How to cite: Sandi Januar Pribadi (2024) Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Hiv/Aids Dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):  Studi Analisis Implementasi Uu No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan, (06) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  ORANG  DENGAN  HIV/AIDS  DALAM SKEMA  JAMINAN  KESEHATAN  NASIONAL  (JKN):    STUDI  ANALISIS IMPLEMENTASI UU NO. 24 TAHUN 2011

## TENTANG BPJS KESEHATAN

## Sandi Januar Pribadi
Universitas Katolik Atmajaya, Indonesia Email: sandi.atmajaya1976@gmail.com

## Abstrak
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  fundamental,  diakui  dalam  berbagai instrumen  hukum  internasional  dan  nasional,  termasuk  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  dan  Konstitusi  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Negara  memiliki  tanggung jawab  untuk  memastikan  aksesibilitas  layanan  kesehatan  bagi  seluruh  warganya, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Penelitian  ini  fokus  pada  implementasi  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan, khususnya dalam konteks perlindungan hukum dan akses layanan kesehatan bagi  orang  dengan  HIV/AIDS.  Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  tantangan  dan  hambatan  yang dihadapi  oleh  kelompok  rentan  ini  dalam  mengakses  layanan  kesehatan  yang berkualitas.  Analisis  menunjukkan  bahwa  meskipun  BPJS  Kesehatan  telah  membuat kemajuan  dalam  menyediakan  jaminan  kesehatan,  masih  terdapat  kesenjangan  dalam perlindungan  hukum  dan  akses  layanan  yang  memadai  bagi  orang  dengan  HIV/AIDS. Penelitian  ini  mengusulkan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  efektivitas  BPJS Kesehatan  dalam  menyediakan  layanan  yang  inklusif  dan  adil,  sehingga  memastikan bahwa  semua  individu,  khususnya  yang  berada  dalam  kelompok  rentan,  mendapatkan perlindungan finansial dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia; BPJS; Orang dengan HIV/AIDS

## Abstract
Health is a fundamental human right, recognized in various international and national legal instruments,  including  the Universal Declaration  of  Human Rights and the 1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  state  has  a  responsibility  to  ensure  the accessibility of health services for all its citizens, as reflected in the 1945 Constitution and Law Number 36 of 2009 on Health. This research focuses on the implementation of Law  Number  24  of  2011  on  the  Health  Social  Security  Administering  Body  (BPJS Health), specifically in the context of legal protection and access to health services for people  with  HIV/AIDS.  Using  a  qualitative  approach,  this  study  aims  to  identify  and evaluate the challenges and barriers faced by this vulnerable group in accessing quality health services. The analysis shows that although BPJS has made progress in providing
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2023
health insurance, there are still gaps in legal protection and adequate service access for people  with  HIV/AIDS.  This  study  proposes  recommendations  to  improve  the effectiveness of BPJS in providing inclusive and fair services, thereby ensuring that all individuals,  especially  those  in  vulnerable  groups,  receive  financial  protection  and access to quality health services.
Keywords: Human Rights; Social Security Administering Body for Health (BPJS; People with HIV/AIDS

## PENDAHULUAN
Kesehatan  memegang  peranan  vital  dalam  eksistensi  setiap  orang  dan  diakui sebagai  salah  satu  hak  fundamental  manusia.  Pengakuan  ini  diamanatkan  dalam  Pasal 25 ayat  (1) Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa, yang  menyebutkan  bahwa  “Semua  individu  memiliki  hak  untuk  mencapai  standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kemakmuran diri sendiri serta keluarganya, termasuk  hak  atas  makanan,  sandang,  tempat  tinggal,  asuhan  kesehatan,  dan  layanan sosial  yang  esensial,  serta  memiliki  hak  mendapatkan  proteksi  ketika  tidak  bekerja, sakit,  disabilitas,  kehilangan  pasangan,  tua  atau  dalam  situasi  lain  yang  menyebabkan hilangnya penghidupan yang tidak dapat dikendalikan.” (Qamaria, 2021)
Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  oleh  PBB telah diinkorporasikan ke dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam  pasal  28H  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  yang  berfokus  pada  masalah  Kesehatan.  Pasal 28H  ayat  (1)  mengungkapkan  bahwa  "Semua  warga  negara  memiliki  hak  untuk menikmati  kesejahteraan  fisik  dan  mental,  memiliki  tempat  tinggal,  serta  akses  ke lingkungan  yang  kondusif  dan  sehat,  dan  berhak  atas  akses  ke  layanan  kesehatan,” Kambu, (2021) sedangkan ayat (3) mengulangi pernyataan serupa dengan menekankan pada hak setiap individu untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal,  menikmati  lingkungan  yang  mendukung  kesehatan,  serta  mendapatkan  akses layanan kesehatan” (Kambu, 2021).
Undang-Undang  Dasar  1945  pada  pasal  34  menyebutkan  bahwa  “Negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak”  (Kambu, 2021). Prinsip dasar di balik konsep ini adalah bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan  bahwa  semua  warganya  dapat  memperoleh  fasilitas  dan  layanan  publik yang  penting  untuk  kehidupan  yang  layak.  Ini  mencerminkan  tanggung  jawab  negara untuk  memenuhi  hak  asasi  manusia  masyarakatnya,  termasuk  hak  atas  pendidikan, kesehatan, dan akses ke layanan dasar lainnya.
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  pada BAB I Pasal 1 meyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Republik Indonesia, 2009). Tujuan dari mencapai kesehatan yang sejahtera adalah agar setiap  individu  dapat  hidup  secara  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Ini  berarti individu  memiliki  kapasitas  dan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam
kehidupan masyarakat, berkontribusi pada kegiatan sosial, dan mencapai  kesejahteraan ekonomi yang memadai.
Kualitas  kesehatan  masyarakat  Indonesia  tergantung  pada  aksesibilitas  fasilitas kesehatan,  ketersediaan  layanan,  pendidikan  kesehatan,  sosial-ekonomi,  dan  faktor lingkungan.  Meskipun  terdapat  kemajuan  dalam  beberapa  indikator  kesehatan,  seperti penurunan  angka  kematian  bayi  dan  ibu,  masih  ada  tantangan  terkait  angka  kematian anak,  tingkat  malnutrisi,  penyakit  menular,  dan  penyakit  tidak  menular,  namun pendidikan kesehatan, kesadaran masyarakat, dan upaya pemerintah dalam penyediaan layanan  kesehatan  harus  terus  dilakukan,  namun  ketimpangan  kesehatan  dan  faktor lingkungan  yang  buruk  tetap  menjadi  masalah  yang  harus  diatasi  untuk  meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  kesehatan  masyarakat,  pemerintah menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN).  Dengan  adanya  SJSN  diharapkan  bahwa  masyarakat  akan  memiliki akses  yang  lebih  mudah  dan  terjamin  terhadap  layanan  kesehatan  yang  berkualitas. Program-program  jaminan  sosial  yang  diselenggarakan  juga  diharapkan  dapat memberikan  perlindungan  ekonomi  bagi  masyarakat  dalam  menghadapi  risiko  sosial, seperti sakit, kecelakaan kerja, atau kehilangan anggota keluarga.
Pendirian  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS  Kesehatan) pada  31  Desember  2013  merupakan  realisasi  dari  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011  Republik  Indonesia  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan. BPJS  Kesehatan,  yang  menggantikan  Asuransi  Kesehatan  Indonesia  (ASKES)  yang sebelumnya  dikelola  oleh  PT.  ASKES  (Persero),  serta  BPJS  Ketenagakerjaan  yang menggantikan  JAMSOSTEK,  didirikan  dengan  misi  untuk  menyediakan  layanan jaminan  kesehatan  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  (Hidayat,  Busro,  &  Hendrawati, 2016).
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  untuk  mengetahui  sejauh  mana implementasi  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  telah  memberikan  perlindungan  hukum  dan  akses layanan  kesehatan  yang  memadai  bagi  orang  dengan  HIV/AIDS.  Motivasi  utama penulis adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan serta hambatan yang dihadapi  oleh  kelompok  rentan  ini  dalam  mengakses  layanan  kesehatan  yang berkualitas. Dengan fokus pada orang dengan HIV/AIDS, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap  apakah  BPJS  Kesehatan  telah  berhasil  menjamin  hak  mereka  untuk mendapatkan  layanan  kesehatan  tanpa  diskriminasi  dan  stigma,  yang  sering  menjadi penghalang dalam akses terhadap perawatan dan dukungan kesehatan.
Selanjutnya,  penelitian  ini  mengambil  pendekatan  kualitatif  untuk  mendalami bagaimana  kebijakan,  regulasi,  dan  praktik  yang  terkait  dengan  BPJS  Kesehatan berdampak  terhadap  akses  dan  kualitas  layanan  kesehatan  bagi  orang  dengan HIV/AIDS.  Melalui  analisis  ini,  penulis  berharap  dapat  mengidentifikasi  kesenjangan dalam perlindungan hukum dan layanan kesehatan yang diterima oleh kelompok rentan tersebut.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  rekomendasi  yang  dapat  membantu
meningkatkan  efektivitas  BPJS  Kesehatan  dalam  memastikan  bahwa  setiap  individu, terutama  yang  berada  dalam  kelompok  rentan  seperti  orang  dengan  HIV/AIDS, mendapatkan  perlindungan  finansial  dan  akses  terhadap  layanan  kesehatan  yang berkualitas, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem jaminan sosial kesehatan yang lebih inklusif dan adil.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris.  Penelitian  yuridis  mengacu  pada  pendekatan  hukum  yang  melihat  hukum sebagai  norma  atau  apa  yang  seharusnya  dilakukan.  Dalam  konteks  penelitian  ini, penelitian  yuridis  digunakan  untuk  membahas  permasalahan  dengan  mengacu  pada bahan-bahan  hukum,  baik  itu  bahan  hukum  primer  (seperti  undang-undang,  peraturan, putusan pengadilan) maupun bahan hukum sekunder (seperti buku, jurnal, artikel).
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  empiris.  Pendekatan empiris  menganggap  hukum  sebagai  kenyataan  sosial  atau  apa  yang  terjadi  dalam praktik.  Dalam  penelitian  ini,  data  primer  yang  diperoleh  dari  lapangan  digunakan sebagai  sumber  data  untuk  mendapatkan  pemahaman  tentang  situasi  atau  fenomena yang sedang diteliti. Data primer tersebut dapat berupa data hasil wawancara, observasi langsung, atau kuesioner yang dikumpulkan dari partisipan atau responden yang terlibat dalam penelitian.
Dengan menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris, penelitian ini bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  dan  mendalam  tentang permasalahan yang diteliti, serta mengkaji implementasi hukum dalam realitas sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesehatan  adalah  hak  fundamental  yang  diakui  dalam  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  dan  diinkorporasikan  dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia.  Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang layak untuk semua warganya, sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Melalui  BPJS  Kesehatan,  pemerintah  berupaya  memastikan  akses  layanan  kesehatan yang adil, termasuk bagi kelompok rentan seperti orang dengan HIV/AIDS. Penelitian ini  mengevaluasi  efektivitas  BPJS  Kesehatan  dalam  melindungi  hak-hak  kesehatan kelompok  rentan  tersebut.  Hasil  dan  pembahasan  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## Perlindungan Hukum
Teori  perlindungan  hukum  merupakan  landasan  penting  dalam  studi  hukum  dan kebijakan  publik,  khususnya  ketika  berkaitan  dengan  penyediaan  hak  dan  layanan kepada  masyarakat,  termasuk  layanan  kesehatan  bagi  orang  dengan  HIV/AIDS  dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Teori ini berfokus pada mekanisme, prinsip, dan  prosedur  yang  dirancang  untuk  memastikan  bahwa  individu  dan  kelompok  dalam masyarakat menerima perlindungan dan keadilan dalam sistem hukum. Dalam konteks JKN  dan  orang  dengan  HIV/AIDS,  teori  perlindungan  hukum  menyediakan  kerangka
kerja  untuk  memahami  bagaimana  hukum  dapat  dan  harus  bekerja  untuk  melindungi hak kesehatan mereka.
Teori  perlindungan  hukum  menyediakan  kerangka  kerja  yang  penting  untuk memahami  dan  meningkatkan  akses  ke  layanan  kesehatan  bagi  orang  dengan HIV/AIDS  dalam  skema  JKN.  Melalui  penerapan  prinsip-prinsip  keadilan,  non- diskriminasi,  dan  kesetaraan  akses,  serta  mengatasi  tantangan  dalam  implementasinya, bisa meningkatkan kualitas hidup bagi orang dengan HIV/AIDS. Kebijakan dan regulasi seperti  UU  No.  24  Tahun  2011  tentang  BPJS  Kesehatan  menunjukkan  komitmen Indonesia terhadap perlindungan hukum dalam sektor kesehatan, sebagai berikut:

## Konsep Dasar Perlindungan Hukum
Konsep  dasar  perlindungan  hukum  menegaskan  hak  setiap  individu  untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya melalui mekanisme hukum yang adil dan  efektif.  Ini  merupakan  prinsip  fundamental  dalam  hukum  dan  kebijakan  publik, bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  semua  individu,  terutama  mereka  yang  berada dalam  posisi  rentan,  dapat  mengakses  keadilan  dan  layanan  yang  mereka  butuhkan tanpa  diskriminasi.  Perlindungan  hukum  tidak  hanya  terbatas  pada  akses  terhadap pengadilan  tetapi  juga  mencakup  hak  untuk  mendapatkan  layanan  hukum,  hak  untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari institusi pemerintah dan swasta.
Dalam  konteks  kesehatan,  konsep  perlindungan  hukum  memperluas pengertiannya  untuk  memastikan  bahwa  setiap  individu  memiliki  akses  ke  layanan kesehatan  yang  berkualitas,  termasuk  pencegahan,  pengobatan,  dan  perawatan  yang memadai.  Hal  ini  sangat  relevan  bagi  kelompok  rentan  seperti  orang  dengan HIV/AIDS,  yang  sering  menghadapi  hambatan  dalam  mengakses  layanan  kesehatan karena  stigma  dan  diskriminasi.  Menurut  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM),  "Setiap  orang  berhak  atas  tingkat  hidup  yang  memadai  untuk  kesehatan dan  kesejahteraan  dirinya  dan  keluarganya,  termasuk  hak  atas  pangan,  pakaian, perumahan  dan  perawatan  kesehatan  serta  pelayanan  sosial  yang  diperlukan,  dan berhak  atas  jaminan  pada  saat  menganggur,  menderita  sakit,  cacat,  menjadi janda/duda,  mencapai  usia  lanjut  atau  keadaan  lainnya  yang  mengakibatkannya kekurangan  nafkah,  yang  berada  di  luar  kekuasaannya (Qamaria,  2021) . Prinsip  ini ditegaskan  lebih  lanjut  dalam International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rights (ICESCR) , yang menyatakan bahwa "pengakuan atas hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai" adalah fundamental (Ssenyonjo, 2017).
Perlindungan  hukum  dalam  konteks  kesehatan  juga  mencakup  aspek  non- diskriminasi sebagai salah satu prinsip utamanya. Ini berarti bahwa layanan kesehatan harus  disediakan  kepada  semua  orang  tanpa  membedakan  ras,  agama,  kebangsaan, status sosial-ekonomi, atau status kesehatan, termasuk status HIV/AIDS. Prinsip non- diskriminasi  ini  ditegaskan  dalam  berbagai  instrumen  hukum  internasional  dan
regional, termasuk The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) (Cedaw, 1979; Women, 1979).
Implementasi  efektif  dari  perlindungan  hukum  dalam  sektor  kesehatan membutuhkan  kerjasama  dan  komitmen  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah, lembaga  kesehatan,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  komunitas  itu  sendiri.  Hal  ini mencakup pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung akses universal ke layanan  kesehatan,  peningkatan  kesadaran  dan  pelatihan  bagi  profesional  kesehatan mengenai  hak-hak  pasien,  serta  advokasi  dan  dukungan  bagi  individu  dan  kelompok yang hak-haknya dilanggar.
Konsep  dasar  perlindungan  hukum,  dengan  demikian,  menjadi  fondasi  yang penting dalam upaya membangun sistem kesehatan yang inklusif dan adil, yang dapat melayani  kebutuhan  semua  individu,  terutama  mereka  yang  paling  rentan,  dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka.

## Perlindungan Hukum dalam Konteks Kesehatan
Dalam  konteks  kesehatan,  perlindungan  hukum  berperan  krusial  dalam menggarisbawahi  hak  setiap  individu  untuk  mendapatkan  akses  universal  ke  layanan kesehatan  yang  berkualitas.  Ini  mencakup  segala  aspek  dari  pencegahan,  perawatan, hingga  dukungan,  khususnya  bagi  individu  atau  kelompok  yang  rentan  seperti  orang dengan  HIV/AIDS.  Konsep  perlindungan  hukum  ini  didasarkan  pada  prinsip  bahwa layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan status  sosial,  ekonomi,  atau  kondisi  kesehatan,  termasuk  status  HIV/AIDS.  Hal  ini menegaskan  bahwa  hak  atas  kesehatan  adalah  fundamental  dan  harus  dijamin  oleh negara melalui kerangka regulasi dan kebijakan yang efektif (Qamaria, 2021).
Salah  satu  contoh  implementasi  dari  prinsip  perlindungan  hukum  dalam  sektor kesehatan adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS  Kesehatan)  di  Indonesia.  UU  ini bertujuan  untuk  menyediakan  jaminan  kesehatan  universal,  memastikan  bahwa  semua penduduk  Indonesia,  termasuk  mereka  yang  hidup  dengan  HIV/AIDS,  memiliki  akses ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial yang berarti.  Melalui  jaminan  ini,  pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk  menjamin perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh penduduknya, memenuhi salah satu  aspek  terpenting  dari  hak  asasi  manusia  yaitu  hak  atas  Kesehatan  (Republik Indonesia, 2009)
Menurut  hukum  hak  asasi  manusia  internasional,  diskriminasi  mencakup  setiap tindakan atau perilaku yang memiliki niat atau efek mengurangi  kenikmatan hak asasi manusia dasar oleh semua orang secara setara, termasuk hak mereka untuk mengakses layanan  kesehatan.  Hak  untuk  tidak  didiskriminasi  mengimplikasikan  bahwa  orang- orang  diperlakukan  dengan  menghormati  martabat  manusia,  otonomi,  privasi,  dan kerahasiaan  mereka,  dan  bahwa  kebebasan  mereka  dari  paksaan  dan  penyalahgunaan dijamin  secara  setara,  termasuk  dalam  kaitannya  dengan  layanan  Kesehatan (Organization, 2018).
Dalam  menerapkan  perlindungan  hukum  di  sektor  kesehatan,  aspek  non- diskriminasi menjadi sangat penting. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memberikan layanan kesehatan yang sama kepada setiap individu, tanpa membedakan latar belakang atau  kondisi  individu  tersebut.  Prinsip  non-diskriminasi  ini  tidak  hanya  membantu dalam  menghilangkan  hambatan  akses  terhadap  layanan  kesehatan  tetapi  juga  dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk orang dengan HIV/AIDS. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam konteks kesehatan mencakup upaya-upaya  untuk  memastikan  bahwa  semua  individu,  terutama  mereka  yang  berada dalam  kondisi  rentan,  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dan  sama  dalam  sistem kesehatan.

## Prinsip non-Diskriminasi dan Kesetaraan Akses
Prinsip  non-diskriminasi  dan  kesetaraan  akses  dalam  konteks  layanan  kesehatan menekankan  pentingnya  menyediakan  perawatan  kesehatan  yang  tepat  waktu  dan berkualitas  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  identitas  atau  ekspresi  gender,  seks, kebangsaan,  usia,  disabilitas,  asal  etnis,  orientasi  seksual,  agama,  bahasa,  status  sosial ekonomi,  status  HIV  yang  nyata  atau  diduga,  atau  status  kesehatan  lainnya,  termasuk apakah seseorang adalah pekerja seks, pengguna narkoba, hidup di penjara, atau pekerja migran (Organization, 2018)
Selain itu, penyedia layanan kesehatan harus secara aktif menginformasikan orang tentang hak asasi manusia mereka dan memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif  serta  mekanisme  pemulihan  dan  akuntabilitas  untuk  diskriminasi  dan pelanggaran hak-hak klien serta pekerja Kesehatan (Organization, 2018).
Penting  juga  untuk  menghubungkan  populasi  kunci  dan  rentan  dengan  penyedia layanan  tambahan,  jaringan  dukungan  sebaya  atau  organisasi  berbasis  komunitas,  atau layanan  hukum,  bila  diperlukan,  serta  mendukung  pemberdayaan  klien,  pekerja,  dan masyarakat sipil untuk menuntut perawatan kesehatan dan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi (Organization, 2018).
Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menekankan bahwa semua  fasilitas  kesehatan  harus  dapat  diakses  oleh  semua  orang  tanpa  diskriminasi, termasuk memastikan aksesibilitas fisik dan ekonomi bagi populasi yang paling rentan (Organization, 2018).

## Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum
Tantangan  dalam  implementasi  perlindungan  hukum  sering  kali  muncul  dari berbagai  aspek,  mulai  dari  hambatan  regulasi,  kurangnya  kesadaran  atau  pemahaman tentang hak-hak hukum di kalangan petugas kesehatan, hingga stigma sosial yang masih kuat  terhadap  kelompok-kelompok  rentan  seperti  orang  dengan  HIV/AIDS.  Meskipun kerangka hukum dan kebijakan telah dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan menyediakan akses universal ke layanan kesehatan, realitas di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan.
Salah  satu  hambatan  utama  adalah  kesenjangan  antara  regulasi  yang  ada  dengan praktik  implementasinya.  Regulasi  mungkin  sudah  cukup  komprehensif,  namun  tanpa pemahaman  yang  cukup  dari  para  pelaksana  di  lapangan,  regulasi  tersebut  tidak  akan efektif. Kurangnya pelatihan dan edukasi bagi petugas kesehatan tentang hak asasi dan perlindungan  hukum  dapat  mengakibatkan  diskriminasi  dan  pelanggaran  hak  pasien tanpa disadari (Organization, 2018).
Stigma  dan  diskriminasi  terhadap  kelompok  rentan,  khususnya  orang  dengan HIV/AIDS,  masih  menjadi  tantangan  besar.  Stigma  ini  tidak  hanya  berasal  dari masyarakat  luas  tetapi  juga  dapat  ditemukan  di  dalam  sistem  kesehatan  itu  sendiri, mengakibatkan penolakan layanan, perlakuan yang tidak adil, dan pelanggaran privasi. Hal  ini  secara  signifikan  mengurangi  efektivitas  program  kesehatan  publik  dan menghambat upaya pengendalian HIV/AIDS (Organization, 2018).
Selain  itu,  tantangan  dalam  memastikan  privasi  dan  kerahasiaan  pasien  juga menjadi isu penting. Dalam konteks layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kondisi  seperti  HIV/AIDS, menjaga kerahasiaan informasi pasien adalah aspek krusial dari perlindungan hukum.  Namun,  tantangan muncul dari kurangnya infrastruktur atau sistem  yang  memadai  untuk  melindungi  data  pasien  dari  akses  yang  tidak  sah (Organization, 2018).
Dalam  mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  diperlukan  upaya  bersama  dari berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga  kesehatan,  organisasi  masyarakat  sipil, dan komunitas itu sendiri. Peningkatan edukasi dan pelatihan untuk petugas kesehatan, penguatan  regulasi  dan  pengawasannya,  serta  advokasi  untuk  mengurangi  stigma  dan diskriminasi  adalah  langkah-langkah  penting  yang  harus  dilakukan  untuk  memastikan implementasi perlindungan hukum yang efektif dalam layanan kesehatan.

## Hak atas Kesehatan
Di  zaman  modern  saat  ini,  kesehatan  telah  menjadi  prioritas  utama  bagi  setiap orang. Hukum kesehatan berperan krusial dalam menjamin hak kesehatan terpenuhi dan dalam  pengaturan  sistem  layanan  kesehatan.  Ini  adalah  rangkaian  aturan  yang mengelola  berbagai  aspek  kesehatan,  termasuk  hak  individu  untuk  mengakses  layanan kesehatan  yang  memadai,  kewajiban  pemerintah  dalam  menyediakan  infrastruktur kesehatan,  serta  peraturan  yang  mengatur  praktik  medis  dan  hak-hak  pasien  sebagai konsumen di bidang kesehatan.
Menurut  Van  Der  Mijn,  hukum  kesehatan  didefinisikan  sebagai  sekumpulan aturan  yang  secara  eksplisit  terkait  dengan  pemeliharaan  kesehatan  atau penyelenggaraan  perawatan  kesehatan.  Definisi  ini  mencakup  penggunaan  instrumen hukum dari bidang hukum perdata, pidana, dan administrasi negara (Novekawati, 2019)
Leenen  mengartikan  Hukum  Kesehatan  sebagai  gabungan  dari  seluruh  kegiatan yuridis,  aturan  hukum  dalam  ranah  kesehatan,  beserta  studi  ilmiah  dan  aplikasinya dalam  hukum  sipil,  hukum  administratif,  dan  hukum  pidana.  Dalam  konteks  ini, 'peraturan'  tidak  hanya  terbatas  pada  norma  internasional,  hukum  adat,  dan
yurisprudensi,  tetapi  juga  literatur  yang  diakui  sebagai  sumber  hukum  (Novekawati, 2019).
Dalam  Anggaran  Dasar  Perhimpunan  Hukum  Kesehatan  Indonesia  (PERHUKI), Hukum  Kesehatan  didefinisikan  sebagai  rangkaian  ketentuan  hukum  yang  secara langsung berkaitan dengan upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan serta implementasinya. Ini mencakup hak-hak dan kewajiban, tidak hanya bagi individu dan  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  menerima  layanan  kesehatan,  tetapi  juga  bagi penyelenggara  layanan  kesehatan  dalam  berbagai  dimensi  seperti  organisasi,  fasilitas, standar  layanan  medis,  pengetahuan  kesehatan,  hukum,  dan  berbagai  sumber  hukum lainnya.  Sebagai  sebuah  sub-bidang,  hukum  kedokteran  fokus  pada  aspek  perawatan dan pelayanan medis (Novekawati, 2019)

## Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Kesehatan.
Hak  Asasi  Manusia  secara  substansial  telah  diatur  di  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945. Salah satu  hak asasi  manusia yang diatur adalah hak  atas kesehatan. Pasal  28H, ayat  (1)  UUD  Tahun  1945,  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  “setiap  orang  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan”  (Republik  Indonesia,  2002).    Melalui  inklusi  hak kesehatan ke dalam konstitusi, hak untuk memperoleh kesehatan kini telah menjadi hak positif  yang  secara  resmi  diakui  dan  harus  dijaga  oleh  negara.  Akibatnya,  terdapat tanggung  jawab  yang  melekat  pada  pemerintah  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak kesehatan semua warga negara, yang memerlukan implementasi kebijakan dan langkah- langkah praktis yang efektif.
Sudah  menjadi  konsensus  dalam  konstitusi  Indonesia  bahwa  hak  atas  kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai  HAM  merupakan raison  d’etre kemartabatan  manusia  ( human  dignity )  (El- Muhtaj,  Arinanto,  &  Kasim,  2008).    Hak  kesehatan  merupakan  hak  dasar  setiap manusia,  sehingga  setiap  orang,  keluarga,  dan  komunitas  berhak  atas  jaminan perlindungan kesehatan. Tanggung jawab ini berada di pundak pemerintah, yang wajib menjamin dan melindungi kesejahteraan kesehatan publik, termasuk memastikan akses layanan kesehatan bagi warga negara yang kurang mampu secara ekonomi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  menunjukkan  komitmen  kuat  dari  pemerintah  dan  para  stakeholder  untuk meningkatkan  kesejahteraan  sosial  bagi  semua  warga  negara.  SJSN  dirancang  sebagai mekanisme perlindungan sosial yang esensial, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa  setiap  individu  memiliki  akses  terhadap  kebutuhan  pokok  untuk  hidup  yang layak. Program-program yang termasuk dalam SJSN mencakup berbagai aspek, seperti: a)  perlindungan  kesehatan;  b)  jaminan  atas  risiko  kecelakaan  kerja;  c)  jaminan  untuk hari  tua;  d)  jaminan  pensiun;  dan  e)  jaminan  untuk  keluarga  yang  ditinggalkan  karena kematian (Ningtyas, 2015)

## Regulasi Kesehatan

## Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang  Undang  ini  merupakan  peraturan  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur tentang jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Undang-Undang ini didirikan dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  yang  lebih  luas  kepada masyarakat Indonesia.
SJSN  mengatur  berbagai  program  jaminan  sosial,  termasuk  jaminan  kesehatan, jaminan  pensiun,  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian,  dan  jaminan  hari  tua. Tujuan  utama  dari  SJSN  adalah  untuk  menciptakan  keadilan  sosial  dan  meningkatkan kesejahteraan  sosial  melalui  penyediaan  perlindungan  sosial  yang  terjangkau  dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Undang-Undang  ini  menetapkan  kewajiban  bagi  pemberi  kerja  dan  peserta program  untuk  ikut  serta  dalam  SJSN  dan  membayar  iuran  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan  program-program  jaminan  sosial  serta  menyediakan  fasilitas  dan  sumber daya yang diperlukan.

## Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang ini adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pendirian,  pengelolaan,  dan  penyelenggaraan  rumah  sakit.  Undang-Undang  ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di  rumah sakit, melindungi  hak  pasien,  serta  menjamin  keamanan  dan  keselamatan  dalam  pelayanan medis.
Undang-Undang  ini  mengatur  berbagai  aspek  terkait  rumah  sakit,  termasuk  izin pendirian,  organisasi  dan  struktur  rumah  sakit,  sumber  daya  manusia,  perizinan  dan akreditasi,  standar  pelayanan  medis,  pengelolaan  keuangan,  pembiayaan,  dan pemenuhan hak pasien.
Undang-Undang  ini  penting  dalam  memastikan  bahwa  rumah  sakit  di  Indonesia beroperasi  dengan  standar  yang  tinggi  dan  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas kepada masyarakat. Lebih lanjut, Undang-Undang ini juga melindungi hak- hak  pasien  dan  memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  dalam  pengelolaan  dan penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia.

## Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial
Undang-Undang ini mengatur tentang beberapa program jaminan sosial, termasuk jaminan  kesehatan  (BPJS  Kesehatan),  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  (BPJS Ketenagakerjaan),  dan  jaminan  sosial  lainnya.  BPJS  Kesehatan  bertanggung  jawab untuk  memberikan  jaminan  kesehatan  kepada  seluruh  penduduk  Indonesia,  sedangkan BPJS  Ketenagakerjaan  memberikan  perlindungan  sosial  kepada  pekerja  dan  buruh. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga mengatur tentang keanggotaan, pembiayaan, manajemen  keuangan,  tata  kelola,  dan  tugas  serta  wewenang  BPJS.  Hal  ini  mencakup
pengumpulan iuran, pengelolaan dana, pembayaran manfaat, pengawasan, dan tata cara penyelesaian sengketa.
Tujuan  utama  dari  Undang-Undang  ini  adalah  untuk  menyelenggarakan  sistem jaminan  sosial  yang  lebih  luas,  terjangkau,  dan  berkelanjutan  di  Indonesia.  Dengan adanya  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  tentang  BPJS,  diharapkan  masyarakat Indonesia  dapat  memperoleh  perlindungan  sosial  yang  lebih  baik,  terutama  dalam  hal kesehatan dan ketenagakerjaan.

## Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Nasional .
Negara  Indonesia  telah  mengimplementasikan  sistem  jaminan  sosial  universal untuk  seluruh warganya, sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN).  Untuk  mencapai  tujuan  dari sistem  ini,  dibentuk  entitas  penyelenggara  yang  memiliki  status  badan  hukum.  Ini merupakan  dasar  dari  pembentukan  entitas  hukum  yang  bertindak  sebagai penyelenggara jaminan sosial. BPJS, yang terdiri dari dua entitas yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, memiliki peran spesifik dalam sistem ini. BPJS Kesehatan ditugaskan  untuk  mengelola  program  jaminan  kesehatan,  sementara  BPJS Ketenagakerjaan mengurus program-program seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (Santoso, 2014)
Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terintegrasi secara erat dengan fasilitas kesehatan tingkat awal, yang merupakan elemen penting dalam sistem ini dan tidak bisa dipisahkan. Fasilitas kesehatan tingkat awal ini mencakup puskesmas atau  fasilitas  serupa,  praktik  dokter  umum  atau  spesialis,  termasuk  dokter  gigi,  serta klinik  pratama  dan  rumah  sakit  kelas  D  pratama  yang  sesuai  dengan  regulasi  yang berlaku.  Klasifikasi  ini  diterapkan  mengingat  adanya  pembatasan  dalam  ketersediaan fasilitas  kesehatan  tingkat  awal,  terutama  layanan  yang  disediakan  oleh  puskesmas  di beberapa wilayah (Santoso, 2014)
Dalam  konteks  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  Puskesmas  memegang peranan  strategis  sebagai  mitra  BPJS  Kesehatan,  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  program  jaminan  sosial.  Berdasarkan  arahan  yang  tercantum  dalam Peraturan Presiden Nomor 12 yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan mengoordinasikan kerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan yang telah memenuhi kriteria tertentu. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan medis yang  memadai  bagi  para  peserta,  termasuk  pengalokasian  tenaga  kesehatan  dan penyediaan infrastruktur kesehatan yang dibutuhkan.

## Perawatan Pengobatan Pasien HIV AIDS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Pemeriksaan  HIV  di  fasilitas  layanan  kesehatan  yang  telah  terintegrasi  menjadi bagian  dari  standar  pelayanan  minimal  oleh  Kementerian  Kesehatan,  bertujuan  untuk memudahkan  deteksi  dini  kasus  HIV.  Ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  akses
terhadap  perawatan  dan  pengobatan  yang  adekuat,  sehingga  dapat  mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit dan menurunkan tingkat kematian (Juwita, 2019). Rujukan  untuk  pemeriksaan  HIV  di  fasilitas  kesehatan  dilaksanakan  melalui  dua pendekatan:  Konseling  dan  Tes  HIV  (KTS)  dan  Konseling  dan  Tes  HIV  Perorangan (KTIP).  Bagi  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang  berisiko,  mereka  dapat mendatangi  klinik  untuk  mengikuti  sesi  konseling  (KTS)  dan  kemudian  menjalani  tes HIV. Meskipun saat ini tes HIV tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sebagian besar layanan  KTS  tetap  gratis  dengan  reagen  dan  biaya  operasionalnya  ditanggung  oleh pemerintah atau pihak swasta (Juwita, 2019)
Tes  HIV  yang  diinisiasi  oleh  dokter  atau  petugas  kesehatan  berdasarkan  gejala yang menunjukkan kemungkinan infeksi HIV, dikenal sebagai KTHIV, ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jika tes tersebut dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),  maka  biaya  tes  akan  termasuk  dalam  paket  kapitasi  yang  berkaitan  dengan FKTP tersebut (Juwita, 2019)

## Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjutan  (FKRTL)  dapat  diakses  oleh peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang  membutuhkan  pelayanan  kesehatan spesialistik  atau  lanjutan  dengan  syarat  mendapatkan  rujukan  dari  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sistem rujukan ini diatur sesuai dengan peraturan JKN yang berlaku,  dimana  FKTP  perlu  merujuk  pasien  ke  FKRTL  terdekat  jika  dibutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut (Juwita, 2019).
Untuk  pasien  yang  menjalani  terapi  Antiretroviral  (ARV)  atau  terdaftar  dalam perawatan  HIV  di  FKRTL  dan  membutuhkan  ARV  secara  rutin,  tidak  diwajibkan membawa  surat  rujukan  dari  FKTP.  Ini  berlaku  jika  dokter  spesialis  atau  subspesialis (dokter CST) telah memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pasien masih memerlukan  perawatan  di  FKRTL  tersebut.  Surat  keterangan  ini  hanya  berlaku  untuk satu  kali  kunjungan,  dan  setiap  kunjungan  berikutnya  memerlukan  surat  keterangan baru  (surat  DPJP)  yang  dikeluarkan  oleh  dokter,  menentukan  tanggal  kunjungan selanjutnya. Dengan surat DPJP, pasien dapat langsung mendatangi FKRTL tanpa harus ke FKTP terlebih dahulu (Juwita, 2019)
Pembiayaan kasus HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual  (IMS) untuk layanan rawat  jalan  di  fasilitas  kesehatan  lanjutan  sudah  termasuk  dalam  tarif  Indonesia  Case Based  Groups  (INA  CBG),  yang  merupakan  tarif  paket  termasuk  obat.  Obat  program (ARV)  disediakan  untuk  mendukung  pembiayaan  dan  pelayanan  kesehatan  di  rumah sakit dan tidak dihitung dalam penentuan tarif INA CBGs (Juwita, 2019).

## Hukum Perlindungan Konsumen

## Hak Konsumen dalam Program Jaminan Kesehtan.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen merupakan  sebuah  instrumen  hukum  yang  dirancang  untuk  memberi  perlindungan kepada pasien sebagai konsumen. Dalam UU ini, pengertian konsumen diberikan dalam
Pasal  1  ayat  (1),  yang  mendefinisikan  konsumen  sebagai  individu  yang  menggunakan barang  dan/atau  jasa  yang  disediakan  oleh  masyarakat,  untuk  kegunaan  pribadi, keluarga,  atau  pihak  lain  termasuk  makhluk  hidup  lain,  tanpa  tujuan  untuk  dijual kembali.  Oleh  karena  itu,  UU  Perlindungan  Konsumen  mengakui  hak-hak  konsumen akhir dalam transaksi barang dan jasa (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001).
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen,  salah  satu  hak fundamental  konsumen  adalah  kemampuan  untuk  memilih  jasa  yang  diinginkan.  Ini termasuk  hak  pasien,  sebagai  konsumen,  untuk  memilih  layanan  kesehatan  dan  medis sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Namun,  terdapat  beberapa  situasi  dimana  hak  ini tidak  dapat  sepenuhnya  dijalankan,  seperti  dalam  keadaan  darurat  medis  yang membutuhkan  tindakan  segera  untuk  menyelamatkan  nyawa,  sehingga  pilihan  pasien terbatas  pada  intervensi  cito  dan  life  saving.  Pasien  yang  terdaftar  dalam  Program Jaminan  Kesehatan  Nasional  juga  harus  mengikuti  protokol  rujukan  yang  ditetapkan, yang  membatasi  pilihan  langsung  mereka  terhadap  penyedia  layanan  kesehatan. Demikian  pula,  pasien  yang  menggunakan  asuransi  kesehatan  swasta  terikat  pada ketentuan  polis  asuransi  mereka,  yang  mungkin  membatasi  pilihan  penyedia  layanan. Keterbatasan  ini  juga  berlaku  bagi  pasien  di  area  dengan  fasilitas  kesehatan  yang terbatas  dan  bagi  mereka  yang  memiliki  keterbatasan  keuangan,  yang  masing-masing mempengaruhi  kemampuan  mereka  untuk  memilih  layanan  kesehatan  dan  medis (Prameswari & Andrianto, 2021).

## Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan
BPJS pada dasarnya mempunyai tanggung jawab kepada konsumen selaku peserta BPJS  Kesehatan  yaitu  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  peserta  mencakup pelayanan, dan hak-hak apa saja yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan, maka peserta dapat  melaporkan  tindakan  tesebut  kepada  BPJS  Kesehatan  dan  menindaklanjutinya. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Pasal  10  huruf  g  dan  Pasal  13  huruf  e  dan  f. Selain  itu  juga  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  dan  ayat  (3),  Peraturan  Presiden  No  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden  No  12  Tahun  2013 tentang Jaminan Kesehatan yang berbunyi: “(1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayan Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan  BPJS  Kesehatan,  peserta  dapat  menyampaikan  pengaduan  kepada  Fasilats Kesehatan  dan/atau  BPJS  Kesehatan.  Penyampaian  pengaduan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  harus  memperoleh  penanganan  yang  memadai  dan  dalam waktu  yang  singkat  serta  diberikan  umpan  balik  kepada  pihak  yang  menyampaikan” (Kereh, 2019)

## Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dengan Konsumen
Rumah sakit yang dianggap gagal memenuhi harapan pasien untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  prima,  penyembuhan  dan  pemulihan  kesehatannya,  padahal pasien telah memenuhi seluruh kewajibannya termasuk membayar biaya penyembuhan
atau iuran dan pemulihan kesehatan mereka selama mereka berobat dan atau dirawat di rumah  sakit  tersebut  akibatnya  terjadilah  wanprestasi  yang  timbul  akibat  tidak terpenuhinya  hak  dari  peserta  BPJS.  Pertanggungjawaban  rumah  sakit  dalam  hukum keperdataan,  meliputi  pertanggungjawaban  dalam  hal  wanprestasi  sebagai  tanggung jawab kontraktual.
Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menyebutkan  tang "Lex  Et  Societatis,"  vol.  VII,  no.  4  (Apr.  2019).gung  jawab  hukum rumah  sakit  adalah  rumah  sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap  semua kerugian  yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di Rumah Sakit (Kereh, 2019).

## KESIMPULAN
BPJS  Kesehatan  telah  memberikan  kemajuan  signifikan  dalam  penyediaan jaminan  kesehatan  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia,  termasuk  bagi  orang  dengan HIV/AIDS,  masih  terdapat  kesenjangan dalam perlindungan hukum  dan akses layanan yang  memadai.  Program  ini  telah  membantu  banyak  individu  mendapatkan  layanan kesehatan yang sebelumnya sulit diakses, namun tantangan masih ada, terutama dalam hal  implementasi  di  lapangan  dan  kesenjangan  dalam  pengetahuan  serta  sikap  petugas kesehatan terhadap kelompok rentan.
Stigma  dan  diskriminasi  terhadap  orang  dengan  HIV/AIDS  masih  menjadi hambatan  utama  dalam  implementasi  perlindungan  hukum  yang  efektif.  Meskipun regulasi  dan  kebijakan  telah  dirancang  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dan menyediakan  akses  universal  ke  layanan  kesehatan,  realitas  di  lapangan  sering  kali berbeda.  Stigma  sosial  dan  diskriminasi  tidak  hanya  berasal  dari  masyarakat  umum tetapi  juga  dari  dalam  sistem  kesehatan  itu  sendiri.  Hal  ini  mengakibatkan  penolakan layanan,  perlakuan  yang  tidak  adil,  dan  pelanggaran  privasi  yang  secara  signifikan mengurangi efektivitas program kesehatan publik.
Selain  itu,  kurangnya  pemahaman  tentang  hak-hak  hukum  di  kalangan  petugas kesehatan  juga  menjadi  tantangan  signifikan.  Tanpa  pemahaman  yang  memadai mengenai hak-hak asasi dan perlindungan hukum, petugas kesehatan dapat secara tidak sengaja melanggar hak-hak pasien. Pelatihan dan edukasi yang lebih komprehensif bagi petugas  kesehatan  mengenai  hak  asasi  manusia  dan  prinsip  non-diskriminasi  sangat diperlukan  untuk  mengatasi  tantangan  ini  dan  memastikan  bahwa  layanan  kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Penelitian  ini  juga  menyoroti  pentingnya  penguatan  regulasi  dan  pengawasan dalam  sistem  BPJS  Kesehatan.  Regulasi  yang  ada  perlu  diimplementasikan  dengan lebih  efektif  dan  diawasi  secara  ketat  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  pasien dilindungi dengan baik. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan serta pemantauan yang kontinu terhadap pelaksanaan regulasi di lapangan.  Pengawasan  yang  lebih  ketat  dan  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran akan  membantu  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  jaminan  kesehatan nasional.
Terakhir,  advokasi  untuk  mengurangi  stigma  dan  diskriminasi  harus  terus dilakukan.  Melalui  kampanye  kesadaran  publik  dan  program-program  edukasi, masyarakat  dapat  diberdayakan  untuk  lebih  memahami  dan  menerima  orang  dengan HIV/AIDS  tanpa  prasangka.  Langkah-langkah  ini  tidak  hanya  akan  membantu mengurangi  stigma  tetapi  juga  meningkatkan  akses  kelompok  rentan  terhadap  layanan kesehatan  yang  mereka  butuhkan.  Dengan  demikian,  BPJS  Kesehatan  dapat  lebih efektif dalam menjalankan misinya untuk menyediakan layanan kesehatan yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
cedaw,  U.  (1979).  Convention  On  The  Elimination  Of  All  Forms  Of  Discrimination Against Women. Retrieved April , 20 , 2006.
El-Muhtaj,  Majda,  Arinanto,  Satya,  &  Kasim,  Ifdhal.  (2008).  Dimensi-Dimensi  Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. (No Title) .
Hidayat,  Rizki  Imam,  Busro,  Achmad,  &  Hendrawati,  Dewi.  (2016).  Wanprestasi Dalam  Pelaksanaan  Jaminan  Sosial  Yang  Diselenggarakan  Oleh  Bpjs  Di  Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Kasus Di Rsud Cibinong). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–11.
Indonesia, Republik. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sekretariat Jenderal Mpr Ri.
Indonesia,  Republik.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indones . Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Yayasan Tsb. Juwita,  Asma.  (2019). Analisis  Keputusan  Masyarakat  Terhadap  Kebijakan  Imunisasi Vaksin  Measles  Rubella  (Mr)  Di  Kota  Pekanbaru .  Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Kambu,  Wari  Martha.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Hak  Asasi  Manusia Berdasarkan  Pasal  28d  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945. Lex  Et  Societatis , 9 (1).
Kereh,  Yosua.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Tentang  Kejahatan  Perang  Dalam  Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. Lex Et Societatis , 7 (4). Ningtyas,  Dwi  Aprilia.  (2015). Pengaruh  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Terhadap  Kebijakan  Mutu  Pelayanan Kesehatan  Di  Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjutan  (Fkrtl). Unika Soegijapranata.
Novekawati, Novekawati. (2019). Hukum Kesehatan . Sai Wawai Publishing. Organization, World Health. (2018). Report Of The Informal Consultation On Stopping Discrimination  And  Promotion  Inclusion  Of  Persons  Affected  By  Leprosy,  New Delhi,  14-16  Nov  2017. World  Health  Organization.  Regional  Office  For  South- East Asia.
Prameswari,  Thalia,  &  Andrianto,  Wahyu.  (2021).  Pasien:  Konsumen  Yang  Unik.
Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia , 1 (02), 132–139. Qamaria, Rezki Suci. (2021). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia , 27.
Santoso, Urip. (2014). Rekonstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Kesejahteraan. Jurnal Pembaharuan Hukum , 1 (3), 360–369.
Ssenyonjo,  Manisuli.  (2017).  The  Influence  Of  The  International  Covenant  On Economic,  Social  And  Cultural  Rights  In  Africa. Netherlands  International  Law Review , 64 , 259–289.
Women, U. N. (1979). Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw). Un Women .
Copyright holder: Sandi Januar Pribadi (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: