## KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Aristoni Aristoni
Fakultas Syariah, IAIN Kudus, Kudus aristoni@iainkudus.ac.id

## Abstrak
Tulisan artikel ini bertujuan menjelaskan tentang konsep umur pernikahan dalam hukum Islam  dan  hukum  nasional,  kebijakan  hukum “ Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 ” dalam  lintasan  sejarah,  pengaturan  batasan  minimal  umur  pernikahan  dalam  Undang- Undang  Perkawinan, dan kebijakan hukum perubahan batasan umur  pernikahan dalam pandangan  hukum  Islam.  Tulisan  artikel  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  jenis  riset kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai basisnya.  Hasil kajian  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan  umur  perkawinan  baik  dalam  hukum Islam  maupun  hukum  nasional  masing-masing  terjadi  perbedaan  utamanya  dalam penentuan batas ukuran kedewasaan. Perbedaan batas ukuran kedewasaan dalam hukum Islam  terjadi  karena  secara  eksplisit  Al-Qur’an  tidak  menjelaskannya,  sedangkan perbedaan  ketentuan  umur  kedewasaan  seseorang  dalam  hukum  nasional  disebabkan salah satu adalah lemahnya koordinasi dan pelibatan berbagai pihak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum mengenai “ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ” sejak awal hakikatnya diarahkan untuk mengadakan unifikasi hukum dalam permasalahan hukum perkawinan yang beragam dan berlaku bagi masyarakat Indonesia tanpa  menghilangkan  kebhinekaan  yang  didasarkan  pada  falsafah  Pancasila  dan “ Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. ” Pengaturan perubahan batasan minimal umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif hakikatnya memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum diciptakan. Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan dengan menyamakan umur pernikahan antara laki-laki dan  perempuan  19  Tahun  dalam  pandangan  hukum  Islam  dapat  dikatakan  bernilai kemaslahatan  yaitu  menjaga  keberadaan jiwa,  keturunan,  dan  akal  ( maqashid  syariah) dan  menghindarkan  perempuan  dari  bahaya  kerusakaan (mazharat) yang  lebih  besar akibat perkawinaan usia anak sebagaimana tertuang dalam konsideran “ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum; Pernikahan; Umur Pernikahan; Hukum Islam.
e-ISSN : 2621-4105

## LEGAL POLICY TO CHANGE THE MINIMUM AGE LIMITS OF MARRIAGE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

## Abstract
The purpose of this article is to explain the concept of the age of marriage in Islamic law and  national  law,  the  legal  policy  of  Law  No.1  of  1974  in  historical  trajectories,  the regulation  of  the  minimum  age  limit for  marriage  in  the  Marriage  Law,  and the legal policy to change the age limit of marriage from the Islamic Law perspective. The writing of this article can be categorized as a type of library research using qualitative research methods as its basis. The results of the research study indicate that the requirements for the  age  of  marriage  in  both  Islamic  law  and  national  law  have  major  differences  in determining  the  size  limit  for  maturity.  The  difference  in  the  size  limit  of  maturity  in Islamic law occurs because the Qur'an does not explicitly explain it, while the difference in the provisions of a person's age at maturity in national law is due to one of the reasons for  the  lack  of  coordination  and  involvement  of  various  parties  in  the  formation  of statutory regulations. Since the beginning, the legal policy regarding Law Number 1 of 1974 has been essentially directed at holding legal unification in various marriage law issues  and  applies  to  the  Indonesian  people  without  eliminating  diversity  by  the philosophy  of  Pancasila  and  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia. Regulations  for  changing  the  minimum  age  limit  of  marriage  with  all  positive  goals essentially  guarantee  justice,  certainty,  and  benefit  from  the  purpose  of  the  law  being created. The legal policy to change the minimum age limit of marriage by equalizing the age of marriage for men and women 19 years in the view of Islamic law can be said to be of benefit, namely maintaining the existence of the soul, descent, and reason (maqasid sharia)  and  preventing  women  from  more  dangerous  damage  (mazharat)  large  due  to child  marriage  as  stated  in  the  preamble  to  Law  Number  16  of  2019  concerning Marriage.
Keywords: Legal Policy; Marriage; Age of Marriage; Islamic Law.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Sejarah  hukum  mencatat  bahwa  dinamika  hukum  perkawinan  di  Indonesia selalu  diwarnai  dengan  keterlibatan  kepentingan  agama,  negara,  dan  perempuan. Keterlibatan kepentingan agama didasarkan bahwa agama merupakan institusi yang memiliki  kepentingan  untuk  mengadakan  keluarga. 1 Makna  keluarga  dalam  agama hakikatnya merupakan kelompok sosial terkecil yang berperan dalam mengamalkan ajaran agama, misalnya mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam berupaya memasukkan ajaran agama sebagai hukum perkawinan nasional. Sedangkan negara  sebagai  institusi  berupaya  menjamin  pelaksanaan  ajaran  agama  dan menciptakan  ketertiban  masyarakat. 2 Jaminan  negara  terhadap  penerapan  ajaran masing-masing agama diatur di dalam Pasal 29 ayat( 2) “ Undang-Undang Dasar NRI Tahun  1945. 3 Disisi  lain,  keterlibatan  perempuan  dalam  hukum  perkawinan  yang sejak kemerdekaan berjuang adalah untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak- hak konstitusionalnya. 4
Sejak  disahkan  sebagai  hukum  pernikahan  nasional, “ Undang-Undang  No  1 Tahun  1974 ” dalam  perjalanannya  tak  pelak  menuai  beragam  kritik  sebab  terdapat beberapa pasal yang mana dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  salah  satunya  yakni  Pasal  7  ayat  (1)  mengenai batasan umur  pernikahan. Sehingga sebagian  masyarakat terutama  kalangan aktivis perempuan menghendaki perubahan. 5
Ketentuan Pasal 7 ayat (1) 6 mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”, dalam pelaksanaanya menyisakan berbagai permasalahan diantaranya praktik perkawinan anak. Batasan umur minimal perkawinan 16 tahun bagi wanita tersebut
1 Agus Hermanto, “Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender” (IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 161.
2 Nafi Mubarok, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia” , Al-Hukama 2 (2), 2012: hal. 140.
3 Amir  Syarifuddin, “Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia;  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan Undang-Undang Perkawinan” , Kencana, 2009, Jakarta, hal. 22-23.
4 Heru Susetyo, “Revisi Undang-Undang Perkawinan” , Lex Jurnalica 4 (2), 2007: hal. 70.
5 Bani  Syarif  Maula,  “Perlindungan  Perempuan  Dalam  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia : Wacana  Pembaharuan  Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Masalah  Batas  Usia  Perkawinan”, Jurnal Studi Islam , Gender dan Anak 14 (1), 2019: hal. 16, https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp14-38. 6 Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).
e-ISSN : 2621-4105
secara empiris membuka peluang perkawinan usia anak dan membuat kekhawatiran banyak pihak mengenai dampak buruknya seperti perceraian, kekerasan fisik maupun batin,  kekerasan  seksual,  menimbulkan  penyakit  HIV/AIDS,  kekerasan  reproduksi dan  kematian  ibu  dan  bayi. 7 Sederet  dampak  buruk  akibat  perkawinan  usia  anak tersebut  dikarenakan  belum  memiliki  kesiapan  matang  jiwa  dan  raga,  dan  terlebih dalam soal ekonomi. 8
Pasal  7  ayat  (1)  juga  dinilai  mengandung  unsur  diskriminasi  terhadap perempuan, 9 dan  secara  hierarki  berlawanan  dengan  Pasal  28  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  yang  menolak  segala  bentuk  diskriminasi. 10 Di samping  itu,  Pasal  7 ayat  (1)  juga  dinilai  melanggar  hak  setiap  orang  sebagaimana diatur pada Pasal 27  ayat (1) “ Undang-Undang Dasar  NRI Tahun 1945, seperti hak pendidikan,  hak  kesehatan,  hak  ekonomi,  hak  pilitik,  hak  sosial  budaya,  dan  hak persamaan kedudukan dalam hukum. 11 Atas dasar inilah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI oleh masyarakat. 12
Disahkannya “ Undang-Undang  No  16  tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ” menjadi  catatan  sejarah tersendiri  dalam  perkembangan  dan  pembaharuan  hukum  pernikahan  di  Indonesia. Sebagaimana dalam konsideran dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan baru ini lahir sebagai pelaksana Putusan “ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Sebelumnya, dalam salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa  “mengamanatkan  kepada  pembentuk  Undang-Undang  dalam  waktu  tiga  (3) tahun  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan”.
7 Habib Shulton Asnawi, “T injauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan:  Upaya  Menegakkan  Keadilan  Dan  Perlindungan  HAM  Perspektif  Filsafat Hukum Islam,” Jurnal Fikri 1 (1),  2016, hal. 42.
8 Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam” J IL : Journalof Islamic Law 1 (1), 2020: 22, https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59.
9 Burhanuddin ABD. Gani, “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  22/PUU-XV/2017  Di  Lihat  Dari  Penerapan  Maqasid  Asy-Syari’ah” ,  LKKI  Publisher  Fakultas Syariah dan Hukum, UIN  Ar-Raniry, 2020, Banda Aceh,  hal.4.
10 Jordy  Herry  Christian  and  Kirana  Edenela, “Terampasnya  Hak-Hak  Perempuan  Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan” ,Lex Scientia Law Review 3(1), 2019, hal. 2.
11 Christian and Edenela,  hal. 2.
12 Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia” , Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 4 (1),  2018,  hal. 146, https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009.
Amar putusan sebagaimana telah disinggung di atas, pada dasarnya merupakan mandat konstitusional yaitu mendukung kebijakan hukum (legal policy) dalam rangka pembangunan  hukum  yang  diarahkan  guna  memberikan  proteksi  hukum  pada perempuan  serta  pencegahan  praktik  perkawinan  anak  dan  eksploitasi  anak. Dikabulkannya sebagian permohonan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi harus dipahami  sebagai  indikator  perkembangan  ketatanegaraan  yang  progresif  dan responsif  dimana  merefleksikan  adanya  penguatan  prinsip  dalam  negara  hukum terutama terkait merespon perkembangan zaman dan kebutuhan  hukum masyarakat seiring dengan perubahan sosial. 13
Penelitian  yang  mengkaji  tentang  batasan  usia  perkawinan  sudah  banyak dilakukan baik dalam bentuk penelitian normatif maupun empiris. Indrawati (2020) 14 dalam penelitianya mengatakan bahwa diubahnya ketentuan batasan umur pernikahan hakikatnya  berorientasi  pada  upaya  pencegahan  perkawinan  di  bawah  umur. Syaifullah  (2015) 15 hasil  penelitianya  menunjukkan  bahwa  fenomena  praktik perkawinan  di  usia  belum  matang  khususnya  perempuan  di  pedesaaan  disebabkan adanya  intervensi  keluarga  (orang  tua)  yang  mengingkan  agar  anaknya  menikah dengan  laki-laki  yang  lebih  mapan  dalam  segi  ekonomi.  Praktik  tersebut  menurut Syaifullah  dinilai  mendudukkan  perempuan  dalam  posisi  terdiskriminasi,  hal  ini terjadi karena perempuan selama ini dipahami sebagaisubordininasi.
Ilham  Hidayatullah  et  al.  (2018) 16 dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa pandangan  masyarakat  desa  tentang  pernikahan  dapat  berimplikasi  terhadap meningkatnya  pernikahan  anak.  Realitas  tersebut  menafikan  hak  perempuan  yang semestinya juga memiliki peluang yang sama sebagaimana laki-laki melalui nilai dan penormaan  dalam  menentukan  umur  pernikahan.  Selanjutnya,  penelitian  yangr dilakukan  Sholehudin  (2019) 17 ,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  unsur
13 MD Mahfud, “Politik Hukum Di Indonesia” ,  Pustaka LP3ES, 1998, Jakarta, hal. 8.
14 Septi  Indrawati  and  Agus  Budi  Santoso, “Perspektif  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan” Amnesti, Jurnal Hukum 2 (1), 2020. 15 Shafiyullah, “Hak  Usia  Perkawinan  Bagi  Perempuan  (Perspektif  Hukum  Islam  dan  Gender),” " Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak 10 (1), 2015.
16 Ilham  Hidayatulloh  et  al., “Persepsi  Perkawinan  Usia  Dini  Dan  Pemberdayaan  Gender  (Studi Kasus  Desa  Pancawati  Kecamatan  Caringin  Kabupaten  Bogor),” Sosioglobal :  Jurnal  Pemikiran  Dan Penelitian Sosiologi 3(1), 2018: 1, https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1,18148.
17 Miftahus  Sholehudin, “Legislasi  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  Alternatif  Perpsektif  Hukum Adat  Dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional” ,  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan  14(1),  2019,  hal  1–14, https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081.
kedewasaan  dalam  perkawinan  menjadi  syarat  intrinsik  dan  berpengaruh  terhadap kelangsungan  dalam  perkawinan,  meskipun  unsur  tersebut  tidak  menempati  syarat sah dalam perkawinan. Sehubungan dengan hal ini, konfigurasi politik sebagaimana tertuang  dalam  produk  hukum  memiliki  variasi  yang  kompleksitas  sehingga  dapat berpengaruh pada ukuran kedewasaan seseorang berdasarkan peran serta kepentingan anak sebagai subyek hukum.
Beberapa hasil penelitian sebelumnya di atas sesungguhnya memiliki korelasi dengan  penelitian  ini  yaitu  yang  sama-sama  membahas  mengenai  batasan  usia perkawinan. Perbedaanya adalah penelitian ini lebih menfokuskan kajian pada ranah kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang dalam penetapan penyamaan batasan minimal  umur  pernikahan  laki-laki  dan  wanita  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum Islam.  Sehingga  kajian  penelitian  ini  melengkapi  dari  penelitian  sebelumnya. Selanjutnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  tentang  konsep  umur pernikahan  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  nasional,  kebijakan  hukum pembentukan ” Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ” dalam lintasan sejarah, pengaturan batasan  umur  pernikahan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  kebijakan  hukum perubahan batasan umur pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

## B. PERMASALAHAN
Berpijak  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan diantaranya : 1) Bagaimanakah konsep umur pernikahan dalam hukum Islam  dan  hukum  nasional?  2)  Bagaimanakah  kebijakan  hukum “ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ” dalam lintasan sejarah? 3) Mengapa diperlukan pengaturan batasan minimal  umur  pernikahan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan?  4)  Bagaimanakah kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan menurut pandangan hukum Islam?

## C. METODE PENELITIAN
Tulisan  artikel  ini  dapat  disebut  sebagai  jenis  riset  kepusatakaan  dengan digunakannya  pendekatan  kualitatif  sebagai  basisnya.  Dalam  kajian  pembahasan menggunakan  pendekatan yuridis  normatif berupa  hukum  Islam  dan  peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menelaah dan menganalisa berbagai teks dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perubahan  batasan  umur  perkawinan.  Sesuai  dengan  pendekatannya,  maka  sumber data  yang  digunakan  dalam  riset  ini  berupa  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum primer  yang  digunakan  adalah  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  jo  Undang- Undang  No 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, dan peraturan hukum  lainnya  yang masih ada relevansinya dengan tema riset ini. Bahan hukum sekunder adalah “bahan hukum  yang  digunakan  sebagai  penunjang  atau  penjelas  bahan  hukum  primer”. Diantara  bahan  hukum  sekunder  tersebut  antara  lain  buku-buku,  artikel  jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus hukum maupun kamus lainnya yang masih  ada  relevansi  dengan  penelitian  ini.  Selanjutnya,  semua  data  yang  telah dikumpulkan  kemudian  dilakukan  analisis  dengan  metode  kualitatif  yang  bersifat diskriptif. Tujuan penggunaan teknik analisis data ini adalah untuk mendiskripkan dan menganalisa  kebijakan  hukum  mengenai  perubahan  batasan  minimal  umur pernikahan dalam pandangan hukum Islam.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Umur Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional
Kajian  dan  perkembangan  hukum  perkawinan  terutama mengenai  batasan umur  perkawinan  sampai  saat  ini  masih  menarik  untuk  diperbincangankan mengingat batasan umur dalam perkawinan memiliki implikasi hukum bagi suami- istri dalam membangun keluarga  yang kekal dan tertram. Oleh sebab itu, dalam perkembanganya banyak yang menjadikan umur menjadi salah satu aspek penting dalam merealisasikan tujuan perkawinan. 18 Salah satu diantara tujuan  pernikahan ialah untuk memliki keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. 19

## Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam
Hakikat  Islam  sesungguhnya  agama  yang  universal  dimana  mengatur berbagai  aspek  kehidupan  manusia  termasuk  dalam  bidang  pernikahan (perkawinan). Meskipun demikian, segala persoalan perkawinan tidak semuanya dijelaskan  secara  eksplisit  oleh  Al-Qur’an  maupun  Hadis,  misalnya  tentang batasan umur perkawinan. Islam hanya mensyaratkan perkawinan bagi seseorang
18 Gani, “Perubahan  Batas  Usia  Kawin  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah,” hal. 19.
19 Lestari, “ Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia ,” hal. 50.
e-ISSN : 2621-4105
adalah sudah dewasa (balig). 20 Ini artinya anak yang sudah baligh dianggap telah dewasa  dan  diperbolehkan  untuk  dinikahkan  oleh  orang  tuanya,  seperti  yang diungkapkan  Asghar  Ali  (1994)  yaitu  disaat  anak  sudah  mulai  menginjak  usia dewasa, maka  seorang anak  diperbolehkan untuk meneruskan dan membatalkan ikatan  perkawinan.  Kedewasaaan  menurutnya  didasarkan  pada  kemampuan (ahliyyah) seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Ia menambahkan bahwa dalam  Al-Qur’an  sendiri  tidak  ada  ketentuan  tentang  pernikahan  anak-anak  dan patokan umur pernikahan yang dijadikan sebagai dasar larangan bagi anak untuk dinikahkan. 21
Kedewasaan (baligh) dalam Islam ditandakan dengan ketentuan apabila laki- laki  telah  bermimpi  basah  dan  perempuan  sudah  pernah  haid.  Seiring perkembanganya  konsep  kedewasaan  mengalami  perdebatan  dikalangan  ulama fikih.  Hal  ini  disebabkan  sulitnya  menentukan  batasan  dan  ukuran  kedewasaan sebagai syarat penting dalam perkawinan. Menurut Imam Syafi’i bahwa seorang ayah dan kakek disunnahkan menikahkan anak gadisnya kecuali ia sudah baligh, dengan persyaratan mendapatkan izin dari seorang anak agar tidak terjebak dalam tawanan suaminya. 22
Sedangkan menurut Abu  Hanifah bahwa selain ayah dan kakek, para wali lainnya  diperbolehkan  menikahkan  seorang  anak  gadisnya  dan  perkawinan tersebut adalah sah, akan tetapi harus seizin dari anak. Pandangan ini tampaknya berbeda dengan Hammad, Urwah, dan Syuraih yang mengatakan bahwa seorang anak gadis diperbolehkan dinikahkan walinya meskipun belum dewasa (baligh). Pendapat  tersebut  diriwayatkan  oleh  Al-Khathabi  dari  Imam  Malik. 23 Namun ketika  anak  sudah  mulai  menginjak  masa  usia  dewasa  (baligh),  maka diperbolehkan  meneruskan  atau  mengakhiri  pernikahan.  Kebolehan  tersebut bersifat mutlak dan seorang pun tidak boleh mengintervensi termasuk orang tua atau  kerabatnya.  Namun  kebolehan  untuk  meneruskan  dan  memutuskan  ikatan
20 Khoirul Abror, “Hukum Perkawinan Dan Perceraian” ,  Ladang Kata, 2020, Yogyakarta, hal. 106.
21 Asghar  Ali  Engineer, “Hak-Hak  Perempuan  Dalam  Islam” ,  Yayasan  Bentang  Budaya,  1994, Yogyakarta, hal. 94.
22 Gani, “Perubahan  Batas  Usia  Kawin  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah,” hal. 21.
23 Gani, hal. 28.
perkawinan  menurut  Khoiruddin  Nasution  terdapat  ketentuan  syarat  yang  mana diantara keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual. 24
Perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih di atas dikarenakan Al-Qur’an secara  eksplisit  tidak  menjelaskan  terkait  kedewasaan  dan  umur  ideal  dalam perkawinan.  Islam  hanya  menggariskan  kedewasaan  seseorang  dari  sisi  baligh. Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  sejauh  ini  belum  terdapat  definisi kewedasaaan  yang  merepresentasikan  sekian  indikator  karakteristik  seseorang untuk  hidup  berkeluarga.  Sulitnya  mendefiniskan  ukuran  kedewasaam,  maka sumber  ajaran  Islam  sebagaimana  Al-Qur’an  dan  Hadis  selain  dipahami  secara normatif melainkan juga harus dipahami konteksnya, artinya  pemahaman secara kontektual sangat diperlukan dengan melihat perkembangan pemikiran keagamaan yang progresif  guna melahirkan interpretasi keagamaan yang mampu menjawab kebutuhan  kontekstual  terutama  yang  menyangkut  tentang  batasan  umur  dalam perkawinan. 25
Kedewasan  yang cenderung diartikan baligh dimana laki-laki telah mimpi basah  dan  wanita  telah  menstruasi  tidak  menjamin  seseorang  tersebut  memiliki kematangan  dalam  berpikir  dan  bersikap  dewasa  terutama  dalam  memikul tanggung  jawab  sebagai  suami  istri. 26 Sejalan  dengan  hal  ini,  Soemiyati  dalam bukunya berjudul “Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1  Tahun  1974”,  mengatakan  bahwa  umur  dalam  perkawinan  menjadi  hal  yang krusial  untuk  merealisasikan  tujuan  perkawinan.  Oleh  karenanya  suami  istri haruslah sudah memiliki kematangan jiwa dan raganya. 27

## Umur Pernikahan Menurut Hukum Nasional
Secara  yuridis,  penentuan  batas  umur  dewasa  hakikatnya  merupakan  hal yang  sangat  penting  mengingat  usia  tersebut  erat  kaitanya  dengan  kecakapan dalam  bertindak  dan  melakukan  tindakan  hukum.  Dalam  peraturan  hukum  di Indonesia  terdapat  ketidakseragaman  mengenai  batasan  umur  dewasa.  Bahkan dikalangan  praktisi  khususnya  hakim  sendiri  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam
24 Khoiruddin Nasution, “Fazlur Rahman Tentang Wanita” , Tazzafa, 2002, Yogyakarta, hal. 229. 25 Zaitunah Subhan, “Al-Qur’an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran” , Kencana, 2015, Jakarta, hal. 9.
26 Abror, “Hukum Perkawinan Dan Perceraian,” hal. 107.
27 Soemiyati, “Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974” , Liberti, 2004, Yogyakarta, hal. 30.
e-ISSN : 2621-4105
menentukan batasan umur seseorang ketika dijadikan sebagai saksi di persidangan. Satu pihak ada yang  membolehkan saksi berumur 18 tahun, namun dilain pihak menolak  sebab  umur  tersebut  dipandang  belum  memiliki  kecapakan  dalam berpikir  maupun  bersikap  sehingga  seseorang  yang  menjadi  saksi  haruslah berumur 21 tahun. 28
Menurut  Oka  Mahendra  sebagaimana  dikutip  oleh  Mardi  Candra mengatakan  bahwa  “tidak ada  keseragaman  umur  kedewasaan  mengindikasikan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan yang berdampak pada beberapa hal  diantaranya  terjadinya  perbedaan  penafsiran  dan  pelaksanaannya,  adanya ketidakpastian  hukum,  peraturan  hukum  tidak  berjalan  efektif  dan  efisien,  tidak berfungsinya  hukum,  artinya  hukum  tidak  mampu  memberikan  pijakan berperilaku  kepada  masyarakat,  pengendalian  sosial,  dan  penyelesaian  sengketa bahkan sebagai instrumen dalam perubahan masyarakat secara baik”. 29
“ Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 ” (sebelum  perubahan)  menyatakan bahwa  batasan  umur  menikah  untuk  laki-laki  sembbilan  belas  (19)  tahun  dan wanita enam belas (16) tahun (setelah perubahan laki-laki maupun wanita sama- sama  19  tahun).  Sedangkan ” Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  jo  Undang- Undang  No  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak ” ,  Pasal  1  ayat  (1) mengatakan  bahwa  “anak  adalah  seseorang  yang  berusia  di  bawah  18  Tahun termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”.  Pada  dasarnya  Undang-Undang tersebut juga tidak secara jelas menyinggung terkait batasan minimum anak dalam melangsungkan pernikahan. 30
“ Pasal  15  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  “untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-
28 Sudono, “Untuk Apa Kepentingan Batasan Usia Dewasa Itu ”, Pengadilan Agama Blitas Kelas 1A, 2020, http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia- dewasa-itu.html. Diakses pada tanggal 1 Februari 2021
29 Mardi  Candra, “Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia:  Analisis  Tentang  Perkawinan  Di  Bawah Umur” , Kencana, 2018, Jakarta, hal.13.
30 Maula,  “ Perlindungan  Perempuan  Dalam  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia :  Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan ,” hal. 30.
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur sekurang-kurangnya 18 tahun”. 31
Kitab  Undang-Udang  Hukum  Perdata  yang  selanjutnya  disebut  KUH Perdata juga menyinggung ukuran kedewasaan seseorang selain didasarkan unsur umur  juga  didasarkan  pada  status  perkawinan.  Selanjutnya  bagi  mereka  yang belum  berumur  21  tahun  namun  telah  menikah  maka  telah  dianggap  sudah dewasa. 32 ” Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia, ” Pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
Perbedaan  dalam  menafsirkan  batasan  umur  dewasa  sebagaimana  dalam peraturan  perundang-undangan  akan  menimbulkan  permasalahan  dalam pelaksanaannya.  Menurut  pendapat  Mardi  Candra  bahwa  beberapa  hal  yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan mengenai pengaturan batasan umur dewasa seseorang  yaitu:  1)  dalam  pembentukan  peraturan  hukum  (Undang-Undang) dilakukan  oleh  institusi  yang  berbeda  dan  cenderung  juga  dalam  waktu  yang berbeda pula; 2) pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan  sering  berganti-ganti  dikarenakan  adanya  batasan  waktu masa  jabatan  atau  alih  tugas;  3)  pendekatan  sistem  lemah  dalam  pembentukan regulasi  dibanding  pendekatan  sektoral;  4)  lemahnya  koordinasi  dan  pelibatan berbagai pihak dalam pembentukan peratuan perundang-undangan; 5) terbatasnya peran warga dalam akses pembuatan hukum. 33
2. Kebijakan  Hukum  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  dalam  Lintasan Sejarah
Menurut  sejarahnya, ” Undang-Undang  No  1  Tahun  1945  tentang Perkawinan ” lahir  di  era  pemeritahan  orde  baru.  Sebelum  Undang-Undang  ini disahkan  sebagai  Undang-Undang  Perkawinan  yang  berlaku  secara  nasional, dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum
31 Instruksi Presiden, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).
32 Sanawiah  and  Muhamad  Zainul, “Batasan  Kedewasaan  Dan  Kecakapan  Hukum  Pewasiat Menurut KHI Dan KUH Perdata”, Jurnal Hadratul Madaniyah 5 (1), 2018,  hal. 7.
33 Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur,” 12.
perkawinan yang berlaku diantaranya 1)  untuk masyarakat yang beragama Islam berlaku  padanya  Hukum  Islam,  2)  bagi  umat  kristen  berlaku  ordonansi  hukum perkawinan Kristen yang berlaku di Jawa, Ambon, dan Minahasa, 3) hukum adat berlaku  bagi  penduduk  Indonesia asli,  4)  bagi  keturunan  Timur  Asing  Cina  dan golongan  Eropa  berlaku  KUHPerdata,  dan  5)  bagi  penduduk  yang  melakukan perkawinan campuran berlaku hukum perkawinan campuran. 34
Membincang  proses  pembentukan  Undang-Undang  Perkawinan  dalam lintasan  sejarah  sesungguhnya  tidak  memakan  waktu  yang  cukup  lama,  proses pembentukan sampai dengan pengesahan memakan waktu sekitar enam (6) bulan terhitung dari mulai bulan Juli 1974 sampai bulan Januari 1974 atau tepatnya saat proses penyerahan naskah Rancangan Undang-Undang Perkawinan dari Presiden kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  kemudian  dari  pimpinan  Dewan  Perwakilan Rakyat  yang  dibagikan  kepada  anggota  DPR  hingga  sampai  pengesahan menjadi ” Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 35
Proses  legislasi  tersebut ” dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  diantaranya yaitu tahapan I sampai Tahapan IV. Namun demikian,  pada tataran pelaksanaan proses pembentukan sampai pengesahan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana  dipaparkan  di  atas  pada  faktanya  tidak  berjalan  mulus  seperti dibayangkan,  melainkan  diwarnai  gejolak  sosial-politik  yang  pada  akhirnya bermuara  pertentangan  antara  dua  kepentingan  yaitu  kelompok  nasionalis  dan kelompok Islam. 36
Kelompok  nasionalis  beranggapan  bahwa  Rancangan  Undang-Undang Perkawinan  telah  memenuhi  kemajemukan  kepentingan  masyarakat  dengan melandaskan pada falsafah Pancaila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun disisi lain kelompok Islam mengklaim bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan yang terdiri dari 15 bab dan terbagi ke dalam 73 pasal tersebut tidak  merepresentasikan  kepentingan  kelompok  Islam  karena  materi  dari
34 Aristoni  and  Junaidi  Abdullah, “4  Dekade  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia :  Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi” ,Yudisia 7 (1), 2016, hal. 83-84.
35 Ahmad  Rifai,  Ibnu  Sodiq,  and  Abdul  Muntholib, “Sejarah  Undang-Undang  Perkawinan  Atas Pendapat  Hingga  Pertentangan  dari  Masyarakat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Tahun  1973- 1974” Journal of Indonesian History 4 (1), 2015,  hal. 5.
36 Gani, “Perubahan  Batas  Usia  Kawin  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017 di Lihat dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah,” hal. 18.
e-ISSN : 2621-4105
Rancangan Undang-Undang Perkawinan dinilai banyak berlawanan dengan ajaran Islam. 37 Fraksi  Partai  Persatuan  Pembangunan  diketahui  sejak  awal  keberatan terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut  terus  melakukan mobilisasi  massa  dan  aksi  besar-besaran  mendesak  pemerintah  agar  mengubah Rancangan Undang-Undang Perkawinan.
Menghadapi  gejolak  sosial  dan  politik  yang  diwarnai  dengan  gelombang aksi  diberbagai  daerah,  akhirnya  pemerintah  berinisiatif  melakukan  lobi  diluar sidang. 38 Hasilnya  tercapai  kesepatan  antara  fraksi  ABRI  dan  Partai  Persatuan Pembangunan diantaranya, yaitu ” 1) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi; 2) Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak,  dan  Rujuk  dan  Undang-Undang  No  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kekuasaaan  Kehakiman;  3)  kehakiman  yang  menempatkan Pengadilan Agama sederajat dengan Pengadilan lainnya dijamin kelangsungannya;  4)  hal-hal  dimana  berlawanan  dengan  ajaran  Islam  dan  tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang ini dihilangkan. 39
Setelah  adanya  kesepakatan,  jalan  terjal  dalam  pembahasan  Rancangan Undang-Undang Perkawianan mulai lancar hingga disahkannya ” Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu pada tanggal 2 Januari 1974 ” yang selanjutnya diundangkan dalam Lembaran NRI. Sedangkan penjelasan Undang-Undang Perkawinan dimuat Tambahan Lembar Negara Nomor 3019. 40 Undang-Undang ini diperkuat dengan peraturan  pelaksana  yaitu ” PP  No  9  Tahun  1974  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ” . Dengan disahkannya Rancangan UU  Perkawianan  menjadi  UU  Perkawinan,  maka  Undang-Undang  tersebut menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  hukum  yang  berlaku  bagi masyarakat Indonesia (ius constitutum) , 41
37 Jaih  Mubarok, “Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia” ,  Simbiosa  Rekatama  Media, 2015, Bandung, hal. 31.
38 Ratna Batara dan Hindun Anisah Munti, “Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia” , LKiS, 2005, Yogyakarta, hal. 13.
39 Fatah Hidayat, “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia”, Jurnal An Nisa’a 9(2),. 2014,  hal. 17.
40 Gani, “Perubahan  Batas  Usia  Kawin  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah,” hal. 21.
41 Rifai,  Sodiq,  and  Muntholib, “Sejarah  Undang-Undang  Perkawinan  Atas  Pendapat  Hingga Pertentangan dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974” hal. 8.
Menurut  Daud  Ali,  Arah  kebijakan  hukum  pembentukan  Undang-Undang Perkawinan  sesungguhnya  dimaksudkan  untuk  mengadakan  unifikasi  hukum dalam  permasalahan  hukum  perkawinan  yang  beragam  dan  berlaku  bagi masyarakat  hukum  Indonesia  tanpa  menghilangkan  kebhinekaan  berlandaskan falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945.  Sementara  itu, bagi warga negara beragama selain tunduk pada ketentuan”Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ” juga tunduk pada ketentuan hukum agama dan kepercayaanya sepanjang belum diatur di dalam UU Perkawinan ini. 42
3. Pengaturan  Batasan  Minimal  Umur  Pernikahan  dalam  Undang-Undang Perkawinan
Kebijakan  hukum  pembentuk ” Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan ” sejak  awal  sesungguhnya  bertujuan  untuk  mengangkat  harkat  dan martabat  wanita  dengan  membedakan  batasan  umur  pernikahan  laki-laki  dan wanita  yang  kemudian  disepakati  secara nasional. 43 Secaara  empiris  pengaturan tentang  batasan  umur  perkawinan  ini  didasarkan  pada  banyaknya  terjadi  kasus KDRT yang dialami perempuan sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan dan psikologi anak-anak mereka nantinya. 44
Kenyatan di atas selanjutya menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan ” Pasal 7 ayat (1) UU  No. 1 Tahun 1974 ” Pengaturan batasan umur pernikahan sebagaimana pasal tersebut yaitu “laki-laki berumur 19 tahun dan wanita  16  tahun”  ketika  melangsungkan  perkawinan  dianggap  telah  memiliki kematangan  secara  fisik  maupun  jiwanya  dibanding  ketentuan  dalam  hukum perdata yang menyatakan bahwa perempuan 15 tahun dan laki-laki 18 tahun. 45
Namun seiring dengan perkembangan zaman pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaanya memiliki banyak celah dan berpotensi memberikan peluang maraknya  pernikahan  usia  anak  dijumlah  daerah  di  Indonesia  terutama
42 Muhammad  Daud  Ali, “Hukum  Islam  Dan  Peradilan  Agama” ,  Raja  Grafindo  Persada,  1997, Jakarta, hal. 83.
43 Maula,  “ Perlindungan  Perempuan  Dalam  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia :  Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan ,” hal. 16. 44 Gani, “Perubahan  Batas  Usia  Kawin  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah,” hal. 21.
45 Amiur  Nuruddin  and  Azhari  Akmal  Tarigan, “Hukum  Perdata  Islam  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam” , Kencana, 2006, Jakarta, hal. 70.
dipedesaaan  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan.  Apalagi  Pasal  6  disebutkan bahwa “perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua”. Dari ketentuan ini jelas bahwa peran orang tua sangat dominan dalam keputusan pernikahan  anaknya  tak  terkecuali  dalam  perkawinan  yang  dilakukan  pada  usia anak. 46
Lahirnya ” Undang-Undang  No  16  tahun  2019  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ” dapat  dimaknai  merupakan kebijakan hukum yang progresif dan responsif. Pada dasarnya pengaturan ” Pasal 7 ayat  (1)  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 ” diorientasikan  untuk  mencegah perkawinan  usia  anak  dan  mengembalikan  hak-hak  perempuan  secara konstitusional  serta  menghindarkan  anak  dari  eksploitasi.  Sehingga    ketentuan Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan batasan minimal umur pernikahan bagi laki-laki dan wanita  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  sama-sama  19  tahun.  Dengan disahkannya  Undang-Undang  tersebut  pada  tanggal  14  Oktober  2019  menjadi catatan  sejarah  dalam  pembaruan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  yang  telah berumur hampir mendekati setengah abad.
4. Kebijakan  Hukum  Perubahan  Batasan  Minimal  Umur  Pernikahan Perspektif Hukum Islam
Kebijakan  hukum  mengenai  perubahan  batasan  minimal  umur  pernikahan sebagaimana ” Pasal 7 ayat (1) Undaang-Undang No 1 Tahun 1974 ” adalah bentuk konsistensi  dan  keseriusan  pemerintah  (eksekutif  dan  legislatif)  sebagai pembentuk  Undang-Undang  merespon  tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  dan  pencegahan  perkawinan  usia  anak dalam Undang-Undang Perkawinan.
“ Pasal  28b  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945 ” menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum”.  Berdasarkan ketentuan  tersebut,  Muladi  berpendapat  bahwa  “setiap  warga  negara  bersama kedudukannya  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  baik  antara  laki-laki
46 Badan Pusat Statistik and UNICEF Indonesia, “Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015,” Revisi, Badan Pusat Statistk dan UNICEF Indonesia, 2017, Jakarta, hal. 8.
e-ISSN : 2621-4105
maupun  wanita”. 47 Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  bermasyakat,  berbangsa, bernegara  hukum,  negara  tidak  boleh  membeda-bedakan  warga  negara berdasarkan  agama,  suku,  budaya,  ras,  jenis  kelamin,  status  sosial  dan  lain sebagainya. 48
Dengan  lahirnya ” Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ” terjadi  perubahan yang  fundamental  terkait  substansi  hukum  (materi)  Pasal  7  ayat  (1)  yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun”. Sebagaimana  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Perkawinan  terbaru  ini  bahwa “batasan  umur  tersebut  dimaksud  dinilai  telah  matang  jiwa  raganya  untuk melangsungkan perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik  tanpa  berakhir  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan berkualitas”. 49
Selanjutnya  tujuan  menaikkan  batasan  umur  perkawinan  bagi  perempuan dalam Undang-Undang ini adalah mengurangi terhadap resiko pada kematian ibu dan  anak  serta  menghambat  laju  kelahiran.  Di  samping  juga  terpenuhinya  hak untuk  melangsungkan  hidup,  tumbuh  dan  berkembangnya  anak  termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi. Ini artinya, bahwa tujuan sebagaimana yang ditegaskan dalam ” Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ” tersebut merupakan upaya pembentuk  undang-undang  dalam  mengangkat  harkat  dan  martabat  wanita, mengakhiri  ketidakadilan,  dan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  wanita. Pengaturan batasan umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif tersebut hakikatnya adalah memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfatan dari tujuan hukum itu diciptakan.
Melihat  tujuan  kebijakan  hukum  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  secara filosofis  dapat  dikatakan  sejalan  dengan  substansi  hukum  Islam (maqashid
47 Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  “Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.
48 Muladi, “Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep Dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat” , Refika Aditama, 2009, Bandung, hal. 278.
49 Undang-Undang  Republik  Indonesia, “Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,” 2019, hal. 2.
e-ISSN : 2621-4105
syariah) yaitu menciptakan kebaikan (kemaslahatan) sosial kepada manusia pada saat ini dan masa depan. Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan pasti  mengenai  ukuran  batasan  umur  yang  ideal  dalam  perkawinan  karena  itu bersifat ijtihadiyah . Namun hal ini dapat dimengerti  bahwa sesungguhnya Islam tidak  membolehkan  perkawinan  usia  anak  sehingga  melahirkan  ketidaksetaraan dan diskriminasi. Bahkan menurut Imam Asy-Syakukani dalam wablul Ghamam ‘alaa  Syifaa’il  ‘Awaam menyatakan  bahwa  perkawinan  usia  anak  yang  tidak melahirkan kebaikan harus dibatalkan dan lembaga yang berwenang juga berhak membatalkan  perkawinan  tersebut,  anak  yang  terjebak  dalam  perkawinan  dapat memutuskan perkawinan baik pada saat masih usia anak atau sudah dewasa. 50
Pendapat sebagaimana diungkapkan oleh para ulama kontemporer tersebut lebih menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia anak yaitu  menghindari  kerusakan (mazharat) yang  lebih  besar  dan  mendudukkan hukum  Islam  sebagai  aturan  yang  bersifat  humanis  dan  membawa  rahmat  bagi seluruh  alam.  Mardi  Candra  berpendapat  bahwa  “salah  satu  tujuan  terpenting dalam hukum Islam yaitu menjaga keturunan. Ketentuan keturunan dalam Islam sesungguhnya menjadi hak anak sehingga anak akan terhindar dari musibah atau menangkis suatu penghinaan yang mungkin akan menimpa dirinya”. 51
Pada  prinsipnya  Islam  sangat  memperhatikan  konsep  keselarasan, keseimbangan, dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, wana kulit, dan etnik. 52 Konsep tersebut menempatkan pola hubungan antara laki-laki dan wanita adalah sama sejajar sebagai makhluk ciptaan hadapan Allah Swt. Dengan kata lain, Islam  menolak  dengan  tegas  segala  bentuk  diskriminasi  sehingga  melahirkan pelangaran  terhadap  hak asasi  manusia. Pernyataan  ini  sejalan  dengan  pendapat Mahmud Shaltut  bahwa “Islam sesungguhnya menempatkan perempuan sebagai mitra bagi kaum laki-laki, sehingga Islam memberikan kesetaraan antara hak dan
50 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kemenkumham, “Hasil  Penyelarasan  Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan” , 2019, hal. 34.
51 Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur,” hal. 75.
52 Subhan, “Al-Qur’an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran,” hal. 30.
kewajiban  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Hak-hak  tersebut  misalnya  meliputi menyampaikan pendapat, pendidikan, ibadah dan hak dalam kehidupan lainnya”. 53 Membincang  kebijakan  hukum  perubahan  batasan  usia  perkawinan  dalam perspektif  hukum  Islam  sesungguhnya  dapat  dilihat  dari  asas  dan  tujuan  dalam penyusunan  substansi  hukum  (materi)  oleh “ pembuat  Undang-Undang.  Dalam salah  satu  konsideran ” Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 ” menyatakan  bahwa “perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak”. 54 Pernyataan tersebut dapat kita pahami sebagai upaya  pemerintah  untuk  melindungi  institusi  perkawinan  dalam  rangka memewujudkan kemaslahatan yaitu menjaga keberadaan jiwa, keturunan, dan akal sebagaimana dalam konsep maqashid syariah.
Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai produk hukum melalui proses legislasi sesungguhnya secara subtanstif dan esensi sejalan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip  dalam  hukum  Islam.  Untuk  mengakhiri  tulisan  sederhanan  ini bahwa  pada  intinya  hukum  yang  baik  dalam  sebuah  negara  adalah  hukum  yang dapat  diterima  oleh  semua  kalangan,  oleh  karenanya  dalam  setiap  pembentukan peraturan  hukum  sudah  seharusnya  memperhatikan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat,  nilai-nilai  dan  norma  yang  berkembang  sehingga  tidak  terjadi pertentangan  dan  pada  tataran  pelaksanaannya  dapat  berjalan  secara  efektif,  di samping dibutuhkan juga kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.

## E. PENUTUP
Batasan umur dalam perkawinan hakikatnya merupakan unsur penting dalam merealisasikan  sebuah  tujuan  perkawinan.  Hasil  kajian  penelitian  ini  menunjukkan bahwa umur perkawinan dalam hukum Islam para ulama fikih berbeda pendapat hal tersebut  dikarenakan  Al-Qur’an  sebagai  sumber  utama  hukum  Islam  tidak menjelaskan  secara  gamblang  mengenai  batasan  umur  dalam  perkawinan.  Hukum Islam  hanya  mensyaratkan  baligh  (memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  tindakan
53 Subhan, hal. 9.
54 Undang-Undang  Republik  Indonesia, “Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan”
e-ISSN : 2621-4105
hukum,  mampu  membedakan  antara  yang  baik  dan  buruk)  sebagai  syarat  dalam perkawinan. Sedangkan dalam hukum nasional juga terdapat ketidaksergamaan dalam penentuan  batasan  umur  seseorang,  salah  satu  faktor  yang  melatarbelakangi  adalah lemahnya  koordinasi  dan  pelibatan  berbagai  pihak  dalam  pembentukan  peratuan perundang-undangan. Kebijakan hukum dalam pembentukan Undang-Undang No 1 Tahun  1974  pada  hakikatnya  diarahkan  untuk  mengadakan  unifikasi  hukum  dalam permasalahan hukum pernikahan yang beragam dan berlaku bagi masyarakat hukum Indonesia  tanpa  menghilangkan  kebhinekaan  yang  ada.  Dan  pengaturan  perubahan batasan minimal perkawinan dengan menyamakan umur laki-laki dan wanita adalah 19  tahun  sesungguhnya  diarahkan  dalam  rangka  mengangkat  harkat  dan  martabat perempuan,  mengembalikan  hak-hak  sesuai  konstitusional  serta  sebagai  upaya preventif terjadinya pernikahan anak yang berpotensi terhadap eksploitasi anak yang marak  terjadi  beberapa  tahun  belakangan.  Kebijakan  hukum  perubahan  batasan minimal umur perkawinan dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan bernilai kemaslahatan yaitu menjaga, jiwa, keturunan, dan akal sebagaimana tercermin dari konsideran Undang-Udanng Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abror,  Khoirul. “Hukum  Perkawinan  Dan  Perceraian.” ,  Ladang  Kata,  2020, Yogyakarta.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kemenkumham.  “Hasil  Penyelarasan  Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019, Jakarta.
Candra, Mardi. “Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur.” , Kencana, 2018, Jakarta.
Gani,  Burhanuddin  ABD. “Perubahan  Batas  Usia  Kawin  Dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  Di  Lihat  Dari  Penerapan  Maqasid  Asy- Syari’ah.” , LKKI Publisher Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, Banda Aceh.
Mubarok, Jaih. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia” , Simbiosa Rekatama Media, 2015, Bandung.
Muladi. “Hak  Asasi  Manusia,  Hakikat,  Konsep  Dan  Implikasinya  Dalam  Perspektif Hukum Dan Masyarakat.” , Refika Aditama, 2009, Bandung.
Munti,  Ratna  Batara  dan  Hindun  Anisah. “Posisi  Perempuan  Dalam  Hukum  Islam  di Indonesia.” , LKiS, 2005, Yogyakarta.
Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. “Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi
e-ISSN : 2621-4105
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam.” , Kencana, 2006, Jakarta.
Statistik,  Badan  Pusat,  and  UNICEF  Indonesia. “Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013  Dan  2015.” Revisi,  Badan  Pusat  Statistk  dan  UNICEF  Indonesia,  2017, Jakarta.
Subhan,  Zaitunah. “Al-Qur’an  Dan  Perempuan  Menuju  Kesetaraan  Gender  Dalam Penafsiran.” , Kencana, 2015, Jakarta.
Syarifuddin,  Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.” , Kencana, 2009, Jakarta.

## Jurnal
Asnawi, Habib Shulton. “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam” Jurnal Fikri 1 (1), 2016. Aristoni, and Junaidi Abdullah. “4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi” Yudisia 7 (1), 2016. Christian, Jordy Herry, and Kirana Edenela. “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan” ,Lex Scientia Law Review 3 (1), 2019.
Hidayat,  Fatah. “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia” ,  Jurnal  An Nisa’a 9 (2), 2014.
Hidayatulloh, Ilham, Retno Putri, Ter Naotrue, Riswanda, and Muhammad Fedryansyah.
“Persepsi  Perkawinan  Usia  Dini  dan  Pemberdayaan  Gender  (Studi  Kasus  Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)” Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 3 (1), 2018. https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1.18148.
Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. “Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perkawinan  Terhadap  Batas  Usia  Melakukan  Perkawinan”, AMNESTI Jurnal Hukum 2 (1), 2020.
Lestari, Novita. “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 4 (1), 2018 https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009.
Mubarok,  Nafi.  “ Sejarah  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia”,  A l-Hukama  2(2), (2012).
Maula,  Bani  Syarif.  “ Perlindungan  Perempuan  Dalam  Hukum  Perkawinan  Di Indonesia :  Wacana  Pembaharuan  Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Masalah Batas Usia Perkawinan” , Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak 14 (1), 2019 https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp14-38.
Rifai, Ahmad, Ibnu Sodiq, and Abdul Muntholib. “ Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas  Pendapat  Hingga  Pertentangan  dari  Masyarakat  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974”, J ournal of Indonesian History 4 (1), 2015. Sanawiah,  and  Muhamad  Zainul.  “ Batasan  Kedewasaan  Dan  Kecakapan  Hukum Pewasiat Menurut KHI Dan KUH Perdata”, Jurnal Hadratul Madaniyah 5 (1), 2018. Shafiyullah. “Hak  Usia  Perkawinan  Bagi  Perempuan  (Perspektif  Hukum  Islam  Dan Gender)”,YINY ANG  Jurnal  Studi  Islam,  Gender,  dan  Anak10  (1),  2015. http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1219.
Sholehudin,  Miftahus. “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpsektif Hukum  Adat  Dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional” ,  Jurnal  Hukum  Samudra
e-ISSN : 2621-4105
Keadilan 14(1), 2019.https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081. Susetyo, Heru. “Revisi Undang-Undang Perkawinan”, LexJurnalica 4, no. 2 (2007). Yusuf. “ Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam” , JIL : Journal of Islamic Law 1 (2), 2020.
https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Instruksi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## Disertasi
Hermanto, Agus. “Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender” ,Disertasi,  Program  Pasca  Sarjana,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Raden Intan Lampung, 2017, Lampung.

## Internet
http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa- batasan-usia-dewasa-itu.html.