TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UUD 1945

## TERHADAP KOPERASI PERIKANAN LAUT MINA SUMITRA INDRAMAYU
Didi Sukardi, Kosim dan Lia Nur Alifah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon e-mail: didisukardimubarrak@gmail.com, kosim.rusdi@gmail.com dan lianuralifah@gmail.com

## Abstract
Indonesia has a sea area of 5.8 million with a coastline of 81,000 km. Indramayu district has a  coastline  along  114  km  most  of  the  inhabitants  are  fisherman.  Marine  Fisheries Cooperative Mina  Sumitra located in  Karang Song Indramayu is  the biggest cooperative in West  Java,  their  achievement  is  very  impressive  due  to  their  development  and  progress. Democracy economy is  an economic system followed by all societies as members  where the cooperative  as  implementation.  In  this  research,  the  writer  wants  to  know  whether  Marine Fisheries  Cooperative  Mina  Sumitra  has  applied  the  cooperative’s  job,  to  prospering members specially also generally in accordance Constitution 1945 Article 33 and the review of  Islamic Law or not. The used methodology data  is  descriptive qualitative, collecting data by using observation, interview and documentation. In conclusion, the partical of democracy economy in Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra about the member’s welfare become main  principal  however  they  do  not  ignore  the  community’s  welfare  to.  Directly  or  not,  the existence  of  Marine  Fisheries  Cooperative  Mina  Sumitra  has  been  risen  the  community welfare by providing job fields.
Keywords: Democracy Economy, Community’s Walfare, Cooperative.

## Abstrak
Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kabupaten  Indramayu  dengan  garis  pantai  sepanjang  114  km  sebagian  besar  penduduknya berpengasilan sebagai nelayan. Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra yang terletak di Desa Karang  Song  Indramayu  merupakan  koperasi  terbesar  di  Jawa  Barat,  kiprahnya  cukup mengagumkan  karena  perkembangan  dan  kemajuannya.  Ekonomi  kerakyatan  merupakan sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dimana koperasi sebagai implementasinya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah KPL Mina Sumitra telah  melaksanakan  tugas  koperasi  mensejahterakan  anggota  khususnya  dan  masyarakat umumnya  sesuai  UUD  1945  Pasal  33  dan  tinjauan  hukum  Islam.  Metodologi  penulisan menggunakan  deskriptif  kualitatif  dimana  pengumpulan  data  melalui  pengamatan, wawancara  dan  dokumentasi.  Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  praktik  ekonomi kerakyatan  pada  KPL  Mina  Sumitra  bahwa  kesejahteraan  anggota  menjadi  prinsip  utama tetapi  tidak  mengesampingkan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar.  Secara  langsung  maupun tidak,  keberadaan  KPL  Mina  Sumitra  telah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar dengan lahirnya lapangan pekerjaan baru.
Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Masyarakat, Koperasi.

## PENDAHULUAN
Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah  tersebut,  walaupun  begitu  usaha dalam  mengatasi masalah  ini  secara keseluruhan  banyak  menemui  kegagalan dan  sangat  sedikit  keberhasilan  yang diperoleh. Berangkat dari kegagalan tersebut,  maka  mulai  bermunculan  berbagai ekonomi  alternative,  diantaranya  gagasan ekonomi yang berdasarkan kerakyatan  yang dikenal  dengan  ekonomi  kerakyatan  dan ekonomi  berdasarkan  Islam,  yang  dikenal sebagai  ekonomi  Islam.  Sistem  ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya,  baik  yang  kaya  maupun  yang miskin,  dengan  memberikan  tanggung jawab  moral  terhadap  si  kaya  untuk memperhatikan  si  miskin.  Islam  mengakui sistem  hak  milik  pribadi  secara  terbatas, setiap  usaha  apa  saja  yang  mengarah  pada penumpukkan  kekayaan  yang  tidak  layak dalam  tangan  segelintir  orang  dicela.  Sebab kekayaan  hanyalah  amanat  yang  harus disebarkan manfaatnya dengan sebaik mungkin.  Ekonomi  rakyat  adalah  sektor kegiatan  ekonomi  orang  kecil  (wong  cilik) yang  juga  sering  disebut  dengan  istilah ekonomi  kerakyatan.  Mereka  adalah  petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang  kecil  dan  sebagainya.  Prinsip ekonomi  kekrakyatan  yang  berdasarkan keadilan  yang  sangat  sesuai  dengan  tatanan dan nilai-nilai Islam, dan ekonomi kerakyatan  pun  tidak  bisa  dipungkiri menjadi  sebuah  solusi  untuk  menuju perekonomian  yang  diidamkan. 1 Konsep ekonomi  kerakyatan  adalah  sebuah  konsep perekonomian yang memusatkan pembangunannya  pada  rakyat.  Konsep  ini menempatkan  koperasi  sebagai  medium
1 Hindi  Junaidi,  “Studi  Terhadap  Konsep Ekonomi  Kerakyatan  Mohammad  Hatta  Menurut Perspektif  Ekonomi  Islam”.  ( Skripsi ,  Jurusan Muamalah  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum  UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 37.
pencapaian  hasil,  tanpa  mengesampingkan peranan pasar dan negara.
Indonesia  adalah  Negeri  Bahari. Kalimat itulah yang sangat sering didengung-dengungkan,  bahkan  semenjak kita masih kecil. Lantas terbayang bagaimana  jayanya  nenek  moyang  kita menembus  samudra,  mengarungi  lautan, memanfaatkan  sumberdaya  kelautan  dan perikanan  yang  ada  didalamnya.  Julukan Indonesia  sebagai  Negara  Bahari  bukanlah hal yang berlebihan. Kenyataan menunjukkan,  lebih  dari  tiga  per  empat wilayah  negeri  ini  adalah  perairan.  Luas lautnya mencapai 5,8 juta km 2 dengan garis pantai  sepanjang  81.000  km.  Didalam wilayah  lautan  yang  begitu  luas,  tersimpan potensi sumberdaya alam, terutama sumberdaya  perikanan  laut  yang  luar  biasa, baik  dari  segi  kuantitas  maupun  diversitas. Sayangnya  potensi  yang  demikian  besar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga  masyarakat  pesisir  di  Indonesia masih  belum  sejahtera.  Padahal  menurut data  yang  ada,  140  juta  penduduk  (60%) Indonesia  tinggal  di  wilayah  pesisir,  80% diantaranya  bergantung  pada  pemanfaatan sumber daya perikanan. 2
Kabupaten  Indramayu  merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang  114  km  yang  merupakan  garis pantai  terpanjang  di  Provinsi  Jawa  Barat. Secara umum, Kabupaten Indramayu dikenal  sebagai  daerah  pertanian  juga sebagai daerah nelayan/maritime. Lebih dari 45%  produksi  perikanan  laut  Jawa  Barat dipasok  dari  hasil  Nelayan  di  Kabupaten Indramayu. 3 Salah satu koperasi di pedesaan yang  ada  karena  hasil  alam  dan  mayoritas pendapatan  penduduknya  sebagai  nelayan
2 Ika Sartika, “Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan  Nelayan”, Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara 11:2 (Juli 2011): 111.
3 Omat,  “Implikasi  Keberadaan  PPI  terhadap Pertumbuhan  Kawasan  Ekonomi  Perikanan”.  ( Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan  Wilayah  Universitas  Diponegoro Semarang, 2008), 44.
yang berada di masyarakat yang masih eksis yaitu  Koperasi  Perikanan  Laut  (KPL)  Mina Sumitra Indramayu, dimana koperasi tersebut  adalah  koperasi  nelayan  yang mayoritas  masyarakatnya  bekerja  sebagai nelayan.  Namun,  disini  penulis  ingin mengetahui apakah koperasi tersebut adalah koperasi  sebagai  perwujudan  ekonomi kerakyatan  sesuai  dengan  Undang-undang yang  berlaku  atau    tidak?  Dan  bagaimana Islam memandang tentang ekonomi kerakyatan  apakah  sesuai  dengan  konsep syariah?
Karena dilihat
dari perkembangannya koperasi tersebut merupakan koperasi yang berhasil dan maju, patut  untuk  diteliti.  Dari  latar  belakang diatas,  yang  menunjukkan  bahwa  koperasi tidak  berkembang  dengan  baik  sedangkan koperasi  dijadikan soko  guru perekonomian Indonesia, penulis memaparkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian  ini  diantaranya:  (1)  Bagaimana bentuk  praktik  ekonomi  kerakyatan  di Koperasi  Perikanan  Laut  Mina  Sumitra Indramayu? (2) Bagaimana tinjauan Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  33  dan hukum  ekonomi  syari’ah  tentang  praktik ekonomi kerakyatan? (3) Bagaimana analisis  praktik  ekonomi  kerakyatan  pada Koperasi  Perikanan  Laut  Mina  Sumitra Indramayu?

