Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA YANG BELUM CUKUP UMUR PUTUSAN /36/Pid.B/2019 PN GST
Sinta Nuriyah 1 , Ahmad Mahyani 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: sinta.nuriyah660@gmail.com, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Jenis dari kejahatan terhadap kebebasan manusia dalam Bab II Bab XVIII KUHP, yang khusus diselidiki pada Pasal 332 KUHP, yang berarti melarikan perempuan yang belum dewasa. Kajian ini menjelaskan tentang  pertanggungjawaban  pidana  perempuan  lanjut  usia  yang  melarikan  diri  dan  pertimbangan secara  hukum  bagi  hakim  memutus  tindak  pidana  dimana  perempuan  lanjut  usia  tidak  cukup. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yang  bersifat  normatif,  dikarenakan  perbuatan  pidana  yang melarikan  perempuan  yang  belum  dewasa  penerapan  pidana  tidak  sesuai  pasal  332  KUHP  yaitu konflik  Pasal  332  KUHP  dan  keputusan  hakim.  Orang  yang  melarikan  dengan  wanita  yang  terlalu sedikit hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun sesuai Pasal 332 Ayat (1) ke – 1 KUHP. Landasan  pendapat  hakim  untuk  memberikan  putusan  pada  kasus  melarikan  perempuan  yang usianya  belum  dewasa  merupakan  bahan  pertimbangan  secara  hukum  yang  didasarkan  pada  fakta hukum di pengadilan untuk pembuktian kesalahan dari terdakwa.
Kata Kunci : Pemidanaan, Pelaku, Tindak Pidana, Melarikan Wanita Belum Cukup Umur.

## ABSTRACT
This type of crime against human freedom in Chapter II Chapter XVIII of the Criminal Code, which is specifically  investigated  in  Article  332  of  the  Criminal  Code,  which  means  running  away  from  an underage woman. This study explains the criminal responsibility of elderly women who have run away and legal considerations for judges deciding crimes where elderly women are not sufficient. This study uses normative research, due to criminal acts that run away from immature women. The application of punishment is not in accordance with Article 332 of the Criminal Code, namely the conflict between Article 332 of the Criminal Code and the judge's decision. People who run away with too few women can only be held accountable if they meet the criteria of criminal responsibility, in this case they can be  sentenced  to  a  maximum  of  7  years  in  prison  according  to  Article  332  Paragraph  (1)  1st  of  the Criminal Code. The basis for the opinion of the judge to give a decision in the case of running away from a girl who is not yet an adult is a matter of legal consideration based on legal facts in court to prove the guilt of the defendant.
Keywords : Punishment, Perpetrators, Criminal Acts, Escaping Underage Women.

## PENDAHULUAN
Dengan  berkembangnya  zaman  kejahatan  semakin  banyak  bermunculan,  kejahatan merupakan  fenomena  sosial  asusila  yang  berkembang  seiring  dengan  berjalannya  waktu. Kejahatan adalah kegiatan yang merupakan pelanggaran bertentangan terhadap norma yang ada  di  masyarakat.  Perbuatan  kejahatan  tersebut  disebabkan  karena  akibatnya  sangat menimbulkan kerugian pada masyarakat, merusak harta dan benda, kehormatan nama, dan jiwa. Pelanggaran aturan dikenakan sanksi, yang tujuannya adalah untuk mempersulit orang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tersebut  melakukan  kejahatan  dan  untuk  memberi  pelajaran  kepada  penjahat  dan masyarakat umum. (Munajat 2004:5).
Manusia,  sebagai  makhluk  sosial,  berinteraksi  satu  sama  lain  dan  dengan  makhluk lain, dan dibatasi hukum yang memberikan pengaturan perbuatan yang diperbolehkan dan yang  tidak  diperbolehkan.  Menurut  pendapat  Ahmed  Ali,  hukum  sebagai  aturan  atau prakarsa pada suatu sistem tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan warga negara pada kehidupan sosialnya.
Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  ilmu  hukum.  W.L.G.  Lemaire  mengatakan bahwa hukum pidana yang terdiri dari rangkaian norma yang memuat perbuatan dan bukan perbuatan,  oleh  pembuat  aturan  dilekatkan  sanksi  berupa  pemidanaan,  yaitu  penderitaan khusus.  Dengan demikian,  dapat dikatakan  pula bahwa  hukum  pidana  adalah  suatu  sistem norma  yang  menentukan  perbuatan-perbuatan  dengan  mana  sesuatu  dilakukan  atau  tidak dilakukannya  sesuatu,  apakah  sesuatu  itu  terpaksa,  dan  dalam  keadaan  apa  dapat dijatuhkan  pidana,  dan  pidana  yang  dijatuhkan  atas  perbuatan-perbuatan  itu.  .  bisa  Rusli Effendy menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan yang berlaku dalam suatu negara yang memberikan landasan dan aturan:
1. tindakan-tindakan  yang  tidak  diperbolehkan  dilakukan  dan  yang  ada  pelarangan  serta mencantumkan bentuk ancaman atau jenis sanksi yang bersifat pidana khusus terhadap semua orang yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Untuk  menentukan  waktu  kapan  dan  hal  apa  pelanggaran  terhadap  larangan  tersebut dapat dikutuk atau diancam hukuman.
