## Tinjauan  Hukum  Pembangunan  Berkelanjutan  Proyek  IKN  dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan
Retno Mulyaningrum 1
1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Email: retnomulyaningrum@gmail.com
Articcle Information
Article History:
Received : 28-12-2022 Revised : 16-05-2023 Accepted : 26-05-2023 Published : 28-05-2023
Keyword: Environmental Theory; The Perspective;
Suistainable Development; Environmental Balance;

## Abstract
The process of building the National Capital of the Archipelago/Nusantara (IKN)  in  East  Kalimantan  is  currently  underway.  Criticism  was  received from  various  groups  before  and  after  several  state  agendas  were  carried out. However, as a consideration, it is better to carry out periodic reviews from  a  legal,  social  and  environmental  perspective  in  order  to  get  more attention in managing the environment of the new capital city. The theory of sustainable development and public policy theory becomes a balance when there are deviations and even environmental damage that can harm living things.  The legal certainty that  has  been  contained  in several regulations such  as  the  PPLH  Law,  the  State  Policy  Law  Regional  Regulations of the Province  of  East  Kalimantan  which  address  the  environment  is  used  in analysis related to the development of the IKN aims to find out the balance and good steps to be taken going forward with the IKN development process.

## Abstrak
Proses  pembangunan  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)  pada  Kalimantan  Timur sedang  berjalan.  Kritik banyak  didapatkan  dari berbagai  kalangan  ketika sebelum  dan  setelah  dilakukan  beberapa  agenda  negara.  Meskipun demikian  sebagai  pertimbangan  lebih  baik  dilakukan  peninjauan  secara berkala  dari  segi  hukum,  sosial  maupun  lingkungan  agar  mendapatkan perhatian  lebih  dalam  mengelola  lingkungan  Ibu  Kota  baru.  Teori pembangunan  berkelanjutan  dan  teori  kebijakan  publik  menjadi penyeimbang  ketika  adanya  penyimpangan  bahkan  kerusakan  lingkungan yang  dapat  membahayakan  makhluk  hidup.  Kepastian  hukum  yang  telah dimuat dalam beberapa aturan seperti UU PPLH , UU Kebijakan negara Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  yang membahas lingkungan digunakan dalam analisis yang berkaitan dengan pembangunan IKN  bertujuan  mencari  tahu  akan  keseimbangan  dan  Langkah  yang  baik dilakukan kedepannya dengan proses pembangunan IKN.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  beragam  masalah  lingkungan  dari  banjir,  penduduk yang  banyak,  maupun  masalah  lainnya  sehingga  pemerintah  telah  menetapkan perpindahan  ibu  kota  negara  dari  DKI  Jakarta  menjadi  Kalimantan  Timur. Pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disampaikan Presiden kepada awak media di Rumah Adat Radakng,  Kota  Pontianak,  Kalimantan  Barat,  hari  Selasa  pada  tanggal  29 November 2022. 1 Mengalokasikan dana sekitar Rp5,3 triliun untuk pembangunan IKN. Sedangkan total disiapkan untuk anggaran tahun jamak hingga 2024 sebesar Rp43 triliun. 2 Proses pembangunan IKN, dengan transformasi di sejumlah bidang mulai  dari  transformasi  masyarakat,  lingkungan,  hingga  mobilitas.  Presiden menyampaikan  bahwa  transportasi  di  IKN  Nusantara  nantinya  akan memanfaatkan energi hijau yang efisien, serta hemat energi dan rendah karbon. 3
Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  (UU)  Nomor  3  Tahun  2022  tentang Ibukota Negara disebutkan bahwa Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap  berada  di  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  sampai  dengan  tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. Sedangkan ayat 2 pada pasal ini dicantumkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara  sejak  tanggal  penetapan pemindahan  Ibu  Kota  Negara  dengan  tetap  berlangsungnya  Pemerintah  Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  masih  melaksanakan  urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan
1 Menpan,  “Presiden  Jokowi  Sampaikan  Progres  Pembangunan  IKN”, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-sampaikan-progres- pembangunan-ikn , diakses 19 Februari 2023
2 Kaltimprov, “Memastikan
Pembangunan Ikn Sudah Dimulai”, https://www.kaltimprov.go.id/berita/memastikan-pembangunan-ikn-sudah-dimulai , diakses diakses 19 Februari 2023
3 Kominfo,  “Pembangunan  IKN  Nusantara  Transformasi  Menuju  Indonesia  Maju”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/40187/pembangunan-ikn-nusantara-transformasi- menuju-indonesia-maju/0/berita , diakses diakses 19 Februari 2023
perundangundangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan,  dan  pemindahan  Ibu  Kota  Negara,  sampai  dengan  penetapan pemindahan Ibu Kota Negara. Penyebutan Ibu Kota Negara pada Pasal 1 nomor 2 UU  ini  bahwa  bernama  Nusantara  dan  selanjutnya  disebut  sebagai  Ibu  Kota Nusantara  adalah  satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  setingkat provinsi  yang  wilayahnya  menjadi  tempat  kedudukan  Ibu  Kota  Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
Pertimbangan  yang  diberikan  atas  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara yaitu: 4 Pertama , menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045  yaitu  Indonesia  Maju, ekonomi  Indonesia akan  masuk  5  besar  dunia  pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap . Oleh sebab itu, dibutuhkan  transformasi  ekonomi  untuk  mencapai  Visi  Indonesia  2045  dengan transformasi  ekonomi  didukung  oleh  hilirisasi  industri  dengan  memanfaatkan sumber  daya  manusia,  infrastruktur,  penyederhanaan  regulasi,  dan  reformasi birokrasi  yang  dimulai  dari  tahun  2020-2024.  Dengan  adanya  IKN  yang  dapat mendukung  dan  mendorong  transformasi  ekonomi  tersebut. Kedua, IKN  harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur  Indonesia.  Selama  ini,  Jakarta  dan  sekitarnya  menjadi  pusat  segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain- lain).  Perputaran  uang  di  Jakarta  mencapai  70  persen  yang  luasnya  hanya 664,01 km²  atau  0.003  persen  dari  total  luas  daratan  Indonesia  1.919.440  km². Sementara  jumlah  penduduknya  10,56  juta  jiwa  atau  3,9  persen  dari  jumlah penduduk  Indonesia  270,20  juta  jiwa  (data  tahun  2020).  Hal  ini  menyebabkan ketidakmerataan  pembangunan  dan  kesejahteraan  di  Indonesia.  Pembangunan tersentralisasi  di  Jakarta  dan  pulau  Jawa.  Kondisi  ini  kurang  baik  untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable , tidak termanfaatkannya  potensi  daerah  secara  optimal,  kurang  mendukung  keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas
4 Djkn.kemenkeu, “Urgensi
Pemindahan Ibu Kota Negara”,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-
Kota-Negara.html , diakses diakses 19 Februari 2023
dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan menjadi pusat ekonomi  baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia.  IKN  baru  diharapkan  dapat  menciptakan  pusat-pusat  pertumbuhan ekonomi  baru  dan  memaksimalkan  potensi  sumber  daya  daerah. Ketiga ,  kondisi objektif  Jakarta  yang  tidak  cocok  lagi  sebagai  IKN.  Mengamati  yang  harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan  penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km².  2)  Kemacetan  Jakarta yang  merupakan  kota  termacet  nomor  10  di  dunia  tahun  2019  walau  menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 ( TomTom Traffic Index ). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang  setiap  tahun  melanda  Jakarta  dan  terjadinya  penurunan  tanah  yang mengakibatkan  sebagian  wilayah  Jakarta  berada  di  bawah  permukaan  laut. Pemindahan  IKN  dari  Jakarta  ke  Kalimantan  pasti  membawa  pro  dan kontra.  Namun  sebagai  negara  demokrasi,  ketika  Negara  telah  memutuskan memindahkan  IKN  dengan  proses  demokrasi  melalui  UU,  seharusnya  seluruh komponen  bangsa  mendukungnya.  Keputusan  yang  memberikan  manfaat  lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI. 5
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa ada banyak negara yang sukses memindahkan ibukotanya. Sejarah mencatat bahwa  setiap  3-4  tahun  sekali  terjadi  pemindahan  ibu  kota  negara. Dalam  100 Tahun  ini  ada  30  negara  yang  sukses  memindahkan  ibu  kotanya.  Indonesia  bisa belajar dari negara yang memiliki kesamaan seperti Brasil. Sebagai negara anggota G-20,  Brasil  dan  Indonesia  dikenal  sebagai  memiliki  PDB  terbesar.  Wilayah Indonesia dan Brazil juga masuk terbesar di dunia. Pemindahan ibu kota bukan hal baru, sering dilajukan juga oleh berbagai negara. Salah satunya adalah Brasil dari Rio  de  Janeiro  ke  Brasilia. Pembelajaran  positif  dari  pemindahan  ibu  kota  di negara-negara  tersebut  menurut  Bambang  Brodjonegoro  yaitu Pertama, motivasi untuk  memperbarui  kebanggaan  nasional  dengan  membangun  ibu  kota  yang modern  di  abad  21. Kedua, meningkatkan  kesatuan  nasional  dengan  membuka
5 Djkn.kemenkeu, “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara” , https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu- Kota-Negara.html, diakses diakses 19 Februari 2023
lahan  kosong  di  tengah-tengah  Brasil. Meskipun  demikian,  pemindahan  ibu  kota Brasil  tidak  meremehkan  resiko  politik  kebutuhan  untuk  mempercepat penyelesaian pembangunan dalam 5 (lima) tahun mengakibatkan kompromi yang serius dari rencana awal. Perhitungan yang realistis terhadap biaya menjadi kunci utama  dimana  land  value  di  Brasilia  naik  lebih  lambat  dari  yang  diperkirakan, mengakibatkan pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk membangun kota baru. Ketiga, merencanakan  untuk  peduduk  dari  semua  lapisan  masyarakat. Perencanaan  telah  disusun  dengan  baik,  namun  pelaksanaan  yang  tergesa-gesa mengakibatkan  penjualan  superblok  tidak  teratur  dan  berpihak  kepada  penawar tertinggi. Keempat, menanamkan  modal  investasi  pada  infrastruktur  nasional. Infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan. 6
Hubungan antara  hutan dan kota belum  banyak disinggung dalam konsep perencanaan kota terutama untuk kota yang berada pada ekosistem sensitif seperti wilayah pesisir dataran rendah, dataran banjir, titik-titik keanekaragaman hayati dan wilayah  dengan  tekanan  air  yang  tinggi.  Padahal  wilayah  ini  berpeluang  tinggi terjadi degradasi lingkungan apabila tidak adanya perencanaan yang tepat, seperti halnya Wilayah Ibu Kota Baru yang direncanakan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). IKN  berada  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  merupakan  bagian  dari  Pulau Kalimantan  dimana  pemataan  ruang  diarahkan  untuk  mewujudkan  kelestarian kawasan  konservasi  keanekaragaman  hayati  dan  kawasan  berfungsi  lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia. Apabila ditinjau dari kondisi saat ini, 59,50 persen luas wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan  hutan  lindung  dan  kawasan  hutan  produksi.  Selain  memiliki  kawasan hutan yang cukup luas, wilayah IKN juga termasuk ke dalam wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi. Perencanaan kota yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan yang tetap seimbang dengan pembangunan kota, khususnya untuk perencanaan pembangunan IKN yang berada di  wilayah  sensitif.  Konsep  pengembangan  kota-kota  di  dunia  kini  mulai
6 Kemenkopmk,  “Menyambut  Nusantara ”,  https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut- nusantara , diakses diakses 19 Februari 2023
menerapkan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  seperti Sustainable  City,  Green City  dan  Eco  city untuk  mengatasi  permasalahan  perkotaan  maupun  mencegah berbagai dampak lingkungan. 7
Kawasan Ibu Kota Negara direncanakan seluas 256.142,74 ha dengan posisi berada  pada  sebagian  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Berdasarkan Rencana Undang-Undang (RUU) IKN 2021 lokasi Ibu Kota Negara berada pada sisi utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Sisi barat dan timur berbatasan dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. 8 Khawatir  akan  mengakibatkan  ketidak  seimbangan  oksigen  dan karbondioksida  karna  berkurangnya  paru-paru  dunia  yang  berada  di  Kalimantan. Kajian yang dilakukan agar menjadi pertimbangan bahkan peringatan agar melihat dalam penelitian kemungkinan yang terjadi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sejauh  mana  keseimbangan  ekosistem  pada proyek  IKN.  Untuk  itu,  dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan  tentang  Bagaimana dampak lingkungan pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, akan dipaparkan  pula  tinjauan  hukum  terhadap  keseimbangan  ekosistem  lingkungan pada proyek IKN yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah yuridis-normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara menganalisa/meneliti dari sumber hukum yang sudah ada dan tertulis berdasarkan kepustakaan seperti undang-undang yang berlaku, buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan proposal ini.
7 Nailus  Sa’adah,  Muhammad  Rafiqul  Hayyat,  Resti  Fevria  , Analisis  Issue  dalam  Etika Lingkungan Terkait IKN. Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ISSN : 2809-8447.  Lestarikan  Alam  Raya  dalam  Berkarya  Melalui  Indonesia  SDGs  Menuju  Human Welfare. hal . 422
8 Chyntia Limas, Okti Setyaningsih, Okkie Putriani, dan Ibnu Fauzi, “Konsep Smart Port di Ibu  Kota  Negara  (IKN)  Indonesia”,    Jurnal  Penelitian  Transportasi  Laut  Vol.  23  (2021)  77-94. pISSN :1411-0504 / eISSN : 2548-4087 : 85
Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  suatu  penelitian  yang  menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  Data  Sekunder  yaitu  data yang  diperoleh  sumbernya  telah  ada  sebelumnya  (perpustakaan)  dengan  cara mengumpulkan  data  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  buku, dan makalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

## PEMBAHASAN
A. Dampak Lingkungan pada Pembangunan IKN di Kalimantan Timur
Pembangunan  IKN  di  awal  pembangunannya  akan  menguntungkan Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan  adanya  distribusi  pekerja  ketika  proses pembangunan IKN. Namun momentum ini hanya akan berlangsung dalam jangka waktu  temporer  yaitu  berkisar  2-3  tahun  dikarenakan  belum  tersedianya infrastruktur dan mobilitas yang memadai di Provinsi Kalimantan Timur. 9 Salah satu  LSM  yang  berpendapat  tentang  sisi  kontra  dari  pembangunan  IKN menyatakan  bahwa  sebagai  sebuah  pengambilan  keputusan  publik,  prosesnya adalah pengabaian terhadap suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal, pengabaian terhadap krisis lingkungan hidup yang semakin tinggi. 10
Namun sebaliknya Kesultanan Kutai Kertanagara mendukung pembangunan IKN, tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan  juga  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  aspek  budaya  yang  ini  terus  akan
9 M  Rizal  Taufikurrahman,  “Problematika  Lingkungan  dan  Ekonomi  Intai  Pemindahan IKN”, Pemaparan dalam diskusi daring Institute for Global and Strategic Studies (IGSS) HI UII, 18 Februari 2022.  Sebagaimana dikutip oleh Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan,  dan  Pembangunan  Ibukota  Negara  (IKN)  Dalam  Tinjauan  Hukum”,  Jurnal  Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541- 4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386
10 WALHI,  Final  IKN  Report:  ”Ibu  Kota  Baru  Buat  Siapa”,  https://www.walhi.or.id/wp- content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf Diakses 18 Oktober 2022 Sebagaimana  dikutip  oleh  Yanti  Fristikawati,  Nugroho  Adi  Pradana,  “Perlindungan  Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang- undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614- 5642. 2022 : 386
diperhatikan. 11 Oleh  sebab  itu,  pemerintah  hendaknya  memperhatikan  pula masukan  dan  aspirasi  masyarakat  dalam  pembangunan  IKN.  Dengan  berbagai masukan  dan  pendapat,  Pemerintah  tentunya  telah  mencari  jalan  untuk mengurangi  dampak  dari  pembangunan  IKN  yang  merugikan.  Menurut  ketua Bappenas  Arifin  Rudianto,  Plt  Deputi  Bidang  Kemaritiman  dan  Sumberdaya Alam  Bappenas,  yang  berbicara  dalam  Talkshow  menyatakan  bahwa  Upaya pemindahan  IKN  tidak  terlepas  dari  strategi  pembangunan  untuk  merespon kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan sekarang, serta tantangan pembangunan ke  depan. 12 Setiap  kegiatan  atau  pembangunan  tentu  akan  mempunyai  dampak baik  positif  maupun  negatif,  dengan  adanya  strategi  pembangunan  dari pemerintah  diharapkan  dampak  yang  merugikan  masyarakat  akan  ditekan seminimal mungkin seperti konsep Smart City dimana penerapan teknologi akan sangat membantu dalam pengawasan dan pemantauan. 13
Pembangunan  yang  dilakukan  pada  setiap  daerah  menjadi  perhatian  dan tidak bisa dikesampingkan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat melindungi lingkungan di IKN. Berkaitan dengan  permasalahan  air,  IKN  sudah  memiliki  caranya  sendiri  yaitu  dengan menerapkan prinsip kota spons sehingga akan memberikan keamanan akses minum yang bersih, sanitasi yang layak pakai hingga perlindungan sumber air dari polusi dan pengurangan risiko banjir yang diperkirakan akan terjadi. Nantinya, pendekatan pengelolaan air akan menggabungkan pengelolaan penggunan air, limpasan hujan hingga pengolahan air limbah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber
11 Kementrian  PAN  RB,  “Tokoh  Masyarakat  dan  Adat  Kalimantan  Timur  Dukung Pembangunan  IKN”,  https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/tokoh-masyarakat- dan-adat-kalimantan-timur-dukung-pembangunan-ikn  ,  Diakses  10  Oktober  2022    Sebagaimana dikutip  oleh  Yanti  Fristikawati,  Nugroho  Adi  Pradana,  “Perlindungan  Lingkungan,  dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang- undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614- 5642. 2022 : 386
12 Zulhamsyah  Imran,  rangkuman  dalam  “Talkshow  Online,  Suara  Cendekia  Indonesia Selamatkan Alam (SCISA), Series 1: Kupas Tuntas Dampak dan Risiko Lingkungan Pembangunan IKN  Nusantara”  14  Maret  2022.  Sebagaimana  dikutip  oleh  Yanti  Fristikawati,  Nugroho  Adi Pradana,  “Perlindungan  Lingkungan,  dan  Pembangunan  Ibukota  Negara  (IKN)  Dalam  Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386
13 Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota  Negara  (IKN)  Dalam  Tinjauan  Hukum”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-undangan  dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 386
daya secara keseluruhan tanpa mencemarkan lingkungan. Dalam melihat penerapan di dalam Pasal di atas, Lampiran UU Ibukota Negara menjelaskan bahwa rencana pembangunan  IKN  dilakukan  dengan  penerapan  prinsip  pengelolaan  lingkungan yang akan  secara otomatis terintegrasi dengan ekosistem di dalam  skala regional untuk  menjamin  terjaganya  keanekaragaman  hayati  yang  ada  di  wilayah  IKN. Sebelum  melakukan  pembangunan  telah  dilakukan  beberapa  kegiatan  seperti pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, yang telah dibuat oleh Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Juga  telah  dilakukan  Analisa Dampak  Lingkungan  atau  AMDAL  yang  juga  memuat  upaya  pengendalian  dan pengelolaan lingkungan.  Pembangunan IKN menerapkan konsep Smart city yaitu konsep  yang  sudah  mempertimbangkan  elemen  dinamis  serta  inklusif  dalam menghadapi masa depan. 14
Komponen  yang  terdapat  dalam Smart  City merupakan  komponen  digital atau  teknologi 15 untuk  memberikan  manfaat  secara  keseluruhan  bagi  IKN. Terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam pembangunan smart city yakni (1) visi yang selaras  dengan  kerangka  kerja  strategis  menyeluruh  IKN,  (2)  Meningkatkan peluang  digital  utama  untuk  IKN,  (3)  Mengedepankan  inisiatif  cerdas  bagi keberlangsungan IKN. Tidak hanya  itu, Kementerian Kominfo  juga  memaparkan bahwa aka nada infrastruktur digital di dalam smart city sehingga memungkinkan penggunaan teknologi baru seperti autonomous vehicles, internet of things, dan big data agar berjalan secara simultan dan berlanjut.
Sesuai  dengan  UU  nomor  2  tahun  2022  tentang  IKN  disebutkan  bahwa system  bangunan  yang  akan  digunakan  di  dalam  IKN  adalah  sistem  bangunan ramah  lingkungan  yang  telah  dikembangkan  sejak  tahun  2010  yang  kemudian diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  8  Tahun  2010.  Tidak hanya itu, sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang akan digunakan dalam ibu
14 Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota  Negara  (IKN)  Dalam  Tinjauan  Hukum”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-undangan  dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 384
15 Brigitta  Michelle  dan  Suhardjanti  Felasari,  “SMART  CITY  IMPLEMENTATION  IN BEKASI  CITY”, Journal  of  Architecture  &  Environment, Volume  20,  No  1,  2021,  pg  32. Sebagaimana  dikutip  oleh  Yanti  Fristikawati,  Nugroho  Adi  Pradana,  “Perlindungan  Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang- undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614- 5642. 2022 : 385
kota  baru  juga  mengacu  ke  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  No.  21  Tahun  2021  tentang  Penilaian  Kinerja Bangunan  Gedung  Hijau.  Di  dalam  PERMEN  PUPR  21/2021,  dijelaskan  bahwa suatu  bangunan  ramah  lingkungan  harus  menggunakan  bahan  yang  bermaterial ramah lingkungan juga. Namun perdebatannya adalah bagaimana mendeterminasi kriteria dari material yang dipakai. Ada kemungkinan bahan yang digunakan akan berpotensi merusak lingkungan hidup.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  juga  adalah  tentang  pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemindahan ibukota yang didasarkan  kepada  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  tidak  hanya  akan menciptakan  pengelolaan  pemerintahan  yang  profesional,  bersih  dan  visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional. 16
Pembangunan IKN tidak  bisa  lepas  juga dari pembahasan  yang kaitannya dengan hutan menjadi ekosistem yang penting bagi dunia. Hutan diketahui mampu menyerap  25%  emisi  karbon  yang  menjadi  masalah  dari  persoalan  iklim  secara global.  Sejumlah  negara  memiliki  hutan  terluas  di  dunia.  Bahkan  luas  negara- negara  tersebut  dijuluki  sebagai  paru-paru  dunia.  Berdasarkan  data  Organisasi Pangan  dan  Pertanian  Dunia  (FAO),  Rusia  menjadi  negara  yang  memiliki  hutan terluas di dunia. Luas hutan di negara tersebut mencapai 815 juta hektare (ha) pada 2020. Posisinya disusul oleh Brasil yang memiliki hutan seluas 497 juta ha. Lalu, hutan di Kanada tercatat sebesar 347 juta ha. Luas hutan di Amerika Serikat tercatat sebesar 310 juta ha. Kemudian, China dan Australia masing-masing memiliki hutan seluas 220 juta ha dan 134 juta ha. Kongo berada di posisi ketujuh dengan hutan
16 Dian Herdiana, “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik”, Jurnal  Transformative, Volume  8  Issue  1,  Maret 2022, hlm 1   Sebagaimana dikutip oleh  Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan,  dan  Pembangunan  Ibukota  Negara  (IKN)  Dalam  Tinjauan  Hukum”,  Jurnal  Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541- 4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 385
seluas 126 juta ha. Sementara, Indonesia berada di urutan setelahnya dengan luas hutan mencapai 92 juta ha. 17
Zona tropis seperti Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun demikian, sumber daya alam dan lingkungan hidupnya menghadapi gangguan serius yang disebabkan oleh kegiatan  manusia  (faktor-faktor  antropogenik)  pada  beberapa  sektor,  yang semuanya dapat secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada pemanasan global.  Saat  ini,  Indonesia  menghadapi  tantangan  terkait  pencemaran  udara  dan eksploitasi  sumber  daya  hutan  dan  mineral  yang  tidak  terkendali.  Hal  ini menimbulkan ancaman besar dalam hal ketersediaan air dan memperparah bencana kebakaran hutan dan lahan terutama saat terjadi kondisi El Nino, tanah longsor dan banjir (ketika La Nina). Dengan kata lain, Indonesia secara signifikan berkontribusi pada  peningkatan  emisi  gas  rumah  kaca  global.  Pada  waktu  bersamaan,  sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, baik kecil maupunbesar, di mana sebagian besar  di  antaranya  memiliki  ketinggian  dari  permukaan  laut  rendah,  Indonesia menjadi  sangat  rentan  terhadap  dampak  perubahan  iklim,  termasuk  naiknya permukaan  air  laut,  meningkatnya  durasi/periode  musim  kemarau,  maupun kejadian  cuaca  ekstrim  yang  dapat  menyebabkan  banjir,  tanah  longsor,  dan bencana-bencana  lainnya.  Tingkat  kerentanan  yang  tinggi  ini  berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap keamanan ekonomi, pangan dan energi di seluruh  Indonesia.  Karena  itu,  dibutuhkan  pendekatan  komprehensif  dan  terpadu terhadap pengendalian perubahan iklim. 18

## B. Tinjauan Hukum terhadap Keseimbangan Ekosistem Lingkungan
Keseimbangan lingkungan yang dikaji secara hukum demi keberlangsungan makhluk hidup penting dilakukan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota  Negara  yang  membahas  prinsip  pembangunan  IKN  akan  100%
17 Dataindonesia,  “Indonesia  Masuk  Daftar  Negara  dengan  Hutan  Terluas  di  Dunia”, https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-hutan-terluas-di- dunia, diakses 23 Maret 2023
18 KLHK, 2015a sebagaimana dikutip oleh Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358- 91-0 :15-16
menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan baik perumahan maupun  bangunan  komersial  dan  juga  akan  menerapkan  praktek  efisiensi sumberdaya  dan  rendah  karbon. 19 Penjabaran  dalam  Pasal  18  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2022  (UU  3/2022)  yaitu  tentang  Pelindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;
c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan
d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.
Pasal tersebut memberikan penjelasan detail bahwa akan ditetapkan kawasan hijau yang  akan  mendukung  kelangsungan  serta  keseimbangan  lingkungan  hidup maupun keanekaragaman  hayati. Selain  itu, tenaga  yang akan dipergunakan  juga menggunakan  energi  terbarukan  yang  akan  mengurangi  efek  yang  akan menyebabkan global warming.
Dalam  Lampiran  UU  Ibukota  Negara  dijelaskan  bahwa  rencana pembangunan  IKN  dilakukan  dengan  penerapan  prinsip  pengelolaan  lingkungan yang akan  secara otomatis terintegrasi dengan ekosistem di dalam  skala regional untuk menjamin terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah IKN. Hal ini seakan-akan menjawab permasalahan yang ada di dalam KLHS  maupun yang di khawatirkan oleh  Walhi. 20 Calon wilayah IKN terletak di Provinsi  Kalimantan Timur,  tepatnya  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Posisi  IKN  ini  berada  pada  wilayah  strategis  perlindungan keanekaragaman hayati (kehati) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan  bagian  dari pulau  Kalimantan. Pulau  ini  juga disebut sebagai Borneo dan ditetapkan sebagai “Paru-Paru Dunia” karena memiliki hutan dengan kekayaan keanekaragaman  hayati  yang  cukup  banyak  dan  berperan  penting  dalam
19 Yanti Fristikawati, Nugroho Adi Pradana, “Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara  (IKN)  Dalam  Tinjauan  Hukum”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-undangan  dan  Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022 : 380
20 Ibid, 381
penyerapan  karbon  dan  penyedia  oksigen.  Arahan  penataan  ruang  pulau Kalimantan  adalah  untuk  mewujudkan  kelestarian  kawasan  konservasi keanekaragaman  hayati  dan  kawasan  berfungsi  lindung  bervegetasi  hutan  tropis basah paling sedikit 45 % dari luas pulau Kalimantan sebagai “Paru-Paru Dunia”, sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  No.  3  Tahun  2012  tentang  Tata  Ruang  Pulau Kalimantan.  Menurut  Peraturan  tersebut,  Paru-Paru  Dunia  adalah  kawasan bervegetasi  hutan  tropis  basah  dalam  satu  hamparan  luas  yang  memiliki  fungsi sebagai  penyerap  karbondioksida,  penghasil  oksigen,  dan  penyeimbang  iklim global. 21
Aturan Perlindungan Lingkungan di Kalimantan Timur, Ibukota Nusantara atau  IKN  berada  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  oleh  karena  itu  perlu  dilihat peraturan daerah  yang ada di Kalimantan Timur. Pemerintah Kalimanatan Timur telah mempunyai beberapa peraturan yang terkait dengan lingkungan antara lain:
1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 2 dijelaskan  bahwa  tujuan  dari  Peraturan  Daerah  ini  adalah  untuk memberikan  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan kualitas  lingkungan hidup agar dapat menunjang  kehidupan  manusia dan lingkungan  sekitar.  Pada  Pasal  5  dijelaskan  tentang  rencana  Penyusunan Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup(RPPLH).  Gubernur menyusun RPPLH dengan cakupan  meliputi seluruh ekoregion darat dan laut,  dan  harus  memperhatikan  hal  -  hal  sebagai  berikut:  a.  keragaman karakter  dan  fungsi  ekologis;  b.  sebaran  penduduk;  c.  sebaran  potensi sumber  daya  alam;  d.  kearifan  lokal;  e.  aspirasi  masyarakat;  dan  f. perubahan  iklim.  Peran  masyarakat  juga  diatur  dalam  Perda  ini,  dimana masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan kegiatan, memberikan pendapat, sara dan usul, termasuk  memberikan keberatan dan  melakukan pengaduan atau penyampaian informasi lain. Dengan adanya aturan tentang peran  serta  masyarakat  ini  diharapkan  masayarakat  sekitar  dapat  lebih
21 Nailus  Sa’adah,  Muhammad  Rafiqul  Hayyat,  Resti  Fevria,  “Analisis  Issue  dalam  Etika Lingkungan Terkait IKN”, Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , ISSN : 2809-8447. Lestarikan  Alam  Raya  dalam  Berkarya  Melalui  Indonesia  SDGs  Menuju  Human Welfare, 2022 : 423
peduli  terhadap  lingkungannya,  meningkatkan  kemandirian  dan pemberdayaan  masyarakat. Untuk itu masayarakat harus diber sosialisasi untuk memahami perannya.
2. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Tujuan dari Perda ini ialah untuk menjamin  terwujudnya  transformasi  ekonomi  Kalimantan  Timur  menuju ekonomi hijau melalui penyusunan rencana pembangunan daerah dan tata ruang. Selian itu juga untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan kemampuan daerah dan sektor untuk beradaptasi (resiliensi) terhadap  dampak  perubahan  iklim.  Pemerintah  juga  mewajibkan  pelaku usaha  untuk  ikut  serta  dalam  masalah  adaptasi  perubahan  iklim.  Dalam Pasal 5 antara lain disebutkan bahwa pelaku usaha yang bidang usahanya meliputi  sektor  bidang  lahan,  energi,  industri  dan  limbah,  wajib melaksanakan  adaptasi  dan  mitigasi  Perubahan  iklim.  Adaptasi  yang dilakukan  pelaku  usaha  berupa  ketahanan  ekonomi,  ketahanan  sistem kehidupan  dan  ketahanan  ekosistem.  Pada  Pasal  7  dijelaskan  tentang ketahan pangan mendukung ketahanan pangan yaitu melalui pengembangan  sistem  data  dan  informasi  pangan,  penguatan  manajemen usaha tani dan kelembagaan tani, serta perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana  pendukung  usaha  pertanian.  Sedangkan  untuk  sector  energi diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi melalui perbaikan dan konservasi  wilayah  tangkapan  hujan  pada  daerah  aliran  sungai  yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air. Untuk pengelolaan limbah harus  dioptimalisasikan  pemanfaatan  limbah  organik  dan  biomassa  serta pengembangan  sumber  energi  dari  bahan  bakar  nabati.  Untuk  mitigasi dilakukan  terkait  tata  guna  lahan  dan  perubahan  kegunaan  lahan,  juga pertanian, termasuk energi dan limbah.
3. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  7  Tahun  2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan,  Tujuan dari dibuatnya aturan ini antara lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara  berkelanjutan,  meningkatkan  pendapatan  dari  kesejahteraan masyarakat  termasuk  meningkatkan  pendapatan  daerah,  menyediakan
lapangan  kerja  dan  kesempatan  usaha,  serta  memelihara  kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3  yang  menjelaskan  tentang  tujuan  Pembangunan  Perkebunan Berkelanjutan.  Pada  Pasal  5  dijelaskan  lebih  lanjut  tentang  perencanaan terhadap pembangunan terkait perkebunan  yaitu untuk memberikan arah, pedoman,  dan  alat  pengendali  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan perkebunan.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  menyusun Perencanaan  Perkebunan  yang  berisi  rencana  yang  terpadu,  dapat dilaksanakan  serta  terukur,  dan  dapat  melibatkan  masyarakat  dalam pembuatannya.  Perencanaan  perkebunan  yang  dibuat  oleh  Pemda  antara lain  mencakup  beberapa  hal  seperti  wilayah  perencanaan,  tanaman perkebunan  yang dimaksud, sumber daya  manusia, kawasan perkebunan, dan  keterkaitan  dan  keterpaduan  antara  hulu  dan  hilir.  Khusus  untuk tanaman kelapa sawit dan tebu diatur dalam Pasal 36 bahwa usaha budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 ha (seribu hektar) atau lebih, dan tebu dengan  luas 2.000 ha (dua ribu hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam  hubungan  dengan  usaha  industri  Pengolahan  Hasil  Perkebunan. Sedangkan untuk pelestarian  fungsi  lingkungan hidup  diatur dalam Pasal 47 bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi  lingkungan  hidup.  Dalam  hal  memelihara  kelestarian  fungsi lingkungan hidup  itu, sebelum  memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan harus  memenuhi  beberapa  syarat  yaitu  membuat  AMDAL  atau  upaya pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  upaya  pemantauan  lingkungan  hidup, membuat  pernyataan  kesanggupan  untuk  menyediakan  sumber  daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi  terjadinya  kebakaran.  Hal  ini  juga  tentunya  harus  sesuai dengan  aturan  yang  ada  secara  nasional  tentang  pencegahan  kebakaran hutan.
Untuk  mengendalikan  dan  mengelola  faktor-faktor  yang  memengaruhi perubahan iklim dengan kompleksitas tinggi, berbagai kebijakan dan program yang mengintegrasikan  keterlibatan  multi-sektor  telah  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Indonesia  telah  menunjukkan  komitmennya  terhadap  kesepakatan-
kesepakatan global tentang perubahan iklim melalui pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pada  tahun  2015,  ketika  negosiasi  global tentang  perubahan  iklim  mencapai  titik  kulminasi,  Indonesia  meratifikasi Persetujuan  Paris  pada  COP  21  UNFCCC  di  Paris,  dan  memasukkan  komitmen tersebut  ke  dalam  hukum  nasional  melalui  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa  mengenai  Perubahan  Iklim (Paris  Agreement  to  The  United Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change). Persetujuan  Paris menetapkan tujuan bersama untuk menahan laju pemanasan global di bawah 2°C sekaligus  berupaya  untuk  membatasi kenaikan  suhu  hingga  1,5°C.  Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kemudian ditegaskan kembali dalam Nationally  Determined  Contribution (NDC)  Indonesia,  di  mana target penurunan emisi tahun 2030 adalah 29 % dibandingkan dengan kondisi tanpa ada intervensi apapun  berdasarkan  upaya  sendiri,  dan hingga  41  persen  apabila  ada dukungan  internasional,  dengan  fokus  penurunan emisi  pada  sektor  kehutanan, energi, limbah,  proses  industri  dan  penggunaan produk  (IPPU),  dan  sektor pertanian. 22
Menurut  nilai  kebijakan  publik (the  public  values) yaitu  pertukaran pandangan  atau  masyarakat  mufakat  ( deliberative  process) diantara  berbagai pemegang  kepentingan  mendasari  pembuatan  keputusan  yang  rasional. 23 Hukum negara  berkaitan  dengan  kebijakan  pemegang  kekuasaan  sehingga  bagian  dalam pemerintahanlah  yang  berwenang  dalam  hal  ini  ibu  kota  negara  dengan berkolaborasi  dengan  kementerian  terkait.  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (KLHS)  Ibu  Kota  Negara  telah  dilaksanakan  pada  tahun  2019  setelah  Provinsi Kalimantan  Timur  terpilih  sebagai  lokasi  ibu  kota  negara  yang  baru.  KLHS  Ibu Kota  Negara  bertujuan  untuk  memberikan  arahan  pedoman  perlindungan  dan kriteria  pengamanan  lingkungan  terhadap  kebijakan  atau  konsep  umum
22 Status  Hutan  &  Kehutanan  Indonesia  2020,  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0 :15-16
23 Mark  sagoff,  1987, Where  Ickes  Went Rights  or  Reason  and Ratinality  in Environmental  Law, dalam  Ecology  Law  Quarterly hlm  265-  362  sebagaimana  dikutip  oleh  Takdir  Rahmadi,  2015, Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada hlm 35
pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya terkait dengan pengamanan lingkungan dan sosial, yang harus diikuti sebagai konsekuensi dari kebijakan pemindahan ibu kota  negara  ke  Provinsi  Kalimantan  Timur. 24 KLHS  Ibu  Kota  Negara  juga bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  pola  piker  pembangunan  berkelanjutan  telah diintegrasikan sedini mungkin ke dalam kebijakan, rencana, dan program terperinci lebih lanjut yang telah dimulai pada tahun 2020, seperti rencana induk, perencanaan tata ruang, dan lainnya. KLHS Ibu Kota Negara telah merekomendasikan sepuluh kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pembangunannya, yaitu: 25
(1) Harus memiliki pengelolaan DAS yang tepat.
(2) Harus memiliki jaringan ruang terbuka hijau yang terstruktur.
(3) Harus memiliki rata-rata lahan terbangun/bangunan tidak lebih dari 50 %.
(4) Harus memiliki efisiensi dalam konsumsi air.
(5) Harus  memiliki  jejak  ekologis  per  kapita  yang  rendah.  Harus  memiliki kualitas udara yang baik dan suhu rata-rata yang ‘sejuk’.
(6) Harus memiliki kualitas air permukaan yang baik
(7) Harus  sepenuhnya  melindungi  habitat  satwa  liar  di  dalam  dan  di  sekitar kawasan calon ibu kota baru.
(8) Harus memiliki lanskap ‘hutan hujan tropis’ dengan merevitalisasi spesies asli  Kalimantan,  baik  yang  termasuk  dalam  genus  dipterokarpa  dan  non dipterokarpa.
(9) Harus  menerapkan  platform  teknologi  untuk  memantau  kualitas lingkungan,  kualitas  tutupan  lahan/hutan/vegetasi,  kemajuan  pemulihan lingkungan, kepatuhan hukum, dan alat untuk memberikan peringatan dini kepada warga tentang bencana, konflik satwa liar, polusi, dan limbah padat.
Dalam upaya mendukung Kebijakan Satu Peta dan mewujudkan JIG-KLHK yang terintegrasi, akurat, aman, dan transparan, KLHK telah menerapkan beberapa strategi dan langkah perbaikan, sebagai berikut: 26
1. Penyempurnaan  kebijakan  dan  regulasi,  melalui  terbitnya  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (LHK)  tentang  Jaringan Informasi Geospasial (P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016) tahun 2016 dan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Dirjen  Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) tentang Pedoman Pengelolaan dan
24 Status  Hutan  &  Kehutanan  Indonesia  2020,  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 35
25 Status  Hutan  &  Kehutanan  Indonesia  2020,  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 35
26 Status  Hutan  &  Kehutanan  Indonesia  2020,  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-037 : 37
Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup KLHK (Perdirjen PKTL No.P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020),
2. Penguatan  pengelolaan  JIG-KLHK  melalui  penerbitan  Keputusan Dirjen  PKTL  pada  tahun  2020  tentang  Tim  Pengelola  JIGKLHK (Keputusan  Dirjen  PKTL  No.  SK.28/PKTL/KUM.1/5  /2020),  yang membentuk  unit  kliring  dan  33  wali  data  di  lingkungan  kementerian KLHK,
3. Peningkatan standar IGT melalui Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
4. Peningkatan penguasaan teknologi dan infrastruktur jaringan,
5. Penguatan  dan  pemutakhiran  basis  data  spasial  oleh  wali  data  dan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada dua butir pertama,
6. Peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dalam  pengelolaan  JIG- KLHK.
Beberapa tinjauan  yang diberikan akan terus membutuhkan pertimbangan aturan lainnya yang lebih menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, aturan yang telah dijelaskan diatas dalam pembahasan ini penulis cukupkan.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak lingkungan pada pembangunan IKN di Kalimantan Timur antara lain: kesatu, menciptakan inovasi baru  dalam  pengelolaan  air  dengan  adanya  pembangunan  IKN  sudah  memiliki caranya  sendiri  yaitu  dengan  menerapkan  prinsip  kota  spons  sehingga  akan memberikan keamanan akses minum yang bersih, sanitasi yang layak pakai hingga perlindungan  sumber  air  dari  polusi  dan  pengurangan  risiko  banjir  yang diperkirakan  akan  terjadi.  Kedua,  Sebelum  melakukan  pembangunan  telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, yang telah dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga  telah  dilakukan  Analisa  Dampak  Lingkungan  atau  AMDAL  yang  juga memuat  upaya  pengendalian  dan  pengelolaan  lingkungan.    Pembangunan  IKN menerapkan  konsep  Smart  city  yaitu  konsep  yang  sudah  mempertimbangkan
elemen  dinamis  serta  inklusif  dalam  menghadapi  masa  depan.  Ketiga,  Sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2022 tentang IKN disebutkan bahwa sistem bangunan yang akan digunakan di dalam IKN adalah sistem bangunan ramah lingkungan yang telah dikembangkan sejak tahun 2010 serta sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang  akan  digunakan  dalam  ibu  kota  baru  juga  mengacu  ke  dalam  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  No.  21  Tahun  2021 tentang  Penilaian  Kinerja  Bangunan  Gedung  Hijau.  Di  dalam  PERMEN  PUPR 21/2021,  dengan  bangunan  ramah  lingkungan  harus  menggunakan  bahan  yang bermaterial ramah lingkungan juga. Meskipun demikian tetap dikhawatirkan bahan yang  digunakan  akan  berpotensi  merusak  lingkungan  hidup.  Keempat,  Adanya pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemindahan ibukota  yang  didasarkan  kepada  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  tidak hanya  akan  menciptakan  pengelolaan  pemerintahan  yang  profesional,  bersih  dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional. Kelima, Indonesia menghadapi tantangan terkait pencemaran udara dan eksploitasi sumber daya hutan dan mineral yang tidak terkendali. Hal ini menimbulkan ancaman besar dalam hal ketersediaan air dan memperparah bencana kebakaran hutan dan lahan terutama  saat terjadi  kondisi  El  Nino, tanah  longsor  dan  banjir  (ketika  La  Nina). Inilah akibatnya Indonesia secara signifikan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca global. Pada waktu bersamaan, sebagai negara kepulauan dengan ribuan  pulau,  baik  kecil  maupunbesar,  di  mana  sebagian  besar  di  antaranya memiliki ketinggian dari permukaan laut rendah, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap  dampak  perubahan  iklim,  termasuk  naiknya  permukaan  air  laut, meningkatnya  durasi/periode  musim  kemarau,  maupun  kejadian  cuaca  ekstrim yang  dapat  menyebabkan  banjir,  tanah  longsor,  dan  bencana-bencana  lainnya. Rentan  terhadap  beberapa  dampak  negatif  terhadap  keamanan  ekonomi,  pangan dan energi di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu  terhadap  pengendalian  perubahan  iklim.  Tinjauan  hukum  terhadap keseimbangan  ekosistem  lingkungan  demi  keberlangsungan  makhluk  hidup penting  dilakukan.  Sebagaimana  dalam  beberapa  aturan  antara  lain:  Kesatu,
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibukota  Negara  yang  membahas prinsip pembangunan IKN akan 100% menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan baik perumahan maupun bangunan komersial dan juga akan menerapkan  praktek  efisiensi  sumberdaya  dan  rendah  karbon.  Penjabaran  dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yaitu tentang Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan terdapat penjabaran Paru-Paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi  sebagai  penyerap  karbondioksida,  penghasil  oksigen,  dan  penyeimbang iklim  global.  Ketiga,  aturan  Perlindungan  Lingkungan  di  Kalimantan  Timur, Ibukota Nusantara atau IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  bertujuan  untuk memberikan  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kualitas lingkungan  hidup  agar  dapat  menunjang  kehidupan  manusia  dan  lingkungan sekitar,  tentang  Adaptasi  dan  Mitigasi  Perubahan  Iklim  untuk  menjamin terwujudnya  transformasi  ekonomi  Kalimantan  Timur  menuju  ekonomi  hijau melalui  penyusunan  rencana  pembangunan  daerah  dan  tata  ruang  serta  Tentang Pembangunan  Perkebunan  Berkelanjutan  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan,  meningkatkan  pendapatan  dari kesejahteraan masyarakat termasuk meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Keempat, kesepakatan-kesepakatan global tentang perubahan  iklim  melalui pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang  UNFCCC  (United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change) serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Pada  tahun  2015,  ketika  negosiasi  global  tentang  perubahan iklim mencapai titik kulminasi, Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris pada COP 21  UNFCCC  di  Paris,  dan  memasukkan  komitmen  tersebut  ke  dalam  hukum nasional  melalui  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2016  tentang  Pengesahan Persetujuan  Paris  Atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai  Perubahan  Iklim  (Paris  Agreement  to  The  United  Nations  Framework Convention  on  Climate  Change).  Persetujuan  Paris  menetapkan  tujuan  bersama
untuk  menahan  laju  pemanasan  global  di  bawah  2°C  sekaligus  berupaya  untuk membatasi  kenaikan  suhu  hingga  1,5°C.  Komitmen  Indonesia  untuk  mengurangi emisi gas rumah kaca kemudian ditegaskan kembali dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, di mana target penurunan emisi tahun 2030 adalah 29 % dibandingkan dengan kondisi tanpa ada intervensi apapun berdasarkan upaya sendiri,  dan  hingga  41  persen  apabila  ada  dukungan  internasional,  dengan  fokus penurunan  emisi  pada  sektor  kehutanan,  energi,  limbah,  proses  industri  dan penggunaan produk (IPPU), dan sektor pertanian. Keempat tinjauan hukum tersebut tidak  lepas  dari  Teori  nilai  kebijakan  publik  dalam  lingkungan  yang dipertimbangkan  dalam  pembangunan  IKN  yaitu  pertukaran  pandangan masyarakat  mufakat (deliberative  process) yang  berkaitan  dengan  berbagai pemegang  kepentingan  mendasari  pembuatan  keputusan  yang  rasional  sehingga dalam  mempertimbangkan  suatu  pembangunan  sangat  memperhatikan  kaitannya dengan teori ini.

## SARAN
Penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  pemerintah  agar  dalam mengambil tindakan pembangunan memperhatikan pengendalian dan pengelolaan lingkungan  yang  baik  demi  meminimalisir  kerusakan  lingkungan  yang  mungkin terjadi  sehingga  mengalami  kerugian  materil  maupun  immateriil  bagi  seluruh masyarakat Indonesia terutama wilayah Ibu Kota Negara baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Aditia Syaprillah, 2018, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan, Yogyakarta :
Deepublish
Hanif  Faisol  Nurofiq,  Kustanta  Budi  Prihatno  dkk,  2020, Status  Hutan  & Kehutanan  Indonesia  2020 , Kementrian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan Republik Indonesia. 2020. ISBN: 978-602-8358-91-0
Marhaeni Ria Siombo, 2012, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
Moh.  Fadli,  Mukhlish,  Mustafa  Lutfi,  2016, Hukum  dan  Kebijakan  Lingkungan, Malang : UBPress, ISBN : 978-602-203-924-2
Muhammad  Sood,  2019, Hukum  Lingkungan  Indonesia, Jakarta  Timur  :  Sinar Pustaka
Mukhlish,  2019, Buku  Ajar  Hukum  lingkungan, Surabaya  :  Scopindo  Media Pustaka
Sadikin  Djajapertjunda,  Edje  Djamhuri, Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia  dari Masa ke Masa , Bogor : IPB Press
Sriyono, Ekosistem dan Perubahan Lingkungan , Jakarta Barat: PT. Sunda Kelapa Kencana
Sudarsono,  BS  Purwoko, Landasan  Teoritis  dan  Penerapan  Genetika  serta Rekayasa  Lingkungan  untuk  Peningkatan  Produksi  Tanaman ,  Bogor  :  IPB Press
Sukanda  Husin,  2016, Hukum  Lingkungan  Internasional, Jakarta  :  PT. Rajagrafindo Persada
Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
Jurnal:
Abdul Hadi Putra, Fadhilla  Oktari,  Assyaroh Meidini Putriana.  “Deforestasi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 10, No. 2 Tahun 2019
Adirini Pujayanti, “LSM Internasional Dan Dilema Pelestarian di Hutan Harapan Provinsi Jambi”, Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014
Ardiatma  Maulana,  Priyono  Suryanto,  Widiyatno,  Eny  Faridah  &  Bambang Suwignyo,  “Dinamika  Suksesi  Vegetasi  pada  Areal  Pasca  Perladangan Berpindah di Kalimantan Tengah”, Jurnal Ilmu Kehutanan 13 (2019)
Chyntia Limas, Okti Setyaningsih, Okkie Putriani, dan Ibnu Fauzi, “Konsep Smart Port di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia”, Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 23 (2021) 77-94. pISSN :1411-0504 / eISSN : 2548-4087 :
Nailus Sa’adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria, “Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN”, Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif
Hidayatullah  Jakarta ,  ISSN  :  2809-8447. Lestarikan  Alam  Raya  dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare, 2022
Nyimas  Latifah  Letty  Aziz,  “Relokasi  Ibu  Kota  Negara  :  Lesson  Learned  dari Negara Lain”, Jurnal  Kajian Wilayah 10 (2019) 37-64, p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x. 2019
Reni  Ria  Armayani  Hasibuan  ,  Siti  Aisa,  “Dampak  dan  Resiko  Perpindahan  Ibu
Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia”, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V No. 1 Januari – Juni 2020: 183 – 203
Siti  Aminah,  “Kerusakan  Hutan  Rawa  Gambut  di  Semanjung  Kampar:  Studi Tentang MNCs dan Negara”, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 7, Nomor 1,

## Maret 2016
Yanti  Fristikawati,  Nugroho  Adi  Pradana,  “Perlindungan  Lingkungan,  dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Jurnal Yustisi Sinta 4, Vol 7, No 2 . pISSN : 2541-4682/ eISSN: 2614-5642. 2022
Makalah/Perkuliahan
Affendi  Anwar  ,  Ernan  Rustiadi. Masalah  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan Kebijaksanaan  Ekonomi  bagi  Pengendalian  terhadap  Kerusakannya. Lokakarya  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Pengelolaan Sumberdaya Alam, Jakarta 17 Oktober 2000

## Internet:
Dataindonesia, “Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Hutan Terluas di Dunia”, https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-masuk-daftar-negara- dengan-hutan-terluas-di-dunia, pada 23 Maret 2023
Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  Republik  Indonesia  diakses  dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/40187/pembangunan-ikn- nusantara-transformasi-menuju-indonesia-maju/0/berita  pada  19  Februari 2023
Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan
Republik Indonesia diakses dari https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut-nusantara  pada  19  Februari 2023
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  diakses dari https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden- jokowi-sampaikan-progres-pembangunan-ikn pada 19 Februari 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diakses dari https://www.kaltimprov.go.id/berita/memastikan-pembangunan-ikn-sudah- dimulai pada 19 Februari 2023
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca- artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html. Edward UP Nainggolan,  Kakanwil  DJKN,  Kemenkeu  Kalimantan  Barat. pada  19 Februari 2023

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara
Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang
Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup