## PANDANGAN DAN PERJUANGAN IDEOLOGIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DALAM SISTEM KENEGARAAN DI INDONESIA

## Syaiful Arif
Dosen Pascasarjana Islam Nusantara Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta Jl. Taman Amir Hamzah 5 Jakarta Pusat
Naskah diterima: 25 Maret 2016 Naskah dikoreksi: 30 Mei 2016 Naskah diterbitkan: Juni 2016
Abstract: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) is a trans-national Islamic movement and carrying the re-establishment of a global Islamic caliphate. Theoretically, this establishment addressed for the sake of Islamic law at the level of politics and society. The problem is, when the ideas and struggles were developed in Indonesia, which has the basic form of the state and the final state, namely the Republic of Indonesia (NKRI) and the Pancasila, the struggle HTI is part of the defamation against the state. Although this political struggle will not succeed, but it is quite effective conduct of delegitimation on national awareness among Muslims that they managed to recruit a member. This article will explain the state of political ideology and agenda HTI. Therefore, this paper aims to explore the views HTI about sharia and its position for the state system of caliphate and the glory (political) Islam that sought to establish global world as well as in Indonesia nationally. In addition, HTI put ideological struggle in the context of the ideological threat on Pancasila and the Homeland, because the idea khilafahnya necessarily contradictory with the nation-state of the Republic of Indonesia. The data of this article comes from the literature. The results of the literature review were then analyzed through political discourse and the Islamic state, which raises the style Islamic political discourse in the context of political discourse HTI in Indonesia. The article concludes, HTI do delegitimation nationality, Pancasila and state buildings Homeland. It departs from the perspective of Islamic law formalist and holistic, where Sharia law is understood as the rules governing the whole life of the community, through the formalization into the constitution and state law. Cita re-establishment of the Islamic caliphate is a structural condition for the enforcement of Islamic Shari’a.
Keywords : shari’ah, caliphate, politics, constitution, ideology, Hizbut Tahrir Indonesia.
Abstrak: Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  merupakan  gerakan  Islam  transnasional  dan  mengusung  pendirian kembali khilafah Islamiyyah secara global. Secara teoretis, pendirian ini ditujukan demi tegaknya syariat Islam pada  level  politik  dan  kemasyarakatan.  Persoalannya,  ketika  gagasan  dan  perjuangan  tersebut  dikembangkan di Indonesia, yang memiliki bentuk negara dan dasar negara final, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, maka perjuangan HTI merupakan bagian dari upaya penistaan terhadap negara. Meskipun secara politik perjuangan ini tidak akan berhasil, namun cukup efektif melakukan delegitimasi atas wawasan kebangsaan di kalangan Muslim yang berhasil mereka rekrut menjadi anggota. Tulisan ini hendak menjelaskan ideologi politik dan agenda kenegaraan HTI. Karena itu, tulisan ini bertujuan menggali pandangan HTI tentang syariat dan posisinya bagi sistem kenegaraan khilafah dan kejayaan (politik) Islam yang ingin ditegakkan di dunia global serta di Indonesia secara nasional. Di samping itu, menempatkan perjuangan ideologis HTI dalam konteks ancaman  ideologis  atas  Pancasila  dan  NKRI,  karena  gagasan  khilafahnya  tentu  kontradiktif  dengan  negara- bangsa Republik Indonesia. Data-data artikel ini berasal dari studi pustaka. Hasil dari studi pustaka itu kemudian ditelaah melalui diskursus politik dan kenegaraan Islam, sehingga memunculkan diskursus politik Islam ala HTI dalam konteks wacana politik di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, HTI melakukan delegitimasi kebangsaan, Pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Hal ini berangkat dari pandangan tentang syariat Islam yang formalis dan  holistik,  di  mana  syariat  dipahami  sebagai  tata  aturan  hukum  seluruh  kehidupan  masyarakat,  melalui formalisasi  ke  dalam  konstitusi  dan  hukum  negara.  Cita  pendirian  kembali  khilafah  Islamiyyah  merupakan kondisi struktural bagi tegaknya syariat Islam ini.
Kata kunci: syariah, khilafah, politik, konstitusi, ideologi, Hizbut Tahrir Indonesia.

## Pendahuluan
Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI),  organisasi Islam transnasional pengusung khilafah Islamiyyah telah  berdiri  di  Indonesia  sejak  dekade  1980. Sebagai  organisasi  transnasional,  ia  mengusung agenda  global  yang  melampaui  dan  mendegradasi bangunan  politik  nasional.  Kehadirannnya  di negeri  ini  dibiarkan,  meskipun  secara  ideologis bertentangan dengan Pancasila. Ia secara sistematis telah  melakukan  “penistaan  negara”  dengan menolak  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Di sinilah pemerintah Republik Indonesia semestinya  bersikap  tegas  atas  organisasi  ini sebagaimana sebagian besar pemerintahan di Timur Tengah.
Dalam  kancah  gerakan  Islam  radikal  secara umum,  Hizbut  Tahrir  (HT)  dan  HTI  merupakan eksponen  pengusung  sistem  politik  Islam  ideal, yakni  Khilafah  Islamiyyah.  Ini  berbeda  dengan Ikhwanul  Muslimin  (IM)  yang  menurunkan idealitas  itu  dengan  memperjuangkan  pendirian Negara  Islam  modern  dalam  kerangka nation- state (negara-bangsa).  Hal  ini  tentu  berbeda.  Jika khilafah mengandaikan pemerintahan Islam secara global,  sebagaimana  sifat  dasar  kewilayahan Islam yang universal. Sementara ini Negara Islam merupakan  adaptasi  atas  sistem  negara-bangsa dengan penempatan Islam sebagai dasar konstitusi. Resikonya  jelas.  Pengusung khilafah menolak negara  modern  beserta  sistem  politiknya,  yaitu demokrasi, sedangkan IM karena menerima negara- bangsa, mau terlibat dalam proses demokrasi demi penguasaan negara. (Brown, 2000:54).
Tulisan  ini  tidak  hendak  mengelaborasi gagasan  dan  sistem  politik  khilafah,  melainkan mengelaborasi  jantung  dari  ideologi  politik  dan agenda  kenegaraan  HTI,  yakni  penerapan  syariah Islam.  Tulisan  ini  akan  menggali  pandangan  HTI tentang syariah dan posisinya bagi sistem kenegaraan khilafah dan  kejayaan  (politik)  Islam  yang  ingin ditegakkan  di  dunia  global  serta  di  Indonesia secara  nasional.  Tulisan  ini  juga  menempatkan perjuangan ideologis HTI dalam konteks ancaman ideologis atas Pancasila dan NKRI, karena gagasan khilafah -nya  tentu  kontradiktif  dengan  negara- bangsa Republik Indonesia. Tulisan ini merupakan studi  pustaka  berdasarkan  kepustakaan  tentang HT dan HTI, maupun karya tulis yang ditulis para aktivis HTI. Kepustakaan tentang HTI direfleksikan melalui  diskursus  politik  dan  kenegaraan  Islam, sehingga memunculkan diskursus politik Islam ala HTI dalam konteks wacana politik di Indonesia.

## Pandangan HTI tentang Penerapan Syariah
Pandangan  HTI  tentang  penerapan  syariah didasarkan  pada  kritik  atas  demokrasi.  Hal  ini dilakukan  HTI  melalui  juru  bicaranya,  M.  Ismail Yusanto  yang  melakukan  kritik  atas  kedaulatan  di dalam  sistem  demokrasi,  yang  tidak  menjadikan kedaulatan  Tuhan  ( hakimiyyatullah )  sebagai  sendi utama  politik,  melainkan  mendaulat  kedaulatan rakyat sebagai pilar utama sistem politik. Pendaulatan kedaulatan  rakyat  inilah  yang  telah  meminggirkan syariah Islam dari kewajiban penerapannya. Paparnya:
“Menetapkan  hukum  bukan  berdasarkan  al-Quran dan  al-Hadis  melainkan  dari  wakil  rakyat,  yang dikenal dengan jargon “kedaulatan di tangan rakyat”, merupakan  bagian  dari  sistem  demokrasi  sekular ala Barat. Sistem ini telah menjadikan rakyat atau wakil rakyat sebagai sumber hukum dan sekaligus memiliki  hak  untuk  menetapkan  hukum.  Dalam sistem  semacam  ini,  syariah  Islam  hanya  menjadi salah  satu  pilihan  ( option )  yang  bisa  diambil  dan bisa  juga  tidak,  bergantung  dengan  kesepakatan atau  bahkan  pada  pihak  yang  memiliki  suara terbanyak  di  parlemen.  Semestinya,  syariah  Islam menjadi  kewajiban  ( obligation ),  yakni  merupakan satu-satunya  –  bukan  salah  satu  –  pilihan  dalam menetapkan hukum”. (Tim Penulis HTI, 2006:v).
