## KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI REFORMASI KONSTITUSI PASCA ORDE BARU

## Oleh : Kus Eddy Sartono

## Abstrak
Sejarah  konstitusi  Indonesia  dapat  dikatakan  telah  melewati  berbagai    tahap perkembangan.  Tiap  tahap  memunculkan  model  ketatanegaraan  yang  khas,  sampai karena  trauma  masa  lalu  terutama  akibat  praktek  politik  Orde  Baru  yang    menyalah gunakan  konstitusi  untuk  tujuan  kekuasaannya  yang  sentralistik  dan  otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945.
Tahap  perkembangan  konstitusi  di  Indonesia  dapat  dikelompokkan  menjadi beberapa periode.  Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS  1949,  periode  ketiga  berlaku  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950,  Periode keempat  berlaku  kembali  UUD  1945  beserta  Penjelasannya.  Setelah  itu  UUD  1945 diubah  berturut-turut  pada  tahun  1999,  2000,  2001,  2002  dengan  menggunakan  naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945.
Mengamandemen  konstitusi  (undang-undang  dasar)  jelas  bukan  urusan sederhana. Sebab undang-undang dasar merupakan desains utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan  organ  negara  sampai  hak  asasi  manusia.    Proses  amandemen  UUD  1945 terjadi secara  bertahap selama  empat kali.  Ada  berbagai kekurangan dalam empat tahap amandemen  tersebut  yang  mendapat  sorotan  tajam  diantara  para  pengamat,  yang memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi  yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.

## A.PENDAHULUAN
Hampir  semua  negara  yang  mengalami  transisi  ke  demokrasi  menjadikan reformasi  konstitusi  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  pembaharuan  politik  mereka. Demikian pentingnya reformasi konstitusi itu, sehingga kehadirannya dipandang sebagai suatu  keharusan.  Tidak  jelas  benar  kapan  suatu  negara  yang  tengah  mengalami  transisi mulai melaksanakan reformasi konstitusi. Sejauh yang dapat dibaca dari berbagai literatur mengenai transisi ke demokrasi, pengalaman masing-masing  negara dalam hal ini relatif berbeda.  Filipina  misalnya  mulai  melakukan  reformasi  konstitusi  dengan  membentuk komisi  konstitusi,  dimana  tugas  utamanya  adalah  menuliskan  kembali  undang-undang
dasar  negeri  itu  tak  lama  setelah  Presiden  Marcos  dijatuhkan,  dan  setelah  pemerintahan baru Cory Aquino terbentuk ( Effendy Bahtiar, 2000: 339).
Idealnya,  suatu  konstitusi  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan,  yaitu  terciptanya hubungan  kekuasaan  yang  seimbang  antara  cabang-cabang  kekuasaan  yang  ada.  Akan tetapi  karena  suatu  konstitusi  itu  merupakan  produk  zamannya,tidak  jarang  ia  ditulis untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan waktu itu. Karenanya, sebenarnya tanpa adanya  perubahan  besar  pun,  reformasi  konstitusi  dapat  dilakukan,  baik  melalui  cara amandemen, perubahan dan penggantian konstitusi. Ini dilakukan ketika suatu konstitusi sudah  tidak  lagi  mampu  mengakomodasi  kepentingan  zamannya  di  atas  mana  proses penyelenggaraan negara hendak ditumpukan.
Tulisan  ini  hendak  mengupas  perkembangan  konstitusi  di  Indonesia  sejak  awal kemerdekaan  sampai  terjadinya  reformasi  konstitusi  pasca    pemerintahan  Orde  Baru, serta kajian tentang hasil amandemen UUD 1945.

## B. KONSTITUSI NEGARA

## 1.Pengertian dan Konsep Dasar Konstitusi
Istilah  dalam    bahasa  Inggris  “constitution”  atau  dalam  bahasa    Belanda “constitutie  “  secara  harafiah  sering  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  Undang- Undang  Dasar.      Permasalahannya  penggunaan  istilah  undang-undang  dasar    adalah bahwa kita langsung  membayangkan sesuatu naskah tertulis. Padahal  istilah constitution bagi  banyak  sarjana  ilmu  politik  merupakan  sesuatu  yang  lebih  luas,  yaitu    keseluruhan peraturan – peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat  cara-cara  bagimana  suatu  pemerintahan  diselenggarakan  dalam  suatu masyarakat.  Kebiasaan  menerjemahkan  istilah  constitution    menjadi  undang-undang dasar, hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari  memakai  kata  “Grondwet”  (Grond  =  dasar;  wet  =  undang-undang)  dan grundgesetz  (Grund  =  dasar  ;  gesetz  =  undang-undang  )yang  keduanya  menunjukkan naskah tertulis (Miriam Budiardjo, 2007: 95).
Pengertian  konstitusi  dalam  praktek  ketatanegaraan  umumnya  dapat  mempunyai dua arti :
a)lebih luas daripada undang-undang dasar
b)sama dengan pengertian undang-undang dasar
Kata  konstitusi  dapat  mempunyai  arti  lebih  luas  daripada  pengertian  undang-undang dasar,  karena  pengertian  undang-undang  dasar  hanya  meliputi  naskah  tertulis  saja  dan disamping  itu  masih  terdapat  konstitusi  yang  tidak  tertulis,  yang  tidak  tercakup  dalam undang-undang  dasar  (Kaelan,  2004:180).  Para  penyusun    Undang-Undang  Dasar  1945 menganut  arti  konstitusi  lebih  luas  daripada  undang-undang  dasar,  sebab  dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan :”Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah  hanya  sebagian  dari  hukumnya  dasar  negara  itu.  Undang-Undang  Dasar  adalah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya  Undang-Undang Dasar berlaku juga Hukum Dasar  yang  tidak  tertulis,  ialah  aturan-aturan  dasar  yang  timbul  dan  terpelihara  dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Namun dalam masa Republik Indonesia  Serikat    27  Desember  1949  –  17  Agustus  1950,    penyusun  Konstitusi  RIS menerjemahkan  secara sempit  istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar.  Hal ini  terbukti  dengan  disebutnya  istilah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ( Totopandoyo, 1981: 25-26).
Menurut  E.C.S  Wade  dalam  bukunya    “Constitutional  Law”  (Miriam  Budiardjo, 2007,  96)    undang-undang  dasar  adalah  naskah  yang  memaparkan    rangka  dan  tugas- tugas pokok  dari badan-badan pemerintahan  suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
Ditinjau dari segi kekuasaan maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga  atau  kumpulan  asas-asas    yang  menetapkan  bagaimana  kekuasaan  itu  dibagi antara  beberapa  lembaga  kenegaraan.  Mengacu  konsep    Trias  politika  kekuasaan  dibagi antara  badan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Undang-undang  dasar  menentukan bagaimana    pusat-pusat  kekuasaan  itu  bekerjasama  dan    menyesuaikan  diri  satu  sama lain; undang-undang dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu Negara.
Dalam negara yang menganut asas demokrasi konstitusional undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu  membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga  penyelenggara  kekuasaan  tidak  bersifat  sewenang-wenang.    Sehingga  hak-hak
warga  negara  diharapkan  terlindungi  .  Pembatasan-pembatasan  ini  tercermin  dalam undang-undang dasar. Jadi dalam anggapan  ini undang-undang dasar  mempunyai  fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.
Setiap  undang-undang  dasar  memuat  ketentuan-ketentuan  mengenai  soal-soal sebagai berikut:
1)Organisasi  Negara,  misalnya  pembagian  kekuasaan  antara  badan  legislatif,  eksekutif dan  yudikatif;  dalam  Negara  federal  pembagian  kekuasaan  antara  pemerintah  federal dengan pemerintah Negara bagian; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2)Hak-hak asasi manusia.
3)Prosedur mengubah undang-undang dasar
4)Adakalanya memuat larangan  untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi. 5)Memuat cita-cita rakyat dan asas asas ideologi negara (Miriam Budiardjo, 2007: 101).
Undang-Undang Dasar 1945  mengandung  semangat dan merupakan perwujudan dari  pokok-pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945,  merupakan  rangkaian  kesatuan  pasal-pasal  yang  bulat  dan  terpadu.  Di  dalamnya menurut Noor MS Bakry (1994:  120) berisi  materi  yang pada dasarnya dapat dibedakan antara empat hal, yaitu:
1)Pengaturan tentang fungsi sistem pemerintahan negara.
2)Ketentuan fungsi dan kedudukan lembaga negara
3)Hubungan antara negara dengan warga negaranya.
4)Ketentuan hal-hal lain sebagai pelengkap.
2..Konstitusi-Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
Suatu undang-undang dasar jika tidak lagi mencerminkan  konstelasi politik atau tidak  memenuhi  harapan  aspirasi  rakyat,  dapat  dibatalkan    dan  diganti  dengan  undang- undang dasar baru.  Misalnya,  di Perancis  sesudah dibebaskan dari pendudukan tentara Jerman,  dianggap  perlu    mengadakan  undang-undang  dasar  baru  yang  mencerminkan lahirnya  Negara  Perancis  baru.  Hal  ini  juga  terjadi  di  Indonesia,    Miriam  Budiardjo
(2007:  104)  membagi  empat  tahap  perkembangan  undang-undang    perkembangan undang-undang dasar  sebagai berikut:
1)tahun1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang defacto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatra).
2)tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang defacto berlaku seluruh Indonesia , kecuali Irian Barat).
3)tahun 1959 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi Terpimpin, disusul Demokrasi Pancasila, Undang-Undang Dasar ini mulai 1963 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat)
Apabila ditinjau dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Republik Indonesia Miriam Budiardjo (2007:105) membagi dalam tiga tahap, yaitu:
1) masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-I (Demokrasi Parlementer) yang didasari tiga Undang-Undang Dasar berturut-turut, yaitu: 1945, 1949 dan 1950.
2) Masa 1959-1965 sebagai Republik ke-II (demokrasi Terpimpin) yang didasari Undang-Undang Dasar 1945.
3) Masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ke-III (Demokrasi
Pancasila yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Pemikiran  ini  disampaikan  pada  tahun  1970-an  jauh  hari  sebelum  jatuhnya  rezim Suharto,  sehingga  jika  kita  tinjau  saat  ini  dapat    ditambahkan    masa  Republik  ke-III periode  antara  tahun  1965-1998.  Kemudian  tahun  1998  sampai  saat  ini  dapat ditambahkan  masa  Republik  ke-IV  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Dasar  1945 pasca amandemem (Demokrasi masa transisi).
Jimly Assidiqie (2007: 73)  jika ditinjau dari sudut perkembangan naskah undang- undang  dasar,  maka  sejak  proklamasi  17  Agustus  1945  sampai  sekarang,  tahap-tahap sejarah  konstitusi  Indonesia  dapat  dikatakan  telah  melewati  enam  tahap  perkembangan, yaitu:
1) Periode tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
2) Periode tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;
3) Periode tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
4) Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999;
5) Periode tanggal 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002;

## 6) Periode tanggal 10 Agustus 2002  sampai dengan sekarang.
Pada  periode  pertama  berlaku  UUD  1945,  periode  kedua  berlaku  Konstitusi  RIS  1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali  UUD  1945  beserta  Penjelasannya.  Setelah  itu  UUD  1945  diubah  berturut-turut pada  tahun  1999,  2000,  2001,  2002  dengan  menggunakan  naskah  yang  berlaku  mulai  5 Juli  1959  sebagai  standar  dalam  melakukan  perubahan  di  luar  teks  yang  kemudian dijadikan  lampiran  yang  tak  terpisahkan  dari  naskah  UUD  1945.  Dengan  demikian menurut Jimly  Assidiqie (2007:  74)  kurun waktu selama terjadi perubahan  UUD 1945 dalam satu rangkaian kegiatan itu, dapat disebut  sebagai satu kesatuan periode tersendiri , yaitu periode konstitusi transisional.
Bagaimana pelaksanaan ketatanegaraan  berdasar undang-undang dasar  pada setiap periodisasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1)Republik Pertama : UUD 1945
(18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang  pertama  adalah  UUD  1945  yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku  secara nasional  sampai dengan tanggal 27  Desember    1949.  Naskah  Undang  Undang  Dasar  Pertama  tersebut  disahkan  oleh Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI).  Penyusunan  naskah  Rancangan Undang-Undang  Dasar  1945  dimulai  dari  pembentukan  BPUPKI  yang  dilantik  pada tanggal  28  Mei  1945.  Pembentukan  badan  ini  merupakan  realisasi  janji  Pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak kemudian hari.  BPUPKI mengadakan  sidang-sidang  yang  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua    masa  persidangan; Sidang pertama mulai dari tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan masa persidangan kedua tanggal  10  Juli-17  Juli  1945.  Dari  persidangan-persidangan  BPUPKI  tersebut  berhasil menyusun naskah komplit  Rancangan Undang-Undang Dasar  meliputi :
a)Pernyataan Indonesia merdeka.
b)Pembukaan Undang-Undang Dasar
c)Undang-Undang Dasar teridiri atas pasal-pasal (Noor Ms Bakry, 1994: 23).
Dengan  selesainya  tugas  BPUPKI,  pemerintah  Jepang  membentuk  Panitia  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan  dengan  kemerdekaan  Indonesia.    Pada  sidang  tanggal  18  Agustus  PPKI berhasil  mengesahkan  naskah  Undang-Undang  Dasar  1945  dari  naskah  Rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI tentunya dengan beberapa perubahan di sana sini. Terutama tentang dasar negara : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya  sebagai  mana  termuat  dalam  Piagam  Jakarta  diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari  18  Agustus  1945  sampai  27  Desember  1949  berlakulah  Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ketentuan undang-undang dasar ini sistem pemerintahan Indonesia bersifat  presidensiil,  dalam  arti  bahwa  para  menteri  tidak  bertanggungjawab  kepada badan  legislatif,  tetapi  hanya  bertindak  sebagai  pembantu  presiden.  Akan  tetapi  mulai bulan November 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945,  Pengumuman    Badan  Pekerja  11  November  1945,  dan  Maklumat  Pemerintah tanggal  14  November  1945,  tanggung  jawab  politik  terletak  ditangan    para  menteri. Keadaan  ini  merupakan  awal  dari  suatu  sistem  pemerintahan  parlementer  yang  praktis dipertahankan  sampai  tahun  1959  pada  masa  Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan berlaku  kembali,  melalui  Dekrit  Presiden.  Jadi  mulai  14  November  1945  sampai  27 Desember  1949  sistem  pemerintahan  yang  diselenggarakan  berlainan  dengan  sistem pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam  naskah  Undang-Undang  Dasar  1945  (Miriam Budiardjo, 2007: 115-116).

## 2) Republik Kedua : Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950)
Dalam  kondisi  Indonesia  yang  baru  saja  menyatakan  kemerdekaan,  Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia, melalui Agresi I tahun 1947 dan Agresi II tahun  1948.  Karena  perlawanan  sengit  bangsa  Indonesia,    Belanda  gagal  menguasai Indonesia.  Tahun1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Salah  satu  hasil  KMB  yaitu  mendirikan  Negara  Republik  Indonesia  Serikat.  Rancangan naskah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  juga  diputuskan  dalam  KMB  dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.
Dengan  berdirinya  Negara  Republik  Indonesia  Serikat  (RIS),  Negara  Republik Indonesia  (RI)  secara  hukum  masih  tetap  ada.  Negara  RI  berubah  status  menjadi    salah satu negara  bagian dari  Negara RIS.  Undang-Undang Dasar 1945  yang semula  berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia  mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah Negara Bagian Republik Indonesia saja.
Negara RIS dengan Konstitusi RIS nya  berlangsung sangat pendek sekali karena memang  tidak  sesuai  dengan  jiwa  proklamasi  kemerdekaan  yang  menghendaki  negara kesatuan,  tidak  menginginkan  negara  dalam  negara,  sehingga  beberapa  negara  bagian meleburkan  diri  lagi  dengan  Republik  Indonesia.    Semangat  kebersamaan  ini  nampak dengan  adanya  Penetapan  Presiden  RIS  tentang  penggabungan  negara-negara  bagian  ke Republik Indonesia, yaitu:
a)Tanggal 9 Maret Negara bagian dan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Subang, dan Padang masuk ke dalam Republik Indonesia.
b)Tanggal 11 Maret 1950, memasukkan Negara Pasundan menjadi daerah Republik Indonesia.
c)Tanggal 24 Maret 1950, memasukkan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menjadi daerah Republik Indonesia.
d)Tanggal  4 April 1950, Bangka , Belitung, Riau, Banjar, Dayak Besar, Kota Waringin, Kalimantan Tenggara masuk dalam daerah Republik Indonesia.
Sehingga  hanya    Negara  bagian  Indonesia    Timur  dan  Negara  bagian  Sumatera  Timur saja yang belum masuk ke dalam Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.  Pada tanggal  19  Mei  1950  disusunlah  Piagam  Persetujuan  antara  Pemerintah  RIS  yang sekaligus mewakili Negara bagian Indonesia Timur  menyatakan menyetujui membentuk Negara kesatuan. Dan tindak lanjut dari Piagam Persetujuan tersebut terbentuklah Negara Kesatuan  dengan  berdasar  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950  tanggal  17  Agustus 1950 (Noor Ms Bakry, 2001: 34).
3)Republik Indonesia Ketiga; UUDS 1950
(17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Perubahan  ketatanegaraan  dari  Negara  serikat  menjadi  Negara  kesatuan  yang berdasar  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950  yang  didalam  Pembukaannya  memuat
dasar  negara  Pancasila,  akan  tetapi  pelaksanaan  sistem  pemerintahannya  menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh  bangun,  yang  rata-rata  umur  tiap-tiap  kabinet    kurang  dari  satu  tahun.    Noor  Ms Bakry  (2001:36)  memaparkan    dari  tahun  1950  sampai  tahun  1959  telah  terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali, ialah :
a)Kabinet Natsir (6 September 1950 sampai dengan 27 April  1951)
b)Kabinet Sukiman (27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952) c)Kabinet Wilopo (3 April 1952 sampai dengan 1 Agustus 1953)
d)Kabinet Alisastroamidjojo I (1 Agustus 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955) e)Kabinet Burhannudin Harahap (12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956) f)Kabinet Alisastroamidjojo II (24 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957) g)Kabinet Djuanda (9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959).
Dalam periode pemerintahan tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 terjadi tujuh kali pergantian kabinet, maka dapat dipastikan stabilitas nasional sangat terganggu.
Seperti halnya dengan Konstitusi RIS tahun 1949, Undang Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun1950 juga bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini disebutkan  dalam  Pasal  134,  dimana  diharuskan  Konstituante  bersama-sama  dengan Pemerintah  menyusun  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang  akan menggantikan  Undang-Undang  Dasar  yang  berlaku  saat  itu,  yaitu  UUDS  1950.Berbeda dengan di masa berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949 yang tidak sempat merealisasikan pembentukan  konstituante  atau  lembaga  pembentuk  undang-undang  dasar,  di  bawah UUDS 1950 sebagai realisasi dari Pasal 134, Pemilihan umum berhasil dilaksanakan.
Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan  pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di  dalam  Dewan  Konstituante  yang  akan membentuk  Undang-Undang  Dasar  baru  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Dasar Sementara  1950.  Konstituante    sebagi  Dewan  Penyusun  Undang-Undang  dasar  dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959  belum berhasil membuat undang-undang dasar baru, selalu  mengalami kesulitan kerena tidak pernah tercapai kesepakatan.  Pihak- pihak  yang  berbeda  pendapat  tidak  pernah  mencapai    suara  dari  jumlah    anggota
Konstituante.  Keadaan  ini  jika  diteruskan  akan  menemui  jalan  buntu  yang membahayakan  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  Negara.    Untuk  itu  Presiden  Soekarno mencari  jalan  keluarnya  dengan  mengeluarkan    Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  yang berisikan, yaitu:
1) Menetapkan pembubaran Konstituante
2) Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
3) Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS.
Dekrit  ini  mendapat  dukungan  sebagian  besar  rakyat  Indonesia,  yang  lebih  penting  lagi melalui  Dekrit  ini  terjadi  perubahan  ketatanegaraan  Indonesia,  naskah  Undang-Undang Dasar  1945    menjadi  berlaku  kembali  sebagai  hukum  tetinggi  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## 4)Republik Indonesia Keempat: UUD 1945 Orde Lama
(1959-1965 )
Ciri-ciri  periode  ini  ialah  dominasi  yang  sangat  kuat  dari  presiden,  terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan  meluasnya peranan ABRI sebagai  unsur  sosial  politik.  Undang-Undang  Dasar  1945    memberi  kesempatan    bagi seorang  presiden  untuk  bertahan    selama  sekurang-kurangnya  lima  tahun.  Akan  tetapi Ketetapan  MPRS  No.  III/MPRS/1963  yang  mengangkat    Soekarno  sebagai  presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini.  Tahun 1960 Presiden Soekarno    membubarkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  hasil  pemilihan  umum,  padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai  wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong  yang  menggantikan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  hasil  pemilihan  umum ditonjolkan  peranannya  sebagai  pembantu  Presiden  sedangkan  fungsi  kontrolnya ditiadakan.    Bahkan  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dijadikan  menteri    sehingga fungsi  mereka  lebih  sebagai  pembantu  presiden  dari  pada  wakil  rakyat.  Kuatnya  posisi presiden juga merambah  dalam bidang-bidang lain diluar bidang eksekutif. Berdasarkan
Undang-Undang  No.  19 tahun  1964  Presiden  diberi  wewenang  untuk  campur  tangan  di bidang  yudikatif.    Dan  masih  Banyak  lagi  penyimpangan-penyimapangan  terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dibeberkan oleh Miriam Budiardjo (2007: 71). Puncaknya    pecahnya  peristiwa  G  30  S/PKI  telah  mengakhiri  periode  demokrasi terpimpin  dan membuka jalan untuk di mulainya masa demokrasi Pancasila.

## 5)Republik Kelima : UUD 1945  Orde Baru
(1966-1998)
Pergeseran  kekuasaan  dari  Soekarno  ke  Suharto  menimbulkan  perubahan  Orde dari  Orde  lama  ke  Orde  Baru.    Implementasi  Undang-Undang  Dasar  1945  mengalami beberapa  koreksi.  Orde  Baru  mempunyai  tekad  untuk  melakukan  koreksi    atas  berbagai penyimpangan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  masa  Orde  Lama.  Pada mulanya  Orde  baru  berupaya  untuk  memperbaiki  nasib  bangsa  dalam  berbagai    bidang kehidupan.  Dan  rakyat  merasakan  peningkatan  kondisi  di  berbagai  bidang  kehidupan melalui  serangkaian    program  yang  dituangkan  dalam  GBHN  dan  Repelita.    Namun dalam  perjalanannya  Orde  Baru  berubah  wajah  menjadi  kekuasaan  yang  otoriter. Penafsiran  pasal-pasal  UUD  1945    dimanipulasi  untuk  kepentingan  mempertahankan kekuasaan.  Bahkan  Undang_Undang  Dasar  1945  yang  singkat  dan  fleksibel  mudah disalah  tafsirkan  dan  menguntungkan  penguasa,  disakralkan  untuk  tidak  diamandemen bukan demi kebaikan rakyat , tetapi demi kekuasaan itu sendiri.  Pengalaman pada masa Orde  Lama  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  posisi  presiden  yang  sangat  kuat, terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat  juga  dibatasi.  Kekuasaan  tanpa  kontrol  akibatnya  pemerintahan  Orde  Baru cenderung  melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan.  Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merajalela. Terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan kaya  dan  miskin  semakin  melebar,  utang  semakin  membengkak,  akhirnya  menumpuk menjadi krisis multi dimensi. Dipelopori mahasiswa rakyat menuntut reformasi di segala bidang.  Akhirnya  Rezim  Orde  Baru  tumbang  dengan  mundurnya  Soeharto  tanggal  21 Mei 1998.
6)Republik Keenam : UUD 1945 Diamandemen (1998-sekarang)
Pengalaman  sejarah  pada  masa  lalu  baik  masa  Orde  Lama  maupun  masa  Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan terjadinya  sentralisasi  kekuasaan  di  tangan  presiden.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi perlunya  dilakukan  amandemen  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945.  Amandemen merupakan  keharusan  karena  hal  itu  akan  mengantar  bangsa  Indonesia  kearah  tahapan baru penataan terhadap ketatanegaraan (Kaelan,  2004: 177).
Amandemen    terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  dilakukan  oleh  bangsa Indonesia  sejak  tahun  1999,  dimana  amandemen  yang  pertama  dilakukan  dengan memberikan  tambahan  dan  perubahan  terhadap  9  pasal  Undang-Undang  Dasar  1945. Kemudian  amandemen  kedua  dilakukan  pada  tahun  2000,  amandemen  ketiga  dilakukan tahun 2001 dan amandemen terakhir dilakukan tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus  2002.  Oleh  karena  itu  naskah  resmi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  menurut  Jimly  Assiddiqie  (2007:  98)    terdiri  atas  lima  naskah, yaitu:
1) Naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2) Naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999;
3) Naskah Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000;
4) Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001;
5) Naskah Perubahan Keempat UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002.

## C. KAJIAN HASIL AMANDEMEN UUD 1945
Meskipun  tuntutan  amandemen  terhadap  UUD  1945  semakin  menguat  akan tetapi  MPR  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  amandemen terhadap UUD 1945 tidak gegabah dalam melaksanakannya demi menjaga kelangsungan hidup  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.    Dalam  melakukan  amandemen  ada kesepakatan  bersama  anggota  MPR  yang  dituangkan  dalam  kesepakatan  dasar  anggota
Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR dalam menyusun rancangan naskah perubahan UUD 1945, yaitu bahwa :
1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3) Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial
4) Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal
5) Perubahan dilakukan dengan cara adendum  ( Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2003: 25).
Proses  amandemen  UUD  1945  terjadi  secara  bertahap  selama  empat  kali  yaitu  : tahun  1999,  tahun  2000,  tahun  2001  dan  tahun  2002.  Amandemen  pertama  disahkan tanggal  19  Agustus  1999,  berisi  :  sembilan  pasal  .  Ketentuan  yang  diubah  dalam kesembilan pasal tersebut berkenaan dengan 16 butir ketentuan. Amandemen kedua UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan 59 butir ketentuan yang diatur dalam 25 pasal. Amandemen ketiga UUD 1945 disahkan pada tanggal 9 November 2001 menyangkut 23 pasal yang berkaitan 68 butir ketentuan. Dan amandemen keempat UUD 1945  disahkan  pada  tanggal  10  Agustus  2002  menyangkut  18  pasal  berkenaan  31  butir ketentuan (Jimly Assidiqie, 2007: 101).
Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya   meliputi :
1) Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan Negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar;
2) Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum, dan lain-lain;
3) Format kelembagaan Negara dan mekanisme hubungan antar organ Negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya.
Dengan perkataan lain, menurut Jimly Assidiqie (2007:115)  apa yang diatur dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945
mencakup semua hal yang menjadi pokok materi semua undang-undang dasar negara modern di dunia.
Dengan  amandemen  UUD  1945,  Lembaga  MPR  mengalami  transformasi kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga permusyawaratan rakyat yang lebih  lemah  kedudukannya.    MPR    menjadi  salah  satu organ  negara    yang  menjalankan tugas-tugas konstitusional yang kedudukannya sederajat  dengan lembaga-lembaga tinggi negara  lainnya.  MPR  secara    sukarela    mengurangi  kekuasaannya  sendiri  berdasarkan Undang-Undang  Dasar,  Presiden  dan  Wakil  Presiden    yang  semula  dipilih  oleh  MPR diubah  menjadi  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  MPR    mengurangi  lagi  kewenangannya sendiri  dengan  menegaskan  status  hukum  dan  materi  ketetapan    MPR/S  yang  pernah ditetapkan,  dan  sekaligus  mengakhiri  kewenangannya  sendiri  untuk  menetapkan ketetapan  MPR  yang  bersifat  mengatur  di  masa-masa  selanjutnya.    Sehingga  setelah amandemen  MPR  hanya  memiliki  kekuasaan  melakukan  perubahan  Undang-Undang Dasar,  melantik  Presdien  dan  Wakil  Presiden,  serta  memberhentikan  Presiden/Wakil Presiden  seusai  masa  jabatannya  atau  jikalau  melanggar  konstitusi.  Oleh  karena  itu Presiden    bersifat  “Neben”  bukan  Untergeornet”  dengan  MPR  karena  Presiden  dipilih langsung  oleh  rakyat.      Susunan  keanggotaan  MPR    mengalami  perubahan  dari  semula terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, menjadi anggota  DPR  ditambah  dengan  DPD.    Pengurangan  wewenang  MPR  merupakan konsekuensi  logis  dari  perubahan  pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  :”Kedaulatan  ditangan rakyat  dan  dilakukan  menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa    dalam  Negara  Republik  Indonesia  pemegang  kekuasaan tertinggi  atau  kedaulatan  adalah  ditangan  rakyat  dan  realisasinya  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara.  Sebelum  dilakukan  amandemen  kekuasaan  tertinggi  dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pembagian kekuasaan menurut sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1) Kekuasaan Eksekutif didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).
2) Kekuasaan Legislatif didelegasikan kepada Presiden, DPR dan DPD (Pasal 5  ayat (1), pasal 19 dan pasal 22C UUD 1945).
3) Kekuasaan Yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung (pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
4) Kekuasaan Inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD 1945 pasal 20 A ayat (1)”…. DPR juga memiliki fungsi pengawasan”.
Artinya DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden selaku eksekutif.
5) UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan Konsultatif, yang sebelum diamandemen didelegasikan kepada Dewan pertimbangan Agung. Hal ini karena berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan konsultatif tidak jelas fungsinya.
Menurut  Kaelan  (2004:184)    mekanisme  pendelegasian  yang  demikian  ini  dalam khasanah Ilmu Hukum Tatanegara dan Ilmu Politik dikenal dengan istilah “distribution of power” yang merupakan salah satu unsur mutlak dari negara demokrasi.
Dalam  kaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  ada  dua  lembaga  baru  setelah amandemen  UUD  1945  yaitu  Komisi  Yudisial  suatu  komisi  yang  bersifat  mandiri  yang berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain dalam  rangka  menjaga  dan  menegakan  kehormatan,  keluhuran  martabat  serta  perilaku hakim.  Keanggotaan Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan  DPR.  Di  samping  itu  ada  Mahkamah  Konstitusi  yang  berwenang  mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final , untuk menguji undang- undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.  Dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi merupakan langkah maju dalam lembaga peradilan di Indonesia (Kaelan, 2004: 205).
Kekurang cermatan para perumus amandemen UUD 1945 adalah mengenai Pasal 28  yang  berbunyi:”Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  undang-undang”.  Menurut latarbelakang  perumusannya    pada  tahun  1945  dulu,  pasal  ini  dimaksudkan  untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi dengan modofikasi sedemikian  rupa sehingga tidak langsung  selesai  dengan  pemuatannya  dalam  UUD  1945.    Menurut  Jimly  Assidiqie (2007:  135)  jaminan  hak  asasi  manusia  dimaksud  masih  digantungkan  kepada pengaturannya  lebih  lanjut  dengan  undang-undang.  Dengan  amandemen  UUD  1945, substansi  ketentuan  pasal  28  dimuat  secara  tegas  dalam  pasal  28  E  ayat  (3)  yang
berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.    Sehingga    seharusnya  rumusan  Pasal  28  tersebut  dicoret  karena  telah digantikan oleh Pasal 28E ayat (3).
Kekurangan  yang  lain  adalah  mengenai  susunan  dan  sistematika  UUD  1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan tidak proporsional (Jimly Assidiqie, 2007: 134). Bab III berjudul Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan tentang Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII, dan untuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru diciptakan bab baru yaitu Bab VIIA. Padahal antara DPR, DPD dan MPR itu sama-sama merupakan lembaga negara dalam ranah kekuasaan legislatif. Sementara itu, Bab IV yang sebelumnya berjudul Dewan Pertimbangan Agung, dihapus sama sekali dari naskah UUD 1945,  sehingga  susunan  UUD  1945  meloncat  dari  Bab  III  tentang  Kekuasaan Pemerintahan Negara langsung ke Bab V tentang Kementerian Negara.
Adanya  kekurangan  dalam  amandemen  UUD  1945  adalah  merupakan  hal  yang manusiawi  karena  banyaknya  materi  yang  diubah,  dikurangi,  atau  ditambah  dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah, memunculkan ide perlunya  dibentuk  Komisi  Konstitusi    yang  akan  membantu  melakukan  koreksi  dan mengatasi kekuarangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.

## D. PENUTUP
Sejarah  konstitusi  Indonesia  dapat  dikatakan  telah  melewati  berbagai    tahap perkembangan.  Tiap  tahap  memunculkan  model  ketatanegaraan  yang  khas,  sampai karena  trauma  masa  lalu  terutama  akibat  praktek  politik  Orde  Baru  yang    menyalah gunakan  konstitusi  untuk  tujuan  kekuasaannya  yang  sentralistik  dan  otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945.
Mengamandemen konstitusi (undang-undang dasar) jelas bukan urusan sederhana. Sebab undang-undang dasar merupakan desains untama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan organ  negara  sampai  hak  asasi  manusia.  Sistem  ketatanegaraan  dalam  UUD  akan menentukan  nasib  bangsa  dan  negara.    Proses  amandemen  UUD  1945  terjadi  secara bertahap  selama  empat  kali  yaitu   tahun  1999, tahun  2000, tahun  2001  dan tahun  2002.
Ada  berbagai  kekurangan  dalam  empat  tahap  amandemen  tersebut  yang  mendapat sorotan tajam diantara para pengamat.
Adanya  kekurangan  dalam  amandemen  UUD  1945  adalah  merupakan  hal  yang manusiawi  karena  banyaknya  materi  yang  diubah,  dikurangi,  atau  ditambah  dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah, memunculkan ide perlunya  dibentuk  Komisi  Konstitusi    yang  akan  membantu  melakukan  koreksi  dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakry Noor MS. 1994. Pancasila Yuridis Kenegaraan . Yogyakarta. Penerbit Liberty Effendi Bahtiar. 2000. Reformasi Konstitusi Sebagai Prasyarat Demokratisasi Pengalaman Indonesia. Analisis CSIS Tahun XXIX/2000, No. 4. Jimly Assiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
Kaelan, 2004. Pendidikan Pancasila . Yogyakarta. Penerbit Paradigma
Miriam Budiardjo. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta. Penerbit  Gramedia Pustaka Utama.
Sekretariat Jenderal MPR RI. 2003. Panduan dalam memasyarakatkan UUD 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 . Jakarta.
Toto S.Pandoyo. 1981. Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan  Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta. Penerbit Liberty.