## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI ( PHISHING CYBERCRIME ) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
Akbar Galih Hariyono 1* , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia E-mail: akbargalih84@gmail.com

## Abstract
Phishing Cybercrime is a crime of criminal acts committed on internet technology (cyber space), both attacking public facilities and private facilities. crime Phishing cyber is an unlawful act committed using the internet based on the sophistication of computer and telecommunications technology. Activities Phishing cybercrime  can be carried out  at  any location or  even between countries.  crimes Phishing cybercrimes  such  as  hacking,  sharing  personal  information  and  counterfeiting  credit  cards.  Actors Phishing themselves are called hackers. Hackers have the knowledge and ability to master and apply programming languages. This ability is obtained hackers in various ways, including by learning from experts or self-taught. In a criminological perspective, phishing cybercrime occur because of 2 (two) important  factors,  namely  Technical  Factors  and  Economic  Factors  which  can  cause  phishing cybercrime to occur. Legal protection regarding cybercrime phishing has been regulated in the ITE Law and the Personal Data Protection Law. Phishing cybercrime still cannot be completely eliminated. The existence of this law can at least reduce the amount of cybercrime in Indonesia.
KeyWords: Phishing, Cybercrime, Criminology, Internet

## Abstrak
Phishing Cybercrime adalah kejahatan tindak kriminal yang  dilaksanakan di  teknologi internet,  baik melakukan penyerangan fasilitas umum / pribadi. Kejahatan phishing cybercrime ialah aksi melawan hukum  yang  dilaksanakan  memakai  internet  dengan  basis  canggihnya  teknologi  komputer  serta telekomunikasi.  Kegiatan Phishing cybercrime bisa  dilaksanakan  di  manapun  /  bahkan  bisa dilaksanakan  antar  negara.  Kejahatan phishing  cybercrime termasuk  kejahatan  seperti  peretasan penyebaran  informasi  pribadi  dan  pemalsuan  kartu  kredit.  Pelaku  Phishing  sendiri  disebut hacker. Hacker memiliki pengetahuan serta kompetensi menguasai dan mengaplikasi Bahasa pemrograman. Kompetensi itu didapat hacker dengan beragam metode meliputi belajar dengan pakarnya / otodidak. Dalam perspektif kriminologi kegiatan phishing cybercrime terjadi karena adanya 2 aspek utama yakni Teknis  serta  Ekonomi  yang  dapat  mengakibatkan  kejahatan phishing  cybercrime ini  dapat  terjadi. Perlindungan  hukum  mengenai  kejahatan phishing  cybercrime sudah  diatur  pada  UU  ITE  dan  UU Perlindungan Data Pribadi. Kejahatan Phishing cybercrime tetap tidak bisa dihilangkan secara total. Adanya undang-undang tersebut setidaknya dapat mengurangi jumlah cybercrime di Indonesia. Kata Kunci: Phishing, Cybercrime, Kriminologi, Internet

## PENDAHULUAN
Majunya teknologi informasi telah dianggap sebagai power yang mampu menentukan nasib manusia. Hampir emua kegiatan sehari-hari di lakukan ke internet, hubungan dengan internet  yang  memberi  data  pribadi  ketika  mempunyai  akun  tertentu  yang  tersambung  ke data global. Serta problematika keamanan serta privasi data menjadi sebuah elemen utama dari  sebuah  sistem  informasi[1].  Sehingga  bisa  menimbulkan  warga  Indonesia  begitu ketergantungan dengan teknologi informasi yang menimbulkan semakin banyak juga potensi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
yang  bisa  memicu  adanya  tindak  kriminal.  Teknologi  informasi  bisa  memacu  kemajuan  di perspektif kehidupan, tetapi bisa pula menjadi sarana melaksanakan aksi kejahatan melawan hukum (cybercrime).
Aksi melawan hukum di internet ataupun dunia maya (cybercrime) menjadi fenomena yang begitu mengkhawatirkan melihat jika aksi carding, hacking, penipuan, terorisme, serta distribusi destruktif mengenai informasi sudah seperti elemen dari kegiatan pelaku kriminal di  dunia  online.  Aksi  yang  mengenai  melawan  hukum  yang  terjadi  di  dunia  online  bisa dimaknai pasti mempunyai sesuatu mengapa seseorang melaksanakan aksi siber. Sebab perlu dipahami jika kejahatan ciber yang dilaksanakan itu pasti bisa memicu kerugian pihak lainnya. Cybercrime ialah sebutan yang arahnya kepada kegiatan criminal menggunakan komputer / jaringan komputer sebagai media, sasaran / lokasi tindak criminal. Termasuk dalam kejahatan dunia online diantaranya penipuan lelang dengan online, memalsukan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, serta sebagainya. [2]
Ada 2 hal yang bisa memicu munculnya cybercrime yakni teknis serta sosio ekonomi (kemasyarakatan).  Pertama,  pada  hal  teknis,  Tak  bisa  dipungkiri  jika  dampak  majunya teknologi (teknologi informasi) bisa memicu dampak buruk untuk kemajuan di masyarakat. Suksesnya teknologi itu pula bisa menghilangkan batas wilayah negara yang membuat dunia sangat  sempit.  Korelasi  antar  jaringan  bisa  mempermudah  pelaku  kriminal  melancarkan kegiatannya.  Lalu,  tak  meratanya  distribusi  teknologi  membuat  yang  satu  lebih  kuat  dari lainnya.
Sebuah  metode  yang  dilaksanakan  oleh  pelaku  phishing  yakni  dengan  metode meletakkan fake link di akunmedia social dengan seruan iklan sederhana serta menggiurkan. Dengan metode itu pelaku bisa mencuri data informasi dari orang itu guna menghasilkan laba diantaranya  mengambil  uang  dari  rekening  pemakai  /  memakai  rekening  sebagai  media payment online.
Kasus seperti phishing (cybercrime) bisa menimbulkan kerugian korban baik material serta  immaterial.  Di  kasus  pencurian  informasi  /  data  pribadi  bisa  pula  memicu  korban berkesinambungan,  tak  cuma  pengunjung  situs  web  serta  sistem  elektronik,  melainkan perusahaan  yang  mempunyai  sistem  elektronik  serta  bank  sebagai  mitra  pembayaran. Sehingga  aksi  phishing  bisa  dijatuhi  UU  No.  11  Tahun  2008  seputar  informasi  transaksi elektronik serta UU No. 27 Tahun 2022 seputar Perlindungan Data Pribadi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## METODE PENELITIAN
Di riset ini, peneliti memakai jenis riset hukum normatif. Riset hukum normatif ialah riset hukum yang dilaksanakan dengan metode melakukan penelitian bahan pustaka. Riset hukum normatif yang dipakai peneliti yakni riset kepada -asas hukum. Riset kepada asas-asas hukum ialah riset yang dilaksanakan kepada aturan-aturan hukum, yang menjadi pegangan berperilaku  /  bersikap  tak  layak.  Riset  itu  bisa  dilaksanakan  (terkhususnya)  kepada  bahan hukum primer serta sekunder, selama beberapabahan itu memiliki aturan-aturan hukum.[3]

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban Phishing  Cybercrime dalam  Perspektif Kriminologi?
Berdasarkan pengertian phising bisa dipahami metode dari phising  itu dilaksanakan guna menjebak korban. Phising yakni kegiatan guna memperoleh informasi privasi pemakai dengan metode memakai email serta situs palsu dengan tampilan seperti asli.[4]
Phishing  ialah  wujud  kejahatan  ciber,  yang  kini  marak  ada  di  platform  jaringan komputer.  Di  ruang  lingkup  keamanan  komputer,  phising  ialah  sebuah  tindak  kriminal elektronik di wujud penipuan. Yang mana ekanisme phising ini bertujuan[5]. Sejalan dengan majunya  zaman,  tindak  kriminal  menjadi  berkembang  serta  tersebar  di  seluruh  penjuru. Sehingga  ancaman  tindak  kriminal  yang  kini  terjadi,  bisa  pula  menyerang  lewat  jaringan komputer. Untuk hacker metode phishing ini menjadi metode paling mudah sebagai ajang mencuri  data.  Walaupun  phishing  di  anggap  simple  serta  jarang  terjadi  namun  tetap  ada pemakai internet yang masuk ke jebakan hacker.
Ketika banyak pemakai sosmed di seluruh penjuru dunia, kini juga penjahat-penjahat dunia ciber mulai menjalankan kegiatannya guna menghasilkan laba dari pemakai sosmed. Diantaranya  phishing.  Phishing  menjadi  sebuah  wujud  Tindakan  yang  sifatnya  memberi ancaman  serta  perangkap  menggunakan  konsep  memancing  orang  itu.  Yakni  dengan melakukan penipuan yang menjadikan orang itu dengan tak sadar bisa tertipu[6].
Mayoritas  pemakai  sosmed  tak  memikirkan  beberapa  ancaman  itu.  Mereka mengangap  hal  itu  sepele  serta  tak  perlu  di  besar-besarkan.  Hingga  kini,  beragam  akun sosmed  terperangkap  phishing.  Diantara  serangan  yang  di  luncurkan  penjahat  siber  ialah menyisipkan fake link di akun sosmed dengan seruan sederhana yang menggiurkan. Dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
hal  itu  penyerang  bisa  memperoleh  informasi  pemakai  serta  memakainya  dalam menghasilkan laba seperti mengutip uang dari rekening pemakai / memakai rekening sebagai payment online.[7]
Dalam  ruang  lingkup  keamanan  pada  bidang  teknologi  komputer,  dapat  diartikan phising yaitu salah satu bentuk tindak kejahatan yang menyasar pada ranah elektronik yang dapat  berupa  di  wujud  penipuan.  Pada  mekanisme  tindak  kejahatan  phising  pelaku bermaksud  mendapatkan  atau  mencuri  informasi  yang  begitu  sensitif  pada  korban  seperti username, password serta detail mengenai kartu kredit. Phising mulai terkenal di tahun 1995. James  (2005)  menjelaskan  metode  awal  yang  dilaksanakan  ialah  memakai  algoritma  yang menjadikan  nomor  kartu  kredit  dengan  acak.  Phising  / “Brandspoofing” / “Carding” ialah wujud  layanan  penipuan  yang  menjanjikan  keabsahan  serta  keamanan  transfer  data  yang anda laksanakan. Di sistem operasi itu, bisa dibilang jika internet sudah memberi perubahana jarak serta masa tak terbatas. Internet diilustrasikan menjadi sekumpulan jaringan komputer meliputi beragam jaringan mikro menggunakan sistem jaringan yang tidak sama.[8]
Cyber crime dimaknai yang merpakan aksi pelanggaran hukum yang mendayagunakan teknologi  komputer  dengan  basis  anggihnya  perkembangan  teknologi  internet.  Jenis  serta pelanggaran cybercrime begitu variatif sebagai dampak pengaplikasian teknologi. Cybercrime bisa berwujud penyadapan serta penyalahgunaan informasi/data berwujud elektronik/yang ditransfer dengan elektronik, mencuri data elektronik, pornografi, menyalahgunakan menjadi sembagai  objek  melawan  hukum,  penipuan  lewat  internet,  perjudian  online,  perusakan website, perusakan sistem komputer/handphone lewat serta lainnya.[9]
Cyber-crime ialah aksi pidana yang dilaksanakan di teknologi internet (cyber space), baik  yang  melakukan  penyerangan  fasilitas  umum  /  pribadi.  Dengan  Teknik  bisa diklasifikasikan  kedalam  offline  crime,  semi  online  crime,  serta  cyber-crime.  Salah  satu Tindakan  dari  offline  crime  ialah  dengan  metode  sederhana  seperti  melakukan  pencurian dompet  yang  selanjutnya  dikutip  kartu  kreditnya,  /  melakukan  Kerjasama  dengan  dengan kasir dalam melakukan pencatatan nomor kartu kredit seseorang lalu menduplikatnya. Misal Teknik  semi  online  crime  ialah  melakukan  pemasangan  skimming  di  mesin  ATM  guna melakukan pencurian informasi kartu kredit korban. Sementara bagi cybercrime pelaku serta korban tak perlu bertatap muka, serta bersentuhan, yakni memakai kecanggihan teknologi,
misal  pemakaian  situs  web.  Masing-masing  di  Teknik  itu  mempunyai  karakter  tersendiri, tetapi perbedaan pokok dari ketiganya ialah keterkaitan dengan jaringan internet.
Cybercrime bisa diartikan menjadi aksi melawan hukum yang dilaksanakan memakai internet pada canggihnya teknologi computer serta telekomunikasi. The prevention of crime and the treatment of offlenderes di Havana, Cuba di tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menjelaskan terdapat 2 sebutan yang dikenal:
1. Cybercrime di  makna  dikenal computer  crime, yakni  aksi  illegal  dengan  eksklusif  melakukan penyerangan sistem computer serta data yang di proses.
2. Cybercrime di makna luas dikenal computer related crime,  yakni aksi illegal yang berkenaan dengan sistem komputer / jaringan. Dari banyak definisi diatas, cybercrime diartikan menjadi aksi melawan hukum yang dilaksanakan dengan jaringan komputer  untuk sarana/ komputer menjadi objek, baik guna mendapat laba / tidak, yang menimbulkan kerugian lain pihak.
Sebetulnya  tujuan  jurnal  ini  dibuat  yakni  pertama  agar  orang-orang  mulai  dapat mengubah mengenai pola pemikirannya kepada serangan phishing. Sehingga beberapa orang ajib  memahami  beberapa  sesuatu  yang  mencurigakan  mengenai  akun  jejaring  sosial  yang mereka buka dan tidak menganggap itu merupakan hal yang biasa dan sepele. Bila sekiranya benar  apabila  terdapat  serangan  phishing,  maka  pertama  yang  wajib  dilakukan  yakni meninggalkan laman palsu pada web tersebut itu sedini mungkin. Tidak cuma pergi saja, kita wajib pula menemukan pemecahan dalam menyelamatkan akun kita. Sebab jika sekali kita terjebak serangan dari phishing itu, maka bisa sangat berbahaya untuk akun pribadi yang kita miliki. Serangan phishing tersebut akan terus menyebar dan meretas akun kita yang lain.
Kemajuan  teknologi  informasi  sudah  memberi  perubahan  hamper  seluruh  elemen kehidupan. Di satu sisi teknologi komputer mencurahkan banyak keuntungan dalam wujud peluang  dalam  memperoleh  informasi,  pekerjaan,  berpartisipasi  di  politik  serta  kehidupan berdemokrasi  dan  beberapa  keuntungan  lainnya.  Namun,  di  lain  sisi  ia  akan  begitu menggerogoti celah yang sudah lama, kemudian melakukan peretasan dengan semua situs yang  wajib  dipecahkan  sebelum  ia  masuk  lebih  jauh  menelusuri  jalan  serta  celah-celah cyberspace.  Untuk  mereka  yang  mendayagunakan  teknologi  informasi  ini  sebagai  aktivitas bisnis, pelayanan public, serta sarana hiburan dengan membangun beberapa situs yang bisa dikunjungi masyarakat.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Hacking merupakan sebuah aktivitas yang sifatnya buruk, walaupun mulanya hacking mempunyai  maksud  baik  yakni  dalam  merestorasi  sistem  keamanan  yang  sudah  dibangun serta memperkuatnya. Namun di pertumbuhannya hacking dipakai sebagai kebutuhan lain yang  sifatnya  merugikan.  Hal  tersebut  tak  lepas  dari  pemakai  internet  yang  kian  merebak menjadikan  penyalahgunaan  kompetensi  hacking  menjadi  luas  pula.  Setiap  sistem  operasi memiliki titik lemah. Kelemahan itu perlahan akan dipahami oleh para hacker lewat beragam metode, meliputi ialah mempelajari sistem operasi itu, diskusi dengan sesama hacker lewat mailing list, newsgroup / mengutip informasi dari sebuah situs di internet yang memberikan informasi  tentang  sisi  lemah  sistem  operasi  komputer.  Kemudahan  mendapat  informasi memudahkan hacker bisa memahami kelemahan sistem operasi itu.
Cara hacker untuk memahami bagaimana sistem serta apa yang digunakan di suatu sasaran  ialah  menyusup  /  mengakses  jaringan  pada  komputer  yang  menjadi  incaran. Menyusup  /  mengakses  jaringan  komputer  target  sasaran  ini  dilaksanakan  dengan  cara menyerang dari kelemahan yang terdapat di sistem komputer tersebut. Dengan istilah lain hacker  masuk  ke  situs  orang  secara  illegal  tanpa  izin.  Hacker  dengan  kompetensinya  bisa masuk  serta  mengakses  di  situs  korban  walaupun  situs  itu  sudah  lengkap  dengan  sistem keamanan.  Misi  untuk  para  hacker  ialah  melakukan  pembongkaran  sistem  yang  dipakai pemilik  web  itu.  Hacker  yang  telah  mampu  memasuki  sistem  orang  lain  ialah  kejahatan cybercrime  sebab  situs  menjadi  bilik  privat  orang  yang  menciptakan  situs  itu.  Dengan merubah tampilan web tidak sesuai dari orisinalnya serta melakukan penghapusan beberapa file yang terdapat di situs itu telah bukan rasa keingintahuan biasa yang dimiliki orang, hal tersebut telah termasuk di tindak pidana. Sebab telah menjadikan kerugian tersendiri untuk pemilik akun.
Mengamati  fakta  hukum  seperti  yang  terjadi  kini,  dampak  pesatnya  dan perkembangan  IPTEK  yang  disalah  gunakan  menjadi  sarana  kriminal  ini  menjadi  begitu penting  untuk  diantisipasi  bagaimana  kebijakan  hukumnya,  sehingga  cybercrime  yang  ada bisa dilaksanakan usaha mengatasinya dengan hukum pidana, termasuk dalam situasi ini ialah seputar mengenai pembuktiannya. Kenapa sangat penting sebab mengenai penegakan dalam hukum  pidana  dasar  pembenaran  terhadap  seseorang  bisa  di  vonis  bersalah  /  tak melaksanakan tindak pidana, dimana aksinya bisa dipersalahkan atas power UU yang sudah muncul sebelumnya yaitu asas legalitas, juga mengenai perbuatan mana yang didukung oleh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
power adalah bukti yang sah serta kepadanya bisa dipertanggung jawabkan mengenai unsur kesalahannya.  Pemikiran  demikian  sudah  selaras  dengan  pengaplikasian  asas  legalitas  di KUHP, yaitu seperti dirumuskan dengan tegas di Pasal 1 ayat (1) KUHP "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" / di istilah lain bisa disebut, "tiada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana terlebih dahulu".[10]
Tindak pidana kriminal teknologi informasi bisa dibagi sebagai white crime disebabkan beberapa pelaku kriminal di dunia online ialah seseorang yang mengerti penggunaan aplikasi internet, / mahir di bagian itu. Sebab tindak kriminal ini kerap dilaksanakan dengan metode transnasional  /  melewati  pemisah  antar  negara,  tindak  kriminal  dunia  online  ini  disertai dengan 2 kriteria kriminal, meliputi whitecrime serta transnational crime. Ada banyak kasus tindak  kriminal  di  internet  (cyber  crime)  yang  sering  beraksi  di  kalangan  masyarakat  di Indonesia yaitu penipuan, judi online, distribusi berita hoax, cracking, sampai pencurian data pribadi lewat internet.[11]
Kriminologi  berakar  dari  istilah  crimen  serta  logos  yang  memiliki  arti  menjadi  ilmu pengetahuan  seputar  kejahatan.  Istilah  kriminologi  pertama  kali  muncul  setelah  seorang antropolog  Prancis  pada  tahun  1879  yang  bernama  P.  Topinard.  Kriminologi  juga digambarkan  selaras  dengan  Namanya,  yakni  ilmu  pengetahuan  yang  belajar  kriminal. Kriminal yang dimaksud ialah sebuah aksi yang dilaksanakan orang-orang serta instansi yang dilarang  oleh  sebuah  UU.  Pemahaman  itu  diatas  tentu  tak  dapat  disalahkan  untuk memandang  kriminologi  yang  menjadi  elemen  dari  ilmu  yang  belajar  sebuah  kriminal[12]. Kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 cabang ilmu utama, yakni:
1. Sosiologi hukum yaitu belajar kejahatan menjadi aksi yang oleh hukum dilarang serta diancam dengan  sanksi.  Sehingga  yang  menetapkan  jika  sebuah  aksi  tersebut  criminal  ialah  kaidah hukum.
2. Etiologi  Kriminal  yang  menjadi  cabang  kriminologi  yang  berupaya  melaksanakan  analisa ilmiah tentang asal mula kriminal.
3. Penologi  hakikatnya  ialah  ilmu  mengenai  hukuman,  yaitu  memasukkan  hak-hak  yang berkenaan dengan upaya pengendalian kriminal, baik represif / preventif.
Kriminologi mempunyai tujuan yakni mencurahkan petunjuk bagaimana masyarakat bisa memberantas kriminal dengan hasil yang baik serta lebih-lebih agar bisa menghindarinya. Kriminologi mempunyai 2 tujuan yakni:
1. Apa yang dirumuskan oleh criminal serta fenomenanya yang ada di kehidupan masyarakat, kriminal hal serta siapa penjahatnya ialah bahan riset para kriminolog.
2. Apa faktor-faktor yang memicu munculnya / dilaksanakan kriminal.
Kriminologi  dengan  hukum  pidana  atas  banyak  pertimbangan  menjadi  instrument serta  sekaligus  media  kekuasaan  oleh  negara  untuk  menjalankan  sebuah  tugas  serta wewenang  mempunyai  kolerasi  positif.  Banyak  pertimbangan  itu  diantaranya  jika  hukum pidana serta kriminologi bertumpu di premis serupa:
1. Negara  menjadi  sumber  kekuasaan  serta  semua  media  perlengkapan  negara  enjadi penyelenggaraan dari kekuasaan negara.
2. Hukum pidana serta kriminologi mempunyai persamaan mengenai persepsi jika masyarakat luas ialah  elemen  dari  obyek  pengaturan  oleh  kekuasaan  negara  bukan  subyek  (hukum)  yang mempunyai posisi serupa dengan suatu negara.
3. Hukum  Pidana  serta  kriminologi  masih  memposisikan  kontribusi  negara  lebih  dominan  dari peranan  individu  untuk  menghadirkan  ketertiban  serta  keamanan  serta  menjadi  perusak ketertiban serta keamanan itu.
Membedakan  Kriminologi  dalam  makna  sempit  serta  luas.  Kriminologi  di  makna sempit  belajar  kriminal.  Kriminologi  di  makna  luas,  mempelajari  penologi  serta  beberapa metode  yang  berkenaan  dengan  criminal  serta  problematika  prevensi  kriminal  dengan  ksi yang  sifatnya  non  penal.  Sebab  belajar  kriminal  ialah  belajar  perilaku  manusia,  sehingga paradigma yang dipakai ialah descriptive, causality serta normative.
Kriminologi  mempelajari  pertumbuhan  perilaku  yang  mengarah  ke  kesejahteraan  / pertumbuhan perilaku mereka yang sudah melaksanakan kriminal. Kriminologi belajar pula kegiatan  kriminal  di  wujud  individual  /  terorganisasi  termasuk  beberapa  metode  dipakai penjahat.  Bagaimana  beberapa  penjahat  bersikap  kepada  aparat  hukum,  yakni  ketika ditangkap, diadili / dihukum.
Selaras dengan penjelasan sebelumnya bisa dipahami jika riset terdahulu seputar asal- usul kejahatan senantiasa di konteks antara hukum serta organisasi sosial. Hal ini terbukti jika ketika  masa  aliran  klasik,  perhatian  senantiasa  tertuju  pada  kaidah-kaidah  social  yang bisa menjabarkan eksistensi hukum serta dampaknya di setiap anggota masyarakat. Pertumbuhan kriminologi sejak 1970-an ialah kelahiran new criminology yang sudah memacu perhatian di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
struktur  pemikiran  kriminologi  yang  berlandaskan  pada  pendekatan-pendekatan:  apa sifatnya dikotomi, trikotomi, / 4 klasifikasi.
Pengaturan  terkait  penanganan  atisipasi  cybercrime  dengan  hukum  pidana  masuk sektor  penal  policy  yang  menjadi  elemen  criminal  policy  (kebijakan  penanggulangan kejahatan). Diamati dari kacamata criminal policy, usaha penanggulangan kriminal (termasuk dalam penanganan penanggulangan cybercrime) tak bisa dilaksanakan hanya dengan parsial dengan  hukum  pidana  (sarana  penal),  namun  wajib  juga  ditempuh  dengan  paradigma integral/ sistemik.[13]
Cybercrime ialah problematika di dunia maya kini yang wajib diatasi dengan serius. Sebagai  kejahatan,  mengatasicybercrime  bisa  dianalogikan  serupa  pada dunia nyata,  wajib hukum yang mengatur. Terdapat 2 usaha metode penanganan cybercrime yakni
1. Dengan Usaha non Hukum
Semua usaha yang sifatnya preventif serta persuasive kepada para pelaku, korban serta seluruh pihak yang memiliki peluang berkenaan dengan kejahatan dunia online.
2. Dengan Usaha Hukum
Semua  usaha  yang  sifatnya  mengikat,  lebih  banyak  mencurahkan  informasi  tentang hukuman serta jenis pelanggaran/kejahatan dunia online dengan spesifik.
Dalam  perspektif  kriminologi  ada  beberapa  faktor  dan  motif  yang  mengakibatkan terjadinya kasus phishing cybercrime . Dari segi motif terjadinya Tindakan phishing cybercrime biasanya bisa diklasifikasi ke dalam 2 klasifikasi, yakni:
1. Motif Intelektual
Kriminal yang ilaksanakan hanya sebagai kepuasan pribadi serta memperlihatkan jika ia sudah bisa  melakukan  rekayasa  serta  implementasi  sektor  teknologi  informasi.  Kejahatan  dengan motif ini biasanya dilaksanakan oleh seseorang dengan individual.
2. Motif Ekonomi, Politik, serta Kriminal
Kriminal  yang  dilaksanakan  sebagai  laba  pribadi  /  golongan  tertentu  yang  dampaknya  ke ruginya ekonomi serta politik pihak lain. Sebab mempunyai maksud yang memberi efek besar, kriminal dengan motif ini biasanya dilaksanakan oleh suatu korporasi.
Beberapa aspek utama yang dapat menyebabkan timbulnya phishing cybercrime yaitu:
1. Semakin maju suatu negara, namun tak diimbangi kesejahteraan masyarakatnya, makin besar potensi kesenjangan social muncul.

## 2. Lifestyle .
3. Minimnya sosialisasi / arahan baik dari akademi umum misal sekolah / edukasi dari orang tua tentang kegunaan internet, sehingga beragam penyalahgunaan muncul.
4. Makin banyak sosmed, media elektronik, serta media penyimpanan virtual (cloud) , menjadikan manusia makin tergandrungi dengan akses internet di kehidupanya.
5. Lalai.
6. Muncul hasrat pengakuan dari manusia lain.
7. Semakin maju teknologi serta mudahnya melakukan akses jaringan internet anytime anywhere tanpa terbatas masa.
Apabila ilihat dari sisi yang tidak sempit ada 2 (dua) aspek penting terjadinya phishing cybercrime yakni:
1. Aspek Teknis
Dengan munculnya teknologi internet meraibkan batas wilayah negara yang membuat dunia ini  semakin  dekat  serta tak  luas.  Saling  berhubungnya  antar  jaringan  mempermudah pelaku kriminal  elancarkan  aksinya.  Lalu  tak  ratanya  distribusi  teknologi  membuat  pihak  yang  satu lebih kuat dari lainnya.
2. Aspek Ekonomi
Cybercrime bisa  dilihat  menjadi  produk  ekonomi.  Isu  global  yang  selanjutnya  dikorelasikan dengan  kriminal  itu  ialah  keamanan  jaringan.  Keamanan  jaringan  ialah  isu  global  yang  hadir dengan internet. Menjadi komoditi ekonomi, beberapa negara yang tentu begitu memerlukan perangkat keamanan jaringan. Dilihat dari realita itu cybercrime ada di scenario besar dari aksi ekonomi dunia.
Penanganan  hukum  mengenai  tindak  kejahatan  phising  cybercrime  di  negara Indonesia  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  yakni  hukum,  mentalitas, perilaku  social,  sarana,  serta  budaya.  Hukum  yang  dapat  ditegakkan  sangat  harus mengikutsertakan manusia serta juga mengikutsertakan perilaku manusia. Hukum juga  tak dapat  dilaksanakan  mandiri  tanpa  terdapat penegak hukum.  Karena  sesuai  dengan negara Indonesia bahwa “Indonesia  dikenal  sebagai  rechtstaat  atau negara  hukum.  Salah  satu  ciri yang menunjukan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sendi kehidupan di Indonesia diatur oleh suatu aturan yang jelas, atau hukum yang jelas.” [14]
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Penegak hukum diwajibkan bekerja keras sebab penegakan hukum ialah subyek pokok perang melawan cyber. Seperti, Resolusi PBB No. 5 tahun 1963 eputar usaha pemberantasan kejahatan penyalahgunaan Teknologi Informasi pada 4 Desember 2001, menjadi indikator jika terdapat  problematika  internasional  yang  parah,  serius  serta  segera  terjadi.  KUHP  masih dipakai  sebagai  dasar  hukum  meliput  cybercrime,  terkhusus  cybercrime  yang  melengkapi beberapa unsur di beberapa pasal KUHP.[15]
Di  kasus  pencurian  informasi  /  data  pribadi  bisa  pula  memicu  korban berkesinambungan, tak hanya pengunjung situs web serta elektronik, melainkan perusahaan yang  mempunyai  sistem  elektronik  serta  bank  yang  merupakan  mitra  payment.  ehingga tindak kriminal phishing bisa dikenai UU No. 11 Tahun 2008 seputar informasi serta transaksi elektronik serta UU No. 27 Tahun 2022 seputar Perlindungan Data Pribadi.
Kaidah tindak pidana yang dilaksanakan terbukti memberi ancaman pemakai internet. Dari berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 seputar Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 seputar Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 seputar Informasi serta Transaksi Elektronik serta terdapat UU baru seputar perlindungan data pribadi yakni UU No. 27 Tahun 2022.
Pelaku dari tindak kejahatan phising cybercrime adalah pengguna internet aktif yang secara sengaja mengambil data informasi dari para korban. Mereka yang dituduh berdasarkan Undang-Undang Hukum ITE mengenai pencurian data pribadi cenderung tunduk pada Pasal 32  ayat  (2) jo. Pasal 48 ayat  (2)  UU  ITE  jis.  Pasal  67  ayat 1  UU  No. 27  Tahun  2022  seputar Perlindungan Data Pribadi
Hukum  Undang-Undang  ITE  pada  pasal  tersebut  bisa  digunakan  untuk  menjerat semua  aktivitas  cybercrime  mengenai  pencurian  data  pribadi  /  phishing  yang  terjadi  di internet tanpa terkecuali.

## KESIMPULAN
Phishing cybercrime merupakan kriminal yang muncul dari efek buruk teknologi yang kini tumbuh begitu pesat. Kejahatan phishing cybercrime bersifat virtual dikarenakan pelaku tidak tampil atau menyerang secara fisik. Dari segi perspektif kriminologi phishing cybercrime, ada  2  (dua)  faktor  penting  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak  kejahatan  komputer (cybercrime) yakni Faktor Teknis dan Faktor Ekonomi. Dalam penegakan hukumya berkaitan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dengan cybercrime sanksi yang dikenakan dari KUHP dan UU ITE masih cukup ringan. Padahal apabila dilihat dari kasus yang terjadi, Cybercrime sangat menimbulkan kerugian besar bagi korban sehingga tidak adanya kata sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Suhardi Rustam, “ANALISA CLUSTERINGPHISING DENGAN K -MEANSDALAM MENINGKATKAN KEAMANAN KOMPUTER,” 2018.
B. Suharto  and  A.  B.  Kurniawan,  “JHP  17  (Jurnal  Hasil  Penelitian)  TINDAK  PIDANA CYBERCRIME  BAGI  PELAKU  PEMALSUAN  DATA  PADA  SITUS  E- COMMERCE  (PHISING),” vol.  5,  no.  2,  pp.  2579 – 7980,  2020,  [Online].  Available:  http://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/jhp17
E.  Fernando  Siregar,  H.  Helvis,  and  M.  Markoni,  “Analisa  Yuridis  Eksekusi  Sita  Jaminan Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  First  Travel,” Jurnal  Syntax Transformation , vol. 2, no. 11, pp. 1560 – 1573, Nov. 2021, doi: 10.46799/jst.v2i11.454.
D. R achmawati, “PHISING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK ANCAMAN DALAM DUNIA CYBER,” 2020. [Online]. Available: http://www.it-artikel.com/
A. Saputra Gulo, S. Lasmadi, and K. Nawawi, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transa ksi Elektronik,” PAMPAS: Journal Of Criminal , vol. 1, p. 2020.
M. H. Wibowo and N. Fatimah, “ANCAMAN PHISHING TERHADAP PENGGUNA SOSIAL MEDIA DALAM DUNIA CYBER CRIME,” 2017.
M. H. Wibowo and N. Fatimah, “ANCAMAN PHISHING TERHADAP PENGGUNA SOSIAL MED IA DALAM DUNIA CYBER CRIME,” 2017.
M.  A.  Ferdiansyah  and  F.  Simangunsong,  “PERTANGGUNG  JAWABAN  PELAKU  BINARY OPTION  TERHADAP  HUKUM  POSITIF  DI  INDONESIA,” Bureaucracy  Journal:  Indonesia Journal  of  Law  and  Social-Political  Governance ,  vol.  2,  no.  2,  p.  2022,  2022,  doi: 10.53363/bureau.v2i2.93.
A.  Wahid  and A.  Shodikin  Mahkamah,  “ALAT  BUKTI  TINDAK  PIDANA  CYBERCRIME  DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA,” Jurnal Kajian Hukum Islam , vol. 87, no. 1, 2022. M.  A.  Aldriano  and  M.  A.  Priyambodo,  “CYBER  CRIME  DALAM  SUDUT  PANDANG  HUKUM PIDANA,” Jurnal Kewarganegaraan , vol. 6, no. 1, 2022.
F. Anugerah, “PENCURIAN DATA PRIBADI DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI,” 2021, [Online]. Available: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “KENAKALAN  ANAKDALAM  FENOMENA  BALAPAN  LIARDI  KOTA SINGARAJA DALAM KAJIAN KRIMINOLOGI,” 2019.
Y. Mahasaraswati et al. , “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN CYBER CRIME YANG DILAKUKAN  OLEH  OR ANG  ASING  DI  BALI  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  KRIMINOLOGI,” 2021.
Deawit  Sutriadi1)  and  Frans  Simangunsong2),  “DINAMIKA  PERSINGGUNGAN  HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA,” 2022.
A.  Putera,  U.  Siahaan,  and  K.  Kunci  - Cybercrime,  “PELANGGA RAN  CYBERCRIME  DAN KEKUATAN YURISDIKSI DI INDONESIA”.