## Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.429
Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019
Ridwan 1* , Ismansyah 2 , Khairul Fahmi 3 1,2,3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: ridwan.doik@yahoo.co.id Info Artikel Abstrak Direvisi, 14/11/2023 Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  wakil-wakilnya  yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun dalam pelaksanannya tidak jarang terjadi pelanggaran. Oleh karenanya hukum pidana memegang peranan penting sebagai instrumen dalam mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan  pendekatan  pidana,  diharapkan  berbagai  pelanggaran  yang dilakukan  dapat  ditindak  guna  memastikan  proses  pemilu  berjalan  secara  fair. Meskipun  demikian,  dalam  pengaturan  dan  pelaksanaannya,  hukum  pidana penyelenggaraan pemilu belum terasa efektif. Salah satunya adalah proses hukum tindak pidana pemilu hanya dibatasi sampai tingkat banding. Pembatasan tersebut telah  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan  hukum  di  tengah masyarakat. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana pengajuan upaya hukum  banding  terhadap  putusan  bebas  perkara  tindak  pidana  pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kota Solok tahun 2019? 2. Mengapa upaya hukum kasasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak diperbolehkan dalam mensikapi putusan bebas perkara  tindak  pidana  pemilu?  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data utama dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan pengumpulan data di Kejaksaan Negeri Solok. Data sekunder diperoleh meliputi Undang-Undang,  putusan  hakim  serta  didukung  oleh  berbagai  literatur  seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya. Kesimpulan dari  penelitian  menyatakan  bahwa  pengajuan  upaya  hukum  banding  terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemilu telah bertentangan dengan ketentuan pasal 67 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 dan  telah  menimbulkan  multitafsir  dan  ketidakpastian  hukum  dalam penerapannya. Alasan upaya hukum kasasi tidak ada dalam perkara tindak pidana pemilu  adalah  karena  pembuat  undang-undang  menilai  proses  penyelesaian perkara  kasasi  di  Mahkamah  Agung  memakan  waktu  lama  sehingga dikhawatirkan  akan  mengganggu  agenda  ketatanegaraan  yang  potensial  dapat mengancam ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu agar dilakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  khususnya  pasal  482  ayat  (5)  mengenai  pembatasan  upaya hukum. Selanjutnya melakukan perubahan sistem di Mahkamah Agung sehingga proses kasasi perkara pemilu dapat selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
Diterima, 15/12/2023 Dipublikasi, 03/01/2024

## Kata Kunci:
Upaya Hukum; Banding; Putusan Bebas; Tindak Pidana Pemilu; Kasasi

## Abstract
Keywords:
Legal Remedies; Appeal; Acquittal; Election Crime; Cassation Elections are a means of popular sovereignty to elect their representatives which are  carried  out  freely  and  fairly.  However,  violations  often  occur  in  its implementation. Therefore, criminal law plays an important role as an instrument in guarding honest and fair general elections. By using a criminal approach, it is hoped that various violations committed can be prosecuted to ensure the election process runs fairly. However, in its regulation and implementation, the criminal law for organizing elections has not yet been effective. One of them is that the legal  process  for  election  crimes  is  only  limited  to  the  appeal  level.  These restrictions  have  created  legal  uncertainty  and  legal  injustice  in  society. Formulation  of  the  problem  in  the  research  1.  How  is  the  legal  appeal  filed against the acquittal decision in an election crime case based on Law Number 7 of 2017 concerning Elections in Solok City in 2019? 2. Why is cassation  legal action  in  Law  Number  7  of  2017  concerning  Elections  not  permitted  in responding  to  acquittals  in  election  crime  cases?  The  method  in  this  research uses  an empirical  juridical  approach and is descriptive. The main data  in this research is primary data using interview methods and data collection at the Solok District  Prosecutor's  Office.  Secondary  data  obtained  includes  laws,  judge's decisions  and  is  supported  by  various  literature  such  as  books,  academic journals,  research  reports  and  other  scientific  articles.  The  conclusion  of  the research  states  that  filing  legal  appeals  against  acquittal  decisions  in  election crime cases is contrary to the provisions of Article 67 of the Criminal Procedure Code  and  Constitutional  Court  Decision  Number:  114/PUU-X/2012  and  has given rise to multiple interpretations and legal uncertainty in its application. The reason there is no legal remedy for cassation in election crime cases is because lawmakers consider that the process of resolving cassation cases at the Supreme Court  takes  a  long  time,  so  there  are  concerns  that  it  will  disrupt  the constitutional  agenda  which  could  potentially  threaten  the  orderly  life  of  the nation and state. For this reason, it is necessary to revise Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, especially article 482 paragraph (5) concerning limitations on legal remedies. Next, make changes to the system at the Supreme Court so that the cassation process for election cases can be completed within 1 (one) month.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  adalah  suatu  upaya    untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden, anggota  DPR,  anggota  DPD,  serta  anggota  DPRD  diselenggarakan  berlandaskan  asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  5  (lima)  tahun  sekali. 1 Pemilu  juga merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2
Pemilu  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  aktivitas  politik  dimana  pemilihan  umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, sebagaimana di dalam negara demokrasi, maka pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ditujukan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana
1 Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
3 C.S.T. Kansil, Dasar-dasar Ilmu Politik, Yogyakarta, UNY Press, 1986, hlm. 47.
pelaksanaan  kedaulatan  rakyat.  Dengan  adanya  ketentuan  tersebut  dalam  UUD  NRI  1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur regular (per lima tahun) maupun menjamin penyelenggaraan pemilu yaitu langsung,umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). 4 Berangkat dari ketentuan pemilu  yang telah diatur dalam UUD NRI  1945,  secara  khusus  ketentuan  mengenai  pemilu  tersebut  juga  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Penyelenggaraan  Pemilu  adalah  pelaksanaan  tahapan  pemilu  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pemilu. 5 Sedangkan  penyelenggaran  pemilu  adalah  lembaga  yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  sebagai  satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. 6
Tujuan  diselenggarakannya  pemilu  untuk  mewujudkan  tata  kehidupan  negara  sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional  yang  tidak  terpisahkan  dari  pembangunan  bidang  lainnya.  Pembangunan  hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 7
Namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  jarang  terjadi  pelanggaran,  baik  sengketa  pemilu maupun pidana. Oleh karenanya hukum pidana memegang peranan penting sebagai instrumen dalam  mengawal  pemilihan  umum  yang  jujur  dan  adil.  Dengan  menggunakan  pendekatan pidana,  diharapkan  berbagai  pelanggaran  yang  dilakukan  dapat  ditindak  dalam  rangka memastikan  proses  pemilu  berjalan  secara fair. Walaupun  demikian,  dalam  pengaturan  dan pelaksanaannya,  kemanfaatan  hukum  pidana  dalam  penyelenggaraan  pemilu  belum  terasa efektif. 8
Dalam  penyelenggaraan  pemilu,  diatur  ketentuan-ketentuan  mengenai  pelanggaran pemilu. Pelanggaran tersebut berasal dari temuan dan laporan pelanggaran pemilu. 9 Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas  TPS  pada  setiap  tahapan penyelenggaraan pemilu. 10 Laporan pelanggaran  pemilu merupakan  laporan  langsung  Warga  Negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  pilih,  Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 11
4 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi , Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 272.
5 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
6 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
7 Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Yang Berintegritas Sebagai  Pembaruan Demokrasi di Indonesia Serentak , Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 358.
8 Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu , Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, 2015, Abstrak.
9 Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
10 Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
11 Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Bentuk pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,  terdiri  atas  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu,  pelanggaran  administratif pemilu,  sengketa  proses  pemilu,  perselisihan  hasil  pemilu,  dan  tindak  pidana  pemilu. Pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  merupakan  pelanggaran  terhadap  etika penyelenggara  pemilu  yang  berdasarkan  sumpah  dan/atau  janji  sebelum  menjalankan  tugas sebagai  penyelenggara  pemilu. 12 Pelanggaran  administratif  pemilu  meliputi  pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan  pemilu.  Pelanggaran  administratif  ini  tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. 13 Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU,  keputusan  KPU  Provinsi,  dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. 14 Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan  peserta  pemilu  mengenai  penetapan  perolehan  suara  hasil  pemilu  secara  nasional. 15 Perselisihan penetapan perolehan suara hasil  pemilu  anggota  DPR, DPD,  dan DPRD  secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. 16 Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden  secara  nasional  meliputi  perselisihan  penetapan  perolehan  suara  yang  dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 17 Selanjutnya, pelanggaran terkait tindak pidana pemilu, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan  definisi  tentang  apa  itu  tindak  pidana  pemilu.  Namun,  definisi  tindak  pidana pemilu dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pemilihan  dan  Pemilihan  Umum,  yang menyebutkan:
Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut  Topo  Santoso, 18 ketiadaan  definisi  tindak  pidana  pemilu  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan  bukan  sesuatu  yang  aneh.  Secara  sederhana  definisi  tindak pidana pemilu akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidananya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. Berdasakan data pelanggaran pemilu yang dirilis Bawaslu Republik  Indonesia  tahun  2019  dugaan  pelanggaran  pemilu  terdiri  dari  16.427  pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana, 1.518 pelanggaran lainnya. Hasil  penanganan  pelanggaran  pemilu  di  antaranya  16.134  pelanggaran  administrasi,  373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.475 pelanggaran hukum lainnya dan 2.758 bukan pelanggaran. Secara nasional, terdapat 345 putusan pidana pemilu yang terdiri dari. 19
12 Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
13 Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
14 Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
15 Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
16 Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
17 Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
18 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 2.
19 https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4- november-2019 , diakses tanggal 23 September 2021.
Tabel. 1. Pelanggaran pidana Pemilu di tiap Provinsi No. Provinsi Pelanggaran Pidana Pemilu 1. D.I. Aceh 8 putusan 2. Sumatera Utara 24 putusan 3. Jambi 1 putusan 4. Sumatera Barat 17 putusan 5. Riau 16 putusan 6. Kepulauan Riau 11 putusan 7. Sumatera Selatan 1 putusan 8. Bangka Belitung 3 putusan 9. Bengkulu 1 putusan 10. Lampung 1 putusan 11. Banten 3 putusan 12. DKI Jakarta 8 putusan 13. D.I. Yogyakarta 4 putusan 14. Jawa Barat 15 putusan 15. Jawa Tengah 13 putusan 16. Jawa Timur 5 putusan 17. Kalimantan Barat 5 putusan 18. Kalimantan Utara 3 putusan 19. Kalimantan Tengah 1 putusan 20. Kalimantan Timur 6 putusan 21. Kalimantan Selatan 6 putusan 22. Nusa Tenggara Barat 21 putusan 23. Bali 2 putusan 24. Nusa Tenggara Timur 11 putusan 25. Sulawesi Selatan 41 putusan 26. Sulawesi Utara 5 putusan 27. Sulawesi Tenggara 3 putusan 28. Sulawesi Tengah 24 putusan 29. Sulawesi Barat 12 putusan 30. Gorontalo 19 putusan 31. Maluku Utara 20 putusan 32. Maluku 19 putusan 33. Papua 9 putusan 34. Papua Barat 4 putusan
Dari 101 dugaan tindak pidana pemilu di Sumbar, hanya 17 kasus yang berlanjut pada proses  penyelidikan  dan  penyidikan.  Seluruh  kasus  yang  masuk  tahap  penyidikan  berhasil dilimpahkan ke pengadilan.
Dari total 17 putusan di wilayah Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat 16 putusan yang dinyatakan terbukti bersalah yang didominasi dengan hukuman berupa pidana percobaan  beserta  denda  sebanyak  15  putusan  dan  hanya  1  putusan  yang  dijatuhi  pidana penjara  dengan  perintah agar ditahan  yaitu  di kabupaten  Solok  atas  nama  Mardalis.  Namun terdapat 1 putusan di kota Solok yang tidak terbukti atau diputus bebas oleh Majelis Hakim. Putusan  tersebut  adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor:  61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019 dengan Terdakwa atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd.,  terdakwa didakwa
melakukan  tindak  pidana  yaitu  melanggar  Pasal  523  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menyebutkan:
(1) Setiap  pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim  Kampanye  Pemilu  yang  dengan  sengaja menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  sebagai  imbalan  kepada peserta  Kampanye  Pemilu  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa  Tenang  menjanjikan  atau  memberikan  imbalan  uang  atau  materi  lainnya kepada  Pemilih  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  278  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  yang  didakwa  dalam  dakwaan  alternatif  pertama  atau  kedua;  membebaskan terdakwa  dari  seluruh  dakwaan  Penuntut  Umum;  memulihkan  hak-hak  terdakwa,  dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Kemudian pada proses banding, Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PT.Pdg menyatakan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok No.61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019 tersebut.
Dalam  kasus  tersebut  menarik  bagi  penulis  untuk  diteliti  dan  dikaji  lebih  mendalam, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP menyebutkan:
Terdakwa  atau  penuntut  umum  berhak  untuk  minta  banding  terhadap   putusan pengadilan  tingkat  pertama  kecuali  terhadap  putusan  bebas,  lepas  dari  segala  tuntutan hukum  yang  menyangkut  masalah  kurang  tepatnya  penerapan  hukum  dan  putusan pengadilan dalam acara cepat.
Kemudian, Pasal 244 KUHAP  menyebutkan, “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain  selain  daripada  Mahkamah  Agung, terdakwa  atau  Penuntut  Umum  dapat  mengajukan  permintaan  pemeriksaan  kasasi  kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Dari kedua pasal tersebut di atas, upaya hukum banding dan kasasi tidak diperbolehkan terhadap putusan bebas. Sementara itu, Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  114/PUU-X/2012  menyatakan  frasa,  “kecuali  terhadap  putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  3209)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  IndonesiaTahun 1945; Menyatakan  frasa,  “kecuali  terhadap putusan  bebas”  dalam Pasal  244  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3209)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  membuka  peluang  adanya  upaya  hukum  kasasi  terhadap putusan bebas.
Dari  ketentuan-ketentuan  di  atas,  tentu  menimbulkan  masalah  pada  aspek  kepastian hukum  dan  keadilan  hukum  terhadap  pihak-pihak  yang  berperkara.  Upaya  hukum  banding maupun  kasasi  terhadap  putusan  bebas  dilarang  oleh  KUHAP,  sedangkan  dalam  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  terhadap  putusan  bebas  dapat  dilakukan banding. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji penelitian ini dengan judul  “Pengajuan  Upaya  Hukum  Banding  Terhadap  Putusan  Bebas  dalam  Perkara  Tindak Pidana  Pemilu  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  di  Kota Solok Tahun 2019”.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. 20 Berdasarkan jenis penelitian di atas, penulis memilih penelitian hukum empiris dengan studi lapangan terhadap data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data
Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, meliputi:
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 21 Adapun sumber pertama tersebut diperoleh dari nara sumber yang berupa hasil wawancara.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:
1) Bahan Hukum Primer, antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilu,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  No.61/Pid.Sus/2019/PN.Slk, Putusan  Pengadilan  Tinggi  Sumatera  Barat  No.119/Pid.Sus/2019/PT.Pdg,  Putusan Mahkamah Konstitusi No.144/PUU-X/2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah dan jurnal seputar hukum pidana pemilu dan hukum tata negara.

## 3. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Metode pengolahan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data baik itu data primer maupun data sekunder yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sumber data tersebut, mengklasifikasikan data, dan menganalisis data untuk menemukan jawaban guna  menjawab  perumusan  masalah  yang  diteliti.  Selanjutnya,  metode  analisis  data dilakukan  dengan  deskriptif  kualitatif,  yaitu  data  yang  diperoleh  dikualifikasikan  sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh  tersebut  dari  hasil  penelitan  yang  telah  disusun  secara  sistematis  untuk memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  lengkap  sehingga  menghasilkan  suatu  kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitan. 22
20 Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 154.
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 12.
22 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengajuan  Upaya  Hukum  Banding  Terhadap  Putusan  Bebas  Perkara  Tindak  Pidana Pemilu  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  Di  Kota Solok Tahun 2019

## 1. Proses Hukum Perkara Tindak Pidana Pemilu
Proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pemilu  memiliki  karakteristik  yang berbeda  dengan  penyelesaian  tindak  pidana  lain  pada  umumnya  yang  mengacu  kepada KUHAP sementara  tindak pidana pemilu mengacu kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Tindak  pidana  tersebut  hanya  dapat  dituntut  jika  dilakukan  dalam  konteks  pemilu. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai UU Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas lex specialis derogat legi gerali. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut  kedua  (yang  khusus)  itu  disamping  semua  unsur-unsur  peraturan  pertama  (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilu, unsur lain yang  dimaksud  adalah  tindak  pidana  tersebut  terjadi  dalam  kaitannya/dalam  proses penyelenggaraan pemilu.
Pada  proses  penyelidikan,  penyelidik  dalam  melakukan  penyelidikan  menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)  jam.  Tahap  penyidikan,  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  diterimanya  laporan  dan  dapat  dilakukan  dengan  tanpa kehadiran tersangka. 23
Proses  penuntutan,  dalam  hal  hasil  penyidikan  belum  lengkap,  dalam  waktu  paling lama  3  (tiga)  hari  penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara  tersebut  kepada  penuntut  umum.  Penuntut  umum  melimpahkan  berkas  perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. 24
Proses  putusan  pengadilan,  Pengadilan  negeri  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan  dapat  dilakukan  dengan  tanpa  kehadiran  terdakwa.  Dalam  hal  putusan  pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.  Pengadilan  Negeri  melimpahkan  berkas  perkara  permohonan  banding  kepada pengadilan  tinggi  paling  lama  3  (tiga)  hari  setelah  permohonan  banding  diterima. Pengadilan  tinggi  memeriksa  dan  memutus  perkara  banding  paling  lama  7  (tujuh)  hari
23 Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
24 Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
setelah  permohonan  banding  diterima.  Putusan  pengadilan  tinggi  merupakan  putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. 25

## 2. Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pidsus/2019/PN.Slk
Berangkat  dari  uraian  alur  proses  penyelesaian  tindak  pidana  pemilu  di  atas,  telah terjadi pelanggaran pidana pemilu di Kota Solok tanggal 15 April 2019. Laporan tersebut diterima  berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari  salah  satu  relawan/tim  sukses  Calon Legislatif  (Caleg)  yang  diketahui  adanya  pembagian  uang  atau  politik  uang  di  sekitaran Kampung Jawa, Kota Solok. 26
Kemudian  dengan  ditemukannya  bukti  permulaan  yang  cukup  atas  dugaan  tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Hj. Rika Hanom, Bawaslu Kota Solok membenarkan adanya pelanggaran pidana pemilu yang mana pada tanggal 14, 15, dan 16 April 2019 adalah masa  tenang  untuk  tidak  melakukan  kampanye  dalam  bentuk  apapun  termasuk  kegiatan politik  uang.  Joni  Edison  Nuis  lantas  ditangkap  oleh  Penyidik  Polres  Solok  Kota  untuk dibawa ke kantor  Bawaslu Kota Solok dalam  rangka  dimintai keterangannya  oleh  Sentra Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  Kota  Solok  yang  terdiri  dari  Kepolisian, Kejaksaan  dan  Bawaslu.  Setelah  Joni  Edison  Nuis  memberikan  keterangannya  kepada Gakkumdu Kota Solok, maka Gakkumdu Kota Solok menerbitkan surat temuan yang telah diregistrasi atas dugaan adanya pelanggaran pidana pemilu dengan No:002/TM/PL/Kota/03.07/IV/2019. 27
Atas  dasar  adanya  peristiwa  pelanggaran  pidana  pemilu  atas  nama  Caleg  Hj.  Rika Hanom tersebut, telah bertentangan sebagaimana dimaksud Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu yang menyebutkan:
Setiap  pelaksana  peserta,  dan  atau  tim  kampanye  pemilu  yang  dengan  sengaja pada  masa  tenang  menjanjikan  atau  memberikan  imbalan  uang  atau  materi lainnya  kepada  pemilih  secara  langsung  atau  tidak  langsung  sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
Selanjutnya Pasal 523 UU Pemilu menyatakan:
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
Pasal 523 menyebutkan:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,-
(2) Setiap  pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim  Kampanye  Pemilu  yang  dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi  lainnya  kepada  Pemilih  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  278  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,-
25 Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
26 Wawancara dengan Dedi Indriadi Penyidik Polres Kota Solok, pada tanggal 24 September 2022.
27 Wawancara dengan Triati, S.Pd, Ketua Bawaslu Kota Solok pada tanggal 24 September 2022.
(3) Setiap  orang yang dengan  sengaja pada hari  pemungutan suara menjanjikan atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  Pemilih  untuk  tidak menggunakan  hak  pilihnya  atau  memilih  Peserta  Pemilu  tertentu  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,-
Pasal 278 UU Pemilu menyebutkan:
(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(2) Selama  Masa  Tenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  276,  pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. memilih Pasangan Calon;
c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu.
Pasal 280 ayat (1) huruf j menyatakan:
Pelaksana,  peserta,  dan  tim  Kampanye  Pemilu  dilarang  menjanjikan  atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
Dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  dugaan  pelanggaran  pidana  pemilu  sebagaimana ketentuan  Pasal  523 juncto pasal  278  UU  Pemilu  di  atas,  Penyidik  Polres  Solok  Kota melimpahkan  berkas  perkara  kepada  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Solok.  Setelah dilakukan  pemeriksaan  berkas  perkara  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Solok menyatakan  perkara  pidana  pemilu  atas  nama  Hj.  Rika  Hanom  telah  lengkap  atau  P-21. Penuntut  Umum  kemudian  melimpahkan  berkas  perkara  tindak  pidana  pemilu  tersebut dengan membuat dakwaan alternatif, yaitu pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu; Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) juncto Pasal  278  ayat  (2)  UU  Pemilu. 28 Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  surat Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  tertanggal  28  Mei  2019  No.  Reg.  Perkara:  PDM- 15/L.3.15/Ep.3/05/2019. 29
Berdasarkan  uraian  pasal-pasal  tersebut  di  atas  sebagaimana  dakwaan  alternatif Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Solok  perkara  tindak  pidana  pemilu  tersebut dilimpahkan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Solok. Namun Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Solok  dalam  putusannya  berbeda  pandangan  dengan Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim menilai unsur ”dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara  langsung  ataupun  tidak  langsung”, tidak  terpenuhi  oleh  perbuatan  terdakwa. Termasuk Unsur Setiap Pelaksana, Peserta yang disebutkan di Pasal 523 ayat (1) dan ayat
28 Wawancara dengan Aridona, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 September 2022.
29 Wawancara dengan Aridona, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 September 2022
(2)  UU  Pemilu,  bermakna  Pelaksana  Kampanye  Pemilu  dan/atau  Peserta  kampanye pemilu. 30
Dengan diputus bebas Hj. Rika Hanom oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, sesuai ketentuan pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Solok  mengajukan  upaya  hukum  banding  ke Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/209/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 20 Juni 2019.  Pengajuan  upaya  hukum  banding  tersebut  terasa  janggal  sehingga  menimbulkan keragu-raguan  karena  terhadap  putusan  bebas  seharusnya  diajukan  upaya  hukum  kasasi bukan  banding.  Penuntut  Umum  juga  melengkapinya  dengan  membuat  memori  banding tanggal  24  Juni  2019  yang  berisi  mengenai  fakta-fakta  hukum  yang  diperoleh  selama persidangan  yang  telah  diterima  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Solok  serta  telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa relas penyerahan memori banding tanggal 24 Juni  2019.  Penasehat  Hukum  terdakwa  lalu  mengajukan  kontra  memori  banding  pada tanggal 25 Juni 2019 yang telah diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dan kontra memori  banding  telah    diberitahukan  secara  resmi  kepada  Penuntut  Umum  Kejaksaan Negeri Solok sesuai relas penyerahan kontra memori banding tanggal 25 Juni 2019. 31

## 3. Hakim Menerima Permohonan Banding yang Diajukan
Bahwa  Pengadilan  Tinggi  Padang  tetap  memeriksa  dan  mengadili  permohonan banding terhadap putusan bebas tersebut. Padahal putusan bebas seharusnya diperiksa dan diadili oleh judex juris atau Mahkamah Agung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam  pertimbangan  putusan  nomor:  119/Pid.Sus/2019/PT.Pdg  tanggal  5  Juli  2019  pada halaman  15  menyatakan: "Bahwa  dari  memori  banding  Jaksa  Penuntut  Umum  ternyata tidak  ditemukan  fakta-fakta  baru  yang  dapat  melemahkan  atau  membatalkan  putusan Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor  61/Pid.Sus/2019/PN  Slk  tanggal  18  Juni  2019  yang dimintakan  banding  tersebut,  melainkan  hanya  merupakan  pengulangan  dari  apa  yang pernah  disampaikan  pada  persidangan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding." 32
Sehingga  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Padang  dalam  amar  putusannya menyatakan:
a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
c. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara. Bahwa  Pengadilan  Tinggi  Padang  menerima  pengajuan  banding  terhadap  putusan bebas dikarenakan hal tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
30 Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk.
31 Wawancara dengan Aridona, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 September 2022.
32 Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 119/Pid.Sus/2019/PT.Pdg.
"Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".
Jelaslah disini bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  karena  hal  tersebut  wajib  dan  telah  diatur  oleh undang-undang  sehingga  menjadi  dasar  bagi  Pengadilan  Tinggi  Padang  untuk  tetap menerima  upaya  hukum  banding  terhadap  putusan  bebas  yang  diajukan  oleh  Penuntut Umum.  Hakim  tidak  dibolehkan  menolak  mengadili  perkara  yang  diajukan  kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya. 33 Namun di sisi lain terhadap kondisi tersebut seharusnya hakim dapat menjalankan  fungsi  kewenangannya  dalam  menafsirkan  hukum  sebagaimana  dimaksud Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi:
"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"
Berbeda  hal  nya  dengan  Penuntut  Umum  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk menafsirkan  hukum,  Penuntut  Umum  secara  tekstual  hanya  bertindak  sebagai  pelaksana Undang-Undang tanpa boleh menafsirkannya lebih lanjut. Sementara Hakim jika terdapat kekosongan  aturan  hukum  atau  aturannya  tidak  lengkap  dan  tidak  jelas  maka  untuk mengatasinya Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  didalam  masyarakat. Artinya seorang Hakim dapat menuangkannya ke dalam suatu putusan yang dikeluarkannya. Hakim harus  memiliki  kemampuan  dan  keaktifan  untuk  menemukan  hukum  ( Recht  vinding ). 34 Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan  mengadili  perkara A  quo. Seharusnya  hakim  dapat  menafsirkan  lebih  jelas  dalam putusannya terkait pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan bebas tersebut.

## 4. Multitafsir Terhadap Upaya Hukum Banding Yang Diajukan
Bahwa  putusan  bebas  terhadap  perkara  tindak  pidana  pemilu  atas  nama  Hj.  Rika Hanom sesuai Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 18  Juni  2019  hanya  bisa  disikapi  Penuntut  Umum  dengan  mengajukan  upaya  hukum banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Padang  dikarenakan  tidak  ada  ruang  untuk  kasasi.  Hal tersebut  terasa  janggal  bagi  Penuntut  Umum  dengan  menyiapkan  memori  banding  yang berisi fakta-fakta hukum. Seharusnya terhadap putusan bebas Penuntut Umum mengajukan upaya  hukum  kasasi  dengan  membuat  memori  kasasi  yang  berisi  mengenai  penerapan hukum bukan fakta-fakta hukum. 35
Selanjutnya  dalam  pertimbangan  majelis  hakim  Pengadilan  Tinggi  Padang  dalam putusan nomor: 119/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 5 Juli 2019 (vide halaman 15) semakin menggambarkan  bahwa  putusan  bebas  tersebut  diperiksa  dan  diputus  Pengadilan  Tinggi
33 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article& id=849:penemuan- hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en, diakses tanggal 17 Juli 2023
34 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article& id=849:penemuan- hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en, diakses tanggal 17 Juli 2023.
35 Wawancara dengan Aridona, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 24 September 2022.
(judex  facti)  dengan  cara  memeriksa  ulang  sesuai  fakta-fakta  dan  bukti  perkara  dari Pengadilan  Negeri.  Padahal  hal  tersebut  tidak  relevan  secara  hukum  dan  menimbulkan multitafsir.  Seharusnya  terhadap  putusan  bebas  diperiksa  dan  diputus  oleh  judix  juris (Mahkamah  Agung),  yaitu  mengenai  penerapan  hukumnya  saja  bukan  terkait  fakta-fakta dan  bukti  perkara  lagi.  Baik  pemeriksaan  judex  facti  dan  judex  juris  tentunya  akan menghasilkan  norma  hukum  yang  berbeda  dalam  setiap  putusannya  sehingga  tidak  bisa dibolak-balik. Sehingga atas kondisi tersebut di tatanan praktik telah terjadi keragu-raguan, multitafsir dan ketidakpastian hukum terhadap pengajuan banding tersebut.
Secara  normatif,  kepastian  hukum  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  serta  diundangkan  dengan  pasti.  Hal  ini  dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. 36
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang  jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam  pemaknaan,  di  samping  mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 37
Lon  Fuller  dalam  bukunya  mengajukan  8  (delapan)  asas  yang  harus  dipenuhi  oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau  dengan  kata  lain  harus  terdapat  kepastian  hukum.  Kedelapan  asas  tersebut  adalah sebagai berikut :
a. Suatu  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan-peraturan,  tidak  berdasarkan  putusan- putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari . 38
Berangkat  dari  teori  kepastian  hukum  tersebut,  pada  Pasal  482  ayat  (5)  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa:
"Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain."
Sementara dalam Pasal 67 KUHAP disebutkan:
"Terdakwa  atau  penuntut  umum  berhak  untuk  minta  banding  terhadap  putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum  yang  menyangkut  masalah  kurang  tepatnya  penerapan  hukum  dan  putusan pengadilan dalam acara cepat."
36 https://www.gramedia.com/literasi/ teori-kepastian-hukum /, diakses pada tanggal 16 Juli 2023.
37 Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 56.
38 Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

## Selanjutnya pada Pasal 244 KUHAP disebutkan:
"Terhadap  putusan  perkara  pidana  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh pengadilan  lain  selain  daripada  Mahkamah  Agung,  terdakwa  atau  penuntut  umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."
Dari  ketentuan  Pasal-Pasal  di  atas  terdapat  pertentangan  antara  pasal  482  ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  tentang Pemilu  dengan pasal  67  KUHAP.  Secara tegas  dalam  pasal  67  KUHAP  dinyatakan  bahwa  putusan  bebas  tidak  dapat  dimintakan banding. Namun dalam putusan bebas Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk  tanggal  18  Juni  2019  Penuntut  Umum  seolah  "dipaksa"  untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan bebas karena tidak tersedia ruang untuk kasasi. Banding tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan membuat memori banding yang berisi pengulangan terhadap fakta hukum, seharusnya Penuntut Umum menyiapkan memori kasasi yang berisi tentang penerapan hukum. Maka telah terjadi kontradiksi, keragu-raguan yang multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pengajuan upaya hukum banding tersebut.
Seterusnya pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara limitatif telah menegaskan perkara-perkara yang tidak dapat diajukan kasasi yaitu: 39
a) putusan tentang praperadilan;
b) perkara  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/atau diancam pidana denda;
c) perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
Jelas  terlihat  disini  bahwa  perkara  tindak  pidana  pemilu  bukan  termasuk  kepada perkara yang tidak boleh diajukan kasasi.
Apabila  Pasal  67  KUHAP  menentukan  pengecualian  untuk  memohon  pemeriksaan banding  terhadap  putusan  bebas,  maka  Pasal  244  KUHAP  mengecualikan  permohonan pemeriksaan  kasasi  terhadap  putusan  bebas.  Kedua  ketentuan  tersebut  sama  sekali  tidak memberikan ruang untuk upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan.
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi  dalam  pertimbangan putusannya No:  114/PUU- X/2012  menyatakan  bahwa  tanpa  bermaksud  melakukan  penilaian  atas  putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding (Pasal 67 KUHAP), akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya  ketidakpastian  hukum  dalam  praktik  karena  terjadinya  kontradiksi  dalam implementasi  pasal  tersebut.  Di  satu  pihak  pasal  tersebut  melarang  upaya  hukum  kasasi, namun  di  lain  pihak  Mahkamah  Agung  dalam  praktiknya  menerima  dan  mengadili
39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 45A ayat (1) dan (2).
permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan  hukum,  Mahkamah  perlu  menentukan  konstitusionalitas  Pasal  244  KUHAP khususnya  frasa  “kecuali  terhadap  putusan  bebas”.  Mahkamah  Konstitusi  dalam  amar putusannya  menyatakan  bahwa  Pasal  244  KUHAP  sepanjang  frasa  "kecuali  terhadap putusan bebas" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 40
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  membatalkan  frasa  kecuali terhadap putusan bebas dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka dengan begitu Penuntut Umum telah mendapatkan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan kasasi apabila putusan tersebut adalah putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama.
Apabila dikaitkan dengan putusan bebas perkara tindak pidana pemilu atas nama Hj. Rika  Hanom  dengan  nomor  putusan:61/Pid.Sus/2019/PN.Slk  tanggal  18  Juni  2019, mestinya satu-satunya langkah yang dapat ditempuh terhadap putusan bebas adalah upaya hukum kasasi bukan banding. Namun hal tersebut lagi-lagi kontradiksi dengan ketentuan pasal  482  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum sehingga  berdasarkan  teori  kepastian  hukum  yang  menghendaki  adanya  pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, tidak saling bertentangan satu sama lain yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif maka  telah  terjadi  keragu-raguan  yang  memicu  munculnya  hal  yang  multitafsir  dan ketidakpastian hukum dalam pengajuan upaya hukum banding tersebut.

## Putusan  Bebas  Tidak  Dapat  Di  Kasasi  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
1. Pembatasan Upaya Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilu
Sebagaimana ketentuan Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di dalamnya menyebutkan:
"Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain"
Pasal tersebut merupakan norma pembatasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dibatasi hanya sampai  tingkat  banding  sehingga  tidak  memiliki  ruang  untuk  melakukan  upaya  hukum kasasi.
Melakukan pembatasan upaya hukum kasasi akan menjadi sederhana apabila belum ada  ketentuan  hukum  yang  mengaturnya.  Namun  pembatasan  tersebut  telah  diatur sebelumnya dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu pasal 45 A. Dalam pasal tersebut secara limitatif sudah ditentukan pembatasan terkait jenis perkara yang tidak dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara tindak pidana pemilu bukan termasuk kepada pembatasan tersebut.
Mahkamah  Agung  adalah  suatu  klimaks  dari  suatu  upaya  hukum  dalam  mencari keadilan dengan menggunakan prosedur peradilan, baik sebagai pengadilan upaya hukum biasa  yaitu  pada  tingkat  kasasi  ataupun  pemeriksaan  peninjauan  kembali  sebagai  upaya
40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012.
hukum  luar  biasa.  Mahkamah  Agung  memandang  pentingnya  aturan  pembatasan  kasasi melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pembatasan upaya hukum baik secara substansial maupun secara formil.
Namun  dengan  diberlakukannya  aturan  pembatasan  kasasi  menimbulkan  suatu keadaan  pro  dan  kontra  di  lingkungan  pengadilan  dan  di  kalangan  masyarakat  sendiri, pembatasan kasasi dalam keadaan pro yaitu karena dengan adanya aturan pembatasan kasasi tersebut mengurangi permasalahan melimpahnya perkara pada Mahkamah Agung dan dapat meningkatkan kualitas putusan. Pada keadaan kontra, pembatasan kasasi merupakan suatu masalah atau kendala bagi masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Sebaiknya  tidak  diberlakukan  aturan  pembatasan  permintaan  kasasi  dimana  jelas pengajuan  kasasi  tersebut  tujuannya  untuk  menegaskan  apakah  pada  setiap  perkara  yang sudah  diputus  adalah  sesuai  berdasarkan  kebenaran  dan  berdasarkan  supremasi  hukum. Karena bagaimanapun juga, putusan kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai judex juris akan terlibat praktis menjadi sumber hukum dengan bentuk putusan hakim yang memberikan dampak  sehingga dapat berlaku umum. Berdasarkan hal itu memungkinkan setiap perkara yang ditangani akan senantiasa bernilai berdasarkan kebenaran dan keadilan.

## 2. Alasan Tidak Terdapatnya Upaya Hukum Kasasi Dalam Tindak Pidana Pemilu
Tidak adanya upaya hukum kasasi dalam tindak pidana pemilu didasari pada lamanya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Dalam sehari, berkas kasasi yang masuk ke MA bisa bertumpuk-tumpuk. Semua perkara dari penjuru Indonesia masuk ke gedung yang berdampingan dengan Istana Negara tersebut. Menurut laporan akhir tahun MA tahun 2019, pengadilan di seluruh Indonesia memutus 3,5 juta kasus atau tepatnya 3.462.158 kasus yang tersebar di 4 lingkungan peradilan. Dari jumlah ini diajukan  kasasi ke MA kurun 2019 sebanyak  12.540  perkara.  Dalam  memproses  putusan  kasasi,  majelis  hakim  akan bermusyawarah.  Ketiganya  berunding  terkait materi perkara  sehingga  memunculkan satu kesepakatan  putusan  yang  bersifat  tertutup.  Kesepakatan  ini  lalu  disebut  ucapan  amar kasasi. Lantas, dari hasil ucapan amar putusan ini, hakim melimpahkan ke panitera untuk disusun  menjadi  sebuah  putusan  yang  utuh.  Masuk  di  dalamnya  pertimbangan- pertimbangan hukum dan hal-hal lain. Hakim hanya memberikan konsep putusan, panitera yang  mengetik.  Biasanya,  satu  majelis  hakim  yang  terdiri  dari  3  orang  Hakim  Agung memeriksa perkara perhari sebanyak 50 perkara. Jumlah ini belum tentu langsung diputus menjadi simpulan kasasi. Jika 1 putusan kasasi berisi minimal 100 halaman, maka dalam 1 tahun panitera harus mengetik 1.200.000 halaman. Sehingga tiap tahun selalu ada perkara yang  nunggak  dan  menjadi  pekerjaan  tahun  depannya.  Proses  ini  telah  berlangsung bertahun-tahun. 41
Yang menjadi permasalahan adalah tidak ada pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu  pemberitahuan/penyerahan  salinan  putusan  dan  berkas  perkara  dari  Mahkamah
41 https://news.detik.com/berita/d-1365301/kasasi-di-ma-kok-lama
Agung  ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama.  Sehingga  dimungkinkan  pemberitahuan  tersebut terjadi dalam waktu lama. 42
Salah satu  faktor  terjadinya  penumpukan  perkara  ini  sebagai  akibat  perkara  di  MA dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami  peningkatan  jumlahnya.  Terhadap  kondisi  yang demikian, para pencari keadilan harus menunggu waktu yang cukup lama, tanpa kejelasan kapan  perkaranya  berkekuatan  hukum  tetap  dan  dapat  mempunyai  nilai  eksekutorial. Akibatnya, timbul kerugian yang dialami pencari keadilan, yaitu selain bersifat materiil juga bersifat moril, dan yang bersifat moril ini mempunyai tekanan yang berkelanjutan bagi para pencari keadilan.6 Banyaknya kritikan dan saran dari pihak di luar institusi MA, mendorong MA  mengambil  kebijakan  dalam  bentuk  rekomendasi.  Isi  pokoknya  bahwa  untuk meningkatkan  peran  dan  fungsi  MA  sebagai  badan  peradilan  negara  tertinggi,  dan terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dituntut adanya pembatasan  upaya  hukum  kasasi.  Selain  itu,  dengan  adanya  pembatasan  upaya  hukum kasasi,  MA  akan  lebih  berkonsentrasi  pada  pemeriksaan  perkara  tertentu  sehingga  dapat berpengaruh pada perkembangan dan unifikasi hukum melalui yurisprudensi. 43
Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  dan  alasan  bagi  pembuat  Undang-Undang  sehingga tidak  terdapat  upaya  hukum  kasasi  dan  membatasi  proses  penyelesaian  perkara  tindak pidana pemilu hanya sampai tingkat banding dengan bersandar kepada asas Lex Specialis Derogat  Legi  Generale.  Proses  yang  lama  tersebut  dianggap  dapat  mengganggu  agenda ketatanegaraan  berupa  tahapan  pemilu  yang  potensial  dapat  mengancam  ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. 44

## 3. Terhalangnya Hak Konstitusional Bagi Pencari Keadilan
Hak konstitusional warga negara merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Hak  konstitusional  berupa  hak untuk  hidup,  hak berkeluarga  dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak.
Menurut  ketentuan  UUD  1945  Pasal  28  D  ayat  (1):  "Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama di hadapan hukum". Dalam ketentuan tersebut terdapat kepastian hukum yang adil. Dikaitkan  dengan  pembatasan  upaya  hukum  dalam  tindak  pidana  pemilu  sebagaimana dimaksud Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, justru memberikan ketidakpastian hukum kepada pencari keadilan.
Adanya pembatasan upaya hukum kasasi dalam pidana pemilu telah menghambat dan menghilangkan  hak  konstitusional  bagi  masyarakat  pencari  keadilan. 45 Bicara  keadilan, beberapa filsuf memiliki pandangan tersendiri mengenai keadilan. Plato mengatakan bahwa keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam negara ( polis ). Di samping itu keadilan bisa ditafsirkan merupakan emansipasi dan partisipasi warga negara ( polis ) dalam gagasan
42 https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-salinan-putusan-kasasi-diterima-para-pihak- lt5ba9aa2f32d05/
43 Mahkamah Agung RI, 1999, Pernyataan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Pelaksanaan TAP MPR- RI NOMOR: X/MPR/1998 , MA RI, Jakarta, hlm. 5
44 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13844
45 Wawancara dengan Triati, S.Pd., Ketua Bawaslu Kota Solok, pada tanggal 24 September 2022.
tentang kebaikan dalam negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.  Demikian  pula  gagasan  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  gagasan keadilan.  Lebih  lanjut,  Aristoteles  mengemukakan  keadilan  ke  dalam  4  (empat)  bagian. Pertama, keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik; kedua, keadilan dalam hal  jual  beli;  ketiga,  keadilan  sebagai  kesamaan  aritmatis  dalam  bidang  privat  atau  juga publik; keempat, keadilan dalam penafsiran hukum. 46
Aristoteles  menerangkan  keadilan  dengan  ungkapan “justice  consists  in  treating equaals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality”. Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan  benda  tertentu.  Keadilan  ideal  dalam  pandangan  Aristoteles  adalah  ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia  oleh  Aristoteles  dipandang  sejajar  dan  mempunyai  hak  yang  sama  atas kepemilikan suatu barang (materi). 47
Thomas  Hobbes  mengatakan  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  adil  apabila  telah didasarkan  pada  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. 48 Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.  Karena  keadilan  menurutnya  adalah  keadilan  kemerdekaan,  keadilan  perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. 49
According to Gustav Radbruch, of the 3  (three) purposes of law (namely certainty, justice, and benefit) justice must occupy the first and foremost position than certainty and benefit.9 Anyone who is guilty must go through the legal settlement process as stipulated in the provisions of the legislation. The principle of equality before the law, explains  that  everyone  has  the  same  position  before  the  law.  According  to  the proponents of the value of justice, the law has been moving faster and sharper when legal  cases  are  related  to  small  people  and  question  the  interests  of  big  people, including those in power. However, if a case relates or the alleged perpetrators are big and powerful people, then the law seems lame and blunt. The law cannot touch on the grounds that there is not enough evidence, or there is no violation . 50
Berkaitan dengan hal diatas, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa keadilan sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang  harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. 51 Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena  itu,  segala  usaha  yang  terkait  dengan  hukum  mutlak  harus  diarahkan  untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila
46 Hyronimus Rhiti, op.cit, hlm. 242.
47 Muhammad Helmi, op.cit , hlm. 138.
48 Muhammad Syukri Albani Nasution, op,cit , hlm. 217.
49 Satjipto Rahardjo, op.cit , hlm. 174
50 Ismanysah, Syahreni Agustin, Aria Zurnetti, op.cit , hlm. 508.
51 Mochtar  Kusumaatmadja  dan Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Suatu  Pengenalan  Pertama  Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 52-53.
suatu  hukum  konkret  yakni  undang-undang  bertetangan  dengan  prinsip-pinsip  keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hkum lagi. Undang-undang  hanya  menjadi  hukum  bila  memenuhi  prinsip-prinsip  keadilan.  Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum. 52
Penegakan  hukum  yang  berkiblat  pada  undang-undang  maka  keadilan  yang diwujudkan  hanya  keadilan  formal  yang  berdasarkan  undang-undang  (keadilan  yang prosedural).  Apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam  suatu  pasal  maka  hakim  akan memberikan putusan. Keadilan undang-undang seringkali mencederai keadilan masyarakat yang  substansial.  Karena  keadilan  yang  terwujud  (prosedural)  tidak  seperti  keadilan (substantif) yang dikehendaki pencari keadilan. Seharusnya antara keadilan prosedural dan keadilan  substantif  harus  dapat  berada  pada  dua  sisi  yang  saling  berimbang.  Jadi keterbatasan  penegakan  hukum  konvensional  adalah  tidak  dapat  mewujudkan  keadilan substantif, yaitu keadilan yang dihekehendaki pencari keadilan. 53
Putusan  yang  hanya  sampai  tingkat  banding  tersebut  juga  telah  mencederai  rasa keadilan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang  menaruh  harapan  besar  kepada terselenggaranya pemilu yang jurdil dengan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif yang tidak mempunyai permasalahan dihadapan hukum. 54 Masyarakat berharap agar  proses  hukum  yang  dilakukan  terhadap  sdr.  Rika  Hanom  dapat  dilakukan  secara proporsional sehingga tidak terjadi  multitafsir dan perdebatan yang tidak kunjung usai di tengah-tengah masyarakat. 55
Akan hal nya keadilan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  khususnya  Pasal  482  ayat  (5)  yang  membatasi  upaya  hukum hanya  sampai  tingkat  banding  di  Pengadilan  Tinggi  terkesan  hanya  prosedural.  Hakim tingkat banding memutus hanya berdasarkan formal undang-undang dengan menyidangkan putusan bebas yang dimintakan banding Penuntut Umum tersebut namun lebih daripada itu sebenarnya keadilan substansial yang diharapkan oleh pencari keadilan belum terpenuhi.
Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  menentukan,  “Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus  dinyatakan benar, dan yang  salah  itu  harus  dinyatakan  salah.  Dalam  hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti  menyatakan  terdakwa  bersalah  dan  dijatuhi  pidana.  Bisa  saja  Mahkamah  Agung sependapat  dengan  pengadilan  yang  berada  di  bawahnya.  Artinya  terdakwa  tetap dibebaskan  dalam  putusan  kasasi.  Dalam  keadaan  ini,  berarti  fungsi  Mahkamah  Agung sebagai  pengadilan  negara  tertinggi  tetap  terselenggara,  dan  hukum  serta  keadilan  tetap ditegakkan.
52 Abdul Ghofur Anshori, op.cit ., hlm. 53.
53 Ibid , hlm. 22.
54 Wawancara dengan Kasriadi, warga Lubuk Sikarah, Kota Solok pada tanggal 25 September 2022.
55 Wawancara dengan Yanti Novera, warga Tanjung Paku, Kota Solok pada tanggal 25 September 2022

## KESIMPULAN
Pengajuan upaya hukum banding terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemilu di Kota Solok tahun 2019 atas nama Hj. Rika Hanom mengacu pada ketentuan Pasal 482 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Namun terjadi kontradiksi dalam implementasi Pasal tersebut. Seharusnya untuk putusan bebas hanya boleh dilakukan upaya hukum kasasi tidak di banding tapi dalam kasus ini Penuntut Umum terpaksa melakukan upaya hukum banding dikarenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyediakan ruang untuk kasasi. Dalam pasal 67 KUHAP  menyatakan  bahwa  putusan  bebas  tidak  dapat  di  banding,  sementara  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU/-X2012 menyatakan bahwa frasa "kecuali terhadap putusan  bebas"  dalam  pasal  244  KUHAP  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sehingga untuk putusan bebas hanya dapat di kasasi. Sehingga hal tersebut telah menimbulkan keragu-raguan di tatanan praktis, mengakibatkan multitafsir, serta ketidakpastian hukum.
Seiring dengan itu pemeriksaan di tingkat banding dan pemeriksaan di tingkat kasasi juga memiliki perbedaan yang mendasar. Pemeriksaan tingkat banding ( judex facti ) artinya hakim- hakim memeriksa ulang  mengenai fakta di pengadilah negeri sementara tingkat kasasi ( judex juris ) artinya  hakim-hakim  tidak  lagi  memeriksa  fakta  dan  bukti-bukti  perkara,  tapi  menilai benar  atau  tidaknya  penerapan  hukum  dalam  putusan judex  facti.  Oleh  karena  itu  terhadap putusan  bebas  seyogyanya  diperiksa  oleh  judex  jurist  (MA)  terkait  penerapan  hukumnya namun  seolah  dipaksakan  untuk  diperiksa  oleh  judex  facti  sehingga  tidak  relevan  secara hukum. Antara judex facti dan judex juris tentu akan menghasilkan norma hukum yang berbeda dalam setiap putusannya.
Upaya hukum kasasi tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilu  dalam  mensikapi  putusan  bebas  perkara  tindak  pidana  pemilu  dikarenakan pembuat Undang-Undang menilai bahwa proses penyelesaian perkara yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung memakan waktu yang lama sampai akhirnya diputus. Proses yang lama tersebut dikhawatirkan akan mengganggu agenda ketatanegaraan terkait tahapan Pemilu yang berpotensi dapat mengancam gangguan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pembatasan tersebut telah menghalangi dan menghilangkan hak konstitusional warga negara  untuk  memperjuangkan  rasa  keadilan  hingga  ke  tingkat  Mahkamah  Agung  sehingga bertentangan dengan  Pasal 28D  ayat  (1)  UUD  1945.  Bahwa  putusan  bebas  yang  dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi  pidana.  Bisa  saja  Mahkamah  Agung  sependapat  dengan  pengadilan  yang  berada  di bawahnya.  Artinya  terdakwa  tetap  dibebaskan  dalam  putusan  kasasi.  Dalam  keadaan  ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia Serentak , Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
C.S.T. Kansil, Dasar-dasar Ilmu Politik , Yogyakarta, UNY Press, 198.
Gustav  Radbruch  Terjemahan  Shidarta, Tujuan  Hukum ,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2012.
https://news.detik.com/berita/d-1365301/kasasi-di-ma-kok-lama https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-salinan-putusan-kasasi-diterima-para- pihak-lt5ba9aa2f32d05/
Mahkamah  Agung  RI,  1999,  Pernyataan  Hukum  Mahkamah  Agung  RI  Dalam  Rangka Pelaksanaan TAP MPR-RI NOMOR : X/MPR/1998, MA RI, Jakarta, hlm. 5 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13844 https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849: penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en , diakses tanggal 17 Juli 2023
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849: penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en , diakses tanggal 17 Juli 2023.
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ , diakses pada tanggal 16 Juli 2023. https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu- tahun-2019-4-november-2019, diakses tanggal 23 September 2021.
Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, 2015.
Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
Mukti  Fajar  ND,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar, 2013.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Bandung, Alumni, 2000.
Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2005. Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu , Jakarta, Sinar Grafika, 2006. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Pres, 1986. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 45A ayat (1) dan (2).
Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012.