## HUMANITARIAN INTERVENTION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA
Teguh Imam Sationo Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia theisemha@yahoo.com
Abstract
Humanitarian  intervention  is  an  attempt  to  prevent  or  stop  the  gross  human  rights  violations  with particular strengths (diplomatic and military) in a State, either with or without the consent of the State (countries  with  internal  conflict).  The  problems  in  this  journal  are:  first,  how  the  arrangement  of international  law  on  humanitarian  intervention.  Secondly,  the  role  of  the  UN  in  humanitarian intervention in armed conflicts. The method used is a normative legal research methods with the main source  of  data  collectionprocedures  is  a  legal  substance  that  contains  of  normative  law.  The  results showed  that  the  rules  of  international  law  on  humanitarian  intervention  by  the  United  Nations stipulated  in  the  UN  Charter  and  general  principles  of  international  law.  Humanitarian  intervention legally  justified  by  following  provisions  in  applicable international  law,  namely  Articles 39-51  of  UN Charter. While the role of the UN in humanitarian intervention in armed conflicts carried out by the Security Council as the organ of the United Nations in maintaining peace with the decision issued in the form of a resolution for areas experiencing conflict. Therefore, it takes an internationaltreaty that regulates  clearly  about  humanitarian  intervention,  so  that  inpractice,  remain  consistent  with  the objectives and executive organs of humanitarian intervention.
Keywords: Humanitarian Intervention, Security Council of UN, Armed Conflict
Abstrak
Intervensi  kemanusiaan  merupakan  upaya  untuk  mencegah  atau  menghentikan  pelanggaran  HAM berat  dengan  kekuatan  tertentu  (diplomatic  and  military)  di  suatu  negara,  baik  dengan  atau  tanpa persetujuan  dari  negara  (countries  with  internal  conflict).  Masalah  dalam  jurnal  ini  adalah:  pertama, bagaimana pengaturan hukum internasional tentang intervensi kemanusiaan. Kedua, bagaimana peran PBB dalam intervensi kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian  hukum normatif  dengan  sumber  utama  prosedur  pengumpulan  data  adalah  bahan hukum  yang  berisi  aturan-aturan  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peraturan hukum  internasional  tentang  intervensi  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  PBB  diatur  dalam  Piagam PBB  dan  prinsip-prinsip  umum  hukum  internasional.  Intervensi  kemanusiaan  secara  hukum dibenarkan dengan ketentuan berikut ketentuan yang diatur dalam hukum internasional yang berlaku, yaitu  Piagam  PBB  Pasal  39-51.  Sedangkan  peran  PBB  dalam  intervensi  kemanusiaan  dalam  konflik bersenjata  dilakukan  oleh  Dewan  Keamanan  sebagai  organ  PBB  di  menjaga  perdamaian  dengan mengeluarkan  keputusan  dalam  bentuk  resolusi  untuk  daerah-daerah  yang  mengalami  konflik.  Oleh karena  itu,  yang  diperlukan  suatu  perjanjian  internasional  yang  mengatur  dengan  jelas  tentang intervensi  kemanusiaan,  sehingga  dalam  pelaksanaannya,  tetap  konsisten  dengan  tujuan  dan  organ eksekutif intervensi kemanusiaan.
Kata Kunci : Intervensi kemanusiaan, Dewan Keamanan PBB, Konflik Bersenjata

## A. Pendahuluan
Negara  dalam  hukum  internasional  dianggap  sebagai  subjek  hukum  utama. 1
Dalam  suatu  hubungan  antar  subjek  hukum  internasional  khususnya  negara,  sering terjadi  pertentangan  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  kepentingan.  Dan  tidak selamanya  pertentangan  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui  penyelesaian  damai. Pertentangan  kepentingan  inilah  yang  sering  disebut  dengan  konflik.  Konflik  antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor,  seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi  militer,  ataupun  perpaduan  antara  kepentingan-kepentingan  tersebut. 2
Konflik dapat berupa konflik yang bersifat eksternal, yaitu yang terjadi antara negara dengan negara ataupun dapat berupa konflik yang bersifat internal yakni yang terjadi dalam suatu negara.
Penyelesaian konflik dapat digolongkan dalam dua kategori. Pertama, cara-cara penyelesaian  damai,  yaitu  apabila  para  pihak  dapat  menyepakati  untuk  menemukan suatu solusi yang bersahabat. Kedua, cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan. 3
Apabila  negara-negara  tidak  dapat  mencapai  penyelesaian  sengketa  secara  damai, satu-satunya  pemecahan  yang  mungkin  adalah  melalui  cara-cara  kekerasan.  Prinsip- prinsip  dari  cara  penyelesaian  melalui  kekerasan  adalah  perang  dan  tindakan bersenjata  non  perang,  retorsi  (retortion),  tindakan-tindakan  pembalasan  (reprisals), blokade secara damai (pacific blockade), intervensi (intervention). 4
Perang  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  konflik  bersenjata  dalam perkembangannya bukan hanya antara negara dengan negara atau yang biasa dikenal dengan  konflik  bersenjata  internasional,  tetapi  juga  terjadi  di  dalam  negara  sendiri atau  yang  biasa  dikenal  dengan  konflik  non  internasional. 5 Melihat  dalam  konflik bersenjata  sering  disertai  dengan  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan
1 J.G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.
2 Sri  Setianingsih  Suwardi,  2006,  Penyelesaian  Sengketa  Internasional,  Penerbit Universitas Indonesia , Jakarta, hlm. 1. 3 J.G. Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 646.
4 Ibid. 5 Konflik  bersenjata  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  konflik  bersenjata  internasional  dan konflik bersenjata non internasional, Arlina permanasari dk, 1999, Pengantar Hukum  Humaniter, Miamita Print ICRC, Jakarta, hlm. 129-139.
kejahatan perang maka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Koffi Anan pada tahun 1998 mendesak  agar  masyarakat  internasional  menyepakati  untuk  melakukan  intervensi terhadap  negara  (yang  berkonflik)  untuk  menghentikan  pelanggaran-pelanggaran berat terhadap HAM. Kesepakatan tersebut dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang sah dan  universal  serta  dalam  kerangka  hukum  internasional  untuk  melindungi  orang- orang sipil dari pelanggaran besar-besaran HAM. 6
Istilah  intervensi  mempunyai  batasan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan oleh suatu negara, kelompok dalam suatu negara,  atau suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain.
Intervensi  adalah  campur  tangan  dari  suatu  negara  terhadap  masalah  dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Salah  satu  bentuk  intervensi  dalam  konflik  bersenjata  yang  terjadi  adalah  konflik bersenjata yang terjadi di Rwanda dan Bosnia Herzegovina (bekas negara Yugoslavia). Sebagaimana  diketahui  di  kedua  negara  tersebut  telah  terjadi  konflik  etnis.  Pada awalnya  konflik  yang  terjadi  di  kedua  negara  tersebut  merupakan  konflik  bersenjata non  internasional  yang  kemudian  berubah  menjadi  konflik  internasional  karena adanya pihak-pihak negara lain yang ikut serta dalam kedua konflik tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, untuk mengetahui dan memahami terhadap  intervensi  kemanusiaan  yang  berkembang  saat  ini,  dikaji  dan  dianalisis secara  mendalam  agar  dapat  memberikan  kejelasan  pengaturan  intervensi kemanusiaan dalam masyarakat internasional, untuk itu penulis ingin menyusun jurnal yang  berjudul  “Intervensi  Kemanusiaan  Menurut  Hukum  Internasional  dan Implikasinya”.  Rumusan  masalah  dalam  artikel  ini  yaitu,  bagaimana  pengaturan intervensi  kemanusiaan  dalam  hukum  dan  bagaimana  peran  PBB  dan  ICRC  dalam melaksanakan intervensi kemanusiaan pada konflik bersenjata.
6 Basic Facts About the United Nations, 1998, New York, hlm. 72 sebagaimana dikutip dari Boer  Mauna,  2011,  Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global, Alumni, Bandung, hlm. 647.

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  prosedur  pengumpulan  data  yang  sumber  utamanya  adalah  bahan  hukum yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  hukum  normatif.  Data  yang  diperoleh  dan diolah  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur, artikel,  serta  bahan  bacaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penulisan  artikel  ini dilakukan  melalui  penelusuran  kepustakaan  ke  perpustakaan  Universitas  Sebelas Maret  Surakarta,  Perpustakaan  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini
C. Pembahasan
1. Pengaturan Intervensi Kemanusiaan menurut Hukum Internasional
Intervensi (intervention) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu negara, sekelompok negara, ataupun agen internasional terhadap kebijakan atau  praktek  dari  negara  atau  sekelompok  negara  lain  di  mana  negara  atau sekelompok  negara  yang  dikenai  tindakan  tersebut  tidak  menyetujuinya. 7 Intervensi juga dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan diktatorial terhadap urusan dalam negeri suatu negara, yang mencakup penggunaan ancaman kekerasan atau pelemahan ekonomi secara substansial. 8
Beberapa  analis  menggunakan  terminologi  forcible  atau  pemaksaan,  yang memiliki  dua  skala  pengukuran.  Skala  rendah  intervensi  bisa  diartikan  sebagai tindakan  mempengaruhi  kebijakan  domestik  suatu  negara,  sedangkan  skala  tinggi adalah  dengan  melakukan  tindakan  koersif  yang  bisa  berupa  upaya-upaya  militer. 9
Walaupun  demikian,  intervensi  tetap  menjadi  salah  satu  elemen  dalam  hubungan internasional  dewasa  ini,  meskipun  jelas  sangat  bertentangan  dengan  norma  hukum dan moral.
7 Coady, C.A.J. 2002. The ethics of armed humanitarian intervention. Washington: United States  Institute  of  Peace.  http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf.  (Diakses pada 8 Desember 2017).
8 Donnelly,  J.  1983.  Human  Rights,  Humanitarian  Intervention,  and  American  Foreign Policy. New York: Columbia University. p. 311.
9 Nye,  J.  S.  2009.  Understanding  International  Conflicts:  An  Introduction  to  Theory  and History. New York: Pearson and Longman.p.166-167.
Sementara,  istilah  humanitarian  merupakan  istilah  yang  pada  saat  ini  lazim digunakan  untuk  menunjukkan  intervensi  yang  ditujukan  untuk  menyelamatkan warga negara asing dari bahaya yang sedang dilakukan, atau akan dilakukan, terhadap mereka oleh otoritas negara yang seharusnya melindungi mereka. Berdasarkan definisi tersebut,  humanitarian  intervention  merujuk  kepada  suatu  keadaan  di  mana  suatu negara atau gabungan dari beberapa negara mengerahkan kekuatan militernya untuk membantu  mengatasi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat  yang  terjadi  di  wilayah negara lain.
2. Pro Kontra Intervensi Kemanusiaan
Masalah  intervensi  kemanusiaan  muncul  dalam  kasus-kasus  di  mana pemerintah sebuah negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri,  atau  di  mana  sebuah  negara  telah  kolaps  dan  hukum  tidak  berlaku  lagi. 10
Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dewasa ini sudah berkembang menjadi masalah internasional, tetapi apakah legitimasi menggunakan kekuatan senjata untuk mencegah  pelanggaran  itu  terjadi  dibenarkan  atau  tidak,  itu  yang  menjadi permasalahan.  R.J.  Vincent mengatakan  apabila  sebuah  negara  secara  sistematis  dan masif melanggar hak asasi manusia, masyarakat internasional mempunyai tugas untuk melakukan intervensi kemanusiaan. 11
Kritik  yang  mempertanyakan  tentang  pelanggaran  kedaulatan  Libya  dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan: “… if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common  humanity?  . 12 Pernyataan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kemanusiaan merupakan prioritas utama yang seharusnya melandasi  setiap operasi intervensi. Jika
10 Wheeler,  N.  J.  2000.  Saving  Strangers:  Humanitarian  Intervention  in  International Society. New York, Oxford University Press. p. 27.
11 Vincent, R. J. 1986. Human Rights and International Relations. Cambridge:  Cambridge University Press.p.127.
12 Guraizu,  R.  2008.  Is  humanitarian  military  intervention  in  the  affairs  of  another  state ever  justified?  London:  Middlesex  University  School  of  Health  and  Social  Sciences.  p.7.  in http://archive.atlanticommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/Is%20humanitarian%20military% 20intervention%20ever%20justified.pdf> diakses 8 Desember 2018
tragedi kemanusiaan terjadi di suatu negara, maka sudah merupakan tanggung jawab dunia internasional untuk bergerak menghentikan kejadian tersebut.
Ini sejalan dengan prinsip Responsibility to Protect yang menyatakan bahwa “State sovereignty  implies  responsibility,  and  the primary  responsibility  for  the  protection  of  its  people  lies with the state itself, but, where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the international responsibility to protect.” Kedaulatan suatu  negara  berarti  tanggung  jawab  untuk  melindungi  warganya  dari  kekerasan terhadap  kemanusiaan.  Apabila  negara  gagal  memerankan  tanggung  jawab  tersebut maka  komunitas  internasional-lah  yang  mengambil  alih  tanggung  jawab  tersebut. Pada  saat  tersebut,  masalah  kedaulatan  negara  bersangkutan  dapat  ditangguhkan sementara.
Di  sisi  lain,  Hedley  Bull  menekankan  pada  bahaya  yang  ditimbulkan  praktek tersebut pada ketertiban masyarakat dunia. Ia mengatakan bahwa negara-negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan karena ketidakinginan mereka untuk  mengancam  aturan  kedaulatan  negara  lain  dan  prinsip  non-intervensi,  serta tidak mengakui hak untuk melakukan intervensi terhadap sebuah negara,  oleh suatu negara. 13 Pandangan ini diperkuat oleh konsep keamanan kolektif (collective security), di mana  kumpulan  negara-negara  anggota  (kolektif)  berjanji  untuk  tidak  menggunakan kekuatan  senjata  terhadap  sesama  anggotanya,  kecuali  jika  salah  satu  anggota menyerang anggota lainnya terlebih dulu. Akan tetapi, konsep ini hanya berlaku pada negara-negara  yang  tergabung  dalam  aliansi,  seperti  dalam  non-blok  contohnya. NATO  tidak  dikategorikan  masuk  dalam  keamanan  kolektif  karena  dibuat  sebagai tandingan  Pakta Warsawa,  alias  ancamannya  datang  dari  luar  kolektif. 14 Masalahnya, ketika  NATO  praktis  tidak  ada  organisasi  tandingan  yang  mampu  menandinginya lagi,  bolehkah  sekarang  ia  menggunakan  prinsip  intervensi  kemanusiaan  pada siapapun yang dianggapnya berpotensi menentangnya.
Pada  abad  ke-19  pun,  seorang  John  Stuart  Mill  bahwa  kewajiban  moral tertinggi  dari  masyarakat  dunia  adalah  untuk  menghormati  hak  untuk  menentukan
13 Bull, H. ed. 1984. Intervention in World Politics. Oxford, Oxford University Press.p.193 14 Barash,  D.  P.  dan  Webel,  C.  P.  2009.  Peace  and  Conflict  Studies.  California:  Sage Publications.p.323.
nasib  sendiri.  Komunitas  politik  harus  menghargai  prinsip  self-government  dari sebuah negara, karena dengan cara inilah mereka menyadari nilai-nilai kebebasan dan kebajikan.  Pihak  luar  tidak  boleh  mengintervensi  proses  ini,  karena  menurut  Mill melalui perjuangan  yang  sulit  untuk merdeka dari  sebuah negara,  berdasarkan usaha mereka sendiri, maka nilai-nilai kebajikan tersebut akan muncul. 15
Nicholas  Wheeler  mengatakan  bahwa  ada  empat  syarat  di  mana  sebuah intervensi  dianggap  memiliki  kualifikasi  sebagai  sebuah  intervensi  kemanusiaan. Pertama,  harus  karena  adanya  darurat  kemanusiaan  yang  tinggi  sifatnya.  Kedua, penggunaan kekuatan senjata harus menjadi pilihan terakhir. Ketiga, harus memenuhi syarat  proporsionalitas,  dan  keempat  harus  ada  probabilitas  tinggi  yang  menyatakan bahwa penggunaan kekuatan senjata akan memperoleh hasil kemanusiaan yang positif . 16
Prinsip  ius  ad  bellum  (hukum  tentang  keabsahan  perang)  harus  diperhatikan juga di sini, karena prinsip ini menentukan sebuah perang dapat diterima atau tidak. Beberapa  kriterianya  adalah,  pilihan  terakhir;  mempunyai  kewenangan  yang  sah; tujuan  yang  benar  dan  just  cause;  kemungkinan  keberhasilan  besar;  bertujuan  akhir untuk  perdamaian.  Saat  ini,  dalam  masyarakat  internasional  ius  ad  bellum  telah berubah  menjadi  ius  contra  bellum  (hukum  yang  melarang  perang).  Sebagaimana ditegaskan  dalam  Piagam  PBB,  setiap  negara  dilarang  melakukan  tindakan  keras, kecuali sebagai pertahanan sendiri atau pertahanan bersama, tindakan penegakan dari Dewan  Keamanan  PBB,  atau  dalam  rangka  menegakkan  hak  rakyat  untuk menentukan  nasibnya  (self-determination).  Serupa  halnya  dengan  hukum  internasional, semua  hukum  nasional  juga  melarang  warganya  menggunakan  tindakan  keras terhadap pemerintah atau badan-badan penegak lainnya. 17
Dalam  praktiknya,  belum  ada  satu  kasus  intervensi  sekalipun  sejak  tahun  1945 yang  memenuhi  semua  syarat-syarat  ini,  dan  juga  sangat  tidak  masuk  akal  untuk berpikir bahwa kasus-kasus intervensi di masa depan akan mampu memenuhi secara sempurna  empat  kriteria  di  atas.  Seharusnya,  masyarakat  internasional  melakukan
15 Welsh, J. M, (ed.). 2004. Humanitarian Intervention and International Relations. Oxford: Oxford University Press.p.60.
16 loc,cit, Wheeler, N. J. P.33-34 17 Ambarwati,  Ramdhany,  D.  dan  Rusman  R.  2009.  Hukum  Humaniter  Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 48-49
segala  daya  upaya,  baik  secara  individu  maupun  kolektif,  untuk  mempengaruhi  dan membujuk  para  pemimpin  negara  untuk  hidup  dalam  etika  solidaritas  yang bertanggung  jawab.  Beberapa  kasus  intervensi  yang  sempat  terjadi  di  Afrika  pun, seperti  di  Somalia,  Rwanda,  dan  Sierra  Leone  menghadapi  hambatan  struktural terhadap intractable conflict yang terjadi di sana. Daniel Bar-Tal banyak membahas isu- isu terkait intractable conflict ini, terutama kasus Palestina dan Israel. 18 Selain itu, faktor utama  kegagalan  memang  karena  kontradiksi-kontradiksi  yang  terjadi  dalam pemahaman tentang konsepsi intervensi kemanusiaan itu sendiri.
Dalam  Piagam  PBB,  larangan  menyerang  terhadap  sebuah  negara  adalah sebuah  prinsip  yang  sangat  fundamental,  dan  tindakan  bela  diri  terhadap  serangan bersenjata  adalah  satu-satunya  justifikasi  yang  paling  jelas  terhadap  negara-negara yang menggunakan paksaan. Pasal 2 ayat 7 menjadi jaminan bahwa tidak ada upaya- upaya mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara. Seperti yang telah disebutkan, memang tahun sejak 1945 cukup banyak terjadi intervensi militer, yang terjadi dalam keadaan-keadaan  tertentu,  akan  tetapi  PBB  secara  rutin  selalu  mengutuk  tindakan tersebut. 19
Negara  yang  berdaulat  dapat  mengadakan  hubungan  dengan  anggota masyarakat  internasional  lainnya,  maupun  mengatur  segala  sesuatu  yang  ada  atau terjadi  di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang ada kaitannya dengan kepentingan negara  itu.  Hal  ini  di  dasari  oleh  Piagam  PBB  Pasal  2  ayat  (1)  yang  menerangkan bahwa hubungan antar negara berdasarkan persamaan derajat dan bebas.
Hubungan  internasional  menurut  Pasal  2  ayat  (4)  bahwa  negara  dalam elakukan  hubungan  internasional  tidak  boleh  menggunakan  kekerasan  terhadap integritas  wilayah  atau  kemerdekaan  politik  negara  lain.  Kemudian  Pasal  2  ayat  (7) Piagam  PBB  menyatakan  bahwa  setiap  negara  dalam  melakukan  hubungan internasional  dilarang  untuk  melakukan  suatu  intervensi  kedalam  urusan  domestik negara  lainnya,  begitu  pula  dengan  PBB  dilarang  untuk  ikut  campur  dalam  urusan domestik  negara  lain  dan  mewajibkan  negara-negara  yang  berkonflik  untuk menyelesaikan urusannya menurut ketentuan Piagam PBB. Hal ini berkaitan dengan
18 Bar-Tal,  D.  1998.  “Societal  beliefs  in  times  of  intractable  conflict:  the  israeli  case”. International Journal of Conflict Management, 9(1).
19 Roberts,  A.  1993.  Humanitarian  war:  military  intervention  and  human  rights.  International Affairs, 69(3).p.431
adanya  prinsip  non  intervensi  sebagai  salah  satu  pondasi  dasar  dalam  hukum internasional. 20
Prinsip  non  intervensi  yang  berkembang  saat  ini  membuat  kedaulatan  negara saat ini tidak hanya dilihat sebagai hak negara, tetapi erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia.
Karena  tujuan  dibentuknya  sebuah  negara  adalah  untuk  melindungi  setiap manusia  baik  warga  negaranya  maupun  warga  negara  asing  dari  terjadinya pelanggaran  hak  asasinya.  Hanya  saja  seringkali  dalam  penerapannya,  negara  yang bersangkutan  menyalahgunakan  hak  dan  kewenangan  yang  dimiliki,  bahkan  sampai mengenyampingkan  nilai-nilai  kemanusiaan,  yang  kemudian  mengakibatkan kesengsaraan  kepada  rakyatnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  keadaan  banyaknya pelanggaran  berat  HAM  yang  terjadi,  pihak  asing  dapat  masuk  sebagai  pihak  ketiga untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dan  mengembalikan  kondisi  negara tersebut kepada keadaan semula, salah satunya dengan cara intervensi.
Humanitarian intervention atau Intervensi kemanusiaan secara umum adalah upaya untuk  mencegah  atau  menghentikan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  berat dengan  kekuatan-kekuatan  tertentu  (diplomatik  dan  militer)  di  suatu  negara,  baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (negara mengalami konflik internal). Ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia  yang  berat,  maka  masyarakat  internasional  dibenarkan  untuk  melakukan suatu tindakan intervensi.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  berat  ada  berbagai  macam  seperti  kejahatan kemanusiaan,  genosida  dan  kejahatan  perang,  dan  lainnya.  Pengenalan  kejahatan terhadap  kemanusiaan  (crimes  against  humanity),  pertama  kali  mulai  dikenal  dan  telah menjadi  hukum  internasional  positif  yakni,  setelah  terjadi  Perang  Dunia  II  dalam Charter of International Military Tribunal Nuremberg (IMTN) tahun 1946, yang selanjutnya diatur  dalam  Charter  of  International  Military  Tribunal  for  The  Far  East  (IMTFE)  atau yang  disebut  juga  dengan  Piagam  Tokyo  pada  tahun  1948,  International  Criminal Tribunal  for  Yugoslavia  (ICTY)  tahun  1993,  International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR)  tahun  1994,  dan  yang  terakhir  diatur  dalam  Statuta  Mahkamah  Pidana
20 Aidan  Hehir,  2008,  Humanitarian  Intervention  After  Kosovo,  England,  Palgrave  Mcmilan, hlm. 14.
Internasional  (Statute  for  an  International  Criminal  Court)  yang  kemudian  lebih  dikenal sebagai Statuta Roma pada tahun 2002.
Pengaturan  tentang  intervensi  kemanusiaan  belum  diatur  secara  tegas  dalam hukum internasional.  Akan tetapi, menurut  Piagam PBB  Pasal  24 tentang tugas dan fungsi  Dewan  Keamanan  PBB,  maka  PBB  melalui  Dewan  Keamanan  berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan,  dan  agresi  sesuai dengan tujuan-tujuan dan  prinsip-prinsip  PBB  dan  dengan  sebisa  mungkin  mengurangi  penggunaan kekuatan bersenjata, hal ini sesuai dengan Pasal 26 Piagam PBB. 21
PBB juga dalam menyelesaikan suatu konflik di dasarkan pada Bab VI Pasal 33 Piagam  PBB.  PBB  memiliki  mandat  untuk  melakukan  semua  upaya  agar  konflik dapat  diselesaikan  secara  damai  melalui  cara-cara  negoisasi,  mediasi,  arbitrasi, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya.
Selanjutnya Pasal 34 menyatakan bahwa PBB bisa melakukan investigasi setiap pertikaian  (konflik)  yang  bisa  membahayakan  perdamaian  internasional.  Dewan Keamanan  PBB  dapat  menyelidiki  setiap  pertikaian  atau  keadaan  yang  dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Pada  Pasal  36  Dewan  keamanan  dapat  menganjurkan  cara-cara  penyelesaian yang dianggap sesuai dalam suatu pertikaian yang mengacu pada Pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu. Selanjutnya Pasal 37 menerangkan bahwa apabila pihak- pihak yang tersangkut dalam pertikaian tersebut dianggap tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka Dewan Keamanan akan menetapkan apakah akan diambil tindakan menurut Pasal 36 ataukah mengambil cara-cara penyelesaian yang dianggap layak.
Anjuran  tentang  cara-cara  penyelesaian  yang  dianggap  layak  seperti  yang tercantum  dalam  Bab  VII  Piagam  PBB,  Pasal  39  menyebutkan  bahwa  Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian dunia dan  akan  menganjurkan  atau  memutuskan  tindakan  apa  yang  harus  diambil  sesuai dengan  Pasal  41  Piagam  PBB  yaitu  bahwa  Dewan  Keamanan  dapat  memutuskan tindakan  apa  yang  dapat  dilakukan  di  luar  penggunaan  kekuatan  bersenjata,  seperti
21 Michael  N.  Barnett,  2010,  The  International  Humanitarian  Order,  New  York, Routledge, hlm. 1.
pemutusan  hubungan  ekonomi,  alat-alat  komunikasi,  serta  pemutusan  hubungan diplomatik.  Dan  Pasal  42  yang  menyatakan  bahwa  jika  langkah-langkah  politik  dan ekonomi (berdasarkan Pasal 41) tidak bisa atau cukup mendorong pihak-pihak yang bertikai  maka  penggunaan  kekuatan  militer  (kekuatan  darat,  laut,  dan  udara)  dapat dibenarkan untuk menjamin kestabilan keamanan dan perdamaian internasional.Tindakan  militer  hanyalah  langkah  terakhir  jika  cara-cara  lain  tidak berhasil  untuk  melindungi  penduduk  dari  pelanggaran  HAM  berat.  Intervensi kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  PBB  tidak  melanggar  kebebasan  politik  sebuah negara.  Tindakan  tersebut  hanya  bertujuan  untuk  memulihkan  hak  asasi  manusia pada suatu negara yang mengalami konflik.
Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Atas asumsi ini  intervensi  kemanusiaan  tidak  melanggar  Piagam  PBB.  Intervensi  atas  dasar kemanusiaan  yang  dikenal  sebagai  humanitarian  intervention  ini  dilakukan  secara kolektif  berdasarkan  mandat  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dan  bertujuan  untuk mengatasi  masalah  kemanusiaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  50  Piagam  PBB  yang mengatur  salah  satu  bentuk  intervensi.  Di  mana  intervensi  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  ada.  Selanjutnya  intervensi dalam rangka pembelaan diri terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB.
3. Langkah Lain Selain Intervensi
Jalan  kekerasan  yang  sebaiknya  dihentikan,  dan  diganti  dengan  jalan  damai seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Piagam PBB. Berdasarkan pasal 33 penyelesaian dengan  jalan  damai  meliputi  negosiasi  (perundingan)  dan  enquiry  (penyelidikan). Kemudian  konsiliasi  (persetujuan)  usaha  ini  diserahkan  kepada  panitia  atau  badan internasional  yang  ditunjuk oleh pihak-pihak  dalam  perselisihan  untuk  mengusulkan atas  insiatif  sendiri  suatu  persetujuan  yang  layak  diterima  oleh  kedua  belah  pihak. Mediasi  (perantara/jasa-jasa  baik)  dapat  diselenggarakan  oleh  suatu  negara,  suatu komisi  atau  seorang  tokoh  saja,  yang  ditunjuk  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan untuk  mempermudah  dan  mempercepat  tercapainya  perdamaian. 22 Selain  itu,  diatur pula  cara-cara  melalui  jalur  hukum  seperti  arbitration  (perwasitan)  pihak-pihak  yang
22 Kolb,  R.  dan  Hyde,  R.  2008.  An  Introduction  to  the  International  Law  of  Armed Conflicts. Portland: Hart Publishing, page. 175.
bersangkutan  berjanji  terlebih  dahulu,  bahwa  mereka  akan  menerima  dan  bersedia menjalankan keputusan seorang pendamai dari Mahkamah Arbitrasi. Serta keputusan kehakiman yang diambil oleh mahkamah Pengadilan Internasional. Sepantasnya cara- cara damai demikianlah yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi konflik di Libya.
Penggunaan preventive diplomacy adalah salah satu metode yang kita bisa gunakan untuk  menegahi  konflik  Libya.  Metode  ini  tidak  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa, tetapi melalui keterlibatan pihak ketiga, khususnya di mana pihak-pihak yang  berkonflik  sendiri  tidak  mampu  mencari  jalan  keluar  dari  konflik  itu  sendiri. Pihak ketiga ini bertugas untuk mengurangi intensitas konflik dan mendorong pihak- pihak yang terlibat ke dalam meja perundingan untuk mencari solusi bersama. Untuk itu,  pihak  ketiga  yang  akan  melakukan  preventive  diplomacy  harus  bersikap  netral dengan  tidak  mendukung  salah  satu  pihak  yang  bertikai. 23 Preventive  diplomacy umumnya  diambil  untuk  mencegah  sengketa  atau  perselisihan  yang  terjadi berkembang  (eskalasi)  menjadi  konflik  bersenjata. 24 Dalam  melakukan  preventive diplomacy,  cara-cara  diplomatik  menjadi  sarana  yang  ditempuh  untuk  mempengaruhi pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  tidak  menggunakan  kekuatan  senjata  dan menggiring mereka ke arah negosiasi untuk penyelesaian damai bersama.
Preventive  diplomacy  dapat  dilakukan  oleh  Sekjen  PBB  pribadi,  melalui  pejabat senior,  badan-badan  khusus  atau  program,  oleh  Dewan  Keamanan  maupun  Majelis Umum  dan  oleh  organisasi-organisasi  regional  bekerja  sama  dengan  PBB.  Preventive diplomacy  memerlukan  langkah-langkah  untuk  menciptakan  kepercayaan;  membuat satu peringatan dini dengan pengumpulan informasi dan misi pencari fakta baik resmi maupun  tidak  resmi;  di  samping  juga  harus  melibatkan  penempatan  pasukan preventif;  dan  dalam  keadaan  tertentu  menetapkan  wilayah  bebas  militer. 25
Diharapkan  dengan  langkah  ini  rakyat  Libya  dapat  menikmati  kehidupannya  tanpa dibayang-bayangi  dengan  serangan-serangan  bom  yang  mengakibatkan  banyak korban  yang  bertentangan  dengan  HAM.  Seyogyanya  hal  inilah  yang  sesuai  dengan
23 Wallensteen, P. 2012. Understanding Conflict Resolution. London, Sage Publications. Page 281-282
24 The Point. 2011. Conflict prevention mechanisms: mediation and preventive diplomacy.
(online) http://thepoint.gm/africa/gambia/article/conflict-prevention-mechanisms-mediation-and- preventive-diplomacy , diakses 8 Desember 2018.
25 Suryokusumo, S. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta,  BP Iblam. hlm. 148
resolusi  DK  nomor  1973  yang  menyerukan  upaya  gencatan  senjata  dan  mengakhiri kekerasan serta semua serangan terhadap warga sipil
4. Peran  PBB  dalam  Melaksanakan  Intervensi  Kemanusiaan  pada  Konflik Bersenjata
PBB  merupakan  organisasi  yang  paling  besar  selama  ini  dalam  sejarah pertumbuhan kerja sama semua negara di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional erat kaitannya dengan prinsip  kewajiban  untuk  melindungi  (Responsibility  to  Protect) 26 merupakan  tanggung jawab  semua  negara  untuk  melindungi  rakyatnya  sendiri,  serta  tanggung  jawab masyarakat  internasional  untuk  membantu  negara-negara  mewujudkan  hal  tersebut. Bila  suatu  negara  gagal  melindungi  rakyatnya,  maka  sejumlah  cara,  baik  itu  politik, ekonomi, maupun diplomatik akan digunakan untuk membantu negara tersebut. Hal ini  dilakukan  dengan  menggunakan  banyak  cara  termasuk  negoisasi,  mediasi,  dan penerapan sanksi. Intervensi militer hanya mungkin digunakan sebagai upaya terakhir untuk  menghentikan  kekejaman  massal  yang  dilakukan  secara  multilateral  dengan persetujuan Dewan Keamanan. 27
Bab VI dan Bab VII Piagam PBB menjelaskan tentang penyelesaian pertikaian secara  damai  dan  tindakan-tindakan  yang  diperlukan  untuk  menjaga  perdamaian internasional, dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :
a. Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum bisa menunjuk misi pencari fakta (fact-finding  mission)  untuk  menyelidiki  dan  melaporkan  dugaan  pelanggaran hukum  internasional.  Dewan  HAM  PBB  juga  dapat  mengirim  misi  pencari fakta  serta  menunjuk  perwakilan  khusus  atau  pelapor  khusus  untuk memberikan saran mengenai situasi tertentu;
b. misi-misi  tersebut  dapat  sekaligus memberikan  peringatan  dini  tentang  krisis kemanusiaan  yang  terjadi  dan  bernegosiasi  dengan  para  pemimpin  negara  di mana krisis tersebut berlangsung untuk mencari cara penyelesaian;
26 ICISS,    2001,  Responsibilty  To  Protect  The  Report,  the  International  Development,
Canada Research Centre, Page. 11-18.
27 Rahayu ,2012, Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect dalam Hukum Internasional,
MMH, No.1, Jilid 41, Januari 2012 dapat diakses
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4212-9087-1-SM.pdf.
c. pemutusan  hubungan  ekonomi,  komunikasi,  serta  hubungan  diplomatik apabila dalam perundingan tersebut tidak ditemukan penyelesaiannya; dan
d. pertimbangan  PBB  untuk  menggunakan  kekuatan  militer  guna  menghadapi kekerasan massal yang mendesak dan bersifat aktual. Hal penting yang harus diingat  bahwa  penggunaan  kekuatan  militer  ini  harus  merupakan  upaya terakhir bila suatu negara dipandang gagal melindungi warganya dan bila cara- cara damai yang ditempuh juga mengalami kegagalan.
Intervensi  kemanusiaan  sering  disorot  atas  legitimasinya.  Oleh  karena  itu, sebagian pakar hukum internasional berpendapat bahwa intervensi kemanusiaan tetap bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 28
a. intervensi  kemanusiaan  harus  di  dasarkan  atas  alasan  dan  tujuan  yang  jelas, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia;
b. harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  syarat  proporsionalitas,  dan  tidak eksesif; dan
c. harus  di  dasarkan  aturan  yang  jelas  untuk  menghindari  terjadinya  eksploitasi oleh satu negara terhadap wilayah yang didudukinya.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Bab  VII  Piagam  PBB  merupakan  legitimasi dari intervensi  kolektif  terhadap  suatu  wilayah  negara  oleh  PBB.  Bahkan  dengan  tegas Sekjen  PBB  sebelumnya,  Koffi  Annan mengatakan  bahwa  :  “Our job  is to  intervene: to prevent conflict where we can, to put a stop to it when it has broken out, or when neither of those things is possible - at least to contain it and prevent it from spreading”. 29
Salah  satu  bentuk  intervensi  dalam  konflik  bersenjata  yang  terjadi  adalah konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  Rwanda  dan  Bosnia  Herzegovina  (bekas  negara Yugoslavia).  Bosnia  adalah  pecahan  dari  negara  federal  Yugoslavia.  Negara  ini mempunyai  catatan  konflik  berkepanjangan. 30 Sejak  Serbia  dipimpin  oleh  Slobodan Milosevic  terjadi  kerusuhan  etnis,  kerusuhan  etnis  memuncak  ketika  disahkannya amandemen undang undang dasar Republik Serbia, yang menyatakan bahwa otonomi Kosovo berada di bawah pengawasan pemerintah Republik Serbia (Maret 1989).
28 Idris,  et.al.,  2012,  Penemuan  Hukum  Nasioanal  dan  Internasional,  Fikahati  Aneska, Bandung,  ,  hlm.  295;    lihat  dalam  Imam  Mulyana,  Doktrin  Intervensi  dalam  Piagam  PBB  dan Perkembangannya Dewasa Ini.
29 Idris, et.al., Op.Cit., hlm. 286. 30 Ibid.
Dengan  adanya  keinginan  etnis  Albania  untuk  merdeka  dan  menjadikan Republik  Kosovo  sebagai  negara  yang  berdaulat  terpisah  dari  Serbia  maka menimbulkan aksi agresif Slobodan Milosevic menumpas gerilyawan dan mengusir etnik  Albania  dari  Kosovo,  Milosevic  menggelar  KLA  (Tentara  Pembebasan Kosovo)  untuk  memberantas  kelompok  separatis  yang  mengupayakan kemerdekaan  Kosovo.  Sedangkan  Serbia  berpendapat  Kosovo  secara  historis berada  dalam  kawasan  dan  sebagai  bagian  Serbia,  dan  bagi  mereka  UCK  adalah kelompok teroris yang harus dihancurkan.
Dengan  adanya  aksi  brutal  tersebut,  mengakibatkan  banyak  korban berjatuhan dari warga sipil Albania. 31
Di  samping  mengacu  kepada  sejumlah  landasan  moral,  intervensi  yang dilakukan oleh PBB dalam konflik Yugoslavia dibentuk berdasarkan resolusi PBB. Seperti  salah  satu  bentuk  dari  resolusi  tersebut  ialah  dibentuk  Mahkamah Kejahatan  Internasional,  International  Criminal  Tribunal  for  Former  Yugoslavia  yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 pada tahun 1993 dan  International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda  dibentuk  berdasarkan  Resolusi Dewan Keamanan No. 955 pada tahun 1994. PBB juga memberikan andil dengan mengeluarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  1244  pada  10  Juni  1999 menerangkan  bahwa  Kosovo  ditempatkan  di  bawah  administrasi  PBB  dengan tugas  membentuk  pemerintahan  sementara  untuk  Kosovo,  agar  rakyat  Kosovo mendapat otonomi luas dan pemerintahan sendiri. 32
Pada  kasus  di  Rwanda  yang  terjadi  adalah  konflik  etnis  yang  antara  suku Hutu  dan  Tutsi  yang  memakan  korban  jiwa  dari  pihak  sipil.  Sejak  meletusnya perang antara pemerintah dengan pemberontak Front Patriotik Rwanda (FPR) di bulan  Oktober  1990,  telah  dilakukan  sejumlah  upaya  perdamaian  dengan melibatkan sejumlah negara dikawasan itu. 33
Kesepakatan  damai  tersebut  menjelaskan  bahwa  PBB  akan  memainkan peranan  besar  melalui  pasukan  internasional  yang  netral  (The  Neutral  National
31 Peran  PBB  dalam  Usaha  Pencapaian  Kemerdekaan  Kososvo  dapat  diakses  pada http://publikasi.umy.ac.id/files/journals/8/articles/1918/public/1918-2337-1-PB.pdf.
32 Peran PBB dalam Usaha Pencapaian Kemerdekaan Kososvo, Loc.cit.
33 http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FISIPS1IK/207613003/BAB%20III.pdf diakses pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 23.46.
Forces-NIF).  Pasukan  ini  bertugas  mengawasi  dan  membantu  implementasi  perjanjian tersebut  selama  periode  transisi  yang  akan  berlangsung  dalam  kurun  waktu  22 bulan. 34
Berdasarkan rekomendasi dari misi tersebut, intervensi pasukan PBB akan dilakukan dalam empat tahapan. Tahap pertama, pengiriman tim yang terdiri dari 25  personil  militer,  18  personil  sipil,  dan  3  polisi  sipil  setelah  mendapat  otorisasi formal  dari  Dewan  Keamanan  PBB.  Misi  ini  akan  berlangsung  90  hari  dengan tugas  mengamankan  Kigali  dan  menciptakan  kondisi  yang  diperlukan  bagi pembentukan pemerintahan transisi.  Tahap  kedua,  akan  memakan  waktu  90  hari dengan  tugas  utama  demobilisasi  dan  integrasi  angkatan  bersenjata  dan  polisi nasional (Gendamerie). Pada tahap ketiga, memakan waktu sembilan bulan, integrasi angkatan bersenjata Rwanda akan dituntaskan dan kekuatannya dikurangi menjadi 1.240  personil.  Pada  tahap  terakhir  yang  akan  berlangsung  selama  empat  bulan, misi  PBB  akan  dikurangi  menjadi  berkekuatan  930  personil  militer  dengan  tugas membantu  mengamankan  iklim  yang  diperlukan  dalam  tahapan  akhir  sampai dengan dilaksanakannya pemilu. 35
Berdasarkan  asas  kemanusiaan  bahwa  manusia  memiliki  hak  yang  sama untuk  hidup  yang  merupakan  landasan  moral  untuk  dilaksanakannya  intervensi, PBB  juga  melaksanakan  intervensi  dalam  konflik  di  Rwanda  ini  juga  dapat dibenarkan dengan mengacu pada Bab VI, Bab VII, Pasal 55 dari Piagam PBB dan adanya  sejumlah  resolusi  dan  mandat  Dewan  Keamanan  PBB.  Selama  kurun waktu  antara  Oktober  1993  sampai  dengan  Juli  1994,  Dewan  Keamanan  PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi dan mandat terkait dengan konflik di negara tersebut. 36 Berdasarkan Resolusi Nomor 812 PBB akan mendukung upaya untuk menjaga  perdamaian  dan  keamanan  di  wilayah  Rwanda  khususnya  untuk mencegah terjadinya konflik kembali.
Kemudian  PBB  membentuk  the  United  Nations  Observer  Mission  Uganda- Rwanda  (UNOMOR)  melalui  Resolusi  Nomor  846  untuk  memeriksa  keadaan
34 Ibid. 35 Ibid. 36 Ibid.
disana  selama  enam  bulan.  Setelah  itu  melalui  Resolusi  872 37 ,  Dewan  Keamanan PBB secara bulat membentuk UNAMIR, pasukan peace keeping berkekuatan 2.500 personil untuk memelihara perdamaian di Rwanda.
Pasukan  penjaga  perdamaian  di  Rwanda  tersebut  setidaknya  dapat membantu  memulihkan  keadaan  dan  mengurangi  jatuhnya  korban  jiwa  kembali. Karena  tujuan  dari  diadakannya  intervensi  kemanusiaan  adalah  meminimalisir kekerasan  yang terjadi dan mencoba membuat proses perdamaian  dan keamanan berlangsung. Apabila kekerasan terus berlangsung, maka jalan satu-satunya adalah meminimalisir korban yang  jatuh dengan jalan menyelamatkan pihak yang lemah, biasanya  dari  kalangan  penduduk  sipil.  Penyerangan  terhadap  penduduk  sipil nonkombatan  dapat  menyeret  pelakunya  ke  Mahkamah  Internasional  kejahatan perang untuk diadili.
5. Intervensi Kemanusiaan ICRC terhadap korban konflik di Suriah
Dalam  pencegahan  konflik  bersenjata,  peran  utama  ICRC  adalah mendesak pemerintah pusat untuk mengambil tindakan yang diperlukan, dan pada saat yang tepat, memberikan informasi yang relevan dan analisis untuk membantu menentukan  tanggung  jawabnya  secara  obyektif.  Karena  batasan  ketat  prinsip netralitas,  ICRC  tidak  dapat  memainkan  peran  dalam  negosiasi  politik  untuk menghindari  konflik bersenjata.  Akan  tetapi,  ICRC  kadang-kadang bisa  berperan sebagai  regulator  dan  untuk  memainkan  peran  netral,  melalui  diplomasi pencegahan kemanusiaan, untuk memberikan kontribusi yang cukup besar.
Hal ini juga diadopsi pada saat Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah  Internasional  di  Wina  tahun  1965  melalui  Resolusi  ke-20.  Resolusi  itu mendorong  ICRC  untuk  bekerja  sama  penuh  dengan  PBB  dalam  rangka  misi kemanusiaan.  Setiap  upaya  yang  mereka  laksanakan  harus  dilakukan  untuk mencegah  atau  menghentikan  konflik  bersenjata.  ICRC  juga  harus  memperoleh
37 S/RES/872  “Decides  to  establish  a  peace-keeping  operation  under  the  name  "United Nations  Assistance  Mission  for  Rwanda"  (UNAMIR)  for  a  period  of  six  months  subject  to  the proviso  that it  will  be extended beyond  the initial  ninety  days  only upon  a  review  by the Council based on a report from the Secretary-General as to whether or not substantive progress has been made towards the implementation of the Arusha Peace Agreement”.
persetujuan  dari  negara,  bersama-sama  untuk  mengambil  langkah-langkah  yang sesuai  dalam  mengakhiri  konflik  bersenjata,  namun  ICRC  tidak  bisa  mengambil inisiatif  yang  dapat  menyebabkan  konflik  bersenjata,  namun  untuk  melindungi perilaku korban, atau mengambil inisiatif untuk mengambil apa pun yang mungkin membuat  perwakilan  atau  staf  menjadi  tindakan  berbahaya.  Dengan menghabiskan  dana  sebanyak  15.867  KCHF  atau  sekitar  187.132.900  rupiah, semua kegiatan di atas dilaksanakan oleh ICRC selama lima bulan sejak dimulainya konflik pada tanggal 5 November sampai akhir Desember 2011
Sejak  konflik  pecah  pada  maret  2011,  Suriah  mengalami  krisis kemanusiaan  yang  menyebabkan  semakin  terpuruknya  keberadaan  Hak  Asasi Manusia  di  negara  tersebut.  Ketidakstabilan  hukum  di  Suriah  dan  pelanggaran HAM  seperti  pengeboman  yang  terjadi  terhadap  warga  sipil  memiliki  dampak terhadap  struktur  sosial  mereka.  Perempuan  dan  anak-anak  menghadapi  banyak ancaman  dan  kekerasan  dalam  situasi  konflik  bersenjata  di  Suriah.  ICRC meyatakan  perempuan  merupakan  yang  paling  parah  terkena  dampak  dari terjadinya  konflik  di  Suriah,  bahwa  sekitar  5,1  juta  perempuan  telah  menjadi korban dalam konflik tersebut. Kondisi  dan situasi  yang dialami  oleh perempuan di Suriah sangat memperihatinkan.
Perempuan  tidak  luput  dari  korban  pembunuhan  oleh  pasukan  militer dikarenakan  perempuan  yang  paling  sering  menjadi  target  serangan  langsung bahkan  pembunuhan  yang  disengaja.  Dalam  laporan  ICRC  pada  tahun  2013, kematian  perempuan  telah  mencapai  9%  dari  jumlah  total  korban  dalam  perang. Pembunuhan  ini  terjadi  terutama  karena  penembakan  terhadap  warga  sipil,  baik dengan  menggunakan  barel  peledak,  peluncuran  rudal  hingga  penembakan  yang sengaja dilakukan oleh pasukan militer.
Tingkat  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Suriah  terus  meningkat. Kebanyakan  dari  perempuan  Suriah  menjadi  korban  kekerasan  berbasis  gender. Bentuk-bentuk dari kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual: pemerkosaan dan kehamilan  paksa,  penyiksaan,  dan  perbudakan,  baik  oleh  tentara  pemerintah maupun kelompok-kelompok bersenjata.
Dalam  laporan  ICRC  pada  tahun  2013,  sedikitnya  kasus  pemerkosaan telah  mencapai  6000  kasus  yang  juga  mengakibatkan  meningkatnya  kasus
kehamilan  paksa.  Beberapa  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Homs, Damaskus,  Hama,  Latakia,  Daraa,  Idlib  dan  Tartous,  menunjukkan  bahwa terdapat  tiga  situasi  utama  di  mana  insiden  pemerkosaan  terjadi.  Pertama,  saat penggerebekan yang dilakukan oleh militer. Kedua, di pos pemeriksaan dan yang terakhir  dalam  fasilitas  penahanan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anggota  aparat keamanan  negara  telah  terlibat  dalam  kekerasan  seksual.  Pada  tahun  2014, kekerasan  seksual  semakin  meningkat,  terutama  yang  dilakukan  oleh  kelompok teroris.  Pelecehan  terhadap  perempuan  juga  seringkali  digunakan  sebagai  taktik yang  disengaja  untuk  mengalahkan  pihak  lain  dari  segi  simbolis  maupun psikologis.  Hal  lain  yang  turut  dialami  perempuan  Suriah  adalah  trauma  akibat perang.  Konflik  Suriah  menunjukkan  bagaimana  seringnya  perempuan  menjadi obyek kekerasan selama perang berlangsung.
Selain  perempuan,  anak-anak  juga  seringkali  menjadi  korban  dalam  konflik bersenjata.  Kondisi  konflik  bagi  anak-anak  seringkali  menjadikan  anak-anak kelompok  yang  rentan  mengalami  kekerasan  karena  posisi  mereka  sebagai  pihak yang tidak terlindungi yang disebabkan oleh implikasi negatif dari konflik tersebut. konflik Suriah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional  dan sosial dan perkembangan anak-anak.
Dalam  konflik  anak-anak  tidak  bisa  mengandalkan  orang  tua  mereka  untuk mendapatkan  perlindungan  karena  banyak  diantara  mereka  yang  anggota keluarganya  tewas  dalam  konflik.  Sehingga  penyerangan  dan  kekerasan  seksual juga kerap kali terjadi terhadap anak-anak Suriah yang seringkali digunakan sebagai senjata  psikologis.  Selain  itu  kebanyakan  anak-anak  yang  kehilangan  keluarganya dipaksa  bergabung  dengan  milisi  ataupun  pemberontak  bersenjata  dan  terlibat pula  dalam  peperangan,  bukan  sebagai  target,  melainkan  sebagai  combatant. Sehingga  anak-anak  yang  terindoktrinasi  dengan  kekerasan  tersebut  akan  lebih rentan    terlibat  dalam  aksi-aksi  terorisme.  Menurut  data  yang  diterima  oleh  PBB sekitar 11.420 anak-anak di Suriah terbunuh dalam konflik tersebut dan Sekitar 2,8 juta  anak-anak  di  kota  di  Homs,  Damaskus,  Hama,  Latakia,  dan  Daraa,  masih berada  di  zona  perang.  Akibat  dari  perang  Suriah  anak-anak  juga  menghadapi masalah  tekanan  mental  dan  psikologis  yang  begitu  besar.  Bahkan,  sebagian  dari mereka  harus  hidup  cacat  disebabkan  oleh  perang.  Pada  tahun  2015,  UNICEF
mengidentifikasi  1.500  kasus  pelanggaran  berat  hak-hak  anak  di  Suriah, diantaranya  lebih  dari  60%  kasus  pembunuhan  dan  penganiayaan  menyusul penggunaan senjata peledak di wilayah sipil yang berpenghuni yang dilakukan oleh tentara-tentara Suriah.
PBB juga mengungkapkan bahwa selain menahan dan menyiksa anak-anak tentara  Suriah  juga  menyerang  sistem  pendidikan  karena  kelompok  bersenjata cenderung  melihat  sasaran  sekolah  dan  anak-anak  sekolah.  Dengan  melihat semakin  meluasnya  konflik  di  Suriah  yang  menyebabkan  semakin  banyaknya korban  yang  di  dominasi  oleh  perempuan  dan  anak-anak  maka  ICRC  membuat program  kemanusiaan  khusus  untuk  menangani  perempuan  dan  anak-anak  yang terkena dampak dari konflik Suriah, dimana dalam program ini ICRC melibatkan organisasi  kemanusiaan  lain  yang  berada  di  Suriah  seperti  SARC,  UNICEF, Women  for  Women  dan  LSM-LSM  lainnya  yang  ada  di  Suriah.  Dimana  dalam program  ini  pencegahan  dan  respon  pencegahan  mempertimbangkan  sesuai dengan  aturan  intervensi  kemanusiaan  dan  mencoba  memprioritaskan pemprograman yang sesuai dengan kondisi konflik yang terjadi di Suriah.
D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  dan  penguraian  fakta  yang  telah  dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Instrumen  hukum  internasional  menyebutkan  secara  eksplisit  bahwa  prinsip nonintervensi  merupakan  salah  satu  prinsip  fundamental  dalam  hukum internasional.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  (1),  2  (4),  (7)  Piagam PBB. Akan tetapi, Intervensi kemanusiaan tidak melanggar kebebasan politik sebuah  negara.  Tindakan  tersebut  hanya  bertujuan  untuk  memulihkan  hak asasi  manusia  pada  suatu  negara.  Setiap  negara  dan  penduduknya  tetap memiliki  kebebasan  politik.  Pengaturan  intervensi  kemanusiaan  terdapat dalam  Piagam  PBB  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (4),  Pasal  24,  Pasal  25, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 . Selain itu, intervensi juga mendapatkan legitimasinya berdasarkan prinsip- prinsip  umum  seperti  prinsip  kemanusiaan  dan  prinsip  hukum  HAM  yaitu prinsip kesetaraan; dan
b. Intervensi kemanusiaan dapat dilakukan oleh PBB melalui Dewan Keamanan.
Dewan  Keamanan  melakukan  intervensi  kemanusiaan  melalui  tahap pencarian  fakta-fakta, diplomasi, dan penggunaan  militer. Dewan Keamanan menunjuk  misi  pencari  fakta  untuk  menyelidiki  dan  melaporkan  dugaan pelanggaran  hukum  internasional,  misi-misi  tersebut  dapat  sekaligus memberikan  peringatan  dini  tentang  krisis  kemanusiaan  yang  terjadi  dan bernegosiasi  dengan  para  pemimpin  negara  di  mana  krisis  tersebut berlangsung  untuk  mencari  cara  penyelesaian,  dan  upaya  penggunaan kekuatan  militer  guna  menghadapi  kekerasan  massal  yang  mendesak  dan bersifat  aktual.  Penggunaan  kekuatan  militer  ini  harus  merupakan  upaya terakhir bila suatu negara dipandang gagal melindungi warganya dan bila cara- cara damai yang ditempuh juga mengalami kegagalan.
ICRC  hadir  mengintervensi  konflik  tersebut  dengan  melakukan  tugasnya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi netralitas dan kemandirian, sehingga tidak akan  menimbulkan  provokasi  bahkan  dapat  membantu  untuk  menangani  masalah- masalah  kemanusiaan,  seperti  tiga  hal  yang  dilakukan  oleh  pihak  ICRC  yaitu dukungan  untuk  kebijakan  nasional,  membangun  kapasitas  kelembagaan  dan  sistem untuk  perlindungan  terhadap  semua  warga  sipil  khususnya  perempuan  dan  anak- anak,  dan  Meningkatkan  Pengetahuan  dan  Pemahaman  tentang  Masalah Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan  khususnya  perempuan  di  Suriah.  Intervensi kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  ICRC  berlandaskan  Hukum  Humaniter Internasional (HHI) serta atas nama perlindungan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ambarwati,  Ramdhany,  D.  dan  Rusman  R.  2009.  Hukum  Humaniter  Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Press
Barash,  D.  P.  dan  Webel,  C.  P.  2009.  Peace  and  Conflict  Studies.  California:  Sage Publications.
Barnett, Michael, 2010. The International Humanitarian Order, New York, Routledge. Bull, H. ed. 1984. Intervention in World Politics. Oxford: Oxford University Press. Donnelly,  J.  1983. Human Rights, Humanitarian Intervention,  and American Foreign Policy.
New York, Columbia University
Hehir, Aidan, 2008. Humanitarian Intervention After Kosovo, England, Palgrave Mcmilan.
ICISS, 2001. Responsibilty To Protect The Report, Canada: the International Development Research Centre.
Idris (ed), 2012. Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Bandung, Fikahati Aneska.
Kolb, R. dan Hyde, R. 2008. An Introduction to the International Law of Armed Conflicts. Portland: Hart Publishing
Nye, J. S. 2009. Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History. New York: Pearson and Longman.
Mauna,  Boer,  2011.  Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global, Bandung, Alumni.
Permanasari,  Arlina,  dkk,  2000.  Pengantar  Hukum  Humaniter,  Jakarta,  Miamita  Print ICRC.
Roberts,  A.  1993.  Humanitarian  war:  military  intervention  and  human  rights.  International Affairs, 69(3)
Starke, J,G., 1989. Pengantar Hukum Internasional I, Jakarta, Sinar Grafika. ____________, 1989. Pengantar Hukum Internasional II, Jakarta, Sinar Grafika. Suryokusumo, S. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta, BP Iblam.
Suwardi,  Sri  Setianingsih,  2006.  Pengantar  Hukum  Organisasi  Internasional,  Jakarta:  UI
Press.
Vincent,  R.  J.  1986.  Human  Rights  and  International  Relations.  Cambridge:  Cambridge University Press.
Welsh,  J.  M,  (ed.).  2004.  Humanitarian  Intervention  and  International  Relations.  Oxford:
Oxford University Press.
Wheeler,  N.  J.  2000.  Saving  Strangers:  Humanitarian  Intervention  in  International  Society.
New York: Oxford University Press.
Jurnal, Artikel, Makalah, dan Sumber Internet lainnya
Bar-Tal, D. 1998. “Societal beliefs in times of intractable conflict: the israeli case”. International Journal of Conflict Management, 9(1).
Coady,  C.A.J.  2002.  The  ethics  of  armed  humanitarian  intervention.  Washington,United States Institute of Peace. In http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf.
Guraizu,  R.  2008.  Is  humanitarian  military  intervention  in  the  affairs  of  another  state  ever justified?  London:  Middlesex  University  School  of  Health  and  Social Sciences..<http://archive.atlantic- community.org/app/webroot/files/articlepdf/Is%20humanitarian%20military %20intervention%20ever%20justified.pdf> http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FISIPS1IK/207613003/BAB%20III.pdf. http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1994.shtml. https://www.google.com/#q=resolusi+dk+pbb+no+743+tahun+19 92. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4212-9087-1-SM.pdf. Peran  PBB  dalam  Usaha  Pencapaian  Kemerdekaan  Kososvo  dapat  diakses  pada http://publikasi.umy.ac.id/files/journals/8/articles/1918/public/1918-2337- 1-B.pdf.
Rahayu,  Eksistensi  Prinsip  Responsibility  to  Protect  dalam  Hukum  Internasional,  MMH, No.1,  Jilid  41,  Januari  2012  dapat  diakses  Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014. ISSN 1978-5186641
The  Point.  2011.  Conflict  prevention  mechanisms:  mediation  and  preventive diplomacy. (online). http://thepoint.gm/africa/gambia/article/conflict- prevention-mechanisms-mediation-and-preventive-diplomacy.

## Dokumen
United Nations Charter (Piagam PBB).
United Nations Security Council Resolution S/RES/827 (1993), on the establishment of an  international  tribunal  for  the  Former  Yugoslavia,  (tentang  pembentukan Pengadilan Internasional untuk penjahat Negara bekas Yugoslavia).
United  Nations  Security  Council  Resolution  S/RES/812  (1993),  the  contribution  of United  Nations  might  assist  the  process  towards  political  settlement  in  Rwanda,  (upaya PBB untuk menjaga perdamaian di Rwanda).
United Nations Security Council Resolution S/RES/846 (1993), on the establishment of the  United  Nations  Observer  Mission  Uganda-Rwanda  (UNOMOR)  (tentang pembentukan UNOMOR).
United Nations Security Council Resolution S/RES/872 (1993), on the establishment of the UN Assistance Mission for Rwanda (tentang pembentukan UNAMIR).
United Nations Security Council Resolution S/RES/955 (1994), on the establishment of an  international  tribunal  for  Rwanda  and  the  adoption  of  the  statute  of  the  tribunal (tentang pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda).
United  Nations  Security  Council  Resolution  S/RES/1244  (1999)  on  the  situation relating Kosovo (tentang pemerintahan kosovo dibawah naungan PBB).