## MEMAKNAI KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Mustika Prabaningrum Kusumawati Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia e-mail: mustika.prabaningrum@uii.ac.id disampaikan 27/02/2022 – di -review 13/03/2022 – diterima 23/12/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i2.5671

## Abstract
These  days,  the  industrialization  era  is  rapidly  developing  and  has  impacted  industrial  relations disputes that are becoming increasingly complex and unavoidable. In the case of industrial relations disputes, difference in the decision between the first instance and the cassation level (there is no appeal for industrial relations disputes) occurs frequently. As such is the case between Siti Harini and PT Batik Danar  Hadi,  in  which  the  verdicts  of  the  first  instance  and  cassation  (Case  Number:  37/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg and Case Number: 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018) and the results of the previous first instance decisions (Case Number: 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg) differed from one another. In Case Number:  37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg,  Siti  Harini's  lawsuit  was  granted;  in  Case  Number: 308K/Pdt.Sus-PHI/PN.Smg, PT Batik Danar Hadi's cassation application was granted; howeverin Case Number: 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg, Siti Harini's lawsuit was dismissed. If the lawsuit is filed while the case at hand is still in the middle of examination at the cassation level, it can be said that the suit is too  early  (premature)  and  consequently  should  be  declared  inadmissible  (Niet  Ontvankelijke Verklaard), but in fact it was granted instead. Hence, it can be concluded that there is an error in the judgment making. Conclusively, it can be stated that the implication of an error in the judgment in the first instance creates legal uncertainty and injustice in the decision.
Keywords: judge's oversight; decisions; industrial relation dispute.

## Absrak
Era  industrialisasi  yang  berkembang  dewasa  ini  memberikan  dampak  perselisihan  hubungan industrial yang semakin kompleks dan tidak dapat dihindarkan. Dalam kasus perselisihan hubungan industrial wajar adanya apabila terjadi perbedaan putusan antara tingkat pertama dengan tingkat kasasi (dalam hal ini tidak dikenal banding). Demikian yang terjadi dalam kasus antara Siti Harini dan PT Batik Danar Hadi di mana putusan tingkat pertama dan kasasi (Perkara Nomor:37/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg  dan  Perkara  Nomor:308  K/Pdt.Sus-PHI/2018)  serta  hasil  putusan  tingkat pertama sebelumnya (Perkara Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg) terjadi perbedaan isi amar putusan.  Perbedaannya  adalah  pada  Perkara  Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  gugatan  Siti Harini dikabulkan, pada Perkara Nomor:308K/Pdt.Sus-PHI/PN.Smg permohonan kasasi PT Batik Danar  Hadi  dikabulkan,  namun  pada  Perkara  Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  gugatan  Siti Harini  dinyatakan  tidak  diterima.  Terhadap  perkara  yang  masih  dalam  proses  pemeriksaan  di tingkat  kasasi  sewaktu  gugatan  diajukan  maka  dapat  dikatakan  gugatan  tersebut  terlalu  dini (prematur)  sehingga  gugatan  tersebut  seharusnya  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( Niet Ontvankelijke Verklaard ),  namun yang  terjadi gugatan  tersebut  dikabulkan.  Hal ini  menunjukkan bahwa pengambilan putusan pun keliru. Dapat disimpulkan bahwa implikasi dari suatu kekhilafan hakim pada tingkat pertama menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam putusan tersebut.
Kata Kunci : kekhilafan hakim; putusan; perselisihan hubungan industrial.

## Pendahuluan
Manusia  memiliki  hasrat  untuk  melangsungkan  kehidupannya  dengan mencukupi  kebutuhan  primer,  sekunder  bahkan  tersier.  Untuk  pemenuhan seluruh  kebutuhan  hidupnya,  manusia  memiliki  tuntutan  secara  alami  untuk bekerja  keras,  yaitu  bekerja  dengan  upaya  dirinya  sendiri  seperti  berjualan, ataupun  dengan  menggantungkan pendapatan  rutinnya  dengan bekerja  kepada orang lain sebagai pemberi kerja. Bekerja pun dapat dimaknai berdasarkan tiga sisi yakni individu (untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri), spiritual (ada hubungan  kodrati  dan  integral  antara  manusia  dengan  Tuhannya)  dan kemasyarakatan  (bekerja  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri namun diharapkan setiap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat).
Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  lebih  cenderung  bekerja  dengan menggantungkan  penghasilannya  kepada  orang  lain  (pemberi  kerja) dibandingkan  mengupayakan  pekerjaan  yang  diusahakan  sendiri  olehnya (wiraswasta).  Dengan  kata  lain,  seseorang  yang  bekerja  pada  orang  lain  yang ditandai  dengan  ditandatanganinya  sebuah  perjanjian  kerja  antara  dirinya sebagai pekerja dengan perusahaan atau pengusaha sebagai pemberi kerja maka ia secara otomatis telah melakukan hubungan kerja.
Praktiknya,  sering  kali  terjadi  hubungan  kerja  antara  perusahaan  atau pengusaha dengan pihak pekerja tidak berjalan harmonis sesuai harapan. Tidak jarang pula ditemui adanya percikan permasalahan yang menimbulkan terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) di antara keduanya seperti yang terjadi antara PT Batik Danar Hadi dan Siti Harini. Kedua pihak yang berselisih ini kemudian membawa kasusnya ke ranah pengadilan hubungan industrial. Gugatan pertama  kali  diajukan  oleh  Siti  Harini  sebagai  pihak  pekerja/buruh  dengan register  perkara  Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  yang  kemudian  diputus tidak  diterima.  Terhadap  isi  putusan  tersebut,  Siti  Harini  mengajukan  gugatan baru  dengan  register  perkara    Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  dan dinyatakan  diterima  dalam  amar  putusannya.  Sedangkan  upaya  hukum  kasasi
yang  ditempuh  pihak  PT  Batik  Danar  Hadi  menghasilkan  amar  putusan mengabulkan  permohonan  yang  diajukan  oleh  PT  Batik  Danar  Hadi  selaku pemohon.
Gugatan penggugat (Siti Harini) dinyatakan Niet  Ontvankelijke Verklaard atau  tidak  diterima  dalam  hasil  pemeriksaan  dan  putusan  Perkara Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  oleh  Majelis  Hakim.  Siti  Harini  kembali mengajukan  gugatan  baru  kepada  Pengadilan  Negeri  Semarang  (kemudian disebut PN.Smg) dengan mendapatkan hasil putusan Perkara Nomor:37/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg justru dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara. Tidak terima dengan dikabulkannya gugatan Siti Harini karena dianggap merupakan  gugatan  ulang  yang  sama  dengan  gugatan  sebelumnya.  Selain  itu putusan  Perkara  Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  pada  saat  yang bersamaan masih dalam tenggang waktu 14 hari untuk upaya hukum Kasasi, maka PT Batik Danar Hadi mengajukan upaya hukum kasasi dengan Perkara Nomor:308 K/Pdt.Sus-PHI/2018 di mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Hubungan  Industrial  (kemudian  disebut  PHI)  pada  PN.Smg  telah  salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung  menyatakan  bahwa  PN.Smg  telah  salah  menerapkan  hukum  dalam pertimbangannya  ialah  karena  terhadap  perkara  yang  soal  dan  pihaknya  sama masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi sewaktu gugatan diajukan, oleh sebab  itu  gugatan  terlalu  dini  ( premature ),  sehingga  gugatan  Penggugat  tidak dapat  diterima  ( niet  ontvankelijke  verklaard ). Oleh  sebab  itu  maka  Mahkamah Agung  memberikan  putusan  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon Kasasi  (PT  Batik  Danar  Hadi)  dengan  pertimbangannya  membatalkan  putusan PHI pada PN.Smg.
Meninjau  hasil  putusan  tingkat  pertama  dan  kasasi  serta  hasil  putusan tingkat pertama sebelumnya antara PT Batik Danar Hadi dan Siti Harini tersebut tampak  sekali  adanya  perbedaan  yang  signifikan  di  mana  Mahkamah  Agung sebagai judex juris justru membatalkan putusan judex facti pada tingkat pertama dengan dasar pertimbangan yang disebutkan di atas. Menelisik lebih dalam lagi
maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kekhilafan hakim di antara ketiga putusan tersebut di atas. Oleh karena itu apabila dapat terkuak kekhilafan hakim yang  dimaksud  maka  akan  berdampak  positif  dengan  hadirnya  keadilan  bagi kedua belah pihak. 1
Perlu  dipahami  terlebih  dahulu  arti  dari  sebuah  sengketa.  Sengketa merupakan masalah yang paling menakutkan bagi semua manusia di muka bumi. Penggunaan  istilah  sengketa  mengandung  makna  adanya  suatu  permusuhan  di antara  dua  pihak  yang  semata-mata  timbul  dari  adanya  kepentingan  yang berbeda.  Teori  konflik  yang  dilihat  lebih  dalam  berdasarkan  Ralph  Dahrendorf yaitu  suatu  kondisi  sosial  diakibatkan  adanya  paksaan  atau  tekanan  yang diberikan  suatu  kelompok. 2 Kondisi  konflik  sosial  yang  dimaksud  dalam  teori konflik  Ralph  Dahrendorf  terlihat  dari  beberapa  kepentingan  yang  terhimpun pada  antar  kelompok  masyarakat  yang  memainkan  peranan  penting  untuk terjadinya  konflik  secara  turun  temurun  berdasarkan  latar  belakang  dan dibumbui dengan perubahan unsur-unsur berbeda seiring berjalannya waktu.
