Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)
Oleh:
Riadhus Sholihin, S. Sy., MH riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id

## ABSTRAK
Penimbunan  atau  yang  sering  disebut  sebagai ihtikar ialah  membeli  sesuatu  barang  dengan jumlah  besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga  harga  barang  yang ditimbun menjadi  naik  dan  pada  waktu  harganya  naik  baru  kemudian  barang  tersebut  di  jual  kembali sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang banyak, Pada masyarakat Lamno melakukan bisnis  penimbunan  bahan  bakar  minyak  terhadap  pengecer  dengan  menggunakan geregen , dalam hipotesa penulis sistem penimbunan BBM oleh pengecer terdapat dalam undang-undang No 191 tahun 2014 pasal 18 tentang bahan bakar minyak dan juga dalam hukum Islam sangat di  ajurkan  untuk tidak  melakukan  yang  namanya  ihtikar  karena  bisa  menyebabkan  kerugian oleh  sebelah  pihak,  Pertanyaan  penelitian  pada  skripsi  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan penimbunan Bahan Bakar Minyak Eceran di Lamno, bagaimana konsep Analisis Penimbunan Bahan Bakar Minyak Ditinjau menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014, dan bagaimana Praktik  Penimbunan  Bahan  Bakar  Minyak  Ditinjau  menurut  Analisis  Hukum  Islam.  Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penimbunan BBM eceran di Lamno kecamatan Jaya kabupaten  Aceh  Jaya,  untuk  mengetahui  konsep  Analisis  penimbunan  bahan  bakar  minyak Eceran ditinjau menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014, dan untuk mengetahui praktik penimbunan BBM ditinjau menurut Analisis Hukum Islam, Metode penelitian yang digunakan adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dalam  penelitian  ini  terhadap  penimbunan  pengecer  BBM yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Lamno  dengan  cara  pengecer  tersebut  datang  ke  pertamina dengan  cara  mengantri  untuk  membeli  BBM  dan stock dalam  Geregen  kemudian  membawa pulang  ketempat  pengecer  tersebut,  yang  diperuntukan  apabila  ada  kelangkaan  BBM  maka pengecer akan menjual kembali BBM tersebut, Sistem penimbunan BBM Oleh Pengecer yang terjadi  di  Lamno    sudah  sesuai  dengan  undang-undang  dimana  sudah  memenuhi  beberapa kebijakan  yang  telah  diterapkan  dari  pihak  SPBU  Gle  Putoh  Lamno.  Dalam  Hukum  Islam penimbunan  BBM  pengecer  ini  termasuk  kedalam ihtikar tetapi  sebagian  pendapat  ulama mengeyetujui perbuatan ihtikar asal tidak mengakibatkan kemudharatan kepada orang banyak.
Kata kunci: Penimbunan Bbm, Pengecer, Ihtikar

## PENDAHULUAN

## A. Konsep Penimbunan
1. Pengertian Penimbunan
Penimbunan  menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  adalah  kegiatan  ilegal  dalam mengumpulkan  barang-barang  yang  di  batasi  kepemilikannya  oleh  undang-undang. Penimbunan memiliki 2 (dua) arti, penimbunan berasal dari kata timbun, penimbunan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penimbunan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penimbunan
dapat  menyatakan  nama  dari  seseorang,  tempat,  atau  semua  benda  dan  segala  yang dibendakan. 106
Penimbunan adalah hoarding yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau  kenaikan  harga,  ataupun  penimbunan  ialah  perbuatan  yang  mengumpulkan  barang- barang,  sehingga  barang  tersebut  menjadi  langka  di  pasaran  kemudian  menjualnya  dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami  bahwa  apabila tersedia  sedikit barang  maka  harga akan  lebih  mahal.  Apalagi  jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer maupun sekunder. 107
Pengertian penimbunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan ilegal yang berupa penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Lamno dengan cara pengecer tersebut  datang  ke  pertamina  dengan  mengantri  untuk  membeli  bahan  bakar  minyak  (BBM) dan menyimpan dalam jumlah kata istilah Geregen. Kemudian dikemas dalam botol air yang bermerek  Aqua,  dan  menunggu  apabila  ada  kelangkaan  bahan  bakar  minyak  (BBM),  maka pengecer  tersebut  akan  menjual  kembali  dengan  harga  yang  sangat  tinggi,  dengan  demikian terjadinya penimbunan ataupun monopoli maka bisa mengakibatkan kelangkaan di masyarakat, sehingga warga setempat sulit untuk mendapatkannya.
Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti  penetapan  harga,  yang  dimaksud  dengan  penetapan  harga  adalah  perjanjian  untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli. Yang  dimaksud  dengan  monopoli. 108 Adalah  suatu bentuk  pasar  dimana  hanya  terdapat  satu kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar maka satu kelompok pelaku usaha tersebut yang menentukan harga.

## 2. Peraturan Tentang Penimbunan
Terdapat  beberapa  peraturan  dan  atau  undang-undang  tentang  penimbunan  yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia:
a. Undang-undang  tentang  Penetapan  Undang-undang  Darurat  Mengenai  Penimbunan Barang-Barang penting, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951. 109 Yang dimaksud dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 adalah terdapat dalam pasal 1, dalam undang-
106 Www.kbbi/penimbunan.go.id (diakses pada tanggal 03 februari 2019)
107 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 364.
