## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA DUSUN XV KURANDAK KECAMATAN LABUHAN DELI
Tantri Naratama 1) , Andi Maysarah 2)*,
Rina Melati Sitompul 3)
1)2) 3) Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa,Medan,Sumatera Utara
*Corresponding Email: andimaysarah@dharmawangsa.ac.id
ABSTRAK - Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  pembangunan memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  untuk  menentukan  realisasi  proses penyelenggaraan  pemerataan  pembangunan  tak  terkecuali  pada  masyarakat pingiran.  Namun,  pemerataan  pembangunan  tersebut  belum  dirasakan  oleh masyarakat  Dusun  XV  Kurandak,  Kecamatan  Labuhan  Deli.  Dusun  tersebut belum memiliki sarana dan prasana penunjang kegiatan yang memadai baik dari aspek  ekonomi  maupun  aspek  sosial.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah sebagai pengusaha, koordinator,  fasilitator  dan  stimulator  dalam  perencanaan  pembangunan  Dusun XV  Kurandak,  serta  menganalisis  faktor  pendukung  dan  penghambat  peran pemerintah  daerah  dalam  perencanaan  pembangunan  pada  dusun  tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat  kualitatif.  Penelitian  yuridis  normatif  ini  bertujuan  untuk  menganalisis konseop-konsep  hukum  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan. Adapun  pendekatan  yuridis  empiris  digunakan  untuk  melihat  fakta  sebenarnya yang  terjadi  di  lapangan.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan data-data yang diperoleh melalui studi lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan Dusun XV Kurandak tidak mengalami perubahan apa-apa selama 22  tahun  belakangan  ini.  Tidak  adanya  pembangunan  sarana  dan  prasana  oleh pemerintah daerah membuat masyarakat setempat merasa terabaikan. Selain itu, terdapat oknum-oknum tak bertanggung jawab yang selalu menghalangi-halangi aduan masyarakat terkait pengadaan sarana dan prasana, membuat dusun tersebut semakin tertinggal.

## Kata  kunci:  Kebijakan  Pemerintah,  Pembangunan  Infrastruktur,  Daerah Tertinggal
ABSTRACT - Local government policies in the realisation of development have the  authority  and  power  to  determine  the  process  of  implementing  equitable development  in  marginal  communities.  However,  the  people  of  Dusun  XV Kurandak, Labuhan Deli District have not felt the distribution of  product. The hamlet  does  not  yet  have  adequate  facilities  and  infrastructure  to  support activities,  both  economically  and  socially.  The  purpose  of  this  study  was  to describe  and  analyse  the  role  of  local  governments  as  entrepreneurs, coordinators, facilitators and stimulators in the development planning of Dusun
XV Kurandak, as well as to analyze the supporting and supporting factors of the role of local governments in development planning in the hamlet. This study uses a normative juridical and empirical juridical approach that is qualitative. This normative juridical research aims to analyse the concepts of law and regulations related to the subject matter. The practical juridical approach is used to see the facts  in  the  field.  The  data  types  used  in  this  study  are  obtained  through  field studies.  The  research  results  show  that  Dusun  XV  Kurandak  has  not  changed anything  for  the  past  22  years.  The  absence  of  development  of  facilities  and infrastructure by the local government makes the local community feel neglected. In addition, irresponsible elements always hold back the community regarding the provision of facilities and infrastructure, leaving the hamlet behind.

## Keywords:  Government  Policy,  Infrastructure  Development,  Disadvantaged Regions

## PENDAHULUAN
Pemerataan  pembangunan  di  dalam  suatu  negara  merupakan  salah  satu konsep  untuk  mencapai  tingkat  kesejahteraan  atau  memajukan  suatu  negara. “Membangun desa dari pinggiran Dengan memperkuat daerah-daerah  terpencil dan  wilayah  pelosok,  guna  untuk  meningkatkan  kerangka  kesatuan."  ungkap beliau      terdahulu,  yang  sekarang  sudah  resmi  menjabat  sebagai  presiden Republik  Indonesia.  Pernyataan  yang  disampaikan  bapak  Jokowi  tersebut terdengar seperti janji bagi siapapun yang  mengalami aspek ketidak-meratanya pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebagai harapannya, meratanya pemerataan  pembangunan  sangat  diinginkan  oleh  mereka  yang  mengalami dampak lamban atau sama sekali tidak mengalami perubahan infrastruktur pada daerah    pelosok  tersebut"  Di  ulas  kembali  pada    isi    undang-undang  Republik Indonesia No. 6  Tahun 2014 tentang desa. Di dalam  nya  menjelaskan dengan tegas mengenai definisi desa  “Desa adalah desa dan desa adat dan/atau disebut nama  lain.  Selanjutnya  disebut  desa,  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal  usul, dan/atau  hak tradisional  yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Dalam  Undang-Undang  tersebut,  juga  di  sebutkan  mengenai  dusun  tepat nya pada pasal 8 ayat (4), yang berbunyi “Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  yang  disesuaikan  dengan  asal-usul,  adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.”  Kenyataannya, hingga saat ini Masih banyak lagi tidak terjamah nya wilayah pinggiran dalam penanganan pembangunan infrastruktur yang seharusnya mereka dapati hak-nya.  Ada banyak implikasi  peraturan,  teori  dalam  perundang-undangan  yang  menjelaskan masyarakat  harus  ikut  andil  dan  terlibat  dalam  penyuaraan  kekosongan infrastruktur  pada  desa/dusun  yang  mengalami.  Namun,  mereka  hanya mengetahui sebatas teori atau  mungkin sebatas aduan, tanpa berani  mengambil tindakan hukum Agar mendapati kelayakan pada daerah nya.
Dikutip dari aturan pemerintah, isi undang-undang  No. 25/2004 mengenai perencanaan pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama  Bappenas dan
Mendagri Nomor 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang pedoman
Pelaksanaan  Forum  Muyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Musrenbang  dan Perencanaan  Partisipatif  Daerah.  Penjelasan  nya  meliputi  “perencanaan  yang baik merupakan perencanaan yang melibatkan aspirasi masyarakat (bottom up) dan penyesuaian alokasi yang benar-benar di butuh kan masyarakat setempat

## KAJIAN TEORI
Kajian  teori  tentang  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan infrastruktur melibatkan beberapa pendekatan dan teori yang relevan, antara lain:
1. Teori Pemilihan Publik: Teori ini mengkaji bagaimana keputusan kebijakan dibuat  oleh  pemerintah  daerah  dalam  konteks  infrastruktur.  Teori  ini berfokus  pada  interaksi  antara  pemilih,  kebijakannya,  dan  preferensi mereka. Kajian teori ini dapat membantu memahami bagaimana pemerintah daerah mengidentifikasi dan merespon kebutuhan infrastruktur masyarakat, serta  bagaimana  preferensi  pemilih  dan  dinamika  politik  mempengaruhi keputusan pembangunan infrastruktur.
2. Teori  Kebijakan  Infrastruktur:  Teori  ini  mempelajari  peran  pemerintah dalam  pembangunan  infrastruktur  dan  dampak  kebijakan  infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kajian teori
ini  dapat  membantu  menganalisis  alasan  di  balik  kebijakan  pemerintah daerah dalam memprioritaskan jenis infrastruktur tertentu, alokasi sumber daya, dan peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
3. Teori  Investasi  Infrastruktur:  Teori  ini  mengkaji  pengaruh  investasi infrastruktur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  produktivitas,  dan peningkatan  kualitas  hidup.  Kajian  teori  ini  dapat  memberikan  wawasan tentang  efek  jangka  panjang  dari  kebijakan  pembangunan  infrastruktur pemerintah  daerah,  termasuk  dalam  hal  peningkatan  konektivitas, aksesibilitas, peningkatan modal manusia, dan efisiensi ekonomi.
4. Teori Kemitraan Publik-Swasta: Teori ini menganalisis peran sektor swasta dalam  pembangunan  infrastruktur  dan  kemitraan  dengan  pemerintah daerah. Kajian teori ini dapat membantu memahami bagaimana pemerintah daerah  dapat  menciptakan  kerja  sama  yang  efektif  dengan  sektor  swasta dalam pembiayaan, perencanaan, dan pengelolaan proyek infrastruktur.
5. Teori  Pembangunan  Berkelanjutan:  Teori  ini  mempertimbangkan  aspek- aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Kajian teori ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan  infrastruktur  dapat  mempertimbangkan  dampak  jangka panjang  terhadap  lingkungan,  kesetaraan,  partisipasi  masyarakat,  dan keberlanjutan ekonomi.
Kajian  teori  ini  dapat  memberikan  kerangka  kerja  untuk  menganalisis kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  infrastruktur,  serta  dampak dan implikasi keputusan yang diambil dalam konteks yang lebih luas.

## METODE PENELITIAN
Menurut Marzuki (2017), jawaban terhadap permasalahan yang dihasilkan dari analisis penelitian setidaknya harus terlihat jelas apakah benar ( true ), sesuai ( appropriate ), tidak sesuai ( inappropriate ), atau salah ( wrong ). Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  yang  bersifat kualitatif.
Proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan mengobservasi objek di lokasi, seperti ketersediaan sarana dan
prasarana di Dusun XV Kurandak, termasuk akses jalan, sekolah, dan lain-lain. Selain  itu,  data  juga  diperoleh  melalui  pengkajian  dokumen  dan  wawancara dengan masyarakat setempat.
Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai data utama atau data pokok penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ketika  membahas  tentang  pembangunan  Indonesia,  penting  untuk mempertimbangkan hubungan dan keadaan yang ada. Dari situasi tersebut, kita dapat mengukur sejauh  mana kemajuan pembangunan tersebut tercapai dengan tepat.  Indonesia  sering  kali  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  terkait peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Seperti  yang  terjadi  pada  Dusun  XV  Kurandak,  Desa  Karang  Gading. Kecamatan,  Labuhan  Deli,  Kabupaten  Deli  Serdang.  Wilayah  yang  mereka tempati  telah  lama  tidak  mengalami  perubahan  sehingga  menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat setempat maupun dari beberapa relawan yang ingin berkunjung.  Kurangnya  peninjauan  dari  pihak  pemerintah  daerah,  terutama pemerintahan  desa,  menyebabkan  masyarakat  berspekulasi  bahwa  pemerintah telah mengabaikan atau tidak menganggap mereka ada.
Dari  hasil  wawancara  penulis    kepada  masyarakat  menunjukkan  bahwa selama 22 tahun mereka tinggal di Dusun XV Kurandak, hingga saat ini tidak ada instansi  pemerintah  yang  berwenang  turun  ke  lapangan  untuk  meninjau kekurangan apa saja yang dihadapi masyarakat dusun. Bahkan aduan masyarakat dan pengajuan terkait pengadaan sarana dan prasarana tidak mendapatkan respon.
Masyarakat  Dusun  XV  Kuradak  melalui  Kepala  Dusun,  Darwansyah Nasution, sudah melakukan segala upaya agar pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Dusun XV Kurandak dapat tercapai, namun terdapat pihak-pihak yang mencekal dan mempersulit upaya tersebut. Sebagai Kepala Dusun, acapkali mengalami perseteruan dengan oknum tertentu ketika memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk dapat menikmati pembangunan yang merata. Pencekalan yang dialami oleh  Kepada  Dusun  mungkin  terdengar  sepele,  tetapi  memiliki  dampak
yang  besar  bagi  masyarakat  dusun  yang  menginginkan  perubahan.  Pencekalan tersebut mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak sampai ke telinga pejabat publik yang  berwenang.  Ada  indikasi  oknum  pengusaha  yang  mulai  berkembang  di Dusun XV Kurandak mempersulit akses aspirasi masyarakat seperti pembangunan jalan.  Mereka  beralasan  dusun  XV  Kurandak  tidak  bisa  dibangun  jalan dikarenakan dusun merupakan kawasan hutan dan bukan juga tanah milik negara. Selain  itu,  minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pertanahan  membuat masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa.

## Perspektif Pemerataan Pembangunan
Proses  pemekaran  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  harus  dilalui  oleh pembuat  deklarasi  untuk  mencapai  tujuan  akhir  yang  dicita-citakannya,  yaitu melepaskan diri dari sistem pemerintahan daerah yang semula. Proses penskalaan itu sendiri membutuhkan 2 (dua) tahapan, perencanaan dan pengorganisasian/pelembagaan.  Menurut  Siagian  dalam  (Wahyuno,  n.d.), perencanaan adalah keseluruhan proses berpikir dan menentukan dengan cermat apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan dan menguraikan cara mencapainya atau memilih alternatif atau mengalokasikan berbagai sumber daya yang tersedia.
Menurut  Arif  dalam  Ratnawati    yang  dikutip  dari  (Sarah,  2023),  zonasi adalah proses pembagian suatu kawasan menjadi zona-zona dengan tujuan untuk meningkatkan  pelayanan  dan  mempercepat  pembangunan.  Pemekaran  daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  merupakan  dasar hukum bagi pemekaran daerah. Awalnya, Pasal 5 Ayat (2) mengatur bahwa suatu kabupaten dapat dimekarkan menjadi  kecamatan.  Namun,  setelah  penggantian  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  materi  pemekaran  kabupaten  tercantum  dalam  Pasal  4 Ayat (3) dan (4). Istilah yang digunakan adalah pemekaran daerah, yang berarti satu daerah otonom berkembang menjadi dua atau lebih daerah otonom. Menurut Pasal  4  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  pembentukan  suatu
daerah  dapat  berupa  penggabungan  sebagian  dari  beberapa  daerah  atau  daerah yang  berdekatan,  atau  pembagian  suatu  daerah  menjadi  dua  daerah  atau  lebih. Sementara  itu,  Pasal  4  Ayat  (4)  Undang-Undang  tersebut  menentukan  bahwa pemekaran  dari  satu  daerah  pemilihan  menjadi  2  (dua)  atau  lebih  daerah pemilihan dapat dilakukan setelah mencapai usia minimum pemerintahan. Alasan lain untuk inisiatif pemekaran daerah di daerah terkait dengan pengendalian ruang lingkup  dan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  ketimpangan  dan  jarak (geografis),  infrastruktur  dan  konektivitas  sarana  dan  prasarana,  serta pembangunan ekonomi.
Infrastruktur  dalam  sistem  berkembang  untuk  mendukung  aktivitas  yang ada  di  ruang  tersebut.  Infrastruktur  merupakan  wadah  dan  katalis  bagi pembangunan.  Ketersediaan  infrastruktur  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap sumber daya, yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah atau wilayah.
Pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  desa  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  desa  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  peran masing-masing. Peran dalam kegiatan pemerintahan disesuaikan dengan posisi, letak, atau kekuasaan penyelenggara pemerintahan. Pembangunan adalah proses transformasi  yang  mencakup  sistem  politik,  ekonomi,  infrastruktur,  pertahanan negara, pendidikan dan teknologi, serta sistem dan budaya,  Menurut Alexander yang dikutip dari (Putra, n.d.).
Pembangunan  juga  harus  didasarkan  pada  kebutuhan  dan  ketersediaan sumber daya untuk menghindari kegagalan pembangunan yang akan berdampak buruk pada citra pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan..
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  merupakan  elemen  terpenting  dalam proses pembangunan suatu wilayah, terutama di pedesaan. Ketersediaan sarana dan  prasarana  yang  memadai  dapat  mendorong  pertumbuhan  sektor  sosial  dan ekonomi, Menurut Jayadinata, yang dikutip dari (Budiman, 2018), sehingga dapat mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu,  ketika  kondisi sosial ekonomi baik, pemerintah daerah memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi  dalam  penyediaan  sarana  dan  prasarana  bagi  lingkungannya. Sarana  dan  prasarana  merupakan  sumber  daya  fisik  yang  juga  penting  untuk
penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memadai atau  tidak  berfungsi  memiliki  dampak  yang  sangat  besar  pada  masyarakat, Menurut Kodoatie, yang dikutip dari (Budiman, 2018) yaitu terganggunya fungsi sosial  ekonomi  masyarakat  yang  pada  akhirnya  memperlambat  pertumbuhan wilayah dan upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pembangunan  sarana  atau  fasilitas  merupakan  bagian  paling  vital  dalam usaha  pembangunan  dan  pengembangan  daerah,  khususnya  daerah  perdesaan. Adanya sarana yang memadai dapat meningkatkan perkembangan kegiatan sosial ekonomi Menurut Jayadinata, yang dikutip dari (Budiman, 2018), sehingga akan lebih  mendorong  kesejahteraan  masyarakat.  Selanjutnya,  dengan  kondisi  sosial ekonomi  yang  baik,  masyarakat  akan  lebih  mampu  untuk  terlibat  dalam penyediaan sarana di lingkungannya. Fasilitas adalah aset fisik yang juga sangat penting dalam memberikan pelayanan publik. Fasilitas yang kurang atau bahkan tidak berfungsi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, menurut  Kodoatie,  yang  dikutp  dari(Budiman,  2018),  yaitu  terganggunya aktivitas  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  memperlambat pertumbuhan daerah dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Setelah melakukan tinjauan dan memahami sudut pandang dari para tokoh masyarakat dan warga setempat, narasi yang diungkapkan lebih mengarah pada harapan  kehadiran  pemerintah  daerah  untuk  meninjau  dan/atau  memberikan perhatian  agar  hak-hak  mereka  terpenuhi  dan  kesenjangan  pembangunan  di masyarakat  pinggiran  dapat  diselesaikan.  Dalam  masalah  di  dusun  Kurandak, solusi yang ditawarkan saat ini merupakan opsi yang bisa dipertimbangkan dalam mengevaluasi  pilihan  solusi  yang  akan  diambil.  Misalnya,  warga  dan  kepala dusun  bersama-sama  mengangkat  isu  terkait  dalam  surat  lalu  menyerahkannya kepada pihak pemerintah yang berwenang menangani kasus tersebut agar dapat diproses secara hukum. Selanjutnya, mengajak atau membawa perwakilan warga dan tokoh masyarakat untuk melaporkan ke pihak pemerintahan daerah setempat agar dapat dilakukan peninjauan berkaitan dengan legalitas kawasan yang dituduh sebagai kawasan hutan.

## SIMPULAN
Pada  penelitian  yang  penulis  buat  dalam  artikel  ini  ialah  mengenai pemerataan pembangunan pada daerah pinggiran salah satunya yang berada di sumatera utara yang terletak di kabupaten deli serdang, kecamatan labuhan deli, Desa Karang Gading tepat berada pada Dusun XV Kurandak. Kesimpulan dari penelitian  ini  adalah  tingkat  kesejahteraan  suatu  wilayah  akan  lebih  baik  jika adanya  pemerataan  pembangunan  yang  terlaksana  dengan  baik  dan  semua daerahdaerah  pinggiran  menikmati  pemerataan  pembangunan  tersebut  baik dalam bidang aspek ekonomi, pendidikan dan aspek lainya. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Dusun XV Kurandak yang belum menikmati manisnya pemerataan pembangunan seperti pembangunan jalan, sehingga masyarakat sulit memenuhi  kehidupan  dan  menikmati  sarana  dan  prasarana  yang  lebih  layak. Oleh  karena  itu,  pemerataan  pembangunan  pada  daerah  pinggiran  diharapkan secepatnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman,  B.  (2018).  Pembangunan  Pusat  Layanan  Internet  Kecamatan  Dalam Sistem  Komunikasi Pembangunan Daerah: Kasus Di  Kabupaten  Simeulue  - Aceh. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Pembangunan , 17 (1),  41. https://doi.org/10.31346/jpkp.v17i1.1357
Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Putra. (n.d.). Pengertian Pembangunan: Pengertian dan Konsep Menurut Para Ahli . Sarah, S. (2023). TALENTA Conference Series Dampak Pemekaran Kabupaten Padang  Lawas  Terhadap  Perekonomian  ,  Sosial  dan  Infrastruktur  di Kabupaten  Padang  Lawas  The  Impact  of  Expansion  of  Padang  Lawas Regency  on  The  Economy  ,  Social  and  Infrastructure  in  Padang  Lawas Regency . 06 , 0–4. https://doi.org/10.32734/lwsa.v6i1.1658
Wahyuno,  B.  (n.d.). Definisi  Perencanaan  (Planning)  Dalam  Manajemen . Definisi Perencanaan (Planning) Dalam Manajemen
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah