## PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA TERHADAP PERSEPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
I Gede Made Artha Dharmakarja, Politeknik Keuangan Negara STAN dharmakarja@pknstan.ac.id
I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma Politeknik Keuangan Negara STAN igbayuantakusuma@pknstan.ac.id
Chandra Maulana Putra Politeknik Keuangan Negara STAN chandramaulanap@gmail.com
ARTICLE INFORMATION ABSTRACT Diterima Pertama 16 Oktober 2020 Dinyatakan Diterima 18 Desember 2020 This study aims to determine the perceptions of rural communities in village financial management in the form of APBDes. How perceptions affect  the  level  of  participation  of  village  communities  in  the preparation of APBDes and accountability for their use. The object of this research is the villagers who are involved and attend the discussion of APBDes management. Primary data in this study is data collected through questionnaires and interviews with respondents. Meanwhile, the  secondary  data  of  this  research  comes  from  village  fund  report data. The sampling technique chosen was Stratified Random Sampling, with a total sample of 49 people. This research technique uses multiple linear  regression  data  analysis.  The  results  showed  that  first, community  participation  and  village  financial  accountability  had  a simultaneous  effect  on  the  perception  of  the  village  income  and expenditure budget. Second, community participation does not have a partial  that  effect on perceptions  of  village  income and expenditure budgets. Third, village financial accountability has a partial effected on perceptions of village income and expenditure budgets
Kata Kunci:
Dana  desa,  partisipasi,  akuntabilitas,  persepsi, APBDes
Klasifikasi JEL: H72, H77
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
Halaman 32

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa  untuk  meningkatkan  pembangunan  di  Desa. Alokasi  dana  untuk  desa  ini,  diperuntukan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat di desa. Sumber Dana ini diharapkan  mampu  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarakat  (Indonesia,  2017).  Tujuan lain  dari  dana  desa  ini,  pemerintah  mengharapkan adanya  peningkatan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  desa,  serta  desa  dapat  menjadi  subjek pembangunan.
Dana  desa  diberikan  sejak  tahun  2015.  Jumlah alokasi  dana  desa  mengalami  kenaikan  setiap  tahun dan saat ini nilainya mencapai Rp 1 milyar untuk setiap desa.  Dana  desa  wajib  dikelola  secara  mandiri  oleh Kepala Desa dan Aparat Desa. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung  jawabannya  dana  desa  seluruhnya disajikan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBdes).    Melalui  APBdes  diharapkan  tujuan alokasi  dana  desa  akan  dicapai  secara  optimal, partisipatif,  transparan,  dan  akuntabel.  Pengelolaan dana  desa  yang  akuntabel  merupakan  bentuk pertangungjawaban  dari  tata  kelola  pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini juga berpedoman  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian Karyanto (2016) terkait a kuntabilitas pengelolaan  dana  desa  dipengaruhi  oleh  latar belakang  pendidikan  dan  gender  dari  kepada  desa. Penelitian  tersebut  dilakukan  dengan  mengukur ketepatan  waktu  dalam  menyampaian  laporan pertanggungjawaban  dana  desa.  Pernyataan  tentang akuntabilitas  dana  desa  oleh  l embaga  Indonesia Corruption  Watch  (ICW)  menyebutkan  korupsi anggaran  dana  desa  disebabkan  oleh  pengelolaan anggaran  yang  tidak  diiringi  prinsip  transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan,  dan  keuangan  desa  (ICW,  2018). Penelitian  Kurnia  dan  Rahi  (2019)  dilakukan menemukan  pertanggungjawaban  dana  desa  belum optimal dalam hal akuntanbilitas dan transparansi. Hal itu  disebabkan  kurangnya  pemahaman  pembuatan laporan  pertangungjawaban,  kebingungan  karena perubahan  peraturan  dan  keterlambatan  pencairan dana desa.
Arfiansyah (2020) menemukan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan  Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  akan  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa juga diperlukan agar tujuan  alokasi  dana  desa  dapat  tercapai  dengan optimal.  Hasil  penelitian  lainnya  menemukan  bahwa
partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan desa  mampu  menunjang  kesejahteraan  masyarakat desa.  Sebaliknya  apabila  partisipasi  masyarakat rendah  mengakibatkan  pengelolaan  keuangan  desa menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel (Syamsi, 2014). Penggunaan dana desa juga yang belum efektif mencapai  tujuan  karena  masyarakat  belum  secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa (Aziis,2016) Kondisi  ini  mengakibatkan  dana  desa  yang dialokasikan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Penelitian  dana  desa  di  desa  Masalembu  Sumenep, menemukan pengelolaan keuangan desa yang belum transparan  dan  partisipatif  karena  pendampingan pemerintah kabupaten belum optimal (Hanafie et al, 2019)
Sedangkan  penelitian  di  Saemba  kec  Mori Kabupaten  Morowali,  dana  desa  telah  dilakukan perencanaan  yang  melibatkan  masyarakat  sehingga dana  desa  dapat  dimanfaatkan  dalam  bentuk pembangunan,  namun  dalam  pertanggungjawaban dana  desa  ini  belum  tepat  waktu  dan  masih memerlukan  bimbingan  dari  pemerintah  (Tandi, 2018). Penelitian lainnya terkait pelatihan pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa  yang dikembangkan  oleh  Pemerintah  hasil  yang  belum maksimal  karena  kemampuan  sumber  daya  manusia yang terbatas (Lusdani dan Ta’dung, 2020).
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui  adanya  beberapa  permasalahan  dalam akuntabilitas pengelolaan dana di desa. Selain masalah klasik korupsi, ketidaksiapan personal dan pemahaman  atas  peraturan  masih  menjadi  kendala. Faktor  partisipasi  juga  berpengaruh  terhadap efektivitas  pengelolaan  dana  di  desa.  Meskipun pemerintah  telah  mengatur  mekanisme  pengelolaan keuangan  yang  melibatkan  kehadiran  masyarakat dalam setiap proses perumusannya. Pemerintah juga telah  berusaha  melakukan  pendampingan  untuk menumbuhkan partisipasi.
Pelatihan  keuangan  desa  juga  dilakukan  untuk menghasilkan pertanggungjawaban yang standar dan terukur.  Partisipasi  dan  akuntabilitas  ini  akan mempunyai  kaitan  dalam  membentuk  persepsi masyarakat.  Penelitian  tetang  persepsi  masyarakat desa  oleh  Hanun  (2020)  menyatakan  belum  adanya kesiapan pemerintahan desa dalam membuat laporan keuangan desa berdasarkan peraturan tentang Desa. Di  desa  Bajur,  persepsi  masyarakat  terhadap peraturan  pengeloaan  keuangan  desa  sudah  baik walaupun  terdapat  masalah  berupa  pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati bersama  (Ibrahim  et  al,  2017).  Dari  beberapa penelitian  tersebut,  diketahui  bahwa  persepsi tersebut  terbentuk  dari  keterlibatan  masyarakat, keputusan yang sudah memperhatikan pendapat dan kebutuhan  warga,  pengelolaan  keuangan  yang
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
transparan,  informatif  dan  terbuka,  dan  hasil  yang dapat dirasakan manfaatnya.
Pengelolaan dana desa memang sangat menarik untuk  dilakukan  penelitian,  mengingat  alokasi  dana desa  ini  merupakan  program  baru  pemerintah  sejak tahun 2015. Permasalahan yang dihadapi dana desa ini perlu  mendapatkan  solusi  secara  tepat.  Berdasarkan referensi  tersebut,  penelitian  yang  akan  dilakukan penulis  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi masyarakat  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa berupa  APBDes.  Persepsi  tersebut  antara  lain dipengaruhi  oleh  tingkat  partisipasi  masyarakat desa dalam  penyusunan  APBDes  dan  akuntabilitas penggunaannya.  Penelitian  Escobar  dan  Ross  (2014) menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal  dapat meningkatkan  persepsi  dan  akuntabilitas.  Dana  desa yang ditransfer pemerintah pusat ke desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal. Penelitian lain yang  menguji  persepsi  para  manajer  oleh  Wang  dan Wan  (2007)  menunjukkan  bahwa  partisipasi  yang melibatkan  dalam  pengelolaan  administratif  secara signifikan dapat menjelaskan kepercayaan publik atau masyarakat.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Partisipasi
Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  dijelaskan  turut  berperan  serta  dalam  suatu kegiatan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat. Dengan  terlibat  langsung  diharapkan  pemerintah mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan program pemerintah dapat menuju sasaran yang tepat dan  bermanfaat  secara  optimal.  Selain  itu  keikut sertaan  masyarakat  juga  termasuk  terlibat  dalam program pemerintah dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
Menurut Theresia et al dalam Selfia et al (2020), bentuk  partisipasi  masyarakat  pada  kegiatan pembangunan  dapat  dilakukan  pada  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.  Partisipasi masyarakat ini  dalam  bentuk  pengambilan  pendapat  dan keputusan,  terlibat  dalam  pelaksanaan  dan pemeliharaan  pembangunan.  Partisipasi  ini  juga berupa memperoleh manfaat hasil pembangunan dan ikut dalam evaluasi melalui umpan balik.
Dalam  kaitannya  dengan  dana  desa,  partisipasi masyarakat  diperlukan  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan  dan  terlibat  melakukan  pengawasan atas pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalah gunaan.

## 2.2 Akuntabilitas
Desa  sebagai  bagian  suatu  negara  wajib melaksanakan kegiatan pemerintahan.  Salah satunya yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  yaitu  melakukan
pengelolaan  keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan desa  ini  wajib  memperhatikan good  governance sebagai  salah  satu  ukuran  dalam  penilaian  kinerja suatu  desa.  Prinsip good  governance ini  meliputi prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Hal  ini  juga disampaikan Mardiasmo (dalam Suwanda et al, 2019), yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  yang  transparan,  efektif,  dan  efisien  akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat  dan  menciptakan  partisipasi  masyarakat. Akuntabilitas  juga  menunjukkan  proses  kerja  sama antara  masyarakat  dan stakeholders untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
Pendapat  O’Donnel  dalam  Lusdani  dan  Ta’dung (2020),  menjelaskan  akuntabilitas  vertikal  dan akuntabilitas  horisontal.    Akuntabilitas  vertikal merupakan  pertangungjawaban  antara  atasan  dan bawahan  sehingga  digunakan  sebagai  alat  untuk melakukan  pengawasan.  Akuntabilitas  horizontal ( horizontal accountability )
merupakan pertangungjawaban  antara  pihak  yang  mempunyai kedudukan  yang  sejajar  sehingga  dapat  digunakan sebagai  fungsi  pengecekan  dan  melengkapi.    Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa akuntabilitas vertikal dapat diwujudkan berupa pertangungjawaban antara  aparat  desa  dengan  pemerintah  kecamatan atau  kabupaten,  sedangkan  akuntabilitas  horisontal merupakan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.
Dengan  demikian  dalam  pengelolaan  APBDes sebagai proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban,  serta pengawasan yang benar- benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat,  perlu  dilakukan  kajian akuntabilitas,  dalam  rangka  tersedianya  informasi yang  handal  dan akurat sebagai  bentuk pertangungjawaban pemerintah desa.

## 2.3 Persepsi
Program pemerintah  dapat  mencapai  tujuan yang diharapkan dengan motivasi dan dukungan dari semua pihak. Motivasi untuk mewujudkan program ini dapat muncul dari tindakan individu dan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat.
Persepsi merupakan  proses  seseorang  untuk memilih,  mengolah  dan  menafsirkan  informasi  yang diterima sehingga dapat menciptakan pengertian atau makna dari suatu obyek (Kotler, 2001). Pendapat lain disampaikan  Robbins  dan  Judge  (dalam  Wibowo, 2015),  menyatakan  persepsi  adalah  proses  individu untuk  mengorganisir  dan  menginterprestasikan tanggapan atas kesan mereka dan memberikan makna pada  lingkungan,  tetapi  apa  yang  dirasakan  dapat berbeda secara substansial dari pada realitas obyektif.
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
Dengan  demikian  persepsi  merupakan  proses  yang sangat  individu  sehingga  hasilnya  sangat  sulit ditentukan  terlebih  lagi  ada  kemungkinan  bias  dan distorsi  dapat  diperbaiki  dengan  meningkatkan kepedulian,  saling  mengingatkan  dan  meningkatkan interaksi antar individu agar muncul kepercayaan dan empati antar individu.
Persepsi masyarakat  dalam  pemanfaatan  dana desa  juga  diharapkan  mampu  mewujudkan  tujuan alokasi  dana desa yaitu  meningkatkan  kesejahteraan dan peningkatan perekonomian desa. Oleh karena itu perlu  dilakukan  kajian  lebih  rinci  mengenai  persepsi masyarakat  terkait  pengelolaan  dana  desa  oleh pemerintah  desa,  sehingga  pemanfaatan  dana  desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel

## 2.4 Hipotesis
Persepsi  merupakan  proses  seseorang  untuk memilih,  mengolah  dan  menafsirkan  informasi  yang diterima sehingga dapat menciptakan pengertian atau makna dari suatu obyek. Motivasi memanfaatkan dana desa  untuk  masyarakat  dapat  muncul  dari  tindakan partisipasi  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  dana desa. Penelitian  persepsi  masyarakat  terhadap  dana desa  dilakukan  di  Desa  Kertajaya,  yang  telah memanfaatkan  dana  desa  untuk  pemberdayaan masyarakat  dan  persepsi  masyarakat  menunjukan kecenderungan baik. (Isti et al, 2017)
Penelitian lain  mengenai  persepsi  masyarakat terkait dana desa belum memuaskan karena pertama, penggunaan  anggaran  pembangunan  tidak  optimal walaupun  telah  dimusyawarahkan,  kedua  dana  desa dikelola oleh pihak yang tidak kompeten, ketiga, dana desa  telah  digunakan  tepat  waktu  (Solichin  dan Samsul, 2018).
Persepsi masyarakat terhadap  Pemanfaatan Dana  Desa  di  Desa  Kanonang  2  Kecamatan Kawangkoan Barat adalah baik berupa dampak pada Bidang  Pembangunan  dan  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat (Komaling et al, 2020)
Persepsi stakeholder ditemukan  pemerintah desa masih belum siap dalam implementasi pelaporan keuangan  desa  karena  latar  belakang  pendidikan, kurang  pemahaman  teknologi,  budaya  sikap  praktis dalam  pelaporan,  serta  kurangnya  intensitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Hanun, 2020).
Berdasarkan deskripsi  diatas  dapat  dirumuskan hipotesis:
H1:  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Akuntabilitas Keuangan  Desa  Berpengaruh  Terhadap  Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan desa  yang  optimal  adanya  partisipasi  masyarakat dalam  merencanakan  dan  mengawasi  program  yang direncanakan  sehingga  mampu  meningkatkan
kesejahteraan  dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat desa.
Hasil penelitian  terkait  partisipasi  dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menemukan  bahwa  partisipasi  masyarakat  mampu menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan  apabila masyarakat tidak dilibatkan maka pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  kurang transparan  dan  akuntabel  (Syamsi,  2014).  Penelitian lainnya  menemukan  penggunaan  dana  desa  belum efektif  disebabkan  masyarakat  tidak  secara  aktif terlibat  dalam  pengelolaan  dana  desa  (Aziis,  2016). Penelitian  dana  desa  di  desa  Masalembu  Sumenep, menemukan  pengelolaan  keuangan  desa  tidak transparan  dan  partisipatif  karena  pendampingan pemerintah kabupaten belum optimal (Hanafie et al, 2019)
Sedangkan penelitian di  Saemba  kec  Mori Kabupaten  Morowali,  perencanaan  dana  desa  telah melibatkan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, namun kendala pertanggungjawaban  dan  masih  memerlukan bimbingan dari pemerintah (Tandi, 2018).
Kajian  ICW,  menemukan  bahwa  minimnya keikutsertaan  masyarakat  untuk  pengawasan  dana desa akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menjadi salah satu bentuk tindakan korupsi. Pengelola dana desa, juga mengalami kendala akibat kurangnya pemahaman aparat desa mengenai standar akuntasi pemerintah, adanya perubahan regulasi dan implementasi  yang  belum  memadai  dari  sarana  dan prasarana Pemerintah desa.
Berdasarkan deskripsi di atas dapat dirumuskan hipotesis:
H2:  Partisipasi  Masyarakat  Berpengaruh  Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Akuntabilitas
merupakan bentuk pertangungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan  dana  desa  yang  akuntabel  merupakan bentuk  pertangung  jawaban  dari  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Akuntabilitas  pengelolaan keuangan  ini  juga  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP). Akuntabilitas  dana desa  sebagai  bentuk  pertangung  jawaban  ternyata dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan gender  dari  kepada  desa  sehingga berpengaruh  juga kepada ketepatan waktu dalam menyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa ( Karyanto, 2016). Permasalahan terkait  dana  desa  diungkapkan pada hasil penelitian dana desa dalam pengelolaannya tidak  diiringi  prinsip  transparansi,  partisipasi,  dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan  keuangan  desa  (ICW,  2018).  Penelitian  terkait akuntabilitas oleh ICW (2018) menemukan korupsi di desa,  khususnya  terkait  anggaran  desa,  disebabkan
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
Halaman 35 pengelolaan anggaran yang besar tetapi implementasinya  tidak  diiringi  prinsip  transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.
Penelitian pengelolaan  dana  desa  oleh  Kurnia, Rahi (2019) dilakukan di Luhak nan Duo, menemukan dana  desa  belum  dipertangungjawabkan  secara optimal  dalam  hal  akuntanbilitas  dan  transparansi karena  kurang  pemahaman  mengenai  laporan pertangung  jawaban,  sering  terjadi  perubahan peraturan yang membingungkan pihak pengelola dan keterlambatan  pencairan  dana  desa.  Hasil  penelitian Arfiansyah  (2020)  diketahui  penerapan  Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan deskripsi di atas dapat dirumuskan hipotesis:
H3:  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Berpengaruh Terhadap  Persepsi  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Desa

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini  dilakukan  di  Desa  Pagaran  Tapah adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pagaran  Tapah  Darussalam  Kabupaten  Rokan  Hulu, Provinsi  Riau . Pemilihan  lokasi  ini  dilakukan  karena merupakan  tempat  tinggal  salah  satu  penulis.  Objek dari  penelitian  ini  adalah  warga  desa  tersebut  yang terlibat  dan  menghadiri  pertemuan  yang  membahas pengelolaan APBDes. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dengan menyebar kuisioner dan disertai dengan hasil wawancara dengan responden.    Sedangkan  data  sekunder  penelitian  ini adalah berasal dari data laporan desa terkait.
Teknik pengambilan  sampel  yang  dipilih  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  cara Stratified  Random  Sampling .  Jumlah  sampel  yang diperoleh yaitu dari warga mengumpulkan kuesioner adalah  sebanyak  49  orang.  Pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, observasi, dan kuesioner.
Responden diminta  untuk  mengisi  kuesioner dengan memilih jawaban dalam skala Likert antara 1 (menunjukkan pernyataan sangat tidak setuju) sampai dengan  5  (menunjukkan  pernyataan  sangat  setuju). Variabel  partisipasi  diukur  dengan  8  pernyataan menggunakan  instrumen  yang  mencakup  peran responden  yang  mengikuti  penyusunan  rencana anggaran,  menyampaikan  pendapat,  terlibat  dalam pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  penggunaan anggaran.  Variabel  akuntabilitas  diukur  dengan  6 pernyataan menggunakan instrumen yang mencakup penyusunan dan pertanggungjawaban telah melibatkan  seluruh  warga  desa,  keterbukaan informasi,  keterkaitan  program/kegiatan  dengan kebutuhan, kejelasan sumber anggaran, adanya bukti
pengeluaran  yang  sah.  Variabel  persepsi  diukur dengan  6  pernyataan  menggunakan  instrumen  yang mencakup  anggaran  desa  telah  disusun  sesuai kesepakatan,  pelaksanaan  sesuai  perencanaan, penggunaan  sesuai  bukti  pembayaran,  hasil  yang dicapai  berupa  manfaat,  kemajuan  desa  dan memenuhi  harapan warga desa.
Teknik penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda. Untuk mengetahui pengaruh antar  variabel,  hipotesis  pada  penelitian  ini  diuji dengan  menggunakan  uji  simultan  (F-test)  dan  uji parsial (t-test). Sedangkan uji asumsi dalam penelitian ini mengunakan adalah uji normalitas, uji validitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas.
Desa  Pagaran  Tapah  adalah  sebuah  desa  yang berada  di  wilayah  Kecamatan  Pagaran  Tapah Darussalam.  Desa  ini  terbagi  menjadi  empat  dusun, yaitu  Dusun  Setia,  Dusun  Mekar  Indah,  Dusun  Sei Dagang,  dan  Dusun  Lubuk  Jambu  serta  memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.697 jiwa yang terdiri dari 2.441  jiwa  laki-laki  dan  2.256  jiwa  perempuan. Sebagian  besar  mata  pencaharaian  masyarakat  Desa Pagaran Tapah adalah petani kelapa sawit dan karet. Hal  itu  sesuai  dengan  komoditas  utama  yang dikembangkan oleh masyarakat yaitu kelapa sawit dan karet.  APBDes yang digunakan dalam pembangunan desa antara lain bersumber dari Dana Desa. Dana Desa yang diperoleh Desa Pagaran Tapah pada tahun 2016 sebesar  Rp649.848.000,00,  selanjutnya  naik  menjadi Rp824.804.000,00  pada  tahun  2017  dan  sebesar Rp1.020.070.000,00  pada  tahun  2018.  Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Dana  Desa sebagian  besar  dialokasikan  untuk  pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

## 4. HASIL PENELITIAN

## 4.1 Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  ini  dikelompokkan berdasarkan atas umur, jenis kelamin dan pendidikan. Berdasarkan kelompok umur, karakteristik responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia antara umur 20 tahun sampai dengan umur 30 tahun. Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Umur
Umur 20 - 30 th 27 Umur 30 - 40 th 6 Umur 40 - 50 th 12 Lebih dari 50 th 4 Jumlah 49 Sumber: Data Primer, diolah pada Tahun 2020 Tabel berikutnya menjelaskan distribusi responden  berdasarkan  jenis  kelamin.  Tabel  2  di bawah  ini  menunjukkan  responden  berjenis  kelamin perempuan  jumlahnya  hampir  berimbang  dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki.
Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
Halaman 36 Laki-laki 23 46,94% Perempuan 26 53,06% Jumlah 49 100% Sumber: Data Primer, diolah pada Tahun 2020 Berdasarkan  jenjang  pendidikan,  responden didominasi oleh lulusan SMA atau sederajat.
Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan SD/sederajat 8 SMP/sederajat 6 SMA/sederajat 31 Perguruan Tinggi 4 Jumlah 49 Sumber: Data Primer, diolah pada Tahun 2020

## 4.2 Hasil Analisis Regresi
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui besarnya  Partispasi  Perencanaan  APBDes  (X1)  dan Akuntabilitas APBDes (X2) terhadap Persepsi APBDes (Y)  di  Desa  Pagaran  Tapah  kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan  Hulu,  provinsi Riau.
Uji regresi linear berganda dengan menggunakan program  SPSS  for  Windows  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Tabel 4. Koefisien Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 12,579 4,347 2,893 ,006 PARTISIPASI ,149 ,092 ,222 1,625 ,111 AKUNTABILITAS ,340 ,147 ,315 2,314 ,025
Sumber: Pengolahan data dengan SPSS
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  persamaan regresi sebagai berikut: Ŷ          = 12,579 + 0,149X1 + 0,340X2
Untuk mengetahui pengaruh variabel independen  (X1  dan  X2)  secara  simultan  terhadap variabel  dependen  (Y)  digunakan  analisis  F  test, dengan  nilai  signifikansi  pada  tingkat  5%.  Jika  nilai signifikansi > 5%, maka gagal tolak Ho and H1 ditolak. Jika  nilai  signifikansi  <0.05,  maka  tolak  Ho  and  H1 diterima.
Tabel 5. Uji Simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 56,066 2 28,033 4,855  ,012 b Residual 265,607  46 5,774 Total 321,673  48
Sumber: Pengolahan data dengan SPSS
Karena  nilai  signifikansi  kurang  dari  5% menunjukkan  bahwa  partisipasi  dan  akuntabiitas secara  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  persepsi.  Jadi  Hipotesis  pertama  (H1)  yang menyatakan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan  Desa  Berpengaruh  Terhadap  Persepsi Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  dapat diterima.
Untuk  mengetahui  variabel  independen  yang berpengaruh  terhadap  variabel  dependen,  dilakukan uji t-test.  Hipotesis penelitian ini menggunakan nilai signifikansi.  Jika  nilai  signifikansi  >  5%,  maka  gagal tolak  Ho  and  H1  ditolak.  Jika  nilai  signifikansi  <0.05, maka tolak Ho and H1 diterima.
Berdasarkan hasil regresi diatas, nilai signifikansi t pada partisipasi sebesar   0,111. Nilai koefisien lebih dari 5% menunjukkan: gagal Tolak H0, tolak H1, artinya tidak  ada  hubungan  secara  parsial  antara  partisipasi dengan  persepsi.  Jadi  Hipotesis  kedua  (H2)  yang menyatakan  Partisipasi  Masyarakat  Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tidak diterima.
Sedangkan  nilai  signifikansi  t pada  akuntabilitas adalah  0,025.  Nilai  koefisien  kurang  dari  5% menunjukkan  tolak  H0,  terima  H1,  artinya  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  secara  parsial akuntabilitas terhadap persepsi. Jadi Hipotesis ketiga (H3)  yang  menyatakan  Akuntabilitas  Keuangan  Desa Berpengaruh
Terhadap Persepsi Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa diterima.
Penilaian Goodness  of  Fit dan  Interpretasi  atas persamaan  regresi  diperoleh  nilai  adjusted  R  Square sebesar 0,138 sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 6. Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,417 a ,174 ,138 2,4029 2,216 a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Partisipasi
b. Dependent Variable: Persepsi
Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel- variabel independen dalam penelitian yang digunakan mampu  menjelaskan  sebesar  13,8%  variasi  dari variabel  dependen.  Sedangkan  sisanya  dijelaskan dalam  variabel  lain  yang  tidak  masuk  dalam  model penelitian.

## 4.3 Pengujian Asumsi
Hasil  uji  normalitas  yang  dilakukan  dengan  tes Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS memperoleh hasil bahwa variabel – variabel penelitian adalah valid dan telah memenuhi syarat normalitas.
Tabel 7. Hasil tes Kolmogorov-Smirnov
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
Halaman 37
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 49 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,35233567 Most Extreme Differences Absolute ,109 Positive ,087 Negative -,109 Test Statistic ,109 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
Sumber: Pengolahan data dengan SPSS
Hasil uji data sebanyak 49 dengan nilai sig 0,200 (lebih besar dari 5%), artinya data terdistribusi normal, dengan rata-rata (mean) mendekati 0.
Sedangkan  hasil  uji  reliabilitas  ditunjukkan  oleh  nilai Alpha Cronbach sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Jumlah Item Nilai Hitung Keterangan Alpha Cronbach Partisipasi Perencanaan APBDes (X1) 8 0,725 Reliabilitas Tinggi Akuntabilitas Keuangan (X2) 6 0,531 Reliabilitas Moderat Persepsi Atas APBDes (Y) 6 0,661 Reliabilitas Moderat Sumber: Pengolahan data dengan SPSS Untuk mengetahui adanya autokorelasi dilakukan  dengan  melihat  nilai  Durbin-Watson. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai 2,216. Dalam tabel Durbin-Watson dengan jumlah data n = 49 dan jumlah variabel k = 3, maka diperoleh nilai d berada diantara 1,6723  dan  2,3277.  Karena  hasil  uji  berada  diantara kedua nilai tersebut, maka kesimpulannya Persamaan analisa  regresi  gagal  tolak  H0,  artinya  tidak  terdapat autokorelasi.
Hasil  uji  multikolinearitas  menunjukkan  tidak terjadi  gejala  multikolinearitas  antar  variabel independen dalam model regresi.  Nilai dari tolerance dan  VIF  masing-masing  menunjukkan  nilai  tolerance yang  dimiliki  seluruh  variabel  bebas  sebesar  0,966 (lebih  besar  dari  0,10)  dan  nilai  VIF  sebesar  1,035 (kurang dari 10).
Hasil  uji  heteroskedastisitas  menunjukkan  tidak terdapat  gejala  heteroskedastisitas  model  regresi dalam  penelitian  ini  karena  seluruh  nilai  signifikansi yang diperoleh dari pengujian dengan metode Glejser diperoleh  nilai  sig  0,222.  Nilai  α  lebih  dari  0,05
terhadap absolute residual (Abs_Res) sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

## 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
4.4.1. Partisipasi  Masyarakat  Dan  Akuntabilitas Keuangan  Desa  Berpengaruh  Terhadap Persepsi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Desa
Berdasarkan  hasil  uji  F,  partisipasi  masyarakat dan  akuntabilitas  keuangan  desa  berpengaruh terhadap persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tiwinarni dan  Taman  (2018)  yang  menyatakan  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  Partisipasi  Anggaran dan  Akuntabilitas  Publik  secara  simultan  terhadap Persepsi  Masyarakat  tentang  Kualitas  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Se-Kecamatan Musuk  Kabupaten  Boyolali.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dan  akuntabilitas keuangan  yang  semakin  meningkat  secara  simultan dapat  mendorong  persepsi  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semakin baik.
Persepsi masyarakat tersebut tumbuh berdasarkan  perhatian,  penafsiran  dan  ingatan  atas informasi  yang  diperoleh  sebagaimana  pendapat Kotler (2001). Informasi tersebut dapat diperoleh saat warga desa berpartisipasi dan terlibat langsung dalam seluruh  proses  pengelolaan  APBDes  yang  diyakini akuntabilitasnya.  Dengan  perhatian  dan  penafsiran bahwa  pengelolaan  anggaran  desa  telah  dilakukan secara  terbuka  ,  memenuhi  ekspektasi  dan  memberi manfaat  bagi  masyarakat  serta  dilaksanakan  dengan penuh  tanggung  jawab  akan  membentuk  persepsi bahwa  hasil  yang  dicapai  akan  membawa  dampak kemajuan  bagi  masyarakat.  Berdasarkan  persepsi tersebut,  menurut  McShane  dalam  Mardiyanto (2015),  akan  mendorong  kepedulian  dan  empati sehingga masyarakat semakin aktif dalam setiap usaha yang memajukan kesejahteraan di desa.
4.4.2. Partisipasi  Masyarakat  Berpengaruh  Terhadap Persepsi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Desa Berdasarkan  hasil  uji  parsial,  partisipasi masyarakat  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi APBDesa. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangemanan dkk (2018) dan Tiwinarni dan  Taman  (2018).  Partisipasi  tidak  berpengaruh terhadap  Persepsi  APBDes  karena  adanya  beberapa hambatan. Hal ini diungkapkan dalam penelitian  lain yang  menyatakan  hambatan  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu yang disebabkan  dengan  keputusan  yang  tidak  bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran masyarakat,  pendidikan  yang  rendah  tidak  ada
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
transparansi  dan  akuntabel  dalam  pengelolaan anggaran dana desa (Syamsi, 2014).
Hasil  wawancara  dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  warga  desa  hadir  dalam pertemuan  penyusunan  dan  pertanggungjawaban pengelolaan  anggaran  desa,  namun  tidak  terdapat informasi  yang  jelas  apakah  mereka  menghadiri seluruh  pertemuan.  Bisa  saja  hasil  partisipasi masyarakat  akan  berpengaruh  jika  responden  lebih banyak melibatkan para pengurus desa yang biasanya terlibat aktif dalam pembuatan keputusan. Selain itu responden  perempuan  mengisi  53%  kuesioner.  Hasil penelitian    Nurhalimah  (2018)  menunjukkan    bahwa partisipasi  kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan  dana  desa  pada  Desa  Berakit  terdapat pada tingkatan  partisipasi di masyarakat di dengar dan di  perkenankan  berpendapat,  tetapi  mereka  tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa  pandangan    meraka    itu    di    pertimbangkan oleh    pemegang    kekuasaan.  Jika  kuesioner  ini  lebih banyak diisi oleh laki-laki mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda.
4.4.3. Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Berpengaruh Terhadap  Persepsi  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Desa
Sedangkan  hasil  uji  parsial  lain  terkait akuntabilitas berpengaruh terhadap persepsi APBDesa.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ultafiah  (2017)  dan  Tiwinarni  dan Taman  (2018).  Akuntabilitas  berpengaruh  signifikan terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  hasil kuesioner, maka diperoleh hasil bahwa persepsi atas APBDes  yang  baik  tersebut  dipengaruhi  oleh keterbukaan informasi, program yang jelas dan sesuai kebutuhan, serta adanya bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertangungjawabkan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis diperoleh kesimpulan:
1. Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan  desa  berpengaruh  secara  simultan terhadap  persepsi  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa.  Partisipasi  masyarakat  ini  terlihat dari  kehadiran  dalam  proses  pembuatan keputusan,  memberi  masukan  dan  menampung kebutuhan masyarat.
2. Partisipasi  masyarakat tidak  berpengaruh  secara parsial  terhadap  persepsi  anggaran  pendapatan dan  belanja  desa.  Meskipun  hasil  ini  sejalan dengan  beberapa  penelitian  lain,  namun  bisa dilakukan  pengumpulan  kuesioner  yang  lebih banyak dengan responden laki-laki yang biasanya terlibat langsung dengan kegiatan di desa.
3. Akuntabilitas keuangan desa berpengaruh secara parsial  terhadap  persepsi  anggaran  pendapatan dan  belanja  desa.  Bukti-bukti  pembayaran  dan laporan  penggunaan  dana  telah  disampaikan secara informatif dan transparan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa persepsi APBDes didukung oleh partisipasi masyarakat dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan.  Jika masyarakat terlibat dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  secara akuntabel  akan  membentuk  persepsi  APBDes  yang baik. Dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran  desa  akan  mampu  dirasakan  manfaatnya bagi masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  yang  tidak  berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan  belanja  desa  bisa  terjadi  karena  tidak  setiap pertemuan  pembahasan  APBDes  dihadiri  oleh  para warga.  Adanya  mispersepsi  perlu  dibangun  dengan cara  membuat  saluran  komunikasi,  seperti membagikan  notulensi  hasil  rapat  ke  warga  atau memasang  di  papan  pengumuman,  sebagaimana dalam  penelitian  Makalalag  et  al  (2017)  di Kotamobagu.
Keterbatasan dalam penelitian adalah mengukur persepsi  dengan  dua  variabel  partisipasi  dan akuntabilitas.  Beberapa  variabel  persepsi  seperti kualitas laporan keuangan desa atau ketepatan waktu bisa digunakan dalam model agar mendapat hasil yang lebih signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. Jurist-Diction , 2 (3), 747-772. Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan
Desa  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting) , 3 (1).
Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual , 334 .
Escobar-Lemmon,  M.,  &  Ross,  A.  D.  (2014).  Does decentralization  improve  perceptions  of accountability?  Attitudinal  evidence  from Colombia. American  Journal  of  Political Science , 58 (1), 175-188. Hanafie,  H.,  Nugraha,  A.,  &  Huda,  M.  (2019). Akuntabilitas  Dana  Desa  (Kajian  Tentang Akuntabilitas  Dana  Desa  Di  Kecamatan Masalembu,  Kabupaten  Sumenep). JIP  (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah , 4 (1), 39-46.
Hanun,  N.  R.  (2020).  Persepsi Stakeholders Dalam Kesiapan Dan Pelaksanaan Pelaporan
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
Halaman 39
Keuangan Desa Berbasis Undang-Undang No 6 Tahun  2014. Akuntansi:  Jurnal  Akuntansi Integratif , 6 (01), 1-14.
Ibrahim, I., Rejeki, S., & Sawaludin, S. (2017). Persepsi masyarakat  Desa  Bajur  Kecamatan  Labuapi Kabupaten  Lombok  Barat  terhadap  Undang- Undang  No  6  tahun  2014  tentang Desa. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian- Pengabdian Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan , 5 (2), 1-6.
Istiqomah,  S.  (2015).  Efektivitas  Kinerja  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Desa. Jurnal Unair , 3 (1), 1-18.
Imron,  I.  (2014).  Pemberdayaan  masyarakat  miskin melalui  kelompok  usaha  bersama  (Studi  pada kelompok  usaha  bersama  di  Desa  Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo,
Kabupaten
Malang). Jurnal  Administrasi  Publik , 2 (3),  485- 491.
Indonesia,  Pemerintah  Republik  (2014).  Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa Indonesia, K. K. R. (2017). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran  Dana  Desa  Tahun  2017.
In Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan  Pembagian  dan  Penetapan Rincian Dana Desa TA. 2017 ICW, I. C. W. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan  Anggaran  Desa  di  Tahun Politik.
Karyanto,  R.  (2016).  Apakah  Penyaluran  Dana  Desa
Terhambat oleh Karakteristik Kepala
Desa?. Jurnal Akuntansi dan Bisnis , 16 (2), 149- 161.
Kharisma,  F.,  Paranoan,  D.  B.,  &  Nasir,  B.  (2019). Persepsi  Masyarakat  terhadap  perubahan status  desa  menjadi  kelurahan  di  kelurahan Singa  Geweh  Kabupaten  Sangatta  Selatan Kabupaten Kutai Timur.
Komaling,  A.  A.,  Engka,  D.  S.,  &  Sumual,  J.  I.  (2020).
Persepsi  Masyarakat  terhadap  Pemanfaatan Dana  Desa  di  Desa  Kanonang  2  Kecamatan Kawangkoan  Barat .  Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 01
Laksana,  N.  S.  (2013).  Bentuk-bentuk  partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa  Bandung,  Kecamatan  Playen,  Kabupaten Gunung  Kidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal  kebijakan  dan  manajemen publik , 1 (1).
Lusdani,  W.,  &  Ta'dung,  Y.  L.  (2020).  Dana  Desa: Paradoks  Dalam  Mewujudkan  Akuntabilitas Keuangan. Economix , 8 (1).
Maharani,  D.  N.,  &  Akbar,  F.  S.  (2020).  Penerapan Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  Dalam
Mewujudkan  Akuntabilitas  Pemerintshan Desa. Behavioral  Accounting  Journal , 3 (1),  1- 20.
Mardiyanto,  V.  (2015). Persepsi  Pegawai  Bidang Kearsipan Terhadap Jenjang Karis Berdasarkan Teori Atribusi (Stusi Deskriptif Kuantitatif Pada Lembaga  Kearsipan  dan  Record  Center  di
Universitas Gadjah Mada) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu.  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Auditing " Goodwill", 8(1).
Nurhalimah,  A.  (2018).  Partisipasi  Kaum  Perempuan Dalam  Perencanaan  Pengelolaan  Dana Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 6 (2), 35-54.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  22  Oktober  2010.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
Selfia, M. S., Afifuddin, A., & Sekarsari, R. W. (2020). Inovasi  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro
Open  Government  Partnership
(OGP)  Dalam  Mmeningkatkan  Partisipasi
Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrakstruktur Desa (Studi pada Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). Respon Publik , 14 (5), 14-25. Kotler,  Philip.  (2001). A  Framework  for  Marketing Management , Prentice Hall.
Tandi,  P.  (2020).  Analisis  Akuntabilitas  Dana  Desa  di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Ekomen , 18 (2), 41-50. Periansya,  P.,  &  AR,  S.  A.  S.  (2020).  Dampak Kompetensi  dan  Partisipasi  Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa kecamatan  Rambutan  Banyuasin.  Jurnal  Riset Terapan Akuntansi, 4 (1), 12-19.
Prasetyo,  R.  A.,  &  Puspa,  D.  F.  (2018).  Pengaruh
Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem
Pengendalian Internal, Dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). Jurnal Fakultas Ekonomi , 13 (1).
Pangemanan,  F.  M.,  Rotinsulu,  D.  C.,  &  Engka,  D.  S. (2019). Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Dan Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa Terhadap  Penyusunan  APBDesa    Talawaan Kecamatan  Talawaan  Kabupaten  Minahasa Utara  Tahun  2017. Jurnal  Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
Pariangu, U. T. (2020). Inklusivitas Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Berbasis  Partisipasi
I Gede Made Artha Dharmakarja, I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Chandra Maulana Putra
Halaman 40
Masyarakat  di  Desa  Air  Mata,  Kabupaten Kupang. JAP UNWIRA , 1 (1), 70-79.
Syamsi, Syahrul. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik .  Malang: Universitas Tribhuwana Tunggadewi Suwanda,  D.  Junjunan,  B.A  &  Rusliati,  E.(2019) Manajemen  Resiko .    Bandung,  PT  Remaja Rosdakarya.
Solichin,  S.,  &  Akmal,  S.  (2018).  Persepsi  Masyarakat Dalam  Pemanfaatan  Dana  Desa  Untuk Pembangunan  Infrastruktur  Desa. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik , 7 (2), 20-26.
Tampubolon,  J.,  Aluyah,  C.,  &  Heptiana,  E.  (2019). Persepsi  masyarakat  desa  riding  Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadao upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut. Sylva , 7 (2), 49-57. Tiwinarni, T., & Taman, A. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran  Dan  Akuntabilitas  Publik  Terhadap
Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa (APBDes)  se-Kecamatan  Musuk  Kabupaten Boyolali. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 6 (6). Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi  Dan  Partisipasi  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Mewujudkan Good  Governance  Pada  Desa  di  Kecamatan
Merapi  Barat  Kabupaten  Lahat (Doctoral dissertation, Universitas  Muhammadiyah Palembang).
Wibowo, A. (2015). Pengaruh Promosi dan Lingkungan Kerja Karyawan Divisi Access PT Telekomunikasi Indonesia  Tbk  Witel  Jakarta  Pusat  (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
Wang,  X.,  &  Wan  Wart,  M.  (2007).  When  public participation  in  administration  leads  to  trust: An  empirical  assessment  of  managers’ perceptions. Public
administration review , 67 (2), 265-278 .
Yudhitaningsih, A. Y. S., & Safrida, L. (2018, December). Persepsi  Perangkat  Desa  Mengenai  Pelatihan, Motivasi, dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja  Pemerintahan  Desa  (Studi  Kasus  Pada Desa  di  Kecamatan  Sungai  Tabuk  Kabupaten
Banjar Provinsi Kalimantan Selatan).
In Proceeding  of  National  Conference  on Asbis (Vol. 3, pp. 100-112).
Yikwa, K., Naukoko, A. T., & Tumangkeng, S. Y. (2020). Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Lokasi Dana  Desa  dalam  menunjang  Pembangunan Pedesaan  (Study  kasus:  5  Desa  Distrik Bokondini  Kabupaten  Tolikara  Papua). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , ( 20 (02).