Vol. 4  No. 1 Desember 2022: 1 - 14

## ISSN 2716-2753 (media online) http://jamas.triatmamulya.ac.id/
FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu
Aristya Adi Wasita 3)
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika, Bisnis dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia
*) Corresponding author :
cornelisbore@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  factors  affecting  timeliness  of  financial  reporting submission  in  West  Sumba  Regency.    It  is  a  quantitative  research  using  primary  data collected  from  questionnaires.  The  sample  was  determined  by  purposive  sampling technique and obtained 50 respondents. The data analysis uses multiple linear regression with  the  help  of  software  SPPSS  version  26.The  research  showed  that  human  resources competences, the implementation of government accounting standards, inter-governmental control  systems  and  the  utilization  if  information  technology  had  positive  effect  on  the delivery timeliness of financial reporting submission in West Sumba Regency .
Keywords: Timeliness  of  Financial  Reporting  Submission,  Human  Resources Competence, SAP Implementation, Government Internal Control System

## PENDAHULUAN
Sektor  publik  di  Indonesia  harus  mampu  mengelola  keuangan  secara transparansi dan akuntabel guna memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan mengambilan keputusan. Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005  yang  mengalami  penyempurnaan  oleh  peraturan  pemerintah  No.  71  tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa informasi yang disajikan  pemerintah  akan  bernilai  manfaat  apabila  memenuhi  beberapa  kriteria kualitas informasi yaitu: memiliki relevansi, kehandalan, serta dapat dibandingkan dan dimengerti. Setiap instansi diharuskan untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu sebab ketentuan ini telah ditetapkan dalam peraturan (Ardianto, &  Eforis,  2019).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  No.  8  Tahun  2006 tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  disebutkan  bahwa laporan keuangan  pemerintah daerah disampaikan oleh gubernur/walikota/bupati kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  setelah anggaran berakhir.
Ketepatan waktu sebagai faktor penting dalam menjabarkan informasi yang relevan  oleh  setiap  organisasi  publik.  Faktor  ini  disebabkan  karena  laporan keuangan  merupakan  informasi  penting  untuk  pihak-pihak  yang  berkepentingan
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
untuk membuat keputusan (Eristanti & Putra, 2019). Ketepatan waktu menunjukkan bahwa  informasi  yang  disediakan  oleh  pembuat  laporan  segera  dirilis,  dimana laporan  tersebut  sangat  berguna  bagi  pembuat  keputusan,  sehingga  informasi tersebut menjadi lebih relevan karena memnuhi kebutuhan mereka. Maka dari itu, ketepatan waktu yakni faktor penting dalam mempublikasikan laporan keuangan. Pada dasarnya, ketepatan waktu ketika mempublikasikan laporan keuangan daerah ini  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berkualitas,  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penggunaan teknologi secara tepat.
Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Sumbawa Barat berhasil meraih WTP ketujuh dari penyajian laporan keuangan dari BPK. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumba Barat dalam pembuatan serta  penyampaian  laporan  keuangan  sering  mengalami  keterlambatan  yang dikarenakan  oleh  beberapa  faktor  seperti  SDM  mengalami  kompleksitas operasional serta kendala dan kesulitan untuk menyusun laporan. Kaitannya dengan kompleksitas  operasional  yaitu  kapasitas  SDM,  implementasi  SAP,  SPIP  serta pemakaian  teknologi  informasi.  Adapun  kompleksitas  operasi  yang  dialami  oleh BPKAD  Kabupaten  Sumba  Barat  yaitu  kerumitan  untuk  menyajikan  laporan keuangan,  jumlah  SDM  yang  tidak  mencukupi,  kompetensi  SDM  yang  kurang mampu,  sehingga  instansi  tidak  mampu  menerapkan  SAP  dan  SPIP.  Pelaporan keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sumba  Barat  masih  terdapat  keterlambatan penyampaian laporan keuangan karena di lihat dari latar belakang pendidikannya bukan akuntansi, pengalaman dalam bidang akuntansi, pengetahuan  yang kurang akan  penyajian  laporan  keuangan  dan  tidak  memiliki  keterampilan  dalam menjalankan  fungsi  akuntansi  sehingga  mengakibatkan  penyampaian  laporan keuangan  itu  tidak  tepat  waktu.  