Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154

## PENERAPAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
Muhamad Adystia Sunggara 1 , Yang Meliana 2 , Arifin Faqih Gunawan 3 , Sri Yuliana 4
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: dr.m.adystiasunggara@gmail.com
2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: yangmeliana259@gmail.com
3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: arifinfaqih22@gmail.com
4 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: srieyuliana2019@gmail.com

## Abstract
The protection and recognition of human rights of every individual or citizen is an obligation for the state as a logical consequence of its establishment as a rule of law and a person has the  right  to  be  treated  equally  before  the  law,  including  for  poor  people  who  are  in  trouble with  the  law.  This  research  is  normative  legal  research  or  doctrinal  legal  research  with  a legal inventory approach, which collects norms that have been identified as legal norms. The conclusion of this study is that legal aid is not  a guarantee in the form of access to law and justice for the poor because the application of legal aid at the practical level in the community still  reaps  several  problems  that  hinder  the  realization  of  access  to  law  and  justice  for  the poor. First, the non-working normative legal framework. Second, the lack of legal awareness regarding  legal  aid.  Third,  access  to  justice  which  is  formality.  Fourth,  discrimination  and complicated procedures in funding legal aid. Fifth, there is no supervision in the application of legal aid.
Keywords: Legal Aid; Investigation; Criminal Cases

## Abstrak
Perlindungan  dan  pengakuan  hak  asasi  manusia  dari  setiap  individu  atau  warga  negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara  hukum  dan  seseorang  berhak  untuk  diperlakukan  sama  dihadapan  hukum,  termasuk bagi  rakyat  miskin  yang  sedang  bermasalah  dengan  hukum.  Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal  dengan  pendekatan  inventarisasi  hukum, yaitu  mengumpulkan  norma-norma  yang  sudah  diidentifikasi  sebagai  norma  hukum. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Bantuan  Hukum  bukanlah  suatu  jaminan  dalam tewujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum  dalam  tatanan  praktik  di  masyarakat  masih  menuai  beberapa  persoalan  yang menghambat  terwujudnya access  to  law  and  justice bagi  rakyat  miskin.  Pertama,  kerangka hukum  normatif  yang  tidak  bekerja.  Kedua,  kurangnya  kesadaran  hukum  mengenai  bantuan hukum.  Ketiga,  akses  menuju  peradilan  yang  bersifat  formalitas.  Keempat,  diskriminasi  dan prosedur  yang  rumit  dalam  pendanaan  bantuan  hukum.  Kelima,  belum  adanya  pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum.
Kata Kunci: Bantuan Hukum; Pemeriksaan; Perkara Pidana

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perlindungan  dan  pengakuan hak  asasi  manusia  dari  setiap  individu
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
atau  warga  negara  merupakan  suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi  logis  dari  penetapannya sebagai  negara  hukum.  Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  1945)  yang memiliki  kewajiban  untuk  melakukan perlindungan  dan  pengakuan  akan  hak asasi  manusia  dari  setiap  individu  atau warga  negaranya.  Penetapan  tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga  negara  memiliki  kedudukan yang  sama  dihadapan  hukum  yang dikenal  dengan  prinsip equality  before the law yang termaktub dalam Pasal 27 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945. Konsekuensi  dari  prinsip equality before the law , seseorang berhak untuk diperlakukan  sama  dihadapan  hukum, termasuk  bagi  rakyat  miskin  yang sedang  bermasalah  dengan  hukum. Terlebih  lagi,  negara  Indonesia  secara kontitusi  pada  Pasal  34  ayat  (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan  bahwa  fakir  miskin  dan anak  terlantar  diperlihara  oleh  negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan  kebutuhan  akan  pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan  memperoleh  akses  hukum dan  keadilan  ( access  to  law  and justice ).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi  untuk  merealisasikan  prinsip dan  tujuan  tersebut  melalui  Undang- Undang  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum  (selanjutanya  disebut Undang-Undang Bantuan Hukum). Substansi  dari  undang-undang  tersebut mengharuskan  para  penegak  hukum terutama  advokat  sebagai  pemberi bantuan  hukum  untuk  memberikan bantuan  hukum  secara  gratis  bagi rakyat  miskin  di  seluruh  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan  kewajiban  secara  normatif bagi  advokat  sebagai officium  nobile sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang  Advokat  (selanjutnya  disebut Undang-Undang Advokat) untuk memberikan  bantuan  hukum  bagi setiap  warga  negara  saat  mereka menghadapi  masalah  hukum  tanpa memandang  latar  belakang  individu, ras,  etnis,  keyakinan  politik,  strata sosial, ekonomi dan gender.
Berbicara mengenai prinsip equality  before  the  law, hak  asasi manusia, dan access to law and justice bukanlah  hal  yang  mudah  untuk diwujudkan,  namun  pemerintah  telah
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
berupaya untuk merealisasikannya. Realitas  dalam  masyarakat  mengenai equality  before  the  law ,  hak  asasi manusia  dan access  to  law  and  justice terkadang  realitanya  tidak  seperti  apa yang  dibicarakan.  Terdapat  suatu pertanyaan  besar  mengenai  penyebab penerapan  bantuan  hukum  bagi  rakyat miskin  belum  efektif  dan  optimal sehingga dari regulasi tersebut
belumlah  mewujudkan access  to  law and  justice bagi rakyat miskin.
Penyebab  tersebut  merupakan  suatu persoalan  dalam  penerapan  bantuan hukum  yang  harus  dicari,  diteliti  dan diberikan  suatu  solusi  agar  penerapan bantuan  hukum  dapat  berjalan  optimal dan  efektif.  Oleh  karenanya  menjadi suatu hal yang menarik untuk melakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui persoalan- persoalan  dalam  penerapan  bantuan hukum  di  Indonesia  yang  selanjutnya dirumuskan suatu pemikiran agar dapat menjadi  solusi  untuk  mengoptimalkan pemberian bantuan hukum untuk menwujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut,  dapat  dirumuskan  beberapa
permasalahan untuk dilakukan pengkajian dan penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut. Pertama, Bagaimana  persoalan  dalam penerapan  pemberian  bantuan  hukum bagi  masyarakat  kurang  mampu  ? Kedua, Bagaimana  mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan  norma-norma  yang sudah  diidentifikasi  sebagai  norma hukum.  Sebagai  penelitian  hukum normatif  maka  sumber  data  yang dipergunakan  berupa  data  sekunder, terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Analisis  data penelitian  secara  secara  kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  pendapat  para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum  lainnya.  Kesimpulan  penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan  diawali  dari  yang  bersifat umum kepada yang bersifat khusus.
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Pemberian  Bantuan Hukum Bagi  Masyarakat Kurang

## Mampu
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara  lain  Undang-Undang  Bantuan Hukum,  Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum),  Peraturan  Pemerintah  Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum Secara Cuma-Cuma. Pengaturan tentang  bantuan  hukum  di  2  (dua) undang-undang  yang  berbeda  yaitu Undang-Undang  Bantuan  Hukum  dan Undang-Undang  Advokat  memberikan asumsi  bahwa  kedua  undang-undang tersebut  tumpang  tindih.  Anggapan adanya  benturan  antar  undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji Undang- Undang Bantuan Hukum yang kemudian  oleh  Mahkamah  Konstitusi ditolak permohonannya melalui Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 88/PUU-X/2012 atas uji materiil
Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang
Bantuan Hukum  merupakan  sarana  negara dalam  merepresentatifkan  fungsinya sebagai  negara  hukum,  yang  mana negara  mempunyai  wewenang  dalam menentukan  sarana  terhadap  aspek- aspek  penting  pemberian  bantuan hukum  bagi  masyarakat  miskin  atau kelompok  masyarakat  tertentu.  Aspek tersebut  yaitu  aspek  perumusan  aturan hukum,  aspek  pengawasan  terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan  aspek  pendidikan  masyarakat  agar aturan hukum  yang sudah dibuat dapat dihayati. 1
Semangat yang terkandung dalam
Undang-Undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian  bantuan  hukum  yang  diatur dalam Undang-Undang Advokat. Pemberian  bantuan  hukum  di  Undang- Undang  Advokat  merupakan  suatu  hal yang  bersifat  melekat  ( inherent )  bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan  publik  apalagi  advokat yang dikenal sebagai officium nobile.11  Hal  tersebut  tertuang  dalam
1 Dheborah  Rhode  L, Access  to  Justice (New York: Oxford University Press, 2004).
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 067/PUU-II/2004.
Negara membentuk aspek
penting  dalam  menjalankan  Bantuan Hukum melalui Undang-Undang Bantuan  Hukum  berhak  menentukan siapa  yang  bisa  memberikan  bantuan hukum  terhadap  kelompok  masyarakat miskin  agar  tercapainya access  to  law and  justice salah  satunya  profesi
advokat. Adanya Undang-Undang
Bantuan  Hukum  bukanlah  menjadi legal  insecurity  bagi  pelaksanaan Bantuan  Hukum,  karena  Undang- Undang  Bantuan  Hukum  merupakan alat  dari  negara  untuk  implementasi bantuan  hukum,  bukan  mencapur adukan  istilah  pemberian  bantuan hukum  sebagaimana  halnya  dalam Undang-Undang Advokat. 2
Selain  advokat,  yang  dapat memberikan  bantuan  hukum  adalah Paralegal,  Mahasiswa  fakultas  hukum, dosen  fakultas  hukum  yang  terhimpun dalam  suatu  badan  yang  memenuhi persyaratan  sebagai  pemberi  bantuan hukum  sebagaimana  tercantum  pada Pasal  8  Undang-Undang  Bantuan Hukum. Hal tersebut menjadi permasalahan  juga,  karena  banyak instansi  seperti  kepolisian,  pengadilan
2 Dheborah Rhode L
mempertanyakan legal standing pemberi bantuan hukum selain advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan asalah pemohon bantuan  hukum.  Ditambah  lagi  Pasal
31
Undang-Undang Advokat mengatakan  bahwa  setiap  orang  yang menjalankan  tugas  profesi  layaknya advokat  namun  bukan  advokat  dapat dipidana.
Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan
Putusan Nomor
006/PUU-II-2004  untuk  menegaskan bahwa  profesi  selain  Advokat  yang memenuhi  syarat  sebagai  pemberi bantuan  hukum  berhak  menerima kuasa  untuk  menghadap  ke  instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum dan menyatakan  bahwa  Pasal  31  Undang- Undang  Advokat  bersifat  diskriminatif dan  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang Dasar 1945. 3
Undang-Undang Advokat merupakan  peraturan  yang  mengatur syarat-syarat,  hak  dan  kewajiban, menjadi  anggota  profesi  advokat,  yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan  profesi  advokat  dalam
3 MA Sunggara, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Narkotika
Penyalagunaan  Dalam  Tahanan  Oleh  Badan Narkotika  Nasional,” Jurnal  Solusi 18,  no.  2 (2020): 139-146
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Undang-Undang
Bantuan
Hukum merupakan  instrument  hukum  negara untuk mengimplementasikan konsekuensi  logis  sebagai  negara hukum yaitu adanya access to law and justice . 4 Undang-Undang Bantuan Hukum  merupakan  peraturan  yang mengatur  tentang  syarat  syarat  dan teknis  bantuan  hukum  bagi  rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum. 5
Access  to  law  and  justice merupakan  hal  yang  vital  dan  mandat terpenting dari United
Nations Development Programme untuk
mengurangi  jumlah  kemiskinan  dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. Access  to  law  and  justice bukan  sekedar  meningkatkan  akses  ke pengadilan  dan  menjamin  representasi hukum  seseorang.  Akses  terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat  melalui  lembaga formal  atau  informal  keadilan  bagi
4 Tata  Wijayanta,  “Bantuan  Huku  Golongan Tidak Mampu,” Jurnal Yuridika 7, no.2 (2012).
5 Mosgan  Situmorang, Tanggung  Jawab Negara  dan  Advokat  dalam  Memberikan Bantuan  Hukum (Jakarta:  BPHN  kementerian Hukum dan HAM, 2011).
keluhan  sesuai  dengan  standar  hak asasi manusia.
Hal  ini  merupakan  akses  bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin  terhadap  mekanisme  yang  adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah  kemampuan  masyarakat  untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal  dan  informal  dalam  sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh  dan  terlibat  dalam  proses pembuatan dan penerapan dan pelembagaan hukum.
Akses  terhadap  keadilan  dalam konteks  Indonesia  mengacu  pada keadaan  dan  proses  di  mana  negara menjamin  terpenuhinya  hak-hak  dasar berdasarkan  UUD  1945  dan  prinsip- prinsip  universal  hak  asasi  manusia, dan  menjamin  akses  bagi  setiap  warga negara  ( claim  holder) agar  dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui,  memahami,  menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal  maupun  informal,  didukung oleh  keberadaan  mekanisme  keluhan publik  ( public  complaint  mechanism ) yang  mudah  diakses  masyarakat  dan responsif,  agar  dapat  memperoleh
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
manfaat yang optimal untuk memperbaiki  kualitas  kehidupannya sendiri. 6
Usaha  pemerintah  mencapai access to law and justice salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan affirmative  action.  Affirmative  action ini  merupakan  merupakan  cara  yang banyak  dipilih  oleh  negara  sebagai jawaban  terhadap  kondisi  sosial  yang diskriminatif,  adanya  ketidaksetaraan dan  marginalisasi  di  segala  bidang kehidupan  akibat  struktur  patriarki  di level publik dan privat.
Elizabeth
S. Anderson,
mendefiniskan affirmative action secara  luas  termasuk  semua  kebijakan yang  mempunyai  tujuan.  Pertama, mengupayakan penghilangan hambatan dalam  sistem  dan  norma  terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau,  Kedua,  mengupayakan  promosi masyarakat  yang  inklusif  sebagai prasyarat  demokrasi,  integrasi,  dan pluralisme; Ketiga, mengupayakan kesetaraan  atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi  seksual,  dsb).  Salah  satu
6 Suradji, Etika  dan  Penegakan  Kode  Etik Profesi  Hukum  (Advokat) (Jakarta:  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Hukum dan HAM RI, 2008).
sarana  terpenting  untuk  menerapkan affirmative  action adalah  hukum  dan jaminan  pelaksanaannya  harus  ada konstitusi dan undang-undang.
Menurut  Frans  Hendra  Winarta menyatakan  bahwa,  bantuan  hukum merupakan  jasa  hukum  yang  khusus diberikan  kepada  fakir  miskin  yang memerlukan  pembelaan  secara  cuma- cuma,  baik  di  luar  maupun  di  dalam pengadilan,  secara  pidana,  perdata  dan tata  usaha  negara,  dari  seseorang  yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum,  asas-asas  dan  kaidah  hukum, serta hak asasi manusia . Pengertian lain, menurut  Adnan  Buyung  Nasution, bantuan  hukum  adalah  khusus  bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan  rendah  atau  dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan,  bukan  saja  bagi  negara- negara  berkembang  bahkan  negara- negara  yang  sudah  majupun  masih tetap menjadi masalah.
Bantuan Hukum memiliki 4 (empat) konsep  dalam  penerapannya. Pertama,
Konsep  Bantuan  Hukum  Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan  kepada  masyarakat  miskin secara  individual,  sifat  dari  bantuan
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
hukum  pasif  dan  cara  pendekatannya sangat  formal-legal.  Kedua,  Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan  hukum  untuk  rakyat  miskin yang  dilakukan  dalam  rangka  usaha- usaha  dan  tujuan  yang  lebih  luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat  miskin  sebagai  subjek hukum,  penegakan  dan  pengembangan nilai-nilai  hak  asasi  manusia  sebagai sendi  utama  bagi  tegaknya  negara hukum. Ketiga, Konsep Bantuan Hukum  Struktural,  adalah  kegiatan yang  bertujuan  menciptakan  kondisi- kondisi  bagi  terwujudnya  hukum  yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan  kedudukan  baik  dilapangan hukum  atau  politik.  Konsep  bantuan hukum  struktural  ini  erat  kaitannya dengan kemiskinan structural.
Keempat,  bantuan  hukum  responsif diberikan  kepada  fakir  miskin  secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum  dan  hak  asasi  manusia  serta tanpa  membedakan  pembelaan  baik perkara  individual  maupun  kolektif.
Jasa  yang  diberikan  dalam  bantuan hukum  responsif  berupa  penyuluhan hukum  tentang  hak  asasi  manusia  dan
proses  hukum  hak  untuk  dibela  oleh organisasi  bantuan  hukum  dan  atau advokat,  pembelaan  dalam  mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan  yang  berkualitas  didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi  yang  lebih  tegas  tepat jelas  dan  benar,  pembaharuan  hukum melalui  keputusan  pengadilan  yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai  dengan  sistem  nilai  dan  budaya yang  ada  dalam  masyarakat  untuk menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang  didukung  oleh  negara  dan masyarakat. 7
Konsep bantuan hukum yang dapat membantu  terwujudnya access  to  law and  justice bagi  rakyat  miskin  adalah konsep bantuan hukum secara responsive  dan  struktrural.  Apabila konsep  pemberian  bantuan  hukum tersebut di kombinasikan  dengan konsep access to law and justice maka bukanlah  suatu  hal  yang  mustahil  bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan. 8
7 The  Indonesia  Legal  Resource, Kajian  Awal Hasil  Verifikasi  dan  Akreditasi  Organisasi Bantuan Hukum (Jakarta: The Indonesia Legal Resource, 2013).
8 The Indonesia Legal Resource
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
B. Pengoptimalan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Perwujudan dari pemberian bantuan  hukum  di  masyarakat  terdapat permasalahan pada penerapannya sehingga  akibatnya  tidak  terwujudnya access  to  law  and  justice bagi  rakyat miskin,  adapun  permasalahan  tersebut adalah :
1. Kerangka Hukum Normatif Pemberian  Bantuan  Hukum  yang
Belum Berjalan Secara Utuh
Mengutip  dari  pendapat  Satjipto Rahardjo “Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya  telah  berhenti  menjadi hukum”.  Kerangka  hukum  normatif mengenai  pemberian  bantuan  hukum dalam  tataran  praktik  di  masyarakat, terutama  pada  konstituen  regulasi tersebut  yaitu  rakyat  miskin  masih belum  dijalankan  secara  optimal  oleh para  advokat  sebagai  salah  satu pemberi  bantuan  hukum.  Terdapat  tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi  persoalan  bantuan  bagi rakyat miskin yaitu mengindari dengan berbagai  alasan,  menerima  perkara dengan  syarat  perkara  tersebut  harus menarik media massa sehingga menaikan  pamor  advokat,  dan  yang
terakhir menerima sepenuhnya melakukan  pemberian  bantuan  hukum. Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien mengenai  keatas  ketimbang  rakyat miskin,  hal  ini  bisa  mereduksi  profesi advokat  sebagai  profesi  mulia  menjadi profesi  komersil.  Berdasarkan  hasil penelitian  terdapat  hampir  sebagian advokat  enggan  untuk  memberikan bantuan  hukum/pembelaan  secara pro bono  publico kepada  rakyat  miskin dengan  penolakan  perkara  secara  tidak obyektif.  Hal  obyektif  yang  dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara  yang  bukan  menjadi  masalah hukum,  artinya  masalah  tersebut  tidak termasuk  kategori  masalah  hukum yang  tidak  mengakibatkan  akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif  advokat  berdasarkan  hasil penelitian  seperti  menolak  perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut  tidaklah  perkara  besar  yang tidak  akan  dimuat  oleh  media  massa. Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin  secara  tidak  obyektif  oleh advokat  adalah  sebuah  penyimpangan terhadap  kerangka  hukum  normative dari pemberian bantuan hukum, karena
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
secara normatif bantuan hukum diberikan  tanpa  mengenal  masalah hukum  apa  yang  akan  ditangani  dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat  miskin  mendapatkan hak  untuk access  to  law  and  justice ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif  pemberian  bantuan  hukum tidak  di  jalankan  oleh  advokat  maka hukum  mengenai  bantuan  hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan  kata  lain  regulasi  mengenai bantuan  hukum  hanyalah  mitos  yang dibuat oleh negara.
2. Kurangnya Kesadaran Hukum

## Rakyat Miskin
Seseorang akan melanggar
hukum terkadang disebabkan ketidakfahamannya akan hukum, bahkan  dapat  juga  orang  tersebut  akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan. Mengutip dari pendapatnya  John  Rawls  “semua sistem  hukum  akan  gagal  bila  tidak disemangati  oleh  suatu  sikap  moral pribadi  yang  sejati  ( justice  as  farness ) di  masyarakat.”  Berdasarkan  pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan  bantuan  hukum  bagi  rakyat miskin,  apabila  rakyat  miskin  dalam tataran praktiknya masih kurang
kesadaran  hukum  dan  pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum,  maka  pemberian  bantuan hukum  tersebut  akan  tidak  berfungsi secara  maksimal.  Perspektif  penerapan pemberian  bantuan  hukum  bagi  rakyat miskin,  tidak  hanya  dilihat  sebatas memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan pendampingan  dalam  setiap  proses hukum,  tetapi  lebih  dari  itu,  yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum  dan  dapat  mengkritisi  produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan  pendidikan  hukum  dan kewarganegaraan bagi masyarakat (civic  education ).  Perspektif  tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai  dalam  tataran  implementasinya. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat  dan  lembaga  bantuan  hukum yang  masih  cenderung  memandang pemberian  bantuan  hukum  bersifat pasif  Perspektif  pemberian  bantuan hukum  bersifat  pasif  dapat  menjadi suatu  parasit  yang  dapat  mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif  disini  dapat  diilustrasikan seperti,  pemberian  bantuan  hukum yang  diberikan  oleh  advokat/LBH  atas tunjukan  dari  Aparat  kepolisian  atau
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
pengadilan  sebagai  penasehat  hukum karena  adanya  penyediaan  dana  dari pengadilan  tersebut  dan  perkara  yang hukumannya  di  atas  15  (lima  belas) tahun penjara sesuai anjuran KUHAP.
Berdasarkan  Perma  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan, lembaga
pengadilan menyediakan  suatu  anggaran  untuk memberian  bantuan  hukum  secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan  Hukum  (Posbakum).  Akses bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh pengadilan  dengan  menunjuk  advokat atau  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) yang  didanai  oleh  pengadilan,  hal  ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan  (Pasal  26  Perma  No.  1 Tahun  2014)  sedangkan  Posbakum sendiri  berfungsi  untuk  memberikan layanan  konsultasi  hukum,  pembuatan dokumen  hukum  yang  dibutuhkan  dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima  bantuan  hukum  (Pasal  25 Perma Nomor 1 Tahun 2014). Hadirnya  akses  bantuan  hukum  bukan tanpa  masalah,  masalah  yang  muncul adalah  ‘keterbatasan  anggaran  yang disediakan’  sehingga  apabila  anggaran yang ditetapkan sudah diserap
semuanya  lalu  ada  perkara  rakyat miskin  yang  memerlukan  bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut  perlu  naik  pada  pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali  dapat  diabaikan  begitu  saja, karena anggaran yang disediakan sudah habis  terserap  semuanya.  Hal  inilah yang  akan  memunculkan  persoalan selanjutnya.
Berdasarkan  perspektif  yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat  pasif  dan  keterbatasan  akses yang  diberikan  oleh  pengadilan  akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah  menjadikan  urgensi  kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian  bantuan  hukum  secara  aktif dan  tidak  terlalu  mengandalkan  akses yang diberikan oleh pengadilan.
3.  Akses  Menuju  Peradilan  Hanya Bersifat Formalitas
Berawal  dari  kalimat  sarkas yaitu “mata pedang hukum lebih tajam kebawah daripada keatas” yang artinya rasa  keadilan  dari  hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial  lebih  tinggi  maka  akan  dengan mudah  mendapatkan  perlakuan  yang lebih istimewa. Kesalahan pada
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
penerapan  hukum  maupun  subyek hukum (error  in  persona )  yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik peradilan di  Indonesia,  hal  inilah  yang  disebut dengan  peradilan  sesat.  Seringkali dalam  praktik  di  masyarakat,  terutama rakyat miskin mengalami/menjadi korban  dari  peradilan  sesat,  walaupun terdapat  suatu  akses  banding,  kasasi maupun  peninjauan  kembali  untuk menghindari  peradilan  sesat,  akan tetapi  akses  tersebut  belum  mungkin digunakan  bagi  rakyat  miskin  karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan.
Berdasarkan hal tersebut
adanya Undang-Undang Bantuan
Hukum  bukanlah  suatu  jaminan  bagi rakyat  miskin  untuk  mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan  pada  tataran  praktik  di masyarakat  penerapan  bantuan  hukum diberikan  hanya  bersifat  formalitas oleh  sebagian  advokat  maupun  LBH. 9
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan, sebagian pemberian bantuan
9 Siti  Nuraisyah,  Dewi,  “Bantuan  Hukum Untuk  Orang  Miskin,” Jurnal  Justicia 8,  no.2 (2013).
hukum dilakukan sampai kepada peradilan  tingkat  pertama  saja.  Dari sudut  pandang  advokat/LBH,  hal  itu dilakukan  atas  dasar  permintaan  klien (rakyat  miskin),  akan  tetapi  dari  sudut pandang  rakyat  miskin  permintaan (tidak  mengajukan  banding,  kasasi, peninjauan kembali) atas dasar kepasrahan  dan  tidak  memiliki  biaya untuk  mengakses  hal  tersebut.  hukum murni gratis, tanpa ada biaya-biaya lain, akan  tetapi  hal  itu  tidak  konsisten dalam  dunia  praktiknya  di  masyarakat, dimana  rakyat  miskin  tetap  dipungut biaya seperti biaya fotocopy, pemanggilan  saksi  dan  ahli,  maupun biaya transport pun menjadi tanggungan rakyat miskin dalam menerima bantuan hukum. Pemungutan  biaya  tersebut  dilakukan atas dasar untuk menghidupi bekerjanya advokat atau LBH. Padahal memungut biaya dalam bantuan hukum itu  merupakan  suatu  larangan  dengan hukuman  penjara  paling  lama  1  tahun dan denda lima puluh juta rupiah (Pasal 20  jo  Pasal  21  Undang-Undang Tentang  Bantuan  Hukum).  Hal  ini menjadi suatu dilema dalam penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.
Suatu hal yang menjadi dilema, dimana Undang-Undang Bantuan
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
Hukum  mengharuskan  memberikan bantuan  hukum  bagi  rakyat  miskin secara cuma-cuma yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  maupun  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  dan  Perma  Nomor  1  Tahun 2014  yang  bersumber  dari  anggaran pengadilan setempat.
4.  Diskriminasi  dan  Prosedur  yang Rumit  dalam  Pendanaan  Bantuan Hukum
Berbicara  mengenai  pendanaan atau  uang  merupakan  suatu  hal  yang menarik,  karena  dengan  hal  itu  segala aktivitas  pekerjaan  akan  mudah  dan karena  hal  itu  pula  dapat  merubah suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan  hukum  merupakan  salah  satu bentuk  tanggung  jawab  dan  semangat yang  diberikan  kepada  negara  kepada para  advokat/LBH  karena  mewajibkan untuk  memberikan  bantuan  hukum kepada rakyat miskin. Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan pendanaan  bagi  advokat/LBH  dengan berbagai  macam  syarat  dan  prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhi oleh LBH  saja,  itupun  harus  ada  proses seleksi  yang  biasa  disebut  dengan akreditasi  sebagai  legitimasi  untuk
menyerap  pendanaan  bantuan  hukum tersebut,  hal  ini  bertendensi  adanya suatu diskriminasi.
5. Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum
Pengawasan  adalah  suatu  hal yang  terpenting  untuk  menjaga  agar tidak kelewat batas ataupun menyalahgunakan. Kelalaian bagi pembuat undang-undang terutama Undang-Undang Bantuan Hukum secara  normatif  tidak  mengakomodir ketentuan Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum.Pengawasan dalam  penerapan  bantuan  hukum sangatlah  berperan  penting  untuk menjaga  keseimbangan  relasi  bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang longgar,  dapat  membuka  celah  untuk menyelewengkan uang negara (korupsi) atau  sampai  kepada  mengorbankan harapan  untuk  terwujudnya access  to law and justice bagi rakyat miskin.
Perlu  diketahui sebelumnya bahwa  penerapan  pemberian  bantuan hukum  dalam  praktik  di  masyarakat kurang  optimal  dikarenakan  masih memiliki  berbagai  macam  persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak  pada  belum  terwujudnya access  to  law  and  justice bagi  rakyat
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
miskin.  Oleh  karenanya  dibutuhkan
suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan  pemberian  bantuan  hukum bagi rakyat miskin, sehingga terwujudnya access  to  law  and  justice bukanlah  sekedar  mitos  atau  janji manis  yang  dibuat  oleh  negara. Mengacu  pada  definisi  dan  strategi terwujudnya access  to  law  and  justice , terdapat beberapa upaya dalam mengoptimal penerapan pemberian bantuan  hukum  bagi  rakyat  miskin sebagai berikut:
a. Stimulan untuk Advokat/LBH dalam Memberikan Bantuan Hukum
Menurut  Organisasi  Advokat  Se- Dunia  yaitu  BAR  Association, stimulan  adalah  salah  satu  cara membuat  advokat  untuk  mau secara sadar  memberikan  bantuan  hukum, karena  cara  yang  bersifat  represif tidaklah  efektif  untuk  menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum.  Cara  yang  bersifat  stimulan ini  dilakukan  seperti  mengadakan suatu penghargaan agar menginspirasi advokat
lain
memberikan bantuan hukum kepada rakyat  miskin.  Berdasarkan  hal tersebut  cara  ini  sebagai  suatu alternatif  cara  untuk  menyelesaikan persoalan pertama.
b.  Bantuan  Hukum  yang  Bersifat Aktif, Responsif dan Struktural
Urgensi  dalam  merubah  orientasi bantuan  hukum  agar  bersifat  aktif, responsif  dan  struktural  diperlukan karena  suatu  keterbatasan  dari  klien (rakyat miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran  hukum  dan  anggaran yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif-responsif artinya advokat harus lebih mengetahui  kebutuhan  klien  (rakyat miskin)  ketika  bermasalah  hukum tanpa  harus  menunggu  permintaan klien, aparat penegak hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural  disini  artinya  advokat dalam  memberikan  bantuan  hukum tidak  hanya  untuk  menyelesaikan masalah  di  dalam  pengadilan  saja (penasihat  hukum),  akan  tetapi advokat/LBH  lebih  membuat  klien nya  mengerti  akan  hukum  sehingga terciptalah  suatu  kesadaran  hukum secara struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum.
c.  Terjamahnya  Seluruh  Akses

## Menuju Peradilan
Ketika  para  advokat/LBH  sudah menyepakati orientasi bantuan hukum  itu  harus  bersifat  aktif, responsif  dan  struktrual  maka  akan menjadi  suatu  niscaya  terjamahnya seluruh  akses  menuju  peradilan (seperti  pengadilan  tingkat  pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali), artinya klien dapat menggunakan  haknya  secara  penuh untuk mengakses hukum dan keadilan.
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
d.  Memurnikan  Makna  Gratis dalam Pemberian Bantuan

## Hukum
Pemberian  bantuan  hukum  secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme  prosedur  dapat  dirubah agar  lebih  mudah  penyerapan  dana bantuan  hukum,  baik  berasal  dari APBN,  APBD  maupun  pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan  dana  bantuan  hukum agar  dipermudah  tanpa  mengurangi kualitas,  sehingga  dapat  diakses oleh  setiap  advokat/LBH  maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga  yang  mengurusi penyerapan  dana  bantuan  hukum  di setiap kota/kabupaten karena selama ini  penyerapan  dana  harus  diurus  di kantor  wilayah  yang  berada  di provinsi, selain itu sambil menunggu  dibentuknya  cabang  di setiap kota/ kabupaten dapat
dikombinasikan
dengan memaksimalkan  secara  online,  baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumber  daya  manusianya.  Ketika prosedur  akreditasi  dan  mekanisme penyerapan  dana  bantuan  hukum sudah  dipermudah,  maka  bukanlah suatu hal yang mustahil, terwujudnya  makna  gratis  dalam pemberian  bantuan  hukum  bagi rakyat miskin. Artinya para advokat/LBH tidak akan ragu dalam memberikan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma, karena dari penyerapan
dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya e.  Pengawasan  dalam  Penerapan Pemberian Bantuan Hukum
Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, maka  diperlukannya  suatu  sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa  komponen  dari  penerapan bantuan hukum tersebut.
Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan  atau  tidaknya  pemberian bantuan  hukum,  digunakan  atau tidaknya  akses  menuju  peradilan, kinerja  advokat  atau  LBH  dalam memberikan  bantuan  hukum,  dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari  masyarakat  maupun  klien  yang pernah  menjadi  penerima  bantuan hukum,  dan  pengawasan  yang terakhir  mengenai  penyerapan  dana yang  melihat  sesuai  atau  tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan  bantuan  hukum,  agar tidak  terjadinya  penggelapan  atau korupsi dana bantuan hukum. Setelah  materi  dalam  pengawasan sudah  diketahui  maka  yang  tidak kalah  penting  adalah  pengawasnya, yang  dapat  terdiri  dari  pemerintah, organisasi  advokat  dan  masyarakat. Berdasarkan  hal  tersebut,  apabila gagasan  mengenai  5  (lima)  upaya dalam  mengoptimalkan  pemberian bantuan  hukum  bagi  rakyat  miskin telah  diterima  dan  dilakukan,  maka bukanlah  suatu  hal  yang  mustahil
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
akan terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. 10

## KESIMPULAN
Adanya Undang-Undang Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan  dalam  tewujudnya access  to law  and  justice bagi  rakyat  miskin karena  penerapan  pemberian  bantuan hukum dalam tataran praktik dimasyarakat  masih  menuai  beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya access  to  law  and  justice bagi  rakyat  miskin.  Pertama,  kerangka hukum  normatif  yang  tidak  bekerja. Kedua,  kurangnya  kesadaran  hukum mengenai  bantuan  hukum.  Ketiga, akses  menuju  peradilan  yang  bersifat formalitas.  Keempat,  diskriminasi  dan prosedur  yang  rumit  dalam  pendanaan bantuan hukum. Kelima, belum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian  bantuan  hukum.  Persoalan- persoalan tersebut menjadikan penerapan  bantuan  hukum  bagi  rakyat miskin kurang optimal.
Berdasarkan
beberapa persoalan yang dihadapi dalam penerapan  pemberian  bantuan  hukum,
10 YLBHI, Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,
2014).
terdapat beberapa gagasan berupa suatu upaya  yang  dapat  mengoptimalkan penerapannya. Pertama, stimulan untuk advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum. Kedua, bantuan hukum  yang  bersifat  aktif,  responsif dan  struktural.  Ketiga,  terjamahnya seluruh akses dalam peradilan. Keempat,  memurnikan  makna  gratis dalam  pemberian  bantuan  hukum. Kelima,  Pengawasan  dalam  penerapan pemberian  bantuan  hukum.  Upaya- upaya tersebut merupakan suatu gagasan  yang  dapat  mengoptimalkan pemberian  bantuan  hukum,  sehingga bukan  suatu  hal  yang  mustahil  untuk terwujudnya  access  to  law  and  justice bagi rakyat miskin. Seyogyanya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya.  Seyogyanya  advokat dan LBH maupun OBH mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan  pribadi  yang  berorientasi pada  moral  bukan  pada  keuntungan ekonomi  semata.  Ketiga,  seyogyanya masyarakat dapat memahami pentingnya  bantuan  hukum  sehingga memiliki  kesadaran  hukum  sehingga
Muhamad  Adystia  Sunggara,  Yang  Meliana,  Arifin  Faqih  Gunawan,  Sri  Yuliana,  Penerapan  dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Halaman 138-154
dapat bersama-sama (negara dan advokat/LBH)  mewujudkan access  to
law and justice.

## DAFTAR PUSTAKA
Dheborah  Rhode  L. Access  to  Justice .
New  York:  Oxford  University
Press, 2004.
Siti  Nuraisyah,  Dewi.  “Bantuan Hukum  Untuk  Orang  Miskin,”
Jurnal Justicia 8, no.2 (2013).
Situmorang, Mosgan. Tanggung Jawab
Negara  dan  Advokat  dalam
Memberikan  Bantuan  Hukum .
Jakarta: BPHN kementerian
Hukum dan HAM, 2011.
Sunggara,  MA.  “Kebijakan  Penegakan
Hukum  Dalam  Pemberantasan Narkotika  Penyalagunaan  Dalam
Tahanan  Oleh  Badan  Narkotika
Nasional,” Jurnal  Solusi 18,  no.
2  (2020): 139-146.
Suradji. Etika  dan  Penegakan  Kode Etik  Profesi  Hukum  (Advokat) . Jakarta: Badan
Pembinaan
Hukum  Nasional  Departemen Hukum dan HAM RI, 2008. The  Indonesia  Legal  Resource. Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi  Organisasi  Bantuan Hukum (Jakarta:  The  Indonesia
Legal Resource, 2013). Wijayanta,  Tata.  “Bantuan  Huku Golongan Tidak Mampu,” Jurnal
Yuridika 7, no.2 (2012).
YLBHI. Panduan  Bantuan  Hukum  di
Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2014.
.