Vol. 04  No. 1  Juni  2018 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## IMPLIKASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2014 TERHADAP EKSISTENSI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ADI SYAHPUTRA SIRAIT
IAIN Padangsidimpuan adisyahputra.sirait@gmail.com

## Abtract
Supreme  Court  Circular  (SEMA)  number  3  in  2014  concerns  about  inspection  of case voluntary of marriage confirmation, it’s a solution for the problems that occur in all districts /cities in Indonesia related to Population Administration which is a mandate  of  Law  Number  23  of  2006  and  Presidential  Regulation  Number  25  of 2008,  the  circular  letter  is  still  a  reference  for  Religious  Courts  in  Indonesia  to determine  marriages  that  are  not  registered  by  the  Office  of  Religious  Affairs.  In substantially, SEMA can  reveal  the  problems  that’s  the  individual  rights  of  the Indonesian  people  about  attendance,  protection  and  recognition  of  the determination  of  the  legal  status  of  a  person,  but  on  the  other  hand  SEMA  has implications for the existence of Law Number 1 of 1974 which still has a rule and reference  in  implementation  of  marriage  in  Indonesia.  The  Circular  Letter  of Supreme  Court  (SEMA)  is  basically  a  technical  guideline  or  implementation manual  that  must  be  submit  to  the  principles  of  Lex  Specialis  Derogat  Legi Generalis. So that it cannot be contradicted with the Law, moreover it can weaken the implementation of the law.
Keywords : implication, Supreme Court Circular(SEMA), Exitential and law of Number 1 in 1974

## Abstrak
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2014  tentang Pemeriksaan  Kasus  Sukarela  Isbat  Nikah  adalah  solusi  atas  permasalahan  yang terjadi  di  semua  kabupaten  /  kota  di  Indonesia  terkait  Administrasi Kependudukan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008,  surat  edaran  tersebut  masih menjadi  acuan  bagi  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  untuk  menentukan pernikahan  yang  tidak  terdaftar  oleh  Kantor  Urusan  Agama.  Secara  substansi, SEMA  dapat  mengungkap  masalah-masalah  yang  merupakan  hak  individu masyarakat  Indonesia  terhadap  layanan,  perlindungan  dan  pengakuan  terhadap penentuan  status  hukum  seseorang,  tetapi  di  sisi  lain  SEMA  memiliki  implikasi terhadap  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  masih merupakan  aturan  dan  acuan  dalam  pelaksanaan  pernikahan  di  Indonesia.  The Supreme  Court  Circular  (SEMA)  pada  dasarnya  adalah  pedoman  teknis  atau petunjuk  implementasi  yang  harus  tunduk  pada  prinsip-prinsip  Lex  Specialis Derogat  Legi  Generalis.  Sehingga  tidak  dapat  dipertentangkan  dengan  UU  di atasnya, apalagi melemahkan pelaksanaan hukum.
Kata Kunci : Implikasi , Surat Edaran Mahkamah Agung, Eksistensi dan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  yang  telah dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945) 1 bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( Rechtstaat 2 )  bukan negara  yang  berdasarkan  atas  kekuasaan  ( matchstaat )  semata  –  mata,  artinya segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Negara  dan  masyarakat  Indonesia  harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia dengan menjunjung tinggi kedaulatan  hukum,  sebagai  negara  hukum,  maka  hukum  haruslah  menjadi prinsip  utama  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat,  tidak  terkecuali  dalam hal menghalalkan hubungan antara laki – laki dengan perempuan (Perkawinan).
Di  Indonesia,  Perkawinan  diatur  sedemikian  rupa,  sebab  perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini  adalah  melegalkan  hubungan  hukum  antara  seorang  laki  –  laki  dengan seorang perempuan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  untuk  membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Suatu  perkawinan  baru  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  hukum apabila  dilakukan  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara  positif. 4 Ketentuan  hukum  yang  mengatur  mengenai  tata  cara  perkawinan  yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam undang – undang No. 1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. 5
Namun,  fenomena  perkawinan  sirri  atau  perkawinan  di  bawah  tangan yang  masih  banyak  terjadi  di  kalangan  masyarakat  kita,  baik  yang  dilakukan oleh  masyarakat  biasa  maupun  figur  –  figur  yang  dikenal  publik.  Isu  –  isu
1 Pasal 1 ayat 3 (perubahan III)
2 Istilah rechtstaat pertama kali digunakan oleh Rudolf van Gnes (1816-1895), seorang guru besar di Berlin-Jerman pada awal abad ke 19 sebagai konsepsi baru dari ide rule of law . Istilah ini terdapat dalam bukunya yang berjudul “ Englishce verwaltunngerechte ” pada tahun 1857 dimana ia menggunakan istilah Rechtstaat untuk pemerintah negara Inggris
3 R. Subekti, Pokok – pokok Hukum Perdata (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,1999). hlm. 557
4 Nasruddin  Salim, “Isbat  Nikah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (Tinjauan  Yuridis  Filosofis Dan  Sosiologis)”,  dalam Mimbar  Hukum  Aktualisasi  Hukum  Islam ,  No.  62  THN  XIV,  (Jakarta  :  Al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004), hlm. 67
5 Nasruddin Salim, “Isbat Nikah Dalam..., hlm. 67
seputar  perkawinan  sirri  masih  menjadi  bahan  perbincangan  banyak  pihak, apalagi jika praktik tersebut dilakukan oleh orang – orang yang memang dikenal luas  oleh  masyarkat.  Yang  paling  menyita  perhatian  adalah  kasus  perkawinan sirri antara Machicha Muchtar dan Moerdiono.
Kasus ini bahkan sampai melibatkan Mahkamah Konstitusi, karena pihak Machicha  Muchtar  mengajukan Judicial  Riview terhadap  pasal  43  Undang  – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi bahkan mengabulkan  permohonan  Machicha  dengan  melakukan  amandemen  terhadap pasal  tersebut  sehingga  bunyi  pasalnya  menjadi  berubah  dan  menguntungkan pelaku perkawinan sirri. 6
Pada hakikatnya perkawinan sirri dari perspektif Agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur  masalah  perkawinan,  sehingga  perkawinan  hendaknya  dicatatkan pada  Petugas  Pencatat  Perkawinan  (Bagi  orang  islam).  Hal  ini  sesuai  dengan bunyi  pasal  2  ayat  2  Undang  –  undang  No.  1  tahun  1974  bahwa  “tiap  –  tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku”. 7 Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada Bab II Pasal 2 dan 3 masalah pencatatan perkawinan dijelaskan kembali. 8
Pencatatan  pernikahan  merupakan  amanah  Undang  –  undang  untuk dilaksanakan agar seluruh keluarga dapat tercatat secara nasional dan anak yang dilahirkan  dari  keluarga  tersebut  juga  mendapatkan  hak  yang  sama  dimata hukum  dan  negara.  Namun  pada  kenyataannya  tidak  semua  masyarakat  sadar akan  hal  itu,  dibuktikan  dengan  banyaknya  pelaksanaan  isbat  nikah  oleh pengadilan  agama  di  seluruh  Indonesia,  berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh Direktorat  Pembinaan Administrasi Peradilan  Agama  Ditjen  Badilag,  sepanjang tahun  2017  pelayanan  terpadu  terselenggara  di  362  lokasi  dan  jumlah  perkara yang  disidangkan  sebaganya  16.  392,  sedangkan  pada  tahun  sebelumnya, pelayanan  terpadu  terselenggara  di  69  lokasi  dan  jumlah  perkara  yang disidangkan sebanyak 1.976. 9
Pencatatan Pernikahan dianggap penting karena ditujukan sebagai upaya untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat,  melindungi
6 Putusan  MK  No.  46/PUU  –  VIII/2010  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  kawin mempunyai akibat hukum dengan ayah biologisnya, tidak lagi hanya dengan keluarga ibu.
7 Undang – undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Surabaya : Pustaka Tintamas, t,t), hlm.8
8 Pasal 2 dan 3 masing – masing terdiri dari 3 ayat
9 Berita Mahkamah Agung RI (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)
Vol. 04  No. 1 Juni 2018
kesucian  perkawinan  sebagai  sebuah  nilai  dan  ikatan  yang  sakral, 10 dan  secara khusus ditujukan untuk melindungi kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangga.  Hubungan  perkawinan  mengikat  secara  lahiriah  dan  batiniah  antara seorang  laki  –  laki  dan  perempuan  sebagai  bentuk  kemaslahatan  (bernilai  baik dan tertib) yang merupakan dasar universal bagi penetapan suatu hukum.
Pencatatan  perkawinan  pada  prinsipnya  merupakan  hak  dasar  ( hajjiah ) dalam  keluarga.  Selain  itu  merupakan  upaya  perlindungan  terhadap  isteri maupun anak dalam memperoleh hak – hak keluarga seperti hak waris dan lain – lain. Pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam nash baik al-Qur’an maupun sunnah.  Pencatatan  perkawinan  dianggap  sebagai  salah  satu  solusi  terhadap kondisi  demikian,  bertitik  tolak  dari  hal  tersebut  maka  pencatatan  perkawinan dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  pembaharuan  hukum  (reformasi  hukum) keluarga yang dilakukan oleh negara – negara dunia islam.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  bentuk  pembaharuan  hukum yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam dalam bentuk Lex Humana atau  (Hukum  Manusia)  yang  mengatur hubungan  antara  manusia  dalam  suatu masyarkat  tertentu  dalam  kerangka  tuntutan  –  tuntutan  khusus  dalam masyarakat. 11 Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  diungkapkannya  keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur’an dan sunnah. Atas dasar inilah para ulama  fiqih  juga  tidak  memberikan  perhatian  serius  terhadap  pencatatan perkawinan.  Dan  undang  –  undang  mengamanahkan  pencatatan  ini  kepada KUA dimana domisili calon memepelai wanita.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  dengan  terbitnya  Keputusan  Menteri Agama  (KMA)  Nomor  517  tahun  2001  tentang  penataan  Organisasi  Kantor Urusan Agama  Kecamatan,  maka  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  berkedudukan di  wilayah  kecamatan  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Kantor Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  yang  dikoordinasi  oleh  Kepala  Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang  kepala  yang  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  tugas Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  di  Bidang  Urusan  Agama  Islam dalam  wilayah  kecamatan.  Dengan  demikian,  eksistensinya  KUA  Kecamatan sebagai  institusi  pemerintah  dapat  diakui  keberadaannya,  karena  memiliki
10 Aburrahman, Perkawinan Dalam Syari’at Islam , (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 1 11 Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasjidi , Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka Nasional, 2007), hlm. 66
landasan  hukum  yang  kuat  dan  merupakan  bagian  dari  struktur  pemerintahan di tingkat kecamatan.
Pencatatan  pernikahan  jauh  lahir  sebelumnya  dari  pada  pembentukan KUA, sehingga sejak tahun 1974 dimana undang  – undang tentang perkawinan lahir hingga 2001 terdapat kekosongan hukum, sehingga bagi warga negara yang melangsungkan  perkawinan  namun  belum  tercatat  dapat  memohonkan  Isbat Nikah ke Pengadilan Agama pemohon.
Bagi pihak yang tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum negara perkawinannya dianggap tidak memiliki ketentuan hukum. Artinya jika sesuatu yang  buruk  menimpa  perkawinannya,  seperti  suami  tidak  mau  mengakui adanya  perkawinan  atau  suami  tidak  mau  bertanggung  jawab  terhadap  hak  – hak isteri atau anaknya (hak keperdataan), maka negara tidak akan melindungi hak  –  hak  mereka.  Pada  kasus  seperti  ini  pihak  yang  banyak  mendapatkan kerugian  adalah  perempuan  dan  anak  –  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut.  Diantara  hak  –  hak  perempuan  dan  anak  –  anak  yang  tidak  bisa dituntut adalah hak waris, nafkah dan perwalian.
Akan  tetapi,  tidak  dapat  dipungkiri  masih  banyak  masyarakat  yang belum  taat  hukum,  dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  perkawinan  secara diam  –  diam  (tidak  menghadap  ke  KUA),  terlepas  dengan  segala  alasan  yang muncul  dari  ketidaktaatan  tersebut,  akan  tetapi  ketidaktaatan  tersebut  dapat berakibat  hukum  bagi  keberlangsungan  keluarga  mereka  kelak,  dimana  anak  – anak mereka akan kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan dan lain – lain.
Ketidaktaatan  tersebut  dan  masih  banyaknya  perkawinan  yang  tidak tercatat di KUA menjadi alasan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang  terbit  pada  tanggal  13  Maret  2014  untuk  seluruh Mahkamah  Syari’ah  dan Pengadilan Agama se Indonesia Nomor : 03 / Bua.6 / Hs / SP / 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara Voluntair Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, yang isinya sebagai berikut : 12
1. Perkara Voluntair isbat  nikah  harus  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak  (suami dan isteri), in person
2. Permohonan  diajukan  kepada  Mahkamah  Syari’ah  atau  Pengadilan  Agama yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat kediaman pemohon.
12 Salinan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung,  Kamar  Direktorat  Badilag  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
3. Mahkamah  syari’ah  atau  Pengadilan  Agama  memeriksa,  mengadili  dan memutus  perkara  voluntair  isbat  nikah  tersebut  dengan  memperhatikan hukum acara yang berlaku
4. Perkara  voluntair  isbat  nikah  yang  diperiksa  dengan  pelaksanaan  sidang keliling  atau  sidang  diluar  pengadilan  merujuk  pada  ketentuan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling.
Dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  Undang  –  undang  Nomor  24 tahun  2013  tentang  perubahan  atas  Undang  –  undang  Nomor  23  tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  25  tahun 2008  tentang  persyaratan  dan  tata  cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan  perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  penentuan  status  pribadi dan  status  hukum  atas  setiap  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting yang dialami oleh penduduk.
Memperhatikan  tuntutan  masyarkat    yang  semakin  tinggi  mengenai kepastian  hukum  bagi  pasangan  suami  isteri  yang  tidak  tercatat  di  Kantor Urusan  Agama,  dimana  pasangan  suami  isteri  yang  ingin    perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama dan mendapat salinan buku nikah memerlukan penetapan Isbat Nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui terpadu adalah dari kalangan tidak mampu secara finansial.

## PEMBAHASAN

## Asas Penegakan Hukum Dalam Produk Perundang – undangan.
Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum  baik  yang  bersifat  penindakan maupun  pencegahan  yang  mencakup  seluruh  kegiatan  baik  teknis  maupun administratif  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga  dapat melahirkan  suasana  aman,  damai  dan  tertib  untuk  mendapatkan  kepastian hukum  dalam  masyarakat,  dalam  rangka  menciptakan  kondisi  agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. 13
Penegakan  hukum  sebagai  suatu  proses  yang  pada  hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak
13 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum , (Yogyakarta: Liberty 1988). hlm., 32
secara  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum  akan  tetapi  mempunyai  unsurunsur penilaian  pribadi  ( Wayne  La-Favre ).  Secara  konsepsional,  maka  inti  dan  arti penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  melahirkan  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 14
Untuk  melihat  efektif  atau  tidaknya  sebuah  penegakan  hukum  menurut Friedman tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( struktur of law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat  perundang-undangan  dan  budaya  hukum  merupakan  hukum  yang hidup ( living law ) yang dianut dalam suatu masyarakat. 15
Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan :
“To  begin  with,  the  legal  sytem  has  the  structure  of  a  legal  system  consist  of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction  <Strukture also means how the legislature is organized  <what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system<a kind of still photograph, with freezes the action.” 16
Struktur  dari  sistem  hukum  terdiri,  jumlah  dan  ukuran  pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara  naik  banding  dari  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya.  Struktur  juga  berarti bagaimana  badan  legislative  ditata,  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan oleh  presiden,  prosedur  ada  yang  diikuti  oleh  kepolisian  dan  sebagainya.  Jadi struktur  ( legal  struktur )  terdiri  dari  lembaga  hukum  yang  ada  dimaksudkan untuk  menjalankan  perangkat  hukum  yang  ada.  Struktur  adalah  Pola  yang menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum  dijalankan  menurut  ketentuan- ketentuan  formalnya.  Struktur  ini  menunjukkan  bagaimana  pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
Mengenai Substansi hukum Friedman juga menjelaskan bahwa :
14 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  (Jakarta  PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 5.
15 L.  Friedman, Teori  dan  Filsafat  Hukum  :  Telaah  kritis  atas  teori  –  teori  hukum (legal  theory),
(Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 1993), hlm. 65
16 Friedman  Lawrence, Law  and  Society  An  Introduction, (New  Jersey  :  Prentice  Hall  Inc, 1987), hlm. 103
“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules,  norm,  and behavioral  patterns of  people  inside the system  <the stress  here  is  on living law, not just rules in law books”. 17
Aspek  lain  dari  sistem  hukum  adalah  substansinya.  Yang  dimaksud dengan  substansinya  adalah  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia yang  berada  dalam  system  itu.  Jadi  substansi  hukum  menyangkut  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman menjelaskan :
“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes  toward  law  and  legal  system  their  belief  <in  other  word,  is  the  climinate  of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”. 18
Kultur  hukum  menyangkut  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas  substansi  hukum yang  dibuat  tanpa  didukung  budaya  hukum  oleh  orang-orang  yang  terlibat dalam  sistem  dan  masyarakat  maka  penegakan  hukum  tidak  akan  berjalan secara efektif.
Hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah  masyarakat  atau  rekayasa  sosial tidak  lain  hanya  merupakan  ide-ide  yang  ingin  diwujudkan  oleh  hukum  itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  baik.  Jadi  bekerjanya  hukum bukan  hanya  merupakan  fungsi  perundang-undangannya  belaka,  melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.
Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  ketaatan  terhadap  hukum  secara umum adalah sebagai berikut : 19
17 Friedman Lawrence, Law and Society An ., hlm. 104
18 Friedman Lawrence, Law and Society An., hlm. 106 19 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) termasuk  interpretasi  undang  – undang  (Legisprudence), (Jakarta  :  Prenada  Media  Group,  2009), hlm. 376
1. Relevansi  aturan  hukum  secara  umum,  dengan  kebutuhan  hukum  dari orang  –  orang  yang  menjadi  target  aturan  hukum  secara  umum  itu.  Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang – undang maka  pembuat  undang  –  undang  untuk  mampu  memahami  kebutuhan hukum dari target perberlakuan undang – undang tersebut.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh  target  diberlakukannya  aturan  hukum.  Jadi,  perumusan  substansi aturan  hukum  itu  harus  dirancang  dengan  baik,  jika  aturannya  tertulis, harus  ditulis  dengan  jelas  dan  mampu  dipahami  secara  pasti,  meskipun nantinya  tetap  akan  membutuhkan  interpretasi  dari  penegak  hukum  yang akan menerapkannya.
3. Sosialisasi  yang  optimal  kepada  aturan  hukum,  tidak  mungkin  penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan  hukum  dan  substansinya  jika  aturan  hukum  tersebut  tidak disosialisasikan secara optimal.
4. Jika  hukum  yang  dimaksud  adalah  perundang  –  undangan,  maka seyogianya  aturan  yang  bersifat  melarang,  dan  jangan  bersifat mengharuskan,  sebab,  aturan  hukum  yang  melarang  ( prohibitur )  lebih mudah dilaksanakan ketimbang aturan hukum yang bersifat mengharuskan ( mandatur ).
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut, suatu sanksi yang tepat untuk suatu tujuan tertentu belum tentu tepat untuk tujuan lain.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan  bagi  penegak  hukum  untuk  memperoses  jika  terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan,  karena  tindakan  yang  diatur  dan  diancamkan  sanksi memang  tindakan  yang  konkrit,  dapat  dilihat  dan  diamati,  oleh  karenanya memungkinkan  untuk  diproses  dalam  setiap  tahapan  (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman).
8. Aturan  hukum  yang  mengandung  norma  moral  berwujud  larangan,  relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai  moral  yang  dianut  oleh  orang  –  orang  yang  menjadi  target diberlakukannya aturan hukum tersebut, aturan hukum yang sangat efektif
Vol. 04  No. 1 Juni 2018
adalah  aturan  hukum  yang  melarang  dan  mengancamkan  sanksi  bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma  moral,  norma  agama,  norma  adat  istiadat,  kebiasaan  dan  lainnya. Aturan  hukum  yang  tidak  diatur  dan  dilarang  oleh  norma  lain  akan  lebih tidak efektif.
9. Efektif  atau  tidak  efektifnya  suatu  aturan  hukum  secara  umum,  juga tergantung  pada  optimal  dan  profesional  tidaknya  aparat  penegak  hukum untuk  menegakkan    berlakunya  aturan  hukum  tersebut,  mulai  dari  tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya  standar  hidup  sosio  ekonomi  yang  minimal  didalam  masyarakat. Dan  sebelumnya,  ketertiban  umum  sedikit  atau  banyak  haruslah  tetap terjaga  karena  tidak  mungkin  efektivitas  hukum  akan  terwujud  secara optimal jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsat.
Jika  ingin  mengkaji  dan  menganalisis  efektifnya  sebuah  perundang  – undangan banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain : 20
1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang – undangan.
2. Cara – cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang – undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana  proses  lahirnya  suatu  perundang  –  undangan  yang  tidak  boleh dilahirkan  secara  tergesa  –  gesa  untuk  kepentingan  instan  (sesaat)  yang diistilahkan  oleh  Gunnar  Myrdall  sebagai Sweep  Legislation (undang  – undang  sapu)  yang  memiliki  kualitas  buruk  dan  tidak  sesuai  dengan kebutuhan masyarkatnya.
Secara  eksplisit,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  yang  banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang – undangan adalah profesional dan optimal  dalam  melaksanakan  peran  wewenang  dan  fungsi  dari  para  penegak hukum,  baik  dalam  menjalankan  tugas  yang  dibebankan  terhadap  diri  mereka sendiri maupun dalam menegakkan perundang – undang tersebut.
Adapun  efektivitas  perundang  –  undangan  dapat  ditinjau  dari  dua perspektif, yaitu : 21
20 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan..., hlm. 378
21 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan...., hlm. 379
1. Perspektif  organisatoris,  yaitu  yang  memandang  perundang  –  undangan sebagai “institusi” yang ditinjau dari ciri – cirinya.
2. Perspektif  individu  atau  ketaatan,  yaitu  yang  lebih  banyak  berfokus  pada segi  individu  atau  pribadi,  dimana  pergaulan  hidupnya  diatur  oleh perundangan – undangan

## Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2014
Jika  dilihat  dari  proses  pelaksanaannya,  maka  kita  akan  disuguhkan dengan fenomema dimana masih banyak masyarakat yang tidak taat dan tidak sadar  hukum,  tentu  ini  tidak  hanya  salah  masyarakat  yang  tidak  mengerti hukum,  sebab  mereka  tidak  memiliki  modal  pendidikan  untuk  mengetahui itu, dan mereka juga tidak mengerti tindakan mereka tersebut bertentangan dengan undang – undang bahkan pelakunya bisa dipidana.
Berdasarkan data pemohon isbat yang di rilis oleh Direktorat Pembinaan Administrasi  Peradilan Agama  Ditjen  Badilag,  sepanjang  tahun  2017  pelayanan terpadu  terselenggara  di  362  lokasi  dan  jumlah  perkara  yang  disidangkan sebaganya  16.  392,  sedangkan  pada  tahun  sebelumnya,  pelayanan  terpadu terselenggara di 69 lokasi dan jumlah perkara yang disidangkan sebanyak 1.976 yang diselesaikan lewat pola sidang keliling sangat begitu signifikan, maka jika dilihat  dari  angka  tersebut  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  tujuan dikeluarkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2014  yang berlaku secara general di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia sangat efektif.
Tentu SEMA Nomor 3 Tahun 2014 ini dikeluarkan memiliki tujuan yang jelas, dan Mahkamah Agung juga telah melihat bahwa keberadaan SEMA dapat menjadi  alternatif  masyarkat  yang  telah  melaksanakan  pernikahan  tanpa pencatatan  oleh  pihak  KUA,  namun  mereka  membutuhkan  pengakuan  baik secara  hukum  maupun  secara  administrasi,  sebab  jika  tidak  maka  pernikahan mereka  tidak  akan  diakui  oleh  Negara,  dan  anak  yang  mereka  lahirkan  juga tidak  akan  mendapatkan  fasilitas  yang  menunjang  masa  depannya  seperti pendidikan, kesehatan dan lain – lain.

## Implikasi Hukum dari Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 terhadap eksistensi Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974
Untuk  melihat  produk-produk  hukum  Mahkamah  Agung  (“MA”),  kita harus  melihat  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  mengatur  dan
Vol. 04  No. 1 Juni 2018
memberi  kewenangan  kepada  MA. Pasal  24  A Undang-Undang  Dasar  RI 1945 (“UUD  1945”)  mengatur  MA  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi, menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang,  dan mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  undang- undang.  Ini  juga  sejalan  dengan  pandangan  bahwa  peraturan  perundang- undangan  hanya  dapat  dibentuk  oleh  lembaga-lembaga  yang  memperoleh kewenangan  perundang-undangan  ( wetgevingsbevoegheid ),  yaitu  kekuasaan untuk membentuk hukum atau rechtsvorming (lihat misalnya Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998: 54 ).
Mari  kita  lihat  Undang-Undang  (“UU”)  yang  mengatur  Mahkamah Agung,  mulai  dari UU  No.  14  Tahun  1985,  hingga  dua  kali  perubahannya yakni UU  No.  5  Tahun  2004,  dan UU  No.  3  Tahun  2009(selanjutnya  disebut UUMA). Ada beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara lain:
1. Mahkamah  Agung  memberikan  pertimbangan  hukum  kepada  presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (pasal 14 ayat 1 UU ayat 1 UUD jo pasal 35 UUMA
2. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan – pertimbangan dalam bidang  hukum  baik  diminta  maupun  tidak  kepada  lembaga  tinggi  negara yang lain (Pasal 37 UUMA)
3. Mahkamah  Agung  berwenang  memberikan  petunjuk  di  semua  lingkungan peradilan  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan UU Kekuasaan  Kehakiman (Pasal 38 UUMA)
4. Mahkamah  Agung  berwenang  memberikan  petunjuk  teguran  atau peringatan  yang  dipandang  perlu  kepada  pengadilan  disemua  lingkungan peradilan.
Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau regelende functie MA. Ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 UUMA  yang  mengatur  “ Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal  –  hal yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal  –  hal yang  belum  cukup  diatur  dalam  undang  –  undang  ini ”.  Dalam  konteks  itulah  kita seyogyanya membaca produk hukum Mahkamah Agung berikut :
1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
3. Fatwa dan
4. SK KMA
Peraturan  Mahkamah  Agung  atau  PERMA  pada  dasarnya  adalah bentuk  peraturan  yang  berisi  ketentuan  hukum  acara,  sedangkan  Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung  ke  seluruh  jajaran  peradilan  yang  berisi  bimbingan  dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat adiministrasi. Adapun Fatwa berisi pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga  negara    dan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  atau  SK KMA  adalah  surat  keputusan  ( beschikking )  yang  dikeluarkan  oleh  ketua Mahkamah Agung mengenai satu hal tertentu.
Berdasarkan  Undang  –  undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang pembentukan  peraturan  perundang  –  undangan  (UU  10/2004)  yang  telah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (UU 12/2011). Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 mengatur “ Jenis  peraturan  perundang  –  undangan  selain  yang  disebut  dalam  pasal  (1) mencakup  praturan  yang  ditetapkan  Mahkamah  Agung ”.  Rumusan  ini  senafas dengan pasal 7 ayat (4) dan penjelasan UU 10/2004. Selanjutnya pasal 8 ayat (2)  UU  12/2011  menegaskan  peraturan  perundang  –  undangan  tersebut diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang  – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Frasa  “kekuatan  Hukum”di  sini  menurut  Yuliandri  adalah  sesuai dengan hierarki peraturan  perundang  –  undangan  yang  perjenjangan  setiap jenis  peraturan    perundang  –  undangan  yang  didasarkan  pada  asas  bahwa peraturan  perundang  –  undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang  – undangan yang lebih tinggi. 22 Yuliandri  juga  berpendapat  jenis  peraturan  lain  (dalam  konteks  ini peraturan  yang  diterbitkan  Mahkamah  Agung)  seharusnya  juga  tunduk pada prinsip hierarki.
Jimly  Asshiddiqie  memasukkan  peraturan  Mahkamah  Agung sebagai  peraturan  yang  bersifat  khusus  sehingga  tunduk  pada  prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generalis . Namun jimly mengkritik bentuk surat edara
22 Yuliandri, Asas  –  asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang  –  undangan  yang  baik  :  gagasan pembentukan undang – undang berkelanjutan , (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2010), h. 67 - 68
Vol. 04  No. 1 Juni 2018
yang  materinya  bersifat  pengaturan.  Jika  materinya  berisi  peraturan sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan. 23
Demikian  juga  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun 2014  ini  tidak  bertentangan  dengan  Undang  –  undang  manapun,  namun secara  substansinya  surat  edaran  ini  memperlemah  eksistensi  Undang  – undang yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 dimana perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

## PENUTUP
Bahwa  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2014  sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan pengakuan atas  perkawinan  yang  telah mereka  lakukan  yang  menurut  Agama  sah, namun tidak sah secara hukum karena tidak diketahui oleh Kantor Urusan Agama dan juga  tidak  dicatat  sebagai  perkawinan  yang  sah,  sehingga  keberadaan  SEMA Nomor  3  Tahun  2014  dapat  mengesahkan  perkawinan  tersebut  dalam  bentuk sidang isbat nikah.
Secara  substansinya,  keberadaan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI Nomor 3 Tahun 2014 ini tidak bertentangan dengan undang – undang manapun, sebab surat edaran ini hanya mengatur hal tekhnis dari proses peradilan, namun hakikat  dari  pelaksanaanya  dapat  memperlemah  eksistensi  Undang  –  Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menjadi  wewengan  Kantor Urusan Agama.
Secara  hierarki  perundang  –  undangan,  keberadaan  SEMA  Nomor  3 Tahun 2014 sangat berimplikasi terhadap eksistensi Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai sebuah institusi hukum, sehingga ada 1 point dari perintah undang – undang tersebut menjadi lemah dan akan menjadi alasan masyarakat untuk tidak mematuhinya.
23 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia (Jakarta  :  Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), hlm.278 - 279

## DAFTAR PUSTAKA
Aburrahman, Perkawinan Dalam Syari’at Islam , Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
Ali,  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  termasuk  interpretasi  undang  –  undang  (Legisprudence), Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.
Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum , Yogyakarta: Liberty 1988.
Friedman, Lawrence, Teori dan Filsafat Hukum : Telaah kritis atas teori – teori hukum (legal theory), Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 1993.
__________, Law and Society An Introduction, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1987.
Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Rasyidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi , Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka Nasional, 2007.
Salim,  Nasruddin, “Isbat  Nikah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (Tinjauan  Yuridis Filosofis Dan Sosiologis)”, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam , No. 62 THN XIV, Jakarta : Al- Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004.
Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
Subekti R., Pokok – pokok Hukum Perdata Jakarta : PT. Pradnya Paramita,1999.
Yuliandri, Asas  –  asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang  –  undangan  yang  baik  : gagasan  pembentukan  undang  –  undang  berkelanjutan ,  Jakarta  :  Raja Grapindo Persada, 2010.
Vol. 04  No. 1 Juni 2018
Pendidikan agama Bagi Anak dalam Keluarga

## Di Gampong Aneuk Galong Baro, Aceh Besa r
Aulia Rahmi
Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh