Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 496-500| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4126.496-500

## KEKUATAN HUKUM AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN
Dewa Ayu Gita  Trisna Dewi, Desak  Gde  Dwi Arini, Ni Gusti  Ketut  Sri Astiti Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia gitatrnsa234@gmail.com,  arinidesak1966@gmail.com,  notarisppatsriastiti@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  adalah  Negara Hukum yang konsep negara hukum Indonesia yang dimana hukum merupakan tujuan yang  diidealkan  bersama  dalam  dinamika  kehidupan  kenegaraan.  Maka  dalam  menjalani  kehidupan  manusia mempunyai  hak  untuk  menikah  dan  melanjutkan  perkawinan  y ang  sah  dan  tujuannya  untuk  melanjutkan keturunan.  Namun  tidak  semua  anak  lahir  dari perkawinan yang sah. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum  dikenal  dengan  sebutan  anak  luar  kawin.  Tujuan  penelitian ini guna menganalisa pengaturan anak luar kawin  menurut  KUHPerdata  dan  hukum  adat  dan  kekuatan  hukum  akta  kelahiran  anak  luar  kawin.  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan konseptual.  Sumber hukum berupa sumber hukum  sekunder,  primer  dan  tersier  yang  kemudian  dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  pengaturan  anak  luar  kawin  diatur  melalui  awig -awig  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis karena awig-awig adalah sebagai pedoman bagi desa adat dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun pengakuan anak tersebut dapat dituangkan dalam Akta Notaris atau pada Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil atau dimungkinkan pula dengan akta perkawinan sendiri. Sebab, akta kelahiran sangat penting  bagi  anak  karena  wujud  pengakuan   negara  mengenai  status  kewarganegaraan,  status  perdata  anak tersebut.
Kata  Kunci :  Akta Kelahiran,  Anak Luar  Kawin,  Kekuatan Hukum

## Abstract
Indonesia is a legal state with the concept of an Indonesian legal state where law is an idealized goal  together in the dynamics of state life. So in living life, humans have the right to marry and continue a legal marriage a n d the goal is to continue the offspring. However, not all children are born from legal marriages. These unluck y children  are  k nown by law as illegitimate children. The purpose of this study is to analyze the regulation of children out of wedlock  according to the Civil Code and customary law and the legal force of birth certificates for  children  out  of  wedlock .  This  type  of  research  is  no rmative legal research with a conceptual approach. Legal sources are secondary, primary and tertiary sources of law which are then analyzed systematically. The results of the study revealed that the regulation of children out of wedlock  was regulated throu gh written and unwritten awig-awig because awig-awig was a guide for traditional villages in running their government. The child's  ack nowledgment  can  be  stated  in  a  Notary Deed or in a Birth Certificate or a Deed made by a civil registry  official  or  it  is  also  possible  with  the  marriage  certificate itself. Because, birth certificates are very important for children because it is a form of state recognition regarding the citizenship status, civil status of the child.
Keywords: Birth Certificate, Children Out of Wedlock , Legal Force

## I. PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan secara tegas dalam Pasal 1  ayat  (3)  bahwasannya  Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  dimana  aturan hukum yang berlaku dijadikan landasan dalam menjalani keseharian agar hukum dalam masyarakat bisa terlaksana dengan  baik.  Karena  hukum  merupakan  suatu  norma  yang  berkembang  dalam  kehidupan bermasyarakat  yang  pada  dasarnya  norma  ini  harus  dipatuhi  dan  mengikat  bagi  setiap  masyarakat tujuannya  untuk  menciptakan  kehidupan  yang  tertib,  aman,  tentram.  Di  dalam  menjalani  kehidupan, manusia  sebagai  subyek  hukum  yang  mempunyai  hak  untuk  melanjutkan  keturunan  agar  bisa bersosialisasi  dalam  masyarakat  dengan  cara melakukan perkawinan (Fuady, 2014) . Selain itu tujuan dari  perkawinan  adalah  untuk  mendapatkan  keturunan  atau  anak.  Dengan  adanya  keturunan  maka status  suami  dan  istri  dimata  masyarakat  lebih  dihormati.  Kehadiran  seorang  anak  merupakan  buah perkawinan  dan  sebagai  landasan  keturunan.  Di  dalam  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah,  perkawinan  yang  sah  di  maksud  yaitu  perkawinan  sesuai
hukum  agama  dan  negara  ditambah  telah  dicatatatkan  di  kantor  urusan  agama  (KUA).  Pencatatan perkawinan  sebagai  suatu  keharusan  dari segi administratif ditujukan untuk menjamin kejelasan serta dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  sudah  terlaksananya  perkawinan  tersebut  bagi  pihak  bersangkutan, keluarga  dari  kedua  mempelai,  orang  lain  maupun  masyarakat  sehingga  sewaktu-waktu  dapat dipergunakan  dapat  sebagai  bukti  tertulis  yang  terkait  dengan  auntentik (Sujana,  2011) .  Oleh  sebab itu,  perbuatan  lain  pun  bisa  dicegah.  Dengan  kehadiran  anak  yang  merupakan  amanah  sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa anak telah memiliki hak sebagaimana terdapat dalam Undang- undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28D  ayat  (1)  Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum.  Sebab  anak  Luar kawin juga mencerminkan adanya suatu Kepastian Hukum atas Kepemilikan  Dokumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ( point d ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  Kependudukan (Heri et al., 2020) .
Maka  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  anak  harus mendapatkan haknya yang paling mendasar  yakni  hak  sipil  dengan  mendapatkan  pencatatan  kelahirannya.  Pentingnya  akta  kelahiran tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,  dalam  pasal  5 menentukan  bahwa  Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula  fenomena  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  dimana  anak  lahir  di  luar  perkawinan  dan  akan mengakibatkan  status  anak  yang  beragam.  Hal  ini  dikarenakan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja  yang akan  menjadi  hubungan  keperdataan  dari  anak  luar  kawin,  sedangkan  anak  tersebut  tidak  memiliki hubungan  keperdataan  dengan  ayah  biologisnya  dan  keluarganya.  Hal  tersebut  juga  berlaku  saat membuat  akta  kelahiran  si  anak  yang  dimana  akta  kelahiran  anak  luar  kawin hanya mencantumkan nama  ibunya  saja  sedangkan  nama  bapaknya  tidak  tercantum (Youdhea & Kumoro, 2017) ; (Elita et al., 2019) . Salah satunya kasus yang terjadi di Kabupaten Badung. Ibu yang berinisial A berhubungan di  luar  kawin  hingga  memiliki  seorang  anak.  Kemudian  si  A  memberitahukan  kepada  kekasihnya yang  diduga  sebagai  bapak  dari  anak  tersebut  bahwa si A sedang mengandung anaknya akan tetapi laki-laki  tersebut dan beserta keluarganya tidak mau bertanggung jawab.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  pencatatan anak luar kawin dalam proses pengurusan akta kelahiran, ada sedikit perbedaan mengenai syarat yang diperlukan  untuk  memperoleh  akta  kelahiran  untuk  anak  diluar  nikah  ataupun  anak  dari  hubungan nikah  siri.  Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Perpes  Nomor  25  Tahun  2008  Pasal  52  Ayat  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil (Rahmawati  et  al.,  2021) . Prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin pada dasarnya sama seperti penerbitan akta kelahiran  umum.  Namun  bedanya  pada  akta  kelahiran  anak  luar  kawin  nama  ayah  tidak  dapat disebutkan  sehingga  hanya  nama  ibu  yang  tercantum  di  akta  tersebut,  sekalipun  anak tersebut telah melalui  proses  pengakuan,  pengesahan (Sari  &  Adillah,  2020) .  Sedangkan  menurut Rosalina  (2020) berpendapat bahwa berdasarkan  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang  menjelaskan  bahwa  setiap  anak  sejak  kelahirannya  berhak  untuk  mendapatkan  identitas  diri yang  dituangkan  dalam  akta  kelahiran,  tanpa  melihat  apakah  anak  tersebut  anak  sah atau anak luar kawin.  Jika  seorang  Warga  Negara  Indonesia  hendak  mencatatkan  kelahiran  anaknya,  maka  harus memenuhi  persyaratan  yang  disebutkan  pada  Pasal  33  Perpres  No.  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dari fenomena tersebut maka ingin  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisa  pengaturan  anak  luar  kawin  menurut KUHPerdata dan hukum adat dan kekuatan hukum  akta kelahiran anak luar kawin.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  Hukum  Normatif  yaitu  dalam  pengkajiannya menganalisis  kepustakaan  berdasarkan  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  baik  primer,  sekunder dan  tersier  dari  literatur  sebagai  upaya  untuk  dapat  menemukan  aturan-aturan  hukum  baru,  prinsip dalam  hukum,  maupun  pendapat  para  ahli  hukum  (doktrin),  untuk  bisa  menemukan jawaban dari isu hukum  yang  sedang  terjadi  dengan  mengaplikasikan  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan konseptual.  Pandangan  dan  doktrin  yang  bersumber  dan  berkembang  dalam  ilmu  pengetahuan khususnya  ilmu  hukum,  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mempertahankan  argumentasi  dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  sedang  terjadi.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan
berupa  bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat  ketentuan  hukum.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  dokumen  atau  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  seperti  buku-buku,  artikel,  jurnal,  hasil penelitian  terdahulu.  Bahan  hukum  tersier  sebagai  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti kamus, maupun ensiklopedi. Metode pengumpulan  bahan hukum menggunakan teknik pencatatan dan dokumentasi yang kemudian analisis dengan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Anak Luar Kawin Menurut KHUPerdata dan Hukum Adat
Pengaturan  anak  luar  kawin  menurut  KUHPerdata  dan  Hukum  Adat  menurut  hukum  waris  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  dapat  memiliki  hubungan  perdata  dengan  orang  tuanya  jika  kedua orang  tua  kandungnya  melakukan  pengakuan  sebagaimana  tertuang  dalam pasal 280  Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  yang  menentukan  bahwa  dengan  pengakuan  terhadap  anak  diluar  kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapaknya atau ibunya (Prodjohamidjojo & Safioedin, 1982) .  Akan  tetapi,  seperti  yang  sudah  dituangkan  dalam  pasal  283  KUHPerdata,  apabila  anak tersebut merupakan hasil dari penodaan darah ataupun zina, maka tidak akan diakui sebagai anak luar kawin.  Zina  didefinisikan  sebagai  seks  pranikah  di  antara  laki-laki  dan  perempuan  namun  tidak disertai  ikatan  perkawinan  yang  dimana  salah  satunya  ataupun  keduanya  sedang  dalam  status perkawinan dengan orang lain. Namun, seperti yang sudah dituangkan dalam pasal 272 KUHPerdata, jika  kedua  orang  tua  sudah  mengakui  si  anak  dan  disusul  dengan  perkawinan  maka  si  anak  sudah resmi  disahkan  sebagai  anak  sah  dari  kedua  orang  tuanya  Pengakuan tersebut dilaksanakan dengan sukarela  oleh  kedua  orang  tua  biologis.  Seperti  yang  sudah  dituangkan  dalam  pasal  43  ayat  (1) Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) No. 46/VIII/2010,  apabila  sang  ayah  tidak  mengaku  dengan  sukarela,  maka  tes  DNA  sebagai  ilmu pengetahuan  dapat  menjadi  penentu  dalam  hubungan  perdata  antara  ayah  dengan  anak  luar  kawin sehingga  hubungan  darah  antara  anak  di  luar  perkawinan  dengan  seorang  laki-laki  sebagai ayahnya bisa  terbukti  secara  hukum.  Disisi  lain  pengaturan  anak  luar  kawin  menurut  Hukum  Adat sebagaimana  berikut  dalam  hukum  adat  dikenal adanya awig-awig atau dikenal dengan istilah aturan adat.
