## WANPRESTASI PERJANJIAN RUMAH TOKO DI JALAN SIDOMULYO NOMOR 4 KECAMATAN NANGA

## PINOH KABUPATEN MELAWI

## Stefanus Ngebi
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang Email : stefanus_ngebi007@yahoo.co.id

## Abstract
In   steering   a    cooperative-work or business  affiliation  in  the  field  of  lease  a building, whereas for the case of this research is  a  house  store,  it  is  certainly  every  single business actor should create rules of  the game as  outlined  in  the  form  of  an  agreement between the parties covered in order to evade legal  problems  that  occur  in  the  future.  The parties  must  construct  an  agreement  used as  a  legal  base  which  obeyed  by  the  parties covered.  The  approach  used  in  this  research is  a  Sociological  Juridical  Method.  The approach  is  defined  as  problem  analysis through  legal  research  of  factual  facts  in institution concerned or toward the community which  covered  as  problems  handled  in  the research. This research is designed in form of descriptive  analysis  which  identifies  the  whole systematic  object  of  the  research  problem. Furthermore, if the agreement that have been agreed upon by the parties concerned are not properly applied, as a consequences one of the parties  can  prosecute  for  compensation  due to carelessness or it may also clarify in legal
terms one of the parties defaults on the lease agreements that have been mutually approved. As result, In the  implementation  of  the rental agreement  of  rent  a  house  store  between a lessor and  the lessee on  Sido Mulyo  avenue, Nanga Pinoh District,  Melawi  Regency,  it is implemented  properly  with  the  phases accomplish  by  the  parties  as  follows:  arising fromnegotiationstosigningtheleaseagreement letter  and  it  should  be  as  responsibilities  of the  all  parties  in  accomplishing  it  properly as  decided  on  the  the  agrreement  of  rent  a house store on the sidomulyo avenue, Nanga pinoh district, Melawi regency. Moreover, in each cancellation of the agreement, all the risk of the  lease will  be as  a responsibility of  the lessee  if  it  is  canceled.  Thus, t he  agreement must  be  implemented  in  good  trust  on  the rights  and obligations  attached  for each party. It  also  the  contents  of  the  agreement must be regulated complete with presence of sanctions. If there is negligence in adhering to the contents of the agreement,  a legal formal should  provide  an  appropriate  settlement. Along with it, the design of the contents of the
agreement  is  accomplished  in  a  meticulous and decisive. Thus, the responsibilities of the parties  toward  the  rights  and  obligations  of each party immediately accomplished.
Keywords:  Default,  rental  agreement  of house store .

## ABSTRAK
Dalam  melakukan  hubungan  kerja sama  atau  bisnis  di  bidang  perjasaan  sewa menyewa  bangunan  dalam  hal  ini  Rumah Toko  (Ruko)  tentu  untuk  menghindari masalah-masalah hukum yang terjadai dikemudian  hari  setiap  pelaku  usaha  sudah sepatutnya  membuat  aturan  main  yang dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  antara pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Pihak- pihak  yang  berkepentingan  harus  membuat suatu kesepakatan yang  akan dijadikan dasar hukum dan akan di taati oleh pihak-pihak yang membuatnya.  Dalam  penelitian  ini  adalah Metode  Yuridis  Sosiologis  yaitu  pendekatan masalah  melalui  penelitian  hukum  dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun  masyarakat  sehubungan  dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian . Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu  suatu  penelitian  yang  menggambarkan secara menyeluruh dari sistematis obyek dari pokok permasalahan.  Konsekuensi dari isi- isi perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  pihak- pihak  bersangkutan,  jika  tidak  dilaksanakan
sebagaimana mestinya, maka salah satu pihak dapat menuntut ganti rugi akibat kelalaian atau dalam  istilah  hukum  salah  satu  pihak melakukan  wanprestasi  terhadap  perjanjian- perjanjian  yang  telah  di  sepakati  bersama tersebut.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  sewa menyewa rumah toko antara yang menyewakan dengan  pihak  penyewa  di  Jalan  Sido  Mulyo Kecamatan  Nanga  Pinoh  Kabupaten  Melawi telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan- tahapan yang dilakukan oleh para pihak mulai dari negosiasi  sampai  dengan penandatangan surat  perjanjian  dan  bahwa  tanggungjawab bagi para pihak dalam melaksankan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan sewa menyewa rumah toko dijalan Sidomulyo Kecamatan  Nanga  pinoh  kabupaten  Melawi dalam  setiap  pembatalan  perjanjian  maka resiko dari sewa menyewa tersdebut menjadi tanggung jawab si penyewa apabila dibatalkan. Selayaknya  perjanjian  itu  dilakukan  dengan itikat  baik  berdasarkan  hak  dan  kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak serta dalam  isi  perjanjian  diatur  terlebih  dahulu serta  ikutsertakan  sanksi  dari  masing-masing pihak  jika  terjadi  kelalaian  dalam  menepati isi perjanjian secara legal formal memberikan kemudahan  dalam  penyelesaiannya.  Sselain itu  diharapkan  agar  perumusan  isi  perjanjian dilakukan  secara  rinci  dan  tegas  sehingga tanggung jawab para pihak dalam memenuhi hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak
dapat dengan segera terpenuhi.
Kata  kunci  :  Wanprestasi,  perjanjian  sewa menyewa Rumah Toko.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  bidang  ekonomi membawa  pengaruh  terhadap  pembangunan sosial manusia dan perekonomian masyarakat, termasuk  pembangun  di  sektor  perumahan dan  jasa,  dengan  adanya  pergerakan  bisnis masyarakat  tidak  terlepas  dari  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  terhadap  kebutuhan khususnya  barang-barang  sebagai  salah  satu sarana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan taraf  hidup,  serta  masyarakat  yang  mencari kepuasan untuk memenuhi kebutuhan.
Manusia  sebagai  salah  satu  mahluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan  ketentuan-ketentuan  peraturan yang  berlaku  pada  lingkungan  kehidupan sosial  masyarakat  tersebut,  untuk  memenuhi kebutuhan  sosial  masyarakat  ataupun  orang/ pribadi yang semakin hari semakin meningkat maka masyarakat semakin banyak melakukan hubungan  kerja  sama  untuk  mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat  lainnya  dalam  usaha  pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga memungkinkan  terjadinya  berbagai  macam perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan  oleh masyarakat  salah  satunya  adalah  perjanjian sewa-menyewa.  Perjanjian  sewa  menyewa
merupakan  salah  satu  perjanjian  yang  dibuat antara pemilik barang atau pemilik jasa untuk diberikan  kepada  pihak  lain  dengan  waktu yang ditentukan sesuai dengan isi kesepakatan diantara  kedua  belah  pihak,  sewa  menyewa yang  melibatkan  pihak  yang  memerlukan Rumah Toko dan pihak yang menyewa.
Dengan    adanya     kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  pihak, salah  satu  keutungan  dari  masing-masing pihak  dalam  melaksankan  perjanjian  sewa- menyewa adalah menimbulkan  kejelasan bagi kedua  belah  pihak  untuk  melaksanakan  isi dari  perjanjian  sewa-menyewa  tersebut. Kebutuhan  akan  ruko  tersebut  menjadi  salah satu  lahan bisnis atau usaha bagi  masyarakat yang memiliki tanah atau rumah ditempat yang strategis untuk membangun ruko yang khusus disewakan  kepada  pelaku  usaha  dagang maupun  perkantoran.  Adanya  keadaan  yang demikian menyebabkan timbulnya perjanjian sewa menyewa ruko. Kesepakatan merupakan hal  yang  sangat  penting  karena  terikatnya suatu  perjanjian  setelah  tercapainya  kata sepakat.  Dalam  suatu  perjanjian  diharuskan pertemuan  kemauan  yang  dikehendaki  oleh para  pihak  terhadap  hal-hal  yang  pokok  dari perjanjian itu. Sejak tercapainya kata sepakat tentang  suatu  hal  yang  diperjanjikan,  maka sejak  itu  pula  lahir  hubungan  hukum  antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut
dan  masing-masing  pihak  terikat  satu  sama lainnya, sehingga menimbulkan hak kewajiban bagi  mereka.  Pengertian  tanggung  jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah  keadaan  dimana  wajib  menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung,  memikul  jawab,  menanggung segala  sesuatunya  atau  memberikan  jawab dan menanggung akibatnya. Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan hubungan  hukum.  Demikian  juga  halnya dengan  perjanjian  sewa  menyewa,  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan  pihak  penyewa.  Hal  ini  dikarenakan hak  dan  kewajiban  itu  merupakan  suatu perbuatan  yang  bertimbal  balik,  artinya  hak dari  satu  pihak  merupakan  kewajiban  dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya.

## METODE PENELITIAN
Menurut  pendapat  Soemitro  “setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran- pemikiran  teoritis.  Berdasarkan  pendapat Soemitro diatas maka yang menjadi landasan pemikiran  bagi  Peneliti  adalah  Perjanjian, Sewa menyewa dan Ruko. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini  adalah  Metode  Yuridis  Sosiologis  yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang
bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan  permasalahan  yang  ditemui  dalam penelitian 1 .  Sifat  penelitian  ini  adalah Deskriptif  Analisis,  yaitu  suatu  penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dari sistematis  obyek  dari  pokok  permasalahan. 2 Dengan  adanya  penelitian  Deskriptif  analisis merupakan  penelitian  yang  menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada  secara  jelas  diuraikan  secara  sistematis atas  perjanjian  sewa-menyewa  berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengumpulan  data   merupakan suatu tahapan  dalam  proses  penelitian  ini  dan sifatnya  mutlak  untuk  dilakukan  karena  data merupakan fenomena yang akan diteliti. Data yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang diteliti  hingga  penarikan  suatu  kesimpulan, maka  peneliti  tidak  mungkin  terlepas  dari kebutuhan  suatu  data  yang  valid.  Dalam penelitian  ini  peneliti  mengambil  populasi dan sampel dalam menjawab dan menganalisa persoal  hukum  yang  ada  kaitannya  dengan persoalan  yang  diangkat  dimana  Populasi adalah  keseluruhan  objek  penelitian  dengan ciri sama. Populasi dapat berupa orang, benda, kejadian  kasus-kasus,  waktu  dan  tempat, dengan sifat atau ciri sama. 3 . untuk itu peneliti
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Pe- nelitian Hukum, universitas Indonesia, Jakarta, 2006
2 Bambang Waluyo, Penelitian Hu-
kum Dalam Praktek, Jakarta, sinar grafika, 1991 hal: 122
Bambang Sugono , Metode peneli-
dalam penelitian ini mengambil populasi yaitu seluruh pasangan yang melaksanakan perjanjian sewa-menyewa Ruko di Kabupaten Melawi.
Sampel  adalah  merupakan  bagian dari populasi, yang menjadi sumber data dalam penelitian  ini.  Adapun  teknik  pengambilan sampel  dalam  penelitian  proposal  ini  adalah menggunakan  bentuk Purposive  Sampling (sampel  bertujuan),  yaitu  memilih  orang- orang  tertentu  karena  dianggap  mewakili populasi,  sebagaimana  dikatakan  Hadari Nawawi  tentang  Purposive  sampling  adalah “Dalam  teknik  ini  pengambilan  sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel  tidak  dipersoalkan  sebagaimana didalam accidental sampling.  Perbedaannya terletak  pada  pembatasan  sampel  dengan hanya  mengambil  unit  sampling  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Dengan  kata  lain unit  sampel  yang  dihubungi  sesuai  dengan kriteria-kriteria  tertentu  yang  ditetapkan berdasarkan  tujuan  penelitian. 4 Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini penulis telah  mengambil  sampel  Pemilik  Ruko  yang disewakan dan orang Penyewa Ruko.
Teknik  analisa  data  adalah  suatu metode  atau  cara  untuk  memecahkan  suatu masalah  atau  mengkaji  suatu  hipotesis, berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan dan  pada  akhirnya diinterpretasikan  untuk tan Hukum , P.T raja Grafindo, Persada, Jakarta 2005, hal : 118
4 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yokya- karta, 2007, hal : 167
menjawab  suatu  masalah.  Dalam  penelitian ini  analisis  data yang  dipergunakan  analisis kualitatif  adalah  suatu  cara  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  analitis  yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti  dan  dipelajari  sebagai  Sesuatu  yang utuh. Peneliti dalam  melakukan  penelitian ini akan  melakukan  penelitian  di  Kota  Pinoh Kabupaten Melawi.

## PEMBAHASAN
Kabupaten  Melawi  adalah  sebuah kabupaten  di  provinsi  Kalimantan  Barat. Kabupaten  Melawi  memiliki  tiga  sungai membentang di wilayah tersebut di antaranya, yaitu  Sungai  Kayan,  Sungai  Melawi  dan Sungai Pinoh. Dahulu dikenal sebagai daerah Melawei  (alias  Laway,  Melahoei.,  Pinoe). Daerah  aliran  sungai  Pinoh  merupakan termasuk  wilayah  Kerajaan  Kotawaringin. Kontrak   1756,   Sultan    Tamjidullah    I dari Banjarmasin dengan VOC-Belanda mendaftarkan Melawai  (alias Melawi) dalam wilayah  pengaruh  Kesultanan  Banjarmasin. Tanggal  1  Januari  1817  Raja  Banjar  Sultan Sulaiman  menyerahkan  Sintang  dan  Melawi (disebut  dengan nama Lawai) kepada Hindia Belanda.  Tanggal  4  Mei  1826,  Sultan  Adam dari  Banjarmasin  menyerahkan  Lawai  (alias Melawi) kepada Hindia Belanda.
Kabupaten Melawi merupakan salah satu  kabupaten  baru  yang  baru  terbentuk
melalui  tahapan  pemekaran  dari  Kabupaten Sintang.  Berdasarkan  Surat  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  135/1213/SJ  tanggal  21  Mei 2004  Perihal  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan 13  (tiga  belas)  Undang-undang  tentang pembentukan 24 (dua puluh empat) Kabupaten, di mana Kabupaten Melawi merupakan salah satu  dari  24  Kabupaten  baru  yang  dibentuk oleh Pemerintah.
Dasar Pembentukan Kabupaten Melawi  adalah  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  34  tahun  2003  Tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten  Sekadau  di  Provinsi  Kalimantan Barat. Peresmian Kabupaten Melawi bersama- sama  23  (dua  puluh  tiga)  Kabupaten  lainnya dan  13  (tiga  belas)  Propinsi  dilakukan  oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta.
Pembentukan  Kabupaten  Melawi tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat  yang  berkembang  di  Kabupaten Sintang  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  di  bidang  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan.  Guna menunjang  tugas-tugas  pokok  pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud, ditetapkanlah Penjabat Bupati Melawi pertama  melalui  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 131.41-16 tahun 2003 Tentang Pengangkatan  Penjabat  Bupati  Melawi  atas nama  Drs.  A.  SUMAN  KURIK,  MM  yang dilantik  pada  tanggal  14  Januari  2004  oleh
Gubernur  Kalimantan  Barat.  Untuk  pertama kalinya Penjabat Bupati Melawi dibantu oleh 9  (sembilan)  orang  Pegawai  Negeri  Sipil berdasarkan  Surat  Tugas  Bupati  Sintang nomor  824/045/BKD-C  tanggal  20  Januari 2004.
Dilihat  dari  letak  geografisnya, Kabupaten Melawi terletak diantara 0° 07? LS 1°21? LS serta 111°07? BT dan 112° 27? BT, dengan  batas-batas  wilayah  sebagai  berikut, Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kabupaten Sintang,  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Propinsi  Kalimantan  Tengah,  Sebelah  Timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Sintang  dan Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kabupaten Ketapang.  Pada  awal  berdirinya,  Kabupaten Melawi terdiri dari 7  kecamatan,  82  desa dan 292  dusun,  yang  kemudian  dilakukan pemekaran  beberapa  kecamatan  baru  yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan  Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat,  sehingga  sekarang  ini  Kabupaten Melawi  terdiri  dari  11  kecamatan, 169  desa dan  525  dusun,  dimana  kecamatan  terluas adalah Kecamatan Sokan dengan luas 1.577,2 km 2 atau 14,83% dari luas Kabupaten Melawi (10.640,8 km 2 ), sedangkan kecamatan terkecil adalah  Kecamatan  Belimbing  Hulu  dengan luas  454,0  km 2 atau  4,27  %  dari  luas Kabupaten Melawi.

