## TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ di Pantai Losari)
Muhammad Yunus 1 , Auliya Insani 2
1 Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin. myunus59@yahoo.com 2 Sarjana Departemen Ilmu Sosiologi, Universitas Hasanuddin

## Abstract
This study examines street vendor management in Makassar, particularly pisang epe’ (pressed banana)  traders.  This  study  indicates  most  pisang  epe  traders  are  Makassarnese  and  have lower  level  of  educational  background.  This  condition  make  them  should  work  in  informal sectors. Although most of pisang epe traders are migrants but they can easly access public services, education and health sectors, in Makassar. City Government of Makassar has been had a specific policy regarding street vendor since 1990. This study indicates that street vendor management in Makassar is well implemented. However, this study suggests a  responsive policy to provide more appropriate market place to pisnag epe traders that can support their business since they are a key actor in indigenious cullinair that can contribute into tourism business.
Key words: responsive policy, tourism business, Makassar

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tata  kelola  pedagang  kaki  lima  di  Makassar,  studi  kasus  pedagang pisang epe’ di Pantai Losari, Makassar. Pedagang pisang epe’ di dominasi oleh suku Makassar dengan  tingkat pendidikan rata-rata tamat SMP dan SD. Kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pedagang pisang epe. Sebagian besar pedagang pisang epe’ adalah  penduduk  migran  namun mereka  bisa  mengakses  pelayanan  publik,  pendidikan dan  kesehatan,  dengan  baik.  Pemerintah  Kota  Makassar  memiliki  kebijakan  terkait pengelolaan  pedagang  kaki  lima  sejak  1990.  Penelitian  ini  mengindikasikan  tata  kelola pedagang  kaki  lima  di  Makassar  cukup  baik.  Meskipun  demikian,  penelitian  ini merekomendasikan  kebijakan  pemerintah  yang  lebih  responsif  kepada  penjual  pisang epe ’ dengan menyediakan tempat menjual yang baik dan tidak harus mengganggu ketertiban kota. Keberadaan mereka sangat membantu mengembangkan bisnis kuliner tradisional yang dapat berkontribusi pada bisnis wisata.
Kata kunci: Kebijakan responsif, bisnis wisata, Makassar

## PENDAHULUAN
Daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.  Di  satu sisi  kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang  dibarengi  dengan  kebutuhan  yang  tinggi  semakin  memerlukan  ruang  untuk meningkatkan  kegiatan  penduduk  sehingga  menyebabkan  semakin  bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal.
Menurut Jayadinata (1999 : 146), Karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak terdapat di negara kita terutama pada kota besar maupun kecil.
Sejak terjadinya krisis ekonomi di indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan ekonomi sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Bisa dilihat hampir semua kota- kota  besar  di  Indonesia  berkembang  sangat  pesat.  Terlebih  selama  krisis  moneter menyebabkan  banyak  industri  gulung  tikar,  sehingga  banyak  terjadi  pemutusan hubungan  kerja.  Hal  ini  pada  gilirannya  menambah  penggangguran  baru,  yang nantinya  muncul  fenomena-fenomena  baru  pedagang  kaki  lima  sebagai  jalan keluarnya dari pengangguran.
Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor  yang  ada.  Faktor  utama  adalah  sifat  dari  sektor  ini  yang  tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat  didalamnya.  Salah  satu  sektor  yang  kini  menjadi  perhatian  pemerintah Sulawesi  Selatan  adalah  sektor  tenaga  kerja  yang  sifatnya  informal.  Sektor  kerja informal ini beroperasi pada tempat-tempat tertentu di setiap pusat keramaian kota Makassar.
Ada beberapa komunitas pedagang kaki lima di kota Makassar, salah satunya adalah  komunitas  pedagang  kaki  lima  Pantai  Losari.  Sesuai  dengan  namanya komunitas ini beraktifitas di sepanjang kawasan Pantai Losari, tepatnya di kelurahan Bulogading,  Maloku,  dan  Losari  kecamatan  Ujung  Pandang  kota  Makassar. Komunitas pedagang kaki lima ini sudah berjualan di kawasan Pantai Losari sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya, mereka  menempati  emperan-emperan  toko  di  sepanjang  Pantai  Losari,  jenis dagangannya bermacam-macam. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima cukup membantu  mengatasi  masalah  pengangguran  di  kota  Makassar  dan  sebagai  salah satu  sumber  pemasukan  PAD  bagi  pemerintah  kota  Makassar,  tetapi  di  sisi  lain keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan.
Pedagang  kaki  lima  selalu  memanfaatkan  tempat-tempat  yang  senantiasa dipandang  sebagai  profit  misalkan  pusat  kota,  tempat  keramaian  hingga  tempat- tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa  apa  yang    mereka  lakukan  adalah  untuk  mencari  nafkah  tanpa memperdulikan hal-hal yang lain.
Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi  masyarakat.  Tetapi  lain  pihak  keberadaan  pedagang  kaki  lima  dianggap mengganggu  keindahan  dan  ketertiban  lingkungan  Kota.  Inilah  yang  membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima.

## KAJIAN LITERATUR Konsep Kebijakan
Menurut Thomas R. Dye dalam Solichin Abdul Wahab (1997) kebijaksanaan publik diartikan bila pemerintah memilih melakukan sesuatu masalah maka harus ada  tujuan  (obyektifnya)  dan  kebijaksanaan  negara  itu  meliputi  ”tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk  kebijaksanaan  negara  hal  ini  disebabkan  karena  :  ”Sesuatu  yang  tidak dilaksanakan”  oleh  pemerintah  akan  mempunyai  dampak pengaruh  yang  sama dengan ”sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.
Mengacu  pada    pandangan  tersebut,  maka  kebijaksanaan  negara  dalam konteks  ini  adalah  tindakan  atau  keputusan  yang  dilakukan  atau  tidak  ingin dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan yang  telah  ditentukan  dengan  menggunakan  sarana-sarana  yang  ada  guna kepentingan seluruh masyarakat.
Menurut  Khairuddin  dalam  Solichin  Abdul  Wahab  (1997),  pembangunan perkotaan  sangat  memperhatikan  faktor-faktor  seperti  berikut  :  1)  Fungsi  dan peranan  kota,  2)  Faktor  geografis  (termasuk  topografi),  3)  Faktor  demografis,  4) Faktor sosial budaya, 5) Faktor sikap mental, 6) Faktor ekonomi, 7) Faktor politik, 8) Faktor-faktor lain yang mendukung dan menjadi dasar pembangunan kota tersebut.

## Konsep Sektor Informal
Konsep  sektor  informal  pertama  kali  di  pergunakan  oleh  Keirt  Hard  dari University  of  Manchester  pada  tahun  1973  yang  menggambarkan  bahwa  sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang  terorganisir.  Kemudian  konsep  informal  di  kembangkan  oleh  ILO  dalam berbagai penelitian di Dunia Ketiga. Lebih lanjut oleh Hart mengungkapkan bahwa konsep serkto informal itu digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani masalah  kemiskinan  di  Dunia  Ketiga  dalam  hubungannya  dengan  pengangguran, migrasi dan urbanisasi. Sejak Hart memperkenalkan konsep sektor informal, konsep itu sering digunakan untuk menjelaskan bahwa sektor informal dapat mengurangi pengangguran  di  kota  Negara  sedang  berkembang.  Bahkan  beberapa  pengamat pembangunan di Negara sedang berkembang memandang sektor informal sebagai strategi  alternatif  pemecahan  masalah  keterbatasan  peluang  kerja.  Sektor  informal berfungsi  sebagai  “katup  pengaman”  yang  dapat  meredam  ledakan  s osial  akibat meningkatnya pencari kerja, baik dalam kota maupun pendatang dari desa. (Chris dan Effendi, 1991).
Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari usaha- usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain dorongan untuk mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh akan dorongan untuk mengembangan diri dari  kelompok.  Semuanya  terlihat  dalam  bentuk  hasrat,  kehendak,  kemauan,  baik secara pribadi maupun yang sifatnya kelompok sosial.
Kehidupan  sosial  ekonomi  dalam  pengertian  umum  menyangkut  beberapa aspek  yaitu  pendidikan,  kepercayaan,  status  perkawinan,  keadaan  perumahan,
kesehatan,  status  pekerjaan  dan  penghasilan.  Sedangkan  Melly  G.  Tang (Koentjaraningrat,1981)  mengemukakan  bahwa  kehidupan  sosial  ekonomi  dalam ilmu  kemasyarakatan  sudah  lazim  mencakup  tiga  unsur,  yaitu  pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
Pendapat  dari  Soeratmo  (Dahriani,  1995)  mengemukakan  bahwa  aspek kehidupan sosial ekonomi meliputi antara lain:
1.  Aspek sosial demografi meliputi antara lain: pembaharuan sosial, tingkah laku, motivasi masyarakat, serta kependudukan dan migrasi.
2.  Aspek ekonomi meliputi antara lain: kesempatan kerja, tingkat pendapatan dan pemilikan barang.
3.  Aspek  pelayanan  sosial  meliputi  antara  lain:  sarana  pendidikan,  sarana kesehatan, sarana olahraga dan sarana transportasi.
Unsur kehidupan sosial yang dikemukakan oleh Koelle (Bintarto, 1989), yaitu aspek kesejahteraan sosial. Dimana ukuran-ukuran yang di nyatakan bahwa adanya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:
1.  Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti: keadaan rumah, bahan rumah tangga, bahan pangan, dan sebagainya.
2.  Dengan  melihat  kualitas  hidup  dari  segi  fisik  seperti:  kesehatan  tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3.  Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti: moral, etika, keserasian, penyesuaian, dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah survei dengan unit analisis adalah rumah  tangga.  Metode  pemilihan  sampel  yang  digunakan  adalah  purposive  atau berdasarkan  alasan  tertentu  yaitu  para  pedagang  pisang  epe’.  Penelitian  ini  telah mewawancarai 30 orang menjadi sampel dlam studi ini. Semua responden ini dipilih karena  berprofesi  sebagai  penjual  pisang  epe’  yang  menjadi  fokus  dari  studi  ini. Metode pengumpulan data lain yang digunakan adalah observasi lapangan dengan mengamati langsung kondisi para pe njual pisang epe’ dan keluarganya. Selain itu, observasi ini juga melihat proses pengelolaan pedagang kaki lima di Pantai Losati.
Lokasi  penelitian  difokuskan  di  daerah  wisata  Pantai  Losari  dimana  semua penjual pisang epe’ berkumpul. Penjual pisang epe’ d i Pantai Losari ini telah sejak lama melakukan aktivitas di daerah ini yang menjadikan lokasi ini destinasi utama wisatawan yang ingin menikmati pisang epe’ sebagai kuliner lokal Makassar.
Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah  analisis statistik deskrptif  dengan  menggunakan  tabulasi  silang  sederhana  berdasarkan  hasil  data survei yang telah dikumpulkan.

## HASIL PENELITIAN

## A. Kebijakan Pembinaan Pedagang kaki Lima Kota Makassar
Berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  kota  sampai  di  tingkat kecamatan  dan  kelurahan  serta  instansi  terkait  lainnya  secara  fungsional  memiliki tugas pembinaan yang berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah berkenaan dengan pembinaan pedagang kaki lima termasuk pedagang
pisang epe. Dalam konteks pembahasan hasil penelitian ini, implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima dalam hal ini pedagang pisang epe  yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan pemberian penyuluhan dan pembimbingan, penataan tempat  dan  waktu  berusaha  serta  kebijakan  penataan  perizinan  yang  ditujukan kepada pedagang kaki lima di wilayah Kota Makassar, seperti  dengan diterbitkannya Perda No. 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Madya Ujung  Pandang.  Selanjutnya  diikuti  diterbutkannya  Surat  Keputusan  Walikota Makassar Nomor 01 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada Camat untuk melakukan  penertiban  dan  pembinaan  pedagang  kaki  lima  di  wilayah  kerjanya masing-masing  yang  dikoordinasikan  dengan  Instansi  terkait  lainnya.  Seperti pelaksanaan  penyuluhan  tentang  kewenangan  pemerintah  kota  Makassar  dalam melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar.

## B. Keadaan Sosial Ekonomi
Dalam  pembahasan  berikut  ini,  penulis  mencoba  memberikan  gambaran tentang keadaan sosial ekonomi pedagang pisang epe.

## 1. Pendapatan Sebagai Pedagang Pisang Epe
Berbagai  jenis  aktivitas  manusia  tentunya  mengharapkan  imbalan,  apalagi yang bernilai ekonomi tentunya. Imbalan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima dalam bentuk uang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1
Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan No Pendapatan Frekuensi Persentase (%) 1 Dibawah 50.000 1 3,3 2 50.000 – 100.000 13 43,3 3 100.000 – 200.000 11 36,7 4 Diatas 200.000 5 16,7 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 43,3% berpenghasilan antara 50.000 – 100.000 (13 responden) dan 36,7% berpenghasilan 100.000 – 200.000 (11 responden). Ini menunjukkan bahwa pendapatan para pedagang kaki lima sangat bervariasi serta pluktuatif.

## 2. Pekerjaan Sampingan
Persaingan hidup di kota sangat tinggi, sehingga banyak yang berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
Tabel 2
Distribusi Responden Yang Mempunyai Pekerjaan Sampingan Di Kota Makassar
Selain Sebagai Pedagang Pisang Epe No Mempunyai Pekerjaan Sampingan Frekuensi Persentase (%) 1 Ada 19 63,3 2 Tidak Ada 11 36,7 Jumlah 30 100

## Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  63,3%  atau  19  responden  mempunyai pekerjaan  sampingan  selain  menjadi  pedagang  pisang  epe,  dan  36,7%  atau  11 responden tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain sebagai pedagang pisang epe. Dari data yang diperoleh, pekerjaan sampingan selain menjual pisang epe yaitu dagang, buruh pabrik/pasar, pegawai/karyawan, dan ada pula yang bekerja sebagai buruh cuci.

## 3. Keadaan Tempat Tinggal
Tempat tinggal adalah tempat berlindung dari pengaruh cuaca di luar maupun sebagai tempat berkumpulnya manuasia atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga  tempat  tinggal  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  bagi  kehidupan manusia.
Di  kota  Makassar  penyebaran  pendatang  tidaklah  merata.  Ada  lingkungan merupakan  pusat-pusat  pendatangdari  daerah  tertentu,  dan  ada  pula  lingkungan yang sama sekali tidak di diami oleh para pendatang atau etnik. Sementara itu para penjual pisang epe menurut tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3
Distribusi Responden Menurut Tempat Tinggal di Kota Makassar
No Tempat Tinggal Frekuensi Persentase (%) 1 Dengan sanak saudara 7 23,3 2 Dengan istri/suami dan anak 22 73,3 3 Dengan teman 1 3,4 Jumlah` 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  73,3%  responden  tinggal  atau bermukim  bersama  istri/suami  dan  anaknya,  karena  seperti  yang  telah  dijelaskan pada tabel 20 bahwa sebagian besar dari mereka telah menetap bersama keluarga di kota Makassar. Sedangkan, 23,3% responden tinggal bersama sanak saudara, karena
para responden berimigrasi ke kota Makassar ada sebagian yang diajak oleh sanak saudara mereka dan 3,4% atau 1 responden tinggal bersama teman.
Sementara  itu  status  kepemilikan  rumah  tempat  tinggal  responden  di  kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4
Distribusi Status Kepemilikan Rumah Responden Di Kota Makassar
No  Status Tempat Tinggal Frekuensi Persentase (%) 1 Kontrak 8 26,7 2 Milik sendiri 16 53,3 3 Menumpang dengan keluarga 6 20 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  status  kepemilikan  tempat  tinggal responden  di  kota  Makassar,  yaitu  53,3%  sastus  pemilikan  rumah  adalah  milik sendiri, 26,7% adalah kontrakan, dan 20% menumpang dengan keluarga.
Seperti hasil penelitian yang di lakukan di kota Makassar, menemukan bahwa 44,5% dari pekerja sektor informal perkotaan menempati rumahnya sendiri. Sedangkan selebihnya menempati tempat tinggal yang bukan miliknya. Mereka yang menempati  tempat  tinggal  yang  bukan  miliknya  ini  26,1%  merupakan  kontrakan, 11,6% menunggui rumah dan lainnya 7,8% (Manggunrai, 1987).
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa responden telah memiliki kemampuan yang cukup dalam hal kepemilikan tempat tinggal. Namun untuk lebih lengkapnya dari status kepemilikan rumah tersebut perlu dijelaskan pula bagaimana jenis rumah yang mereka tinggali tersebut, apakah rumah kayu, rumah permanen dari batu, setengah batu atau hanya berupa kios saja. Untuk lebih jelasnya jenis rumah penjual pisang epe dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5
Distribusi Jenis Bangunan Rumah Responden di Kota Makassar
No  Jenis Bangunan Rumah Frekuensi Persentase (%) 1 Rumah kayu 7 33,3 2 Rumah permanen dari batu 8 26,7 3 Setengah batu 14 46,7 4 Kios 1 3,3 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  rumah  tinggal  responden  di  kota Makassar, 33% responden mempunyai bentuk rumah kayu, rumah permanen dari batu sebanyak 26,7%, walaupun bentuk rumah mereka sangat sederhana tetapi dapat digolongkan rumah permanen. 46,7% yang mempunyai bentuk rumah setengah batu, sedangkan 1 responden yang hanya bertempat tinggal di kios-kios yang ada di Pantai Laguna.

## 4. Jumlah Anak
Jumlah  anak  dalam  keluarga  merupakan  tanggungan  bagi  kepala  keluarga untuk berusaha mencari penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para anggota keluarga (anak dan istri). Seorang anak laki-laki yang telah  menikah tentunya  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  keluarganya  dan  selalu  berusaha memenuhi kebutuhan anak dan istrinya.
Tabel 6
Distribusi Responden Yang Telah Mempunyai Anak
No Mempunyai Anak Frekuensi Persentase (%) 1 Ya 26 86,7 2 Tidak 3 10 3 Belum Kawin 1 3,3 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Berdasarkan  jumlah  responden  yang  berstatus  menikah  sebanyak  29 responden  atau  dapat  dikatakan  hampir  keseluruhan  responden  telah  berstatus menikah.  Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  responden  yang  telah memiliki  anak  yaitu  26  responden  (86,7%),  sedangkan  responden  yang  bertatus menikah  dan  belum  mempunyai  anak  sebanyak  3  responden  (10%).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  jumlah  responden  yang  berstatus  menikah mempunyai jumlah tanggungan dan berusaha mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan  anak  dan  istrinya  dengan  bekerja  sebagai  penjual  pisang  epe  di  kota Makassar.
Sementara itu, responden yang telah mempunyai anak dapat juga diketahui besarnya jumlah anak mereka pada tanel berikut ini:
mereka pada tanel berikut ini:

## Tabel 7

## Distribusi Responden Menurut Besarnya Jumlah Anak
No Jumlah Anak Frekuensi Persentase (%) 1 5 orang anak lebih 2 6,7 2 4 orang anak 1 3,3 3 3 orang anak 4 13,3
4 2 orang anak 12 40 5 1 orang anak 7 23,4 6 Tidak mempunyai anak 3 10 7 Belum menikah 1 3,3 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Tabel  di  atas  menunjukkan  besarnya  jumlah  anak  dari  26  responden  yang berstatus  menikah  dan  telah  mempunyai  anak.  Data  di  atas  diurut  berdasarkan urutan yang terbesar sampai terkecilnya jumlah anak. 6,7% mempunyai 5 orang anak atau  lebih,  3,3%  mempunyai  4  orang  anak,  13,3%  mempunyai  3  orang  anak,  40% mempunyai 2 orang anak, dan 23,4% mempunyai 1 orang anak.
Besar kecilnya jumlah anak  yang menjadi tanggungan bagi  kepala  keluarga terutama dalam memenuhi segala kebutuhan sang anak. Kebutuhan bagi anak selain sandang pangan juga kebutuhan untuk bersekolah adalah hal yang paling pokok bagi bekal masa depan anak.

## Tabel 8

## Distribusi Responden Menurut Anak Yang Bersekolah
No Anak Yang Bersekolah Frekuensi Persentase (%) 1 Ada 18 60 2 Tidak ada 8 26,7 3 Tidak mempunyai anak 3 10 4 Belum menikah 1 3,3 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  yang  mempunyai  anak  yang bersekolah  yaitu  18  responden  (60%),  ini  murupakan  salah  satu  usaha  untuk meningkatkan  status  sosial  khususnya  bagi  masa  depan  anak,  sedangkan  8 responden  (26,7%)  tidak  mempunyai  anak  yang  bersekolah.  Dari  hasil  data  yang dimiliki, para responden yang tidak mempunyai anak yang bersekolah dikarenakan anaknya masih kecil atau belum cukup umur untuk berada pada usia sekolah.

## 5. Kesehatan
Aspek  kesehatan  merupakan  salah  satu  sisi  yang  cukup  penting  dalam kehidupan  setiap  manusia.  Hal  ini  karena  selain  kesehatan  merupakan  salah  satu indikator dalam menentukan kesejahteraan masyarakat, tanpa kesehatan sepertinya kehidupan manusia menjadi kurang berarti. Oleh karena itu masalah kesehatan ini tidak  dapat  diabaikan  dalam  kehidupan  manusia.  Begitu  pula  dengan  halnya pedagang kaki lima, terutama bagi para penjual pisang epe masalah kesehatan sangat
dibutuhkan oleh karena kondisinya sebagai pedagang membutuhkan mereka harus tetap sehat karena harus melayani para pembeli.
Dari  hasil  data  yang  saya  dapatkan  bahwa  rata-rata  penjual  pisang  epe menggunakan puskesmas sebagai tempat pengobatan atau perawatan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penjual pisang epe mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan bagi kelangsungan hidup.

## 6. Hubungan Sosial di Kota Makassar
Migrasi  desa-kota  yang  dilakukan  para  pendatang  yang  bekerja  sebagai penjual  pisang  epe  tentunya  secara  penuh  terlibat  dalam  kehidupan  perkotaan. Mereka juga berintegrasi dan berinteraksi disamping dengan para penduduk kota, akan teapi juga terutama pada teman-teman sesame penjual pisang epe dan terutama pada sanak saudara yang berada di kota.

## Tabel 19

## Distribusi Responden Menurut Kunjungan Pada Sanak Keluarga di Kota Makassar
No Sering Berkunjung Frekuensi Persentase (%) 1 Ya 23 76,7 2 Tidak 7 23,3 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Seperti  yang  terlihat  pada  atabel  di  atas,  kunjungan  pada  tempat  sanak keluarga menunjukkan 76,75 responden saling berkunjung ke tempat sanak keluarga di kota Makassar atau yang berada di kota Makassar sebagai kunjungan pada kerabat yang  bermukim  di  kota.  Sedangkan  hanya  23,3%  responden  yang  tidak  pernah berkunjung pada sanak keluarga di kota Makassar, kurangnya kunjungan diantara mereka ini disebabkan oleh karena jarak tempat tinggal responden dan tempat tinggal sanak  keluarga cukup jauh, sehingga kunjungan ke tempat sanak keluarga hampir tidak pernah.
Berikut ini tabel cara para responden mengadakan hubungan dengan orang- orang sesame daerah asal:
Tabel 10
Distribusi Responden Menurut Cara Mengadakan Hubungan Dengan Orang Sesama
Daerah Asal di Kota Makassar No Cara Mengadakan Hubungan
Frekuensi Persentase (%) 1 Saling berkunjung ke tempat masing-masing 13 43,3 2 Bertemu pada acara tertentu 10 33,3 3 Bertemu pada saat tidak bekerja 5 16,7
4 Hanya bertemu di daerah asal 2 6,7 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Data di atas menunjukkan bahwa saling berkunjung ke tempat masing-masing yang biasa dilakukan oleh 13 responden (43,3%), 10 responden (33,3%) melakukan dengan bertemu pada acara-acara tertentu, misalnya pesta pernikahan dari seorang kerabat atau acara lainnya. Sedangkan yang bertemu pada pada asaat liburan atau saat tidak bekerja sehingga mempunyai waktu untuk bertemu dengan orang-orang sedaerah asal ada 5 responden (16,7%), dan yang jhanya bertemu di daerah asal saja sebanyak 2 responden (6,7%).
Selain itu juga dapat dilihat bahwa kencendrungan terjadinya konflik antara sesame pedagang kaki lima dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 11
Distribusi Responden Menurut Intensitas Terjadinya Konflik antar Sesama Penjual
Pisang Epe di Pantai Losari No Terjadinya Konflik Frekuensi Persentase (%) 1 Sering 1 3,3 2 Jarang 3 10 3 Tidak pernah 26 86,7 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Dari dabel diatas tergambar bahwa intensitas terjadinya konflik antar sesama penjual pisang epe hanya 3,3%, hal ini menggambarkan bahwa konflik antara penjual pisang  epe  sangat  jarang  terjadi.  Kalaupun  terjadi  konflik  diantara  mereka  hanya persoalan  sepele atau hal-hal yang sifatnya dapat terselesaikan secara kekeluargaan.
Hubungan sosial baik antar teman seprofesi, sanak keluarga maupun tetangga di kota Makassar sangat penting peranannya bagi penyesuaian hidup di kota yang sangat  berbeda  dengan  kehidupan  di  daerah  asal.  Dalam  kehidupan  sehari-hari, seseorang  pasti  memerlukan  bantuan  baik  itu  dari  sanak  keluarga,  teman  atau tetangga pada saat mereka sangat memerlukannya.
Tabel berikut ini cara responden mengatasi kesulitan ekonomi atau kesulitan lainnya:
Tabel 12 Distribusi Responden Menurut Cara Mengatasi Kesulitan Ekonomi atau Kesulitan Lainnya No Cara Mengatasi Frekuensi Persentase (%) 1 Meminta bantuan teman seprofesi 2 6,7
2 Meminta bantuan tetangga 4 13,3 3 Meminta bantuan pada sanak keluarga 24 80 Jumlah 30 100
Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  cara  mengatasi  bila  responden mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan lainnya yang memerlukan bantuan, 24 responden  (80%)  mengatasi  dengan  meminta  bantuan  pada  sanak  keluarga,  4 responden  (13,3%)  mengatasi  dengan  meminta  bantuan  pada  tetangga,  dan  2 responden  (6,7%)  mengatasi  dengan  meminta  bantuan  pada  teman  seprofesi  atau teman-teman sesama pedagang pisang epe.
Data  tersebut  menunjukkan  kenyataan  bahwa  besarnya  peranan  sanak keluarga, tetangga, dan teman seprofesi dalam menjalin hubungan sosial kehidupan di perkotaan.
Sementara  itu,  hubungan  antara  masyarakat  lainnya  di  sekitar  pemukiman memerlukan  proses  interaksi  dan  adaptasi  antar  para  penduduk  dalam  satu lingkungan tempat bermukim.

## Tabel 13

## Distribusi Responden Menurut Keterlibatan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di
Lingkungan Tempat Tinggal No Sering Terlibat Frekuensi Persentase (%) 1 Ya 5 16,7 2 Kadang-kadang 18 60 3 Tidak 7 23,3 Jumlah 30 100
Sumber: hasil Tabulasi Data Primer 2015
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan    keterlibatan  responden  dalam  kegiatan kemasyarakatan  di  lingkungan  tempat  tinggal  mereka,  misalnya  kegiatan  gotong royong  atau  kegiatan  kemasyarakatan  yang  lainnya.  Responden  yang  menjawab sering  terlibat  dalam  kegiatan  kemasyarakatan  yaitu  ada  5  responden  (16,7%), sedangkan  18  responden  (60%)  hanya  kadang-kadang  mengikuti  kegiatan kemasyarakatan atau tidak terlalu sering, dan 7 responden (23,3%) menjawab tidak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.
Mereka  yang  tidak  pernah  terlibat  dalam  kegiatan  kemasyarakatan  pada lingkungan  sekitar  tempat  tinggal  mereka  kerena  meraka  merasa  dirinya  bukan sebagai penghuni tetap atau hanya mengontrak saja. Di samping itu jumlah jam kerja meraka melebihi jam kerja normal, sehingga mereka tidak dapat ikut dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal mereka.

## KESIMPULAN
Latar  belakang  kehidupan  sosial  para  pedagang  pisang  epe  di  pantai  losari rata-rata berasal dari suku Makassar. Kebanyakan tingkat pendidikan yang dimiliki pedagang pisang epe hanya sebatas SD dan SMP, sehingga mendorong mereka untuk terjun  ke  sektor  informal.  Karena  bekerja  di  sektor  informal  tidak  memerlukan pendidikan san keterampilan yang tinggi.
Motivasi para pendatang dari asal sebagai pedagang pisang epe sebagai suatu pekerjaan, yaitu adanya dorongan untuk bekerja di kota dan ajakan untuk bekerja sebagai  pedagang  pisang  epe.  Peran  sanak  keluarga  dan  teman  juga  tidak  lepas membantu mencarikan pekerjaan ketika para pendatang dari desa berada di kota.
Keadaan sosial ekonomi pedagang pisang epe di pantai losari cukup memadai. Sebagai  pekerja  di  sektor  informal,  keadaan  tempat  tinggal  mereka  yang  status kepemilikan rumah sendiri yang terbuat dari setengah batu. Kesadaran yang tinggi akan  pentingnya  kesehatan  bagi  kelangsungan  hidup,  hubungan  yang  baik  antar sesame penjual pisang epe walaupun persaingan tetap ada.
Sektor  informal  pedagang  kaki  lima  khususnya  para  pedagang  pisang  epe, tampaknya  harus  patut  diperhitungkan  dalam  konteks  permasalahan  tenaga  kerja secara umum. Tindakan bijaksana yang patut di lakukan oleh pihak terkait terhadap kaki  lima  khususnya  pedagang  pisang  epe  adalah  bukan  tindakan  mematikan kesempatan kerja mereka tanda mencarika alternatif lain untuk tetap memperoleh penghasilan.
Bagi pemerintah daerah tindakan yang dilakukan bukanlah menertibkan dan mengusir  seperti  yang  dilakukan  beberapa  tahun  dan  beberapa  bulan  yang  lalu. Tetapi  sebaiknya  pemerintah  mengadakan  pembinaan  sebagai  unit  usaha  yang bertujuan  mengembangkan  kegiatan  usaha  pedagang  kaki  lima  karena  meraka adalah  kelompok  yang  memounyai  potensi  untuk  menjadikan  usaha  formal. Disamping itu pula, pemerintah harus meminimalisir jumlah pedagang kaki lima di pantai losari, karena tiap tahunnya akan semakin bertambah.
Pemerintah  Kota  Makassar  dan  pedagang  kaki  lima  khususnya  pedagang pisang epe sebaiknya membentuk suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka yang bertujuan untuk melindungi dan membantu para pedagang kaki lima dari  segala  macam  hambatan  yang  dirasakan  selama  ini.  Dalam  pembinaan  dan pengembagna sektor informal sebaiknya saling mendukung dan berkesinambungan, baik  pihak  pemerintah  yang  terkait  maupun  dari  pihak  swasta  mengingat peranannya dalam mengatasi ketenagakerjaan yang cukup besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukur,  1986,  Perkembangan  dan  Perencanaan  Studi  Implementasi, Pusdiklat Pegawai Negeri, Jakarta.
Abdul  Wahab,  Solichin,    2002,  Analisis  Kebijaksanaan  :  Dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara,  Edisi  Kedua  Cetakan  Ketiga,  Bumi Aksara, Jakarta.
Abustam, Muhammad Idrus. 1989. Gerak penduduk pembangunan dan perubahan sosial, Jakarta: UI-Press.
Abu  Hamid,  1992,  sumbangan  sektor  informal  terhadap  struktur  perekonomian kotamadya ujungpandang. Makalah Seminar nasional “peranan s wasta dalam pengelolahan kota di Indonesia”
An-nat,  B.,  1983,  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  PKL  :  Studi  kasus  di Yogyakarta  dan  DKI – Jakarta.  Beberapa  koleksi  hasil  penelitian  program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM 1995.
Arikunto, Suharsimin. 2006. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:
PT Rineka Cipta.
Bintarto.  1989,  Interaksi  Desa-Kota  dan  Permasalahannya.  Ghalia  Indonesia. Jakarta
Dahriani,  1995,  Potre  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pantai  Losari  Kotamadya  Ujung Pandang, Skripsi (tidak diterbitkan) Universitas Hasanuddin, Makassar
Effendy, Onong Uchjana. 1994. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
Faisal,  Sanapiah.  2007.  Format-format  Penelitian  Sosial,  Jakarta:  PT RajaGrafindo persaja
Hart, K., 1973, Sektor Informal dan Pengangguran di Kota, Gramedia, Yogyakarta. Jayadinata, J.T., 1999, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, ITB, Bandung.
Keputusan  Walikota  Makassar  Nomor  01  Tahun  2002  tentang  memberikan kewenangan  kepada  Camat  untuk  melakukan  penertiban  dan  pembinaan pedagang kaki lima
Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Koentjaraningrat,  1981,  Kebudayaan  Mentalitas  dan  pembangunan,  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1991. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Munir, R. 2000. Migrasi. Dalam Lembaga Demografi FEUI. Dasar-dasar Demografi: edisi 2000. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul jannah. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif:
Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT. Rajagrifindor Persada
Perda Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang No. 2 Tahun 1990, Tentang Pembinaan Pedagang kaki Lima Dalam Kota Madya Tingkat II Ujung pandang Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT Refika Aditama.