P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF TIDAK KENA PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KBL BERBASIS BATERAI DI DKI JAKARTA
Chairinaya Nizliandry 1
1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, chairinaya.nizliandry@ui.ac.id

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dalam fungsinya sebagai budgetair dan  sebagai  alat  untuk  mengatur  di  bidang  sosial  dan perekonomian  dalam  fungsinya  sebagai regurelend ,  yang  berdasarkan lembaga  pemungutannya  terbagi  menjadi  pajak  pusat  dan  pajak  daerah. Salah  satu  bentuk  pajak  daerah  tingkat  provinsi  ialah  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  yang  pada  3  Januari  2020  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta diberikan  insentif  tidak  kena  pajak  terhadap  penyerahan  kepemilikan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif  melalui  teori  validitas hukum  dapat  dipaparkan  diketahui  bahwa  penerbitan  Pergub  3/2020 bertentangan  dengan  UU  28/2009  namun  terharmonisasi  dengan  Perpres 55/2019  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  ketentuan  Pasal  17  ayat  (1) Pergub tersebut, serta melalui teori welfare state dipahami bahwa penerbitan suatu peraturan perundang-undangan juga harus mempertimbangkan beban tanggung  jawab  pemerintah  dalam  penyediaan  kebutuhan  rakyatnya, diantaranya dengan memastikan masyarakatnya dapat hidup di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik. Sehingga dalam hal ini, konsistensi pemerintah dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan yang juga diikuti dengan peran serta masyarakat setempat dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya.
Kata Kunci:
Pajak Daerah; Insentif Tidak Kena Pajak; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Cite this paper: Nizliandry, C., 2020. Analisis Pemberian Insentif Tidak Kena Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap KBL Berbasis Baterai Di DKI Jakarta. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Pajak memiliki peranan yang sangat dominan terhadap penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan negara 2019 yang terbagi menjadi Penerimaan Perpajakan sebesar 1.786,6 T atau 82.51%, PNBNP sebesar 378,3 T atau 17.47%, dan Hibah sebesar 0,4  T  atau  0.02%. 1 Penerimaan  negara  berasal  dari  rakyat  melalui  pungutan  pajak dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu ( natural resources ). Dua sumber  itu  merupakan  sumber  yang  penting  dalam  memberikan  penghasilan  kepada
1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN 2019” https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019 , diakses 1 April 2020.
negara untuk membiayai kepentingan umum dan akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi  individu. 2 Selain  daripada  itu,  terdapat  pula  penerimaan  pemerintah  pusat lainnya, yaitu  dari bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 3 Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend (fungsi mengatur). Fungsi budgetair dari pajak adalah fungsi yang digunakan untuk mengisi kas negara yang merupakan  salah  satu  sumber  yang  utama  bagi  penerimaan  negara  maupun  daerah. Sedangkan fungsi regulerend adalah fungsi yang digunakan untuk mengatur di bidang sosial dan perekonomian yang pada umumnya digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara/pemerintah. 4
Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mana hasil  pungutannya  kemudian  digunakan  untuk  membiayai  belanja  negara.  Sementara untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah, pada tiap-tiap Daerah Otonom diberikan kewenangan  untuk  memungut  Pajak  Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  mengubah  sistem  sentralisasi pemerintahan  yang  terjadi  sebelumnya  ke  arah  desentralisasi  dengan  pemberian otonomi  daerah  yang  nyata,  luas,  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah 5 .  Setiap Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 6
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat UU 29/2009, jenis-jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh daerah adalah sebagai berikut:
1. Pajak provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2 Rochmat Soemitro, “Pengantar Singkat Hukum Pajak”, (Makalah Lokakarya Pendidikan dan Pela tihan Keuangan dan Perpajakan/Pendapatan Daerah, Jakarta, 14 Maret 1986), hlm. 2.
3 Tjip Ismail, Potret Pajak Daerah di Indonesia , (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 25.
4 Oyok Abuyamin, Perpajakan , (Bandung: Mega Rancage Press, 2015), hlm. 35
5 HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 14.
6 Achmad Lutfi, “Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi, Vol. XIV, No. 1 , Januari 2006, hlm. 3.
Tujuan  diundangkannya  UU  28/2009,  yaitu  didasarkan  atas  beberapa pertimbangan  diantara  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan kemandirian  daerah,  melalui  perluasan  objek  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  dan pemberian  diskresi  dalam  penetapan  tarif  yang  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip: demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 7
Berdasarkan Pasal 9 UU 28/2009, penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor merupakan  objek  pajak  dari  pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB). Termasuk  dalam  pengertian  Kendaraan  Bermotor  adalah  kendaraan  bermotor  beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat kecuali kereta api; Kendaraan  Bermotor  yang  semata-mata  digunakan  untuk  keperluan  pertahanan  dan keamanan  negara;  Kendaraan  Bermotor  yang  dimiliki  dan/atau  dikuasai  kedutaan, konsulat,  perwakilan  negara  asing  dengan  asas  timbal  balik  dan  lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan objek pajak  lainnya  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah. 8 Namun  pada  3  Januari  2020, Gubernur  DKI  Jakarta  menetapkan  pemberian  insentif  tidak  dikenakan  pajak  BBNKB terhadap  penyerahan  kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  Listrik  Berbasis  Baterai  (KBL Berbasis Baterai) untuk Transportasi Jalan melalui Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  atas  Kendaraan  Bermotor  Listrik  Berbasis  Baterai  ( Battery  Electric  Vehicle ) untuk Transportasi Jalan, selanjutnya disingkat Pergub 3/2020.
Pemberian insentif tidak kena pajak BBNKB terhadap KBL Berbasis Baterai tersebut dalam implementasinya diperlukan kajian lebih mendalam berdasarkan sudut pandang Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  sebagai  payung  hukum  yang menaungi kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu diperlukan juga pemahaman mengenai kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam memberikan insentif tidak kena pajak tersebut berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 9 , sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas- asas  hukum  serta  studi  kasus  yang  dengan  kata  lain  sering  disebut  sebagai  penelitian hukum kepustakaan 10 . Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan ( library research ) sebagai  data  sekunder  yang  bertujuan  menunjukkan  jalan  pemecahan  masalah penelitian. 11
Dalam  suatu  penelitian  hukum,  data  sekunder  memiliki  kekuatan  mengikat  ke dalam. 12 Adapun  data  sekunder  tersebut  meliputi  bahan-bahan  hukum  yang,
7 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan , (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 10.
8 Indonesia, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, Ps. 9 ayat (2) dan (3).
9 Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13.
11 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 112.
12 Ibid. , hlm. 113-114.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: 13 1) bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  atau  produk-produk  hukum lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ( Battery Electric Vehicle )  Untuk  Transportasi  Jalan  dan  peraturan  terkait  lainnya;  2)  bahan  hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, misalnya buku, majalah, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para pakar hukum; 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data  yang  diperoleh  akan  dipilih  dan  disusun  secara  sistematis  untuk  selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  pokok  permasalahan  dan  menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Terkait Pemberian Insentif Tidak Kena Pajak BBNKB Terhadap KBL Berbasis  Baterai  Berdasarkan  Sudut  Pandang  Undang-Undang  Pajak  Daerah Dan Retribusi Daerah
Pada bulan Januari 2019, skor rata-rata ISPU yang diambil di lima wilayah DKI Jakarta menunjukkan angka 59,4. Angka tersebut terus meningkat hingga puncaknya di bulan Agustus dengan skor rata-rata 88,9 walaupun di bulan Mei dan Juli sempat mengalami
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.
Gambar 1. Grafik Indeks Standar Pencemar Udara DKI Jakarta
Sumber: http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-udara-dki-jakarta-di-2019/
penurunan. Walaupun meningkat, kualitas udara di DKI Jakarta sepanjang tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus masih tergolong sedang (ISPU 51-100). 14
Menurut Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997  tentang  Indeks  Standar  Pencemar  Udara,  selanjutnya  disingkat  Kepmen  LH 45/1997,  kategori  sedang  dalam  ISPU  berarti  tangkat  kualitas  udara  yang  tidak berpengaruh  pada  kesehatan  manusia  ataupun  hewan  tetapi  berpengaruh  pada tumbuhan yang sensitif, dari nilai estetika.
