Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## PERBUATAN JURNALIS MEDIA “X” YANG MEWARTAKAN IDENTITAS ANAK

## YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP GURUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Oleh:

## Adryan Putra Salim
Fakultas Hukum Universitas Surabaya adrianchoji2014@yahoo.co.id
Abstrak –  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  apakah  jurnalis  media  “X”  dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang telah mewartakan identitas dari seorang anak yang sedang  berhadapan  dengan  hukum.  Perlindungan  terhadap  identitas  Anak  telah  diatur  dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terdapat ketentuan pidana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan jurnalis yang mewartakan identitas Anak tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan yaitu sebagai perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, merupakan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.
Kata kunci : Jurnalis, Perlindungan Anak, Identitas Anak, Pertanggungjawaban Pidana
Abstract  – The purpose of this study was to analyze whether the journalist of media “X” is a able  to  be  sentenced  due  to  revelation  of  identity  of  a  child  who  had  reckoned  with  law authority. The patronage towards children’s identity has been regulated in clause of Article 19 section (1) Law Number 11 Of 2012 concerning the Juvenile Justice System and the presence of  penal  provisions  which  have  been  regulated  on  Article  97  Law  Number  11  Of  2012 concerning  the  Juvenile  Justice  System.  Regarding  the  act  of  the  journalist’s  report  of  the child’s identity, he can be considered as violating the law as it has complied 4 (four) elements of culpability; act of countering law, adequateness to bear responsibility, intentional act, and the absence of forgiving excuses.
Keywords : Journalist, Child Protection, Child Identity, Criminal Liability

## A. PENDAHULUAN
Sebagai masyarakat yang modern, untuk mencari informasi pertama-tama dari media massa seperti televisi, berita online, koran, atau radio. Melalui kebebasan media, masyarakat menginginkan  keterbukaan  akses  terhadap  informasi  yang  berkualitas  dan  bermanfaat  bagi kehidupan. Dengan mendapatkan informasi yang benar, masyarakat akan mampu mengambil keputusan  yang  tepat  untuk  dirinya  maupun  masyarakatnya  dan  bangsanya  demi  kemajuan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
masyarakat dan bangsa itu sendiri. Di samping itu, berkenaan dengan peran media massa untuk menjamin hak-hak dan kepentingan publik.
Profesi  di  bidang  jurnalistik  membutuhkan  pengetahuan  jurnalistik  yang  terus berkembang menyesuaikan diri  dengan perkembangan zaman dan teknologi.  Jurnalistik atau journalisme berasal  dari  perkataan journal ,  artinya  catatan  harian,  atau  catatan  mengenai kejadian  sehari-hari,  atau  bisa  juga  berarti  surat  kabar.  Journal  berasal  dari  perkataan  latin diurnalis, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan  pekerjaan  jurnalistik.  Antara  kegiatan  jurnalistik  dengan  pers  erat  sekali hubungannya.  Karya-karya  jurnalistik  banyak  disalurkan  melalui  pers,  baik  pers  dalam  arti sempit, ataupun pers dalam arti luas.
Pers  dalam  arti  kata  sempit  yaitu  menyangkut  kegiatan  komunikasi  yang  hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah yang menyangkut  kegiatan  komunikasi  baik  yang  dilakukan  dengan  media  cetak  maupun  dengan media  elektronik  seperti  radio,  televisi  maupun  internet.  Dalam  menuliskan  berita,  seorang jurnalis harus memperhatikan kode etik jusrnalistik sebagai peraturan dewan pers. Pada Pasal 5  Kode  Etik  Jurnalistik  menentukan  bahwa,  “Wartawan  Indonesia  tidak  menyebutkan  dan menyiarkan  identitas  korban  kejahatan  asusila  dan  tidak  menyebutkan  identitas  anak  yang menjadi  pelaku  kejahatan”.  Penafsiran  identitas  adalah  semua  data  dan  informasi  yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak; anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Hukum  positif  di  Indonesia  mengatur  secara  khusus  terkait  perlindungan  anak  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Anak).  Pada Pasal  1  angka  2  menentukan  bahwa,  “Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Seorang  jurnalistik  atau  pers  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  dalam  membuat  berita atau  artikel  dapat  memberikan  dampak  pada  anak,  baik  sebagai  pelaku,  saksi,  dan  korban. Identitas  seorang  anak  yang  menjadi  pelaku,  saksi,  maupun  korban  dalam  perbuatan  tindak pidana wajib dilindungi dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa, “ Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Yang dimaksud dengan Identitas dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UU SPPA, yaitu “Identitas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  nama  Anak,  nama  Anak  Korban,  nama  Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”.
Ketentuan pidana yang terkait dengan Pasal 19 UU SPPA juga telah ditentukan dalam Pasal  97  UU  SPPA  yaitu:  “Setiap  orang  yang  melanggar  kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Setiap ketentuan pidana yang diatur dan  dibuat  itu  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  yang  menyangkut  identitas Anak,  Anak  Korban  dan/atau  Anak  Saksi.  Namun,  pada  kenyataannya  media  cetak  maupun elektronik yang membuat berita masih mencantumkan identitas Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi.
Kasus yang terjadi berkaitan dengan tidak dirahasiakannya identitas anak dalam tulisan ini  yakni  kasus  pada  salah  satu  SMA  Negeri  di  Sampang  Madura  melakukan  pemukulan terhadap guru kesenian. Hal itu terjadi pada Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden pemukulan terjadi saat materi seni lukis berlangsung pada jam terakhir pelajaran. Saat itu, MH tidak mendengarkan pelajaran dan judtru mengganggu teman-temannya dengan mencoret-coret lukisan milik siswa yang lain. Melihat hal tersebut, guru kesenian BD menegur MH tetapi  teguran tersebut  tidak dihiraukan. MH justru terus mengganggu teman-temannya. Lalu, guru kesenian BD mengambil tindakan dengan mencoret pipi MH menggunakan cat lukis. Namun,  MH  tidak  terima  dengan  tindakan  guru  kesenian  BD  dan  langsung  memukulnya. Keduanya pun dilerai oleh siswa yang berada dalam kelas tersebut. Guru kesenian BD dan MH lalu dibawa ke ruang guru untuk menjelaskan perkaranya. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru kesenian dan tidak melihat luka ditubuhnya, guru kesenian tersebut  diperbolehkan untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Sesampainya dirumah, guru kesenian itu mengeluh sakit  pada  bagian  lehernya  hingga  kepala  pusing.  Selang  beberapa  lama,  guru  kesenian kesakitan dan tidak sadarkan diri atau koma. Ia pun dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Soetomo  Surabaya  dan  dinyatakan  meninggal  dunia  Kamis  tanggal  1  Februari  2018  sekitar pukul 21.40 WIB. Pada keesekon harinya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 MH  menyerahkan  diri  pada  kepolisian  Polres  Sampang  setelah  pihak  Polres  Sampang mendatangi pihak keluarganya.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Terdapat salah satu berita dari media elektronik  “X” yang memuat tentang kronologi kejadian MH ini. Berita itu dimuat pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 13.16 WIB  oleh  jurnalis  media  “X”.  Dalam  berita  tersebut  jurnalis  media  “X”  menuliskan  bahwa “siswa yang beralamat tinggal di …”. Jurnalis media “X” menyantumkan identitas yaitu berupa alamat Anak MH dengan jelas tanpa adanya sensor maupun dirahasiakan.
Berdasarkan  pendahuluan  diatas  dapat  ditarik  sebuah  permasalahan  yaitu  :  “Apakah perbuatan jurnalis media “X” yang mewartakan identitas Anak yang melakukan pembunuhan terhadap gurunya dapat  dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?”

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metodologi  yuridis  normatif  yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  literatur.  Dalam  membuat penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach . Statute Approach , yaitu pendekatan masalah yang dijelaskan, dikaji dan dirumuskan berdasarkan  pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  materi  yang  dibahas.  Pendekatan Concetual  Approach ,  yaitu  pendekatan  yang dilakukan dengan cara memecahkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan dengan merujuk pada konsep dan prinsip hukum yang relevan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jurnalisme  sangat  diperlukan  dalam  suatu  negara  demokratis.  Tak  peduli  apa  pun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lain-lainnya.  Profesi  di  bidang  jurnalistik  membutuhkan  pengetahuan  jurnalistik  yang  terus berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang memintakan tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Tanpa kebebasan seorang wartawan sulit bekerja, namun kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan ke praktek jurnalistik yang kotor yang merendahkan martabat manusia.
Dalam  kasus  penulisan  ini  terdapat  seorang  jurnalis  “X”  yang  mewartakan  identitas seorang  Anak  yang  melakukan  pembunuhan  terhadap  gurunya.  Jurnalis  “X”  tersebut menuliskan  dengan  lengkap  alamat  seorang  Anak  tersebut.  Pemberitaan  di  media  “X”  yang dilakukan seorang jurnalis dapat dikategorikan sebagai proses jurnalistik, dimana jurnalis “X” melakukan  pekerjaan  jurnalistik  pada  media  “X”.  Sebagai  seorang  jurnalis  yang  melakukan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
pekerjaan  jurnalistik,  Jurnalis  “X”  membutuhkan  suatu  tanggungjawab  yang  dapat menjeremuskan ke praktek jurnalistik yang kotor yang dapat merendahkan martabat manusia.
Menurut  Sohuturon  dalam  berita  yang  ditulisnya  (2018,  2  Februari) “Saat  itu,  siswa yang beralamat tinggal di Dusun Brekas, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Sampang tersebut terlihat tidak mendengarkan pelajaran dan malah mengganggu dengan mencoret-coret lukisan teman-temannya.”  Jurnalis media “X” melakukan kegiatan jurnalistik yang disalurkan melalui pers. Pers dalam arti luas yang dimaksud adalah Jurnalis media “X” yang melakukan kegiatan jurnalistik  yang  menyangkut  kegiatan  komunikasi  yang  dilakukan  dengan  media  elektronik seperti internet.  Jurnalis “X” mewartakan identitas Anak yang berupa alamat lengkap  Anak tersebut melalui berita online.
Pada  kasus  ini,  Jurnalis  media  “X”  bernaung  di  bawah  lembaga  media  “X”  yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jurnalis “X” mencari informasi tentang kronologis kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Anak yang berinisial MH terhadap gurunya. Jurnalis “X”  memperoleh  dan  memiliki  berita  dari  narasumber-narasumber  terpercaya  yang  dapat dimintai  informasi  terkait  kejadian  tersebut.  Lalu,  jurnalis  “X”  menyimpan  dan  mengolah informasi tersebut sehingga menjadi sebuah berita. Selanjutnya, Jurnalis “X” menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media elektronik yang berupa berita online di internet. Sehingga kegiatan yang dilakukan jurnalis “X” termasuk yang disebut Pers.
Seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik harus menaati kode etik jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Pers menentukan:
(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan;
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Profesionalisme  dalam  mewartakan  suatu  berita  ditujukan  dengan  kaidah-kaidah  atau  adab- adab  yang  harus  diikuti  wartawan  dalam  mewartakan  suatu  berita.  Dalam  kasus  tersebut, jurnalis “X” adalah pihak yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik pada media “X”. Maka dari itu, jurnalis “X” dapat disebut sebagai seorang wartawan. Jurnalis “X” sebagai seorang wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik harus menaati kode etik jurnalistik.
Dalam  kasus  yang  terjadi,  MH  seorang  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan identitasnya  berupa  alamat  yang  jelas  dituliskan dalam  suatu  berita  oleh Jurnalis  media  “X” harus  mendapat  perlindungan  sebagaimana  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang. Dalam kasus tersebut, Jurnalis media “X” menuliskan bahwa MH seorang siswa SMA Negeri 1  Torjun,  Sampang  Madura  melakukan  penganiayaan  terhadap  guru  kesenian  BD  hingga
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
meninggal dunia. Jurnalis media “X” juga mengkutip seorang narasumber yang menjelaskan alamat MH secara jelas, yaitu dusun, desa hingga kecamatan. Hal tersebut dapat memudahkan khalayak untuk melacak keberadaan MH dan mengetahui keluarga MH yang akan berpotensi MH dan keluarga mendapatkan intimidasi dari pihak korban maupun masyarakat luar.
Pasal  1  angka  1  UU  Perlindungan  Anak  menentukan:  Anak  adalah  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melalui penjelasan tersebut MH merupakan seseorang siswa dari salah satu SMA Negeri di Sampang Madura yang menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai anak, karena MH masih berusia 16 (enam belas) tahun.
Pasal  2  UU  Perlindungan  Anak  menentukan  bahwa:  Penyelenggaraan  perlindungan anak  berasaskan  Pancasila  dan  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar  Kovensi  Hak-Hak  Anak  meliputi  non diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
Non  diskriminasi  yang  dimaksud  adalah  setiap  anak  berhak  untuk  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan kasus tersebut, jika identitas MH diketahui oleh masyarakat yang membaca berita yang ditulis oleh jurnalis media “X” maka akan dapat berpotensi mendapatkan diskriminasi dari pihak keluarga korban maupun masyarakat  luar.  Wartawan  mempunyai  alasan  kuat  untuk  menyembunyikan  identitas  anak yang menjadi pelaku kejahatan.  Hal ini bertujuan agar MH tidak mendapatkan stigma negatif dari  masyarakat  bahkan  jika  identitas  MH  dikenali,  maka  MH  berpotensi  dapat  ditolak  dari lingkungan tempat tinggal dan sekolah serta sulit mengembangkan diri dan sulit mendapatkan pekerjaan nantinya. Sementara itu, MH dan pihak keluarga MH akan merasa tertekan dan malu. Mereka  juga  berpotensi  mendapat  intimidasi  dari  pihak  korban  yang  bisa  membahayakan keselamatan. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap MH.
Asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud adalah pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: “yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan  legislatif,  dan  badan  yudikatif,  maka  kepentingan  yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam kasus ini, tindakan yang diperbuat oleh  jurnalis  media  “X”  menyampingkan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  MH  dan  tidak menjadikan pertimbangan utama dalam mewartakan kasus MH.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Asas  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  yang  dimaksud  pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: “yang dimaksud dengan asas hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  adalah  hak  asasi  yang  paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.”  Anak  MH  berhak  untuk  hidup,  berhak  untuk  kelangsungan  hidup,  dan  berhak  untuk berkembang.  Hak  asasi  MH  sebagai  seorang  anak  dilindungi  oleh  negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan: “yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan  atas  hak-hak  anak  untuk  berpartisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya  dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.” Anak MH berhak untuk  berpartisipasi untuk mengembangkan pandangan-pandangannya dan menyatakan pendapatnya secara bebas dalam mengambil keputusan terutama jika pandangan dan pendapatnya tersebut dapat mempengaruhi kehidupan Anak MH.
Terdapat  ketentuan  mengenai  perlindungan  khusus  atau  kewajiban  lain  yang  harus diberikan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1)  UU SPPA adalah: Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Dalam kasus tersebut, MH adalah seorang Anak yang sedang berkonflik  dengan  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana.  Identitas  MH  dimuat  dalam pemberitaan media elektronik yang berupa berita online.  Sanksi pidana kewajiban melindungi identitas  Anak  ini  termuat  dalam  Pasal  97  UU  SPPA  yaitu:  Setiap  orang  yang  melanggar kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 UU SPPA mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1. Setiap orang
2. Melanggar kewajiban dalam Pasal 19 ayat (1)
Analisis unsur-unsur Pasal 97 UU SPPA terkait dengan kasus yang terjadi antara lain yaitu:
Unsur yang pertama adalah setiap orang. Pengertian setiap orang dalam UU SPPA tidak dicantumkan  secara  jelas.  Tetapi,  dalam  Pasal  1  angka  16  UU  Perlindungan  Anak  yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini dimaksudkan bahwa, orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas  segala  perbutannya.  Berdasarkan  kasus  tersebut,  tindak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
pidana  yang  dilakukan  oleh  Jurnalis  media  “X”  adalah  dilakukan  dirinya  sendiri,  sehingga Jurnalis media “X” merupakan orang perseorangan.
Unsur yang kedua yaitu melanggar kewajiban dalam Pasal 19 ayat (1). Kewajiban yang dilanggar  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UU  SPPA  yang  dimaksud  adalah  Identitas  Anak,  Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di  media cetak ataupun elektronik. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA adalah:
1. Identitas
2. Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
3. Wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
Unsur yang pertama adalah Identitas. Dalam Pasal 19 ayat (2) menentukan pengertian identitas yang meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Berdasarkan kasus tersebut Jurnalis Media “X” telah mewartakan identitas Anak berupa alamat jelas MH yang dapat mengungkapkan jati diri MH.
Unsur yang kedua adalah Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Pada UU SPPA telah diatur pengertian dari Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 menentukan: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 5 menentukan: Anak yang menajdi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat  memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Dalam kasus  tersebut,  MH merupakan seorang  Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. MH dapat disebut sebagai Anak. MH adalah seorang siswa pada salah satu SMA Negeri di Sampang Madura yang melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  guru  keseniannya  hingga  menyebabkan meninggal.
Unsur yang ketiga adalah wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun media elektronik. Hikmat Kusumaningrat (2016, hal 27) berpendapat bahwa: “Tugas dan fungsi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
pers adalah mewujudkan keinginan melalui media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi  dan  internet.”  Dalam  melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  perannya,  pers menghormati  hak  asasi  setiap orang, karena itu pers dituntut  professional  dan terbuka untuk dikontrol  oleh  masyarakat.  Dalam  kasus  tersebut,  Jurnalis  media  “X”  telah  melanggar kewajiban  untuk  merahasiakan  identitas  seorang  Anak  dalam  pemberitaan  media  elektronik. Jurnalis media “X” tidak merahasiakan identitas dari MH yaitu berupa alamat Anak MH dalam pemberitaan  media  elektronik.  Jurnalis  media  “X”  menuliskan  alamat  MH  dan  diterbitkan melalui media elektronik berupa berita online.
Menurut  Moeljatno  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  terdapat  4  (empat)  unsur kesalahan  yang  harus  dipenuhi  seorang  pelaku  tindak  pidana  agar  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu:
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu betanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Keempat  unsur  tersebut  dapat  diuraikan  secara  satu  persatu  lebih  jelas  dengan keterkaitan  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Jurnalis  media  “X”  terhadap  MH,  yaitu perbuatan jurnalis media “X” yang mewartakan tentang identitas MH secara jelas yang dapat berpotensi  MH  dan  keluarga  mendapat  intimidasi  dari  pihak  korban  maupun  pihak  diluar korban.
Unsur  kesalahan  yang  pertama  adalah  melakukan  perbuatan  pidana  (sifat  melawan hukum).  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  jurnalis  media  “X”  yaitu  mewartakan  identitas  MH sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  pembunuhan  terhadap  gurunya  merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis media “X” tersebut telah memenuhi unsur  dalam Pasal 97 UU SPPA sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
Unsur  kesalahan  yang  kedua  adalah  diatas  umur  tertentu  mampu  bertanggungjawab. Pada kasus tersebut jurnalis media “X” mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan  yang  buruk  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  yang  melawan  hukum  serta  mampu  untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatannya. Jadi, jurnalis media “X” mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.
Unsur  kesalahan  yang  ketiga  adalah  adanya  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa kesengajaan  atau  kealpaan.  Jurnalis  media  “X”  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
kesengajaan,  bukan  kealpaan  karena  jurnalis  media  “X”  yang  menghendaki  dilakukannya mewartakan  identitas  secara  jelas  terhadap  MH  yang  menjadi  pelaku  pembunuhan  terhadap guru  keseniannya.  Jurnalis  media  “X”  telah  mengetahui  akibat  yang  terjadi  dan  perbuatan tersebut  telah  dilarang  oleh  undang-undang  namun  tetap  dilakukan  jurnalis  media  “X”  demi menarik pembaca yang lebih banyak dengan mengesampingkan kepentingan atau hak-hak anak yang dimiliki MH.
Unsur kesalahan yang keempat adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini tidak berlaku bagi jurnalis media “X” karena pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, jurnalis media “X” tidak sedang dalam keadaan terpaksa melainkan memang kehendak dari jurnalis media “X” sehingga tidak ada penghapusan kesalahan terhadap perbuatan jurnalis media “X” tersebut.
Mendasarkan pada uraian diatas maka perbuatan pidana dengan mewartakan identitas Anak  yang  dilakukan  oleh  jurnalis  media  “X”  terhadap  MH  anak  dibawah  umur  telah memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal  97  UU  SPPA  tentang    melanggar  kewajiban  untuk merahasiakan identitas Anak dalam pemberitaan di media elektronik sehingga dapat dikenakan pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Bahwa  perbuatan  Jurnalis  Media  “X”  yang  mewartakan  identitas  Anak  yang  melakukan pembunuhan  terhadap  gurunya  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana,  oleh  karena memenuhi  unsur  yang  pertama,  perbuatan  yang  dilakukan  Jurnalis  Media  “X”  ”  memenuhi ketentuan  pada  Pasal  19  ayat  (1)  jo  Pasal  97  UU  SPPA,  yaitu  Pasal  19  ayat  (1)  UU  SPPA mengenai kewajiban merahasiakan identitas Anak dan Pasal 97 UU SPPA mengenai ketentuan pidananya. Kedua, Jurnalis media “X” mampu bertanggung jawab karena tidak menderita jiwa yang  cacat  atau  jiwanya  yang  terganggu  karena  penyakit.  Ketiga,  Jurnalis  Media  “X” melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja agar menarik pembaca yang lebih banyak dengan mengesampingkan  hak-hak  anak  yang  dimiliki  oleh  MH.  Terakhir,  Jurnalis  Media  “X” melakukan perbuatannya tidak karena pengaruh daya paksa.
Terhadap  perbuatan  Jurnalis  Media  “X”  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU SPPA yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Berdasarkan  dari  uraian  kesimpulan  tersebut  di  atas,  maka  saran  yang  dapat dikemukakan diantaranya adalah Seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis media “X” dapat diproses untuk diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi ini bertujuan agar seorang jurnalis dalam mewartakan suatu berita lebih berhati-hati khususnya dalam meliput kasus anak. Hendaknya jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik memperhatikan kode etik jurnalistik yang merupakan pedoman operasional dalam  menegakkan  integritas  dan  profesionalisme  jurnalis,  sehingga  seorang  jurnalis  tidak melanggar  hak-hak  anak  khususnya  hak  anak  yang  sedang  berhadapan  dengan  hukum  yang seharusnya dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amar, Djen. (1984). Hukum Komunikasi Jurnalistik . Bandung: Alumni. Chazawi, Adami. (2001). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta: Rajagrafindo Persada. _____. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 . Jakarta: Rajagrafindo Persada. Eddy,  O.S.  (2009). Asas  Legalitas  &  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana .  Jakarta: Erlangga.
_____. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Gosita, Arif. (1989). Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademi Pressindo. Gultom, Maidin. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Huda,  Chairul.  (2008). Dari  “Tiada  pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Joni, Muhammad. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persfektif Konvensi Hak Anak . Bandung: Citra Aditya Bakti. Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. (2016). Jurnalistik Teori dan Praktik . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Moeljatno. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. _____. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi . Jakarta: Rineka Cipta. Sahetapy, J.E. (1995). Hukum Pidana . Yogyakarta: Liberty.
Saleh,  Roeslan.  (1983) Perbuatan  pidana  dan  pertanggungjawaban  Pidana  Dua  pengertian dasar dalam hukum pidana . Jakarta: Aksara Baru. Sianturi, S. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
Sohuturon,  Martahan.  (2018,  2  Februari).  Kronologi  Siswa  Aniaya  Guru  Hingga  Tewas  di
Sampang. CNN Indonesia, Diterima dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180202124909-12-273381/kronologi- siswa-aniaya-guru-hingga-tewas-di-sampang
Surada, I gede widhiana. (2012). Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana . Bayumedia Publishing. Syahriar, Irman. (2015). Hukum Pers: Telaah Atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Usfa, Fuad. (2006). Pengatar Hukum Pidana . Malang: Umm Press. Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan anak . Bandung: Mandar maju.
Wiryawan, Hari. (2007). Dasar-Dasar Hukum Media . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## PERUNDANG-UNDANGAN
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 Tentang Pers
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Konvensi Hak-Hak Anak
8. Kode Etik Jurnalistik