## KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) menerbitkan sebanyak 6 artikel pada bulan juni tahun pada Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021. Pada artikel pertama membahas tentang Aksesibilitas Dalam  Penyediaan  Fasilitas  Pelayanan  SIM  D  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Di  Satpas Colombo  Kota  Surabaya  yang  ditulis  oleh  Amara  Ayu  Fadilla,  Cahya  Fitri  Widiyantari, Tukiman Tukiman. Selanjutnya tulisan yang berjudul Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah, dimana hasil tulisan tersebut ditulis  Didik Gunawan Suharto dan Aisyah Nur’ayni . Kemudian  ada  Pesta  Rida  Manurung  dan  Dadang  Mashur  memuat  artikelnya  tentang Kolaborasi  Antar  Aktor  Dalam  Program  Desa  Bebas  Api  Di  Desa  Sungai  Ara  Kabupaten Pelalawan.  Artikel  selanjutnya  dengan  judul  Kelembagaan  Pemerintahan  Desa  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Implementasi  Undang-Undang  Desa  yang  ditulis  oleh Suharto  Suharto.  Pada  artikel  terakhir  pada  edisi  ini  berofkus  pada  judul  Elemen  Sukses Pelaksanaan  E-Government  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  Di  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru yang ditulis oleh Diva Cantika dan Harapan Tua RFS.
Kami mengucapkan selamat dan Terima kasih atas partisipasi penulis yang telah berkontribusi pada memberikan gagasan serta ide dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan sosial sehingga artikel tersebut dapat diterbitkan pada Volume 9 Nomor 1, Juni Tahun 2021. Kami menunggu tulisan terbaik bapak/ibu pada edisi berikutnya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

## KONTRIBUSI VOLUME 9 NOMOR 1 TAHUN 2021

## Penanggung Jawab
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

## Pimpinan Redaksi
Adji Suradji Muhammad
Pengelola Editor Chaereyranba Sholeh
Tim Editor Imam Yudhi Prastya Firman Dian Prima Safitri Edison

## Mitra Bestari
Muhibudin Wijaya Laksana | UIN Sunan Gunung Djati Bandung Siti Alia | UIN Sunan Gunung Djati Bandung Muhammad Andi Septiadi | UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nani Harlinda Nurdin | Universitas Indonesia Timur

## Tata Letak
Mahadiansar

## Diterbitkan oleh
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

## DAFTAR ISI

## Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM-D Bagi
Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya
Amara Ayu Fadilla, Cahya Fitri Widiyantari, Tukiman Tukiman 01-10 Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan; Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah Aisyah Nur’Ayni , Didik Gunawan Suharto 11-20 Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api  Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan Pesta Rida Manurung, Dadang Mashur 21-30 Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Undang-Undang Desa Suharto Suharto 31-42 Element Sukses Pelaksanaan E-Government Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru Diva Cantika, Harapan Tua RFS 43-52 Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Megawati Megawati, Adianto Adianto 53-62

## Aksesibilitas Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan SIM-D Bagi Penyandang Disabilitas Di Satpas Colombo Kota Surabaya
Amara Ayu Fadilla 1 , Cahya Fitri Widiyantari 2 , Tukiman Tukiman 3 1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur
Email : 18041010113@student.upnjatim.ac.id 1 , 18041010026@student.upnjatim.ac.id 2 , tukiman_upnjatim@yahoo.com 3
Dikirim : 10 Mei 2021 | Direvisi : 26 Mei 2021 | Diterima : 31 Mei 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab SATPAS Colombo dalam memberikan  pelayanan  prima  terhadap  jaminan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  aksesibilitas  terhadap  fasilitas  pelayanan publik  bagi  penyandang  disabilitas.  Aksesibilitas  merupakan  kemudahan  yang  disediakan untuk seluruh orang termasuk penyandang cacat serta lanjut usia guna mewujudkan kesamaan peluang  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  serta  penghidupan  (Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor.  30/  PRT/  M/  2006,  2006).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif,  pengumpulan  informasi  dilakukan  dengan  memakai  metode  purposive  sampling serta  dengan  tata  cara  observasi,  dokumentasi,  serta  wawancara.  SATPAS  Colombo  Kota Surabaya  telah  memiliki  dan  memenuhi  bermacam  sarana  untuk  penyandang  disabilitas. Infrastruktur  semacam  penyediaan  fasilitas  prasarana  sarana  pelayanan  publik  permohonan pengurusan  SIM  D,  parkir  khusus  untuk  penyandang  disabilitas,  toilet  khusus  penyandang difabel,  dan  ruang  tunggu  khusus,  tetapi  belum  seluruhnya  memenuhi  aksesibilitas  untuk penyandang  disabilitas.  Sedangkan  penyandang  disabilitas  juga  termasuk  masyarakat  yang berhak memperoleh kemudahan akses pelayanan publik, sama semacam masyarakat yang lain. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  telah  terpenuhinya  beberapa  sarana  dan  prasarana  yang memadai untuk penyandang disabilitas, akan tetapi masih memerlukan petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas agar pelayanan dapat terlaksana dengan lebih maksimal.
Kata Kunci : Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelayanan Disabilitas; Aksesibilitas Disabilitas

## ABSTRACT
This study aims to determine the form of SATPAS Colombo responsibility in providing excellent service to guarantee  accessibility for persons with disabilities in accordance with statutory regulations  and  accessibility  to  public  service  facilities  for  persons  with  disabilities. Accessibility is an convenience provided for all people, including persons with disabilities and the elderly in order to realize equal opportunities in all aspects of life and livelihood (Minister of Public Works Regulation No. 30 / PRT / M / 2006, 2006). This research uses descriptive qualitative  research  procedures,  information  collection  is  carried  out  using  purposive sampling  method  and  by  means  of  observation,  documentation,  and  interviews.  SATPAS
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 01-10 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3303
Colombo  Kota  Surabaya  already  has  various  facilities  for  people  with  disabilities. Infrastructure such as the provision of infrastructure facilities for public service applications for SIM D management, special parking for people with disabilities, special toilets, special waiting  rooms,  but  not  all  of  them  meet  the  accessibility  for  persons  with  disabilities. Meanwhile, people with disabilities are also people who have the right to have easy access to public  services,  just  like  any  other  community.  The  results  of  this  study  are  that  several adequate facilities and infrastructure for persons with disabilities have been fulfilled, but still require special officers to serve persons with disabilities so that services can be carried out more optimally.
Keywords : Accessibility; Public Services; Disabled Services; Accessibility.

## PENDAHULUAN
Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa kehidupan dapat berjalan tidak seperti yang  diharapkan,  khususnya  bagi  mereka  yang  terpinggirkan.  Kelompok-kelompok  yang terpinggirkan  secara  ekonomi,  sosial,  maupun  fisik  seringkali  tidak  mendapatkan  perhatian yang  layak.  Khususnya  pada  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan  yang  biasa  disebut dengan istilah penyandang cacat atau disabilitas. Istilah ini lebih berkonotasi negatif sehingga dampaknya  mereka  sering  diabaikan  bahkan  dijauhkan  dari  kegiatan  masyarakat,  sehingga kurang  berpastisipasi  dalam  kegiatan  sosial.  Cacat  tubuh  adalah  bagian  dari  kehidupan manusia. Hampir setiap orang bisa jadi mengalami disabilitas secara sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidup mereka. Lebih dari satu miliar manusia, yaitu sekitar 15% dari populasi  global,  hidup  dengan  beberapa  bentuk  disabilitas  dan  jumlah  ini  terus  meningkat. Disabilitas  merupakan  efek  dari  kondisi  kesehatan  tertentu  seperti  cerebral  palsy,  down syndrome, kecelakaan, bawaan lahir, dan depresi serta faktor personal dan lingkungan. Hal ini membuat  penyandang  di sabilitas  seperti  “dipinggirkan”  termasuk  beberapa  dampak  negatif seperti tidak dapat diaksesnya transportasi dan bangunan umum, serta dukungan sosial yang terbatas.
Sebagai  salah  satu  negara  yang  mempunyai  jumlah  penduduk  yang  banyak  di  dunia, Indonesia sudah mengamanatkan jaminan aksesibilitas untuk penyandang kebutuhan khusus yang salah satunya teruji lewat terdapatnya UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat  tentang  Kesehatan  Lanjut  Usia  serta  Kesehatan  untuk  Penyandang  Cacat,  dimana dalam  UU  tersebut  dinyatakan  jika  upaya  pemeliharaan  kesehatan  penyandang  cacat  sebisa mungkin wajib diperuntukan demi terciptanya tujuan hidup sehat serta produktif secara sosial, murah,  serta  bermartabat.  Penyediaan  fasilitas  serta  prasarana  yang  mencukupi  untuk  para kaum disabilitas diharapkan akan sanggup tingkatkan kemampuan dan kedudukan disabilitas (Lustiyati & Rahmuniyati, 2019).
Orang  dengan  disabilitas  kebanyakan  memiliki  hasil  kesehatan  yang  kurang  baik, memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan dan kesempatan kerja, dan lebih sering ditemui hidup dalam faktor kemiskinan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Penyandang  disabilitas  sering  kali  tidak  diberi  kesempatan  untuk  bekerja,  bersekolah,  dan berpartisipasi  penuh  dalam  masyarakat  yang  menciptakan  hambatan  bagi  kemakmuran  dan kesejahteraan  mereka.  Seringkali  penyandang  disabilitas  tidak menerima layanan kesehatan
dasar yang mereka butuhkan. Bukti menunjukkan bahwa setengah dari penyandang disabilitas tidak mampu membayar perawatan kesehatan. Beberapa kemajuan telah dibuat untuk membuat dunia lebih mudah diakses oleh orang-orang yang hidup dengan disabilitas, akan tetapi lebih banyak  pekerjaan  yang  dibutuhkan  untuk  membantu  dalam  memenuhi  kebutuhan  mereka (Disability, n.d.)
Menurut Pasal 1 Ayat 1  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi  Penyandang  Disabilitas,  “Penyandang  disabiltas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara  penuh  dan  efektif  sebagai  warga  negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan hak”. Penyandang kebutuhan khusus belum menemukan tempat di mata publik, kehadirannya masih ditatap sebelah mata. Sebab terdapatnya keterbatasan yang dipunyai, jutru membuat mereka disangka sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya serta butuh memperoleh belas kasihan. Hak- hak mereka selaku manusia juga pula kerapkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pelayanan pembelajaran serta kesehatan sampai hak kemudahan dalam mengakses  sarana  umum.  Sikap  diskriminatif  terhadap  penyandang  disabilitas  tersebut biasanya disebabkan oleh uraian negatif tentang apa itu disabilitas serta siapa itu penyandang disabilitas.
Uraian  negatif  tentang  disabilitas  serta  penyandang  disabilitas  tersebut  antara  lain bersumber dari pola pikir warga yang berkomentar kalau suatu yang berbeda bukanlah wajar. Orang- orang yang penampilan ataupun badannya nampak maupun ditatap selaku “berbeda” dari  yang  dikira  oleh  warga  selaku  perihal  yang  wajar,  hendak  dikira  selaku  yang  tidak diidamkan serta tidak bisa diterima  selaku bagian dari warga. Pemberian cap negatif selaku “berbeda”  dari  yang  diterima  selaku  perihal  yang  wajar  ialah  sesuatu  proses  s tigmatisasi. Perilaku  serta  sikap  diskriminatif  tersebut  hendak  timbul  apabila  stigmatisasi  ataupun pemberian  cap  negatif  tersebut  bersinambung  dengan membagikan  perbandingan berbentuk pembelahan secara paksa serta bertabiat menghalangi, ataupun melaksanakan aksi pengeluaran sebab  dikira  bukan  bagian  setara,  apalagi  dinilai  kurang/  tidak  bernilai  secara  sosial (Widinarsih, 2019).
PBB  mengatakan  bahwa  penyandang  disabilitas  hadapi  kesehatan  yang  lebih  kurang baik, mempunyai prestasi yang lebih rendah, memperoleh kesempatan ekonomi lebih sedikit, dan terletak pada tingkatan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan warga pada biasanya. Perihal  ini  diakibatkan  oleh  adanya  hambatan-  hambatan  yang  dialami,  dan  masih  belum memadainya  pemberian  layanan  yang  sudah  ada  untuk  kalangan  penyandang  disabilitas semacam teknologi data serta transportasi(“Difabel Masih Jadi Anak Tiri,” 2019). Ken dala- kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan menyediakan suatu kebijakan, lingkungan fisik, dan sikap sosial yang anti diskriminasi. Sebab, manusia dengan fisiknya yang kurang sempurna berhak mendapatkan pelayanan yang setara dengan orang-orang lainnya. Sebab pada dasarnya  penyandang  disabilitas  hanya  perlu  diberi  fasilitas  yang  lebih  menunjang,  bukan diistimewakan.
Namun,  pada  kenyataannya  seringkali  berbanding  terbalik  dengan  harapan.  Meskipun hak-hak  warga  disabilitas  telah  dmendapatkan  jaminan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  namun  Indonesia masih  belum  bisa maksimal dalam  memenuhi  hak  tersebut.  Penyandang  disabilitas  masih  belum  mendapatkan  hak-hak dasar mereka, seperti dalam hal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata,  hingga  perlindungan  hukum.  Meskipun  termasuk  dalam  golongan  minoritas, keberadaan  penyandang  disabilitas  suatu  negara  seharusnya  tetap  dijamin  keberlangsungan hidupnya,  karena  penyandang  disabilitas  juga  merupakan  warga  negara  yang  perlu  dijamin kesejahteraan hidup dan juga kesejahteraan sosialnya.
Penyandang  disabilitas  harus  memiliki  perlakuan  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  yang sama  tanpa  adanya  satu  pembedaan  sedikitpun.  Karena  sudah  selayaknya  penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas penunjang sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan dari kerentanan  terhadap  tindakan-tindakan  diskriminasi  serta  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya dalam  memberikan  perlindungan  dengan  memaksimalkan  penghormatan,  pemajuan, perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  (Pratomo  &  Fadli,  n.d.).  Dalam  hal  berlalu  lintas, penyandang disabilitas juga harus mendapatkan fasilitas yang khusus, maka dari itu tentunya diperlukan  kebijakan  yang  dapat  mengatur  tentang  perlakuan  khusus  terhadap  penyandang disabilitas.  Contoh  aturan  tersebut  tercantum  di  dalam  Undang-undang  No.  22  tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang selanjutnya disebut dengan UU LLAJ Pasal 80 huruf e mengenai keberlakuan SIM D bagi kendaraan khusus penyandang Disabilitas. Layanan SIM D bagi penyandang disabilitas diatur dalam UU LLAJ Pasal 80 Huruf (e). Proses perolehan  dan  pengurusan  SIM  D  bagi  penyandang  disabilitas  pada  dasarnya  sama  dengan proses perolehan SIM bagi masyarakat umum.
Pertama pemohon diwajibkan untuk melakukan cek kesehatan, kemudian melaksanakan ujian tes tertulis lalu dilanjutkan dengan tes praktek. Prosedur dalam mendapatkan SIM D tetap sama  karena  pemohon  dari  kalangan  penyandang  disabilitas  juga  diharuskan  memiliki kemampuan  berkendara  serta  memiliki  pengendalian  emosi  yang  baik  dalam  berkendara seperti masyarakat lainya. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum  memiliki  SIM  D  sebagai  lisensi  untuk  berkendara  di  jalan  raya  (Budiman &  Astuti, 2019).
Dari  penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  telah  berusaha  untuk memaksimalkan penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi disabilitas dengan  memberlakukan  regulasi  dalam  pembuatan  SIM  D  yang  dilakukan  oleh  Satlantas Polrestabes  Surabaya  di  Satpas  Colombo.  Namun  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  lanjut mengenai  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  pemberi  layanan  kepada  penyandang disabilitas, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam proses  pelayanan  SIM  D  agar  dapat  mendorong  kepuasan  pelayanan  yang  diberikan  oleh Satpas  Colombo  Surabaya  menjadi  optimal  dan lebih  baik,  serta  upaya  apa  saja  yang  telah dilakukan  oleh  Satlantas  Polrestabes  Surabaya  dalam  memberi  pengetahuan  ke  masyarakat mengenai adanya program SIM khusus difabel.
Aksesibilitas merupakan isu penting dalam penerapan sarana prasarana bagi disabilitas. Dalam  perkembangannya,  telah  terdapat  banyak  tempat-tempat  umum  yang  sudah  mulai memperhatikan  aksesibilitas  (Widi  &  Nirwansyah,  2013).  Menurut  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum No 30 Tahun 2006, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi
semua orang termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat lanjut usia untuk mewujudkan kesamaan  kesempatan  dan  kesetaraan  dalam  segala  aspek  kehidupan  dan  penghidupan. Aksesibilitas  merupakan  syarat  penting  bagi  disabilitas  untuk  menjalankan  aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Priscyllia, n.d.) Dalam  ketentuan  UU  No.  8  Tahun  2016  Pasal  1  Ayat  (8)  tentang  Penyandang  Disabilitas memberikan definisi dari aksesibilitas, yaitu Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa Kesamaan Kesempatan adalah  keadaan  yang  memberikan  peluang  dan  menyediakan  akses  kepada  Penyandang Disabilitas  untuk  menyalurkan  potensi  dalam  segala  aspek  penyelenggaraan  negara  dan masyarakat.
Menurut  Lijian  Poltak  Sinambela,  pada  dasarnya  setiap  manusia  membutuhkan pelayanan,  bahkan  dapat  pula  dikatakan  bahwa  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan manusia. Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi  langsung  antara  seseorang  dengan  orang  lain  atau  secara  fisik,  dan  menyediakan kepuasan  masyarakat  (Sinambela,  2010).  Sementara  itu,  istilah  publik  berasal  dari  Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, Negara (Sinambela, 2010). Pelayanan publik diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Pasolong, 2007).
Berdasarkan  Ketetapan  MPR  Nomor  XI/MPR  1998  tentang  Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme)  memberikan  amanat kepada Aparatur Negara untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan, dan bebas dari KKN. Salah satu tugas dan fungsi Aparatur Negara adalah memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Karena dalam menghadapi era global yang penuh dengan tantangan dan peluang, Aparatur Negara hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Pelayanan prima bertujuan untuk memberikan pelayanan yang nantinya dapat memenuhi dan  memuaskan  masyarakat  serta  memberikan  fokus  pelayanan  penuh  kepada  masyarakat. Pelayanan prima di dalam sektor publik didasarkan pada pernyataan bahwa “pelayanan juga merupakan  suatu  pemberdayaan  bagi  masyarakat”,  yang  artinya  pelayana n  yang  memiliki tujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat,  dan  bukan  memperdayakan  atau  membebani masyarakat,  tetapi  memberdayakan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kepercayaan  (trust) kepada pemerintah sebagai pemberi pelayanan utama. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  diperlukan  pula  adanya  pengukuran  kinerja  pelayanan  publik  yang  berfungsi sebagai  penilaian  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan,  program  atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi pemberi layanan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja  serta  penetapan  indikator  kerja  pelayanan  publik.  Dengan  istilah  lain,  pengukuran kinerja  merupakan  metode  untuk  menilai  kemajuan  atau  hasil  yang  telah  dicapai  untuk dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mukarom & Laksana, 2015).
Pelayanan  publik  tentunya  harus  mudah  diakses  oleh  seluruh  warga  negara  tanpa terkecuali,  termasuk  penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  seringkali  dianggap merepotkan karena memerlukan perlakuan dan perhatian lebih dalam menjalankan hidupnya. Namun tetap saja, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Salah satu  penunjang kemandirian penyandang disabilitas yang diberikan  adalah  diberikannya  SIM  khusus  penyandang  disabilitas,  agar  dapat  beraktifitas dengan  mobilisasi  yang  lebih  mudah,  aman,  dan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama dengan  masyarakat  pada  umumnya.  Namun,  masih  terdapat  kendala  yang  ditemui  peneliti mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan SIM D yaitu seperti tidak tersedianya petugas khusus yang melayani penyandang disabilitas tuna  wicara  atau  tuna  rungu  yang  menguasai  bahasa  isyarat,  sehingga  masih  belum  dapat memberi pelayanan yang prima. Selain itu, minimnya pengetahuan pemahaman mengenai tata tertib berlalu lintas oleh pemohon SIM D juga menjadi salah satu hambatan dari tercapainya pelayanan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab  Satpas  Colombo  dalam  memberikan  pelayanan  prima  terhadap  jaminan  aksesibilitas bagi  penyandang  disabilitas  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  aksesibilitas terhadap  fasilitas  pelayanan  publik  bagi  penyandang  disabilitas.  Hasil  dari  penelitian  ini nantinya dapat menjadi masukan bagi Satpas Colombo Surabaya dalam memberikan pelayanan SIM D kepada penyandang disabilitas.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. Terkait dengan rumusan masalah yang ada maka penyusunan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian dilakukan secara langsung ke obyek penelitian yakni Satpas Colombo Surabaya yang berlokasi di Jalan Ikan Kerapu  no  2-4  Surabaya  untuk  mendapatkan  data-data  yang  valid  dan  relevan  mengenai pelayanan pengurusan SIM D khusus penyandang disabilitas. Metode deskriptif adalah riset yang diadakan untuk memperoleh fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul (Kadji, 2016). Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010).
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melakukan penelitian secara  langsung  di  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  kepada  Bagian  Urusan Administrasi  Satlantas  Polrestabes  Surabaya.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  buku-buku, jurnal yang didapat dari website jurnal nasional maupun internasional resmi yang berkenaan dengan  penelitian  ini  (Kadji,  2016).  Untuk  mengumpulkan  data  primer  dan  data  sekunder tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan mengumpulkan data dari jurnal dan buku resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  berkendara  dan  berlalu  lintas,  penyandang  disabilitas telah  diberikan  peraturan khusus  oleh  Pemerintah,  yaitu  salah  satunya  dengan  fasilitasi  penggunaan  SIM  D  bagi penyandang disabilitas. Agar dapat memanfaatkan dan memiliki kendaraan agar sesuai dengan
peraturan  yang  ada,  masyarakat  harus  memiliki  kelengkapan  dokumen  administrasi  berupa Bukti  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor (BPKB),  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai lembaga yang berwenang dalam proses pengurusan SIM D, Polisi telah melaksanakan kebijakan terkait yang sesuai dengan perundang-undangan yang  telah  ada.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Okta  selaku  petugas  Urusan Administrasi Satlantas Polrestabes Surabaya, pelayanan pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas di Satpas Colombo Kota Surabaya telah memberikan fasilitas yang memadai kepada penyandang  disabilitas,  seperti  ramp  tangga,  jalur  difabel,  toilet  difabel,  dan  loket  khusus difabel.
Namun mengenai jumlah pendaftar tidak bisa dipastikan berapa banyaknya tiap bulan, karena tidak menentunya partisipasi masyarakat dalam pengurusan SIM D, sepertu contohnya pada  bulan  Maret  2021  Satpas  Colombo  hanya  melayani  satu  pendaftar  SIM  D.  Padahal sosialisasi  telah  dilakukan  oleh  Satlantas  Polrestabes  Surabaya  melalui  radio,  koran,  media sosial,  baliho,  dan  website  sehingga  harusnya  mendapat  atensi  dari  masyarakat,  namun  hal tersebut tidak dilakukan secara rutin sehingga kurang berdampak luas. Selain itu, hambatan lain yang ditemukan oleh peneliti adalah belum adanya petugas khusus yang menguasai bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara sebagaimana yang tercantum dalam  PP  no  42  tahun  2020  tentang  Masyarakat  Berkebutuhan  Khusus,  dimana  tercantum bahwa  di  sentra-sentra  pelayanan  publik  harus  terdapat  petugas  yang  bisa  bahasa  isyarat. Partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  pengurusan  SIM  D  dibatasi  pada  penyandang disabilitas fisik, terkecuali tuna netra.
Pengurusan  SIM  D  khusus  difabel  juga  melakukan  test  drive  dengan  kendaraan  yang dibawa oleh pendaftar, karena kendaraan pasti telah disesuaikan dengan kondisi yang dialami penyandang disabilitas. Namun pihak Satpas Colombo tidak memberi standarisasi bagaimana kendaraan harus dibuat, dan belum ada peraturan yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor  yang  dimiliki  penyandang  disabilitas.  Nantinya,  akan  ada  klasifikasi  sendiri  bagi pendaftar SIM D yaitu bagi pengendara sepeda motor (D1) dan pengendara mobil (D2) namun hal  tersebut  masih  dipertimbangkan  dan  dibahas  lagi.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan indikator kualitas pelayanan prima dalam buku “Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi” karya Lijan Polta k Sinambela. Dalam teorinya, tujuan dari pelayanan publik adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam mencapai kepuasan tersebut, dituntut pemberian kualitas pelayanan prima yang dinilai dari :
a. Transparan; Pelayanan yang diberikan oleh petugas pemberi pelayanan kepada masyarakat harus  bersifat  terbuka,  simple,  dan  dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat  yang membutuhkan  dan  difasilitasi  secara  memadai  serta  mudah  dimengerti  baik  dari  sarana maupun prasarana. Dalam hal ini, pelayanan SIM D untuk penyandang disabilitas di Satpas Colombo  sudah  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses,  dan  diberi  fasilitas  yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan petugas yang membantu calon pendaftar SIM D dari awal  proses  registrasi  hingga  akhir  dan  dengan  sigap  membantu  penyandang  disabilitas yang hendak melakukan pengurusan SIM D baik perpanjangan ataupun pembuatan baru.
b. Akuntabilitas;  Pemberian  layanan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, penerapan aturan tercantum  dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang selanjutnya disebut UU LLAJ
Pasal  80  mengenai  legalitas  SIM  D  sebagai  kendaraan  khusus  penyandang  disabilitas. Namun,  dalam  penerapan  pada  Peraturan  Pemerintah  RI  no  42  Tahun  2020  Tentang Aksesibilitas  Terhadap  Permukiman,  Pelayanan  Publik,  Dan  Pelindungan  Dari  Bencana Bagi Penyandang Disabilitas pasal 18 dimana Satpas Colombo belum memberikan petugas yang  memberi  pendampingan  dan  penerjemahan  kepada  masyarakat  penyandang disabilitas sehingga belum bisa memaksimalkan pelayanan yang diberikan.
c. Kondisional; Pemberian layanan yang selaras dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima  pelayanan  dengan  tetap  bertuju  pada  prinsip  efektivitas  dan  efisiensi.  Dalam pelaksanaannya,  petugas  pemberi  pelayanan  di  Satpas  Colombo  selalu  sigap  saat  ada penyandang disabilitas yang datang akan melakukan pengurusan SIM D dengan langsung dibantu dalam proses pengurusannya tanpa mengikuti antrian karena lebih di prioritaskan dalam pemberian layanan. Prioritas pemberian layanan diberikan kepada lansia, ibu hamil, dan bagi penyandang disabilitas.
d. Partisipatif; Pemberian pelayanan yang dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  mengedepankan  kebutuhan,  aspirasi,  dan harapan  masyarakat.  Satpas  Colombo  berusaha  untuk  memaksimalkan  pemberian pelayanan  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  mendapatkan  haknya sebagai warga negara dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan agar terciptanya  pelayanan  yang  dapat  memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat,  dan  juga mendapatkan aspirasi yang lebih baik dari masyarakat.
e. Kesamaan Hak; Pemberian pelayanan yang tidak melakukan pembedaan dilihat dari segala aspek khususnya ras, golongan, suku, status sosial, dan sebagainya. Dalam implementasi yang telah dilakukan oleh Satpas Colombo telah dilakukan kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maupun bagi penyandang disabilitas. Namun, bagi penyandang disabilitas pelayanan yang diberikan lebih khusus dan ditunjang fasilitas serta sarana prasarananya yang bertujuan sebagai penunjang proses kelancaran bagi penyandang disabilitas dalam pengurusan SIM D.
f. Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban;  Pemberian  pelayanan  yang  memikirkan  aspek keadilan antara penerima dan pemberi pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan ini, Satpas  Colombo  telah  memberikan  pelayanan  yang  cukup  memadai  bagi  pemohon pengurusan SIM, terlebih bagi pemohon SIM D. Sebagai bentuk keseimbangan keadilan yang  didapatkan  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  dari  petugas  pemberi  pelayanan  Satpas Colombo tentunya harus selalu memberikan pendampingan khusus dan memberikan sarana prasarana yang dapat menunjang kesetaraan pelayanan pembuatan SIM antara masyarakat umum  maupun  masyarakat  penyandang  disabilitas.  Sehingga  petugas  sebagai  pemberi pelayanan publik kepada masyarakat juga mendapatkan haknya dengan memberikan sarana prasarana dan perlindungan yang memadai bagi pemohon pengurusan SIM biasa maupun SIM  D  khusus  bagi  penyandang  disabilitas,  karena  dengan  diadakannya  implementasi pembuatan SIM khusus penyandang disabilitas ini merupakan bentuk perwujudan negara dalam menerapkan sila ke-5 (lima)  Pancasila, yaitu memberikan keadilan yang setara pada seluruh rakyat Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam pelaksanaan  pelayanan  pada  pengurusan  pembuatan  maupun  perpanjangan  SIM  D  bagi penyandang disabilitas ini sudah mudah diakses dan terbuka. Hal ini terbukti dengan dukungan pemerintah memberikan kemudahan akses dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang pengurusan SIM D bagi penyandang disabilitas. Adanya layanan pengurusan SIM D merupakan sarana penunjang pemenuhan hak disabilitas, namun belum memenuhi PP no 42 tahun  2020  pasal  18  tentang  penerjemahan  dan  asistensi  yang  mudah  diakses  di  tempat pelayanan publik. Penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam pelayanan pengurusan SIM dengan pendampingan penuh dari awal hingga akhir. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara sehingga dapat memberikan pelayanan yang bisa menciptakan  kepuasan  bagi  masyarakat. Pemberian  fasilitas  dalam  sarana  prasarana  khusus yang dilakukan oleh pihak Satpas Colombo sebagai bentuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas saat proses pengurusan SIM D. Pemberian pelayanan yang berlandaskan pada sila ke 5 Pancasila, yaitu dengan menerapkan keadilan yang sama rata bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang sehat secara fisik.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberi saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak instansi terkait agar dapat melakukan pemberian layanan yang lebih  baik  kepada  masyarakat,  khususnya  pada  pelaksanaan  pelayanan  dan  pemenuhan  hak dalam bidang pelayanan pengurusan SIM D untuk penyandang disabilitas di Satpas Colombo Surabaya,  yaitu  mengenai  diperlukannya  petugas  penerjemah  atau  tenaga  ahli  penerjemah untuk  penyandang  disabilitas,  sosialisasi  yang  dilakukan  dengang  berkesinambungan  agar menumbuhkan  minat  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  pengurusan  dan  pendaftaran SIM  D.  Diharapkan  pihak  pemberi  layanan  dapat  meningkatkan  pelayanan  dengan menugaskan tenaga ahli untuk melakukan pemanduan dan penerjemahan Bahasa isyarat untuk menunjang pelayanan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman,  Z.  A.,  &  Astuti,  P.  (2019).  Implementasi  Perolehan  SIM  D  bagi  penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya. Novum: Jurnal Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.2674/novum.v6i2.30192
Creswell,  J.  W.  (2010).  Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan mixed. Yogyakarta: pustaka pelajar . Difabel Masih Jadi Anak Tiri. (2019, December 3). ITS News. https://www.its.ac.id/news/2019/12/03/difabel-masih-jadi-anak-tiri/
Disability. (n.d.). Retrieved April 15, 2021, from https://www.who.int/westernpacific/health- topics/disability
Kadji, Y. (2016). Metode Penelitian Ilmu Administrasi. Deepublish.
Lustiyati, E. D., & Rahmuniyati, M. E. (2019). Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum. Inklusi , 6(1), 93. https://doi.org/10.14421/ijds.060105
Mukarom,  Z.,  &  Laksana,  M.  W.  (2015).  Membangun  Kinerja  Pelayanan  Publik:  Menuju Clean Goverment and Good Governance. Pustaka Setia. Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. CV Alfabeta.
Pratomo,  D.  T.  (2015).  Pelaksanaan  Perlindungan  Hak  Atas  Pendidikan  bagi  Penyandang Disabilitas (People With Disability) di Universitas Negeri Gorontalo. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum .
Priscyllia,  F.  (2016).  Kajian  Hukum Terhadap  Fasilitas  Pelayanan  Publik  Bagi  Penyandang Disabilitas. Lex Crimen , 5 (3).
Sinambela,  L.  P.  (2010).  Reformasi  Pelayanan  Publik;  Teori,  Kebijakan,  dan  Implementasi Cet. V, PT Bumi Aksara, Jakarta .
Widi, N. A., & Nirwansyah, R. (2013). Penerapan aksesibilitas pada desain fasilitas pendidikan sekolah luar biasa. Jurnal Sains dan Seni ITS , 2 (2), G20-G25.
Widinarsih,  D.  (2019).  Penyandang  disabilitas  di  indonesia:  perkembangan  istilah  dan definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare) , 20 (2).
Peraturan  Pemerintah  RI  No  42  Tahun  2020  Tentang  Aksesibilitas  Terhadap  Pemukiman, Pelayanan Public, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas Permen Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006, 2006
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (8) tentang Penyandang Disabilitas

## Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa untuk Proyek Pembangunan; Kajian pada Proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Jawa Tengah
Aisyah Nur’Ayni 1 , Didik Gunawan Suharto 2
1,2, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Jawa Timur
Email : aisyahnayn@student.uns.ac.id 1 , didikgsuharto@staff.uns.ac.id 2
Dikirim : 08 Maret 2021 | Direvisi : 16 Maret 2021 | Diterima : 18 Mei 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tukar guling tanah  kas  desa  terdampak  proyek  pembangunan  Jalur  Lingkar  Timur  Sukoharjo  dengan mengacu pada Teori Implementasi Jones, serta menemukenali kendala dan dukungan dilihat dari  variabel  implementasi  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Pengambilan  data  dilakukan  melalui wawancara kepada DPUPR, BPN, DPMD, dan Pemerintah Desa Manisharjo serta melakukan dokumentasi  guna  memperkaya  data  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan mengacu pada peraturan yang ada serta memenuhi komponen-komponen  tahapan  organisasi  Jones.  Pada  tahap  aplikasi,  sampai  pada  akhir penelitian  ini  dilakukan,  kegiatan  tukar  guling  telah  dilaksanakan  mulai  dari  proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Sedangkan untuk proses penyerahan hasil belum dilakukan.  Beberapa  faktor  yang  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  ini  yakni  keberadaan standar  dan  sasaran  kegiatan,  SDM  yang  mumpuni,  hubungan  antar  sektor  yang baik,  serta kesesuaian karakteristik egen pelaksana dengan tugas yang dibebankan. Sedangkan kendala yang  ditemukan  berasal  dari  keterbatasan  sumber  dana,  disposisi  implementor  serta memanasnya iklim politik di Kabupaten Sukoharjo menjelang Pilkada dan adanya pandemi Covid-19.
Kata Kunci : Pembangunan; Tukar Guling; Tanah Kas Desa

## ABSTRACT
This research aims to analyze the process of implementing land swap policy for the village- owned site as the effect of East Ring Road Construction project in Sukoharjo Regency, Central Java, referring to Charles O. Jones’ implementation concept, a nd to identify inhibiting and supporting factors viewed from Van Meter and Van Horn’s implementation dimensions. Data collection  was  conducted  through  documentation  and  interviewing  the  representatives  of Public  Work  Service  Office,  National  Land  Affairs  Agency,  and  Village  Community Empowerment  Service  Office  of  Sukoharjo  Regency  Government  and  Manisharjo  Village Government. The result of research showed that the implementation of village land swap policy has  been  conducted  referring  to  the  existing  regulation  and  fulfilled  the  components  of organizational procedure, as suggested by Jones.  In application stage, up to this research period the swap activity has been implemented from planning, preparation, to implementation
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 11-20 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3121
process. Meanwhile, the process of transferring output has not been done yet. Some factors supporting  this  policy  implementation:  the  existence  of  activity  standard  and  target,  the competent  human  resource,  the  good  cross-sector  relationship,  and  the  compatibility  of implementing agent characteristics to the assignment given. Meanwhile, the inhibiting factors were found related to limited fund source, implementer disposition, and political situation in Sukoharjo  Regency  around  Local  Leader  Election  (Pilkada)  and  Covid-19  pandemic incidence.
Keywords : Development; Land Swap Policy; Village-Owned Site

## PENDAHULUAN
Salah  satu  misi  pemerintah  adalah  membangun  daerah  pedesaan  (Fitriska,  2017). Pemerintah melalui UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kebebasan kepada desa dalam  pengelolaan  sistem  pemerintahannya,  dan  mengamanatkan  desa  untuk  menjadi  desa mandiri (Nurhalimah, 2018; Wahyudi dan Rosliana, 2020). UU Desa membuka peluang dan tantangan  dalam  pelaksanaan  otonomi  desa  (Hariyati,  et.al.  2020).  Pembangunan  desa  di Indonesia semakin diperhatikan sejak dikeluarkan pembaruan peraturan yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya antara lain didukung oleh sumber daya aset. Desa diberikan mandat oleh undang-undang untuk dapat mengelola secara mandiri sumber daya asset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset  desa  dianggap  sebagai  salah  satu  sumber  daya  yang  penting  dalam  mendukung penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  desa.  Aset  desa  jika  dikelola  dengan  maksimal akan mendorong kemandirian desa yang secara langsung berpengaruh terhadap berkurangnya beban anggaran pembiayaan APBDes.
Meski  merupakan milik  desa,  namun  dalam  keberjalanannya  beberapa  tanah  kas desa bisa dihapus dari data inventaris desa. Hal ini bisa terjadi karena aset tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan maupun karena adanya kegiatan pemindahtanganan aset desa. Aset desa yang dipindahtangankan bisa dilakukan melalui proses tukar menukar (ruislag), penjualan, maupun sebagai  penyertaan  modal  bagi  pemerintah  desa.  Kegiatan  tukar  menukar  tanah  kas  desa dewasa ini menjadi salah satu fokus dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan aset desa 2020-2024  dengan  melalui  kolaborasi  antara  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  serta pemerintah  kabupaten/kota.  Kegiatan tukar  menukar tanah  kas  desa menjadi  sorotan  publik karena  dalam  pelaksanaannya  mudah  memicu  konflik  atau  menjadi  sumber  penyimpangan keuangan desa. Dalam pengelolaan sumber daya aset, meski telah dikeluarkan regulasi untuk mengelola  yakni  pada  Permendagri  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa, namun masih timbul banyak permasalahan.
Seperti salah satunya terkait pelepasan aset desa berupa tanah, yang hanya bisa dilakukan melalui  kegiatan  tukar-menukar.  Kegiatan  tukar  menukar/tukar  guling  biasanya  memakan waktu  lama  dan  prosedur  yang  rumit,  yang  juga  menjadi  penyebab  beberapa  proyek  yang membutuhkan tanah kas desa tidak bisa cepat diselesaikan. Hal ini seperti yang terjadi pada beberapa tanah kas desa di Desa Manisharjo, Bendosari, Sukoharjo yang terdampak proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo. Pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo
merupakan  salah  satu  perwujudan  pembangunan  sarana  transportasi  yang  diinisiasi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  yang  melewati  lima  desa  di  dua  kecamatan  yakni  Desa Plesan  dan  Celep  di  Kecamatan  Nguter  dan  Desa  Manisharjo,  Mojorejo,  dan  Bendosari  di Kecamatan Bendosari. Pembangunan proyek ini membutuhkan luas badan jalan kurang lebih 22 km. Untuk kebutuhan itu, perlu dilakukan pembebasan lahan untuk tanah di sekitarnya.
Dari lima desa yang dilewati jalur ini, hanya bidang tanah kas desa milik Desa Manisharjo yang  terkena  proyek  pembangunan.  Pelepasan  tanah  kas  desa  dengan  non-tanah  kas  desa memiliki prosedur yang berbeda karena tanah kas desa hanya bisa dibebaskan  melalui kegiatan tukar-menukar yang memakan proses yang cukup panjang dan lama. Tahun 2019 seharusnya menjadi akhir dari penyelesaian urusan tukar-menukar tanah kas desa terdampak pembangunan Jalur  Lingkar  Timur  (JLT)  Sukoharjo  di  Desa  Manisharjo.  Tetapi  hingga  tahun  2020 penyelesaian kegiatan tukar-menukar tanah kas desa belum bisa diselesaikan.
Hal  tersebut  menjadi  kendala  dari  proyek  pembangunan  Jalur  Lingkar  Timur  (JLT) Sukoharjo  karena  instansi  terkait  tidak  dapat  menyelenggarakan  pembangunan  dan  masih menunggu  penyelesaian  pembebasan  tanah  yang  memakan  waktu  cukup  lama.  Begitu  pula dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa juga turut terganggu. Hal ini karena tanah kas  desa  yang  seharusnya  bisa  segera  ditukar  dengan  tanah  lain  dan  dapat  dimanfaatkan, menjadi  tidak  bisa  dimanfaatkan.  Penelitian  terkait  kegiatan  pelepasan  dan  tukar  menukar tanah sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tentang pelepasan aset di  Tawangmangu  tidak  efektif  dan  mengalami  keterlambatan  karena  faktor  kesalahan kesepakatan cara pelepasan aset, adanya cacat hukum dan masyarakat yang tak menghendaki pelepasan tanah dengan cara hibah (Septiningsih, 2014).
Problematika  pengadaan  tanah  yakni  sulitnya  mencari  tanah  pengganti,  prosedur pelepasan  tanah  kas  desa  yang  rumit,  sumber  daya  manusia  yang  kurang  memadai,  serta problem terkait sisa uang ganti kerugian (Chrisnawati et al. 2018). Faktor penghambat dalam tukar  guling  tanah  wakaf  meliputi  berkas  administrasi  yang  kurang  lengkap,  nadzir  yang kurang  cakap,  hingga  keterlambatan  pembangunan  bangunan  pengganti  (Damayanti,  2019). Masyarakat dan otoritas lokal tidak paham mengenai bagaimana proses akuisisi lahan di tanah mereka  untuk  kawasan  penanaman  kelapa  sawit  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  menurut undang-undang  (Rietberg,  2018).  Terdapat  alternatif  mengurangi  tantangan/hambatan  yang dilalui  oleh  pemerintah  dalam  proses  akuisisi  lahan  dengan  melalui  eksplorasi  pada keberhasilan praktik akuisisi lahan oleh pemerintah dari Jepang, Jerman, dan China (Adam, 2019).
Beberapa penelitian terdahulu memberi kontribusi bagi penelitian ini guna memberikan pemahaman  lebih  dalam  terkait  pengelolaan  aset  serta  akuisisi  tanah,  meski    objek penelitiannya  berbeda.  Penelitian  ini  lebih  aktual  dan  memiliki  kebaruan  karena  mengacu kepada  regulasi  yang  relatif  masih  baru  yakni  Permendagri  Nomor  1  tahun  2016  tentang Pengelolaan Aset Desa. Perbedaan dengan penelitian lain juga dalam hal perspektif teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan ini berpijak pada dimensi implementasi dari Charles O. Jones dan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas serta uraian mengenai penelitian sebelumnya, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian kegiatan tukar menukar tanah kas desa untuk proyek jalan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses pelaksanaan
kebijakan  tukar  guling  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  desa  dari  perspektif pendapat Charles O. Jones (Widodo, 2006), serta menganalisis dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tukar guling untuk tanah kas desa yang terdampak pembangunan Jalur Lingkar Timur Sukoharjo berdasar pendapat Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2012).

## METODE PENELITIAN
Metode yang dipilih pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan tukar menukar tanah kas desa di Desa Manisharjo Kecamatan Bendosari  yang  terdampak  pembangunan  Jalur  Lingkar  Timur  (JLT)  Sukoharjo.  Dalam penelitian ini, digunakan data primer berupa data terkait implementasi tukar-menukar tanah kas  desa  yang  didapat  dari  informan  langsung,  dengan  melalui  beberapa  metode,  baik wawancara  maupun  dokumentasi.  Dokumen  yang  digunakan  terkait  dengan  tukar  menukar tanah kas desa yang telah dihimpun dari pemerintah daerah, maupun studi literatur penelitian sebelumnya.
Teknik pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling, dengan melakukan pemilihan informan yang dianggap memiliki pemahaman informasi terkait permasalahan yang sedang  diteliti,  yakni  mengenai  tukar  menukar  tanah  kas  desa.  Proses  wawancara  dan dokumentasi dilakukan dalam kurun waktu bulan September hingga November 2020 terhadap Kepala  Seksi  Pertanahan  DPUPR  Kabupaten  Sukoharjo,  Kepala  Sub  Seksi  Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Kepala Desa  Manisharjo,  serta  Bagian  Fasilitasi  Aset  Pemerintahan  Desa  DPMD  Kabupaten Sukoharjo. Untuk mendapatkan akurasi data dilakukan melalui validasi sumber data. Peneliti menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, mulai dari awal pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tukar  guling  tanah  kas  desa  atau  tukar  menukar  tanah  kas  desa  merupakan  kegiatan menukar  aset  desa  berupa  tanah  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  dengan  pihak  yang membutuhkan  tanah.  Dalam  kegiatan  ini  tanah  yang  ditukar  dapat  dipergunakan  untuk kepentingan  umum,  atau  bukan  untuk  kepentingan  umum,  atau  selain  kedua  peruntukan tersebut.  Kegiatan  tukar  menukar  tanah  kas  desa  untuk  kepentingan  umum,  salah  satunya dilakukan  antara  Pemerintah  Desa  Manisharjo,  Sukoharjo  dengan  Pemerintah  Kabupaten Sukoharjo  guna  mengganti  tanah  kas  desa  milik  Pemerintah  Desa  Manisharjo  yang dipergunakan untuk proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) Sukoharjo. Proyek Jalur Lingkar Timur  Sukoharjo adalah salah satu terobosan pada bidang pembangunan fisik yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  guna  menyambungkan  Kawasan  Industri Nguter (KIN) dengan daerah Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo. Dalam kegiatan ini, tukar guling  perlu  dilaksanakan  mengingat  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa tanah kas desa hanya bisa  dipindahtangankan  melalui  kegiatan  tukar  menukar  atau  tukar  guling.  Seperti  telah dijelaskan  sebelumnya,  penelitian  ini  menganalisis  proses  pelaksanaan  kebijakan  tukar menukar  tanah  kas  desa,  serta  dukungan  dan  hambatannya  berdasar  perspektif  teori  dari pendapat Charles O. Jones dan Van Meter-Van Horn.