3. Cari  tahu  bagaimana  hukuman  dapat  dilakukan  jika  seseorang  diduga  melakukan pelanggaran tersebut.
Hukum  pidana  mempunyai  2  (dua)  jenis  yaitu  pelanggaran  ringan  dan  kejahatan. Hukum  pidana  secara  positif  mengatur  hal  ini  pada  KUHP.  Kejahatan  pada  Buku  II  dan pelanggaran ringan dalam Buku III. Menurut pasal 1 KUHP, ketentuan aturan harus dilakukan perumusan  setepat  mungkin.  Hal  ini  merupakan  prinsip lexcerta ,  yang  mana  hukum  harus secara  tegas dan  jelas membatasi  kekuasaan  pemerintah  atas rakyat.  Pemahaman  Pasal  1 KUHP  berkaitan  dengan  inti  Pasal  3  KUHP,  bahwa  hukum  pidana  dilaksanakan  dengan adanya prosedur yang tepat dan adanya jaminan secara hukum.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Anselm von Feuerbach memberikan perumusan asas legalitas, yaitu :
1. Nullapoena sine lege : tiada pidana tidak adanya ketentuan undang-undang.
2. Nullapoena sine crimine : tiada pidana tidak adanya perbuatan yang bersifat pidana.
3. Nullumcrimen  sine  poenalegal :  tiada  pidana  tidak  adanya  pidana  menurut  undang- undang.
Kejahatan  terhadap  kebebasan  manusia  diatur  pada  Buku  XVIII  KUHP, pembahasannya pada Pasal 332 KUHP. Pada Bab XVIII KUHP yang memberikan pengaturan tentang  kejahatan  pada  kebebasan  pribadi  yang  terdapat  14  (empat  belas)  pasal. Berdasarkan  teori  terdapat  beberapa  tindakan,  termasuk  mengambil  seseorang  untuk menguasainya (Pasal 328); Pengangkutan orang yang belum dalam kondisi mayoritas (Pasal 330);  Penculikan  wanita  yang  usianya  belum  cukup  umur  (Pasal  332);  secara  melawan hukum melakukan perampasan terhadap kemerdekaan yang dimiliki seseorang (Pasal 333). Tindakan yang disebutkan dalam Pasal 333 KUHP sering disebut sebagai penculikan.
Mengenai  Pasal  332  KUHP  yang  memberikan  pemahaman  sebagai  penghilangan wanita  belum  dewasa  dengan  adanya  maksud  atas  penguasaannya,  dalam  dalam masyarakat  sering  adanya  pengkaitan  dengan  istilah  kawin  lari.  Sehingga  dapat  diartikan kawin  lari  terjadi  antara  laki-laki  dengan  perempuan  yang  menikah  tanpa  adanya persetujuan  keluarga.  Masyarakat  umum  beranggapan  faktor  ekonomi  dan  sosial  menjadi sebab yang terutama kejadian pelarian.
Kedudukan  anak  sebagai  pembawa  harapan  cita  yang  luhur  bagi  bangsa,  sebagai penerus  dalam  memimpin  bangsa  pada  masa  depannya  serta  suatu  harapan  bagi  kaum generasi  yang  sudah  ada  harus  dilindungi  untuk  memperoleh  suatu  kesempatan  yang sebesar-besarnya  untuk  kehidupan  secara  normal,  secara  mental,  fisik  dan  sosial. Perlindungan terhadap anak adalah upaya dan tindakan masyarakat dalam menjalankan misi dan peran berbeda, memberikan kesadaran tentang pentingnya anak bagi bangsa dan masa depan  bangsa.  Ketika  mereka  telah  baik  dalam  pertumbuhan  secara  fisik  atau  mental  dan kehidupan  sosialnya,  yang  pada  saatnya  menggantikan pada  generasi  sebelumnya  (Gultom 2014:97).
Atas dasar ini, UU Perlindungan Anak dirumuskan, mengingat Perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional, yang pada khususnya dengan tujuan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
memajukan kehidupan negara. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak awal pada kandungan sampai dengan anak mencapai usia 18 tahun.
Kejahatan di masyarakat semakin meningkat dan salah satunya adalah pelarian gadis yang berusia di bawah umur. Kasus pelarian perempuan di bawah umur tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga di banyak daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penipuan menjadi  pemicu  utama  kaburnya  perempuan  di  bawah  umur.  Terutama  perempuan  yang sekolah  SMP  dan  SMA,  ketika  kondisi  mentalnya  tidak  stabil,  yang  membuat  mudahnya terjerat  oleh  segala  sikap  bohong  dari  lawan  jenis,  baik  secara  sadar  maupun  tidak  ikut kemauan  lawan  jenis.  .  Kemajuan  teknologi  dapat  memicu  kejahatan  ini,  misalnya,  mulai dengan pengenalan seluler melalui Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, lalu lanjutkan dengan  bertemu.  Akhirnya,  kejahatan  melarikan  diri  dari  perempuan  di  bawah  umur  juga bisa  terjadi  di  perusahaan  yang  tidak  pantas  sampai  korban  yakin  dan  siap  untuk membawanya. Pergaulan yang salah juga sangat berpengaruh, ditambah lagi dengan adanya kelemahan  pada  pengawasan  yang  diberikan  oleh  orang  tua  dan  minimnya  pendidikan tentang agama.
Tentu saja kasus-kasus tersebut semakin meningkat dan menjadi suatu permasalahan karena pelaku merupakan seorang yang dikenal dengan korban dan termasuk masalah yang pelik sehingga harus ada penyelesaian pada inti permasalahannya. Jika merujuk pada sejarah bahwa  tindak  pidana  penculikan  perempuan  yang  masih  di  bawah  umur,  dari  berbagai zaman,  tindak  pidana  membawa  kabur  terhadap  perempuan  yang  usianya  di  bawah  umur masih banyak kejadian.
Penyebutan  pada  kejahatan  ini  juga  menggunakan  melarikan  perempuan.  Padahal, apapun  namanya,  sudah  pasti  secara  sastra  itu  adalah  pelarian  perempuan  yang  belum dewasa. Sementara itu, masalah perampokan diatur dalam Pasal 332 (1) KUHP dan memuat ciri-ciri  kejahatannya,  yaitu  kejahatan  yang  dilaporkan.  Artinya,  kejadian  ini  tidak  akan dianggap  sebagai  kejahatan  di  mata  hukum  tanpa  ada  yang  melawan  dan  melakukan pelanggaran serta mengajukan pengaduan ke kepolisian, namun menurut norma sosial dan standar  kesopanan, tindakan  tersebut  akan dan akan  terjadi.  pasti  akan mendapat  kritikan dari masyarakat dan harus diisi sesuai dengan adat setempat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Fenomena  kaburnya  perempuan  masih  menjadi  kejahatan  yang  sering  terjadi, bahkan  dengan  prihatin  yang  menjadi  korban  adalah  usianya  di  bawah  umur.  Salah  satu penyebab terjadinya tindak pidana jenis ini adalah perhatian yang kurang dari keluarga dan lingkungan  tempat  tinggal  yang  memberikan  dukungan  buruk  sehingga  terjadi  perbuatan jahat.
Buronan  kejahatan  yang  membawa  kabur  perempuan  dengan  usia  di  bawah  umur harus  ditindak  secepatnya  supaya  anak-anak  dapat  menikmati  masa  kecil  dengan  bahagia dan aman. Sehingga selain aparat penegak dalam hukum tetapi seluruh lapisan keluarga dan masyarakat  mempunyai  peran  yang  aktif  dengan  melindungi  dan  mengawasi  supaya  tidak terjadi kejahatan. Adapun kriminalitas, segala sikap dan tindakan yang merugikan orang lain secara ekonomi, materiil maupun immateriil, serta disertai dengan rasa aman dan tenteram dalam  kehidupan  bermasyarakat  harus  dilakukan  secara  sukarela.  Secara  lebih  sederhana, pengertian  kejahatan  sangat  relatif  sehingga  kejahatan  merupakan  suatu  tindakan  yang melanggar norma yang ada di masyarakat.
Perempuan  biasanya  dipandang  sebagai  makhluk  yang  tidak  kuat,  sehingga terkadang  menerima  penghinaan,  eksploitasi,  atau  penindasan.  Sehingga  dapat  dikatakan tidak ada pembenaran untuk anggapan tidak penting terhadap nyawa atau menghina posisi seseorang. Pada akhirnya, mereka adalah umat Tuhan yang membutuhkan kesetaraan, dan kita juga harus menghormati dan menghargai mereka. Juga, jika kita tidak menghargai dan menghormatinya, kejahatan seolah-olah melakukan apa yang diinginkannya dengan wanita, memberi banyak alasan, sehingga wanita itu juga menggali kata-kata orang yang membuat tipu daya sehingga hukum menjadi rusak.
