## Problematika Pemberlakuan Hukum Islam di Negara Nomokrasi Indonesia
Muhammad Tahir 1 , Kurniati 2 , Marilang 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1, 2, 3
Email: 80100222202@uin-alauddin.ac.id 1
kurniati@uin-alauddin.ac.id 2
marilang@uin-alauddin.ac.id 3
P-ISSN : 2745-7796

## E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Artikel  ini  membahas  tentang  bagaimana  teori  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah library research , yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari perpustakaan seperti buku-buku sejarah. Hasil penelitian ini adalah sejarah hukum Islam di Indonesia  diawali  dengan  masuknya  Islam  ke  Indonesia  yang  dibawa  para  ulama  yang  kemudian masuk  kepada  wilayah  kerajaan.  Tantangan  berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia  adalah  belum ditransformasinya  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional,  tantangan  politik,  tantangan  kultural, tantangan sosial. Solusi dalam penerapan hukum Islam di Inonesia adalah transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, Adaptasi hukum Islam dan hukum nasional serta budaya masyarakat yang perlu menerapkan hukum Islam dalam kehidupan.
Kata Kunci: Teori, Pemberlakuan, hukum Islam, Indonesia
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia disusul secara berturut-turut oleh Pakistan, India, Bangladesh dan Turki.1 Secara statistik 87, 18% penduduk Indonesia adalah muslim. Hal tersebut menjadi penanda bahwa  masyarakat  Indonesia  senantiasa memegang  teguh  nilai-nilai  Islam  yang tumbuh  seiring  adanya  Islam  di  Indonesia. Namun  demikian  sistem  hukum  Indonesia tidaklah  secara  formal  menggunakan  hukum Islam sebagai hukum nasional .
Meskipun  ummat  Islam  adalah  ummat yang  mayoritas  dalam  negara  Indonesia, tetapi ummat Islam tidak pernah memaksakan  kehendak  agar  syariat  Islamlah yang  berlaku  di  negara  Indonesia.  Ummat
Islam sangat terbuka dalam penerapan sistem hukum yang berlaku dalam negara Indonesia.
Salah  satu  karakteristik  hukum  Islam adalah  cakupannya.  Tidak  ada  sesuatupun yang  ada  dalam  kehidupan  tidak  ada hukumnya  dalam  syari’at. 1 Hukum  Islam merupakan  hukum  yang  memiliki  sifat  statis dan  sekaligus  dinamis.  Hukum  Islam  dalam keadaan  statis  berarti  hukum  tersebut  tetap bersumber  dari  al-Qur’an.  Hukum  tersebut tidak  boleh  ditawar  lagi  karena  hukum tersebut  bersumber  langsung  dari  Allah. Sedangkan  hukum  Islam  yang  bersifat dinamis  berarti  mampu  menjawab  segala permasalahan yang sesuai dengan
1 Kurniati,  Perkembangan  Sosial  Politik  dalam Tatanan  Pembentukan  Hukum  Islam, Jurnal  Al-Fikr , vol. 17, no. 1 (2013), h. 177.
perkembangan zaman. Salah satunya melalui pintu ijtihad.
Konsep  perubahan  yang  dibawa  oleh hukum  Islam  adalah  cerminan  tujuan  dan hakikat  hukum  Islam  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  stabilitas  kehidupan. 2 Ijtihad sebagai  sumber  hukum  Islam  juga  menjadi hal  yang  esensial  khususnya  dalam  era kontemporer sekarang. Berbagai permasalahan  yang  sifatnya  kontemporer yang  secara  eksplisit  tidak  dijelaskan  dalam al-Qur’an,  maka  ijtihadlah  yang  dapat mengungkap  hal  tersebut  guna  mencapai sebuah  kepastian  hukum.  Hukum  Islam merupakan  aturan  Allah  yang  memiliki  sifat statis dan sekaligus dinamis mampu menjawab segala permasalahan sesuai perkembangan  zaman. 3 Produk  pemikiran hukum  tersebut  menghasilkan  materi-materi hukum  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat. Kemudian  dibentuk  dan  diformasi  dalam sebuah konsep.
Pada  masa  Indonesia  modern  hukum Islam  disandingkan  dengan  hukum  positif. Pancasila  dan  UUD  1945  tidak  lepas  dari ajaran  Islam  dimana  sumber  hukum  di Indonesia  mengakui  hukum  adat,  hukum barat  dan  hukum  Islam. 4 Ketiga  sistem hukum tersebut memiliki corak tersendiri dan tumbuh  berkembang  seirama  dengan  arah perjalanan bangsa Indonesia.
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang mana  di  dalamnya  termuat  aturan-aturan yang  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Meskipun pada hakikatnya
2 Andi  M.  Rezki  Darma,  Misbahuddin,  Kurniati, Konsep  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan  Stabilitas dna perubahan dalam Masyarakat, Jurnal Pengabdian Mandiri , vol. 2, no. 1 (Januari 2023), h. 118.
3 Soeparmono, Abd Rahman R, Kurniati, Perkembangan  Hukum  Islam  Sejak  Masa  Kerajaan Islam  di  Indonesia  Hingga  Era  Reformasi, Jurnal Hukum Pidana Islam , vol. 4, no. 2 (2024), h. 85.
4 Soeparmono, Abd Rahman R, Kurniati, Perkembangan  Hukum  Islam  Sejak  Masa  Kerajaan Islam  di  Indonesia  Hingga  Era  Reformasi, Jurnal Hukum Pidana Islam , h. 95.
Indonesia  bukanlah  negara  formal  Islam seperti  negara  Islam  lainnya,  tetapi  dalam negara  Indonesia  hukum  Islam  menjadi hukum yang senantiasa menjadi pertimbangan  dalam  setiap  pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sehingga  dengan  demikian  hukum Islam  memainkan  peranan  yang  sangat subtansial  dalam  negara  Indonesia.  Hukum Islam  tumbuh  dan  berkembang  seiring adanya agama Islam  yang masuk ke wilayah Indonesia.  Sebelum  adanya  hukum  Islam, maka masyarakat Indonesia senantiasa berpegang teguh pada hukum adat.
Namun  yang  menjadi  problematika  di negara  Indonesia  adalah  diskursus  mengenai tantangan  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia.  Meskipun  pada  hakikatnya  Islam sebagai  agama  yang  mayoritas  di  kalangan bangsa  Indonesia,  tetapi  sistem  hukum  di Indonesia  bukanlah  menganut  hukum  Islam. Berbeda  dengan  negara-negara  Islam  pada umumnya  yang  menjadikan  Islam  sebagai sistem hukum yang mengatur warga negara.
Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia secara  eksplisit  hukum  Islam  secara  totalitas belum  pernah  menjadi  hukum  nasional  di Indonesia.  Hal  tersebut  didasari  dengan berbagai tantangan dan dinamika yang ada di negara  Indonesia.  Sehingga  hukum  Islam hanyalah the living of law yaitu hukum  yang hidup  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum Islam  hidup  di  tengah-tengah  penganutnya yaitu masyarakat Islam indonesia. Sedangkan hukum  nasional  merupakan  hukum  yang diformulasikan oleh negara dan pelaksanaannya dinyatakan secara tegas oleh negara.
Sehingga  dengan  demikian  keberadaan hukum Islam dalam negara hukum Indonesia perlu  untuk  dipertimbangkan  secara  yuridis. Mengingat hukum Islam sangat mengedepankan  kemaslahatan  manusia  dan bersifat  secara  universal.  Tantangan  hukum Islam dalam negara hukum  Indonesia adalah
transformasi  hukum  Islam  menjadi  hukum nasional.
Hukum  Islam  pada  hakikatnya  berlaku universal untuk semua orang Islam, tanpa ada perbedaan  suku  bangsa  dan  golongan.  Tapi oleh  karena  Islam  memberi  peluang  bagi negara melalui kekuasaannya untuk mengatur  sendiri  hukum  yang  berlaku  bagi warga  negaranya,  seperti  hukum  Islam  yang berlaku  bagi  umat  Islam  di  Indonesia, sepanjang yang berkenaan dengan muamalah,  dapat  memberi  kemaslahatan dalam  hubungan  sesama  manusia  dan  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam  yang universal tersebut, maka negara atau pemerintah  dapat  mengaturnya  melalui undang-undang.
Islam  sebagai  agama  yang  universal mengandung  aspek-aspek  kerohanian  yang menyangkut  aspek  iman  dan  moralitas, pengaturan kehidupan berabngsa dan bernegara  dan  menyangkut  aspek  tata hubungan  antar  bangsa.  Nilai-nilai  dalam Islam  senantiasa  menyeru  kepada  kebaikan dan menitiberatkan pada moral seseorang.
Pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia terdiri dari produk pemikiran fiqh, fatwa, dan keputusan  pengadilan  (yurisprudensi)  dan pemikiran  hukum.  Produk  filsafat  hukum Islam  ini  menyentuh  tatanan  masyarakat Islam  dan  meskipun  independen  terhadap hukum  syariah,  namun  dapat  menjadi landasan hukum yang kokoh. 5
Dalam  teori  ilmu  hukum  dijelaskan, bahwa  hukum  Islam  dapat  berlaku  secara normatif  dan  secara  formal  yuridis.  Hukum Islam  yang  berlaku  secara  normatif  adalah pada umumnya hukum  Islam  yang mengatur hubungan manusia dengan khaliqnya (Allah). Hubungan  antara  hamba  dengan  tuhannya terwujudkan dalam bentuk ibadah. Perwujudan  ini  merupakan  salah  satu  peran
5 Ahmad  Mathar,  Hardianti,  Kurniati,  Misbahuddin, Implementasi  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial , vol. 3, no. 4 (2022), h. 898.
manusia di muka bumi sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah.
Sedangkan  hukum  Islam  yang  berlaku secara  formal  yuridis  adalah  bagian  hukum Islam  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan manusia lainnya atau hukum muamallah.  Hubungan  manusia  dengan manusia lainnya terwujudkan melalui interaksi-interkasi  sosial  yang  kemudian tercipta  hubungan  yang  harmonis  antar sesama  ummat  manusia.  Dengan  demikian terciptalah  masyarakat  yang  aman  dan tentram.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kepustakaan ( library  research )  yaitu  suatu  studi  yang digunakan  dalam  mengumpulkan  informasi dan  data  dengan  bantuan  berbagai  macam materi  perpustakaan. 6 Dengan  kata  lain penelitian  yang  mengumpulkan  data  dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis  berbagai  literatur  yang  ada berupa  al-Qur’an,  hadis,  dan  buku  sejarah hukum  Islam  khususnya  yang  berkaitan dengan  hukum  Islam  dan  negara  Indonesia. Metode kepustakaan menjadi metode penelitian  yang  menarik  untuk  dikaji  karena melalui  metode  kepustakaan  dapat  meneliti berbagai  studi  kepustakaan  yang  dapat memudahkan  peneliti  untuk  menemukan sebuah  jawaban  atas  sebuah  permasalahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka studi  kepustakaan  menjadi  solusi  untuk memecahkan  masalah  tersebut. Karena banyak referensi ilmiah yang dapat dikaji dan digali  dalam  studi  kepustakaan.  Kajian kepustakaan
akan
mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian.
Teknik Pengolahan dan teknik analisis  data  dalam  sebuah  penelitian  sangat
6 Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan  IPA, Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA  dan Pendidikan IPA , h. 43.
dibutuhkan  bahkan  merupakan  bagian  yang menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Adapun metode yang digunakan yaitu  identifikasi  data  dilakukan  dengan mengumpulkan  beberapa  literatur  kemudian memilih dan memisahkan data yang berkenanan  dengan  pembahasan.  Reduksi data  adalah  memilih  dan  menyeleksi  data yang  relevan  dengan  pembahasan,  memilih hal-hal  pokok,  kemudian  memfokuskan kepada  pembahasan  agar  penelitian  yang dilakukan  menjadi  efektif  dan  mudah dimengerti oleh pembaca serta tidak melangkah jauh dari tema yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Historisasi Hukum Islam di Indonesia
Kata  hukum  Islam  tidak  ditemukan sama  sekali  di  dalam  al-Qur’an  dan  literatur hukum  lainnya  dalam  Islam  yang  ada  dalam al-Qur’an  adalah  kata  syariah,  fiqih,  Allah dan  yang  seakar  dengannya.  Kata-kata hukum  Islam  merupakan  terjemahan  dari Islamic  Law  dari  literatur  barat . 7 Islamic law merupakan sistem hukum yang menempatkan  hukum  Islam  sebagai  hukum formal negara yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.
Dalam  konteks  sejarah  konstitusi Indonesia,  hukum  Islam  telah  memiliki kedudukan sekalipun dalam sejarah perjalanan  konstitusi  Indonesia  kedudukan hukum  Islam  mengalami  pasang  surut, bahkan  terkadang  tidak  disebutkan  secara eksplisit  dalam  konstitusi  di  Indonesia, walaupun  demikian  subtansi  dan  spirit hukum  Islam  telah  mewarnai  konstitusi Indonesia. 8
7 Abd  Shomad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip Syariah  Dalam  Hukum  Di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), h.1.
8 Abdi  Widjaja,  Sejarah  Kedudukan  Hukum  Islam dalam  Konstitusi-Konstitusi  Indonesia, Jurnal  al- Daulah , vol. 7, no. 2 (2018), h. 235.
Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia sebenarnya  sudah  lama  diterapkan  sebelum adanya  masa  kolonial  Belanda.  Bahkan kemungkinan  besar  sudah  diterapkan  di beberapa  daerah  sebelum  masa  berdirinya kerajaan  Islam  di  Indonesia.  Sebelum kerajaan  Islam  berdiri  di  Indonesia,  para pedagang Muslim sudah mendirikan beberapa  pemukiman.  Pada  pemukiman- pemukiman  inilah  umat  Islam  kemudian mulai  taat  menjalankan  agama  Allah  dan berusaha  menerapkan  dalam  kehidupan mereka.  Bahkan  sebelum  Islam  merata, hukum  Islam  diduga  sudah  diterapkan  di pelabuhan-pelabuhan  bukan  muslim.  Namun penerapan  hukum  Islam  ditiap  daerah  dan kerajaan  berbeda-beda  menurut  waktu  dan tempat. 9
Hukum Islam tumbuh di Indonesia dan dirumuskan  dalam  empat  produk  pemikiran hukum, yaitu fiqh, yurisprudensi, hukum dan fatwa.  Permasalahan  penerapan  produk hukum  lebih  banyak  berkaitan  dengan  aspek internal  ummat  Islam  yang  kurang  dinamis dan  kurang  memperhatikan  permasalahan yang berkembang. 10
Sejarah  perkembangan  hukum  Islam dapat  dilihat  sejak  datangnya  Islam  ke Nusantara. Hukum Islam menjadi bagian dari kehidupan  masyarakat  secara  kultur  dan sosial. Sejak Islam datang ke Indonesia pada abad  ke-7  M,  penyebarannya  begitu  pesat sehingga  pada  abad  ke-13  M  dan  ke-14  M diakui  menjadi  kekuatan  politik  yang  dapat menggesar  eksistensi  adat  secara  perlahan hingga tercatat beberapa kerajaan menerapkan  hukum  Islam  dalam  sistem pemerintahan .
9 Soeparmono, Abdul Rahman R, Kurniati, Perkembangan  Hukum  Islam  Sejak  Masa  Kerajaan Islam Indonesia Hingga Era Reformasi, Jurnal Hukum Pidana Islam , h. 85.
10 Nur  Khaera,  Abdul  Rahman,  Kurniati,  Paradigma Produk Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Perbandingan  Madhlab ,  vol.  4,  no.  1  (Juni  2022),  h. 31.
Pemberlakuan  hukum  Islam  sebagai hukum  negara  bisa  dilihat  pada  masa kerajaan  Islam  seperti  Kerajaan  Islam Samudera  Pasai  di  Aceh.  kemudian  diikuti kerajaan-kerajaan  Islam  lainnya. Keberadaan hukum  Islam  dipengaruhi  oleh  politik  dan kekuasaan.  Sejak  masa  kerajaan  Islam  di Nusantara,  hukum  Islam  diterapkan  dalam berbagai  kebijakan  seperti  menjadikan  Islam sebagai agama resmi kerajaan, pengangkatan pejabat  kerajaan  di  bidang  agama,  hingga pemberlakuan buku pedoman atau undangundang  yang  berdasarkan  ajaran Islam menjadi acuan penyelesaian perkara. 11
Bukan  hanya  di  wilayah  Aceh,  tetapi hukum Islam berlaku pada tiap-tiap daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi-Selatan. Sebelum datangnya Islam masyarakat Sulawesi-Selatan  menggunakan  hukum  adat dalam  menyelesaikan  setiap  permasalahan hukum  pada  masyarakat.  Bahkan  dalam internal  kerajaan  hukum  Islam  senantiasa masuk  sebagai  hukum  yang  berlaku  dalam kerajaan  tersebut  tanpa  melupakan  aspek- aspek adat daerah.
Pada daerah Batavia hukum Islam juga senantiasa masuk dan diterima oleh masyarakat  sekitar.  Pelaksanaan  hukum Islam  dilaksanakan  oleh  para  qadhi  dan penghulu di daerah sekitar Batavia. Masyarakat  Sendrilah  yang  mengangkat penghulu  dan  para  qadhi  apabila  tidak terdapat  kekuasaan  folitik  pormal  yang mendukung pelaksanaan ajaran hukum Islam. Begitupun  di  tanah  Jawa,  hukum  Islam dikembangkan melalui pendidikan- pendidikan  hukum  Islam  sebagai  mata pelajaran yang pokok dalam pesantren.
Dilihat  dari  sejarah  kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau di nusantara Indonesia upaya  untuk  menerapkan  hukum  Islam
11 Jefik  Zulfikar  Hafizd,  Sejarah  Hukum  Islam Indonesia  Dari  Masa  Kerajaan  Islam  Sampai Indonesia  Modern, Jurnal  Tamaddun ,  vol.  9,  no.  1 (Juli 2021), h. 166.
tampaknya  mendapat  dukungan  dari  para penguasa  kerajaan  ataupun  sultan,  kalangan ulama, penguasa politik. Berbagai kitab-kitab lahir  yang  ditulis  oleh  ulama  kerajaan  pada masa  tersebut  dan  telah  menjadikan  hukum Islam  di  bidang  hukum  keluarga  dan  hukum perdata sebagai hukum positif yang berlaku.
Keberadaan  hukum  Islam  dipengaruhi oleh  politik  dan  kekuasaan.  Sejak  masa kerajaan  Islam  di  Nusantara,  hukum  Islam diterapkan  dalam  berbagai  kebijakan  seperti menjadikan  Islam  sebagai  agama  resmi kerajaan,  pengangkatan  pejabat  kerajaan  di bidang  agama,  hingga  pemberlakuan  buku pedoman atau undang-undang yang bernafaskan  ajaran  Islam  menjadi  acuan penyelesaian perkara.
Jika  dilihat  kedudukan  hukum  Islam dalam UUD 1945 ketika menjelang proklamasi
kemerdekaan
Republik
Indonesia,  para  pejuang  dan  tokoh  bangsa telah merumuskan bentuk dasar negara. 12
Namun  usulan  negara  Islam  yang diusulkan  oleh  tokoh  Islam  pada  masa  itu mengalami  dialektika  dengan  tokoh-tokoh sekuler.  Sehingga  terjadilah  kompromi  pada sidang BPUPKI.
Dinamisasi sebagai karakteristik hukum  Islam  mengindikasikan  kemampuan hukum  dalam  mengakomodir,  merespon  dan menjawa  persoalan  baru  yang  tidak  terdapat di  dalam  al-Qur’an  dan  sunnah  sebagai konsekuensi logis dari perubahan sosial yang tak munkin dielakkan. 13
Sifat  nasionalis  tatanan  hukum  suatu bangsa harus mencerminkan cita-cita
12 Abdi  Widjaja,  Sejarah  Kedudukan  Hukum  Islam dalam  Konstitusi-Konstitusi  Indonesia, Jurnal  al- Daulah , h. 239.
13 A.Moh.  Rezki  Darma,  Misbahuddin,  Kurniati, Konsep  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan  Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat, Jurnal Pengabdian Mandiri , vol. 2, no. 1 (Januari 2023), h. 116.
hukum. 14 Dalam pembangunan hukum nasional  Indonesia,  hukum  agama  (Hukum Islam)  menjadi  dasar  yang  paling  dominan, dimana  hukum  Islam  sangat  berperan  dalam membentuk prilaku manusia  Indonesia. Oleh karenanya  hukum  Islam  menjadi  unsur  yang mutlak  bagi  pembangunan  hukum  nasional Indonesia.
Hukum Islam telah mempunyai kedudukan  yang  kuat  sebelum  belanda melancarkan politik hukumnya di Nusantara. Hukum Islam telah mengakar dalam kehidupan  ummat  Islam  dalan  negara Indonesia.  Persoalan  timbul  mengingat keberadaan  Hukum  Islam  bergantung  pada politik kekuasaan suatu wilayah. Pembicaraan  Hukum  Islam  banyak  diawali pada  zaman  pemerintahan  kolonial  Belanda. Akibat  panjang  pola  politik  jajahan  dan penetrasi hukum kolonial Belanda mengakibatkan Hukum Islam termajinalkan.
Belanda memberikan toleransi melalui  VOC  dengan  memberikan  ruang cukup luas bagi perkembangan hukum Islam. Namun  kemudian  Belanda melakukan upaya intervensi  terhadap  hukum  Islam  dengan menghadapkannya pada hukum adat. Belanda  bertujuan  untuk  menerapkan  politik hukum  yang  menata  kehidupan  dengan hukum  Belanda  di  Indonesia.  Sementara pada  masa  penjajahan  Jepang  tidak  ada perubahan terkait hukum Islam yang berlaku. Begitu  pula  adat  istiadat  lokal  tidak dicampuri Jepang untuk mencegah timbulnya perlawanan.
Meski  demikian  Belanda  mengakui hukum Islam yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia.  Namun  Belanda  mengakui  hanya sebatas  pada  hukum  perkawinan  dan  hukum kewarisan.  Sementara  hukum  Islam  yang berada di wilayah peribadatan tidak
14 Nur  Taufik  Sanusi,  Abd  Syatar,  Kurniati,  Political Configuration Of Islamic Law In Legal Develoment In Indonesia, Revista  Relacoes  Internacional  Do  Mundo Atual , vol. 4, no. 42 (2023), h. 432.
dintervensi  oleh  Belanda,  hal  tersebut dikarenakan bidang tersebut dianggap sensitif jika diinterfensi.
Pada  waktu  VOC  di  beri  kekuasaan oleh  Pemerintah  Belanda  untuk  mendirikan benteng-benteng dan mengadakan perjanjian- perjanjian dengan raja-raja kepulauan Indonesia,  VOC  membentuk  badan-badan peradilan khusus pribumi di daerah kekuasaannya.  Dalam  Statuta  Batavia  tahun 1642  disebutkan,  bahwa  mengenai  soal kewarisan  orang  Indonesia  yang  beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam.
Pada  tanggal  31  Desember  1799 Organisasi VOC dibubarkan karena mengalami  kebangkrutan.  Setelah  kekuasaan VOC  berakhir  dan  digantikan  oleh  belanda, maka  sikap  belanda  berubah-ubah  terhadap hukum  Islam,  kendati  perubahan  itu  tejadi perlahan-lahan.  Perubahan  sikap  Belanda tersebut dapat dilihat dari tiga sisi.
a. Menguasai Indonesia sebagai wilayah  yang  memiliki  sumber  daya  alam yang cukup kaya.
b.  Menghilangkan  pengaruh  Islam  dari sebagian  besar  orang  Islam  dengan  proyek kristenisasi.
c. Keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang di sebut dengan politik hukum  yang  sadar  terhadap  Indonesia. Maksudnya,  belanda  ingin  menata  dan mengubah  kehidupan  hukum  di  indonesia dengan hukum Belanda.
Kebijakan  Belanda  tersebut  sarat dengan  politik devide  et  inpera. Politik tersebut  digunakan  untuk  memecah  belah kaum  pribumi  pada  masa  itu.  Belanda  tidak mengakui  hukum  Islam  berlaku  karena apabila  hukum  Islam  berlaku  maka  hal tersebut  merupakan  ancaman  bagi  Belanda karena  bersatunya  semua  bangsa  yang beragama Islam. Belanda mendukung hukum adat  yang  pada  hakikatnya  telah  menjadi pemecah belah.
Selanjutnya  peran  hukum  Islam dimulai  dengan  pembentukan  (BPUPKI). Para  pemimpin  Islam  memperjuangkan reaktivasi syariah Islam yang telah terpinggirkan  selama  era  Belanda.  Sembilan Komite  BPUPKI  merumuskan  pembukaan Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  yang dikenal  sebagai  Piagam  Jakarta.  Salah  satu poin  utama  dalam  sidang  tersebut  adalah adanya  keinginan  dari  tokoh-tokoh  Islam untuk membentuk sebuah negara Islam.
Namun  hal  tersebut  mendapat  reaksi dari  tokoh-tokoh  sekuler  yang  hendak membentuk  negara  Indonesia  ke  dalam negara  sekuler.  Akan  tetapi  kompromi tersebut  terus  berlanjut  hingga  adanya kesepakatan  yang  tertuang  dalam  sidang BPUPKI yaitu Piagam Jakarta yang redaksinya “Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya”.  Namun  redaksi  kata  tersebut tidak  berlangsung  lama  yang  kemudian dirubah  menjadi  ‘’Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.
Pengaruh  politik  pada  perkembangan hukum  Islam  adalah  sangat  bergantung  pada situasi  dan  kondisi  yang  ada  pada  saat  itu. 15
Hal  tersebut  terbukti  ketika  hukum  Islam secara  historis  pernah  diusulkan  dalam pembentukan  negara  Indonesia.  Namun karena  para  tokoh  bangsa  mengambil  jalan tengah  maka  jadilah  Indonesia  bukan  negara Islam tetapi bukan pula negara sekuler.
Sampai  era  modern  sekarang  hukum Islam  senantiasa  mempengaruhi  ummat Islam  di  negara  Indonesia.  Sepanjang sejarhanya  hanya  Islamlah  yang  berhasil mempertahankan eksistensi norma hukumnya yang  eksis  sampai  sekarang  di  Indonesia. Walaupun  demikian  terdapat  pula  tantangan penerapannya dalam negara Indonesia.
15 Kurniati,  Perkembangan  Sosial  Politik  dalam Tatanan  Pembentukan  Hukum  Islam, Jurnal  Al-Fikr , h. 185.
Pada  dasarnya  hukum  Islam  tidak membedakan  secara  tegas  antara  wilayah hukum privat dan hukum publik sebagaimana sistem  hukum  barat.  Ruang  lingkup  hukum Islam  dalam  arti  fiqih  Islam  meliputi  ibadah dan  muamalah.  Ibadah  mencakup  hubungan antar  manusia  dengan  Tuhan  dan  muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesamanya. 16
Adapun  ruang  lingkup  hukum  Islam dalam bidang muamalah meliputi:
1. hukum-hukum masalah personal/keluarga
2. hukum-hukum perdata
3. hukum-hukum pidana
4. hukum-hukum acara peradilan
5. Al-ahkam  al-dusturiyyah (hukum- hukum perundang-undangan
6. Hukum-hukum kenegaraan
7. Hukum-hukum ekonomi dan harta.
Adapun  tujuan  hukum  Islam  tidak terbatas dari segi material saja, tetapi jauh ke depan  memperhatikan  segala  segi,  material, immaterial, individu, masyarakatdan kemanusiaan  pada  umumnya.  Hal  ini  dapat terlihat  dari  segi  ibadah  dan  muamalah disamping itu untuk membersihkan jiwa. 17
Keberagaman  masyarakat  Indonesia yang  majemuk  membuat  tidak  mudahnya untuk  menerapkan  hukum  Islam  secara menyeluruh.  Masyarakat  Indonesia  terdiri dari  berbagai  suku,  bahasa,  agama  dan budaya.  Hal  ini  yang  kemudian  menjadikan Indonesia  sebagai  bangsa  yang  majemuk. Oleh  karena  itu,  Pancasila  merupakan  dasar falsafah  dalam  menjalankan  kehidupan berbangsa dan bernegara tanah air Indonesia.
16 Rohidin, Pengantar  Hukum  Islam (Lintang  Rasi Aksara Books, 2016), h. 13.
17 Muhammad  Kurniawan  Budi  Wibowo,  Ruang Lingkup  Hukum  Islam, Jurnal  Mamba’ul  Ulum ,  vol. 17,  no. 2 (Oktober 2021), h. 122.
Meskipun  Indonesia  tidak  menerapkan hukum  Islam  secara  menyeluruh  seperti negara  Islam  lainnya,  namun  sesungguhnya nilai-nilai  dari  hukum  Islam  itu  sendiri  tetap terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Hukum Islam
senantiasa menjadi rujukan dan pertimbangan  dalam  setiap  pembentukan peraturan perundang-undangan.

## 2.  Tantangan  Penerapan  Hukum Islam Indonesia.
Pada  prinsipnya  hukum  Islam  hadir sebagai  sebuah  keselamatan  ummat  manusia untuk  berjalan  pada  hal  yang  baik  dan benar. 18
Dalam  mengimplementasikan  hukum Islam  dalam  konteks  sosial  masyarakat modern,  terdapat  tantangan  yang  perlu diatasi. Perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi  pandangan  dan  interpretasi terhadap  hukum  Islam.  Nilai-nilai  dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat  modern  sering  kali  berbeda dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam hukum  Islam.  Hal  ini  dapat  menimbulkan ketegangan  dan  konflik  dalam  implementasi hukum Islam. 19
Hukum  Islam  dalam  pembangunan hukum  nasional  merupakan  jawaban  atas demokratisasi  berbagai  sumber  hukum  di Indonesia.  Artinya  hukum  nasional  perlu memperhatikan  falsafah  dasar  hukum  Islam yang  dapat  menjawab  dan  menyelesaikan permasalahan  hukum  subtantif  dan  formal
18 Hendrik  Imran,  Kurniati,  Ajub  Ishak,  Perjumpaan Hukum  Islam  dan  Hukum  Progresif  di  Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual, Jurnal Al-Hinayah , vol. 5, no. 1 (2021), h. 8.
19 Muhamad  Harfin  Zuhdi,  Fundamentalisme  Dan Upaya  Deradikalisasi  Pemahaman  Al-Qur’an  Dan Hadis, Jurnal  Religia ,vol.  13,  no.  1  (Oktober, 2017),h. 176.
sebagai  landasan  pengembangan  hukum nasional. 20
Dalam  mengimplementasikan  hukum Islam  dalam  konteks  sosial  masyarakat modern,  terdapat  tantangan  yang  perlu diatasi.  Perubahan  sosial,  politik  dan  budaya kultur yang terjadi dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pandangan dan interpretasi terhadap hukum Islam. 21
Pluralitas  hukum  dan  perbedaan interpretasi  dalam  kalangan  ulama  juga menjadi  tantangan  dalam  implementasi hukum  Islam.  Ulama  memiliki  perbedaan pendapat  dalam  memahami  dan  menerapkan hukum  Islam  baik  dalam  konteks  teori maupun  praktik.  Hal  ini  dapat  menghasilkan keragaman  interpretasi  yang  mempersulit pelaksanaan  hukum  Islam  secara  konsisten dan seragam. 22
Secara  umum  terdapat  beberapa tantangan  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia:
1. Tantangan Politik
Sampai  saat  sekarang  ini  penerapan hukum  Islam  masih  menjadi  problematika dalam kehidupana bangsa Indonesia. Meskipun  Indonesia  mayoritas  beragama Islam  namun  faktanya  masih  terdapat  umma muslim  yang  mendukung  dan  menolak hukum  Islam  untuk  berlaku  secara  nasional. Hal  tersebut  didasari dengan  berbagai  alasan tertentu.
Dalam  sejarahnya  dalam  merespon hukum Islam di Indonesia masyarakat terbagi
20 Nur  Taufik  Sanusi,  Abdul  Syatar,  Kurniati, Konfigurasi Politik Hukum Islam dalam Pembangunan  Hukum  di  Indonesia ,  Jurnal  Relacoes Internacionais No Mundo Atual . h. 431.
21 Muh  Ibnu  Sholeh,  Relevansi  Tantangan  dan Implementasi  Hukum  Islam  dalam  Konteks  Sosial Masyarakat Modern , Jurnal As-Salam (2023), h. 3.
22 Andi  Herawati,  Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai Hasil  Ijtihad  Ulama  Indonesia, Jurnal  Studi Islamika , vol. 8, no. 2 (December 17, 2011), h. 321-340
dalam  beberapa  pendapat.  Pada  kalangan sebagian  masyarakat  Islam  menganngap bahwa  pemberlakuan  hukum  Islam  di Indonesia  harus  dimulai  dari  akarnya  yaitu pembentukan  negara  Islam  secara kaffah . Kendati  demikian  usulan  bentuk  negara Islam pernah menjadi tawaran kaum agamais pada sidang BPUPKI. Namun usulan tersebut mendapat  respon  dari  kalangan  sekuler  yang menginginkan  pemisahan  antara  agama  dan negara di Indonesia.
Menurut  hemat  penulis  tantangan struktural di bidang politik menjadi tantangan tersendiri  bagi  tertransformasinya  hukum Islam  ke  dalam  dalam  hukum  nasional  atau hukum positif. Karena dalam negara Indonesia  merupakan  negara  demokrasi dimana  pengambilan  keputusan  berdasarkan suara  rakyat  tetapi  melalui  mekanisme legislasi.
Mekanisme legislasi tersebut merupakan  jalan  yang  ditempuh  sebagai proses  politik  dalam  pengambilan  sebuah keputusan. Termasuk dalam penetapan sistem  hukum  yang  memerlukan  dimensi politik  dalam  merumuskan  setiap  kebijakan yang implikasinya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.
Hukum  Islam  sebagai  hukum  yang bersifat  universal  hendaknya  mendapat dukungan  politik  dari  berbagai  elemen parlemen.  Tanpa  dukungan  politik  integrasi hukum.
Islam  ke  dalam  hukum  nasional  akan sulit  tercapai.  Meskipun  pada  kenyataanya sebagian  besar  anggota  DPR  di  parlemen adalah  mayoritas  Islam  tetapi  hal  tersebut bukan alasan memuluskan diterimanya hukum Islam ke dalam hukum nasional.
Eksistensi  nilai-nilai  hukum  Islam dalam  negara  Indonesia  pada  dasarnya banyak tertuang dalam kaidah-kaidah hukum perdata  maupun  pidana.  Namun  nilai-nilai hukum  Islam  belum  bisa  secara  total
diberlakukan  tanpa  melalui  proses  politik  di DPR sebagai lembaga legislasi yang berwenang  dalam  penyusunan  undang- undang dalam negara Indonesia.
Pada dasarnya antara hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang saling berkebalikan  namun  tidak  bisa  terpisahkan. Adanya  hukum  Islam  tanpa  didasari  dengan politik  akan  sulit  untuk  ditegakkan.  Namun sebaliknya jika politik berjalan tanpa didasari dengan  nilai-nilai  Islam  maka  akan  sulit mewujudkan  politik  yang  yang  baik  bagi masyarakat.  Dalam  setiap  kebijakan  yang menyampingkan nilai-nilai Islam akan merusak  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Politik hukum Islam merupakan sebuah keputusan  yang  diambil  untuk  hukum  yang sudah  dirumuskan  dan  hukum  yang  hendak diberlakukan. Hukum yang hendak diberlakukan  itulah  yang  sering  mendapat tantantangan  baik  dari  ummat  Islam  itu sendiri  maupun  kalangan  non  Islam.  Oleh karena  itu  salah  satu  jalan  yang  harus ditempuh  untuk  menerapkan  hukum  Islam adalah  diperkuatnya  kekuatan  politik  yang mendorong  berlakunya  hukum  Islam  di negara Indonesia.
2. Tantangan Kultural
Penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia juga  mendapatkan  tantangan  dari  segi  kultur masyarakat  Indonesia  sendiri.  Fakta  sejarah menunjukkan  bahwa  kultur  masyarakat Indonesia  yang  berbeda  disebabkan  oleh adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di  Indonesia.  Mulai  dari  hukum  adat,  cipil law  sistem,  dan  sebagian  hukum  Islam  yang diyakini oleh para pemeluknya.
Hukum  adat  selaku  norma  terletak dalam  kenyataan  bahwa  norma  itu  terjelma dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat  yang secara alami muncul dalam masyarakat  dan  setiap  orang  akan  bereaksi jika  norma  tersebut  dilanggar  oleh  anggota
masyarakat yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa hal  tersebut  terjadi  juga dalam norma yang sudah menjadi aturan formal tapi hal itu tidaklah selalu demikian.
Sebuah norma bisa saja tetap dipertahankan  sebagai  peraturan  walaupun norma  itu  sudah  tidak  lagi  diakui  sungguh- sungguh  sebagai  norma  oleh  masyarakat  itu. Sehingga  norma  itu  kurang  nyata  jika dibandingkan  dengan  norma  yang  tampak sebagai  prilaku  masyarakat.  Hukum  adat sebagai  norma  yang  sebenarnya  tersebut berasal dari realitas sosial, sebagai akibat dari adanya hubungan-hubungan sosial.  Sehingga hukum  adat  menjadi  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  terdahulu  jauh  sebelum dirasuki oleh hukum modern yang kita kenal saat  ini  sebagai  hukum  positif  atau  aturan yang dibuat oleh negara.
Pengaruh  hukum  adat  tersebut  sangat terasa  pada  lapisan  masyarakat  khususnya masyarakat  tradisional.  Sehingga  aktualisasi nilai-nilai  hukum  Islam  pada  masyarakat terkadang mendapat tantangan karena sebelum datangnya hukum Islam, masyarakat Indonesia sudah mengenal hukum adat.
Hukum Islam sebagai the living of law atau  hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat senantiasa tumbuh seiring masuknya Islam di wilayah Indonesia. Proses masuknya  Islampun  di  Indonesia  sangat dipenagaruhi oleh kultur masyarakat Indonesia. Sehingga dalam penyebaran Islam terkadang  para  ulama  mengambil  atribut budaya sebagai  bagian dari proses islamisasi saat itu.
Selain  hukum  adat  sistem  hukum Indonesia  juga  menganut  sistem sivil  law yang  diilhami  oleh  hukum  Romawi  yang ditulis  atau  dikodifikasikan  sebagai  sebuah peraturan perundang-undangan. Sistem hukum  eropa  kontinental  dan  sistem  hukum Islam  memiliki  peranan  penting  dalam pembangunan sistem hukum nasional.
Pada  awalnya the  founding  fathers bangsa  Indonesia  sejak  awal  mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan  diri  dari  ide  hukum  kolonial, akan tetapi tidak mudah. Periode inilah awal dengan  keyakinan  bahwa  substansi  hukum rakyat  yang  selama  ini  terjajah  akan  dapat dikembangkan  secara  penuh  menjadi  sistem hukum nasional. Namun yang terjadi di alam kenyataan  bahwa  segala  upaya  itu  berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model- model strateginya dalam doktrin.
Kesulitan  tersebut  timbul  bukan  hanya karena  keragaman  hukum  rakyat  yang umumnya  tidak  terumus  secara  eksplisit dengan  begitu  saja,  akan  tetapi  juga  karena sistem  pengelolaan  hukum  yang  modern telah  terlanjur  tercipta  sepenuhnya  sebagai warisan  kolonial  yang  tidak  akan  mudah dirombak  atau  digantikan  begitu  saja  dalam waktu singkat.
Sampai  pada  era  sekarang  sistem hukum  warisan  kolonial  tersebut  masih terpakai  dalam  tatanan  sistem  hukum  di Indonesia.  Sehingga  hal  tersebut  juga  sangat berpengaruh  terhadap  kultural  masyarakat Indonesia.  Dengan  adanya  sistem  hukum Eropa  kontinental  tersebut  membuat  hukum Islam  sulit  untuk  diberlakukan.  Karena sistem  hukum  warisan  kolonial  sudah mengakar pada sistem hukum di Indonesia.
Salah  satu  jalan  yang  harus  ditempuh adalah  transformasi  hukum  Islam  ke  dalam sistem  hukum  nasional  sebagai  hukum  yang berlaku  bagi  segenap  masyarakat  Indonesia. Tanpa  adanya  hal  tersebut  hukum  Islam hanya  menjadi  hukum  yang  tidak  berlaku secara  menyeluruh  dalam  sistem  hukum Indonesia.
3. Tantangan Sosial
Untuk menghadapi tantangani mplementasi  hukum  Islam  dalam  konteks sosial  masyarakat  modern,  penting  untuk
memperhatikan  konteks  sosial  dan  politik yang kompleks. Perubahan sosial  yang cepat dan  kompleksitas  struktur  politik  dalam masyarakat moderndapat mempengaruhi pemahaman  dan  penerapan  hukum  Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam  tentang  dinamika  sosial  dalam masyarakat modern agar implementasi hukum Islam dapat relevan dan efektif.
Tantangan sosial tersendri yaitu masyarakat Indonesia memiliki agama plural. Jika  Negara  mengkhususkan  salah  satu agama  dari  yang  lain  akan  menimbulkan kecemburuan  dan  keterasingan  dari  agama lain.  Dalam  rangka  menjaga  komitmen pluralitas  agama, Negara  berkewajiban mereduksi  Hukum  Islam  tujuannya  agar meminimalisir  kecemburuan  dari  agama yang  lainnya.  Berdasarkan  pluralitas  agama penerapan  Hukum  Islam  di  Indonesia menjadi  ancaman  bagi  agama  lain  sehingga kembali  kepada UU 45  dan pancasila adalah solusi  sosiologis  dalam  memberikan  payung hukum terhadap keragaman Agama tersebut.
Selain  pluralitas  keagamaan  sebagian besar  masyarakat  Indonesia  menganggap bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum  yang paradox  dengan  nilai-nilai  Hak  Asasai Manuisa.  Misalnya  dalam  hukuman  dalam hukum Islam masih banyak yang menganggap  bahwa  hukuman  tersebut  tidak pantas untuk diberlakukan.
Namun  pada  dasarnya  hukuman  dalam hukum  Islam  tidak  selamanya  diterapkan dalam  wilayah  negara  hukum  Indonesia. Tetapi  nilai-nilai  hukum  Islam  meskipun tidak  secara  formal  diberlakukan  hukum Islam  sudah  sebagian  terintegrasi  ke  dalam hukum  Indonesia.  Misalnya  dengan  nilai- nilai  keadilan  dan  persamaan  hak  yang menjadi  asas  dalam  setiap  penyelesaian perkara hukum.
Pada  konteks  isu-isu  kontemporer hukum  Islam  memiliki  kontribusi  yang penting.  Hukum  Islam  dapat  memberikan
panduan  dan  prinsip-prinsip  yang  relevan dalam  menangani  isu-isu  seperti  hak  asasi manusia,  lingkungan  hidup,  dan  teknologi informasi.
Selain hal tersebut, transformasi hukum Islam  kepada  hukum  nasional  juga  menjadi tantangan  tersendiri. Mengingat bahwa mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah beragama Islam maka tentu dalam pembuatan  undang-undang  akan  berjalan dengan  baik  dan  efektif  apabila  tidak bertentangan  dengan  keyakinan  masyarakat itu  sendiri.  Karena  hukum  Islam  adalah hukum yang hidup di tenga-tengah masyarakat Indonesia.
Pada  hakikatnya  hukum  Islam  di Indonesia  adalah  norma-norma  hukum  yang bersumber  dari  hukum  Islam  yang  tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat  sepanjang  sejarah  Indonesia. Penegakan  dan  penerapan  hukum  Islam ternyata  banyak  kendalan  sehingga  hukum Islam  terkesan  sangat  lambag  khususnya dalam bidang jinayat. 23

## 3. Solusi Pemberlakuan Hukum Islam Indonesia
Pada  dasarnya  hukum  Islam  tidak membedakan  secara  tegas  antara  wilayah hukum privat dan hukum publik sebagaimana sistem  hukum  barat.  Ruang  lingkup  hukum Islam  dalam  arti  fiqih  Islam  meliputi  ibadah dan  muamalah.  Ibadah  mencakup  hubungan antar  manusia  dengan  Tuhan  dan  muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesamanya.
Keberadaan  hukum  Islam  di  Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dimulai dari  zaman  kerajaan  Islam,  dimana  hukum yang hidup dalam masyarakat dengan Sultan sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  yang
23 M.  Taufan  Djafri,  Kurniati,  Misbahuddin, Pertimbangan  Sosiologis  Penegakan  dan  Pengamalan Hukum  Islam  di  Indonesia, Jurnal  Bustanul  Fuqaha , vol. 3, no. 3 (2022), h. 339.
melahirkan  teori  syahadat  atau  syahadat dikalangan pemerhati hukum Islam. Kemudian  masa  penjajahan  Belanda  yang masuk  ke  Indonesia  mulai  mempersempit ruang  gerak  dan  perkembangan  hukum Islam, namun umat Islam tetap memperjuangkan  dan  memelihara  hukum Islam  tersebut  hingga  Indonesia  merdeka. Setelah  itu  tatanan  lama  dimana  kedudukan hukum  Islam  masih  relatif  lemah  dan  tidak mengalami perubahan yang berarti walaupun pada  saat  itu  telah  hadir  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang perkawinan.
Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas  penduduk  Indonesia  tentu  sangat berpengaruh  terhadap  pola  hidup  bangsa Indonesia.  Prilaku  pemeluknya  tidak  lepas dari  syariat  yang  dikandung  agamanya.  Al- Qur’an  mengandung  seperangkat  tata  nilai etika  dan  hukum  bernegara  yang  dapat dijadikan  pedoman  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  negara.  Bentuk  dan  sistem negara  diserahkan  kepada  manusia  untuk menetapkan  dan  mengaturnya.  Al-Qur’an tidak  menentukan  suatu  bentuk  negara tertentu  atau  suatu  sistem  yang  baku  tentang negara  dan  pemerintahan,  yang  penting seperangkat tata nilai etika dan hukum dalam al-Qur’an  itu  dijadikan  pedoman  dalam mengatur negara.
Untuk  mewujudkan  Hukum  Islam dapat  menjadi  lebih  prospektif  dalam kodifikasi hukum nasional pada masa datang political  will para  legislator  di  tingkat  pusat dan  daerah  rnerupakan  prasyarat  utama. Putusan-putusan  Pengadilan  atau  Hakim yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang islami turut berperan pula.
Demikian  pula  halnya  dengan  peran akademisi dalam pengembangan dan penelitian yang dapat menunjang perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran  para  ulama,  kyai  yang  mengajarkan dan  tetap  menyiarkan  materi-materi  hukum
Islam  kepada  para  santri  serta  jamaahnya yang  tersebar  di  berbagai  pelosok  tanah  air. Ada  beberapa  solusi  dalam  pemberlakuan hukum Islam di Indonesia:
1.  Transformasi  Hukum  Islam  dalam Hukum Nasional
Transformasi mempunyai makna mengubah  rupa,  bentuk,  sifat,  fungsi  atau mengalihkan.  Maksud  transformasi  hukum Islam ke dalam hukum  nasional di  sini  yaitu perubahan  rupa,  bentuk  atau  mengalihkan hukum Islam (diubah, dialihkan dan disumbangkan)  kepada  hukum  nasional sehingga  hukum  Islam  itu  tidak  saja  milik orang  Islam  tetapi  hukum  Islam  itu  milik nasional  akibatnya  menjadi  hukum  nasional dengan menggunakan kerangka teori transformasi  hukum  Islam  terhadap  hukum nasional  atau  teori  pembinaan  hukum nasional sebagai pisau analisis.
Peraturan  perundang-undangan  pada dasarnya  adalah  penjelmaan  dari  kehendak yang  paling  berpengaruh.  Dengan  kata  lain peraturan perundang-undangan tidak lain dari perwujudan kehendak politik, karena ia pada hakekatnya  adalah  produk  politik  dalam bentuk kaidah hukum. Dalam kaitan ini akan tampak  pula  peran  lain  dari  putusan  hakim atau yurisprudensi.
Sikap antisipatif terhadap
perkembangan sosial dan dalam perkembangan  selanjutnya  hukum  Islam memberikan  andil  yang  cukup  besar  bagi pembangunan  hukum  nasional.  Pengaruh pilitik  kenegaraan  terhadap  hukum  Islam sangat signifikan, banyak perundang- undangan  yang  berlebel  Islam,  karena  ini terjadi  adanya  hubungan  kerjasama  antara ulama’  dengan  umara’  dalam  menjalankan fungsi masing-masing.
Transformasi  hukum  Islam  ke  dalam perundangundangan  hukum  nasional  di samping  perundang-undangan  itu  sendiri juga  transformasi  asas-asas  hukum  Islam
banyak yang terserap dalam hukum nasional. Suatu  kenyataan  yang  akan  memberikan prospek ke depan lebih baik, di mana hukum Islam  akan  menjadi  inspirasi  utama  dalam pembentukan hukum nasional. Proses politik suatu  negara  akan  menghasilkan  banyak kebijakan  di  antaranya  adalah  perundang- undangan. Perundang-undangan yang merupakan  produk  hukum  in  abstracto memerlukan  komponen  lain  yang  akan menjadikannya ke dalam bentuk in concreto ,yang memerlukan instrumen struktural yang mengejahwantahnya di tengah masyarakat.
Dari  sini  kemudian  muncul  institusi atau lembaga yang melahirkan perundangundangan atau peraturan-peraturan yang menyentuh langsung masyarakat. Seperti  Departemen  Hukum  dan  HAM, Departemen Agama, Mahkamah Agung yang banyak mempengaruhi proses berkembangnya  hukum  Islam  di  Indonesia. Sebagai  contoh  adalah  kerjasama  antara Mahkamah  Agung  dengan  Departemen Agama dalam merumuskan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Kemudian  dalam produk  peradilan  sebagai  upaya  penerapan hukum  Islam  dalam  perkara  tertentu  melalui Peradilan  Agama  yang  terhimpun  dalam kumpulan  yurisprudensi.  Dengan  demikian hakim  (Peradilan  Agama)  memiliki  peran penting dalam pembentukan hukum Islam.
Arah  dan  kebijakan  hukum  mendatang antara  lain  mengamanatkan  agar  diakui  dan dihormati  hukum  agama  (termasuk  hukum Islam)  dalam  menata  hukum  nasional  yang menyeluruh dan terpadu dan diupayakan agar segala  peraturan  perundang-undangan  tidak bertentangan dengan moral agama.
Allah  mewajibkan  kepada  umat  Islam untuk  melaksanakan  syari’at  Islam  dalam kehidupan  mereka  pribadi,  bermasyarakat dan bernegara. Menegakkan syari’at sebagian membutuhkan  bantuan  alat  perlengkapan negara  dan  sebagian  yang  lain  tidak  perlu
bantuan alat perlengkapan negara, ia dilaksanakan  langsung  oleh  pribadi  masing- masing. Karena adanya perubahan dari waktu ke  waktu,  maka  perlu  pemahaman  syari’ah yang  kontekstual  yang  disebut  fikih  dalam rangka  penerapan  syari’ah  dalam  suatu sistem sosial dan pada waktu tertentu.
Masyarakat muslim Indonesia menerapkan dan mentransformasikan syari’ah  melalui  penerapan  fikih  dalam sistem  sosial  khas  Indonesia,  yang  berbeda dengan  sistem  sosial  yang  melatar  belakangi fikih  konvensional  berbagai  mazhab  yang dipelajari  dan  dikaji  di  Indonesia.  Untuk memecahkan  masalah  mentransformasikan fikih  atau  hukum  Islam  sebagai ius constituendum dalam hukum nasional sebagai ius constitutum menggunakan pendekatan  teori  pertingkatan  hukum  yang dinyatakan  bahwa  berlakunya  suatu  hukum harus  dikembalikan  kepada  hukum  yang lebih tinggi kedudukannya. 24
2.  Hukum  Islam  Harus  Beradaptasi Dengan Hukum Nasional
Tradisi  hukum  di  Indonesia  telah berlangsung  sejak  lama  jauh  sebelum masyarakat  Indonesia  berkenalan  dengan tradisi  hukum  Barat.  Bahkan,  pada  beberapa daerah  di  Indonesia  hingga  kini  hukum  adat telah  menjadi  panduan  utama  dalam  hidup bermasyarakat  meskipun  saat  ini  telah  ada norma  hukum  nasional.  Dari  sekian  banyak hukum  adat  di  Nusantara  hukum  Islam  telah memberi  pengaruh  yang  cukup  signifikan dalam  membangun  tradisi  hukum-hukum adat tersebut.
Berbeda  dengan  hukum  Islam  yang hadir  melalui  proses  adaptasi  dan  adopsi yang  halus  sehingga  dapat  membawa pengaruh  positif  pada  hukum  adat,  tradisi hukum Barat pada awalnya dibangun melalui pemaksaan  terhadap  masyarakat  Nusantara.
24 Khisni, Transformasi  Hukum  Islam  Ke  dalam hukum Nasional (Unissula: Press, 2011), h.234.
Meskipun  demikian,  masa  penjajahan  yang berlangsung  berabad-abad  telah  meciptakan praktek  hukum  Barat  (Belanda)  yang  cukup luas  dan  dalam  waktu  yang  lama.  Hal  inilah yang  menyebabkan  bangsa  Indonesia  tidak bisa  keluar  dari  praktek  sistem  hukum  Barat tersebut. Sehingga setelah Indonesia merdeka,  sistem  hukum  Baratlah  yang diterjemahkan menjadi hukum nasional.
Secara  eksistensial  kedudukan  hukum Islam dalam hukum  nasional  merupakan sub sistem  dari  hukum  nasional.  Karenanya hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan  dan  pembaharuan  hukum nasional,  meski  harus  diakui  problema  dan kendalanya  yang  belum  pernah  usai  dan sampai  sekarang  dialektika  itu  masih  tetap terjadi.
Hukum Islam memiliki kelebihan yang tidak  dimiliki  oleh  undang-undang  buatan manusia  dalam  berbagai  segi  dan  makna. Hukum  buatan  manusia  terbatas  pada seperangkat  peraturan  yang  bersifat  materiil dan  keduniawian  semata.  Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya terbatas kepada memelihara  hal-hal  yang  bersifat  lahir  saja, tidak  ada  aspek  halal  dan  haram,  tidak  ada hal-hal yang bersifat batin dalam hubungannya dengan sang pencipta.
Hukum  Islam  tidak  memiliki  keraguan dalam  menjaga  dan  memelihara  realita  pada setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu,  hukum  Islam  bagian  dari  syariat  Islam, maka  hukum  Islam  itu  merupakan  hukum yang  tidak  mungkin  ada  kebatilan  di dalamnya dan senantias memegang nilai-nilai humanisme.
Era  yang  semakin  terbuka  kiranya upaya  untuk  menata  dan  memantapkan struktur politik dalam upaya memperjuangkan  hukum  Islam  menjadi hukum  nasional  bukan  sesuatu  yang  tabu. Para  tokoh  Islam  harus  memiliki  kejelian untuk  memilih  bidang-bidang  hukum  yang
sekiranya  tidak  bersingunggan  berat  dengan hukum  selain  hukum  Islam  dan  kemampuan mereka untuk membawa diri dengan kiat-kiat jitu dan simpatik di arena perjuangan mereka masing-masing.  Semangat  jihad  dan  ijtihad dari tokoh Islam perlu ditumbuhkan.
Harmonisasi  antara  hukum  Islam  dan hukum  nasional  hendaknya  menjadi  sebuah atensi bagi masyarakat Indonesia bahwa pada hakikatnya  antara  hukum  ansional  dengan hukum Islam senantiasa beradaptasi bagi dari segi  teknis  maupun  sutansinya.  Pada  tatanan hukum  nasional  telah  banyak  nilai-nilai hukum  Islam yang  sudah  terintegrasi meskipun  belum  secara  totalitas.  Hukum Islam  dan  hukum  nasional  merupakan  dua hukum  yang  menjadi  landasan  masyrakat Indonesia dalam menyelesaikan setiap permasalahan hidup.
3. Perlunya Kesadaran Kolektif Masyarakat tentang Hukum Islam
Kesadaran  hukum  dapat  diartikan sebagai  kesadaran  seseorang  atau  suatu kelompok  masyarakat  kepada  aturan-aturan atau  hukum  yang  berlaku.Kesadaran  hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini  bertujuan  agar  ketertiban,  kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.
Hukum  Islam  adalah  sebuah  pedoman yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muamalah,  dan  mu'amalah.  Hukum  Islam memiliki  tujuan  dan  fungsi  yang  sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum  Islam  adalah  untuk  mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat.
Peran  hukum  di  dalam  masyarakat adalah  menjamin  kepastian  dan  keadilan dalam  kehidupan  masyarakat  senantiasa terdapat  perbedaan  antara  pola-pola  perilaku atau  tata-kelakuan  yang  berlaku  dalam masyarakat  dengan  pola-pola  perilaku  yang
dikehendaki  oleh  norma-norma  (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung  terjadi  konflik  dan  ketegangan- ketegangan  sosial  yang  tentunya  dapat mengganggu  jalannya  perubahan  masyarakat sebagaimana  arah  yang  dikehendaki.  Pada era  sekarang  perlunya  kesadaran  akan pentingnya nilai-nilai hukum Islam khsusnya dalam negara hukum Indonesia. Implementasi  nilai-nilai  hukum  Islam  sangat urgen dalam era modernisasi sekarang karena perkembangan dekandensi moral yang semakin  marak  terjadi.  Oleh  karena  itu hukum  Islam  dapat  menjadi  solusi  dalam membendung hal tersebut.
Masyarakat Indonesia harus memahami bahwa  nilai-nilai  hukum  Islam  senantiasa berorientasi  pada  terwujudnya  kemaslahatan dalam masyarakat.  Dalam  sejarahnya hukum Islam tidak pernah paradox dengan nilai-nilai kehidupan  manusia.  Justru  hukum  Islam dapat  menjadi  kompas  penunjuk  jalan manusia dari kesesatan.
Pada  era  sekarang  masih  banyak masyarakat  yang  menganggap  hukum  Islam sebagai  hukum  yang  kejam  dan  tidak humanis.  Anggapan  tersebut  perlu  untuk diluruskan karena hal tersebut dapat menjadi budaya  bagi  masyarakat  sehingga  hukum Islam  sulit  untuk  tertrasformasi  ke  dalam hukum nasioanal.

## KESIMPULAN
Historisasi perkembangan hukum Islam dapat  dilihat  sejak  datangnya  Islam  ke Nusantara. Hukum Islam menjadi bagian dari kehidupan  masyarakat  secara  kultur  dan sosial. Sejak Islam datang ke Indonesia pada abad  ke-7  M,  penyebarannya  begitu  pesat sehingga  pada  abad  ke-13  M  dan  ke-14  M diakui  menjadi  kekuatan  politik  yang  dapat menggesar  eksistensi  adat  secara  perlahan hingga tercatat beberapa kerajaan
menerapkan  hukum  Islam  dalam  sistem pemerintahan.
Secara  eksplisit  Indonesia  sebagai negara hukum  atau negara negara nomokrasi belum  secara  total  mentarasformasi  hukum Islam ke dalam hukum Nasional. Hal tersebut dikarenakan terdapat tantangan yang dihadapi  dalam  pemberlakuan  hukum  Islam Indonesia.  Tantangan  berlakunya  hukum Islam  di  Indonesia  adalah  tantangan  politik, tantangan kultural, tantangan tantangan sosial Untuk  mengatasi  tantangan  berlakunya hukum  Islam  di  Indonesia  maka  dibutuhkan sebuah  solusi  untuk  mengatasi  problematika tersbeut. Adapun solusi pemberlakuan hukum  Islam di  indonesia  yaitu transformasi hukum  Islam  ke  dalam  perundang-undangan hukum  harmonisasi  antara  hukum  Islam  dan hukum  nasional  hendaknya  menjadi  sebuah atensi  bagi  masyarakat  dan  kesadaran kolektif  bagi  masyarakat  akan  pentingnya hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Harfin Zuhdi Muhamad, Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi  Pemahaman  Al-Qur’an  Dan Hadis, Jurnal  Religia ,vol.  13,  no.  1  (Oktober, 2017).
Herawati  Andi,  Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai Hasil  Ijtihad  Ulama  Indonesia, Jurnal  Studi Islamika , vol. 8, no. 2 (December 17, 2011).
Ibnu  Sholeh  Muh,  Relevansi  Tantangan  dan Implementasi  Hukum  Islam  dalam  Konteks Sosial  Masyarakat  Modern ,  Jurnal  As-Salam (2023).
Imran  Hendrik,  Kurniati,  Ajub  Ishak,  Perjumpaan Hukum  Islam  dan  Hukum  Progresif  di Indonesia:  Sebuah  Telaah  Konseptual, Jurnal Al-Hinayah , vol. 5, no. 1 (2021).
Jamaluddin,  Misbahuddin,  kurniati,  Peran  Organisasi Islam  di  Indonesia  dalam  Pengembangan  dan Penegakan  Hukum  Islam, Jurnal  Bustanul Fuqaha , vol. 3, no. 2 (2022).
Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, Jurnal Al-Fikr , vol. 17, no. 1 (2013).
Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, Jurnal Al-Fikr , vol. 17, no. 1 (2013).
Kurniawan  Budi  Wibowo  Muhammad,  Ruang Lingkup Hukum Islam, Jurnal Mamba’ul Ulum ,
vol. 17, no. 2 (Oktober 2021). Khisni, Transformasi  Hukum  Islam  Ke  dalam  hukum Nasional (Unissula: Press, 2011).
Khaera  Nur,  Abdul  Rahman,  Kurniati,  Paradigma Produk  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jurnal Perbandingan  Madhlab ,  vol.  4,  no.  1  (Juni 2022).
M.  Rezki  Darma  Andi,  Misbahuddin,  Kurniati, Konsep  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan Stabilitas  dna  perubahan  dalam  Masyarakat, Jurnal  Pengabdian  Mandiri ,  vol.  2,  no.  1 (Januari 2023).
M.  Rezki  Darma  A.,  Misbahuddin,  Kurniati,  Konsep
Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan
Perubahan
dalam Masyarakat, Jurnal Pengabdian Mandiri . Mathar  Ahmad,  Hardianti,  Kurniati,  Misbahuddin,
Implementasi Pemikiran
Hukum Islam diIndonesia, Jurnal  Ilmu  Sosial ,  vol.  3,  no.  4 (2022).
Rohidin, Pengantar  Hukum  Islam (Lintang  Rasi Aksara Books, 2016). Soeparmono,
Abd
Rahman
R,
Kurniati, Perkembangan  Hukum  Islam  Sejak  Masa Kerajaan  Islam  di  Indonesia  Hingga  Era
Reformasi, Jurnal Hukum Pidana Islam , vol. 4, no. 2 (2024). Soeparmono, Abd Rahman
R, Kurniati, Perkembangan  Hukum  Islam  Sejak  Masa Kerajaan  Islam  di  Indonesia  Hingga  Era Reformasi. Soeparmono, Abdul Rahman R, Kurniati, Perkembangan  Hukum  Islam  Sejak  Masa Kerajaan Islam Indonesia Hingga Era
Reformasi.
Sari  Milya,  Penelitian  Kepustakaan  dalam  Penelitian Pendidikan  IPA, Jurnal  Penelitian  Bidang  IPA dan Pendidikan IPA . Shomad  Abd, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip Syariah  Dalam  Hukum  Di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010). Taufik  Sanusi  Nur,  Abd  Syatar,  Kurniati,  Political Configuration  Of  Islamic  Law  In  Legal Develoment  In  Indonesia, Revista  Relacoes Internacional  Do  Mundo  Atual ,  vol.  4,  no.  42 (2023). Taufik Sanusi Nur, Abdul Syatar, Kurniati,
Konfigurasi  Politik  Hukum  Islam  dalam Pembangunan  Hukum  di  Indonesia ,  l  Relacoes Internacionais No Mundo Atual. Taufan Djafri M., Kurniati, Misbahuddin, Pertimbangan Sosiologis Penegakan dan
Pengamalan  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jurnal Bustanul Fuqaha , vol. 3, no. 3 (2022). Widjaja  Abdi,  Sejarah  Kedudukan  Hukum  Islam dalam  Konstitusi-Konstitusi  Indonesia, Jurnal
al-Daulah , vol. 7, no. 2 (2018).
Widjaja  Abdi,  Sejarah  Kedudukan  Hukum  Islam dalam  Konstitusi-Konstitusi  Indonesia, Jurnal al-Daulah .
Zulfikar Hafizd Jefik, Sejarah Hukum Islam Indonesia Dari  Masa  Kerajaan  Islam  Sampai  Indonesia Modern, Jurnal  Tamaddun ,  vol.  9,  no.  1  (Juli 2021).