Itang: Badan Usaha Koperasi…

## BADAN USAHA KOPERASI DAN BADAN USAHA NON KOPERASI
(Studi Komparatif)
Itang

## IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Abstrak . Badan  Usaha  Koperasi  dan  Badan  Usaha  Non-Koperasi  (Studi Komparatif) . Tulisan  ini  ingin  melihat  dari  dekat  badan  usaha  koperasi  dan  badan usaha  non  koperasi.  Koperasi  merupakan  soko  guru  perekonomian  Indonesia  yang mesti  dipertahankan  keberadaannya,  pada  kenyataannya  badan  usaha  koperasi  ini tidak  eksis  keberadaannya  seperti  badan  usaha  non  koperasi.  Adapun  perbedaannya adalah  dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: a. Aspek kelembagaan, yaitu: 1. Dilihat dari  segi  keanggotaan,  2.  Dilihat  dari  rapat  anggota,  3.  Dilihat  dari  kepengurusan Direksi,  4.  Dilihat  dari  Dewan  Komisaris,  5.  Dilihat  dari  manajemen,  6.  Dilihat  dari pendidikan.  b.  Aspek  usaha,  yaitu:  1.  Tujuan,  2.  Modal,  3.  Badan  Hukum,  3.  Aspek Keuntungan.
Kata Kunci : Badan Usaha, Koperasi dan non Koperasi
Abstrak . The Comparative Study on Cooperative Enterprise and Non-Cooperative Enterprises. This  paper  would  like  to  learn  deeply on  cooperative  business  enterprise and  non-cooperative enterprises. Cooperative is a  pillar of the Indonesian  economy. In fact  cooperative  business  entity  does  not  exist  as  non-cooperative  enterprises.  The difference can be found from several aspects; firstly, Institutional aspects (1. In terms of membership, 2. The meeting of members, 3. The management of the Board of Directors, 4.  the  Board  of  Commissioners,  5.  The  management,  6.  The  education)  and  secondly, Business aspects (1. The purpose, 2. The capital, 3. The legality, 3. Advantages).
Keywords : Enterprise, Cooperative dan Non-Cooperative.
Page: 53 - 76

## Pendahuluan
Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  menyebutkan,  bahwa  “perekonomian  disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat ini sekalipun tidak menyebutkan perkataan koperasi, namun asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Hal ini  lebih  tegas  dalam  penjelasan  pasal  33  UUD  1945  yang  menyebutkan,  bahwa: “Dalam  pasal  33  tercantum  dasar  demokrasi  ekonomi.  Produksi  dikerjakan  oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran  masyarakatlah  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang  seorang. Sebab itu perekonomian disusun  sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Bangun  perusahaan  yang  sesuai  dengan  itu  ialah  koperasi.  Maka  dalam  tulisan  ini ingin  melihat  lebih  jauh  perbedaan  badan  usaha  koperasi  dan  badan  usaha  non koperasi (studi komperatif).

## Pengertian Koperasi
Koperasi  secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  inggris,  yaitu  “ cooperation ” (co=bersama,  operation=bekerja). 1 Jadi  koperasi  yaitu  sama-sama  bekerja  menurut rencana  yang  sudah  ditentukan  kearah  tujuan  yang  sudah  ditetapkan. 2 Sedangkan menurut terminologi, seperti yang dikemukakan para pakar yaitu:
1. Menurut  Dr.  Winardi,  SE.  Koperasi  ( coopetrative )  adalah  sejenis  badan  usaha dimana  hanya  terdapat  satu  hak  suara  pun  setiap  anggota,  terlepas  dari  banyak sedikitnya uang yang dimasukkan olehnya badan usaha tersebut.
2. Menurut Prof. Dr. Syamsudin Mahmud. Koperasi adalah  suatu  perkumpulan dari orang-orang  yang  atas  dasar  persamaan  derajat  sebagai  manusia  dengan  tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.
3. Menurut  Roelijan  Soedarsono,  dkk.  Koperasi  adalah  kumpulan  yang memungkinkan orang-orang bekerja atas dasar sukarela untuk menyelenggarakan  produksi,  pembelian  dan  penjualan  barang  atau  jasa,  yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para anggota.
4. Menurut  Dr.  Fay  (1908).  Koperasi  adalah  suatu  perserikatan  dengan  tujuan berusaha  bersama  yang  terdiri  atas  mereka  yang  lemah  dan  diusahakan  selalu dengan  semangat  tidak  memikirkan  diri  sendiri  sedemikian  rupa,  sehingga
Itang: Badan Usaha Koperasi…
masing-masing  sanggup  menjalankan  kewajibannya  sebagai  anggota  dan mendapat  imbalan  yang  sebanding  dengan  pemanfaatan  mereka  terhadap organisasi. 3
5. Menurut  Margono  Djojohadijoesomo.  Koperasi  ialah  perkumpulan  manusia seorang-seorang  yang  dengan  sukanya  sendiri  hendak  bekerja  sama  untuk memajukan ekonominya. 4
6. Menurut Prof. Marvin A. Schaars. Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela  dimiliki  dan  dikendalikan  oleh  anggota  yang  adalah  juga  pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka nirlaba atau atas dasar biaya.
7. Menurut  Paul  Hubert  Casselman.  Koperasi  adalah  suatu  sistem  ekonomi  yang mengandung unsur sosial. 5
8. Menurut  Drs.  Arifinal  Chaniago.  Koperasi  adalah  suatu  perkumpulan  yang beranggotakan  orang-orang  atau  badan-badan,  yang  memberikan  kebebasan masuk  dan  keluar  sebagai  anggota;  dengan  bekerja  sama  kekeluargaan jasmaniyah para anggotanya. 6
9. Menurut  Sugimun,  MD.  Dkk.  Koperasi  adalah  sisterm  Perekonomian  yang  bisa berhasil meletakkan sendi yang kuat untuk memperbaiki Perekonomian rakyat. 7 10. Menurut Sugimun, MD. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa  orang  atau  badan  (badan  Hukum)  dengan  jalan  bekerja  sama  atas sukarela  menyelenggarakan  suatu  pekerjaan  untuk  memperbaiki  kehidupan anggota-anggotanya. 8
11. Menurut  Ir.  Kalsan  A.  Tohir.  Koperasi  adalah  persekutuan  orang,  bukan persekutuan  modal  seperti  N.V.  dalam  koperasi  orang  yang  dipandang  penting, modal  hanya  sebagai  alat,  menjadi  hamba.  Lain  halnya  dengan  N.V.  Misalnya. Dalam N.V. Modal yang dipandang terpenting, orang nomor dua. 9
12. Dalam  buku  pengetahuan  perkoperasian  yang  diterbitkan  oleh  departemen Koperasi, mengemukakan arti koperasi sebagai berikut: koperasi dikenal sebagai perkumpulan  orang-orang  yang  secara  sukarela  mempersatukan  diri  untuk mencapai  kepentingan-kepentingan  ekonomi,  atau  menyelenggarakan  usaha bersama  melalui  pembentukan  suatu  perkumpulan  yang  diawasi  secara demokratis. 10
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam
Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
13. Menurut  Sri-Edi  Swasono.  Koperasi  adalah  bentuk  usaha  yang  tidak  saja menampung  tetapi  juga  mempertahankan  serta  memperkuat  identitas  dan budaya  bangsa  Indonesia.  Kepribadian  bangsa  bergotong  royong  dan  kolektivan akan  tumbuh  subur  didalam  koperasi.  Selanjutnya  koperasi  sendiri  akan  lebih terbangun dan lebih menguat. 11
14. Menurut  Undang-undang  Nomor  25  tahun  1992.  Koperasi  adalah  badan  usaha yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan melandaskan  kegiatan  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. 12
Memperhatikan  pendapat  para  pakar  diatas,  definisi  tersebut  mengandung unsur-unsurunsur sebagai berikut:
1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan Akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya  mempertinggi  kesejahteraan  jasmaniyah  anggota-anggota  dengan kerja sama secara kekeluargaan. 13
4. Bahwa  dengan  kerja  sama  itu,  manusia  akan  lebih  mudah  mencapai  apa  yang diinginkan.
5. Bahwa  pendirian  dari  suatu  koperasi  mempunyai  pertimbangan-peritmbangan ekonomis.
6. Mengandung unsur demokrasi
7. Mengandung unsur sosial
8. Mengandung unsur tidak semata-mata mencari keuntungan. 14
Menurut  Undang-undang  Nomor  25  tahun  1992  tentang  pokok-pokok perkoperasian, organisasi koperasi mempunyai ciri-ciri yang nampak, yaitu: 15
a. Bahwa  koperasi  Indonesia  adalah  kumpulan  orang-orang  dan  bukan  kumpulan modal.  Pengaruh  dan  penggunaan  modal  dalam  koperasi  Indonesia  tidak  boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai  perkumpulan  modal.  Ini  berarti  bahwa  koperasi  Indonesia  harus  benar- benar mengabdikan kepada perkumpulan dan bukan kepada kebendaan.
Itang: Badan Usaha Koperasi…
b. Bahwa  koperasi  Indonesia  bekerja  sama,  bergotong  royong  berdasarkan persamaan  derajat,  hak  dan  kewajiban  yang  berarti  koperasi  adalah  dan seharusnya  merupakan  wadah  demokrasi  ekonomi  dan  sosial.  Karena  dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota  sendiri  dan  pada  dasarnya  harus  diatur  serta  disusun  sesuai  dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
c. Bahwa  segala  kegiatan  koperasi  Indonesia  berdasarkan  atas  kesadaran  para anggota. Dalam koperasi tidak  boleh dilakukan paksaan,ancaman, intimidasi dan campur  tangan  dari  pihak  lain  yang  tidak  ada  sangkut-pautnya  dengan  soal-soal interen koperasi.
d. Bahwa  tujuan  koperasi  Indonesia  harus  benar-benar  merupakan  kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.
Kerja  sama  dalam  masyarakat  telah  nampak  wujudnya  dalam  suatu  jaringan system  yang  lebih  kompleks.  Bentuk-bentuk  ikatan  persekutuan  hidup  telah berkembang  dan  menjadi  lebih  beragam.  Kini  kerja  sama  disamping  memenuhi kebutuhan  menjaga  kelangsungan  hidup  dan  rasa  aman,  juga  untuk  memperoleh kasih  sayang  dan  persahabatan  seperti  dalam  keluarga  dan  paguyuban,  juga  telah digunakan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  diinginkan,  seperti  nampak pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi. 16
Kerja  sama  dalam  lapangan  ekonomi  bagi  masyarakat  sudah  sangat berkembang. Apalagi masa sekarang ini, bahkan ada yang sudah menjadi masyarakat modern.  Perkembangan  tersebut  bukan  saja  ragam  kegiatannya,  tetapi  jangkauan lingkupnya yang cukup luas. Kerja sama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rimit  pada  setiap  lapangan  kegiatan  ekonomi,  seperti  pertanian,  industri, perdagangan  dan  lain-lain.  Disamping  jaringan  antar  lapangan  ekonomi,  antar kelompok, antar organisasi, antar daerah, bahkan dalam lingkup internasional. Secara ekonomis, umat manusia dipelosok bumi itu saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain. 17
Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Manusia,  disamping  naluri  untuk  bekerja  sama,  juga  menyandang  naluri lainnya. 18 Umpamanya  saja  naluri  untuk  bersaing  yang  mewarnai  kehidupan  sosial politik, olah raga dan ekonomi. Harus diakui, kemajuan dunia yang amat pesat, antara lain  karena  semangat  untuk  bersaing,  berlomba  untuk  mencapai  prestasi  dan kemajuan  setinggi-tingginya.  Semangat  persaingan  ini,  disamping  hasil-hasil  yang positif  dan  bermanfaat,  juga  memiliki  akibat  samping  yang  merugikan  atau  bahkan mencemaskan  seluruh  umat  manusia.  Umpamanya  saja  dalam  perlombaan  nyuklir, atau dalam lapangan ekonomi persaingan bebas akan mematikan yang lemah. Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata yang dilandasi oleh semangat persaingan, maka  sebagian  rakyat  kecil  yang  lemah  seperti  petani,  nelayan,  pedagang  kecil, Pengrajin  dan  lain-lain.  Akan  tertinggal  dari  arus  kemajuan  karena  tidak  memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan lain yang lebih kuat.
Guna  mencapai  tujuan  luhur  seperti  tercantum  dalam  pancasila  dan  Undang- undang  dasar  1945,  yaitu  mewujudkan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, maka  tat  kehidupan  ekonomi  harus  dikembangkan  atas  dasar  semangat  kerja  sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan serta aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi. 19

## Sejarah perkembangan Koperasi
Sejarah perkembangan gerakan koperasi ini penulis uraikan sesuai dengan asal berdirinya koperasi itu, sehingga sampai pada perkembangan koperasi di Indonesia. Pada  bahasan  ini  diuraikan  perkembangan  koperasi  di  luar  negeri  sampai perkembangannnya di Indonesia.

## A. Perkembangan Koperasi di Luar Negeri
Keberadaan  koperasi  di  luar  negeri  merupakan  titik  awalnya  adanya  usaha kerja  sama  sekelompok  orang  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama.  Sehingga tidak mustahil apabila perjuangannya untuk mencapai tujuan itu melalui proses yang cukup  lama.  Karena  perjuangan  yang  dilakukan  didasari  rasa  kebersamaan,  rasa kesetiakawanan,  kegigihan  dan  kesabaran  dari  para  anggota,  maka  kemajuan  demi kemajuan dapat diraih dan sampai sekarang koperasi merupakan badana usaha yang
Itang: Badan Usaha Koperasi…
terkenal  di  dunia,  diantaranya  adalah  koperasi Rochdale di  Inggris  dan  koperasi Raiffeisen , serta Sculze di Jerman. Walaupun koperasi-koperasi tersebut berkembang di Negara yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan maupun prinsip dasar yang sama, yaitu ingin memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gerakan koperasi ini diawali dari Negara Inggris.
1. Gerakan Koperasi di Inggris
Inggris  terkenal  sebagai  tanah  kelahiran  perkumpulan  koperasi,  yaitu  pada tanggal  12  Desember  1884. 20 pada  mulanya  28  orang  pekerja  pabrik  tekstil  dengan kemampuan  yang  terbatas  membentuk  perkumpulan  dan  mendirikan  sebuah  toko kecil. Didirikannya toko/kedai ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari apra anggota. Dilakukan dengan penuh ketekunan, kejujuran, dan rajin serta rasa kesetiakawanan  dari  para  anggota,  maka  sudah  sewajarnya  jika  koperasi Rochdale mengalami  kemajuan  yang  pesat.  Usaha-usaha  yang  dijalankan  dari  toko  kecil menjadi  usaha  mendirikan  perumahan,  mendirikan  pabrik  serta  mengadakan pengetahuan para angggota dan pengurusnya. Perkembangan dan kemajuan koperasi Rochdale mengakibatkan  tumbuhnya  perkumpulan  koperasi  yang  tidak  sedikit jumlahnya, sehingga pada tahun 1852 di Inggris terdapat 100 perkumpulan koperasi.
Keberhasilan  koperasi Rochdale yang  gilang-gemilang  itu  terletak  pada  dasar- dasar  atau  asas-asas  koperasi  yang  diletakkan  dan  ditanamkannya  kepada  anggota- anggotanya.  Harga  diri  dan  kesadaran  berkoperasi  yang  tinggi  koperasi Rochdale berhasil  mengatasi  segala  rintangan  dan  hambatan.  Dasar-dasar  atau  asas-asas koperasi  yang  berhasil  disusun  oleh  koperasi Rochdale sampai  sekiarang  dikenal dengan  nama  “ Rochdale  Principles ”.  Perkumpulan  itu  kemudian  diakui  sebagai koperasi  konsumsi  yang  pertama  di  dunia. 21 adapun  asas-asas  atau  dasar-dasar koperasi Rochdale yang terpenting adalah: 22
a. Masuk dan berhenti menjuadi anggota koperasi atas dasar sukarela.
b. Satu anggota satu hak suara
c. Koperasi netral terhadap agama dan politik
d. Pembelian dan penjualan secara tunai
e. Pembagian keuntungan koperasi menurut jasa anggota-anggota
f. Harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
g. Kualitas  atau  mutu,  ukuran  dan  timbangan  barang-barang  koperasi  harus dijamin
h. Penyelenggaraan usaha pendidikan bagi anggota-anggota koperasi
2. Gerakan Koperasi  di Jerman
Koperasi  konsumsi  atau  koperasi  pemakaian  lahir  di  Inggris,  sedangkan koperasi  simpan  pinjam  atau  koperasi  kredit  lahir  di  Jerman  pada  tahun  1882  atas prakarsa seorang pamong raja, walikota F.W. Raeffeisen. 23
Pada permulaan abad 19 perekonomian di Jerman masih bersifat agraris. Ketika itu  tanah  sebagian  besar  dimiliki  oleh  tuan  tanah  sehingga  nasib  petani  dapat diperlakukan  semena-mena.  Setelah  adanya  Undang-undang  agrarian  tahun  1807 maka  diantara  petani  sudah  bebas  itu  pergi  ke  kota  menjadi  buruh.  Setelah  dikota nasibnya  tidak  berubah,  tenaganya  diperas  demi  keuntungan  kaum  kapitalis. Keadaan  waktu  itu,  baik  petani  maupun  buruh  banyak  termakan  riba,  karena ekonominya  sangat  menyedihkan  sehingga  muncul  para  budiman  yang  mencoba membebaskan  kaum  tani  dan  buruh  tani.  Diantaranya  adalah  Frederich  Wilhelm Raiffeisen  (1818-1888)  dan  Herman  Schulze  Delitzsh.  Keduanya  pada  saat  yang hampir sama dan dasar usahanya adalah menolong diri sendiri dengan jalan bekerja sama.
1) F. Wilhelm Raiffeisen
Seorang  walikota  di  Flammersfield,  kemudian  di  Heldershof,  F.W.  Raiffeisen adalah  penganjur  koperasi  simpan  pinjam  di  kalangan  petani.  Didirikannya perkumpulan dimana 60 orang warga kota yang hanya bersedia mengumpulkan uang membeli  tanah  dan  menjualnya  kepada  petani  secara  kredit  pada  tahun  1848. usahanya diperluas dengan memberi pinjaman uang.
Baru  pada  tahun  1864  usaha  atas  anjurannya  itu  bersifat  koperasi.  Cara  kerja koperasi kredit modal Raiffeisen adalah: 24
(1) Modal dikumpulkan dari tabungan petani sendiri
(2) Bekerja dikalangan Petani (sempit)
(3) Pengurus dipegang Petani sendiri dan tidak menerima gaji
(4) Usahanya lebih banyak bersifat ideal
(5) Penggunaan pinjaman uang diawasi
Itang: Badan Usaha Koperasi…
(6) Hasil bunga dijamin modal.

## 2) Herman Schulze
Herman  adalah  ketua  Komisi  Perdagangan  dalam  parlemen,  dimana  usahanya juga  menitik  berat  pada  lapangan  kredit  guna  memperbaiki  kehidupan  masyarakat, khususnya kaum buruh dan pedagang kecil.
Modal  koperasi  kreditnya  agak  berbeda  dengan  F.W  Raiffeisen,  yaitu  dengan cara:
(1) Modal didapat dari siapapun
(2) Daerah kerja dikota (luas)
(3) Pinjaman jangka pendek dan diberikan kepada pedagang kecil
(4) Pengurus menerima gaji
(5) Keuntungan dibagi anggota.

## 3. Gerakan Koperasi di Denmark
Seperti  di  Jerman  pada  awal  abad  ke  18,  keadaan  perekonomian  di  Denmark bersifat  agraris,  dimana  sebagian  petani  dalam  keadaan  miskin.  Hal  itu  pula  yang menyebabkan para budiman tergerak hatinya untuk merobah keadaan.
Pada  tahun  1769  berdiri  perkumpulan  pertanian  kerajaan  Denmark,  untuk mempelopori  kebangkitan  jiwa  kaum  tani.  Selanjutnya  pada  tahun  1900,  disusul dengan  adanya  perkumpulan  petani  kecil  (small  holders)  yang  wilayahnya  sesuai dengan  daerah  pemerintahan,  dengan  nama  “ Parisher ”  dan  “ Counties ”.  Kegiatan utamanya  adalah  ‘pendidikan  yang  bertalian  dengan  pertanian  dan  peternakan. Sebelumnya  pada  tahun  1800  berhasil  didirikan  Bank  Tabungan  untuk  pertanian (Sparekasse) oleh seorang dermawan bukan petani dan usaha ini berkembang pesat.
Adanya Undang-undang kewajibvan belajar (1814) telah mendorong perhatian dan  rasa  cinta  generasi  muda  pada  pertanian  berhasil  dipelihara.  Hal  itu  terjadi karena di desa-desa kekurangan guru, sehingga diambil dari kalangan petani sendiri dan corak pelajarannya berkisar pada sektor pertanian.
Di Denmark hampir semua kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan cara bekerja sama serta diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan koperasi. Demikian juga hampir  semua  hasil  pertanian  dan  hasil  industri  Denmark  diselenggarakan  oleh
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
perkumpulan-perkumpulan  koperasi.  Sungguh  pun  industri  menghasilkan  dan memberikan  pendapatan  nasional  yang  terbesar  bagi  Denmark,  namun  pertanian memegang peranan yang amat penting didalam pembangunan industri Denmark.
Gerakan  koperasi di Denmark itelah berhasil mencapai tingkat kemajuan yang mengagumkan.  Karena  hebatnya  gerakan  koperasi  di  Denmark  ini,  sehingga  Bapak koperasi Indonesia, yakni Drs. Mohammad Hatta, memberi nama atau julukan kepada Denmark “Republik Koperatif” sungguhpun negeri Denmark adalah sebuah kerajaan.
Nama  resmi  negeri  Denmark  adalah  “ Kongeriget  Denmark ”  artinya  kerajaan Denmark,  maka  kedua  nama  julukan  atau  gelar  ini  yakni,  “Republik  Koperatif”  dan “ The Mecca of the cooperative world ”, memang tepat dan sesuai.

## 4. Gerakan Koperasi di Swedia
Pertumbuhan  dan  perkembangan  koperasi  di  Swedia  yang  paling  menonjol adalah  koperasi  konsumsi.  Gerakan  koperasi  di  Swedia  berkembang  maju  dengan mantap. Terutama pada tahun 1899 koperasi-koperasi konsumsi bergabung ke dalam sebuah  koperasi  induk  yang  terkenal  dengan  nama  “ Kooperative  Forbundet ”.  Pada waktu  itu  banyak  barang-barang  kebutuhan  sehari-hari  seperti  mentega,  terigu, minyak  nabati,  dan  lain-lainnya  dimonopoli  oleh  perusahaan  sejenis  yang  disebut kartel-kartel produsen. Kartel produsen ini adalah organisasi-organisasi perusahaan besar  yang  menghasilkan  dan  menjual  barnag-barang  sejenis.  Para  konsumen  atau pemakai  banyak  yang  mengalami  kesulitan  oleh  kartel-kartel  produsen  yang memonopoli  dan  mempermainkan  seenaknya  sendiri  barang-barang  yang dibutuhkan pamakai atau konsumen yang tidak begitu mampu.
Pada  tahun  1911 kooperative  Forbundet telah  menumbangkan  dan melumpuhkan peranan monopoli kartel produsen mentega. Tahun 1924 kooperative Forbundet telah melumpuhkan serta menyingkirkan peranan monopoli kartel terigu. Tahun  1932  menghancurkan  dan  menyingkirkan  peranan  monopoli  kartel  minyak nabati  dan  selanjutnya  menumbangkan  serta  menyingkirkan  peranan  monopoli kartel  lainnya  yaitu  kartel  produsen  sepatu,  dan  bola  lampu.  Gerakan  koperasi  di Swedia makin lama makin maju serta berkembang.
Itang: Badan Usaha Koperasi…
5. Gerakan Koperasi di Amerika Serikat
Amerika  Serikat  terkenal  sebagai  gembong  atau  biang  Negara-negara  kapitalis yang  besar  dan  kuat,  namun  di  negeri  ini  dapat  juga  berkembang  usaha-usaha koperasi. Macam-macam koperasi yang berkembang di Amerika Serikat, yaitu:
1) Koperasi  penjualan  yaitu  koperasi  yang  mendistribusikan  segala  macam  hasil penjualan
2) Koperasi pembelian, ada dua jenis koperasi pembelian, yaitu:
a. Berusaha  memperoleh  atau  memberi  benih,  pupuk,  dan  sebagainya  untuk menmabah dan meningkatkan produksi pertanian
b. Bertindak mengusahakan barang-barang kebutuhan sehari-hari
3) Koperasi  jasa  atau  koperasi  pelayanan  ialah  koperasi  yang  menyelenggarakan berbagai  macam  usaha  termasuk  auransi,  pelayanan  kelistrikan,  pelayanan kesehatan,  pelayanan  perumahan,  pelayanan  telepon  terutama  di  desa-desa  dan sebagainya.
Pada  tahun  1960  Amerika  Serikat  tercatat  kurang  lebih  500  buah  koperasi penghasil, 750 buah perkumpulan bank hipotek, 900 buah koperasi listrik desa, dan lain-lainnya.  Di  Amerika  Serikat  dikenal  Credit  Union.  Pada  perkembangan selanjutnya  beberapa  ribu Federal  Credit  Union ini  membentuk federasi  Asociation (CUNA)  dengan  maksud  memperjuangkan  kepentingan  Union  seluruhnya  terutama kedudukannya dalam hukum.
Perkembangan  credit  union  di  Amerika  Serikat  berkat  bantuan  positif  dari pemerintah  dalam  politik  koperasi.  Hal  itu  tercermin  dalam federal  credit  union  act yang mempunyai maksud:
1) Memberikan kedudukan tersendiri kepada koperasi dalam pergaulan hukum
2) Melindungi kepentingan masyarakat
3) Memlihara azas-azas koperasi
4) Memberi keistimewaan kepada koperasi
6. Gerakan Koperasi di Amerika Selatan, Afrika, Australia dan Selandia baru
Meskipun  di  Negara-negara  Amerika  Selatan  atau  Amerika  latin  rakyat  sangat membutuhkan  peningkatan  taraf  hidup  serta  perbaikan  kemakmuran  bersama, namun  secara  relatif  perkembangan  koperasi  di  Negara-negara  ini  tidak  begitu
menonjol.  Disebabkan  beberapa  faktor  yaitu  kekolotan,  banyak  rakyat  masih  buta huruf  dan  kurangnya  modal.  Namun  beberapa  di  Negara  Amerika  Selatan menggalakkan koperasi.
Di  Afrika  gerakan  koperasi  belum  begitu  banyak  dikenal.  Kalaupun  ada, keadaannya  sangat  sederhana  dan  menyesuaikan  diri  dengan  tugas-tugas  yang sederhana pula. Di Australia dan Selandia Baru perkumpulan-perkumpulan koperasi mirip  keadaannya  dengan  keadaan  perkumpulan  koperasi  di  eropa  dan  mencapai hasil  yang  menggembirakan  di  dalam  meringankan  kesukaran-kesukaran  dalam merintis daerah-daerah baru.

## 7. Gerakan Koperasi di Uni Soviet
Uni  Soviet  sebagai  Negara  sosialis/  komunis  keadaan  koperasinya  berbeda. Perbedaan  yang  mendasar antara negeri-negeri yang lain adalah sistem pemerintah dan  masyarakatnya.  Pada  umumnya  ada  tiga  sikap  gerakan  koperasi  mengenai  asas atau dasar yang disebut political neutrality ini, yakni:
1) Ada yang acuh tak acuh terhadap politik
2) Ada yang netral terhadap politik
3) Ada yang tuirut aktif dalam gerakan politik
Gerakan koperasi Uni Soviet turut aktif dalam gerakan politik di negeri tersebut. Koperasi  tidak  dapat  dan  tidak  boleh  bersikap  netral  di  dalam  gerakan  politik. Koperasi tidak boleh bersikap pasif dan acuh tak acuh terhadap persoalan-persoalan politik.  Meskipun  secara  organisatoris  koperasi  tidak  menggabungkan  diri  di  dalam gerakan-gerakan atau partai  komunis, secara idiologis koperasi  harus menggabungkan  diri  serta  berintegrasi  dengan  gerakan-gerakan  komunis.  Jadi koperasi  bersatu  dan  berpadu  dengan  tujuan  dan  sasaran  sosialisme/komunisme. Karena itu di Uni Soviet koperasi dibantu sepenuhnya oleh Negara dan didukung oleh partai  komunis.  Di  Uni  Soviet  koperasi  hnaya  merupakan  alat  untuk  menuju tercapainya  masyarakat  komunis.  Ada  pertanian  kolektif  yang  dikenal  dengan kolkhozi sebagai suatu bentuk koperasi, akan tetapi usaha koperasi ini sesungguhnya masih  merupakan  alat  Negara  Uni  Soviet  dan  bukan  koperasi  di  dalam  arti  yang murni atau sepeerti ditafsirkan orang di Negara-negara barat.
Itang: Badan Usaha Koperasi…
8. Gerakan Koperasi di Jepang
Koperasi  pertama  kali  didirikan  di  Jepang  pada  tahun  1990  bersamaan waktunya  dengan  Undang-undang  koperasi  industri  kerajinan. 25 Koperasi  pertanian dan kredit di Jepang maju pesat, karena petani-petaninya dan masyarakat sudah lama mengenal dasar-dasar koperasi seperti mujin, hotokusya dan lain-lain.
Setelah  zaman  Tokugawa  yaitu  setelah  tahun  1868,  dikenal  zaman  moderen dimana Jepang mengenal peradaban barat. Shinagawa dan Hiragata adalah dua orang yang  giat  memasukkan  koperasi  kredit  model raiffeisen .  Berkat  keduanya  Undang- undang koperasi tahun 1899 diterbitkan.
Peranan pemerintah Jepang  sangat besar dalam perkembangan koperasi, yaitu dengan:
1) Dibebaskan koperasi dari beberapa pajak
2) Pinjaman  koperasi  tidak  memakai  tanggungan,  sedang  pinjaman  dari pemerintah bahkan tanpa bunga
3) Pemerintah membeli barang hasil produksi koperasi
4) Koperasi sering menerima subsisdi pemerintah.

## Perkembangan Koperasi di Indonesia
Di  Indonesia  koperasi  telah  lebih  dikenal  dari  setengah  abad  yang  lalu. Keberadaan  koperasi  di  Indonesia  sejak  lahir  sampai  sekarang  mengalami  pasang surut  terutama  pada  masa  penjajahan.  Koperasi  tumbuh  sekitar  awal  abad  ke-19 merupakan hasil usaha yang spontan dari orang-orang yang mempunyai kemampuan terbatas. Dengan modal kebersamaan dan percaya diri koperasi makin berkembang, walaupun  tidak  sedikit  halangan  dan  rintangan  yang  dihadapi.  Berkat  keuletan  dan kesabaran  serta  motivasi  untuk  senantiasa  berkembang,  akhirnya  koperasi  mampu menjadi bagian yang integral dari perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun gerakan ekonomi rakyat. Perkembangan koperasi selanjutnya di bagi dalam beberapa periode, yaitu:
1. Perkembangan Koperasi Periode 1896-1908
Periode 1896-1908 negara Indonesia masih dalam cengkraman penjajah Belanda  dan  gerakan  koperasi  Indonesia  belum  dapat  berkembang  dengan baik.  Pada  tahun  1896  merupakan  langkah  awal  dari  gerakan  koperasi  di
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Indonesia  untuk  berdiri  yang  dipelopori  oleh  Patih  R.  Aria  Wiriaatmaja  di Purwokerto.  Bupati  Purwokerto  saat  itu  adalah  E.  Sieburgh  mendukung gerakan koperasi ini. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mendirikan sebuah  bank  bantuan  dan  tabungan  dengan  tujuan  membantu  para  pegawai negeri yang jatuh ke tangan lintah darat.
Pada  tahun  1889,  asisten  residen  E.  Sieburgh  diganti  oleh  De  Wolf  Van WEsterrode,  asisten  yang  baru  ini  berkeinginan  melanjutkan  cita-cita  E. Sieburgh  yang  mendukung  gerakan  koperasi  yang  didirikan  R.  Aria Wiriaatmaja. Bantuannya diwujudkan dengan merubah bank yang didirikan R.
Aria Wiriaatmaja menjadi Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbourweredierbank (bank  untuk  bantuan,  tabungan,  dan  kredit  pertanian Purwokerto)  yang  cara  kerjanya  meniru  koperasi Raiffeisen dan Schultze Delithch .  Bantuan  yang  lain  berupa  250  buah  lumbung  desa  sebagai  tempat untuk  meminjamkan  padi  kepada  rakyat,  yang  modalnya  diambil  dari  zakat.
Lumbung  tersebut  dikelola  oleh  kepala  desa,  juru  tulis  desa,  dan  Penghulu kampong.  Gerakan  koperasi  yang  didirikan  R.  Aria  Wiriaatmaja  ini  berjalan dan berkembang dengan baik sampai lahirnya Budi Utomo tahun 1908.
2. Perkembangan Koperasi Periode 1908- 1927
Antara  tahun  1908  dan  1913  Budi  Utomo  dan  Serikat  Dagang  Islam, menggerakkan  koperasi-koperasi  rumah  tangga  dan  koperasi  toko  kemudian menjadi  koperasi  konsumsi,  selanjutnya  koperasi  batik.  Pada  tahun  1015 pemerintah  Hindia  Belanda  mengetahui  adanya  bahaya  dari  perkumpulan koperasi  ini,  terutama  sendi  dasar  demokrasi  dan  sendi  persamaan  hak  dari koperasi  sudah  dikenal  oleh  rakyat.  Dari  keadaan  ini  pemerintah  Hindia Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Nomor 431 tahun 1915 yang isinya merupakan  cara  kerja  koperasi,  tetapi  sebenarnya  bersifat  lebih  membatasi gerak koperasi. Isinya sebagai berikut:
a. Anggaran  dasarnya  harus  ditulis  dalam  bahasa  Belanda,  disahkan  oleh notaries dan diumumkan oleh Berita Negara (dalam bahasa belanda) dan surat kabar Indonesia.
Itang: Badan Usaha Koperasi…
b. Biayanya tinggi
c. Badan Hukum Eropa
Setelah  peraturan  tersebut  berjalan  lebih  kurang  5  tahun,  pemerintah Hindia  Belanda  menyadari  abhwa  koperasi  merupakan  alat  untuk memperbaiki  perekonomian  rakyat,  maka  pada  tahun  1920  dibentuk panitia/komisi  koperasi.  Dari  hasil  kerja  panitia  ini  tersusun  peraturan koperasi    tahun  1972,  lembaran  Negara  Nomor  91  yang  berlaku  bagi  rakyat Indonesia dengan syarat yang lebih mudah dari peraturan Nomor 431 tahuin 1915.
3. Perkembangan koperasi Periode 1927-1942
Peraturan koperasi tahun 1927 lembaran Negara Nomor 91, merupakan Undang-undang  koperasi  yang  pertama  kali  di  Indonesia  yang  mewajibkan pemerintah untuk emmbina rakyat Indonesia kearah berkoperasi dengan jalan memberikan bimbingan dan penerangan.
Walaupun  peraturan  Nomor  91  tahun  1972  lebih  mudah  dan  murah, gerakan  koperasi  belum  dapat  berkembang  dengan  baik.  Pada  tahun  1934 Departemen dalam Negeri merencanakan pembubaran urusan koperasi. Sejak tahun  1929  urusan  koperasi  berdiri  sendiri  dengan  nama  Jawatan  Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Tahun 1936 Jawatan koperasi menganjurkan didirikannya  pusat-pusat  koperasi  di  seluruh  Indonesia.  Pada  tahun  1940 koperasi  memperluas  kegiatannya  dengan  menempatkan  pegawai  di  daerah- daerah.
4. Perkembangan Koperasi Periode 1942-1945
Sampai  dengan  akhir  tahun  1939  jumlah  koperasi  telah  mencpai  1712 dan  yang  terdaftar  172  dengan  jumlah  anggota  14.134  orang.  Namun  pada thaun  1942  Jepang  mendarat  di  Indonesia.  Badan-badan  yang  demokratis diubah  menjadi  alat-alat  distribusi  barang  oleh  tentara  pendudukan  yang disebut Kumiai. Akhirnya koperasi tidka mengalami kemajuan, kumiai sangat
merugikan  dan  menghancurkan  perekonomian  rakyat,  sehingga  rakyat  tidak percaya lagi kepada koperasi.
5. Perkembangan Koperasi Periode 1945-1960
Pada  tahun  1945  bersamaan  dengan  kemerdekaan  Indonesia  koperasi bangkit kembali dengan semangat baru; “melaksanakan Undang-undang dasar 1945  pasal  33  ayat  1.  Dengan  keyakinan  bahw  abentuk  koperasi  adalah organisasi  yang  sesuai  dengan  perekonomian  secara  kekeluargaan  itu,  maka pada  tanggal  12  juli  1947  di  Tasikmalaya  (Jawa  Barat)  gerakan  koperasi seluruh  Indonesia  mengadakan  kongresny  ay  pertama  dalam  alam  Indonesia merdeka.
Kongres  koperasi  Indonesia  pada  tahun  1953  dalam  salah  satu keputusannya  telah  menetapkan  dan  mengangkat  Dr.  Mohammad  Hatta sebagai  Bapak  Koperasi  Indonesia.  Pada  tahun  1958  mulai  berlaku  Undang- undang  koperasi  No.  79/1958.  Undang-undang  ini  yang  pertama  dibentuk, dengan  berlandaskan  UUD  45  pasal  33  ayat  1.  Sejak  berlakunya  Undang- undang ini koperasi berkembang pesat di seluruh Indonesia.
6. Perkembangan Koperasi Periode 1960-1965
Pada  tanggal  25-28  Mei  1960  diselenggarakan  musyawarah  kerja koperasi  di  Jakarta  untuk  merumuskan  pola  perkoperasian  yang  sesuai dengan  peraturan  pemerintah  No.  60  tahun  1959  dan  sebagai  politik pemerintah di bidang perekoperasian.
Pada  tahun  1960  dikeluarkan  Intruksi  Presiden  No.  2  tahun  1960, sebagai  usaha  untuk  meningkatkan  perkembangan  koperasi.  Berlandaskan Inpres No. tahun 1960 dibentuk Badan Penggerak Koperasi (Bapenkop), yang anggotanya terdiri dari petugas-petugas pemerintah.
Pada  bulan  april  1961  diadakan  seminar  nasional  koperasi  pertama (munaskop  I)  di  Surabaya  untuk  merumuskan  pola  perkoperasian  secara nasional. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang telah berdiri sejak tahun 1953  dibubarkan  dan  diganti  dengan  Kesatuan  Organisasi  Koperasi  (KOKSI).

## Itang: Badan Usaha Koperasi…
Bulan  agustus  1965  diadakan  musyawarah  nasional  koperasi  kedua (Munaskop II) di Jakarta.
7. Perkembangan Koperasi Periode 1966 sampai sekarang
Koperasi  pada  masa  orde  lama  mengalami  keadaan  yang  tidak menggembirakan  sampai  dengan  tertumpasnya  pemberontakan  PKI.  Setelah Jendral  Soeharto  memegang  kekuasaan  sejak  11  Maret  1965.  keadaan koperasi  mulai  diadakan  perubahan-perubahan  usaha  mengembalikan koperasi sesuai dengan fungsinya, antara lain:
a) Menghidupkan kembali dasar-dasar demokrasi
b) Menegakkan  pengertian  swadaya  pada  koperasi  yang  memerlukan kebebasan untuk bergerak dan pembinaan pemerintah lebih bersifat Tut Wuri Handayani.
c) Menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ebrsifat motivasi
d) Menyiapkan  Undang-undang  koperasi  yang  baru  untuk  menggantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 1965.
Sampai  dengan  tahun  1966  di  Indonesia  terdapat  73.406  perkumpulan koperasi  dengan  anggota  11.775.930.  dengan  berlakunya  Undang-undang nomor  12/1967,  tentang  pokok-pokopk  perkoperasian  dan  berubahnya  pola kebijaksanan  ekonomi,  koperasi  mengalami  rasionalisasi  yang  drastis. Sedangkan  koperasi-koperasi  yang  tidak  menyesuaikan  dengan  Undang- undang tersebut mengalami kehancuran, sehingga sampai dengan tahun 1968, jumlah koperasi hanya 14.749 dengan jumlah anggota 3.540. 671 orang. Pada tahun  1073,  ditetapkan  Inpres  No.  4  tahun  1973  memperkuat  kedudukan koperasi  sebagai  perusahaan,  khususnya  koperasi  di  daerah  yang  potensinya sebagian  besar  berasal dari sector pertanian.  Dalam Inpres  No. 4 tahun 1973 ditentukan bahwa kegiatan dalam wilayah unit desa dapat dilaksanakan KUD antara lain:
a) Penyaluran  sarana  produksi  untuk  kepentingan  par  apetani  dalam meningkatkan produksi
b) Mengolah dan memasarkan hasil usaha para petani
Pola  pembinaan  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  koperasi  adalah sebagai berikut:
a) Pola  pembinaan  umum,  yaitu  pembinaan  yang  mengutamakan bimbingan, pengawasan, organisasi dan manajemen
b) Pola  pembinaan  BUUD/KUD  yang  mengutamakan  pembinaan koperasi yang dikaitkan langsung dengan pembanguna pedesaan.
Pembinaan  koperasi  oleh  pemerintah  semakin  dimantapkan  sampai dengan berlakunya Inpres No. 4/1984 yang memberikan kepercayaan kepada warga desa untuk membentuk KUD oleh warga desa suatu desa atau kelompok desa  yang  disebut  unit  desa  yang  merupakan  kesatuan  ekonomi  masyarakat kecil.
Kedudukan  perkoperasian dalam pembangunan perekonomian  semakin dipercaya samapi berlakunya Undang-undang perkoperasian Nomor 25/1992, sebagai  penyempurna  Undang-undang  No.  12/1967.  pembangunan  koperasi Indonesia  juga  termasuk  yang  dicanangkan  dalam  tahapan-tahapan pembangunan  lima  tahun  yang  pola  umumnya  tercantum  dalam  garis-garis besar  haluan  Negara.  Sampai  sekarang  koperasi  terus  berkembang  pesat, kurang  lebih  4.700  koperasi  telah  berkembang  dari  berskala  kecil,  berskala menengah, sampai berskala besar.

## Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Non Koperasi
Di  dalam  masyarakat  terdapat  berbagai  macam  organisasi  kegiatan  ekonomi, baik  yang  dijelaskan  pemerintah  maupun  swasta,  melalui  badan  kooperasi  maupun badan  usaha  non  koperasi.  Diantara  badan  usaha  non  koperasi  adalah:  Firma, Persekutuan  Komanditer,  PT,  BUMN,  Manufacturing,  Trading  Company,  Coporation, Cartel,  Trust,  dan  corcorn.  Badan  tersebut  berbeda  dengan  koperasi,  letak perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aaspek, yaitu:
a. Aspek Kelembagaan
Perbedaan  koperasi  dengan  badan  usaha  non  koperasi  dilihat  dari  aspek kelembagaan.
Itang: Badan Usaha Koperasi…
1. Dilihat dari segi keanggotaan
Koperasi:  yang  dapat  menjadi  anggota  koperasi  adalah  setiap  warga  Negara Indonesia  yang  mmapu melakukan tindakan  hukum dan mempunyai  kepntingan yang serta dalam menentukan kebijaksanaan usaha didasarkan pada satu suara. Non  koperasi:  tidak  setiap  orang  bebas  menjadi  anggota  tetapi  terbatas  pada pemilik modal yang memasukkan modalnya dalam usaha yang dijalankan
2. Dilihat dari rapat anggota
Koperasi: satu anggota satu suara dan tidak dapat diwakilkan pada orang lain Non  koperasi:  hak  suara  dalam  rapat,  seseorang  memegang  saham  dapat mempunyai lebih dari satu suara tergantung pada jumlah saham yang dimiliknya.
3. Dilihat dari kepengurusan Direksi
Koperasi: pengurus dipilih dan oleh anggota koperasi
Non  koperasi:  direksi  adalah  pemimpin  badan  usaha  yang  dipilih  oleh  rapat umum, pemilik badan usaha (boleh dipilih oleh bukan pemilik).
4. Dilihat dari Dewan Komisaris
Koperasi: pengawas dipilih oleh dan pengurus anggota koperasi
Non  koperasi:  Dewan  komisaris  adalah  perwakilan  dari  pemilik  badan  usaha, anggotanya  pemegang  saham  yang  bertugas  mengawasi  tindakan  direksi  dan jalannya badan usaha.
5. Dilihat dari manajemennya
Koperasi: berdasarkan prinsip demokrasi
Non  koperasi:  berdasarkan  atas  saham  yang  dimiliki,  satu  saham  saut  suara. Pemberian suara dengan proxy dibolehkan.
6. Dilihat dari pendidikan
Koperasi: menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya
Non  koperasi:  pendidikan  hanya  ada  kalau  menguntungkan  secara  material  bagi badan usaha.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016

## b. Aspek Usaha
Perbedaan aspek usahanya yaitu:
1. Tujuan
Koperasi: tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan  mencari perbaikan hidup dan kesejahteraan anggotanya.
Non koperasi: tujuan mencari laba yang setinggi-tingginya.
2. Modal
Koperasi:  modal  adalah  sebagai  alat.  Keuntungan  yang  diperoleh  dibagi  kepada anggotanya menurut jasa masing-masing.
Non  koperasi:  modal  adalah  primer,  orang  adalah  skunder.  Jumlah  modal menentukan besarnya  hak suara dan keuntungan  dibagi menurut besar  kecilnya modal.
3. Badan Hukum
Koperasi: biasanya tunduk pada UU. Tentang perkoperasian
Non koperasi: tunduk pada KUHD dan pendaftaraannya pada pengadilan negeri.
4. Aspek Keuntungan
Koperasi: pada dasarnya koperasi tidak mementingkan keuntungan Karena tujuan utamanya  adalah  memajukan  kesejahteraan  anggota  dan  masyarakat.  Bukan berarti  keuntungan  tidak  penting,  kerena  keuntungan  adalah  salah  satu  sarana untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Dalam  koperasi  keuntungan  lebih  dikenal dengan  sisa  hasil  usaha  merupakan  pendapatan  koperasi  yang  diperoleh  dalam satu  tahun  bukan  dikurangi  dengan  biaya  penyusutan  dan  kewajiban  lainnya termasuk  pajak  dan  tahun  buku  yang  bersangkutan.  Non  koperasi:  badan  usaha non  koeprasi  merupakan  konsentrasi-konsentrasi  modal,  dan  maju  mundurnya badan usaha  sangat  bergantung  pada modal tersebut,  sehingga tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sebanding dengan modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan.

## Kesimpulan
Perbedaan badan usaha non koeprasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: a.  Aspek  kelembagaan,  yaitu:  1.  Dilihat  dari  segi  keanggotaan,  2.  Dilihat  dari  rapat anggota,  3.  Dilihat  dari  kepengurusan  Direksi,  4.  Dilihat  dari  Dewan  Komisaris,  5.

## Itang: Badan Usaha Koperasi…
Dilihat dari manajemen, 6. Dilihat dari pendidikan. b. Aspek usaha, yaitu: 1. Tujuan, 2. Modal,  3.  Badan  Hukum,  3.  Aspek  Keuntungan,  yaitu:  Koperasi:  pada  dasarnya koperasi  tidak  mementingkan  keuntungan  Karena  tujuan  utamanya  adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Bukan berarti keuntungan tidak penting,  kerena  keuntungan  adalah  salah  satu  sarana  untuk  mencapai  tujuan tersebut.  Dalam  koperasi  keuntungan  lebih  dikenal  dengan  sisa  hasil  usaha merupakan  pendapatan  koperasi  yang  diperoleh  dalam  satu  tahun  bukan  dikurangi dengan  biaya  penyusutan  dan  kewajiban  lainnya  termasuk  pajak  dan  tahun  buku yang  bersangkutan.  Non  koperasi:  badan  usaha  non  koeprasi  merupakan konsentrasi-konsentrasi  modal,  dan  maju  mundurnya  badan  usaha  sangat bergantung  pada  modal  tersebut,  sehingga  tujuan  utamanya  adalah  mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sebanding dengan modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan.

## Pustaka Acuan
Arifinal Chanoago, Koperasi Indonesia , Angkasa Bandung1979:1
Datta  Wardhana,  dkk, Pelajaran  Koperasi  dan  Cara  Menyelenggarakan  Koperasi Sekolah , Aries Lima, Jakarta , 1986:19
Departemen Koperasi, Pengetahuan Koperasi , Jakarta, 1985: 72
Hendrojogi, Koperasi  Azas-azas  dan  Praktek ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1997:19.
J.K.  Lumunon, pengetahuan  Perkoperasian ,  Departemen  Perdagangan  dan  Koperasi Direktorat Jendral Koperasi, Jakarta, t.t :26
John  M.  Echols,  Kamus  Inggris  Indonesia,  Penerbit  PT.  Gramedia  Jakarta,  1994:147. “Cooperation”  berubah  dalam  dialek  bahasa  Indonesia  menjadi  koperasi (Muhammad  Ali,  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Moderen  Penerbit  Pustaka Amani Jakarta, t.t:1997).
Kansil, Pengantar Ilmu  Hukum dan Tata Hukum di Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta , 1989:29.
Kaslan A. Tohir, Pelajaran Koperasi , PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1964:19.
Margono  Djojohadi  Joesomo, 10  tahun  koperasi:  Penerangan  Tentang  Koperasi  Oleh Pemerintah 1930-1940 , Balai Puastaka, Batavia-C, 1941:20.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam
Vol.7 No.1 Januari – Juni 2016
Ninik  Widiyanti,  dkk. Koperasi  dan  Perekonomian  Indonesia ,  Bina  Aksara,  Jakarta, 1989:1.
Parjimin Nurjain, dkk. Buku Materi Pokok Perkoperasian , ADNE 4330/2SKS/Modul 1- 3, Karunika, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986:12.
Peraturan umum tentang koperasi (Staatsblad 1933 No. 108), (Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermamasa Jakarta, 1991:12).
Pidato pertanggung Jawaban Presiden R.I. H. Mohammad Soeharto. Pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 1998.
Printono, Koperasi dalam Ekonomi Pembangunan, CV. “Duar”, Bandung, t.t.: 5. SOejono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  Grafindo  Persada,  Jakarta,  1995:124- 125).
Sri-Edi  Swasono, Koperasi  di  Dalam  Orde  Ekonomi  Indonesia ,  UI-Press  Jakarta 1987:159.
Sriyono, Ekonomi dan Koperasi , PT. Pabelan, Surakarta, 1995:83-84
Sugimun, MD. Dkk. Indonesia Berkoperasi ,  PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983:17
Sugimun, MD. Koperasi Indonesia , CV. Haji Masagung Jakarta. 1920:2.
UU  Koperasi  No.  25/1992 Tentang  Pokok-pokokperkoperasia ,  CV.  Sinar  Grafika Jakarta 1993:12.

## Catatan Akhir:
1 John  M.  Echols,  Kamus  Inggris  Indonesia,  Penerbit  PT.  Gramedia  Jakarta,  1994:147. “Cooperation” berubah  dalam  dialek  bahasa  Indonesia  menjadi  koperasi (Muhammad  Ali,  Kamus  Lengkap Bahasa Indonesia Moderen Penerbit Pustaka Amani Jakarta, t.t:1997).
2 Printono, Koperasi dalam Ekonomi Pembangunan, CV. “Duar”, Bandung, t.t.: 5.
3 Hendrojogi, Koperasi Azas-azas dan Praktek , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997:19.
4 Margono  Djojohadi  Joesomo, 10  tahun  koperasi:  Penerangan  Tentang  Koperasi  Oleh Pemerintah 1930-1940 , Balai Puastaka, Batavia-C, 1941:20. 5 Hendrojogi, Koperasi Azas-azas dan Praktek , Op. Cit. h. 22- 23. 6 Arifinal Chanoago, Koperasi Indonesia , Angkasa Bandung1979:1
7 Sugimun, MD. Dkk. Indonesia Berkoperasi ,  PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983:17
8 Sugimun, MD. Koperasi Indonesia , CV. Haji Masagung Jakarta. 1920:2.
9 Ir. Kaslan A. Tohir, Pelajaran Koperasi , PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1964:19.
10 Departemen Koperasi, Pengetahuan Koperasi , Jakarta, 1985: 72
11 Sri-Edi Swasono, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia , UI-Press Jakarta 1987:159.
12 UU  Koperasi  No.  25/1992 Tentang Pokok-pokokperkoperasia , CV.  Sinar Grafika  Jakarta 1993:12. Peraturan  umum  tentang  koperasi  (Staatsblad  1933  No.  108),  (Subekti, Pokok-pokok  Hukum Perdata , Intermamasa Jakarta, 1991:12).
13 Ninik Widiyanti, dkk. Koperasi dan Perekonomian Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, 1989:1.
14 Hendrojogi, Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek, Op. Cit. h. 20-21
15 Undang-undang No. 25/1992, Op. Cit . h. 12

## Itang: Badan Usaha Koperasi…
16 Parjimin Nurjain, dkk. Buku Materi Pokok Perkoperasian , ADNE 4330/2SKS/Modul 1-3, Karunika, Jakarta, Universitas Terbuka, 1986:12.
17 Sebab manusia makhluk ZOON POLITICON artinya manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul  dengan  sesama  manusia  lainnya  (Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta , 1989:29).
18 Yaitu  Keingina  untuk  menjadi  satu  dengan  manusia  lain  disekelilingnya  dan  keinginan  untuk menjadi  satu  dengan  suasana  alam  sekelilingnya  (SOejono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar , Grafindo Persada, Jakarta, 1995:124-125).
19 Ninik Widiyanti, Op. Cit . h. 2-3
20 Sugimun, dkk. Indonesia Berkoperasi , Op. Cit. h. 36 21 J.K.  Lumunon, pengetahuan  Perkoperasian ,  Departemen  Perdagangan  dan  Koperasi  Direktorat Jendral Koperasi, Jakarta, t.t :26
22 Sugimun, MD, Koperasi Indonesia , Op. Cit . h. 23 23 J.K. Lumunon, Op.Cit. h. 26 24 Drs.  Datta  Wardhana,  dkk, Pelajaran  Koperasi  dan  Cara  Menyelenggarakan  Koperasi  Sekolah , Aries Lima, Jakarta , 1986:19
25 J.K Lumunon, Op. Cit . h. 27