KEMENANGAN PETAHANA ( INCUMBENT ) PADA PILKADA 2015 DI KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MALANG: STRATEGI POLITIK DAN MARKETING POLITIK
Khoiron¹, Ahmad Siboy²
¹ Dosen Ilmu Administrasi Publik, ² Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Email:
¹ khoiron@unisma.ac.id

## Abstract
Elections are one of the most important components or instruments in a country's political system. As a political system, elections will be a quality democracy party for both the presidential elections at the central and regional or local levels, as long as the political principles and values of ethics and moral integrity are met. In the 2015 election of the Head of Region, there is an interesting political fact that there are many incumbent candidates, who have failed to win, there are also incumbent candidates, who have won and even won a landslide. For example, the Surabaya City Pilot won by Tri Rismaharini-Wisnu with 86.2%. From the results of this study, researchers can conclude that first, the victory of the incumbent more on social capital factor (second), Bina Desa prorgram, third door to door strategy, fourth, offer environmental, tourism, health, and fifth , regional infrastructure development program. With a good infrastructure is believed to improve the economy that led to the welfare of local communities.
Key words : Political Parties; Political Strategies;  Political Marketing

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sebagai  negara  demokrasi,  Indonesia setidaknya  telah  mencatatkan  diri  pada sejarah perpolitikan Dunia
yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak  Desember  2015  tahun  yang  lalu. Sebab,  Indonesia  adalah  satu-satunya  Negara di  Dunia  yang  melaksanakan  pemilukada secara serentak. Tujuannya cukup jelas bahwa bagaimana  rotasi  kekuasaan  dalam  proses konsolidasi  demokrasi  di  tingkat  lokal  dapat berjalan  lebih  damai  dan  penuh  dengan persaudaraan.  Dari hasil 250 pilkada serentak pada  Desember  2015,  ternyata  menunjukkan fakta  atau  fenomena  politik  yang  cukup menarik  perhatin  publik,  yakni  ada  banyak calon  petahana  (incumbent),  yang  gagal meraih kemenangan.
Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah di 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat, terdapat 7
calon  incumbent  yang  kalah  dengan  calon
lainnya. Ketujuhnya adalah Pilkada Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Limapuluh  Kota,  Kabupaten  Pasaman,  Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Di  Pilkada  Kabupaten  Dharmasraya, calon  (incumbent),  Adi  Gunawan-Jonson Putra,  kalah  telak  dari  Sutan  Riska  Tuanku Kerajaan-Amrizal.  Pasangan  Adi  Gunawan- Jonson Putra menadapatkan 35.122 suara atau 36,25  persen.  Sedangkan  Sutan  Riska  – Amrizal,  meraih  suara  61.775  atau  63,75 persen suara.
Di  balik  kegagalan  para  calon  petahana , pada  pilkada  tahun  2015,  juga  menunjukkan fakta  bahwa  masih  banyak  yang  didominasi oleh kemenangan para petahana (incumbent). Hal itu terbukti dari catatan pilkada sebanyak 240 pemilihan daerah, terdapat 200 lebih calon petahana (incumbent), sukses meraih kemenangan .
Pilkada di Jawa Timur, terdapat lebih dari 10  pasangan  calon  petahana  (incumbent) , yang  sukses  memenangkan  pilkada  dari  19 daerah  yang  melakukan  pilkada  di  tahun 2015.
Kemenangan  petahana  Kota  Surabaya, Kabupaten  Malang,  Kabupaten  Banyuwangi, Kota  Blitar,  Kabupaten  Blitar  dan  Kabupaten Tuban    adalah  sebagai  contoh  yang  paling baik bagaimana calon petahana sangat mudah memenangkan  dalam  kontestasi  politik (pemilu)  di  tingkat  lokal.  Oleh  karena  itu, fenomena  kemenangan  para  calon  petahana (incumbent),  pada  pilkada  serentak  2015 begitu  menarik  untuk  di  teliti  seperti  apa strategi  politik (political  strategic), dan marketing  politik  dalam  meraih  hati masyarakat.
Atas  dasar  fenomena  di  atas,  maka pertanyaan  dalam  penelitian  ini  antara  lain; pertama,  bagaiamana  strategi  politik  para calon  petahana  (incumbent),  dalam  meraih simpati  masyarakat,  dan  bagaiamana  bentuk marketing  politik  para  calon  petahana (incumbent), dalam  menangkan  pemilukada 2015?

## KAJIAN PUSTAKA

## Pemilu (election)
Sejak  zaman  Yunani  kuno,  sistem politik  demokrasi  menjadi  pilihan  yang  baik dan  rasional  jika  digunakan  dalam  sistem pemerintahan sebuah Negara modern. Sebab, nilai-nilai demokrasi dianggap dapat mengakomodir  kepentingan  dan  hak  setiap warga  Negara.  Dalam  sistem  demokrasi, seorang  pemimpin  akan  dipilih  oleh  rakyat baik  melalui  pemilu  langsung (direct- democracy), atau  melalui  sistem  perwakilan (in-direct-democracy). Namun,  di  era  modern sekarang  ini  pemilu  secara  tidak  langsung menjadi  alternatif  yang  sangat  cocok  dengan masyarakat modern dan kompleksitas permasalahan dan kewilayahan suatu Negara.
Dalam  buku Dasar-Dasar  Ilmu  Politik edisi  revisi,  pemilu  atau  sistem  pemilu dianggap  sebagai  lambang,  sekaligus  tolak ukur  dari  demokrasi  (Miriam  Budiardjo, 2009). Sehingga, tidak ada negara di dunia ini yang  tanpa  pemilu  dianggap  sebagai  Negara yang  demokratis.  Banyak  Negara  yang menerapkan  rezim  totaliter,  otoriter  seperti Negara-Negara timur tengah justru berbondong-bondong  menuju  Negara  yang demokratis.
Negara  demokrasi  akan  dapat  dilihat pada  bagaimana  proses  rotasi  kekuasaan melalui sistem pemilu. Pemilu adalah, metode menerjemahkan  perolehan  suara  di  dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang
dimenangkan  oleh  partai  atau  calon  (Kacung Marijan.  2010).  Pemilu  itu  sendiri  terbagi menjadi  beberapa  tingkatan  yakni  pemilu Presiden,  Legislatif,  pemilu  gubernur  dan Bupati/Walikota. Semakin banyak suara yang dimenangkan  oleh  partai  politik,  akan berbading  lurus  dengan  banyaknya  kursi yang  didapatkan  oleh  sebuah  partai  tertentu jika  sistem  pemilu  menggunakan  sistem proporsioanal,  misalnya  Indoensia,  Belanda dan Prancis.
Namun,  hal  itu  akan  berbeda  jika sistem  pemilu  suatu  Negara  menggunakan sistem  distrik,  seperti  Amerika,  Inggris  dan Malaysia.  Dalam  konteks  ini,  sistem demokrasi  harus  selalu  mencari  format  yang sesuai dengan sosio-masyarakat suatu Negara,  baik  budaya  politik  hingga  konteks terirotialnya.  Demokrasi  adalah  sebuah proses,  bukan  wujud  yang  telah  selesai, demokrasi  menunjuk  pada  aktivitas  yang dinamis,  bergerak  terus,  tak  pernah  berhenti. (Tjahyo  Kumolo.  2015).  Itu  artinya  bahwa, demokrasi  tidak  berhenti  begitu  saja  dengan adanya  pemilu  dan  lain-lain  yang  sudah  di praktikkan  di  negera-negara  berkembang. Akan  tetapi  akan  selalu  mencari  desain, format  yang  akan  selalu  berubah  sepanjang perubahan  itu  akan  berdampak  luas  kepada
kehidupan  yang  demokratis  dan  berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat seuatu negara.

## Partai Politik (Political Party)
Di  dalam  pemikian  politik  modern, kebaradaan  partai  politik  adalah  sebuah keniscayaan, bahkan kehadiran parpol adalah sebagai  aset  sebuah  negara.  Partai  politik mempunyai  peran  dan  fungsi  yang  cukup strategis,  di  dalam  membangun  sistem pemerintahan yang demokratis.
Secara  umum  partai  politik  dapat dikatakan  bahwa  partai  politik  adalah  suatu kelompok  yang  teroarganisir,  yang  anggota- anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai (values), atau  cita-cita  yang  sama.  (Miriam Budiarjo;  1998).  Dengan  pengertian  tersebut dapat  diterjemahkan  bahwa  setiap  partai politik  pasti  mempunyai  cita-cita    yang  sama dari seluruh pengurus dan kadernya masing- masing. Tujuan umum dari partai tentu untuk mendapatkan  kekuasaan,  dukungan (voters) di dalam proses politik yaitu pemilu. Dengan mendapatkan  dukungan  politik (voters), yang banyak  partai  politik  akan  mendapatkan kekuasaan  konstitusional  dan  menjadi  tujuan akhir dari sebuah partai didirikan.
Memang politik modern adalah politik kepartaian.  Partai-partai  politik  merupakan aktor-aktor  utama  di  dalam  sistem  yang menghubungkan  antara  kewarganegaraan dengan  proses  pemerintahan.  Partai  politik memilah  berbagai  kehendak  warga-negara , yang  sebagian  besar  di  antaranya  terungkap lewat  kepentingan-kepentingan  di  pelbagai kelompok  maupun  media  massa.  (Paul.  A. Sabatier. 1999).
Kehadiran  partai  politik  sebagai  aset sebuah  negara  tentu  sangat  dibutuhkan  di dalam  kehidupan  demokrasi  modern  dalam proses  rotasi  kekuasaan  yang  sah.  Tetapi, partai  politik  telah  pula  diadobsi  oleh  rezim- rezim  politik  yang  tidak  mengenal  pemilihan dan  parlemen,  dan  oleh  rezim-rezim  yang
melancarkan  pemilihan  pura-pura  serta mengadakan  parlemen  yang  pura-pura  pula, di  mana  satu  satunya  kandidat  ditawarkan sebagai  calon  untuk  dipilih,  atau  di  mana hanya  satu  partai  saja  menduduki  dalam badan legislatif. (Maurice Duverger; 1981).
Praktik  kuasi-demokrasi  tersebut  bisa kita  lihat  dibeberapa  negara  yang  beridelogi sosialis-komunis dan bahkan pernah terjadi di Indonesia  sejak  era  rezim  Orde  Baru.  Partai Golkar  yang  notabennya  milik  pemerintah selalu  mendominasi  perwakilan  di  parlemen, hingga  struktur  kekuasaan  semua  berada  di bawah  satu  partai  politik.  Hal  itu  menjukkan bahwa kehadiran partai politik dapat diadobsi di berbagai rezim politik suatu negara.

## Marketing Politik Atau Komunikasi Politik
Marketing  politik  dapat  memperbaiki kualitas  hubungan  antara  kontestan  dengan pemilih.  Pemilih  adalah  pihak  yang  harus dimengerti,  dipahami  dan  dicarikan  jalan pemecahan  dari  setiap  permasalahan  yang dihadapi.  Marketing  politik  meletakkan bahwa  pemilih  adalah  objek,  bukan  subjek manipuasi  dan  eksploitasi.  (firmanzah;  2008). Bahwa  pemilih (voters), adalah  pemegang kuasa, pemegang mandat dan lain sebagainya. Sehingga, hubungan yang baik dan harmonis adalah  jalan  satu-satunya  di  dalam  kampaye politik atau aktifitas politik lainnya. Sebab, di alam  demokrasi  seperti  sekarang  ini, masyarakat  lebih  cenderung  akan  melihat model  komunikasi  antar  elit  parpol  dengan masyarakatnya.
Masyarakat  modern,  dan  cerdas  di dalam  iklim  politik  modern  dewasa  ini membutuhkan  sebuah  desain  atau  model yang baru katimbang model-model yang lama dan cenderung top down. Partai politik sebagai wadah  penyaluran  aspirasi  harus  pula  mau membuka  diri  untuk  kemudian  memberikan kesempatan yang lebih dari sekedar janji-janji perbaikan  ekonomi  dan  politik.  Sehingga,
partai harus mau mengalah untuk membebaskan  masyarakat  menentukan  jalan hidupnya,  sehingga  hal  itu  sangat  sesuai kepentingan masyarakat.
Pengertian  komunikasi  politik  yang lain,  bahwa  komunikasi  adalah  proses interaksi  sosial  yang  digunakan  orang  untuk menyusun  makna  yang  merupakan  citra mereka  mengenai  dunia  (yang  berdasarkan itu  mereka  bertindak)  dan  untuk  bertukar citra  itu  melalui  simbol-simbol  (Dan  Nimmo; 1986).  Dalam  pengertian  itu,  komunikasi  di terjemahkan  pada  cara  memaknai  sebuah pesan (makna), di balik interaksi dengan yang lain di dalam kehidupan sosial-masyarakat.

## METODE
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian dengan  pendekatan  kualitatif. Purposive sampling digunakan  untuk  memilih  informan yang merepresentasikan pokok permasalahan, Bogdan  dan  Taylor  (Moloeng,  2005) menyebutkan  bahwa  pendekatan  kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang  akan menghasilkan  data  deskriptif    berupa  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati.  Sedangkan  data deskriptif  menurut  Whitney  dalam  Nazir (2006)  bahwa    deskriptif  ( description ) adalah pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang tepat.  Penelitian  deskriptif  mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat  serta situasi-situasi  tertentu,  termasuk  tentang hubungan,  kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap, pandangan-pandangan,  serta  proses-proses yang  sedang  berlangsung  dan  pengaruh- pengaruh dari suatu fenomena. Seperti halnya pada riset-riset kualitatif, penggumpulan data yang  digunakan  antara  lain;  observasi, wawancara  mendalam  ( indeepth  interview ), dan  dokumentasi,  teknik  pengumpulan  data dengan dokumentasi ( documentation ).

## PEMBAHASAN

## Dinamika Pemilu Kepala Daerah

## Modal Sosial (social-capital) yang Cukup
Sebagai  seorang  kepala  daerah,  model sebuah  kepemimpinan  (leadership),  yang populis  adalah  bagaimana  menempatkan  diri dihadapan  publik  (rakyat),  untuk  sebagai pemimpin  yang  sangat  pro-rakyat.  Secara politis,    posisi  calon  incumbent  memang sangat  diuntungkan  akibat  dari  jabatan  yang melekat  di  dalam  status  sosial-masyarakat yakni  sebagai  pemimpin  di  suatu  daerah. Sebab,  seorang  pemimpin  di  era  demokrasi seperti  sekarang  ini,  pada  hakikatnya  adalah pelayanan  masyarakat,  bukan  sebaliknya pemimpin menjadi rajanya rakyat yang harus dilayani layaknya konsep monarkhi.
Sehingga,  sedapat  mungkin  para  pemimpin calon  ( incumbent )  harus  dekat  dengan rakyatnya,  seolah-olah  tidak  ada  sekat  yang memisahkan  antara  pemimpin  dengan rakyatnya.
Dalam banyak literatur, seorang pemimpin  sebagai  tempat  mengadu  para masyarakatnya,  kapanpun,  dimanapun  dan bagaimanapun  pemimpin  wajib  melayani dengan  setulus  hati.  Sehingga,  kehadiran pemimpin  di  tengah-tengah  masyarakatnya menjadi  semacam  ( social-capital ) , atau  lebih cocok  untuk  kemudian  disebut  sebagai investasi  politik  ( incumbent )  dalam  merebut hati  dan  simpati  warga  pada  pemilu  pada pemilu  berikutnya.  Sungguh,  menjadi  sangat dan  amat  merugi  jika  seorang  calon (incumbent)  tidak  mampu  merebut  dan mendapatkan simpati dari rakyat.
Menurut Kacung Maridjan (2010), bahwa secara konseptual, metafora itu terwujud dari tiga modal yang dimiliki oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pilkada secara  langsung.  Ketiga  modal  itu  adalah modal  politik  (political  capital),  modal  sosial ( social capital ), dan modal ekonomi ( economical capital ) (Kacung Maridjan; 2010). Hal itu yang
dilakukan  oleh  Rendra-Sanusi  di  Kabupaten Malang.  Di  dalam  praktik  kepemimpinnya selama  menjabat  sebagai  pemimpin  daerah, Rendra  selalu  terlihat  sangat  menikmati amanah  dari  rakyat  pada  periode  pertama. Calon  incambent,  Rendra  Kresna  yang memang  sedari  awal  adalah  mantan  wakil bupati  Malang  pada  periode  Bupati  Sujud Pribadi  2010,  sangat  mungkin  sudah  populer di  kalangan  masyarakat  Kabupaten  Malang dan  ditambah  menjadi  Bupati  periode  2010- 2015.  Secara  umum,  sebenarnya  tidak  ada strategi  khusus,    yang  dilakukan  oleh  Tim Rendra-Sanusi,  akan  tetapi  memang  secara pribadi  dan  kelembagaan  Rendra  Kresna sudah  sangat  dekat  dengan  masyarakat Kabupaten  Malang.  Sebagai  contoh,  disela- sela  beliau  menjabat  sebagai  bupati,  secara pribadi  beliau  sering  menghadiri  undangan- undangan dari masyarakat. Seperti (istighotsah),  undangan  dari  muslimat, ataupun  bersih  desa  yang  beliau  tidak  hanya diundang sebagai Bupati, namun juga sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Malang.
Oleh sebab itu,
masyarakat menganggap  bahwa  beliau  sangat  dekat dengan  masyarakat.  Tentu  sangat  wajar  jika para calon petahana (incumbent), mempunyai kelebihan  dalam  hal  sosialisasi  publik  yang sudah  menjadi  modal  sosial  (social-capital), selama  menjabat  sebagai  kepala  daerah. Namun,  jika  kesempatan  dalam  hal  modal- sosial  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh  para calon  petahana  tentu akan  menjadi  persoalan dan malapetaka bagi karir politik calon.

## Program Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Kesehatan
Di  dalam  membangun  kepercayaan publik, , setiap  kepala  Daerah  akan  bekerja semaksimal  mungkin  untuk  kemudian memberikan  kebijakan  publi  ( policy ) , yang mendorong  kepada  pertumbuhan  ekonomi masyarakat. Sehingga, dalam hal peningkatan
ekonomi  yang  biasa  dilakukan  oleh  kepala daerah adalah membangun potensi kewilayahan  berikut  pelayanan  kebutuhan dasar masyarakatnya.
Kabupaten  Malang  adalah  sebuah wilayah  yang  sangat  besar,  dan  mempunyai potensi  yang  sangat  besar  pula.  Sebagai contoh, pantai sendang biru, ngliyep dan yang lain merupakan kekayaan daerah yang cukup menjanjikan  bagi  pertumbuhan  ekenomi daerah.  Sebab,  pendapatan  daerah  akan meningkat  selama  kekayaan  daerah  juga dapat  dikelola  dengan  baik  oleh  pemerintah daerah masing-masing. Semakin banyak turis domestik  dan  mancanegara  yang  berkunjung atau  berlibur,  akan  semakin  mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat daerah.
Adapun  langkah  berikutnya  adalah bagaimana  proses  kepemimpinan  kepala daerah  terutama  kepemimpinannya  untuk dapat  mempengaruhi  masyarakat  untuk melakukan  perubahan,  dalam  konteks  ini, perubahan  tersebut  adalah  ditandai  dengan peningkatan kesejahteraan, yang diimplementasikan melalui proses
pembangunan  ekonomi  bagi  daerah  yang dipimpinnya,  sekaligus  hal  ini  merupakan tolak  ukur  utama  keberhasilan  seorang pemimpin  (Adi  Soeparto;  2005).  Kemampuan kepemimpinan daerah yang ditunjukkan oleh calon  incumbent  Rendra-Sanusi  di  dalam  hal ini  adalah  membangun  berbagai  potensi daerah kepada masyarakat kabupaten malang.  Memang  program  tersebut  hampir sama  dengan  program  Rendra  pada  awal periode,  namun  yang  membedakan  kalau  di periode  sebelumnya,  program  yang  diusung adalah  Rendra  periode  2010-2015  yang ditekankan  lebih  banyak  fokusnya  seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kemandirian  dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk  kali  kedua  periode  2015-2020  Rendra- Sanusi  lebih  diprioritaskan  dan  difokuskan pada  tiga  persoalan  yaitu  lingkungan  hidup, Pariwisata  dan  Kesehatan.    Tiga  program
tersebut  sangat  potensial  untuk  kemudian dapat  meningkatkan  perekonomian  daerah.
Lingkungan hidup yang baik akan menumbuhkan  kualitas  sumber  daya  alam yang berkualitas, periwasata yang eksotis dan memukau  kalangan  turis  baik  domestik  dan mancanegara  akan  membangkitkan  ekonomi lokal.

## Program Bina Desa dan door to door
Sebagai  seorang  kepada  daerah,  tentu program-program yang dijalankan betul-betul harus  dapat  dirasakan  oleh  masyarakatnya. Baik  itu  persoalan  infrastruktur,  pelayanan publik,  kesehatan,  sekolah  dan  sosial- kemasyarakatan.  Apalagi  jika  kepala  daerah ingin kembali terpilih dalam kontestasi politik lokal, tentu akan mengerahkan seluruh tenaga dalam mengamankan investasi politik selama menjabat.    Berbagai  bentuk  modal  sosial ( social - capital ),  yang  dapat  dilakukan  oleh kepala  daerah  yang  tentu  harus  pro-rakyat. programl  itu  tentu  menjadi  kelebihan  dari pada  calon  petahana  ( incumbent ),  seperti hanya  kegiatan  temu  warga  atau  bina  desa yang dilakukan oleh Rendra Kresna diseluruh wilayah  Kabupaten  Malang.  Program  bina desa bisa dikatakan sebagai sebuah strategi di dalam  membangun  relasi  antara  pemimpin dan  masyarakatnya.  Ada  hal  yang  biasa dilakukan  oleh  Rendra  Kresna,  yakni  sering melakukan kegiatan temu masyarakat, seperti pada  saat  kampanye  ketika  jam  10.00  ada undangan di desa A, di jam 12.00 nya di desa B,  hampir  di  seluruh  Kabupaten  Malang. Bahkan  Rendra  Kresna  selalu  menginap  di salah satu rumah warga, karena pada saat itu untuk  merealisasikan  programnya  yang  dia sebut  sebagai  program  bina  desa.  sebagai contoh  di  Desa  Pujon  Kidul  yang  sekarang telah  berubah  menjadi  desa  wisata  yang banyak  dikunjungi  wisatawan.  Sehingga, program  bina  desa  sekarang  disebut  dengan program bina desa wisata.
Sebenarnya  program  yang  dicanangkan oleh Rendra hampir sama dengan programnya Bupati terdahulu, yakni
blusukan  ke  desa-desa  atau  disebut  dengan “sambang  desa”.  Akan  tetapi  pada  periode Rendra  istilah  “sambang”  diganti  dengan “Bina”  desa.  sehingga  kalau  seumpama  ada suatu permasalahan yang terjadi di suatu desa tersebut, masyarakat langsung bisa
menghubungi  orang  yang  ditunjuk  oleh Bupati  Rendra  pada saat kegiatan bina desa. Meskipun  jika  usulan  tidak  dapat  terealisasi yang disalahkan oleh rakyat bukanlah Bupati Rendra,  namun  pejabat  yang  tidak  mampu melaksanakan  usulan  tersebut.  Kegiatan tersebut  (bina  desa),  dilakukannya  selama menjabat  di  periode  pertama.  Dengan menginap  disalah  satu  rumah  warga,  di rumah  yang  sederhana  dan  makan  apa adanya.
Dengan  program  bina  desa,  akhirnya desa mendapatkan suport untuk mewujudkan desa  wisata,  mandiri  dan  berkejahteraan berdasarkan  pada  potensi  desa  masing- masing.  Sebagai  calon  petahana  atau incumbent, posisi  dan  kalkulasi  politik  sangat diuntungkan.  Calon  petahana  mempunyai kesempatan  yang  sangat  luas  dan  terbuka untuk kemudian sedapat mungkin memprogramkan  kegiatan-kegiatan  yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat  luas,  sehingga  berdampak  juga pada  elektabilitas  bupati.  Dalam  konteks pemilu,  para  calon  kepala  daerah  layaknya sebuah  barang  jualan.  Sehingga,  untuk  dapat menjual  barang  yang  baik,  atau  ( marketable ), para  calon  dan  terutama  tim  sukses (pemenangan),  harus  bekerja  keras  sekuat tenaga  untuk  mencari  model  atau  strategi khusus di dalam menarik simpati masyarakat ( voters ).  Pemilu  adalah  proses  bagaimana rotasi  kekuasaan  dapat  di  jadikan  sarana untuk membangun demokrasi. Pembungunan demokrasi  dapat  di  ukur  dengan  seberapa besarnya para calon pemimpin untuk merebut simpati warga masyarakatnya (voters).
Berikutnya,  calon  incumbent  Kota Surabaya  Risma-Wisnu  dengan  kegiatan “door  to  door”, dari  rumah,  ke  rumah  yang lain.  Hal  itu  sangat  penting  untuk menyampaikan secara langsung dan mendengar  keluhan  dan  aspirasi  warga Surabaya, meskipun sudah banyak calon yang melakukan  hal  tersebut.  Calon  ( incumbent ) Risma-Wisnu,  tentu  sudah  sangat  familiar  di kalangan masyarakat Kota Surabaya,  dan Tri Rismaharini  sangat  mengerti  dan  memahami bagaimana  masyarakat  ( voters )  seharusnya diperlakukan.  Sehingga,  tidak  berlebihan  jika hasil pilwali surabaya 2015 dapat memenangi dengan cukup signifikan yakni 86%. Aktvitas politik  “door  to  door”  di  dalam  membangun komunikasi  dengan  masyarakat  dilakukan oleh  Risma  setiap  harinya,  bahkan  per- harinya  bisa  mencapai  15  kali  di  saat kampanye.
Di  dalam  buku  Marketing  Politik,  Gioia dan  Chittipeddi  (1991),  menjelaskan  bahwa hubungan  antara  partai  politik  (calon), dengan  masyarakat  adalah  hubungan  iterasi.
Kedua belah pihak terlibat dalam membangun  pemaahamana  bersama.  Hal  itu perlu dilakuakan karena partai politik (calon) dan masyarakat mempunyai kerangka berfikir yang  berbeda.  Masyarakat  sendiri,  seperti telah  diungkapkan  terdiri  dari  beberapa kelompok,  sheingga  proses  membangun pemahaman  bersama  untuk  menciptakan kesamaan pengertian  perlu dilakukan secara intensif,  melalui  berbagai  media-media komunikasi  (Firmansyah;  2008).  Sehingga, kedua  calon  sangat  mengerti  tentang bagaimana  cara  berkomunikasi  di  dalam menjaring  aspirasi  dari  masyarakat  ( voters ), yang  kemudian  mendapatkan  pemahaman bersama atas problem sosial-masyarakat yang terjadi baik di wilayah Kabupaten Malang dan Kota  Surabaya.  Walhasil,  keberhasilan  di dalam  membangun  komunikasi  dengan media  baik  bina  desa  dan  “door  to  door” sangat  berpengaruh  terhadap  keterpilihan kedua calon incumbent tersebut.

## Kesolidan Mesin Politik
Di alam demokrasi seperti sekarang ini, sebuah partai politik adalah sebuah keniscayaan. Demokrasi itu sendiri mengandaikan  bagaimana  seluruh  elemen masyarakat  berpolitik  di  dalam  suatu kelembagaan yang diatur secara konstitusional. Bentuk dari proses kelembagaan konstitusional, adalah
pelembagaan aktivitas politik di dalam partai politik  untuk  kemudian  menjadi  metode  di dalam  memilih  para  pemimpinnya.  Semakin baik  proses  berpartai,  semakin  baik  pula tingkat elektabiltas para calon yang diusungnya, dan sebaliknya. Masyarakat akan lebih  melihat  partai  dari  program-program yang  pro-rakyat,  meski  faktor  ketokohan calon juga mempunyai andil di dalam proses politik itu sendiri.
Sebagai  contoh,  calon  ( incumbent ) Risma sejak  menjabat  sebagai  wali  Kota  Surabaya periode  pertama  yakni  tahun  2010-2015 banyak orang dan masyarakat Surabaya yang sinis  dan  skeptis  terhadap  kemampuan kepemimpinannya.  Sebab,  tidak  banyak masyarakat mengetahui sosok Wali Kota yang menggantikan  Bambang  DH  yang  diusung oleh  PDIP.  Namun,  selama  menjabat  Wali Kota  Surabaya  Tri  Rismaharini  menjawab keraguan masyarakat dengan berbagai inovasi di dalam membangun relasi dan priktik kerja yang bisa dibilang “out of the box” dari gaya kepemimpinan  pada  umumnya.  Keterpilihan calon  incumbent dengan  raihan  yang  sangat signifikan  dengan  angka  86%  menunjukkan bahwa,  calon  (incumbent) masih  sangat diminati  oleh  masyarakat  Kota  pahlawan  ini. Kemenangan  yang  cukup  signifikan  yang notabennya  adalah  kader  baru  dari  Partai Demokrsi Indonsesia Perjuangan adalah lebih merupakan bentuk dari hasil dari kekompakan  dan  kesolidan  kerja  mesin politik PDIP Kota Surabaya. Sebab,
kekompakan dan kebersamaan antar kader di
seluruh  komponen  kepengurusan  PDIP  Kota Surabaya  sangat  berpengaruh  besar  dalam menentukan kemenangan Risma-Wisnu.
Dalam  bukunya  Firmansyah  (2011), menjelaskan  bahwa  organisasi  apapun bentuknya digerakkan oleh manusia, bukannya  oleh  sistem-prosedur  dan    mesin. Sistem-prosedur  hanyalah    memuat  atauran dan  tidak  akan  berarti  apa-apa  kalau  tidak didukung  oleh  manusia  yang  ada  di dalamnya.  Aturan  hanya  tulisan  dan  tidak bermakna  lebih  dari  itu  tanpa  manusia  yang melaksanakannya (Firmansyah; 2011).
Sehingga,  bentuk  dari  kesolidan  pengurus dan kader PDIP Kota Surabaya sendiri sudah bisa dikatakan “clear”, artinya  bahwa tingkat kepengurusannya sudah mencapai pada level RT dan RW. Jika dihitung secara logika, untuk kepegurusannya  saja  sudah  beberapa  ribu orang,  dari  31  PAC  PDIP  se-Kota  Surabaya. Hal itu belum ditambah dari para kader-kader di kampung. Kepengurusan dilevel RW sudah terbentuk sekitar 2300-2500 pengurus. Adapun  secara  kebetulan  pada  saat  itu (pilwali  2015),  wakilnya  adalah  Wisnu  Sakti Buana,  selaku  ketua  PDIP  Kota  Surabaya. Melihat  komposisinya  saja,  sudah  bisa  secara kasat  mata  calon  incumbent  ini  menang dengan  mudah.  Namun  demikian,  kedua calon  incumbent  ini  berbagi  tugas,  misalnya Tri Rismaharini bertugas di wilayah eksternal (masyarakat umum), sedangkan  Wisnu Sakti Buana  bertugas  untuk  diwilayah  internal kepengurusan PDIP dari tingkat Kota sampai pada level RT di seluruh wilayah Surabaya.

## Pembangunan Insfrastruktur
Sudah  mafhum  bahwa,  semakin  baik akses dan infrastruktur sebuah wilayah, akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakatnya.  Begitulah  logika  ekonomi yang  selama  ini  kita  pahami  bersama.  Sebab dengan  mudahnya  akses,  masyarakat  akan lebih  mudah  untuk  melakukan  aktivitas
ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.  Begitu  sebaliknya,  semakin  buruk infrastruktur akan membuat lesunya ekonomi masyarakat  yang  akan  berdampak  luas  pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Bupati Rendra Kresna lebih menekankankan masalah Infrastruktur, misalnya  jalan  raya  dan  kesehatan.  Karena keduanya sangat berpengaruh bagi masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur, secara  otomatis  sudah  masuk  dari  bagian pengentasan kemiskinan.
Contohnya perbaikan  jalan  dibeberapa  obyek  wisata Kabupaten  Malang  terutama  wisata  pantai selatan  Kab.  Malang.  Hal  itu  tentu  sebagai bentuk  optimalisasi  pariwisata,  karena tempat-tempat  wisata  lokasinya  cukup  jauh, berada  di  pinggiran,  laut  dan  gunung.  Kalau pariwisata  sudah  banyak  dan  jalan  sudah baik, otomatis pertanian dan perkebunan akan lancar. Dan ekonomi semakin meningkat, dan masyarakat sejahtera.
Selanjutnya,  Kota  Surabaya  adalah  kota terbesar  kedua  setelah  Jakarta,  oleh  sebab  itu tingkat urbaninasi di kota pahlawan ini cukup tinggi.  Ada  banyak  wilayah  yang  harus dibenahi  oleh  Pemerintah  Kota  untuk menunjang perekonomian masyarakat. Sebagai  contoh,  ada  banyak  lahan  pemkot yang dialih-fungsikan sebagai POM pengisian BBM,  hal  itu  tentu  akan  membuat  kota  ini menjadi tandus, kering dan udara yang panas. Dampak menjadi kota besar lainnya, Surabaya dilanda  banjir  (genangan),  akibat  saluran drainase tidak optimal, serta pelayanan dasar masyarakat  harus  lebih  maksimal.  Sehingga perbaikan  infrastruktur  yang  dilakukan  oleh Wali  Kota  Tri  Rismaharini  periode  awal,  dan sampai  hari  ini  adalah  infrastruktur  yang sangat  dia  sukai.  Seperti  mempercantik taman-taman,  penghijauan  disepanjang  jalan, pavingisasi,    perbaikan  saluran-saluran,  dan pembangunan    rumah  sakit  yang  berada dibeberapa  titik  wilayah  pinggiran  Kota Surabaya.  Sebagai  calon  incumbent,  banyak
hal  yang  telah  dilakukan  selama  menjabat sebagai  walikota  surabaya  periode  2010-2015, sampai  pada  kegiatan  yang  tidak  biasa dilakukan oleh para pemimpin yang lainnya.
Sebagai  contoh,  Risma    ikut  langsung dalam  upaya  pemadaman  kebakaran,  masuk got  atau  gorong-gorong  untuk  memastikan problem  di  lapangan,  hingga  dikenal  ada julukan  walikota  got.  Meski  dulu  zamannya Purnomo  Kasidi,  juga  sudah  ada  istilah walikota got karena sering masuk ke inspeksi saluran-saluran di jalan-jalan kota surabaya.
Dengan  demikian  pilkada  langsung  ini dapat  dipandang  sebagai  “jembatan”,  untuk mengefektifkan  pencapaian  pembangunan ekonomi  berkelanjutan,  dimana  tugas  utama seorang  pemimpin  daerah  adalah  melakukan upaya  pemberdayaan  masyarakat  ekonomi lokal,  dengan  suatu  wilayah  dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan  nilai  lokasi,  sumber  daya  alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen  kelembagaan  maupun  asset pengalaman.  (Adi  Soeparto;  2005).  Sehingga, paradigma  pembangunan  infrastruktur  yang dilakukan  oleh  kedua  calon  incumbent tersebut harus mengarahkan kepada perbaikan  kualitas  dan  kesejahteraan  hidup masyarakat di masing-masing wilayah.
Secara  spesifik,  akses  di  maksud berkaitan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi  seperti  permodalan,  lokasi  usaha, lahan, informasi pasar, teknologi serta sarana dan  prasarana  produksi  lainnya.  (Adi Soeprapto;
20015). Dengan demikian pembangunan  infrastruktur  dapat  secara langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  umum dalam  berbagai  aktifitas  ekonomi.  Jika infrastrukturnya  baik,  akan  berdampak kepada  kenyamanan  dan  dapat  meringakan ongkos  ekonomi  yang  selama  ini  menjadi problem  dikalangan  pelaku  ekonomi  itu sendiri.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini,  dapat  ditarik kedalam  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut;  pertama,    keterpilihan  para  calon (incumbent), baik pada pilwali Kota Surabaya dan  Kabupaten  Malang  antara  lain. Pertama, dari  faktor  modal  sosial  (social  capital),  atau modal  politik  yang  positif  di  mata  publik. Kedua, dalam rangka merebut simpati pemilih (voters), para calon (incumbent) menyampaikan keberhasilan di dalam membangun  infrastruktur  di  daerah. Ketiga, strategi  khusus  bagi  calon incumbent Rendra- Sanusi  adalah  memaksimalkan  program- program  Bina  Desa. Kelima ,  calon incumbent Risma-Wisnu  lebih  menitikberatkan  pada kegiatan  door  to  do or dirumah  warga masyarakat.
Kelima, faktor lain dari keterpilihan Risma-Wisnu adalah
kekompakan  (soliditas),  para  kader  internal PDIP  Kota  Surabaya,  berikut  para  relawan yang  tersebar  di  seluruh  RT  di  wilayah  Kota Surabaya.

## Daftar Pustaka
Budiarjo,  M.  (2009). Dasar-DasarIlmu  Politik  (Edisi Revisi). Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Budiarjo,  M.  (1998). Partisipasi  dan  Partai  Politik; Sebuah Bunga Rampai (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Duverger,  M.  (1981). Partai-Partai  Politik  dan Kelompok-Kelompok  Penekan. Jakarta:  PT. Bina Aksara.
Firmansyah.  (2011). Menegelola  Partai  Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era  Demokrasi. Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Firmansyah.  (2008). Marketing  Politik.  Antara Pemahaman  dan  Realitas. Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Hans, K., Dieter, & I, R. H. (1999 ). Parties, Policies, and  Democracy. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Kumolo,  T.  (2015). Politik  Hukum  Pilkada  Serentak.
Bandung : Mizan Media Utama.
Marijan,  K.  (2010). Sistem  Politik  Indonesia; Konsolidasi  Demokrasi  Pasca-Orde  Baru. Jakarta:  PT.  Kencana  Prenada  Media Group.
Moleong,  L.  (2005). Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nazir,  M.  (2006  ). Metode  Penelitian. Bogor:  PT. Ghalia Indonesia.
Nimmo, D. (1989). Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan,  dan  Media. Bandung:  CV.  Ramadja Karya.
Soeprapto,  A.  (2005). Pilkada  Langsung  dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Yogyakarta: FISIP UPN Yogyakarta.