## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga

## Sintegritas Advokat Di Indonesia Dalam Pemberian bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo)
Aina Fazira 1 Melisa Siregar 2 Fauziah Lubis 3
1,2,3 Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ainafazira4702@gmail.com 1 , melisasiregar155@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
In carrying out their responsibilities, advocates must be honest, have a strong character, and of course have high intelligence. In addition, advocates must have determination because that is even more important than their skills or vision for the cause. anybody. As a result, Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that "everything related to the protection of dignity is further regulated". Everyone has the right to be recognized, protected, to receive fair legal certainty and to be treated equally before the law. In accordance with human dignity, Article 34 paragraph 2 of the 1945 Constitution states that the state creates a social security system for all people and empowers the weak and incapable. Laws and regulations are based on the 1945 Constitution, one of which is Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. In accordance with Law no. 16 of 2011, the idea that the state is responsible for providing legal assistance to the poor as a means of ensuring access to justice is the basis for consideration for passing this law.

## Keywords : advocate, sintergrity, prodeo

## ABSTRAK
Dalam menjalankan tanggung jawabnya, advokat harus jujur, memiliki karakter yang kuat, dan tentu saja memiliki kecerdasan yang tinggi. Selain itu, advokat harus  memiliki determinasi karena itu bahkan lebih penting daripada keterampilan atau visi mereka untuk tujuan tersebut. siapa pun. Akibatnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “segala hal yang berkaitan dengan perlindungan harkat  dan  martabat  diatur  lebih  lanjut”.  Setiap  orang  berhak  untuk  diakui,  dilindungi,  mendapat kepastian  hukum  yang  adil,  dan  diperlakukan  sama  di  depan  hukum.  Sesuai  dengan  martabat kemanusiaan, UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara menciptakan sistem jaminan sosial bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu.  Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada UUD 1945, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011, gagasan bahwa negara bertanggung jawab  untuk  memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai sarana untuk menjamin akses terhadap keadilan menjadi dasar pertimbangan untuk mengesahkan undang-undang ini.
Kata kunci : advokat, sintergritas, prodeo

## PENDAHULUAN Latar Belakang  Masalah
Pasal 2 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum SEMA Nomor 10 Tahun 2010 menguraikan tujuan pemberian bantuan hukum, antara lain: meringankan beban keuangan yang dibebankan kepada mereka yang tidak mampu membayar pendampingan hukum; memberikan akses yang sama kepada individu yang kurang beruntung terhadap perwakilan dan perlindungan  hukum selama  proses  pengadilan.  Meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang hukum  melalui  penghayatan,  pemenuhan,  dan  perlindungan  terhadap  kewajibannya  serta peningkatan akses terhadap keadilan.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 399-405 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2680
Dalam hal ini undang-undang dan peraturan terkait lainnya telah mengatur dengan jelas faktor aparat penegak hukum khususnya advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berusaha untuk selalu profesional, faktor fasilitas dan fasilitas, termasuk PBH dengan fasilitas yang layak dan memadai. padahal seluruh masyarakat kurang beruntung. Namun pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa tidak dapat dilakukan secara prosedural sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian, belum
Apabila  pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum terbukti efektif dalam memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat sebagai cerminan dari meningkatnya kesadaran hukum  masyarakat,  maka  masyarakat  sendiri  akan  mengetahui  kinerja  Advokat  yang sebenarnya dari tahun ke tahun dan akan merasakan bahwa mereka menerima keadilan yang nyata.  Para  penegak  hukum,  khususnya  para Advokat itu sendiri, meskipun masih  ada yang enggan memberikan bantuan hukum tanpa batas kepada mereka yang tidak mampu. Sebaliknya, sejumlah Advokat yang bertindak sesuai dengan hati nuraninya berusaha untuk menjalankan tugasnya  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  kewajiban  profesinya  dan  memandang pemberian bantuan tanpa batas sebagai nilai ibadah. Mereka bersedia membantu individu yang kurang beruntung yang sedang menegosiasikan sistem hukum tanpa mengharapkan imbalan apa pun,  tetapi  mereka  harus  menjadi  profesional  yang  gigih  yang  tidak  mendiskriminasi  klien mereka.

## Rumusan  Masalah
1) Dengan cara apa advokat dan negara berinteraksi dalam menyediakan dan memelihara bantuan hukum cuma-cuma?
2) Bagaimana  advokat  menyiasati  kendala  yang  menghambat  terlaksananya  bantuan hukum cuma-cuma?

## Metode penelitian
Metode  penelitian  yuridis  normatif  digunakan  dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan penelitian yuridis normatif terutama mengkaji asas-asas hukum. informasi sekunder, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.
Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai perspektif—teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum  dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan —disebut sebagai penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN
1. Peran  dan  tanggung  jawab  bagi  seorang  advokat  yang  berprofesi  di  Indonesia maupun  di wilayah
Sebagaimana diatur dalam UU No. Yang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang pekerjaannya memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 3 UU Advokat.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 399-405 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2680
Selain itu, UU Advokat menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki hak yang sama dengan penegak hukum lainnya (polisi, hakim, dan jaksa). Namun, terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua adalah aparat penegak hukum, peran dan tanggung jawab mereka berbeda. Dalam gagasan trias politica, yang mengacu pada pemisahan kekuasaan negara legislatif,  yudikatif,  dan  eksekutif.  Ahli  regulasi  yang  terdiri  dari  hakim,  penyidik  dan polisi memiliki  kemampuan hukum dan pemimpin. Untuk situasi ini diputuskan sebagai penguasa peraturan yang menjalankan kekuasaan hukum menangani kepentingan negara dan penguji dan polisi yang menjalankan kekuasaan utama menangani kepentingan otoritas publik.
Dalam  hal  ini,  advokat  berada  di  luar  lingkup  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif. Sebagai penegak hukum, advokat tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif) dan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara mandiri untuk mewakili kepentingan klien.
Profesi advokat adalah mulia karena mereka dituntut untuk ikut serta menegakkan hak asasi manusia dan mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat daripada diri sendiri. Selain itu,  Promotor  juga  bebas  dalam  mewakili,  tidak  terikat  dengan  pengaturan  klien  dan  tidak mengorbankan  klien  mereka,  seperti  otoritas,  pengelola  uang,  penguasa,  dll.  Profesi  bebas sebagai advokat berarti bahwa ia tidak akan dikenakan jenis tekanan dalam kiprahnya untuk membela  masyarakat  dalam  memperjuangkan  keadilan  dan  kebenaran  hukum.  Kebebasan tersebut harus dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan tempatnya dalam masyarakat dan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kebebasan profesi advokat diakui oleh banyak negara, terutama negara demokrasi.
Menurut Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain para pelanggar kekuasaan kehaki man, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman harus mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri. Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan akuntabel adalah salah satunya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU No. 18 Tahun 2003.
Advokat  diberikan  status  sebagai  penegak  hukum  sesuai  dengan  Pasal  5  Ayat  1  UU Advokat  yang  menempatkannya  sejajar  dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU Advokat, “Organisasi Advokat adalah satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. ,” posisi  ini  membutuhkan  suatu  organisasi  yang  menjadi  satu-satunya  wadah  bagi  profesi Advokat.
Akibatnya, advokasi memainkan peran penting dalam upaya penegakan hukum. Profesi advokat yang kedudukannya disamakan dengan para penegak hukum lainnya terlibat dalam setiap proses hukum, baik perdata, pidana, tata usaha negara, bahkan tata usaha negara. Advokat dapat  berperan  signifikan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi,  khususnya  praktik  mafia peradilan,  dengan  memutus  mata  rantai  praktik  tersebut.  Profesi  advokat  dan  organisasi

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 399-405 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2680
advokat  yang  independensi  dan  kebebasannya  dijamin  oleh  Undang-Undang  Advokat menentukan dijalankan atau tidaknya peran tersebut.
Fungsi  Organisasi  Advokat  juga  berdampak  pada  terciptanya  profesi  advokat  yang berfungsi sebagai penegak hukum sekaligus keadilan. Misalnya, Pasal 6 UU Advokat menyatakan bahwa advokat dapat dijerat dengan berbagai alasan.:
a. Mengabaikan atau mengabaikan kebutuhan pelanggannya.
b. Terlibat dalam perilaku tidak profesional terhadap lawan atau kolega dalam profesi.
c. Berperilaku  dengan  cara  yang  tidak  menghormati  hukum,  undang-undang,  atau pengadilan.
d. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau martabat profesi.
e. Melanggar hukum atau melakukan perbuatan tidak terpuji f. Melanggar sumpah atau janji Advokat atau kode etik profesi Advokat.

## 2. Hubungan  Peranan  Negara  dan  advokat  dalam  pemberian  bantuan  hukum  secara Cuma Cuma.
PP  RI  tentang  bantuan hukum tahun 2008 dan Surat Edaran MA NO 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sebenarnya telah mengakomodir upaya intervensi negara dalam mengatasi permasalahan yang menimpa para advokat dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma. Namun upaya penyuntikan tersebut bersifat sporadis dan hanya mampu mengatasi model bantuan hukum individual dan konvensional, sehingga akan berjalan lambat dalam mewujudkan bantuan hukum dengan model kesejahteraan.
Undang-Undang Bantuan Hukum atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum) dalam rapat paripurna pada tanggal 4 Oktober 2011, diharapkan dapat mempermudah seluruh  warga masyarakat kurang mampu secara ekonomi yang menghadapi permasalahan hukum dan dapat menerima bantuan pemerintah. bantuan untuk  melakukannya.  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  dan  organisasi lainnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.
Pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat harus dilihat tidak hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi sosial dan tanggung jawab sosial mereka terkait dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat. Kewajiban advokat untuk mem berikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003..
Kelalaian  advokat  dalam  memenuhi  kewajiban  profesi  dapat  digolongkan  sebagai pelanggaran kewajiban profesi, yang memberikan hak kepada advokat untuk dikenai sanksi.
Advokat  berusaha untuk melindungi kepentingan individu tanpa memandang afiliasi agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, status ekonomi, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Advokat menunjukkan penghargaannya terhadap prinsip persamaan di depan hukum dengan melakukan advokasi untuk semua orang termasuk orang miskin, serta perwujudan hak yang dimiliki  oleh  setiap  orang  yaitu  hak  untuk  didampingi  advokat  dalam  setiap  perkara  yang dihadapinya. .

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 399-405 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2680
Karena  manusia  adalah  subyek  hukum,  maka  pelaksanaan  hukum  oleh  masyarakat sangat tergantung pada kesadaran hukum. Namun selain bertumpu pada kesadaran masyarakat akan hukum, juga sangat dipengaruhi oleh cara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Dengan  demikian,  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan dengan baik karena aparat penegak hukum tidak paham dalam menyelesaikan kewajiban dan kewajibannya. Advokat yang terdaftar di Pengadilan Tinggi setempat adalah satu -satunya orang yang  berwenang  memberikan  bantuan  hukum  (pembelaan)  kepada  klien  difabel.  dapat dilakukan  dengan  cara:  Advokat  memberikan  bantuan  dan  pembelaan  hukum  perorangan Advokat memberikan bantuan dan pembelaan hukum kelembagaan melalui lembaga bantuan hukum setempat.

## 3.Hambatan  dalam Pelaksanaan  Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Ada  kendala  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  cuma-cuma,  antara  lain  lembaga bantuan hukum di Indonesia tidak bisa menuntut dana. Selanjutnya, “Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan  rencana  Anggaran  Bantuan  Hukum  kepada  Menteri  pada  tahun  anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum” tercantum dalam Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Penanganan kasus tersebut dimulai pada Desember 2012, dimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum  belum  diundangkan  dan  belum  diberlakukan.  .  Seperti  disebutkan  sebelumnya, penanganan kasus tersebut dimulai pada Desember 2012.
Masalah  pendanaan  adalah  salah satu yang terkenal. Faktor ini berdampak langsung pada kelangsungan bantuan hukum yang diberikan karena lembaga bantuan hukum yang ada biasanya mencari dana sendiri untuk membiayai operasionalnya. Ada beberapa advokat yang terkonsentrasi  di  kota-kota,  dan  distribusinya  tidak  merata  di  semua  wilayah.  besar,  yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan sendiri..
Apabila pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak berdaya telah efektif sebagai  cerminan  dari  meningkatnya  kesadaran hukum masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui kinerja advokat yang sebenarnya dari tahun ke tahun dan merasa mendapatkan keadilan.  Menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa hukum itu sendiri adalah Undang-undang, begitu juga dengan SEMA, Kode Etik Profesi, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
Oleh karena itu, LBH bertanggung jawab atas dana bantuan hukum untuk kasus-kasus di Indonesia. Pendanaan yang digunakan untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan suatu lembaga antara lain berasal dari:
1. Dana LBH Indonesia.
2. Yayasan Tifa.
3. Bantuan sumbangan dari masyarakat.
4. Kerjasama dengan sejumlah pihak.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 399-405 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2680
Banyaknya masyarakat penerima bantuan hukum cuma-cuma yang tidak mengetahui jalannya program, juga menyulitkan pelaksanaan program tersebut. Ini karena masyarakat tidak tahu  tentang  bantuan  hukum  cuma-cuma.  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  di  Indonesia merupakan  lembaga  bantuan  hukum yang membantu masyarakat dalam pelayanan hukum, khususnya bantuan hukum pro bono publico dan memperjuangkan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan. Sepanjang perjalanannya, LBH mendapatkan kepercayaan publik, terbukti dengan banyaknya pengaduan yang diajukan mulai dari kasus perdata hingga pidana, politik,  perburuhan,  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu,  LBH  memperkenalkan bantuan hukum struktural—yaitu  bantuan yang tidak semata-mata didasarkan pada instrumen hukum yang menguntungkan  tetapi  dicapai  melalui  berbagai  kemajuan  dalam  pembelaan  untuk memperjuangkan keadilan bagi individu yang tertindas dan tidak mampu secara ekonomi.
Kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme permintaan bantuan hukum yang tidak efisien melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan hukum bagi terdakwa, mekanisme dan sistem untuk memperoleh anggaran LBH harus melalui proses yang rumit, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dan advokat  dan  juga  antara  pengadilan  dan  advokat  dalam  mengangkat  advokat,  sehingga pengangkatan  advokat  yang  tidak  merata  menjadi  kendala  yang dihadapi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

## PENUTUP
Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan pembahasan hasil penelitian oleh penulis :
Terbitnya PP RI tentang bantuan hukum tahun 2008 dan Surat Edaran MA NO 10 Tahun 2010  tentang  pedoman  pemberian  bantuan  hukum sebenarnya telah mengakomodir upaya intervensi  negara  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  menimpa  para  advokat  dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma. Namun upaya penyuntikan yang segera dan hanya mampu  mengatasi  model  bantuan  hukum  individual  dan  konvensional,  sehingga  dalam mewujudkan bantuan hukum dengan model kesejahteraan akan berjalan lambat.
Upaya pemenuhan dan sekaligus pelaksanaan negara hukum Indonesia yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak dasar warga negara atas akses yang sama terhadap keadilan dan supremasi hukum, termasuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara. Menurut Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hak atas persamaan di depan hukum dijamin. UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 tahun 2010 menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press,  Yogyakarta Al.  Wisnubroto,  2009,  Teknis  Persidangan  Pidana,  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,
Yogyakarta.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023) 399-405 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2680
Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, 2001, Advokat Indonesia Mencari  Legitimasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Ron Dudai. “Human Rights in the Populist Era: Mourn then (Re)Organize”.Journal ofHuman Rights Practice, 9, (2017): hlm 16-21.
Yuliarso,  Kurniawan  Kunto  dan  Nunung  Prajarto.  “Hak  Asasi  Manusia  (HAM)diIndonesia:  \ Menuju Democratic Governances”.
Ilmu  PolitikVolume  8,  Nomor  3,  Maret  (2005):  hlm  291-308.Asep  Mulyana.  “HAM    \
danPemerintah Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal”. Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Volume XIII (2016): hlm 1-225 Bantuan Hukum Diusulkan Masuk Kurikulum PKPa, http://hukumonline.
com/berita/baca/lt4dde06a45051f/bantuan-hukum-kurikulum-pkpa,  diakses  21 Mei 2012.
Boy  Yendra  tamin,  Idealnya  Indonesia  Punya  500  Ribu  Advokat,  http:// boyyendratamin.blogspot.com/2011/07/idealnya-indonesia-punya-500-ribu.html, diakses 4 oktober 2012.