Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINDAK PIDANA TIDAK MENGGUNAKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI OLEH PELAKU USAHA
Kusyanto
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayan, Jakarta, Indonesia kusyanto65@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## ABSTRACT
Criminal acts are acts that meet the elements of guilt and against the law that have been stipulated in the law and customary norms that apply in society. The reality in community is that there are many violations of the obligation to use Indonesian language labels on goods traded domestically by business actors. The results showed violations of these provisions both in the form of food and beverages such as rice, sugar, sausages and in the form of non-food such as electronic goods, spare parts, children's toys and others, with empirical evidence in the form of permanent legal force decisions. The purpose of this study is to find the causes of violations of the obligation to use Indonesian language labels on goods traded domestically by business actors. Provisions regulating the obligation of business actors to use Indonesian labels on goods traded domestically are contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The research concluded that some business actors are not aware of these obligations, do not support government programs and lack of supervision, so it is necessary to continuously socialize the law, effective and fair law enforcement and strict government supervision by involving ministries and other relevant agencies and institutions. The method used is a normative research method and the data are collected by library reseach and analized by qualitative method.
Keywords: criminal acts, business actors, Indonesian language labels
* Alamat korespondensi: JL. AL H. Taqwa No. 10A RT 006 RW 009 Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat Universitas Krisnadwipayan, Jl. Raya Jatiwaringin, Pondokgede E-mail Korespondensi: kusyanto65@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dalam era perdagangan yang semakin terbuka dan persaingan usaha yang semakin ketat, para pelaku  usaha  harus  dapat  memastikan  bahwa  barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri  harus dijamin aman bagi konsumen. Agar konsumen mengetahui informasi mengenai barang yang beredar, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku usaha diwajibkan mencantumkan  label  berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang  diperdagangkan  tersebut.  Label  barang berisi informasi penting mengenai merek produk, tempat pembuatan, aturan penggunaan, bahan-bahan yang  terkandung,  masa  kedaluwarsa,  dll.  Pencantuman  label  barang  bertujuan  untuk  melindungi konsumen dari kerugian yang timbul dari penggunaan barang tersebut khususnya barang-barang impor yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.
Dengan  maraknya  peredaran  barang-barang  impor  di  masyarakat  tersebut  merupakan  tindak pidana  sebagaimana  dibuktikan  dengan  putusan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  atas pelanggaran  terhadap  penggunaan  label  berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang  diperdagangkan  di dalam  negeri.  Dengan  banyaknya  peredaran  barang  impor  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan perundangan-undangan  yang  berlaku,  perlu  dilakukan  upaya-upaya  pencegahan  untuk  melindungi konsumen dan tindakan tegas serta sanksi yang berat terhadap pelaku usaha yang melanggar. Barang- barang yang beredar baik produk impor maupun produk lokal wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia,  akan  tetapi  masih  ditemukan  barang-barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri  tanpa label berbahasa Indonesia yang mencakup produk makanan (mie, coklat, air galon, dll) dan produk non makanan  (elektronik,  suku  cadang/spare  part,  bahan  kimia,  mainan,  dll.).    Menurut  data  Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, sejak tahun 2017 sd 2021 ada 16 putusan hakim dengan kasus perkara tidak  menggunakan  label  berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri (mahkamahagung.go.id, 2024).
Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat banyak terjadi pada sektor perdagangan termasuk pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Perbuatan tersebut menurut pembentuk Undang-Undang dapat membahayakan  konsumen,  karena  tidak  semua  masyarakat  Indonesia  sebagai  konsumen  dapat berbahasa asing.
Perdagangan  adalah  salah  satu  bentuk  kegiatan  perekonomian  yang  sudah  dilakukan  manusia sejak jaman dahulu hingga sekarang, yang selalu mengikuti perkembangan sejarah manusia itu sendiri. Sektor  perdagangan  berperan  dalam  mendukung  kelancaran  penyaluran  arus  barang  dan  jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan  sangat  penting  dalam  upaya  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan,  dan memberikan  sumbangan  yang  cukup  berarti  dalam  penciptaan  lapangan  usaha  serta  perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (Bappenas, 2023).
Pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  melakukan  kegiatan  usahanya  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  kewajiban  untuk  mencantumkan label  dalam  bahasa  Indonesia  pada  barang  yang  diproduksinya.  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2015  tentang  Kewajiban  Pencantuman  Label  dalam Bahasa Indonesia pada Barang (“Permendag No. 73 Tahun 2015”), mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia.
Definisi label diuraikan secara lengkap pada Permendag No. 73 Tahun 2015, sebagai berikut: “Label  adalah  setiap  keterangan  mengenai  Barang  yang  berbentuk  tulisan,  kombinasi  gambar  dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi  lainnya  yang  disertakan  pada  Barang,  dimasukkan  ke  dalam,  ditempelkan/melekat  pada Barang, tercetak pada Barang dan/atau merupakan bagian Kemasan Barang.”
Label produk adalah salah satu faktor penting untuk branding produk. Adanya label dalam suatu kemasan  menjadikan  sebuah  identitas  pembeda  dengan  kompetitor  yang  lain.  Dengan  label,  dapat memberikan informasi mengenai kualitas, brand, kode produksi, komposisi, atau logo perusahaan suatu produk. Karena pemberian informasi tentang produk itu sangat penting, agar konsumen mengetahui apa yang mereka beli. Hal yang wajib untuk dicantumkan pada label yaitu nama produk, komposisi, dan berat bersih. Fungsi label adalah mengidentifikasi produk, menentukan kelas produk, menggambarkan siapa,  kapan,  komposisi,  dan  bagaimana  cara  menggunakan  produk  tersebut.  Selain  itu  label  juga mempromosikan  produk  melalui  gambar  atau  desain  yang  menarik.  Penggunaan  bahasa  Indonesia dalam perdagangan nasional yang dikemas dalam label juga merupakan "win-win solution" bagi pelaku
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
usaha  dan  konsumennya.  Dimana  pelaku  usaha  akan  terhindar  dari  jeratan  hukum  dan  juga mendapatkan  potensi  keuntungan  materiil,  pada  saat  yang  sama,  konsumen  juga  akan  diuntungkan dengan mendapatkan haknya atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Zaid, dkk, 2021).
Secara umum ada 4 jenis label berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut:
1.  Label  produk  adalah  bagian  dari  pengemasan  sebuah  produk  yang  mengandung  informasi mengenai produk atau penjualan produk.
2.  Label merek adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
3.  Label  tingkat  mengidentifikasi  mutu  produk,  label  ini  bisa  terdiri  dari  huruf,  angka  atau metode lain untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
4.  Label  deskriptif  menggambarkan  isi,  pemakaian  dan  ciri-ciri  produk.  Pemberian  label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian saksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. (Tambahan Pentingnya Fungsi Label) (Label, 2020).
Label bukan hanya sekedar stiker atau tempelan yang hanya merupakan kewajiban formal pelaku usaha yang tanpa makna sama sekali. Label merupakan sarana komunikasi informasi mengenai suatu barang  yang  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  kepada  konsumen  yang  akan  mempergunakan  produk tersebut.  Konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  hak  keamanan,  kenyamanan  dan  keselamatan  atas barang  yang  dibelinya,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (Manan, 2014).  Dalam perdagangan internasional, khususnya pada komoditas makanan  mensyaratkan  adanya  label  makanan  (food  label).  Definisi  label  makanan  yang  diterima secara internasional adalah tag, merek, tanda, gambar atau materi deskriptif lainnya, ditulis, dicetak, stensil,  ditandai,  timbul  atau  terkesan  pada,  atau  melekat  pada,  wadah  makanan  (Joint  FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 2007) (Meijer, 2021).
Dalam undang-undang yang sama juga diatur kewajiban pelaku usaha untuk melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta kewajiban untuk memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Kewajiban yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah memberdayakan konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya selaku konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Untuk penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia dibekali dengan ketentuan pidana baik yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen maupun undang-undang terkait lainnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam penelitian ini.
Jika ditinjau dari sisi kewajiban pelaku usaha, kelalaian pencantuman label pada barang hanya dikenakan sanksi administratif yaitu pencabutan perizinan di bidang perdagangan. Kedua, dari sudut pandang  perlindungan  konsumen,  kelalaian  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  berupa  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Peneliti juga melihat adanya pengabaian dua asas hukum yaitu asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang undang yang lama) dan asas Lex Superior  Derogate  Legi  Inferiori  (undang-undang  yang  lebih  tinggi  mengenyampingkan  undang- undang yang lebih rendah tingkatannya). Permendag No. 73 Tahun 2015 menerapkan sanksi hukum berupa  sanksi  administratif,  lebih  ringan  dari  sanksi  hukum  berupa  pidana  penjara  dan  denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perdagangan.
Keberadaan hukum yang ideal atau setidak-tidaknya memuat prinsip keadilan sangat diperlukan dewasa ini. Hukum akan berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku yang akan memberikan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang (Setiadi, dkk, 2010).
Hukum yang kuat akan mendukung program pembangunan nasional di segala bidang yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Sasaran yang akan ditempuh dalam pembangunan hukum ialah terciptanya  sistem  hukum  nasional  yang  adil,  konsekuen  dan  tidak  diskriminatif,  dan  terjaminnya konsistensi  seluruh  peraturan  perundang-undangan  pada  tingkat  pusat  dan  daerah,  serta  tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan  penegak  hukum  yang  berwibawa,  bersih,  perofesional  dalam  upaya  memulihkan  kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan hukum khususnya hukum ekonomi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
di  Indonesia  dimaksudkan  agar  bisa  digunakan  sebagai  fondasi  dan  pemandu  para  pelaku  ekonomi untuk menjalankan aktivitasnya.
Produsen sebagai pelaku usaha memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan  usahanya,  sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa (Kristiyanti, 2011).
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keamanan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa. Tindakan yang berakibat merugikan konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha antara lain tindakan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk obat dan makan.
Suatu  kasus  yang  sempat  menghebohkan  masyarakat  dan  mengingatkan  akan  pentingnya pencantuman label berbahasa Indonesia pada sebuah produk yang beredar luas di masyarakat yaitu pada sebuah  produk  mie  instan  asal  Korea  yaitu  “Samyang”,  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI) angkat bicara terkait dengan beredarnya mie Samyang, produk makanan mie instan asal Korea Selatan. Mie yang menjadi temuan hasil inspeksi mendadak (Sidak) MUI, Dinas Kesehatan, dan Polres Sumenep, Jawa Timur itu diduga mengandung babi.  Menurut Tulus, Ketua Pengurus Harian YLKI, makanan yang beredar di dalam negeri harus mencantumkan informasi barang dalam bentuk bahasa Indonesia.  Kalau  tidak  ada  informasi  bahasa  Indonesia,  hal  ini  jelas  melanggar  undang  undang perlindungan konsumen. (JPNN.com, Kamis, 19/1).
Menurut Ketua MUI Sumenep, Jawa Timur, KH A Safradji bersama Dinas Kesehatan, Polres Sumenep  dan  Satpol  PP  melakukan  inspeksi  mendadak  ke  salah  satu  swalayan  yang  menjual  mie Samyang,  Rabu  (18/1)  dan  berikut  ini  contoh  gambar  label  mie  yang  tidak  menggunakan  bahasa Indonesia.
Gambar 1. Mie Samyang yang sempat tidak menggunakan label berbahasa Indonesia
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  kewajiban pelaku  usaha  mencantumkan  informasi  barang  dalam  bahasa  Indonesia.  Aturan  itu  temaktub  dalam Pasal  8  ayat  (1)  huruf  j  yang  berbunyi  “Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk penggunaan  barang  dalam  bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.” Bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan perintah UU Perlindungan Konsumen ini ancaman sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.
Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Songgo,  menunjukkan  bahwa  pengaruh  penggunaan bahasa  asing  pada  nama  tempat  atau  produk  sangat  kecil  terhadap  sikap  bahasa  masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan pengaruh bahasa asing terhadap minat konsumen/pengunjung/pembeli tidak signifikan (Riau Pos, 2024).
Dari berbagai kondisi dan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti melihat adanya suatu permasalahan  hukum  yang  timbul  yaitu  mengapa  terjadi  pelanggaran  kewajiban  pemasangan  label berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana meningkatkan kesadaran bagi konsumen dan pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman label pada barang, untuk melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan  informasi  lengkap  mengenai  barang  yang  dibelinya  dan  sekaligus  meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi pelaku usaha atas kewajiban untuk mencantumkan label pada barang yang  diproduksinya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sebab-sebab  terjadinya  pelanggaran
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
oleh  pelaku  usaha  yang  tidak  menggunakan  label  berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang diperdagangkan di dalam negeri.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa metode ilmiah  dari  suatu  ilmu  pengetahuan  adalah  segala  jalan  atau  cara  dalam  rangka  ilmu  tersebut  untuk sampai pada kesatuan pengetahuan (Marzuki, 2007).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  yang mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada di masyarakat (Ali, 2009). Penelitian bersifat deskriptif  analitis  yaitu  suatu  yang  mengungkapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Plj dan Putusan Nomor  465/Pid.B/LH/2017/PN TAR, tentang perbuatan tindak pidana pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
Sumber  data  yang  diperoleh  melalui  kegiatan  studi  dokumen  yang  terkait  dengan  topik penulisan artikel ini dibagi 2 yaitu:
a.  Bahan hukum primer
Yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Plj, dan Putusan Nomor 465/Pid.B/LH/2017/PN TAR. b.  Bahan hukum sekunder
Yaitu data diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum atau artikel, makalah, jurnal, majalah hukum yang terkait dengan topik sebagai referensi penulisan tesis.
Metode pengumpulan data yang gunakan adalah metode kepustakaan, yaitu berupa data yang diperoleh  dari  buku-buku,  tulisan-tulisan,  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sangkut  pautnya dengan  penulisan  artikel  ini,  selanjutnya  data  dan  informasi  diolah  secara  kualitatif  dengan menggunakan  metode  deduktif-induktif  yaitu  setelah  mensortir,  mengedit  data  yang  diperoleh  dan selanjutnya disusun dari hal yang bersifat umum (deduktif) menjadi hal yang bersifat khusus (induktif).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak terjadi kasus pelanggaran tindak pidana tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri oleh pelaku usaha karena sebab-sebab tertentu.
Peranan  pelaku  usaha  dan  konsumen  sangat  mendorong  majunya  perekonomian  dalam meningkatkan  pembangunan  suatu  negara,  sehingga  pelaku  usaha  dan  konsumen  dituntut  untuk melakukan  transaksi  jual  beli  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dalam  pengaturan  hukum Indonesia ditentukan bahwa barang yang akan diperdagangkan atau dipasarkan harus memenuhi standar ketentuan  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dengan  tujuan  untuk mengupayakan agar barang yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak edar.
Pada  saat  ini,  berbagai  macam  cara  penjualan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  untuk mencapai  target  penjualan  yang  telah  ditentukan  atau  untuk  mencapai  keuntungan  sebesar-besarnya dari penjualan suatu barang, pelaku usaha mengupayakan barang yang dipasarkan dengan bentuk yang menarik  dan  harga  yang  terjangkau  oleh  konsumen,  sehingga  di  mata  konsumen  barang  tersebut mempunyai daya tarik tersendiri.
Seorang  konsumen  yang  ingin  membeli  suatu  barang,  hal  tersebut  setelah  melalui  beberapa pertimbangan,  dan  telah  memastikan  bahwa  barang  yang  akan  dibeli  cocok,  tepat  ukurannya, mengetahui  bagaimana  menggunakan  dan  memeliharanya,  jaminan  bahwa  barang  yang  dapat digunakan dan berfungsi dalam waktu yang wajar, serta informasi yang jelas dan dapat dipercaya untuk dapat  menilainya  dan  membandingkannya,  semua  hal  tersebut  dapat  diketahui  melalui  label  barang tersebut.  Semakin  label  produk  mudah  di  ingat,  saat  itulah  konsumen  akan  memutuskan  untuk melakukan pembelian (Adihardyanto, dkk, 2015).
Pesatnya  pertumbuhan  perekonomian  nasional  seiring  dengan  perkembangan  zaman  telah menghasilkan berbagai variasi produk atau barang, salah satunya barang elektronik. Teknologi ini tidak bisa  ditolak  dan  dipungkiri  sering  digunakan  dan  telah  menjadi  kebutuhan  setiap  manusia  karena
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
banyak  membantu  pekerjaan  manusia  dikehidupan  sehari-hari  baik  dalam  rangka  efisiensi  waktu maupun tenaga. Saat ini banyak sekali variasi dari berbagai jenis barang elektronik pengeluaran terbaru yang bermunculan dan beredar.
Pentingnya pencantuman label berbahasa Indonesia ialah untuk memberikan penjelasan kepada konsumen  mengenai  informasi  barang  tersebut  supaya  konsumen  dapat  mempergunakannya  secara tepat, meminimalisir kemungkinan kerugian atau resiko yang mungkin akan terjadi pada konsumen.
Kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  terhadap  barang  yang  tidak  mencantumkan  label berbahasa  Indonesia,  apalagi  informasi  yang  diberikan  tidak  sesuai  atau  menyesatkan  konsumen sehingga  membahayakan  konsumen,  hal  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  mutlak  pelaku  usaha sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, dengan penerapan tanggung jawab mutlak, pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai barang tersebut.
Faktor  yang  menyebabkan  pelaku  usaha  tidak  mencantumkan  label  berbahasa  Indonesia, dikarenakan pelaku usaha tersebut tidak mentaati ketentuan atau peraturan yang berkaitan tentang impor barang, sehingga bisa dikatakan barang tersebut merupakan barang illegal, jika pelaku usaha tersebut mentaati peraturan yang berkaitan tentang impor barang, maka barang tersebut dipastikan tercantum label  berbahasa  Indonesia.  Barang  yang  tidak  mencantumkan  label  berbahasa  Indonesia,  juga dikarenakan  tidak  didaftarkan  di  Badan  Standar  Nasional  (BSN),  sebab  salah  satu  syarat  untuk mendaftarkan  produk  tersebut  di  BSN  ialah  harus  mencantumkan  bahasa  Indonesia.  Tujuan  tidak didaftarkan ke BSN karena pelaku usaha berusaha untuk menghindari pajak.
Mengenai  barang  yang  tidak  mencantumkan  label  berbahasa  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam Permendag Nomor 73 Tahun 2015 pelaku usaha juga ada yang tidak mengetahui hal tersebut. Pada saat pengambilan ke agen pelaku usaha tidak memperhatikan bahasa yang digunakan pada suatu produk.  Namun,  pelaku  usaha  dalam  distribusi  tersebut  hanya  memperhatikan  produk  yang  banyak peminatnya dan harganya terjangkau, sehingga pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan tersebut.
Badan  Standar  Nasional  (BSN)  adalah  badan  yang  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan  pengembangan  dan  pembinaan  di  bidang  standardisasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Tujuan  didaftarkan  di  BSN  ialah  untuk  memperoleh  Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi konsumen selaku pemakai  produk.  Sebelum  suatu  barang  sampai  ke  tangan  masyarakat  untuk  dapat  dipakai  atau dikonsumsi, tentunya barang luar negeri (produk impor) yang masuk ke Indonesia harus melalui suatu prosedur/proses yang panjang. Berikut ini prosedur impor barang dari luar negeri yang sesuai peraturan Menteri Perdagangan:
1.  Pembuatan kontrak pembelian (sales contract) dengan supplier. Selanjutnya importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang yang akan diimpor. Bank Luar Negeri selanjutnya akan menghubungi supplier dan membuat perjanjian berdasarkan L/C yang disepakati.
2.  Supplier akan mengirim barang impor ke pelabuhan pemuatan.
3.  Supplier akan mengirimkan faks ke importir yang berisi dokumen B/W, Inv, packing list dan dokumen persyaratan lainnya.
4.  Pembuatan dokumen pengajuan impor barang (PIB) akan diketahui jumlah bea masuk, PPH, serta pajak yang harus dibayar.
5.  Importir akan membayar biaya ke Bank Devisa sebesar pajak yang dikenakan ditambah dengan biaya PNBP. Selanjutnya bank akan mengirimkan data ke sistem komputer pelayanan (SKP) bea dan cukai melalui pertukaran data elektronik (PDE).
6.  Importir juga perlu mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke SKP bea cukai melalui PDE dan data akan divalidasi dalam beberapa tahap.
7.  Setelah  PIB  disetujui,  importir  akan  mendapatkan  respon  dan  melakukan  pencetakan  SPPB melalui modul PIB. Barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dengan syarat mencantumkan dokumen asli dan SPPB.
Sedangkan untuk prosedur dan syarat impor produk tertentu seperti produk barang elektronik adalah sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1.  Impor  produk  tertentu  hanya  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  telah  mendapatkan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) produk tertentu dari Menteri (Pasal 3 ayat 1);
2.  Produk tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang  meliputi  produk  makanan  dan  minuman,  obat  tradisional  dan  suplemen  makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak (Pasal 1 ayat 2);
3.  Untuk  memperoleh  penetapan  sebagai  IT  produk  tertentu,  perusahaan  harus  mengajukan permohonan  tertulis  kepada  Coordinator  dan  Implementer  of  UPP  (Pasal  4  ayat  1)  dengan melampirkan dokumen:
a)  fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
b)  fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c)  fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d)  fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
e)  fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
f)   Rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.
4.  Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT produk tertentu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (Pasal 4 ayat 2);
5.  Setiap impor produk tertentu oleh IT produk tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: (Pasal 6 ayat 1)
a)  Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung  Perak  di  Surabaya,  Soekarno  Hatta  di  Makassar,  Dumai  di  Dumai,  Jayapura  di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan; dan/atau
6.  Bandar udara: Polonia di Medan, Soekarno Hatta di Tangerang, Achmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.
7.  Impor produk tertentu oleh IT produk tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai, pelabuhan laut Jayapura di Jayapura, dan pelabuhan laut Tarakan di Tarakan hanya untuk produk makanan dan minuman (Pasal 6 ayat 2);
8.  Setiap  pelaksanaan  impor  produk  tertentu  harus  terlebih  dahulu  dilakukan  verifikasi  atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat yang dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 8 ayat 1 dan 2);
9.  Untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  pelaksana  verifikasi  atau  penelusuran  teknis  impor  produk tertentu surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 8 ayat 3)
a)  Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
b)  Berpengalaman sebagai surveyor di bidang impor paling singkat 5 (lima) tahun;
10.  Memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan
11.  Mempunyai  rekam-jejak  (track  records)  di  bidang  pengelolaan  kegiatan  verifikasi  atau penelusuran teknis impor.
12.  Verifikasi  atau  penelusuran  teknis  impor  dilakukan  terhadap  impor  produk  tertentu,  yang meliputi data atau keterangan mengenai: (Pasal 9 ayat 1).
a)  Negara dan pelabuhan muat;
b)  Waktu pengapalan;
c)  Pelabuhan tujuan; dan
d)  Pos Tarif/HS dan uraian barang.
13.  Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk  digunakan  sebagai  dokumen  pelengkap  pabean  dalam  penyelesaian  kepabeanan  di bidang impor (Pasal 9 ayat 2);
14.  Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor, surveyor memungut imbalan jasa dari IT produk tertentu yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat (Pasal 9 ayat 3);
15.  Perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT produk tertentu wajib: (Pasal 12 ayat 1)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
16.  Menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor produk tertentu melalui http:// inatrade.kemendag.go.id; dan
17.  Melampirkan fotokopi kartu kendali realisasi impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
Tindakan  inspeksi  mendadak  atau  pengawasan  terhadap  barang  elektronik  yang  beredar  di pasar, menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:
(1)   Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh Menteri.
(2)   Menteri  mendegelasikan  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang perlindungan konsumen.
(3)   Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal  yang  menangani  bidang  perlindungan  konsumen  secara  sendiri  atau  bersama-sama dengan instansi teknis terkait dipusat dan/atau daerah.
Dalam penelitian ini menemukan beberapa faktor penyebab pelanggaran tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri oleh pelaku usaha, antara lain:

## 1.  Permintaan yang besar dari konsumen atas produk barang impor
Sebagaimana  kita  ketahui  melalui  berbagai  platform  market  place  (pasar  online)  yang menawarkan  berbagai  produk  khususnya  produk  impor  baik  produk  makanan  maupun  non makanan, saat ini banyak produk tersebut sangat diminati masyarakat karena barang tersebut mudah didapat dan dengan harga yang relatif murah. Selain itu, banyaknya keuntungan yang didapat  pelaku  usaha  dari  penjualan  barang  tersebut  sehingga  memicu  keinginan  untuk membuat  stok  sebanyak-banyaknya  tanpa  memperhatikan  lagi  ketentuan  yang  menjadi kewajibannya.
Cara  pengadaan  barang  tersebut  juga  tak  butuh  proses  yang  ribet,  dan  menghindari  biaya pendaftaran produk pangan di BBPOM. Padahal UUPK pada dasarnya sudah mengatur agar pelaku usaha lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak dasar konsumen untuk mencapai keadilan,  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran,  dan  kemampuan  konsumen melindungi dirinya sendiri, apabila terdapat informasi yang jelas terhadap keberadaan suatu produk.
Tanggung jawab pelaku usaha ini salah satunya seperti terdapat pada Pasal 8 angka 1 huruf j UUPK  mengatur  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha  yaitu  Pelaku  usaha dilarang  memproduksi  dan  atau  memperdagangkan  barang  dan  atau  jasa  yang  tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain  itu,  adanya  pasar  online  yang  terbuka  luas  dan  bebas  serta  derasnya  arus  globalisasi menjadi  faktor  masyarakat  untuk  mencoba  produk  impor  yang  berasal  dari  luar  Indonesia. Mirisnya,  meski  aktivitas  impor  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun masih banyak produk makanan ilegal yang beredar pula di pasar. Produk impor tersebut banyak yang tidak memenuhi kriteria seperti tidak memiliki ijin impor, tidak terdaftar pada BPOM dan tidak  berbahasa  Indonesia,  dimana  data  dari  Kementerian  Perdagangan  di  tahun  2019 menunjukkan bahwa golongan makanan dan minuman olahan rumah tangga pada tahun 2017- 2018  mengalami  kenaikan  impor  sebesar  1,22  persen  seperti  data  yang  telah  dicantumkan sebelumnya oleh peneliti.
2.  Kurangnya pengetahuan pelaku usaha Hal  ini  menjadi  salah  satu  pendorong  terjadi  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan khususnya menyangkut ketentuan terhadap label berbahasa Indonesia. Pengetahuan dari pelaku usaha akan kewajiban untuk memberi informasi yang benar serta jelas terkait label produk pangan impor yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi faktor yang sangat penting terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen.
Pada kenyataan saat ini banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya dan kurang mengetahui peraturan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam UUPK tentang informasi perlabelan  yang  benar  dan  jelas,  sehingga  pelanggaran  tersebut  terus  terjadi.  Kurangnya kesadaran  pelaku  usaha  dalam  beritikad  baik  untuk  menjalankan  usahanya  turut  menjadi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penyebab pelanggaran terhadap penjualan produk impor yang tak mencantumkan label bahasa Indonesia, hanya dengan dalil karena banyaknya permintaan serta kebutuhan konsumen. Sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha wajib memberi jaminan barang dan produk yang tidak menyesatkan terhadap konsumen di Indonesia.

## 3.  Kurangnya pengawasan pemerintah
Salah satu faktor yang menghambat dalam pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk makanan  adalah  kurangnya  partisipasi  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  dan penindakan, sehingga menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tak mencantumkan label bahasa Indonesia.
Bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  masihlah  kurang  optimal.  Pemerintah haruslah melakukan pengawasan yang lebih efektif kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sebab apabila pemerintah benar-benar mengadakan pengawasan yang rutin serta tegas, maka pelaku usaha akan menjalankan kewajibannya tersebut, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diminimalisir.
Di Indonesia masih terdapat makanan dan produk pangan lainnya yang berasal dari luar negeri (impor) dan belum mencantumkan label berbahasa Indonesia, olehnya peran pemerintah sangat diperlukan khususnya dinas perindustrian dan perdagangan untuk menindaklanjutinya di pusat- pusat  perbelanjaan.  Selain  itu,  pemerintah  perlu  mengoptimalkan  regulasi  terkait  pelabelan berbahasa  Indonesia  meski  tanpa  ada  keluhan  dari  konsumen,  yang  kurang  memahami pentingnya hal tersebut.
Selain itu, untuk mengatasi derasnya arus produk pangan yang diimpor dari berbagai negara perlu kerjasama dari gabungan berbagai pihak seperti BPOM, Kepolisian, Bea Cukai termasuk beberapa pihak kementerian, dalam mengelola kehadiran produk pangan impor yang tak sesuai standar dan peraturan. Hal ini agar sejalan dengan UUPK Pasal 4 berkenaan dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, agar konsumen tidak menjadi rentan terhadap kecurangan dalam praktik jual beli yang disebabkan lemahnya kontrol institusional.
Sesuai  dengan  hasil  temuan  oleh  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  mengenai penggunaan  label  selama  2  bulan  dari  bulan  Januari  sampai  Februari  2012  yang  tersebar  di enam  kota  setidaknya  ada  100  produk  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  pemerintah  tentang perlabelan.  Dari  jumlah  100  produk  barang  tersebut,  59  produk  barang  diantaranya  tidak menggunakan  label  berbahasa  Indonesia.  Produk  barang  yang  tidak  menggunakan  label berbahasa  Indonesia  berupa  produk  barang  non  makanan  seperti:  produk  alas  kaki,  tiner, mainan anak, dan pakaian jadi. Ada temuan lain oleh KADIN di beberapa kota besar antara lain Bali, Jakarta, Surabaya berupa sampel produk makanan yang tidak memakai label berbahasa Indonesia, tetapi masih memakai bahasa asing yaitu: bahasa kanji, bahasa Arab, dan bahasa Rusia  (Herlina,  2024).  Pelanggaran  atas  kewajiban  penggunaan  label  berbahasa  Indonesia memiliki  dampak  negatif  berupa  kerugian  ekonomi  dan  dapat  membahayakan  keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen (Razma, dkk, 2024).
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  sejak  tahun  2017  sampai  dengan  2021  terjadi pelanggaran dengan 16 perkara yang sudah diputus oleh pengadilan terkait pelanggaran tidak menggunakan  label  berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri oleh  pelaku  usaha.  Temuan  dalam  penelitian  ini  mirip  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah di Jakarta tentang Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Pencantuman Sertifikat Dan Label Halal Pada Produk Pangan Non Kemasan yang menemukan pelanggaran  tidak  mencantumkan  label  halal  terhadap  pangan  non  kemasan  berupa  gula (Azizah, 2019). Berikut ini data putusan sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 sbb:
Tabel  1. Daftar  putusan  tidak  menggunakan  label  berbahasa  Indonesia  pada  barang  yang diperdagangkan di dalam negeri oleh pelaku usaha
NO  TAHUN  JUMLAH PUTUSAN JENIS PIDANA STATUS HUKUM 1 2017 9 perkara Khusus Berkekuatan Hukum Tetap 2 2018 4 perkara Khusus Berkekuatan Hukum Tetap 3 2019 1 perkara Khusus Berkekuatan Hukum Tetap 4 2020 1 perkara Khusus Berkekuatan Hukum Tetap 5 2021 1 perkara Khusus Berkekuatan Hukum Tetap
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Putusan  Nomor  14/PID.SUS/2021/PN  PLJ,  yang  dibacakan  pada  tanggal  22  Maret  2021  dengan terdakwa: Ridwan  panggilan  Rid  bin  Nur  Hasan oleh  Hakim  Ketua:  Rahmi  Afdhila,  Hakim Anggota:  Fajar  Puji  Sembodo  dan  Taufik  Ismail,  alat  bukti  berupa  kemasan  botol  berisi  air  raksa ( mercury ), dengan amar putusan, sbb:
1.  Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
2.  Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 5 (lima) Hari;
Putusan Nomor 465/PID.B/LH/2017/PN TAR, yang dibacakan pada tanggal 13 Februari 2018 dengan  terdakwa:  EDY  Bin  BOKO  oleh  Hakim  Ketua: Kurnia  Sari  Alkas ,  Hakim  Anggota: Hendra Yudha Utama, Br dan Yudhi Kusuma Anugroho Putra , alat bukti berupa:
a. Beras sebanyak 150 Karung, 1 (satu) karung berisi 50 (lima puluh) Kg.
b. Gula Pasir sebanyak 600 (enam ratus) pack, 1 (satu) pack berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, 1 (satu) bungkus berisi 1 (satu) kg.
c. Sosis sebanyak 50 (lima puluh) karung, 1 (satu) karung berisi 5 (lima) dus, 1 (satu) dus berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus, dengan amar putusan, sbb:
1. Menyatakan  Terdakwa EDY  Bin  BOKO tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
Dari  putusan-putusan  tersebut  di  atas  menunjukkan  adanya  bukti  atas  kelalaian  yang dilakukan oleh pelaku usaha. Di sisi lain, masyarakat konsumen tidak dapat berbuat apa- apa dikarenakan ketidaktauannya atau hanya berupa keluhan-keluhan saja. Sangat jarang ditemui pengaduan-pengaduan yang bersifat meminta perlindungan sesuai dengan hak- haknya yang dilindungi secara hukum. Menurut para pakar hukum, hal ini disebabkan oleh beberapa antara lain:
a. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah;
b. Belum terkondisinya masyarakat (konsumen) menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya;
c. Proses peradilan yang ruwet dan makan waktu yang lama;
d. Posisi konsumen yang lemah.
Kesadaran hukum masyarakat yang rendah disebabkan oleh: kurangnya penerangan-penerangan dan penyuluhan  hukum,  tidak  terjangkaunya  peraturan  perundang-undangan  oleh  masyarakat.  Kelalaian oleh pelaku usaha/produsen terhadap kewajiban kepada konsumen dikarenakan pelaku usaha/produsen pada  umumnya  belum  (tidak)  mengetahui  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan kelalaian produsen.

## IV.  KESIMPULAN
Permintaan yang besar dari konsumen atas produk barang impor baik produk makanan atau non makanan,  sehingga  pelaku  usaha  ingin  mengambil  keuntungan  yang  besar  dengan  melalaikan kewajiban menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
Kurangnya  pengetahuan  pelaku  usaha  terhadap  kewajiban  mencantumkan  label  berbahasa Indonesia  pada  barang  yang  diperdagangkan  di  dalam  negeri  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kurangnya pengawasan pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dan kementerian serta dinas-dinas  terkait  di  lapangan  terhadap  peredaran  barang  terutama  produk  impor  yang  tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Abdul  Manan. Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi .  Jakarta,  Kencana  Pernada  Media Group, 2014.
Bappenas. Perdagangan . https://www.bappenas.go.id/. Budi  Adihardyanto,  Saefudin  Zuhdi. Pengaruh  Kemasan  Produk  Dan  Label  Produk  Terhadap Keputusan  Pembelian  (Studi  Kasus  Pada  Produk  Coca  –  cola). Program  Studi  Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, Indonesia, September, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/327589994_PENGARUH_KEMASAN_PRODUK_DAN_L ABEL_PRODUK_TERHADAP_KEPUTUSAN_PEMBELIAN_Studi_Kasus_Pada_Produk_C oca- cola/link/5b9867dc299bf14ad4d0a022/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6 InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19.
Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id) Edi Setiadi. Hukum Pidana Ekonomi . Yogjakarta, Graha Ilmu, 2010.
Gert  W.  Meijer,  Patrick  Detzel,  Klaus  G.  Grunert,  Marie  Claude  Robert,  Violeta  Stancu. Towards Effective Labelling of Foods. An International Perspective On Safety and Nutrition . Trends in Food Science & Technology, Volume 118, Part A, Desember 2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224421005276.
Herlina  KD.  kontan.co.id.  Jumat,  30  Juli  2010.    https://industri.kontan.co.id/news/masih-banyak- produk-tak-berlabel-bahasa-indonesia-1.
Kita Label, 29 April 2020. https://www.kitalabel.com/penitngnya-label-untuk-kemasan-produk/. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Surabaya, Universitas Airlangga, 2007.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2015  tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang
Razma, Fitri Nadiyah. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan atau Minuman Impor yang Tidak  Berlabel  Bahasa  Indonesia  Ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan  Mentri  Perdagangan  RI  No . 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang
Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia . https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/48682. diakses Bekasi, 20-5-2024, pukul 16.28.
Riau  Pos.co. Produsen  Gunakan  Bahasa  Asing,  agar  Terkesan  Mahal  dan  Mewah . https://riaupos.jawapos.com/riau/2253516086/produsen-gunakan-bahasa-asing-agar-terkesan- mahal-dan mewah?page=2.
Siti Nur Azizah. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019, ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370. http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Zaid, Anggraeni Pratama Indrianto, Fathir Arya Dimas. The Obligation to Use Bahasa Indonesia in National  Trade:  A  Juridical  Review .  International  Journal  of  Social  Science  and  Business, Volume 5, Number 3, Juli 2021.
https://www.researchgate.net/publication/357532340_The_Obligation_to_Use_Bahasa_Indonesia_in_ National_Trade_A_Juridical_Review.
Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.