## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3370/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tinjauan Mengenai Hak Tanggungan Yang Objeknya Musnah Akibat Bencana Alam Serta Perlindungna Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak
Handrig 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
2 Fakulas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstrak Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 July 2022 Musnahnya  objek  Hak  Tanggungan  akibat  Bencana  berakibat  kepada  pemilik  hak  atas tanah  kehilangan  hak  untuk  menguasai,  menggunakan,  atau  mengambil  manfaat  atas tanah, karena tanah tersebut hilang seluruhnya. Selain terhadap pemilik tanah, kerugian akibat hilangnya tanah akibat bencana alam juga dapat diderita oleh pihak kreditur Bank sebagai  pemegang  hak  tanggungan  dari  tanah  yang  dijadikan  objek  hak  tanggungan akibat  perjanjian  utang  piutang.  Dalam  hal  ini  debitur  tidak  dapat  disalahkan  karena musnahnya objek atau benda yang dibebani hak tanggungan musnah oleh bencana alam, karena  kapan  terjadi  dan  dimana  terjadinya  bencana  tidak  dapat  diduga  dan  diluar kekuasaan  para  pihak,  hal  ini  merupakan  keadaan  memaksa  atau overmacht / forje majeur .  Oleh  karena  itu  melalui  metode  penelitian  yuridis  normatif  penulis  akan menganalisis terkait kedudukan kreditur Bank dan keberadaan hak tanggungan atas tanah yang  musnah  akibat  bencana  alam,  berikut  kedudukan  kreditur  dan  debitur  dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuat.
Keywords:
Hak Tanggungan, Perbankan, Kreditur, Debitur,
Bencana Alam
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Handrig Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Handrig@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Elemen  penting  dalam  proses  pembangunan  di  satu  Negara  adalah  salah  satunya perkembangan  sector  perekonomian.  Melalui  sektor  perekonomian  inilah  upaya  untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup seluruh warga negara dapat direalisasikan dengan terarah  (Syaakir  Soryan,  2006).  Adapun  sebagai  unsur  penting  dalam  pembangunan  negara, perekonomian  dijalankan  secara  berkesinambungan  oleh  para  subjek  ekonomi,  yaitu  rumah tangga, perusahaan, negara, dan tidak terkecuali masyarakat luar negeri. Lebih lanjut peran dari keempat  subjek  ekonomi  tersebut  haruslah  terjalin  secara  harmonis  dalam  upaya  mewujudkan tata kelola perekonomian yang baik di negara yang bersangkutan.
Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, kedudukan negara yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pemerintah memiliki peran yang cukup strategis dalam perekonomian di negara tersebut  (R.  Didi  Djadjuli,  2018).  Pemerintah  dalam  perekonomian  di  satu  negara  menurut Lincoln  Arsyad  memiliki  empat  peran  yang  mendasar,  yaitu  sebagai;  (1) entrepreneur ;  (2) koordinator;  (3)  fasilitator;  dan  (4)  simulator  (Subandi,  2007).  Lebih  lanjut  dalam  penerapan peran koordinator usaha perekonomian di satu Negara, Pemerintah membuat beragam regulasi dan  peraturan  melalui  instansi  pemerintah  yang  ada.  Regulasi  yang  dibuat  oleh  Pemerintah tersebut  bertujuan  untuk  mengatur  kegiatan  perekonomian  di  satu  negara  agar  sesuai  dengan tujuan perekonomian negara yaitu kesejahteraan masyarakat (Subandi, 2007). Adapun salah satu bentuk  pelaksanaa  fungsi  koordinasi  melalui  pembentukan  peraturan  di  Indonesia  adalah melalui  keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  memiliki  kewenangan  salah  satunya adalah mengawasi dan mengatur lembaga keuangan bank di Indonesia.
Bank  sebagai  satu  lembaga  keuangan  menurut  ketentuan  Pasal  1  Angka  1  Undang Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan)  merupakan  badan  usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Keberadaan  bank  dalam usaha  perekonomian  di  Indonesia  menjadi  sangat  penting  oleh  karena  fungsi  bank  sebagai fasilitator  penyaluran  modal  kepada  masyarakat  untuk  kegiatan  perekonomian  masyarakat. Kegiatan  transaksi  bank  yang  utama  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Trisadini.P, 2017).
Pada  pelaksanaan  dalam  rangka  menjalankan  fungsinya  sebagai  penyalur  dana masyarakat  ( financial  intermediary ),  Bank  memiliki  fasilitas  berupa  penyediaan  kredit  untuk masyarakat.  Fasilitas  kredit  merupakan  produk  yang  paling  diminati  oleh  masyarakat  dalam upaya  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  berkembang.  Adapun  beberapa  kredit yang  umum  diberikan  oleh  Bank  diantaranya  adalah  Kredit  Pemilikan  Rumah,  kredit pendidikan, hinga kredit usaha.
Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit  telah  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  mengembangkan  suatu  usaha. Melalui  penyaluran  dana  kepada  masyarakat,  tujuan  utama  negara  yaitu  meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut (Laela  Wulandari  Tatuningtyas,  2018).  Keseluruhan  aktivitas  ini  dilakukan  sebagai  upaya membantu  percepatan  pemerataan  pertumbuhan  ekonomi  hingga  dapat  mencapai  ke  arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Pemberian kredit bagi masyarakat salah satunya dilakukan dengan adanya jaminan yang diberikan  oleh  debitur.  Kredit  dengan  jaminan  ini  diberikan  kepada  debitur  selain  didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya jaminan misalnya berupa  tanah,  bangunan  atau  alat-alat  produksi.  Jaminan  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan kreditur apabila debitur wanprestasi bank segera dapat menerima pelunasan hutangnya melalui cara pelelangan atas jaminan tersebut (Tami Rusli, 2008).
Perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  yang  mengatur  pemberian  kredit  dari  bank  sebagai kreditur kepada nasabah atau masyarakat sebagai debitur dan berisikan syarat-syarat pemberian kredit. Pemberian kredit bank dituangkan dalam perjanjian kredit dalam bentuk notariil maupun perjanjian  kredit  bawah  tangan.  Perjanjian  kredit  ini  merupakan  perjanjian  pokok,  yang kemudian  diikuti  dengan  perjanjian  asesoir  berupa  pengikatan  jaminan  kredit.  Menurut  Pasal 1131 KUH Perdata jaminan umum diartikan dengan “segala kebendaan si berutang, baik  yang bergerak  maupun  yang  tak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  ada  dikemudian hari,  menjadi  tanggungan  segala  perikatan  perseorangan”(M.  Djumhana,  2006).  Berdasarkan rumusan pasal tersebut jaminan umum adalah seluruh aset yang dimiliki debitur baik yang telah ada  maupun  yang  kelak  akan  ada,  atau  dengan  kata  lain  seluruh  keka  yaan  debitur  adalah jaminan umum dari perikatan yang dilakukan oleh debitur tersebut.
Salah satu bentuk perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan diatur lebih lanjut di dalam  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  (selanjutnya  disebut  Undang  Undang  Hak Tanggungan). Adapun di dalam Undang Undang Hak Tanggungan diatur mengenai mekanisme pembentukan akta hak tanggungan, hak dan kewajiban para pihak, pendaftaran hak tanggungan, hingga  ketentuan  mengenai  hapusnya  hak  tanggungan  yang  bersangkutan.  Lebih  lanjut, perjanjian menjaminkan tanah melalui mekanisme hak tanggungan pada prinsipnya merupakan perjanjian  assesoir  yang  wajib  didahului  dengan  adanya  perjanjian  kredit  atau  utang  piutang sebagai perjanjian pokok antara debitur dan kreditur (Arie Hutagalung, 2008).
Kendati  pengaturan khusus terkait perjanjian utang piutang dengan jaminan tanah telah diatur secara khusus di dalam Undang Undang Hak Tanggungan, namun hal tersebut tidak serta merta  menihilkan  potensi  permasalahan  yang  dapat  timbul  dalam  praktik  pelaksanaan pembayaran kredit oleh pihak debitur terhadap kreditur. Pada pelaksanaannya, keberadaan tanah yang merupakan benda tidak bergerak sangat rentan terdampak kerusakan hingga musnah akibat faktor-faktor  eksternal  yang  salah  satunya  adalah  bencana  alam.  Terlebih  di  dalam  ketentuan
Pasal 27 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya  disebut  UUPA)  disebutkan  bahwa  hak  milik  atas  tanah  dinyatakan  hapus  apabila tanah tersebut musnah (UUPA). Adapun beberapa jenis bencana alam seperti abrasi air laut dan erosi dapat menjadi ancama dari eksistensi tanah yang bersangkutan.
Atas  dasar  pengaturan  hukum  yang  ada  terkait  perjanjian  kredit  perbankan  melalui jaminan  berupa  tanah,  maka  penelitian  ini  akan  fokus  menganalisis  terkait  keberadaan  hak tanggungan atas tanah yang musnah akibat bencana alam menurut sistem hukum di Indonesia. Lebih  lanjut  di  dalam  penelitian  ini  pula  akan  dianalisis  terkait  kedudukan  Bank  sebagai kreditur  dan  kedudukan  debitur  dalam  perjanjian  utang  piutang  dengan  jaminan  berupa  tanah yang musnah akibat bencana alam.

## 1.1.Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan mengangkat permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1) Bagaimanakah  status  hak  tanggungan  atas  objek  hak  tanggungan  berupa  tanah  yang musnah akibat bencana alam?
2) Bagaimanakah  perlindungan  bagi  Bank  sebagai  kreditur  dalam  perjanjian  kredit perbankan  akibat  Objek  Hak  Tanggungan  berupa  tanah  yang  musnah  akibat  bencana alam?

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk  terciptanya  penelitian  yang  objektif  berdasarkan  kaidah-kaidah  akademik  dan menjawab  masalah-masalah  dalam  penelitian  yang  diangkat  di  dalam  penelitian  ini  maka penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  pada peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  konsep-konsep  hukum  umum ( conceptual approach ). Adapun beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah:
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
5) Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Selain  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  primer,  penelitian  ini  juga menggunakan  beberapa  asas-asas  hukum,  teori  hukum,  dan  doktrin  hukum  sebagai  bahan analisis  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  diangkat.  Asas-asas  hukum,  teori  hukum, dan  doktrin  hukum  yang  digunakan  dapat  ditemukan  di  dalam  buku-buku,  jurnal  ilmiah, maupun penelitian hukum terdahulu.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Status  Hak  Tanggungan  Atas  Objek  Hak  Tanggungan  Berupa  Tanah  yang  Musnah Akibat Bencana Alam
Musnahnya  tanah  yang  menjadi  obyek  hak  tanggungan  akan  menimbulkan  akibat hukum  yang  berdampak  kepada  kreditur  dan  debitur.  Obyek  hak  tanggungan  adalah  tanah dan  benda-benda  lain  yang  tertanan  diatasnya  yang  secara  jelas  dna  tegas  sudah dicantumkan  dalam  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  (APHT).  Obyek  hak  tanggungan adalah  tanah  hak  milik,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  baik  atas  hak  milik  maupun  atas negara  dan  hak atas  tanah  berikut  bangunan,  tanaman,  dan  hasil  karya  yang  telah  ada  atau akan  ada  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  tersebut  dan  merupakan  hak  milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan didalam APHT atas tanah yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2005). Jika terjadi suatu peristiwa alam yang mengakibatkan  musnahnya  obyek  hak  milik,  hak  guna  bangunan  dan  hak  pakai  tersebut maka  akan  berpengaruh  terhadap  status  hak  yang  melekat  padanya.  Kondisi  ini
menimbulkan  kekosongan  norma  dalam  Undang  Undang  Hak  Tanggungan,  karena  dalam Undang  Undang  Hak  Tanggungan  tidak  mengatur  tentang  akibat  hukum  musnahnya  tanah yang menjadi obyek hak tanggungan.
Musnahnya obyek hak tanggungan dapat ditafsirkan dengan sistem  Undang Undang lain  yang  ada  di  Indonesia.  Penafsiran  yang  paling  dekat  adalah  menafsirkan  Undang Undang  Hak  Tanggungan  dengan  Undang  -Undang  Pokok  Agraria.  Pasal  18  Undang Undang  Hak  Tanggungan  ditafsirkan  menggunakan  Pasal  27,  34,  dan  40  Undang  Undang Pokok Agraria. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan merumuskan (UUPA): Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:
a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
c. Pem bersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri.
d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Musnahnya  obyek  hak  milik  akan  berakibat  terhadap  status  hak  milik.  Hapusnya obyek  hak  milik  akan  berakibat  hapusnya  status  hak  milik  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria yang merumuskan (UUPA):
Hak Milik hapus bila:
a. Tanahnya jatuh pada negara
1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
3) Karena ditelantarkan
4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
b. Tanahnya musnah.
Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang alasan - alasan hapusnya Hak Guna Usaha. Pasal 34 Undang-undang Pokok Agraria merumuskan (UUPA):
Hak guna-usaha hapus karena:
a. Jangka Waktunya Berakhir;
b. Dihentikan Sebelum Jangka Waktunya Berakhir Karena Sesuatu Syarat Tidak Dipenuhi;
c. Dilepaskan Oleh Pemegang Haknya Sebelum Jangka Waktunya Berakhir;
d. Dicabut Untuk Kepentingan Umum;
e. Diterlantarkan;
f. Tanahnya Musnah;
g. Ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). Pasal  40  Undang-Undang  Pokok  Agraria  mengatur  tentang  alasan-alasan  hapusnya Hak Guna Bangungan. Pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria merumuskan (UUPA): Hak guna-bangunan hapus karena:
a. Jangka Waktunya Berakhir;
b. Dihentikan Sebelum Jangka Waktunya Berakhir Karena Sesuatu Syarat Tidak Dipenuhi;
c. Dilepaskan Oleh Pemegang Haknya Sebelum Jangka Waktunya Berakhir;
d. Dicabut Untuk Kepentingan Umum;
e. Diterlantarkan;
f. Tanahnya Musnah;
g. Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  dapat  disampaikan  bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Pokok  Agraria yang  mengatur tentang  hapusnya  hak  milik,  hak  guna  usaha,  dan  hak  guna  bangunan  salah  satunya disebabkan  oleh  faktor  yang  sama  yaitu  musnahnya  tanah  tersebut.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  merumuskan  salah  satu  faktor  yang dapat  menghapuskan  hak  tanggungan  adalah  Hapusnya  hak  atas  tanah  yang  dibebani  hak tanggungan, jadi musnahnya tanah dengan status hak milik, hak guna usaha atau hak guna
bangunan  karena  bencana alam  akan mengakibatkan  hapusnya  hak  tanggungan  atas  obyek tersebut.
Musnahnya  obyek  hak  tanggungan  karena  bencana  alam  berakibat  kreditur kehilangan  obyek  jaminan,  debitur  kehilangan  hak  atas  tanah,  dan  kreditur  tidak  dapat menuntut  debitur  atas  musnahnya  obyek  hak  tanggungan  ini.  Musnahnya  obyek  jaminan yang  dibebani  hak  tanggungan  tidak  mengakibatkan  kewajiban  debitur  untuk  memenuhi kewajibannnya  untuk  melunasi  hutangnya  kepada  kreditur.  Maka  dari  itu  debitur  wajib untuk  tetap  melunasi  hutangnya  walaupun  tanah  yang  dijadikan  jaminan  telah  musnah karena bencana alam. Jika dihubungkan dengan kedudukan sertipikat hak tanggungan yang obyeknya  musnah  karena  bencana  alam,  maka  berdasarkan  ketentuan  syarat  perjanjian, maka  salah  satu  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yaitu  obyek  ya  yaitu  tanah  telah  musnah sehingga  tidak  memenuhi  syarat  perjanjian  yaitu  suatu  hal  tertentu,  maka  sertipikat  hak tanggungan  tersebut  menurut  syarat  sahnya  perjanjian  batal  demi  hukum  ( neitigbaarheid ) (Arie S. Hutagalung 2005).
Suatu perjanjian tentu memiliki obyek yang diperjanjikan. APHT merupakan sebuah akta  yang  didalamnya  tercantum  pemberian  hak  tanggungan  dari  debitur  kepada  kreditur untuk  menjamin  fasilitas  kredit  yang  diterima  debitur.  Sebagai  jaminan  maka  debitur memberikan hak tanggungan kepada kreditur. Obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  dapat  ditentukan  luasnya.  Pasal  1332  KUH  Perdata merumuskan  “Hanya  Barang-Barang  yang  dapat  diperdagangkan  saja  yang  dapat  menjadi pokok perjanjian” (KUHPerdata). Pasal 1333 KUH Perdata merumuskan “suatu perjanjian harus  mempunyai  sebagai  pokok  suatu  barang  yang  paling  sedikit  ditentukan  jenisnya” (KUHPerdata).
Jika  terjadi  suatu  peristiwa  yang  mengakibatkan  musnahnya  obyek  yang diperjanjikan,  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum,  sebab  perjanjian  yang  tidak menentukan  jenis  barang,  jumlah,  atau  keadaannya  adalah  batal  demi  hukum  (Ngadenan 2010).  Hal  ini  akan  mengakibatkan  APHT  tersebut  batal  demi  hukum.  Lebih  lanjut  jika APHT  batal  demi  hukum  maka  akan  berdampak  terhadap  sertipikat  hak  tanggungan  yang juga batal demi hukum karena dasar penerbitan sertipikat hak tangungan yaitu APHT batal demi  hukum.  Kekuatan  eksekutorial  sertipikat  hak  tanggungan  yang  obyeknya  musnah karena  bencana  alam  adalah  hapus.  Hal  ini  disebabkan  karena  hapusnya  hak  tanggungan. Hapusnya  hak  atas  tanah  yang  dibebani  hak  tanggungan  akan  berakibat  hapusnya  hak tanggungan, sehingga hapus pula kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan tersebut.
2) Perlindungan  Hukum  bagi  Bank  Sebagai  Kreditur  Dalam  Perjanjian  Kredit Perbankan  Akibat  Objek  Hak  Tanggungan  Berupada  Tanah  Yang  Musnah  Akibat Bencana Alam
Setelah  mengetahui  bahwa  keberadaan  objek  hak  tanggungan  berupa  tanah  yang musnah  akibat  bencana  alam  berimplikasi  terhadap  putusnya  hubungan  hak  tanggungan, maka menjadi pertanyaan selanjutnya terkait dengan keberadaan perjanjian kredit perbankan yang  telah  disepakati  oleh  Bank  dan  nasabahnya.  Keberlakuan  perjanjian  kredit  perbankan dalam  kondisi  ketika  objek  jaminan  telah  musnah  akan  menimbulkan  dampak  hukum terhadap kedudukan Bank sebagai pihak kreditur dan Nasabah sebagai pihak debitur dalam perjanjian kredit perbankan.
Istilah  kredit  berasal  dari  bahasa  Latin  “ credere ”  yang  berarti  kepercayaan.  Dalam bahasa  Belanda  istilahnya  “ vertrouwen ”,  dalam  bahasa  Inggris  “ faith ”  atau  “ trust  or confidence ” artinya percaya (Sutamo 2003). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah “ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam antara  bank  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga ”.  Dapat  dikatakan  bahwa  kreditur dalam  hubungan  perkreditan  dengan  debitur  dalam  waktu  dan  syarat-syarat  yang  telah
disetujui  bersama,  dapat  mengembalikan  atau  dapat  membayar  kembali  kredit  yang bersangkutan.
Setiap  kredit  yang  telah  disetujui  dan  disepakati  antara  pihak  kreditur  dan  debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. UU Perbankan pada  substansi  pengaturannya  tidak  mengenal  istilah  “perjanjian  kredit”.  Istilah  perjanjian kredit  dapat  dilihat  dalam  instruksi  pemerintah  yang  ditujukan  kepada  masyarakat,  yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit (UU Perbankan 1992).
Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian  pinjam-meminjam  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Subekti  berpendapat,  bahwa  dalam  bentuk apa  pun  juga  pemberian  kredit itu  diadakan,  dalam  semuanya  itu  pada  hakikatnya  yang  terjadi  adalah  suatu  perjanjian pinjam-meminjam  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal 1754  sampai  dengan  Pasal  1769  (Rachmadi  Usman  2008).  Lebih  lanjut  Mariam  Darus Badrulzaman  berpendapat  bahwa  perjanjian  kredit  dikuasai  oleh  ketentuan-ketentuan KUHPerdata.  karena  perjanjian  kredit  memiliki  persamaan  dengan  perjanjian  pinjam  uang menurut  ketentuan  Pasal  1754  KUHPerdata.  Adapun  Pasal  1754  KUHPerdata.  berbunyi: “ Pinjam  meminjam  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan kepada  pihak  lain  suatu  jumlah  tertentu  barangbarang  yang  habis  karena  pemakaian, dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  terakhir  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama dari jenis dan mutu yang sama pula ”.
Pada  umumnya  perjanjian  kredit  diikuti  dengan  perjanjian  jaminan  yang  oleh karenanya  membuat  perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokok  sedangkan  perjanjian jaminan  adalah  perjanjian  ikutan  atau assesoir  ( M.Djumha Opcit) .  Hal  ini  menandakan bahwa ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan sehingga tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit.
Menurut  Ch.  Gatot  Wardoyo  perjanjian  kredit  pada  hakikatnya  memiliki  beberapa fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut ( Ibid) :
a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
b. Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  alat  bukti  mengenai  Batasan-batasan  hak  dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Kewajiban Bank untuk membuat perjanjian kredit perbankan secara tertulis dengan memuat  klausul-klausul  penting  pada  hakikatnya  telah  diatur  di  dalam  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang  Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkresitan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK No. 42/2017). Pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 42/2017 tersebut disebutkan bahwa “ Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis ” (POJK 42/POJK03/2017.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  perkreditan  atau  pembiayaan Bank  secara  tertulis  menurut  Lampiran  POJK  No.  42/2017  memiliki  muatan  yang diserahkan pada masing-masing Bank namun tetap memperhatikan dua hal, yaitu ( Ibid ):
1. memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan Bank; dan
2. memuat  jumlah, jangka  waktu,  tata  cara pembayaran  kembali  Kredit  atau  Pembiayaan, dan  persyaratan  Kredit  atau  Pembiayaan  lain  sebagaimana  ditetapkan  dalam  keputusan persetujuan Kredit atau Pembiayaan.
Terkait  dalam  hal  tersebut  maka  dapat  dinilai  bahwa  perjanjian  kredit  perbankan yang  dibuat  antara  Bank  sebagai  kreditur  dan  Nasabah  sebagai  debitur  adalah  perjanjian pokok  yang  mendahului  perjanjian  penjaminan  atau  hak  tanggungan.  Perikatan  hak tanggungan  merupakan  perjanjian  assesoir  dari  perjanjian  utang  piutang  yang  dibuat  oleh Bank  dan  Nasabahnya  yang  menerangkan  bahwa  utang  piutang  diantara  kedua  pihak  telah
tercipta berdasarkan hukum.  Lebih lanjut keberadaan perjanjian hak tanggungan yang batal oleh  karena  objeknya  yang  musnah  tidak  serta  merta  membatalkan  perjanjian  kredit perbankan  yang  telah  terjalin  antara  Bank  dengan  Nasabahnya  (Yogi  Gantika Gandawidura).
Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  hal  musnahnya  obyek  hak  tanggungan karena bencana alam terdiri dari 2 (dua) bentuk. Perlindungan hukum yaitu pertama adalah perlindungan  hukum  preventif  artinya  langkah  pencegahan  yang  dilakukan  dengan menyiapkan  opsi  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  dan  perlindungan hukum represif  yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa  yang timbul (I  Gede Prapta, 2002).
Perlindungan  hukum  preventif  bagi  kreditur  dan  debitur  dilakukan  dengan  cara mengasuransikan  obyek  yang  dijadikan  jaminan  tersebut.  Asuransi  memiliki  tujuan  untuk memberikan  ganti  rugi  yang  digunakan  untuk  melunasi  kredit  debitur  (Rizaldi,  2018). Sedangkan perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan untuk kreditur adalah dengan cara  pembayaran  klaim  asuransi  kepada  kreditur  atas  musnahnya  obyek  hak  tanggungan yang  menjadi  jaminan  debitur  dengan  dasar bankers  clause pada  polis  asuransi  jaminan sebagai pelunasan hutang debitur pada kreditur.
Perlindungan  represif  yang  dapat  dilakukan  untuk  debitur  adalah  dengan pembayaran sisa uang klaim setelah dikurangi dengan kredit debitur pada kreditur, apabila uang  klaim  tersebut  tersisa  uang  klaim  tersebut  dapat  diberikan  kepada  debitur  (I  Gede Prapta Opcit). Selain itu perlindungan represif  yang dapat diberikan kepada debitur adalah dengan  melakukan  retrukturisasi  terhadap  fasilitas  kredit  yang  dimiliki  debitur  sehingga debitur tetap mampu membayar kewaji bannya kepada bank dengan syarat-syarat yang lebih meringankan debitur.  Lebih rinci Bank  Indonesia mengeluarkan peraturan yang  melindung debitur  saat  terjadinya  suatu  bencana  alam  yaitu  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/15/PBI/2006  tentang  Perlakuan  Khusus  Terhadap  Kredit  Bank  Bagi  Daerah  -Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun  2006  Nomor  72  DPNP/DPBPR/DPbS  Tambahan  Lem  baran  Negara  Republik Indonesia Nom or 4641 DPNP/DPBPR/DPbS).
Restrukturisasi  ( Restructuring )  adalah  tindakan  bank  kepada  nasabah  dengan  cara menambah  modal  nasabah  dengan  mempertimbangkan  nasabah  memang  membutuhkan tambahan  dana  dan  usaha  yang  dibiayai  memang  masih  layak  (Kasmir  2002). Restrukturisasi  Kredit  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  Bank  dalam  kegiatan perkreditan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajibannya (Budi  Prana  Prasetyo,  2021).  Munir  Fuady  berpendapat  bahwa  restrukturisasi  harus didasarkan  pada  itikad  baik  debitur  karena  harus  diajukan  permohonan  atas  kesadaran debitur  dan  akan  terjadi  proses  negosiasi  dalam  penyelesaian  kredit  bermasalah.  Adapun pengaturan mengenai restrukturisasi kredit perbankan dapat dijumpai di dalam POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur skema restrukturisasi dengan cara:
1. Suku bunga kredit diturunkan;
2. Jangka waktu kredit diperpanjang;
3. Pengurangan angsuran pokok kredit;
4. Pengurangan angsuran bunga kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau,
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Restrukturisasi  sebagai  bagian  dari  upaya  penyelamatan  Bank  dapat  dijumpai  di dalam  pengaturan  pada  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No.23/12/BPPP.  Adapun  di dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, terdapat tiga upaya yang dapat ditempuh oleh Bank,  yaitu Rescudhing (Penjadwalan  Kembali), Resconditioning (Persyaratan  Kembali), dan Restructuring (Penataan Kembali).

## 4. KESIMPULAN
Musnahnya tanah yang menjadi obyek hak tanggungan akan menimbulkan akibat hukum yang  berdampak  kepada  kreditur  dan  debitur.  Jika  terjadi  suatu  peristiwa  alam  yang mengakibatkan musnahnya obyek hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tersebut maka akan  berpengaruh  terhadap  status  hak  yang  melekat  padanya.  Kondisi  ini  menimbulkan kekosongan  norma  dalam  Undang  Undang  Hak  Tanggungan,  karena  dalam  Undang  Undang tersebut  tidak  diatur  tentang  akibat  hukum  musnahnya  tanah  yang  menjadi  obyek  hak tanggungan.
Musnahnya  obyek  hak  tanggungan  karena  bencana  alam  berakibat  kreditur  kehilangan obyek  jaminan,  debitur  kehilangan  hak  atas  tanah,  dan  kreditur  tidak  dapat  menuntut  debitur atas  musnahnya  obyek  hak  tanggungan  ini.  Musnahnya  obyek  jaminan  yang  dibebani  hak tanggungan  tidak  mengakibatkan  kewajiban  debitur  untuk  memenuhi  kewajibannnya  untuk melunasi  hutangnya  kepada  kreditur.  Maka  dari  itu  debitur  wajib  untuk  tetap  melunasi hutangnya  walaupun  tanah  yang  dijadikan  jaminan  telah  musnah  karena  bencana  alam.  Jika dihubungkan  dengan  kedudukan  sertipikat  hak  tanggungan  yang  obyeknya  musnah  karena bencana  alam,  maka  berdasarkan  ketentuan  syarat  perjanjian,  maka  salah  satu  syarat  sahnya suatu  perjanjian  yaitu  obyek  ya  yaitu  tanah  telah  musnah  sehingga  tidak  memenuhi  syarat perjanjian  yaitu  suatu  hal  tertentu,  maka  sertipikat  hak  tanggungan  tersebut  menurut  syarat sahnya perjanjian batal demi hukum ( neitigbaarheid ).
Perjanjian  kredit  perbankan  yang  dibuat  antara  Bank  sebagai  kreditur  dan  Nasabah sebagai  debitur  adalah  perjanjian  pokok  yang  mendahului  perjanjian  penjaminan  atau  hak tanggungan.  Perikatan  hak  tanggungan  merupakan  perjanjian  assesoir  dari  perjanjian  utang piutang  yang  dibuat  oleh  Bank  dan  Nasabahnya  yang  menerangkan  bahwa  utang  piutang diantara kedua pihak telah tercipta berdasarkan hukum. Lebih lanjut keberadaan perjanjian hak tanggungan  yang  batal  oleh  karena  objeknya  yang  musnah  tidak  serta  merta  membatalkan perjanjian kredit perbankan yang telah terjalin antara Bank dengan Nasabahnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
Asikin, Zainal. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014). Badrulzaman, Mariam Darus. Perjanjian Kredit Bank . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992). Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan Di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Harsono,  Boedi.  "Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  lsi  dan Pelaksanaannya". (Jakarta: Djambatan, 2005).
Hutagalung,  Arie  S. Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah ,  (Jakarta:  Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005).
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan , (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002).
Subandi. Sistem Ekonomi Indonesia , (Bandung, Alfabeta, 2007).
Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank . (Bandung: Alfabeta, 2003).
Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. Hukum Perbankan , (Depok: Kencana, 2017). Usman,  Rachmadi. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2001).

## Artikel Ilmiah
Djadjuli,  R.  Didi.  “Peran  Pemerintah  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Daerah”. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , volume 5, nomor 2, (2018).
Gandawidura,  Yogi  Gantika.  “Perlindungan  Hukum  Kreditor  Pemegang  Hak  Tanggungan Peringkat  Kedua  Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi”. Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran , Vol. 1, No. 1, (2019).
Hutagalung,  Arie.  “Praktek  Pembebanan  dan  Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 38, No. 2, (2008).
Jaya,  I  Gede  Prapta,  et.all.  “Kekuatan  Hukum  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Dalam  Hal Musnahnya  Obyek  Hak  Tanggungan  Karena  Bencana  Alam”. Acta  Comitas ,  No.  2, (2017).
Ngadenan,  “Ekseskusi  Hak  Tanggungan  Sebagai  Konsekuensi  Jaminan  Kredit  Untuk Perlindungan  Hukum  Bagi  Kepentingan  Kreditur  di  Mungkid”. Jurnal  Law  Reform , Vol. 5, No. 1, (2010).
Prasetyo,  Budi  Prana.  “Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  Restrukturisasi  Kredit  Perbankan”. Jurnal Hukum Adigama , Vol. 4, No. 1, (2021).
Rizaldi.  “Benda  Yang  Dibebankan  Hak  Tanggungan  Dan  Asuransi  Sebagai  Perlindungan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan”. Jurnal As-Salam , Vol. 7, No. 1, (2018).
Rusli,  Tami.  “Hak  Tanggungan  Hukum  sebagai  Lembaga  Jaminan  terhadap  Hak  Milik  atas Tanah”. Pranata Hukum , Vol. 3, No. 2, (2008).
Soryan,  Syaakir.  “Peran  Negara  Dalam  Perekonomian  (Tinjauan  Teoritis  Kebijakan  Fiskal Dalam Ekonomi Islam)” Jurnal Studia Islamika , volume 13, nomor 2, (2006).