HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA
Sadari
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email : sadari@gmail.com
Abstract
Islamic  law  has  set  universally  regarding  family  law  issues  relating  to  divorce,  but  it seems  that  the  difference  for  women's  rights  after  divorce  occurs  in  a  range  of applications in the side or the level of legal arrangements, given the differences in social system,  cultural  system  or  even  the  political  system  in  each  each  country  both  in Indonesia  and  in  the  Islamic  world.  Comparative  analysis  of  family  law  related  to women's rights after divorce in this article, based on the exposure of legal jurisprudence schools and the positive law in force in countries such as Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Egypt, Yemen, Turkey,  and Iraq, special about the reasons of divorce. In general, these  countries  legal  materials  more  dominant  tendency  is  patterned  Shafi'i  schools. However,  there  are  several  different  opportunities  such  as:  in  terms  of  the  chances  of divorce,  in  each  country  appears  once  judiciary  complicate  divorce,  meaning  to  go keperceraian first sought peace efforts were made as strong as possible. Yet in terms of the position of the parties is protected rights before the law (principle of equality before the law) in each country for example in Indonesia and South Yemen, especially in Yemen has also strengthened in its National Constitution that "The State guarantee or protect the legal  equality  between  laki-  men  with  women  in  all  aspects  of  life,  whether  political, economic, and social life ".
Keywords : Women's rights, post-divorce, Indonesia Islamic, world

## Abstrak
Hukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah hukum keluarga terkait dengan  perceraian,  namun  nampak  bahwa  perbedaan  hak-hak  perempuan  pasca perceraian terjadi pada kisaran sisi atau tataran aplikasi dalam pengaturan hukumnya, mengingat adanya perbedaaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing  negara  baik  di  Indonesia  maupun  di  negara  dunia  Islam.  Analisis perbandingan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dalam artikel ini,  mendasarkan  pada  pemaparan  dari  hukum  fikih  mazhab  dan  hukum  positif  yang berlaku  di  Negara-negara  seperti  :  Indonesia,  Malaysia  Tunisia,  Iran,  Mesir,  Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian. Secara umum negara-negara tersebut materi  hukumnya  kecenderungan  bercorak  lebih  dominan  adalah  madzhab  Syafi‟i. Namun terdapat beberapa peluang yang berbeda seperti : dalam hal peluang terjadinya perceraian,  di  masing-masing  negara  nampak  sekali  lembaga  peradilan  mempersulit terjadinya  perceraian,  artinya  untuk  menuju  keperceraian  diupayakan  terlebih  dahulu upaya  perdamaian  yang  dilakukan  sekuat-kuatnya.  Padahal  dalam  hal  kedudukan  para pihak  dilindungi  haknya  depan  hukum  (principle  equality  before  the  law)  di  masing- masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, terlebih di Yaman telah dikuatkan  pula  dalam  Konsitusi  Nasionalnya  bahwa  “Negara    menjamin  atau
melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial”.
Kata Kunci : Hak perempuan, pasca perceraian, Indonesia, dunia Islam

## Pendahuluan
Diskursus  tentang  hak-hak  perempuan  telah  muncul  sebagai  masalah yang  sangat  penting  di  seluruh  dunia  dan  disegala  kelompok  masyarakat. Alasannya jelas selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan  laki-laki  dalam  suatu  mayarakat patriarchal .  Demikianlah,  selama berabad-abad  “hukum  alam”  ini  menetapkan  perempuan  sebagai  komunitas kelompok kelas dua ( the second rate communities ) secara sosial, lebih rendah dari laki-laki  dan  harus  tunduk  kepada  kekuasaan  laki-laki  dan  hegemoni  mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.
Harus  diingat  bahwa  kitab-kitab  suci  agama  pun  tidak  dapat menghindarkan  diri  dari  menganut  sikap  serupa,  walaupun  sebagian  di antaranya  memberikan  beberapa  norma  untuk  mengatasinya.  Konstruksi  dan rekayasa  sosial  terebut  sangat  meluas  sehingga  norma-norma  kitab  suci  yang progresif  pun  menjadi  terpengaruh  dan,  sebagai  akibatnya,  diinterpretasikan sedemikian  rupa  sehingga  merefleksikan  sikap  mental  yang  berlaku. Demikianlah,  mayarakat  yang  didominasi  laki-laki  seringkali  bahkan mengekang  norma-norma  yang  adil  dan  egaliter  yang  dipersembahkan  untuk kaum perempuan dalam al-Qur‟an demi mengekalkan kekuasaan mereka, yang secara  komparatif  bersikap  liberal  dalam  perlakuannya  terhadap  perempuan, juga mengalami nasib yang sama. 1
Namun  cerita  sejarah  tak  berakhir  di  sini,  awal  abad  20  M  merupakan babakan baru bagi dunia Islam. Fase ini ditandai dengan lepasnya satu persatu negara  Islam  dari  hegemoni  dan  imperialisme  Barat.  Sambil  menghirup  udara segar  (setelah  lama  berada  dalam  simponi  penjajahan). 2 Negara-negara  Islam yang  baru  ini  membenahi  diri  dan  mencoba  memproduksi  dan  mereformasi berbagai  konstitusi  dan  Undang-undang  yang  mengatur  kehidupan  bernegara, termasuk pada hukum keluarga.
Dalam reformasi ini, upaya terfokus pada masalah status personal, yang masih  diatur  oleh  hukum  Islam.  Mayoritas  pemerintah  negara  muslim menjalankan versi hukum keluarga yang sudah dikodifikasi. Sebagian versi  itu menyimpang  secara  dramatis  dan  doktrin  mazhab  hukum  yang  telah  mapan. Untuk  mengurangi  keberatan  kaum  konservatif,  reformasi  sering  dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural. Sebagai contoh, hukum baru yang menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum, dan  bahwa  pasangan  harus  sudah  mencapai  usia  minimum  tertentu,  adalah untuk menghalangi pernikahan dini dan perkawinan paksa.
Untuk mencegah poligami dan perceraian oleh suami, pemerintah negara muslim mensyaratkan agar perkawinan dan perceraian tunduk pada formalitas birokratis  dan  kondisi  tertentu.  Motor  penggerak  reformasi  hukum  keluarga
1 Ashgar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan Dalam Islam , terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha (Yogyakarta: LSPA, 1994), h. 3 2 Joseph Conrad membahasakan dengan sangat nyata baginya setiap jelajah daerah baru (termasuk dunia Islam) yang dilakukan barat adalah memberi sinar ruang yang gelap gulita.
adalah  Turki,  ketika  Negara  itu  menerbitkan  „Ottoman  Law  of  Family  Rights ( Qanun  Qarar  al-Huquq  al-„Uthmaniah )”  kemudian  diikuti  negara  lain  seperti Tunisia, Mesir,  Syiria,  Sudan  dan  sebagainya.  Dan  dalam  sejarah  reformasi  ini, Tunisia  tercatat  sebagai  negara  yang  paling  radikal  di  dalam  bangunan hukumnya.  Undang-undang  hukum  keluarga  negara  ini  menghapuskan poligami  dan  memberikan  hak  yang  sama  bagi  istri  dan  suami  dalam  hal perceraian.  Hukum  ini,  yang  dalam  teori  didasarkan  atas  prinsip  Islam,  dapat diberlakukan pada warga Negara Tunisia. 3
Secara keseluruhan, substansi Undang-undang keluarga di dunia modern ini  telah  beranjak  dan  konstruksi  wacana  fiqih  klasik 4 dan  telah  mencoba memecahkan persoalan ketimpangan hak antara laki-laki dalam hukum keluarga Islam  sehingga  hak-hak  perempuan  dalam  perkawinan  ( martial  right )  diakui. 5 Pada masa ini negara telah memperluas basis dukungannya dengan memberikan hak  suara  kepada  kaum  perempuan  dalam  proses  pemisahan  mereka  dari anggota  keluarganya,  yang  secara  tradisional  mengontrol  mereka  dan megalihkan loyalitas pokok mereka kepada negara itu sendiri.
Berdasarkan alasan tersebut, maka tulisan ini memfokuskan kajian pada hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menggunakan metode analisis isi ( content analysis ) dan komparasi melalui tiga jalur :
1) Analisis  perbandingan  vertikal  yaitu  perbandingan  antara  konsep  fikih mazhab  dan  perundang-udangan  perkawinan  dari  negara  (1)  Tunisia,  (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia.
2) Analisis  perbandingan  horizontal  yaitu  perbandingan  antara  perundang- undangan perkawinan negara (1) Tunisia, (2) Iran, (3)  Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia.
