El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat
Abdur Rahman Adi Saputera Nindi Lamunte Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo Email: adisaputrabd@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini  berusaha  menelisik  fenomena  dan  faktor  penyebab  terjadinya pernikahan  wanita  dalam  masa  Iddah  yang  ditinggal  mati  suaminya  dalam kajian  studi  kasus  di  Kecamatan  Bolangitang  Barat.  Jenis  Penelitian  ini adalah  studi  kasus,  Studi  kasus  adalah  merupakan  salah  satu  jenis  strategi dalam  penelitian  kualitatif.  Tehnik  pengumpulan  data  ditempuh  melalui: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang dilakukan meliputi: Pengeditan, Klasifikasi, Verifikasi, dan Analisis . Adapun  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  bentuk  pernikahan wanita  dalam  masa  iddah di  Kecamatan Bolangitang  Barat  dilakukan  dan hanya  dinikahkan  oleh  tokoh  agama  setempat,  dengan  alasan  bahwa pernikahan yang dilakukan dihadapan tokoh agama adalah pernikahan yang sah berdasarkan syariat karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, tanpa mengetahui status atau keadaan janda tersebut. Sedangkan faktor terjadinya pernikahan  dalam  masa  iddah  yakni  kurangnya  pengetahuan  masyarakat, kebutuhan  ekonomi  yang  semakin  mendesak,  banyaknya  masyarakat  yang berpandagan bahwa pernikahan hahnyalah memenuhi kebutuhan bilogis saja.

## Kata Kunci: Indikator, Nikah, Iddah, Bolangitang Barat

## Pendahuluan
Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan tujuan yang di utamakan dalam islam. Akad nikah di adakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami  istri  bersama-sama  dapat  mewujudkan  rumah  tangga  sebagai  tempat berlindung, Menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga  mereka  dapat  tumbuh  dengan  baik.  Perkawinan  tidak  hanya  memenuhi kebutuhan biologis semata antara pria dan pasangannya atau sebaliknya. Perkawinan dalam  bahasa  indonesia  sinonim  dengan  pernikahan.  Pernikahan  oleh  Al-Qura’n disebut dengan kata nikah dan Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian). Terlepas dari nikah yang telah menjadi pengertian umum, maka nikah berarti Ittifaq (kesepakatan) dan Mukhalathat (percampuran).  Jadi  perkawinan  atau  nikah  bermakna  suatu perkawinan  atau  perjanjian  untuk  bercampur  atau  bergaul  dengan  sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam status suami istri. Menurut Undang- undang No 1 tahun 1974 pasal (1) perkawinan ialah: Ikatan lahir batin antara seorang
pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Ikatan antara suami dan istri adalah ikatan suci yang kokoh. Pada dasarnya pernikahan  adalah  suatu  akad,  yang  menghalalkan  hubungan  suami  istri,  dimana sebelum terjadi akad tersebut banyak rukun, syarat dan aturan yang harus dijalankan oleh  si  calon  suami  istri  tersebut.  Akan  tetapi  problematika  dan  dinamika  dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga sangatlah banyak, bahkan telah lama disnyalir  menjadi  sebuah  keniscayaan.  Warna  kehidupan  rumah  tangga  penuh dengan suka dan duka, pasang-surut lika liku persoalan dan alternatif serta solusinya. Suami  istri  terkadang  menjauh  setelah  sebelumnya  bersatu  padu,  terkadang  pula bertengkar setelah tadinya baik-baik saja, atau bahkan berpisah setelah sebelumnya berkasih  sayang,  pertengkaran  diantara  keduanya  dipicu  oleh  berbagai  macam indikator, dimulai dengan sebab-sebab yang sepele dan akhirnya membesar sehingga bisa saja terjadi perceraian.
Adapun dalam hal ini putusnya ikatan suatau perkawinan diakibatkan oleh perceraian  (cerai  hidup maupun  cerai  mati),  dari  putusnya  pernikahan  inilah  nanti akan  muncul  istilah  masa iddah’ .  Masalah  perkawinan  bukanlah  hal  baru dimasyarakat, apalagi yang banyak diperbincangkan adalah pernikahan dalam masa iddah ’.  Padahal  sudah  dijelaskan  bahwa iddah adalah  masa  menunggu  wanita sehingga halal bagi suami lain. Adapun dalam penjelasan lain bahwa iddah berasal dari  kata  adad,  artinya  menghitung. 2 Maksudnya  adalah  perempuan  (istri) menghitung  hari-harinya  dan  masa  bersihnya.  Dalam  istilah  agama iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) tidak boleh menikah setelah kematian suaminya  atau  bercerai  dari  suaminya.  Hal  ini  sudah  diatur  dalam  Al-Quran  dan peraturan  perUndang-undangan.  Suatu  keyakinan  yang  lazim  menjadi  pegangan umat  islam  ialah  bahwa  ajaran  islam  yang  termuat  didalam Kitabullah dan Sunnatullah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia demi keselamatan didunia dan diakhirat.
Konsekuensi dari keyakinan tersebut ialah bahwa ajaran islam harus dapat menjadi  tuntutan  bagi  beberapa  kelompok  masyarakat  dengan  aneka  ragam  latar belakang budaya dan tingkat kemajuannya. Akan tetapi melihat kondisi masyarakat dewasa  ini  banyak  aturan  yang  tidak  dipatuhi  masyarakat,  terlebih  masalah pernikahan.  Bagi  masyarakat  yang  mengerti  apa  yang  dimaksud iddah ’  mereka banyak berkomentar dibelakang tentang pernikahan yang masih dalam masa iddah tersebut.  Terlebih  wanita  yang  menikah  dalam  masa iddah’ karena  ditinggal  mati suami. Padahal sudah sangat jelas bahwa masalah-masalah perkawinan sudah diatur
1 Hasan  Bastomi,  “Pernikahan  Dini  Dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur  Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan (2016). Diakses pada 10 November 2020
2 Abd. rahman Adi Saputera, “Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil,”
Istinbath : Jurnal Hukum (2018). Diakses pada 15 November 2020
dalam Undang-undang perkawinan. Untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan  sejahtera  sangat  dibutuhkan  usaha  yang  sungguh-sungguh  dalam  meletakan dasar  perkawinan  sesuai  dengan  syariat  dan  perUndang-undangan  yang  berlaku. Misalnya  dalam  massa iddah’ ini  sudah  dijelaskan  bahwa  seorang  wanita  yang ditinggal mati suaminya ber- iddah selama 4 bulan 10 hari.
Selain  untuk  menghormati  suaminya  yang  meninggal,  juga  dimaksudkan agar  tidak  terburu-buru  “mengundang”  pria  lain.  Akan  tetapi  dalam  hal  kondisi masyarakat  dewasa  ini  banyak  pengetahuan-pengetahuan  baru  yang  muncul  dari masyarakat,  misalnya  dalam  konteks iddah, mungkin  masyarakat  berfikir  bahwa dalam  dunia  yang  super  modern  ini  tidak  ada  masalah  yang  tidak  terselesaikan, umpamanya orang yang melaksanakan perkawinan seperti ini memang jelas sudah sangat  mengerti  dengan  hukumnya,  tapi  tidak  menaatinya.  Terlebih  perkawinan masa iddah ini ternyata tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Padahal dalam hal ini keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil,  karena  berkaitan  dengan  akibat-akibat  perkawinan,  baik  yang  berkaitan dengan anak keturunan maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang No 1 tahun  1974  tentang  perkawinan  telah  merumuskan  kriteria  keabsahan  suatu perkawinan didalam pasal 2, sebagai berikut :
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perUndang-undangan  yang berlaku. 3
Ketentuan  tersebut,  menandakan  bahwa  perkawinan  pempunyai  kaitan  erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian suatu  perkawinan  baru  dapat  dikatakan  sebagai  perkawinan  yang  sah  apabila perkawinan  tersebut  dilakukan  menurut  agama  yang  melangsungkan  perkawinan tersebut.  Bagi  orang  yang  beragama  islam  nikahnya  baru  dikatakan  sah  secara hukum  apabila  dilakukan  menurut  tata  cara  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum islam.  Kewajiban  dan  hak  msing-masing suami  istri telah  diformulasikan  didalam Undang-undang  No  1  tahun  1974.  Untuk  itu  berangkat  dari  penjelasan  mengenai masa iddah’ sampai  pada  peraturan  Undang-undang  mengenai  pencatatan pernikahan, dilihat dari perkawinan yang dilaksanakan dalam masa iddah saja sudah tidak sesuai dengan perintah Al-Quran, serta Undang-undang, di tambah lagi dengan bentuk pernikahannya yang tidak sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No 1 1974. Dari kondisi masyarakat yang dilihat dari berbagai aspek memang banyak praktek pernikahan yang sampai hari ini sudah sangat jauh dari apa yang telah diatur dalam Al-Quran dan Undang-undang.
3 Nurhadi Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah,” UIR Law Review (2018). Diakses pada 25 November 2020
Misalnya  pernikahan  yang  dilaksanakan  dalam  masa iddah di  Kecamatan Bolangitang  Barat,  terlebih  pernikahan  ini  tidak  tercatat  di  KUA  setempat. Sedangkan  implementasi  pernikahan  dengan  model  seperti  ini  telah  banyak mendapatkan  kritikan  dan  respon  negatif  dari  sebagian  besar masyarakat  tersebut, bahkan  tidak  sedikit  menuai  pandangan  dan  komentar  yang  kontradiktif  dari berbagai kalangan. Berdasarkan hasil observasi penulis, menemukan 6 pasang suami istri  yang  mempraktekan  pernikahan  sebagaimana  yang  dijelaskan  diatas. Diantaranya  yaitu  di  Desa  Paku  Induk,  Desa  Tote,  Desa  Wakat,  Desa  Keimanga, Desa Ollot, dan Desa Paku Selatan. KUA setempat telah berusaha untuk memberikan pencerahan  dalam  bentuk  sosialisasi  berkala  kepada  masyarakat  setempat,  namun demikian berdasarkan penjelasan sebagian masyarakat lainnya mengomentari bahwa upaya  tersebut  tidak  begitu  efektif  alasannya  masyarakat  yang  tidak  merespon kegiatan  tersebut  lebih  dominan  dibandingkan  sebagian  kecil  masyarakat  lainnya yang  mau  menyempatkan  diri  meluangkan  waktunya  untuk  menghadiri  undangan sosialisasi  tersebut.  Dari  sinilah  muncul  berbagai  macam  problematika  termasuk sikap abai atau acuh tak acuh bahkan hingga terjadinya kasus pernikahan dalam masa iddah yang dimaksud .

## Metodologi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  Kecamatan  Bolangitang  Barat,  dengan spesifikasi penelitian studi kasus. Menurut John W. Creswell studi kasus merupakan strategi  penelitian  di  mana  di  dalamnya  peneliti  menyelidiki  secara  cermat  suatu program,  peristiwa,  aktivitas,  proses,  atau  sekelompok  individu.  Kasus-kasus dibatasi  oleh  waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti  mengumpulkan  informasi  secara lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data  berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 4 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat Field Research, atau dalam konteks ini diterjemahkan sebagai sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat fenomena dalam artian yang nyata sehingga  dapat  dikatakan melihat  realitas  yang  terjadi,  dan mengimplementasikan aplikasi jenis pendekatan kualitatif. 5
Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya  dikuatkan  dengan  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder  dan kemudian akan dianalisis. Penulis menggunakan tekhnik random sampling (teknik pengambilan sampel dengan cara yang ditentukan oleh peneliti). Sumber data terdiri dari  2  jenis  sumber  data  Primer  dan  Sekunder,  dimana  sumber  data  primer  dari penelitian ini adalah informan yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian.
4 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, (Cetakan Ke III) (Bandung: Percetakan Pustaka Pelajar, 2008). Hlm. 23
5 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik,” Jakarta: Bumi Aksara , 2014. Hlm. 43
Sedangkan sumber data sekunder diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan  dengan  penelitian  berupa  buku,  jurnal, internet  dan  literatur-literatur lainnya  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Data  yang  telah  dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dan  dokumentasi.  Sesuai  dengan  objek  kajian  penelitian,  selanjutnya  diolah  dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis. 6
Khusus  pada  tahapan  proses  analisis  data,  dilakukan  secara  terus-menerus selama proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung yaitu dengan model analisis data Miles dan Huberman, berupa: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada dasarnya analisis data merupakan data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara  spesifik  tentang  hubungan  antar  perubah.  Dalam  analisis  data,  peneliti berusaha  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  tertuang  dalam  fokus  penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis terlebih dahulu mengambil hasil wawancara  dari responden pada masa pengumpulan data, dengan  menggunakan  kata-kata  atau  kalimat,  yang  kemudian  dipisahkan  dan diklasifikasikan  menurut  kategorinya  untuk  dikomparasikan,  serta  selanjutnya dilakukan analisis serta verifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan tajam dari hasil temuan-temuan di lapangan. 7

## Aransemen Seputar Iddah: Pengertian, Landasan, dan Dasar Hukum
Membina rumah tangga ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar, makin jauh pasti  akan  ada  badai  atau  ombak  yang  menerpanya.  Begitupun  dengan  hidup berkeluarga. Perselisihan-perselisihan kecil pasti akan terjadi didalam berekeluarga, bahkan  sampai  pada  keributan  yang  semakin  besar  dan  heboh  sehingga mengakibatkan perpisahan diantara suami istri. Dalam hal perpisahan antara suami istri ini tentunya tidak lepas dari yang namanya masa iddah ’. sedangkan masa iddah itu  sendiri  diambil  dari  kata al-add dan al-ihsa, yaitu  sesuatu  yang  dihitung  oleh perempuan, ia menempatinya dalam beberapa hari dan masa. Iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk tidak menikah setelah wafat suami atau berpisah dengannya.  Masa iddah inilah yang sampai hari
6 Sugiyono, “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi,” in Metodologi Penelitian , 2017. Hlm. 23
7 Lexy J. Moleong, “Metodologi  Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),” in PT. Remaja Rosda Karya , 2017. Hlm. 41
ini  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengamalkan  apa  arti  dari iddah’ itu sendiri. 8
Sedangkan secara terminologis para ulama telah merumuskan pengertian masa iddah’ antara lain, Menurut jumbur ulama, iddah ialah waktu tunggu seorang janda sebelum ia menikah lagi, untuk mengetahui keadaan mengandung atau tidak, juga sebagai ta’abbud kepada  Allah  untuk  pernyataan  rasa  sedih  karen  berpisah  dari suami. Hukum menunggu bagi istri yang telah dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan  bekas  suami  yang  menceraikan  atau  bekas  istri  yang  dicarai.  Sedangkan kalangan  Ulama  Hanafiah  mengemukakan  sesungguhnya iddah ’  adalah  masa penantia yang harus ditempuh oleh seorang istri, setelah putus ikatan pernikahannya (karena cerai atau ditinggal mati oleh suami), sama halnya pernikahan itu sah atau syubhat, jika yakin adanya hubungan kelamin atau kematian, menurut definisi dari golongan  syafi’iah  tentang iddah’ adalah  masa  yang  harus  dilalui  oleh  istri  yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya, mengabdi karena ibadah, atau berbelasungkawa atas suaminya. 9
Dasar hukum Iddah sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam Q.S Al- Baqarah : 228, dan dalam sebuah hadist Rasulullah Saw, sebagai berikut:
نَأ َّنُهَل ُّل ِحَي  َلَ َو  ٖۚ ء ٓو ُرُق َةَثََٰلَث َّنِهِسُفنَأِب َن ۡصَّب َرَتَي ُتََٰقَّلَطُمۡلٱ َو َّنِم ۡؤُي َّنُك نِإ َّنِهِماَح ۡرَأ ٓيِف ُ َّللَّٱ َقَلَخ اَم َن ۡمُت ۡكَي
ۡثِم َّنُهَل َو ٖۚا ٗحََٰل ۡصِإ ْا ٓوُداَرَأ  ۡنِإ  َكِلََٰذ يِف َّنِهِ د َرِب ُّقَحَأ َّنُهُتَلوُعُب َو  ِٖۚر ِخٓ ۡلۡٱ  ِم ۡوَيۡلٱ َو ِ َّللَّٱِب ِٖۚفو ُرۡعَمۡلٱِب َّنِهۡيَلَع يِذَّلٱ ُل ِهۡيَلَع ِلاَج ِ رلِل َو ٌميِكَح  ٌزي ِزَع ُ َّللَّٱ َو ٞۗ ةَجَرَد َّن ٢٢٨
Terjemahnya:  228.  wanita-wanita  yang  ditalak  handaklah  menahan  diri (menunggu) tiga kali quru' [Quru' dapat diartikan suci atau haidh]. tidak boleh mereka  Menyembunyikan  apa  yang  diciptakan  Allah  dalam  rahimnya,  jika mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhirat.  dan  suami-suaminya  berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan  daripada  isterinya  [Hal  ini  disebabkan  karena  suami  bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An- Nisaa' ayat 34)] dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. انثدح ُّيلع نب د محم . انث ٌعيآو ىع ، َنايفس نع ، دوصنم نع ا ربه ا ،ميه نع ْلَا ،ِدوس نع ؛َةشئاع تلاق : ترمأ ُة َرْي ِرَب ْنَأ َّدَتْعَت ِثَلاَثب ضَي ِح . ( هاور نبا ام هج .)
Terjemahnya: Diceritakan oleh ali bin Muhammad diceritakan oleh Waqi’ dari Sufyan  dari  Mansur  dari  Ibrahim  dari  Aswad  dari  Aisyah  r.a.  ia  berkata:
8 Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi’ah, “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di  Kabupaten  Sumenep  Jawa  Timur,” Hukum  Keluarga  Islam (2016).  Diakses  pada  7  November 2020
9 Umar  Haris  Sanjaya  dan  Aunur  Rahim  Faqih, Hukum  Perkawinan  Islam ,  ed.  Percetakan Gama Media, Cetakan Pe. (Yogyakarta, 2017). Hlm. 41
“Barirah  diperintahkan  agar  ber’ iddah dengan  tiga  kali  haid”  (diriwayatkan oleh Ibnu Majah). 10
Adapun dasar hukum Iddah diatur dalam Dalam Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Ketentuan iddah diatur dalam pasal 39 yaitu: Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
1. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu yang ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari,
2. Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  waktu  tunggu  bagi  yang  masih berdatang  bulan  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci  dengan  sekurang-kurangnya  90 (sembilan  puluh)  hari,  dan  bagi  yang  tidak  berdatang  bulan  ditetapkan  90
(sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan. 11
Selanjutnya Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan: “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.” Karena itu wanita yang ditalak/ dicerai tapi belum disetubuhi oleh suaminya, ia boleh melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain tanpa harus menunggu (ber-iddah). Sedangkan dalam KHI dalam Bab XVII bagian kedua pasal 153 yang menyebutkan:
a. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah , kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
1) Apakah perkawinan putus karena kematian, walaupun Qobla Al Dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2) Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  waktu  tunggu  bagi  yang  masih haid  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci  dengan  sekurangkurangnya  90  (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3) Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  sedang  janda  tersebut  dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4) Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  sedang  janda  tersebut  dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
10 Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibn Majjah, Juz I (Beirut Lebanon: Percetakan Dar Al-Fikr, 2012). hlm. 671
11 Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia (1974).
d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang mempunyai ketetapan hukum, sedangkan bagi  perkawinan  yang  putus  karena  kematian,  tenggang  waktu  tunggu  sejak kematian suaminya.
e. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddah nya tiga kali waktu suci.
f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddah nya selama satu  tahun.  Akan  tetapi  bila  dalam  waktu  satu  tahun  ia  berhaid  kembali,  maka iddah nya menjadi tiga kali waktu suci. Selanjutnya pada asal 154 menyebutkan; apabila  isteri  tertalak  raj’I  kemudian  dalam  waktu iddah sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddah nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. 12
Nikah masa iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah’ baik karena perceraian maupun karena kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar  tetap  bagi  perempuan  meski  ia  tidak  bercampur  dengannya.  Diharmkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa iddah nya. Hal ini juga brdasarkan firman Allah Swt.
1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 :
ُهَلَجَأ ُباَتِكْلا َغُلْبَي  َٰىَّتَح ِحاَكِ نلا َةَدْقُع اوُم ِزْعَت  َلَ َو
Terjemahnya: Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum  habis  ´ iddah nya.  Dan  ketahuilah  bahwasanya  Allah  mengetahui  apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya. 13
2. Sayyid  Sabiq  menyatakan  bahwa  wanita  yang  ditinggal  mati  suaminya  wajib atasnya al-hidad selama masa iddah’ Nabi Saw bersabda yang artinya : istri yang beriman kepada Allah dilarang bergabung lebih dari 3 hari, kecuali kepada suami, karena masa bergabungnya empat bulan 10 hari. Lebih dari itu menurut Abdul Majid Mahmud Matlub dalam kitabnya al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah menyebutkan bahwa diperkirakan iddah bagi wanita  yang suaminya meninggal tetapi  tidak  hamil  selama  empat  bulan  sepuluh  hari,  dan  jika  wanita  tersebut diketahui kehamilannya dan pada waktu yang bersamaan suami meninggal, maka
12 Faqih, Hukum Perkawinan Islam . Pada bagian lampiran Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 205-253.
13 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1-30 , 2019.
wanita  tersebut    tetap  menjalankan iddah hingga  melahirkan,  bukan iddah kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. 14
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab VI Larangan Kawin;  Pasal  40  yang  berbunyi  Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :
a. Karena wanita bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.
Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan; Bab XI Batalnya Perkawinan; Pasal 71 (c). 15 Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam iddah’ dan  suami  lain.  Berdasarkan  penjelasan  kedua  pasal  diatas  dari  sini  sudah  sangat jelas bahwa perkawinan dalam masa iddah ’ ini tidak dapat dilaksanakan, dan apabila terlaksana maka perkawinan ini dapat dibatalkan seperti pada pasal 71 (c) diatas.

## Kondisi Umum Lokasi Penelitian: Kecamatan Bolangitang Barat
Kecamatan  Bolangitang  Barat  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  susunan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kecamatan Bolangitang Barat terdiri dari 18 Desa yaitu : Desa Bolangitang, Desa  Bolangitang  I,  Desa  Bolangitang  II,  Desa  Talaga,  Desa  Tomoagu,  Desa Jambusarang, Desa Sonuo, Desa Ollot I, Desa Ollot, Desa Ollot II, Desa Keimanga, Desa Paku, Desa Paku Selatan, Desa Langi, Desa Iyok, Desa Tanjung Buaya, Desa Tote, dan Desa wakat. Luas wilayah Kecamatan Bolangitang Barat 14.185,86 KM sedangkan jarak dari Kecamatan Bolangitang Barat ke Provinsi adalah 273 KM, dan jarak  ke  Kabupaten  adalah  3  KM.  Adapun  batas  wilayah  Kecamatan  Bolangitang Barat adalah :
a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bolangitang Timur,
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan.
c. Sebelah Utara berbatasan dengan laut sulawesi.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaidipang. 16
Jumlah  pendudukan  kecamatan  Bolangitang  Barat  adalah  15.899  jiwa  tidak hanya beragama islam akan tetapi ada sekitar 23 jiwa yang beragama non muslim. Desa  Bolangitang  I  merupakan  Desa  yang  penduduknya  berjumlah  973  jiwa
14 Jamhuri dan Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami,” Jurnal Hukum Keluarga Islam Samara 1, no. 1 (2017), http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah. Diakses pada 20 November 2020
15 Faqih, Hukum Perkawinan Islam .
16 Kepala Bappeda Leksi  Talibo, Profil Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Utara (Sulawesi  Utara:  Publikasi  Pemda  Bolmut,  2015).
Diakses pada 25 November 2020
memiliki  penduduk  yang  beragama  non  muslim  yakni  berjumlah  18  jiwa,  dan  di Desa  Bolangitang  II  memiliki  penduduk  814  jiwa  memiliki  penduduk  yang beragama non muslim sebanyak 2 jiwa.

## Kasus  Terjadinya  Pernikahan  Wanita  dalam  Masa  Iddah’  yang  Ditingggal Mati oleh Suami di Kecamatan Bolangitang Barat
Berdasarkan hasil  observasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis  di Kecamatan  Bolangitang  Barat  terdapat  sebanyak  185  wanita  telah  menjadi  janda yang  ditinggal  mati  suami,  akan  tetapi  penulis  hanya  mengambil  6  janda  sebagai objek penelitian, karena berdasarkan keterangan pegawai KUA setempat ke 6 wanita tersebut  terbukti  telah  melaksanakan  pernikahan  tanpa  melalui  masa Iddah , sebagaimana  dalam  prosedur  yang  telah  berlaku  dan  ditetapkan  oleh  Pemerintah melalui  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  ketentuan  hukum  islam  melalui  kandungan ayat Al-Quran serta Hadist . Ismail Mooduto selaku kepala KUA Bolangitang Barat menerangkan,  sejak  tahun  2008  hingga  tahun  2019  bentangan  kasus  nikah iddah hanya terdapat pada interval waktu 2008 hingga 2012, karena di tahun 2013 hingga saat ini pihak KUA setempat telah berusaha maksimal menekan jumlah kasus nikah iddah tersebut  hingga  mencapai  presentasi  0%  atau  0  kasus,  selain  itu  Ismail menadaskan bahwa dalam rentang waktu 2013 hingga saat ini mayoritas masyarakat telah  memahami  segala  sesuatu  hal  yang  berkaitan  dengan  persoalan iddah . keberhasilan  KUA  dalam  menekan  angka  pernikahan  dalam iddah ini  disinyalir setelah  mengimplementasikan  beberapa  strategi,  seperti  sosialisasi  setelah pelaksanaan  sholat,  melalui  kajian  keagamaanatau  ceramah,  serta  sosialisasi persuasif dengan memanfaatkan efektifitas jaringan media sosial. 17
Maksimalisasi perolehan data sangat penting dalam penelitian ini untuk dapat menetukan  arah  kesimpulan  yang  ideal,  maka  penulis  terjun  untuk  melakukan wawancara  langsung  dilapangan  kepada  seluruh  informan/pelaku,  tetangga  dekat mereka,  dan  orang-orang  yang  berkaitan  langsung  dengan  persoalan  tersebut. Penulis sengaja tidak menggunakan nama lengkap pelaku demi melindungi privasi mereka.
Tabel 1.1
Data wanita yang menikah dalam Masa iddah ’ di Kecamatan Bolangitang Barat berdasarkan domisili, usia dan tahun pelaksanaan pernikahan No Nama Desa Umur Tahun 1 Surianti P Keimanga 52 Tahun 2008 2 Wafni G Paku Selatan 42 Tahun 2009 3 Siska Eliwati Tote 42 Tahun 2010 4 Nelfi H Ollot 37 Tahun 2011
17 Ismail Mooduto, Ketua KUA Bolangitang Barat, Wawancara dilakukan pada 15 November 2019.
5 Mariani D Wakat 33 Tahun 2012 6 Arianti H Paku induk 29 Tahun 2012
Sumber data: Observasi dan wawancara langsung kepada setiap pelaku

## Tabel 1.2
Data pelaku nikah dalam masa iddah ’ di Kecamatan Bolangitang Barat berdasarkan rentangan waktu pernikahan No Nama Suami kedua Jarak Menikah 1 Surianti P S. Ahmadi 80 Hari 2 Wafni G H. Blongkod 90 Hari 3 Siska Eliwati I. B 60 Hari 4 Nelfi H Andi 70 Hari 5 Mariani D Anto 90 Hari 6 Arianti H Adi. B 80 Hari
Sumber data: Observasi dan wawancara langsung kepada setiap pelaku

## Tabel 1.3
Data wanita yang menikah dalam Masa Iddah ’ di Kecamatan
Bolangitang Barat berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir No Nama Umur Pendidikan Terakhir 1 Surianti P 52 Tahun Sekolah Dasar (SD) 2 Wafni G 42 Tahun Sekolah Menengah Umum (SMU) 3 Siska Eliwati 42 Tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Nelfi H 37 Tahun Sekolah Dasar (SD) 5 Mariani D 33 Tahun Sekolah Dasar (SD) 6 Arianti H 29 Tahun Sekolah Dasar (SD)
Sumber data: Observasi dan wawancara langsung kepada setiap pelaku
Siska Eliwati (42 tahun), selaku pelaku nikah dalam masa iddah , Desa Tote kecamatan  Bolangitang  Barat,  mengatakan  bahwa:  Saya  menikah  dengan  suami pertama A. Mamonto pada tahun 2005, dan  mempunyai seorang anak perempuan, ketika  umur  pernikahan  saya  berusia  5  tahun,  waktu  itu  anak  saya  baru  berusia  3 tahun pada tahun 2010 suami saya meninggal, karena saya dan suami pada waktu itu tinggal  bersama  dengan  orang  tua  suami  saya  di  Inobonto  Kabupaten  Bolaang Mongondow, setelah kurang lebih 60 hari ditinggal suami, akhirnya saya menikah lagi dengan suami kedua, I.B (44 tahun), waktu itu kami dinikahkan oleh salah satu tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Desa suami kedua saya, yaitu Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat, sampai sekarang pun pernikahan kami belum tercatat di Kantor Urusan Agama, tapi baik-baik saja hingga saat ini. 18
18 Siska  E  (42  tahun)  Pelaku  nikah  dalam  masa iddah diKecamatan  Bolangitang  Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara dilakukan pada 11 November 2019.
Arianti H (24 tahun), selaku pelaku nikah dalam masa iddah di Desa paku induk  kecamatan  Bolangitang  Barat,  mengatakan  pernikahan  pertamanya  dengan Adrianto, Pada tahun 2009 dan mempunyai seorang anak laki-laki, pernikahannya hanya  berusia  3  tahun,  pada  saat  wawancara  dia  mengaku  bahwa:  Pada  saat  dia menikah dengan suami kedua pada tahun 2012 dengan Adi B (40 tahun), alasannya karena saya tida sama sekali mengetahui apa itu masa iddah , karena saya saja tidak bisa ngaji, dan pernikahan saya dengan suami kedua sekitar 80 hari, baru mau masuk 90 hari setelah saya ditinggal suami, dan perkawinan saya dan suami kedua hanya dilaksanakan  dengan  tokoh agama,  sampai  sekarang  saya  dan  suami  kedua  belum mempunyai buku nikah. 19
Muslimin R (49 tahun), selaku tokoh agama di Desa Keimanga, mengatakan bahwa  pernikahan  yang  dilakukan  hanya  melalui  tokoh  agama  merupakan pernikahan  sah  menurut  agama  karena  sudah  terpenuhinya  rukun  dan  syaratnya. Dalam hal ini tokoh agama yang menikahkan tidak memperhatikan keadaan wanita yang akan menikah. Mereka tidak menanyakan status janda tersebut, apakah janda tersebut masih dalam iddah atau sudah usai melaksanakan iddah’.
Masudin Gobel (44 tahun) selaku kepala Desa Paku Induk, pernikahan dalam masa iddah memang  sudah  banyak  yang  terjadi,  malah  banyak  permasalahan- permaslahan  tentang  pelanggaran  Undang-undang  perkawinan,  hanya  saja masyarakat  tidak  mengenal  lebih  jauh  tentang  peraturan  mengenai  perkawinan tersebut. Ketika diwawancarai beliau mengatakan bahwa:
“Ka salamanya ku kedeini ini mohuo sebenarnya, be karna ko kambungini u kedeini modella, mo huo masyarakat buli numa dio no laksankan iddah’ tapi aluopa  nika,  mo  nikapa  ulang,  inggapa  dio  nitaunia  pamarendah kokambungo, sedangopa gu hango ka dio mo tau”,
“Praktek pernikahan dalam masa iddah , memang sudah sering terjadi, apalagi pernikahannya hanya melalui tokoh agama, dan pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan  dalam  proses  pernikahan  yang  hanya  melalui  tokoh  agama, kebanyakan mereka berpendapat bahwa untuk apa menunggu sementara yang mempunyai  pasangan  saja  menikah,  kenapa  mereka  yang  hidup  menjanda tidak langsung menikah saja”. 20
Pernikahan  yang  dilaksanakan  didepan  tokoh  agama,  memang  merupakan pernikahan yang sah, tetapi bila hal itu sudah terpenuhinya segalah aturan tentang pernikahan. Dan dalam hal keabsahan suatu pernikahan jika kita lihat dalam Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan didalam pasal 2, bahwa Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang
19 Arianti  H  (24  tahun)  Pelaku  nikah  dalam  masa iddah diKecamatan  Bolangitang  Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara dilakukan pada 14 November 2019.
20 Masudin  G  (44  tahun)  Selaku  Kepala  Desa  Paku  Induk  diKecamatan  Bolangitang  Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara dilakukan pada 16 November 2019.
perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan didalam pasal 2, sebagai berikut :
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perUndang-undangan  yang berlaku. 21
Hal  ini  harusnya  menjadi  perhatian  bagi seluruh  umat manusia  pada  umumnya dalam  kehidupannya,  sehingga  memerlukan  penegasan  perkawinan,  bukan  hanya dari  segi  kebolehan  hubungan  seksual  tetapi  juga  dari  segi  tujuan  dan  akibat hukumnya. Sedangkan jika diringkas pendapat para fuqaha’ berkenan dengan haal- hal  yang  harus  dijauhi  oleh  seorang  wanita  dalam masa iddah yakni  lebih  khusus iddah ’  karena  kematian  suami,  yaitu  wanita  yanag  sedang  ber-iddah’  pada prinsipnya adalah dengan menjahui semua perkara yaang dapat menarik perhatian kaum laki-laki. Yang mendorong para fuqaha’ untuk mewajibkan iddah ’ didasarkan atas sahihnya hadits yang berkenaan dengan masalah Rasulullah SAW, antara lain ialah hadits Ummu Salamah ra, istri Nabi SAW, sebagai berikut yang arinya : Anak perempuanku  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  sedangkan  ia  mengeluh  karena  sakit pada  kedua  matanya,  bolekah  ia  mencelakai  kedua  matanya  ?  Rauslullah  SAW menjawab: tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masing beliau mengatakan tidak  boleh.  Kemudian  beliau  berkata:  sesungguhnya  iddahnya  ialah  4  bulan  10 hari, dan seseungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh. 22
Pernikahan  yang  masih  dalam  masa iddah ’  dilihat  dari  sudut  hukumnya bahwa sudah jelas pernikahan seperti ini sangat dilarang, peraturannya tidak hanya terdapat  dalam  Al-Quran  akan  tetapi  dikelaskan  juga  dalam  peraturan  Undang- undang  tentang  masa  bergabung,  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Bab  XIX,  pasal 170  ayat  (1)  sebagai  berikut:  Istri  yang  ditinggal  masti  suaminya  wajib melaksanakan masa bergabung selama masa iddah ’ sebagai tanda turut berduka cita, dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Pernikahan  Wanita  dalam  Masa  Iddah’ yang Ditinggal Mati Suaminya di Kecamatan Bolangitang Barat
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  153  ayat  (1)  menyebutkan:  “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah . Kecuali qabla  al-dukhul dan  perkawinannya  putus  bukan  karena  kematian  suami” selanjutnya iddah dijelaskan pada pasal 153 ayat (2) KHI huruf a, yang berbunyi:
21 Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  I  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.”
22 Abdul Rahman Ghazali, “Fiqih Munakahat,” Kencana Media Grup (2008). Hlm. 33.
“Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian  berlaku  waktu  tunggu  atau iddah , kecuali qobla al dhukhul waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari”.
Sejalan dengan pasal 153 yang mengatur tentang masa iddah , dalam pasal 40 ayat (1)  tentang  larangan  kawin  yaitu  “dilarang  melangsungkan  perkawinan  apabila seorang wanita masih dalam masa iddah pria lain”. 23
Masa iddah menurut  Hukum  Islam  ditetapkan  dengan  memperhatikan keadaan istri pada saat terjadi putusnya perkawinan dimaksud, yakni antara suami dan istri telah berkumpul atau belum berkumpul, putusnya perkawinan karena suami meninggal  dunia  atau  bercerai  dalam  keadaan  hidup,  apakah  pada  saat  putus perkawinan  istri  dalam  keadaan  hamil  atau  tidak  hamil,  serta  pada  saat  putus perkawinan  istri  belum  pernah  menstruasi,  masih  berhaidh,  ataukah  sudah  lepas haidh. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa iddah adalah suatu kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal suaminya, baik ditinggal cerai atau ditinggal mati. Karena pada dasarnya iddah mempunyai tujuan karena mengingat bahwa peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diuasahakan agar kekal.  Dalam  hal  terpaksa  terjadi  perceraianpun,  kekekalan  perkawinan  masih diinginkan. Iddah diadakan  untuk  memberi  kesempatan  suami  istri  untuk  kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru. Dalam perceraian ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa bergabung atas kematian suami bersama- sama dengan keluarga suami.
Akan tetapi meskipun banyak aturan mengenai pelaksanaan masa iddah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, as-sunnah, maupun peraturannya dijelaskan dalam Undang-undang.  Dalam  prakteknya  pernikahan  yang  dilaksankan  sebelum  masa iddah selesai bukanlah hal yang baru dalam masalah perkawinan, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Yang menjadi alasan penyebabnya antra lain adalah persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai agama tertentu, dan adakalanya pernah berhubungan dengan pria lain sebelum berpisah dengan suaminya. Jika pada zaman sekarang seiring dengan melajunya arus globalisasi yang berkembang pesat, mengubah sikap dan cara pandang masyarakat. Bukan hanya menikah ketika masa iddah belum selesai tapi bahkan belum berpisah saja  ada  yang  sudah  menjalin  hubungan  gelap  dengan  pria  lain.  Kurangnya pengetahuan  tentang  masa iddah ,  kebutuhan  ekonomi  yang  semakin  padat  adalah alasan utama terjadinya pernikahan tersebut, ketidak pedulian masyarakat mengenai norma  atau  aturan  dalam  hal  perkawinan  mengakibatkan  pelanggaran  terhadap Undang-undang perkawinan. Untuk itu dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini.
Surianti P (52 tahun) Selaku pelaku nikah dalam masa iddah, Desa keimanga di Kecamatan Bolangitang Barat, mengaku bahwa pernikahan pertamanya dengan
23 Habib Ismail and Nur Alfi Khotamin, “Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah),” Jurnal Mahkamah (2017). Diakses pada 25 November 2020
Sumitro O, berlangsung selama 8 tahun, dan pada akhir tahun 2007 suami pertama meninggal dunia pada, selanjutnya pada awal 2008, 80 hari setelah ditinggal suami, beliau  menikah  dengan  suami  ke  dua  S.Ahmadi  (56  tahun).  Saat  diwawancarai, alasan beliau menikah dengan suami kedua selain tidak mengerti apa artinya iddah , karrena hubungan beliau sudah sangat dekat dengan suami kedua, dengan maksud menghindari  fitnah,  akhirnya  memutuskan  untuk  menikah,  akan  tetapi  ternayata pernikahan kedua ini masih belum tercatat diKantor Urusan Agama. 24
Wafni G (42 tahun), selaku pelaku nikah dalam masa iddah , paku selatan di Kecamatan Bolangitang Barat, bahwa pernikahan pertamanya pada tahun 2005, dan mempunyai  seorang  anak  perempuan,  4  tahun  masa  pernikannya  dengan  suami pertama Sudiro, yaitu pada tahun 2009 suaminya meninggal dunia, 90 hari ditinggal suami langsung menikah dengan suami kedua H. Blongkod, alasannya selain tidak tau masalah masa iddah karena sudah lama kenal dengan suami kedua, dan sudah terlanjur menerima lamaran dari suami kedua. 25
Nelfi H (37 tahun) selaku masyarakat Ollot Kecamatan Bolaangitang Barat yang  telah  menikah  pada  masa iddah mengatakan  bahwa  perkawinan  pertamanya bersama  Kamarudin  (34  tahun)  pada  tahun  2008,  adalah  perkawinan  yang  baru berusia 3tahun, dan pada tahun 2011 si suami meninggal dunia, pada saat itu kami baru memiliki seorang anak perempuan yang baru berusia 2 bulan, karena si suami meninggal  dikampung  halamnnya  di  kota  Kotamobagu,  maka  setelah  70  hari pembacaan doa yang dilaksanakan dikampung halamannya almarhum suami, saya izin  pulang  ke  kampung  halaman,  di  Desa  Ollot  Kecamatan  Bolangitang  Barat, hanya  untuk  pulang  beberapa  hari  saja,  dan  akhirnya  saya  bertemu  dengan  suami kedua Andi (37 tahun). Kamipun memutuskan untuk menikah, dan pengakuannya ternayata pernikahan Nelfi dan Andi dilaksanakan dihadapan tokoh agama dan tidak tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Dari  wawancara  yang  dilakukan  oleh penulis kepada Nelfi bahwa beliau tidak faham apa itu iddah menurut ajaran Agama dan menurut Undang-undang.
“Aka diomotau sama skali anuko makusudia kuniinjihu nimu ini,  iddah’ ini aka dio motau, ko tawakua aka dioru ko nika, ka jadi aka du langsung no nikah taki  ku  koduo  nia  ini,  aka  kan  mo  huo  ku  tanggungo,  ku  uruso,  ku  biyaya, tawaru aruo anako isiko, gu sinala nia nika. Aka lagi no mikiru aka mo pia motoripu taki nia guhango kua, ko kambungo, gu nika kua ku koduania ini dio kinotawania  ota  mohuo,  ka  tawaru  ni  nika  gu  numa  ko  tambatia  imamo  gu hataibi”
“Saya  Nelfi,  tidak  sama  sekali  mengetahui  apa  yang  dimaksud iddah ,  yang saya  tau,  saya  sudah  tidak  mempunyai  suami,  jadi  saya  segerah  menikah
24 Surianti  (52  tahun)  Pelaku  nikah  dalam  masa iddah di  Kecamatan  Bolangitang  Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara 09 November 2019.
25 Wafni  G  (42  tahun)  Pelaku  nikah  dalam  masa  iddah  di  Kecamatan  Bolangitang  Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara 10 November 2019.
dengan suami kedua saya, karena saya butuh orang yang mau, mengurus dan membiyayai  hudup  saya  dan  anak  saya,  apalagi  setelah  saya  fikir  bahwa sebaiknya saya tinggal dikampung halaman saya, dan pernikahan kedua saya dan suami hanya dilakukan atau dinikahkan oleh tokoh agama setempat”. 26
M.D  (33  tahun)  selaku  pelaku  nikah  dalam  masa iddah dari  Desa  Wakat  di Kecamatan Bolangitang Barat, mengatakan bahwa pernikahan pertamanya bersama F.A  (30  tahun)  pada  tahun  2000  dan  memiliki  dua  orang  anak,  pada  tahun  2012 suami saya meninggal dunia, saya menikah dengan suami ke dua Anto (32 tahun) karena suami pertama meninggal, 90 hari meninggalnya suami saya, 27 saya langsung menikah karena saya dalam kondisi hamil, anak dari suami ke dua dan pernikahan kami hanya dilaksanakan dengan tokoh agama lokal. Padahal dijelaskan dalam Al- qur’an surah Al-baqarah ayat 235.
ُهَلَجَأ ُباَتِكْلا َغُلْبَي  َٰىَّتَح ِحاَكِ نلا َةَدْقُع اوُم ِزْعَت  َلَ َو Terjemahnya:  Dan  janganlah  kamu  berazam  (bertetap  hati)  untuk  beraqad nikah,  sebelum  habis  ´ iddah nya.  Dan  ketahuilah  bahwasanya  Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya.
Berdasarkan  ayat  diatas  mengenai  pelarangan  menikah  dalam  masa iddah’ dalam  surah  al-baqarah  ayat  228,  tentang  kewjiban  ber-iddah  bagi  seorang wanita yang ditinggal mati suami.
و َذَي َو  ۡمُكنِم َن ۡوَّف َوَتُي َنيِذَّلٱ َحاَنُج  َلاَف َّنُهَلَجَأ َن ۡغَلَب اَذِإَف ۖا ٗر ۡشَع َو   رُه ۡشَأ َةَعَب ۡرَأ َّنِهِسُفنَأِب َن ۡصَّب َرَتَي ا ٗج ََٰو ۡزَأ َنو ُر
ريِبَخ َنوُلَمۡعَت اَمِب ُ َّللَّٱ َو  ِٞۗفو ُرۡعَمۡلٱِب َّنِهِسُفنَأ ٓيِف َنۡلَعَف اَميِف  ۡمُكۡيَلَع
.
Terjemahnya:  Orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan meninggalkan  isteri-isteri  (hendaklah  para  isteri  itu)  menangguhkan  dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 28
Masalah iddah’ tidak  hanya  dijelaskan  sedemikian  terperincinya  dalam  al- qur’an  dan  ass-sunnah,  akan  tetapi  baik  Peraturan  Pemerintah.  No.  9  tahun  1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Ketentuan iddah diatur dalam pasal 39 yaitu: Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut dalam ayat (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu yang ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Kewajiban iddah’ bagi wanita yang ditinggal mati suami tidak hnaya karena ingin mengetahui  kekosongan  rahim,  tetapi  disamping  untuk  menghormati  suami  yang
26 Nelfi  H.  (30  tahun)  Pelaku  nikah  dalam  masa  iddah  dikecamatan  Bolangitang  Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Wawancara, tanggal 12 November 2019.
27 M.D.  (28  tahun)  Pelaku  nikah  dalam  masa  iddah  dikecamatan  Bolangitang  Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Wawancara, tanggal 13 November 2019.
28 Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1-30 .
meninggal,  juga  dimaksudkan  agar  tidak  terburu-buru  mengundang  laki-laki  lain, sikap menahan diri itulah yang dikenal sebagai al-ihdad. Sedangkan  penetapan  masa iddah nya  menurut  pasal  153  Kopilasi  Hukum Islam  (KHI)  ayat  (6)  dijelaskan  bahwa,  perhitungan  wanita  dalam  masa iddah’ karena  kematian  yaitu  empat  bulan  sepuluh  hari  terhitung  saat  matinya  bekas suaminya.  Hal  ini  ternyata  tidak  sejalan dengan  apa  yang  diatur  dalam  Al-Qur’an maupun  perturan  Perundang-undangan  dan  yang  menjadi  faktor  terjadinya pernikahan wanita dalam masa iddah’ yang ditinggal mati suaminya, yakni: 1. Minimnya tingkat pengetahuan pelaku tentang persoalan Iddah. Hal ini didasari oleh faktor pendidikan dari sebagian pelaku  yang menikah dalam masa iddah ’, dimana sebagian besar pelaku lebih dominan berpendidikan hanya sebatas lulusan berijazah  sekolah  dasar,  terlebih  persoalan  tersebut  diperparah  lagi  oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan keilmuan agama yang dimiliki pelaku.
2. Kebutuhan  ekonomi  yang  semakin  mendesak  untuk  harus  dipenuhi.  Sebagian besar  pelaku  adalah  ibu  rumah  tangga  yang  telah  memiliki  anak  namun  tidak memiliki pekerjaan sebagai sumber pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya  baik  dari  segi  sandang  dan  pangan,  dengan  kebutuhan  ekonomi yang sangat mendesak, sementara waktu masa iddah bagi mereka terbilang cukup lama, hingga akhirnya pelaku memutuskan untuk menyegerakan pernikahan agar dapat menggantungkan seluruh beban dan tanggungan biaya rumah tangga pada suaminya yang baru.
3. Mayoritas  pelaku  memahami  bahwa  pernikahan  hanyalah  masalah  kebutuhan biologis/seksual  semata.  Baik  diantara  kedua  pelaku  memiliki  volume pengetahuan  tentang  pernikahan  yang  minim,  hingga  akhirnya  berparadigma bahwa suatu pernikahan hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja,  asalkan  semua  persyaratan  telah  terpenuhi  maka  mereka  dapat  segera melangsungkan pernikahan melalui perantara sesepuh atau tokoh-tokoh agama, dan adat setempat.
4. Terjadi pelanggaran sehingga pilihan terbaik hanya dinikahkan, seperti pacaran, bahkan kehamilan. Pergaulan bebas menjadi salah satu diantara faktor penyebab terjadinya pernikahan dalam masa iddah’ khususnya yang ditinggal mati suami. Norma  agama  dan  adat  yang  berlaku  di  Bolangitang  Barat  sangatlah  kental, hingga kedekatan saja atau bahkan hubungan gelap tanpa status antara seorang wanita janda dan pria menjadi bahan gunjingan, dan dianggap sebagai penyakit masyarakat  yang  harus  dihilangkan,  maka  daripada  itu  tidak  ada  alternatif  lain bagi kedua pelaku melainkan harus menyegerakan pernikahan mereka sekalipun masih dalam masa iddah.

## Penutup
1. Kasus pernikahan dalam masa iddah di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada umumnya dilaksanakan dihadapan para tokoh
sesepuh, tokoh agama, dan tokoh adat lokal, dimana dengan melalui mekanisme tersebut,  dalam  pemahaman  pelaku  sendiri  bahwa  pernikahan  yang  dimaksud sudah  dapat  dianggap  sah,  dengan  alasan  karena  telah  melalui  proses penyempurnaan  adat  dan  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  nikah  berdasarkan ketentuan agama. Namun ironisnya, akibat faktor minimnya tingkat pengetahuan pelaku  tentang iddah, hingga  pelaku  tidak  menginformasikan  atau memberitahukan  statusnya  sendiri  ketika  akan  melangsungkan  pernikahan, artinya  para  sesepuh  tokoh  agama  dan  adat  yang  bertugas  menikahkan  kedua mempelai bahkan tidak mengetahui status dari calon mempelai wanita yang janda tersebut, apakah masih dalam masa iddah atau tidak.
2. Adapun faktor penyebab sehingga terjadi pernikahan yang tampa melewati masa iddah , pertama diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan terutama persoalan Iddah , kedua menghindari yang  namanya  fitnah  karena  keduanya  sudah  terlalu  dekat, ketiga kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, keempat kebanyakan masyarakat memahami karena  pernikahan  hanya  mengenai  kebutuhan  biologis  semata, kelima telah terjadi  hubungan  yang  tidak  selayaknya  sehingga  mereka  harus  segera melangsungkan pernikahan.

## Daftar Pustaka
Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi’ah. “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.” Hukum Keluarga Islam (2016). Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid. Sunan Ibn Majjah, Juz I . Beirut Lebanon: Percetakan Dar Al-Fikr, 2012.
Bastomi,  Hasan.  “Pernikahan  Dini  Dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perkawinan  Indonesia).”
Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan (2016).
Creswell, John W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed,
(Cetakan Ke III) . Bandung: Percetakan Pustaka Pelajar, 2008.
Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. Hukum Perkawinan Islam . Edited by
Percetakan Gama Media. Cetakan Pe. Yogyakarta, 2017. Ghazali, Abdul Rahman. “Fiqih Munakahat.” Kencana Media Grup (2008). Gunawan, Imam. “Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik.” Jakarta: Bumi Aksara , 2014.
Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik. Al- Quran Dan Terjemahnya Juz 1-30 , 2019.
Indonesia, Undang-undang Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.” Mentri/Sekretaris  Negara  Republik Indonesia (1974).
Ismail,  Habib,  and  Nur  Alfi  Khotamin.  “Faktor  Dan  Dampak  Perkawinan  Dalam
Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah).” Jurnal Mahkamah (2017).
Juliara, Jamhuri dan Izzudin. “Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami.” Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  Samara 1,  no.  1  (2017). http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah. Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” In PT. Remaja Rosda Karya , 2017.
Nurhadi,  Nurhadi.  “Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah.” UIR Law Review (2018).
Saputera,  Abd.  rahman  Adi.  “Konsep  Keadilan  Pada  Kasus  Cerai  Bagi  Pegawai Negeri Sipil.” Istinbath : Jurnal Hukum (2018).
Sugiyono.  “Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi,  R&D  Dan  Penelitian Evaluasi.” In Metodologi Penelitian , 2017. Talibo,  Kepala  Bappeda  Leksi. Profil  Kecamatan  Bolangitang  Barat,  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Utara .  Sulawesi  Utara: Publikasi Pemda Bolmut, 2015.