## Proses Pelaksanaan Kebijakan Tukar Guling Tanah Kas Desa
Penelitian  ini  menganalisis  realitas  lapangan  kebijakan  tukar  menukar  tanah  kas  desa untuk  proyek  Jalur  Lingkar  Timur  di  Kabupaten  Sukoharjo  dari  perencanaan  hingga  tahap penilaian oleh tim appraisal. Hasil dari penelitian disajikan berdasar tiga tahapan implementasi (tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, tahap aplikasi) menurut Charles O. Jones berikut ini. Pada tahap interpretasi, telah dilakukan interpretasi atas peraturan yang dikeluarkan baik dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dengan  baik.  Beberapa  peraturan  yang menjadi  pijakan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini.  DPUPR  sebagai  instansi  pemrakarsa berpijak  pada  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi  Kepentingan  Umum.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  sebagai  pelaksana lapangan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Kedua instansi tersebut secara jelas sudah  mengetahui  dan  memahami  mengenai  aturan  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini. Sedangkan  fasilitasi  aturan  bagi  Pemerintah  Desa  Manisharjo  selaku  kelompok  sasaran terdapat pada Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa. Meski begitu, dalam keberjalanannya Pemerintah Desa Manisharjo masih belum dapat melakukan interpretasi terhadap aturan ini dengan baik.
Berdasarkan  penuturan  dari  pihak  Pemerintah  Desa  Manisharjo,  sosialisasi  mengenai tukar guling termasuk pembebasan tanah masyarakat telah mencapai output yang diharapkan. Upaya  sosialisasi  kepada  kelompok  sasaran  dilakukan  oleh  DPUPR  dan  BPN  Kabupaten Sukoharjo sebanyak lima kali. Namun khusus untuk peraturan terkait tukar menukar tanah kas desa  masih  belum  mencapai  output  sosialisasi  yang  maksimal,  karena  pihak  desa  masih bertanya-tanya mengenai aturan yang harus mereka gunakan dalam implementasi kebijakan tukar menukar tanah kas desa. Selain itu, pemahaman pihak desa akan pelaksanaan kegiatan tukar guling ini juga masih minim, hal ini dapat dibuktikan dari tidak kunjung dilakukannya pertemuan antara pihak pemerintah desa dengan BPD untuk membahas teknis kegiatan, karena masih  menunggu  instruksi  dari  DPUPR  maupun  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo. Dengan diketahuinya fakta tersebut, hal ini menguatkan pada penelitian milik Rietberg dan Hospes  (2018)  bahwasanya  masih  terdapat  celah  pemahaman  pemerintah  lokal  terhadap peraturan yang membuat kebijakan yang ada tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
Dalam  tahapan  pengorganisasian,  menyangkut  beberapa  aspek.  Pertama,  berkaitan pelaksana kebijakan serta apa tugas dan fungsi dari setiap pelaksana kebijakan. Dalam kegiatan tukar menukar tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo, Dinas Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (DPUPR)  Kabupaten  Sukoharjo  ditunjuk  sebagai  instansi pemrakarsa.  Kemudian  terdapat  tim  persiapan  yang  diketuai  oleh  Sekretaris  Daerah  dan beranggotakan  perwakilan  dari  Bagian  Pemerintahan,  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Bappeda, serta instansi-instansi pendukung lainnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo berperan atas pelaksanaan pembebasan tanah di lapangan. Pemerintah Desa Manisharjo memiliki tugas membentuk  tim  pencari  tanah.  Adanya  SK  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Sukoharjo  guna
menunjuk  pelaksana  kebijakan  memudahkan  kebijakan  ini  untuk  dilaksanakan,  karena diketahui instansi-instansi yang terlibat secara langsung dan tugasnya dalam kegiatan.
Aspek  yang  kedua  berkaitan  keberadaan  Standard  Operational  Procedure  (SOP). Pelaksanaan  kegiatan  tukar  menukar  tanah  kas  desa  untuk  proyek  Jalur  Lingkar  Timur Sukoharjo  tidak  memerlukan  SOP  khusus  dikarenakan  semua  telah  diatur  dalam  peraturan yang jelas dari tahap perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Hal tersebut mempermudah instansi pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Berkaitan aspek sumber daya peralatan tidak memiliki  kendala  yang  berarti  karena  ketersediannya  dapat  dipenuhi  oleh  masing-masing instansi dengan mudah, berbeda dengan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan proyek berasal  dari  dana  APBD  Kabupaten  Sukoharjo.  Dalam  keberjalanannya,  sumber  daya keuangan yang awalnya sudah ditentukan besarannya harus dikurangi karena adanya kejadian tidak terduga yang memerlukan banyak suntikan dana, yakni penanganan pandemi Covid-19. Hal ini yang kemudian mengharuskan para instansi pelaksana untuk lebih cermat dan berhati- hati  terkait  penggunaan  anggaran  yang  minim.  Jadwal  yang  telah  ditentukan  mengalami kemunduran.  Penentuan  harga  oleh  tim  appraisal  baru  dilakukan  di  bulan  Oktober  yang menurut  jadwal  semestinya  bulan  Maret-Agustus,  dan  pembayaran  belum  berjalan  hingga bulan Desember.
Pengaplikasian  kegiatan  tukar  guling  tanah  kas  desa  terdampak  pembangunan  Jalur Lingkar Timur Sukoharjo dilakukan dalam empat tahapan, yakni tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Tahap perencanaan sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2020  oleh  Dinas  PUPR  Kabupaten  Sukoharjo.  Dalam  tahapan  ini,  DPUPR  Kabupaten Sukoharjo  memanfaatkan  posisinya  sebagai  instansi  yang  bertanggung  jawab  terhadap kegiatan ini dengan memanfaatkan fasilitasi aturan yang sudah ada. Dengan adanya fasilitasi aturan  yang  jelas  mengenai  bagaimana  kegiatan  akan  dilaksanakan  menjadi  dukungan  bagi para  instansi  terkait  dalam  menjalankan  tugasnya.  Kuasa  sebagai  instansi  pemrakarsa  yang diberikan  oleh  Bupati  Sukoharjo  juga  membuat  DPUPR  Kabupaten  Sukoharjo  memiliki kewajiban untuk menentukan bagaimana teknis dari kebijakan ini. Termasuk penentuan jadwal kegiatan, sumber daya keuangan serta peralatan, serta dokumen perencanaan pengadaan tanah. Setelah  desain  jalan  disetujui  pada  tahapan  persiapan,  DPUPR  Kabupaten  Sukoharjo menyerahkan tahapan selanjutnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Tahapan pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sukoharjo  dimulai  dari pengukuran hingga penentuan harga dan pembayaran.
Proses  pelaksanaan  tukar  guling  yang  dilakukan  pada tanah  kas  desa  yang terdampak pembangunan  Jalur  Lingkar  Timur  Sukoharjo,  apabila  dilihat  berdasarkan  teori  tahapan implementasi milik Jones memiliki kesesuaian konsep dalam pengimplementasiannya. Dalam keberjalannya muncul beberapa kendala di lapangan yang menyebabkan mundurnya kegiatan dari jadwal yang sudah ditentukan.

## Dukungan Dan Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Tukar Guling Tanah Kas Desa
Selain mengacu pada tahapan implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, untuk  menganalisis  dukungan  dan  hambatan  dalam  kegiatan  tukar  menukar  tanah  kas  desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo penelitian ini melihat dari perspektif pendapat Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan
tersebut,  yaitu:  standar  dan  sasaran  kebijakan;  sumber  daya  kebijakan;  hubungan  antar organisasi; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, politik, dan ekonomi; serta disposisi implementor
1. Dukungan dalam pelaksanaan tukar guling, meliputi:
a. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan: Standar dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat  dengan  jelas,  dengan  tujuan  agar  proses  implementasi  kebijakan  tidak menimbulkan multi interpretasi dari agen implementor yang dapat memicu timbulnya konflik. Tukar menukar tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Sukoharjo memiliki standar dan sasaran yang jelas sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, serta peraturan lain dari  tingkat  pusat.  Adanya  standar  dan  sasaran  yang  jelas  berpengaruh  terhadap bagaimana instansi pelaksana menjabarkan dalam pelaksanaan tukar guling. Kejelasan peraturan  sebagai  pedoman  standar  dan  sasaran  kebijakan  dapat  mendukung pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terstruktur dan minim hambatan.
b. Sumber daya manusia yang kompeten: Dalam pelaksanaan kebijakan tukar menukar tanah  kas  desa  untuk  proyek  Jalur  Lingkar  Timur  Sukoharjo,  terdapat  sumber  daya manusia dan non-manusia yang mendukung dalam tercapainya keberhasilan kebijakan ini. Dari unsur sumber daya manusia, pelaksana terdiri dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Sumber daya manusia pelaksana meliputi DPUPR Kabupaten Sukoharjo sebagai  instansi  pemrakarsa,  BPN  Kabupaten  Sukoharjo  sebagai  instansi  pelaksana, Tim  Sekretaris  Daerah  sebagai  tim  persiapan,  serta  didukung  pula  dari  pihak Pemerintah Desa Manisharjo selaku sasaran kebijakan.
c. Hubungan  antar  organisasi  yang  saling  mendukung:  Diperlukan  peningkatan koordinasi vertikal di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas,  kualitas  dan  keberlanjutan  program  (Oktavia,  2020).  Hubungan  antar organisasi yang baik dalam implementasi suatu kebijakan mutlak dibutuhkan, karena suatu  kebijakan  biasanya  melibatkan  tidak  hanya  satu  organisasi  melainkan  antar- sektor. Sehingga, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari instansi yang terlibat demi tercapainya tujuan kebijakan. Begitu pula dengan pelaksanaan tukar guling tanah kas desa  terdampak  pembangunan  Jalur  Lingkar  Timur  Sukoharjo,  komunikasi  yang dilakukan  oleh  DPUPR  Kabupaten  Sukoharjo  selaku  instansi  pemrakarsa  terhadap pihak terkait baik melalui rapat maupun pertemuan informal menjadikan pelaksanaan kegiatan ini minim ego-sektoral. Masing-masing pihak terkait mampu melaksanakan tugasnya dengan lancar karena instansi pemrakarsa mampu menjalin komunikasi yang baik kepada setiap pihak yang terlibat.
d. Karakteristik agen pelaksana yang sesuai dengan tugas yang dibebankan: Implementasi suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh karakteristik dari agen pelaksana yang mencakup beberapa hal, diantaranya struktur birokrasi, norma-norma, serta pola hubungan yang terjadi  dalam  suatu  birokrasi.  Berdasar  hasil  penelitian,  penetapan  petugas  lapangan telah  diatur  secara  khusus  dalam  Surat  Ketetapan  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati Sukoharjo.    Pelaksanaan  kegiatan  proyek  secara  legal  formal  telah  diatur  dalam  hal struktur birokrasi dan norma-norma. Dengan ditunjuknya pihak yang memang memiliki pengetahuan  dan  kewenangan  mengenai  kegiatan  pembebasan  tanah,  maka
karakteristik  yang  dimiliki  agen  pelaksana  turut  mendukung  keberhasilan  dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tukar guling, meliputi:
a. Keterbatasan  sumber  dana:  Dalam  implementasi  kebijakan  perlu  didukung  sumber daya yang memadai, termasuk dari sumber daya non-manusia (non-human resources) yang  berupa  sumber  dana.  Sumber  dana  diperoleh  dari  pembiayaan  Anggaran Pendapatan  Belanja  daerah  (APBD)  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  Anggaran  2020. Dipangkasnya  anggaran  dari  Rp.  100  milyar  menjadi  hanya  Rp.  30  milyar  untuk penanganan  pandemi  Covid-19  membuat  pelaksanaan  pembebasan  tanah  terhambat. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan  organisasi  ke  dalam  dimensi  kuantitatif  dan  waktu,  serta mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka  panjang  maupun  jangka  pendek  (Liandini  dan  Wirawati  2017).  Artinya, kecukupan  anggaran  akan  mendorong  pencapaian  tujuan,  begitu  pula  sebaliknya, kekurangan anggaran berpotensi menghambat pencapaian tujuan.
b. Kondisi  lingkungan:  Implementasi  kebijakan  memerlukan  kondisi  lingkungan  yang suportif,  berupa  dukungan  dari  kelompok  kepentingan,  karakteristik  partisipan  baik berbentuk  dukungan  maupun  penolakan,  opini  publik  di  lingkungan  sekitar,  serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Pada tahun 2020 iklim politik di  daerah  sedang  menghangat  seiring  pemilihan  kepala  daerah  periode  2020-2024. Selain  Pilkada,  pandemi  Covid-19  mempengaruhi  kondisi  sosial  masyarakat  dan pemerintahan.  Stakeholder  di  daerah  fokus  terhadap  isu-isu  tersebut  sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tukar guling tanah kas desa.
c. Disposisi  implementor:  Disposisi  impelementor  mencakup:  respon  implementor terhadap kebijakan yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana implementor akan  melaksanakan  kebijakan,  kognisi  atau  pemahaman  terhadap  kebijakan,  dan intensitas  disposisi  implementor  atau  preferensi  nilai  dari  implementor  kebijakan. Berdasar penelitian, peraturan yang ada dipahami dengan baik oleh agen pelaksana di tingkat supra desa. Sedangkan sasaran kebijakan yang melanjutkan proses tukar guling yakni Pemerintah Desa Manisharjo belum cukup memiliki pemahaman tentang aturan- aturan  yang  akan  digunakan.  Sehingga  membuat  pemahaman  Pemerintah  Desa Manisharjo  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  ini  juga  belum  maksimal.  Aparat pemerintah desa kurang memiliki kapasitas teknis untuk memenuhi prosedur standar yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  pusat  (Hariyati  et  al.)  Hal  tersebut  kemudian berpengaruh  juga  terhadap  tahapan  tukar  guling,  karena  ada  perbedaan  pemahaman antara BPN dan Pemerintah Desa Manisharjo mengenai siapa yang akan melakukan pencarian tanah pengganti.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan tukar guling tanah kas desa untuk proyek Jalur Lingkar Timur Kabupaten Sukoharjo  telah  dilakukan  mengacu  pada  peraturan  yang  ada  serta  memenuhi  komponen- komponen tahapan organisasi dari Jones. Pada tahap aplikasi, sampai pada akhir penelitian ini dilakukan, kegiatan tukar guling telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, persiapan,
hingga  pelaksanaan.  Sedangkan  untuk  proses  penyerahan  hasil  belum  dilakukan.  Beberapa faktor  yang  mendukung  pelaksanaan  tukar  guling  tanah  kas  desa  tersebut  yakni  kejelasan standar dan sasaran kegiatan, SDM yang kompeten, hubungan antar sektor yang baik, serta kesesuaian  karakteristik  agen  pelaksana dengan  tugas  yang  dibebankan.  Sedangkat  kendala yang  ditemukan  berasal  dari  keterbatasan  sumber  dana,  disposisi  implementor  serta  fokus perhatian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap agenda politik di Kabupaten Sukoharjo menjelang Pilkada dan adanya pandemi Covid-19.
Guna mengatasi permasalahan dalam hal keterbatasan dukungan finansial, instansi terkait perlu menjelaskan secara terbuka kondisi yang sedang dihadapi kepada sasaran kebijakan guna meminimalisasi munculnya konflik. Selain itu perlu dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang  tepat  dan  terperinci  untuk  mengetahui  jumlah  pasti  anggaran  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan  suatu  proyek.  Dalam  mendukung  peningkatan  kapasitas  aparatur  desa,  perlu diadakan  bimbingan  teknis  untuk  meningkatkan  kemampuan  pelaksana  kegiatan  lapangan. Dalam hal ini, dibutuhkan pemerintah daerah selaku fasilitator untuk memberikan pemahaman terkait  aturan-aturan  yang  digunakan  desa  untuk  kegiatan  tukar  guling,  sekaligus pendampingan untuk menuntaskan proses tukar guling tanah kas desa. Selain itu, peran aktif dari  aparatur  desa  juga  mutlak  diperlukan,  karena  aparatur  desa  yang  melaksanakan  tukar guling tanah kas desa di tataran bawah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, A. G. (2019). Thinking outside the box and introducing land readjustment against the conventional  urban  land  acquisition  and  delivery  method  in  Ethiopia. Land  use policy , 81 ,
624-631.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837717311006
Chrisnawati, R. A., Kistiyah, S., & Prasetyo, P. K. (2018). Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas  Desa  untuk  Jalan  Tol  Solo  Mantingan  II:  Problematika  Pelaksanaannya. Tunas Agraria , 1 (1). https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/JTA/article/view/4
Damayanti, E. (2019).  Pelaksanaan Tukar Guling (ruislag) Tanah Wakaf di Kota Semarang Untuk  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Jawa. Journal  of  Politic  and  Government Studies , 8 (04),
351-360.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25064/22316
Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Lancang  Kuning  Kecamatan  Bintan  Utara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 5 (2), 29-34.
Hariyati,  D.,  Holidin,  D.,  &  Mulia,  I.  C.  (2020).  Centralized  Local  Development  versus Localized  Central  Arrangement  in  Village  Autonomy  Policy  Implementation  in Indonesia. BISNIS & BIROKRASI ; Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 27 (2), 97 – 106. https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11275
Liandini, V. U., & Wirawati, N. G. P. (2017). Kemampuan Kecukupan Anggaran Memoderasi Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Pada  Senjangan  Anggaran .  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, 18 (2), 1025 – 1052.
Nurhalimah,  A.  (n.d.).  Partisipasi  Kaum  Perempuan  Dalam  Perencanaan  Pengelolaan  Dana Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6(2), 35 – 54.
Oktavia, R., & Wihastuti, L. (2020). Village Fund  and Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 24 (1), 79 – 94.
Rietberg,  P.  I.,  &  Hospes,  O.  (2018).  Unpacking  land  acquisition  at  the  oil  palm  frontier : Obscuring  customary  rights  and  local authority  in  West  Kalimantan  ,  Indonesia. Asia Pasific Viewpoint, 59(3), 338 – 348. https://doi.org/10.1111/apv.12206
Septiningsih, I. (2014). Ismawati Septiningsih , SH , MH Dosen Fakultas Hukum - Universitas Surakarta. RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, 8( 1), 1 – 13.
Wahab,  S.  A.  (2012).  Analisis  Kebijakan,  dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
Wahyudi, A., Sartika, D., Wismono, F. H., Ramdhani, E. L., Rosliana, L., Kusumaningrum, M., & Zakiyah, S. (2020). Investigating Organizational and Human Resource Capacity of  Village  Governm ent :  A  Case  Study  in  Kutai  Kartanegara  Regency. Policy  and Government Review, 4 (2), 99 – 115.
Widodo, J. (2006). Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing.

## Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan
Pesta Rida Manurung 1 , Dadang Mashur 2 1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau Email : pestarida17@gmail.com 1 , da2nk_mashur@yahoo.co.id 2
Dikirim : 24 Maret 2021 | Direvisi : 07 April 2021 | Diterima : 20 Mei 2021

## ABSTRAK
Untuk ikut mengurangi tingkat kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan PT Riau Andalan Pulp and Paper salah satu Pabrik kertas dan Bubur menginiasiasi Program Desa Bebas Api yang sudah berjalan selama lima tahun dibentuk tahun 2015. Program Desa Bebas Api berjalan dengan baik di salah satu Desa yang ikut program PT Riau Andalan Pulp and Paper salah satunya Desa Sungai Ara yang berhasil dibidang pertanian. Program Desa Bebas Api dikembangkan dengan lima program yaitu: Penghargaan desa bebas api, bantuan pertanian berkelanjutan, keterliban kru pemimpin dalam pencegahan kebakaran, bantuan  pembukaan  lahan  tanpa  bakar,  pemantauan  kualitas  udara.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  proses  kolaborasi.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan data Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Proses Kolaborasi antar Aktor dalam Program Desa Bebas Api di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan berjalan dengan baik  sesuai  dengan  dialog  tatap  muka,  pemahaman  bersama,  membangun  kepercayaan, komitmen terhadap proses dan dampak sementara. Kedua, Faktor-faktor pendukung kolaborasi adalah Anggaran, ketersedian sarana dan prasarana, komunikasi dan partisipasi masyarakat.
Kata Kunci : Kolaborasi; Aktor; Program Desa Bebas Api

## ABSTRACT
To  help  reduce  the  level  of  forest  and  land  fires  that  continue  to  occur  in  Riau  Province, Pelalawan  Regency,  PT  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper,  one  of  the  paper  and  pulp  mills, initiated the Fire Free Village Program which has been running for five years, formed in 2015. In one of the villages that took part in the PT Riau Andalan Pulp and Paper program, one of them  was  Sungai  Ara  Village  which  was  successful  in  agriculture.  The  Fire  Free  Village Program  was  developed  with  five  programs,  namely:  Fire  free  village  awards,  sustainable agricultural  assistance,  involvement  of  the  leader  crew  in  fire  prevention,  assistance  in clearing land without burning, monitoring air quality. This study aims to determine the process Collaboration. This research uses a qualitative approach with descriptive data. The results showed that first, the Collaboration Process between Actors in the Fire Free Village Program in  Sungai  Ara  Village,  Pelalawan  Regency  was  running  well  according  to  face-to-face dialogue,  mutual  understanding,  building  trust,  commitment  to  the  process  and  temporary impacts. Second, the supporting factors for collaboration are the budget, the availability of facilities and infrastructure, communication and community participation.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 21-30 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3158

## Keywords: Collaboration; Actors; Fire Free Village Program

## PENDAHULUAN
Kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  disebabkan  faktor kesengajaan maupun tidak, mulai dari musim kemarau yang sangat panas dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Di Provinsi Riau, kebakaran hutan dan lahan sering sekali terjadi yang disebabkan  karena  faktor  kesengajaan  maupun  tidak  sengaja  (Alamsyah,  2016).  Kebakaran adalah salah satu ancaman bagi pembangunan berkelanjutan negara (Hakim & Marisa, 2021). Hal  ini  karena  dampak  negatif  dari  kebakaran  hutan  yang  merusak  banyak  hal  mulai  dari ekosistem, ekonomi, sosial bahkan kesehatan banyak orang yang sering terkena infeksi saluran pernapasan (ISPA) (Adrianto et al., 2020; Prihati et al., 2018).
Menjaga kesehatan serta lingkungan sekitar dari berbagai macam sangatlah penting untuk keberlanjutan  Provinsi  Riau,  dan  kabut  asap  adalah  salah  satu  masalah  yang  sangat  fatal. Kebakaran akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan semua orang yang  terkena  tanpa  memandang  umur. Asia  Pacific  Resources  International  Holding  Ltd (APRIL) adalah salah satu produsen pulp and kertas terbesar di duni. Merk unggulan mereka yang bernama “ PaperOne ” digunakan oleh jutaan orang untuk percetakan dan me nulis setiap hari.  Sebagai  bentuk  upaya  menganggulangi  kebakaran  hutan  dan  lahan,  melalui  anak perusahannya  yaitu  PT.  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper,  APRIL  menginisiasi  Program  Desa Bebas Api. Program desa bebas api merupakan upaya perusahaan dalam mencegah kebakaran yang  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat sekitar mengenai dampat negatif dari kebakaran lahan. APRIL juga memberikan penghargaan kepada  Desa  yang  ikut  Program  desa  bebas  api  yang  tidak  melakukan  pembakaran  untuk membersihkan  lahan.  Namun,  penghargaan  tersebut  bukanlah  satu-satunya  yang  diberikan. Program desa bebas api dikembangkan berdasarkan lima program, yaitu:
1. Penghargaan Desa Bebas Api; APRIL akan memberikan penghargaan kepada desa-desa yang  berhasil  mencegah  kebakaran.  Penghargaan  tersebut  diberikan  dalam  bentuk pembangunan infrastruktur desa senilai Rp 100 juta. Jika Desa tersebut berhasil mencegah tidak terjadinya  kebakaran selama 1 tahun.
2. Bantuan Pertanian Berkelanjutan; APRIL akan memberikan bantuan peralatan pertanian kepada  desa  yang  mengikuti  program  desa  bebas  api  tujuannya  untuk  membantu masyarakat setempat membuka lahan tanpa melakukan pembakaran hutan dan lahan seperti tractor untuk mengelolah tanah agar bisa ditanami.
3. Keterlibatan Kru Pemimpin dalam mencegah kebakaran; Perusahaan juga memberdayakan seseorang  dari  desa  untuk  menjadi  pemimpin  kru.  Kru  pemimpin  bertugas  secara  aktif mengkampanyekan  praktik  tanpa  bakar  lahan  kepada  masyarakat  setempat.  Kegiatan tersebut  dilakukan  dengan  dukungan  dari  Kepala  Desa.  Lalu    kru  pemimpin  akan mensosialisasikan kepada masyarakat desa untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
4. Sosialisasi  Pembukaan  Lahan  Tanpa  Bakar;  APRIL  menargetkan  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan maupun bahaya kabut asap untuk kesehatan, yaitu dengan Kru Pemimpin mensosialisasikan ke masyarakat dan patroli
keliling desa yang dilaksanakan jika memasuki musim kemarau yang tujuannya memantau agar tidak terjadi kebakaran.
5. Pemantauan  Kualitas  Udara;  APRIL  menggembangkan  sistem  pemantauan  kabut  asap terpadu,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  serta  pada  pengunaan  peralatan canggih PM 10.
Tabel 1 . Data Kebakaran Desa dalam Program Desa Bebas Api No Tahun Luasan Area (ha) Area Terbakar (ha) Area terbakar Berkurang 1 2014 352,146 618 0.18% 2 2015 427,876 54 0.01% 3 2016 592,080 391 0.07% 4 2017 622,112 159 0.03% 5 2018 622,112 131 0.02% 6 2019 753,604 2933 0.39% Sumber: Koordinator Program Desa Bebas Api, 2020.
Berdasarkan  pada  tabel  1  dijelaskan  data  kebakaran  yang  terus  berkurang.  Hal  ini berdasarkan Landscape risk map dan fire risk map yang telah dikembangkan sejak 2015. Tim RAPP memasukkan elemen-elemen mengenai resiko kebakaran lalu memasukkannya kedalam sistem  informasi  geografis  untuk  menghasilkan  peta  resiko  kebakaran  yang  nantinya  akan berguna sebagai titik awal dalam menentukan daerah mana yang bersiko  terjadinya kebakaran hutan  dan  lahan.  Peta  ini  juga  di  perbaruhui  enam  bulan  sekali  yang  tujunnya  sebagai  alat strategis untuk menentukan desa mana yang akan dilibatkan dalam Program Desa Bebas Api. Program  Desa  Bebas  Api  telah  berhasil  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  sekitar  akan bahaya bakar hutan dan lahan ini semua berkat kolaborasi bersama pemangku kepentingan. Salah satu desa yang ikut Program Desa bebas api yaitu Desa Sungai Ara yang berlokasi di Kecamatan  Pelalawan  Kabupaten  Pelalawan.  Untuk  pertama  kalinya  di    Desa  Sungai  Ara panen padi setelah ikut  program desa bebas api pada tahun 2019 dengan cara membuka lahan secara alternatif dan bantuan tractor untuk membantu bercocok tanam yang diberikan PT. Riau Andalan Pulp  and Paper (PT.  RAPP)  agar  masyarakat  yang ada  di  Desa  Sungai Ara  tidak membakar lahan yang dapat menyebabkan kerugian besar.
Kolaborasi  pada  hakikatnya  adalah  kerjasama  yang  dilakukan  antar  organisasi  untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin dilakukan secara individu (Astari et al., 2019; Khusna,  2017).  Dilihat  dari  implementasi  program  desa  bebas  api  yang  dilakukan  sudah berjalan dengan baik bahkan banyak juga desa yang ikut dalam program ini dan merasakan manfaat dari program tersebut salah satunya Desa Sungai Ara yang berhasil mengikuti program desa bebas api membuka lahan tanpa membakar (Harmawan, 2017; Umar et al., 2019; Wibowo & Rostyaningsih, 2016). Ini bukan semata-mata hanya kerjasama sendiri akan tetapi adanya kolaborasi dari  aktor-aktor yang terlibat baik PT. RAPP, masyarakat Desa  Sungai Ara atau pihak lain yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut yang bersama- sama  menjalin  kerja  sama  dan  komunikasi  yang  baik  sehingga  program  tersebut  dapat terlaksana  berjalan  dengan  baik.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses
kolaborasi  antar  aktor  dalam  Program  Desa  Bebas  Api  di  Desa  Sungai  Ara  Kabupaten Pelalawan dan faktor pendukung Kolaborasi.
Kolaborasi  adalah  proses  di  mana  para  aktor  otonom  atau  semi  otonom  berinteraksi melalui negosiasi formal atau informal, secara bersama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur  hubungan  mereka  dan  cara-cara  untuk  bertindak  atau  memutuskan  masalah  yang membuat  mereka  bersama-sama  (Thompson  &  Perry,  1992).  Kolaborasi  adalah  pertukaran mengenai  pandangan  atau  ide  yang  memberikan  perseptif  kepada  seluruh  kolaborator  atau pihak yang terlibat (Sabaruddin, 2015). Untuk lebih memahami kolaborasi menurut Ansell & Gash (2008, 2018), bahwa berjalannya proses kolaborasi lebih dijelaskan dalam sebuah siklus dari  pada  suatu  proses  yang  bertahap.  Proses  kolaborasi  terdiri  atas  beberapa  komponen- komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, sebagai berikut:
1. Dialog  tatap  muka  (Face  to  face);  Kolaborasi  didasarkan  pada  dialog  tatap  muka  atau dialog langsung diperlukan oleh para stakeholder yang terlibat untuk saling mengenal satu dengan  lainnya.  Dialog  tatap  muka  ini  penting  untuk  dilakukan  antar  kolaborasi  yang terlibat sehingga para stakeholder yang terlibat dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan perannya masing-masing.
2. Membangun  Kepercayaan  (Trust  Building);  Membangun  kepercayaan  sangat  perlu dilakukan  para  stakeholder  ketika  proses  kolaborasi  pertama  kali  dilakukan.  Untuk  itu sangat  dibutuhkan  pemimpin  yang  mampu  menyadari  akan  pentingnya  kolaborasi  agar kerjasama yang dibangun bisa berjalan.
3. Komitmen terhadap Proses (Commitment to Process); Komitmen antar stakeholder  sangat diperlukan untuk mencegah gagalnya kerjasama yang dijalanin. Komitmen adalah bentuk tanggung jawab stakeholder agar melihat hubungan yang dijalin dalam kolaborasi sebagai hal yang baru dan memiliki tanggung jawab harus dikembangkan.
4. Pemahaman Bersama (Shared Understanding); Setiap stakeholder yang juga terlibat dalam kolaborasi harus saling berbagi pemahaman dan pengetahuan mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui kolaborasi. Seperti visi, misi, tujuan bersama dan lain-lain.
5. Hasil  Kolaborasi  (Outcome);  Hasil  kolaborasi  dari  proses  kolaborasi  yang  terjadi.  Hasil muncul  apabila  tujuan  tersebut  memberikan  keuntungan  dari  kolaborasi  baik  positif maupun negatif.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang  digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur  penelitian  yang  dilakukan  tanpa  adanya  rekayasa  dan  jenis  data  yang  dikumpulan berupa data deskriptif (Daniel, 2002). Proses penelitian kualitatif dilakukan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan  dan  mengumpulkan  data  sesuai  dengan  informasi  yang  dibutuhkan (Nazir, 2003). Penelitian ini dilakukan di  Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.  Alasan  memilih  lokasi  penelitian  karena  Desa  Sungai  Ara  sukses  dalam menerapkan Program Desa Bebas Api tanpa membakar lahan dan sukses panen padi perdana tahun 2019. Manajer Program Desa Bebas Api Bapak Sailal Arimi Koordinator Program Desa Bebas Api Ibu Riana, Camat Kecamatan Pelalawan Bapak Tangku Sakirmadan, S.Sos, Kepala Desa Sungai Ara Bapak Haryono, SE, Kru pemimpin di Desa Sungai Ara Jendri, Petani Desa
Sungai Ara Bapak Zarkasih dan Bapak Abdul Muis, Tokoh Agama : Ustad, Pendeta, Buddha, Hindu, Tokoh Masyarakat Bapak Abdul Kadir dan  Bapak Nasrun, Media Massa Halloriau dan Riauonline  dan Masyarakat Setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Mia Fairuza, 2017. Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada  Sektor  Pariwisata  (Studi  Kasus  Wisata  Pulau  Merah  di  Kabupaten  Banyuwangi). kolaborasi  antar  stakeholder  di  pulau  merah  berjalan  kurang  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dari komponen  kolaborasi  yang  mayoritas  berjalan  kurang  baik  pula.  Namun,  pencapaian kolaborasi dalam pembangunan inklusif tetap tercapai.  Manfaat adanya wisata pulau merah telah dirasakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sekitar. Kemudian ada Mahadin Moh. Astari, Abdul Mahsyar, Anwar Parawangi. 2019. Kolaborasi antar Organisasi Pemerintah  dalam  Penertiban  Moda  Transportasi  di  Kota  Makassar  (studi  kasus  kendaraan becak motor kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Satuan  lalu lintas Polrestabes Makassar dalam  penertiban  kendaraan  becak  motor  di  kota  Makassar.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan satuan lalu lintas Polrestabes  Makassar  tidak  berjalan  sesuai  dengan  pemahaman  bersama  serta  dialog  tatap muka hanya dilakukan di awal proses kolaborasi.
Lalu  T.  Anisa  Pitri.  2017.  Kolaborasi  Pemerintah  dan  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan  Pendidikan:  Pendidikan  Khusus  di  Provinsi  Riau  Tahun  2015-2016. kolaborasi  pemerintah  Provinsi  Riau  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan khusus di tahun 2015-2016 belum berjalan dengan efektif. Masih sangat minim program yang dijalankan secara kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan  pendidikan  khusus  di  provinsi  riau  memainkan  perannya  masing-masing, namun mereka belum mampu memerankan secara optimal. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas  dapat  disimpulkan  pentingnya  melakukan  kolaborasi  dengan  beberapa  aktor  untuk menjalankan  suatu  program  dan  mencapai  tujuan  bersama.begitu  juga  dengan  penelitian kolaborasi antar aktor dalam program desa bebas api di desa Sungai Ara kabupaten pelalawan perlu diadakannya kolaborasi dan melibatkan para aktor pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menjalanan kolaborasi agar tujuan yang hendak dicapai bias berjalan dengan baik. Untuk melihat bagaimana proses kolaborasi dilakukan penulis menggunakan teori kolaborasi menurut Ansell  dan  Gash  (Ansell  &  Gash,  2008,  2018),  proses  kolaborasi  terdiri  atas  beberapa komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

## Dialog Tatap Muka
Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka antara pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi dialog tatap muka atau dapat disebut dialog langsung diperlukan oleh para pemangku kepetingan untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama. Dialog tatap muka ini penting untuk dilakukan antar kolaborasi yang terlibat sehingga para aktor yang terlibat dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Dapat diketahui bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper melaksanakan Program Desa Bebas Api adalah bentuk upaya perusahaan dalam mengurangi tingat kebakaran hutan dan lahan dengan berkolaborasi dengan banyak aktor yang tujuannya agar banyak masyarakat yang peduli akan lingkungannya
terutama kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun selalu terjadi baik karena ulah manusia maupun faktor alam. Dan seperti yang disampaikan, Manager Bapak Sailal bahwa perusahaan juga  melakukan  kolaborasi  dengan  banyak  aktor  terutama  dengan  Pemerintah  Desa  karena kebakaran selalu terjadi dari lahan masyarakat desa yang tujuannya agar semua masyarakat peduli akan  kesehatan dan lingkungannya.
Sesuai  perkataan  Pak  Jendri  selaku  kru  pemimpin  di  Desa  Sungai  Ara,  perusahaan merekrut  seorang  Kru  pemimpin  dari  desa  yang  nantinya  ikut  juga  dalam  pelatihan  dan pembinaan yang perusahaan adakan setiap bulannya, lalu patroli keliling desa melihat keadaan desa jika ada kebakaran yang terjadi segera mungkin melapor kepada pihak perusahaan, dan juga tokoh masyarakat dimana membantu kepala desa dan kru pemimpin dalam mengigatkan masyarakat bahaya dari membakar lahan dengan api. Perusahaan juga berkolaborasi dengan Camat Pelalawan dimana tugas Camat untuk membantu Perusahaan dalam mengarahkan setiap Desa untuk sungguh-sungguh menjaga lahannya dari kebakaran dan ikut memberikan penilaian kepada  setiap  desa  yang  berhasil.  Selain  itu,  Perusahaan  juga  melibatkan  pemuka  agama dimana  tujuannya  membantu  perusahaan  dalam  mengenalkan  program  desa  bebas  api  dan memberitahu dari sekarang bahaya kebakaran menggunakan api dan juga mengajarkan hak-hal yang  baik  dimulai  sejak  sekarang.    Perusahaan  juga  melibatkan  media  massa  dimana perusahaan mempunyai pihak media atau Corp Comm yang bekerja sama dengan media massa dan kami juga ada akun Facebook atau Instagram yang juga bisa dilihat orang banyak.

## Membangun Kepercayaan
Antar aktor perlu adanya membangun kepercayaan dilakukan ketika proses kolaborasi pertama  kali  dilakukan.  Untuk  itu  diperlukan  pemimpin  yang  mampu  menyadari  akan pentingnya kolaborasi agar kerjasama yang dibagun bisa berjalan. Membangun kepercayaan merupakan syarat yang sangat diperlukan dalam berkolaborasi dengan banyak aktor. Bahkan membangun kepercayaan bukanlah waktu yang singkat, dibutuhkan waktu antar aktor sebelum berkolaborasi  yaitu  dengan  cara  berkomunikasi  sampai  semua  aktor  ikut  dalam  kolaborasi. Begitu juga dengan PT. RAPP membangun kepercayaan para aktor juga membutuhkan waktu ke  waktu  tidak  mudah  begitu  saja.  Perusahaan  PT  RAP  Membangun  kepercayaan  dengan semua aktor terlibat sangat susah untuk dilakukan  dengan cara yaitu  melakukan pendekatan terlebih  dahulu,  mengajak  untuk  berkumpul  lalu  pihak  perusahaan  sosialisasikan  bahwa perusahaan  PT.  RAPP  memiliki  Program  baru  untuk  mengurangi  tingkat  kebakaran  yang sering terjadi dan sangat butuh bantuan dari semua pihak untuk saling bekerja sama. Begitu juga menyakinkan para petani desa yang selama ini jika ingin bertani pasti membakar lahan terlebih  dahulu  karena  lebih  mudah,  tapi  PT.  RAPP  juga  memberikan  bantuan  pembukaan lahan 20 Ha ini juga merupakan bantuan yang PT. RAPP lakukan untuk mempermudah para petani di Desa Sungai Ara.

## Komitmen Pada Proses
Komitmen  antar  aktor  sangat  diperlukan  untuk  mencegah  gagalnya  kerjasama  yang dijalanin. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang  dilakukan  sebagai  hal  yang  baru  dan  tanggung  jawab  tersebut  perlu  dikembangkan.
Komitemen  merupakan  kompnen  yang  sangat  paling  penting  dalam  proses  kolaborasi  yang dilakukan, dimana perlu sekali komitmen setiap aktor yang terlibat dalam suatu program agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari awal melakukan kolaborasi. PT. RAPP sangat  berkomitmen  dalam  melaksanakan  Program  Desa  Bebas  ini  sebagai  bahan  alternatif mengurangi tingkat kebakaran yang setiap musim kemarau selalu terjadi. Bentuk komitemen tersebut dalam bentuk pendatanganan Mou atau kesepakatan perjanjian dalam Program Desa Bebas Api yang diadakan oleh perusahaan dimana selama dua tahun akan dibina, pemberian reward  kepada  desa  senilai  RP  100  juta dalam  bentuk  pembangunan  infrastrukur jika  tidak terjadi kebakaran di desa, bahkan bantuan alat pertanian seperti traktor juga kami berikan ini wujud dari komitmen kami kepada Desa yang ikut Porgram Desa Bebas Api. Komitmen desa Sungai Ara dalam kolaborasi program desa bebas api ini sangat terbukti sekali sudah satu tahun terakhir ini tidak terjadi kebakaran apalagi pada saat keberhasilan panen padi perdana tahun 2019 semua masyarakat dan para petani juga ikut ambil bagian bekerja sama untuk mencegah kebakaran  terjadi  ini  berkat  kerja  sama  antara  Pemerintah  desa,  kru  pemimpin,  tokoh masyarakat, para petani dan masyarakat setempat.

## Pemahaman Bersama
Pemahaman bersama merupakan hal penting dalam berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Pemahaman bersama artinya penyatuan pemikiran setiap aktor yang terlibat untuk mencegah terjadinya  kesalahpaham  antar  aktor  dalam  berkolaborasi.  Untuk  itu  sebelum  melakukan kolaborasi  PT.  RAPP  sebisa  mungkin  memberikan  pemahaman  bersama  antar  aktor  yang terlibat  agar  tujuan  dari  kolaorasi  dalam  program  desa  bebas  api  bisa  berjalan  dengan  baik seperti  yang  diharapkan.  Dapat  dipahami  memberikan  pemahaman  bersama  kepada  setiap aktor dalam program desa bebas api memang sangat penting hal ini bisa mencegah terjadinya kesalahpaham antar aktor pada saat program desa bebas api berjalan, maka sebisa dan sebaik mungkin kami memberikan pemahaman ke semua aktor tentang tujuan dan fungsinya bahkan peran dari setiap actor sehingga dalam melaksakan tugasnya bias berjalan dengan baik. Seperti pemerintah desa berperan penting untuk memberikan dan mengarahkan masyarakatnya tentang bahaya kebakaran dan memperkenalkan program desa bebas api sebagai program mengurangi tingkat  kebakaran  hutan  dan  lahan,  kru  pemimpin  mengikuti  pelatihan  dan  pembinaan  lalu sosialisasi ke masyarakat dan patroli keliling desa, tokoh masyarakat juga membantu seperti mengingatkan masyarakat bahaya kebakaran dan dampak kabut asap bagi kesehatan terutama kepada lansia dan anak-anak yang di desa.

## Hasil Kolaborasi
Hasil dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk keluaran yang nyata. Hasil kolaborasi ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana  secara  konkrit.  Dalam  melakukan  kolaborasi  setiap  aktor  yang  terlibat  pasti  akan memperoleh keuntungan  dari kolaborasi yang dijalanin baik itu positif maupun negatif. Begitu juga dengan Kolaborasi antar aktor dalam program desa bebas ini semua aktor pasti memiliki dampaknya. Hasil penelitian salah satu studi sebelumnya yang mirip telah menemukan bahwa kolaborasi  antar  stakeholder  di  pulau  merah  berjalan  kurang  baik  (Fairuza,  2017).  Hal  ini ditunjukkan  dari  komponen  kolaborasi  yang  mayoritas  berjalan  kurang  baik  pula.  Namun,
pencapaian  kolaborasi  dalam  pembangunan  inklusif  tetap  tercapai.  Manfaat  adanya  wisata pulau merah telah dirasakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sekitar. Astari et al. (2019) juga telah menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Satuan    lalu  lintas  Polrestabes  Makassar  dalam  penertiban  kendaraan  becak  motor  di  kota Makassar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kota Makassar  dengan  satuan  lalu  lintas  Polrestabes  Makassar  tidak  berjalan  sesuai  dengan pemahaman  bersama  serta  dialog  tatap  muka  hanya  dilakukan  di  awal  proses  kolaborasi. Terlebih lagi, penelitian disertasi yang dilakukan oleh Pitri & Anwar (2016) juga menunjukkan bahwa  kolaborasi  pemerintah  Provinsi  Riau  dan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pendidikan khusus di tahun 2015-2016 belum berjalan dengan efektif. Masih sangat minim program yang dijalankan secara kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Para aktor yang terlibat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  khusus  di  provinsi  riau  memainkan  perannya masing-masing, namun mereka belum mampu memerankan secara optimal.
Studi  ini  berkontribusi  pada  literatur  dan  upaya  pengembangan  dengan  menunjukkan keuntungan-keuntungan  yang  didapatkan  jika  kolaborasi  antara  perusahaan  dan  daerah berjalan dengan baik. Bagi perusahaan yang melakukan kolaborasi dengan banyak aktor untuk membantu  perusahaan  dalam  mengurangi  tingkat  kebakaran  hutan  dan  lahan,  mereka mendapatkan keuntungan berupa: (1) terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas dari kabut asap, kesehatan nomor satu bagi kami sebagai perusahaan besar yang berproduksi dibidang kertas bagi karyawan kami jika karyawan terkena sakit maka kinerja mereka juga berkurang, bagi keluarga kami, anak-anak kami dan bagi masyarakat sekitar tentunya, dan (2) menjaga area  wilayah  perusahaan  itu  sangat  penting  dimana  aset  utama  perusahaan  dalam  bidang produksinya adalah pohon atau kayu jika kebakaran tidak cepat dicegah maka kebakaran itu akan sampai ke area perusahaan yang nantinya dapat merugikan perusahaan.
Sedangkan keuntungan yang diperoleh Desa Sungai Ara meliputi: (1) Masyarakat Desa menjadi  sehat  dan  terhindar  dari  kabut  asap,  menurut  Bapak  Haryono  sebelum  desa  ikut program Desa Bebas Api banyak masyarakat desa yang terkena Ispa baik orang tua dan anak- anak, mengganggu masyarakat desa dalam bekerja karena kebakaran di Desa Sungai Ara dulu sangat tebal kabutnya sehingga tidak banyak melakukan akivitas di luar rumah, (2) tidak ada lagi  masyarakat  desa  yang  membuka  lahan  dengan  cara  dibakar  yang  artinya  pola  pikir masyarakat  mulai  berubah  semenjak  adanya  Pogram  Desa  Bebas  Api,  (3)  kesadaran masyarakat semakin meningkat mengenai dampak dari kebakaran yaitu bias terkena sakit ispa, dan (4) desa juga mendapatkan reward dari perusahaan senilai RP 50 juta karena ada lahan desa  yang  terbakar  akibat  dari  tetangga  sebelah,  yang  digunakan  untuk  memperbaiki  jalan menuju Desa Sungai Ara dan mendapatkan traktor dalam membantu para petani di desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Kolaborasi Antar Aktor Dalam Program Desa Bebas Api Di Desa Sungai Ara Kabupaten Pelalawan sebagai berikut: Kolaborasi Antar Aktor Dalam  Program  Desa  Bebas  Api  Di  Desa  Sungai  Ara  Kabupaten  Pelalawan  dilihat  dari indikator  kolaborasi  menurut  Ansell  dan  Gash  yaitu:  Pertama,  Dialog  tatap  muka  yang
dilakukan secara langsung kepada setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi dalam program desa  bebas  api  di  Desa  Sungai  Ara  sudah  berjalan  dengan  baik.  Kedua,  Membangun kepercayaan  terhadap  semua aktor  yang terlibat  dalam mensosialisasikan    dan menjelaskan tentang  Program  Desa  Bebas  Api  kepada  banyak  masyarakat.  Ketiga,  Komitmen  terhadap proses para aktor yang terlibat dalam Program Desa Bebas Api sudah bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan kolaborasi yang dilakukan. Keempat, Pemahaman bersama para aktor yang terlibat dalam Program Desa Api mampu memahami segala tugas dan tangung  jawabnya  masing-masing,  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  mencegah  terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dan bahaya bagi kesehatan yang ada di Desa khususnya di Kabupaten Pelalawan. Kelima,  Hasil Kolaborasi yaitu berjalan dengan baik dalam mensosialisasikan Program Desa Bebas Api ini kepada semua masyarakat yang ada di  Desa  Sungai  Ara  dan  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Pelalawan,  berkurangnya kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun dan tercipnya lingkungan yang sehat tanpa kabut asap.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, H. A.,  Spracklen, D. V.,  Arnold, S. R., Sitanggang, I. S., & Syaufina, L. (2020).
Forest and land fires are mainly associated with deforestation in Riau Province, Indonesia. In Remote Sensing (Vol. 12, Issue 1). https://doi.org/10.3390/RS12010003
Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasi . Media Citra Mandiri Press.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543 – 571.
Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. Journal of Public Administration Research and Theory , 28 (1), 16 – 32.
Astari, M. M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Kolaborasi Antarorganisasi Pemerintah Dalam Penertiban Moda Transportasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Kendaraan Becak Motor). JPPM: Journal of Public Policy and Management , 1 (1), 1 – 8. Daniel, M. (2002). Metode penelitian sosial ekonomi . Bumi Aksara. Emzir. (2018). Metode Penelitian Kualitatif Edisi ke-6 . Rajawali Pres.
Fairuza,  M.  (2017).  Kolaborasi  antar  stakeholder  dalam  pembangunan  inklusif  pada  sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 5 (3), 1 – 13.
Hakim,  A.,  &  Marisa,  H.  (2021).  The  Formation  of  Responsive  Regional  Regulations  in Supporting  Regional  Autonomy  in  Pekanbaru  City. JOELS:  Journal  of  Election  and Leadership , 2 (1), 7 – 11. https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.5884
Harmawan,  B.  N.  (2017).  Collaborative  Governance  Dalam  Program  Pengembangan  Nilai Budaya  Daerah  Melalui  Banyuwangi  Ethno  Carnival. Matra  Pembaruan , 3 (1),  57 – 66. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.57-66
Khusna, I. N. (2017). Dinamika Collaborative Governance Antar Stakeholder Dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sleman . Universitas Gajah Mada. Nazir, M. (2003). Metode Penelitian . PT. Ghalia Indonesia.
Pitri,  T.  A.,  &  Anwar,  K.  (2016). Kolaborasi  Pemerintah  Dan  Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus  Di Provinsi Riau Tahun 2015-2016 .

## Riau University.
Prihati, Dailiati, S., Hernimawati, & Yandra, A. (2018). Tourism and Environmental Policy Strategies: Promoting Local Destination in Riau Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science .
Sabaruddin, A. (2015). Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi . Graha Ilmu. Sugiyono, P. (2015). Memahami penelitian kualitatif . Alfabeta. Thompson, P. A., & Perry, J. G. (1992). Engineering construction risks: A guide to project risk analysis and assessment implications for project clients and project managers . Thomas Telford.
Umar, A., Burhanuddin, B., & Nasrulhaq, N. (2019). Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 3 (1), 57 – 66.
Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (2016). Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati). Journal of Public Policy and Management Review , 5 (4), 17 – 32.

## Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Undang-Undang Desa

## Suharto Suharto
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Email : hartoss@gmail.com
Dikirim : 16 April 2021 | Direvisi : 12 Mei 2021 | Diterima : 10 Juni 2021

## ABSTRAK
Implementasi  kebijakan  Undang-Undang  Desa  memerlukan  dukungan  dari  kelembagaan pemerintahan desa dengan pola strategi pemberdayaan masyarakat desa sesuai potensi lokal yang ada. Pelaksanaan Undang-Undang Desa menjadi harapan semua masyarakat desa untuk mewujudkan desa mandiri yang memiliki jatidiri, merupakan penghargaan dalam hak asal usul desa dengan pola pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang memposisikan masyarakat desa  sebagai  subjek/pelaku  utama  bukan  hanya  sebagai  obyek  /sasaran  saja  dari  program kegiatan  pembangunan  desa.  Penelitian  ini  dengan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif, dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kemampuan  kelembagaan  pemerintahan  desa dalam memberdayakan masyarakat desa menuju desa mandiri sesuai amanah Undang-Undang Desa.  Keberhasilan  implementasi  Undang-Undang  Desa  secara  nyata  dipengaruhi  adanya dukungan dari pemerintahan kelembagaan desa yaitu antara lain Pemerintah Desa/ Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, Dukuh, RW, RT dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat lainnya.
Kata Kunci : Pemerintahan Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Undang-Undang Desa

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  Village  Law  policy  requires  support  from  village  government institutions with a pattern of village community empowerment strategies according to existing local potential. The implementation of the Village Law is the hope of all village communities to create an independent village that has an identity, it is an appreciation for the right of the origin of the village with a village community empowerment approach that positions the village community  as the  main  subject /  actor  not  only  as  an  object /  target  of  program  activities. village development. This research uses descriptive qualitative research methods, with the aim of  finding  out  how  the  ability  of  village  government  institutions  to  empower  village communities to become independent villages according to the mandate of the Village Law. The successful  implementation  of  the  Village  Law  is  significantly  influenced  by  the  support  of village  institutional  governance,  namely,  among  others,  the  Village  Government  /  Village Apparatus, Village Consultative Body (BPD), LPMD /  LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM / UPK PNPM, Dukuh, RW, RT and other non-governmental groups.
Keywords : Village Government; Community Empowerment; Village Law
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 31-42 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3223

## PENDAHULUAN
Desa sering diucap dengan sebutan dusun, tanah asal, tanah kelahiran dan tanah kampung halaman.  Desa  bisa  dikatakan  sekelompok  rumah  diluar  kota  yang  merupakan  kesatuan kampung, dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman). Dalam pembangunan masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan menggambil peran aktif melalui musyawarah desa agar  pelaksanaan  pembangunan  bisa  benar-benar  efektif  dan  tepat  sasaran  serta  dilakukan secara  transparan  dan  akuntabel  dengan  pola  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat.  Maka pemberdayaan  masyarakat  di  pedesaan  adalah  pemberdayaan  sumberdaya  (potensi)  lokal dalam  meningkatkan  partisipasi,  memupuk  kepedulian  semua  pihak  untuk  kemandirian (berdikari) masyarakat. Melihat realitas tersebut, maka implementasi UU RI Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu adanya dukungan dari semua fihak terutama warga masyarakat desa dalam berperan sebagai pelaku pembangunan didesa.
Amanat UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu pertama dalam rangka membina dan  meningkatkan  perekonomian  desa  serta mengintegrasikannya.  Pemerintah  desa  dituntut melakukan inovasi dan berkreativitas untuk menciptakan sektor ekonomi produktif pedesaan, seperti  budi  daya  produk-produk  yang  berbasis  kearifan  lokal,  antara  lain  hasil  kerajinan industri pangan/minuman tradisional, produk hasil bumi dan pertanian dan sebagainya. Kedua, dapat  mengembangkan  sumber  pendapatan  desa  dan  perwujudan  pembangunan  desa  secara partisipasif.  Pemerintah  desa  harus  bisa  memanfaatkan  dan  mendayagunakan  aset  sebagai sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasaranan. Dalam aset desa berupa tanah kas, tanah ulayat, pasar atau pasar hewan,bangunan desa, hutan milik desa, mata air/pemandian umum, dan aset lain milik desa
Ketiga. Pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah  desa  dalam  rangka  penetapan  kawasan  pembangunan  sesuai  dengan  tata  ruang kabupaten/kota,  membangun  infrastruktur,  meningkatkan  ekonomi  pedesaan,  dan pengembangan  teknologi  tepat  guna,  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa  untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi ( Pasal 79 UU Nomor 6 Tahun 2014  ).  Keempat.  Mendirikan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes    yang  dikelola  dengan semangat  kekeluargaan  dan  gotong  royong.  Hasil  usaha  badan  tersebut  dapat  dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan membantu masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, atau dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDes.(PP No 43 Tahun 2014).
Adapun Kelembagaan pemerintahan desa, merupakan faktor pendorong (push factor) dan motor  penggerak.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang  peraturan pelaksanaan UU Desa, pada  Pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana  Desa,  pengembangan  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan dalam Pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan  Perdesaan  dilaksanakan  dalam  upaya  mempercepat  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. (PP No 43 Tahun 2014).
Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga  harkat  dan  martabat mereka  pulih  kembali.  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan  masyarakat,  bermotifkan  pemandirian  (keberdikarian),  sehingga  mampu membangkitkan  kemampuan  self-help.  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  ( modernisasi  )  yang  mengacu  pada  cara  berpikir,  bersikap,  berperilaku  untuk  maju.  Maka pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan  masyarakat  di  pedesaan  adalah  pendayagunaan  sumberdaya  (potensi)  lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan lokal (desa). Maka peran penting dari kepedulian semua fihak yaitu  masyarakat,  pemerintah,  swasta  dan  termasuk  pendidikan  tinggi  (Perguruan  Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang  siap  mendampingi  masyarakat  dengan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  sesuai amanah dalam UU Desa. Lewat Tri Dharmanya Perguruan Tinggi jelas memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mendukung percepatan pembangunan desa yang kita harapkan.
Penelitian yang telah kita dilakukan menunjukkan bahwa dengan melihat kondisi desa yang ada pada saat sekarang secara nasional, masih perlu ada peningkatan dukungan dalam rangka  implementasi  UU  Desa.  Maka  perlu  adanya  suatu  strategi  /model  pemberdayaan kelembagaan dalam rangka implementasi UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Demikian pula sangat diperlukan suatu pola strategi /model pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa. UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan out put dari kebijakan publik dari pemerintah yang disambut masyarakat desa dengan penuh harapan utk kemandirian desa. Dan sekarang  ini  tahapan  implementasi  dari  kebijakan  tersebut,  dan  sudah  sewajarnya  mulai  di evaluasi hasilnya. Pada awal memberlakukan UU Desa memang diperlukan kondisi kesiapan desa, karena UU Desa ini bisa berjalan dengan baik dan efektif manakala ada kesiapan dari desa,  mengingat  didalamnya  mengatur  pola  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  yang memposisikan warga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek / pelaku pembangunan. Dalam rangka keberhasilan implementasi UU Desa tersebut salah satunya diperlukan suatu dukungan yang optimal dari Kelembagaan Pemerintahan Desa yang bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan desa dalam implementasi UU Desa sesuai amanah didalamnya.
Banyak  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Desa  sejak  Indonesia  merdeka  17 Agustus  1945  memang  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  adalah  yang  terbaik. Amanah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 78 dinyatakan bahwa  tujuan  dari  pembangunan  desa adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa,  pengembangan  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam  pasal  83  dinyatakan  bahwa  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  dilaksanakan dalam  upaya  mempercepat  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  pembangunan,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  di  Kawasan  Perdesaan  melalui  pendekatan  pembangunan partisipatif. UU Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/  Kota  untuk  memberdayakan  masyarakat  Desa,  yang  dilaksanakan  dengan
pendampingan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pemantauan  pembangunan  Desa  dan Kawasan  Perdesaan  (pasal  122,  pemberdayaan  masyarakat  Desa  dan  pendampingan masyarakat  Desa  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah    (PP  No.  43  Tahun  2014 khususnya pasal 126 s.d 131).
Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga  harkat  dan  martabat mereka  pulih  kembali.  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan  masyarakat,  bermotifkan  pemandirian  (keberdikarian),  sehingga  mampu membangkitkan  kemampuan  self-help.  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat (modernisasi)  yang  mengacu  pada  cara  berpikir,  bersikap,  berperilaku  untuk  maju.  Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas (Rizkita, 2016;  Sujarweni,  2015).  Sehingga  esensi  pemberdayaan  masyarakat  di  pedesaan  adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.
Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai amanah UU No.6 Th. 2014 tentang Desa dan best practices oleh Program PNPM Mandiri yang telah berlalu bisa sejalan dan dapat bersinergi dengan program unggulan Gubernur Jawa Tengah yaitu “Desa Berdikari”. Filosofi aktualisasi Desa  Berdikari  adalah  merupakan  gerakan  pemberdayaan  desa  dengan  proses  Rembugan warga secara terus menerus/berkesinambungan, dalam rangka pengelolaan sumberdaya desa secara mandiri (produktif) menuju keberdikarian desa, melalui pendampingan oleh Kader Desa Berdikari  (KDB).  Desa  Berdikari  dicerminkan  dengan  kemampuan  Desa  untuk  :  (1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jateng, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal; (2) Mengekplorasi seluruh potensi, baik ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, SDA dan lingkungan, serta SDM Jateng dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri; (3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara  saling menghormati dan menguntungkan dalam  jangka  pendek  maupun  panjang.  Target  perwujudan  Desa  Berdikari  (sesuai  RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2013 – 2018) adalah sebanyak 100 desa pada akhir tahun 2018.
Melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkan pemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat  (modernisasi)  yang  mengacu  pada  cara  berpikir,  bersikap,  berperilaku,  maka bidang  pemberdayaan  merupakan  titik  strategis  yang  harus  diperbarui  dan  diperluas (Aspariyana,  2018).  Sehingga  esensi  pemberdayaan  masyarakat  di  perdesaan  adalah pendayagunaan  sumberdaya  (potensi)  lokal,  meningkatkan  partisipasi  dan  kemandirian (berdikari).  Maka  peran  penting  dari  kepedulian  smua  fihak  yaitu  masyarakat,  pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang siap mendampingi masyarakat dengan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  sesuai  amanah  dalam  UU  Desa.  Lewat  Tri Dharmanya  Perguruan  Tinggi    jelas  memiliki  kapabilitas  dan  kapasitas  dalam  mendukung percepatan pembangunan desa. Melihat kondisi desa yang ada sekarang secara nasional masih diperlukan adanya persiapan secara menerus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas  dalam rangka implementasi UU Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dengan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  tentang  kelembagaan  pemerintahan  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat (Moleong,  2012;  Sugiyono,  2012).  Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder tentang hasil-hasil pelaksanaan program kegiatan dan data lain dari kelembagaan desa terkait pelaksanaan  UU  Desa.  Teknik  analisis  data    dengan  analisis  kualitatif  dipergunakan  untuk mengolah  dan  menganalisis  data  yang  bersifat  kualitatif  dari  hasil  wawancara  mendalam (FGD) dan dokumentasi (Hair et al., 2010; Weimer & Vining, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi UU Desa.
Kesiapan kelembagaan desa dan perangkat desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesuai dengan  aturan  pelaksanaan  yang  ada.  Kemampuan  (kapasitas)  dari  Lembaga  Desa  dan Perangkat  Desa  dalam  menyikapi  dan  menyiapkan  terkait  implementasi  UU  Desa  sangat menentukan  tingkat  keberhasilannya.  Dalam  hal  ini  kelembagaan  desa  yaitu  antara  lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK,  Karangtaruna,  BKM/UPK  PNPM,  RW,  RT  dan  kelompok  masyarakat  lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing (Suharto, 2018). Secara kuantitas sebagian besar desa saat ini kurang memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana diatur dalam PP 43 /2014 pasal 61-pasal 64. Sementara itu perangkat yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan.
Masih dirasa kurang  adanya pelatihan-pelatihan khusus dan sistematis yang diberikan kepada  perangkat  desa  maupun  kelembagaan  desa  (BPD  dll)  terkait  pelaksanaan (implementasi) UU Desa. Kapasitas merupakan kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk menjalankan dan mewujudkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi  yang  dimiliki  dalam  mendukung penyelenggaraan  pemerintahan  (termasuk  otonomi desa)  misalnya  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  sumber  keuangan  ataupun manajemen pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Dalam hubungan dengan pemerintahan desa, maka kapasitas dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan desa (pemerintah desa dan perangkatnya serta BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintah Desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan desa.  Hasil  penelitian  pada  awal  implementasi  UU  Desa  tahun  2015  bahwa  perkembangan kelembagaan desa di Desa Kawengen, Kec. Ungaran Timur kab. Semarang sudah memiliki beberapa  jenis  kelembagaan  yang  formal  maupun  non  formal  (Suharto,  2016)  Jenis kelembagaan desa tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Kelembagaan Desa Jumlah Pengurus Pemerintah Desa 14 orang (Siswanto ) BPD 11 orang (Muh. Sayud S.Ag) LPMD 5 orang (Sarzuki) Karang Taruna 15 orang (Taufik) PKK 22 orang (Ktistina Sriastuti) BKM 13 orang (Royan S.Ag) LEPED (Sahid) Lembaga Daurit Tauhid (Sutras) Jamaah Ahli Sunnah (Nuroso) BAZIS (Munawar) PUSTU (Puskesmas Pembantu) (Bidan Nanik Supriyati) Posyandu Setiap Dusun Sumber : diolah peneliti, (2016)
Dengan melihat jenis kelembagaan desa yang ada yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU  dan  Posyandu,  dapat  dikatakan  bahwa  di  Desa  Kawengen  sudah  memliki  hampir semua  ada  kelembagaan  desa  yang  diamanatkan  oleh  UU  Desa,  yang  belum  ada  adalah BUMDesa  pada  tahun  itu.  Yang  menjadi  tantangan  adalah  kinerja  kelembagaan  atau keberadaan  lembaga  desa  tersebut  apakah  berkontribusi  pada  pembangunan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Hal  inilah  menyangkut  potensi  dan  kapasitas  kelembagaan  desa  di  Desa Kawengen.  Maka  dalam  rangka  meningkatkan  potensi  dan  kapasitas  kelembagaan  ini diperlukan suatu pola pendekatan pemberdayaan kelembagaan desa yang cocok dengan kondisi lokal desa termasuk Desa Kawengen.
Merujuk  dari  hal  tersebut  diatas  bahwa  Desa  Kawengen  saat  sekarang  masih  perlu peningkatan  dan  penguatan  terutama  pada  kapasitas  perangkat  desa  dalam  mendukung implementasi  UU  Desa  secara  mnyeluruh.  Hal  ini  terbukti  masih  ada  beberapa  program kegiatan yang pernah berlangsung di desa ini kurang efektif misalnya Program Beras Miskin (Raskin)  ternyata implementasinya  dibagi  rata  dalam  setiap  kawasan  RT    yang ada  di  desa tersebut, dan masyarakat masih punya pemikiran kalau bantuan untuk orang miskin itu pada dasarnya  untuk  semua.  Masih  ada  pula  pola  pikir  atau  paradigma  yang  membuat program- program penanggulangan kemiskinan kurang tepat sasaran, karena setiap wilayah mempunyai kepentingan untuk mendapatkan program yang sama tanpa melihat prioritas kebutuhan dari kantong-kantong  (permasalahan)  kemiskinan  yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Masih  sangat kelihatan sebagian besar kegiatan di Desa tersebut di dominasi dan dimotori oleh Kepala Desa atau tokoh elit tertentu, hal ini sangat baik dalam rangka memanage suatu wilayah desa tetapi dari  sisi  pola  pendekatan  pembedayaan  masyarakat  kurang  memberikan  porsi  masyarakat untuk berlatih kemandirian yang diamantkan di dalam UU desa tersebut. (Suharto, 2016)
Kemampuan aparat desa sangat heterogen dalam menyikapi permasalahan yang ada di Desa  Kawengen.  Jaringan  aspirasi  masyarakat terkait  program atau  kegiatan  desa yang  ada sudah cukup lancar namun masih terbatas dari jumlah pertemuan maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif. Belum banyak kreasi, inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan desa menuju  desa  yang  memiliki  keunggulan  tetentu  misalnya  desa  wisata,  desa  wisata  kuliner, kerajinan atau home industry dan lain-lain, yang dapat mendukung peningkatan perekomian

## DESAIN KELEMBAGAAN DASAR TATA KELOLA DESA
Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP- Desa • APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama • RPJM-Desa
• Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip Tata Kelola Desa • Check and balances antara
Kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran.
• Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakata n/Adat 27
masyarakat desa. Sehingga masih perlu penguatan dan dorongan untuk membuka wacana dan pola pikir serta berkreatifitas dari seluruh perangkat dan masyrakat desa yang ada.  Hal ini lah yang  akan  majadi    kekuatan  dari  Kelembagaan  Pemerintahan  Desa  pada  umumnya  dalam menyikapi tuntutan implementasi UU Desa berhasil dengan efektif dan optimal pada akhirnya.
Kebijakan  pemerintah  menetapkan  arah  pengelolaan  pemerintahan  menuju  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional  (rational  choice).  Salah  satu  agenda  besar  menuju  good  governance  dan  reformasi birokrasi  adalah  peningkatan  profesionalisme  aparatur  pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat maupun  sampai  di  tingkat  desa.  Dalam  rangka  peningkatan  profesionalisme  aparatur pemerintah  desa,  perlu  diperhatikan:  pengembangan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa dengan  prioritas  peningkatan  kemampuan  dalam  pelayanan  publik  seperti  kebutuhan  dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa,  dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan  UU  Desa  ini  didalamnya  mengatur  tentang  Penataan  Desa,  Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan  Desa  dan  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan,  Badan  Usaha  Milik  Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

## Gambar 1.1. Desain Kelembagaan
Sumber : PP No 43 tahun 2014 tentang Desa
Badan Permusyarawaratan Desa ( BPD ) yang aktif dan dinamis dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menunjukkan adanya dukungan aspirasi / kehendak masyarakat (Bottom Up)  dan  berjalannya  fungsi  Pemerintahan  Desa  yang  efektif  dalam  mencapai  kesejahteraan masyarakat  desa.  Dengan  demikian  seluruh  komponen/lembaga  masyarakat  desa  dapat
menjadi pelaku utama dalam pembangunan desa dengan potensi, kemampuan yang dimiliki dan berusaha terus meningkatkan kapasitas serta kualitas menuju kemandirian desa.  Dalam menjalankan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) bersama Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu (1) mengeluarkan kebijakan; (2) mengajukan  rancangan peraturan desa (Perdes), (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama, (4) menyusun  dan mengajukan  rancangan  peraturan  desa  mengenai  Anggaran    Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes);  (5)  membina  kehidupan  masyarakat  desa,  (6)  membina perekonomian desa, (7) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partispasitif.
Pada  dasarnya    kedudukan  dan  peran  serta  Badan  Permusyawarratan  Desa  dalam penyelenggaraan pemerintah desa, berorientasi dan mengacu peraturan perundangan pusat dan peraturan daerah  ( PERDA ). Dimana kedudukan dan perannya sebagai mitra Kepala Desa dalam  menentukan  haluan  desa  dan  mempunyai  fungsi  sangat  strategis  di  Desa.  Dengan berlakunya Undang-Undang Desa maka setiap Desa harus berbenah diri untuk mewujudkan beberapa  hal  antara  lain  peningkatan  kualitas  dan  kapasitas  dari  keputusan/kebijakan  desa (Peraturan Desa), kesiapan Aparatur Pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan APB Desa,  serta  peningkatan  fungsi  pelayanan  masyarakat  desa  sesuai  dengan  pola  pendekatan pemberdayaan masyrakat desa yang diamantkan dalam UU Desa..
Kelembagaan  Desa  seperti  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD) mempunyai kedudukan tugas dan fungsinya  dalam menjalankan Pemerintahaan Desa yang memiliki  posisi  yang  sanagt  strategis.  Pada  dasarnya  keberadaan  LPMD  merupakan  unsur penunjang  dan  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  desa    untuk  pembangunan  desa, yaitu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam  pembangunan  desa sebagai pelaku  dan  tidak  hanya  sebagai  obyek  pembangunan  saja..  Karena  tanpa  partisipasi masyarakat, pemerintahan desa tidak bisa  berjalan dan pembangunan desa tidak ada artinya bila  masyarakat  tidak  dapat  merasakan  manfaat  pembangunan  desa,  sehingga  masyarakat harus dilibatkan yaitu dengan pola pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku dan sebagai sasaran pembangunan desa.
Adapun  tugas  pokok  LPMD,  menyusun  rencana  pembangunan  yang  partisipatif, menggerakan  swadaya  dan  gotong  royong    masyarakat  untuk    melaksanakan  dan mengendalikan pembangunan desa. Sedangakan fungsinya menanamkan dan memupuk rasa pemersatu  dan  kesatuan  masyarakat  desa,    mengkoordinasikan  perencanaan  pembangunan, mengkoordinasikan  rencana  LPMD, merencanakan kegiatan  pembangunan secara partisipatif dan terpadu, penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan desa. Kondisi secara  mnyeluruh  masih  sebagian  besar  dari  kedudukan    tugas  pokok,  fungsi  dan  peranan LPMD di Desa, dari peran LPMD ini partisipasi dan ide gagasan lebih didominnasi juga oleh Kepala    Desa  dan  para  elit    desa  tertentu,  yang  sebenarnya  harus  lebih  memberikan  ruang partisipasi masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu  pola  pikir  atau  paradigma  dalam  kelembagaan desa  dan  perangkat  desa  masih  perlu  penguatan  dalam  rangka  lebih  mensukseskan implementasi UU Desa yang yang sekarang ini, yang sebenarnya sudah menjadi rohnya  UU Desa ini yaitu menggunakan paradigma dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa.
Sebagian besar di desa untuk kondisi sekarang kapasitas SDM sudah cukup tinggi  bila dilihat  jumlah  penduduknya  dan  tingkat  pendidikannya  juga  cukup  merata  sebagian  besar berpendidikan SLTA dan ada beberapa yang lulus S2 dan bahkan S3. Apa lagi sudah mengenal
media  sosial  dan  familier  dalam  kehidupan  sehari-hari  sanagt  berpengaruh  dalam  pola pemkiran masyarakat desa. Hal ini memberikan modal sosial desa dalam mengelola desa yang penuh dengan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat. Dari sisi kapasitas pola pikir  atau  paradigma  masyarakat  desa  tetap  masih  perlu  peningkatan,  penguatan  dan pencerahan kembali agar SDM yang ada semua mendukung dan peduli pada pembangunan desanya. Terdapat  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  penyelenggaraan maupun  kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan dan masyarakat desa..
Dengan demikian yang dapat dilakukan di desa dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM nya secara menyeluruh, disamping  dengan pemberdayaan kelembagaan desa, kesiapan SDM maupun SDA desa dan kesiapan Regulasi Desa, tetap membutuhkan kapasitas desa yang lebih  kuat.  Dilihat  dari  beberapa  produk  regulasi  desa  yang  telah  dihasilkan  pada  awal implementasi UU Desa ini pada dasarnya masih cukup terbatas. Hanya terbatas beberapa saja produk regulasi desa berupa kebijakan (keputusan) dan  peraturan desa (Perdes), yang terkait dan mendukung dalam rangka suksesnya implementasi UU Desa, (Suharto, 2018)
Untuk  menuju  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  sesuai  amanat  UU  Desa diperlukan  upaya  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  desa  nelalui  model  pemberdayaan kelembagaan desa yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu desa yang berdaya dan mandiri ( Desa Berdikari ). Tata kelola pemerintah desa yang baik tercapai manakala dilakukan pemberdayaan kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan seiring dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, diperlukan suatu pelatihan kelembagaan maupun pelatihan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini jelas akan memupuk potensi dan meningkatkan modal sosial masyarakat serta menambah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur  dan  kegiatan  sosial  atau  pendidikan  masyarakat.  lingkungan  /infrastruktur  dan adanya kemandirian keuangan desa.
Bagan1. Strategi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi UU Desa
Sumber : diolah Peneliti, 2016.
Kelembagaan  pemerintahan  desa  akan  mampu  mengelola  mulai  dari  proses-proses penyusunan,  pelaksanaan,  evaluasi  /pelaporan,  pelestariannya  yaitu  RPJMDes,  APBDes, pengembangan BUMDes, dan pengelolaan potensi desa yang ada. Pada akhirnya kesejahteraan
masyarakat desa akan terwujud yaitu desa berdaya dan mandiri (berdikari). Secara jelas dengan melihat kondisi sekarang ini di sebagian besar desa dalam rangka implementasi UU Desa, agar kelembagaan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal sesuai amanah dalam UU Desa maka langkah atau strategi yang  dicapai sebagaimana dalam bagan berikut  ini  (Suharto,  2018).  Pada  dasarnya  strategi  dalam  implementasi  UU  Desa  tersebut, secara keseseluruhan metode pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat desa yang berdaya dan mandiri. Hal tersebut bisa dicapai  manakala  tata  kelola  pemerintah  desa  menjadi  baik,  untuk  mencapai  hal  tersebut tentunya  di  perlukan  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  pemerintahan  desa  dan  juga peningkatan kapasitas masyarakat desa.
Peningkatan  kapasitas  tersebut  harus  dapat  menjadi  satu  bagian  yang  utuh  dari  upaya perubahan sosial berkelanjutan sebagai modal sosial (social capital) yang sangat berguna dalam menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik.  Adapun strategi tersebut  yaitu dengan pelatihan  penguatan  kelembagaan  pemerintahan  desa,  pilot  kelembagaan/best  practice kelembagaan, studi banding dan pendampingan/pemberdayaan masyarakat intensif. Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik  (good  governance)  dan  reformasi  birokrasi,  merupakan  pilihan  yang  rasional  (rational choice).  Salah  satu  agenda  besar  menuju  good  governance  dan  reformasi  birokrasi  adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusatmaupun di tingkat desa. Dalam  rangka  peningkatan  profesionalisme  aparatur  pemerintah  desa,  perlu  diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam  pelayanan  publikseperti  kebutuhan  dasar  masyarakat,  keamanan  dan  kemampuan  di dalam menghadapi bencana , kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa,kemampuan pengelolaan keuangan desa,  dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Untuk  itu,  aparatur  pemerintah  desa  patutmemahami  peran  strategisnya  agar  belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance  dan  reformasi  birokrasi  ke  depan,  untuk  dapat  diterapkan  secara  optimal  di lingkungan kerja masing-masing.
Pengalaman  menunjukkan  bahwa  masyarakat  perlu  diikutsertakan  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  dengan  bantuan  dan  tuntunan  pelaksana  kebijaksanaan.  Dalam kondisi ini harapan dan energi sosial berpadu dengan bimbingan untuk mencapai tujuan. Sikap ini  menempatkan  masyarakat  sebagai  mitra  pembangunan  dan  bukan  semata-mata  sebagai penikmat  hasil  pembangunan.  Upaya  pemberdayaan  masyarakat  hendaknya  menganut  pola kombinasi  pendekatan  populis  bottom-up  dan  pendekatan  paternalistik  top-down  dalam konteks tertentu.  Hal ini dimungkinkan karena kebutuhan pembangunan dapat diprioritaskan sesuai    dengan  kebutuhan  riil.  Masyarakat  yang  diikutsertakan  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  implementasinya  akan  lebih  responsif  untuk  turut  memikul  tanggung  jawab pengelolaan pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan membantu mengurangi biaya yang disediakan pihak pemerintah.
Disamping  itu  pengetahuan  dan  keterampilan  lokal  (indigenous  technical  know-how) mampu  diadaptasikan  untuk  membantu  penghematan  biaya  dan  peningkatan  keuntungan. Pemikiran  di  atas  secara  eksplisit  menggambarkan  keikutsertaan  masyarakat  sebagai  mitra pembangunan,  dan  bukan  lagi  sebagai  kelompok  sasaran  (obyek).  Dalam  keadaan  ini
partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan,  terutama  dalam  bentuk  partisipasi  yang  bersifat mobilisasi spontan yang diartikan secara positif. Partisipasi merupakan unsur perekat dimana masyarakat  merupakan  faktor  sentral  dalam  proses  pembangunan  desa.  Partisipasi menempatkan  masyarakat  sekaligus  sebagai  mitra  pembangunan,  pemegang  risiko (stakeholders)  serta  pembuat  dan  pengambil  keputusan  yang  menyangkut  masa  depan masyarakat desa.
Upaya dan strategi pemberdayaan kelembagaan desa memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi sosial ekonomi desa, apalagi dalam pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan pemberdayaan kelembagaan  hendaknya mencakup seluruh elemen sosial ekonomi dan potensi yang terdapat di desa. Dengan memahami apa yang ada di desa dan juga apa yang menjadi tantangannya akan dapat menentukan arah pengembangan desa sesuai dengan amanat UU  Desa.  Sehingga  tidak  hanya  senang  desa  bisa  mendapatkan  dana  desa  akan  tetapi bagaimana  desa  mampu  mengelola  keuangan  desa  tersebut  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa  menuju  desa  berdaya,  mandiri  atau  berdikari  dalam  arti sesungguhnya.

## KESIMPULAN
Pada  dasarnya  Undang  Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  memberi  amanah kepada  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  dan  kelembagaan pemerintahan  desa  untuk  menggunakan  pola  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pembangunan  desa  menuju  kemandirian  desa  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kunci dari berhasilnya pembangunan desa sesuai amanah dari UU desa, menuju kemandirian desa. Maka kinerja  kelembagaan  pemrintahan  desa  perlu  mendapatkan  dukungan  yang  signifikan  dari semua fihak yaitu kepedulian / partisipasi dari masyarakat desa, para stakholders yang ada, pengusaha/swasta, pemerintah dan kadalangan perguruan tinggi seta kelompok peduli lainnya. Dalam rangka implementasi UU Desa menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai amanat  UU  Desa,  maka  sebaiknya  diperlukan  upaya  peningkatan  kapasitas  kelembagaan pemerintahan desa dengan strategi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu desa yang berdaya dan mandiri ( Desa Berdikari ). Hal ini dilakukan harus dengan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  dan  juga  harus  berjalan  seiring  dalam  rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa sesuai amanah UU Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Aspariyana,  A.  (2018). Dampak  Modernisasi  Perilaku  terhadap  Budaya .  Teraju  Umrah. https://teraju.umrah.ac.id/dampak-moderenisasi-perilaku-terhadap-budaya/
Dye, T. (1972). Understanding public policy . Prentice-Hall. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis; a global perspective (Seventh Ed). Pearson Education Limited. Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). Policy analysis for the real world . Oxford University Press.
Lindblom, C. E., & Woodhouse, E. J. (1993). The policy-making process (3rd ed.). Prentice Hall.
Moleong, L. J. (2012). Metodelogi penelitian kualitatif . Remaja Rosdakarya. Parsons,  W.  (1992). Publ ic  policy :  An  introduction  to  the  theory  and  practice  of  policy analysis . Elgar. Rizkita,
S. (2016). Akuntabilitas
pemerintah desa . Kedesa.Id. http://kedesa.id/id_ID/akuntabilitas-pemerintah-desa/
Solichin,  A.  W.  (2008).  Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara .
Solichin,  A.  W.  (2012). Analisis  kebijakan :  Dari  formulasi  ke  penyusunan  model -model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara. Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Suharto,  S.  (2018).  Kapasitas  Pemerintahan  Desa  Dalam  Implementasi  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah. Sosio Dialektika , 3 (2).
Suharto, S. (2021). Kesiapan Desa Dalam Implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).
Sujarweni, V. (2015). Akuntasi desa panduan tata kelola keuangan desa . Pustaka Baru Press. Tangkilisan, H. N. S. (2003). Kebijakan publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman Offset. Topatimasang, D. K. K. (2000). Merubah Kebijakan Publik.
Wahab,  S.  A.  (2012). Analisis  kebijakan :  Da ri  formulasi  ke  penyusunan  model-model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.
Weimer,  D.  L.,  &  Vining,  A.  R.  (2017).  Policy  analysis:  Concepts  and  practice.  In Policy Analysis: Concepts and Practice . Taylor and Francis.
https://doi.org/10.4324/9781315442129

## Element Sukses Pelaksanaan E-Government Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Diva Cantika 1 , Harapan Tua RFS 2
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email : divacantika19@gmail.com 1 , harapan.tua@lecturer.unri.ac.id 2
Dikirim : 16 April 2021 | Direvisi : 02 Juni 2021 | Diterima : 14 Juni 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari 3 informan dinas terkait dan 3 informan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori elemen sukses pelaksanaan e-government oleh Indrajit dalam (Suaedi & Wardiyanto 2010)  yang  terdiri  dari Elemen  Support,  Capacity dan Value.  Support element  merupakan dukungan  dari  pejabat  politik  seperti  undang-undang,  visi-misi  serta  sosialisasi. Capacity element merupakan  ketersediaan  sumberdaya  infrastuktur,  sumberdaya  manusia  dan sumberdaya  finansial.  Value  element  merupakan  manfaat  yang  dirasakan  dengan  adanya aplikasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  dalam  pelaksanaan e-government melalui  aplikasi Sitanjak  Makin  Mantap  di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dalam  rangka  percepatan penanggulangan  kemiskinan  masih  belum  berjalan  dengan  optimal.  Elemen  sukses  sudah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala yang perlu di perbaiki yaitu kegiatan sosialisasi yang tidak berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh di setiap pemerintah kecamatan dan kelurahan serta jaringan internet yang belum maksimal.
Kata Kunci : Pelayanan Publik; E-government; Penanggulangan Kemiskinan

## ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari 3 informan dinas terkait dan 3 informan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu  teori  elemen  sukses  pelaksanaan  e-government  oleh  Indrajit  dalam  (Suaedi  & Wardiyanto  2010)  yang  terdiri  dari  Elemen  Support,  Capacity  dan  Value.  Support  element merupakan dukungan dari pejabat politik seperti undang-undang, visi-misi serta sosialisasi. Capacity element merupakan ketersediaan sumberdaya infrastuktur, sumberdaya manusia dan sumberdaya  finansial.  Value  element  merupakan  manfaat  yang  dirasakan  dengan  adanya aplikasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  dalam  pelaksanaan  e-government  melalui  aplikasi Sitanjak  Makin  Mantap  di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dalam  rangka  percepatan penanggulangan  kemiskinan  masih  belum  berjalan  dengan  optimal.  Elemen  sukses  sudah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 43-52 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3228
dilaksanakan, namun masih terdapat kendala yang perlu di perbaiki yaitu kegiatan sosialisasi yang tidak berjalan secara berkelanjutan dan menyeluruh di setiap pemerintah kecamatan dan kelurahan serta jaringan internet yang belum maksimal.

## Keywords : Public Service; E-government; Poverty Reduction

## PENDAHULUAN
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, segala kegiatan sudah semakin maju termasuk  proses  pelayanan  publik  di  sektor  pemerintahan.  Pelayanan  publik  terus bertransformasi guna menciptakan pelayanan yang efeksien dan efektif dan terus berkembang seiring dengan perkambangan zaman. Pelayanan publik terus bertransformasi sesuai dengan kebutuhan  zaman  yang  semakin  modern.  Paradigma administrasi  publik  kelasik (old  public administration) 1887-1987  menurut  Thoha  dalam  Syafri  (2012:193)  inti  dari  administrasi public klasik yaitu jasa pelayanan terbatas hanya di instansi pemerintah saja, pelayanan secara tradisional, proses pelayanan yang diberikan sangat tertutup, pelayanan sangat memperhatikan garis hirarki dan diawasi oleh pejabat dari hirarki atas organisasi.
Paradigma New Publik Management (NPM) 1990-2000, Pasolong ( 2011:142) melihat NPM  sebagai  pelayanan  publik  yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang  menggunakan mekanisme  pasar  yang  berorientasi  pada  pelanggan (customer) .  NPM  berorientasi  pada peningkatan pelayanan yang efektif, efesien dan produktivitas namun kurang memperhatikan keadilan sosial masyarakat. Paradigma New Publik Service (NPS) 2000-sekarang, pergeseran government menjadi governane manjadi langkah dalam mendemokrasikan administrasi publik. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah namun juga berkolaborasi dengan swasta dan masayrakat. Sehingga hasil dari kebijakan dan pelayanan publik merupakan dialog dari nilai-nilai yang disetujui bersama.
E-Government atau  pemerintahan  elektronik  merupakan  bentuk  penyelenggaraan pemerintahan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya.  Semua  sistem  sudah  terdigitalisasi  yang  memungkinkan  terintegrasinya pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  sehingga  dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Indrajit dalam Pratiwi & Muslihudin  (2018:24), E- Government adalah  penggunaan  teknologi  informasi  yang  digunakan  untuk  memudahkan kepentingan publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.
E-Government mempermudahkan  pemberian  layanan  publik  dalam  penyampaian informasi dan pembangunan nasional dan diharapkan agar kita mampu menghadapi perubahan dan  mampu  memanfaatkan  teknologi  informasi  dengan  baik  sesuai  dengan  kebijakan  yang dibuat oleh Pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pratiwi &  Muslihudin,  2018:22).  Tidak  hanya  memberi  kemudahan  dalam  pelayanan  publik, pelaksanaan  konsep e-government dilakukan  dalam  rangka  optimalisasi  pelayanan  publik. Optimalisasi pelayanan publik menurut Indri dan Hayat dalam Buku Manajemen Pelayanan Publik  Hayat  (2017:49) adalah  memberikan  pelayanan  secara  professional  dan  berkualitas yang mempunyai implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan
publik ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberian pelayanan.  Sumberdaya manusia menjadi indikator penting dalam pelayanan publik.
E-Government merupakan  perkembangan  baru  yang  meningkatkan  pelayanan  publik berdasarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadikan pelayanan publik lebih transparan, bertanggung jawab, efektif dan efisien, Haeruddin & Ikbal (2019:73). Namun, pelaksanaan e-government di Indonesia yang masih pada tahap interaksi belum dapat mentrasformasi  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik.  Walaupun  pemerintah  sudah menyediakan sarana komunikasi baik dalam bantuk grafis, chatting, word processor maupun mail yang  sudah  disediakan  di  setiap  website  pemerintahan,  namun  masih  belum  dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sarana komunikasi eksternal. Masih terdapat hambatan atau tantangan  dalam  implementasi e-government di  Indonesia  diantaranya  yaitu  kapasitasi sumberdaya  manusia,  ketersediaan  sarana  teknologi  informasi  dan  organisasi,  Arifah (2020:33).
Tidak  hanya  memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik, E-Government juga  mampu men support kinerja  pemerintahan  dalam    rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan. Manurut  Kurnia  &  Pradana  (2016:1)  kemiskinan  adalah  kondisi  masyarakat  yang  memiliki ketidak  mampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  yaitu  makanan,  pakaian,  tempat tinggal,  kesehatan  dan  pendidikan.  Kemiskinan  ini  dapat  disebabkan  karena  kelangkaan sumber pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Hal  ini  juga  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Penanganan  Fakir  Miskin.  Indonesia  sendiri  masih  berkutat  pada  penyelesaian  masalah kemiskinan dimana berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis  kemiskinan)  di  Indonesia mencapai  26,42  juta  jiwa atau  9,78%.  Banyak  inovasi  yang dilakukan  dalam  mendukung  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau e-government.
Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan salah satu dinas yang menggunakan konsep e- government dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru  Nomor  107  Tahun  2016  bab  IV  bagian  keempat  tentang  Tugas  dan  Fungsi E- Government bahwa  pemerintah  memiliki  tugas  dalam  penyiapan  bahan  perumusan, pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  infrastruktur  dan  teknologi  informatika,  pengembangan aplikasi  dan  sistem  informasi  serta  tata  kelola E-Government. Pelaksanaan e-government dalam penanggulangan kemiskinan juga mengacu pada Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014,  pemerintah  mengeluarkan  program  Pemuktahiran  Basis  Data  Terpadu  (PBDT)  yang merupakan kegiatan nasional yang tujuannya untuk memastikan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai komponen utama dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Menanggapi urgensi dari penyediaan basis data di daerah dan dalam menindak lanjuti program  tersebut,  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  membangun  suatu  sistem  aplikasi  berbasis website  yang  memberikan  layanan  pengaduan  kemiskinan  bertajuk  Sitanjak  Makin  Mantap (Sistem Terpadu Layanan Jangkauan Masyarakat Miskin yang Mudah, Aman, Nyaman, Tepat, Akuntabel  dan  Profesional).  Aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  mengedepankan  masyarakat miskin  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  sosial  ekonomi.  Masyarakat  dapat  melakukan
pengaduan  melalui  aplikasi,  dan  data  tersebut  menjadi  bahan  acuan  dalam  pengambilan kebijakan  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Pekanbaru.  berikut  merupakan jumlah pengaduan dan penanganan di aplikasi Sitanjak Makin Mantap.
Tabel 1. Jumlah Pengaduan dan Penanganan di Aplikasi Sitanjak Makin Mantap
No  Tahun Jumlah Pengaduan Jumlah Penanganan Persentase (%) 1. 2018 45.832 25.995 57% 2. 2019 22.964 1.585 6.90% 3. 2020 19.281 3.213 16.66%
Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020.
Dari data di atas menunjukkan jumlah penanganan yang lebih kecil dari pengaduan, hal ini karena orang-orang yang diberi penanganan merupakan masyarakat miskin yang namanya tercantum  dalam  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Orang  yang  namanya  tidak tercantum DTKS tidak akan diberi penanganan. Apabila masyarakat tersebut dalam kondisi miskin  namun  belum  tercatat  dalam  DTKS  maka  dapat  mengajukan  permohonan  DTKS melalui mekanisme musyawarah kelurahan tempat tinggal setempat. Pengoperasian aplikasi Sitanjak Makin Mantap diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Pekanbaru. Tercatat angka Kemiskinan di Kota Pekanbaru tahun 2019 tercatat sebanyak 2,25% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 28,60 ribu jiwa. Garis kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 516.368 rupiah.
Pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak secara langsung  berpengaruh  pada  berkurangnya  angka  kemiskinan  di  Kota  Pekanbaru,  namun dengan adanya aplikasi tersebut dapat men support kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penyediaan database kemiskinan yang terpadu serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. agar pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap dapat berjalan dengan optimal, maka perlu tersedia sumberdaya-sumberdaya yang mendukung seperti sumberdaya manusia, infrastruktur teknologi, sumberdaya finansial, dukungan dari pejabat publik, sosialisasi dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mengidentifikasi sumberdaya yang mendukung pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap, peneliti melihat menggunakan  teori  elemen  pelaksanaan e-government dimana  terdapat  tiga  elemen  yaitu support,  capacity dan value menurut  Indrajit  dalam  (Suaedi  dan  Wardiyanto,2010:81). Permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana elemen sukses pelaksanaan e- government dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dan  faktor yang  mempengaruhi  pelayanan e-government dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Sugiyono  (2016:4)  mengartikan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positive untuk mengkaji kondisi benda- benda  alam.  Dalam  hal  peneliti  adalah  instrumen  kunci,  teknologi  pengumpulan  data
didasarkan pada triangulasi / kombinasi, analisis datanya bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian  lebih  menekankan  pada  makna  daripada  generalisasi.Teknik  pengumpulan  data melalui  proses  Wawancara,  Observasi  dan  dokumentasi.  Dalam  hal  ini  informan  yang  di wawancarai adalah Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala  Seksi  Data,  Pelaporan  dan  Pengaduan  Masyarakat,  Front  Office  dan Masyarakat.Sumber data di Peroleh melalui 2 sumber yaitu data Primer dan data sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian,  sedangkan  data sekunder  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  laporan  dan  sumber  lainnya.  teknik  analisis  data menggunakan model interaktif dari Hubberman dan Miles (1992) dalam Idrus (2009:147-148) dimana analisis data terdiri atas tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Elemen sukses pelaksanaan E-government
Untuk  mengetahui  Pelayanan E-government melalui  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap maka penulis menggunakan beberapa indikator pelayanan E-government menurut Indrajit 2010 yaitu
Support Element
Dalam  pelaksanaan e-government dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Dinas  Sosial Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan adanya dukungan atau political will dimana dalam hal imi yaitu adanya dukungan baik berupa kebijakan, disepakatinya kerangka e-government , dukunan finansial dan sosialisasi. Dalam pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota  Pekanbaru,  dukungan  yang  diberikan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  yaitu  disepakatinya kerangka e-government dan disahkannya aplikasi tersebut oleh Walikota Pekanbaru kala itu yaitu Bapak H.Firdaus ST MT bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya.
Gambar 1. Launching Aplikasi Sitanjak oleh Walikota Pekanbaru dan OPD lainnya di Kecamatan Tenayan Raya
Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020.
Dukungan  juga  berbentuk  kebijakan  yang  mengatur  pelaksanaan e-government dalam pelayanan publik yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang penanganan kemiskinan yang sudah berbasis aplikasi. Kemudian ada Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang program Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang merupakan kegiatan nasional  yang  tujuannya  untuk  memastikan  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  sebagai  komponen utama dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Adanya dukungan finansial diberikan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2018 berupa bantuan  anggaran  kepada  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  untuk  memenuhi  kebutuhan  serta sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  pelaksanaan aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap.  Untuk meningkatkan  efektivitas  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap,  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota  Pekanbaru  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pekanbaru  guna menindak  lanjuti  kebutuhan  pengaduan  masyarakat  miskin  dan  pengecekan  serta  verifikasi data  kependudukan.  Sosialisasi  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  juga  telah  dilaksanakan  di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, namun pelaksanaannya hanya di awal tahun saja sehingga masih terdapat masyarakat tidak paham penggunaan aplikasi dan yang tidak tahu keberadaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap.

## Capacity Element
Capacity  element terdiri  atas  tiga  bagian  yaitu  ketersediaan  sumberdaya  manusia, sumberdaya, sumberdaya finansial dan sumberdaya infrastruktur. Dalam pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap, sumberdaya manusia dibagi menjadi beberapa seksi dan petugas. Hal ini dimaksud untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing dan membentuk arah koordinasi antar bagian. Berikut merupakan pembagian pengelola aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru:
Tabel 2. Petugas Pengelola Aplikasi Sitanjak Makin Mantap
di Dinas Sosial Kota Pekanbaru No  Sertifikasi Jumlah Petugas 1. Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat  1 2. Seksi Pendidikan 1 3. Seksi Kesehatan 1 4. Seksi Sosial Ekonomi 1 5. Operator Aplikasi 1 6.   Relawan Pendamping 15 Jumlah 20 Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021.
Untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, sumberdaya manusia yang ada juga diberi bimbingan teknis (bimtek) oleh Kementerian Sosial dan diikuti oleh Kepala Dinas, beberapa Kepala Seksi dan Operator aplikasi di tahun 2017 dan kemudian ilmu yang didapat  dibagikan  kepada  sumberdaya  manusia  lainnya  yang  ada  di  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru.  Sumberdaya  infrastuktur  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  aplikasi  Sitanjak
Makin Mantap. Sarana prasarana teknologi informasi sangat mendukung pelaksanaan aplikasi yang berbasis elektronik. Adapun sarana prasarana pengoperasial aplikasi Sitanjak antara lain.
Tabel 3. Sarana dan Prasarana aplikasi Sitanjak Makin Mantap
No  Jenis Sarana Prasarana  Unit 1. Komputer Asus 11 2. Printer 8 3. Wifi 2 4. Mobil Sitanjak 1 5. Ambulance 1 6. Genset besar 1 Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021.
Komputer, printer dan Wifi digunakan  untuk  pengaksesan  aplikasi,  pengolahan  dan penginputan data, pengintegrasian data, penyimpanan data dan lain-lain. Mobil Sitanjak dan Ambulace  digunakan  untuk  kegiatan  penjangkauan  apabila  terdapat  peristiwa  mendesak. Genset  besar  disediakan  apabila  mati  listrik  yang  mengakibatkan  akses  masuk  aplikasi terhambat.

## Value Element
Value element berkaitan dengan nilai dan manfaat yang diberikan dengan adanya aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Bagi penyedia pelayanan, Aplikasi Sitanjak  Makin  Mantap  membantu  birokrat  dalam  pendataan  masyarakat  miskin  dan penyediaan  basis  data  terpadu.  Hal  ini  karena  pelaksanaan  pelayanan  secara  konvensional harus  dibuat  dalam  bentuk hardcopy,  softcopy, dan fotocopy ,  sedangkan  pelayanan  online hanya akan menghasilkan satu data terpadu dan dapat dicetak sewaktu-waktu bila diperlukan. Data pengaduan membantu birokrat dalam pengambilan kebijakan, dengan semakin mudahnya proses pengaduan atau permohonan bantuan masyarakat maka proses pengambilan keputusan semakin cepat pula dan membantu dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Pekanbaru.
Sebagai  masyarakat  tentu  mendapatkan  kemudahan  karena  pelayanan  secara  online membuat kita tidak perlu datang ke Dinas untuk membuat permohonan PKH, KIS, dan KIP. Kita bisa membuka aplikasinya dimana saja dan kapan saja selagi ada handphone dan jaringan yang mendukung. Namun hal ini terkendala dengan masih kurang mendukungnya sarana bagi masyarakat  untuk  mengakses  aplikasi,  yaitu  tidak  tersedianya handphone ,  jaringan  yang mendukung ditempat tinggal tersebut serta pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan memilih untuk melakukan pengaduan offline.
Faktor yang mempengaruhi pelayanan e-government Dalam  pelayanan e-government di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  terdapat  faktor  yang mempengaruhi  pelayanan  untuk  mengetahui  apakah  pelayanan  berjalan  optimal  atau  tidak. Terdapat dua faktor yaitu.
a. Faktor Pendukung; Faktor yang sangat mendukung pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari dua yaitu sumberdaya manusia dan sarana  prasana.  Sumberdaya  manusia  yang  tersedia memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab yang jelas, hal itu didukung dengan adanya pembagian bagian berupa seksi dan petugas sehingga  memperjelas  tugas  dan  wewenang  masing-masing  dan  memperjelas  arah koordinasi. Dan yang terpenting adalah sumberdaya manusia yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru  mampu  dan  paham  menggunakan  sarana  prasana  teknologi  informasi  dan komunikasi  seperti  komputer  dan smartphone .  Sarana-prasana  merupakan  faktor  yang sangat  mendukung  pelaksanaan  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  setelah  sumberdaya manusia. Untuk merasakan perbedaan dari pelayanan penanggulangan kemiskinan secara tradisional  dan  modern  tentu  berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan. Dalam  pelaksanaan  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru diantaranya komputer, printer, wifi, mobil Sitanjak Makin Mantap dan Ambulance.
b. Faktor  Penghambat;  Faktor  penghambat  pelaksanaan  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap terdiri menjadi dua yaitu sosialisasi dan gangguan jaringan. Masih kurang maksimalnya sosialisasi  yang  diberikan  membuat  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui keberadaan  dan  tidak  memahami  penggunaan  aplikasi  Sitanjak  Makin  Mantap  di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. gangguan jaringan juga sangat menghambat proses pelayanan yang berbasis  elektronik.  Gangguan  jaringan  yang  sewaktu-waktu  dapat  muncul  membuat pelayanan menjadi kurang maksimal.
Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  mirip  terkait  pelaksanaan e-government (Suradi  & Irmayani,  2018)  menunjukan  bahwa  pelaksanaan e-government dalam  penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang  menyelenggarakan  program  penanggulangan  kemiskinan.  Setiap  OPD  memiliki  data kemiskinannya  sendiri-sendiri,  sehingga  pelaksanaan e-government dalam  penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Serang  tidak optimal selama lima tahun terakhir. Penelitian berbeda yang dilakukan oleh (Santoso et al., 2016) menunjukkan bahwa dalam penerapan e-government melalui Sistem Informasi Keluarga Miskin (Simgakin)  di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kota  Semarang  belum  berjalan  optimal,  hal  ini  dikarenakan  kurang  terpenuhinya sumberdaya manusia yang profesional di bidang IT. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas SPP kepada siswa miskin di Kabupaten Semarang.
Penelitian  (Larasati,  2019)  menujukan  terdapat  8  elemen  sukses e-government dalam implementasi sistem informasi aplikasi mobile pajak daerah (Sampade) Kota Malang. Elemen sukses  tersebut  yaitu Political  Environment,  Leadership,  Planning.  Stakeholders. Transparancy, Budgets, Technology dan Innovation . Dari hasil analisis, pelaksanaan elemen sukses  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik  hal  ini  karena  beberapa  faktor  yaitu  dalam pelaksanaan  aplikasi  masih  terkesan  setengah  hati  karena  tidak  adanya  keberlanjutan perencanaan,  buruknya  koordinasi  dengan stakeholder ,  kurangnya  sosialisasi,  serta  tingkat keamanan  yang  rendah  masih  ditemui  peretasan  sistem.  Penelitian  (Safitri  et  al.,  2019) menunjukan  terdapat  10  faktor  sukses  implementasi e-government di  pemerintahan  Kota Malang  yaitu  keterlibatan stakeholder, perencanaan,  pengguna,  pelatihan, usabilitas sistem, kampanye, pembiayaan, kompetensi sdm, kepemimpinan, dan koordinasi. Namun pelaksaanya
belum  optimal  karena  terdapat  beberapa  hambatan  yaitu  kemampuan  sumberdaya  manusia yang  terbatas,  keterbatasan  jaringan  internet  di  Instansi  pemerintahan,  tidak  fleksibelnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dan belum adanya regulasi yang tegas.
Penelitian ini berkontribusi pada literatur dimana menunjukkan elemen-elemen sukses yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan e-government dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang memberikan berbagai keuntungan baik peningkatan kualitas pelayanan publik, efesiensi dan efektivitas kinerja pelayanan serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial salah satunya kemiskinan.  Dalam  implementasi e-government dibutuhkan  elemen-elemen  yang  bila  di sederhanakan  terdiri  dari  tiga  elemen  yaitu Support,  Capacity dan Value. Pada  indikator support merupakan dukungan yang diberikan oleh pejabat publik yaitu adanya kebijakan atau payung  hukum  yang  tegas,  visi-misi  yang  mendukung  implementasi e-government ,  serta sosialisasi guna meningkatkan keikut sertaan masyarakat terhadap konsep e-government yang dibangun. Capacity merupakan ketersediaan sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya  infrastuktur  dan  sumberdaya  finansial. Value merupakan  manfaat  atau keuntungan yang dirasakan dengan kehadiran e-government .
Pelaksanaan e-government di  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  berupa  aplikasi  Sitanjak Makin Mantap merupakan inovasi dalam rangka men support kinerja dinas dalam penyediaan database masyarakat  miskin  yang    menjadi  acuan  pengambilan  kebijakan  penanggulangan kemiskinan bagi stakeholder yang berkepentingan. Dilihat melalui teori tiga elemen sukses di atas, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan e-government di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah adanya payung hukum yang tegas dari pemerintah pusat maupun daerah yaitu Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016,  Peraturan  Presiden  nomor  166  tahun  2014  tentang  program Pemuktahiran  Basis  Data  Terpadu  (PBDT)  dan  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  107 Tahun 2016 bab IV bagian keempat tentang Tugas dan Fungsi E-Government. Sosialisasi sudah dilaksanakan  setiap  awal  tahun  di  setiap  Kecamatan  dan  Kelurahan.  Pelaksanaan  aplikasi Sitanjak Makin Mantap juga mendukung terwujudnya visi misi Kota Pekanbaru  yaitu Smart City yang  Madani.  Sumberdaya  manusia  memiliki  kompetensi  yang  baik  serta  terdapat pembagian  tugas  yang  jelas  yang  memudahkan  proses  koordinasi.  Tersedianya  sarana- prasarana baik software maupun hardware seperti komputer, wifi, internet, mobil Sitanjak dan Genset.  Adanya  bantuan  anggaran  yang  diberikan  Kementerian  Sosial  di  tahun  pertama pengoperasial aplikasi, kemudian ditahun selanjutnya Dinas Sosial mengganggarkan sendiri dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## KESIMPULAN
Pelayanan  e-government  dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru  dapat  disimpulkan  belum  berjalan  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  masih adanya penghambat yang berupa sosialisasi dan gangguan jaringan yang membuat pelaksanaan aplikasi Sitanjak Makin Mantap di Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum maksimal. Oleh sebab itu  saran  untuk  penelitian  ini  yaitu  perlu  adanya  konsistensi  dan  pemerataan  dalam  proses sosialisasi  serta  inovasi  proses  sosialisasi  yang  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  tradisional seperti pemasangan banner di kantor atau dijalan umum maupun secara modern melalui media online. Dan untuk gangguan jaringan dapat melakukan perbaikan sistem jaringan atau server
dengan  menambah  kecepatan  jaringan internet/wifi atau menyediakan jaringan  internet  lain yang dapat digunakan bila jaringan utama terganggu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifah, U. (2020). Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi, 4 (2), 30 – 41.
Haeruddin,  &  Ikbal,  M.  (2019).  Optimalisasi  Pelayanan  Publik  Melalui  Pemanfaatan Teknologi Informasi di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidenreng Rappang. JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), 5 , 69 – 88.
Hayat.  (2017).  Manajemen  Pelayanan  Publik  (R.  Nugroho  (ed.);  1st  ed.).  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Kurnia, A., & Pradana, A. (2016). Pembuatan Aplikasi Berbasis Crowdsourcing dalam Upaya Penanggulangan  Penduduk  Miskin. Jurnal  Informatika  Dan  Multimedia,  08 (01),  1 – 9. http://ojs.poltek-kediri.ac.id/index.php/JIM/article/view/26
Larasati, D. C. (2019). Analisis Elemen Sukses E-Government Dalam Implementasi Sistem Informasi  Aplikasi  Mobile  Pajak  Daerah  (Sampade)  Kota  Malang.  Conference  on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2019, Ciastech, 93 – 100.
Pasolong, H. (2011). Teori Administrasi Publik (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
Pratiwi, E., & Muslihudin, M. (2018). Implementasi E-Goverment Sebagai Upaya Peningkatan Potensi  Desa  Di  Desa  Bumirejo  Menggunakan  Web  Mobile. Technology  Acceptance Model, 9 (1), 22 – 29. https://doi.org/10.1136/oem.52.9.587
Safitri,  N.,  Sugiarti,  Rachmawati,  Surani,  D.  N.,  Fahmadhani,  A.,  Wulandari,  S.,  Riza,  M., Kurniawan,  A.,  &  Nugraha,  J.  T.  (2019).  Kajian  Faktor  Sukses  Implementasi  E- Government Studi Kasus Di Pemerintah Kota Magelang. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 03 (03), 22 – 32.
Santoso,  F.,  Djumiarti, T.,  &  Rihandoyo,  R.  (2016).  Analisis  Sistem  Informasi  Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Dinas Pendidikan  dengan  Kegiatan  Pemberian  Fasilitasi  Sumbangan  Pembinaan  Pendidikan (SPP) Siswa Miskin yang Bersekolah Swasta di Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 5 (2), 903 – 921.
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D  (23rd  ed.).  Bandung: Alfabeta.
Suradi, S., & Irmayani, N. R. (2018). Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data Di Kota Semarang. Sosio Konsepsia, 8 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1568 Syafri,  W.  (2012).  Studi  tentang  Administrasi  Publik  (Y.  S.  Hayati  (ed.);  1st  ed.).  Jakarta: Erlangga.
Yunita,  N.  P.,  &  Aprianto,  R.  D.  (2018).  Kondisi  Terkini  Perkembangan  Pelaksanaan  E- Government  Di  Indonesia :  Analisis  Website. Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi Dan Komunikasi, 2018(Sentika), 329 – 336.

## Best Practice Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna
Megawati Megawati 1 , Adianto Adianto 2
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Email : Megaa261099@gmail.com 1 , adianto@lecturer.unri.ac.id 2
Dikirim : 13 April 2021 | Direvisi : 23 April 2021 | Diterima : 14 Juni 2021

## ABSTRAK
Desa Kundur mengembangkan beberapa TTG untuk membantu masyarakat dalam melakukan pekerjaan sebagai petani sehari-hari. Lahan gambut yang dimiliki Desa Kundur sangat subur, tetapi air yang dihasilkan tanah gambut tidak baik untuk dikonsumsi,. Sedangkan saat musim kemarau  persediaan  air  hujan  habis,  masyarakat  menggunakan  air  sumur  gambut  untuk dikonsumsi.  Hal  tersebut  mendorong  pemerintah  desa  berinisiatif  untuk  untuk  mengajukan proposal  ke  Kementrian  Desa  PDDT  dengan  permohonan  membuat  alat  tepat  guna  untuk mengolah air gambut menjadi air minum, ide tersebut disetujui dan bantuan disalurkan melalui tim  pelaksana  kegiatan  PIID-PEL  .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana proses  pengembangan  dan  penerapan  teknologi  tepat  guna  pengelolaan  air  minum  di  Desa Kundur  serta  faktor  penghambat  yang  mempengaruhi.  Menggunakan  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Konsep teori yang digunakan adalah teori  (Prasojo,  Eko,  2007) ada  beberapa  kriteria  untuk  menilai  sebuah  best  practice. Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  penerapan  TTG  pengelolaan  air  minum  Desa  Kundur berhasil  diterapkan  dan  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  kehidupan  masyarakat  serta pemerintah  Desa  Kundur  .Tetapi  penerapan  tersebut  belum  maksimal  dikarenakan  masih ditemukannya faktor penghambat dalam pengembangan dan penerapan TTG pengelolaan air minum di Desa Kundur, yaitu strategi pemasaran, legalitas hukum yang belum lengkap, dan anggaran yang masih minim
Kata Kunci : Teknologi Tepat Guna; Air Minum; Pengembangan dan Penerapan

## ABSTRACT
Kundur village developed several TTGs to assist the community in doing daily work as farmers. The peat land owned by Kundur is very fertile, but the water produced by the peat soil is not good for consumption. Meanwhile, during the dry season the supply of rainwater runs out, the community uses peat well water for consumption. This prompted the village government to take the initiative to submit a proposal to the Ministry of Village for PDDT with a request for an appropriate  tool  to  process  peat  water  into  drinking  water,  the  idea  was  approved  and assistance channeled through the PIID-PEL activity implementation team. This study aims to determine how the process of developing and applying appropriate technology for drinking water management in Kundur village and the inhibiting factors that affect it. Using qualitative research  methods  with  a  descriptive  case  study  approach.  The  theoretical  concept  used  is
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 1 Juni Tahun 2021, Halaman 53-62 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i1.3173
theory  (Prasojo,  Eko,  2007).  There  are  several  criteria  for  assessing  a  best  practice.  The results of the study found that the implementation of TTG for drinking water management in Kundur  Village  was  successfully  implemented  and  had  a  good  impact  on  the  lives  of  the community and the Kundur village government. However, the implementation has not been maximal because inhibiting factors are still found in the development and implementation of TTG for drinking water management in Kundur, namely marketing strategies, incomplete legal legality, and minimal budget.
Keywords : Appropriate Technology; Drinking Water; Development and Application.

## PENDAHULUAN
Desa  Kundur  adalah  salah  satu  desa  yang  memanfaatkan  teknologi  tepat  guna  untuk membantu pekerjaan masyarakat dengan inovasi-inovasi yang baru dalam membuat alat-alat tepat  guna  dengan  memperhatikan  apa  yang  menjadi  masalah  dan  apa  yang  dibutuhkan masyarakat Desa Kundur sehingga teknologi yang dibuat tidak sia-sia dan berlanjut. Sesuai dengan  visi  dan  misi  Desa  Kundur  yang ingin  memajukan  desa  melalui  potensi  desa  yakni sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang mayoritas sebagai petani selama ini masih melakukan pekerjaan secara manual yang tentunya lebih membutuhkan waktu yang lama dan tenaga,  dengan  adanya  teknologi  tepat  guna  pekerjaan  menjadi  mudah  dilakukan  dan  akan berdampak bagi ekonomi masyarakat. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan  kewenangan  kepada  desa  untuk  mengurus  dan  memajukan  desa,  membangun kemandirian  dengan  memecahkan  masalah  dengan  potensi  desa  dengan  tujuan  untuk memberikan kesejahtraan kepada warga desa dan kemajuan terhadap desa. Desa bukan lagi organisasi pemerintah yang menunggu perintah, akan tetapi desa sudah memiliki hak dalam mengambil  tindakan  untuk  kemajuan  desa  dengan  ketentuan  undang-undang.  Upaya memberdayakan  potensi  desa  perlu  terus  dilakukan  mengikuti  arus  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi agar kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat jika dikelola dengan baik maka desa dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Amanah  undang-undang tersebut,  mendorong  pemerintah  Desa  Kundur  untuk  berfikir keras  mengambil  keputusan  dalam  memecahkan  masalah  yang  dialami  desa  tesebut.Desa Kundur  dianugrahi  tanah  bergambut  yang  subur  memberikan  kehidupan  bagi  masyarakat melalui  bercocok  tanam.Potensi  desa  sektor  perkebunan  dan  pertanian  membawa kemakmuran,  tidak  hanya  penduduk  lokal  desa  tetapi  juga  mempengaruhi  penduduk  diluar desa.Akan  tetapi tanah  yang  subur  membawa  kemakmuran tersebut  tidak  memberikan  efek yang baik bagi salah satu kebutuhan yang sangat penting terhadap manusia yaitu air.Struktur tanah yang bergambut menghasilkan air berwarna coklat dan asam yang selama ini masyarakat gunakan  dalam  memenuhi  kebutuhan  sanitasi  sehari-hari.Keperluan  memasak  dan  minum masyarakat terpenuhi dengan menggunakan air hujan, namun jika kamarau tiba masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih layak konsumsi.
Desa Kundur berinisiatif melakukan perubahan agar masalah yang setiap tahunnya terus dihadapi  bisa  teratasi  dan  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  desa.  Melalui  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  Desa  Kundur
mengajukan  proposal  permohonan  Direktorat  Pendayaagunaan  Sumber  Daya  Alam  dan Teknologi Tepat Guna (SDA-TTG), Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa,  PDTT).  Proposal  yang  diajukan  berbuah  manis,  Kementrian  Desa  PDTT  menyetujui usulan  Desa  Kundur  untuk  melakukan  pengelolaan  air  gambut  menjadi  air  bersih  dengan menggunakan teknologi tepat guna dan memberikan bantuan berupa fasilitas pengelolaan air gambut  menjadi  air  bersih  serta  memberikan  pembinaan  terhadap  pengurus  BUMDes  yang menjadi  pengelola unit air bersih di Desa Kundur.
Potensi gambut yang selama ini dianggap tidak memberikaan pengaruh apapun, ternyata dengan  sentuhan  teknologi  dan  kreatifitas  memberikan  keberkahan  bagi  masyarakat  dan desa.Penerapan  teknologi  tepat  guna  yang  bertujuan memanfaatkan  sumber  daya alam  desa sebagai  pemenuhan  kebutuhan  warga,  memajukan  ekonomi  desa,  penguatan  kapabilitas masyarakat,  dan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dengan  mendorong  pembentukan, pengembangan dan penguatan serta mendorong tumbuhnya teknologi dibidang tersebut.Dari tujuan  yang  dikehendaki,  teknologi  tepat  guna  haruslah  menerapkan  metode  yang  hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif seminimal mungkin dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan (Rahmiyati et al., 2015).
Komitmen pemerintah untuk menerapkan pemberdayaan masyarakat melalui  teknologi tepat guna telah tertuang dalam Permendes PDTT No 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Teknologi tepat Guna akan baik apabila teknologi itu sebanyak mungkin mempergunakan sumber-sumber yang tersedia  banyak  di  suatu  tempat,  apabila  teknologi  itu  sebanyak  mungkin  mempergunakan sumber-sumber yang terdapat sedikit di suatu tempat, apabila teknologi itu dapat sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat, dan teknologi itu membantu memecahkan persoalan atau masalah masyarakat (Nugraha & Mahida, 2013).
Sebagai  bentuk  praktik  terbaik  dari  Permendes  PDTT  No  23  tahun  2017  Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam pasalnya  pengelolaan  air  minum  tersebut  mendapatkan  penghargaan  dari  Kementrian  Desa Pembagunan  Daerah  Tertinggal  dan  Trasmigrasi  yakni  peringkat  1  Desa  Terbaik  Nasional Kategori  Prakarsa  dan  Inovasi  Desa  tahun  2018  serta  penghargaan  tingkat  Provinsi  dan Kabupaten  yang  didapat  oleh  Desa  Kundur  penghargaan  ini  diperoleh  dari  inovasi  Desa Kundur dalam memberikan ide pengembangan air minum dari air gambut.Praktik terbaik atau yang disebut best practice adalah suatu inovasi yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat dengan  harapan  dapat  memberikan  pengaruh  dan  perubahan  yang  baik  terhadap  wilayah tersebut.  Best  practice  dilakukan  karena  adanya  permasalahan  yang  tidak  kunjung  selesai disuatu  wilayah.  Pengertian  best  practice  sendiri  masih  sangat  minim  ditemukan,  karena menurut  (Eldo  &  Mutiarin,  2019)  best  practice  sendiri  hanyalah  predikat  yang  diberikan terhadap indikator-indikator penting yang tidak dapat digeneralisasikan kesetiap aspek yang telah  ada.  Secara  sederhana  dapat  disimpulkan  bahwa  best  practice adalah  hal  khusus  yang dianggap penting dalam suatu aspek.
Menurut  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  dalam  (Parasuraman,  2011)  best  practice  didefenisikan  terkait  dengan
Berbagai inovasi kalangan birokrasi menghasilkan apa yang disebut sebagai praktek terbaik. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa best practice dari Permendes PDTT No 23 tahun 2017  Tentang  Pengembangan  dan  Penerapan  Teknologi  Tepat  Guna  dalam  Pengelolaan Sumber Daya Alam berhasil diterapkan di Desa Kundur. Keberhasilan pengelolaan air minum di Desa Kundur tersebut yang memanfatkan teknologi tepat guna dilihat sebagai best practice dalam  penyelenggaraan  Peraturan  Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna  dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  ditengah-tengah  masyarakat  pasalnya  ada beberapa  wilayah  tidak  mampu  dan  berhasil  dalam  mengembangkan  dan  menerapkan teknologi tepat guna dalam membantu masyarakat. Atas  permasalah yang diuraikan  diatas, peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terlebih  lanjut  yang  dibuat  dalam  karya  ilmiah yang  membahas  Best  Practice  Pengembangan  dan  Penerapan  Teknologi  Tepat  Guna pengelolaan air bersih di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus  yang  bersifat  deskriptif.Penelitian  kualitatif  yang  dilakukan dalam penelitian kali ini adalah berawal dengan memahami fenomena secara menyeluruh yang terjadi di Desa Kundur terkait dengan penerapan pengelolaan air bersih. Selanjutnya menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan saat penelitian berlangsung seperti menentukan masalah yang ingin dibahas dan tujuan dari penelitian, menentukan draft wawancara sesuai dengan teori yang  digunakan  dalam  penelitian,  melakukan  observasi  secara  langsung  dilingkungan  Desa Kundur  dan  dokumentasi.  Tidak  hanya  itu  upaya-upaya  penting  lainnya  yang  melibatkan prosedur penelitian seperti mengumpulkan data, memilah dan menganalisis data, dan menulis data  dalam  bentuk tulisan-tulisan  secara alamiah  secara  nyata.Penyajian  data  diperoleh  dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi langsung terhadap lokasi  penelitian yakni Unit  Air  Bersih  Desa  Kundur  dan  kepada  Masyarakat  yang  menjadi  pengguna  air  bersih tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  akan  berfokus  kepada  Penerapan  Teknologi  Tepat  Guna  (TTG)  yang dilakukan  oleh  Desa  Kundur  sebagai  bentuk  best  practice  pengembangan  dan  penerapan teknologi  tepat  guna  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  sesuai  dengan  Peraturan kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 melalui BUMDes dengan program pengelolaan air gambut menjadi air minum serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Penyajian  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  dalam  bab  ini  diperoleh  dari  hasil penelitian melalui wawancara dan observasi langsung terhadap lokasi penelitian yakni Unit Air Bersih Desa Kundur dan kepada Masyarakat yang menjadi pengguna air bersih tersebut. Data mentah yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan
Huberman. Penelitian ini menggunakan kriteria best practice yang meliputi dampak, kemitraan dan patnerrship hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan masalah dan ingin  dipecahkan.  secara  ilmiah  maka  peneliti  menggunakan  teori  beberapa  kriteria  untuk menilai sebuah best practice menurut (Prasojo, Eko, 2007) berikut ini pembahasannya secara lengkap :

## Dampak ( Impact )
Dampak  yang  dirasakan  dari  sisi  pemerintah  dapat  diukur  dari  tercapainya  beberapa tujuan  visi  dan  misi  pemerintah  desa  kundur,  Desa  Kundur  merasakan  dampak  fositif  yang banyak setelah implementasi teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih ini dilakukan, secara langsung pemerintah mengalami penambahan terhadap Pendapatan Asli Desa Kundur. Sebelumnya hanya dari sektor pertanian tapi saat ini ada penambahan dari usaha air  bersih.  Berikut  ini  adalah  hasil  dari  keuntungan  Unit  Pengelolaan  Air  Minum  di  Desa Kundur  yang  merupakan  Bentuk  Praktik  Terbaik  dari  Peraturan  Kementrian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  23  tahun  2017  Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam ditengah-tengah  masyarakat.  Pendapatan  tersebut  telah  menyumbangkan  penghasilan BUMDes Bina Usaha Sejati dalam pendapatan Asli Desa Kundur. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 1. Pendapatan Perbulan Unit Pengelolaan Air Bersih Salwa tahun 2020 No Bulan Jumlah 1. Periode 1  s/d 31 Januari Rp.   3.827.000 2. Periode 1 s/d 29 Februari Rp. 19.718.000 3. Periode 1 s/d 31 Maret Rp. 14.828.000 4. Periode 1 s/d 30 April Rp.   4.585.000 5. Periode 1 s/d 31 Mei Rp.   2.160.000 6. Periode 1 s/d 30 Juni Rp.   4.200.000 7. Periode 1 s/d 31 Juli Rp.   5.220.000 8. Periode 1 s/d 30 Agustus Rp.   9.705.000 9. Periode 1 s/d 31 September Rp. 16.933.000 10. Periode 1 s/d 30 Oktober Rp. 14.655.000 11. Periode 1 s/d 31 November Rp. 12.505.000 12. Periode 1 s/d 31 Desember Rp. 10.665.000
Sumber : Desa Kundur, 2020.
Pengelolaan air minum ini baru berjalan aktif pada tahun 2020, setelah aktif beroperasi pengelolaan air minum salwa tersebut menghasilkan pendapatan yang cukup meningkat tiap bulannya, tetapi dikarenakan virus covid-19 yang menyerang Indonesia secara tidak langsung juga  melumpuhkan  pendapatan  dari  pengelolaan  air  minum  salwa  hal  tersebut  dikarenakan adanya pengurangan karyawan diperusahaan-perusahaan yang menjadi konsumen air minum tersebut.  Selain  itu  Desa  Kundur  mendapatkan  penghargaan  dari  Kementrian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  yakni  peringkat  1  Terbaik  Nasional Kategori Prakarsa dan Inovasi Desa. yang membawa nama Desa Kundur ke kancah nasional sehingga Desa Kundur mendapatkan perhatian dan respon positif dari pemerintah daerah serta
menjadi contoh bagi pemerintah daerah dan desa lainya untuk mengembangkan desa mereka. Akibat  dari  itu  Desa  Kundur  menjadi  wisata  pendidikan,  maksudnya  banyak  para  peneliti datang  untuk  belajar  dan  penasaran  terhadap  teknologi  tepat  guna  air  gambut  yang  diolah menjadi  air  bersih  ini  baik  itu  untuk  mengadopsi  inovasi  ataupun  sekedar  mencari  tahu kebenaran yaitu  melakukan penelitian.
Hal tersebut ditemukan dari wawancara peneliti dengan informan penelitian berikut ini hasil wawancaranya :
“Paling  pertama  itu  PADes  bertambah,  bukan  secara  langsung  nambah banyak  tetapi  adalah  pemasukan  dari  usaha  desa.  Kedua  itu  dapat penghargaan kemarin termasuk dampak juga kan. Terus banyak yang datang untuk penelitian, kemarin yang dari papua sempat mau datang tapi terhalang corona.Setidaknya  bisalah  sebaga  bentuk  kami  berusaha  mengembangkan ekonomi  desa  ini’’. (wawancara  dengan  Bapak  Saringat  S.Pd.I  selaku Sekertaris  Desa  Kundur  Kecamatan  Tebing  Tinggi  Barat  Kabupaten Kepulauan Meranti,28 Desember 2020).
Salah  satu  usaha  yang  BUMDes  Kelola,  Pendapatan  BUMDes  bertambah  otomatis PADes juga ya. Desa Kundur bisa menjadi contoh yang baiklah atau memotivasi Pemerintah dan desa lain untuk seperti kami maksudnya mengembangkan usaha gitu. Kemarin juga dapat penghargaan  dari  nasional  mengenai  inovasi  ini.Sudah  itu  karna  karyawan  dari  masyarakat setidaknya  adalah  pekerjaan  dan  penghasilan  tambahan.Mungkin  kalau  secara  pribadi  ya mudah  dapat  air  bersih  sekarang  lebih  terjamin  juga’’.(wawancara  dengan  Bapak  Misgiani selaku  Kepala  Unit  Air  Bersih  Desa  Kundur  Kecamatan  Tebing  Tinggi  Barat  Kabupaten Kepulauan Meranti, 21 Desember 2020).
Secara tidak langsung akibat dari usaha air bersih ini banyak masyarakat yang menjadi tenaga  kerja  sehingga  mengurangi  pengangguran,  menambah  pendapatan,  dan  membantu ekonomi masyarakat. Sedangkan dari sisi masyarakat, kemudahan yang didapat masyarakat dalam mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau dan kualitas terjamin.Selama ini masyarakat menggunakan air hujan untuk dikonsumsi dan keperluan memasak atau membeli galon dari luar desa.Karena Desa Kundur lumayan jauh dari perkotaan mengakibatkan harga jual air galon cukup mahal apalagi dimusim kemarau.Tetapi masih ada masyarakat yang lebih memilih mengkonsumsi air hujan ataupun air gambut hal tersebut karena kebiasaan meminum air  hujan  dari  dahulu  sehingga  air  hasil  produksi  ini  tidak  sesuai  dengan  yang  diinginkan, kebanyakan yang tidak meminum adalah masyarakat yang tergolong tua.

## Dampak Negatif
Menurut  hasil  wawancara  tidak  ada  informan  yang  menyatakan  hal  negatif  mengenai penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjad air bersih ini. Tetapi menurut peneliti  sesudah  dianalisis  dengan  seksama  muncul  pemikiran  bahwa  jika  setiap  masalah ditangani oleh pemerintah maka akan muncul sifat ingin difasilitasi dalam setiap kegiatan baik itu  pemerintah  desa  ataupun  masyarakat.  Takutnya  dengan  terbukanya  Pemerintah  Desa kedepan  masyarakat  akan  menganggap  mudah  segala  masalah  yang  dialami  dan  melempar kepada pemerintah desa sehingga tidak mampu lagi mencari jalan keluar sendiri. Selain itu
susahnya pemeriah desa dan BUMDes membagikan dana penyertaan modal untuk setiap usaha karena kebutuhan usaha yang semakin besar.

## Kemitraan (Patnership)
Komitmen Kementrian Desa PDDT juga tidak main-main dalam menyukseskan program ini. Tidak hanya sekedar merencanakan saja Kementrian Desa PDDT melalui tim pelaksana Program bekerjasama dengan perusaahaan ahli dibidangnya untuk menciptakan mesin dengan teknologi tepat guna sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang akan membantu masyarakat Desa Kundur. Mesin teknologi tepat guna pengelolaan air gambut dibuat oleh PT Osmo pacific abadi yang bergerak dibidang pengadaan alat- alat industri dan pengolahan air. Kementrian Desa  Pembangunan  Daaerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  melakukan  kerjasama dengan  PT Osmo Pacific abadi dalam menciptakan teknologi yang sesuai. Hal tersebut dilakukan tentu saja karena pengadaan teknologi harus sesuai ahli dan bidangnya agar tidak terjadi kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. PT Osmo  Pacific Abadi sebagai penggarap teknologi tepat  guna  mesin  pengolahan air  gambut  menjadi  air  bersih tentunya  memiliki  kepentingan untuk perusahaan mereka yakni mengenai keuntungan dan benefit yang didapat, dalam sektor privat  benefit  adalah  tujuan  sehingga  PT  Osmo  mampu  menghasilkan  teknologi  yang memberikan keuntungan bagi perusahaan mereka.

## Keberlanjutan (Sustainbility)
Dalam  aspek  keberlanjutan  dilihat  manfaat  apa  yang  dirasakan  masyarakat.  Setelah dilakukan penerapan teknologi tepat guna pengeloaan air gambut menjadi air bersih di Desa Kundur, masyarakat sangat menerima dan terbuka atas program yang dibuat oleh pemerintah Desa Kundur dibuktikan dengan perubahan yang dilihat secara langsung. Bahkan masyarakat menginginkan air bersih tersebut dialiri kerumah masing- masing.Dari 100% hasil air, 40% air bersih yang bisa langsung dikonsumsi, sedangkan 60% hasil air harus di masak dahulu untuk dikonsumsi. Rencananya air yang akan dialiri kerumah-rumah masyarakat adalah air hasil 60% yaitu  air  yang  harus  dimasak  dahulu  sebelum  dikonsumsi.  Berbeda  dengan  air  yang  dijual dalam bentuk galon dan kedepannya akan diproduksi Air Minum Dalam Kemasaan.
Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian yang menegaskan bahwa unit  air  bersih  ini  sudah  memiliki  program  kerja  yang  akan  direncanakan,  hal  tersebut dilakukan karena banyak masyarakat memberikan masukan-masukan untuk penyaluran air ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat sangat fositif. Berikut ini hasil wawancaranya: “Semakin bertambah ilmu, sekarang banyak pelatihan -pelatihan yang dilakukan  jadi  menambah  relasi  juga,  banyak  juga  kemudahan-kemudahan  karena  sudah memiliki  pengalaman  ini.Kalau  dari  segi  penerimaan  masyarakat  sangat  mendukung  sekali bahkan  mereka  minta  airnya  itu  dialirkan  kerumah-rumah,  tapi  air  yang  di  tower  itu  tetapi masih  kami  pikirkan’’.(Wa wancara  dengan  Bapak  Misgiani  selaku  Kepala  Unit  Air  Bersih Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, 21 Desember 2020).
Perubahan bisa terjadi secara langsung setelah dilakukannya implementasi kebijakan atau memerlukan waktu sekian lama agar bisa melihat perubahan yang terjadi didalam masyarakat hal tersebut dipengaruhi oleh terbuka atau tidaknya masyarakat terhadap hal yang baru. Setiap
perubahan memiliki proses yang memakan waktu, karena membiasakan diri dengan sesuatu yang  baru  adalah  hal  yang  sulit.  Maksudnya  perubahan  yang  dapat  dilihat  secara  langsung adalah efek yang sangat terasa setelah adanya penerapan tersebut, tidak secara total berubah langsung tatanah kehidupan masyarakat tetapi perubahan yang besar sesuai tujuan kebijakan tersebut diimplementasikan.
Seperti  halnya  Desa  Kundur  sangat  mengalami  perubahan  setelah  adanya  penerapan teknologi  tepat  guna  pengelolaan  air  gambut  menjadi  air  bersih.  salah  satunya  adalah masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi air hujan sekarang tidak lagi karena adanya air bersih, masyarakat merasa aman dan terjamin terhadap air minum yang dikonsumsinya. Selain itu jika dahulu musim kemarau adalah musim yang menjadi beban bagi masyarakat atas kekurangan air tapi saat ini tidak lagi. Masyarakat yang dahulunya harus mengeluarkan uang lebih untung air galon yang datang dari luar desa karena musim kemarau harga menjadi naik, saat ini tidak lagi cemas akan hal tersebut.
Kemampuan beradaptasi masyarakat berbeda-beda, ada yang mudah melakukannya dan ada  juga  yang  sulit  untuk  membuka  dirinya  terhadap  hal  yang  baru  dilingkungan  tempat tinggalnya.Sama  halnya  dengan  beberapa  masyarakat  yang  belum  menerima  untuk mengkonsumsi  air  bersih  hasil  produksi  BUMDes  tersebut,  dikarenakan  sudah  terbiasa menggunakan  air  hujan  atau  air  gambut  untuk  dikonsumsi.Tetapi  menurut  informan  hanya masyarakat dengan umur  yang sudah tua saja maksudnya adalah lansia yang sudah terbiasa secara  temurun-temurun  mengkonsumsi  air  hujan  dan  air  gambut  belum  bisa  beradaptasi dengan hal yang baru karena kebiasaan yang sudah lama dilakukan.
Dari sisi pemerintahan Desa Kundur perubahan yang dirasakan belum terlalu besar tetapi sesuai harapan. Pendapatan Desa yang bertambah adalah salah satu tujuan yang diharapkan, walaupun  penambahan  belum  terlalu  signifikan  tetapi  sudah  memberikan  pengaruh  tehadap penambahan  pendapatan  Desa  Kundur.  Selain  itu  dapat  dilihat  bahwa  adanya  motivasi  dan kemauan  belajar  dari  lembaga-lembaga  yang  ada  di  Desa  Kundur  untuk  mengembangkan teknologi  tepat  guna  lainya  agar  bisa  memudahkan  pekerjaan  masyarakat  sehari-hari.Tidak hanya itu penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih di Desa Kundur membawa perubahan yakni dahulunya Desa Kundur seperti desa pada umumnya tetapi semenjak  adanya  penerapan  program  tersebut  banyak  yang  datang  ke  Desa  Kundur  untuk belajar  dan  melakukan  penelitian  terhadap  air  bersih  baik  dari  dalam  daerah  maupun  luar daerah. Sisi positif lainnya adalah banyak ilmu baru yang didapat para pengelola air bersih terkait dengan teknologi dan pengembangan terhadap usaha.
Saat ini perubahan secara besar belum terlihat tetapi dikarenakan setiap perubahan tidak bisa secara instan, diharapkan perubahan besar lainnya bisa dirasakan seiring perkembangan zaman  agar  berdampak  bagi  kehidupan  masyarakat  dan  Desa  Kundur  jangka  panjang.  Jika dilihat dari perubahan-perubahan kecil yang dirasakan masyarakat, tentunya akan memberikan perubahan  besar  jika  pengembangan  terhadap  pengelolaan  air  minum  ini  terus  dilanjutkan. Mengapa demikian karena pengembangan ini tepat sasaran yaitu masyarakat yang memang membutuhkan  air  minum  yang  layak.  Jika  masyarakat  membutuhkannya  masyarakat  akan bergantung secara terus menerus, hal tersebut diharapkan membawa pengaruh positif terhadap keberlanjutan pengembangan teknologi tepat guna air minum ini. Selain itu kondisi wilayah yang  berpulau  secara  otomatis  air  yang  dihasilkan  payau  tentunnya  teknologi  ini  sangat
dibutuhkan. Kemudian teknologi tepat guna pengelolaan air minum ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti secara otomatis jika dikembangkan dan dikelola dengan baik maka  pengelolaan  air  minum  ini  akan  berpengaruh  besar  terhadap  pemenuhan  pasokan  air minum  yang  layak  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Untuk  memperkuat  analisis  diatas peneliti  melakukan  beberapa  perbandingan  dengan  penelitian  lainnya  yang  membahas mengenai teknologi  tepat  guna  untuk mendukung  hasil  penelitian ini  lebih  kuat,  berikut ini hasilya:
Dalam  penelitian  yang  berjudul  penerapan  tenologi  tepat  guna  pengelolaan  air  payau menjadi  air  bersih  dikelurahan  dalam  Kabupaten  Sampang  yang  ditulis  oleh  Sumargono, Laksmono,  dan  Lilik  Supriyanti  menjelaskan  bahwa  penerapan  teknologi  tepat  guna  dalam memecahkan masalah air lebih cepat dan efisien karena alat tersebut memang di design untuk masalah  yang  sudah  dipelajari  secara  matang.  Teknologi  tepat  guna  muncul  akibat  seiring permasalahan yang penyelesaian masalahnya tidak sesuai dan tidak efisien, dikarenakan tidak ada  kajian  khusus  mengenai  masalah  tersebut,  berbeda  dengan  teknologi  tepat  guna  setiap permasalahan  yang  dialami  masyarakat  harus  melewati  beberapa  proses  seperti  yang  telah tertuang dalam Permendes PDDT No 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu untuk menunjukkan bahwa pengelolaan air minum  di  Desa  Kundur  ini  merupakan  praktik  terbaik  dari inovasi  tersebut ialah berhasil mendapatkan penghargaan peringkat 1 kategori prakarsa dan inovasi desa tingkat nasional.  Dalam penelitian yang berjudul pengembangan produksi dodol mangrove melalui penerapan teknologi tepat guna yang ditulis oleh M. Fitria, Elvy Sahnur Nasution menjelaskan bahwa  teknologi  tepat  guna  sebagai  jalan  keluar  bagi  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh masyaraakat,  memberikan  kemudahan,  dan  berdampak  terhadap  ekonomi  masyarakat  dan kesejatraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di Desa Kundur berhasil diterapkan dan  berjalan dengan baik sesuai dengan  proses  yang  termaktub  dalam  Permendes  PDDT  nomer  23  tahun  2017  tentang pengembangan  dan  penerapan    teknologi  tepat  guna  pengelolaan  sumber  daya  alam. Pengembangan  dan  penerapan  teknologi  tepat  guna  pengelolaan  air  minum  tersebut memberikan  dampak  yang  baik  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  Desa  Kundur.  Seperti memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih, menambah pendapatan Asli Desa walaupun belum maksimal, memotivasi masyarakat desa untuk giat berusaha mengembangkan teknologi tepat  guna  lainnya  untuk  memudahkan  pekerjaan  masyarakat  Desa  Kundur,  mengurangi pengangguran  dan  menambah  pendapatan  masyarakat  bagi  yang  menjadi  karyawan,  dan adanya penambahan ilmu terhadap bagaimana mengelola usaha dibidang bisnis dengan baik bagi  pengelola.  Hasil  penelitan  menemukan  bahwa  faktor-faktor  yang menjadi  penghambat dalam penerapan teknologi tepat guna pengelolaan air gambut menjadi air bersih dalam upaya mengembangkan ekonomi desa di Desa Kundur adalah Strategi pemasaran, Legalitas hukum yang belum lengkap dan anggaran atau dana yang masih minim.
Hal-hal yang dapat peneliti sarankan dalam menimimalisir faktor penghambat jalannya pengelolaan air gambut menjadi air bersih adalah sebagai berikut; Pemerintah Desa Kundur
hendaknya  melakukan  evaluasi  terhadap kinerja  pengelola  unit  air  bersih  dan  Badan  Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati Desa Kundur. Evaluasi diperlukan dalam setiap organisasi, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kelalaian dan kesalahan yang berulang dalam kinerja serta meningkatkan  motivasi  karyawan  dan  kualitas  produk  yang  dihasilkan.  Saran  yang  dapat penulis berikan terkait poin kedua yaitu a. menetukan strategi pemasaran dengan baik, seperti iklan  menggunakan  reklame  dijalan,  brosur,  dan  poster  dan  melakukan  perbaikan  terhadap packaging kemasan galon agar terlihat lebih rapi dan bersih. c. Mempersiapkan izin secepat mungkin agar legalitas hukum yang dimiliki jelas. d. Menjalin hubungan dengan perusahaan secara timbal balik untuk mensponsori penambahan modal unit usaha pengelolaan air bersih tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, B. (2007). Analisis Data Penelitian Kualitatif . Jawa Barat: Pt Raja Grafindo Persada. Eko, S. (2014).
Desa Membangun Indonesia.
In Academia.Edu . https://doi.org/10.1038/ncomms12854
Eldo,  D.  H.  A.  P.,  &  Mutiarin,  D.  (2019).  Analisis  Best  Practice  Inovasi  Pelayanan  Publik (Studi  pada  Inovasi  Pelayanan  “Kumis  MbahTejo”  di  Kecamatan  Tegalrejo  Kota Yogyakarta).
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 1 (2), 156.
https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753 Febriani, Y. (2019). Pembuatan Sistem Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih . (March). Fitra,  M.,  &  Nasution,  E.  S.  (2019). Pengembangan  Produksi  Dodol  Mangrove  Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna . 1 (1), 350 – 354.
Heriyanto, M., Adianto, & As’ ari, H. (2019). Model Implementasi Program Csr Di Indonesia Praktek  Di  Pt  Pertamina  Ru  Ii  Dumai  Dan  Pt  Cevron  Pacifik  Indonesia  (Cpi)  Riau . Pekanbaru: Taman Karya Pekanbaru.
Kurniawan,  B.  (2016). Desa  Mandiri,  Desa  Membangun .  Jakarta:  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Moko,  E.  M.,  Rahardiyan,  D.,  &  Wantouw,  F.  (2020). Penerapan  Teknologi  Filtrasi  Dan Tower Penampungan Low Cost- Low Maintenance Dalam Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Desa Bango Kepulauan Mantehage . 2 , 20 – 25. Nugraha, D. H., & Mahida, M. (2013). Pengolahan Air Minum ( Studi Kasus : Pulau Palu ’ E ,  Nusa  Tenggara  Timur  )  Community  Readiness  In  The Application  Of  Technology  Of Drinking . 119 – 129.
Rahmiyati,  N.,  Andayani,  S.,  &  Panjaitan,  H.  (2015).  Model  Pemberdayaan  Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Di Kota Mojokerto. Jurnal Ilmu Ekonomi &
Manajemen , 2 (2), 48 – 62. Retrieved From Http://Jurnal.Untag-
Sby.Ac.Id/Index.Php/Jmm17/Article/View/506/463 Silalahi,  U.  (2017). Metode  Penelitian  Sosial (Cetakan  Pe;  A.  Gunarsa,  Ed.).  Bandung:  Pt Radika Aditama.

## PETUJUK PENULISAN ARTIKEL
1. Penulis  menyerahkan  naskah  berdasarkan  makalah  aslinya.  Naskah  belum  pernah dipublikasikan  di  media  manapun  dan  saat  ini  tidak  sedang  dipertimbangkan  untuk dipublikasikan di tempat lain.
2. Penulis  adalah  peneliti,  profesional,  atau  sarjana  yang  menulis  karya  ilmiah  asli berdasarkan 6 topik  Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (4000-6000 kata), diketik pada kertas A-4, dengan batas tepi normal.
4. Judul harus mewakili isi naskah. Ini terdiri dari tidak lebih dari 14 kata dan ditulis dengan judul kasus.
5. Identitas penulis terdiri dari nama, afiliasi, dan email. Jika naskah ditulis oleh lebih dari satu  penulis  dengan  afiliasi  yang  sama,  alamat  afiliasi  tidak  perlu  dicantumkan  secara terpisah.  Hanya  penulis  yang  sesuai  yang  dicantumkan  berdasarkan  alamat  pos  di  baris paling bawah artikel.
6. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan panjang 150-250 kata. Kata kunci ditulis dengan gaya Italic dan isi 5 kata.
7. Sistematika  Penulisan  terdiri  dari  Pendahuluan  (  menguraikan  latar  belakang,  rumusan masalah,  tujuan  penelitian.  Dan  menggambarkan  pendekatan,  teori,  atau  konsep  yang relevan sebagai dasar analisis), Metode (Bagian ini berisi uraian tentang penelitian desain, subjek  atau  objek  penelitian,  teknik  pengumpulan  data,  dan  analisis  data,  yang  telah dilakukan oleh peneliti), Hasil dan Pembahasan (berisi deskripsi temuan dan pembahasan, Penulis menyajikan hasil temuan terbaru dengan temuan penelitian yang ada ), Kesimpulan (berisi informasi singkat dan jelas tentang esensi hasil penelitian dan rekomendasi), Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua orang atau pihak yang terlibat atau membantu dalam penyelesaian kegiatan penelitian (jika ada), Daftar Pustaka.
8. Naskah lebih menyukai kutipan tidak langsung (parafrase). Kutipan berasal dari sumber utama data yang diwawancarai mendalam, disebutkan dalam paragraf dan referensi.
9. Gaya  referensi  dan  kutipan  sesuai  dengan  American  Psychological  Association  (APA) Edisi ke-6.
10. Tabel,  gambar,  grafik,  dan  bagan  dalam  naskah  harus  disebutkan  dalam  pembahasan paragraf.
11. Penulis menulis paragraf secara sistematis. Ini menghindari penggunaan titik titik, agregasi, atau penomoran berurutan ke bawah tetapi ditulis sebagai bagian dari paragraf.