Roland Aldini Hutahaean 1) , Dani Dizky M 2) , Alusianto Hamonangan 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4)

## KAJIAN HUKUM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg)
Oleh : Roland Aldini Hutahaean 1)
Dani Dizky M 2) Alusianto Hamonangan 3)
Nanci Yosepin Simbolon 4)
Universitas Darma Agung,  Medan 1,2,3,4)
E-mail : Rolandhutahaean0461@gmail.com 1) ddizcky@yahoo.com 2) alusiantoh710@gmail.com 3)
yoseppin@yahoo.com 4)

## ABSTRACT
In a judicial body, the judge has an important role because it is the judge who has the right to decide  on  a  case  that  occurs  in  court.  Judges  always  adhere  to  the  principles  of  an independent  or  impartial  judiciary.  As  one  of  the  executors  of  law,  namely  judges  are authorized  by  law  to  receive,  examine  and  decide  on  a  criminal  case.  Judgment considerations  consist  of  two  parts,  namely  consideration  of  legal  facts  and  legal considerations.  Considerations  about  facts  are  obtained  by  examining  evidence  empirically in  court.  The  facts  revealed  at  the  trial  were  then  tested  using  the  correspondent  theory  of truth to obtain legal facts  and clues. The decision to  release the defendant  (onslag van alle rechtvervolging)  according  to  the  Criminal  Procedure  Code  is  regulated  in  Article  191 paragraph (2) which states, that: "If the court is of the opinion that the act charged against the  defendant  is  proven,  but  the  act  is  not  a  crime,  then  the  defendant  is  acquitted."  of  all lawsuits.  This  study  uses  a  juridical  normative  method,  namely  all  sources  are  taken  from literature,  laws,  decisions  and  other  media.  free  from  all  lawsuits  by  the  judge?  (Study  of Padang  Court  Decision  Number  341/Pid.B/2017/PN  Pdg)  and  third,  what  are  the  legal considerations in making a decision. The regulation of the criminal act of forging letters in the  criminal  law  that  forgery  of  letters  is  described  in  Article  263  to  Article  276  of  the Criminal  Code.  In  each  article  in  question  there  are  elements  contained  therein.  The application  of  criminal  responsibility  to  the  perpetrators  of  the  crime  of  forging  letters  in decision Number 341/2017/PN Pdg) has been proven to have committed an act, but the act is not a crime. And the legal considerations by the judge then the judge decided to release the Defendant  because  of  that  from  all  lawsuits  (Onslag  van  alle  recht  vervolging).  Legal considerations in making decisions can be carried out in two ways, namely juridical and non- juridical  considerations  of  judges.  Juridically,  by  looking  at  the  facts  revealed  in  the  trial, while non-juridically, by looking at the background of the defendant.
Keywords: Forgery of Letters, Legal Considerations

## ABSTRAK
Dalam  suatu  badan  peradilan  hakim  memiliki  peran  penting  karena  hakimlah  yang  berhak memutus  suatu  perkara  yang  terjadi  di  dalam  persidangan.  hakim  selalu  berpegang  pada prinsip-prinsip  peradilan  yang  bebas  atau  tidak  memihak.  Sebagai  salah  satu  dari  pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus  suatu  perkara  pidana.  Pertimbangan  putusan  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu
pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti seecara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang  terungkap  di  persidangan  selanjutnya  diuji  menggunkan  teori  kebenaran  koresponden untuk  memperoleh  fakta  hukum  dan  petunjuk.  Putusan  yang  melepaskan  terdakwa  (onslag van alle rechtvervolging) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan, bahwa:  “Jika  pengadilan  berpendapat  jika  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak  merupakan  suatu  tindak  pidana,  maka  terdakwa  diputus lepas dari segala tuntutan hukum Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, putusan dan media lainnya.Adapun rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat, Kedua, bagaimana penerapan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim? (Studi Putusan Pengadilan Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg) dan ketiga  bagaimana  pertimbangan  hukum  dalam  menjatuhkan  putusan.  Pengaturan  tindak pidana pemalsuan surat  dalam hukum pidana bahwa pemalsuan surat diuraikan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal yang bersangkutan terdapat unsur yang terkandung  didalamnya.  Penerapan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  pemalsuan  surat  dalam  putusan  Nomor  341/2017/PN  Pdg)  telah  terbukti  melakukan perbuatan,  namun  perbuatan  tersebut  bukan  merupakan  suatu  tindak  pidana.  Dan pertimbangan  hukum  oleh  hakim  kemudian  hakim  memutuskan  melepaskan  Terdakwa  oleh karena  itu  dari  segala  tuntutan  hukum  (Onslag  van  alle  recht  vervolging).  Pertimbangan hukum  dalam  menjatuhkan  putusan  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  pertimbangan hukum hakim secara yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis dengan melihat fakta-fakta yang terungkap  dalam  persidangan,  sedangkan  nonyuridis  dengan  melihat  latar  belakang  dari terdakwa.
Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Pertimbangan Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Putusan merupakan produk lembaga peradilan  dalam  menyelesaikan  sengketa yang  terjadi  di  masyarakat,  baik  dalam hubungan-hubungan  privat  keperdataan (umum  dan  agama),  hubungan  negara dengan warganya atas terlanggarnya aturanaturan  hukum  pidana  ,  putusan bukan  hanya  menjadi  media  untuk menyatakan seseorang bersalah atau sebagai  sarana  bagi  seseorang  untuk  bisa mngambil  kembali  haknya  yang  dikuasai orang  lain,  namun  secara  substansial putusan  adalah  kolaborasi  dari  hasil  olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan  hukum  sehingga  sebuah putusan  akan  mengandung  nilai-nilai akademik, logis dan yuridis. Putusan tidak cukup  hanya  dituangkan  dalam  bentuk tulisan, tetapi juga harus dinyatakan secara lisan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum.
Prinsip  keterbukaan  untuk  umum  bersifat imperatif.  Persidangan  dan  putusan  yang diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum  merupakan  salah  satu  bagian  yang tak  terpisahkan  dari  asas  fair  trial.”  1 Dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  di Indonesia  diperlukan  kerjasama  yang  baik antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,  dimana  masingmasing  harus dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  yang ditetapkan  dalam  Undangundang.  Selain itu sebagai penegak hukum, harus mempunyai  moral  dan  kredibilitas  yang tinggi  dalam  mengabdi  pada  hukum sehingga  keadilan  dapat  terwujud.  Dalam suatu  badan  peradilan  hakim  memiliki peran  penting  karena  hakimlah  yang berhak memutus suatu perkara yang terjadi di  dalam  persidangan.  hakim  selalu berpegang  pada  prinsip-prinsip  peradilan yang  bebas  atau  tidak  memihak.  Sebagai salah  satu  dari  pelaksana  hukum  yaitu hakim  diberi  wewenang  oleh  Undang-
Roland Aldini Hutahaean 1) , Dani Dizky M 2) , Alusianto Hamonangan 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4)
Undang untuk  menerima, memeriksa serta memutus  suatu  perkara  pidana.  Oleh karena  itu  hakim  dalam  menangani  suatu perkara  harus  dapat  berbuat  adil.  Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang  ada  pada  dirinya  dan  sekitarnya karena  pengaruh  dari  faktor  agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya  sehingga  dapat  dimungkinkan adanya  perbedaan  cara  pandang  sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Pertimbangan putusan  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu pertimbangan  tentang  fakta  hukum  dan pertimbangan  hukumnya.  Pertimbangan tentang  fakta  diperoleh  dengan  cara memeriksa  alat  bukti  seecara  empiris dalam  persidangan.  Fakta-fakta  yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunkan  teori  kebenaran  koresponden untuk  memperoleh  fakta  hukum  dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian  pertimbangan  yang  memuat  uji verifikasi  antara  fakta  hukum  dengan berbagai  teori  dan  peraturan  perundang- undangan.  Terbukti  tidaknya  suatu  tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan  hukumnya.  Peradilan  atau kekuasaan  kehakiman  telah  dikenal  sejak zaman  dahulu,  dan  dia  merupakan  satu kebutuhan  dalam  hidup  bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Suatu pemerintahan  tidak  dapat  berdiri  tanpa adanya peradilan, karena peradilan diperlukan  untuk  menyelesaikan  sengketa diantara  warganya.  Didalam  peradilan terkandung amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh makruf dan mencegah 3  mungkar,  menyampaikan  hak  kepada orang  yang  harus  menerimanya  dan menghalangi  orang  yang  zalim  daripada berbuat aniaya serta mewujudkan perbaikan umum, dengan peradilan dilindungi  jiwa,  harta  dan  kehormatan. Dalam  agenda  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  sudah  merupakan  hal yang  biasa  dilakukan  oleh  semua  hakim pidana.  Dalam  pandangan  sebagian  orang awam,  kegiatan  mengadili  sering  di
anggap  sebagai  kegiatan  rutin  dan  mudah di  lakukan  oleh  hakim  karena  sudah  ada hukum acara pidana, tetapi ternyata dalam praktek,  kegiatan  memeriksa,  mengadili, dan memutus perkara bukan suatu perbuatan  yang  mudah  dilakukan  oleh hakim,  karena  banyak  faktor  yang  perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor misalnya  berkaitan  dengan  substansi perkara  dan  alat  bukti  yang  terungkap  di persidangan,  dasar  hukum  materiel  dan formil  yang  di  gunakan,  isi  dakwaan  dan tuntutan  pemidanaan,  argumentasi  jaksa dan advokat, kondisi korban dan masyarakat, termasuk kemungkinan adanya  tekanan  dari  pihak  tertentu,  serta rasa jiwa keadilan yang abstrak. “ 2 Hakim sebagai  orang  yang  menjalankan  hukum berdasarkan demi keadilan didalam menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara yang  ditanganinya  tetap  berdasarkan aturan  yang  brlaku  dalam  undang-undang dan  memakai  pertimbangan  berdasarkan kepada  bukti-bukti  autentik,  seperti  surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya.  Secara  yuridis  tindak  kejahatan merupakan  bentuk  tingkah  laku  yang melanggar undang-undang pidana. Menurut  cara  merumuskannya,  dibedakan dalam  tindak  pidana  formil  (formeel Delicten)  dan  pidana  materil  (Materiil Delicten).  Tindak  pidana  formil  adalah tindak  pidana  yang  dirumuskan  bahwa larangan  yang  dirumuskan  itu  adalah melakukan  perbuatan  tertentu.  Pidana Materiil adalah pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman oleh UndangUndang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dianggap  telah  selesai  dengan  hukuman oleh  undang-undang.  Misalnya  Pasal  362 KUHP  yaitu  tentang  pencurian.  Pidana materil  inti  larangannya  adalah  pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu  siapa  yang  menimbulkan  akibat  yang dilarang itulah yang
dipertanggungjawabkan  dan  dipidana.”3 Pasal  1  angka  11  KUHAP  menyatakan, bahwa:  “Putusan  pengadilan  adalah
pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini”.  Setiap  keputusan  hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan: 1. Pemidanaan atau penjatuhan  pidana  dan/  atau  tata  tertib  2. Putusan bebas 3. Putusan lepas dari segala tuntutan  hukum.  KUHAP  juga  mengatur mengenai  putusan  pengadilan  negeri  yang dijatuhkan  terhadap  suatu  perkara  pidana, bisa berbentuk: 1. Putusan yang membebaskan  terdakwa  (Pasal  191  ayat (1)  KUHAP)  2.  Putusan  lepas  dari  segala tuntutan  hukum  (Pasal  191  ayat  (2) KUHAP)  3.  Putusan  pemidanaan  (Pasal 193  ayat  (1)  KUHAP).  Putusan  yang melepaskan  terdakwa  (onslag  van  alle rechtvervolging)  menurut  KUHAP  diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan,  bahwa:  “Jika  pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak  pidana,  maka  terdakwa  diputus lepas  dari  segala  tuntutan  hukum”.  Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus memperhatikan  apa  yang  diatur  dalam Pasal  197  KUHAP,  yang  berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat  Putusan.  Salah  satu  hal  yang  harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan Pasal 197 KUHAP angka (9) adalah Pertimbangan  Hukum.  Praktik  peradilan menunjukkan  adanya  aspek-aspek  tertentu yang  luput  dan  kerap  tidak  diperhatikan hakim  dalam  membuat  keputusan.  Dalam perkara  pidana  Jaksa  penuntut  umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara  yang  melaksanakan  kekuasaan Negara,  Asas  Legalitas  adalah  asas  yang menentukan  bahwa  tiap-tiap  peristiwa pidana  (delik/tindak  pidana)  harus  diatur terlebih  dahulu  oleh  suatu  aturan  undang- undang  atau  setidak-tidaknya  oleh  suatu
aturan  hukum  yang  telah  ada  atau  berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya khususnya di bidang penuntutan.”4  Selain  itu  Kejaksaan Republik  Indonesia  juga  merupakan  satu satunya  instansi  pelaksana  putusan  pidana (executive ambtenaar) Jaksa sebagai pelaksana  kewenangan  tersebut  diberi wewenang  sebagai  Penuntut  Umum  serta melaksanakan  putusan  pengadilan,  dan wewenang  lain  berdasarkan  Undang- Undang.  Sebagaimanan  biasanya,  bahwa dalam suatu proses peradilan akan berakhir dengan  putusan  akhir  (vonnis).  KUHAP mencantumkan  3  (tiga)  kemungkinan  dari kesimpulan  hakim  pada  pasal  1  butir  11 yaitu berupa pemidanaan, bebas (Vrijspraak),  atau  lepas  dari  segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, argumentasi  penuntut  umum  maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa,  perbuatan  yang  didakwakan maupun  berkenaan  dengan  alat  bukti  sah, memerlukan  kejelian  dan  kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap  suatu  hal  harus  betul-betul meyakinkan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. i Pengertian i Hukum i Pidana i
Hukum i pidana i adalah i keseluruhan i dari i peraturan-peraturan i yang i menentukan i perbuatan i apa i yang i dilarang i dan i termasuk i ke i dalam i tindak i pidana, i serta i menentukan i hukuman i apa i yang i dapat i dijatuhkan i terhadap i orang i yang i melakukannya. i Menurut i Prof. i Dr i W.L.G. i LEMAIRE, i “hukum i pidana i itu i terdiri i dari i normanorma i yang i berisi i keharusan- keharusan i dan i larangan i yang i telah i dikaitkan i suatu i sanksi i berupa i hukuman, i yakni i suatu i penderitaan i yang i bersifat i khusus.”5 i Dengan i demikian i dapat i juga i dikatakan, i bahwa i hukum i pidana i merupakan i suatu i sistem i norma i yang i menentukan i terhadap i tindak-tindakan i yang i mana i dan i dalam i keadaan i yang i bagaimana i hukuman i itu i dapat i dijatuhkan i serta i hukuman i yang i bagaimana i yang i
Roland Aldini Hutahaean 1) , Dani Dizky M 2) , Alusianto Hamonangan 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4)
dapat i dijatuhkan i terhadap i tindakan- tindakan i tersebut. i Sedangkan i menurut i Prof. i Moeljatno, i “hukum i pidana i adalah i bagian i daripada i keseluruhan i hukum i yang i berlaku i di i suatu i negara, i yang i mengadakan i dasar i dan i aturan i untuk i :”1. i Menetukan i perbuatan i mana i yang i tidak i boleh i dilakukan i dan i yang i dilarang, i dengan i disertai i ancaman i atau i sanksi i yang i berupa i pidana i tertentu i bagi i siapa i yang i melanggar i larangan i tersebut i 2. i Menentukan i kapan i dan i dalam i hal i apa i kepada i mereka i yang i telah i melanggar i larangan-larangan i itu i dapat i dikenakan i atau i dijatuhi i pidana i sebagaimana i yang i telah i diancamkan i 3. i Menentukan i dengan i cara i bagaimana i pengenaan i pidana i itu i dapat i dilaksanakan i apabila i ada i orang i yang i disangka i telah i melanggar i larangan i tersebut. i 2. i Pengertian i Tindak i Pidana i Tindak i pidana i adalah i tindakan i yang i dinilai i melanggar i ketentuan i KUHP. i Dalam i arti i bila i ada i seseorang i yang i melakukan i tindakan i melanggar i hukum i maka i orang i tersebut i dapat i dikenai i salah i satu i pasal i dalam i KUHP. i Istilah i tindak i pidana i berasal i dari i kata i strafbaarfeit i dalam i bahasa i Belanda. i Kemudian i diterjemahkan i ke i dalam i bahasa i Indonesia i . i Beberapa i kata i untuk i menerjemahkan i strafbaarfeit i oleh i sarjana-sarjana i Indonesia, i anatara i lain i tindak i pidana, i delict i dan i perbuatan i pidana. i Mengenai i definisi i tindak i pidana i dapat i dilihat i pendapat-pendapat i pakar i antara i lain, i menurut i Voc, i “delik i adalah i feit i yang i dinyatakan i dapat i dihukum i oleh i undang- undang. i Sedangkan i menurut i Van i Hamel, i delik i adalah i suatu i serangan i atau i ancaman i terhadap i hak-hak i orang i lain.” i 3. i Unsur-Unsur i Tindak i Pidana i Tindak i pidana i bukan i sebatas i aturan i yang i memuat i sejumlah i larangan i dalam i bentuk i undang-undang i yang i memuat i sanksi- sanksi i yang i akan i diterima i oleh i para i pelanggarnya. i Adapun i unsur-unsur i tindak i pidana i ini i dibedakan i menjadi i dua, i yaitu i unsur i tindak i pidana i dari i sudut i teoritisi i dan i dari i sudut i undang-undang. i Tindak i pidana i Teoritisi i adalah i tindakan i atau i
perilaku i menyimpang i yang i dilakukan i seseorang i karena i bertentangan i dengan i hukum i yang i berlaku. i Rumusan i tindak i pidana i yang i disusun i oleh i para i ahli i hukum. i Unsur-unsur i yang i ada i dalam i tindak i pidana i ini i adalah i melihat i bagaimana i bunyi i rumusan i yang i dibuatnya. i Menurut i Moeljatno i “unsur- unsur i tindak i pidana i adalah” i a. i Perbuatan i b. i Yang i dilarang i (oleh i aturan i hukum) i c. i Ancaman i pidana i (bagi i yang i melanggar i larangannya) i Menurut i Simons, i menyebutkan i adanya i unsur i objektif i dan i unsur i subjektif i dari i tindak i pidana. i Unsur i objektif i antara i lain i : i a. i Perbuatan i curang i b. i Akibat i yang i kelihatan i dari i perbuatan i tersebut i c. i Mungkin i ada i keadaan i tertentu i yang i menyertai i perbuatan i itu i Unsur i subjektif i antara i lain i : i a. i Orang i yang i mampu i bertanggungjawab i b. i Adanya i kesalahan i (dolus/culpa) i Perbuatan i manusia i saja i yang i boleh i dilarang, i yang i melarang i adalah i aturan. i Berdasarkan i kata i majemuk i perbuatan i pidana, i maka i pokok i pengertian i ada i pada i perbuatan i itu, i tapi i tidak i dipisahkan i dengan i orangnya. i 4. i Ajaran i Mengenai i Tempat i dan i Waktu i Tindak i Pidana i Pengertian i tentang i terjadinya i tindak i pidana i menurut i tempat i dan i waktu i ini i adalah i sangat i penting i oleh i karena i Pasal i 143 i Undang-undang i Nomor i 8 i tahun i 1981 i tentang i Hukum i Acara i Pidana i telah i mensyaratkan i bahwa i
penuntut i umum i harus i juga i mencantumkan i tentang i tempat i dan i waktu i dari i tindak i pidana i yang i telah i dituduhkannya i itu i di i dalam i surat i dakwaan. i Dengan i menentukan i suatu i akibat i hukum i berupa i batalnya i surat i dakwaan i tersebut i apabila i tentang i tempat i dan i waktu i dari i tindak i pidana i itu i telah i tidak i dicantumkan i dlam i surat i dakwaan i yang i bersangkutan. i Pasal i 143 i ayat i 1 i - i 3 i dari i Undang-undang i Nomor i 8 i tahun i 1981 i tentang i hukum i acara i pidana i berbunyi i : i 1. i Penuntut i umum i melimpahkan i perkara i ke i Pengadilan i Negeri i dengan i permintaan i agar i segera i mengadili i perkara i tersebut i disertai i surat i dakwaan i 2. i Penuntut i umum i membuat i
surat i dakwaan i yang i diberi i tanggal i dan i ditanda i tangani i serta i berisi i :Nama i lengkap, i tempat i lahir, i umur, i jenis i kelamin, i kebangsaan, i tempat i tinggal, i agama i dan i pekerjaan i tersangka i dan, i Uraian i secara i cermat, i jelas i dan i lengkap i mengenai i tindak i pidana i yang i di i dakwakan i dengan i menyebutkan i waktu i dan i tempat i tindak i pidana i itu i dilakukan i 3. i Surat i dakwaan i yang i tidak i memenuhi i ketentuan i sebagaimana i dimaksud i dalam i ayat i 2 i huruf i b, i batal i demi i hukum i Kepastian i mengenai i waktu i dilakukannya i sesuatu i tindak i pidana i itu i adalah i penting i yakni i antara i lain i : i a. i Berkenaan i dengan i berlakunya i pasal i 1 i ayat i 1 i dan i 2 i KUHP i b. i Bagi i semua i peristiwa i dimana i usia i dari i pelaku i dan i korban i itu i mempunyai i arti i pada i saat i sesuatu i tindak i pidana i itu i telah i dilakukan i oleh i pelakunya, i yaitu i misalnya i usia i dari i pelaku i dan i usia i korban i di i dalam i delik-delik i kesusilaan i c. i Berkenaan i dengan i ketentuan i mengenai i kedaluwarsanya i hak i untuk i melakukan i tuntutan i pidana i dan i hak i untuk i menjalankan i hukuman i seperti i yang i termaksud i di i dalam i pasal-pasal i 78-85 i KUHP i d. i Bagi i semua i peristiwa i dimana i sesuatu i tindak i pidana i itu i telah i disyaratkan i sebagai i harus i dilakukan i di i dalam i keadaan i perang i agar i pelakunya i dapat i dihukum, i yaitu i misalnya i di i dalam i tindak i pidana i yang i telah i dirumuskan i di i dalam i pasal i 122 i ayat i 2 i dan i 124-127 i KUHP i e. i Berkenaan i dengan i ketentuan i mengenai i pengulangan i melakukan i tindak i pidana i seperti i yang i diatur i dalam i pasal i 486-488 i KUHP i f. i Berkenaan i dengan i permasalahan i apakah i sipelaku i pada i waktu i melakukan i kejahatan i atau i pelanggaranya i itu i mempunyai i penyakit i jiwa i atau i terganggu i pertumbuhan i akal i sehatnya i sebagaimana i yang i di i maksud i di i dalam i pasal i 44 i KUHP i Sedangkan i kepastian i mengenai i tempat i dilakukannya i suatu i tindak i pidana i itu i adalah i penting i yakni i antara i lain, i a. i Berkenaan i dengan i kewenangan i relatif i dari i pengadilan, i yaitu i tentang i Pengadilan i Negeri i mana i yang i paling i berhak i untuk i mengadili i sesuatu i
tindak i pidana i seperti i yang i dimaksudkan i dalam i pasal i 84 i KUHAP i b. i Berkenaan i dengan i ruang i lingkup i dari i berlakunya i Undang-undang i Pidana i Indonesia i seperti i termaksud i di i dalam i pasal i 2-9 i KUHP i c. i Berkenaan i dengan i pengecualian i seperti i yang i termaksud i di i dalam i pasal i 9 i KUHP i yaitu i apabila i tindak i pidana i yang i bersangkutan i telah i dilakukan i di i atas i sebuah i kapal i perang i milik i negara i asing i d. i Berkenaan i dengan i adanya i suatu i syarat i bahwa i sesuatu i tindak i pidana i itu i harus i dilakukan i di i suatu i tempat i yang i terlarang i e. i Berkenaan i dengan i adanya i suatu i syarat i bahwa i sesuatu i tindak i pidana i itu i harus i dilakukan i di i suatu i tenpat i umum i f. i Berkenaan i dengan i adanya i suatu i syarat i bahwa i sesuatu i tindak i pidana i itu i harus i dilakukan i di i suatu i tempat i tertentu i di i mana i seorang i pegawai i negeri i sedang i menjalankan i tugas i jabatannya i yang i sah i seperti i yang i dimaksud i dalam i pasal i 127 i KUHP. i 5. i Bentuk-Bentuk i Putusan i Hakim i Berdasarkan i rumusan i Pasal i 1 i ayat i (11) i KUHAP, i terdapat i tiga i jenis i putusan, i yaitu i putusan i pemidanaan, i putusan i bebas i dan i putusan i lepas i dari i segala i tuntutan i hukum. i Tentunya i majelis i hakim i memiliki i kriteria i untuk i dapat i memutuskan i salah i satu i dari i tiga i jenis i putusan i tersebut. i a. i Putusan i Bebas i (Vrijspraak/Acquittal) i Secara i teoritis, i putusan i bebas i dalam i rumpun i hukum i Eropa i Kontinental i lazim i disebut i dengan i istilah i putusan i “vrijspraak”, i sedangkan i dalam i rumpun i AngloSaxon i disebut i putusan i “acquittal”. i Pada i asasnya i esensi i putusan i bebas i terjadi i karena i terdakwa i dinyatakan i tidak i terbukti i secara i sah i dan i meyakinkan i bersalah i melakukan i tindak i pidana i sebagaimana i dakwaan i
jaksa/penuntut i umum i dalam i surat i dakwaan. i Konkretnya, i terjadi i dibebaskan i dari i segala i tuntutan i hukum. i Atau i untuk i singkatnya i lagi i terdakwa i “tidak i dijatuhi i pidana”. i Jika i bertitik i tolak i pada i Undang- Undang i Nomor i 8 i Tahun i 1981, i asasnya i terhadap i putusan i bebas i diatur i dalam i Pasal i 191 i ayat i (1) i KUHAP i yang i 14 i menentukan i bahwa: i “Jika i pengadilan i
Roland Aldini Hutahaean 1) , Dani Dizky M 2) , Alusianto Hamonangan 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4)
berpendapat i bahwa i dari i hasil i pemeriksaan i di i sidang, i kesalahan i
terdakwa i atas i perbuatan i yang i didakwakan i kepadanya i tidak i terbukti i secara i sah i dan i meyakinkan, i maka i terdakwa i diputus i bebas.” i Dalam i penjelasan i Pasal i 191 i ayat i (1) i KUHAP i yang i dimaksud i dengan i “perbuatan i yang i didakwakan i kepadanya i tidak i terbukti i secara i sah i dan i meyakinkan” i adalah i tidak i cukup i bukti i menurut i penilaian i hakim i atas i dasar i pembuktian i dengan i
menggunakan i alat i bukti i menurut i ketentuan i hukum i acara i pidana i ini. i b. i Putusan i Lepas i dari i Segala i Tuntutan i Hukum i Secara i fundamental i terhadap i putusan i lepas i dari i segala i tuntutan i hukum i atau i “onslag i van i alle i rechtsver i volging” i diatur i dalam i ketentuan i Pasal i 191 i ayat i (2) i KUHAP i dirumuskan i bahwa: i “jika i pengadilan i berpendapat i bahwa i perbuatan i yang i didakwakan i kepada i terdakwa i terbukti, i tetapi i perbuatan i itu i tidak i merupakan i tindak i pidana, i maka i terdakwa i diputus i lepas i dari i segala i tuntutan i hukum.” i Seperti i halnya i putusan i bebas, i maka i putusan i lepas i dari i segala i tuntutan i hukum i memiliki i beberapa i syarat i yang i harus i terpenuhi, i yaitu i “perbuatan i terdakwa i terbukti”, i dan i “bukan i merupakan i perbuatan i pidana”. i “Perbuatan i terdakwa i terbukti” i secara i sah, i meyakinkan i sesuai i fakta i yang i terungkap i dan i menurut i alat i bukti i yang i sah i dalam i Pasal i 184 i KUHAP i serta i meyakinkan i hakim i untuk i menyatakan i terdakwa i sebagai i pelaku i perbuatan i tersebut. i Walaupun i terbukti, i akan i tetapi i “perbuatan i tersebut i bukanlah i merupakan i tindak i pidana”. i Padahal i sebelumnya i telah i dinyatakan i dalam i 15 i tingkat i penyelidikan i dan i penyidikan i bahwa i perkara i yang i diperiksa i merupakan i perkara i tindak i pidana, i namun i ternyata i dalam i pemeriksaan i persidangan, i perkara i diputus i oleh i majelis i hakim i bukan i merupakan i perkara i pidana. i c. i Putusan i Pemidanaan i Pada i asasnya, i putusan i pemidanaan i atau i “veroordelling” i dijatuhkan i oleh i hakim i jika i ia i telah i
memperoleh i keyakinan, i bahwa i terdakwa i melakukan i perbuatan i yang i didakwakan i dan i ia i menganggap i bahwa i perbuatan i dan i terdakwa i dapat i dipidana. i Sebagaimana i diatur i dalam i Pasal i 193 i ayat i (1) i KUHAP i bahwa: i “Jika i pengadilan i berpendapat i bahwa i terdakwa i bersalah i melakukan i tindak i pidana i yang i didakwakan i kepadanya, i maka i pengadilan i menjatuhkan i pidana.” i Putusan i pemidanaan i dapat i dijatuhkan i melebihi i dari i tuntutan i pidana i yang i disampaikan i oleh i jaksa/penuntut i umum i akan i tetapi i tidak i melebihi i ancaman i maksimal i yang i ditentukan i dalam i undang-undang. i Segera i setelah i putusan i pemidanaan i dibacakan i majelis i hakim i harus i menyampaikan i hak- hak i dari i terdakwa i terkait i putusan i tersebut, i yaitu: i a. i Menerima i atau i menolak i putusan. i b. i Mempelajari i putusan. i c. i Meminta i penangguhan i pelaksanaan i putusan i dalam i rangka i pengajuan i grasi. i d. i Mengajukan i banding. i e. i Mencabut i pernyataan i untuk i manerima i atau i menolak i putusan.

## 3. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  peneltian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif  adalah  penelitian  yang  mengacu dan  mengarah  pada  norma  dan  asas-asas hukum  serta  bersumber  dari  bahan pustaka,  perundangundangan  dan  putusan pengadilan.  Pada  hakikatnya  penelitian merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode.  2.  Jenis  dan Sumber  Data  Data  yang  di  dapat  dalam penulisan  ini  merupakan  data  sekunder. Data  sekunder  adalah  data  yang  peneliti peroleh  dari  penelitian  kepustakaan  dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengilahan  orang  lain  yang  sudah  tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan  atau  milik  pribadi.  Di  dalam penelitian  ini,  data  sekunder  mencakup Bahan  Hukum  Primer  dan  Bahan  Hukum Tersier.  3.  Teknik  Pengumpulan  Data Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah  studi  pustaka  dan  studi  dokumen, yaitu  pengumpulan  data  yang  dicari  dari buku,  undang-undang.  4.  Analisis  Data Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan  statistik.  Menggunakan  metode studi  kepustakaan  dengan  mengutip  dari berbagai  sumber  bacaan  yang  berkaitan dengan  pokok  permasalahan.  Setelah terkumpul  kemudian  di  analisis  dengan analisis kualitatif, yaitu data diperoleh dari penelitian  yang  bersifat  teori-teori  tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana
Pemalsuan i Surat i Pemalsuan i surat i menurut i KUHPidana i diatur i dalam i Bab i XII, i Buku i II i tentang i Kejahatan. i Perbuatan i pemalsuan i surat i tersebut i merupakan i suatu i jenis i pelanggaran i terhadap i kebenaran i dan i kepercayaan, i dengan i tujuan i untuk i memperoleh i keuntungan i bagi i diri i sendiri i atau i orang i lain. i Suatu i pergaulan i hidup i yang i teratur i dimasyarakat i yang i teratur i dan i maju i tidak i dapat i berlangsung i tanpa i adanya i jaminan i kebenaran i atas i beberapa i bukti i surat i karenanya i perbuatan i pemalsuan i surat i dapat i mengancam i bagi i kelangsungan i hidup i dari i masyarakat i tersebut. i Perbuatan i pemalsuan i dapat i dikategorikan i pertama-tama i dalam i kelompok i kejahatan i penipuan, i tetapi i tidak i semua i perbuatan i penipuan i adalah i pemalsuan.” i 9 i
Perbuatan i pemalsuan i tergolong i kelompok i kejahatan i penipuan i apabila i seseorang i memberikan i gambaran i tentang i suatu i keadaan i atas i sesuatu i barang i (surat) i seakan i -akan i itu i asli i atau i kebenaran i tersebut i dimilikinya. i Karena i gambaran i ini i orang i lain i menjadi i terpedaya i dan i mempercayai i bahwan i keadaan i yang i digambarkan i atas i barang i (surat) i tersebut i adalah i benar i atau i asli. i Pemalsuan i terhadap i tulisan i (surat) i terjadi i apabila i isinya i atas i surat i itu i yang i tidak i benar i digambarkan i benar. i Pembahasan i tentang i pemalsuan i surat i yang i tertuang i di i dalam i
pasal i 263 i KUHPidana i terlebih i dahulu i diuraikan i aspek-aspek i tentang i unsur- unsur i didalam i suatu i tindak i pidana i atau i perbuatan i pidana i itu. i Oleh i Junkers i disebutkan i empat i jenis i metode i rumusan i delik i di i dalam i Undang i -undang, i yang i terdiri i atas i : i 1. i Cara i yang i paling i lazim i dalah i menerangkan i isi i delik i dari i keterangan i itu i dapat i dijabarkan i unsurunsur i perbuatan i yang i dapat i dipidana, i seperti i misalnya i Pasal i 279,281,286,242 i dan i sebagainya i dari i KUHP. i 2. i Dengan i cara i menerangkan i (memberikan) i unsur-unsur i dan i memberikan i pensifatan i (kualitikasi) i seperti i misalnya i pemalsuan i pasal i 263 i KUHP, i pencurian i pasal i 362, i penggelapan i pasal i 372, i penipuan i pasal i 378 i dari i KUHP i 3. i Cara i yang i jarang i dipakai i adalah i hanya i memberikan i pensifatan i kualifikasi i saja i seperti i misalnya i penganiayaan i Pasal i 351, i pembunuhan i pasal i 338 i dari i KUHP. i 4. i Kadangkala i Undang-undang i merumuskan i ancaman i pidananya i saja i untuk i peraturan- peraturan i yang i masih i akan i dibuat i kemudian i misalnya i pasal i 521 i dan i pasal i 121 i ayat i 1 i KUHP. i Tentang i elemen i Srafbaar i Fell i disebutkan i kemungkinan i adanya i beberapa i elemen, i yaitu: i 1. i Elemen i perbuatan i pelaku i atau i kekuatan i orang, i dalam i hal i berbuat i atau i tidak i berbuat i (een i doen i of i een i whiten). i 2. i Elemen i akibat i dari i perbuatan i yang i terjadi i dalam i delik i selesai. i 3. i Elemen i subyektif i yaitu i kesalahan i yang i diwujudkan i dengan i kata i -kata i sengaja i (opzet) i atau i alpa i (culpa). i 4. i Elemen i melawan i hukum i (wederrelutellikeheid) i 5. i Dan i sederetan i elemen-elemen i lain i menurut i rumusan i undang-undang, i dan i dibedakan i menjadi i segi i obyektif i misalnya i kedalam i pasal i 160 i KUHP i 19 i diperlukan i elemen i dimuka i umum i (in i het i openbaar) i dan i segi i subyektif i misalnya i pasal i 340 i KUHP i diperlukan i unsur i direncanakan i lebih i dahulu i (Voorbedachterdaad). i Suatu i tindak i pidana i atau i perbuatan i pidana i itu i juga i dibagi i unsur-unsurnya i kedalam i dua i
Roland Aldini Hutahaean 1) , Dani Dizky M 2) , Alusianto Hamonangan 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4)
golongan, i yaitu i : i 1. i Unsur-unsur i yang i obyektif. i 2. i Unsur-unsur i yang i subyektif. i Satocid i
Kartanegara, i menerangkan i tentang i unsur-unsur i yang i obyektif i adalah i unsur-unsur i yang i terdapat i diluar i manusia, i yaitu i berupa i : i 1. i Suatu i tindak i tanduk, i jadi i suatu i tindakan. i 2. i Suatu i akibat i tertentu i (eem i bepaald i gevolg) i 3. i Keadaan i (omstanddigheid) i yang i kesemuanya i ini i dilarang i dan i diancam i dengan i hukuman i undang-undang. i Sedangkan i unsur-unsur i subyektif, i dapat i berupa i : i 1. i Toerekeningsvaibawbeid i (dapat i dipertanggungjawabkan) i 2. i Schuld i (kesalahan) i Dari i uraian-uraian i diatas, i marilah i kita i analisa i tentang i pasal i 263 i KUHP i dan i unsur-unsurnya i dimana i bunyi i dari i pada i pasal i 263 i KUHP i sebagai i berikut i : i (1) i Barangsiapa i membuat i secara i tidak i benar i atau i memalsu i surat i yang i dapat i menimbulkan i sesuatu i hak, i perikatan, i atau i pembebasan i hutang i atau i yang i diperuntukkan i sebagai i bukti i dari i sesuatu i hal, i dengan i maksud i untuk i memakai i atau i menyuruh i orang i lain i pakai i surat i tersebut i seolah-olah i isinya i benar i dan i tidak i dipalsu, i diancam, i jika i pemakaian i tersebut i dapat i menimbulkan i kerugian, i karena i pemalsuan i 20 i surat, i dengan i pidana i penjara i paling i lama i enam i tahun. i (2) i Diancam i dengan i pidana i yang i sama, i barangsiapa i dengan i sengaja i memakai i surat i yang i isinya i tidak i benar i atau i yang i dipalsu, i seolah-olah i benar i dan i tidak i dipalsu, i jika i pemakaian i surat i itu i dapat i menimbulkan i kerugian. i Walaupun i pada i umumnya i sebuah i surat i tidak i melahirkan i secara i langsung i adanya i suatu i hak, i melainkan i hak i itu i timbul i dari i adanya i perikatan i hukum i (perjanjian) i yang i tertuang i dalam i surat i itu, i tetapi i ada i surat-surat i tertentu i yang i disebut i surat i formil i yang i langsung i melahirkan i suatu i hak i tertentu i misalnya, i cek, i bilyet i giro, i wesel, i surat i izin i mengemudi, i ijazah i dan i lain i sebagainya. i “ i 10 i Surat i yang i berisi i suatu i perikatan i pada i dasarnya i adalah i berupa i surat i yang i karena i perjanjian i itu i melahirkan i hak. i Misalnya i surat i jual i beli i melahirkan i hak i si i penjual i untuk i
menerima i uang i pembayaran i harga i benda, i dan i pembeli i mempunyai i hak i untuk i memperoleh i atau i menerima i benda i yang i dibelinya. i Begitu i juga i dengan i surat i yang i berisi i pembebasan i hutang. i Lahirnya i pembebasan i hutang i pada i dasarnya i
disebabkan i karena i dan i dalam i hubungannya i dengan i suatu i perikatan. i Misalnya i suatu i kuitansi i yang i berisi i penyerahan i sejumlah i uang i tertentu i dalam i hal i dan i dalam i hubungannya i dengan i misalnya i jual i beli, i hutang i putang i dan i lain i sebagainya. i “ i 11 i Mengenai i unsur- unsur i surat i yang i diperuntukkan i sebagai i bukti i akan i adanya i : i - i Mengenai i diperuntukkan i sebagai i bukti i : i - i Tentang i sesuatu i hal. i Sesuatu i hal, i adalah i berupa i kejadian i atau i peristiwa i tertentu i baik i yang i karena i diadakan i (misalnya i perkawinan) i maupun i karena i peristiwa i alam i (misalnya i kelahiran i dan i kematian), i peristiwa i mana i mempunyai i suatu i akibat i hukum. i Perbuatan i yang i dicantum i hukuman i dalam i hal i ini i adalah i “membuat i surat i palsu i atau i memalsukan i surat” i (tidak i benar), i atau i membuat i surat i demikian i rupa, i sehingga i menunjukkan i asal i surat i itu i yang i tidak i benar. i Pegawai i Polisi i membuat i proses i verbal i yang i berisi i sesuatu i cerita i yang i tidak i benar i dari i orang i yang i menerangkan i kepadanya, i tidak i masuk i pengertian i membuat i proses i verbal i palsu. i Ia i membuat i proses i verbal i palsu, i apabila i pegawai i polisi i itu i menuliskan i dalam i proses i verbalnya i lain i daripada i hal i yang i diceritakannya i kepada i orang i tersebut. i Memalsu i surat i sama i dengan i mengubah i surat i demikian i rupa, i sehingga i isinya i menjadi i lain i dari i isi i yang i asli i atau i sehingga i surat i itu i menjadi i lain i dari i yang i asli. i Adapun i caranya i bermacam-macam, i tidak i senantiasa i perlu, i bahwa i surat i itu i diganti i dengan i yang i lain. i Dapat i pula i dilakukan i dengan i jalan i mengurangkan, i menambah i atau i merubah i sesuatu i dari i surat i itu. i Memalsu i tandatangan i masuk i pengertian i memalsu i surat i dalam i pasal i ini. i Demikian i pula i penempelan i foto i orang i lain i dari i pada i pemegang i yang i tidak i berhak i dalam i suatu i
surat i ijazah i sekolah, i ijazah i mengemudi i (rijbewijs), i harus i dipandang i dalam i suatu i pemalsuan. i Sedangkan i perbuatan i
memalsu i surat i menurut i Soenarto i Soerodibroto i adalah i berupa i perbuatan i mengubah i dengan i cara i bagaimanapun i oleh i orang i yang i tidak i berhak i atas i sebuah i surat i yang i berakibat i sebagaian i atau i seluruh i isinya i menjadi i lain/ i berbeda i dengan i isi i surat i semula. i Tidak i penting i apakah i dengan i perubahan i itu i lalu i isinya i menjadi i benar i atau i tidak i ataukah i bertentangan i dengan i kebenaran i ataukah i tidak, i bila i perbuatan i mengubah i itu i dilakukan i oleh i orang i yang i tidak i berhak, i memalsu i surat i telah i 22 i terjadi. i Orang i yang i tidak i berhak i itu i adalah i orang i selain i si i pembuat i surat. i Yurisprudensi i di i Jawa i Barat, i Mahkamah i Agung i RI i (MARI) i membenarkan i bahwa i pengertian i pemalsuan i surat i dalam i pasal i 263 i KUHP i adalah i termasuk i mengubah i surat i asli i sedemikian i rupa i sehingga i isinya i atau i tanggalnya i atau i tanda i tangannya i bertentangan i dengan i kebenaran i yang i mempunyai i
maksud i
tertentu, i seumpamanya i untuk i membuktikan i suatu i perkara. i Yurisprudensi i Tetap i MARI i No. i 40/Kr/1973, i tertanggal i 5 i Juni i 1975, i menyatakan i bahwa i mengisi i blangko i kuitansi i tidak i mempunyai i unsur i melawan i hukum i sepanjang i pengisiannya i tidak i bertentangan i dengan i maksud i dari i si i - penandatanganan i untuk i apa i kuitansi i itu i ditadatanganinya. i Perbedaan i prinsip i antara i perbuatan i membuat i surat i palsu i dan i memalsu i surat, i adalah i bahwa i membuat i surat i palsu/ i membuat i palsu i surat i sebelum i perbuatan i dilakukan i belum i ada i surat, i kemudian i dibuat i suatu i surat i yang i isinya i sebagian i atau i seluruhnya i adalah i bertentangan i dengan i kebenaran i atau i palsu. i Seluruh i tulisan i dalam i tulisan i itu i dihasilkan i membuat i surat i palsu. i Surat i yang i demikian i disebut i dengan i surat i palsu i atau i surat i tidak i asli. i Tidak i demikian i dengan i perbuatan i memalsu i surat. i Sebelum i perbuatan i ini i dilakukan, i sudah i ada i sebuah i surat i disebut i surat i asli, i Kemudian i pada i surat i yang i asli i ini, i
terhadap i isinya i (termasuk i tanda i tangan i dan i nama i si i pembuat i asli) i dilakukan i perbuat i memalsu i yang i akibatnya i surat i semula i benar i bertentangan i dengan i kebenaran i atau i palsu. i “Menurut i Adami i Chazawi, i membuat i surat i palsu i adalah i membuat i sebuah i surat i yang i seluruh i atau i sebagian i isinya i palsu. i Membuat i surat i palsu i ini i dapat i berupa i : i 23 i - i Membuat i sebuah i surat i yang i sebagian i atau i seluruh i isi i surat i tidak i sesuai i atau i bertentangan i dengan i kebenaran. i Membuat i surat i yang i demikian i disebut i dengan i pemalsuan i intelektual. i - i Membuat i sebuah i surat i yang i seolah-olah i surat i itu i berasal i dari i orang i lain i selain i si i pembuat. i Membuat i surat i palsu i yang i demikian i ini i disebut i dengan i pemalsuan i materiil. i Palsunya i surat i atau i tidak i benarnya i surat i terletak i pada i asalnya i atau i pembuat i surat.” i 12 i B. i Pengaturan i Tindak i Pidana i Pemalsuan i Surat i dalam i Hukum i Pidana i Setelah i penulis i membaca i beberapa i literatur i dan i undang-undang i yang i bersangkutan, i maka i penulis i mengambil i kesimpulan i bahwa i pemalsuan i surat i diuraikan i dalam i Pasal i 263 i sampai i dengan i Pasal i 276 i KUHP. i Pada i tiap i pasal i yang i bersangkutan i terdapat i unsur i yang i terkandung i didalamnya. i Adapun i bentuk-bentuk i pemalsuan i surat, i yaitu: i a. i Pemalsuan i surat i umumnya: i dalam i bentuk i pokok i pemalsuan i surat i (Pasal i 263 i KUHP). i b. i Pemalsuan i surat i yang i diperberat i (Pasal i 264 i KUHP). i c. i Menyuruh i memasukkan i keterangan i palsu i ke i dalam i akte i autentik i (Pasal i 266 i KUHP). i d. i Pemalsuan i surat i keterangan i dokter i (Pasal i 267 i dan i Pasal i 268 i KUHP). i e. i Pemalsuan i surat-surat i tertentu i (Pasal i 269, i 270, i 271 i KUHP). i f. i Pemalsuan i surat i keterangan i pejabat i tentang i hak i milik i (Pasal i 274 i KUHP). i

## B. Posisi Kasus
Bahwa i berawal i pada i bulan i Juli i 1994, i PT. i BASKO i MINANG i PLAZA i memakai i aset i PT. i Kereta i Api i Indonesia i (PT. i KAI) i Divisi i Regional i II i Sumatera i Barat i berupa i tanah i yang i berlokasi i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang, i
Roland Aldini Hutahaean 1) , Dani Dizky M 2) , Alusianto Hamonangan 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4)
setelah i beberapa i tahun i kemudian i pada i tahun i 2010 i terdakwa i membuat i permohonan i Hak i Guna i Bangunan i ke i Kantor i Badan i Pertanahan i Nasional i (BPN) i Kota i Padang i terhadap i tanah, i yang i terletak i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang, i sebagai i berikut i : i 1. i Bahwa i pada i tanggal i 12 i Juli i 2010 i terdakwa i membuat i surat i terhadap i tanah i seluas i 1.986 i M2, i yang i terletak i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang i sebagai i berikut: i a. i Surat i Permohonan i Hak i Milik i yang i isinya i untuk i mengajukan i Permohonan i Hak i Guna i Bangunan i yang i ditujukan i kepada i Kepala i Badan i Pertanahan i Nasional i Up. i Kepala i Kantor i Wilayah i BPN i Provinsi i Sumatera i Barat i melalui i Kepala i Kantor i Pertanahan i Kota i Padang i tanggal i 12 i Juli i 2010, i pada i poin i B i angka i 4 i menerangkan i Status i tanah i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur i dan i pada i angka i 6 i (enam) i menerangkan i dasar i penggunaan i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur. i 34 i b. i Surat i Pernyataan i tanah i - i tanah i yang i dipunyai i pemohon i tanggal i 12 i Juli i 2010 i dengan i luas i 1.986 i M2, i yang i menerangkan i pada i kolom i status i hak i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur. i 2. i Bahwa i kemudian i terdakwa i pada i tanggal i 28 i Juli i 2010 i membuat i surat i terhadap i tanah i seluas i 951 i M2 i yang i terletak i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang i sebagai i berikut: i a. i Surat i Permohonan i Hak i Milik i yang i isinya i untuk i mengajukan i Permohonan i Hak i Guna i Bangunan i yang i ditujukan i kepada i Kepala i Badan i Pertanahan i Nasional i Up. i Kepala i Kantor i Wilayah i BPN i Provinsi i Sumatera i Barat i melalui i Kepala i Kantor i Pertanahan i Kota i Padang i tanggal i 28 i Juli i 2010, i pada i poin i B i angka i 4 i menerangkan i Status i tanah i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kelurahan i Air i Tawar i Timur i dan i pada i angka i 6 i (enam) i menerangkan i dasar i penggunaan i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i
Kelurahan i Air i Tawar i Timur. i b. i Surat i Pernyataan i tanah i - i tanah i yang i dipunyai i pemohon i tanggal i 28 i Juli i 2010 i dengan i
luas i 951 i M2, i yang i menerangkan i pada i kolom i Status i hak i adalah i tanah i negara i
bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur. i 3. i Bahwa i selanjutnya i terdakwa i pada i tanggal i 20 i Agustus i 2010 i membuat i surat i terhadap i tanah i seluas i 1.013 i M2 i yang i terletak i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang i sebagai i berikut i : i 35 i a. i Surat i Permohonan i Hak i Milik i yang i isinya i untuk i mengajukan i Permohonan i Hak i Guna i Bangunan i yang i ditujukan i Kepada i Kepala i Badan i Pertanahan i Nasional i Up. i Kepala i Kantor i Wilayah i BPN i Provinsi i Sumatera i Barat i melalui i Kepala i Kantor i Pertanahan i Kota i Padang i tanggal i 20 i Agustus i 2010 i pada i poin i B i angka i 4 i (empat) i menerangkan i Status i tanah i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kelurahan i Air i Tawar i Timur i dan i pada i angka i 6 i (enam) i menerangkan i dasar i penggunaan i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kelurahan i Air i Tawar i Timur. i b. i Surat i Pernyataan i tanah i tanah i yang i dipunyai i pemohon i tanggal i 20 i Agustus i 2010 i dengan i luas i 1.013 i M2, i yang i menerangkan i pada i kolom i Status i hak i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur. i Bahwa i atas i dasar i surat i permohonan i terdakwa i tersebut i diatas i pihak i BPN i Kota i Padang i menerbitkan i 3 i (tiga) i sertifikat i Hak i Guna i Bangunan i yaitu i sertifikat i HGB i Nomor i 200 i tanggal i 27 i Juli i 2010 i dengan i luas i tanah i 1.986 i M2, i sertifikat i HGB i nomor i 201 i tanggal i
30 i Juli i 2010 i dengan i luas i tanah i 951 i M2 i dan i sertifikat i HGB i Nomor i 205 i tanggal i
27 i Agustus i 2010 i dengan i luas i tanah i 1.013 i M2, i ternyata i surat i permohonan i yang i diajukan i Terdakwa i Kepada i BPN i Kota i Padang i tersebut i isinya i yang i menyatakan i bahwa i dasar i penguasaan i tanah i tersebut i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur i adalah i tidak i benar i atau i
palsu. i Hal i ini i ditegaskan i oleh i Kepala i Badan i Pertanahan i Kota i Padang i berdasarkan i surat i Nomor i : i 718/6.13.71/IX/ i 2015 i tanggal i 21 i September i 2015 i yang i ditujukan i kepada i Direktur i 36 i Reserse i Kriminal i Umum i perihal i permintaan i photo i copy i Legalisir i Sertifikat i Naamlooze i Vennootschap i
Exloitatte i Van i Onroerande i Gudern i
Gevestigde i Te i Padang i menyatakan i “bahwa i Kartu i Recht i Van i Eigendom i
Verponding i No.1650 i atas i nama i Naamlooze i Vennootschap i Exloitatte i Van i Onroerande i Gudern i Gevestigde i Te i Padang, i tidak i ditemukan i pada i Arsip i Kantor i Pertanahan i Kota i Padang”, i akan i tetapi i tanah-tanah i tersebut i sebenarnya i merupakan i aset i PT.KAI i yang i berasal i dari i Nasionalisasi i kereta i api i pemerintah i Belanda i menjadi i aset i DJAWATAN i Kereta i Api i Republik i Indonesia i sekarang i menjadi i PT. i KAI i sejak i tanggal i 28 i September i 1945 i yang i diuraikan i dalam i GRONDKAART i (peta i tanah) i No. i 10 i tanggal i 06 i Februari i 1888, i dan i berdasarkan i Undangundang i No.86 i tahun i 1958 i tentang i Nasionalisasi i perusahan i milik i Belanda i dan i PP i 40 i tahun i 1959 i tentang i Nasionalisasi i kereta i api i milik i Belanda i serta i ditegaskan i dengan i Surat i Menteri i Keuangan i No.S.11/MK.16/1994 i tanggal i 24 i Januari i 1995 i kepada i Menteri i Negara i Agraria; i Bahwa i perbuatan i terdakwa i tersebut i menimbulkan i kerugian i bagi i PT. i KAI i karena i telah i kehilangan i aset i berupa i tanah i seluas i 3.950 i M.2 i dengan i nilai i lebih i kurang i Rp. i 2.000.000.000,- i (dua i miliyar i rupiah). i Perbuatan i terdakwa i sebagaimana i diatur i dan i diancam i pidana i dalam i pasal i 263 i ayat i (1) i KUHP. i Atau i Kedua i Bahwa i berawal i pada i bulan i Juli i 1994, i PT. i BASKO i MINANG i PLAZA i memakai i aset i PT. i Kereta i Api i Indonesia i (PT. i KAI) i Divisi i Regional i II i Sumatera i Barat i berupa i tanah i yang i berlokasi i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang, i setelah i beberapa i tahun i kemudian i pada i tahun i 2010 i terdakwa i mengajukan i permohonan i Hak i 37 i Guna i Bangunan i ke i Kantor i Badan i
Pertanahan i Nasional i (BPN) i Kota i Padang i terhadap i tanah, i yang i terletak i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang, i sebagai i berikut i : i 1. i Bahwa i pada i tanggal i 12 i Juli i
2010 i terdakwa i mengajukan i permohonan i Hak i Guna i Bangunan i ke i BPN i Kota i Padang i terhadap i tanah i seluas i 1.986 i M2, i yang i terletak i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang i dengan i menyerahkan i surat i sebagai i berikut: i a. i Surat i Permohonan i Hak i Milik i yang i isinya i untuk i mengajukan i Permohonan i Hak i Guna i Bangunan i yang i ditujukan i kepada i Kepala i Badan i Pertanahan i Nasional i Up. i Kepala i Kantor i Wilayah i BPN i Provinsi i Sumatera i Barat i melalui i Kepala i Kantor i Pertanahan i Kota i Padang i tanggal i 12 i Juli i 2010, i pada i poin i B i angka i 4 i menerangkan i Status i tanah i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur i dan i pada i angka i 6 i (enam) i menerangkan i dasar i penggunaan i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur. i b. i Surat i Pernyataan i tanah i - i tanah i yang i dipunyai i pemohon i tanggal i 12 i Juli i 2010 i dengan i luas i 1.986 i M2, i yang i menerangkan i pada i kolom i status i hak i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur. i 2. i Bahwa i kemudian i terdakwa i pada i tanggal i 28 i Juli i 2010 i mengajukan i permohonan i Hak i Guna i Bangunan i kepada i BPN i Kota i Padang i terhadap i tanah i seluas i 951 i M2 i yang i terletak i di i Jalan i Prof i Dr. i Hamka i No.2 i A i Padang i dengan i menyerahkan i surat i sebagai i berikut: i 38 i a. i Surat i Permohonan i Hak i Milik i yang i isinya i untuk i mengajukan i Permohonan i Hak i Guna i Bangunan i yang i ditujukan i kepada i Kepala i Badan i Pertanahan i Nasional i Up. i Kepala i Kantor i Wilayah i BPN i Provinsi i Sumatera i Barat i melalui i Kepala i Kantor i Pertanahan i Kota i Padang i tanggal i 28 i Juli i 2010, i pada i poin i B i angka i 4 i menerangkan i Status i tanah i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kelurahan i Air i Tawar i Timur i dan i pada i angka i 6 i (enam) i menerangkan i dasar i penggunaan i adalah i tanah i negara i
Roland Aldini Hutahaean 1) , Dani Dizky M 2) , Alusianto Hamonangan 3) , Nanci Yosepin Simbolon 4)
bekas i Eigendom i
Vervonding i N0.1650/seb i Kelurahan i Air i Tawar i Timur. i b. i Surat i Pernyataan i tanah i - i tanah i yang i dipunyai i pemohon i tanggal i 28 i Juli i 2010 i dengan i luas i 951 i M2, i yang i menerangkan i pada i kolom i Status i hak i adalah i tanah i negara i bekas i Eigendom i Vervonding i N0.1650/seb i Kel. i Air i Tawar i Timur. i 3. i Bahwa i selanjutnya i terdakwa i pada i tanggal i 20 i Agustus i 2010 i mengajukan i permohonan i Hak i Guna i Bangunan.
C. Pertimbangan
Hukum Dalam
Menjatuhkan Putusan
Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya  ringan.  “  15  .Penjatuhan  hukuman terhadap  pelaku  harus  melihat  kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan  dalam  suatu  putusan  bertolak dari  dua  pilar  yang  sangat  fundamental yaitu  asas  legalitas  yang  merupakan  asas kemasyarakatan  dan  asas  kesalahan  yang merupakan  asas  kemanusiaan.  “  16 Menurut  Lilik  mulyadi  bahwa  hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan  pembuktian  unsur-unsur  dari suatu  delik  apakah  perbuatan  terdakwa tersebut  memenuhi  dan  sesuai  dengan delik  yang  didakwakan  oleh  penuntut umum  sehingga  pertimbangan  tersebut relevan  terhadap  amar/diktum  putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen  atau  alasan  yang  dipakai  oleh hakim  sebagai  pertimbangan  hukum  yang menjadi dasar sebelum memutus perkara

## 5. SIMPULAN
Pengaturan  tindak  pidana  pemalsuan  surat dalam  hukum  pidana  bahwa  pemalsuan surat  diuraikan  dalam  Pasal  263  sampai dengan  Pasal  276  KUHP.  Pada  tiap  pasal yang  bersangkutan  terdapat  unsur  yang terkandung didalamnya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  surat dalam  putusan  Nomor  341/2017/PN  Pdg) telah terbukti melakukan perbuatan,
namun perbuatan tersebut bukan merupakan  suatu  tindak  pidana.  Dan pertimbangan hukum oleh hakim kemudian  hakim  memutuskan  melepaskan Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  segala tuntutan  hukum  (Onslag  van  alle  recht vervolging).  Pertimbangan  hukum  dalam menjatuhkan  putusan  dapat  dilakukan dengan  dua  cara,  yaitu  pertimbangan hukum  hakim  secara  yuridis  dan  non- yuridis.  Secara  yuridis  dengan  melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan non-yuridis dengan  melihat  latar  belakang  dari terdakwa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alfitral.  2012.  Hapusnya  Hak  Menuntut dan  Menjalankan  Pidana.  Jakarta: Penebar Swadaya Group
Anwar,  Moch.  1980.  Hukum  Pidana
Bagian Khusus (KUHP II).
Bandung: Alumni
Arief,  Nawawi  Barda.  2001.  Masalah
Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti Chazawi, Adami. 2002. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
Chazawi,  Adami.  2014.  Pelajaran  Hukum
Pidana,  Tindak  Pidana  dan  Teori
Pemidanaan.
Jakarta: Raja Grafindo Persada Efendi,  Tolib.  2014.  Dasar-dasar  Hukum Acara  pidana  (Perkembangan  dan Pembaharuannya di Indonesia.
Malang: Setara Pers
Effendi,  Tolib.  2014.  Dasar-dasar  Hukum
Acara  Pidana  (Perkembangan  dan
Pembaharuannya di Indonesia. Malang: Setara Press
Harahap,  Yahya.  2005.  Hukum  Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika