INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3382-3391 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Loea (Studi Di Desa Lamoare Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur)
Sitti Rahmatyah
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lakidende Email : sittirahmatyah606@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Pembangunan  di  Wilayah  Kecamatan  Loea  Studi  Di  Desa Lamoare  Kecamatan  Loea  Kabupaten  Kolaka  Timur,  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk Mendeskripsikan  dan  menganalisis    embag  Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur  Adapun metode dan   embag pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan embag  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Pembangunan  di  Wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur  berjalan  sesuai yang diharapkan.  Hal  ini  dapat  terlihat dari  tahap  persiapan  berupa  penyusunan  Daftar  Usulan  Rencana  kegiatan,  penyelesaian  setiap kegiatan  dengan  tahap  penyusunan  pertanggungjawaban  belum  dapat  dilaksanakan  berdasarkan aturan yang telah ditetapkanbegitu pula dengan pencapaian  tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa belum  optimal, Hal  ini dapat  dilihat  dari pencapaian  tujuan  pengelolaan Dana  Desa  (DD),   yaitu meningkatnya  penyelenggaraan  pemeritahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan   embaga kemasyarakatan di desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan  serta  mendorong  peningkatan  partisipasi  swadaya  gotong  royong  masyarakat. Peningkatan  kemampuan    embaga kemasyarakatan  di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian  pembangunan.  Pencapaian  tujuan  ini  belum  berjalan  secara    optimal,  karena embaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaandan pengendalian  tidak dilibatkan.
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa.Pembangunan Desa

## Abstract
Implementation of Village Fund Allocations in Development in the Loea Study Sub-district in Lamoare Village, Loea District, East Kolaka Regency. The purpose of this study is to describe and analyze the Village  Fund  Allocation  Implementation  system  in  Development  in  the  Loea  District,  East  Kolaka Regency. The data collection methods and techniques used in this research are library research and field studies, while the data analysis techniques used in this research are qualitative data analysis. The results showed that the Implementation of Village Fund Allocation in Development in the Loea District, East Kolaka Regency was running as expected. This can be seen from the preparation stage in the form of compiling a List of Proposed Activity Plans, the completion of each activity with the accountability preparation  stage  can  not  be  carried  out  based  on  the  rules  that  have  been  set  as  well  as  the achievement of the objectives of the Village Fund management policy is not optimal. This can be seen from  the  achievement  of  the  Village  Fund  management  objectives  (DD),  namely  increasing  the administration  of  government,  development  and  society,  increasing  the  capacity  of  community institutions in the village in planning, implementing and controlling development and encouraging increased  participation  of  community  self-help  mutual  assistance.  Increasing  the  capacity  of community  institutions  in  the  village  in  planning,  implementing  and  controlling  development.  The achievement of this goal has not run optimally, because social institutions are only involved in the preparation of activity plans while in the implementation and control are not involved.
Keywords: Village Fund Allocation. Village Development

## PENDAHULUAN
Demokrasi  tidak akan berjalan  dengan baik apabila  akuntabilitas  sektor pemerintahan tidak  dijalankan  sebagaimana  mestinya.  Salah  satu  kriteria  yang  dapat  digunakan untuk mengukur  derajat  akuntabilitas  pemerintahan    adalah  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara oleh  pemerintah. Keuangan negara memiliki peranan  yang penting karena keuangan negara  mempresentasikan  semua  aktivitas  dan  kebijakan  politik  dan  ekonomi  suatu pemerintahan.
Akuntansi  Pemerintahan  memiliki  peran  dalam  pengelolaan  keuangan  publik  dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun  desa.  Prinsip  dalam  akuntansi  pemerintahan  seperti  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk  kewajiban  dari  pemerintah  pusat, namun  juga  daerah  seperti  desa.  Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan  segala  latar  belakang  kepentingan  dan  kebutuhannya mempunyai  peranan yang  sangat  strategis.  Dikarenakan  kemajuan  dari  sebuah  negara
pada  dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak  ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan  yang maju.  Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.
Dengan  diterbitkannya  Undang  -Undang    No  6  tahun  2014  tentang  desa,  posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang -undang tentang  Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.
Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu  pembentukan Dana  Desa  (DD) sebagai  perwujudan  dari  desentralisasi  keuangan  menuju  desa yang  mandiri.  Dana  Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota  untuk  desa,  yang  bersumber dari  bagian  dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota  untuk menunjang segala   sektor   di   masyarakat,   serta   untuk   memudahkan pemerintah  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  khususnya  dalam  melakukan  pemerataan  dalam  penataan  keuangan  dan akuntabilitasnya,  serta  untuk  mendorong  peningkatan  swadaya  gotong  royong  masyarakat. Dana  Desa  bersumber  dari  bagi  hasil  pajak  dan  sumber  daya alam  ditambah  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  yang  diterima  oleh  pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Dana Desa Minimal dan Dana Desa Proporsional. Besarnya Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa, Badan Perbedayaan Masyarakat dan Pemeintahan Desa (BPMPD, 2015).
Dalam  penggunaan  Dana  Desa,  memerlukan  adanya  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa  tidak  terlepas  dari  perencanaan  pembangunan  dari  kabupaten  atau  kota,  sehingga perencanaan  yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa  harus sesuai dengan   yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan   juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan  desa.  Dana  Desa    harus  digunakan  dan  di  alokasikan  sebagaimana  mestinya sesuai  dengan    Undang-Undang    dan    ketentuan    yang    berlaku    yang    telah    ditetapkan pemerintah Indonesia.
Namun  dalam  penggunaan  Dana  Desa  ini  rawan  terhadap  penyelewengan  yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  dipercaya  untuk  mengelola Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintaha  desa  dan  Badan  Pengawas  Desa,   juga
dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang  didapat  dari  pemerintah  pusat.  Mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban  dalam  pelaporannya  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.
Di  Kecamatan  Loea  merupakan  salah  satu  Wilayah  di  Kabupaten  Kolaka  Timur  yang dalam  beberapa  tahun  terakhir  terus  bertransformasi  menjadi  wilayah  yang  sedang berkembang  dan  menuju  mandiri.  Hal  itu  dibuktikan  dari  meningkatnya  perencanaan pembangunan yang menandakan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  Dana Desa di Wilayah tersebut  juga    semakin    meningkat    dan    memenuhi  prinsip  akuntabel,  partisipatif,  dan transparan.
Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan  potensi  desa  demi  terselenggaranya  pemerintahan  yang baik, bersih, dan terus berkembang. Hal itu terbukti dari semakin meningkatnya jumlah Dana  Desa di Wilayah Kecamatan Loea Kabupaten  Kolaka Timur, Badan Perbedayaan Masyarakat dan Pemeintahan Desa  (BPMPD,  2022).  Dengan  semakin  tingginya  jumlah  Dana  Desa,  menandakan  semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa.
Ketentuan pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur nomor 20 Tahun  2015  tentang Pedoman   Teknis   Pelaksanaan   Dana   Desa,   dimana disebutkan tujuan pelaksanaan DD di Kabupaten Kolaka Timur adalah:
a. Menganggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
d. Meningkatkan   pengamalan   nilai-nilai   keagamaan,   sosial   budaya   dalam mewujudkan peningkatan sosial
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
f. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa
Dalam mengoptimalkan potensi desa, Pemerintah Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur  mengarahan  penggunaan  Dana  Desa  dalam  melakukan  peningkatan  pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya,  wisata,  pendidikan,  dan  lain – lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah  agar  sesuai  dengan  arah  kebijakan  nasional  dan
Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Kolaka Timur  tahun 2015  hingga  2022 yang  menyebutkan  bahwa  pembangunan  saat  ini  diarahkan  pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pedesaan.