Meskipun kualitas udara pada tahun 2019 relatif menurun dari tahun 2018 dimana ISPU per tanggal 16 November 2018 di wilayah DKI2 mencapai angka 234 yang telah masuk  ke  dalam  kategori  sangat  tidak  sehat  (ISPU  200-299) 15 ,  namun  pemerintah daerah  DKI  Jakarta  tetap  berusaha  melakukan  tindakan-tindakan  pengendalian kualitas udara di DKI Jakarta, salah satunya dengan memberikan insentif pajak BBNKB sebagai  tindak  lanjut  ketentuan  Pasal  17  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Presiden Nomor  55  Tahun  2019  tentang  Percepatan  Program  Kendaraan  Bermotor  Listrik Berbasis  Baterai  ( Battery  Electric  Vehicle )  Untuk  Transportasi  Jalan,  selanjutnya disingkat Perpres 55/2019. Tujuan utama ditetapkanya Perpres 55/2019 ialah untuk meningkatkan  efisiensi  energi,  ketahanan  energi,  dan  konservasi  energi  sektor transportasi, dan demi terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta sebagai wujud komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, sehingga pemerintah memandang perlu untuk mendorong percepatan program KBL Berbasis Baterai ( Battery Electric Vehicle ) untuk tranportasi jalan. 16 KBL Berbasis Baterai berdasarkan jenisnya dikelompokan ke dalam KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga; dan KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih. 17
Salah satu usaha percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 55/2019 ialah melalui pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dapat berupa insentif fiskal dan insentif nonfiskal. 18 Amanah tersebut lah yang kemudian dituangkan dalam Pergub 3/2020 melalui pemberian insentif fiskal berupa pembebasan pajak daerah berupa BBNKB.
Seiring  dengan  tujuan  otonomi  daerah  yang  mendekatkan  pelayanan  pemerintah dengan rakyatnya, maka fungsi pajak daerah tidak semata-mata untuk mengisi kas daerah  (APBD),  karena  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  tujuan  otonomi  daerah. Dalam definisi pajak sebagai pengisi kas daerah ini, titik berat pajak diletakkan pada fungsi budgeter meskipun terdapat fungsi lain, yaitu fungsi mengatur ( regurelend ). 19
14 Adhitya  Akbar,  “Kualitas  Udara  DKI  Jakarta  DI  2019” http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-udara-dki-jakarta-di- 2019/ , diunggah 25 September 2019.
15 Khoirun Nisa, “Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta” http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-udara-di-provinsi-dki- jakarta/ , diunggah 26 Maret 2019.
16 Indonesia, Peraturan Presiden Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Perpres 55 Tahun 2019, LN No. 146 Tahun 2019.
17 Indonesia, Peraturan Presiden Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Perpres 55 Tahun 2019, LN No. 146 Tahun 2019, Ps. 2 ayat (1).
18 Indonesia, Peraturan Presiden Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Perpres 55 Tahun 2019, LN No. 146 Tahun 2019, Ps. 3 huruf b jo. Ps. 17 ayat (1) dan (2).
19 R. Santoso Brotodiharjo, Ilmu Hukum Pajak , (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 2.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
Oleh sebab itu, untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan menetapkan sendiri peraturan pelaksanaan terkait  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerahnya 20 .  Salah  satu  jenis  pajak  daerah yang  diatur  dalam  UU  28/2009  ialah  BBNKB  yaitu  jenis  pajak  yang  kewenangan pemungutannya hanya diberikan kepada pemerintah daerah setingkat provinsi. 21
Objek pajak BBNKB ialah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor, dimana yang termasuk  dalam  pengertian  Kendaraan  Bermotor  tersebut  adalah  kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage ) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross  Tonnage ). 22 Terhadap  pengertian Kendaraan  Bermotor  tersebut  dalam  UU  29/2009  diberikan  pengecualian  sebagai berikut: 23
1) kereta api;
2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3) Kendaraan  Bermotor  yang  dimiliki  dan/atau  dikuasai  kedutaan,  konsulat, perwakilan  negara  asing  dengan  asas  timbal  balik  dan  lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4) objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat UU 23/2014, pemerintah daerah DKI  Jakarta  menetapkan  peraturan  pelaksanaan  terkait  pemungutan  pajak  BBNKB melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor,  selanjutnya  disingkat  Perda  DKI  9/2010.  Perda  DKI  9/2010 yang telah  ditetapkan pada tanggal 3  November 2010 menambahkan pengecualian dari  pengertian  Kendaraan  Bermotor  yaitu  Kendaraan  Bermotor  yang  dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual. 24
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa KBL Berbasis Listrik bukan termasuk ke dalam pengecualian atas pengertian Kendaraan Bermotor baik dalam UU 28/2009 maupun Perda DKI 9/2010.  Selain itu, dalam Pasal 9  ayat (3) huruf d UU 28/2009 juga memberikan batasan bahwa pengecualian atas pengertian Kendaraan Bermotor  lainnya  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah.  Oleh  karenanya  Pergub 3/2020  jika  dikaji  berdasarkan  teori  validitas  hukum  yang  salah  satunya mempersyaratkan adanya kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah atau yang
20 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Ps. 286 ayat (1).
21 Indonesia, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, Ps. 2 ayat (1).
22 Indonesia, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, Ps. 9 ayat (1) dan (2).
23 Indonesia, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049, Ps. 9 ayat (3).
24 DKI Jakarta, Peraturan Daerah Provinsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Perda DKI No. 9 Tahun 2010, LDP No. 9 Tahun 2010, TLDP No. 6, Ps. 3 ayat (3).
bersifat khusus dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi atau yang bersifat umum,  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  peraturan  yang  bertentangan  dengan  UU 28/2009  sebagai  undang-undang  yang  memiliki  tingkatan  lebih  tinggi  dan  bersifat umum.
Menelisik tingkatan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Gubernur, menurut Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disingkat UU 12/2011, peraturan yang ditetapkan  oleh  Gubernur  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  (dalam  hal  ini  juga  termasuk  Peraturan  Daerah  Provinsi) 25 atau  dibentuk berdasarkan  kewenangan. 26 Pada  bagian  menimbang  dalam  Pergub  3/2020 dijelaskan  bahwa  pembentukan  peraturan  gubernur  ini  ialah  sebagai  tindak  lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres 55/2019 yang menurut UU 12/2011 memiliki  tingkatan  yang  lebih  tinggi  darinya.  Sehingga  jika  Pergub  3/2020  dikaji berdasarkan  teori  validitas  hukum  dari  sudut  pandang  Perpres  55/2019  dapat dianggap telah memenuhi persyaratan adanya harmonisasi karena telah dilaksanakan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewenangan  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  Berdasarkan  Undang-Undang Pemerintahan  Daerah  Terkait  Pemberian  Insentif  Tidak  Kena  Pajak  BBNKB Terhadap KBL Berbasis Baterai
Menurut pengertian umum atau bahasa, kata “kekuasaan” berasal dari kata “kuasa” artinya  kemampuan  atau  kesanggupan  (untuk  berbuat  sesuatu);  kekuatan. 27 Sedangkan wewenang adalah (1) hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab  kepada  orang  lain. 28 Soerjono  Soekanto  mengemukakan  pengertian “kekuasaan” sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang  ada  pemegang  kekuasaan.  Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  adanya  kekuasaan tergantung dari hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain antara  pihak  yang  memiliki  kemampuan  melancarkan  pengaruh  dan  pihak  lain menerima pengaruh itu dengan rela atau karena terpaksa. Beda antara “kekuasaan” dan “wewenang” ( authority ) adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapa t dinamakan kekuasaan, sedang “wewenang” adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. 29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara  Republik  Indonesia  telah  menetapkan  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan dengan  sistem  desentralistik.  Desentralisasi  diberikan  pengertian  sebagai penyerahan  wewenang  ( transfer  of  authority ),  termasuk  didalamnya policy  making
25 Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Pergub dengan Perda” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda/#_ftn8 , diunggah 18 Januari 2017.
26 Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 8 ayat (2).
27 Anton M. Moeliono, et al. , Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 533.
28 Ibid. , hlm. 1128.
29 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 79-80.
dan policy  executing ,  yakni  berwenang  membuat  kebijakan  sendiri  dan  sekaligus melaksanakannya. 30 Hal  tersebut  tercermin  dalam  pemberian  wewenang  kepada Pemerintah  Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diberikan otonomi yang seluas- luasnya, kecuali Urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 31
Urusan  Pemerintahan  terdiri  atas  urusan  pemerintahan  absolut  yang  sepenuhnya menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat;  urusan  pemerintahan  konkuren  yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang juga menjadi dasar pelaksanaan  otonomi  daerah;  dan  urusan  pemerintahan  umum  yang  menjadi kewenangan  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan. 32 Pembagian  urusan pemerintahan  konkuren  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  didasarkan  pada prinsip  akuntabilitas,  efisiensi,  dan  eksternalitas,  serta  kepentingan  strategis nasional. 33 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi hal-hal sebagai berikut:
30 Kardin M. Simanjuntak, “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia”, Jurnal Bina Praja, Vol. 7, No. 2 , Juni 2015, hlm. 114.
31 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 18 ayat (2) dan (5).
32 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Ps. 9.
33 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Ps. 13 ayat (1).

## Tabel 1.Tabel Urusan Pemerintah Daerah
Pada era otonomi daerah, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat UU 32/2004, dan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuanan  Pusat  dan  Daerah, selanjutnya  disingkat  UU  33/2004,  telah  menciptakan  paradigma  yang  berdampak pada  pelimpahan  kewenangan  dalam  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di tingkat  daerah. 34 Menurut  Nurmayani  bahwa  konsekuensi  logis  dari  pemberian otonomi  kepada  daerah  adalah  juga  diikuti  dengan  memformulasikan  model perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  secara  berimbang  agar  daerah
34 Sri  Hartini  dan  Setiajeng  Kadarsih,  “Analisis  Terhadap  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Jalan  di  Kabupaten Banyumas”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2 , Mei 2012, hlm. 285.

## Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar U ru san Pe m er intahan W aj ib a. pendidikan; b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ; dan
f. sosial.
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olahraga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan r. kearsipan. U ru san Pe m er intahan Pi lih an a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ps. 12
mampu membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 35
UU 23/2014 telah mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menjalankan Urusan Pemerintahan  Wajib  yang  wajib  diselenggarakan  oleh  semua  daerah  dan  Urusan Pemerintahan Pilihan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 36 Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib dalam UU 23/2014 dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara 37 ; dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 38
DKI  Jakarta  sebagai  sebagai  Daerah  Otonom  yang  berkedudukan  sebagai    Ibukota Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  selanjutnya  disingkat  NKRI,  diberikan kekhususan  tugas,  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI  meliputi  penetapan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dalam  bidang  sebagaimana diamanahkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  93  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disingkat UU 93/2007, sebagai berikut: 39
1) tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
2) pengendalian penduduk dan permukiman;
3) transportasi;
4) industri dan perdagangan; dan
5) pariwisata.
Salah satu bentuk bentuk Urusan Pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam UU 23/2014  dan  UU  93/2007  ialah  mengenai  lingkungan  hidup.  Lebih  lanjut  dalam Lampiran  UU  23/2014  dijelaskan  mengenai  sub  bidang  pengendalian  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dimana pemerintah provinsi diberi tanggung jawab  terkait  pencegahan,  penanggulangan  dan  pemulihan  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  lintas  daerah  kabupaten/kota  dalam  1  (satu)  daerah provinsi. 40 Hal tersebut tentu dapat dikatakan sejalan dengan upaya Pemerintah Pusat dalam  mengupayakan  kualitas  udara  bersih  dan  ramah  lingkungan  melalui percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi
35 Nurmayani, et al. , “Implikasi Hukum Peralihan Kewenangan Pemungutan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi di Kota Bandar Lampung), Praevia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2 , Juli 2012, hlm. 149.
36 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Ps. 1 angka 14 dan 15.
37 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Ps. 1 angka 16.
38 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Ps. 11 ayat (2).
39 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU No. 29 Tahun 2007, LN No. 93 Tahun 2007, TLN No. 4744, Ps. 26 ayat (4).
40 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587, Lampiran hlm. 44.
jalan  karena  mobil  listrik  tidak  menghasilkan  emisi  kendaraan  bermotor  sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, dalam hal ini ialah polusi udara 41 .
Sehingga  jika  menelisik  dari  segi  fungsi  utama  pemungutan  pajak  yaitu  sebagai penerimaan utama kas daerah, pemberian insentif tidak kena pajak BBNKB terhadap KBL Berbasis Baterai dapat dikatakan kurang sesuai karena dapat mengurangi pemasukan kas daerah  dalam  rangka  pembangunan  daerah,  khususnya  provinsi  DKI  Jakarta.  Namun kebijakan tersebut juga harus dipandang dari sisi lainnya yaitu terkait tanggung jawab negara/pemerintah  dalam  penyediaan  semua  kebutuhan  rakyatnya  dalam  rangka mencapai tujuan sebagai negara kesejahteraan sebagaimana dikemukakan oleh Otto von Bismarck  dalam  teori welfare  state .  Menurut  teori welfare  state ,  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta  tersebut  merupakan  suatu  kewajiban  karena penyediaan kebutuhan rakyat tidak hanya terbatas pada pembangunan daerah melalui pengembangan infrastruktur  saja,  melainkan  juga  terkait  dengan  peningkatan  kualitas hidup  masyarakatnya,  salah  satunya  dari  segi  kesehatan  dengan  memastikan masyarakatnya dapat hidup di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik.

## PENUTUP

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1) KBL  Berbasis  Listrik  walaupun  secara  umum  termasuk  ke  dalam  kategori Kendaraan Bermotor sebagaimana diterjemahkan dalam UU 28/2009 dan Perda DKI 9/2010, Gubernur DKI Jakarta, melalui Pergub 3/2020 memberikan insentif tidak  kena  pajak  BBNKB  terhadap  KBL  Berbasis  Baterai.  Hal  ini  jika  dikaji berdasarkan teori validitas hukum yang salah satunya mempersyaratkan adanya kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah atau yang bersifat khusus dengan peraturan  yang  tingkatannya  lebih  tinggi  atau  yang  bersifat  umum,  dapat dikatakan bahwa Pergub 3/2020 merupakan suatu peraturan yang bertentangan dengan UU 28/2009 sebagai undang-undang yang memiliki tingkatan lebih tinggi dan  bersifat  umum.  Namun  penerbitan  Pergub  3/2020  jika  dikaji  berdasarkan teori validitas hukum dari sudut pandang Perpres 55/2019 dapat dianggap telah memenuhi  persyaratan  adanya  harmonisasi  karena  telah  dilaksanakan  sesuai dengan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  sebagai tindak  lanjut  dari  ketentuan  Pasal  17  ayat  (1)  dan  (2)  Perpres  55/2019  yang menurut UU 12/2011 memiliki tingkatan yang lebih tinggi darinya.
2) Pemerintah  Daerah  diamanahkan  oleh  UU  23/2014  dan  UU  93/2007,  sebagai konsekuensi  pemberian  otonomi  daerah,  untuk  mengurus  urusan  rumah tangganya  sendiri  yaitu  salah  satunya  terkait  dengan  sub  bidang  pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dimana pemerintah provinsi diberi  tanggung  jawab  terkait  pencegahan,  penanggulangan  dan  pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam  1  (satu)  daerah  provinsi.  Hal  ini  jika  ditelisik  dari  segi  fungsi  utama
41 Xehi Dekirty, “5 Kelebihan Mobil Listrik yang Tidak Dimiliki oleh Mobil BBM” https://www.idntimes.com/automotive/car/xehi-dekirty/kelebihan-mobil-listrik-yang-tidak-dimiliki-oleh-mobil- bbm-c1c2/full , diunggah 16 Juli 2019.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
pemungutan pajak yaitu sebagai penerimaan utama kas  daerah dapat dikatakan kurang  sesuai  karena  dapat  mengurangi  pemasukan  kas  daerah  dalam  rangka pembangunan  daerah,  khususnya  provinsi  DKI  Jakarta.  Namun  jika  pemberian insentif tersebut dipandang dari pembebanan tanggung jawab negara/pemerintah dalam  penyediaan  semua  kebutuhan  rakyatnya  dalam  rangka  mencapai  tujuan sebagai negara kesejahteraan menurut teori welfare state ,  ia termasuk ke dalam salah satu kewajiban Pemerindah Daerah yaitu melalui peningkatan kualitas hidup masyarakatnya,  khususnya  dari  segi  kesehatan  dengan  memastikan masyarakatnya dapat hidup di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik.

## 2. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  Penulis  dapat memberikan saran sebagai berikut:
1) Dalam membuat peraturan perundang-undangan, para pembuat undang-undang sudah  seharusnya  melaksanakannya  sesuai  dengan  hierarki  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  UU  12/2011  secara  konsisten  dan berurutan agar mudah dicerna oleh para awam hukum dan tidak menimbulkan multi persepsi.
2) Tugas yang diemban pemerintah untuk memastikan masyarakatnya dapat hidup di lingkungan yang memiliki kualitas udara yang baik hanya dapat diperoleh jika masyarakatnya  sendiri  pun  ikut  berpartisipasi  mendukung  program-program pemerintah  terkait  hal  tersebut,  dalam  hal  ini  ialah  percepatan  program  KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan sehingga potensi kehilangan pemasukan kas  daerah  yang  telah  diperhitungkan  oleh  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta tersebut tidak menjadi hal yang sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan
DKI Jakarta. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor. Jakarta:  Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 9.
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2019). Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020  tentang  Insentif  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Atas  Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Jakarta: Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61056.
Republik  Indonesia.  (1945). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Jakarta.
Republik  Indonesia.  (1999). Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Pengendalian  Pencemaran  Udara. Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 86.
Republik  Indonesia.  (2003). Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah. Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 130.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan. Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146.

## Buku
Abuyamin, O. (2015). Perpajakan. Bandung: Mega Rancage Press.
Anton M. Moeliono, e. a. (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Brotodiharjo, R. S. (1998). Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
Dimyati, K. (2004). Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Kencana.
Ismail, T. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group.
Lubis, S. (2002). Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Madju.
Soekanto, S. (1988). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Soemitro, R. (1991). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco.
Suharto,  E.  (2009). Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  Dan  Pekerjaan  Sosial. Bandung:  PT  Refika Aditama.
Warassih, E. (2009). Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT Suryandaru Utama.
Widjaja, H. (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Artikel Jurnal dan Makalah
Elviandri,  K.  D.  (2019,  Juni).  Quo  Vadis  Negara  Kesejahteraan:  Meneguhkan  Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum, 31 (2), 252- 266.
Keech, W. R. (2012, Februari 27). Market Failure and Government Failure.
Lutfi,  A.  (2006,  Januari).  Penyempurnaan  Administrasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi, XIV (1), 1-10.
Nurmayani, e. a. (2012, Juli). Implikasi Hukum Peralihan Kewenangan Pemungutan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi di Kota Bandar Lampung). Praevia Jurnal Ilmu Hukum, 6 (2), 149-160.
Simanjuntak, K. M. (2015, Juni). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 7 (2), 111-130.
Soegiyono.  (2015).  Pentingnya  Harmonisasi  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan , 1-21.
Soemitro,  R.  (1986,  Maret  14).  Pengantar  Singkat  Hukum  Pajak. Makalah  Lokakarya Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Perpajakan/Pendapatan Daerah .
Sri Hartini, S. K. (2012, Mei). Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum, 12 (2), 284-294.

## Internet
Akbar, A. (2019, September 25). Kualitas Udara DKI Jakarta DI 2019 . Diambil kembali dari Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta: http://statistik.jakarta.go.id/kualitas- udara-dki-jakarta-di-2019/
Dekirty, X. (2019, Juli 16). 5 Kelebihan Mobil Listrik yang Tidak Dimiliki oleh Mobil BBM . Diambil kembali dari IDN Times: https://www.idntimes.com/automotive/car/xehi- dekirty/kelebihan-mobil-listrik-yang-tidak-dimiliki-oleh-mobil-bbm-c1c2/full
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, April 1). APBN 2019 . Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019
Nisa, K. (2019, Maret 26). Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta . Diambil kembali dari Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta: http://statistik.jakarta.go.id/kualitas- udara-di-provinsi-dki-jakarta/
Nugroho, S. S. (2020, Maret 25). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Diambil kembali  dari  Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Kementerian  Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf
Pramesti, T. J. (2017, Januari 18). Perbedaan Pergub dengan Perda . Diambil kembali dari Hukumonline.com:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan -pergub-dengan-perda/#_ftn8