## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN HOAX DALAM PEMILIHAN PRESIDEN

## Abang Maulana rosadi
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Email: abangmaulana3111@gmail.com

## Abstrak
Penyebaran  informasi  melalui  media  sosial  ini  sering  sekali  dijadikan  alat  untuk menyebar  kebencian,  buli  orang,  memfitnah  orang,  dan  menyebarkan  berita Bohong (Hoax ). Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tanggal 17 April 2019 yang  lalu,  muncul  berbagai  isu  politik  dan  isu-isu  social  lainnya  yang  dapat mengusik  ketenangan  masyarakat.  Dalam  pertanggung  jawaban  pidana  maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan  dengan  dasar  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana.  Seseorang  akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan  olehnya  bersifat  melawan  hukum.  Penelitian  ini  merumuskan  tentang konsep,  kualifikasi,  dan  pertanggungjawaban  pidana  penyebaran  berita  bohong dalam  pemilu  presiden  berdasarkan  Undang-Undang  nomor  19  Tahun  2016  jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian konsep berita bohong menekankan pada ujaran kebencian, kualifikasi pelaku penyebaran berita  bohong  adalah  orang  yang  mempulikasikan  dan  mendistribusikan,  dan pertanggungjawaban  pidana  pada  pelaku  dikarenakan  adanya  unsur  kesalahan pada pelaku sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kata Kunci: Berita Bohong; Pertanggungjawaban; Pemilu

## Abstract
Dissemination  of  information  through  social  media  is  often  used  as  a  tool  to spread hatred, blasphemy, slander people, and hoaxes. The Presidential Election (Pilpres) on April 17, 2019, arose various political issues and other social issues that  could  disturb  the  peace  of  society.  In  criminal  responsibility,  the  burden  of responsibility is borne  by the perpetrator of the criminal  act  related to the basis for  imposing  criminal  sanctions.  Someone  will  have  the  nature  of  being responsible  for  an  area  of  things  or  actions that  are  against  the  law. This  study formulates  the  concept,  qualifications,  and  criminal  responsibility  for  spreading fake  news  in  the  presidential  election  based  on  Law  number  19  of  2016  in conjunction  with  Law  number  11  of  2008  on  electron  transition.  This  research uses normative juridical. Based on the research results, the concept of fake news emphasizes  hate  speech,  the  qualifications  of  the  perpetrators  of  spreading  fake
news  are  those  who  publish  and  distribute,  and  criminal  responsibility  for  the perpetrators is due to an element of error in the perpetrators so that they must be accountable for their actions.
Keywords: Fake News; Accountability; Elections

## PENDAHULUAN
Dalam  Pemilihan  Umum  Presiden  (Pilpres)  pada  tanggal  17  April  2019 yang  lalu,  muncul  berbagai  isu  politik  dan  isu-isu  social  lainnya  yang  dapat mengusik  ketenangan  masyarakat.  Isu  tentang  tujuh  container  surat  suara  yang tercoblos, 1 misalnya, telah menjadi perhatian serius pihak berwajib. Bukan hanya sampai  di  situ.  Ternyata  motif  pembuat  Berita  Bohong  ( Hoax), adalah  beragam. Dari  perbuatan  iseng  hingga  menyudutkan  pemimpin  bangsa. 2 Dari  sumber  lain didapatkan  legitimasi  tentang  bahaya Hoaks tersebut.  Hoaks  telah  memasuki ranah  politik  yang  dapat  mengancam  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Pembuat Hoaks  digolongkan  sebagai  pihak  yang  merugikan  orang  laint.  Dalam  perspektif hukum Positif, Hoax merupakan muatan berita bohong dan menyesatkan, muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu  dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan (SARA) 3 Pelakunya  dapat  dihukum  dengan  penjara  setinggi-tingginya  sepuluh tahun.
Menurut  pengamat  politik  dari  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LIPI)  menyatakan, Hoax dengan  tujuh  container  surat  suara  tercoblos  patut diwaspadai. Sebab hoaks ini sudah mengenai hal yang paling penting dari Pemilu, yaitu  surat  suara.  Karena  surat  suara  itu. 4 Kalah  menangnya  seorang  Calon Legislatif  atau  Presiden,  dihitung  dari  surat  suara.  Perang  melawan  Berita Bohomh (Hoaks) tidak lagi soal akal sehat, tetapi juga terkait dengan kecanggihan teknologi,  ketegasan  hukum,  dan  kecerdasan  para  aparat  penegak  hukum.  Selain itu,  menurut  penulis  editorial  Harian  Media  Indonesia,  Berita  Bohong  ( Hoax) bukan  lagi  diproduksi  dengan  memelintir  fakta,  tetapi  juga  sudah  diproduksi berdasarkan  sesuatu  yang  tidak  sama  sekali  ada.  Pasalnya  dalam  konteks kekuasaan,  penyebaran  Berita  Bohong  ( Hoax) ditujukan  untuk  memengaruhi orang sekalipun informasi yang diberikan tidak benar menciptakan stigma seolah- olah  beritanya  benar.  Sehingga Hoax ini  mempengaruhi  konsentrasi  serta  fokus masyarakat  dalam  memilih  calonnya  karena  menjelang  Pemilihan  Presiden  ini Telah terjadi peningkatan interaksi di media sosial.
1 Arif  Sario  Nugroho  Dan  Fauziah  Mursid, Polisi  Dalami  Motif    Hoaks  Tujuh Kontainer, Dalam Harian Republika, Kamis, 10 Januari 2019, Hal. 1.
2 Rosmalia  Putri  Octaviyani, Pembuat  Hoaks  Ingin  Sudutkan  Jokowi, Dalam Harian Media Indonesia, Kamis, 10 Januari 2019, Hal. 1.
3 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4 Inas  Widyanuratikah,  “Pengamatn:  Hoaks  Soal  Pemilu  Berbahaya”,  Dalam Harian Republika, Jumat, 11 Januari 2019, Hal. 9.
Penyebaran  Berita  Bohong  ( Hoax) terjadi  pada  hari  kamis  tanggal  3 Januari 2019 lalu dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap terkait 7 Kontainer  Surat  Suara  Tercoblos  Kronologinya  :  Isu  surat  suara  yang  sudah dicoblos pertama kali muncul pada Rabu tanggal 2 Januari 2019 siang dan kabar tersebut  beredar  luas  di  media  sosial  seperti  YouTube,  Twitter,  Facebook, Instagram,  hingga  WhatsApp.  Isinya  Di  media  sosial,  tersebar  rekaman  seorang laki-laki yang Mengatakan :
"Ini  sekarang ada 7 kontainer di  Tanjung  Priok sekarang lagi geger, mari sudah  turun.  Di  buka  satu.  Isinya  kartu  suara  yang  dicoblos  nomor  1, dicoblos  Jokowi.  Itu  kemungkinan  dari  cina  itu.  Total  katanya  kalau  1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1.  Tolong  sampaikan  ke  akses,  ke  pak  Darma  kek  atau  ke  pusat  ini  tak kirimkan  nomor  telepon  orangku  yang  di  sana  untuk  membimbing  ke kontainer  itu.  Ya.  Atau  syukur  ada  akses  ke  Pak  Djoko  Santoso.  Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."
Kabar  dan  rekaman  ini  juga  diterima  para  komisioner  KPU,  baik  melalui  media sosial  maupun  WhatsAppnya.  Sehingga  dengan  beredarnya  informasi  tersebut, KPU meminta Cyber Crime Mabes Polri untuk menelusuri penyebar hoaks.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  tersebut  diatur  tentang  penyebaran  Berita  Bohong (Hoax) bagi  yang melanggar dapat dikenakan Pasal 45 A ayat (1) bahwa :
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan beritabohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalamTransaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) bahwa :
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohongdan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalamTransaksi Elektronik”.
Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2)  yaitu  muatan  yang  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antar golongan (SARA). 5 Pemilu yang ideal adalah Pemilu yang berintegritas dan menghasilkan  output  yang  berkualitas.  Dalam  menunjang  pelaksanaan  pemilu yaitu  harus  memiliki  pengawasan  yang  melekat  yang  dilakukan  oleh  semua komponen  masyarakat  yaitu  peserta  pemilu,  lembaga  pemantau  pemilu,  dan pemilih,  serta  media  massa.  Pengawasan  ini  juga  akan  berjalan  dengan  baik  jika dibarengi  dengan  adanya  rergulasi  yang  baik  dan  ditegakkan  secara  konsisten,
5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## Jurnal Negara dan Keadilan
imparsial,  dan  tepat  waktu (timely) oleh  berbagai  institusi  penegak  peraturan pemilu  baik  sebelum,  selama  pelaksanaan  dan  sesudah  pelaksanaan  pemilu. Sehingga hasil yang didapatkan memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat. 6
Dalam  Penelitian  ini  dibatasi  dengan  batasan-batasan  tertentu,  dengan tujuan agar objek penelitian dapat diteliti secara fokus dan tidak meluas pada hal- hal  diluar  objek  penelitian,  sehingga  objek  penelitian  menjadi  bias  atau  samar. Selain itu batasan penelitian dibuat dengan maksud agar tercapai tujuan penelitian yang  telah  ditetapkan  yaitu;  Konsep  Penyebaran  Berita  Bohong  (Hoax), Kualifikasi Pelaku dan pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku penyebaran Berita  Bohong  ( Hoax) dalam  Pemilihan  Presiden  menurut  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menemukan  Tentang  Konsep,  kualfikasi pelaku  serta  pertanggungjawaban  Pidana  mengenai  Penyebaran  berita  bohong menurut  Undang-Undang  No.  11  tahun  2016  jo  Undang-Undang  No.  11  tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  transaksi  elektronik,  adapun  metode  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  penelitian  Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi logistis  positivis.  Dimana  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  bahan  pustaka  atau data  normatif  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  menjadi  fokus penelitian ini.
Untuk mengkaji pokok-pokok permasalahan penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. 7
Peneliti  juga    mengunakan  pendekatan  konseptual (konseptual  approach) Pendekatan  ini  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab pemahaman  terhadap  pandangan/doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum dapat  menjadi  pijakan  untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pandangan/doktrin  akan  memperjelas
6 Alfred B. David Dodu. Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam : Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015 . Jurnal Wacana Politik, Vol. 2, No. 1, 2017, Hlm. 55 7 Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi . (Jakarta: kencana, 2013)
ide-ide  dengan  memberikan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep  hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan peneliti. 8

## PEMBAHASAN
A. Konsep Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk  mengadakan klasifikasi atau  penggolongan  yang  pada  umumnya  dinyatakan  dengan  suatu  istilah  atau rankaian  kata. 9 Penyebaran  adalah  suatu  proses  untuk  menyebarkan.  Definisi hoax menurut Oxford-Dictionaries yaitu: A  humorous  or  malicious  deception, 10
Sedangkan hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita/informasi  bohong. 11 Menurut  KBBI, Hoax dalam  termonologinya mengandung  makna  berita  bohong,  berita  tidak  bersumber.  Hoaks  merupakan sebagai  rangkaian  informasi  yang  memang  sengaja  disesatkan,  namun  “dijual” sebagai  kebenaran  Atau  berita  palsu  yang  mengandung  informasi  yang  sengaja menyesatkan  orang  dan  memiliki  agenda  tertentu.  Hoaks  bukan  sekedar menyesatkan,  informasi  juga  tidak  memiliki  landasan  faktual,  namun  disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.
kata hoax sendiri baru mulai digunakan sekitar tahun 1808. Kata tersebut dipercaya  datang  dari hocus yang  berarti  untuk  mengelabui.  Kata-kata hocu s sendiri  merupakan  penyingkatan  dari hocus  pocus ,  semacam  mantra  yang  kerap digunakan  dalam  pertunjukan  sulap  saat  akan  terjadi  sebuah punch  line dalam pertunjukan mereka di panggung. Sejarah penggunaan kata Hoax sendiri berasal dari  filsuf  asal  Inggris,  Robert  Nares.  Menurut Nares ,  hoax  berasal  dari  kata "Hocus", yang  berarti  menipu.  Hocus  sendiri  merupakan  mantra  sulap  yang merupakan kependekan dari "Hocus Pocus". 12
Hocus Pocus adalah nama panggung pesulap ternama di Inggris pada abad ke-17. Menurut  Oxford  English  Dictionary ,  ketika  pentas,  si  pesulap  suka berucap ”Hocus  pocus,  tontus  talontus,  vade  celeriter  iubeo”. Artinya  celoteh tanpa  arti.  Bunyinya  dimirip-miripkan  dengan  bahasa  Latin  supaya  terdengar rahasia  dan  sihiria,  sehingga  orang  menfokuskan  memperhatikan. Oxford Advanced  Learner’s  Dictionary punya  varian  penjelasan, bahwa  asal  hocus- pocus itu adalah ”hax pax max Deus adimax”, maknanya adalah omong kosong. ketika dipakai di luar konteks sulap, hocus-pocus mengandung arti tipuan untuk
8 Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi . (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 133.
9 Soedjadi. 2000. Kiat pendidikan matematika di indonesia . Jakarta. Direktorat
10 Hoax dan konsekuensinya. www1-media.acehprov.go.id diakses pada tanggal 29-07-2020 pukul 07:00 WIB
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia
12 yusrintosepu. Terminologi  dan  Etimologi  Hoax. Dalam.  www.wixsite.com diakses pada tanggal 29-072020 pukul 07:30 WIB
mempermainkan  atau  ”mengadali”,  kebohongan  yang  dipakai  untuk menyembunyikan  kebenaran,  untuk  mengalihkan  perhatian  orang  ke  arah  yang keliru.  Hoax  bukan  hanya  berkutat  masalah  ’berita  bohong’.  Kalau  masalahnya cuma bohong, hoax tidak sulit dilawan. Penelan hoax yang percaya hanya karena kurang pengetahuan dengan mudah bisa diyakinkan bahwa mereka keliru dengan menunjukkan pengetahuan yang lebih tepat dan lengkap.
Dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  tersebut  diatur  tentang  penyebaran  berita  bohong (hoax) bagi  yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A berbunyi :
(1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan,
(2)  yaitu  muatan  yang  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Penyebaran  berita  bohong (hoax) yang  dapat  menimbulkan  kebencian  terhadap suatu  golongan,  ketentuannya  diatur  dalam  pasal  28  ayat  2  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan  untuk  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” 13
1. Setiap orang : disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoax (person dan Badan hukum)
2. Kesalahan  :  dengan  sengaja,  Dengan  sengaja  yang  dapat  diartikan  bentuk kesengajaan (dolus) dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancam.
3. tanpa  hak  disini  tanpa  hak  diartikan  sebagai  melawan  hukum  yaitu  tanpa adanya  hak  sendiri (zonder  eigen  recht), bertentagan  dengan  hukum  pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi  seseorang (in  strijd  met  een  anders  subjectieve  recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), dalam penyebaran berita bohong  atau Hoax merupakan  tindakan  yang  melawan  hukum  dan bertentangan dengan hak pribadi.
4. Perbuatan menyebarkan karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta
5. Objek  adalah  Ujaran  kebencian,  berita  bohong  sama  artinya  dengan  bersifat palsu,  artinya  sesuatu  yang  disiarkan  itu  mengandung  hal  yang  tidak  benar. Ada  persamaan  dengan  bersifat  menyesatkan,  ialah  isi  apa  yang  disiarkan mengandung  hal  yang  tidak  sebenarnya  dan  meyesatkan  memberitahukan suatu  kabar  yang  kosong,  akan  tetapi  juga  menceritakan  secara  tidak  betul tentang  suatu  kejadian.  Suatu  berita  yang  menceritakan  secara  tidak  betul
13 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
tentang  suatu  kejadian  .  Karena  rumusan  unsur  menggunakan  kata  dan, sehingga  artinya  kedua  unsurnya  harus  terpenuhi  untuk  pemidanaan.  Yaitu menyebarkan  berita  bohong  (tidak  sesuai  dengan  hal/keadaan  yang sebenarnya)  dan  menyesatkan  (menyebabkan  seseorang  berpandangan pemikiran salah/keliru).
6. Akibat : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi  elektronik  adalah semua bentuk  kerugian,  tidak  saja  kerugian  yang  dapat  dinilai  uang,  tetapi  segala bentuk  kerugian.  Misalnya,  timbulnya  perasaan  cemas,  malu,  kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagianya.Unsur  yang  terakhir  ini  mensyaratkan  berita  bohong  dan menyesatkan  tersebut  harus  mengakibatkan  suatu  kerugian  konsumen.
Artinya,  tidak  dapat  dilakukan  pemidanaan,  apabila  tidak  terjadi  kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.
Penjelasan diatas  mengenai  penyebaran berita bohong mengenai  rumusan menggunakan  kata  berita  bohong  dan  menyesatkan,  artinya  kedua  unsurnya harus  terpenuh,  yaitu  menyebarkan  berita  bohong  (tidak  sesuai  dengan hal/keadaan  yang  sebenarnya)  dan  menyesatkan  (menyebabkan  seseorang berpandangan  pemikiran  salah/keliru)  konteksnya  adalah  adanya  ujaran kebencian.  Selain  itu  juga  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik  permusuhan  antar  kelompok  masyarkat  SARA,  Unsur  yang  terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen menghasut orang berpandangan salah.
Ketentuan  tentang  penyebaran  berita  bohong (hoax) yang  dapat menerbitkan  keonaran  juga  diatur  dalam  dua  ketentuan  melalui  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 yang berbunyi :
(1). ”barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.
(2).  “barang  siapa  mengeluarkan  pemberitahuan  yang  dapat  menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut menyangka bahwa berita atau  pemberitahuan  itu  bohong,  dihukum  dengan  penjara  setinggi- tingginya tiga tahun”.
berita  atau  pemberitahuan  bohong.  Unsur  ini  merupakan  unsur  objek  dari  tindak pidana,  di  mana  objeknya  yaitu  berita  atau  pemberitahuan  bohong.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  berita  dapat  mempunyai  arti  yang  sama  dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, setiap kabar, setiap  laporan,  dan  setiap  pengumuman.  Kata  bohong,  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  berarti  tidak  sesuai  dengan  dengan  keadaan  yang  sebenarnya. Bahwa  menyiarkan  berita  atau  pemberitahuan  bohong  berarti  memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb) atau mengumumkan (berita) setiap
cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, setiap kabar, setiap laporan, dan setiap pengumuman, yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu.
Penafsiran  menurut  tata  bahasa  dari  unsur  ini  boleh  dikatakan  dapat mencakup  perbuatan  menyiarkan hoax ,  yaitu  menyiarkan  berita  palsu  yang mengandung  informasi  yang  sengaja  menyesatkan  orang  dan  memiliki  agenda politik  tertentu,  menerbitkan  keonaran  dikalangan  rakyat,  unsur  umenerbitkan keonaran  di  kalangan  rakyat  menunjukkan  perbuatan  menyiarkan  berita  bohong yang  dilakukan  pelaku  harus  menimbulkan  akibat  tertentu,  yaitu  akibat  berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat.
Dalam penjelasan diatas dapat  dikatakan  penyebaran berita bohong  harus sudah  terjadi  keonaran  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  berita  bohong. pengertian  keonaran  dari  KBBI  yang  menjelaskan  arti  keonaran  adalah kegemparan,  kerusuhan,  dan  keributan,  sehingga  dalam  hal  ini  sudah  harus  ada tindakan  terlebih  dahulu  dari  lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan penertiban sehingga dapat dikatakan sebagai penyebaran berita bohong.
Dalam Pasal 378 KUHP :
“Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat  (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat,  ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam,  karena  penipuan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.” 14
Dalam  bunyi  pasal  378  KUHP  menjelaskan  berita  bohong  dengan menggunakan  Rangkaian  kata-kata  bohong  yang  artinya  satu  rangkaian  kata bohong  tidak  cukup  dalam  Tindak  Pidana  ini,  maka  harus  dipakai  banyak  kata- kata  bohong  yang  tersusun  tahap  demi  tahap  sehingga  menjadi  satu  kesatuan rangkaian  kebohongan,  sehingga  nantinya  kebohongan  yang  satu  dapat  ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu  cerita yang  seakan-akan  benar. 15 Menurut  penjelasan  diatas  dapat  dikatakan  berita bohong apabila kebohongan telah dilakukan lebih dari satu kebohongan sehingga seolah-olah  yang  disampaikan  merupakan  kebenaran  kepada  korbannya. Perbedaan  tipu  muslihat  dengan  rangkaian  adalah  tipu  muslihat  memperdaya korban  benda-benda  dan  atribut  atau  bahasa  tubuh  yang  mengelabui  korban sehingga  percaya,  sedangkan  rangkaian  kebohongan  adalah  suatu  kalimat  yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang disusun secara bertahap sehingga menjadi satu kesatuan kebohongan, sedangkan dengan berita bohong yaitu adalah berita palsu yang tidak bersumber atau tidak jelas sehingga orang berpandangan salah.
14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 15 Soesilo.R. 1996. Unsur penafsiran pasal 378 penipuan . Bogor:politea.
Dalam  penjelasan  pasal  ini  terdapat  upaya  menggunakan  tipu  muslihat ( listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau  isinya  tidak  benar  atau  palsu,  namun  dapat  menimbulkan  kepercayaan  atau kesan  bagi  orang  lain  bahwa  semua  itu  seolah-olah  benar  adanya.  Namun terdapat  perbedaan, yakni  pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian  kebohongan  berupa  ucapan  atau  perkataan.  Tipu  muslihat  diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan  tentang  kebenaran  perbuatan  itu,  yang  sesungguhnya  tidak  benar. Karenanya  orang  bisa  menjadi  percaya  dan  tertarik  atau  tergerak  hatinya. Tergerak  hati  orang  lain  itulah  yang  sebenarnya  dituju  oleh  si  penipu,  karena dengan tergerak hatinya  atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.
Sehingga  dalam  penjelasan  diatas  pada  pasal  378  KUHP  rangkaian kebohongan  adalah  kebohongan  yang  diucapkan  secara  lisan  dan  tertulis  yang telah  selesai  dilakukan  dan  ditujukan  untuk  mengerakkan  seseorang  agar menyerahkan suatu benda dan menghapus piutang demi sebuah keuntungan.
Perbedaan pengaturan berita bohong dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dengan  pasal  378  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana sebagai berikut :
1) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  tidak disebutkan berita bohong yang seperti apa, sedangkan dalam Undang-Undang No.  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  lebih  rinci menyebutkan terdapat berita bohong dalam konteks ujaran kebencian.
2) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  tidak menyebutkan  alat  yang  digunakan  dalam  penyebaran  berita  bohong,  sama halnya dengan Pasal 378 KUHP, yang berarti penyebarannya secara lisan dan tertulis.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  penyebaran  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  di  maksud  adalah  berita  bohong  yang  penyebarannya menggunakan media elektronik sebagai alat penyebaran berita bohong.
3) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  kata  ITE  yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong” terdapat kesamaan dengan ketentuan  Pasal    KUHP  yang  menggunakan  frasa  “menyiarkan  kabar bohong”. Menurut buku KUHP, pelaku hanya dapat dihukumm dengan Pasal 378  KUHP,  apabila  ternyataa  bahwa  kabar  yang  disebarkan  itu  ialah  kabar bohong.  Yang  dinilai  sebagai  kabar  bohong  bukan  hanya  memberitahukan suatu  kabar  yang  kosong,  namun  juga  menceritakan  secara  keliru  suatu kejadian.  Penjelasaan  ini  berlaku  juga  bagi  Pasal  28  ayat  1.  Berita  yang
memberitakan secara tidak benar tentang suatu kejadian ialah termasuk berita bohong.
B. Kualifikasi  Pelaku  Penyebaran  berita  bohong (Hoax) dalam  pemilihan presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kualifikasi  yang  dimaksud  adalah  kategori  Pelaku  yang  menjadi kekhususan sebagai penyebar berita bohong, pelaku ( dader) berasal dari perkataan daad, di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan het  doen  atau  handeling,  sedangkan  dalam  Bahasa  Indonesia  dapat  dimaknai sebagai  seorang  pelaku. 16 Profesor  Van  Hamel  telah  memberikan  suatu  definisi mengenai  pengertian  pelaku  sebagai  orang  yang  melakukan  sendiri  perbuatan pidana  yang  bersangkutan.  Simons  mengartikan  bahwa  pelaku  suatu  perbuatan pidana  itu  adalah  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dengan  memenuhi semua  unsur  delik  seperti  yang  telah  ditentukan  dalam  undang-undang,  baik  itu merupakan unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk  melakukan  perbuatan  pidana  tersebut  timbul  dari  dirinya  sendiri  atau digerakkan oleh pihak ketiga. 17
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah  satu  bentuk  upaya  dalam  perkembangan  teknologi  elektronik.  Di  dalam undang-undang  ini  telah  diatur  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  suatu informasi  elektronik  beserta  kriteria-kriterianya.  Seseorang  dapat  disebut  pelaku apabila  telah  melakukan  tindak  pidana  dan  perbuatannya  terbukti  sebagai  tindak pidana  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  ITE.  Akan  tetapi,  tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena melihat  unsur  serta  bukti  sehingga  nanntinya  dapat  dikualifikasikan  sebagai pelaku.  Menurut survey  hoax media  sosial  adalah  media  yang  paling  banyak ditemukan tentang hoax. Adapun ciri-ciri hoax sebagai berikut :
a. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
b. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.
c. Bermuatan  pandangan  negatif,  judul  yang  provokatif,  terkesan  menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan.
16 Irwan  Hafid, Pertanggungjawaban  Pidana  Jurnalis  Warga  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Pers, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal.
145
d. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar hoax menuliskan copy paste dari grup sebelah atau kiriman teman. 18
Dampak negatif berita bohong atau hoax dalam Pemilu Presiden, diantaranya:
a. Merusak kredibilitas dan integritas penyelenggaran pemilihan umum
b. Merusak  kredibilitas  dan  integritas  politikus  yang  bersaing  dalam  pemilihan umum
c. Menimbulkan keresahan atau kegaduhan dalam masyarakat, dan
d. Memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. 19

## B.1 Kualifikasi Pelaku
Pasal 28 ayat (1) berbunyi :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi Elektronik”.
Dalam pasal diatas maka kualifikasi yang menjadi penyebar berita bohong sebagai berikut :
1) setiap  orang  dalam  hukum  pidana person dan  badan  hukum,  dalam  hal  ini Pelaku  dalam  konteks  media  elektronik  yaitu  Pelaku  yang  dimaksud  adalah pelaku yang menyiarkan dan yang menyebarkan, artinya orang yang pertama kali  menyiarkan  dan  menyebarkan  dikategorikan  sebagai  pelaku  tanpa menitikberatkan  pada  pembuatnya  dan  penyelenggara  sistem  dan  transaksi elektroniknya (facebook, twitter, instagram, whatsapp,dll) dan hanya terbatas pada  penyiar  dan  yang  menyebarkan  beritanya.  Dalam  kontek  pelaku  tidak ada  berkaitan  dengan  turut  serta  dan  membantu  melakukan  sebab  dalam  hal ini  pelaku  menjadi  titik  berat  ketika  mempublikasikan  dan  mendistribusikan berita bohong tanpa melihat siapa yang membuat konten berita dan penyedia aplikasi yang menyaring postingan berita bohongnya.
2) Unsur  Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak,  perbuatan  itu  dilakukan  tanpa  hak artinya  atas  kehendak,  keinginan  melakukan  perbuatannya  dan  dalam penyebaran  beritanya  tidak  memiliki  kewenangan,  sehingga  harus dipertanggungjawabkan terkait perbuatannya.
3) Menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan,  berita  bohong  yang  tidak sesuai  dengan  kejadian  yang  sebenarnya  dan  menyesatkan  yang menyebabkan orang berpandangan salah atau keliru, sehingga kedua unsur ini harus terpenuhi untuk Tindak Pidana penyebaran berita bohong.
4) yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan  suatu  kerugian  kepada  konsumen.  Namun  dalam  hal  ini adalah kerugian seseorang mendapat informasi yang tidak benar.
18 Pengertian Hoax dan ciri-cirinya. Dalam http://romeltea .com
19 Arie Elcaputera, Ari Wirya Dinata. Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax)  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  2019  Ditinjau  Dari  Konsep  Keadilan  Pemilu . Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

## Jurnal Negara dan Keadilan

## B.2 Pemilu Presiden
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan enam asas pemilihan umum, yakni;  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Asas  pemilihan  yang bersifat jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana,  pemerintah  dan  partai  politik  peserta  pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Asas  pemilihan  umum  yang  bersifat  adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu  mendapat  perlakuan  yang  sama,  serta  bebas  dari  kecurangan  pihak manapun. 20
Dalam  memerangi hoax, dibutuhkan  perhatian  dan  kerjasama  dari  semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, termasuk media yang dalam hal  ini  mengambil  peran  yang  sangat  penting  dalam  penyebaran hoax .  Peran media  sendiri  dalam  memerangi  berita hoax hingga  saat  ini  masih  belum  nyata, sebab  dengan  konvergensi  media,  justru  malah  menjadi  ajang  rebutan viewer khususnya bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai jurnalistik.  Padahal,  dalam  asas  kode  etik  jurnalistik,  menganut  tiga  point  yakni, Asas  Demokratis,  Asas  Profesionalitas  dan  Asas  Moralitas,  namun  dalam praktiknya  dilaman  yang  dipenuhi  dengan  kecakapan  teknologi,  ketiga  asas tersebut  terkesan  dikesampingkan.  Tidak  hanya  peran  media  yang  dalam  hal  ini harus dikuatkan namun aparat penegak hukum pun memiliki tugas penting dalam memerangi berita hoax.
Bagian  Keempat  Pasal  280  ayat  (1)  UU  Pemilu  dan  Pasal  69  PKPU Kampanye  Pemilu  mengatur  mengenai  larangan  dalam  kampanye  dinantaranya yaitu saat masa kampanye Pemilu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang:
1) mempersoalkan  dasar  negara  Pancasila,  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  bentuk  Negara  Kesatuan Republik Indonesia
2) melakukan  kegiatan  yang  membahayakan  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia
3) menghina  seseorang,  agama,  suku,  ras,  golongan,  calon,  dan/atau  Peserta Pemilu yang lain
4) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
5) mengganggu ketertiban umum
6) mengancam  untuk  melakukan  kekerasan  atau  menganjurkan  penggunaan kekerasan  kepada  seseorang,  sekelompok  anggota  masyarakat,  dan/atau Peserta Pemilu yang lain
7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
8) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
9) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda
10) gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan
11) menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  peserta Kampanye Pemilu.
Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai  perbuatan  pidana  yang  tergolong  tidak  seberat  kejahatan  atau  dapat diartikan  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  dan  perundang-undangan dalam  Pemilu. 21 Dalam  penjelasan  diatas  terkait  penyebaran  bohong  dalam Undang-Undang  Pemilu  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  No  7  Tahun  2017 tentang  pemilu  hanya  berlaku  pada  Pelaksana  kampanye,  Pengawas  yang berkaitan  dengan  Kampanye  sehingga  sanksi  dalam  hal  merupakan  pelanggaran. Pelanggaran  pemilu  adalah  tindakan  yang  bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  terkait  Pemilu.  jenis-jenis  pelanggaran  pemilu berupa  Pelanggaran  administrasi,  Pelanggran  Tindak  pidana  pemilu  dan pelanggran  kode  etik  pemilu.  Pelanggaran  Administrasi  Pemilu  adalah pelanggaran  yang  meliputi  tata  cara,  prosedur,  dan  mekanisme  yang  berkaitan dengan  administrasi  pelaksanaan  Pemilu  dalam  setiap  tahapan  Penyelenggaraan Pemilu.  Tindak  Pidana  Pemilu  adalah  tindak  pidana  pelanggaran  dan/atau kejahatan  terhadap  ketentuan  tindak  pidana  Pemilu  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  tentang  Pemilihan  umum  dan  Undang-  Undang  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Pelanggaran  Kode  Etik  adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum pidana  di  samping  tindak  pidana,  pidana  dan  pemidanaan.  Pertanggungjawaban pidana  merupakan  hal  yang  penting  dalam  hukum  pidana,  karena  tidak  ada artinya  pidana  yang  diancamkan  kepada  orang  yang  melakukan  tindak  pidana kalau  orang  yang  melakukan  tidak  diminta  pertanggungjawaban  pidana.  Untuk dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana  seseorang  terlebih  dahulu  harus dibuktikan  bahwa  dia  telah  memenuhi  semua  unsur-unsur  tindak  pidana  yang didakwakan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk  melakukan  atau  tidak  melakuakn  perbuatan.  Termasuk  dalam pertanggungjawaban  pidana  adalah  akibat  yang  ditimbulkan  dari  berbuat  atau
21 Nurul Huda. 2018 . Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia . Fokusmedia: Bandung
tidak  berbuat  yang  muncul  atas  dasar  kemauan  sendiri  karena  pelaku  telah menyadari  konsekuensi  perbuatannya.  Pertanggungjawaban  pidana  adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya  pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  ada  tindak  pidana  yang dilakukan oleh seseorang. 22 Bahwa pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawaban atas perbuatan apa yang telah dilakukan, dan setiap orang wajib bertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.
Dalam  hukum  pidana,  hanya  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab saja  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidananya  (dapat  dihukum). 23 Adapun yang mendasari kemampuan bertanggung jawab itu adalah keadaan dan kemampuan  jiwa (versdelijke  vermogens) orang  tersebut. 24 Pertanggungjawaban pidana  yang  dalam  istilah  asing teorekenbaarheid,  criminal  responsibility atau criminal  liability dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  atau tersangka  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  atau  tidak.
Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:
a. Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
b. Orang  tersebut  memiliki  kemampuan  bertanggung  jawab  dalam  melakukan perbuatan pidana
c. Adanya bentuk kesalahan, baik  berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
d. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku. 25
Pengaturan mengenai berita bohong (hoax) diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2  serta  ketentuan  pidananya  diatur  dalam  Pasal  45A  ayat  1  dan  ayat  2  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi pasal- pasal tersebut Pasal 28 ayat :
(1)“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
(2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”
22 Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 155- 156.
23 S.R Sianturi, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, h. 244.
24 Ibid., h. 244-245.
25 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-8, Jakarta: Renika Cipta, h. 164.
Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE Pasal 45A :
(1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
(2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 26
Untuk  membuktikan  telah  terjadinya  tindak  pidana  terhadap  Pasal  28  ayat  (1) maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi.
1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax)
2. Kesalahan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  yaitu  kesengajaan  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong (hoax) Dimaksud  dengan  sengaja  atau kesengajaan  adalah  unsur  kedua  yang  bersifat  subyektif  untuk  menentukan dapat  atau  tidaknya  seseorang  dijatuhi  pertanggungjawaban  atas  perbuatan pidana  yang  dilakukan.  Istilah  lain  dari  kata  kesengajaan  adalah  opzet,  di dalam  KUHP  juga  tidak  dijelaskan  secara  terperici  mengenai  apa  itu  yang dimaksud  dengan opzet. Kebanyakan  perbuatan  pidana  mempunyai  unsur kesengajaan atau opze t. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu  ialah  orang  yang  melakukan  sesuatu  dengan  sengaja.  Kesengajaan  ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat  yang  menjadi  pokok-pokok  alasan  diadakan  larangan  itu,  dan  bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
3. Tanpa  hak  atau  Melawan  hukum,  yaitu  dalam  penyebaran  berita  bohong (hoax) merupakan  tindakan  yang  melawan  hukum  dan  bertentangan  dengan hak seseorang
4. Perbuatan,  yaitu  seseorang  telah  menyebarkan  berita  tidak  sesuai  dengan fakta
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax)
6. Akibat  konstitutif,  yaitu  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik.
Menurut  KUHP,  menyiarkan  ( verspreiden) adalah  melakukan  perbuatan dengan  menyebarkan  sesuatu  (kabar  bohong)  kepada  umum  sehingga  diketahui oleh  orang  banyak  (umum).  Kata  menyiarkan  menandakan  bahwa  tindak  pidana
26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab itu, kabar bohong harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang.  Unsur  penting  dalam  pasal  ini  adalah  bahwa  penyiaran  kabar  bohong benar-benar mengakibatkan  kurugian. Maka, dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana,  dalam  praktik  belum  tentu  mudah  untuk  membuktikan  kesalahan seseorang  dalam  hal  ini. 27 dimaksudkan  agar  pertanggungjawaban  pidana  dapat memenuhi  rasa  keadilan  di  masyarakat  bukan  hanya  di  dalam  hukum  tertulis, selain tanggungjawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  bentuk  pertanggungjawaban  dari tindak  pidana  penyebaran  berita  bohong (hoax) sesuai  ketentuan  yang mengaturnya antara lain:
a. Pidana Penjara
1. Pidana  penjara  dalam  Pasal  45  A  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik:  diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Pidana  penjara  dalam  Pasal  390  KUHP:  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Pidana  penjara  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana:  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
4. Pidana  penjara  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana:  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
5. Pidana  penjara  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
b. Pidana Denda
Pidana  denda  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik:  diancam  dengan  pidana  denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pemidanaan  adalah  tahap  dimana  pelaku  dikenai  sanksi.  Pemidanaan merupakan  bentuk  hukuman  kepada  seorang  penjahat  dan  memberikan  akibat positif  untuk  si  pelaku,  korban,  maupun  masyarakat.  Teori  ini  kemudian disebut  dengan  teori  konsekuensialisme.  Sehingga  maksud  pidana  yang sebenarnya adalah supaya seseorang tidak melakukan lagi kejahatannya setelah dipidana  dan  dapat  mencegah  orang  lain  untuk  melakukan  hal  yang  sama. Dengan  adanya  sanksi  yang  tegas,  orang-orang  akan  memiliki  sekurang-
27 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,
Bandung: Refika Aditama, hal. 50.
kurangnya  rasa  takut  untuk  melanggar,  sehingga  pemidanaan  dan/atau  denda diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

## PENUTUP
Kesimpulan
Dari  penjelasan  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  Konsep  Penyebaran  Berita Bohong (Hoax) Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Jo  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
1. berita  bohong  yang  menyesatkan,  konteknya  adalah  ujaran  kebencian,  yaitu menyebarkan  berita  bohong  (tidak  sesuai  dengan  hal/keadaan  yang sebenarnya)  dan  menyesatkan  (menyebabkan  seseorang  berpandangan pemikiran  salah/keliru).  Selain  itu  juga  mengakibatkan  permusuhan  antar kelompok SARA.
- penyebaran  Berita  Bohong  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946  tentang  Hukum  Pidana  penyebaran  berita  bohong  harus  sudah terjadi  keonaran  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  berita  bohong, sehingga  dalam  hal  ini  sudah  harus  ada  tindakan  terlebih  dahulu  dari lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  penertiban  sehingga  dapat dikatakan sebagai penyebaran berita bohong.
- Penyebaran Berita Bohong Pasal 378 KUHP rangkaian kebohongan adalah kebohongan yang diucapkan secara lisan dan tertulis yang menggunakan rangkaian kebohongan yang menjadi satu kesatuan sehingga telah selesai dilakukan.
2. Kualifikasi  Pelaku  Penyebaran  berita  bohong (Hoax )  dalam  pemilihan presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini Pelaku dalam konteks media elektronik yaitu Pelaku yang  dimaksud  adalah  pelaku  yang  menyiarkan  dan  yang  menyebarkan, artinya orang yang pertama kali menyiarkan dan menyebarkan dikategorikan sebagai  pelaku  tanpa  menitikberatkan  pada  pembuatnya  dan  penyelenggara sistem  dan  transaksi elektroniknya (facebook,  twitter,  instagram, whatsapp,dll) dan  hanya  terbatas  pada  penyiar  dan  yang  menyebarkan beritanya.
3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam hukum pidana,
Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:
− Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
− Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana
− Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
− Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.
Saran
Untuk  peneliti  selanjutnya  Dalam  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  tentang informasi  dan  transaksi  elektronik  untuk  lebih  memperdalam  terkait    dengan kualifikasi  pembuat  berita  bohong  sehingga  tidak  menitik  beratkan  pada  yang menyiarkan berita bohong.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arie Elcaputera, Ari Wirya Dinata. Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax)  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  2019  Ditinjau  Dari  Konsep Keadilan Pemilu. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Mahrus Ali, 2012 , Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika.
Mahmud Peter Marzuki, 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: kencana.
Mahmud  Peter  Marzuki,  2016.  Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi.  Jakarta: Prenadamedia Group.
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-8, Jakarta: Renika Cipta
Nurul  Huda.  2018.  Hukum  Partai  Politik  dan  Pemilu  Indonesia.  Fokusmedia:
Bandung
S.R  Sianturi,  1989,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem.
Soedjadi. 2000. Kiat pendidikan matematika di indonesia. Jakarta. Direktorat
Soesilo.R. 1996. Unsur penafsiran pasal 378 penipuan. Bogor:politea.
Wirjono  Prodjodikoro,  2003,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

## Kamus

## Kamus Besar Bahasa Indonesia

## Skripsi
Irwan  Hafid, Pertanggungjawaban  Pidana  Jurnalis  Warga  Yang  Melakukan Tindak  Pidana  Pers, Skripsi  Jurusan  Ilmu  Hukum,  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta.

## Jurnal
Alfred  B.  David  Dodu. Penerapan  Regulasi  Politik  Kampanye  Hitam:  Studi Kasus  Pada  Pilkada  Kabupaten  Banggai  Tahun  2015 .  Jurnal  Wacana Politik, Vol. 2, No. 1, 2017, Hlm. 55

## Perundang-Undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana
Internet / Artikel
Arif  Sario  Nugroho  Dan  Fauziah  Mursid, Polisi  Dalami  Motif    Hoaks  Tujuh Kontainer , Dalam Harian Republika.
Hoax dan konsekuensinya . www1-media.acehprov.go.id
Inas Widyanuratikah, Pengamatn: Hoaks Soal Pemilu Berbahaya , Dalam Harian Republika.
Pengertian Hoax dan ciri-cirinya. Dalam http://romeltea.com
Rosmalia Putri Octaviyani , Pembuat Hoaks Ingin Sudutkan Jokowi , Dalam Harian Media Indonesia
yusrintosepu. Terminologi dan Etimologi Hoax . Dalam. www.wixsite.com