## Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi

## Oleh:
*) Nurdin. S.E., M.E.
*) Hasan Basri, S.E., M.Si.
**)Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi
Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis: (1) kontribusi sumber-sumber penerimaan PAD terhadap total PAD Kota Jambi (2) tingkat kemampuan keuangan daerah  Kota Jambi. Hasil  penelitian  antara  lain  menyimpulkan  bahwa Struktur  PAD  Kota  Jambi menunjukkan  pajak  daerah  memberikan  peran  yang  besar  (57,10%)  dalam  pembentukan PAD. Dilihat dari struktur komposisi APBD, peran PAD dalam membiayai belanja daerah masih sangat kecil yaitu 11,30%, Daerah belum mandiri dalam membiayai sendiri belanja daerahnya..Indek  Kemampuan  Keuangan  Kota  Jambi  dari  tahun  ketahun  mengalami peningkatan  ini  menunjukkan  terjadi  peningkatan  kemempuan  keuangan  daerah. Tingkat Kemandirian  keuangan  daerah  rendah  sekali  (tidak  mampu),  dengan  pola  hubungan instruktif.  Artinya  kemampuan  PAD  dalam  pendanaan  pembangunan  belum  mampu  untuk berotonomi,  masih  sangat  tergantung  pada  dana  transfer.  Tingkat  ketergantungan fiskal sangat besar berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali, Diasumsikan  pemerintah daerah belum mampu membiayai belanjaannya sendiri.

## Kata Kunci : PAD, Indek Kemampuan Keuangan.

## Latar Belakang
Otonomi daerah membawa konsekuensi pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri,  berdasarkan  aspirasi masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  menjalankan  otonomi daerah,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  yang  efektif, efisien  dan  mampu  mendukung  peran  masyarakat  dalam  meningkatkan  pemerataan  dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Oleh karena  itu  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  mengembangkan  potensi  daerahnya  sendiri dan  menggali  sumber  dana  yang  ada  dan  potensial  guna  mewujugkan  peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelanggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemandirian dalam  berotonomi.  Jadi  PAD  merupakan  salah  satu  modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam membiayai dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Rendahnya PAD merupakan
indikasi  nyata  dimana  masih  besarnya  ketergantungan  daerah  kepada pusat  terhadap pembiayaan  pembangunan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Sama  halnya  dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah Kota Jambi yang merupakan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah PAD. Untuk itu diperlukan metode perhitungan potensi PAD  yang sistematis dan rasional dimana PAD  Kota Jambi sebagai indikator bagi pengukuran tingkat kemapuan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Jambi.
Secara  garis besar tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi sebagai daerah otonom,  dapat  dilihat  dari  persentase  sumbangan  PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah. Pada  tahun  2014  PAD  Kota  Jambi  terealisasi  sebesar  Rp.175.133juta,- sedanglan  total pendapatan  daerah  sebesar  Rp. 1.220.463 juta,- atau  komposisi  PAD  terhadap  total penerimaan sebesar 14,3% ini menunjukkan bahwa Kota Jambi masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya pada dana dari pusat, yang berarti tingkat kemandirian daerah masih jauh dari harapan.
Keragaman  potensi  sumber  penerimaan  daerah  menyebabkan  terjadinya ketimpangan  dalam  penerimaan  PAD,  hal  ini  perlu  diminimalisir  sehingga  perlu  untuk menganalisis  kemampuan  keuangan.  Sehingga  penulis  memandang  perlu  dilakukan pengkajian  secara  mendalam  mengenai  kemampuan  keuangan  daerah  Kota  Jambi  ,  yaitu analisis kemampun keuangan daerah Kota Jambi.

## Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber penerimaan PAD terhadap total PAD, kontribusi sumber-sumber penerimaan APBD terhadap total APBD di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi

## TINJAUAN PUSTAKA

## Otonomi Daerah.
Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas  sektor  publik  di  Indonesia.  Dengan  otonomi,  daerah  dituntut  untuk  mencari alternatif sumber  pembiayaan  pembangunan  tanpa  mengurangi  harapan  masih  adanya bantuan  dan  bagian  ( sharing )  dari  Pemerintah  Pusat  dan  menggunakan  dana  publik  sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.
Dengan  kondisi  seperti  ini,  peranan  investasi  swasta  dan  perusahaan  milik  daerah sangat  diharapkan  sebagai  pemacu  utama  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  daerah
( enginee  of  growth ).  Daerah  juga  diharapkan  mampu  menarik  investor  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah  serta  menimbulkan  efek multiplier yang  besar.  Pemberian otonomi  daerah  diharapkan  dapat  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam pembangunan  daerah  melalui  usaha-usaha  yang  sejauh  mungkin  mampu  meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:
a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
c. Memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  suatu  pendapatan  yang  menunjukan  suatu kemampuan  daerah  menghimpun  sumber-sumber  dana  untuk  membiayai  kegiatan  rutin maupun pembangunan.  Jadi pengertian dari PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dan usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.
Menurut UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 serta PP No.150 tahun 2000, sumber-sumber penerimaan dapat diperinci sebagai berikutr :
a. PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber PAD terdiri dari:
1) Pajak Daerah
Iuran wajib  yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung  yang  seimbang,  yang dapat dilaksakan berdasarkan peraturan perundangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah ada 2 yaitu :
a) Pajak daerah yang dipungut propinsi, meliputi: pajak kendaran bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaran bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengmbilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
b) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota meliputi: pajak hotel, pajak hiburan,  pajak  restoran,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.
2) Retribusi daerah
Retribusi  daerah  adalah  pungutan  pemerintah  daerah  kepada  orang  atau  badan berdasarkan  norma-norma  yang  ditetapkan  retribusi  berhubungan  dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.
3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
Bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan  badan  usaha  milik  daerah.  Sedangkan  perusahaan  daerah  adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) Lain-Lain PAD yang Sah
Meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan  bunga,  keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap  mata  uang asing,  komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  akibat  dari  penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.
b. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi
Desentralisasi  Fiskal  (dalam  otonomi  daerah)  ditujukan  untuk  menciptakan kemandirian daerah. Sidik, (2002) menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya pendapatan  Asli  Daerah.  Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  mengurangi ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat  mengingat  ketergantungan  semacam  ini akan  mengurangi  kreatifitas  lokal  untuk  mengambil  kebijakan  terkait  dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.
Otonomi  daerah  adalah  pelimpahan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas, akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah dalam era  otonomi  sangat  besar,  karena  pemerintah  daerah  dituntut  kemandiriannya  dalam menjalankan fungsinya dan melakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerahnya.
Upaya  peningkatan  (pertumbuhan)  PAD  dapat  dilakukan  dengan  intensifikasi pemungutan  pajak  dan  retribusi  yang  sudah  ada.  Peningkatan  PAD  melalui  kedua
penerimaan  ini  harus  diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas  layanan  publik. Kenyataan menunjukkan kualitas layanan publik masih banyak yang memprihatinkan, akibatnya  produk  yang  seharusnya  bisa  dijual  justru  direspon  secara  negatif.  Hal  ini berarti  peningkatan  kemandirian  ini  tidak  akan  mungkin  terjadi  apabila  tidak  terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi.
Hasil  penelitian  Deddyk,  (2003)  menunjukkan  adanya  peningkatan  PAD  di seluruh Propinsi dalam era otonomi daerah. Lewis,(2003) menemukan hal yang sama, yaitu terjadi peningkatan PAD, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Susilo, (2007) menemukan hal yang sama adanya peningkatan PAD pada kabupaten dan Kota di  Jawa-Tengah.  Peningkatan  PAD  ini  disebabkan  karena  meningkatnya  penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini memberikan indikasi adanya upaya yang keras  dari  daerah  untuk  mengoptimalkan  potensi  lokal  yang  sangat  mengandalkan kontribusi  langsung  masyarakat  (untuk  membayar).  Namun  demikian,  pemerintah daerah harus mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap upaya peningkatan PAD ini.
Eksploitasi  pajak  secara  berlebihan  justru  akan  dapat  menyebabkan  masyarakat semakin  terbebani,  menjadi  disinsentif  bagi  daerah  dan  mengancam  perekonomian secara makro. Akibatnya bukan peningkatan PAD yang terjadi tetapi justru sebaliknya. Lewis,  (2003)  menemukan  bahwa  dalam  era  otonomi  ini,  pemerintah  daerah  sangat agresif dalam mengeluarkan produk-produk perundangan terkait dengan pajak maupun retribusi daerah.
Upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad  yang sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Peningkatan pelayanan publik ini tercermin dengan meningkatnya proporsi belanja pembangunan. Yang memberikan bukti empiris adanya kenaikan pajak ketika pemerintah menaikkan belanja pembangunan untuk sektor industri.
Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian pemerintah Daerah  semakin  meningkat.  Tingkat  kemandirian  ini  ditunjukkan  dengan  kontribusi PAD  (share)  untuk  mendanai  belanja-belanja  daerahnya.  Ketergantungan  pemerintah daerah  terhadap  pemerintah  pusat  harus  semakin  kecil.  Senada  dengan  hal  ini, Bappenas menyatakan bahwa dalam era otonomi seharusnya peran PAD semakin besar
dalam membiayai berbagai belanja daerah. Seiring dengan peningkatan (pertumbuhan) meningkatnya pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula, penerimaan PAD menjadi semakin tinggi. Kontribusi pemerintah pusat semakin  menurun,  seiring  dengan  meningkatnya  kemampuan  daerah  untuk meningkatkan PAD-nya.

