Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo
Rizky Novita Sari
Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya rizkynovita62@yahoo.com

## Abstrak
Pembangunan  mutlak  diperlukan  dalam  memajukan  sebuah  daerah  namun  keterbatasan lahan  menjadi  kendala  untuk  menciptakan  pembangunan  yang  seimbang  dengan  alam sehingga  penataan  ruang  sangat  diperlukan  dalam  rangka  menciptakan  pembangunan ideal  tersebut.  Hasil  penelitian  secara  deskriptif  kualitatif  menunjukkan  bahwa  aturan penataan  ruang  hijau  mewajibkan  menyediakan  minimal  30%  ruang  hijau  dari  luas wilayah keseluruhan namun, Kabupaten Sidoarjo hanya mampu memenuhi kuota 21,6% dari  luas  177,147  Km 2 ruang  hijau  yang  telah  ditargetkan  dari  luas  total  591,59  Km 2 . Untuk itu, penyusunan rencana makro (revitalisasi fungsi ruang hijau) dan rencana mikro (penghijauan  fasilitas  publik)  telah  dilakukan  pemerintah  setempat  dalam  upaya memenuhi  dan  menjaga  ketersediaan  ruang  hijau.  Pemenuhan  ruang  hijau  tersebut  juga menuntut kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam merawat ruang hijau sebagai aset pembangunan.
Kata kunci : Pembangunan, Ruang Hijau, Undang-Undang Penataan Ruang

## Abstact
Ideal Development (Green Room Availability Study Kabupaten Sidoarjo). Development is absolutely  necessary  in  advancing  a  limited  land  area  but  an  obstacle  to  creating  a balanced development with nature so that the arrangement of space is needed in order to create  the  ideal  development.  Descriptive  qualitative  research  results  indicate  that  the rule requiring the arrangement of green spaces provide a minimum of 30% of the area of green space Overall however, Kabupaten Sidoarjo only able to meet the quota of 21.6% of the area of 177.147 km 2 of green space that has been targeted on a total area of 591.59 km 2 , To that end, the macro planning (revitalization function green space) and a micro plan  (the  greening  of  public  facilities)  have  made  the  local  government  in  an  effort  to meet and maintain the availability of green space. The fulfillment of these green spaces also requires awareness throughout society Kabupaten Sidoarjo in treating green space as a development asset.
Keyword: Development, Green Room, Spatial Planning Act.

## Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  upaya  sadar  yang  dilakukan  oleh  manusia untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik.  Pada  umumnya  setiap  negara  yang sedang  membangun  memiliki  sistem  perencanaan  dalam  pembangunan  sendiri- sendiri.  Sistem  perencanaan  pembangunan  ini  disusun  atas  dasar  pembangunan yang telah di rancang dan sudah ditetapkan. Di Indonesia pembangunan nasional disusun  atas  dasar  pembangunan  jangka  pendek  dan  panjang,  keduanya
dilaksanakan  secara  berkesinambungan  agar  dapat  menciptakan  kondisi  yang lebih  baik.  Perwujudan  perubahan  ini  yaitu  perubahan  sosial  yang  lebih  baik (Faturahman, 2017). Pembangunan menuntut  adanya perubahan  yang substansial berupa kemajuan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, pada realitas  di  lapangan  pembangunan  sering  mengabaikan  aspek  lingkungan  yang mana  jika  aspek  lingkungan  tersebut  tidak  diperhatikan  secara  serius  akan berdampak buruk bagi pembangunan itu sendiri.
Menurut  Tjokroamidjojo  (1994,  h.12)  pelaksanaan  dalam  sebuah pembangunan  memerlukan  perencanaan  kedepan  dengan  mengambil  berbagai langkah  alternatif  dari  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  di  masa  depan  agar pelaksanaanya  tidak  menyimpang  dan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan..  Untuk  itu (Faturahman,  2017)  mengungkapkan  bahwa  administrasi  dalam  pelaksanaanya menggunakan  pendekatan  manajemen  pembangunan  karena  kebutuhan  akan pembangunan  lebih  besar  dari  sumberdaya  yang  tersedia.  Kabupaten  Sidoarjo memiliki  peran  strategis  dalam  perekonomian  karena  sebagai  penopang  laju kehidupan kota Surabaya. Hal ini membuat kebutuhan akan pembangunan sangat besar  terutama  dalam  hal  permintaaan  lahan.  Untuk  mencegah  alih  fungsi  lahan, rencana  detail  ruang  kota  dan  rencana  ruang  wilayah  telah  disusun  oleh pemerintah  setempat  agar  pembangunan  dapat  berjalan  seimbang  dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah Ruang Hijau.
Adanya permasalahan perkotaan yang disebabkan oleh tata ruang kota yang tidak dapat berjalan dengan dokumen  yang sudah ada untuk perkembangan kota  yang  dinamis.  Seiring  perkembangan  kota  tersebut  timbul  masalah-maslah sosial  yang  mengganggu  kegiatan  sehari-hari  warga  kota.  Tata  ruang  kota memiliki pendekatan wilayah dalam memperhatikan lingkungan alam, sosial dan potensinya. Suatu  dokumen rencana tata ruang hendaknya bersifat mengarah pada solusi  dalam  pemecahan  masalah  dan  pemanfaatan  potensi  alam  yang  dimiliki oleh  kota,  misalnya  adanya  perindustrian  yang  semakin  padat  dan  harus  ada penyeimbangan dari kondisi lingkungan yang asri untuk penyerapan udara kotor. Untuk dapat mengatasi masalah perkotaan yang berkaitan dengan penataan ruang hendaknya  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kabupaten/Kota  (RDTRK)  mempunyai sifat-sifat  komodatif  yaitu  mencerminkan  pemerataan  bagi  seluruh  lapisan
masyarakat  kota.  Suatu  RDTRK  membentuk  kota  yang  akomodatif  dan antisipatif.  Ukuran  akomodatif  suatu  kota  dapat  dilihat  dari  tinggi  rendahnya angka  kemiskinan,  pengangguran  dan  derajat  kesehatan  warganya.  Antisipatif yaitu  mencegah  akan  perubahan  yang  terjadi  pada  lingkungan,  sosial,  maupun ekonomi  seperti  bencana  alam,  pertumbuhan  penduduk  dan  perkembangan  kota yang semakin pesat.
Undang  –  undang  penataan  ruang  nomor  26  tahun  2007  mewajibkan setiap kota harus menyediakan minimal 30% (20% publik, 10% privat/perumahan)_ruang hijau dari total luas keseluruhan. Ruang hijau memiliki fungsi  penting  dalam  menjaga  kualitas  udara  akibat  dari  polusi  mesin  bermotor, daerah tangkap air dan menambah kenyamanan kota serta termasuk fungsi untuk mengurangi  efek-efek  dimatological  health  pada  pusat-pusat  bangunan  tinggi. Kota  berwawasan  lingkungan,  yaitu  kota  yang  tetap  memperhatikan  kelestarian lingkungan  dan  menciptakan  lingkungan  yang  nyaman  bagi  warganya  sehingga dapat  merasakan  akan  kota  yang  sejuk  dan  rindang  yang  sudah  dijelaskan  pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo menjelaskan Kebijakan pemantapan kawasan  lindung  ditujukan  untuk  menjamin  keseimbangan  dan  keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan potensi sumber daya alam sesuai prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  pada  Pasal  16 tentang  Kebijakan  dan  Stategis  Penetapan  Pola  Ruang  Wilayah.  Kondisi  empiris taman  kota  di  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo  belum  memenuhi  30%  dari  luas wilayah  Kabupaten  Sidoarjo,  dalam  data  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:
Tabel 1. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidoarjo
No  Uraian Luas Area (M 2 ) Keterangan Tahun 2011 1 Sekitaran Median Jalan 28,122.20 Kecamatan Sidoarjo, Candi, Tangglangin, Gedangan, Buduran, dan Waru 2 Taman Kota 87,010.90 Kecamatan Sidoarjo, Candi,
Tanggulangin,
Buduran, Gedangan,  Sedati, dan Krian Tahun 2012 1 Taman  Depan  Kantor  TMU Delta Proloyo Asri 30.00 Kecamatan Sidoarjo 2 Taman Apsari 6,500.00 Kecamatan Porong Jumlah  Tambahan  di  Tahun 2012 6,530.00 Tahun 2013 1 taman bahu jalan 1135.00 Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Waru 2 taman Dwarakerta 5,000.00 Kecamatan Porong Jumlah  Tambahan  di  Tahun 2013 6,135.00 Tahun 2014 Jumlah Ruang Terbuka Hijau 127,798.10 = 21,6%
Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
Upaya  pelayanan  RTH  juga  digencarkan  oleh  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan  Kabupaten  Sidoarjo.  Banyaknya  lahan-lahan  kosong  di  kota,  kini direncanakan  untuk  dijadikan  taman  kota.  Kerja  keras  Dinas  Kebersihan  dan Pertamanan dalam proses pemeliharaan  RTH yang sudah ada dalam pengelolaan Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA).  Sesungguhnya  capaian terhadap RTH di Kabupaten Sidoarjo jauh dari kondisi ideal. Sebab, melihat luas wilayah  Kabupaten  Sidoarjo  591,59  Km 2 selayaknya  kota  memiliki  RTH  seluas 177,477  Km 2 .  Tetapi  dalam  pengelolaan  dan  rancangan  dalam  pembuatan  RTH cukup baik dikarenakan Kecamatan Porong yang dirasa sebagai kota mati karena adanya  bencana  alam,  kini  sudah  terbangun  RTH  taman  Dwarakerta  dan  Taman Apsari.  Capaian  itu  sudah  layak  mendapatkan  apresiasi.  Setidaknya,  apa  yang dicapai  sekarang  sudah  mampu  mengembalikan  fungsi  RTH  yang  sebagai  filter udara,  daerah  tangkap  air,  mengurangi  kadar  zat  pencemaran  udara,  dan menambah  kenyamanan  kota  dan  termasuk  fungsi  untuk  mengurangi  efek-efek dimatological  health  pada  pusat-pusat  bangunan  tinggi  dan  polusi  udara  dari kendaraan bermotor .
Mengingat pentingnya kebutuhan akan ruang hijau dalam pembangunan  di  Kabupaten  Sidoarjo  maka  penulis  merumuskan  masalah Bagaimana  ketersediaan  ruang  hijau  dalam  dokumen  perencanaan  dan  faktor pendukung maupun yang dapat menghambat ketersediaan ruang hijau Kabupaten Sidoarjo.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk    mendeskripsikan  dan  menganalisis ketersediaan  ruang  hijau  dalam  dokumen  perencanaan  serta    faktor  pendukung dan penghambat ketersediaan ruang hijau Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian bagi  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  yaitu  sebagai  bahan  masukan  dan  evaluasi konsep pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

## Tinjauan Pustaka

## Administrasi Pembangunan
Administrasi  pembangunan  mempunyai  dua  pengertian  menurut (Siagian  1982  :  2)  yang  pertama  adminitrasi  adalah  keseluruhan  proses perencanaan  daripada  keputusan-keputusan  yang  telah  diambil  dan  pelaksanaan itu pada umunmnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  sedangkan  pengertian  dalam pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan  pemerintah,  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa.  Dengan pengertian  tersebut  definisi  tentang  pembangunan  mempunyai  artian  yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman seseorang antara lain, yaitu:
a) Pembangunan merupakan suatu proses
b) Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan
c) Pembangunan  dilakukan  secara  berencana  dan  perencanaan  itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan
d) Pembangunan mengarah kepada moderenitas
e) Moderenitas  yang  dicapai  melalui  pembangunan  itu  bersifat  multi- dimensional  yang  artinya  modernitas  mencakup  seluruh  aspek kehidupan bangsa dan Negara terutama aspek politik,  budaya, sosial- budaya.
f) Pembangunan  ditujukan  kepada  usaha  membina  bangsa  (nation- building)  yang  terus  menerus  harus  dilaksanakan  dalam  rangka penetapan tujuan
Menurut  Hakim  (Faturahman,  2017)  administrasi  pembangunan mendorong  masyarakat  menuju  modernitas    bersifat  multidimensional  secara administratif  melalui  serangkaian  proses  yang  dilakukan  oleh  administrator. Dengan  demikian  harus  diakui  bahwa  peranan  pemerintah  dalam  kegiatan- kegiatan  pembangunan  sangatlah  penting  dan  menentukan.  Meskipun  peran pemerintah itu sangat penting, maka seluruh unsur masyarakat harus turut dalam pembangunan seperti pengertian adminstrasi pembangunan.

## Rencana Detail Ruang, Rencana Ruang Wilayah dan Ruang Hijau
Sebuah  perencanaan  bersifat  legal  (hukum)  dalam  menyusun  sebuah pembangunan  harus  dibuat  agar  dalam  pelaksanaanya  tidak  menyimpang  dari tujuan.  Dokumen  rencana  detail  ruang  dibuat  oleh  pemerintah  setempat  berupa perda  agar  perencanaan  pembangunan  menjadi  tertib,  penuh  kepastian  dan keadilan sesuai kebutuhan daerah.  Dokumen rencana ruang wilayah adalah draft perencanaan  yang  menjadi  patokan  dalam  hal  pemanfaatan  ruang  dan  wilayah. Tujuan  dari  dokumen  ini  adalah  mengatur  pengunaan  lahan.  Adapun  hierarki rencana  ruang  wilayah  meliputi  rencana  ruang  wilayah  nasional,  provinsi, kabupaten/kota.
Sebagai  salah  satu  unsur  kota  yang  penting  khususnya  dilihat  dari fungsi  ekologis,  maka  betapa  sempit  atau  kecilnya  ukuran  RTH  kota  yang  ada, termasuk  halaman  rumah/bangunan  pribadi,  seharusnya  dapat  dimanfaatkan sebagai ruang hijau yang di tanami tumbuhan. Ruang hijau menurut Hasni (2010, h.257) yaitu area yang ditumbuhi pertumbuhan meliputi tumbuhan penutup tanah, semak,  perdu  dan  pohon  (berkayu).  Ruang  hijau  tak  harus  berwujud  tumbuhan namun bisa juga sebagai ventilasi kota seperti alun-alun kota. Tiga fungsi pokok ruang hijau meliputi: pertama, fungsi ekologis (termasuk kekayaan jenis); kedua, fungsi ekonomis (nilai produktif dan kesehatan lingkungan); ketiga, fungsi sosial- budaya  (pendidikan,  nilai  budaya,  psikologis).  Klasifikasi  ruang  terbuka  hijau (Hasni,  2010:229-  230).dapat  di  bagi  menjadi  Kawasan  hijau  pertamanan  kota,
Kawasan hijau hutan kota, Kawasan hijau rekreasi  kota, Kawasan hijau kegiatan olahraga,  Kawasan  hijau  pemakaman,  Kawasan  hijau  pertanian,  Kawasan  hijau jalur hijau, Kawasan perkarangan. Ditinjau dari sudut RTH berbagi menjadi RTH yang  ada  secara  alami  dan  RTH  yang  ada  karena  planning  (RTH  akibat pembangunan).

## Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup
Pembangunan  berwawasan  lingkungan  hidup  merupakan  wilayah sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, pemasukan sumber daya alam, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  datang.  Sifat  keterkaitan sumberdaya  alam  dan  tatanan  lingkungan  mengharuskan  cara  dan  mekanisme pembangunan  yang  memperhatikan  keterkaitan  tersebut.  Hal  ini  memberikan konsekuensi  dimana  pengambangan  sektor  lainnya.  Selian  itu,  keterkaitan manusia  pribadi  sebagai  makhluk  sosial  dengan  lingkungan  sosialnya  perlu diperhatikan  pula.  dengan  demikian,  pembangunan  tidak  hanya  melihat  manusia sebagai  individu  yang  berdiri  sendiri  saja,  tetapi  juga  memperhatikan  dampak pembangunan  terhadap  kedudukan  manusia  sebagai  mahluk  sosial  (Yakin, 2004:25).  Lebih  lanjut  menurut  Yakin  (2004:26)  pembangunan  berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut:
a. Pembangunan  itu  syarat  dengan  nilai,  dalam  artian  yaitu  bahwa berorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi.
b. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan  yang sama pada semua tingkat
c. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.
d. Pembangunan  membutuhkan  kreteria  dan  dukungan  semua  pihak  bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
e. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senangtiasa memperoleh informasi yang aktual.
Selain  syarat-syarat  di  atas,  pembangunan  berwawasan  lingkungan juga terdapat pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan aspek
hayati  dalam  setiap  pembangunan  turut  dipertimbangkan  meliputi  dimensi ekonomi,  dimensi  sosial  dan  dimensi  lingkungan  (Faturahman,  2017). Pembangunan  berkelanjutan  berwawasan  lingkungan  hidup  memerlukan keterpaduan  dan  koordinasi  yang  berkesinambungan  antara  pemanfaatan  sumber daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya  buatan  dalam  suatu  kurun waktu, dimensi ruang, dan koordinasi agar tepat guna. Disinilah peran pemerintah sebagai regulator agar setiap keputusan pembangunan harus memasukan berbagai pertimbangan  yang menyangkut aspek lingkungan, disamping mengurangi angka kemiskinan  dan  pola  konsumsi  sehingga  hasil  pembangunan  akan  memberikan hasil yang baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia

## Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang
Partisipasi  masyarakat  dalam  konteks  penataan  ruang  dapat  diartikan sebagai  proses  keterlibatan  masyarakat  dimana  keterlibatan  tersebut  dimaknai sebagai  keterwakilan  kehendak  rakyat  itu  sendiri  untuk  mencapai  kebaikan bersama  (Faturahman,  2018).  Keterlibatan  masyarakat  memungkinkan  mereka dapat  mempengaruhi  peoses  pengambilan  keputusan  penataan  ruang  yang meliputi  keseluruhan  proses  seperti  yang  telah  dicantumkan  dalam  perundang  - undangan. Proses ini mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Partisipasi  dapat  diartikan  sebagai  ikut  serta,  berperan  serta  ddalam  kegiatan, mulai  dari  perencanaan  sampai  evaluasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembuatan  Peraturan  Daerah  dapat  dikategorikan  sebagai  partisipasi  politik. Sedangkan  dalam  konteks  penataan  ruang,  peran  serta  masyarakat  dapat didefinisikan sebagai proses keterlibatan masyarakat yang memungkinkan mereka dapat  mempengaruhi  peoses  pengambilan  keputusan  penataan  ruang  yang meliputi  keseluruhan  proses  seebagai  mana  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Ruang.
Pengawasan  atas  pembuatan  Perda  dapat  dilakukan  melalui  bentuk pengawasan  proses  Execuitive  Riview,  Legislative  Riview,  dan  Judicial  Riview. Dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  politik,  baik  lembaga-lembaga  Negara  seperti DPRD  dan  Kepala  Pemerintah  Daerah  dan  perangkat-perangkat  untuk  melaukan
pengawasan  maupun  oleh  lembaga  tingkat  masyarakat,  seperti  partai  politik, kelompok penekaan, LSM, tokoh masyarakat dan individu.
Peran serta masyarakat lebih pada proses mempengaruhi pengambilan keputusan  dalam  keseluruhan  proses  penataan  ruang,  maka  tujuan  peran  serta masyarakat yaitu menjadi output perencanaan yang lebih baik daripada dilakukan hanya  melalui  proses  teknokratis,  sebagai  pendorong  proses  Capacity  Building masyarakat  dan pemerintah. Peran serta masyarakat dapat memberikan kontribusi agar  menghasilkan  rencana  tata  ruang  yang  lebih  baik  dan  lebih  mampu mengartikulasikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  jenis  penelitian deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  bertujuan  mendeskripsikan, menggambarkan,  atau  melukiskan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  terkait fakta  -  fakta,  sifat  -  sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang.  Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek  yang alamiah, (lawannya adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi.  Fokus penelitian  adalah:  (1)  ketersediaan  ruang  hijau  (2)  faktor  pendukung  dan penghambat di Kabupaten Sidoarjo.
Lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan  situs  penelitian  di BAPPEDA,  dinas  pertamanan  dan  kebersihan  serta  dinas  Pekerjaan  Umum. Sumber  data  diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Instrumen  penelitian ada  peneliti  sendiri,  pedoman  wawancara  dan  catatan  lapangan.  Analisis  data kualitatif  lebih  difokuskan  selama  proses  di  lapangan  bersama  dengan pengumpulan  data  seperti  yang  dikungkapkan  oleh  Sugiyono  (2014,  h.89-90). Analisis  data  menggunakan  Model  Interaktif  menurut  Miles,  Hubberman  dan Saldana  (2013)  melalui  3  langkah  yakni  kondensasi  data,  display  data,  dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Ketersediaan Ruang Hijau Kabupaten Sidoarjo
a. Penyusunan Rencana
Upaya pemenuhan ruang hijau terus diupayakan melalui 2 penyusunan rencana  yaitu  pengembangan  perencanaan  makro  (green  city  yang merupakan  konsep  perkotaan  didukung  dengan  sistem  jaringan  ruang hijau)  dan  pengembangan  perencanaan  mikro  (perencanaan  koridor  jalan, jalur  hijau,  taman  kota,  hutan  kota  dan  ruang  hijau  perumahan).  Kedua rencana  tersebut  menujukkan  perkembangan  yang  saling  mendukung berupa  penghijauan  median  jalan  kawasan  Sidoarjo,  tertanamnya tumbuhan  penyerapan  udara  jenis  angsana  dan  bogenvil,  tanaman kembang sepatu dan oleander untuk menahan silau lampu.
b. Penyusunan Program Rencana
Master  Plan  ruang  hijau  adalah  pedoman  dalam  mengembangkan ruang  hijau  di  Kabupaten  Sidoarjo  yang  dirumuskan  oleh  badan perencanaan  pembangunan.  Sasaran  yaitu  tersedianya  arah  pengelolaan ruang  hijau  sesuai  kondisi  kawasan  dengan  mempertahankan  aspek ekologis  dan  arsitektur  ruang  hijau.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam rencana  ruang  wilayah,  ruang  hijau  akan  dipertahankan  dan  ditingkatkan fungsinya.  Lahan  ruang  hijau  dimanfaatkan  untuk:  jalur  hijau,  taman strategis kabupaten  dan taman lingkungan (media interaksi sosial).
c. Pelaksanaan Rencana
Target  ruang  hijau  dalam  rencana  ruang  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo meliputi pengembangan kawasan: menambah jalur hijau di sepanjang jalan yang sudah ada; intensifikasi dan ekstensifikasi sepanjang sempadan jalan dan  sungai,  jaringan  jalan,  saluran  udara  tegangan  tinggi  dan  jalan  bebas hambatan; intensifikasi dan ekstensifikasi taman kota, pemakaman umum, danau  buatan  dan  mata  air;  insentif  dan  disinsentif  bagi  penduduk  dalam pengembangan  ruang  hijau;  kerjasama  pemerintah  dan  swasta  dalam mengembangkan ruang hijau untuk publik.
d. Pelaksanaan Pengawasan Rencana
Ruang  hijau  di  Kabupaten  Sidoarjo  terus  dipantau  dengan  monitoring meliputi tiga aspek:
1. Ekonomi:  membentuk  suatu  ruang  hijau  sebagai  tempat  rekreasi sehingga  membuka  peluang  usaha  bagi  pedangang  serta penanaman  pepohonan  jenis  tertentu  yang  dapat  meningkatkan kretifitas masyarakat.
2. Sosial-budaya:  penanaman  kembali  pohon-pohon  yang  telah  lama hilang  karena  aktivitas  pembangunan.  Sehingga  masyarakat  bisa mengenal  kembali  pohon-pohon  yang  langka  tersebut  sebagai referensi maupun pengetahuan tentang alam.
3. Konservasi  lingkungan:  pengurangan  efek  rumah  kaca  yang berdampak  buruk  bagi  kehidupan  masyarakat  dilakukan  dengan terus menambah jumlah tanaman sekaligus menambah kenyamanan lingkungan.
e. Evaluasi Proses Perencanaan
Evaluasi  ruang  hijau  dilakukan  oleh  Pertamanan  dan  Kebersihan dengan melaksanakan pemeliharaan. Pemeliharaan pasca tanam dilakukan sejak  selesai  masa  tanam  berlangsung  minimal  selama  tiga  bulan  dengan jadwal  pemeliharaan  yang  berbeda  pada  setiap  jenis  tanaman.  Sedangkan pemeliharaan  rutin  dilakukan  pada  tanaman  yang  tumbuh  di  bahu  jalan, taman kota, sutet, hutan kota, sepadan sungai untuk menjaga kualitas dan estetika ruang hijau Kabupaten Sidoarjo.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Ketersediaan  Ruang  Hijau  Kabupaten Sidoarjo
Faktor pendukung terhadap ketersediaan ruang  hijau  yaitu peran  aktif dan  nyata  dari  pemerintah  daerah  dalam  mengembangkan  konsep  ruang  hijau serta promosi ataupun sosialisasi kepada warga Sidoarjo tentang pentingnya ruang hijau  privat.  Ruang  hijau  privat  ini  dapat  dikembangkan  sendiri  oleh  warga  di sekitar  rumah  tempat  tinggalnya.  Faktor  pendukung  lainnya  yaitu  masyarakat
antusias  terhadap  penyediaan  ruang  hijau  sebagai  tempat  rekreasi,  olahraga maupun tempat bersosialisasi.
Sedangkan faktor  yang penghambat  yaitu masalah kepemilikan lahan, anggaran  pengelolaan  dan  pemeliharaan  terbatas,  alih  fungsi  lahan  semakin marak.  Faktor  penghambat  lainnya  yaitu  rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk tidak  mengotori  fasilitas  ruang  hijau,  membuang  sampah  tidak  pada  tempatnya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang hijau privat masih rendah.

## Kesimpulan
Ketersediaan  ruang  hijau  Kabupaten  Sidoharjo  secara  keseluruhan  masih dianggap  kurang  karena  tidak/belum  memenuhi  kouta  minimal  30%    dari  total luas  wilayah  seperti  yang  diamanatkan  peraturan  penataan  ruang.  Upaya pemenuhan  ini  masih  dapat  dilakukan  jika  master  plan  ruang  hijau  benar-benar dijadikan  pedoman  pembangunan  ruang  hijau  Kabupaten  Sidoharjo  serta diperlukan kesadaran semua pihak untuk menjamin keberadaan ruang hijau.

## Daftar Rujukan
Faturahman,  B.  M.  (2017).  Pemetaan  Potensi  Wilayah  untuk  Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. JISPO , 7 (2), 43–62.
Faturahman,  B.  M.  (2018).  Aktualisasi  Nilai  Demokrasi  dalam  Perekrutan  dan Penjaringan Perangkat Desa. SOSPOL , 4 (1), 132–148.
Hasni.  (2010) Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah .  Jakarta, Rajagrafindo Persada.
Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo.  (2009) Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) 2010-2030 . Sidoarjo, Pemkab. Sidoarjo.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Siagian,  P.  Sondang  (1982) Administrasi  Pembangunan:  Konsep,  Dimensi,  dn straregi . Jakarta: Gunung Agung.
Sugiyono. (2014) Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung, Alfabeta.
Tjokroamidjojo, B. (1994) Perencanaan Pembangunan . Jakarta, Haji Masagung.
Undang-undang  Nomor    26  Tahun  2007  tentang    Penataan  Ruang,  Dinas  Cipta Karya.
Yakin,  A  (2004) Ekonomi  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan:  Teori  dan Kebijaksanaan  Pembangunan  Berkelanjutan ,  Jakarta:  Penerbit  Akademika Presindo.