Pada dasarnya terdapat empat faktor yang dapat dikatakan menjadi unsur utama terjadinya konflik perselisihan hubungan industrial. Adapun empat faktor utama yang dimaksud yaitu pertama , terdapat suasana ketidakpastian yang tidak terkendali, kedua adanya  perasaan  kelompok  yang  merasa  dirugikan, ketiga bersamaan dengan tersentuhnya perasaan sensitif dalam kelompok serta keempat adalah  pengaruh  kelompok  lain  di  luar  perusahaan. 3 Selain  dikatakan  menjadi faktor  utama  penyebab  lahirnya  konflik  perselisihan  hubungan  industrial, keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Pengalokasian  yang  tidak  merata  dari  kekuasaan  dan  kewenangan diindikasikan  menjadi  faktor utama terbentuknya  konflik sosial, seperti alokasi
1 Oktafianto Dennis, Hanafi Muhammad, Analisis Kekhilafan Hakim Yang Nyata Sebagai Dasar Pengajuan  Peninjauan  Kembali  Oleh  Terpidana  Dalam  Perkara  Penganiayaan  Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 Pk/Pid/2013), Jurnal Verstek, Jakarta, 2016, vol., 4, no. 1, hlm., 11 – 21.
2 George R, Teori Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1992, hlm., 18.
3 Gorda I, Manajemen Sumber Daya Manusia, Widya Kriya Gematama, Denpassar, 1994, hlm., 29.
atas kekuasaan dan kewenangan dengan menempatkan suatu individu yang tidak atau belum layak pada posisi lebih tinggi dan lebih rendah kepada individu yang seharusnya  sudah  layak.  Pada  praktiknya,  wewenang,  kekuasaan  dan  posisi merupakan fakta sosial yang sulit untuk dihindari oleh semua pihak. Bertolak dari teori  konflik  ini,  ketidaksamarataan  pendistribusian  kekuasaan,  wewenang menghasilkan tingkatan pengusaha berada di atas posisi pekerja. Hal ini menjadi faktor  lainnya  yang  menjadi  pemicu  pertentangan  atau  perselisihan  di  antara pengusaha dengan pekerja.
Konflik  ataupun  perselisihan  pada  sosial  masyarakat  dengan  hubungan industrial  diperlukan  adanya  suatu  upaya,  mediasi  serta  proses  penyelesaian konflik. Bentuk upaya atau proses penyelesaian perselisihan dibagi menjadi dua yakni  melalui  jalur  non  litigasi  dan  jalur  litigasi.  Adapun  upaya  penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi masuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman (UU  No.48  Th.  2009)  menggambarkan  kebebasan  menjalankan  kekuasaan kehakiman  tidaklah  mutlak,  karena  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan menafsirkan hukum dan mencari hukum dan prinsip yang menjadi dasar hukum melalui perkara yang dihadapinya merupakan tugas dan tanggung jawab hakim. Hanya dengan cara inilah rasa keadilan dapat tercermin. Undang-Undang tersebut merupakan kerangka utama dan umum sebagai dasar serta prinsip serta pedoman peradilan  bagi  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan  militer,  peradilan  tata usaha negara dan peradilan agama. Namun yang perlu diingat bahwa setiap jenis peradilan telah dituangkan dan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
Judex dan facti merupakan kata yang membentuk judex facti atau factie 4 atau facto . 5 Facti tidak terdapat pada Black’s Law Dictionary , melainkan terdapat kata
4 Sri  Redjeki  dkk., The  Implication  of  the  Supreme  Courts  Affirmation  Towards  Judex  Facti Decision in a Final and Binding Judicial Award Which Still Providing a Chance To Perform Legal Action  Through  Arbitration  After  the  Nullification  of  the  Arbitration  Award ,  Review  of International Geographical Education, United Kingdom, 2021, vol., 11, hlm., 1459 – 1468.
5 Ahmad Siboy, The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems  in Indonesia , Legality : Jurnal Ilmiah Hukum ,  Indonesia,  2021,  vol.,  29 no. 2, hlm.,
237 – 255.
facto. In fact; by in act; by the act or fact 6 yang artinya pada kenyataannya atau faktanya. Judex  facti menjadikan  peninjauan  dan  memberikan  putusan  perkara atas fakta menjadi kewenangan hakim. Judex facti menggambarkan kemampuan hakim untuk menilik atau memutus perkara pada tingkat pertama dan banding di pengadilan yang mengacu penetapan fakta hukum yang diperankan hakim dalam sebuah putusan. 7
Judex facti berbeda dengan judex juris . Juris adalah of right atau of law , 8 yang artinya  hukum. Judex  juris mendeskripsikan  mengenai  kompetensi  hakim  di dalam  menilik  atau  mengadili  perkara  di  tingkat  kasasi  yang  dilakukan  oleh Mahkamah Agung. Sistem hukum acara perdata memiliki latar belakang dengan peninjauan ontologis terhadap judex facti dan judex juris yang merupakan bagian dari  prinsip  hukum.  Pemberian  hak  saat  menentukan  dan  mengevaluasi  fakta hukum  serta  mengevaluasi  penerapan  hukum  dalam  pengambilan  keputusan merupakan pencerminan dari judex facti dan judex juris .
Konsep  sistem  peradilan  dua  tingkat  yang  saling  berhubungan  dalam keberlangsungan  fungsi  prinsip  hukum  peradilan  disebut judex  facti dan judex juris . Judex  facti tercermin  saat  berlangsungnya  peradilan  tingkat  pertama  dan tingkat banding. Peradilan tingkat tiga bukan diwakilkan dengan proses tingkat kasasi,  karena  peradilan  tingkat  kasasi  tidak  melakukan  pemeriksaan  terhadap fakta  dan  peristiwa.  Pembinaan  penyamaan  dan  penyeragaman  penerapan hukum  pada  putusan  peradilan  tingkat  banding  bertujuan  untuk  menciptakan lingkup  peraturan  hukum  diterapkan  secara  tepat  tersebut  merupakan kewenangan  peradilan  tingkat  kasasi. 9 Kewenangan  peradilan  tingkat  kasasi tersebut bertujuan membentuk kepastian hukum dan keseragaman hukum.
6 Id.
7 Id.
8 Pratama Dofan H., Pertimbangan Hukum Judex Juris Memutus Perkara Penggelapan Dengan Adanya  Dissenting  Oppinion  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1427  K/Pid/2014), Jurnal Verstek, Indonesia, 2019, Vol., 7 no. 2, hlm., 1 – 16.
9 Ismet B, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, Airlangga University Press, Surabaya, 2004, hlm., 43
Putusan hakim merupakan ketetapan ( judgement ) atau kesimpulan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang menjadi tanggung jawab yang diembankan kepadanya. 10 Putusan  diartikan  sebagai  konklusi  atau  penetapan  hakim didasarkan  dengan  hak  yang  dimilikinya  dengan  melihat  keterkaitan  hukum antara  kedua  belah  pihak  dalam  penyelesaian  persengketaan. 11 Dalam  rangka mewujudkan putusan hakim ini dibutuhkan ketelitian dan pengetahuan di dalam pembuatan  putusan  yang  baik  dan  benar  agar  putusan  tersebut  dapat memberikan manfaat serta kepastian hukum agar tidak mudah diubah meskipun dengan mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi.
Penyelesaian  sengketa  yang  diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim  sangat membutuhkan  pengambilan  putusan  secara  adil.  Pasal  164 Herzien  Inlandsch Reglement (H.I.R) menyatakan bahwa :
“Hakim  harus  dapat  mengolah  dan  memproses  data -data  yang  diperoleh selama  proses  persidangan,  baik  dari  bukti  surat,  saksi,  persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan”.