## METODE ANALISIS

## 1. Struktur PAD dan APBD
Struktur PAD untuk melihat komposisi apa saja yang dominan dalam menyumbang PAD,  adapun  komposisi  PAD  terdiri  dari  :  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan  dan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang  sah. Struktur  PAD  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  masing-masing  komponen penyumbang PAD. Dapat digunakan rumus
Rasio Komposisi PAD  =
100%
Struktur  APBD    untuk melihat  komposisi  apa  saja  yang  dominan  dalam  menyumbang APBD,  adapun  komposisi  APBD  terdiri  dari  :  PAD,  Dana  Perimbangan,  Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Struktur APBD dapat dilihat dari seberapa besar masing-masing kompnen menyumbang APBD, dapat digunakan rumus :
Rasio Komposisi APBD  =
100%
2. Guna  melakukan  pengukuran  kemampuan  keuangan  daerah  Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah digunakan formasi :
a. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)
Adapun  metode  Indeks  Kemampuan  Keuangan  (IKK)  merupakan  rata-rata hitung  dari  Indeks  Pertumbuhan  ( Growth ),  Indeks  Elastisitas,  dan  Indeks Share .
Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari  masing-masing  komponen.  Menyusun  indeks  untuk  setiap komponen  IKK  dilakukan  dengan  menggunakan  persamaan  umum  ( Deddyk,
2003)
Indeks X =
– –
Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut :
IKK =
Keterangan: IKK = Indeks Kemampuan Keuangan X G = Indeks Pertumbuhan (PAD)
X E = Indeks Elastisitas (Pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan APBD)
X S = Indeks Share (PAD terhadap APBD)
Nilai  IKK  diurut  dimulai  dari  yang  mempunyai  kemampuan  keuangan terbesar, mempunyai kemampuan keuangan sedang, Dan mempunyai kemampuan keuangan rendah .

## Tingkat kemandirian daerah
Keterangan : TKD = Tingkat kemandirian daerah PAD = Pendapatan Asli Daerah TPT = Total penerimaan transfer

## Pola hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah
Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah, terutama  pelaksanaan  undang-undang  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.
1. Instruktif
2. Konsultatif
3. Partisipatif
4. Deligatif
Bertolak  dari  teori  tersebut,  karena  adanya  potensi  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  manusia  yang  berbeda,  akan  terjadi  pula  perbedaan  pola  hubungan  dan  tingkat kemandirian  antar  daerah.  Sebagai  pedoman  dalam melihat  pola  hubungan  dengan kemampuan daerah ( dari sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Kemampuan Keuangan Tingkat Kemandirian Pola Hubungan ≤ 25 25 – 50 51 – 75 76 - 100
Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi Daerah dianggap tidak mampu. Daerah dianggap kurang mandiri. Daerah dianggap cukup mandiri. Daerah dianggap sudah mandiri.
Instruktif Konsultatif Partisipatif Deligatif

## b. Tingkat Ketergantungan daerah
Keterangan :
TKtD = Tngkat ketergantungan daerah PT      = Penerimaan transfer TPD   = Total penerimaan daerah

## Nilai rasio (%)

## Kesimpulan
≤ 25
25 – 50 51 – 75 76 – 100 Ketergantungan  fiskal  dinyatakan  sangat  kecil  berarti kinerja anggaran sangat baik.
Ketergantungan  fiskal  dinyatakan  cukup  baik,  yang berarti kinerja anggaran cukup baik.
Ketergantungan  fiskal  dinyatakan  cukup  besar  yang berarti kinerja anggaran kurang baik. Ketergantungan  fiskal  dinyatakan  sangat  besar  yang berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Struktur Komposisi PAD dan APBD

## 1.1 Struktur Komposisi PAD
Struktur  Komposisi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  digunakan  untuk  melihat seberapa besar setiap komposisi memberikan andil dalam menyumbang pendapatan asli daerah, agar dapat diketahui komposisi apa yang belum maksimal digali sehingga PAD dapat tumbuh sesuai dengan proporsinya masing-masing.
Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam menggali pendapatannya, sesuai  dengan  keadaan  dan  kekayaan alam  yang  dimiliki  masing-masing  daerah. Pemerintahan  daerah  akan  secara  maksimal  berusaha  mencari  sumber-sumber pendapatan  yang  baru  dan  meningkatkan  pendapatan  yang  ada.  Adapun  struktur komposisi PAD Kota Jambi tahun 2009 s/d 2013seperti tabel 5.1.

## TKtD =

## Tabel 5.1. Struktur komposisi PAD Kota Jambi tahun 2005 – 2014 (Juta Rp)
No Tahun Pajak Retribusi PKD * LL PAD ys** PAD 1 2005 17.222 15.040 758 2.926,71 35948 2 2006 19.254 16.609 832 6.628,05 43323 3 2007 20582 17.310 1147 6485,70 45525 4 2008 28842 18.309 2786 5734,71 55671 5 2009 27064 32482 2786 5774 68.105 6 2010 46060 22985 2786 6525 78.355 7 2011 59570 22.224 5.472 11.734 99000 8 2012 73345 22.936 2.950 13.859 113090 9 2013 91477 37.170 4.389 16.007 149042 10 2014 109472 40.381 4.000 21.280 175133 Rata 49289 24.545 2.790 9.695 86.319 % 57,10 28,43 3,23 11,23 100
Sumber : Badan Pusat Statistik Data diolah * : PKD           = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ** : LL PAD ys = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Berdasarkan tebel 5.1. diketahui bahwa struktur komposisi PAD Kota Jambi dari  tahun  2005  hingga  2014  selalu  mengalami  peingkatan.  Jika  dilihat  dari penyebaran komposisi, yang memiliki rata-rata kontribusi terbesar pada PAD Kota Jambi  adalah  pajak daerah  sebesar  57,10%;  diikuti  oleh  retribusi  daerah  sebesar =28,43%  terbesar  ketiga  adalah  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sebesar 11,23% dan  yang terkecil kontribusinya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,23%.
Gambar 3. Struktur Komposisi PAD Kota Jambi tahun 2005 – 2014 57% 29% 3% 11% Struktur PAD Pajak Retribusi PKD LL PAD ys

## 1.2 Struktur Komposisi APBD
Struktur  Komposisi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) digunakan untuk melihat seberapa besar setiap komposisi memberikan andil dalam menyumbang APBD, agar dapat diketahui seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai  sendiri  belanja  daerahnya,  Serta  seberapa  besar  tingkat  ketergantungan daerah kepada dana Perimbangan.
Setiap daerah  memiliki  variasi  masing-masing  dalam  membiayai  belanja APBD sesuai kemampuan daerah dan besarnya dana transfer baik dari pusat maupun provinsi. Adapun proporsi dari masing-masing komposisi APBD Kota Jambi adalah seperti tabel 5.2.
Tabel 5.2. struktur komposisi APBD Kota Jambi tahun 2005 s/d 2014 (Juta Rp.)
No Tahun PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yangg sah Total Pendapatan 1 2005 35.948 279.976 18.746 334.670 2 2006 43.323 400.017 23.141 466.481 3 2007 45.525 455.408 21.906 522.838 4 2008 55.671 501.409 51.475 608.555 5 2009 68.105 498.424 36.821 603.350 6 2010 78.355 571.023 116.944 766.321 7 2011 99.000 765.781 5.186 869.967 8 2012 113.090 903.954 66.873 1.083.917 9 2013 149.042 1.005.079 10.232 1.164.353 10 2014 175.133 857.255 188.076 1.220.463 Rata-rata 86.319 623.832 53.940 764.091 Persentase 11,30 81,64 7,06 100
Sumber : Badan Pusat StatistikData diolah
Berdasarkan  tabel,  diketahui  komposisi  PAD  rata-rata  selama  kurun  waktu 2005 – 2014  dalam  menyumbang  APBD  di  Kota  Jambi  sebesar  11,30%  artinya kemampuan  keuangan  Kota  Jambi  rendah  sekali.  Sementara  persentase  dana perimbangan sebesar 81,64% ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Kota Jambi  dalam  membiayai  belanjanya  terhadap  dana  perimbangan,  dan  ini menunjukkan  bahwa  Kota  Jambi  belum  mampu  mandiri  seperti  yang  diharapkan dalam otonomi daertah. Dan untuk lain-lain pendapatan yang sah sebesar 7,06%. Hal ini menuntut pemerintah daerah Kota Jambi harus mampu untuk terus meningkatkan
PAD dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan yang baru dan merevisi ulang sumber pendapatan yang sudah ada.

## Gambar 4 Struktur Komposisi APBD Kota Jambi tahun 2005 – 2014

## 1.3 Perkembangan dan Peran PAD terhadap APBD
Setelah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pada tingkat Kota,  terjadi  perkembangan  terus  menerus  terhadap  PAD  Kota  Jambi.  Yang  mana pada tahun 2005 PAD sebesar Rp.35.948 juta, naik menjadi Rp. 45.525  juta, pada tahun  2007,  dan  naik  menjadi  Rp. 78.355  juta, pada    tahun  2010,  kemudian  naik menjadi  Rp.113.090  juta,  pada  tahun  2012, dan  pada  tahun  2014  naik  menjadi Rp.175.133 juta, seperti pada Gambar 5
Gambar 5 Perkembangan PAD Kota Jambi periode tahun 2005 – 2014 11% 82% 7% Struktur APBD PAD Dana Perimbangan LL yg sag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Series1 35948 43323 45525 55671 68.105 78.355 99000 113090 149042 175133 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 Jut aa n Rupi ah Perkembangan PAD
Kalau  dilihat dari peran  PAD  dalam  membiayai  APBD  Kota  Jambi,  terlihat terjadi fluktuasi dari tahun ketahun peran PAD terrhadap APBD,  yang mana peran PAD tahun 2005 sebesar 10,74% dari APBD; peran PAD tahun 2007 turun menjadi 8,71% dari APBD; peran PAD tahun 2009 naik kembali menjadi 11,29% dari APBD; peran PAD tahun 2012 kembali turun menjadi 10,43% dari  APBD; dan peran PAD tahun 2014 naik menjadi 14,35% dari  APBD.

## Gambar 6
Peran PAD dalam APBD Kota Jambi periode tahun 2005 - 2014

## 1.4 Kemampuan Keuangan Daerah
Jika Kinerja keuangan daerah dikaitkan dengan Pertumbuhan ekonomi daerah, maka  salah  satu  hal  yang  penting  diperhatikan  adalah  bahwa  anggaran  belanja pemerintah  daerah  seharusnya  menjadi  simultan  pertumbuhan  ekonomi  daerah, seharusnya  pertumbuhan  PAD  sensitif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga perlunya  prioritas  kebijakan  yang  lebih  tinggi  terhadap  upaya-upaya  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daripada  kebijakan  yang  lebih  menekankan pada  upaya  peningkatan  PAD  secara  langsung.  Salah  satu  upaya  yang  dapat ditempuh  oleh pemerintah  daerah  adalah  dengan  menaikkan  alokasi  belanja  modal setiap  tahunnya  agar  fungsi  anggaran  pemerintah  daerah  sebagai  simultan pertumbuhan ekonomi dapat terwujut.

## 1.4.1.1 Metode Indeks
Metode Indek Kemempuan Keuangan (IKK) ialah suatu metode guna melihat status kemampuan keuangan berdasarkan Growth, Share dan Elastisity.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Series1 10,74 9,29 8,71 9,15 11,29 10,22 11,38 10,43 12,80 14,35
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Pe rs en tas e Peran PAD terhadap APBD
Tabel 5.3. Growth, Share dan Elastisity Kota Jambi periode 2005 s/d 2014 No Tahun Growth (%) Share (%) Elastisity (%)
1 2005
11,871 10,741 1,061 2 2006 20,518 9,287 0,521 3 2007 5,081 8,707 0,421 4 2008 22,288 9,148 1,360 5 2009
22,334 11,288 -26,111 6 2010 15,050 10,225 0,557 7 2011 26,348 11,380 1,948 8 2012 14,232 10,433 0,579 9 2013 31,791 12,800 4,284 10 2014 17,506 14,350 3,633
Sumber : Data diolah
Berdasarkan  tabel  5.3.  diketahui  bahwa growth Kota  Jambi  yang  tertinggi pada tahun 2013 sebesar 31,791; dan yang terendah pada tahun 2007 sebesar 5,081: Share tertinggi pada tahun 2014 sebesar 14,350; dan yang terendah pada tahun 2007 sebesar  8,707:  Dan Elastisity yang  tertinggi  pada  tahun  20013  sebesar  4,284;  dan yang terendah pada tahun 2009 sebesar -26,111:
Dengan metode IKK, akan diketahui status kemampuan keuangan dari tahun ke tahun dan dapat melihat peringkat kemampuan keuangan per tahun. Dalam IKK akan  membagi  kemampuan  keuangan  menjadi  tiga  status  kemampuan  keuangan yaitu IKK Tinggi, IKK Sedang dan IKK Rendah.
Tabel 5.4. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kota Jambi tahun 2005 s/d 2014
No TAHUN
INDEK

## KEMAMPUAN
KEUANGAN STATUS KEMAMPUAN KEUANGAN
1 2013 0,908 TINGGI 2
2014
0,815 3 2011
0,731
4 2008
0,542
SEDANG 5
2006
0,519 6
2010 0,507
7 2005 0,503
8 2009 0,368 RENDAH 9
2007 0,291 10 2012 0,216
Sumber : Data diolah
Berdasarkan  Tabel  diatas  diketahui  bahwa  Indek  Kemampuan  Keuangan tinggi pada tahun 2013 dengan IKK 0,908; diikuti tahun 2014dengan IKK 0,815; dan
tahun 2011 dengan IKK 0,731; Untuk Indek Kemampuan Keuangan  sedang  terjadi pada tahun 2008 dengan IKK 0,542; diikuti tahun 2006 dengan IKK 0,519; tahun 2010  dengan  IKK  0,503;  dan  tahun  2005  dengan  IKK  0,503;  Serta    Indek Kemampuan  Keuangan  rendah  terjadi  pada  tahun  2009  dengan  IKK  0,368;  diikuti tahun 2007 dengan IKK 0,291; terakhir pada tahun 2012 dengan IKK 0,216:

## 1.4.1.2 Tingkat kemandirian daerah
Tingkat Kemandirian daerah atau rasio kemandirian daerah memperlihatkan kesiapan  daerah  dalam  berotonomi  atau kemampuan  daerah  dalam  membiayai pembangunanannya khususnya dari sumber penerimaan PAD dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin  tinggi  angka  rasio  ini  menunjukkan  pemerintah  daerah  semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Analisis Kemandirian Daerah Kota Jambi untuk tahun 2005-2014 seperti tabel 5.5.
Tabel  5.5.  Pendapatan  Asli  Daerah,  Total  Penerimaan  Transfer  dan  rasio  Tingkat Kemandirian Daerah Kota Jambi tahun 2005 s/d 2014 (Juta rupiah)
No Tahun PAD TPT TKD Kesimpulan Pola 1 2005 35.948 279.976 12,84 Tidak mampu Intruktif 2 2006 43.323 400.017 10,83 Tidak mampu Intruktif 3 2007 45.525 455.408 10,00 Tidak mampu Intruktif 4 2008 55.671 501.409 11,10 Tidak mampu Intruktif 5 2009 68.105 498.424 13,66 Tidak mampu Intruktif 6 2010 78.355 571.023 13,72 Tidak mampu Intruktif 7 2011 99.000 765.781 12,93 Tidak mampu Intruktif 8 2012 113.090 903.954 12,51 Tidak mampu Intruktif 9 2013 149.042 1.005.079 14,83 Tidak mampu Intruktif 10 2014 175.133 857.255 20,53 Tidak mampu Intruktif
Sumber : Kota Jambi dalam angka Data diolah
Berdasarkan  tabel  5.5.  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  Kota  Jambi  dalam  berotonomi  selama  tahun  2005-2014.  Selama  periode tersebut tingkat Kemandirian keuangan daerah Kota Jambi semuanya rendah sekali (tidak mampu), dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk  menopang  pendanaan  pembangunan  pada  Kota  Jambi  belum  mampu  untuk berotonomi.  Kota  Jambi  tersebut  masih  sangat  tergantung  pada  dana  transfer    dari
pusat dan provinsi. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuanga daerah, maka Kota Jambi harus semaksimal mungkin meningkatkan PAD-nya.
Kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Jambi  dalam  mencukupi  kebutuhan pembiayaan  untuk  melakukan  tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  sosial  masyarakat  masih  sangat  rendah.  Rasio  kemandirian  keuangan pemerintah  daerah  Kota  Jambi  untuk  DOF  hanya  berkisar  antara  10,00%  sampai 20,53%,  artinya  pola  hubungan  yang  instruktif,  dimana  peranan  pemerintah  pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan betapa dominanya  transfer  dari  pemerintah  pusat  dalam  APBD  melalui  dana perimbangannya.

