## PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENANGANAN WABAH COVID-19
Oleh: Elvira Fitriyani Pakpahan 1) Willy Alfrio Saragih 2) Beny Pangaribuan 3) Tonggi Sidabutar 4)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
elvirapakpahan@unprimdn.ac.id 1) willyalfrio17@icloud.com 2) benaxelord@gmail.com 3)
tonngisidabutar0000@gmail.com 4)

## ABSTRACT
This study aims at examining the Strategic Steps taken by the Medan City Government in Handling the Covid-19 outbreak in Medan City. Covid-19 is a disease whose cause is identified as the Corona virus that attacks the respiratory tract. This disease was  first detected  in  Wuhan,  China.  The  virus  causing  Covid-19  is  called  SARS-Cov-2.  The research  method  provides  an  overview  of  the  research  design  which  includes,  among others:  procedures  and  steps  that  must  be  taken,  research  time,  data  sources,  and  by what  steps  the  data  is  obtained  and  then  processed  and  analyzed.  Covid-19  is  an infectious disease that has the potential to cause a public health emergency. Therefore, preventive  measures  against  these  types  of  infectious  diseases  must  be  carried  out  as soon as possible. Indonesia as a state of law, the prevention of these types of infectious diseases  must  be  established  in  a  rule  or  regulation.  In  the  end,  the  Government established  a  Public  Health  Emergency  status  and  chose  Large-Scale  Social Restrictions  as  an  option  to  respond  to  a  Public  Health  Emergency,  besides  the Government also had to pay attention to the economic and fiscal sectors according to the state's conditions and capabilities.
Keywords: Government, Health, Handling Of Covid 19

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  meneliti  tentang  Langkah-Langkah  Strategi  yang dilakukan Pemerintah    Kota    Medan    dalam    Penanganan    wabah    covid-19    di    Kota    Medan. Covid-19  merupakan  penyakit  yang  penyebabnya  teridentifikasi  pada  virus  Corona yang  menyerang  saluran  pernapasan.  Corona  pertama  kali  muncul  di  Wuhan,  China. Penyebab virus Covid19 adalah SARSCoV2. Metode penelitian memberikan gambaran tentang desain penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang akan  dilakukan,  waktu,  sumber  data  dan  langkah-langkah  studi  untuk  mendapatkan tanggal  genap.  Virus  Covid-19  adalah  penyakit  yang  mengakibatkan  kesehatan masyarakat  jadi  darurat,  oleh  karena  itu  tindakan  pencegahan  harus  segera  dilakukan. Kemudian,  pemerintah  mendeklarasikan darurat  kesehatan  masyarakat  dan  mengambil
tindakan  social  distancing  berskala  besar  sebagai  cara  untuk  merespons  darurat kesehatan masyarakat, selain itu pemerintah sendiri tetap harus memilih dan memilih . Kata Kunci: Pemerintah, Kesehatan, Penanganan Wabah Covid 19

## 1. PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Indonesia  sudah  terjangkit  virus ini  sejak  tahun  2019.  Virus  ini  berasal dari  China  kemudian  menyebar  luas  di kota  Medan.  Virus  ini  memberikan dampak  yang  besar  bagi  masyarakat Medan,  baik  dari  segi  ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Tahun 2020 adalah tahun tren yang  tidak dapat diprediksi  karena  seluruh  kota  Medan dihadapkan  pada  situasi  yang  belum pernah  terjadi  sebelumnya.  Tumbuh kesadaran  bahwa  kondisi  ini  tidak sementara  tetapi  akan  hilang  setelah beberapa bulan dan pada akhirnya setiap aspek  kehidupan  Medan  akan  kembali normal.  Merebaknya  virus  Covid-19 tampaknya  menjadi  masalah  bagi pemerintah  kota  Medan  untuk  beberapa waktu  ke  depan.Berbagai  upaya  telah dilakukan,  yang  sebagian  besar  masih difokuskan  untuk  mengatasi  dampak saat  ini  dan  menahan  percepatan penyebarannya. Dikenal sebagai Covid19 atau  coronavirus,  itu  adalah  keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai  dari  sindrom  pernapasan  ringan hingga parah (SARS). Penyakit Coronavirus 2019 (Covid19) adalah jenis penyakit  baru  yang  tidak  terlihat sebelum hewan dan manusia ada.
Riset  membuktikan  kalau  SARS ditularkan  dari  kucing  luwak  ke  orang serta  MERS  dari  gamal  ke  orang, binatang yang jadi pangkal penjangkitan Covid-  19  sedang  belum  dikenal.  Ciri serta pertanda umum peradangan Covid- 19  antara  lain  pertanda  kandas  nafas kronis semacam meriang, batu berdahak, serta  ketat  nafas.  Era  inkubasi  pada umumnya  merupakan  56  hari,  era inkubasi  terlama  merupakan  14  hari. Pada permasalahan Covid- 19 yang akut, bisa  menimbulkan  pneumonia,  sindrom respirasi  kronis,  kandas  ginjal,  serta apalagi  kematian.  Ciri  serta  pertanda klinis  yang  dikabarkan  pada  mayoritas permasalahan merupakan meriang, sebagian  permasalahan  dispnea,  serta radiografi  menunjukkan  pneumonia infiltratif  besar  di  kedua  paru.  Berasal dari  peristiwa  mulanya  di  Wuhan, terdapat  berjalan  ekskalasi  berita  dalam jumlah permasalahan Covid- 19 di China serta menggapai puncaknya antara akhir Januari  serta  dini  Februari  2020.  Awal mulanya, beberapa besar Informasi yang dikabarkan  berawal  dari  Provinsi  Hubei serta  sekelilingnya,  serta  karenanya  lalu bertambah diberbagai area di Cina. Pada 28  Januari  2020,  ada  7.  696  korban terkonfirmasi Covid- 19 di Cina serta 80 korban  yang  lain  sudah  dikabarkan  di
bermacam  negeri  semacam  Taiwan,
Thailand,  Vietnam,  Malaysia,  Nepal,  Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapore, Arab Saudi,  Korea,  Filipina,  India,  Australia, serta  pula  negara-  negara  di  eropa  yang lain  semacam  francis,  Kanada,  Jerman. Virus  ini  meluas  dari  orang  ke  orang serta sudah menabur besar di Cina serta lebih  dari  190  negeri  serta  area  lain( Badan Kesehatan Bumi, 2019). Beberapa besar penderita yang terkena COVID- 19 mempunyai pertanda respirasi semacam meriang,  batu  berdahak,  bersin,  serta kesusahan  bernapas.  Bersumber  pada informasi  dari  55.  924  permasalahan, pertanda  yang  sangat  biasa  merupakan meriang,  batu  berdahak  kering,  serta keletihan. Pertanda yang lain merupakan batu berdahak berlendir, susah
bernapas,  sakit  kerongkongan,  sakit kepala, perih badan, menggigil, mual atau muntah,  flu,  berak  air,  sakit  perut,  batu berdahak  darah.  Lebih  dari  40mm  pada penderita Covid19 mempunyai temperatur maksimal 38. 139°C, sedangkan  34%  hadapi  meriang  di  atas 39°C.  Pada  13  Maret  2020,  Badan Kesehatan Bumi( World Health Organization) melaporkan Covid- 19 jadi endemi.  Pada  24  Juni  2021,  ada  180,  3 juta  masalah&amp;  nyaris  4  juta kematian  pada  seluruh  garis  besar.  Kala endemi  bumi  awal  kali  diumumkan, jumlah  peradangan  pada  seluruh  garis besar  telah  menggapai  lebih  bagi  121.
000. Rekomendasi WHO untuk menangani  wabah  COVID-19  adalah mempraktikkan langkah-langkah
perlindungan  dasar,  termasuk  sering mencuci  tangan    dengan  alkohol  atau sabun dan air, dan menjauhi orang yang memiliki  gejala  batuk  atau  bersin,    atau bersin.  ritual,  dan  pengobatan.  ketika mereka  memiliki  keluhan  yang  serius, tergantung  pada  jenis  tersangka.  Jarak yang disarankan untuk dijaga adalah satu meter.  Pasien  yang  dirawat  karena diduga  terinfeksi  Covid-19  juga  harus menjaga  jarak  minimal  satu  meter  dari pasien  lain,  diberikan  masker  bedah, mengajari  mereka  etika  batuk/bersin, dan  mengajari  mereka  cara  mencuci tangan.Mencuci tangan harus diterapkan setidaknya  lima  kali  oleh  semua  tenaga kesehatan,  yaitu  sebelum  menyentuh orang  sakit,  sebelum  tindakan,  setelah kontak  dengan  cairan  tubuh,  setelah menyentuh  orang  sakit  dan  setelah menyentuh  pasien  di  lingkungan  yang terkena virus corona. Selain
menggunakan  sabun  dan  air,  Etanol  62- 71%  dapat  mengurangi  penyebaran virus.  Alkohol  paling  baik  saat  tangan tidak kotor, sedangkan sabun paling baik saat  tangan    kotor.  Jangan  menyentuh wajah  dengan  tangan,  terutama  wajah, mulut,  dan  hidung.  Saat  tangan terkontaminasi  virus,  menyentuh  wajah bisa  menjadi  pintu  masuk.  Terakhir,
pastikan  untuk  menggunakan  tisu  sekali pakai  saat  bersin  atau  batuk  untuk mencegah penyebaran droplet, SARSCoV2  ditularkan  terutama    melalui droplet. Alat pelindung diri (APD) adalah merupakan  cara  yang  efektif  untuk mencegah  penularan  selama  digunakan dengan  benar.  wajar.  Komponen  APD meliputi  sarung  tangan,  masker,  kaca mata  pelindung  atau  face  shield,  dan pakaian  pelindung  lengan  panjang  yang tidak  steril.  Alat  pelindung  diri(APD) akan  sangat  efektif  jika  didukung  oleh pengendalian  administratif,  lingkungan dan  teknis  penggunaan  APD  yang  tepat dinilai terhadap risiko peristiwa penularan  dan  dinamika  transmisi patogen. Dalam hal kegiatan berinteraksi dengan  pasien  tanpa  gejala  pernapasan, APD(alat pelindung diri) tidak
diperlukan. Jika pasien mengalami gejala dengan gangguan pernapasan, jaga jarak minimal  satu  meter  dan  pasien  harus memakai  masker.  Tenaga  kesehatan medis  harus  menggunakan  APD  yang memadai  dan  efektif.  Alat  kesehatan seperti  termometer(alat  pengukur  suhu badan),  steteskop,  dan  tensimeter  harus disediakan secara terpisah untuk pasien. Jika  digunakan  pada  pasien  lain,  harus dibersihkan  dan  didesinfeksi  dengan alkohol  70%.  Organisasi  Kesehatan Dunia  merekomendasikan  penggunaan APD  bagi  masyarakat  umum  yang  tidak memiliki gejala demam, batuk, atau sesak
napas.8  Penyebaran  virus  yang  awalnya tidak  terlalu  mengkhawatirkan  bagi Indonesia  akan  tiba  di  Indonesia  dan berlanjut  hingga  saat  ini.  di  sisi  lain, Indonesia  masih  merasa  aman  dari wabah virus yang melumpuhkan beberapa negara di dunia. Dari penelitian Dana Riksa Buana menganalisis perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi  pandemi  virus  Corona (Covid19)  dan  tips  menjaga  kesehatan mental  pada  tahun  2021  menunjukkan bahwa  pemerintah  telah  menghimbau kepada  masyarakat  untuk  mengatasi wabah  ini  untuk  bekerja  secara  efektif dan  efisien.  Namun  kenyataannya  masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendengarkan  himbauan  ini.  Himbauan pemerintah akan kurang efektif memutus  mata  rantai  penularan  Covid- 19  jika  masyarakat  tidak  beradaptasi. Pemerintah  Kota  Medan  khususnya membutuhkan  ketegasan  dan  kepastian dalam  pelaksanaan  keputusan  yang diambil. Kapasitas dan kualitas kepemimpinan pemerintah daerah harus mampu  menemukan  strategi  yang  tepat untuk menanggulangi penyebaran pandemi  ini.  Dengan  adanya  penjabaran mengenai  Covid19  diatas  peneliti tertarik mengutip judul “Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Penanggulangan  Covid19”. B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  kendala  pihak  yang berwenang dalam penanganan wabah Covid-19 di Kota Medan? 2. Bagaimana peran pihak yang berwenang dalam penanganan wabah
Covid-19 dikota Medan?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tata  cara  riset  merupakan  tahap yang  dipunyai  serta  dicoba  oleh  periset dalam  bagan  buat  mengakulasi  data ataupun  informasi  dan  melaksanakan analitis  pada  informasi  yang  sudah diperoleh.  Tata  cara  riset  membagikan cerminan  konsep  riset  yang  mencakup antara  lain:  metode  serta  langkah- langkah  yang  wajib  ditermpuh,  durasi riset,  pangkal  informasi,  serta  dengan tahap  apa  data-  data  itu  didapat  serta berikutnya diolah serta dianalisis.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Tipe  serta  watak  riset  yang dipakai  dalam  riset  ini  merupakan  Tipe riset  Formatif  ialah  tipe  riset  penilaian yang  dicoba  pada  akhir  ulasan  sesuatu utama  pembahasan  atau  poin,  serta dimaksudkan  buat  mengenali  sepanjang manakah  sesuatu  cara  penataran  sudah berjalan  begitu  juga  yang  direncakan. Riset  normatif  merupakan  riset  yang menaruh  hukum  selaku  suatu  gedung sistem  norma.  Sistem  norma  yang diartikan  merupakan  hal  asas-  asa,
norma,
kaidah dari peraturan
perundang-  undangan,  tetapan  majelis
hukum, akad dan ajaran (anutan).
1. Sumber dan Bahan Hukum
Adapun  sumber-sumber  dan  Bahan Hukun dalam penelitian ini ada 2 sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Pangkal  Pokok  dari  peneleitian ini  merupakan  berawal  dari  informasi yang  didapat  langsung  dari  alun-  alun oleh  yang  melaksanakan  riset  ataupun yang  berhubungan  memerlukannya.
Informasi ini dibutuhkan buat membiarkan tanya  jawab  langsung  pada pihak Pemko Area dalam menanggulangi virus  Covid-  19  buat  memperoleh penjelasan  serta  informasi  yang  betul terpaut penindakan  Penguasa Kota  Area dalam  menanggulangi  permasalahan Covid- 19 di Kota Area.
b. Sumber Sekunder
Materi  Hukum  Inferior  ialah Materi  yang  membagikan  uraian  hal Pangkal  Pokok.  Selaku  ilustrasi,  konsep hukum, hasil riset serta hasil buatan dari golongan hukum. Pangkal Hukum ini bisa didefeniikan  bisa  membagikan  data informasi  bonus.  Dalam  riset  ini merupakan  suatu  yang  mempunyai konpetensi  dengan  permasalahan  utama dalam riset bagus berbentuk buku- buku ataupun  jurnal-  jurnal  serta  internet terpaut filosofi hal bahansan riset.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  informasi
yang  dipakai  di  dalam  riset  ini merupakan  inferior  serta  premier. Dengan  riset  daftar  pustaka(  library research)  yang  diartikan  merupakan dengan metode menekuni serta
menganalisa  materi  pustaka  yang berhubungan  dengan  kasus  dalam  riset serta  melaksanakan  riset  serta  analisis kepada  peraturan  perundang-  undangan yang  legal  di  hukum  awas.  Tidak  hanya itu  pula  terdapat  riset  alun-  alun(  field research)  melaksanakan  tanya  jawab, akar  utama  dari  riset  ini  merupakan berawal  dari  informasi  yang  didapat langsung  dari  alun-  alun  oleh  yang melaksanakan riset ataupun berhubungan memerlukannya. Informasi ini di perlukan buat melaksanakan tanya jawab  langsung  ke  pihak  Pemko  Area dengan pengumpulan informasi berbentuk  prinsip  tanya  jawab  lewat
Ayah Janses simbolon selaku Ahli Ucapan Pemko Kota Area serta riset akta dipakai buat mengakulasi informasi inferior yang lain semacam laporan- laporan serta akta terpaut yang lain.

## 3. Analisis Data
kajian  data  merupakan  cara berkepanjangan  yang  menginginkan pandangan  selalu  mengenai  informasi, mengajukan  persoalan  analitis,  serta menulis  memo  pendek  dikala  Kamu berlatih.  Analisa  informasi  mengaitkan pengumpulan  informasi  tanpa  batasan, bersumber  pada  persoalan  biasa  serta
analisa  data  kontestan.  Cocok  dengan tata  cara  riset,  hingga  metode  analisa informasi  yang  dipakai  merupakan  tata cara  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  ialah  cara  mendefinisikan wilayah  riset.  Cerminan  aplikasi  strategi penangkalan  penyebaran  Covid-  19  di kota  Area  didapat  dari  riset  ini.  Metode analisa yang didapat dari pemantauan ini ialah:
a.  Langkah  pertama  adalah  membangun sense of generation untuk informasi yang diperoleh  dan  merefleksikan  maknanya secara keseluruhan.
b. Analisis lebih detail dengan mengkodekan data. Coding adalah proses pengolahan  dokumen/informasi  dalam segmen  teks  sebelum  menafsirkannya. Langkah  ini  melibatkan  beberapa langkah untuk mengambil data teks atau gambar yang  dikumpulkan.
c.  Siapkan  proses  pengkodean  untuk menggambarkan susunan orang,
kategori,  dan  topik  yang  akan dianalisis.
Deskripsi  ini  melibatkan  upaya  untuk menyampaikan  informasi  rinci  tentang orang,  tempat  atau  peristiwa  di lingkungan tertentu.
d.  Tunjukkan  bagaimana  deskripsi  dan tema ini akan dirumuskan kembali dalam hubungan naratif/kualitatif.
e.  Langkah  terakhir  dalam  analisis  data adalah menafsirkan atau menginterpretasikan data.

## 3.  METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  dilakukan  dalam
pelaksanaan penanganan Covid-19 1. Upaya Pencegahan 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat  terhadap  bahaya Covid-19 3. Memberikan  cara  menghindari agar  tidak  terkena  Covid-19 kepada masyarakat 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar melakukan aktivitas  dengan  ketentuan  yang berlaku 5. Upaya penanggulangan pemerintah 6. Bagi kesehatan medis agar dapat bekerja sama terhadap penyembuhan korban 4. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Ketentuan Penanganan Covid-19
1. Pembatasan  Kegiatan  keagamaan dalam penanganan Covid-19 Independensi berkeyakinan merupakan  salah  satu  HAM  yang dipastikan  dalam  Konstitusi  Indonesia. Namun sebab terdapatnya endemi Covid- 19, Indonesia terdesak membuat kebijaksanaan pemisahan aktivitas
keimanan buat memutuskan penyebaran virus  itu.  Riset  ini  mempersoalkan gimana  rancangan  pemisahan  keimanan dalam  hukum  HAM?  serta  gimana pemisahan keagaman dalam penindakan
Covid-  19  di  Indonesia  ditinjau  dari instrumen hukum HAM?. Dengan memakai  tata  cara  riset  kualitatif,  riset ini  menyimpukan  selaku  selanjutnya. Menuurt instrumen HAM global, kebijaksanaan pemisahan aktivitas keimanan  wajib  mencermati  jenis independensi  yang  terbatasi  serta determinasi  pengertian  dalam  memakai instrumen HAM global buat merumuskan kebijaksanaan pemisahan aktivitas keimanan. Pemisahan cuma diperbolehkan dalam kegiatan keimanan pada jenis independensi badan eksternal, sebaliknya  determinasi  interpretatif  yg wajib dicermati ialah kejelasan kesimpulan  tujuan  pemisahan,  nir eksklusif, nir berimplikasi dalam pengingkaran hak, terdapatnya komparabilitas antara tujuan&amp; metode  pemisahan,  serta  jenjang  tujuan pada  formulasi  pemisahan,  kegiatan keimanan sebagian determinasi instrumen hak asas insan global. 2. Mengukur Akibat Regulasi, Penindakan  Covid-  19  kepada Perekonomian serta Finansial Indonesia. Surat kabar ini mangulas
mengenai  kejadian  pergantian  negeri jadi“  negeri  yang  menarik”  dengan menganalisa regulasi terpaut penindakan Covid19  lewat  pemisahan sosial  bernilai besar(  PSBB)  serta  akibatnya  kepada
finansial  serta  perekonomian  Indonesia. Analisa kepada peraturan PSBB membuktikan  kalau  peraturan  itu  tidak mempunyai  determinasi  kejahatan  serta pandangan  penguatan  hukum  yang  bisa menghasilkan  ketidakpastian  peraturan hukum  legal.  Dengan  terdapatnya  PSBB ini  cumalah  cerminan  himbauan  yang menguatkan  kejadian  pancaroba  dari negeri hukum ke“ negeri memadankan”.. Akhirnya,  di  satu  bagian,  penguatan hukum  kepada  regulasi  PSBB  tidak hendak  berjalan  efisien  serta  dapat membuat endemi Covid- 19
berkelanjutan,  serta  di  bagian  yang  lain, ketidakpastian  hukum  begitu  juga  pula pandemic  Covid-  19  hendak  mempunyai keterkaitan  sungguh-  sungguh  untuk perekonomian  serta  finansial  Indonesia. Dianjurkan  supaya  kedepannya,  regulasi apapun,  kuncinya  di  tingkatan  hukum, wajib  dengan  cara  sangat  mencermati pandangan  kejelasan  hukum  lewat pengaturan dalam determinasi kejahatan serta  penguatan  ketetapannya  serta mengestimasi  dengan  cara  pas  akibat
regulasi serta Covid- 19 untuk perekonomian serta finansial Indonesia. 3. Birokrasi  Dan  Kebijakan  Percepatan Penaganan Covid-19
Dalam  penerapan  percepatan penindakan  Covid-  19,  birokrasi  jadi institusi  yang  berarti  serta  berkuasa. Birokrasi  selaku  eksekutif  kebijaksanaan dituntut  buat  bisa  menaruh  diri  dalam
suasana  gawat  yang  penuh  dengan ketidakpastian.  Birokrasi  yang  gesit( agility bureaucracy) dalam usaha percepatan  penindakan  Covid-  19  telak dibutuhkan.  Dalam  implementasinya,  ada 3  tantangan,  ialah  tantangan  birokrasi buat  berganti  serta  beranjak  kilat; tantangan elastisitas; serta ketidakjelasan data  dan  ketidaksinkronan  informasi. Buat  menanggapi  tantangan  itu,  agilitas birokrasi  bisa  dicoba  dengan  mengganti upfront planning jadi incremental planning. Catatan ini menganalisa
tantangan  yang  dialami  oleh  birokrasi  di era  endemi  Covid-  19.  Dalam  perihal  ini DPR  butuh  membenarkan  penguasa sudah  menata  kebijaksanaan  yang  bagus serta  pas,  dengan  memutuskan  patokan kebijaksanaan serta
penanda keberhasilannya.  Disamping  itu,  DPR butuh menata konsep hukum mengenai e- government(  e-  gov),  selaku  salah  satu tiang  pembaruan  birokrasi  Indonesia.  E- gov amat berarti untuk birokrasi buat lalu membagikan  jasa  khalayak  dengan  cara kilat dalam suasana endemi Covid- 19.
4. Kebijakan Fiskal
Perhitungan  Berbelanja  Negeri Buat  Proteksi  Sosial  Dalam  Penindakan
Endemi  Covid-  19  kebijaksanaan  pajak buat membagikan proteksi sosial
ditempuh  Penguasa  selaku  usaha  dalam penindakan  endemi  covid-  19.  Riset  ini memakai  tata  cara  pendekatan  yuridis normatif  dengan  detail  riset  deskriptif
analitis  serta  hasilnya  dianalisis  dengan cara  kualitatif. Hasil riset  menampakkan kalau  aktivitas  dalam  penindakan endemi  COVID-  19  dicoba  bersumber pada  peruntukan  anggaran  dalam  DIPA. Dalam  perihal  ada  situasi  menekan  atau tidak  bisa  ditunda  dalam  penindakan endemi  COVID-  19,  Administratur Kekayaan  bisa  melaksanakan  aksi  yang berdampak  pengeluaran  atas  bobot APBN yang dananya tidak ada atau tidak lumayan  ada  dalam  DIPA.  Aksi  dalam penindakan endemi Covid- 19 itu dicoba lewat pembuatan komitmen.
Determinasi  itu  bersumber  pada  pada PMK No 43 atau PMK. 05 atau 2020, yang ialah  peraturan  kebijaksanaan  di  aspek perhitungan  berbelanja  negeri  yang dikeluarkan  oleh  Menteri  Finansial selaku  bawah  teknis  operasional  dalam penindakan endemi Covid- 19.
5. Penyelesaian  Perjanjian  Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19 Riset ini bermaksud buat menelaah terpaut peneyelesaianya akad hutang  piutang  dalam  era  pendemic covid  19  dengan  situasi  forjer  majeur. Tiap  akad  haruslah  angkat  tangan  pada dasar itikad bagus( dapat dipercaya atau good  faith)  dalam  penerapannya  sebab karakternya  yang  mengikat  semacam suatu hukum. Dispensasi dari determinasi itu ditemui dalam determinasi  yang  menata  mengenai
kondisi memforsir( force majeure) ialah dalam  Artikel  1244  serta  Artikel  1245 KUH  awas.  Biarpun  begitu,  peranan  di dasar  akad  dapat  jadi  tidak  bisa dilaksanakan  sebab  timbulnya  kondisi memforsir  ataupun  overmacht.  Tata cara  riset  yang  dipakai  merupakan normatif  yuridis.  hasil  yang  diterima dalam  riset  ini  kalau  Force  majeure ataupun  yang  kerap  diterjemahkan selaku  kondisi  memforsir  ialah  kondisi dimana  seseorang  debitur  terhalang buat  melakukan  prestasinya  sebab kondisi  ataupun  insiden  yang  tidak tersangka  pada  dikala  dibuatnya kontrak.  Kondisi  ataupun  insiden  itu tidak bisa dipertanggung jawabkan pada debitur, sehinnga sang debitur itu tidak dalam kondisi berhasrat kurang baik.
6. Perlindungan  Hukum  Terhadap Keselamatan  Kerja  Bagi  Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Indonesia  memasuki  masa  kritis pandemi Covid-19
Tenaga  kesehatan  merupakan profesi  yang  berada  di  garda  depan  dan berjuang  langsung  melawan  Covid-19. Dalam  kondisi  tersebut,  terkadang tenaga  kesehatan  harus  mengorbankan nyawa demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19.Dari hasil pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan tenaga kerja tenaga kesehatan  akibat  pandemi  Covid-19
belum terlaksana dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan  perundang-undangan.Dalam pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan  di  masa  pandemi  Covid-19 masih terabaikan dan belum
terpenuhi.Oleh  karena  itu,  peran  dan tanggung  jawab  pemerintah  global sangat  diperlukan  untuk  memenuhi  hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
7. Urgensi  Pembentukan  Aturan  Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia
Covid-19  merupakan  penyakit menular  yang  dapat  menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena  itu,  upaya  pencegahan  infeksi jenis ini harus dilakukan sedini mungkin. Sebagai  aturan  hukum  di  Indonesia, pencegahan    penyakit  menular  tersebut harus  dikodifikasikan  dengan  ordonansi atau  peraturan.  Urgensi  penyusunan aturan    pencegahan  Covid-19  harus ditetapkan  dengan  aturan  pemerintah dan aturan Menteri Kesehatan. Pasalnya, kedua aturan tersebut merupakan aturan penegakan,  bukan  UU  Nomor  6  Tahun 2018  tentang  Karantina  Kesehatan. Berdasarkan  analisis  penulis,  perlu dikeluarkan  lima  peraturan  pemerintah untuk  intervensi,  penanggulangan  dan pencegahan  ancaman  penyakit    menular seperti  Covid-19,  dan  sebelas  peraturan menteri kesehatan terkait akan
diterbitkan.  Dari  Covid-19  kedua  jenis regulasi  ini  sangat  membantu  dalam memprediksi  kedaruratan  kesehatan yang  pada  akhirnya  akan  berujung  pada karantina kesehatan masyarakat Indonesia. 8. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  Dalam  Rangka  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam kerangka usaha penyelesaian dicoba penajaan kekarantinaan  kesehatan  begitu  juga sudah  diatur  dalam  Hukum  No  6  Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019( COVID-  19)  di  Indonesia  dikala  ini  telah terus menjadi bertambah serta menyebar rute  area  serta  rute  negeri  yang  diiringi dengan  jumlah  permasalahan  serta  atau ataupun  jumlah  kematian.  Kenaikan  itu berakibat  pada  pandangan  politik, ekonomi,  sosial,  adat,  pertahanan  serta keamanan,  dan  keselamatan  warga  di Indonesia,  alhasil  dibutuhkan  percepatan penindakan  Covid-  19  dalam  wujud  aksi Pemisahan  Sosial  Bernilai  Besar  dalam bagan  memencet  penyebaran  Covid-  19 terus  menjadi  menyebar.  Aksi  itu mencakup  pemisahan  aktivitas  khusus masyarakat  dalam  sesuatu  area  yang diprediksi  terkena  Covid-  19  tercantum pemisahan  kepada  pergerakan  orang serta  atau  ataupun  benda  buat  satu provinsi  ataupun  kabupaten  atau  kota
khusus  buat  menghindari  penyebaran Covid-  19.  Catatan  ini  betujuan  buat menelaah  serta  mangulas  pandangan hukum  yang  berhubungan  dengan Pemisahan Sosial bernilai Besar( PSBB).
9. Pemetaan masalah penyaluran bantuan  sosial  untuk  penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian  ini  dilakukan  untuk memetakan persoalan penyaluran bansos nasional. Bantuan-bantuan  sosial yang  telah  disalurkan  selama  enam bulan,  tetapi  membingungkan,  lambat diterima  masyarakat,  dan  seolah  tidak sesuai  dengan  tujuan.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan,  yaitu  metode  penelitian yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber dan mengembangkannya menjadi ilmu wawasan  baru.  Isu  kisruh  terkait program  bantuan  sosial  pemerintah dalam  rangka  penanganan  COVID  19. Masalah yang dihadapi dalam
penyaluran  bansos    antara  lain  masalah penyaluran,anggaran  ditiap  kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang  tidak  terintegrasi,  dan  masalah sistem  penyaluran  bantuan  sosial tersebut.  Implikasi  dari  peneltian  ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan  harmonisasi  antara  pemerintah pusat,  daerah,  dan  lembaga  swasta  agar tepat  sasaran,  efektif  dan  efisien  serta
didukung  oleh  sistem  yang  baik,
terintegrasi, transparan dan akuntabilitas  dalam  penyaluran  bansos tersebut.
10.  Covid-19  dan  hak  masyarakat  atas kesehatan
Seluruh  masyarakat  dunia  sepakat bahwa  hak  atas  kesehatan  merupakan hak  dasar yang diberikan kepada semua manusia.  Hak  atas  kesehatan,  yang sebelumnya  hanya  dianggap  sebagai takdir pribadi  atau anugerah dari Tuhan, kini  menjadi  penderitaan  penundaan tuntutan  hukum.  (Hak  hukum)  Dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang  melanda  hampir    seluruh  wilayah Indonesia,  pemerintah  perlu  segera mengeluarkan berbagai pedoman strategis untuk memenuhi kewajibannya menjamin  terpenuhinya  hak  seluruh rakyat  atas  kesehatan  yang  ada. Penggunaan metode pencarian perpustakaan dengan pendekatan regulasi. Dengan penelitian ini menemukan  bahwa  pemerintah  terlalu lambat  merespons  pandemi  corona  dan tidak  bisa  melakukan  langkah-langkah preventif dan mitigasi. Akhirnya, pemerintah  mendeklarasikan  darurat kesehatan    dan  memilih  pembatasan sosial skala besar sebagai opsi merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,  disamping  Pemerintah  juga tetap  harus  memperhatikan  sektor
ekonomi  dan  fiskal  sesuai  kondisi  dan kemampuan negara.
b. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Virus COVID-19 yang telah masuk ke beberapa negara, khususnya
Indonesia,  telah  ditetapkan  sebagai pandemi  oleh  WHO.  Dalam  kerangka upaya penanganan dicoba pembelanjaan kekarantinaan  kesehatan  sedemikian  itu pula telah diatur dalam Hukum Nomor 6 Tahun 2018 hal Kekarantinaan
Kesehatan.  Penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-  19)  di  Indonesia disaat  ini  sudah  lalu  jadi  meningkat dan menabur  arah  zona  dan  arah  negara yang  diiringi  dengan  jumlah  kasus  dan ataupun atau jumlah kematian. Ekskalasi itu  berdampak  pada  pemikiran  politik, ekonomi,  sosial,  adat,  pertahanan  dan keamanan,  serta  keamanan  masyarakat
di Indonesia, walhasil diperlukan percepatan penindakan Covid- 19 dalam bentuk  kelakuan  Pembelahan  Sosial Berharga  Besar  dalam  denah  menekan penyebaran Covid- 19 lalu jadi menabur. Kelakuan  itu  melingkupi  pembelahan kegiatan spesial warga dalam suatu zona yang  diprediksi  terserang  Covid-  19 tertera  pembelahan  pada  pergerakan orang  dan  ataupun  atau  barang  untuk satu  provinsi  atau  kabupaten  ataupun kota spesial untuk menjauhi penyebaran Covid-  19.  Memo  ini  betujuan  untuk
mengamati  dan  membahas  pemikiran hukum yang berkaitan dengan Pembelahan  Sosial  berharga  Besar(
PSBB).  Dalam  hal  ini,  masyarakat  yang disarankan  untuk  tetap  di  rumah  hanya dapat  melakukan  aktivitas  seperti memakai  masker  di  rumah  (pastikan masker  diganti  setiap  hari  dan  segera buang  di  wadah  kedap  udara),  cuci tangan  dengan  benar,  makan  makanan, dll.  Makan  makanan  yang  bergizi  dan vitamin,  istirahat  yang  cukup,  usahakan untuk  memisahkan  kamar  dari  anggota keluarga  yang  lain,  dan  menjaga  jarak minimal  satu  meter  dengan  orang  yang tidak  terkena  gejala  dari  virus  Corona. Juga,  jangan  berbagi  peralatan  makan (piring,  sendok,  garpu,  gelas)  dan  cuci peralatan  makan  dengan  sabun  dan  air. Tetap di rumah agar mudah kontak, jika keluar  wajib  menggunakan  masker untuk  menghindari  keramaian.  Jaga kebersihan  rumah  dan  gunakan  APD. Salah  satu  upaya  lain  pemerintah  untuk mengendalikan penyebaran virus COVID- 19 yang terus menyebar di suatu daerah adalah
melalui pemberlakuan(PSBB)Pembatasan  Sosial Berskala Besar.Berdasarkan Pasal 9 ayat
(1),  ditetapkan  Pembatasan  Sosial
Berskala  Besar  (PSBB)  dilakukan  atas dasar: 1. Peningkatan jumlah kasus  secara bermakna dalam kurun waktu tertentu;
2. Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah  lain  dalam  kurun  waktu tertentu;
3. Ada bukti terjadi transmisi lokal. Dijelaskan  juga  pada  Pasal  13
ayat (1) bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi (PSBB):
a. peliburan  sekolah  dan  tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan.
c. pembatasan  kegiatan  di  tempat atau fasilitas umum.
d. Pembatasan  kegiatan  sosial  dan budaya;
e. pembatasan moda transportasi;
f. pembatasan  kegiatan  lainnya
khusus  terkait  aspek  pertahanan  dan keamanan Selama Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  berlangsung, terdapat  hal-hal  yang  dilarang  dan diperbolehkan untuk dilakukan, hal yang
dilarang antara lain adalah :
1. Dilarang  melaksanakan  kegiatan  di tempat umum Kegiatan di tempat umum dibatasi  dalam  rangka  menekan  jumlah orang-orang  yang  keluar  rumah  untuk melakukan hal-hal yang tidak mendesak. Selain  itu,  kendaraan  umum  juga dibatasi.
2. Work  from  Home  Kegiatan  belajar mengajar  dilakukan  secara  daring  dan dilarang  dilaksanakan  secara  luring. Begitu  juga  dengan  kegiatan  di  tempat
kerja diganti dengan bekerja dari rumah (75%);
3. Restoran dan mall Terdapat pembatasan jam  operasi,  jika  ingin  makan  ditempat terdapat pembatasan  kapasitas  dan  jam, batas  buka  mall  sampai  jam  7  malam, pengunjung  restoran  maksimal  25% kapasitas ruang.
4. Tempat ibadah.
Hal  yang  diperbolehkan  antara  lain adalah:
a. Membeli kebutuhan sehari-hari dan obat Selama  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  berlangsung,  masyarakat diizinkan keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. b. Membeli/berbelanja secara online Kegiatan  belanja  pun  dianjurkan  untuk transaksi  secara  online,  baik  makanan, minuman, maupun barang.
Hal-hal  di  atas  adalah  kegiatan yang  dilakukan  pada  dasarnya  untuk hidup  berdampingan  dan  bukan  hanya untuk  mempermalukan  masyarakat. Setiap  orang  yang  terlibat  harus  lebih menghormati aturan dengan
mengikutinya.  Seluruh  warga  di  wilayah tersebut diharapkan dan dihimbau untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB)  untuk  melaksanakannya. Sayangnya,  masih  banyak  masyarakat Indonesia yang  acuh terhadap peraturan tersebut.  Masih    ada  kerumunan  yang sangat  teratur  di  dekat  luar.  Aturan tersebut  sudah  diterapkan  pemerintah
dengan  tujuan  agar  rantai  penularan Covid-19  bisa  segera  teratasi.  Oleh karena  itu,  sebagai  warga  negara  yang baik,  kami  mengikuti  aturan  terkait Covid-19 yang ditetapkan oleh
pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah, untuk tetap menjalani kehidupan normal seperti yang anda inginkan.
5. SIMPULAN Dari  pembahasan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah  daerah  tingkat  kota  Medan takut pengakuan kewenangan
pemerintah  di  bidang  kesehatan  akan mengubah  keadaan.  tingkat  pelayanan medis  dasar  sesuai  komitmen.  dan keterampilan terkait ekonomi di wilayah Kota  Medan.  Pemerintah  pusat  dan daerah  harus  berbagi  tugas  dan kewajiban  dalam  penanganan  COVID19, dan  Pemerintah  pusat  yang  berwenang harus  berupaya  memastikan  pelayanan kesehatan  di  daerah  memenuhi  standar pengobatan standar Covid-19. Penerapan Undang-Undang  Karantina  Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 akan dimaksimalkan  oleh  pemerintah  pusat dan  daerah  Kota  Medan  dengan
menerapkan  prosedur  saat  menghadapi
kedaruratan kesehatan masyarakat. Melalui  adanya  proses  ini,  Anda  dapat memastikan bahwa masyarakat mendapat  informasi  yang  benar  tentang COVID-19. Selain itu, mekanisme
penularan  COVID-19  dan  peningkatan resistensi  organisme  untuk  mencegah
COVID-19  harus  dilaporkan  kepada masyarakat.  Lebih  lanjut,  karena  masih adanya ketimpangan pelayanan kesehatan  antar  daerah,  maka  perlu dipertimbangkan  kembali  Kota  Medan atas penerimaan hak pelayanan kesehatan yang masih menjadi persoalan hingga  sekarang.  Dari  perspektif negara, mengingat  peran  pemerintah  kota Medan  dalam  pengelolaan  pelayanan kesehatan,  pemerintah  pusat  memiliki tanggung  jawab    untuk  memastikan bahwa  semua  warga  negara  memiliki akses ke pelayanan dasar kesehatan.
Perlu  penelitian  lebih  lanjut tentang peran pemerintah daerah dalam memerangi  COVID19,  karena  penelitian di  bidang  ini  belum  banyak,  sehingga Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) tetap berlaku dan masalah Subjek covid19  telah  menjadi  tatanan  baru  di setiap  hormat,  pemerintah  daerah  kota Medan  belum  bisa  beradaptasi  dengan berbagai  kebijakan  daerah  dan  hal  ini tentunya  menarik  untuk  dijadikan sebagai sumber bahan penelitian.
Saran Dari hasil penelitian dan
kesimpulan  di  atas  maka  peneliti  ingin menyampaikan  saran  dan  masukan, adapun  saran  dan  masukan  tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat
PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENANGANAN WABAH COVID-19 Elvira Fitriyani Pakpahan 1) Willy Alfrio Saragih 2) Beny Pangaribuan 3) Tonggi Sidabutar 4)
-  Agar  masyarakat  mengikuti  peraturan pemerintah dalam penanganan penyeberan Covid-19 2. Pemerintah
a. Agar  pemerintah  lebih  tegas  dan  bijak dalam menangani permasalah peyebaran Covid-19.
b. Agar  pemerintah  bijak  dalam  keluhan dalam masyarakat.
3. Peneliti
a. Agar  menambah  pengetahuan  tentang permasalah  yang  ada  dan  bagaimana cara mengatasinya.
b. Agar  lebih  memahami  apa  masalah Covid-19 yang ada dalam ke
pemerintahan  dan  bagaimana  cara menyelesaikan nya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Artikel dan Jurnal : Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina, 2020, “Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid 19’, Bidang
Politik Dalam Negeri Info Singkat Kajian Singkaat Terhadap Isu Aktual Dan Stategis, Vol. XII, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Desi Syamsiah, 2020, “ Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemi Covid-19, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Universitas Surakarta. DalinamaTelaumbanua, 2020, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait
Pencegahan Covid-19 Di
Indonesia, Jurnal Pendidikan ,
Sosial, Dan Agama, Vol. 12 No. 1 ,
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan. Henny Julyani, 2020, “Kebijakan Fiksal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam
Penanganan  Pandemi Covid !9” Administrative Law And Governance Journal, Vol.3, No. 2, Semarang: Universitas
Diponegoro. JDIH Marves,” Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2022 Pukul 20.15, https://jdih.maritim.go.id/id/pen etapan-status-faktual-pandemi- covid-19-di-indonesia Muh. Hasrul, 2020, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), LEGISLATIF , Vol. 3 No. 2,
Universitas Hasanuddin.
Mulyanti Dety, dan Icha Vionesta, 2021, “Analisis Dampak Pademi Covid 19 Terhadap Pendapatn
Masyarakat Di Desa Waangisagara Kecamatan
Majalaya Kabupaten Bandung“, Jurnal Pendidikan IPS UNIBBA, Vol 1, No. 1, Bandung, Universitas Bale Bandung. Siti Nurhalimah, 2020, “Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 6, (Halaman 543), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tobroni Faiq, 2020, “Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19” Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No. 2,Yogyakaarta: UIN Sunan Kalijaga. Theresia Louisze Pesulina dan Yosia
Hetharie, 2020, “ Perlindungan
Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid- 19”, SASI ,
Vol. 26 No. 2, Ambon: Universitas Pattimura. Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Angga Sakti, Syaiful Ikhsan ,2020, ”Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol II No. 1, Bandung: Universitas Padjadjaran. Yafet Y W Rissy, 2020, “Pergeseran Negara Hukum Ke Himbauan:
Menakar Dampak Regulali Penanganan Covid 19 Terhadap Perekonomian Dan Kauangan
Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Commune, Vol. 3 No. 2, Jawa Tengah: UKSW
Website: Pusat Informasi Covid-19 Kota Palopo, “Tentang Covid 19”, 2020, https://covid19.palopokota.go.id /blog/page/tentang-covid-19 , Diakses Pada Tanggal 5 Februari
2022 Pukul 15.35.