Bagus  Nur  Jakfar  (2022).  Perbandingan  Hukum  Tentang  Pengaturan  Mata  Uang  Virtual  sebagai  Aset Terpidana  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  dan  Negara  China. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah
Indonesia. 7 (7). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## PERBANDINGAN  HUKUM  TENTANG  PENGATURAN  MATA  UANG  VIRTUAL SEBAGAI  ASET  TERPIDANA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI  INDONESIA  DAN NEGARA CHINA
Bagus Nur Jakfar Universitas Jember, Indonesia Email: bagusadi2101@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  antara  Negara  Indonesia dengan  Negara  China,  dimana  berdasarkan  perbedaan  tersebut  dapat  diketahui terkait hukum yang mengatur hukum uang virtual di kedua negara tersebut. sistem peradilan  pidana  terdapat  perbandingan  hukum  untuk  memutahirkan  hukum  yang ada  di  berbagai  negara.  Perbandingan  hukum  crypto  di  Negara  Indonesia  dengan Negara  China  yakni  penggunaan  crypto  di  Indonesia  bukan  merupakan  alat pembayaran  yang  sah  dan  belum  diatur  dalam  Undang-Undang  No.7  Tahun  2011 tentang Mata Uang, dimana alat pembayaran yang sah yakni mata uang berbentuk rupiah.  Sedangkan  di  China  crypto  ini  dilarang  untuk  digunakan  sebagai  alat pembayaran dikarenakan rawan terjadinya tindak kejahatan di bidang teknologi.
Kata Kunci: Negara Indonesia, Negara China, perbandingan hukum crypto

## Abstract
This study aims to determine the differences between the State of Indonesia and the State  of  China,  where  based  on  these  differences  can  be  seen  related  to  the  laws governing  virtual  money  law  in  the  two  countries.  In  the  criminal  justice  system there  are  comparative  laws  to  update  existing  laws  in  various  countries. Comparison  of  crypto  law  in  Indonesia  and  China,  namely  the  use  of  crypto  in Indonesia  is  not  a legal  tender  and  has  not  been  regulated  in  Law  No.  7  of  2011 concerning Currency, where the legal means of payment is in the form of  rupiah. While  in  China,  crypto  is  prohibited  from  being  used  as  a  means  of  payment because it is prone to crime in the technology sector.

## Keywords: Indonesia, China, crypto law comparison

## Pendahuluan
Perkembangan zaman  saat ini  nampaknya  sedang  menuju  ke  arah  modernisasi. Perkembangan  yang  lebih  panjang  selalu  menghasilkan  perubahan  dalam  kehidupan masyarakat  yang  tampak  lebih  nyata.  Dengan  kemajuan  pesat  baik  teknologi  maupun bidang  lainnya,  pengguna  teknologi  mengalami  peningkatan  dalam  kemudahan.  E- commerce, atau penciptaan alat pembayaran yang cepat, aman, dan rahasia, merupakan
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Negara China
salah satu kemajuan teknis yang sangat pesat yang telah membawa kemajuan ke seluruh bagian  kehidupan  manusia.  Alat  pembayaran  yang  dulunya  menggunakan  uang  tunai kini  sudah  tergabung  dengan  alat  pembayaran  baru,  khususnya  alat  pembayaran nontunai  (non-cash  based  instrument)  yang  mulai  berkembang  sehingga  tidak  lagi paper-based  melainkan  menggunakan  uang  virtual,  selain  itu  banyak  bermunculan aplikasi  yang  menjanjikan  mendapatkan  uang  dengan  cara  daftar  menggunakan  data pribadi  melalui  ktp  dan  lain  sebagainya,  sehingga  sering  terjadi  pencurian  data  atau cybercrime. Perkembangan zaman yang seperti ini banyak menimbulkan permasalahan yang serius dan menuntut hukum di Indonesia untuk segera membuat kebijakan ataupun sistem peradilan pidana untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Uang  virtual  (cryptocurrency)  merupakan  suatu  transaksi  jual  beli  mata  uang elektronik  dimana  uang  virtual  ini  di  Indonesia  sudah  mulai  terkenal  dan  banyak masyarakat  yang  mulai  berinvestasi  dan  melakukan  transaksi  jual  beli  di  uang  virtual (cryptocurrency)  tersebut.  Adanya  transaksi  jual  beli  mata  uang  elektronik  ini diperlukannya peraturan yang mengatur terkait uang virtual begitu juga terkait legalitas dan status hukum para pemilik uang virtual. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan adanya  payung  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk  merespon  kegiatan  mata  uang virtual,  baik  yang  digunakan  sebagai  tindak  pidana  atau  tidak.  Istilah  "uang  virtual" mengacu pada uang yang tidak memiliki dasar fisik. Sejak 2012, mata uang virtual telah didefinisikan  sebagai  semacam  mata  uang  yang  dibuat  dan  diawasi  oleh pengembangnya  yang  digunakan  untuk  anggota  tertentu,  seperti  komunitas  virtual. Cryptocurrency  ini  adalah  aset  digital  yang  dirancang  untuk  berfungsi  sebagai  media pertukaran  dengan  mengenkripsi  transaksi  keuangan,  mengendalikan  pembuatan  unit tambahan,  dan  memverifikasi  transfer  aset.  Bitcoin  adalah  salah  satu  aset  kripto  atau koin  yang  umum  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia,  dan  sering  digunakan  sebagai alat  pembayaran  di  dunia  maya.  Selanjutnya  bitcoin  merupakan  komponen  transaksi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, namun saat ini belum ada undang-undang yang mengatur  penggunaan  bitcoin  sebagai  alat  pembayaran,  dan  masih  ada  kekosongan hukum.
Mata uang kripto merupakan asset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media  pertukaran  yang  mengggunakan  kriptografi  yang  kuat  dalam  mengamankan transaksi  keuangan,  mengontrol  penciptaan  unit  tambahan  dan  memverifikasi  transfer aset.  Selain  itu  bitcoin  juga  menjadi  bagian  transaksi  dari  keperluan  masyarakat  di Indonesia,  akan  tetapi  sampai  saat  ini  belum  ada  hukum  yang  mengatur  terkait penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan juga masih ada kekosongan dari segi hukum  itu  sendiri.  Adanya  uang  virtual  ini  dapat  dijadikan  sebagai  modus  baru  dalam tindak  pidana  korupsi.  Salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  korupsi  yakni  adanya kerugian  keuangan  Negara  maupun  Daerah,  dimana  kerugian  uang  Negara  tersebut sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  korupsi  yakni  Undang-Undang  nomor  20  tahun 2001 terkait kebijakan bahwa keugian Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Lukas, 2010) . Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penanggulangan kejahatan dalam penggunaan mata uang crypto sebagai aset dari tindak pidana korupsi.
Pengembalian  uang  atau  aset  dalam  tindak  pidana  korupsi  dalam pelaksanaannya  sangat  sulit  untuk  diterapkan,  karena  di  masa  lalu,  tindak  pidana korupsi,  baik  dalam  skala  kecil  atau  skala  besar,  dilakukan  dengan  cara  yang  sangat rahasia, terselubung, serta melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling  melindungi  ataupun  menutupi  perbuat.  Aset  atau  harta  dari  kekayaan  pelaku tindak  pidana  korupsi  bahkan  sudah  sampai  melewati  lintas  Negara  dan  baru  baru  ini aset dari korupsi disimpan dengan model uang crypto atau uang virtual yang dijadikan sebagai modal trading, sehingga sangat sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui dan merampas aset dari tindak pidana korupsi yang berbentuk mata uang virtual atau crypto. Tindak  pidana  korupsi  adalah  salah  satu  tindak  pidana  khusus,  dimana  tindak  pidana korupsi  ini  memiliki  spesifikasi  tertentu  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  secara umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara.
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  suatu  mekanisme  kerja  dalam penanggulanagan  kejahatan  dengan  mempergunakan  dasar  pendekatan  sistem. Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum kearah yang kondusif dan partisipatif  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Hukum  pidana  yang  menduduki  posisi sentral  dalam  sistem  peradilan  pidana  yaitu  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi dalam  rangka  melindungi  dan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Adanya  hukum pidana  memiliki  peran  penting  dalam  melindungi  dan  menciptakan  kesejahteraan masyarakat.  Hukum  pidana  ini  dilakukan  sebagai  kontrol  sosial  untuk  mencegah timbulnya  disorder,  khususnya  sebagai  pengendali  kejahatan (Muhammad,  2011) . Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  ingin  mengkaji  lebih  dalam  terkait  isu hukum dan kebijakan penanggulangan hukum terkait penyitaan aset yang berupa mata uang virtual cryptocurrency dalam perkara tindak korupsi.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mencoba mengkaji satu atau lebih fenomena  hukum  tertentu  dengan  mempelajarinya.  Ini  didasarkan  pada  metodologi, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu.  Metode  penelitian  adalah  cara  berpikir  dan berperilaku  yang  dipersiapkan  dengan  baik  untuk  melakukan  dan  mencapai  tujuan penelitian,  sehingga  tidak  mungkin  penelitian  membuat,  menemukan,  mengevaluasi, atau  memecahkan  masalah  dalam  suatu  penelitian  tanpa  mereka (Soerjono  Soekanto, 2019) .  Topik  pemilihan  metode  merupakan  isu  utama  dalam  penelitian  ilmiah  karena kualitas,  nilai,  dan  validitas  hasil  penelitian  ilmiah  terutama  dikendalikan  oleh pemilihan metode. Yang dimaksud dengan metodologi penelitian menurut definisi para ahli  di  atas  tentang  metode  dan  penelitian  adalah  ilmu  yang  menganalisis  atau membahas  tata  cara  yang  digunakan  dalam  upaya  mengidentifikasi,  mengembangkan, dan  menguji  kebenaran  suatu  ilmu  guna  mencapai  suatu  penelitian.  tujuan.  Dalam metode penelitiannya terangkum sebagai berikut:
A. Metode Pendekatan
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Negara China
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  dengan analisis  isi  (Content  Analysis).  Metode  ini  merupakan  teknik  pengumpulan  data dengan  cara  mengumpulkan  dan  menganalisis  muatan  dari  sebuah teks.  Teks  yang dimaksud dapat berupa kata-kata, gambar, symbol, gagasan, dan bermacam-macam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisi isi merupakan metode yang lebih memahami  data  bukan  sebagai  kumpulan  peristiwa  fisik  akan  tetapi  sebagai  gejala simbolik  untuk  mengungkap  makna  yang  terkadang  dalam  sebuah  teks  dan memperoleh  pemahaman  terhadap  pesan  yang  direpresentasikan  sesuai  dengan tujuannya.  Metode  analisis  isi  ini  dapat  dijadikan  pilihan  yang  tepat  untuk diterapkan  pada  penelitian  yang  terkait  dengan  isu  hukum  terbaru (Ekomadyo, 2006) .

## B. Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Metode  deskriptif merupakan  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  tujuan  utama  untuk menggambarkan  atau  mendeskripsikan  tentang  suatu  keadaan  secara  obyektif. Analisis isi merupakan teknik penelitian yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dengan  mengidentifikasi  karakteristik  atau  isu  isu  suatu  pesan  secara  obyektif  dan sistematik.  Metode  kualitatif  merupakan  salah  satu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptf  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang serta mengamati perilaku yang ada (Moleong, 2021) .

## C. Sumber Data
Sumber data yang digunaakan antar lain:
1. Bahan primer
Bahan  hukum  primermerupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif yang  artinya  memiliki  otortitas.  Bahan  pustaka  yang  mempunyai  kekuatan mengikat  secara  yuridis.  Bahan-bahan  primer  terdiri  dari  perundang-undangan, catatan catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan primer yang digunakan oleh penulis diantaranya yakni:
a. Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP)
b. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  mata uang
d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020. Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN . Jakarta Selatan
e. Berita tindak pidana korupsi menggunakan aset berupa mata uang virtual
2. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  berupa  semua  publikasi  dan  bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi yang ada biasanya yakni berupa buku teks, kamus hukum, jurnal terkait hukum dan komentar atas putusan pengadilan serta hasil karya ilmiah atau skripsi yang relevan dengan penelitian tersebut.
3. Data Tertier
Data  tertier  adalah  data  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terkait  data  hukum  primer  dan  sekunder,  dimana  diantaranya  data  dari  media internet yang relevan dengan penelitian serta relevan dengan kamus hukum.

## D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dan dokumentasi,  pengumpulan  data  primer  dianalisis  menggunakan  analisis  isi  yakni dengan mencatat isi berita atau komentar yang diberikan oleh responden dari suatu acara atau produk media yang berhubungan dengan uang virtual dan tindak pidana korupsi menggunakan uang virtual.

## E. Alat Bantu
Alat  bantu  yang  digunakan  pada  penelitian  yakni  matriks  dari  komentar putusan  pidana  korupsi,  berita  mengenai  uang  virtual  yang  dijadikan  aset, perampasan aset uang virtual, surat kabar, internet dan media lainnya.

## F. Validasi Data
Validasi data yang dilakukan menggunakan analisis data hanya mennujukkan apa  yang  diteliti  dianggap  penting  dan  bagian  mana  yang  dianggap  tidak  penting. Peneliti harus melihat dan mengamati  data yang diperoleh dari berbagai media dan mengelompokkan hasil yang dianggap penting dan kurang penting. Tingkat validitas menggunakan  analisis  isi  ditentukan  oleh  penarikan  kesimpulan  dan  kesesuaian dengan  teori  yang  ada.  Apabila  reliabilitas  merujuk  pada  konsistensi  internal  dari metode,  maka  validitas  merujuk  pada  konsistensi  eksternal  dari  keseluruhan  riset atau teori yang terkait.

## G. Metode Analisis Data
Penelitian menggunakan analisis isi melihat konsistensi makna yang ada pada sebuah teks. Konsistensi ini dapat dijabarkan melalui pola-pola yang terstruktur dan dapat  membawa  peneliti terkait  pemahaman  tentang  sistem  nilai  dibalik  suatu  teks tersebut.  Adapaun  beberapa  persyaratan  dalam  menggunakan  metode  analisis  isi diantaranya yakni, data harus objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan. Data yang  objektif  yakni  berarti  prosedur  dan  kriteria  pemilihan  data,  pengkodean  serta cara  interpretasi  harus  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Sistematis berarti sebuah data harus dikategorikan berdasarkan dengan aturan yang konsisten.  Dapat  digeneralisasikan  yakni  berarti  bahwa  tiap  temuan  yang  diteliti harus relevan dengan teori yang ada.
Adapun  langkah-langkah  dalam  meneliti  dengan  menggunakan  metode analisis isi diantaranya yakni:
1. Menentukkan  unit  analisis  terlebih  dahulu,  seperti  menentukkan  jumlah  teks yang ditetapkan sebagai kode atau inti dari penelitian tersebut.
2. Menentukkan sampling.
3. Menentukkan variabel yang ingin diteliti serta menyusun kategori pengkodean.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diteliti oleh peneliti.

## Hasil dan Pembahasan
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Negara China

## Karakteristik Aset Terpidana Korupsi Yang Berupa Mata Uang Virtual
Pemerintah  melalui  Bank  Sentral  memproduksi  mata  uang  berupa  uang  logam dan uang kertas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya sampai pada mata uang. Bank umum kini menerbitkan giro dalam bentuk cek, bilyet giro, dan kartu kredit  berkat  kemajuan  teknologi.  Uang  elektronik  juga  telah  muncul  di  Indonesia, terbukti  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang Mata  Uang  juga  mengatur  tentang  pengaturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  uang sebagai  alat  pembayaran  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Mata  Uang).  Uang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Mata  Uang  adalah  uang  yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan  ditegaskan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Mata  Uang  bahwa  uang  adalah  alat pembayaran  yang  sah  dan  berlaku  di  Indonesia.  mengakui  rupiah  sebagai  mata  uang yang  berlaku  di  wilayahnya,  demikian  pula  rupiah  harus  digunakan  dalam  setiap transaksi, sesuai dengan premis yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang. dapat  menyusun  dan  menerbitkan  peraturan  yang  menjadi  peraturan  perundang- undangan  yang  memungkinkan  Bank  Indonesia  mengenakan  sanksi  administrative (C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.Kansil,  2009) .  Hukuman  administratif  adalah  salah satu konsekuensi hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank  Indonesia  memiliki  peran  vital  dalam  mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem pembayaran,  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu tanggung jawab Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran yang tersedia bagi masyarakat umum, termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronik.
Menurut  peraturan  Bank  Indonesia  18/40/PBI/2016  tentang  pemrosesan transaksi  pembayaran  (mata  uang  virtual)  atau  uang  virtual,  uang  digital  yang diterbitkan  oleh  pihak  selain  otoritas  moneter  yang  diperoleh  melalui  penambangan, pembelian,  atau  pemindahan  hadiah  (reward),  seperti  Bitcoin,  BlackCoin,  Dash, Dogecoin,  Litecoin,  dan  sebagainya.  Cryptocurrency  adalah  jenis  mata  uang  alternatif yang  dihasilkan  dan  diperdagangkan  melalui  mekanisme  kriptografi.  Mayoritas cryptocurrency ini dibangun di atas teknologi peer-to-peer dan kriptografi open source, dan  tidak  bergantung  pada  otoritas  pusat  seperti  bank  sentral  atau  organisasi administratif lainnya. Pengenalan uang virtual ke Indonesia telah menghasilkan adopsi yang  luas  sebagai  alat  pembayaran  di  dunia  maya.  Cryptocurrency  terdesentralisasi, yang  berarti  mereka  bergantung  sepenuhnya  pada  pasar  untuk  sirkulasi  mereka  dan tidak  memiliki  otoritas  pusat  yang  dapat  campur  tangan.  Sirkulasi  yang  cepat  dan kemunculan  Cryptocurrency  di  seluruh  dunia  berpotensi  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  ekonomi  global.  Jika  dibiarkan,  dikhawatirkan  harga  dan peredarannya  yang  sangat  fluktuatif  akan  berdampak  pada  stabilitas  perekonomian internasional.  Hal  ini  mengundang  berbagai  tanggapan  dari  negara-negara  di  dunia. Beberapa  negara,  seperti  China,  prihatin  dan  langsung  melarang  peredaran
Cryptocurrency  untuk  mencegah  pencucian  uang  dan  kejahatan  lainnya.  Namun,  ada beberapa  pemerintah  yang  secara  aktif  mendorong  penggunaan  cryptocurrency. Dukungan dapat diekspresikan dalam berbagai cara, termasuk ekspresi dukungan vokal dan nonverbal, serta kegiatan nyata. Khazakstan adalah contoh negara yang mendorong penggunaan  cryptocurrency  dengan  membuat  koinnya  sendiri.  Namun,  ada  beberapa pemerintah yang secara aktif mendorong penggunaan cryptocurrency. Dukungan dapat diekspresikan  dalam  berbagai  cara,  termasuk  ekspresi  dukungan  vokal  dan  nonverbal, serta  kegiatan  nyata.  Khazakstan  adalah  contoh  negara  yang  mendorong  penggunaan cryptocurrency dengan membuat koinnya sendiri.
Penggunaan cryptocurrency menimbulkan masalah tidak hanya di antara negara- negara,  tetapi  juga  di  antara  lembaga-lembaga  internasional  seperti  Dana  Moneter Internasional (IMF), yang harus mempertimbangkan dan menanggapi situasi ini. Bitcoin adalah  salah  satu  kripto  yang  paling  banyak  digunakan  di  Indonesia.  Bitcoin  telah menjadi bagian dari transaksi sehari-hari masyarakat Indonesia. Indonesia adalah  salah satu negara di mana penggunaan cryptocurrency tidak diatur. Kurangnya pembatasan ini tidak menghalangi Cryptocurrency untuk digunakan di Indonesia. Hal ini tercermin dari banyaknya  pengguna  layanan  pertukaran Bitcoin  yaitu  Bitcoin  Indonesia  yang  saat  ini memiliki 250.000 anggota, naik dari 80.000 di akhir tahun 2015 dengan nilai transaksi harian  Rp.  20  miliar  (thejakartapost.com).  Terlepas  dari  fakta  tersebut,  sebenarnya menurut  undang-undang  Pemerintah  Indonesia  tidak  mengakui  pengguanan Cryptocurrency  di  Indonesia.  Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  Bitcoin  dan  virtual currency  lainnya  bukan  merupakan  mata  uang  atau  alat  pembayaran  yang  sah  di Indonesia  merujuk  kepada  Undang-undang  no.  7  tahun  2011  tentang  mata  uang,  UU No.  23  tahun  1999,  serta  Undang-undang  No.  6  Tahun  2009  (Bank  Indonesia,  2014). Akan tetapi bitcoin yang beredar di Indonesia masih belum memliki hukum dan aturan dalam Undang-Undang terkait mata uang dan Bank Indonesia.
Sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  Bank  Indonesia  dalam  siaran  pers 16/6/DKom terkait UU No 7 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2009, dan UU No 23 Tahun 1999, segala penggunaan dan kepemilikan Bitcoin merupakan tanggung jawab pribadi, menurut  apa  yang  disampaikan  Bank  Indonesia  dalam  siaran  pers  16/6/DKom  terkait UU No 7 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2009, dan UU No 23 Tahun 1999, bitcoin dan mata uang virtual lainnya adalah bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah dalam Hal  ini  karena  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang menyatakan:  “(1)  Mata  uang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  Rupiah;  (2) Jenis  Rupiah  meliputi  uang  kertas  dan  Rupiah  logam.”,  (3)  Rupiah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.”  Akan tetapi seiring dengan maraknya investasi dan jual beli crypto, kini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5  Tahun  2019  Tentang  ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto (Crypto Asset). Pemerintah Indonesia menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan  perdagangan  kripto  aset  serta  sebagai  suatu  pedoman  dan  kejelasan  bagi masyarakat  terkait  pengakuan  Pemerintah  terhadap  kehadiran  bitcoin  dan  virtual currency  yakni  melalui  kebijakan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  99
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Negara China
Tahun  2019  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset Kripto  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  “Aset  Kripto  ditetapkan  sebagai  komoditi yang  dapat  dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka  yang  diperdagangkan  di  Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (Watung, 2020) .
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  mengatur  pengaturan tambahan dalam peraturan Bappebti No 3 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini ditinjau  dari  peraturan  Bappebti  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Pelaksanaan  Pasar  Fisik  Aset  Crypto  di  Bursa  Berjangka,  untuk  menjamin  kepastian hukum  dan  perlindungan  bagi  investor  cryptocurrency,  bentuk  perlindungan  hukum bagi  investor  cryptocurrency,  semua  pasar  cryptocurrency  harus  memenuhi  semua persyaratan yang diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua  dokumen yang  diminta,  mengutamakan  prinsip  manajemen  bisnis  yang  benar,  dan  sebagainya, serta mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan  menjamin  konsumen  tetap  terlindungi  agar  dapat  mencegah  adanya  money laundering  (Pencucian  Uang)  dan  pembiayaan  terorisme  serta  proliferasi  senjata pemusnah massal.
Biaya modal minimal seorang pedagang aset kripto harus Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) dengan saldo yang harus dijaga  sebagai  modal  akhir  minimal  Rp1.200.000.000.000,00  (satu  triliun  dua  ratus miliar  rupiah)  dan  minimal  tiga  (tiga)  staf  yang  tersertifikasi  sebagai  Profesional Keamanan Sistem Informasi (CISSP). Bappebti tidak hanya mengatur marketplace yang ingin menjadi platform cryptocurrency di Indonesia, tetapi juga mengatur investor yang ingin membeli dan menjual cryptocurrency, dengan syarat investor mengutamakan uang yang akan digunakan untuk kegiatan transaksi dengan rekening tersendiri di nama pasar. dimaksudkan untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.
Investor dalam mata uang kripto hanya dapat menjual Aset Kripto jika mereka memiliki  saldo  pasar  kripto.  Jika  pasar  crypto  melakukan  pelanggaran,  maka konsekuensi  pembatalan  persetujuan  dapat  mengharuskan  pasar  asset  kripto mengembalikan uang atau menyerahkan Aseet kripto milik Konsumen Aset Kripto yang dikelolanya,  dan  dilarang  menerima  Konsumen  baru  pada  Aset  kripto,  sebagai  akibat dari pembatalan perjanjian. Selain aturan Bappebti, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan ketentuan kontrak, produsen dan pemasok, serta produk yang ditawarkan (Puspasari, 2020) .
Berdasarkan pembahasan diatas terdapat analisa ontologi hukum yang dijelaskan bahwa  ontologi  hukum  merupakan  penelitian  tentang  hakikat  hukum.  Adanya  uang virtual  (cryptocurrency)  tersebut  termasuk  ke  dalam  bagian  dari  ontologi  bersahaja dimana  ontologi  ini  merupakan  bagian  yang  menjelaskan  tentang  penyebab  segala sesuatu  dipandang  dalam  keadaan  sewajarnya  dan  apa  adanya.  Hal  ini  dikarenakan dengan  adanya  uang  virtual  di  Indonesia  semakin  banyak  pemintanya  sehingga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dan penyebab dari hadirnya uang virtual tersebut
di Indonesia. Penyebab adanya uang virtual yakni semakin banyaknya motif baru dalam melakukan  kejahatan  seperti  halnya  yakni  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hal  ini disebabkan karena belum adanya aturan dalam hukum yang menyatakan tindak pidana terkait  uang  virtual  maupun  modus  korupsi  menggunakan  bitcoin  atau  uang  virtual (Aprita & Adhitya, 2020) .
Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Kebijakan  Perampasan  Aset Mata Uang Virtual Dari Tindak Pidana Korupsi
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  sistem  pengendalian  kejahatan  yang  terdiri dari lembaga seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan permasyarakatan terpidana. Sistem  peradilan  pidana  ini  merupakan  suatu  sistem  yang  ada  di  dalam  masyarakat dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan atau mengendalikan kejahatan agar tetap berada  dalam  batasan-batasan  toleransi  di  kalangan  masyarakat (Setiadi  &  SH,  2017) . Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama baik berupa hukum pidana material maupun hukum pidana formal  di  dalam  pelaksanaannya.  Sistem  peradilan  pidana  ini  sifatnya  terlalu  formal dimana  dilandasi  atas  dasar  untuk  kepentingan  kepastian  hukum  yang  mampu memberikan  rasa  adil  kepada  seluruh  masyarakat  di  Indonesia.  Penerapan  sistem peradilan  pidana  ini  melibatkan  manusia  yang  menjadi  subyek  sekaligus  obyek, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  persyaratan  utama  dalam  mengatur  sistem  peradilan pidana  harus  bersifat  rasional,  dimana  sistem  tersebut  harus  dapat  memahami  dan memperhitungkan  dampak  yang  akan  dirasakan  oleh  masyarakat  baik  yang  berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem (Sidik, 2005) .
Sistem  peradilan  pidana  memiliki  4  komponen  diantaranya  yakni  komponen kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  permasyarakatan.  Keempat  komponen tersebut  diharapkan  dapat  bekerja  sama  dan  membentuk  suatu  sistem  peradilan  pidana yang  terpadu.  Keempat  subsistem  ini  merupakan  satu  kesatuan  sistem  penegakan hukum  pidana  yang  integral  atau  sering  disebut  dengan  sistem  peradilan  pidana  atau SPP terpadu. Sistem peradilan pidana yang sudah diatur dalam Undang-undang hukum acara  pidana  tahun  1981  yang  saat  ini  disebut  KUHAP  yang  merupakan  sistem peradilan pidana terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferenisasi fungsional” antara aparat  atau  lembaga  penegak  hukum  sesuai  dengan  tahapan  proses  kewenangan  yang diberikan  undang-undang.  Subsistem  tersebu  apabila  salah  satu  sistem  tidak  bekerja dengan baik maka akan mengalami setidaknya tiga kerugian diantaranya yakni:
1. Mengalami  kendala  atau  kesukaran  dalam  melakukan  dan  menilai  keberhasilan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan  dalam  memecahkan  suatu  masalah  pokok  yang  ada  di  setiap  instansi tersebut
3. Adanya  kelalaian  tanggung  jawab  sehingga  setiap  instansi  kurang  memiliki  rasa tanggung  jawab  terhadap  tugas  yang  diberikan  dan  akan  mempengaruhi  sistem peradilan pidana tersebut
Upaya  dalam  penanggulangan  kejahatan  diperlukan  sinkronisasi  atau keterpaduan  antara  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting,  apabila
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Negara China
sinkronisasi ini tidak berjalan maka akan menyebabkan kegagalan dalam pemberantasan kejahatan.  Hubungan  yang  terpadu  antara  polisi,  jaksa  dan  hakim  dalam  sistem peradilan  pidana  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  dalam  penyelesaiaan  perkara pidana  pada  tahap  pra-ajudikasi.  Kewenangan  penyidikan  antara  sub  sistem  dalam sistem  peradilan  pidana  perkara  tindak  pidana  korupsi  setelah  keluarnya  Undang- undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai dengan rumusan  pasal  26  undang-undang  No.31  tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  merumuskan  :  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  terhadap tindak  pidana  korupsi  dilakukan  berdasarkan  hukum acara  pidana yang berlaku kecuali ditentukkan lain dalam undang-undang ini (A, 2015) .
Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan dari seseorang atau kelompok dalam  jabatannya  yang  tidak  mengikuti  norma-norma  hukum  yang  ada  serta mengabaikan  rasa  kasih  sayang  dan  tolong  menolong  dalam  kehidupan  bermasyarakat demi kepentingan diri sendiri, sehingga merugikan  banyak pihak termasuk Negara dan masyarakat.  Tindak  pidana  korupsi  ini  banyak  terjadi  di  Indonesia,  selain  itu  aset  dari tindak pidana korupsi saat ini banyak yang dijadikan sebagai aset mata uang crypto agar tidak mudah di lacak oleh pihak hukum. Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan aset mata uang crypto sebagai salah satu hasil korupsi mereka yakni kasus  PT.  Asabri  yang  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai  modus  baru dari  korupsi  yang  dilakukan.  Kasus  tersebut  merupakan  kasus  pencucian  uang menggunakan  bitcoin  sebagai  media  untuk  mereka  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Kerugian  yang  dialami  oleh  PT  Asabri  (Persero)  yakni  sekitar  RP  23,7  Triliun, sedangkan  untuk  aset  yang  telah  disita  sudah  terkumpul  sekitar  RP  10,5  Triliun.  Aset tersebut disita dalam bentuk mata uang crypto jenis bitcoin (Putri, 2021) .

## Perbandingan Hukum Crpyo Negara Indonesia dengan Negara China Hukum Crypto di Indonesia
Di  Indonesia  virtual  currency  atau  cryptocurrency  bukan  merupakan  alat pembayaran yang sah karena Bank Indonesia selaku regulator pada bulan Januari tahun 2018 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemprosesan  transaksi  pembayaran  dan  PBI  19/12/PBI/2017  tentang  penyelenggaraan teknologi finansial  menegaskan  bahwa  virtual currency termasuk  bitcoin  tidak  diaukui sebagai  alat  pembayaran  yang  sah,  sehingga  dilarang  digunakan  sebagai  alat pembayaran di Indonesia. Pelarangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh NKRI setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran wajib menggunakan rupiah (Gunawan, 2020) .
Sebenarnya  menurut  undang  undang  Pemerintah  Indonesia  tidak  mengakui pengguanan  Cryptocurrency  di  Indonesia.  Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa  Bitcoin dan  virtual  currency  lainnya  bukan  merupakan  mata  uang  atau  alat  pembayaran  yang sah di Indonesia merujuk kepada Undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang, UU  No.  23  tahun  1999,  serta  Undang-undang  No.  6  Tahun  2009  (Bank  Indonesia,
2014). Akan tetapi bitcoin yang beredar di Indonesia masih belum memliki hukum dan aturan dalam Undang-Undang terkait mata uang dan Bank Indonesia.
Bank  Indonesia  sudah  mengeluarkan  pernyataan  resmi  terkait  Bitcoin  bahwa seluruh penggunaan dan kepemilikan Bitcoin merupakan tanggung jawab pribadi sesuai dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Bank  Indonesia  dalam  siaran  pers  16/6/DKom terkait  undang-undang  No.7  Tahun  2011,  undang-undang  No.6  tahun  2009,  dan  UU No.23  tahun  1999,  bahwa  bitcoin  dan  virtual currency  lainnya  bukan  merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam pasal 2 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang  menyebutkan  bahwa:  “(1) Mata  Uang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  Rupiah,  (2)  Macam  Rupiah terdiri  atas  Rupiah  kertas  dan  Rupiah  logam,  (3)  Rupiah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.”  Akan tetapi seiring dengan maraknya investasi dan jual  beli  crypto,  kini  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Bappebti  Nomor  5  Tahun 2019  Tentang  ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto Asset).  Pemerintah  Indonesia  menyusun  beberapa  aturan  untuk  mengakomodir kepentingan  perdagangan  kripto  aset  serta  sebagai  suatu  pedoman  dan  kejelasan  bagi masyarakat  terkait  pengakuan  Pemerintah  terhadap  kehadiran  bitcoin  dan  virtual currency  yakni  melalui  kebijakan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  99 Tahun  2019  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset Kripto  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  “Aset  Kripto  ditetapkan  sebagai  komoditi yang  dapat  dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka  yang  diperdagangkan  di  Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (Watung, 2020) .
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  mengatur  pengaturan tambahan dalam peraturan Bappebti No 3 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini ditinjau  dari  peraturan  Bappebti  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Pelaksanaan  Pasar  Fisik  Aset  Crypto  di  Bursa  Berjangka,  untuk  menjamin  kepastian hukum  dan  perlindungan  bagi  investor  cryptocurrency,  bentuk  perlindungan  hukum bagi  investor  cryptocurrency,  semua  pasar  cryptocurrency  harus  memenuhi  semua persyaratan yang diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta,  mengutamakan  prinsip  manajemen  bisnis  yang  benar,  dan  sebagainya,  serta mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin  konsumen  tetap  terlindungi  agar  dapat  mencegah  adanya  money  laundering (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal
Biaya modal minimal seorang pedagang aset kripto harus Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) dengan saldo yang harus dijaga  sebagai  modal  akhir  minimal  Rp1.200.000.000.000,00  (satu  triliun  dua  ratus miliar  rupiah)  dan  minimal  tiga  (tiga)  staf  yang  tersertifikasi  sebagai  Profesional Keamanan Sistem Informasi (CISSP). Bappebti tidak hanya mengatur marketplace yang ingin menjadi platform cryptocurrency di Indonesia, tetapi juga mengatur investor yang ingin membeli dan menjual cryptocurrency, dengan syarat investor mengutamakan uang yang akan digunakan untuk kegiatan transaksi dengan rekening tersendiri di nama pasar. dimaksudkan untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.

## Hukum Crypto di China
Negara  China  melarang  cryptocurrency  sebagai  alat  pembayaran,  hal  ini dikarenakan maraknya penggunaan virtual currency ini rawan akan tindak kejahatan di bidang  teknologi.  POBC  (People’s  Bank  of  China)  mengeluarkan  pernyataan  pada tanggal  5  Februari  2018  yakni  POBC  akan  memblokir  akses  semua  situs  pertukaran virtual  currency  domestik  dan  asing  dengan great  firewall  of  China (David  Meyer, 2022) . POBC menyatakan larangan tersebut dikarenakan resiko perdagangan mata uang virtual  yang  masih  terlalu  tinggi  dan  larangan  tersebut  bertujuan  untuk  menghentikan ICO  yang  telah  marak  di  China.  Pertukaran  virtual  currency  dinilai  illegal  di  China, namun  sah-sah  saja  apabila  masyarakat  China  mempunyai  virtual  currency,  yang menjadi  larangan  yakni  apabila  lembaga  keuangan  menerima  pembayaran  dengan menggunakan  mata  uang  virtual.  Hal  ini  dikarenakan  pada  Januari  2018  POBC memerintahkan  seluruh  lembaga  keuangan  di  China  untuk  tidak  menyediakan  jasa perbankan  maupun  pendanaan  terhadap  aktivitas  apapun  yang  berhubungan  dengan mata  uang  virtual.  Pelarangan  tersebut  merupakan  salah  satu  instruksi  untuk  seluruh lembaga  keuangan  agar  dapat  meningkatkan  pemantauan  transaksi  mereka  terhadap transaksi  yang  dicuragai  berhubungan  dengan  mata  uang  virtual (Glazer,  2018) . Pemerintahan  China  tidak  memungut  pajak  terhadap  perdagangan  mata  uang  virtual diakrenakan pemerintah China menganggap perdagangan tersebut illegal karena resiko perdagangan  mata  uang  virtual  masih  dianggap  tinggi.  Pemerintah  China  tidak menyarankan  warganya  untuk  tergiur  dengan  perdagangan  crypto  karena  pemerintah China  menutup  semua  akses  untuk  menukarkan  mata  uang  virtual  ke  mata  uang  asli negara China.

## Kesimpulan
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  merupakan  sistem  pengendalian  kejahatan yang terdiri dari lembaga seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan permasyarakatan terpidana.  Sistem  peradilan  pidana  ini  merupakan  suatu  sistem  yang  ada  di  dalam masyarakat  dengan  tujuan  untuk  menanggulangi  kejahatan  atau  mengendalikan kejahatan  agar  tetap  berada  dalam  batasan-batasan  toleransi  di  kalangan  masyarakat. Dalam suatu sistem peradilan pidan terdapat perbandingan hukum untuk memutahirkan hukum  yang  ada  di  berbagai  negara.  Perbandingan  hukum  crypto  di  Negara  Indonesia dengan  Negara  China  yakni  penggunaan  crypto  di  Indonesia  bukan  merupakan  alat pembayaran  yang  sah  dan  belum  diatur  dalam  Undang-Undang  No.7  Tahun  2011 tentang  Mata  Uang,  dimana  alat  pembayaran  yang  sah  yakni  mata  uang  berbentuk rupiah.  Sedangkan  di  China  crypto  ini  dilarang  untuk  digunakan  sebagai  alat pembayaran dikarenakan rawan terjadinya tindak kejahatan di bidang teknologi.

## BIBLIOGRAFI
A,  Barda  Nawawi.  (2015). Pembaharuan  Kejaksaan  dalam  Konteks  Sistem  peradilan pidana  terpadu  dalam  beberapa  aspek  kebijakan  penegakan  dan  pengembangan hukum pidana . Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
Aprita,  Serlika,  &  Adhitya,  Rio.  (2020). Filsafat  Hukum .  Depok:  PT.  RajaGrafindo Persada. Google Scholar
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.Kansil.  (2009). Seluk  Beluk  Perseroan  Terbatas Menurut  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 (Pertama).  Jakarta:  Rineka  Cipta. Google Scholar
David Meyer. (2022). Hina Enlists Its “Great Firewall” to block bitcoin websites .
Ekomadyo, Agus S. (2006). Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) Dalam Penelitian Media Arsitektur. Jurnal Itenas , 2 (10), 51–57. Google Scholar
Glazer,  Phil.  (2018). State  of  Global  Cryptocurrency  Regulation  (January  2018) . Retrieved  from  https://hackernoon.com/state-of-global-cryptocurrency-regulation- january-2018-6e03dea0f036 diakses pada 18 Juni 2022 pukul 14.15
Gunawan, Hendra. (2020). BI Larang Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia .  Retrieved  from  http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/13/bi- larang-penggunaan-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-di-indonesia  diakses  pada  18 Juni 2020 pukul 13.33 WIB.
Lukas,  Ade  Paul.  (2010).  Efektivitas  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  Putusan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Pengadilan Negeri Purwokerto). Jurnal Dinamika Hukum , 10 (2), 81–92. Google Scholar
Moleong,  Lexy  J.  (2021). Metodologi  penelitian  kualitatif .  PT  Remaja  Rosdakarya.
Google Scholar
Muhammad, Rusli. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia . UII Press, Yogyakarta. Google Scholar
Puspasari,  Shabrina.  (2020).  Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  pada  Transaksi  Aset Kripto  dalam  Bursa  Berjangka  Komoditi. Jurist-Diction , 3 (1),  303–330. Google Scholar
Putri, Novina. (2021). Saat Cuci Uang di Bitcoin jadi Modus Korupsi Asabri . Jakarta.
Setiadi,  H.  Edi,  &  SH,  M.  H.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem Penegakan Hukum di Indonesia . Prenada Media. Google Scholar
Sidik, Sunaryo. (2005). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Malang: UMM Press. Google Scholar
Soerjono  Soekanto.  (2019). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI  Press. Google Scholar
Watung, Priska. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lex Et Societatis , 7 (10). Google Scholar
Copyright holder: Bagus Nur Jakfar (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: