A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 1-15
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Urgensi Kebijakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Aceh Malaka
(The  Urgency  of  the  Policy  for  the  Expansion  of  the  New  Autonomous  Region  of  Aceh Malacca)
Wilda Umami 1,2 , & Ferizaldi 1
1 Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24353, Indonesia
2 Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50275, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 2 February 2022 Revised: 13 March 2022 Accepted: 2 April 2022 Available online: 15 April 2022
As a candidate for the new autonomous region for the division of  North  Aceh  Regency,  Aceh  Malacca  has  been  voiced  by community  leaders  in  the  western  province  of  North  Aceh since  2004.  The  research  objective  was  to  determine  and analyze  the  background  that  underlies  the  emergence  of  the idea  of  the  expansion  of  the  Aceh  Malacca  district  and  the urgency of the policy for the expansion of the Malacca Regency area. Findings of this qualitative study could be reported that the background that underlies the emergence of the idea of the expansion of the Aceh Malacca district includes aspects of the political  dimension,  administrative  or  technical  dimension, and  the  dimensions  of  the  regional  disparity  aspect.  The urgency of the policy for the expansion of the Malacca Regency area  is  for  the  context  of  improving  and  accelerating  public services, including maximizing public benefits, time efficiency in  managing  all  administrative  needs,  and  regional independence  in  managing  its  regional  potential.  It  is recommended  that  the  Central  Government  reopen  the moratorium  on  expansion  so  that  the  Aceh  Malacca  District can be realized to improve welfare and public services in the region.

## K EYWORDS
Kebijakan Pemekaran; Daerah otonom Baru; Aceh Malaka; Pemekaran wilayah, Politik
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Umami.  W.,  &  Ferizaldi,  F.  (2022). Urgensi  Kebijakan  Pemekaran  Daerah Otonom  Baru  Aceh  Malaka, Asia-pacific Journal of Public Policy , 8 (1), 1-15

## PENDAHULUAN
Pemekaran  daerah  merupakan  fenomena  yang  menggiringi penyelenggaraan  pemerintahan daerah  di  Indonesia  sebagai  pergeseran  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan  di  era desentralisasi.  Fenomena  ini  terlihat  dari peningkatan  jumlah  Daerah  Otonom  Baru  sebelum dilakukan  moratorium.  Total  daerah  otonom  di Indonesia  dari  2004-2014  yaitu  542,  terdiri  atas  34 provinsi, 415 kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta) dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta). Sedangkan di provinsi Aceh telah lahir setidaknya 11 daerah otonom baru.
Penambahan  daerah  otonom  baru  ini  merupakan  fenomena  yang  layak  dikaji  ulang.  Sebab, pemekaran atau penambahan daerah otonom yang banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia sekarang  ini  tidak  didukung  oleh  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  baik,  akibatnya  yang  terjadi adalah  tersendatnya  roda  pemerintahan  daerah  dan  carut-marutnya  tata  pemerintahan.  (Achmad Nurmandi, 2014). Adapun alasan dilakukanya pemekaran wilayah, dipandang sebagai suatu langkah strategis  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  maju,  mandiri,  sejahtera,  adil,  dan  makmur. Pemekaran  wilayah  juga  bertujuan  untuk  peningkatan  akses  pelayanan  publik  ( service  delivery ) pemerintah daerah kepada masyarakatnya, agar potensi yang ada lebih efektif dan efesien dikelola sesuai  kebutuhan  atau  karakteristik  di  masing-masing  daerah.  Oleh  karena  itu  adanya  pemekaran wilayah seharusnya akan membuat suatu daerah menjadi semakin terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar ke seluruh wilayah, dan didukung juga dengan alasan konstitusi seperti dujelaskan dalam UUD 1945.
Landasan konstitusi pemekaran daerah, merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 dan diperjelas dalam Pasal  33  Ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Untuk  Pemekaran  daerah  di  Provinsi  Aceh  harus  mengacu  pada Pasal (8)  ayat  (3)  UUPA  yang berbunyi k ebijakan  administratif  yang  berkaitan  langsung  dengan  Pemerintahan  Aceh  yang  akan dibuat  oleh  Pemerintah  dilakukan  dengan  konsultasi  dan  pertimbangan  Gubernur.  Karena pemekaran merupakan sebagai kebijakan pemerintah pusat, maka sebelumnya harus dikonsultasikan ke pemerintahan Aceh.
Sedangkan Mekanisme pemekaran daerah, sebagaimana amanah dari UU 23 Tahun 2014 secara umum  harus  memenuhi  beberapa  syarat  yaitu  membentuk  daerah  persiapan  sebelum  daerah  itu menjadi daerah otonom baru (DOB). Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat, maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi DOB. Sedangkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan  tersebut  tidak  dapat  melakukan  pemekaran  atau  tidak  dapat  menjadi  DOB.  Selajutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru pada diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan deerah yang mencakup antara
lain: a. kemampuan ekonomi; b. potensi daerah; c. sosial budaya; d. kependudukan; e. luas daerah; f. pertahanan; g. keamanan; h. faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Terakhir syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan  untuk  pembentukan  kota,  lokasi  calon  ibukota  sarana,  dan  prasarana  pemerintah. Pemekaran  Wilayah  Barat  Aceh  Utara  sebagai  Aceh  Malaka,  yang  telah  disuarakan  tokoh-tokoh masyarakat   wilayah  barat  Aceh  Utara  dimulai  sejak  tahun  2004,  dengan  alasan  rentang  kendali pemerintahan yang terlalu jauh dari Aceh Utara dan pemerataan pembangunan antar wilayah, usulan ini dimulai dengan pergelaran rapat dan  konsolidasi antar elemen sipil dan organisasi kepumudaan serta mahasiswa telah menghasilkan rekomendasi penting agar pemekaran ini dapat berjalan cepat dan telah membentuk panitai pemekaran. Panitia persiapan pemekaran Aceh Malaka dari Aceh Utara sudah  bekerja  dengan  melakukan  penyusunan  proposal,  audiensi  dan  melengkapi  berbagai persyaratan,  sehingga  usulan  ini  untuk  kemudian  diteruskan  pada  tahapan  berikutnya,  sehingga harapan terwujudnya Aceh Malaka akan segera disetujui oleh Pemerintah pusat. (Danil, 2019).
Dilihat  dari  potensi  daerah,  Aceh  Malaka  memiliki  potensi  yang  besar,  infrastrukur  seperti pelabuhan, bandara, jalan lintas tengah (ke dan dari Bener Meriah dan Aceh Tengah/Gayo Lues) yang bagus  dan  mulus  menghubungkan  akses  Medan  dan  Banda  Aceh,  terdapat  juga  Universitas Malikusaleh dan berada dalam kawasan rencana industri KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) meliputi PT. Kertas Kraft Aceh, PT Pupuk Iskandar Muda, ASEAN, Pelindo. Sektor pertanian/perkebunan dan kelautan/perikanan juga berkembang pesat. Dengan kondisi demikian selayaknya Aceh Malaka dapat dimekarkan karena memiliki potensi yang besar sebagai komponen pembentuk celah fiskal daerah.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  latar belakang munculnya ide pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Malaka?
2. Apa Urgensi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Malaka?

## KERANGKA TEORITIS
Pemekaran  daerah  di  Indonesia  adalah  pembentukan  wilayah  administratif  baru  di  tingkat provinsi  maupun  kota  dan  kabupaten  dari  induknya.  Landasan  hukum  terbaru  untuk  pemekaran daerah di Indonesia adalah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945  tidak  mengatur  perihal  pembentukan  daerah  atau  pemekaran  suatu  wilayah  secara  khusus, namun  disebutkan  dalam  Pasal  18B  ayat  (1): “Nega ra  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang- undang.” Selanjutnya,  pada  Ayat  (2)  Pasal  yang  sama  tercantum  kalimat sebagai  berikut.  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang”. Menurut  Peraturan
Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.

## Pemerintahan Daerah
Pemerintah atau Government dalam bahasa indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, Negara bagian, atau  kota,  dan  sebagainya. Menurut  W.S  Sayre  (1960)  memaparkan  pemerintah  adalah  sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab  tertentu untuk  mempertahankan  sistem  yang  mecangkupnya  dan  monopoli  praktis  yang menyangkut kekuasaan paksaannya (Syafiie, 2010.
Lain halnya  dengan  C.F  Strong  sebagaimana  dikutip  oleh  Amrusi, (2012)  yang  menyebutkan bahwa pemerintahan  daerah  adalah  organisasi  dimana  diletakkan  hak  untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai  pemerintah  daerah  yang diatur  dengan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian  pada  Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  menyatakan  bahwa  Pemerintahan  daerah adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah  daerah  yang  merupakan  sub-sistem  dari  system penyelenggaraan  pemerintahan nasional  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  ini  mengandung  tiga  hal  utama didalamnya, yaitu:  pertama,  Pemberian  tugas  dan  wewenang  untuk menyelesaikan  suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang  untuk  memikirkan, mengambil  inisiatif  dan  menetapkan  sendiri  cara-cara  penyelesaian tugas dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. (Retnami, 2001).
Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  Kepala daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintah Daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah otonom. Secara  historis  eksistensi  pemerintahan  daerah  telah  dikenal  sejak  masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan
pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan system pemerintahan yang berlaku di beberapa  negara  lain,  juga  amat  penting  untuk dijadikan  pertimbangan  bagi  pembentukan pemerintahan daerah.

## Otonomi Daerah
Istilah  otonomi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  “ autonomos/autonomia ”, yang  berarti  “ peraturan sendiri  ( self-ruling ).  Merujuk  pada  dua  perkataan tersebut,  maka  secara  sederhana  otonomi  dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri). (Agustino, 2014). Dalam  Kajian  klasik  milik  Hoggart  menyatakan  otonomi  harus  dipahami  sebagai  sebuah  interaksi antara  pemerintah  yang  berada  di  bawahnya.  Dalam konteks  tersebut,  otonomi  harus  dipahami sebagai independence  of  localities yang  kedap  dari  adanya  campur  tangan  pemerintah  di  aras  atas. Senalar  dengan uraian  Hoggart,  Samoff  menyatakan  pula  otonomi  sebagai transferred  power and authority over decision making to local units are the core of autonomy .
Berbagai  argumen  tersebut  tidak  disanggah  oleh  Rosenbloom  yang menjelaskan  otonomi sebagai wujud  penyerahan  suatu  kuasa  kepada pemerintah  yang lebih  rendah  tingkatannya untuk mengatur  wilayah  secara bebas  tanpa  ada  campur  tangan  dari  pemerintah  pusat  (Agustino,  2014). Dalam  literatur  Belanda  otonomi  berarti  pemerintahan  sendiri ( zelfregering )  yang  oleh  Van Vollenhoven  dibagi  atas zelfwetgeving (membuat undang-undang  sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan  sendiri), zelferchtspraak (mengadili  sendiri)  dan zelfpolitie (menindaki  sendiri). (Sarundajang, 2012).
Atas  dasar  bahasa  dan  literatur  Belanda,  Sarundajang  menjelaskan hakikat  otonomi  daerah adalah:
a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.
Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang self-government, self-sufficiency, self-authority, dan self-regulation to its law and affairs dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki actual independence.
Konsep  otonomi  daerah  sejatinya  merupakan  amanat  yang  diberikan Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  1945  yang  secara  umum  termaktub dalam  Pasal  18  ayat  (2)  menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Selanjutnya  pada  ayat  (5)  tertulis “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas -luasnya kecuali urusan pemeirntahan yang oleh undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan pemerintahan  pusat.  Dan  ayat  (6)  juga  menyatakan, pemerintahan  daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  perturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Otonomi  daerah  di  Indonesia  dapat  dilihat  dalam  dua  perspektif. Pertama ,  otonomi  sebagai Administrative Decentralization yaitu konsep yang melihat otonomi sebagai the transfer of authority from central  to  local government. Otonomi  daerah  dipahami  sebagai  pelimpahan  wewenang ketimbang penyerahan  kekuasaan.  Tujuannya  adalah  sebagai  penciptaan efisiensi  dan  efektifitas penyelenggaraan  pemerintahan. Kedua, otonomi sebagai Political  Decentralization, melihat  otonomi tidak sekedar sebagai pelimpahan wewenang melainkan penyerahan kekuasaan the devolution of power from central to local government (Situmorang dan Sitanggang, 1994).
Sesuai  dengan  batasan  pengertiannya  menurut  Undang-undang  No  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  NKRI,  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD  1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salain terdapat unsur staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Pada  prinsipnya,  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  tidak  lepas  dari  adanya  peran desentralisasi  yang merupakan  bentuk  dari  penyerahan  segala  urusan, baik  pengaturan  dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian  otonomi  kepada  daerah-daerah  ini  bertujuan  untuk  memungkinkan  daerah-daerah tersebut  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (Anwar, 2009).

## Pemekaran Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No  78  Tahun  2007,  pemekaran daerah/wilayah  adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah yang diarahkan  pada  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  dan  pengadaan  sarana  kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan
bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pada dasarnya  pemekaran  wilayah  merupakan  salah  satu  bentuk  otonomi daerah  dan  merupakan salah satu hal yang perlu di perhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah di harapkan dapat memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.
Mulyanto  (2008)  memaparkan  bahwa  pengembangan  wilayah  dilakukan  untuk mecapai tujuan yang menguntungkan wilayah itu sendiri yang termuat dalam azas sosial dan ekonomi dimana usaha  pemenuhan kebutuhan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  serta  peningkatan kesejahteraan seluruh  masyarakat.  Pemenuhan  sarana  dan  prasarana yang  dapat  memacu  perkembagan  dan pertumbuhan ekonomi.
Berkaitan  dengan  itu  Dede  Mariana  (2008)  juga  menjelaskan  penataan  wilayah  dalam kaitannya dengan  manajemen  pemerintahan  merupakan  upaya  untuk  menata atau  mengatur penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka pengaturan,  pelayanan  publik,  dan  pemberdayaan masyarakat,dimana  tujuan  akhir  nya  adalah  kesejahteraan masyarakat.  Konsep  penataan  wilayah dapat  di  pemekaran, penggabungan  dan re-grouping kecamatan  dan  atau  desa  dalam wilayah kabupaten.Berdasarkan  pemaparan  di  atas  peneliti  berkesimpulkan  bahwa pemekaran  adalah pemisahan  atau  penggabungan  suatu  daerah  yang kemudian  dijadikan  daerah  baru  dan  akan memiliki pemerintahan dan struktur baru.
Menurut Djohan (1990: 120-130), menguraikan konsep pemekaran daerah yang meliputi :
a. Dimensi Politik
Kebutuhan  akan  desentralisasi  atau  pembentukan  daerah  otonomi  sejak  awal  sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau  konflik  politik  antara  daerah  dengan  pusat  (Dahl, 1989).  Dimensi  politik  dari pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian dari  suatu  landasan  pengakuan  suatu  kelompok masyarakat  sebagai  entitas  politik,  sebagai bagian  dari  suatu landasan  untuk  kesamaan  dan  kebebasan  politik  (Dahl,  1989).  Dimensi politik  memiliki  beberapa  faktor,  yaitu: Faktor  Geografis, Faktor  Sosial  Budaya,  Faktor Demografi dan Faktor Sejarah.
b. Dimensi Administrasi/Teknis
Wilayah-wilayah  yang  diberi  status  otonom  atau  yang didesentralisasikan  diyakini  akan meningkatkan  pelaksanaan administrasi  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayahwilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari pembedaanpembedaan  yang  membentuk  geografis  (Mutalib,  1987).  Dari sudut  pandang administrasi,  pemberian  desentralisasi  selain menyangkut  soal  teknis  pelaksanaan  juga pembentukan kelembagaan yang objektif (Sharpe, 1979).
c. Dimensi Kesenjangan Wilayah
Dalam  banyak  kasus  penyelenggaraan  pemerintahan  nasional dalam  hubungannya  dengan pemerintahan  daerah  sering  terjadi ketidakseimbangan  perkembangan  antar  daerah.  Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang relative tidak berkembang
dan  bahkan  mengalami  kemunduran. Konsep  inilah  yang  melandasi  pemikiran  hubungan antara daerah  dalam  melihat  persoalan  pembentukan  daerah  otonom. Menurut  teori  ini, daerah otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Daerah  yang ditelantarkan  pertumbuhannya  akan  menggalang  kesatuan sebagai  kelompok yang termarginalisasikan, untuk selanjutnya menuntut pembentukan daerah otonom sendiri agar dapat secara bebas mengembangkan dan mengelola daerah mereka.

## Tujuan Pemekaraan
Sebagaimana disebutkan oleh Khairullah dan Cahyadin (2006) bahwa pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang  harus  seimbang  antara  satu  dengan  yang  lain,  hal  ini  perlu diupayakan  agar  tidak  terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang.
Lebih  lanjut  dalam  suatu  usaha  pemekaran  daerah  akan  diciptakan ruang  publik  yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas  orang atau  masyarakat,  ada  yang  merasa  diuntungkan  dan  sebaliknya  akan memperoleh pelayanan  dari  pusat  pemerintahan  baru  disebabkan jarak  pergerakan  berubah.  Sedangkan berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari pemekaran daerah yaitu:
a. Peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
b. Percepatan kehidupan pertumbuhan kehidupan demokrasi
c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
Di samping itu pemekaran wilayah juga harus mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat  sebagaimana  dikatakan Koswara  (2002)  dalam  rangka  mengoptimalkan  pelayanan kepada masyarakat, pelayanan harus didasarkan pada:
a. Pengembangan  wilayah  pemerintahan  atau  pemekaran  daerah harus  selaras  dan  sesuai, sehingga  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan  tetap  dengan  konsep  lingkungan,  kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan jumlah instansi yang terjamin.
b. Pengembangan  wilayah  pemerintahan  atau  pemekaran  daerah bertolak  dari  pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan kewenangan yang akan diletak kan pada pemerintahan yang baru.
c. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur pemerintahan di daerah yang dibentuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten mendukung kualitas pelayanan publik.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian kualitatif dengan  pendekatan deskriptif analisis dengan  alasan  bahwa  dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  memberikan  suatu  gambaran  atau pendeskripsian dan analisa segala sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh melalui serangkaian kata- kata. Menurut Sugiyono (2013: 4) mendefinisikan “Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dan orang-orang atau perilaku yang diamati yang diarahkan pada latarbelakang dan individu secara  holistik  (utuh)”.  Penelitian kualitatif dengan  pendekatan deskriptif analisis  bertujuan  untuk memperoleh  makna  yang  mendalam  tentang  suatu  fenomena  dengan  jalan  mengumpulkan  fakta- fakta dan keterangan yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  di  enam  (6)  kecamatan  yaitu  Muara  Batu,  Sawang,  Nisam,  Nisam  Antara, Dewantara  dan Banda  Baro,  dimana  kecamatan  tersebut  yang  sudah  pasti  masuk  dalam  wilayah Kabupaten Malaka.. Alasan mengambil tempat ini penulis ingin melihat kondisi yang terjadi saat ini secara  mendalam  dan  komprehensif,  fenomena  yang  terjadi  di  kawasan  barat  Aceh  Utara  sangat memprihatinkan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, saat ini karena faktor geografis menghambat administrasi publik serta pelayanan maksimal bagi masyarakat.

## Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Menurut pendapat Sugiyono (2013: 7) “mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Keberadaan data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bahan kajian untuk mengetahui apa yang kita teliti”. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu: Data Primer bersumber dari berbagai informan, dan data skunder didapatkan dari berbagai sumber dlam bentuk arsip,  dokumentasi  dan  report  dari  pihak  panitia  pemekaran  Aceh  Malaka.  Data  tersebut dikumpulkan dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif  dikarenakan penelitian ini dalam  bentuk  kualitatif,  adapun  tahapan-tahapannya  tersebut  adalah:  reduksi  data,  verifikasi  dan komparasi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta penafsiran ulang. (Moleong, 2003:208)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kelayakan Pembentukan Calon Kabupaten Aceh Malaka
Kelayakan  kabupaten  Aceh  Malaka,  dapat  dilihat  dalam  perspektif  teoritis,  empiris  atau akademis dan sosiopolitis. Dari pespektif teoritis pemekaran dipandang sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, dari segi sosiopolitis, pemekaran sebagai  upaya  politik  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  berkualitas,  sedangkan  dari  kajian akademis dapat dijadikan rujukan untuk implementasi kebijakan pemekaran.
Hasil kajian akademik diperoleh nilai skor total calon Kabupaten Aceh Malaka sebesar 441 dan berada diats skor rata -rata. Angka ini sangat besar dan menunjukkan bahwa Calon Kabupaten Aceh Malaka masuk kategori sangat mampu berdiri sendiri jika nanti dijadikan sebagai DOB. Perbandingan hasil  perhitungan  dengan  persyaratan  dalam  PP  No.  78  tahun  2007  untuk  Calon  Kabupaten  Aceh Malaka disajikan pada Tabel 1 berikut:
Tabel  1. Perbandingan Hasil  Perhitungan  dengan Persyaratan  dalam  PP  No.  78  Tahun  2007 untuk Calon Kabupaten Aceh Malaka.
Faktor Persyaratan untuk Dimekarkan Hasil Perhitungan Calon Kabupaten Aceh Malaka Kependudukan 80 100 Ekonomi 60 65 Potensi Daerah 60 62 Kemampuan Keuangan 60 65 Total Skor 340-500 441

## Sumber: Panitia Pemekaran Aceh Malaka, 2020
Hasil  kajian  akademik  diperoleh  nilai  skor  total  Kabupaten  Aceh  Utara  sebesar  439.  Ini menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Aceh  Utara  masuk  kategori  sangat  mampu  berdiri  sendiri  jika dimekarkan. Perbandingan hasil perhitungan dengan persyaratan dalam PP No. 78 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, untuk Calon Kabupaten Aceh Utara disajikan pada Tabel 2 berikut:
Tabel  2. Perbandingan Hasil  Perhitungan  dengan Persyaratan  dalam  PP  No.  78  Tahun  2007 untuk Kabupaten Aceh Utara (Induk).
Faktor Persyaratan untuk Dimekarkan Hasil Perhitungan Kabupaten Aceh Utara Kependudukan 80 100 Ekonomi 60 60 Potensi Daerah 60 61 Kemampuan Keuangan 60 60 Total Skor 340-500 439

## Sumber: Panitia Pemekaran Aceh Malaka, 2020
Hasil kajian akademik digunakan untuk memetakan potensi riil yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh  Utara  dan  keenam  kecamatan  calon  wilayah  Aceh  Malaka.  Hasil  kajian  ini  juga  akan dipergunakan juga untuk menganalisis dampak yang mungkin timbul dari hasil pemekaran, baik bagi daerah  DOB  maupun  bagi  kabupaten  induk.      Luaran  dari  kegiatan  ini  adalah  Dokumen  Kajian Akademik  Pemekaran  Wilayah  Kabupaten  Aceh  Malaka.  Dokumen  hasil  studi  ini  menjadi  bahan pertimbangan Bupati dan DPRK Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun kebijakan penataan wilayah Kabupaten Aceh Utara.  Pemekaran tersebut sudah lama disiapkan dan pihaknya sudah mendapat
dukungan dari berbagai elemen masyarakat di enam kecamatan yaitu Sawang, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro, Muara Batu, dan Dewantara.
Kabupaten Aceh Utara sebagai daerah induk termasuk katagori sangat mampu dari segi celah fiskal  dan  ketersediaan  sumber  daya  alamnya.Setelah  dimekarkan  nantinya  dari  Kabupaten  Aceh Utara  dan  calon  DOB  Kabupaten  Aceh  Malaka  masuk  ke  dalam  katagori  sangat  mampu,  dengan pemekaran  ini  kabupaten  induk  tidak  akan  dirugikan,  melainkan  diuntungkan  dari  perangkap rentang birokrasi yang jauh. Oleh karena itu sangat direkomendasikan agar Kabupaten Aceh Utara segera  dimekarkan  dan  membentuk  DOB  yakni  Kabupaten  Aceh  Malaka  sehingga  kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.

## Latar Belakang Pemekaran Wilayah Kabupaten Aceh Malaka

## Aspek Dimensi Politik
Pemekaran Wilayah Barat Aceh Utara yang telah disuarakan tokoh-tokoh masyarakat wilayah barat  Aceh  Utara  sejak  tahun  2003  dan  2004  diupayakan  akan  berpihak  kepada  kepentingan masyarakat.  Jangan  sampai  menjadi  komoditas politik penguasa  baru  atas  nama  kepentingan masyarakat  guna  mendapat  lahan  politik  baru  yang  justru  tidak  memberikan  impack  kepada masyarakat,  kecuali  kesengsaraan,  konflik  dan  korupsi,  jauh  dari  semangat  pemekaran  yakni peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan lahirnya DOB Aceh Malaka diharapkan  akan  menciptakan  birokrasi  politik  yang  sehat,  akuntabel,  transparan  dan  responsive terhadap permasalahan masyarakatnya.

## Aspek Dimensi Administrasi/Teknis
Pembentukan  Kabupaten  Aceh  Malaka  merupakan  ide,  gagasan  dan  aspiratif  dari  keenam kecamatan.  Selanjutnya  dilakukan  suatu  kajian  ilmiah  yang  objektif  dan  akuntable  untuk  menilai kalayakan pembentukan Calon Kabupaten Aceh Malaka yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Secara Administratif dipandang layak dimekarkan karena secara geografis sangat tidak menguntungkan  atau  menyulitkan  unsur  birokrasi  dan  masyarakat  di  6  kecamatan  Aceh  Malaka untuk  melakukan  kegiatan  administrasi  pemerintahan  ke  ibukota  Kabupaten  Aceh  Utara  yang mencapai jarak lebih dari 60 sampai 80 Km. disamping itu juga harus melewati Kota Lhokseumawe dengan  demikian  sangat  jauh  pusat Kabupaten  dengan  ke  enam  kecamatan  tersebut,  terakhir  dari diplomasi politik sudah mendapat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I tanggal 28 Maret 2021 yang ditandatangani oleh H. Fachrul Razi, MIP Ketua Komisi I DPD-RI.

## Aspek Dimensi Kesenjangan Wilayah
Kondisi  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  luas  dan  padat  penduduknya  menyebabkan  jauhnya rentang kendali pemerintahan yang berakibat pada tidak meratanya pertumbuhan penduduk, dan pemerataan  pembangunan  dan  pelayan  publik  sehingga  timbul  kesenjangan  wilayah  barat  dan wilayah timur Aceh Utara. Untuk menjawab permasalahan tersebut salah satu solusi adalah dengan lahirnya DOB Aceh Malaka. Kondisi eksisting dengan terpusatnya fasilitas kesehatan, pendidikan dan unit – unit  pelayanan  publik  lainnya  di  wilayah  timur  (Lhokseumawe  dan  Lhoksukon)  sangat
merugikan  masyarakat  diwilayah  barat,  sehingga  menimbulkan  kesejangan  yang  mempengaruhi ketimpangan pembangunan.

## Urgensi Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Malaka

## Memaksimalkan Pelayanan Publik
Pusat  pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Utara  yang  berada  di  Lhoksukon  menimbulkan permasalahan  bagi  wilayah  Aceh  Utara  bagian  barat  karena  jarak  tempuh  ke  Ibu  Kota  Kabupaten sangat  jauh  dan  lama.  Misalnya  jarak  Kecamatan  Sawang  ke  Lhokseumawe  hanya  sekitar  30  km, sedangkan jarak Ibu Kota Aceh Utara ke Sawang ditempuh dengan waktu lebih 1 jam yang mencapai 80  km.  Kondisi  ini  menimbulkan  permasalah  yang  besar  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengurus berbagai keperluan seperti pembuatan berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, Akte Kelahiran dan lainnya. Kondisi ini juga menimbulkan kesulitan yang besar bagi pemerintah Aceh Utara dalam melakukan dan pemantauan  berbagai kegiatan pembangunan di wilayah bahagian barat.
Selanjutnya  kondisi  kabupaten  Aceh  Utara  merupakan  kabupaten  yang  memiliki  desa  atau gampong  terbanyak  seluruh  Indonesia,  yaitu  sebanyak  852  desa.   Sudah  sepantasnya  dapat dimekarkan  untuk  menciptakan  efsiensi  pemerintahan  dan  memangkas  rentang  kendali pemerintahan terutama di sebelah barat Aceh Utara, yang meliputi beberapa kecamatan yaitu Muara Baru, Sawang, Nisam, Nisam Antara, Dewantara dan Banda Baro.

## Efesiensi Waktu
Pesatnya perkembangan Aceh Utara yang disebabkan oleh tingginya angka jumlah penduduk, luas  wilayah,  dan  pertumbuhan  pusat  kegiatan  ekonomi,  menyebabkan  penataan  wilayah  kurang efektif dan efisien. Tingkat penataan administrasi Aceh Utara menjadi memiliki rentang kendali yang luas. Tingkat kesulitan masyarakat semakin bertambah karena Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara sudah dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon. Hal ini akan menyebabkan Aceh Utara wilayah barat semakin  jauh  dari  Ibu  Kota  Kabupaten.  Jauhnya  rentang  kendali  menyebabkan  penataan  wilayah menjadi tidak efektif dan efisien. Untuk itu maka dirasakan sudah sangat perlu dan mendesak untuk dilakukan pemekaran Kabupatan Aceh Utara sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai lebih cepat.

## Kemandirian Wilayah
Sesuai  dengan  tujuan  pemekaran  daerah  dalam  PP  28  Tahun  2007  salah  satunya  untuk mempercepat  pengelolaan  potensi  daerah,  juga  sejalan  dengan  konsep  sebagaimana  diuraikan Mulyanto  (2008)  bahwa  pengembangan  wilayah  dilakukan  untuk mecapai  tujuan  yang menguntungkan  wilayah  itu  sendiri  yang termuat  dalam  azaz  sosial  dan  ekonomi  dimana  usaha pemenuhan kebutuhan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  serta  peningkatan kesejahteraan  seluruh masyarakat. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat memacu perkembagan dan pertumbuhan ekonomi.dengan  Pembentukan  Kabupaten  Aceh  Malaka  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk kemandirian wilayah seperti mengatur dan mengelola potensi wilayahnya sendiri, memberikan akses yang  mudah  bagi  warga  untuk  berkonstribusi  dalam  kegiatan  pembangunan  dan  perekonomian daerah,

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Latar  belakang  yang  mendasari munculnya ide pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Malaka meliputi tiga aspek yaitu dimensi politik yang akan menciptakan pemerintah baru, jabatan baru dan kekuasaan yang baru, dengan itu akan mendekatkan pemerintahan pada masyarakatnya. aspek dimensi administrasi/teknis  dengan luasnya wilayah  Kabupaten  Aceh  Utara  saat  ini  sehingga  menimbulkan  kesulitan  dalam  pemerian  akses pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat wilayah barat (Aceh Malaka ) dan dari aspek dimensi kesenjangan wilayah kondisi demorafis telah menciptakan gap atau ketimpangan birokrasi pemerintahan, maka pemekaran sebagai sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan ketimpangan antar  wilayah  akibat  rentang  kendali  yan  terlalu  jauh.  Urgensi  kebijakan  pemekaran  wilayah Kabupaten Malaka didasari kondisi pelayanan publik seperti akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat wilayah barat untuk mendapatkan pelayanan, efesiensi waktu dalam mengurus semua  keperluan  administrasi  dan  kemandirian  wilayah  seperti  mengatur  dan  mengelola  sendiri wilayah dan seluruh sumber daya alam yang dimilikinya.

## REKOMENDASI
Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Disarankan Pemerintah Pusat, Aceh dan Aceh Utara harus lebih banyak mendengarkan keluhan permasalahan  kesejahteraan  yang  terjadi  di  wilayah  barat  Aceh  Utara  serta  harus  lebih memperhatikan kondisi akses pelayanan publik yang lambat dikarenakan kondisi jarak yang jauh antara ousa pemerintahan dan kecamatan diwilayah barat.
2. Disarankan  kepada  tim  pengagas  pemekaran  harus  lebih  serius  melaksanakan  lobi-lobi  politik kestakeholders  terkait,  dan  meningkatkan  sosialisasi  kebijakan  pemekaran  kemasyarakat, sehingga  akan  meningkatnya  simpatisan  yang  mendukung  pemekaran  dan  hilangnya  stigma “elitis” dalam kebijakan pemekaran yang didengungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.S Moenir , ( 2002) , Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , Bumi. Aksara, Jakarta.
Abdu Gani. (2006). Implementasi Kebijakan . Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta. Abdul Wahab , Solichin. ( 2007) . Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara . Edisi Keempat. Bumi Aksara, Jakarta.
Achmad Nurmandi, (2014). Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas , Yogyakarta, JKSGUMY.
Akib , Muhammad . ( 2014) . Hukum  Lingkungan  Perspektif  Global  dan  Nasional .  PT  Rajagrafindo  Persada, Jakarta.
Dede Mariana , Caroline Paskarina, ( 2008) , Demokrasi dan Politik Desentralisasi . Penerbit. Graha Ilmu – Yogyakarta.
Djohan, Djohermansyah. (1990). Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal. Bumi Aksara. Jakarta. Ebed  Hamri,  Eka  Intan  Kumala  Putri,  Hermanto  J.  Siregar,  dan  Deddy  S.  Bratakusumah,  (2016),
Kebijakan  Pemekaran  Wilayah  Dan  Pengembangan  Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi  Kota  Tasikmalaya . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, JI. Raya Dramaga, Dramaga, Bogor.
Fahmi Amrusi dalam Ni’matull Huda, (2012). Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung. Inu Kencana Syafiie, (2010). Pengantar ilmu pemerintahan , Jakarta, Refika Aditama.
Istianto,  Bambang.  (2011). Manajemen  Pemerintah  (Dalam  Perspektif  Pelayanan Publik)  Jilid  2 .  Mitra Wacana Media, Jakarta.
Khairullah & Cahyadin, Malik. (2006). Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat . Yogyakata. Pascasarjana UGM. Koswara, (2000). Makna Otonomi Daerah, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta La  Ode  Bariun,  (2015). Hakikat  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Hasil Pemilihan  Kepala  Daerah  Yang  Berkeadilan. Disertasi.  Program  Pasca  Sarjana.  Universitas Hasanuddin. Makassar.
Leo Agustino, (2014). Politik Lokal dan Otonomi Daerah , Alfabeta Bandung, Bandung.
Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. (1987). Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro) . Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
Marta, Andri. (2015). Pengaruh Pemekaran Kelurahan Terhadap Kepuasan Pelayanan Kependudukan (Studi Pada Kelurahan Kota Sepang Dan Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung) . Tesis Moleong, Lexy J., (2003). Metode Penelitian Kualitatif , P.T. Remaja Rosdakarya Bandung. Mulyanto. Hr. (2008). Prinsip Prinsip Pengembangan Wilayah . Graha ilmu, Yogyakarta.
Nasution. (2004). Manajemen Jasa Terpadu . Bogor. Ghalia Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  Dan Penggabungan Daerah.
Rozan Anwar, (2009). Pengembangan Model Administrasi Publik, Fisip UI.
Sadjudin, H.R dan Sutantohadi D. (2007). Dalam Penyelamatan Hutan, Inform, Indonesia , Florest . Anto Media. Jakarta.
Sarundajang , (2012). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3 , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Setya Retnami. (2001). Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
Siagian. Sondang P., (2007). Manajemen Modern . Gunung Agung, Jakarta.
Sinambela,  Lijan,  Poltak.  2011. Reformasi  Pelayanan  Publik,  Teori  Kebijakan, Dan  Implementasi. Bumi aksara, Jakarta.
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar,  Celeban Timur, Yogyakarta. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif . CV.Alfabeta: Bandung.
Sulaeman, Affan, (2003), Public Policy, Kebijakan Pemerintah , Kerjasama UNPAD – IIP, Bandung. Suryaningrat Bayu. (2001). Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pemangunan di Indonesia . Bina Aksara, Jakarta.
Syaukani ,  Afan  Gaffar  dan  Ryaas  Rasyid. ( 2002) . Otonomi  Daerah  dalam  Negara .  Kesatuan.  Pustaka Pelajar, Jakarta.
Ulbert Silalahi. (2009). “ Studi Tentang Ilmu Administrasi ”. Sinar Baru Algesindo, Bandung.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh
Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, (1994). Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah , Sinar Grafika, Jakarta.
Wijayanto, Agus Dkk. (2008). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Winardi . ( 2002) . Manajemen Perilaku Organisasi . Citra Aditya Bakti. Yogaswara, Bandung.
Winarno , Budi. ( 2002 ). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Media Pressindo, Yogyakarta.