## PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM AL-QUR`AN MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR
Fakrurradhi Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Email: fakhrurradhishi@gmail.com

## ABSTRAK
The  presence  of  the  Islamic  economy  raises  new  hope  for  many  people,  especially  for Muslims. Where what is offered in Islamic economics is believed to be an alternative solution concept of the economic system of capitalism and socialism as the main stream of a concept of  a  world  economic  system.  In  this  case,  the  author  examines  the  principles  of  Islamic economics in the Qur'an according to Ibn Kathir. The purpose of this research is to find out the principles of Islamic economics in the Qur'an according to Ibn Kathir. In this study, the author uses qualitative research methods that are analytical in nature, and with a document analysis approach (content analysis) or can be said to be library research. The results of this study  are  the  principles  of  Islamic  economics  contained  in  the  Qur'an  according  to  Ibn Kasir's  interpretation,  including  the  Halal  Principle  (An-Nisa  [4]:  29),  the  Principle  of Equity (Al-Hasyr [59]). ]: 7), the Principle of Equitable Prosperity (Al-Maidah [5]: 8), and the Principle of Not Mutual Mendhalim (Al-Baqarah [2]: 279). It is these principles that are finally achieved that will create economic prosperity for a society that is equitable and just and  does  not  oppress  each  other.  So  that  Muslims  in  particular  are  free  from  the capitalist economic system.
Kata Kunci: Prinsip-prinsip, Ekonomi Islam, Ibnu Katsir

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi  Islam  telah  lahir  sejak Rasulullah Saw menyebarkan ajaran Agama  Islam,  kemudian  dilanjutkan  oleh para  sahabat  hingga  memiliki  kemajuan yang begitu pesat pada masa Dinasti Abbasiyah dan pada akhirnya masih  juga  dilakukan  sampai  zaman sekarang,  walaupun  saat  ini  masih  banyak campur aduk ekonomi Barat dalam aktifitas perekonomian masyarakat khususnya Umat Islam.
Kemunculan  ekonomi  Islam  bukan karena ekonomi ortodok, melainkan karena sejarah membuktikan bahwa
kemunculan ekonomi Islam sejak Rasulullah  Saw  hidup.  Ekonomi  Islam merupakan  bagian  integral  ajaran  Islam, bukan  dampak  dari  sebuah  keadaan  yang memaksa  kemunculannya,  jadi  bukan karena  ekonomi  ortodok  yang  memaksa kehadiran  ekonomi  Islam.  ekonomi  Islam juga  memiliki  tujuan  yang  sangat  penting yaitu  menciptakan  kesejahteraan  umat manusia secara menyeluruh, serta terpenuhinya  kebutuhan  setiap  individu dengan  tata  cara  yang  telah  diatur  dalam ajaran Islam.
Meskipun  begitu,  sistem  ekonomi dunia  saat  ini  masih  dikendalikan  oleh
system  ekonomi  kapitalisme,  karena  umat Islam  sendiri  masih  terpecah  dalam  hal bentuk  implementasi  ekonomi  Islam dimasing-masing  Negara.  Kenyataan  ini oleh  sebagian  pemikir  Islam  masih diterima  dengan  lapang  karena  ekonomi Islam secara implementasinya di masa kini relatif  masih  baru.  Masih  perlu  dilakukan banyak  sosialisasi  dan  pengarahan  serta pengajaran  kembali  umat  Islam  untuk melakukan  aktifitas  ekonominya  sesuai dengan hukum Islam. Islam telah mengatur  bahwa  dalam  aktivitas  bisnis yang dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  agama yaitu bersikap fair, jujur, dan adil terhadap orang  lain.  Prinsip-prinsip  hukum  yang pokok  ditetapkan  atas  empat  transaksi utama,  yaitu  :  (Penjualan,  Sewa,  hadiah dan pinjaman).(Arie Syantoso et al., 2018)
Ekonomi  Islam  tentunya  sangat berbeda  dengan  ekonomi  yang  mengarah kepada prinsip kapitalisme atau liberalisme. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat  terpenuhinya  kebutuhan  manusia, bukan  hanya  satu  orang  saja  melainkan seluruh  umat  manusia  secara  keseluruhan agar dapat hidup berkualitas dan menunanaikan ibadah dengan baik. Sedangkan prinsip liberalisme atau kapitalisme  hanya  berdasarkan  kepada pemilik  modal,  pasar  bebas,  dan  tidak berpihaknya  pada  masyarakat  lemah  atau kurang mampu.
Dalam  hal  ini,  tentu  saja  masalah ekonomi  pun  juga  harus  diatur  agar  tidak terjadi  kesenjangan  sosial,  ketidak  adilan ekonomi yang bisa berakibat pada kemiskinan atau ketidakberdayaan manusia. Untuk itu, salah satu ajaran Islam mengantarkan manusia untuk mengarahkan  aktivitas  ekonominya  sesuai dengan  prinsip-prinsip  dasar  dan  ajaran Islam mengenai hal ekonomi.
Atas dasar itulah, penulis mengkaji tentang  apa  saja  prinsip-prinsip  ekonomi Islam  dalam  Al-Qur`an  menurut  Ibn Katsir.  Adapun  tujuan  dari  dilakukan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dalam  Al- Qur`an menurut Ibn Katsir.

## B. KAJIAN LITERATUR
Berkaitan  dengan  penelitian  yang membahas tentang Prinsip-prinsip Ekonomi  Islam  secara  umum,  tentunya sudah  sangat  banyak  dilakukan  oleh peneliti-peneliti  sebelumnya,  baik  itu dalam  bentuk  tesis  atau  dalam  bentuk jurnal  ilmiah.  Akan  tetapi  penulis  belum ada  penelitian  sebelumnya  yang  terfokus pada  permasalahan  kajian  Prinsip-prinsip Ekonomi  Islam  dalam  Al-Qur`an  menurut Ibn  Katsir.  Seperti  Mu’min  Rauf  dalam artikelnya dengan judul “ Relevansi Prinsip Ekonomi  Islam  Dalam  Pembinaan  Umat Islam ”  mengemukakan  bahwa  sumber daya  alam  yang  sangat  banyak  di
Indonesia tidak dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat  Indonesia,  penyebabnya  adalah sistem  ekonomi  yang  dibangun  dan dikembangkan  selama  ini  adalah  sistem ekonomi  kapitalis.  Sebagai  solusi  dari permasalahan  tersebut  adalah  dengan menerapkan  sistem  ekonomi  Islam  di Indonesia,  mengingat  sistem  ekonomi Islam berada di antara sistem kapitalis dan sistem  sosialis.  Mursal  dalam  artikelnya berjudul  “ Implementasi  Prinsip-Prinsip Ekonomi  Syariah; Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan
Berkeadilan ” mengemukakan bahwa salah satu perbedaan  antara  sistem  ekonomi  Islam dengan  sitem  ekonomi  konvensional adalah  paradigma  kehidupan  dengan semua aktivitasnya. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi  Islam  dalam  semua  aspek  dan prilaku  ekonomi  diharapkan  kesejahteraan yang berkeadilan dapat terwujud.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  Kualitatif  yang bersifat deskriptif  analisys, dan  dengan pendekatan  penelitian  analisa  dokumen ( content  analisys ),  (Soerjono  Soekanto,
1986)  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan  dari  pendapat  ahli  yang diformulasikan  dalam  buku-buku.  Metode ini  sering  dikenal  dengan  istilah library
research, yaitu  pengambilan  data  yang berasal  dari  buku-buku  atau  karya  ilmiah yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan.(Noeng Muhadjir, 1996)
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  cara dokumentasi,  yaitu  mengumpulkna  data yang  berasal  dari  dokumen-dokumen tertulis  (data  primer  dan  sekunder) (Saifuddin  Azwar,  2007),  tentang  prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  dalam  perspektif Al-Qur`an.  Selanjutnya  data  tersebut dirumuskan  dan  diklasifikasikan  untuk dikaji  kembali  secara  normatif,  kemudian dideskripsikan  terlebih  dahulu  menurut sudut  pandang  peneliti  untuk  dianalisis berdasarkan fokus penelitian.
Teknik  analisis  data  yang  telah terkumpul  peneliti  menggunakan  metode tafsir tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang digunakan  oleh  para  mufassir  dalam menjelaskan  isi  kandungan  ayat  al-Qur`an dari berbagai aspeknya dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur`an sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Selanjutnya, setelah data terkumpul maka data tersebut di analisis.
Adapun  dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  analisis  data  model interaktif. Di mana proses pelaksanaannya terdiri  atas  reduksi  data  (pemilihan, penyederhanaan  dan  trasformasi  data), penyajian data  (suatu kumpulan data  yang
sudah tersusun)  dan penarikan kesimpulan (hasil penelitian).
Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian, selalu harus berdasarkan atas semua data yang diperdapatkan dalam kegiatan  penelitian.  Dengan  kata  lain, penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian  harus  berdasarkan  atas  data yang  dikumpulkan,  bukan  atas  angan- angan  atau  keinginan  peneliti.  Karena kesimpulan  merupakan  jawaban  dari permasalahan atau problematik penelitian.(Suharsimi Arikunto, 2006)

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Ekonomi Islam
Kata  ekonomi  pada  dasarnya berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu Oikos dan Nomos . Oikos berarti  rumah  tangga ( house - hold ), sedang Nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian  secara  sederhana  ekonomi dapat  diartikan  sebagai  kaidah-kaidah, aturan-aturan,  atau  cara  pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan al- iqtishad,  yang  berarti  hemat,  dengan perhitungan,  juga  mengandung  makna rasionalitas dan nilai secara
implisit.(P3EI, 2008) Menurut Muhammad Abdul Manan,
definisi ekononomi
Islam adalah “suatu ilmu  pengetahuan sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah
ekonomi  masyarakat  yang  diilhami  oleh
nilai-nilai Islam”(Muhammad Abdul Manan, 1997). Adapun menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian
dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha  manusia  untuk  mengalokasikan  dan mengolah  sumber  daya  untuk  mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai  Al-Qur`an  dan  Sunnah”.(P3EI, 2008)
Dengan  demikian  maka  dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ekonomi  Islam  adalah  pengetahuan bagaimana
menggali dan
mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian  dan  penggunaan  itu  harus sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Ekonomi Islam  merupakan  bagian  dari  bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan  suatu  amanah,  yaitu  amanah dalam  melaksanakan  kewajiban  kepada Allah  ( hablum  minallah )  dan  kewajiban kepada sesama manusia ( hablum minannas ).  Ekonomi  islam  adalah  tata aturan  yang  berkaitan  dengan  cara berproduksi,  distribusi,  dan  konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari ma’isyah (penghidupan individu maupun kelompok)  sesuai  dengan  ajaran  islam (Al-Qur`an dan Hadis).
2. Karakteristik  Ekonomi  Islam  dan Ekonomi Konvensional
1) Ekonomi Islam
Pada  perekonomian  Islam,  sistem yang digunakan adalah sistem yang berlandaskan  dari  Al-Qura`n  dan  Hadis, baik  aktifitasnya  maupun  barangnya.  Dan ciri  lainnya  adalah  larangan  terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan  tertentu  oleh  individu.(P3EI, 2008)
2) Ekonomi Kapitalisme
Sistem  ini  dikenal  sebagai  sistem perusahaan  bebas,  dibawah  sistem  ini seorang individu berhak menggunakan dan mengawal  barang-barang  ekonomi  yang diperolehnya.  Sedangkan  sifat  utama sistem  ini  adalah  menolak  nilai-nilai aqidah  dan  syariat,  pengambilan  riba, faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu  tertentu  secara  terus-meenerus, pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai  kuasa  yang  berlebih,  dan memiliki unsur mengasas monopoli karena menjadi  setiap  pemodal  untuk  menguasai segalanya  dan  menghapuskan  semua persaingan  dengannya.(yoyok  Prasetyo, 2008)
3) Ekonomi Sosialisme
Ciri  utama  pada  prinsip  ekonomi sosialisme  adalah  mengembalikan  kuasa ekonomi  dari  pada  golongan Borjuis (Kapitalis) kepada golonganProliter
(Petani dan buruh),  menyerahkan  semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada Negara  untuk  dialihkan  sama  rata  kepada rakyat, Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas  pekerjaan  yang  dihasilkan  oleh rakyat.(yoyok Prasetyo, 2008)
4) Ekonomi Komunisme
Ekonomi  komunisme  merupakan suatu sistem ekonomi sosialis yang radikal dan  satu  doktrin  politik  yang  diasaskan oleh Karl  Marx. Menerusi  sistem  ini, semua tanah dan modal sama ada yang asli dan  buatan  manusia,  berada  ditangan Negara sepenuhnya. Rakyat akan menerima  pendapatan  menurut  keperluan mereka, bukan mengikut kebolehan mereka.(yoyok Prasetyo, 2008)
5) Ekonomi Campuran
Ekonomi  campuran  atau  disebut juga  dengan  sistem  "klon",  sedangkan  ciri utama  sistem  ini  adalah  hak  milik  harta boleh  berubah  dari  hak  milik  individu secara  mutlak  kepada  hak  milik  Negara sepenuhnya.(yoyok Prasetyo, 2008)
3. Ilmu Tafsir
1) Pengertian Tafsir
Secara  konteks  kebahasaan, tafsir diartikan sebagai suatu penjelasan terhadap  suatu  kalimat  (eksplanasi  dan klarifikasi) yang juga mengandung pengertian penyingkapan, penunjukan, dan keterangan dari maksud suatu ucapan atau kalimat.(Tim  Penyusun  Depdiknas,  2007) Menurut  Imam  as-Suyuti,  kata tafsir
terbentuk  dari  pola taf’il dari  kata al-fasr yang  berarti  penjelasan (al-bayan) dan pengungkapan (al-kasyf), atau at-tafsirah yang berarti air seni sebagai sampel dalam diagnosis  penyakit.(Jalaluddin  as-Suyuti, 1983)  Sedangkan  az-Zarkasyi  mengatakan bahwa seorang mufassir akan lebih mudah memahami  maksud  dari  ayat-ayat  al- Qur`an  dengan  mengungkap  redaksi  ayat dan  sebab-sebab  turunnya  ayat,  sama halnya  dengan  seorang  dokter  yang  dapat mendeteksi  penyakit  pasiennya  dengan mendiagnosa sampel air seni si pasien.(Az-Zarkasyi, 1972)
Adapun  secara  istilah,  banyak ulama yang mendefinisikan tafsir menurut pandangan  mereka  masing-masing.  Az- Zarkasyi  mendefinisikan  tafsir  sebagai pengetahuan  untuk  memahami  kibullah yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad SAW dengan menjelaskan makna- maknanya, mengeluarkan/menggali
hukum-hukum dan hikmah-
hikmahnya.(Az-Zarkasyi, 1972) Al- Maturidi mengartikan tafsir adalah penjelasan  yang  pasti  dari  maksud  satu lafal al-Qur`an dengan menggunakan dalil- dalil  yang  pasti  melalui  para  periwayat yang  adil  dan  jujur.(Jalaluddin  as-Suyuti, 1983)
2) Metode Penafsiran
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang teratur untuk  mencapai  maksud  (dalam  ilmu
pengetahuan  dan  juga  lainnya),  cara  kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan  suatu  kegiatan  dalam  rangka mencapai  sesuatu  yang  ditentukan.(Tim Penyusun Depdiknas, 2007)
Pengertian  di  atas setidaknya memberikan indikasi bahwa metode mengandung  seperangkat  kaedah  dan aturan  yang  harus  diperhatikan  oleh mufassir agar terhindar dari kesalahan dan penyimpangan  dalam  menafsirkan  al- Qur`an.(Supiana  dan  M.  Karman,  2002) Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa metode  penafsiran  adalah  cara  yang digunakan mufassir untuk  mewujudkan tafsirnya  dalam  bentuk  tulisan.  Dalam perkembangannya,  metode  penafsiran  al- Qur`an dibagi ke dalam 4 (empat) metode, yaitu  metode  tafsir tahlili ,  metode  tafsir maudhu’i , metode tafsir ijmali , dan metode tafsir muqaran .
Metode  tafsir tahlili adalah  suatu metode  yang  bermaksud  menjelaskan  dan menguraikan  kandungan  ayat-ayat  al- Qur`an dari seluruh sisinya, sesuai dengan urutan  ayat  di  dalam  suatu  surat.  Dalam tafsir ini ayat ditafsirkan secara komprehensif dan menyeluruh baik dengan  corak ma’sur maupun ra’yi.
Unsur-unsur  yang dipertimbangkan adalah asbab an-nuzul , munasabah ayat, dan juga makna  harfiyah  setiap  kata.(Muhammad Quraish Shihab, 1996) Dengan metode ini, pemahaman  terhadap  suatu  ayat  akan
sangat luas dan menyeluruh.
Metode  tafsir maudhu’i adalah suatu  cara  penafsiran  yang  dilakukan dengan  menghimpun  semua  ayat  dari berbagai  surat  dalam  al-Qur`an  yang membahas  satu  masalah  tertentu  (seperti Iman dan akhlak), kemudian merangkaikan  dan  mengaitkan  ayat  yang satu  dengan  yang  lain,  selanjutnya menafsirkannya secara utuh dan menyeluruh.(Kementerian Agama RI,
2012)  Dengan  metode  ini,  pembahasan tentang suatu permasalahan dapat dijelaskan secara utuh dan terperinci.
Metode tafsir ijmali adalah metode penafsiran  yang  menjelaskan  ayat-ayat  al- Qur`an  secara  ringkas  tapi  menyeluruh (komprehensif) dengan bahasa yang populer,  mudah  dimengerti,  dan  enak dibaca.(Kementerian  Agama  RI,  2012) Dengan  metode  ini,  pemahaman  terhadap isi kandungan al-Qur`an akan lebih mudah karena dijelaskan secara ringkas dan hanya berisi  kesimpulan  atau  pokok-pokok pemikiran  yang  dirumuskan  dari  al- Qur`an.
Metode  tafsir muqaran adalah suatu metode penafsiran  al-Qur`an dengan cara  membandingkan  ayat-ayat  al-Qur`an antara  satu  dan  lainnya  yang  memiliki kesamaan  atau  kemiripan  redaksi  dalam dua  masalah  (kasus  yang  berbeda),  atau memiliki  redaksi  yang  berbeda  bagi  satu masalah  atau  kasus  yang  sama,  dan  juga
membandingkan ayat-ayat al-Qur`an dengan  Hadis-hadis  Nabi  SAW  yang secara lahiriyah bertentangan, serta membandingkan antara pendapat-pendapat para  ulama  tafsir  menyangkut  penafsiran al-Qur`an.(Kementerian  Agama  RI,  2012) Dengan  metode  ini,  wawasan  pemahaman al-Qur`an  akan  relatif  lebih  luas  karena akan  lebih  banyak  pengetahuan  didapat dari  berbagai  pendapat mufassir tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur`an.
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan  metode-metode  tafsir  di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa tafsir Ibnu Katsir merupakan  salah  satu  tafsir  yang pemaparannya menggunakan metode tafsir tahlili. Dikatakan  demikian  karena  kedua tafsir tersebut menguraikan dan menjelaskan  ayat-ayat  al-Qur`an  dari seluruh  sisinya  sesuai  dengan  urutan  ayat dalam suatu surat, serta secara teratur surat demi surat berdasarkan urutan surat dalam al-Qur`an.
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
Dalam  Al-Qur`an  Menurut  Tafsir
Ibnu Katsir
a) Halal
Segala bentuk kegiatan dan perbuatan  yang  dilarang  dalam  bidang apapun  maka  hukumnya  adalah  haram. Begitu pula halnya dalam konteks ekonomi  Islam,  di  mana  umat  Islam dituntut  untuk  mengkonsumsi  makanan yang  halal,  bukan  yang  haram,  dan  bukan
pula  yang batil .  Hal  ini  sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 29, yaitu:
ْمُكَنْ يَ ب  ْمُكَلاَوْمَا  ااْوُلُكَْتَ  َلَ  اْوُ نَمٓا  َنْيِذَّلا  اَهُّ يَآيٰ ْنَا اَّلَِا  ِلِطاَبْلِبِ

## َلََو ۗ ْمُكْنِ م  ٍضاَرَ ت ْنَع ًةَراَِتِ َنْوُكَت
اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك َٓ للّا َّنِا ۗ ْمُكَسُفْ نَا ااْوُلُ تْقَ ت
Artinya:      Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu saling memakan harta  sesamamu  dengan  jalan yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka  sama  suka  di  antara  kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;  Sesungguhnya  Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.  (Q.S.  An-Nisa  [4]: 29) Al-batil memiliki arti segala sesuatu yang tidak mempunyai
landasannya ketika diuji sehingga ambruk. Dalam  Al-Qur`an,  kata batil berarti sesuatu yang tidak mengandung kebenaran sedikitpun.  Lawan  dari  kata batil adalah al-haq .  Sebagaimana  dalam  salah  satu Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 2; ”dan janganlah kamu campuradukkakn kebenaran dengan kebatilan” .  Adapun  pengertian al-batil dalam  ayat  di  atas  adalah  Allah  Swt melarang orang-orang yang beriman
menguasai  harta  orang  lain  dengan  cara yang tidak dibenarkan.(Kementerian Agama RI, 2012)
Ibnu  Abbas  mengisahkan  bahwa ada  seorang  lelaki  yang  membeli  dari lelaki  lain  sebuah  pakaian.  Lalu  lelaki pertama mengatakan, “Jika aku suka, maka aku  akan  mengambilnya,  dan  jika  aku tidak  suka,  maka  akan  ku  kembalikan berikut  dengan  satu  dirham”.  Ibnu  Abbas mengatakan  bahwa  hal  inilah  yang disebutkan  oleh  Allah  Swt.  di  dalam firman-Nya:(Al-Imam  Abul  Fida  Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)
ْمُكَنْ يَ ب  ْمُكَلاَوْمَا  ااْوُلُكَْتَ  َلَ  اْوُ نَمٓا  َنْيِذَّلا  اَهُّ يَآيٰ ِلِطاَبْلِبِ
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman. janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil . (Q.S. An-Nisa [4]: 29)
Ibnu  Abu  Hatim  mengatakan bahwa ayat ini muhkamah , tidak dimansukh dan  tidak  akan dimansukh sampai  hari  kiamat.  Ali  ibnu  Abu  Talhah meriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya (An- Nisa:  29),  Maka  kaum  muslim  berkata, “Sesungguhnya  Allah  telah  melarang  kita memakan  harta  sesama  kita  dengan  cara yang  batil,  sedangkan  makanan  adalah harta  kita  yang  paling  utama”.(Al-Imam
Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)
Pendapat  di  atas  maka  dapat dikatakan  bahwa  penyebutan  kalimat aklu secara  khusus  pada  ayat  ini  menunjukkan bahwa  makan  merupakan  tujuan  utama dari  segala  kegiatan  yang  terkait  dengan harta  atau  uang.  Sehingga  makanan  atau harta  tersebut  haruslah  diusahakan  tidak dengan cara yang batil, atau mendapatkannya  bukan  dengan  cara  yang tidak  halal  atau  mengandung  unsur penipuan.
Menurut  ulama  tafsir,  larangan memakan  harta  orang  lain  dalam  ayat  ini mengandung  pengertian  yang  luas,  yaitu antara lain adalah:
a. Agama Islam mengakui adanya hak  milik  pribadi  yang  berhak mendapat  perlindungan  dan tidak boleh diganggu gugat.
b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk
kepentingan agama, negara dan sebagainya.
c. Sekalipun seseorang
mempunyai  harta  yang  banyak dan  banyak  pula  orang  yang memerlukannya  dari  golongan- golongan  orang  yang  berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang  itu  tidak  boleh  diambil
begitu saja tanpa seizin pemiliknya  atau  tanpa  menurut prosedur
yang sah.(Kementerian  Agama  RI, 2012)
Kemudian  lafadh tijaratan dalam ayat 29 surat  An-Nisa tersebut merupakan sebagai  bentuk istisna  munqati’ .  Seakan- akan dikatakan, “Janganlah kalian menjalankan  usaha  yang  menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagalah menurut peraturan yang diakui oleh  syariat,  yaitu  perniagaan  yang dilakukan  suka  sama  suka  di  antara  pihak pembeli  dan  pihak  penjual;  dan  carilah keuntungan  dengan  cara  yang  diakui  oleh syariat”.(Al-Imam  Abul  Fida  Ismail  Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)
Berangkat  dari  pengertian  ayat  ini, Imam  Syafii  menyimpulkan  dalil  yang mengatakan  tidak  sah  jual  beli  itu  kecuali dengan  serah  terima  secara lafzi (qabul), karena  hal  ini  merupakan  bukti  yang menunjukkan  adanya  suka  sama  suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan  jual  beli  secara mu'atah ,  hal  ini tidak  menunjukkan  adanya  saling  suka sama  suka,  adanya sighat  ijab  qabul itu merupakan  suatu  keharusan  dalam  jual beli.  Tetapi  jumhur  ulama,  Imam  Malik, Imam  Abu  Hanifah,  dan  Imam  Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, sebagaimana  ucapan  itu  menunjukkan adanya  suka  sama  suka.  Begitu  pula
perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya  suka  sama  suka  dalam  kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara mu'atah (secara mutlak).(Al-Imam  Abul  Fida  Ismail  Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)
b) Pemerataan
Prinsip pemerataan dalam ekonomi Islam ini dapat dipahami dalam Al-Qur`an Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu:
َلَ ْيَك ْۗمُكْنِم ِء ۤاَيِنْغَْلَا َْيَْب ۢ ًةَلْوُد َنْوُكَي
Artinya: Supaya harta itu jangan beredar di antara  orang-orang  kaya  saja  di antara kamu. (Q.S. Al-Hasyr [59]:
7)
Dalam Tafsir
Al- Jalalain disebutkan  bahwa  lafadh Kay dalam penggalan  ayat  di  atas  bermakna “lam”,
dan  sesudah kay diperkirakan  adanya lafadh “an”. Sehingga  penggalan  ayat  di atas bermakna (supaya janganlah harta fai’ itu)  yakni  harta  rampasan  itu,  dengan adanya pembagian ini (hanya beredar) atau berpindah-pindah  (di  antara  orang-orang kaya  saja  di  antara  kalian).(Jalaluddin  as- Suyuti, 1983)
Penggalan  ayat  ini  berhubungan dengan  harta fai’ sebagaimana  dijelaskan pada  permulaan  ayat  tersebut.  Harta fai’ ialah  harta  yang  diambil  dari  orang-orang kafir  tanpa  melalui  proses  peperangan, tanpa  mengerahkan  seekor  kuda  dan
seekor  unta  pun,  seperti  harta  yang diperoleh dari Bani Nadir. Karena sesungguhnya  harta  itu  diperoleh  tanpa mengerahkan seekor kuda dan seekor unta pun,  yakni  dalam  memperolehnya  tidak melalui  jalan  peperangan  dengan  musuh, baik  perang  tanding  maupun  perang campuh.  Bahkan  mereka  menyerah  tanpa syarat berkat rasa takut yang dicampakkan oleh  Allah  Swt  ke  dalam  hati  mereka hingga  mereka  takut  kepada  Rasulullah Saw.  Maka  Allah  Swt  memberikan  harta mereka  kepada  Rasul-Nya  sebagai  harta fai, karena itulah maka beliau membelanjakannya  menurut  apa  yang disukainya.  Akan  tetapi,  Rasulullah  Saw mengembalikan  harta  itu  kepada  kaum muslim  dan  membelanjakannya  ke  jalan- jalan  kebaikan  dan  kebajikan.(Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)
Kebijakan Rasulullah yang mengembalikan  harta fai’ tersebut  kepada kaum  muslim  bertujuan  agar  adanya pemerataan  dalam  menikmati  harta fai’ tersebut.  Dalam  hal  ini,  Ibnu  Kasir menyebutkan  bahwa  “agar  harta fai’ itu tidak  dipegang  oleh  orang-orang  yang kaya  saja  yang  pada  akhirnya  mereka membelanjakannya menurut kemauan nafsu  syahwat  dan  menurut  pendapat mereka  sendiri,  sedangkan  orang-orang fakir dilupakan dan tidak diberi sedikit pun dari harta itu”.(Al-Imam Abul  Fida Ismail
Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)
Perlu digaris bawahi bahwa sebelum  turunnya  ayat  ini,  setiap  harta rampasan  perang,  baik  itu  harta fai’ atau ghanimah , yang paling banyak mendapatkan bagiannya adalah para pemimpin  pasukan  dan  mereka  yang  kuat secara  fisik  yang  memungkinkan  dan sanggup mengumpulkan sebanyak- banyaknya  dari  harta  rampasan  perang tersebut.  Sehingga  dengan  demikian, mereka  yang  tidak  ikut  berperang  karena uzur  atau  mereka  yang  tidak  memiliki kesempatan  karena  disebabkan  posisinya yang tidak memungkinkan untuk mengambil  harta  rampasan  tersebut  – misalkan  sebagai  juru  masak  atau  bukan berada  pada  posisi  terdepan  –  menjadi tidak  kebagian  atau  hanya  mendapatkan sedikit saja. Sistem pembagian inilah yang kemudian dikoreksi oleh Al-Qur`an karena tidak  mencerminkan  rasa  keadilan  dan kemaslahatan bersama.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas maka  dapat  dipahami  bahwa  salah  satu prinsip dari ekonomi Islam  adalah pemerataan  bagi  seluruh  kalangan  umat Islam,  artinya  tidak  hanya  terfokus  atau beredar pada kalangan tertentu atau orang- orang  kaya  saja.  Dengan  kata  lain,  ajaran Islam  sangat  menentang  sistem  ekonomi monopoli.  Dalam  hal  ini,  Quraish  Shihab mengatakan bahwa prinsip pemerataan dan keseimbangan dalam ekonomi akan
mengantar  kepada  pencegahan  segala bentuk  monopoli  dan  pemusatan  ekonomi pada  satu  tangan  atau  satu  kelompok  saja. Atas  dasar  ini  pula,  Al-Qur`an  menolak dengan  amat  tegas  daur  sempit  yang menjadikan  kekayaan  hanya  berkisar  pada orang-orang atau kelompok tertentu.
c) Kemakmuran Yang
Berkeadilan
Prinsip  ini  dapat  dilihat  dari  isi kandungan surat Al-Maidah Ayat 8, yaitu: ۢرْيِبَخ َٓ للّا َّنِاۗ َٓ للّا اوُقَّ تاَو  ۖىٓوْقَّ تلِل ُبَرْ قَا  َوُه ۗاْوُلِدْعِا
َنْوُلَمْعَ ت اَِبِ
Artinya: Berlaku  adillah,  karena  adil  itu lebih  dekat  kepada  takwa.  dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.  (Q.S.  Al-Maidah  [5]:
8)
Terkait  dengan  ayat  diatas,  dalam Tafsir Al-  Jalalain dijelaskan  perintah berlaku  adil  tersebut  bukan  hanya  kepada kawan  atau  kaum  kerabat  saja,  melainkan juga  harus  berlaku  adil  kepada  lawan. Artinya  perintah  berlaku  adil  di  sini adalah kepada semua orang.(Jalaluddin as- Suyuti,  1983)  Sedangkan  Ibnu  Kasir mengatakan  bahwa  “sikap  adil  itu  lebih dekat  kepada  takwa  daripada  mening-
galkannya”.  Kemudian  Ibnu  Kasir  juga menyebutkan  bahwa  ayat  ini  “ Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (Al-Maidah:  8)”  merupakan  suatu ungkapan yang termasuk dalam pemakaian af’alut  tafdhil ,  yakni  yang  tidak  terdapat perbandingannya  sama  sekali.(Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)
Ayat  di  atas  sangat  menekankan untuk  berlaku  adil  dalam  segala  hal. Prinsip keadilan yang dibangun oleh Islam adalah keadilan yang berbasis kesejahteraan  sosial.  Maka  dari  itu, keadilan  dalam  ekonomi  Islam  lebih menekankan dan mengutamakan terciptanya  rasa  keadilan  sosial  yang merata  bagi  seluruh  masyarakat.  Bukan sebaliknya,  yaitu  lebih  mementingkan swastanisasi atau kelompok tertentu dalam dunia usaha sebagaimana yang berkembang di dunia barat.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka  dalam  konteks  ekonomi  Islam,  arti keadilan  dalam  konteks  ekonomi  dapat dipahami sebagai persamaan dalam kesempatan  dan  sarana,  serta  mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan  kesempatan  dan  sarana yang  disediakan.  Oleh  sebab  itu,  tidak boleh  ada  seorang  pun  yang  tidak mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan  perekonomiannya  sesuai dengan  kemampuan  yang  dimilikinya,
serta  persamaan  dalam  memanfaatkan sarana  yang  mendukung  pengembangan perekonomian seseorang.
Kemudian setelah keadilan tercipta, maka  kemakmuran  yang  menjadi  cita-cita bersama  juga  akan terwujud  karena  faktor keadilan.  Namun  jika  kemakmuran  itu terwujud  dari  praktik  ketidakadilan  atau diskriminasi,  maka  sudah  tentu  akan berkembang sikap kontra produktif. Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa setiap orang pasti berbeda dalam pendapatan  ekonominya,  sehingga  tidak mungkin  menjadikan  semua  masyaakat kaya  raya  dan  mapan  secara  ekonomi. Akan tetapi ketika kekayaan dan kemakmuran  tersebut  lahir  dari  praktik ketidakadilan,  inilah  yang  pada  akhirnya memunculkan problematika dan kesenjangan sosial. Sehingga untuk mewujudkan  kesejahteraan  ekonomi  yang berkeadilan  maka  suatu  keharusan  harus berpijak pada sistem ekonomi Islam.
d) Tidak Saling Mendhalimi
Prinsip tidak saling mendhalimi ini sebagaimana  isi  kandungan  Al-Qur`an surat Al-Baqarah Ayat 279, yaitu:
هِلْوُسَرَو ِٓ للّا  َنِ م  ٍبْرَِبِ اْوُ نَذْأَف اْوُلَعْفَ ت َّْلَّ  ْنِاَف
ٖ ۚ ْنِاَو ْمُتْ بُ ت ْمُكَلَ ف ُسْوُءُر ْمُكِلاَوْمَا َلَ َنْوُمِلْظَت َلََو
َنْوُمَلْظُت
Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),  Maka  ketahuilah,  bahwa Allah  dan  Rasul-Nya  akan memerangimu.  dan  jika  kamu bertaubat (dari pengambilan
riba),  Maka  bagimu  pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya  dan  tidak  (pula) dianiaya.  (Q.S.  Al-Baqarah  [2]: 279)
Al- Jalalain menegaskan bahwa isi kandungan ayat di atas merupakan sebuah ancaman  keras  terhadap  pelaku  riba. Berikut  penjelasannya  dalam  Tafsir Al- Jalalain, yaitu:  “(Jika  kamu  tak  mau melakukannya), yakni apa yang diperintahkan itu, (maka ketahuilah) datangnya  (serbuan  dari  Allah  dan  rasul- Nya) terhadapmu. Ayat  ini berisi ancaman keras  kepada  mereka,  hingga  ketika  ayat tersebut  turun,  mereka  mengatakan,  “Tak ada  daya  kita  untuk  mengatasi  serbuan itu!”  (Dan  jika  kamu  bertaubat),  artinya menghentikannya,  (maka bagi kamu pokok)  atau  modal  (hartamu,  agar  kamu tidak  menganiaya)  dengan  mengambil tambahan  (dan  tidak  pula  teraniaya) dengan menerima jumlah yang kurang.”(Jalaluddin as-Suyuti, 1983)
Ibnu  kasir  menyebutkan  bahwa Ayat  ini  merupakan  ancaman  yang  keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-
orang  yang  masih  melakukan  perbuatan riba  sesudah  adanya  peringatan.(Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2000)    Berkenaan  dengan  ayat  tersebut juga, Ali ibnu Abu Talhah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan  bahwa  barang  siapa  yang masih  tetap  menjalankan  riba  dan  tidak mau menanggalkannya, maka sudah merupakan  kewajiban  bagi  Imam  kaum muslim  untuk  memerintahkan  bertobat kepadanya.  Jika  ia  mau  bertobat,  maka bebaslah  ia;  tetapi  jika  masih  tetap,  maka lehernya  dipukul  (yakni  dipancung).(Al- Imam  Abul  Fida  Ismail  Ibnu  Kasir  Ad- Dimasyqi, 2000)
Sungguh  sangat  besar  ancaman bagi  orang-orang  yang  mempraktikkan riba,  karena  hakikat  dari  riba  itu  adalah mendhalimi  satu  pihak.  Itulah  mengapa pada  akhir  Ayat,  Allah  Swt  menegaskan bahwa  jangan  saling  mendhalimi  dengan sesama  kita.  Dalam  hal  ini  Ibnu  Kasir mengatakan bahwa “kalian tidak menganiaya  orang  lain  karena  mengambil bunga  darinya,  dan  tidak  pula  dianiaya karena  harta  pokok  kalian  dikembalikan tanpa  ada  tambahan  atau  pengurangan, melainkan sesuai dengan apa adanya”.(Al- Imam  Abul  Fida  Ismail  Ibnu  Kasir  Ad- Dimasyqi, 2000)
Terkait  dengan  kalimat dhulmu, sebagaimana  terdapat  dalam  ayat  di  atas, Ali  Bin  Abi  Thalib  menjelaskan  bahwa
kalimat dhulmu tersebut  terbagi  kepada tiga,  yaitu:  (1)  kedhaliman  yang  tidak terampuni atau dosa besar; (2) kedhaliman yang  terampuni  atau  dosa  kecil;  (3) kedhaliman  yang  tidak  boleh  dibiarkan, yaitu kedhaliman sosial atau dosa kolektif.(Kementerian Agama RI, 2012)
Dengan  demikian,  larangan  saling mendhalimi dalam kegiatan perekonomian bukan  hanya  menyangkut  hukum  praktis saja,  melainkan  juga  menyangkut  dengan kelansungan hidup masyarakat.
Kedhaliman  atau  kejahatan  di  bidang ekonomi  terwujud  dalam  segala  bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan  ( ghurur ),  manipulatif  ( maisir ) dan riba. Maka dari itulah, Islam melarang keras setiap transaksi atau praktik perdagangan yang tidak jujur, karena akan mendhalimi salah satu pihak.

## E. KESIMPULAN
1. Prinsip  dasar  ekonomoni  Islam dalam  Al-Qur`an  secara  umum meliputi:
a. Prinsip ketauhidan sebagai dasar utama ekonomi Islam
b. Prinsip  perintah  Allah  untuk aktivitas ekonomi, yang meliputi:
1) Perintah  menggali  karunia
Allah di muka Bumi
2) Perintah melakukan perniagaan
3) Perintah  menghidari  riba dan melakukan jual beli
4) Larangan  berlebihan  dalam mengelola ekonomi.
2. Adapun  prinsip-prinsip  ekonomi Islam  yang  terdapat  dalam  Al- Qur`an  menurut  tafsir  Ibnu  Kasir, antara lain adalah sebagai berikut:
a. Prinsip  Halal  (Q.S.  An-Nisa [4]: 29)
b. Prinsip  Pemerataan  (Q.S.  Al- Hasyr [59]: 7)
c. Prinsip Kemakmuran yang Berkeadilan  (Q.S.  Al-Maidah
[5]: 8)
d. Prinsip Tidak Saling
Mendhalimi  (Q.S.  Al-Baqarah [2]: 279)

## F. DAFTAR PUSTAKA
Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad- Dimasyqi.  (2000). Tafsir  Ibnu  Kasir, Terj. Bahrun Abu Bakar (Ke-I). Sinar Baru Algesindo.
Arie  Syantoso,  Parman  Komarudin,  & Iman  Setya  Budi.  (2018).  Tafsir Ekonomi  Islam  Atas  Konsep  Adil Dalam Transaksi Bisnis. Al- Iqtishadiyah :  Ekonomi  Syariah  Dan Hukum  Ekonomi  Syariah , 4 (1),  20–
39. https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/ 1595
Az-Zarkasyi.  (1972). Al-Burhan  fi  ‘Ulum Al-Qur`an . ‘Isa al-Bab al-Halabi.
Jalaluddin  as-Suyuti.  (1983). Al-Itqan  fi
‘Ulum  Al-Qur`an (Ke-IV).  Maktabah
Dar at-Turas.
Kementerian  Agama  RI.  (2012). Al-
Qur`an dan Tafsirnya . Sinergi
Pustaka Indonesia.
Muhammad  Abdul  Manan.  (1997). Teori dan  Praktek  Ekonomi  Islam .  Dana
Bakhti Prima Yas.
Muhammad  Quraish  Shihab.  (1996).
Sejarah  &  Ulum  Al-Qur’an .  Pustaka.
Firdaus.
Noeng Muhadjir. (1996). Metode Penelitian  Kualitatif (III).  Rake
Sarasih.
P3EI.  (2008). Ekonomi  Islam .  Raja
Grafindo Persada.
Saifuddin Azwar. (2007). Metode
Penelitian (VIII). Pustaka Pelajar.
Soerjono  Soekanto.  (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Universitas
Indonesia.
Suharsimi  Arikunto.  (2006). Prosedur
Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik
(ke-VI). Rineka Cipta.
Supiana  dan  M.  Karman.  (2002). Ulumul
Qur`an  dan  Pengenalan  Metodologi
Tafsir . Pustaka Islamika.
Tim  Penyusun  Depdiknas.  (2007). Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia (ke-III).
Balai Pustaka. yoyok  Prasetyo.  (2008). Ekonomi  Syariah
(ke-I). Aria Mandiri Gorup.