JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2) (2019): 408-417. DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.14117

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Kaitan Sistem Pemiliham Umum dan Korupsi Legislatif Tapanuli Tengah Periode 2015-2020
The Linked to The Electoral System and Legislative Corruption in Central Tapanuli Periode The 2015-2020
Winna Margaretha Hasibuan 1) *, Heri Kusmanto 2) & Warjio 2)
1) Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: 20 Juli 2019; Disetujui: 01 Desember 2019; Dipublish: 03 Desember 2019

## Abstrak
Korupsi  telah  menjadi  salah  satu  fenomena  yang  sangat  luar  biasa  yang  terjadi  di  berbagai  negara- negara  demokrasi  termasuk  di  Indonesia,  sehingga  hal  tersebut  menjadikan  Indonesia  berada diperingkat ke 96 dunia sebagai salah satu negara terkorup, dan yang paling banyak didominasi oleh lembaga  legislatif  yang  anggotanya  dipilih melalui  sistem  pemilihan  umum.  Adapun  tujuan penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  tentang  kaitan  dan  faktor-faktor  korupsi  legislatif  Tapanuli  Tengah dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  analisa  deskriptif  dan menggunakan teori sistem pemilihan  umum,  korupsi legislatif dan  jenis  korupsi  politik.  Adapun hasil dalam  penelitian  ini  bahwa  pemilihan umum yang  berfokus  pada  calon  ( people centered ) menjadikan biaya  politik  sangat  mahal,  juga  menjadikan  sikap  patron-klien  antara  kepala  daerah  dan  anggota legislatif,  serta  menimbulkan  sikap  politik  praktis  dimasyarakat  maupun  para  politisi  kabupaten Tapanuli Tengah.
Kata Kunci : Sistem Pemilihan Umum, Legislatif, Korupsi Legislatif

## Abstract
Corruption  has  become  one  of  the  most  extraordinary  phenomena  that  occur  in  various  democratic countries, including in Indonesia, so that it makes Indonesia ranked 96th in the world as one of the most corrupt countries, and the most dominated by legislative institutions whose members are elected through electoral  system.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  relationship  and  corruption  factors  of  the Central  Tapanuli  legislature  by  using  qualitative  research  methods  with  a  type  of  descriptive  analysis research  and  using electoral  system  theory,  legislative  corruption  and  types  of  political  corruption.  The results in this study that general election focused on people (people centered) makes political costs very expensive,  also  makes  the  attitude  of  patron-client  between  the  regional  head  and  members  of  the legislature, and raises a practical political attitude in society and the politicians of Central Tapanuli Keywords : Electoral System, Legislative, Legislative Corruption
How  to  Cite : Hasibuan,  Winna  M.  Kusmanto,  H.  &  Warjio.  (2019).  Kaitan  Sitem  Pemilu  dan  Korupsi Legislatif Tapanuli  Tengah  periode  2015-2020 . JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. 11 (2) (2019): 408-417.
* Corresponding author:
E-mail: winahasibuan@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Korupsi  telah  menjadi  suatu masalah  (problem)  yang  melekat  pada struktur kekuasaan dan juga mempengaruhi  perilaku  publik.  Korupsi yang  sesungguhnya  merupakan  suatu perbuatan  yang  didistribusikan  kedalam kehidupan masyarakat sehingga melahirkan budaya korup didalam kehidupan  bernegara.    Korupsi  bukan hanya merupakan sebuah istilah sederhana,  akan  tetapi  korupsi  cenderung terjadi dikalangan pelayan publik, lembaga politik  seperti  legislatif,  eksekutif.  Dalam hal  ini  lembaga  legislatif  yang  anggotanya dipilih melalui mekanisme yang demokratis yaitu melalui pemilihan umum (pemilu)  dan  dalam  pemilihan  umum setiap  negara  pada  umumnya  memilih sistem distrik ataupun sistem proprosional dan  dalam  hal  ini  Indonesia  memilih sistem  proprosional  yang  berdasarkan dengan daftar calon terbuka.
Hal  tersebut  memiliki  berbagai dampak, baik legislatif di pusat maupun di seperti  yang  terjadi  di  daerah  kabupaten Tapanuli  Tengah.  Korupsi  bukan  hanya merupakan sebuah istilah sederhana, akan tetapi korupsi
cenderung terjadi dikalangan pelayan publik, seperti aparatur  sipil  negara,  maupun  lembaga politik  seperti  legislatif,  eksekutif  dan bahkan  sampai  kepada  tataran  lembaga
yudikatif  sedangkan  sebagai  sebuah negara  yang  telah  merdeka  selama  74 tahun  Indonesia  masih  memiliki  indeks korupsi  yang  masih  rendah  adapun capaian ini sama dengan tahun sebelumnya  sementara  jika  dalam survey secara global (dunia) Indonesia mengalami penurunan  peringkat  enam  level  ke peringkat  96  dunia  dan  berdasarkan  data dibawah  dapat  dilihat  bahwasannya  jika peringkatnya antara negara-negara ASEAN ternyata  Indonesia memiliki posisi berada di  bawah  Timor  Leste,  meskipun  pada tahun  berikutnya  yaitu  2018  Indonesia mengalami peningkatan level yaitu 38 dari skala  0-100  hanya  saja  tetap  masih dibawah  negara  Malaysia,  dan  Singapura dianggap  sebagai  yang  paling  bersih diantara  negara-negara  di yang  tergabung dalam negara-negara ASEAN.
(Gambar 1)
Fenomena  korupsi  di  Indonesia telah  banyak  terjadi  dan  aktor-aktornya sangat  banyak  dari  berbagai  kalangan termasuk  didalamnya  anggota  legislatif, eksekutif  (dalam  hal  ini  kepala  daerah) serta  yudikatif  (pengadilan,  baik  hakim maupun  pejabat  pengadilan  lainnya) seperti  yang  termuat  dalam  jurnal  yang oleh  Nur  Atnan,  dituliskan  bahwasannya modus  korupsi  banyak  dilakukan  melalui mark  up belanja,  menjadi broker proyek, memanipulasi  putusan  atau  sengketa  di pengadilan,  menerima  suap,  hingga manipulasi perjalanan dinas dan kebanyakan  persoalan  korupsi  terlahir dari daerah hal tersebut karena pemilihan lokal  untuk  kepala  daerah  dan  anggota dewan di daearh membawa tantangan lain ke kontrol korupsi di negara ini.
Laporan  lain  juga  menunjukkan bahwa pemilihan lokal terakhir pada tahun 2009  tidak  bebas  dari  penipuan,  dengan manipulasi  suara,  mobilisasi  birokrat, intimidasi  pemilih,  dan  'politik  uang'. Sebagai tambahan, aturan keuangan politik saat  ini  tidak  tepat  hal  tersebut dikarenakan  kampanye-kampanye  pemilu yang  berbiaya  tinggi,  serta  kefokusan pemilih  terhadap  kandidat  pejabat  publik untuk  dapat  dipilih  secara  langsung sehingga  mendorong  kandidat  untuk mencari dukungan dari sektor swasta atau menyalahgunakan dana dan pembelanjaan
sumber  daya  publik  yang  dibelanjakan. sedangkan menurut Transparency International Indonesia  dengan  sistem pemilihan memiliki biaya tinggi kampanye politik  tidak  memberikan  pilihan  bagi legislator  dan  anggota  dewan  di  legislatif provinsi  dan  kabupaten  tetapi  untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk  mencari  dana  untuk  membayar kembali  dana  kampanye  yang  digunakan memenangkan  kursi  legislatif  dan  juga untuk  membantu  membiayai  segala kegiatan politik mereka.
Seperti halnya dengan yang diungkapkan oleh Direktur Prajna Research Indonesia  Sofyan  Herbowo  yang menyampaikan  bahwasannya  biaya  untuk merek  politik  memang  tidak  sedikit, sehingga  semakin  rendah  popularitas seseorang,  maka  biaya  untuk  membuat merek  politik  akan  semakin  mahal.    Hal terebut  juga  dianggap  sebagai  indikoator murah  atau  mahalnya  modal  untuk  maju sebagai calon legislatif (caleg) adalah juga tingkat literasi media. Adapun perinciannya  sebagai  berikut:  Dana  yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR RI sebanyak  Rp  1  miliar-RP  2  miliar sedangkan  untuk  menjadi  anggota  DPRD tingkat provinsi sebesar : Rp 500 juta-Rp 1 miliar dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota : Rp 250 juta-Rp 300 juta.

## (Tabel 1)
Sumber:: Corruption  Perception  Index,  Global Corruption  Barometer,  Transparency  International (dalam  presentasi  Wijayanto  di  Universitas Paramadina  Public  Policy  Insititute  tanggal  13,14 dan 16 Maret 2012).
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat  bahwasannya  legislatif  menempati urutan  kedua  sebagai  sebuah  lembaga terkorup.  Padahal  para  anggota  legislatif itu  dipilih  berdasarkan  cara  yang demokratis yaitu melalui pemilihan umum dan  dalam  pemilihan  umum  (pemilu), kandidat  dipilih  oleh  warga  negara  yang menggunakan hak pilihnya karena sesungguhnya  pemilu  juga  merupakan suatu  proses  demokrasi  dalam  bentuk yang  paling  dasar.  Melalui  mekanisme dalam  pemilu,  rakyat  bebas  memilih pemimpinnya  namun  dalam  prakteknya rakyat tidak lagi memilih berdasarkan visi- misinya  namun  lebih  kepada  berapa banyak materi yang diperoleh. Kesuksesan proses  dari  pemilu  kemudian  ditentukan oleh  penerimaan  dari  seluruh  partisipan yang melakukan pemilu yang secara bulat (legitimate) serta mengikat.
Pada prinspinya Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang berdasarkan pada  ketentuan  yang  termuat  dalam  di pasal 215 huruf a UU No.8  dimana tentang Pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD menyatakan bahwa, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  ditetapkan  berdasarkan calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak. Dalam  hal  ini  juga  sistem  pemilu  dengan suara  calon  terbanyak,  juga  ditetapkan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka yaitu pemilih memilih berdasarkan  pada  kandidatnya  bukan berdasarkan  pada  nomor  urut  yang  pada penerapannya menjadi proporsional terbuka murni (Arend Lijphart, 1995) Dengan demikian pengaturan
pemilu sangat penting dalam menghasilkan  kualitas  para  wakil  rakyat, karena  pemilihan  diselenggarakan  secara langsung. Pada tahun 2009 dan 2014 yang menganut  sistem  proporsional  terbuka dengan  daftar  calon  terbuka,  hal  tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konsitusi  (MK)  yang  mengubah  sistem pemilihan  umum  yang  semula  sistem pemilihan  proprosional  tertutup  menjadi sistem  pemilihan  yang  terbuka  yang termaktub  di  pasal  5  ayat  1  UU  No.  10 tahun  2008  yang  juga  termuat  dalam putusan  MK  No  22  dan  24/PUU-VI/2008 yang  mengabulkan  pengujian  perundang-
Rank  Institution Score 1 Police 4.2 2 Legislative 4.1 3 Judiciary 4.1 4 Political Party 4.0 5 Licensing Authority 3.8 6 Tax Office 3.6
undangan pada pasal 214 UU No 10 tahun 2008  tentang  pemilihan  anggota  DPR, DPRD  dan  DPRD  dengan  suara  terbanyak. Hal ini berbanding terbalik dari UUD 1945 pada  pasal  22  E  ayat  (3)  yang  berbunyi: “peserta  pemilu  anggota  DPR/DPRD adalah  partai  politik”,  sedangkan  putusan MK  dengan  mekanisme  pemilihan  umum proporsional terbuka murni justru menghilangkan peran partai politik karena yang  bertaruh  adalah  individu  bukan ideologi maupun visi-misi partai politik.
Hal  tersebut  dikhawatirkan  akan menjadikan politik praktis baik bagi calon legislatif maupun bagi masyarakat, karena untuk  menjadi  anggoat  legislatif  saja Rp.1,2  miliar-Rp.4,6  miliar  sedangkan Caleg  DPD  Rp.541  Juta-  Rp.  1,3  miliar. Biaya  sebesar  itu  tidak  akan  tergantikan mengingat  jabatannya  hanya  5  (lima) tahun  untuk  1  periode,  sehingga  hal tersebut  membuat  para  anggota  legislatif mencari  jalan  pintas  untuk  melakukan korupsi baik secara sendiri-sendiri maupun secara massal, hal itu terlihat dari tertangkapnya anggota DPRD Malang yang berjulmah  40  orang  lebih  dari  total  45 orang anggota legislatif.
Sedangkan  untuk  kasus  lain  adalah terungkapnya  korupsi  massal  juga  oleh anggota  dprd  Sumatera  Utara  (Sumut) berjumlah  38  orang  dari  total  100  orang anggota legilsatif provinsi ini. hal itu tidak
mengherankan  memang,  karena  dipusat juga  terjadi  korupsi  DPR  RI  yang  oleh Setva  Novanto  yang  cukup  besar  sampai merugikan  negara  lebih  dari  triliunan rupiah.    Selain  korupsi  yang  telah dipaparkan  diatas,  ada  juga  korupsi  yang menjadi  yaitu  korupsi  legislatif  (dprd) yang terjadi dikabupaten Tapanuli Tengah dengan modus yang berbeda yaitu mark up biaya  perjalanan  dinas  dan  merugikan negara  senilai  ratusan  juta  rupiah  adapun tersangkanya  4  (empat)  orang  yang  tediri dari 1 (satu) orang wakil ketua dprd dan 3 (tiga)  lagi  anggota  dprd  kabupaten Tapteng  akan  tetapi  kasus  ini  ditangani oleh  pihak  kepolisian  bukan  oleh  pihak yang  memang  memiliki  otoritas  untuk melakukan  penindakan  terhadap  kasus korupsi  yaitu  Komisi  Pemberatasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka sebenarnya  bagaimana  kaitan  sistem pemilu  dan  korupsi  legislatif  di  Tapanuli Tengah  serta  faktor-faktor  apa  yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Adapun salah  satu  unsur  dari  korupsi  yang dilakukan oleh legislatif sebagai salah satu korupsi  politik  yang  dengan  salah  satu jenisnya  adalah  patron-klien  baik  antara petahana  (kepala  daerah  dengan  anggota legislatif)  maupun  patron-klien  (pemilih dengan  yang  mencalonkan),  dan  hal
tersebut  merupakan  salah  satu  jenis korupsi politik (Chang, 2005).

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  Penelitian  ini  akan menggunakan  jenis  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi dalam  melihat  suatu  fenomena  maupun fakta.  Sedangkan  tujuan  dari  penelitian kualitatif  adalah  mendeskripsikan  serta analisis  dengan  peneliti  adalah  sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2010).
Dengan menggunakan metode studi kasus  dan  mencoba  untuk  memahami kompleksitas  dan  sifat  khas  dari  kasus yang  diteliti,  fokus  penelitian  antara  lain terhadap  suatu  komunitas,  sekolah, keluarga, organisasi, individu, atau peristiwa tertentu (Alan, 2004).
Sumber  data  merupakan  asal darimana  data  tersebut  diperoleh  oleh peneliti, dan dalam  penelitian ini terdapat 2  (dua)  sumber  data  yaitu  sumber    data primer,  dimana  data  yang  diperoleh langsung  dari  objek  yang  menjadi  kajian penelitian  ini  dengan  narasumber  untuk memperoleh asumsi awal peneliti dan bisa memberikan  pandangan  dengan  kaitan sistem  pemilu  dan  korupsi  yang  terjadi termasuk  di  tapteng  narasumbernya adalah  anggota  legislatif  yang  sedang
menjalani proses hukum di Rutan Tanjung Gusta Medan.
Adapun  teknik  pengumpulan  data dalam penelitian adalah dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara  mendalam  (deep interview)  dan  dokumentasi  yang  berasal dari  buku  maupun  jurnal  serta  media digital  (internet)  yang  berkaitan  dengan penelitian ini sedangkan dalam menganalisa data digunakan reduksi  data, penyajian  data  serta  kesimpulan  dalam bentuk  jabaran  singkat  tentang  hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kaitan Sistem Pemilu dan Korupsi Anggota Legislatif
Kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) berdasarkan  atas atas  polisi  nomor  :  LP/766/VI/2019/SPKT tanggal 08 Juni 2019, dimana salah satu wakil dan  anggota  DPRD  Kabupaten  Tapanuli Tengah  melaksanakan  perjalanan  dinas, sedangkan  dalam  penyelesaiannya  para anggota legislatif ini tidak mampu menunjukkan  bukti  pengeluaran  yang  telah dibayarkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  telah merugikan  negara  dengan  melakukan perjalan  dinas  fiktif  yang  tidak  sesuai  antara tagihan  serta  bukti  struk  seperti  biaya  hotel dan biaya lainnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  teori  tentang  korupsi  yang dilakukan  oleh  legislatif  sebagai  kategori korupsi  politik.  Hal  tersebut  dikarenakan praktik  korupsi  yang  terjadi  di  legislatif menunjukkan  adanya  sikap  ketidakjujuran pada  sebagian  politisi,  dan  juga  sebagai ketidakmampuan politisi untuk tergiur untuk korupsi.  Seperti  yang  telah  dielaborasi  oleh Noreen Hertz yang antara lain mengatakan:
People see their governments as unable to deliver  what  their  promise,  obsessed  with unimport  is  with  unimportant  issues  and internal  politicking  riddled  with  corruption, clinging to outmoded nations of authority, and increasingly  in  the  pocked  of  business  people. The  distinction  between  incompetence  and dishonesty  is  becoming  blurred  as,  in  country after country, senior politicians are  discovered to  have  angaged  in  corrupt  practices. (Alkotstar Artidjo, 2008).
Pada  dasarnya  kasus  korupsi  dapat dipengaruhi oleh sistem pemilihan umum, hal itu  karena  biaya  yang  kita  keluarkan  berasal dari  penghasilan  kandidat  itu  sendiri.  Selain itu  ada  patronase-klientelisme  oleh  kepala daerah  terhadap  anggota  legislatif  di  dprd tapanuli  ini  dan  adapun  sifat  klientelisme maupun  patron  itu  merupakan  salah  satu akibat  dari  sistem  pemilu  proporsional dengan  daftar  terbuka.  (Ramlan  Surbakti, 2016).
Dalam  prosesnya  biaya  yang  telah dikeluarkan  serta  sikap  klientalisme  dan patron  ini  menjadikan  para  anggota  dewan harus berusaha keras agar dapat mengumpulkan  kembali  biaya  yang  telah dikeluarkan  bahkan  juga  harus  lebih  bekerja keras agar dapat mengumpulkan biaya untuk pemilihan berikutnya, untuk itu perlu disadari bahwa  dalam  berpolitik  diperlukan  orang- orang yang sudah mapan secara finansial, agar ketika berkampanye tidak memikirkan untuk mengembalikan  modal  (Wawancara  dengan Awaluddin Rao).
Kasus-kasus korupsi, seringkali melibatkan  anggota  parlemen  sendiri,  salah satu  bentunya  seperti  pembelian  suara  ( vote buying ),  kontribusi  penggunaan  sumber- sumber negara secara ilegal, dan sebagainya. Hal  tersebut  terjadi  karena  masyarakat  yang sangat  berfikir  pragmatis.  Jika  ada  yang memberikan mereka uang maka mereka akan segera  memilihnya  namun  hal  tersebut  juga bukan  jaminan  untuk  dipilih.  (Wawancara dengan  Jonias  Silaban).  Korupsi  merupakan hal yang tidak dapat dijadikan alasan apapun bahkan  jika  mengemban  tugas  publik,  dalam hal  kaitan  dengan  sistem  pemilu  memang korupsi  memiliki  setidaknya  kaitan  baik secara  langsung  maupun  tidak,  disamping biaya yang besar, harapan para politisi terlalu tinggi  sehingga  tekadang  tidak  sesuai  dan mengakibatkan  mengambil  tindakan  untuk korupsi.
Dalam kaitan sistem pemilu dan korupsi memang  benar  ada  apalagi  jika  sistem  itu proprosional  terbuka  murni,  yang  jika berfokus  pada people  centered ,  artinya masyarakat  memang  menjadi  bebas  untuk menentukan  anggota  legislatif  yang  sesuai dengan  keiginannya  (disinlah  klientalisme- patronase  berkembang),  akan  tetapi  hal tersebut belum diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memami  dan mengerti tentang suatu program maupun hak konstitusinya  sehingga  memilih  berdasarkan dari  berapa  yang  diap  dapat  dari  kandidat tersebut  apalagi  jika  di  kabupaten  Tapanuli Tengah,  dimana  masyarakat  secara  terang- terangan  meminta  imbalan  untuk  memilih sehingga  memang  pemilih  menjual  suaranya dalam pemilihan anggota legislatif.

## Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Kasus Korupsi Anggota Legislatif
Sebagai  sebuah  fenomena  korupsi termasuk  di  kabupaten  Tapteng  maka  hal tersebut  terjadi  dikarenakan  memang  biaya politik  untuk  menjadi  anggota  legislatif dikabupaten ini memang tidak murah, karena masyarakat  cenderung  sangat  pasif  dan menyebabkan timbulnya politik praktis yaitu memilih  yang  bisa  memberikan  uang. Begitupun,  masyarakat  yang  masih  menjual belikan  suaranya  ( vote  buying )  dikarenakan minimnya pendidikan yang ada di daerah ini,
Selain  itu  anggota  legislatif  yang  masih harus  mengikuti  kehendak  dari  kepala daerahnya  (sikap  patron-klien)  yang  masih sangat  kental  di  kabupaten  tersebut  hal  itu dapat terlihat dari  kasus  yang ditangani  oleh pihak kepolisian bukan oleh pihak KPK. Selain faktor  pembelian  suara,  patron  klien  ada faktor yang juga mempengarahui bahwasannya sistem pemilu yang berdasarkan  pada people  centered  ( berpusat pada kandidat) membuat biaya politik sangat mahal,  karena  suara  juga  harus  dikawal dimulai dari TPS (tempat pemungutan suara) sampai ke kecamatan.
Hal  tersebut  juga  diakarenakan adanya sikap politik praktis masyarakat di kabupaten ini yang secara terang-terangan meminta  bingkisan  jika  memang  mau dipilih,  dan  hal  tersebut  memaksa  para calon  anggota  legislatif  untuk  memang harus  memiliki  dana  yang  besar, sedangkan  jika  pun  terpilih  dana  yang dihabiskan  selama  proses  pemilihan  tidak sama dengan pendapatan sebagai  anggota legislatif.

## SIMPULAN
Sistem  pemilihan  umum  memang memiliki  kaitan  dengan  korupsi  legislatif yang  terjadi  sangat  masif  baik  didaerah maupun  di  pusat.  Hal  tersebut  dapat terjadi  karena  dalam  sistem  pemilihan umum  proporsional  daftar  terbuka  juga
karena  ongkos  politik  sekaligus  transkasi politik yang terjadi bersamaan, perjuangan para  kandidat  untuk  meraih  suara mayoritas  memaksa  untuk  melakukan persaingan  yang  tidak  sehat.  Masih minimnya  pengetahuan  masyarakat  di daerah  tapanuli  tengah  dan  masih mudahnya  untuk  dilakukan  pembelian suara, maupun suap menyebabkan kandidat  harus  mengeluarkan  begitu banyak  biaya  (dimana  biaya  yang dikeluarkan  dari  kandidat  sendiri,  bukan dari partai politik). Hal tersebut menyebabkan  kandidat  harus  mencari cara  untuk  mengembalikan  segala  biaya yang  sudah  dikeluarkan  pada  masa kampanye.
Bahkan sudah harus berpikir untuk persiapan pada kompetisi politik kedepan. Korupsi politik menunjukkan karakteristik yang meluas ke semua bagian masyarakat. Sehingga  dengan  adanya  korupsi  politik, lembaga-lembaga  demokrasi  kehilangan fungsi  mereka  dalam  waktu  singkat. Patron-klien  yang  terjadi  baik  antara kepala  daerah  karena  kepala  daerah mempunyai kekuasaan agar dapat menggerakkan  segala  potensi  di  daerah yang  dipimpinnya  terhadap  anggota legislatif,  maupun  antara  calon  legislatif saat  mencalonkan  terhadap  masyarakat (pemilih).
Hal tersebut semakin meningkatkan  biaya  politik  yang  harus keluarkan  sehingga  sebelum  pun  terpilih ataupun  sudah  terpiliih  tetap  memikul beban  yang  berat  sehingga  menyebabkan kasus korupsi dikalangan anggota legislatif sangat  besar  termasuk  juga  hal  yang menyebabkan  kasus  korupsi  anggota legislatif Tapanuli Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Miftah, A. (2014). Korupsi dan dampaknya. Diunduh di http://eprints.walisongo.ac.id/3925/3/104211 009_Bab2.pdf/tanggal 31 Januari 2019. Alan,  B.  (2004 ). Sistem  Pemilu  Proporsional  Daftar Terbuka  Di  Indonesia:  Melahirkan  Korupsi Politik, Jurnal Trias Politika . 2(1) : 1-14 Artidjo, A. (2008) Korupsi Politik Di Negara Modern , FH UII Press: Yogyakarta. Aspinall,  E,  Noor,  R,  Noor,  Hamdi,  Z.,  Rubaidi,  A.  & Zusiana, E.T. (2017). Vote Buying In Indonesia: Candidate  Strategies,  Market  Logic  And Effectivness, Jurnal of East Asian Studies  17(1): 1-27
Jatmik, B.P.  (2018). Ingin jadi Caleg berapa dana yang dibutuhkan. Diunduh di: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/
01/064607526/ingin-jadi-caleg-berapamiliar- dana-dibutuhkan/ tanngal 29 Januari 2019.
Chang, E, & Golden Maria, A. (2005). Electoral System, District  Magnitude  and  Corruption, Journal  of University of California at Los Angels, 1 (5) : 1-43 Labolo,  M,  dk.  (2015). Partai  Politik  dan  Sistem Pemilihan Umum di  Indonesia . PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Martini,  M.  (2012).  Dokumen  U4  Expert  Answer  oleh Transparancy  International Cause  Corruption in Indonesia diunduh di : https://www.u4.no/publications/what- works-in-working-with-parliaments-against- corruption.pdf/tanggal 20 April 2019.
Kunicova,  J.,  &  Ackerman,  S.R.  (2005).  Electoral  Rules and  Constitutional  Structure  as  Constrains  on Corruption, Journal  Bristish  of  Political Science.35(1) : 573-606.
Lijphart, A, (1995). Electoral System and Party Systems: A  Study  of  Twenty-Seven  Democracies  1945- 1990 . Oxford : Oxford University Press.
Surbakti, R  (2016). Korupsi dan Sistem Pemilu. Opini Kompas. diunduh di :
https://www.aipi.or.id/admin/assets/pdf/pdf_f ile/27052016_Korupsi_dan  Sistem  Pemilu. pdf/tanggal 30 Mei 2019 Sugiyono.  (2010). Metode    Penelitian    Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D , Bandung : Alfabeta. Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintahan daerah.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
Riwanto,  A.  (2007). Ensiklopedia  Pemilu,Analisis  Kritis Intropeksi  Pemilu  2004,  Menuju  Agenda  Pemilu 2009 ,Yogyakarta : Pustaka Pelajar Riwanto,  A.  (2018). Desain  Sistem  Pemerintahan Antikorupsi : Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam  Sistem  Pemerintahan,  Partai  Politik  dan Pemilu . Setara Press : Jatim.