## EFEKTIVITAS SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : rifdacahya30@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  permasalahan  ini  adalah  seberapa  efektif  sidang  di  luar  gedung pengadilan  yang  diadakan  oleh  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  khususnya  pada penyelesaian perkara isbat nikah, selanjutnya dalam merumuskan sub-sub masalahnya yaitu: 1)  Apa  saja  faktor  yang  menghambat  dan  mendukung  jalannya  sidang  di  luar  gedung Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  dalam  penyelesaian  perkara  isbat  nikah  tahun  2022?  2) Bagaimana  dampak  sidang  di  luar  gedung  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  dalam penyelesaian  perkara  isbat  nikah  tahun  2022?  Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian field research kualitatf  (penelitianlapangan)  dengan  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  mana penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  skripsi  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris dan  sosial/sosiologis  karena  data-data  yang  dibutuhkan  adalah  data  yang  berupa  dari wawancara dari hakim, panitera, responden, masyarakat dan lain-lain untuk penulis. Adapun hasil  penelitian  ini  yaitu  bahwa  efektivitas  sidang  di  luar  gedung  pengadilan tahun  2022  ini sudah  sangat  baik  dan  efektif,  karena  telah  mencapai  standar  tingkat  kepuasan  yang  mana pengadilan  telah  mengikuti  kebijakan  yang  ada  untuk  melaksanakansidang  di  luar  gedung pengadilan  sehingga  masyarakat  tidak  mengalami  kesulitan  untuk  mengajukan  permohonan itsbat  nikah  pada  pelaksanaan  sidang.  Kurangnya  hambatan  saat  pelaksanaan  sidang  karena adanya  fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  dan  memadai.  Adapun  dampak  di adakannya  sidang  di  luar  gedung  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B,  yaitu  menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum sah secara negara untuk segera melakukan  isbat  nikah  dan  mendapatkan  akta  nikah  agar  diakui  oleh  hukum  dan  negara, semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum dalam mengikuti isbat nikah di  luar  gedung  pengadilan  dan  semakin  banyak  daerah  yang  memperoleh  pelayanan  hukum dengan  mudah.  Implikasi  penelitian  yaitu  1.  Sosialisasi  terkait  sidang  diluar  gedung pengadilan khususnya dalam penyelesaian perkara isbat nikah kepada masyarakat untuk lebih mengetahui pentingnya sebuah pernikahan yang sah. 2. Untuk Pengadilan Agama Maros kelas I  B  sebagai  instansi  yang  berwenang  menangani  sidang  diluar  pengadilan,  pengadilan  harus berusaha  untuk  memaksimalkan  proses  persidangan  sehingga  persidangan  berjalan  dengan lancar.
Kata Kunci: Isbat, Nikah, Pengadilan
Efektifitas Sidanag di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 (Studi Pengadilan Agama Maros Kelas IB)
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri

## Abstract
The main problem in this problem is how effective the trial outside the court building held by  the  Maros  Religious  Court  class  I  B,  especially  in  the  settlement  of  the  marriage  isbat case, then in formulating the sub-problems, namely: 1) What are the factors that hinder and support  the  trial  outside  Maros  Religious  Court  building  class  I  B  in the  settlement  of  the isbat marriage case in 2022? 2) What is the impact of the trial outside the Maros Religious Court building class I B in the settlement of the isbat marriage case in 2022? This research is included in qualitative field research (field research) using qualitative methods, in which this study focuses on collecting data from predetermined informants. The approach used in this thesis research is an empirical juridical and social/sociological approach because the data  needed  are  data  in  the  form  of  interviews  from  judges,  clerks,  respondents,  the community and others for the author. The results of this study are that the effectiveness of the trial outside the court building in 2022 is very good and effective, because it has reached a standard level of satisfaction where the court has followed the existing policy to conduct a trial outside the court building so that the public does not have difficulty applying for itsbat married  at  the  trial.  Lack  of  obstacles  during  the  trial  due  to  complete  and  adequate facilities or infrastructure. As for the impact of holding a trial outside the Maros Religious Court class I B building, which is to raise legal awareness for people whose marriages are not  legally  valid  to  immediately  perform  isbat  marriage  and  get  a  marriage  certificate  so that it is recognized by law and the state, more and more people are getting legal certainty in taking isbat marriage outside the courthouse and more and more areas are getting legal services  easily.  The  implications  of  the  research  are  1.  Socialization  related  to  hearings outside the court building, especially in the settlement of isbat marriage cases to the public to better know the importance of a legal marriage. 2. For the Maros Religious Court class I B  as  the  agency  authorized  to  handle  hearings  outside  the  court,  the  court  must  try  to maximize the trial process so that the trial runs smoothly.
Keywords: Isbat, Marriage, Court

## A. Pendahuluan
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan yang berfungsi untuk penegakkan Hukum dan Keadilan. Empat lingkungan Peradilan tersebut adalah  Lingkungan  Peradilan  Umum,  Lingkungan  Peradilam  Agama,  Lingkungan Peradilan  Militer,  dan  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara 1 .  Dari  empat lingkungan peradilan tersebut, tiga diantaranya adalah peradilan khusus, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Penelitian Tata Usaha Negara.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubunganantara pulau  yang  satu  dengan  pulau  yang  lain  kadang-kadang  sulitdilakukan,  karena  masih
1 Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 39.
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
terbatasnya  sarana  dan  prasarana.  Sementara  itu,  keberadaan  kantor-kantor  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  yang  berkedudukan  di  ibu  kota  kabupaten  atau  kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru akibat pemekaran wilayah, yang belum  dibentuk  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah.  Kondisi  objektif  tutorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan. 2
Selain  kendala  lokasi  yang  jauh  dan  sulit,  mereka  juga  dihadapkan  kepada  tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang  menghubungkan antara tempat tinggal mereka  di  daerah-daerah  pendalaman  dan  terpencil  dengan  kantor  pengadilan  tersebut, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama  seperti  warga  negara  Indonesia  lainnya  yang  tinggal  dikota-kota  besar.  Banyak permasalahan  hidup  mereka  yang  membutuhkan  perlindungan  hukum,  baik  dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi seharusnya  segera  mendapat  kepastian  hukum  dan  keadilan,  menjadi  gagal  akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin ( justice for the poor). 3
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Mahkamah  Agung  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan  meliputi  layanan  pembebasan  biaya  perkara, sidang  di  luar  Pengadilan,  dan  pos  bantuan  hukum  (posbakum),  maka  Pengadilan sebagai stakeholder yang berhubungan langsung dengan masyarakat menyelenggarakan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.
Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari acces to justice , yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum dibanyak Negara. Sidang  keliling  merupakan  langkah  untuk  mendekatkan  “pelayanan  hukum  dan
2 Tim Penyusun, Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) , Surat Keputusan Ketua  Muda  Mahkamah  Agung  RI  Urusan  Lingkungan  Peradilan  Agama  Nomor:  01/SK/TUADA-AG/I/2013. Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), h. 1.
3 Tim Penyusun, Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) , h. 2.
Efektifitas Sidanag di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 (Studi Pengadilan Agama Maros Kelas IB)
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas acces to justice, sidang  keliling  mesti  mendapat  perhatian  dari  semua  pihak  yang  terkait,  sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (justice for all). 4
Sidang  di  luar  gedung  pengadilanjuga  merupakan  terobosan  baru  bagi  wilayah  Negara Indonesia  yang  sangat  luas.  Harapan  dari  adanya  sidang  di  luar  gedung  pengadilan adalah  agar  masyarakat  miskin  dan  masyarakat  di  pelosok  daerah  dapat  mengakses pengadilan guna mencari keadilan.
Salah satu Pengadilan Agama yang menerapkan sistem sidang diluar pengadilan adalah Pengadilan  Agama  Maros.  Pengadilan  Agama  Maros  adalah  salah  satu  lembaga Peradilan  Agama  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  pada  tingkat  pertama  dan berwenang  mengadili  perkara-perkara  tertentu  di  wilayah  hukum Kabupaten  Maros. Pengadilan  Agama  Maros  merupakan  Pengadilan  Agama  yang  daerah  hukumnya meliputi  14  kecamatan  di  kabupaten  Maros.  Sejauh  ini  Pengadilan  Agama  Maros telah beberapa  kali  melakukan  sidang  diluar  gedung  pengadilan.  Termasuk  pada  tahun  ini tercatat  dari  bulan  Januari  hingga  Mei  2022  pasangan  suami istri  yang mengikuti  isbat nikah  dalam  sidang  diluar  gedung  pengadilanberjumlah  142  pasang.  Beberapa kecamatan  yang  telah  melakukan  sidang  diluar  pengadilan  ini  antara  lain  kecamatan Tanralili  yaitu  sebanyak  12  perkara  isbat  nikah,  kecamatan  Marusu  yaitu  sebanyak  46 perkara  isbat  nikah,  kecamatan  Tompobulu  yaitu  sebanyak  6  perkara  isbat  nikah, kecamatan  Mallawa  yaitu  sebanyak  56  perkara  isbat  nikah,  kecamatan  Simbang  yaitu sebanyak  4  perkara  isbat  nikah,  kecamatan  Cenrana  yaitu  sebanyak  12  perkara,  dan kecamatan Camba yaitu sebanyak 5 perkara isbat nikah. 5

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  penelitian  lapangan  dengan  metode  kualitatif, dimana  perolehan  informasi  melalui  wawancara  terhadap  narasumber  yang  telah
4 Surat  Keputusan  Ketua  Muda  Mahkamah  Agung  RI  Urusan  Lingkungan  Peradilan  Agama  No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, h.3
5 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  “Pengadilan Agama  Maros  Kelas  I  B”  Situs  Resmi  Pengadilan  Agama  Maros  Kelas  I  B.  http://www.n.pa- maros.go.id/publikasi-galeri-kegiatan-dan-prestasi/arsip-berita?start=20  diakses  pada  tanggal  15  Februari  2022 pukul 00.12 WITA
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
ditentukan  sebelumnya 6 .  Lokasi  penelitian  ini  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Sidenreng  Rappang  dan  di  Kecamatan  Maritengngae,  yang  merupakan  salah  satu Kecamatan  di  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.  Adapun  metode  pendekatan  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  syar’i,  pendekatan sosial/sosiologis,  dan  pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu,  observasi  atau  pengamatan,  wawancara ( interview ), dan dokumentasi

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Maros Kelas IB
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  Tahun  2014  tentang  pedoman  pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan mendefinisikan sidang di  luar  gedung  pengadilan  atau  yang  dikenal  dengan  sidang    keliling  merupakan salah  satu  bentuk  bantuan  hukum  sebagai  sidang  yang  dilaksanakan  secara  tetap (berkala)  atau  sewaktu-waktu  oleh  pengadilan  di  suatu  tempat  yang  ada  dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan. 7
Hal  ini  serupa  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  salah  satu  Hakim Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  yaitu  Bapak  Muh.  Arief  Ridha,  S.H,  M.H. beliau mengatakan bahwa:
“Diluar  gedung  pengadilan  atausidang  keliling  adalah  sidang  yang dilaksanakan  diluar  gedung  pengadilan  agama  tetapi  masih  didalam  wilayah yuridiksi pengadilan agama tersebut.” 8
Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan  Agama  Maros  Kelas  I  B  sama  saja  dengan  sidang  yang  dilakukan  di
6 Rahmawati, Patimah, Musyfika Ilyas, “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah. Al-Qadauna, no 1, Vol 3 (Desember 2021) hlm. 33
7 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, Pasal 1, h.4.
8 Muh. Arief Ridha, S,H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara, PA. Maros 15 Juni 2022.
Efektifitas Sidanag di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 (Studi Pengadilan Agama Maros Kelas IB)
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
luar  gedung  Pengadilan  atau  sidang  kelilingPengadilan  Agama  Maros  Kelas  I  B, tidak ada perbedaan. Hanya tempat pelaksanaannya yang berbeda.
Selanjutnya,  peneliti  mewawancarai  Panitera  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B, Bapak. H. Abdullah, S.H., M.Hdan beliau menjelaskan bahwa:
“Sidang  diluar  gedung  pengadilan  atau  sidang  Keliling  adalah  persidangan yang dilakukan diluar gedung pengadilan. Jadi kita melaksanakan persidangan tidak  di  dalam  ruang  lingkup  pengadilan,  melainkan  kita  terjun  ke  desa-desa atau kecamatan untuk melaksanakan sidang tersebut, kebanyakan menyediakan tempat di Kantor Urusan Agama (KUA).” 9
Adapun  faktor  yang  melatar  belakangi  persidangan  di  luar  pengadilan  menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Maros yaitu:
“Sebenarnya ada beberapa faktor pokok yang mendasari adanya Sidang di luar gedung Pengadilan, diantaranya:
a. Untuk mempermudah para pihak yang mencari keadilan melalui pengadilan agama sebab diperpendeknya jarak tempuh pihak yang berperkara,
b. Untuk  mengurangi  biaya  yang  dikeluarkan  masyarakat  ketika  menghadiri sidang.” 10
Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Pengadilan Agama Maros kelas I B, Muhammad Ridwan S.H. dan beliau menjelaskan bahwa:
“Beberapa  faktor  yang  melatar  belakangi  adanya  sidang  di  luar  gedung Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  diantaranya  untuk  memudahkan masyarakat  yang  mencari  keadilan  melalui  pengadilan  agama  yang kebanyakan  merupakan  masyarakat  desa  yang  letaknya  jauh  dari  kantor pengadilan, dan sebab adanya program dan pengaturan dari pemerintah tentang pengadaan  sidang  diluar  gedung  pengadilan  dilingkungan  pengadilan agama.” 11
Berdasarkan  wawancara  dengan  Panitera Muda  Hukum  Pengadilan  Agama  Maros kelas I B, proses administrasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam perkara isbat nikah oleh Pengadilan Agama Maros kelas I B adalah:
1 Pendaftaran  permohonan  dapat  dilakukan  melalui  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu kepaniteraan Pengadilan Agama Maros kelas I B.
9 H. Abdullah, S,H, M.H. Panitera Pengadilan Agama Maros, Wawancara, PA. Maros 15 Juni 2022.
10 Muh.  Arief  Ridha,  S,H,  M.H.  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros, Wawancara, PA.  Maros  15  Juni 2022.
11 Muhammad Ridwan, S,H. Panitera Muda Pengadilan Agama Maros, Wawancara, PA. Maros 16 Juni 2022.
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
2 Bagi  daerah  yang  tidak  memungkinkan  untuk  mendaftarkan  perkara  ke Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B,  dapat  mendaftarkan  permohonannya kepada petugas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan yang terlebih dahulu  datang  sebelum  pelaksanaan  sidang  dilakukan.  Hal  ini  dilakukan setelah  pihak  instansi  yang  bekerja  sama  dengan  pengadilan  telah mengumpulkan para pihak yang berperkara.
3 Pihak  Pemohon  yang  mengajukan  isbat  nikah,  terlebih  dahulu  harus membayar  panjar  biaya  perkara,  untuk  Pengadilan  Agama  Agama  Maros kelas  I  B  pembayarannya  dilakukan  melaui  Bank  yang  jumlahnya  sesuai dengan  taksiran  meja  1  seperti  tersebut  dalam  SKUM.  Bagi  yang  tidak mampu  membayar  biaya  perkara,  dapat  mengajukannya  dengan  cuma- cuma/prodeo.
4 Setelah  pembayaran  panjar  biaya  perkara  dilakukan,  kemudian  pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama atau ke tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dilakukan dengan melampirkan bukti slip pembayarkan  lewat  Bank  tersebut,  dan  selanjutnya  pemohon  pulang  dan menunggu panggilan sidang.
5 Ketua  Pengadilan  Agama,  membuatkan  PMH  dan  majelis  hakim  yang ditetapkan  harus  segera  membuatkan  PHS/  penetapan  hari  sidang,  yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan setelah 14 hari  diumumkan  itu,  baru  sidang  dapat  dilakukan,  dan  pemohon  dipanggil oleh  juru  sita  untuk  menghadiri  sidang  itu,  minimal  3  hari  kerja  sebelum sidang dilaksanakan.
6 Jika  permohonan  dikabulkan,  Pengadilan  Agama  akan  mengeluarkan Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapat tersebut/ sidang berakhir.
7 Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan
Efektifitas Sidanag di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 (Studi Pengadilan Agama Maros Kelas IB)
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
diserahkan kepadaKantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan menggantikannya dengan Buku Nikah. 12
Perbandingan  tingkat  efisiensi  penyelesaian  perkara  isbat  nikah  sebelum  dan sesudah  adanya  program  Sidang  di  luar  gedung  pengadilan,wawancara  peneliti kepada Ibu Dra. Sitti Johar M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Maros kelas I B dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa
“Sidang  di  luar  gedung  pengadilan    ini  dilaksanakan  setiap  tahunnya  oleh Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  sehingga  untuk  menilai  tingkat  efisiensi pelaksanaan  sidang  antara  dilaksanakan  di  gedung  pengadilan  maupun  pada saat  sidang  di  luar  gedung  pengadilan  kurang  lebih  sama.  Tidak  ada  diantara keduanya  yang  dominan,  sebab  juga  pelaksaan  persidangan,  prosedurserta penundaan suatu tahapan persidangan diberlakukan peraturan yang sama pada sidang di gedung pengadilan”. 13
Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Pengadilan Agama Maros kelas I B,Bapak Muhammad Ridwan S.H dan beliau menjelaskan bahwa:
“Tingkat efisiensi antara persidangan di luar gedung pengadilan serta di dalam gedung  pengadilan  ini  dinilai  sama  persis,  karena  dalam  pelaksanaan  sidang dan penundaan persidangan juga sama dengan yang ada di gedung pengadilan. Jadi  pada  intinya,  tidak  ada  perbedaan  jika  dilihat  dari  tingkat  efiensi  kedua sidang  ini.  Setiap  proses  maupun  tahapan  persidangan  pada  sidang  di  luar gedung  pengadilan  dan  sidang  di  gedung  pengadilan  keduanya  tidak  ada perbedaan. Sehingga tidak ada satupun tahapan yang dilewatkan.” 14
Respon  dan  tanggapan  masyarakat,  khususnya  pihak-pihak  yang  berperkara mengenai  Sidang  di  luar  gedung  pengadilan  dalam  menyelesaikan  perkara  isbat nikah  wawancara  peneliti  kepada  Bapak  Irpan  bin  Nurdin  dan  Ibu  Rahita  binti
12 Muhammad Ridwan, S,H. Panitera Muda Pengadilan Agama Maros, Wawancara, PA. Maros 16 Juni 2022.
13 Dra. Sitti Johar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara, PA. Maros 23 Juni 2022.
14 Muhammad Ridwan, S.H. Panitera Muda Pengadilan Agama Maros, Wawancara, PA. Maros 16 Juni 2022.
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
Samsuddin,salah  satu  pasangan  suami  istri  yang  mengikuti  sidang  isbat  nikah  di luar gedung pengadilan bahwa
“Kami  merasa dipermudah dengan adanya sidang di luar gedung pengadilan, terlebih  untuk  akses  melaksanakan  persidangan.  Dan  juga  dapat  menghemat waktu  serta  biaya  pengeluaran  untuk  tranportasi  menuju  gedungpengadilan sebab  jarak  yang  ditempuh  tidak  sejauh  ketika  pelaksanaan  sidang  di  gedung pengadilan.” 15
Dari  hasil  penelitian  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  berdasarkan  proses pelaksanaan  sidang  keliling  itsbat  nikah  PengadilanAgama  Maros  kelas  I  Bdilihat dari standart efektifitas telah mencapai ke efektivitasan tersebut.
2. Faktor Pengahambat dan Pendukung Efektivitas Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Maros Kelas IB dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah
Pencatatan  pernikahan  sejatinya  untuk  meningkatkan  status  perempuan  dan menjamin  kesejahteraannya  (serta  anak-anaknya)  belum  mampu  disadari  oleh masyarakat  secara  seutuhnya.  Sejumlah  faktor  yang  menjadikan  praktik  ini  tetap eksis  adalah  karena  ambigunya  peraturan  pernikahan,  termasuk  dalam  hal pencatatan  perkawinan  itu  sendiri,  sehingga  dimasyarakat  masih  sangat  kuat anggapan  nikah  yang tidak  dicatatkan  tetap  sah  dalam  pandangan agama  dan  adat istiadat.  Faktor  lain  yang  dapat  dilihat  adalah  karena  kesadaran  hukum  dan pendidikan  yang  relatif  rendah  di  kalangan  masyarakat.  Sehingga  tidak  merasa penting  dengan  pencatatan  ini.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga  memengaruhi mengapa  masyarakat  lebih  suka  menikah  di  penghulu-penghulu  (tidak  resmi). Meskipun  masyarakat  mengakui  pencatatan  pernikahan  sebagai  sesuatu  yang penting,  namun  pada  praktiknya  di  lapangan  masyarakat  lebih  cenderung  terikat dengan  kebiasaan  yang  dilakukan  secara  turun-temurun.  Budaya  atau  kebiasaan
15 Irpan bin Nurdin dan Rahita binti Samsuddin Pasangan suami istri, Wawancara, KUA Kec. Marusu Kab. Maros 23 Juni 2022.
Efektifitas Sidanag di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 (Studi Pengadilan Agama Maros Kelas IB)
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
yang  telah  tertanam  lama  inilah  yang  akhirnya  menimbulkan  dilema  bagi  aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengam konstitusi yang berlaku. 16 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak. Muh. Arief Ridha, S.H, M.H., selaku  hakim  di  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B,  dengan  memperoleh penjelasan dari beliau yaitu bahwa:
“Faktor yang mendukung pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilanadalah adanya  sarana  dan  prasana  yang  mendukung  serta  layakyang  disediakan  di tempat  yang  ingin  dilaksanakannya  sidang  misalnya  seperti  di  KUA  (Kantor Urusan  Agama),  Balai  desa,  dan  tempat  lain  yang  dijadikan  tempat pelaksanaan  sidang  di luar  gedung  pengadilan.tanpa adanya  hal  tersebut  akan mempersulit pihak pengadilan untuk melaksanakan sidang. Kalau untuk faktor yang  menghambat,  selama  ini  saya  rasa  tidak  ada  faktor  penghambat  sebab selama di adakannya sidang diluar gedung pengadilan ini sarana dan prasarana yang di sediakan mendukung sepenuhnya.” 17
Selanjutnya,  peneliti  mewawancarai  Ibu   Dra.  Sitti  Johar,  M.H.  selaku  Hakim Pengadilan Agama Maros kelas I B, dan beliau menjelaskan bahwa:
“Diantara  faktor  yang  mendukung  adanya  sidang  di  luar  gedung  pengadilan dari  pengadilan  yaitu  sudah  adanya  perintah  dari  pengadilan  ke pihakpemerintah  desa  untuk  mengadakan  sidang  keliling  di  desa  yang bersangkutan,  mempermudah  masyarakat  yang  menjadi  pihak  dalam  perkara untuk  menghadiri  persidangan,  mengurangi  biaya  dan  jarak  tempuh masyarakat  yang  berperkara.  Dan  faktor  yang  menjadi  penghambat  adanya sidang di luar gedung pengadilan selama ini tidak ada.” 18
3. Dampak Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Maros Kelas IB terhadap masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah
16 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.200
17 Muh. Arief Ridha, S,H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara, PA. Maros 15 Juni 2022.
18 Dra. Sitti Johar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara, PA. Maros 23 Juni 2022.
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
Setelah peneliti melihat proses pelaksanaan dan melakukan wawancara pada sidang di luar gedung pengadilan Agama Maros kelas I B dalam penyelesaian perkara isbat nikah,  dampak  atau  efek  sidang  di  luar  gedung  pengadilan  sebagai  pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  yang  ingin  mengajukan permohonan  isbat  nikah  dalam  sidang  di  luar  pengadilan.  Dari  segi  jumlah perkara  yang  masuk  dari  bulan  januari  sampai  dengan  Mei  2022,  terjadi penurunan. Pada bulan Februari dan Maret terlihat permohonan meningkat, ini artinya  masyarakat  merasakan  adanya  kemudahan  dalam  berperkara  melalui sidang  di  luar  pengadilan,  .  Dari  sini  kita  dapat  melihat  bahwa  masyarakat sudah mulai merasakan pelayanan hukum yang lebih baik melalui sidang diluar gedung  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  karena  masyarakat  bisa mendaftarkan  perkaranya  melalui  petugas  yang  telah  diutus  oleh  Pengadilan, prosesnya yang cepat karena tidak menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke gedung pengadilan.
2. Semakin banyak daerah yang memperoleh pelayanan hukum. Kita bisa melihat peningkatan dari segi tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan yang dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B.  Pada  bulan  Januari Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  melaksanakan  sidang  di  luar  gedung pengadilan di 3 kecamatan yaitu Kec. Tanralili, Kec. Marusu, Kec. Tompobulu. Pada bulan Februari dilaksanakan di 2 kecamatan yaitu Kec. Marusu dan Kec. Mallawa. Di bulan Maret dilaksanakan di 6kecamatan yaitu Kec. Marusu, Kec. Tanralili,  Kec.  Tompobulu,  Kec.  Simbang,  Kec.  Cenrana,  dan  Kec.  Mallawa. Selanjutnya  pada  bulan  April  dilaksanakan  di  3  kecamatan  yaitu  Kec.  Camba, Kec, Cenrana dan Kec. Mallawa. Kemudian pada bulan Mei dilaksanakan di 1 kecamatan  saja  yaitu  Kec.  Mallawa.  Dari  sini  kita  dapat  melihat  bahwa  pada tahun 2022 terhitung dari bulan Januari sampai Mei, Pengadilan Agama Maros kelas  I  Btelah  melaksanakan  sidang  diluar  gedung  pengadilan  di  banyak Kecamatan di Kabupaten Maos. Sehingga hampir seluruh pencari keadilan yang ada  di  Wilayah  Kabupaten  Maros  dapat  merasakan  pelayanan  hukum  yang optimal  oleh  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  Bmelalui  sidang  sidang  diluar
Efektifitas Sidanag di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 (Studi Pengadilan Agama Maros Kelas IB)
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
gedung pengadilan.
3. Menumbuhkan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  pencari  keadilan  khususnya pada perkara isbat nikah. Sama halnya dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, masyarakat juga merasakan adanya kesadaran hukum. Terlihat dari jumlah  perkara  yang  meningkat  pada  bulan  Februari  dan  Maret  dan  terhitung total perkara yang telah melakukan isbat nikah pada bulan Januari sampai Mei yaitu 142 perkara. Dari sini kita dapat melihat bahwa total keseluruhan jumlah perkara  yang ada itu  masyarakat  mulai  sadar  akan  hukum  sehingga tidak  ragu lagi  untuk  mengajukan  permohonan  isbat  nikah  dalam  sidang  di  luar  gedung pengadilan.
4. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum. Dari perkara isbat  nikah  yang  masuk  pada  pelaksanaan  sidang  di  luar  gedung  pengadilan yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  dari  142  jumlah perkara yang ada, hanya ada 3 permohonan yang di cabut, 2 permohonan gugur dan 1 ditolak. Ini berarti sudah banyak pasangan suami istri yang telah di isbat nikah kan dengan kata lain telah memperoleh kepastian hukum.

## D. Penutup

## Kesimpulan
Pelaksanaan  sidang  di  luar  gedung  pengadilan  Agama  Maros  kelas  I  B  dalam penyelesaian  perkara  isbat  nikah  sudah  efektif  karena  telah  memberikan  kemudahan dalam  pelayanan,  serta telah mencapai  standar tingkat  kepuasan  yang mana  pengadilan telah  mengikuti  kebijakan  yang  ada  untuk  melaksanakan  sidang  di  luar  gedung pengadilan  dalam  perkara  isbat  nikah  sehingga  masyarakat  tidak  mengalami  kesulitan untuk  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  pada  pelaksanaan  sidang.  Faktor penghambat saat dilaksanakannya sidang di  luar gedung pengadilan yaitu tidak ada dan yang  menjadi  faktor  pendukung  sidang  diluar  gedung  pengadilan  ini  adalah  sarana prasarana  yang  layak  dan  memadai  yang  disediakan  langsung  oleh  aparat  desa  atau KUA.  Dampak  dari  sidang  diluar  gedung  pengadilan  ini  sebagai  pelayanan  bantuan hukum kepada masyarakat yaitu Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengajukan  permohonan  isbat  nikah,  Semakin  banyak  daerah  yang  memperoleh pelayanan hukum.
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Quran dan Terjemahnya Kementrian Agama RI, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 Aripin,  H.  Zaenal. 130  Tahun  Peradilan  Agama  Dari  Serambi  Mesjid  ke  Serambi  Dunia , (Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I, 2012)
Asyhadie, Zaeniet. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers Depok, 2020)
Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
Hutagalung, Sophar Maru. Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
Tholabi, Kharlie Ahmad. Hukum Keluarga Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
Koto,  Alaidin. Ilmu  Fiqih  dan  Ushul  Fiqih  (sebuah  pengantar), (Jakarta,  Rajawali  press, 2011).
Mapuna, Hadi Daeng. Hukum Acara Peradilan Agama ( Makassar: Alauddin University Press, 2013).
Mardani , Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah ,  (Jakarta :  Sinar Grafika, 2009)
Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA),  ( Panduan  Pengajuan  Isbat  Nikah , Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012)
Sugiono, Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D ,  (Bandung: Alfabeta, 2014)
Tim  Penyusun, Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Sidang  Keliling  (BUPEDLAKSILING) ,  Surat Keputusan  Ketua  Muda  Mahkamah  Agung  RI  Urusan  Lingkungan  Peradilan  Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013. Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan  Agama.  (Jakarta  :  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, 2013).
Widiana,  Wahyu. Peran  Peradilan  Agama  dalam  Pengembangan  Access  to  Justice  di Indonesia ,  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2012
Yunus,  Mahmud.  Kamus  Arab  Indonesia,  alih  bahasa  oleh  Abdurrahman  al-Baghdadi, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)

## Jurnal
Abubakar,  Mardiana  dan  Rahman,  Gazali.  “Efektivitas  Sidang  Keliling  Dalam  Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Tilamuta” Journal As-Syams Vol. 1 No. 1 (2020), h. 45.
Efektifitas Sidanag di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Tahun 2022 (Studi Pengadilan Agama Maros Kelas IB)
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri
Bafadhal Faizal, Jurnal Ilmu Hukum “Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan” tahun 2014.
Khairuddin dan Julianda, Jurnal tentang “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)” tahun 2017.

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Kartika, Mitha. skripsi dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B” tahun 2019.
Lusi,  Wenti.  Skripsi,  dengan  judul    “Efektivitas  Sidang  Keliling  Pengadilan  Agama  Dalam Penyelesaian  Perkara  Isbat  Nikah  (Studi  Pengadilan  Agama  Lubuk  Sikaping  Tahun 2018) Tahun 2019.
Pratiwi,  Novia  Adelia.  Skripsi  dengan  judul  “Efektivitas  Sidang  Keliling  Sebagai  Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat  Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone) tahun 2020”

## Websites
Hukum  Online,  “Sidang  Keliling  Pengadilan  Agama  Melegakan”    Situs  Resmi  Hukum Online, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/sidang-keliling- pengadilan-agama-melegakan-lt505fe18ec122d pada tanggal 15 Februari 2022.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama “Pengadilan Agama Maros Kelas I B” Situs Resmi Pengadilan Agama Maros Kelas I B, diakses dari http://www.n.pa-maros.go.id/publikasi-galeri-kegiatan-dan-
prestasi/arsip-berita?start=20 diakses pada tanggal 15 Februari 2022 Peradilan Agama Maros”, Wikipedia
Ensiklopedia Bebas, diakses https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama_Maros pada tanggal 2 Februari 2022
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama “Pengadilan Agama Sumber Kelas I A” Situs resmi Pengadilan Agama Sumber kelas I A, diakses dari https://web.pa-sumber.go.id/pengertian-sidang-di-luar- gedung/#:~:text=Sidang%20keliling%20adalah%20sidang%20pengadilan,alasan%20j arak%2C%20transportasi%20dan%20biaya pada tanggal 16 Februari 2022
Peradilan Agama Maros”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama_Maros pada tanggal 29 Juni 2022.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama “Pengadilan Agama Maros Kelas I B” Situs Resmi Pengadilan Agama Maros Kelas I B,  diakses  dari http://www.n.pa-maros.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi-satker pada tanggal 29 Juni 2022.
Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri

## Peraturan Perundang-undangan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan,  Bab.  1 Ketentuan  Umum,  Pasal  1.  h.4.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.  10  Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum, Lampiran B, pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama, Bab I pendahuluan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1  Tahun  2014  Tentang  pedoman  pemberian  layanan  hukum  bagi  masyarakat  tidak mampu di Pengadilan, Pasal 1
Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1 Tahun 2013
Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, BAB II Penyelenggaraan Sidang Keliling.
Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013  Tentang  Pedoman  Sidang  keliling  Di  Lingkungan Peradilan Agama, BAB I Pendahuluan.