DILEMA INPUT DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA PADA MASA KRISIS (STUDI FENOMENA MURAL PADA MASA PANDEMI COVID 19)
Fransiskus X. Gian Tue Mali 1 , Belarminus Lambertus Ajo Bupu 2 , Martinus Yulianus Mite 3
1 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
2,3 Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
e-mail: 1 gfrank25.gf@gmail.com, 2 belarminusajobupu@gmail.com, 3 martinusymite@gmail.com

## Abstrak
Di  negara  demokrasi  modern,  mural  merupakan  salah  satu  bentuk  partisipasi  politik  masyarakat  untuk  terlibat secara aktif di dalam sistem politik. Dalam sistem politik, mural sebagai input (artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan  dan  komunikasi  politik)  ke  dalam  sistem  politik  untuk  dipertimbangkan  dan  dikonversi  menjadi output. Pandemi  Covid-19  merupakan  krisis  multidimensi,  untuk  mengatasinya  maka  kunci  utamanya  adalah partisipasi politik dalam memberikan saran, kritikan dan dukungan kepada pemerintah. Namun tidak semua saluran partisipasi politik masyarakat bisa di akses secara bebas dan setara oleh masyarakat. Dalam artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi peran masyarakat dalam sistem politik, mural sebagai media partisipasi politik dan bentuk- bentuk  mural  sebagai  partisipasi  politik  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dan  teknik  pengumpulan  datanya  melalui  observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi  kepustakaan. Partisipasi politik merupakan bentuk dari pelaksanaan kedalautan rakyat dalam menentukan nasibnya baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Mural sebagai media partisipasi politik karena berisi kritikan, saran dan dukungan kepada pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Mural sebagai kritikan sosial muncul akibat permasalahan pemerintah yang belum secara maksimal mengatasi dampak dari Covid-19, serta perilaku koruptif pejabat publik yang  memanfaatkan  krisis  untuk  memperkaya  diri.  Mural  sebagai  dukungan  kepada  program  dan  kebijakan pemerintah  merupakan  salah  satu  bentuk  masyarakat  untuk  ikut  mendukung  pemerintah  dalam  memerangi penyebaran Covid-19. Namun dalam realitasnya, pemerintah hanya mengakomodir mural yang bersifat dukungan tetapi mural yang mengkritik pemerintah direspon secara represif dengan menghapus dan mencari pelaku mural untuk diadili, karena dianggap telah melecehkan simbol negara.

## Kata Kunci: Covid 19, Mural, Partisipasi Politik

## THE DILEMMA OF INPUT IN THE INDONESIAN POLITICAL SYSTEM DURING THE CRISIS TIME (STUDY OF MURAL PHENOMENA IN THE PANDEMIC COVID 19)

## Abstract
In modern democracies, murals are a form of political participation of the community to be actively involved in the political system. In a political system, murals as inputs (articulation of interests, aggregation of interests and political  communication)  into  the  political  system  to  be  considered  and  converted  into  outputs.  The  Covid-19 pandemic is a multidimensional crisis, to overcome it, the main key is political participation in providing advice, criticism and support to the government. However, not all channels of political participation of the community can be accessed freely and equally by the community. This article aims to investigate the role of society in the political system, murals as a medium of political participation and forms of murals as political participation during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach and data collection techniques through observation, in-depth  interviews  and  literature  study.  Political  participation  is  a  form  of  the  implementation  of  the  people's marine affairs in determining their fate both in the political and economic fields. Murals as a medium of political participation  because  they  contain  criticism,  advice  and  support  to  the  government  in  overcoming  Covid-19. Murals as social criticism arise due to the problem of the government not fully addressing the impact of Covid-19,
as well as the corruptive behavior of public officials who take advantage of the crisis to enrich themselves. Murals as support to government programs and policies are a form of community to support the government in fighting the spread of Covid-19. But in reality, the government only accommodates murals that are supportive in nature but murals that criticize the government are responded repressively by removing and looking for the perpetrators of the murals to be tried, because they are considered to have harassed state symbols.
Keywords: Covid-19, Murals, Political Participation

## PENDAHULUAN
Di  negara  yang  menerapkan  sistem  demokrasi, partisipasi politik sebagai dimensi esensial untuk meningkatkan  dan  mempertahankan  performa kerja  sistem  politik  yang  demokratis.  Syarat penting dalam tradisi demokrasi modern adalah prinsip otonomi, yang mengedepankan kebebasan  dan  kesetaraan  politik  bagi  semua warga  masyarakat.  Dalam  kegiatan  dan  proses politik  masyarakat  secara  bebas  dan  setara memiliki kapasitas untuk terlibat dan berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pembahasan, pertimbangan dan keputusan yang terkait dengan masalah-masalah publik. Prinsip otonomi disini merujuk  pada  kebebasan  individu,  kelompok dan  masyarakat  yang  tidak  mengganggu kebebasan  orang  lain  dalam  kegiatan  politik (Held,  2006  :  53).  Melalui  penekanan  pada  hal tersebut, maka kebebasan dan kesetaraan politik menjadi  elemen  penting  yang  mendukung terwujudnya  partisipasi  politik  masyarakat secara aktif dalam sistem politik demokratis.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  politik merupakan  konsekuensi  logis  dari  demokrasi politik. Partisipasi politik merupakan implementasi  hak-hak  politik  yang  dilindungi oleh  konstitusi.  Partisipasi  politik  tidak  hanya merujuk  pada  keterlibatan  masyarakat  dalam pemilihan  umum,  tetapi  juga  berkaitan  dengan keterlibatan  masyarakat  dalam  proses-proses politik,  seperti  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan publik. Samuel P. Huntington & Joan M.  Nels  mengemukakan  bahwa  partisipasi politik  merupakan  kegiatan  warga  negara  yang bertindak sebagai individu dan bersifat universial  atau  kolektif  secara  damai,  spontan, legal     dan     ilegal     dalam     mempengaruhi
pembuatan  keputusan  oleh  pemerintah  (Sitepu, 2012  :  94).  Sedangkan,  Miriam  Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk secara  aktif  terlibat  dalam  proses  dan  kegiatan politik,  yakni  dengan  jalan  memilih  pemimpin negara  dan  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak  langsung  (Budiardjo,  1998  :  78). Berdasarkan  dua  definisi  tersebut,  maka partisipasi  politik  hanya  berkaitan  dengan kegiatan,  agenda  dan  proses  dalam  ruang lingkup politik.
Kegiatan  politik  dalam  analisis  sistem politik  yang  dikemukakan  oleh  David  Easton merupakan input dan output (Easton, 1984 : 35).
Easton  mengatakan  bahwa  anggota  masyarakat ataupun anggota sistem politik lain memberikan input kepada  sistem  politik  untuk  dikonversi menjadi output (kebijakan publik). Input dalam sistem  politik  merupakan  representasi  daripada kepentingan-kepentingan  anggota  masyarakat yang  ada  didalam  sistem  politik  maupun  diluar sistem politik (Varma, 2016 : 275).
Kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi input dalam sistem politik memiliki dua bentuk. Pertama, kepentingan-kepentingan yang memberikan  dukungan  kepada  sistem  politik. Masyarakat menerima hasil kerja sistem politik berupa output. Kedua, kepentingan-kepentingan masyarakat  yang  bersifat  gugatan,  tuntutan  dan kritikan  terhadap  sistem  politik.  Munculnya gugatan,  tuntutan  dan  kritikan  dikarenakan anggota  masyarakat  dalam  sistem  politik  tidak menerima output yang  dihasilkan  oleh  sistem politik. Hal ini berarti tidak adanya keselarasan antara output yang  dihasilkan  oleh  pemerintah
melalui  sistem  politik  dengan  kepentingan masyarakat (Sitepu, 2012 : 94-96).
Gabriel Almond dalam analisis struktural  fungsional  yang  dirumuskannya menunjukkan bahwa kehidupan politik merupakan  kehidupan  yang  dijalankan  oleh fungsi-fungsi dalam sistem politik, yakni fungsi input dan  fungsi output .  Fungsi input ini sebagian  besar  merupakan  kegiatan-kegiatan politik yang disebut partisipasi politik. Pandangan ini secara tidak langsung disampaikan  juga  oleh  Easton  bahwa  kegiatan untuk  menyampaikan  dukungan  dan  tuntutan dalam  sistem  politik  merupakan  partisipasi politik  (Sitepu,  2012  :  97).  Fungsi input yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, yakni artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan  dan  komunikasi  politik  (Chilcote, 2004 : 107).
Covid-19 ( Coronavirus Disease )
merupakan krisis kesehatan yang telah memberikan  implikasi  yang  sangat  besar diberbagai  sektor,  baik  ekonomi,  sosial  dan pendidikan  serta  menjadi  krisis  multidimensi. Dalam menghadapi krisis multidimensi, partisipasi politik merupakan kunci utama yang melibatkan  semua  elemen  masyarakat  dalam proses penanggulangan dan pencegahan Covid- 19.  Dengan  demikian,  tidak  terjadinya  krisis legitimasi  masyarakat  kepada  pemerintah. Namun  dalam  proses  perumusan  kebijakan penanganan  Covid-19,  beberapa  diantaranya pemerintah  tidak  melibatkan  peran  masyarakat dalam  sistem  politik  dengan  alasan  situasi darurat.  Implikasinya  tidak  adanya  transparansi perumusan  kebijakan  publik,  produk  kebijakan publik  yang  membingungkan  masyarakat, kebijakan  yang  kontroversial  dan  perilaku koruptif elit politik di masa krisis.
Keterlibatan
masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 memberikan kontribusi  terhadap  pilihan-pilihan  kebijakan publik  yang  tepat  sasaran  dan  tidak  merugikan masyarakat (Sitohang et al., 2020 : 36). Didalam konfigurasi  politik  demokratis,  kepentingan- kepentingan masyarakat (aspirasi) yang menjadi
input dalam  sistem  politik,  bisa  disalurkan melalui  partai  politik,  organisasi civil  society , media  sosial,  media  massa, direct dan  mural. Namun  dalam  prakteknya  tidak  semua  sarana penyalur  aspirasi  masyarakat  bisa  diakses  dan dijangkau  secara  bebas  dan  setara  oleh  semua elemen masyarakat. Keterbatasan akses diakibatkan  oleh  kepentingan  kelompok  dan afiliasi  pemilik  yang  mendominasi  sarana penyalur  aspirasi  masyarakat,  serta  kebijakan pemerintah  yang  menjeratnya.  Praktek  partai politik  secara  umum  hanya  bermuara  pada pertarungan  elit  politik  memperebutkan  suara rakyat dalam pemilihan umum untuk mendapatkan  kursi  kekuasaan.  Organisasi Civil society ,  pada  hakikatnya  sebagai  wadah kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat,  bukan  kepentingan  masyarakat secara umum. Implikasinya kepentingan beberapa anggota masyarakat tidak terwakilkan. Aspirasi masyarakat melalui media massa harus melewati  proses  seleksi  yang  ketat,  filterisasi dan  pengeditan  oleh gatekeeper .  Beberapa media  massa  di  Indonesia  sebagai  alat  politik yang mengakomodir kepentingan penguasa dan pertarungan  politik.  Sedangkan,  pemanfaatan media  sosial  oleh  masyarakat  dibatasi  oleh pemerintah  melalui  Undang-Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektornik  (UU  ITE)  Nomor  19 Tahun  2016.  Banyak  kasus  yang  terjadi  di Indonesia, ketika masyarakat mengkritik kinerja pemerintah harus berakhir ditangkap dan diadili karena  melanggar  UU  ITE.  Implikasinya beberapa  anggota  masyarakat  memanfaatkan mural  sebagai  wadah  penyalur  aspirasi  karena kemudahan  untuk  mengaksesnya  dan  tidak meninggalkan jejak identitas pelaku mural, serta semua  elemen  masyarakat  bisa  membaca  isi pesan dalam mural.
Mural  merupakan  bentuk  demokrasi yang  secara  bebas  dan  setara  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  terlibat dalam  proses-proses  politik,  seperti  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan  publik.  Mural sebagai produk budaya massa yang memanfaatkan  ruang-ruang  publik  terbatas,
seperti  tembok-tembok  dijalanan  umum  untuk menyalurkan  kritikan  sosial  dan  dukungan kepada  pemerintah.  Kehadiran  mural  untuk mengisi kekosongan partisipasi politik masyarakat  yang  tidak  terakomodir  melalui saluran  politik  formal  (partai  politik)  serta keterbatasan  akses  masyarakat  ke  media konvensional dan media digital (Farchan, 2021). Mural  dapat  menciptakan  komunikasi  secara visual  yang  estetis  pada  masyarakat  guna membentuk  peradaban  kota  yang  lebih  baik melalui  pesan-pesan  yang  terkandung  di dalamnya.  Maka  gambar-gambar  dan  lukisan mural sebagai bentuk representasi realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Wicandra, 2005 : 130).
Pada masa pandemi Covid-19 fenomena mural  menjadi  sorotan  publik  karena  makna- makna  yang  terkandung  didalam  pesannya. Beberapa  mural  berisi  dukungan  kepada pemerintah dengan menyerukan kepada masyarakat  untuk  mentaati  kebijakan  protokol kesehatan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah. Disamping itu, ada mural tentang kritikan sosial kepada pemerintah yang dianggap belum secara maksimal  dalam  penanganan  Covid-19,  seperti mural  yang  melukiskan  wajah  presiden  Jokowi Dodo  dan  disertai  tulisan  “'404:  Not  Found”.
Pemerintah melalui lembaga kepolisian langsung  bergerak  menghapus  mural  tersebut dan mencari pelaku mural untuk ditangkap dan diadili,  karena  dianggap  melecehkan  Presiden sebagai  simbol  negara  (Wicaksana,  2021). Fenomena  ini  merupakan  bentuk  tindakan represif pemerintah dalam membungkam kebebasan  masyarakat  dalam  berekspresi  dan mengeluarkan pendapat.
Beberapa  penelitian  terdahulu  telah menjelaskan  topik  yang  relevan  dengan  artikel ini.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jauharil Maknuni  (2022),  menunjukkan  bahwa  mural sebagai  media  komunikasi  politik  yang  efektif bagi masyarakat untuk mengekspresikan kritikan sosial pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Kritik sosial dilukiskan dan digambarkan  pada  dinding-dinding  dijalanan
sebagai bentuk yang merepresentasikan keresahan  masyarakat  akan  tekanan-tekanan sosial  dan  ekonomi  pada  masa  pandemi. Penelitian  lain  yang  melihat  mural  sebagai bentuk  komunikasi  politik  adalah  penelitian yang  dilakukan  oleh  Gede  Indra  Pranama  dan Azhar  Irfansah  (2019).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa fenomena street art kota di Denpasar  sebagai  bentuk  komunikasi  politik, secara  khusus  mural  yang  diidenfikasikan sebagai  partisipasi  politik  non-formal  dengan memposisikan  diri  dalam  mengkritisi  isu-isu politik, sosial dan budaya.
Pada artikel ini melihat fenomena mural sebagai  bentuk  partisipasi  politik  pada  masa pandemi  Covid-19  dalam  perspektif  sistem politik.  Seperti  yang  dikemukakan  Almond bahwa input sebagai partisipasi politik meliputi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik. Partisipasi politik merupakan  ekspresi  kepentingan  masyarakat yang beragam dalam sistem politik tidak hanya memberikan  tuntutan,  tetapi  juga  memberikan dukungan.  Dengan  demikian,  fenomena  mural pada  masa  pandemi  tidak  hanya  sebagai  media partisipasi politik masyarakat yang memberikan kritikan kepada pemerintah, tetapi juga memberikan dukungan kepada program pemerintah  dalam  memutuskan  mata  rantai Covid-19.  Secara  khusus,  penelitian  yang dilakukan oleh Jauharil Maknuni tidak menjelaskan  secara  terperinci  terkait  beberapa hal. Pertama, faktor yang mendorong masyarakat  menggunakan  mural  sebagai  media untuk  mengkritik  pemerintah,  selain  alasan historis.  Apakah  keberadaan  wadah  penyalur aspirasi  masyarakat  lain,  seperti  partai  politik, organisasi civil society , media massa dan media sosial kurang efektif atau belum merepresentasikan  keresehatan  masyarakat? Kedua, jikalau mural sebagai media komunikasi politik, maka apakah bentuk komunikasinya satu arah atau dua arah.
Vol. 6 No. 2 Desember 2022 pp. 159-174 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok  orang  yang  berasal  dari  masalah sosial.  Penelitian  kualitatif  secara  umum  dapat digunakan  untuk  penelitian  tentang  kehidupan masyarakat,  sejarah,  tingkah  laku,  konsep  atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain (Creswell, 2016 : 82).
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Nazir mengemukakan bahwa metode deskriptif  merupakan  suatu  metode  untuk meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu objek,  kondisi,  sistem  pemikiran ataupun  suatu kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta  dan  sifat-sifat  serta hubungan  antar fenomena  yang  diselidiki  (Nazir,  2009  :  43). Adapun teknik pengumpulan datanya
menggunakan instrumen observasi
(pengamatan),  wawancara  mendalam  ( depth interview ) dan studi kepustakaan atau dokumentasi  (Aslichati,  2014:  25).  Terdapat beberapa  informan  yang  diwawancarai,  yakni dari  perwakilan  seniman  mural,  akademisi  dan politisi.  Analisis  data  dilakukan  dalam  tiga tahapan.
Pertama, data  reduction (reduksi  data), yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema  dan  polanya.  Kedua, data  display (penyajian  data),  dalam  penelitian  kualitatif penyajian  data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan  sejenisnya.  Ketiga,  penarikan kesimpulan, data  display yang  didukung  oleh data-data  dapat  disajikan  menjadi  kesimpulan yang kredibel (Sudiyono, 1992 : 56).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Masyarakat Dalam Sistem Politik
Kedalautan  rakyat  merupakan  asas  penting dalam  negara  demokrasi.  Para founding  father bangsa  Indonesia  telah  merumuskan  dasar  dan pelaksanaan  daripada  kedalautan  rakyat.  Bung Hatta mengemukakan bahwa Indonesia haruslah  negara  republik  yang  bersendikan pada  pemerintahan  rakyat,  melalui  wakil-wakil rakyat  yang  menjalankan  kekuasaan  negara. Tetapi mereka harus tunduk pada kemauan dan aspirasi  rakyat.  Oleh  karena  itu,  rakyat  harus insaf  akan  hak  dan  harga  dirinya  untuk menentukkan  nasibnya  sendiri,  baik  dalam mengatur pemerintahan dan menyusun perekonomian.  Ia  menekankan  kedalautan rakyat  dalam  demokrasi  politik  dan  demokrasi ekonomi  (Noer,  1983  :  110).  Gagasan  yang sama  dikemukakan  juga  oleh  Bung  Karno dalam  tulisannya  “Demokrasi  Politik  dan Demokrasi  Ekonomi”  atau  yang  disebut  sosio- demokrasi (Sukarno, 1963 : 209).
Perwujudan  kedalautan  rakyat  dalam negara  demokrasi  melalui  partisipasi  politik masyarakat  secara bebas, setara dan adil  dalam setiap  proses  dan  kegiatan  politik.  Keterlibatan masyarakat  dalam  kegiatan  politik  bisa  di identifikasi melalui dua hal. Pertama, kegiatan- kegiatan  politik  yang  bisa menimbulkan gugatan  atau  tuntutan  kepada  sistem  politik. Kedua, kegiatan-kegiatan politik yang mendukung gagasan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan  yang  dihasilkan  oleh  sistem politik  (Sitepu,  2012  :  97).  Dalam  analisis sistem  politik  Easton  dan  Almond,  partisipasi politik  masyarakat  di  integrasikan  sebagai input dalam  sistem  politik  yang  harus diakomodir  dan  dikonversi  menjadi output (kebijakan  publik)  (Varma,  2016  :  295). Menurut Almond, munculnya partisipasi politik  diawali  dengan  adanya  artikulasi kepentingan dari seorang individu dan sekelompok  orang,  peran  agregator  politik  dan komunikasi  politik  yang  menentukkan  bentuk
partisipasi  politik  selanjutnya  (Sahid,  2015  : 69).
Secara umum menurut Miriam
Budiardjo, partisipasi politik sebagai instrumen  aktualisasi  kegiatan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif dalam  kehidupan  politik,  dengan  memilih pemimpin  dan  secara  langsung  atau  tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.  Kegiatan  ini  mencakup  tindakan seperti  memberikan  suara  dalam  pemilihan umum,  menghadiri  rapat  umum,  mengadakan hubungan  atau lobbying dengan  penjabat pemerintah  atau  parlemen,  menjadi  anggota partai  politik  atau  salah  satu  gerakan  sosial, melakukan direct  action dan  sebagainya (Budiardjo, 1998 : 80). Dengan kata lain, sistem politik merupakan ruang bagi partisipasi politik masyarakat  secara  spesifik  dalam  ranah input berupa  tuntutan,  kritikan,  saran  dan  dukungan. Output secara spesifik merupakan wewenangnya negara (lembaga eksekutif dan legislatif sebagai pembuat  kebijakan  dan  lembaga  yudikatif sebagai pengawas dan penegakkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan).
Partisipasi  politik  masyarakat  yang demokratis  berkaitan  dengan  kesadaran  politik masyarakat  akan  hak dan kewajibannya sebagai  warga  negara.  Almond  dan  Verba beranggapan bahwa seseorang memiliki kesadaran  politik,  apabila  ia  telah  mengetahui proses-proses  dalam  sistem  politik,  baik  dari segi input maupun output (Almond  &  Verba, 1984  :  87).  Semakin  tinggi  kesadaran  politik masyarakat maka semakin meningkat partisipasi  masyarakat  dalam  proses-proses politik.  Kesadaran  politik  dalam  masyarakat akan terbentuk, jikalau ada instrumen sosialisasi  politik  secara  masif  dan  intens. Sosialisasi politik sebagai proses untuk memberikan  pengaruh  dan  pendidikan  kepada masyarakat  agar  mengenali  sistem  politik, yang kemudian menentukkan persepsi masyarakat  mengenai  politik  serta  reaksi- reaksi  mereka  terhadap  gejala  politik  (Rush  & Althoff,  2005  :  113).  Tingginya  sosialisasi
politik  akan  mendorong  terciptanya  budaya politik  partisipatif  masyarakat.  Ada  beberapa fungsi  partisipasi  politik,  yakni;  (1)  Untuk mendorong  program-program  pemerintah,  (2) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan  masyarakat  untuk  masukan  bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan  pembangunan,  dan  (3)  Sebagai sarana  untuk  memberikan  masukan,  saran  dan kritik  terhadap  pemerintah  dalam  perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Partisipasi politik dapat bermanfaat  bagi  individu,  kelompok  maupun pemerintah baik dalam bidang ekonomi, sosial, psikologis dan lain sebagainya.
Samuel  P.  Hutington  dan  Joan  M. Nelson  mengklasifikasikan  partisipasi  politik kedalam  beberapa  bentuk  (Huntington  & Nelson,  1994  :  98). Pertama, kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi mencakup sumbangan-sumbangan untuk kampanye,  mencari  dukungan  dibagi  seorang calon,  atau  setiap  tindakan  yang  bertujuan mempengaruhi  hasil  proses  pemilihan.  Kedua, Lobbying meliputi  upaya-upaya  individu  atau kelompok  untuk  berkomunikasi dengan  pejabat publik  dan  pemimpin  politik,  tujuannya mempengaruhi keputusan politik. Ketiga, kegiatan  organisasi  menyangkut  partisipasi sebagai  anggota  atau  pejabat  dalam  suatu organisasi,  tujuannya  utama  dan  eksplisitnya adalah  mempengaruhi  pengambilan  keputusan pemerintah.  Keempat,  koneksi  ( contacting ) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan  terhadap  pejabat-pejabat  pemerintah dan  biasanya  dengan  maksud  memperoleh manfaat  bagi  hanya  satu  orang  atau  segelintir orang. Kelima, kekerasan ( Violence ),
mencakup tindakan kekerasan yang dimaksudkan  untuk  mendapatkan  perhatian pemerintah.  Dengan  demikian, partisipasi politik  tidak  semuanya  mengarah  pada  hal-hal positif  tetapi  juga  memuat  unsur  destruktif, seperti  halnya  demonstrasi,  teror,  pembunuhan politik sejumlah fenomena yang memuat unsur- unsur kekerasan.

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
Anggota  masyarakat  dalam  sistem politik  yang  secara  aktif  berpartisipasi  didalam proses-proses  dan  kegiatan-kegiatan  politik, memiliki  kepercayaan  bahwa  melalui  kegiatan tersebut mereka bisa menyalurkan kepentingan- kepentingannya sehingga diperhatikan oleh  pihak  yang  berwenang  dalam  membuat keputusan  yang  mengikat.  Maka  kegiatan politik  mereka  dapat  menimbulkan  implikasi dan  efek  politik  dalam  sistem  politik.  Namun keterlibatan  masyarakat  dalam  mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah bisa berimplikasi pada dua hal, yakni terakomodirnya kepentingannya dan sebaliknya mendapatkan tindakan represif dari pemerintah.
Di  negara  demokrasi,  wadah  dan saluran  partisipasi  politik  ada  yang  berbentuk formal  dan  informal,  seperti  partai  politik, organisasi civil  society, media  massa,  media sosial, direct  action dan  mural.  Masyarakat bisa  menyampaikan  aspirasi  berupa  tuntutan, kritikan, saran dan dukungan kepada pemerintah  melalui  saluran  partisipasi  politik tersebut.  Beberapa  saluran  partisipasi  politik diatas yang paling populer dikalangan masyarakat  adalah  partai  politik,  media  massa, media  sosial  dan direct  action ,  dibandingkan dengan  mural.  Karena  mural  lebih  dikenal dalam  masyarakat  sebagai  ekspresi  seni  yang mengandung  nilai-nilai  estetika.  Salah  satu tujuan partai politik adalah untuk meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat secara  aktif,  bebas  dan  setara  dalam  sistem politik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011  tentang  Partai  Politik  menjelaskan  bahwa salah  satu  tujuan  khusus  partai  politik  adalah meningkatkan  partisipasi  politik  anggota  dan masyarakat  dalam  rangka  penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
Organisasi civil society sebagai lembaga  demokrasi  yang  berfungsi  untuk mengawas pemerintah dan mendidik masyarakat.  Larry  Diamond  (Diamond,  1994  : 10)  mengemukakan  sepuluh  fungsi  demokratis dari organisasi civil society , beberapa
diantaranya  adalah  (1)  untuk  menyediakan dasar  bagi  pembatasan  kekuasaan  negara,  oleh karena  itu  masyarakat  melakukan  kontrol  dan pengawasan  terhadap  negara.  Di  negara demokrasi,  fungsi  tersebut  mengacu  pada pengawasan  dan  pengendalian  pelaksanaan kekuasaan  oleh  elit  politik,  seperti  mengawasi potensi  pelanggaran  hukum  oleh  pemerintah, perilaku  korupsi,  penyuapan  dan  praktik- praktik  yang  merugikan  negara.  Sedangkan  di negara  otoriter,  melaksanakan  demokratisasi, (2)  melengkapi  peran  partai  politik  dalam menumbuhkan partisipasi politik, meningkatkan efektivitas politik dan keterampilan  warga  negara  serta  mendorong penghormatan  terhadap  kewajiban  dan  hak warga  negara,  dan  (3)  masyarakat  madani dapat  menciptakan  saluran  yang  sama  dengan partai  politik,  seperti  artikulasi,  agregasi  dan representasi  kepentingan.  Fungsi  ini  sangat penting  untuk  memberikan  akses  kepada kelompok-kelompok  yang  diasingkan,  seperti perempuan  dan  kaum  minoritas.  Secara  umum, media  massa  dan  media  sosial  memiliki  peran sebagai sumber informasi dan sarana partisipasi  warga  negara.  Media  massa  dan media  sosial  dijadikan  sebagai  alat  komunikasi politik,  berupa  penyampaian  informasi,  ide, gagasan,  keterampilan  dan  emosi  melalui penggunaan  simbol  kata,  gambar,  grafik  dan lain-lain.  Tujuan  komunikasi  politik  dalam sistem politik sebagai sarana untuk mempengaruhi  proses  pembuatan  kebijakan oleh pemerintah.
Dinamika pelaksanaan sistem politik di Indonesia  pada  realitasnya  tidak  semua  wadah saluran  partisipasi  politik  bisa  diakses  dan dimanfaatkan  secara  bebas  dan  setara  oleh masyarakat  Indonesia  dalam  menyampaikan tuntutan,  kritikan  dan  saran  kepada  pemerintah dalam  membuat  keputusan-keputusan  yang otoritatif.  Partai  politik  di  Indonesia  secara umum  fokus  pada  tujuan  utamanya,  yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum. Implikasinya masyarakat  dijadikan  objek  pertarungan  antar
partai politik untuk mendapatkan suara terbanyak.  Akses  ke  media  massa  harus melewati  tahap  seleksi  yang  ketat,  dilain  sisi media  massa  menjadi  sarana  partai  politik, kelompok  penguasa  dan  kelompok  oligarki dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan.  Melalui direct  action ,  masyarakat tidak  mempunyai  koneksi dan jaringan. Metode  ini  lebih  banyak  digunakan  kelompok pemodal untuk membajak kebijakan pemerintah.  Sedangkan  media  sosial  dibatasi oleh  pemerintah  melalui  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektornik  (UU  ITE) Nomor  19  Tahun  2016.  Implikasinya  beberapa anggota  masyarakat  yang  merasa  kepentingan- kepentingan  mereka  dan  masyarakat  lainnya secara  umum  belum  diakomodir  didalam sistem  politik  menggunakan  mural  sebagai media  partisipasi  politik.  Mural  pada  masa pandemi  Covid-19  berisi  persoalan-persoalan kesehatan, sosial dan ekonomi.

## Mural Sebagai Media Partisipasi Politik
Keberadaan mural bukanlah fenomena baru di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka mural  sudah  banyak  digunakan  kelompok masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan-kepentinganya secara visual. Pada masa  perjuangan  kemerdekaan  nasional,  para pemuda  dan  kelompok  masyarakat  Indonesia banyak mempropagandakan semangat perjuangan dan perlawanan melalui mural. Seni mural dijadikan sebagai instrumen perlawanan yang mampu menginterpretasi dan menerjemahkan masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi dalam bentuk gambar dan lukisan. Sejak runtuhnya rezim orde baru yang menandai keterbukaan politik, muncul individu dan  kelompok  masyarakat  yang  merespon  era demokratisasi  melalui  mural  (Pramana  & Irfansyah,  2019  :  98-99).  Keterlibatan  pelaku mural dalam menerjemahkan fenomena sosial, politik dan ekonomi secara visual memberikan dimensi  dan ruang bagi  kelompok  masyarakat
dalam  menyampaikan  aspirasi  kedalam  sistem politik.
Dalam teori sistem politik David Easton dan Gabriel Almond, input terdiri dari tuntutan, kritikan,  saran  dan  dukungan  yang  datang  dari lingkungan intrasocietal dan extrasocietal . Almond secara spesifik menjelaskan fungsi input sebagai  sosialisasi  politik,  rekruitmen  politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi  politik.  Fungsi input ini  sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan politik yang disebut partisipasi politik. Pandangan ini secara tidak  langsung  disampaikan  juga  oleh  Easton bahwa kegiatan untuk menyampaikan dukungan dan  tuntutan  dalam  sistem  politik  merupakan partisipasi  politik  (Sitepu,  2012  :  97).  Tuntutan dan dukungan merupakan wujud dari keberagaman  kepentingan-kepentingan  individu dan kelompok didalam masyarakat.
Mural  merupakan  salah  satu  wadah saluran  partisipasi  politik  masyarakat  yang menyampaikan  tuntutan,  kritikan,  saran  dan dukungan  kepada  pemerintah  dalam  bentuk gambar  dan  lukisan  di  ruang  publik  terbatas, seperti  tembok-tembok  dijalanan.  Pesan  yang terkandung  didalam  mural  sebagai  perwujudan ekspresi keanekaragam kepentingan masyarakat. Menurut Ibrahim Ali dan Syahdan (pelaku seni mural):  “Pesan  yang  terkandung  dalam  mural bisa bersifat objektif dan utopis tergantung dari perspektif  masyarakat  dan  pemerintah.  Namun mural  yang  berkaitan  dengan  kritik  sosial  dan dukungan terhadap program pemerintah merupakan  representasi  dari  realitas  yang sedang terjadi, baik dalam ruang lingkup politik, ekonomi dan sosial” (Ali & Syahdan, 2022).
Kehadiran  mural  tidak  hanya  menyuguhkan nilai-nilai estetika, mural sebagai kritikan sosial merupakan  implikasi  dari  keterbatasan  dan ketakutan  masyarakat  dalam  mengakses  wadah saluran  partisipasi  politik  lain  seperti  partai politik, organisasi civil society media massa dan media  sosial  serta direct  action .  Keterbatasan dipengaruhi oleh kurangnya jaringan, perbedaan kepentingan dan dominasi pertarungan kekuatan-kekuatan  kelompok  sosial.  Ketakutan
merujuk pada regulasi pemerintah yang bersifat represif,  dengan  menjerat  masyarakat  yan melakukan  kritik  sosial  melalui  UU  ITE. Eksistensi  UU  ITE  memiliki  implikasi  positif dan negatif, dalam domain kritik sosial UU ITE sebagai  penjegal  kebebasan  masyarakat  dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Banyak  kasus-kasus  di  Indonesia,  ketika masyarakat  melakukan  kritik  terhadap  kinerja pemerintah  dipidanakan  karena  menganggap menghina  pemerintah.  Dengan  kata  lain,  UU ITE  mengkategorikan  kritik  sosial  sebagai penghinaan  dan  ujaran  kebencian.  Sedangkan, mural  sebagai  dukungan  merupakan  salah  satu bentuk  beberapa  anggota  masyarakat  yang mendukung  program-program  pemerintah  dan mengkampanyekan secara visual.
Anggota  masyarakat  secara  khusus pelaku mural yang menggunakan mural sebagai wadah  partisipasi  politik  karena  kelebihan utamanya,  yakni  proses  penyampaian  pesan secara  visual  tidak  menyertakan  identitas pelakunya,  sehingga  menguntungkan  pelaku mural ketika menyampaikan kritikan sosial tidak mudah  dilacak  oleh  pihak  berwenang  yang bermaksud  menangkap  dan  mempidanakan mereka.  Dilain  sisi,  pesan  (berupa  kritik,  saran dan dukungan) yang disampaikan melalui mural dengan  sangat  mudah  bisa  diakses  oleh  semua kalangan masyarakat tanpa ada yang membatasinya. Partisipasi politik dalam konteks mural  merupakan  penggunaan  hak  suara  warga masyarakat (pelaku mural) dalam mempengaruhi output yang dibuat oleh pemerintah serta memberikan dukungan kepada program-program pemerintah.
Didalam  negara  demokrasi,  dimensi penting  dalam  partisipasi  politik  adalah kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat  yang  dijamin  dan  dilindungi  oleh konstitusi (Nuna & Moonti, 2019 : 115). Mural sebagai  saluran  partisipasi  politik  non  formal masyarakat yang mengekspresikan kepentingan- kepentingannya secara visual, tentunya menjadi ruang bagi kebebasan masyarakat untuk
berbicara dan mengeluarkan pendapat. Menurut Beni Kabur Rahman:
“Indonesia  merupakan  negara  demokrasi yang  mengakui  dan  melindungi  hak  rakyat atas  kebebasan  menyatakan  pendapat,  baik secara lisan maupun tertulis. Mural merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi  dalam  menyatakan  pendapat secara  tertulis.  Pesannya  berupa  dukungan, kritik  sosial,  kritik  pembangunan  bahkan mengkritik penguasa” (Rahman, 2022).
Pendapat  yang  selaras  dikemukakan  oleh  Rizal Ramli bahwa:
“Mural merupakan hak warga negara dalam negara  demokrasi.  Secara  historis,  mural sebagai instrumen perlawanan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia terhadap  sistem  pemerintahan  kolonialisme Belanda  karena  beberapa  masyarakat  tidak memiliki  akses  untuk  menyampaikan  ke media  massa.  Rakyat  tidak  memiliki kekuatan  untuk  melakukan  konfrontasi secara  fisik,  sehingga  mereka  menyatakan pendapatnya  melalui  tulisan,  lukisan  dan gambar. Mural merupakan kreativitas masyarakat  dalam  menyampaikan  pendapat dan  gagasan  kepada  pemerintah”  (Ramli, 2022).
Dengan  demikian,  mural  merupakan  bentuk kebebasan  masyarakat  dalam  menyampaikan aspirasi  secara  kreatif  melalui  gambar  dan lukisan  diruang-ruang  publik  yang  dilindungi dan  diakui  oleh  konstitusi  (Undang-Undang Dasar 1945). Gagasan masyarakat secara visual merupakan bentuk dari kedalautan rakyat.
Didalam sistem politik, mural merupakan salah satu media komunikasi politik dan  artikulasi  kepentingan secara  visual.  Mural tidak  hanya  berdiri  sendiri  tanpa  kehadiran ribuan  makna.  Bagi  pembuatnya,  ada  pesan- pesan  yang  ingin  disampaikan  melalui  mural. Ada  pesan  dengan  memanfatkan  kehadiran mural dengan mencitrakan kondisi sekelilingnya,  diantaranya  mural  hanya  untuk kepentingan estetik,  meyuarakan  kondisi  sosial
budaya,  ekonomi  dan  juga  politik  (Wicandra, 2005 : 128).
Pada masa pandemi Covid-19, keberadaan  mural  diberbagai  dinding  jalanan yang  mengekspresikan  dukungan  dan  kritikan masyarakat  terhadap  program  dan  kinerja pemerintah dalam penanggulangan dampak dari Covid-19 mendapat perhatian publik yang cukup intens.  Ada  berbagai  macam  faktor  yang mendorong  pelaku  mural  menggunakan  ruang publik terbatas untuk menyampaikan aspirasinya kedalam  sistem  politik.  Menurut  Ambia Boestam,
“Salah  satu  dorongan  seniman  politisi menyampaikan  aspirasinya  melalui  mural karena  memiliki  nilai  seni,  daya  tarik  yang khas dan unik serta menjadi perhatian publik, dibandingkan  dengan  saluran  partisipasi politik formal” (Boestam, 2022).
Berbeda  dengan  Boestam  yang  menyoroti  dari segi  nilai  seni  mural,  Rizal  Ramli  menilai dorongan  masyarakat  menggunakan  mural sebagai  media  partisipasi  politik  karena keterbatasan akses masyarakat kesaluran partisipasi  politik  formal  dalam  menyampaikan keresahan  sosial  akibat  pandemi  Covid-19 (Ramli,  2022).  Secara  garis  besar,  mural merupakan kreativitas masyarakat yang menggunakan nilai-nilai kesenian dalam menyampaikan aspirasi. Disepanjang jalan yang memiliki  gambar  dan  lukisan  yang  estetik memikat masyarakat untuk mengetahui isi pesan yang terkandung didalamnya.

## Bentuk-Bentuk  Mural  Sebagai  Partisipasi Politik
Dalam  teori  sistem  politik  David  Easton  dan Gabriel Almond, tekanan kepada sistem politik datang  dari  lingkungan extrasocietal dan intrasocietal (Chilcote,  2004  :  98).  Fenomena pandemi  Covid-19  merupakan  tekanan  kepada sistem  politik  yang  menjadi input dan  datang dari lingkungan extrasocietal yang berimplikasi pada lingkungan intrasocietal. Karena Covid-19 merupakan krisis kesehatan yang berawal di
Cina  dan  menyebar  secara  global  dan berimplikasi  pada  sektor  ekonomi,  politik  dan sosial. Dengan demikian, tuntutan kepada sistem politik  pada  masa  pandemi  Covid-19  bersifat multisektor  yang  datang  dari  lingkungan extrasocietal dan intrasocietal . Pandemi Covid- 19  merupakan  krisis  multidimensi  maka  kunci utama dalam penanggulangannya membutuhkan partisipasi  politik  masyarakat  secara  aktif,  baik berupa  dukungan  kepada  program-program pemerintah serta memberikan saran dan kritikan yang  menjadi  pertimbangan  pemerintah  dalam menetapkan  kebijakan  publik  pada  masa pandemi  secara  transparan,  tepat  sasaran  serta sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keresahan masyarakat.  Demikianlah  kedalautan  rakyat dilaksanakan dinegara demokrasi yang menjunjung  tinggi  kebebasan  dan  kesetaraan politik.
Mural yang muncul pada masa pandemi Covid-19 terbagi dalam dua bentuk, yakni mural yang  bersifat  kritikan  sosial  dan  dukungan  dari masyarakat dalam  menyikapi output (kebijakan dan  program)  yang  dihasilkan  oleh  sistem politik. Mural sebagai kritikan sosial merepresentasikan  realitas  permasalahan  dalam masyarakat  akibat  dampak  Covid-19,  seperti masyarakat  kehilangan  pendapatan  utamanya, usaha-usahanya terpaksa gulung tikar, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
pengangguran  meningkat,  statistik  kematian meningkat dan lain-lain (Ikmal & Noor, 2022 : 160).  Masyakat  menilai  kebijakan  pemerintah belum  secara  maksimal  memenuhi  keresahan dan  kebutuhan  masyarakat,  tetapi  sebaliknya munculnya  perilaku  koruptif  elit  politik  yang memanfaatkan pandemi untuk memperkaya diri sendiri, seperti kasus korupsi bantuan sosial oleh Menteri  sosial  (Oktaryal  et  al.,  2022),  pejabat publik  berbisnis  dengan  rakyat  dalam  kasus penyediaan layanan tes PCR (Rikang, 2021) dan kasus  program  vaksin  berbayar  (Primayogha, 2021),  kasus rent  seeking dalam  pengadaan barang dan jasa alat tes Covid-19 (Sjafrina et al., 2021) dan vaksin halal yang dikuasai oleh bisnis keluarga partai PDIP  (Rikang, 2022).
Sedangkan,  mural  sebagai  dukungan  kepada program-program           pemerintah dalam penanggulangan  Covid-19  merupakan  bentuk sosialisasi pelaku mural kepada masyarakat akan pentingnya  memproteksi  diri  dengan  memakai masker, menetap dirumah untuk menghindari
kerumunan,  mengapresiasi  tim  medis  serta mengajak  seluruh  elemen  masyarakat  untuk secara bersama-sama berjuang melawan Covid- 19.
Tabel 1. Mural Sebagai Kritikan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19
Contoh Mural Sebagai Kritikan Sosial Latar Dan Makna Mural
Sumber: www.kumparan.com
Latar:  (1) Presiden sedang menelpon pejabat pemerintah,  jika  ada  aspirasi  masyarakat  yang  datang, (2) Masker menutup mata dan hidup Presiden.
Makna: Masker yang menutup mata Presiden memiliki arti sebagai  pemerintah  secara  sengaja  tidak  melihat  kondisi sosial  dan  ekonomi  masyarakat  yang  terdampak  pada masa pandemi Covid-19.
Sumber: www.DetikHot.com
Latar:  Masyarakat  kurang  mampu  yang  terdampak pandemi  Covid-19  sedang  menunggu  bantuan  sosial (bansos)  dari  pemerintah  dengan  tatapan  yang  penuh harapan
Makna: Korupsi dana bantuatn sosial kepada masyarakat kurang  mampu  yang  dilakukan  oleh  Meneri  Sosial, Juliari  Batubara,  dan  pihak  swasta  pemenang  tender Bantuan  sosial.  Proyek  bansos  Covid-19  berupa  paket sembako  Rp  300.000  di  Kemensos  tahun  2020  yang bernilai  total  sekitar  Rp  5,9  triliun  diduga  dikorupsi sebesar Rp 20,8 miliar. Juliari Batubara diduga mendapat fee dari proyek tersebut, sejumlah Rp 10.000 dari seluruh kantong  bansos,  yang  ditotal  mencapai  Rp  17  miliar. Diketahui ada total 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode.
Sumber: Kompasiana.com
Latar: Lukisan Presiden dengan tulisan “404: Not Found”
Makna: Dalam dunia teknologi tulisan “404: Not Found” identik  dengan  pencarian  yang  tidak  ditemukan  atau diakses.  Mural  ini  merujuk  pada  anggapan  masyarakat bahwa  Presiden  kurang  maksimal  dalam  menanggulangi pandemi.  Presiden  tidak  berada  ditengah  rakyat,  ketika beberapa  pejabat  publik  yang  berbisnis  dengan masyarakat  melalui  obat  dan  alat  tes  Covid-19  serta perilaku koruptif pejabat publik pada masa pandemi.
Sumber: DetikNews
Latar: Lukisan tikus yang berpakaian rapi seperti pejabat publik  dan  bertuliskan  “Dipaksa  Sehat  di  Negara  yang Sakit”.
Makna: Di Indonesia tikus berdasi istilah yang dilabelkan kepada  pejabat-pejabat  publik  yang  melakukan  tindakan korupsi.  Perilaku  korupsi  pejabat  publik  pada  masa pandemi  merupakan  bentuk  terdegradasinya  moral  dan etika pejabat publik.
Mural  sebagai  kritikan  dan  saran  mendapat respon  secara  represif  dari  pemerintah  secara khusus  mural  dengan  lukisan  Presiden  Jokowi Dodo yang dianggap melecehkan dan menghina simbol  negara.  Oleh  karena  itu,  pemerintah melalui lembaga kepolisian bergerak menghapus mural-mural tersebut dan mencari pelaku-pelaku mural untuk diadili (Wicaksana, 2021). Respon pemerintah tersebut, menurut Ibrahim Ali selaku muralis  mengatakan  bahwa:  pemerintah  tidak mendalami  dan  memahami  makna  yang terkandung didalam mural, sehingga pemerintah menghapusnya dan menganggap sebagai tindakan  vandalisme  (Ali,  2022).  Respon pemerintah  tentunya  tidak  menganggap  mural
sebagai media partisipasi politik dalam memberikan  kritikan  dan  saran  dalam  sistem politik. Hakekat permasalahannya, mural dinilai pemerintah  tidak  berlandaskan  etika  dalam mengkritik  dan  melecehkan  presiden  sebagai simbol  negara.  Sedangkan  dalam  Undang- Undang No 24 Tahun 2009 yang menjadi simbol negara  adalah bendera,  bahasa, lambanf  negara dan  lagu  kebangsaan.  Jadi,  Presiden  bukan merupakan  simbol  negara.  Dengan  demikian, kehadiran  mural  sama  sekali  tidak  melecehkan simbol  negara  tetapi  memberikan  saran  dan kritikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara.

## Tabel 2. Mural Sebagai Dukungan Kepada Program Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19
Contoh mural sebagai dukungan Latar dan makna
Sumber: Kompas.com
Latar:  (1)  Lukisan  tangan  yang  sedang  memegang masker  dan  bertuliskan  “Masker  Sebagai  Sumber Kehidupan”,  (2)  Lukisan  perempuan  yang  sedang memakai masker dengan tulisan “Lindungi Diri Dari Penularan Covid-19, Semua Harus Pakai Masker”
Makna:  Pada  awal  pandemic  Covid-19,  salah  satu kebijakan  pemerintah  adalah  mewajibkan  semua masyarakat untuk memakai masker ketika beraktivitas diluar rumah untuk mencegah penularan Covid-19. Maka beberapa pelaku mural mensosialisasikan   kebijakan   pemerintah   kepada semua     masyarakat     melalui    seni     mural    dan
Sumber: Kompas.com menekankan pentingnya memakai masker akan melindungi nyawa sendiri, keluarga dan sahabat.
Sumber: Liputan6.com
Latar:  Lukisan  Covid-19  dan  tenaga  medis  yang sedang  memeranginya,  disertai  tulisan  “Stay  at Home Keep Safe from Covid-19”
Makna:  Stay  at  Home  merupakan  salah  satu kebijakan  pemerintah  untuk  menurunkan  mobilitas aktivitas masyarakat diluar rumah dan mencegahnya terjadinya kerumunan, serta melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19. Mural ini sebagai bentuk masyarakat mengkampanyekan kebijakan pemerintah agar di taati oleh masyarakat. Sumber: Tempo.com Latar:  Lukisan  seseorang  sedang  memakai  masker dan mengepalkan tanggannya, disertai tulisan “Mari Bersama Kita Lawan Corona”.
Makna:  Berbagai  kebijakan  pemerintah  dalam memutuskan mata rantai Covid-19, seperti memakai masker,  mencuci  tangan,  menjaga  jarak  (3  M),  dan kebijakan vaksinasi membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat terlaksana. Dengan demikian, mural  ini  menyerukan  kepada  masyarakat  untuk secara  disiplin  dan  taat  mengikuti  kebijakan pemerintah.
Mural sebagai dukungan kepada program  dan  kebijakan  pemerintah  dalam penanggulangan pandemi Covid-19 mendapatkan  respon  positif  dari  pemerintah, karena  tidak  ada  tindakan  dari  pemerintah dalam  menghapus  mural  dan  mencari  pelaku- pelaku mural untuk dipidanakan. Fenomena ini merupakan  dilema  dalam  sistem  politik  di Indonesia  pada  masa  krisis  yang  disebabkan oleh  penyebaran  Covid-19.  Dilema  merujuk pada tindakan pemerintah yang menjerat bentuk mural  sebagai  kritikan  sosial  dengan  UU  ITE
karena  dianggap  melecehkan  simbol  negara, namun  membiarkan  mural  yang  melukiskan dukungan  kepada  pemerintah. Input dalam sistem  politik  menurut  Easton  dan  Almond meliputi dukungan, kritikan dan saran (Anwar, 2017  :  88). Jadi,  ketika  pemerintah  melakukan tindakan  penghapusan  mural  sebagai  bentuk kritikan sosial, bahkan mencari pelakunya untuk dipidanakan maka kebebasan masyarakat untuk secara  aktif  berpartisipasi  dalam  sistem  politik sedang dibatasi atau dibungkam oleh pemerintah.
Partisipasi  politik  didalam  negara demokrasi menghendaki kebebasan dan kesetaraan.  Menurut  Beni  Kabur  Harman bahwa:
Inti  dari  demokrasi  adalah  pengakuan terhadap  hak  rakyat.  Penggunaan  mural merupakan  ekspresi  dari  kedalautan  rakyat dalam  menentukan  nasibnya,  melakukan pengawasan  dan  mengoreksi  pemimpinnya agar melaksanakan kekuasaan sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemerintah jangan sampai melarang penggunaan  mural  atau  sampai  menangkap pelakunya dan diadili. Karena itu merupakan bentuk  dari  pemerintahan  yang  otoriter (Rahman, 2022).
Mural  dinegara  demokrasi  modern  sebagai salah  satu  bentuk  dari  partisipasi  politik masyarakat, pemerintah dalam konteks ini harus mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat  yang  beraneka  ragam,  baik  dalam bentuk  dukungan  maupun  kritikan.  Jikalau pemerintah  mempersoalkan  etika  masyarakat dalam mengkritik, seharusnya  pemerintah juga memperhatikan etikanya sebagai pejabat publik dalam  menyelenggarakan  negara.  Karena dinegara yang lebih memanifestasikan perpaduan  antara  demokrasi  dan  oligarki, eksistensi hukum lebih tumpul keatas dan tajam kebawah.

## SIMPULAN
Mural  sebagai  media  partisipasi  politik masyarakat  untuk  secara  aktif  terlibat  dalam proses-proses  politik,  seperti  perumusan kebijakan  publik  yang  berkaitan  dengan kehidupan  seluruh  masyarakat.  Dalam  sistem politik,  mural  sebagai  bentuk input yang diberikan kedalam sistem politik. Mural yang muncul  pada  masa  pandemi  Covid-19 merupakan  representasi  dari  realitas  sosial, ekonomi  dan  politik  yang  sedang  mengalami krisis.  Ketakutan,  kegelisahan  dan  keresahan masyarakat  disalurkan  melalui  mural  berupa kritikan,  saran  dan  dukungan  kepada
pemerintah. Disamping itu, masyarakat menggunakan mural sebagai bentuk partisipasi politik  karena  keterbatasan  akses  masyarakat ke  saluran  partisipasi  politik  lainnya,  seperti partai  politik,  media  massa,  media  sosial  dan organisasi civil  society .  Apalagi  melalui  UU ITE,  masyarakat  yang  melakukan  kritik terhadap pemerintah selalu berhati-hati dalam menggunakan media partisipasi politik. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan ketika masyarakat  mengkritik  pemerintah  dijerat dengan  pasal-pasal  dalam  UU  ITE,  sehingga kritik  dianggap  sebagai  pelecehan  dan penghinaan terhadap pemerintah.
Mural  digunakan  masyarakat  karena kelebihan  utamanya,  yakni  pelaku  mural dalam  melakukan  kritikan  dan  dukungan terhadap  pemerintah  tanpa  menyertakan identitasnya.  Selain  itu,  mural  menciptakan daya  tarik  estetik  yang  memikat  masyarakat untuk mengetahui makna dan pesan dibaliknya.  Pada  masa  pandemi  Covid-19, bentuk-bentuk mural yang digunakan masyarakat  meliputi  mural  sebagai  dukungan terhadap  pemerintah  dan  mural  sebagai kritikan  dan  saran  kepada  pemerintah.  Mural sebagai kritikan dan saran kepada pemerintah berangkat  dari  realitas  sosial,  ekonomi  dan politik  yang  terkena  dampak  pandemi  Covid- 19,  seperti  meningkatnya  pengangguran, masyarakat  kehilangan  pendapatan  utama, pelaku  usaha  terpaksa  gulung  tikar  dan meningkatnya jumlah kematian serta perilaku koruptif para pejabat publik yang memperkaya diri ditengah krisis. Sedangkan, mural sebagai dukungan  kepada  pemerintah  merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam membantu  dan  mendukung  pemerintah  untuk mensosialisasikan  dan  mengkampanyekan program-program pemerintah dalam penanggulangan  Covid-19,  seperti  memakai masker, jaga jarak, stay at home dan mengajak seluruh  masyarakat  untuk  berjuang  bersama melawan corona.
Respon  pemerintah  terhadap  mural sebagai bentuk kritikan dan saran serta mural
sebagai dukungan menimbulkan dilema dalam sistem  politik.  Karena  pemerintah  hanya mengakomodir dan membiarkan mural dijalanan yang mendukung program pemerintah,  tetapi  secara  represif  menghapus mural  sebagai  kritikan  sosial  dan  mencari pelaku-pelaku  mural  untuk  diadili,  karena dianggap  telah  melecehkan  dan  menghina simbol negara, yakni Presiden. Namun dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009, Presiden tidak  dikategorikan  sebagai  simbol  negara. Presiden sebagai penyelenggara negara
seharusnya bisa menampung dan
mengakomodir  semua input yang  datang  dari masyarakat melalui mural agar dapat dipertimbangkan  menjadi  produk  kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond,  G.,  &  Verba,  S.  (1984). Budaya Politik:  Tingkah  Laku  Politik  dan Demorasi di Lima Negara (S.
Simamara  (ed.)).  Jakarta:  PT  Bina Aksara.
Anwar,  S.  (2017). Buku  Ajar  Perbandingan Sistem  Politik  dan  Pemerintahan . Yogyakarta: Deepublish.
Aslichati, L. (2014). Metode Penelitian Sosial .
Jakarta: Universitas Terbuka.
Budiardjo,  M.  (1998). Partisipasi  dan  Partai
Politik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Chilcote,  R.  H.  (2004). Teori  Perbandingan Politik :  Penelusuran  Paradigma (H.
Munandar & D. Priatna (eds.)). Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Creswell, J. (2016). Research Design
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan
Mixed (A.  Fawaid  (ed.)).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Diamond, L. (1994). Rethinking Civil Society.
Toward  Democratic  Consolidation. Journal of Democracy , 5 (3), 4–17.
Easton,  D.  (1984). Kerangka  Kerja  Analisa Sistem  Politik (S.  Simamora  (ed.)).
Jakarta: Bina Aksara.
Farchan,  Y.  (2021). Mural  Politik  dan Perebutan Ruang Publik . JawaPos.Com.
https://www.jawapos.com/opini/29/08/ 2021/mural-politik-dan-perebutan- ruang-publik/?page=all Held,  D.  (2006). Models  of  Democracy (A. Haris  (ed.);  Ketiga).  Polity  Press  Ltd., Jakarta:  Cambridge  dan  The  Akbar Tandjung Institute.
Huntington,  S.  P.,  &  Nelson,  J.  M.  (1994).
Partisipasi Politik di Negara
Berkembang (S.  Simamora  (ed.)). Jakarta: Rineka Cipta.
Ikmal,  N.  M.,  &  Noor,  M.  (2022).  Kebijakan
Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan  Covid-19. Jurnal  Litbang Provinsi Jawa Tengah , 19 (2), 155–167.
https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v 19i2.910
Nazir,  M.  (2009). Metode  penelitian (R. Sikumbang  (ed.)).  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Noer,  D.  (1983). Pengantar  Ke  Pemikiran Politik Jakarta: CV. Rajawali.
Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak  Sosial-Politik  Dan  Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi  Di  Indonesia. Jurnal  Ius
Constituendum , 4 (2), 110–127.
Oktaryal, A., Arif, A., Yudhistira, B., Albajili, C.,  Hasan,  M.,  &  Ayuni,  Q.  (2022). Catatan Kritis Dua Tahun Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia .
Pramana,  G.  I.,  &  Irfansyah,  A.  (2019).  Street Art  Sebagai  Komunikasi  Politik:  Seni,
Protes,  Dan  Memori  Politik. Jurnal Ilmiah  Widya  Sosiopolitika , 1 (2),  98. https://doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v0 1.i02.p04
Primayogha, E. (2021). Vaksin Berbayar Untuk Kepentingan  Bisnis:  Batalkan  Vaksin Rente .  Indonesia  Corruption  Watch. https://antikorupsi.org/id/article/vaksin -berbayar-untuk-kepentingan-bisnis-

## Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis
batalkan-vaksin-rente Rikang,  R.  (2021).  Kongsi  Pencari  Rezeki:
Sejumlah  Laboratorium  Tes  PCR Dimiliki  Politikus  Dan  Konglomerat. Meraup  Untung  Saat  Pandemi  Covid- 19. Tempo .
Rikang, R. (2022). Keluarga Banteng di Vaksin Halal. Tempo .
Rush,  M.,  &  Althoff,  P.  (2005). Pengantar sosiologi  politik (K.  Kartono  (ed.)).
Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sahid,  K.  (2015). Memahami  sosiologi  politik (R.  Sikumbang  (ed.)).  Jakarta:  Ghalia
Indonesia.
Sitepu, P. A. (2012). Teori-Teori Politik (Edisi Pert). Yogyakarta: Graha Ilmu. Sitohang,  M.  Y.,  Rahadian,  A.  S.,  & Prasetyoputra,  P.  (2020).  Indonesian Community  Initiative  in  the  Early Phase  of  the  Covid-  19  Pandemic:  a Health  Development  Strategy. Jurnal Kependudukan  Indonesia , 2902 (Edisi Khusus  Demografi  dan  COVID-19), 33–38.
Sjafrina,  A.,  Anggraeni,  D.,  Easter,  L.,  Zabar,
T.,  &  Alamsyah,  W.  (2021). Laporan
Kajian:  Tata  Kelola  Distribusi  Alat
Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19 .
Sudiyono.  (1992). Model  Penelitian  Evaluasi (Evaluasi  Dampak  Program)  Jurusan Ilmu  Administrasi  Negara .  Fisipol:
UGM Yogyakarta. Sukarno.  (1963). Dibawah  Bendera  Revolusi:
Jilid  I .  Jakarta:  Panitia  Penerbit  Di
Bawah Bendera Revolusi.
Varma, S.P. (2016). Teori-Teori Politik Modern (T. Effendi (ed.)). Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.
Wicaksana, P. (2021). Mural, Kartelisasi, dan
Otoritarianisme . Unair News.
https://news.unair.ac.id/2021/09/06/mu ral-kartelisasi-dan-
otoritarianisme/?lang=id
Wicandra, O. B. (2005). Berkomunikasi Secara Visual  Melalui  Mural  Di  Jogjakarta. Nirmana , 7 (2),
126–133.
http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index .php/dkv/article/view/16518