Melalui  uraian  ini,  Ismail  Yusanto  mengutuk keras  penggunaan  kedaulatan  rakyat  di  dalam demokrasi, karena ia telah menjadikan wakil rakyat sebagai penentu hukum. Hal ini yang bertentangan dengan  sistem  Islam  ( nizam  al-Islami )  yang menurutnya  menjadikan  syariah  sebagai  sumber utama perumusan hukum, yang merepresentasikan tegaknya suatu kedaulatan Tuhan. (Aziz, 2016:89). Dalam demokrasi, syariah akhirnya menjadi option : salah satu pilihan yang bisa diambil, bisa juga tidak, tergantung  kesepakatan  mayoritas  suara  di  dalam parlemen.  Semestinya,  syariah  adalah obligation : kewajiban  utama,  sehingga  ia  menjadi  satu- satunya  pilihan  hukum  yang  ditegakkan  di  dalam pemerintahan Islam. (Khatab, 2007:134).
Dalam  kaitan  ini,  pandangan  Ismail  Yusanto dan  HTI  ini  disebut  “Islam  alternatif”  yang berangkat  dari  konsep  “totalisme  syariah”. Pandangan ini meyakini kemampuan Islam sebagai alternatif dari sistem sosial-politik modern, karena sistem  Barat  ini  mereka  anggap  sebagai  sistem “jahiliyah  modern”.  Disebut  jahiliyah,  karena modernitas telah melikuidasi peran Islam di dalam ruang  publik.  Sistem  “jahiliyah  modern”  inilah yang  melahirkan  krisis  multidimensional,  sejak krisis  moral,  ekonomi,  iman,  hingga  politik,  yang membuat  HTI  menawarkan  Islam,  atau  tepatnya, sistem Islam sebagai alternatif bagi sistem modern yang jahiliyah ini.
Pandangan “Islam alternatif” ini didasari oleh asumsi metafisik tentang sifat totaliter dari syariah Islam.  Asumsi  ini  bersifat  metafisik,  karena  ia meyakini syariah sebagai dasar seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian, asas, tujuan, dan masa depan  kehidupan  manusia  ditentukan  oleh  syariah Islam  yang  menyediakan  cetak  biru  kehidupan secara  menyeluruh,  sejak  dalam  ruang ubudiah manusia  dengan  Tuhan,  hingga  bentuk  negara, sistem  ekonomi,  bahkan  soal-soal  sepele  seperti pakaian.  (Arif,  2010:65).  Sifat  totaliter  syariah ini  merupakan  konsekuensi  logis  dari  karakter dasar syariah yang merupakan refleksi atas akidah Islam.  Mengutip  pandangan  Qadhi  Taqiyyudin Al-Nabhani,  pendiri  HT,  akidah  adalah  pemikiran menyeluruh  tentang  alam  semesta,  kehidupan, dan  manusia  berikut  hubungan  ketiganya  dengan kehidupan  sebelum  maupun  setelah  kehidupan dunia. Sementara itu, karena syariah adalah “refleksi operasional”  dari  akidah  Islam,  maka  definisi syariah pun setali tiga uang dengan akidah tersebut. Syariah Islam dalam pandangan HT adalah sistem atau  aturan  yang  disyariahkan  oleh  Allah  SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dengan  sesama  Muslim,  dengan  sesama  manusia, dengan alam semesta, dan dengan kehidupan dunia. (Tim Penulis HTI, 2006:2-8).
Perbedaan  status  kategoris  dari  akidah  dan syariah  ini  terletak  pada  perbedaan  “produk pengamalan” dari keduanya. Jika akidah melahirkan al-iman ,  maka  syariah  melahirkan ‘amal  al- shalih .  Artinya,  akidah  menuntut  keimanan,  yaitu keyakinan  atau  ketundukan  Muslim  atas  akidah tersebut.  Sementara  syariah  adalah  aturan  praktis, tempat  Muslim  mengamalkan  imannya  tersebut dalam amal  al-shalih, sesuai  dengan  panduan praktis dari syariah. Jadi jika akidah terkait dengan keyakinan  atas  kebenaran  Islam,  maka  syariah adalah  praksis  pengaturan  kehidupan  berdasarkan aturan  Islam.  Praksis  pengaturan  ini  merupakan bukti  keimanan  seorang  Muslim  terhadap  akidah Islam. (al-Nabhani, 1991:97).
Oleh  karena  itu  dalam  pandangan  HTI, kebutuhan  mendesak  bagi  masyarakat  modern khususnya  di  Indonesia  adalah  penerapan  syariah Islam,  baik  sebagai  konstitusi  negara,  maupun sebagai  tata  aturan  semua  sistem  kehidupan. Secara  eksplisit  HTI  memang  bercita-cita  hendak mendirikan khilafah , atau setidaknya mengidealkan pendiriannya.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi logis dari penegakan syariah pada level konstitusi. Penegakan  syariah  ini  bukan  semata  persoalan politik, melainkan persoalan akidah.
Menyitir ayat al-Qur’an surat al-An’am: 57: in al-hukmu  illa  lillahi  yaqushshu  al-haqqa  wahuwa
khoir al-fashilin (Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia  Pemberi  keputusan  yang  paling  baik).  Oleh karena  itu,  Barang  siapa  yang  tidak  memberikan keputusan  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir ( wa man lam yahkum  bima  anzalallah  faulaika  hum  al-kafirun ) (QS al-Maidah: 44). Dengan adanya ayat ini, maka hukum  yang  sah  ditegakkan  adalah  hukum  Allah. Mengingkarinya,  berarti  menjerumuskan  seorang Muslim ke dalam jurang kekafiran. Oleh karena itu, buku  ini  pun  mengutuk  keras  orang-orang  Islam yang  menjadikan  hukum  nonIslam  (mereka  sebut hukum thaghut )  sebagai  hukum  nasional.  Orang- orang  ini  dikutuk  oleh  al-Qur’an  sebagaimana tersurat  dalam  QS  an-Nisa:  60-61.  (Tim  Penulis HTI: 2006:35-44).
Pertanyaannya  kenapa  HTI  bisa  sampai  pada kesimpulan bahwa syariah bersifat “meliputi semua hal”  dan  oleh  karenanya  wajib  ditegakkan  secara kenegaraan? Seperti dipaparkan di atas, keyakinan ini berangkat dari pemahaman akan posisi syariah sebagai  refleksi  atas  akidah.  Dikarenakan  akidah terkait  erat  dengan  keimanan  kepada  Allah  dan Islam,  maka  syariah  adalah  pelaksanaan  dari keimanan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penerapan syariah  merupakan  pengamalan  keimanan  dari muslim.  Barangsiapa  yang  tidak  menerapkan syariah, maka ia tidak beriman, alias murtad, keluar dari keislaman.
HTI  bisa  sampai  pada  kesimpulan  ini  karena ia melakukan pemilahan antara “yang konseptual” ( fikrah )  dan  “yang  praksis”  ( thariqah )  di  dalam syariah. Fikrah atau  aspek-aspek  konseptual dari  syariah  adalah  perintah  yang  tidak  memiliki pengaruh  secara  fisik.  Perintah  ini  berada  pada level  akidah  (rukun  iman),  meliputi  iman  kepada Allah, malaikat, hari kiamat, Rasul, kitab suci, serta zakat,  shalat,  haji  dan  puasa.  Sementara thariqah , atau metode adalah perintah yang bersifat praktis- aplikatif dan memiliki dampak secara fisik. Aspek thariqah dalam  syariah  misalnya  terdapat  dalam keharusan  memberlakukan  sanksi ta’zir bagi  para pelanggar  zakat  dan  shalat.  Di  sisi  lain,  HTI  juga melakukan pemilahan antara fikrah sebagai konsep dan thariqah sebagai  metode  untuk  menerapkan konsep tersebut. Artinya, jika thariqah bukan hanya memuat hukum-hukum Islam yang bersifat praktis seperti dalam bidang hukum pidana dan mu’amalat, melainkan  dimaknai  sebagai  strategi  untuk menerapkan berbagai hukum tersebut. Memisahkan fikrah dari thariqah akan membuat Muslim murtad, sebab  ia  tidak  memiliki  kehendak  jihadi  untuk menerapkan syariah Islam.
Pada  titik  inilah  HTI  memiliki  pemahaman
yang  berbeda  dari  mayoritas  umat  Islam,  karena ia meyakini status Islam, selain sebagai keyakinan spiritual  ( ‘aqidah  ruhiyyah )  juga  merupakan ideologi  politik  ( aqidah  siyasiyah ).  Spiritualisme Islam membahas hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, sementara ideologi politik Islam membahas seluruh  urusan  dunia  yang  terangkum  dalam hubungan manusia dengan dirinya maupun dengan sesamanya,  menyangkut  bidang  pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan sebangainya. Papar HTI:
“Dari  sini  dapat  disimpulkan bahwa  syariah  Islam bukan  hanya  mengatur  urusan  yang  dibahas  oleh agama,  tetapi  juga  urusan  yang  dibahas  oleh ideologi.  Dengan  lingkup  syariah  Islam  yang meliputi  dua  wilayah  ini  –  agama  dan  ideologi  – maka tepat sekali Islam disebut sebagai agama dan ideologi sekaligus”. (Tim Penulis HTI, 2006: 40).
Menariknya,  HTI  menyebut  posisi  Islam sebagai agama dan ideologi ini sebagai bagian utama dari  ‘ aqidah (keyakinan,  prinsip  dasar,  ideologi). Alasannya,  karena  masing-masing  aspek  tersebut merupakan  ajaran  Islam  yang  harus  diyakini  oleh setiap  Muslim,  dan  merupakan  persoalan  agama yang  telah  diketahui  urgensinya  ( ma’lum  min  ad- din bi adh-dharurah ). Penolakan terhadap ‘ aqidah ini, akan membuat seorang muslim terpelanting dari Islam alias murtad.
Pada  titik  ini  kita  bisa  menarik  garis  runutan logis dari argumentasi HTI atas wajibnya penerapan syariah  Islam  secara  politik.  Pada  awalnya,  HTI melakukan  pemilahan  antara  akidah  dan  syariah. Akidah  adalah  keimanan  kepada  Allah  dan  Islam, sementara syariah adalah pengamalan ( shalih ) dari aturan-aturan  Islam  sebagai  wujud  dari  keimanan tersebut.  Akidah  ini  merupakan  aspek fikrah dari ajaran  Islam,  sementara  syariah  adalah  aspek thariqah -nya.  Atau  jika  dipahami  lebih  lanjut lagi:  akidah  adalah fikrah (konsepsi)  Islam  yang harus  ditegakkan  melalui thariqah ,  yakni  metode atau  strategi  penerapan  syariah  yang  merupakan cerminan  dari  keimanan  terhadap  akidah  Islam. Akidah yang bersifat konseptual ini terkait dengan hal-hal ‘ ubudiyah , yakni hubungan spiritual antara manusia dengan Allah. Sementara syariah memuat thariqah , yakni strategi penerapan syariah (jinayah, mu’amalah, dan siyasah). Karena cakupan syariah yang mengatur semua lini kehidupan, maka thariqah al-Islam juga  bersifat  sosio-politik,  atau  secara lebih khusus bersifat politik. Dengan cara ini, HTI sampai pada kesimpulan bahwa Islam selain sebagai agama, juga sebagai ideologi. Sebagai ideologi, ia merupakan  perjuangan  politik  yang  meniscayakan pendirian  negara  atau  Khilafah  Islamiyah  sebagai perwujudan paripurna dari nizam al-Islami tersebut.
Tujuannya satu: menegakkan hukum Allah, sebagai pengganti dari hukum manusia yang diciptakan oleh kedaulatan  rakyat  demokratis.  (Thabib,  2008:13- 20).
Dalam hal ini penegakan syariah Islam bahkan HTI dasarkan pada maqashid al-syari’ah, meskipun kerangka  pikirnya  tetap  dalam  rangka  penerapan hukum jinayah . Bahkan dalam soal kemashlahatan, HTI  memberikan  pemahaman  “yang  ideologis”. Karena  kemashlahatan  sering  dijadikan  alasan bagi  deformalisasi  syariah,  maka  HTI  menolak kemashlatan  sebagai  tujuan  utama  syariah. Melainkan sebaliknya: di dalam penegakan syariah, secara otomatis terdapat kemashlatan. Pemahaman ini dirujukkan pada kaidah ushul: haitsuma kaana al-syar’u  fatsammati  al-mashlahatu (Di  manapun ada  syariah,  di  situ  pasti  ada  mashlahat).  (Tim Penulis HTI, 2006:45-48)
Dalam  soal  kenegaraan,  HTI  tentu  menganut Khilafah Islamiyah. Kekhilafahan ini menjadi harga mati, karena ia mengacu pada sistem politik Islam era  Nabi  Muhammad  dan khulafa’  al-rasyidin . Melalui  perjuangan  yang  konsisten,  HTI  hendak mengubah  bentuk  kenegaraan  NKRI  menjadi khilafah .  Islamisasi  negara  pada  level  nasional ini  yang  kemudian  diangkat  pada  level  global, menjadi imperium Khilafah Islamiyyah yang lintas- bangsa.  Kekhilafah  global  menjadi  antitesa  dari bentuk  negara-bangsa  ( nation-state )  yang  telah memecahbelah  umat  Islam,  menjadi  berbangsa- bangsa dan saling berbeda. Padahal menurut HTI, di dalam Islam hanya ada umat , yakni kesatuan global keumatan dalam payung besar Khilafah Islamiyyah. (Aziz, 2011:138).
Menariknya,  konsep  kenegaraan  HTI  berakar pada suatu pandangan hidup. Mengutip pemikiran Taqiyudin  al-Nabhani  yang  menyatakan  bahwa munculnya  negara  baru  disebabkan  adanya pemikiran  baru.  Pemikiran  baru  ini  kemudian menjadi  pemahaman  ( mafahim )  yang  mencipta pandangan  dunia,  serta  menciptakan  pandangan baru  tentang  kemashlahatan.  Pada  titik  inilah, negara  yang  terbangun  tentu  dari  pemikiran, pemahaman dan pandangan hidup ini. Negara pada titik ini ditempatkan secara fungsional, yaitu sebagai badan  eksekutif  yang  mengatur  dan  mengontrol pelaksanaan kemashlahatan sesuai dengan pandangan hidup tadi. Pandangan hidup ini oleh al- Nabhani  dinamai  sebagai  akidah  rasional  ( aqidah aqliyah ).  Yakni  akidah  yang  telah  dirasionalkan, menjadi  uraian  praktis  dari  syariah  Islam.  Negara Madinah  era  Nabi  adalah  negara  yang  dibangun berdasarkan akidah rasional ini.
Karena  dibangun  berdasarkan  pemikiran mendasar ( fikr asasi ), maka Negara Madinah mampu
berdiri tegak selama 13 abad dan baru runtuh pada tahun  1924,  ketika  umat  Islam  telah  mengalami kemunduran.  (Black,  2001:553).  Jadi  pada  titik ini,  keruntuhan  Negara  Islam  yang  merupakan wadah  bagi  rasionalisasi  akidah,  disebabkan  oleh kemunduran  pemikiran  umat  Islam.  Pemikiran ini  tentu  bukan  pemikiran  filosofis,  melainkan pemikiran yang berangkat dari akidah dan syariah Islam yang secara literar mengacu pada penafsiran atas  al-Qur’an  dan  hadis,  minus  mazhab-mazhab pemikiran Islam itu sendiri. (al-Nabhani, 2007:108).
Adapun struktur kenegaraan Islam (kekhilafahan) itu mengacu pada beberapa prinsip: (1) negara dibangun di atas akidah Islam, (2) hukum yang diterapkan ialah hukum yang berasal dari Allah, (3)  kepala  negara  (khalifah)  berhak  memilih  dan menetapkan hukum yang akan diterapkan (diambil dari salah satu hasil ijtihad yang sahih), (4) kepala negara  dipilih  oleh  warga  negara,  (5)  masyarakat selalu  mengontrol  kebijakan  pemerintah.  Dalam kaitan  ini,  poin  ke-3  dijadikan counter  discourse atas pihak-pihak yang menentang khilafah , karena ketidakmungkinan  untuk  menerapkan  satu  hukum Islam,  karena  di  dalam  hukum  Islam  itu  sendiri, terdapat banyak mazhab. Oleh karena itu, penerapan syariah  itu  mungkin,  sebab  kepala  negara  berhak memilih  mazhab  mana  yang  sah  menjadi  mazhab negara.
Pada  titik  ini,  posisi  negara  ( khilafah )  Islam menjadi  wajib,  sebagai  syarat  sah  berlakunya syariah Islam. Buku inipun mengutip beberapa kitab ulama salaf yang menerangkan pentingnya khalifah sebagai  legitimator  dan  legislator  bagi  penerapan syariah Islam. Kitab-kitab yang dijadikan legitimasi adalah al-Umm karya  Imam  al-Syafi’i, Tarikhul Khulafa karya  Imam  al-Suyuti, Shofwatu  Rajulil Maridl karya Mouaffaq bany al-Marjeh, Nidzamul Hukm fil Islam karya Taqiyudin al-Nabhani sendiri, hingga  karya  fikih  sederhana  besutan  Sulaiman Rasyid.
Untuk rujukan kewajiban mendirikan khilafah , HTI mendasarkan diri pada hadis Nabi: “Siapa saja yang  melepas  tangannya  dari  ketaatan  terhadap Allah,  niscaya  ia  akan  berjumpa  dengan  Allah  di hari  kiamat  tanpa  memiliki  hujah.  Dan  siapa  saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya seperti mati jahiliyah”.
Hadis  tersebut  memang  tidak  menunjukkan bahwa  setiap  Muslim  harus  melakukan  prosesi baiat  kepada khalifah .  Tetapi,  ia  menyiratkan keharusan  di  dalam  setiap  diri  Muslim  untuk tetap  memperjuangkan  kekhalifahan  Islam.  Suatu penafsiran  atas  hadis  yang  dapat  dipatahkan argumentasinya.  Apakah  baiat  dalam  hadis  itu selalu  merupakan  baiat  kepada khalifah .  Dapat
saja  baiat  ini  dilakukan  kepada  seorang mursyid thariqah ,  sebagaimana  orang-orang thariqah (ordo sufi) memaknai hadis ini.  (Tim Penulis HTI, 2006:211-225).

## Landasan  Pemikiran  HTI  tentang  Pendirian
Khilafah
Dalam  kerangka  pendirian  kembali khilafah sebagai thariqah bagi  penegakan  syariah  Islam, HT  memiliki  beberapa  landasan  pemikiran  yang bersifat  filosofis,  normatif  dan  historis.  Landasan filosofis  terkait  dengan  kerangka  pemikiran  yang mendasari pemikiran politik HT yang merujuk pada pendirian  kembali khilafah .  Landasan  normatif terkait  dengan  dasar-dasar  hukum  (Islam)  dari khilafah yang  disarikan  dari  teks  suci  Al-Qur’an dan  hadis.  Sementara  landasan  historis  adalah praktik  kekhilafahan  dalam  sejarah  Islam  yang menggambarkan era keemasan Khilafah Islamiyyah.
Dalam  kerangka  landasan  filosofis,  HT mendasarkan  pemikirannya  pada  kesempurnaan Islam. Artinya, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan  ini  merujuk  pada  komprehensivitas aturan  Islam  yang  melingkupi  semua  hal,  meliputi teologi, hukum, hati, akal, perilaku, hingga tata sosial- ekonomi-budaya-politik.  Keseluruhan  cakupan  dari aturan  Islam  inilah  yang  menyebabkan  implikasi diperlukannya  suatu  negara  Islam,  sebagai  wadah struktural bagi penerapan segenap aturan tersebut.
Pemahaman  atas  kesempurnaan  Islam  ini dilandaskan  pada  beberapa  ayat  suci,  seperti: Al-yauma  akmaltu  lakum  dinakum  waatmamtu ‘alaikum  ni’mati  waradlitu  lakum  al-Islama  dina. Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (QS. 5:3).
Wamaa arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wanadziiran walakinna aktsarannasi laa ya’lamun. Artinya: Dan Kami tidak mengutusmu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita  gembira  dan  sebagai  pemberi  peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. 34:28).
Ya  ayyuha  al-ladzina  amanuu  udkhuluu  fi al-silmi  kaffatan  wala  tattabi’uu  khutuwati  al- syaithani innahu lakum ‘aduwwun mubin. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah  setan.  Sesungguhnya  setan  itu musuh yang nyata bagimu (QS. 2:208).
Dengan  adanya  ayat-ayat  yang  menunjukkan kesempurnaan Islam sebagai agama, serta perintah untuk  masuk  ke  dalam  Islam  secara  menyeluruh, maka HT berkesimpulan bahwa pendirian khilafah
merupakan  penanda  bagi  kesempurnaan  tersebut. Artinya, khilafah merupakan  bukti  serta  prasyarat bagi penerapan kesempurnaan Islam. Disebut bukti karena  dengan  adanya  institusi  politik khilafah Islam  telah  menyediakan  tata  aturan  kehidupan yang  bersifat  publik,  yang  menemukan  titik maksimal  di  dalam  pendirian  negara.  Disebut prasyarat  karena  kesempurnaan  Islam  itu  masih bersifat potensial. Ia harus diaktualisasikan melalui pendirian khilafah .  Dengan  adanya  kesempurnaan Islam  ini,  maka  QS.  2:208  kemudian  menyerukan totalitas  dalam  keberislaman.  Totalitas  ini  hanya tercipta  ketika  umat  Islam  mendirikan khilafah , sebab ia merupakan bangunan besar tata kehidupan menurut Islam.
Sementara  itu,  landasan  normatif  adalah landasan  keberadaan  perintah khilafah di  dalam sumber-sumber pengambilan hukum Islam. Sumber ini terdapat di al-Qur’an, hadis, ijma’ sahabat dan qiyas .  Sebagai  landasan  normatif,  HT  kemudian mengutip  beberapa  ayat  yang  secara  interpretif kemudian  ditafsirkan  sebagai  penjelasan  tentang urgensitas khilafah menurut  Al-Qur’an.  Ayat tersebut antara lain:
Fahkum  bainahum  bimaa  anzalallahu  walaa tattabi’ ahwaaahum ‘ammaa jaaaka min al-haqqi. Artinya: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa  yang  Allah  turunkan  dan  janganlah  kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. 5:48)
Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi’  ahwaahum  wahdzarhum  an  yaftinuuka ‘anba’dli  ma  anzalallahu  ilaika. Artinya:  Dan hendaklah  kamu  memutuskan  perkara  di  antara mereka  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  dan janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS. 5:49).
Berdasarkan  ayat  di  atas,  HT  kemudian berkesimpulan  bahwa  perintah  kepada  Nabi untuk  menghukumi  segala  sesuatu  berdasarkan hukum  Allah,  memiliki  implikasi  dibutuhkannya hakim (regulator)  yang  meregulasi  persoalan umat,  setelah  Nabi  wafat.  Dengan  demikian ayat  di  atas  mengandung  perintah  yang  bersifat jazm ( obligatory/mandatory ).  Tentu  hakim  yang bertugas  menggantikan  Nabi  dalam  meregulasi persoalan  umat  berdasarkan  regulasi  Allah  itu adalah sang khalifah. Oleh karena itu, ayat di atas secara implisit memerintahkan penunjukan seorang khalifah  yang  menggantikan  fungsi hakim pasca Nabi Muhammad SAW.
Landasan  normatif  kedua  adalah  hadis  Nabi yang berbunyi:
Man  khalafa  yadan  min  tha’atin  laqiyallaha yauma al-qiyaamati la hujjata lahu waman maata walaisa  fii  ‘unuqihi  bai’atun  maata  miitatun jaahiliyyatan. Artinya:  Barang  siapa  yang melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan bertemu Allah  pada  hari  kiamat  dengan  tanpa hujjah ,  dan barangsiapa  yang  mati,  dan  tidak  ada  baiat  di pundaknya, maka apabila mati, matinya seperti mati jahiliyah.
Dari  hadis  di  atas,  HT  memaknai  baiat dalam  kerangka  politik.  Yakni  memberikan  baiat kepada khalifah setelah  sang khalifah terpilih secara demokratis. Baiat dalam hal ini merupakan persetujuan  umat  atas khalifah yang  menandai pemberian legitimasi dari rakyat kepada pemimpin. Dengan adanya hadis ini, maka HT berkesimpulan bahwa orang yang tidak memberikan baiat kepada khalifah ,  maka  kematian  orang  tersebut  bersifat jahiliyah.  Artinya,  kematian  sebelum  kehadiran Islam.
Kesimpulan  HT  ini  bermasalah  karena  dalam sejarah  kenabian,  baiat  tidak  selalu  berada  dalam ranah politik. Hal ini terjadi beberapa kali. Pertama, Baiat  Aqabah Pertama  ( bay’at  al-nisa )  yang diikuti oleh dua belas muslim pada tahun dua belas kenabian. Demikian juga Baiat Kubra yang diikuti oleh tujuh puluh tiga laki-laki dan dua perempuan pada hari tasyriq tahun tiga belas kenabian. Kedua peristiwa baiat tersebut terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang berarti sebelum berdirinya negara Islam Madinah, sehingga baiat tersebut bukan baiat pengangkatan Nabi sebagai kepala negara.
Hadis  lain  yang  menjadi  landasan  normatif HT  adalah: Waman  baya’a  imaman  fa  a’thahu shafqatan yadihi watsamaratan qalbihi falyuthi’hu inistathaa’a  fainjaaaka  akharu  yunaazi’uhu fadlribuuhu  ‘unuqu  al-aakhari. Artinya:  Siapa yang  telah  membaiat  seorang  imam  dan  telah memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka  hendaklah  menaatinya  sesuai  dengan kemampuannya. Jika datang pihak lain yang ingin merebut  kekuasaannya,  maka  penggallah  leher pihak tersebut.
Hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya membaiat  imam  yang  oleh  HT  dipahami  sebagai khalifah .  Berdasarkan  hadis  ini,  HT  kemudian menandaskan  keberadaan khilafah yang  tunggal di  dunia  Islam,  sehingga  jika  ada khilafah lain, maka kekhilafahan yang terakhir ini gugur sifatnya. Kesimpulan HT ini tentu bermasalah karena dalam realitas  historis  kekhilafahan  itu  sendiri,  kelahiran sebuah khilafah merupakan  hasil  dari  penaklukan atas  kekhilafahan  yang  lain.  Hal  ini  terjadi  pada khilafah  ‘ Abbasiyyah  yang  merupakan  hasil  dari penaklukan terhadap dinasti Umayyah.
Di  segenap  landasan  normatif  hadis  ini, HT  menempatkan  hadis  sebagai ikhbar yang mengandung tuntutan. Tuntutan ini memiliki dampak ditegakkannya  hukum syara’ ,  sehingga  sifatnya menjadi wajib ( jazm ). Hanya saja di kesempatan lain, HT  menunjukkan  inkonsistensi  dengan  menolak hadis tertentu yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Hadis tersebut adalah: Lima yazalu hadza al-amru fi quraisyi ma baqiya minhum tsnani. Artinya: Urusan kekuasaan ini selalu milik Quraisy, selama masih ada dua orang di antara mereka.
Hadis  di  atas  menunjukkan  keharusan  syarat bagi  seorang khalifah berasal  dari  suku  Quraisy. Bagi  HT,  syarat  Quraisy  tersebut  sekadar  bersifat afdlaliyyah semata.  Padahal  hadis  ini  juga  bisa dipahami  dalam  kerangka  penafsiran  yang mewajibkan  kesyariatan  seperti  terjadi  pada hadis  sebelumnya.  Dengan  demikian,  terdapat inkonsistensi dalam pemikiran HT.
Landasan normatif ketiga atas khilafah adalah ijma’ sahabat.  Dalam  hal  ini,  HT  merujuk  pada kesepakatan  sahabat  Nabi  untuk  menangguhkan pemakaman  Nabi  Muhammad  SAW  saat  Sang Rasul wafat, demi pemilihan khalifah . Artinya, para sahabat  Nabi  lebih  mendahulukan  suksesi  politik dibandingkan  memakamkan  Nabi  yang  selama ini  mereka  cintai.  Pendahuluan  suksesi  politik inilah  yang  menjadi  penanda  betapa  pentingnya kekhilafahan setelah Nabi wafat. Maka, Abu Bakar kemudian  terpilih  sebagai  khalifah,  dilanjutkan dengan  pemilihan  khalifah  setelahnya,  yakni Khalifah Umar, Ustman dan Ali bin Abi Thalib.
Selain mendasarkan diri pada landasan filosofis dan  normatif,  HT  juga  melandaskan  argumentasi kekhilafahan  pada  realitas  historis  Khilafah Islamiyyah.  Dalam  hal  ini,  HT  mengklaim  bahwa masa  Nabi  hingga  Turki  Ottoman  merupakan periode khilafah dan  berhenti  pada  tahun  1918  M sebelum penjajah menguasai negeri-negeri muslim.
Di  dalam  kaitan  ini,  argumen  historis  akan keberadaan  era khilafah bisa  dibenarkan.  Hal  ini terjadi  sejak  periode Khulafa  al-Rasyidin hingga awal  dinasti  Abbasiyyah  (masa  Abu  Ja’far  al- Manshur).  Di  dalam  kurun  waktu  11  H/632  M hingga  136-158  H/754-775  M,  memang  terdapat kesatuan  politik  dengan khilafah yang  tunggal  di seluruh dunia Islam. Masa yang menandai kesatuan politik Khilafah Islamiyyah ini mencapai 125 tahun. Tetapi, sejak munculnya khilafah Bani Umayyah di Spanyol yang dibangun oleh ‘Abd al-Rahman I al- Dakhil pada 138 H/756 M, kekhilafahan tidak bisa lagi disebut tunggal. Dinasti Umayyah di Spanyol sejak kelahirannya menentang khilafah Abbasiyyah dan mengaku dirinya sebagai penguasa dunia Islam. (Rafiq: 109-139).
Dari  segenap  uraian  di  atas,  bisa  dipahami bahwa konsepsi politik HT dan juga HTI berangkat dari  konsep  religio-politik.  Yakni  konsepsi  politik berbasis  pemikiran  keagamaan.  Dengan  konsepsi ini,  HT  memahami  Islam  dari  perspektif  politik. Politik  menurut  HT  tidak  hanya  merujuk  pada pendirian lembaga negara, melainkan pembentukan masyarakat Islami secara menyeluruh. Oleh karena itu,  politik  ditempatkan  dalam  kerangka  ideologi, sehingga Islam pun dipahami sebagai ideologi. Di dalam kerangka ideologi, Islam yang pada awalnya merupakan  agama,  telah  diperluas  menjadi  tata aturan  kehidupan,  baik  menyangkut  kehidupan ruhani hingga kehidupan sosial-politik.
Pada titik ini, Islam sebagai ideologi kemudian menyediakan pola perwujudan nilai-nilai ideologis yang oleh HT disebut fikrah dan thariqah . Fikrah adalah pemikiran Islam bersumber pada akidah dan syariah  Islam.  Sementara thariqah adalah  metode penerapan aturan keislaman dalam fikrah Islam. Di dalam thariqah Islam ini, HT mendasarkan tujuan- tujuan  besar  politik  Islam  di  dalam khittah politik ( khittah siyasiyah ) yang digerakkan melalui strategi politik  ( uslub  siyasiyah ).  Sebagai  tujuan  utama politik, khittah tidak  berubah  sejak  awal  hingga akhir thariqah .  Namun  sebagai  strategi, uslub politik  bisa  saja  berubah  mengaliri  kondisi  yang berubah. Khittah politik  HT  adalah  pembentukan masyarakat  Islami  dengan  pendirian khilafah sebagai puncak dari islamisasi masyarakat tersebut. Untuk  mencapai  ke  sana,  dibutuhkan uslub-uslub strategis  yang  mengarahkan khittah agar  bisa tercapai  secara  ideal.  (Hizbut  Tahrir,  2009:11- 18). Uslub-uslub politik  HT  ini  yang  terjadi  sejak pengkaderan,  sosialisasi  kepada  umat,  perang pemikiran, hingga strategi penggulingan kekuasaan menuju  pendirian dawlah  khilafah. Hanya  saja  di tengah jalan, uslub politik bisa saja bervariasi, demi menjaga khittah politik.
Konsepsi  politik  HTI  juga  merujuk  pada konsepsinya  tentang  sistem khilafah .  Secara distingtif, khilafah dibedakan  dengan  monarki dan demokrasi. Di dalam monarki, kekuasaan ada di  tangan  raja  dan  pengangkatan  raja  yang  tidak melalui proses demokratis, melainkan berdasarkan keturunan. Sementara dalam demokrasi, kekuasaan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat dan presiden yang dipilih melalui pemilu.
Khilafah bukan monarki karena sang khalifah tidak diangkat berdasarkan keturunan “darah biru”, melainkan  melalui  pemilihan  oleh  rakyat.  Dalam penolakan keturunan inilah HT menolak keharusan keturunan  Quraisy  sebagai khalifah ,  yang  berarti menolak  hadis  Nabi  yang  menganjurkan  hal tersebut.  Di  dalam  kerangka  pemilihan  ini,  HTI
sebenarnya  terinspirasi  oleh  demokrasi,  walaupun enggan  mengakuinya.  Setelah khalifah terpilih, baru  kemudian  rakyat  membaiat  sang khalifah sebagai  bagian  dari  pemberian  legitimasi  dari umat.  Di  sisi  lain, khilafah juga  bukan  demokrasi karena meskipun khalifah dipilih oleh umat, namun kedaulatan  tidak  di  tangan  rakyat,  melainkan di  “tangan  Tuhan”.  Inilah  yang  disebut  sebagai kedaulatan Tuhan yang termaktub dalam Al-Qur’an, hadis,  dan  segenap  sumber  utama  syariah  Islam. Maka,  Khilafah  Islamiyyah  adalah  sebuah  negara yang kedaulatannya terletak di dalam syariah Islam, sehingga  baik  parlemen  maupun khalifah harus tunduk kepada syariah. (Brown, 2000:79-81).

## Strategi Pergerakan HTI
Tujuan  utama  pergerakan  HTI  adalah penegakan syariah Islam. Oleh karena itu, segenap gerakan  HTI  adalah  strategi  untuk  menegakkan syariah  tersebut.  Dengan  demikian,  HTI  adalah gerakan  Islam  yang  menjadikan  dirinya  sebagai washilah bagi  tujuan  utama:  penegakan  syariah Islam secara sosio-politik.
Pada titik ini, terdapat dua macam strategi besar untuk  mewujudkan  penegakan  syariah.  Pertama, strategi  ideal.  Strategi  ini  mencakup  pendirian Khilafah  Islamiyah  sebagai  pra-syarat  struktural bagi  penerapan  syariah.  Hal  ini  didasarkan  pada ajaran  al-Qur’an,  sunnah  dan  praktik  politik  Nabi yang  mendaulat khalifah sebagai  penerap  syariah tersebut. Artinya, untuk menerapkan syariah, maka harus  ada khalifah sebagai  legislator  penerapan syariah. Dalam kaitan ini, penerapan syariah memuat dua  tahap.  Tahap  pertama,  sebagai  konstitusi ( dustur ).  Konstitusi  syariah  memuat  pokok-pokok terpenting  dari  syariah  yang  bisa  menggambarkan syariah  Islam  secara  utuh,  meskipun  dengan redaksi global dan ringkas. Di sinilah pokok-pokok penerapan syariah dalam berbagai hal dirumuskan. (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009:14-20).
Tahap kedua sebagai undang-undang ( qanun ), yaitu  perundang-undangan  syariah  di  setiap  lini kehidupan. (Tim Penulis HTI, 313). Dalam kaitan ini, HTI kemudian merumuskan perspektif syariah dalam pengelolaan semua sektor kenegaraan, mulai dari  sumber  daya  alam,  pendidikan  Islam,  tenaga kerja,  kemiskinan, good  government, kriminalitas, pembangunan  ekonomi,  politik  luar  negeri,  dan penanganan korupsi. Hal ini merupakan “kampanye komprehensif”  atas  kemampuan  syariah  dalam menyelesaikan  semua  persoalan,  maka  soal-soal tersebut  adalah  soal-soal  yang  akan  diperundang- undangkan melalui penerapan syariah Islam.
Strategi  kedua  bersifat  pergerakan.  Inilah strategi pergerakan HTI dalam menegakkan kembali
Khilafah  Islamiyah  sebagai conditio  sine  qua  non bagi terapnya syariah Islam. Pada titik ini, strategi gerakan  HTI  dinisbatkan  pada  strategi  perjuangan Nabi  SAW,  yang  memuat  tiga  tahap. Pertama , tahap  pembinaan  dan  pengkaderan  ( marhalah tatsqif ).  Dalam  tahap  awal  ini,  Nabi  melakukan dakwah  dan  pembentukan  kader  ideologis  secara sembunyi-sembunyi di Mekkah, dakwah dilakukan secara terbatas, dimulai dari keluarga, sahabat, dan para  budak.  Target  tahap  ini  adalah  pembentukan kader  militan  dan  penanaman  ideologi  kepada kader. Kedua ,  tahap  interaksi  dan  perjuangan ( marhalah  tafa’ul  wal  kifah ),  yaitu  tahap  dakwah secara terbuka kepada masyarakat luas.
Dalam  tahap  ini,  Nabi  telah  mempraktikkan strategi  pergulatan  pemikiran  ( shiraul  fikr )  dan perlawanan  politik  ( kifah  siyasi ).  Pergulatan pemikiran  diartikan  sebagai  perang  terhadap ide-ide  jahiliyah  yang  musyrik  dari  kaum  kafir. Perlawanan  politik  diartikan  sebagai  perlawanan atas kedhaliman yang dilakukan kaum kafir Mekkah terhadap umat Islam, yang akhirnya mengantarkan Nabi  hijrah  ke  Madinah.  Setelah  tahap  kedua  ini, barulah  perjuangan  Nabi  mencapai  tahap  ketiga, yaitu  penerimaan  kekuasaan  ( marhalah  istilamul hukm ),  yaitu  tahap  pendirian  Negara  Madinah, setelah  Nabi  mendapatkan  baiat  dari  suku-suku besar di Madinah. Pada tahap ini, Nabi menurut HTI akhirnya  menjadi  kepala  negara,  yang  dengannya mampu  menyebarkan  Islam  melalui  kekuatan dakwah dan militer.
Strategi  pergerakan  HTI  mengacu  pada strategi  yang  ditetapkan  oleh  HT  internasional yang  terinspirasi  oleh  strategi  perjuangan  Nabi. Secara  umum,  strategi  itu  mencakup  tiga  tahapan ( marhalah ) perjuangan. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan ( marhalah tasqif ). Pada tahap ini yang  dilakukan  adalah  membentuk  kader-kader partai.  Kedua,  tahap  interaksi  dengan  masyarakat ( marhalah tafa’ul ma’a al-ummah ). Pada tahap ini, para kader partai diturunkan di tengah masyarakat untuk  mengenalkan  gagasan  HTI.  Dalam  tahapan ini,  para  aktivis  HTI  menawarkan  jawaban keislaman  atas  segala  persoalan  masyarakat, sehingga  umat  Islam  yakin  dengan  kebenaran Islam. Tahap ketiga adalah tahap pengambilalihan kekuasaan  ( marhalah  istilam  al-hukm ).  Setelah umat  sadar  akan  kebenaran  tunggal  Islam,  maka secara otomatis umat akan menuntut diterapkannya hukum Islam, sekaligus pendirian negara Islam.
Pada marhalah  tasqif ,  para  aktivis  HTI membentuk berbagai halaqah untuk mendalami dan menyebarkan fikrah HT. Dalam kerangka ini, HTI membentuk  berbagai  forum  sosialisasi  pemikiran. Secara  berurutan,  forum  ini  dimulai  dengan
pengajian  umum  yang  diikuti  oleh  masyarakat umum.  Dari  pengajian  ini,  akan  ada  orang-orang yang tertarik, dan bagi mereka disediakan training- training  yang  disebut dawrah  dirasah  Islamiyyah . Setelah mengikuti dawrah , mereka akan mengikuti kegiatan  kontak  pribadi  dan  dilanjutkan  dengan halaqah , yakni forum kajian yang diikuti oleh 10-15 orang anggota. Dalam rekrutmen dan pengkaderan, HTI  memakai  sistem  stelsel,  yakni  rekrutmen dan  pembinaan  dalam  pola  seorang  merekrut  dan membina lima orang, lima orang tersebut masing- masing merekrut dan membina lima orang lagi dan seterusnya.
Dalam  tahap  ini,  HTI  melakukan  apa  yang disebut tasqif murakkas (pembinaan yang intensif). Pembinaan  ini  dilakukan  melalui halaqah yang diadakan  secara  internal  (pengikut  HTI  atau hizbiyyin ) dalam rangka mengembangkan kerangka dakwah  HTI,  memperbanyak  pendukung,  serta membentuk  kepribadian  Islam  yang  mampu berjuang menegakkan syariat Islam.
Sebagai  lanjutan  dari  tahap  pertama,  para aktivis  HTI  juga  melakukan  sosialisasi  ke  tengah masyarakat  umum  ( marhalah  tafa’ul  ma’al ummah ).  Dalam  konsep  dakwah  HTI,  pada  tahap ini  dilakukan tasqif  jama’i ,  yakni  pembinaan kolektif  yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat umum  berlandaskan  ide-ide  dan  hukum-hukum Islam  yang  telah  dijadikan  landasan  HTI  sebagai materi  pembinaan  bagi  umat.  Kegiatan  ini berbentuk  pengajian-pengajian  umum,  ceramah- ceramah  di  masjid,  balai  pertemuan,  kampus  dan tempat-tempat  umum.  Selain  itu,  dilakukan  pula dengan mengembangkan media massa, buku-buku, selebaran-selebaran  serta  majalah Al-Wa’ie dan Tabloid Media Ummat .
Seluruh  sarana  itu  dimaksudkan  untuk membangun kesadaran umat secara umum, sekaligus dalam  rangka syira’  al-fikr (bertarung  dengan pemikiran  yang  lain).  Dengan  berbagai  macam kegiatan  tersebut,  HTI  berpeluang  menentang, mengkritik  dan  menghindarkan  masyarakat  dari berbagai  pemikiran,  ideologi  dan  tindakan  yang melenceng dari Islam.
HTI  juga  aktif  mengkritik  dan  menentang berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  menyimpang dari  Islam  serta  memperjuangkan  agenda-agenda politik  yang  mengarah  pada  sistem  Islami. Selain  melalui  saran-sarana  pertemuan  dengan masyarakat  luas  dan  media  massa,  mereka  juga aktif berdemontrasi menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang, sekaligus mendesakkan  tuntutan-tuntutan  yang  sesuai dengan  pemikiran  HTI.  Dalam  rangka kifah  al- siyasi (perjuangan  politik)  ini,  mereka  menuntut
dikembalikan  Piagam  Jakarta  dalam  UUD  1945, mendukung  pengesahan  RUU  Sisdiknas  dan memperjuangkan syariat Islam di daerah-daerah.
Hingga  saat  ini, marhalah  tasqif maupun marhalah  tafaul  ma’al  ummah masih  belum sampai pada tahap sukses dan masih dalam proses perkembangan.  Jumlah  anggota  dan  simpatisan HTI belum signifikan. Jumlah anggota dan luasnya dukungan  terhadap  organisasi  ini  masih  kalah jauh  dibandingkan  organisasi  Islam  lain.  Dengan demikian,  pembinaan  kader  dan  penyadaran terhadap umat masih dalam tahap yang perlu terus diperjuangkan, sehingga sampai saat ini HTI belum mencapai  tahap  terakhir,  yakni  pengambilalihan kekuasaan  ( istilam  al-hukm ).  (Rahmat,  2005:115- 118).
Sebagai  bagian  dari  garis  politiknya,  HTI melakukan  penolakan  terhadap  praktik  demokrasi di Indonesia beserta segenap bangunan kenegaraan Republik  Indonesia  (RI).  Hal  ini  dilakukan melalui  ketidakikutsertaan  dalam  pemilu.  Satu hal  yang  tidak  dilakukan  oleh  kawan-sejawatnya, yakni  gerakan  IM.  Gerakan  Ikhwan  di  Indonesia menempuh  jalan  yang  lebih  moderat  dengan memilih  masuk  ke  dalam  sistem  demokrasi. Maka  Ikhwanul  Muslimin  yang  di  era  Orde  Baru digerakkan  melalui  gerakan tarbiyyah di  kampus- kampus, kemudian bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Partai  ini  kemudian menjadi  partai  Islam  yang  mampu  mengungguli perolehan suara partai-partai Islam kawakan seperti Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  Partai Bulan  Bintang  (PBB).  Moderatisme  strategis  dari gerakan  Ikhwan  via  PKS  ini  membuahkan  hasil yang nyata. Yakni kepemilikan kursi parlemen dan kursi  kementerian  di  dalam  kabinet.  Akhirnya  IM di Indonesia bisa menyusupkan agenda Islamisnya melalui negara.
Hal ini yang ditolak oleh HTI, sehingga gerakan yang  menamakan  dirinya  sebagai  “partai  politik pembebasan” inipun tetap berada di luar parlemen dan  di  luar  sistem  politik  yang  ada.  Dalam  kaitan ini, HTI tetap bersikap romantis dengan menitipkan keberhasilan revolusi khilafah kepada tiga marhalah perjuangan di atas. Maka, alih-alih terlibat di dalam pemilu dan masuk ke dalam negara. HTI tetap teguh dalam  keyakinannya  akan  “revolusi  dari  bawah”, yang akan digerakkan oleh massa Islam yang telah tercerahkan kebenaran Islam.
Artinya, meskipun HTI mengklaim pemikiran dan  agenda  politiknya  bersifat  revolusioner,  yaitu perubahan  secara  menyeluruh  segenap  tatanan politik  yang  ada.  Tetapi  secara  strategis,  ia menempuh jalur evolusioner, yaitu melalui strategi pendidikan,  penyadaran,  dan  dengan  kesadaran
akan kebenaran Islam itu, umat Islam akan bergerak sendiri  untuk  menggulingkan  kekuasaan  dan mendirikan khilafah .  Sebuah  utopia,  tidak  hanya pada  level  gagasan  melainkan  pula  pada  praktik pergerakan.

## Ancaman terhadap Ideologi Pancasila dan NKRI
Pasca keputusan pemerintah RI untuk merevisi UU  No.  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, muncul gagasan tentang klausul  penistaan  negara  yang  diwacanakan  oleh Menko  Polhukam,  Luhut  B.  Pandjaitan.  Penistaan yang  dimaksud  ialah  pengingkaran  atas  NKRI sebagai bentuk negara yang final.
Dengan  demikian,  dalam  UU  Terorisme  baru terdapat  ancaman  penjara  atas  orang,  kelompok dan organisasi yang mengharamkan NKRI, karena memimpikan tegaknya sistem negara lain, misalnya Khilafah  Islamiyah.  Hal  ini  merupakan  bagian dari  deradikalisasi  yang  dimasukkan  dalam  revisi UU  tersebut,  untuk  menyempurnakan  pendekatan represif atas terorisme. Artinya, untuk memberantas terorisme, perlu dihilangkan ideologi radikal dalam pandangan politik umat beragama.
Atas  hal  ini,  terdapat  dua  tanggapan  yang berkembang.  Bagi  kalangan  yang  kontra,  klausul ini  menandai  bangkitnya  UU  No.  11/PNPS/1963 tentang  Pemberantasan  Kegiatan  Subversi  (Anti- Subversi)  yang  telah  dicabut  pada  April  1999. Sebagaimana  diketahui,  dalam  UU  Subversi terdapat Pasal 1 yang melarang perongrongan atas negara dan Pancasila. Istilah “merongrong negara” dianggap sebagai pasal karet yang digunakan untuk memberangus  “eka”  (ekstrim  kanan)  dan  “eki” (ekstrim kiri).
Tanggapan  kontra  ini  selain  lahir  dari kekhawatiran  kembalinya  otoritarianisme,  juga berangkat  dari  konsekuensi  demokrasi  yang memberikan kebebasan, termasuk terhadap musuh- musuh  demokrasi.  Artinya,  meskipun  gerakan radikal  Islam  ingin  mengganti  NKRI  dengan khilafah,  ia  tidak  bisa  dilarang  demi  konsistensi demokratik.  Gerakan  radikal  dapat  dilarang apabila  melakukan  tindakan  kriminal,  sehingga pelarangannya  ditentukan  oleh  keputusan  hukum di pengadilan. Pada titik ini, ideologi yang berbeda dengan  ideologi  negara,  tidak  dianggap  kriminal, sejauh ia tidak melanggar hukum.
Sementara itu, bagi kalangan yang menyambut baik  klausul  ini,  telah  melihat  kesadaran  dan ketegasan  pemerintah  atas  ancaman  ideologi terhadap  bangunan  bangsa.  Hal  ini  dilatari  oleh pemahaman bahwa para pejuang khilafah memang tidak akan (mampu) makar dan melakukan tindakan kudeta.  Akan  tetapi  ia  telah  melakukan black
education terhadap  kewarganegaraan  kita,  melalui pengharaman  atas  NKRI,  Pancasila,  upacara bendera dan segenap simbol kebangsaan Indonesia. “Rongrongan  kebangsaan”  yang  dilakukan  atas nama  agama,  ini  dapat  memengaruhi  masyarakat yang awam agama.
Bagi  kalangan  ini,  klausul  penistaan  negara dianggap  solusi  tegas  yang  selama  ini  ditunggu setelah  sekian  lama  negara  tidak  menindak  tegas ancaman  ideologi  kaum  radikal.  Pada  level perundang-undangan,  klausul  ini  dianggap  lebih tegas dari UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  (Ormas)  yang  masih  menolerir asas  sebuah  organisasi,  selama  organisasi  tersebut menjadikan  Pancasila  sebagai  asas  kenegaraan. Apabila  dalam  UU  Ormas,  negara  hanya menertibkan  asas  organisasi  yang  kemungkinan anti-Pancasila,  maka  dalam  revisi  UU  Terorisme, negara dapat memenjarakan pihak-pihak yang anti- Pancasila.
Pertanyaannya,  mengapa  klausul  penistaan negara  ini  penting?  Jawabannya  jelas:  untuk menjaga  keamanan  masyarakat  yang  dinaungi oleh  bangunan  politik  NKRI.  Artinya,  penistaan, penolakan  dan  pengingkaran  atas  NKRI  tidak hanya merupakan “ancaman abstrak” yang terhenti pada  level  wacana.  Tetapi  menjadi  sumbu  bagi disintegrasi masyarakat, destabilisasi politik hingga ancaman keamanan.
Dalam  hal  ini,  penista  NKRI  seperti  HTI telah  menggerakkan  ancaman  ideologi,  politik, kebangsaan,  demokrasi  dan  akhirnya  keamanan. Berbagai ancaman ini perlu dijelaskan satu-persatu.
Pertama,  ancaman  ideologis  atas  Pancasila. Bagi  penista  NKRI,  Pancasila  adalah  ideologi kafir  karena  memuat  pluralisme  (kebhinekaan) agama,  maupun  pluralisme  ideologi  (humanisme, nasionalisme,  demokrasi  dan  sosialisme).  Hal  ini dianggap menyimpang karena misalnya, hanya Islam dan  Islamisme;  agama  serta  ideologi  yang  benar. Pengafiran Pancasila ini merupakan pandangan HTI melalui selebarannya, al-banshasila Falsafah Kufr la Tattafiq Ma’al Islam (Pancasila Falsafah Kufur Tidak Sesuai dengan Islam). (al-Amin, 2012:65).
Dengan  mengafirkan  Pancasila,  para  penista NKRI  ini  ingin  menjadikan  ideologinya  sebagai dasar negara selain NKRI. Hal ini tentu berbahaya, karena  Pancasila  merupakan  dasar  terbaik  bagi masyarakat majemuk demokratik yang memuliakan nilai-nilai  ketuhanan.  Dengan  menolak  Pancasila, berarti  mereka  menolak  apa  yang  Soekarno  sebut, “ketuhanan  yang  berkebudayaan”,  di  mana  nilai ketuhanan  di  negeri  ini  diamalkan  demi  tegaknya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. (Arif, 2016:67). Bukan  demi  “negara  Tuhan”  yang  ditegakkan
dengan  “hukum  pedang”.  Raibnya  Pancasila  akan melahirkan  ancaman  kemanusiaan  dan  demokrasi yang fundamental bagi kehidupan bangsa yang sehat.
Kedua,  ancaman  politik  melalui  penggantian NKRI dengan negara Islam atau Khilafah Islamiyah. Tentu  di  dalam  dirinya  sendiri, khilafah bukan ancaman. Apalagi jika merujuk pada kekhalifahan Khulafa al-Rasyidin yang menegakkan kerahmatan Islam.  Tetapi,  di  tangan  gerakan  Islam  radikal seperti  HTI, khilafah merupakan  anakronisme, karena  memaksakan  sistem  politik  tunggal  masa lalu,  di  konteks  masyarakat  kontemporer  yang majemuk. Andaikan NKRI diganti dengan khilafah , umat  beragama  nonIslam  menjadi  warga  negara nomor  dua  dan  diskriminasi  berbasis  perbedaan agama  menjadi  kebijakan  utama  pemerintahan Islam di Indonesia. (Mas’udi, 2011)
Ketiga,  ancaman  keamanan.  Para  pejuang khilafah menang tidak secara otomatis merupakan teroris. Mereka pada awalnya adalah sayap terdidik dari  radikalisme  Islam  yang  mengembangkan perang  pemikiran,  konsep  dan  sistem  politik yang  berbeda  dengan  Barat.  Akan  tetapi,  konsep ideologisnya  tentang  negara  Islam  atau khilafah , menjadi  ideologi  dasar  bagi  terorisme.  Hal  ini terlihat pada Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) yang  menjadikan  pendirian  negara  Islam  global sebagai cita-cita teroristiknya. Dengan fakta bahwa Bahrun Naim, militan ISIS terduga otak intelektual di  balik  “teror  Sarinah”  (14/01/2016),  merupakan “alumni”  HTI.  Meskipun  Hizbut  Tahrir  menolak ISIS,  namun  Naim  memperoleh  “pendidikan khilafah” di dalam HTI, sebelum ia hijrah ke ISIS.
Tentu implementasi klausul penistaan negara  dalam  UU  Terorisme  baru  ini  tidak  boleh melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  nilai- nilai demokrasi. Artinya, ia perlu diletakkan secara terbatas,  yakni  kepada  gerakan  politik  penolak NKRI  yang  berpotensi  melakukan  aksi  terorisme. Pembatasan ini yang akan menghalangi bangkitnya UU Anti-Subversi yang melibas semua pihak yang kritis terhadap pemerintah. (Arif, 2016).

## Simpulan
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa HTI melakukan delegitimasi kebangsaan, Pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Hal ini berangkat dari pandangan tentang syariah Islam yang formalis dan  holistik.  Syariah  dipahami  sebagai  tata  aturan hukum  seluruh  kehidupan  masyarakat,  melalui formalisasi ke dalam konstitusi dan hukum negara. Tujuan  pendirian  kembali  Khilafah  Islamiyyah merupakan kondisi struktural bagi tegaknya syariah Islam ini.
Adanya  tujuan  ini  melahirkan  penistaan atas  NKRI,  karena  Indonesia  merupakan  negara modern berbasis hukum nasional yang melindungi kemajemukan bangsa. Oleh karenanya, penggantian NKRI dengan khilafah sejatinya merupakan gagasan yang  bersifat  makar.  Atas  dasar  ini,  pemerintah seharusnya memiliki ketegasan sikap atas gerakan HTI,  karena  memiliki  pandangan  politik  yang bertentangan dengan Pancasila.

## Saran
Sesuai namanya, HTI merupakan partai politik Islam  ekstraparlementer,  jadi  bukan  merupakan ormas keagamaan seperti NU atau Muhammadiyah. HTI  anti  terhadap  Pancasila  dan  memperjuangkan khilafah sebagai  alternatif  sistem  pemerintahan. HTI  perlu  disikapi  dengan  bijak.  Organisasi masyarakat keagamaan yang tidak sepaham dengan HTI  tidak  dibenarkan  memperlakukan  HTI  secara semena-mena.  Usul  ormas  keagamaan  lain  untuk membubarkan  HTI  harus  dilakukan  secara  bijak agar  tidak  timbul  konflik  horizontal  di  tengah- tengah masyarakat.
Pemerintah  perlu  membuka  ruang  dialog dengan  HTI  terkait  ideologi  yang  dianutnya dan  tujuan  pembentukannya.  Jika  ideologi  HTI bertentangan  dengan  ideologi  negara,  pemerintah perlu  mengingatkan  HTI  bahwa  ideologi  tersebut tidak  boleh  dikembangkan  di  Indonesia.  Sistem pemerintahan  NKRI  juga  sudah  final,  tidak  perlu dan tidak boleh diubah.

## Daftar Pustaka
Buku Arif,  Syaiful.  2007. Sistem  Pergaulan  di  dalam  Islam .
Jakarta: HTI Press.
---. 2009. Dedarikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural . Depok: Koekoesan.
---.  2011. Chiefdom  Madinah,  Gagal  Paham  Negara Islam. Jakarta: Penerbit Alvabet.
---.  2016. Falsafah  Kebudayaan  Pancasila,  Nilai  dan Kontradiksi  Sosialnya. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
---. 2009. Dedarikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural . Depok: Koekoesan.
Arifin,  Syamsul.  2015. Studi  Islam  Kontemporer:  Arus Radikalisasi  dan  Multikulturalisme  di  Indonesia. Malang: Instrans Publishing.
Al-Amin,  Ainur  Rofiq.  2012. Membongkar  Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
Ali,  As’ad  Said.  2009. Negara  Pancasila,  Jalan Kemaslahatan Bangsa. Jakarta: LP3ES
Al-Nabhani,  Taqiyudin  al-Nabhani.  1991. Syakhshiyah Islam  (Kepribadian  Islam)  Jilid  I .  Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah.
Aziz,  Abdul  Aziz.  2016. Islam  versus  Demokrasi, Menguak  Mitos,  Menemukan  Solusi. Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri.
Black,  Antony.  2001. Pemikiran  Politik  Islam,  Dari Masa Nabi hingga Masa Kini. Jakarta: Serambi.
Brown,  L.  Carl.  2000. Religion  and  State,  The  Muslim Approach  to  Politics. New  York:  Columbia University Press.
Cesary,  Jocelyne.  2004. When  Islam  and  Democracy Meet. NY: Palgrave Macmillan
Cox, Caroline, John Marks. 2003. The ‘West’, Islam and Islamism .  London:  Civitas:  Institute  for  the  Study of Civil Society.
Hizbut  Tahrir  (1945-2005).  2009. Konsepsi  Politik Hizbut Tahrir. Jakarta: HTI-Press.
Hizbut Tahrir Indonesia. 2009. Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam . Jakarta: HTI-Press
Ismail,  Faisal.  1999. Ideologi  Hegemoni  dan  Otoritas Agama,  Wacana  Ketegangan  Kreatif  Islam  dan Pancasila. Yogyakarta: Tiara Wacana
Ja’fariyah,  Rasul.  2006. Sejarah  Khilafah  11-35  H. Jakarta: Al-Huda
Khatab, Sayed. 2007. Democracy in Islam. London and New York: Routledge
M.  Sirajuddin,  “Resolusi  Konflik  Ideologi,” Jurnal Analisis , Vol. XII, Nomor 2, Desember 2014.
Mas’udi, Masdar Farid. 2011. Syarah Konstitusi, UUD 1945 dalam Perspektif Islam . Jakarta: Alvabet
Rahmat,  M.  Imdadun.  2005. Arus  Baru  Islam  Radikal, Transmisi  Revivalisme  Islam  Timur-Tengah  ke Indonesia . Jakarta: Erlangga.
Review, Reform. Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia ,
Vol. I No. 1, April-Juni 2007
Sahal,  Akhmad  Sahal,  Aziz,  Munawir  (ed.).  2015. Islam Nusantara, Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan . Bandung: Mizan
Thabib,  Hamd  Fahmi  Thabib.  2008. Khilafah Rasyidah  yang  Telah  Dijanjikan,  dan  Tantangan- tantangannya . Jakarta: HTI-Press.
Tim Penulis HTI. 2006. Syariah Islam dalam Kebijakan Publik . Jakarta: HTI Press.
Zalum,  Abdul  Qadim  Zalum.  2009. Sistem  Keuangan Negara Khilafah . Jakarta: HTI Press.

## Internet
Arif, Syaiful, “Ihwal Penistanaan Negara,” dalam www. publicapos.com diakes tanggal 16 April 2016.