Aturan  adat  bisa  berupa  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dan  diimplementasikan  ke  seluruh masyarakat  yang  ada  di  tiap  desa  adat  di  Bali.  Jika  dalam  KUHPerdata  dan  Undang-undang Perkawinan anak luar kawin disahkan melalui pengakuan dan pengesahan dan pembuktian melalui tes DNA  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang  bisa  menjadi  penentu  dalam  hubungan  darah  antara  ayah dengan  anak  luar  kawin,  maka  di  dalam  hukum  adat  mengenal  adanya  perkahwinan  dengan  simbul keris,  perkawinan  ini  menggunakan  keris  sebagai  simbol  purusa  yang  disebut  dalam  istilah  Adat  di Bali dengan Nganten Keris (perkawinan dengan keris). Perkawinan dengan simbol keris pada awalnya dilakukan pada  masa kerajaan zaman dahulu pada saat raja mengawini rakyat jelata dan agar wibawa raja  tidak  merosot  di  mata  rakyat  untuk  menghindari  adanya anak yang lahir tanpa status yang jelas (anak bebinjat atau anak astra/anak luar kawin pada zaman sekarang) maka dilakukanlah perkawinan dengan  memakai  keris  raja  sebagai  simbol  raja  itu  sudah  hadir  di  rumah  mempelai  wanita. Perkawinan  dengan simbol keris mempunyai fungsi sebagai pertanggungjawaban atas hamilnya calon mempelai  wanita  dan  sebagai  bentuk  dari  disahkannya  serta  diterimanya  calon  mempelai  wanita beserta sang bayi oleh masyarakat secara adat sebagai tanggung jawab keluarga purusa. Perkawinan dengan  simbol  keris  ini  dilaksanakan  untuk  menjawab  kebingungan  keluarga  purusa  atas  kehamilan calon  mempelai  wanita,  perkawinan  dengan  simbol  keris  dilaksanakan  melalui  petunjuk Sulinggih/Pendeta  Agama  dimana  keris  digunakan  sebagai  pengganti  mempelai  laki-laki  (purusa) yang  mendampingi  mempelai  wanita  dalam  proses  upacara  perkawinan.  Dikarenakan  sudah  ada pengganti  mempelai  laki-laki  yaitu  keris  dan  dapat  memiliki  akta  kelahiran  yang  sah  yang  berisikan nama dari ayah dan ibunya, sang anak yang nantinya lahir bukanlah seorang anak bebinjat (Yogantara & Mahayoga, 2014) .

## 2. Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin
Kekuatan  hukum akta kelahiran anak luar kawin bahwa dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tercantum  nama  ibunya  agar  anak  tersebut  dapat  status  hukum  yang  sama  dengan  anak  sah  maka adanya suatu pengakuan dan pengesahan. Pengakuan anak luar kawin yakni diakuinya anak hasil dari hubungan  di  luar  perkawinan  secara  sah  menurut  hukum  oleh  sang  ayah.  Hal  tersebut  bisa dilaksanakan  baik  oleh  si  ibu  maupun  ayah.  Namun,  pengakuan  tidaklah  sama  dengan  pengesahan. Anak  hasil  dari  hubungan  di  luar  perkawinan  tidak  akan  langsung  menjadi  anak  sah  hanya  dengan melalui pengakuan. Dapat dinyatakan sah jikalau perkawinan antara kedua orang tua bisa terlaksana. Kemudian  sang  anak  bisa  diakui  secara  sah  ataupun  melalui  akta  perkawinan  itu  sendiri (Afandi, 1997) .  Terlaksananya  pengakuan  ini  bisa  dibantu  dengan  akta  yang  telah  disusun  oleh  Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang nantinya harus dibuatkan catatan dalam akta kelahiran anak.
Dengan  pengakuan  seseorang  terhadap  anak  luar  kawin  maka  timbullah  hubungan  hukum perdata  dengan  anak  luar  kawin.  Namun  tidak  semua  anak luar kawin dapat diakui oleh bapak atau ibunya.  Anak  yang  dilahirkan  karena  perzinahan  dana  sumbang  tidak  mungkin  diakui  karena bertentangan  dengan  kesusilaan  (Pasal  283  KUHPerdata).  Namun  hal  ini  pun  terdapat pengecualiannya dalam pasal 273 KUHPerdata yang mengungkapkan bahwa disahkannya status anak sumbang  bisa  ditempuh  melalui  pengakuan  dalam  akta  pernikahan  kedua  orang tuanya yang dimana dispensasi  dari  Presiden  telah  diperoleh  dalam  pernikahan tersebut (Pasal 283 jo 273 KUHPerdata). Seperti yang tertuang dalam KUHPerdata, anak luar kawin dapat diakui melalui dua cara yakni secara sukarela  dan  secara  paksa.  Pengakuan  secara  sukarela  memiliki  arti  bahwasannya  seseorang merupakan ayah dan ibu dari anak luar kawin atau diakui oleh si ibu secara undang-undang walaupun si  anak  masih  dibawah  umur  dan  si  ayah  haruslah  berumur  minimal  19  tahun  serta  disetujui  oleh ibunya  selama  ibunya  masih  hidup  seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  282  ayat  (2)  KUHPerdata. Berbeda  halnya  dengan  pengakuan  sukarela,  putusan  hakim  yang  ditetapkan  sebagai  akibat  dari keturunan  seorang  anak  yang  dilahirkan  di  luar  kawin  tergolong  dalam  pengakuan  secara  paksa (Subekti  &  Mahdi,  2005) .  Setelah  diadakan  pengakuan,  maka  tindakan  selanjutnya  adalah pengesahan. Dengan adanya pengesahan, maka anak tersebut tidak saja mempunya hubungan hukum dengan  orang  yang  mengesahkannya,  tetapi  anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan keluarga  yang  mengesahkannya.  Pengesahan  seorang  anak  luar  kawin  suatu  upaya  hukum  (rechts middle)  untuk  memberi  kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan  dilangsungkannya  perkawinan  orang  tua  si  anak  atau  dengan  “surat  pengesahan”, setelah si anak  diakui  lebih  dahulu  oleh  kedua  orang  tuanya.(  Ko  Tjay  Sing,  1978:406).  Pengesahan  dapat dilakukan melalui perkawinan orang tua, anak yang bersangkutan atau dengan surat-surat pengesahan berdasarkan pengakuan terlebih dahulu oleh orang tua yang bersangkutan. Sebaliknya anak-anak luar kawin  yang  tidak  dapat  diakui  adalah  anak  zinah  dan  anak  sumbang  (pasal  283  KUHPerdata), pengesahan  anak  luar  kawin  tersebut  tidak  mungkin  dilakukan  terhadap  anak  zinah sedangkan anak sumbang  dapat  dilakukan  apabila  orang  tuanya  memperoleh  dispensasi  dari  Presiden  untuk melakukan  perkawinan. Akibat pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Dengan timbulnya hubungan Perdata tersebut, maka anak  luar  kawin  statusnya  berubah  menjadi  anak  luar  kawin  yang  telah  diakui,  kedudukannya  jauh lebih  baik  daripada  anak  luar  kawin  yang tidak diakui. Selanjutnya setelah adanya proses pengakuan maka adanya proses pengesahan yang bertujuan memberi salah satu upaya hukum agar anak tersebut mempunyai  kedudukan (status) sebagai anak sah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  anak  luar  kawin  menurut  KUHPerdata  dan  Hukum  Adat  menurut  hukum  waris  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  bisa  terikat  hubungan  perdata  dengan  kedua  orangtuanya  apabila pengakuan  dijalankan  oleh  kedua  orang  tua  seperti  yang  termuat  dalam  pasal  272  dan  pasal  280 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Dari  segi  hukum  adat,  pengaturan  anak  luar  kawin  diatur melalui awig-awig secara tertulis maupun tidak tertulis karena awig- awig adalah sebagai pedoman bagi  desa  adat  dalam  menjalankan  pemerintahannya.  Secara  alami, awig-awig memiliki  kekuatan yang mendasar sebab aturan ini bermula dari bawah serta masyarakat tunduk terhadap aturan ini dan
sudah  menjadi  satu  kesatuan  dengan  kehidupan  masyarakat  adat  Bali.  Adapun  kekuatan  Hukum Anak luar kawin terdapat pada pengakuan dan pengesahan anak tersebut. Perubahan status dari tidak sah  menjadi  sah  bisa dialami oleh anak luar kawin melalui pengakuan  dan  pengesahan.  Pengakuan anak  luar  kawin  yakni  diakuinya  anak  hasil  dari hubungan di luar perkawinan secara sah menurut hukum  oleh  sang  ayah.  Pengakuan  anak  tersebut  dapat  dituangkan  dalam  Akta  Notaris  atau  pada Akta  Kelahiran  atau  Akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil atau dimungkinkan pula dengan akta perkawinan  sendiri.  Seperti yang tertuang dalam KUHPerdata, anak luar kawin  dapat diakui melalui dua cara yakni secara sukarela dan secara paksa.  Apabila  sudah  disahkan,  selain  hubungan  hukum dengan  orang  yang  mengesahkannya,  si  anak juga memiliki hubungan hukum dengan keluarga yang melakukan pengesahannya. Disahkannya anak tersebut menjadi suatu upaya hukum ( rechts middle ) untuk memberi kepada anak itu  kedudukan (status) sebagai anak sah.

## 2. Saran
Bagi  Pemerintah  di  bidang  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  agar  melakukan  sosialisasi  secara berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya akta pencatatan akta kelahiran, terutama bagi orang yang  belum  melaporkan  kelahiran  anaknya.  Bagi  masyarakat  hendaknya  melaporkan  kelahiran anaknya ke Lembaga pencatatan sipil setempat agar hak anaknya seperti identitas kewarganegaraan dan hak sipil  sang anak tersebut telah terlindungi  secara penuh oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, A. (1997). Hukuim Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian . Rineka Cipta, Jakarta. Elita, D., Gofar, A., &  Hamid, K. A. (2019). Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil.
Reportorium , 8 (1), 1–14. Fuady, M. (2014). Konsep Hukum Perdata . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
H eri, Sudiyono,  & Hamid, A. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak diluar Nikah . UNISKA, Kalimantan. Prodjohamidjojo,  S., & Safioedin,  A. (1982). Hukum Orang dan Keluarga . Alumni, Bandung. Rahmawati, I. I., Wisnaeni,  F., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan  Hukum Terhadap Ana k Luar Kawin  Dalam  Pembuatan  Akta  Kelahiran :  Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  Kota Semarang. NOTARIUS2 , 14 (1), 221–235. Rosalina, M. (2020). Akta Kelahiran  Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak. Al-Hikma , 1 (1), 175–184.
Sari, I. P., & Adillah, S. U. (2020). Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Semarang. Prosiding  Konstelasi  Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum , 616–636. Subekti,  I. W., & Mahdi,  S. S. (2005). Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat . Gitama Jaya, Jakarta.
Sujana, I. N. (2011). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif  Pu tusan M a hka ma h Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 . Aswanjo Pressindo, Yogyakarta.
Yogantara,  I.  W.  L.,  &  Mahayoga,  P.  A.  A.  (2014).  Perkawinan  Endogami  di  Desa  Pakraman Tenganan  Pegringsingan  Kecamatan  Manggis  Kabupaten Karangasem. LAMPUHYANG , 5 (2), 1–12.
Youdhea, R., & Kumoro, S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan menurut KUH Perdata. Lex Crimen , 6 (2), 12–19.