## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205
Vol.7., No.2, Oktober 2022 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
Peran Adat Dalam Mitigasi Bencana di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura
The Role of Customs in Disaster Mitigation at Yongsu Desoyo Village, Ravenirara District, Jayapura Regency
Yannice Luma Marnala Sitorus 1)*) , Musfira 1) , dan Joko Purcahyono 1)
1) Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
*) e-mail korespondensi: nalaustj2006@gmail.com

## ABSTRACT
The Sentani flash flood in 2019 destroyed most of the settlements  in Yongsu Desoyo Village, which is located north of the Cycloop Mountains. The Jayapura Regency Government plan to relocate the settlements of  the  affected  villagers  because  the  locations  of  the  settlements  affected  by  the  flash  flood  are  in  the watershed area that caused the disaster. However, the villagers who owned the vacant land for the relocation plan demanded compensation for the customary land, which would usually include a very large amount of rupiah, so the relocation plan was stopped and for the time being the residents of the disaster-affected village took refuge on land belonging to the church there. This study aims to examine the effect of customary land ownership on post-flood settlement arrangement and the role of traditional institutions in disaster mitigation in Yongsu Desoyo Village. Secondary data was  obtained from various sources, while primary data was obtained from interviews with village heads and traditional leaders. The data were analyzed descriptively by  displaying  narration  and  tables.  The  results  of  the  analysis  show  an  overview  of  the  influence  of customary land ownership on post-flood settlement arrangement and the role of traditional institutions in disaster mitigation in Yongsu Desoyo Village, Ravenirara District, Jayapura Regency.
Keywords: customary land, disaster mitigation, settlement arrangement, stakeholder

## ABSTRAK
Banjir bandang Sentani tahun 2019 telah menghancurkan sebagian besar permukiman di Kampung Yongsu Desoyo,  yang  terletak  di  sebelah  utara  Pegunungan  Cycloop.  Pemerintah  Kabupaten  Jayapura merencanakan  relokasi  permukiman  warga  terdampak  karena  lokasi  permukiman  yang  terkena  banjir bandang berada di kawasan daerah aliran sungai penyebab bencana tersebut. Akan tetapi warga kampung pemilik kosong rencana relokasi tersebut menuntut ganti rugi tanah adat, yang biasanya akan mencakup sejumlah nilai rupiah yang sangat besar, sehingga rencana relokasi ini terhenti dan untuk sementara waktu warga korban bencana mengungsi ke lahan milik gereja di sana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan tanah adat terhadap penataan permukiman pascabanjir bandang dan peran lembaga adat dalam mitigasi bencana di Kampung Yongsu Desoyo. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber sedangkan data primer diperoleh dari wawancara terhadap kepala kampung dan tokoh adat. Data dianalisis secara deskriptif dengan  menampilkan narasi  dan tabel. Hasil analisis menunjukkan gambaran  pengaruh kepemilikan tanah adat terhadap penataan permukiman pascabanjir bandang dan peran lembaga adat dalam mitigasi bencana di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura.
Kata Kunci: mitigasi bencana, pemangku kepentingan, penataan permukiman, tanah adat

## PENDAHULUAN
Bencana  alam  adalah  peristiwa  alam  yang menimbulkan  risiko  atau  bahaya  bagi  kehidupan manusia.  Indonesia  merupakan  wilayah  yang  sering terjadi bencana alam, demikian pula dengan Provinsi Papua.  Beberapa  kejadian  bencana  ini  membawa korban  jiwa  sehingga  seharusnya  pemerintah  daerah setempat mempersiapkan upaya-upaya penanggulangan  bencana  (mitigasi  bencana)  agar mengurangi  dampak  buruk  bila terjadi  lagi  bencana. Mitigasi  merupakan  serangkaian  upaya  untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan peningkatan  kemampuan  menghadapi  bencana (BNPB, 2008).
Setelah kejadian bencana banjir bandang tahun 2019 di Kampung Yongsu Desoyo, mitigasi bencana tampaknya  belum  banyak  melibatkan  lembaga  adat setempat padahal di kampung-kampung di Papua yang mayoritas warganya merupakan penduduk asli, selain berlaku  sistem  pemerintahan  kampung  yang ditetapkan  oleh  negara,  juga  berlaku  sistem pemerintahan  tradisional  yang  dijalankan  oleh lembaga adat. Kejadian banjir bandang Sentani tahun 2019  telah  menghancurkan  sebagian  permukiman  di Kampung  Yongsu  Desoyo,  yang  terletak  di  sebelah utara  Pegunungan  Cycloop.  Atas  keputusan Pemerintah Kabupaten Jayapura lewat instansi BPBD, kemudian  direncanakan  relokasi  permukiman  warga kampung terdampak karena lokasi permukiman yang terkena  banjir  bandang  berada  di  kawasan  daerah aliran sungai penyebab bencana tersebut. Akan tetapi warga kampung yang memiliki lahan kosong rencana relokasi tersebut menuntut ganti rugi tanah adat, yang biasanya  akan mencakup sejumlah  nilai rupiah  yang sangat  besar,  sehingga  rencana  relokasi  ini  terhenti dan  untuk  sementara  waktu  warga  kampung  korban bencana mengungsi ke lahan milik gereja di sana.
Suatu  sistem  yang  rentan  akan  terkait  dengan rendahnya  kapasitas  kelembagaan  dan  masyarakat untuk beradaptasi. Untuk itu perlu suatu upaya untuk mengidentifikasi kapasitas kelembagaan dan masyarakat  di  suatu  wilayah  yang  sering  terkena bencana dalam upaya menyusun mitigasi bencana di sana. Khusus di Papua yang memiliki otonomi khusus ( indigenous autonomy ), perlu juga diperhatikan peran adat karena pengaruhnya besar dalam berbagai aspek kehidupan  orang  asli  Papua.  Dalam  studi  ini  yang dikaji  adalah  pengaruh  kepemilikan  tanah  adat terhadap  penataan  permukiman  pascabanjir  bandang
dan peran lembaga adat di Kampung Yongsu Desoyo dalam mitigasi bencana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Kampung Yongsu Desoyo yang terdampak banjir bandang Sentani tahun 2019.  Pemilihan  kampung  ini  dilakukan  secara sengaja  ( purposive )  dengan  alasan  bahwa  mayoritas warganya  merupakan  penduduk  asli,  masih menerapkan  sistem  pemerintahan  tradisional  yang dijalankan oleh lembaga adat, dan memiliki masalah lahan  untuk  relokasi  permukiman  warga  kampung korban  bencana  karena  terkait  dengan  kepemilikan tanah adat. Kegiatan survei ke lapangan ini dilakukan sekitar tiga bulan.
Data  primer  diperoleh  lewat  pengamatan  di lapangan  dan  wawancara  mendalam  kepada  kepala kampung  dan  tokoh  adat  sedangkan  data  sekunder diperoleh  lewat  berbagai  sumber,  antara  lain:  studi literatur, data monografi kampung, data statistik dari BPS,  dokumen  dari  BPBD  dan  BNPB,  jurnal penelitian  dan  laporan  penelitian  terkait  riset  ini. Analisa data menggunakan metode deskriptif dan hasil analisa ditampilkan dalam bentuk narasi dan tabel.

## Kapasitas Pemangku Kepentingan
Bila mengacu pada peraturan BNPB (2012) maka para  pemangku  kepentingan  di  daerah  (tingkat provinsi  dan  kota/kabupaten)  minimal  terdiri  dari institusi-institusi  sebagai  berikut:    (1).  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); (2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); (3). Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; (4). Dinas Sosial; (5). Dinas Kesehatan; (6). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (7). Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  (8).  Perusahaan  Swasta;  (9).  Tokoh Masyarakat  dan/atau  Tokoh  Adat  dan/atau  Tokoh Agama; (10). LSM
Ada  5  tingkatan  ketahanan  daerah  berdasarkan pengukuran  indikator  pencapaian,  yaitu  (BNPB, 2012):
Level  1 Daerah  sudah  memiliki  pencapaian  kecil untuk  mengurangi  risiko  bencana,  yaitu  berupa rencana tindakan atau kebijakan.
Level  2 Daerah  sudah  melaksanakan  beberapa tindakan  pengurangan  risiko  bencana  yang  sifatnya sporadis karena belum ada kebijakan sistematis.
Level  3 Komitmen  pemerintah  dan  komunitas  suatu daerah  terkait  pengurangan  risiko  bencana  sudah tercapai  dan  didukung  dengan  kebijakan  sistematis, tapi  capaiannya  belum  menyeluruh  hingga  belum
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 133 cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
Level 4 Ada capaian yang berhasil karena dukungan komitmen  serta  kebijakan  yang  menyeluruh  dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah tapi masih ada  keterbatasan  dalam  komitmen,  sumber  daya finansial ataupun kapasitas operasionalnya.
Level 5 Ada capaian komprehensif dengan komitmen dan  kapasitas  yang  memadai  di  semua  tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Penduduk Asli atau Masyarakat Adat
Penduduk  asli  adalah  masyarakat  keturunan penduduk awal atau yang pertama kali mendiami suatu kawasan  atau  wilayah,  memiliki  tradisi  budayanya sendiri  yang  diwariskan  secara  turun  temurun. Penduduk asli juga dikenal dengan istilah masyarakat atau komunitas adat, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki  asal-usul  leluhur  pada  wilayah  geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri  (AMAN, Kongres I Tahun 1999, dalam Siscawati, 2014).
Dinamakan ‘masyarakat hukum adat’ menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan apabila memiliki karakter sebagai berikut: (a) masyarakatnya masih  berbentuk  paguyuban  ( rechts-gemeenschap ); (b) memiliki organisasi atau perangkat penguasa adat; (c)  memiliki  wilayah  hukum  adat  yang  jelas;  (d) memiliki perangkat hukum adat yang masih ditaati; (e) dalam memenuhi kebutuhan hidup, masih bergantung pada hasil hutan di wilayah sekitarnya (Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2013).

