## Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai
M. Hary Angga Pratama Sinaga 1,* , M. Chaerul Rizky 2 , Fitri Rafianti 1
1 Fakultas Sosial Sains, Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Kota Medan, Indonesia 2 Fakultas Sosial Sains, Manajemen, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Kota Medan, Indonesia Email: 1,* mharryanggaa@gmail.com, 2 mchaerulrizky@pancabudi.ac.id, 3 fitrirafianti@dosen.pancabudi.ac.id (* : coressponding author)
Abstrak − Tujuan  dari  kegiatan  sosialisasi  ini  adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman,  dan  penguatan  pada Masyarakat Desa Pematang Serai mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Pentingnya materi ini dalam disampaikan adalah karena kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, terutama selama masa pandemi COVID-19. Selama pandemi ini, kerentanan perempuan terhadap kekerasan, khususnya KDRT, telah meningkat, seperti  yang  terlihat dari peningkatan  laporan kekerasan  terhadap  perempuan di  beberapa  daerah di  Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Ada berbagai faktor yang menyebabkan peningkatan KDRT selama pandemi COVID-19 ini, termasuk faktor-faktor sosial dan ekonomi. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami menggunakan metode ceramah, diskusi, dan  konsultasi  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  audiens  sasaran.  Hasil  dari  kegiatan  penyuluhan  ini menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat Desa Pematang Serai tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian setelah dilakukan evaluasi.

## Kata Kunci: Covid-19; Pencegahan; KDRT
Abstract − The aim of this outreach activity is to increase knowledge, understanding and strengthening of the Pematang Serai Village Community regarding the prevention of domestic violence and divorce. The importance of conveying this material is because cases of divorce and domestic violence are increasing, especially during the COVID-19 pandemic. During this pandemic, women's vulnerability to violence, especially domestic violence, has increased, as can be seen from the increase in reports of violence against women in several regions in Indonesia, including North Sumatra Province. There are various factors that have caused  an  increase  in  domestic  violence  during  the  COVID-19  pandemic,  including  social  and  economic  factors.  In  this community service activity, we use lecture, discussion and consultation methods to increase the knowledge and understanding of the target audience. The results of this outreach activity show an increase in the knowledge of the Pematang Serai Village community about preventing domestic violence and divorce after an evaluation was carried out.
Keywords : Covid-19; Prevention; Domestic Violence

## 1. PENDAHULUAN
(Undang-Undang Nomor 16, 2019) sebagai Perubahan Atas (Undang-Undang Nomor 1, 1974) tentang Perkawinan UU yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. (Undang-Undang Nomor 16, 2019) tentang Perubahan Atas (Undang-Undang Nomor 1, 1974) tentang Perkawinan adalah: bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
Pandemi Covid-19 memang berdampak diberbagai sektor, salah satunya menyebabkan kelesuan ekonomi. Banyak  orang  tidak  bisa  bekerja  sementara  waktu.  Disisi  lain,  kebutuhan  rumah  tangga  harus  terus  dipenuhi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab, masa pandemi Covid-19, kerjaan menjadi sulit, sehingga muncul percekcokan rumah tangga mereka, suami tidak bekerja menyebabkan kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran atau suami tidak menafkahi istri dan anaknya, bahkan sampai juga kekerasan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang bersifat global yang berdampak luas bagi kesehatan baik secara mental maupun fisik, terkhsusus terhadap pihak-pihak yang dirugikan (Asliani, 2021).
Di  dalam  rumah  tangga,  ketegangan  maupun  konflik  merupakan  hal  yang  biasa  terjadi.  Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek  atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi (Sugiarto & Putrianti, 2018). Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang  secara  spesifik  mengacu  pada  pengertian  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  ada  dalam  Deklarasi Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Purwaningsih,  2008).  Pada  umumnya  kaum  perempuan beranggapan  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  dirinya  merupakan  hal  yang  lumrah  dan  biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami menganggap  kekerasan-  kekerasan  yang  dilakukan  di  lingkungan rumah  tangganya  merupakan  kejadian  biasa
yang  lepas  dari  jangkauan  hukum.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  masalah  serius  yang melibatkan tindakan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya, yang umumnya berakibat merugikan korban dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat di dalam rumah tangga. Fenomena ini bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga mengganggu stabilitas dan perkembangan sosial ekonomi suatu komunitas. Desa Pematang Serai, sebagai representasi mikrokosmos masyarakat di Indonesia, tidak terlepas dari masalah KDRT. Faktor sosial, ekonomi, budaya, dan gender menjadi determinan yang kompleks dalam mendorong adanya kasus KDRT di desa ini.
Berdasarkan  analisis  situasi,  Desa  Pematang  Serai  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  beragam,  akses terbatas terhadap informasi dan layanan kesehatan mental, serta norma sosial yang menguatkan peran tradisional gender yang dapat menghambat terbukanya ruang bagi korban untuk melaporkan atau mencari bantuan terkait KDRT. KDRT dapat dicegah dengan memiliki pemahaman yang benar tentang perbuatan-perbuatan apa  saja  yang termasuk  KDRT  dan  apa  ancaman  pidananya (Lengkong et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif  dalam  bentuk  sosialisasi  untuk  memberdayakan  masyarakat  desa  dalam  pencegahan  dan penanganan kasus KDRT. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka, mengenali  tanda-tanda  KDRT,  serta  mengetahui  langkah-  langkah  penanganan  yang  tepat,  termasuk  cara melaporkan kasus kepada pihak berwenang.

## Tujuan
Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada kelompok pemberdayaan  dan  kesejahteraan  keluarga  Desa  Pematang  Serai,  yang  pada  umumnya  belum  mengetahui mengenai isi (Undang-Undang Nomor 23, 2014) mengenai Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, faktor- faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga belum mengetahui bagaimana penguatan ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, sehingga setelah kegiatan ini selesai kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa Pematang Serai diharapkan dapat melakukan upaya antisipasi agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

## Permasalahan Mitra
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai", beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah kekerasan dalam rumah tangga atau  tidak menganggap serius masalah ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
2. Stigma  dan  Ketakutan  Korban  KDRT  atau  saksi  merasa  malu  atau  takut  untuk    melaporkan  kasus kekerasan, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga.
3. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka, undang-undang yang  melindungi korban KDRT, serta sumber daya yang tersedia untuk membantu korban.
4. Keterbatasan Sumber Daya termasuk kurangnya fasilitas dan layanan yang khusus   untuk  mendukung korban KDRT, seperti pusat krisis atau konseling.
5. Masyarakat  menghadapi  kesulitan  dalam  mengakses  layanan  kesehatan  fisik  dan  mental, serta sistem peradilan yang efektif untuk menuntut pelaku KDRT.
6. Kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan LSM, tidak optimal dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan KDRT di Desa Pematang Serai.
7. Masyarakat  memerlukan  pelatihan  dan  pendidikan  lebih  lanjut  dalam  bidang penanganan  KDRT, pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, serta strategi pencegahan yang efektif.

## 2. METODE PELAKSANAAN

## Metode Pendekatan yang ditawarkan
Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta. Pengabdian ini dillaksanan pada tanggal 24 Juni 2023 di lokasi Desa  Pematang  Serai.  Pemberdayaan  dilakukan  untuk  menyampaikan  materi  perlindungan  hukum  terhadap korban kekerasan anak dan perempuan kepada masayarkat desa melalui pemaparan materi berupa:
1. Penguatan komitmen para pemangku kepentingan
2. Pelayanan penyuluhan/komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan konseling
3. Pengembangan pusat pelayanan informasi/konseling (kelompok dialog warga)
4. Mengidupkan kearifan lokal ditingkat desa
5. Penguatan kapasitas masyarakat/aparat desa melaui pelatihan kader

## Proses Kerja
Berikut  adalah  proses  kerja  untuk  mitra  Kegiatan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam  Pencegahan  dan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Tahap  persiapan  ini  tim  pengabdian  melakukan  telusur  pustaka  tentang  kondisi  kekerasan  anak  dan perempuan  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  di  Desa  Pematang  Serai  pada  khususnya.  Kemudian  tim pengabdian memilih 20 (orang) masyarakat di Desa Pematang Serai dengan karakteristik latar belakang keluarga  dan  permasalahan  lainya.  Selanjutnya  tim  menyiapkan  materi,  alat-alat  dan  bahan  yang diperlukan untuk mengevaluasi kekerasan anak dan perempuan. Materi yang disiapkan meliputi:
a. Pembuatan kuisioner untuk wawancara mendalam ( in-depth interview ) kepada masyarakat,
b. Pembuatan kuisioner untuk focused group discussion (FGD) kepada perwakilan masyarakat.
2. Tahap Intervensi
Pada tahap intervensi, tim turun ke lapangan bersama-sama dan melakukan skrining dengan metode yang telah  disiapkan  secara  bersama-sama  sebagai  satu  kesatuan,  tidak  membagi  diri.  Setiap  kegiatan wawancara  mendalam  dan  FGD dilakukan  oleh  semua  tim  pengabdian,  dimana  anggota  tim  ada  yang bertugas  sebagai  moderator,  notulen,  dan  observer.  Kegiatan  wawancara  mendalam  dan  FGD  juga menggunakan alat bantu tape recorder agar  hasil  wawancara  dan  FGD  tidak  ada  yang  terlewat  dari pengamatan  tim pengabdian. Dari hasil skrining, jika terdapat mahasiswa yang terindikasi mengalami bullying (korban), atau melakukan bullying (pelaku) akan diberikan waktu untuk berkonsultasi kepada psikiater yang juga menjadi tim pengabdian.
3. Tahap Edukasi
Tahap edukasi dalam bentuk penyuluhan dan diskusi aktif.
4. Tahap Evaluasi
Tahap  evaluasi  dalam  kegiatan  ini  adalah  melakukan  monitoring  terhadap  pelaksanaan kegiatan sejauhmana efektivitasnya kegiatan penyuluhan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dimasa covid-19 di Desa Pematang Serai untuk keberlanjutan program pelatihan berikutnya.

## Uraian Partisipasi Mitra
Partisipasi  mitra  dalam  pelaksanaan  program  penyuluhan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  korban kekerasan anak dan perempuan dimasa covid-19 di Desa Pematang Serai adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan tempat kegiatan pelatihan
2. Mengundang organisasi kemahasiswaan dan perwakilan mahasiswa
3. Membantu pelaksanaan kegiatan hingga selesai
4. Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pelatihan
5. Dapat memberikan pembinaan soft skill kepada mahasiswa dan organisasi  kemahasiswaan dalam bidang informasi dan teknologi elektronik
6. Dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan
Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  bersama  perangkat  desa berdiskusi  dan  melakukan  tanya  jawab tentang  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam  Pencegahan  dan  Penanganan  Kasus  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga yang ditutup dengan acara foto bersama.

## Uraian Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian
Evaluasi  dilakukan  secara  spesifik  untuk  mengetahui  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  khalayak  sasaran terhadap materi yang disampaikan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:
1. Evaluasi awal
Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi kepada khalayak sasaran dengan maksud untuk mengetahui  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  factor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran terhadap materi penyuluhan hukum di atas. Adapun hasil rata-rata  evaluasi  awal  dari  15  orang  peserta  mencapai  nilai  rata-rata.  Hal  ini  menunjukkan  tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan penyuluhan hukum tergolong rendah
2. Evaluasi proses
Evaluasi proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif para peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot masing-masing pertanyaan  yang  diajukan.Terlihat  para  peserta  memberikan  sikap  yang  positif  melalui  keaktifan masyarakat atau warga Desa Pematang Serai dalam mengikuti kegiatan ini.
3. Evaluasi Akhir
Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu post test yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan  hukum  dengan  membandingkan  pengetahuan  dan  pemahaman  sebelum  dan  sesudah kegiatan  dilakukan.  Hasil  yang  dicapai  para  peserta  ditunjukkan  dengan  melihat  perkembangan  hasil evaluasi akhir. Dalam hal ini dari 15 orang peserta mencapai nilai akhir dengan nilai rata-rata 65, sehingga terlihat  ada  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  peserta  penyuluhan  setelah  diberikan penyuluhan hukum tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  mengikuti  dan  mendengarkan  materi  sosialisasi  serta  melakukan  diskusi  dalam  rangka  melatih kemampuan peserta untuk memecahkan permasalahan KDRT, mitra sebagai kelompok sasaran terlihat meningkat pengetahuan  dan  pemahamannya  tentang  KDRT.  Selain  itu,  terlihat  pula  kemampuan  para  peserta  untuk menyelesaikan  atau  memecahkan  permasalahan  KDRT  yang  disajikan  melalui  pemberian  kasus-kasus  yang didiskusikan. Hal tersebut disimpulkan tim pengabdian dengan membandingkan tes awal dengan hasil presentasi kelompok sebagai bahan evaluasi kegiatan. Pada tahap pemberian tes awal tampak para peserta masih rendah pengetahuannya. Banyak hal yang belum mereka kuasai seperti misalnya tentang lingkup kekerasan dalam rumah tangga,  cara  memberikan  perlindungan  dan  pendampingan  kepada  korban,  ancaman  pidana kekerasan  dalam rumah  tangga,  peran  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  mencegah  dan  melindungi  korban,  dan  sebagainya. Namun pada hari kedua pelaksanaan para peserta telah mampu untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Fisik yang bermanfaat bagi kelompok sasaran :
1. Para peserta dari kegiatan memperoleh materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim pengabdian serta kasus-kasus yang digunakan untuk diskusi dan presentasi. Selain itu, tim pengabdian membagikan pula foto copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang dibagikan kepada peserta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta pengabdian tentang kesadaran hukum terhadap penghapusan KDRT, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hasil diskusi kelompok sebagai bahan kajian pemecahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penyadaran  hukum  terhadap  penghapusan  KDRT  serta  peran  masyarakat  dalam  mencegah  dan melindungi korban KDRT.
Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah “ criminally violence ”, sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah “ criminal violence ”. Di Kolumbia istilah kekerasan dikenal dengan “ La Violencia ”. Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan  memukul,  menusuk,  menendang,  menampar,  meninju,  menggigit,  semua  itu  adalah  bentuk-bentuk kekerasan (Iskandar, 2016). Istilah kekerasan juga digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka
( overt )  atau  tertutup  ( covert ),  dan  baik  yang  bersifat  menyerang  ( offensive )  atau  bertahan  ( deffensive ),  yang disertai  penggunaan  kekuatan  kepada  orang  lain  (Santoso,  2022).  Pemberdayaan  masyarakat  menurut  (Ife  & Tesoriero, 2008) merupakan suatu upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mengatasi kondisi yang merugikan ( disanvantaged ), dalam hal ini adalah untuk mengatasi semakin maraknya kekerasan dalam rumah tangga.
Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi Pertama, Kekerasan Psikologis/Nonfisik.  (Soeroso & Moerti, 2011) mengungkapkan bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang  dimaksudkan  merendahkan  dan  melukai  harga  diri  dari  pihak  istri,  melarang  istri  bergaul,  ancaman- ancaman  berupa  akan  mengembalikan  istri  ke  orang  tua,  akan  menceraikan  dan  memisahkan  istri  dari  anak- anaknya. Kedua, Kekerasan Seksual yaitu tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual. Ketiga, Penelantaran Rumah Tangga yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalarn jumlah yang cukup (Sugiarto & Putrianti, 2018).
Menurut  (Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  23  Yahun  2004,  n.d.)  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup  rumah  tangga.  KDRT  termasuk  dalam  tindakan  kriminal, dikategorikan  bersama  dengan  kejahatan  lain  seperti  ancaman  dengan  senjata,  percobaan  pembunuhan,  dan pembunuhan. Akan tetapi, diperlukan pendekatan terapi kepada pelaku KDRT yang sangat berbeda dengan pelaku tindak kriminal lainnya.
Pencegahan  kejahatan  termasuk  di  dalamnya  kekerasan  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu (Dirdjosisworo,  1984)  dalam  penelitian  (Siregar,  2022)  yaitu  (1) Berupaya  mengidentifikasi  atau  menemukan sejumlah faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan, yang selanjutnya dilanjut dengan penyusunan program  penanggulangannya.  (2)Menumbuhkan  stabilitas  pembinaan  hukum  dan  aparatur  penegak  hukum dalam rangka law enforcement yaitu sebuah usaha yang disasarkan untuk menjaga dan membina hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tengah menghadapi KDRT dan ingin melapor kepada kepolisian: Apabila mengalami KDRT dalam bentuk kekerasan fisik, maka korban harus segera lapor ke pihak kepolisian.  Pelapor akan diarahkan untuk melakukan visum et repertum , hasil visum dapat dikategorikan sebagai  alat  bukti  surat  yang  diajukan  ke  pengadilan.  Apabila  laporan  dilakukan  ke  Kepolisian  Resor  (Polres) setempat, maka korban akan dirujuk ke bagian unit Perempuan dan Anak. Pelapor akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Korban dianjurkan menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat laporan. Bila polisi merasa sudah ada minimal dua alat bukti maka pihak terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Jangan lupa catat siapa  penyidik  yang  menangani  kasus  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  pelapor  mengikuti perkembangan penanganan kasus.  Cara lain yang bisa dilakukan apabila menerima kekerasan, yaitu laporan via daring atau online ke SAPA 129. Layanan yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (PPPA) ini  dapat  diakses  melalui hotline 021-129  atau whatsapp 08111-129-129  yang mana  terdiri  dari enam jenis layanan. Layanan tersebut adalah  yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan  korban, pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Selain melalui telepon dan whatsapp, Kementerian PPPA juga menerima laporan tindak kekerasan melalui media lain seperti forum online, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, surat, hingga pengaduan langsung. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk menyebarluaskan informasi  pada  masyarakat  dan  keluarga  (sebagai  bagian  dari  anggota  masyarakat)  mengenai  tanggung  jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasaan  dalam rumah tangga, mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.  Adapun bentuk-bentuk upaya pencegahan berdasarkan pendapat para subyek sangat bervariasi, yaitu sosialisasi atau penyuluhan gender dan UU PKDRT, pelatihan kader penyuluh gender dan KDRT, pemberian sanksi bagi pelaku KDRT, pelatihan keterampilan bagi perempuan, serta pendirian lembaga konsultasi keluarga di tingkat desa (Sanyata et al., 2011).
Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu perlindungan dari  keluarga,  aparat  penegakan  hukum,  lembaga  sosial,  pelayanan  kesehatan, dan  penanganan  secara  khusus berkaitan  dengan  kerahasiaan  korban  dan  pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada setiap tingkat  proses  pemeriksaan  serta  pelayanan  pembinaan  rokhani.  Selain  itu,  tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, peserta sosialiasi telah merasakan manfaatnya, yakni memiliki tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kesadaran hukum terhadap penghapusan KDRT, peran  serta  masyarakat  dalam  mencegah  dan  menanggulangi  peristiwa  KDRT sekaligus  memiliki  kemampuan dalam menyelesaiakan masalah-masalah KDRT. Lancarnya kegiatan tersebut menunjukkan bahwa secara umum tujuan  dari  kegiatan  tercapai, meskipun di lapangan  dijumpai  adanya  beberapa  hambatan. Hambatan  tersebut
adalah  sulitnya  menentukan  hari  untuk  pelaksanaan  kegiatan  dikarenakan  banyak  para  peserta  yang  sulit menyepakati waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan. Menentukan waktu memang bukan persoalan yang mudah. Kondisi tersebut dapat dikatakan menyebabkan  kegiatan pengbdian ini, khususnya agenda hari kedua yaitu  pelatihan  untuk  memecahkan  kasus-kasus  menemui  keterbatasan  dalam  pelaksanaan  sebab  seharusnya kegiatan  pelatihan  dapat  dilakukan  lebih  dari  yang  telah  diberikan  oleh  tim  pengabdian.  Untuk  memberikan kemampuan memecahkan maslah-masalah KDRT mestinya dibutuhkan waktu yang cukup dan kasus-kasus yang lebih variatif lagi, sehingga hasilnya akan lebih optimal.
Melalui  peningkatan  pengetahuan,  pemahaman  serta  kemampuan  masyaakat  dengan  persoalan  KDRT, maka harapan ke depan adalah berkurangnya masalah kekerasan dalam rumah tangga dan tumbuhnya kesadaran di dalam masyarakat untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan dalam rumah  tangga  yang  harmonis  dan  sejahtera  serta  kesadaran  untuk  berperan  serta  dalam  penegakan  hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

## Kesesuaian Program dengan Capaian Pembelajaran
Program PKM ini sangat terkait dengan keilmuan peneliti yang berhubungan dengan bidang hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dirasa perlu disosialisasikan hal hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Pemberdayaan  masyarakat  Desa  Pematang  Serai  bertujuan  untuk  mencegah  dan  menangani  kasus  kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan dan antusias peserta,  baik dalam  mengikuti  materi  yang  disampaikan  maupun  dalam  kesempatan  diskusi dan  tanya  jawab. Melalui  inisiatif  ini,  pendekatan  pencegahan  dan  penanganan  diterapkan  secara  holistik  dengan  melibatkan seluruh  lapisan  masyarakat  desa.  Upaya  ini  mencakup  peningkatan  kesadaran,  pelatihan  keterampilan,  serta pendirian mekanisme pendukung bagi korban kekerasan. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang upaya penguatan kethanan keluarga untuk pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan  perceraian  khususnya  di  masa  pandemic  covid-19.  Keberhasilan  kegiatan  ini  didukung  oleh  para  peserta sendiri yaitu Masyarakat Desa Pematang Serai.

## DAFTAR PUSTAKA
Asliani, M. T. S. L. (2021). Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (2), 244 – 257. Dirdjosisworo, S. (1984). Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan . Sinar Baru. Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi . Pustaka Pelajar. Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. YUSTISI , 3 (2), 13 – 22. Lengkong, L. Y., Abbon, T., Hendri Jayadi P, & Situmeang, T. (2021). Pencegahan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri , 5 (2).
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Yahun 2004. (n.d.). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Yahun 2004 . Purwaningsih, E. (2008). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Mataram). . Universitas Malang. Santoso, T. (2022). Teori- Teori Kekerasan . Ghalia Indonesia. Sanyata, S., Nurhayati, S. R., & Fathiyah, K. N. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Penelitian Humaniora , 16 (1), 1 – 21. Siregar, N. A. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga.
Kajian Moral Dan Kewarganegaraan , 10 (4), 1022 – 1037.
Soeroso, H., & Moerti. (2011). Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis Viktimologis . Sinar Grafika. Sugiarto, R., & Putrianti, F. G. (2018). Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Baturetno Kabupaten Bantul. Abdimas Dewantara , 1 (2), 84 – 95. Undang-Undang Nomor 1. (1974). Tentang Perkawinan .
Undang-Undang Nomor 16. (2019). Tentang Perkawinan .s Undang-Undang Nomor 23. (2014). Tentang Pemerintah Daerah .