## PENDAYAGUNAAN  TANAH TERLANTAR  SEBAGAI  OBYEK
LANDREFORM UNTUK LAHAN  PERTANIAN  DIKAITKAN  DENGAN ASAS KEADILAN Joko Satrianto  Wibowo,  S.H., M.H Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang Jl.  H.S Ronggowaluyo,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang joko.satrianto@gmail.com
Naskah diterima:  27 Juli;  direvisi:  24 Agustus;  disetujui:  30 Agustus

## ABSTRAK
Saat  ini  tanah  yang  telah  dikuasai  dan/atau  dimiliki  baik  yang  baru  berdasarkan perolehan  tanah  di  beberapa  wilayah  banyak  dalam  keadaaan  terlantar,  sehingga cita-cita  untuk  menigkatkan  kesejahteraan  tidak  optimal.  Berdasarkan  data  pada Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  bahwa  keberadaan  7,2  Juta  Ha  (Hektar  Are) lahan  terindikasi  terlantar.  Dengan  4,8  Juta  Ha,  atau  ekuivalen  dengan  149  Ribu bidang tanah yang cocok untuk ditanami produk pangan, perlu dilakukan penataan kembali  yang  merupakan objek  landreform sebagai  sumber kesejahteraan  rakyat, untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  berkeadilan  dan  berkelanjutan. Penulisan artikel ini akan membahas pendayagunaan  tanah terlantar sebagai obyek landreform  untuk  lahan  pertanian  dikaitkan  dengan  Asas keadilan.
Kata kunci : Pendayagunaan Tanah Terlantar, Landreform, Asas Keadilan.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽

## UTILIZATION OF WASTELANDS AS A LAND REFORM’S OBJECT FOR AGRICULTURAL LAND ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLE OF
JUSTICE.
Joko Satrianto  Wibowo,  S.H., M.H Faculty  of Law,  University  of  Singaperbangsa  Karawang H.S Ronggowaluyo  Street,  Teluk  Jambe  Timur  Karawang joko.satrianto@gmail.com

## ABSTRACT
Nowadays  there  is  lot  of  land  occured  by  acquistion  in  some  region  are abandoned, then the idea of increasing public welfare is yet to happen. According to  data from National  Land  Agency (BPN) which  is  explain  there  is  wastelands around 7.2 million hectares. That include 4.8 million ha or equally 149,000 land plot  is  appropriate  to  be  planted  by  foods  product.  There’s  needs  to  exteriorize land as an object landreform as a source of public welfare, live in a life that more equal and so. This article discusses the need of Utilization of wastelands as a land reform’s object for agricultural land associated with the principle  of justice.
Keywords : Optimization of Wasteland, Landreform, Principles  of Justice.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽

## A. Latar  belakang
Pada  hakekatnya  negara  dapat  dipandang  sebagai  kumpulan  manusia  yang hidup  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Menurut  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 Negara Indonesia adalah Negara  Hukum. Negara  hukum  modern bertujuan bukan hanya  menjaga keamanan,  tapi  juga  menyelenggarakan kesejahteraan  umum oleh pemerintah.  Negara  hukum  modern  diistilahkan  sebagai  Negara  kesejahteraan atau welfare  state. 1 Dalam  alinea  ke-4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  NRI Tahun  1945  telah  tertuang  cita-cita  Negara  Kesejahteraan,  yaitu:  melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena  itu, pemerintah  mempunyai  kewajiban  konstitusional  yang  bukan  semata- mata bertugas  di  bidang  pemerintahan  saja  melainkan  juga  untuk  mewujudkan kesejahteraan  umum  melalui  pembangunan  nasional.
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  rakyat,  bangsa  dan negara  Indonesia  yang  harus  diusahan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3)  UUD 1945  menyebutkan  Bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Saat  ini  tanah  yang  telah dikuasai  dan/atau  dimiliki  baik  yang  baru  berdasarkan  perolehan  tanah  di beberapa  wilayah  banyak  dalam  keadaaan  terlantar,  sehingga  cita-cita  untuk menigkatkan  kesejahteraan  tidak  optimal.  Berdasarkan  data  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) bahwa, keberadaan 7,2 juta ha lahan terindikasi terlantar. Dengan 4,8  juta  ha,  atau  ekuivalen  dengan  149  ribu  bidang  tanah,  cocok  untuk  ditanami produk  pangan. 2 Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  penataan  kembali  untuk mewujudkan  tanah  sebagai  sumber  kesejahteraan  rakyat,  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  lebih  berkeadilan  dan  keberlanjutan.  Selain  itu  optimalisasi pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diperlukan untuk meningkatkan kualitas  lingkungan  hidup,  mengurangi  kemiskinan  dan  menc iptakan  ketahanan pangan  dan energi.
Negara  menyelenggarakan  pembanguna n  untuk  mensejahterakan  rakyat. Namun  dalam  kenyataannya  sering  kali  dijumpai  praktik  di  mana  pemerintah berdasarkan  keyakinan  secara  yuridis  da lam  melaksanakan    pembangunan  tidak segan-segan  lagi  melakukan  "kekerasan"  terhadap  rakyatnya  yang  secara  yuridis memang  banyak  yang  tidak  mempunyai  landasan  hukum.  Ketumpangan  yang selalu  terjadi  yang biasanya selalu diikuti dengan konflik  yaitu pendudukan tanah oleh  pemegang  haknya  untuk  kemudian  ditanami  dengan  tanaman  pangan semakin  merebak.  Objeknya  pun  beragam  meliputi  tanah-tanah  yang  dikuasai oleh  badan hukum  maupun  instansi  pemerintah. 3
1 Diana Halim Koentjoro , Hukum Administrasi Negara , (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 37.
2 Badan  Pertanahan  Nasional,  “Laporan  Kinerja  Tahun  2014  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional”, http://www.bpn.go.id/Portals/0/perencanaan/dokumen-publik/LAPORA NKINERJA2014.pdf, diunduh Pada Tanggal  1 Agustus 2016.
3 M aria  S.W.  Sumardjono, Tanah  dalam  Prespektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya ,  (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 36.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
Penelantaran tanah,  merupakan  tindakan  yang tidak bijaksana,  tidak ekono- mis  dan  tidak  berkeadilan.  Penelantaran  tanah  pemegang  Hak  atas  tanah,  akan berakibat  berakhirnya  hak  tersebut.  Dampak  lain  penelantaran  tanah  menjadi terhambatnya  pencapaian  berbagai  tujuan  program  pembangunan,  rentannya ketahanan  pangan  dan  ketahanan  ekonomi  nas ional,  tertutupnya  akses  sosial- ekonomi  masyarakat  khususnya  petani  pada tanah.

## B. Perumusan  Masalah
Berdasarkan  pemaparan  pada  latar  belakang  tersebut  dapat  dirumuskan permasalahan  sebagai  berikut:
1. Bagaimanakah  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  permasalah  tanah yang  terlantar?
2. Bagaimanakah  pendayagunaan  terhadap  tanah  terlantar  untuk  lahan pertanian  dikaitkan  dengan  asas keadilan?

## C. Tujuan  Penulisan
Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah: 1.  Untuk  mengetahui  dan  memahami  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi permasalah  tanah  yang  terlantar.
2.  Untuk  meneliti  pendayagunaan  terhadap  tanah  terlantar  untuk  lahan pertanian  dikaitkan  dengan  asas keadilan.
D. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif  yang  menitikberatkan  pada  data  sekunder  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan dengan  cara  studi  dokumen  yang  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif.  Spesifikasi Penelitian  yang  digunakan  deskriptif  analitis  yaitu  menganalisis  data  yang  ada berdasarkan  kaidah-kaidah  yang  relevan  secara  menyeluruh  dan  sistematis  yang bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  Pendayagunaan  Tanah Terlantar  Sebagai  Objek Landreform Untuk  Lahan  Pertanian  Dikaitkan  De ngan Asas Keadilan.
E. Kerangka Teoretis dan  Yuridis
Landreform merupakan  salah  satu  sarana  untuk  memperbaiki  kehidupan rakyat  dan  oleh  karena  itu  tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  adalah  meliputi tujuan  ekonomi,  tujuan  sosial  politis  dan  mental  psikologis.   Pengertian landreform bisa  berarti  luas  bisa  berarti  sempit.  A.P.  Parlindungan  menyatakan bahwa landreform bertujuan  luas dan di kalangan dunia  internasional landreform itu  bermakna:
1. Perubahan  hubungan  antara  manusia  dengan  tanah,  contohnya  ialah bahwa  petani  itu  berhak  mempunyai  tanah  sendiri  dan  dikembangkan agar  petani  itu  mempunyai  hak milik;
2. Perubahan  dan  perlindungan  petani  penggarap  dari  tuan  tanah  atau penghapusan pertuan tanahan, misalnya dengan menentukan suatu bagian tertentu  yang  harus  diberikan  kepada tuan  tanah  dalam  bagi  hasil;
3. Larangan  memiliki  tanah  yang  luas,  disebut  juga  dengan  larangan latifundia ;
4. Larangan absenteeisme atau guntai yang berarti bahwa tidak diperkenan- kan  orang  mempunyai  tanah  pertanian  jika  tidak  digarap  sendiri,  ia
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
bertempat  tinggal  di  luar  lokasi  tanah  pertanian  atau  sama  sekali  tidak mengerjakan  tanah  itu  dan  menyewakannya  atau  menyuruh  orang  lain untuk  mengerjakannya;
5. Penetapan  suatu ceiling bagi  kepemilikan  yang  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya latifundia atau  mencegah  penumpukan  tanah dengan  satu  (1) orang  yaitu land lord yang  menguasai  orang  banyak. 4
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (yang  selanjutnya  disebut  UUPA)  sebagai  dasar  kebijakan pertanahan  nasional  yang  memang  sejak  awal  berciri  populis,  maka  pemerintah yan  mendapat  legitimasi  dari  dari  Negara  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2 )  UUPA mempunyai  wewenang  untuk: 5
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeiliharaan  bumi,  air  dan ruang  angkasa  tersebut;
2. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang  dengan  bumi,  air dan  ruang  angkasa;
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.
Atas dasar ketentuan  UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform , yang bertujuan  untuk  mengadakan  ketentuan Pasal 2 di atas, kemudian dijadikan dasar  bagi  negara  untuk  mengatur  pemberian  hak- hak  atas  tanah  seperti  tersebut Pasal  4 ayat (1) dan (2) UUPA. Pasal  4 menentukan  bahwa:
1. Atas  dasar  hak  menguasai  dari  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan adanya  macam- macam  hal atas permukaan bumi  yang disebut tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik sendiri  maupun  badan-badan  hukum;
2. Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  Pasal  ini  memberikan wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian pula  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang  ada  di  atasnya  yang  langsung berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas  menurut undang-undang  ini  dan  peraturan  hukum  lain  yang  lebih  tinggi.
Menurut  Ida  Nurlinda  yang  menyebutkan  bahwa Landreform merupakan salah satu bagian dari reforma agraria, khususnya terkait dengan penataan struktur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah.  Sedangkan  reforma agraria , tidak  sebatas  tanah  tetapi  termasuk  penataan  struktur  sumber  daya  alam hingga  ke  skala  operasi  pengusahaan  atas  sumber  daya  alam  tersebut. 6 Di Indonesia, pengertian landreform terangkum dalam UUPA, yang menurut, Efendy Perangin 7 dan  Mustafa, 8 membagi  atas  dua  (2)  bagian  yakni  dalam  arti  luas  dan dalam  arti  sempit.  Dalam  arti  luas  meliputi  program: 9 (1).  Pembaharuan  hukum
4 A.P. Parlindungan, Aneka Hukum Agraria , (Bandung:  Penerbit Alumni, 1986), hlm. 8.
5 M aria SW Sumardjono, o.p. cit., hlm. 36.
6 Ida  Nurlinda, Monograf  Hukum  Agraria,  Reforma  Agraria  untuk  Kesejahteraan  Rakyat  dan Keadilan Agraria, (Bandung:  LoGoz Publishing, 2013), hlm 16.
7 Efendy Parangin, Hukum Agraria di Indonesia. Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum , (Jakarta: Rajawali  Press, 1986), hlm. 121.
8 M ustafa, Hukum Agraria dalam Perspektif , (Bandung: Remaja  Karya, 1988), hlm. 27.
9 Ibid .,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
agraria,  (2).  Penghapusan  hak- hak  asing  dan  konsesi  kolonial  atas  tanah,  (3) Mengakhiri  penghisapan  feodal  secara  berangsur-angsur,  (4).  Perombakan mengenai  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  serta  hubungan  hukum  yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, (5). Perencanaan persediaan, peruntukan dan  penggunaan  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya secara  berencana  sesuai  dengan  daya  kesanggupan  dan  kemampuannya. Sedangkan landreform dalam arti sempit hanya mencakup program butir ke empat, yaitu  perombakan  mengenai  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  serta  hubungan hukum  yang  bersangkutan  dengan  penguasaan  tanah.
Di awal lahirnya UUPA, Landreform dipahami bagi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, landrefrom mencakup lima (5) program (panca  program)  revolusi  di bidang  agraria  yang  meliputi: 10
1. Meletakkan  dasar-dasar  bagi  penyusunan  hukum  agraria  nasional  yang akan  merupakan alat untuk  membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan  bagi  negara  dan  rakyat,  terutama  rakyat  tani  dalam  angka masyarakat  yang  adil  dan makmur;
2. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan  kesederhanaan dalam  hukum  pertanahan;
3. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan  kepastian  hukum  mengenai hak-hak  atas tanah  bagi  rakyat  seluruhnya.
Meskipun tanah  hanyalah salah satu objek agraria,  namun tanah  merupakan objek pokok  yang dicakup dalam pengertian agraria.  Dalam  UUPA, Pada bagian "Berpendapat"  butir  (d)  disebutkan  “(...)  mewajibkan  negara  untuk  mengatur pemilikan  tanah dan  memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah diseluruh wilayah  kedaulatan  bangsa  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat(...)”. Begitu besarnya esensi permasalahan  "tanah"  juga ditemui dala m Tap MPR  Nomor  IX  Tahun  2001  Pasal  5  butir  (b)  yaitu  “melaksanankan  penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaatan tanah ( landreform ) yang  berkeadilan  dengan  memperhatikan  kepemilikan  tanah  untuk  rakyat  (...)”. Kemudian  berdasarkan  Pasal  16  UUPA  diatur  tentang  macam- macam  hak atas tanah yang diberikan negara adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna  Bangunan  (HGB),  Hak  Pakai,  Hak  Sewa,  Hak  Membuka  Hutan,  Hak Memungut  Hasil  Hutan  dan  hak- hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak tersebut atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak- hak lain yang sifatnya  sementara.  Wewenang  yang  bersumber  dari  hak  menguasai  meliputi tanah yang sudah dilekati oleh sesuatu hak atau bekas hak perorangan, tanah yang masih ada  hak  ulayat dan tanah  negara. Menurut Imam Soetiknjo,  hak  menguasai negara  yang  meliputi  tanah  dengan  hak  perorangan  adalah  bersifat  pasif  dan menjadi aktif apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan. Terhadap tanah  yang  tidak  dipunyai  oleh  seseoran/badan  hukum  dengan  hak  apapun  dan belum  dibuka  maka  hak  menguasai  negara  bersifat  aktif. 11 Dalam  rangka  untuk mencapai  tujuan  tersebut  UUPA  juga  mengatur  berakhirnya  hak- hak  atas  tanah yang  natara  lain  karena  ditelantarkan.  Hak  milik  berakhir  karena  ditelantarkan
10 Ida Nurlinda, o.p. cit. , hlm. 42.
11 M uchtar  Wahid, Memakai  Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah,  Suatu  Analisis  Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis , (Jakarta: Republika, 2008), hlm. 38.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
(Pasal  27),  HGU  (Pasal  34)  dan  HGB  (Pasal  40)  berakhir  juga  karena ditelantarkan.  Artinya  setiap  pemberian  hak  oleh  negara  kepada  perorangan  atau badan  hukum  haruslah  bersama-sama  dengan  kewajiban-kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemegang  hak  sesuai  dengan  peruntukan  dan  persyaratan sebagaimana  ditetapkan  dalam  keptusan  pemberian  haknya. 12 Oleh  karena  itu, penelantaran  tanah  harus  dicegah  dan  ditertibkan  untuk  mengurangi  atau menghapus  dampak  negatifnya.  Dengan  demikian  pencegahan,  penertiban  dan pendayagunaan  tanah  terlantar  merupakan  langkah  dan  prasyarat  penting  untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria.
Pada dasarnya tanah terlantar  yang dimaksud adalah tanah  negara  yang ada hak penggunaannya, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi dapat ditari kesimpulan bahwa tanah  terlantar  terjadi  apabila  pemegang  atau  yang  menguasaan  hak  atas  tanah atau  pemegang  hak  pengelolaan  tidak  melakukan  aktivitas  terhadap  tanah tersebut. 13 Dalam  UUPA  dimuat  8  asas  bidang  hukum  pertanahan  di  Indonesia (Asas-asas  Hukum  Tanah  Nasional).  Asas-asas  ini  karena  sebagai  dasar  dengan sendirinya  harus  menjiwai  pelaksaanaan  dari  UUPA  dan  segenap  peraturan pelaksanaannya, yang salah satunya, yaitu: Asas pemerataan dan keadilan; asas ini ditemukan dalam pasal-pasal  tentang Landreform , seperti Pasal 7, 10, 11, dan 17 UUPA.  Sama  dengan  orientasi  hidup  masyarakat  adat  yang  mengedepankan “kesejahteraan  dalam  kebersamaan  dan  demikian  sebaliknya  mengedepankan kebersamaan  dalam  kesejahteraan”.
Dalam  lingkupnya  dengan  masalah landreform ,  mengisyaratkan  meskipun UUPA  mengakui  adanya  tanah  kepemilikan  tanah  secara  persorangan  tetapi perlakuan  terhadap  hak- hak  tersebut  harus  memperhatikan  kepentingan masyarakat  dan  ini  merupakan  kewajiban  bagi  pemegang  hak  tersebut.  Hal  ini tentunya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip landreform sebagaimana  yang  tercantum antara  lain  dalam  Pasal  7, 10 dan 17 UUPA.
Pasal  7  UUPA  menyebutkan  untuk  tidak  merugikan  kepentingan  umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 UUPA menyebutkan ayat (1)  “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7  maka  untuk  mencapai tujuan  yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (3) diatur  luas maksimum  dan/atau  minimum  tanah  yang  boleh  dipunyai  dengan  sesuatu  hak tersebut  dalam  Pasal  16  oleh  satu  keluarga  atau  badan  hukum”.  Ayat  (2) Penetapan  batas  maksimum  termaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  dilakukan  dalam peraturan  perundang- undangan  di  dalam  waktu  yang  singkat.  Ayat  (3)  Tanah- tanah  yang  merupakan kelebihan dari batas  maksimum  termaksud dalam ayat (2) pasal  ini  diambil  oleh  pemerintah  dengan  ganti  kerugian,  untuk  selanjutnya dibagikan kepada rakyat  yang  membutuhkan  menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ayat (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1)  pasal  ini,  yang  akan  ditetapkan  dengan  peraturan  perundangan,  dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang dan badan  hukum  yang  mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah  pertanian  pada  asasnya diwajibkan  mengerjakan  atau  mengusahakannya  sendiri  secara  aktif  dengan mencegah  cara-cara pemerasan”.
12 Suhariningsih, Tanah Terlantar , (Jakarta: 2009, Prestasi Pusaka Raya), hlm. 14.
13 Supriadi, Hukum Agraria , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 124.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
Landreform bukan hanya merupakan kebijakan pemberdayaan ( empowerment ) bagi para petani pedesaaan, akan tetapi juga kebijakan penindak- berdayaan  ( disempowerment )  bagi  para  penguasa,  pemilik,  pengguna  dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam dan wilayah  yang  nyata-nyata  melanggar peratuan perundang-undangan ( legislasi ) landreform. Penataan penguasaan tanah dan  meningkatkan  pendapatan  serta  kesejahteraan  rakyat  khususnya  para  petani kecil  secara  adil  dan  merata.  Untuk  melaksanakan  tujuan  tersebut  pemerintah telah  melaksanakan landreform dalam  arti  sempit  yaitu  kegiatan  proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh  Negara  dan  ditegaskan  menjadi  obyek landreform yang  diberikan  kepada para petani  penggarap. 14
Tanah  terlantar  adalah  tanah  negara  yang  ada  hak  penggunaannya  tetapi tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya. Berdasarkan pengertian tersebut maka kriterian  untuk  menentukan  tanah  diakualisir  sebagai  objek  tanah  ditelantarkan menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  (yang  selanjutnya  disebut  PP  11  Tahun  2010), dalam  Pasal  2  menyebutkan  “Obyek  penertiban  tanah  terlantar  meliputi  tanah yang sudah diberikan  hak oleh Negara berupa  Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  dan  Hak  Pengelolaan,  atau  dasar  penguasaan  atas tanah  yang  tidak  diusahakan,  tidak  dipergunakan  atau  tidak  dimanfaatkan  sesuai dengan  keadaannya  atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  hak  atau  dasar penguasaannya”.
Menurut  PP  11  Tahun  2010,  Pasal  10  ayat  (1)  menyebutkan  “Tanah  yang ditetapkan sebagai tanah terlantar  seba gaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila  merupakan  keseluruhan  hamparan,  maka  hak  atas  tanahnya  dihapuskan, diputuskan  hubungan  hukumnya  dan  ditegaskan  menjadi  tanah  yang  dikuasai langsung  oleh  Negara”.  Bahwa  setiap  tanah  yang  ditelantarkan  oleh  pe megang hak  akan  diputuskan  hubungan  hukumnya  dan  dikembalikan  kepada    negara. maka  hak  atas  tanahnya  dihapuskan,  diputuskan  hubungan  hukumnya  dan ditegaskan  menjadi  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara  dan  selanjutnya kepada  bekas  Pemegang  Hak  diberika n  kembali  atas  bagian  tanah  yang  benar- benar  diusahakan,  dipergunakan  dan  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keputusan pemberian  haknya.
Selanjutnya  PP  11  tahun  2010,  Pasal  15  ayat  (1)  Peruntukan  pe nguasaan, pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  negara  bekas  tanah  terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan  untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk  cadangan  negara  lainnya.
Ichael  Lipton  dan  Noer  Fauxi  Rachman  sebagaimana  dikutip  Ida  Nurlinda bahwa  dengan  demikian,  untuk  melaksanakan  program-program landreform , pemerintah  dipersyaratkan  juga  menggunakan  kekuasaan  paksa  yang  sah  dari birokrasi  pemerintah  dan  hukum  untuk  menegakkan  peraturan  perundang- undangan landreform . 15 Dengan  demikian, landreform merupakan  kebijakan pemerintah  yang  dijalankan  untuk  mengubah  struktur  penguasaan  tanah  dan
14 Ida Nurlinda, o.p. cit., hlm 47.
15 Ibid.,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
kekayaan  alam  yang  timpang  untuk  mewujudkan  cita-cita  konstitusi,  yaitu mewujudkan  keadilan  sosial.
Teori-teori  Hukum  Alam  sejak  Socretes  hingga  Francois  Geny,  tetap mempertahankan  keadilan  sebagai  mahkota  hukum.  Teori  Hukum  Alam mengutamakan “ the search for justice ”. 16 Terdapat macam- macam teori mengenai keadilan  dan  masyarakat  yang  adil.  Teori  menyangkut  hak  dan  kebebasan, peluang  kekuasaan,  pendapatan  dan kemakmuran.
Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya Nichomachean  Ethics,  Politics dan Rethoric .  Lebih  khususnya,  dalam buku Nicomachean  Ethics ,  buku  itu  sepenuhnya  ditujukan  bagi  keadilan  yang berdasarkan  filsafat  umum  Aristoteles,  mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat hukumnya  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan keadilan”. 17 Aristoteles  membedakan  keadilan  menjadi  jenis  keadilan  distributif dan  keadilan  korektif.  Yang  pertama  berlaku  dalam  hukum  publik  yang  kedua dalam  hukum  perdata  dan  pidana.  Keadilan  distributif  dan  korektif  sama-sama rentan  terhadap  problema  kesamaan  atau  kesetaraan  dan  hanya  bisa  dipahami dalam  kerangkanya.  Dalam  wilayah  keadilan  distributif,  hal  yang  penting  ialah bahwa  imbalan  yang  sama-rata  diberikan  atas  pencapaian  yang  sama  rata.  Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh,  misalnya,  pelanggaran  kesepakatan,  dikoreksi  dan dihilangkan.
Keadilan  distributif  menurut  Aristoteles  berfokus  pada  distribusi,  honor,
kekayaan  dan  barang-barang  lain  yang  sama-sama  bisa  didapatkan  dalam masyarakat.  Dengan  mengesampingkan  “pembuktian”  matematis,  jelaslah bahwa apa  yang  ada  dibenak  Aristoteles  ialah  distribusi  kekayaan  dan  barang  berharga lain berdasarkan  nilai  yang berlaku dikalangan  warga.  Distribusi  yang  adil boleh jadi  merupakan  distribusi  yang  sesuai  degan  nilai  kebaikannya,  yakni  nilainya bagi  masyarakat. 18 Di  sisi  lain,  keadilan  korektif  berfokus  pada  pembetulan sesuatu  yang  salah.  Jika  suatu  pelanggaran  dilanggar  atau  kesalahan  dilakukan, maka  keadilan  korektif  berusaha  memberikan  kompensasi  yang  memadai  bagi pihak  yang  dirugikan  jika  suatu  kejahatan  telah  dilakukan,  maka  hukuman  yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.  Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan  korektif  bertugas  membangun  kembali  kesetaraan  tersebut.  Dari  uraian ini  nampak  bahwa  keadilan  korektif  merupakan  wilaya h  peradilan  sedangkan keadilan  distributif  merupakan  bidangnya  pemerintah. 19
Menurut  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  mengkonfirmasi,  keberadaan 7,2  Juta  Ha  lahan  negara  ini  terindikasi  terlantar.  Dengan  4,8  Juta  Ha,  atau ekuivalen  dengan  149  Ribu  bidang  tanah,  cocok  untuk  ditanami  produk  pangan Selanjutnya  dinyatakan  bahwa  banyak    tanah  yang  memiliki  sertifikat  hak  guna tetapi  diterlantarkan  oleh  pemegang  hak  tanah  tersebut.  Tanah  terlantar  tersebut kebanyakan  dikuasai  oleh  pengusaha  dengan  perizinan  pemanfaatan  mulai  dari
16 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 196.
17 Carl  Joachim  Friedrich, Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis ,  (Bandung:  Nuansa  dan  Nusamedia 2004), hlm. 24.
18 Ibid., hlm. 25.
19 Ibid.,
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
izin  untuk Hak Guna  Usaha (HGU), Hak Guna  Bangunan (HGB), Hak Pakai atau Hak  Pengelolaan.  Namun  tanah  tersebut  tidak  dimanfaatkan  dan  tidak  sesuai dengan  perizinannya.
Lokasi,  lahan  terlantar  tersebut  mayoritas  terdapat  di  Kalimantan  dan Sumatera.  Dengan  profil  tanahnya  yang  jika  dapat  dimanfaatkan  untuk  bidang pertanian  maka  dapat  mendukung  program  surplus  besar  hingga  10  Juta  Ton. Berdasarkan  laporan  Kementerian  Keuangan  masih  terdapat  area  tambahan  dari tanah  terlantar  yang  dapat  dialihkan  untuk  pertanian.  Untuk  Kalimantan  Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur terdapat lahan seluas 300  Ribu Hektar yang  bisa  dimanfaatkan.  Di  Maluku  ada  300  Ribu  Hektar  dan  di  Papua  ada  500 Ribu  Hektar.  Sedangkan  di  Sumatera,  kebanyakan  berada  di  Lampung  dan Bengkulu.  Dilanjutkan  oleh  tanah  yang  ada  di  Sumatera  Selatan  bagian  tengah, Sumatera  Barat bagian Timur serta Sumatera Utara bagian selatan. Untuk di Jawa sendiri,  baik  Provinsi  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  punya  lahan terlantar  dengan  kisaran  di  atas  100  Ribu  Hektar.  Akan  tetapi  dalam  status mangkrak  atau  tidak  digunakan  sebagaimana  mestinya.
F.  Hasil  Pembahasan: Upaya  Pemerintah  Untuk  Mengatasi  Pe rmasalahan Tanah  Terlantar
Pada dasarnya  tanah  terlantar adalah tanah  negara  ada  hak penggunaannya, tapi  tidak  dimanfaatkan.  Tanah  terlantar  terjadi  apabila  pemegang  atau  yang menguasaan  hak  atas  tanah  atau  pemegang  hak  pengelolaan  tidak  melakukan aktivitas  terhadap  tanah  tersebut.  Menurut  A.P.  Parlindungan  bahwa  Larangan absenteeisme yang  berarti  bahwa  tidak  diperkenankan  orang  mempunyai  tanah pertanian  jika  tidak  digarap  sendiri,  ia  bertempat  tinggal  di  luar  lokasi  tanah pertanian atau sama sekali  tidak  mengerjakan tanah  itu dan  menyewakannya atau menyuruh  orang  lain  untuk  mengerjakannya. 20
Tanah  yang  ditelantarkan  oleh  pemegang  hak  terdiri  dari  Hak  Milik,  Hak Guna  Usaha  (HGU),  Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  Hak  Pakai,  Hak  Sewa,  Hak Membuka  Hutan,  Hak  Memungut  Hasil  Hutan  dan  hak-hak  lain  yang  tidak termasuk  dalam  hak- hak  tersebut  atas  yang  akan  ditetapkan  dengan  undang- undang serta  hak- hak  lain  yang sifatnya sementara.  Berdarkan data BPN terdapat 2 Juta Ha lahan negara ini terindikasi terlantar. Dengan 4,8  Juta Ha atau ekuivalen dengan 149 Ribu bidang tanah, cocok untuk ditanami produk pangan. Selanjutnya dinyatakan  bahwa  banyak  tanah  yang  memiliki  sertifikat  hak  guna  tetapi diterlantarkan  oleh  pemegang  hak  tanah  tersebut.  Tanah  terlantar  tersebut kebanyakan  dikuasai  oleh  pengusaha  dengan  perizinan  pemanfaatan  mulai  dari izin  untuk  HGU,  HGB,  Hak  Pakai  atau  Hak  Pengelolaan.  Namun  tanah  tersebut tidak  dimanfaatkan  dan tidak  sesuai  dengan  perizinannya.
Pemberian  Hak  atas  tanah  seperti  HGU,  HGB,  Hak  Pakai  atau  hak pengelolaan  yang  tidak  dimanfaatkan  dan  tidak  sesuai  dengan  perizinannya tersebut  dimungkinkan  akibat  dari  kebjikan  pemerintah  yang  cendrung mempermudah  pemberian  hak  atas  tanah  kepada  pihak  yang  memiliki  modal, sehingga  membawa  dampak  yang  buruk  pada  kuantitas  tanah  yang  berdasarkan data  di  atas  2  Ha  tanah  negara  terlantar,  juga  terhadap  kualitas  ta nah  yang
20 A.P. Parlindungan, o.p. cit. , hlm. 8.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
berpotensi  sebagai  lahan  pertanian  tetapi  tidak  dikelola  sehingga  tidak  dapat menghasilkan.   Selanjutnya  lahan  terlantar  mayoritas terdapat di Kalimantan dan Sumatera.  Dengan  profil  tanahnya  yang  jika  dapat  dimanfaatkan  untuk  bidang pertanian  maka  dapat  mendukung  program  surplus  besar  hingga  10  Juta  Ton, masih  terdapat  lahan  tambahan  dari  tanah  terlantar  yang  dapat  dialihkan  untuk pertanian.  Untuk  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah  dan  Kalimantan  Timur terdapat  lahan  seluas  300  Ribu  Hektar.  Di  Maluku  ada  300  Ribu  hektar  dan  di Papua ada 500 Ribu  Hektar.
Sedangkan  di  Sumatera,  kebanyakan  berada  di  Lampung  dan  Bengkulu. Dilanjutkan  oleh  tanah  yang  ada  di  Sumatera  Selatan  bagian  tengah,  Sumatera Barat  bagian  Timur  serta  Sumatera  Utara  bagian  selatan.  Untuk  di  Jawa  sendiri, baik Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan luas lahan terlantar di atas 100 ribu  hektar. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA  negara memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeiliharaan bumi, air dan  ruang angkasa tersebut, menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  mengenai bumi,  air  dan ruang  angkasa.
Terhadap  tanah  terlantar  yang  terdapat  di  Kalimantan,  Sumatera,  Maluku, Papua dan Jawa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA  menjadi  landasan hukum  untuk  dibentuk  peraturan  perundangan landreform ,  kemudian  dijadikan dasar oleh  negara  untuk  mengatur pemberian  hak-hak atas tanah.  Tanah  terlantar yang  berpotensi  sebagai  lahan  pertanian  tersebut  diperlukan  upaya  penataan penguasaan tanah dan  untuk  meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan  rakyat khususnya  para petani  kecil  secara adil  dan merata.
Untuk  melaksanakan  tujuan  tersebut  pemerintah  telah  melaksanakan landreform dalam  arti  sempit  yaitu  kegiatan  proyek  redistribusi  tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah  yang dikuasai oleh Negara dan ditegaskan  menjadi  obyek landreform yang  diberikan  kepada  para  petani penggarap.  Dengan demikian, terhadap  tanah  terlantar diperlukan  dibentuk  suatu program landreform ,  pemerintah  wajib  menggunakan  kekuasaan  paksa  dan hukum  untuk  menegakkan  peraturan  perundang-undangan landreform .  Program landreform sebagai  kebijakan  pemerintah  yang  dijalankan  untuk  mengubah struktur  penguasaan  tanah  dan  kekayaan  alam  yang  timpang  untuk  mewujudkan cita-cita  konstitusi  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan keadilan  sosial.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  bahwa  Peruntukan  penguasaan, pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  negara  bekas  tanah  terlantar didayagunakan untuk kepentingan  masyarakat dan negara  melalui reforma agraria dan  program  strategis  negara  serta  untuk  cadangan  negara  lainnya. Landreform sebagai salah satu bagian dari reforma agraria, khususnya terkait dengan penataan struktur  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  ta nah.  Sedangkan reforma agraria , tidak sebatas  tanah tetapi termasuk penataan strktur sumber daya alam  hingga  ke skala  operasi  pengusahaan  atas sumber  daya alam  tersebut.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
Penerapan  program Landrefrom terhadap  tanah  terlantar  tersebut  dapat dipahami dalam  arti  luas   mencakup penekanan strategis dari  tanah dan pertanian dalam  pembanguanan  peningkatan  pangan  di  Indonesia.  Pemanfataan  tanah terlantar  menjadi  lahan  pertanian  yang  diberikan  kepada  para  petani  untuk dikelola  dapat  mengurangi  masalah  kemiskinan.  Hal  ini  bukan  permasalahan jumlah pendapatan yang diperoleh tetapi  masalah jumlah  luas tanah  yang dimiliki oleh  petani  sebagai  sarana  menggantungkan  kelangsungan  kehidupan.  Dengan demikian  tanah  yang  diberikan  kepada  petani  menjadi  kebijakan  penting  dan mendesak  guna  mengatasi  permasalah  tanah  yang  diletantarkan.  Menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010,  Tanah  terlantar  yang  terdapat  di Kalimantan,  Sumatera,  Maluku,  Papua  dan  Jawa  sebagaimana  dijelaskan  diatas oleh  pemegang  hak,  negara  memiliki  kewena ngan  sebagai  upaya  untuk menanggulangi  permasalahan  tanah  yang  terlantarkan  oleh  pemegang  haknya untuk  dihapuskan,  diputuskan  hubungan  hukumnya  hak  atas  tanahnya  dan ditegaskan  menjadi  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  pemerintah mememiliki  dasar  hukum  sebagai  upaya  terhadap  restrukturisasi  penguasaan, pemilikan,  pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah  terlantar  dan  negara  mengambil hak  tersebut  dan  kemudian  tanah  tersebut  dikuasi  oleh  negara  guna  dilakukan redistribusi  kembali  kepada  petani-petani  di  berbagai  daerah  guna  dilakukan penggrapan  atau  pengelolaan  atas  tanah  tersebut  sehingga  tanah  yang  subur berpotensi  untuk  lahan pertanian dapat digunakan sebagaimana  mestinya. Dengan demikian  program landrefrom atas  tanah  terlantar  yang  dialihfungsikan  sebagai tanah  pertanian  dan  diberikan  kepada  petani  tersebut  sebagai  kegiatan pembanguan  di bidang  pertahanan  pangan.
Landrefrom pada  dewasa  ini  telah  diperluas  dengan  menekankan  peranan starategis  dari  tanah  dan  pertanian  dalam  pembanguanan.  Untuk  masyarakat petani  yang  memiliki  lahan sempit atau hanya buruh tani dengan adanya program tersebut  akan  memperoleh  keadilan  dengan  memperoleh  tanah  dari  tanah  yang ditelantarkan  di  daerah  lahan  terlantar  tersebut  mayo ritas  terdapat  di  Kalimantan dan  Sumatera.  Untuk  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah  dan  Kalimantan Timur terdapat  lahan seluas 300  Ribu Hektar  yang bisa dimanfaatkan. Di Maluku ada 300  Ribu Hektar dan di Papua ada 500  Ribu Hektar. Untuk di  Jawa sendiri, baik Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, punya lahan terlantar dengan kisaran  diatas  100  Ribu  Hektar.  Tanah  yang  diberikan  atau  Redistribusi  tanah kepada petani sebagai aset kehidupannya akan berdampak pada kesejahteraan dan keadilan  untuk  keluarganya.
Berdasarkan  Tap  MPR  Nomor  IX  Tahun  2001  Pasal  5  butir  (b)  yaitu "melaksanankan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan  tanah  ( landreform )  yang  berkeadilan  dengan  memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat Oleh karena itu, penelantaran tanah harus dicegah dan  ditertibkan  untuk  mengurangi  atau  menghapus  dampak  negatifnya.  Dengan demikian  pencegahan,  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah  terlantar  merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan  nasional,  terutama  di  bidang  agraria.  Dalam  era  globalisasi  pada saat  ini,  dengan  lahan  pertanian  yang  luas  dari  tanah  terlantar  sebagaimana
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
diuraikan  di  atas,  indonesia  tetap  menjadi  negara  agraris  dan  tidak  menjadi hambatan  untuk  menjadi  negara  modern.  Program Landrefrom terhadap  tanah terlantar  dapat  dijadikan  landasan  pembaharuan  agraria  sebagai  pembangunan  di Indonesia  yang  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  besar  baik  barang tambang  maupun  tanah  yang  subur.  Namun  dalam  kenyataannya  optimalisasi sumberdaya  alam  yang  memiliki tanah  subur belum dimanfaatkan  secara optimal untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  yang  diama natkan  oleh Pembukaan  UUD NRI Tahun  1945.
Dengan  demikian  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945 merupakan  negara  hukum  dan  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3) “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”.  Konstitusi telah  memberikan kewenangan  yang besar kepada  negara dengan  hak  menguasai negara,  tetapi  hak  tersebut  harus  dilaksanakan  dalam  koridor  hukum  sebagai implementasi  negara  hukum  itu  sendiri.
Konsep  negara  hukum  modern  ialah  mewujudkan  kesejahteraan  umum sesuai  dengan  tujuan  negara  dengan  prinsip  keadilan.  Oleh  karena  itu  pemanfaat tanah  terlantar  yang  dimbil  haknya  dari  pemegang  hak  semua  karena menelantarkannya  dan  menjadi  tanah  negara  kembali  dan  kemudian  negara memberikan  hak  kepada  petani  yang  tidak  memiliki  tanah  sebagai  subjek penerima  tanah  guna  meningkatkan  kesejahteraan  kehidupan  petani  sekaligus yang  paling  utama  ialah  terwujudnya  ketahanan  pangan  di  Indonesia  sehingga kesejahteraan  umum  dari  pangan  dapat diwujudkan.
Pandangan-pandangan Aristoteles sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan  filsafat  umum  Aristoteles,  mesti  dianggap  seba gai  inti  dari  filsafat hukumnya  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan keadilan” dan Aristoteles  membedakan keadilan  menjadi jenis keadilan distributif berlaku  dalam  hukum  publik.  Dalam  wilayah  keadilan  distributif,  hal  yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata  sedangkan  keadilan  korektif    berlaku  hukum  perdata  dan  pidana.  yang menjadi  persoalan  ialah  bahwa  ketidak  setaraan  yang  disebabkan  oleh,  misalnya pelanggaran  kesepakatan,  dikoreksi  dan dihilangkan.
Keadilan  distributif  menurut  Aristoteles  berfokus  pada  distribusi,  honor, kekayaan  dan  barang-barang  lain  yang  sama-sama  bisa  didapatkan  dalam masyarakat. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu  pelanggaran  dilanggar  atau  kesalahan  dilakukan,  maka  keadilan  korektif berusaha  memberikan kompensasi  yang  memadai bagi pihak  yang dirugikan  jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu dib erikan kepada  si  pelaku.  Dengan  demikian  dalam  hal  tana h  dilentarkan  oleh  pemegang hak dan tanah tersebut diambil kembali oleh negara maka terhadap pemegang hak diberikan  ganti  kerugian  terhadap  tanah  tersebut,  maka  akibat  ditelantarkannya tanah  tesebut  telah  menjadi  konsekuensi  logis  dan  negara  memiliki  hak  yang dijamin  oleh  konstitusi  sebagai  pemegang  hak  menguasai.  Dengan  program landreform tersebut  negara  memiliki kewenangan  untuk  memberikan  tanah  yang sebelumnya  terlantar  di  daerah  Kalimantan,  Sumatera,  Sulawesi,  Maluku,  Papua dan Jawa  yang  memiliki kekayaan berupa  tanah  yang subur dan berpotensi  untuk
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
pertanian  kepada  subjek  penerima  hak  atas  tanah  negara  tersebut.  Dikaitkan dengan keadilan distributif bahwa kekayaan negara berupa tanah diberikan kepada para petani  yang  menjadi subjek penerima  untuk  menggarap tanah  tersebut  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  meningkatkan  ke tahanan  pangan  di  Indonesia sesuai  dengan  tujuan  negara.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Terhadap tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak terdiri dari Hak Milik,    Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  Hak Pakai, Hak Sewa, Hak  Membuka  Hutan,  Hak Memungut Hasil Hutan dan  hak-hak  lain  yang tidak termasuk dalam  hak-hak tersebut. Negara dengan  upaya  penerapan  program Landrefrom berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  tahun  2010  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar.  Pemerintah  mememiliki  dasar hukum sebagai  upaya terhadap  restrukturisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah  terlantar  dan  negara  mengamb il hak  tersebut  dan  kemudian  tanah  tersebut  dikuasi  oleh  negara  guna dilakukan  redistribusi.
b. Berdasarkan  Keadilan  distributif,  tanah  dilentarkan  oleh  pemegang hak,  dan  tanah  tersebut  diambil  kembali  oleh  negara  maka  terhadap pemegang hak diberikan ganti kerugian terhadap tanah tersebut,  maka akibat ditelantarkannya tanah tersebut telah menjadi konsekuensi logis dan  negara  memiliki  hak  yang  dijamin  oleh  konstitusi  sebagai pemegang  hak  menguasai.  Dikaitkan  dengan  keadilan  distributif bahwa  kekayaan  negara  berupa  tanah  diberikan  kepada  para  petani yang  menjadi subjek penerima  untuk  menggarap tanah tersebut  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  meningkatkan  ke tahanan  pangan  di Indonesia  sesuai  dengan  tujuan  negara.
2. Saran
a. Negara  perlu  mengoptimalkan  penerapan  program Landrefrom sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2010 sebagai upaya  terhadap  restrukturisasi  penguasaan,  pemilikan,  pemanfaatan dan  penggunaan  tanah  terlantar  dan  negara  mengambil  hak  tersebut dan  kemudian  tanah  tersebut  dikuasi  oleh  ne gara  guna  dilakukan reditribusi  tanah  untuk  lahan  pertanian.
b. Negara  perlu  mengambil  kembali  tanah  yang  diterlantarkan  dan memberikan  ganti  kerugian  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah tersebut.  Kemudian  tanah  tersebut  harus  didayagunakan  dan  digarap oleh  para  petani  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  ketahanan pangan  di  Indonesia.
H. Daftar  Pustaka
1. Buku
A.P. Parlindungan, Aneka Hukum Agraria. Bandung:  Alumni.  1986. Carl,  Joachim  Friedrich. Filsafat  Hukum  Perspektif  Historis .  Bandung:
Nuansa  dan Nusamedia.  2004.
∽  Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum  ∽ Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek Landreform Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan ∽ Joko Satrianto Wibowo ∽
Huijbers,  Theo. Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.  1995.
Koentjoro,  Diana  Halim. Hukum  Administrasi  Negara .  Bogor:  Ghalia Indonesia.  2004.
Mustafa. Hukum Agraria Dalam Perspektif, Remaja  Karya, Bandung,  1988. Nurlinda, Ida. Monograf Hukum Agraria . Bandung: Reforma Agraria  untuk Kesejahteraan  Rakyat  dan Keadilan  Agraria.  LoGoz  Publishing.  2013. Suhariningsih. Tanah Terlantar . Jakarta:  Prestasi  Pusaka Raya.  2009. Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya . Jakarta:  Kompas. 2008. Supriadi. Hukum Agraria . Jakarta:  Sinar  Grafika.  2006. Parangin,  Efendy. Hukum  Agraria  di  Indonesia:  Suatu  Telaah  dari  Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta:  Rajawali.  1986. Wahid, Muchtar. Memakai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis  Dengan  Pendekatan  Terpadu  Secara  Normatif  dan  Sosiologis .  Jakarta: Republika.  2009.
2. Peraturan  Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . UUD  Tahun  1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 , UUD  NRI Tahun  1945 Hasil  Amandemen.
________________.Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar.
3. Sumber  Lain
Badan  Pertanahan  Nasional,  Laporan  Kinerja  Tahun  2014  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional, http://www.bpn.go.id/Po rtals/0/perencanaan/dokumen-publik/LAPORANKINERJA2014.pdf. Diunduh  Pa- da Tanggal  1 Agustus  2016.