## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP MITIGASI RISIKO LINGKUNGAN DALAM PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH
Resha Nurul Novianti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: reshanurulnovianti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab bank dalam mengelola risiko lingkungan atas kegiatan usaha Perusahaan yang merupakan nasabah pembiayaan bank syari’ah. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  fungsi  bank  dalam  mendukung  keuangan berkelanjutan yang telah ditentukan didalam perundangan-undangan dan konsekuensi hukum bagi bank terkait dengan penegakan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  regulasi  terkait  secara  eksplisit menyebutkan  kewajiban  bank  syari’ah  untuk  memperhatikan  aspek  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berpedoman pada aturan-aturan terkait terkait terutama pada  Undang-Undang  Perlindungan  Lingkungan  Hidup.  Dengan  adanya  kewajiban  yang ditentukan maka bank syariah bertanggungjawab menjalankan fungsinya dan ketidakpatuhan atau  kelalaian  atas  fungsi  mitigasi  risiko  lingkungan  akan  menyebabkan  bank  menanggung konsekuensi hukum baik hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana tergantung kesalahan tersebut memenuhi klausul hukum yang mana.
Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Lingkungan, Pembiayaan.

## Abstract
This  research  discusses  the  bank's  responsibility  in  managing  environmental  risks  for  the business activities of the Company which is a sharia bank financing customer. This research aims to review and analyze the bank's function in supporting sustainable finance that has been determined  in  the  legislation  and  legal  consequences  for  banks  related  to  environmental enforcement. This type of research is normative juridical research. The results of this study indicate  that  the  relevant  regulations  explicitly  states  the  obligation  of  sharia  banks  to  pay attention  to  aspects  of  environmental  protection  and  management  by  referring  to  related regulations,  especially  the  Environmental  Protection  Law.  With  the  specified  obligations, Islamic  banks  are  responsible  for  carrying  out  their  functions  and  non-compliance  or negligence  of  the  environmental  risk  mitigation  function  will  cause  the  bank  to  bear  legal consequences both administrative law, civil law, and criminal law depending on which legal clause the error fulfills .
Keywords: Risk mitigation, Environment, Financing .

## A. PENDAHULUAN
Kerusakan fungsi ekologis saat ini bukan sekadar dalam bentuk prediksi, akan tetapi dalam realitanya telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan prediksi kedepannya jauh lebih buruk dari yang sudah dirasakan. Suhu Indonesia akan meningkat 0,03 o C per tahun, menurut data  yang  dikumpulkan  oleh  Badan  Meteorologi,  Klimatologi,  dan  Geofisika  (BMKG)  dari tahun  1981  hingga  2018.  Kegagalan  pembangunan  ekonomi  dan  lingkungan  saat  ini diakibatkan oleh pemisahan pandangan antara ekonomi dan agama, negara berkembang secara
besar-besaran dengan mengorbankan sumber daya alamnya untuk dieksploitasi. Dalam hal ini, konsep  spiritualitas  lingkungan  dan  ekonomi  penting  untuk  direfleksikan  kembali  untuk menjadikan penggunaan SDA sebagai sumber ekonomi secara rasional dan proporsional. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:
َداَسَفألا  ُّب ِحُي  َلَ ُ َّاللَّ َو  ََۗلأسَّنلا َو  َث أرَحألا  َكِلأهُي َو اَهيِف َدِسأفُيِل  ِض أرَ ألْا يِف  ٰىَعَس  ٰىَّل َوَت اَذِإ َو Dan  apabila  ia  berpaling  (dari  kamu),  ia  berjalan  di  muka  bumi  untuk  mengadakan kerusakan  padanya,  dan  merusak  tanaman  dan  Binatang  ternak,  dan  Allah  tidak menyukai kebinasaan (Q.S al-Baqarah: 205).
Realita  keadaan  lingkungan  saat  ini,  merefleksikan  kembali  tentang  pentingnya memperbaiki hubungan manusia dan alam sehingga manusia lebih memperhatikan aspek moral dalam hubungannnya dengan alam sehingga perintah kebajikan terhadap alam semesta yang telah  diperintahkan  dapat  dilaksankan.  Hukum  yang  mengatur  hak  alam  dan  lingkungan menjadi  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara  dan  negara  hukum  harus  menetapkan prinsip-prinsip  kebajikan  lingkungan  dalam  undang-undang  yang  mengikat  dan  setiap masyarakat harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.
Dalam  Roadmap  Pembangungan  Keuangan  Berkelanjutan  Tahap  I  yang  dikeluarkan Otoritas Jasa  Keuangan,  keuangan berkelanjutan  adalah term dalam industri keuangan yang digunakan  untuk  menyebutkan  segala  aktivitas  industri  jasa  keuangan  yang  mendorong pertumbuhan berkelanjutan untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (OJK, 2021). Dengan pengenalan term Keuangan Berkelanjutan, maka OJK mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mengintegrasikan aspek keuangan berkelanjutan dalam keputusan bisnis atau investasi yang disediakan untuk nasabah (korporasi/swadaya) maupun masyarakat luas. Selain itu Keuangan Berkelanjutan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4  tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan,  ketentuan  tersebut menghendaki  keberimbangan  antara  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Analisis lingkungan,  sosial,  dan  tatakelola  (LST)  menjadi  aspek  yang  digunakan  untuk  menilai, mencegah, dan mengurangi risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usaha perbankan. Regulasi- regulasi  keuangan  berkelanjutan  sangat  penting  untuk  memperbaiki  portofolio  pembiayaan untuk mencapai profit yang dapat dipertanggungjawabkan (Lako, 2018).
Setiap  orang  bertanggungjawab  secara  moral  atas  suatu  kesalahan  apabila  orang tersebut  membantu  atau  menjadi  penyebab,  dan  atau  dalam  kapasitasnya  mampu  mencegah tetapi gagal terhadapnya. Tanggung jawab dalam Islam menjadi sebuah refleksi setiap muslim untuk tunduk kepada hukum-hukum syari’at Islam dengan kesadarannya yang didorong oleh akidah  dan  kehidupan  beragamanya  yang  lurus.  Tingkatan  suatu  tanggung  jawab  atau responsibilitas  manusia  dimulai  dengan  responsibilitas  terhadap  Allah  Swt.  Al-Qur’an,  dan Sunnah Rasulullah Saw., responsibilitas terhadap dirinya, keluarga dan kerabatnya, masyarakat tempat  ia  hidup,  umat  Islam  secara  keseluruhan,  dan  responsibilitas  terhadap  tempat  ia melakukan amal lainnya (pendidikan, organisasi, dan lain-lain) (Mahmud, 1995).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka selain aspek kualitas materiil keuntungan bank syariah  terdapat  aspek  hukum  perlindungan  lingkungan  yang  secara  otomatis  mengikuti. Dengan  perantara  pembiayaan  bank,  masyarakat  dapat  mengolah  SDA  melalui  modal  yang didapat. Aktifitas intermediasi dan pengolahan SDA yang dikehendaki oleh syariat (maqashid asy-syariah)  adalah  aktifitas  yang  meletakan  iman  sebagai  fondasi  yang  menyeimbangkan aktivitas atau interaksi (antar manusia maupun manusia dengan alam) sehinggga alokasi dan distribusi sumber-sumber daya mempunyai filter moral dalam semua keputusan yang dibuat. Untuk  mencapai  pembangunan  yang  berkelanjutan  perlu  meninjau  kembali  prinsip keberlanjutan  untuk  menggunakan  alam  sebagai  sumber  daya  ekonomi  secara  rasional  dan proporsional.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  hubungan- hubungan hukum  yang berlaku dalam kegiatan usaha bank syariah di  Indonesia dan hukum

## ARTIKEL
Islam yang menjadi prinsip pelaksanaannya untuk memetakan tanggung jawab bank syariah secara komprehensif.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Aspek Hukum dalam Pembiayaan Bank Syariah
Bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah dan  menjalankan  fungsi  intermediasi,  yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui produk pembiayaan. Prinsip syariah yang disebutkan  dalam  definisi  ini  menunjukkan  bahwa  bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan tanpa  bunga  (bebas  riba)  dan  mengikuti  prinsip  pembagian  keuntungan  dan  kerugian (Sjahdeini, 2014). Kegiatan bisnis bank syari'ah yang termasuk dalam kategori produk berbasis aset adalah pembiayaan. Pembiayaan didefinisikan sebagai dana yang diberikan bank kepada pelanggan untuk tujuan tertentu, seperti transaksi bagi hasil ( mudharabah atau musyarakah ), sewa-menyewa  ( ijarah atau ijarah  muntahiya  bittamlik ),  jual  beli  dalam  bentuk  piutang ( murabahah, salam, atau istishna' ), pinjam-meminjam ( qard ), atau sewa-menyewa jasa (ijarah multijasa).  Dengan  mengembalikan  pembiayaan  kepada  bank  dalam  jangka  waktu  tertentu yang telah ditentukan bersama dengan imbalan.
Bank  syari'ah  harus  mempertimbangkan  prinsip  syari'ah  dan  kehati-hatian  saat membuat keputusan tentang produk pembiayaan, karena produk pembiayaan merupakan salah satu  aset  produktif  yang  memastikan  keberlangsungan  bisnis  bank.  Penilaian  kualitas pembiayaan adalah metodologi dan prosedur yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan. Standar penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kualitas pembiayaan dengan mempertimbangkan prospek bisnis, kinerja ( performance ) klien, dan kemampuan klien untuk membayar atau mengembalikan dana ( capacity ). Beberapa jenis risiko yang mungkin terjadi pada bisnis perbankan termasuk risiko kredit, risiko  pasar, risiko likuiditas, risiko  operasional, risiko  hukum,  risiko  reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Kegiatan perbankan rentan terhadap risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan karena jenis risiko tersebut dan hubungannya  dengan  pertanggungjawaban  terhadap  risiko  lingkungan.  Menurut  UUP2SK, Bank  Umum  Syari'ah,  Unit  Usaha  Syari'ah,  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  (BPR)  Syari'ah diwajibkan  untuk  melakukan  pembiayaan  inklusif  dan  berkelanjutan  dan  tidak  bertentangan dengan hukum Islam.
Analisis  risiko  sebagai  salah  satu  metodologi  yang  digunakan  dalam  kegiatan manajemen risiko khususnya dalam konsep ekonomi berkelanjutan dapat menerapkan prinsip pembiayaan  hijau  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  green  loan  principles. Green  Loan Principles merupakan  suatu  pedoman  yang  mendukung  pembiayaan  ramah  lingkungan  dan berkelanjutan yang mendorong ekonomi nol emisi, melindungi dan memulihkan lingkungan, memfasilitasi  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim,  dan  kegiatan-kegiatan  yang  berorientasi terhadap  lingkungan.  Dengan  adanya  UUP2SK  menjadikan  pentingnya  peninjauan  kembali pelaksanaan prudential principle dalam menjalankan kegiatan usahanya. peninjauan pelaksaan prinsip prudential bank  berkaitan  dengan  hubungan  bank  sebagai financial  intermediary institution kepada Masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

## 2. Konsep Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Islam
Dalam konsep maqashidiyyin awal, terdapat lima unsur pokok yang harus dilindungi dan diwujudkan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat (Busyro, 2019). Lima konsep maqashid tersebut  terdiri  dari  menjaga  agama  ( hifz  al-din ),  menjaga  jiwa  ( hifz  al-nafs ), menjaga  akal  ( hifz  al-aql ),  menjaga  kehormatan  ( hifz  al-nasl ),  dan  menjaga  harta  kekayaan ( hifz al-mal ) (Sarwat, 2019). Bentuk-bentuk perlindungan tersebut salah satunya terlihat pada adanya larangan dan hukuman bagi tindak pencurian dan hukum yang ketat terhadap laki-laki
dan wanita (MR & Noor, 2014). Konsep dan dimensi yang dikemukakan oleh maqashidiyyin awal tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara ulama kontemporer. Dalam studi refleksi maqashid dalam  konsep  klasik  menurut  Jaser  Audah,  yang  menjadi  kelemahan  dalam maqashid klasik adalah pada klasifikasinya yang seolah hanya tertuju pada individu sebagai subjek  pokoknya  sehingga  luput  dari  tujuan  manusia  secara  umum  (kehidupan,  harga  diri, harga diri bangsa ataupun kekayaan dan ekonomi nasional. Sebagai refleksi dari teori klasik tersebut,  maka  para  ulama  kontemporer  membagi  maqashid  menurut  jangkauan  hukumnya dalam tiga golongan:
a. Al-Maqashid umum: yang merupakan tujuan hukum Islam yang meliputi segala sesuatu hal yang bersifat mutlak ( al-daruriyyat ) dan kebutuhan ( al-hajiyyat ) yang bersifat.
b. Al-maqashid spesifik : yang merupakan tujuan dalam hukum Islam terkait suatu peristiwa tertentu sebagai indikator tercapainya dan pencegahan peristiwa dalam masing-masing bab hukumnya.
c. Al-maqashid parsial: yang meliputi fleksibilitas hukum dalam pelaksanaannya pada kasus-kasus yang memenuhi kemungkinan berbedanya suatu hukum berlaku (Auda, 2008).
Pembaharuan dimensi maqashid menurut studi Jaser Auda pada studi refleksi terhadap teori maqashid klasik  sedikit  banyaknya  dilatarbelakangi  oleh  pendapat  Abraham  Maslow dalam mengungkapan tujuan akhir dari pembentukan hukum berdasarkan perjenjangan tujuan dasar manusia dalam paramida kebutuhan yang beberapa kali berubah hingga pada tahun 1970 ia menempatkan hierarki kebutuhan manusia atas tujuh tingkat yang menurut Jaser Audah teori hierarki kebutuhan ini memiliki kesamaan dengan teori maqashid dalam Islam (Jhering, 2001). Kritik terhadap dimensi maqashid yang dianggap terlalu individualistik juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan satu maqashid penting yakni hifdh al-bi’ah atau tujuan pemeliharaan lingkungan menjadi tujuan pendukung terhadap kulliyat al- khomsah . Yusuf al-Qaradhawi yang secara khusus mengkaji teologi lingkungan yang tertulis dalam bukunya Ri’ayat al-Bi’ah fi Shari’ah al-Islam . Menurut Yusuf al-Qaradhawi, hifdh al- bi’ah sama dengan menjaga lima aspek maqashid syari’ah yang disepakati oleh para ulama klasik (Saputra, 2021).
Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pendekatan agama merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Pendapatnya ini didasarkan oleh keterbatasan  sumberdaya  yang  disediakan  oleh  alam,  harmoni  sebagai  prinsip  utama penciptaan  alam  semesta,  dan  alasan  gagasan  materialistis  serta  kurangnya  hubungan  baik antara manusia dengan alam yang menyebabkan  manusia sering meremehkan permasalahan alam. Dalam maqashid fiqh al-bi’ah terdapat Yusuf al-Qaradhawi merumuskan prinsip dasar dalam  fikih  lingkungan  diantaranya  prinsip  penghormatan  dan  perhatian  terhadap keberlangsungan  alam,  prinsip  kebertanggungjawaban,  prinsip  kesederhanaan,  dan  prinsip keadilan.  Dari  prinsip-prinsip  tersebut  pula  lahir  tiga  etika  ekologi  yang  dalam  fikih lingkungan,  diantaranya  adalah  etika  ramah  lingkungan  terhadap  lingkungan  sekitar,  etika perlindungan lingkungan dari kerusakan, dan etika pelestarian kebersihan lingkungan (Saputra, 2021).

## 3. Konsep Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Positif di Indonesia
Isu ekonomi dan lingkungan menjadi isu kritis yang terus berkembang seiring dengan munculnya  paradigma  baru  dalam  pembangunan  ekonomi  yang  sasaran  pembangunannya menitikberatkan kepada kualitas hasil pembangunan. Eratnya ikatan ekonomi dan lingkungan mendorong  stabilitas  antara  hasil  dalam  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  karena keberhasilan pertumbuhan ekonomi kuantitas output yang dihasilkan sementara pembanguna ekonomi menghendaki kualitas dari output yang dihasilkan. Oleh karena itu, penegakan hukum
lingkungan  dalam  aspek  pembangunan  ekonomi  penting  untuk  diatur  secara  yuridis  untuk mengatasi isu lingkungan global maupun nasional.
Sebagai negara hukum, maka dalam hal perlindungan lingkungan hidup di Indonesia harus  diatur  secara  yuridis.  Dalam  Pasal  19  UUP2SK  dijelaskan  bahwasannya  bank  harus mempertimbangkan masalah lingkungan dan pengelolaan lingkungan saat memberikan kedit. Dalam  hal  ini,  ketika  Bank  memberikan  kredit  kepada  perusahaan  yang  menggunakan pembiayaan  berprinsip  syari'ah,  mereka  harus  mempertimbangkan  lingkungan  hidup  sesuai dengan  ketentuan  peraturan-perundang-undangan.  Selain  itu,  pengawas  intern  bertanggung jawab memastikan bahwa prinsip prudential diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. syarat-syarat  ini  dibuat  untuk  menjaga  kesehatan  bank  dan  mempertahankan  kepercayaan pelanggan yang telah menyimpan dananya.
Adapun beberapa ketentuan hukum perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan sektor ekonomi/keuangan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan di dalam peraturan tersebut menjelaskan urgensi penerapan AMDAL pada kegiatan usaha atau perusahaan dengan tingkat risiko tinggi.
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari’ah yang menjelaskan ketentuan  pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam  kegiatannya  yang  bersifat berkesinambungan dan berkeseimbangan.
c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank  Umum,  peraturan  tersebut  menentukan  pengejawantahan  prinsip  kehati-hatian Direksi dan wajib melakukan penilaian, pemantauan, dan mengambil langkah-langkah penting guna meningkatkan kualitas aset.
d. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No,  15/28/DPNP  tanggal  31  Juli  2013  tentang Bank Umum Konvensional dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPBS tanggal 13 April 2011 tentang Bank Umum Syari’ah, yang memuat:
1). Bank  wajib  melakukan  penilaian  untuk  menyelesaikan  permasalahan  lingkungan hidup nasabahnya dengan mengevaluasi kualitas dana (kredit) yang diberikan.
2). AMDAL  merupakan  bagian  dari  penilaian  usaha.  debitur  skala  besar  atau kemungkinan risiko tinggi.
3). AMDAL  harus  dilaksanakan  dalam  rencana  bisnis  dan/atau  operasional  yang bersifat wajib.
4). Hasil  program  evaluasi  kinerja  perusahaan  oleh  KLHK  harus  menjadi  bahan pertimbangan oleh bank.
e. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur.
Regulasi perusahaan swasta memainkan peranan penting dalam menjamin persaingan, menjaga  ketertiban  dan  standar,  serta  melindungi  hak-hak  orang  lain.  Adanya  peraturan mengandaikan adanya nilai-nilai yang disepakati bersama dan diakui secara umum, sehingga tidak timbul perundingan politik dan persaingan demi melindungi kepentingan sendiri.

## C. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  yang  terbatas  pada  bahan-bahan  koleksi perpustakaan dan tidak memerlukan riset lapangan. Penulis mengumpulkan informasi tentang topik  atau  masalah  yang  akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  dari  berbagai  sumber  tertulis, termasuk  buku-buku  ilmiah,  karangan-karangan,  ensiklopedia,  jurnal,  peraturan,  dan ketetapan.  Penelitian  kepustakaan,  atau  penelitian  kepustakaan,  adalah  jenis  penelitian  yang terbatas  pada  koleksi  perpustakaan  tanpa  melakukan  riset  lapangan.  Penulis  penelitian  ini mengumpulkan informasi tentang topik atau masalah yang akan diteliti dari berbagai sumber
tertulis,  termasuk  buku-buku  ilmiah,  karangan-karangan  ilmiah,  ensiklopedia,  jurnal, ketetapan, dan peraturan (Saifullah, 2015).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Performa ESG Bank Syariah di Indonesia
Didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, bank syariah melakukan fungsi intermediasi dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat  melalui  produk  pembiayaan.  Menurut  prinsip  syariah  yang  disebutkan,  bank syariah  adalah  lembaga  keuangan  tanpa  bunga,  atau  bebas  riba,  dan  mereka  menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Selain faktor kualitas materiil keuntungan bank syariah, karena fungsi mereka sebagai lembaga intermediary, terdapat elemen lingkungan yang secara  otomatis  mengikuti.  Masyarakat  dapat  mengolah  SDA  dengan  modal  yang  diperoleh melalui perantara pembiayaan bank. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2022, industri perbankan syariah telah mencapai 200 organisasi, termasuk 13 Bank Umum Syariah (BUS),  20  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan  167  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS). Dari  beberapa  indeks  data  yang  ditemukan,  performa  bank  syariah  dalam  penerapan  green banking  secara umum masih  belum mengungguli  bank konvensional  berdasarkan nilai  ESG ratingnya.
Tabel 1. Performa ESG Bank Syariah di Indonesia No. Nama Bank Skor ESG Status 1 Bank Rakyat Indonesia (BRI) 10.8 Low Risk 2 Bank Negara Indonesia (BNI) 21.4 Medium Risk 3 Bank Central Asia (BCA) 22.7 Medium Risk 4 Bank Aladin Syariah 25.6 Medium Risk 5 Bank Syariah Indonesia (BSI) 26.8 Medium Risk 6 Bank Mandiri 28.2 Medium Risk 7 Bank BTPN Syariah 28.5 Medium Risk
Sumber: Sustainalytics, Company ESG Risk Ratings and scores 2022.
Data  tersebut  menunjukkan  belum  efektifnya  penerapan  green  banking  di  perbankan syariah, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Ahmed W. Alam, Hasanul Banna, dan M Kabir Hassan yang berjudul ESG Activities and Bank Efficiency: Are Islamic Banks Better? di  Indonesia  istilah  ESG  ( environmental,  social,  and  governance )  dikenal  dengan  LST (lingkungan, sosial, dan tata kelola). Penelitian ini membahas komparasi dampak aktivitas ESG terhadap efisensi teknis bank di Bank Konvensional dan Bank Syari’ah. Penelitian keuangan empiris ini menggunakan metode data envelopment analysis (DEA) untuk menentukan skor efisensi  bank.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  mengungkapkan  bahwa  ESG  berdampak  positif terhadap efisiensi Bank konvensional, sementara dampak ESG tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap bank yang berlabel syari’ah. Dari indikator ESG yang berpengaruh bagi bank syari’ah dan konvensional adalah indikator environmental, dari indikator social hanya berpengaruh bagi bank konvensional, sementara indikator governance tidak ditemukan hasil di bank syari’ah maupun konvensional.

## 2. Perspektif  Hukum  Islam  terhadap  Penilaian  Risiko  Lingkungan  dalam Keputusan Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah
Dalam  konsep  moral  dan  pertanggungjawaban  dalam  kegiatan  bisnis,  maka  konsep fundamental  yang melatarbelakangi  pembahasan tersebut  adalah konsep  etika bisnis. Dalam gagasan etika bisnis, setiap orang bertanggungjawab secara moral atas suatu kesalahan apabila orang  tersebut  membantu  atau  menjadi  penyebab,  dan  atau  dalam  kapasitasnya  mampu mencegah  tetapi  gagal  terhadapnya.  Tanggung  jawab  dalam  Islam  menjadi  sebuah  refleksi setiap muslim untuk tunduk kepada hukum-hukum syari’at Islam dengan kesadarannya yang
didorong oleh akidah dan kehidupan beragamanya yang lurus. Tingkatan suatu tanggung jawab atau  responsibilitas  manusia  dimulai  dengan  responsibilitas  terhadap  Allah  Swt.  Al-Qur’an, dan  Sunnah  Rasulullah  Saw.,  responsibilitas  terhadap  dirinya,  keluarga  dan  kerabatnya, masyarakat  tempat  ia  hidup,  umat  Islam  secara  keseluruhan,  dan  responsibilitas  terhadap tempat ia melakukan amal lainnya (pendidikan, organisasi, dan lain-lain).
Fenomena krisis lingkungan dan iklim akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak berimbang  merupakan  hubungan  sebab-akibat  dari  hilangnya  filter  moral  dalam  aktivitas sosioekonomi,  hilangnya  kesakralan  agama  didalamnya  menyebabkan  distorsi  dalam hubungan sosioekonomi dan melemahnya kewajiban sosial yang diserukan agama. Filter moral menjadi  suatu  aspek  yang  menghadirkan  nurani  kolektif  yang  ketiadaannya  menyebakan kerancuan dalam konsep “benar”dan “salah”, “boleh”dan “tidak boleh”, serta “adil” dan “tidak adil” (Chapra, 1992). Untuk merevitalisasi Kembali filter moral yang memudar atau bahkan hilang, maka hal yang harus dilakukan adalah membangun suatu karakter bersama (character building) yang didasari oleh rancang bangun tauhid (akidah), ketaatan dan kepatuhan secara lahiriyah-bathiniyah,  serta  ihsan  baik  dimulai  dari  setiap  personal  (infiradi)  hingga  sistem ( ijtima’  al-nidzami )  (Aziz  &  Ulfah,  2010).  Sejatinya,  dalam  konsep  moral  yang  ada  dalam ajaran Islam menjadi suatu kebenaran yang terkendala oleh keadaan sistem pengawasan etika (hisbah)  sebagai  fungsi  yang  diembankan  kepada  pemimpin  di  negara  Indonesia.  Beberapa faktor  yang  menyebabkan  tidak  efektifnya  filter  moral  dalam  kegiatan  ekonomi  adalah sekularisme yang tidak menempatkan Tuhan, spiritualisme, moralitas, dan agama di atas materi dan kebutuhan duniawi (Harahap, 2011).
Kesadaran  pelestarian  lingkungan  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis  melahirkan banyak istilah baru dalam sektor ini dan sebagai salah satu Lembaga yang berperan penting dalam proses ekonomi, bank turut bertanggungjawab juga menerapkan prinsip keberlanjutan ( sustainable ) dalam kegiatan usahanya, aktivitas keberlanjutan di perbankan dikenal dengan istilah green banking . Bentuk pelaksanaan green banking pada suatu bank dapat dilihat dari porotofolio pembiayaan yang diberikan. Dalam memberikan pembiayaan suatu kegiatan atau usaha  bank  harus  menerapkan  beberapa  persyaratan  berkaitan  dengan  dokumen  pernyataan dampak  lingkungan  ( environmental  impact  statement )  yang  diperoleh  setelah  nasabah melakukan penilaian lingkungan ( environmental asssesment ) (Katz, 2011).

## 3. Perspektif  Hukum  Positif  terhadap  Penilaian  Risiko  Lingkungan  dalam Keputusan Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah
Globalisasi menjadi sebuah lampu hijau bagi perkembangan bisnis berkelanjutan yang menuntut setiap Perusahaan atau kegiatan ekonomi untuk menerapkan kepeduliannya terhadap lingkungan,  penerapan  keberlanjutan  tersebut  merupakan  sebuah  tren  positif  yang mengarahkan  setiap  Perusahaan  untuk  peduli  dan  secara  normatif  diikuti  oleh pertanggungjawabannya terhadap hukum. oleh karena itu, wacana kebijakan lingkungan dalam bisnis berkelanjutan menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi setiap kegiatan bisnis terutama yang memiliki nilai risiko lingkungan yang tinggi. Adapun pertanggungjawaban yang dimaksudkan secara hukum akan mengarah kepada beberapa aspek, diantaranya adalah:
a. Tanggung jawab dalam aspek hukum administratif
Hubungan antara risiko lingkungan dengan pertanggungjawaban hukum administratif terletak pada beberapa bentuk dokumen, diantaranya adalah dokumen perizinan usaha yang  meliputi  sertifikat  kepemilikan  usahan  dan  sertifikat  atu  dokumen  perizinan lingkungan  atau  yang  biasa  didapatkan  melalui  kegiatan  sertifikasi  lingkungan AMDAL  dan  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  menunjukkan  performa Perusahaan dalam menjalankan komitmen bisnis berkelanjutan yang termkatub dalam dokumen customer social responsibility (CSR).

## ARTIKEL
b. Tanggung jawab dalam aspek hukum perdata
Korelasi  antara  pertanggungjawaban  risiko  lingkungan  dengan  hukum  perdata ditimbulkan  oleh  adanya  penegakan  hukum  perlindungan  lingkungan.  Perbuatan Perusahaan  atau  kegiatan  usaha  yang  menyebabkan  pencemaran  atau  kerusakan lingkungan hidup menuntut pertanggungjawaban Perusahaan secara perdata bagi pihak yang  dirugikan  oleh  dampak  tersebut.  Sehingga  hukum  perdata  dalam  aspek  ini diperlukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  berbagai  alternatif  hukum  perdata secara non-litigasi maupun litigasi. Oleh karena itu, dalam korelasi antara perlindungan lingkungan dan hukum perdata adalah terdapat sebuah tanggungjawab didalamnya, dan tuntutan atas tanggungjawab tersebut berlaku Ketika adanya hak-hak yang terlanggar. Sebagai salah satu ciri yang mencolok dari pertanggungjawaban hukum perdata adalah pengajuan penyelesaian sengketa atau permasalahan yang berasal dari inisiatif korban.
c. Tanggung jawab dalam aspek hukum pidana Segala tindak pidana yang menyalahi hak-hak lingkungan dan sosial merupakan delik penjatuhan  sanksi-sanksi  pidana  penjara  serta  denda  dengan  tujuan  menegakan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang  ditentukan  menyebabkan  vonis  hukuman  kepada  ‘oknum’  atau  individu  dalam suatu perusahaan yang bertanggungjawab secara langsung atas permasalahan/kesalahan yang terjadi. Sebagai salah satu contoh, apabila dalam sektor pembiayaan hijau tidak terdapat kelengkapan dokumen sertifikasi lingkungan kegiatan usaha nasabah, kemudian terjadi tindakan yang memenuhi delik maka tuntutan pidana dapat dijatuhkan pada divisi yang bertanggungjawab dalam financing decision making . Ketiga jenis pertanggungjawaban hukum di atas, merupakan suatu sebab akibat dalam kaitannya dengan kemungkinan jenis-jenis sanksi-sanksi. Sanksi administratif mengarah pada suatu tindakan administratif seperti pencabutan izin, sanksi perdata menuntut suatu pemenuhan hak dan pertanggungjawaban dari individu yang berkaitan secara langsung, dan sanksi pidana merupakan sanksi yang pada umumnya ditimbulkan oleh pelanggaran berat yang ditimbulkan oleh  kegiatan  usaha  dan  kerugian  yang  ditimbulkannya  lebih  luas  serta  merugikan  negara. Adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,  serta  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1998  tentang  Perbankan  Syariah setidaknya  secara  yuridis  sudah  mengikat  dan  menimbulkan  tanggung  jawab  bank  untuk menjalankan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya.

## E. KESIMPULAN
Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berpedoman  pada  nash  dan  danya  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2023  tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 tentang  Perbankan  Syariah  setidaknya  secara  yuridis  sudah  mengikat  dan  menimbulkan tanggung  jawab  bank  untuk  menjalankan  prinsip  keberlanjutan  dalam  kegiatan  usahanya. Sebelum  menyalurkan  pembiayaan,  bank  bertanggungjawab  mempertimbangkan  aspek lingkungan,  sosial,  dan  tata  kelola  dalam  analisis  kredit  untuk  menilai,  mengelola,  dan memitigasi  risiko  LST.  Selain  itu,  dalam  Pedoman  Pembiayaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit menegaskan  bahwa  setiap  bank  memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan  penilaian  risiko lingkungan sosial dan tata Kelola (LST) pada sektor pembiayaan yang memiliki dampak bagi lingkungan sosial. Akan tetapi keberadaan Hukum Perlindungan Lingkungan belum  berlaku secara efektif di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah karena tidak adanya indikator yang jelas untuk mengukur sejauh mana rencana aksi keuangan berkelanjutan telah dilaksanakan  oleh  lembaga  keuangan.  Adapun  bentuk  laporan  keberlanjutan  ( sustainable report )  yang  diterbitkan  secara  substansi  didorong  oleh  kepentingan  administrasi  dan
kelemahan pengawasan regulator jasa keuangan yang terhambat oleh keterbatasan SDM serta kekhawatiran akan terjadinya pergeseran prioritas kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, A., & Ulfah, M. (2010). Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer . Bandung: Alfabeta. Auda,  J.  (2008). Maqashid  al-Shari’ah  a  Beginner’s  Guide .  The  International  Institue  of Islamic Thought.
Busyro, M. A. (2019). Maqashid al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah . Prenamedia Group.
Chapra, M. U. (1992). Islam and Economic Challenge . The International of Islamic Thought. Jhering,  R.  V.  (2001). Law  as  a  Mean  to  an  End  (Der  Zweck  im  Recht) .  The  Lawbook Exchange.
Harahap, S. S. (2011). Etika Bisnis dalam Persepektif Islam . Jakarta: Salemba Empat.
Katz, S. P. M. (2011). The Legal Environment of Business (A Managerial Approach: Theory to Practice) . McGraw-Hill Education. Lako,  A.  (2018). Green  Economy:  Menghijaukan  Ekonomi,  Bisnis,  dan  Akuntansi .  Jakarta: Erlangga.
Mahmud,  A.  A.  H.  (1995). Fiqhul  Mas’uliyyah  Fil-Islami .  Darut  Tauzi’  Wannasyr  al- Islamiyah.
Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah , 1 (1), 50-69.
OJK.  (2021).  Roadmap  Keuangan  Berkelanjutan  Tahap  II  (2021-2025).  Diakses  dari: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap- Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025)/Roadmap  Keuangan  Berkelanjutan Tahap II (2021 - 2025).pdf
Saifullah, S. (2015). Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh . Intelegensia Media. Sarwat, A. (2019). Maqashid Syari’ah . Rumah Fiqih Publishing. Sjahdeini,  S.  R.  (2014). Perbankan  Syariah:  Produk-Produk  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya . Kencana.
Saputra, A. S., Susiani, I. R., & Syam, N. (2021, May). Hifdh Al-Bī ‘ah as part of Maqāṣid Al- Sharī’ah: Yūsuf Al-Qarḍāwy’s perspective on the environment in Ri’āyat al-Bī ‘ah fi Sharī’ah  al-Islām  book.  In AIP  Conference  Proceedings (Vol.  2353,  No.  1).  AIP Publishing.