## RESENSI BUKU

## Identitas Buku
Baker, David L. Kekayaan dan Kemiskinan: Menelusuri Hukum Perjanjian Lama .
Jakarta: Penerbit Bina Kasih, 2018, 286 hlm., ISBN: 978-602-1006-47-4.

## Ulasan Buku
Buku ini membahas beragam peraturan hukum bangsa Israel dalam Perjanjian Lama dan membandingkannya dengan beragam hukum di sekitar wilayah Timur Tengah kuno, seperti Sumeria, Babel, Het dan Asyur. Dalam memberikan perbandingannya, penulis secara konsisten menunjukkan persamaan, atau lebih tepatnya, keserupaan maupun perbedaan, dan jika ada, pertentangan, antara Taurat dalam Perjanjian Lama dengan hukum-hukum dari budaya atau peradaban di sekitarnya pada zaman Israel kuno.
Apa dikerjakan dalam buku ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi pembaca, bukan hanya bagi para akademisi maupun pendeta secara khusus, namun juga bagi jemaat secara umum, terutama untuk mengetahui peradaban yang ada di Timur Tengah pada zaman Israel kuno, khususnya terkait relasi sosial-ekonomi antar masyarakat. Saya menjadi begitu terkagum dengan kemajuan peradaban yang dimiliki oleh masyarakat Timur Tengah kuno lebih dari tiga milenia yang lalu. Karya yang merupakan hasil dari kerja keras ini patut diapresiasi sebesar-besarnya dan tentu memberi kontribusi bagi studi Perjanjian Lama di Indonesia.
Buku ini tampak memiliki beberapa perspektif teologis yang mendasarinya. Pertama, terdapat gagasan kontinuitas dalam melihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hal tersebut terlihat secara konsisten, seperti ketika penulis membahas sebuah topik, kadangkala penulis mengutip teks-teks dari Perjanjian
www.theologiainloco.com
DOI: 10.55935/thilo.v2i1.187
Theologia in Loco Vol. 2, No. 1, April 2020: 122-126
Baru. Contohnya di bagian Dua: Hak Kepemilikan , ketika penulis membahas tentang kepemilikan harta-benda dalam Perjanjian Lama, maka ia mengaitkannya dengan teks dalam Perjanjian Baru (1Tim. 6:17; Kis. 4:32-37; Mat. 6:24; Luk. 6:24, 25; 12:16-21; dst.) (hlm. 15). Hal tersebut menjadi wajar karena penulis pernah menulis buku berujudul Satu Alkitab Dua Perjanjian. 1
Pemahaman kontinuitas, dan bukan diskontinuitas, antara umat Israel dan kekristenan, menjadi pokok yang penting untuk melihat relasi antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru dan teologi yang ada di dalam kedua kitab tersebut. Karl Barth adalah sosok yang sangat tegas menggagas hal ini. 2 Dalam kaitan ini, walaupun aturan-aturan hukum dalam Perjanjian Lama tidak serta-merta dapat diterapkan oleh gereja, namun aturan-aturan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam membangun kehidupan bergereja dan bermasyarakat.
Kedua, terkait kepemilikan harta-benda, posisi teologis penulis adalah tidak mendukung kehidupan pertapaan atau asketisme apalagi yang menghilangkan hak kepemilikan, sebagaimana yang diterapkan oleh sebagian kelompok tertentu baik dalam agama Yahudi maupun Kristen, meskipun ia juga tidak mendukung materialisme atau kapitalisme (hlm. 15-17). Bagi penulis, kepemilikan harta-benda memerlukan sebuah penatalayanan. Maka, tampak posisi teologis penulis tentang kepemilikan harta-benda berada di tengah atau moderat.
Bila dibawa dalam konteks ekonomi modern, saya menafsir bahwa bagi penulis, Perjanjian Lama (atau juga Perjanjian Baru) tidak mendukung sistem ekonomi komunisme-sosialisme, tetapi juga tidak mendukung sistem ekonomi kapitalisme. Alfred Müller-Armack menawarkan jalan tengah di antara kedua sistem ekonomi itu yang disebut soziale Marktwirtschaft ( social market economy ) yang kadangkala disebut sebagai the third way , dan mulai diterapkan oleh Kanselir
1   David L. Baker, Satu Alkitab, Dua Perjanjian: Suatu Studi tentang Hubungan Teologis antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993); Buku ini juga pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris. Lih, David L. Baker, Two Testament, One Bible (Leicester: InterVarsity Press, 1991).
2     Eberhard Busch, “The Covenant of Grace Fulfilled in Christ as the Foundation of the Indissoluble Solidarity of the Church with Israel: Barth’s Position on the Jews During the Hitler Era,” (Seminar, Princeton, 1999), 5; Bahasan lebih panjang lebar telah dilakukan oleh Mark R. Lindsay, Barth, Israel, and Jesus: Karl Barth’s theology of Israel , Barth Studies (Aldershot, Hampshire, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2007).
Konrad Adenauer di Jerman pada tahun 1949 tidak lama setelah kekalahan dalam Perang Dunia II. 3
Ketiga, penulis menegaskan bahwa dalam Perjanjian Lama, berbeda dengan hukum dari peradaban sekitar bangsa Israel kuno, kehidupan manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepemilikan harta-benda (hlm. 27 & 51). Hal tersebut merupakan sikap teologis yang tegas dalam Perjanjian Lama bahwa manusia jauh lebih berharga dibandingkan dengan yang lain, apalagi harta- benda. Sejak semula telah ditegaskan dengan pernyataan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei (Kej. 1:26, 27). Perlindungan atas kemanusiaan menjadi jauh lebih penting daripada perlindungan atas harta-benda.
Keempat, penulis menunjukkan di sana-sini kemiripan Taurat dalam Perjanjian Lama dengan hukum-hukum dari masyarakat sekitar di Timur Tengah kuno. Sedikit-banyak, hal yang dapat disimpulkan dari penulis adalah bahwa Taurat Israel secara umum mengikuti prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat pada saat itu. Dengan kata lain, ada semacam shared culture yang dimiliki bersama oleh atau saling berbagi di antara beragam bangsa pada saat itu.
Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa Taurat dalam Perjanjian Lama bukan merupakan sebuah produk sekali jadi, melainkan suatu rangkaian panjang proses saling memengaruhi antara peradaban sekitar dengan peradaban bangsa Israel yang menghasilkan Taurat Yahudi. Taurat bukan dilempar dari surga oleh Allah kepada bangsa Israel, melainkan hasil permenungan teologis-kultural yang panjang antara relasi dua-arah bangsa Israel dan Allah dengan bangsa Israel dan bangsa- bangsa lain di sekitarnya.
Ini tentu membawa pertanyaan lebih jauh mengenai siapa memengaruhi siapa dalam hal kemunculan aturan-aturan hukum ini. Kemunculan dua hal atau lebih dalam kurun waktu yang relatif bersamaan seringkali dianggap sebagai bukti shared culture tersebut. Sejak lama diyakini, seperti oleh Homer H. Dubs, bahwa dalam kebudayaan primitif, yang lebih awal muncul memengaruhi yang kemudian
3     Materi kuliah Teori-teori Perdamaian “Orang Kuat Menanggung Orang Lemah” oleh Asigor P. Sitanggang, Semester Ganjil 2019/2020, STFT Jakarta.
muncul. 4 Namun, ada yang menyatakan bahwa post hoc ergo propter hoc ( after this, therefore, because of this ) adalah sebuah kesesatan berpikir ( logical fallacy ), sehingga kemunculan aturan-aturan hukum yang sama atau serupa antara Taurat dengan hukum-hukum dari masyarakat sekitar, terutama yang lebih tua dari Taurat Perjanjian Lama, tidak harus saling berpengaruh.
Hal ini tidak dibahas secara mendalam oleh penulis dalam bukunya. Namun kesan yang saya peroleh adalah penulis memahami bahwa aturan-aturan Taurat Israel kuno banyak dipengaruhi oleh peradaban-peradaban di sekitarnya yang dibentuk dalam bingkai teologis keyakinan kepada YHWH sebagai Allah bangsa Israel.
Terakhir, yang justru perlu ditekankan secara khusus adalah bahwa sekalipun aturan-aturan Taurat ini muncul pada zaman kuno yang sangat primitif, tiga sampai hampir empat milenia yang lalu, di mana perempuan lebih rendah daripada lelaki, ada perbudakan (hlm. 105), dan tentunya perdagangan manusia, budak tetap diperlakukan sebagai manusia (hlm. 114) dan tetap ada perlindungan hukum bagi orang-orang yang lemah dan tertindas, bagi budak maupun orang asing, janda- janda maupun anak-anak yatim serta perlawanan negara atau hukum atas tindakan kejahatan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan (lih. mis. hlm. 91).
Hukum menjadi norma yang dapat dipegang oleh masyarakat Israel kuno maupun masyarakat sekitarnya, sehingga rakyat dapat mencari keadilan melalui hukum dan para penegaknya di pengadilan. Ada sebuah kepastian jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Tampaknya, dalam hal ini, Taurat Perjanjian Lama dijabarkan lebih manusiawi dibandingkan dengan hukum-hukum lain pada masa itu. Taurat Perjanjian Lama dalam beberapa aspek, khususnya pada aspek kemanusiaan dan perlindungan pada kelompok yang lemah, seperti orang-orang asing, janda-janda, anak-anak yatim, budak-belian, dll., lebih kuat dibandingkan hukum-hukum dari peradaban sekitar (lih. bagian Kesimpulan, hlm. 270-274).
Dalam Perjanjian Lama, norma ini dilandaskan secara teologis kepada YHWH, yang bukan hanya pencipta alam semesta dan umat manusia, tetapi juga pembebas 4     Homer H. Dubs, “The Types of Religion,” The Open Court (1934): 156-192.
bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Karenanya, nampaknya, perlakuan terhadap sesama, bahkan termasuk budak, dalam Perjanjian Lama lebih manusiawi dibandingkan bangsa-bangsa sekitar. Sayangnya, landasan teologis atas hal ini tidak digali dengan panjang-lebar.
Studi komparatif ini sangat inspiratif karena menunjukkan bahwa keberpihakan kepada kemanusiaan serta perlindungan bagi kaum yang lemah sudah sejak dahulu kala, empat milenia yang lalu, di mana ini menjadi perhatian dalam Taurat Perjanjian Lama. Ini dapat dipahami dengan demikian sebagai bagian dari kehendak Allah bagi umat manusia yang harus diejawantahkan di segala zaman berdasarkan konteks masing-masing zaman. Gereja karenanya harus turut memperjuangkan hal-hal tersebut.
Asigor P. Sitanggang Dosen Perjanjian Baru STFT Jakarta E-mail: asigorps@gmail.com