## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## ANALISIS SOSIO-YURIDIS TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MERAUKE

## SOCIO-JURIDICAL ANALYSIS OF PROCUREMENT OF LAND FOR GENERAL INTEREST IN MERAUKE DISTRICT

## Edison Rawar
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-Mail: Edison@gmail.com
Ruloff Y. F. Waas Fakultas Hukum Universitas Musamus E-Mail: Ruloff@unmus.ac.id
Naskah diterima: 11 September 2018 direvisi: 30 September 2018 disetujui 25 November 2018

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pemberian  ganti  rugi  dari pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  sebagai  akibat  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum,  serta  apa  saja  jaminan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai  suatu kepastian hukum atas status pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tipe penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan  topik  masalah  yang  diteliti.  Secara  umum  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dibagi dalam tiga tahap, yaitu; 1. Tahap persiapan  2.  Tahap  pengadaan  lahan,  3.  Tahap  setelah  pasca  pembebasan.  Bentuk  ganti kerugian berupa: 1) Uang; 2) Tanah Pengganti; 3) Pemukiman Kembali atau bentuk lain yang telah disetujui kedua belah pihak yang bersangkutan. Khusus untuk tanah waqaf peribadatan lainnya,  maka  bentuk  kerugian  berupa  tanah,  bangunan  dan  perlengkaan  yang  diperlukan diserahkan kepada yang bersangkutan. Diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan dan  kesejahteraan  di    Kabupaten  Merauke.  Pemerintah  dan  Militer  harus  bersikap  arif  dan bijaksana  dalam  menyikapi  setiap  permasalahan  atau  keberatan  dari  warga  terkait  dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
Kata Kunci : Pengadaan; Tanah; Kepentingan Umum.

## Abstract
The purpose of this study is to discover how the the process of providing compensation from the local government  to  the  community  as  a  result  of  land  acquisition  for  the  public  interest,  and  what  the government  guarantees  to  the  public  as  a  legal  certainty  over  the  status  of  land  acquisition  for  the
public interest. Type of research in this thesis is a qualitative research using the legislation approach by reviewing and analyzing some laws that are related and relevant to the topic of the problem under investigation.  In  general,  the  implementation  of  Land  Procurement  for  the  Implementation  of Development  for  Public  Interest  is  divided  into  three  stages;  1.  Preparation  phase  2.  Phase  of  land procurement, 3. Stage after post-release. The forms of compensation are: 1) Money; 2) Replacement Land;  3)  Resettlement  or  other  forms  agreed  by  both  parties.  Especially  for  other  waqaf  land  of worship, then the form of loss in the form of land, the necessary building and scrutiny are left to the person concerned. Systematic planning is required, integrated, and sustainability under the rule of law that  will  provide  direction  for  development  and  prosperity  in  Merauke  District.  Government  and military  must  behave  wise  and  prudent  in  addressing  any  problems  or  the  tightness  of  residents associaeted with land acquisition for public interest.

## Keywords : Procurement, Land, Interest General.
Copyright©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat rumusan mengenai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea ke empat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Jaminan itu termasuk pada Pasal 18b UUD 1945, berbunyi “Amandemen negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang”.  Untuk menjaga  dan  melestarikan  adat  istiadat  yang  ada  maka  selain  itu  juga  UUD  1945  dapat menjamin masyarakat adat melalui perubahan keempat dari UUD 1945 yang juga memberikan jaminan  konstitusional  terhadap  kebudayaan  Indonesia  yang  termuat  dalam  Pasal  32  UUD 1945, berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Dengan  demikian  masyarakat  hukum  adat  memiliki  basis  konstitusional  untuk mempertahankan  hak-haknya  sebagaimana  dimuat  dalam  pasal-pasal  tersebut,  walaupun beberapa  kalangan  justru  melihatnya  sebagai  pembatasan  hak  masyarakat  adat.  Untuk melindungi hak masyarakat adat ditempuh dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, melalui pengujian  Perundang-undangan  terhadap  UUD  1945  untuk  membuktikan  penguatan  di lapangan.
Bila ditinjau dari perspektif perjalanan sejarah perkembangan hak asasi manusia, baik di level  internasional  maupun  nasional,  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hukum  adat semakin menguat. Secara formal mulai dari tingkat konvensi internasional konstitusi, Undang-
Undang hingga Peraturan Daerah (Perda) sampai sekarang persatuan masyarakat adat semakin kuat dan dihormati. Terlepas masih adanya catatan dalam perlindungan dan  pemenuhan hak- hak masyarakat hukum adat, namun upaya untuk mencapai hal tersebut, masih perlu mendapat apresiasi positif dari kita seluruh masyarakat.
Sebenarnya  banyak  pihak  swasta  ingin  lebih  membantu  perkembangan  sumber  daya manusia di Papua, namun mereka mengaku tidak bisa membantu dengan maksimal sebab akses yang mengarah pada masyarakat adat setempat dinilai kadang menjadi kendala utama untuk dapat memberikan pemahaman terkait hak-hak konstitusinalnya. Bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat  bagi  pembangunan  yang  berkeadilan  dan  demokratis  secara  bertahap  dan berkesinambungan  di  daerah  Kabupaten  Merauke  yang  diarahkan  pada  pemanfaatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Senada dengan hal tersebut diatas, maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen  pembangunan  nasional  di  bidang  pertanahan  merupakan  upaya  meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya di Kabupaten Merauke dari aspek sosial dalam mewujudkan masyarakat  yang  maju,  adil,  makmur,  sejahtera,  dan  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia agar memajukan  kesejahteraan  umum  daerah  yang  dapat  menjamin  pemerataan  akses  di  bidang pertanahan, serta peningkatan kesejahteraan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem pengelolaan sumberdaya alam di daerah yang mengatur tentang penggunaan tanah untuk kepentingan umum.
Dewasa ini, beberapa masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering terjadi di Kabupaten  Merauke,  sehubungan  dengan  pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya fasilitas umum untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pengadaan tanah yang  sering  menjadi  perdebatan  antara  masyarakat  dengan  pihak  pengelola  fasilitas  umum. Sebagai  contoh  beberapa  kasus  besar  yang  hingga  saat  ini  di  kabupaten  Merauke  belum terselesaikan  permasalahannya  adalah,  sengketa  tanah  Pelabuhan  Laut  Yos  Sudarso  dan sengketa  tanah  Bandara  Udara  Mopah  yang  belum  ada  kejelasanya  antara  pemerintah  dan masyarakat  pemilik  hak  ulayat.  Dari  contoh  dua  kasus  tersebut  diatas  yang  menyangkut kepentingan  umum,  seringkali  masyarakat  kurang  menyadari  akan  pentingnya  sarana pelayanan publik kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah tanah.
Bahkan  dalam  hal  ini,  masyarakat  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi  dan golongannya sendiri. Disisi lain hal itu memang sangat penting dan diakui keberadaanya oleh pemerintah,  namun  di  sisi  lain,  wawasan  masyarakat  awam  sangat  terbatas  dan  sering
memunculkan  masalah  yang  kadang  menjadi  kontroversi.  Kebijakan  pemerintah  pusat  yang kadangkala tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat di daerah khususnya di wilayah yang kurang  terjangkau  oleh  akses  pemerintah  mengakibatkan  kurangnya  pemenuhan  hak masyarakat atas tanah ulayat, terkadang menyimpang dari nilai-ninai budaya, adat istiadat dan tradisi  masyarakat  setempat.  Misalnya  dalam  menentukan  lokasi  hak  ulayat  tanpa  melihat aspek-aspek yang dianggap sakral dalam wilayah suatu masyarakat adat itu sendiri.
Berdasarkan regulasi dari Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 Berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak Ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Undang- Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi”
UUPA sendiri tidak mendefenisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3  UUPA  memang  terdapat  istilah  “hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  dengan  itu”  dalam penjelasan pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang  serupa  dengan  itu”  ialah  apa  yang  didalam  perpustakaan  hukum  adat  disebut  : “beschikkingsrecht”.
Fenomena di bidang pertanahan mengalami perkembangan begitu pesat sampai kedalam seluruh  aspek  kehidupan,  tanah  tidak  hanya  diperlukan  untuk  tujuan  tempat  tinggal  dan mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dll.  Oleh  karenanya  pemecahan  masalah  dalam  pelepasan  tanah  guna  kepentingan  bersama dilakukan  dengan  pendekatan inter-disiplin,  dan  salah  satu  disiplin ilmu  yang  dimanfaatkan oleh penulis adalah pendekatan sosiologi dan yuridis. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk, semakin memantapkan keyakinan bahwa pengadan tanah untuk kepentingan umum merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  perikehidupan  masyarakat,  artinya  fenomena- fenomena  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat  telah  tercermin  dalam  aktivitas  kehidupan bermasyarakat  dengan  terdapatnya  asas,  norma  dan  kaidah  hukum  didalamnya  agar  dapat berupaya  mempelajari  masyarakat  disuatu  daerah  dan  dipandang  dari  aspek  hubungan  antar individu atau kelompok secara dinamis, sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisinya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan masyarakatnya untuk peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh bagi masyarakat adat setempat di daerahnya.
Sebagai  ilmu  yang  mempelajari  fenomena  masyarakat  yang  dipandang  dari  sudut hubungan antar manusia yang terwujud dalam suatu proses sosial yang didalamnya melibatkan
dan memunculkan struktur sosial, nilai, norma, pranata, peranan, status, individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat, sosiologi telah memberi kontribusi pada disiplin ilmu lain untuk keperluan  praktis  dalam  mengkaji  dan  memecahkan  masalah  yang  muncul.  Hasil  kajian tersebut  digunakan  sebagai  landasan  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan pembinaan dan pengembangan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.
Landasan yuridis tentunya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah. Untuk itu akan dikemukakan peraturan perundang-undangan yang terkait  dengan  pengadaan  tanah  yaitu  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 4 yang  berbunyi  “pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  menjamin  tersedianya  tanah  untuk kepentinan umum”.
Dalam  rangka  mewujudkan  kehidupan masyarakat  yang  bermanfaat  bagi  pembangunan yang  berkeadilan  dan  demokratis  secara  bertahap  dan  berkesinambungan  tersebut,  maka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia didaerah harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap aktivitas di bidang pertanahan,  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  area  yang  mencukupi  sehingaa  dengan regulasi yang baik dan benar tujuan peningkatan kualitas hidup yang baik dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan masyarakat yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan pada level normal di daerahnya. Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah telah  menerbitkan  peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Peraturan Tentang Izin Lokasi, Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi “izin  lokasi  diberikan  berdasarkan  pertimbangan  teknis  pertanahan  yang  memuat  aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilyah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah”, yang  mengatur  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  perizinan  serta  prosedur  dan sebagainya.  Kenyataan  yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi  yang mendesak adalah perubahan  yang  terjadi  dilapangan  secara  meluas,  bahwa  banyak  kegiatan  yang  bersifat nasional  dan  secara  otomatis  perlu  diselenggarakan  pada  tingkat  daerah  yang  melibatkan stakeholder dan partisipasi masyarakat secara sadar dan penuh tanggungjawab.
Selain itu, Kabupaten Merauke belum optimal memberikan kontribusi bagi pembangunan tempat-tempat  umum  akibat  permasalahan  tanah.  Penyelenggaraan  kebijakan  berkaitan  erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait
terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.
Atas  dasar  argumentasi  tersebut  diatas,  maka  diperlukan  perencanaan  yang  sistematis, terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dipayungi  aturan  hukum  yang  akan  memberikan  arah  bagi pembangunan  dan  kesejahteraan  di  Kabupaten  Merauke.  Payung  hukum  tersebut  berupa Peraturan  Daerah  tentang  pengadaan  tanah  di  kabupaten  Merauke  yang  harus  mampu menjamin:
a. terciptanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergitas  antar  institusi  dalam kesejahteraan masyarakat;
b. keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
c. optimalisasi  peran  berbagai  pihak  (pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha)  dalam pembangunan;
d. tercapainya  penggunaan  sumberdaya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan  dan berkelanjutan; dan
e. terjaganya  kesinambungan  dan  kesatuan  arah  antar  rencana  pembangunan  di Kabupaten Merauke.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  dalam  masalah  pengadaan  tanah  di  Kabupaten Merauke untuk kepentingan umum, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dengan judul  “Analisis  Sosio-Yuridis  Tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Di Kabupaten Merauke”.

## B. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis,  maka  dapatlah  penulis merumuskan  masalah  yakni  bagaimana  proses  pemberian  ganti  rugi  dari  pemerintah  daerah kepada  masyarakat  sebagai  akibat  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dan  apa  saja jaminan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai  suatu  kepastian  hukum  atas status pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

## C. Metode Penelitian
Oleh karena penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang hukum maka metode yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum.  Tipe  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti.
Selain  itu  juga  dilakukan  pendekatan  dengan  melakukan  pengkajian  terhadap  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Pemerintah  Nomor  76  Tahun  2001  tentang Pedoman  Umum  Pengaturan  Mengenai  Desa,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64
Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Peraturan Daerah terkait yang telah ada di Kabupaten Merauke. Penelitian ini akan meneliti data primer dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel dengan cara wawancara langsung

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proses Pemberian Ganti Kerugian Pelepasan Tanah Ulayat
Pengertian ganti rugi berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan atau non fisik sebagai akibat dari pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,  dan  atau  benda-benda  lain  yang  terkait  dengan  tanah  yang  dapat  memberikan kelangsungan  hidup  yang  lebih  baik  dari  tingkat  kehidupan  ekonomi  sebelum  terkena pengadaan tanah. Jadi istilah ganti rugi dimaksud dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berbeda dengan pengertian ganti rugi sebagai akibat dari ingkar janji dan atau akibat suatu  perbuatan  melanggar  hukum.  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seakan-akan tenggelam oleh kasus-kasus sengketa atau konflik pertanahan yang begitu masif dan kompleks. Pengaturan pengadaan tanah dalam undang-undang  memang  tepat,  namun  dari  segi  substansi,  undang-undang  yang  berdampak luas ini menyisakan beberapa catatan.
Undang-undang  dibentuk  untuk  suatu  tujuan.  Kendala  utama  pembangunan  untuk kepentingan  umum  khususnya  infrastruktur  adalah  pembebasan  tanah  yang  tidak  dapat ditanggulangi oleh Perpres No. 65 Tahun 2006. Oleh karena itu diterbitkanya undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (UUPTKU) dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses pengadaan tanah.
Masalah ganti kerugian merupakan hal prnsip dalam setiap kegiatan pengambilan tanah, baik melaui proses pencabutan hak, pembebasan tanah dan pengadaan tanah. Tidak boleh ada tindakan pengambilan tanah oleh negara tanpa memperhitungkan ganti rugi.
Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ganti kerugian, yakni : 1) Objek yang diganti rugi berupa tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain 2) Ganti kerugian bersifat fisik dan/atau non fisik, 3) Dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
Terhadap unsur-unsur gnati rugi tersebut di atas dapat ditarik poin penting atau garis bessar terhadap unsur-unsur tersebut antara lain : objek  yang diganti rugi, bentuk ganti rugi, syarat layak dan tidaknya, dasar perhitungan ganti rugi (musyawarah/tim penaksir), penetapan ganti rugi oleh panitia, penyerahan ganti rugi, kongsignasi (konsinyasi), pengajuan keberatan, serta adanya kemungkinan pencabutan hak.
Di lain pihak juga penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur di  dalam  Perpres  No.  36  Tahun  2005  yakni  sebanyak  21  item  bila  dibandingkan  dengan Keppres  No.  55  Tahun  1993  yang  hanya  mencantumkan  14  item.  Tabel  berikut  ini  akan memberikan sedikit persamaan berdasarkan beberapa jenis pembangunan yang penulis anggap urgen atau sangat penting bagi pelayanan publik.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Pengadaan dan Pembebasan Tanah serta berdasarkan penelitian dokumen di Dinas Pertanahan Kabupaten Merauke, bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang  Luasnya  Kurang  Dari Satu Hektar yang dilakukan Pemerintah dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah, bangunan, dan benda-benda yang terkait dengan tanah.
Secara  umum  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  atau  lebih  dikenal  dengan  pembebasan  lahan  ( land  acquisition )  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dibagi dalam tiga tahap, yaitu;
a. Tahap  persiapan  atau  sebelum  pembebasan  lahan  ( pre-land  acquisition ),  yang mencakup proses sosialisasi proyek dan rencana pengadaan lahan.
b. Tahap pengadaan lahan ( land acguisition process ), yaitu meliputi proses pengukuran, pendataan  bangunan  dan  tanaman  serta  penentuan  ganti  rugi,  musyawarah  harga, pembayaran, eksekusi lahan.
c. Tahap  setelah  pasca  pembebasan  ( post-land  acquisition ),  yaitu  mencakup  rencana kegiatan  yang  akan  dilakukan  setelah  eksekusi  lahan  dan  pemanfaatan  lahan  oleh instansi yang memerlukan tanah.
Namun  guna  membatasi  penelitian  dan  pembahasan  agar  tidak  terlalu  jauh  dari  pokok masalah,  maka  yang  penulis  lakukan  penelitian  hanya  pada  tahap  persiapan  dan  tahap pengadaan lahan.
1. Tahap persiapan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengadaan dan Pembebasan Tanah Titiek Suwati dan telaah dokumen yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, sebelum melakukan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Instansi Pemerintah yaitu Dinas  Pekerjaan  Umum  melalui  Dinas  Pertanahan  dengan  meminta  pertimbangan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  dengan  didasarkan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah yang telah ditetapkan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada Bupati Merauke,
adapun  isi  proposal  rencana  pembangunan  dengan  uraian  yaitu;  a).  Maksud  dan  tujuan pembangunan, b). Letak dan lokasi pembangunan, c). Luas tanah yang diperlukan, d). Sumber pendanaan,  e).  Analisa  kelayakan  lingkungan  perencanaan  pembangunan,  termasuk  dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

## 2. Pelaksanaan
a. Penyuluhan
Dalam penyuluhan ini Panitia Pengadaan Tanah (PPT) bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melakukan penyuluhan dengan cara memberikan informasi secara dua arah dengan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan, dengan dipandu oleh Ketua PPT  dan  Wakil  Ketua  PPT  dan  dihadiri  oleh  anggota  PPT  dan  Pimpinan  Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.
b. Inventarisasi
Pelaksanaan  inventarisasi  dilakukan  oleh  PPT  bersama  instansi  pemerintah  yang memerlukan  tanah  dan  instansi  terkait.  Inventarisasi  meliputi  objek  tanah  yang  terkena pengadaan tanah untuk pembangunan, batas-batas tanahnya, subyek atau pemilik/pemegang  hak  atas  tanah  dan  penguasaan  tanah  serta  penggunaanya,  termasuk bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang akan terkena pembangunan.
c. Pengumuman
Pengumuman  hasil  inventarisasi  diperlukan  untuk  memberitahukan  dan  memberi kesempatan  kepada  masyarakat  yang  tanahnya  terkena  kegiatan  pembangunan  untuk mengajukan  keberatan atas  hasil inventarisasi.  Pengumuman  dilampiri  dengan  Peta  dan Daftar yang menguraikan mengenai Subjek (nama pemegang/pemilik tanah), luas, status tanah,  nomor  persil,  jenis  dan  luas  bangunan,  jumlah  dan  jenis  tanaman,  benda-benda lainnya.
Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP),  Nomor  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT) bidang  tanah  serta  keteranganketerangan  lainnya  dan  ditandatangani  oleh  PPT  serta diumumkan di Kantor Pertanahan Kota/kota, Kantor Camat  dan Kantor Kelurahan/Desa setempat  dalam  tenggang  waktu  1  (satu)  bulan.  Jika  ada  keberatan  yang  diajukan  oleh masyarakat  dalam  tenggang  ditetapkan  dan  oleh  PPT  dianggap  cukup  beralasan,  pihak PPT mengadakan perubahan, sebagaimana mestinya.
d. Musyawarah Mengenai Bentuk Besarnya Ganti Kerugian
Musyawarah mengenai bentuk besarnya kerugian. Dalam musyawarah ini yang diinginkan adalah titik temu keinginan antara pemilik tanah dengan pihak yang instansi pemerintah yang memerlukan tanah, untuk selanjutnya memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Hasil musyawarah ini (diumumkan) dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh  masyarakat  yang  tanahnya  terkena  pembangunan  dan  instansi  pemerintah  yang memerlukan  tanah.  Kemudian  untuk  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi kerugian  dituangkan  dalam  Surat  Keputusan  PPT  yang  ditandatangani  oleh  ketua PPT.  Jika kesepakatan  tentang  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  tidak  tercapai,  maka  PPT  menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian dengan melampirkan Berita Acara Penaksiran dan Notulen Rapat Musyawarah.
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  adalah  lembaga  pemerintah  non  kementrian  di Indonesia yang mempunyai tugas yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dulunya dikenal dengan sebutan kantor agraria. BPN diatur melaui peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang  Badan Pertanahan Nasional dan perturan presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2006.
BPN  merupakan  satu-satunya  badan  pemerintah  yang  dapat  mengeluarkan  bukti kepemmilikan  tanah.  Namun  dalam  kenyataanya  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  seringkali transaksi jual-beli tanah yang ilegal, dimana tanah yang sudah menjadi objek transaksi sudah mempunyai sertifikat oleh pemilik. Namun masyarakat adat sebagai pemilik sebelumnya masih menjual  tanah  tersebut  kepada  orang  lain  dan  membuat  bukti  kepemilikan  yang  baru  yang diterbitkan oleh LMA. Sehingga untuk objek tanah tersebut memiliki dua bukti kepemilikan dan  untuk  pemilik  yang  berbeda,  yang  mana  bukti  kepemilikan  (sertifikat  tanah)  yang diterbitkan BPN dan kubti kepemilikan oleh LMA (surat pelepasan adat).
Contoh  permasalahan  di atas  merupakan salah  satu  keadaan  yang  sering  kita  jumpai  di kabupaten  merauke.  Dimana  dari  kondisi  demikian  jika  dilakukan  proses  hukum  terhadap objek tanah tersebut, maka bukti kekpemilikan yang diterbitkan oleh LMA tidak diakui dalam proses peradilan. Jika demikian maka masyarakat yang tidak mengerti akan sangat dirugikan bila dihadapkan dengan masalah seperti ini. Namun bila dikaji lebih dalam, sesuai dengan UU RI No.1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua maka LMA mempunya kewenangan yang hampir  sama  dengan  BPN.  Dimana  LMA  mempunyai  kewenangan  untuk  menjaga  hak-hak ulayat,  yang  dijabarkan  dalam  PERDA  No.  15  Tahun  2010  yaitu  menentukan  batas-batas tempat  yang  sah  secara  adat  dan  disesuaikan  dengan  data  autentik  agraria  (BPN).  Dalam
menentukan  perkara  tanah/tempat,  LMA  selalu  mengutamakan  kewenangan  spesifiknya sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan perkara yaitu atas dasar masyarakat mula-mula/adat.
Jika  kita  dibandingkan  dengan  kewenangan  BPN,  yaitu  meningkatkan  pelayanan  dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh indonesia serta menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan secara sistematis. Pada pada penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa BPN yang mempunyai kewenangan untuk menerbitka sertifikat dan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perkarah tanah di seluruh indonesia. Namun Undang- undang pokok Agraria Pasal 3 “dengan mengingant ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang menurut kenyataanya masih ada harus sedemikian rupa sehihngga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara., yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.
Pada Undang-Undang pokok agraria, negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak  ulayat  yang  melekat  padanya.  Maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  kewenangan  yang diberikan kepada lembaga masyarakat adat bukanlah membuat suatu bukti kepemilikan tanah bila terjadi transaksi jual beli tanah. Namun hanya sebatas penentuan batas-batas kepemilikan yang menjadi hak ulayat dalam masyarakat adat. Dan untuk menerbitkan bukti kepemilikan tanah  (sertifikat  tanah)  adalah  tugas  dan  kewenangan  yang  diberikan  negara  kepada  BPN. Sehingga  jika  terjadi  perkara-perkara  tanah  seperti  di  atas,  bukanlah  penyalahgunaan wewenang oleh LMA, namun merukan penafsiran yang keliru oleh oknum-oknum yang ingin melegalkan transaksi jual beli tanah yang ilegal terhadap wewenang dan fungsi dari LMA.
Kewenangan yang diberikan kepada LMA hanya mengatur terhadap tanah atau hak-hak ulayat  yang  masih  menjadi  milik  masyarfakat  adat.  Apabila  objek  dari ahak  ulayat  tersebut telah berpindah tangan kepada oayang yang bukan menjadi bagian dari masyarakat adat maka dengan  sendirinya  kewenangan  dari  LMA  akan  luntur.  Dan  bukti  surat  pelepasan  yang diterbitkan oleh LMA hanya sebagai penanda terhadap batas-batas dari objek tanah ulayat yang dijual  kepada  pihak lain.  Dan  bukanlah merupakan  bukti  kepemilikan  terhadap  suatu  tanah. Sehingga apapun yang diterbitkan oleh LMA bias dijadikan sebagai dasar hokum kepemilikan terhadap suatu objek tanah.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  dari  hasil  penelitian  penulis  bahwa  luas  lahan yang  objek  tanah  pelabuhan  laut  Yos  Sudarso  Merauke  adalah  sebesar  24,4  ha.  Menurut berbagai sumber yang berhasil penulis telusuri bahwa permintaan ganti kerugian yang dituntut oleh pemilik tanah ulayat adalah sebesar 3 (tiga) triliun rupiah. Hasil penelusuran penulis juga
megungkapkan  bahwa  permasalahan  mengenai  pembayaran  tersebut  sama  sekali  belum terealisasikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik hak ulayat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Penulis  terhadap  responden  (ketua  LMA  Kabupaten Merauke), didapati hasil bahwa proses pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan laut Yos Sudarso kabupaten Merauke mengalami kendala dikarenakan munculnya pihak lain yang mengkalim  kepemilikan  tanah  ulayat  objek  sengketa  pelabuhan  laut  Yos  Sudarso  Tersebut tersebut.
Pelabuhan laut Yos Sudarso merupakan salah satu kawasan yang dipalang oleh pemilik hak ulayat jika pemerintah belum menerima tuntutannya. Sumber penulis mengatakan bahwa Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Imbuti mengatakan rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan percepatan pelayanan dan misi satu harga untuk wilayah Merauke melalui transportasi Tol Laut kemungkinan besar tidak bisa optimal. Hal tersebut disebabkan karena  pemerintah  belum  melakukan  pembayaran  ganti  rugi  lahan  yang  dipakai  untuk pembangunan Pelabuhan Yos Sudarso Merauke dan sejumlah tempat umum lainnya selama ini.
Masyarakat  adat  Inbuti  selaku  pemilik  hak  ulayat  atas  tanah  yang  telah  dibangun pelabuhan laut minta pemerintah untuk memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp 3 triliun. Menurut data secara keseluruhan lahan yang telah dipakai oleh pemerintah selama ini seluas 26,58 ha. Dari total luas tersebut ada sekitar 12 hektar yang sudah dipakai untuk pembangunan fasilitas pelabuhan dan lainnya.
Terkait  dengan  tuntutan  tersebut  pihak  pemilik  hak  ulayat  sendiri  telah  melakukan berbagai  upaya  dalam  memperjuangkan  hak-hak  mereka.  Diantaranya,  mereka  telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan. Selain itu, juga telah menyurati Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas persoalan tanah ulayat di kawasan pelabuhan ini. Namun  menurutnya,  usaha  tersebut  selalu  sia-sia.  Sebab  hingga  saat  ini  belum  ada  respon positif, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurut sumber yang berhasil penulis dapati Bupati Merauke sudah menjanjikan untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Tapi sampai saat ini kami belum ada kejelasan.
Beberapa  masyarakat  menilai  Pemerintah  Kabupaten  Merauke  dinilai  tidak  menghargai hak  dan  adat  masyarakat  Marind  Merauke.  Bahkan  Pemerintah  pun  dianggap  melakukan tindakan  semena-mena  terhadap  hak-hak  dasar  orang  asli  Marind,  demikian  diungkapkan tokoh masyarakat terkait pencabutan palang ( sasi ) di kawasan palabuhan Yosudarso Merauke oleh pemerintah daerah Merauke beberapa waktu lalu.
Kepala  Kesyahbandaraan  dan  otoritas  pelabuhan  kelas  IV  Merauke  menjelaskan, pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat salah satu marga atas proyek pembangunan dermaga  tersebut,  tidaklah  tepat.  Karena  soal  pembebasan  tanah  tersebut  adalah  urusan pemerintah daerah. sebagai pengelola pelabuhan bukan pemilik pelabuhan, soal pembebasan tanah yang seharusnya menjadi urusan pemerintah daerah.
Menurut informasi pihak kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaanya dan tentunya itu merugikan  pihak  kontraktor  dari  sisi  waktu.  Kejadian  seperti  ini  dapat  mengakibatkan kontraktor  akan  mengalami  kerugian  atas  terhentinya  pengerjaan  pembangunan  untuk pelayanan publik seperti di pelabuhan laut merauke ini. Jika dihitung mulai dari pembayaran tenaga kerja dan peralatan itu bisa mencapai 1 miliar lebih. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak  ada  langkah  penyelesaian  yang  baik  dan  menguntungkan  para  pihak  maka  siapa  yang mau menganti kerugian kontraktor itu, apakah LMA atau Pemerintah?
Permasalah kedua yang muncul ialah, siapa pemilik hak ulayat yang sesungguhnya kalau dilihat dari bukti yang ada telah sudah jelas, sebenarnya siapa pemilik hak ulayat atas objek pembangunan pelabuhan laut tersebut. Berdasarkan dokumen dan alat bukti kepemilikan yang sudah memenuhi ketentuan administrasi yang dikeluarkan Lembaga Masyarkat Adat (LMA) Malind Imbuti telah memperkuat dan mempertegas pemilik tanah tersebut secara adat namun ada klaim dari pihak lain yang mengatakan objek tersebut merupakan hak ulayatnya.
Setelah  Penulis  melakukan  penelususan  pada  LMA  Kabupten  Merauke  (Frederikus  W. Mahuze)  berdasarkan  wawancara,  Penulis  mendapatkan  keterangan  bahwa  sebagian  besar pemegang  hak  ulayat  atas  daerah  pembangunan  pelabuhan  laut  beserta  fasilitasnya  adalah marga Mahuze, sedangkan marga Ndiken hanya sebagian kecil saja dari lokasi tanah ulayat yang akan dilakukan pembangunan pelabuhan laut Yos Sudarso Merauke.
Dijelaskan juga bahwa penentuan ukuran secara akurat belumlah terjadi secara pasti pasti namun  hanya  berdasarkan  perkiraan  saja  dengan  penunjukan  beberapa  batas  alam  seperti dikatakan batas alam marga  yang menunjukan kepemilikan Marga Ndiken berada di sekitar belakang rumah sakit sampai dengan sumur bor (ujung rumah sakit). Sedangkan milik marga Mahuze ada pada wilayah dok kapal, daerah penempatan kontener hingga di daerah sumur bor (depan  kantor  pelni).  Menurut  ketua  LMA  Kabupaten  Merauke  juga  bahwa,  proses pembayaran  yang  dilakuakan  belum  sepenuhnya  namun  masih  dalam  tahap  proses. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan mengenai objek pada sampel penelitian ini  yaitu  luasan  tanah  bandara  mopah  yang  menjadi  objek  sengketa  adalah  60  ha,  dengan tuntutan  ganti  kerugian  yaitu  sebesar  480  miliar  dan  telah  terbayar  sebesar  5  miliar  dengan rincian Rp. 1.400.000,- per meter.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  kepada  beberapa  responden  mengenai  belum terselesaikanya permasalahan pembebasan tanah bandara udara Mopah merauke dikarenakan adanya kesalahan pembayaran ganti rugi kepada pemilik hak ulayat sesungguhnya.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  Penulis,  Pemerintah  Kabupaten  Merauke  akan menyelesaikan  masalah  ganti  rugi  tanah  ulayat  seluas  17  ha  untuk  pengembangan  Bandar Udara Mopah Merauke dan Pemerintah juga akan menyelesaikan masalah ganti kerugian tanah ulayat 12,5 ha untuk bandara udara mopah tersebut.
Pemkab Merauke telah membayar ganti rugi sebesar Rp 4,8 miliar untuk ganti rugi tanah 12,5 ha, akan tetapi dalam proses pembayarannya terjadi kesalahan bayar terhadap pemilik hak ulayat. Pembayaran justru diberikan kepada mereka yang bukan pemilik tanah ulayat. Dari total ganti rugi Rp 4,8 miliar, dana yang sudah dicairkan Rp 3,2 miliar. Adapun  sisa dana Rp 1,6 miliar  kini  masih  diblokir.  Pemerintah  daerah  menyatakan,  tidak  mungkin  dilakukan pembayaran ulang Rp 3,2 miliar yang sudah telanjur dibayarkan itu. Oleh sebab itu, dana Rp 3,2 akan ditarik kembali untuk dibayarkan kepada pemilik sah, sebab tidaklah tepat jika dibayar APBD lagi untuk obyek yang sama dalam belanja yang sama.
Seperti diberitakan dalam beberapa sumber online sebelumnya, warga Kampung Kayakai menuntut Pemkab Merauke membayar ganti rugi tanah ulayat seluas 12,5 hektar yang dijadikan area Bandara Merauke. Mereka juga meminta ganti rugi tanah hak ulayat seluas 17 hektar yang masuk  dalam  rencana  pengembangan  Bandara  Mopah  Merauke.  Dari  hasil  observasi  yang didapat, telah diketahui bahwa ada permasalahan atas pemilik hak ulayat sebenarnya atas lokasi objek  tanah  sengketa  untuk  kepentingan  umum  pada  pembangunan  pelabuhan  laut  Yos Sudarso Merauke, beberapa media online mencatat secara terang terangan bahwa pemilik hak ulayat  pembangunan  pelabuhan  laut  Yos  Sudarso  adalah  milik  marga  Ndiken,  namun berdasarkan surat pelepasan yang pernah dikeluarkan oleh LMA adalah milik Marga Mahuse.
Hal ini menunjukan adanya carut marut proses administrasi yang dilakukan oleh LMA. Pemerintah daerah seharusnya dituntut beranggungjawab sebagai pengawas jalannya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 mengenai LMA.

## B. Jaminan Pemerintah Kepada Masyarakat Pemilik Tanah Ulayat
Bentuk ganti kerugian berupa: 1) Uang; 2) Tanah Pengganti; 3) Pemukiman Kembali atau bentuk  lain  yang  telah  disetujui  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan.  Khusus  untuk  tanah waqaf  peribadatan  lainnya,  maka  bentuk  kerugian  berupa  tanah,  bangunan  dan  perlengkaan yang  diperlukan  diserahkan  kepada  yang  bersangkutan.  Penaksiran  nilai  tanah  ditentuka berdasarkan  hak  dan  status  penguasaan  tanah  yang  terkena  pembangunan,  sedangkan  nilai
bangunan,  tanaman  dan  bendabenda  lainnya  ditentukan  oleh  Instansi  Pemerintah  yang bertanggung jawab di bidang terkait.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 13, bentuk ganti rugi dapat berupa;
a) uang; dan atau
b) Tanah pengganti; dan atau
c) Pemukiman kembali; dan atau
d) Gabungan  dari  dua  atau  lebih  bentuk  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, huruf b, huruf c;
e) Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Dengan dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 yaitu;
1. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas.
a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan;
c. Nilai  jual  tanaman  yang  ditaksir  oleh  perangkat  daerah  yang  bertanggungjawab dibidang pertanian.
2. Dalam  rangka  penetapan  dasar  perhitungan  ganti  rugi,  Lembaga/Tim  Penilai  Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati
Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian diserahkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh PPT dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya 3 (tiga) anggota PPT.  Pelepasan  hak  atas  tanah,  pelaksanaan  pemberian  ganti  kerugian,  pelepasan  hak  dan penyerahan tanah dilakukan secara bersamaan. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah oleh pemegang/pemilik tanah dilakukan dihadapan anggota PPT dengan menyerahkan tanda bukti hak atas tanah asli (sertifikat) atau bukti kepemilikan/perolehan tanah lainnya.
Surat  Pelepasan/Penyerahan  Hak  Atas  Tanah  ditandatangani  oleh  pemegang  hak  atas tanah/pemilik tanah dan Kepala Kantor/Dinas/Badan Pertanahan Kota/kota dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota panitia, sedangkan untuk pelepasan/penyerahan tanah yang belum terdaftar disaksikan oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
Biaya PPT: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan panitia pengadaan tanah ditanggung oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah,  besarnya  tidak  lebih  dari  4%  dari  jumlah  nilai  ganti kerugian dengan perincian sebesar 1% untuk Honoraium PPT, 1% untuk biaya administrasi PPT, dan sebesar 2% untuk biaya operasioanal PPT dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE.132/A/63.
Dalam Perpres No. 36 tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dalam Perpres No.65 tahun  2006  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksana  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum,  pada  pasal  13  dijelaskan  bahwa bentuk  ganti  rugi  yang  diberikan  Pemerintah  dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi, maupun bentuk-bentuk lain yang disetujui pihak-pihak yang bersangkutan.
Sementara  itu,  pada  pasal  15  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  besaran  nilai  ganti  rugi  yang diberikan pemerintah dalam hal pengadaan tanah didasarkan atas:
a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai  jual  obyek  pajak  tahun  berjalan  berdasarkan  penilaian  lembaga/tim  penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia;
b. Nilai  jual  bangunan  yang  ditaksir  oleh  perangkat  daerah  yang  bertanggung  jawab dibidang bangunan;
c. Nilai  jual  tanaman  yang  ditaksir  oleh  perangkat  daerah  yang  bertanggung  jawab dibidang pertanian.
Dalam PerKa BPN 07 tahun 2007, pada pasal 28 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut mengenai perhitungan  besaran  nilai  ganti  rugi,  yakni  (ayat  2)  Tim  Penilai  Harga  Tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan  memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebgai berikut:
a. Lokasi dan letak tanah;
b. status tanah;
c. peruntukan tanah;
d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
f. factor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
Terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu:
1. Lemahnya political  will  dan  political  action para  Pemimpin  Negara  ini,  umtuk menjadikan  hukum  sebagai  panglima  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya  integritas  moral,  kredibilitas,  professionalitas  dan  kesadaran  hukum aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya  keadilan  formal  ( formal  justice )  daripada  keadilan  substansial ( substansial justice ).
7. Kebijakan  (policy)  yang  diambil  oleh  para  pihak  terkait  (stakeholders)  dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.
Langkah  dan  strategi  yang  sangat  mendesak  ( urgent )  untuk  dilakukan  saat  ini  sebagai solusi terhadap persoalan tersebut ialah melakukan pembenahan dan penataan terhadap system hukum  yang ada. Sebagai masyarakat hukum  Indonesia, negeri ini butuh penegakan hukum yang adil dan tegas. Tidak ada diskriminasi dalam penegakannya, masyarakat Indonesia begitu haus dengan penegakan hukum yang adil.
Pokok  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  lain  yang  mungkin mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral,  sehingga  dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut.
Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor  penegakan  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Analisa  penulis  mengenai  jaminan  ganti  kerugian  kepada  masyarakat  pelepasan  tanah untuk kepantingan umum yang telah tercapai dalam masyarakat sendiri adalah dalam bentuk fisik  seperti  kompensasi  kepada  masyarakat  pemilik  hak  ulayat  serta  akses  jalan  yang mempermudah  akses,  sedangkan  dalam  bentuk  non  fisik  misalnya  pelayanan  jasa  seperti kemudahan  pelayanan  jasa  angkutan/transportasi  udara,  kemudahan  akses  dalam  berbagai bidang  baik  ekonomi,  sosial  dan  sebagainya,  masyarakat  juga  sekarang  dapat  memperoleh pengobatan gratis di rumah sakit, terbukanya lapangan kerja serta dapat menarik investor.

## KESIMPULAN
Menyikapi  banyaknya  permasalahan  yang  mencuat  kepermukaan  mengenai  prosedural pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam Keppres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dapat kita mengangkat  kesimpulan  bahwa  keadilan  sosial  dan  keadilan  hukum  yang  semestinya terkandung  dalam  setiap  peraturan  belum  dikatakan  baik.  Mendominasinya  kepentingan
segelintir individu dan kelompok yang mengeyampingkan kepentingan umum menyebabkan pincangnya  peraturan  ini  (keadilan  sosial).  Keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  yang dijadikan sebagai prioritas tujuan hukum belum pula tercapai (keadilan hukum).
Diperlukan  perencanaan  yang  sistematis,  terpadu,  dan  berkelanjutan  yang  dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Merauke.  Payung  hukum  tersebut  berupa  Peraturan  Daerah  tentang  pengadaan  tanah  di kabupaten  Merauke  yang  harus  mampu  menjamin:  a)  terciptanya  koordinasi,  integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam kesejahteraan masyarakat; b) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; c)  optimalisasi  peran  berbagai  pihak  (pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha)  dalam pembangunan; d) tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;  dan  e)  terjaganya  kesinambungan  dan  kesatuan  arah  antar  rencana pembangunan di Kabupaten Merauke
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami  berterimakasih  kepada  pihak  Universitas  Musamus  yang  sudah  membantu  dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P. Parlindungan (III). 1990. Konversi Hak-Hak Atas Tanah . Mandar Maju. Bandung.
Darwin  Ginting.  2010. Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Bidang  Agribisnis  Hak Menguasai  Negara  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Indonesia .  Ghalia  Indonesia. Bogor
John Salindeho. 1993. Masalah Tanah Dalam Pembangunan . Grafika. Jakarta.
Maria S. W. Sumardjono. 2009. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi . Buku Kompas. Jakarta.
Rusmadi Murad. Administrasi Pertanahan . Mandar Maju. Bandung.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Republik  IndonesiaNomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi
Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Republik Indonesia.