## EVALUASI PENYAJIAN PELAPORAN AKTIVA TETAP UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH

## EVALUATE THE REPORTING OF FIXED ASSETS FOR IMPROVING GOVERNMENT INSTITUTIONS SUPERVISION

## Meity Handayani
Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No.132  Jakpus, Telp: 021- 3101953 e-mail: meityhandayani@yahoo.co.uk Diterima: 18 Agustus 2013; direvisi: 23 Agustus 2013; disetujui: 18 September 2013

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan penyajian pelaporan aktiva tetap yang telah ada di  Pemerintah,  kemudian  mendeskripsikan  factor-faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam  pelaporan aktiva  tetap,  serta  membangun  penyajian  pelaporan  alternatif  yang  ideal  untuk  meningkatkan pengawasan  kelembagaan  pemerintah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  dokumentasi    (telaah  dokumen) dari sumber media cetak dan elektronik dan Observasi (pengamatan langsung. Hasil analisis penelitian menunjukkan:  laporan  aktiva  tetap    yang  dibuat  saat  ini  adalah  laporan  yang  dihasilkan  dari  system yang  dibuat  oleh  Kementerian  Keuangan,  system  tersebut  bernama  SIMAK.  Akan  tetapi  sejauh  ini system tersebut belum mengakomodir keinginan pemeriksa. System tersebut juga tidak mencantumkan keterangan  mengenai  biaya  penyusutan,  perhitungan  biaya  penyusutan  hanyamengandalkan perhitungan  dari  DJKN  (Ditjen  Kekayaan  Negara).  Biaya  penyusutan  sangat  penting pengungkapannya,  karena  kedepan  Pemerintah  diwajibkan  untuk  mengikuti  PP  no.  71  tahun  2010 tentang  akuntansi  berbasis  akrual  dan  merupakan  dasar  penghapusan  aktiva  guna  mewujudkan  tertib pencatatan dan pengelolaan aktiva tetap.
Kata kunci : Evaluasi, laporan, akunting, asset tetap, akrual

## Abstract
This study aims to evaluate the weaknesses of evaluate the reporting of fixed assets that already exist in the Government, then describes the factors that most influence the reporting of fixed assets, as well as building  an  ideal  alternative  to  improve  the  supervision  of  government  institusions.  This  study  uses descriptive  with  qualitative  approach.  Data  collection  was  performed  by  the  study  of  documents method  from  print  and  electronic  sources  and  Direct  Observation.  The  analysis  resulted:  fixed  asset reports are made at this time is a report generated from the system created by the Ministry of Finance, the system is called SIMAK. But so far the system has not accommodate the examiner. The system also does  not  include  information  on  the  cost  of  depreciation,  depreciation  calculations  rely  on  the calculation of DJKN (Directorate General of State Property). Disclosure of the cost of depreciation is very  important,  because  the  next  Government  is  obliged  ti  follow  the  PP  no.71  tahun  2010  about accrual  accounting  base  and  is  the  basis  for  asset  in  order  to  achieve  the  orderly  recording  and management of fixed assets.
Keywords: evaluation, report, accounting, fixed assets, accrual

## PENDAHULUAN
Situasi masyarakat yang kian dinamis dan kritis akan  isu  keuangan  tersebut,  memerlukan  kecepatan dan  keakuratan  suatu  informasi  atas  laporan keuangan  yang  optimal,  jujur,  transparan  dan  dapat di  pertanggungjawaban,  agar  tidak  mencederai harapan  masyarakat  dan  meningkatkan  kepercayaan mereka  kepada  pemrintah.  Dalam  memberikan keyakinan atas suatu laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah maka idealnya diperlukan pemeriksaan  dan  opini  dari  pihak  ketiga  (auditor) dalam  penilaiannya.  Untuk  itu  laporan  keuangan
yang  disusun  oleh  Pemerintah  diaudit  oleh  auditor yang terdiri dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Departemen  Keuangan,  Inspektorat  Jenderal  bahkan Akuntan Publik.
Pada  mulanya  laporan    bagi  suatu  pemerintah hanyalah  sebagai  “alat  penguji”  dari  pekerjaan bagian  pembukuan,  tetapi  untuk  selanjutnya  laporan tidak  hanya  sebagai  alat  penguji  saja  tetapi  juga sebagai  dasar  kepercayaan  masyarakat,  dimana dengan  hasil  analisa  tersebut  pihak-pihak  yang berkepentingan mengambil keputusan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh sebagian besar  laporan  keuangan  yang  tidak  wajar  tesebut
terdapat  dalam  pelaporan  aktiva  tetap.  Seperti diketahui bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun  lebih  dahulu,  yang  digunakan  dalam operasional/kegiatan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Laporan aktiva tetap merupakan suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan  dengan  posisi  aktiva  tetap  dan  hasil- hasil  yang  telah  dicapai  oleh  pemerintah.  Laporan aktiva  tetap  biasanya  mengungkap  penambahan aktiva,  pengurangan  aktiva  dan  posisi  serta  nilai aktiva  saat  ini  (Standar  Akuntansi  Pemerintahan). Dalam  hal  ini  analisa  rasio  dapat  dipakai  dalam memberikan  gambaran  keadaan  aktiva  tetap  yang sebenarnya  mengenai  sehat  tidaknya  pemerintah melakukan program kerjanya.
Berdasarkan gambaran penyajian laporan aktiva tetap untuk meningkatkan performa laporan keuangan  maka  penelitian  ini  sangat  penting  untuk segera diteliti.
Dengan  latar  belakang  diatas  maka  pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penyajian pelaporan aktiva  tetap  yang  ideal  untuk  meningkatkan pengawasan kelembagaan  pemerintah?
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk:  (1) Mendeskripsikan faktor-faktor yang paling berpengaruh  dalam  pelaporan  aktiva  tetap,  (2) Membangun alternative penyajian  pelaporan  aktiva tetap  yang  ideal  untuk  meningkatkan  pengawasan kelembagaan pemerintah.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara  akademis  maupun  praktis:  (1)  Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi pengembangan  studi  pendidikan  yang  berkaitan dengan  pelaporan  aktiva  tetap  dalam    kelembagaan pemerintah,  (2)  Secara  praktis,  penelitian  ini diharapkan  menjadi  alternatif  yang  dapat  digunakan pemerintah  untuk  membuat  suatu  kebijakan  dalam rangka  efisien  dan  efektif  terkait  dengan  penyajian pelaporan aktiva tetap yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah.
Kewajiban menjaga kompetensi dan profesionalitas  dalam  menyusun  laporan  keuangan adalah  bersifat  mutlak  dan  melekat  sepanjang terdapat  kegiatan  yang  harus  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan.
Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan.  Tujuan  dari  Standar Akuntansi Pemerintahan adalah: (1) Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  adalah  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah,  (2) SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan
negara, (3) SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain  tujuan  di  atas,    Standar  Akuntansi Pemerintahan    bertujuan  untuk  :  (1)  Akuntabilitas  ; mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan,  (2)  Manajemen  ;  memudahkan  fungsi perencanaan,  pengelolaan  dan  pengendalian  atas aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana  pemerintah,  (3) Transparansi ; memberikan informasi keuangan yang terbuka,  jujur,  menyeluruh  kepada  stakeholders,  (4) Keseimbangan Antargenerasi ; memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah  untuk  membiayai  seluruh  pengeluaran, dan  apakah  generasi  y.a.d  ikut  menanggung  beban pengeluaran tersebut.
Aktiva  tetap  adalah  aktiva  berwujud  yang diperoleh  dalam  bentuk  siap  pakai  atau  dengan dibangunlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalamrangka  kegiatan  normal  perusahaan  dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Penyusutan  adalah  alokasi  sistematik  jumlah yang  dapat  disusutkan  dari  suatu  aktiva  sepanjang masa  manfaat.  Jumlah  yang  dapat  disusutkan (depreciable  amount)  adalah  biaya  perolehan  suatu aktiva,  atau  jumlah  lain  yang  disubstitusikan  untuk biaya  perolehan  dalam  laporan  keuangan,  dikurangi nilai sisanya.
Masa  manfaat  adalah:  (1)  periode  suatu  aktiva diharapkan  digunakan  oleh  perusahaan;  atau  (2) jumlah  produksi  atau  unit  serupa  yang  diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.
Biaya  perolehan  adalah  jumlah  kas  atau  setara kas  yang  dibayarkan  atau  nilai  wajar  imbalan  lain yang diberikan  untuk  memperoleh suatu aktiva pada saat  perolehan  atau  konstruksi  sampai  denganaktiva tersebut  dalam  kondisi  dan  tempat  yang  siap  untuk dipergunakan.
Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat  diperoleh  pada  akhir  masa  manfaat  suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva  mungkin  ditukar  atau  suatu  kewajiban diselesaikan  antara  pihak  yang  memahami  dan berkeinginan  untuk  melakukan  transaksi  wajar ( arm'slength transaction ).
Biaya  perolehan  suatu  aktiva  tetap  terdiri  dari harga  belinya,  termasuk  bea  impor  dan  PPN Masukan  Tak  Boleh  Restitusi  (non-refundable),  dan setiap  biaya  yang  dapat  diatribusikan  secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang  membuat  aktiva  tersebut  dapat  bekerja  untuk penggunaan  yang  dimaksudkan;  setiap  potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
Manfaat  keekonomian  yang  diwujudkan  dalam suatu  pos  aktiva  tetap  dikonsumsi  oleh  perusahaan sepanjang  masa  manfaat  aktiva.  Tetapi,  faktor  lain seperti  keusangan  teknis  dan  aus  serta  rusak  ( wear and  tear )  saat  suatu  aktiva  menganggur  ( idle ),  juga
dapat  mengurangi  manfaat  keekonomiannya  yang mungkin telah diharapkan tersedia dari aktiva.
Tanah  dan  bangunan  harus  diperlakukan sebagai aktiva  yang terpisah  untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh secara sekaligus. Tanah biasanya memiliki  usia  tak  terbatas,  olehkarena  itu  tidak disusutkan.  Bangunan  memililki  usia  terbatas,  oleh karena itu disusutkan.Peningkatan nilai tanah tempat bangunan  didirikan  tidak  mempengaruhi  masa manfaat bangunan.
Kebijakan perbaikan dan perawatan perusahaan juga  dapat  mempengaruhi  masa  manfaat  suatu aktiva. Kebijakan dapat menghasilkan suatu perpanjangan masa manfaat  aktiva  atausuatu peningkatan dalam nilai sisanya. Tetapi, penggunaan kebijakan tersebut tidak meniadakankebutuhan untuk membebankan penyusutan.
Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Kriteria dari aktiva tetap adalah:
1. Existency/Validity
Opini BPK dalam Laporan Keuangan tentang Lemahnya Pengawasan Aktiva Tetap
Menganalisis Kelemahan yang Telah Ada
Mendeskripsi dan Menelaah faktor-faktor
PSAK yang paling Berpengaruh dalam SPAP, SPKN Pelaporan Aktiva Tetap 1. EXISTENCY/VALIDITY 2. COMPLETENESS 3. VALUATION
4. RIGHT & OBLIGATION 5. CLASSIFICATION & DISCLOSURE

## Mengevaluasi pelaporan yang telah ada
Skema 1. Alur kerja evaluasi laporan keuangan tentang lemahnya pengawasan aktiva tetap.
Tabel 1. Identifikasi  Kejadian Nyata Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap
No. Kriteria Uraian 1. Existency/Validity Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada di neraca (termasuk aset Sewa Guna Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk Pemerintah. 2. Completeness Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, (termasuk aset Sewa Guna Usaha) yang dimiliki oleh Pemerintah, telah tercatat pada neraca tanpa kecuali. 3. Valuation Permasalahan  yang  dihadapi  Pemerintah  adalah  masalah  valuation.  Saat  ini Pemerintah  sebagian  besar  masih  berpedoman  pada  PP  no.24  tahun  2005 sedangkan  peraturan  tersebut  telah  direvisi  dengan  PP  no.71  tahun  2010 tentang  Kebijakan  Akuntansi  berbasis  akrual.  Akuntansi    Berbasis  Akrual adalah pencatatan berdasarkan terjadinya transaksi, bukan berdasarkan keluar atau  masuknya  kas.    PP  no  71  tahun  2010  seharusnya  sudah  mulai diberlakukan  terhitung  mulai  tahun  2010  lalu,  akan  tetapi  karena  masih kurangnya  pengetahuan  mengenai  akuntansi  berbasis  akrual  maka  balitbang kemendagri masih menggunakan akuntansi berbasis kas.
Dalam  perlakuannya  untuk  aktiva  tetap,  dua  perlakuan  akuntansi  tersebut sangat  berbeda  karena  nilai  aktiva  tetap  selalu  berkaitan  dengan  biaya penyusutannya. contoh  kasus,  apabilaseorang   KPA  setuju  untuk  membeli  mobil dinas pada oktober  2011  seharga  Rp300.000.000  sedangkan  pembayarannya  dilakukan pada  November  2011,  sesuai  dengan  PSAK  estimasi  masa  manfaat kendaraan bermotor adalah 5 tahun apabila menggunakan metode garis lurus, maka perlakuan akuntansinya adalah:
Aset  tetap  adalah  aset  berwujud  yang mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas) bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

## 2. Completeness
Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial  di  masa  depan diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang diperlukan  untuk  penyediaan  jasa  bagi  masyarakat
umum  dan  sumber-sumber  daya  yang  dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

## 3. Valuation
Aset  tetap  dinilai  dengan  biaya  perolehan. Apabila  penilaian  aset  tetap  dengan  menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap  didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat perolehan.  Aset  tetap  disajikan  berdasarkan  biaya perolehan  asset  tetap  tersebut  dikurangi  akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan  penilaian  kembali,  maka  aset  tetap akan  disajikan  dengan  penyesuaian  pada  masing- masing  akun  aset  tetap  dan  akun  Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
akuntansi berbasis kas pencatatan perolehan aktiva tetap bulan November 2011 (saat kas keluar dari bendahara) biaya dihitung sejak bulan November 2011 (Rp300.000.000x20%)/12 = Rp5.000.000x2 (Nov-Des)=Rp10.000.000 biaya yang dibayar ditahun 2011
akuntansi berbasis akrual pencatatan  perolehan  aktiva  tetap  bulan  Oktober  2011  (saat  transaksi berlangsung) biaya dihitung sejak bulan Oktober 2011 (Rp300.000.000x20%)/12 = Rp5.000.000x 3 (Okt-Des)=Rp15.000.000 biaya yang dibayar ditahun 2011
Sehingga terjadi selisih sebesar Rp15.000.000-Rp10.000.000=Rp5.000.000
Selisih tersebutlah yang biasanya menjadi temuan/koreksi dari pengawas.
Selain  masalah  valuation  diatas,  sebagian  Pemerintah    saat  ini  belum menghitung  sendiri  depresiasi  penyusutan  (saat  ini  masih  dihitung  oleh DJKN Kemenkeu). Apabila seluruh instansi Pemerintah mampu menghitung depresiasi penyusutannya sendiri, maka akan terlihat nilai aktiva saat ini dan aktiva-aktiva  mana  saja  yang  masih  ada  masa  manfaatnya.  Masa  manfaat aktiva  digunakan  sebagai  dasar  untuk  membuat  keputusan  penghapusan aktiva  tetap  (untuk  aktiva  yang  masa  manfaatnya  telah  habis  dapat dihapuskan-PSAK). Masa manfaat aktiva yang telah habis dapat dihapuskan atau dijual. Apabila dijual maka hasil penjualannya dapat menambah kas Negara. 4. Right & Obligation Pemerintah mempunyai hak kepemilikan atas semua aset tetap yang tercatat pada  neraca,  dan  bebas  dari  pembatasan  dan  penjaminan.  Jika  ada  dapat teridentifikasi. Bila ada pembatasan asset (asset tetap yang dijadikan jaminan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan) 5. Classification & Disclosure Permasalahan  dalam  pelaporan  aktiva  tetap  pada  beberapa  instansi Pemerintah  adalah  apabila  waktu  pelaporan  aktiva  mundur  dari  jadwal. Karena pencatatannya belum berupa system yang terintegrasi. Berdasarkan  pengamatan/observasi,  laporan  aktiva  tetap  sebagian  instansi
Pemerintah  telah  memenuhi  beberapa  criteria  aktiva  tetap  yaitu  criteria existence/validity,  completeness  dan  right/obligation.  Sedangkan  untuk criteria valuation dan disclosure masih terdapat beberapa masalah. Beberapa masalah tersebut adalah adalah tidak lengkapnya disclosure (pengungkapan) aktiva  tetap  sebagaimana  telah  diatur  didalam  SAP  (Standar  Akuntansi Pemerintahan) mengenai informasi penyusutan, meliputi: 5. Nilai penyusutan; 6. Metode penyusutan yang digunakan;
7. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
8. Nilai  tercatat  bruto  dan  akumulasi  penyusutan  pada  awal  dan  akhir periode;
4. Right & Obligation
Untuk  dapat  diakui  sebagai  aset  tetap,  suatu aset  harus  berwujud  dan  memenuhi  kriteria:  (1) Mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas) bulan;  (2)  Biaya  perolehan  aset  dapat  diukur  secara andal;  (3)  Tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam operasi  normal  entitas;  dan  (4)  Diperoleh  atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya  dan  atau  pada  saat  penguasaannya berpindah.

## 5. Classification & Disclosure
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing  jenis  aset  tetap  sebagai  berikut:  (1) Dasar  penilaian  yang  digunakan  untuk  menentukan nilai  tercatat  ( carrying  amount );  (2)  Rekonsiliasi jumlah  tercatat  pada  awal  dan  akhir  periode  yang
menunjukkan:  (a)  Penambahan,  (b)  Pelepasan,  (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (d)  Mutasi  aset  tetap  lainnya.;  (3)  Informasi penyusutan,  meliputi:  (a)  Nilai  penyusutan;  (b) Metode  penyusutan  yang  digunakan;  (c)  Masa manfaat  atau  tarif  penyusutan  yang  digunakan;  (d) Nilai  tercatat  bruto  dan  akumulasi  penyusutan  pada awal dan akhir periode;
Laporan  keuangan juga  harus  mengungkapkan: (1)  Eksistensi  dan  batasan  hak  milik  atas  aset  tetap; (2)  Kebijakan  akuntansi  untuk  kapitalisasi  yang berkaitan dengan asset tetap; (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data
Tabel 2. Contoh Prosedur Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap
Tujuan dan Prosedur NO. Tabel. Ket. Uji Detail Saldo 1. Periksa  kesesuaian  saldo  awal  1  Januari  xxxx  (awal  tahun)  sesuai  dengan  saldo  audit  31 Desember  tahun  sebelumnya  (yg  telah  audited),  untuk    memastikan  semua  koreksi  audit tahun lalu telah dibukukan secara tepat dan akurat. 3.6

## Audit Objectives: EXISTENCY/VALIDITY
Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada di neraca (termasuk aset Sewa Guna Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk pemerintah.
2. Buatlah rincian aset tetap dan skedul depresiasi sesuai dengan klasifikasi jenis aset tetap. 3.6 3. Buatlah  skedul  penambahan  aset  selama  tahun  berjalan.  Bandingkan  penambahan  dengan rencana tahunan (RAPBN). 3.3 4. Untuk  penambahan  aset  periksa  dokumen  pendukung  (kontrak  pembelian,  SP2D)  untuk mengecek biaya tercatat. Evaluasi perkiraan umur ekonomis yang diterapkan. 3.3 5. Untuk  pelepasan/penjualan  aset  periksa  dokumen  pendukung  untuk  memastikan  jumlah yang  diterima,  dan  jumlah  nilai  perolehan  dan  penyusutan  yang  dihapus  dari  buku  besar. Hitung ulang kerugian atau pendapatan. 3.4

## Audit Objectives: COMPLETENESS
Semua  bangunan,  mesin-mesin,  peralatan,  (termasuk  aset  Sewa  Guna  Usaha)  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah,  telah tercatat pada neraca tanpa kecuali.
6.
Periksa  fisik  aset  tetap  dan  tuangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan  (BAP)  dan  telusuri keberadaan pencatatannya. BAP/ KIB

## Audit Objectives: VALUATION
Semua  bangunan,  mesin-mesin,  peralatan  dicatat  dengan  nilai  yang  layak  (telah  mengakui  akumulasi  penyusutan, deplesi, atau amortisasi). Nilai yang belum terdepresiasi diharapkan akan diterima Pemerintah di masa mendatang dari penggunaannya.
7. Lakukan prosedur analitis atau penghitungan ulang untuk menguji beban depresiasi/amortisasi dan samakan beban total dari daftar aset ke pos beban pada buku besar. (cocokkan  penghitungan  yang  dilakukan  oleh  pengelola  aktiva  tetap  dan  bagian  akuntansi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) 3.5 AD

## Audit Objectives:  RIGHT & OBLIGATION
Pemerintah mempunyai hak kepemilikan atas semua aset tetap yang tercatat pada neraca, dan bebas dari pembatasan dan penjaminan. Jika ada dapat teridentifikasi.
8. Buatlah  konfirmasi  Bank  dan  debitur,  kemudian  telaah  notulen,  perjanjian,  dan  dokumen lain untuk bukti jaminan, atau pembatasan aset  tetap. Tentukan bahwa pengungkapan yang penting sudah dibuat.

## Audit Objectives:  CLASSIFICATION & DISCLOSURE
Aset  tetap  dan  akun  terkait  telah  disajikan  dengan  layak,  dijelaskan,  dan  diungkapkan  dalam  laporan  keuangan, termasuk catatan, dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
9. Periksa  kemungkinan  penambahan  aset  tetap  yang  tidak  layak,  seperti  biaya  pemeliharaan,
perbaikan yang dikapitalisasi. 3.3 AD
dilakukan  dengan  metode  dokumentasi  (telaah dokumen)  dari  sumber  media  cetak  dan  elektronik dan Observation (Pengamatan  Langsung).  Dalam penelitian ini obsevasi yang dilakukan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan membandingkan  Informasi  dan  dokumen  yang didapat dengan keadaan yang ada dilapangan tentang objek yang diteliti.
Data  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  antara keadaan  nyata  dengan  keadaan  yang  diinginkan (GAP) secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengkategorisasikan, membandingkan,  menganalisis,  mengevaluasi  dan menginterpretasikannya  untuk  kemudian  menarik kesimpulan  yang  logis.  Dalam  analisis  tersebut digunakan  bantuan  tabel,  gambar,  chart  dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Kesenjangan antara Kenyataan dengan Keinginan
Dalam  uraian  diatas  maka  ditarik  kesimpulan, kriteria yang harus dimiliki oleh aktiva tetap adalah: 1. Existency/Validity
Semua bangunan, mesin-mesin, peralatan, yang ada  di  neraca  (termasuk  aset  Sewa  Guna  Usaha) adalah dikuasai oleh Pemerintah, atau dikuasai pihak lain untuk Pemerintah. Prosedur:
a. Siapkan rincian aset tetap dan skedul depresiasi yang  sesuai  dengan  klasifikasi  jenis  aset  tetap. (Lihat Tabel 2)
b. catat  penambahan  aset  tetap  selama  tahun berjalan serta telah dicocokkan dengan rencana tahunan anggaran. (Lihat Tabel 2)
c. Atas  penambahan  aset  tetap  selama  tahun berjalan telah diperiksa ke dokumen pendukung seperti SP2D. (Lihat Tabel 2)
d. Atas  pelepasan  dan  penjualan  aset  tetap  telah
diperiksa  kedokumen  pendukung  dan  telah dilakukan penghitungan ulang untuk mengetahui  laba  atas  penjualan  aset  tetatp. (Lihat Tabel 2)
2. Completeness
Semua  bangunan,  mesin-mesin,  peralatan, (termasuk aset Sewa Guna Usaha) yang dimiliki oleh Pemerintah, telah tercatat pada neraca tanpa kecuali. Prosedur:
Lakukan  pemeriksaan  fisik  aset  tetap  dan  telah terdapat BA Pemeriksaan Aset Tetap. (Lihat Tabel 2) 3. Valuation
Semua  bangunan, mesin-mesin,  peralatan dicatat  dengan  nilai  yang  layak  (telah  mengakui akumulasi  penyusutan,  deplesi,  atau  amortisasi). Nilai  yang  belum  terdepresiasi  diharapkan  akan diterima  Pemerintah  di  masa  mendatang  dari penggunaannya. Prosedur:
Lakukan  penghitungan  untuk  menguji  beban depersiasi dan  telah dicocokkan dengan  saldo beban penyusutan. (Lihat Tabel 2)
4. Right & Obligation
Perusahaan  mempunyai  hak  kepemilikan  atas semua aset tetap yang tercatat pada neraca, dan bebas dari  pembatasan  dan  penjaminan.  Jika  ada  dapat teridentifikasi. Bila ada pembatasan asset (asset tetap yang dijadikan jaminan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan).
5. Classification & Disclosure
Aset  tetap  dan  akun  terkait  telah  disajikan dengan  layak,  dijelaskan,  dan  diungkapkan  dalam laporan keuangan, termasuk catatan, dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Prosedur:
Seluruh  asset  tetap  disajikan  dan  diungkapkan dengan cukup (Lihat Tabel 2)
Keterangan atribut tes tabel 4:
a.  Terdapat  permintaan  dari  bagian  terkait  yang

## Identifikasi Aspek untuk Mengatasi Kesenjangan

## Tabel 4. Contoh Laporan Penambahan Aset Tetap
No Bukti Jurnal Keterangan Atribut tes No. Tanggal Nilai (dlm Rp) a  b  c  d  e  f g 1. Xxx 1/1/12 180.000.000 Mobil Dinas APV √ √ √ √ √ √ √ 2. Xxx Xxx Xxx Xxx √ √ √ √ √ √ √ 3. Dst
Tabel 5. Contoh Pelaporan Pengurangan Aset Tetap (dlm jutaan Rupiah) No Bukti Jurnal Keterangan Harga Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Nilai Jual Laba (Rugi) Pelepasan Asset Tetap Atribut tes No Tanggal Nilai
a b c d
1. xx 1/5/2012 345 Furniture kantor 345 345 - - - √ √ √ √
2. xx 1/5/2012 100 Komputer dan printer 100 80 20 27 7 √ √ √ √
membutuhkan penambahan aset tetap b.  Terdapat  persetujuan  dari  PPK  dan  bendahara pengeluaran atas penambahan aset tetap
c. Akurasi telah benar
d.  Seluruh  dokumen  eksternal  (Kuitansi,  Faktur,
Invoice atau Tagihan dari Rekanan) telah lengkap e. Telah diklasifikasikan dengan benar f. Telah sesuai dengan RAPBD
Keterangan Atribut tes tabel 5: a.  Terdapat  persetujuan  dari  Sekjen  dan  DJKN  atas pelepasan aset tetap b. Telah tercatat didalam system aplikasi pada bagian Rumah  Tangga  dan  system  aplikasi  pada  bagian keuangan c. Akurasi telah benar d.Telah diklasifikasikan dengan benar Untuk Pelaporan dan Pengungkapan Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun 2010  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual,  maka  nilai  atas  akumulasi  dan  beban penyusutan atas aktiva tetap wajib untuk diungkapkan.

## SIMPULAN
Laporan  Aktiva  Tetap  yang  dibuat  saat  ini adalah  laporan  yang  dihasilkan  dari  sistem  yang dibuat  oleh  Kementerian  Keuangan,  sistem  tersebut
bernama  SIMAK.  Akan  tetapi  sejauh  ini  sistem tersebut  belum  mengakomodir  keinginan  pemeriksa. Sistem tersebut juga tidak mencantumkan keterangan mengenai  biaya  penyusutan,  perhitungan  biaya penyusutan  hanya  mengandalkan  perhitungan  dari DJKN (Ditjen Kekayaan Negara). Biaya penyusutan sangat  penting  pengungkapannya,  karena  kedepan Pemerintah  diwajibkan  untuk  mengikuti  PP  no  71 tahun  2010  tentang  akuntansi  berbasi  accrual  dan merupakan dasar penghapusan aktiva guna mewujudkan  tertib  pencatatan  dan  pengelolaan aktiva  tetap.  Selain  itu,  permasalahan  yang  terjadi adalah  kurang  maksimalnya  gudang  penyimpanan aktiva  sehingga  terdapat  kasus  aktiva  rusak  maupun hilang. Untuk membuat model pelaporan aktiva tetap yang ideal sebaiknya sesuai dengan PSAK dan SAP. Saran  yang  dapat  dijadikan  rekomendasi  dalam  hal penyajian pelaporan aktiva tetap untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah adalah: 1. meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pembuat laporan aktiva tetap dengan cara mengikutsertakan dalam program pelatihan/diklat untuk pengelolaan dan pelaporan aktiva tetap.
2. membuat  gudang  yang  ideal  sebagai  upaya pengamanan  dan  untuk  lebih  memudahkan pengoptimalan aktiva tetap tersebut.
3. mengusulkan  untuk  membuat  laporan  aktiva tetap  berdasarkan  PSAK  dan  SAP,  seperti

## Tabel 6. Contoh Pelaporan Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku
Jenis asset Tahun Perolehan Nilai Aktiva Tetap tahun lalu Nilai Perolehan Tahun ini Nilai perolehan yang akan disusutkan % penyusutan Beban Penyusutan tahun ini Akumulasi penyusutan tahun berjalan Nilai perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku 1 2 3 4 5=3-4 6 7=3+6 8 9=7 x 8 10=4+9 Mobil Dinas APV 1/1/2012 - - - 180 180 20% 36 36 Mesin Genset 1/1/2010 10 5 5 10 25% 2,5 7,5 Dst

## Tabel 7. Contoh Pelaporan dan Pengungkapan Aktiva Tetap
Keterangan Saldo 1 Januari xxxx Penambahan Pengurangan Saldo 31 Desember xxxx Harga Perolehan -Kendaraan bermotor Xxx xxx xxx xxx -Peralatan & inventaris Xxx xxx xxx xxx -Bangunan dan Tanah Xxx xxx xxx xxx Sub Jumlah Harga Perolehan Xxx xxx xxx xxx Akumulasi Penyusutan -Kendaraan bermotor Xxx xxx xxx xxx -Peralatan & inventaris Xxx xxx xxx xxx -Bangunan dan Tanah Xxx xxx xxx xxx Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan Xxx xxx xxx xxx Nilai Buku XXX XXX
contoh  format  pelaporan  aktiva  tetap  diatas (Tabel  2  s.d.  7)  mempermudah  dalam pencatatan dan menambah kas negara

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Hidayat, Alvin Reinanda (2009), Masalah Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Siregar, Doli D. (2004), Manajemen Aset ,Gramedia Scott, W. Richard (2001) Institutions and Organizations, (Second Ed.), Sage Publication Robbins, Stephen and MaryCoulter (2007), Management (Eight Ed.), NJ: Prentice Hall Oxford English Dictionary Puslitbang Keuangan Daerah (2011), Implementasi Manajemen Aset Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 17 tahun 2007 , Kementerian Dalam Negeri Komite Akuntan Indonesia (1994), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain , Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia BPK-RI  (2010), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010 . http://itjenKemendagri.go.id/?pilih=news&mod=yes&a ksi=lihat&id=25 , diakses 8 Maret 2012 http://www.damandiri.or.id/file/abdwahidchairulahunair bab2.pdf , diakses 10 Maret 2012 Kompas (2010), Pengelolaan Aset Daerah Lemah Tempo Interaktif (2007), DPRD Banten Pertanyakan Hilangnya Aset Daerah

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005, Lampiran IX, Pernyataan no.07, Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010, Lampiran I.01, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan BPK-RI No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).