## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804 Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab
Sehan Rifky 1
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sehanrifky@gmail.com 1
Masduki Duryat 2
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon masdukiduryat@syekhnurjati.ac.id 2
Savitri Tungga Saddami 3
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tunggasaddamisavitri@gmail.com 3
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897

## Abstract
This paper discusses descriptively the Leadership Management and Political Policies of Umar bin Khatttab in managing a government. Umar's leadership lasted for more or less  10 years, even though the government during Umar's time was really growing rapidly because it was supported by political conditions that tended to be stable and only continued the leadership of Abu Bakar Ash Shidiq, therefore Caliph Umar could become a manager with government institutions formed by umar, as well as policies that separate the interests of the  political  elite  from  the  interests  of  society.  Umar  was  also  known  for  his  phenomenal  policy,  namely dividing  several  regions  of  the  country  into  provinces  led  by  governors  and  continuously  expanding  to various parts of the world from the Arabian Peninsula, Palestine, Syria, Iraq, Egypt, Persia and Rome, so that at that time Islam became victorious and strong with aqidah taught based on the Al-Quran and Sunnah. His knowledge and innovation in dealing with poverty and being able to maximize the assets and resources of the state owned so  that the community at that time was safe, prosperous and  peaceful,  Umar's leadership management  made  him  a  leader  who  was  loved  by  his  people.  Umar  also  has  a  unique  leadership management,  namely  "blusukan"  to  the  village  without  strict  supervision.  Like  the  number  one  person  in Indonesia, namely President Jokowi, who implemented this "blusukan" strategy in his leadership, it managed to captivate the hearts of the people and succeeded in making him president for 2 terms..
Keywords : Leadership Management, Political Policy, Umar Bin Khattab, Islamic Politics.

## Abstrak
Tulisan ini membahas secara deskriptif tentang Manajemen Kepemimpinan dan Kebijakan Politik Umar bin  Khatttab  dalam  mengatur  sebuah  pemerintahan.  Kepemimpinan  Umar  kurang  lebih  berlangsung selama 10 tahun, walaupun demikian pemerintahan pada zaman umar sungguh sangat berkembang pesat karena  didukung  dengan  kondisi  politik yang  cenderung  stabil  dan  tinggal  meneruskan  kepemimpinan dari Abu Bakar Ash Shidiq maka dari itu Khalifah Umar dapat menjadi manager dengan adanya lembaga- lembaga  pemerintahan  yang  dibentuk  oleh  umar,  serta  kebijakan-kebijakan  yang  memisahkan kepentingan elite politik dengan kepentingan masyarakat. Umar juga  dikenal dengan kebijakannya yang fenomenal yaitu membagi beberapa wilayah negara menjadi provinsi yang dipimpin oleh gubernur serta terus  menerus  melakukan  eskpansi  ke  berbagai  belahan  dunia  dari  mulai  semenanjung  arab,  Palestina, Syria, Irak, Mesir, persia, dan romawi, sehingga pada saat itu Islam menjadi berjaya serta kokoh dengan aqidah yang diajarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pengetahuan dan Inovasinya dalam menangani
kemiskinan  serta  dapat  memaksimalkan  harta  dan  sumberdaya  negara  yang  dimiliki  sehingga menjadikan  masyarakat  kala  itu  menjadi  aman, makmur  dan  tentram,  manajemen  kepemimpinan  yang dimiliki umar menjadikannya sebagai pemimpin yang dicintai rakyatnya. Umar juga memiliki manajemen kepemimpinan  yang  khas  yakni  ”blusukan”  ke  perkampungan  tanpa  pengawasan  yang  ketat.  Seperti halnya  orang  nomor  satu  di  Indonesia  yaitu  Presiden  Jokowi  yang  menerapkan  strategi  ”blusukan”  ini dalam kepemimpinannya, itu berhasil memikat hati rakyat serta sukses menjadikannya presiden selama 2 periode.
Kata Kunci : Manajemen Kepemimpinan, Kebijakan Politik, Umar Bin Khattab, Politik Islam.

## Pendahuluan
Dalam  Islam  kepemimpinan  berlandaskan  pada  Al-Quran,  As-sunnah,  dan  ijtihad. Adapun karakter pemimpin dalam Islam yaitu seseorang yang memiliki karakter kenabian diantaranya: sidiq,  amanah,  tabligh,  dan  fatonah .  Selain  dari  karakter  kenabian  seorang pemimpin  juga  harus  memiliki  aqidah  yang  lurus,  berakhlakul  karimah,  memiliki kecerdasan dan berwawasan luas serta memiliki kemampuan manajerial (Formanto 2020).
Manajemen  kepemimpinan  yang  diamalkan  oleh  Umar  bin  Khattab,  salah  satu khalifah  Rasyidin,  menyiratkan  prinsip-prinsip  yang  tetap  relevan  untuk  dipakai  pada zaman modern. Salah satu pilar utama adalah keadilan sosial yang menjadi landasan bagi kebijakan  distribusi  kekayaan  dan  sumber  daya  yang  merata.  Umar  secara  aktif  terlibat dalam  mengatasi  ketidaksetaraan  ekonomi  dengan  mengadopsi  pendekatan  redistribusi, mencegah  konsentrasi  kekayaan  pada  kelompok  tertentu.  Prinsip  ini  mencerminkan pentingnya keadilan sosial dalam manajemen modern, di mana perusahaan dan organisasi diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan serta meminiminalisir adanya korupsi pada kalangan elite politik.
Kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Umar juga memiliki relevansi yang patut  dijadikan  pedoman  untuk  diaplikasikan  pada  saat  ini.  Ia  mendorong  interaksi langsung  dengan  rakyat  dan  mendengarkan  pandangan  mereka  sebelum  membuat keputusan  penting.  Pendekatan  ini  menggarisbawahi  pentingnya  melibatkan  stakeholder dan  tim  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  sesuatu  yang  menjadi  inti  manajemen partisipatif modern.
Kemampuan  Umar  dalam  mengelola  krisis  dan  berinovasi  juga  menarik  perhatian. Dalam  situasi  sulit,  ia  mampu  mengambil  tindakan  cepat  dan  berani  serta  menemukan solusi kreatif untuk mengatasi masalah. Ini mengingatkan kita pada pentingnya manajemen perubahan dan kemampuan beradaptasi dalam dunia bisnis yang penuh tantangan saat ini.
Selain  itu,  pendekatan  transparansi  dan  pertanggungjawaban  Umar  dalam pemerintahan  juga  memiliki  paralel  dalam  manajemen  modern.  Keterbukaan  dalam administrasi,  kemampuan  untuk  mengoreksi  kesalahan,  serta  tanggung  jawab  terhadap tindakan  dan  keputusan  adalah  prinsip-prinsip  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan organisasi, bisnis, dan pemerintahan pada zaman sekarang. Kesemuanya ini menunjukkan bagaimana  manajemen  kepemimpinan  Umar  bin  Khattab  mengandung  prinsip-prinsip yang  relevan  dan  dapat  memberikan  inspirasi  dalam  berbagai  aspek  termasuk  bidang politik.
Politik  dalam  bahasa  Arab  disebut  siyasah  yang  berarti  mengatur,  mengurus  dan memerintah  atau  pemerintahan,  politik  dan  pembuatan  kebijaksanaan.  Pengertian  secara kebahasaan  ini  mengisyaratkan  bahwa  tujuan  siyasah  adalah  mengatur  dan  membuat kebijaksanaan  atas  sesuatu  yang  bersifat  politis  untuk  mencapai  sesuatu.  Fiqh  yang membahas masalah itu disebut fiqh siyasah (Imtihana 2009).

## Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab – Sehan Rifky, Masduki Duryat, Savitri Tungga Saddami
Secara hakikat, politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan,  aktivitas,  ataupun  sikap,  yang  tentunya  bertujuan  akan  mempengaruhi  atau mempertahankan  tatanan  kelompok  masyarakat  dengan  menggunakan  kekuasaan.  Ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari  politik,  justru  politik  memerlukannya  agar  suatu  kebijaksanaan  dapat  berjalan  dalam kehidupan masyarakat (Nambo and Puluhuluwa 2005).
Yusuf  Al-Qardhawy,  mendefenisikan  politik  sebagai  menjadikan  syari’at  sebagai pangkal  tolak,  kembali  dan  bersandar  kepadanya,  mengaplikasikannya  di  muka  bumi, menancapkan  ajaran-ajaran  dan  prinsipprinsipnya  di  tengah  manusia,  sekaligus  sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya (Al Qaradhawi 2004).
Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan  Islam  sebagai  acuan  nilai  dan  basis  solidaritas  berkelompok.  Karena  Islam adalah meliputi akidah dan syariat, ad Diin wad Daulah . Hal ini tentu sangat berbeda dengan agama-agama  lain,  seperti  Kristen,  Yahudi,  Budha,  Hindu.  Sebab  agama-agama  tersebut hanya  memuat  tuntunan-tuntunan  moral  saja,  tidak  mengajarkan  sistem  politik,  sistem ekonomi,  sistem  hukum,  sistem  pemerintahan  dan  sistem  sosial.  Sehingga  wajar  jika kemudian  pelibatan  agama  tersebut  dalam  kehidupan  politik  dan  pemerintahan  akan menyebabkan  “pemerkosaan”  dan  “penodaan”  terhadap  agama.  Karena  pada  dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Sementara Islam  yang  bersifat  syamil  dan  kamil,  yaitu  bersifat  menyeluruh,  tidak  memiliki  cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi  kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat,  dan  negara.  Dari  urusan  yang  paling  kecil  seperti  makan,  tidur  dan  lain-lain sampai  yang  paling  besar,  seperti  politik,  hukum,  ekonomi  dan  lain-lain  (Hamzani  and Aravik 2001).
Dewasa  ini  secara  garis  besar  terdapat  dua  spektrum  pemikiran  politik  Islam  yang berbeda,  sekalipun  kedua  spektrum  tersebut  sama-sama  mengakui  akan  urgensi  prinsip- prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan (Effendy 1988).
Pertama,  pendapat  yang  memposisikan  sistem  politik  modern  sebagai  sesuatu  yang berlawanan  dengan  pemikiran  politik  Islam.  Atas  pandangan  demikian,  golongan  ini berpendapat  bahwa  satu-satu  cara  menghadapi  konsep  politik  Barat  adalah  dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara atau menjadikan syarî´ah sebagai konstitusi negara. Sikap konfrontatif terhadap ide-ide politik Barat semakin tampak dalam terma-terma yang dikemukakan, misalnya konsep nation-state dianggap bertentangan dengan konsep ummat, konsep demokrasi dipahami secara berbeda dengan aplikasi al-syûrâ. Karena secara umum sistem politik yang dianut oleh golongan ini masih mengedepankan “hukum Tuhan”, atau masih  mengharap  secara  mendalam  campur  tangan  Tuhan  dalam  urusan-urusan kenegaraan, maka sistem politik yang dianut oleh golongan ini disebut juga dengan sistem kedaulatan Tuhan.
Spektrum  kedua,  adalah  pandangan  yang  akomodatif  terhadap  sistem  politik  Barat- modern.  Argumen  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pandangan  ini  adalah  dalam  Islam  tidak terdapat  pola  baku  tentang  sistem  politik  yang  harus  dianut  oleh  umat  Islam.  Bahkan menurut  golongan  ini  istilah  negara  ( al-dawlah )  tidak  ditemukan  di  dalam  Alquran. Sekalipun  terdapat  ungkapan-ungkapan  di  dalam  Alquran  yang  seolah  olah  maknanya merujuk   kepada kekuasaan  politik, akan  tetapi  sifatnya incidental  dan tidak  berpengaruh sama  sekali  terhadap  teori  politik.  Dengan  ungkapan  lain,  bagi  golongan  ini,  Alquran bukanlah kitab yang berisikan ilmu-politik.

## Hasil dan Pembahasan
1. Manajemen Kepemimpinan Umar Bin Khattab (13-25 H/634-644M)
Kepemimpinan  Umar  dalam  memerintah  negara  Madinah  seperti  digambarkan oleh  Syed  Mahmudunnasir  telah  menyulap  wilayah  negara  Islam  yang  masih  bayi menjadi kekaisaran yang besar dan kekuatan yang paling besar di dunia pada masa itu (Mahmudunnasir 1981). Dalam 10 tahun kepemimpinannya wilayah yang ditaklukkan meliputi,  Irak,  Iran,  Syria,  Palestina,  Romawi  dan  Mesir.  Kepemimpinannya memperlihatkan  ciri  yang  menonjol  dari  eranya  adalah  Umar  sosok  pemimpin  yang memiliki visi ke depan yang jelas. Hal ini terlihat dari langkah-langkah ekspansi yang kemudian  menyulap  negara  Madinah  yang  lokal  menjadi  bersifat  imperium  global. Demikian juga ia telah menjadikan Madinah dari corak kepemimpinan tradisional Arab yang  tekstual  kesukuan,  kemudian  mengkonsolidasikannya  menjadi  menjadi  bangsa Arab  yang  kuat  dan  berperadaban.  Dalam  mewujudkan  misinya  itu  ia  melakukan pembersihan  terhadap  kelompok-kelompok  kepentingan  yang  dianggap  dapat mengganggu.  generasi  sekarang.  Terobosan-terobosan  tersebut  antara  lain,  peletak dasar administrasi pemerintahan Islam, memperkenalkan sistem sensus, memperkenalkan  sistem  jaminan  pensiun,  memperkenalkan  kalender  hijriah, membentuk  dewan  keuangan  negara,  membangun  sistem  irigasi  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan lain-lain.
Khalifah Umar bin Khattab di dalam sejarah Islam tercatat sebagai salah seorang administrator  yang  terampil  dan  pandang  mengelola  administrasi  pemerintahan dengan  perangkat  mekanisme  yang  makin  disempurnakan.  Struktur  pemerintahan Madinah  diatur  oleh  Umar  sedemikian  rupa  baiknya,  sehingga  lebih  mencerminkan karakteristik  politik  Islam.  Salah  satu  mekanisme  yang  paling  penting  ialah pembentukan  majelis  permusyawaratan  yang  anggota-anggotanya  terdiri  dari kelompok Muhajirin dan Anshar. Kelompok Anshar terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Tercatat  sebagai  anggota  pada  majelis  itu  antara  lain  Utsman  bin  Affan,  Ali  bin  Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu ‟ az bin Jabal, Ubay bin Ka ‟ ab, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain.  Tempat persidangan majelis adalah di Masjid Madinah (Azhary 2007) .
Bahkan  terdapat  pula  petugas  pengawas  yang  melaporkan  kepadanya  tentang kemungkinan-  kemungkinan  terjadinya  penyelewengan  baik  yang  dilakukan  oleh pejabat sipil maupun pejabat militer. Setiap kasus   penyelewengan   beliau   selesaikan
secara      hukum.  Untuk  hal  ini  tiada  seorang  pun  dikucilkan (Azhary  2007) .  Prinsip persamaan ini juga terlihat dalam suatu surat Umar bin Khattab kepada Abu Musa al- Asy ‟ ari  ketika  itu  menjabat  sebagai  hakim.  Persamakanlah  rakyat  di  hadapanmu,  di persidangan-persidangan  dalam  mahkamahmu  agar  orang  yang  mempunyai kedudukan  tinggi  tidak  mengharapkan  sesuatu  (yang  buruk)  dari  padamu  sedang orang-orang yang lemah tidak putus asa mengharapkan keadilanmu (Azhary 2007) .
Prinsip  kesejahteraan  pun  sangat  diterapkan  Umar  bin  Khattab  kepada  para pegawai negara dengan cara memberikan gaji atau perhiasan yang cukup. Dengan cara ini,  kemungkinan  penyelewengan-penyelewengan  terhadap  kekayaan  negara  dapat dihindari (Azhary 2007) . Umar membagi kekuasaan Islam, yang berpusat di Madinah, ke  dalam  beberapa  provinsi,  yaitu  Mekkah,  Madinah,  Syam,  Jazirah,  Basra,    Kufah, Mesir,   dan Palestina. Langkah membagi wilayah kekuasaan Islam yang luas tersebut merupakan  sesuatu  yang  tepat  dalam  memimpin  wilayahnya.  Kawasan  yang  sudah demikian  luas  itu  tidak  mungkin  lagi  diatur  langsung  dari  Madinah.  Tugas-tugas pemerintahan  di  kawasan  itu  dipercayakan  kepada  para  gubernur.  Kedudukan gubernur merupakan wakil khalifah di Madinah.
Untuk  memelihara  keutuhan  negara,  di  mana  diperlukan  kekuatan  militer  yang tangguh  dan  berkelanjutan,  Umar  mulai  membentuk  diwan  tentara  reguler  dengan sistem  imbalan  oleh  negara  dari  baitul  mal.  Diwan  tersebut  dikenal  dengan  sebutan Diwan  Umar,  yaitu  suatu  daftar  orang-orang dalam laskar  yang  diatur  menurut suku masing-masing.  Diwan  itu  juga  memberikan  penetapan  jumlah  gaji  yang  harus diterima.  Bahkan  diwan  tersebut  juga  menjelaskan  pengelompokan  jumlah  gaji  itu berdasarkan pada waktu mereka memeluk Islam.
Umar  juga  membentuk  dewan-dewan  dalam  pemerintahan,  mendirikan  baitul mal, membuat mata uang emas, membentuk korps tentara untuk menjaga tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos, menciptakan tahun hijrah,  dan  mengontrol  hisbah.  Hisabah  merupakan  pengawasan  terhadap  pasar, pengontrolan  terhadap  timbangan  dan  takaran,  pengawasan  terhadap  tata  tertib kesusilaan, sampai pengawasan terhadap kebersihan jalan.
Satu hal yang unik belum pernah dilakukan oleh penguasa di mana pun, Khalifah Umar  bin  Khattab  pada  setiap  malam  melakukan  perjalanan  keliling  kampung  untuk
menyelidiki  dan  mengetahui  bagaimana  kehidupan  rakyat.  Beliau  langsung  pergi seorang diri secara incognito untuk melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Suatu ketika dalam  suatu  perjalanan,  beliau  menyaksikan  seorang  ibu  sedang  berebus  sesuatu. Sementara  itu  anaknya  merintih  kelaparan.  Ketika  beliau  mengetahui  bahwa  yang direbus  oleh  si  ibu  itu  adalah  air  dengan  maksud  untuk  menghibur  si  anak  yang kelaparan,  maka  beliau  segera  berfikir  bahwa  beliaulah  yang  bertanggung  jawab terhadap  kejadian  ini.  Umar  sebagai  khalifah  merasa  hal  itu  tidak  patut  terjadi,  kalau saja ia tahu sebelumnya. Maka pada saat itu juga ia pergi meninggalkan tempat itu dan segera  kembali  dengan  memanggul  sejumlah  gandum  dan  lain-lain  untuk  diberikan kepada si ibu tadi untuk segera dimasak sebagai makan malam mereka. Begitulah cara Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan prinsip kesejahteraan (Azhary 2007).
Sebagai  seorang  Manajer  handal  Khalifah  Umar  ibn  al-Khattab  membuat Lembaga-lembaga, yang mendapatkan distribusi dana dari Bait al-Mal (Firdaus 2013):
a. Lembaga Pelayanan Militer.  Lembaga ini berfungsi  untuk mendistribusikan  dana bantuan  kepada  orang-orang  yang  terlibat  dalam  peperangan.  Besarnya  jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
b. Lembaga Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran  gaji  para  hakim  dan  pejabat  eksekutif.  Besarnya  gaji  ini  ditentukan oleh  dua  hal,  yaitu  jumlah  gaji  yang  diterima  harus  mencukupi  kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan kalau pun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
c. Lembaga  Pendidikan  dan  Pengembangan  Islam.  Lembaga  ini  mendistribusikan bantuan  dana  bagi  penyebar  dan  pengembang  ajaran  Islam  beserta  keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
d. Lembaga Jaminan Sosial. Lembaga ini menyimpan daftar bantuan untuk fakir dan miskin.  tujuan  dari  lembaga  ini  adalah  agar  tidak  seorangpun  di  negeri  ini terabaikan kebutuhan hidupnya. semua orang yang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu,  janda  atau  oleh  karena  sebab  lain  sehingga  tidak  mampu  memperoleh penghidupan sendiri diberi bantuan keuangan secara tahunan dari Bait al-Mal .
Lembaga-lembaga yang muncul tidak hanya terkait dengan badan yang memiliki fungsi  sebagai  eksekutif,  melainkan  pula  lembaga  yang  mengawali  pelayanan  publik
dengan  tujuan  untuk  memberikan  pelayan  yang  terbaik  masayarakat  di  masa pemerintahannya. Lembaga-lembaga tersebut adalah (Al-Qudsy and Ab Rahman 2011):
a. Hisbah,  lembaga  yang  memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap  keberlakuan  dan penerapan hukum di pasar atau area perdagangan, dengan dikepalai oleh muhasib.
b. Lembaga pengaduan yang diperuntukan meberikan laporan-laporan terkait aduan- aduan masyarakat atas sesuatu hal yang merugikan masyarakat itu sendiri.
Umar  ibn  al-Khattab    adalah  sosok  pemimpin  yang  berhasil  membawa masyarakat  islam  menuju  keberhasilan  dalam  membangun  pondasi  keagamaan  yang kuat.  Sosok  pemimpin  yang  taat,  demokratis,  jujur,  adil  ,  dan  peduli  terhadap rakyatnya.  Gaya  kepimpinan  dan  pemikiran  Umar  ibn  al-Khattab  yang  handal menjadikan  beliau  sebagai  salah  satu  pemimpin  yang  hebat  dimasanya.  Umar  adalah khalifah yang  sangat mementingkan kerja  dan  produktifitas  tinggi,  beliau menjadikan kerja sebagai bentuk ibadah yang tertinggi. Kepemimpinan Umar ibn al-Khattab selama 10 tahun sebagai Amirulmukminin, peranan umar sebagai tidak hanya dikenal sebagai kepala negara namun juga sebagai pemimpin umat (Pratama and Sujati 2018).
Hanya  saja,  akhir  hidup  Umar  sangat  tragis  pada  hari  Rabu  bulan  Dzulhijah tahun 23 H Umar bin Khattab wafat, lantaran terbunuh oleh seorang budak dari Persia bernama Abu Lu ‟ luah. Tragedi ini terjadi sewaktu penduduk tengah berkumpul untuk menjalankan  shalat  subuh,  Abu  Lu ‟ luah  masuk  ke  tengah-tengah  mereka.  Ketika Khalifah Umar memasuki masjid, ia menyerbu dan menikamnya dengan sebilah pisau tajam  dengan  cepat  melarikan  diri.  Pembunuhan  tersebut  diduga  bermotif  dendam akibat  penaklukan atas  Persia  yang dilakukan  pasukan  Islam  pada masa  Umar. Umar memerintah  paling  lama  dibandingkan  tiga  khalifah  lain,  yaitu  sepuluh  tahun  enam bulan (Hamzani and Aravik 2001).

## 2. Kebijkan Politik Kenegaraan Umar Ibn Khattab
Umar  merupakan  pemimpin  yang  selalu  membuat  kebijakan  revolusioner  pada masa  pemerintahannya  yang  tidak  pernah  ada  sebelumnya.  Pemimpin  yang  pertama kali  membuat  penanggalan  hijriyah,  mengumpulkan  masyarakat  untuk  solat  tarawih berjamaah.  Selain  itu  Umar  juga  merupakan  pemimpin  yang  selalu  melakukan  dan mencapai  hal  baru  yang  belum  pernah  dilakukan  oleh  pemimpin  sebelumnya
(Setiyowati et al. 2021). Di antara kebjakan-kebijakan politik kenegaraan yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khattab antara lain:
a. Ekspansi ke Persia
Setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar meneruskan kebijakan-kebijakan  yang  sebelumnya  sudah  ditempuh  pada  masa  Abu  Bakar. Salah  satu  kebijakan  tersebut  adalah  peperangan  melawan  memperebutkan wilayah Hira, salah satu kawasan Sasanid Persia. Jadi, jika Abu Bakar fokus pada kebijakan-kebijakan  internal  karena  memang  kondisinya  pada  masa  itu  demikian genting,  maka  Umar  melakukan  kebijakan-kebijakan  keluar  atau  ekspansi. Ekspansi  yang  dilakukan  Umar  adalah  terutama  perlawanan  atau  peperangan terhadap  Persia,  seperti  tampak  pada  perang  Namarraq,  al-Jasr  (jembatan), Qadisiya,  dan  Jalula.  Dengan  dikuasainya  wilayah-wilayah  tersebut  dari  Persia, maka seluruh wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah kekuasaan negara Islam.
Ada  sejumlah  alasan  mengapa  umat  Islam  terlibat  konflik  dan  akhirnya mengadakan  Peperangan  atau  penaklukan  terhadap  wilayah-wilayah  Sasanid Persia.  Pertama,  adalah  alasan  stabilitas  keamanan.  Ketika  negara  Islam  Madinah baru tumbuh di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad bangsa Persia menghhina utusan  yang  dikirim  nabi  Muhammad  ke  Persia.  Rajanya  waktu  itu  bernama Khusroes II. Kemarahan umat Islam ini semakin bertambah, ketika ternyata bangsa Persia  terbukti  menghasut  bahkan  memberikan  bantuan  militer  dalam  melawan negara  Madinah.  Oleh  sebab  itu  sangat  beralasan  jika  kemudian  negara  Madinah ini  melakukan  penaklukan  terhadap  kekuasaan  Persia.  Apalagi  memang  secara geografis  wilayah-wilayah  tersebut  sangat  strategis  dalam  konteks  hubungan dengan  suku-suku  Arab lainnya.  Kedua,  adalah  alasan  ekonomi.  Kawasan  Persia, terutama  Irak  adalah  wilayah  yang  sangat  subur,  karena  diapit  oleh  dua  sungai, yakni Tigris dan Euprhat. Posisi demikian menyebabkan daerah Irak adalah daerah yang makmur yang sangat potensial bagi sumber pendapatan negara (Ali 2000).
b. Ekspansi ke Bizantium
Byzantine  adalah  salah  satu  wilayah  kekuasaan  Romawi  di  Timur  yang meliputi  Syria,  Palestina  dan  Mesir.  Kaisarnya  bernama  Heracklius.  Hubungan antara  negara  Madinah  pimpinan  nabi  Muhammad  dan  Bizantium  ini  awalnya cukup bagus, yakni dengan penerimaan yang baik atas delegasi yang dikirim nabi
Muhammad  ke  daerah  ini  oleh  Heraclius.  Akan  tetapi  di  Syria,  delegasi  yang dikirim  Nabi  Muhammad  ke  daerah  ini  dibunuh.  Sejak  masa  inilah  hubungan keduanya  yakni  antara  Bizantium  dan  negara  Madinah  cenderung  memburuk. Situasi ini  diperburuk  dengan  keterlibatan  Heraclius  dalam  menyulut  suku-  suku Badui  di  daerah  perbatasan  di  Syria  dan  Palestina  untuk  melawan  kekuasaan negara Madinah pada masa Abu Bakar. Jadi hal inilah yang menyulut permusuhan antara  Bizantium  dan  negara  Madinah,  yakni  perlakuan  yang  tidak  baik  sebagai negara  tetangga,  dan  ancaman  stabilitas  keamanan.  Faktor  selanjutnya  adalah alasan ekonomi.  kawasan-kawasan yang dikuasai Bizantium, seperti Syria,  Mesir, dan Palestina adalah daerah yang sangat subur. Keadaan demikian memberi andil yang  sangat  besar  bagi  kemakmuran  masyarakatnya.  Sementara  di  sisi  lain  di Arabia,  wilayah  kekuasaan  Islam  adalah  wilayah  yang  sebagian  besar  adalah gurun. Kesuburan dan kemakmuran wilayah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penaklukan oleh negara Madinah (Katimin 2017).
Meskipun  demikian  hubungan  antara  pemerintahan  Madinah  dengan Bizantium  tidak  selamanya  dalam  keadaan  konflik.  Apalagi  ketika  Jerusalem berada  di  bawah  taklukan  negara  Madinah,  para  penguasa  Islam  berusaha  untuk memperbaiki  kehidupan  rakyat,  melakukannya  dengan  adil  dan  penuh  tanggung jawab.
c. Sistem Pemerintahan Umar Ibnu Khattab
Kebijakan  Umar  yang  dianggap  monumental  selain  ekspansi  adalah mendirikan  sebuah  sistem  administrasi  pemerintahan.  Umar  membagi  wilayah negara  menjadi  sejumlah  Propinsi.  Masing-masing  propinsi  ini  diketuai  oleh seorang  gubernur  (wali  atau  amîr),  yakni:  Gubernur  Makkah,  Madinah,  Jazirah, Basrah,  Mesir,  dan  Palestina.  Seorang  penguasa  propinsi  (wali)  juga  seorang panglima  militer  sekaligus  sebagai  imam  agama.  Mereka  bertanggungjawab langsung  kepada  khalifah.  Masing-masing  propinsi  terdiri  dari  distrik-distrik (Kabupaten) yang dikepalai oleh seorang ‘ amil.
Penguasaan  Imperium  Persia  dan  Imperium  Romawi  menjadi  puncak  dari keberhasilan  Umar  ibn  al-Khattab  dalam  memimpin  Bangsa  Arab,  yang  terpisah jauh dengan pengaruh dari kedua imperium tersebut sejak Nabi Muhammad saw
dideklarasikan  sebagai  khatam  al-Anbiya.  Luas  wilayah  yang  ditaklukan  oleh Umar  ibn  al-Khattab  adalah  1.500.000  km2,  dengan  rincian  sebagai  berikut  (Al- Azami, n.d.):
1) Yarmuk atau wacusaarrnuk atau Wacusa, 5 Rajab, 13 H. (Sept. 634 M).
2) Pertempuran Qadisiyah, Ramadan, 14 H. (Nov. 635 M).
3) Ba'albak, 25 RabI' I, 15 H. (636 M.).
4) Hims and Qjnnasrm, ditaklukan pada 15 H. (636 M).
5) Palestine and Quds (Jerusalem) in RabI' II, 16 H. (637 M).
6) Madian, 15-16 H. (636-637 M).
7) Jazrra  (Ruha,  Raqqa,  Nasibain,  Harran,  Mardien),  mayoritas  didiami  oleh kaum Nasrani pada 18-20 H. (639-640 M).
8) Persia: Nehavand, 19-20 H. (640 M).
9) Mesir (tidak termasuk Alexandria) 20 H. (640 M).
10) Alexandria, 21 H. (641 M).
11) Barqa (Libya),  22 H. (642 M).
12) Tripoli (Libya), 23 H. (643 M).
Pengadilan  merupakan  kebijakan  lainnya  yang  muncul  pada  masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab. Kebijakan itu berupa ar-Risalah al‐Qadha ’ yang isinya  mengandung  beberapa  prinsip  hukum  yang  mengacu  kepada  prinsip‐ prinsip  peradilan,  seperti  tugas  hakim  dan  lain  sebagainya. ar-Risalah  al‐Qadha membuktikan  bahwa  Islam  meninggalkan  peradaban  yang  tinggi  nilainya  dan membuktikan  pula  bahwa  intelektual  Muslim  mempunyai  pemikiran  yang mengarah ke masa depan (Ramlah 2011).
Umar  juga  mendirikan  majelis  Syuro/penasehat  (MPR).  Selain  itu  ia  juga mendirikan suatu lembaga keuangan yang disebut dengan “Diwan”. Diwan ini ada dari  tingkat  pusat  hingga  daerah  untuk  mengoptimalkan  pendapatan  negara. Pendapatan  negara  pada  masa  Umar  ini  adalah:  Zakat, Jizyah,  Kharaj,  Ghanimah, dan Fay ’.  Selain  itu  khalifah  Umar  juga  menetapkan  sumber  pendapatan  negara dari al-Usyr (1/10)  yang  dipungut  dari  tanah  perkebunan  yang  luas,  pajak perniagaan dari para saudagar non uslim, dan zakat kuda.
Umar  bin  Khatthab  sebagai  khalifah  kedua  sukses  dalam  mengatur pemerintahan  dan  ekonomi  negara.  Sehingga  tidak  salah  jika  dikatakan  bahwa
Umar  bin  Khatthab  telah  menunjukkan  kepada  dunia  bahwa  ekonomi  yang berdasarkan  prinsip  syariah    tidak  menghalangi  daya  kreatif  dan  inovasi  seorang pemimpin  tertinggi  sebuah  negara  dalam  mewujudkan  negara  yang  damai  dan makmur.kebijakan  fiscal  yang  diterapkan  umar  bin  khattab  yang  mampu meningkatkan  kesejahteraan  umat  antara  lain  mendirikan  baitul  mal  yang berfungsi  untuk  mengelola  pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan  Negara, mendirikan  lembaga  al    hisbah  yang  berfungsi  untuk  melakukan  pengawasan  di pasar,  dan  mendirikan  lembaga  –lembaga  lain  yang  dapat  menunjang perekkonomian yang stabil sehingga umat sejahtera (Arfah and Jamilah 2021).
Sumber  pendapatan  negara  tersebut  selain  digunakan  untuk  kepentingan umum, juga digunakan untuk masyarakat kecil, untuk keluarga, dan kerabat nabi, serta  kesejahteraan  pasukan.  Dengan  kata lain  semua warga  negara laki-  laki dan perempuan  seluruhnya  mendapat  santunan  dari  keuangan  negara  dan  semuanya itu  tercatat  di  dalam  catatan  dewan  keuangan.  Porsi  terbesar  dari  dana  santunan tersebut adalah para janda dan keluarga dekat nabi yang masing-masing menerima 10.000 dirham, pejuang muslim yang turut dalam perang Badar 5000 dirham, yang turut dalam perang Uhud sebesar 4000 dirham, dan 3000 dirham bagi mualaf yang memeluk  Islam  sebelum  periode  penaklukkan  Makkah.  Dana  pensiun  tersebut diberikan  setiap  tahun.  Sementara  pasukan  pasukan  Islam  (tentara)  diberi tunjangan 500 – 600 dirham/bulan (Ali 2000 ) . Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan  bahwa  Umar  adalah  peletak  sistem  adminnistrasi  pemerintahan  Islam, pendiri  lembaga  syura  (DPR),  dan  memulai  sistem  pensiun  bagi  warga  Madinah ( Katimin 2017) .
Umar  yang  berkuasa  selama  lebih  kurang  hanya  10  tahun,  syarat  dengan pembaharuan-pembaharuan  yang  dilakukannya  untuk  kemakmuran  rakyat. Begitupun,  masih  terdapat  juga  pihak-pihak  yang  tidak  senang  dengan  Umar.  Di antara mereka inilah yang akhirnya berhasil membunuh Umar, yakni Abu Lukluk pada  tahun  23  H  H  /  643  M.  Dalam  literatur  lain (Mahmudunnasir  1981) disebut bahwa  ia  mati  di  tangan  Feroz  seorang  budak  dari  bangsa  Persia.  Feroz  datang kepada  Umar  untuk  mengadukan  nasib  yang  menimpanya,  yakni  beban  pajak yang  sangat  berat  dari  majikannya.  Keesokan  harinya  ketika  umat  Islam  hendak
salat  di  masjid  Nabawi,  Feroz  berhasil  menyusup.  Baru  saja  Umar  memulai salatnya Feroz tiba-tiba menikam dari belakang. Akhirnya Umarpun tewas dengan sangat  menggenaskan.  Menurut  Amir  Ali  sebagaimana  dikutip  oleh  K.  Ali, kematian Umar merupakan duka besar bagi umat Islam. Umar memang berwatak keras  dalam  memerintah,  tetapi  sangat  bijaksana  dalam  memimpin  masyarakat Arab  Madinah  yang  cendrung  susah  diatur.  Sosok  Umar  seperti  benteng  yang kokoh yang melindungi rakyatnya dari setiap bahaya yang mengancam. Kematian Umar ini merupakan pembunuhan politik pertama dalam sejarah Islam (Ali 2000) .
Khalifah  Umar  bin  Khattab  dikenal  sebagai  pemimpin  yang  sangat  disayangi rakyatnya karena perhatiandan tanggung jawabnya yang sangat  luar biasa padarakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian bekeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya (Marwa 2018).
Generasi mendatang dapat memetik ibrah dari kepribadian dan kepemimpinan Umar dalam  memajukan  warga  negara  Madinah  seperti:  visi  yang  jelas,  ketegasan,  kejujuran, keadilan,  kesederhanaan,  inovatif  atau  seringkali  melakukan  pembaruan-pembaruan  atau terobosan-terobosan,  keberpihakan  terhadap  rakyat  kecil,  turun  langsung  kekampung kampung  untuk  mendengarkan  aspirasi  rakyat  dan  penghargaan  terhadap  HAM.  Umar memang  berwatak  keras,  tapi  sangat  lembut  terhadap  rakyatnya.  Umar  memimpin  tidak hanya  dengan  akal  fikiran,  tapi  juga  dengan  hati  sanubari  yang  paling  dalam  karena didikan  langsung  dari  Rasul  SAW.  Tipe  pemimpin  seperti  Umar  inilah  yang  diperlukan oleh  umat  Islam  yang  sedang  mengalami  sejumlah  persoalan  kebangsaan,  seperti kemiskinan,  kebodohan,  keterbelakangan,  serta  tindak  penyelewengan  (Korupsi)  yang merajalela oleh hampir semua lapisan masyarakat dan penguasa.
Senada  dengan  perjalanan  politik  Indonesia  dalam  hal  ini  orang  nomor  satu  di Republik  ini  yaitu  Presiden  Jokowi  memakai  gaya  blusukan  dalam  kepemimpinannya, berkeliling dari pemukiman ke pemukiman lain, jalan dari kampung ke kampung, desa ke desa, jalanan berbatu sampai berlumpur hingga melewati gang-gang sempit dalam maupun luar  kota.  Jokowi  bertemu,  mendengar  dan  melihat  langsung  keluhan,  keinginan  dan aspirasai  warganya.  Bahkan  pengawasan  mendadak  langsung  pada  sejumlah  bawahan, kelurahan,  kecamatan,  sampai  kantor  walikota  langsung  didatangi.  Gaya  kepemimpinan seperti  ini  sukses  mengambil  hati  dan  simpati  rakyat  Indonesia  yang  membuat  Jokowi

## Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab – Sehan Rifky, Masduki Duryat, Savitri Tungga Saddami
berhasil  meraih  kemenangan  2  periode  dan  mempunyai  power  di  kalangan  elite  (Duryat 2022).
Dalam  Islam  diajarkan  berbagai  Ilmu  dan  strategi,  banyak  sekali  tokoh-tokoh  Islam yang sukses dalam berbagai  bidang maka dari itu kita sebagai penerus bangsa dan agama harus banyak memperlajari sejarah Islam, strategi, pemikiran dan kepemimpinan.

## Kesimpulan
Sebagai penutup, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Umar memiliki karakteristik kepemimpinan berbeda dari khalifah yang lain. Banyak lembaga-lembaga dan kebijakan sosial-politik yang dicetuskan oleh Umar menjadikannya sebagai seorang manajer yang sukses dalam memimpin negara.  Keputusan penting yang diambilnya antara lain berkenaan dengan bagaimana cara  menyikapi takdir, memastikan bahwa  tidak  ada  paksanaan  dalam  beragama,  memberantas  kezaliman,  memberikan  hak orang lain, membuktikan bahwa Islam itu agama damai, pelaksanaan hukuman yang adil dan tegas, dan bagaimana memutuskan dan memilih taktik dalam berperang. Sedangkan kecerdasan  Umar  dalam  berbagai  aktifitasnya  sebagian  di  antaranya  berkenaan  dengan taktik dan strategi berperang termasuk di antaranya etika berperang, perlakuan terhadap tawanan perang, dan pengelolaan harta rampasan perang. Jasa lain dari Umar yang tidak dapat      dilupakan      berkisar      pada     penanggalan     hijriyah, administrasi  pemerintahan, dan  ijtihad  terhadap  salat  tarawih  yang  dilakukan  secara  berjamaah.  Model Kepemimpinannya  adalah otoritas  karismatik dan legal  rasional, diangkat  oleh khalifah Abu Bakar  Ash  Shiddiq  setelah  dimusyawarahkan  dengan  sahabat  yang  lain  dan  dibai’at langsung oleh rakyat.
Umar bin Khattab mengelola pemerintahan berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, yang berprinsip pada: Pertama, syura (musyawarah), dengan demikian, kepemimpinan dan kebijakan  politik  Umar  bin  Khattab  tergolong  kepemimpinan  profetik. Kedua, Keadilan, Umar  Bin  Khattab  mengelola  Pendidikan  umat  sebagai  tolak  ukur  kemajuan  dan peradaban sebuah kepemimpinan atau pemerintahan.
Dalam  konteks  pemimpin  lokal  yaitu  Indonesia,  Presiden  Jokowi  telah  sukses mengaplikasikan strategi Umar dalam hal ”blusukan” ke masyarakat serta meraih simpati
dan  hati  rakyat,  pemantauan  pada  lembaga-lembaga  elite  politik  serta  banyaknya  OTT yang diterjadi pada masa kepemimpinanya.

## Daftar Pustaka
Al-Azami, Muhammad Mustafa. n.d.  “The History Of The  Qur’anic Text From  Revelation To  Compilation  (A  Comparative  Study  With  The  Old  And  New  Testaments).” UK ISLAMIC ACADEMY LEICESTER , 37 and 38.
Al-Qudsy,  Sharifah  Hayaati  Syed  Ismail,  and  Asmak  Ab  Rahman.  2011.  “Effective Governance in the Era of Caliphate `Umar Ibn Al-Khattab (634-644).” European Journal of Social Sciences 18 (4): 620.
Ali, K. 2000. Study of Islamic History . Edited by A Ghufron. Jakarta: RajaGrafindo.
Arfah, Tina, and Putri Jamilah. 2021. “Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab.” Jurnal Islamika 4 (1): 25–38. https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506.
Azhary, M. T. 2007. Ry, M. T. (2007). Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  Pada  Periode  Negara  Madinah  Dan  Masa Kini. Kencana. Kencana.
Duryat,  Masduki.  2022. Analisis  Kebijakan  Pendidikan ;  Teori  Dan  Praktiknya  Di  Indonesia .  1st ed. Yogyakarta: K-Media. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=nyedEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA74&o ts=KyOvm5TxBZ&sig=Otwns28Nf7MMQXsxtjzusNU_eoA&redir_esc=y#v=onepage&q &f=false.
Effendy,  Bahtiar.  1988. Islam  Dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  Dan  Praktik  Politik  Islam  Di Indonesia . Jakarta: Paramadina.
Firdaus, Dwi  Hidayatul. 2013.  “Analisis Kebijakan  Ekonomi Umar  Bin Khattab  Prespektif Bisnis Syariah.” Jurnal At-Tahzib 1 (2): 268.
Formanto,  Bobby.  2020.  “MODEL  KEPEMIMPINAN  ISLAMI  UMAR  BIN  ABDUL  AZIZ DAN RELEVANSINYA  DALAM  EKONOMI  SYARIAH.” Jurnal  Al-Misbah 1  (2):  179– 89. http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/133/294.
Hamzani,  Achmad  Irwan,  and  Haavis  Aravik.  2001. Politik  Islam  (Sejarah  Dan  Pemikiran . Edited by Nur Khasanah. Pekalongan: NEM.
Imtihana, A. 2009. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi . Universitas Sriwijaya.
Katimin.  2017. POLITIK  ISLAM  Study  Tentang  Azas,  Pemikiran,  Dan  Praktik  Dalam  Sejarah Politik Umat Islam . Medan: Perdana Publishing.
Mahmudunnasir, Syed. 1981. Islam It’s Concepts & History . New Delhi: Kitab Bhavan.
Marwa.  2018.  “Marwah,  Marwah.  "UMAR  BIN  KHATTAB:  Potret  Keteladanan  Sang
Pemimpin Umat.” Jurnal Al-Tadabbur 4 (2): 1–20.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.v4i2.92.
Nambo, A, and M Puluhuluwa. 2005. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik).” MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan 21: 262–285.
Pratama,  M.  Al  Qautsar,  and  Budi  Sujati.  2018.  “Kepemimpinan  Dan  Konsep Ketatanegaraan  Umar  Ibn  Al-Khattab.” Jurnal  Sejarah  Peradaban  Islam 2  (1). https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.30829/j.v2i1.1496.
Qaradhawi, Yusuf Al. 2004. Retorika Islam . Jakarta: Khalifa.
Ramlah.  2011.  “Eksistensi  Risalatul  Qadha  Umar  Bin  Khattab,  Dan  Relevansinya  Dengan Peradilan  Agama  Di  Indonesia  Di  Era  Reformasi.” Jurnal  Kajian  Ekonomi  Islam  Dan Kemasyarakatan 4 (2): 107.
Setiyowati,  Asih,  Cikal  Jiwani  Putri,  Feni  Miftakhul  Jannah,  and  Muhammad  Rizaludin As’ad. 2021. “Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin  Abi Thalib).” YASIN: Jurnal Pendidikan Dan  Sosial Budaya 1 (2): 262–74. https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.132.