Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERIKANAN
Oleh:

## Affrik Priyono
Magister Ilmu Hukum Hukum Universitas Surabaya
affrikpriyono30@gmail.com
Abstrak– Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban kapal atas ketiadaan surat ijin usaha perikanan berdasarkan Undang-Undang Perikanan. Terdakwa S telah melakukan  tindak  pidana  “perikanan”  berupa illegal  fishing (pengkapan  ikan  dengan  cara illegal)  karena  Surisman  menggunakan  alat  penangkap  ikan  pukat  harimau  (trawl)  yang merupakan  jenis  alat  tangkapan  yang  dapat  merusak  keberlanjutan  sumberdaya  ikan  dan dilarang untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.  Mr.  A  yang  merupakan  pemiliki  dari  kapal  penangkap  ikan  KM  JHF  1336  T memberikan  sarana  yaitu  kapal  penangkap  lengkap  dengan  alat-alat  penangkap  ikan  yang melanggar  Undang-Undang  kepada  Terdakwa  Surisman  untuk  melakukan  praktek illegal fishing.
Kata Kunci:  Surat Ijin Usaha Perikanan, Undang-Undang Perikanan, Illegal Fishing, Pukat Harimau.
Abstract– The purpose of this study is to analyze ship accountability for the absence of fishery business license by Fisheries Law. Defendant S has committed the crime of "fishing" in the form of illegal fishing because he used trawl, which is the type of tool catches that can damage the sustainability of fish resources and forbidden to be used to catch fish in the management region fisheries of the Republic of Indonesia. Mr. A, owner of the fishing vessel of KM JHF 1336 T provided  the  fishing  boat  complete  with  fishing  equipment  in  violation  of  the  Act  to  the Defendant Surisman to conduct illegal fishing practices.
Keywords: fisheries business license, Fisheries Law, illegal fishing, trawl

## A. PENDAHULUAN
Pengaturan  mengenai  zona  maritim  tercantum  dalam  Konvensi  hokum  laut  yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958 sampai 1982 yang melahirkan United Nations Convention on  The  Law  of  The  Sea  yang  selanjutnya  disebut  UNCLOS.  Dalam  deklarasi  yang ditandatangani  tersebut  ditegaskan,  secara  geografis,  ekonomis,  maupun  sosial,  memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, udara diatas permukaan laut dengan orang-orang yang berdiam di darat diberikan hak eksklusif. Untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam laut yang dekat dengan wilayah pantainya. Keadaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia beranggapan  bahwa  wilayah  daratan  dan  laut  yang  berada  di  sekitarnya  serta  mengelilingi pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.
Sektor perikanan memiliki potensi yang kaya, sehingga banyak nelayan baik itu nelayan lokal  maupun  nelayan  asing  yang  memiliki  kapal  besar  dengan  teknologi  tinggi  melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang  Perikanan  di  dalam  klausulnya  telah  ditegaskan  perairan  yang  berada  di  bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Republik Indonesia yaitu Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang  selanjutnya  disebut  dengan  ZEE  berdasarkan  ketentuan  internasional,  mengandung sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial untuk dimanfaatkan sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Sesuai  hukum  laut  indonesia  pada  intinya  laut  dibagi  dalam  dua  kawasan,  yaitu  laut teritorial  dan  laut  lepas.  Negara  pantai  mempunyai  kedaulatan  penuh  di  laut  teritorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) disertai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi  kapal-kapal  asing.  Meskipun  demikian,  tidak  terdapat  kesepakatan  mengenai  lebar  laut teritorial sehingga negara-negara pantai menetapkannya secara sepihak. 1
Pada  negara  pantai  di  ZEE  dapat  menikmati  beberapa  hal  yaitu  diantaranya  hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut. 2 Indonesia  merupakan  negara  pantai  dengan  sepuluh  negara  tetangga  yang  dengan mereka  batas  maritim  perlu  disepakati  mengingat  jaraknya  yang  berdekatan.  Sejauh  ini Indonesia  sudah  menyepakati  batas  maritim  dengan  tujuh  negara  tetangga  (India,  Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Papua Nugini dan Australia) dan sedang merundingkan batas
1 Heru Prijanto, Hukum Laut Internasional, Banyu Media, Malang, 2007, h.5.
2 Ibid
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
maritim dengan tiga negara lainnya (Filipina, Palau dan Timor Leste). 3 Akan tetapi walaupun Indonesia  sudah  menyepakati  batas  maritim  tersebut  masih  saja  ada  negara  tetangga  yang melanggar ketentuan batas tersebut. Pelanggaran berupa penangkapan ikan secara illegal.
Pelanggaran terhadap aturan main di dalam hal penangkapan atau pengangkutan ikan merupakan  tindak  pidana  yang  dapat  dipidana  berdasarkan  undang-undang  perikanan  yang berlaku  dan  hukuman  yang  dijatuhkan  dapat  berupa  pidana  penjara  dan  denda.  Kedua  jenis hukuman  tersebut  dapat  dijatuhkan  secara  kumulatif  atau  alternatif  tergantung  dari  bentuk pelanggarannya.
Dalam  ketentuan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Tentang  Hukum  Laut  yaitu dalam  Pasal  73  ayat  (1)  mengenai  Penegakan  Peraturan  Perundang-undangan  negara  pantai menyebutkan bahwa:
Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil  tindakan  demikian,  termasuk  menaiki  kapal,  memeriksa,  menangkap  dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
Sementara  itu,  Ketentuan  pidana  di  bidang  perikanan  diatur  secara  khusus  di  dalam undang-undang perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut  merupakan  tindak  pidana  di  luar  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang selanjutnya disingkat dengan KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat pada kerugian masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan beratnya sebagai salah satu cara dapat menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan serta dapat memberikan efek jera kepada para pelaku illegal fishing .
Kegiatan  penangkapan  ikan  yang  melanggar  hukum  ( illegal  fishing )  hingga  hari  ini masih merupakan persoalan yang cukup serius dan menjadi bentuk gangguan keamanan sumber daya laut, berdampak buruk bagi terbangunnya pengelolaan pesisir dan laut secara lestari. Salah satu  bentuk illegal  fishing yang  terjadi  adalah  penangkapan  ikan  oleh  kapal-kapal  asing  di perairan nusantara dengan berbagai modus operandi, seperti tanpa dokumen izin, pelanggaran daerah  penangkapan  ( fishing  ground ),  menyalahi  ketentuan  alat  tangkap,  melabuhkan  hasil tangkapannya di negara lain. 4 Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang
3 Ibid
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Nomor  21  Tahun  1992  Tentang  Pelayaran,  bahwa  setiap  kapal  yang  akan  berlayar  wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
Tindak pidana di bidang perikanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan,  dimana  hanya  terdapat  dua  macam  delik,  yaitu:  delik  kejahatan  dan  delik pelanggaran.  Disebut  delik  kejahatan  karena  perbuatan  pelaku  bertentangan  dengan kepentingan  hukum,  sedangkan  delik  pelanggaran  merupakan  perbuatan  yang  tidak  menaati peraturan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa.
Salah satu bentuk larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana  yang  telah  diubah  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang Perikanan, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di  atas adalah tidak  bolehkannya setiap perorangan  maupun  korporasi  untuk  melakukan  usaha  perikanan  di  bidang  penangkapan, pembudidayaan,  pengangkutan,  pengolahan,  dan  pemasaran  ikan,  yang  tidak  memiliki  Surat Izin  Usaha  Perikanan  yang  selanjutnya  disingkat  SIUP.  Konsekuensinya  dari  dilanggarnya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tersebut maka dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan dipidana denda maksimal sebesar Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Walaupun ancaman sanksi yang diatur di dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan tersebut cukup berat tetapi ada perbuatan yang lain yang belum dikenakan hukuman yang berkaitan dengan penangkapan ikan juga yaitu terkait dengan penggunaan alat yang berbahaya yang digunakan untuk menangkap ikan. Alat berbahaya tersebut dapat merusak ekosistem atau kelestarian dari pada ikan. Hal ini terjadi dalam perkara Nomor:09/Pid.Sus/Prkn/2013/PN.TPI dengan Terdakwa Surisman. Terdakwa yang merupakan seorang Nakhoda Kapal Motor JHF (KM JHF 1336T) telah ditangkap oleh pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan.
Persoalan  seperti  ini  adalah  sangat  menarik  apabila  ditinjau  dari  perspektif  Hukum Pidana untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penyusun merasa  tertarik  untuk  meneliti  dan  mengkajinya  dalam  sebuah  skripsi  yang  berjudul
4 Andi  Iqbal  Burhanuddin,  "Detik  News", http:// info- budidaya.blogspot.com /2012/03/illegalfishing- antara-kesadaran-dan.html.
“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penangkapan  Ikan Tanpa Surat  Izin Dan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  Normatif,  yaitu  penelitian  yang  berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang  diajukan.  Peter  M  Marzuki 5 dalam  bukunya Penelitian  Hukum ,  menyatakan  bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Pendekatan undang-undang dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang- undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dalam skripsi ini. Dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  akan  membuka  kesempatan  bagi  penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan korelasi antara undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang akan di teliti yaitu Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Dan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Yang Berbahaya Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 Juncto Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 Tentang Perikanan.
Pendekatan  kedua  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  adalah  pendekatan  konseptual, pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama hukum pidana, dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum pidana maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan  dipecahkan  dalam  skripsi  ini.  Pendekatan  kasus  ( case  approach), digunakan  untuk
5 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
mengetahui serta memberikan contoh dan penjelasan bahwa terdapat kasus yang telah terjadi yang sesuai dengan penelitian ini.
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer , yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis dan  memahami  bahan  hukum  primer,  yaitu  berupa  buku-buku  teks,  dan  artikel  halaman internet.  Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Media Elektronik.

## C. PEMBAHASAN
Memperhatikan kronologi kasus di atas telah terjadi pelanggaran di bidang perikanan berupa penangkapan ikan tanpa ijin dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berbahaya. Oleh  sebab  itu,  tindakan  S  sebagai  Nakhoda  kapal  KM  JHF  1336  T  dapat  diartikan  telah melanggar Pasal 84 ayat (2), Pasal 85, Pasal 93 ayat (2) Pasal 94, dan Pasal 97 ayat (1). Selain pasal-pasal di atas yang dapat dikenakan kepada terdakwa S, maka di bawah ini akan diuraikan kesalahan-kesalahan  terdakwa  dan  pasal-pasal  tambahan  yang  dilanggar  oleh  terdakwa  S, bahwa S bersalah telah menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (trawl) adalah jenis alat  tangkapan  yang  dapat  merusak  keberlanjutan  sumberdaya  ikan  dan  dilarang  untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan  dan/atau  alat  bantu  penangkapan  ikan  yang  mengganggu  dan  merusak keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di  kapal  penangkap  ikan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela ( Trawls ) Dan Pukat Tarik ( Seine Nets ) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat  hela  ( trawls )  dan  alat  penangkapan  ikan  pukat  tarik  ( seine  nets )  di  seluruh  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.
S bersalah dalam melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan  Ikan.  Perbuatan  TERDAKWA  telah  melanggar  Pasal  10  ayat  (1)  Peraturan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.”
Selengkapnya Pasal dan penjelasan unsur-unsur pasal yang menjerat Terdakwa S adalah Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.
a. Bentuk  Perbarengan/Gabungan  Tindak  Pidana  Penagkapan  Ikan  Tanpa  Ijin  dan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Berbahaya
Perbarengan adalah keadaan seorang melakukan beberapa tindakan pidana dalam hal yang dilakukan lebih awal pembuatnya belum dijatuhi pidana, dan jika sudah dijatuhi pidana, pidana tersebut belum dijalaninya. Disini letak perbedaan perbarengan dengan pengulangan. Pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan lebih awal, pembuatnya telah dipidana dan telah menjalaninya. Dari sudut lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan satu orang, maka perbarengan  sama  dengan  pengulangan.  Perbedaannya  adalah  pada  perbarengan,  tindak pidana  yang  lebih  awal  perbuatannya  sudah  dipidana,  bahkan  sudah  menjalani  pidananya sebagaian atau seluruhnya. 6
Ketentuan  perbarengan  maupun  pengulangan  adalah  persoalan  mengenai  cara  atau sistem penjatuhan pidana. Pada pengulangan sistem  penjatuhan pidananya hanya ditujukan pada  penjatuhan  pidana  pada  satu  tindak  pidana  saja,  yaitu  tindak  pidana  yang  terakhir dilakukan  si  pembuat  setelah  melakukan  lagi  tindak  pidana  yang  sudah  atau  sedang dijalaninya. Jadi penjatuhan pidana pada recidive hanya ditujukan pada tindak pidana yang terakhir dilakukan. Sementra perbarengan tidak, melainkan aturan untuk menjatuhkan pidana pada  si  pembuat  atas  semua  atau  beberapa  tindak  pidana  yang  dilakuka  si  pembuat.  Delik perbarengan  tindak  pidana  merupakan  perbuatan  pidana  yang  berbentuk  Khusus,  kerena beberapa  perbuatan  pidana  yang  terjadi  hakikatnya  hanya  dilakukan  oleh  satu  orang ( samenloop van strafbare feiten). 7
6 Masruchin  Ruba’I. Hukum  Pidana .  Malang:Media  Nusa  Creative.  2015. Loc.Cit. h.  204,  Lihat  juga Pasal 486, 487 dan 488 KUHP)
7 Ketentuan umum tentang perbarengan tindak pidana. http://www . Di akases pada tanggal 7 Juni 2016. Op.Cit.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Berkaitan dengan pengertian perbarengan/gabungan tindak pidana di atas, maka melihat dari  kronologis  kasus  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  S,  dalam  hal  ini  penulis  dapat  katakan bahwa di dalam terdakwa S melakukan illegal fhising terdapat penyertaan yang berupa adanya bantuan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  pembantu  tindak  pidana  adalah  kesengajaan  yang dilakukan dalam bentuk perbantuan untuk mewujudkan kejahatan oleh pembuat yang disertai dengan  adanya  niat,  sengaja  kesadara  kepastian  dan  kesadaran  kemungkinan.  Dimana bantuannya  diberikan  bersamaan  dengan  perbuatan  pelaksanaan  oleh  pembuat  yang mewujudkan kejahatan. Selain itu juga perbantuan adalah memberikan kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan kepada pembuat untuk mewujudkan kejahatan. 8
Selain  adanya  perbantuan  dalam  melakuka  tindak  pidana  Terdakwa  S  juga  bersalah telah menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (trawl) adalah jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan dilarang untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan yang berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan  dan/atau  alat  bantu  penangkapan  ikan  yang  mengganggu  dan  merusak keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di  kapal  penangkap  ikan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela ( Trawls ) Dan Pukat Tarik ( Seine Nets ) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat  hela  ( trawls )  dan  alat  penangkapan  ikan  pukat  tarik  ( seine  nets )  di  seluruh  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.
S bersalah dalam melakukan penangkpan ikan tidak dilengkapi dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan  Ikan.  Perbuatan  TERDAKWA  telah  melanggar  Pasal  10  ayat  (1)  Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.”
8 Konsep penyertaan Tindak pidana. http://www . Di akses pada tanggal 7 Juni 2016
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Setelah  melihat  pengertian  perbantuan/pembantu  dalam  kejahatan,  maka  apabila  kita kaitkan  dengan  kasus  ini  bentuk  pembantuannya  adalah  pembantuan  sebelum  kejahatan dilakukan. Di karenakan bahwa KM JHF 1336 T yang dinakhodai oleh terdakwa S merupakan milik dari Mr. A, Artinya bahwa Mr. A memberikan sarana berupa kapal motor penagkap ikan kepada terdakwa S agar dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan  fakta  persidangan  yang  menyatakan  bahwa  KM  JHF  1336  T  yang  dinakhodai  oleh terdakwa S bertolak dari pelabuhan Emdau Mersing Johor Bahru Malaysia atas ijin atasan yatu Mr. A dengan membawa bekal kebutuhan selama 10 (sepuluh) hari, minyak 8 (delapan) ton.
Jika  memperhatikan  kasus  di  atas  dan  kemudian  dikaitkan  dengan  teori pertanggungjawaban  pidana,  maka  si  terdakwa  telah  benar-benar  melakukan  tindak  pidana illegal  fishing dan  melakukan  perbarengan  tindak  pidana  sebab  pertanggungjawaban  pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana ( crime ) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. 9

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa:
a. Terdakwa  S  telah  melakukan  tindak  pidana  “perikanan”  berupa illegal  fishing (pengkapan  ikan  dengan  cara  illegal)  karena  Surisman  menggunakan  alat  penangkap ikan pukat harimau (trawl) yang merupakan jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan  sumberdaya  ikan  dan  dilarang  untuk  digunakan  menangkap  ikan  di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa telah melanggar  Pasal  27  ayat  (2),  Pasal  28,  Pasal  38 ayat  (1),  Pasal  85,  Pasal  93  ayat  (2) Pasal  94  dan  pasal  97  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.
b. Terdakwa S juga telah menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (trawl) adalah jenis alat tangkapan yang dapat merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dan dilarang
9 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, pengertian dan konsep pertanggungjawaban pidana. http://www . Diakses pada tanggal 3 Februari 2016. Loc.Cit
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
untuk  digunakan  menangkap  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Republik Indonesia.
c. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang perikanan,  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  2/Permen-Kp/2015  Tentang  Larangan  Penggunaan  Alat  Penangkapan  Ikan Pukat Hela ( Trawls ) Dan Pukat Tarik ( Seine Nets ) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara  Republik  Indonesia  dan  Pasal  10  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Kelautan  Dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  Per.14/men/2011  Tentang  Usaha  Perikanan Tangkap.
d. Selain  Terdakwa  S  melakukan  tindak  pidana  “perikanan”  berupa illegal  fishing dan menggunakan  alat  berbahaya, terdapat  juga  adanya  bentuk  penyertaan  tindak  pidana berupa  pembantuan  di  dalam  tindak  pidana,  dikarenakan  Mr.  A  yang  merupakan pemiliki  dari kapal  penangkap ikan KM JHF 1336 T memberikan sarana yaitu kapal penangkap lengkap dengan alat-alat penangkap ikan yang melanggar Undang-Undang kepada Terdakwa Surisman untuk melakukan praktek illegal fishing.

## SARAN TINDAK LANJUT
1. Hakim dan Jaksa Penuntut selayaknya mempertimbang dan melihat kembali peraturan- peraturan yang berkait dengan illegal fishing .
2. Hakim hendaknya memberikan pemberatan pidana kepada S, dimana S menggunakan alat penangkap ikan berbahaya, yaitu pukat harimau ( trawl).

## DAFTAR BACAAN

## Buku-buku
E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia . Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
Heru Prijanto, Hukum Laut Internasional, Banyu Media, Malang, 2007.
Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Masruchin Ruba’I, Hukum Pidana , Media Nusa Creative, Malang, 2015 Internet
http//te-effendi-pidana.blogspot.co.id/2010/10/peristiwa-pidana-dan-unsur- unsurnya.html?m=1
http://kamusbesarbahasaindonesi.org/pidana