Adanya  kelemahan  sistem  pengendalian  internal Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Sumbawa  Barat  yakni  beberapa pegawai belum memenuhi ketentuan dan minimnya koordinasi dengan pihak terkait untuk mengawasi dan mengendalikan laporan keuangan. Selain itu, pejabat yang berwenang belum menentukan kebijakan dan prosedur yang berlaku umum Syamsir et al (2018) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia (SDM) ialah  individu  yang  berperan  penting  dalam  menjalankan  aktivitas  organisasi, dimana SDM sebagai aset utama organisasi yang perlu dikembangkan potensinya. Winidyaningrum  &  Rahmawati  (2010)  menyatakan  bahwa  laporan  yang berkualitas  dan  tersaji  secara  tepat  waktu  harus  didukung  oleh  SDM  yang berkualitas  dan  berkompeten.  Oleh  karena  itu,  setiap  organisasi  harus  mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi setiap SDM yang dimiliki agar proses pelaksanaan  operasional  organisasi  dapat  berjalan  secara  optimal,  terutama  yang berkenaan  dengan  laporan  keuangan  (Maharani  &  Agustin,  2021)  melakukan penelitian  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  semakin  baik  kualitas  SDM  yang dimiliki oleh instansi pemerintahan maka laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu.  Dengan  demikian,  SDM  memiliki  keterlibatan  penting  dalam  pembuatan laporan keuangan agar dapat dipublikasi secara tepat waktu. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh penelitian Basri et al., (2021),  Dewanti & Riharjo (2020), Astrawan  et  al.,  (2016),  dan  Winidyaningrum  &  Rahmawati  (2010),  namun penelitian  Prasetyo  (2015)  menunjukkan  hasil  berbeda  bahwa  SDM  tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
Penyajian  laporan  keuangan  harus  didasarkan  pada  SAP  sebagaimana dalam ketentuan peraturan daerah. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 mengenai pemerintahan  daerah  dalam  pasal  330,  dinyatakan  bahwasannya  dalam penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban  keuangan  daerah  harus  mengikuti  aturan  daerah.  SAP menyampaikan  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  merupakan  sarana  untuk menginformasikan posisi keuangan daerah yang telah dilakukan oleh suatu instansi dalam  periode  tertentu.  Penyusunan  serta  pelaporan  keuangan  pemerintah  harus dilandaskan  pada  SAP  guna  memperlihatkan  informasi  yang  bermanfaat  untuk pihak-pihak  yang  membutuhkannya  untuk  keperluan  pengambilan  keputusan berkenaan dengan sektor ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian dari Dewanti &  Riharjo  (2020),  Pujanira  &  Taman  (2017),  Ardianto  dan  Eforis  (2019) menunjukkan hasil sama bahwa penerapan SAP berpengaruh pada ketepat waktuan pelaporan  keuangan  daerah  sedangkan  penelitian  Ardianto  &  Eforis  (2019)  dan Inapty  &  Martiningsih,  (2016)  menunjukkan  penerapan  SAP  tidak  berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
Ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  juga  memiliki  hubungan  yang  erat dengan oleh sistem pengendalian intern. SPIP berkenaan dengan laporan keuangan adalah  penyusunan  laporan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dari  pemerintah,  yang tujuannya  untuk  meyakinkan  pihak-pihak  pengguna  laporan  bahwa  laporan keuangan  tersebut  akuntabel.  Sistem  pengendalian  intern  memiliki  tujuan  guna memastikan  bahwasanya  laporan  keuangan  yang  disusun  secara  akuntabel  serta transparan.  Prasetyo  (2015),  Astrawan  et  al.,  (2016)  dalam  penelitiannya bahwasanya SPIP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan  daerah  sedangkan  penelitian  Basri  et  al.,  (2021)  tidak  berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian laporan.
Pelaporan  keuangan  pemerintah tidak  terlepas  dari  penggunaan  teknologi informasi.  Sistem  informasi  adalah  salah  satu  cara  untuk  memanfaatkan kecanggihan  teknologi  untuk  membantu  dan  memudahkan  dalam  proses penyusunan  informasi,  sehingga  informasi  tersebut  lebih  mudah  dipahami  oleh penggunanya  dalam  mengambil  keputusan.  Teknologi  informasi  dipakai  guna melakukan pemrosesan serta penyimpanan informasi dan sebagai alat komunikasi guna menyebarkan informasi. Terdapat berbagai jenis komponen dari penggunaan teknologi informasi yang mencakup komputer, software, database, jaringan dan alat elektronik lainnya. Hasil penelitian dari Ardianto & Eforis (2019), Prasetyo (2015), Astrawan  et  al.,  (2016),  Winidyaningrum  &  Rahmawati  (2010)  menyampaikan bahwasa  pemanfaatan  teknologi  informasi  mempengaruhi  kehandalan  serta ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian  Maharani & Agustin (2021) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
Berdasarkan  konsep,  fenomena  dan  hasil  penelitian  yang  berbeda  terkait dengan  ketepatwaktuan  penyajian  laporan  keuangan,  maka  penelitian    meneliti tentang  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ketepatan  Waktu  Penyampaian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat”.
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Stewardship
Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan manajer bekerja untuk tujuan  organisasi  dengan  mengesampingkan  kepentingan  pribadi  (Donaldson  & Davis,  1991).  Manajemen  memiliki  cara pandang  pengelolaan  organisasi  dengan konsep  kebersamaan,  kemitraan,  pemberdayaan,  saling  percaya  dan  stewardan. Harmoni  antara  pemilik  modal  (principal)  dan  manajemen (steward) terbangun dalam hubungan kepemimpinan dan komunikasi. Sasaran utamanya adalah steward bertindak  sesuai  dengan  keinginan  principal  dan  steward  akan  meyelaraskan tujuannya dengan tujuan organisasi. Filosofi ini bagian penting dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Van Slyke, 2006 dalam penelitiannya  dibidang  akuntansi  organisasi  sektor  publik  menyatakan  teori stewardship sering  digambarkan  sebagai  alternatif  dari  teori  agensi.Teori  agensi mengasumsikan  bahwa  orang-orang  bertindak  oportunistik  ketika  tujuan  pribadi mereka tidak selaras dengan tujuan utama mereka dan dapat bertindak atas biaya prinsipal  mereka  (Frederickson  &  Smith,  2003).  Teori stewardship ,  sebaliknya mengemukakan model  of  man berdasarkan  perilaku  seorang  steward  diatur sedemikian rupa sehingga perilaku kolektivis pro-organisasional memiliki utilitas yang lebih tinggi daripada perilaku melayani diri sendiri yang individualistis (Davis et al., 1997). Teori stewardship juga mengedepankan pandangan bahwa individu, sering kali dapat dimotivasi oleh pertimbangan keadilan dan kepedulian terhadap kepentingan  orang  lain  (Buchanan,  1996).  Aparat  pemerintah  yang  menyajikan laporan  keuangan  perlu  mengedepankan  sikap  melayani  masyarakat  dan menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan menyajikan informasi secara tranparan untuk meberikan informasi secara jelas kepada masyarakat.

## Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan
PP No. 71 Tahun 2010 mengenai penyajian laporan keuangan, disebutkan bahwasannya  kurangnya  ketepatan  waktu  penyajian  laporan  keuangan  dapat dikarenakan  laporan  tidak  dapat  diakses  oleh  pengguna  pada  tanggal  yang  telah ditetapkan  (BPK,  2010).  Ketepatan  waktu  adalah  cara  guna  melihat  transparansi dan kualitas laporan yang dibuat oleh organisasi publik. Informasi yang dibagikan dalam laporan keuangan tersebut harus relevan supaya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan  untuk  mengambil  keputusan  ekonomi.  (Mareta,  2017).  Beberapa faktor  yang  penyebab  kompleksisitas  operasi  yaitu  kapasitas  SDM  implementasi SAP,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  serta  penggunaan  teknologi informasi,  dimana  faktor-faktor  tersebut  bisa  mempengaruhi  ketepatan  waktu penyampaian laporan keuangan.

## Kompetensi SDM
SDM  yang  bertugas  untuk  membuat  dan  menyajikan  laporan  keuangan harus memiliki kemampuan, pengetahuan dan kompetensi agar hasil laporan yang disusunnya tersebut lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan  (Animah et al., 2020). Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menjelaskan kapasitas SDM ialah kemampuan individu yang berada di organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya  demi  mencapai  tujuan  organisasi.  Sudiarti  &  Juliarsa  (2020) mengungkapkan bahwasannya kompetensi SDM ialah kemampuan individu yang berada di organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi.
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)

## Penerapan SAP
Penerapan SAP berbasis akrual yaitu guna menghitung jumlah biaya yang dibutuhkan  guna  menghasilkan  pelayanan  masyarakat,  dan  menetapkan  biaya pelayanan  yang  harus  dibayarkan  oleh  masyarakat  (Wibowo  et  al.,  2018). Penerapan  SAP  berbasis  akrual akan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  lebih relevan,  andal,  bisa  dibandingkan  serta  dipahami  untuk  mengambil  keputusan (Ardianto  &  Eforis,  2019).  Pujanira  &  Taman,  (2017)  menjelaskan  bahwa  SAP yakni prinsip dasar akuntansi untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan di instansi pemerintahan.

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PP No. 60 Tahun 2008 mengenai SPIP dijelaskan mengenai pengertiannya, yaitu  suatu  proses  integral  terhadap  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara berkesinambungan  oleh  pimpinan  dan  anggotanya  guna  memberi  keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi (BPKP, 2008). Sistem pengendalian akuntansi  di  pemerintah  guna  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  andal, pengamanan  asset  negara  serta  kepatuhan  dalam  menjalankan  aturan  dalam perundang-undangan. Rusvianto et al (2018) menyebutkan bahwa SPIP mencakup beberapa  hal  seperti  struktur  organisasi,  metode  serta  pengukuran  yang didiskusikan guna menjaga asset instansi, pengecekan ketelitian serta akuntabilitas data  akuntansi,  terciptanya  efisiensi  serta  kepatuhan terhadap  aturan  yang  dibuat oleh  pimpinan.  Anthoni  et  al  (2016)mengungkapkan  bahwasannya  SPIP  ialah proses  integral  dari  aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  manajemen  serta  pimpinan guna memberikan jaminan secara memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi secara  efektif  serta  efisien,  laporan  keuangan  yang  handal,  pengamanan  aset organisasi  serta  kepatuhan  terhadap  aturan  yang  tertera  dalam  perundang- undangan.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi guna mengelola serta menyusun laporan keuangan  akan  memudahkan  dan  mempercepat  penyajian  informasi  keuangan daerah  (Pujanira  &  Taman,  2017).  Sistem  teknologi  informasi  digunakan  untuk berbagai  kegiatan  seperti  dokumentasi,  administrasi,  dan  pengelolaan  data keuangan  daerah.  Dengan  penggunaan  teknologi  informasi  akan  dihasilkan informasi yang relevan serta bermanfaat untuk pihak yang membutuhkan laporan tersebut  guna  menentukan  keputusan  (Astrawan  et  al.,  2016).  Pengukuran pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator  seperti  penggunaan  komputer,  software,  internet  dan  jaringan telekomunikasi.  Purnama  (2016)  menjelaskan  sistem  informasi  manajemen  ialah sistem yang menggunakan komputer dalam pengolahan dan penyediaan informasi bagi penggunanya.
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
H1 H3 H2 H4

## Kerangka Berpikir
Rancangan penelitian ini dapat di gambarkan  sebagai berikut: Gambar 1

## Konsep Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan tipe kausalitas. Berdasarkan landasarn teori dan hipotesis yang dipaparkan sebelumnya penelitian ini menguji komptensi SDM, penerapan standar akuntansi pemerintahan  (SAP),  sistem  pengendalian intern pemerintah  (SPIP)  dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang dipergunakan ialah metode data primer yang didapatkan dari hasil kuesioner yang diukur memakai skala likert. Penelitian dilaksanakan  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kab.  Sumba  Barat.  Populasi pada  studi  ini  yaitu  semua  pegawai  yang  terdapat  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.  Sampel yaitu elemen dari jumlah serta karakter yang ada di populasi (Sugiyono, 2016). Cara pengambilan sampel dalam studi ini memakai metode purposive sampling, yakni mengambil kasubag umum dan keuangan yang mengelola keuangan di setiap 50 SKPD yang bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden
Kuesioner yang disebarkan kepada responden diisi oleh pejabat tata usaha keuangan SKPD yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang berjumlah 50 SKPD di Pemerintah Kab. Sumba Barat. Karakteristik responden berdasarkan hasil  kuesioner  yaitu  jenis  kelamin  responden  terdiri  dari  perempuan  sebesar  27 orang  (64.29%),  serta  laki-laki  sebesar  23  orang  (35.71%).    Karakteristik Responden  berdasarkan  Pendidikan  sebanyak  32  orang  (80.95%)  berpendidikan
Kompetensi SDM (X1)
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Keuangan (Y) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) (X2) Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
(X3)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
SMA,  Diploma  (D3)  sebanyak  14  orang  (11.90%),  dan  S1  sebanyak  4  orang (7.14%). Karakteristik responden berdasarkan masa kerja bahwa responden yang memiliki masa kerja < 5 tahun ada 5 orang (7.14%), masa kerja 5-10 tahun ada 16 orang (28.57%), dan masa kerja > 10 tahun ada 29 orang (64.28%).

## Hasil Uji Validitas
Pengujian  validitas  bertujuan  guna  melihat  kesanggupan  variabel  dalam mengukur obyek yang memang harus diukur.  Pengujian ini guna menilai kelayakan butir-butir pada suatu pertanyaan. Kuesioner yang valid yaitu apabila mengandung pertanyaan  yang  dapat  menjelaskan  obyek  yang  diukur  menggunakan  kuesioner tersebut,  yang  apabila  pearson  correlation  koefisien  correlation  >  0,3.    Hasil pengujiannya tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Instrumen No Variabel Butir Nilai Korelasi Signifikan Keterangan 1 Ketepatan  Waktu  Penyampaian Laporan Keuangan Y 1.1 Y 1.2 Y 1.3 Y 1.4 0,784
0,825 0,875 0,677 0,000 Valid 2 Kompetensi SDM X 1.1 X 1.2 X 1.3 X 1.4 X 1.5 X 1.6 X 1.7 X 1.8 X 1.9 0,791 0,868 0,722 0,821 0,717 0,758 0,729 0,770 0,312 0,000 Valid
3 Penetapan SAP X 2.1 X 2.2 X 2.3 X 2.4 X 2.5 X 2.6 0,728 0,600 0,765 0,777 0,652 0,702 0,000 Valid 4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X 3.1 X 3.2 X 3.3 X 3.4 X 3.5 X 3.6 X 3.7 X 3.8 X 3.9 X 3.10 X 3.11 X 3.12 X 3.13 X 3.14 0,763 0,762 0,705 0,746 0,756 0,548 0,758 0,708 0,803 0,724 0,642 0,562 0,709 0,605 0,000 Valid 5 Pemanfaatan
Teknologi Informasi X 4.1 X 4.2 X 4.3 X 4.4 X 4.5
0,850
0,898 0,904 0,743 0,769 0,000 Valid

## Sumber: data primer diolah (2021)
Hasil uji validitas dalam Tabel 1 didapatkan nilai korelasi yang lebih besar dari 0,3 yang nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, artinya intrumen yang digunakan
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
dalam kuisioner pada tiap-tiap variabel menerangkan bahwasanya instrumen yang memenuhi kriteria validitas.
Uji Reliabilitas
Pengujian  ini  bertujuan  guna  menilai  kredibilitas  kuesioner  selaku  alat pengumpul  data.  Kuesioner  yang  reliabel  yaitu  jikalau  jawaban  responden konsisten. Alat pengukur yang reliabel yaitu jikalau memiliki nilai Alpha Cronbach > 0,70. Hasil pengujiannya disajikan dalam Tabel 2
Tabel 2

## Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
No Variabel Nilai Reliabilitas Keterangan 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 0,797 Reliabel 2 Kompetensi SDM 0,883 3 Penerapan SAP 0,900 4 SPIP 0,917 5 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,888 Sumber: data primer diolah (2021)
Hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  nilai  reliabilitas  pada  masing-masing variabel > 0,6, maka dapat dinyatakan data yang digunakan adalah instrumen yang memenuhi kriteria reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan hasil Uji  Normalitas  nilai  Asymp.  Sig  pada  dua  sisi  ( 2-tailed )  sebanyak  0,060  >  0,05, yang  mengindikasikan  bahwasanya  data penelitian  berdistribusi  normal  sehingga layak  digunakan.  Uji  Multikolinearitas  pada  tolerance  memperlihatkan  seluruh variabel  independent  memiliki  nilai  >0,10  (10%),  serta  nilai  FIV  <10.  Dengan demikian, antar variabel independentnya tidak adanya multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansinya > 0,05  yang mengindikasikan bahwasanya model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

## Uji Koefisien Determinasi
Hasil  pengujian  determinasi  menunjukkan  nilai  R  Square  yakni  0,756, maknanya  kontribusi  variabel  kompetensi  SDM,  penerapan  SAP,  SPIP  serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan  Pemkab  Sumba  Barat  sebesar  75,6%  Adapun  selebihnya  yaitu  24,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain yang dikaji pada studi ini.
Uji F
Hasil  Uji  Anova  didapatkan  nilai  nilai  F  hitung  34,850  dengan  nilai signifikansinya  0,000  serta  nilai  tersebut  < 0,05,  yang  mengindikasikan  bahwa kompetensi SDM, penerapan SAP, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi bisa dipakai  guna  memprediksi  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan Pemkab Sumba Barat.
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
Uji Hipotesis
Tabel 3 Hasil Uji t Variabel Koefisien Regresi t Sig B Std. Eror Kompetensi SDM 0,102 0,048 2,101 0,041 Penerapan SAP 0,129 0,048 2,705 0,010 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,089 0,040 2,221 0,031 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,181 0,063 2,861 0,006 (Constanta) :  0,221 F Statistik :   34,850 Sig F                       :   0,000 Adjusted R 2 :   0,734
Pengaruh  Kompetensi  SDM  terhadap  Ketepatan  Waktu  Penyampaian Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Hasil pengujian statistik mengindikasikan kompetensi SDM mempengaruhi secara posotif dan signifikan pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemkab  Kabupaten  Sumba  Barat.  Hal  ini  membuktikan  bahwasanya  makin  baik kompetensi  yang  dimiliki  oleh  SDM  yang  ada  sehingga  waktu  penyampaian laporan keuangan tidak akan terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan. Upaya menciptakan  SDM  yang  berkompeten  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan berkualitas  merupakan  wujud  tanggung  jawab  individu  terhadap  pihak  yang meberikan  pekerjaan  kepadanya.  Hasil  ini  didukung  dengan  teori  stewardship bahwa  SDM  yang  kompeten  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  tepat  waktu sebagai bentuk pelayanan kepada negara. Selain itu, hasil studi ini didukung oleh hasil studi  (Maharani & Agustin, 2021)  Basri et al., (2021),  Dewanti & Riharjo (2020), Astrawan et al., (2016), dan Winidyaningrum & Rahmawati (2010) yang menyatakan  kompetensi  SDM  mempengaruhi  secara  signifikan  pada  pelaporan keuangan. SDM yang berkompeten akan mampu menyelesaikan laporan keuangan secara efektif dan tepat waktu, dan tidak sejalan dengan penelitian Prasetyo (2015) bahwa  SDM  tidak  mempengaruhi  ketepatan  waktu  dalam  penyampaian  laporan keuangan.
Pengaruh  penerapan  SAP  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
Hasil  pengujian  statistik  mengindikasikan  ada  pengaruh  yang  positif  dan signifikan antara penerapan SAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan  Pemkab  Sumba  Barat.  Hal  ini  membuktikan  penerapan  SAP  harus diimplementasikan  pada  penyusunan  laporan  keuangan  supaya  menghasilkan laporan yang bermutu. Hasil ini didukung dengan hasil kajian dari hasil penelitian dari  Dewanti  &  Riharjo  (2020),  Pujanira  &  Taman  (2017),  Ardianto  dan  Eforis (2019) menunjukkan hasil sama bahwa penerapan SAP berpengaruh pada ketepat waktuan penyampaian pelaporan keuangan daerah dan tidak mendukung penelitian Ardianto  &  Eforis  (2019)  dan  Inapty  &  Martiningsih,  (2016)  menunjukkan penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Pengaruh  secara  parsial  SPIP  terhadap  Ketepatan  Waktu  Penyampaian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
Hasil  pengujian  statistik  mengindikasikan  ada  pengaruh  yang  signifikan secara  parsial  antara  penggunaan  SPIP  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian laporan  keuangan  pada  Pemkab  Sumba  Barat.  Hasil  memberikan  gambaran bahwasanya menggunakan SPIP dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat dapat lebih tepat dalam penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan yang dilakukan oleh Prasetyo (2015), Astrawan et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyajian  laporan  keuangan  daerah.  Dapat  dikatakan  semakin  baik  pengendalian internal sebuah instansi sehingga hasil pelaporan keuangannya juga akan semakin baik. Sistem pengendalian intern yang baik yaitu sistem yang bisa mencegah serta meminimalisir kesalahan dan kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Hasil penelitian  ini  tidak  sama  hasilnya  dengan  penelitian  Basri  et  al.,  (2021)  yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Pengaruh  secara  parsial  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap Ketepatan  Waktu  Penyampaian  Laporan  Keuangan  pada  Pemkab  Sumba Barat.
Hasil  pengujian  statistik  menunjukkan  ada  pengaruh  positif  signifikan antara  penggunaan  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  ketepatan  waktu penyampaian  laporan  keuangan  pada  Pemda  Kabupaten  Sumba  Barat.  Hasil membuktikan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  membantu  tahapan penyiapan  laporan  keuangan  sehingga  pelaporannya  lebih  tepat  waktu.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  masih  kurang  memanfaatkan  teknologi informasi  ketika  menyusun  serta  menyajikan  laporan  keuangan,  dimana  hal  ini mempengaruhi  ketepatan  waktu  dalam  pelaporan  keuangan  daerahnya.  Bisa dinyatakan  bahwasanya  pemanfaatan  teknologi  informasi  mempengaruhi signifikan  pada  ketepatan  waktu  penyampaian laporan  keuangan  Pemkab  Sumba Barat.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  dari  Ardianto  &  Eforis  (2019), Prasetyo  (2015),  Astrawan  et  al.,  (2016),  Winidyaningrum  &  Rahmawati  (2010) yang  menyampaikan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  mempengaruhi kehandalan serta ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian tidak  sejalan  dengan  penelitian  Maharani  &  Agustin  (2021)  menunjukkan  hasil bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Peneliti  memperoleh  kesimpulan  berdasarkan  hasil  uji  dan  dilanjutkan dengan  analisis  data,  yaitu:  1)  Kompetensi  SDM  mempengaruhi  positif  terhadap ketepatan  waktu  penyampaian  laporan  keuangan  Pemkab  Sumba  Barat.  Hal  ini menjadi  pertimbangan  untuk  menetapkan  bagian  tenaga  kerja  pembuat  laporan keuangan  berdasarkan  latar  belakang  pendidikan  bidang  keuangan  dan  akuntansi sehingga laporan yang disajikan memadai dan ketidaktepatan waktu; 2) Penerapan SAP  mempengaruhi  positif  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan keuangan  Pemkab  Sumba  Barat.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk  melakukan sosialisasi tentang standar akuntansi pemerintah kepada pegawai yang membidangi laporan keuangan, sehingga penyampaian laporan keuangan menjadi tepat waktu;
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
3)  SPIP  mempengaruhi  positif  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan keuangan  Pemkab  Sumba  Barat.  Pemerintah  perlu  melakukan  kegiatan pengendalian  dan  pemantauan  dari  pimpinan  terhadap  pegawai  sehingga  tidak terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan; 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi  mempengaruhi  positif  terhadap  ketepatan  waktu  penyampaian  laporan keuangan Pemkab Sumba Barat. Hal ini perlu didukung oleh jaringan internet yang ada  di  daerah  agar  tidak  mengalami  kendala  dan  hambatan,  sehingga  laporan keuangan yang di sampaikan tidak tepat waktu.

## Saran
Sesuai  simpulan  penelitian  bisa  diberikan  beberapa  saran  yang  menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijkan pada pemerintah kabupaten Sumba Barat yaitu:  1)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sumba  Barat  agar  memetakan  dan mengembangkan kemampuan SDM pada bidangnya masing-masing, sehingga akan tercapainya akuntabilitas keuangan daerah; 2) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat agar  meningkatkan  pelatihan  tentang  SAP  kepada  pegawai  untuk  terus meningkatkan  kompetensi,  sehingga  selalu  mengikuti  perkembangan  tentang laporan  keuangan;  3)  Pemerintah  Kabupaten  Sumba  Barat  agar  mengoptimalkan SPIP dengan melibatkan semua satuan kerja daerah dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan  akuntabilitas  keuangan  daerah  sesuai  perundang-undangan;  3) Pemerintah  Kabupaten  Sumba  Barat  agar  memanfaatkan  teknologi  informasi dengan  cara  pembangunan  dan  peningkatan  infrastruktur  serta  jaringan  internet agar  pelaporan  keuangan  daerah  semakin  berkualitas  dan  akuntabel;  4)  peneliti kedepannya yang hendak melaksanakan kajian yang selaras dengan kajian ini maka sebaiknya melakukan penelitian dengan pendekatan mixed methods sehingga hasil penelitian menjadi komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Animah, Bayu, S. A., & Astuti Widia. (2020). Jurnal Aplikasi Akuntansi. Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Sistem  Informasi  Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan , 5 (1), 99–109.
Anthoni,  R.,  Rachmina,  D.,  &  Andati,  T.  (2016).  Strategi  Penguatan  Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bogor. Jurnal  Manajemen  Pembangunan  Daerah , 8 (2),  1–19. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24822
Ardianto,  Rama ;  Eforis,  C.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (studi  kasus  pada  dinas  keuangan  daerah  kabupaten  indramayu). Jurnal Bina Akuntansi , 6 (1), 95–136.
Astrawan,  K.  P.,  Wahyuni,  M.  A.,  &  Herawati,  N.  T.  (2016).  Pengaruh  Sistem Informasi  Akuntansi,  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pengendalian Intern  dan  Pengawasan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terhadap Ketepetwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  SKPD Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi , 6 (3),  53–64. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9046/5852
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
Basri,  Ilham  Rizqullah ;  Gurendrawati,  Etty ;  Muliasari,  I.  (2021).  Faktor  Faktor yang Mempengaruhi Ketrandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pada  SKPD  Jakarta  Timur. Jurnal  Akuntansi,  Perpajakan  Dan  Auditing , 2 (3), 470–495.
BPK.  (2006).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2006. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2006 . https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111
BPK.  (2010). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
BPKP.  (2008). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  60  Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Buchanan, A. (1996). Toward a Theory of the Ethics of Bureaucratic Organizations. Business Ethics Quarterly , 6 (4), 419–440.
https://doi.org/10.5840/10.2307/3857497
Davis,  J.  H.,  Schoorman,  F.  D.,  &  Donaldson,  L.  (1997).  Toward  a  stewardship theory  of  management. Academy  of  Management  Review , 22 (1),  20–47. https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9707180258
Dewanti,  F.  D.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Ketepatwaktuan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 1–17.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management , 16 (1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Eristanti,  A.  B.  D.,  &  ;  Putra,  I.  N.  N.  A.  (2019).  Faktor_Faktor  Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akurasi :  Jurnal  Studi  Akuntansi  Dan  Keuangan , 1 (2),  91–104. https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.7
Frederickson,  H  George.;  Smith,  K.  B.  (2003).  The  public  administration  theory primer. In Choice Reviews Online (Vol. 41, Issue 04).
https://doi.org/10.5860/choice.41-2423
Inapty,  M.  A.  F.  B.  A. ;,  &  Martiningsih,  R.  S.  P.  (2016).  Pengaruh  Penerapan
Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur  Dan  Peran  Audit Internal  Terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  Dengan  Sistem Pengendalian  Intern  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  pada SKPD di Pemprov NTB). Akuntabilitas , 9 (1), 27–42. https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
Maharani,  A.,  &  Agustin,  H.  (2021).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Nagari. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 3 (1), 32–49. https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.343 Mareta, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Timeliness Publikasi Laporan  Keuangan  Periode  2009-2010  (Studi  Empiris  Pada  Bursa  Efek Indonesia). Jurnal Akuntansi , 19 (1), 93. https://doi.org/10.24912/ja.v19i1.116
Prasetyo, A. R. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya MAnusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Good Corporate Governance  Terhadap  Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja , 1 (1), 37–53.
Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Dan  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 6 (2). https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643
Purnama, C. (2016). Sistem Informasi Manajemen. In Insan Global .
Rusvianto,  Dimas ;  Mulyani,  Sri ;  Yuliafitri,  I.  (2018).  Pengaruh  Pelaksanaan Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). Jurnal Banquesyar’i , 4 (1), 33–67.
Sudiarti,  N.  W.,  &  Juliarsa,  G.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia dan Locus of Control terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD. E-Jurnal Akuntansi , 30 (7), 1725. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p09
Syamsir, M., Hasmin Tamsah, & Hatma, R. (2018). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Kompensasi  terhadap  Kinerja  melalui  Motivasi  Karyawan  Hotel  Claro Makassar. Jurnal Mirai Management , 3 (2), 78–91.
Van  Slyke,  D.  M.  (2006).  Agents  or  stewards:  Using  theory  to  understand  the government-nonprofit  social  service  contracting  relationship. Journal  of Public  Administration Research and Theory , 17 (2), 157–187. https://doi.org/10.1093/jopart/mul012
Wibowo, O. T. A.  A., Ramadhanti, W., & Sugiarto. (2018). Analisis Pendapatan Accrual  Basis  dan  Cash  Basis  Dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah di Jawa tengah. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , September 2018 , 1–13.
(Cornelis Tagu Bore 1, *) ,  Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani 2) dan Putu Aristya Adi Wasita 3) , hal.1 - 14)
Winidyaningrum, C. ; R. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketrandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel  Intervening  Pengendalian Intern  Akuntansi  (Studi  Empiris  di  Pemda  Subosukawonosraten). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto .