Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.1 Januari 2012, hlm. 37–44 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan Penulis:
Abdul Kharis : Telp. +62 271 717 417; Fax. +62 271 715 448 E-mail: neverstop999@yahoo.com

## CORPORATE GOVERNANCE DAN KETAATAN PENGUNGKAPAN WAJIB PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

## Abdul Kharis
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl.Jend.A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta, 57102.

## Djoko Suhardjanto
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No.36 Surakarta, 57126

## Abstract
The purpose of this study was to examine corporate governance and mandatory disclosures compliance of Indonesian BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Under purposive sampling, secondary data of 48 annual reports year 2005-2010 of BUMN in Indonesian Stock Exchange were selected.The average level of manda- tory disclosures compliance was at 54.99%. This number indicated that Indonesian’s BUMN was not fully compliance to SE Bapepam No. SE-02/PM/2002 and SE-02/BL/2008. In accordance with the purpose of the study, the result of multiple regression showed that corporate governance affected the level of mandatory disclosure compliance through the variable number of board and educational background of director. Other variables, such as board size, the composition of independent commissioner, audit committee size, the compo- sition of independent audit committee members and number of audit committee meetings were not good predic- tors for level of mandatory disclosure compliance.
Key words : corporate governance, mandatory disclosure compliance, board size, audit commitee, commis- sioner of independent.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji corporate governance dan ketaatan pengungkapan wajib (man- datory disclosure) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non-keuangan di Indonesia. Corporate go- vernance dalam penelitian ini direpresentasikan dengan: ukuran dewan komisaris, proporsi ko- misaris independen, rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris, ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, dan rapat komite audit.
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, cor- porate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk mening- katkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang sa- ham dalam jangka panjang dengan tetap memper- hatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlan- daskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 37–44
Maraknya pemberitaan kasus BUMN berma- salah di Indonesia merupakan bukti lemahnya pe- nerapan prinsip corporate governance yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Berita tentang inefficiency dan KKN sebagai hidden enemy pada BUMN masih menghiasi berba- gai media massa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi korupsi sekitar Rp10,484 triliun di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 2004-2006 (tempointeraktif.com, 2007).
Penelitian mengenai discolure dan corporate governance di luar negeri dilakukan oleh Chen & Jaggi (2000) yang menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan po- sitif terhadap disclosure . Penelitian Hossain, et al. (2006) menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen sebagai salah satu aspek penting cor- porate governance berpengaruh positif signifikan ter- hadap tingkat pengungkapan. Ettredge, et al . (2010) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komi- saris berpengaruh positif signifikan terhadap dis- closure.
Di Indonesia, penelitian disclosure dan corpo- rate governance juga dilakukan, antara lain oleh Khomsiyah (2003) yang menunjukkan bahwa indeks corporate governance berhubungan positif ter- hadap ketaatan pengungkapan wajib, sedangkan struktur CG tidak berpengaruh terhadap peng- ungkapan. Suhardjanto & Choiriyah (2010) yang membuktikan bahwa proporsi komisaris indepen- den berpengaruh positif signifikan , leverage ber- pengaruh negatif signifikan, dan latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh signi- fikan terhadap environmental disclosure. Suhardjanto & Permatasari (2010) menunjukkan bahwa kompo- sisi komisaris independen, ukuran perusahaan, dan latar belakang etnik komisaris utama berpengaruh positif signifikan terhadap environmental disclosure .
Penelitian ini penting dilakukan karena be- berapa hal, pertama fokus penelitian dilakukan pada BUMN karena mengelola usaha yang menguasai
hajat hidup orang banyak (Purwoko, 2002). Kedua, beberapa kasus yang terjadi di BUMN, seperti ka- sus dugaan korupsi, skandal manipulasi laporan keuangan yang menunjukkan lemahnya praktik transparansi sebagai praktik penerapan corporate governance (Jubaedah, 2007). Melalui prinsip trans- paransi, BUMN dituntut untuk selalu terbuka di dalam melaksanakan proses pengelolaan usahanya dan mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan kepada pihak yang berkepentingan (Jubaedah, 2007).

