Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)
(Studi Komparasi Indonesia dengan China)

## Indah Siti Aprilia
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia indahsitiaprilia@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah bertujuan menciptakan kondisi usaha yang kondusif dengan Undang Undang Cipta  Kerja  (UU  CK).  Salah  satu  isi  UU  CK  adalah  mengubah  beberapa  pasal  pada Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  dan  menghadirkan  suatu  trobosan  yaitu  Perseroan Perorangan  bagi  UMKM  yang  dinilai  sebagai  bentuk  trobosan  dalam  pembangunan perekonomian nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perseroan dalam UUCK dan dalam UUPT dengan dibandingkan dengan negara China.. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di  Indonesia  dan  di  China  sama-sama  memiliki  suatu  perseroan  dengan  satu  pemegang saham  atau  one  shareholder.  Akan  tetapi  yang  membedakan  daripada  Indonesia  dan China  ini  adalah  dalam  mekanisme  pendaftaran  perseroan  tersebut  dan  aspek  tanggung jawab yang diemban oleh satu pemegang saham dalam perseroan tersebut.
Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Single Share-holder, Indonesia, China

## Abstract
The government aims to creats conducive business conditions with the Job Creation Act (UUCK).  One  of  the  contents  of  the  UUCK  is  to  amend  several  article  in  the  Limited Liability  Company  Law  and  present  a  breakthrough,  namely  Individual  Company  for MSME’s that can be used as a form of breakthrough in the development of the national economy. This study aims to see how the legal aspect of the company in  UUCK and in the UUPT are compared to that of China. This research is a normative juridical study. This  study  concludes  that  both  of  Indonesia  and  China  have  a  company  with  a  one shareholder. However, what is determined by Indonesia and China is in the mechanism of the registration of the company and the responsibilities assumed by one shareholder in the company.
Keyword: Accountability of the Company, Single Share-holder, Indonesia, China

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan suatu negara dapat tercermin dengan adanya sebuah kebijakan yang dibuat  untuk  terus  menerus  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakatnya.  Di  Indonesia sendiri  sudah menjadi  bagian dari tujuan negara  yang termaktub  dalam  Aline  keempat  pembukaan  UUD  NRI  1945  yakni “…memajukan  kesejahteraan  umum…”  sehingga  sebuah  kemakmuran  dan kesejahteraan yang merata merupakan sebuah tujuan suci bangsa Indonesia. Memperhatikan  tujuan  negara  tersebut,  maka  dalam  dunia  usaha  yang merupakan  sebuah  kegiatan  yang  mendorong  roda  perekonomian  membawa angin  yang  sangat  penting  bagi  peradaban  bangsa.  Karena  dunia  usaha  yang salah  satu  bentuknya  adalah  dengan  mendirikan  perseroan  tentunya menghasilkan  pajak  bagi  negara,  menjadi  tumpuan  bagi  masyarakat  mencari rejeki  karena  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  banyak,  dan dapat membawa negara dan masyarakat kepada peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu negara kearah modernisasi dan pembangunan. 1
Keberadaan perusahaan sangat berperan dalam memajukan suatu masyarakat, daerah  dan  negara.  Sehingga  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Hal  ini  dengan  adanya  suatu  perusahaan  di  suatu  daerah,  maka  akan  dapat menyerap tenaga kerja. 2
Akan tetapi, ketika memperhatikan kondisi di Indonesia saat ini, pertumbuhan jumlah  usia  produktif  yang  sangat  tinggi  di  Indonesia  belum  mampu diimbangi  dengan  kualitas  SDM  dan  ketersediaan  lapangan  kerja.  Oleh karenanya guna mencapai tujuan negara memajukan kesejahteraan umum dan dalam rangka memenuhi hak-hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana  diamaatkan  dalam  UUD  NRI  1945,  Pemerintah  memandang perlu  dikeluarkan  suatu  kebijakan  baru  guna  mengatur  strategi  mencapat tujuan  negara  tersebut.  Upaya  strategis  yang  dilakukan  dalam  rangka penciptaan  lapangan  pekerjaan  secara  gaaris  besar  dilakukan  melalui  3  (tiga)
1 BPHN, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi , Tahun 2003
2 Darosa  Mahaparsa,  Tanggungjawab  Pemegang  Saham  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat penghentian  operasional  perusahaan  menurut  hukum  positif  di  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum Universitas Mataram,2018 hal i
upaya,  yakni:  (a)  Peningkatan  Investasi;  (b)  Penguatan  UMKM;  dan  (c) Peningkatan  kualitas  SDM  (ketenagakerjaan)  Indonesia. 3 Kemudian Pemerintah rumuskan dalam sebuah politik hukum  bernama Undang-Undang Cipta  Kerja  yang  diundangkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).
Melalui  UUCK  ini  terdapat  sebuah  mekanisme  yang  dianggap  baru  padahal juga tidak, dimana telah tertanam sebuah pemikiran tentang sebuah pendirian perseroan terbatas adalah sebuah perkumpulan sero (modal) yang konsekuensi dari perkumpulan modal tersebut ialah pendirian dan kepemilikan saham suatu perseroan  wajib  oleh  dua  orang  atau  lebih,  sebagaimana  dalam  Undang- Undang Perseroan Pasal 7 ayat (1) dikatakan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia”. Namun  dapat  dikatakan  bukan sebuah hal  yang  baru karena dalam ketentuan lebih  lanjut  dalam  UUPT  Pasal  7  ayat  (7)  dikatakan  bahwa  “Ketentuan  yang mewajibkan  Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dan  ketentuan  pada  ayat  (5),  serta  ayat  (6)  tidak berlaku bagi:  a. Persero  yang seluruh  sahamnya  dimiliki oleh negara;  atau b. Perseroan  yang  mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam  undangundang  tentang  Pasar  Modal.”  Dalam  UUCK  ini  dirancang sebuah  aturan  mengenai  pendirian  dan  operasinal  perseroan  terbatas  bagi UMKM oleh satu rang pendiri atau pemegang saham ( single shareholder ).
Pemerintah  menganggap  adanya  trobosan  baru  ini  sebagai  pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan pada UMKM serta perkoprasian. Akan  tetapi  yang  menjadi  pertanyaan  bersama  adalah  bagaimana  dengan tanggung jawab dari pemegang saham dalam Perseroan Perseorangan. Hal ini menjadi  menarik,  karena  dalam  sebuah  perseroan  terbatas,  tanggung  jawab terbatas merupakan suatu hal yang fundamental yang membedakannya dengan badan  usaha  lainnya,  dimana  tanggung  jawab  terbatas  merupakan  suatu kondisi dimana pemegang saham atau shareholder dari suatu perseroan hanya
3 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hal 109
bertanggung  jawab  sebatas  pada  jumlah  saham  yang  mereka  miliki  di perseroan tersebut.
Single  shareholder ini  berkembang  sebagai  tren  perkembangan  hukum perusahaan di dunia yang kini diadopsi di Indonesia harus berkembang sesuai dengan  tujuannya  yaitu  memudahkan  masyarakat  Indonesia  yang  ingin berusaha  mendirikan  sebuah  usaha  sebagai  jalan  mencapai  kesejahteraan. Perlu kiranya konsep single shareholder ini diimplementasikan tanpa merusak prinsip tanggung jawab terbatas sebagai fundamental dari perseroan dan yang membedakannya  dengan  badan  usaha  lain,  serta  perlu  memperhatikan keterpisahan  individu  dan  perusahaan  ( separate  legal  personality )  yang  juga merupakan  karakter  khusus  dari  perseroan  terbatas  yang  esensinnya  adalah bahwa  suatu  perusahaan dalam hal  ini adalah perseroan terbatas, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. 4
Oleh karenanya dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana aspek hukum dari pemegang  saham  perseroan  perorangan  dengan  membandingkan  perseroan perseorangan  atau  perseroan  dengan  satu  pemagang  yang  akan  direalisasikan Pemerintah melalui UUCK dengan perseroan dengan satu pemegang saham di China.
Komparasi dengan China dilakukan karena selain memiliki kesamaan dengan Indonesia,  yakni  merupakan  suatu  negara  di  kawasan  Asia,  dan  sama-sama memiliki  pengaturan  tentang  perseroan  dengan  satu  pemegang  saham  yang dalam Company Law of the People’s Republic of China 2014 disebut dengan Special Provisions on One-Person Limited Liability Companies.
Oleh karenanya dalam tulisan ini mengambil judul “Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham ( Single Share-holder ) (Studi Komparasi Indonesia dengan China)

## 2. METODE PENELITIAN
4 Sandra  Dewi,  Pengaturan  Perseroan  Terbatas  Terhadap  Kasus-Kasus  di  Berbagai  Negara  dalam  Hal tanggungjawab terbatas atau limited liability, Ensiklopedia of Journal Vol 1 No, 1 Oktober 2018, hal. 128
Penelitian  ini  menggunakan  metode  dalam  pelaksanaan  penelitian.  Dalam pengumpulan  bahan  dan  materi  didasarkan  pada  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan  atau  studi dokumen,  yaitu  penelitian  dilakukan  atau  ditujukan  pada  peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Hukum  Perseroan  terkait  Perseroan  dengan  Satu  Pemegang Saham di China dan Indonesia
Dalam hal mekanisme pertanggung jawaban dalam sebuah perseroan bermula dari Kasus  Salomon vs Salomon &Co. dimana  Mr. Salomon seorang penjual sepatu  yang  mendirikan  suatu  perusahaan  bernama  Salomon  &  Co  Ltd bersama  dengan  ke-6  anggota  keluarga  lainnya.  Pada  awalnya,  Mr.  Salomon adalah  seorang  penjual  sepatu  yang  bekerja  sendiri  ( sole  trader ).  Dengan demikian,  Mr.  Salomon  memiliki  tanggung  jawab  pribadi  atas  segala  hutang yang  timbul  oleh  usahanya  itu.  Namun,  Mr.  Salomon  yang  kemudian mendirikan Salomon & Co Ltd berganti kedudukan sebagai managing partner yang  juga  menjadi  pemegang  saham  pada  perusahaan  yang  dibentuknya  itu, sehingga dari yang sebelumnya Mr. Salomon memiliki personal liability atau unlimited  liability atas  seluruh  hutang  yang  timbul,  berubah  menjadi limited liability dikarenakan Mr. Salomon berkedudukan sebagai pemegang saham di Salomon  &  Co  Ltd.  Setelah  itu  salah  satu  pemegang  surat  hutang  meminta agar  Mr.  Salomon  menyerahkan  jaminan  berupa  asset  dari  perusahaannya, namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  oleh  Mr.  Salomon.  Mr  Broderip, pemegang surat hutang, menyatakan bahwa Salomon & Co Ltd adalah sebagai ‘alat’  atau  ‘agent’  dari  Mr.  Salomon  sehingga  layak  untuk  dinyatakan  pailit dan  dilikuidasi.  Atas  alasan  tersebut, Court  of  Appeals menguatkan  hal tersebut  dengan  melihat  alasan  kepada  motif  dari  Mr  Salomon  dan  anggota keluarga lainnya dalam menjalankan perusahaan. Court of Appeals, dalam hal ini  Kay  LJ,  melihat  bahwa  keenam  anggota  keluarga  lainnya  tidak  memliki niatan  untuk  berperan  dalam  bisnis  tersebut,  namun  hanya  bertindak  sebagai
pemegang  saham  untuk  memenuhi  persyaratan  teknis  pendirian  perusahaan yang diatur oleh the Joint  Stock Companies Act  1844 . Sehingga atas putusan Court  of  Appeals tersebut,  Mr.  Salomon  dinyatakan  mampu  untuk  menjamin kerugian perusahaannya 5 Kasus  Salomon vs Salomon  &  Co tersebut  menjadi pelajaran yang sangat penting untuk dapat membedakan terkait dengan konsep limited  liability  dan  konsep  corporate  personality.  Mana  yang  harus  menjadi tanggung  jawab  pemegang  saham  dan  mana  yang  harus  menjadi  tanggung jawab perseroan, jika pada suatu ketika dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga Perseroan merugikan pihak ketiga.
Di  Indonesia  sendiri,  jika  kita  mengacu  pada  UUPT  memberikan  pengaturan terhadap  prinsip piercing  the  corporate  veil atau lifting  the  veil yang  artinya menembus cadar perusahaan atau membuka tabir perusahaan. 6
Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai prinsip  tanggung  jawab  terbatas  atau  limited  liability  atau  limitatief aansprakelijkheid sedangkan  Pasal  3  Ayat  (2)  mengatur  mengenai  batasan terhadap prinsip  limited liability tersebut.  Selain itu, prinsip  piercing  the  veil ini  dapat  ditemukan  pula  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  7  Ayat  (6) UU  PT  yang  menyatakan  bahwa  “dalam  hal  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (5)  telah  dilampaui,  pemegang  saham  tetap  kurang  dari dua  orang,  pemegang  saham  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  segala perikatan  dan  kerugian  perseroan,  dan  atas  permohonan  pihak  yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”.
Kemudian  sebuah  kebijakan  baru  muncul  yaitu  dengan  hadirnya  UUCK dengan memperbolehkan UMKM mendirikan sebuah Perseroan Perseorangan dengan  Satu  Pemegang  Saham.  Dalam  kajian  tulisan  ini,  membandingkan dengan  China  dikarenakan  China  merupakan  suatu  negara  yang  juga  sangat pesat  dalam  aspek  bisnisnya  dan  banyak  menarik  investor  dan  menjadi  salah satu pasar paling aktif dalam menggaet investor. 7
5 Alan Dignam & John Lowry, ‘Company Law’, Sixth Edition, Oxford University Press. page.20
6 I G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Ksaint Black, Bekasi, 2003. Hal. 146
7 Randall  K,  Morck,  A  History  of  Corporate  Governance  around  the  world:  Family  Business  Groups  to Professional managers, University of Chicago Press 2005 page 6
Pertama  bila  kita  melihat  daripada  perbandingan  kriteria  UMKM  antara Indonesia dengan China, di Indonesia berdasarkan bentuk hukumnya, di China UMKM  dapat  termasuk  pada  bentuk  usaha  (1)  Sole  Proprietorship,  (2) Partnership (ordinary partnership, limited partnership, special partnership; (3) Limited Liability Company;  (4) One Person Limited Liability Company; dan (5)  Wholly  Owned  Foreign  Enterprise.  Sedangkan  di  Indonesia,  mulai  tahun 2020 ini diubah sebuah politik hukum bahwa UMKM dapat berbentuk hukum (1)  Perusahaan  Perseorangan  (Sole  Proprietoship);  (2)  Persekutuan  Perdata (maatschap)  (3)  CV  (Persekutuan  Komanditer);  (4)  Firma  (Persekutuan dengan Firma); (5) Perseroan Terbatas; dan (6) Koperasi.
Di  Indonesia  sendiri,  pengaturan  berkaitan  dengan  Badan  Hukum  Perseroan diatur  lebih  lanjut  dengan  Undang-Undang  Nomor  40.  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas yang seiring dengan berjalannya waktu, dilakukan sebuah pembaharuan  hukum  dengan  Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Lapangan  Kerja  yang  mengusung  konsep  Omnibus  Law. Sedangkan merujuk pada negara yang dijadikan perbandingan yakni di China, diatur  dalam  sebuah  Undang-Undang  yaitu Company  Law  of  the  People’s Republic of China 2018.
Khusus berkenaan dengan Perseroan Perseorangan atau Perseroan dengan satu pemegang saham untuk UMKM baru diatur sejak diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan di China sudah mengenal single shareholder ini dengan sebutan One Person Limited Liability Companies . Hal ini  diatur  dalam  Section  3 Company  Law  of  the  People’s  Republic  of  China
2018 yaitu Special Provisions on One-Perseon Limited Liability Companies.
Dalam  Bagian  kelima  UUCK  Pasal  109  tentang  perubahan  UU  PT  dalam Pasal 1 dinyatakan:
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham  atau  Badan  Hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro
dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”
Kalimat “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundangundangan  mengenai Usaha Mikro dan Kecil” inilah yang menjadikan aturan baru yang melegalkan sebuah UMKM dengan satu orang pemegang saham dapat mendirikan sebuah badan hukum yang dinamakan Perseroan Perorangan.
Lebih lanjut dipertegas dengan Pasal 7 ayat (7) yaitu :
“Ketentuan  yang  mewajibkan  Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (5),  serta  ayat  (6)  tidak berlaku bagi:
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
d.  Perseroan  yang  mengelola  bursa  efek,  Lembaga  kliring  dan  penjaminan, lembaga  penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan  lembaga  lain  sesuai  dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”
Kendati masih banyak tafsir mengenai definisi Perseroan Perseorangan dalam UUCK ini dikalangan banyak ahli yang menilai bahwa redefinisi Pasal 1 dari UUPT yang dianggap tumpang tindih dengan ditambahkannya satu poin huruf e dalam Pasal 7 ayat (7) nya. Akan tetapi dapat dikatakan hal ini dapat saling mempertegas bahwa di Indonesia kini sudah melegalkan bahwa UMKM dapat mendaftarkan sebagai Perseroan.
Sedangkan  dalam Company  Law  of  the  People’s  Republic  of  China 2018 definisi  tentang One  Person  Limited  Liability  Companies diatur  sebagai berikut:

## Article 57
This  Section  shall  be  applicable  to  the  establishment  and  the organizational structure of a one-person limited liability company. In the
absence of pertinent provisions in this Section, Section 1 and Section 2 of this  Chapter  shall  apply.  For  the  purpose  of  this  Law,  a  one-person limited  liability  company  shall  refer  to  a  limited  liability  company comprising  only  one  natural  person  shareholder  or  one  legal  person shareholder.
Dalam peraturan Company Law of the People’s Republic of China 2018 juga di berikan pengecualian bahwa perseorangan tersebut hanya dapat mendirikan satu  perseroan  terbatas  saja  dan  dilarang  berinvestasi  dalam  pendirian perseroan  terbatas  lainnya.  Penulis  berpendapat  bahwa  pengaturan  Article  58 Company  Law  of  the  People’s  Republic  of  China 2018  ini  ditujukan  sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keberlangsungan Perseroan dengan satu Pemegang saham tersebut.

## Article 58
One  natural  person  can  only  establish  one  one-person  limited  liability company  which  is  prohibited  from  investing  in  the  establishment  of another one-person limited liability company .
Selanjutnya dalam Article 59 Company Law of the People’s Republic of China 2018  juga  diatur  bahwa  dalam  mekanisme  pendaftaran  One  Person  Limited Liability Company diatur bahwa pendaftarannya harus menunjukan izin usaha dan kekayaannya.

## Article 59
A  one-person  limited  liability  company  shall  indicate,  in  its  company registration,  whether  it  is  wholly  owned  by  a  natural  person  or  a  legal person.  The  same  shall  also  be  stated  in  the  business  license  of  the company .
Article 60
The articles of association of a oneperson limited liability company shall be formulated by the shareholder .
Article 61
A  one-person  limited  liability  company  has  no  shareholders'  meeting.
Where the shareholder makes a decision listed in Paragraph 1 of Article 37  of  this  Law,  the  decision  shall  be  made  in  writing,  and  shall  be prepared  and  made  available  at  the  company  after  the  shareholder  has affixed his/her signature thereto.
Hal  yang  sama  juga  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  perseroan  terbatas perseorangan,  berdasaarkan  Pasal  153A-153B  UUCK  pendaftaran  tersebut dilakukan  dengan  membuat  surat  pernyataan  pendirian  berbahasa  Indonesia yang  berisikan  maksud  dan  tujuan,  kegiatan  usaha,  modal  dasar,  dan keterangan  lain  yang  berkaitan  dengan  pendirian  Perseroan  yang  didaftarkan secara  elektronik  kepada  Mentri  dengan  mengisi  format  isian.  Kendati demikian, mekanisme tersebut akan diatur lebih lanjut dalam sebuah Peraturan Pemerintah.  Akan  tetapi  hingga  tulisan  ini  dibuat  belum  ada  Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

## Pasal 153A
(1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
(2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan  surat  pernyataan  pendirian  yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai  pendirian Perseroan untuk  Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 1538
(1) Pernyataan  pendirian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  153A  ayat  (2) memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
(2) Pernyataan  pendirian  sebagaimana  dimaksud  padaayat  (1)  didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  materi  pernyataan  pendirian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penulis  berpendapat  bahwa,  idealnya  dalam  pendaftaran  perseroan perseorangan  ini  tidak  hanya  mengisi  formular  secara  elektronik  kepada Menteri.  Akan  tetapi  surat  pernyataan  yang  dibuat,  dan  saham  yang  akan ditanamkan kepada perseroan tersebut harus juga dibuat secara legal dan valid, tidak  dibuat  hanya  oleh  diri  pribadi  pendiri  perseroan  perorangan  untuk menghindari  kekosongan  hukum  yang  mungkin  terjadi  di  kemudian  hari. Hendaknya  surat-surat  tersebut  dibuat  dihadapan  notaris  sebagai  pejabat publik perwakilan negara.  Dan peran notaris  ini  dapat  juga dijadikan sebagai upaya penyuluhan hukum pertama pada calon pendiri perseroan tersebut. 8
Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  perseroan  terbatas  yang  merupakan  subjek hukum  yang  tentunya  akan  berakibat  perseroan  terbatas  ini  berhak  menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta  kekayaan  tertentu.  Karena  perseroan  terbatas  adalah  sesuatu  hal  yang lahir  sebagai  badan  hukum,  tercipta  melalui  proses  hukum,  maka  disebut sebagai  makhluk  badan  hukum  yang  berwujud  artificial  yang  dicipta  melalui proses  hukum. 9 Perseroan  ini  dianggap  seperti  manusia  yang  bisa  dimintai pertanggungjawabannya  bila  melakukan  perbuatan  hukum. 10 Sehingga hendaknya perlu juga mendapatkan pengawasan dari notaris dalam pembuatan artificial person tersebut.
Lebih lanjut dalam aspek pertanggungjawaban dari Perseroan Peroarangan ini, di China aspek pertanggungjawabannya diatur dalam Article berikut:

## Article 62
8 Siti  Fauziah  Dian  Novita  Sari,  Peran  Notaris  Dalam  Proses  Pembuatan  Akta  Pendirian  Perseroan Terbatas, Jurnal Lex Renaissance, No. 2 Vol. 3 Juli 2018.hal 410
9 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011. hal. 36
10 Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. hal.7
A  one-person  limited  liability  company  shall  prepare  financial  and accounting reports  at  the end of  each fiscal  year, and such reports shall be audited by an accounting firm.

## Article 63
Where the shareholder of a oneperson limited liability company is unable to  prove  that  the  property  of  the  company  is  independent  of  his/her  own property,  the  shareholder  shallbear  joint  and  several  liabilities  for  the debts of the company .
Berdasarkan  article  diatas  bahwa  pemegang  saham  dari  sebuah  perseroan perseorangan ini harus menyiapkan laporan keuangan setiap tahun yang akan diaudit oleh kantor akuntan. Dan ketika  pemegang saham satu orang tersebut ternyata  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  saham  dari  perusahaan  tersebut adalah  miliknya  dan  tidak  mampu  membuktikan  hasil  daripada  temuan  dari kantor  akuntan  tersebut,  maka  pemegang  saham  tersebut  bertanggung  jawab secara individu dan menanggung daripada hutang perusahaan.
Berbeda  halnya  dengan  yang  dikeluarkan  sebagai  kebijakan  Pemerintah Indonesia melalui UUCK, pada Pasal 153 J diatur sebagai berikut:
(1) Pemegang saham  Perseroan untuk  Usaha Mikro  dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. Persyaratan  Perseroan  sebagai  badan  hukum  belum  atau  tidak terpenuhi;
b. Pemegang  saham  yang  bersangkutan,  baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  iktikad  buruk  memanfaatkan  Perseroan  untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d. Pemegang  saham  yang  bersangkutan,  baik  langsung  maupun  tidak langsung  secara  melawan  hukum  menggunakan  kekayaan  Perseroan,
yang  mengakibatkan  kekayaan  Perseroan  menjadi  tidak  cukup  untuk melunasi utang Perseroan.

## 4. PENUTUP
Kendati Pemerintah Indonesia dan China memiliki berbagai kesamaan seperti sama-sama  memiliki  pengaturan  tentang  perseroan  dengan  satu  pemegang saham yang dalam Company Law of the People’s Republic of China 2018 dan di  Indonesia  dengan  hadirnya  UUCK  ternyata  terdapat  beberapa  perbedaan seperti  dari  mekanisme  pendaftaran  untuk  perseroan  dengan  satu  pemegang saham  di  China  pendaftarannya  harus  menunjukan  izin  usaha  dan kekayaannya  dan  di  Indonesia  dengan  melakukan  pendaftaran  ke  mentri hukum  dan  HAM  dan  mekanismenya  masih  dalam  tahap  penyusunan peraturan pemerintah . Begitupun dengan aspek pertanggungjawbaan, di  China aspek  pertanggungjawaban  ini  dilakukan  oleh  pemegang  saham  satu  orang tersebut secara individual, sedangkan dalam rumusan UUCK ditentukan tidak bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama Perseroan  dan  bertanggungjawab  tidak  melebihi  saham  yang  dimiliki  dalam perseroan perorangan tersebut.

## 5. Saran
Hendaknya  dalam  pengimplementasian  hadirnya  sebuah  trobosan  baru  yaitu Perseroan  Perorangan  khusus  untuk  pelaku  UMKM  di  dalam  rumusan  UU Cipta Lapangan Kerja segera dibuat aturan  teknis yaitu peraturan pemerintah yang  mengatur  implementasi  daripada  pasal-pasal  yang  ada  dalam  UUCK tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  LN  No.245 Tahun 2020
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  LN No.106 Tahun 2007
China, Company Law of the People’s Republic of China 2018 Amandement.
Bahadi,Adib.  Prosedur  Cepat  Mendirikan  Perseroan  Terbatas.  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia. 2010.
BPHN. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi , Tahun 2003
Dewi,  Sandra.  Pengaturan  Perseroan  Terbatas  Terhadap  Kasus-Kasus  di  Berbagai Negara dalam Hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability. Ensiklopedia of Journal Vol 1 No, 1 Oktober. 2018
Dignam,Alan & John Lowry. Company Law,Sixth Edition. Oxford University Press.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbata. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3. 2011
K,Randall  &  Morck.  A  History  of  Corporate  Governance  Around  the  World:  Family Business. Groups to Professional Managers. University of Chicago Press.2005
Mahaparsa,  Darosa.    Tanggungjawab  Pemegang  Saham  Terhadap  Kerugian  yang Ditimbulkan  Akibat  Penghentian  Operasional  Perusahaan  Menurut  Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2018

## Naskah Akademik RUU Cipta Kerja
Sari, Siti  Fauziah Dian Novita. Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance. No. 2 Vol. 3 Juli 2018.
Widjaya, I G. Rai. Hukum Perusahaan. Bekasi : Ksaint Black. 2003.