INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2147-2160 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Hukum Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Hewan Melalui OSS Khususnya Tenaga Kesehatan Hewan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia
Ardhoeni Absa Syahputri Universitas Kristen Maranatha Email: ardhoenia@yahoo.com

## Abstrak
Sebagai Dokter Hewan sebagaimana tenaga kesehatan dalam berpraktik diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagai penunjang kopetensinya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengangti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunanya telah menghilangkan pasal fundamental tersebut dan mengubah peraturan kepemilkan SIP Menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun metode yang yang  digunakan  peneliti  adalah  yuridis  normatif.  Seorang  Dokter  Hewan  memiliki  kewajiban memenuhi  aturan  profesi  dalam  memberikan  pelayanan  pada  masyarakat  dan  mematuhi  standar profesi untuk memberikan playanan, layanan profesi juga tidak selamanya menjadi usaha dan SIP merupakan hal yang melekat pada pribadi bukan usahanya, dalam kepemilikanya harus diatur secara mendalam oleh organisasi kedokteran hewan dengan mengikuti platihan ataupun pendidikan untuk memastikan bahwa pemegang SIP memenuhi standar serta kelayakan yang sudah ditetapkan dan harus di diperpanjang secara berkala. Sistem aturan dapat keliru dalam konstek tertentu terutama jika tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi implementasinya.
Kata Kunci: Dokter Hewan, Surat Izin Praktik, Surat Izin Berusaha, Online Submission System (OSS)

## Abstract
As a veterinarian, as well as health workers in practice, they are required to have a Practice Permit (SIP) to support their competence. The issuance of Law Number 06 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 02 of 2022 concerning Job Creation and its derivative regulations  has  eliminated  this  fundamental  article  and  changed  the  SIP  ownership  regulations  to Business  Identification  Numbers  (NIB).  The  method  used  by  researchers  is  normative  juridical.  A veterinarian has the obligation to comply with professional rules in providing services to the community and comply with professional standards to provide services, professional services also do not always become a business and SIP is something that is attached to the person not his business, in ownership it must be regulated in depth by a veterinary organization with attend training or education to ensure that SIP holders meet the standards and eligibility that have been set and must be renewed periodically. The rule system can be wrong in certain contexts, especially if it does not consider the important factors that influence its implementation .
Keyword: Veterinarian, Practice License, Business License, Online Submission System (OSS)

## PENDAHULUAN
Pengurusan  Surat  Izin  Praktik  (SIP)  Dokter  Hewan  agar  dokter  hewan  dapat  memiliki  izin melakukan praktik baik secara individu, di badan usaha atau instansi pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:
“(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Bupati/walikota”.
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  05  Tahun  2021  tentang  Penyelenggara  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan  Standar  Produk  pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor  Pertanian turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tantang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini menimbulkan  permasalahan  dalam  sektor  perizinan  praktik  dokter  hewan.  Pasal  72  dari  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan secara umum mengatur mengenai kompetensi dan praktik dokter hewan  merupakan  satu-satunya  pasal  yang  mengatur  tentang  praktik  dokter  hewan  telah  diubah sehingga menimbulkan permasalah dalam sektor perizinan praktik
Pada Pasal 72 sebagai satu-satunya pasal yang mengatur mengenai praktik dokter hewan diubah, pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa sebagai dokter hewan perlu mempunyai SIP kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati atau walikota dengan disertakan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh organisasi profesi kedokteran hewan atau yang dikenal PDHI (Persatuan Dokter Hewan Indonesia). Kemudian Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah mengubah kebijakan profesi dokter hewan untuk mendapatkan SIP wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
Perubahan  tersebut  memicu  kontroversi  dan  pertentangan  di  kalangan  profesi  dokter  hewan pasalnya  saat  ingin  melakukan  praktek  seorang dokter  hewan  perlu  mengajukan  perizinan  melalui sistem  Online  Submission  System  (OSS)  untuk  penerbitan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  ketentuan mengenai kewajiban bagi dokter hewan untuk mengajukan SIP melalui sistem OSS sedangkan untuk profesi lain seperti dokter dan dokter gigi guna mendapatkan SIP tidak diperlukan untuk membuat NIB. Selain  itu  untuk  profesi  dokter  atau  dokter  gigi  mereka  mempunyai  undang-undang  khusus  yang mengatur  mengenai  praktik  kedokteran  dan  tidak  adanya  perubahan  mengenai  Undang-undang tersebut, sedangkan sektor kedokteran hewan tidak mempunyai Undang-undang lain yang mengatur tentang  praktik  kedokteran  hewan,  selain  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2014  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur untuk  saat  ini  dan  sudah  diubah  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  05  Tahun  2021  tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hal ini menimbulkan kontroversi pada sektor tenaga kesehatan  hewan  karena dinilai  hanya  mementingkan  segi  ekonomi  saja  tidak  memandang dokter hewan sebagai profesi. karena menghilangkan kewajiban dari kepemilikan SIP menjadi NIB, dimana hal tersebut merugikan profesi dokter hewan karena dinilai berdasarkan keuntungan ekonomi saja tapi tidak melihat dari sisi profesi dokter hewan yang mempunyai tujuan serta kewajiban untuk kesehatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini diteliti menggunakan pendekatan Yuridis  Normatif.  Penelitian  Yuridis  Normatif  merupakan  suatu  jenis  penelitian  berdasarkan  hukum yang  dilaksanakan  dengan  mengkaji  normanorma  atau  hukum  positif  dengan  sumber  bahan kepustakaan  (data  sekunder) (Muhaminin,  2020).  Penelitian  Yuridis  Normatif  bertujuan  untuk mempermudah penulis dalam pengaplikasian asas-asas atau norma Hukum Positif  (Ibrahim,  2005). Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analitis dimana pada pelaksanaannya melakukan pendekatan
undang-undang dan konseptual. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan proses mempelajari Perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  Tenaga  Kesehatan  Hewan  dan  Sektor  Pertanian (Ibrahim, 2005).
Jenis data yang dimasukan oleh penulis berupa data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  serta  bahan  hukum  tersier  Adapun  hukum  jenis  tersier  terdiri  dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  02  Tahun  2022  Tantang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang penyelenggaraan  perizinan  berusaha  berbasis risiko  dan  Peraturan  Menteri  Nomor  15  Tahun  2021  lalu  bahan  hukum  pada  jenis  sekunder diperbolehkan  dari  sumber  buku-buku  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  pada bidang kesehatan, jurnal, makalah, artikel yang membahas mengenai topik yang penulis teliti. Bahan hukum  pada  jenis  tersier  merupakan  sumber  hukum  yang  memberikan  petunjuk  serta  penjelasan mengenai sumber yang berasal dari hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sumber yang terdapat di media internet yang berhubungan dengan topik yang diteliti serta kamus bahasa indonesia (KBBI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak  munculnya  Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tantang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang tidak ada hentinya menimbulkan polemik salah satunya terkait perizinan, pada awalnya model izin biasa kini diubah menjadi izin usaha berbasis risiko dengan tujuan untuk penyederhanaan bentuk perizinan di indonesia. Pada Pasal 26 butir b Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 usaha sektor pertanian telah dilakukan penyederhanaan perizinan maka akan adanya penghapusan, pengubahan ataupun  penetapan  pengaturan  baru,  Pasal  28  butir  f  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan salah satu yang mengalami pengubahan ataupun penetapan pengaturan baru yang akan diatur secara mendalam  dalam  peraturan  pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  05  Tahun  2021  Tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko turunan dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 sebagai pelaksana terkait sektor penanaman modal menjelaskan mengenai sistem perizinan serta penerbitan atas usaha yang dijalankan serta menjelaskan dan mengelompokan berbagai jenis usaha dalam skala usaha risiko rendah, risiko menengah  rendah, risiko menengah tinggi, risiko tinggi. Dalam skala usaha resiko tinggi produk perizinan yang dikeluarkan adalah bentuk NIB dan Izin bahkan jika diperlukan  akan  dikeluarkan  sertifikat  standar  produk.  Pada  penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko ada beberapa sektor yang termasuk ke dalamnya, salah satunya sektor pertanian pada pasal 36 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor. 05 Tahun 2021 menjelaskan bahwa ;
“(1) Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha terdiri atas;
a. Peternakan;
b. Hiauan pakan ternak;
c. Rumah potong hewan;
d. Penanganan daging dan hasil ikutan
e. Veteriner dan;
f. Obat hewan
Maka dapat dikategorikan dalam subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan usaha dengan risiko tinggi salah satunya adalahnya veteriner . Hal tersebut menimbulkan kontroversi pada sektor tenaga kesehatan hewan yang memberikan pelayanan kesehatan hewan ini dinilai hanya mementingkan  segi  ekonomi  saja  tidak  memandang  dokter  hewan  sebagai  profesi  karena menghilangkan  kewajiban  dari  kepemilikan  SIP  menjadi  NIB.  Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15 Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan  Standar  Produk  Pada  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 menjelaskan bahwa:
(1) “ Menteri menetapkan standar kegiatan usaha standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha  berbasis  risiko  untuk  sektor pertanian  sebagaimana tercantum  dalam  lampiran  yang merupak an bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini”
(2) “ Standar kegiatan usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subsektor;
a. Perkebunan;
b. Tanaman Pangan;
c. Hortikultura;
d. Peternakan dan kesehatan hewan;
e. Ketahanan Pangan; dan
f. Sarana Pertanian
Pasal 2 Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan  melalui  sistem  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  Peternakan  dan kesehatan hewan merupakan sektor bidang usaha dengan resiko tinggi , dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 dijelaskan pada pasal 36 ayat (5) butir e yang termasuk kedalam perizininan subsektor perternakan dan Kesehatan hewan terdiri  dari kegiatan usaha veteriner. Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 1 Ayat (2) dan ayat (28) Menjelaskan bahwa ; “(2) Kesehatan
Hewan  adalah  segala  urusan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  surberdaya  hewan,  kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penaminan keamanan produk hewan kesejahteraan hewan.” “(28)  Veteriner  adalah  segala  urusan  yang  berkaitan  dengan  hewan,  produk  hewan,  dan  penyakit hewan.”
Pada  Pasal  27  Peraturan  Pemerintah  Nomor  03  tentang  Otoritas  Veteriner  juga  menjelaskan bahwa tenaga paramedik veteriner merupakan sarjana kedokteran hewan yang memiliki kompetensi teknis pada bidang kesehatan hewan dalam hal ini dapat dikategorikan bahwa Profesi dokter hewan masih di satu rumpunkan dengan Pertanian/Peternakan yang mengakibatkan dokter hewan diwajibkan untuk  membuat  NIB  melalui  OSS  untuk  penerbitan  SIP  dokter  hewan.  Dokter  Hewan  atau  tenaga kesehatan hewan mempunyai peran serta kontribusi penting dalam kesehatan masyarakat. Sejak masa Perang Dunia II, administrator kesehatan masyarakat Amerika Serikat memperhatikan pentingnya peran dokter hewan dalam menjaga kesehatan manusia. Mereka menyadari bahwa banyak penyakit yang ditularkan melalui bahan pangan yang berasal dari produk hewani, seperti daging, susu, dan telur. Oleh karena  itu,  dokter  hewan  dilibatkan  dalam  standar  pelayanan  kesehatan  dunia  (World  Health Organization/WHO)  untuk  meningkatkan  kesehatan  manusia  dengan  mengurangi  bahaya  yang kemungkinan timbul dari produk hewani.
Dokter  hewan  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  dalam  menangani  penyakit  hewan  dan memastikan  bahwa produk  hewani  yang dikonsumsi  manusia  bebas dari  kontaminan  dan  patogen yang  dapat  menyebabkan penyakit.  Sektor  kesehatan  hewan  sendiri  dibagi  menjadi  tiga tanggung jawab besar yang dimana semua bertujuan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat buka hanya mengarah pada peningkatan perekonomian saja. Tiga tanggung jawab besar pada sektor kesehatan hewan yaitu ;
1. Yang termasuk kedalam hewan kesayangan/peliharaan diantaranya kucing, anjing, burung dan beberapa  diantaranya.  Hewan  peliharaan  seringkali  dianggap  sebagai  anggota  keluarga  dan memiliki nilai sentimental yang tinggi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, penting bagi pemilik hewan peliharaan untuk memastikan bahwa kesehatan hewan peliharaan mereka terjaga dengan baik. Dokter  hewan  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga  kesehatan  hewan  peliharaan,  seperti memberikan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta memberikan perawatan medis jika  diperlukan.  Dalam  hal  ini,  sektor  kesehatan  hewan  memainkan  peran  penting  dalam memastikan kesehatan hewan peliharaan, sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
2.  Sektor  kesehatan  hewan  memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  menjaga  kesehatan  dan keamanan  pangan  dari  produk  hewani.  Hal  ini  dikarenakan  hewan  yang  digunakan  untuk memproduksi pangan harus dipastikan sehat dan bebas dari penyakit, yang dapat membahayakan kesehatan  manusia  selain  itu,  sektor  kesehatan  hewan  juga  memiliki  peran  penting  dalam mencegah  dan  mengendalikan  penyakit  yang  dapat  menular  dari  hewan  ke  manusia,  seperti
zoonosis. Dengan menjaga kesehatan hewan dengan baik, maka produk pangan yang dihasilkan juga akan menjadi aman dan berkualitas, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan manusia.
3. Satwa liar ataupun satwa yang dilindungi oleh pemerintah juga menjadi tanggung jawab besar pada pada sektor kesehatan hewan seperti binatangbinatang di penangkaran atau kebun binatang (Prima et al., 2021).
Ketiga hal diatas menjadi tanggung jawab besar sektor kesehatan hewan dengan tujuan untuk menjaga  ekosistem  dan  kesehatan  yang  mempunyai  dampak  besar  bagi  kehidupan  masyarakat. Berkaca  pada  kejadian  yang  pernah  terjadi  seperti  pandemi  covid-19,  bermunculannya  virus-virus seperti Nipah, Ebola, Cacar Monyet, HIV yang pernah terjadi menjadi salah satu contoh bahwa peranan satwa liar menjadi salah satu penyebab penyakit tersebut muncul (Prima et al., 2021).   Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  praktik  kedokteran  menjelaskan  bahwa  seorang  dokter  dalam berpraktik wajib memiliki SIP yang diperoleh dari Kolegium (Diab, 2017).   Selayaknya seorang dokter, dokter hewan sama saja dengan dokter dan dokter gigi, karena saat ini kedokteran hewan sama-sama termasuk  kedalam  ilmu  kesehatan  bukan  lagi  ilmu  hayat  (pertanian/peternakan)  bahkan  ilmu kedokteran  hewan  merupakan  pengembangan  dari  ilmu  kedokteran  yang  diajarkan  oleh  Bapak kedokteran dunia  Hippocrates  (Diab,  2017). Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dokter hewan wajib memiliki SIP sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 turunan dari Undang- undang  No.  6 Tahun  2023 tidak  ada  syarat yang  mewajibkan  seorang  dokter  hewan  memiliki  NIB, karena sejatinya tidak semua dokter hewan memiliki usaha, banyak sekali dokter hewan yang bekerja di  bawah  naungan  Perusahaan  atau  Pemerintah  yang  memerlukan  layanan  jasa  profesinya  (Prima, 2023)
Hewan dan manusia sejatinya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia sangat bergantung  pada  hewan  untuk  memenuhi  kebutuhan  protein  dan  nutrisi  lainnya.  Namun,  sebagai konsekuensi dari penggunaan produk hewani sebagai pangan, muncul juga risiko bahaya kesehatan yang harus diatasi. Pangan asal hewan yang sering dimanfaatkan oleh manusia seperti daging, susu, dan telur, produk hewani harus dipenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), memastikan bahwa produk hewani yang dikonsumsi manusia bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia  (Witaningrum et al., 2020). Dokter hewan memiliki peran penting dalam pengecekan keamanan pangan asal hewan baik impor maupun ekspor. Sebagai seorang ahli  kesehatan  hewan,  dokter  hewan  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  menganalisis produk hewani dari segi keamanan dan kesehatan nya. Dalam proses pengecekan keamanan pangan asal hewan, dokter hewan dapat memberikan label nomor veteriner untuk  menunjukkan kelayakan konsumsi produk  tersebut bagi masyarakat. Label nomor veteriner ini menunjukkan bahwa produk
tersebut  telah melewati  serangkaian  pengujian  yang  dilakukan  oleh  dokter  hewan  dan  memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan. Oleh karena itu, peran aktif dokter hewan dalam pengecekan keamanan pangan asal hewan sangat penting untuk memastikan bahwa produk hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
Profesi  dokter  hewan  juga  melakukan  praktik  untuk  menyediakan  layanan  kesehatan  atau pengobatan bagi hewan, baik hewan peliharaan ataupun hewan yang dilindungi negara, dokter hewan juga  dapat  menganalisis  dan  melaporkan  penyakit  yang  ditularkan  dari  hewan  dengan  melakukan penelitian terhadap penyakit tersebut serta mempunyai wewenang dalam mendiagnosa penyakit yang ditularkan oleh hewan (Prasetyowati et al., 2021). Selain hal tersebut dokter hewan mempunyai peran penting  dalam  pelestarian  serta  kesejahteraan  satwa  liar  atau  satwa  langka  dan  satwa-satwa  yang dilindungi di indonesia untuk menjaga ekosistem Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009 Tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  serta  Peraturan  Pemerintah  No.3  tahun  2017  Tentang Otoritas Veteriner. Untuk melakukan hal-hal demikian seorang dokter hewan diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
Perizinan merupakan suatu tindakan administratif yang diberikan oleh pihak berwenang dalam suatu negara untuk memberikan izin atau persetujuan terhadap kegiatan atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tujuan dari perizinan ini adalah untuk mengendalikan kegiatan atau perilaku individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi lingkungan atau masyarakat sekitar secara preventif, sehingga kegiatan atau aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku, perizinan mempunyai tujuan utama untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas individu atau kelompok sehingga tidak merugikan lingkungan atau masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi individu atau kelompok yang ingin melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu untuk memperoleh perizinan yang diperlukan agar dapat melaksanakan kegiatan  atau  aktivitas  tersebut  dengan  cara  yang  aman  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku (Armada, 2018). Perizinan dapat berbentuk berbagai macam, seperti pendaftaran untuk mengumpulkan informasi tentang suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat, rekomendasi biasanya diperlukan  sebagai  persyaratan  dalam  mengajukan  izin  atau  sebagai  persyaratan  untuk  memenuhi regulasi tertentu, sertifikasi dapat diberikan sebagai tanda bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur (Maulana dan Jamhir, 2018). NIB sendiri merupakan identitas bagi suatu pelaku usaha yang sudah diatur dalam KBLI pada tahun 2020 yang menimbulkan jenis aktivitas ekonomi dengan output berupa barang atau jasa (Dedy, 2023). NIB dibuat untuk memenuhi kewajiban para pelaku usaha untuk mendapatkan izin melakukan usaha yang  berbasis  komersial  dan  mempermudah  bagi  wirausahawan  mengembangkan  usahanya, menggantikan izin sebelumnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan  kepabeanan,  NIB  memiliki  masa  berlaku  selama  bisnis  tersebut  berjalan  dan  ini  memberikan
manfaat panjang (Hanim et al., 2020). Sebenarnya saat ini untuk mendapatkan NIB tidaklah sulit dengan perkembangan teknologi saat ini pembuatan NIB sudah dapat dilakukan melalui Platform OSS yang sengaja  diciptakan  oleh  pemerintah  untuk  mempermudah  pembuatan  atau  penerbitan  surat  izin berusaha  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  dibawah  atas  nama  Menteri,  Pimpinan  Lembaga, Gubernur  atau  Bupati/walikota  (Kemenko,  2023).  Proses  pembuatan  bahwa  tahapan  pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun non-perorangan dengan mengakses laman OSS dan mengisi data formulir registrasi yang diperlukan. Untuk pelaku usaha perseorangan, data yang diisikan meliputi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi  penanaman  modal,  besaran  rencana  penanaman  modal,  rencana  penggunaan  tenaga  kerja, nomor  kontak  usaha  dan/atau  kegiatan,  rencana  permintaan  fasilitas  fiskal,  kepabeanan,  dan/atau fasilitas lainnya, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengikuti arahan lainya yang terdapat para from platform OSS, penerbitan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS secara otomatis setelah pelaku usaha  melakukan pendaftaran  dan  persetujuan  pemenuhan  komitmen  oleh  pelaku  usaha.  Setelah pelaku  usaha  menerima  NIB,  dapat  terjadi  penyesuaian  data  di  DPMPTSP  terutama  bagi  izin komersial/operasional.  Hal  ini  mungkin  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  data  yang  tercatat  di DPMPTSP sesuai dengan data yang tercatat di NIB, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pemantauan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha (Assegaf et al., 2019).
Hal ini sebenarnya dapat juga memberikan solusi bagi dokter hewan terutama bagi mereka yang ingin melakukan praktik mandiri, karena hampir 50% para lulusan dokter hewan ingin mambangun klinik mandiri, selain itu kurangnya juga kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan perizinan dalam sektor peternakan membuat pembuatan surat izin praktik dalam bidang kesehatan hewan cukup sulit karena belum diakomodir ke dalam pelayanan perizinan satu pintu, maka dengan ditariknya ke pusat  pelaku  usaha  pelayanan  kesehatan  hewan  dapat  dengan  mudah  membuat  izin  serta mendapatkan legalitas terkait perizinannya. Untuk mendapatkan SIP melalui OSS sendiri tidaklah sulit hanya perlu melampirkan surat rekomendasi dari PDHI cabang, dinas daerah beserta surat pemenuhan tempat praktek dokter hewan dari dinas daerah. Namun yang menjadi permasalahan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 izin usaha yang dijalankan atau didaftarkan oleh dokter hewan merupakan izin usaha pada sektor pertanian dan dokter hewan masuk kedalam golongan kesehatan hewan. Profesi dokter hewan dimasukan kedalam golongan risiko tinggi karena akan berkaitan dengan pelayanan  medis,  obatobatan  serta  berkaitan  langsung  dengan  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  maka  dokter  hewan  masuk  kedalam  bidang  dengan  konsekuensi  yang  mempunyai dampak  cukup  tinggi,  dengan  begitu  harus  memenuhi  persyaratan,  kemampuan  kompetensi, persyaratan  fasilitas  yang  dipenuhi  serta  legalitas  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  tersebut.  Maka siapapun yang akan membuat usaha dalam bidang kesehatan hewan perlu membuat NIB melalui OSS, bidang kesehatan hewan karena mempunyai resiko tinggi masuk dalam KBLI 75000 (Kesehatan Hewan) dengan minimum modal yang perlu dimasukan pun sejumlah Rp. 1000,000,000.,00, hal tersebut dinilai
sulit jika melihat seorang dokter hewan yang baru saja lulus dan berkeinginan untuk membuka praktik mandiri mempunyai modal sebesar itu. Walaupun ternyata sekarang KBLI sudah memberikan kembali solusi memberikan pilihan KBLI 01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan) dapat membuat izin usaha dengan  modal  Rp.0.  sampai  Rp.1000,000,000.,0018.  Walaupun  ternyata  sekarang  KBLI  sudah memberikan kembali solusi memberikan pilihan KBLI 01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan) dapat membuat izin usaha dengan modal Rp.0. sampai Rp.1000,000,000.,00.
Dengan begitu sebenarnya dokter hewan dapat dengan mudah membuat NIB untuk mendapatkan SIP, namun itu bukanlah sebuah solusi karena dengan dibuatnya aturan seperti itu terbitnya SIP dokter hewan ciptaan OSS menjadi (Jasa Pelayanan Ternak) bukan (Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan) hal ini yang menjadi permasalahan bagi profesi dokter hewan pasalnya tidak hanya hewan ternak saja yang membutuhkan  jasa  pelayanan  nya.  SIP  yang  diterbitkan  Oleh  OSS  juga  mempunyai  masa  berlaku selamanya  (selama  usaha  itu  masih  berlangsung),tidak  salah  dengan  hal  tersebut  jika  melihat  OSS merupakan sistem untuk mengatur bentuk usaha bukan profesi.
Profesi  tidaklah  mempunyai  kewajiban  untuk  mengurus  OSS  terkecuali  dokter  hewan,  karena profesi tersebut pada Peraturan Menteri Pertanian No 15 Tahun 2021 masih di satu rumpunkan dengan pertanian/peternakan.  Dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  dokter  hewan  dianggap  sama  seperti pengusaha  apapun  dalam  ruang  lingkup  sektor  pertanian  dan  tidak  menutup  kemungkinan  akan adanya kategori dokter hewan dalam skala mikro, makro dan sebagainya karena dinilai sebagai unit usaha bukan profesi.
Profesi  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  harus  memiliki  keterampilan  serta  kemampuan  yang signifikan terhadap salah satu ilmu tertentu yang di dapat dari pendidikan dan pelatihan yang cukup lama oleh lembaga tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan dan mempunyai kode etik sebagai pedoman untuk pengabdian kepada masyarakat (Sahaka, 2020). Seorang dokter hewan adalah suatu profesi  dan  setara  dengan  profesi  dokter  dan  dokter  gigi  maka  dalam  penyelenggaraan  praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etika, moral keahlian serta kewenangan yang perlu  mengembangkan  keahliannya  dengan  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  sesuai  dengan perkembangan ilmu yang ada (Pranata dan Sudiarta, 2017).
Sebagai Profesi, dokter hewan dalam praktiknya mengemban profesi yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat perlu tunduk kepada aturan profesi, salah satunya pemenuhan kewajiban memiliki SIP  dalam  menjalankan  praktik  yang  perlu  diatur  lebih  mendalam  terutama  oleh  PDHI.  Seorang profesional (termasuk dokter hewan) untuk memiliki SIP biasanya memiliki batas waktu tertentu dan tidak  berlaku  untuk  selamanya.  Hal  ini  biasanya  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  praktik  yang dilakukan oleh profesional tersebut tetap memenuhi standar dan persyaratan yang diperlukan untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Batas waktu izin praktik dapat berbeda- beda tergantung pada peraturan yang berlaku di setiap negara atau wilayah. biasanya, dokter hewan harus secara rutin memperbarui izin praktik mereka dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi ulang,
dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam beberapa kasus, izin praktik seorang dokter hewan dapat dicabut atau dihentikan secara sementara atau permanen jika terjadi pelanggaran etika atau hukum, atau jika dokter hewan tersebut dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan praktiknya. Oleh karena itu, penting bagi dokter hewan dan profesional lainnya untuk selalu mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku dalam praktik mereka dan memperbarui izin praktik mereka secara rutin.

## SIMPULAN
Seorang  dokter  hewan  memang  memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi  aturan  profesi  dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Aturan profesi ini biasanya meliputi etika dan standar praktik yang ditetapkan oleh organisasi profesi dokter hewan, serta undang-undang dan peraturan yang mengatur praktik dokter hewan di negara atau wilayah tempat dokter hewan tersebut berpraktik. Dalam menjalankan praktiknya, seorang dokter hewan harus mematuhi aturan profesi maupun untuk memastikan  pelayanan  yang  diberikan  berkualitas  dan  sesuai  dengan  standar  yang  diharapkan. Layanan profesi tidak selamanya menjadi sebuah usaha, dan SIP untuk profesi tertentu memiliki masa berlaku  yang  harus  diperpanjang  secara  berkala.  Pemegang  SIP  harus  mengikuti  pendidikan  atau pelatihan atau peningkatan keterampilan lainnya agar terus meningkatkan kompetensinya dan tetap menjadi profesional yang up-to-date. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan memantau penggunaan SIP untuk profesi tertentu, termasuk dokter hewan, untuk memastikan bahwa pemegang SIP  tetap  memenuhi  persyaratan  dan  standar  yang  ditetapkan.  Jika  seorang  dokter  hewan  tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, SIP-nya dapat dicabut atau tidak diperpanjang, sehingga ia tidak lagi dapat berpraktik.
Secara  umum,  sebuah  sistem  atau  peraturan  dapat  menjadi  keliru  dalam  konteks  tertentu, terutama jika tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi implementasinya. Sebuah  sistem  atau  peraturan  yang  baik  haruslah  mampu  mengakomodasi  semua  kebutuhan  dan persyaratan yang diperlukan dalam situasi tertentu, termasuk  juga di bidang profesi dokter hewan. Dalam  hal  penerbitan  SIP  dokter  hewan,  pemerintah  harus  mempertimbangkan  dengan  seksama segala  faktor  yang  mempengaruhi  praktik  dokter  hewan  dalam  menyusun  peraturan  dan  sistem pengawasan yang sesuai. Hal ini mencakup mempertimbangkan persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan SIP dokter hewan, serta menjaga standar etika dan kualitas pelayanan yang baik. Dalam konteks ini, OSS dapat berperan penting dalam membantu mengelola proses penerbitan SIP dokter  hewan,  tetapi  perlu  memperhatikan  bahwa  peraturan  yang  dibuat  tidak  hanya mempertimbangkan aspek  administrasi dan teknis, tetapi juga aspek  profesi dan etika yang terkait dengan praktik dokter hewan. Suatu aturan yang baik seyogyanya memperhatikan aspek sosiologis,
filosofis, dan yuridis, demikian pula dengan penerbitan SIP dokter hewan melalui OSS perlu di evaluasi lebih lanjut serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Armada  S  “Studi  Deskriptif  Tentang  Model  Ideal  Penerbitan  Surat  Ijin  Praktek DokterUmum  Pada  Penempatan  Dokter  Umum  Menurut  Proporsi  Spasial  Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat” Jejaring Administrasi Publik, Th. 11 No 8, Publish, Juli - Desember 2018
Adiana  Mutamsari  Witaningrum,  Dhandy  Koesoemo  Wardhana,  Dian  Ayu  Permatasari “Peningkatan Sumber Daya Pangan Asal Hewan D i Kecamatan Kandangan Kabupaten
Kediri” Jurnal Layanan Masyarakat Jurnal Volume 4 No. 2 Tahun (2020)
Amir Sahaka “Profesi, Profesional, dan Pekerjaan” Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah Jurnal Volume 2 No 1, Tahun (2019)
Ashadi  L.  Diab,  “Dinamika  Hukum  dan  Etika  Dalam  Profesi  Kedokteran”  Jurnal  Hasil -hasil Penelitian Jurnal Volume 12 No 1 Tahun ( 2017)
Dedy, “UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha”
Eunike  Prasetyowati,  Salsabila  Zahra  Aldifa,  Fidi  Nur  Aini  Eka  Puji  Damayanti  “Pengenalan Pendekatan Konsep One Health dan Profesi Dokter Hewan pada Siswa Sekolah Dasar SD Deyeng 02 Kabupaten Kediri” Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, Jurnal Volume 4 Tahun (2021)
I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata, I ketut Sudiarta “ Implementasi Surat Izin Praktik Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kesehatan di Rs. Bhakti Rahayu” Jurnal Kertha Negara

## Jurnal Volume 5 No.2 Tahun (2017)
Iwan  Berri  Prima,  “Mengenal  Lebih  Dekat  Profesi  Dokter  Hewan”  Surabaya:CV.Pustaka MediaGuru, Agustus 2020
Iwan Berri Prima, “Persoalan Izin Praktik Dokter Hewan dalam Perpu Cipta Pangan Kerja” Iwan Berri Prima, “Solusi Polemik Surat Izin Praktik Dokter Hewan”
Iwan  Berri  Prima, dkk  “Suara  Dokter  Hewan  Indonesia  (30  Dokter  Hewan  Penulis)”,

## Surabaya:CV.Pustaka MediaGuru, Januari 2021
Jhony Ibrahim, “teori dan Metologi Penelitian Hukum Hukum Normatif Cetakan ke - 2”, Malang;

## Bayu Media
Kemenko, “Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha NIB di OSS Gratis”
Lathifah Hanim, Maryanto, H.Djunaedi, H. Dwi Wahyono, “Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi”, Webinar nasional Pengabdian Masyarakat, 8 Oktober 2020
Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Perubahan di Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Jawa  Tengah”  Jurnal  Hukum Diponegoro, Jurnal Volume 8 No.2 Tahun (2019)
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  15  Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan Standar  Produk  Pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor Pertanian
Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Rifqy Maulana, Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan” Jurnal Justicia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial 3(1):90 Jurnal Volume 3 No 1 Tahun (2018)
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tantang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan