## PENGARUH PANDEMIK COVID-19 TERHADAP PARA TENAGA KERJA YANG DI PHK PADA KABUPATEN KARAWANG
Delia Surya Nur Anggraeni 1) , Imam Budi Santoso 1)
1) Universitas Singaperbangsa Karawang *koresponden author deliasurya.n.anggraeni@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia  is  one  of  the  countries  affected  by the  Corona Virus  or  Covid-19.  The Covid-19 pandemic  has  greatly  affected  various  sectors,  especially  the  employment  sector.  The  problem  of unemployment is still a special concern in Indonesia. Karawang Regency is the largest industrial city in Indonesia but in reality there are still many unemployed in Karawang Regency. One of the causes of  unemployment  is  that  many  companies  have  terminated  their  employment  during  the  Covid-19 pandemic due to an emergency (force maeure). The research method carried out at this writing uses normative  research  methods.  The  method  of  collecting  information  using  library  research  is  the method  of  collecting  primary  and  secondary  legal  materials.  The  collection  of  data  contained  in books of laws and regulations, literature, magazines and other sources related to daily problems is collected and made into a unified information that is arranged systematically. The results show that the  importance  of  policy  reform  from  the  Karawang  Regency  Government  is  more  effective  to overcome the increasing number of unemployed.
Keywords: Workers, Unemployment, Government

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  terjangkit Corona  Virus atau Covid-19. Pandemik Covid-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya sektor ketenagakerjaan. Masalah  pengangguran  sampai  saat  ini  masih  menjadi  perhatian  khusus  di  Negara  Indonesia. Kabupaten  Karawang  merupakan  kota  industri  terbesar  di  Indonesia  akan  tetapi  realitanya  masih banyak pengangguran di Kabupaten Karawang. Salah satu penyebab pengangguran yaitu banyaknya perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di masa pandemik Covid-19 ini dikarenakan kondisi darurat ( force maeure ). Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan metode  penelitian  normatif.  Metode  pengumpulan  informasi  dengan  metode  riset  kepustakaan ( Library  Research )  adalah  dengan  metode  mengumpulkan  bahan  hukum  primer  serta  sekunder. Kumpulan data yang ada dalam buku-buku peraturan perundang- undangan, literatur, majalah serta sumber-sumber  lain  yang  terkait  dengan  permasalahan  dalam  harian  dikumpulkan  dan  dijadikan kesatuan informasi yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pentingnya pembaharuan  kebijakan  dari  Pemerintah Kabupaten  Karawang  yang  lebih  efektif untuk  mengatasi semakin bertambahnya jumlah pengangguran.
Kata Kunci : Pekerja, Pengangguran, Pemerintah.

## I. PENDAHULUAN
Masalah  pokok  dan  paling  mendasar mengenai ketenagakerjaan di Indonesia adalah permasalahan  yang  berkaitan  dengan  jumlah
pengangguran
tinggi. 1
Permasalahan mengenai pengangguran sering sekali menjadi perbincangan dalam berbagai media khususnya  media  elektronik.    Dunia  di gemparkan  khususnya  Negara  Indonesia terhadap merebaknya pandemik Covid sejak 2 Maret  2019,  hal  ini  tentu  saja  sangat mempengaruhi  berbagai  aspek  seperti  sosial, budaya,  politik,  pendidikan,  dan  ekonomi. Dengan hadirnya pandemik Covid-19 ini mau tidak mau sebagian besar perusahaan mengurangi  jumlah  tenaga  kerja/buruh  guna menekan  angka  penyebaran  virus Corona . Dampak  virus corona sangat  berpengaruh terhadap  sektor  ketenagakerjaan  dan  dapat dilihat  dari  segi  pengusaha,  pekerja  serta masyarakat  yang  membuka  usaha  mandiri. Dari  sudut  pandang  pekerja,  ketika  terjadi gelombang PHK tenaga kerja hal ini tentu saja memicu terhadap penurunan pendapatan yang merupakan  akibat  tertanggungnya  aktivitas perindustrian  dari  beberapa  besar  wilayah. Diketahui  sebesar  15,6%  buruh  di  PHK  dan sebanyak  40%  buruh  juga  mengalami penurunan  pendapatan  diantaranya  juga  pun diperoleh  sebesar  7%  penghasilan  pekerja turun hingga 50%. Situasi ini tentu saja sangat mempengaruhi  kehidupan  bagi  para  tenaga kerja dan keluarganya. 2
Pemutusan  Hubungan  Kerja  atau biasa disebut PHK tentu saja menjadi suatu hal
1 Santoso,  Singgih.  2004. Buku  Latihan  SPSS Statistik. Jakarta; PT. Alex Media Komputindo. hal. 37- 38.
2 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,  S urvei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja
yang  sangat  menakutkan  bagi  sebagian masyarakat  khusunya  para  pekerja/buruh, dikarenakan  hal  itu  dapat  mempengaruhi hilangnya mata pencaharian/pekerjaan mereka. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK antara tenaga kerja dengan pelaku usaha tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenang, melainkan harus  ada hal  yang wajib dipenuhi oleh pengusaha dan pegawai agar para pekerja yang  di  PHK  itu  tidak  mengurangi  rasa keadilan diantara  keduanya.
Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja  atau  PHK  awal  mulanya  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan  para  pengusaha,  pekerja/buruh, serikat  buruh  dan  pemerintah  mengupayakan sebisa  mungkin  agar  tidak  terjadinya  PHK. Selanjutnya  pasal  151  ayat  2  menyebutkan segala  upaya  sudah  dilakukan,  akan  tetapi Pemutusan  Hubungan  yang  tidak  dapat dihindari.  Dalam  pasal  151  hal  perundingan benar-benar  tidak  menghasilkan  persetujuan, pekerja/buruh  setelah  memperoleh  penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan  industrial.” 3 Kemudian  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 pasal 151 Tentang Cipta Kerja, terdapat dalam  pasal  151  ayat  1  menyebutkan  bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat  buruh,  dan  Pemerintah  segera
Indonesia , http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak- darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerja- indonesia/22030 . Diakses pada 19 Mei 2020.
3 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan.
mengupayakan agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 151 ayat 2 menyebutkan  bahwa  mengenai  Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari. Dalam pasal  151  ayat  3  menyebutkan  bahwa  dalam hal  pekerja/buruh  telah  diberitahu  dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian  dalam  hal  ini  wajib  dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan  pekerja/buruh  atau  dengan  hal  ;Pasal 151  ayat  4  menyebutkan  bahwa  dalam perundingan  bipartit  tidak  menghasilkan kesepakatan,  Pemutusan  Hubungan  Kerja dilakukan  melewati  proses  sesuai  dengan prosedur  penanganan  perselisihan  hubungan industrial.  Dalam  pasal  151A  menyebutkan pemberitahuan  tidak  perlu  dilakukan  oleh pengusaha dalam hal: “pekerja/buruh mengundurkan  diri  atas  kemauan  sendiri; pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan  kerjanya  sesuai  dengan  perjanjian kerja  waktu  tertentu;  pekerja/buruh  mencapai usia  pensiun  sesuai  dengan  perjanjian  kerja, peraturan  perusahaan,atau  perjanjian  kerja bersama;  atau    pekerja/buruh  meninggal dunia.” 4 Terdapat PERDA Kabupaten Karawang yang mengatur mengenai Pemutusan  Hubungan  Kerja,  pasal  58 mengemukakan  bahwa  PHK  dapat  meliputi pemutusan  hubungan  kerja  pada  badan  usaha yang  berbadan  hukum  dan  bukan  berbadan, milik  orang  perseorangan,  milik  persekutuan atau  milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta
4 Undang-Undang  Nomor  11  Tahunn  2020 Tentang Cipta Kerja.
maupun  milik  negara,  ataupun  usaha-usaha sosial  dan  usaha-usaha  lain  yang  mempunyai pengurus  dan  mempekerjakan  orang  lain dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam bentuk  lain.  Pasal  59  ayat  1  menyebutkan bahwa para pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah, dengan  segala  upaya  sebisa  mungkin  dapat mengusahakan  agar  jangan  sampai  terjadinya pemutusan  hubungan  kerja.  Pasal  59  ayat  2 menyebutkan  bahwa  apabila  pemutusan hubungan  kerja,  tidak  bisa  dipungkiri  akan terjadi justru hal ini tidak bisa dihindari, maka maksud  pemutusan  hubungan  kerja  wajib dirundingkan  oleh  pengusaha  dan  serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh  apabila  pekerja/buruh  yang bersangkutan  tidak  menjadi  anggota  serikat pekerja/serikat  buruh.  Pasal  59  ayat  3 menyebutkan  bahwa  dalam  hal  perundingan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  2,  tidak menghasilkan sebuah persetujuan, akan tetapi pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian  Hubungan  Industrial.  Pasal  60 menyebutkan  bahwa prosedur beserta tatacara Pemutusan  Hubungan  Kerja,  pembayaran uang  pesangon  dan  uang  penggantian  masa kerja dan penggantian hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau perjanjian kerja bersama.
Kabupaten
Karawang sendiri realitanya  menjadi  kota  industri  terbesar sekaligus memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu seharusnya  permasalahan  pengangguran  di Kabupaten Karawang bisa teratasi akan tetapi hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan faktanya.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian atau riset hukum merupakan  sebuah  proses  guna  menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab mengenai isu- isu hukum yang dihadapi, seperti yang ditulis Peter  Mahmul  Marzuki.  Penelitian  atau  riset hukum  pada  dasarnya  merupakan  suatu kegiatan  ilmiah  yang  mengacu  pada  aturan, sistematika,  serta  pemikiran  terkait,  yang bertujuan  untuk  menekuni  satu  ataupun sebagian  indikasi  hukum  tertentu  dengan metode  menganalisisnya  dengan  memakai bermacam  informasi  sekunder  semacam peraturan  perundang-  undangan,  keputusan majelis  hukum,  teori  hukum,  serta  bisa berbentuk komentar sarjana. Dalam menyusun penulisan ini, digunakan tata cara riset hukum normatif  yang  bertabiat  deskriptif.  Penelitian hukum  normatif  merupakan  riset  dengan hanya  mengolah  serta  memakai  data  data sekunder.
Penelitian hukum normatif memakai tipe informasi  sekunder  selaku  informasi  utama.
Informasi  yang tidak didapat secara langsung dari objek riset. Peneliti menemukan informasi yang telah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan bermacam metode serta tata cara, baik secara komersial maupun nonkomersial.
Metode  pengumpulan  informasi  dicoba dengan  metode  riset  kepustakaan  ( Library Research ) adalah dengan metode mengumpulkan  bahan  hukum  primer  serta sekunder.  Data-data  yang  ada  dalam  buku- buku literatur, peraturan perundang- undangan,  majalah  serta  sumber-sumber  lain yang  terkait  dengan  permasalahan  dalam harian ini dikumpulkan buat dijadikan sesuatu kesatuan  informasi  yang  disusun  secara sistematis.  Informasi  yang  diperoleh  dari informasi  primer  serta  informasi  sekunder, dianalisis  secara  perspektif  dengan  memakai tata  cara  deduktif  serta  induktif.  Tata  cara deduktif dicoba dengan membaca, menafsirkan  serta  menyamakan,  sebaliknya tata cara induktif dicoba dengan menerjemahkan  bermacam  sumber  dengan topik dalam harian ini setelah itu dihubungkan dengan  teori  yang  diperoleh  dari  riset kepustakaan  sehingga  diperoleh  jawaban  atas kasus yang diajukan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor  dan  Dampak  PHK  Pengusaha Terhadap Para Tenaga Kerja/Buruh di Kabupaten Karawang Tenaga Kerja
Menurut  Undang-Undang  No  13 Tahun 2003 yang mengatur tentang
Perlindungan  Tenaga  Kerja  menyebutkan bahwa  pengertian  tenaga  kerja  yaitu  setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan  barang  atau  jasa  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat. 5
Tenaga  kerja  dikelompokkan  menjadi tiga, sebagai berikut:
1. Tenaga  Kerja  Terdidik  yaitu  tenaga kerja  yang  membutuhkan  jenjang pendidikan yang tinggi. Seperti dokter, guru, insinyur dll;
2. Tenaga  Kerja  Terlatih  yaitu  tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman. Seperti sopir, montir dll;
3. Tenaga  Kerja  tidak  Terdidik  serta Terlatih  yaitu  tenaga  kerja  yang  pada pekerjaannya tidak membutuhkan pendidikan  maupunpelatihan  terlebih dahulu.  Seperti  tukang  sapu,  tukang sampah dll. 6

## Faktor-Faktor Penyebab PHK
Di tengah-tengah pandemik Covid-19 atau Coronavirus yang sedang berkepanjangan hingga  sekarang,  sehingga  hal  ini  berkaitan dengan  permasalahan  Pemutusan  Hubungan Kerja  atau  yang  biasa  kita  sebut  PHK.  PHK dapat menambah beban bagi salah satu pihak atau  sebagian  pihak,  pasalnya banyak
5 Gurupendidikan.com, Tenaga  kerja, Tenaga Kerja  :  Pengertian,  Definisi,  Jenis,  Kebijakan,Faktor (gurupendidikan.co.id) . Diakses pada 29 Oktober 2021.
6 Ahmad Sholeh, Masalah  Ketenagakerjaan dan Pengangguran  di  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah  Cano Ekonomos Vol. 6 No. 2 Juli 2017.
7 Vicko  Taniady  dkk, PHK  dan  Pandemi COVID-19:  Suatu  Tinjauan  Hukum  Berdasarkan
perusahaan  yang  memutuskan  kontrak  kerja secara  sepihak  kepada  para  tenaga  kerjanya. Dalam  hal  ini  akan  mempengaruhi  pelaku usaha atau pekerja. Langkah selanjutnya perlu dipertimbangkan dalam  Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK)  dapat  menjadi  jalan  yang digunakan  para  pengusaha  guna  menghindari kerugian yang signifikan. 7 Banyak dari tenaga kerja yang akhirnya harus berhenti bekerja dan menjadi  pengangguran  dikarekan  perusahaan mengalami kondisi krisis yang ada. 8 Terdapat beberapa  penyebab/faktor  terjadinya  PHK diantaranya:
1) Ketersediaan jumlah bahan baku di industri manufaktur yang semakin menipis. Kebanyakan  bahan  baku  yang  tersedia  di perusahaan adalah hasil import berasal dari Negara China dan Negara-Negara lain yang terpapar virus corona . Ada beberpa industri yang  terpukul  serta  terancam  mengenai ketersediaan  bahan  bakunya  yaitu labour intensif atau  padat  karya  seperti,  makanan minuman, komponen elektronik, komponen otomotif dan garmen.
2) Melemahnya  nilai  rupiah  terhadap  dolar. Diketahui  nilai  tukar  rupiah  sempat mengalami  penurunan  di  masa  pandemik ini  hingga  17  ribu/USD.  Apabila  dalam Kondisi  ini  terus  berkepanjangan  pelaku
Undang-Undang Tentang Kenagakerjaan di Indonesia , Jurnal Yustisiabel Volume 4 Nomor 2 Oktober 2020.
8 Rinaldi Syahran, Faktor Penyebab Terjadinya PHK Karyawan Oleh Perusahaan , Gictrade, https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/faktor- penyebab-terjadinya-phk-karyawan-oleh- perusahaan/ . Diakses pada 27 September 2021.
usaha  padat  karya  dan  padat  modal  tentu merasa  terbebani  mengenai  produksi  yang tinggi,  terpenting  bagi  para  pelaku  usaha yang  membeli  bahan  baku import ,  karena ketika  perusahaan  membayar  bahan  baku dengan dolar dan menjual dengan rupiah hal ini  menyebabkan  semakin  melemahnya nilai rupiah ditambah lagi dengan menurun tajamnya  daya  beli  masyarakat,  jelas perusahaan  akan  sulit  untuk  menaikan harga  jual  dan  dapat  menyebabkan perusahaan  mengalami  kerugian  sangat signifikan;
3) Menurunnya jumlah wisatawan ke
Indonesia  dikarenakan  adanya social distancing atau  jaga  jarak  untuk  menekan angka  penyebaran Covid-19 .  Hal  ini  tentu saja berpengaruh terhadap tingkat daya beli produk dari perusahaan tersebut. 9
Faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh  terhadap  PHK  yaitu  penurunan secara  dratis  mengenai  konsumsi  masyarakat terhadap barang-barang produksi dari perusahaan tersebut. 10
Berdasarkan  dengan  informasi  data yang diperoleh dari Kementrian
Ketenagakerjaan,  sebanyak  2,8  juta  pekerja yang mengalami imbas langsung akibat Covid-
9 Kabar24, Ini  Sebab  PHK  Buruh  Terjadi  di
Masa
Pandemi Corona
Versi KSPI , https://kabar24.bisnis.com/read/20200406/15/1223082/ ini-sebab-phk-buruh-terjadi-di-masa-pandemi-corona- versi-kspi . Diakses pada 06 April 2020.
10 Yoursay.id, Pengurangan  Tenaga  Kerja  di Masa Pandemi Covid-19 , Pengurangan Tenaga Kerja di Masa Pandemi Covid-19 (suara.com) . Diakses pada 05 Juni 2021.
19 .  Hal  ini  mencakup  1,7  juta  para  pegawai formal yang di rumahkan serta 749,4 ribu yang di PHK. Tetapi sayangnya banyak perusahaan yang  memutus  hubungan  bekerja  dengan beralasan kondisi darurat atau “ force majeure ” tanpa  memperhatikan  hal  lainnya  seperti kehilangan  pekerja  yang  berpotensial.  Dari argumentasi  itu  membuat  perbincangan  di sebagian  golongan  para  pegawai  sampai  para ahli  yang  memperkarakan  argumentasi force majeure dapat  diterima  ataupun  tidak  dalam memutus  suatu  hubungan  kerja  dimasa pandemik Covid-19 ini. 11

## Dampak PHK
Dilihat  dari  segala  faktor  banyak sekali  dampak  dari  PHK  bagi  para  tenaga kerja/buruh, adapun dampak-dampaknya sebagai berikut:
1) Bagi  para  korban  yang  di  PHK  banyak mengalami  kesusahan  dan/atau  menderita, karena  dengan  tabungan  yang  semakin harinya  menipis  ditambah  tidak  adanya sebuah  pekerjaan  mereka  juga  harus memenuhi semua kebutuhan dari keluarganya; 12
2) Banyak diantara para pekerja dan keluarganya  yang  terancam  kehidupannya, PHK  tidak  saja  berimbas  bagi  masyarakat
11 Nabila  Luthvita  Rahhma  dkk, Dampak Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  Masa  Pandemi  Covid- 19 terhadap Ketahanan Keluarga ,  Tawazun: Journal of Sharia  Economic  Law  P-ISSN:  2655-9021,  E-ISSN: 2502-8316 Volume 4, Nomor 1, 2021.
12 Retno Karunia Putri dkk, Efek Pandemi Covid- 19:  Dampak  Lonjakan  Angka  PHK  Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia , Jurnal Bismak Volume 1, No 2, Juli 2021.
yang  terkena  pemberhentian  kerja,  selain itu  berdampak  kepada  pekerja  lain  yang masih melakukan pekerjeaan karena mengubah  konsentrasi  pegawai  sehingga menjadi  tidak  fokus  dalam  menyelesaikan pekerjaan  Sebagian  pegawai  juga  menjadi buruk  kinerjanya  sehingga  mempengaruhi keadaan fisik ataupun psikis pegawai. 13
Pemutusan  hubungan  kerja  dapat  berdampak positif  ataupun  negatif  bagi  perusahaan, seperti:
1) Terjadinya kekosongan posisi
Apabila terdapat pegawai yang dikeluarkan, pasti  ada  jabatan  yang  ditinggalkan, sehingga  harus  mencari  penggantinya. Yang  menjadi  masalah  dalam  mencari pengganti  tersebut  harus  orang  yang mempunyai kualitas yang setara  atau lebih dalam  hal  ini  guna  tidak  terjadinya pemutusan  dalam  kondisi  mendadak, semisal  permintaan  seorang  diri  oleh pegawai;
2) Harus melaksanakan dan melakukan penerimaan pegawai
Kekosongan  pegawai  bisa  ditampung  dari pegawai  lain  apabila  kurangnya  jumlah pegawai. Andaikata tidak ada pegawai yang dapat  maka  terpaksa  untuk  melakukan penerimaan  dari  luar  perusahaan.  Guna mencari  alternatif  pegawai  yang  keluar. Salah  satu  bentuk  agar  menempatkan
13 Suwatno  dan  Donni  Juni  Priansa  2013.
Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis .
Bandung; Alfabeta, hlm. 282 – 283.
kekosongan  tersebut  harus  dilakukannya penerimaan  hingga  pemilihan  ulang  dari luar perusahaan;
3) Mengganggu dalam proses kerja
Kehilangan seorang atau beberapa karyawan jelas bakal mengganggu. Walaupun telah memperoleh penggantinya, akan tetapi terdapat  masalah lainnya seperti pengganti yang mengisi kekosongan belum tentu  mempunyai  kualitas  yang  setara dengan yang digantikannya;
4) Terkuak  rahasia perusahaan
Faktor terbesar yang ditakutkan PHK yang berimbas menyebabkan keluarnya pegawai yang mempunyai kompetensi tertentu, yaitu pegawai  tersebut  akan  membawa  rahasia besar  perusahaan.  Yang  dikhawatirkan  itu ketika  karyawan  keluar,  mereka  akan membocorkan  rahasia  perusahaan  kepada perusahan lainnya ketika karyawan tersebut pindah  terlebihnya  pindah  ke  perusahaan lain;
5) Menurunkan moral karyawan yang
ditinggalkan Untuk pegawai yang keluar dan mempunyai kompetensi terkadang akan ikut menggerecoki kegiaatan pegawai yang lain. Dalam  hal  ini  bahwa  moral  pegawai  yang lain  juga  terpengaruh  akan  dikeluarkan dengan  alasan  yang  tidak  jelas.  Dengan solidaritas  yang  tinggi  antar  pegawai,  bisa
saja pegawai yang keluar akan diikuti oleh pegawai yang lain;
6) Kehilangan tenaga kerja yang  berpotensial Hal terburuk yang dapat terjadi yaitu ketika perusahaan  kehilangan  pegawai  yang mempunyai kompetensi. Mencari
pengganti karyawan yang memiliki kualitas
tinggi sangat sulit dan biasanya memerlukan  waktu  yang  cukup  lama, biasanya untuk membayar karyawan dengan kualitas tinggi perlu mengeluarkan dana yang relatif tinggi;
7) Mengurangi  sejumlah  pekerja  yang  tidak produktif
Pegawai  yang  tidak  produktif  dan  di  PHK merupakan  hal  positif  untuk  perusahaan. Bahwasannya  jika  pegawai  tersebut  sudah tidak diperlukan lagi oleh industri. Sebagai contoh  pegawai  menjadi  lalai  dan  selalu melakukan  provokator  yang  jelas  bisa membuat pailit industri;
8) Membelanjakan sejumlah dana industri Membelanjakan  sejumlah  anggaran  ganti rugi  untuk  para  karyawan  yang  keluar, karena  suatu  hal  tertentu  ataupun  lalai merupakan kewajiban perindustrian.
Anggaran ini dimaksudkan untuk membalas  jasa  perusahaan  kepada  para pegawainya ketika di perindustrian. Terdapat  banyaknya  ganti  rugi  yang diberikan  terkait  dengan  peraturan  hukum dari pemerintah dan sesuai dengan
14 Kasmir,  2019. Manajemen  Sumber  Daya Manusia  (Teori  dan  Praktik) ,  Rajagrafindo  Persada:
Depok, hlm. 333.
kebijakan perusahaan yang berlaku. 14
3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengatasi
pengangguran  akibat  PHK  di  masa pandemik Covid-19

## Pengangguran
Badan  Pusat  Statistik  atau  biasa disebut  (BPS)  menerangkan  bahwa  dalam indikator  ketenagakerjaan,  disebut  dengan pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk  yang  sudah  tidak  bekerja  namun sedang mencari sebuah pekerjaan atau sedang mempersiapkan  suatu  usaha  baru  atau pengangguran  juga  dapat  diartikan  sebagai penduduk  yang  tidak  mencari  pekerjaan karena  sudah  diterima  bekerja  tetapi  belum memulai bekerja. 15
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki sumber daya alam atau biasa disebut (SDA)  dan  sumber  daya  manusia  atau  biasa disebut  (SDM)  yang  melimpah,  akan  tetapi jika  sumber  daya  manusia  yang  melimpah belum  dapat  menjamin  mempunyai  sumber daya  manusia  yang  kompeten.  Salah  satu aspek yang menyebabkan tingginya pengangguran yaitu kurangnya angkatan kerja yang  berkompeten.  Budaya  yang  kental dengan masyarakat Indonesia seperti perilaku malas merupakan salah satu aspek menyebabkan  semakin  tingginya  jumlah
15 Sukirno,  Sadorno.  2000.  Makro  Ekonomi Modern,  Perkembangan  Pemikiran  dari  Klasik  Hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT Raja Graϐindo Persada.
pengangguran khususnya di Kabupaten Karawang.
Tingginya angka tunakarya dan masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Karawang menjadi suatu ironis daerah perindustrian dan pertanian yang terjadi pada saat pandemik ini.
Pengangguran yaitu dimana kondisi terjadinya hal yang bisa membuat menurunnya perekonomian  negara,  sehingga  perlu  adanya tindakan  preventif  mengurangi  jumlah  angka tunakarya  Pandemik Covid-19 yang  sudah terjadi  hampir  dua  tahun  memberi  tantangan yang jauh lebih berat. Persoalan pengangguran yang  sebelumnya  sudah mulai sedikit mengalami  perubahan  berupa  penurunan jumlah  angka  pengangguran,  namun  ketika terjadinya badai Covid-19 seperti sekarang ini pekerjaan Kemenaker untuk mengatasi permasalahan pengangguran semakin bertambah.  Selanjutnya  bisa    dilaksanakan dengan kerjasama pemerintah, instansi terkait, pengusaha, lembaga serta masyarakat.

## Jenis-Jenis Pengangguran
Secara  garis  besar  pengangguran merupakan  seseorang  yang  tidak  mempunyai suatu pekerjaan atau belum bekerja.
Pengangguran  terdiri  dari  tiga  macam  yaitu sebagai berikut:
1. Pengangguran  Terselubung  merupakan tenaga  kerja  yang  tidak  bekerja  secara optimal karena sebuah alasan tertentu;
16 Riska  Franita, Analisa  Pengangguran  di Indonesia , Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial )Volume 1 Desember 2016 .
2. Setengah  Menganggur  merupakan  tenaga kerja yang kurang dari 35 jam perminggu;
3. Pengangguran  Terbuka  merupakan  tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan tertentu. 16

## Upaya Penanggulangan Pengangguran
Ada  beberapa  upaya  yang  telah dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang dalam memberantas pengangguran diantaranya sebagai berikut:
1) Disnakertrans mempunyai  rencana sebagai usaha untuk menanggulangi tingkat pengangguran  yaitu  kerjasama  dengan berbagai  perusahaan,  akan  tetapi  tahap penerimaannya  melewati  instansi  terkait. Pada  saat  ini  akan  dilepas  sejumlah  116 orang  antara  lain  dari  PT  Ceres,  PT  Ihara, PT Primanunggal, PT YMMI, Astra Honda, serta  Heinz  ABC  yang  dilaksanakan  tahap penerimaan dimulai dari bulan Januari.  Sehingga untuk perindustrian agar mengacu  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2011  yaitu  persentase  orang Karawang agar dapat diterima bekeja lebih banyak  melakukan  perluasan  lapangan kerja diluar hubungan kerja; 17
2) Membuat  lapangan  pekerjaan  sebanyak- banyaknya;
3) Mengoptimalkan jumlah perputaran modal usaha;
17 Karawangkab.go.id, Bupati  Karawang  Lepas 118 Tenaga
Kerja , https://www.karawangkab.go.id/berita/bupatikarawang -lepas-118-tenaga-kerja-0 .
4) Menempatkan pencari kerja sesuai kemampuan tenaga kerja itu sendiri;
5) Melatih  para  tenaga  kerja  yang  sedang mencari  pekerjaan  untuk  mempunyai  jiwa pengusaha. 18
Pada  dasarnya  segala  upaya  yang  telah Pemkab  Karawang  lakukan  secara  tidak langsung  telah  menciptakan  keadilan  dalam hubungan  ekonomi.  Adapun  tiga  bentuk keadilan  dalam  hubungan  ekonomi,  yaitu sebagai berikut:
1. Keadilan  dalam  hubungan  ekonomi  antar manusia  secara  orang-seorang  dengan senantiasa  memberikan  kepada  sesamanya apa  yang  semestinya  diterima  sebagai haknya.  Inilah  yang  melahirkan  keadilan tukar-menukar;
2. Keadilan  dalam  hubungan  ekonomi  antara manusia  dengan  masyarakatnya,  dengan senantiasa  memberi  dan  melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran  dan  kesejahteraan  bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial;
3. Keadilan  dalam  hubungan  ekonomi  antara masyarakat  dengan  warganya,  dengan senantiasa membagi segalanya kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan  kapasitasnya  masing-masing.  Inilah yang melahirkan “keadilan distributif”.
Terhadap ketiga  bentuk  keadilan dalam hubungan  ekonomi    di    atas,  Latif  Yudi  juga
18 Spirit  Jawa  Barat, Atasi  Pengangguran  dan Kemiskinan,  Kang  Ical:  Karawang  Butuh  Terobosan ,
menambahkan  1  bentuk  lagi,  yaitu    keadilan dalam    hubungan-hubungan  produksi    antara pemilik  modal  dan  buruh.  Nilai tambah tidak boleh hanya dieksploitasi oleh pemilik modal saja,  melainkan  juga  perlu  dibagi  kepada buruh.    Hal    ini    bisa    ditempuh    melalui pengalokasian  sebagian  saham  bagi  kaum buruh  dan/atau  kepatutan  standar  penggajian dan  jaminan  sosial  karyawan.  Inilah  yang melahirkan “keadilan produktif,” yang dikenal dengan keadilan dalam hubungan industrial.

## IV. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor PHK yang dilakukan di Kabupaten Karawang  karena  terjadinya    kondisi darurat atau biasa disebut ( force maeure ) sehingga tidak semua kebijakan dilakukan melalui  sistem  sebagaimana  mestinya. Banyak  dampak  yang  ditimbulkan  dari adanya  PHK  tenaga  kerja/buruh  secara besar-besaran seiring pandemik Covid-19. Adapun dampak-dampaknya sebagai berikut: a). Bagi para korban yang di PHK banyak  mengalami  kesusahan  dan/atau menderita,  karena  dengan  tabungan  yang semakin  harinya  menipis  ditambah  tidak adanya  sebuah  pekerjaan  mereka  juga harus  memenuhi  semua  kebutuhan  dari keluarganya;  b).  Banyak  diantara  para pekerja  dan  keluarganya  yang  terancam
https://spiritjawabarat.com/atasi-pengangguran-dan- kemiskinan-kang-ical-karawang-butuh-terobosan/ . Diakses pada 28 Oktober 2020.
kehidupannya,  PHK  tidak  saja  berimbas
bagi masyarakat yang terkena
pemberhentian kerja, selain itu berdampak kepada pekerja lain yang masih melakukan  pekerjeaan  karena  mengubah konsentrasi  pegawai  sehingga  menjadi tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan Sebagian pegawai juga menjadi buruk kinerjanya sehingga mempengaruhi keadaan  fisik  ataupun  psikis  pegawai. Selain  itu  terdapat  dampak  positif  dan negatif  dari  PHK  antara  lain  sebagai berikut: a). Terjadinya kekosongan posisi; b).  Harus  melaksanakan  dan  melakukan penerimaan  pegawai;  c).  Mengganggu dalam  proses  kerja;  d).  Terkuak    rahasia perusahaan; e). Menurunkan moral karyawan yang ditinggalkan; f). Kehilangan tenaga kerja yang
berpotensial;  g).  Mengurangi  sejumlah perkerja  yang  tidak  produktif;  h). Membelanjakan sejumlah dana industri.
2. Pemerintah Kabupaten Karawang
memiliki  upaya  untuk  meminimalisir semakin bertambahnya jumlah pengangguran seperti membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di
Kabupaten  Karawang.  Adapun  upaya- upaya yang dilakukan sebagai berikut: a).
Disnakertrans mempunyai rencana sebagai  usaha  untuk  menanggulangi tingkat  pengangguran  yaitu  kerjasama dengan berbagai perusahaan; b). Membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya; c).  Mengoptimalkan  jumlah  perputaran
modal  usaha;  d).  Menempatkan  pencari kerja  sesuai  kemampuan  tenaga  kerja  itu sendiri; e). Melatih para tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan untuk mempunyai jiwa pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA 1. BUKU
Kasmir,  2019. Manajemen  Sumber  Daya Manusia (Teori dan Praktik) , Rajagrafindo  Persada:  Depok,  hlm. 333.
Latif,  Yudi.  2011. Negara  Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila .
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Sukirno,  Sadorno.  2000.  Makro  Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari
Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT Raja Graϐindo Persada.
Santoso,  Singgih.  2004. Buku  Latihan  SPSS
Statistik.  Jakarta:  PT.  Alex  Media Komputindo. hal. 37-38.
Suwatno  dan  Donni  Juni  Priansa  2013. Manajemen  SDM  dalam  Organisasi Publik dan Bisnis . Bandung: Alfabeta, hlm. 282 – 283.

## 2. Jurnal
Ahmad Sholeh, Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran  di  Indonesia,  Jurnal Ilmiah  Cano  Ekonomos  Vol.  6  No.  2 Juli 2017.
Nabila  Luthvita  Rahhma  dkk, Dampak Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  Masa Pandemi Covid-19 terhadap Ketahanan  Keluarga ,    Tawazun: Journal  of  Sharia  Economic  Law  P- ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 4, Nomor 1, 2021.

## Riska  Franita,  Analisa  Pengangguran  di
Indonesia,  Nusantara  (  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial )Volume 1
Desember 2016.
Retno Karunia Putri dkk, Efek Pandemi Covid- 19:  Dampak  Lonjakan  Angka  PHK Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia ,  Jurnal  Bismak  Volume  1,
No 2, Juli 2021.
Vicko  Taniady  dkk, PHK  dan  Pandemi COVID-19:  Suatu  Tinjauan  Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Kenagakerjaan  di  Indonesia ,  Jurnal
Yustisiabel  Volume  4  Nomor  2
Oktober 2020.

## 3. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahunn  2020 Tentang Cipta Kerja.

## 4. Internet
Gurupendidikan.com, Tenaga  kerja, Tenaga Kerja  :  Pengertian,  Definisi,  Jenis, Kebijakan,Faktor (gurupendidikan.co.id) .  Diakses  pada
29 Oktober 2021.
Kabar24, Ini  Sebab  PHK  Buruh  Terjadi  di Masa  Pandemi  Corona  Versi  KSPI , https://kabar24.bisnis.com/read/20200 406/15/1223082/ini-sebab-phk-buruh- terjadi-di-masa-pandemi-corona-versi-
kspi . Diakses pada 06 April 2020.
Karawangkab.go.id, Bupati  Karawang  Lepas 118 Tenaga Kerja , https://www.karawangkab.go.id/berita /bupatikarawang-lepas-118-tenaga-
kerja-0 .
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, S urvei
Dampak Darurat Virus Corona terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia , http://lipi.go.id/siaranpress/survei- dampak-darurat-virus-corona- terhadap--tenaga-kerja- indonesia/22030 . Diakses pada 19 Mei 2020.
Rinaldi Syahran, Faktor Penyebab Terjadinya PHK  Karyawan  Oleh  Perusahaan , Gictrade,
https://www.gicindonesia.com/jurnal/a rtikel/faktor-penyebab-terjadinya-phk- karyawan-oleh-perusahaan/ . Diakses pada 27 September 2021.
Spirit  Jawa  Barat, Atasi  Pengangguran  dan Kemiskinan,  Kang  Ical:  Karawang Butuh Terobosan , https://spiritjawabarat.com/atasi- pengangguran-dan-kemiskinan-kang- ical-karawang-butuh-terobosan/
. Diakses pada 28 Oktober 2020. Yoursay.id, Pengurangan  Tenaga  Kerja  di Masa  Pandemi  Covid-19 , Pengurangan Tenaga  Kerja  di  Masa  Pandemi  Covid- 19  (suara.com) .  Diakses  pada  05  Juni 2021..