## LITERATURE REVIEW
Tri  Puji  Rahayu 4 dalam  disertasinya  yang berjudul Relevansi  Pemikiran  Mohammad Hatta Di Koperasi Unit Desa Grabag Pada Era  Reformasi (2013)  mengutip  tulisan Mohammad Hatta “perekonomian Indonesia Merdeka  diatur  dengan  usaha  bersama. Dengan maksud tidak mematikan perusahaan  yang  kecil-kecil  yang  hanya dikerjakan oleh orang-seorang saja dan tidak menyinggung keperluan umum dan
4 Tri  Puji  Rahayu,  “Relevansi  Pemikiran Mohammad  Hatta  di  Koperasi  Unit  Desa  Grabag Pada  Era  Reformasi”.  ( Disertasi ,  Program  Studi Pendidikan  Sejarah  FKIP  Universitas  Kristen  Satya Wacana, 2013), 41-42.
keperluan  rakyat  semuanya.  Desentralisasi ekonomi dilakukan memakai koperasi”. Jadi Indonesia  ibarat  satu  taman  berisi  pohon- pohon  koperasi,  yang  buahnya  dipungut oleh  rakyat  banyak.  Bukan  koperasi  yang besaing  satu  sama  lain  mencari  untung besar, melainkan bekerjasama untuk membela kebutuhan-kebutuhan rakyat
semuanya dan keperluan umum lainnya.
Dian  Safitri 5 dalam  skripsinya  yang berjudul Aktivitas Mohammad Hatta mengatakan  bahwa  salah  satu  jalan  untuk mencapai  keadilan  social  ialah kooperasi , yang  mewujudkan  kerjasama  dengan  dasar tolong-menolong. Organisasi kooperasi sesuai  dengan  cita-cita  Islam,  karena  Islam meletakkan  tanggung  jawab  pada  individu untuk  keselamatan  masyarakat  selurhnya. Untuk  mencapai  keadilan  social  menurut Islam,  negara  hendaknya  merupakan  suatu selfare  state (yang  menjamin  kemakmuran bagi semua orang). Bukan hanya kemakmuran  jasmani  saja,  namun  juga kemakmuran  rohani.  Kesejahteraan  hidup akan  tercapai  apabila  ada  keseimbangan antara kemakmuran jasmani dan rohani.
Sugiharsono 6 dalam  tulisannya  yang berjudul Koperasi  Membina  Wirausaha Berkarakter  Indonesia (2014),  menyatakan bahwa  karakter  bangsa  Indonesia  yang religious  diaktualisasikan  dalam  prinsip kerja  koperasi,  seperti  adanya  pembatasan balas  jasa  atas  modal  dan  penetapan  jasa kredit  oleh  anggota  yang  sekaligus  sebagai pelanggannya  ( customer ).  Hal  ini  dimaksud untuk  menghindari  terjadinya  “riba”  dalam koperasi.
Prinsip kekeluargaan (kebersamaan dan kerjasama)
diaktualisasikan  dalam  hak  kepemilikan modal  perusahaan  secara  bersama  yang dapat membawa kemajuan ekonomi masyarakat  secara  bersama  (adil  dan merata).  Hal    ini  sesuai  dengan  sila  ke  5
5 Dian  Safitri,  “Aktivitas  Mohammad  Hatta”. ( Skripsi ,  Prodi  Pendidikan  Sejarah  Universitas Negeri Malang, 2013), 10.
6 Sugiharsono, “Koperasi Membina Wirausaha Berkarakter Indonesia”, Jurnal Economia 10:1 (April 2014): 101.
Pancasila  “keadilan  social  bagi  seluruh rakyat Indonesia”.
Zainuddin  Ali 7 dalam bukunya  yang berjudul Hukum  Ekonomi  Syariah (2009), menjelaskan bahwa ekonomi syariah dilihat dari  empat  sudut  pandang  yaitu  ekonomi illahiyah, ekonomi akhlaq, ekonomi kemanusiaan  dan  ekonomi  keseimbangan. Didalam ekonomi keseimbangan pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil.  Sistem  hukum  ekonomi  syariah mencangkup  cara  dan  pelaksanaan  kegiatan usaha  yang  berdasarkan  prinsip  syariah. Ilmu  ekonomi  syariah  merupakan  ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah  ekonomi  kerakyatan  yang berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Salah satu prinsip ekonomi syariah yaitu solidaritas  sosial  dimana  jika  seorang muslim  mengalami  problem  kemiskinan, maka  tugas  kaum  muslimin  lainnya  untuk menolong orang miskin itu.
Zaidi  Abdad 8 dalam  bukunya  yang berjudul Lembaga  Perekonomian  Umat  di Dunia  Islam (2003),  memaparkan  bahwa koperasi  dalam  Islam  merupakan  kelompok syirkah (kerja sama) yang istilah “koperasi” itu sendiri muncul dari dunia Barat sehingga perlu  ditelaah  lebih  lanjut  apakah  sesuai dengan  prinsip  syariah  atau  tidak  agar pelaksanaannya  tidak  menyimpang  dari kaidah  hukum  Islam.  Secara  keseluruhan koperasi  merupakan  bentuk  usaha  yang Islami,  dengan  demikian  penetapan  hukun koperasi  adalah  sebagai  hukum  yang mubah, yang pada khususnya dapat dikatakan sebagai praktik muamalah, dengan mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan.
7 Zainuddin  Ali, Hukum  Ekonomi  Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1-31.
8 Zaidi  Abdad, Lembaga  Perekonomian Ummat  di  Dunia  Islam (Bandung:  Angkasa,  2003), 104.

## METODOLOGI PENELIITIAN
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua metode kualitatif, menurut  Bogdan  dan  Taylor  seperti  dikutip oleh Lexi J.Meleong yang dimaksud dengan pendekatan  kualitatif  adalah  sebagai  sebuah prosedur dasar penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku  yang  diamati. 9 penelitian  ini ditunjang dengan library research (kepustakaan)  yaitu  sumber  data  yang berupa  buku-buku  atau  literature  yang berkaitan dengan pembahasan. 10
Sumber data adalah subyek darimana  data  tersebut  diperoleh.  Dan sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa kata-kata  dan  tindakan  orang-orang  yang diamati  atau  diwawancarai  merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data yang  penulis  gunakan  sebagai  berikut:  (1) Data  primer,  merupakan  data  yang  didapat dar  sumber  pertama  baik  dari  individu maupun  perseorangan  seperti  dari  hasil wawancara  yang  biasa  dilakukan  oleh peneliti. (2) Data skunder, adalah data  yang diperoleh  dengan  jalan  mempelajari  dan membaca  buku-buku  yang  berkitan  dengan bidang  yang  ditulis  dan  artikel  dari  internet serta  jurnal  dan  lain  sebagainya  yang berkitan dengan penelitian. 11
Teknik pengumpulan data  dilakukan oleh penulis sendiri, penulis terjun langsung ke  lapangan  untuk  mencari  sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan observasi (pengamatan), interview  (wawancara)  dan  dokumentasi. Ketiga  teknik  pengumpulan  data  tersebut
9 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian (Bandung: Remaja Rosdaya,1995), 1.
10 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian Sosial (Surabaya:  Airlangga  Universitas  Press, 2001), 142.
11 Wulan  Sari,  “Peran  Koperasi  Unit  Desa Mina  Waluya  Bondet  terhadap  Nelayan  Desa Mertasinga  untuk  Memenuhi  Kesejahteraan  dalam Perspektif  Ekonomi  Islam”.  ( Skripsi ,  Fakultas Syariah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Syekh  Nurjati Cirebon, 2015), 38.
diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. 12
Analisis data  Patton dalam  Nasution (1992) 13 menjelaskan  bahwa  analisis  data adalah proses mengatur data mengorganisasikan  kedalam  suatu  pola, kategori  dan  satuan  uraian  dasar.  Ia memberikan  arti  yang  signifikan  terhadap analisis,  menjelaskan    pola  urutan  dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.  Data  yang  diperoleh  dari  lapangan kemudian  dipaparkan  dalam  deskripsi  hasil penelitian. Beberapa langkah yang dilakukan  dalam  mendeskripsikan  data penelitian  ini,  yaitu pertama ,  reduksi  data. Dalam  reduksi  data  yang  dilakukan  peneliti dimulai  dengan  menulis  data  lapangan secara  terus-menerus  dalam  jumlah  yang banyak. Kemudian tulisan tersebut direduksi,  dirangkum  sesuai  dengan  hal-hal yang  pokok  untuk  mencari  tema  atau pokoknya. Kedua, display  data.  Mengenai display  data,  merujuk  pada  pembuatan matrik,  grafik, network ,  atau chart yang dapat  digunakan  untuk  melihat  gambaran secara  keseluruhan  atau  bagian  tertentu secara  efektif  merupakan  cara  efektif muntuk  mengambil  kesimpulan. Ketiga, verifikasi  dan  simpulan.  Awalnya  masih kabar,  bias,  diragukan,  tetapi  pada  tahap berikutnya  karena  datanya  bertambah  terus, maka pada akhirnya dapat diambil simpulan yang lebih grounded . 14

## KONSEP DASAR
Ekonomi  Kerakyatan  Menurut  UUD 1945 Pasal 33 dan Ekonomi Islam Istilah  ekonomi  dalam  bahasa  Yunani adalah  “ oikonomos ”  yang  berarti  urusan rumah tangga. Sedangkan kerakyatan adalah ekonomi  yang  mengacu  pada  peningkatan
12 Sarnawi M. Dasim, “Implementasi Pendidikan  Karakter  dalam  Pembelajaran  Sains  di Sekolah Dasar”, Repository.upi.edu , (2012): 89.
13 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian , 7.
14 Sarnawi M. Dasim, “Implementasi Pendidikan  Karakter  Dalam  Pembelajaran  Sains  di Sekolah Dasar”, 94-95.
kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat. 15
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang  mengikutsertakan  seluruh  lapisan masyarakat  dalam  proses  pembangunan. Sistem  ekonomi  kerakyatan  sesuai  dengan UUD  1945  adalah  sistem  ekonomi  yang demokratis.  Artinya,  tujuan  pencapaian kesejahteraan  dalam  masyarakat  dilakukan dengan cara yang demokratis. 16 Di Indonesia  landasan  konseptual  mengenai ekonomi terpimpin tercantum dalam Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  yang merupakan  dasar  dari  demokrasi  ekonomi Indonesia  yang  mengacu  pada  pemikiran Moh.  Hatta  tentang  ekonomi  kerakyatan, karena  istilah  ekonomi  kerakyatan  memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam UUD 1945. 17 Perubahan  diawali  dari  proses peningkatan  produksi  dan  distribusi  yang selanjutnya  dapat  membuka  kesempatan kerja. 18 Namun,  secara  esensial  makna demokrasi  ekonomi  dimaksud  mengacu pada definisi kata “kerakyatan” sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Bung Hatta. Selain itu penggunaan kata kerakyatan  pada  sila  keempat  Pancasila dapat ditafsirkan bahwa demokrasi ekonomi adalah ekonomi kerakyatan. Dalam penjelasan pasal 33, Bung Hatta menerangkan sebagai berikut: (1) Kekeluargaan  itu  ialah  koperasi.  Azas kekeluargaan  itu  adalah  istilah  dari  Taman Siswa  untuk  menunjukkan  bagaimana  guru dan  murid-murid  yang  tianggap  padanya hidup  sebagai  suatu  keluarga.  Itu  pulalah hendaknya  corak  koperasi  Indonesia.  (2) Makna  dikuasai  oleh  negara  UUD  1945 pasal  33  ayat  2.  Pengertian  dikuasai  oleh
15 Kbbi.web.id 16 G.W.  Murjana  Yasa,  “Penanggulangan Kemiskinan  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  di Provinsi  Bali”, Jurnal  Ekonomi  dan  Sosial  INPUT 1:2 (Agustus 2008): 88-89.
17 Zaenal  Arifin  Hoeseni,  “Peran  Negara dalam  Pengembangan  Sistem  Ekonomi  Kerakyatan Menurut  UUD  1945”, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 3:23 (Juli 2016): 512.
18 G.W.  Murjana  Yasa,  “Penanggulangan Kemiskinan  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  di Provinsi Bali”, 89.
negara  haruslah  diartikan  mencakup  makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber  dan  diturunkan  dari  konsepsi kedaulatan  rakyat  Indonesia  atas  segala sumber  kekayaan  “bumi,  air  dan  kekayaan alam yang terkandung didalamnya”, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan  public  oleh  kolektivitas  rakyat atas  sumber-sumber  kekayaan  dimaksud. Rakyat  secara  kolektif  itu  dikonstruksikan oleh  UUD  1945  memberikan  mandate kepada negara untuk mengadakan kebijakan ( beleid ) dan tindakan pengurusan ( bestuursdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ), pengelolaan  ( behersdaad )  dan  pengawasan ( toezixhthoudensdaad ) untuk tujuan sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  (3)  Makna digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  yang  terdapat  dalam pasal  33  ayat  3.  (4)  Makna  demokrasi ekonomi  yang  terdapat  dalam  pasal  33  ayat 4:  Demokrasi  ekonomi  menurut  Hatta (1932),  sebagaimana  halnya  demokrasi Indonesia,  bersumber  pada  nilai  demokrasi asli  di  desa-desa  di  Indonesia.  Ada  tidak unsur demokrasi di Indonesia: musyawarah, kemerdekaan  berpendapat  dan  tolong- menolong. Dengan menerapkan pilar demokrasi  ekonomi  ini,  tidak  ada  lagi sebagian kecil orang ataupun golongan yang menguasai  kehidupan  orang  banyak  hanya karena ia menguasai factor produksi sepeerti sekarang  ini.  Idealnya  keperluan  dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi pedoman  perusahaan  dan  penghasilan, karenanya  semua  cabang  produksi  yang memberikan penghasilan besar dan mengenai  hajat  hidup  orang  banyak  harus dikelola  secara  bersama  dibawah  penjagaan rakyat dengan perantara badan-badan perwakilannya. 19 Beberapa  prinsip  dalam ekonomi  kerakyatan  antara  lain:  Strategi pembanguan  yang  memihak  rakyat,  Prinsip pedoman pembangunan atas dasar
19 Zaenal  Arifin  Hoeseni,  “Peran  Negara dalam  Pengembangan  Sistem  Ekonomi  Kerakyatan Menurut  UUD  1945”, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 3:23 (Juli 2016): 513.
musyawarah  mufakat,  Prinsip  keterpaduan mekanisme
pembangunan
antara kepentingan masyarakat local dan kepentingan  nasional,  Prinsip  koordinasi secara  lintas  sektor  dan  lintas  daerah, Prinsip  pelestarian  pembangunan  yang diselenggarakan  melalui  proses  pembiayaan pembangunan,  pemantauan  dan  evaluasi yang dilaksanakan oleh rakyat. 20
Secara  operasional,  ide  ekonomi kerakyatan menaruh perhatian serius terhadap  nasib  perekonomian  rakyat  yang selama  ini  hampa,  bisa  dilihat  dan  dipikat namun  belum  dapat  untuk  dinikmati. Keseriusan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan  dan  para  pengusaha  besar  untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai  kegiatan  ekonomi    sehingga pemerataan  ekonomi  dapat  terwujud  dan tidak  terjadi  kesenjangan  social  dalam masyarakat. Menurut ekonomi Islam sendiri dalam  menanggulangi  kesenjangan  social dapat  dilakukan  beberapa  hal  berikut, diantaranya: 21 (1) Membangun  solidaritas umat ,  solidaritas  yang  ingin  dibangun  oleh Islam dalam menata kegiatan ekonomi harus mengacu  pada  prinsip-prinsip  social  Islam yang  dinamis  pemanfaatan  sumber  daya yang  telah  diberikan  oleh  Allah  SWT kepada manusia untuk dikelola dan dikembangkan  dalam  upaya  meningkatkan kemaslahatan umat secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. (2) Mewujudkan persaudaraan sejati . Prioritas  ekonomi  Islam yang  sudah diperjuangkan bertujuan menggerakkan keadilan  dan  sekaligus  menanamkan  rasa persaudaraan sesuai dengan kehendak Allah SWT  sehingga  sumber-sumber,  kekayaan digunakan demi kesejahteraan umat. Konsep ekonomi Islam menitik beratkan pada tolong menolong agar kekurangan ekonomi, apalagi  jika  hal  itu  terjadi  dikarenakan
20 G.W.  Murjana  Yasa,  “Penanggulangan Kemiskinan  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  di Provinsi Bali”, 89.
21 Zainal  Arifin,  “Paradigma  Ekonomi Kerakyatan  dalam  Perspektif  Islam”, Ikhtiyar 6:2 (Agustus 2008): 549-550.
perilaku  oleh  orang  tertentu  yang  kurang peduli  terhadap  keadaan  yang  diderita saudaranya.  (3) Menghindari  monopoli . Realitas  menunjukkan  bahwa  ketimpangan ekonomi  yang  terjadi  didalam  masyarakat karena  terdapat  segelintir  orang  yang menguasai  (monopoli)  ekonomi.  Padahal, jauh  sebelum  konsep  ekonomi yang ditawarkan  oleh  para  ekonom,  al-Qur’an telah  memberikan  tuntunan  yang  ideal  agar harta kekayaan tidak dimiliki oleh segelintir orang.  Oleh  karena  itu,  monopoli  sangat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam karena tidak memberikan kesempatan kepada  pengusaha  kecil  untuk  bangkit secara  ideal.  Dalam  hukum  ekonomi syariah, kesejahteraan social dapat dimaksimalkan  jika  sumber  daya  ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan  pengaturan  kembali  keadaannya. 22
Secara substansi ajakan Islam mencari harta bukan untuk monopoli seluruh sentra-sentra ekonomi,  melainkan  didistribusikan  kepada seluruh  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  dan  mewujudkan keadilan ekonomi. 23

## Koperasi
Secara  etimologi  kata  “koperasi”  berasal dari  kata cooperation yang  bermakna  kerja sama. 24 Sedangkan  menurut  terminology dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 1992  tentang  perkoperasian,  yaitu  badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 25
22 Suhrawadi  K.  Lubis  dan  Farid  Wajdi, Hukum  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), 13.
23 Zainal Arifin, “Paradigma  Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Islam”, 551.
24 Suhrawadi  K  Lubis  dan  Farid  Wajdi, Hukum Ekonomi Islam , 132.
25 Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian, (Jakarta: Lembaran Negara, 1992), 2.

## Prinsip-prinsip Koperasi
Koperasi  melaksanakan  prinsip  koperasi sebagai berikut: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara  demokratis,  pembagian  sisa  hasil usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding dengan  besarnya  jasa  usaha  masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian.

## Tujuan Koperasi
Tujuan  koperasi  berdasarkan  Undang- undang  Dasar  1945  Nomor  25  Tahun  1992 Pasal  3  tentang  perkoperasian  adalah memajukan  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut membangun  tatanan  perekonomian  nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 26

## Fungsi  dan  Peran  Koperasi  dalam  UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4
Membangun  dan  mengembangkan  potensi serta  kemampuan  ekonomi  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi dan  social  mereka,  turut  serta  secara  aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian  nasional  dengan  koperasi sebagai sokoguru, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian  nasional  yang  merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan  dan  demokrasi  ekonomi, koperasi dapat mengurangi tingkat penganggguran, koperasi dapat mengembangkan kegiatan
usaha masyarakat,  koperasi  dapat  berperan  ikut meningkatkan  pendidikan  rakyat,  terutama pendidikan  perkoperasian  dan  dunia  usaha, koperasi  dapat  berjuang  sebagai  alat
26 Eros Rosmiati, “Koperasi Sebagai Implementasi Ekonomi Kerakyatan”, Widya 29: 320, (Mei, 2012), 42.
perjuangan  ekonomi,  koperasi  Indonesia dapat  berperan  menciptakan  demokrasi ekonomi,  dan  koperasi  Indonesia  berperan serta dalam membangun tatanan
perekonomian nasional. 27

## Koperasi Menurut Islam
Dalam  bahasa  Arab,  koperasi  disebut dengan syirkah yang  berarti al-ikhtilath yaitu  suatu  perserikatan/perkongsian.  Dan secara  istilah,  koperasi  ( syirkah )  adalah suatu badan usaha dalam bidang perekonomian  yang  memiliki  keanggotaan sukarela  atas  dasar  persamaan  hak,  kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan  para  anggotanya  dan  masyarakat pada umumnya. 28
Sebagian Ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah (persekutuan tolong-menolong) yaitu  suatu  perjanjian  kerjasama  antara  dua orang  atau  lebih,  yang  satu  menyediakan modal  usaha  sedangkan  pihak  yang  lain melakukan  usaha  atas  dasar profit  sharing menurut perjanjian. 29 Operasional koperasi
syari’ah menggunakan  akad Syirkah  Mufawadhoh yakni  sebuah  usaha  yang  didirikan  secara bersama-sama  oleh  dua  orang  atau  lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi  dalam  kerja  dengan  bobot yang  sama  pula.  Masing-masing  partner
27 Lita  Ayudha  Ningsih,  “Peran  Koperasi Konsumsi Pondok Pesantren  Raudhatul Ulum  dalam Pemberdayaan  Mayarakat  Setempat  (Studi  Kasus  di Masyarakat  Desa  Sakatiga  Indralaya  Ogan  Ilir)”. ( Dissertasi, Universitas  Islam  Negeri  Raden  Fatah Palembang, 2016), 23-27.
28 Ershad Selesa, “Analisa Kebijakan
Pemerintah  tentang  Koperasi  Syariah  Ditinjau  dari Perspektif  Islam”.  ( Skripsi, Konsentrasi  Perbankan Syariah  Program  Studi  Muamalat  Fakultas  Syariah dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 50.
29 Arisman,  “Peran  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  Usaha  Gabungan  Terpadu  Sidogiri  dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Pasar Baru Kecamatan  Tampan  Pekanbaru  Ditinjau  Menurut Ekonomi    Islam”,  ( Skripsi ,  Jurusan  Ekonomi  Islam Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 3.
saling  menanggung  satu  sama  lain  dalam hak  dan  kewajiban. 30 Adapun  landasan hukum  yang  dapat  dijadikan  dasar  dalam pelaksanaan syirkah , sebagai berikut: ًايرِثَك َّنِإَو ِه ِجاَعِن  َلَِإ َكِتَجْعَ ن  ِلاَؤُسِب َكَمَلَظ ْدَقَل  َلاَق ضْعَ ب ىَلَع ْمُهُضْعَ ب يِغْبَيَل ءاَطَلُْلْا ْنِّم اوُنَمآ َنيِذَّلا  َّلَِّإ ُهاَّنَ تَ ف اََّنََّأ ُدوُواَد َّنَظَو ْمُه اَّم ٌليِلَقَو  ِتاَِلِاَّصلا اوُلِمَعَو َباَنَأَو ًاعِكاَر َّرَخَو ُهَّبَر َرَفْغَ تْساَف Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh,  dia  telah  berbuat  zalim kepadamu dengan meminta
kambingmu  itu  untuk  (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak  di  antara  orang-orang  yang bersekutu  itu  berbuat  zalim  kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan;  dan  hanya  sedikitlah mereka  yang  begitu.”  Dan  Daud menduga  bahwa  Kami  Mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada  Tuhan-nya  lalu  menyungkur sujud dan bertaubat . 31
Menurut  al-Ahnaf,  Koperasi  dalam Islam  didefinisikan Assyirkah yang  berarti al-ikhtilath  yaitu  bercampur.  Ahli  fikih memberikan definisinya dengan akad antara beberapa  orang  mengenai  suatu  modal  dan keuntungan. 32
30 Nur  S.  Buchori  “Koperasi  Perspektif Ekonomi  Syari’ah”, Mashlahah 1:1  (Juli  2010):  93- 94.
31 QS. Sha>d (38): 24.
32 Lita  Ayudha  Ningsih,  “Peran  Koperasi Konsumsi Pondok Pesantren  Raudhatul Ulum  dalam Pemberdayaan  Mayarakat  Setempat  (Studi  Kasus  di Masyarakat Desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir)”, 21.
Al-Hadits ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَ ثَّدَح ُّيِصيِّصِمْلا َناَمْيَلُس ُنْب ُدَّمَُمُ اَنَ ثَّدَح َةَرْ يَرُه  ِبَِأ ْنَع ِهيِبَأ ْنَع ِّيِمْيَّ تلا َناَّيَح  ِبَِأ ْنَع ِناَقِرْبِّزلا ا َّنِإ  َلاَق ُهَعَ فَر ْنَُيَ َْلَ اَم ِْيَْكيِرَّشلا ُثِلاَث اَنَأ ُلوُقَ ي َهَّلل اَمِهِنْيَ ب ْنِم ُتْجَرَخ ُهَناَخ اَذِإَف ُهَبِحاَص اَُهُُدَحَأ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami  Muhammad  bin  Sulaiman  Al Mishshishi, telah menceritakan kepada  kami  Muhammad  bin  Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: ‘Aku adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang yang  bersekutu,  selama  tidak  ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila  ia  telah  mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya . 33

## Pendapat Para Ulama Mengenai Syirkah
Terjadi  perbedaan  pendapat  dikalangan fuqaha mengenai syirkah . ‘Ulama Hanafiah membolehkan keempat syirkah yaitu syirkah  ‘inan,  syirkah  mufawwadlah, syirkah abdad dan syirkah wujuh . Sedangkan ‘ulama Syafi’iyah hanya membolehkan syirkah ‘inan saja. Sementara ‘ulama  Malikiah  membolehkan syirkah abdad,  syirkah  mufawwadlah dan syirkah ‘inan . Dan ‘ulama Hanabilah membolehkan syirkah  ‘inan,  syirkah  wujuh dan syirkah abdad. 34

## Tujuan Koperasi Syari’ah
Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam , menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggotanya, pendistribusian pendapatan dan kekayaan  yang  merata  sesama  anggota
33 H}adi>s} Riwayat Abu> Daud  Nomor  2936 dalam Bab Al-Buyu’.  Lihat Abu> Dawud, Sunan Abi> Dawud, Beirut: Da>r a1-fikr, t.t.
34 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta: BI & Tazkia Institut, 1999), 295.
berdasarkan  kontribusinya,  membebaskan pribadi  dalam  kemaslahatan  social  yang didasarkan  pada  pengertian  bahwa  manusia diciptakan  hanya  untuk  tunduk  kepada Allah.  Pengemban  fungsi  sosial,  konsep koperasi syari’ah mengharuskan memberikan pelayanan social kepada anggota  yang  membutuhkannya  maupun kepada masyarakat. 35
Keselarasan  Sistem  Ekonomi  Indonesia dengan Konsep Dasar Ekonomi Islam
Islam dan pacasila adalah dua realitas hidup yang  berbeda  tetapi  sama-sama  berfungsi sebagai  pandangan  hidup  (ideology). 36 Merujuk  pada  sila  pertama,  Ketuhanan Yang  Maha  Esa,  sistem  ekonomi  Indonesia menekankan  pada moral  Pancasila yang menjunjung  tinggi  asas  keadilan  ekonomi dan  keadilan  social  seperti  halnya  sistem ekonomi  Islam.  Tujuan  sistem  ekonomi Pancasila  maupun  sistem  ekonomi  Islam adalah  keadilan  social  bagi  seluruh  rakayat Indonesia  yang  diwujudkan  melalui  dasar- dasar  kemanusiaan  dengan  cara-cara  yang rasionalistik dan demokratis, 37 seperti disebutkan dalam al-Qur’an, sebagai berikut:
ِلوُسَّرلِلَو ِهَّلِلَف ىَرُقْلا  ِلْهَأ ْنِم ِهِلوُسَر ىَلَع ُهَّللا ءاَفَأ اَّم َلَّ ْيَك  ِليِبَّسلا ِنْباَو ِيِْكاَسَمْلاَو ىَماَتَيْلاَو  َبَْرُقْلا يِذِلَو َنوُكَي ُلوُسَّرلا  ُمُكاَتآ اَمَو  ْمُكنِم ءاَيِنْغَْلْا  َْيَْ ب ًةَلوُد َهَّللا  َّنِإ َهَّللا اوُقَّ تاَو اوُهَ تناَف ُهْنَع  ْمُكاَهَ ن اَمَو ُهوُذُخَف ِباَقِعْلا ُديِدَش Artinya: Harta  rampasan  fai’  yang Diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya
35 Nur  S.  Buchori  “Koperasi  Perspektif Ekonomi Syari’ah”, 100-102.
36 Wiwin Lindayanti “Sistem Ekonomi Islam dan  Sistem  Ekonomi  Pancasila:  Studi  Perbandingan Pandangan  M.  Chapra  dan  Mubyarto”.  ( Tesis, Prodi Studi  Hukum  Islam  Konsentrasi  Keuangan  dan Perbankan Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), ii.
37 Yulia  Hafizah,  “Kebijakan  Ekonomi Indonesia  Ditinjau  dari  Konsep  Dasar  Ekonomi Islam”, Millah IV:2 (Januari 2005): 42-44.
(yang berasal) dari penduduk beberapa  negeri,  adalah  untuk Allah,  Rasul,  kerabat  (Rasul),  anak- anak yatim, orang-orang miskin dan untuk  orang-orang  yang  dalam perjalanan,  agar  harta  itu  jangan hanya  beredar  di  antara  orang- orang kaya saja di antara kamu. Apa yang  diberikan  Rasul  kepadamu maka  terimalah.  Dan  apa  yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya . 38
Ekonomi  Islam  adalah  ekonomi yang  bersendikan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah atau  ideology  Islam,  sementara  ekonomi Indonesia yaitu ekonomi pancasila bersumber  dari  ideology  pancasila  atau turunan  pancasila.  Jelas  letak  nilai-nilai perbedaannya  mengacu  pada  ideology masing-masing  dari  ekonomi  Islam  dan ekonomi  pancasila  yang  dianut  Indonesia. Meskipun demikian banyak pula persamaan diantara  keduanya,  diantaranya:  (1)  Kedua sistem ekonomi ini memiliki visi social dan moral. (2) Bersama-sama ingin mewujudkan keadilan  dan  kemerataan  social  bahkan jaminan  social.  (3)  Nasionalisme  ekonomi, semangat kekeluargaan, cinta mencintai dan tenggang  rasa,  bila  sudah  merata  pada seluruh anggota masyarakat akan menjadikan  semangat  solidaritas  social menuju  kemerataan  social.  (4)  Koperasi ( Baitul  Mal  Wa  Tamwil )  menjadi  kekuatan dalam berekonomi yang bervisi pada orang- orang kecil. (5) Kesamaan dalam keseimbangan dalam implementasi kebijakan  ekonomi. 39 Persamaan  falsafah atau  etik  itu  ditemukan  dalam  penekanan pentingnya  kerjasama  dan  tolong-menolong atau dalam Islam yaitu ta’awun ,
38 QS. Al- H}asyr (59): 7. 39 Fitra  Wardika,  “Konsep  Prof.  Dr. Mubyarto  tentang  Ekonomi  Pancasila  Menurut Perspektif  Ekonomi  Islam”,  ( Skripsi ,  Fakultas Syari’ah  dan  Ilmu  Hukum  Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 49-51.
persaudaraan  (ukhuwah)  dan  pandangan hidup demokrasi (musyawarah). 40
Deterinasi  institusional  badan  usaha koperasi dalam perspektif yuridis konstitusional, secara esensial banyak mengandung aspek-aspek yang menjadi titik taut dengan prinsip syari’ah dalam kegiatan usaha  perkoperasian.  Titik  temu  yang dimaksud  antara  lain  terletak  pada:  (1) Eksistensi  badan  usaha  koperasi  sebagai suatu  konsep  sistem  gerakan  ekonomi kerakyatan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi  ekonomi,  selain  berperan  dalam membangun dan mengembangkan
kemampuan potensial ekonomi dan memajukan kesejahteraan anggotanya, melainkan  juga  berperan  serta  dalam mewujudkan kualitas kesejahteraan ekonomi  dan  social  masyarakat  yang  maju, adil  dan  makmur.  (2)  Karakteristik  badan usaha  koperasi  tidak  sekedar  menjadi persekutuan orang, melainkan sangat potensial untuk dapat dikembangkan menjadi  persekutuan  social  dan  modal.  (3) Sistem  pengelolaan  usaha  berdasarkan prinsip open  management .  (4)  Konstruksi skim  permodalan  yang  mengikutsertakan seluruh  anggotanya  sebagai  pilar  utama usaha  pemupukan  modal,  selain  tetap dimungkinkan skim permodalan berasal dari pinjaman  dan  penyertaan.  (5)  Sistem pemberian  jasa  yang  terbatas  terhapda modal  dan  sistem  pembagian  sisa  hasil usaha  yang dilakukan secara adil sebanding dengan  besarnya  jasa  usaha  masing-masing anggota. (6) Spesifikasi kegiatan usaha yang berkaitan  dengan  kepentingan  anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota selain tetap melakukkan  layanan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dengan  menjalankan
40 Rosnani Siregar, “Peranan Koperasi dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat Ditinjau  dari  Hukum  Ekonomi  Islam”, at-Tijaroh 1: 1, (Januari-Juni, 2015), 237.
kegiatan  usaha    di  segala  bidang  kehidupan ekonomi rakyat. 41
Dari  penjelasan  diatas,  maka  dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi pancasila  sejalan  dengan  konsep  ekonomi Islam.  Hal  ini  ditandai  dengan  adanya persamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan social  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dan kemerataan  social  dalam  kemakmuran  dan kesejahteraan  yang  diwujudkan  melalui dasar-dasar  kemanusiaan  dengan  cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. 42

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Ekonomi
Kerakyatan Koperasi
Perikanan  Laut  (KPL)  Mina  Sumitra Karang Song Indramayu
Koperasi  Perikanan  Laut  (KPL)  Mina Sumitra  Indramayu  di  wilayah  kerja  Desa Karang Song menyediakan beberapa fasilitas  untuk  masyarakat,  diantaranya yaitu: (1) Fasilitas Bidang Kesehatan 43 yaitu Balai  Pengobatan  yang  dinamai  dengan “Balai  Pengobatan  Mina  Sumitra”  Balai kesehatan  melayani  para  nelayan,  juragan dan  juga  untuk  masyarakat  umum  tentunya dengan  tidak  dipungut  biaya  (gratis)  bagi keluarga  nelayan.  (2)  Fasilitas  Bidang Pendidikan,  adanya  SMK  Mitra  Maritim dengan  program  keahlian  antara  lain: Nautika  Kapal  Penangkap  Ikan  (NKPI), Tehnika  Kapal  Penangkapan  Ikan  (TKPI) dan  Teknologi  Pengolahan  Hasil  Perikanan (TPHPi)  dengan  tidak  di  pungut    biaya (gratis).  (3)    Fasilitas  Bidang  Sosial, program Coorporate  Social  Responsibility (CSR)  berupa  bantuan  kepada  madrasah- madrasah (sekolah keagamaan) yang memang membutuhkan bantuan biaya, zakat
41 Ershad Selesa, “Analisa Kebijakan Pemerintah  tentang  Koperasi  Syariah  Ditinjau  dari Perspektif Islam”, 50-51.
42 Fitra Wardika, “Konsep  Prof.  Dr. Mubyarto  tentang  Ekonomi  Pancasila  Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, 51.
43 Wawancara dengan Bapak H. Suryana, SE selaku Sekretaris KPL Mina Sumitra pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 14.03 WIB.
fitrah  pada  bulan  Ramadhan.  Dari  berbagai kegiatan  operasional  KPL  Mina  Sumitra khususnya  pada  unit  Pelelangan  Ikan melahirkan lapangan pekerjaan baru dikalangan masyarakat sekitar seperti warung-warung  kecil  di  sekitar  tempat produksi  pelelangan  ikan  (TPI)  dan  juga cator  (becak  motor)  Secara  tidak  langsung, KPL Mina Sumitra telah menjalankan salah satu  bentuk  ekonomi  kerakyatan  yang dirasakan  oleh  masyarakat  pada  umumnya dalam mencapai kesejahteraan karena kegiatan operasionalnya. 44
Analisis  Praktik  Ekonomi  Kerakyatan Pada  Koperasi  Perikanan  Laut  Mina Sumitra Indramayu
Prinsip tolong-menolong, unit warung serba ada  (waserda),  menyediakan  keperluan sembako  untuk  para  nelayan  sebelum  pergi berlayar. Para  nelayan  yang  merupakan anggota,  boleh  mengambil  barang  dengan sistem  kredit.  Diperbolehkan  juga  untuk umum.  Kemudian  dari  unit  Bahan  Alat  dan Perlengkapan  (BAP), 45 yaitu    menyediakan alat  berat  untuk  kebutuhan  perlengkapan perahu  seperti  mesin  dan  jarring.  Seperti halnya waserda, BAP terbuka untuk anggota dan  non  anggota,  namun  karena  BAP  ini menyediakan  hanya  perlengkapan  kapal artinya  pembelipun  hanya  para  nelayan. Sistem  dari  BAP  pun  seperti  waserda  yaitu bisa  dengan  mengutang. 46 Dalam  Ekonomi Islam  tolong-menolong  (ta’awun)  sangat dianjurkan, namun hanya dalam hal kebaikan.  Seperti  Firman  Allah  SWT, sebagai berikut:
ِْثِْلإا  ىَلَع  ْاوُنَواَعَ ت  َلََّو  ىَوْقَّ تلاَو  ِّبرْلا  ىَلَع  ْاوُنَواَعَ تَو ِباَقِعْلا ُديِدَش َهّللا َّنِإ َهّللا ْاوُقَّ تاَو ِناَوْدُعْلاَو
44 Arif  Firmansyah  “Penafsiran  Pasal  33 UUD  1945  dalam  Membangun  Perekonomian  Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Syariah FH.UNISBA XIII:1 (Agustus 2012): 265.
45 Wawancara  dengan  Bapak  Slamet  Jupri, SE pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 11.43 WIB.
46 Wawancara  dengan  Bapak  Slamet  Jupri, SE  Unit  BAP  pada  tanggal  17  Maret  2017  pukul 11.43 WIB.
Artinya :  Dan  tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong  dalam  berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. 47
Dengan  memberikan  kemudahan dalam  memenuhi  kebutuhan  nelayan  dan membantu  nelayan  baik  anggota  maupun non  anggota  merupakan  salah  satu  bentuk dalam tolong-menolong dan prinsip koperasi sebagai elemen ekonomi kemasyarakatan tidak pandang bulu, masyarakat  semua  berhak  untuk  mendapat pertolongan.
Prinsip  Kerja  Sama,  KPL  Mina Sumitra  bekerja  sama  dengan  Dinas Perikanan.  Kerja  sama  ini  diadakan  selain karena  ikatan  dinas,  juga  bermanfaat  dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kerja  sama  dengan  para  anggota  yang terjalin  dengan  baik  juga  mempengaruhi perkembangan  dan  kemajuan  KPL  Mina Sumitra.
Prinsip Persaudaraan, koperasi mengenal  azas  kekeluargaan, namun  seperti penjelasan  UUD  1945  Pasal  33  Ayat  (1) diatas,  bahwasannya  azas  kekeluargaan jangan  sampai  salah  ditafsirkan  menjadi sistem  kekeluargaan  ( family  system )  yang mengandung konotasi yang negative. Dalam Islam,  persaudaraan  ( ukhuwah )  itu  sangat penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat, membangun tali silaturrahmi sesama muslim  sangat  diajurkan  dalam  Islam, seperti  disebutkan  dalam  al-Qur’an  sebagai berikut:
َهَّللا اوُقَّ تاَو ْمُكْيَوَخَأ َْيَْ ب اوُحِلْصَأَف ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا اََّنَِّإ َنوَُحَْرُ ت ْمُكَّلَعَل
Artinya: Sesungguhnya orang- orang  Mukmin  itu  bersaudara, karena  itu  damaikanlah  antara kedua  saudaramu  (yang  berselisih)
47 QS. Al-Maidah (5): 2.
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 48
Kehidupan bermasyarakat tentu didalamnya  mengandung  unsur  ekonomi. Dimana  jika  kita  saling  merangkul,  saling membantu  satu  sama  lain.  Karena  tujuan koperasi  memang  untuk  mensejahterakan masyarakat.
Melalui Prinsip Musyawarah, koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di mana dalam pelaksanaan RAT  tersebut  para  anggota  dan  pengurus saling bermusyawarah membicarakan mengenai program kerja yang telah dilaksanakan  dalam  satu  periode  terakhir dan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  satu periode  kedepan  dan  juga  mengevaluasi kinerja  KPL  Mina  Sumitra  dalam  satu periode  terakhir  agar  lebih  baik  dalam melayani masyarakat. Dalam bermusyawarah  setiap  orang  memiliki  hak yang  sama,  tidak  ada  berat  sebelah  dan diskriminasi.  Prinsip  Islam  yaitu  diantara kerja sama dengan musyawarah mencerminkan adanya persaudaraan ( ukhuwah )  yang menjadi ciri ideal  ekonomi Islam  seperti  dalam  Firman  Allah  SWT  al- Qur’an surat Ali-Imran (3) ayat 159:
َظيِلَغ ًاّظَف  َتنُك  ْوَلَو  ْمَُلَ  َتنِل  ِهّللا  َنِّم   ةَْحََر  اَمِبَف ْمَُلَ ْرِفْغَ تْساَو ْمُهْ نَع ُفْعاَف َكِلْوَح ْنِم ْاوُّضَفنَلَّ  ِبْلَقْلا َهّللا َّنِإ ِهّللا ىَلَع ْلَّكَوَ تَ ف َتْمَزَع اَذِإَف ِرْمَلْا  ِفِ ْمُهْرِواَشَو َيِْلِّكَوَ تُمْلا ُّبُِيُ Artinya: Maka  karena  Rahmat  dari Allah-lah,  kamu  pun  berlaku  lemah lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya kamu  bersikap  keras  lagi  berhati kasar,  pastilah  mereka  menjauhkan diri  dari  sekelilingmu.  Oleh  karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka  dalam  urusan  itu.  Lalu apabila  kamu  telah  membulatkan
48 QS. Al- Hujura>t (49): 10.
tekad,  maka  bertawakallah  kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Mencintai
orang-orang yang bertawakal. 49
Kesejahteraan  akan  terwujud  jika keadilan  diterapkan  dalam  masyarakat. Keadilan merupakan pembagian yang merata kepada masyarakat, tidak memandang  kasta.  Sebagai  koperasi,  KPL Mina Sumitra telah mencoba untuk mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah kerja.  Menurutnya,  dengan  terciptanya lapangan  kerja  baru  baik  langsung  maupun tidak  langsung  telah  meningkatkan  taraf kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat desa Karangsong. Dalam ekonomi  Islam,  ekonomi  berfokus  pada penciptaan keadilan ekonomi. Islam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi  tersebut  harus  merata  dan  adil, tidak  ada  kesenjangan.  Seperti  dalam Firman Allah SWT:
َنِم َكَبيِصَن َسنَت  َلََّو َةَرِخ ْلْا َراَّدلا ُهَّللا َكاَتآ اَميِف ِغَتْ باَو َداَسَفْلا ِغْبَ ت  َلََّو  َكْيَلِإ ُهَّللا َنَسْحَأ اَمَك نِسْحَأَو اَيْ نُّدلا ُّبُِيُ  َلَّ َهَّللا َّنِإ ِضْرَْلْا  ِفِ َنيِدِسْفُمْلا Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat  dengan  apa  yang  telah Dianugerahkan  Allah  kepadamu, tetapi  janganlah  kamu  lupakan bagianmu  di  dunia  dan  berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana  Allah  telah  Berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh,  Allah  tidak  menyukai orang yang berbuat kerusakan. 50
Islam  menganjurkan  agar  kehidupan manusia seimbang antara dunia dan akhirat. Sehingga  dapat  mencapai  keadilan  menuju masyarakat yang sejahtera.
49 QS. ‘A>li-Imra>n (3): 159. 50 QS. Al-Qas}as} (28): 77.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas,  diambil  3  (tiga) kesimpulan, yaitu pertama , ekonomi kerakyatan  yang  telah  diaplikasikan  oleh KPL Mina Sumitra antara lain dalam bidang kesehatan  terdapat  klinik  kesehatan  untuk anggota  dan  masyarakat  umum,  tentunya untuk anggota tidak dipungut biaya (gratis), bidang pendidikan KPL Mina Sumitra telah mendirikan  lembaga  pendidikan  yang  akan beroperasi  pada  tahun  ajaran  2017-2018 tanpa dipungut biaya pendidikan yaitu SMK Mitra Maritim dan dalam bidang social KPL Mina Sumitra  menyediakan anggaran untuk madrasah-madrasah  (sekolah  keagamaan) yang  mengajukan  proposal  bantuan  dana, zakat fitrah setiap tahunnya, juga melahirkan  beberapa  lapangan  pekerjaan baru  secara  tidak  langsung  seperti  warung- warung  kecil  di  sekitar  tempat  operasional, dan jasa transportasi cator.
Kedua ,  konsep  ekonomi  kerakyatan sendiri menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal  33  dan  Hukum  Ekonomi  Syari’ah pada  prinsipnya  yaitu  ekonomi  kerakyatan menyangkut  semua  lapisan  masyarakat, mulai  dari  yang  kecil  hingga  besar,  tidak ada diskriminasi bahkan kesenjangan social. Dimana  ekonomi  yang  bercita-citakan keadilan  sebagai  perwujudan  pembagian yang merata untuk kesejahteraan masyarakat  Indonesia  dimana  itu  sudah menjadi idealisme ekonomi Islam.
Dan ketiga , pada KPL Mina Sumitra hasil penelitian ekonomi kerakyatan menggunakakn prinsip koperasi yaitu prinsip  tolong-menolong,  prinsip  kerja sama,  prinsip  persaudaraan  (kekeluargaan), prinsip  musyawarah  sehingga  terciptanya keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdad,  Zaidi. Lembaga  Perekonomian
Ummat  di  Dunia  Islam .  Bandung: Angkasa, 2003.
Ali,  Zainuddin. Hukum  Ekonomi  Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syari’ah Wacana  Ulama  dan  Cendekiawan .
Jakarta: BI & Tazkia Institut, 1999. Arifin,  Zainal.  “Paradigma  Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Islam”. Ikhtiyar 6:2  (Mei-Agustus 2008).
Arisman.  “Peran  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  Usaha  Gabungan  Terpadu Sidogiri  dalam Meningkatkan Usaha Pedagang  Pasar  Baru  Kecamatan Tampan Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi    Islam”. Skripsi ,  Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. Buchori,  Nur  S.  “Koperasi  Perspektif Ekonomi  Syari’ah”. Mashlahah 1:1 (Juli 2010).
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian Sosial . Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001. Dasim, Sarnawi M. “Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran  Sains  di  Sekolah Dasar”, 94-95.
Firmamsyah,  Arif.  “Penafsiran  Pasal  33
UUD  1945  dalam  Membangun Perekonomian  di  Indonesia”. Jurnal Ilmu  Hukum  Syariah  FH.UNISBA XIII:1 (Agustus 2012).
H}adi>s} Riwayat Abu>  Daud Nomor  2936 Dalam  Bab Al-Buyu>’ .  Lihat Abu> Dawud,  Sunan  Abi>  Dawud,  Beirut: Da>r a1-fikr, t.t.
Hafizah,  Yulia.  “Kebijakan  Ekonomi
Indonesia  Ditinjau  dari  Konsep Dasar  Ekonomi  Islam”. Millah IV:2
(Januari 2005).
Hoeseni,  Zaenal  Arifin.  “Peran  Negara
dalam Pengembangan
Sistem Ekonomi  Kerakyatan  Menurut  UUD

## 1945”. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA
IUSTUM 3:23 (Juli 2016).
Junaidi,  Hindi.  “Studi  Terhadap  Konsep Ekonomi  Kerakyatan  Mohammad Hatta  Menurut  Perspektif  Ekonomi Islam”. Skripsi ,  Jurusan  Muamalah Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum UIN  Sultan  Syarif  Kasim  Riau, 2011.
Kbbi.web.id Lexi J. Moleong, Metode Penelitian , 7. Lindayanti, Wiwin. “Sistem Ekonomi Islam dan  Sistem  Ekonomi  Pancasila: Studi  Perbandingan  Pandangan  M. Chapra  dan  Mubyarto”. Tesis ,  Prodi Studi  Hukum  Islam  Konsentrasi Keuangan  dan  Perbankan  Syari’ah UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, 2007.
Lubis,  Suhrawadi  K.  dan  Farid  Wajdi,
Hukum  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Moleong,  Lexi  J. Metode  Penelitian .
Bandung: Remaja Rosdaya,1995.
Ningsih,  Lita  Ayudha.  “Peran  Koperasi
Konsumsi Pondok Pesantren Raudhatul Ulum dalam Pemberdayaan  Mayarakat  Setempat (Studi  Kasus  di  Masyarakat  Desa Sakatiga  Indralaya  Ogan  Ilir)”. Dissertasi ,  Universitas  Islam  Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
Omat.  “Implikasi  Keberadaan  PPI  terhadap
Pertumbuhan Kawasan Ekonomi
Perikanan”. Tesis ,  Program  Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan  Wilayah  Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
Rahayu,  Tri  Puji.  “Relevansi  Pemikiran Mohammad  Hatta  Di  Koperasi  Unit Desa  Grabag  Pada  Era  Reformasi”. Disertasi , Program Studi Pendidikan Sejarah  FKIP  Universitas  Kristen Satya Wacana, 2013.
Rosmiati, Eros.
“Koperasi sebagai
Implementasi Ekonomi Kerakyatan”.
Widya 29: 320 (Mei, 2012).
Safitri, Dian. “Aktivitas Mohammad Hatta”.
Skripsi ,  Prodi  Pendidikan  Sejarah Universitas Negeri Malang, 2013. Sari,  Wulan.  “Peran  Koperasi  Unit  Desa Mina  Waluya  Bondet  terhadap Nelayan  Desa  Mertasinga  untuk
Memenuhi Kesejahteraan dalam Perspektif  Ekonomi  Islam”. Skripsi ,
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015. Sartika, Ika. “Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan  Nelayan”. Jurnal Ilmu  Administrasi  Negara 11:2  (Juli 2011). Selesa, Ershad. “Analisa Kebijakan
Pemerintah tentang Koperasi Syariah Ditinjau  dari  Perspektif  Islam”. Skripsi , Konsentrasi Perbankan Syariah  Program  Studi  Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
Siregar,  Rosnani.  “Peranan  Koperasi  dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi  Masyarakat  Ditinjau  dari Hukum  Ekonomi  Islam”. At-Tijaroh
1: 1, (Januari-Juni, 2015). Sugiharsono.
“Koperasi Membina Wirausaha  Berkarakter  Indonesia”. Jurnal Economia 10:1 (April 2014). Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian . Jakarta:  Lembaran Negara, 1992. Wardika, Fitra. “Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang  Ekonomi  Pancasila  Menurut Perspektif  Ekonomi  Islam”. Skripsi ,
Fakultas  Syari’ah  dan  Ilmu  Hukum
Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau, 2010. Yasa, G.W. Murjana Yasa. “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  di
Provinsi  Bali”. Jurnal  Ekonomi  dan Sosial INPUT 1:2 (Agustus 2008).