## Penduduk Asli dan Nilai Budaya Papua
Penduduk  asli  Papua  berasal  dari  rumpun  ras Melanesia  dan  terdiri  dari  ratusan  suku-suku  asli  di Provinsi Papua. Penduduk asli ini biasanya bermukim di  desa  atau  kampung  dan  menjalankan  peraturan adatnya  sendiri  (mempunyai  konsep  pemerintahan tradisional).  Mansoben  (1995)  menyebutkan  ada empat sistem kepemimpinan dalam sistem pemerintahan  tradisional  di  Papua,  yaitu:  (1)  sistem kepemimpinan  pria  berwibawa  ( bigman ),  (2)  sistem kepemimpinan  ondoafi,  (3)  sistem  kerajaan,  dan  (4) sistem kepemimpinan campuran. Mayoritas kampung di  Papua  masih  menerapkan  sistem  pemerintahan tradisional  selain  sistem  pemerintahan  nasional. Beberapa kampung di Kabupaten Jayapura menganut
sistem  kepemimpinan  ondoafi.  Ondoafi  atau  kepala suku  besar  dianggap  sebagai  pemimpin  yang mengakomodasi kepentingan suku-suku tradisional di Papua dan mewakili untuk berbicara dengan pihak luar seperti  pemerintah  atau  organisasi  non  pemerintah. Sistem  ondoafi  diperkirakan  merupakan  budaya introduktif  yang  mulai  diterapkan  sejak  kehadiran Belanda  (Done,  2018).  Sistem  ini  diterapkan  untuk mempermudah  komunikasi  dan  interaksi  antara Belanda  dan  orang-orang  asli  Papua  yang  dianggap mampu  untuk  mendukung  jalannya  kekuasaan Pemerintah  Belanda  di  sana.  Saat  itu  yang  diangkat sebagai kepala suku adalah orang suku asli yang bisa berbahasa Melayu (Done, 2018).
Berdasarkan  sejarah  peradaban  penduduk  asli Papua,  mereka  sebenarnya  tidak  pernah  mengakui kekuasaan lain di luar masyarakat adatnya. Banyaknya jumlah  suku-suku  atau  komunitas  adat  di  Provinsi Papua yang mencapai hingga sekitar 250-an, berbeda dengan jumlah masyarakat adat di wilayah lainnya di Indonesia,  menunjukkan  tidak  adanya  suatu  otoritas kekuasaan  yang  dominan  di  sana.  Masyarakat kampung  di  Papua  umumnya  tidak  mengenal keberadaan negara sebagai kekuasaan supra kampung (Diamond, 2015; Djojosoekarto dkk, 2012; Suryawan, 2014).  Hal  inilah  yang  menyebabkan  kondisi  politik dan  pemerintahan  di  Papua  cenderung  kurang  stabil bila  dibandingkan  dengan  daerah  Indonesia  lainnya (Diamond, 2015; Suryawan, 2014).
Penduduk  asli  Papua  menganut  sistem kekerabatan  menurut  garis  keturunan  bapak (patrilineal)  dan  menggunakan  bahasa  yang dipengaruhi oleh kondisi alam di daerahnya masing- masing.  Penduduk  asli  Papua  dibedakan  menjadi empat  kelompok  besar  berdasarkan  karakteristik topografi berikut adat istiadatnya, yaitu (Djojosoekarto dkk, 2008) :
 Masyarakat pesisir pantai dan kepulauan, tinggal di rumah panggung dan bekerja menokok sagu serta menangkap ikan.
 Masyarakat  sungai,  rawa,  dan  danau,  bekerja menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
 Masyarakat  lembah  dan  kaki  gunung,  bekerja berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
 Masyarakat  dataran  tinggi  bekerja  berkebun  dan berternak secara sederhana.
Ada lima wilayah besar adat di Provinsi Papua, yaitu:
• Mamta di bagian utara Provinsi Papua
• Saereri di kawasan Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 134
• Me-Pago  di  bagian  timur  wilayah  dataran  tinggi Provinsi Papua
• La-Pago  di  bagian  barat  wilayah  dataran  tinggi Provinsi Papua
• Ha-Anim di bagian selatan Provinsi Papua
Berbagai  wilayah  di  Provinsi  Papua  juga dikenal  dengan  sebutan  berdasarkan  karakteristik topografinya,  yaitu  wilayah  kepulauan  dan  pesisir utara yang meliputi wilayah adat Saereri dan Mamta, wilayah  pegunungan  tengah  yang  meliputi  wilayah adat  La-Pago  dan  Me-Pago,  dan  wilayah  pesisir selatan atau wilayah adat Ha-Anim.
Secara garis besar enam nilai budaya dasar yang berlaku umum  di  Papua,  adalah  (Djojosoekarto  dkk, 2012):
 Nilai  tentang  aset  atau  kekayaan:  kekayaan  lebih bersifat sosial dan bukan ekonomi atau fungsional.
 Nilai tentang pekerjaan:  bekerja juga merupakan kegiatan  sosial  budaya,  bukan  semata  kegiatan ekonomis.
 Nilai  tentang  waktu:    waktu  bukan  kesempatan untuk mengakumulasikan kegiatan sesuai pemahaman  peradaban  modern  saat  ini  sehingga pembagian  waktu  kerja  yang  terstruktur  atau jadwal dianggap tidak terlalu penting.
 Nilai tentang hubungan sosial:  menekankan relasi berbasis  suku  dan  klan  sehingga  orientasi kerjasama  lebih  berbasis  identitas  kesukuan  dan cenderung kurang terbuka kepada pihak luar.
 Nilai tentang tanah:  tanah terdiri dari tanah pribadi (biasanya sangat terbatas) yang boleh dijualbelikan dan  diwariskan,  serta  tanah  adat  yang  tidak dijualbelikan  dan  tidak  diwariskan.  Pengelolaan tanah  lebih  merupakan  wewenang  komunal,  dan bukan personal.
 Nilai  tentang  jaminan  sosial:    bantuan  yang diberikan  seseorang  kepada  orang  lain,  dipahami sebagai tindakan timbal balik yang harus dibalas di kemudian hari.
Sejalan  dengan  perkembangan  peradaban  di Papua,  mulai  terjadi  perubahan  pada  tiga  nilai budayanya,  yaitu:  aset/kekayaan,  pekerjaan,  dan waktu, sedangkan tiga nilai lainnya tetap (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Perubahan Budaya Papua Nilai Budaya Tetap Fleksibel Aset/kekayaan  Pekerjaan  Waktu  Hubungan Sosial 
Nilai Budaya Tetap Fleksibel Tanah  Jaminan Sosial 
Sumber: Djojosoekarto dkk, 2012
Gambaran  perubahan  yang  terjadi,  terkait dengan Tabel 1 di atas, dapat dilihat pada kampung- kampung yang dekat daerah perkotaan di Papua, yang mana mata pencaharian masyarakat mulai bervariasi, seperti  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  pedagang,  dan karyawan, mulai ada konflik tanah adat karena sumber daya  alam  mulai  terbatas  akibat  pengaruh  dari perkembangan  kota,  sedangkan  pada  kampung- kampung di Papua yang jauh dari perkotaan, pekerjaan masyarakat adalah petani, berburu dan meramu hasil hutan, dengan pola hidup masih subsisten, dan sumber daya alam masih cukup tersedia (UNDP, 2005).

## Kampung Adat di Kabupaten Jayapura
Desa  adat,  atau  di  Papua  disebut    dengan kampung  adat,  merupakan  unit  pemerintahan  yang dikelola  oleh  masyarakat  adat  dan  mempunyai  hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat di desa  adat.  Implementasi  desa  adat  ini  masih  belum diterapkan sepenuhnya walau telah ada peraturannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 karena terbentur pada masalah  lain.  Pengakuan  desa  adat  baru  dapat dilakukan bila telah ada antara lain penetapan wilayah adat  oleh  peraturan  daerah  kota/kabupaten  dan kemudian oleh provinsi sementara pihak negara dalam hal ini pemerintah kota/kabupaten dan provinsi masih enggan  melakukan  penetapan  wilayah  adat  ini. Penentuan  batas-batas  wilayah  adat  di  Papua merupakan  hal  yang  sensitif  dan  bisa  menyebabkan perang  antar  etnis  bila  menimbulkan  ketidakpuasan pada  salah  pihak  komunitas  adat  yang  berbatasan wilayah  adatnya.  Konflik  antar  marga  pada  suatu kampung  atau  pada  kampung  yang  bertetanggaan yang disebabkan oleh perebutan lahan ini sudah sering terjadi di Papua.
Pemerintah  Kabupaten  Jayapura  menetapkan Perda No.8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat, yang merupakan    daerah  pertama  yang  memiliki  perda kampung adat di Provinsi Papua,  dengan tujuan untuk mengakhiri  adanya  dualisme  kepemimpinan  antara kepala kampung dan pemimpin adat di kampung yang sudah terjadi selama ini. Perda tersebut  memberikan kekuasaan  pemerintahan  tertinggi  di  kampung  adat berada  pada  pemerintahan  adat.  Lewat  musyawarah adat,  pemerintah  adat  memilih  dan  melantik  kepala
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 135 kampung yang akan melakukan urusan pemerintahan kampung versi negara.
Menurut  perda  tersebut  di  atas,  pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura adalah Ondoafi atau  dengan  sebutan  lainnya  dengan  perangkatnya yang  sudah  terbentuk  secara  turun-temurun. Pemerintah Kampung Adat adalah Kepala Kampung Adat dan jajarannya yang diangkat oleh Pemerintahan Kampung  Adat  ( Ondoafi ). Ondoafi adalah  jabatan yang  diwariskan  secara  turun-temurun,  biasanya dipegang  oleh  anak  lelaki  tertua  dari  kelompok marga/klan  terbesar  di  suatu  wilayah  adat.  Seorang Ondoafi dalam  menjalankan  tugasnya,  memiliki beberapa  pembantu,  yang  biasanya  merupakan  tetua atau pimpinan dari setiap marga/klan yang lebih kecil.
Sistem  Kepemilikan  Tanah  Adat  di  Kabupaten Jayapura
Tanah bagi masyarakat kampung di Kabupaten Jayapura,  selain  memiliki  arti  ekonomis,  juga memiliki  nilai  religius,  yaitu  tanah  sebagai  ibu mereka,  sehingga  dengan  cara  apapun  harus dipertahankan  dan  tidak  dapat  diperjualbelikan. Konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah  konsep  komunalistik  religius.  Namun karakteristik  religius  ini  tidak  sejalan  dengan kebutuhan  pembangunan  yang  sangat  memerlukan tanah  sehingga  sebagai  dampak  dari  aktivitas ekonomi, nilai-nilai adat mulai ditinggalkan dan tanah mulai  diperjualbelikan  demi  kepentingan  pribadi tanpa  memperhatikan  lagi  nilai  kekeluargaan  yang sudah  turun-temurun  diwariskan  oleh  leluhur. Penguasaan  tanah  ulayat  dikenal  dua  bentuk  sistem penguasaan/kepemilikan  tanah,  yaitu  kepemilikan komunal  dan  kepemilikan  individu  (kepemilikan individu bersifat warisan keturunan). Pada umumnya semua  suku  secara  adat  memiliki  aturan  pembagian hak penguasaan tanah dan pengelolaannya pada setiap keluarga  (marga).  Kekuasaan  tersebut  berada  pada anak  tertua  yang  berasal  dari  garis  keturunan  tertua. Saat ini yang terjadi akibat pengaruh kapitalisme dari luar,  tidak  ada  lagi  penghargaan  pada  anak  tertua karena  setiap  anak  dalam  marga  tampil  sebagai pemimpin  dan  penentu  sehingga  merasa  punya  hak dalam mengatur tanah ulayat bahkan memperjualbelikannya. Oleh karena itu, konflik antar suku asli yang terjadi di Papua lebih sering disebabkan oleh masalah tanah  (Done, 2018).
Penguasaan  hak  atas  lahan  pada  masyarakat adat di kampung-kampung Kabupaten Jayapura sama halnya  seperti  pada  masyarakat  adat  Papua  lainnya. Orang yang pertama membuka dan mengerjakan areal
hutan yang belum dikuasai oleh orang lain merupakan penguasa awal lahan tersebut. Atau marga/suku yang pertama kali menjelajahi suatu areal hutan yang belum dikuasai  oleh  marga  lain  saat  berburu  binatang, merupakan  penguasa  awal  wilayah  tersebut.  Begitu suatu  areal  tidak  bertuan  dikerjakan  oleh  suatu kelompok  marga  maka  secara  ulayat  lahan  tersebut menjadi  milik  marga  yang  bersangkutan  dan penguasaan  ini  diwariskan  kepada  keturunannya, terutama keturunan lelaki (Done, 2018).

## Cagar Alam Pegunungan Cycloop
Pegunungan Cycloop yang membentang sepanjang 36 kilometer di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan cagar alam, kawasan resapan  dan  tangkapan  air.  Pegunungan  Cycloop ditetapkan  sebagai  cagar  alam  pada  tahun  1978 melalui  SK  No.56/Kpts/Um/I/1978  dan  dikukuhkan pada tahun 1987 lewat SK No.365/Kpts-II/1987 yang mencakup  wilayah  seluas 22.500  hektar.  Pada  tahun 2012,  luas  kawasan  bertambah  menjadi  menjadi 31.479,89  hektar  dengan  SK  Menhut  nomor 782/MenHut-II/2012.  Terdapat  lima  Dewan  Adat Suku  (DAS)  pada  kawasan  Pegunungan  Cycloop, yaitu: Sentani, Moi, Tepera, Ormu dan Elema.
Tekanan  terhadap  Pegunungan  Cycloop  mulai terjadi  pada  tahun  1980  saat  ibu  kota  Kabupaten Jayapura  dimekarkan  menjadi  Kota  Administratif Jayapura  pada  tahun  1979  dan  kemudian  ibu  kota Kabupaten Jayapura direncanakan pindah ke wilayah Sentani.  Perambahan  hutan  untuk  mencari  kayu, perburuan satwa endemik, galian C, pembukaan lahan hingga pembangunan fasilitas perkantoran di wilayah Sentani  dilakukan  sejak  saat  itu.  Perambahan  hutan tidak  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  biasa  tetapi juga  oleh  pihak  pengusaha  dan  pemerintah,  yang melakukan pembangunan rumah maupun perkantoran di kawasan penyangga, seperti misalkan perkantoran Bupati Kabupaten Jayapura dan perkantoran Walikota Jayapura  yang  berada  dalam  kawasan  penyangga Cycloop.
Sumber: https://www.lestari-indonesia.org/ id/lanskap-kami/papua-lanskap-cyclops/
Gambar 1. Wilayah Cagar Alam Pegunungan Cycloop
Sumber: Hope & Tully, 1994, dalam Kalilago, 2021
Gambar 2. Penampang Melintang Pegunungan
Cycloop

## Kabupaten Jayapura dan Distrik Ravenirara
Topografi  Kabupaten  Jayapura  terdiri  dari dataran rendah, dataran tinggi, daerah berbukitan dan daerah pegunungan. Ketinggian wilayahnya berada di antara  0-1.500  m  dari  permukaan  laut,  tingkat kemiringan  lereng  berkisar  antara  5-30  %.  Daerah pesisir pantai utara umumnya berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0-10 % yang ditutupi dengan endapan alluvial. Pada dataran rendah tersebut  terdapat  daerah  rawa  ±  13.700  Ha. Pegunungan  di  wilayah  Kabupaten  Jayapura  antara lain  pegunungan  Cycloop  yang  terbentang  antara Distrik  Sentani,  Sentani  Barat,  Sentani  Timur, Depapre,  dan  Distrik  Ravenirara  di  sebelah  utara, selain  itu  di  sebelah  selatan  terdapat  Pegunungan
Karamor di Distrik Kaureh (Bappeda Kab. Jayapura, 2012).
Kabupaten  Jayapura  pada  umumnya  beriklim tropis, dengan suhu minimum 20,9 0 C dan maksimum 35,5 0 C,  dan  rata-rata  suhu  27 0 C.  Curah  hujan  di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya merata sepanjang tahun dengan jumlah curah hujan yang cukup tinggi pada bulan Maret dengan rata-rata hari hujan 22 hari.
Sungai  besar  yang  melintas  di  wilayah Kabupaten  Jayapura  yaitu  Sungai  Grime,  Sungai Nawa,  Sungai  Mamberamo,  Sungai  Sermowai  dan Sungai  Wira,  yang  sebagian  besar menuju  ke  pantai utara  atau  Samudera  Pasifik  dan  pada  umumnya sangat tergantung pada fluktuasi air hujan. Selain itu juga  terdapat  sungai-sungai  kecil  yang  dapat dimanfaatkan sebagai sumber air seperti sungai yang terdapat  di  Distrik  Sentani  yaitu  Sungai  Kemiri, Sungai  Jabawi,  Sungai  Plavou,  Kali  Doyo,  Kali Dosay, Kali Polomo, Sungai Sabron Sari serta masih banyak sumber air permukaan yang terdapat di distrik- distrik  lain  di  wilayah  Kabupaten  Jayapura.  Danau yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Jayapura  adalah Danau Sentani kurang lebih 9.630 Ha. Sumber mata air tanah yang dapat dimanfaatkan adalah sumur, baik secara  bor  maupun  gali  (Bappeda  Kab.  Jayapura, 2012).
Distrik  Ravenirara,  merupakan  salah  satu distrik  dari  19  distrik  yang  berada  di  wilayah pemerintah  Kabupaten  Jayapura  sejak  dimekarkan pada  tahun  2006  dari  distrik  induk  Depapre.  Distrik Ravenirara  memiliki  4  (empat)  kampung  yaitu: Yongsu  Spari,  Yongsu  Desoyo,  Ormuwari,  dan Necheibe. Luas Distrik Ravenirara adalah 467,41 km 2 . Ketinggian Distrik Ravenirara berkisar antara 0-1.500 meter  di  atas  permukaan  laut.  Wilayah  Distrik Ravenirara,  yang  berada  di  bagian  lereng  utara Pegunungan  Cycloop  dan  berbatasan  dengan Samudera  Pasifik,  memiliki  morfologi  daratan  yang sangat  sempit  dan  tebing-tebing  pantai  yang  curam sehingga  kampung-kampung  di  sana  tidak  memiliki prasarana  penambatan  perahu  yang  permanen  (lihat juga  Gambar  2).  Morfologi  berbukit-bukit  yang bergelombang sedang hingga kuat dan tutupan lahan oleh hutan yang hijau rapat dan sangat luas ditemui di distrik  tersebut.  Kondisi  ini  memperlihatkan  potensi air tanah dan air permukaan yang sangat besar namun menyimpan  potensi  bencana  yang juga  cukup  besar, yaitu bencana longsor di bagian hulu sungai dan banjir bandang  di  bagian  hilir  sungai  atau  muara  sungai (Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Kab.  Jayapura, 2009).  Selain  sumber  bencana  dari  daratan  atau Pegunungan  Cycloop,  sumber  bencana  bagi  Distrik
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 137
Ravenirara  juga  berasal  dari  lautan  atau  Samudera Pasifik, yaitu berupa bencana tsunami.

## Kampung Yongsu Desoyo
Kampung  Yongsu  Desoyo  merupakan  ibu  kota distrik  dan  secara  geografis  terletak  pada  posisi 2.46746°  LS  dan  140.608°  BT  (Gambar  3).  Adapun batas  administrasi  Kampung  Yongsu  Desoyo  adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara :  berbatasan dengan Samudera Pasifik Sebelah Selatan : berbatasan dengan Doyo Baru Sebelah Barat :  berbatasan dengan Yongsu Spari Sebelah Timur : berbatasan dengan Ormuwari
Kampung  Yongsu  Desoyo  terletak  di  sebelah utara  kawasan  Sentani,  yang  dapat  dicapai  dengan waktu  5  jam  mengitari  laut  dari  ibu  kota  Distrik Depapre  atau  sekitar  2  jam  dari  pelabuhan  Hamadi, Kota Jayapura, dengan menggunakan kendaraan laut berupa  perahu  bermotor.  Kampung  ini  relatif  masih terisolir  akibat  belum  terhubungkan  dengan  wilayah luar oleh jaringan jalan darat. Luas wilayah Kampung Yongsu  Desoyo  sekitar  43,5  km²  atau  4.350  hektar dengan  wilayah  daratan  sekitar  31,9  km²  atau  3.190 hektar.
Sumber: RBI Kabupaten Jayapura 2020
Gambar 3. Lokasi Kampung Yongsu Desoyo
Menurut  sejarah,  pada  tahun  1700  leluhur pertama,  seorang  lelaki  dan  dua  orang  perempuan, menginjak kaki mendiami Kampung Yongsu Desoyo. Kampung ini masuk dalam wilayah adat Tepera. Awal kampung  terbentuk  hanya  dihuni  oleh  7  kepala keluarga.  Oleh  tua-tua  kampung,  nama Yongsu Dosoyo diberikan  dengan  harapan  warga  kampung dapat bertambah banyak. Yo berarti kampung, Yongsu berarti  kampung  sebelah. Dosoyo berarti  laki-laki tunas  kampung.  Kemudian  jumlah  warga  lelaki  dan perempuan bertambah hampir sama banyaknya maka
nama  kampung  berganti  menjadi Yongsu  Desoyo . Desoyo berarti  saya  tunas  kampung.  Pemimpin kampung  atau Yo disebut Deutro  Yarise (Kalilago, 2021). Deutro  Yarise memiliki  para  pembantu  yang disebut Yarse ,  yang  biasanya  merupakan  pimpinan dari setiap marga yang ada di kampung. Penduduk asli Kampung Yongsu Desoyo terdiri dari dua suku besar dan enam suku kecil. Dua suku besar dengan leluhur yang  merupakan  pemukim  pertama  di  Kampung Yongsu  Desoyo  adalah  klan  Tablaseray  dan Ormuseray sedangkan enam suku lainnya adalah klan: Day, Okoseray, Abisay, Nari, Yoafifi dan Yakedewa.
Masyarakat  hukum  adat  di  sana  dikenal  juga dengan  nama Tong  Yowari .  Mayoritas  warga kampung  bekerja  sebagai  petani-peternak-nelayan. Berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut  lapangan  pekerjaannya,  pada  tahun  2015 terdapat  sekitar  38%  (89  orang)  penduduk  yang bekerja sebagai nelayan, 60% (115 orang) penduduk bekerja  sebagai  petani,  dan  2%  (4  orang)  bekerja sebagai PNS (RPJMK Yongsu Desoyo Tahun 2015).
Penduduk  kampung  menanam  ubi  jalar,  atau dikenal dengan nama lokal bokahi , sebagai salah satu bahan  pangan  pokok  di  sana.  Tanaman  lain  yang banyak dijumpai di sana antara lain: ubi kayu, pinang, durian,  pete,  kakao,  kelapa,  dan  sagu.  Para  petani membutuhkan  lahan  yang  luas  untuk  aktivitas bercocok tanam. Mereka juga memerlukan air untuk aktivitas tersebut sehingga memilih lokasi kebun yang dekat dengan aliran sungai sebagai sumber air.
Selain dikonsumsi sendiri, hasil kebun dan laut juga dijual ke Pasar Hamadi di Kota Jayapura dengan menggunakan  perahu.  Kampung  ini  hanya  dapat dijangkau  lewat  laut,  yaitu  Samudera  Pasifik  yang memiliki  gelombang  besar.  Dapat  ditempuh  sekitar dua jam dengan perahu bermotor dari Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Karena tidak memiliki dermaga, setiap penumpang  yang  akan  turun  harus  melompat  dari perahu  sebelum  perahu  kandas  atau  menyentuh daratan  pantai  yang  landai.  Kesulitan  ini  kadang ditambah dengan adanya gelombang laut yang besar sehingga setiap penumpang harus sigap bergerak turun sementara  perahu yang diombang-ambingkan gelombang  laut  dipegang  oleh  beberapa  warga kampung yang siap di pantai agar lebih stabil. Hal ini menyebabkan harga barang kebutuhan pokok di sana relatif  lebih  mahal  bila  dibandingkan  dengan  harga barang di Kota Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura.
Penggunaan lahan di Kampung Yongsu Desoyo yang  diatur  secara  adat,  terdeskripsi  dari  tulisan Kalilago  (2021)  yang  dirangkum  berikut  ini.  Dalam strata sosial masyarakat adat Tepera, dikenal adanya
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 138 kelompok  suku  laut  dan  kelompok  suku  darat,  yang masing-masing  dipimpin  oleh Yarse . Yarse di  darat bertugas  dan  bertanggung  jawab  mengelola  sumber daya  alam  di  darat,  seperti  tanah,  dusun  sagu,  dan wilayah  perburuan.  Demikian  pula  di  laut.  Sama seperti  masyarakat  adat  Papua  lainnya,  masyarakat adat  Tepera  menganggap  alam  sebagai  personifikasi dari  seorang  ibu,  yang  memelihara  dan  memberi makan  anak-anaknya.  Oleh  karena  itu  mereka  harus menghormati  alam  yang  telah  memenuhi  kebutuhan hidup  warga.  Wilayah  tradisional  masyarakat  adat Tepera secara garis besar terdiri dari (Kalilago, 2021): 1. Zona  ekologi  tradisional  Sena,  merupakan personikasi kepala seorang ibu. Bagian kepala ibu merupakan  area  yang  tabu  atau  terlarang  untuk dielus  atau  disentuh  anak-anak.  Wilayah  ini berada pada ketinggian di atas 800 meter dpl dan warga tidak boleh beraktivitas di sini karena juga merupakan  tempat  keramat  atau  kediaman  roh leluhur Deutro Depon Way (tuan penjaga Gunung Deponsero ,  atau  dikenal  juga  dengan  nama Dafonsoro,  salah  satu  gunung  yang  berada  di deretan Pegunungan Cycloop).
2. Zona ekologi tradisional Sena Seke, merupakan personifikasi badan ibu, yang dilengkapi dengan payudara dan kandungan ibu. Zona ini dianggap layak  sebagai  tempat  warga  menjalankan kehidupannya karena dekat dengan air susu dan kandungan  ibu.  Pada  zona  tersebut  terdapat akvititas berladang dan berburu karena tanahnya subur  dan  banyak  hewan  buruan.  Wilayah  ini berada pada ketinggian antara 200-750 m dpl.
3. Zona  ekologi  tradisional  Yo,  masih  merupakan bagian  badan  dari  ibu.  Zona  ini  merupakan tempat  bagi  warga  untuk  menjalan  kehidupan bersama  kerabat  keluarga  sekampung  dan meneruskan  keturunan  mereka.  Pada  zona tersebut  terdapat  permukiman  dan  kebun-kebun pekarangan. Wilayah ini berada pada ketinggian 0-200 m dpl.
4. Zona  ekologi  tradisional  Nau,  merupakan personifikasi  dari  bagian  pinggul  hingga  ke telapak  kaki  ibu.  Bagian  ini  juga  merupakan bagian  yang  tabu  untuk  disentuh,  tidak  bisa menetap  di  sini,  namun  merupakan  tempat mencari makan karena banyak sumber daya alam di  zona  tersebut.  Zona  ini  merupakan  wilayah perairan laut.

## Sumber: Kalilago, 2021
Gambar 4. Pembagian  Zona  Tradisional  Masyarakat Adat Tepera
Rumah-rumah  penduduk  kampung  umumnya berupa bangunan non permanen, yang sebagian besar terdiri dari material kayu. Jalan lingkungan yang ada di kampung merupakan jalan beton dan sebagian besar berupa jalan tanah. Kampung ini belum dilayani oleh jaringan  listrik  PLN  sehingga  suasana  permukiman menjadi gelap gulita pada saat malam hari. Demikian pula dengan jaringan komunikasi telepon GSM, belum ada di sana. Diketahui ada tiga lokasi permukiman di Kampung  Yongsu  Desoyo.  Lokasi  pertama  adalah permukiman  lama  sebelum  kejadian  bencana  banjir pada tahun  2002.  Banjir  ini  diakibatkan  curah  hujan yang  tinggi  pada  kawasan  Pegunungan  Cycloop. Lokasi ke-dua adalah permukiman sebelum kejadian bencana banjir bandang Sentani tahun 2019. Setelah bencana  tahun  2002  terjadi,  pemerintah  lewat  Dinas Sosial  Provinsi  Papua  (saat  itu  belum  ada  lembaga BPBD), membangunkan rumah-rumah non-permanen bagi warga korban banjir di lokasi yang baru. Kedua lokasi  ini  berada  di  daerah  aliran  sungai.  Bencana tahun  2019  juga  diakibatkan  oleh  curah  hujan  yang tinggi  di  kawasan  Pegunungan  Cycloop  ditambah dengan  banjir  bandang  akibat  robohnya  bendung alami yang terbentuk pada beberapa lembah sempit di kawasan pegunungan tersebut. Lokasi ke-tiga adalah permukiman  sementara  yang  dibangunkan  oleh pemerintah  kabupaten  pada  masa  tanggap  darurat pascabencana  banjir  bandang  Sentani  tahun  2019. Kemudian  saat  ini  direncanakan  pemindahan permukiman ke kawasan yang baru seluas 3-4 hektar dan menjauhi daerah aliran sungai akan tetapi masih terbentur  masalah  kepemilikan  hak  ulayat.  Perlu diketahui juga bahwa pernah terjadi bencana longsor
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 139 di  Kampung  Yongsu  Desoyo  pada  tahun  2000  yang tidak menyebabkan kerusakan pada permukiman.

## Sumber : Okoseray, 2020
Gambar 5. Kondisi Permukiman di Kampung Yongsu Desoyo
Fasilitas layanan publik yang ada di Kampung Yongsu Desoyo adalah sebagai berikut:
1. Fasilitas  pendidikan,  yaitu  SDN  Yongsu  Desoyo (memiliki 7 ruang, 6 kelas, 3 guru kontrak dan 4 guru PNS), PAUD Kenambeng (memiliki 1 ruang, 1  kelas,  dan  4  guru  bantu),  dan  PAUD  Kenayau
(memiliki 1 ruang, 1 kelas, dan 3 guru bantu).
2. Fasilitas  kesehatan,  yaitu  Puskesmas,  akan  tetapi saat ini sedang dibangun karena gedung Puskesmas sebelumnya  telah  rusak  akibat  banjir  bandang tahun 2019.
3. Fasilitas  sosial  berupa  tempat  ibadah,  hanya  ada satu  unit  gereja  yaitu  Gereja  GKI  Mispa,  dengan jumlah jemaat tercatat sebanyak 188 orang di RW I  dan  159  orang  di  RW  II,  total  347  orang  pada tahun  2018.  Semua  warga  kampung  menganut agama Kristen Protestan.
4. Fasilitas  pemerintahan,  yaitu  Kantor  Kampung berupa  bangunan  sementara  karena  yang  lama sudah  rusak  akibat  banjir  bandang,  dan  Kantor Distrik Ravenirara.
5. Gedung  Serba  Guna,  merupakan  gedung  gereja lama  yang  dialihfungsikan  untuk  kegiatan pertemuan umum.
6. Lapangan Bola Volley sebanyak dua unit.
Bila melihat struktur pemerintahan di Kampung Yongsu  Desoyo,  sistem  pemerintahannya  mengacu pada peraturan nasional tentang tata pemerintahan di desa atau kampung. Pemerintahan Kampung Yongsu Desoyo dipimpin oleh seorang kepala kampung yang berasal  dari  marga/klan  besar  di  sana,  yaitu Ormuseray. Kepala kampung dibantu oleh Bamuskam (Badan  Musyawarah  Kampung)  yang  terdiri  dari: ketua,  wakil,  sekretaris  dan  beberapa  anggota,  yang dibentuk secara langsung oleh masyarakat Kampung Yongsu  Desoyo.  Warga  yang  duduk  dalam pemerintahan tersebut merupakan penduduk asli dan merupakan  tokoh  kampung.  Tugas  dan  fungsi Bamuskam lebih banyak difokuskan untuk mengawasi
jalannya pemerintahan, menyelenggarakan musyawarah  termasuk  perencanaan  pembangunan kampung,  membuat  peraturan-peraturan  kampung, dan  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  serta meminta pertanggungjawaban kepala kampung secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.
Sumber: RPJMK Yongsu Desoyo, Tahun 2018
Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Yongsu Desoyo

## Pembahasan

## Dampak Bencana Banjir Bandang Sentani Tahun
2019
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB) mencatat terdapat 104 orang meninggal dunia dan  mengakibatkan  9.691  jiwa  mengungsi  akibat banjir bandang di kawasan Sentani pada tahun 2019. Terdapat 374 rumah rusak  berat dan 104 ruko rusak. Di samping itu, banjir bandang juga merusak sarana pendidikan, tempat ibadah, pasar, jalan, drainase dan jembatan. Tidak ada korban jiwa di Kampung Yongsu Desoyo  tapi  sejumlah  besar  warga  kampung  harus mengungsi akibat permukiman mereka rusak diterjang banjir bandang ini.
Sumber: https://kitabisa.com/campaign/ bantuyongsudesoyo
Gambar 7. Serakan  Material  Pasir,  Batu  dan  Kayu pada  Permukiman  Warga  Kampung Yongsu  Desoyo  Pascabanjir  Bandang Sentani Tahun 2019
Penyebab banjir bandang ini adalah faktor alam berupa  anomali  cuaca,  yaitu  hujan  dengan  intensitas tinggi  dalam  waktu  yang  lama  dan  runtuhnya bendung-bendung  alamiah,  yang  terbentuk  akibat longsoran  pada  lereng-lereng  sempit  di  Pegunungan Cycloop, akibat tidak kuat menahan volume air hujan pada  saat  itu.  Jalur  banjir  ketika  bencana  terjadi merupakan    alur  sungai  dan  kanal  alam  yang  telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman. Kepala BNPB, Doni Monardo, mengatakan bahwa 100 tahun lalu  pernah  terjadi  banjir  bandang  di  Sentani  dan sekitarnya berdasarkan artikel yang ditulis oleh media Belanda (Wenda, 2020) dan karenanya bencana yang sama mungkin saja terulang kembali di sana.

