Available online at: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2 : 39 - 54 DOI: 10.15575/am.v7i1
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Received: 8 April 2020; Revised: 12 Mei 2020; Accepted: 30 Juni 2020
Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk Pembiayaan Murabahah Umkm DiBank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Harta Insan Karimah Parahyangan Berdasarkan Pojk Nomor 11 Tahun 2020
1 Yulita Mulyani, 2 Jaih Mubarok, 3 Diah Siti Sa’diah 1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail : 1 yulitamulyani148@gmail.com, 2 jaihmubarok@yahoo.com, 3 dsitisadiah@gmail.com

## Abstract
The Covid-19 pandemic was first confirmed in Indonesia on March 2, 2020. In dealing with this, OJK issued POJK Number 11 of 2020. The research method used is descriptive analysis method. This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  suitability  of  the  implementation  of  financing restructuring due to the Covid-19 pandemic at BPRS HIK Parahyangan with POJK Number 11 of 2020. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of restructuring at BPRS HIK Parahyangan was carried out by rescheduling, reconditioning, and restructuring. The restructuring method that is often used for UMKM murabahah product customers affected by the pandemic is reconditioning. Reconditioning is used to reduce the number of installments each month  without  increasing  the  time,  remaining  principal  and  margin.  The  implementation  of restructuring due to the pandemic at BPRS HIK Parahyangan is in accordance with POJK Number 11  of  2020. Although  at  BPRS  HIK  does  not  have  specific  guidelines  regarding  restructuring during  the  Covid-19  pandemic,  the  implementation  still  refers  to  POJK  and  there  is  no implementation that violates POJK .
Keywords: Covid-19 Pandemic, Financing, Restructuring

## Abstrak
Pandemi Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dalam menghadapi hal ini, OJK mengeluarkan POJK Nomor 11 tahun 2020. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  analisis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan dengan POJK Nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  restrukturisasi  di BPRS  HIK  Parahyangan  dilakukan  dengan  cara rescheduling , reconditioning ,  dan restructuring .  Metode  restrukturisasi  yang  sering  digunakan  pada  nasabah  produk murabahah UMKM  yang  terdampak  pandemi  adalah reconditioning . Reconditioning digunakan  untuk  menurunkan  jumlah  angsuran  setiap  bulannya  tanpa  menambah waktu, sisa pokok dan margin. Pelaksanaan restrukturisasi akibat pandemi di BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan POJK Nomor 11 tahun 2020. Meskipun di BPRS HIK tidak memiliki pedoman khusus mengenai restrukturisasi pada saat pandemi Covid-19, akan tetapi pelaksanaannya tetap mengacu kepada POJK dan tidak ada pelaksanaan yang melanggar atau menyalahi POJK.
Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Pembiayaan, Restrukturisasi

## PENDAHULUAN
Tahun 2019 adalah tahun peristiwa pertama kali menyebarnya penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi terdapat di Kota Wuhan, Provinsi HUBEI, Tiongkok pada 1 Desember 2019 dan ditetapkan pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali dikonfirmasi di Indonesia per-tanggal 2 Maret 2020. Tingkat penularan yang sangat cepat, risiko kematian bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah membuat sejumlah negara dan pemerintahan mengambil kebijakan yang berimplikasi secara hukum.
Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  (PSBB)  dengan  penerapan social  distancing , Work  from  Home (WFH) , Pembelajaran  Jarak  Jauh  (PJJ),  dan  sebagainya,  merupakan  antisipasi penyebaran  Covid-19  ini.  Kondisi  tersebut  menimbulkan  guncangan  tidak  hanya  di  bidang kesehatan, namun perekonomian mendapatkan imbasnya. Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya physical distancing guna menekan penyebaran virus Corona, maka pertumbuhan ekonomi menjadi  terhambat  salah  satunya  kegiatan  bisnis  perbankan  syariah  terutama  dalam  menjaga kolektabilitas dalam pembiayaan.
Dalam  rangka  menghadapi  dampak  dari  penyebaran  Covid-19,  OJK  mengeluarkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019  (POJK Stimulus  Dampak  Covid-19). Countercyclical merupakan  kebijakan  yang  menjaga  kestabilan ekonomi  saat  resesi  (Pandemi  Covid-19),  dengan  cara  menerapkan  kebijakan  ekspansif  berupa pelonggaran  fiskal  dan  moneter.  Tidak  hanya  bank  konvensional,  kebijakan countercyclical restrukturisasi termasuk juga untuk bank syariah. 1
Dalam  POJK  tersebut  berisi  agar  bank  melakukan  langkah  penyelamatan  dengan  cara restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan tersebut melalui rescheduling (penjadwalan ulang) , reconditioning (penataan kembali) dan restructuring (persyaratan ulang). POJK memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan  dengan  memperhatikan kriteria bahwa debitur yang ditetapkan adalah debitur yang terkena dampak Covid-19 dan juga memperhatikan sektor yang terkena dampak Covid-19.
Pembiayaan  bermasalah  atau  sering  disebut  dengan Non  Performing  Financing (NPF) merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali  pembiayaan  yang  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pengembalian,  atau  diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan Potensial loss . 2 Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal  pembayaran  angsuran  dan  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  tertuang  dalam  akad. Keberadaan  pembiayaan  bermasalah  dalam  jumlah  yang  tinggi  akan  menimbulkan  kesulitan
1 https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akadpembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibatcovid-19  diakses pada 17 September 2020 14.15
2 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah , Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm.129.
sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan dan elektabilitas bank syariah yang bersangkutan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu : Faktor internal  (berasal  dari  pihak  bank);  kurang  baiknya  pemahaman  atas  bisnis  nasabah;  kurang dilakukan  evaluasi  keuangan  nasabah;  kesalahan setting fasilitas  pembiayaan  (berpeluang melakukan side streaming ); perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah; proyeksi penjualan terlalu optimis; proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan  kurang  memperhitungkan  aspek competitor; aspek  jaminan  tidak  diperhitungkan  aspek marketable ; lemahnya supervise dan monitoring; dan terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal  balik  antara  nasabah  dengan  pejabat  bank  sehingga  mengakibatkan  proses  pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
Faktor eksternal (berasal dari pihak luar); karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan  informasi  dan  laporan  tentang  kegiatannya);  melakukan sidestreaming penggunaan dana; kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; usaha yang dijalankan relatif baru; bidang usaha nasabah telah jenuh; tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis; meninggalkan key person; perselisihan sesama direksi; terjadi bencana  alam;  adanya  kebijakan  pemerintah:  peraturan  suatu  produk  atau  sektor  ekonomi  atau industri  dapat  berdampak  positif  atau  negatif  bagi  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  industri tersebut. 3
Untuk menentukan langkah yang diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah perlu diteliti  terlebih  dahulu  sebab-sebab  terjadinya  pembiayaan  bermasalah.  Apabila  pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut, yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan karena faktor internal yaitu karena manajerial, padahal bank telah melakukan pengawasan secara seksama dan aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. 4
Penyelamatan  pembiayaan  (restrukturisasi  pembiayaan)  yaitu  istilah  teknis  yang  biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkahlangkah yang dilakukan bank dalam  mengatasi  pembiayaan  bermasalah.  Restrukturisasi  pembiayaan  merupakan  upaya  yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali ( rescheduling ), persyaratan kembali ( reconditioning ), dan penataan kembali  ( restructuring ).  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  UUS  dapat  melakukan  restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Pada ketentuan Bank Indonesia bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu  nasabah  yang  masih  mempunyai  prospek  usaha  agar  dapat  menjalankan  kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank. 56
3 Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm.102-103
4 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm: 72- 74.
5 A. Wangsawidjadja Z., Pembiayaan Bank Syariah ,
6 , Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm.447-448
Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dan masih mau  diajak  kerjasama  dalam  upaya  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah,  akan  tetapi  apabila nasabah sudah tidak beritikad baik dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. 7
Pada fikih muamalah dikenal istilah lunasnya utang, yaitu dibayar/dilunasi atau dibebaskan. Pihak  yang  berutang  tidak  diwajibkan  untuk  melunasi  utangnya  karena  pihak  yang  memilki piutang melepaskan haknya (istilah yang digunakan adalah alibra’ ). Terdapat dua konsep solusi atau ikhtiar untuk menanggulangi kesulitan yang dialami oleh orang yang memiliki utang ( madin ), yaitu maisarah (kemudahan)  dan  melepaskan  hak  ( shadaqah ).  Rafiq  Yunus  al-Mishri  dan  Sha ‟ il Ahmad Hasan al-Haj Yunus membedakan bentuk ibra’ menjadi dua, yaitu: a) Ibra’ muthlaq , yaitu pembebasan  pembayaran  utang  secara  penuh. Ibra’  mutlaq merupakan ibra’ yang  sangat  sejalan dengan substansi QS. AlBaqarah ayat 280, yaitu membebaskan madin yang mengalami kesulitan dari  kewajiban  membayar  utangnya.  b) Ibra’  muqayyad ,  yaitu  kesepakatan  atau  pemberian keringanan  ( al-maisarah )  kepada madin mengenai  kewajiban  pembayaran  utangnya,  antara  lain dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembayaran dan pembebasan sebagian kewajiban. 8
Adapun  landasan  syariah  yang  mendukung  upaya  penanganan  pembiayaan  bermasalah berupa restrukturisasi adalah sebagai berikut:
a. Q.S. Al-Baqarah : 280
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.  dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua)  itu,  lebih  baik  bagimu,  jika  kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah : 280) 9
b. Q.S. Al-Hadid : 11
Siapakah  yang  mau  meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  Maka  Allah  akan melipat-gandakan  (balasan)  pinjaman  itu  untuknya,  dan  Dia  akan  memperoleh  pahala  yang banyak. (QS Al-Hadid : 11) 10
c. Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :
Telah  menceritakan  kepada  kami  Ishaq  bin  Sulaiman  berkata;  telah  menceritakan  kepada kami Daud bin Qais dan Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Bahwasanya Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wasallam bersabda,  “Barangsiapa  menunda  masa  jatuh  tempo pembayaran  utang  orang  miskin,  atau  merelakan  untuknya  maka Allah  akan  menaunginya  di bawah naungan ArsyNya pada hari kiamat.” 11
Pembiayaan  bermasalah  atau  sering  disebut  dengan Non  Performing  Financing (NPF)
7 Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah , Jurnal Yuridika Volume 29 No 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, hlm.4
8 Jaih Mubarok, Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ , Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hlm. 124-126.
9 Tim Redaksi, Al Munawwar Al-Qur’an Tajwid Warna , Transliterasi Per Ayat, Terjemah Per Ayat , Bekasi: Cipta Bagus Segara, hlm.47
10 Tim Redaksi , Al Munawwar Al-Qur’an Tajwid Warna ¸…, hlm.538 11 Ensiklopedi Hadits Versi 9.7.4 (Ahmad No. 8354)
merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali  pembiayaan  yang  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pengembalian,  atau  diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan Potensial loss . 12 Pada ketentuan-ketentuan yang  sudah  ditetapkan  Bank  Indonesia,  restrukturisasi  terhadap  pembiayaan  bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui: 13
a.
Penjadwalan kembali ( Rescheduling )
Penjadwalan kembali ( rescheduling ), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau  jangka  waktunya,  tidak  termasuk  perpanjangan  atas  pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
b. Persyaratan kembali ( Reconditioning )
Persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara  lain  meliputi:  perubahan  jadwal  pembayaran;  perubahan  jumlah  angsuran;  perubahan jangka  waktu;  perubahan  nisbah  dalam  pembiayaan mudharabah atau musyarakah ;  perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah ; dan/atau pemberian potongan
c. Penataan kembali ( Restructuring )
Penataan kembali ( restructuring ), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:  penambahan  dana  fasilitas  pembiayaan  BUS  atau  UUS;  konversi  akad  pembiayaan; konversi  pembiayaan  menjadi  Surat  Berharga  Syariah  Berjangka  Waktu  Menengah;  konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning .
Langkah-langkah  tersebut  dalam  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  secara  bersamaan (kombinasi),  misalnya  pemberian  keringanan  jumlah  angsuran  disertai  kelonggaran  jadwal pembayaran,  dan  sebagainya.  Tentu  saja  kombinasi  tidak  diperlukan  apabila  restrukturisasi dilakukan  dengan  cara  konversi  pembiayaan  menjadi  penyertaan  modal  sementara  pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS dan UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.
Pelaksanaan  kegiatan  pembiayaan  di  BPRS  HIK  Parahyangan  juga  ikut  terkena  dampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kondisi ekonomi yang saat ini tidak menentu menyebabkan adanya hambatan  pada  kewajiban  pembayaran  angsuran  nasabah,  terutama  pada  sektor  UMKM.  Bagi pembiayaan kolektif PNS sedikitnya tidak berpengaruh dikarenakan sudah memiliki penghasilan tetap dari pemerintah. Ketika sedang gencar dengan pemberlakuan PSBB, beberapa kegiatan usaha dibatasi  oleh  pemerintah.  Kebijakan  yang  diambil  oleh  BPRS  HIK  Parahyangan  saat  ini  yaitu kegiatan  pembiayaan  dibatasi  karena  dikhawatirkan  akan  berpengaruh  pada  elektabilitas perusahaan. Bagi pembiayaan yang sudah berjalan, dengan adanya ketentuan POJK untuk menjaga kestabilan  ekonomi,  BPRS  HIK  Parahyangan  pun  melakukan  anjuran  tersebut.  Kebanyakan nasabah  memanfaatkan  momen  tersebut  untuk  melakukan  relaksasi  pembiayaan  sebagai
12 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah , …, hlm.129.
13 A. Wangsawidjadja Z., Pembiayaan Bank Syariah , …, hlm.448-450
keringanan  dan  kemungkinan  bank  juga  membantu  untuk  mengembalikan  ekonomi  para nasabahnya.  Dengan  cara  mengikuti  prosedur  dan  batasan-batasan  dalam  POJK,  disamping membantu  menjaga  kestabilan  ekonomi  masyarakat,  itu  juga  menjaga  elektabilitas  perusahaan dengan  cara  selektif  terhadap  nasabah  yang  mengajukan  restrukturisasi  pembiayaan.  Adapun jumlah  nasabah  UMKM  yang  mengajukan  restrukturisasi  selama  pandemi  setiap  bulannya jumlahnya kurang dari 25 nasabah/bulan. Akad pembiayaan yang paling banyak terdampak yaitu akad murabahah . Faktor nasabah BPRS HIK yang mengajukan restrukturisasi yaitu terkendala dari pasokan  stok  yang  susah  didapatkan  saat  pandemi,  kondisi  pembatasan  sosial  dan  penurunan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada daya beli, dan kendala pada pemasaran. 14
Dengan  tidak  ditentukan  secara  rinci  mekanisme  restrukturisasi  yang  digunakan  bank syariah oleh POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19, maka ada beberapa cara  pelaksanaan  restrukturisasi  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah.  Tentunya  kebijakan restruktursisasi yang diterapkan setiap bank syariah akan berbeda, tergantung kebijakan dari pihak bank  syariah  tersebut  dengan  berdasarkan  pada  pertimbangan  nasabah  yang  terdampak  oleh Covid-19. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dalam  jurnal  yang  berjudul  “Implementasi  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk Pembiayaan Murabahah UMKM  di  BPRS  Harta  Insan  Karimah  Parahyangan  berdasarkan  POJK Nomor 11 Tahun 2020”.

## PEMBAHASAN
Mekanisme  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bermasalah  Akibat  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 dan Perubahannya
Perkembangan  penyebaran  Covid-19 di  dunia,  salah  satunya  Indonesia  telah  berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban  pembayaran  pembiayaan.  Dampak  terhadap  kinerja  dan  kapasitas  debitur  akan meningkatkan risiko pembiayaan yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menghadapi dampak dari penyebaran Covid-19, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Countercyclical merupakan kebijakan yang menjaga kestabilan ekonomi saat resesi (Pandemi Covid-19), dengan cara menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Tidak hanya bank konvensional, kebijakan countercyclical restrukturisasi termasuk juga untuk bank syariah. 15 Dalam POJK tersebut berisi agar bank melakukan langkah penyelamatan dengan cara restrukturisasi.
14 Wawancara dengan Supervisor Marketing Pembiayaan UMKM BPRS HIK Parahyangan, Andri Sunandri, 6 November 2020.
15 https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasi-akadpembiayaan-bermasalah-pada-bank-syariah-akibatcovid-19 diakses pada 17 September 2020 14.15
Peraturan  OJK  Nomor  11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 16
Kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran Covid19 diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Adapun ketentuan berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 adalah sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum (Pasal 2)
1) Bank syariah menerapkan kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terdampak Covid19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.
2) Kebijakan  tersebut  meliputi  kebijakan  penetapan  kualitas  asset  dan  restrukturisasi pembiayaan.
3) Dalam  penerapannya,  Bank  Syariah  tetap  memperhatikan  penerapan  manajemen  risiko sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
4) Bank syariah harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.
5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak Covid-19 paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terdampak Covid-19.
b. Penetapan Kualitas Aset (Pasal 4 yang berlaku bagi BPRS)
1) Pentepan  kualaitas  aset  pembiayaan  pada  BPRS  bagi  debitur  yang  terdampak  Covid-19 termasuk  UMKM  dengan  plafon  paling  banyak  Rp.10.000.000.000,00  didasarkan  pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah.
2) Penetapan kualitas aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kualitas aset.
c. Restrukturisasi Pembiayaan (Pasal 5)
1) Kualitas  pembiayaan  yang  direstrukturisasi  ditetapkan  lancar  sejak  dilakukan restrukturisasi.
2) Restrukturisasi  pembiayaan  diberikan  sebelum  maupun  setelah  debitur  terdampak penyebaran Covid-19.
Pasal 6 ketentuan restrukturisasi diberikan kepada pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.
d. Pemberian Penyediaan   Dana   Baru (Pasal 7)
1) Bank  dapat  memberikan  pembiayaan  dan/atau  penyediaan  dana  lain  yang  baru  kepada debitur yang terkena dampak Covid-19.
2) Penetapan kualitas pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dilakukan secara terpisah dengan kulaitas pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya.
e. Masa Berlaku Pemberian Stimulus (Pasal 10). Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus
16 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19
pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

## POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/pojk.03/2020
Penyebaran  Covid-19  yang  masih  berlanjut  sampai  saat  ini,  baik  secara  global  maupun domestik  telah  berdampak  terhadap  kinerja  dan  kapasitas  debitur  dalam  memenuhi  kewajiban pembayaran  pembiayaan.  Dampak  lanjutan  pada  gilirannya  akan  memengaruhi  ketahanan permodalan perbankan yang berpotensi mengganggu kinerja BPRS dan stabilitas sistem keuangan yang  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu,  untuk  mendorong optimalisasi kinerja bank terkhusus fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  perlu  dilakukan  langkah  antisipatif  dan  lanjutan  berupa penyesuaian  pada  aturan  POJK  sebelumnya  mengenai  stimulus  perekonomian  akibat  Covid-19 yaitu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Langkah lanjutan tersebut menghasilkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020  tentang  Perubahan  atas  POJK  Nomor  11/POJK.03/2020  yang  mencantumkan beberapa  perubahan  dari  aturan  sebelumnya.  Adapun  ketentuan  berdasarkan  POJK  Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor
11/POJK.03/2020 adalah sebagai berikut:
a. Pada penerapan manajemen risiko bank paling sedikit memiliki:
1) Pedoman  untuk  menetapkan  debitur  yang  terkena  dampak  penyebaran  Covid-19  yang memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak Covid-19.
2) Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi.
3) Membentuk  cadangan  untuk  debitur  yang  dinilai  tidak  lagi  mampu  bertahan  setelah dilakukan restrukturisasi sesuai POJK.
4) Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank. Yang dimaksud uji ketahanan ini berupa penerapan stress testing dalam berbagai skenario atau review kinerja  dan  kelayakan  debitur.  Uji  ketahanan  tersebut  ditujukan  untuk  menilai pengaruh penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi terhadap likuiditas dan permodalan.
b. Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
c. Mekanisme persetujuan restrukturisasi harus tercantum dalam pedoman internal bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terdampak penyebaran Covid-19.
d. Bank  harus  melakukan  penilaian  terhadap  kemampuan  debitur  yang  terkena  dampak penyebaran Covid-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini.
e. Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 tidak dapat bertahan, maka Bank melakukan: penilaian kualitas pembiayaan yang direstrkturisasi sesuai dengan POJK mengenai penilaian kualitas aset dan pembentukan cadangan.
f. Mekanisme penilaian harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
g. Masa penetapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

## Pelaksanaan  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bermasalah  Akibat  Pandemi  Covid-19  di  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan
Pelaksanaan  kegiatan  pembiayaan  di  BPRS  HIK  Parahyangan  juga  ikut  terkena  dampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kondisi ekonomi yang saat ini tidak menentu menyebabkan adanya hambatan  pada  kewajiban  pembayaran  angsuran  nasabah,  terutama  pada  sektor  UMKM.  Bagi pembiayaan kolektif ASN sedikitnya tidak berpengaruh dikarenakan sudah memiliki penghasilan tetap dari pemerintah. Ketika sedang gencar dengan pemberlakuan PSBB, beberapa kegiatan usaha dibatasi  oleh  pemerintah.  Kebijakan  yang  diambil  oleh  BPRS  HIK  Parahyangan  untuk  stimulus perekonomian  nasabah  saat  ini  yaitu  dengan  jalan  restrukturisasi  pembiayaan  dan Top-up pembiayaan (suntikan dana baru). Restrukturisasi ini menjadi momen yang digunakan nasabah terutama  bidang  UMKM  sebagai  keringanan  untuk  membayar  kewajiban  pembiayaan  dalam keadaan  perekonomian  yang  terbatas.  Selama  pandemi  data  jumlah  nasabah  UMKM  yang mengajukan restrukturisasi adalah:
Jumlah Nasabah Jumlah Portofolio (Rp) 383 orang 9.336.988.918 Sumber: Data Adminstrasi BPRS HIK Parahyangan 20 April 2021
Model  restrukturisasi  yang  digunakan  pada  nasabah  produk  UMKM  dengan  akad murabahah adalah  semua  model  restrukturisasi  yaitu  penjadwalan  kembali  ( rescheduling ), persyaratan  kembali  ( reconditioning )  dan  penataan  kembali  ( restructuring ).  Sedangkan Top-up pembiayaan  berupa  pemberian  dana  baru  diluar  pembiayaan  sebelumnya  diberikan  karena nasabah kekurangan modal usaha dan membutuhkan suntikan dana. Top-up pembiayaan ini harus benar-benar  dilakukan  survei  yang  lebih  ketat  dan  perhitungan  yang  lebih  tepat  berdasarkan kemampuan nasabah.
Restrukturisasi  dilakukan  dengan  menyeseuaikan  angsuran  pembiayaan  dengan kemampuan  nasabah  saat  ini  sehingga  dapat  meringankan  dan  memberikan  stimulus perekonomian nasabah, terlebih pada keadaan pandemi masih berlangsung. Syarat dan ketentuan nasabah  yang  direstrukturisasi  yaitu  permohonan  nasabah  yang  mengalami  penurunan kemampuan membayar dikarenakan terdampak perekonomian akibat pandemi Covid-19, nasabah masih  mampu  bertahan  dan  memiliki  prospek  usaha  sehingga  ada  kejelasan  untuk  memenuhi kewajibannya  setelah  direstrukturisasi.  Restrukturisasi  ini  dilihat  dari  permohonan  nasabah terhadap  kemampuan  membayar  angsuran  dan  hasil  analisis  keadaan  nasabah  saat  ini. Restrukturisasi pembiayaan juga dilakukan pendekatan dengan nasabah untuk mengetahui alasan penyebab penurunan usaha nasabah saat pandemi ini. Beberapa penyebab nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi pada masa pandemi ini yaitu: pasokan stok yang sulit didapatkan saat pandemi karena terkendala pendistribusian; kondisi pembatasan kegiatan sosial dan penurunan pendapatan  masyarakat  yang  berpengaruh  pada  penurunan  daya  beli,  dan  kendala  pada pemasaran  yang  berhenti  total  atau  membutuhkan  pengeluaran  lebih  besar  karena  kebijakan
tertentu diluar kehendak nasabah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan restrukturisasi  adalah  sebagai  berikut:  formulir  pendaftaran,  identitas  diri  (KTP,  KK),  surat permohonan restrukturisasi nasabah, slip gaji, analisa keuangan usaha dan laporan neraca laba rugi. Prosedur dan mekanisme restrukturisasi adalah sebagai berikut:
1. Nasabah mengajukan, membuat permohonan restrukturisasi dan melengkapi persyaratan restrukturisasi
2. Verifikasi data dan analisa ulang di lapangan oleh bagian marketing dengan cara mengunjungi lokasi  usaha  nasabah  interview  dengan  nasabah  terkait  kesanggupan  membayar.  Dari  hasil kunjungan dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi.
3. Melakukan  identifikasi  permasalahan  awal  dan  melakukan  kesepakatan  dengan  nasabah mengenai  pola  restrukturisasi.  Negosiasi  mengenai  restrukturisasi  yang  ditawarkan  akan disesuaikan dengan kesanggupan membayar dan berkahir dengan kesepakatan dan komitmen nasabah pada saat restrukturisasi.
4. Proses restrukturisasi diajukan kepada komite yang merupakan unit satuan kerja khusus yang menangani masalah restrkturisasi pembiayaan, terdiri dari tim remedial, tim marketing, SPV marketing, kepala bagian remedial, pimpinan cabang dan direksi.
5. Proses analisis oleh komite diantara lain sebagai berikut:
a. Meneliti  apakah  nasabah  memenuhi  kriteria  terdampak  Covid-19  dan  layak  untuk mendapatkan restrukturisasi.
b. Identifikasi masalah penyebab penurunan kemampuan membayar.
c. Proyeksi terhadap laporan keuangan nasabah dilihat dari proyeksi laba/rugi dan proyeksi cash flow .
d. Evaluasi  terhadap  permasalahan  nasabah  meliputi  penyebab  permasalahan,  perkiraan pengembalian, asumsi arus kas, penyesuaian restrukturisasi dan kelengkapan persyaratan.
6. Setelah sampai pada kesepakatan dalam komite, kemudian diajukan kepada direksi (bagian dari komite) dan proses layak dan tidak layaknya ada pada keputusan direksi.
7. Setelah dinyatakan layak direstrukturisasi tim marketing menginformasikan kepada nasabah mengenai  pembuatan  akad  yang  baru  atau  akad  yang  sudah  direstrukturisasi  dan  nasabah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan berlakunya akad yang baru.
8. Apabila keputusannya tidak layak, maka tim marketing memberikan informasi kepada nasabah dan nasabah kembali menunaikan kewajibannya sesuai  akad yang   sebelumnya   atau dilakukan
alternatif dan opsi-opsi lain. 17
Macam-macam restrkturisasi yang berlaku di BPRS HIK Parahyangan adalah sebagai berikut: 18

## 1. Penjadwalan Kembali ( Rescheduling )
Penjadwalan  kembali  atau  disebut  dengan rescheduling adalah  restrukturisasi  yang dilakukan  dengan  cara  memperpanjang  jangka  waktu  jatuh  tempo  pembiayaan  tanpa
17 Wawancara dengan SPV Remedial BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Rudi Nurdjaman pada 12 April 2021 pukul 10.20.
18 Wawancara dengan SPV Marketing UMKM BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Andri Sunandri pada tanggal 13 April 2021 pukul 14.09 WIB.
mengubah angsuran tiap bulan dan tidak mengubah sisa kewajiban pokok dan margin nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS. Maksimal perpanjangan jangka waktu jatuh tempo yang diberikan BPRS HIK Parahyangan dalam rescheduling ini adalah 3 bulan perpanjangan dari waktu jatuh tempo sebelumnya.
2. Persyaratan Kembali ( Reconditioning )
Reconditioning yang diterapkan di BPRS HIK Parahyangan yaitu restrukturisasi berupa penetapan  kembali  syarat-syarat  pembiayaan  antara  lain  penurunan  jumlah  angsuran  tiap bulan  tanpa  merubah  jangka  waktu  dan  tanpa  merubah  jumlah  sisa  kewajiban  nasabah. Misalnya nasabah A memiliki pembiayaan dengan jatuh tempo pada bulan Desember 2021. Kemudian pada April 2021 nasabah tersebut mengajukan rekondisi, dari jumlah angsuran Rp 1.000.000/bulan,  kesanggupan  membayarnya  menjadi  Rp  500.000/bulan.  Sehingga  angsuran dari bulan April sampai dengan bulan November 2021 menjadi Rp
500.000/bulan. Saat jatuh tempo pada bulan Desember, nasabah harus membayar seluruh sisa kewajibannya  tersebut  yang  jumlahnya  lebih  besar  dari  angsuran  sebelumnya  atau  disebut dengan istilah ballon payment . Dengan tidak merubah jangka waktu, jenis restrukturisasi ini dikondisikan sesuai dengan kemampuan membayar nasabah dan diakhir jatuh tempo nasabah menyesuaikan sisa kewajibannya tanpa merubah pokok dan margin.

## 3. Penataan Kembali ( Restructuring )
Restructuring ini dilakukan dengan cara, apabila nasabah dalam proses rekondisi pada akhir jatuh tempo ia tidak dapat membayar sisa kewajibannya karena terlalu besar jumlahnya, maka akan dilakukan perpanjangan waktu untuk melunasi sisa kewajibannya tersebut tanpa menambah  pokok  dan  margin.  Adapun  apabila  nasabah  membutuhkan  modal  untuk membangkitkan kembali usahanya, maka dapat diberikan restructuring dengan penambahan pokok atau sering disebut dengan penyediaan dana baru.
Selain itu, restructuring juga dapat dilakukan dengan melakukan konversi piutang akad murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi akad musyarakah . Perubahan pada konversi akad murabahah menjadi  akad musyarakah terkait  dengan  hubungan  modal  kerja.  Misalnya, pembangunan unit rumah nasabah yang dilakukan dengan akad murabahah , pada pertengahan pembayaran angsuran nasabah memiliki kendala dalam melakukan kewajibannya. Kemudian dilakukan konversi akad menjadi akad musyarakah dengan analisa ulang berkaitan layak dan tidak  layak  dikonversi  serta  kejelasan  penyertaan  modal  nasabah  dan  BPRS.  Karena  sudah dikonversikan  menjadi  akad musyarakah ,  maka  skema  akadnya  berubah  yang  semula  pada akad murabahah nasbah berkewajiban membayar pokok dan margin, kini setelah dikonversi menjadi  akad musyarakah menjadi  berkewajiban  membayar  bagi  hasil  saja  tanpa  pokok.  Di BPRS HIK Parahyangan, restruktur dalam bentuk konversi akad hanya terdapat pada produk dengan penggunaan akad murabahah yang dialihkan menjadi akad musyarakah , untuk produk konversi ke akad lainnya belum tersedia dan tidak ada konversi akad pada produk UMKM.
Metode  restrukturisasi  yang  sering  digunakan  pada  nasabah  yang  terdampak  pandemi Covid-19  adalah  persyaratan  kembali  ( Reconditioning ). Reconditioning digunakan  untuk menurunkan  jumlah  angsuran  setiap  bulannya  dan  lebih  banyak  digunakan  karena,  pada  saat pandemi Covid19 nasabah masih memiliki jangka waktu yang lama. Misalnya, nasabah memiliki pembiayaan dengan jangka waktu 3 tahun, ia baru membayar 6 bulan berjalan kemudian terjadi
pandemi. Maka ada sisa tinggal 2,5 tahun pada saat jatuh tempo. Jangka waktunya masih panjang untuk  pelunasan,  sehingga  angsurannya  diturunkan  sesuai  kesanggupan  nasabah.  Setelah  satu tahun  berjalan,  nasabah  dapat  membayar  kembali  angsuran  sesuai  akad  pertama,  maka  akan disesuaikan kembali besar angsurannya. Hingga nanti jatuh tempo, angsuran diakhir disesuaikan dengan sisa hutangnya.

## Analisis Kesesuaian Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan  Berdasarkan POJK No.11 Tahun 2020
Pelaksanaan  restrukturisasi  pada  pembiayaan  bermasalah  akibat  pandemi  Covid-19  di BPRS  HIK  Parahyangan  Kantor  Pusat  Cileunyi  didasarkan  pada  beberapa  peraturan  yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pandemi ini. Diantaranya peraturan tersebut meliputi POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, POJK Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah  Sebagai  Dampak  Penyebaran Covid-19  dan  POJK  Nomor  48  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020.  Selain  itu,  BPRS  HIK  Parahyangan  memiliki  Standar Operasional  Prosedur  mengenai  restrukturisasi.  Berikut  hasil  analisis  kesesuaian  pelaksanaan restrukturisasi akibat pandemi Covid-19 dengan peraturan-peraturan OJK yang berkaitan dengan restrukturisasi pada saat pandemi Covid-19 antara lain:
Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  POJK  Nomor  11  Tahun  2020  menjelaskan  bahwa  bank  dapat menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi  untuk  debitur  yang terkena  dampak  penyebaran  Covid-19  termasuk  debitur  UMKM.  Kebijakan  tersebut  meliputi penetapan kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan. Pada pelaksanaannya, kebijakan di BPRS HIK  Parahyangan  dalam  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi  nasabah  dilakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang perekonomiannya mengalami penurunan dan menyebabkan terhambatnya kemampuan membayar kewajiban akibat pandemi Covid19, baik pembiayaan kategori  kolektif ASN/swasta maupun UMKM. Penggunaan metode restrukturisasi yang digunakan pun disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan hasil analisis pihak internal bank.
Pasal  2  ayat  (3)  pada  POJK  Nomor  11  Tahun  2020  dijelaskan  bahwa  dalam  menerapkan kebijakan  yang  mendukung  stimulus  perekonomian  nasabah  tetap  memperhatikan  penerapan manajemen  risiko  bank.  Dengan  penambahan  pasal  2  ayat  (4e)  bank  melakukan  uji  ketahanan secara  berkala  terhadap  potensi  penurunan  kualitas  pembiayaan  yang  direstrukturisasi  dan pengaruhnya  terhadap  likuiditas  dan  permodalan  bank.  Selama  pandemi  Covid19  BPRS  HIK Parahyangan menetapkan kebijakan manajemen risiko dengan mengacu kepada POJK No.11 tahun 2020,  antara  lain  menyesuaikan  sektor  yang  terdampak  pandemi,  menetapkan  proses restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak, dan jangka waktu pelaksanaan restrukturisasi yang disesuaikan dengan POJK dan perubahannya.
Pihak BPRS menanggapi dan menerapkan kebijakan manajemen risiko terhadap pandemi untuk  memberikan  stimulus  perekonomian  kepada  nasabah  dan  selebihnya  diserahkan  kepada bagian remedial mengenai teknis restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak. Kebijakan yang diterapkan  oleh  BPRS  HIK  Parahyangan  untuk  menunjang  stimulus  perekonomian  nasabah, sampai saat ini hanya berupa restrukturisasi sesuai POJK dengan pelaksanaan 3R ( Rescheduling,

## Reconditioning dan Restructuring ).
Adapun manajemen risiko terhadap BPRS HIK Parahyangan sendiri, mengacu pada POJK No.34 tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Covid-19 terkait halhal berikut ini: 19 PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif); AYDA (Agunan Yang Diambil Alih); Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank (rekening antar bank salah  satu  bentuk  internalnya);  Penyediaan  Dana  Pendidikan  SDM.  Penyediaan  dana  pelatihan BPRS yang dulunya tinggi sekarang BPRS dapat merealisasikan dana pelatihan itu kurang dari 5%; dan Pelaporan.
OJK juga meminta dan menganjurkan BPRS melakukan stress test dan ini merupakan salah satu  tugas  manajemen  risiko.  Bank-bank  yang  menerapkan  restrukturisasi  ini  dianjurkan melakukan stress test untuk melihat penurunan kualitas dan kuantitas bank dilihat dari aset dan permodalan. BPRS HIK Parahyangan sudah melakukan 2 kali stress test , pada Mei 2020 internal bank  yang  melakukan stress  test ,  hasil  testnya  tidak  terlalu  berdampak  pada  BPRS  karena aset bank masih kuat.
Kemudian stress  test yang  kedua  pada  bulan  Maret  2021  dilaksanakan  pihak  eksternal dengan hasil BPRS juga tidak mengalami penurunan yang terlalu signifikan. Stress test ini dilihat dari faktor jika diturunkan modalnya, dinaikkan NPF ( Non Performing Financing ), dan diturunkan pembiayaan, apakah akan berpengaruh terhadap aset dan permodalan BPRS. Walaupun dengan adanya penurunan yang signifikan, modal dan aset BPRS HIK Parahyangan ini masih kuat. Selama pandemi, s tress test dilakukan di BPRS HIK Parahyangan satu tahun sekali. Adapun di Bank lain, apabila sudah terdampak, hingga NPF ( Non Performing Financing ) mencapai diatas standar, OJK menganjurkan melakukan stress test setiap tiga bulan sekali atau bahkan satu bulan sekali.
Kenaikan NPF di BPRS HIK Parahyangan tidak terlalu signifikan yang awalnya 2%-2,9% sekarang kenaikannya menjadi 3% masih dibawah ambang batas BPRS dengan standar POJK No.29 tahun 2019 dengan angka 5% sampai dengan 7%. Sampai saat ini BPRS HIK Parahyangan belum menemukan  pembanding  yang  mengimbangi  NPF  dengan  segmentasi  yang  sama,  akhirnya kembali dengan pembanding internal yaitu HIK Grup, hasilnya pun BPRS HIK Parahyangan masih sangat baik dari yang lainnya. 20
Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) pada POJK Nomor 11 Tahun 2020 dalam menerapkan kebijakan, bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak pandemi Covid- 19. Pedoman tersebut paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor usaha yang terdampak pandemi  Covid-19.  Adapun  penambahan  pasal  2  ayat  (4b)  pada  POJK  Nomor  48  Tahun  2020 tentang Perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2020 menambahkan bank melakukan penilaian terhadap debitur  yang  mampu  bertahan  dan  masih  memiliki  prospek  usaha  sehingga  dapat  diberikan restrukturisasi pembiayaan. Berhubungan juga dengan penambahan pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) yang menyebutkan bank dapat menyesuaikan mekanisme restrukturisasi pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mekanisme tersebut tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan pedoman penetapan debitur terdampak Pandemi.
Restrukturisasi  yang  diberikan  oleh  BPRS  HIK  Parahyangan  kepada  para  nasabahnya
19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34 tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Covid-19
20 Wawancara dengan SPV Manajemen Risiko BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Riliardi Rizal pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.40 WIB.
dilaksanakan  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Meskipun  BPRS  HIK  Parahyangan  tidak  memiliki pedoman khusus untuk menetapkan debitur yang terdampak pandemi Covid-19 akan tetapi BPRS tidak membatasi debitur dalam mengajukan restrukturisasi baik dari kolektif ASN maupun UMKM dengan berbagai sektor yang terdampak. Proses selanjutnya BPRS melakukan analisis selektif dan terperinci  kepada  nasabah  dengan  mempertimbangkan  analisa  ulang  di  lapangan  mengenai keadaan  nasabah,  analisa  keuangan  usaha  dan  kesanggupan  nasabah  apakah  layak direstrukturisasi atau tidak.
Penilaian kepada nasabah yang akan dan telah direstrukturisasi dilakukan sebulan sekali sekaligus dengan proses penagihan angsuran. Penilaian tersebut berupa keadaan usaha nasabah apakah  masih  memiliki  prospek  usaha  dan  kemajuan  apabila  dilakukan  restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi ini pada dasarnya lebih banyak menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan  nasabah  yang  kemudian  dianalisis  kembali  oleh  bagian  marketing  BPRS  HIK Parahyangan.
Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penetapan kualitas aset berupa pembiayaan pada BPRS bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 termasuk UMKM dengan plafon paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan ketepatan pembayaran  pokok  dan  margin.  Pelaksanaan  restrukturisasi  di  BPRS  HIK  Parahyangan  sudah sesuai  dengan  peraturan  POJK  memberikan  restrukturisasi  pada  nasabah  yang  plafon pembiayaannya dibawah Rp.10.000.000.000,00. Pasal 7 pada POJK Nomor 11 Tahun 2020 dalam bab pemberian penyediaan dana baru, bank dapat memberikan pembiayaan atau penyediaan dana baru kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19.
Dibahas  pula  pada  penambahan  Pasal  6A  pada  POJK  Nomor  48  Tahun  2020  tentang Perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2020 mengenai penilaian yang dilakukan oleh bank terhadap kemampuan  debitur  yang  direstrukturisasi  untuk  dapat  bertahan  sampai  dengan  berakhirnya POJK  ini.  Apabila  bank  telah  menilai  bahwa  debitur  tidak  dapat  bertahan,  bank  melakukan penilaian  kualitas  pembiayaan  yang  direstrukturisasi  dan  pembentukan  cadangan.  Kemudian penambahan Pasal 2 ayat (4c) POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2020 dengan membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.
Mengenai  kebijakan  penyediaan  dana  baru,  BPRS  HIK  Parahyangan  melaksanakan kebijakan Top-up pembiayaan (suntikan dana baru). Top-up pembiayaan berupa pemberian dana baru  diluar  pembiayaan  sebelumnya  dikarenakan  nasabah  kekurangan  modal  usaha  dan membutuhkan suntikan dana untuk menunjang kemajuan usahanya. Dalam pelaksanaan Top-up pembiayaan ini dilakukan survei yang lebih ketat dan perhitungan yang lebih tepat berdasarkan kemampuan nasabah. Top-up pembiayaan ini sudah terlaksana di BPRS HIK Parahyangan akan tetapi  jumlahnya  hanya  sedikit  dan  belum  ada  yang  mengajukan  selama  pandemi  ini  karena nasabah masih mampu bertahan dengan restrukturisasi.
Pasal  10  pada  POJK  Nomor  11  Tahun  2020  mengalami  perubahan  Pasal  10  pada  POJK Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan POJK Nomor 11 Tahun 2020 mengenai masa berlaku penerapan kebijakan pemberian stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dari yang asalnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 kini diubah dan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Restrukturisasi yang dilaksanakan oleh BPRS
HIK Parahyangan menggunakan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK.  Pada  awal  penerapan  kebijakan  POJK  No.11  tahun  2020,  nasabah  yang  melakukan restrukturisasi diberikan keringanan pembayaran dengan jangka waktu sampai bulan Maret 2021. Dikarenakan penyebaran Covid-19 masih berlanjut di Indonesia, pada bulan Desember 2020 OJK mengeluarkan POJK No.48 tahun 2020 atas perubahan POJK No.11 dengan perpanjangan jangka waktu atas ketentuan relaksasi pembiayaan hingga bulan Maret 2022. Sehingga bagi nasabah yang masih  mengalami  penurunan  kemampuan  pembayaran  hingga  jatuh  tempo  bulan  Maret  2021, proses restrukturisasinya diperpanjang kembali hingga bulan Maret 2022.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 di BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran  Covid-19  dan  POJK  Nomor  48 tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  POJK  Nomor  11  tahun  2020.  Meskipun  di  BPRS  HIK Parahyangan tidak memiliki pedoman internal khusus mengenai restrukturisasi pada saat pandemi Covid-19,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tetap  mengacu  kepada  POJK  dan  tidak  ada pelaksanaan yang melanggar atau menyalahi POJK. Selain POJK yang digunakan sebagai acuan untuk  pelaksanaan  restrukturisasi,  BPRS  HIK  Parahyangan  tentunya  melakukan  analisis berdasarkan  keadaan  dan  kesanggupan  nasabah,  agar  nasabah  tidak  merasa  keberatan  dengan keadaan  yang  sedang  terbatas  akibat  pandemi  ini.  Proses  analisis  pada  restrukturisasi  tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas pembiayaan terhadap stabilitas BPRS HIK  Parahyangan.  Selain  dari  pelaksanaan  restrukturisasi,  BPRS  HIK  Parahyangan  juga menerapkan manajemen risiko pada saat pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK Nomor 34 tahun 2020  tentang  Kebijakan  Bagi  BPRS  Sebagai  Dampak  Penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  tersebut dilaksanakan untuk mendorong optimalisasi kinerja indurstri BPRS agar tidak terlalu berdampak signifikan yang diakibatkan adanya peningkatan risiko pembiayaan.

## REFERENSI
A. Wangsawidjadja Z. Pembiayaan Bank Syariah . 2012. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Bagya Agung Prabowo. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah . 2012. Yogyakarta: UII Press.
Ensiklopedi Hadits Versi 9.7.4 (Ahmad No. 8354)
Faturrahman   Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah . 2012. Jakarta: Sinar Grafika.
https://kliklegal.com/ini-cara-restrukturisasiakad-pembiayaan-bermasalah-padabank-syariah- akibat-covid-19 diakses pada tanggal 17 September 2020 14.15
Jaih Mubarok, Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad   Tabarru’ ,2019.  Bandung:  Simbiosa Rekatama Media
POJK No.34 tahun 2020 tentang Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Covid- 19
POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020
POJK  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19
Tim Redaksi, Al Munawwar Al-Qur’an Tajwid Warna , Transliterasi Per Ayat, Terjemah Per Ayat , Bekasi: Cipta Bagus Segara.
Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah , Jurnal Yuridika Volume 29 No 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.
Wawancara  dengan  SPV  Manajemen  Risiko  BPRS  HIK  Parahyangan  Kantor  Pusat  Cileunyi Bandung Bapak Riliardi Rizal pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.40 WIB.
Wawancara  dengan  SPV  Marketing  UMKM  BPRS  HIK  Parahyangan  Kantor  Pusat  Cileunyi Bandung Bapak Andri Sunandri pada tanggal 13 April 2021 pukul 14.09 WIB.
Wawancara dengan SPV Remedial BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung Bapak Rudi Nurdjaman pada tanggal 12 April 2021 pukul 10.20 WIB.
Wawancara  dengan  Supervisor  Marketing  Pembiayaan  UMKM  BPRS  HIK  Parahyangan, Andri Sunandri, 6 November 2020.