## Permasalahan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kota Padang

## The Problems Of  Integrated Administration Service Districts In Padang

## Afriyanni
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Jln. Jenderal Sudirman No.51 Padang Telp. (0751) 8956679 Hp.085228559909 E-mail: afriyannisubhan@ymail.com
Naskah Masuk : 09-04-2018      Naskah Diterima : 23-04-2018           Naskah Disetujui : 04-06-2018

## Abstract
PATEN  is  a  new  public  management  centered  in  the  sub-district  to  improve  the  quality  and  bring  the  service closer  to  the  community.  Since  Regulatory  of  minister  Affair  number  4  in  2010  was  declared.      The Implementation  of  PATEN  in  Indonesia  nowdays  reach  15  percent.    This  research    aims    to  identify  the problem  of  impelementation  PATEN  in  Pilot  district projects in Padang in order to provide recommendation for PATEN implementation. This study used descriptive qualitative research through observation, documentation and interview in collecting data. The result showed that there are a number of obstacles in the implementation of PATEN  namely  the  delegation  of  authority,  procedures,  human  resources,  limited  facilities  and  infrastructure. For That, it is amust for the Local Government to handle those problems.

## Keywords:  PATEN, public management, Sub District

## Abstrak
PATEN  merupakan  suatu  new  public  management  yang  dipusatkan  di  kecamatan  untuk  meningkatkan kualitas dan mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Sejak ditetapkan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010,  pelaksanaan  PATEN  di  Indonesia      baru      mencapai    lebih      kurang    15      persen.      Penelitian      ini bertujuan      untuk      mengkaji  permasalahan  pelaksanaan  PATEN  pada  Kecamatan  Pilot  Project  di  Kota  Padang dan selanjutnya memberikan   rekomendasi   untuk   peningkatan   kualitas   pelaksanaan   PATEN.   Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data secara observasi, studi dokumentasi dan wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tujuan  pelaksanaan  PATEN  pada  kecamatan  pilot  project belum  tercapai  karena  adanya  permasalahan  pelimpahan  kewenangan,  keterbatasan  SDM  serta  keterbatasan sarana dan prasarana.
Kata Kunci: PATEN, pelayanan publik, reformasi

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  bagian dari  tugas  pokok  organisasi  pemerintahan termasuk  pemerintahan  daerah.  Menurut Wasistiono,
2011 pelayanan adalah pemberian  jasa  baik  oleh  pemerintah,  pihak swasta  atas  nama  pemerintah  ataupun  pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran  guna  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat.  Dengan  demikian
pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebaliknya masyarakat  memiliki  hak untuk  memperoleh pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari pemerintah.  Faktanya  kualitas  pelayanan publik  di  Indonesia  masih  perlu  mendapat perhatian serius.
Hasil  laporan  tahunan  Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2014
menunjukkan  Jumlah  Laporan  Masyarakat
terhadap  pelayanan  publik  setiap  tahun cenderung  meningkat.  Pada  tahun  2010, pengaduan  masyarakat  yang  diterima  oleh Ombudsman  RI  berjumlah  1.137  laporan meningkat menjadi 6.677 laporan.
Berdasarkan  klasifikasi  terlapor,  pemerintah daerah  paling  banyak  dilaporkan  (43,24%) menyusul  kepolisian  (12,76%),  Instansi Pemerintah/kementerian (9,54%) serta instansi  lainnya  (34,46%).  Jika  dilihat  dari substansi  mal  administrainya  maka  secara berurutan paling banyak dilaporkan masyarakat adalah penundaan berlarut (25,64%), penyimpangan prosedur (20,67%), tidak  memberikan  pelayanan  (14,09%)  dan penyalahgunaan wewenang (11,65%).
Berdasarkan  data  tersebut  pelayanan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah paling  banyak  disorot  dan  jika  dilihat  dari substansi  pelaporan  maka  sistem,  prosedur, metode  dan  personal  pelayanan  perlu ditingkatkan  untuk  menghasilkan  pelayanan yang berkualitas. Usaha ini penting dilakukan  karena  pelayanan  publik  bukan merupakan  persoalan  administratif  semata tetapi  juga  mencakup  persoalan  yang  lebih mendasar yaitu pemenuhan kebutuhan pelanggan/masyarakat.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut adalah melalui peningkatan pelayanan publik di kecamatan dalam bentuk Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN).  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  merupakan  suatu  new  public management  yang  dipusatkan  di  kecamatan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan  masyarakat  menjadi  relevan  jika dilihat  dari  segi  kedekatan  jarak,  kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan.    Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi kecamatan sebagaimana  diamanatkan dalam Peraturan    Pemerintah    Nomor    19    Tahun 2008 tentang   Kecamatan yang   menyatakan bahwa camat bertugas melaksanakan pelayanan  kepada  masyarakat  di  kecamatan dan  melakukan  percepatan  pencapaian standar  minimal  di  wilayahnya.  Fungsi PATEN  lainnya  yang  tidak  kalah  penting menurut  Miranti  2015  adalah  memperkuat eksistensi badan/kantor/dinas  pelayanan terpadu  satu  pintu  dalam  mendukung  iklim investasi.
Konsep    pelaksanaan  PATEN  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  4  T ahun  2010  dan  Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 138-270 tahun 2010  tentang  juknis  PATEN.  Berdasarkan peraturan tersebut kecamatan diseluruh Indonesia  harus  menyelenggarakan  PATEN paling lambat 5 (lima) tahun sejak  ditetapkan namun  sampai  Februari  2015,  tercatat  baru 1005 kecamatan yang  melaksanakan  PATEN atau  lebih  kurang  15  persen  dari  jumlah seluruh kecamatan di Indonesia
(Kemendagri, 2015).
Berdasarkan  Permendagri    Nomor    4 Tahun  2010  tentang  PATEN,  terdapat  3 persyaratan  yang  harus dipenuhi kecamatan untuk ditetapkan sebagai kecamatan PATEN. Persyaratan tersebut yaitu substantif, administratif dan teknis. Persyaratan substantif berupa pendelegasian sebagian  kewenangan  walikota  kepada camat baik perizinan maupun non perizinan. Secara  administratif,  kecamatan  pelaksana PATEN  harus  memiliki  standar  pelayanan dan uraian tupoksi yang jelas. Secara teknis kecamatan pelaksana PATEN harus memiliki  sarana  prasarana  dan  pelaksana teknis untuk mendukung pelayanan.
Faktanya    sebagian    besar    kecamatan belum memenuhi ketiga persyaratan tersebut sebagaimana  beberapa  hasil  penelitian  yang menunjukkan  penyebab  belum  efektif  dan efisiennya pelayanan publik melalui PATEN antara  lain  disebabkan  oleh  regulasi  (Dewi, 2014)  SDM  (Dewi,  2014  dan  Eko  dkk, 2015), prosedur  birokrasi (Eko dkk, 2015), sarana    prasarana  pendukung  (Eko,  2015 dan Lanti, 2015) serta pemahaman masyarakat terhadap program (Lanti, 2015).
Kota  Padang  merupakan  salah  satu kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  yang berkomitmen  dalam  pelaksanaan  PATEN. Pelaksanaan  PATEN  di  Kota  Padang diawali  dengan    pelaksanaan    Pilot    Project penyelenggra PATEN di Kecamatan Kuranji dan  Pauh  yang  telah  dilaunching  oleh Gubernur  Sumatera  Barat  pada  tanggal  17 Desember  2014.  Selama  1  (satu)  tahun
pelaksanaan  PATEN  di  kedua  kecamatan pilot  project  masih  terdapat  beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan PATEN belum optimal. Berdasarkan observasi awal beberapa temuan  yang  menghambat  pelaksanaan PATEN terkait dengan keterbatasan anggaran  dan  SDM  serta  pelimpahan kewenangan  kepada  kecamatan  khususnya kewenangan  di  bidang  perizinan  yang sebelumnya berada di SKPD teknis terkait.
Evaluasi  pelaksanaan  PATEN  pada kedua kecamatan pilot project tersebut perlu dilakukan  sebagai  bahan  penyempurnaan pelaksanaan PATEN yang akan dilaksanakan secara bertahap pada sembilan kecamatan lainnya. Oleh karena itu penelitian    ini    penting  dilakukan  untuk memberikan  gambaran  pelaksanaan  dan mengidentifikasi  permasalahan  pelaksanaan PATEN pada kecamatan pilot project dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan untuk  penyempurnaan  pelaksanaan  PATEN secara  bertahap  di  seluruh  kecamatan  di Kota Padang.

## METODOLOGI
Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan  Kuranji  dan  Kecamatan  Pauh Kota  Padang  Provinsi  Sumatera  Barat. Alasan  pemilihan  lokasi  adalah  kedua kecamatan  tersebut  merupakan  kecamatan yang  ditetapkan  sebagai  pilot  project penyelenggaraan  PATEN  di  Kota  Padang berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota
Nomor 335 Tahun 2014 tentang Kecamatan sebagai
Penyelenggara
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Penelitian ini menggunakan pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif yaitu penelitian  yang  mendeskripsikan fenomena  yang  ada  dilapangan  secara  luas dan  realitas  tentang  Pelaksanaan  PATEN  di Kota  Padang.  Pengambilan      sampel dilakukan      secara  purposive      yaitu pemilihan      sampel      dengan  tujuan  untuk memperoleh  informasi  terkait  pelaksanaan PATEN. Untuk memperoleh data dilapangan,  peneliti  menggunakan  teknik data melalui observasi non partisipatif, studi dokumentasi/kepustakaan  dan  wawancara. Obervasi  non  partisipatif  dilakukan  dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti tanpa terlibat langsung dengan objek tersebut.  Peneliti  melakukan  pengamatan secara  langsung  terhadap  proses/mekanisme pelaksanaan PATEN di loket PATEN.
Untuk  memperkuat  observasi,  peneliti melakukan    wawancara    dengan    pejabat terkait pelaksana  PATEN,  yaitu  Camat,  Sekcam, Kasi  Pelayanan  dan  Perizinan,  pejabat  dari SKPD  terkait  dan  masyarakat  yang  datang ke  loket  PATEN.  Studi  dokumentasi dilakukan  dengan  menelaah  peraturan- peraturan, dokumen – dokumen perencanaan,  panduan/  pedoman  PATEN, serta  data/literature  lain  yang  berhubungan dengan pelaksanaan PATEN.
Teknik    pengumpulan    data    yang
digunakan  adalah  triangulasi  dari  observasi non partisipatif, wawancara dan dokumentasi.  Analisis    data    menggunakan model    interaktif  dari  Miles  dan  Huberman yang  diterjemahkan  oleh  Sugiyono,  2011. Analisis  model  interaktif  dari  Miles  dan Huberman  terdiri  dari  empat  tahap,  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data, dan kesimpulan.
Pengumpulan  data  merupakan  tahap awal  dalam  analisis  yaitu  dengan  cara memperoleh data dari observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Reduksi  data  berarti merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting, dan membuang  yang tidak perlu. Penyajiian data  dalam  penelitian  kualitatif    dilakukan dalam    bentuk    uraian  singkat  berupa  teks yang  bersifat  naratif.  Tahap  akhir  dalam analisis yaitu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan PATEN di Kota Padang Pelaksanaan  PATEN  di  Kota  Padang berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota Nomor 335 Tahun 2014 tentang Kecamatan sebagai Pelayanan
Administrasi  Terpadu  Kecamatan.  Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan Kecamatan  Kuranji  dan  Kecamatan  Pauh sebagai kecamatan penyelenggara PATEN. Kedua Kecamatan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan kesiapan  SDM,  sarana  prasarana  dan anggaran dalam melaksanakan PATEN.
Jurnal Pembangunan Nagari   Volume 3 Nomor 1 Edisi Juni 2018 : 97 - 108 100

## Pelimpahan Kewenangan
Sesuai  Pasal  6  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2010,  salah satu persyaratan pelaksanaan PATEN adalah  adanya  pelimpahan  kewenangan  ke kecamatan. Pelimpahan kewenangan tersebut  akan  berjalan  efektif  dan  efisien menurut  pendapat  George  R.  Terry,  1986 haruslah  memiliki  prinsip-prinsip  sebagai berikut:
1. Principle  of  delegation  by  Results expected.
Pendelegasian  kewenangan  didasarkan pada  hasil  yang  dapat  diperkirakan apakah pelaksanaan kewenangan tersebut semakin efektif atau tidak.
2. Principle of functional definition. Pendelegasian  hendaknya  didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fungsional  agar  pekerjaan  atau  tugas tertentu  dapat  dilaksanakan  secara  lebih efisien dan efektif.
3. Scalar Principle.
Pendelegasian  wewenang  hendaknya dilakukan berdasarkan hirarki jabatan.
4. Authority Level Principle.
Pendelagasian wewenang dilakukan secara  bertahap  berdasarkan  tingkat kewenangan  yang diemban oleh seorang pejabat atau suatu organisasi tertentu.
5. Principle of unity of command.
Pendelegasian  kewenangan  sebaiknya menekankan adanya kesatuan komando.
6. Principle
of absoluteness of responsibility. Pendelegasian  kewenangan  hendaknya diimbangi
oleh pemberian tanggungjawab  sehingga  pihak  yang member  wewenang  sebaiknya  tidak terlalu ikut campur.
7. Principle  of  parity  of  authority  and responsibility.
Pendelegasian kewenangan harus diikuti oleh tanggungjawab yang seimbang
Secara  substantif  Pemerintah  Kota Padang  telah  memiliki  landasan  hukum pelimpahan  kewenangan  untuk  pelaksanaan PATEN  yaitu  Peraturan  Walikota  Padang Nomor  22  Tahun  2014  tentang  Pelimpahan sebagian  kewenangan  Walikota  kepada Camat. Pelimpahan yang diberikan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan  yaitu  memberikan  pelayanan umum  kepada  masyarakat  baik  pelayanan yang  bersifat  perizinan  maupun  non perizinan.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip pendelegasian  wewenang  Geroge  R  Terry, 1986  yaitu  Authority  Level  Principle  yaitu pelimpahan  kewenangan  yang  diberikan kepada kecamatan dilakukan secara bertahap  berdasarkan  tingkat  kewenangan yang  diemban  oleh  suatu  organisasi tertentu.
Kewenangan pelayanan perizinan yang  diserahkan  ke  kecamatan  yaitu penerbitan  IMB  dan  penerbitan  Izin  HO. Pelimpahan  kewenangan  penerbitan  IMB telah  diatur  melalui  Perwako  Nomor  43
Tahun 2014
tentang Pelimpahan Kewenangan  Penerbitan  Izin  Mendirikan Bangunan kepada Camat sedangkan pengaturan penerbitan Izin HO dan retiribusinya  belum  diatur  dalam  bentuk peraturan  walikota.  Berdasarkan  Perwako
Nomor 43 Tahun 2014, pelimpahan kewenangan  penerbitan  IMB  kepada  camat dengan ketentuan:
a. Bangunan baru dengan luas paling tinggi
100 m 2 (seratus meter bujursangkar) dan tidak  bertingkat  yang  berada  pada  ruas jalan  lokal  primer  atau  lokal  sekunder lebar  paling  tinggi  12  m;  (dikecualikan untuk  kompleks  perumahan  baru  yang dibangun oleh pengembang)
b. Mengubah, memperluas atau merenovasi bangunan  yang  sudah  atau  belum
memiliki  IMB  dengan  luas  paling tinggi 100 m 2 yang berada pada ruas jalan lokal primer  atau  lokal  sekunder  lebar  paling tinggo 12 m; dan
c. Untuk bangunan  yang  sudah  berdiri  dan belum  mempunyai  IMB  dengan  luas bangunan paling tinggi 200 m 2 dan tidak berintgkat  yang  berada  pada  ruas  jalan lokal  primer  atau  lokal  sekunder  lebar paling tinggi 12 m.
Berdasarkan peraturan tersebut, kecamatan memiliki
kewenangan menerbitkan IMB untuk bangunan baru atau renovasi  dengan  luas  bangunan  100  m 2 dan tidak  bertingkat  atau  bangunan  yang  sudah berdiri  dengan  luas  200  m 2 dan  tidak bertingkat. Penerbitan IMB tersebut
dilakukan  setelah  mendapatkan  Keterangan Rencana  Kota  –  Peruntukan  Ruang  Kota (KRK-PRK)  dari  DTRTB  Kota  Padang terlebih  dahulu.  Demikian  juga  dengan kewenangan non perizinan yang dilimpahkan  kepada  kecamatan  seperti rekomendasi,  pelayanan  KTP,  KK  dan surat-surat    kependudukan  lainnya.  Untuk pelayanan tersebut, kecamatan hanya berfungsi sebagai perantara karena pelayanannya  masih  berlanjut  ke  SKPD lain,  yaitu  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil.  Hal  ini  menyebabkan pelayanan  menjadi  tidak  efisien  karena pelayanan masih tergantung pada SKPD lain sehingga  sulit  memberikan  kepastian  waktu kepada masyarakat.

## Sumber Daya Manusia
Sumberdaya memegang peranan penting  dalam  pelaksanaan  suatu  program. Oleh  karena  itu  menurut  George  Edward  III (1980)  keberhasilan  pelaksanaan  program sangat tergantung pada kecukupan sumberdaya  yang  tersedia  atau  sejauh  mana sumberdaya  yang  ada  dapat  mendukung implementasi program sesuai tuntutan kebutuhan  yang  ada.  Secara  kuantitas  SDM pelaksana PATEN pada dua kecamatan masih terbatas  namun  keterbatasan  tersebut  diatasi dengan   merekrut tenaga honorer atau tenaga sukarela  sebagai  pelaksana  teknis  PATEN. Hal  tersebut  tentu  saja  tidak  sesuai  dengan amanat  Pasal  11  ayat  3  yang  menyebutkan bahwa  pelaksana  teknis  PATEN  adalah  PNS
di kecamatan.

## Tabel 1 Pelaksana Teknis PATEN Kecamatan Pauh
No  Jabatan Teknis PATEN Status Kepegawaian PNS Non PNS Jlh 1 Penanggung Jawab 1 1 2 Kesekretariatan 3 3 3 Operator 2 1 3 4 Petugas Penerima Berkas 1 1 5 Penyerahan  Dokumen  Akhir Perizinan 1 1 6 Penyerahan  Dokumen  Akhir non Perizinan 1 1 Jumlah 7 3 10 Sumber: Data diolah tahun 2015 Apabila dilihat dari jumlah petugas pelaksana teknis, maka petugas pelaksana di Kecamatan
Kuranji lebih besar dibandingkan  Kecamatan  Pauh.  Perbedaan tersebut  disesuaikan  dengan  SDM  dan anggaran  yang  ada  serta  jumlah  penduduk yang  dilayani.  Kecamatan  Kuranji  dengan jumlah penduduk 130.916 orang lebih besar dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk Kecamatan  Pauh  yang  hanya  berjumlah 61.755 orang.
Jika  dilihat  dari  status  kepegawaian petugas  pelaksana  teknis,  komposisi  Petugas pelaksana  Teknis  PATEN  di  Kecamatan Pauh  yang  berstatus  PNS  lebih  besar  dari petugas  Non  PNS  (lihat  Tabel  1).  Hal tersebut  berbeda  dengan  komposisi  petugas pelaksana  PATEN  di  Kecamatan  Kuranji
yang  hampir  berimbang  antara  petugas  yang berstatus PNS dan Non PNS (lihat Tabel 2).
Masing-masing kecamatan menempatkan pegawai non PNS pada jabatan teknis  yang  memiliki  tanggungjawab  yang tidak  begitu  besar  jika  dibandingkan  petugas PNS. Petugas pelaksana PATEN non PNS di Kecamatan Pauh ditempatkan sebagai operator  dan  petugas  penyerahan  dokumen akhir  sedangkan  di  Kecamatan  Kuranji Petugas  Non  PNS  tersebut  ditempatkan sebagai  petugas  informasi,  petugas  loket penerima  berkas,  petugas  loket  penyerahan berkas  dan  operator  komputer  dan  Tim survey
Tabel 2 Pelaksana Teknis PATEN Kecamatan Kuranji (SK Nomor 71 Tahun 2015)
No Jabatan Teknis PATEN Status Kepegawaian PNS Non PNS Jlh 1 Penanggung Jawab Kesekretariatan 1 1 2 Petugas Informasi 1 1 3 Petugas Loket Penerima Berkas  1 1 2 4 Petugas Operator Komputer 1 1 5 Petugas Loket Penyerahan Berkas Akhir 1 1
Permasalahan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kota Padang -
6 Petugas Caraka Berkas 1 1 7 Petugas Caraka Dokumen 1 1 8 Tim Survey Lapangan 3 1 4 Jumlah 7 5 12
Sumber: Data diolah tahun 2015
Secara  kualitas,  petugas  pelaksana teknis  PATEN  di  kedua  kecamatan  pilot project cukup baik. Petugas pelaksana telah memiliki  pendidikan  yang  tinggi,  yaitu SMA  dan  Perguruan  Tinggi  namun
demikian untuk menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks petugas pelaksana perlu diberikan bimbingan dan pelatihan.
Tabel 3. Pelaksana teknis PATEN menurut tingkat pendidikan
No Kecamatan Tingkat Pendidikan SD SMP SMA PT 1 Kuranji - - 4 8 2 Pauh - - 2 8 Sumber: data diolah, 2015 Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat terkait diketahui bahwa
peningkatan  SDM  kecamatan  dilakukan secara  internal  maupun    eksternal.    Secara internal, kecamatan melaksanakan sosialisasi  tentang  PATEN  di  lingkungan kecamatan,  memberikan  bimbingan  teknis tentang  etika  pelayanan  dan mengirimkan petugas pelaksana mengikuti kegiatan yang mendukung pelaksanaan PATEN di kecamatan. Secara eksternal,
Bagian Pemerintahan  selaku  instansi    pembina kecamatan   telah   melakukan Bimtek  bagi petugas  pelaksana  teknis  PATEN  dalam hal  penyusunan  visi,  misi  pelayanan  dan tupoksi.  Selain  itu  Bagian  Organisasi  juga melakukan  fasilitasi  terhadap  penyusunan Standar      Operasional      Prosedur      (SOP) dan  Standar    Pelayanan  Minimal  (SPM)
pelayanan kecamatan.
Hasil observasi menunjukkan
pelaksana teknis kecamatan telah mengikuti  Standar  Operasional  Prosedur Pelayanan yang sudah ditetapkan. Pelaksana  teknis  PATEN  kecamatan  pilot project bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan PATEN yaitu memberikan  pelayanan  yang  dibutuhkan masyarakat. Untuk meningkatkan semangat kerja  dari  pelaksana  teknis  PATEN,  camat telah berupaya untuk mengusulkan insentif namun  belum  berhasil  (Hasil    wawancara dengan  sekcam  tanggal  21Oktober 2015).

## Sarana Prasarana
Sarana Prasarana dalam penelitian ini ditinjau    dari      loket      pelayanan      dan kondisi  kantor.  Dari  hasil  observasi lapangan diketahui bahwa ruang pelayanan  PATEN  pada kecamatan   pilot
project    (lihat    Foto    1    dan    2) menyesuaikan    dengan    kondisi    kantor kecamatan    sehingga    terdapat    perbedaan yang jelas tampilan ruang pelayanan antara kedua  kecamatan  pilot  project.  Kondisi kantor    kecamatan    Pauh    yang  tidak begitu    luas,    ditempatkan    3    loket pelayanan,  yaitu  penerima  dan  penyerahan berkas  izin  dan  non  izin,  serta  loket informasi.  Sementara      pada      kecamatan kuranji      karena  terdiri    dari    3    lantai,
ruang    pelayanan    khusus  berada  pada lantai  1.  Pada  ruang  tersebut  terdapat loket  penerima  berkas,  penyerahan  berkas, loket    informasi    dan  loket  jaga,    ruang Selain  itu  dilengkapi  juga  dengan  fasilitas pendukung,      yaitu:      ruang      pameran produk UKM, perpustakaan, ruang poliklinik dan laktasi,  ruang perekaman  E- KTP dan arena bermain anak, mushalla dan toilet.
Gambar 1. Suasana pada Loket Pelayanan PATEN Kecamatan Pauh
Gambar  2.  Loket  Pelayanan  PATEN  Kecamatan Kuranji
Pada ruang pelayanan, terdapat spanduk  berisi  visi,  misi,  tujuan  dan prosedur pelayanan sebagai media sosialisasi  pelaksanaan  PATEN  kepada masyarakat. Pemasangan papan alur pelayanan juga dipasang pada dinding untuk menginformasikan kepada masyarakat
proses  yang  dilalui  pada  saat  membutuhkan pelayanan.  Adanya  informasi  tentang  SOP dan  SPM  pada  ruang  pelayanan  diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap persyaratan,  waktu,  biaya,  proses  dan penanggungjawab pelayanan sehingga memberikan  kepuasan  masyarakat  terhadap
kualitas pelayanan.

## Gambar 3. Mekanisme Pelayanan PATEN

## Anggaran
Pelaksanaan  PATEN  pada  kecamatan pilot  Project  dibebankan  pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)
Kota Padang pada kegiatan
Penyelenggaraan  Pilot    Project  Pelayanan administrasi   Terpadu   Kecamatan (PATEN)
sebagaimana  dilihat  pada  tabel  4.  Anggaran PATEN disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan. Namun demikian perlu diinventarisir  kebutuhan  sarana  PATEN  dan ditetapkan standarisasinya untuk  pelaksanaan PATEN pada kecamatan lainnya.
Tabel  4 .  Anggaran  pelaksanaan  PATEN  pada kecamatan pilot project
Kecamatan Tahun (ribu) Jumlah (ribu) 2014 2015 Kuranji 116.200 87.537 203.737 Pauh 122.600 120.00 242.600 Sumber: Bappeda Kota Padang, 2015
Permasalahan    Pelaksanaan    PATEN    di
Kota  Padang
Berdasarkan  gambaran  umum  pelaksanaan PATEN  pada  kecamatan  Pilot  Project diketahui terdapat permasalahan baik substantif, administratif, maupun teknis.

## Permasalahan Substantif
Sesuai  Pasal  6  Permendagri  Nomor  4 Tahun  2010  tentang  Pedoman  Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan, persayaratan  substantif  dalam  pelaksanaan PATEN  adalah  pelimpahan  kewenangan. Merujuk  pendapat  George  R  Terry,  1980 efektivitas pelimpahan kewenangan sebaiknya  menekankan  adanya  kesatuan komando.  Hasil  penelitian  menunjukkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut  belum  optimal  karena  proses
pelayanan tersebut tidak selesai di kecamatan  namun  masih  tergantung  atau dilanjutkan  ke  SKPD  terkait.  Dengan demikian kecamatan tidak dapat memberikan  kepastian  pelayanan  kepada masyarakat.  Hasil wawancara menunjukkan pelimpahan    sebagian  kewenangan  walikota kepada  camat  belum  sepenuhnya  didukung dengan  peraturan  yang  bersifat  teknis operasional  sehingga  terdapat  kewenangan perizinan yang belum terlaksana di kecamatan.  Hal  tersebut  menyebabkan upaya  untuk  menjadikan  kecamatan  sebagai simpul pelayanan (front office)
PTSP/BPMP2T belum terwujud. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kasubag pembinaan wilayah Bagian
Pemerintahan  Setda  Kota Padang terungkap bahwa SKPD yang melimpahkan kewenangannya kepada
kecamatan “terkesan setengah hati” karena tidak diikuti dengan  peraturan,  prosedur  atau  pelatihan bagi SDM yang  melaksanakan  kewenangan tersebut.  Hal  ini  terlihat  pada  proses pengurusan  IMB,  pembuatan  Keterangan Rencana  Kota  (KRK)  dan  Peruntukan Rencana  Kota (PRK) sebagai  syarat pengurusan  izin  masih  melalui  Dinas Tata Ruang    dan    Tata    Bangunan    dan Permukiman      sehingga      membutuhkan waktu  yang   lama.   Akibatnya   masyarakat mengurus  langsung  ke  SKPD  terkait perizinannya.
Dari aspek
pelimpahan kewenangan,  masih      terdapat      tarik
menarik      kepentingan  antara  SKPD  yang melimpahkan kewenangannya dengan kecamatan.  Meskipun  secara  legalitas kecamatan  diberikan  kewenangan      untuk melakukan      pengurusan  IMB    namun masih    terdapat    proses  perizinannya  yang harus melalui dinas teknis terkait. Demikian  juga    halnya    dengan pelayanan non  perizinan,  pengurusan  KTP  dan  KK serta  dokumen  kependudukan  lainnya belum tuntas di kecamatan masih tergantung  pada    Dinas    Kependudukan dan    Pencatatan  Sipil.        Hal        ini menyebabkan        pelimpahan  kewenangan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien.
Hal  diatas  sesuai  dengan  pendapat Edward  III,  1980  yang  menyebutkan  bahwa struktur birokrasi  yang  tidak  efisien  dapat menyebabkan implementasi kebijakan masih belum  efektif.  Struktur  birokrasi  mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan  antara  unit-unit  organisasi  yang ada dalam  organisasi,  dan  hubungan  antar organisasi .

## Permasalahan Administratif
Dari  aspek  standar  pelayanan,  kecamatan pilot project  PATEN  telah  memiliki  SOP, SPM  serta  uraian  tugas  yang  jelas  sehingga terdapat  kejelasan  dan  kepastian  prosedur, biaya,  waktu  dan  kejelasan  penanggung jawab  pelayanan.  Namun  untuk  proses perizinan  tertentu  harus  melalui    SKPD terkait    sehingga    waktu  pelayanan  tidak dapat  dipastikan.  Hal  tersebut  terungkap
berdasarkan  wawancara  dengan  pejabat pelaksana teknis PATEN Kecamatan Pauh.
“…kami  hanya  dapat  memberikan prosedur  pelayanan  pada  kecamatan namun  terkait  prosedur  pada  dinas teknis  misalnya IMB dan Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil tidak dapat kami pastikan”
(Hasil      wawancara      tanggal      20 Oktober 2015)
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  telah ada  kepastian  atau  kejelasan  prosedur  dan waktu  layanan  pada  tingkat  kecamatan namun  karena  tanggungjawab  pelaksanaan kebijakan  PATEN  terfragmentasi  kepada beberapa  SKPD,  pelaksanaan  kebijakan tersebut tidak  berjalan  efektiv  karena kurangnya      koordinasi.      Hal      ini      sejalan dengan    yang    diungkapkan    oleh    Edward
III14  yang menjelaskan bahwa :
“struktur
birokrasi yang terfragmentasi  (terpecah-pecah  atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar”.

## Permasalahan Teknis
Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia juga  menghambat  pelaksanaan  PATEN. Berdasarkan    Pasal    11    ayat    (2) Permendagri  Nomor  4  tahun  2010  yang mensyaratkan  pelaksana  teknis  adalah  PNS belum  dapat  dipenuhi  oleh  kecamatan  pilot project,  karena  terbatasnya  jumlah  personil
kecamatan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan SDMnya      kecamatan  merekrut  atau memberdayakan  tenaga  honorer  atau  tenaga kontrak  yang  ada.  Kualitas  SDM  yang rendah,  khususnya  untuk  pekerjaan  yang bersifat  teknis,  menjadi  salah  satu  faktor yang menjadi alasan bagi Dinas teknis untuk tidak melimpahkan kewenangannya sepenuhnya kepada kecamatan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pelaksanaan PATEN pada kedua kecamatan pilot project telah memiliki landasan hukum berupa pelimpahan kewenangan dari walikota  kepada  kecamatan,  sarana  dan prasarana layanan sudah cukup baik namun masih  terbatas  SDM  sebagai  pelaksana teknis masih terbatas. Beberapa permasalahan  pelaksanaan  PATEN  pada kedua kecamatan pilot project, yaitu: 1.  Implementasi pelimpahan kewenangan  kepada  camat  belum diikuti dengan peraturan atau kebijakan pendukung  lainnya  sehingga  proses pelayanan tidak berjalan efektif.
2.  Belum memadainya kualitas dan kuantitas  pelaksana  teknis  pelayanan PATEN.
3.  Belum  ada  standar  baku  terhadap sarana  dan  prasarana,  SPM,  SOP maupun uraian tugas pelaksana PATEN.
4. Monitoring        dan        Evaluasi p e l a k s a n a a n PATEN belum

## terlaksana dengan baik

## Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan  pelaksanaan  PATEN  pada dua  kecamatan  Pilot  Project  di  Kota Padang,  direkomendasikan  hal-hal  sebagai berikut :
1. Koordinasi antar instansi terkait khususnya  kecamatan    dengan    SKPD yang melimpahkan kewenangannya perlu segera dibenahi dengan menetapkan peraturan teknis
operasional.
2. Perlu        dilakukan        penguatan terhadap kualitas dan kuantitas pelaksana teknis PATEN.
3. Untuk  kepentingan  efisiensi  anggaran perlu  disusun  SOP  Sarpras  PATEN sesuai  dengan  kebutuhan  kecamatan pelaksana PATEN.
4. Perlu  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi secara  berkala    untuk  peningkatan kualitas pelaksanaan PATEN.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih kepada pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kecamatan pilot project PATEN di  Kota  Padang  yang    telah    membantu penulis    dalam  memberikan  informasi tentang pelaksanaan PATEN. Ucapan terima kasih  juga  penulis  sampaikan  kepada  Prof. DR. Carunia Firdausy, yang telah memberikan  bimbingan  dan  arahan  dalam
penyusunan KTI  ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Far’ah Nadia Prasetya. 2014. Implementasi  kebijakan  Permendagri Nomor  4  ttg  Paten  (Studi  Kasus  Di
Kantor Kecamatan Temanggung)
Skripsi. UMY;
Eko,  Fajar      Rizki  J;  Mardiyono;  Nurani,
Farida.2014. Analisis Kualitas Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan
(http://download.portalgaruda.org/ , diakses tanggal 18 oktober 2015);
Edward  III,  George  C.  1980  Implementing
Publik Policy, Washington. Congresinal Quaterly Press; Lanti, Yuniar.2014. Implementasi Kebijakan  Pelayanan E-KTP Di
Kecamatan  Singkil  Kota  Manado.
(http://ejournal.unsrat.ac.id/, diakses tanggal 14 Oktober 2015);
Gubernur  luncurkan  PATEN  pertama  di Kota  Padang,  2014  (http://www.koran padek.co.id  :  diakses  tanggal  14 Oktober 2015;
Gurning,    Desman    Armando,      2013.
Implementasi  Kebijakan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  di  Kabupaten  SIAK,  Tesis.
Fisipol –UI;
Kemendagri.  2015.  Press  Release  Rapat- rapat Hasil-hasil Pembangunan
bidang  Pemerintahan          Umum.
Jakarta,  12 Februari 2015;
Miranti, Andhina Putri.2015. Studi Eksploratif  tentang  Faktor  Penentu Keberhasilan  Implementasi  Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan  di  Kecamatan  Sukodono
Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan Publik  dan  Manajemen  Publik  Vol.3
Nomor 3 September-Desember 2015;
Muhdad, Norman, 2008. Panduan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Depdagri; Ombudsman  RI.  2015.  Laporan  Tahunan
Ombudsman RI;
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor    4
Tahun    2010    tentang  Pedoman Pelaksanaan  Administrasi  Terpadu Kecamatan;
Savitri,  Rina.  2015.  Pelaksanaan  Pelayanan Administrasi  TErpadu  Kecamatan (PATEN)  di  Kecamatan  Siak  (Studi Kasus  Pelayanan  Non  Perizinan). Jom  FISIP  Volume  2  No.2  Oktober 2015;
Terry,    George    R.1986.  Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alumni;
Wasistiono, Sadu. 2013. Selekta Manajemen Pemerintah  Daerah.  Bandung:  CV. Fokus Media;