3) Analisis  perbandingan  diagonal  yaitu  melakukan  penelusuran  terhadap aspek-aspek perbedaan aturan antara negara negara (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir,  (4)  Yaman,  (5)  Turki,  (6)  Irak,  (7)  Malaysia  dan  Indonesia,  berikut tingkat perbedaannya masing-masing.

## Pembahasan
A. Analisis perbandingan hak-hak perempuan pasca perceraian
Tulisan  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  perbandingan  hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menggunakan analisis isi ( content analysis ) dan komparasi (vertikal, horizonta, dan diagonal) dari di Negara-negara berikut ini :  (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia.
1) Analisis perbandingan vertikal
a) Sumber Panutan dan Corak Pemikiran Fikih Mazhab Negara
3 Pembahasan  panjang  tentang  penerapan  hukum  keluarga  Islam  dan  pembaharuannya dapat dibaca pada karya Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , (Jakarta: Rajawali  Press,  .  2005.)  h.  160-183.  Lihat  Juga  Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan , (Yogyakarta: Tazzafa, 2005).
4 Keberanjakan  ini  dilihat  sebagai  bukti  bagi  terjadinya  reformasi  hukum  Islam  yang radikal dalam bidang hukum keluarga, M. Atho Mudzha, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberal , (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, . 1998), h. 12-13.
5 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries ,  (New  Delhi:  Academy  of  Law  and Religion, 1987).
Untuk menjelaskan bagaimana analisis perbandingan vertikal hukum keluarga Islam terkait dengan hukum perkawinan di masing-masing negara yang  telah  dipilih  dalam  tulisan  ini.  Maka  hal  yang  pertama  dilakukan adalah  dengan  mengetahui  perbandingan  vertikalnya,  yakni  perbandingan antara  konsep  fikih  mazhab  dan  perundang-udangan  perkawinan  dari negara tersebut yakni : (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia.
Dari  sekian  banyak  fikih  mazhab,  di  bawah  ini  adalah  yang  bisa diketemukan  dan  sudah  menjadi  panutan  negara  dalam  melegitimasikan beberapa  hukumnya,  yakni  fikih  mazhab  (Hanafi,  Maliki,  Fyafi'i,  Hanbali, Ja'fari,  Zahiri).  Setiap  aliran  Pemikiran  tentang  hukum  Islam  penetapannya selalu  merujuk  kepada Al-Qur'an  dan  sunah  Nabi  Muhammad  SAW itulah yang  disebut  sebagai  Fikih  Mazhab.  Abu  Hanifah,  Malik  bin  Anas,  asy- Syafi'i,  Ahmad  bin  Hanbali,  Ja'far  as-Sadiq  dan  Dawud  bin  Khalaf  adalah fukaha yang pemikirannya membentuk suatu mazhab.
NO IMAM MAZHAB HANAFI 1 Pendiri Abu  Hanifah  an-Nu'man  bin  Sabit  bin  Zauta  at-Taimi  al- Kufi. (Kufah, 80 H/699 M-150 H/797 M). Pemikir Corak pemikiran hukum, rasional, Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an, (2) Sunah, (3) Pendapat sahabat, (4) Kias, (5) Istihsan, (6) Ijmak, (7) 'Urf. Penyebaran Negara (1) Afghanistan, (2) Cina, (3) India, (4) Irak, (5) Libanon, (6)
Mesir, (7) Pakistan, (8) Rusia, (9) Suriah, (10) Tunisia , (11)
Turkestan, (12) Turki , (13) Wilayah Balkan. IMAM MAZHAB MALIKI 2 Pendiri Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, terkenal dengan  sebutan  Imam  Dar  al-Hijrah.  (Madinah,  93  H/712 M- 179 H/798 M). Pemikir Corak  pemikiran  hukum,  dipengaruhi  sunah  yang cenderung tekstual Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an, (2)  Sunah,  (3)  Ijmak  sahabat,  (4)  Kias,  (5)  Maslahah mursalah, (6) 'Amal ahl al-Madinah, (7) Pendapat sahabat. Penyebaran Negara (1) Kuwait, (2) Spanyol, (3) Arab Saudi, khususnya Mekah, (4)  Wilayah  Afrika, (5)  Mesir, (6)  Tunisia, (7)  Aljazair,  (8)
Maroko. IMAM MAZHAB  SYAFI'I 3 Pendiri Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Usman bin Syafi  asy-Syafi'I  al  Muthalibi.  (Gaza,  Palestina,  150  H/767 M-Cairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820 M). Pemikir Corak  pemikiran  hukum,  antara  tradisional  dan  rasional, Dasar  pemikiran  hukum  :  (1)  Al-Qur'an,  (2)  Sunah,  (3) Ijmak, (4) Kias Penyebaran Negara (1)  Bahrein,  (2)  India, (3)  Indonesia, (4)  Kazakhstan, (5) Malaysia, (6) Suriah, (7) Turkmenistan, (8) Yaman, (9) Arab Saudi khususnya Madinah, (10) Wilayah Arab Selatan, (11) Wilayah  Afrika  Timur,  (12)  Wilayah  Asia  Timur,  (13) Wilayah Asia Tengah. IMAM MAZHAB  HAMBALI
4 Pendiri Ahmad  bin  Hanbal  bin  Hilal  bin  Asad  asy-Syaibani  al- Marwazi. (Baghdad,  Rabiulakhir  164  H/780  M-  Rabiulawal  241 H/855 M). Pemikir Corak pemikiran hukum, Tradisional (fundamental), Dasar pemikiran  hukum  :  (1)  Al-Qur'an  secara  zahir  dan  sunah, (2)  Fatwa  sahabat,  (3)  Jika  ada  perbedaan  fatwa  sahabat, digunakan  yang  lebih  dekat  dengan  Al-Quran,  (4)  Hadis mursal dan daif, (5) Kias. Penyebaran Negara Arab Saudi (mayoritas) IMAM MAZHAB  JA'FARI 6 Pendiri Muhammad  Abu  Ja'far  bin  Muhammad  bin  Ali  Zainal Abidin  bin  Husein  bin  Ali  bin  Abi  Thalib  as-Sadiq. (Madinah, 80 H/699 M- Madinah, 25 Syawal 148/765 M). Pemikir Corak  pemikiran  hukum,  Tradisional  dan  rasional,  Dasar pemikiran  hukum  :  (1)  Al-Qur'an,  (2)  Sunah,  (3)  Ijmak,  (4) Akal. Penyebaran Negara (1)  Irak,  (2)  Iran, (3)  India,  (4)  Pakistan,  (5)  Nigeria,  (6) Somalia. IMAM MAZHAB ZAHRI 7 Pendiri Dawud bin Khalaf al-Isfahani, (Kufah, 200 H/815 M- Baghdad, 270 H/883 M). Pemikir Corak pemikiran hukum, Tradisional (fundamental), Dasar pemikiran hukum : (1) Al-Qur'an, (2) Sunah. Penyebaran Negara (1) Irak (mayoritas), (2) Andalusia
Dari  bagan  tabel  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  fikih  mazhab yang  dianut  oleh  beberapa  negara  yang  menjadi  pilihan  dalam  tulisan  ini mempunyai  panutan,  dan  pemikiran  yang  berbeda  sehigga  akan mempengaruhi produk hukumnya masing-masing. Misalnya :
1) Fikih Mazhab Neagara Tunisia
Negara  Tunisia  mempunyai  dua  panutan  Mazhab  yakni  Mazhab Hanafi 6 dan Mazahab Maliki. 7 Mazhab Hanafi , mempunyai corak pemikiran hukum,  dipengaruhi  sunah  yang  cenderung  tekstual  dan  dasar  pemikiran hukum  mendasar  pada  :  Al-Qur'an,  Sunah,  Ijmak  sahabat,  Kias,  Maslahah mursalah, 'Amal ahl al-Madinah, dan Pendapat sahabat.
Sedangkan  Mazhab  Maliki,  mempunyai  corak  pemikiran  hukum, dipengaruhi  sunah  yang  cenderung  tekstual  Dasar  pemikiran  hukum  :  Al- Qur'an,  Sunah,  Ijmak  sahabat,  Kias,  Maslahah  mursalah,  'Amal  ahl  al- Madinah, dan Pendapat sahabat.
2) Fikih Mazhab Neagara Iran
6 Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zauta at-Taimi al-Kufi. (Kufah, 80 H/699 M-150 H/797 M).
7 Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, terkenal dengan sebutan Imam Dar al- Hijrah. (Madinah, 93 H/712 M- 179 H/798 M).
Negara  Iran  bermazhab Ja'fari 8 dengan  corak  pemikiran  hukum, Tradisional dan rasional, Dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Akal.
3) Fikih Mazhab Neagara Mesir
Negara  Tunisia  mempunyai  dua  panutan  Mazhab  yakni  Mazhab Hanafi dan Mazahab Maliki, sama seperti negara Tunisia.
4) Fikih Mazhab Neagara Yaman
Negara Yaman bermazhab Syafi'i 9 bercorak pemikiran hukum, antara tradisional dan rasional, dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Kias
5) Fikih Mazhab Neagara Turki
Negara  Turki  bermazhab  Hanafi,  mempunyai  corak  pemikiran hukum,  dipengaruhi  sunah  yang  cenderung  tekstual  dan  dasar  pemikiran hukum  mendasar  pada  :  Al-Qur'an,  Sunah,  Ijmak  sahabat,  Kias,  Maslahah mursalah, 'Amal ahl al-Madinah, dan Pendapat sahabat.
6) Fikih Mazhab Neagara Irak
Negara Irak mempunyai tiga mazhab eklektika yakni mazhab Hanafi, mazhab  Ja'fari,  dan  mazhab  Zahri. 10 Perbedaan  mazhab  Zahri  dengan mazhab Hanafi dan Ja‟fari adalah pada corak dan sumber hukumnya, yakni bercorak  pemikiran  hukum,  Tradisional  (fundamental),  dasar  pemikiran hukum : Al-Qur'an, dan Sunnah.
7) Fikih Mazhab Neagara Malaysia dan Indonesia Negara  Malaysia  bermazhab  Syafi'i  bercorak  pemikiran  hukum, antara tradisional dan rasional, dasar pemikiran hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Kias.
b) Perceraian dalam Kajian Fikih Mazhab Konvensional Talak,  khulu‟,  ila‟  dan  zihar  adalah  istilah-istilah  yang  berkaitan dengan putusnya perkawinan. Para ulama sepakat  bahwa hak talak berada pada pihak suami yang berakal. 11 Perceraian dalam terma Islam merupakan sesuatu  yang  diperbolehkan  namun  sangat  dibenci  oleh  Allah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  yang  harus ditempuh ketika upaya-upaya untuk menyatukan suami isteri dalam ikatan perkawinan mengalami jalan buntu.
Talak dibagi dua, yaitu talak raj‟i yaitu suami mempunyai hak untuk merujuk isterinya, dan talak bain yang meniadakan hak rujuk sebagaimana berlaku pada khulu‟, ila‟ dan lian. Akibat dari talak bain adalah harus adanya akad nikah baru jika mantan suami ingin kembali bersama isterinya. 12
Imam  Malik  membedakan  talak  dengan fasah. Apabila  terjadi perselisihan  tentang  boleh  tidaknya  perkawinan  (seperti  perempuan  yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali atau perkawinan orang yang ihram, maka  pemutusan  perkawinan  dengan  talak,  bukan fasah .  Jika  putusnya
8 Muhammad Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib as-Sadiq. (Madinah, 80 H/699 M- Madinah, 25 Syawal 148/765 M).
9 Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin As bin Usman bin Syafi asy-Syafi'I al Muthalibi. (Gaza, Palestina, 150 H/767 M-Cairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820 M).
10 Dawud bin Khalaf al-Isfahani, (Kufah, 200 H/815 M- Baghdad, 270 H/883 M).
11 as-Sayyid Sabiq, fiqh as-Sunnah (Semarang:Toha Putera, tt), II, h. 209.
12 as-Sayyid Sabiq., . II, h. 209
perkawinan  bukan  dari  pihak  suami  isteri,  keadaan  apabila  suami  isteri hendak  melanjutkan  perkawinannya  tidak  sah  karena  sebab  itu  masih  ada (seperti mengawini orang yang sesusuan atau kawin pada masa iddah) maka pemutusan kerkawinannya dengan fasakh. 13 Fasah dapat  disebabkan  oleh  penyakit-penyakit  tertentu.  Penyakit yang dijadikan alasan fasakh menurut Ibnu Qudaimah sebagaimana dikutip Khoiruddin  Nasution  adalah  penyakit  yang  menghalangi  terjadinya hubungan  seksual.  Penyakit  tersebut  secara  global  dibagi  menjadi  tiga kelompok.  Pertama,  penyakit  yang  mungkin  mengenai  kedua  pasangan, seperti:  gila  dan  lepra/kusta.  Kedua,  penyakit  yang  berhubungan  dengan istri,  seperti:  kemaluan  isteri  tersumbat  atau  sobek.  Ketiga,  penyakit  yang berkaitan  dengan  suami,  seperti  lemah  syahwat  atau  terpotong kemaluannya. 14
Apabila  terjadi  perselisihan  ( siqaq )  antara  suami  isteri,  para  ulama sepakat  tentang  kebolehan  mengirim  hakam  (juru  damai)  masing-masing dari pihak keluarga suami dan isteri . Walaupun begitu dimungkinkan untuk mengirimkan  orang  lain  yang  bukan  dari  keluarga  suami  isteri  dengan pertimbangan kepantasan untuk menjadi hakam. 15
Jika terjadi perbedaan pendapat diantara kedua hakam tersebut maka pendapat  keduanya  tidak  dapat  dilaksanakan.  Apabila  terjadi  kesepakatan untuk  menceraikan  suami  isteri  tersebut,  menurut  Imam  Malik diperbolehkan  mengadakan  pemisahan  tanpa  persetujuan  suami  isteri tersebut.  Imam  Syafi‟i  dan  Abu  Hanifah  melarang  kedua  hakam  tersebut untuk melakukan pemisahan, kecuali ada penyerahan atau pemberian kuasa dari suami kepada kedua hakam tersebut. 16
Berkaitan dengan nusyuz, apabila nusyuz dilakukan oleh suami maka penyelesaiannya  menurut  an-nisa  (4):128  adalah  berdamai  (islah).  Apabila nusyuz  dilakukan  oleh isteri  maka jalan  keluarnya  menurut  an-nisa‟ (4):  34 adalah menasehati, membiarkan sendirian di tempat tidur atau memukul. 17
2) Analisis perbandingan horizontal hak-hak Perempuan Pasca Perceraian
(1) Negara Tunisia Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Tunisia antara lain  terkait  dengan  syarat  usia  menikah,  poligami,  perceraian  (talaq),  anak angkat,  warisan,  dan  pengasuhan  anak  (hadlonah).  Mengenai  syarat  usia menikah diatur dalam pasal 5 dan 6 hukum status personal 1956. Mengenai perceraian  diatur  dalam  pasal  30-32.  Pasal-pasal  ini  menyatakan  bahwa perceraian  hanya  bisa  dilakukan  dan  dianggap  sah  di  depan  dan  dengan keputusan pengadilan. Baik suami maupun isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai. Putusan perceraian bisa diberikan dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kesalahan salah satu pihak,  dan  suami  bersikeras  untuk  menceraikan  isteri  atau  sebaliknya.  Di
13 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , alih bahasa MA Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang:as-Syifa‟, 1990), h. 497-498.
14 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara:Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta:INIS, 2002), h. 214-215.
15 Ibnu Rusyd, Bidayatul, h. 554
16 Ibid ., h. 554
17 Khoiruddin Nasution, Status Wanita, h. 218
samping  itu,  pengadilan  mewajibkan  pada  suami  untuk  memberikan sejumlah uang pada isteri yang diceraikannya.
(2) Negara Iran
Hukum perlindungan keluarga tahun 1967 telah melakukan reformasi hukum  yang  bersifat  administratif  dan  substantif  sekaligus,  yaitu  dengan menghapus  wewenang  suami  mengikrarkan  talak  secara  sepihak.  Menurut pasal  8 UU  tersebut,  setiap  perceraian,  apapun bentuknya,  harus  didahului oleh  permohonan  pada  pengadilan  agar  mengeluarkan  sertifikat  “  tidak dapat  rukun  kembali”  .  Pengadilan  baru  mengeluarkan  sertifikat  tersebut setelah berupaya maksimal, tetapi tidak berhasil mendamaikan.
Pengadilan dapat mengeluarkan sertifikat “tak dapat rukun kembali” atau  keputusan  fasakh  pada  kasus  karena  alasan-alasan  tertentu  sebagai berikut:
1. Salah satu pasangan menderita sakit gila yang permanen atau berulang- ulang.
2. Suami menderita impotensi, atau dikebiri, atau alat vitalnya diamputasi.
3. Istri  tak  dapat  melahirkan,  menderita  cacat  seksual,  lepra  atau  kedua matanya buta.
4. Suami atau istri dipenjara selama lima tahun.
5. Suami  atau  istri  mempuyai  kebiasaaan  yang  membahayakan  pihak  lain yang diduga akan terus berlangsung dakam kehidupan rumah tangga.
6. Seorang pria tanpa persetujuan istri pertama, kawin dengan wanita lain.
7. Salah satu pihak menghianati pihak lain.
8. Kesepakatan suami istri untuk bercerai.
9. Adanya  perjanjian  dalam  akad  perkawinan  yang  memberikan kewenangan  pada  pihak  istri  untuk  menceraikan  diri  dalam  keadaan tertentu.
10. Suami  atau  istri  dihukum,  berdasarkan  keputusan  hukum  yang  tetap, karana  melakukan  perbuatan  yang  dapat  dipandang  mencoreng kehormatan bangsa.
11. Penyelesaian perselisihan melalui juru damai (arbitrator) Pengadilan dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan keluarga pada arbitrator  jika  diminta  oleh  pasangan  suami  istri  yang  bermasalah.
Khusus  kasus  yang  berkenaan  dengan  validitas  perjanjian  perkawinan dan  perceraian  yang  berbelit-belit,  ditangani  sendiri  oleh  pengadilan, tidak diserah kan pada arbitrator.
Arbitrator, selanjutnya kan berusaha merukunkan kembali pasangan yang berselisih dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Hasilnya  diserahkan  pada  pengadilan  untuk  ditindaklanjuti.  Jika  arbitrator tidak  bisa  menyerahkan  hasil  usahanya  dalam  mendamaikan  pasangan dalam  waktu  yang  ditentukan,  pengadialan  akan  mengambil  alih  usaha perdamaian itu serta menetukan keputusan selanjutnya.
(3) Negara Mesir
Mesir, agama berperan besar di Mesir dewasa ini. Hampir 90 persen dari kira-kira 61 juta penduduk Mesir modern adalah muslim sunni. Di Mesir Undang-undang  No.  44  tahun  1979  dikeluarkan  melalui  dektrit  persiden yang  mengamandemen  Undang-undang  1920  dan  1929.  Pernyataan  talak oleh  suami  harus  dicatat  dan  pemberitahuan  talak  harus  diberikan  kepada isteri.  Perceraian  tidak  terjadi  jika  pemberitahuan  belum  sampai  kepada
isteri.  Jika  isteri  memohon  cerai  ke  pengadilan,  yang  diurus  oleh  arbritor, pengadilan  berwenang  mengakhiri  pernikahan  meskipun  isteri  harus membayar kompensasi.
Reformasi  hukum  status  personal  dikukuhkan  oleh  Dekrit  Presiden Anwar  Sadat  1979,  antara  lain  yaitu;  hukum  menghilangkan  hak  suami untuk  memaksa  isterinya  yang  tidak  patuh  untuk  kembali  ke  rumah  orang tuanya,  menuntut  agar  suami  mendaftarkan  talak  dan  memberi  tahun kepada  isterinya  bahwa  ia  dicerai,  memperbolehkan  isteri  pertama  untuk meminta  perceraian  dengan  alasan  pengambilan  isteri  kedua  oleh  seorang suami,  dan  menjunjung  tinggi  hak  isteri  dalam  masalah  pemeliharaan, pengasuhan anak dan pembagian harta pasca cerai.
Bahkan reformasi seperti itu menyulut reaksi balik kaum konservatif.
Pada tahun 1985, Pengadilan Konstitusional Tinggi Mesir menyatakan bahwa cara  pemakluman  undang-undang  itu  tidak  konstitusional.  Hal  ini menimbulkan  kekecewaan  besar  terhadap  gerakan  feminis  Mesir  yang sedang  tumbuh.  Setelah  Undang-undang  tahun  1979  dalam  upaya mendamaikan  kedua  belah  pihak,  diberlakukan  undang-undang  kompromi yang mecairkan reformasi tahun 1979 oleh Majelis Rakyat.
(4) Negara Yaman
Hukum  Keluarga  republik  Yaman  Selatan  tahun  1974  dalam  bentuk aslinya memuat 5 Bab, 53 pasal, yang perinciannya sebagai berikut :
Undang-Undang Hukum Keluarga Republik Yaman Selatan
(Qanun Al-Usrah – The Family Law 1974) No Bab Translasi Pasal I Marriage Perkawinan 12 – 24 1 Marriage and Engagement Perkawinan & Pertunangan 2 Marriage Contract Perjanjian Perkawinan 3 Prohibited Degrees Larangan Perkawinan 4 Effect of Invalid Marriage Akibat tidak Sahnya Perkawinan 5 Matrimonial Home, Dower and Maintenance Rumah,  Maskawin  dan Nafkah dalam Pernikahan II Judicial Divorce Pemeriksaan Perceraian 25 – 30 III Effects  of  Termination  of Marital Bond Akibat Berakhirnya Ikatan Perkawinan 31 – 36 IV Birth and It‟s Result Kelahiran & Akibat Hukumnya 37 – 48 1 Paternity Kewalian 2 Custody of Children Pemeliharaan Anak V Concluding Provisons Ketentuan Penutup 49 – 53
Materi  hukum  perceraian  Yaman,  sebagaimana  telah  diungkapkan sebelumnya  dalam  prolog  di  atas  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  Negara Republik Yaman Selatan setidaknya dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum – sejalan  dengan  perjalanan  sejarah/pasang  surut  hukum  Yaman  Selatan – yaitu  :  1)  Sistem  Hukum  Kolonial  (British-India),  2)  Hukum  Islam  dan  3) Hukum dan Tradisi Masyarakat Setempat ( Urf ).
Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia,  perjalanan  dan  kiprahnya  tidak  terlepas  dari  pengaruh  sistem hukum  sebelumnya.  Sebagaimana  disebutkan  oleh  Bustanul  Arifin  bahwa pembentukan  hukum  sipil  dan  hukum  Islam  di  bidang  hukum  keluarga dipengaruhi  dan  terdapatnya  unsur  tarik-menarik  antara  3  (tiga)  sistem hukum, yaitu : 1) Hukum Islam, 2) Hukum Barat (warisan penjajah Belanda) dan 3) Hukum Adat. 18 Walau memiliki backround history yang hampir sama dan  madzhab  hukum  Islam  yang  sama  yaitu  madzhab  Syafi‟i,  akan  tetapi berlandasan  pada  asumsi  awal  di  atas  (pada  Prolog)  dapat  dipastikan  ada beberapa titik persamaan dan perbedaan.
Beberapa  pasal  penting  yang  termuat  dalam Family  Law  of  Republic Yaman South yang mengatur tentang permasalahan perceraian diatur dalam pasal 25 sampai pasal 30 dengan azas perceraian sebagai berikut : Pasal 25
Perceraian yang dilakukan sepihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik yang diucapkan atau di tulis kecuali setelah mendapat izin  dari  Badan  Peradilan  Pemerintah – Pengadilan  ( District  Court )  setelah diadakan pemeriksaan. Dan Pengadilan tidak akan mengabulkan/menizinkan  kecuali  setelah  menunjuk  seseorang  yang bertanggung jawab dan telah berusaha sekuat-kuatnya untuk mengupayakan perdamaian  antara  para  pihak  dan  Pengadilan  membenarkan  alasan-alasan untuk menjatuhkan talak sehingga kelanjutan ikatan pernikahan tersebut dan hidup rumah tangga tidak mungkin lagi.
Pasal 26
Perceraian yang dilakukan secara sepihak, batal menurut hukum dan Pengadilan  dapat  memberi  sanksi  bagi  yang  menjatuhkan  talak  lebih  dari satu dalam sesaat.
Pasal 29
1. Pengadilan  dapat  membubarkan/memutuskan  sebuah  perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut:
(1) Apabila  salah  satu  pihak  sejak  menikah  merasa  menderita  karena salah  satu  pihak  mengidap  penyakit  dimana  penyakitnya  tersebut dokter  menyatakan  bahwa  penyakitnya  tidak  dapat  disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan.
(2) Apabila salah satu pihak hilang/pergi dalam waktu 3 tahun berturut- turut – jika  suami  atau  isteri  kembali,  maka  hubungan  pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah.
18 Bustanul  Arifin, pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia;  Akar  Sejarah,  Hambatan  dan Prospeknya , (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 33
(3) Apabila  salah  pihak  tidak  sanggup  memberikan  nafkah  dimana ketidak  sanggupan  pemberian  nafkah  tersebut  patut  terjadi – maka dalam kasus ini Pengadilan dapat memberikan kelonggaran selama 3 bulan  dan  apabila  sampai  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan.
2. Seorang  isteri  dapat  meminta  terputusnya  pernikahan  (cerai  gugat) apabila  suaminya  telah  menikah  lagi  dengan  wanita  lain,  sebagaimana pasal 11 Undang-Undang ini. 19
Pasal 30
a) Apabila Pengadilan menemukan fakta bahwa suami yang menjadi faktor penyebab  perselisihan  yang  mengarah  pada  perceraian  tersebut, sedangkan  isteri  tidak  ditemukan  kesalahannya.  Maka  isteri  yang  telah dicerai harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun.
b) Apabila  seorang  isteri  didapati  suka  bertengkar  dan  menjadi  penyebab keretakan, maka Pengadilan dapat menetakan suami mendapatkan ganti rugi tidak terbatas seperti halnya mahar yang diberikan.
Adapun  pengaturan  tentang  perceraian  dalam  Kompilasi  Hukum Islam diatur dalam Bab XVI Putusnya Perkawinan – Pasal 113 sampai Pasal 148.  Beberapa  pasal  yang  prinsipil  dalam  perceraian  di  Indonesia 20 adalah sebagai berikut : Pasal 113  : Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan 3. Putusan pengadilan. Pasal 114   : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
Pasal 115  : Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Pasal 116  : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
a) salah  satu  pihak berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b) Salah satu pihak selam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c) Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  dan  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain.
e) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
19 Pasal  11  :  (a)  Seseorang  yang  mempunyai  isteri  tidak  dapat  menikah  lagi  (poligami) kecuali  jika  mendapat  izin  dari  Pengadilan  yang  mewilayahinya.  Pengadilan  tidak  akan memberikan izin pernikahan tersebut apabila salah satu dari alasan ini tidak terpenuhi : 1) Isteri mandul setalah mendapatkan keterangan resmi dari dokter, dan suami tidak mengetahuinya pada saat menikah, 2) Isteri menderita penyakit kronis atau penyakit menular yang menurut keterangan dokter resmi tidak dapat disembuhkan, 3) Surat izin dari Pengadilan yang dikeluarkan jika tidak ada  permohona  banding  dari  pengadilan  yang  lebih  tinggi  dalam  tempo  1  (satu)  bulan  sejak ditetapkan izin tersebut.
20 H.  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Akademika  Pressindo,  Jakarta, 1992), h. 140-141
f) Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g) Suami melanggar taklik-talak.
h) Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak rukunan dalam rumah tangga.
(5) Negara Turki Menurut hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami atau isteri yang  hendak  bercerai  diperbolehkan  melakukan  pisah  ranjang.  Jika  setelah pisah  ranjang  dijalani  pada  waktu  tertentu  tidak  ada  perbaikan  kondisi rumah  tangga,  maka  masing-masing  pihak  mempunyai  hak  untuk mengajukan cerai di pengadilan.
Ketentuan  tentang  perceraian  diatur  pada  Pasal  129  –  138  Hukum Perdata Turki tahun 1926. Suami atau isteri yang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan dengan alasan- alasan yang telah ditentukan sebagai berikut:
1. Salah satu pihak berbuat zina.
2. Salah satu pihak melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap pihak lainnya.
3. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau perbuatan tidak terpuji yang mengakibatkan penderitaan yang berat dalam kehidupan rumah tangga.
4. Salah  satu  pihak  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  (rumah)  tiga bulan  atau  lebih  dengan  sengaja  dan  tanpa  alasan  yang  jelas  yang mengakibatkan kerugian di pihak lain.
5. Salah  satu  pihak  menderita  penyakit  jiwa  sekurang-kurangnya  3  tahun atau  lebih  yang  mengganggu  kehidupan  rumah  tangga  dan  dibuktikan dengan surat keterangan ahli medis (dokter).
6. Terjadi ketegangan antara suami isteri secara serius yang mengakibatkan penderitaan.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  Hukum  Perdata  Turki  tahun 1926  mengalami  dua  kali  proses  amandemen.  Amandemen  tahap  pertama terjadi  pada  kurun  waktu  1933  –  1956.  hasil  amandemen  ini  antara  lain berkaitan  dengan  ganti  kerugian,  dispensasi  kawin,  pasangan  suami  isteri diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan ketika pisah ranjang, juga penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan, serta tersedianya perceraian di pengadilan yang 10 didasarkan pada kehendak masing-masing pihak  (Pasal  125-132).  Di  samping  itu  pembayaran  ganti  kerugian  terhadap pihak  yang  dirugikan  akibat  perceraian  dapat  dilaksanakan  jika  didukung dengan fakta dan keadaan kuat.
Proses amandemen kedua terhadap Hukum Perdata Turki tahun 1926 berlangsung pada tahun 1988-1992. Amandemen tahun 1988 memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama ( divorce by mutual consents) , nafkah istri dan  penetapan  sementara  selama  proses  perceraian  berlangsung. Amandemen  tahun  1990  berkaitan  dengan  pertunangan,  pasca  perceraian dan  adopsi.  Proses  amandemen  yang  dilakukan  oleh  legislative  tersebut berakhir  tahun  1992.19  Materi  amandemen  tahun  1990  yang  berkaitan dengan perceraian, antara lain :
1. Salah  satu  pihak  dapat  mengajukan  cerai  atas  dasar  perwujudan  dari ketidakcocokan  tabiat  yang  berakibat  pada  rumah  tangga  yang  tidak bahagia.
2. Pihak  yang  tidak  bersalah  dan  menderita  berhak  mengajukan  cerai  dan meminta ganti rugi yang layak dari pihak lain.
3. Pihak yang tidak bersalah dan menjadi miskin berhak mengajukan cerai dan meminta nafkah dari pihak lain selama setahun.
(6) Negara Irak Qanun  al  Ahwal  al  Syakhshiyyah  1959  memang  tidak  semuanya selaras  dengan  selurhh  hukum  keluarga  yang  ada.  Adalah  sebuah  fakta bahwa  amandemen  yang  ada  telah  dipaksakan kepada  seluruh warga  Iraq. Tidak  ada  ketentuan  dalam  undang-undang  itu  yang  diakomodir  secara proportif dari Sunni dan Syi‟i. Hampir semua ketentuan berdasarkan pilihan selektif antara dua prinsip fiqh Hanafi dan Ja‟fari.
Dengan  memperhatikan  bahwa  tidak  ada  materi  yang  tercakup  di dalam  ketentuan  ini,  pasal  1  hukum  Iraq  menunjuk  pengadilan  untuk menerapkan  semua  prinsip  syari‟ah  yang  dinyatakan  di  dalamnya.  Pada masa  selanjutnya  lembaga  peradilanlah  yang  memiliki  otoritas  untuk menerapkan  hukum  ini,  dengan  didirikannya  lembaga  tertinggi  judicial  di Iraq.
Beberapa  Pasal  tentang  hukum  perceraian  yang  terdapat  dalam
Undang-undang 1959 yang telah diamandemen beberapa kali adalah sebagai berikut :
Pasal  40  :  Masing-Masing  pasangan  boleh  mengajukan  perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1) Jika salah satu pasangan merugikan kepada yang lain atau kepada anak- anak  mereka  yang  membuatnya  mustahil  untuk  melanjut  pernikahan. Kecanduan  narkoba  atau  Alkohol  dapat  dipertimbangkan  sebagai kejahatan, hanya saja hal itu harus dibuktikan oleh laporan dari pejabat khusus  komisi  pengawas  medis.  Hal  yang  sama  pula  berlaku  pada  hal kecanduan terhadap judi.
2) Jika  pasangan  yang  lain  berjinah.  Delik  aduannya  didasarkan  pada perjinahan tersebut.
3) Jika  akad  perkawinan  dilaksanakan  tanpa  persetujuan  dari  pengadilan bagi salah satu pasangan yang belum mencapai umur 18 tahun.
4) Jika perkawinan dilaksanakan dengan bertentangan dengan hukum, atau dipaksa.
5) Jika suami mengambil berpoligami tanpa izin pengadilan. Pasal 41 : Ayat
1) Kedua  pasangan  dapat  mengajukan  perceraian  dengan  alasan-alasan perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  setelah  berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
2) Pengadilan  harus  memeriksa  penyebab  dan  alasan  perceraian  karena pertengkaran  dan  perselisihan  tersebut.  Apabila  memungkinkan, pengadilan  dapat  menunjuk  dua  wakil  (hakamain)  dari  pihak  keluarga laki-laki  dan  pihak  perempuan,  dan  apabila  ternyata  setelah bermusyawarah  tidak  terjadi  perdamaian  dan  kedua  pihak  masih  tetap ingin bercerai, maka hakim dapat mempertimbangkan alasan perceraian tersebut.
3) Kedua  hakamain  tersebut  harus  berupaya  untuk  dapat  mencapai  suatu kesepakatan  atau  perdamaian.  Jika  mereka  gagal,  mereka  harus memberitahukan  kepada  pengadilan  dengan  tanggung  jawab  bersama, dan  apabila  mereka  tidak  setuju  maka  pengadilan  akan  menunjuk hakamain ketiga.
4) a)  Jika  upaya  perdamaian  gagal  sedangkan  suami  menolak  untuk bercerai, maka pengadilan dapat memisahkan antara suami dan isteri. b) Dalam hal perceraian ba‟da dukhul, pengembalian maskawin didasarkan kemampuan dari isteri, baik apakah ia penggugat maupun tergugat. Jika dia  telah  menerima  keseluruhan  mas  kawin,  dia  mempunyai  kewajiban untuk  mengembalikan  paling  banyak  separuhnya.  Akan  tetapi  bila  ada permusywarahan  diantara  suami  dan  isteri  maka  didasarkan  dari  hasil kesepakatan  keduanya.   c)  Jika  perceraian  terjadi  kobla  dukhul  maka isteri wajib mengembalikan sleuruh maskawin yang diterima.
(7) Negara Indonesia dan Malaysia Tulisan  ini  mencoba  akan  membidik  sebuah  analisis  Perempuan pascaperceraian  yang  mana  dalam  disertasi  ini  menyimpilkan  bahwa, perempuan pascaperceraian mendapatkan legitimasi yang cukup kuat, baik dalam hukum keluarga di Indonesia maupun di Malaysia. Hak-hak tersebut meliputi hak : mut‟ah, nafkah, penolakan rujuk, hadanah, dan harta bersama.
Pembahasan pertama, yakni  berkisar  pada  hak  seorang  Istri  yang ditalak  mempunyai    hak  untuk  mendapatkan  mut‟ah.  Dalam  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), mut‟ah terbagi menjadi wajib dan sunat . Ini sama  dengan  pendapat  jumhur  ulama qabla  al-dukhul .  Dalam  Undang- undang  keluarga  di  beberapa  negara  bagian  Malaysia  didasarkan  atas kepatutan  alasan  cerai  :  dan  sebagian  yang  lain  mut‟ah  harus  diberikan dengan tanpa alasan apapun.
Pembahsan kedua ,  yakni  mengenai  hak  nafkah,  hukum  keluarga Malaysia tidak membedakan istri yang ditalak itu sedang hamil  atau tidak, ditalak raj‟i atau ba‟in ,  baginya,  diberikan  nafkah  secara  penuh.  Hukum keluarga  di  Indonesia  menegaskan  bahwa  perempuan  yang  sedang  hamil, baik talak raj‟i maupun ba‟in , harus diberikan nafkah penuh ; sedangkan yang tidak hamil diberikan nafkah tempat tinggal saja. Nafkah ini diberikan selama masa ida, kecuali sang mantan istri telah melakukan nusyuz . Pembasahan ketiga, yakni  terkait  dengan  hak  perempuan  untuk menerima  dan  menolak  ajakan  rujuk,  baik  hukum  keluarga  di  Indonesia mapun  di  Malaysia,  keduanya  memberikan  hak  kepada  perempuan  untuk menerima  atau  menolak  ajakan  rujuk  sang  mantan  suami,  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  yang  dibenarkan.  Hal  ini  berbeda  dengan pendapat  fukaha  yang  tidak  memberikan  hak  kepada  mantan  istri  untuk menolak ajakan rujuk.
Pemahasan keempat, yakni  tentang hadanah ,  secara  umum  tidak  ada perbedaan yang signifikan antara konsep fikih dengan hukum keluarga baik di Indonesia maupun di Malaysia mengenai hadanah .
Menurut  hukum  keluarga  di  Indonesia  harta  bersama  dibagi  dua dengan  sama  banyak,  terlepas  siapa  yang  bekerja.  Sedangkan  Malaysia mendasarkan  pembagiannya  pada  siapa  yang  lebih  banyak  menghasilkan harta tersebut. Namun, aturan mengenai harta bersama ini sama sekali tidak diatur  dalam  mazhab  fukaha.  Mempertimbangkan  temuan  di  atas,
dibandingkan  dengan  pendapat  imam  mazhab,  hukum  keluarga  baik  di Indonesia  maupun  di  Malaysia  memiliki  nilai  keberanjakan  yang  lebih akomodatif terhadap hak-hak perempuan.
3) Analisis perbandingan diagonal
1. Konteks Sosio-Historis
Pembentukan  suatu  hukum  keluarga  dalam  hal  ini  hak-hak  perempun pasca perceraian dalam suatu negara tidak terlepas dari konteks dan sosi-historis yang sedang terjadi oleh karena itu, tulisan ini juga perlu menganalisis bagaiman legalisasi dan formalisasi suatu hukum di negara-negara seperti : (1) Tunisia, (2) Iran,  (3)  Mesir,  (4)  Yaman,  (5)  Turki,  (6)  Irak,  (7)  Malaysia  dan  Indonesia mengalami perbedaan.
Bagi  orang  Islam  perceraian  (lebih  dikenal  dengan  istilah Ath-Thalaq ) adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.  Menurut  etimologi Ath-Thalaq berarti  “melepaskan” 21 .  Adapun  menurut istilah  syara‟ Ath-Thalaq memiliki  makna  :  “ Melepaskan  ikatan  pernikahan  dan berakhirnya hubungan perkawinan ”.
Aturan umum hukum dalam ajaran Islam mengenai hukum asal thalaq ini adalah  makruh.  Dimana  orang  laki-laki  merdeka  dan  dewasa  berhak menceraikan  isterinya  sampai  batas  minimal  tiga  kali.  Dan  dianggap  sah  pula, jika seseorang menyandarkan thalaq dengan salah satu sifat atau syarat 22 , hampir di  seluruh  negara  Islam  (mayoritas  penduduknya  muslim)  permasalahan mengenai  perceraian  antara  suami  isteri  telah  dikenal  atau  bahkan  telah dihukum-positifkan.  Begitu  pula  di  negara-negara  Islam  yakni  (1)  Tunisia,  (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia. Hukum Islam  tentang  Ath-Thalaq  ini  telah  diqanunkan  menjadi  sebuah  hukum  positif yang  merupakan  rujukan  dan  kepastian  hukum  bagi  umat  Islam  di  masing- masing  negara  tersebut,  sebagaimana  contohnya  negara  Indonesia,  yaitu sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebagai  asumsi  awal  dengan  mengglobalnya  sistem  hidup  dan kehidupan  manusia  di  dunia  karena  meningkatnya  perkembangan  peradaban manusia, petulisan mencoba mengadakan studi analisis perbandingan mengenai hukum konteks sosio-historisyanga ada di negara (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia mengenai pengaturan dan  hukum  perceraian.  Mengingat  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya bahwa  hukum  Islam  telah  mengatur  secara  universal  mengenai  masalah perceraian  tersebut,  namun  petulisan  yakin  pada  sisi/tataran  aplikasi  dan pengaturannya antara hukum suatu negara dengan negara lain akan berlainan - mengingat adanya perbedaaan sosial cultur di masing-masing negara tersebut.
2. Sejarah Perundang-undangan Perkawinan yang berbeda
a) Sejarah Perundang-udangan Negara Tunisia
Perundnag-undnagan  negara  Tunisia  disebut  Majallat  al-Ahwal  al-
Syakhsiyah  ( Code  of  Personal  Status )  1956,  berisi  170  pasal  10  buku  dan diundangkan ke seluruh Tuisia pada tanggal 1 Januari  1957. Namun dalam
21 Muhammad Rawas Qal‟ahji, Mausul Fiqhi Umar Ibnil Khatab , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h.598
22 Musthafa Diibul Bigha, At-Thadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib , (Kairo  : Daar Al-Fikr, 1994), h.264
perjalanannya,  Undang-undang  ini  mengalami  kodifikasi  dan  perubahan ( amandemen )  beberapa  kali,  yaitu  melalui  Undang-undang  No.  70/1958, Undang-undang No. 41/1962, Undang-undang No. 1964, Undng-undang No. 77/1969,  dan  terakhir  menurut  catatan  Tahir  Mahmud,  mengalami amandemen pada tahun 1981 melalui Undang-undang No. 1/1981. 23
b) Sejarah Perundang-udangan Negara Iran
Upaya  mengkodifikasi  hukum  Islam  telah  dilakukan  sejak  awal  di Iran. Hokum keluarga Iran pertama kali dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum  perdata  yang  diundangkan  dari  tahun  1928  s /  d  1935.  pada  tahun 1927, Menteri  Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draft  hukum  perdata.  Ketentuan-ketentuan  yang  berkenaan  dengan  materi selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari kode Napoleon selama tidak  bertentangan  dengan  hukum-hukum  syari‟ah.  Sementara  menteri- menteri  yang  berkenaan  hukum  keluarga  dan  hukum  waris  lebih mencerminkan  unifikasi  dan  kodifikasi  hukum  syari‟ah.  Draft  yang ditetapkan  komisi  tersebut  ditetapkan  sebagai  Qonun  Madani  (hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara 1928-1924. 24
Hukum Perdata Iran mencakup berbagai macam aspek hukum yang berkenaan dengan hukum waris diatur dalam pasal 861 s/d 949, sementara seluruh  buku  VII  mengatur  masalah-masalah  hukum  keluarga  didasarkan pada hukum tradisional Syi‟ah Isna „Asyariyah (Ja‟fari) menteri hukum waris sebagaimana  diatur  dalam  hukum  perdata  berlaku  sampai  sekarang,  tanpa ada  perubahan.  Sementara  hukum  yang  mengatur  perkawinan  dan perceraian tidak terhindar dari reformasi hukum. Hukum  keluarga  yang  diatur  dalam  bab  VII  hukum  perdata  tahun  1935 mengalami  reformasi  bebrapa  kali  pada  tahun  berikutnya.  Hukum  yang mengatur  perkawinan  dan  perceraian,  secara  terpisah  telah  diundang- undangkan pada tahun 1931. undang-undang tersebut memasukkan prinsip- prinsip  yang  datur  oleh  aliran-aliran  hokum  selain  aliran  Isna  Asyari. Sebagian  materinya  didasarkan  pada  pertimbangan  social  budaya  dan administrative.  Pada  tahun  1937  dan  1928  juga  ditetapkan  undang-undang yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian lebih lanjut. 25
Reformasi  hokum  yabg  lebih  penting  lagi  dilakukan  Lembaga Legislatif  Iran  pada  tahun  1967,  pada  tanggal  24  juni  1967  diundang- undangkan  hukum  perlindungan  keluarga.  Undang-undang  in  bertujuan mengatur  institusi  perceraian  dan  poligami  agar  terhindar  dari  tindakan sewenang-wenang. 26
c) Sejarah Perundang-udangan Negara Mesir
Secara  historis,  pembaharuan  hukum  kelaurga  di  Mesir  dimulai sekitar tahun 1920. Pada tahun ini,  seri pertama rancangan undang-unndag hukum  kelaurga  resmi  diundangkan.  Pada  tahun  1929  dilakukan amandemen  kedua  terhadap  beberapa  pasal  pada  undang-undang sebelumnya.  Setelah  itu,  tercatat  dua  kali  amandemen  terhadap  hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga
23 Tahir Mahmood, Personal , h. 152-154
24 Tahir  Mahmood, Family  Law Reform  in  the Muslim  World, (New  Delhi;  The  Indian  law Institute, 1972), h. 154
25 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World., h. 154.
26 Ibid ., h. 154.
yang dilakukan di Mesir antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan dan pengasuhan anak.
UU Nomor 100 tahun 1985 menyatakan bahwa seseorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai isteri, harus mencantumkan nama dan  alamat  isteri  atau  isteri-isterinya.  Pegawai  pencatatan  harus memberitahu isterinya tentang rencana perkawinan tersebut. Seseorang isteri yang  suaminya  menikah  lagi  dengan  perempuan  lain  dapat  minta  cerai dengan berdasarkan kemudharatan ekonomi yang diakibatkan poligami dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan suaminya. Hak isteri untuk minta cerai hilang dengan sendirinya ketika yang bersangkutan tidak memintanya selama satu tahun setelah ia mengetahuai perkawinan tersebut. Bagi  yang  melanggar  aturan  ini  dapat  dihukum  dengan  hukuman  penjara maksimal 6 bulan atau denda 200 Pound Mesir atau kedua-duanya.
d) Sejarah Perundang-udangan Negara Yaman Yaman Selatan adalah negara kecil yang bersebelahan dengan Yaman
Utara tepatnya di Asia bagian Barat yang berbentuk Repubik. 27 Bahasa resmi yang dipakai  adalah bahasa Arab dan bahasa Inggis.   Adapun  agama yang berlaku  adalah  Islam  sebagai  agama  mayoritas  yaitu  95  %  dari  jumlah penduduknya 28 . Secara umum masyarakat Islam Yaman Selatan bermadzhab Syafi‟i,  tetapi  ada  pula  dibeberapa  bagian  kecil  Yaman  Selatan  menganut madzhab Syi‟ah dan madzhab Hanafi.
Dalam  lintas  sejarahnya  Republik  Yaman  Selatan  (Demokrat) mengalami  pasang  surut,  secara  urut  bentuk  negara  tersebut  berbentuk negara  persemakmuran,  negara  kerajaan  dan  terakhir  sebagai  negara republik.  Sejak  abad  ke-19  Yaman  Selatan  merupakan  negara  jajahan  atau merupakan  negara  kolonial  Pemerintahan  Inggris  tepatnya  hingga  tahun 1967  Republik  Yaman  Selatan  masih  berada  dibawah  penguasaan  dan dominasi Pemerintahan Inggris.
Selama  periode  tersebut  (negara  bagian  dari  koloni  Inggris),  sistem politik,  sistem  pemerintahan  sistem  hukum  dan  sistem  peradilan  juga peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  mereduksi  dan  mengikuti Pemerintah-an  Persemakmuran  India  ( British  India ).  Banyak  peraturan  dan perundang-undangan  British-India  Asli  diimpor  dan  dipakai  di  negara Yaman Selatan.
Diantaranya  Peraturan/Ordonansi  Pertahanan  dan  Perang  ( The Guardians  and  War  Ordinance )  1937,  Undang-Undang  Perlindungan Perkawinan  Anak  ( Law  of  Aden  –  The  Chid  Marriage  Restraint  Act ),  Undang- Undang Hukum Pidana ( The Penal Code ) 1860 dan Undang-Undang Prosedur Tindak Kejahatan ( The Criminal Procedure Code ) 1898. Adapun peraturan yang mengatur  tentang  pemberlakuan  dan  penerapan  Hukum  Syari‟at  Islam secara  umum  diatur The  Interpretation  and  General  Clauses  Ordonance 1937 – Dimana Hukum Syari‟at Islam masih terbatas penerapannya.
27 Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic Countries ; (Jordan – The Code Personal Status 1976), Tahir Mahmood., (India Time Press, New Delhi, 1987), h.176 28 Den  Heijer,  Johannes,  Syamsul  Anwar, Islam  Negara  dan  Hukum ,  (INIS,  Jakarta,  1993), h.132
Setelahnya keluar dari kolonial Inggris, dibawah Kesultanan Qua‟aiti, Yaman  Selatan  mencoba  membangun  sistem  dan  peraturan  hukum  yang bagian-bagian  aturannya  memuat  Hukum  Islam  yang  aturan  tersebut ditetapkan melalui Dekrit Kesultanan ( Royal Decree ) Tahun 1942. Pada masa tersebut Syari‟at Islam merupakan sumber hukum dasar kesultanan. 29
Setelah  Yaman  Selatan  merdeka  pada  tahun  1967  bentuk  negara menjadi Republik Yaman Selatan – Dimana dalam Konstitusi Nasional yang diumumkan pada Nopember 1970, mengungkapkan bahwa :
1) Islam  sebagai  agama  resmi  yang  diakui  negara  secara  utuh  dalam hukumnya  dan  bebas  memeluknya  serta  akan  mendapatkan perlindungan;
2) Negara menjamin/melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan,  baik  politik,  ekonomi,  dan kehidupan sosial.
3) Negara  secara  bertahap  memberlakukan  Hukum  Perdata  dan  Hukum Pidana.
Khusus  mengenai  hukum  yang  mengatur  masalah  keluarga  pasca- kemerdekaan Republik Yaman Selatan, aturan hukum keluarga yang secara umum  merupakan  translasi  dari  berbagai  ketentuan  asli  yang  hidup  dan berkembang  di  sana,  diundangkan  menjadi  sebuah  Undang-Undang  resmi pada tanggal 5 Januari 1974 dalam bentuk Undang-Undang Keluarga ( Qanun Al-Usrah – Family Law ).
e) Sejarah Perundang-udangan Negara Turki Pembaruan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga  dimulai  pada  tahun  1917  dengan  disahkannya the  ottoman  law  of family  rights (Undang-undang  tentang  hak-hak  keluarga)  oleh  Pemerintah Turki.  Pembaruan  hukum  keluarga  di  Turki  merupakan  tonggak  sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain.
Hukum  keluarga  mempunyai  posisi  yang  penting  dalam  Islam.
Hukum  keluarga  dianggap  sebagai  inti  syari‟ah.  Hal  ini  berkaitan  dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam.
Turki mempunyai peran penting dalam sejarah hukum Islam. Hukum perdata  Turki  pada  awalnya  didasarkan  pada  mazhab  Hanafi,  namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam Majallah al- ahkam al adhiya yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876. Salah  satu  potret  pembaruan  hukum  keluarga  di  Turki  yang mengalami beberapa  kali  amandemen adalah aturan-aturan hukum tentang perceraian  dalam  perundang-undangan  telah  mengalami  perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqh konvensional.
f) Sejarah Perundang-udangan Negara Irak
Kuffah  yang  merupakan  salah  satu  kota  yang  berada  di  Iraq merupakan  tempat  kelahiran  Imam  Abu  Hanifah  dan  di  kota  itu  pulalah madrasah ra‟yu yang merupakan corak pemikiran Abu Hanifah berkembang. Oleh  karena  itu   tidaklah  heran  apabila  pada  awalnya  hukum  Islam  yang
29 Tahir Mahmood, Muslim Personal Law; Role of The State in The Indian Subcontinent , (India Time Press, Nagpur, 1983), h. 15-28
berkembang  dan  dominan  di  Iraq  adalah  hukum  fiqih  bercorak  madzhab Hanafi.  Namun  pada  masa  berikutnya  di  Iraq  berkembang  pula  Syi‟ah Imamiyah. Aliran Syi‟ah Ja‟fariyah atau Syi‟ah dua belas imam ini menyebar luas pula di Iraq. Perkembangan itu mencapai jumlah yang seimbang antara keduanya,  sehingga  pada  akhirnya  dua  madzhab  ini  memiliki  pengaruh yang  sama-sama  kuat  dalam  perkembangan  hukum  di  Iraq.   Seolah-olah hukum  yang  berjalan  di  Iraq  terbentang  pada  kedua  madzhab  itu  secara bersamaan-yaitu hukum Fiqih Sunni dan Syi‟i.
Dalam  perjalanan  taqnin  di  Iraq  dari  mulai  belum  terkodifikasi hingga  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  masa  kini,  masalah perimbangan  antara  kedua  madzhab  ini  selalu  menjadi  isu  sentral  –  tak hanya  dalam  isi  materi  undang-undang  juga  merambah  kedalam  politik, ekonomi,  budaya  dan  berbagai  sendi  kehidupan  lainnya.  Pada  akhirnya kompromi  menjadi  media  yang  menjadikan  legalisasi  hukum  terwujud  di Iraq. Jadilah Iraq memiliki system hukum yang merangkum fiqih Sunni dan Syi‟i  dalam  peradilan  Syari‟ah.  Sistem  peraturan  perundang-undangannya mencakup  undang-undang  yang  mengatur  konstitusi,  lembaga  legislatif, lembaga  Judisial  tertinggi,  otoritas  fatwa  lembaga  judisial,  serta  ketentuan- ketentuan  lainnya. 30 Meskipun  sistem  hukum  Iraq  mengadopsi  kedua madzhab  diatas,  namun  agama  yang  diakui  sebagai  agama  resmi  negara adalah Islam 31 (tanpa menyebutkan aliran).
Proses  taqnin  di  Iraq  pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan negara-negara muslim lainnya, dimana proses beralihnya fikih kepada qanun senantiasa  diterbitkan  melalui   badan  legislatif  negara,  baik  yang  sifatnya tetap seperti DPR (di Indonesia) maupun komisi-komisi khusus yang senagaj dibentuk  oleh  pemerintah  berdasarkan  undang-undang.  Begitu  pula  dalam proses legislasinya, qanun di Iraq tidak terlepas dari masuknya hukum lain terutama kode sipil Perancis dan kode sipil Turki. Agar dapat lebih difahami, proses taqnin di Iraq dapat dilihat dari tahun-tahun dimana suatu peraturan perundang-undangan diterbitkan.
g) Sejarah Perundang-udangan Negara Malaysia dan Indonesia
1. Perundang-undangan Hukum Perkawinan Nasional Indonesia
Hirarki  perundang-undangan  memberi  kekuatan  bahwa  UU No.1  Th.1974  tentang  Perkawinan  memilki  kedudukan  yang  kuat karena  bentuknya  undang-undang.  ditambah  lagi  dengan  adanya KHI, Inpres No.1 Th. 1991.
2. Perundang-undangan Hukum Perkawinan Nasional Malaysia Susunan  perundang-undangan  di  Malaysia,  jelas  bahwa bentuk  perundang-undangan  mengenai  hukum  kelaurga  Islam adalah  Statut,  baik  berupa  Akta,  Enakmen,  maupun  Ordinan.  Dari segi  kedudukan  hukumnya,  Statut  memiliki  kekuatan  hukum  yang
30 Tajul  Arifin  dan  Cik  Hasan  Bisri, Muslim  Family  Law  ini  Asian  and  African  Countries, (Bandung: Research Center IAIN, 2002), h. 102
31 The Constitution of Irq, 1958, article 4, sebagaimana dikutip Tahir Mahmood, Familiy Law Reform in The Muslim World (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD, tt), h. 136
kuat  dan  dapat  dipakai  secara  langsung  dalam  pengambilan keputusan di pengadilan.

## Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  dan  pembahasan  di  atas  sebagaimana  telah disebutkan  sebelumnya  bahwa  hukum  Islam  telah  mengatur  secara  universal mengenai  masalah  perceraian  tersebut,  namun  nampak  bahwa  yang membedakan  itu  adalah  pada  sisi/tataran  aplikasi  dan  pengaturannya  saja  - mengingat adanya perbedaaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing negara tersebut berbeda.
Perbandingan  hukum  berdasarkan  pemaparan  di  atas  dari  hukum  fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti (1) Tunisia, (2) Iran, (3) Mesir, (4) Yaman, (5) Turki, (6) Irak, (7) Malaysia dan Indonesia, khusus tentang alasan perceraian dapat di simpulkan sebagai berikut :
1) Secara  umum  negara-negara  tersebut  materi  hukumnya  kecenderungan bercorak madzhab Syafi‟i lebih dominan.
2) Dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian - artinya untuk menuju  keperceraian  diupaya  terlebih  dahulu  upaya  perdamaian  yang dilakukan sekuat-kuatnya.
3) Dalam hal kedudukan para pihak didepan hukum ( Principle equality before the law ) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, sama-sama  menganut  dan  menjunjung  tinggi  -  terlebih  di  Yaman  telah dikuatkan  pula  dalam  Konsitusi  Nasionalnya  bahwa  “Negara menjamin/melindungi  persamaan  hukum  antara  laki-laki  dengan perempuan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan,  baik  politik,  ekonomi,  dan kehidupan sosial”.
4) Dalam  hal  alasan  atau  alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  faktor dibolehkannya perceraian antara suami isteri ada beberapa point persamaan dan beberapa point perbedaan.

## DAFTRA PUSTAKA
Ali Engineer, Ashgar, Hak-hak Perempuan Dalam Islam , terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha,  Yogyakarta: LSPA, 1994 Amin  Summa,  Muhammad, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam ,  Jakarta: Rajawali Press, . 2005
Arifin,  Bustanul, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia;  Akar  Sejarah,  Hambatan dan Prospeknya , Jakarta : Gema Insani Press, 1996
Bigha, Musthafa Diibul, At-Thadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib , Kairo : Daar Al-Fikr, 1994
Bisri,  Cik  Hasan, Muslim  Family  Law  ini  Asian  and  African  Countries, Bandung: Research Center IAIN, 2002
Den  Heijer, Johannes,  Syamsul  Anwar, Islam Negara  dan Hukum ,  Jakarta  :  INIS, 1993
H.  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Akademika  Pressindo, Jakarta, 1992
Mahmood, Tahir, Family Law Reform in the Muslim World, New Delhi; The Indian law Institute, 1972
--------------------, Muslim Personal Law; Role of The State in The Indian Subcontinent , India Time Press, Nagpur, 1983
--------------------, Personal  Law  in  Islamic  Countries ,  New  Delhi:  Academy  of  Law and Religion, 1987
--------------------, Familiy Law Reform in The Muslim World, Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD, tt --------------------, Personal  Law  In  Islamic  Countries ;  Jordan  –  The  Code  Personal Status 1976
Mudzha,  M.  Atho, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberal , Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan , Yogyakarta: Tazzafa, 2005 Nasution,  Khoiruddin, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:Studi  Terhadap  Perundang- undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia, Jakarta:INIS, 2002
Qal‟ahji,  Muhammad  Rawas, Mausul  Fiqhi  Umar  Ibnil  Khatab ,  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 1999
Rusyd,  Ibnu, Bidayatul  Mujtahid ,  alih  bahasa  MA  Abdurrahman  dan  A.  Haris Abdullah, Semarang:as-Syifa‟, 1990
Sabiq, Sayyid, fiqh as-Sunnah, Semarang:Toha Putera, tt, II