## Volume, 14 Number 2, 2023

## NASIONALISME INDONESIA DALAM PERUBAHAN MASA REFORMASI DAN TANTANGAN GLOBALISASI

## Danar Widiyanta, Miftahuddin
Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta danarwidiyanta@uny.ac.id, miftahuddin@uny.ac.id

## Abstrak
Nasionalisme  Indonesia  masa  kini  sedang  mengalami  degradasi  dengan meningkatnya konflik-konflik antar etnik, antaragama, dan fenomena disintegrasi bangsa  lainnya.  Ketahanan  integrasi  bangsa  sedang  diuji  kehandalannya  karena kelalaian sejarah. Masa orde lama, orde baru telah keliru merasionalkan persatuan secara empiris. Pemerintah tidak memberi kesempatan masing-masing kelompok etnik  untuk  mengekspresikan  keleluasaannya  dalam  persatuan  bangsa.  Metode Penelitian  yang  digunakan  adalah  Metode  sejarah  yang  memiliki  empat  tahapan kerja yaitu heuristic, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kesimpulan yang didapat  bahwa  nasionalisme  Indonesia  yang  berkembang  sejak  masa  kolonial sampai  sekarang  telah  mengalami  beberapa  tahap  perubahan.  Dari  nasionalisme anti  penjajahan  pada  masa  kolonial,  menjadi  nasionalisme  yang nation  oriented pada masa orde lama, berubah pada nasionalisme dengan state oriented di masa orde  baru.  Di  masa  reformasi  dan  Era  Global  beberapa  nilai  Barat  yang  hendak dikembangkan ternyata tidak mendapat dukungan yang kokoh dari struktur sosial, ekonomi  maupun  politik.    Di  sisi  lain  banyak  hal  contoh  dan  kasus  yang menunjukkan  situasi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  tidak  dapat  disimpulkan sepenuhnya bersandar pada nilai asli domistik yang ada.
Kata Kunci : Nasionalisme, Indonesia, reformasi, globalisasi.

## Abstract
Indonesian  nationalism  is  currently  experiencing  degradation  with  increasing inter-ethnic,  inter-religious  conflicts  and  other  phenomena  of  national disintegration.  The  resilience  of  national  integration  is  being  tested  due  to historical  negligence.  During  the  old  order,  the  new  order  made  a  mistake  in rationalizing unity empirically. The government does not give each ethnic group the  opportunity  to  express  its  independence  within  national  unity.  The  research method  used  is  the  historical  method  which  has  four  stages  of  work,  namely heuristics,  source  criticism,  interpretation  and  historiography.  The  conclusion obtained is that Indonesian nationalism, which developed from the colonial period until  now,  has  experienced  several  stages  of  change.  From  anti-colonial nationalism during the colonial era, to nation-oriented nationalism during the old order, it changed to state-oriented nationalism during the new order. In the era of reform  and  the  Global  Era,  several  Western  values  that  were  intended  to  be developed  did  not  receive  strong  support  from  social,  economic  or  political
structures.  On  the  other  hand,  there  are  many  examples  and  cases  that  show economic, social and political situations that cannot be concluded completely based on existing original domestic values.
Keywords: Nationalism, Indonesia, reform, globalization.

## PENDAHULUAN
Nasionalisme Indonesia sedang mejadi perbincangan hangat terkait dengan berbagai peristiwa berbau sara di tanah air. Nasionalisme merupakan konsep Barat yang  berkembang  di  Indonesia  sekitar  awal  abad    ke-20  oleh  tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nasionalisme merupakan konsep Barat yang dapat diterima dalam  arti  yang  tepat  oleh  Masyarakat  Indonesia  (Denys  Lombard,  2005  :  167). Munculnya  nasionalisme  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  melalui  sejarah  panjang, ketika  bangsa  Indonesia  mulai  menyadari  identitas  nasionalnya  dan  menentang kolonialisme. Secara historis, nasionalisme Indonesia menarik untuk dikaji karena istilah nasionalisme ini mengalami pasang surut dalam pengertian politik maupun sosial.
Paham negara kebangsaan di Eropa  lahir melalui proses Panjang dari masa renaissance hingga  masa  pencerahan.  Revolusi  perancis  dipelopori  oleh  kaum nasionalis.  Kaum  nasionalis  mengulingkan  kekuasaan  monarki  dengan  Prinsip egalite, liberti dan fertinite . Dengan slogan tersebut telah menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mereka  punya hak yang sama atas negara di samping tanggung jawab yang sama juga (Sutarjo Adisusilo, 2013 : 114). Pertumbuhan nasionalisme di Indonesia berbeda dengan Eropa. Konsepnya sama tetapi nuansa nasionalisme dibalut dengan anti kolonialisme. Sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah  kolonial  Belanda  membantu  membangun  intelektual  dan  elit  lokal. Intelektual Indonesia yang belajar di Eropa mengalami perubahan pemikiran dan mulai  mempertanyakan  penjajahan  serta  mencari  cara  membangun  nasionalisme bangsa.  Terbentuknya  kelompok-kelompok  intelektual  dan  organisasi-organisasi politik  seperti  Budi  Utomo  (1908)  dan  Sarekat  Islam  (1912)  memberikan  wadah bagi  para  aktivis  untuk  berdiskusi  dan  mengembangkan  gagasan  nasionalis. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh merupakan puncak
dari  gerakan  nasionalis.  Ini  mengilhami  semangat  perjuangan  dan  menyatukan berbagai  kelompok  etnis  dan  agama  di  Indonesia.  Setelah  merdeka,  tantangan berikutnya  adalah  membangun  negara  yang  bersatu  dan  merumuskan  identitas nasional  Indonesia.  Di  Era  Global  sekarang,  retorika  nasionalisme  sudah  diganti oleh para politisi, pembisnis bahkan cendikia dalam kontek yang berbeda dengan konsep  nasionalisme  di  awal  kemerdekaan  (Sri  Ana  Handayani,  2019  :  156). Perubahan inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam tuliasn ini.

## METODE
Kajian Nasionalisme Indonesia dalam Perubahan di era global merupakan kajian  sejarah.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  sejarah.  Metode  sejarah Menurut Louis Gottschalk mempunyai empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik sumber,  interpretasi,  dan  historiografi  (Nugroho  Notosusanto,  1987  :  32).
Heuristik  adalah  aktifitas  mencari  dan  mengumpulkan  sumber-sumber Penelitian  yang  relevan.  Data-data  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan. Identifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber primer (dokumen asli, surat kabar, catatan  pribadi)  dan  sumber-sumber  sekunder  (analisis,  buku  teks,  artikel)  yang relevan dengan topik penelitian. Langkah berikutnya adalah kritik sumber, di mana kritik  sumber  merupakan  upaya  untuk  mempermasalahkan  kesejatian  sumber. Kritik meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Selanjutnya adalah interpterasi, yaitu melakukan  interpretasi  terhadap  fakta  sejarah  dengan  menggunakan  pendekatan sosial  dan  politik  dan  sejumlah  paradigma  untuk  melihat  masalah  yang  sedang diteliti. Kegiatan terakhir adalah pendiskripsian secara logis dan sistematis, data- data  yang  telah  diolah  secara  analitis  ke  dalam  bentuk  tulisan  (historiografi). Penerapan  metode  sejarah  ini  membantu  membangun  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang masa lalu dan dampaknya terhadap perkembangan dan identitas suatu masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Nasionalisme dari Pergerakan Nasional hingga Orde Baru
Pemahaman  berbangsa  dan  bernegara  amat  krusial  di  masa  pergerakan nasional.  Sebagai  bangsa  yang  terjajah  punya  Prinsip  bagaimana  dapat  bertahan hidup  di  negrinya  sendiri.  Kesenjangan  Budaya  antara  penjajah  dan  masyarakat terjajah  mengakibatkan  pandangan  yang  berbeda  dalam  memahami  bernegara. Bagi masyarakat terjajah yang feudal memandang kekuasaan itu abstrak dan penuh mitos.  Pemerintah  Kolonial  Belanda    menggunakan  kekuasaan  yang  bersifat konkrit ( Ben Anderson R.OG., 1986).
Para  politikus  humanis  di  awal  abad  ke-20,  mulai  memperhatikan kesejahteraan rakyat terjajah yang dianggap jauh dari kata sejahtera. Sejalan dengan desakan tersebut pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakkan politik etik atau politik balas Budi. Untuk meningkatkan taraf hidup bumiputera dilaksanakan program irigasi, edukasi dan imigrasi. Program pendidikan berjalan cepat dan dapat diterima  oleh  masyarakat.  Sentuhan  Budaya  cara  berfikir  Barat,  telah  membuka cakrawala  baru  untuk  berfikir  global.  Cakrawala  baru  inilah  yang  menentukan perubahan  berfikir  masyarakat  bumiputera  untuk  memahami  arti  sebuah kemerdekaan.
Munculnya golongan terpelajar, memegang peralihan penting dalam masa pergerakan nasional di Indonesia (Sartono Kartodirdjo, 1969 : 55). Bahasan tentang bangsa  pada  akhirnya  menghimpun  legitimasi  bagi  Sebuah  perjuangan kemerdekaan.  Kemerdekaan  yang  mengatasnamakan  kepentingan  seluruh masyarakat  baik  yang  terpelajar  maupun  yang  belum  terpelajar.  Nasionalisme, Indonesia,  merdeka  merupakan  kosa  kata  yang  banyak  diserap  para  pelajar bumiputera  di  Belanda.  Perkumpulan  pelajar  dengan  nama  Perhimpunan  Hindia ( Indische Vereniging ) lahir di Belanda tahun 1908 (Akira Nagazumi, 1986: 136). Di  Hindia  Belanda  baru  segelintir  orang  yang  memikirkan  tentang  nasionalisme salah satunya adalah Sukarno. Sarekat Islam, yang awalnya merupakan organisasi serikat  buruh,  berkembang  menjadi  organisasi  yang  memainkan  peran  penting dalam gerakan nasionalis dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Sumpah pemuda sebagai momentum kebersamaan telah mempermudah membumikan kata nasionalisme.  Nasionalisme  dipahami  sebagai  cinta  tanah  air  dan  terbebas  dari kekuasaan  asing  (Dennys  Lombard  :  2005  :  168).  Nasionalisme  yang  lahir  pada
masa  pergerakan  nasional  ini  telah  menjadi  kekuatan  besar  sebagai  proses kemunculan kesadaran nasional yang pada gilirannya menjadi gerakan massa yang anti kolonial (Alfian, 1996 : 34). Indonesia berhasil membentuk negara kebangsaan dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Pasca  kemerdekaan,  revolusi  dan  nasionalisme  bergema  untuk mengobarkan  semangat  mempertahankan  kemerdekaan  Republik  Indonesia. Perjuangan  fisik  melawan  penjajah,  baik  oleh  tentara  Indonesia  maupun  rakyat, turut memperkuat semangat nasionalisme. Pengikut nasionalisme ini berkeyakinan bahwa  persamaan  cita-cita  dapat  diwujudkan  dalam  sebuah  identitas  politik  dan kepentingan  bersama  dalam  wadah  yang  disebut  bangsa  ( nation ).  Pada  awal kemerdekaan  sampai  tahun  1950  perkembangan  nasionalisme  Indonesia digambarkan  dengan  detail  oleh    George  Mc  Turnan  Kahin  dalam  bukunya Nasionalisme  dan  Revolusi  di  Indonesia  (Kahin,  1995).  Diplomasi  politik  oleh tokoh-tokoh  seperti  Soekarno  dan  Hatta  dalam  perundingan  internasional membantu  memastikan  pengakuan  kemerdekaan  Indonesia.  Pada  akhir  1950-an Indonesia berhasil ke luar dari kemelut perjuangan bangsa melawan bangsa asing dengan jargon revolusi. Dalam perkembangan waktu, perpecahan antara Sukarno dan  Hatta  terjadi.  Sukarno  menginginkan  nasionalisme  tetap  memerangi kolonialisme,  liberalisme  dan  imperialisme.  Kebijakan  pemerintah  lebih  pada kebijakan politik memusuhi kolonialisme dan imperialisme asing.  Masa Orde lama muncul  yang  disebut  NASAKOM  tiga  pilar  yaitu  nasional,  agama  dan  komunis dianggap  akan  mampu  menangkal  pengaruh  imperialis  Barat.  Masa  Sukarno dengan dalih revolusi belum selesai juga menyeret konflik dengan Malaysia sebagai bagian dari imperialisme Inggris.
Demokrasi  Barat  yang  dipadukan  dengan  feodalisme  Timur  melahirkan demokrasi  terpimpin.  Kenyataannya  aspek  ekonomi  terpinggirkan  dalam pelaksanaan UUD 1945. Progres ekonomi dengan berdiri di atas  kaki sendiri dan mengurangi  peran  Cina  dalam  ekonomi  tidak  terlaksana.  Perubahan  demi perubahan kekuasaan di era Orde Lama membawa bangsa Indonesia ke kemiskinan. Kemiskinan  terjadi  karena  kondisi  ekonomi  dan  politik    yang  tidak  kondusif. Kondisi  ekonomi  yang  makin  memburuk,  pertentangan  ideologi  yang  semakin
komplek menyebabkan tragedy bangsa yang dikenal dengan Gerakan 30 September tahun  1965.  Tragedi  ini  yang  kemudian  mengakhiri  Orde  Lama  dan  melahirkan pemerintahan Baru yang dikenal dengan Orde Baru.
Masa Orde Baru mengubah konsep revolusi belum selesai dengan konsep pembangunan.  Pembangunan  dilakukan  dengan  bertahap  yang  dikenal  dengan Pembangunan  Lima  Tahun  (Pelita).  Tujuan  pembangunan  untuk  mengubah masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Pembangunan digaungkan dalam mengubah  masyarakat  Indonesia  yang  tradisional  menuju  masyarakat  Indonesia modern. Pembangunan masa Orde baru bersifat sentralistik. Kebijakkan sentralistik dilatarbelakangi,  kekhawatiran  terhadap  persatuan  nasional,  sentralisasi  dalam rangka memelihara keseimbangan politik dan keamanan, dan pengalaman sekitar 1965 memaksa pemerintah memegang kendali kebijakan ekonomi.
Masa  Orde  Baru  di  Indonesia  (tahun  1966-1998)  pemerintahan  Presiden Soeharto  memiliki  kendali  yang  kuat atas  kebijakan  ekonomi.  Pemerintah  pusat, mengendalikan  penuh  atas  kebijakan  ekonomi  dengan  mengeluarkan  keputusan- keputusan penting dan diimplementasikan di seluruh Indonesia. Pemerintah Orde Baru  dalam  pembangunan  ekonominya  berbasis  sentral,  dengan  fokus  pada industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pemerintah memiliki kendali dalam  menentukan  harga  beberapa  komoditas  utama  seperti  beras  dan  minyak kelapa sawit. Kebijakan monopoli ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan  mendukung  petani.  Masa  Orde  Baru  mencatat  pertumbuhan  ekonomi  yang signifikan,  meskipun  diiringi  dengan  kritik  terkait  otoritarianisme  dan  Korupsi Kolosi  Nopotisme.  Pemerintah  menggunakan  model  pembangunan  berbasis tumpang  tindih  di  mana  sektor-sektor  yang  saling  terkait  didorong  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi.
Dalam  kehidupan  politik,  pemerintahan  Orde  Baru  memegang  hegemoni yang  sangat  kuat.  Pemerintahan  Orde  Baru  didominasi  oleh  otoritas  militer. Soeharto  sendiri adalah  seorang  jenderal militer  yang mengambil  alih  kekuasaan setelah G30S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965.  Pemerintahan  Orde  Baru  didasarkan  pada  anti-komunisme  yang  keras. Soeharto memusatkan kekuasaan di tangan presiden, menghilangkan partai politik,
dan mendirikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diangkat langsung oleh presiden. Hal ini menghasilkan pemerintahan yang sangat sentralistik. Kebebasan politik  dan  pers  dibatasi  secara  signifikan.  Pemerintah  mengendalikan  media, membatasi  kegiatan  partai  politik,  dan  menekan  kritik  terhadap  rezim. Nasionalisme yang terbentuk berubah dari nation-oriented menjadi state oriented . Ideologi negara adalah Pancasila, yang digunakan untuk mendefinisikan nilai-nilai dan arah pembangunan nasional. Pancasila diresapi dengan nilai-nilai nasionalisme, agama,  kemanusiaan,  demokrasi,  dan  keadilan  sosial.  Rasa  kebangsaan  dipupuk dengan  Penataran  P4,  yang  diberlakukan  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia    sejak duduk dibangku sekolah menengah. Kesetiaan terhadap negara harus ditunjukkan dengan kesetiaan pada pemimpin  tanpa banyak pertimbangan. Nasionalisme era Orde  Baru,  tidak  memberikan  ruang  yang  bebas  untuk  kebebasan  berpendapat. Nasionalisme  diarahkan  kepada  kepatuhan  terhadap  pejabat,  birokrat  dan  unsur atasan lain untuk keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Hegemoni pemerintahan selama rentang 30  tahun  melahirkan ketidaknyamanan  dan  ketidakpatuhan  dari  generasi  mudanya.  Meskipun  berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, model ekonomi masa Orde Baru juga  diwarnai  oleh  kebijakan  yang  rentan  terhadap  korupsi,  ketidaksetaraan,  dan penindasan politik. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 mengguncang ekonomi Indonesia.  Kondisi  ini  memunculkan  ketidakpuasan  masyarakat,  memicu demonstrasi besar-besaran, menuntut pengunduran diri Soeharto. Pada awal 1998, krisis ekonomi melanda Indonesia dan demonstrasi mahasiswa memicu keruntuhan rezim  Orde  Baru,  membuka  jalan  bagi  reformasi  dan  perubahan  menuju  sistem demokrasi yang lebih terbuka. Reformasi disebabkan karena ruang demokrasi yang terbatas, eksplorasi rasa kebangsaan yang sangat berkurang. Krisis moneter 1998, telah  melumpuhkan  sendi  perekonomian  pemerintah  Indonesia.  Demonstrasi Nasional akhirnya berhasil menggantikan sistem orde baru dengan orde reformasi.

## B. Reformasi dan Tantangan Globalisasi
Semangat reformasi mewarnai perbaikan sistem pemerintahan disesuaikan dengan perubahan zaman. Gerakan reformasi mengagendakan beberapa perubahan
mendasar  di  Indonesia.  Agenda  itu  adalah  :  Adili  Suharto  dan  kroni-kroninya, Laksanakan  amandemen  UUD  1945,  hapuskan  Dwi  Fungsi  ABRI,  Pelaksanaan otonomi  daerah  seluas-luasnya,  Tegakkan  supremasi  hukum  dan  Ciptakan supremasi hukum (Sri Ana Handayani, 2019 : 166). Reformasi mengusung agenda demokrasi, dalam banyak hal juga menciptakan infrastruktur dan prakondisi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya keindonesiaan melalui partisipasi. Kemampuan demokratisasi  dalam  manarik  semua  elemen  nasional  bersendikan  partisipasi menjadi  penentu  penting.  Penghapusan  diskriminasi  dan  perluasan  partisipasi menjadi penghubung yang sangat penting.
Nasionalisme  era  reformasi  menghadapi  tantangan  Zaman  yang  berbeda dengan  zaman  sebelumnya.  Di  era  globalisasi  sekarang,  zaman  perkembangan teknologi  gawai  misalnya  telah  menciutkan  dunia  ke  dalam  sebuah  dunia  maya. Keadaan  sekarang  mengharuskan  masyarakat  Indonesia  untuk  memiliki kemampuan  memanfaatkan  teknologi  (melek  teknologi).  Kemajuan  teknologi dunia harus diimbangi oleh nasionalisme, supaya tidak terjebak dalam perubahan nasionalisme  itu  sendiri.  Tantangan  masyarakat  Indonesia  dalam  membentuk nasionalisme  era  reformasi  berbeda  dengan  era  sebelumnya.    Tantangan  di  era global, adalah mewujudkan demokrasi di tengah gempuran teknologi canggih yang semakin menglobal.
Pemerintahan Jokowi mencanangkan Nawa Cita untuk merevolusi mental bangsa Indonesia. Nama "Nawa Cita" diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan  cita-cita.  Ini  adalah  kerangka  kerja  yang  mencakup  sembilan  prioritas kebijakan  utama  yang  ditetapkan  untuk  mengarahkan  pembangunan  Indonesia. Nawa  Cita  meliputi,  revolusi  mental,  peningkatan  kesejahteraan  rakyat, pemberantasan korupsi, pemberdayaan desa, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi,  penguatan  ekonomi  nasional,  penagggulangan  kemiskinan  dan Inddonesia  sejahtera. Tujuan  Nawa  Cita agar  bangsa  Indonesia    dapat  mengikuti arus zaman tanpa tenggelam dalam kekuatan asing dunia. Instruksi presiden tahun 2016  tentang  Gerakan  nasional  revolusi  mental  menyangkut    Gerakan  Indonesia untuk  melayani,  bersih,  tertib,  mandiri  dan  Bersatu.  Tujuan  utamanya  adalah mengikis  habis  budaya  birokrasi  yang  malas,  budaya  ingin  dilayani,  budaya
korupsi,  dan  meningkatkan  budaya  disiplin,  Budaya  kreatif  dan  sebagainya (Abdillah  Toha,  2017:  6)  Nawa  Cita  ingin  mengubah  dan  memperbaiki  karakter bangsa dengan sumber daya manusia yang andal dalam rangka memperkuat daya saing bangsa.
Proses  globalisasi  sedang  melanda  dunia  yang  digerakkan  oleh  ilmu pengetahuan dan teknologi yang melampaui batas ruang dan waktu. Tantangan dari globalisasi menyangkut beberapa hal di antaranya adanya ketidaksetaraan global, terkait  kesenjangan  ekonomi  antar  negara,  pemiskinan  dan  marginalisasi  di beberapa  wilayah.  Tantangan  teknologi  berdampak  terhadap  pekerjaan  dan kehidupan  sosial.  Tantangan  bangsa  Indonesia  adalah  bagaimana  membentuk nasionalisme yang dapat mengimbangi bahkan mengungguli kekuatan bangsa lain. Reformasi  memang  dapat  membawa  perubahan  positif,  tantangan  globalisasi menunjukkan  perlunya  penanganan  bersama  dan  kerja  sama  antarnegara  untuk mengatasi  dampak  negatif  yang  mungkin  timbul.  Kemampuan  negara  dan pemerintah dalam merawat, mengelola dan memperbaharui nasionalisme menjadi faktor  kunci  kemana  Indonesia  akan  menuju.  Wawasan  Pancasila,  kesadaran nasionalisme itu mengandung nilai-nilai emansipatori (Yudi Latif, 2017 : 6). Rasa kebangsaan Indonesia dipandu nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat mengantisipasi tantangan dan menawarkan visi global tanpa meninggalkan kearifan lokal.

## C. Revitalisasi Nasionalisme Indonesia
Nilai-nilai politik keindonesiaan mulai memudar dan terisi oleh kesadaran etnik  yang  meningkat  serta  komitmen  keagamaan  yang  meningkat  di  wilayah tertentu.  Nasionalisme  dapat  memainkan  peran  pokoknya  yaitu  sebagai  ideologi yang  mengatasi  loyalitas  dan  solidaritas  kebangsaan,  juga  sebagai  mekanisme pertahanan terhadap ancaman eksternal (Moeljarto Tjokrowinito, 1998: 42). Spirit rasa kebangsaan Indonesia melemah disebabkan karena lemahnya visi kebangsaan dan adanya kekaburan mendasar dalam memandang keindonesiaan.
Melemahnya  visi  kebangsaan  di  Indonesia  pada  saat  ini  disebabkan  oleh sejumlah  faktor  kompleks.  Visi  kebangsaan  adalah  ide  dan  nilai  bersama  yang
membentuk identitas nasional, tujuan bersama, dan pandangan mengenai arah masa depan suatu negara. Adanya konflik politik dan polarisasi di kalangan elit politik dapat  mengaburkan  visi  kebangsaan  yang  bersifat  inklusif  dan  menyatukan. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang melebar dapat menciptakan ketidakpuasan dan  ketidaksetujuan  terhadap  visi  kebangsaan  yang  dianggap  tidak  adil.  Korupsi dan  kegagalan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  dapat mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  visi  dan  misi  negara.  Perubahan cepat dalam konteks global dan modernisasi bisa menghasilkan ketidakpastian dan menimbulkan  pertanyaan  mengenai  relevansi  nilai-nilai  tradisional  atau nasionalPendidikan  yang  kurang  berhasil  dalam  mengajarkan  nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan identifikasi terhadap visi kebangsaan. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau disinformasi  melalui  media  sosial  dapat  memperburuk  perpecahan  dan mengaburkan visi kebangsaan yang seharusnya bersifat bersama.
Ben Anderson dalam ceramahnya bertajuk Nasionalisme Kini dan Esok di Jakarta  tahun  1999  mengatakan  bahwa  kebesaran  jiwa  bangsa  Indonesia  sebagai bangsa yang majemuk sangat penting bagi kelanjutan bangsa ini ( Kompas, 5 Maret 1999).  Nasionalisme  atau  semangat  kebangsaan  Indonesia  merupakan  proyek Bersama  yang  harus  diperjuangkan.  Bangsa  Indonesia  harus  mampu  mengambil pelajaran dari beberapa negara yang hancur akibat warganya berjiwa kerdil.
Dalam  tatanan  kehidupan  bernegara,  kesadaran  kewarganegaraan  seolah- olah  kurang  mendapat  tempat  untuk  tumbuh  dan  berkembang.  Pemahaman kewarganegaraan  sebagai  konsep  hukum,  tidak  memiliki  kekuatan  untuk mentrasformasikan  masyarakat  menjadi  suatu  entitas  politik  yang  modern  dan demokratis.  Meskipun  UU  No  62  Tahun  1958  telah  diubah  menjadi  UU Kewarganegaraan N0 12 tahun 2006 namun pengaruh UU lama masih sangat kuat. Konstruksi pembeda WNI pribumi dan keturunan masih kuat berpengaruh dalam masyarakat.  Dalam  kontek  keindonesian  visi  alternative  yang  layak dipertimbangkan yaitu multicultural nationalism (Will Kimlicka, 2000). Kymlicka menawarkan  bentuk-bentuk  hak  minoritas  seperti  federalisme  multibangsa, multikulturalisme imigran, pemberian hak perwakilan kepada kelompok minoritas
yang tidak terkategorikan. Model ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang  berkeadilan  sosial  yang  dipersatukan  oleh  nilai-nilai  bersama,  sehingga terwujud  suatu  “ social  and  political  ideal  of  togetherness  in  difference ”  (John Rawls. 1971)
Nasionalisme  sebagai  sebuah  penemuan  paling  menakjubkan  dalam perjalanan  sejarah  manusia,  paling  tidak  dalam  seratus  tahun  terakhir.  Tanpa nasionalisme, jalannya sejarah manusia mungkin akan sangat berbeda.  Lahirnya gagasan  dan  budaya  globalisme  dalam  dekade  1990-an,  serta  adanya  teknologi komunikasi  dan  informasi  yang  sangat  akseleratif,  tidak  serta  merta  mengakhiri pandangan nasionalisme. Adanya globalisasi memang membuat nasionalisme tidak semerbak  seperti  saat  terbentukknya  negara  bangsa  pasca  PD  II.  Pola  kehidupan dunia yang semakin menglobal, menyebabkan negara-bangsa dengan ciri teritorum, kontrol  atas  kekerasan,  struktur  kekuasaan  dan  legitimasi  perlahan-lahan  mulai kehilangan fungsi. Fenomena kehidupan sekarang sangat destruktif bagi agama dan kebudayaan dalam kaitannya dengan penekanan hedonism, pengejaran kesenangan di  sini  dan  saat  ini  ( here  and  now ),  penanaman  gaya  hidup  ekspresif, Pengembangan narsistik dan tipe kepribadian egoistik (Mike Featherstone, 2001 : 270).  Untuk  Indonesia  dalam  menghadapi  dunia  luar  harus  selalu  membina  dan mempertahankan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Untuk  mempertahankan nasionalisme  bangsa  Indonesia  diperlukan  kesiapan,  kegigihan  dan  fleksibilitas dalam  mengelaborasi  bentuk-bentuk  nasionalisme  yang  relevan  seuai  dengan tantangan zaman. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, suku, dan agama memiliki tantangan untuk membangun identitas nasional yang kuat dan inklusif. Politik identitas dan nasionalisme sering muncul dalam wacana politik dan masyarakat,  terutama  dalam  konteks  pemilihan  umum  seperti  sekarang  ini. Kebijakan dan retorika pemerintah serta kepemimpinan nasional dapat membentuk persepsi  dan  sikap  terhadap  nasionalisme.  Peran  masyarakat  sipil,  termasuk organisasi  non-pemerintah  dan  kelompok  aktivis,  diharapkan  dapat  memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai nasionalisme.

## KESIMPULAN
Pengertian  nasionalisme  berkembang  dalam  perjalanan  sejarah  Bangsa Indonesia.  Pada  masa  pergerakan  nasional,  beberapa  tokoh  pergerakan  berhasil memberi  arti  nasionalisme  yang  mengakar  dengan  tradisi  lokal  di  Indonesia. Nasionalisme pada masa pergerakan dipahami sebagai lawan dari kolonialisme dan imperialisme. Pada masa kemerdekaam nasionalisme  terus mengalami perubahan makna  dari  aslinya.  Masa  orde  lama  nasionalisme  lebih  menekankan  pada pengertian  revolusi  belum  selesai  berkaitan  dengan  tumbuhnya  demokrasi terpimpin dan penguasa tunggal. Masa orde baru nasionalisme lebih menekankan pada  stabilitas  politik  bangsa  Indonesia.  Nasionalisme  lebih  bersifat  kepada ideologi  negara,  di  samping  untuk  membangun  ekonomi  menuju  kesejahteraan masyarakat.
Di  Masa  Reformasi  dan  era  global,  nasionalisme  ditujukan  untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Nawa Cita. Nasionalime juga  dikaitkan  dengan  kewarganegaraan  untuk  mengatasi  beberapa  konflik  yang terjadi  di  tanah  air.  Multikulturisme  kewarganegaraan  dan  politik  identitas diharapkan mampumempertahankan  nasionalisme dewasa ini. Nasionalime  di era global  adalah  nasionalisme  yang  dapat  memadukan  pengaruh  globalisasi  namun tanpa meninggalkan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisusilo,  Sutarjo.,  2013. Sejarah  Pemikiran  Barat  dari  yang  Klasik  sampai Modern , Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Alfian,  Teuku.  I.,  1998.  “Nasionalisme  dalam  Perspektif  Sejarah”  dalam Jurnal Filsafat Pancasila N0. 2 Th II Desember 1998.
Featherstono, Mike., 2001. Consumer Culture and Posmodernism , London: Sage Publicatios.
Handayani, Sri Ana. 2019. “Nasionalisme dalam Perubahan di Indonesia Adabtasi atau Transplatasi”, dalam Humaniora Vol 1, No 2 Januari 2019.
Kahin,  George  Mc  Turnan.,  (1995). Refleksi  Pergumulan  Lahirnya  Republik nasionalieme dan revolusi di Indonesia , Surakarta : UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan.
Kartodirdjo,  Sartono.,  1968.  “  Struktur  Sosial  dari  Masyarakat  Tradisional  dan Kolonial”, dalam Lembaran Sedjarah , No 4 Desember 1968.
Kymlicka, Will., 2000. Kewarganegaraan Multikultural , Jakarta : LP3ES.
Latif, Yudi. “Respon Idealisme Muda”, dalam Kompas , Selasa 28 Oktober 2017.
Lombard,  Denys.,  2005. Nusa  Jawa  :  Silang  Budaya  Batas-batas  Pembaratan , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Nagazumi,  Akira.,  1986. Indonesia  dalam  Kajian  Sarjana  Jepang ,  Jakarta  : Yayasan Obor Indonesia.
Rawls,  John.  1971. A  Theory  of  Justice ,  Cambridge,  Messachusets:  Harvard University Press.
Tjokrowinito,  Moeljarto.,  1998.  “Nasionalisme  dalam  Perspektif  Politik”,  dalam Jurnal Filsafat Pancasila , Yogyakarta : Gajah Mada Press.
Toha,  Abdillah.,  2017.  “Apa  Kabar  Revolusi  Mental  Jokowi?”  dalam Kompas , Selasa 28 Nopember 2017.