Jumlah Dana Desa di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan DD Minimal dan DD Proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah DD Minimal  dihitung berdasarkan asas merata, sehingga  memiliki  jumlah  yang  sama  di  setiap  desa.  sedangkan  jumlah    DD  proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain – lain.
Tujuan  penggunaan  asas  merata  dan  adil  dalam  Dana  Desa  adalah  agar pembangunan  di  tiap  desa  di  wilayah  Kecamatan  Loea  Kabupaten  Kolaka  Timur  dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban  Dana  Desa  di  Desa-Desa  Kecamatan Loea.  Kabupaten  Kolaka  Timur  tahun  2015.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui pemerataan pembangunan di desa-desa Kecamatan Loea dengan cara meneliti pelaksanaan Dana  Desa  yang  bertujuan  untuk  pembangunan  dan  memberdayakan  masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah    bagaimana  akuntabilitas  pelaksanaan  alokasi  dana  desa  dalam  pembangunan  di Wilayah Kecamatan Loea?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  maka  dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalahan penelitian yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan informan kunci (key informan) dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti,  sedangkan  informan  biasa  adalah  informan  yang  ditentukan  dengan  dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah: Camat Loea, Kepala Desa Lamoare dan Orang Ketua Badan Permusyawatan Desa (BPD). Selain itu, untuk memperkaya data yang akan diolah, maka Penulis juga mengambil informan biasa 5 Orang yaitu Sekcam, Kasi Ekonomi dan pembangunan, Sekdes Lamoare, Ketua BPD dan Kasi  Perencanaan  masyarakat  yang  dianggap  mengetahui  dan  paham  akan  permasalahan penelitian.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang objek penelitian.  Data  yang  dikumpulkan  terdiri  atas  data  primer  dan  data  skunder.  Data  primer merupakan  data yang  langsung  dikumpulkan pada saat  melaksanakan penelitian dilapangan berupa rekaman   wawancara,   pengamatan   langsung melalui   komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder  adalah  data  yang  merupakan hasil pengumpulan orang dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, yang berkaitan dengan penelitian.
Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajian apa adanya dengan menjabarkan secara rinci kenyataanatau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Dana  desa  yang  selanjutnya  disebut  DD  adalah  dana  bantuan  langsung  yang dialokasikan  kepada  Pemerintah  Desa  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan desa  pembangunan  desa  yang  meliputi  pembangunan  bidang  sarana  dan  prasarana  desa, bidang pelayanan kesehatan masyarakat desa,bidang peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan bidang pendidikan, bidang sarana pelayanan masyarakat, selanjutnya bidang pembinaan masyarakat  desa  dan  terakhir  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dengan  tujuan mempercepat  dan  pemerataan  pembangunan  desa  serta  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  secara  menyeluruh  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  lokal  desa  yang pemanfaatan  dan  administrasi  pengelolaannya  dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah  Desa.  Bantuan  Langsung  Dana  Desa  (DD)  dimaksudkan    sebagai  bantuan stimulant  atau  dana perangsang  untuk  mendorong  dalam  membiayai  program  pemerintah desa  yang  ditunjang  dengan  partisipasi  swadaya  gotong  royong  masyarakat  dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.
Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Dana  Desa  (DD) antara lain meliputi:
a. Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan  pelayanan pemerintahan, pembangunan dan  kemasyarakat sesuai  dengan kewenangannya.
b. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian   pembangunan   serta partisipatif   sesuai dengan potensi yang dimiliki.
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
2. Perencanaan Dana Desa
Kemampuan  Pemerintah  desa  serta  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sangat dibutuhkan dalam rangka merumuskan gagasan serta rencana kegiatan pembangunan desa membutuhkan pemahaman serta pencermatan kegiatan sekala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, Strategi yang ditempuh dalam pengelolaan dana desa ini adalah mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan yang pertisipatif. Partisipatif artinya ada keterlibatan masyarakat  secara  efektif  dan  efisien  dalam  setiap  tahapan  kegiatan  mulai  dari  tahapan sosialisasi,perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  pemeliharaan  dan  pengembangan kegiatan.  Salah  satu  wujud  keterlibatan  masyarakat  adalah  masyarakat  mampu  dan  berhasil membuat  perencanaan  secara  efektif  melalui  forum  mekanisme  perencanaan  dari  bawah (bottom-up planning) yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam mengefektifkan perencanaan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan essensi masyarakat berdasarkan asas demokratisasi. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang diawali dari proses perumusan gagasan samapai pada  penetapan  usulan  kegiatan  yakni  menyusun  dokumen  rencana  pembangunan  jangka menengah desa.

## 3. Pertanggungjawaban Program
Permendagri 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri 114 tahun 2015    tentang  pedoman  pelaksanaan  pembangunan  desa,  ada  beberapa  poin yang menjelasakan bahwa kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan penanggungjawab pelaksanaan  pembangunan  desa  akan  tetap  tugas-tugas  lain  juga  diserahkan  kepada lembaga-lembaga  desa  lainnya  bahkan  keterlibatan  masyarakat  juga  dicantumkan  dalam peraturan tersebut dimana pelaksana kegiatan pembangunan itu terdiri dari unsur perangkat desa, LPM, dan masyarakat yang disepakati dalam forum musyawarah, yaitu  Tim Pelaksana Kegiatan (TPK-Des), tugas tim pelaksana kegiatan adalah melaksanakan setiap pembangunan di desa susuai apa yang telah di sepakati dalam forum musrembang dan hasilnya di terima oleh  tim  penerima  hasil  pekerjaan  yang  juga  dibentuk  melalui  forum  musrembang  yang anggotanya  berasal  dari  unsur  BPD  dan  masyarkat  yang  dilaporkan  kepada  kepala  desa melalui sekretaris desa. Menurut peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 pada  pasal 9 poin 6
pembentukan  Tim  Pengelola  Kegiatan  ditetapkan  sesuai  kebutuhan  yang  terdiri  dari  ketua, berasal  dari  unsur  perangkat  desa  (Kaur  Pembangunan),  Sekretaris,  berasal  dari  LPM  dan anggota berasal dari perangkat desa atau sebutan lain.
Berdasarkan  data yang  diperoleh  bahwa  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan Pemerintah  Desa  dilingkup  pemerintah  Desa  Lamoare  Kecamatan  Loea  sampai  pada  saat berakhirnya  tahun  anggaran  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diantaranya pengangkatan tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang telah  ditetapkan,  pertanggungjawaban  program  kegiatan  kepada  masyarakat  melalui musyawarah  tidak  dilaksanakan,  serta  tidak  tertibnya  laporan  pengelolaan  keuangan  desa menyebabkan  keterlambatan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan.  Berikut  hasil wawancara  penulis  dengan  informan  yakni  Kepala  Desa  Lamoare  yang  mengemukakan bahwa:
“Pertanggungjawaban kegiatan yang sudah selesai dilaksana kan sudah diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, dan saya kira  itu  sudah  cukup  mewakili  kepentingan  masyarakat  desa  pada  umumnya”. (wawancara tanggal 10 Juni 2022)
Hasil Wawancara dengan kepala desa justru berbeda dengan wawancara dengan ketua BPD desa Lamoare yang mengemukakan bahwa:
“S eharusnya kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan dan dimusyawarakan melalui musyawarah desa, dengan tujuan agar masyarakat tahu serta kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dipelihara oleh masyarakat bukan berarti terkesan TPK atau pemerintah  kuatir  dengan  kritikan  masyarakat,  saya  kira  justru  sebaliknya  kritikan  dari masyarakat dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah desa”. (wawancara tanggal 10 Juni 2022) Sedangkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Lamoare  yang  memberikan pernyataan bahwa:
“K alau  didesa kami  musyawararah  desa tentang  hasil  pelaksanaan  program kegiatan pengelolaan  kegiatan  dana  desa  seudah  kami  laksanakan,  dan  tidak  ada  masyarakat  yang keberatan,  semuanya  puas  dengan  hasil  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  tim  pelaksana kegiatan,  dan  sudah  dapat  diterima  oleh  panitia  penerima  hasil  pekerjaan”. (wawancara tanggal 10 Juni 2022)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut  diatas  dapat  diketahui bahwa  kegiatan  yang  telah  selesai  dilaksanakan  beberapa  desa  tidak  melaporkan  kepada
masyarakat melalui musyawarah desa, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan.  Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan  ciri dasar tata kelola pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance),  maka  pertanggungjawaban  tidak  hanya disampaikan  kepada  pemerintah yang  berwenang, tetapi  juga harus  disampaikan kepada masyarakat  baik langsung  maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  musyawarah  desa  sebagai  forum  untuk membahas hal-hal  strategis, yang  dihadiri  Badan  Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  unsur- unsur  masyarakat  lainnya.  Selain  itu,  laporan  pertanggungjawaban  juga  dapat disebarluaskan  melalui  berbagai  sarana  komunikasi  dan  informasi: papan  informasi  desa, website resmi pemerintah kabupaten, atau bahkan  desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Pelaksanaan  Dana  Desa  (DD)  di  Lingkup  Kecamatan  Loea  Kabupaten    Kolaka  Timur berjalan  sesuai yang diharapkan.  Hal  ini  dapat  terlihat dari tahap persiapan berupa:
1. penyusunan  Daftar Usulan Rencana  kegiatan, penyelesaian  setiap kegiatan dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban belum dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
2. pencapaian  tujuan kebijakan pengelolaan Dana Desa belum optimal, Hal ini dapat dilihat dari  pencapaian  tujuan  pengelolaan  Dana  Desa    (DD),    yaitu    meningkatnya penyelenggaraan    pemeritahan,  pembangunan    dan  kemasyarakatan,  meningkatnya kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa    dalam    perencanaan,  pelaksanaan  dan pengendalian  pembangunan  serta  mendorong  peningkatan  partisipasi  swadaya  gotong royong masyarakat.
3. Peningkatan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal.
4. Pencapaian  tujuan  ini  belum  berjalan  secara    optimal,  karena  lembaga  kemasyarakatan hanya dilibatkan  dalam penyusunan  rencana kegiatan sedangkan  dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta. 2015. Pemerintah Daerah dan Desa. Kompas, 12 Oktober 2015.
Arif, Syaiful. 2006. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan. Malang: Averroes Press. Aristo, D.A.2004. Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah  Tahapan  Awal  dalam  Pembentukan  Kultur  Masyarakat  Partisipatif”. Disampaikan  Dalam:  Seminar  Tahunan  ASPI  (Asosiasi  Sekolah  Perencana  Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004.Teknik Planologi ITB.
Khairuddin.  1992. Pembangunan  Masyarakat.  Tinjauan  Aspek;Sosiologi,  Ekonomi,dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.
Nawawi, Hadari. 1987. Metode Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers.
Lincoln  dalam  Fitriastuti,  (2005), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
Mudrajad, Kuncoro. 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Myrdal, G. 1971. The Challenge of World Poverty.Harmlondsworth.
Supeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu.Edisi Revisi. Banda Aceh: Read.
Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahyuddin  Kessa,  2015. Perencanaan  Pembangunan  Desa,  Jakarta,  Kementerian  Desa, Pembangunan dan Daerah Transmigrasi RI.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik:Teori dan Proses. Yogyakarta:Med. Press.
Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia:  Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta: Elekx Media Komputindo.
Buku Pelengkap Tahun 2015 Tentang Sistem Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah Permendagri Nomor 66 Tahun 2014 tentang perencanaan desa Permendagri Nomor 113Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desas