## Journal of Trends Economics and Accounting Research

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Tanah dan Bangunan
Rahayu Mardikaningsih * , Utami Puji Lestari
Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidearjo, Indonesia Email Penulis Korespondensi: rahayumardikaningsih@email.com
Abstrak− Pajak  adalah  sumber  pendanaan  bagi  suatu  negara.  Pembangunan  suatu  negara  sebagian  dibiayai  oleh  pajak  yang dibayarkan oleh para wajib pajak. Pembayaran pajak yang tinggi berdampak pada kemajuan suatu negara. Bagi negara berkembang kesadaran  akan  pajak  masih  terlalu  rendah.  Pembayaran  pajak  masih  belum  dilakukan  setiap  tahun  meski  tarif  pajak  telah ditentukan secara proporsional dan berkeadilan. Selain itu, sanksi pajak yang tidak diberikan secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak. Pembayaran pajak secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat terjadi apabila wajib pajak merasa puas dengan sistem dan aturan perpajakan. Topik penelitian yang diambil adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Populasi dalam penelitian ini juga terbatas karena  hanya  berfokus  pada  penduduk  kota  Surabaya  yang  wajib  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan.  Jumlah  sampel  yang dihitung adalah 100 warga sebagai wajib pajak dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Kuesioner akan digunakan sebagai instrumen penelitian. Model regresi linier berganda adalah model untuk analisis data dalam penelitian ini. Berdasarkan variabel  kesadaran  wajib  pajak,  tarif  pajak  dan  sanksi  perpajakan,  hasilnya  adalah  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel kepuasan wajib pajak.
Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Tarif Pajak; Sanksi Pajak; Kepuasan Wajib; Pajak Bumi dan Bangunan
Abstract− Taxes are a source of funding for a country. The development of a country is partly financed by taxes paid by taxpayers. High tax payments have an impact on the progress of a country. For developing countries, tax awareness is still too low. Tax payments are still not made every year even though tax rates have been determined proportionally and equitably. In addition, tax sanctions that are not given significantly cause taxpayers not to pay taxes. Periodic tax payments in accordance with applicable regulations can occur if taxpayers are satisfied with the tax system and rules. The research topic taken is the Effect of Taxpayer Awareness, Tax rates and Tax Sanctions on Land and Building Taxpayer Satisfaction. The population in this study is also limit ed because it only focuses on Surabaya city residents who are required to pay land and building tax. The number of samples calculated is 100 residents as taxpayers with accidental sampling technique. The questionnaire will be used as a research instrument. Multiple linear regression model is the model for data analysis in this study. Based on the variables of taxpayer awareness, tax rates and tax sanctions, the result is a significant effect on the taxpayer satisfaction variable.
Keywords : Taxpayer Awareness; Tax Rate; Tax Sanctions; Taxpayer Satisfaction; Land and Building Taxes.

## 1. PENDAHULUAN
Di berbagai sektor perkembangan Indonesia juga masih terus ada karena Indonesia sebagai negara berkembang dan tentunya anggaran yang besar selalu dibutuhkan. Untuk itu pengembangan di berbagai sektor agar lebih terdukung, maka memerlukan pendanaan yang sumbernya dari negara. Pembiayaan ini sumbernya dari sumber daya alam dan sumber  daya  manusia  dalam  wujud  pajak  yang  berarti  pajak  menjadi  pilihan  pertama  seiring  dengan  sumber  daya alam yang juga rendah.
Pajak menurut penjelasan Darmawan (2018) merupakan kontribusi dari wajib pajak yang diberikan untuk negara dengan sifatnya yang memaksa dan dibayarkan sesuai aturan yang diberlakukan tanpa memperoleh pengembalian yang secara  langsung  ditunjuk  karena  memiliki  tujuan  dalam  hal  pembiayaan  pengeluaran  umum  yang  ada  hubungannya dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. Pajak yang diterima akan lebih maksimal jika kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga ditingkatkan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang secara langsung ditujukan untuk tanah atau bangunan. Selain itu subjek pajak ialah orang atau badan yang memang benar berhak atas kepemilikan tanahnya, berhak mengendalikan dan manfaat dari bangunan juga dapat dirasakan.
Kepatuhan  ialah  perilaku  yang  diwujudkan  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  dalam  kegiatan  tertentu berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan. Ini dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap terlaksananya kewajiban perpajakan sesuai ketetapan yang ditentukan. Sebagaimana penjelasan  dari  Irfan  (2017)  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  permasalahan  penting  karena  dampaknya  dapat memunculkan keinginan untuk bertindak menghindari pajak, penggelapan dan mengabaikan pajak akibat wajib pajak yang  tidak  patuh.  Kepatuhan  pajak  akan  memunculkan  kepuasan  wajib  pajak  saat  telah  melakukan  pembayaran. Menurut  Hariani  et  al.  (2021)  dan  Sigita  &  Al  Hakim  (2022),  kepuasan  terhadap  layanan  dapat  muncul  setelah pengguna merasakan kinerja penyedia jasa dan melakukan evaluasi terhadapnya.
Hampir  setiap  negara  yang  menerapkan  sistem  perpajakan  tidak  terkecuali  Indonesia  menghadapi permasalahan tentang kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajak. Ini terlihat dari masih ditemukan warga yang melalaikan pembayaran Pajak Bumi Bangunan sehingga menimbulkan penunggakan. Selain permasalahan tersebut juga ditemukan bahwa pembayaran belum maksimal, masih ada denda akibat pajak yang dibayarkan terlambat dan belum ada konfirmasi  tentang batas waktu  pembayaran pajak yang terlambat  sehingga sampai di  tahun berikutnya juga masih ditemukan ada wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang menunggak.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Kesadaran  merupakan  kondisi  mengetahui  atau  memahami  sedangkan  perpajakan  ialah  semua  masalah- masalah  yang  berhubungan  dengan  perpajakan.  Dengan  demikian  Olaoye  et  al.  (2017)  mengungkapkan  bahwa kesadaran  pajak  ialah  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak.  Barrios  et  al.  (2020)  mengungkapkan  bahwa kesadaran  pajak  ialah  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  pajak.  Penilaian  positif  dari  wajib  pajak  terhadap pelaksanaan  fungsinya  bagi  negara  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  membayar  pajak.  Oleh  karenanya  kesadaran wajib pajak memang sangat dibutuhkan untuk kepatuhan wajib pajak yang semakin baik. Kesadaran wajib pajak yang semakin baik, maka kepatuhan pembayaran pajak juga lebih meningkat.
Tarif pajak adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang dibayarkan atas objek yang menjadi tanggungan wajib pajak (Darmawan, 2018). Tarif pajak standar ditetapkan berdasarkan persentase tertentu yang  telah  ditentukan  oleh  perundangan  (Darmawan  &  Pusposari,  2019).  Setiap  tingkat  pajak  memiliki  tarif  yang berbeda. Meski demikian, pihak pemerintah dapat menetapkan dan menyesuaikan kenaikan maupun penurunan tarif. Tarif  pajak  dapat  berupa  persentase  atau  jumlah  tetap,  dan  tarif  pajak  dapat  bervariasi  tergantung  pada  tingkat pendapatan, jenis dan nilai pajak (Irfan, 2017).
Sanksi  perpajakan  ialah  jaminan  bahwa  undang-undang  yang  menentukan  norma  perpajakan  harus  dipatuhi. Sanksi  pajak  menjadi  tindakan  preventif  terhadap  wajib  pajak  agar  norma  perpajakan  dipatuhi.  Sanksi  pajak  yang diberikan  karena  wajib  pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Perpajakan (Sinambela & Putra, 2021). Sanksi pajak yang ketat akan meningkatkan pembayaran pajak dari wajib pajak (Neckář &Vavříková, 2021). Sebelum ada pemberlakuan sanksi pajak, maka harus ada informasi yang diberikan terlebih dahulu kepada wajib pajak agar sanksi yang mengancam diketahui (Majka, 2020). Informasi tentang perpajakan telah didukung dengan teknologi dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat (Kemarauwana, 2020).
Sesuai latar belakang yang diuraikan, maka topik penelitiannya adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepuasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode deskriptif akan digunakan di penelitian ini. Populasinya di penelitian ini juga terbatas karena hanya tertuju warga kota Surabaya yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah sampel yang dihitung berjumlah 100 merupakan warga negara sebagai wajib pajak dengan teknik accidental sampling untuk mengambil sampelnya.
Masing-masing  variabel  penelitian  memiliki  definisi  operasional  seperti  yang  diuraikan  di  bawah  ini. Kesadaran wajib pajak menjadi variabel pertama yang dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah tingkat kesadaran membayar pajak kepada pemerintah yang dilakukan oleh setiap warga negara. Lima indikator ditetapkan yaitu: (a) peran pajak untuk pembangunan; (b) manfaat pajak yang dapat dipahami; (c) kewajiban warga negara yang baik; (d) ada rasa bangga karena dapat membayar pajak; (e) estimasi pajak bumi dan bangunan.
Tarif pajak adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang dibayarkan atas objek yang menjadi tanggungan wajib pajak. Variabel ini terdiri dari dimensi, yaitu (a) tarif pajak proporsional dan (b) adil.
Sanksi  pajak  menjadi  variabel  bebas  ketiga  yang dapat  dijelaskan  bahwa  sanksi  pajak  adalah  sarana  agar tidak  ada  norma  perpajakan  yang  dilanggar  oleh  wajib  pajak.  Indikatornya  adalah  (a)  pemahaman  tentang  sanksi perpajakan; (b) besarnya sanksi pajak; (c) pentingnya sanksi pajak; (d) ketegasan sanksi pajak; (e) efek jera.
Kepuasan wajib pajak merupakan variabel terikat yang dijelaskan bahwa kepuasan wajib pajak adalah aspek afektif yang wajib pajak rasakan akibat kewajiban untuk membayar pajak telah terpenuhi. Indikatornya ialah (a) rasa aman  atas  kepemilikan  tanah  dan  bangunan;  (b)  sistem  pembayaran  pajak  yang  memuaskan;  (c)  layanan  dari pemerintah memuaskan;  (d) pembangunan sarana dan prasarana yang memuaskan;  (e) puas terhadap terpenuhinya kewajiban membayar pajak.
Kuesioner  akan  dimanfaatkan  menjadi  instrumen  penelitian  ini  dan  jawaban  yang  diberikan  dari  setiap responden akan diukur melalui skala Likert. Jawaban dari responden datanya masih berbentuk skala ordinal sehingga harus diubah terlebih dahulu agar menjadi skala interval. Model regresi linier berganda menjadi model analisis data di  penelitian  ini  yang  melalui  beberapa  tahapan  mulai  dari  data  yang  diuji  validitas  dan  reliabilitas  serta  juga memerlukan data yang diuji menggunakan asumsi klasik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah sampel penelitian ini mencapai 100 responden namun berdasarkan seleksi dan pengamatan jawaban responden, hanya 92 kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut dikarenakan faktor keseriusan responden menjawab kuesioner. Dari 92 responden tersebut jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka responden laki-laki berjumlah 54 dan jumlah responden perempuan  38.  Sesuai  tingkat  pendidikannya  diketahui  bahwa  lulusan  Sarjana  adalah  lebih  besar  jumlahnya  jika dibandingkan responden dari lulusan SMA. Ini berdasarkan jumlah responden lulusan Sarjana adalah 51 responden dan responden dari lulusan SMA ada 41 responden. Berdasarkan tingkat usia, terdapat 11 responden yang usianya di antara 20-29  tahun,  usia  antara  30-39  tahun  sebanyak  43  responden  dan  tersisa  38  responden  usianya  lebih  dari  39  tahun. Sebanyak  69  responden berstatus menikah,  23 responden menyatakan belum menikah.  Rata-rata responden memiliki penghasilan di atas upah minimum kota.

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Berdasarkan  angket  yang  disebarkan,  maka  datanya  akan  diuji  menggunakan  uji  validitas.  Perbandingan berdasarkan nilai corrected item menjadi penentu hasil uji validitasnya. Pernyataan yang valid adalah pernyataan yang jika dikoreksi maka nilainya melebihi 0,3. Ada lima pernyataan untuk kesadaran wajib pajak dan empat pernyataan untuk tarif pajak. Semuanya valid. Untuk lima pernyataan yang mewakili sanksi pajak juga mendapatkan nilai lebih besar dari 0,3. Hasil yang sama diperoleh dengan lima pernyataan yang mewakili kepuasan pajak. Dengan demikian, semua pernyataan dinyatakan sah.
Selanjutnya  dilakukan  uji  reliabilitas.  Nilai  Cronbach  Alpha  menjadi  nilai  yang  menentukan  hasil reliabilitasnya. Variabel penelitian yang dinyatakan handal, maka harus dapat menghasilkan nilai melebihi 0,6 untuk Cronbach Alpha. Variabel kesadaran wajib pajak dapat menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,852. Nilai untuk tarif  pajak  sebesar  0,703.  Nilai  Cronbach  Alpha  yang  diperoleh  sanksi  pajak  yaitu  0,762.  Sebesar  0,844  juga merupakan nilai Cronbach Alpha dari kepuasan wajib pajak. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa benar variabel penelitian dapat diandalkan.
Pengamatan  berdasarkan  grafik  P-Plot  akan  menghasilkan  uji  normalitasnya  sebagaimana  grafiknya  ada  di Gambar 1. Hasil pengolahan datanya memperlihatkan bahwa garis tersebut berada di sekitar garis diagonal. Kondisi tersebut berarti ada pendistribusian data yang normal.
Gambar 1. Normal Probability Plot
Setelah  normalitas  hasil  pengujiannya  diketahui  hasilnya,  maka  selanjutnya  merupakan  uji heteroskedastisitasnya seperti di bawah ini.

## Gambar 2. Scatterplot Dependent Variable
Hasil  uji  heteroskedastisitas  akan  ditinjau  berdasarkan  grafik  scatterplot  yang  tepatnya  ada  di  gambar  2. Hasilnya adalah data penelitian ini tidak memiliki heteroskedastisitas karena penyebaran datanya terhadap sumbu Y adalah merata dan pola yang berbentuk teratur juga tidak ditemukan.
Kegunaan dari  t-test  yaitu agar pengaruh berdasarkan variabel  bebas kesadaran wajib pajak, tarif pajak  dan sanksi  pajak  untuk  membentuk  variabel  kepuasan  wajib  pajak  dapat  diketahui  hasilnya.  Dalam  uji-t,  nilai  yang digunakan  sebagai  acuan  penilaian  adalah  nilai  yang  signifikan.  Dari  tiga  variabel  bebas  tersebut  yaitu  kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak untuk dapat memberikan pengaruhnya yang signifikan terhadap kepuasan wajib pajak, maka untuk nilai signifikansinya harus dibawah 0,05. Hasil pengolahan data untuk pengujian disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 16.959 3.472 4.884 .000 X.1 4.652 .656 .434 7.095 .000 .516 1.937 X.2 3.359 .582 .302 5.776  .000 .706 1.417 X.3 4.293 .750 .345 5.723 .000 .529 1.889

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Sebesar 0,000 merupakan hasil signifikansi yang dicapai oleh kesadaran wajib pajak. Ini dapat menjelaskan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  secara  signifikan  dapat  membentuk  kepuasan  wajib  pajak.  Pada  tarif  pajak  juga mencapai  signifikansi  0,000.  Selanjutnya  nilai  signifikansi  untuk  sanksi  pajak  adalah  0,000.  Hasil  tersebut  dapat menjelaskan bahwa dengan hasil yang signifikan, maka sanksi pajak dapat mempengaruhi kepuasan wajib pajak.
Sesuai  data yang telah diolah, maka suatu  ketetapan model regresi  membentuk  suatu  persamaan bahwa Y= 16,959 + 4,652X.1+3,359X.2+4,293X.3. Berdasarkan model regresi yang dihasilkan, diketahui bahwa nilai kepuasan wajib pajak sebesar 16,959 dengan asumsi nilai kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak adalah nol.
Tabel 2. Uji Simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 16118.244 3 5372.748 143.501 .000 b Residual 3294.756 88 37.440 Total 19413.000 91
Uji F yang dilakukan akan menentukan secara bersama-sama berdasarkan variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap variabel kepuasan wajib pajak. Hasil yang dapat menunjukkan signifikan, maka nilai signifikansinya  adalah  dibawah  0,05.  Sesuai  output  SPSS  di  tabel  2  terdapat  nilai  signifikansi  yang  menunjukkan 0,000. Nilai yang diperoleh menjelaskan bahwa secara serempak dari variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak untuk mempengaruhi kepuasan wajib pajak adalah signifikan.
Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .911 a .830 .824 6.119 1.439
Nilai yang diperoleh R-Square yaitu  83%. Nilai Adjusted R Square sebesar 82,4% sehingga kontribusi  dari variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak untuk membentuk kepuasan wajib pajak memang besar. Selain itu kontribusi berdasarkan variabel tersebut tentunya masih ada  variabel bebas lainnya namun besarnya nilai yang dikontribusikan hanya 17,6%.
Berdasarkan  hasil  penelitiannya,  dapat  dinyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  diberikan  oleh  kesadaran wajib pajak (Oladipupo & Obazee, 2016). Memiliki kesadaran tentang manfaat pajak bagi kegiatan pemerintah yang sedang berlangsung membuat wajib pajak merasa puas. Wajib pajak merasa telah berkontribusi bagi kemajuan negara. Kesadaran yang tinggi membuat wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kepuasan kepada dirinya sendiri. Kepuasan wajib pajak dapat meningkat  dengan aturan ketat yang berlaku untuk  semua lapisan masyarakat (Rechberger et al., 2010).
Kesejahteraan  dan  dapat  melaksanakan  suatu  kegiatan  merupakan  hak  yang  harus  diperoleh  setiap  warga negara  Indonesia.  Selain  itu  kemakmuran  dan  kepentingan  rakyat  yang  tertata  dapat  diwujudkan  jika  roda pemerintahan  dapat  terlaksana  dengan  lancar.  Ini tentunya  membutuhkan  kontribusi  dari  pajak  yang  salah  satunya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan untuk membiayainya. Pajak yang diterima menjadi sumber dana yang dalam hal  ini  dapat  menjadikan  masyarakat  mencapai  tingkat  kemakmuran  dan  kemajuan  serta  membantu  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  miskin.  Berdasarkan  manfaat  tersebut,  menunjukkan  bahwa  ada  unsur  keadilan  dari  peran pajak. Pada saat yang sama ada juga harapan dari masyarakat bahwa pemerintah akan memanfaatkan uang dari pajak yang  diberikan  kepada  negara  dengan  baik  sehingga  negara  yang  maju  dan  rakyat  yang  sejahtera  dapat  terwujud. Selain itu bagaimana kejelasan pemerintah untuk mengelola uang pajak yang berasal dari rakyat juga ingin diketahui oleh masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  dapat  dimaknai  bahwa  ada  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  untuk  membayar kewajiban  perpajakannya  dan  mereka  mengharapkan  agar  uang  pajak  tersebut  diwujudkan  kembali  demi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang meningkat. Responden menggunakan tingkat kesadaran ini sebagai stimulus untuk mencapai kepuasan sebagai wajib pajak. Persepsi mereka adalah ketika pembangunan di negara ini tampaknya meningkat, mereka berpikir bahwa uang pajak telah digunakan dengan baik. Di sisi lain, jika pembangunan di negara ini menurut mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan, maka mereka tidak puas telah membayar pajak. Hal ini akan berdampak pada perilaku yang berkelanjutan. Ada kemungkinan bahwa orang lebih cenderung tidak membayar pajak  tanah  dan  bangunan  (Benkraiem  et  al.,  2021).  Padahal  perlu  diketahui  bahwa  jka  banyak  masyarakat  yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka masyarakat telah meringankan beban negara terkait masyarakatnya yang dapat sejahtera dan pembangunan daerah yang lebih meluas. Begitu juga untuk fasilitas umum dapat terpenuhi seperti pendidikan, jalan, listrik, kesehatan dan sebagainya.
Tarif pajak terbukti memiliki peran membentuk kepuasan wajib pajak. Tarif pajak menjadi faktor yang turut menyebabkan  masih  rendahnya  ketaatan  pembayar  pajak  (Masithoh  &  Mardikaningsih,  2022).  Bagi  mereka  yang menganggap  penetapan  tarif  yang  terlalu  tinggi  akan  memberikan  dampak  pada  penurunan  rasa  taat  memenuhi kewajiban  pajak  (Irfan  &  Putra,  2021;  Handayani,  2022).  Dengan  tingginya  nilai  tarif  pajak  tersebut  secara  tidak langsung mengakibatkan ketaatan pajak menurun sehingga tarif pajak yang memberatkan dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat malah akan memberikan pengaruh buruk terhadap tingkat ketaatan pajak (Darmawan, 2019).

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepuasan wajib pajak (Junpath, 2016). Ada beban yang berasal dari sanksi pajak agar kewajiban membayar pajak dapat terlaksana. Kepuasan wajib pajak dapat meningkat dengan aturan ketat yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat (Rechberger et al., 2010).  Sanksi  perpajakan  membuat  wajib  pajak  melaksanakan  kewajibannya  dengan  dipaksa  untuk  menghindari sanksi yang diberikan menurut undang-undang.
Sebagai  warga  negara  sudah  seharusnya  mereka  berkewajiban  untuk  membayar  pajak.  Oleh  karena  itu kesadaran  dari  setiap  warga  negara  itu  penting  terkait  kewajibannya  kepada  negara.  Ini  harus  senantiasa dikembangkan  oleh  masyarakat  Indonesia  untuk  menjadikan  wajib  pajak  sebagai  budaya  menyadari  kewajiban (Lestari  &  Sinambela,  2022).  Ini  juga  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap  kelancaran  roda  pemerintahan  untuk pemenuhan  kebutuhan  rakyat.  Hal  lain  juga  dapat  dirasakan  yaitu  roda  pemerintahan  semakin  lancar  dan  pada akhirnya  aspirasi  rakyatnya  untuk  hidup  di  negara  yang  adil  dan  makmur  dapat  dirasakan.  Setiap  individu  harus menyadari bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena ada suatu  kepentingan  bagi  negara  yang  menerima  pajak  yaitu  menyukseskan  kelancaran  roda  pemerintahan  dan kehidupan rakyat yang sejahtera. Meski demikian masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak menyadari bahwa mereka berkewajiban membayar pajak.
Penyebab  target  penerimaan  pajak  yang  gagal  tercapai  yaitu  kemauan  wajib  pajak  untuk  patuh  terhadap membayar  pajak.  Sebagai  masyarakat  yang  baik  peraturan  yang  ada  untuk  menyelesaikan  kewajiban  pembayaran pajak harus diikuti dan ditaati.
Adanya sanksi yang diberikan merupakan suatu upaya agar kepatuhan pajak lebih meningkat dan memberikan efek  jera  bagi  pelanggarnya,  yaitu  wajib  pajak.  Berdasarkan  definisi  coercive  tax  dapat  diungkapkan  bahwa pelaksanaan kewajiban pajak harus dipenuhi dan ketika hal ini tidak terlaksana, maka ada akibat yang harus diterima yaitu memperoleh sanksi  pajak. Sesuai  yang diungkapkan oleh Sinambela &  Mardikaningsih  (2020) bahwa sanksi pajak  dalam  pelaksanaannya  memiliki  tujuan  agar  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  tidak  ditemukan  lagi.  Darmawan (2021) menjelaskan bahwa sanksi  pajak merupakan tindakan yang sifatnya menuntut dan menegakkan wajib pajak untuk  patuh  membayar  pajak.  Sanksi  pajak  yang  diterapkan  kepada  wajib  pajak  akan  memberikan  rasa  puas  jika penerapannya memang adil. Namun sebaliknya jika wajib pajak tidak memperoleh kepuasan itu berarti tidak ada keadilan dari penerapan sanksi pajak.
Kesadaran  pajak,  tarif  pajak  dan  sanksi  pajak  terbukti  benar  berpengaruh  signifikan  terhadap  pembentukan kepuasan wajib pajak. Ini berarti wajib pajak yang memiliki persepsi terhadap peraturan perpajakan dan manfaat yang berasal  dari pajak, maka dapat memunculkan kepuasan atau ketidakpuasan wajib pajak. Informasi  tentang manfaat pajak, sanksi karena tidak membayar pajak dan dampaknya jika tidak ada yang membayar pajak (Yee, 2017).

## 4. KESIMPULAN
Sesuai kesimpulan yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitiannya, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan. Untuk pembuat kebijakan di bidang perpajakan akan lebih baik jika sanksi pajak tanah dan bangunan dijatuhkan kepada pelanggarnya dengan lebih ketat sehingga dapat membuat mereka jera. Ada pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak untuk kepuasan wajib pajak sehingga saran untuk Direktorat Pajak ialah perlu peningkatan perihal kesadaran pajaknya sehingga kemudahan untuk proses kesadaran pajak dapat diperoleh dan pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak harus diketahui. Ada peran nyata dari tarif pajak terhadap kepuasan wajib pajak. Dengan berlandaskan pada prinsip  proporsional dan berkeadilan maka penetapan tarif pajak akan memperoleh penerimaan bagi masyarakat. Meski hal ini perlu diikuti dengan pelaksanaan layanan fiskus yang berkualitas. Ada pengaruh yang signifikan dari sanksi pajak untuk kepuasan wajib pajak sehingga dapat diberikan saran kepada Badan Pajak seperti perlu ada peningkatan terkait sanksi yang ditegakkan terhadap wajib pajak yang ketaatannya masih rendah dan dari pemerintah  yang  menerapkan  sanksi  perpajakan  diharapkan  dapat  lebih  tegas,  lebih  transparan  sehingga kecenderungan wajib pajak terhadap sanksi pajak akan berubah menjadi perilaku wajib pajak yang tepat waktu untuk membayar  kewajiban  perpajakannya.  Ada  keterbatasan  yang  dimiliki  penelitian  ini.  Pelaksanaan  penelitian  yang dilakukan masih di masa pandemi Covid-19 sehingga masih memerlukan protokol kesehatan yang diterapkan dengan ketat.  Kondisi  ini  membuat  peneliti  hanya  menyebarkan  kuesioner  melalui  google  form  sebagai  metode  survei sehingga proses wawancara tidak dapat  terlaksana. Untuk itu hasil penelitian yang diuraikan hanya mengandalkan instrumen  tertulis.  Hal  lain  juga  menujukkan  bahwa  penelitian  ini  hanya  dilakukan  di  kota  Surabaya  dan  cara memperoleh  sampelnya  juga  kebetulan  sehingga peluang  untuk  memperoleh  hasil  berbeda  berdasarkan  lokasi  dan jumlah sampel lebih memungkinkan untuk terjadi. Penelitian di masa depan dapat menganalisis variabel moderating yang ditambahkan agar ada gambaran yang lebih luas tentang variabel kepuasan wajib pajak.

## REFERENCES
Barrios, S., D’Andria, D., & Gesualdo, M. 2020. Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in the European Union. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 41, 100355

## Journal of Trends Economics and Accounting Research
Benkraiem,  R.,  Uyar,  A.,  Kilic,  M.,  &  Schneider,  F.  2021.  Ethical  behavior,  auditing  strength,  and  tax  evasion:  A  worldwide perspective. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 43, 100380 Darmawan, D. 2018. Pengantar Ekonomi Makro. Revka Prima Media, Surabaya. Darmawan, D. 2019. Ekonomi, Revka Prima Media, Surabaya.
Darmawan, D. & D. Pusposari.  2019. Pengaruh Tarif, Kemudahan, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 8(2), 1-16.
Darmawan,  D.  2021.  Taxpayer's  Response to  The  Program  for  Tax  Penalty  Relief  of  Motor  Vehicles  in  East  Java.  Journal of Engineering and Social Sciences (JESS), 1(2), 33-40.
Djazilan, M. S. & D. Darmawan. 2021. The Effect of Religiosity and Technology Support on Trust in Sharia Banking in Surabaya, Journal of Science, Technology and Society, 2(2), 7-18.
Djazilan,  M.  S.  &  D.  Darmawan.  2022.  Entrepreneurship  Education  and  Family  Support:  The  Determinants  that  Appear Entrepreneurship Interest for Students, International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, 1(2), 60 – 64
Handayani, B. & D. Darmawan. 2022. Environmental Accountability through Business Ethics, Responsibility, Morals and Legal Obligations, Bulletin of Science, Technology and Society, 1(2), 1-6.
Hariani,  M.,  S.  Arifin  &  Y.  R.  Al  Hakim.  2021.  The  Effect  of  Perceived  Service  Quality  and  Price  on  Hotel  Service  User Satisfaction In Surabaya, Journal of Science, Technology and Society, 2(1), 19-24.
Irfan, M. 2017. Perpajakan, Metromedia, Surabaya.
Irfan, M. & A. R. Putra. 2021. Relationship between Service Quality of Building License and Community Satisfaction, Journal of Science, Technology and Society, 2(1), 11-18.
Issalillah, F., D. Darmawan & M. Khairi. 2022. The Role of Brand Image and Brand Communications on Brand Trust, Journal of Science, Technology and Society, 3(1), 1-6.
Junpath, S. V., M. Kharwa & L. J. Stainbank. 2016. Taxpayers’ attitudes towards tax Amnesties and compliance in South Africa. South African Journal of Accounting Research, 30(2), 97-119.
Kemarauwana, M. & D. Darmawan. 2020. Perceived Ease of Use Contribution to Behavioral Intention in Digital Payment, Journal of Science, Technology and Society, 1(1), 1-4.
Lestari,  U.P.  &  E.A.  Sinambela.  2022.  Information  Technology  Utilization  and  the  Role  of  Improving  Taxpayer  Compliance, Bulletin of Science, Technology and Society, 1(2), 11-13.
Majka,  P.  2020.  Tax  Sanctions  as  the  Institutions  Conditioning  Efficiency  of  Collecting  Tax  Information  –  Limits  of  Legal Regulations. Studia Iuridica Lublinensia, 29(4), 189-207.
Mardikaningsih, R., E. A. Sinambela, D. Darmawan & S.N. Halizah. 2021. Hubungan Perilaku Produktif dan Minat Mahasiswa Berwirausaha. Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Kewirausahaan, 1(1), 121-130.
Masithoh, N. & R. Mardikaningsih. 2022. Personal Taxpayer Compliance and the Role of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Quality of Taxation Services, Journal of Marketing and Business Research, 2(1), 1-10.
Neckář,  J.,  &  M.  Vavříková.  2021.  The  Remission  of  Tax  Sanctions  in  Correlation  with  the  Current  Pandemic.  Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences, 1(1), 130–138.
Oladipupo,  A.  O.  &  U.  Obazee.  2016.  Tax  knowledge,  penalties,  and  tax  compliance  in  small  andmedium  scale  enterprises. iBusiness, 8(3), 1–9.
Olaoye, C. O., A. R. Ayeniagbaje & A. P. Alaran-ajewole. 2017. Tax information, administration and knowledge on tax payers’ compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State. Journal of Finance and Accounting, 5(4), 131–138.
Putra, A.R. & D. Darmawan. 2022. Competitive Advantage of MSMEs in Terms of Technology Orientation and Entrepreneurship Competence, International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, 2(1), 15–20.
Rechberger,  S.,  M.  Hartner,  E.  Kirchler  &  F.  Hämmerle.  2010.  Tax  amnestyes,  justice  perceptions,  and  filing  behavior:  A simulation study. Law Policy, 32(2), 214–225.
Sigita, D. S. & Y. R. Al Hakim. 2022. The Effect of Service Quality, Digital Marketing and Brand Image on Customer Satisfaction, Studi Ilmu Sosial Indonesia, 2(2), 59-72.
Sinambela, E. A. & R. Mardikaningsih. 2020. Teknologi Perpajakan, Sistem Penilaian Diri dan Penggelapan Pajak. EBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10 (1), 8-18.
Sinambela,  E.A.  &  A.R.  Putra.  2021.  Self-Assessment  System,  Tax  Technology  and  Tax  Evaison,  Journal  of  Marketing  and Business Research, 1(1), 51-58.
Yee, C. P., K. Moorthy & W. S. K. Choo. 2017. Taxpayers’ perceptions on tax evasion behaviour.  International Journal of Law and Management, 59(3), 413–429.