JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.81-89 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8095

## Desain  Hukum  Industri  Indonesia:  Membangun  Sumber  Daya  Industri Bernilai Transendensi Pancasila

## Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang ahmad.law17@gmail.com

## Gamal Abdul Nasir
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang gamalnasir@ymail.com
DOI: 10.23917/jjr.v9i1.8095

## Submission
Track:
Received: 1 Mei 2019
Final Revision: 15 Juni 2019
Available online: 30 Juni 2019
Corresponding
Author:
Ahmad ahmad.law17@gmail.com

## ABSTRACT
Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep pembangunan sumber daya industri bernilai transendensi Pancasila
Metodologi: Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  doctrinal  dengan pendekatan perundang-undangan.
Temuan: membangun  industri  (sumber  daya)  membutuhkan  adanya  sumber  daya manusia,  memanfaatkan  sumber  daya  alam,  mengembangkan  dan  memanfaatkan teknologi,  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kreatifitas  dan  inovasi  juga tersedianya  biaya  serta  penyediaan  sumber  pembiayaan  dengan  memperhatikan nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sehingga dapat membawa  kemaslahatan  bagi  manusia  dan  lingkungan  berdasarkan  nilai-nilai Ketuhanan.
Kegunaan: Industrialisasi  ekonomi  harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  Ketuhanan, kemanusian,  persatuan,  kerakyatan  dan  keadilan  bagi  masyarakat  Indonesia  agar tidak  terjadi  kesenjangan/ketimpangan  dalam  memenuhi  kesejahteraan  dan kemakmuran masyarakat melalui industrialisasi maka peran negara harus kuat dan berpihak kepada kepentingan umum.
Kebaruan/Orisinalitas: Pembangunan  sumber  daya  industri  merupakan  usaha bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama maka peran negara harus hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat mencapai tujuan bersama dan seluruh rangkaian proses industrialisasi harus sejalan dengan nilai Pancasila..
Keywords: Hukum Industri, Sumber Daya Industri, Transendensi Pancasila.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  dalam  banyak  bentuk  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  industri dalam mengelolah barangyang masih mentah menjadi barang mempunyai nilai manfaat yang lebih  tinggi  adalah  bentuk  nyata  dari  industrialisasi  ekonomi  yang  banyak  terjadi  dewasa ini,untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  sehingga  perlu  diatur  oleh  hukum  agar dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan dapat dikenakan sanksi atas setiap pelanggaran yang merugikan kepentingan umum.
Globalisasi  ekonomi  telah melahirkan  bentuk  dan model  transaksi  secara  bebas,  baik secara  regional  dengan  terbentuknya  kelompok  negara  kawasan  maupun  lintas  regional sehingga  hukum  tidak  boleh  vakum  maka  kaidah-kaidah  hukum  yang  sesuai  dengan perkembangan dan kebutuhan serta dinamika masyarakat dunia diperlukan penyesuaian,  baik dalam  fungsinya  agar  terjadi  ketertiban  hukum  juga  untuk  menyelesaikan  berbagai  bentuk sengketa  yang  mungkin  akan  terjadi  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi semua pihak yang terlibat sebagai masyarakat ekonomi. 1
Industrialisasi  sebagai  dasar  pembangunan  ekonomi  nasional  suatu  negara  secara berkelanjutan  dengan  memperhatikan  bangunan  sosial  budaya  dan  lingkungan  hidup  secara nasional sementara disisi lain harus bersaing dengan masyarakat dunia. Upaya meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan masyarakat dunia dengan cara menghasilkan produk yang berkualitas  dan  dimungkinkan  investasi  dengan  terbentuknya  kegiatan  usaha  yang  kondusif, adanya investasi yang efisiensi yang dijamin oleh hukum juga adanya kemudahan-kemudahan dalam mendukung investasi dikegiatan usaha industri yang membutuhkan lokasi dan kawasan industri.
Namun  demikian  menurut  Bhima  Yudhistira    (Ekonom  INDEF),  menilai  hambatan industrialisasi  di  Indonesia  dihadapkan  pada  permasalahan  kegiatan  investasi,  kemampuan bersaing  dan  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  unggul.  Misalnya  pada  tahun  2016 kegiatan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDM)  disektor  jasa  mengalami  kenaikan  dari 37,8%  menjadi  45,6%  tahun  2017.  Demikian  penanaman  modal  asing  pada  sektor  jasa  juga mengalami  kenaikan  dari  26,8%  menjadi  40,3%.  Sementara  porsi  kegiatan  investasi  pada sektor industri pengolahan (manufaktur) oleh Penanaman Modal Dalam Negeri  (PMDN) dan
1 Abdul Manan, Makalah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 2012.
Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  menurun  dari  54,4%  (2016)  menjadi  39,7%  pada  tahun 2017.  Adapun  kemampuan  daya  saing  industri  Indonesia  masih  kalah  dengan  Vietnam  dan Thailand,  seperti  industri  tekstil  di  Indonesia  masih  mengandalkan  mesin-mesin  yang  sudah tua  dan  juga  terjadi  diindustri  strategis  lainnya.  Hambatan  juga  terjadi  pada  tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas karena di Indonesia masih mengandalkan sumber daya manusia  dengan  tingkat  pendidikan  yang  mayoritas  lulusan  sekolah  menengah  pertama sehingga menyulitkan pertumbuhan industri (70% dari seluruh tenaga kerja). 2
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  disebutkan  diatas  maka  menjadi  penting  dan  perlu dilakukan  penelitian  dan  pengkajian  atas  desain  hukum  industri  dan  pembangunan  sumber daya  industri  yang  bernilai  transendensi  Pancasila  karena  bukan  melulu  soal  investasi,  daya saing dan sumber daya manusia tetapi nilai-nilai pancasila harus hadir dalam setiap kegiatan industri  dalam  merubah  bahan  mentah  menjadi  barang  yang  bernilai  guna  secara  ekonomi sehingga  seluruh  bentuk  kegiatan  industrialisasi  ekonomi  terhadap  sumber  daya  yang  ada harus berlandaskan pada nilai transendensi Pancasila.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  doktrinal.  Sumber  informasi  hukum menggunakan  bahan  hukum  primer  (peraturan  dan  dokumen  relevan)  untuk  selanjutnya dilakukan  analisis  secara  kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan.  Dalam  pendekatan  ini,  konsep  hukum  ditemukan  dalam  peraturan perundang-undangan  diantaranya  UU  Nomor  13  Tahun  2014  Tentang  Perindustrian  dan Peraturan Pemerintah yang terkait.

## PEMBAHASAN

## Desain Hukum Industri Indonesia
Dasar  filosofis  yang  terkandung  dalam  desain  hukum  industri  diIndonesia  yakni terbentuknya  sistem  ekonomi  kerakyatan  Indonesia  (adil,  Makmur,  merdeka,  bersatu  dan berdaulat)  yang  berlandaskan  pada  semangat  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD 1945. Bangunan ekonomi nasional Indonesia harus kuat sehingga perlu membangun industri
2 Bhima Yudhistira, Sektor Industri Masih Hadapi Banyak Permasalahan Struktural, https://ekonomi.bisnis.com/read/20180331/257/778398/sektor-industri-masih-hadapi-banyak-permasalahan- struktural , diakses hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, Pukul 15.30 Wib.
sebagai  salah  satu  pilarnya  dengan  mengandalkan  kekuatan  dan  kemampuan  sumber  daya yang dimiliki dengan ciri bangunan industrinya  yakni struktur  yang kuat, mandiri, sehat dan mampu  bersaing  dengan  memanfaatkan  seluruh  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  tersebar diseluruh  wilayah  Indonesia  dengan  prinsip  kerakyatan,  keadilan,  nilai  luhur  yang  dimiliki bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepentingana nasionalnya.
Secara  normatif  menegaskan,  seluruh  tatanan  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan industri  disebut  perindustrian  sedangkan  kegiatan  yang  mengubah  bahan  mentah  menjadi barang  jadi  yang  memiliki  nilai  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  disebut  industri.  Dalam perkembangannya  dikenal  jenis  industri  hijau  yakni  dalam  proses  produksinya  dilakukan secara  efektif  dan  efisien  terhadap  sumber  daya  dengan  adanya  keselarasan  pembangunan industri  dan  kelestarian  lingkungan  dan  juga  dikenal  industri  strategis  yakni  memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak, kepentingan pertahanan dan kemananan nasional.
Pada  asasnya  industri  nasional  diselenggarakan  dengan  asas  kepentingan  nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha yang tersebar secara merata dengan persaingan yang sehat  dengan  tujuan  industrinya  sebagai  pilar  dan  penggerak  ekonomi  nasional  dalam mewujudkan struktur industri yang kuat, berdaya saing, mandiri dan maju untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional yang sejahtera dan adil.
Secara  sistematika  hal-hal  yang  diatur  dalam  undang-undang  perindustrian  sebagai berikut;  pemerintah  selaku  penyelenggara  urusan  perindustrian,  rencana  induk  bangunan industri  nasional,  kebijakan  industri  nasional,  wilayah  industri,  bangunan  sumber  dayanya, menyediakan  sarana  dan  prasarananya,  memberdayakan  industri,  industri  yang  aman  dan selamat,  permodalan,  fasilitas,  komite  industri  nasional,  peran  masyarakat,  mengawasi  dan mengendalikan.
Pemerintah  mengatur  lebih  lanjut  dengan  PP  nomor  41  tahun  2015  tentang pembangunan sumber daya industri.  PP tersebut mengatur hal-hal mengenai bangunan tenaga kerja industri, konsultan industri, manfaat dan jaminan tersedianya sumber daya alam, konsep teknologi  putar  kunci  dan  jaminan  resiko  atas  pemanfaatan  hasil  penelitian  dan pengembangannya.
Demikian  juga  PP  nomor  29  tahun  2018  tentang  pemberdayaan  Industri. Pemberdayaan  Industri  merupakan  kebijakan  dan  upaya  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  yang  terencana,  terarah,  dan  terukur  untuk  memampukan  dan  memandirikan  pelaku industri  secara  partisipatif  untuk  peningkatan  daya  saing.  Pemberdayaan  industri  perlu
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.81-89 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8095
dilakukan secara afirmatif kepada kelompok Industri yang dinilai mempunyai kelemahan, dan perlu diberikan dorongan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dilihat dari skala usaha Industri dapat  dibagi kedalam skala industri yang meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Secara khusus, industri kecil dan industri menengah memiliki karakteristik yang  hampir  sama  sehingga  dikelompokkan  menjadi  satu  dengan  istilah  Industri  kecil  dan industri  menengah  (IKM).  Dilihat  dari  fungsi  dan  sifat,  lndustri  juga  dapat  dikategorikan sebagai  industri  hijau  dan  industri  strategis.  Upaya  peningkatan  penggunaan  produk  dalam negeri untuk menciptakan pasar bagi produk industri dalam negeri merupakan hal yang sangat perlu dilakukan.

## Membangun Sumber Daya Industri Bernilai Transendensi Pancasila.
Dalam  membangun  sumber  daya  industri  harus  memperhatikan  beberapa  sektor sebagai  berikut;  a)  sumber  daya  manusia,  b)  sumber  daya  alam,  c)  teknologi  industri,  d) kreatifitas dan inovasi, e) pembiayaan (Pasal 15 UU Perindustrian). Membangun sumber daya industrii  bernilai  transendensi  Pancasila  dapat  dilakukan  dengan  membangun  sistem  nilai hubungan antara para pelaku industri (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang berlandaskan pada nilai-nilai keseluruhan sila-sila dalam Pancasila dan spirit pembukaan UUD  1945  yang menghendaki  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  dan  menjadi  bagian  dari  masyarakat  dunia yang  menolak  segala  bentuk  penjajahan dan  terlibat  dalam  ketertiban  dan  perdamaian  dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. 3
Pemerintah  juga  mengeluarkanPeraturan  Presiden  nomor  2  tahun  2018  tetang kebijakan  industri  nasional  tahun  2015-2019,  dengan  menetapkan  sasaran  pembangunan industri nasional jangka panjang pada rencana induk pembagunana industri nasional (RIPIN) 2015-2035  dan  sasaran  pembangunan  ekonomi  nasional  pada  rencana  pembangunan  jangka menengah  nasional  (RPJMN)  2015,  sasaran  pembangunan  industri  nasional  periode  2015- 2019  yakni  meningkatkan  laju  pertumbuhana  industri  pengolahan  nonomigas  sekitar  5,5%- 6,2%,  meningkatkan  peran  industri  pengolahan  nonmigas  menjadi  18,2%-19,4%, meningkatnya  ekspor  industri  dan  berkurangnya  impor,  adanya  pemerataan  industri, meningkatnya peran industri kecil dan menengah, adanya inovasi dan pemanfatan teknologi,
3 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja , (Jakarta: Jambatan, 1975), hlm. 6-7
membuka  lapangan  kerja,  sumber  daya  alam  dimanfaatkan  dengan  baik  dalam  memperkuat ekonomi nasional.
Menurut  Poespowardojo  dan  Hardjatno 4 sebagaimana  dikutip  Iwan  Nugroho mengatakan,  untuk  mengatasi  keterpurukan  ekonomi  dan  rendahnya  sumber  daya  manusia Indonesia maka kebijakan pembangunan nasional oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  maka  pemabangunan  tersebut  harus  berlandaskan  pada nilai-nilai  Pancasila  dan  falsafat  hidup  bangsa  Indonesia  termasuk  dan  tidak  terbatas  dalam pembangunan sumber daya industri.

## a. Membangun Sumber Daya Manusia
Membangun  sumber  daya  manusia  dilakukan  untuk  menghasilkan  sumber  daya manusia  yang  mempunyai  kompentensi  dalam  meningkatkan    peran  sumber  daya  manusia Indonesia di bidang industri. Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan masyarakat sebagai  pelaku  industri  harus  mengupayakan  tersebarnya  sumber  daya  manusia  yang mempunyai  kompentensi  secara  merata  di  Provinsi  dan  Kota/Kabupaten.  Sumber  daya manusia  yang  dimaksud  meliputi  wirausaha  industri,  tenaga  kerja  industri,  pembina  industri dan  konsultan  industri  (Pasal  16  UU  Perindustrian).  Sehingga  industrialisasi  berjalan  sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan.

## b. Manfaat Sumber Daya Alam
Sumber  daya  alam  yang  diolah  dan  dimanfaatkan  secara  efisien  (ramah  lingkungan dan  berkelanjutan)  oleh  perusahaan  yang  meliputi  seluruh  tahapan  proses  hingga  tahap produksi  produk  industri  yang  dihasilkan  termasuk  dampaknya  seperti  pengelolaan  limbah oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Sehingga menjadi penting adanya sanksi  hukum  atas  pelanggaran  terhadap  pemanfaatan  sumber  daya  alam  berupa  sanksi administratif (tertulis), denda, ditutup sementara, izinnya dibekukan sementara (Pasal 30 UU Perindustrian  dan  Pasal  19  PP  No.  41  Tahun  2015  tentang  pembangunan  sumber  daya industri).
Dalam rangka  meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, Pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan di dalam negeri dengan cara melarang /membatasi eksport sumber  daya  alam.  Pemerintah  dan  Pemerintah  daerah  mengatur  ketersediaan  dan
4 Lihat  Iwan  Nugroho,  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Falsafah  Pandangan  Hidup  Bangsa  Untuk  Peningkatan Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pembangunan  Lingkungan  Hidup , Jurnal  Konstitusi,  Vol.  III,  No.  2, November 2010, hlm. 109.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.81-89 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8095
pemanfaatan  sumber  daya  alam  bagi  kepentingan  industri  dalam  negeri  (Pasal  31-33  UU Perindustrian). Adanya kewajiban bagi perusahaan industri tertentu dan perusahaan kawasan industri mengelola sumber daya alam sebagai energi, termasuk memanfaatkan air baku, harus sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  beraku  yakni  peraturan  yang  ditetapkan oleh Menteri (Pasal 34-35 UU Perindustrian).

## c. Teknologi Industri
Pengembangan  dan  penguasaan  serta  pemanfaatan  teknologi  secara  optimal  harus dilakukan  dalam  rangka  mencapai  efisiensi,  produktivitas,  nilai  tambah,  daya  saing  dan industri  yang  mandiri.  Dalam  kebijakan memilih,  mengadakan  dan  memanfaatkan  teknologi harus memperhatikan aspek kemandirian, keamanan dan lingkungan yang terjaga. Pengadaan teknologi industri dapat dilakukan dengan cara penelitian dan pengembangan, usaha bersama, alih hak lisensi dan atau akusisi teknologi.
Pemerintah  dalam  pengadaan  teknologi  dapat  menerapkan  konsep  putar  kunci, 5 dengan  keharuskan  mengalihkannya  kepada  pihak  teknologi  domestik.  Kelalaian  atas kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi adminitrasi, denda dan penghentian kegiatan  sementara  (Pasal  36-39  UU  Perindustrian).Pengembangan  dan  pemanfaatan teknologi  industri  harus  memperhatikan  kepentingan  nasional.  Namun  demikian, dimungkinkan  dalam  pengadaan teknologi  industri  putar  kunci  dengan  keaharusan  dialihkan kepada pihak domestik.
Pemerintah  mengatur  investasi  industri  dan  melakukan  audit  sebagai  upaya  dalam mengendalikan  pemanfaatan  teknologi  industri,  sesuai  peraturan  perundang-undangan. Kegiatan  audit  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  melalui  kementerian  perindustrian  dengan melakukan  koordinasi  dengan  kementerian  riset  dan  teknologi  pendidikan  tinggi.  Hal  ini dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  dalam  upaya  meneliti  dan  mengembangkan  industri  dengan cara  bekerjasama  dengan  perusahaan  industri  agar  terjadi  alih  teknologi  (Pasal  41-42  UU Perindustrian).
5 Konsep  proyek  putar  kunci  dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  melakukan  seluruh  kegiatan  (desain,  sampai pengujian  operasional  sebelum  proyek  diserahkan  kepada  perusahaan  lain  untuk  beroperasi),  umumnya dikenal  dengan  istilah  BOOT  ( build,  own,  operate,  transfer ).  Lihat  Ngakan  Timur  antara  (Kepala  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Industri/BPPI  Kementerian  Perindustrian)  mengatakan,  pemerintah  bisa melakukan pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci (penyedian teknologi wajib melakukan alih tehnologi kepada pihak domestik). https//nusantaranews.co. diakses jumat tanggal 28 Maret 2019 Pukul 20.00 wib

## d. Kreativitas dan Inovasi
Dalam  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kretivitas  dan  inovasi  masyarakat  dalam membangun  industri  harus  memperhatikan  budaya  industri  atau  kearifan  lokal  yang  tumbuh dalam  masyarakat  melalui  penyediaan  ruang  dan  wilayah  yang  cukup  sehingga  dapat dibangun  industri  kreatif,  pelatihan-pelatihan  teknologi,  bimbingan,  advokasi,  fasilitas promosi dan tempat pemasaran atas produk industri kecilnya (Pasal 43 UU Perindustrian).
Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi sebagai pembangunan sumber daya  industri  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan semangat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Kreatifitas dan inovasi yang dihasilkan melalui  industrialisasi  mempunyai  nilai    kebaikan  bagi  kepentingan  kemanusian  dan  nilai keadilan bagi masyarakat.

## e. Pembiayaan
Tersedianya  biaya  yang  kompetitif  untuk  pembangunan  industri  yang  berasal  dari Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  badan  usaha,  atau  perseorangan  dan  hanya  dapat  diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah  dengan  bentuk  pembiayaan  berupa  pinjaman,  hibah  atau  penyertaan  modal  (Pasla  44 UU  Perindustrian).  Bukan  hanya  tersedianya  pembiayaan  yang  kompetitif  tetapi  juga pengawasan  terhadap  penggunaan  pembiayaan  untuk  pembangunan  industri  sangat  penting untuk mencapai tujuan industrialisasi.
Menyediakan  alokasi  biaya  yang  akan  diberikan  kepada  perusahaan  swasta  dalam bentuk  penyertaan  modal,  pinjaman,  potongan  harga  pembelian  mesin  atau  alat  dapat dibebankan  kepada  anggran  pendapatan  dan  belanja  negara  (Pasal  45  UU  Perindustrian). Kemudahan  pembiayaan  kepada  perusahaan  industri  swasta  oleh  pemerintah  harus  sesuai dengan  peruntukannya  sehingga  target  pembangunan  industri  sesuai  komitmen  memajukan perekonomian nasional.
Pengalokasian pembiayaan dan pemberian kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri  swasta  dimaksudkan  dalam  rangka  menyelematkan  ekonomi  nasional  yang ketentuannya    diatur  pada  tingkat  peraturan  Presiden.  Hal  tersebut,  semata-mata  bersifat sementara  sebagai  upaya  peningkatan  daya  saing  industri  dalam  negeri  yang  secara  tehnis ditentukan  pada  peraturan  menteri.  Pembiayaan  kegiatan  industri  dilakukan  oleh  lembaga
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.81-89 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8095
pembiayaan  sebagai  investasi  industri  yang  ditentukan  menurut  peraturan  perundang- undangan (Pasal 46-47 UU Perindustrian).

## PENUTUP
Desain hukum industriharus dilakukan dengan mendesian rangkaian kegiatan ekonomi industri agar seluruh sumber daya yang dimilki dapat menghasilakn nilai tambah dan manfaat yang  agar  tercapai  masyarakat  yang  adil,  makmur,  sejahtera,  bersatu  dan  berdaulat  dalam persatuan.Membangun sumber daya industri dilakukan melalui peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi serta penyediaan sumber pembiayaan harus  berlandaskan  pada  nilai-nilai  keTuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan  dan keadilan  sehingga  industrialisasi  yang  dihasilkan  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  bukan hanya dalam bentuk gagasan tetapi harus konkrit dalam implementasinya.

## REFERENCES
Abdul Manan, Makalah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 2012.
Bhima  Yudhistira,  https://ekonomi.bisnis.com/read/20180331/257/778398/sektor-industri- masih-hadapi-banyak-permasalahan-struktural.
Iwan  Nugroho,  Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  Falsafat  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia,
Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 2, November 2010.
Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja , Jakarta: Jambatan, 1975.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  tahun  2015  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Industri Nasional Tahun 2015-2035.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Industri Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015- 2019.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Perindustrian