## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 261-272 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Korelasi Konsep Kementerian ( Wizarah )
Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia *
Isa Anshori Al Haq, 1 Siti Ngainnur Rohmah 2
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035
Abstract
The ministry is one of the important institutions in government. Its function is to assist the President's  duties  in  running  the  government.  Ministries  in  Indonesia  are  formed  by  the President as head of state and head of government. In the history of the Islamic world, there have been figures who put forward the concept of the Ministry, precisely during the Abbasid Caliphate. The thinker was named Imam Al Mawardi. The concept of the Ministry according to Imam Al Mawardi is outlined in his work entitled Al-Ahkam Al-Shulthaniyah. This study uses a qualitative method with a statutory approach. The primary data sources in this study are the classic book by Imam Al-Mawardi with the title Al-Ahkam Al-Shulthaniyah and Law No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State. The results of this study indicate that Imam Al-Mawardi divides the concept of wizarah (Ministry) into two, namely wizarah tafwidh and wizarah tanfidzh. From the two concepts of Imam Al Mawardi there is a correlation between the concept of wizarah (Ministry) tanfizh with the concept of the Ministry in Indonesia. The difference is that there were no political parties during Imam Al-Mawardi's time, while in the Indonesian government there were political parties.
Keywords: Wizarah; Ministry; Al Mawardi; Concept Correlation

## Abstrak
Kementerian merupakan salah satu lembaga penting dalam pemerintahan. Fungsinya adalah membantu tugas Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Kementerian di Indonesia dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sejarahnya, dunia  Islam  pernah  ada  tokoh    yang  mengemukakan  konsep  Kementerian,  tepatnya  pada masa  kekhalifahan  Abbasiyah.  Pemikir  tersebut  bernama  Imam  Al  Mawardi.  Konsep Kementerian menurut Imam Al Mawardi dituangkan di dalam karyanya yang berjudul Al- Ahkam Al-Shulthaniyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan.  Sumber  data  primer  pada  penelitian  ini  adalah  kitab  klasik  karya Imam  Al-Mawardi  dengan  judul  Al-Ahkam  Al-Shulthaniyah  dan  UU  No  39  Tahun  2008 tentang  Kementerian  Negara.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Imam  Al- Mawardi membagi konsep wizarah (Kementerian) menjadi dua, yaitu wizarah tafwidh dan wizarah  tanfidzh.  Dari  kedua  konsep  Imam  Al  Mawardi  tersebut  terdapat  korelasi  antara konsep  wizarah  (Kementerian)  tanfizh  dengan  konsep  Kementerian  di  Indonesia. Perbedaannya  tidak  adanya  partai  politik  pada  masa  Imam  Al-Mawardi,  sedangkan  pada pemerintahan Indonesia ada partai politik.
Kata kunci: Wizarah; Kementerian; Al Mawardi; Korelasi Konsep
* Manuscript  received  date:  January  12,  2021,  revised:  May  17,  2021,  approved  for  publication: August 28, 2021.
1 Isa  Anshori  Al  Haq adalah  mahasiswa  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Syariah  Institut  Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: Isanshory0028@gmail.com
2 Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

## A. PENDAHULUAN
Konsep  Kementerian  di  Indonesia  tercermin  karena  negara  Indonesia merupakan  negara  yang  menganut  sistem  pemerintahan  presidensial,  yaitu  sistem pemerintahan yang memiliki kabinet yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden. 3 Karena  itu  konsep  Kementerian  diterapkan  di  Indonesia.  Konsep  Kementerian  di Indonesia sebenarnya merupakan konsep yang juga pernah digunakan oleh kekhalifah Islam  pada  masa  lampau,  yaitu  pada  masa  ke  khalifahan  Abbasiyah,  dan  diterapkan sekitar tahun 400 H.
Teori wizarah (Kementerian) merupakan teori yang dikemukakan oleh pemikir Islam yang bernama Imam Al Mawardi yang memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi. Ia merupakan salah satu pemikir pada masa dinasti  Abbasiyah.  Tepatnya  di  masa  khalifah  Qadir  Billah  (381-423  H) 4 .  Imam  Al Mawardi merupakan seorang pemikir. Selain sebagai pemikir, Ia juga pernah menjabat sebagai Aqda al qudha atau Afdal al Qudhat (Hakim Agung) pada masa itu. 5 Al Mawardi merupakan salah satu tokoh yang merumuskan teori mengenai ketatanegaraan Islam. Salah  satu  karya  beliau  yang  sangat  monumental  dan  masih  eksis  sampai  saat  ini berjudul al ahkam as shultahniyah. Karya Al Mawardi digunakan oleh sarjana-sarjana dan cendikiawan dari seluruh dunia dalam urusan tata negara, khususnya tata negara Islam.
Merunut dari sejarahnya, peradaban Abbasiyah telah melahirkan banyak para pemikir  Islam,  bahkan  pada  masa  Abbasiyah  bisa  dikatakan  merupakan  puncak keemasan ilmu pengetahuan masa Islam. Pada masa Abbasiyah terdapat perputakaan besar  bernama baitul  hikmah . Baitul  hikmah merupakan  perpustakaan  yang  dibangun pada  masa  khalifah  Harun  Arrasyid,  khalifah  kelima  bani  Abbasiyah.  Adanya  baitul hikmah pada saat itu menambah semarak akan ilmu pengetahuan. Maka tidak heran lahirnya banyak pemikir Islam yang melahirkan teori teori baru, salah satu teori yang lahir diantaranya adalah teori mengenai wizarah Kementerian yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi 6 .
Dalam Al Ahkam As Shulthaniyyah Kementerian dinamakan Wizarah . Sedangkan Menterinya dinamakan Wazir. Secara bahasa kata Wazir merujuk kepada kata dalam al quran surah thaha ayat 29-32. Yang artinya “Dan jadikanlah untukku seorang Menteri (pembantu)  dari  keluargaku,  (yaitu)  harun  saudaraku.  Teguhkanlah  dengan  dia kekuatanku dan jadikanlah sia sekutu dalam urusan ku” (Thaha; 29-32). Ayat 29-32 surat thaha  ini  menginisiasi awal  adanya  sebuah  pembantu  khalifah  yang  dalam  hal ini  di sebut sebagai Menteri. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa wazir adalah orang yang
3 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 73.
4 Syafruddin  Syam,  Pemikiran  Poltik  Islam  Imam  Al  Mawardi  dan  Relevamsinya  Di  Indonesia, Jurnal Al Hadi Vol II NO 2 2017, hlm 486.
5 Yanuar Arifin, Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 89.
6 Yanto,  Sejarah  Pepustakaan  Bait  Al  Hikmah  Pada  Masa  Keemasan  Dinasti  Abbasiyah,  Jurnal Tamaddun, Vol 15, hlm, 242.
diangkat  oleh  penguasa  tertinggi  pemerintah  yang  mengemban  tugas-tugas  berat, membantunya memberi saran dan menjadi rujukan dalam masalah-masalah tertentu. 7
Dalam  ketatanegaraan  Indonesia,  Kementerian  merupakan  lembaga  yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam membidangi urusan tertentu (Pasal 1 ayat 1 UU  39  tahun  2008).  Begitupun  dengan  konsep wazir menurut  Imam  Al  Maward i. Seorang wazir merupakan  orang  yang  ditunjuk  oleh  khalifah  untuk  membantunya dalam  menangani  permasalahan  yang  dihadapi  di  pemerintahan.  Oleh  karena  itu, Menteri tidak boleh dipilih sembarangan dan asal-asalan, karena tugas Menteri hampir setara dengan tugas Khalifah.
Dalam  pemerintahan  Indonesia,  Presiden  bisa  dianggap  merefleksikan  diri sebagai  khalifah.  Karena  Presiden  menjabat  sebagai  kepala  negara  dan  juga  kepala pemerintahan.  Dalam  konsep  Kementerian  di  Indonesia,  Presiden  tidak  memberikan mandataris  penuh  kepada  para  Menterinya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pernyataan Presiden Jokowi setelah Presiden jokowi mengumumkan jajaran kabinet Indonesia kerja jilid II. Presiden jokowi mengatakan bahwa tidak ada visi misi Menteri, yang ada hanya visi misi Presiden (Kominfo.go.id; 2019).

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  dengan  menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan  fenomena  yang  diamati  dengan  menggunakan  logika  ilmiah. 8 Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  dari  orang-orang  yang  diamati  yang  tidak  dituangkan  ke  dalam  istilah  yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.
Jenis dari penelitian ini menggunakan studi kepustakaan ( library reseach ). Studi kepustakaan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 9 Sedangkan  menurut  Zed  Mestika,  Kajian  pustaka  merupakan  serangkaian  kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan data  pustaka,  membaca dan  mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. 10

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Wizarah (Kementerian)
Secara bahasa Wizarah diambil dari kata al wazr atau al-tsqul , yang berarti berat. Ada pula yang mengatakan bahwa wizarah berasal dari kata al wizar , yang berarti beban. Al wazar yang berarti tempat kembali dan al azr yang berarti punggung. Pengertian dari
7 Uup Gufron,  Etika Birokrasi Al Ghazali, Jurnal kajian Keislaman, Juli-Desember, 2017 hlm 224.
8 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001, hlm 5.
9 Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode, Kuningan; Hidayatul Quran Kuningan, 2019, hlm 134
10 Mestika. Zed, Metode penelitian kepustakaan, Jakarta; Yayasan Bogor Indonesia, 2004, hlm 3.
wizarah didapat  karena wizarah mengemban  amanat  yang  berat  dalam  pemerintahan, yaitu  sebagai  pembantu khalifah /imam  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Terdapat perbedaan  antara wizarah dan wazir . Wizarah merupakan  lembaganya,  yaitu Kementerian, sedangkan wazir adalah orangnya, yaitu Menteri. 11
Imam  Al  Mawardi  membagi  wazir  menjadi  dua,  wazir  tafwidh  dan  wazir tanfizh. W azir tafwidh merupakan wazir yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh  khalifah.  Seorang wazir  tafwidh tidak  hanya  melakukan  perintah  dari  khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. 12 Seorang wazir tafwidh merupakakan  orang  kepercayaan  khalifah.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa seorang wazir tafwidh merupakan tangan kanan khalifah. Kewenangan yang diberikan oleh  khalifah  kepada wazir  tafwidh begitu  luas,  maka  seorang wazir  tafwidh memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban.
Tidak semua orang bisa menjadi wazir tafwid . Diperlukan kemampuan yang baik bagi seseorang yang akan menduduki  jabatan wazir tafwid . Seorang wazir tafwid harus memiliki  kemampuan  yang  setara  dengan  khalifah,  kecuali  dalam  hal  nasab keturunan. 13 Syarat yang demikian diperlukan karena wazir tafwidh merupakan orang kepercayaan  khalifah  dan  mengemban  amanat  yang  besar.  Calon Wazir  tafwid harus memiliki kemampuan ijtihad yang baik, memiliki kemampuan memimpin perang dan sebagainya.
Kewenangan  besar  yang  dimiliki  oleh wazir  tafwidh memiliki  batasan  yang membedakan dirinya dengan Khalifah. Batasan antara keduanya merupakan pembeda. Imam Al Mawardi memberikan pandangan tentang tiga hal yang membedakan seorang wazir tafwidh dengan khalifah: 14
Pertama,  khalifah  berhak  mengawasi  kinerja wazir  tafwidh terkait  dengan kebijakan  yang  diambilnya.  Kedua,  khalifah  berhak  mengawasi  tindakan-tindakan wazir  tafwidh dan  caranya  dalam  menangani  berbagai  persoalan.  Hal  ini  dilakukan khalifah supaya jika wazir tafwidh melalkukan hal benar Ia bisa mendukungnya. Namun jika wazir  tafwidh melakakukan  kesalahan  maka  khalifah  dapat  meluruskan tindakannya.  Ketiga,  khalifah  bisa  memberhentikan wazir  tafwidh ,  sedangkan wazir tafwidh tidak bisa memberhentikan khalifah.
Konsep wazir kedua menurut pandangan Imam Al Mawardi yaitu wazir tanfidz . Wazir tanfidz merupakan wazir pelaksana. Wazir tanfidz hanya melakukan apa yang telah diperintahkan  oleh  khalifah.  Ia  tidak  bisa bertindak  sesuai  dengan ijtihadnya  sendiri. Seorang wazir  tanfidz hanya  bertugas  di  bidang  administrasi  yang  menyebabkan kewenangan  dari wazir  tanfidz sangat  terbatas.  Hal  ini  berbeda  dengan  kewenangan wazir tafwidh yang luas, karena kewenangan wazir tanfizh terbatas tidak memiliki syarat seketat wazir tafwidh. 15
11 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ) , Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016. hlm 166.
12 Al Mawardi, Al Ahkam As Shulthaniyah, Jakarta: 2000. hlm 37.
13 Al Mawardi, Al Ahkam As Shulthaniyah, Jakarta: 2000. hlm 38.
14 Al Mawardi, Al Ahkam As Shulthaniyah, Jakarta: 2000. hlm 42.
15 Al Mawardi, Al Ahkam As Shulthaniyah, Jakarta: 2000. hlm 44.
Adapun  sayarat  yang  harus  ada  pada  diri  seorang  wazir  tanfidz  seperti 16 , Amanah,  benar  ucapannya,  sehingga  orang  lain mempercayai informasi yang  datang darinya. Zuhud, yaitu hanya memilki keinginan sedikit soal dunia. Sehingga ia tidak termakan oleh suap dalam menjalankan tugasnya. Menjaga pergaulan dengan sesama manusia, sehingga ia tidak memilki musuh, karena dengan tidak adanya musuh maka ia  akan  bisa  berlaku  adil  terhadap  semua  orang.  Memiliki  kecerdasan,  sehingga  ia mampu  melihat  semua  persoalan  dengan  jelas  dan  menyelesaikannya.  Mampu menahan hawa nafsu.

## 2. Biografi Imam Al Mawardi
Imam Al Mawardi bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi. Nama Al Mawardi merupakan laqob (julukan) yang berikan kepadanya, disebabkan  karena  pekerjaan  keluarganya  yang  memperoduksi  wewangian  dari  air bunga  mawar.  Imam  Al  Mawardi  lahir  di  Bashroh  Irak  pada  tahun  364  H/973  M. Bertepatan  dengan  masa  kekhalifahan  Abbasiyah,  tepatnya  Abbasiyah  II. 17 Semasa hidupnya,  Imam  Al  Mawardi  pernah  menduduki  jabatan  strategis  di  pemeritahan Abbasiyah.  Ia  pernah  menduduki  jabatan Aqda  al qudha  atau  Afdal  al  Qudhat (Hakim Agung) 18 .
Pelajaran  pertama  yang  diterima  oleh  Imam  Al  Mawardi  adalah  mengenai membaca  dan  menghafal  al-Quran,  yang  diajarkan  langsung  oleh  ayahnya  sendiri. Setelah fasih dalam bidang Al Quran, kemudian Imam Al Mawardi melanjutkan bidang ilmunya pada tafsir, fiqh dan hadits, yang ia peroleh dari ulama ulama terkenal. 19 Secara garis besar ada beberapa nama guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Al Mawardi. Dalam bidang hadits diantaranya; Hasan bin Ali bin Muhammad Al Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al Manqiri, Muhammad bin Al Ma ali Al Azdi, Jafar bin Muhammad bin Al Fadhl Al Baghdadi, Abu Al Qasim Al Qushairi. Dalam bidang fiqih diantaranya; Abu Al Qasim Ash Shumairi, Ali Abu Al Asfarayni.
Berikut karya karya yang telah ditulis oleh Imam Al Mawardi 20 . Bidang Politik; Al ahkam al shulthaniyyah (Hukum Ketatanegaraan Islam), Qawanin al wizarah siyasah al malik (Ketentuan Kementerian dan Politik Pemerintahan). Bidang Fiqh; Al hawl al kabir, Al iqra. Bidang tafsir; Tafsir al quranul karim, An nukalu wa al uyunu, Al amtsalu wa al hikam. Bidang sastra dan aqidah; Adabu ad dhunya wa ad dhin, Alamu an nuburwah.
16 . Mutasir, Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi, Jurnal An- nida’, 2018, hlm 15-16
17 Muzayyin Ahyar, Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern, Jurnal A-A’raf, 2018  hlm 15.
18 Yanuar Arifin, Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam, Yogyakarta; IRCiSoD, 2018. hlm 89.
19 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ) , Jakarta: UI PRESS, 1993. hlm 58.
20 . Mutasir, Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi, Jurnal An- nida’, 2018, hlm 8-10.
Imam  Al  Mawardi  lahir  pada  masa  kekhalifahan  Abbbasiyah.  Kekhalifahan Abbasiyah  merupakan  kekhalifahan  kedua  di  dunia  Islam.  Kekhalifahan  Abbasiyah berdiri  pada  12  Rabiul  Awal  132  H  bertepatan  dengan  729  M.  Pendiri  kekhalifahan Abbasiyah  adalah  Abdullah  al-Saffah  ibn  Muhammad  ibn  Abdullah  ibn  al  Abbas.  Ia menjadi  pendiri  sekaligus  menjadi  khalifah  pertama  kekhalifahan  Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah di bangun pertama kali di kota kuffah, lalu pada masa khalifah Abu  Jafar  al  Mansur  ibu  kota  Abbasiyah  dipindahkan  ke  Baghdad. 21 Selama kekhalifahan  Abbasiyah  menjalankan  pemerintahan,  setidaknya  kekhalifahan Abbasiyah  menjalankan  pemerintahan  berdasarkan  kepada  beberapa  aspek,  yaitu: 22 aspek Khilafah, aspek Wizarah, aspek Kitabah , aspek Hijabah , aspek Amir
Pokok  Pikiran  Imam  Al  Mawardi  adalah  asal  mula  adanya  negara, imamah (kepemimipinan),  pemilihan  atau  seleksi  imam,  pengangkatan  khalifah,  tugas-tugas khalifah, mengetahui sosok khalifah, pencopotan khalifah, teori kontak sosial.

## 3. Sistem Pemerintahan Indonesia

## a) Bentuk Negara
Kata negara jika ditinjau dari bahasa berasal dari bahaasa asing. Staat (bahasa Belanda  dan  Jerman), State (bahasa  Inggris), Etat (bahasa  Prancis).  Pada  setiap  kata memiliki  pengertian  dan  makna  masing  masing.  Tergantung  dari  asal  negara  mana pengertian  itu  berasal.  Namun,  secara  garis  besar  istilah  negara  berasal  dari  kata  Lo Stato yang bermula di kawasan Eropa Barat pada abad ke 15. 23 Negara merupakan suatu organisasi  terbesar  yang  memilki  suatu  wilayah  tertentu,  dan  memiliki  hukum  yang wajib  ditaati  oleh  semua  warganya.  Jika  tidak,  maka  negara  bisa  melakukan  upaya paksa  untuk  menindak  perbuatan  tersebut.  Negara  juga  memiliki  seperangkat  alat perlengkapan negara yang digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya.
Negara  yang  menjalankan  pemerintahan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku dinamakan negara hukum. Plato berpandangan bahwa negara hukum adalah sebuah negara  dengan  penyelenggaraan  negara  yang  baik  berdasarkan  pada  pengaturan hukum yang baik pula. Istilah itu Ia namakan dengan nomoi. Indonesia juga merupakan negara hukum. Hal ini disasarkan pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945).
Secara bahasa kata negara hukum berasal dari bahasa belanda yaitu rechtsstaat yang jika di bahasa inggriskan berarti the law state atau the supreme of state yang berarti status hukum yang tertinggi dan berkekuatan. Istilah rechstaat muncul dari pergerakan revolusioner  yang  bertumpu  pada  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  atau civil  law . Hukum civil law menitik beratkan pada administrasi atau kodifikasi. 24
21 Maryamah, Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah, Jurnal Penddikan Agama Islam, 2015, hlm 3.
22 Nurfaizilah, Praktek Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam, 2020, hlm 52
23 Muhammad  Junaidi,  Ilmu  Negara  (Sebuah  Kontruksi  Ideal  Negara  Hukum),    Malang;  Setara Press, 2016, hlm 4
24 Nurul Qomar. Dkk, Hukum Negara Atau Negara Kekuasaan, Makassar: Cv Social Politic Genius, 2018, hlm 57.
Sebuah negara hukum memiliki ciri ciri yang membedakannya dengan negara yang  bukan  negara  hukum.  Pandangan  Muhammad  Tahir  Azhary  mengenai  ciri  ciri negara  hukum  Ia  tuangkan  dalam bukunya  yang  berjudul  aspek  hukum  tata  negara, hukum pidana, dan hukum Islam. Pada buku di jelaskan bahwa ciri ciri negara hukum adalah sebagai berikut 25 : adanya pembagian kekuasaan, adanya perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang undang, adanya supremasi hukum (supremacy of law), kekuasaan peradilan yang independen, adanya peradilan tata usaha negara, serta pemerintahan yang demokratis.

## b) Sistem Pemerintahan
Mahfud  MD  memberikan  pandangannya  mengenai  sistem  pemerintahan. Dalam  pandangannya,  sistem  pemerintahan  bisa  dipahami  sebagai  sebuah  sistem hubungan  tata  kerja  antar  lembaga  lembaga  negara.  Hampir  senada  dengan  Mahfud MD,  Jimly  Asshidiqie  menyatakan  bahwa  sistem  pemerintahan  berkaitan  dengan pengertian regeringshaad .  Yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  eksekutif  dalam hubungannya  dengan  legislatif. 26 Dengan  demikian  pengertian  sistem  pemerintahan merupakan suatu tata cara penyelenggaraan negara berdasarkan hukum atau peraturan yang  berlaku  di  suatu  negara.  Ada  beberapa  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh negara-negara  di  dunia  saat  ini,  diantaranya  adalah:  Sistem  Parlementer,  Sistem Presidensiil, Sistem Semi Presidensiil.

## c) Sistem Pemerintahan Indonesia
Berdasarkan  UUD  NRI  1945,  negara  Indonesia  berbentuk  kesatuan  dengan republik  sebagai  bentuk  pemerintahannya.  Sedangkan  dalam  kepemimpinannya dipegang  oleh  Presiden.  Presiden  berfungsi  sebagai  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan.  Dengan  demikian  bisa  dikatakan  bahwa  Indonesia  menganut  sistem pemerintahan Presdiensial. Hal ini didasarkan karena presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan. 27

## 4. Kementerian Negara di Indonesia.
a) Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Konstitusi Indonesia mengatur bahwa seorang Presiden dibantu oleh Menteri- menteri Negara. Ketentuan mengenai Kementerian terdapat pada pasal 17 UUD 1945. Seluruh Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Seluruh Menteri bertanggug jawab penuh kepada Presiden karena Presiden memegang fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain terdapat dalam konstitusi negara, ketentuan mengenai Kementerian di atur lebih lanjut di dalam UU no 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara  dan  Peraturan  Presiden  No  7  Tahun  2015  tentang  Organisasi  Kementerian
25 Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
26 Adiwilaga, Rendy. et al, Sistem Pemerintahan Indonesia , Yogyakarta; Deepublish, 2018, hlm 6.
27 Hendardi, Bagas, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, Yogyakarta: Istana Media, 2017, hlm 28
Negara.  Ketentuan  mengenai  Kementerian  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari implementasi UUD NRI Pasal 17 ayat 4 UUD NRI 1945. 28

## b) Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri di Indonesia
Kewenangan  Presiden  melakukan  pengangkatan  dan  pemberhentian  Menteri diatur lebih rinci pada UU No  39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. UU No  39 Tahun  2008  tentang  Kementerian  merupakan  bentuk  penjabaran  dari  pasal  17  ayat  4 yang  menyatakan  bahwa  “pembentukan  dan  pembubaran  Kementerian  dia  atur  di dalam  Undang-undang”.  Adanya  UU  mengenai  Kementerian  tentu  mengindikasikan bahwa  Kementerian  merupakan  lembaga  penting  dalam  urusan  pemerintahan. Adapun  pembentukan  Kementerian  sebagaimana  di  atas  perlu  mempertimbangkan aspek-aspek  berikut 29 :  Efisiensi  dan  efektivitas,  cakupan  tugas  dan  proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan atau perkembangan lingkungan global.
Pasal  22  UU  No  39  Tahun  2008  mensyaratkan  bahwa  untuk  bisa  diangkat menjadi  Menteri,  seseorang  harus  memenuhi  persyataran  sebagai  berikut:  Warga negara  Indonesia,  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  setia  kepada  Pancasila sebagai  dasar  negara,  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  cita-cita  proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan  tidak  pernah  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Pasal 24 undang-undang no 39 tahun 2008 menjelaskan bahwa Menteri berhenti dari  jabatannya  karena  meninggal  dunia  atau  berakhir  masa  jabatan.  Menteri diberhentikan  dari  jabatannya  oleh  Presiden  karena  mengundurkan  diri  atas permintaan sendiri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 23 atau alasan yang ditetapkan oleh Presiden. Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau lebih.
5.  Korelasi  Konsep  Kementerian  ( Wizarah )  Menurut  Imam  Al  Mawardi  nan Implementasinya Di Indonesia
a) Konsep Wizarah Imam Al Mawardi
Pandangan Imam Al Mawardi mengenai wazir yaitu seorang yang di tunjuk oleh khalifah  untuk  membantunya  menjalankan  pemerintahan.  Mengingat  besarnya  tugas dan  tanggung  jawab  khalifah  sebagai  kepala  negara,  maka  perlu  adanya  orang  yang mampu membantu meringankan tugas khalifah. Sehingga beban khalifah menjadi lebih
28 Jurdi, Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta; Kencana; 2019, hlm 290.
29 Cendekiawan  Aninul  Haq,  Muh,  et  al.  Dinamisasi  Kabinet  Dan  Upaya  Kensistensi  Sistem Presidensial di Indonesia, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, hlm 341.
ringan. khalifah mendelegasikan tugasnya kepada seorang wazir dengan lembanganya bernama wizarah. Seorang wazir ditunjuk  berdasarkan  syarat  dan  kemampuan  yang dimilikinya. Sehingga tugas yang di limpahkan khalifah kepada wazir bisa dijalankan dengan baik 30 . Imam Al Mawardi membagi konsep wazir menjadi dua, yaitu:
1) Wazir Tafwidh .
Wazir tafwidh merupakan Menteri yang di tunjuk khalifah dengan kewenangan yang luas. Seorang wazir tafwidh bisa berijtihad menurut kemampuannya sendiri tanpa harus  berkonsultasi  dengan  Khalifah.  Oleh  karena  kewenangan wazir  tafwidh yang begitu luas, Imam Al Mawardi memberikan kriteria berdasarkan surat Rasulullah Saw. Bahwa wazir tafwidh harus memiliki kolaborasi antara keahlian pena dan pedang. Dalam hal ini adalah keahlian administrasi dan juga berperang. Karena keduanya merupakan kekuatan negara. 31

## 2) Wazir Tanfizh
Berbeda  halnya  dengan wazir  tafwidh yang  memiliki  kewenangan  yang  luas. Wazir  tanfizh hanya  memiliki  kewenangan  yang  terbatas.  Seorang wazir  tanfizh hanya bisa bertindak sesuai dengan perintah khalifah. Ia tidak berhak berijtihad layaknya wazir tafwidh . Wazir tanfidz juga bisa di ibaratkan sebagai penyambung lidah khalifah dengan rakyatnya. Syarat menjadi wazir tanfizh pun tidak seketat menjadi wazir tafwidh. 32

## b) Konsep Kementerian di Indonesia
Pembentukan  kabinet  dan  pengangkatan  Menteri  negara  mengacu  kepada konstiusi  negara,  yaitu  UUD  1945.  UUD  1945  menjadi  dasar  mengenai  pembentukan kabinet dan pengangkatan Menteri-menteri negara. Pasal mengenai pembentukan dan pengangkatan  Menteri  terdapat  pada  bab  v  pasal  17  UUD  1945  tentang  Kementerian Negara.  Pasal  ini  kemudian  menjadi legal  standing atau  dasar  hukum  dalam pembentukan kabinet dan pengangkatan atau pemberhentian Menteri di Indonesia.
Pada  ayat  1  pasal  17  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Presiden  di  bantu  oleh Menteri-menteri  negara.  Dengan  demikian  pasal  ini  mengandung  arti  bahwa  untuk menunjang  kinerja  Presiden,  Presiden  membutuhkan  bantuan  dari  Menteri-menteri untuk membidangi urusan tertentu. Sehingga visi Presiden bisa tercapai. Pasal ini juga mengindikasikan  bahwa  Presiden  tidak  mungkin  bisa  menjalankan  Pemerintahan dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain, dalam hal ini adalah Menteri.
Pada ayat 2 Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Menteri-Menteri diangkat dan  diberhentikan  oleh  Presiden.  Dengan  demikian  kewenangan  Presiden  dalam mengangkat  dan  memberhentikan  Menteri  merupakan  kewenangan  khusus  Presiden atau yang biasa di kenal sebagai hak prerogratif Presiden yang telah tercantum di dalam konstitusi negara. Konsekuensi dari ayat pasal ini adalah Menteri tidak bisa menolak
30 Al Mawardi, Al Ahkam As Shulthaniyah, Darul Falah, Jakarta: 2000. hlm 38.
31 Muzayyin Ahyar, Al Mawardi  dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern, Jurnal A-A’raf, 2018  hlm 14.
32 Mutasir,  Non  Muslim  Sebagai  Menteri  Tanfidzi  Persfektif  Pemikiran  Al-Mawardi,  Jurnal  An- nida’, 2018, hlm 15.
ketika Presiden ingin mencopotnya, maupun menggugat Presiden atas keputusannya mencopot Menteri dari jabatannya.
Pada pasal 17 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian bahwa seorang menteri yang telah di angkat  oleh  Presiden  diberikan  tugas  untuk  membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan. Urusan tertertu pada ayat ini secara rinci di jelaskan di UU no 39 tahun 2008  tentang  Kementerian  Negara.  Urusan  tertentu  yang  dimaksud  yaitu,  Pertama, urusan  Kementerian  nomenklatur  yaitu  Kementerian  yang  secara  tegas  disebutkan dalam  UUD  1945.  Kedua,  urusan  pemerintahan  yang  ruang  lingkupnya  disebutkan dalam  UUD  1945  dan  Ketiga,  urusan  pemerintahan  dalam  rangka  penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.
Pada pasal 17 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dengan demikian berarti pasal ini menghendaki adanya tafsir yang rinci di dalam Undang-undang. Akibat dari  ayat  ini  DPR  dan  Presiden  membentuk  Undang-undang  mengenai  Kementerian Negara  yang  kemudian  diimplementasiakan  pada  UU  no  39  tahun  2008  tentang Kementerian Negara. Undang undang tentang Kementerian ini menjadi penafsir dari pasal 17 UUD 1945 menjadi dasar hukum mengenai Kementerian negara.
c) Korelasi Konsep Wizarah (Kementerian) Imam Al Mawardi dan Implementasinya di Indonesia.
Teori  yang  dikemukakan  Imam  Al  Mawardi  membagi wizarah menjadi  dua. Pertama, wizarah tafwidh dan yang kedua wizarah tanfidz . Begitupun dengan wazir nya, wazir tafwidh dan wazir tamfizh . Kedua wazir menurut Imam Al Mawardi  memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Seorang wazir tafwidh memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding wazir tanfidz . Wazir tafwidh jika disandingkan dengan zaman ini hampir seperti seorang Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan parlementer, sedangkan wazir tanfizh hampir seperti Menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang hanya mengikuti visi Presiden.
Berbeda halnya dengan konsep Kementerian Imam Al Mawardi. Kementerian di Indonesia tidak memiliki konsep Kementerian yang terbagi menjadi dua Kementerian. Kementerian  di  Indonesia  hanya  memiliki  satu  konsep  Kementerian  yang  tergabung dalam  satu  kabinet  yang  dibentuk  oleh  Presiden  sebagai  kepala  negara  dan  juga pemerintahan.  Kabinet  yang  dibentuk  Presiden  ini  berisi  banyak  Kementerian  yang masing-masing  Kementerian  dipimpim  oleh  seorang  Menteri.  Seluruh  Menteri  yang telah ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada rakyat atau legislatif. Karena Menteri di tunjuk langsung oleh Presiden. Bukan dipilih oleh rakyat dalam  pemilu  maupun penunjukan  oleh  parlemen.  Para  Menteri  yang  telah  ditunjuk memiliki tugas yang berbeda. Tergantung kepada perintah Presiden.
Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa Kementerian menurut Imam Al Mawardi terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah wazir (Menteri) tanfidz , yaitu Kementerian yang hanya bertindak sesuai dengan perintah Imam. Pada
konsep  Kementerian  Indonesia,  terdapat  kemiripan  antara  konsep wizarah  tanfizh dengan Kementerian Indonesia. Karena pada konsep Kementerian di Indonesia Menteri hanya  bertindak  sesuai  dengan  visi  Presiden.  Oleh  karena  itu  keduanya  bisa  saja  di sandingkan. Karena terdapat kesamaan terkait kewenangannya yang terbatas.
Selain  menyangkut  tentang  kewenangan  yang  terbatas.  Kesamaan  lain  antara konsep  Imam Al  Mawardi  dengan  konsep Kementerian  Indonesia  yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri. Pada konsep Kementerian Imam Al Mawardi, Menteri yang  di  angkat  haruslah  berdasarkan  ijab  dan  kabul  atau  adanya  pengangkatan  dari Khalifah yang kemudian diterima oleh wazir. Di Indonesia pun tidak begitu berbeda. Menteri  yang  telah  ditunjuk  oleh  Presiden  kemudian  dilantik  oleh  Presiden  dan melakukan  sumpah  jabatan.  Setelah  Menteri  dilantik,  barulah  menteri  bisa  bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Setelah proses pelantikan dan para Menteri mulai bekerja, maka hal selanjutnya adalah  proses  evaluasi  kerja.  Pada  konsep  Kementerian  Imam  Al  Mawardi  tidak menggunakan  istilah resuffle atau  perombakan  Kementerian  jika  Imam  tidak  puas dengan kinerja wazir. Meskipun pada prakteknya jika ada wazir (Menteri) yang tidak bekerja  dengan  maksimal  Imam  bisa  mengganti  wazir  tersebut  dengan  orang  baru. Sedangkan pada pemerintahan Indonesia menggunakan istilah resuffle ketika Presiden ingin  merombak  Kementerian  jika  Presiden  menilai  kinerja  dari  Menteri  tidak memuaskan, karena Presiden diberi hak prerogratif berdasarkan undang-undang untuk melantik dan mencopot Menteri.
Misalnya saja pada masa jabatan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tahun 2014- 2019.  Di  tahun  2016  Presiden  Joko  Widodo  melakukan  perombakan  kabinet  untuk memaksimalkan  visi  presiden  yang  Presiden  namakan  nawa  cita.  Pada  resuffle  ini Menteri-menteri  yang  di  rasa  kurang  kinerjanya  dirubah  posisi  jabatannya  ataupun dicopot  dan  di  gantikan  oleh  orang  lain  yang  di  rasa  mampu  oleh  presiden.  Dengan adanya  resuffle  ini  tentu  diharapkan  akan  memaksimalkan  kinerja  kabinet  dalam mewujudkan visi Presiden kedepan.

## D. KESIMPULAN
Konsep Wizarah (Kementerian) dan wazir (Menteri) menurut Imam Al Mawardi terbagi menjadi dua. Pertama, wazir tafwidh dan yang kedua, wazir tanfidz . Kedua wazir ini  memiliki  kewenangan  yang  berberda . Kewenangan  yang  dimiliki wazir  tafwidh hampir  setara  dengan  khalifah  kecuali  dalam  hal  pengangkatan  putra  mahkota. Sedangkan  kewenangan  yang  dimiliki wazir  tanfidz terbatas.  Kewenangannya  hanya menjadi penyambung dari khalifah kepada rakyat.
Dasar hukum mengenai kementerian di Indonesia mengacu pada pasal 17 UUD NRI 1945. Penjelasan lebih lanjut mengenai kementerian dijelaskan pada UU no 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU no 39 Tahun 2008 menjadi penafsir pasal 17 UUD NRI  1945  mulai  dari  pengangkatan  sampai  dengan  pencopotan.  Menurut  penulis terdapat korelasi antara konsep wazir tanfidz Imam Al Mawardi dengan Kementerian di Indonesia.  Kesamaan  keduanya  terletak  pada  kewenangannya  dan  proses
pengangkatannya. Wazir  tanfidzh memiliki  kewenangan  yang  terbatas  dan  dalam kementerian  di  Indonesia  Menteri  hanya  tunduk  dan  patuh  pada  perintah  Presiden yang mengangkatnya. Perbedaannya tidak adanya partai politik pada masa Imam Al- Mawardi, sedangkan pada pemerintahan Indonesia ada partai politik.

## REFERENSI
Adiwilaga, Rendy. et al, Sistem Pemerintahan Indonesia , Yogyakarta; Deepublish, 2018. Ahyar, Muzayyin, 2018. Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern , Jurnal A-A’raf, 15, Januari-Juni, 1-26.
Al Mawardi, Al Ahkam As Shulthoniyyah , Jakarta; Darul Falah, 2000. Arifin,  Yanuar, Pemikiran-Pemikiran  Emas  Para  Tokoh  Pendidikan  Islam ,  Yogyakarta; IRCiSoD, 2018.
Cendekiawan Aninul Haq, Muh, et al. Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Kensistensi Sistem Presidensial di Indonesia , Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 327-352.
Gufron, Uup, 2017. Etika Birokrasi Al Ghazali, Jurnal kajian KeIslaman, Juli-Desember, 221- 246.
Hendardi, Bagas, Sistem Pemerintahan Negara Indonesia , Yogyakarta: Istana Media, 2017. Hermawan,  Iwan, Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  Mixed Methode , Kuningan; Hidayatul Quran Kuningan, 2019. Iqbal,  Muhammad, Fiqh  Siyasah  (Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam) ,  Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
Junaidi, Muhammad, Ilmu Negara (Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum) ,  Malang; Setara Press, 2016.
Jurdi, Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta; Kencana; 2019. Kencana Syafii, Inu, Ilmu Pemerintahan , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. Maryamah, 2015. Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah, Jurnal Penddikan Agama Islam , Vol 1, 1-19.
Mestika. Zed, Metode penelitian kepustakaan , Jakarta; Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
Mutasir, 2018. Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi , Jurnal An-nida’, 42, Desember; 1-20.
Nurfaizilah, 2020. Praktek Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam , Jurnal Al Ijtima,  43-62.
Qomar, Nurul. Dkk, Hukum Negara Atau Negara Kekuasaan , Makassar: Cv Social Politic Genius, 2018.
Sjadzali,  Munawir, Islam  dan  Tata  Negara  (Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran  ) ,  Jakarta:  UI PRESS, 1993.
Syam,  Syafruddin,  2017. Pemikiran  Politik  Islam  Imam  Al  Mawardi  dan  Relevansinya  di Indonesia, Jurnal Al Hadi, Vol 2, Januari-Juni 458-498. Tahir  Azhary,  Muhammad, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam , Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
Yanto, 2015. Sejarah Perpustakaan Bait Al Hikmah Pada Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah,
Jurnal Tamaddun, Vol 15, Januari-juni, 239-258.