## PERAN PENDIDIKAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI KABUPATEN DELI SERDANG
Suardi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa Email : suardi@dharmawangsa.ac.id
Umar Hamdan Nasution Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  Universitas Dharmawangsa Email :umarhamdan@dharmawangsa.ac.id
Cut Zahri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa Email :cutzahri@dharmawangsa.ac.id

## ABSTRAK
One of the special concerns is political education that is still low among millennials. Based on the  motivation  to  prepare  the  future  of  the  nation  and  the  state  and  to  keep  the  election running well, and to produce electoral output that has the legitimacy to lead the government, the reasons and motivations  for  the  involvement  of  millennials  related  to  political  education are  very  important  to  be    identified,    with  this    is  expected  to    produce    the  right formulation    to    maximize  the  role    of  millennial  generation  in  subsequent  elections.  To  be able  to  identify  the  role  of  political  education  for  millennials  as  an  effort  to  increase  their political  participation,  one  way  that  can  be  done  is  to  conduct  research.  As  democracy develops,  groups  who  also  want  to influence  the  policy  making  process  emerge.  One  group of  participants  in  the  election  is  millennial  generation.  Millennial limits start from the age of 16 years following the determination of the age of young people carried out  by  the  United Nations,  while  the  age  limit  of  young  people  up  to  30  years  is  based  on  Youth Law No. 40 of  2009  article  1  concerning:  Youth  is  an  Indonesian citizen  entering  an  important  period  of growth and development aged 16 (sixteen) to 30 (thirty)  years. This millennial generation can become a separate force in elections if properly directed
Keywords:  Election,  Political  Education,  Millennial Generatio

## PENDAHULUAN
Pendidikan  dan  politik  adalah  dua elemen  penting  dalam  sistem  sosial politik  di  suatu  negara,  baik  negara  maju maupun  negara  berkembang.  Keduanya bahu- membahu dalam proses pembentukan  karakteristik  masyarakat  di suatu  negara  khususnya    bagi    generasi milenial.    Lebih  dari  itu,  keduanya  satu
sama  lain  saling  menunjang  dan  saling mengisi.  Tidak  hanya  itu,  partisipasi  politik masyarakat  dalam  Pemilu  dapat  dipandang sebagai  kontrol  masyarakat  terhadap  suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung  dengan  tingkat  partisipasi  politik masing-masing.  Selainsebagaiintidaridemokrasi, partisipasi  politik  juga  berkaitan  erat  dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.
Di      era      serba      canggih      saat      ini, kita  dituntut  untuk  berfikir  secara  cepat dalam  hal  apapun,  tidak  terlepas  dalam urusan  politik.  Politik  merupakan  sarana yang  paling  elegan  dalam  meraih  atau mendapatkan  suatu  kekuasaan.  Kebijakan- kebijakan  yang  ada  dalam      suatu      negara merupakan   produk politik  yang  digunakan oleh  sekelompok  orang,    dalam    hal    ini adalah    pemerintah,  untuk  mempengaruhi atau  merubah  suatu  tatanan  kehidupan masyarakat.  Rakyat  mempunyai  peran  yang sangat  penting  dalam  suatu  Negara,  karena sukses  atau  tidaknya  sebuah  pemilu  akan diukur dari sebatas mana partisipasi masyarakat    dalam    pemilihan  umum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif, presiden  maupun  pemilihan  umum  kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut  selalu  terdapat  pemilih  pemula. Pemilih  pemula  dalam  kategori  politik adalah  kelompok  yang  baru  pertama  kali menggunakan          hak          pilihnya (Setiajid,  2011:19).      Berati      kriteria pemilih      pemula  merupakan  mereka  yang berusia  17  tahun  ke  atas    atau    telah menikah  atau    yang    baru  pertama  kali menggunakan  hak  pilihnya  pada  saat pemilihan    umum    dilaksanakan.    Salah satu peran masyarakat atau pemilih pemula  dalam  politik  adalah  memiliki fungsi  control  terhadap    jalannya    suatu pemerintahan,    dari  fungsi  inilah  sehingga dapat  berpengaruh  terhadap  kebijakan- kebijakan  yang  dibuat,  pemerintah  harus mempertimbangkan segala sesuatunya berdasar  atas  keinginan  dan  kebutuhan rakyatnya,      bukan      karena      atas  dasar keinginan suatu kelompok saja.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  generasi milenial    sebagai    masyarakat    sekaligus sebagai  pemilih  pemula  dapat  memiliki pemahaman    secara    mendasar    mengenai politik melalui sarana pendidikan
kewarganegaraan sebagai pendidikan politik.  Sehingga  generasi  milenial  sebagai pemilih  pemula  dan  masyarakat  secara umum  melek  politik  dan  mampu  untuk menunjukkan  sikap  partisipatif  terhadap politik.  Adapun  manfaat  teoritik  dari penulisan  ini  adalah  bagi  penulis  dapat memberikan  pengalaman  yang  sangat berharga  dalam  penyusunan  sistematika pembuatan paper. Penulis juga
mendapatkan pengetahuan  tentang  konsep dasar pendidikan politik dalam masyarakat. Penulis  juga  menyadari  bahwa  masih banyak  kekurangannya  dalam  penulisan paper  ini.  Adapun  manfaat  bagi  generasi milenial  dan  masyarakat  luas  adalah membentuk  generasi  milenial      dan masyarakat   yang   tahu   dan faham  akan kehidupan berbangsa dan bernegara,
dimana  generasi  milenial  dan  masyarakat dibekali dengan pengetahuan budaya politik  dan  diajarkan  tentang  bagaimana partisipasi seharusnya.

## KERANGKA TEORI A. Pendidikan Politik
Istilah    pendidikan    politik    dalam Bahasa  Inggris  sering  disamakan  dengan istilah political    sucialization .    Istilah political sosialization jika  diartikan  secara harfiah  ke  dalam  bahasa  Indonesia  akan bermakna    sosialisasi    politik.    Oleh karena  itu,  dengan  menggunakan  istilah politicalsosialization banyak yang mensinonimkan  istilah  pendidikan  politik dengan  istilah  Sosialisasi  Politik,  karena keduanya    memiliki    makna    yang hampir  sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik  adalah    pendidikan    politik    dalam arti sempit.
Menurut Poerwadarminta
(1996:2006),  kata   pendidikan   berasal   dari kata  “ didik ” yang dapat berarti “ memelihara dan  memberi  latihan  (ajaran,pimpinan) mengenai  akhlak  dan  kecerdasan  pikiran . sehinnga dalam kata pendidikan itu mengandung beberapa arti,yaitu: 1) Perbuatan (hal, cara dan sebagainya); 2)  Mendidik  (ilmu  didik  dan  ilmu mendidik); 3) Pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya), badan , batin dan sebagainya. Ramlan Surbakti
memberikan pengertian  tentang  pendidikan  politik harus  dijelaskan  terlebih  dahulu  mengenai sosialisasi  politik. Ramlan  Surbakti  (1999) berpendapat    bahwa:    Sosialisasi    politik dibagi  dua  yaitu  pendidikan  politik  dan indoktrinasi  politik.  Pendidikan  politik merupakan  suatu  proses  dialogik  diantara pemberi   dan   penerima   pesan.   Melalui proses    ini    para    anggota    masyarakat
mengenal  dan  mempelajari  nilai-nilai, norma-norma,  dan  simbol-simbol  politik negaranya    dari    berbagai    pihak    dalam sistem  politik  seperti  sekolah,  pemerintah, dan partai politik.
David  Easton  dan  Jack  Dennis (Suwarma    Al    Muchtar,    2000)    dalam bukunya Children  in  the  Political  System memberikan batasan mengenai politicalsosialization yaitu bahwa " Politicalsosializationis development process which  persons  acquire  arientation and paternsof behaviour” . Fred I. Greenstain  (Suwarma  Al  Muchtar,  2000) dalam  bukunya Political  Socialization berpendapat  bahwa: Politicalsosialization is    all    political    learning    formal    and informal,  delibrete  and  unplanne,  at  every stage  of  the  life  cycle  inchiding  not  only explicit    political    tearning    but    also nominally nonpolitical learning of political lie  relevant  social  attitudes  and  the acquistion              of              politically relevant personality characteristics.
Kedua    pendapat    di    atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik  adalah  suatu  bentuk  pendidikan yang  dijalankan  secara  terencana  dan disengaja  baik  dalam  bentuk  formal maupun  informal  yang  mencoha  untuk mengajarkan    kepada  setiap    individu agar    sikap    dan  perbuatannya  dapat sesuai  dengan  aturan--  aturan  yang berlaku  secara  sosial.  Jika  ditelusuri  pada berbagai literatur politik yang ada, Pendidikan  Politik  termasuk  bagian  proses sosialisasi  politik.  Walaupun  berbeda secara  penulisan,  baik  sosialisasi  politik maupun    pendidikan    politik    mempunyai tujuan  serta  fungsi  yang  sama  secara prinsip.  Karena    itu    dalam   penulisan    ini baik  sosialisasi  politik  ataupun  pendidikan politik dipergunakan bersama tanpa diperdebatkan.
Menurut    Rusadi    Kantaprawira
(2004:55),  pendidikan  politik  yaitu  untuk meningkatkan  pengetahuan  rakyat  agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal  dalam  sistem  politiknya.  Sesuai paham  kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi, rakyat  harus  mampu  menjalankan  tugas partisipasi. Selanjutnya untuk tujuan pendidikan  politik  bagi  generasi  muda dituangkan dalam Inpres  No.     12      Tahun
1982      tentang      Pendidikan  Politik  bagi Generasi  Muda  yang  menyatakan  bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan  pedoman  kepada  generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.  Sedangkan  tujuan  pendidikan politik  lainnya  ialah  menciptakan  generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan    Pancasila    dan    UUD  1945 sebagai        salah        satu        usaha        untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Ramdlon  Naning  (1982)  dan  Kartini Kartono  (2009)  secara  khusus  menyatakan tujuan  pendidikan  politik  di  Indonesia untuk generasi mudanya, sebagai berikut:
1.  Membangun  generasi  muda  Indonesia  yang sadar poltik, sadar akan hak  dan  kewajiban politiknya      selaku      warga negara, di samping sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD  1945  yang  harus  terus  menerus membangun.
2. Membangun     orang     muda     menjadi manusia  Indonesia  seutuhnya,  yang perwujudannya  tercermin  dalam  seluruh watak  atau  karakteristik  kepribadian Indonesia  (tidak  lupa  jati  dirinya,  dan tidak mengalami proses alienasi)
3.  Meningkatkan  partisipasi  aktif,  kreatif dan  dinamis  generasi  muda  dalam kehidupan  bernegara,  berbangsa  dan dalam politik nasional.
Memberikan bekal kepada generasi muda yang akan meneruskan dan mempertahankan kehidupan bangsa  dan  negara  Indonesia  di  masa  depan dengan nilai-nilai luhur, sikap-sikap, pengetahuan  ketrampilan  yang  diperlukan  di masa depan. Generasi  muda  memiliki  posisi dan    peran  yang    sangat    vital    dalam kehidupan  kebangsaan    Indonesia.    Hal    ini didasarkan  pada    peran    pemuda    seperti yang    dimuat  dalam  UU  RI  No.  40  tahun 2009  tentang  Kepemudaan    yang    berbunyi pemuda berperan   aktif   sebagai   kekuatan moral,  kontrol  sosial,  dan  agen  perubahan dalam  segala  aspek  pembangunan  nasional. Peran  pemuda  menjadi  salah  satu  kunci terlahirnya negara Indonesia yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  persatuan  di atas kemajemukan bangsa Indonesia. Menurut Alfian (1990:245-246 ) ,
mengidentifikasi    pendidikan    politik
dalam  arti  kata  yang  longgar  yaitu sosialisasi  politik  adalah  bagian  langsung dari  kehidupan  masyarakat    sehari-hari. Disenangi    ataukah  tidak,      diketahui ataukah      tidak,      disadari  ataukah  tidak, hal  itu  dialami  oleh  anggota-  anggota masyarakat,  baik  penguasa  ataupun  orang awam.  Jadi  kalau  boleh  disimpulkan, pendidikan  politik  (dalam  arti  kata  yang ketat)  dapat  diartikan  usaha  yang  sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat  sehinnga  mereka  memahami dan  menghayati  betul     nilai–nilai    politik yang      terkandung  dalam  suatu  sistem politik  yang  ideal  yang  hendak  dibangun.
Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah  laku  politik baru  yang  mendukung sistem politik  yang ideal itu, dan
bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.

## B. Pemilih Muda
Menurut  Poerwadarminta  (1976:314) kata “Muda”  adalah  belum  sampai setengah umur, atau masih muda.
Pengertian  generasi  muda  dapat  dibedakan dalam beberapa kategori :
1.Biologi  :  generasi  muda  adalah  mereka yang  berusia  12-15  tahun  (remaja)  dan 15-30 tahun ( pemuda).
2. Budaya,  generasi  muda  adalah mereka yang berusia 13-14 tahun.
3. Kerja, yang dibuat oleh Depnaker adalah yang berusia 18-22 tahun.
4.Kepentingan  perencanaan  pembangunan, yang  disebut  sebagai  sumber  daya manusia muda adalah yang berusia 0-18 tahun.
5. Ideologi   Politik,   generasi   muda yang menjadi  pengganti  adalah mereka  yang berusia 18-40 tahun.
6.Lembaga  dan  lingkungan  hidup sosial, generasi   muda   dibedakan menjadi   3 kategori :
a. Siswa, yakni usia 6-8 tahun
b. Mahasiswa, yakni usia 18-25 tahun
c.  Pemuda  yang  berada  diluar  sekolah  / PT berusia 15-30 tahun.
Menurut Kurniadi (1991:103) generasi muda  secara  umum  dapat  dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia,
sebagaimana  juga dalam fase-fase lainnya, maka  fase  generasi  muda  ini  mempunyai cirinya  sendiri,  yang  mempengaruhi  dan dipengaruhi  oleh  lingkungan  sekitarnya. Ciri  yang  menonjol  dari  fase  generasi muda  ini  ialah  peranannya  dalam  masa peralihan  menuju  suatu  kedudukan  yang bertanggung    jawab    dalam    tatanan masyarakat, antara lain: a. Kemurnian idealismenya.
b.  Keberanian  dan  keterbukaannya  dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru. c. Semangat dan pengabdiannya.
d. Spontanitas dan dinamikanya.
e. Inovasi dan kreatifitasnya.
f.Keinginan-keinginannya      untuk        segera mewujudkan gagasan-gagasan baru.
g.  Keteguhan  janjinya  dan  keinginan untuk
menampilkan  sikap  dan  kepribadian    yang mandiri. h. Masih langkanya pengalaman-
pengalaman  yang      dapat      merelevansikan pendapat,  sikap  dan  tindakannya  dengan kenyataan- kenyataan yang ada.
Kemudian  menurut  Rudini  dan  Hidayat (1989:156)  generasi  muda  adalah  sebagai personifikasi  dari  satu  generasi  penerus didalam  sistem  kehidupan  politik  yang mengacu  kepada  pelaksanaan  demokrasi pancasila, ia mempunyai peranan yang amat strategis.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  telah  dilakukan  dengan menyebar  kuesioner  kepada  responden  di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Kuesioner terdiri dari 20
pertanyaan  yang      diajukan      kepada responden   dalam bentuk tertulis. Daftar  pertanyaan  yang  diajukan  kepada responden :
1.Apakah anda tahu apa itu Politik ?
2.Apakah anda tahu apa itu Partai Politik?
3.Apakah anda pernah diajak untuk ikut jadi anggota Partai Politik ?
4.Apakah  anda tahu bagaimana cara menjadi anggota Partai Politik ?
5.Apakah    anda    tahu    nama    dari    salah satu  Ketua  Umum  Partai  Politik  di Indonesia ?
6.Apakah anda tahu apa itu kampanye ?
7.Apakah  anda  tahu  kampanye  itu  untuk apa?
8.Apakah  anda  tahu  apa  itu  Pemilihan Umum?
9.Apakah   anda   tahu   Pemilihan   Umum itu untuk apa ?
10.Apakah  anda  tahu  kapan  Pemilihan
Umum akan dilaksanakan ?
11.Apakah anda tahu apa itu Penyelenggara Pemilu ? 12.Apakah anda tahu apa Komisi Pemilihan Umum ?
13.Apakah    anda    tahu    apa    tugas Komisi Pemilihan Umum?
14.Apakah    anda    tahu    apa    itu  Badan Pengawas Pemilihan Umum ?
15.Apakah   anda   tahu    apa   tugas  Badan Pengawas Pemilihan Umum ?
16.Apakah   anda   tahu   apa   itu  Pemantau Pemilu ?
17.Apakah  anda  tahu  apa  tugas Pemantau Pemilu ?
18.Apakah   anda   tahu   apa   itu Konsultan Politik ?
19.Apakah  anda  tahu  apa  tugas Konsultan Politik ?
20.Apakah   anda   sudah   pernah  memilih dalam sebuah Pemilihan Umum.
Deskripsi hasil analisis yang telah dilakukan: -  58.33  %  responden    sudah     mengetahui tentang Pemilihan Politik -  98%    responden        sudah        mengetahui tentang Partai Politik.
-  63.33%  responden    pernah   diajak    untuk menjadi anggota Partai Politik.
-  70%    r es po nd en   tidak  mengetahui  cara menjadi anggota Partai Politik.
- 58.33%  responden     sudah     mengetahui salah  satu  Ketua  Umum  Partai  Politik  di Indonesia.
- 56.67% responden     sudah     mengetahui tentang Kampanye.
-  95%      responden      sudah      mengetahui tentang Pemilihan Umum.
-  95%      responden      sudah      mengetahui jadwal Pemilihan Umum.
-  95%      responden      sudah      mengetahui tujuan Pemilihan Umum.
- 76.87%   responden    sudah    mengetahui kapan pelaksanaan Pemilihan Umum.
-  50%      responden      sudah      mengetahui tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. -  95%      responden      sudah      mengetahui tentang Komisi Pemilihan Umum.
- 83.33%   responden    sudah    mengetahui tentang tugas Komisi Pemilihan Umum. -  56.67%      responden  tidak      mengetahui tentang BAWASLU.
-  58.33%      responden  tidak      mengetahui tentang tugas  BAWASLU -  80%      responden      sudah      mengetahui tentang  apa  itu  Pemantau  Pemilihan Umum.
-  81%      responden      sudah      mengetahui tentang tugas Pemantau Pemilihan Umum. - 91.67%   responden    sudah    mengetahui tentang konsultan politik.
- 91.67%   responden    sudah    mengetahui tentang tugas konsultan politik.
-  75%      responden      sudah      pernah mengikuti pemilihan umum.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan    penelitian    di    atas dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan politik  belum  terlalu  berjalan  dengan baik  di  Kecamatan    Hamparan    Perak Kabupaten Deli Serdang. 2. Pada  kenyataannya              kebanyakan generasi milenial di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdangbersikap acuh tak acuh walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi    dalam    Pemilu    Tahun 2019. 3. Para    generasi    milenial    di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdanghanya bersifat konvensional,  karena  partisipasi  yang diberikan  berbentuk    pemberian    suara walau bukan karena atas dasar pertimbangan  yang  matang  terhadap pilihan  yang  dilakukan,  hanya  sekedar ikut ikutan.
4. Pendidikan          politik          yang lemah  menyebabkan  para  generasi milenial di Kecamatan          Hamparan Perak  Kabupaten  Deli  Serdang  hanya sekedar  ikut-ikutan  dan  dengan  mudah serta rentan dimobilisasi oleh kelompok- kelompok tertentu. 5. Untuk mewujudkan partisipasi politik secara maksimal dapat dilakukan dengan mengintensifkan pelaksanaan  sosialisasi  politik  secara
berkala  menggunakan  agen  politik (keluarga).
6. Perlunya      perhatian      pemerintah dan stakeholder dalam mengoptimalkan peran   agen   pendidikan  sebagai  mitra bagi  pelaksanaan  pendidikan  politik dimulai  dari  keluarga,  sekolah  dan lingkungan sekitar.
7. Diharapkan   agar   generasi   milenial lebih  terlibat  aktif  dalam  sosialisai pendekatan  yang  tepat  harus  dilakukan oleh  penyelenggara  Pemilu  agar  dapat menyentuh  langsung  bagi  generasi milenial dan mereka mendapat informasi    yang    cukup    mengenai pemilu  itu sendiri supaya dapat
mengerti dan memahami. 8. Di    harapkan    juga    agar    pihak- pihak yang terkait          seperti Pemerintah  Daerah,      KPU,      Bawaslu
dan      Partai  Politik  dapat  memberikan sosialisasi  politik        secara        efektif dan        sering  melakukan  seminar seminar  sejak  dini  untuk  pengenalan tentang pendidikan politik secara
umum.

## REFERENSI
Annan, Koffi A. 2012. Deepening Democracy: A Strategy for Improving  the  Integrity  of Elections Worldwide. Geneva: Koffi Annan Foundation; International IDEA. Alfian,1990, Masalah dan Prospek Pembangunan  Politik  di  Indonesia, Kumpulan Karangan, PT. Gramedia, Jakarta. Asshiddiqie,  Jimly.  2005.  Hukum  Tata Negara  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi, Serpihan  Pemikiran  Hukum,  Media dan HAM,. Jakarta: Konpress. Chotijah, Strategi Komunikasi KPU Kabupaten  Garut  dalam  Sosialisasi Pemilu  2014  kepada  Kelompok Disabilitas Kabupaten Garut, Jurnal Komunikasi  Hasil  Pemikiran  dan
Penelitian  Vol.  4;  No.  1;  Tahun 2018: 24-41 Damsar.  2010.  Pengantar  Sosiologi  Politik. Lampung:  Kencana  Prenada.  ERI. 2015.  Evaluasi  Pemilihan  Presiden/
Wakil Presiden 2014. Jakarta: ERI.
Lisma,  Lita  Tyesta  A.L.W,  Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia (Studi terhadap pelaksanaan  Pilkada  serentak  di Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun 2015,  Jurnal  Law  Reform,  Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017. Naning, Ramdlang, 1982, Pendidikan Politik   dan  Regenerasi,  Liberty, Jakarta Ismuhar Ramadhan, Sosialisasi Politik DPD
PKS  pada  Pemilu  Legislatif  Tahun 2009,  Jurnal  POLITEIA,  Vol.5,
No.2, Juli 2013. Kantaprawira,  Rusadi,  2004,  Sistem  Politik indonesia,  Suatu  Model  Pengantar, Edisi Revisi, Sinar baru Algensindo, Bandung. Kotarumalos, Amir, interview by Republika. 2014. Jelang Pilpres, Pelanggaran Pemilu Harus Diantisipasi (Mei15). Accessed 423, 2016. http://www.republika.co.id/berita/p emilu/beritapemilu/14/05/15/n5ljra- jelang-pilpres-pelanggaran-pemilu- arus-bawah-harus-diantisipasi. Rakhmat, Jalaludin. (2002). Metode Penelitian  Komunikasi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet ke-1. Rudini  &  Hidayat.1989,  Sistem  Politik Kehidupan  Generasi  Muda,  Balai Pustaka, Jakarta.
Sugiono,  2010.  Metodologi  Penelitian.
Bandung. Alfabeta Surbakti,  Ramlan,  Memahami  Ilmu  Politik, Jakarta:  Gramedia  Widya  Pustaka Utama, 1992.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 10  Tahun  2018  tentang  Sosialisasi, Pendidikan  Pemilih,  dan  Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Tia  Subekti.  2014.  Partisipasi  Politik Masyarakat Dalam Pemilihan
Umum  Studi  Turn  of  Voter  dalam Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Kabupaten  Magetan  Tahun  2013. Malang. Undang Undang No. 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi. Undang Undang No. 22tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang  Undang  No.  8  tahun  2012 Tentang  Pemilu  Anggota  DPR, DPD dan DPRD