Isnandar Aristo Prabowo, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2023) Kedudukan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Penyederhanaan Birokrasi, (5) 10,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Isnandar Aristo Prabowo 1 *, Hedwig Adianto Mau 2 , Mardi Candra 3
Universitas Jayabaya Email:

## Abstrak
Pengharmonisasian  merupakan  proses  penyelarasan  substansi  dan  teknik  penyusunan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kerangka  sistem  hukum  nasional,  tindak  lanjut harmonisasi diatur dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang  dikumpulkan  melalui  teknik  kepustakaan. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh  hasil  bahwa  secara  eksplisit,  kedudukan  jabatan  penyusun  dan  perancang perundang-undangan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menurut Permenkumham  Nomor  23  Tahun  2018  tertuang  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2)  yang menjelaskan bahwa perancang memiliki tugas menyiapkan, merumuskan dan mengolah rancangan  peraturan  perundang-undangan  dan  instrumen  hukum  lainnya  dan  dalam pelaksanaan  hal  tersebut  perancang  peraturan  perundangundangan  harus  melakukan pengharmonisasian,  serta  harus  melampirkan  surat  selesai  harmonisasi,  dan  perancang memiliki  peran  penting,  karena  perancang  harus  mampu  menciptakan  peraturan  yang selaras  dengan  peraturan  yang  sudah  ada.  Selain  itu  perancang  juga  harus  mampu membuat peraturan yang isinya tidak menimbulkan penafsiran yang meragukan. Tahapan penyusunan  peraturan,  perancang  selalu  memegang  peranan  penting  di  dalam  setiap tahapan. Pada pembentukan peraturan daerah, perancang selalu ada dalam setiap tahapan pembentukan.
Kata kunci: Jabatan fungsional, penyederhanaan birokrasi

## Abstract
Harmonization is a process of harmonizing the substance and technique of drafting laws and  regulations.  Within  the  framework  of  the  national  legal  system,  follow-up harmonization is regulated in Permenkumham Number 22 of 2018 and Permenkumham Number  23  of  2018.  The  method  used  in  this  study  is  normative  legal  research.  The
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 10, October 2023
research data comes from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal  materials  which  are  collected  through  library  techniques.  The  analysis  of  legal material used in this study is by means of legal interpretation (interpretation) and legal construction methods. From the research results it can be obtained that explicitly, the positions of drafters and drafters of legislation in the formation of laws and regulations according to Permenkumham Number 23 of 2018 are contained in Article 3 paragraph (1) and (2) which explains that the designer has the task of preparing, formulate and process draft laws and regulations and other legal instruments and in implementing this matter  the  designer  of  laws  and  regulations  must  carry  out  harmonization,  and  must attach a letter of completion of harmonization, and the designer has an important role, because the designer must be able to create regulations that are in harmony with existing regulations  .  In  addition,  the  designer  must  also  be  able  to  make  regulations  whose contents do not give rise to dubious interpretations. In the stages of drafting regulations, the designer always plays an important role in each stage. In the formation of regional regulations, the designer is always present at every stage of formation.
Keyword: Divestment of rights, investment attractiveness, business entity

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  banyaknya  keberadaan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dapat  menimbulkan  munculnya  peraturan  perundang-undangan  yang  saling tumpang  tindih  serta  saling  bertentangan  maka  dengan  berjalannya  waktu  akan menimbulkan  ancaman  pada  kepastian  hukum  (Panjaitan,  2020);  (Halimawan  et  al., 2020); (AVIANTI, 2008). Dalam hal ini terkait penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham)  Nomor  22  Tahun2018  dan  Permenkumham Nomor  23  Tahun  2018    yang  ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-472 Tahun 2018 menarik perhatian dan mengagetkan banyak pihak khususnya bagi perancang peraturan perundang-undangan dan biro hukum seluruh Pemerintah Daerah (Tobroni, 2020).
Melalui  peraturan  ini,  rancangan  peraturan  daerah  di  tingkat  provinsi  sampai dengan desa, rancangan peraturan Menteri, Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Lembaga  Non  Struktural  yang  dulunya  dilaksanakan  oleh  masing-masing  Pemerintah Daerah  kini  harus  diharmonisasikan  melalui  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pimpinan lembaga tetapi tidak melalui proses harmonisasi di Kemenkumham maka tidak dapat diundangkan dalam  Lembaran  Daerah,  Tambahan  Lembaran  Daerah,  atau  Berita  Daerah  Republik Indonesia.
Atas  penetapan  kebijakan  Kemenkumham  di  atas,  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri)  meminta  untuk  mencabut  Permenkumham  Nomor  22  Tahun  2018  dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 terkait pengharmonisasian peraturan daerah dan Peraturan  Menteri,  Rancangan  Peraturan  Lembaga  Pemerintah  Nonkementerian,  atau
Rancangan  Peraturan  Dari  Lembaga  Non  Struktural.  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri)  mengajukan  surat  protes  kepada  Menkumham  terkait  terbitnya  dua Permenkumham  tentang  harmonisasi  peraturan  Tanggal  19  September  2018  yang ditujukan kepada Menkumham, melalui Sekretaris Jendral Kemendagri dikirimkan surat edaran  kepada  seluruh  Sekretaris  Daerah  Provinsi/  Kabupaten/Kota  bernomor 180/2190/Biro hukum tanggal 1 Oktober 2018 perihal mempertegas wewenang terkait tahapan/proses  evaluasi  dan  fasilitasi  penyusunan  rancangan  PERDA  dan  perkada. Kemudian  ada  juga  informasi  (beberapa)  kementerian  atau  lembaga  yang  juga mempermasalahkan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 ini.
Selain  itu,  terdapat  kegiatan  perjalanan  dinas  yang  dilakukan  bagian  fasilitasi telaahan kebijakan Biro hukum Kemendagri contohnya di Biro hukum Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta,  Biro  hukum  Provinsi  Lampung,  Biro  hukum  Jawa  Barat,  dan Bagian  hukum  Kabupaten  Lombok  Utara  Provinsi  NTB,  bahwa  dalam  pembentukan produk hukum daerah yang dilakukan, telah melibatkan tenaga perancang dari Kanwil Provinsi  Kemenkumham.  Namun,  apabila  ditemukan  pemerintah  daerah  belum melibatkan tenaga perancang dari Kanwil Provinsi Kemenkumham yang dapat dilakukan adalah  mendorong  dan  mengingatkan  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sehingga terhadap Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dimaksud  dapat  menimbulkan  multi  tafsir  bagi  pemerintah  daerah  atau  dualisme pengaturan suatu norma/ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setara.
Kedudukan Perancang Peraturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015  sebagai  pelaksana  teknis  fungsional  Perancang  pada  unit  kerja  yang  mempunyai tugas  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  penyusunan  instrumen hukum lainnya (Dewi et al., 2020); (Syaprillah, 2019); (Iswahyudi, 2016). Unit kerja yang dimaksud berada dilingkungan lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,  lembaga  non  struktural,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mereka menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan  Perundang-undangan  serta  instrumen  hukum  lainnya  dan  harus  melakukan pengharmonisasian  peraturan  perundang-undangan.  Terlebih  lagi,  dengan  semangat penyederhanaan birokrasi dimana esselon IV dan beberapa esselon III di Pemerintahan telah  berubah  menjadi  Pejabat  Fungsional  Tertentu  (JFT)  diantaranya  juga  berubah menjadi Analis Perancang Perundang-undangan.
Dalam  perundang-undangan  sebagai  norma  hukum  yang  bersifat  mengikat (Manan,  1992)  terdapat  istilah  hirarki  (Ali,  1996)  dan  asas  umum  (Huda,  2011)  yang bermakna bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi (Soemardi, 1995; Soeprapto, 2008).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian sangat diperlukan karena memiliki tujuan untuk menganalisis fenomena  dan  kejadian  hukum  tertentu  (Efendi  &  Ibrahim,  2018).  Oleh  karena  itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, Permenpan  RB  Nomor  17  Tahun  2021,  Permenpan  RB  Nomor  65  Tahun  2021,  hasil penelitian ilmiah, kamus hukum dan lain sebagainya.
Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik hukum sekunder diperoleh dari  kepustakaan.  Analisa  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara  Indonesia  memiliki  kewajiban  melindungi  dan  memberikan  kepastian hukum  kepada  warga  negaranya  dalam  bentuk  tersedianya  peraturan  hukum,  karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum (Taufiqurrahman, 2019); (Winata,  2018).  Untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan masyarakat terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  didasarkan  pada  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011.  Setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  wajib mengikutsertakan  perancang  peraturan  perundang-undangan,  agar  dalam  hasil  produk perundang-undangan  yang  dibentuk  memiliki  kualitas  yang  baik.  Perancang  peraturan perundang-undangan  merupakan  seorang  pegawai  negeri  sipil  sesuai  dengan  bunyi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 (Simbolon, 2019). Selain itu, di dalam  Permenpan  RB  Nomor  65  Tahun  2021  disebutkan  bahwa  jabatan  Fungsional Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  jabatan  yang  mempunyai  tugas,  tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.
Selama  ini,  banyak  peraturan  menteri  dan  lembaga  negara  pada  tingkat penyusunan  Rancangan  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Lembaga  Nonkementerian,  atau Lembaga  Nonstruktural  sering  menimbulkan  masalah  dan  tumpang  tindih  serta bersinggungan  satu  dengan  lainnya  yang  mendorong  Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-Undangan  Kemenkumham  membentuk  Permenkumham  Nomor  23  Tahun 2018 (Firdaus & Michael, 2019).
Perancang undang-undang memiliki peran penting yang harus mampu membuat peraturan  yang  isinya  tidak  menimbulkan  penafsiran  yang  meragukan  (Simatupang, 2017). Kemampuan seorang perancang sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan, karena kualitas isi dari peraturan yang akan diberlakukan di masyarakat bergantung dari perancang (Setyono, 2019).
Klasifikasi atau rumpun jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri dari Pertama, Klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan, Kedua, Kategori keahlian, dan Ketiga,  Jenjang  terendah  sampai  dengan  jenjang  tertinggi,  terdiri  atas:  Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (III/a dan III/b), Ahli Muda (III/c dan III/d), Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c), dan Ahli Utama (IV/d dan IV/e).
Kedudukan  jabatan  penyusun  dan  perancang  perundang-undangan  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018  tertuang  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2)  yang  menjelaskan  bahwa  perancang memiliki tugas menyiapkan, merumuskan dan mengolah rancangan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum lainnya dan dalam pelaksanaan hal tersebut perancang peraturan  perundangundangan  harus  melakukan  pengharmonisasian,  serta  harus melampirkan surat selesai harmonisasi.
Menurut  Anggarisna  et  al.,  (Anggarisna  et  al.,  2021)  peranan  perancang  pada umumnya  yaitu  adalah  sebagai  berikut  (1)  Merumuskan  serta  merancang  alternative peraturan  dalam  mengatasi  permasalahan  di  daerah,  (2)  Mencanangkan  substansi berdasarkan  asas  secara  konsisten,  (3)  Mencanangkan  substansi  yang  jelas  dan  tidak ambigu,  (4)  Menjamin  setiap  peraturan  yang  telah  dirancang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  (5)  Memberikan  jaminan  akan  setiap  peraturan  yang  dirancang mampu mnjadi solusi atau mengatasi permasalahan daerah.
Kompetensi seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dari kemampuan yang bersangkutan dalam merancang atau merumuskan suatu permasalahan sosial kemasyarakatan ke dalam suatu norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang  jelas  dan  tegas  sehingga  dapat  dipahami  oleh  para  pengguna  peraturan perundangundangan, yang pada akhirnya dapat memudahkan pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan tersebut di masyarakat (Wahid, 2018).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  perancang  peraturan perundang-undangan  memiliki  peran  yang  eksplisit  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018. Perancang bertanggung jawab untuk menyiapkan, merumuskan, dan  mengolah  rancangan  peraturan  perundang-undangan  serta  melakukan pengharmonisasian,  serta  melampirkan  surat  selesai  harmonisasi.  Perancang  juga memiliki peran penting dalam menciptakan peraturan yang selaras dengan yang sudah ada dan menghindari penafsiran yang meragukan selama seluruh tahapan pembentukan peraturan, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah.

## BIBLIOGRAFI
Anggarisna, I. D. G., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2021). Kedudukan Perancang Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 37–40.
AVIANTI,  F.  (2008). Kebijakan  Perundang-Undangan  Mengenai  Badan  Penyidik Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di  Indonesia  (Doctoral  dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
Dewi,  I.  A.  D.  P.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Sukadana,  I.  K.  (2020).  Peranan  Perancang Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah. Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 109–113.
Firdaus, F., & Michael, D. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Pengharmonisasianrancangan  Peraturan  Menteri, Rancangan  Peraturan  Lembaga  Pemerintah  Nonkementerian  Atau  Rancangan Peraturan  Dari  Lembaga  Nonstrukturaloleh  Perancang  Peraturan  Perundang- Undangan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (3), 323–338.
Halimawan, A., Hardenta, A. D., Hayati, A. N., Indradi, A. H., Arsyah, A. M., Mulyani, C. K., Athilla, K. D., Faruq, M. H. Al, Rayhan, M., & Aldebarant, N. R. R. (2020). Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justisia .
Iswahyudi,  F.  (2016).  Keikutsertaan  Perancang  Perundang-Undangan  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 85– 108.
Panjaitan,  B.  S.  (2020).  Pengadilan  Landreform  Sebagai  Wadah  Penyelesaian  Kasus Pertanahan. Justitia Jurnal Hukum , 4 (1).
Setyono,  A.  (2019).  Formulasi  Pengharmonisasian  Rancangan  Peraturan  Perundang- undangan yang Dibentuk di Daerah. Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum , 4 (2), 189–205.
Simatupang,  T.  H.  (2017).  Peran  Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Dalam  Rangka  Harmonisasi  Peraturan Daerah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (1), 12–25.
Simbolon, L. A. (2019). Ilmu Perundang-undangan yang Baik untuk Negara Indonesia . Deepublish.
Syaprillah,  A.  (2019).  Strategi  Harmonisasi  Penyusunan  Peraturan  Daerah  Melalui Mekanisme Executive Preview. Borneo Law Review , 3 (2), 96–112.
Taufiqurrahman,  M.  (2019).  Peran  Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview. Soumatera Law Review , 2 (2), 270–281.
Tobroni,  F.  (2020).  Penanganan  Covid-19  Dan  Pengembangan  Hukum  Ham  Konteks Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum , 17 , 176–201.
Wahid,  A.  (2018). Himpunan  Peraturan  Jabatan  Fungsional  Peraturan  Perundang- Undangan . Jakarta.
Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 127.

## Copyright Holder:
Isnandar Aristo Prabowo, Hedwig Adianto Mau, Mardi Candra (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: