Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No. 2 (2022): 136-157

## Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap  Penundukan Diri Suatu Negara
Yustinus  Stevanus  Yanubi 1 ;  Josina  Augustina  Yvone Wattimena 2 : Johanis Steny Franco Peilouw 3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura *Corresponding author : stevenyanubi@gmail.com
Submission : 07 Mei 2022 Revision : 11 Juni 2022 Publication : 16 Juni 2022

## Abstract
This  article  discusses  the  existence  of  the  Holy  See  in  the international  community,  especially  in  terms  of  religious spirituality to appoint bishops as part of their rights as subjects of international law. The existence of the Holy See as a subject of international law is recognized through the recognition of states against the decision to appoint bishops by the Pope. This article uses a normative juridicial method with the main source being  legal  materials  containing  normative  legal  rules.  The decision  to  appoint  bishops  by  the  Pope  can  basically  make countries  submit  to  themselves.  This  is  reflected  in  various forms  of  recognition  by  countries  such  as  positive  legal recognition, political recognition, and tacit recognition. In the context of the case with the Chinese government, it can be seen that China has made tacit recognition of the Pope's authority in  appointing  bishops.  So  that  it  can  be  firmly  said  that  the recognition  is  a  respect  for  the  rights  of  the  Holy  See  in accordance with international law.

## Keywords: holy see; appointment of bishops; submission
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai eksistensi Takhta Suci dalam masyarakat  internasional  khususnya  dalam  hal  spiritual keagamaan  untuk  melakukan  penunjukan  uskup  sebagai bagian  dari  haknya  sebagai  subjek  hukum  internasional. Eksistensi Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional diakui lewat pengakuan negara-negara terhadap keputusan penunjukan  uskup  oleh  Paus.  Artikel  ini  menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber utama adalah bahan hukum  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  hukum normatif.  Keputusan  penunjukan  uskup  oleh  Paus  pada dasarnya  dapat  membuat  negara-negara  melakukan penundukan diri. Hal itu tergambar dalam berbagai bentuk pengakuan  oleh  negara-negara  seperti  pengakuan  hukum positif, pengakuan politik, dan pengakuan diam-diam. Dalam konteks kasus dengan pemerintah Tiongkok dapat diketahui bahwa  Tiongkok  telah  melakukan  pengakuan  diam-diam terhadap wewenang Paus dalam menunjuk uskup. Sehingga dengan  tegas  dapat  dikatakan  pengakuan  tersebut merupakan penghormatan terhadap hak Takhta Suci sesuai hukum internasional.
Kata Kunci: takhta suci; penunjukan uskup; penundukan diri

## A. Pendahuluan
Eksistensi  Takhta  Suci  sebagai  subjek  hukum internasional sejak berabad-abad telah diakui oleh masyarakat internasional. Tentunya dengan kapasitas tersebut, Takhta Suci memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan subjek hukum lainnya.  Sebagaimana  ditegaskan  oleh  Martin  Dixon  bahwa subjek  hukum  internasional  adalah  sebuah  lembaga  atau entitas  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menguasai  hak  dan
kewajiban  di  dalam  hukum  internasional 1 .  Secara  legalistik,
Takhta  Suci  memiliki  sifat  sui  generis  seperti  negara  pada umumnya  yaitu  suatu  wilayah  otonom  untuk  menjalankan kekuasaannya. Walaupun ia bukan merupakan negara, hal itu ditegaskan dalam Perjanjian Lateran 1929 yang menyebutkan bahwa  Takhta  Suci  memiliki  kepemilikan  penuh,  kekuasaan eksklusif,  dan  yurisdiksi  serta  otoritas  yang  berdaulat  atas negara kota vatikan.
Selain  sifat  sui  generis  yang  melekat  itu,  orientasi pengakuan hak Takhta Suci bertumpu pada kewenangan dalam hal keagamaan. Contohnya terkait perceraian suami istri harus atas  izin  dan  persetujuan  Paus  lewat  Deklarasi  Nullitatis 2 .
Deklarasi  ini  berisi  anulasi  perkawinan  yang  menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sejak awal tidak sah. Secara luas di berbagai negara, Takhta Suci memiliki wewenang yang legitim  untuk  melakukan  penunjukan  uskup.  Wewenang  ini merupakan  pengakuan  akan  situasi  faktual  Takhta  Suci  yang diyakini  sebagai  jelmaan  Negara  Allah  sebagaimana diungkapkan oleh Santo Augustinus. 3
Tidak  terlepas  dari  pada  itu,  eksistensi  Takhta  Suci  di tengah-tengah  masyarakat  internasional  juga  dibuktikan
1 Martin Dixon. Textbook on International Law. 6 th edition. New York: Oxford University Press. 2007. hal. 111.
2 Anulatio  Matrimonii.  Anulasi  Perkawinan. http://dirittodella chiesalatina.blogspot.com/2018/11/anulatio-matrimonii-anulasi- perkawinan.html . 3 Ahmad  Suhelmi.  Pemikiran  Politik  Barat.  Jakarta:  Gramedia. 2001. hal. 83-84.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
dengan  adanya  hubungan  diplomatik.  Terbukti  antara  tahun 1870-1929  terdapat  sekitar  18  hingga  27  korps  perwakilan diplomatik  yang  berada  di  Vatikan. 4 Selain  itu,  praktik hubungan diplomatik formal Takhta Suci sampai saat ini telah dilaksanakan dengan 195 negara berdaulat di dunia. 5 Beberapa aktivitas  konkrit  yang  merepresentasikan  kepercayaan  dan pengakuan  internasional  terhadap  Takhta  Suci  juga  dapat dilihat  dalam  berbagai  kesempatan.  Seperti  keterlibatannya sebagai  mediator  penyelesaian  sengketa  perbatasan  antara Argentina dan Chile antara tahun 1979 – 1985, 6 juga diplomasi bagi  konsiliasi  dan  perdamaian  dunia  dengan  menjalin kerjasama  internasional  dengan  berbagai  organisasi internasional. 7
Walaupun  tegas  mengenai  eksistensinya,  fakta  di lapangan  masih  sangat  kontradiktif.  Terdapat  negara-negara yang masih menentang dan menolak otoritas Takhta Suci dalam hal  ini  Paus  untuk  menunjuk  uskup  di  negaranya.  Argentina
4 Search Note on the Diplomatic Relations of the Holy See. 2017- 2020. https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino .html . 5 Boer  Mauna.  Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global.  Bandung: PT.  Alumni.  2005.  hal. 512-514.
6 Peran Tahkta Suci sebagai Mediator Antara Lain Dapat Dibaca dalam:  John  Patrick  Donnely,  Antonio  Possevino  As  Papal  Mediator between  Emperor  Rudolf  II  and  King  Stephan  Bathory.  Commentarii Historici. Volume. LXIX. 2000.
7 Andre  Dupuy,  Words  The  Matter  Holly  See  in  Multilateral Diplomacy: Anthology (1970-2000). New York City: The Path to Peace Foundation, 2003, hal. 50, 54-55.
merupakan negara yang awalnya menolak penunjukan uskup oleh Paus selaku kepala gereja. Akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan  lewat  kesepakatan  dalam  bentuk  perjanjian. Perjanjian yang dikenal dengan Conventio Acta Apostolicae Sedis Inter  Apostolicam  Sedem  Et  Argentinam  Rempublicam ditandatangani di Buenos Aires pada 10 Oktober 1966. Pasal 3 memutuskan bahwa:
Pengangkatan  uskup  agung  dan  uskup  adalah tanggung  jawab  Takhta  Suci. Sebelum  melanjutkan dengan  penunjukan  Uskup  Agung  dan  Uskup residensial,  Prelat  atau  Koajutor  dengan  hak  suksesi, Takhta  Suci  akan  menyampaikan  kepada Pemerintah Argentina nama orang yang dipilih untuk mengetahui apakah  ini  memiliki  keberatan  yang  bersifat  politik umum  untuk  diajukan.  Pemerintah  Argentina  akan merespons  dalam  waktu  tiga  puluh  hari. Lewat  dari batas  waktu  tersebut,  diamnya  Pemerintah  akan diartikan sebagai tidak ada keberatan atas penunjukan tersebut. Semua  praktik  ini  akan  berlangsung  dalam kerahasiaan yang paling ketat.
Adanya  perjanjian  tersebut  dapat  diartikan  sebagai penundukan  kedaulatan  Argentina  terhadap  wewenang  Paus dalam menunjuk uskup. Hal ini merupakan kesatuan rangkaian otoritas Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional juga Paus sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik universal. Sebab itu, kapasitas penunjukan uskup sebagai pimpinan gereja lokal dalam  hal  ini  adalah  sah  dilakukan  oleh  Paus.  Secara  yuridis,
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
wewenang penunjukan uskup mengacu pada Hukum Kanonik dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu: 8
1. Melalui penyerahan langsung oleh Takhta Apostolik.
2. Melalui  proses  pemilihan  yang  dikonfirmasikan  ke
Takhta Apostolik atau melalui presentasi kanonik.
Hakikatnya  bahwa  proses  penujukan  atau  pemilihan uskup haruslah direservasi kepada Takhta Apostolik dalam hal ini  Paus.  Paus  bertindak  dan  merupakan  pemimpin  dari kolegium para uskup itu sendiri. Sebab itu adalah sah apabila Paus menolak penunjukan yang dilakukan tanpa otorisasinya. Terlepas  dari  persoalan  dengan  Argentina,  kenyataannya masalah  yang  sama  terjadi  kembali  antara  Takhta  Suci  dan Tiongkok.  Tiongkok  mencoba  menganulir  kewenangan  Paus menunjuk uskup. Terhadap hal itu, dibuatlah perjanjian antara Takhta  Suci  dan  Tiongkok  untuk  mengakomodir  proses penunjukan dan pengangkatan uskup. Isinya membahas umat katolik  di  negara  itu  memiliki  uskup  yang  berada  dalam persekutuan  dengan  Takhta  Suci  tapi  juga  diakui  oleh pemerintah setempat. Tujuannya  agar umat katolik di negara tersebut tidak menjadi korban dengan adanya dualisme.
8 D. J. A NDRÈS (a cura di), Il processo di designazione dei Vescovi.
Storia,  Legislazione,  Prassi.  Atti  del  X  symposium  Canonistico- romanistico,  24-28  aprile  1995,  Libreria  Editrice  Vaticana  –  Libreria Editrice  Lateranensis,  Città  del  Vaticano  1996.  Pada  tingkatan normatif, kita dapat berkonsultasi pada Dekret Episcoporum Delectum, “Norme circa la scelta dei candidati all’Episcopato” in AAS 64 (1972).
Namun, langkah ini ternyata tidak efektif karena praktik penunjukan  uskup  secara  sepihak  oleh  Asosiasi  Katolik Patriotik  Tiongkok  (CPCA)  pro-pemerintah  telah  melakukan penunjukan uskup sebanyak tujuh kali. Termasuk di dalamnya penunjukan  uskup  Joseph  Huang  Bingzhang  yang  kemudian menuai  respon  Takhta  Suci  sehingga  ia  diekskomunikasikan atau dikucilkan oleh Paus sebagai bentuk sanksi dan penolakan atasnya. 9 Tindakan intervensi ini tentunya menciderai hakikat Takhta  Suci  sebagai  subjek  hukum  yang  mempunyai  hak termasuk kewenangan menunjuk uskup. Seyogyanya Tiongkok tidak boleh melanggar hal itu dan harus tunduk pada keputusan Takhta Suci.

## B. Pembahasan
1. Eksistensi  Takhta  Suci  sebagai  Subjek  Hukum

## Internasional
a. Takhta  Suci  sebagai  Subjek  Hukum  Internasional  Sui

## Generis dan Terbatas
Istilah  Sui  Generis  dalam  ilmu  hukum  diartikan sebagai  karakter  yang  khas  atau  tersendiri.  Sebab  itu sebagai  subjek  hukum  internasional  sui  generis  maka dapat  dikatakan  Takhta  Suci  memiliki  kekhususan  dan
9 Vatikan  Kucilkan  Uskup  yang  Ditahbiskan  Tiongkok, https://www.voaindonesia.com/a/vatikan-kucilkan-uskup-yang- ditahbiskan-tiongkok-125696013/95619.html .
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
keunikannya. 10 Sifat sui generis Takhta Suci dapat dilihat pada fakta antara lain: 11 Pertama, selama periode 1870 - 1929 Takhta Suci tidak memegang kedaulatan teritorial akan  tetapi  terdapat  sifat  kenegaraan  yang  menonjol padanya.  Maksudnya  esensi  objek  atau  teritorial  yang melekat pada negara tidak dikejar Takhta Suci tetapi ia tetap  menjalankan  fungsi  kenegaraan  yang  tergambar pada akses bebas terhadap dunia internasional dalam hal kepentingan  keagamaan  dan  ekonomi  yang  terintegrasi langsung pada kepentingan politik negara.
Kedua, selama masa penyatuan Italia, Takhta Suci menikmati  kedaulatan  pada  situasi  politik  yang  tidak stabil.  Dengan  gambaran  bahwa  hilangnya  Negara Kepausan  tidak  mempengaruhi  Takhta  Suci  karena  ia secara  aktif  tetap  dapat  mendistribusikan  kebutuhan komunitasnya  (keagamaan).  Ketiga,  Perjanjian  Lateran 1929 memberikan hak sebagai negara bagi Takhta Suci sesuai Pasal 4 yaitu dengan memberikan kedaulatan dan yurisdiksi  eksklusif  atas  Kota  Vatikan.  Vatikan  sendiri merupakan  tempat  dijalankannya  kekuasaan  Takhta Suci.
Mengenai  sifat  terbatas yang  dimiliki  Takhta  Suci berkaitan  dengan  otoritas,  yurisdiksi,  dan  kedaulatan
10 Bernard  Arief  Sidharta,  Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 113.
11 Oppenheim-Lauterpacht,  International  Law,  Vol.  I:  Peace, Longmans: 8th.ed., 1967.
spiritualitas keagamaan. Hal itu hanya diberikan kepada Paus  dan  para  penasihatnya  yang  didelegasikan  untuk mengarahkan Geraja Katolik Roma di seluruh dunia. Sifat terbatas  itu  membuat  Takhta  Suci  bergerak  secara transnasional  karena  adanya  umat  katolik  di  seluruh dunia  yaitu  dengan  adanya  provinsi-provinsi  gerejawi serta ordinariat militer di negara-negara seluruh dunia. Sebab itu dapat dikatakan bahwa hanya Takhta Suci saja yang memiliki (secara terbatas) kemampuan (dalam hal spiritual keagamaan) tersebut.
b. Takhta  Suci  dalam  Relevansi  Keagamaan  dan
Hukum
Relevansi  keagamaan  dan  hukum  dalam  hal  ini digambarkan  dengan  legitimasi  Takhta  Suci  sebagai jelmaan  Negara  Allah  sebagaimana  dikemukakan  oleh karya  Santo  Augustinus  yang  berjudul  De  Civitate  Dei. Contra  Paganos  (Tentang  Negara  Allah.  Melawan  kaum kafir)  atau  dikenal  juga  dengan  The  City  of  God. 12
Legitimasi  ini  menurut  penulis  berkaitan  erat  dengan eksistensinya sebagai  subjek  hukum  internasional  yang memiliki  hak  dan  kewajiban.  Secara  keagamaan,  hak Takhta  Suci  yaitu  menjalankan  tugas  gereja  (urusan internalnya);  secara  hukum  haknya  ialah  menjalankan tugas  pemerintahan  (sifat  kenegaraan).  Sedangkan
12 K.  Bertens,  Johanis  Ohoitimur  dan  Mikhael  Dua.  Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 2018. hal. 103 dan 342.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
secara  keagamaan,  kewajiban  Takhta  Suci  melakukan perintah-perintah  Allah  sesuai  ajaran  Kitab  Suci  dan tradisi  gereja  katolik;  Secara  hukum,  Takhta  Suci berkewajiban  untuk  turut  mewujudkan  perdamaian dunia.  Dengan  demikian,  Paus  diberikan  kedaulatan sebagai  otoritas  tertinggi  Takhta  Suci  (secara  hukum) juga sebagai wakil Allah di dunia (dalam hal keagamaan). c. Realitas  Hukum  Takhta  Suci  dalam  Hubungan  Antar
Negara
Terkait  realitas  hubungan  antar  negara  dengan Takhta  Suci  sebagai  subjek  hukum  internasional  non- negara dapat dilihat dalam hal diplomasi. Hal itu dikenal dengan  diplomasi  kepausan.  Diplomasi  kepausan  telah dilakukan  sejak  awal  abad  ke-IV  masa  kekaisaran Bizantium-Konstantinopel. Diplomasi kepausan mengalami kemajuan pada masa kepausan Paus Nicholas I  antara  tahun  858  sampai  867.  Saat  itu  Paus menyerahkan dua tugas yaitu urusan agama dan politik pada wakilnya. Pasca penyatuan Italia, wakil Paus disebut sebagai  Nunsius  Apostolik  yang  kemudian  disebut perwakilan  Takhta  Suci  setelah  terbentuknya  Negara Kota Vatikan. 13 Pada masa ini, tujuan diplomasi kepausan diorientasikan  pada  misi  spiritualitas.  Tindakan  Takhta Suci  terfokus  pada pesan-pesan  kebaikan yang  menjadi
13 Orlando  Antonini,  The  Diplomatic  Activity  Of The  Holy  See, Megatrend revija ~ Megatrend Review. Vol. 12. No 2. 2015. hal 5-16.
tolak  ukur  moral  dunia.  Sampai  saat  ini  setidaknya terdapat 183 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan  Takhta  Suci.  Selain  itu  ada  89  kanselir  yang berkedudukan  di  Roma.  Dengan  adanya  hubungan diplomatik itu maka antara negara dan Takhta Suci dapat menyepakati  berbagai  hal  yang  dibuat  dalam  bentuk perjanjian.

## 2. Penundukan Diri Suatu Negara Terhadap Keputusan Penunjukan Uskup oleh Takhta Suci
a. Praktik  dan  Bentuk  Pengakuan  Negara-negara Terhadap Keputusan Paus Menunjuk Uskup
Praktik dan bentuk pengakuan dalam hal ini dilihat pada beberapa negara, antara lain:
1) Indonesia (Sampel Negara Demokrasi)
Secara  normatif  Pemerintah  Indonesia  mengakui eksistensi gereja khususnya hierarki gereja katolik dalam  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  66 Tahun  2006  tentang  Susunan  Hirarki  Gereja Katolik  Indonesia.  Keputusan  ini  mengatur  dan mengakui provinsi-provinsi gerejawi di Indonesia. Pengakuan  ini  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk pengakuan hukum posisitif. Pengakuan ini didasari oleh  respon/pengakuan  pada  tingkat  kedaerahan atas  fakta  sosiolgis  yang  terjadi.  Sebagai  Contoh
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
misalnya  dalam  hal  penunjukan  serta penahbisan uskup  di  berbagai  daerah  seperti  Uskup  Agung Medan  (2018-2019)  dan  Uskup  Sibolga  (2021)  di Provinsi Sumatera Utara yang direspon positif oleh Gubernur  maupun  Walikota  setempat.  Sikap tersebut  dapat  dikatakan  merupakan  bentuk pengakuan politik dengan wacana pada lingkungan publik.
2) Vietnam (Sampel Negara Komunis)
Mengenai  Gereja  Katolik  Vietnam  sendiri dijalankan dalam persekutuan penuh dengan Paus. Vietnam  sendiri  tidak  memiliki  hubungan diplomatik  resmi  dengan  Takhta  Suci  akan  tetapi dalam  beberapa  kesempatan  Paus  dan  Presiden Vietnam  bertemu  dan  membicarakan  hal  terkait hubungan  luar  negeri  keduanya.  Walaupun demikian,  faktanya  Paus  dengan  leluasa  dapat menunjuk  uskup  seperti  contohnya  penunjukan Uskup  Keuskupan  Vinh  (2018).  Bila  dilihat  tidak terdapat upaya pemerintah  Vietnam menghalang- halangi  atau  secara  tegas  mengakui  seperti  di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap pemerintah  Vietnam  tersebut  merupakan  bentuk pengakuan diam-diam.
b. Kewajiban  Negara  Menaati  Wewenang  Paus  Sebagai Manifestasi Norma
1) Wewenang  Paus  Sebagai  Manifestasi  Hukum Kebiasaan Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmadja, suatu kebiasaan internasional dikatakan sebagai hukum apabila: 14 1. kebiasaan yang dilakukan dituruti oleh banyak  negara;  2.  kebiasaan  itu  harus  dianggap sebagai  suatu  kewajiban.  Atau  dengan  kata  lain, unsur kebiasaan internasional sebagai hukum yaitu harus terdapat praktik yang nyata dan pengakuan subjektif atas praktik tersebut (Opinio Juris). Dalam konteks  wewenang  Paus  menunjuk  uskup,  faktor pertama  mengenai  praktik  penunjukan  uskup  di berbagai  negara  dapat  dilihat  pada  contoh penunjukan  Uskup  Antigonish  Kanada  (2019), penunjukan Uskup Guarapuava Brasil (2019), dan penunjukan  Uskup  Agung  Semarang  (uskup pribumi pertama) (1961). Selanjutnya faktor kedua mengenai opinio juris di mana yang dilihat adalah bagaimana  sikap  negara  terhadap  wewenang  itu. Mengenai  faktor  kedua  ini  secara  kolektif penulis kaitkan  pula  dengan  penjelasan  pada  contoh
14 Mochtar Kusumaatmadja dalam Sunarjati Hartono. Beberapa masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia. Bandung: Bina Cipta, 1972. hal. 240.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
faktual  penunjukan  uskup  di  Indonesia  dan Vietnam.  Mengenai  opinio  juris  Indonesia  terlihat dalam  pengakuan  hukum  positif  dan  pengakuan politik  terhadap  para  uskup  yang  ditunjuk.  Juga penganugerahan  gelar  Pahlawan  Nasional  pada Uskup  Soegijapranata  (Uskup  Agung  Semarang 1963) oleh pemerintah Indonesia.
Sedangkan  pengakuan  diam-diam  Pemerintah Vietnam  terhadap  wewenang Paus, juga memperlihatkan  opinio  juris-nya.  Opinio  juris Kanada  terlihat  dengan  pembentukan  Konferensi Waligereja  sejak  tahun  1943.  Ini  membuktikan bahwa  gereja  secara  berdaulat  telah  diakui  oleh Pemerintah  Kanada.  Perihal  opinio  juris  Brazil dapat  dilihat  dalam  Perjanjian  Bilateral  antara Takhta  Suci  dan  Brazil,  mengenai  status  hukum Gereja Katolik di Brazil. Berdasarkan penjabaran di atas,  dengan  terpenuhinya  kedua  parameter  itu maka  secara  legitim  wewenang  Paus  memenuhi kriteria sebagai hukum kebiasaan internasional.

## 2) Wewenang  Paus  Sebagai  Manifestasi  Prinsip- Prinsip Jus Cogens
Jus  cogens  dalam  teori  ketertiban  umum  disebut sebagai norma ketertiban umum yang penting dan diakui  memiliki  derajat  lebih  tinggi  dari  norma
biasa  untuk  memajukan  kepentingan  masyarakat internasional  dan  melestarikan  nilai-nilai  utama hukum  internasional  agar  tidak  terpecah  belah. 15
Bila dikorelasikan dan dilihat lebih cermat teori ini sesuai  dengan  prinsip  dalam  Piagam  PBB  yaitu prinsip persamaan kedaulatan (Pasal 2 ayat 1) dan prinsip non-intervensi (Pasal 2 ayat 7) yang sangat dikedepankan oleh negara-negara. Dalam konteks wewenang  Paus  sebagai  manifestasi  prinsip  jus cogens kemudian harus dilihat dari sudut pandang kapasitas  Takhta  Suci  sebagai  subjek  hukum internasional. Bahwa dengan status tersebut maka Takhta Suci memiliki hak yang sama dengan negara lain.  Hak  inilah  yang  dijalankan  sesuai  dengan prinsip-prinsip jus cogens yaitu prinsip persamaan kedaulatan  dan  prinsip  non-intervensi.  Dengan kata lain hak Takhta Suci sesuai jus cogens adalah juga  wewenang  Paus  itu  sendiri  sebagai manifestasinya.
Dalam kaitan dengan persoalan Takhta Suci dengan Tiongkok,  tentunya  sangat  promblematis  karena juga diperhadapkan dengan kedaulatan Tiongkok. Sedangkan  sebagaimana  disebutkan  wewenang Paus merupakan manifestasi jus cogens. Terhadap
15 Alexander  Orakhelasvili.  Peremptory  Norms  in  International Law. Oxford: Oxford University Press, 2006, hal. 43.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
hal  itu  maka  penulis  kembali  melihat  inti  dari ajaran  kedaulatan  itu  sendiri.  Bahwa  kedaulatan pada hakekatnya tidak hanya menekankan doktrin par  im  parem  non  habet  imperium  yang menekankan  mengenai  imunitas.  Tetapi  bahwa kedaulatan  diperoleh  apabila  negara  mampu menjaga harmonisasi dengan negara lain, termasuk subjek hukum non negara lainnya. Artinya negara tidak  mencampuri  urusan  internal  suatu  negara berkaitan  dengan  relasi  antar  negara.  Fakta, Tiongkok sama sekali tidak mencerminkan inti dari ajaran kedaulatan ini dengan melakukan intervensi terhdap  wewenang  Paus  menunjuk  uskup.  Sebab itu dapat dikatakan pula bahwa tindakan Tiongkok ada  bentuk  pembangkangan  pada  hukum internasional.
Maka dibutuhkan suatu pertanggungjawaban  berupa  kewajiban  untuk tunduk  kembali  pada  hukum  internasional  yang tentu  saja  mengarah  pada  wewenang  Paus  itu sendiri.  Jadi  dapat  dikatakan,  wewenang  Paus sebagai  manifestasi  prinsip  jus  cogens  dapat mengesampingkan kedaulatan Tiongkok.

## 3) Implikasi  Hukum  Penunjukan  Uskup  secara
Sepihak oleh Suatu Negara
Implikasi hukum penunjukan uskup secara sepihak dalam hal ini terkait dengan sanksi. Sanksi dibagi menjadi  dua  yaitu  menurut  Hukum  Kanonik  dan Hukum Internasional.
a. Menurut Hukum Kanonik
Penunjukan  dan  penahbisan  uskup  secara sepihak  merupakan  suatu  tindak  pidana/delik menurut  hukum  kanonik.  Kanon  1382 menjelaskan bahwa unsur delik tersebut antara lain:  Kurangnya  mandat  kepausan,  adanya kesengajaan,  dan  adanya  partisipasi  atau kerjasama  dalam  melakukan  perbuatan. Terhadap  delik  Kanon  1382  maka  akan
dihukum dengan ekskomunikasi latae
sententiae  (Kanon  1331  §1  dan  §2)  dan  juga ekskomunikasi  ferendae  sententiae  (Kanon 1329).
b. Menurut Hukum Internasional
Sanksi dalam hukum internasional dijamin oleh sanksi dari negara lain, organisasi internasional, maupun  pengadilan  inernasional.  Contohnya yaitu pemutusan hubungan diplomatik,
embargo,  tindakan  pembalasan  dan  perang.
Akan tetapi dalam persoalan ini penulis merasa
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
kurang  relevan  apabila  sanksi  tersebut diterapkan. Sebab itu terdapat pendekatan atau cara  berbeda  yang  dapat  digunakan  untuk menimbulkan  sanksi  secara  internal  dan mengikat.  Pendekatan  itu  adalah  oleh  rezim perjanjian internasional.  Hal ini mengacu  pada teori Abram dan Antonia Chayes bahwa dengan adanya  perjanjian  internasional  yang  dibuat maka negara akan terikat dengan sendirinya. 16
Keterikatan  itu  akan  menimbulkan  suatu ketaatan  untuk  tunduk  pada  suatu  aturan. Ketaatan ini sangat berkaitan dengan paradigma kedaulatan baru yaitu faktor kedaulatan negara bergantung  tidak  hanya  pada  kontrol  wilayah tetapi  juga  pada  pengakuan  status  sebagai anggota  masyarakat  bangsa-bangsa.  Kata lainnya,  ketaatan  pada  hukum  internasional tidak  semata-mata  karena  sanksi  tetapi  lebih pada kekhawatiran pengurangan status. Dalam hal  ini,  hilangnya  reputasi  sebagai  anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik.
Berkaitan  dengan  kasus  penunjukan  uskup secara  sepihak  oleh  Tiongkok  maka  sanksi
16 Abram  Chayes  and  Antonia  Handler  Chayes.  The  New Sovereignty:  Compliance  with  International  Regulatory  Agreements. Cambridge: Harvard University Press. 1995. hal. 25.
hukum  kanonik  akan  diterapkan  pada  Uskup Tertahbis,  Uskup  Penahbis,  dan  Uskup  Mitra yang  bersama-sama  menahbiskan.  Sedangkan sanksi hukum internasional terhadap Tiongkok dengan  pendekatan  perjanjian  internasional, dengan  adanya  Perjanjian  Pechino  telah menimbulkan suatu ketaatan. Hal itu dibuktikan dengan  fakta  bahwa  penunjukan  uskup  baru untuk Wuhan China (2020) telah direservasikan pada Takhta Apostolik yakni Paus. Yang artinya bahwa  Tiongkok  telah  menundukan  diri terhadap  wewenang  Paus  dan  juga  telah mengakui  wewenang  tersebut  dengan  bentuk pengakuan diam-diam yang dimaknai dari sikap diam  pemerintah  yang  tidak  menganulir penunjukan tersebut.

## C. Penutup
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  di  atas,  bahwa secara  substansial  Takhta  Suci  memiliki  kewenangan  dalam urusan spiritual keagamaan gereja katolik di dunia. Salah satu kewenangannya  adalah  melakukan  penunjukan  uskup  di negara-negara di mana terdapat gereja katolik lokal. Terhadap kewenangan  ini  negara-negara  memberikan  pengakuan  dan akses  bebas  pada  Paus  selaku  otoritas  Takhta  Suci  untuk menunjuk uskup. Pelaksanaan penunjukan uskup oleh Paus ini
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
kemudian  menghasilkan  suatu  penundukan  diri  yang dicerminkan  praktik  pengakuan  negara  seperti  pengakuan hukum  positif,  pengakuan  politik,  dan pengakuan  diam-diam. Sebab  itu  dalam  kasus  antara  Takhta  Suci  dan  Tiongkok, pengakuan  diam-diam  telah  dilakukan  Tiongkok  sebagai bentuk penundukan dirinya pada keputusan penunjukan uskup oleh  Paus.  Sekaligus  bahwa  pengakuan tersebut  adalah  suatu penghormatan  terhadap  hak  sebagai  subjek  hukum  sesuai dengan hukum internasional.

## Referensi
Antonini, Orlando. The Diplomatic Activity of The Holy See. Megatrend  revija-Megatrend  Review.  Vol.  12.  No  2. 2015.
Anulatio Matrimonii (Anulasi Perkawinan). http://dirittodellachiesalatina.blogspot.com/2018/11
/anulatio-matrimonii-anulasi-perkawinan.html .
Bertens,  K.  Johanis  Ohoitimur  dan  Mikhael  Dua.  Pengantar
Filsafat. Yogyakarta: Kanisius. 2018.
Chayes,  Abram  and  Antonia  Handler  Chayes.  The  New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements.  Cambridge:  Harvard  University  Press,
1995.
Dixon,  Martin.  Textbook  on  International  Law.  6th  edition. New York: Oxford University Press. 2007.
Dupuy,  Andre.  Words  The  Matter  Holly  See  in  Multilateral Diplomacy: Anthology (1970-2000). New York City: The Path to Peace Foundation. 2003.
D. J. A NDRÈS (a cura di), Il processo di designazione dei Vescovi. Storia,  Legislazione,  Prassi.  Atti  del  X  symposium Canonistico-romanistico,  24-28  aprile  1995,  Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranensis, Città del Vaticano 1996. Pada tingkatan normatif, kita dapat berkonsultasi  pada  Dekret  Episcoporum  Delectum, “Norme  circa  la  scelta  dei  candidati  all’Episcopato”  in AAS 64 (1972).

## HS, H. Halim, dan Erlies Septiana Nurbani,  Penerapan Teori
Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
Kusumaatmadja,  Mochtar  dalam  Sunarjati  Hartono.
Beberapa  masalah  Transnasional  dalam  PMA  di Indonesia. Bandung: Bina Cipta. 1972.

## Mauna, Boer. Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan
Fungsi  Dalam  Era  Dinamika  Global.  Bandung:  PT. Alumni. 2005.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  Penelitian  Hukum.  Jakarta: Kencana. 2005.
Orakhelasvili, Alexander. Peremptory Norms in International
Law. Oxford: Oxford University Press. 2006.
Oppenheim-Lauterpacht,  International  Law,  Vol.  I:  Peace,
Longmans: 8th.ed., 1967.
Peran Tahkta Suci sebagai mediator antara lain dapat dibaca dalam:  John  Patrick  Donnely,  “Antonio  Possevino  As Papal  Mediator  between  Emperor  Rudolf  II  and  King Stephan Bathory”, Commentarii Historici Volume LXIX,
2000.
Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia, 2001.
Search  Note  on  the  Diplomatic  Relations  of  the  Holy  See,
2017-2020,
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2 (2022)
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/boll ettino.html.
Sidharta,  Bernard  Arief.  Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. 2000.
Vatikan  Kucilkan  Uskup  yang  Ditahbiskan  Tiongkok, https://www.voaindonesia.com/a/vatikan-kucilkan- uskup-yang-ditahbiskan-tiongkok- 125696013/95619.html .