Salah  satu  jenis  kejahatan  terhadap  kebebasan  manusia.  Tujuan  melarikan perempuan  adalah  untuk  ajakan,  memohon  atau  memberikan  bujukan  dengan  tujuan meninggalkan  rumah  tinggalnya.  Tindakan  ini  harus  menjadi  tindakan  aktif,  bukan  hanya doa.  Perempuan  yang  dibawa  pergi  juga  aktif  bekerja,  sehingga  pelarian  harus  menjadi kegiatan bersama yang melibatkan pelaku dan korban secara aktif.
Pelarian  seorang  wanita  tidak  termasuk  segala  cara,  baik  sukarela  maupun  tidak, termasuk sukarela, yang termasuk pada pemahaman ini. Anak yang ditetapkan sebagai anak dengan  usia  di  bawah  umur  atau  belum  dianggap  menurut  hukum  mempunyai  pengertian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
yang luas, anak dalam beberapa kelompok umur yaitu kanak-kanak (0-12 tahun), remaja (13- 20  tahun).  tua)  dan  dewasa  (21-25 tahun).  Mereka  yang  belum berusia 18  tahun dianggap belum dewasa. UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan anak  sebagai  semua  kegiatan  yang  memebrikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  anak serta  haknya,  agar  dapat  hidup  dan  berkembang,  serta  berpartisipasi  secara  optimal  serta adanya  perlindungan  martabat  kemanusiaan.  terhadap  kekerasan  dan  diskriminasi.  Pada Pasal 332 Ayat 1 Nomor 1 KUHP, pelaku melakukan tindak kejahatan melarikan wanita yang tidak  cakap  dalam  pengertian  KUHP  dapat  dipidana  dengan  adanya  hukuman  penjara maksimal selama tujuh tahun. Siapa menculik wanita di bawah umur dengan maksud untuk memastikan  kontrol  internal  dan  eksternalnya  tanpa  kehendak  orang  tua  atau  wali,  tetapi dengan persetujuan mereka, dihukum penjara hingga tujuh tahun. pernikahan Tindak pidana ini sebagai jenis delik terbuka serta langkah penuntutan terhadap delik terbuka hanya dapat dilakukan  penerimaan  jika  pengaduan  sudah  diterima  oleh  korban  atau  orang  yang berwenang  mempersengketakan.  Pelanggaran  melarikan  diri  dari  perempuan  di  bawah umur adalah tindak pidana.
Jika  berbicara  tentang  membawa  kabur  wanita  dengan  usianya  belum  cukup  umur, selama  ini  dapat  mempertanggungjawabkan  jika  sudah  adanya  pemenuhan  unsur  yang disebutkan:
a. Subjek
Pasal  332  ayat  (1)  dengan  adanya subjek  “barangsiapa”  adalah seseorang  laki-laki sebagai pelaku perbuatan pidana.
b. Objek
Jika  subjeknya  adalah  laki-laki,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  objeknya  adalah perempuan atau perempuan, dan ini terkait dengan niat persetubuhan dan kemungkinan perempuan tersebut adalah pelaku hanya jika pelakunya laki-laki (bisa jadi pelaku), atau menggerakkan, atau memerintahkannya).
c. Membawa Pergi
Laki-laki  adalah  subjek  yang  disimpulkan  objeknya  merupakan  perempuan  dan adanya  maksud  melakukan  perbuatan  persetubuhan  juga  adanya  hal  yang  memungkinkan seseorang  perempuan  menjadi  pelaku  yang  hanya  bila  terdapat  seseorang  pria  menjadi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pesertanya  (mampu pePerbuatan  ”membawa pulang ” yg dianggap pada pasal  332  ayat  (1) pada dasarnya diperlukan adanya perbuatan yang aktif dari si pria. Tetapi pasal ini mampu diterapkan bila yang aktif si perempuan dan pria pasif. Membawa kabur seorang perempuan berdasarkan  rumahnya  umumnya  ditujukan  buat “menguasai”  si  wanitanya untuk sementara  atau  selamanya.  Dalam  pelanggaran  hukum  yang  bersifat  aduan  yang dimohonkan  bisa  ditarik  kembali  selama  masih  ada  tenggang  saat  tiga  (3)  bulan  sesudah pengaduan (pasal 75). “Orang yg mengajukan pengaduan, berhak menarik pulang pada saat 3  bulan  sesudah pengaduan  diajukan”. Pada  berlakunya  tenggang  waktu  saat  3  bulan dihitung  sejak  esok  harinya  berdasarkan  pengajuan  terhadap  pengaduannya.  Aturan diperbolehkan  ditariknya  kembali  aduan  menaruh  adanya  kemungkinan  jika  sesudah pengaduan tersebut diajukan, pengadu pikirannya berubah lantaran contohnya si produsen sudah mengajukan permohonan maaf dan memberikan pernyataan penyesalan atau sudah damai, sehingga pengadu dapat menarik pengaduannya selama  pada saat 3 bulan sesudah pengaduan tersebut diajukan. Setelah pengajuan tersebut ditarik kembali, maka akan dapat diajukan  kembali.  Pertimbangan  ini  dapat  dibenarkan  jika  dicermati  bahwa  terhadap penarikan  atas  adanya  aduan  yang  dengan  dasar  alasan  pada  peniadaan  terhadap penuntutan  pada  pidana  yang  bersifat  khusus.  Adanya  penarikan  kembali  terhadap pengaduan, sehingga hak untuk melakukan penuntutan selanjutnya menjadi hapus.
Penghapusan  hak  untuk  penuntutan,  sehingga  terhadap  penuntutan  yang  masih proses  berjalan  selanjutnya  menjadi  gugur.  Kondisi  tersebut  tidak  sama  menggunakan karena  pertimbangan  terdakwa  meninggal  yang  menimbulkan  hak  untuk  menuntut terdakwa  menjadi  hapus.  Contoh  perkara  seseorang  pasangan  muda,  yg  dimana  terdakwa tadi  membawa  lari  korban  yaitu  tunangannya  (Perempuan)  yg  masih  dibawah  umur  tanpa seizin orang tuanya. Dan perkara ini membuat sebuah putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Gst yg output putusannya terdakwa terbukti secara  absah & menyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  melarikan  wanita “ yg belum  dewasa”  sebagaimana pada  dakwaan  tunggal. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa selama tiga bulan. Dan output putusan ini nir sinkron menggunakan pasal 332 KUHP.
Landasan  pada  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  Hakim  pada  saat  memutuskan kasus  membawa  kabur  perempuan  yang  usianya  belum  dewasa  merupakan  pertimbangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
secara  yuridis  dari  aturan  yang  terungkap  pada  persidangan  buat  menandakan  adanya perbuatan salah terdakwa dan pertimbangan kondisi serta sifat yg masih ada pada terdakwa yang  terdapat  pada  persidangan  yang  selanjutnya  dapat  meringankan  atau  memberatkan waktu lamanya hukuman terdakwa. (Putra and others 2015)

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  berdasarkan hukum  dari peraturan  dan  ketentuan  hukum.  Penulis  menggunakan  data  bahan  hukum  dengan  sifat primer dan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga menggunakan Data  hukum  yang  bersifat  sekunder  ini  merupakan  bahan  hukum  yang  sifatnya  tidak mengikat melainkan bisa memberikan penjelsan data hukum primer dan merupakan suatu hasil  kompilasi  pemikiran  atau  gagasan  yang  khusus  pada  bidang  tertentu  dan  nantinya memberikan  petunjuk  arah  penelitian  ini.  Sumber  bahan  hukum  sekunder  didapat  dalam buku, jurnal hukum dan internet.
Bahan dan data hukum yang sudah diperoleh, makan segera dilakukan inventarisasi dan  identifikasi  secara  bersifat  kualitatif  dan  menggunakan  logika  secara  deduksi  yaitu pengertian  dari  umum  lalu  ditarik  kesimpulan.  Penggunaan  pendekatan  penelitian  yang mempunyai sifat kualitatif akan mendukung kemudahan dalam melakukan penyesuaian jika dihadapkan  pada  kenyataan  pelaksanaan  yang  terjadi,  pada  metode  ini  memberikan penyajian yang pada prinsipnya merupakan kaitan dengan hubungan penulis dan perbuatan yang akan menjadi pembahasan dalam permasalahan yang diambil.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  melarikan  wanita  yang  belum  cukup umur
Istilah  tentang  adanya  bentuk  tanggung  jawab  secara  pidana  di  luar  negeri  dikenal dengan istilah theorekenbaardheid atau pertanggungjawaban pidana, yang bertujuan untuk menghukum  pelaku  kejahatan  guna  menentukan  apakah  terdakwa  atau  tersangka  dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Agar pelaku dapat dipidana, maka delik yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi ciri-ciri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
delik  yang  ditentukan  dalam  undang-undang  yang  berlaku.  Dari  perspektif  melakukan pelanggaran yang dilarang, seseorang bertanggung jawab atas tindakannya jika tindakannya ilegal  dan  tidak  ada  pembenaran  atau  larangan  ilegal  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya. Dan  untuk tanggung  jawab, hanya mereka  yang mempunyai  kemampuan  dalam  menerima tanggung jawab atas tindakannya.
Pertanggungjawaban  pidana  mengarah  pada  pengenaan  pidana  terhadap  pelaku apabila  ia  sudah  menjalankan  perbuatan  pidana  dan  dalam  melakukan  pemenuhan  syarat yang  ditentukan  dalam  peraturan.  Sudut  pandang  tanggung  jawab,  hal  itu  menunjukkan bahwa  hanya  satu  orang  yang “bertanggung jawab” yang  diberi  tanggung  jawab. Pertanggungan jawab pidana karena memperkosa perempuan yang usianya di bawah umur tanpa izin orang tua termasuk dalam delik paralel, yaitu di mana satu orang melakukan dua atau lebih pelanggaran atau antara pelanggaran awal dan pelanggaran berikutnya. kejahatan tidak dibatasi oleh keputusan pengadilan.
Pengaturan  perbuatan  perbarengan  pada  Pasal  63  sampai  71  Bab  VI  KUHP,  dengan pembagian sebagai berikut :

## 1. Concursus Idealis (Perbarengan Peraturan)
Perbuatan  termasuk  dalam  lebih  dari  satu  jenis  pelanggaran  hukum  pidana.  Intinya perjanjian  itu  hanya  di  kepala,  perbuatan  itu  hanya  perbuatan,  tetapi  sekaligus  melanggar beberapa  pasal  KUHP.  Sistem  pemidanaan  yang  digunakan  dalam  kesepakatan  idealis tersebut adalah sistem absorpsi.
Profesor  Simons  memberikan  pendapat “ pada  suatu  kondisi  orang  harus  bisa memberikan  pembedaan  apakah  pelaku  hanya  berbuat  satu  perbuatan  artinya  pada  yang sebenarnya,  sehingga  sebagai  bentuk  pelaksanaan  yang  bersifat  material  bahwa  sudah melakukan  beberapa  perbuatan ”.  Pengaturan perbuatan  concursus    idealis  pada  Pasal  63 KUHP :
(1).  Apabila  tindakan  dicakup  oleh  beberapa  hukuman,  hanya  satu  dari  ketentuan  ini  yang akan berlaku. Jika berbeda, maka yang dijatuhkan termasuk pidana yang bersifat pokok dan paling memberatkan.
(2).  Apabila tindakan dicakup pada KUHP, maka juga dicakup dalam KUHP Khusus, dalam hal hanya KUHP Khusus yang berlaku.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pasal  63  ayat  (1)  Dari  sini  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  apabila  perbuatan  yang dijalankan  oleh  seseorang  dengan  pelanggaran  lebih  dari  satu  jenis  pelanggaan  di  hukum pidana,  maka  pada  umumnya  dapat  dikabulkan  pemberlakuan  peraturan-peraturan tandingan.  Bagian  63(2)  menyimpulkan  bahwa  peraturan  umum  harus  dicabut  dalam  hal pelanggaran yang termasuk dalam rezim khusus dari peraturan itu.

## 2. Delictuum Continuatum Voorgezettehandelin
Perbuatan  yang  bersifat  berlanjut  pada  Pasal  64  KUHP,  pembuat  UU  memberikan pendapat  tentang  serangkaian  tindakan  yang  tampaknya  independen,  yang  tetap berhubungan  dengan  mereka  yang  terkena  dampak  sehingga  tindakan  tersebut  sebagai tindakan yang koheren.
Syarat dari suatu tindakan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai tindakan yang berkelanjutan :
a. Jika perbuatan tergugat merupakan pelaksanaan putusan yang dilarang
b. Jika perbuatan terdakwa mengarah pada kejahatan serupa
c. Dalam hal tidak ada jangka waktu yang relatif lama antara dilakukannya suatu kejahatan dengan dilakukannya kejahatan lain,
sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang terus menerus, hanya berlaku satu aturan hukuman, meskipun setiap perbuatan menjadi suatu bentuk pelanggaran ringan dan bentuk kejahatan.  Apabila  hukuman  berbeda,  maka  aturan  hukuman  dengan  paling  berat  sebagai yang berlaku.
Pasal  64  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  ada  tindakan  yang  terus-menerus  atau suatu  perbuatan  jika  perbuatan  itu  merupakan  suatu  pelanggaran  ringan  atau  kejahatan tetapi  ada  hubungannya  sehingga  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  terus-menerus. Seseorang  melakukan  lebih  dari  satu  tindakan  (pelanggaran  atau  kejahatan)  yang  saling terkait sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang koheren.
3. Concursus Realis (Perbarengan dari Perbuatan)
Hal  ini  muncul  ketika  seorang  berbuat  kejahatan  pada  beberapa  jenis  perbuatan, setiap  tindakan  merupakan  kejahatan  yang  terpisah  (tidak  harus  sama  dan  tidak  harus terkait). Pengaturan ini pada Pasal 65, 66, 67 KUHP. Sifat concursus realis :
a. Adanya seorang yang menjadi pembuat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
b. Serangkaian urutan pada perbuatan pidana yang sudah dilakukannya
c. Perbuatan pidana tidak memerlukan adanya berkaitan satu dengan yang lainnya
Perbuatan  pidana  tidak  memerlukan  adanya  keputusan  dari  pengadilan  pada  Pasal 65 KUHP yaitu:
1) Pada  gabungan  terhadap  beberapa  perbuatan  masing – masing  sifatnya  tidak  terkait dengan  yang  lain  dan  merupakan  kejahatan  dengan  pidana  yang  sifatnya  pokok  yang sama, sehingga hanya diberikan hukuman pada satu pidana.
2) Pidana  maksimum  adalah  hukuman  maksimum  yang  diberikan  pada  pelanggaran  juga tidak  diperbolehkan  melebihi  dari  pidana  yang  dinilai  ter  berat  dengan  dilakukan penambahan  sebesar  sepertiga.  Seperti  disebutkan  di  atas  dalam  Pasal  65  KUHP,  itu adalah kombinasi dari pelanggaran dengan hukuman yang serupa.
Pasal  65  ayat  (1)  KUHP  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  seorang  melakukan beberapa tindak pidana hanya akan dipidana jika ancaman pidananya merupakan salah satu jenis pidana. Sedangkan pada Pasal 63 ayat (2) KUHP memberikan simpulan bahwa hukuman yang  diberikan  tidak  diperbolehkan  lebih  dari  kejahatan  yang  terberat  dengan  dilakukan penambahan sepertiganya.
Seorang bertanggung jawab jika pelaku bermaksud melarikan diri dari berhubungan seks  dengan  perempuan  di  bawah  umur.  Pelaku  dianggap  tidak  sah  karena  melakukan perbuatan pidana mengambil perempuan yang masih berusia di bawah umur dengan tidak adanya  persetujuan  keluarganya  tetapi  atas  kehendaknya.  Dia  melakukan  aktivitas  seksual terhadap dirinya sendiri dan wanita di bawah umur untuk menarik mereka dan melakukan hubungan  seksual  dengan  mereka.  Perbuatan  pelaku  juga  memiliki  komponen  terencana, yaitu aktivitas  seksual  yang ditujukan  kepada  sang  gadis.  Hukuman  yang  dijatuhkan hakim, hakim merujuk Pasal 332  KUHP, sehingga belum  adanya pemenuhan aspek  keadilan dalam masyarakat.
Para  pelaku  tidak  hanya  kawin  lari  dengan  wanita  yang  belum  dewasa,  tetapi  juga melakukan hubungan  seksual  yang  jelas-jelas  ilegal,  karena tindakan  tersebut  secara  literal baik  menurut  KUHP  maupun  UU  Perlindungan  Pemuda.  Serta  tergolong  unsur  niat  karena perbuatannya diawali dengan niat dan pelaku memiliki tujuan dan maksud yang jelas ketika melakukan  perbuatannya.  Di  sini  menjadi  sangat  jelas  bahwa  pelaku  dapat  dimintai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pertanggungjawaban  atas  perbuatannya,  karena  orang  yang  sehat  jasmani  mengetahui bahwa  perbuatannya  itu  haram  dan  dapat  melaksanakan  kehendaknya  secara  sadar  akan dimintai pertanggungjawaban.
Perbuatan  terdakwa  menculik  perempuan  di  bawah  umur  untuk  melakukan  hubungan badan adalah terencana dan menyimpang secara seksual. Pelaku dengan sengaja membawa pergi korban tanpa memperoleh izin dari orang tua, dan ketika korban melarikan diri, pelaku dengan  sengaja  memberikan  bujukan  kepada  korban  untuk  berhubungan  seks  dengan adanya bukti dari keterangan saksi.
Pertanggungjawaban  secara  pidana  yang  melarikan  wanita  dengan usia  yang  belum mencapai usia dewasa berdasarkan KUHP dapat dipidana penjara maksimal lamanya selama 7 (tujuh) tahun dengan dasar Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP. Kemudian pertanggungjawaban secara hukum terhadap perbuatan menyetubuhi anak yang usia belum dewasa diatur pada UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan    atas  UU  Nomor    23  Tahun  2002  tentang perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak di UU Perlindungan Anak diatur pada Pasal 81 dan 82 :
(1)  Setiap    orang    yang    dengan    sengaja    melakukan    kekerasan    atau    ancaman kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun    dan    paling    singkat    3 (tiga)    tahun    dan    denda    paling    banyak    Rp.300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2)  Ketentuan  pidana  sebaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  setiap orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
Pertanggungjawaban  pidana  timbul  pada  perbuatan  dan  kesalahan  pelaku  pidana ketika  seseorang  sudah  melakukan  perbuatan  pidana  dan  telah  memenuhi  syarat  yang ditentukan  UU.  Aspek  pertanggungjawaban  pidana  yang  paling  utama  adalah  asas pertanggungjawaban  pidana,  yaitu  tiada  kejahatan  tanpa  sebab  (geen  straf  zonder  scul), artinya pelaku kejahatan akan dipidana jika ia dapat dituduh melakukan kejahatan tersebut.
Menurut  pendapat Martiman  Prodjohamidjojo,  “ Adanya  kemampuan  melakukan tanggung  jawab,  hanya  seorang  yang  bertanggung  jawab  yang  dapat  bertanggung  jawab.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Seseorang
dianggap bertanggung
jawab apabila : Keadaan  mental,  penyakit  permanen  atau  sementara  tidak  mencegah,  tidak  mencegah keterbelakangan mental (idiot, tolol, bodoh, dll.), Tidak mencegah syok, hipnosis, kemarahan yang  meluap-luap,  pengaruh  subliminal,  air  liur,  demam.  Dapat  melihat  hakekat perbuatannya, tahu bagaimana mengarahkan kehendak atau perbuatannya, tahu bagaimana menilai suatu perbuatan.
Pertanggungjawaban  secara  pidana  kepada  pelaku  perbuatan  pidana  dengan membawa  kabur  perempuan  yang  usianya  belum  cukup  umur  berdasarkan  KUHP memberikan hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dengan dasar Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP.
Dari  aturan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku  dengan  sengaja  dan  sadar menculik  perempuan  yang  belum  dewasa  dan  menggunakan  tipu  muslihat,  rangkaian kebohongan,  melakukan  hubungan  seksual,  dan  membujuk  korban  untuk  mencapai  tujuan pelaku. Hesewinkel Slinga juga secara resmi mengatakan itu adalah kejahatan Pasal 63 ayat (1)  KUHP  memberikan  pengaturan  tentang  concursus  idealis,  yang  mengharuskan  adanya perbuatan yang  telah memenuhi  seluruh  unsur  pada rumusan pada pidana yang lain.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak  pidana  mengangkut  perempuan  di  bawah umur  untuk  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  izin  orang  tua  dalam  perkara /36/Pid.B/2019 PN GST, ditetapkan terdakwa atau bersalah membawa perempuan di bawah umur  untuk melakukan hubungan  seksual  dengan  maksud  untuk  menjamin bahwa  mereka mengendalikan wanita-wanita ini tanpa kehendak orang tua atau wali mereka, tetapi dengan persetujuan mereka. Penerapan pada  ketentuan secara hukum pidana yang bersifat materil pada  putusan  Nomor:  36/Pid.B/2019  PN  GST,  seharusnya  tidak  hanya  dengan  dasar  Pasal 332  ayat  1  KUHP  tetapi  juga  harus  adanya  penerapan  Pasal  81  UU  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.  Pertimbangan  secara  Hukum  yang  diambil  oleh  Hakim berdasarkan adanya pertimbangan dari Penuntut Umum dan Hakim sehingga hukuman yang diberikan harusnya tidak hanya 10 (sepuluh) bulan penjara apabila diterapkan  Pasal 81 UU Perlindungan Anak.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Refika Aditama) Gultom,  Maidin.  2014. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan (Bandung: Cahaya Baru)
Hamzah, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana , 3rd edn (Jakarta: Rineka Cipta)
Imran,  Ali,  Ferdricka  Nggeboe,  and  Bunyamin  Alamsyah.  2021.  ‘Tindak  Pidana  Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Dan Penyelesaiannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung
Jabung Timur’, Legalitas: Jurnal Hukum , 13.2: 166
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.285> Irfan,  Muhammad  Nurul.  2009. Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Fiqh Jinayah (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI) Marpaung, Leden. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika)
Misran,  Misran,  and  Arif  Firmansyah.  2018.  ‘Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Pasal 332  Kuhp  Tentang  Melarikan  Perempuan  Di  Bawah  Umur:  Analisis  Putusan  PN. Ba293/Pid/B/2015/PN.  Bna’, Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum ,  7.2: 284 – 306 Moeljotno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi , 8th edn (Jakarta: Rineka Cipta) Munajat, Makhrus. 2004. Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka) Putra, I Gusti Bagus Eka Pramana, I Ketut Mertha, and I Wayan Suardana. 2015. ‘Pemidanaan Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Melarikan  Wanita  Yang  Belum  Cukup  Umur’, Jurnal Hukum , 7: 1 – 5 Salim, HS. 2010. Perkembangan Teori Dalam Imu Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Setiawan,  Dani.  2019.  ‘Tindak  Pidana  M elarikan  Anak  Perempuan  Di  Bawah  Umur  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 532/Pid. Sus/2015/PN. Smn)’ (Universitas Jenderal Soedirman)