## LUAS WILAYAH KABUPATEN

## MELAWI
No Kecamatan Ibukota Luas
(Km 2 ) Persentase Terhadap Luas Kab. 1. S o k a n Nanga Sokan 1.577,2 14,82 % 2. Tanah Pinoh Kota Baru 739,3
6,95 % 3. Tanah Pinoh Barat Ulak Muid 829,0 7,79 % 4. S a y a n Nanga Sayan 1.166,3 10,96 % 5. Belimbing Pemuar 1.238,0 11,63 % 6. Belimbing Hulu Tiong Keranjik 454,0 4,27 % 7. Nanga Pinoh Nanga Pinoh 617,2 5,80 % 8. Pinoh Selatan Manggala 931,0 8,75 % 9. Pinoh Utara Tekelak 890,0 8,36 % 10. Ella Hilir Nanga Ella Hilir 1.136,7 10,71 % 11. Menukung Menukung Kota 1.062,1 9,98 % Total Luas Wilayah 10.640,8 100
Sumber  Data  :  Bappeda  Kab.Melawi  Tahun

## 2017
Perjanjian sewa-menyewa rumah toko dapat  dibuat  baik  dihadapan  notaris  maupun dapat dibuat dibawah  tangan.  Perjanjian yang dapat dibuat dihadapan notaris disebut dengan akta  otentik  yang  diatur  dalam  pasal  1869 KUH  Perdata,  akta  otentik  tersebut  ialah suatu  akta  yang  didalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh
dibawah  tangan  yaitu  akta  dibawah  tangan, dimana cara  pembuatan  atau terjadinya tidak dilakukan  oleh  dan  atau  dihadapan  pejabat pegawai umum, akan tetapi hanya oleh pihak- pihak yang berkepentingan saja, salah satunya adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Akhie Rusvianus Ekeh, S.Sos sebagai pemilik rumah toko sedangkan Bapak Agus Kurniadi sebagai penyewa  Rumah  toko  menjelaskan  bahwa surat  perjanjian  sewa  menyewa  rumah  toko tersebut  dibuat  secara  dibawah  tangan  dan ditanda  tangani  oleh  kedua  belah  pihak bersama-sama  dengan dua orang saksi, yang masing-masing  pihak  memiliki  satu  orang saksi. 5 Dari penjelasan yang disampaikan oleh pemilik rumah toko maupun penyewa rumah toko  ditinjau  dari perjanjian  yang  dilakukan oleh  kedua  belah  pihak  berdasarkan  pasal Ketentuan  yang mengatur  tentang  perjanjian sewa  menyewa  terdapat  dalam  pasal  1548 KUHPerdata yang menyebutkan sewa menyewa  adalah  suatu  perjanjian  dengan mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya untuk  memberikan  kepada  pihak  lainnya kenikmatan  dari  suatu  barang,  selama  suatu waktu  tertentu  dan  dengan  pembayaran sesuatu  harga,  yang  oleh  pihak tersebut belakangan  itu  disanggupi pembayarannya.
Pelaksanaan      perjanjian
atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum yang  berkuasa  untuk  itu  tempat  diman  akta dibuatnya. Sedangkan perjanjian yang dibuat
5 Hasil wawancara penulis tanggal
25 januari 2021 dirumah Toko Sewa Bapak Agus Kurniadi dijalan Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi
sewa menyewa rumah toko oleh kedua belah pihak  dimulai  dari  tahapan  pra  penyusunan perjanjian yakni  adanya  kesepakatan diantara kedua  belah  pihak  secara  lisan  untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah toko  yang  beralamat  dijalan  Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Dari hasil pertemuan dan kesepakatan tersebut maka dilakukanlah sebuah perjanjian kedalam tahapan  penyusunan  perjanjian,  penyusunan isi  dari  perjanjian  bagi  kedua  belah  pihak sangatlah  penting  agar  dapat  dimengerti  dan dipahami  dalam  penyusunan  isi  perjanjian yang  akan  dilakukan  sebelum  perjanjian tersebut dibuat.
Sebelum suatu perjanjian disusun, para pihak  perlu  memperhatikan  hal-hal  yang menyangkut  catatan  awal  atau  resume  dari pembicaraan  awal  atau  perundingan  antara para  pihak.  Dalam  penyusunan  tahapan- tahapan pra perjanjian adalah sebagai berikut :
1. Negosiasi
Negosiasi merupakan sarana  bagi para pihak  untuk  mengadakan  komunikasi  dan arah yang dirancang demi mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan  atau  tafsir  terhadap  suatu  hal berkaitan   dengan   kerangka   perjanjian. Saat negosiasi inilah masing-masing pihak menyampaikan penawaran terhadap  yang lain sehingga tercapai kesepakatan. Demi suksesnya  proses  negosiasi  maka  bagi  para pihak  perlu  persiapan  yang  matang  yang
menyangkut  tentang  bagaimana  perjanjian tersebut dilaksnakan oleh kedua belah pihak.

## 2. Pembuatan Nota kesepakatan
Sebelum menyusun nota kesepakatan, para  pihak  perlu  melakukan  identifikasi  diri apakah  sudah  memenuhi  ketentuan  undang- undang, seperti caakap hukum, umur, tentang objek,  dan  tempat  domisili  yang  jelas  dari masing-masing pihak.
Setelah  negosiasi  selesai  dilakukan tahapan  pra  perjanjian  selanjutnya  adalah membuat  nota  kesepakatan  yang  merupakan pencatatan  atau  penyusunan  pokok-pokok persetujuan  dari  hasil  negosiasi  awal  dalam bentuk  tertulis.  Walaupun  belum  merupakan suatu perjanjian nota kesepakatan mempunyai pesan  sebagai  pegangan  untuk  melakukan negosiasi lanjutan  atau sebagai dasar pembuatan perjanjian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  Agus  Kurnadi  sebgai  pihak  penyewa Rumah  Ruko  mengatakan  bahwa  penawaran yang  dilakukan  oleh  Bapak  Akhie  sebagai pemilik Rumah Toko sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga  puluh  juta  rupiah)  dalam  jangka  waktu satu tahun dan disetuji, maka pada tanggal 27 Desember 2015 surat perjanjian dibuat antara kedua belah pihak. 6
Sebagaimana  dalam  perjanjian setelah adanya     kesepakatan-kesepakatan dalam  negosiasi  awal  maka  langkah-langkah 6 Hasil wawancara peneliti tanggal 25 januari 2021 dirumah Toko Sewa Bapak Agus Kurni- adi dijalan Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabu- paten Melawi
selanjutnya adalah membuat surat perjanjian. Sebelum  surat  perjanjian  dibuat  dan  ditanda tangani  oleh  kedua  belah  pihak  maka  hasil negosiasi harus sudah bersifat final dan hasil identifikasi  diri  kedua  belah  pihak  sudah memenuhi  ketentuan  perundang-undangan. Tahapan  penyusunan  perjanjian  memerlukan ketelitian  dan  kejelian  dari  para  pihak  dan maupun  notaris  atau  pejabat  lainnya.  Karena apabila  keliru  merumuskan  nama  dan  data poko,  maka  perjanjian  akan  menimbulkan kesulitan  dalam  pelaksanaannya  dikemudian hari. Pada umumnya dikenal dengan lima fase penyusunan  perjanjian  di  Indonesia  sebagai berikut:
1. Membuat konsep (draf) pertama prosesnya meliputi diantaranya adalah :
a. Judul Perjanjian: dalam judul perjanjian harus diperhatikan kecocokan isi dengan judul perjanjian serta acuan hukum yang mengikatnya.  Hal  ini  dilakukan untuk  menghindari  kesalahpahaman dikemudian hari.
b. Pembukaan  :  pembukaan  biasanya berisi tanggal pembuatan perjanjian.
c. Pihak-pihak  (para  pihak)  dalam perjanjian  :  para  pihak  menjelaskan identitasnya  secara  lengkap  dengan menyebutkan   nama,   pekerjaan atau
jabatan, tempat tanggal, kewarganegaraan dan bertindak atas nama siapa.
d. Latar   belakang    kesepakatan: berisi penjelasan resmi tentang  latar belakang terjadinya suatu
kesepakatan. e. Isi Perjanjian : bagian yang merupakan  inti  perjanjian,  yang memuat  apa  yang  dikehendaki  hak dan  kewajiban  termasuk  [ilihan penyelesaian semgketa. Pada bagian inti  dari sebuah perjanjian diuraikan secara  rinci  isi  perjanjian  yang biasanya  dibuat  dalam  pasal-pasal ayat-ayat,  huruf-huruf  dan  angka- angka.
f. Penutup  :  Jika  semua  hyal  yang diperlukan  telkah  tercantum  dalam bagian isi perjanjian, barulah dirumuskan bagian penutup
perjanjian. Penutup memuat tata cara pengesahan suatu perjanjian.
2. Saling menukar konsep atau draf perjanjian,  dengan  cara  ini  setiap  pihak yang melakukan perjanjian dapat mengkaji ulang atau membuat konsep akhir tersebut untuk diformalkan secara hukum.
3. Lakukan  revisi  (apa  bila  diperlukan).  Hal ini  ditempuh  apabila  ada  msalah  yang belum jelas, atau terjadi perubahan situasi atau adanya bencana alam.
4. Melakukan penyelesaian akhir
5. menandatangani  perjanjian  oleh  masig- masing pihak.
Untuk  memahami  perjanjian
Stefanus Ngebi, Wanprestasi Perjanjian Rumah Toko 31 secara  sempurna  ada  baiknya  para pihak  mengetahui  bagaimana  konsep dasar  atau  struktur  perjanjian  beikut unsur-unsir  pokok  yang  harus  ada yang  disebut  anatonim  perjanjian. Pada  dasarnya  susunan  dan  anatonim perjanjian dapat dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup.
Berikut  ini  uraian  susunan pada  surat  prjanjian  sewa  menyewa rumah  toko  pada  Surat  perjanjian Sewa menyewa Ruko :
1. Pada bagian pendahuluan : memuat secara lengkap semua hal seperti nama perjanjian sewa  menyewa,  selanjutnya  perjanjian memuat identitas lengkap para pihak yang mengikatkan  diri  dalam  sebuah  perjanjian dan siapa yang menandatangani perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
a. Nama :  A  k  h  i  e
Rusvianus Ekeh
Tempat/ tgl lahir  :  Tontang  09 Januari 1969 Pekerjaan : wiraswasta Alamat : D Niagakarya RT/RW/ 001/001 Dsm Tanjung Niaga Kec Nanga  Pinoh K a b u p a t e n
Melawi
No Identitas KTP
:6xxxxxxxxxxxxxxx
Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya disebut pihak pertama. b. Nama
: Agus Kurnadi
Tempat Tgl Lahir  : Sekadau 27 Juli
1978 Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat :   Dsn    Pemda Ko,p Bumi      Rt/  Rw 003/003 Citra Saigon Kec Pontianak  Timur Kab pontianak Kalimantan Barat No Idenitas :
6xxxxxxxxxxxxxxxx
Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi yang selanjutnya disebut pihak kedua
Berdasarkan  kan  hasil  penelitian peneliti  dengan  Bapak  Agus  Kurnadi sebagai  penyewa  ruko  menyampaikan bahwa  dalam  perjanjian  sewa  menyewa rumah toko terdapat 6 pasal yang terdiri dari
:
a. Pasal  1  menerangkan  tentang  jumlah penyewaan  Rumah  toko  yang  harus dibayar oleh pihak kedua
b. Pasal 2 menerangkan hak dan kewajiban bagi  pihak  kedua  diantaranya  adalah termasuk  penggunaan  fasilitas  Ruko serta kewajiban untuk membayar tagihan listrik
c. Pasal   3   menerangkan   tentang   pihak
kedua  berhak  bertanggungjawab tentang berlakunya peraturan- peraturan daerah yang menyangkut retribusi  pajak  dan  berkewajiban untuk  keamanan  rumah  toko  yang disewa.
d. Pasal  4  menerangkan  tentang berakhirnya  surat  perjanjian  sewa menyewa  rumah  toko  maka  harus dikosongkan  dan  menyerahkan kemabali kepada pihak peratama,
e. Pasal 5 menjelaskan apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian sewa menyewa maka kedua belah pihak akan melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh upaya hukum dipengadilan.
f. Pasal 6 menjelaskana tentang waktu dan tempat dimana perjanjian sewa menyewa dilaksanakan. 7
Berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik rumah toko yang menyewakan bapak  Akhie  mengatakan  bahwa, sebelum  menyewakan  rumah  toko kepada  penyewa  dilakukan  beberapa hal  salah  satunya  adalah  dengan memasang sepanduk penawaran kepada  masyarakat  yang  melintas. Apabila  ada  yang  berminat  maka dilakukan  negosiasi  kesepakatan
7 Hasil wawancara peneliti tanggal
25 januari 2021 dirumah Toko Sewa Bapak Agus Kurniadi dijalan Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
secara lisan terlebih dahulu selanjutnya baru akan dilakukan perjanjian secara bersama-sama. 8
Dengan  melihat  perjanjian  yang dilakukan oleh para pihak diatas berdasarkan pasal  1313  KUHPerdata,  bahwa  perjanjian adalah  suatu  perbuatan  hukum  ketika seseorang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap  seorang  atau  lebih.  Perjanjian  juga dapat  diartikan  ketika  seseorang  berjanji kepada  orang  lain,  atau  ketika  2  (dua)  orang saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu perbuatan. Perjanjian dengan demikian mengikat  para  pihak  secara  hukum,  untuk mendapatkan  hak  dan  kewajiban  yang ditentukan dalam perjanjian itu.
Perjanjian sewa menyewa rumah toko yang  dilakukan  mulai  dari  penawaran  harga, sampai  pada  fasilitas  bangunan  rumah  toko akan disampaikan kepada pihak penyewa, agar selam  penyewaan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  tidak  merasa  kecewa,  apa  lagi pada  saat  sekarang  ini  sudah  bermunculan bangunan-bangunan disepanjang jalan Nanga Pinoh. 9
Berkaitan  dengan  perjanjian  sewa menyewa  ruko  berdasarkan  ketentuan  Pasal 1570  dan  pasal  1571  KUHPerdata.  Bunyi Pasal  1570  KUHPerdata  ialah:  Jika  sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berkahir demi  hukum,  apabila  waktu  yang  ditentukan
8
Hasil wawancara peneliti tanggal 26 januari  2021  dirumah  kediaman  Bapak  Akhie  dsn Tanjung  Niaga  Kecamatan  Nanga  Pinoh  Kabupaten Melawi
telah  lampau,  tanpa  diperlukannya  sesuatu pemberutahuan  untuk  itu.  Sedangkan  bunyi Pasal  1571  KUHPerdata:  Jika  sewa  tidak dibuat  tulisan,  maka  sewa  itu  tidak  berakhir pada  waktu  yang  ditentukan,  melainkan jika pihak lain memberitahukan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasan setempat.
Salah satu aspek yang  sangat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri.  Pelaksanaan perjanjian inilah yang menjadi tujuan orang-orang yang mengadakan  perjanjian.  Setiap  pihak  dalam hal ini kreditur maupun debitur yang membuat perjanjian  menghendaki  agar  pelaksanaan perjanjian diusahakan dengan sempurna agar dalam perjanjian dikemudian hari tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Akhie yang mempunyai beberapa rumah toko disewakan di Kota pinoh mengatakan bahwa    perjanjian   kalau  dilihat dari  bentuk dan  wujudnya  merupakan rangkaian  kata-kata  dan  kalimat  yang mengandung janji-janji ataupun kesanggupan- kesanggupan yang  diucapkan  dan  dituangkan dalam  bentuk tulisan  oleh  pihak-pihak  baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan dengan membuat perjanjian. 10

## Dalam    isi    perjanjian    tercantum
10 Hasil wawancara peneliti tanggal 26 januari  2021  dirumah  kediaman  Bapak  Akhie  dsn Tanjung  Niaga  Kecamatan  Nanga  Pinoh  Kabupaten Melawi
didalamnya  hak-hak  dari  kedua  belah  pihak serta  kewajiban-kewajiban  yang  dilakukan oleh para pihak berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan  penyewa   rumah   toko bapak Agus  Kurnadi  mengatakan  bahwa kewajiab bagi  penyewa  rumah  toko  adalah  membayar besarnya penyewaan dilakukan serta kewajiban  selama  penyewa  mendiamai bangunan  rumah  toko,  salah  satunya  adalah merawat bangunan, membayar retribusi pada pihak  pemerintah  kabupaten,  serta  menjaga rumah toko  dalam kondisi  sedia kala apabila kontrak  perjanjian  tersebut  sudah  dinyatakan selesai. 11
Berdasarkan Hasil wawancara peneliti  dengan Bapak Akhie yang menyewakan  rumah  toko  meenyampaikan bahw  salah  satu  kewajiban  bagi  pemilik rumah  toko  adalah  menyediakan  fasilitas bangunan  salah  satunya adalah  listrik,  air, kondisi  bangunan  tidak  bocor, serta  fasilitas penunjang lainnya seperti akses parkir didepan bangunman.  Sementara  hak  dari  pemilik bangunan  rumah  toko  adalah  menerima pembayaran  dari  penyewa,  serta  penyewa apabila  sudah  meninggalkan  atau  kontrak sudah  selesai  maka  banguna  dalam  kondisi seperti  sediakala  pada  saat  penyewa  baru datang untuk mengontrak. 12
Dari  keterangan-keterangan    yang 11 Hasil wawancara peneliti tanggal 25 januari 2021 dirumah Toko Sewa Bapak Agus Kurniadi dijalan Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
12 Hasil wawancara peneliti tanggal 26
januari  2021  dirumah  kediaman  Bapak  Akhie  dsn Tanjung  Niaga  Kecamatan  Nanga  Pinoh  Kabupaten Melawi
34 Perahu, Volume 9 Nomor 1, Maret 2021, Hlm 22-37
disampaikan  oleh  nara  sumber  diatas  dapat penulis samapaikan bahwa kewajiban- kewajiban  bagi  para  pihak  adalah  dalam perjanjian  tersebut  sudah  melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi  kesepakatan yang dilakukan.  Dalam  setiap  perjanjian  yang dilakukan oleh pihak-pihak merupakan aturan yang harus diikuti dan sebagai undang- undang bagi  kedua  belah  pihak  yang  membuat perjanjian  oleh  sebab  itu  apabiila  salah  satu pihak  dinyatakan  lalai  dalam  memenuhi prestasinya maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut dari isi perjanjian tersebut.
Berkaitan dengan pengertian perjanjian  tentang      kewajiban-kewajiban para pihak diatas maka berikut ini perjanjian berdasarkan  pendapat  ahli  Menurut  Prof. Purwahid  Patrik  yang  menyatakan  bahwa perjanjian  adalah  perbuatan  yang  terjadi sesuai  dengan  formalitas-formalitas  dari peraturan  hukum  yang  ada  tergantung  dari persesuaian  kehendak  dua  atau  lebih  orang- orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah  satu  pihak atas beban  pihak  lain  atau  demi  kepentingan masing-masing  pihak  secara  timbal  balik. Menurut  Van  Dunne,  yang  diartikan  dengan perjanjian  adalah  :“suatu  hubungan  hukum antara dua pihak atau lebih  berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 13
Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum
13 Salim, 2002, Pengantar Hukum
Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, hlm 160
perikatan  yang  di  maksud  dengan  perjanjian adalah:“persetujuan  antara  dua  orang  atau lebih  dengan  saling  mengikatkan  diri  untuk melaksanakan  suatu  hal  mengenai  harta kekayaan  Pada  Pasal  1321  KUHPerdata ditentukan  bahwa  tiada  sepakat  yang  sah ataupun sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau  diperoleh  dengan  paksaan  ataupunn penipuan. Sepakat  yang  dimaksudkan adalah persetujuan kehendak yang terjadi antara para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan. 14
Adanya perjanjian  yang  dibuat maka lahirlah  perikatan  yakni,  dalam  bahasa Belanda perikaatan disebut dengan verbintenis. Perikatan merupakan terjemahan dari verbintenis  atau verbinden, yang  artinya mengikat.  Istilah  verbintenis   menunjuk pada adanya  “ikatan”  atau  “hubungan”  sehingga verbintenis diartikan sebagai suatu hubungan. 15 Berdasarkan  Hasil  wawancara dengan  Bapak  Akhie   selaku   pemilik rumah toko  menyampaikan  bawha  apabila  penyewa dalam  hal  ini  bapak  Agus  Kurniadi membatalkan  perjanjian  yang  sudah  berjalan beberapa  bulan  apakah  pihak  pemilik  rumah toko akan mengembalikan sisa dari uang sewa tersebut  kepada  penyewa.  Pihak  penyewa dalam  perjanjian  atau  kesepakatan  dilakukan bahwa  dari  awal  penyewaan  adalah  jangka waktu satu tahun dan apabila pihak penyewa membatalkan  ditengah  jalan  artinya  tidak
14 Wawan Muhwan Hariri, 2011,
Hukum Perikatan , (Bandung: Pustaka Setia), hlm 121
sampai satu tahun maka uang yang diberikan tidak  dapat  dikembalikan,  karena  anggapan dari  penyewa  rumah  toko  bawha  penyewa sudah menyewa rumah toko dalam waktu satu tahun,  apabila  penyewa  mengambil  jangka waktu  perbualan  maka  surat  perjanjian  yang dibuat harus ditinjau uilang kembali. 16
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  Bapak  Agus  Kurnadi menyampaikan  apabila  terjadi  pembatalan perjanjian  dilakukan  di  pertengahan  tahun berjalan  apakah  resiko  yang  didapati  oleh penyewa.  Dalam  kaitan  perjanjian  sewa menyewa  atau  kontrak  bangunan  resiko apabila  membatalkan  dari  perjanjian  yaitu uang  yang  sudah  diberikan  kepada  pemilik bangunan  akan  dianggap   hangus   atau tidak dapat  diambil  kembali  kecuali  terjadi kesepakatan  ulang,  itupun  harus  ada  alasan yang  mendasar,  karena  pada  dasarnya  setiap kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak ingin  kesepakatan  tersebut  berjalan  sesuai dengan harapan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  para  narasumber diatas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak- pihak  tersebut  menginginkan  agar  perjanjian berjalan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  dan segala resiko yang terjadi dapat terhindarkan, oleh   sebab   itu   perjanjian   sewa-menyewa ruko  yang  terjadi  antara  para  pihak  dalam 16 Hasil  wawancara  peneliti  tanggal 26  januari 2021  dirumah  kedia-  man  Bapak  Akhie  dsn Tanjung  Niaga  Kecamatan  Nanga  Pinoh Kabupaten Melawi
hal  ini  dalam  objek  pembayaran  sewa  ruko seharusnya dapat berjalan sesuai dengan yang dinginkan  apabila  masing-masing  para  pihak dapat menjalankan kewajibannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  diatas maka  dapat  peneliti  simpulkan  dalam penelitian  ini  Bahwa  pelaksanaan  perjanjian sewa  menyewa  rumah  toko  antara  yang menyewakan dengan  pihak  penyewa  di Jalan Sido  Mulyo  Kecamatan  Nanga  Pinoh Kabupaten Melawi telah dilaksanakan sesuai dengan  tahapan-tahapan  yang  dilakukan oleh  para  pihak  mulai  dari  negosiasi  sampai dengan   penandatangan   surat   perjanjian dan bahwa tanggungjawab bagi para pihak dalam melaksankan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan sewa menyewa rumah  toko  dijalan  Sidomulyo  Kecamatan Nanga pinoh kabupaten Melawi dalam setiap pembatalan perjanjian maka resiko dari sewa menyewa  tersdebut  menjadi  tanggung  jawab si penyewa apabila dibatalkan. Selain itu tentu peneliti  juga  memberikan  saran  berdasarkan pada simpulan diatas Agar pelaksanaan sewa menyewa  rumah  toko  antara  pihak  yang menyewakan dengan pihak yang menyewa di Kecamatan  Nanga  Pinoh  Kabupaten  Melawi dilaksanakan  dengan  itikat  baik  berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat pada masing- masing pihak serta dalam isi perjanjian diatur terlebih dahulu serta ikutsertakan sanksi dari
masing-masing  pihak  jika  terjadi  kelalaian dalam  menepati  isi  perjanjian  secara  legal formal memberikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Sselain itu diharapkan agar perumusan  isi  perjanjian  dilakukan  secara rinci dan tegas sehingga tanggung jawab para pihak  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  dapat  dengan  segera terpenuhi.

## SARAN
Selayaknya  perjanjian  itu  dilakukan dengan  itikat  baik  berdasarkan  hak  dan kewajiban  yang  melekat  pada masing- masing pihak serta dalam isi perjanjian diatur terlebih dahulu  serta ikutsertakan sanksi dari masing-masing  pihak  jika  terjadi  kelalaian dalam  menepati  isi  perjanjian  secara  legal formal memberikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Sselain itu diharapkan agar perumusan  isi  perjanjian  dilakukan  secara rinci dan tegas sehingga tanggung jawab para pihak  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  dapat  dengan  segera terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## REFENSI BUKU-BUKU
Ali,  Achmad,  2002,  Menguak  Tabir  Hukum
(Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis),
Jakarta:    Penerbit     Toko     Gunung
Agung.
Anwar,  Syamsul,  2010,  Hukum  Perjanjian Syariah, Jakarta : PT Rajagrafindo Persda.
Bungin, Burhan, 2003,Analisis Data
Penelitian  Kualitatif,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Darus, Mariam, 2005, KUH Perdata Buku III
Hukum Perikiitan Dengan Penjelasan, PT. Alumi Bandung.
Harahap, M. Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian,Bandung: Alumni
Hariri,  Wawan    Muhwan,    2011,    Hukum Perikatan, Bandung: Pustaka Setia.
Hay, Marhainis Abdul, 1984,Hukum Perdata Material, Jilid II, Cet-4, Jakarta: Pradnya Paramita.
Ichsan, Ahmad, 1982, Hukum Perdata IB, IP. Pembimbing Masa, Bandung.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1983 Metode Penelitian  Hukum, Jakarta,  Ghalia

## Indonesia
R. Setiawan, 1999 Pokok- PokokHukumPerjanjian, (cet. 6,

## Jakarta: Putra Abadin
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  1990, Metodologi
Penelitian Hukum dan jurimetri , Jakarta Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Pene- litian Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta
Sudarsono, 2007 Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta
http://www.landasanteori.
com/2015/10/
pengertian-perjanjian- sewa-menyewa. html diunduh pada tanggal 16 Januari  2021  jam  22.00
WIB
https://www.kompasiana.c
om/nopalmtq/ m e n g e n a l - a r t i - k a t a - t a n g g u n g jawab_5529e68b6ea8 342572552d24 diakses hari  selasa  tanggal  16 Januari  2021  jam  15.30
wib