terdampak pademi COVID- 19  di  desa  kemlagi.  Mekanisme  pendataan  keluarga  miskin  dan  rentan  calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

## Gambar 2 Alur Pendataan
Sumber : Data Kantor Desa Kemlagi
Proses Pendataan :
1) Perangkat  Desa  menyiapkan  data  desa  yang  mencakup  profil  penduduk  desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2) Kepala  Desa  membentuk  dan  memberikan  surat  tugas  kepada  Relawan  Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2 atau di tingkat dusun dengan  menggunakan  aplikasi  Desa  Melawan  COVID-19.  Seluruh  kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.
Proses Konsolidasi dan Verifikasi:
1) Relawan  Desa  dan/atau  Gugus  tugas  COVID-19  menghimpun  hasil  pendataan dari  RT,  RW  atau  dusun  dan  melakukan  verifikasi  serta  tabulasi  data.  Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam  DTKS  yang  bisa  didapat  dari  Dinas  Sosial  kabupaten/kota  atau  dari Pendamping PKH.
b) Keluarga  miskin  penerima  Kartu  Prakerja  dikeluarkan  dari  daftar  calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
c) Mengidentifikasi  keluarga  miskin  dan  rentan  untuk  diprioritaskan  menjadi penerima BLT-Dana Desa.
d) Melakukan  verifikasi  status  kependudukan  calon  penerima  BLT-Dana  Desa berdasarkan  data  administrasi  kependudukan  (adminduk)  yang  dimiliki  oleh desa  atau  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dinas  Dukcapil) kabupaten/kota.
2) Relawan  Desa  dan/atau  Gugus  Tugas  COVID-19  memastikan  keluarga  miskin dan  rentan  seperti  perempuan  kepala  keluarga,  warga  lanjut  usia,  penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
3) Setiap  melakukan  verifikasi  keluarga  miskin  dan  mengidentifikasi  keluarga miskin  dan  rentan,  Relawan  Desa  dan/atau  Gugus  Tugas  COVID-19  perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
4) Bila  ditemukan  keluarga  miskin  calon  penerima  BLT-Dana  Desa  yang  tidak memiliki  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  petugas  pendata  mencatat  dan memberikannya  kepada  kasi  pemerintahan  atau  petugas  khusus  di  desa,  untuk selanjutnya  dibuatkan  Surat  Keterangan  Domisili.  Calon  penerima  BLT-Dana Desa  yang  hanya  memiliki  surat  keterangan  tersebut  kemudian  dicatat  dan diinformasikan  ke  petugas  adminduk  di  desa  jika  ada,  atau  ke  kecamatan  atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
5) Hasil  verifikasi  dan  pendataan  baru  disampaikan  oleh  Relawan  Desa  dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

## Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
a) Kepala  Desa  memfasilitasi  BPD  untuk  melaksanakan  musyawarah  desa  khusus dengan  mengundang  perwakilan  masyarakat  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk membantu  verifikasi  dan  validasi  data  terkait  penentuan  calon  penerima  BLT- Dana Desa.
b) Berdasarkan  hasil  musyawarah  tersebut,  Kepala  Desa  dan  BPD  menandatangani daftar  keluarga  miskin  calon  penerima  BLT-Dana  Desa.  Merujuk  kepada  daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
c) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah
disahkan  kepada  masyarakat  baik  melalui  papan  informasi  di  setiap  dusun dan/atau  di  tempattempat  yang  strategis  dan  mudah  dijangkau.  Desa  juga  dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
d) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka  desa  bersama  BPD  memfasilitasi  musyawarah  desa  untuk  membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.
Daftar  calon  penerima  BLT-Dana  Desa  dilaporkan  dan  disahkan  oleh Bupati/Wali  Kota,  atau  dapat  diwakilkan  ke  Camat.  Untuk  penyaluran  bulan  ke dua,  desa  harus  memastikan  bahwa  data  penerima  BLT-Dana  Desa  harus  sudah disahkan.  Dalam  hal  ini  diperlukan  koordinasi  menyeluruh  baik  kantor  desa kemlagi,  lintas  sektor  maupun  lintas  tingkatan  pemerintah  agar  proses  pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.
Setelah  menguraikan  hasil  penelitian  dan  temuan-temuan  di  lapangan  maka peneliti  akan  menguraikan  analisa  sesuai  rencana  penelitian  mengenai  evaluasi program  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa  sebagai  Jaring Pengaman  Sosial  di  Desa  Kemlagi  Kabupaten  Mojokerto.  Seperti  yang  telah diuraikan  pada  hasil  penelitian,  fokus  peneliti  terkait  dengan  bagaimana  evaluasi BLT_Dana  Desa  di  Desa  Kemlagi  ini.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Dunn bahwa  dalam  menganalisa  kebijakan  menggunakan  6  kriteria  Evaluasi  yaitu, Efektifitias, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.
Tabel 1 Enam Kriteria Evaluasi No Variabel Uraian 1. Efektivitas Program  BLT-Dana  Desa  sudah  meringankan beban  masyarakat,  maka  dari  itu  kriteria efektivitas dalam teori evaluasi milik Dunn sudah mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  terbukti berdasarkan  uraian  dan  hasil  wawancara  yang peneliti  lakukan  kepada  Kelapa  Desa  dan  warga desa  kemlagi,  Program  BLT-Dana  Desa  sudah mencapai efektivitas. 2. Efisiensi Tindakan  pemerintah  desa  agar  mencapai  tujuan adalah  dengan  mengalokasikan  anggaran  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  yang kemudian disalurkan ke dana desa yaitu sejumlah Rp.  323.582.000,00.  Serta  melakukan  pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yang didapati 30 orang yang menerima BLT-Dana Desa. 3. Kecukupan Karena kondisi masyarakat Desa Kemlagi sendiri sebelum adanya Covid-19 ini juga bisa dikatakan susah,  sehingga  dalam  hal  ini  dengan  adanya program BLT-Dana Desa sudah cukup meringankan perekonomian masyarakat 4. Perataan Penerima  Program  BLT-Dana  Desa  ini  memiliki
No Variabel Uraian presentase  1,11%  dari  jumlah  penduduk  di  Desa Kemlagi. 5. Responsivitas Ada  atau  tidak  adanya  corona  masyarakat  sudah terbiasa  hidup  kekurangan  maka  dari  itu masyarakat  merasa  program  BLT-Dana  Desa sudah berjalan dengan baik, mereka merasa puas dan  senang  karena  adanya  bantuan  ini  dapat meringankan beban perekonomian keluarga. 6. Ketepatan Dalam  hal  ini  Program  BLT-Dana  Desa  ini memiliki  14  kriteria  namun  di  Desa  Kemlagi hanya  menerapkan  3  kriteria  yakni  pengahsilan 600,  lantai  rumah  masih  tanah,  dan  masyarakat yang  mempunyai  penyakit  kronis  sehingga membutuhkan penanganan setiap harinya.
Berdasarkan  tabel  1,  dapat  disimpulkan  oleh  peneliti  bahwa  adanya  program BLT-Dana  Desa  sebagai  Jaring  Pengaman  Sosial  di  Desa  Kemlagi  Kabupaten Mojokerto  ini  yang  tujuannya  untuk  membantu  perekonomian  masyarakat  sesuai dengan  6  kriteria  evaluasi  kebijakan  yaitu  Efektivitas,  Efisiensi,  Kecukupan, Perataan,  Responsivitas,  dan  Ketepatan.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  Program BLT-Dana Desa di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi 6 kriteria tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  kualitatif  yang  dilaksanakan  di  Desa  Kemlagi, Kecamatan  Kemlagi  Kabubaten  Mojokokerto  dalam  penelitian  dengan  tujuan  untuk mengetahui  evaluasi  program  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Dana  Desa sebagai  Jaring  Pengaman Sosial  di  Desa Kemlagi  Kabupaten Mojokerto dapat  diambil beberapa  kesimpulan.  Kesimpulan  tersebut  dapat  dipaprkan  sebagai  berikut:  Evaluasi Program BLT-Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat, maka dari itu kriteria efektivitas  dalam  teori  evaluasi  milik  Dunn  sudah  mencapai  tujuan  yang  diharapkan, terbukti berdasarkan uraian dan hasil wawancara  yang peneliti lakukan kepada Kelapa Desa  dan  warga  desa  kemlagi,  Program  BLT-Dana  Desa  sudah  mencapai efektivitas,efisiensi  Tindakan  pemerintah  desa  agar  mencapai  tujuan  adalah  dengan mengalokasikan  anggaran  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  yang  kemudian disalurkan ke dana desa yaitu sejumlah Rp. 323.582.000,00. Serta melakukan pendataan calon  penerima  BLT-Dana  Desa  yang  didapati  30  orang  yang  menerima  BLT-Dana Desa.  Kecukupan  Karena  kondisi  masyarakat  Desa  Kemlagi  sendiri  sebelum  adanya Covid-19 ini juga bisa dikatakan susah, sehingga dalam hal ini dengan adanya program BLT-Dana  Desa  sudah  cukup  meringankan  perekonomian  masyarakat.Perataan Penerima  Program  BLT-Dana  Desa  ini  memiliki  presentase  1,11%  dari  jumlah penduduk  di  Desa  Kemlagi.  Ketetapan  Dalam  hal  ini  Program  BLT-Dana  Desa  ini memiliki  14  kriteria  namun  di  Desa  Kemlagi  hanya  menerapkan  3  kriteria  yakni
pengahsilan 600, lantai rumah masih tanah, dan masyarakat yang mempunyai penyakit kronis sehingga membutuhkan penanganan setiap harinya.

## BIBLIOGRAFI
Akib,  Haedar.  (2012).  Implementasi  kebijakan:  Apa,  mengapa  dan  bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 1–11. Google Scholar
Amri,  Andi.  (2020).  Dampak  covid-19  terhadap  UMKM  di  Indonesia. BRAND  Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran , 2 (1), 123–131. Google Scholar
Bhagwati, Jagdish. (2014). Membela Globalisasi: Melawan Okol Dengan Akal (Vol. 4).
Institute for Migrant Rights Press. Google Scholar
Dunn, WN. (2015). Analisis kebijakan publik . Routledge.
Grindle, S. P., Clark, A. H., Rezaie‐Serej, S., Falconer, E., McNeily, J., & Kazmerski, L. L. (1980). Growth of CuInSe2 by molecular beam  epitaxy. Journal of  Applied Physics , 51 (10), 5464–5469. Google Scholar
Handayaningrat,  Soewarno.  (1983). Administrasi  Pemerintahan  Dalam  Pembangunan Nasional . Gunung Agung. Google Scholar
Juaningsih, Imas Novita. (2020). Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. ’Adalah , 4 (1). Google Scholar
Maun,  Carly  E.  F.  (2020).  Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  dana  Desa  Bagi Masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak  Covid-19  Di  Desa  Talaitad  Kecamatan Suluun  Tareran  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal  Politico , 9 (2). Google Scholar
Mufida, Anisa. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. ’adalah , 4 (1). Google Scholar
Nasdian,  Fredian  Tonny.  (2014). Pengembangan  masyarakat .  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia. Google Scholar
Nugroho,  U.,  &  Edi,  S.  S.  (2009).  Penerapan  pembelajaran  kooperatif  tipe  STAD berorientasi keterampilan proses. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia , 5 (2) Google Scholar.
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  11  Tahun  2019.  (2019). Prioritas  Penggunaan Dana Desa .
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. (2020). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 .
Rahmansyah,  Wildan,  Qadri,  Resi  Ariyasa,  Sakti,  R.  T.  S.  Ressa  Anggia,  &  Ikhsan,
Syaiful.  (2020).  Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. JURNAL PKN (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara) , 2 (1), 90–102. Google Scholar
Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Cet. VII . Google Scholar
Sukendro,  Gatot,  Destiarmand,  Achmad  Haldani,  &  Kahdar,  Kahfiati.  (2016).  Nilai Fetisisme  Komoditas  Gaya  Hijab  (Kerudung  Dan  Jilbab)  Dalam  Busana Muslimah. Jurnal Sosioteknologi , 15 (2), 241–254. Google Scholar
Suwandayani,  Beti  Istanti.  (2018).  Analisis  Perencanaan  Pembelajaran  Tematik  Pada Kurikulum  2013  di  SD  Negeri  Kauman  I  Malang. ELSE  (Elementary  School Education  Journal):  Jurnal  Pendidikan  Dan  Pembelajaran  Sekolah  Dasar , 2 (1),
78–88. Google Scholar
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus (cetakan kedua). Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS . Google Scholar
Wirawan,  Ellen,  Berghe,  Tom  Vanden,  Lippens,  Saskia,  Agostinis,  Patrizia,  & Vandenabeele,  Peter.  (2012).  Autophagy:  for  better  or  for  worse. Cell  Research , 22 (1), 43–61. Google Scholar

## Copyright holder:
Sri Wibawani, Felixtha Hernanda, Rayhan Gunadewa Kusuma dan Fanny Andrianto Irawan (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: