## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN (DISPENSASI) NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
Oleh : Suhaila Zukifli 1
Tim :
(I Dewa Ayu Nila, Nur Alfidhah Aini Harahap, Octavian Tamba)

## Abstract
Marriage  is  a  bond  between  a  man  and  a woman  if  both  have  reached  the  age  limit  set based on the applicable law. Marriage dispensation  is  a  request  for  ratification  of  the marriage in which the brides or one of them has not  reached  the  minimum  age  as  stipulated  in Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage. Thus,  the  determination  of  the  Religious  Court regarding  marital  dispensation  is  very  important to  carry  out  the  process  of  legal  rules  for  the continuity  of  the  underage  marriage.  In  this study,  the  writer  uses  library  research.  The meaning  of  this  research  is  to  interpret  or  say which  is  basically  a  way  to  solve  existing problems;  then,  the  data  is  collected,  compiled, and  concluded.  The  purpose  of  this  study  is  to find  out  the  judge's  consideration  in  granting  a marriage  permit  request  for  the  underages,  to find  out  the  legal  basis  for  judges  in  granting requests  for  marriage  permits  for  them  as  well as  to  know  the  legal  consequences  after  the underage  marriage  in  the  establishment  of marriage permit in Pengadilan Agama Medan.
Keywords:  Marriage,  Marriage  Dispensation, Underage Marriage

## Abstrak
Pernikahan  adalah  ikatan  antara  seorang  laki laki  dengan  seorang  wanita  apabila  telah mencapai  batas  umur  yang  ditetapkan  sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana  para  calon  mempelai  atau  salah  satu calon  mempelai  belum  mencapai  batas  usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum UNPRI
telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Dengan demikian  penetapan  dari  Pengadilan  Agama mengenai  dispensasi  nikah  sangat  penting untuk  menjalankan  proses  aturan  hukum  demi kelangsungan  pernikahan  anak  di  bawah  umur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian library  research .  Adapun  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk menafsirkan  atau  menuturkan  yang  pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan  masalah  yang  ada,  kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu  untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan  bagi  anak  di  bawah  umur,  untuk mengetahui  dasar  hukum  bagi  hakim  dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak  di  bawah  umur  serta  untuk  mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan  di  bawahh  umur  dalam  Penetapan Izin Perkawinan di Pengadilan Agama Medan.
Kata  Kunci:  Pernikahan,  Dispensasi  Nikah, Pernikahan Anak di Bawah Umur .

## I.  Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Pernikahan  pada  dasarnya  merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang  tidak  hanya  terbatas  pada  diri  seorang manusia  melainkan  seluruh  makhluk  ciptaan- Nya  sekalipun  terdapat  perbedaan  secara prinsipil  antara  pernikahan  yang  dilakukan  oleh manusia  dengan  makhluk  yang  selainnya. Pernikahan juga merupakan salah satu kebutuhan  dasar  (gharizah  al- Nau’)  yang  harus terpenuhi  baik  dalam  kehidupan  manusia maupun makhluk yang selainnya.
Dalam  konteks  kehidupan  manusia, pernikahan  menjadi  salah  satu  budaya  dan gharizah  yang  bertujuan  untuk  melanjutkan keturunannya  dalam  kehidupan  sosial  dan masyarakat  bahkan  dalam  sumber  ajaran

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
normatif  Islam,  pernikahan  dianggap  sebagai sebuah  ibadah  yang  dapat  mendatangkan pahala  bagi  para  pelakunya.  Dari  sinilah, tampaknya  tidak  berlebihan  ketika  Allah  SWT menggabungkan  persoalan  pernikahan  dengan anugerah-Nya  yang  berupa  pemberian  rezeki terhadap  manusia  Allah  SWT,  seakan  hendak mengatakan  bahwa  pernikahan  dan  pemberian rezeki merupakan tanggung jawab dan Sunnatullah-Nya  yang  berjalan  secara  alamiah sebagaimana diisyaratkan dalam surah An-Nahl 72. 2
Dispensasi Kawin adalah untuk perkawinan  calon  mempelai  laki-laki  ataupun perempuannya    yang  masih  dibawah  umur  dan belum  diperbolehkan  untuk  menikah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku 3
Batasan umur dalam melakukan perkawinan  yang  diatur  Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  terdapat pada pasal 7 ayat (1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur 19  (Sembilan  Belas)  tahun  dan  pihak  wanita sudah  mencapai  16  (Enam  Belas)  tahun”. Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam  hal  penyimpangan  terdapat  ayat  (1) pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun  pihak wanita”.
Dengan  adanya  batasan  umur  yang telah  diatur  dalam  undang-undang  tentu  saja untuk  membatasi  terjadinya  perkawinan  dini, dimana  kedua  calon  yang  akan  melakukan perkawinan  masih  dibawah  umur  yang  telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila
2 Hilman  Hadi  Kusuma, Hukum  Pernikahan Indonesia , CV.Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 11
3 www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Senin, 2 Juli 2018 pukul 16.35
terjadi  hal  penyimpangan  didalam  masyarakat maka  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat mengajukan  atau  meminta  dispensasi  kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Baik buruknya  didikan  dari  kedua  orangtua  maupun lingkungan keluarga sangat dapat mempengaruhi  cara  pandang  seorang  anak dalam  bergaul  didalam  masyarakat,tentu  saja cara pandang seorang anak dapat mempengaruhi  sang  anak  dalam  berperilaku. Pantauan  orang  tua  dan  keluarga  juga  sangat dibutuhkan oleh sang anak agar tidak terjerumus  pada  pergaulan  yang  menyimpang atau perilaku yang buruk.
Kemajuan  teknologi  jaman  sekarang juga  mempunyai  dampak  negatif  bagi  seorang anak. Anak-anak yang terlalu sering melihat hal- hal  yang  belum  saatnya  mereka  ketahui contohnya video porno, cara berpacaran orang- orang barat dan lain-lain tentu saja sangat dapat mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal- hal  seperti  itu.  Hal-hal  seperti  inilah  yang nantinya  akan  menjerumuskan  mereka  kepada pergaulan  bebas.  Pergaulan  bebas  yang  terjadi dikalangan  anak muda  sekarang  tentunya  akan berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi salah  satunya  ialah  pernikahan  dini  disebabkan hamil dari perzinaan.
Negara Indonesia dalam UU
Perkawinan No.1 tahun 1974 telah menetapkan dasar  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam perkawinan.  Salah  satu  diantaranya  adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: ”Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur 16  (enam  belas)  tahun”.  Akan  tetapi  walaupun batas  umur  di  Indonesia  relatif  rendah,  dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sepenuhnya.  Sebenarnya  untuk  mendorong agar  orang  melangsungkan  pernikahan  diatas batas  umur  terendah,  UU  Perkawinan  No.1 tahun  1974  Pasal  6  ayat  (2)  telah mengaturnya dengan  berbunyi:  “Untuk  melangsungkan perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai umur  21  (dua  puluh  satu)    tahun    harus mendapatkan izin  kedua orang  tua.
Salah  satu  pernikahan  yang  ideal adalah  pernikahan  yang  kedua  pasangan mencapai  umur  yang  cukup.  Namun  ketika salah  satu  pasangan  atau  kedua  pihak  tidak mencapai  umur  akan  melakukan  pernikahan maka  langkah  selanjutnya  adalah  mengajukan Dispensasi  Nikah  atau  Penetapan  Nikah,  agar pernikahannya  disahkan  oleh  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  maka  pihak  Kantor    Urusan Agama  berhak  menolak  pernikahan  tersebut atau  menerima  dengan  syarat  memintakan kedua  calon  mengajukan  Dispensasi  Nikah  di Pengadilan Agama setempat.
Berbeda  dengan  hukum  Islam,  dalam hukum  Islam  sendiri  tidak  membahas  secara spesifik  tentang  usia  perkawinan.  Begitu seorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya  ia  sudah  siap  untuk  menikah.  Usia baligh  ini  menunaikan  tugas-tugas  biologis suami  isteri.  Demikian  juga  pada  hukum  Adat tidak ada ketentuan batas umur unuk melakukan  pernikahan.Biasanya  kedewasaan seseorang  dalam  hukum  Adat  diukur  dengan tanda-tanda  bangun  tubuh,  apabila  seorang anak perempuan sudah haid, dadanya menonjol berarti  dia  sudah  dewasa.  Bagi  laki  laki ukuranya  dilihat  dari  perubahan  suara,  postur tubuh  dan  sudah  mengeluarkan  air  mani  atau memiliki  nafsu  seks.  Jadi  berdasarkan  hukum Islam  pada intinya  semua tingkatan  umur  dapat melakukan  ikatan  perkawinan  atas  keluesan dan tanda-tanda kedewasaan manusia.
Pentingnya  penetapan  pernikahan  dari pengadilan  Agama  sangat  berdampak  bukan hanya  kepada  kedua  belah  pihak  pemohon tetapi  juga  masa  depan  bangsa,  salah  satunya agar  tidak  terjadi  nikah  siri  yang  dapat menimbulkan  rentan  terhadap  perceraian  dan terjerumus  dalam  pergaulan  bebas  sehingga wanita hamil sebelum perkawinan.
Permasalahan  ini  terjadi  karena  berbagai  latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan  tersebut.  Ada  kalangan  yang memang  mengharapkan  atau  menginginkan untuk  melakukan  perkawinan  di  usia  muda  dan ada  yang  melakukan  perkawinan  itu  harus dilakukan  sebelum  seseorang  mencapai  umur yang  sesuai  daripada  ketentuan  yang  telah ditetapkan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor 1  Tahun  1974  dengan  pertimbangan  apabila perkawinan  tersebut  tidak  dilakukan maka  akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan  baik  kedua  belah  pihak  atau  bagi orang  lain  yang  bersangkutan  dalam  hal  untuk menjaga  nama  baik.  Memang  perkawinan  itu harus  segera  dilaksanakan  untuk  menjaga kelangsungan  keturunan  karena  salah  satu pihak menderita penyakit dan apabila perkawinan  itu  tidak  segera  dilaksanakan  maka kedua  belah  pihak  tidak  bisa  memperoleh keturunan  dari  perkawinan  tersebut,  sehingga dalam  pelaksanaannya  perlu  mendapatkan dukungan  atau  dispensasi  dari  berbagai  pihak termasuk Pengadilan Agama 4
Dengan demikian penetapan dari Pengadilan  Agama  mengenai  dispensasi  nikah sangat  penting  untuk  menjalankan  proses aturan  hukum  demi  kelangsungan  pernikahan anak  dibawah  umur  yang  sudah  melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.
4 Abdul  Manan, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata Wewenang  Peradilan  Agama ,  CV.Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002,  hal 10

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah
yang telah disampaikan, maka rumusan masalah  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini, yaitu:
1.  Bagaimana ketentuan
mengenai
perkawinan  dibawah  umur  menurut  Hukum Islam dan Hukum Positif? 2.  Bagaimana  dampak  perkawinan  dibawah umur dalam kasus nomor:
95/PDT.P/2017/PA.MDN?
3.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam kasus nomor: 95/PDT.P/2017/PA.MDN?

## C.  Metode Penelitian
Adapun jenis penelitian dalam penulisan jurnal  ini  adalah  penelitian  literal  ( library research ),   yaitu   suatu  penelitian   dengan  cara menuliskan, mengklarifikasikan dan menjadikan  data  yang    diperoleh  dari  berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur  yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. Dengan cara menganalisis pertimbangan hukum yang dijadikan  dasar  oleh  Majelis  Hakim  dalam menetapkan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Medan  Pada  Tahun  2017  terdapat    9 (sembilan)  penetapan  yang  penyusun  analisis adalah 1 (satu) pertimbangan hukum penetapan dispensasi nikah sebagai data primer. Penelitian ini  di  dukung  oleh  lapangan  (field  research), yaitu penelitian  yang  memusatkan objek penelitiannya di Pengadilan Agama Medan.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup:
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
1)  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Dispensasi Nikah
2)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan
3)  Kompilasi Hukum Islam
b.  Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya  berasal  dari  karya  jurnal  sarjana, blog,  serta  buku-buku  pustaka  yang  dijadikan referensi untuk mendorong penelitian ini.

## II.  Hasil dan Penelitian
A.  Ketentuan  Perkawinan  di  Bawah  Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Pengertian  perkawinan  atau  pernikahan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian menurut hukum agama atau munakahat  dan  pengertian  menurut  secara umum  sesuai  dengan  Undang-  Undang  No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Arti  kata nikah  berarti  bergabung  hubungan  kelamin  dan juga  berarti  akad  adanya  dua  kemungkinan  arti ini  karena  kata  nikah  terdapat  dalam  Al-Quran memang  mengandung  dua  arti  yaitu:  nikah artinya  hubungan  kelamin  dan  aqad  yaitu terjadinya  hubungan  lahir  dan  bathin  antara seorang  laki-  laki  dengan  seorang  perempuan yang disebut dengan istilah suami dan istri. 5
Adanya  akad  (perjanjian)  membuat suatu  perbuatan  yang  sebelumnya  diharamkan untuk  pria  dan  wanita  menjadi  dihalalkan,  dan membuat hubungan suami istri tersebut menjadi sah. Dengan demikian agar perkawinan berjalan dengan  sah  dan  halal  maka  pernikahan  itu harus  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan
5 A.Hamdani H.S.A, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam , Pustaka Amani, Jakarta 1989, hal 67

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  berlaku.  Rukun  dan  syarat  perkawinan merupakan  hal-hal  yang  harus  dipenuhi  agar perkawinan  tersebut  menjadi  sah.  Sebgaimana yang  telah  diatur  dalam  hukum  Munakahat  dan Undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang perkawinan. Adapun rukun nikah dalam islam itu ada 5, yaitu:
a.  Ada mempelai yang akan menikah b.  Ada wali yang menikahkan
c.  Ada  ijab  dan  kabul  dari  wali  dan  mempelai
laki-laki
d.  Ada dua saksi pernikahan tersebut e.  Kerelaan  kedua  belah  pihak  atau  tanpa paksaan
Calon  suami  dan  calon  istri  dapat dinikahkan  sesuai  dengan  agamanya  dan persyaratan  yang  berlaku  seperti  beragama islam,  baligh,  berakal  dan  tidak  ada  unsur paksaan  dan  sudah  siap  lahir  dalam  suka maupun  duka.  Sementara,  perkawinan menurut hukum  positif  adalah  suatu  perbuatan  hukum, sebagai  perbuatan  hukum,  maka  perkawinan mempunyai  akibat-akibat  hukum,  sah  tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 6 Sahnya perkawinan ditentukan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 19974 Tentang perkawinan  yaitu  tentang  sahnya  perkawinan: “perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya itu” dan juga ditentukan dalam pasal  2  ayat 2  yaitu:  “tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  perundang-undangan  yang berlaku”. 7
6 Undang-undang  Perkawinan  Anggota  IKAPI, 2005, Cetakan 1, hal. 1.
7 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).
Syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang  No.1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  meliputi  syarat  meteriil  dan  syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berlaku dengan  diri  pribadi  atau  calon  mempelai  dan syarat  formil  adalah  syarat  yang  menyangkut dengan  tata  cara  yang  harus  dipenuhi  sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan.
1.  Syarat materil yang berlaku umum
Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok  ini  diatur  dalam  Undang-undang No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, syarat-syarat materil tersebut yaitu:
a.  Pasal  6  ayat  (1)  perkawinan  harus didasarkan  persetujuan  kedua  calon mempelai.
b.  Pasal  7  ayat  (1),  perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  laki-laki  sudah mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
c.  Pasal  9,  seorang  yang  masih  terikat perkawinan  dengan  orang  lain  tidak dapat kawin lahi kecuali dalam hal yang termuat  dalam  pasal  3  ayat  (2)  dan pasal 4.
d.  Pasal  Undang-undang  No.1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 peraturan  pemerintah  nomor  9  tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- undang  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya. Jika  tidak  terpenuhinya  syarat-
syarat  tersebut  dapat  menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat berakibat batalnya suatu perkawinan.
2.  Syarat materil yang berlaku khusus Dalam  hukum  perkawinan  islam  dikenal sebuah  asas  yang  disebut  asas  seletibitas. Maksud dari asas tersebut adalah seeorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi  dengan  siapa  ia  boleh  menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah. 8
a.  Dalam  Undang-undang  No.1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas
8 Mohd. Idris Ramulyo, hukum perkawinan islam:suatu  analisis  dari  undang-undang  nomor  1  tahun 1974  dan  kompilasi  hukum  islam, Bumi  Aksara,  Jakarta, 1996, hal 34.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  8 yang menyatakan;
1)  Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan  lurus  kebawah  maupun keatas.Berhubungan  darah  dalam garis  keturunan  menyamping  yaitu antar saudara.
2)  Berhubungan semerida.
3)  Berhubungan sesusuan.
4)  Mempunyai  hubungan  yang  oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin. Berbeda dengan Undang-undang perkawinan yang hanya memuat secara singkat larangan kawin. Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya  lebih  rinci  dan  tegas.  Bahkan KHI  dalam  hal  ini  mengikuti  sistematika  fiqih yang  telah  baku.  Dilarang  melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita disebabkan: 1)  Karena pertalian nasab
2)  Dengan  seorang  wanita  yang  melahirkan satu yang menurunkannya atau keturunannya. 3)  Dengan seorang wanita keturanan ayah dan ibu.
4)  Dengan  seorang  wanita  saudara  yang melahirkannya.
5)  Karena pertalian kerabat semenda
6)  Dengan  saudara  yang  melahirkan  isterinya atau bekas isterinya.
7)  Dengan  seorang  wanita  bekas  isteri  orang yang menurunkannya.
8)  Dengan  seorang  wanita  keturunan  isteri atau  bekas  isterinya,  kecuali  putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhul.
9)  Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. Karena pertalian sepersusuan
1)  Dengan  wanita  yang  menyusuinya  dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
2)  Dengan  seorang  wanita  sepersusuan  dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
3)  Dengan seorang wanita saudara sepersusuan dan kemanakan sepersusuan.
4)  Dengan  seorang  wanita  bibi  sepersusuan dan nenek sepersusuan keatas.
5)  Dengan  anak  yang  disusui  oleh  isterinya dan keturunannya. 9
Sedangkan  larangan  yang  bersifat muaqqat  seperti  yang  termuat  pada  pasal  40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.
9 Pasal 39 Undang-undang Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
1)  Karena  wanita  yang  bersangkutan  masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2)  Seorang  wanita  yang  masih  berada  pada masa iddah dengan pria lain.
3)  Seorang  wanita  yang  tidak  beragama islam. 10
Lalu  dalam  pasal  54  KHI  juga  dijelaskan bahwa: 1)  Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan  perkawinan  dan  juga tidak  boleh  bertindak  sebagai  wali nikah. 2)  Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan  ihram  atau  wali  nikahnya masih  berada  dalam  masa  ihram, perkawinannya tidak sah.
Larangan  kawin  juga  berlaku    bagi seorang  laki-laki  yang  sudah  beristeri  empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau ditalak  raj’I  masih  dalam  masa  iddah.  Lalu larangan  terhadap  isteri  yang  telah  ditalak  tiga dan  dilia’an  diatur  dalam  pasal  43  KHI  yang berbunyi:
a)  Dilarang  melangsungkan  pernikahan  antara seorang pria.
b)  Dengan  seorang  wanita  bekas  isterinya yang ditalak tiga kali.
c)  Dengan  seorang  wanita  bekas  isterinya yang dilia’an.
d)  Larangan  tersebut  pada  ayat  1  huruf  a gugur  kalu  bekas  isteri  tadi  telah  kawin dengan  pria  lain,  kemudian  perkawinan tersebut  putus ba’da  al-dukhul dan  telah habis masa iddahnya. 11
e)  Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum  mencapai  usia  21  tahun,  dalam  hal ini  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (2),(3),(4),(5) dan (6) ditentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:
1)  Untuk melangsungkan perkawinan seorang  belum  mencapai  umur  21 tahun  harus  mendapatkan  izin  kedua orang tua.
2)  Dalam  hal  salah  seorang  dari  kedua orang tua telah dalam keadaan meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,  maka  izin  dimaksud  ayat (2)  pasal  ini  cukup  diperoleh  dari orangtua  yang  masih  hidup  atau  dari
10 Undang-undang  perkawinan  republik  Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum islam, Citra Umbara, Jakarta, 2007, hal. 241
11 Undang-undang  perkawinan  republic  Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum islam, hal. 242

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
orang  tua  yang  mempu  menyatakan kehendaknya.
3)  Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,  maka  izin  diperoleh  dari wali,  orang  yang  memelihara  atau keluarga  yang  mempunyai  hubungan darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke atas  selama  mereka  masih  hidup  dan dalam  keadaan  dapat  menyatakan kehendaknya.
4)  Dalam  hal  ada  perbedaam  pendapat antara  orang-orang  yang  disebut  dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah satu seorang atau lebih diantara mereka tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang terserbut dapat membertikan  izin  setelah  lebih  dahulu mendengar orang-orang terserbut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini. 5)  Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang hukum masing-masing
agamanya  dan  kepercyaannya  itu  dari yang  bersangkutan  tidak  menentukan lain. 12
3.  Syarat formil
Syarat-syarat formil meliputi:
1)  Pencatatan Perkawinan
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam  masyarakat.  Melalui  pencatatan perkawinan  yang  dibuktikan  dengan akta  nikah,  yang  masing-masing  suami isteri  mendapat  salimannya,  apabila terjadi  percekcokan  atau  perselisihan diantara  mereka,  atau  salah  satu  tidak bertanggung  jawab,  maka  yang  lain dapat  melakukan  upaya  hukum  guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. 13 Hal tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan pada pasal 5 KHI, yaitu:
a.  Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat  islam,  setiap  perkawinan harus dicatat.
b.  Pencatatan  tersebut  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  jo.
12 Ibid, hal 4
13 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
Undang- undang nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undnag-undang  No.22  Tahun  1946 Tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan
Rujuk  diseluruh  daerah  Jawa  dan Madura.
Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi  agar tidak  terjadi kekurangan  atau  penyimpangan  rukun dan  syarat-syarat  perkawinan,  baik menurut hukum agama dan kepercayaannya  itu,  maupun  menurut perundang-undangan.  Dalam  bentuk konkretnya  penyimpangan  tadi  dapat dideteksi  melalui  prosedur  yang  diatur dalam  pasal  3  PP  No.9  Tahun  1975 tentang  pelaksanaan  UU  No.1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 14 2)  Akta Nikah
Akta  nikah  merupakan  surat  tanda  bukti yang berisi keterangan tentang pernikahan  seseorang.  Akta  nikah memiliki  manfaat  sebagai  jaminan hukum  apabila  salah  seorang  suami atau  isteri  melakukan  suatu  tindakan menyimpang.  Akta  nikah  juga  berguna untuk  membuktikan  keabsahan  anak dari  perkawinan  tersebut.  Pasal  7  ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan
hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai pencatat nikah”
Dari  pemaparan  syarat-syarat  nikah  yang telah  disebutkan  diatas  telah  disebutkan  bahwa hukum  islam  tidak  membahas  secara  spesifik tentang  usia  perkawinan  hanya  menetapkan tanda-tanda  dan  isyarat,  sehingga  diserahkan kepada  ranah  fiqh  dan  kepada  kaum  muslimin untuk  menentukan  batas  umur  yang  sebaiknya yang  sesuai  dengan  syarat  dan  tanda-tanda yang  telah  ditentukan,  dan  disesuaikan  dengan tempat  dimana  hukum  itu  akan  diundangkan. Lain  halnya  dengan  hukum  positif,  apabila  ada perkawinan  yang  dilakukan  oleh  anak  usia dibawah  umur  dalam  hal  ini  pemerintah  telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal  usia  pernikahan.  Ini  tentunya  melalui proses  dan  berbagai  pertimbangan  atau  yang
14 Ibid, hal. 108

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
lazim disebut sebagai
dispensasi.
Penyimpangan  terhadap  batas  usia  perkawinan dapat  terjadi  ketika  ada  dispensasi  yang diberikan  oleh  pengadilan  ataupun  pejabat  lain yang  ditunjuk  oleh  kedua  orangtua  dari  pihak pria  maupun  wanita.  Sebagaimana  yang  telah disebutkan  pada  pasal  7  ayat  (2).  Dalam  hal penyimpangan terhadapt ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensassi kepada Pengadilan maupun  Pejabat  yang  lain  yang  ditunjuk  oleh kedua  orang  tua  pihak  laki-laki  ataupun perempuan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  Inpres Nomor  1  Tahun  1991 memberikan  perihal  yang lebih  kurang  sama.  Pada  pasal  15,  KHI menyatakan  bahwa  batas  usia  perkawinan sama  dengan  pasal  7  UU  No.1  Tahun  1974, dengan  tambahan  alasan  untuk  kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam  bunyi  pasal  yang  menyangkut  dengan pasal 15 ayat (1).
B.  Dampak perkawinan dibawah umur dalam kasus
nomor:
95/PDT.P/2017/PA.MDN
Perkawinan  pada  usia  muda,  tentunya akan  memberikan  berbagai  macam  dampak, seperti  dampak  terhadap  hukum,  kesehatan, psykologis.  biologis,  pendidikan,  dan  dampak sosial.
1.  Dampak terhadap Hukum
Dampak  terhadap  hukum  ini  adalah adanya  pelanggaran  terhadap  Undang-undang yang  telah  ditetapkan  di  Negara,  seperti melanggar  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
2.  Dampak Kesehatan
Wanita  yang menikah  diusia muda  atau kurang dari 15 tahun akan memiliki resiko tinggi, meskipun sudah mengalami menstruasi. Dampak media yang akan timbul oleh pernikahan  muda  ini  yaitu  dampak  pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan  yang  banyak  diderita  wanita  yang menikah  muda  antara  lain,  infeksi  pada kandungan dan kaker mulut rahim. Hal ini dapat terjadi  karena  terjadinya  masa  peralihan  sel anak-anak  ke  sel  dewasa  yang  terlalu  cepat yang  pada  umumnya  pertumbuhan  sel  yang tumbuh  pada  anak-anak  baru  akan  berakhir pada usia 19 tahun.
3.  Dampak Psykologis
Dalam  sisi  sosial  perkawinan  dibawah umur  dapat  mengurangi  keharmonisan  dalam keluarga  disebabkan  karena  emosi  yang  masih belum  stabil  atau  masih  dalam  keadaan  labil dan  cara  berpikir  yang  belum  matang.  Secara psikis  anak  juga  belum  siap  dan  mengerti tentang hubungan seks sehingga dapat menimbulkan  trauma  psikis  dalam  jiwa  anak yang sulit disembuhkan.
4.  Dampak Biologis
Secara  biologis  alat  reproduksi  anak masih  dalam  proses  matang  sehingga  belum siap  untuk  melakukan  hubungan  seks  dengan lawan  jenisnya,  apalagi  jika  sampai  hamil  dan melahirkan.  Jika  perlakuan  tersebut  terus dipaksakan  akan  terjadinya  trauma  terhadap  si anak, dan dapat terjadinya perobekan yang luas dan  infeksi  yang  dapat  membahayakan  organ reproduksinya  hingga  dapat  membahayakan jiwa si anak.
5.  Dampak Pendidikan
Seseorang anak yang melakukan pernikahan  dibawah  umur  akan  mengalami penurunan  keinginan  belajar  atau  bersekolah, dikarenakan banyaknya hal yang harus

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilakukan  setelah  menikah,  dan  tidak  semua sekolah  memberikan  izin  sekolah  untuk  siswa atau  siswi  yang  telah  menikah,  maka  dari  itu pernikahan  di  bawah  umur  merupakan  salah satu faktor penghambat proses pendidikan. 6.  Dampak Sosial
Yang  terakhir  dampak  yang  akan dialami  adalah  dampak  sosial,  fenomena  sosial ini berkaitan dengan faktor social budaya dalam masyarakat  patriarki  yang  bias  gender,  dimana penempatan  perempuan  pada  posisi  ini  sangat rendah  dan  dianggap  sebagai  pelengkap  seks laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan  budaya  patriarki  yang  bias  gender yang  akan  melahirkan  kekerasan  terhadap perempuan.
C.  Pertimbangan Hakim dalam Kasus Nomor: 95/PDT.P/2017/PA.MD
Dalam  memberikan  suatu  penetapan,
hakim harus memiliki pertimbangan- pertimbangan hukum. Hakim mempertimbangkan  peristiwanya  yang  didapat
melalui keterangan para saksi. Setelah memahami  pertiwa  atau  duduk  perkaranya, maka  hakim  dapat  menyesuaikan  masalah tersebut  dengan  peraturan  perundangan  yang menagtur  perkara  permohonan  dispensasi nikah. Adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku  dengan  kenyataan  yang  terjadi  maka akan didapatkan suatu penetapam yang memberikan keadilan bagi para pihak.
Mengenai  pertimbangan  hakim  dalam mengabulkan  permohonan  izin  perkawinan dibawah umur dalam penetapan izin perkawinan dengan  Nomor:  95/Pdt.P/2017/PA.MDN  bahwa pernikahan tersebut sangat ingin dilangsungkan dikarenakan  pemohon  sangat  khawatir  akan terjadi  perbuatan  yang  dilarang  oleh  ketentuan hukum  islam  apabila  tidak  segera  dinikahkan.
Pemohon juga sangat mengkhawatirkan keakraban  yang  sangat  dekat  antara  anak pemohon.  Dalam  perkara  ini,  anak  para pemohon  telah  melakukan  mogok  sekolah dikarenakan  keinginan  mereka  untuk  menikah, dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi. Dalam hal  seperti  ini  boleh  dilakukan  penyimpangan perkawinan  di  bawah  batas  umur  yang  telah ditentukan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang  Perkawinan.  Hal  ini  telah dibuktikan  dengan  pengakuan  dari  kedua  calon pengantin  dan  dikuatkan  dengan  pengakuan kedua  orang  tua  calon  mempelai,  bahwa hubungan  antara  calon  mempelai  perempuan dengan  calon  mempelai  laki-laki  telah  terlalu dekat  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan  lagi. Sehingga  yang  menjadi  pertimbangan  hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan  bagi  anak  dibawah  umur  dalam penetapan  izin  perkawinan  di  Pengadilan Agama  Medan  adalah  karena  kekhawatiran orang  tua  yang  mengkhawatirkan  anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas.

## III.  Kesimpulan dan Saran

## A.  Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  diperoleh adalah sebagai berikut:
1.  Ketentuan  mengenai  perkawinan  dibawah umur  menurut  Hukum  Islam  yang  diatur dalam fiqh  munakahat dan  hukum  positif yang diatur dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dampak-dampak yang terjadi pada
perkawinan  dibawah  umur  antara  lain dampak yang terjadi pada hukum, kesehatan, psikologis, biologis, pendidikan, dan dampak sosial.
3.  Pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah hakim  memberikan  izin  dispensasi  nikah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  anak  dibawah  umur  tersebut  melalui tahap-tahap pertimbangan yang selektif.

## B.  Saran
Adapun saran yang dapat kami berikan,
yaitu: 1.  Alangkah baiknya hakim dalam memutuskan  perkara  dispensasi  nikah dengan  teliti  sehingga  pasangan  yang
mendapatkan dispensasi nikah dapat menjalankan  kewajiban  mereka  sebagai suami dan istri.
2.  Orangtua  yang  memberikan  izin  anaknya menikah dalam usia muda karena menghindarkan  fitnah,  sebaiknya  tidak membebankan  kehidupan  rumah  tangga kepada  kedua  calon  mempelai,  artinya berilah sedikit bantuan dan keringanan yang dirasa  calon  mempelai  belum  mampu melakukan  sendiri misalnya mencari  nafkah dan membina anak-anak calon mempelai.
3.  Dalam  segenap  permasalahan  manusia, maka  dalam  mengambil  keputusan  tentang nikah  diambil  dengan  arif  dan  bijaksana sesuai dengan kemampuan kita.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Abdul  Manan,  2002,  Pokok-pokok  Hukum Perdata  Wewenang  Peradilan  Agama, CV. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Abdul  Manan,  2006,  Penerapan  Hukum  Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama,  CV.Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Hilman Hadi Kusuma, 1990, Hukum Pernikahan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung Mulati,  2012,  Hukum  Perkawinan  Islam,  CV.
Pustaka Mandiri, Tangerang.

## B.  Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

## C.  Situs Web
Pengadilan  Agama  Tasikmalaya,  diunduh  dari www.pa-tasikmalaya.go.id/sop- dispensasi-kawin