108 Sadono Sukino, Mikro Ekonomi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 297
109 Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang Penting
undang ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaanya, yang dimaksud dengan menteri ialah  menteri  yang  mengurus  soal-soal  perekonomian,  barang-barang  yang  bergerak, barang  dalam  pengawasan  pemerintah,  mempunyai  simpanan  atau  menyimpan  atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama  dengan  orang  lain  dan  badan  hukum  tiap  perusahaan  atau  perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum atapun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya
b. Undang-undang  No.  71  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Dan  Penyimpanan  Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 110 . Terdapat dalam pasal 1 Yang dimaksud dengan barang  kebutuhan  pokok  adalah  barang  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak dengan  skala  pemenuhan  kebutuhan  yang  tinggi  serta  menjadi  faktor  pendukung kesejahteraan  masyarakat,  dan  barang  penting  ialah  barang  strategis  yang  berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional
c. Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Tempat  Penimbunan  Berikat 111 .  Terdapat dalam  pasal  1  yang  dimaksud  dengan  tempat  penimbunan  berikat  adalah  bangunan, tempat,  atau  kawasan  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  digunakan  untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk dan juga gudang berikat ialah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, dapat  disertai  1  (satu)  atau  lebih  kegiatan  berupa  pengemasan,  pengemasan  kembali, penyortiran,  penggabungan,  pengepakan,  penyetelan,  pemotongan,  atas  barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali
d. Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang tempat Penimbunan Pabean. 112 Dalam pasal ayat 18 tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang  disamakan  dengan  itu,  yang  disediakan  oleh  pemerintah  di  kantor  pabean,  yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini
e. Undang-undang  No.  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi 113 .  Dalam  pasal  5 dijelaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari;
110 Undang-Undang  No.71Tahun  2015  tentang Penetapan  Dan  Penyimpanan  Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
111 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Tempat Penimbunan Pabean
113 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 pasal 53 tentang Minyak Dan Gas Bumi
kegiatan  usaha  hulu  yang  mencakup,  ekplorasi,  eksploitasi,  kegiatan  usaha  hilir  yang mencakup, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
f. Undang-undang  No.  191  tahun  2014  tentang  Bahan  Bakar  Minyak 114 .  Terdapat  dalam pasal 18 ayat 1 dilarang di angkut atau di perdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), ayat 2 badan usaha atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan  serta  penggunaan  jenis  bahan  bakar  minyak  (BBM)  tertentu  dan  ayat  3 badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 akan dikenakan sanksi.
g. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. 115 Yang di maksud dengan pangan adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  produk  pertanian,  perkebunan, kehutanan, perikanan, pertenakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai  makanan atau minuman  bagi konsumsi  manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses  penyiapan,  pengolahan,  dan/atau  pembuatan  makanan  atau  minuman.  Dan  juga produksi  pangan  adalah  kegiatan  atau  proses  menghasilkan,  menyiapkan,  mengolah, membuat,  mengawetkan,  mengemas,  mengemas  kembali,  dan/atau  mengubah  bentuk pangan
h. Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  monopoli  dan  persaingan  usaha yang tidak sehat.

## B. Sanksi Bagi Pihak Penimbunan
Undang-undang peraturan Distribusi tentang Bahan Bakar Minyak No 191 Tahun 2014 dalam pasal 18 ayat [1] yang berbunyi; Dilarang diangkut atau diperdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), ayat [2]; Badan usaha atau masyarakat di larang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan distribusi tentang bahan bakar minyak eceran, dan ayat  [3];  Badan  usaha  atau  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Migas No. 22 Tahun 2001.
Bagi pengecer BBM, setiap orang yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki  izin usaha tetap maka penyimpanan dapat di kenakan pidana sebagaimana di
114 Undang-Undang No. 191 tahun 2014  tentang Bahan Bakar Minyak
115 Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012  Tentang Larangan  Melakukan  Penimbunan  Atau Penyimpanan Pangan Dan Barang Kebutuhan Pokok,
atur dalam undang-undang tentang migas no 22 tahun 2001 pasal 53 huruf c undang-undang migas  pasal  23:  setiap  orang  yang  melakukan  penyimpanan  bahan  bakar  minyak  tanpa  izin usaha  dapat  dipidanakan  paling  lama  3  sampai  6  dipenjarakan  dan  denda  paling  tinggi  Rp 30.000.000.000.00  (tiga  puluh  miliar  rupiah). 116 Di  dalam  ketentuan  pasal  53  UU  pangan  di atur bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) UU perdagangan diatur bahwa pelaku usaha dilarang  menyimpan  barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut di maksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Dapat kita ketahui bahwa sanksi perbuatan penimbunan ada dua macam, yaitu;
a. Sanksi administrasi
Sanksi yang di tentukan oleh undang-undang tersebut meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi, sanksi adminitrasi yaitu yang berupa denda, penghentian kegiatan produksi atau perendaran, dan pencabutan izin.
b. Sanksi pidana
Sedangkan  sanksi  pidana  ialah  sanksi  pidana  ini  diberikan  apabila  pelaku  usaha melanggar ketentuan (pangan) dalam 2 (dua) kondisi yang berbeda dalam keadaan pelaku usaha pangan  menimbun  atau  menyimpan  melebihi  jumlah  maksimal  dengan  maksud  untuk memperoleh keuntungan, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) terdapat dalam pasal 133 UU tentang panga. 117 Selanjutnya,  apabila  pelaku  usaha  menimbun  ketika  terjadi  kelangkaan,  gejolak harga,  dan/atau  hambatan  lalu  lintas  perdagangan  barang,  maka  dikenakan  sanksi  pidana terdapat  dalam  undang-undang  No  7  tahun  2014  tentang  perdagangan,  maka  pelaku  usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah). 118
Dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang penting, dan  juga  terdapat  dalam  pasal  2  ayat  [1]  yang  berbunyi:  oleh  materi  dapat  ditunjuk  untuk
116 Undang-Undang  No.  22  Tahun  2001  tentang Minyak  dan  Gas  (migas), dengan  ancaman hukuman 3-6 tahun penjara
117 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Dengan Ancaman Hukuman 7 tahun penjara
118 Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  Tentang Perdagangan Dengan  Ancaman  5  (Lima) Tahun Dipenjarakan
kepentingan  persediaan  barang  yang  teratur  barang-barang  tertentu,  sebagai  barang-barang dalam pengawasan, dan pasal 3 ayat [1]: Oleh menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan,  dan  cara  mengusahakannnya,  terhadap  barang-barang  dalam  pengawasan, pelanggaran  yang  dilakukan  dengan  sengaja  terhadap  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan berdasarkan  pasal  2  dan  3  undang-undang  ini,  termasuk  mencoba  atau  ikut  melakukan pelanggaran  itu, dihukum  dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan  hukuman denda  sebanyak-banyaknya  seratus  ribu  rupiah,  atau  salah  satu  dari  hukuman  ini.  Undang- Undang No. 18 tahun 2012 tentang larangan melakukan penimbunan atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok, bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap penimbunan pangan atau kebutuhan pokok hal tersebut maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 100 Miliar.

## C. Konsep Ihtikar

## 1. Pengertian Ihtikar
Al  Ihtikar اكتحلاا ر berasal  dari  kata  ركحي-  ركحاركح  yang  berarti  aniaya, sedangkan   ركحلا  berarti   ماعطلا راخدا( menyimpan makanan, dan kata ةركحلا berarti كاسملإا و عمجلا mengumpulkan dan menahan. 119 Sedangkan secara istilah ihktikar berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. 120 Jadi, ihtikar atau  penimbunan  barang  adalah  membeli  sesuatu  dengan  jumlah  besar, agar  barang  tersebut  berkurang  di  pasar  sehingga  harganya  (barang  yang  ditimbun  tersebut) menjadi  naik  dan  pada  waktu  harga  menjadi  naik  baru  kemudian  dilepas  (dijual)  ke  pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.
Ihtikar secara  bahasa  berarti  menahan  sesuatu  untuk  menunggu  harga  naik  dan  juga mengumpulkan  barang-barang  dan  menahan. Ihtikar artinya zalim (aniaya)  dan  merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan  dengan  menaikkan  harganya.  Upaya  penimbunan  barang  dagangan  untuk menunggu  melonjaknya  harga. 121 Adapun  pengertian ihtikar dalam  tinjauan  Fiqih  adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik.
119 Ibn Abidin, lihat didalam buku Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah. (Jakarta: RajawaliPers. 2016). hlm 351
120 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 157
121 Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Jakarta: Pustaka Progress, 1997), hlm. 285.
Beberapa definisi penimbunan (ihtikar) menurut beberapa ulama berpendapat, 122 yaitu:
a. Ibn  Abidin  menjelaskan  definisi ihtikar adalah  membeli  makanan  dan  sejenisnya kemudian menahannya sampai harga naik selama 40 hari. 123
b. Sayyid  Sabiq  mengemukakan ihtikar adalah  membeli  sesuatu  dan  menahannya  agar menjadi  langka  di  sekitar  manusia  sehingga  harganya  naik  yang  menyebabkan kemudharatan kepada manusia. 124
c. Ibn Taimiyah mengemukakan pelaku ihtikar atau muhtakir sengaja membeli makanan yang dibutuhkan  manusia, kemudian  ia tahan untuk  menunggu naiknya  harga  barang tersebut, muhtakir (orang yang melakukan ihtikar) adalah oraang yang sengaja membeli makan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia menahannya sampai harganya naik, ia berbuat zalim kepada pembeli. 125
d. Yusuf  al-Qardhawi  menjelaskan ihtikar adalah  menahan  dagangan  dari  peredaran sampai harganya naik. 126
e. Imam As-Syaukani mendefinisikan ihtikar adalah menahan barang dari perdagangan. 127
Sayyid  Sabiq  menyatakan ihtikar sebagai  membeli  suatu  barang  dan  menyimpannya agar  barang  tersebut  berkurang  di  masyarakat  harganya  meningkat  yang  mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut. 128
Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa ihtikar mempunyai pengertian yang sama antara para ulama, yaitu ada upaya dari seseorang menimbun barang pada saat barang itu harganya  murah  untuk  menunggu  harga  akan  naik.  Misalnya,  pedagang  gula  pasir  di  awal Ramadhan  tidak  mau  menjual  barang  dagangannya,  disebabkan  mengetahui  bahwa  pada minggu  terakhir  bulan  Ramadhan  masyarakat  sangat  membutuhkan  gula  untuk  menghadapi lebaran.dengan  menipisnya stok gula di pasar, harga gula pasti akan naik. Ketika  itulah para pedagang  gula  menjual  gulanya,  sehingga  pedagang  tersebut  mendapatkan  keuntungan  yang berlipat ganda.
122 Muhammad Arifin, sifat perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam (Bogor: Darul Ilmi, 2008), hlm. 91
123 Ibid, hlm. 358. 124 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, jilid 3, (kairo, dar al-fath lil I’lam al-arabi, 1421 H), hlm. 113.
125 Syaikhul  Islami  Taqiyuddin  Ibn  Taimiyah ,  al-Hisbah  fi  al-Islam ,  Riyadh,  Mansyurat  ai- Muassasah al-Saidiyah), hlm. 37
126 Yusuf al-Qardhawi , Halal Haram Dalam Islam (Surabaya: PT Bina llmu, 2000), 37.
127 Imam As-Syaukani, Nail Al-Autar, juz 8, (Mawaqi’ al-Islami), hlm. 374
128 Ibid., hlm. 114.

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Eceran Di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya
Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iwan, berdasarkan hasil wawancaranya  ialah tentang jenis-jenis bahan bakar minyak (BBM) yang ada di SPBU dengan No 14.236.419 Gle putoh.  Di  Lamno  Kec.  Jaya,  Kab.  Aceh  Jaya,  Berikut  ini  beberapa  jenis-jenis  bahan  bakar minyak (BBM) di SPBU 14.236.419. Desa Gle putoh Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya,  yaitu  BBM  yang  tersedia  berupa  Premium,  Pertalite,  Pertamax,  Solar,  dan  Dexlite. Tingkat  kebutuhan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  di  SPBU  No  14.236.419  Desa  Gle  putoh Lamno Kecamatan jaya Kabupaten aceh jaya yaitu: Untuk BBM yang bersubsidi ialah Premium dan Solar, untuk Premium Pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno 2X (dua kali) dalam  jangka waktu 1 minggu dengan kapasitas 8000  liter persekali  masuk BBM. Untuk Solar, Pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno 3X (tiga kali) s/d 4X (empat kali) masuk dalam jangka waktu 1 minggu, takaran kapasitas 8000 liter sampai 16.000 liter persekali masuk. Sedangkan BBM Non Subsidi ialah Pertalite, pemasokan BBM ke  SPBU  (14.236.419)  Desa  Gle  putoh  Lamno  dan  tergantung  permintaan  SPBU  (Tidak terbatas) dan untuk Pertamax pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno tergantung permintaan dari pihak SPBU (Tidak terbatas). Selanjutnya untuk Dexlite pemasokan BBM ke SPBU (14.236.419) Desa Gle putoh Lamno juga tergantung permintaan SPBU (Tidak terbatas). 129
Pemasokan BBM ke SPBU Lamno, untuk ukuran mobil tangki besar, ketika pemasokan BBM di SPBU dalam 1 mobil tangki terdapat 2 jenis BBM yang diberikan. Seperti, Premium, Pertalite, dan Pertamax, ketika premium diberikan 8.000 Liter maka pertalite diberikan 16.000 Liter dan ketika pertamax di berikan 8.000 Liter maka pertalite diberikan 16.000 Liter, dan juga seperti Solar dan Dexlite dengan jumlah kalau Dexlite 8.000 liter maka solar 16.000 liter. Untuk ukuran mobil tangki sedang, ketika pemasokan BBM di SPBU  dalam 1 mobil tangki terdapat 1 jenis BBM yang diberikan seperti Solar 16.000 Liter dan Pertalite 16.000 Liter. Harga BBM di SPBU (14.236.419). Desa Gle putoh. Di Lamno. Untuk Premium dengan harga Rp. 6.450, Pertalite Rp. 7.650 Pertamax Rp. 9.850, Solar Rp. 5.150 dan untuk Dexlite seharga Rp. 10.200. Kemudian ada 3 (tiga) jenis BBM Lain yang belum ada di SPBU lamno, yaitu: Pertamax turbo, Pertamax racing dan Pertamina dex.
129 Wawancara Dengan Bapak Irwan, sebagai manajer SPBU Gle putoh Kecamatan Jaya, Pada Tanggal 04 Februari 2019.
Pada Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014 pasal 18 ayat 2 yang berbunyi: “ Badan usaha  ataupun  masyarakat  dilarang  melakukan  penimbunan  dan  atau  penyimpanan  serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Bagi  pengecer  BBM,  setiap  orang  yang  melakukan  penyimpanan  bahan  bakar minyak tanpa izin usaha tetap maka penyimpanan dapaat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Migas No 22 tahun 2001 pasal 53 huruf c undang-undang migas pasal 22: “ Setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat  dipidanakan  paling  lama  3  sampai  6 tahun  dipenjarakan  dan  denda  paling  tinggi  Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah)”. Kebijakan standardisasi di Lamno untuk para pembeli  minyak  eceran  di  SPBU  dimana  pihak  dari  SPBU  Gle  putoh  kecamatan  jaya menanyakan  beberapa  hal  kepada  pembeli  minyak  yang  menggunakan  jeregen  yaitu,  jarak jauhnya tempat tinggal, Surat  dari Kechik, dari Camat dan dari  Kapolsek, dan  juga di  batasi jumlah  minyak  yang  ingin  di  beli  oleh  para  pngecer,  dari  pihak  SPBU  hanya  mengizinkan minyak pertalite saja untuk  dibeli  oleh  para  pengecer  dikarena  minyak  tersebut  tidak bersubsidi. 130 Kemudian  tidak  ada  kebijakan  pengawasan  yang  diterapkan  di  SPBU  Lamno tetapi diterapkan syarat-syarat untuk membeli  minyak dalam  jeregen  harus  memenuhi  syarat seperti  Surat  dari  Kechik/Lurah,  surat  dari  Kapolsek,  dan  Jarak  jauhnya  tempat  tinggal. Peraturan itu di buat oleh pemerintah setempat agar tidak terjadinya penimbunan di Lamno.
Salah  satu  pelaksanaan  penimbunan  yang  digunakan  ibu  Rajita  ialah  dengan  cara membawa geregen dan pergi ke SPBU Gle Putoh untuk membeli Bahan Bakar Minyak dan dari pihak SPBU tergantung dengan keadaan tersebut apakah sepi atau ramai. Kalau sepi, dari pihak SPBU baru mengizinkan membeli dengan ukuran yang banyak, jadi kebalikannya kalau tempat tersebut ramai pihak SPBU tidak mengizinkan membeli dengan ukuran terlalu banyak, dan dari pihak  SPBU  pun  menanyakan  bensin  tersebut  digunakan  untuk  keperluan  apa  saja,  apakah untuk dijual atau untuk hal-hal lain. Kemudian Ibu Rajita pulang dengan membawa bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dibeli dalam kemasan jeregen. Selanjutnya Ibu Rajita mengemas bahan bakar minyak dalam botol aqua dengan harga dan liternya yang telah di tentukan dengan ukuran botol aqua sedang ½ setengah liter, dengan harga minyak tersebut sekitar 5.000 (lima ribu rupiah) per botolnya dan dalam botol Aqua besar seharga 10.0000 (sepuluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) liter, lalu menjual kembali minyak tersebut di saat terjadi kelangkaan di SPBU Lamno,  seperti  disaat  hari  lebaran  karena  saat  itu  kebanyakan  dari  masyarakat  sangat  butuh minyak BBM untuk bermudik ataupun untuk melanjutkan perjalanan jauh, Kemudian ibu rajita
130 Wawancara Dengan Zulfadli,  sebagai karyawan di SPBU Gle Putoh Kecamatan Jaya, Pada Tanggal 04 Februari 2019.
mendapatkan keuntungan bersih sekitar seribu rupiah (1.000) dalam 1 (satu) botol, pendapatan rata-rata yang di dapatkan oleh Ibu Rajita selama sebulan kurang lebih 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). 131 Pihak pengecer bahan bakar minyak (BBM) pun tidak ada pertimbangan yang akan  dampak  yang  didapatkan  kedepannya  baik  itu  dampak  buruk  atau  dampak  lainnya sebagainya, dia hanya memikirkan keuntungannya saja. Kemudian para pihak pengecer tidak paham aturan yang ditetapkan di SPBU Lamno karena kurangnya sosialisasi kebijakan, terdapat juga jumlah rata-rata bahan bakar minyak (BBM) yang di stok oleh para pengecer kurang lebih 40 liter dalam jangka waktu seminggu 2x (dua kali) diambil dari SPBU di Lamno.
Hasil wawancara dengan Mursyida Aulia selaku masyarakat ataupun pembeli, menurut Mursyida  dengan  adanya  penjual  minyak  eceran  sangat  membantu  dan  memudahkan masyarakat  dalam  hal  kehabisan  minyak  di  tengah  jalan  dan  tidak  harus  mendorong  kereta tersebut sampai ke SPBU Gle Putoh. 132 Wawancara dari Novi Widya,  menurut Novi dengan adanya  penjual  minyak  eceran  membuat  kelangkaan  minyak  di  SPBU  dikarena  mereka membeli  bahan bakar  minyak (BBM) dengan ukuran  yang cukup banyak dan  membuat para pengendara motor yang isi minyak di SPBU Gle Putoh harus mengantri dengan cukup lama. 133 Sedangkan hasil wawancara dengan Veni Melisa, menurut veni dengan adanya penjual bensin eceran ini sangat membantu masyarakat ataupun mahasiswa untuk bisa melanjutkan perjalanan jauh apalagi mahasiswa atau masyarakat yang jauh tempat tinggalnya dari SPBU Gle Putoh. 134 Wawancara dari Ara menurut Ara dengan adanya penjual Bahan Bakar Minyak eceran sangat membantu masyarakat yang malas mengantri di SPBU Gle Putoh apalagi waktu hari menjelang lebaran  ataupun  mudik  bagi  masyarakat  ataupun  perantauan  dan  mahasiswa  untuk  bisa  isi Bahan Bakar Minyak tersebut. Hampir setiap  masyarakat menyatakan  bahwa penjual  bensin eceran  tersebut  ialah  sangat  membantu  masyarakat  seperti  yang  telah  di  wawancarai  kepada masyarat ataupun pembeli. 135
Jadi  yang  dilakukan  oleh  pengecer  itu  tidak  sepenuhnya  bisa  dikatakan  penimbunan karena  selain  untuk  memperoleh  keuntungan,  pengecer  juga  bertujuan  untuk  membantu masyarakat disekitarnya, agar bisa meningkatkan ekonomi keluarganya, kemudian dari pihak SPBU  pun  sudah  diterapkan  peraturan  untuk  membeli  bahan  bakar  minyak  dengan
131 Wawancara Dengan Rajita, Pengecer Atau Penjual Bbm, Pada Tanggal 16 Desember 2018.
132 Wawancara Dengan Mursyida Aulia, Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 12 Februari 2019
133 Wawancara Dengan Novy Widya, Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 26 Februari 2019 134 Wawancara Dengan Veni Melisa. Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 03 Maret 2019 135 Wawancara Dengan Ara, sebagai Pembeli ataupun masyarakat, Pada Tanggal 06 Maret 2019.
menggunakan  jeregen  dalam  ukuran  banyak,  cuma  dari  pihak  SPBU  itu  sendiri  kurangnya sosialisasi kebijakan terhadap masyarakat.

## B. Analisis  Konsep  Penimbunan  Bahan  Bakar  Minyak  DiTinjau  Menurut  Undang- Undang No 191 Tahun 2014 Tentang Bahan Bakar Minyak
Penimbunan  adalah  penahanan  atau  penimbunan  atas  suatu  barang  dagangan  dengan tujuan  untuk  dijual  kembali  pada  saat  harga  mulai  naik,  ataupun  yang  di  maksud  dengan penimbunan  ialah  membeli  sesuatu  dan  menahannya  dengan  jangka  waktu  yang  lebih  lama sehingga  menjadi  langka  di  masyarakat  dan  dengan  tujuan  harganya  menjadi  naik  yang menyebabkan  kemudharatan  kepada  masyarakat  guna  untuk  memperoleh  keuntungan sebanyak-banyaknya. 136 Ataupun  yang  dimaksud  dengan  penimbunan  adalah hoarding yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Dalam Undang-Undang tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) No. 191 tahun 2014 pasal 1  ayat  1  Jenis  Bahan  Bakar  Minyak  Tertentu  yang  selanjutnya  disebut  Jenis  BBM  Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati ( Biofuel )  sebagai  Bahan  Bakar  Lain  dengan  jenis,  standar  dan  mutu  (spesifikasi),  harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pasal 8 ayat (1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berisi Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu  dan  Jenis  BBM  Khusus  Penugasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  a (Jenis BBM Tertentu) dan huruf b (Jenis BBM Khusus Penugasan) dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau  melalui  seleksi.  Dan  juga  terdapat  ayat  (2)  Penunjukan  langsung  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
a) Untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
b) Kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
c) Apabila  hanya  terdapat  1  (satu)  Badan  Usaha  pemegang  Izin  Usaha  Niaga  Umum ( Wholesale) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.
136 Ahmad  Warson  Al-Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap, (Jakarta  Pustaka Progress, 1997), Hlm. 285
Dalam pasal 18 ayat [1] yang berbunyi; Dilarang diangkut dan / atau di perdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), Ayat [2]; Badan usaha dan / atau masyarakat di larang melakukan penimbunan dan / atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan distribusi tentang Bahan Bakar  Minyak  Eceran,  dan  ayat  [3];  Badan  Usaha  dan/atau  masyarakat  yang  melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 137 Fakta  yang  terjadi  di lapangan masyarakat Lamno, dari para pihak pengecer melakukan jual beli bahan bakar minyak (BBM)  dengan  mengantri  di  SPBU  kemudian  menyetok  dalam  jeregen  dan  dikemas  dalam botol  yang  bermerek  Aqua  dengan  harga  10.000  (sepuluh  ribu)  dalam  1  (satu)  liter  lalu menjualnya disaat terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), selanjutnya dari para pihak pengecerpun mendapatkan keuntungan bersih sejumlah 1.000 per botol
Terdapat  dalam  undang-undang  No  71  Tahun  2015  tentang  penetapan  dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak  dengan  skala  pemenuhan  kebutuhan  yang  tinggi  serta  menjadi  faktor  pendukung kesejahteraan masyarakat, dan dalam undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terdapat juga  dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa dilarang melakukan kegiatan usaha  minyak  dan  gas  bumi  terdiri  dari;  kegiatan  usaha  hulu  yang  mencakup,  ekplorasi, eksploitasi, kegiatan usaha hilir yang mencakup, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. 138 Jadi yang terjadi di SPBU di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dari pihak SPBU sudah ditetapkan peraturan setempat, cuma tidak adanya sosialisasi terbukti dengan tidak adanya  spanduk  atau  pengumuman  dalam  menetapkan  kebijakan,  dan  juga  tidak  ada pengawasan  yang  ditetapkan  dari  pihak  SPBU  di  Lamno.  Selanjutnya  juga  tidak  adanya ketaatan  dalam  penetapan  peraturan-peraturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pihak  SPBU  di Lamno kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya.

## C. Analisis Praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak DiTinjau Menurut Hukum Islam (ihtikar)
Agama  Islam  memang  sangat  dihalalkan  dan  disuruh  untuk  mencari  rezeki  melalui berbagai  macam  usaha  seperti  bertani,  berburu  atau  melakukan  perdagangan  atau  jual  beli. Namun  tentu  saja  sebagai  orang  yang  beriman  diwajibkan  menjalankan  usaha  perdagangan
137 Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Tentang Bahan Bakar Minyak
138 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 53 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus menurut Al-quran dan Sunnah, ada aturan mainnya  yang  mengatur  bagaimana  seharusnya  seorang  Muslim  berusaha  di  bidang perdagangan  agar  mendapatkan  berkah  dan  ridha  Allah  SWT  di  dunia  dan  akhirat.  Islam menjelaskan berbagai macam syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli, Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi apa yang telah  di  syariatkan  tersebut,  suatu  usaha  perdagangan  dan  seorang  Muslim  akan  maju  dan berkembang pesat.
Ihtikar secara  bahasa  berarti  menahan  sesuatu  untuk  menunggu  harga  naik  dan  juga mengumpulkan  barang-barang  dan  menahan. Ihtikar artinya zalim (aniaya)  dan  merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya . Ihtikar secara istilah ihktikar berarti membeli barang pada  saat  lapang  lalu  menimbunnya  supaya  barang tersebut  langka  di  pasaran  dan  harganya menjadi naik. 139 Pendapat menurut sayyid sabiq yang mengatakan bahwa penimbunan ataupun ihtikar  adalah  membeli  suatu  barang  dan  menyimpannya  agar  barang  tersebut  berkurang  di masyarakat harganya  meningkat yang  mengakibatkan  manusia  mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan  dan  mahalnya  harga  barang. 140 Terdapat  beberapa  pendapat  dari  mazhab  Syafi’i dan  mazhab  hambali,  menurut  mazhab  Syafi’i  penimbunan  ( ihtikar) merupakan  suatu perbuatan yang salah, maknanya sangat dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap  ajaran agama (syara’), merupakan perbuatan yang diharamkan.
Penimbunan dalam Hukum Islam adalah bagi yang melakukan segala perbuatan yang menyebabkan  kemudhoratan  bagi  orang  lain  dapat  dikatakan  haram  karena  dapat  melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam, juga dikatakan oleh beberapa mazhab  bahwa ihtikar itu  haram  yaitu  dari  Mazhab  Maliki  dalam  kasus ihtikar yang  paling utama  dipelihara  adalah  hak  konsumen,  karena  menyangkut  orang  banyak,  sedangkan  hak orang  yang  melakukan  penimbunan  hanya  merupakan  hak  pribadi.  Jika  kepentingan  pribadi bertentangan  dengan  orang  banyak,  maka  yang  didahulukan  orang  banyak,  dari  itulah  dari mazhab maliki menyatakan ihtikar itu haram karena bisa membuat kemudhoratan bagi orang banyak. Selanjutnya dari Mazhab Hambali menyatakan ihtikar itu haram karena bisa membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan Negara. Kemudian dari Mazhab Asy-syaukani mengatakan bahwa illat hukum ihtikar itu adalah haram apabila perbuatan penimbunan barang
139 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm 157
140 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3, (Kairo, Dar Al-Fath Lil I’lam Al-Arabi, 1421 H), Hlm.
114.
itu  untuk  menrugikan  kaum  muslimin,  dan  tidak  dikatakan  haram  apabila  tidak  merugikan kaum  muslimin,  intinya  tidak  ada  membawa  kemudharatan  bagi  kaum  muslim  maka  tidak haram dan sebaliknya apabila menyebabkan kemudharatan maka ihtikar itu haram. Selanjutnya dari Mazhab Syafii  mengatakan  bahwa ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan  barang- barang kebutuhan pokok tertentu, yaitu membelinya disaat harga murah dan menjualkembali saat harganya melonjak naik. 141 Maka dari itu di katakan bahwa ihtikar itu haram karena bisa menyebabkan kemudharatan bagi orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul Aziz Dahlan. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru
Abdullah Suhori Ru’fah. 2011. Fikih Muamalah . Bogor: Ghalia Indonesia
Adimarwan.2011. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada
Afzalur Rahman. 1995. Donktrin Ekonomi Islam . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
Ahmad Warson al-Munawwir. 1997. Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap. Jakarta: Pustaka Progress
Al-Albany, Muhammad Nashruddin.2006. As-Silsilatu Al-Dho’’ifah Juz 12. Jakarta: Qistipress
As-Sayyid Sabiq. 1992. Fiqh as-Sunnah . Bairut: Dar al-Fikr
Azhar karina.2014. Ekonomi Mikro Islam , Jakarta: Rajawali Pers
Basyarahl Aziz Salim. 1992. Masalah Agama, Jakarta: Gema Innsani Pers
Departemen Agama RI Al Quran Dan Terjemahnya, 2009. Bandung: Jawa Barat
Faizah  Nur.  2016. Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Sistem  Takaran  dalam  Jual  Beli  Bensin Eceran . Purwokerto: IAIN Purwokerto
Hasbi Ash-Shiddieqy. 1980. Pengantar Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang
Hermansyah. 2006. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan . Jakarta: Kencana
Ibn Abidin. 2016. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: RajawaliPers
Ibn Nujaim. 1983. Al-Asyban Wa Al- Nazhair , Damaskus: Dar Al-Fikr
Ibnu Al-Mulqin Sirojuddin. 2004. Al-Badrul Munir fi Takhriji Ahadits. Riyad: Darul Hijrah
141 Ibid ,. hlm. 178 .
Ibnu  Majjah  Abu  Abdullah  Muhammad  Bin  Yazid  Al-Quzwaini.  2016. Sunan  Ibnu Majjah Juz 3. Maktabah Abi Al-Mu’athi. Jakarta: Gema Insani
Muhammad  Arifin.  2008. Sifat  perniagaan  Nabi  Panduan  Praktis  Fiqh  Perniagaan  Islam.
Bogor: Darul Ilmi
Muhammad Nasib Ar-Rifai’i. 1999. Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 . Jakarta: Gema Insani
Munir Fuady. 2012. Pengantar Hukum Bisnis. PT: Citra Adittya Bakti
Muslim,  Abu  Al-  Husain  Bin  Hajjaj  Bin  Muslim  Al-  Qusyairy  Al-  Nasasabury,  Al- Jami’ Al- Shohih Al- Musammad. 2012. Shohih Muslim Juz 5. Jakarta: Almahna
Nasrun Haroen. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya media pratama
Ningrum  Natasya  Sirait.  1996. Hukum  Persaingan  Di  Indonesia  UU  No.  5/1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat .  Medan:  pustaka bangsa press
Noor Juliansyah. 2001. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Kencana
Nurul  Jannah.  2009. Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Tata  Niaga  BBM .  Ponorogo:  STAIN Ponorogo
Rahmat Syafi’i. 2004. Fiqh Muamalah . Bandung: Pustaka Pelajar Setia
Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
Sadono Sukino. 2000. Pengantar Teori Mikro Ekonomi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Sayyid Sabiq. 1421. Fiqh Al-Sunnah. Kairo: Dar Al-Fath Lil I’lam Al-Arabi
Soejono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers
Suherman  Rosyidi.  1996. Pengantar  Teori  Ekonomi:  Pendekatan  Kepada  Teori  Ekonomi Mikro Dan Makro. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada
Sulaiman Bin  Ahmad Bin  Ayyub  Abu Al-Qosim  Thabarany. 1984. Al-Mu’jam Al-Kabir Juz 15. Beirut: Muassasaturisalah
Sumadi Suryabrata. 2004. Metodologi penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sumanto. 1990. Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan . Yokyakarta: PT Andioffset
Syekh Badruddin Al-‘Ayny Al-Hanafy. 1863.‘ Umdatul Qori Syarh Sohih Bukhori Juz 17. Damaskus: Dar al-fikr
Tjuparmah  S  Yooke  Komaruddin.  2006. Kamus  Istilah  Karya  Tulis  Ilmiah .  Jakarta:  Bumi Aksara
Yusuf al-Qardhawi . 2000. Halal Haram Dalam Islam . Surabaya: PT Bina llmu

## B. Internet
Www.acehjayakab.go.id (diakses pada tanggal 03 maret 2019)
Www.kbbi/penimbunan.go.id (diakses pada tanggal 03 februari 2019)

## C. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Wawancara  Dengan  Bapak  Iwan,  Sebagai  Kepala  SPBU  Di  Lamno  Kecamatan  Jaya,  Pada Tanggal 04 Februari 2019.
Wawancara Dengan bapak Zulfadli, Sebagai Pegawai SPBU di Lamno, Pada Tanggal 25 Maret 2019
Wawancara Dengan Ibu Rajita, Sebagai Pengecer Atau Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM), Pada Tanggal 16 Desember 2018.
Wawancara  Dengan  Bapak  Abdullah,  Sebagai  Pengecer  Atau  Penjual  Bahan  Bakar  Minyak (BBM), Pada Tanggal 31 Januari 2019
Wawancara  Dengan  H.Mala,  Sebagai  Pengecer  Atau  Penjual  Bahan  Bakar  Minyak  (Bbm),
Pada Tanggal 23 Februari 2019
Wawancara  Dengan  Mursyida  Aulia,  Sebagai  Pembeli  Atau  Masyarakat,  Pada  Tanggal  12 Februari 2019
Wawancara  Dengan  Novy  Widya  Atau  Masyarakat,  Sebagai  Pembeli,  Pada  Tanggal  26 Februari 2019
Wawancara  Dengan  Ibu  Siti  Hajar  Atau  Masyarakat,  Sebagai  Pembeli,  Pada  Tanggal  17 Februari 2018
Wawancara Dengan Ara, sebagai Pembeli ataupun masyarakat, Pada Tanggal 06 Maret 2019.
Wawancara Dengan Veni Melisa. Sebagai Pembeli, Pada Tanggal 03 Maret 2019