e-ISSN : 2621-4105

## IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

## Kukuh Sudarmanto, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, Bambang Sadono
Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang, Semarang
kukusudarmantousm@gmail .com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implikasi UU No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) terhadap peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018. Masalahnya, mengapa pembentukan peraturan, khususnya di Kabupaten Kudus memakai peraturan bupati. Urgensinya penulisan ini adalah karena perkada tentang pembentukan produk hukum daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi. Penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif/penelitian  hukum  doctrinal.  Kebaharuan  penelitian yaitu belum ada penelitian terdahulu yang membahas Peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembentukan produk hukum daerah, khususnya di Kabupaten Kudus melalui  Perkada  contohnya  Peraturan  Bupati  Kudus  No.  43  tahun  2018  adalah  sesuatu  yang  tampaknya kontroversil mengingat Perdanya saja di Kabupaten Kudus dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kudus dengan persetujuan bersama Bupati  Kudus. Hal ini seakan-akan kontradiksi. (2) Implikasi dengan adanya  revisi Pasal 250 UU Pemda No. 23 tahun 2014 oleh Pasal 250 dan Pasal 252 UU Cipta Kerja, maka Peraturan Bupati Kudus No. 43 Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan Pasal 250 dan Pasal 252 UU Cipta Kerja. Kata kunci: Cipta Kerja;  Implikasi; Pembentukan Hukum Daerah

## IMPLICATIONS OF LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING ABOUT JOB CREATION LAW ON THE MAKING LOCAL LEGAL PRODUCTS

## Abstract
The purpose of this study is to examine and analyze the implications of Law No. 11 of 2020  (Job Creation Law) against the regulation of the Kudus Regent No. 43 of 2018. The problem is  why the formation of regulations, especially in Kudus Regency uses the regent's regulation. The urgency of this writing is because the  local  regulation  concerning  the  formation  of  regional  legal  products  is  very  important  in  the implementation of autonomy. This study uses a normative juridical approach/doctrinal law research. The novelty of the research is that there is no previous research that discusses the Regulation of the Regent of Kudus No. 43 of 2018. The results of the study show that (1) The establishment of regional legal products, especially in Kudus Regency  through Perkada for example Kudus Regent Regulation No. 43 of 2018 is something that seems controversial considering that the local regulation in Kudus Regency was formed by the  Kudus  Regency  DPRD  with  the  approval  of  the  Kudus  Regent.  This  seems  a  contradiction.  (2) Implications with the revision of Article 250 of the Regional Government Law no. 23 of 2014 by Article 250  and  Article  252  of  the  Job  Creation  Law,  then  the  Kudus  Regent  Regulation  No.  43  of  2018  must comply with Article 250 and Article 252 of the Job Creation Law.
Keywords: Job Creation Law; Implication;  Making Legal Products
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Undang-undang Cipta Kerja atau yang disebut juga dengan omnibus law dikenal di Indonesia  setelah  Presiden  Joko  Widodo  menyampaikannya  dalam  pidato  kenegaraan pada  pelantikannya  sebagai  presiden  di  hadapan  sidang  MPR  pada  20  Oktober  2019. Undang-undang  Cipta  Kerja  menjadi  fokus  presiden  dengan  tujuan  agar  dapat menyelesaikan  permasalahan  tumpang  tindihnya  regulasi  dan  birokrasi.  Disahkanya Undang-Undang  Cipta  Kerja  maka  salah  satu  konsekuensi  yang  harus  dihadapi  oleh pemerintah  daerah  adalah  adanya  produk  hukum  daerah  yang  bertentangan  dengan Undang-undang  Cipta  Kerja.  Seperti  produk  hukum  daerah  yang  mengatur  mengenai masalah perijinan dan investasi jelas bertentangan dengan undang-undang ini.
Dari hasil identifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri  tercatat ada 860 produk hukum daerah perupa peraturan daerah  provinsi, 870 berupa peraturan gubernur, 9.352  peraturan  daerah  kabupaten/kota  dan  5.960  peraturan  bupati/walikota  yang terdampak  dengan  disahkannya  Undang-undang  Cipta  Kerja  ini.  Dampak  dari  adanya Undang-undang Cipta Kerja ini salah satunya adalah adanya perubahan atau pelimpahan kewenangan  dari pemerintah daerah menjadi milik pemerintah pusat.
Pembentukan  hukum (sistem  hukum) ditentukan  oleh konsep  hukum  yang  dianut oleh  suatu    masyarakat    hukum,    juga  oleh    kualitas        pembentuknya.  Pembentukan hukum,  merupakan    aktivitas  yang  melibatkan  struktur    sosial  ( social    structure )    dan perilaku  masyarakat.  Struktur  sosial  masyarakat  yang  demokratis  cenderung      akan menghasilkan  perundang-undangan  yang  demokratis.  Sebaliknya,  dalam  sistem masyarakat totalitarian, akan  menghasilkan  sistem  dan tatanan  hukum  yang  cenderung totalitarian,     meskipun     tidak tertutup kemungkinan    hukum yang  totalitarian  tersebut dapat muncul    dalam    tradisi    kultur hukum yang      biasa/normal. Kualitas penyusunan perundang-undangan    yang  demokratis  akan  berjalan  sesuai  dengan  dinamika demokratisasi  dalam  masyarakat,  dapat  diukurdari  tingkat  ”transparansi”      dan ”partisipasi” dalam pembentukan hukum. 1
Penelitian  dari  Prabowo  (2020)  menyatakan  bahwa  harapan  dengan  adanya Undang-undang  Cipta  Kerja  adalah  dapat  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Undang-undang Cipta Kerja telah menyita perhatian masyarakat karena tujuan dari Undang-undang Cipta Kerja untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang-undang baru. Undang-undang  baru  tersebut  dibuat  sebagai  payung  hukum  untuk  semua  ketentuan hukum  yang terkait dan sifatnya bisa lintas sektor. 2
Penelitian yang lain dari Fitryantica (2019) hasilnya menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Regulasi itu, berkisar  sekitar  42  ribu  aturan  yang  mencakup  undang-undang,  peraturan  pemerintah,
1 Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasisebagai Socio-Equilibrium di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4 no 2 (2019) http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
2 Adhi  Setyo  Prabowo,  Andhika  Nugraha  Triputra,  and  Yoyok  Junaidi,  “Politik  Hukum  Omnibus  Law  Di Indonesia,” Pamator Journal 13, no. 1 (2020): 1–6, https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.
e-ISSN : 2621-4105
peraturan presiden, peraturan menteri hingga peraturan gubernur, walikota dan bupati di daerah. 42 ribu peraturan tersebut ada yang bertentangan. Banyaknya peraturan tersebut membuat  kecepatan  sikap  pemerintah  mengambil  keputusan  menjadi  lambat. Keprihatinan presiden tersebut wajar, karena mengingat produksi peraturan perundang- undangan terlalu mengatur secara parsial. 3
Penelitian  PSHK  (Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia,  (2019) menunjukkan,  mengacu  pada  publikasi  di  laman  resmi  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia, jumlah regulasi yang diproduksi pemerintah pusat sepanjang 2014 hingga Oktober  2018  mencapai  lebih  dari  8.000  peraturan. 4 Penelitian  Hernawati  (2020) mensinyalir sejak otonomi daerah dilaksanakan pada 1 Januari 2001, telah lahir berbagai produk  hukum  daerah.  Produk  hukum  ini  semestinya  ( das  sollen )  dapat  memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah, namun realita yang terjadi ( das sein ) justru sebaliknya, produk hukum daerah cenderung membuat masyarakat dan dunia usaha dirugikan. 5
Hasil  penelitian  Dewi (2020)  terkait  dengan  otonomi  daerah  dan  produk  hukum daerah  sebagai  peraturan  kepala  daerah  sebagaimana  keterangan  di  atas,  bahwa menurutnya  fenomena  terjadi  saat  ini  banyak  produk  hukum  daerah  yang  dibatalkan disebabkan karena ada beberapa produk hukum daerah yang dibentuk masih bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 6
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini lebih fokus  menelaah  implikasi  Undang-undang Cipta  Kerja  terhadap  pembentukan  produk hukum daerah di Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian Prabowo lebih fokus tentang politik  hukum omnibus  law ;  penelitian  Fitryantica  lebih  banyak  menyoroti  tentang harmonisasi  peraturan  perundang-undangan;  penelitian  oleh  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan  Indonesia  lebih  banyak  fokusnya  pada arah  kebijakan  reformasi  regulasi  di Indonesia. Adapun penelitian Hernawati (2020) menitik beratkan kepastian hukum, dan penelitian  Dewi  menekankan  pada  peranan  perancang  peraturan  perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami implikasi Undang-undang Cipta Kerja terhadap pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kudus.

## B. PERMASALAHAN
Berpijak pada latar belakang di atas, maka sebagai rumusan masalah:
3 Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law,” Gema Keadilan 6, no. 3 (2019): 300–316, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751.
4 Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia : Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), hlm. vi.
5 R A S Hernawati and J T Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law,” Jurnal Ilmiah MEA 4, no. 1 (2020): 392–408, http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557.
6 Ida Ayu Dyah Permata Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Ketut Sukadana, “Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah,” Jurnal  Analogi  Hukum 2,  no.  1  (2020):  109–13, https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1620.109-113.
e-ISSN : 2621-4105
1. Bagaimana implikasi Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Peraturan  Bupati  Kudus  No.  43  tahun  2018  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah?
2. Bagaimana kebijakan yang harus diambil atas implikasi Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  yuridis normatif/penelitian  hukum  doktrinal.  Soetaindyo  Wignjosoebroto  membagi  tipologi penelitian  hukum  menjadi  dua,  yaitu  penelitian  hukum  dokrinal  dan  penelitian  hukum non  doktrinal. 7 Penelitian  hukum  normatif  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktriner atau  kepustakaan.  Kajian  penelitian  hukum  doktrinal  difokuskan  pada  kajian  hukum normatif  yang  sumber  datanya  berupa  data  sekunder. 8 Dipilihnya  pendekatan  yuridis normatif  adalah  karena  penelitian  ini  meneliti  implikasi  Undang-undang  No.  11  tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018 tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah    serta  kebijakan  yang  harus  diambil  oleh pemerintah daerah atas implikasi Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap  Peraturan  Bupati  Kudus  No.  43  tahun  2018  tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menitikberatkan  pada  data  sekunder. Sedangkan data primer lebih bersifat penunjang. Adapun pembagian data sekunder dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Data-data  ini  diambil  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ).
Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi  pustaka  dan  studi  documenter.  Analisis  data  penelitian  ini  bersifat  analisis  data kualitatif normatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implikasi  Undang-Undang  No  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Terhadap Peraturan  Bupati  Kudus  No.  43  Tahun  2018  Tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah
Tanggal  5  Oktober  2020,  DPR  mensahkan  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Pada tanggal 2 November 2020 Presiden RI, Joko Widodo, menandatangani undang-undang ini sebagai Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU CK). Pengesahan undang-undang ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. 9 Sampai saat ini terdapat beberapa kepala daerah yang menolak Undang–Undang Cipta Kerja.  Mereka  beranggapan  bahwa  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  menggerus  dan menghilangkan  roh  otonomi  daerah  karena  beberapa  kewenangan  pemerintah  daerah
7 Dewi,  Widiati,  and  Sukadana.  “Perubahan  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  Melalui  Konsep Omnibus Law,” Gema Keadilan 7, no. 2 (2019): 201–316, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751
8 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013): 12.
9 Sigit Riyanto, dkk, Kertas Kebijakan : Catatan Kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020) hlm. 4.
e-ISSN : 2621-4105
telah ditarik kembali ke pemerintah pusat. Diantaranya mengenai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak terkecuali akan berdampak pada pembentukan produk hukum daerah. 10
Omnibus law apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  terbaru Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan merupakan bagian dari undang-undang dan bisa menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 11
Produk  hukum  daerah  adalah  produk  hukum  berbentuk  peraturan  meliputi  Perda atau  nama  lainnya,  Perkada,  Peraturan  DPRD  dan  berbentuk  keputusan  meliputi Keputusan  Kepala  Daerah,  Keputusan  DPRD,  Keputusan  Pimpinan  DPRD  dan Keputusan  Badan  Kehormatan  DPRD. 12 Peraturan  kepala  daerah  yang  selanjutnya disebut  Perkada  adalah  peraturan  gubernur  dan/atau  peraturan  bupati/wali  kota. 13 Masalahnya, mengapa pembentukan peraturan, khususnya di Kabupaten Kudus memakai peraturan bupati, padahal Perda Kabupaten Kudus dibentuknya oleh DPRD Kabupaten Kudus dengan persetujuan bersama Bupati Kudus. Hal ini seakan-akan kontradiksi.
Penelitian ini menyimpulkan dua hal: pertama, perintah dari Pasal 42 Permendagri No. 120 tahun 2018; kedua, peraturan bupati digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan  kepala  daerah  (Perkada).  Berdasarkan  keterangan  tersebut,  menurut  penulis sebaiknya pembentukan produk hukum daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama  gubernur  (untuk  daerah  provinsi),  bupati/walikota  (untuk  daerah kabupaten/kota), seperti halnya Perda. Alasannya: produk hukum daerah sebagai produk hukum  berbentuk  peraturan  dan  berbentuk  keputusan  cakupannya  lebih  luas  daripada misalnya  Perda,  sedangkan  Perda  yang  hanya  menjadi  salah  satu  bagian  dari  produk hukum daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama gubernur (untuk daerah provinsi), bupati/walikota (untuk daerah kabupaten/kota). Hal ini berarti produk hukum daerah  sebagai  induk,  sedangkan  Perda  sebagai  cabangnya.  Terasa  kontradiksi  atau janggal,  produk  hukum  daerah  sebagai  induk  dibentuk  oleh  satu  organ  atau  badan, sementara  cabangnya dibuat  oleh dua badan atau organ. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali Pasal 42 Permendagri No. 120 tahun 2018.
Adapun  dalam  konteksnya  dengan  Undang-undang  Cipta  Kerja  terkait  dengan pembentukan peraturan  Pemda (pemerintah daerah). Dalam Pasal 250 Undang-undang Pemda (Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), disebutkan: 14
(1) Perda  dan  Perkada  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  249  ayat  (1)  dan  ayat  (3)
10 Teguh Prasetio et al., “Dalam Perizinan Industri Berdasarkan” 9, no. 2 (2021): 314–29.
11 Tomy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law”, Jurnal Ius Constituendum 5, no 1 (2020): 173 http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749
12 Lihat Pasal 1 butir 17 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13 Lihat Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14 UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  telah  diubah  oleh  UU  No.  9  tahun  2015  tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e-ISSN : 2621-4105
dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
(2) Bertentangan  dengan  kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi  terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  antar-golongan,  dan gender.
Pasal 250 itu kemudian direvisi oleh Undang-undang Cipta Kerja menjadi: Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. 15
Adapun  pemerintahan  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  masih memberlakukan  Perda  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, maka dapat dikenai sanksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 252 Undang-undang Cipta Kerja.
(1) Penyelenggara  pemerintahan  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  masih memberlakukan Perda  yang tidak sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah  dan  anggota  DPRD  berupa  tidak  dibayarkan  hak  keuangan  selama  3  (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adanya revisi Pasal 250 oleh Undang-undang Cipta Kerja, dan adanya Pasal 252 Undang-undang Cipta Kerja maka implikasinya Peraturan Bupati Kudus No. 43 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan khususnya Perda lainnya yang bertentangan harus menyesuaikan dengan Pasal 250 dan Pasal 252 Undang-undang Cipta Kerja.
Penelitian ini menjelaskan bahwa rumusan norma Pasal 252 Undang-undang Cipta Kerja  tersebut  mengamanatkan  ke  pemerintah  daerah  agar  melakukan  penyelarasan peraturan di badan undang-undang, khususnya bagi peraturan daerah (Perda). Tujuannya agar  perda-perda  sejalan  dengan  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Bagi  Perda  yang  tidak selaras dan tidak dilakukan penyelarasan, maka pejabat pemerintah daerah (Pemda) dapat dikenakan sanksi administratif.
15 Lihat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 759.
e-ISSN : 2621-4105
Peraturan  Kepala  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Perkada  adalah  peraturan gubernur  dan/atau  peraturan  bupati/wali  kota. 16 sama  seperti  peraturan  perundang- undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah pusat, peraturan daerah juga dapat  mendelegasikan  dibentuknya  peraturan  kepala  daerah  (Perkada)  untuk melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  oleh  UU  No.  9  tahun  2015  tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan  kepala  daerah  menetapkan  Perkada.  Namun  peraturan  kepala daerah  yang  sudah  diperintahkan  keberadaannya  oleh  peraturan  daerah  seringkali diabaikan  pembuatannya  oleh  pemerintah  daerah.  Bahkan  mungkin  terlupakan  jika pengaturan mengenai teknis yang tidak diatur dalam peraturan daerah, harus diatur dalam peraturan kepala daerah. 17
Keterbukaan  pemerintahan  merupakan  prasyarat  lahirnya  sistem  pemerintahan yang demokratis. Prinsip keterbukaan ini seharusnya mampu diterjemahkan secara nyata dalam  berbagai  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  pembentukan  produk hukum daerah. Penerapan asas keterbukaan secara konsisten dan konsekuen dalam proses pembentukan  produk  hukum  daerah  akan  menjadikan  produk  hukum  daerah  yang dihasilkan  dapat  terlaksana  secara  efektif  dan  efisien. 18 Jelas  bahwa  asas  keterbukaan dalam  proses  pembentukan  produk  hukum  daerah  memiliki  peran  dan  fungsi  yang penting bagi dihasilkannya suatu produk peraturan perundang-undangan yang berwatak responsif. 19
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,  masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan  atau  tertulis  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tatanan proses dan substansi. 20
2. Kebijakan  Atas  Implikasi  Undang-Undang  No  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja  Terhadap  Peraturan  Bupati  Kudus  No.  43  Tahun  2018  Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kebijakan  yang harus diambil atas implikasi  Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  terhadap  peraturan  Bupati  Kudus  No.  43  tahun  2018  tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  di  Kabupaten  Kudus  adalah pertama ,  melalui reformasi sistem hukum; kedua , adanya prinsip keterbukaan dalam pembentukan produk
16 Lihat Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17 Sylvia  Aryani,  “Eksistensi  Peraturan  Kepala  Daerah  Sebagai  Peraturan  Pelaksana  Peraturan  Daerah,” Badamai Law Journal 2, no. 1 (2017): 153, https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3392.
18 Wahidudin  Adams,  “Fasilitasi  Perancangan  Peraturan  daerah  dalam  Rangka  Kebijakan  dan  Standarisasi Teknis Bidang Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal legislasi Indonesia 1, no. 4  (2004)1-12.
19 Iwan  Sulistiyo  and  Widayati  Widayati,  “Implementasi  Asas  Keterbukaan  Dalam  Proses  Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 191– 200, https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633.
20 Hasyim  Asyari,  “Asas  Keterbukaan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Study  Kasus  Di  Kabupaten Lombok Tengah),” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2018): 81–96, https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p81-96.
e-ISSN : 2621-4105
hukum daerah; ketiga , adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah; keempat , harmonisasi hukum dalam pembentukan produk hukum daerah. Pertama,  melalui  reformasi  sistem  hukum. Reformasi  sistem  hukum  terhadap pembentukan produk hukum daerah idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum  ( legal system ). Sudikno  Mertokusomo  mengartikan sistem hukum  adalah suatu kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang  mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. 21 Kebijakan yang harus diambil atas implikasi Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap peraturan Bupati  Kudus  No.  43  tahun  2018  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  di Kabupaten  Kudus  harus  melalui  pendekatan  sistem  hukum  sebagaimana  yang dikemukakan  Lawrence  M.  Friedman  dengan  mengacu  pada  tiga  nilai  dasar  hukum menurut Gustav Radbruch.
Menarik  untuk  dicatat  pernyataan  Muhammad  Junaidi:  “semangat  pembaharuan dan  penegakan  hukum  acapkali  dianggap  hanya  bertumpu  pada  sebuah  proses pembaharuan  dan  perubahan  undang-undang  lama  ke  undang-undang  baru.  Jika pembaharuan dan penegakan hukum hanya dikonsepsikan demikian, maka hukum akan terus dianggap tidak hadir di tengah-tengah masyarakat…” 22
Terkait  dengan  pernyataan  Muhammad  Junaidi,  bahwa  berhasil  tidaknya penegakan  hukum  tergantung  bekerjanya  tiga  elemen  (unsur)  sebagai  sistem  hukum. Perspektif Lawrence Meir Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur ( structure ) atau struktur hukum, substansi ( substance ) dan budaya hukum ( legal culture ). 23 Unsur struktur dari suatu  sistem  hukum  mencakup berbagai  institusi yang  diciptakan  oleh  sistem  hukum  tersebut  dengan  berbagai  fungsinya  dalam  rangka bekerjanya  sistem  hukum  tersebut.  Salah  satu  di  antaranya  lembaga  tersebut  adalah pengadilan. 24 Sedangkan  komponen substance mencakup  segala  apa  saja  yang merupakan  hasil  dari structure ,  di  dalamnya  termasuk  norma-norma  hukum  baik  yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin.
Selain structure dan substance ,  masih  diperlukan  adanya  unsur  budaya  hukum ( legal  culture )  untuk  bekerjanya  suatu  sistem  hukum.  Budaya  hukum  mencakup  sikap masyarakat atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan. 25
Adapun  mengacu  pada  tiga  nilai  dasar  hukum  menurut  Gustav  Radbruch  bahwa Gustav Radbruch meski tidak membentuk aliran, mempunyai banyak kesamaan dengan pandangan  Kelsen,  dalam  pendiriannya  yang  disebut  relativisme.  Radbruch,  seorang politikus dan sarjana hukum Jerman, mengalami pengaruh dari mazhab neokantianisme Marburg, tetapi juga dari mazhab neokantianisme Baden. Gustav Radbruch berpendapat
21 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty, (2016): 115.
22 Muhammad  Junaidi,  “Semangat  Pembaharuan  dan  penegakan  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektif Sociological Jurisprudence ”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 3, no 1 (2016): 48.
23 Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan 1, no. 2 (2017)
24 Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2018): 148, https://doi.org/10.35586/.v4i2.244.
25 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
bahwa tujuan hukum meliputi: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya, dan ketiga nilai yang disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar itu adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Di antara tiga nilai dasar tersebut sangat mungkin terjadi ketegangan antara satu dengan lainnya. Selain itu, agar kebijakan itu berhasil sesuai dengan harapan dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kudus, maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan, ditingkatkannya sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi.
Kedua,  adanya  prinsip  keterbukaan  dalam  pembentukan  produk  hukum  daerah. Asas keterbukaan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan  keterbukaan  informasi  publik  menjadi  sebuah  keniscayaan. 26 Keterbukaan pemerintah meliputi keterbukaan rapat, informasi, register, dan peran serta. 27
Keterbukaan adalah setiap pembentukan produk hukum daerah diperlukan adanya keterbukaan  bagi  masyarakat,  baik  itu  akademisi  maupun  praktisi  untuk  berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan dan penyusunan untuk memberikan masukan atau perimbangan  secara  lisan  atau  tertulis  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Proses  keterbukaan  memberikan  kepada  masyarakat  suatu  informasi  tentang  akan ditetapkannya suatu kebijakan, dan peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan, adalah  bahwa  kegiatan  ini  membuka  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  dapat memberikan  masukan,  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  secara  langsung.  Proses yang  transparan  haruslah  mampu  meniadakan  batas  antara  pemerintah  dan  non pemerintah. 28
Seiring  dengan  perubahan  paradigma  tersebut,  muncul  gerakan  baru  yang dinamakan  gerakan  masyarakat  sipil  ( civil  society  movement ).  Inti  gerakan  ini,  adalah membuat masyarakat menjadi lebih mampu dan mandiri untuk memenuhi sebagian besar kepentingannya sendiri. Konsekuensi logis dari berkembangnya masyarakat sipil, adalah semakin  rampingnya  bangunan  birokrasi,  karena  sebagian  pekerjaan  pemerintah  dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat, ataupun dilaksanakan melalui pola kemitraan dalam rangka  privatisasi. 29 Oleh  karena  itu,  tidak  salah  apabila  Savas  menyatakan  bahwa privatisasi  merupakan  kunci  menuju  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Dengan  demikian, ketergantungannya  kepada  institusi  birokrasi  pemerintah  menjadi  semakin  terbatas, dalam  arti  tercipta  ketidak  tergantungan  relatif  ( independency  relative )  masyarakat terhadap pemerintah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, World  Bank dan United  Nation  Development Program (UNDP) mengembangkan istilah baru, yaitu governance sebagai pendamping
26 Jazim Hamidi, “Paradigma Baru Pembentukan Dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik  Dan  Perda  Keterbukaan  Informasi  Publik),” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum 18,  no.  3  (2011):  336–62, https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art3.
27 Marten  Bunga,  “Model  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Ideal  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 4 (2020): 818, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342.
28 Shinta  Tomuka,  “Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli),” Jurnal Eksekutif 2, no. 1 (2013): 1–15.
29 Juanda  Nawawi,  “Membangun  Kepercayaan  dalam  Mewujudkan Good  Governance ”, Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan 1, no. 3  (2017): 20.
e-ISSN : 2621-4105
kata governmen t.  Istilah  tersebut,  kini  sangat  populer  di  kalangan  akademisi  ataupun masyarakat luas. Governance diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai kata.  Ada  yang  menerjemahkan  menjadi  tata  pemerintahan  dan  ada  juga  yang menerjemahkan kepemerintahan. 30
Ketiga, adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah. Partisipasi masyarakat (public participation) pada tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (decision- making process) yang semakin penting di era otonomi daerah. 31 Partisipasi dimaksudkan untuk  mendorong  terciptanya  komunikasi  publik  dalam  meningkatkan  pemahaman masyarakat  terhadap  proses  pengambilan  keputusan  pemerintah  dan  keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik, untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas  pemahaman  komprehensif  terhadap  suatu  isu.  Partisipasi  mengurangi kemungkinan  terjadinya  konflik  dalam  penerapan  suatu  keputusan  dan  mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa  yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi publik tercermin dalam kesempatan untuk melakukan kajian terhadap rancangan keputusan. Kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap masukan publik dari pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah.

## E. PENUTUP
Pembentukan  produk  hukum  daerah,  khususnya  di  Kabupaten  Kudus  melalui peraturan  kepala  daerah  contohnya  peraturan  bupati  adalah  sesuatu  yang  kontroversial mengingat  Perdanya saja di  Kabupaten Kudus dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kudus dengan persetujuan bersama Bupati Kudus. Hal ini seakan-akan kontradiksi. Penelitian ini  menyimpulkan  bahwa  pembentukan  produk  hukum  daerah  dibentuk  oleh  DPRD dengan  persetujuan  bersama  gubernur  (untuk  daerah  provinsi),  bupati/walikota  (untuk daerah kabupaten/kota), seperti halnya Perda. Implikasi dengan adanya revisi Pasal 250 Undang-undang No. 23 tahun 2014 oleh Pasal 250 dan Pasal 252 Undang-undang Cipta Kerja,  maka  Peraturan  Bupati  Kudus  No.  43  Tahun  2018  harus  menyesuaikan  dengan Pasal  250  dan  Pasal  252  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Adapun  kebijakan  yang  harus diambil atas implikasi Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Peraturan  Bupati  Kudus  No.  43  tahun  2018  adalah  melalui  reformasi  sistem  hukum, prinsip  keterbukaan  dan  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  produk hukum daerah; keempat, harmonisasi hukum dalam pembentukan produk hukum daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  Lutfil.  “Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif.” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2018): 148. https://doi.org/10.35586/.v4i2.244.
Adams, Wahidudin, “Fasilitasi Perancangan Peraturan daerah dalam Rangka Kebijakan dan  Standarisasi  Teknis  Bidang  Peraturan  Perundang-undangan”, Jurnal  legislasi
30 Putra Astomo. “Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16, no 3 (2017): 407.
31 Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan,” Sasi 17, no. 3 (2011): 11, https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.361.
e-ISSN : 2621-4105
Indonesia , 1, no. 4 Desember (2004)
Aryani,  Sylvia.  “Eksistensi  Peraturan  Kepala  Daerah  Sebagai  Peraturan  Pelaksana Peraturan  Daerah.” Badamai Law  Journal 2,  no.  1  (2017):  153. https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3392.
Astomo,  Putra,  “Penerapan  Prinsip-Prinsip  Pemerintahan  yang  Baik  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16, no 3 (2017): 407. Asyari, Hasyim. “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Study Kasus Di  Kabupaten  Lombok  Tengah).” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  1 (2018): 81–96. https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p81-96.
Bunga,  Marten.  “Model  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Ideal  Dalam Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 49,  no.  4 (2020): 818. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342.
Dewi, Ida Ayu Dyah Permata, Ida Ayu Putu Widiati, and I Ketut Sukadana. “Peranan
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 1 (2020): 109–13. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1620.109-113.
Fitryantica,  Agnes.  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  Melalui Konsep  Omnibus  Law.” Gema  Keadilan 6,  no.  3  (2019):  300–316. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751.
Friedman,  Lawrence  M., A  History  of  American  Law, (New  York:  W.W.  Norton  and Company, 1984)
HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
Hamidi,  Jazim.  “Paradigma  Baru  Pembentukan  Dan  Analisis  Peraturan  Daerah  (Studi Atas  Perda  Pelayanan  Publik  Dan  Perda  Keterbukaan  Informasi  Publik).” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 3 (2011): 336–62. https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art3.
Hernawati,  R  A  S,  and  J  T  Suroso.  “Kepastian  Hukum  Dalam  Hukum  Investasi  Di Indonesia  Melalui  Omnibus  Law.” Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen  … 4,  no.  1 (2020): 392–408. http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557.
Hidayat, Arif  and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasisebagai Socio-Equilibrium di
Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4 no. 2 (2019)
http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
Junaidi, Muhammad, “Semangat Pembaharuan dan penegakan Hukum Indonesia dalam Perspektif Sociological  Jurisprudence ”, Jurnal  Pembaharuan  Hukum 3,  no.  1 (2016)
Michael,  Tomy  “Bentuk  Pemerintahan  Perspektif  Omnibus  Law”, Jurnal  Ius Constituendum 5, no 1 (2020): 173 http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749
e-ISSN : 2621-4105
Nawawi,  Juanda,  “Membangun  Kepercayaan  dalam  Mewujudkan Good  Governance ”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 1, no. 3 (2017).
Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi. “Politik Hukum
Omnibus  Law  Di  Indonesia.” Pamator  Journal 13,  no.  1  (2020):  1–6. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.
Prasetio,  Teguh,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa,  Maharani  Nurdin, Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Singaperbangsa.  “Dalam  Perizinan  Industri Berdasarkan” 9, no. 2 (2021): 314–29.
Saragih,  Tomy  M.  “Konsep  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Dan  Kawasan.” Sasi 17,  no.  3  (2011):  11. https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.361.
Sulistiyo, Iwan, and Widayati Widayati. “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses
Pembentukan  Peraturan  Daerah  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten Kendal.” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 191–200. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633.
Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia : Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019).
Tomuka, Shinta. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di  Kecamatan  Girian  Kota  Bitung  (Studi  Tentang  Pelayanan  Akte  Jual  Beli).” Jurnal Eksekutif 2, no. 1 (2013): 1–15.
Wahyudi, Slamet Tri, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan 1, no 2 (2012).