Vol. 8 No. 1 Oktober 2021 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/ DOI: https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.62

## Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia
Chandra Lesmana 1 ,  Karim Suryadi 2 , Leni Anggraeni 3
1 Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia - Bandung
2 Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia - Bandung
3 Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia - Bandung

## ABSTRAK
Partai  politik  merupakan  pilar  penting  dalam  sistem  demokrasi.  Di  Indonesia  partai politik mendapatkan bantuan anggaran dari negara, hal ini dimaksudkan agar partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan literatur untuk menelaah bagaimana partai politik sebagai utilitas publik dalam demokrasi di Indonesia. Peneliti melakukan penelaahan artikel untuk mengamati peran partai politik sebagai utilitas publik. Hasil tinjauan  ini  menunjukan  bahwa  partai  politik  yang  diberikan  bantuan  anggaran  oleh  negara harus  memiliki  utilitas  (kegunaan)  untuk  masyarakat  salah  satunya  yaitu  pendidikan  politik. Secara  keseluruhan,  tinjauan  ini  memberikan  acuan  yang  tepat  untuk  penelitian  lebih  lanjut dengan  mengidentifikasi  peran  partai  politik  sebagai  utilitas  publik,  dilihat  dari  bagaimana partai  politik  mendapatkan  anggaran  yang  besar  dari  negara  untuk  menjalankan  fungsinya dengan baik.
Kata kunci : Partai politik, Utilitas, Pendidikan politik, Demokrasi

## ABSTRACT
Political  parties  are  an  important  pillar  in  a  democratic  system.  In  Indonesia, political  parties  receive  budget  assistance  from  the  state,  this  is  intended  so  that  political parties can carry out their functions properly. Therefore, the researcher conducted a literature review  to  examine  how  political  parties  as  public  utilities  in  democracy  in  Indonesia. Researchers  conducted  a  review  of  articles  to  observe  the  role  of  political  parties  as  public utilities. The results of this review show that political parties that are given budget assistance by the state must have utilities for the community, one of which is political education. Overall, this review provides an appropriate reference for further research by identifying the role of political parties as public utilities, seen from how political parties obtain large budgets from the state to carry out their functions properly.
Keywords: Political parties, Utility, Political education, Democracy

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi dimana
kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  hal
tersebut  direpresentasikan  oleh  wakil- wakil  rakyat  yang  ada  di  parlemen (Maaratong,  2020,  hlm.  1).  Oleh  karena itu partai politik merupakan pilar penting dalam  sebuah  negara  demokrasi,  hal  ini
karena  dengan  adanya  partai  politik aspirasi  masyarakat  dapat  diperjuangkan (Imansyah,  2012,  hlm.  376).  Dalam  UU No  2  Tahun  2011  Tentang  Partai  Politik menyebutkan  bahwasanya  partai  politik diberikan bantuan anggaran dari pemerintah,  hal  ini  bertujuan  agar  partai politik dapat
menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat (Abadi,  2020,  hlm.  331).  Partai  politik harus  menjadi  utilitas  publik  dalam  hal ini  yaitu  pendidikan  politik  seperti pemahaman mengnai empat pilar kebangsaan  dan  pemahaman  mengenai hak dan kewajiban warga negara.
Sebelum  reformasi  peran  politik dianggap  kurang  signifikan,  adanya pembiayaan  negara  pasca  reformasi merubah  orientasi  partai  sebagai  utilitas publik.  Tujuan  diberikannya  bantuan anggaran  dari  negara  kepada  partai politik agar partai politik dapat melaksanakan  fungsinya  dengan  baik, dalam hal ini yaitu memberikan pendidikan  politik  pada  masyarakat  serta wadah aspirasi masyarakat (Abadi, 2020, hlm.  334).  Pasal  11  Undang-Undang  No 2  Tahun  2011  menyatakan  bahwa  fungsi partai  politik  yaitu  sebagai  sarana pendidikan  politik,  sarana  penciptaan iklim  kondusif  bagi  persatuan  dan kesatuan bangsa, sarana penyerap aspirasi masyarakat,  sarana  partisipasi  politik, serta sarana rekrutmen politik (Imansyah, 2012, hlm. 376).
Reformasi  partai  berdampak  pada juga  pada  keuangan  partai  dimana terdapat keterlibatan negara pada bantuan anggaran  kepada  partai.  keterlibatan negara  dalam  hal  anggaran  partai  yang bersumber  dari  APBN  dan  APBD diharapkan  menjadikan  partai  sebagai
utilitas publik dalam hal ini menjalankan fungsinya  dengan  baik.  Artikel  ini mencoba  memaparkan  hasil  literatur partai  politik  sebagai  utilitas  publik dalam demokrasi di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Secara  teori,  demokrasi  diartikan sebagai  pemerintahan  yang  diatur  dari rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat (Scholte, 2014, hlm. 3). Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai negara demokrasi  terbesar  ketiga  di  dunia (Gazali,  2014,  hlm.  425).  Di  Indonesia demokrasi  dituangkan  melalui  pemilihan umum secara langsung, hal ini diharapkan aspirasi masyarakat tersampaikan  dengan  baik  serta  dapat memenuhi harapan masyarakat (Kusuma, Widiati,  &  Suryani,  2020,  hlm.  165). Dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat  partai  politik  memiliki  peran penting  untuk menjembatani antara pemerintah  dengan  warganya,  hal  ini karena  partai  politik  merupakan  aktor penting dalam sebuah proses politik yang demokratis (Suryadi, 2004, hlm. 38).
Partai politik didefinisikan
sebagai organisasi sukarela yang menempatkan  kandidat  dalam  pemilihan umum  untuk  memperoleh  jabatan  dalam pemerintahan  (Bonotti,  2011,  hlm.  19). Selain  itu  partai  politik  juga  memiliki fungsi  yang  lebih  luas  dari  sekedar menempatkan  kadernya  di  pemerintahan, yaitu  untuk  memberikan  pendidikan politik  pada  masyarakat  serta  sebagai perantara antara masyarkat dengan negara dalam hal menyampaikan aspirasi (Bonotti,  2011,  hlm.  20).  Peran  penting partai  politik  terhadap  masyarakat  juga tidak terlepas dengan adanya pembiayaan
yang datang dari negara agar partai dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Van Biezen, 2004, hlm. 702).
Indonesia sendiri Dalam UU No 2 Tahun  2011  Tentang  Partai  Politik menyebutkan  bahwasanya  partai  politik diberikan bantuan anggaran dari pemerintah,  hal  ini  bertujuan  agar  partai politik dapat menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat (Abadi,  2020,  hlm.  331).  Pendanaan publik dalam melalui pemerintah berkontribusi  pada  transformasi  partai yang  semula  hanya  untuk  mencari kekuasaan  di  pemerintahan  menjadi partai sebagai utilitas publik (Van Biezen, 2004, hlm. 702).
Penelitian ini mencoba memaparkan  bagaimana  partai  politik yang mendapatkan anggaran dari pemerintah  melalui  APBD  dan  APBN menjadi  utilitas  publik  dalam  demokrasi di Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode literatur research/narrative research yaitu  mengumpulkan  penelitian yang  relevan  dengan  apa  yang  akan diteliti  berkaitan  dengan  partai  politik sebagai  utilitas  publik  dalam  demokrasi di  Indonesia.  Hasil  pengumpulan  dari berbagai  artikel  kemudian  dielaborasi  ke dalam  pembahasan narrative  review . Narrative berarti menarasikan atau menceritakan secara terperinci (Creswell, 2015, hlm. 1017).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Legitimasi Anggaran Partai Politik
Secara  historis,  partai  politik bergantung  pada  kontribusi  swasta  untuk mendanai  kegiatan  mereka  (Van  Biezen, 2004,  hlm.  701).  Sementara  partai-partai klasik  memperoleh  anggaran  biasanya mengandalkan dari sumbangan anggotanya.  Pembiayaan  publik  untuk partai  politik  merupakan  hal  baru  yang berkembang  dalam  negara  demokrasi  di Eropa  (Van  Biezen,  2004,  hlm.  701). Subsidi  publik  untuk  partai  politik  dapat dikatakan  sebagai  perkembangan  yang signifikan dalam hubungan antara politik, negara dan warga negara dalam demokrasi  (Pierre,  Svåsand,  &  Widfeldt, 2000,  hlm.  1) . Menurut  Carlson  (2012, hlm.  391)  sistem  pembiayaan  publik untuk partai politik diharapkan mendorong  masyarakat  disaat  kampanye berpusat  kepada  partai  daripada  berpusat pada kandidat.
Pembiayaan  publik  kepada  partai politik dapat dipahami karena meningkatnya  biaya  proses  demokrasi. Hal  ini  sebagai  akibat  peningkatan penggunaan  media  massa  dan  teknik kampanye  yang  semakin  mahal  [13]. Pembiayaan  publik  melalui  negara  ini dianggap  penting  untuk  keberlangsungan proses  demokrasi,  partai  tidak  hanya mengandalkan  pembiayaan  oleh  setiap individu  partai  melainkan  juga  terdapat bantuan  negara  yang  membuat  partai lebih profesional dengan tidak mementingkan kepentingan individu melainkan kepentingan umum (Szczerbiak, 2001, hlm. 432). Pembiayaan  publik  kepada  partai juga  dapat  mencegah  pembiayaan  dari
luar  yang  lebih  luas  yang  berdampak partai  menjadi  organisasi  tertutup  yang cenderung  dapat  korupsi  (De  Sousa, 2001, hlm. 165).
Seperti dijelaskan
diatas, pembiayaan  publik  untuk  partai  politik ini  berkaitan  dengan  keinginan  untuk membatasi  pengaruh  dana  pribadi  dan swasta untuk membatasi distorsi terhadap proses  demokrasi  [16].  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  pembiayaan  publik kepada partai ini agar partai
memerhatikan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan individu.
Hal ini menjadikan partai memiliki pedoman terhadap sesuatu yang lebih  umum  dibanding  individu,  karena partai  terbebas  dari  pihak  yang  harus dipuaskan terkait dengan keuangan partai (Van  Biezen,  2004,  hlm.  707).  Hal tersebut  dapat  mengantisipasi  korupsi yang  terjadi  di  pemerintahan  melalui partai politik.
Di  Indonesia  sendiri,  melalui  UU No  2  Tahun  2011  partai  politik mendapatkan  tiga  sumber  pembiayaan, yaitu berasal dari iuran anggota, sumbangan  yang  sah  menurut  hukum, serta  bantuan  APBN/APBD  (Abadi, 2020,  hlm.  330).  Sistem  demokrasi memang  memerlukan  biaya  yang  besar, hal  itulah  yang  menjadi  alasan  Undang- Undang  partai  politik  mengamanatkan bantuan  keuangan  dari  APBN  yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan  politik  bagi  anggota  serta masyarakat  (Suryadi,  2017,  hlm.  35).
Bantuan keuangan kepada partai merupakan  hal  wajar  dalam  sistem demokrasi, partai memiliki fungsi menyerap  tuntutan,  aspirasi  publik  untuk dijadikan sebuah kebijakan yang nantinya
akan  berpengaruh  terhadap  publik  itu sendiri  (Bischoff  &  Christiansen,  2016, hlm. 2).

## Partai Politik sebagai Utilitas Publik
Indonesia memutuskan betransformasi menjadi negara
demokrasi, hal ini dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diatur dari rakyat oleh rakyat  dan  untuk  rakyat  (Scholte,  2014, hlm.  3).  Dalam  negara  demokrasi  rakyat memiliki peran penting dalam
melaksanakan nilai-nilai demokrasi (Abadi,  2020,  hlm.  329).  Tegaknya demokrasi tidak terletak pada pemerintahannya atau negara, akan tetapi pada warga negaranya. Karena itu, negara memiliki  tugas  untuk  membentuk  sikap demokrasi  kepada  warga  negaranya (Pasaribu, 2017, hlm. 52).
Kehadiran partai politik merupakan hal penting karena merupakan representatif rakyat melalui wakil- wakilnya  di  pemerintahan  Indonesia. Karena  itu  partai  politik  merupakan institusi  yang  mutlak  diperlukan  dalam sistem demokrasi, dengan hadirnya partai politik  keinginan,  tuntutan  serta  aspirasi rakyat  dapat  tersalurkan  dengan  baik (Saputro,  2015,  hlm.  35).  Kedudukan partai  politik  sangat  kuat,  maka  dari  itu Undang-Undang  mengamanatkan  tugas yang penting salah satunya yaitu menyiapkan  kader  pemimpin  nasional [17, hal. 104].
Tugas  partai  politik  tidak  hanya sekedar  mencari  tempat  di  kekuasaan, lebih dari itu partai politik memiliki tugas sebagai sarana pendidikan politik anggota serta  masyarakat  (Bonotti,  2011,  hlm. 20).  Berangkat  dari  teori  utilitarianisme yang  digagas  oleh  Jeremy  Bentham,
dimana  kegunaan,  manfaat,  keuntungan menjadi  tolak  ukur  baik  atau  buruknya suatu  tindakan  (Milii,  1914,  hlm.  12). Dalam  teori  utilitarianisme  dikatakan bahwasanya sebuah tindakan dapat dikatakan  benar  apabila  menghasilkan kebahagiaan, dan salah apabila berdampak pada penderitaan [22] Kebahagiaan dalam teori
utulitarianisme  ini  berarti  tidak  hanya dimaksudkan  kepada  aktor,  melainkan kepada  masyarakat  secara  umum  (Milii, 1914,  hlm.  13).  Teori  utilitarianisme mengatakan  bahwa  suatu  tindakan  yang baik  yaitu  tindakan  yang  menghasilkan manfaat (utilitas), dan sebaliknya tindakan yang tidak menghasilkan manfaat  yaitu  tindakan  yang  buruk. Jeremy  Bentham  dalam  konsepnya  yaitu “ The Greatest Happiness of The Greatest Number”,  yang  berarti  bahwa  kuantittas individu  yang  merasakan  manfaat  dari suatu  tindakan  sebagai  tolak  ukur  baik atau  buruknya  sebuah  tindakan  (Milii, 1914, hlm. 15) .
Maka dari itu berdasarkan penjelasan  teori  diatas,  partai  sebagai utilitas publik berarti bagaimana tindakan partai itu harus memiliki manfaat kepada masyarakat secara luas. Tentu saja hal ini tidak  terlepas  dari  pembiayaan  publik terhadap  partai  politik,  yang  menjadikan partai  tidak  lagi  menjadi  kepentingan pihak-pihak swasta melainkan
kepentingan  publik  (Van  Biezen,  2004, hlm.  702).  Indonesia,  bantuan  anggaran partai diatur melalui Undang-Undang No 2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik, dimana  partai  mendapatkan  bantuan anggaran  salah  satunya  yaitu  dari  APBN atau  APBD.  Hal  ini  dapat  diartikan bahwasanya  di  Indonesia  partai  politik
harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan  baik  yang  bisa  bermanfaat  bagi masyarakat banyak.
Dalam  Undang-Undang  No  2 tahun  2011  tentang  partai  politik,  secara umum  partai  politik  memiliki  fungsi sebagai  pendidikan  politik  bagi  anggota serta  masyarakat,  juga  sebagai  sarana rekrutmen  politik  yang  menciptakan kader-kader calon pemimpin yang memiliki  integritas.  Pendidikan  politik merupakan  hal  penting  dalam  sebuah sistem demokrasi,  hal  ini dapat  membuat masyarakat  paham  politik  (Sanusi  & Darmawan,  2016,  hlm.  24).  Pendidikan politik sendiri dimaksudkan agar membentuk  kesadaran,  pemahaman  dan partisipasi  masyarakat  dalam  proses berpolitik  (Hermawan,  2020,  hlm.  1). Secara  teoritis  menurut  Undang-Undang, pendidikan  politik  diartikan  sebagai proses  pembelajaran  dan  pemahaman mengenai  hak,  kewajiban  serta  tanggung jawab  setiap  warga  negara  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai  pilar  demokrasi,  peran partai  politik memang sangat  vital  dalam kehidupan  demokrasi.  Karena  itu,  partai politik  diharapkan  mampu  menciptakan iklim  demokrasi  yang  sehat  dan  efektif. Keberadaan partai politik harus dirasakan manfaatnya  oleh  masyarakat  melalui pendidikan  politik  yang  dilaksanakan. Pendidikan  politik  yang  sukses  akan tercermin  ketika  partisipasi  masyarakat dalam pemilihan umum tinggi [24].
Selain  melaksanakan  pendidikan politik,  partai  politik  juga  diberi  amanat melaksanakan rekrutmen politik. Rekrutmen  politik  merupakan  pemilihan atau  seleksi  seseorang  atau  sekelompok untuk  melaksanakan  peranan  dalam
proses  politik  [1].  Fungsi  rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain  itu,  fungsi  rekrutmen  politik sangat  penting  bagi  kelangsungan  sistem politik  sebab  tanpa  elit  yang  mampu melaksanakan  peranannya,  kelangsungan hidup  sistem  politik  akan  terancam. Komarudin  Sahid  (dalam  Utomo,  2020, hlm. 40) mengatakan bahwasanya rekrutmen  politik  berperan  dalam  sistem politik  sebuah  negara,  karena  proses  ini dapat menentukan orang-orang yang akan menjalankan  dari  fungsi  sistem  politik negara melalui lembaga politik.
Rekrutmen politik dapat dikatakan  sebagai  sarana  partai  untuk memperluas partisipasi politik
masyarakat  (Pasaribu,  2017,  hlm.  56).
Dengan  adanya  rekrutmen  politik  ini diharapkan masyarakat turut terlibat aktif dalam proses demokrasi serta pengelolaan  negara.  Menurut  Undang- Undang  tentang  partai,  partai  politik memiliki  peran  dalam  menentukan  calon pemimpin  melalui  rekrutmen  politik  ini (U.B.  &  Sukmana,  2015,  hlm.  181). Dapat dikatakan partai politik merupakan satu-satunya organisasi yang dapat menentukan  pemimpin  yang  akan  dipilih rakyat  nantinya.  Partai  politik  harus memiliki  sebuah  keterbukaan  dalam rekrutmen  politik  ini,  agar  setiap  warga negara  dapat  memiliki  kesempatan  untuk menjadi calon pemimpin.
Sehingga  partai  politik  seharusnya menjadi  utilitas  publik  apabila  melihat fungsinya  sebagai  pendidikan  politik serta  rekrutmen  politik.  Partai  politik harus bisa memberikan pendidikan politik  yang  baik  sehingga  masyarakat dapat  memiliki  pemahaman  mengenai
hak  dan  kewajiban  dalam  berpolitik. Lebih  dari  itu  pendidikan  politik  juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat,  baik  itu  dalam  pemilu maupun  keikutsertaan  masyarakat  dalam proses  rekrutmen  politik  partai.  Merujuk pada  teori  utilitarianisme,  maka  setiap fungsi  partai  harus  memiliki  kegunaan bagi  masyarakat,  artinya  partai  politik harus sebagai utilitas publik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Indonesia bertransformasi
menjadi sebuah negara demokrasi dimana kedaulatan  berada  di  tengan  rakyat.  Bagi negara demokrasi, kehadiran partai politik  merupakan  hal  penting  karena merupakan  representatif  rakyat  melalui wakil-wakilnya  di  pemerintahan.  Selain berfungsi  sebagai  perwakilan  rakyat dalam  pemerintahan,  partai  politik  juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan  politik  dan  rekrutmen  politik bagi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat merupakan  hal  penting  dalam  sistem demokrasi,  karena  itu  pendidikan  politik merupakan  hal  penting  agar  masyarakat memiliki  kesadaran  serta  pemahaman mengenai politik.
Pentingnya partai politik di Indonesia  dapat  dilihat  dari  bagaimana negara  memberikan  bantuan  anggaran kepada  partai  politik.  Melalui  Undang- Undang  No  2  Tahun  2011,  partai  politik diberikan  anggaran  melalui  APBN  dan APBD agar dapat melaksanakan pendidikan  politik  bagi  masyarakat. Karena  itu,  partai  politik  tidak  hanya berfungsi merebut kekuasaan di pemerintahan, lebih dari itu partai politik harus  sebagai  utilitas  publik.  Utilitas disini  yaitu  memberikan  pendidikan
politik bukan hanya terhadap kader partai saja melainkan kepada masyarakat secara umum.  Bantuan  anggaran  dari  negara juga  harus  berdampak  kepada  keseriusan partai  dalam  menjalankan  fungsinya tersebut. Karena sebuah sistem demokrasi akan  berjalan  dengan  baik  jika  partai politik  menjalankan  fungsinya  dengan baik juga.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] J.  Maaratong,  “FUNGSI  PARTAI
POLITIK  SEBAGAI  SARANA KOMUNIKASI  POLITIK  (Suatu Studi  pada  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan  Talaud),” J.  UNSRAT , 2020.
[2] T.  Imansyah,  “Regulasi  Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan  Partai  Politik,” J. Rechts  Vinding ,  vol.  1,  no.  1,  hal.
375–395, 2012.
[3] S. A. Abadi, “Pertanggungjawaban
Keuangan  Partai  Politik  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” J. Ilm. Pendidik.
Pancasila  dan  Kewarganegaraan ,
vol.  4,  no.  2,  hal.  328,  2020,  doi: 10.17977/um019v4i2p328-340.
[4] I. Van Biezen, “Political parties as public  utilities,” Party  Polit. ,  vol. 10, no. 6, hal. 701–722, 2004, doi: 10.1177/1354068804046914.
[5] J.  A.  Scholte,  “Reinventing  global democracy,” Eur. J. Int. Relations ,
vol. 20, no. 1, hal. 3–28, 2014, doi: 10.1177/1354066111436237.
[6]
E.  Gazali,  “Learning  by  clicking: An  experiment  with  social  media democracy  in  Indonesia,” Int.
Commun.  Gaz. ,  vol.  76,  no.  4–5, hal. 425–439, 2014, doi: 10.1177/1748048514524119. [7] I. G. W. Kusuma, I. A. P. Widiati, dan  L.  P.  Suryani,  “Fungsi  Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Masyarakat,” J. Konstr.  Huk. ,  vol.  3,  no.  1,  hal. 164–169, 2020, doi: 10.33087/wjh.v3i1.50. [8] K.  Suryadi,  “Komunikasi  dan
Partai  Politik:Perspektif  Budaya Komunikasi  Politik,” Manajerial , vol. 2, no. 4, hal. 36–43, 2004.
[9] M. Bonotti, “Conceptualising
Political  Parties:  A  Normative
Framework,” Politics ,  vol.  31,  no. 1, hal. 19–26, 2011, doi:
10.1111/j.1467-
9256.2010.01398.x.
[10]  J.  W.  Creswell, Riset Pendidikan :
Perencanaan,  Pelaksanaan,  dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015.
[11]  J.  Pierre,  L.  Svåsand,  dan  A. Widfeldt,  “State  subsidies  to political parties: Confronting rhetoric  with  reality,” West  Eur. Polit. ,  vol.  23,  no.  3,  hal.  1–24,
2000, doi: 10.1080/01402380008425381.
[12]  M. Carlson, “Financing democracy in  Japan:  The  allocation  and consequences of government subsidies  to  political  parties,”
Party  Polit. ,  vol.  18,  no.  3,  hal. 391–408, 2012, doi: 10.1177/1354068810380086.
[13]  I.  van  Biezen  dan  P.  Kopecky,
“‘On  the  Predominance  of  State Money: Reassessing Party Financing in the New Democracies of Southern and Eastern Europe,’”
Perspect.  Eur.  Polit.  Soc. ,  vol.  2, no. 3, 2001.
[14]  A.  Szczerbiak,  “Cartelisation  in post‐communist  politics:  State party funding in post‐1989 Poland,” Perspect. Eur. Polit. Soc. , vol.  2,  no.  3,  hal.  431–451,  2001, doi: 10.1080/1570585018458771.
[15]  L. De Sousa, “Political parties and curruption in  Portugal,” West  Eur. Polit. , vol. 24, no. 1, hal. 157–180, 2001, doi:
10.1080/01402380108425422.
[16]  I.  van  Biezen,  “Party  Financing  in New  Democracies:  Spain  and Portugal,” Party  Polit. ,  vol.  6,  no.
3, 2000.
[17]  K. Suryadi, Menak Senayan .
Bandung: Pustaka Jaya, 2017.
[18]  C. S. Bischoff dan F. J.
Christiansen, “Political parties and innovation,” Public  Manag.  Rev. , vol.  19,  no.  1,  hal.  74–89,  2016, doi:
10.1080/14719037.2016.1200664.
[19]  P. Pasaribu,  “Peranan  Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan  Politik,” JPPUMA  J. Ilmu  Pemerintah.  dan  Sos.  Polit. , vol. 5, no. 1, hal. 51–59, 2017. [20]  Y.  D.  Saputro,  “PERAN  PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN POLITIK
WILAYAH  (Studi  Di  DPD  II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009  - 2014),” J.  Ketahanan  Nas. ,  vol.
21,  no.  1,  hal.  34,  2015,  doi: 10.22146/jkn.6892.
[21]  J.  S.  Milii, UTILITARIANISME . Longmans, Green & Co: Longmans, Green & Co, 1914. [22]  H. Ni ’am, “Utilitarianism:
History,  Concepts  and  Roles,” J. Ilmu Polit. Hub. Int. , vol. 5, no. 2, hal. 89–108, 2008.
[23]  A.  R.  Sanusi  dan  C.  Darmawan,
“Implementasi  Pendidikan  Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik
Pancasila,” J.  Pendidik.  Ilmu  Sos. , vol. 25, no. 1, hal. 24–40, 2016.
[24]  I.  C.  Hermawan,  “Implementasi Pendidikan  Politik  Pada  Partai Politik Di Indonesia,” J.  Pendidik. Polit. Huk. dan Kewarganegaraan ,
vol. 10, no. 1, 2020. [25]  W. W. Utomo, “Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah  Covid  19  Dan  New
Normal),” J.  Al-Harakah ,  vol.  03, no. 01, hal. 31–44, 2020.
[26]  A.  R.  U.B.  dan  H.  Sukmana, “Model  Rekrutmen  Politik  Calon Anggota  Legislatif  Oleh  Partai Politik  Di  Kabupaten  Sidoarjo,” JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj.  Publik) ,  vol.  3,  no.  2,  hal. 179, 2015, doi: 10.21070/jkmp.v3i2.191.