## 1.4.1.3 Tingkat Ketergantungan daerah
Tingkat Ketergantungan  Daerah  merupakan  rasio  dari  penerimaan  transfer terhadap total penerimaan daerah,  semakin  besar  nilai  dari  tingkat  ketergantungan daerah  menunjukkan  daerah  tersebut  belum  mampu  membiayai  belanja  daerahnya sendiri  dan  masih  tergantung  dari  pemerintah  pusat,  hal  ini  menunjukkan  belum mandirinya daerah tersebut, dan semakin kecil rasio tingkat ketergantungan daerah menunjukkan  semakin  mandirinya  suatu  daerah  tersebut  dalam  membiayai belanjanya. Adapun tingkat ketergantungan daerah Kota Jambi seperti tabel 5.6.
Tabel : 5.6. Rata-rata Penerimaan Transfer, Total Pendapatan Daerah dan Tingkat Ketergantungan Daerah Kota Jambi tahun 2005 - 2014(Juta rupiah) No Tahun PT TPD TKtD Kesimpulan 1 2005 279.976 334.670 83,66 Buruk sekali 2 2006 400.017 466.481 85,75 Buruk sekali 3 2007 455.408 522.838 87,10 Buruk sekali 4 2008 501.409 608.555 82,39 Buruk sekali 5 2009 498.424 603.350 82,61 Buruk sekali 6 2010 571.023 766.321 74,51 Kurang baik 7 2011 765.781 869.967 88,02 Buruk sekali 8 2012 903.954 1.083.917 83,40 Buruk sekali 9 2013 1.005.079 1.164.353 86,32 Buruk sekali 10 2014 857.255 1.220.463 70,24 Kurang baik
Sumber : Kota jambi dalam angka Data diolah
Berdasarkan tabel  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  ketergantungan  Daerah  Kota Jambi terendah dengan kreteria kurang baik terjadi pada tahun 2014 sebesar 70,24% dan  tahun  2010  sebesar  74,51  pada  periode  selain  pada  itu  tingkat  ketergantungan
daerah  dengan  kreteria  buruk  sekali  dan  yang  terparah  terjadi  pada  tahun  2011 sebesar  88,02%; ini  menunjukkan  ketergantungan  fiskal  sangat  besar  yang  berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali.
Tingkat ketergantungan Kota Jambi berdasarkan kriteria rasio ketergantungan menurut  ketentuan  Depdagri,  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah  sangat  buruk sekali.  Diasumsikan  bahwa  pemerintah  daerah  belum  mampu  membiayai pembelanjaannya,  atau  dimana  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari  pada kemandirian  pemerintah  daerah,  hal  ini  disebabkan  dominannya  transfer  dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangan.
Kondisi pemerintah  daerah  melalui  rasio  ketergantungan  sudah  selayaknya mengupayakan penerimaan lebih besar lagi, terutama melalui PAD dan komponen- komponennya.  Perlunya  intensifikasi  pada  sisi  penerimaan  pajak,  investor,  dan efisiensi  serta  efektivitas  pada  sisi pembelanjaan  pada  kegiatan  yang  menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
1. Struktur  PAD  Kota  Jambi  menunjukkan  pajak  daerah  memberikan  peran  yang  besar dalam  pembentukan  PAD.  Dilihat  dari  struktur  komposisi  APBD,  peran  PAD  dalam membiayai  belanja  daerah  masih  sangat  kecil,  Daerah  masih  sangat  tergantung  pada dana  perimbangan,  sehingga  daerah  belum  mandiri  dalam  membiayai  sendiri  belanja daerahnya.
2. Indek  Kemampuan  Keuangan  Kota  Jambi  dari  tahun  ketahun  selalu  mengalami peningkatan hal ini menunjukkan di Kota Jambi telah terjadi peningkatan kemempuan keuangan daerah.
3. Tingkat  Kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Jambi  rendah  sekali  (tidak  mampu), dengan  pola  hubungan  instruktif  dan  tingkat  ketergantungan  Daerah  Kota    Jambi menunjukkan  ketergantungan  fiskal  sangat  besar ini  artinya  kemampuan  PAD  untuk menopang pendanaan pembangunan pada Kota Jambi belum mampu untuk berotonomi, masih  sangat  tergantung  pada  dana  transfer dari  pusat  dan  provinsi.  Untuk meningkatkan  tingkat kemandirian  keuanga  daerah,  maka Kota  Jambi  harus semaksimal mungkin meningkatkan PAD-nya.

## Saran
1. Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun APBD hendaknya dapat memberikan proporsi yang  lebih  besar  pada  belanja  modal,  sehingga  dalam  jangka  panjang  dapat menimbulkan iklim investasi yang lebih baik lagi.
2. Keberadaan PAD hendaknya dipahami sebagai hasil ikutan dari tumbuhnya investasi di daerah.  Dengan  demikian  kebijakan  peningkatan  PAD  tidak  boleh  mengorbankan kepentingan jangka panjang yang berdampak lebih luas yaitu investasi sektor swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Deddyk. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas  Kinerja  PAD,  dan  Upaya  yang  Dilakukan  Daerah . Direktorat  Pengembangan Otonomi Daerah.
Halim, A., 2001, “ Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia” , JEBI Vol. 16, No. 4, 2001.
Lewis,  B.D.,  2003. Some  Empirical  Evidence  on  New  RegionalTaxes  and  Charges  in Indonesia. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper.
Sidik,  Machfud.  2002.  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.
Susilo, G..T.B., P.H.A., 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Sebelum  dan  Sesudah  Otonomi  Daerah  (Studi  Empiris  di  Propinsi  Jawa Tengah).  Konferensi  Penelitian  Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor  Publik  Pertama. Surabaya.