Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 1-6| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## SITA CONSERVATOIR TERHADAP HASIL PERTANIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN
Ida Bagus Wimba Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Perkembangan  dalam  praktik  peradilan  yaitu  adanya  kelaziman  untuk  melakukan  sita  konservatoir  terhadap  hasil pertanian yang notabene tidak diatur dalam pasal 227 HIR/261 RBg, sehingga hakim dalam hal ini hakim haruslah mencarikan  dasar  hukumnya,  agar  putusan  yang  dijatuhkan  lebih  bersifat  objektif  serta  dapat  dipertanggung jawabkan. Bertolak kondisi tersebut, sejatinya sita conservatoir terhadap hasil pertanian sangat perlu untuk ditelusuri secara  ilmiah.  Oleh  karena  itu,  melalui  penelitian  ini  isu  terkait  sita  conservatoir  dan  perkembangannya  dalam praktik peradilan diangkat sebagai objek kajian. Terkait hal tersebut, ada dua isu yang diangkat: (1) Bagaimanakah pengaturan  peletakan  sita  conservatoir  terhadap  hasil  pertanian?  (2)  Apa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam mengabulkan  sita  conservatoir  terhadap  hasil  pertanian.  Dua  isu  ditelaah  dengan  metode  yuridis-normatif  dan pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Hasil menujukkan menurut aturan hukum yang berlaku peletakan sita conservatoir terhadap hasil pertanian dalam praktik peradilan  dapat  dilakukan  walaupun  sita  conservatoir  terhadap  hasil  pertanian  tidak  diatur  dalam  HIR/RBg,  yakni bahwa  sita  conservatoir  terhadap  hasil  pertanian  tidaklah  dapat  diletakan  suatu  sitaan  tanpa  mengikut  sertakan penyitaan  terhadap  tanahnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  hasil  pertanian  tersebut  sangat  sulit  untuk  ditaksir apakah akan dapat memenuhi tuntutan penggugat (kreditor) atau tidak.
Kata Kunci: Hasil Pertanian; Praktik Peradilan; Sita Conservatoir

## Abstract
The development in judicial practice appears as the prevalence of seizure of confiscation (conservatoir beslag) of agricultural  products  which  in  fact  have  not  been  regulated  in  article  227  HIR  (Herziene  Inlandsch  Reglement)  / 261  RBg  (Rechtsreglement  voor  de  Buiten-gewesten),  so  the  judge  must  track  down  a  legal  basis  in  order  to  the decision  handed  down  is  more  objective  and  justifiable.  Departing  from  these  conditions,  the  true  confiscation  of agricultural  products  needs  to  be  explored  through  a  scientific  way.  Therefore,  through  this  research  the  issues related to the conservatoir beslag and its development in judicial practice are brought up as the object of the study. In this regard, there are two issues raised: (1) What is the arrangement for the placement of conservatoir beslag on agricultural products? (2) What is the legal basis for the judge’s consideration in granting the conservatoir beslag on  agricultural  products?  The  two  issues  are  featured  using  the  juridical-normative  method  and  the  statute  and conceptual approaches. The results show that as stipulated in the applicable law, implementing the confiscation on the agricultural products in judicial practices can be executed even though it is not regulated in the HIR / RBg, in that  such  a  confiscation  on  agricultural  irreplaceable  in  a  confiscation  without  including  the  confiscation  of  the land.  This  is  because  it  is  so  difficult  to  estimate  whether  these  agricultural  products  will  be  able  to  meet  the demands of the plaintiff (creditor) or not.
Keywords: Agricultural Product; Judicial Practice; Conservatoir Beslag

## I. PENDAHULUAN
Dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional  peran  serta  masyarakat  semakin  meningkat.  Sebagaimana diketahui  didup  manusia  selalu  diwarnai  oleh  kegiatan-kegiatan  untuk  mempertahankan  kehidupan  dan melanjutkan  kehidupan  dengan  berusaha  menciptakan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  baik  dengan mencari  ataupun  mempertahankan  sesuatu  yang  berguna  bagi  hidupnya.  Dalam  mencari  dan mempertahankan sesuatu bagi hidupnya, manusia selalu menjalin hubungan dengan manusia lainnya yang
sering  disebut  dengan  hubungan  sosial  atau  kontak  sosial.  Agar  hubungan  manusia  ini  berjalan  dengan tertib,  hendaknya  dilakukan  atas  dasar  ukuran  “kebajikan  umum”  ( Apeldoorn,  1975:  13 ).  Untuk melaksanakan  hukum  materiil  perdata terutama  dalam  hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, dalam hal ada tuntutan hak yang sangat diperlukan adanya aturan hukum  lain  yaitu  aturan  hukum  formil,  yang  lazim  disebut  dengan  hukum  acara  perdata.  Hukum  acara perdata  ini  adalah  suatu  peraturan-peraturan  yang  memuat  cara  bagaimana  orang  lain  harus  bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata ( Prodjodikoro, 1992: 13 ).
Dalam hukum acara perdata dikenal adanya penyitaan terhadap barangmilik sendiri (penggugat) dan penyitaan terhadap barang milik tergugat (debitur). Penyitaan terhadap barang milik tergugat (debitur) ini lazim  disebut  dengan  sita conservatoir ( conservatoir  beslag )  ( Mertokusumo,  2009:  91 ).  Sebagaimana telah  diketahui  bahwa  Pasal  227  HIR/261  Rbg  adalah  satu-satunya  pasal  yang  mengatur  sita conservatoir.
Pasal 227 HIR memberi ketentuan sebagai berikut:
(1) Jika  ada  dugaan  yang  beralasan,  bahwa  seseorang  debitur  sebelum  keputusan  hakim  yang mengalahkannya  dijatuhkan  atau  boleh  dijalankan,  mencari  akal  untuk  menggelapkan  atau melarikan  barangnya,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  dengan  maksud  untuk menjatuhkan  barang  itu  dari  kreditor  atas  surat  permintaan  orang  yang  berkepentingan,  Ketua Pengadilan  boleh  memberi  perintah,  supaya  disita  barang  itu  untuk  menjaga  hak  orang  yang memerlukan pemerintah itu. Kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan Pengadilan Negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.
(2) Debitur  harus  dipanggil  atas  perintah  Ketua  untuk  menghadap persidangan itu.
(3) Tentang  orang  yang  harus  menjalankan  penyitaan  itu  dan  tentang  peraturan  yang  harus  dituruti serta akibat yang berhubungan dengan hal itu, berlaku  Pasal 197, 198 dan 1999.
(4) Pada  hari  yang  ditentukan,  pemeriksa  perkara  di  jalankan  dengan  cara  biasa.  Jika  gugatan  itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, jika ditolak, maka diperintahkan supaya dicatat penyitaan itu.
(5) Permintaan  tentang  pencabutan  penyitaan  selalu  boleh  diajukan  jika  diadakan  jaminan  atau tanggungan lainnya yang cukup ( Rv. 725; IR. 228 ).
Kendati pun demikian, jika dicermati ketentuan pasal tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan dari pasal ini  terbukti  pasal  ini  tidak  mengatur  perihal sita  conservatoir terhadap  hasil  pertanian.  Dengan  adanya ketidak jelasan dalam perumusan pasal ini, dalam praktik peradilan tidaklah ada keseragaman mengenai pelaksanaan  dari sita  conservatoir terhadap  hasil  pertanian  ini.  Ketidak  seragaman  ini  dimaksudkan bahwa dalam praktik ada hakim yang mengabulkan sita conservatoir terhadap hasil pertanian, tapi di lain pihak  ada  yang  tidak  mengabulkan sita  conservatoir terhadap  hasil  pertanian  ini.  Dengan  adanya perkembangan  dalam  praktik  peradilan,  yaitu  adanya  kelaziman  untuk  melakukan  sita  konservatoir terhadap  hasil  pertanian  yang  nota  bene  tidak  diatur  dalam  pasal  227  HIR/261  RBg,  sehingga  hakim dalam hal ini haruslah mencarikan dasar hukumnya, agar putusan yang dijatuhkan lebih bersifat objektif serta dapat dipertanggung jawabkan.
Kajian tentang sita jaminan di Indonesia telah diluncurkan oleh berbagai peneliti untuk bidang dan objek yang berbeda-beda. Mengenai pelaksanaan sita jaminan dalam hukum arbitrase pernah diluncurkan terutama  untuk  mengungkap  dasar  pelaksanaan  dan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi (Sujayadi  & Yuniarti,  2010 ).  Kemudian,  terkait  status  hukum  jaminan  bank  kredit  dalam  jaminan  hukum  Indonesia untuk  menelaah tentang bagaimana  kedudukan hukum dari Surat Keputusan tentang jamina kredit bank dalam jamina hukum  Indonesia ( Putriyanti, 2017 ). Kepailitan ahli waris penjamin pribadi dalam system hukum  Indonesia  pernah  dikaji,  yang  hasilnya  mengungkap  bahwa  kematian  penjamin  pribadi menyebabkan  hak  dan  kewajiban  penjamin  pribadi  atas  perjanjian  tersebut  diteruskan  ke  ahli  warisnya ( Diza  &  Wiradirja,  2018 ).  Kajian  lain  dialamatkan  pada  telaah  tentang  aspek  hukum  mengenai  kredit tanpa  jaminan  di  Indonesia  ( Novenanty,  2018 ).  Namun  sejauh  ini  kajian  tentang  sita conservatoir
terhadap hasil pertanian yang sering terjadi di Indonesia masih merindukan sentuhan kajian ilmiah untuk mendorong perhatian publik dan pemerintah memberi perhatian.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut  diatas  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan diantaranya adalah:
1. Bagaimanakah  pengaturan  peletakan sita  conservatoir terhadap hasil pertanian? 2. Bagaimanakah  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan sita  conservatoir terhadap  hasil pertanian ?

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  bersifat  yuridis  normative,  yakni  studi  dokumen  yang menggunakan sumber berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan,  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para  sarjana  hukum  yang  terkemuka  ( Adi,  2004:  92 ). Sementara,  pendekatan  masalahnya  ialah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut-paut  dengan  isu  hukum  yang diketengahkan.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum.  Dalam pengumpulan bahan hukum ini, metode yang digunakan adalah metode  pencatatan  yaitu  dengan  mengutip  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  kasus/fakta  hukum  yang dibahas  serta  membaca  literatur  yang  berkaitan  dengan  mengutip  hal-hal  yang  dianggap  penting  untuk dibahas.  Setelah  bahan  hukum  dikumpulkan,  kemudian  diubah  dan  dianalisis  secara  interpretatif,  yang mana, bahan hukum dikaji dan dirangkai secara sistematis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan suatu simpulan sebagai langkah akhir dari penelitian ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan peletakan Sita Conservatoir Terhadap Hasil Pertanian Sita conservatoir (sita jaminan) dilakukan terhadap harta benda milik tergugat ( conseratoir beslag ). Kata conservatoir sendiri  berasal  dari  kata conserveren yang  berarti  menyimpan  dan conservatoir  beslag artinya  menyimpan  hak  seseorang.  Maksud sita  conservatoiri ini  adalah  agar  terdapat  suatu  barang tertentu  yang  nantinya  dapat  dieksekusi  sebagai pelunasan hutang tergugat. Mengenai tindakan hukum ini atau sita conservatoir ini dapat dilakukan sebelum ada penyelesaian di dalam pokok perkaranya, yang artinya sebelum dijatuhkan putusan di dalam pokok perkaranya atau sebelum putusan Pengadilan Negeri di dalam pokok perkaranya dapat dijalankan.
Dalam  praktik  peradilan,  permohonan sita  conservatoir (sita  jaminan)  dilakukan  dalam  surat gugatan  dan  terhadap sita  conservatoir ini  dalam  pertitumnya,  dimohonkan  juga  kepada  hakim  agar dinyatakan sah dan berharga. Pernyatan sah dan berharga ini sangat penting untuk dimohonkan agar sita conservatoir yang  dimohonkan  mendapat  titel  eksekutorial,  manakala  gugatan  tersebut  dikabulkan  oleh hakim,  Sutantio  dan  Deripkartawinata,  SH.  ( Sutantio  &  Kartawinata,  2009:  75 ).  Mengenai sita conservatoir terhadap  barang  tahap  milik  debitur  ini,  masih  juga  belum  jelas  yaitu  dalam  hal  adanya permohonan sita lagi terhadap barang yang sudah disita tersebut, sehingga dalam hal ini dapatkah barang tetap itu disita untuk kedua kalinya?. Terhadap hal ini HIR tidak  mengatur dengan tegas tentang hal ini, sehingga dari ketentuan bahwa penyitaan yang telah dilakukan, digunakan juga untuk memenuhi tagihan para kreditor yang dimuat dalam putusan-putusan yang dimintakan pelaksanaanya sesudah dijalankannya penyitaan tersebut (Pasal 202 HIR/220 RBg).
Dari hal ini dapatlah disimpulkan bahwa terhadap barang tetap tidak dapat dilakukan sita rangkap. Sedangkan dalam RV. Ketentuannya lain tentang hal ini, dimana barang tetap dapat di sita rangkap (Pasal 515  Rv).  Sebagaimana  telah  kita  ketahui  bahwa  tujuan  hukum  acara  perdata  ialah  untuk  mencegah tindakan  main  hakim  sendiri  ( eigenrechting ).  Jika  seorang  merasa  diganggu  ataupun  dirugikan  haknya,
maka dia harus menempuh jalan yang benar dalam usaha mengembalikan, mempertahankan haknya yaitu tidak boleh dihakimi sendiri. Hal ini berarti bahwa, untuk menuntut haknya tersebut dia harus menempuh jalan  lewat  pengadilan.  Di  pengadilan  segala  persoalannya  tersebut  dapat  diperiksa,  untuk  kemudian diadili berdasarkan hukum yang berlaku, dengan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta dan bukti- bukti  yang  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Jadi  persoalan  yang  diajukan  ke  pengadilan tersebut  akan  diperiksa  berdasarkan  syarat-syarat  hukum  yang  ada  dengan  berpedoman  pokok  pada keadilan  yang  seadil-adilnya. Yang dikehendaki oleh pasal ini jelas agar obyek dari penyitaan besih  dari segala beban.
Dilain  pihak  timbul  juga  suatu  problema,  bagaimana  jika  obyek  penyitaan  sebelumnya  sudah dibebani?.  Dalam  hal  ini  hakim  dituntut  untuk  bertindak  bijaksana  dan  hati-hati  di  dalam  mengabulkan sita conservatoir tersebut. Dalam hubungan ini Subekti mengatakan, supaya pensitaan jangan dilakukan secara  ceroboh,  karena  persoalan  yang  menyangkut  sita  jaminan  adalah  sangat  rumit (Mertokusumo, 2009: 145 ). Setelah adanya sangkaan yang beralasan dan obyek sitaan tersebut bersih dari segala beban, hakim akan mengeluarkan surat perintah yang berupa penetapan untuk melakukan peletakan sita tersebut, yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Panitera/  Jurusita  atau  penggantinya  yang  cakap  dan  memenuhi syarat-syarat untuk itu.
Selain  itu  pula  haruslah  orang  yang  diperintahkan/yang  melakukan  penyitaan  ini,  menyuruh  pula Kepala Desa/ kampong supaya tentang penyitaan itu diumumkan secara luas ditempat itu, agar diketahui oleh  banyak  orang  terhitung  mulai  hari  berita  acara  penyitaan  barang  tersebut  dimaklumkan  kepada umum,  maka  pihak  yang  disita  barangnya  dilarang  memindahkannya  kepada  orang  lain,  membebani ataupun menyewakan (Pasal 199 HIR/214 RBg).

## Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Sita Conservatoir terhadap Hasil Pertanian
Tujuan  utama sita  conservatoir agar  tergugat  tidak  memindahkan  atau  membebankan  hartanya  kepada pihak ketiga. Inilah salah satu tujuan sita conservatoiri , menjaga keutuhan kebendaan harta terperkara atau harta  kekayaan  tergugat  selama  proses  pemeriksaan  perkara  berlangsung  sampai  perkara  memperoleh putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Dengan  perintah  penyitaan  atas  harta  tergugat  atau  harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita ( Harahap, 1993:8 ). Sita  conservatoir merupakan  upaya  hukum  terjaminnya  keutuhan  dan  keberadaan  harta  yang disita sampai putusan dapat dieksekusi, agar gugatan penggugat pada saat eksekusi tidak hampa. Karena dengan  diletakkan  sita conservatoir pada  harta  sengketa  atau  harta  kekayaan  tergugat dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan telah diumumkan kepada  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  198 HIR  atau  Pasal  213  Rbg,  maka  terhitung  sejak  tanggal  pendaftaran  dan  pengumuman  sita,  telah digariskan  akibat  hukumnya  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  199  HIR  atau  Pasal  214  Rbg.  Tujuan  sita conservatoir atau  sita  jaminan  yang  diuraikan  di  atas  janan  sampai  disalahgunakan  di  dalam pelaksanaannya terhadap penyitaan barang karena pembatasan dan juga dilarang disita. Adapun maksud dari  pembatasan sita  conservatoir adalah  untuk  mencukupi  kepentingan  jumlah  tagihan  hutang  atau tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya.
Pelaksanaan  penyitaan  terdapat  dalam  Pasal  197  ayat  8)  HIR  secara  tidak  langsung  telah memberikan klasifikasi dan pembatasan yang dimaksud dari pembatasan dapat dirinci sebagai berikut:
a. Dahulukan penyitaan terhadap barang bergerak
b. Penyitaan  tidak  boleh  melampaui  jumlah  tagihannya.  Alasan  serta  sahnya  sita conservatoir adalah:
a) Adanya persangkaan yang beralasan
b) Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya
c) Dengan  maksud  menjauhkan  barang-barang  itu  dari kepentingan penggugat.
d) Sebelum keputusan belum berkekuatan hukum tetap.
Menurut  Koemargono,  mengenai  persangkaan  yang  beralasan  ini,  berarti  bahwa  si  pemohon kalau  perlu  harus  membuktikan  kebenaran  dari  persangkaan  yang  dalam  praktik  hal  ini  biasanya  tidak dilawan, misalnya khawatir  digelapkan  oleh  debitur ( Koemargono & Djais, 1992: 160 ). Mertokusumo (2009)  Mengemukakan  bahwa  penyitaan  barang  tetap  itu  meliputi  juga  tanaman  di  atasnya  serta  hasil panen pada saat dilakukan penyitaan. Dasar pandangan Sudikno adalah Pasal 509 Rv.
Walaupun tidak diatur dalam  HIR/RBg akan tetapi hakim haruslah dapat menemukan  hukumnya. Terhadap hal ini ternyata sita conservatoir terhadap hasil pertanian dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Dari hal ini berarti bahwa sita conservatoir terhadap hasil pertanian sudah  menjadi  yurisprudensi.  Sehingga  ini  berarti  dalam  melakukan sita  conservatoir terhadap  hasil pertanian, hakim telah dapat menemukan dasar hukumnya, yaitu terutama dalam yurisprudensi.
Dalam  praktik sita  conservatoir terhadap  barang-barang  tidaklah  termasuk  hasilnya,  akan  tetapi untuk  dapatnya  hasil  pertanian  disita  secara conservatoir ,  haruslah  ada  permohonan  yang  tegas  dari kreditor  (penggugat)  ( Artadi,  1986:  49 ).  Apabila  gugatan  penggugat  dikabulkan,  maka  sejak  putusan hakim  mempunyai kekuatan hukum pasti, si penggugat berkualitas sebagai pemilik.  Sita  terhadap  benda tetap  beserta  hasil-hasilnya  dapat  dilaksanakan  apabila  benda  tetap  yang  disita conservatoir dianggap “belum” mencukupi untuk menjamin tuntutan penggugat (dalam hal hutang-piutang), sehingga hasil-hasil dari benda tetap (tanah) tersebut dapat disita secara conservatoir.
Yang  menjadi  persoalan  pula,  dapatkah  tanah  beserta  hasilnya  dalam  sengketa  warisan  di sita conservatoir ?  Sehubungan  dengan  hal  ini Artadi  (1986) ,  memberikan  pandangan,  bahwa sita conservatoir terhadap  tanah  beserta hasilnya dapat dilakukan apabila kreditor mengajukan secara tegas- tegas permohonan sita conservatoir terhadap tanah beserta hasilnya. Dalam hal  ini  beliau  mendasarkan pandangannya,  bahwa  setiap  tuntutan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan,  haruslah  jelas dan tegas seperti ditentukan dalam pasal 8 Rv (yurisprudensi MA tanggal 6 Desember 1970, No. 492 K / Sip  /  1970).  Ini  berarti  permohonan sita  conservatoir yang  pada  hakekatnya  juga  merupakan  tuntutan kreditor  (penggugat),  jadi  harus  tegas  dan  jelas  permohonannya  termasuk  pula  dalam  hal  ini  memohon sita  conservatoir terhadap  tanah  termasuk  hasil-hasilnya  yang  dalam  hal  ini  maksudnya  adalah  hasil pertanian.
Perlu  juga  dikemukakan,  bahwa  dalam  mengabulkan sita  conservatoir terhadap  hasil  pertanian, hakim  harus  mempertimbangkan  dengan  seksama  dasar  permohonan  kreditor,  agar  jangan  sampai  sita nantinya tidak bermanfaat ( vexatoir ). Dari hal ini dapatlah kita ketahui, bahwa hakim dapat saja menolak permohonan sita  conservatoir terhadap  tanah  beserta  hasilnya,  manakala  menurut  pertimbangan  hakim sita  terhadap  tanahnya  saja  sudah  mencukupi  untuk  memenuhi  tuntutan  kreditor,  sehingga  dengan demikian  sita  terhadap  tanah  saja  yang  dikabulkan,  sedangkan  sita  terhadap  hasilnya  (hasil  pertanian) dapat ditolak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  peletakan  sita  conservatoir  terhadap  hasil  pertama  dalam  praktik  peradilan  dapat  dilakukan. Walaupun sita conservatoir terhadap hasil pertanian tidak diatur dalam HIR/RBg, namun dalam kenyataan praktik peradilan sita terhadap tanah beserta hasilnya dapat dilakukan apabila, kreditor mengajukan secara tegas  permohonan  sita  conservatoir  terhadap  tanah  beserta  hasilnya.  Bahwa  sita  conservatoir  terhadap hasil  pertanian  tidaklah  tidak  dapat  diletakan  suatu  sitaan  tanpa  mengikut  sertakan  penyitaan terhadap tanahnya. Hal ini disebabkan oleh karena hasil pertanian tersebut sangat sulit untuk ditaksir apakah akan dapat  untuk  memenuhi  tuntutan  penggugat  (kreditor)  atau  kah  tidak.  Disamping  itu  pula  terhadap  hasil pertanian  ini,  disamping  harganya  (nilainya)  tidak  stabil  juga  cepatrusak.
Dari hal ini sita jaminan terhadap hasil pertanian tersebut selalu melekat pada sita jaminan terhadap tanah. Dalam praktikpun sita conservatoir terhadap hasil pertanian memang selalu dikaitkan dengan sita conservatoir terhadap  tanahnya.  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  sita  conservatoir
terhadap  hasil  pertanian  adalah:  Dalam  mengabulkan sita jaminan terhadap hasil pertanian (oleh kerena tidak  diatur  oleh  tidak  diatur  dalam  HIR  /  RBg),  yang  dipakai  dasar  hukum  oleh  hakim  dalam mengabulkan  sita  jaminan  tersebut  adalah:  Pasal  509Rn  yang  menentukan  penyitaan  barang  tetap  itu meliputi juga tanaman diatasnya serta  hasil  pann  pada saat  dilakukan  penyitaan.  Kalau  barang  tetap itu disewakan oleh pemiliknya maka panen itu milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang disita, termasuk disita, yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung No.  492  K/  Sip/  1970  tertanggal  6  Desember  1970  yang  isinya  antara  lain  menyatakan  setiap  tuntutan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan haruslah jelas dan tegas seperti ditentukan dalam pasal 8 Rv.  Ini  berarti  permohonan sita  conservatoir yang  pada  hakekatnya  juga  merupakan  tuntutan  kreditor, jadi  haruslah  tegas  dan  jelas.  Disamping  itu  pula sita  conservatoir terhadap  hasil  pertanian  sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai tingkat Mahkamah Agung (putusan MA No. 1821 K/ Sip/ 1980 dan Putusan MA No. 1964 K/ Sip/ 1981).
2. Saran
Atas dasar kesimpulan diatas dapatlah disampaikan saran-saran sebagai berikut: a. Oleh karena dalam HIR / RBg tidak diatur mengenai sita conservatoir terhadap hasil pertanian, maka dapat  disarankan  yaitu  dalam  pembentukan  hukum  acara  perdata  nasional  nanti,  mengenai sita conservatoir terhadap hasil pertanian ini sangat perlu untuk diatur dan dirumuskan secara seksama dan tegas.
b. Dalam  hal  adanya  suatu  permohonan  penyitaan  dan  kebetulan  memohon sita conservatoir terhadap tanah  dan  hasil-hasilnya  (hasil  pertanian),  maka  didalam  mengabulkan sita  conservatoir ini  hakim hendaknya  bertindak  dengan  bijaksana  serta  dengan  pertimbangan  yang  sematang-matangnya  dan mencarikan dasar hukumnya terhadap pengabulan tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan tersebut benar  dapat memberikan  kesejukan dihati  para  pencari  keadilan  atas  dasar  obyektifitas  yang  tinggi, sehingga  dengan  ini  dapat  diharapkan  putusan  tersebut  dapat  dipertanggung  jawabkan  pada masyarakat, bangsa dan negara termasuk pada Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, S. R. (2004). Metode Penelitian Sosial dan Hukum . Granit. Apeldoorn, V. (1975). Pengantar Ilmu Hukum . Pradnya Paramita. Artadi,  I.  K.  (1986). Masalah  Sita  Conservatoir  dan  Perkembangannya  dalam  Praktik  Peradilan (Laporan Penelitian) .
Diza, N., & Wiradirja, I. R. (2018). The Bankruptcy of Personal Guarator’s Heirs under Indonesia Legal System. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum , 1 (1), 1–8.
Harahap,  M.  Y.  (1993). Perlawanan  Terhadap  Eksekusi  Grose  Akta  serta  Putusan  Pengadilan  dan Arbitrase dan Spandor Hukum Eksekusi . Citra Aditya Bakti. Koemargono, & Djais, M. (1992). Membaca dan Mengerti HIR . FH UNIP. Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia . Liberty. Novenanty, W. M. (2018). The Legal Aspect of Credit Without Collateral in Indonesia. Veritas et Justitia , 4 (1), 111–130.
Prodjodikoro, W. (1992). Hukum Acara Perdata Indonesia . Sumur.
Putriyanti,  E.  D.  (2017).  Legal  Status  of  Credit  Bank  Guarantee  in  Indonesia’s  Legal  Guarantee. Sriwijaya Law Review , 1 (2), 128–141. pp128-141 Sujayadi, & Yuniarti. (2010). Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Hukum Acara Arbitrase. Yuridika , 25 (3), 227–244.
Sutantio, N. R., & Kartawinata, I. O. (2009). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik . Alumni.