## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA HASIL REKAMAN SUARA YANG DIKONVERSI DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
RIA ANJELFA
Mahasiswa Magister Kenotariatan FH UNDIP riaanjelfa@undip.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  hak  cipta terhadap  hasil  rekaman  suara  yang  dikonversi  dalam  bentuk Compact  Disc (CD), selain  itu  juga  mengetahui upaya  penegakan  hukum  apabila  terjadi  pelanggaran terhadap  hasil  rekaman  suara  yang  dikonversi  dalam  bentuk Compact  Disc (CD). Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen.
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk-bentuk  pembajakan  hak cipta  lagu  atau  musik  terbagi  dalam  berbagai  kategori  yaitu Pirate,  Couterfeit, dan Bootleging .  Pelanggaran  dalam  bidang  hak  cipta  lagu  atau  musik  memberikan sanksi tegas baik dari segi sanksi pidana maupun sanksi perdata berupa ganti rugi. Oleh karenanya untuk memberantas masalah pembajakan hak cipta lagu atau musik tersebut  dibutuhkan  campur  tangan  pemerintah  dalam  penegakkan  hukumnya dengan bantuan dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan juga bea cukai. Dengan adanya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  diharapkan  dapat  meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Compact Disc (CD), Hasil Rekaman Suara.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
HKI  merupakan  bagian  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  usaha- usaha  kreatif  dan  investasi  ekonomi  dalam  usaha  kreatif.  Berdasarkan Trade Related  Aspect  Of  Intellectual  Property  Rights ( TRIPs ) yang  merupakan  perjanjian Hak-Hak  Milik  Intelektual  berkaitan  dengan  perdagangan  dalam  Badan Perdagangan  Dunia  ( WTO ),  HKI  ini  meliputi copyrights (hak  cipta),  dan industrial property (paten,  merek,  desin  industri,  perlindungan integrated  circuits ,  rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang).
Diantara  hak-hak  tersebut  hak  cipta  sebagai  milik  perorangan  yang  bersifat immaterial merupakan hak kebendaan. Suatu ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.  Hak  cipta  sebagai  hak  kebendaan  immaterial  diberikan  perlindungan perlindungan kepada pemiliknya untuk menikmati dengan bebas ciptaannya maupun
melakukan tindakan hukum terhadap miliknya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara yuridis berlaku  syarat-syarat  kepemilikan,  baik  mengenai  cara  penggunaannya  maupun cara pengalihan haknya. 1
Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2002  Pasal  2  ayat  (1)  disebutkan bahwa: “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta  untuk  mengumumkan,  memperbanyak  Ciptaannya,  yang  timbul  secara otomatis  setelah  suatu  ciptaan  dilahirkan  tanpa  mengurangi  pembatasan  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Ketentuan  ini  menjelaskan  fungsi  hak  cipta  adalah  untuk  melindungi  hak Pencipta  dalam  mengumumkan  atau  memperbanyak  Ciptaannya, 2 khususnya  hak cipta  pada  ciptaan  lagu  atau  musik  pada  hakekatnya  memiliki  dua  perlindungan, yaitu:  musik  yang  terdiri  dari  unsur  lirik,  notasi,  aransemen  termasuk  pada  ciptaan sastra atau seni yang mendapat perlindungan hak cipta seperti yang terdapat pada Pasal 12 sub d jo Pasal 29 sub e UUHC) dan Karya rekaman musik terdapat pada Pasal  49  Joo  Pasal  50  UUHC  yang  masuk  pada perlindungan  rekaman  suara termasuk  pada  Hak  Cipta  yang  terkait  ( neighbouring  right ). 3 Selain  hak  eksklusif, Negara mengakui  adanya  hak ekonomi  dan hak moral  yang  dimiliki  pencipta  suatu ciptaan.  Secara  umum,  hak  moral mencangkup  hak agar  ciptaan  tidak  diubah  atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Misalnya  dalam  industri  rekaman  hak  pencipta  lagu  untuk  selau  diakui  namanya dalam setiap lagu ciptaannya dibawakan. 4
Perlindungan  hukum  bagi  seorang  produser  rekaman  suara  adalah merupakan sekumpulan kaidah hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri yang merupakan  bagian  dari  pengaturan  tentang  Hak  Cipta,  sedangkan  yang  dimaksud dengan  rekaman  suara  adalah  fiksai  ekslusif  dari  suara  yang  dapat  didengar  atau dirasakan kembali atau dikomunikasikan melalui suatu alat ( Compact Disc ).
Pada  rekaman  lagu  tersebut  terlibat  beberapa  pihak  diantaranya: Pencipta  lagu, yang mengalihkan haknya untuk waktu yang tertentu sesuai dengan perjanjian yang diadakan  misalnya  lisensi, hak  cipta  musik  dalam  pembuatan  rekaman,  kepada
1 Etty Susilowati, 2013, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisesnsi Pada HKI, Semarang: Penerbit Undip Press, 2013, halaman 30.
2 Otto  Hasibuan, Hak  Cipta  di  Indonesial,  Tinjauan  Khusus  Hak  Cipta  Lagu,  Neighbouring  Rights, dan Collecting Society. , Bandung: PT. Alumni, 2008, halaman 107.
3 Etty Susilowati, Op. Cit., halaman 66.
4 Andy N Sommeng, 2009, Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik, Tangerang, halaman 13.
seorang  produser  rekaman  suara,  untuk  dieksploitasi  dengan  cara  direkam, digandakan  selanjutnya  dijual; Produser  rekaman  suara  merekam  ciptaan  musik pada  bentuk  master  rekaman  suara,  yang  mengikutkan  para  penata  musik; Perusahaan pengganda master rekaman yang menggandakan atau memperbanyak rekaman  suara  dalam  bentuk  kaset  atau Compact  Disc (CD),  selanjutnya  dikemas sedemikian rupa, serta syarat lain ketika akan dipasarkan. 5
Keadaan beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak  tersebut  dilakukan  pencipta  melalui  proses  penyerahan  ( assignment )  atau pemberian  lisensi  ( licensing )  kepada  seseorang. 6 Perjanjian  yang  dilakukan  oleh Pencipta  lagu  kepada  produser  hanya  sebatas  perjanjian  yang  dilakukan, sedangkan hak Pencipta atas lagunya tetap ada pada si Pencipta itu sendiri sebagai pemilih hak cipta.
Pencipta  lagu  dengan  produser  rekaman  suara  yang  terikat  dengan  hukum perjanjian  diatur  dalam  KUHPer  pasal  1313,  1320,  1338,  dan  pasal-pasal  yang melindunginya,  sedangkan  peralihan  Hak  Cipta  dapat  beralih  baik  sebagian  atau seluruhnya diatur dalam Pasal 3 UUHC.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  digital  yang  dikenal  saat  ini  banyak memberi informasi yang cukup luas, keberadaan teknologi digital ini memang sangat menarik  bagi  yang  membutuhkan  informasi  secara  langsung  ( online )  maupun  bagi konsumen yang membutuhkan sesuatu secara cuma-cuma. Bagi kalangan industri, adanya  teknologi  digital  tersebut  sangat  merugikan.  Teknologi  digital  ini  biasa dipakai untuk menyalin, mengubah, memperbanyak, merusak dan menyebarluaskan suatu  karya  cipta  dengan  mudah.  Kehadiran  teknologi  digital  mempunyai  banyak pengaruh terhadap hak cipta dan perlindungan terhadap pemilik hak cipta. 7
Sebagian  masyarakat  memahami  bahkan  mengetahui  bahwa  tindakan tersebut  benar-benar    melanggar  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia, namun  budaya  bajakan  yang  telah  merambah  dalam  masyarakat  menyebabkan suatu  anggapan  bahwa  tindakan  tersebut  merupakan  hal  yang  biasa  untuk dilakukan.  Banyaknya  hasil  bajakan  dan  terus  berkembangnya  tindak  pidana  di bidang hak cipta juga akan menurunkan pendapatan Negara yang seharusnya dapat
5 Etty Susilowati, Op. Cit., halaman 67.
6 Tim  Lindsdey,  Eddy  Damian,  Simon  Butt,  Tommi  Suryo  Utomo,  2002, Hak  Kekayaan  Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT Alumni, halaman 110.
7 hukum.kompasiana/com/post/perlindungan-hukum, Di  posting  tanggal  20  juni 2010  dan diunduh tanggal 2 oktober 2013.
diperoleh  dari  pajak  penghasilan  hak  cipta  tersebut.  Keadaan  ini  tidak  hanya akan merugikan kalangan pencipta saja namun berdampak pula bagi Negara. 8
Namun  pada  kenyataannya  perkembangan  teknologi  dewasa  ini  dalam sekejap  mengubah  semua  hakikat  yang  dianggap  penting  menjadi  tidak  penting, yang  tidak  boleh  menjadi  boleh,  yang tadinya  ada  menjadi  tidak  ada,  dan  lain sebagainya.  Perkembangan  teknologi  komunikasi  informasi  memang  telah menghasilkan  yang  mungkin  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  dihapus. Kemungkinan bisa terhapus  sama sekali jika hanya dilihat dan dikerjakan dari satu aspek saja, karena ini menyangkut kecepatan dalam perkembangannya.
Dengan  banyaknya  hasil  karya  yang  dibajak  dan  besarnya  kerugian  yang telah  diderita  baik  oleh  pencipta,  industri  (pengusaha)  maupun  pemerintah,  kita melihat  ada  sesuatu  yang  tidak  berjalan  dalam  system  perlindungan  Hak  atas Kekayaan Intelektual kita. Sistem HaKI merupakan kombinasi peran antara penemu atau  pencipta  (inventor),  pengusaha  (industri)  dan  pelindung  hukum.  Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem HKI dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. 9
Penegakan  hukum  perlu  ditegakkan  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  atas  suatu karya  cipta.  Kemajuan  di  bidang  teknologi  dan  kreatifitas  atas  hak  cipta  tentunya akan menimbulkan dampak negative yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi si pencipta atau pemegang ha cipta. Adanya pelanggaran-pelanggaran di bidang  hak  cipta  yang  berbentuk  antara  lain  mengambil,  mengutip,  menyiarkan, memperbanyak,  atau  mengumumkan  ciptaan  orang  lain  baik  sebagian  maupun seluruhnya  yang  dilakukan  tanpa  seizing  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta, tentunya akan bertentangan dengan UUHC yang ada.
Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  tentang  Hak  Cipta  jauh  lebih  sempurna  dibandingkan  UU  yang  telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal  yang  diharapkan  dapat  menjadikan  peringatan  bagi  para  pembajak. Namun  pada  kenyataannya  pembajakan  masih  berlangsung.  Perkembangan pembajakan  saat ini  terjadi  karena  penegakan  Hukum  yang  dilakukan  oleh
8 Gatot  Supramono,  1989, Masalah  Penangkapan  dan  Penahanan  dalam  tingkat  Penyidikan  Tindak Pidan Hak Cipta , Jakarta: Pustaka Kartini, halaman 5.
9 http://august1.com/lectures/ibl/lect-09/notes9.htm , Di  posting  tanggal  23  April  2013  dan  diunduh  5 November  2013.
aparat  penegak  Hukum  dalam  hal  ini  pihak  kepolisian  tidaklah  dijalankan secara  menyeluruh  dan  tuntas,  tidak  ada  satu  kasus  pembajakan  di  bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi, yang harus dilakukan oleh para  penegak  hukumlah  yang  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  operasi  penegakan  Hukum  pasca  berlakunya  UU  No.  19  Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  dengan  metode pendekatan  penelitian yuridis  normatif. Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan pendekatan yuridis  normatif ,  disebabkan  penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis atau bahan hukum yang lain. 10 Spesifikasi Penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya adalah bahwa dalam penelitian  ini  penulis  bermaksud  untuk  menggambarkan  dan  melaporkan secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh.  Sedangkan analitis artinya  kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data  untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian. 11 Jadi deskriptif  analitis adalah  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  secara menyeluruh  dan  sistematis  yang  kemudian  dilakukan  analisis  pemecahan masalah yang timbul. 12

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam penulisan  ini  yang  terbagi  menjadi sebagai  berikut: Bagaimana  perlindungan hukum  hak  cipta  terhadap  hasil  rekaman  suara  yang  dikonversi  dalam  bentuk Compact  Disc (CD)? Dan Bagaimana  upaya  penegakan  hukum  apabila  terjadi pelanggaran terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk Compact Disc (CD)?

## B. PEMBAHASAN
10 Bambang Waluyo, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, halaman.6.
11 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2013, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris , Yogyakarta: pustaka Pelajar, halaman 183.
12 Ibid. , halaman 183.

## 1. Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Hasil  Rekaman  Suara  Yang
Dikonversi Dalam Bentuk Compact Disc (CD)
Perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Cipta  pada  dasarnya  dimaksud  sebagai upaya  untuk mewujudkan  iklim  yang  lebih  baik  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya gairah  mencipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  satra.  Menyadari  akan  hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk menyesuaikan diri  dengan perkembangan  yang  ada, baik  perkembangan  di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.
Dengan  turut  serta  Indonesia  menandatangani  perjanjian World  Trade Internasional termasuk  perjanjian  tentang Trade  Related  Aspect  of  Intelectual Property  Rights ,  maka  Undang-Undang  Hak  Cipta perlu  menyesuaikan  diri  untuk memenuhi  kewajiban  Internasional  yang  sudah  kita  terima  melalui  kedua  organisi tersebut,  termasuk  di  dalamnya  adalah  ketentuan  yang  berkaitan  dengan perlindungan Hak Milik Intelektual. 13
Kajian di bidang Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights ) sering menimbulkan  masalah.  Bidang  ini  mendapat  perhatian  yang  besar  dari  kalangan masyarakat  maupun  pemerintah  sendiri  demi  perlindungan  hukum.  Perlindungan hukum terhadap bidang ini penting karena akan mendorong tumbuhnya kreativitas di kalangan  masyarakat  guna  mendorong  lahirnya  berbagai  karya  cipta  dan penemuan-penemuan ( invention ) yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan  di  Indonesia.  Suasana  yang  memacu  kreativitas,  yang  mendorong dan  melindungi  penciptaan  di  segala  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra akibat perlindungan dan pengamanan hak cipta sangat vital bagi pencipta Indonesia untuk  menghasilkan  karya-karya  cipta  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  bangsa  dan Negara  serta  yang  berfungsi  sosial  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  sedang membangun. 14
Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu  karya  cipta  maupun  terhadap  hak  dan  kepentingan  pencipta  dan  pemegang hak  cipta  sudah  bagus,  bahkan  dapat  dikatakan  berlebihan.  Realitasnya pelanggaran  hak  cipta  masih  menggejala  dan  seolah-olah  tidak  dapat  ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
13 Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, 1997, Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.
14 J.C.T. Simongkir, 1991, Melindungi Hak Pencipta yang Berfungsi Sosial,  Suara Pembaharuan, Jakarta, halaman 38.
Berbagai  macam  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  dapat  berupa  pembajakan terhadap  karya  cipta, mengumumkan, mendengarkan, maupun menjual  karya  cipta orang  lain  tanpa  seizin  pencipta  ataupun  pemegang  hak  cipta.  Dampak  dari pelanggaran  hak  cipta  ini  di  samping  akan  merusak  tatanan  masyarakat  pada umumnya,  juga  akan  mengakibatkan  lesunya  gairah  untuk berkarya  di  bidang  ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan  atau  pemasukan  Negara  berupa  pajak  penghasilan  yang  seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta. 15
Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  lagu  dituangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.  Dalam  perlindungan  hak  cipta ada beberapa prinsip dasar hak cipta yang perlu diperhatikan, yakni:
1. Yang  dilindungi  hak  cipta  adalah  ide  yang  telah  berwujud  dan  asli.  Salah  satu primsip  yang  paling  fundamental  dari  perlindungan  hak  cipta  adalah  konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Dari prinsip dasar ini dilahirkan 2 (dua) sub prinsip, yaitu:
a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian ( orisinil) untuk dapat menikmati hak- hak  yang  diberikan  Undang-Undang,  keaslian  sangat  erat  hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan;
b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain, ini berarti bahwa suatu ide atau  suatu  pikiran  atau  suatu  gagasan  atau  cita-cita  belum  merupakan  suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada suatu bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dalam satu ide maka suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumukan kepada publik. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak cipta tetap ada pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Ciptaan yang diumukan maupun yang tidak diumukan tetap dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak  cipta  suatu  ciptaan  merupakan  suatu  hak  yang  diakui  hukum  ( legal  right ) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
15 Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Stusi Hukum Universitas Islam Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, halaman 189.
5. Hak  cipta  bukanlah  hak  mutlak  ( absolute ).  Hal  ini dapat  terjadi  karena  hak  cipta secara  konseptual  tidak  mengenal  konsep  monopoli  penuh,  sehingga  mengkin saja  seorang  pencipta  menciptakan  suatu  ciptaan  yang  sama  dengan  ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu. 16
Pelanggaran hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu. Pembajakan ini semakin  meluas  dan  telah  mencapai  tingkat  yang  membahayakan  dan  dapat merusak  tatanan  kehidupan  masyarakat  serta  mengurangi  kreativitas  mencipta,  ini dikarenakan berbagai penyebab, misalnya rendahnya tingkat pemahaman terhadap arti  dan  fungsi  hak  cipta,  serta  adanya  sikap  dan  keinginan  untuk  memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah yaitu membajak hak cipta milik orang lain.
Pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat berupa mengambil, mengutip, merekam, mamperbanyak atau mengumumkan sebagian  atau  seluruh  ciptaan  orang  lain,  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak cipta,  atau  yang  dilarang  Undang-Undang  atau  melanggar  perjanjian.  Pelanggaran yang dilarang oleh Undang-Undang adalah apabila perbuatan pelanggaran itu dapat merugikan  pencipta  dari  segi  ekonomis,  merugikan  kepentingan  Negara  karena mengumumkan  ciptaan  yang  bertentangan  dengan  kebijakan  pemerintah  di  bidang pertahanan  dan  keamanan  atau  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  para  responden  berpendapat bahwa kurangnya pemahaman tentang adanya Undang-Undang Hak Cipta, hak-hak pencipta  atas  hasil  karya  ciptanya  serta  adanya  perlindungan  terhadap  hasil  karya cipta  tersebut  merupakan  faktor  penyebab  yang  paling  mendasar  mengapa pelanggaran hak cipta kian marak di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa  keengganan  untuk  memahami  dan  mengikuti  perkembangan  hukum  yang berlaku  menyebabkan  hak-hak  yang  melekat  pada  diri  si  pencipta  terhadap  hasil karya  ciptaannya  terabaikan.  Hambatan  ini  kian  terasa  dengan  semakin  majunya perkembangan teknologi yang diiringi semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi.
Banyaknya  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  CD  dalam  masyarakat, khususnya terhadap  hak  untuk  memperbanyak  yang  secara  nyata  dapat  dilihat dalam  bentuk  pembajakan  ( piracy) serta  pelanggaran  terhadap  hak  untuk
16 http://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/jangka-waktu-perlindungan-hak-cipta.htmlJumat, di posting tanggal 16 November 2011 dan diunduh tanggal 4 Januari 2014..
mengumumkan  dalam  bentuk  penggunaan  dan  pemakaian  ciptaan  CD  tanpa  izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius  terhadap  masalah  hak  cipta  dan  dipandang  masih  lemah  dalam  melakukan penegakan hukumnya.
Perlindungan  hukum  yang  ada  merupakan  upaya  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  guna  mencegah  terjadinya  pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual  oleh orang  yang  tidak  berhak.  Pelanggar  yang  telah  melakukan  pelanggaran  harus diproses  secara  hukum  dan  jika  terbukti  harus  dijatuhi  hukuman  sesuai  dengan Undang-Undang  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  dilanggar.  Untuk memahami  apakah  perbuatan  itu  merupakan  pelanggaran  Hak  Kekayaan Intelektual, perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 17

## 1. Larangan Undang-Undang
Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
2. Izin ( Lisensi )
Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan ( lisensi ) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar;
3. Pembatasan Undang-Undang
Penggunaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  melampaui  batas  ketentuan  yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;
4. Jangka Waktu
Penggunaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  dilakukan  dalam  jangka  waktu perlindungan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  atau  perjanjian tertulis.
Pelanggaran Hak Cipta sudah terjadi sejak berlakunya Auteurswet 1912 dan  semakin  meningkat  hingga  berlakunya  Undang-Undang  Hak  Cipta  1982. Auteurswet pada  hakikatnya  tidak mempunyai  dampak  terhadap perlindungan Hak  Cipta.  Mengingat  masyarakat  Indonesia  pada  waktu  itu,  yaitu  masa berlakunya Auteurswet tersebut  belum  cukup  mencapai  tingkat  pemahaman mengenai  arti  dan  kegunaan  Hak  Cipta.  Terdapat  hambatan  kultural  atas perlindungan  Hak  Cipta  pada  masa  itu.  Perlindungan  Hak  Cipta  secara individual  pada  hakikatnya  merupakan  hal  yang  tidak  di  kenal  di  Indonesia.
17 Abdulkadir Muhammad, 1994, Hukum Harta Kekayaan, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Suatu  ciptaan  oleh  masyarakat  di  anggap  secara  tradisional  sebagai  milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu perlu mempunyai nilai ekonomi. 18
Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif dari penciptanya. Untuk terjadinya  suatu  pelanggaran  hak  cipta,  harus  ada  kesamaan  antara  dua ciptaan  yang  ada.  Namun,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  harus membuktikan  bahwa  karyanya  telah  dijiplak,  atau  karya  lain  tersebut  berasal dari karyanya.
Pelanggaran  hak  cipta  dapat  berupa  perbuatan  mengambil,  mengutip, merekam,  memperbanyak,  atau  mengumumkan  sebagai  atau  seluruh  ciptaan orang  lain  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  atau  yang  dilarang Undang-Undang.  Dilarang  Undang-Undang  artinya  Undang-Undang  tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:
a. Merugikan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  misalnya  memfotokopi  sebagian ciptaan orang lain kemudian diperjualbelikan kepada masyarakata; atau
b. Merugikan  kepentingan  Negara,  misalnya  mengumumkan  ciptaan  yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dan keamanan; atau
c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual Compact Disc (CD) porno. 19
Hak cipta  juga  di  langgar  jika  seluruh  atau  sebagian  substansial  dari suatu  ciptaan  yang  dilindungi  hak  cipta  diperbanyak.  Pengadilan  akan menetukan  apakah  suatu  bagian  yang  di  tiru  merupakan  bagian  subtansial dengan  meneliti  apakah  bagian  yang  digunakan  itu  penting,  memiliki  unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali.
Perbuatan pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 kelompok yaitu:
a. Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengumumkan,  memperbanyak  suatu  ciptaan, atau  member  izin  untuk  itu.  Termasuk  perbuatan  pelanggaran  ini  antara  lain melanggar untuk mengumukan, memperbanyak atau member izin untuk itu setiap
18 Harsono Adisumitro, 1990, Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, halaman 49.
19 Ibid., halaman 220.
ciptaan  yang  bertentangan  dengan  kebijaksanaan  pemerintah  di  bidang pertanahan keamana Negara, kesuisilaan atau ketertiban umum.
b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta.  Termasuk  perbuatann pelanggaran  ini  antara lain  penjualan  buku  dan  kaset  atau Compact  Disc (CD) bajakan.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  atau  pelanggaran  di  bidang  industri rekaman suara yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang hak  cipta  dan  hak  terkait  adalah  pembajakan  ( piracy ).  Meningkatnya  angka pengangguran  secara  signitika  di  Indonesia  semenjak  krisi  ekonomi,  di samping  lemahnya  penegakan  hukum,  telah  membuat  pembajakan  tumbuh dengan  pesat  dan  menciptakan  banyak  lapangan  kerja  sebagai  pembuat, penyalur,  pengecer.  Mungkin  lapangan kerja  tersebut  sebagian  besar diciptakan  oleh  industri  barang  bajakan  yang  menggunakan  media  optik. Kebutuhan  dalam  negeri  terhadap  barang-barang  tersebut  telah  terpenuhi dengan  angka  lebih  dari  400  juta  keping Video  Compact  Disc atau Compact Disc bajakan . 20
Pembajakan di bidang industri rekaman adalah tindak pidana kejahatan pelanggaran  hak  cipta.  Pekerjaannya  liar,  tersembunyi,  tidak  diketahui  orang banyak,  apalagi  oleh  petugas  pajak.  Pembajakan  tidak  mungkin  membayar pajak kepada Negara. Pembajak ciptaan atau rekaman di samping merugikan pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  juga  merugikan  Negara.  Pembajakan merupakan  salah  satu  dampak  negatif  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum  (ilegal).Pembaja  kan  lagu  atau  musik  dengan  menggunakan Compact Disc (CD)  adalah  merupakan  salah  satu  jenis  alat  daripada  cakram  optik ( Optical Disc ).
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Sarana  Produksi Berteknologi Tinggi untuk  Cakram  Optik  Pasal  1 memberi  penjelasan  sebagai berikut:
a. Cakram  Optik  ( Optical  Disc )  adalah  segala  macam  media  rekam  berbentuk cakram yang dapat di isi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film, atau
20 Tim Lindsdey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, Tahun 2003, Op.Cit., halaman 63.
data  lainnya  yang  dapat  di  baca  dengan  mekanisme  teknologi  pemindahan ( scanning )  secara  optik  menggunakan  sumber  sinar  yang  intensitasnya  tinggi seperti laser.
b. Sarana  Produksi  Cakram  Optik  adalah  segala  bentuk  media  yang  digunakan dalam  proses  produksi  Cakram  Optik  Kosong  dan/atau  Cakram  Optik  Isi  yang mencakup mesin, peralatan dan bahan baku.
c. Cakram  Optik  Kosong  adalah  Cakram  Optik  dalam  bentuk  kosong  tanpa  data yang merupakan hasil akhir proses.
d. Cakram  Optik  Isi  adalah  Cakram  Optik  yang  berisi  data  baik  musik  maupun  film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
e. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
f. Pengadaan  Cakram  Optik  adalah  suatu  kegiatan  untuk  menyediakan  Cakram Optik  Isi  dan/atau  Kosong  untuk  dipasarkan  atau  diproses  lebih  lanjut  (khusus untuk Cakram Optik Kosong).
g. Bahan  Baku  adalah  segala  bentuk  bahan  yang  dapat  digunakan  dalam  proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
h. Kode  Produksi  adalah Source  Identification  Code (SID)  yang  terdiri  atas  kode stamper dan kode cetakan ( mould ). 21
Pembajakan  merupakan  musuh  utama  industri  ini  karena  perbuatan pelanggaran ini mulai hadir sejak industri rekaman suara lahir, dan baru lahir, dan  baru  akan  berakhir  jika  industri  ini sama  dekali  tidak  eksis.  Pemikiran seperti  ini  yang  bisa  menakutkan  nyali  siapapun.  Akan  tetapi  kenyataan  yang ada  sampai  saat  ini  mengacu  kepada  pembenaran  atas  pemikiran  tersebut. Oleh  karena  itu  jika  pemikiran  tersebut  dianggap  tidak  memungkinkan  bagi bangsa kita ini diharapkan adalah upaya yang terus-menerus untuk penegakan hukum  hak  cipta  dalam  industri  rekaman  suara  agar  segala  macam  peluang yang memungkinkan berkembangnya pembajakan dapat diperkecil.
Secara  umum  pembajakan  karya  rekaman  di  bagi  atas beberapa kategori sebagai berikut:
21 Menurut  Iman  Sjahputra  dalam  bukunya  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (Suatu  Pengantar) menyatakan bahwa pembea kode stamper ( stamper code ) dan kode cetakan ( mould code ) adalah pada kode stamper harus tertera dan terbaca jelad pada asetiap stamper, sedangkan kode cetakan harus terikir ( engraved ) pada setiap cetakan ( mould ) baik yang terpasang pada mesin peralatan.
1. Counterfeit, yaitu  pembajakan  atas  karya  rekaman  yang  dilakukan  dengan menggandakan  langsung  album  yang  laku  di  pasaran  dengan  meniru  persis cover  dan  kemasan.  Lebih  dikenal  dengan  kaset/CD  bajakan. 22 Ini  bertujuan untuk mengelabui  konsumennya  agar  konsumennya  menyangka  bahwa  produk bajakan ini original/asli dan harganya murah.
1. Pirate, yaitu  bentuk  pembajakan  karya  rekaman  yang  dilakukan  dengan menggunakan  berbagai  lagu  dan  bermacam-macam  album  rekaman  yang  laku di  pasaran,  atau  dikenal  juga  dengan  istilah  album  seleksi/ketikan. 23 Bentuk pembajakan  ini  dilakukan  dengan  cara  memproduksi  album  rekaman  yang diminati  masyarakat,  dibuat  pita  yang  berkualitas  dan  di  jual  dengan  harga tinggi. Pirate juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah di rekam  terlebih  dahulu.  Produk  album  rekaman  ada  yang  dikemas  secara sederhana,  biasanya  diedar  melalui  toko-toko  kecil  atau  kaki-kai  lima.  Bentuk pelanggaran ini sangat menakutkan bagi industri lagu atau musik, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus.
2. Bootleg , merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara membuat rekaman  dari  suatu  pertunjukan  langsung  (live  performance)  seorang  penyanyi atau  band  di  suatu  tempat.  Pembajakan  ini  juga  dapat  di  buat  dari  rekaman siaran  media  penyiaran  (broadcasting).  Namun  rekaman  ini  kemudian diperbanyak  dan  dijual  dengan  harga  tinggi  demi  keuntungan  yang  besar. Biasanya  konsumen  dari  produk  hasil  bootlegging  ini  adalah  orang-orang  yang tidak  bisa  menyaksikan  pertunjukan  langsung  ( live  performance )  seorang penyanyi  atau  band  pujaannya,  sehingga  ia  rela  membeli  produk  hasil bootlegging  ini  meskipun  ilegal  dan  harganya  mahal.  Praktek  bootlegging  ini selain  merugikan  penyanyi  atau  bandnya  itu  sendiri  juga  sangat  merugikan produser program yang bersangkutan. 24
Pada  dasarnya  tidak  seorangpun  boleh  memanfaatkan    Hak  Kekayaan Intelektual  orang  lain  tanpa  izin.  Seseorang  yang  membeli  CD  juga  hanya mendapatkan  hak  kepemilikan  atas  keping  yang  dibeli  tersebut.  Hak  cipta komponis,  penulis  lirik,  dan interpreter nya  atau  produsen  CD  tidak  tersentuh karena  hak  cipta  merupakan  kekayaan  pribadi,  maka  terhadapnya  dapat
22 Tim Lindsdey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, tahun 2003, Op.Cit., halaman 121.
23 Ibid.
24 Tim Lindsdey, Eddy Damian, Simon Butt, Tommi Suryo Utomo, tahun 2003, Op.Cit., halaman 121.
diperlakukan  sebagaimana  perlakuan  atas  bentuk  kekayaan  lainnya.  Sebuah CD  yang  dipasarkan  dimungkinkan  mengandung  lebih  dari  satu  hak  cipta, misalnya  hak  cipta  atas  setiap  musiknya,  hak  cipta  atas  lirik  dan  setiap  lagu, hak cipta terpisah atas rekaman suara dari musik, dan hak cipta atas seni dari kemasan CDnya. Para  pembajak  yang  melakukan  pengkopian  dan pendistribusian  CD  tanpa  izin  eksplisit  dari  pemilik  hak,  dianggap  melanggar hukum  dan  dapat  dikenakan  hukuman.  Satu-satunya  pengecualian  adalah untuk  keperluan  pribadi,  misalnya  CD- player. Dalam  hal  ini  berlaku  kondisi tertentu: 25
1. Hanya  boleh  membuat  jumlah  salinan  yang  tidak  banyak  (kebanyakan  hanya satu);
2. Hanya  boleh  mengkopi  untuk  penggunaan  pribadi  (pemakaian  oleh  anggota keluarga dan teman dekat dilarang);
3. CD yang dikopi harus didapat secara sah, CD yang didapat secara tidak sah tidak boleh dikopi, meskipun untuk penggunaan pribadi;
4. Mengkopi  dengan  tujuan  komersial  sama  sekali  tidak  diperbolehkan  atau  tidak diizinjakan;
5. Kopian  CD  yang  dibuat  untuk  penggunaan  pribadi  tidak  boleh  ditawarkan, dipinjamkan, dijual, dihadiahkan, kepada umum atau dimainkan didepan umum.
Hal ini telah banyak dibicarakan orang bahwa internet bukan merupakan ruang  bebas  hukum  untuk  mengkopi  musik,  namun  para  pembajak  tidak menegetahui  dengan  tepat  kapan  hukum  yang  ada  telah  dilanggar.  Ada beberapa pandangan tentang situasi hukum yang ada yaitu:
1. Menawarkan  dan  menyebarkan  salinan  musik  di  internet  tanpa  izin  pemilik  hak adalah  melanggar hukum,  juga  jika  musiknya  hanya  dapat  didengar  di website tanpa dapat di dowload ;
2. Menyediakan link ke file musik  yang  disediakan  orang  lain  secara  tidak  sah  di internet  juga  melanggar  hukum.  Menyediakan link  file musik  yang  diperoleh secara tidak sah dan adapat diakses oleh umum juga dilarang;
3. Tindakan  yang  juga  tidak  diperbolehkan  adalah  men- download  file musik  yang tersedia di internet tanpa seizing pemilik hak. Hanya musik yang diperoleh secara
25 http://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/mengkopi-musik-hak-cipta.html Jumat, di posting tanggal 16 November 2013 dan diunduh tanggal 10 Januari 2014.
sah, misalnya dari produsennya sendiri yang dapat di download tanpa melanggar hukum.
Pelanggaran produk  audio tanpa  izin  (dan penyebarannya)  tidak  hanya merugikan penulis  lagu,  artis, dan  produsen,  tetapi  juga  industri  musik  secara keseluruhan.  Pencipta  dan  kepemilikan  adalah  pokok  utama  yang  terpenting dalam  hukum hak  cipta.  Pencipta  dimaksudkan  harus  mempunyai  kualitas tertentu,  agar  hasil  karyanya  dapat  dilindungi.  Pasal  1  butir  2  UUHC menyatakan  bahwa  pencipta  adalah  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  yang  atas  inspirasinya  melahirkan  suatu  cipaan berdasarkan kemampuan  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang dituangkan  kedalam  bentuk  yang  khas  dan  bersifat  pribadi.  Orang  yang menciptakan  sesuatu bentuk  ciptaan  baru, dianggap dialah  yang memiliki  hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.
Banyak  karya-karya  cipta  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta  memerlukan distribusi, komunikasi dan investasi keuangan untuk penyebarluasan (misalnya publikasi, rekaman suara dan film). Lebih jauh lagi, pencipta sering menjual hak karyanya  kepada individu  atau  perusahaan  yang  paling  berhasil  dalam pemasarannya  sehingga  dapat  memberikan  pemasukan  yang  besar. Pembayaran  biasanya  tergantung  pada  penggunaan  actual  atas  karya tersebut,  yang  kemudian  disebut  sebagai  royalty.  Hak-hak  ekonomis  ini memiliki batas waktu yaitu secara umum sampai dengan 50 lima puluh) tahun setelah  pencipta  meninggal  dunia  dengan  beberapa  pengecualian  pada beberapa  bentuk  karya  cipta.  Batas  waktu  tersebut  memberikan  kesempatan kepada  pencipta  dan  ahli  warisanya  untuk  mengambil keuntungan  financial dalam jangka waktu yang rasional.
Peristiwa  pembajakan  merupakan  masalah  yang  sulit  dihapuskan.  Hal  ini memang  masih  membutuhkan  pengkajian  yang  lebih  jauh,  sebab  ini  menyangkut mentalitas  masyarakat  Indonesia  atau  mungkin  merupakan  masalah  mentalitas manusia  secara  keseluruhan.  Pada  dasarnya,  apabila  masyarakat  sudah mengetahui  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  maka  masyarakat  juga  akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan akan sesuatu dengan aturan yang ada.
Hal  ini  semua  biasanya  dinamakan  kompetensi  hukum  yang  tidak  mungkin  ada apabila: 26
1. Tidak  mengetahui  atau  tidak  menyadari,  apabila  hak-haknya  dilanggar  atau diganggu;
2. Tidak  mengetahui  akan  adanya upaya-upaya  hukum  untuk  melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Tidak  berdaya  untuk  memanfaatkan  upaya-upaya  hukum  karena  faktor-faktor keuangan, psikis, sosial dan politik;
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dari berbagai unsur-unsur hukum formal.
Keadaan  inilah  yang  menyebabkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002 mencoba  menempatkan  suatu  peraturan  untuk  melindungi  hak  cipta  sebagai  hak yang  dimiliki  oleh  si  pencipta  bahkan  dilindungi  sampai  kepada  pewarisnya.  Hak cipta  yang  mengaturnya  dapat  dipertahankan  serta  ditegakkan  sebagaimana mestinya,  serta  pihak-pihak  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  di  bidang  hak cipta  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  dan  si  pencipta  sesuai  dengan  haknya mendapatkan  imbalan  untuk  hasil  karyanya  serta  kemudian  memberi  izin  untuk berbagai  macam  tujuan,  maka  sampai  derajat  tertentu  telah  terpenuhilah  sebagian keinginan dari adanya Undang-Undang Hak Cipta.
2. Upaya  Penegakan  Hukum  Apabila  Terjadi  Pelanggaran  Terhadap  Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Disc (CD)
Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas, dan arti yang tidak terbatas. Dalam arti sempit penegakan hukum adalah  menjalankan  hukum  oleh  polisi,  sebagaimana  pengertian  orang  awam tentang hukum. Dalam arti luas penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh alat-alat  perlengkapan  negara,  yakni  kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman.  Pengertian penegakan  hukum  yang  tidak  terbatas  adalah  tugas  dari  pembentukan  Undang- Undang,  hakim,  jaksa,  pengacara,  aparat  pemerintah  pamong  praja,  lembaga permasyarakatan, dan aparat eksekusi, serta setiap orang yang menjalankan hukum yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya
26 Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 42.
hukum. 27 Banyak  hambatan  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam menegakkan Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan tersebut baik permasalahan yuridis maupun non yuridis. Hukum tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang  menyertainya  dan  berpengaruh  terhadap  bekerjanya  hukum.  Pada  dasarnya, permasalahan  penegakan  hukum  terletak  pada faktor-faktor  yang  mungkin berpengaruh.
Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu: 28
1. Faktor  hukumnya  sendiri,  yaitu  dalam  hal  ini  dibatasi  oleh  Undang-Undang  Hak Cipta;
2. Faktor  penegak  hukum  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  dan  menerapkan hukum;
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapka;
4. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
Peranan  pemerintah  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  Hak  Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.  Menyadari  akan  hal  tersebut,  pemerintah  Indonesia  secara  terus  menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  yang  ada,  baik  perkembangan  di bidang ekonomi maupun teknologi.
Dengan  turut  sertanya  Indonesia  menandatangani  perjanjian World  Trade Internasional termasuk  perjanjian  tentang Trade  Related  Aspects  of  Intelectual Property  Rights ,  maka  Undang-Undang  Hak  Cipta  perlu  menyesuaikan  diri  untuk memenuhi  kewajiban  Internasional  yang  sudah  kita  terima  melalui  kedua  organisai tersebut,  termasuk  di  dalamnya  adalah  ketentuan  yang  berkaitan  dengan perlindungan  Hak  Milik  Intelektual. 29 Untuk  itu  pemerintah  Indonesia  merasakan perlunya  perubahan  Undang-Undang  Hak  Cipta  sehingga  dibentuklah  Undang-
27 Bambang Poernomo, 1984, Orientasi Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Amarta Buku, halaman 119.
28 Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 2.
29 Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, 1997, Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.
Undang  Nomor  19  Tahun  2002  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.
Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap  karya  cipta  ini  ternyata  tidak membuahkan  hasil  yang maksimal.  Undang- Undang  Hak  Cipta  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  suatu  karya cipta  maupun  terhadap  kepentingan  pencipta  dan  pemegang  Hak  Cipta  cukup bagus.  Dalam  realitasnya,  pelanggaran  Hak  Cipta  masih  menggejala  dan  seolah- olah  tidak  dapat  ditangani  walaupun  pelanggaran  itu  dapat  dilihat  dan  dirasakan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Berbagai macam bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan dapat  berupa  pembajakan  terhadap  karya  cipta,  mengumumkan,  mengedar, maupun  menjual  karya  cipta  orang  lain  tanpa  seizin  pencipta  atau  pemegang  hak cipta.
Dampak  dari  pelanggaran  Hak  Cipta  ini  di  samping  akan  merusak  tatanan masyarakat  pada  umumnya,  juga  akan  mengakibatkan  lesunya  gairah  untuk berkarya di bidang ilmu pengtahuan, seni dan sastra. Dampak lain yang ditimbulkan adalah  berkurangnya  penghasilan  atau  pemasukan  negara  berupa  pajak pengahsilan yang seharusnya di bayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.
Mencermati  uraian  diatas,  di  satu  pihak  Undang-Undang  sudah  dapat dikatakan  sempurna  namun  pihak  lain  pelanggaran  Hak  Cipta  tidak  dapat  di bendung, sehingga yang perlu dikaji lebih jauh adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.
Peranan  pemerintah  untuk memberantas  para  pelaku  pelanggaran hak  cipta sangatlah  diperlukan.  Mulai  dari  para  penegak  hukumnya  antara  lain  pihak kepolisian,  pihak  pengadilan,  pihak  kejaksaan,  pihak  bea  cukai  harus  menjalankan pelaksanaan hukumnya dengan benar antara para pihak tersebut saling terkait satu sama lain.
Masalah  pembajakan  karya  intelektual  di  Indonesia  mendesak  untuk diselesaikan  melalui  jalur  hukum  yang  tegas.  Hal  ini,  disebabkan  bila  dibiarkan secara  terus  menerus  akan  menimbulkan  ancaman  bagi  perekonomian  Indonesia, terutama menyangkut masalah investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain  itu,  masalah  pembajakan  juga  akan  berpengaruh  terhadap  keinginan  untuk berkreasi  dan  berinovasi  terhadap  karya-karya  intelektual  guna  pengembangan teknologi  dan  industri  melalui  penciptaan  produk  baru.  Dengan  demikian, pembajakan  yang  di  tindak  lanjuti  dengan  penegakan  hukum  yang  kuat  akan
menimbulkan  dampak  negatif  bagi  pengembangan  perekonomian  Indonesia. Pentingnya  koordinasi  dengan  aparat  hukum    yang  lain  juga  dirasakan  sebagai suatu kebutuhan dalam rangka penegakan hukum yang lebih baik.
Terhadap  tindak  pidana  hak  cipta,  penyidikan  dapat  dilakukan  oleh  pejabat penyidikan yakni:
1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  berada  dilingkungan  Departemen yang  lingkup  tugasnya  atau  memiliki  tanggung  jawab  dalam  bidang  pembinaan hak cipta. 30
Pencipta  atau  ahli  warisnya  atau  pemegang  hak  cipta  berhak  mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dengan meminta  penyitaan  terhadap  benda  yang  diumumkan  atau  hasil  perbanyakan ciptaan  itu.  Berdasarkan  Pasal  56  Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor  19  Tahun 2002,  pemegang  hak  cipta  juga  berhak  memohon  kepada  Pengadilan  Niaga  agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan  ceramah,  pertemuan  ilmiah,  pertunjukan  atau  pameran  karya ciptaan atau barang  yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, gugatan pencipta atau  ahli  warisnya  yang  tanpa  pelanggaran  persetujuannya  itu  berupa  sebagai berikut:
1. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan;
4. Mengubah isi ciptaan.
Hak  untuk  mengajukan  gugatan  itu,  tidak  mengurangi  hak  negara  untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam hal penyidikan di bidang  hak  cipta  bahwa  selainpenyidik  Pejabat  Polisi  Negara  RI,  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  departemen  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung jawabnya  meliputi  pembinaan  hak  kekayaan  intelektual  di  beri  wewenang  khusus sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di bidang hak cipta.
30 OK. Saidin, Op.Cit., halaman 115.
Penyidikan  dalam  tindak  pidana  di  bidang  Hak  Cipta  adalah  Kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI)  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  tertentu  di lingkungan  Depkeh  dan  HAM  yang  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi pembinaan HAKI (Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik  berdasarkan  Keputusan  Menteri.  Maka  penyidik  berwenang  sebagai berikut: 31
1. Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan  berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
2. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  pihak  atau  badan  hukum  yang  di  duga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
3. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum yang di duga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
4. Melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan,  pencatatan,  dan  dokumentasi  lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
5. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tertentu  yang  di  duga  terdapat  barang  bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
6. Melakukan  penyitaan  bersama-sama  dengan  pihak  kepolisisan  terhadap  bahan dan  barang  hasil  pelanggaran  yang  dapat  dijadikan  bukti  dalam  perkara  tindak pidana di bidang hak cipta;
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.
Penyidik  Hak  Cipta  yang  berasal  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  selain  bekerja  di lingkungan  Departemen  Kehakiman  juga  berasal  dari  lingkungan  Departemen terkait, yang ada hubungannya dengan perlindungan hak cipta.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  penyidik  hak  cipta  yang  berasal  dari  unsur Pegawai  Negeri  Sipil  tidak  berwenang  melakukan  penangkapan  dan/atau penahanan, namun ia dapat menyampaikan laporan temuan tersebut kepada pihak Kepolisian  Republik  Indonesia,  kalau  memang  diperlukan  pihak  yang  di  sebut terakhir ini dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan. Khusus dalam hal pelaku tindak pidana di bidang hak cipta tertangkap tangan, penyidik hak cipta yang
31 Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, 2004, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, halaman 233.
berasal  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  berwenang  menangkap  tersangka  tanpa  surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian dan penangkapan itu untuk paling lama 1 (satu) hari.
Penyidik  yang  berasal  dari  pejabat  polisi  negara  republik  Indonesia melakukan  tugas  dan  wewenang  penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Tugas  dan wewenang itu meliputi: 32
1. Meminta laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak piana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda pengenal  diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari danmemotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Tugas  penyidik  yang  dimaksud  oleh  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tersebut, tentu bersifat umum, artinya untuk seluruh jenis tindak pidana. Tidak terkecuali tindak pidana yang dipersangkakan itu di atur dalam KUHP ataupun di  luar  KUHP, misalnya  adalah  tindak pidana  terhadap  Hak  Cipta. 33 Saat  ini aparat penyidik  kepolisian  banyak  yang  tidak  memahami  tentang  seluk  beluk  kejahatan atau  pelanggaran  hukum  hak  cipta.  Materi  hukum  tentang  apa  yang  termasuk dalam kejahatan hak cipta tidak semuanya dapat dipahami dengan baik oleh aparat penyidik.  Perintah  untuk  menghadiri  seorang ahli  yang  berhubungan  dengan kejahatan hak cipta tersebut jarang ataupun mungkin tidak pernah. Padahal menurut Undang-Undang  Hak  Cipta  polisilah  yang  menjadi  aparat  penegak  terdepan  untuk ”membentengi”  kejahatan  hak  cipta  setelah  dirumuskan  pelanggaran  hak  cipta  itu sebagai delik aduan. 34
32 OK. Saidin, Op.Cit., halaman 116
33 Ibid., halaman 116.
34 Ibid.
Ada  beberapa  alasan  yang  menyebabkan  sulitnya  penegakan  hukum terhadap pelanggaran hak cipta, yaitu: 35
1. Pelanggaran  hak  cipta  yang  dilakukan  sudah  banyak  terjadi  namun  belum  atau sulit diketahui sumber dari pelanggaran tersebut;
2. Terkait masalah pembuktian atas adanya perbanyakan dari suatu karya cipta dari pemahaman yang berbeda tentang perbanyakan karya cipta
3. Adanya  kesuilitan  untuk  bekerjasama  antara  aparat  penegak  hukum  dengan asosiasi profesi yang berkepentingan karena:
a. Aparat penegak hukum kurang memahami mengenai Hak Kekayaan Intelektual sehingga hasil yang penanganannya kurang memuaskan;
b. Masyarakat  yang  kurang  memahami  masalah  mutu  dari  suatu  karya  yang dihasilkan;
c. Kemajuan  teknologi  yang  tidak  pernah  mengenal adanya  batas  negara (adanya kesulitan untuk mengajukan suatu tuntutan jika terjadi pelanggaran);
4. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran yang  terjadi di  internet  sehingga  aparat  penegak  hukum  masih  mengalami  kesulitan  untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.
Pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat dikenakan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu secara perdata maupun secara pidana. Jika ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah dilindungi oleh Undang-Undang  dilanggar,  maka  si  pencipta  maupun  pemegang  hak  cipta  berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, dengan tidak  mengurangi  hak  negara  untuk  melakukan  tuntuan  pidana  terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.
Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran terhadap hak cipta dapat digugat melalui  Pengadilan  Negeri  dengan  gugatan  ganti  kerugian.  Perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelanggar  hak  cipta  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  Perbuatan Melawan  Hukum  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPer.  Hal  ini disebabkan  adanya  suatu  perbuatan  yang  melawan  hak  subyektif  orang  lain  atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  si  pembuat  sendiri. 36 Hak  subyektif orang  lain  merupakan  hak  cipta  yang  dimiliki  oleh  pencipta  yang  terdiri  dari  hak ekonomi  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  bernilai  ekonomi  seperti  uang  dan
35 Wawancara dengan Bapak Roby Kaligis, KombesPol, pada tanggal 8 Januari 2014 di Jambi.
36 R. Setiawan, 1977, Pokok-Pokok Perikatan , Bandung: Bina Cipta, halaman 76.
hak moral yang menyangkut perlindungan atau reputasi si pencipta. Perbuatan yang dilakukan karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut dapat digugat dengan ganti  rugi  yang  ditentukan  hukum  dan  hukum  yang  berlaku  dalam  Pasal  1365 KUHPer yang berbunyi: ”Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”
Perbuatan  melawan  hukum  menurut  Pasal  1365  KUHPer  mempunyai  4 (empat) unsur yaitu: 37
1. Perbuatan yang melawan hukum;
Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  suatu  perbuatan  atau  kealpaan,  yang atau  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  atau  bertentangan dengan  kewajiban hukum  si  pelaku  sendiri  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan,  maupun  dengan sikap  hati-hati  yang  harus  diindahkan  dalam  pergaulan  hidup  orang  lain  atau benda.
2. Adanya kerugian;
Dalam  Undang-Undang  tidak  diatur  tentang  ganti  kerugian  yang  harus  dibayar karena  perbuatan  melawan  hukum,  sedangkan  Pasal  1234  KUHPer  memuat ketentuan  tentang  ganti  kerugian  yang  harus  dibayar  karena  wanprestasi.  Untuk penentuan  ganti  kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum  dapat  diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.
3. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
Tiap-tiap  perbuatan  yang  terjadi  harus  dianggap  sebagai  sebab  daripada  akibat itu.  Syarat  daripada  akibat  adalah  bilamana  perbuatan  atas  masalah  itu  tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak timbul sesuatu akibat.
4. Kesalahan.
Pasal  1365  KUHPer  telah membedakan  secara  tegas pengertian  kesalahan dari pengertian  perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatannya  adalah  melawan  hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya.
Perbuatan  pelanggaran  hak  cipta  tentu  saja  merupakan  suatu  perbuatan melawan hukum,  selain  itu  juga  mengakibatkan  kerugian  dimana  kerugian  itu  tidak
37 http://budimansudharma.com/category/perbuatan-melawan-hukum/ . Di posting tanggal 20 juni 2010 dan diunduh 12 Januari 2014.
hanya  bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  melainkan  juga  mengakibatkan kerugian pada:
1. Kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  berupa  rendahnya  kreativitas  dalam menciptakan suatu karya cipta karena semakin banyaknya barang yang di jual di pasaran dengan harga relatif murah, selain itu karena karya cipta yang dihasilkan tidak mendapatkan penghargaan dan perlindungan hukum yang pasti;
2. Kerugian  yang  diderita  negara  merupakan  hilangnya  pajak  yang  seharusnya diterima oleh negara;
3. Kerugian  yang  diderita  pencipta,  dimana  keuntungan  yang  seharusnya  didapat ( royalti )  dapat  digunakan  untuk  biaya  pengembangan tidak  diperoleh  karena tindakan tersebut.
Pemegang  hak  cipta  juga  berhak  meminta  kepada  Pengadilan  Niaga  agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan  ceramah  dan  pertemuan  ilmiah  lainnya,  atau  pertunjukan  atau pameran  karya  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  hak  cipta  atau  dengan  cara melanggar  hak  cipta  tersebut.  Untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar  pada pihak  yang  haknya  dilanggar,  hakim  dapat  memerintahkan  pelanggaran  untuk menghentikan  kegiatan  pembuatan,  perbanyakan,  penyiaran,  pengedaran,  dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 UUHC).
Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  merupakan  langkah  awal  untuk mengatasi  meluasnya  pelanggaran  hak  cipta  yang  dalam  hal  ini  terhadap  hasil rekaman  suara  yang  dikonversi  dalam  bentuk  CD  yang  marak  diperjualbelikan dipasaran  secara  bebas.  Hal  ini  juga  memberikan  suatu  pencerahan  dan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya mengahargai hasil karya cipta yang  ada,  sehingga  mematikan  keinginan  pencipta  untuk  terus  berkarya.  Majunya perkembangan  di  bidang  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  bukan  merupakan sarana  untuk  melakukan  pelanggaran  tetapi  merupakan  suatu  faktor  untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan.

## C. PENUTUP
1. Simpulan
a. Perlindungan hukum  hak cipta terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk Compact Disc (CD) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor
19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.  Dalam  perlindungan  hak  cipta  ada beberapa  prinsip  dasar  hak cipta  yang  perlu  diperhatikan,  yakni  yang dilindungi  hak  cipta  adalah  ide  yang  telah  berwujud  dan  asli. Secara  umum bentuk-bentuk  pembajakan  Hak  Cipta  Lagu  atau  Musik  dalam  bentuk Compact Disc (CD) terbagi atas beberapa kategori yaitu Pirate, Couterfeit dan Bootleging. Motif  pembajakan  Hak  Cipta  tersebut  adalah  untuk  kepentingan dagang berupa keuntungan financial.
b. Upaya  penegakan  hukum  terhadap  pembajakan  Hak  Cipta  Lagu  atau  Musik di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta Pasal  72, dimana  upaya  penegakan  hukumnya  oleh  pemerintah  dengan memberikan  sanksi  pidana  dan  sanksi  perdata  dengan  tuntutan  ganti  rugi. Peranan  pemerintah  dalam  penegakan  hukum  hak  cipta  guna  menangani pembajakan  Hak  Cipta  Lagu  atau  Musik  dalam  bentuk Compact  Disc (CD) adalah  dengan  memberikan  sanksi-sanksi  yang  tegas  berupa  perampasan dan  pemusnahan  barang  hasil  pembajakan  Hak  Cipta  yang  dilakukan  oleh pemerintah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Saran
a. Perlu  adanya  sosialisai  dari  berbagai  pihak  yang  lebih  memahami permasalahan  Hak  Kekayaan  Intelektual  kepada  masyarakat  akan pentingnya  Hak  Cipta,  dan  menyadarkan  masyarakat  agar  lebih  memilih Compact Disc (CD) lagu atau musik yang asli dari pada bajakan.Selain itu, permasalahan  yang  muncul  akibat  perkembangan  teknologi  yang  cukup pesat  bukanlah  dihadapkan  dengan  hukum  tetapi  dengan  teknologi  itu sendiri,  sedangkan  hukum  sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  munculnya pelanggaran  yang  ada  karena  perkembangan  teknologi  seperti  halnya pembajakan terhadap hasil rekaman suara karena kemudahan fasilitas yang ada  di  internet.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  internet  dan perlunya  perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  maka  perlu  adanya fasilitas yang memproteksi agar pelanggaran tidak terjadi di dunia internet.
b. Hendaknya  peranan  pemerintah  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap hasil  karya  rekaman  suara  yang  dikonversi  dalam  bentuk Compact  Disc (CD)  lebih  ditingkatkan  dan  bertindak  tegas  bagi  para pelanggar  Hak  Cipta Lagu atau Musik. Mengingat masih banyak para pelanggar Hak Cipta Lagu
atau  Musik  yang  lolos  dari  sanksi  hukum.  Penegakan  hukum  yang  harus dilakukan dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik dalam bentuk  CD  harus  benar-benar  ditegakkan,  baik  dari  aspek  administrasinya, aspek  perdata  maupun  aspek  pidanyanya,  mengingat  semakin  banyaknya pembajakan terhadap lagu atau musik dalam bentuk Compact Disc (CD) di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## D. DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU-BUKU
Abdulkadir, Muhammad, 1994, Hukum Harta Kekayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Adisumitro, Harsono,  1990, Hak  Milik  Intelektual,  Khususnya  Hak  Cipta, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
Arikunto, Suharsimi, 2000, Manajemen Pendidikan , Rineka Cipta, Jakarta. Budi, Maulana  Insan,  Ridwan  Khairandy,  Nurjihad,  2000, Kapita  Selekta  Hak Kekayaan  Intelektual, Pusat  Stusi  Hukum  Universitas  Islam  Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , pustaka Pelajar, Yogjakarta. Gautama, Sudargo,  Rizawanto  Winata,  1997, Konvensi-Konvensi  Hak  Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung. Hasibuan, Otto, 2008, Hak Cipta di Indonesial, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society ,  PT. Alumni, Bandung. Harjowigdo, Rooseno,  1994, Mengenal  Hak  Cipta  Indonesia  Beserta  Peraturan Pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hartono, Sunaryanti, 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung.
Lindsey,  Tim,  Damian  Eddy,  Butt  Simon,  Tommi  Suryo  Utomo  2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , PT. Alumni, Bandung. Margono, Suyud, 2010, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
Moleong, Lexy J, ,2000, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muhammad, Abdulkadir, 1994, Hukum Kekayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Poernomo, Bambang  1984, Orientasi  Hukum  Acara  Pidana, Amarta  Buku, Yogyakarta.
Saidin H. OK., 1995, Aspek Hukum Kekayaan Hak Intelektual, PR RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sembiring, Sentosa, 2002, Hak Kekayaan Intelektual di BidangHak Ciipta Paten dan Merek , CV. Yrama Widya, Bandung. Setiawan R, 1977, Pokok-Pokok Perikatan , Bina Cipta, Bandung. Simongkir, J.C.T.  1991, Melindungi  Hak  Pencipta  yang  Berfungsi  Sosial,    Suara Pembaharuan, Jakarta.
Soekanto  Soerjono,  1986, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Sommeng,  Andy  N,  2009, Panduan  Pelaksanaan  Peraturan  Cakram  Optik, Tangerang.
Sudaryat, 2010, Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Oase Media, Bandung. Supramono, Gatot,  1989, Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta, Pustaka Kartini, Jakarta. Suparman,  Gatot,  2010, Hak  Cipta  dan  Aspek-aspek  Hukumnya, Jakarta,  PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Suryo, Utomo, Tomi, 2010, HKI di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer, : Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
Sutedi, Adrian, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Penerbit: Katalok Dalam Terbitan, Jakarta.
Susilowati, Etty, 2013, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisesnsi Pada HKI, Penerbit Undip Press, Semarang.
Syarifin Pipin, Dedah  Jubaedah,  2004, Peraturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia, Pustaka Bani Quraisyi, Bandung. Taylor, L.J. 1980, Copyright For Librarians, East Sussex, Tamarisk Books Hasting.
Usman , Racmadi, 2003, Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia), PT: Alumni, Bandung. Waluyo,  Bambang, 1986, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Penerbit:  UI  Press, Jakarta.
Roby  Kaligis, Wawancara, Kombes  Polri  Jambi,  pada  tanggal    8  Januari 2014.