## Sumber: Wally, 2019
Gambar 8. Kondisi Bangunan Puskesmas yang Rusak di  Kampung  Yongsu  Desoyo  Pascabanjir Bandang Sentani Tahun 2019
Faktor  lain  yang  diperkirakan  berperan  dalam kejadian  bencana  ini  adalah  perubahan  lingkungan. Permasalahan  perubahan  lingkungan  yang  terjadi  di
Pegunungan Cycloop yaitu bertambah luasnya lahan kritis  disebabkan  karena  pertambahan  jumlah penduduk.  Pada  tahun  2017  Balai  Besar  Konservasi Sumber  Daya  Alam  (BBKSDA)  mencatat  terdapat sebanyak 450 Ha lahan kritis dikawasan Cagar Alam Cycloop. Bertambahnya luas lahan kritis disebabkan karena  banyaknya  penduduk  asli  maupun  pendatang yang  memanfaatkan  kawasan  Cagar  Alam  Cycloop sebagai  daerah  permukiman,  lahan  berkebun,  dan sumber  bahan  kayu.  Sulit untuk melarang  penduduk asli  setempat  agar  tidak  ‘mengganggu’  kawasan Pegunungan  Cycloop  karena  mereka  hanya  bisa berkebun  di  sana  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari.
Berbeda dengan kawasan Sentani yang berada di  sisi  selatan  Pegunungan  Cycloop,  aktivitas  di Kampung  Yongsu  Desoyo  cenderung  masih berkarakteristik  pedesaan  dan  warganya  patuh  pada ketentuan adat sehingga perambahan kawasan Cagar Alam  Pegunungan  Cycloop  bisa  dikatakan  tidak terjadi  di sana.  Bencana banjir bandang  yang terjadi pada  sisi  utara  Pegunungan  Cycloop  ini  sepenuhnya disebabkan  oleh  faktor  alam,  yaitu  tingginya  curah hujan  (ekstrim)  dan  runtuhnya  bendung-bendung ‘alam’.

## Tata Guna Lahan di Kampung Yongsu Desoyo
Permukiman  di  Kampung  Yongsu  Desoyo dibangun  di  sekitar  daerah  aliran  sungai  agar  dekat dengan sumber air bersih dan berada di tepi pantai agar dekat dengan akses transportasi laut (lihat Gambar 9) atau  dapat  dikatakan  bahwa  permukiman  di  sana berada pada daerah muara sungai. Sungai-sungai yang mengalir melewati Kampung Yongsu Desoyo berhulu di Pegunungan Cycloop (lihat Gambar 10).

## Sumber: Okoseray, 2020
Gambar  9.  Tata  Letak  Permukiman  di  Kampung Yongsu Desoyo
Sumber:  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Kab.

## Jayapura, 2009
Gambar 10.  Morfologi  Sungai  yang  Berpotensi sebagai  Jalur  Banjir  Bandang  di Kampung Yongsu Desoyo
Berdasarkan  hasil  kajian  pada  kelayakan  fisik lahan  di  Kampung  Yongsu  Desoyo  dengan menggunakan  metode overlay berbagai  peta  dengan informasinya  masing-masing,  diperoleh  data  bahwa total luas lahan kampung adalah 5.018,56 Ha dengan sebagian besar wilayah merupakan hutan primer. Luas lahan  kampung  yang  layak  huni  karena  memiliki kemiringan  lereng  yang  sesuai  ketentuan  (<  15%) hanya sebesar 27,49% dari luas keseluruhan kampung atau  seluas  1.379,70  Ha  (lihat  Tabel  2  dan  Gambar 12). Luas ini kemudian masih dikurangi lagi dengan luas  daerah  aliran  sungai,  daerah  yang  memiliki potensi  besar  diterjang  kembali  oleh  banjir  bandang sebesar 328 Ha (lihat juga Gambar 13), sehingga luas lahan kampung yang dapat dihuni berkurang menjadi sekitar  1.051,70  Ha.  Kawasan  layak  huni  ini  berada pada ketinggian di bawah 200 m dpl yang sudah sesuai dengan  ketentuan  adat  sebagai  lokasi Yo atau permukiman.
Tabel 2.  Luas  Wilayah  Kampung  Yongsu  Desoyo
Menurut Kemiringan Lereng No.  Kemiringan (%) Keterangan Luas (Ha) % 1 0-8 Datar 371,89 7,41 2 8-15 Landai 1.007,81 20,08 3 15-25 Agak curam 1.288,64 25,68 4 25-45 Curam 1.286,07 25,63 5 >45 Sangat curam 1.064,15 21,20 Total 5.018,56  100,00 Sumber: Okoseray, 2020

## Sumber: Okoseray, 2020
Gambar 11.  Luas Wilayah Kampung Yongsu Desoyo Menurut Kemiringan Lereng

## Sumber: Okoseray, 2020
Gambar 12.  Luas Wilayah Rawan Banjir di Kampung Yongsu Desoyo
Mengacu  pada  angka  pertumbuhan  penduduk Distrik  Ravenirara yang sebesar  1% per tahun (BPS Kab.  Jayapura  2021)  maka  dapat  dianggap  angka pertumbuhan penduduk kampung adalah sebesar 1% per tahunnya. Walaupun angka pertumbuhan ini relatif rendah  akan  tetapi  tetap  perlu  diperhatikan  karena jumlah  warga  yang  akan  bertambah  pada  masa mendatang ini juga akan memerlukan lahan baru, baik sebagai tempat bermukim maupun berkebun. Saat ini lahan  di  Kampung  Yongsu  Desoyo  lebih  banyak dipergunakan  untuk  kepentingan  berkebun  dan sebagian  kecil  untuk  permukiman.  Akan  tetapi  jika kampung ini telah terhubungkan dengan jaringan jalan darat dan kemudian berkembang lebih lanjut menjadi daerah perkotaan mengingat posisinya sebagai ibukota Distrik  Ravenirara  maka  bukannya  tidak  mungkin banyak lahan pertanian akan berubah fungsi menjadi lahan permukiman dan warga kampung yang terdesak
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 142 akan  kebutuhan  hidup  dasarnya  sebagai  petani mungkin  saja  akan  merambah  kawasan  cagar  alam untuk membuka kebun, seperti yang sudah terjadi di kawasan  selatan  Pegunungan  Cycloop,  yaitu  di kawasan  Sentani.  Dan  sama  seperti  yang  ada  di kawasan  Sentani,  mungkin  saja  lahan  permukiman lama  yang  merupakan  kanal  alam  dan  dulunya diterjang  banjir  bandang  sehingga  ditinggalkan penduduk,  akan  dibangun  kembali  menjadi permukiman padat pada masa mendatang, mengabaikan  sejarah  bencana  pada  masa  lampau, karena  terdesak  oleh  kebutuhan  pembangunan.  Di sinilah  pentingnya  peran  lembaga  adat  untuk  selalu mengingatkan  warga  kampung  akan  ketentuan- ketentuan  adat  terkait  pengelolaan  lahan  di  wilayah dan sejarah masa lalu mereka. Peraturan adat tentang zona  ekologi  tradisional  dan  pengelolaannya  sejalan dengan  konsep  ilmiah  tentang  pengelolaan  kawasan cagar  alam.  Pascabanjir  bandang  Sentani,  BKSDA Kabupaten  Jayapura  pun  memberikan  pemahaman pada  warga  kampung  lewat  berbagai  sosialiasi  agar menjaga hutan adatnya yang berada di wilayah Cagar Alam Pegunungan Cycloop.
Bencana  tsunami,  bisa  dikatakan  memiliki potensi  kecil  terjadi  di  Kampung  Yongsu  Desoyo walaupun lokasinya berada di tepi Samudera Pasifik karena tidak ditemui catatan sejarah peristiwa bencana tersebut.

## Peran Adat Dalam Mitigasi Bencana di Kampung Yongsu Desoyo
Saat  terjadi  banjir  bandang  pada  tahun  2019 hampir  sebagian  besar  bangunan  dirusakkan  oleh hantaman  material batu  besar  dan  pohon  besar  yang terbawa  arus  deras  air  dari  Pegunungan  Cycloop. Bencana  banjir  bandang  yang  merusak  permukiman ini  terjadi  untuk  kedua  kalinya.  Pada  tahun  2002 terjadi banjir bandang yang merusak sebagian rumah warga  dan  kemudian  warga  kampung  direlokasi  ke daerah  baru  dan  dibangunkan  rumah-rumah  semi permanen oleh Dinas Sosial Provinsi Papua. Kejadian banjir  bandang  pada  tahun  2019  membawa  dampak merusak yang lebih parah bila dibandingkan kejadian tahun 2002. Oleh instansi BPBD Kabupaten Jayapura kemudian direncanakan untuk membangun permukiman  baru  di  lokasi  yang  baru  pula.  Lokasi baru terpilih merupakan lahan kosong yang relatif luas dan  datar,  yaitu  sekitar  3-4  hektar,  serta  jauh  dari daerah aliran sungai. Pembangunan permukiman yang menjauhi  daerah  aliran  sungai  menyulitkan  warga kampung  dalam  memperoleh  air  bersih  untuk kehidupan sehari-hari dan aktivitas pertanian mereka.
Perlu  dipikirkan  usaha  pengadaan  jaringan  air  pada lokasi  permukiman  yang  baru  agar  warga  mau menempatinya dan tidak kembali bermukim di daerah aliran sungai (potensi bencana banjir bandang).
Saat  investigasi  daerah  relokasi  ini,  instansi pemerintah  Kabupaten  Jayapura  belum  melibatkan sepenuhnya unsur pimpinan adat kampung dan lebih mengandalkan  kajian  ilmiah  dalam  prosesnya.  Suku Dai  sebagai  pemilik  daerah  relokasi  yang  baru kemudian menolak rencana ini dan menuntut sejumlah besar  ganti  rugi  tanah  jika  program  ini  tetap dijalankan.  Terjadi  kemandekan  dalam  upaya pemulihan pascabencana banjir bandang di Kampung Yongsu Desoyo. Untuk sementara waktu, warga yang rumahnya hancur akibat bencana tersebut, mengungsi ke lahan milik gereja di sana.
Upaya  pembangunan  rumah  warga  di  lokasi baru  yang  aman  dari  bencana  banjir  bandang  tetap diupayakan oleh pemerintah dan kemudian diperoleh kesepakatan  untuk  membangun  permukiman  baru  di wilayah  adat  milik  Suku  Tablaseray  yang  berada  di bagian barat kampung. Pada tahun 2021, direncanakan akan  dibangun  75  unit  rumah,  dari  rencana  semula sebanyak 90 unit, dengan dana APBN (Bams, 2020). Diharapkan  pembangunan  jaringan  jalan  dari  arah Barat, yaitu Depapre, akan menembus kawasan pusat Distrik  Ravenirara  sehingga  akan  mempermudah pengadaan  material  bangunan  dalam  mendirikan rumah-rumah warga yang direlokasi ini.
Pada saat kajian ini dilakukan belum diperoleh peta  wilayah  adat  Kampung  Yongsu  Desoyo  yang dapat  menunjukkan  pembagian  penguasaan  dan pengelolaan  lahan  di  sana  berdasarkan  marga/klan. Batas-batas  wilayah  adat  yang  dikuasai  oleh  setiap marga/klan  disampaikan  turun-temurun  secara  lisan dan  biasanya  berupa  benda-benda  alam  yang  ada  di kampung,  seperti  misalkan  berbatasan  dengan  suatu sungai,  pohon  besar  atau  bebatuan  besar,  dan seterusnya.  Demikian  dengan  data  jumlah  penduduk asli  kampung  menurut  marga/klan  belum  tersedia. Padahal informasi ini diperlukan agar saat penentuan suatu lokasi bangunan baru yang direncanakan untuk kepentingan  umum  tidak  merugikan  kepentingan salah  satu  marga/klan  di  Kampung  Yongsu  Desoyo, baik  pada masa  kini  maupun  pada masa mendatang. Pembagian  penguasaan  dan  pengelolaan  lahan  ini ditentukan  secara  komunal  yang  merupakan keputusan  adat.  Di  Kampung  Yongsu  Desoyo, marga/klan  Tablaseray  dan  Ormuseray,  yang merupakan pemukim pertama kali, memiliki hak atas lahan yang lebih luas di sana, sedangkan marga/klan Day,  Okoseray,  Abisay  dan  Nari,  yang  dianggap
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 143 sebagai  pemukim  gelombang  ke-dua,  memiliki  hak atas lahan dengan luas yang lebih terbatas. Marga/klan Yoafifi dan Yakedewa memiliki hak atas lahan dengan bersyarat.
Selain  aspek  teknis,  aspek  sosial  budaya setempat  juga  penting  untuk  diperhatikan  dalam pengambilan  keputusan  terkait  mitigasi  bencana. Terbatasnya  lahan  potensial  yang  dapat  dikelola, antara  lain  karena  karakter  topografi  dan  morfologi kampung yang berada pada kemiringan relatif curam (dan  juga  sesuai  dengan  ketentuan  adat),  membuat setiap marga/klan akan memperjuangkan lahan yang telah  ‘dikuasainya’.  Berbeda  dengan  Suku  Dai, marga/klan  Tablaseray  memiliki  lahan  yang  relatif lebih luas di Kampung Yongsu Desoyo (terkait dengan hak  mereka  sebagai  pemukim  ‘pertama’  di  sana) sehingga  lebih  leluasa  memberikan  lahan  adatnya untuk kepentingan bersama.
Usaha  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten Jayapura  terkait  bencana  di  Kampung  Yongsu Desoyo,  adalah:  program Prabencana  (sekolah aman bencana,  kampung  tangguh  bencana,  penyusunan rencana  kontijens),  program  Tanggap  Darurat (program  kedaruratan  dan  logistik  penanganan bencana),  dan  program  Pascabanjir  (rehabilitasi  dan rekonstruksi  pascabencana,  perbaikan  drainase lingkungan  daerah  rawan  bencana,  rekonstruksi: jembatan,  talud,  jaringan  air  bersih,  rumah,  dan pelatihan  pengkajian  dampak  bencana).  Masyarakat kampung  pada  dasarnya  menyambut  baik  program kerja yang dijalankan oleh pemerintah akan tetapi saat ini  warga  lebih  menginginkan  kebutuhan  hidupnya segera  terpenuhi,  seperti  misalkan  permukiman  baru yang aman dan tidak jauh dari sumber air bersih.
Menurut  Jojola  (2008)  dalam  konsep pembangunan  penduduk  asli,  tidak  dikenal  adanya istilah perencanaan komperehensif yang menyangkut banyak  aspek  dengan  jangka  waktu  pelaksanaannya yang jauh pada masa mendatang. Pengelolaan sumber daya pembangunan bagi penduduk asli lebih banyak untuk  pemenuhan  kebutuhannya  saat  ini.  Tidak  ada dalam pemikiran mereka misalkan untuk merencanakan  dan  menentukan  kawasan  adat  untuk permukiman yang baru bila terjadi bencana sewaktu- waktu.  Selain  itu  kejadian  bencana  di  sana  relatif jarang  sehingga  tidak  menjadi  fokus  perhatian penduduk asli setempat untuk segera dicari solusinya. Upaya  mitigasi  yang  dilakukan  warga  kampung sementara  ini  adalah  bersiap-siap  mengungsi  bila terjadi  hujan dalam  waktu yang  lama  di  sana.  Telah diketahui  sebelumnya  bahwa  curah  hujan  tertinggi
terjadi  pada  bulan  Maret  maka  kewaspadaan  akan ditingkatkan pada waktu tersebut.
Bagi  masyarakat  asli  kampung,  lahan direncanakan lebih banyak digunakan untuk keperluan aktivitas  pertanian,  selain  untuk  permukiman, sehingga  akan  diperlukan  lahan  yang  cukup  luas. Penduduk kampung akan mewariskan lahan ini pada keturunannya  sehingga  lahan  merupakan  aset  yang sangat  berharga  bagi  mereka.  Mengingat  kehidupan keturunan  mereka  pada  masa  mendatang  akan  sulit jika  tidak  memiliki  tanah  maka  tidak  mengherankan jika kemudian penduduk kampung menuntut sejumlah ganti  rugi  atas  penggunaan  lahan  adat  milik  mereka yang  biasanya  dengan  nilai  yang  fantastis.  Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap klan/marga di  kampung  tidak  ingin  melepaskan  hak  atas  tanah adat mereka.
Di  Kampung  Yongsu  Desoyo  yang  relatif terisolir, bisa dikatakan bahwa pemangku kepentingan yang  ada  di  sana  adalah  pemangku  kepentingan primer,  yaitu  masyarakat  dan  pimpinan  kampung, walaupun  tetap  ada  pihak  pemerintah  kabupaten, sebagai  pemangku  kepentingan  kunci,  yang  sesekali berkunjung,  sedangkan  pemangku  kepentingan sekunder,  seperti  LSM  dan  pihak  perguruan  tinggi, bisa  dikatakan  belum  ada.  Bila  mengacu  pada  skala pemerintahan kabupaten, sudah ada beberapa program kerja  yang  disusun  oleh  pemerintah,  misalkan  oleh BPBD Kabupaten Jayapura, dalam upaya mitigasi di Kampung Yongsu Desoyo akan tetapi masih ada yang belum  terlaksana,  khususnya  upaya  relokasi  warga kampung  ke  permukiman  baru.  Musyawarah  adat pada akhirnya memutuskan bahwa daerah permukiman  baru  sebagai  tempat  relokasi  warga berada  di  bagian  barat  kampung  yang  merupakan wilayah adat milik klan/marga Tablaseray. Walaupun prosesnya  panjang,  pada  akhirnya  salah  satu  upaya utama  dalam  mitigasi  bencana  ini  dapat  dilakukan. Pengadaan lahan untuk relokasi sudah terlaksana akan tetapi  pembangunan  rumah-rumah  warga  masih menunggu pendanaan dari pemerintah pusat (APBN) karena program ini akan memerlukan dana yang besar mengingat  sejumlah  besar  material  bangunan  harus didatangkan  dari  luar  kampung  yang  hanya  bisa dijangkau lewat laut. Ketergantungan warga kampung pada  pihak  luar  sangat  besar  dalam  upaya  mitigasi bencana, yang dimana dalam perencanaan seharusnya mereka  terlebih  dahulu  mengoptimalkan  ‘sumber daya’  yang  ada  di  kampung  agar  bisa  mengurangi dampak negatif dari bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali  terulang.  Saat  ini  dunia  sering  menghadapi bencana alam akibat anomali cuaca yang antara lain
JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO 144 disebabkan  oleh  perubahan  iklim  secara  global. Menurut  data  BMKG  curah  hujan  tertinggi  di Kabupaten  Jayapura  biasa  terjadi  pada  bulan  Maret akan tetapi akibat  anomali cuaca, curah hujan tinggi dalam  waktu  lama  bisa  terjadi  kapan  saja  sehingga bencana  alam  pun  bisa  terjadi  sewaktu-waktu. Ketahanan  daerah  dalam  upaya  pengurangan  risiko bencana banjir bandang di Kampung Yongsu Desoyo berada pada level 4, yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko  bencana  banjir  bandang  di  kampung  ini  telah ada capaian yang berhasil tapi masih ada keterbatasan dalam  komitmen,  sumber  daya  finansial  ataupun kapasitas operasionalnya.

## KESIMPULAN
Lahan  yang  layak  untuk  permukiman  dan terbebas dari bencana banjir bandang relatif terbatas di Kampung  Yongsu  Desoyo,  yaitu  sekitar  20%  luas wilayah kampung. Sebagian besar wilayah kampung ini  merupakan  kawasan  Cagar  Alam  Pegunungan Cycloop  yang  dilarang  untuk  dirambah.  Ketetapan pemerintah  tentang  cagar  alam  ini  sejalan  dengan ketentuan adat yang masih dipegang erat oleh warga kampung.  Ketentuan-ketentuan  tersebut,  selain karakter  topografi  dan  morfologi  kampung,  ikut mempengaruhi  jalannya  pembangunan  wilayah  di Kampung Yongsu Desoyo.
Konsep  mitigasi  bencana  mulai  diadopsi  dalam tatanan pemerintahan tradisional di Kampung Yongsu Desoyo, daerah yang memiliki potensi rawan bencana kategori sedang menurut ketetapan BPBD Kabupaten Jayapura. Potensi rawan bencana ini dapat meningkat menjadi  kategori  tinggi  karena  beberapa  fasilitas umum  (kantor  pemerintahan  distrik  dan  kampung serta sekolah) dan fasilitas kritis (puskesmas) berada di  sana.  Warga  kampung  dengan  dipimpin  tokoh adatnya  dapat  merencanakan  pembangunan  yang menyangkut mitigasi bencana dengan mengoptimalkan sumber daya setempat yang tersedia dan didasarkan pada kearifan lokal. Salah satu upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan di sana adalah pengawasan penggunaan wilayah daratan dan perairan kampung agar sesuai dengan peruntukkannya menurut adat setempat. Setiap Yarse , pimpinan kelompok suku darat  dan  laut,  mengawasi  tata  kelola  lahan  di wilayahnya masing-masing, dan mempertanggungjawabkan  tugasnya  kepada Deutro Yarise , selaku pimpinan adat di kampung. Koordinasi antar  pihak  yang  terkait,  yaitu  antara  lembaga pemerintah seperti BPBD, Dinas Sosial, dan BKSDA
dengan  pemerintahan  kampung  adat  perlu  terus berlangsung mengingat peristiwa bencana yang sering terjadi  akibat  anomali  cuaca  dan  wilayah  Kampung Yongsu Desoyo berada pada kawasan rawan bencana.
Ucapan  Terima  Kasih: Penelitian  ini  hingga publikasinya didukung oleh LPPM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.

## DAFTAR PUSTAKA
Bams  (2020). 75  Rumah  Untuk  Korban  Banjir Bandang di Kampung Yongsu Dibangun Tahun Depan. Pacificpos, 8 Juni 2020 .
https://www.pasificpos.com/75-rumah-untuk- korban-banjir-bandang-di-kampung-yongsu- dibangun-tahun-depan/
Bappeda  Kabupaten  Jayapura  (2012). RTRW Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2033 . Sentani: Bappeda Kab. Jayapura.
BNPB  (2008). Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  4 Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Penyusunan Penanggulangan Bencana . Jakarta: BNPB. BNPB  (2012). Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  3 Tahun  2012  Tentang  Panduan  Penilaian Kapasitas  Daerah  Dalam  Penanggulangan Bencana . Jakarta: BNPB. BPS  Kabupaten  Jayapura  (2018). Kecamatan Ravenirara Dalam Angka 2018 .
https://jayapurakab.bps.go.id/publication/2018/0 9/26/38829a64d734120d76df63eb/kecamatan- ravenirara-dalam-angka-2018.html BPS Kabupaten Jayapura (2018). Kecamatan Sentani Dalam Angka 2018 . https://jayapurakab.bps.go.id/publication/2018/1 2/28/bedb00f566282c6491737cc9/kecamatan-
sentani-dalam-angka-2018.html BPS  Kabupaten  Jayapura  (2021). Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2021 .
https://jayapurakab.bps.go.id/publication.html?P ublikasi%5BtahunJudul%5D=2021&Publikasi% 5BkataKunci%5D=kabupaten+jayapura&Publik asi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan Diamond,  J.  (2015). The  World  Until  Yesterday (Dunia Hingga Kemarin), Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional? , Jakarta: KPG.
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura (2009). Draft Laporan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Geologi di Distrik Depapre dan Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura Tahun
Anggaran  2009 .  Sentani:  Dinas  Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura. Djojosoekarto, A., Sumarwono, R., dan Suryaman, C.
(2008). Kinerja Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Djojosoekarto,  Dr.  Agung,  dkk  (2012). Nilai-Nilai Dasar  Orang  Papua  Dalam  Mengelola  Tata Pemerintahan  (Governance),  Studi  Refleksif Antroplogis ,      Kemitraan  Bagi  Pembaruan  Tata Pemerintahan. Yogyakarta:  Centre for Learning and  Advancing  Experimental  Democracy    and Indonesia Forestry and Governance Institute. Done,  I.  A.  S.  (2018). Pemetaan  Hak  Ulayat Berdasarkan  Perspektif  Masyarakat  Lokal . Tugas Akhir Program Sarjana. Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.
Jojola, T. (2008). Indigenous Planning - An Emerging Context. Canadian Journal of  Urban Research ,
17 (1), 37-47.
Kalilago,  Richard  R.  (2021).  Zona  Ekologi Masyarakat Adat Tepra. Kabar Alam , Jumat  16 April  2021.  https://kabaralam.com/tapak/zona- ekologi-masyarakat-adat-tepra Kementerian  PPN/BAPPENAS  (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang  Inklusif. Jakarta:  Direktorat  Perlindungan dan  Kesejahteraan  Masyarakat,  Kementerian PPN/BAPPENAS. Mansoben, J.R. (1995). Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya . Jakarta: LIPI. Okoseray,  A.  F.  (2020). Penataan  Ruang  Daerah Rawan Banjir Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara,  Kabupaten  Jayapura .  Tugas  Akhir Program Sarjana. Jayapura: USTJ. Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. Wacana 33(XVI), 3-23. Suryawan, I N. (2014). Desain Besar Penataan Daerah Dan  Dinamika  Identitas  Budaya  di  Provinsi Papua  Barat. Jurnal  Studi  Pembangunan
Interdisiplin , XXIII(3), 1-18. UNDP  (2005). Community  Livelihoods  and  Civil Society  Organisations  in  Papua,  Indonesia,  a
Snapshot by Local Non-Government
Organisations , UNDP.
Wally,  Engelbert  (2019).  Warga  Kampung  Yongsu Desoyo  segera  direlokasi. Jubi  16  April  2019 . https://jubi.co.id/relokasi-warga-kampung- yongsu-desoyo-segera-dilakukan/
Wenda,  Y.  (2020).  Banjir  Bandang  Sentani, Pengulangan dari Abad Silam. Jubi, 08 Juli 2020 , jubi.co.id