Menjunjung  tinggi  sifat  obyektif,  profesionalisme,  keadilan,  kearifan  dan rasa tanggung jawab menjadi dasar hakim dalam memberikan ketetapan hukum pada  suatu  putusan  perkara.  Cacat  tidaknya  suatu  putusan  hakim  haruslah ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.B.G) dan Pasal 50 UU No.48 Th. 2009 harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 12
a. Memuat dasar alasan putusan yang jelas dan rinci
Pertimbangan hukum yang jelas menjadi dasar utama putusan hakim.
Apabila  suatu  keputusan  tidak  memenuhi  persyaratan,  maka  keputusan tersebut  belum  sepenuhnya  dipertimbangkan  ( onvoldoende  gemotiveerd ).
10 Hamzah A, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1956, hlm., 55
11 Adam Rigoni, Common-Law Judicial Reasoning and Analogy , Legal Theory, Indonesia, 2014, vol., 20, no. 2, hlm., 133 – 156
12 Harahap Y, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 48.
Peraturan  tertulis,  hukum  adat,  yurisprudensi  atau  doktrin  hukum  dapat dijadikan alasan pertimbangan hakim. 13

## b. Putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan
Putusan  harus  ditinjau  secara  menyeluruh  dan  sepenuh-penuhnya memeriksa  serta  mengadili  seluruh  aspek  pengajuan  gugatan  merupakan pencerminan Pasal 189 ayat (2) R.B.G, Pasal 178 ayat (3) H.I.R dan Pasal 50 Reglement op de Rechtvordering (R.V).
c. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan Suatu  tuntutan  dalam  gugatan  ( ultra  petita )  tidak  boleh  dilebihkan putusan mengabulkannya. Putusan wajib dinyatakan cacat jika mengandung ultra  petita,  meskipun  iktikad  baik  ( good  faith )  demi  kepentingan  umum ( public  interest )  dijadikan  unsur  dalam  putusan  hakim.  Meskipun  putusan mengadili dan mengabulkan dilakukan dengan iktikad baik dengan melebihi dari apa yang digugat, maka tindakan atas putusan tersebut dianggap tidak sah  ( illegal ) 14 merupakan  pencerminan  Pasal  50  R.V  ,  Pasal  178  ayat  (3) H.I.R, dan Pasal 189 ayat (2) R.B.G.
d.   Putusan diucapkan di muka umum
Dalam pemeriksaan persidangan atas prosedur jujur sejak awal hingga keluarnya putusan akhir harus mengedepankan asas fair trial . Konsep sidang yang terbuka untuk umum harus diterapkan dari pemeriksaan awal hingga putusan.  Namun,  asas fair  trial ini  tidak  berlaku  pada  kasus-kasus  atau perkara tertentu seperti perkara perceraian. Dalam perkara perceraian ini, proses  pemeriksaan  bersifat  tertutup  namun  pembacaan  putusan  tetap wajib terbuka untuk umum. Adapun pelanggaran asas fair trial ditegaskan dalam  Pasal  13  ayat  (2)  UU  No.48  Th.  2009 menyatakan  bahwa  “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dala m  sidang  terbuka  untuk  umum”.  Putusan  batal  demi  hukum  apabila putusan tidak diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.
13 Id.
14 Id.
Gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak merupakan hasil akhir dari peninjauan kembali perkara  di pengadilan. Model  keputusan  hakim yang  harus diambil tidak diatur atau tidak dijelaskan di dalam H.I.R. Namun didasarkan pada ketentuan-ketentuan H.I.R Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187 dan Pasal 61 R.V yang isi dan susunan putusan keputusan kekuasaan hakim tercermin pada ketentuan peraturan tertulis tersebut.
Suatu putusan didasarkan pada peran hakim sebagai penentu hukum yang adil  dan  benar  merupakan  dasar judex  juris, sedangkan judex  facti menitik beratkan suatu putusan sebagai penentu hukum yang diperankan oleh hakim. 15 Judex facti dan judex juris sebagai prinsip hukum seyogyanya diterapkan secara konsisten. Realitasnya penerapan judex facti dan judex juris tidak menunjukkan perbedaan  yang  tegas.  Fakta  menunjukkan  terdapat  putusan  tingkat  kasasi membatalkan  putusan  peradilan  tingkat  pertama  dan/  atau  peradilan  tingkat banding dengan mengadili sendiri sehingga Mahkamah Agung bertindak sebagai judex facti . Konsekuensinya, terdapat perkara yang serupa dijatuhi putusan yang amarnya  berbeda,  sehingga  menimbulkan  masalah  ketidakpastian  hukum  dan ketidakadilan. 16
Idealnya,  dalam  rangka  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  putusan hakim maka fakta relevan dalam persidangan yang ditinjau secara yuridis serta hati  nurani  hakim  sebagai  pemeriksa  dan  pemutus  perkara  telah  diterapkan dalam diri hakim untuk memutus suatu putusan perkara. Hakim menjadi tonggak utama  dalam  menafsirkan  pengertian  perundang-undangan  dan  peraturan lainnya  dalam  penerapannya.  Implementasi  hukum  mestinya  berdasarkan relevansi  kasus  yang  sebenarnya  agar  hakim  dapat  menafsirkan  dan
15 Ahmad Siboy, The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia , Legality : Jurnal Ilmiah Hukum , Indonesia, 2021, vol., 29, no. 2, hlm.,
237 – 255.
16 Harjono  Maria  Caroline,  Studi  Kajian  Tentang  Gugatan  Intervensi  Dalam  Perkara  Perdata, Jurnal Verstek, Indonesia, 2020, vol., 8, no. 1, hlm., 55 – 61; Rumawi, Bagenda, Jiwantara, dkk. .,
Hukum Acara Perdata, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021, hlm., 5 – 24; Goran Dominioni, Pieter Desmet, dan Louis Visscher, Judges versus Jurors: Biased Attributions in the Courtroom , Cornell International Law Journal , Ithaca, New York, 2020, vol., 52, no. 2, hlm., 235 – 265.
mendapatkan benang merah dari kasus yang diadili secara menyeluruh, bijaksana dan objektif.
Secara  terminologi,  keadilan  ( justice )  memiliki  makna  yang  bermacam- macam  dan  banyak  sekali  teori  yang  membahasnya.  Keadilan  sebagai  suatu konsep  merupakan  konsep  yang  rumit  dan  abstrak  serta  berkaitan  dengan kepentingan  kompleks. 17 Ulpianus  sebagai  ahli  hukum  Romawi  mencetuskan “ tribure jus suum cuique ” yang diartikan sebagai porsi pemberian hak harus sesuai dengan  porsi  masing-masing,  yang  kemudian  dijadikan  rujukan  utama  sebagai makna  keadilan.  Pengertian  keadilan  tersebut  kemudian  dikembangkan  dan diambil  alih Corpus  Juris Kaisar  Justinianus  dan  Aristoteles.  Menurut  Hart, keadilan merupakan segmen lain dari moralitas, sebagaimana dikatakan “… yet it is important to see that it is a distinc segment of morality …” . 18
Keadilan  merupakan  bentuk  lebih  spesifik  daripada  moralitas. 19 Ulpianus mengatakan  keinginan  untuk  konsisten  memberikan  kepada  khalayak  manusia yang menjadi haknya ( to give everybody his own ) sesuai porsi dengan menyadari dan mengakui hak setiap orang lain diartikan sebagai keadilan 20 . Dasar keadilan adalah penilaian satu orang kepada orang lainnya, namun biasanya hanya dinilai dari sudut pandang pihak yang menerima perlakuan saja. 21
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  metode  ilmu hukum normatif ( normative law research ), yaitu menggunakan studi kasus ( case study ) normatif seperti produk perilaku hukum yang sudah terjadi. 22 Penggunaan penelitian  ilmu  hukum  normatif  lebih  menitikberatkan  pada  pendekatan
17 Stuart  McLennan, The  Law  as  a  Barrier  to  Error  Disclosure:  A  Misguided  Focus? , Trends  in Anaesthesia and Critical Care ,  Switzerland,  2018,  vol.,  19, hlm.,  1 – 5;  Sri and Murthy, Useful Judgements for Trial Judges , Srikakulam, 2018, hlm., 1 – 48; DJ Mullan, The Federal Court Act : A Misguided  Attempt  at  Administrative  Law  Reform ? , The  University  of  Toronto  Law  Journal , Toronto, Canada, 2015, vol., 23, no. 1, hlm., 14 – 53.
18 H.L.A. Har, The Concept of Law, Oxford University, New York, 1988, hlm., 153.
19 Id., hlm.,154.
20 Syprianus Aristeus, Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,  Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Indonesia, 2020, vol., 20, no. 3, hlm., 379.
21 Jeremy Waldron, Judges as Moral Reasoners , International Journal of Constitutional Law , New York, 2019, vol., 7, no. 1, hlm., 2 – 24.