## HIPOTESIS
Berdasarkan latar belakang serta hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang digu- nakan dalam penelitian ini adalah:
H 1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.
H 2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengung- kapan wajib.
H 3 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengung- kapan wajib.
H 4 : Latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat peng- ungkapan wajib.
H 5 : Ukuran komite audit berpengaruh positif ter- hadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.
H 6 : Proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengung- kapan wajib.
H 7 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh po- sitif terhadap tingkat kepatuhan pengungkap- an wajib.

## METODE
Penelitian ini adalah pengujian hipotesis yang menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, mema-
Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara
Abdul Kharis &Djoko Suhardjanto
hami perbedaan antara kelompok atau indepen- densi dua variabel atau lebih (Sekaran, 2006). Popu- lasi dalam penelitian ini adalah BUMN non-ke- uangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2005 sam- pai 2010. Tahun tersebut dipilih karena sesuai de- ngan isi dari master plan BUMN tahun 2005, salah satu intinya yaitu memperbaiki kinerja BUMN. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan me- tode purposive sampling . Kriteria BUMN non-ke- uangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: BUMN non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-2010 dan BUMN non-keuangan yang menyediakan laporan tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diambil dari laporan tahunan perusahaan dari tahun 2005- 2010 di www.idx.co.id dan situs perusahaannya.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
et al. (2010), yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun.

## Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Kusumastuti, et al. (2007), yaitu:
% 100 Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Proporsi x ∑ ∑ =

## Ukuran Dewan Komisaris
Indikator yang digunakan adalah jumlah ke- seluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan (independen) sesuai dengan pe- nelitian Dalton, et al. (1999), Nasution & Setiawan (2007), dan Abeysekera (2008).

## Proporsi Komisaris Independen
Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Suhardjanto & Afni (2009) dan Suhardjanto & Miranti (2009), yaitu:
% 100 Komisaris Eko/Bis Pendidikan Belakang Berlatar Komisaris LBPDK Proporsi x ∑ ∑ =

## Jumlah Rapat Dewan Komisaris
Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Cety & Suhardjato (2010) dan Ettredge,
% 100 Audit Komite Independen Audit Komite Independen Audit Komite Proporsi x ∑ ∑ =

## Ukuran Komite Audit
Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota audit.

## Proporsi Komite Audit Independen
Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Suhardjanto & Permatasari (2010) dan Suhardjanto & Anggitarani (2010), yaitu:

## Jumlah Rapat Komite Audit
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Li, et al. (2008) dan Ettredge, et al . (2010), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

## Variabel Dependen
Penelitian ini mengacu pada peraturan  Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan No SE-02/BL/2008 dengan jumlah item pengung- kapan sebanyak 43 item. Untuk teknik pengukur- an menggunakan teknik scoring , jika item tersebut diungkapkan dalam annual report maka diberikan skor 1 dan skor 0 diberikan jika item tersebut tidak diungkapkan dalam annual report .
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan ban- tuan program SPSS. Persamaan regresi berganda

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 37–44
untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:
PW = α + β 1 BSIZE + β 2 PROP_KOMIND + β 3 RPT DEKOM+ β 4 LBPDK + β 5 ACSIZE+ β 6 PROP_KAIND + β 7 RPTKA +e
Keterangan:
PW : pengungkapan wajib BSIZE : ukuran dewan komisaris (board size) PROP_KOMIND : proporsi komisaris independen RPTDEKOM : jumlah rapat dewan komisaris LBPDK : latar belakang pendidikan dewan komisaris ACSIZE : ukuran komite audit (audit com- mittee size) PROP_KAIND : proporsi komite audit indepen- den RPTKA : rapat komite audit α : konstanta β : koefisien regresi e : error

## HASIL
Populasi dalam penelitian ini adalah perusa- haan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indo- nesia (BEI) selama tahun 2005-2010 yang berjumlah 50 perusahaan. Dari 50 perusahaan 2 diantaranya tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan da- lam penelitian ini sehingga total sampelnya adalah 48 perusahaan BUMN.
100,00%, mengingat pengungkapan tersebut meru- pakan pengungkapan wajib yang seharusnya me- miliki tingkat pengungkapan 100%. Hal ini menun- jukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip corpo- rate governance yang dijalankan oleh BUMN ter-
sebut.
dĂďĞůϭ Variabel Variabel Variabel Variabel Mean Mean Mean Mean Min Min Min Min Max Max Max Max St. Deviasi St. Deviasi St. Deviasi St. Deviasi PW 54,99 37,21 79,07 7,67 dĂďĞůϮ Variabel Variabel Variabel Variabel Min Min Min Min Max Max Max Max Mean Mean Mean Mean St. St. St. St. Deviasi Deviasi Deviasi Deviasi BSIZE 2,00 6,00 4,94 0,81 PROP_KOMIND 20,00 66,67 42,53 9,88 RPTDEKOM 4,00 33,00 14,73 6,42 LBPDK 0,00 100,00 52,81 25,05 ACSIZE 3,00 7,00 4,10 1,29 PROP_KAIND 57,14 100,00 90,44 15,19 RPTKA 3,00 37,00 17,56 8,72

## dĂďĞůϯ
Variabel Variabel Variabel Variabel Koefisien Koefisien Koefisien Koefisien T T T T p p p p----value value value value (Constant) 0,279 5,128 0,000 RPT_DEKOM RPT_DEKOM RPT_DEKOM RPT_DEKOM 0,487 0,487 0,487 0,487 3,164 3,164 3,164 3,164 0,003 0,003 0,003 0,003 **** LBP_DEKOM LBP_DEKOM LBP_DEKOM LBP_DEKOM 0,081 0,081 0,081 0,081 2,052 2,052 2,052 2,052 0,046 0,046 0,046 0,046 **** BSIZE 0,027 0,208 0,836 PROP_IND -0,107 -0,813 0,421 ACSIZE 0,139 1,033 0,307 PROP_KAI -0,126 -0,975 0, 335 RPT_KAI 0,105 0,798 0,429 R Square 0,277 Adjusted R Square 0,245 F 8,618 Sig 0,001
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Dependen
Data tersebut menunjukkan bahwa rerata pengungkapan pos laba rugi di BUMN non-ke- uangan Tbk. masih rendah karena belum mencapai

## dĂďĞůϭ
Variabel Variabel Variabel Variabel Mean Mean Mean Mean Min Min Min Min Max Max Max Max St. Deviasi St. Deviasi St. Deviasi St. Deviasi PW 54,99 37,21 79,07 7,67
dĂďĞůϮ Variabel Variabel Variabel Variabel Min Min Min Min Max Max Max Max Mean Mean Mean Mean St. St. St. St. Deviasi Deviasi Deviasi Deviasi BSIZE 2,00 6,00 4,94 0,81 PROP_KOMIND 20,00 66,67 42,53 9,88 RPTDEKOM 4,00 33,00 14,73 6,42 LBPDK 0,00 100,00 52,81 25,05 ACSIZE 3,00 7,00 4,10 1,29 PROP_KAIND 57,14 100,00 90,44 15,19 RPTKA 3,00 37,00 17,56 8,72
dĂďĞůϯ Variabel Variabel Variabel Variabel Koefisien Koefisien Koefisien Koefisien T T T T p p p p----value value value value (Constant) 0,279 5,128 0,000 RPT_DEKOM RPT_DEKOM RPT_DEKOM RPT_DEKOM 0,487 0,487 0,487 0,487 3,164 3,164 3,164 3,164 0,003 0,003 0,003 0,003 **** LBP_DEKOM LBP_DEKOM LBP_DEKOM LBP_DEKOM 0,081 0,081 0,081 0,081 2,052 2,052 2,052 2,052 0,046 0,046 0,046 0,046 **** BSIZE 0,027 0,208 0,836 PROP_IND -0,107 -0,813 0,421 ACSIZE 0,139 1,033 0,307 PROP_KAI -0,126 -0,975 0, 335 RPT_KAI 0,105 0,798 0,429 R Square 0,277 Adjusted R Square 0,245 F 8,618 Sig 0,001
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Independen
Berdasarkan hasil penelitian, rerata jumlah komisaris yang dimiliki BUMN di Indonesia sudah menaati Peraturan Pemerintah No.40/2007, yaitu perusahaan harus memiliki minimal dua komisaris. Menurut Muntoro (2006), ukuran dewan komisaris yang efektif dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi, jenis industri, risiko yang dihadapi, dan komite audit.
Berdasarkan peraturan keberadaan komi- saris independen yang diatur Bursa Efek Jakarta melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 , persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusaha- an telah mematuhi peraturan yang berlaku untuk menciptakan corporate governance.
Berdasarkan rerata rapat dewan komisaris menunjukkan bahwa perusahaan secara rutin mela- kukan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rerata rapat juga menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan melakukan rapat lebih dari 12 kali dalam satu tahun.
Rerata tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan
Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara
Abdul Kharis &Djoko Suhardjanto
ekonomi/bisnis dimiliki oleh banyak perusahaan untuk menunjang usahanya di bidang bisnis/eko- nomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar BUMN lebih memilih dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/ bisnis.
Dilihat dari rerata ukuran komite audit se- besar 4,102 sudah memenuhi peraturan yang dite- rapkan oleh Bapepam sehingga perusahaan yang memiliki ukuran komite audit yang besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengawasi pelaporan keuangan dan sistem pengendalian in- tern (Anderson, et al ., 2004).
Proporsi komite audit independen minimal sebesar 33% (Cety & Suhardjanto, 2010). Hasil penelitian menunjukkan jumlah rerata proporsi komite audit independen sebesar 90,44%. Tinggi- nya rerata proporsi komite audit independen meng- indikasikan bahwa kualitas kontrol oleh komite audit terhadap aktivitas perusahaan semakin baik (Forker, 1992).
Rerata rapat komite audit menunjukkan bah- wa perusahaan sampel telah memenuhi peraturan Ketua Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yaitu sekali dalam sebulan.
Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,277 dan adjusted R square sebesar 0,245. Berdasarkan nilai adjusted R square tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 24,5% variabel de- penden dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebanyak 75,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Tabel 3 juga menunjukkan nilai F hitung se- besar 8,618 dengan probabilitas 0,001 ( p – value < 0,050). Karena nilai F lebih besar dari 4,000 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,050 maka model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik ( good overall model fit ). Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris ( β = 0,487 dan p-value= 0,003) dan latar belakang pendidikan dewan komisaris ( β = 0,081 dan p-value= 0,046) ber- pengaruh positif terhadap ketaatan pengungkapan wajib , sedangkan ukuran komisaris ( β = 0,027 dan p-value= 0,836), proporsi komisaris independen ( α = -0,107dan β -value sebesar 0,421), ukuran komite audit ( α = 0,139 dan p-value sebesar 0,307), proporsi komite audit independen ( β = -0,126 dan p-value = 0,335), dan jumlah rapat komite audit ( β = 0,105 dan p-value = 0,429) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

## PEMBAHASAN
Konsisten dengan penelitian terdahulu bah- wa corporate governance berpengaruh terhadap ting- kat pengungkapan. Hasil penelitian ini menunjuk- kan bahwa jumlah rapat dewan komisaris dan latar belakang pendidikan dewan komisaris berpenga- ruh positif signifikan terhadap tingkat pengung- kapan wajib.
Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengung- kapan wajib. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris sebuah per- usahaan akan memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap proses pelaksanaan corporate gov-

## dĂďĞůϭ
Variabel Variabel Variabel Variabel Mean Mean Mean Mean Min Min Min Min Max Max Max Max St. Deviasi St. Deviasi St. Deviasi St. Deviasi PW 54,99 37,21 79,07 7,67 dĂďĞůϮ Variabel Variabel Variabel Variabel Min Min Min Min Max Max Max Max Mean Mean Mean Mean St. St. St. St. Deviasi Deviasi Deviasi Deviasi BSIZE 2,00 6,00 4,94 0,81 PROP_KOMIND 20,00 66,67 42,53 9,88 RPTDEKOM 4,00 33,00 14,73 6,42 LBPDK 0,00 100,00 52,81 25,05 ACSIZE 3,00 7,00 4,10 1,29 PROP_KAIND 57,14 100,00 90,44 15,19 RPTKA 3,00 37,00 17,56 8,72

## dĂďĞůϯ
Variabel Variabel Variabel Variabel Koefisien Koefisien Koefisien Koefisien T T T T p p p p----value value value value (Constant) 0,279 5,128 0,000 RPT_DEKOM RPT_DEKOM RPT_DEKOM RPT_DEKOM 0,487 0,487 0,487 0,487 3,164 3,164 3,164 3,164 0,003 0,003 0,003 0,003 **** LBP_DEKOM LBP_DEKOM LBP_DEKOM LBP_DEKOM 0,081 0,081 0,081 0,081 2,052 2,052 2,052 2,052 0,046 0,046 0,046 0,046 **** BSIZE 0,027 0,208 0,836 PROP_IND -0,107 -0,813 0,421 ACSIZE 0,139 1,033 0,307 PROP_KAI -0,126 -0,975 0, 335 RPT_KAI 0,105 0,798 0,429 R Square 0,277 Adjusted R Square 0,245 F 8,618 Sig 0,001 Tabel 3. Hasil Regresi Berganda

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 37–44
ernance sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan wajib dengan lebih baik, lengkap, dan informatif.
Menurut Muntoro (2006), proses rapat yang baik akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapat dan berdis- kusi secara terbuka tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk mengarahkan, me- mantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan. Rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala dan berbobot mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, terma- suk meningkatkan ketaatan pengungkapan wajib. Perusahaan Gas Negara (PT.PGN) dengan ketaat- an pengungkapan tertinggi pada tahun 2010 se- besar 79,070 melakukan rapat dewan komisaris se- banyak 29 kali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ettredge, et al . (2010).
Latar belakang pendidikan komisaris ber- pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Proporsi dewan komisaris yang memiliki anggota dengan latar belakang eko- nomi dan bisnis lebih banyak cenderung lebih taat terhadap pengungkapan wajib yang diharuskan. Dewan komisaris yang memiliki latar pendidikan bisnis dan/atau ekonomi akan memiliki pengeta- huan lebih banyak di bidang bisnis dan ekonomi sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik un- tuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis perusahaan (Kusumastuti, et al., 2007).
Hasil regresi menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat ketaatan pengungkapan wajib pada BUMN non- keuangan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 jumlah anggota komisaris ditetapkan oleh RUPS dan menteri sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berarti tidak ada keten- tuan mengenai jumlah komisaris yang seharusnya dimiliki BUMN.
Proporsi komisaris independen tidak ber- pengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Hal menarik dapat dilihat berkaitan dengan inde- pendensi, yaitu terdapat fenomena di Indonesia yang memberikan jabatan komisaris kepada sese- orang bukan berdasarkan kompetensi dan profe- sionalisme namun sebagai penghormatan atau penghargaan, sehingga dapat dikatakan pemilihan komisaris di Indonesia kurang mempertimbang- kan integritas serta kompetensi (Surya & Yusti- avandana, 2006). Hasil ini konsisten dengan pene- litian yang dilakukan oleh Dalton, et al . (1999), Ho & Wong (2001), Suhardjanto & Afni (2009), dan Suhardjanto & Miranti (2009).
Ukuran komite audit tidak berpengaruh ter- hadap ketaatan pengungkapan wajib. Hal ini mungkin terjadi karena komite audit yang wajib dibentuk oleh dewan komisaris hanya bertujuan untuk memenuhi Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep.29/PM/2004.
Proporsi komite audit independen tidak ber- pengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mem- bantu dewan komisaris, komite audit independen belum melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
Jumlah rapat komite audit tidak berpenga- ruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Hal tersebut mungkin disebabkan karena agenda rapat tidak melakukan review terhadap laporan keuang- an, proses audit, dan internal kontrol perusahaan sesuai dengan fungsi komite audit (Klein, 2006).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji cor- porate governance dan ketaatan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) BUMN non-keuangan di Indonesia.Variabel independen ( corporate gover- nance) yang mempengaruhi tingkat ketaatan
Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara
Abdul Kharis &Djoko Suhardjanto
pengungkapan wajib berupa jumlah rapat dewan komisaris dan latar belakang pendidikan dewan komisaris. Variabel lainnya tidak berpengaruh ter- hadap ketaatan pengungkapan wajib.
Tingkat ketaatan pengungkapan wajib per- usahaan BUMN di Indonesia dalam mengungkap- kan informasi mengenai pos laba rugi ternyata ma- sih rendah mengingat laporan laba rugi mencer- minkan efektivitas operasi perusahaan dan dapat mendeteksi kelangsungan usaha dan merupakan salah satu pengungkapan wajib (mandatory disclo- sure) sesuai dengan SE Bapepam No.2 Tahun 2002 dan 2008.

## Saran
Diharapkan adanya peningkatan peran dewan komisaris dan komite audit sebagai komponen penting yang mendukung terlaksananya corporate governance agar dapat meningkatkan ketaatan pengungkapan wajib oleh BUMN di Indonesia.
Perlu diadakan sosialisasi lebih mendalam mengenai penerapan SE Bapepam No. SE-02/PM/ 2002 dan SE-02/BL/2008 agar peraturan tersebut dapat diterapkan sepenuhnya oleh BUMN di In- donesia.
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan karakteristik item selain pos laba rugi sehingga dapat mengetahui dan membandingkan tingkat ketaatan pengungkapan wajib pada pos lain dalam annual report . Selain itu, juga bisa membandingkan tingkat pengungkapan wajib antara BUMN dan Non-BUMN.

## DAFTAR PUSTAKA
Abeysekera, I. 2008 . The Role of Corporate Governance in Intellectual Capital Disclosure in Kenyan Listed Firms . www.ssrn.com. (Diakses Tanggal 30 Agustus 2010).
Anderson, R.C, Mansi, S.A., & Reeb, D.M. 2004. Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and The Cost of Debt. Journal of Accounting and Econo- mics , 37: 315–342.
Cety T. & Suhardjanto, D.2010. Pengaruh Corporate Gov- ernance terhadap Environmental Performance di Indonesia. Call for Paper . Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Chen, J.P. & Jaggi, B.L. 2000. The Association between Independent Non-executive Directors, Family Control and Financial Disclosures in Hong Kong. Journal of Accounting and Public Policy , 19(4-5): 285- 310.
Dalton D., Daily C., Johnson J., & Ellstrad, A. 1999. Num- ber of Director and Financial Performance: Meta Analysis. Academy of Management Journal, 42(6): 674- 686.
Ettredge, M., Johnstone, K., Stone, M., & Wang, Q. 2010. The Effects of Company Size, Corporate Gover- nance Quality, and Bad News on Disclosure Com- pliance. Review of Accounting Studies, Forthcoming.
Forker, J. J. 1992. Corporate Governance and Disclosure Quality. Accounting and Business Research, Spring:
111-124.
Herwidayatmo. 2000. Implementasi Good Corporate Gover- nance untuk Perusahaan Publik Indonesia. http:// muhariefeffendi.files.wordpress.com . (Diakses Tanggal 21 November 2010).
Ho, S.S.M. & Wong, K.S. 2001. A Study of Relationship between Corporate Governance Structure and Ex- tent of Voluntary Disclosure. Journal of International Accounting Auditing and Taxation, (10): 139-156.
Hossain, M., Islam, K., & Andrew, J. 2006. Corporate Social and Environmental Disclosure in Developing Coun- tries; Evidence from Bangladesh. Faculty of commerce papers, University of Wollongong. http:// ro.uow.edu.au/commpapers/179. (Diakses tanggal 6 Agustus 2010).
Jeanjean, T. & Stolowy, H. 2008. Determinants of Board Members’ Financial Expertise – Empirical Evidence from France . http://ssrn.com. (Diakses Tanggal 21 November 2010).
Jubaedah, E. 2007. Pengembangan Good Corporate Gover- nance dalam Rangka Reformasi Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Ilmu Administrasi , 4(1): 45-55.
Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. www.bapepam.go.id/old/ hukum/peraturan/X/X.K.1.pdf. (Diakses Tanggal 14 April 2011) .

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 37–44
Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-117/ M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Cor- porate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara . h t t p : / / w w w . i i c g . o r g / a s s e t / d o c / Kepmen_BUMN_2002_117_Praktek_GCG_BUMN.pdf. (Diakses Tanggal 15 April 2011).
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep- 305/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat . http://www.idx.co.id/Portals/0/ StaticData/ Regulation/ListingRegulation/id- ID/Peraturan_I-A_Gabung.pdf. (Diakses Tanggal 14 April 2011).
Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. Simposium Nasional Akuntansi VI .
Khomsiyah. 2005. Analisis Hubungan Struktur dan Indeks Corporate Governance dengan Kualitas Pengungkapan. Disertasi (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Klein, A. 2006. Audit Committee, Board of Director Char- acteristics, and Earnings Management. Working Paper No. 06-42. http://www.ssrn.com. (Diakses Tanggal 20 November 2011).
Muntoro, R.K. 2006. Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. Makalah.
Nasution, M. & Setiawan D. 2007. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X.

## Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara . http://www.bumn.go.id/wp-content/ fbumn/1239586462.pdf. (Diakses Tanggal 22 Desember 2011).
Purwoko. 2002. Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan , 6(1): 1-21.
Sekaran, U. 2006. Research Methods for Business . Forth Edition. John Wiley and Sons Inc.
Suhardjanto, D. & Afni A. N. 2009. Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 8(3): 265-279.
Suhardjanto, D. & Anggitarani, A. 2010. Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Jurnal Akuntansi , 2: 125-245.
Suhardjanto, D. & Choiriyah, U. 2010. Information Gap: Demand Supply Environmental Disclosure di Indo- nesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan 14(1): 36-51.
Suhardjanto, D. & Miranti, L. 2009. Praktik Penerapan Indonesian Reporting Index dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI), 13(1): 63-77.
Suhardjanto, D. & Permatasari, D.N. 2010. Pengaruh Corporate Governance , Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Environmental Disclosure: Studi Empiris pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia. KINERJA , Jurnal Bisnis dan Ekonomi , 14(02): 151-164.
Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-02/PM/2002 Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik .
Surat Edaran Ketua Bapepam dengan Nomor: SE-02/
BL/2008 Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Tambang dan Migas.
Surya, I. & Yustiavandana, I. 2006. Penerapan Good Corpo- rate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha . Jakarta: Penerbit Kencana.
Vafeas, N. 1999. Board Meeting Frequency and Firm Per- formance. Journal of Financial Economic, 53: 113-142.