22 Abdulkadir M, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm., 132.
perundang-undangan  ( statue  approach ). 23 Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian studi kasus secara hukum normatif adalah hukum primer dan hukum sekunder.  Sumber  hukum  primer  seperti  perundang-undangan  dan  peraturan turunan lainnya, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari kajian akademik seperti  jurnal,  artikel  ilmiah  hukum  dan  sosial,  buku,  laporan  penelitian,  serta bahan  lokakarya,  seminar,  dan  sebagainya.  Produk  hukum  yang  dititikberatkan pada  penelitian  ini  dengan  mengambil  studi  kasus  pada  putusan  hukum  308 K/Pdt.Sus-PHI/2018.
Keadilan pada putusan hakim yang dapat dilihat dari biasnya putusan yang mengandung  faktor  kekhilafan  hakim  tersebut,  maka  kondisi  seperti  itu  harus dapat  menjawab  berbagai  persoalan  antara  lain  :  (1)  bagaimanakah  implikasi kekhilafan hakim dalam sebuah putusan hukum 37/Pdt.Sus-PHI/2017 ? serta (2) bagaimanakah kepastian hukum suatu putusan yang di dalamnya terdapat unsur kekhilafan hakim? Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tujuan sesungguhnya dalam  menilai  putusan  hakim  diperlukan  pengetahuan  untuk  mengetahui bagaimana implikasi kekhilafan hakim dalam sebuah putusan, untuk mengetahui bagaimana  kepastian  hukum  suatu  putusan  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur kekhilafan  hakim.  Sehingga  tujuan  dari  hasil  kajian  ini  diharapkan  dapat memberikan manfaat agar hakim pemeriksa dan pemutus perkara lebih cermat dalam memberikan suatu putusan sehingga meminimalisir terjadinya kekhilafan.

## Pembahasan
Konflik diartikan sebagai kondisi di mana masing-masing pihak (dua pihak atau lebih) saling memperjuangkan tujuannya, di mana tujuan tersebut tidak dapat dipersatukan dan masing-masing pihak berusaha meyakinkan pihak lain tentang kebenaran tujuannya sendiri. 24 Secara harfiah setiap manusia menganggap dirinya memiliki hak dan ingin menuntut haknya sendiri dan atau ingin mempertahankan
23 Marzuki Peter M, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm., 8.
24 Soemitro R , Hukum Dan Masalah Penyelesaian Konflik, Agung Press, Semarang, 1990, hlm., 138 .
atau membelanya, berhak menjadi pihak penggugat maupun selaku yang tergugat ( legitima persona standi in judicio ),  sehingga dalam kondisi ini siapa pun berhak untuk  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Pasal  163  H.I.R  menyatakan  bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya  hak  atau  peristiwa  itu”. Dasar  tuntutan  yang  wajib  dibuktikan  mengenai kejadian materiil dalam persidangan merupakan hak dan peristiwa yang disebut fundamentum petendi .
Adanya keleluasaan untuk mengajukan gugatan bagi pihak atau para pihak yang merasa memiliki hak, didukung pula oleh Pasal 22 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (A.B) yang menjelaskan bahwa “Bilamana seorang hakim menolak  menyelesaikan  suatu  perkara  dengan  alasan  bahwa  peraturan  undang- undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”. Dengan adanya prinsip ius curia novit yang  artinya  hakim  dipaksa  harus  mengetahui  segala  hukum,  maka  menerima berkas  perkara,  memeriksa  berkas  perkara  dan  mengadili  serta  menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya tanpa terkecuali dengan dikeluarkannya suatu putusan hukum merupakan tanggung jawab utama hakim. Meskipun tidak dapat dielakkan  terkadang  putusan  hakim  mengandung  unsur  kekhilafan  disebabkan hakim juga manusia biasa. 25
Siti  Harini  merupakan  seorang  karyawati  PT  Batik  Danar  Hadi  (posisi sebagai payroll data  base admin  area  2  &  3  kantor  pusat  Surakarta)  yang mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT Batik Danar Hadi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  (UU  No.2  Th.  2004)  menyebutkan  bahwa
25 Smith  Z,  Disparitas  Putusan  Hakim  (Identifikasi  Dan  Implikasi),  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia,  Indonesia,  2014,  hlm.,  94;  M.  Syamsudin; The  Failure  of  the  Court  to  Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia , Journal of Consumer Policy, United States, 2021, vol., 44, no. 1, hlm., 117 – 130; Joep Sonnemans dan Frans Van Dijk, Errors in Judicial Decisions: Experimental Results , Journal of Law, Economics, and Organization , United Kingdom ,2019, vol., 28, no. 4, hlm., 687 – 716.
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah “Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”. Perbedaan pendapat mengenai pengakhiran hubungan  kerja  yang  terjadi  antara  Siti  Harini  dengan  PT  Batik  Danar  Hadi dilatarbelakangi oleh  Siti Harini yang dalam dalil gugatannya menyatakan PT Batik Danar Hadi telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dirinya, sedangkan PT Batik Danar Hadi membantah apa yang di dalilkan oleh Siti Harini.
Perbedaan  pendapat  antara  Siti  Harini  dan  PT  Batik  Danar  Hadi  ini dilatarbelakangi oleh tindakan Siti Harini yang dinilai melakukan penyalahgunaan fasilitas  perusahaan  yang  mengakibatkan  dirinya  dimutasi  oleh  PT  Batik  Danar Hadi.  Atas  adanya  mutasi  ini,  Siti  Harini  menolak  untuk  dimutasi  dan  kemudian tidak masuk kerja selama lima hari berturut-turut. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama  yang  dimiliki  PT  Batik  Danar  Hadi,  maka  Siti  Harini  dianggap  telah melakukan pengunduran diri. Adanya anggapan pengunduran diri ini dibantah oleh Siti  Harini  yang  menilai  kebijakan  mutasi  serta  surat  peringatan  ketiga  yang dikeluarkan PT Batik Danar Hadi tidak bisa diterima. Hal ini disebabkan karena saat itu  Siti  Harini  bekerja  di  PT  Batik  Danar  Hadi  Solo/Surakarta,  sedangkan  surat peringatan ketiga dikeluarkan oleh PT Batik Danar Hadi Cabang Jakarta.
Adanya  ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja (PHK) antara  Siti  Harini  dengan  PT  Batik Danar  Hadi  ini  mengakibatkan  adanya pengajuan  gugatan  atas  dasar  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  Siti Harini melalui pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Semarang (bertindak sebagai Penggugat) terhadap PT Batik Danar Hadi (bertindak sebagai Tergugat) dengan Perkara Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/PN.Smg yang didahului dengan gagalnya upaya mediasi yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta sebagai mediator yang telah mengeluarkan Anjuran Nomor: 568/1203 tertanggal  13  April  2017.  Terhadap  anjuran  mediator  tersebut,  Siti  Harini menyatakan menerima anjuran tersebut sedangkan PT Batik Danar Hadi menolak secara tegas anjuran tertulis dari mediator hubungan industrial.
Majelis  hakim  pemeriksa  dan  pemutus  Perkara  Nomor:  19/Pdt.Sus- PHI/PN.Smg di dalam pertimbangan hukumnya mencantumkan ketentuan Pasal 8 ayat  (3)  R.V  di  mana  gugatan  harus  memenuhi  syarat-syarat  di  antaranya  yakni adanya  posita  yang  menguraikan  tentang  kejadian  dan  peristiwa-peristiwa  dan menguraikan  tentang  hukumnya  disertai  alasan  dasar  yuridis  gugatan  yang kemudian  berdasarkan  ketentuan  tersebut  dijadikan  dasar  majelis  hakim menyatakan bahwa gugatan Siti Harini kabur ( obscuur libel ) sehingga eksepsi PT Batik Danar Hadi (Tergugat) dapat dikabulkan. Dengan dikabulkannya eksepsi PT Batik Danar Hadi (Tergugat) maka majelis hakim tanpa harus memeriksa materi pokok perkara yang pada tanggal 12 September 2017 telah mengeluarkan putusan dengan  Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg yang kutipan amarnya pada intinya menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  ( Niet  Ontvankelijke verklaard ).
Putusan gugatan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ) melalui putusan  majelis  hakim  pemeriksa  dan  pemutus  Perkara  Nomor:  19/Pdt.Sus- PHI/PN.Smg  tersebut,  kemudian  Siti  Harini  kembali  mengajukan  gugatan  baru berkaitan  dengan  Perselisihan  PHK  dengan  Perkara  Nomor:  37/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg.  Adapun  Siti  Harini  (bertindak  sebagai  Penggugat)  kembali menggugat PT Batik Danar Hadi (bertindak sebagai Tergugat). Terhadap gugatan yang  diajukan  ini,  PHI  dan  PN.Semarang  pada  tanggal  18  Desember  2017 mengeluarkan amar yang kutipannya pada intinya mengabulkan gugatan Siti Harini (bertindak sebagai Penggugat) untuk sebagian oleh Majelis Hakim. Pada putusan tersebut  sejak  30  Maret  2017  hubungan  kerja  telah  putus  dan  berakhir  antara Penggugat  dan  Tergugat.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  memutus  menghukum Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja, uang pesangon, dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp 133.623.100,00 (seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
PT  Batik  Danar  Hadi  mengambil  sikap  dengan  mengajukan  permohonan kasasi  tertanggal  29  Desember  2017  dengan  Akta  Permohonan  Kasasi  Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg  juncto  Nomor  37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg
yang  dibuat  oleh  Panitera  PHI  pada  PN.Semarang  diikuti  dengan  memori  kasasi yang  diterima  di  Kepaniteraan  PHI  pada  tanggal  11  Januari  2018  (sesuai  waktu yang ditetapkan Undang-Undang) sebagaimana dijelaskan pada UU No.2 Th. 2004 Pasal 110. Petitum yang dimintakan oleh PT Batik Danar Hadi (sebagai Pemohon Kasasi  dahulu  Tergugat)  adalah  membatalkan  Putusan  Perkara  Perselisihan Hubungan Industrial pada PN.Semarang yang kemudian Mahkamah Agung dalam pertimbangan  hukumnya  menyatakan  ba hwa  “…  dalam  hal  ini PHI  pada PN.Semarang  telah  salah  menerapkan  hukum  dengan  pertimbangan  sebagai berikut:
“ Bahwa terhadap perkara yang soal dan pihaknya sama masih dalam proses pemeriksaan  di  tingkat  kasasi  sewaktu  gugatan  diajukan,  oleh  sebab  itu gugatan terlalu dini (premature ), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ” .
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  di  atas,  Mahkamah  Agung  mengabulkan permohonan  kasasi  dari  PT  Batik  Danar  Hadi  (sebagai  Pemohon  Kasasi  dahulu Tergugat) dan membatalkan putusan PHI pada PN.Semarang.
Perselisihan antar manusia merupakan fitrah dasar karena saling memiliki keinginan tersendiri. Satu pokok utama munculnya ketidakpuasan adalah dimulai dari  permasalahan  distribusi  pemikiran  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan kepribadian. 26 Oleh  sebab  itu,  yang  terpenting  adalah  adanya  upaya  pencegahan atau upaya untuk mendamaikan kembali para pihak yang berselisih. Bentuk upaya perdamaian di antara para pihak yang berselisih dapat ditempuh melalui jalur non litigasi atau jalur litigasi.
Di  Indonesia  sendiri  menerapkan  prinsip  hubungan  industrial  Pancasila yang  dijadikan  dasar  penyelesaian  seluruh  jenis  perselisihan  atau  sengketa  di bidang  ketenagakerjaan.  Perselisihan  PHK  merupakan  salah  satu  dari  empat macam jenis Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang dikenal pada Pasal 1 ayat
26 Kyle Edwards dan Sarah Robinson, Labor and Employment Law : A Career Guide , Labor and Employment Law , Cambridge, USA, 2018, vol., 5, no. 329, hlm.,  83; Daire McCormarck, Philip Pettit Republicanism and Labour Law A Defence , International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations , United Kingdom, 2021, vol., 37, no. 4, hlm., 417 – 450.
(4)  UU  No.2  Th.  2004  menjelaskan  perselisihan  PHK  didasari  adanya ketidaksesuaian  pengakhiran  hubungan  kerja  yang  menimbulkan  perselisihan antara pihak pemberi kerja dengan pekerja. Kondisi yang terjadi pada masyarakat umumnya ialah kondisi perselisihan PHK, di mana perselisihan dapat terjadi disisi perusahaan,  pengusaha  ataupun  pekerja  itu  sendiri.  Meskipun  yang  lebih cenderung  dikenal  ialah  PHK  oleh  perusahaan  atau  pengusaha  terhadap pekerjanya.
Upaya  penyelesaian  PHI  termasuk  PHK  haruslah  ditempuh  dengan mekanisme bipartit , tripartit dengan  upaya  terakhir  melalui  jalur  pengadilan hubungan  industrial.  PHK  yang  mekanismenya  diselesaikan  melalui bipartit merupakan syarat wajib  sesuai ketentuan Pasal 3 UU No.2 Th. 2004 yang apabila upaya  ini  gagal  barulah  diselesaikan  dengan  mekanisme  penyelesaian tripartit . Pasal 57 UU No.2 Th. 2004  menjelaskan jika upaya tripartit ini masih juga gagal maka  barulah  dapat  diajukan  gugatannya  ke  pengadilan  hubungan  industrial. Seyogyanya  beracara  dalam  ranah  pengadilan  hubungan  industrial  tetap menggunakan  hukum  acara  perdata  sebagaimana  pada  pengadilan  pada lingkungan peradilan umum.
Pemilihan jalur pengadilan diharapkan dijadikan sebagai langkah terakhir, setelah  berbagai  upaya  yang  sifatnya  di  luar  pengadilan  telah  dilakukan  namun tidak menemui jalan keluar. Oleh sebab itu sudah tepat jika UU No.2 Th. 2004 tetap menyediakan  wadah  penyelesaian  perselisihan  melalui  jalur  pengadilan.  Tujuan mengakhiri ataupun menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak dalam ranah  pengadilan,  bergantung  pada  ucapan  pernyataan  hakim  berupa  putusan hukum  yang  sifatnya  mengikat. 27 Sehingga  pihak  yang  bersengketa  dapat menggunakan putusan hukum tersebut. 28
Kesimpulan  hukum  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  pada  persidangan dijadikan dasar dalam memutus perkara. Dampak terpenting mesti didasari oleh hakim  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  5 UU  No.48  Th.  2009  adalah  hakim
27 Sudikno M, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty , Yogyakarta, 2007, hlm., 210.
28 Id., hlm., 218.
diharuskan  mendalami,  menginterpretasikan  nilai  hukum  dan  mengikuti  serta menciptakan  keadilan  baru  ataupun  memperkuat  keadilan  yang  sudah  ada  di masyarakat.  Putusan  merupakan  hukum yang  mengikat  kepada  para  pihak yang berperkara merupakan karakteristik khusus dalam sebuah putusan.
Mahkamah  Agung  melakukan  pemeriksaan  kembali  baik  fakta  maupun hukumnya karena adanya kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti .  Pemeriksaan  kembali  tersebut  tidak  dimaksudkan  sebagai  upaya  hukum tingkat  ketiga,  melainkan  semata  mata  demi  keadilan. 29 Kekhilafan  hakim  atau kekeliruan yang nyata tercermin pada putusan yang memasukkan sesuatu di luar ketentuan  hukum. 30 Menitik  beratkan  pada  kekhilafan  seorang  hakim  itu  harus terlihat  nyata,  terang  benderang,  mudah  diketahui  dan  dilihat  tanpa  harus menelaah  lebih  dalam menggunakan  kekuatan  pikiran  serta  nalar  secara  khusus dalam menguji kebenarannya. 31
Ratio Decidendi sangat dikenal dalam konteks sistem hukum common law , yang secara harfiah berarti alasan untuk menjatuhkan putusan ( the reason for the decision ).  Format ratio  decidendi di  dalam  putusan  hakim  dinyatakan  dalam proposisi hukum di mana proposisi dalam konteks ini ialah premis yang memuat pertimbangan  hakim  baik  diungkapkan  secara  eksplisit  atau  implisit. 32 Hakim untuk  sampai  pada  salah  satu  putusan  maka  hakim  harus  menuliskan  alasan- alasannya yakni ratio decidendi -nya.
Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi ini dapat dijumpai pada  konsiderans “Menimbang”  pada  pokok  perkara. Ratio  decidendi ini  bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari segala kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan  dengan  memperhatikan  fakta  materiil  dan  putusan  yang  didasarkan
29 Soepomo,  Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri,  Jurnal  Antikorupsi,  INTEGRITAS, Indonesia, 2020, vol., 6, hlm., 408.
30 Joep Sonnemans dan Frans Van Dijk, Errors in Judicial Decisions: Experimental Results , Journal of Law, Economics, and Organization, United Kingdom, 2019, vol., 4, no. 28, hlm., 687 – 716.
31 Jeremy Waldron, Judges as Moral Reasoners , International Journal of Constitutional Law , New York, 2019, vol., 7, no. 1, hlm., 2 – 24.
32 Ratio Decidendi dan kaidah Yurisprudensi, diakses dari https://business- law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/, 2 Juni 2023, pukul 21.00 WIB.
pada fakta-fakta, yang dengan demikian suatu fakta materiil dapat terjadi karena adanya  dua  kemungkinan  putusan  yang  saling  berlawanan  yang  menentukan adalah ratio decidendi dari putusan tersebut. 33
Kasus Siti Harini dengan PT Batik Danar Hadi ini, inkonsistensi tidak hanya terjadi  pada  tingkat  pertama  putusan  Nomor.37/pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  dan kemudian  pada  tingkat  kasasi  (Nomor.308  k/Pdt.Sus-PHI/2018)  semata,  akan tetapi dipertegas dengan perbedaan isi amar putusan tingkat pertama sebelumnya pada  putusan  Nomor.19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  yang  telah  dinyatakan  tidak dapat diterima. Putusan tingkat pertama sebelumnya yang telah dinyatakan tidak dapat  diterima  ini  (Nomor.19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg)  justru  semakin diperkuat  dengan  putusan  kasasi  (Nomor.308  k/Pdt.Sus-PHI/2018)  yang membatalkan isi putusan pada tingkat pertama.
Suatu putusan baik tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dalam praktiknya memiliki amar putusan yang sangat berbeda. Idealnya, judex facti pada tingkat pertama seharusnya berperan sebagai penentu hukum  suatu  putusan  dengan  memeriksa  fakta-fakta  yang  terungkap  di  dalam persidangan, sedangkan peran hakim sebagai penentu hukum yang adil dan benar dengan memeriksa penerapan hukumnya merupakan dasar judex juris . Akan tetapi dalam  praktik,  tidak  jarang  diketemukan  perkara  serupa  yang  dijatuhi  putusan dengan  amar  berbeda.  Contoh  Perkara  serupanya  adalah  Nomor:  19/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ), sedangkan Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg mengabulkan gugatan Penggugat  untuk  Sebagian.  Inkonsistensi  semacam  ini  yang  kemudian  ditambah dengan  adanya  faktor  kekhilafan  hakim  akan  menimbulkan  terjadinya ketidakpastian hukum. 34
Ditinjau  dari  segi  isinya,  putusan  hakim  atas  gugatan  dibedakan  menjadi empat macam yang terdari dari dua sifat putusan positif dan negatif, yaitu (positif
33 Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 164.
34 Ryan Hübert, Biased Judgments without  Biased Judges:  How  Legal Institutions Cause Errors ,
Journal of Politics , Chicago, United Kingdom, 2021, vol., 83, no. 2, hlm., 753 – 756.
dan negatif) mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/ tidak menerima  selebihnya, niet  onvankelijk  verklaart (negatif)  tidak  dapat  menerima gugatan  penggugat,  (negatif)  menolak  gugatan  penggugat,  dan  mengabulkan gugatan  untuk  seluruhnya  (positif). 35 Perkara  Nomor:  19/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard ) yang artinya gugatan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formal maupun materiil.  Dalam  putusan  tersebut  tidak  menilai  pokok  utama  perkara  (dalil gugatan),  namun  hanya  menilai  syarat-syarat  gugatannya  saja.  Apabila  syarat gugatan  tidak  terpenuhi,  maka  gugatan  pokoknya  (dalil  gugatan)  tidak  dapat diperiksa. 36
Apabila penyebab-penyebab kekeliruan hakim dalam pengambilan putusan seperti  yang  dijelaskan  oleh  Adami  Chazawi  di  atas  diterapkan  ke  dalam  tiga putusan  perkara  yakni  Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  (dinyatakan  tidak dapat  diterima  atau Niet  Ontvankelijke  verklaard ),  Nomor:37/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg (mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian) dan Putusan
Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018
(membatalkan putusan
Perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg),  maka  menurut  hemat  penulis  ada penyebab kekeliruan hakim pemeriksa dan pemutus perkara pada tingkat pertama dalam  Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  yakni  terdapat  fakta  yang  terlihat jelas  dan  terang-benderang  bahwa  hakim  lalai  dalam  melihat  atau  menerapkan (mengkonstatasi)  serta  keliru  menentukan  dan  memilih  benang  merah  dari peristiwa  hukum  yang  relevan,  sehingga  kesimpulan  pada  pengambilan  putusan pun  keliru  atau  salah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  ketidakcermatan  hakim  dalam memeriksa  pokok  perkara  yang  diajukan  oleh  Siti  Harini  selaku  penggugat,
35 Fikri S, The Existence of Civil Procedure Law in Religious Court , IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, hlm., 62; Gross National and Happiness Pillars, Achievement, Challenges and Recomendations for Judicial Reform , Indonesia Judicial Reform Forum, Jakarta, 2018, hlm., 40- 47.
36 Manullang H, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Penerbit Bina Media Perintis, Tanjungsari Medan, 2019, hlm., 74; Smith Z, Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi Dan Implikasi), Komisi Yudisial Republik Indonesia, Indonesia, 2014, hlm., 387-392.
ditambah  pula  dengan  kondisi  bahwa  pihak  PT  Danar  Hadi  selaku  tergugat  pun sedang dalam pengajuan upaya hukum di tingkat kasasi.
Hal  ini  terjadi  dalam  hal  ketika  faktanya  perkara  Nomor  37/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg merupakan gugatan ulang yang sama dengan gugatan perkara Nomor  19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg  yang  diputus  tidak  dapat  diterima  ( Niet Ontvankelijke  Verklaard ).  Selain  itu  putusan  perkara  Nomor  19/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg pada saat yang bersamaan masih dalam tenggang waktu 14 hari untuk  upaya  hukum  Kasasi.    Adapun  upaya  hukum  Kasasi  diambil  oleh  pihak Tergugat (dalam hal ini adalah PT Batik Danar Hadi) yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 September 2017 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.Sus-PHK/K/2017.
Pada  dasarnya  terhadap  perkara  yang  permasalahan  serta  para  pihaknya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi sewaktu gugatan diajukan maka dapat dikatakan gugatan tersebut terlalu dini ( prematur ) sehingga gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ). Oleh sebab  itu  maka  kesimpulan  pada  pengambilan  putusan  pun  keliru  atau  salah. 37 Sehingga  dengan  adanya  kekhilafan  hakim  maka  terjadi  inkonsistensi  amar putusan antara putusan tingkat pertama dengan tingkat kasasi.
Upaya  hukum  merupakan  alat  untuk  mencegah  atau  memperbaiki kekeliruan dalam putusan. 38 Kepustakaan mengenal beberapa upaya hukum dalam hukum acara perdata yakni perlawanan ( verzet ), banding, perlawanan pihak ketiga ( derden  verzet ),  kasasi  dan  peninjauan  kembali  ( request  civil ).  Adapun  upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap perselisihan perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah kasasi.  Jika para pihak atau salah satu pihak tidak setuju dan merasa keberatan atas putusan pengadilan hubungan industrial, sesuai Pasal 110 UU  No.2  Th.  2004  menyatakan  jika  Putusan  Pengadilan  Negeri  atas  sengketa Pengadilan Hukum Industrial akan menjadi kekuatan hukum tetap dan mengikat
37 Setyono Y, Tinjauan Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum & Pembangunan, Indonesia, 2019, vol., 49, no. 1, hlm., 136 – 152.
38 Sudikno M, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm., 83-85.
jika  tidak  ada  pengajuan  permohonan  kasasi  selambat-lambatnya  14  hari  kerja kepada Mahkamah Agung.
Berdasarkan  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung (UU No.14 Th. 1985) menjelaskan kriteria-kriteria alasan hukum yang  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar  diajukannya  kasasi  adalah  1)  terdapat kondisi melanggar  atau salah menerapkan hukum; 2) kewenangannya melampaui batas  atau  adanya  unsur  tidak  berwenang;  3)  ditemukan  adanya  pemenuhan kelalaian dengan tidak memenuhi syarat-syarat peraturan perundangan sehingga mengakibatkan  batalnya  putusan  yang  bersangkutan.  Pada  sebuah  putusan, kepastian hukum memiliki peran yang cukup besar. Kepastian hukum terdiri dari kata  “kepastian”  dan  “hukum”.  Kepastian  kata  dasarnya  “pasti”  ( certain ). Certain artinya ascertained, precies, identified, definitive, clearly known, unambiguous, or in law,  capable  of  being  identified  or  made  known,  without  liability  to  mistake  or ambiguity, from data already given, free from doubt . 39
Bidang hukum positif ditandai dengan adanya kepastian hukum sedangkan bidang politik hukum ditandai dengan adanya keadilan hukum. 40 Sejatinya, hukum berperan  dalam  melindungi  kepentingan  manusia,  maka  hukum  haruslah dijalankan dengan adil. Pelaksanaan hukum ini sendiri dapat berjalan aman, damai akan  tetapi  dapat  juga  disebabkan  karena  pelanggaran  hukum  sehingga  hukum harus ditegakkan dan untuk dapat menegakkan hukum dibutuhkan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Manusia yang merupakan makhluk yang tidak luput dari kekhilafan, sehingga kekhilafan hakim secara manusiawi dapat terjadi pada putusan perkara yang ditetapkan hakim.
Hukum  tidak  selalu  identik  dengan  keadilan.  Keadilan  bersifat  subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Orang tidak mengetahui perbuatan yang
39 Henry, C., Black’s Law Dictionary Definations of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence,  West  Publishing  Company,  St.  Paul  Minn  Ancient  and  Modern, United  States, 1976, hlm., 568-572.
40 Kelsen H, Introduction to The Problems of Legal Theory, A Translation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Oxford University Press, New York , 1992, hlm., 137-143.
telah dilakukannya ataupun akan dilakukannya sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat dikarenakan tidak adanya kepastian hukum. Namun, jika terlalu banyak  penekanan  pada  kepastian  hukum,  kepatuhan  terhadap  hukum  akan menimbulkan  kekakuan  dalam  bermasyarakat  dan  menimbulkan  rasa ketidakadilan.
Memang tidak mudah mewujudkan putusan hakim berdasarkan kepastian hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan,  karena  konsep  keadilan  ketika  hakim memberikan putusan tidak mudah mencari tolak ukurnya. 41 Tingkat rasa keadilan hukum tidak sama antara satu pihak dengan pihak lainya yang sedang berperkara. Menciptakan sebuah kepastian hukum yang mengikat, memberikan rasa adil dan merasakan kemanfaatan dalam suatu putusan hakim sekaligus saat ini sangat sulit terlebih  lagi  dalam  putusan  yang  mengandung  unsur  kekhilafan  hakim  di dalamnya. 42
Menemukan rumusan putusan hukum yang tepat merupakan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata. Keadilan hukum tidak diatur secara lengkap dan  jelas  pada  Undang-Undang,  norma  dan  nilai  hukum  dimasyarakat  menjadi referensi secara teknis untuk digali oleh seorang hakim sehingga dapat menemukan keadilan hukum secara arif dan bijaksana. 43 Putusan hakim dari hasil proses secara sah  di  persidangan  menjadi  tanda  atas  relevansi  yuridis  dari  produk  penegak hukum. 44 Penentu  utama  memahami  kualitas  putusan  dilihat  dari  amar  putusan yang keluarkan hakim yang dilandasi pertimbangan hukum. Sehingga proses dari
41 Setyono Y, Tinjauan Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum & Pembangunan, Indonesia, 2019, vol., 49, no. 1, hlm., 136 – 152; Thomas J. Miceli, Legal Change:  Selective  Litigation,  Judicial  Bias,  and  Precedent ,  Journal  of  Legal  Studies,  Chicago, 2019, vol., 38, no. 1, hlm., 157 – 168.
42 Nur  S,  Aspek  Yuridis  Tentang  Upaya  Hukum  Luar  Biasa  (Peninjauan  Kembali)  Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Indonesia, 2016, vol., 4, no. 2, hlm.,1 – 13.
43 Muqaddas B, Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, 2002, vol.,9, no. 20, hlm., 18 – 31.
44 Alkostar A, Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta 2004, vol., 11, no. 25, hlm., 1 – 14.
penegakan  hukum  dimulai  sejak  putusan  hakim  yang  konsisten  dengan  putusan hakim lainnya dalam mencapai kebenaran hukum dan kepastian hukum. 45
Objektivitas dan netralitas hakim dalam menentukan posisi lebih dekat pada kepastian hukum ataupun keadilan dalam putusan, harus dipertimbangkan melalui aspek  hukum  ( yuridis )  dengan  nalar  dan  pola  rasionalitas  pemikiran  yang  bijak.
Putusan  hakim  di  peradilan  perdata  menggambarkan  aktifnya  asas  kepastian hukum,  keadilan  serta  kemanfaatan.  Putusan  hakim  dalam  perkara  antara  Siti Hartini  dan  PT  Batik  Danar  Hadi  khususnya  pada  Perkara  Nomor:37/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg  menurut  hemat  penulis  selain  mengandung  kekhilafan  hakim yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi amar putusan antara tingkat pertama dengan tingkat kasasi juga kurang memenuhi asas kepastian hukum yang berimbas pula  pada  aspek  keadilannya.  Kualitas  putusan  hakim  idealnya  mencerminkan salah satu asas di antara ketiga asas kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan. Setiap  putusan  hakim  terdapat  pendalaman  dan  penegasan  tertentu  yang ditekankan di antara ketiga asas tersebut. 46
Suatu hal yang memang harus diakui bersama bahwa meskipun berprofesi sebagai “Yang Mulia” namun hakim adalah sama seperti kita manusia biasa yang dalam  membuat  putusan  mengandung  kekhilafan.  Selain  itu,  diakui  pula  upaya mewujudkan ketiga asas tersebut secara bersamaan memang sangat sulit namun harus  tetap  diupayakan  perwujudannya  salam  setiap  putusan  hakim.  Sehingga diharapkan  suatu  putusan  setidaknya  mengandung  salah  satu  asas  apakah kepastian hukum ataukah keadilan ataukah kemanfaatan.
45 Anad  G  &  Roro  FS,  Problematika  Upaya  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata  Dalam  Tata Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia,  Jurnal  Hukum  Acara  Perdata  (ADHAPER),  Indonesia, 2015, vol., 1, hlm., 1 – 13.
46 Pramono  N,  Problematika  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Pembatalan  Perjanjian,  Mimbar Hukum, FH UGM, Yogyakarta, 2010, vol., 2, hlm., 224 – 233; Muzakki, M, Ratio Decidendi Hakim MA  Dalam  Menerima  Permohonan  Peninjauan  Kembali  Atas  Putusan  Peninjauan  Kembali Perkara  Pemalsuan  Surat  (Analisis  Terhadap  Putusan  MA  Nomor  41  PK/PID/2009  Dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010), Jakarta, 2019, hlm., 1 – 21.

## Penutup
Pertimbangan  hukum  hakim  merupakan  aspek  terpenting  dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan hukum hakim tidak teliti, tidak baik dan tidak cermat atau dalam kata lain hakim membuat suatu kekhilafan, maka putusan yang dihasilkan akan mudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Demikian pula implikasi dari adanya suatu kekhilafan hakim dalam putusan hukum perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017 yang menyebabkan putusan tersebut dinyatakan  bahwa  hakim judex  juris telah  salah  dalam  menerapkan  hukumnya sehingga putusan judex juris pantas untuk dibatalkan.
Fakta  yang  ditemui  dalam  perkara  Nomor  37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg merupakan gugatan ulang yang sama dengan gugatan perkara Nomor 19/Pdt.Sus- PHI/2017/PN.Smg  yang  diputus  tidak  dapat  diterima  ( Niet  Ontvankelijke Verklaard ). Selain itu putusan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg pada saat yang bersamaan masih belum memiliki kekuatan hukum tetap (masih dalam proses kasasi).
Terhadap  perkara  yang  permasalahan  serta  para  pihaknya  masih  dalam proses  pemeriksaan  di  tingkat  kasasi  sewaktu  gugatan  diajukan  maka  dapat dikatakan  gugatan  tersebut  terlalu  dini  ( prematur )  sehingga  gugatan  tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ). Oleh sebab  itu  maka  kesimpulan  pada  pengambilan  putusan  pun  keliru  atau  salah. Kepastian hukum suatu putusan yang di dalamnya terdapat unsur kekhilafan hakim adalah  putusan  tersebut  menjadi  tidak  memiliki  kepastian  hukum  dan  tidak memiliki nilai keadilan.
Hakim dalam posisi memberikan putusan pada dasarnya memiliki berbagai alasan  hukum  yang  melatarbelakanginya  yang  dikenal  dengan  istilah ratio decidendi .  Fakta  materiil  menjadi  fokus  utama  bagi  hakim  untuk  mencari  dasar hukum  yang  tepat  untuk  diterapkan  pada  fakta-fakta  kasus  yang  ditanganinya. Ratio  decidendi yang  termuat  dalam  pertimbangan  hukum  hakim  pada  suatu
putusan  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  untuk  menentukan  mutu  dari  suatu putusan.
Penulis  melihat  dibutuhkannya  penataan  kembali  struktur  serta  lembaga kekuasaan  kehakiman  termasuk  di  dalamnya  adalah  proses  rekrutmen  sumber daya manusia (hakim) yang berkompeten. Aspek kompeten yang dimaksud ialah di mana  hakim  harus  memiliki  aspek  pertimbangan  hukum  yang  baik.  Aspek  ini merupakan  dasar  pijakan  atau  cara  berpikir  seorang  hakim  dalam  memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Harapannya adalah agar dalam setiap putusan yang dihasilkannya memuat unsur kepastian hukum maupun keadilan.
Dalam  meminimalisir  terjadinya  kekhilafan  hakim,  penulis  melihat dibutuhkan  adanya  mekanisme  sistem  formulasi  putusan-putusan  hakim  yang mengarah pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang tidak hanya  berimplikasi  pada  baiknya  isi  putusan  tetapi  lebih  memberikan  nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya bagi para pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdulkadir  M,  Hukum  Dan  Penelitian  Hukum,  1st  ed.,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004.
George, R, Teori Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1992. Gorda,  I,  Manajemen  Sumber Daya  Manusia, Widya  Kriya  Gematama,  Denpassar, 1994.
H.L.A. Har, The Concept of Law, p.153, Oxford University, New York, 1988. Hamzah A, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1956.
Harahap  Y,  Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian  Dan  Putusan  Pengadilan,  Cet.  Ke-13,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2013.
Henry, C., Black's Law Dictionary Definations of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, West Publishing Company, St. Paul Minn Ancient and Modern, 1976.
Ismet  B,  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Umum,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 2004.
Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Manullang  H,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia,  Penerbit  Bina  Media  Perintis, Tanjungsari Medan, 2019.
Marzuki Peter M, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. Rumawi, Bagenda, Jiwantara, et.all., Hukum Acara Perdata, Widina Bhakti Persada Bandung, 2021, hlm., 5 – 24.
Soemitro  R,  Hukum  Dan  Masalah  Penyelesaian  Konflik,  Agung  Press,  Semarang,
1990.
Sri and Murthy, Useful Judgements for Trial Judges , 2018, hlm., 1 – 48. Yudha,  A,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Jurnal: Adam Rigoni, Common-Law Judicial Reasoning and Analogy , Legal Theory , 2014, vol., 20, no. 2, hlm., 133 – 156. Ahmad  Siboy, The  Integration  of  the  Authority  of  Judicial  Institutions  in  Solving General Election Problems in Indonesia, Legality : Jurnal Ilmiah Hukum , 2021, vol., 29, no. 2, hlm., 237 – 255.
Alkostar  A,  Fenomena-Fenomena  Paradigmatik  Dunia  Pengadilan  Di  Indonesia (Telaah  Kritis  Terhadap  Putusan  Sengketa  Konsumen),  Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum, FH. UII, Yogyakarta, 2004, vol., 11, no. 25, hlm., 1 – 14. Anad  G    dan  Roro  FS,  Problematika  Upaya  Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), 2015, no. 1, hlm., 1 – 13. Daire  McCormarck, Philip  Pettit  Republicanism  and  Labour  Law  A  Defence , International  Journal  of  Comparative  Labour  Law  and  Industrial  Relations,
2021, vol., 37, no. 4, hlm., 417 – 450. DJ  Mullan, The  Federal  Court  Act :  A  Misguided Attempt  at  Administrative  Law Reform ? , The University of Toronto Law Journal, 2015, vol., 23, no. 1, hlm., 14 – 53. Fikri S., The Existence of Civil Procedure Law in Religious Court , ed. Rahmawati; Aris, Clinical Reviews & Cases, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. Goran Dominioni, Pieter Desmet, and Louis Visscher, Judges versus Jurors: Biased Attributions in the Courtroom , Cornell International Law Journal, 2020, vol., 52, no. 2, hlm., 235 – 265. Gross National and Happiness Pillars, Achievement, Challenges and Recomendations for Judicial Reform , Indonesia Judicial Reform Forum, 2018.
Jeremy Waldron, Judges as Moral Reasoners , International Journal of Constitutional Law , 2019, vol., 7, no. 1, hlm., 2 – 24. Joep  Sonnemans  dan  Frans  Van  Dijk, Errors  in  Judicial  Decisions:  Experimental Results , Journal  of  Law,  Economics,  and  Organization ,  2019,  vol.,  28,  no.  4, hlm., 687 – 716. Kelsen H, Introduction to The Problems of Legal Theory, A Translation of The First Edition  of  The  Reine  Rechtslehre or Pure  Theory  of  Law ,  Oxford  University Press, New York, 1992.
Kyle  Edwards  and  Sarah Robinson, Labor and Employment  Law :  A  Career  Guide , Labor and Employment Law , 2018, vol., 5, no. 329, hlm., 83.
M. Syamsudin, The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia , Journal of Consumer Policy , 2021, vol., 44, no. 1, hlm., 117 – 130. Maria  Caroline, Studi  Kajian  Tentang  Gugatan  Intervensi  Dalam  Perkara  Perdat a, Jurnal Verstek, 2020, vol., 8, no. 1, hlm., 55 – 61. Muqaddas B, Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , FH. UII, Yogyakarta, 2002, vol.,9, no. 20, hlm., 18 – 31. Muzakki, M, Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali  Atas  Putusan  Peninjauan  Kembali  Perkara  Pemalsuan  Surat (Analisis  TerhadapPutusan  MA  Nomor  41  PK/PID/2009  Dan  Putusan  MA Nomor 183 PK/Pid/2010), 2019, hlm., 1 – 21.
Nur  S,  Aspek  Yuridis  Tentang  Upaya  Hukum  Luar  Biasa  (Peninjauan  Kembali) Terhadap  Putusan  Yang  Berkekuatan  Tetap,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion, 2016, vol., 4, no. 2.
Oktafianto  D  &  Hanafi  M,  Analisis  Kekhilafan  Hakim  Yang  Nyata  Sebagai  Dasar Pengajuan  Peninjauan  Kembali  Oleh  Terpidana  Dalam  Perkara Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Kematian  (Studi  Putusan  Mahkamah Agung Nomor: 57 Pk/Pid/2013), Jurnal Verstek, 2016,  vol., 4, no. 1, hlm., 11 – 21.
Pramono N, Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, Mimbar Hukum, FH UGM, Yogyakarta, 2010, no. 2, hlm., 224 – 233. Pratama Dofan H., Pertimbangan Hukum Judex Juris Memutus Perkara Penggelapan Dengan  Adanya  Dissenting  Oppinion  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 1427 K/Pid/2014), Jurnal Verstek, 2019,vol., 7, no. 2, hlm., 1 – 16. Ryan Hübert, Biased Judgments without Biased Judges: How Legal Institutions Cause Errors, Journal of Politics , 2021, vol., 83, no. 2, hlm., 753 – 756.
Setyono  Y,  Tinjauan  Novum  Dalam  Peninjauan  Kembali  Sengketa  Tata  Usaha Negara, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019, vol., 49, no. 1, hlm., 136 – 152. Smith  Z,  Disparitas  Putusan  Hakim  (Identifikasi  Dan  Implikasi),  Komisi  Yudisial Republik Indonesia, 2014, hlm., 94.
Soepomo, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri ,  Jurnal  Antikorupsi, INTEGRITAS, 2020, vol., 6, https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/408.
Sri Redjeki, dkk . , The Implication of the Supreme Courts Affirmation Towards Judex Facti Decision in a Final and Binding Judicial Award Which Still Providing a Chance To Perform Legal Action Through Arbitration After the Nullification of the Arbitration Award, Review of International Geographical Education , 2021, vol., 11, hlm., 1459 – 1468. Stuart  McLennan, The  Law  as  a  Barrier  to  Error  Disclosure:  A  Misguided  Focus? , Trends  in  Anaesthesia  and  Critical  Care, 2018,  vol.,  19,  hlm.,  1 – 5, https://doi.org/10.1016/j.tacc.2018.02.002.
Sudikno M, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm., 210.
Sudikno, M, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta, 2007. Syprianus  Aristeus,  Eksekusi  Ideal  Perkara  Perdata  Berdasarkan  Asas  Keadilan Korelasinya  Dalam  Upaya  Mewujudkan  Peradilan  Sederhana,  Cepat  Dan Biaya Ringan, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020, vol., 20, no. 3, hlm.,
379.
Thomas  J.  Miceli, Legal  Change:  Selective  Litigation,  Judicial  Bias,  and  Precedent , Journal of Legal Studies , 2019, vol., 38, no. 1, hlm., 157 – 168.
Situs Daring:
Business  Law    Binus,  Ratio  Decidendi  dan  Kaidah  Yurisprudensi,  Business- law.binus.ac.id, 2 Juni 2023, pukul 21.00 WIB, diakses dari https://business- law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/.