## Berebut Wacana: Hilangnya Etika Komunikasi di Ruang Publik Dunia Maya

## Saiful Mustofa
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, 66221, Indonesia
sayfulmuztofa@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history:
Received  : 2019-01-30 Revised    : 2019-04-02 Accepted  : 2019-05-23
The  background  of  this  study  concern  to  phenomenon  a communication  ethics  no  longer  exist  in  the  social  media  public sphere. Social media, as one of the products of the digital revolution being  a  free  stage  to  spread  anxiety;  ethnic,  racial,  and  religious sentiments  (SARA)  to  the  legitimacy  of  the  authority  of  truth.  By using  critical  hermeneutic  approach  of  Jürgen  Habermas,  this  paper attempts to examine the phenomenon of discourse struggle which is dominated  by  hate  speech  in  religion  and  hoax  on  social  media  for the period 2017-2018 which on average loses communication ethics. The  struggle  for  discourse  in  social  media  public  sphere  shows  the existence  of  strong  political  penetration  by  utilizing  religious symbols  as  “weapons”  so  that  the  consensus  on  mutual understanding does not occur.

## ABSTRAK
Artikel  ini  berangkat  dari  fenomena  betapa  etika  komunikasi seakan sudah tak berlaku lagi dalam ruang publik dunia maya. Media sosial—sebagai  salah  satu  produk  revolusi  digital—menjadi panggung bebas  untuk  menebar  kecemasan,  narasi-narasi  kebencian berbalut  SARA  dan  legitimasi  otoritas  kebenaran.  Dengan menggunakan  kacamata  hermeneutika  kritis  Jürgen  Habermas, artikel  ini  ingin  mengkaji  fenomena  perebutan  wacana  yang didominasi  dengan  narasi  kebencian  ( hate  speech )  berbalut  agama dan  hoaks  di  media  sosial  periode  2017-2018  yang  rata-rata kehilangan etika komunikasi. Perebutan wacana dalam ruang publik dunia maya menunjukkan adanya penetrasi politik yang kuat dengan memanfaatkan  simbol-simbol  keagamaan  sebagai  “senjatanya” sehingga konsensus saling memahami tidak terjadi lagi.
Copyright © 2019 IAIN Palangka Raya.
All rights reserved.
Keywords: Communication Ethics Hoax Public Sphere Kata Kunci: Etika Komunikasi Berita palsu Ruang Publik

## I. Pendahuluan
Dalam  konteks  ruang  publik  ( public sphere ),  perebutan  wacana  sesungguhnya merupakan  suatu  hal  yang  lazim.  Seiring dengan  munculnya  era  disrupsi  maka perebutan wacana di ruang publik pun seolah mengalami  pergeseran;  dari  dunia  nyata  ke dunia  maya.  Dunia  maya  atau  virtual  pun
pada  akhirnya  menjadi  panggung  kontestasi bahkan  “perang”  antara  wacana  dominan untuk menentukan siapa yang paling berpengaruh  dan  punya  validitas  klaim kebenaran.
Semenjak  Pilpres  2014,  perebutan wacana atau istilah yang lebih ekstrem adalah “perang  wacana”  dalam  konteks  politik-
DOI: 10.23971/jsam.v15i1.1139
W  : http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam E  : J sam.iainpky@gmail.com
kekuasaan,  mengalami  peningkatan  yang signifikan. Model kampanye yang sebelumnya  konvensional  berubah  menjadi digital.  Dengan  memanfaatkan  kecanggihan dunia maya, masing-masing kubu menggunakan black campaign dengan amunisi  politik  identitas  berbau  SARA; hoaks ,  hate  speech secara  terstruktur  dan masif  seperti  jamur  di  musim  hujan  yang tumbuh subur di berbagai media sosial.
Pergulatan  wacana  Islam  pun  juga mengalami  dampaknya.  Baik  pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta menggunakan simbol-simbol agama untuk mencari simpati, legitimasi  sekaligus  de-legitimasi  lawannya. Head-to-head antarkedua  kandidat  presiden itupun berlangsung dramatis. Dengan memanfaatkan  media  ( online )  termasuk media  sosial,  kedua  kubu  menjadikan  dunia maya  sebagai  arena  tempur  baru  dan propaganda.  Ada  media  yang  resmi  dibuat untuk  mendukung  masing-masing  calon, sebaliknya  tidak  sedikit  pula  yang  abal-abal. Beberapa  di.  antaranya  adalah, inilah.com,
SelamatkanIndonesia.org,PrabowoSubianto.i nfo,
PKS.or.id, PKSPiyungan.org,
suaraNews.com,
Voa-Islam.com, Obor Rakyat, DakwahTuna.com, Petikan.com, Info-IndonesiaKita.com,
IntrikNews.com.
LaskarJokowi.com,  Jokowi.id dan  masih banyak lagi (14).
Pada  17  April  2019,  pesta  demokrasi Pileg  dan  Pilpres  secara  serentak  dihelat kembali.  Meningkatnya  suhu  politik  pun sudah  terasa  selama  tahun  2017.  Peristiwa besar  yang  salah  satunya  dimulai  dari  Aksi Bela  Agama  211,  212  atas  tindakan  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran menistakan Surat Al-Maidah ayat 51 sampai yang terbaru pembakaran  bendera  HTI  oleh  anggota Banser  NU  dalam  momen  peringatan  Hari Santri  Nasional  (HSN)  2018  di  Garut,  Jawa Barat  terus  bergulir.  Hal  demikian  telah menimbulkan  sejumlah  ironi  yang  salah satunya  hilangnya  etika  komunikasi  dalam publik dunia maya karena didominasi dengan hoaks dan ujaran kebencian.
Di samping itu, sejauh pelacakan penulis belum  banyak  penelitian  yang  mengulas tentang fenomena hilangnya etika
komunikasi  di  ruang  publik  dunia  maya khususnya media sosial.
Apalagi menggunakan  pendekatan  etika  diskurus Habermas.
Kendati  demikian,  ada  beberapa  studi terdahulu yang mengulas tema hampir serupa terutama  mengenai  mediatisasi  agama  di ruang publik dan hoaks dengan memanfaatkan agama sebagai
komodifikasinya.
Pertama ,  José  Casanova  jauh-jauh  hari juga  pernah  menyuguhkan  tesis  perihal agama  di  ruang  publik  atau  deprivatisasi agama  sebagai  tren  global  yang  terjadi  di semua agama seluruh dunia. Agama di ruang publik  menurutnya  adalah  agama  yang mencoba  mengasumsikan  atau  mengambil karakter,  fungsi,  dan  peran  di  publik.  Dalam konteks ini dikotomi antara yang “privat” dan “publik”  seolah  melebur  atau  setidaknya bukan  lagi  menjadi  masalah  yang  serius. Dengan  menggunakan  perbedaan  analitis antara  tiga  bidang  pemerintahan  modern: negara,  politik  dan  sipil,  orang  dapat membedakan  tiga  jenis  agama  di  ruang publik yang sesuai dengan ketiga bidang ini. Dalam  ranah  politik  misalnya,  agama  dapat memobilisasi  sumber  daya  kelembagaan mereka  untuk  berkompetisi  melalui  partai politik, gerakan sosial, atau agen-agen lobi di tingkatan  masyarakat  politik.  Sedangkan agama  ruang  publik  di  tingkat  masyarakat sipil  akan  dicontohkan  oleh  agama-agama yang  memasuki  ranah  publik;  ruang  publik masyarakat sipil yang tidak dibedakan, untuk bersama-sama  berpartisipasi  dalam  debat publik  terbuka  tentang res  publica ;  tentang masalah  publik,  kebijakan  publik  dan kebaikan bersama (7).
Kedua, yang paling mutakhir adalah buku hasil  penelitian  Moh.  Yasir  Alimi  yang dengan sangat komprehensif merekam sekaligus menganalisis fenomena mediatiasasi  agama  yang  akhir-akhir  ini terjadi di jagat dunia maya.
Penelitian  ini  boleh  dibilang  semacam etalase  yang  merekam  lengkap  semua fenomena  keberagaaman  itu  dari  perspektif sosiologi  agama  dalam  konteks  revolusi digital.  Perkawinan  kedua  hal  itu  disebutnya sebagai  “ mediatization  of  religion ”  atau fenomena  kebudayaan  di  mana  ekspresi keagamaan  dilakukan  melalui  internet  dan media online (4).
Alimi merekam setiap jejak digital baik di medsos  ( Facebook,  Twitter,  Whatsapp )  dan portal online yang  acapkali  mendengungkan
isu-isu  sektarianisme  agama,  hoaks  dan “perang tagar”: #aksi bela ulama#kriminalisasi
ulama#aksi bela tauhid#2019  ganti  presiden#  dalam  konteks framing media.  Bedanya  penelitian  ini  tidak menggunakan  pendekatan etika  diskurus  dan hermenutika  kritis  yang  menjadi  salah  ciri dari konsepsi pemikiran Habermas.

## II. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  secara  umum  adalah penelitian  kualitatif.  Namun  karena  tidak mengharuskan  peneliti  terjun  ke  lapangan dan  hanya  mengkaji  media  serta  literatur maka  penelitian  ini  masuk  dalam  kategori library  research .  Secara  umum library research adalah penelitian yang menggunakan  literatur,  baik  berupa  buku, catatan  maupun  laporan  hasil  penelitian terdahulu (13).
Sedangkan  untuk  pendekatan,  penelitian ini menggunakan hermeneutika kritis Habermas.  Penelitian  dalam  tradisi  kritis, menyitir  pendapat  Kincheloe  dan  McLaren, mengambil  bentuk  kritik  kesadaran  diri— kritik  kesadaran  diri  yang  dimaksud  bahwa para  peneliti  berusaha  untuk  menjadi  sadar atas  berbagai  tuntutan  ideologis  dan  pra- anggapan  epistemologis  yang  menjiwai penelitian  mereka  sekaligus  klaim-klaim acuan  yang  berciri  subyektif,  intersubyektif, dan normatif. Dengan kata lain, para peneliti kritis masuk dalam penelitian tanpa direpotkan oleh asumsi-asumsi mereka sehingga tak seorang peneliti pun dibingungkan terkait dengan beban epistemologis  dan  politis  yang  mereka  bawa ke tempat penelitian (17).
Lebih  jauh,  menurut  F.  Budi  Hardiman hermeneutika  kritis  adalah  sebuah  metode ilmiah  yang  digunakan  untuk  memahami struktur-struktur  makna  atau  teks  yang terungkap  dalam  tuturan;  hasil  dari  suatu proses  komunikasi  yang  terdistorsi.  Dalam hal  ini,  Habermas  menyebut  ada  dua  hal dalam  batasan  ini  yang  perlu  dijelaskan: metode  ilmiah  dan  teks  yang  terdistorsi. Pertama ,  Habermas-setidaknya  dalam  usia mudanya-kembali  pada  Dilthey  dengan mengkhususkan kembali hermeneutik sebagai  metode  ilmiah.  Ada  tipe  metode ilmiah  yang  digunakan  untuk  menjalankan hermeneutika  kritis:  psikoanalisis  Freud  dan kritik ideologi Marx. Kedua , baik
psikoanalisis maupun kritik ideologi menghadapi  suatu  teks  yang  tidak  lazim karena  susunan-susunan  makna  yang  tertulis di  sana  merupakan  hasil  distorsi  sistematis yang  bahkan  tidak  disadari  oleh  penulisnya sendiri (12).
Dengan  demikian,  artikel  ini  ingin menyuguhkan  hilangnya  etika  komunikasi ruang  publik  dalam  pengertian  politis ( political public sphere ) dunia maya,
khususnya  dalam  pergulatan  wacana  politik- Islam  kurun  waktu  2017-2018.  Penulis sengaja  tidak  membatasi  artikel  ini  secara spesifik  merujuk  kepada  media  sosial  apa, hanya saja karena keterbatasan ruang, artikel ini  hanya  akan  terfokus  pada  peristiwa- peristiwa skala besar yang membentuk meta- narasi  baru  cara  pandang  keberagamaan  di Indonesia.  Ditambah  lagi,  penelitian  sosial media  tidak  hanya  memperhatikan  perannya saja  tetetapi  juga  teks,  video  dan  gambar visual.

## III. Hasil dan Pembahasan

## a. Kerangka Etika Diskursus dalam Media Sosial
Etika diskursus merupakan terminologi yang  tak  asing  lagi  dalam  filsafat  Jerman. Secara  epistemolgi  berakar  pada  etika  Kant yang  kemudian  dielaborasi  oleh  generasi kedua Mazhab Frankfrut, Habermas.
Untuk  menemukan  sebuah  kebenaran melalui penalaran, manusia senantiasa membutuhkan  semua  akses  informasi  dan gagasan. Jika manusia tetap berpegang teguh pada  logikanya,  kebenaran  akan  muncul melalui  pergulatan  informasi  dan  gagasan. Maka  perubahan  sosial  tidak  akan  terjadi melalui kekerasan, melainkan muncul melalui proses diskusi dan persuasi (23).
Lebih  dari  itu,  dalam  konteks  ini, titik tekan  yang  harus  dipahami  terletak  pada diskursus.  Menurut  Hardiman,  diskursus Habermas  bertujuan  untuk  mencapai  sebuah konsensus intersubyektif melalui percakapan- percakapan  (baik  verbal  maupun  literal). Namun  sementara  konsensus  pada  tindakan komunikatif  sudah  diterima  secara  spontan dan  dipakai  oleh  para  peserta  komunikasi tanpa  pikir  panjang  lagi,  para  peserta diskursus  kali  ini  harus  menghasilkan konsensus  lagi,  tetetapi  pada  taraf  yang reflektif.  Sebab  diskursus  adalah  bentuk
refleksi  dari  tindakan  komunikatif.  Artinya, diskurus adalah kelanjutan tindakan komunikatif  dengan  memakai  sarana  lain: argumentatif. Dengan demikian, dapat dikatakan  bahwa  diskursus  menandai  bentuk komunikasi  modern  di  mana  orang  tidak begitu  saja  menerima  sesuatu  dengan pemahaman-pemahaman  yang  berkembang, melainkan menguji hal itu dengan pertimbangan rasional. Pendek kata,
diskursus  merupakan  bentuk  komunikasi yang bersifat kritis dan terbuka. Dan refleksi diri  membutuhkan  perpaduan  antara  rasio dan kepentingan emansipatoris atau mensyaratkan adanya rasionalitas komunikatif (10).
Rasionalitas  komunikatif  adalah  salah satu prasyarat wajib ada jika ingin mendambakan  pola  “komunikasi  yang sehat”.  Yang  penulis  maksud  komunikasi sehat  adalah  komunikasi  yang  berorientasi pada  konsensus  untuk  saling  memahami. Untuk  mencapai  kesepakatan  itu,  setiap rasionalitas  yang  melekat  dalam  praktik tindakan  komunikatif  harus  didasarkan  pada alasan.  Dalam  bahasa  yang  lebih  jelas, rasionalitas  orang-orang  yang  berpartisipasi dalam praktik komunikatif ini—baik di dunia nyata  atau  maya—ditentukan  oleh  apakah mereka  bisa,  dalam  keadaan  yang  sesuai, memberikan  alasan  atas  apa  yang  mereka katakan  atau  diakui  secara  intersubyektif (24).
Dengan  demikian,  jika  ada  media sosial  entah  akun  atas  nama  individu  atau kelompok tertentu yang menyuguhkan ungkapan  tanpa  adanya  alasan-alasan  yang rasional  maka  ia  membiarkan  terjadinya kematian rasionalitas komunikatif atau hilangnya etika komunikasi.
Lebih dari itu, dalam rangka mewujudkan  ruang  dialogis  dan  konsensus saling  memahami  itu,  klaim-klaim  kesahihan ( validity  claims )  harus  dipenuhi.  Kalau  kita sepakat  tentang  dunia  alamiah  dan  obyektif, kita  mencapai  “klaim  kebenaran”.  Kalau sepakat  dengan  pelaksanaan  norma-norma dalam  dunia  sosial,  kita  mencapai  “klaim ketepatan”.  Kalau  kita  sepakat  tentang kesesuaian  antara  dunia batiniah  dan  ekspresi seseorang,  kita  mencapai  “klaim  autentisitas atau  kejujuran”.  Akhirnya  kalau  kita  bisa menjelaskan  macam-macam  klaim  itu  dan
mencapai  kesepakatan,  kita  mencapai  “klaim komprehensibilitas”.  Setiap  komunikasi  yang efektif harus mencapai keempat klaim ini, dan orang  yang  mampu  berkomunikasi  dalam  arti menghasilkan klaim-klaim itu, disebut mempunyai “kompetensi komunikatif” (11).
Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana, Franz Magnis-Suseno menyebut bahwa begitu seseorang  masuk  dalam  sebuah  pembicaraan dengan  sendirinya  ia  mengajukan  empat klaim: pembicaraannya jelas, benar , jujur dan betul .  “Jelas”  artinya  ia  mengklaim  bahwa bisa mengungkapkan dengan tepat apa yang ia maksud.  “Benar”  yakni  bahwa  apa  yang  ia katakan  adalah  apa  yang  mau  ia  ungkapkan. “Jujur”  artinya  bahwa  ia  tidak  bohong. “Betul”, yaitu bahwa apa yang  ia katakan itu wajar dikatakan. Sekaligus, dengan mengatakan  sesuatu,  ia  secara  implisit  juga menyatakan diri bersedia untuk membuktikan kebenaran  empat  klaim  itu  dalam  sebuah diskursus .  Jadi  meskipun  komunikasi  dalam kenyataan  sering  gagal,  namun  setiap  orang yang berbicara memiliki idea tentang komunikasi  yang  berhasil.  Ia  selalu  sudah tahu apa itu rasionalitas komunikatif (9).
Untuk  lebih  jelasnya  silakan  lihat ilustrasi pada gambar di bawah ini.
Dalam komunikasi diambil tiga macam  sikap  performatif  terhadap  dunia. Konsensus  dapat  tercapai  jika  ketiga klaim  kesahihan  itu  serentak  dipenuhi (10).
b. Fenomena Hoaks, Hate Speech

## Komodifikasi Agama
Hoaks atau berita palsu adalah istilah baru yang belum lama menggejala di jagat dunia  maya.  Secara  terminologi,  hoaks adalah  penyebaran  berita  melalui  media sosial  yang  dirancang  sebaik-baiknya sehingga  tampak  seperti  nyata.  Tujuannya adalah untuk memengaruhi atau
memanipulasi  pendapat  pengguna  media sosial  pada  topik  tertentu  untuk  tujuan tertentu (21).
Masyarakat Telematika (Mastel) pada  tahun  2017  melakukan  survei tentang  “Wabah  Hoaks”  yang  hasilnya menyebutkan  bahwa  saluran  yang  paling banyak  digunakan  dalam  penyebaran hoaks  adalah  media  sosial  ( Facebook,
Twitter,  Instagram,  Path )  yang  mencapai 92,40  persen,  disusul  oleh  aplikasi chatting ( Whatsapp,  Line,  Telegram ) sebanyak  62,80  persen  dan  melalui  situs web sebanyak 34,90 persen. Adapun jenis hoaks  yang  paling  banyak  diterima masyarakat  adalah  masalah  sosial-politik, yakni  sebanyak  91,80  persen,  SARA sebanyak  88,60  persen  dan  kesehatan sebanyak  41,30  persen.  Sementara  itu, data  yang  dipaparkan  oleh  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  menyebut bahwa terdapat 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian (16).
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  survey yang  dilakukan  oleh  APJII,  seperti  yang dikutip Yanti  Dwi  Astuti, jumlah  pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 51,5%  atau  sebanyak  132,7  juta  jiwa  dari total  jumlah  penduduk  Indonesia  sebesar 252,6 juta jiwa. Pengguna internet terbanyak ada  di  Pulau  Jawa  dengan  jumlah  pengguna sebesar  86.339.350  pengguna  atau  sekitar 65%  dari  total  pengguna  di  Indonesia. Pengguna internet pada umumnya didominasi jenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 52,5% dan  perempuan  sebesar  47,5%  dari  total pengguna internet di Indonesia(6).
Hasil  survei  tersebut  membuktikan bahwa  pengguna  internet  yang  dinilai  dari segi  usia  didominasi  oleh  usia  remaja:  umur 20-24  tahun.  Remaja  pada  usia  inilah  yang saat ini dikenal dengan generasi digital native
atau  generasi  Z  yang  menurut  William  J. Schroer  di socialmarketing.com merupakan generasi  yang  lahir  tahun  1995-2012. Teknologi  Internet  ibarat  dua  mata  pedang yang  berbeda,  di  satu  sisi dapat  memberikan manfaat yang positif namun di satu sisi dapat pula  memberikan  pengaruh  yang  negatif manakala  kita  tidak  dapat  menggunakannya dengan baik.
Ketika  era  digital  tiba,  semua  menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Media sosial telah  mengubah  cara  orang  berkomunikasi dan  berinteraksi.  Pemerintah  tak  mampu membendung  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi  dari  warganya.  Sebab  menurut Marshall McLuhan—ahli komunikasi Kanada  sebagaimana  dikutip  oleh  Jakob Oetama—media adalah the extension of men , kepanjangan  tangan  manusia,  dan  lewat itulah manusia bisa berkomunikasi (22).
Keunggulan utama medsos dibandingkan  dengan  teknologi  lainnya adalah  hiperaktualitas  dan  interaktivitas. Teknologi informasi menjadi semakin terjangkau  sehingga  hampir  semua  orang memilikinya.  Dunia  digital  membuat  semua media  bisa  disampaikan  baik  berupa  suara,
tulisan,  simbol,  tulisan,  hingga  video  bisa diunggah untuk dibagikan kepada orang lain. Media  ini  dengan  cepat  dapat  menyebarkan berita  atau  peristiwa  untuk  dikomentari, didiskusikan, ditindaklanjuti, atau disebarkan kembali  melalui  media  lain  seperti  media cetak, radio, dan televisi. Media digital tidak mengenal  batas  wilayah,  waktu,  dan  tempat. Fenomena  ini  sudah  diramalkan  oleh McLuhan  pada  1962  melalui  karyanya The Gutenberg  Galaxy ,  bahwa  suatu  saat  dunia ini akan mengalami ketergantungan terhadap teknologi  dan  menghubungkan  dunia  dan menjadi  sebuah  desa  global  ( global  villa ge).
Orang  tak  lagi  berinteraksi  sosial  dengan orang  lain  secara  langsung  tetetapi  melalui media  gawai.  Komunikasi  dilakukan  secara cepat dan masal berdasarkan faktor kesamaan pandangan  hidup,  hobi,  strata  sosial,  hingga agama. Hingga lahirlah interaksi digital yang terkotak-kotak. Media baru ini sudah telanjur dianggap  sebagai   media yang  fleksibel dan bebas  sensor.  Masyarakat  bebas  menuliskan apa saja di dalamnya baik itu informasi valid yang  bermanfaat  maupun  informasi  hoaks, unek-unek dan  sumpah  serapah.  Selain  itu, banyak  sekali  ditemukan  kasus-kasus  yang
tidak  diinginkan  turut  terjadi  dewasa  ini, mulai  dari cyberbullying ,  dan cybercrime . Mereka  beraktivitas  di  dunia  digital  dengan memprihatinkan,  seperti  contoh  kasus  ketika pemilihan  Gubernur  di  Jakarta  yang  sempat memperkeruh  suasana  di  media  sosial  hanya karena  ucapannya  tentang  Surat  Al-Maidah ayat  51  dipolitisir  sehingga  menjadi  kasus penistaan  agama  dan  aksi  massa.  Dengan demikian  seperti  yang  dikutip  Alimi, public sphere berubah menjadi “ public sphericules ” yaitu  opini  yang  dibagikan    secara  daring meningkatkan  ekstremisme,  permusuhan  dan sikap partisan.
Berbagai  ujaran  kemarahan  yang didasari  oleh  emosi  dalam  istilah  yang  lain dapat  digambarkan  sebagai extreme  speech . Suatu ujaran kemarahan tersebut berlangsung dengan  sangat  ekstrem  dan  tajam  hingga menstimulasi  suatu  gerakan  sosial.  Mengacu pada  Pohjonen  dan  Udupa—sebagaimana dikutip  oleh  Iswandi  Syahputra—berbagai extreme  speech tidak  hanya  terjadi  di Indonesia,  tetapi  juga  di  India  dan  Ethopia. Dalam  kasus  aksi  massa  berbau  agama beberapa  tahun  terakhir  di  Indonesia, awalnya  juga  dipicu  secara  virtual  di  media sosial  yang  disampaikan  secara  massif  dan meluas menjadi aksi massa karena menyangkut  agama  sebagai  identitas  religius masyarakat setempat (25).
Baik  hoaks  maupun hate  speech termasuk  dalam cybercrime .  Hal  demikian ditegaskan oleh Kominfo sebagaimana tercantum  dalam  KUHP,  Undang-Undang No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  Undang-Undang No.40  Tahun  2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnis,  serta  tindakan ketika  ujaran  kebencian  telah  menyebabkan terjadinya  konflik  sosial.  Ujaran  kebencian ini  meliputi  penghinaan,  pencemaran  nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan,  memprovokasi,  menghasut, dan  penyebaran  berita  bohong.  Yang  dapat dilakukan  dalam  bentuk  orasi  kampanye, spanduk, jejaring  media  sosial,  penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan,  media  massa  cetak  maupun elektronik,  sampai  pamflet.  Dengan  sangsi enam  tahun  penjara  atau  denda  sebesar  satu miliar rupiah(18, 29).
Kebijakan di atas ibarat buah simalakama, di satu sisi baik untuk dijadikan rambu-rambu dalam berinteraksi  sosial namun  di  sisi  lain  juga  betabrakan  dengan asas  kebebasan  berekspresi,  berbicara  dan berpendapat.
Selain  itu,  fenomena  komodifikasi agama  sebetulnya  bukanlah  sesuatu  yang baru.  Di  era  post-sekuler,  alih-alih  lenyap agama  justru  tampil  di  ruang  publik  ( public sphere ).  Era  ini  adalah  tanda  berakhirnya dominasi sekulerisme Barat. Sehingga dalam konteks  Indonesia,  agama  adalah  topik nomor  satu  yang  disukai  warganet  di  media sosial.
Komodifikasi agama merupakan
konstruksi historis dan kultural yang kompleks, sekalipun demikian ciri komersial mereka  begitu  nyata.  Mereka  direproduksi dalam  konteks  kebudayaan  tertentu  dan kemudian mempersyaratkan kerangka kultural  untuk  mempertegas  signifikansi simbolik dan sosio-ekonomi mereka.
Komodifikasi merupakan sebuah proses yang benar-benar  diciptakan  dan  disertakan  dalam saluran  ekonomi  pasar  lokal-global  dan ledakan  agama  postmodern.  Komodifikasi memang tidak bertujuan memproduksi bentuk  dan  gerakan  agama  baru  yang berlawanan  dengan  keyakinan  dan  praktik agama sebelumnya namun komodifikasi akan mendudukkan  agama  sebagai  barang  yang melaluinya  fungsi  spiritual  agama  menjadi komoditas  yang  layak  dikonsumsi  dalam masyarakat (8).
Dalam konteks Indonesia kontemporer,  komodifikasi  agama  lebih dominan  merambat  ke  ranah  ruang  publik politik.  Penggunaan  simbol-simbol  atau atribut  keagamaan  lengkap  dengan  jargon SARA  menjadi  bagian  yang  membanjiri ruang  publik.  Narasi-narasi  tentang  Islam melarang  pemimpin  non-Muslim,  kafir  dan lainnya  kembali  menyeruak  dalam  tahun- tahun politik dan itu menjadi isu yang paling efektif untuk “diperjualbelikan”.
Politik  dan  agama  memang  dua  hal yang  sulit  dipisahkan.  Keduanya  selalu memainkan  peran  tersendiri  dan  saling berjalin-kelindan.  Menurut  George  Moyser, sangat  sulit  di  dunia  modern  mengabaikan kehadiran  agama  dalam  ruang  publik. Hampir setiap hari, sebagaimana ditunjukkan
oleh  media,  baik  secara  individu  maupun kelembagaan,  kehadiran  agama  dalam  ruang publik  memiliki  relevansi  penting  yang berkelanjutan dengan dunia politik (20).
Beberapa  tokoh,  menyebut  fenomena demikian  sebagai  (Post-)Islamisme;  gerakan sosial-politik  gaya  baru  yang  coba  merevisi konsepsi  “Islamisme”  tentang  kemungkinan terbentuknya  negara  Islam  baik  secara  teori maupun praktik. Gerakan ini muncul sebagai alternatif atas kebuntuan ideologis dan politis Islamisme  sehingga  kesan  yang  tampak adalah adaptif dengan politik modern, seperti demokrasi.
Oleh  karena  itu,  munculnya  Islam dalam  ruang  publik—dengan  mengusung komodifikasi  agama  sebagai—telah  menjadi kontestasi  di  mana  para  aktivisnya  yang militan melahirkan tantangan ke depan dalam praktik  dan  otoritas  interpretatif  tradisional untuk  berbicara  tentang  Islam,  terutama mengartikulasikan  kepentingan  sosial  dan agenda  politiknya.  Sebagaimana  riset-riset terdahulu  (Baso,  1999;  Effendy  1998;  Farhi, 2001;  Hefner  2000;  Maarif  1985;  Noer, 1996), kontestasi itu terjadi antara kelompok- kelompok  yang  ingin  menunjukkan  Islam secara kaffah ,  penekanan  dimensi  substantif Islam,  dan  mereka  yang  ingin  meniadakan kehadiran Islam di ruang publik.

## c. Embrio Radikalisme Agama di Dunia Maya
Radikalisme  agama  merupakan  bagian tak terpisahkan dari setiap agama yang ada di dunia,  termasuk  Islam.  Secara  terminologi, radikalisme agama merupakan proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan yang  ekstrem  dan  mendorong  lahirnya kekerasan  untuk  mencapai  tujuan  sosial, politik dan keagamaan (2).
Dalam konteks Indonesia, geliat radikalisme  agama  mempunyai  akar  sejarah yang  cukup  panjang.  Amin  Abdullah menjelaskan  bahwa  istilah  radikalisme  atau sering juga disebut fundamentalisme sebenarnya  bukan  sesuatu  yang  baru  dan pada  dasarnya  merupakan  gerakan  politik yang  diselubungi  oleh  keyakinan  agama. Kaum minoritas merasa ditindas, dihegemoni dan ditekan oleh kelompok  mayoritas. Tidak ada power sharing (pembagian kekuasaan) di antara  mayoritas-minoritas.  Dan  pluralisme-
multikulturalisme  tidak  pernah  bersemai  di situ. Masing-masing bertahan dengan kelompok mereka sendiri. Golongan mayoritas  mempertahankan status  quo tanpa memperhatikan  dan  mempedulikan  hak-hak minoritas.  Yang  mayoritas  ingin  menguasai segalanya,  dari  hulu  sampai  hilir,  sedangkan yang  minoritas  karena  tidak  mempunyai akses  apa  pun  dalam  wilayah  politik, ekonomi,  maupun  sosial  akhirnya  mereka berbuat  nekat  dengan  misalnya,  meledakan bom  di  tempat-tempat  kaum  mayoritas. Bahkan tidak menutup kemungkinan golongan  mayoritas  sendiri  yang  meledakan bom  itu  untuk  melanggengkan status  quo mereka. Hubungan yang menyangkut kekuasaan dan bermuatan kekerasan ini tidak hanya  berlaku  bagi  hubungan  Barat  dengan Timur  atau  Barat  dengan  Islam (clash  of civilization) ,  tetetapi  juga  berlaku  dalam hubungan  satu  atap  kelompok  agama  sendiri (clash  within  civilization) di  kalangan  umat Islam, Protestan dan seterusnya (1).
Secara historis gerakan ini diawali oleh dari  munculnya  gerakan  Padri  di  Sumatera Barat  pada  awal  abad  ke-19.  Menurut Christine  Dobbin—seperti  yang  dikutip Saiful Umam—awalnya gerakan ini diinisiasi oleh  tiga  pemuda  Muslim  yang  baru  pulang haji  pada  tahun  1803,  setelah  Wahabi merebut  Mekkah  dan  Madinah.  Mereka lantas  meniru  model  gerakan  Wahabi  untuk membangkitkan  kembali  praktik  keagamaan di  Sumatera  Barat.  Konflik  antara  Kaum Padri dan Kaum Adat pun tak terelakkan, dan ketika  Kaum  Adat  sudah  terdesak  mereka meminta  bantuan  kepada  Belanda  untuk membantunya mendapatkan kembali kedaulatan  atas  wilayah  tersebut.  Gerakan Padri  akhirnya  kocar-kacir  oleh  gempuran militer Belanda dan pada tahun 1938, perang saudara itupun selesai (26).
Kemudian,  pada  dasawarsa  awal  abad ke-20,  muncul  dua  organisasi  Islam  yang menyebarkan  paham  radikal:  Al-Irshad  dan Persis.  Al-Irshad  ( Jam’iyyat  al-Islah  wa  al- Irshad )  didirikan  oleh  seorang  pemuka agama  dari  Sunda,  Ahmad  Surkati  pada tahun  1915.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk memperbarui  praktik  keagamaan,  khususnya di  lingkungan  komunitas  Arab  di  Indonesia berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Di samping itu,  mereka  juga  mengadvokasi  hak-hak
perlakuan yang sama di antara sesama orang Arab.
Setelah  merdeka,  muncul  benih-benih radikal  baru  yang  ingin  memberontak  dan mendirikan  negara  di  bawah  panji  Islam. Adalah  Kartosuwiryo  (1905-1962),  seorang yang  kecewa  terhadap  perjanjian Renville yang  cenderung  merugikan  pihak  Indonesia, akhirnya  mendeklarasikan  berdirinya  Negara Islam  Indonesia  (NII).  Setelah  Soekarno  dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, sembari terus memukul  mundur  Belanda,  Kartosuwiryo menggangap  bahwa  kedaulatan  Indonesia sudah  berakhir  dan  diganti  dengan  Republik Indonesia  Serikat  (RIS)  buatan  Belanda. Dalam  kondisi  kekosongan  pemimpin  ini, Kartosuwiryo  ber- ijtihad memplokamirkan NII  pada  7  Agustus  1949.  Baginya  Islam memiliki  konsep  yang  jelas;  Islam  adalah agama dan negara. Ia juga yakin bahwa untuk menegakkan  hukum-hukum  Allah  di  muka bumi  maka  wajib  ada  kekuasaan  yang menjamin, dan kekuasaan itu adalah pemerintahan
Islam. Gerakan yang diluncurkan  oleh  Kartosuwirjo  juga  disebut dengan Darul Islam (DI) (3).
Senada dengan hal di atas, Martin van Bruinessen menyebut bahwa embrio gerakan radikalisme  Islam  di  Indonesia  bisa  dilacak sejak  kemunculan  Darul  Islam  (DI)-Negara Islam  Indonesia (NII)  yang  dikomandoi  oleh Kartosuwiryo pada era 1960-an. Meski tidak menyebut  kelompok-kelompok  sebelumnya seperti  Al-Irshad  dan  Persis,  namun  analisis Martin  bukan  berarti  hanya  parsial.  Ia kemudian menyebut bahwa pada tahun 1970- 1980-an  kekerasan  dan  aksi  terorisme berlanjut dengan skala lebih massif yang oleh media  dikaitkan  dengan  jaringan  terorisme bernama Komando Jihad. Salah satu pemimpin kelompok ini mengaku merupakan simpatisan DI dan pernah kontak dengan Ali Murtopo,  khususnya  dalam  memerangi komunisme.  Gerakan-gerakan  ini  menurut Martin  terus  bergerilya  dan  mengendalikan beberapa  intelijen.  Pada  awal  1980-an sekelompok  kecil  mahasiswa  di  Yogyakarta menerbitkan buletin semi-rahasia yang dengan  terang-terangan  memamerkan  bahwa mereka adalah simpatisan DI. Para editornya kemudian ditangkap dan diadili, tetapi semua jaringan kontak mereka berhasil bertahan dan muncul  kembali  setelah  Suharto  lengser.
Mereka  lalu  mendirikan  pesantren  di  Ngruki
Solo,  yang  dikelola  oleh  dua  orang  kiai, Abdullah  Sungkar  dan  Abu  Bakar  Ba’asyir. Keduanya dikenal baik di kalangan Masyumi/Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) (Abdullah Sungkar sebenarnya adalah ketua  cabang  Jawa  Tengah  DDII).  Otoritas kedua  guru  ini  sering  diuji  dan  banyak  dari rekan-rekan  mereka  ikut  terjun  dalam kegiatan Komando Jihad sehingga mengakibatkan  hukuman  penjara.  Setelah bertugas  beberapa  tahun  di  tahanan,  mereka lantas berlindung ke Malaysia (19).
Pasca  Orde  Baru  runtuh,  muncul banyak  sekali  gerakan  Islam  gaya  baru  yang sesungguhnya  jika  dilacak  merupakan  anak- pinak dan kelanjutan gerakan-gerakan sebelumnya.  Peter  G.  Riddel  seperti  yang dikutip  oleh  Sun  Choirol  Ummah  membagi dua  kekuatan  Islam  pascaruntuhnya  Orde Baru:  liberal-moderat  dan  radikal  atau fundamental.  Islam  liberal  dan  moderat dengan  penafsiran  terbuka  terhadap  ajaran Islam, sekalipun tidak sama persis, sedangkan  Islam  radikal  atau  fundamentalis memiliki paham penafsiran tertutup. Beberapa  kelompok  Islam  seperti  Jaringan Islam  Liberal  (JIL),  Lembaga  Kajian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, Jaringan  Intelektual Muda Muhammadiyah  (JIMM),  adalah  beberapa kelompok Islam yang dapat dikategorikan ke dalam  kelompok  Islam  yang  beraliran terbuka  (27).  Sedangkan  Front  Pembela Islam  (FPI),  Laskar  Jihad,  Gerakan  Anti Zionis  Isreal  (GAZA),  Gerakan  Pemuda Islam  (GPI),  Majelis  Mujahidin,  Laskar Hisbullah, Laskar Jundullah, Front
Thoriqatul  Jihad  (FTI),  dan  Laskar  Pembela Islam  (LPI)  masuk  dalam  kategori  golongan eksklusif-fundamentalis (5).
Hal demikian juga sekaligus menandai lahirnya  dunia  maya  yang  menjadi  ladang baru  untuk  menyebarkan  ideologi  bagi gerakan Islam radikal. Sidney Jones menyebut bahwa bagaimana gerakan
ekstremis transnasional mulai mengubah pola gerakan dan rekrutmen dengan memanfaatkan media sosial, seperti Facebook,  Twitter dan Whatsapp dan  media online lainya.  Ia  mulai  memetakan  pola perkembangan  gerakan  ekstremis  sejak periode  Jamaah  Islamiyah  (1999-2003), Noordin  M.  Top  (2004-2009),  pasca  kamp- kamp training di  Aceh  (2010-2013),  dan
yang  terakhir  masuknya  ISIS  di  Indonesia (2014-2015).
Dari  hasi  risetnya,  Sidney  Jones mengatakan  bahwa  Imam  Samudera  adalah orang  pertama  yang  berhasil  mengobarkan cyber-jihad di  Indonesia.  Bahkan  pernah mendesak  Indonesia  dan  menyeru  untuk melakukan  jihad , sembari  mengajarkan banyak cara untuk melakukannya dari dalam penjara  sebelum  dieksekusi  pada tahun  2008 silam.  Ia  mulai  bergabung  dengan  jaringan online Jamaah  Islamiyah  (JI)  pada  tahun 2000 melalui akun Yahoo.
Pada  tahun  2001,  Imam  Samudra mendirikan sebuah situs web untuk mempromosikan
dan mengklaim penghargaan  atas  operasi  Jamaah  Islamiyah (JI),  termasuk  pemboman  pada  Natal  bulan Desember  tahun  2000.  Situs  itu  diberi  nama tibb.beritaislam.com . Istilah “tibb” merupakan  akronim  dari  Tentara  Islam Batalyon  Badar;  sebuah  nama  yang  merujuk kembali pada salah satu pertempuran besar di awal  sejarah  Islam.  Menurut  Jones,  situs  itu kemudian  tidak  dibuka  lagi  dan  setelah sekian  lama  Imam  Samudra  mendekam  di balik jeruji besi, kebanyakan orang Indonesia tidak  pernah  tahu  bahwa  ia  telah  mengaku bertanggung  jawab  atas  serangan  pra-Bali, meskipun  ia  tidak  menyebutkan  nama  JI, tentu  saja  atas  sepak  terjangnya  di  dunia maya.
Setelah  itu,  ia  juga  merilis  pernyataan pada  sebuah  situs  dengan  tujuan  untuk pembenaran  atas  tindakan  pemboman  Bali tahun 2002
yang diberi
nama www.istimata.com .  Istimata  dicomot  dari istilah  bahasa  Arab  yang  berarti  “tindakan bunuh  diri”.  Deklarasi  tersebut  menjelaskan bahwa pembom tersebut menggunakan istilah musuh  al-Qaeda.  “Bagi  Anda,  tentara  salib- kafir, jika Anda mengatakan bahwa pembunuhan  tersebut  ditujukan  terhadap warga  sipil  yang  tidak  berdosa  dari  negara Anda, ketahuilah bahwa Anda telah melakukan jauh lebih buruk dari itu. Apakah 600.000  bayi  di  Irak,  setengah  juta  wanita dan  anak-anak  di  Afghanistan  kalian  anggap pantas  terkena  ribuan  ton  bom  Anda?”  ujar Imam Samudra.
Imam  Samudra  ditangkap  pada  bulan November  2002  dan  dijatuhi  hukuman  mati sepuluh  bulan  kemudian,  namun  ia  terus
menyeru cyber-jihad dari  penjara  dan beberapa pengikutnya mendirikan situs untuk mempromosikan  berita  tentang jihad global, kendati  kebanyakan  dari  mereka  pada akhirnya  berumur  pendek.  Yang  paling profesional adalah www.muharridh.com , yang  dipengaruhi  langsung  oleh  unit  media al-Qaeda  di  Pakistan,  yang  mulai online sekitar bulan April 2004.
Sepak  terjang  gerakan  radikal  yang memanfaatkan  media daring tidak  berhenti sampai  di  situ  saja.  Pasca  Imam  Samudra dihukum  mati,  muncul  generasi-genarasi penerus yang tak kalah radikal. Pada periode 2004-2009,  terorisme  yang  paling  terkenal adalah serangan kelompok sempalan Noordin Top:  pemboman  kedutaan Australia  di tahun 2004,  bom  Bali  kedua  pada  tahun  2005, pemboman  yang  gagal  di  Palembang  tahun 2008  dan  pemboman  hotel  2009  di  Jakarta. Pada  tahun  2005  muncul  juga  situs  bernama anshar.net. Situs  ini  menyebarkan  doktrin jihad ,  di  bawah manhaj (metode):  materi- materi pemboman Bali yang pertama, nasihat dari  Mukhlas  (satu  dari  tiga  pembom  Bali), dan alasan mengapa Muslim harus melakukan jihad daripada  hanya  duduk- duduk  membicarakannya.  Sedangkan  satu tahun  berikutnya  (2006)  ada  beberapa  situs ekstremis  penting  yang  muncul  dengan tujuan membangkitkan antusiasme untuk ber- jihad .  Mereka  adalah www.arrahmah.com dan www.muslimdaily.net . Keduanya dikelola oleh  pria  dengan  pengalaman  internasional bernama Muhammad Jibril (pernah belajar di Karachi)  dan  Abdul  Rahim  Ba’asyir,  putra bungsu  Abu  Bakar  Ba’asyir  yang  pernah belajar  di  Pakistan  dan  Yaman.  Dalam  hal afiliasi organisasi, Jibril berasal dari keluarga JI namun ia dan ayahnya lebih terkait dengan Majelis  Mujahidin  Indonesia,  organisasi advokasi  pro-syariah  yang  didirikan  pada tahun  2000  oleh  Abu  Bakar  Ba’asyir  dan Irfan  Awwas,  Paman  Jibril. Muslimdaily.net sepertinya lebih mewakili kepentingan keluarga Ba'asyir dan komunitas Ngruki (15).
Pada  kurun  waktu  itu  (2004-2009)
Sidney  Jones  menilai  bahwa  penggunaan internet  meningkat  secara  dramatis  namun sebagian besar pengguna—sekitar 60 sampai 70  persen—masih  mengandalkan  warnet. Dalam beberapa kasus, ekstremis menjalankan  aksinya,  terutama  di  daerah Solo,  Jawa  Tengah.  Beberapa server mereka
beralih  ke  mode  komunikasi  baru,  pertama melalui internet  relay  chatting (MIRC), kemudian  melalui  forum  yang  dilindungi kata  sandi  yang  terkait  dengan  situs  web tertentu.  Sebagian  juga  membuka  jalan  ke berbagai  layanan Blackberry  Messenger (BBM) dan Yahoo Messenger . Yang terakhir mereka  mendapat  keuntungan  lantaran  bisa saling bertatap muka melalui video. Beberapa jihadis  juga  menganggapnya  lebih  aman daripada  via  teks  biasa.  Sepanjang  periode ini,  ditandai  dengan  tingginya  tingkat aktivisme jihad di  Indonesia  dan  munculnya teknologi baru yang lebih canggih. Pun tidak ada bukti nyata bahwa perekrutan jihad yang signifikan  terjadi  secara online. Kebanyakan dari  mereka  masih  bertemu  dalam  sesi ceramah  atau  diskusi  kelompok  di  masjid atau sekolah dan baru kemudian ditindaklanjuti  dengan chatting di  internet. Dalam  beberapa  kasus,  mereka  bersaut  sapa di chat  online dan  kemudian  memutuskan untuk  bekerja  sama,  namun  sisi  kerahasiaan gerakan jihad terselubung  ini  membuatnya cepat berkembang dalam spektrum yang luas (15).
Pada  tahun  berikutnya,  tepatnya  2010 muncul  forum jihad baru  bernama  Forum Jihad al-Busyro,  yang  misinya  melanjutkan jihad  online Jihat  al-Tawbah.  Terinspirasi oleh  gagasan  “ jihad individu”,  forum jihad online itu  dinisiasi  oleh  Arif  Wicaksana  Aji alias Hendro. Ia adalah alumnus pesantren al- Mukmin,  Ngruki,  Solo  tahun  2005,  dan dinikahkan  kepada  putri  gurunya,  Afief Abdul Madjid, setahun setelah lulus. Kemudian ia kembali ke kampung halamannya  di  Kalimantan  Selatan,  yang secara fisik terisolasi dengan sesama penggemar jihad .  Dalam  berbagai  hal,  ia sangat  terobsesi  dengan  internet  sehingga teman-temannya menyebut komputernya sebagai  istri  kedua  dan  memberinya  julukan Hendro  Laptop.  Ia  bertekad  untuk  membuka kelompok diskusi baru tentang jihad , menjadi penjaga  gawang  al-Busyro  yang  proses rekrutmen  anggotanya  diseleksi  dengan  hati- hati. Namun ia kemudian menggunakan blog - nya, al-ansar007.blogspot.com , untuk mendistribusikan materi jihad kepada khalayak yang lebih luas. Ia ingin mengampanyekan  “ jihad  open  source ”  yang bisa diakses siapa saja, sama seperti majalah online Al-Qaeda di Jazirah Arab. Hal ini juga
mendorongnya  kembali  ke  tujuan  awal anshar.net : menjadi semacam toko serba ada yang memuat berita, laporan jihad dan semua instruksi-instruksi  militer  di  semua  tempat yang sama.
Salah  satu  dampak  atas  tindakan Hendro  salah  satunya  bisa  dilihat  dari merebaknya  efek  ideologisasi  di  kalangan remaja  dan  mahasiswa.  Penelitian  LaKIP (Lembaga  Kajian  Islam  dan  Perdamaian), seperti  yang  dikutip  Agus  SB,  pada  tahun 2010  mengungkap  bahwa  48,9%  responden yang  terdiri  dari  pelajar  SMA  se-Jabotabek menyatakan  setuju  dengan  gagasan  dan  aksi radikalisme agama. Bahkan sejumlah kampus juga menyiratkan fenomena serupa. Riset ini mengambil sampel 2.466 mahasiswa sejumlah  kampus  ternama  di  Indonesia. Hasilnya  65%  (1.594  responden)  setuju dengan  aksi sweeping sejumlah  organisasi massa (ormas) yang mengatasnamakan agama (2).

## d. Lenyapnya Etika Diskursus
Ada  banyak  kasus  tentang  hilangnya etika  diskursus  dalam  ruang  publik  dunia maya. Bagian ini penulis sengaja menyuguhkan beberapa kasus besar sepanjang  tahun  2017-2018  yang  sempat menghebohkan  jagat  dunia  maya  yang berujung kepada gerakan-gerakan massa.
Pertama  adalah  kasus  Ahok  yang bermula  dari  sebuah  potongan  video pidatonya  di  Kepulauan  Seribu  pada September  2016  yang  tersebar  di  dunia maya.  Ahok  berkunjung  ke  Kepulauan Seribu  untuk  mensosialisasi  program  budi daya  ikan  kerapu.  Namun,  lidah  Ahok  selip saat  berpidato  dengan  menyitir  ayat  al- Qur’an  surat  Al-Maidah  ayat  51.  Dari  40 menit  durasi  pidato  Ahok,  potongan  video sepanjang 13 detik ini kemudian diperdebatkan (30). Adalah Buni Yani, aktor di balik pengeditan video tersebut.
Gambar  di  atas  merupakan screenshot komentar di akun Youtube anonim “Katakan yang  Benar”  yang  mengunggah  potongan video Ahok berdurasi 41 detik dengan narasi judul,  “Kurang  Ajar!!!  Ahok  Menghina  Al- Qur’an,  Ini  Baru  Namanya  Sara,  Rasis, Penghinaan  Agama,”  tertanggal  5  Oktober 2016 (31). Untuk lebih jelasnya silakan lihat screenshot di bawah ini:
Akun  di  atas  dengan  narasi  judul  yang menohok  coba  membangun  opini  publik dengan wacana bahwa Ahok adalah penghina al-Qur’an.  Padahal  jika  diamati  dengan saksama  video  full  durasinya,  konteks  dari sambutan  itu  bukan  semata-mata  untuk menista  al-Qur’an  melainkan  mengingatkan bagaimana  politisi  seringkali  menggunakan legitimasi  kitab  suci  untuk  menjatuhkan lawan  politiknya  terutama  mereka  yang berlatar belakang non Muslim.
Hal demikian, salah satunya ditegaskan oleh  Pakar  Tafsir  UIN  Sunan  Kalijaga, Sahiron  Syamsuddin.  Dalam  wawancari dengan  media  massa,  Sahiron  mengatakan bahwa  Ahok  tak  menyebut  nama  ulama tertentu,  jadi  tidak  menodai.  Ahok  menurut Sahiron, mengkirtik politisi yang
memanfaatkan  ayat  Al-Maidah  51  untuk kepentingan kekuasaannya.
Sahiron menganggap,  dalam  memahami  surat  Al- Maidah ayat 51, harus memperhatikan aspek bahasa,  sejarah,  dan  pesan  utama  ayat tersebut.  Dari  sisi  bahasa,  aulia  bukan pemimpin, tetapi lebih kepada teman setia. Ia merujuk  pada  sebuah  fatwa  di  Mesir. Masyarakat negara tersebut yang berpenduduk mayoritas Muslim dan memiliki konstitusi yang jelas bisa memilih pemimpin non Muslim bahkan perempuan (32).
Jika  merujuk  kepada  konsepsi  etika diskursus Habermas maka apa yang diberitakan  tentang  Ahok tidak  benar,  tidak jujur dan tidak tepat .
Pertama ,  ketidakbenaran  terletak  pada tuduhan  bahwa  Ahok  menista  ayat  suci  al- Qur’an.  Karena  konteks  pidatonya  itu  sama sekali  tidak  bermaksud  seperti  itu,  redaksi yang  benar  adalah,  “jangan  mau  dibohongi pakai surat al-Maidah 51”.
Kedua, ketidakjujuran  terletak  pada menafikan  fakta  yang  sesungguhnya  bahwa potongan video itu digunakan untuk medeligitimasi Ahok dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017, padahal video itu direkam pada  tahun  sebelumnya.  Kalau  memang Ahok  menista  lantas  kenapa  video  itu  baru dipermasalahkan  satu  tahun  berikutnya, menjelang Pilgub DKI Jakarta?
Ketiga ,  ketidaktepatan  terletak  pada argumentasi  yang  dibangun  bahwa  non Muslim dilarang menjadi seorang pemimpin. Padahal makna tafsir auliya bukanlah semata merujuk  kepada  pemimpin  melainkan  juga teman setia.
Dengan  demikian  akun  “Katakan  yang Benar” beserta komentar-komentarnya melenyapkan etika komunikasi karena ketiga klaim validitas di atas sama sekali tidak ada.
Kedua adalah kasus pembakaran bendera  HTI  di  Garut  saat  pagelaran  Hari Santri Nasional (HSN) 22 Oktober 2018 lalu. Saat  video  berdurasi  7  menit  12  detik  itu tersebar secara terstruktur dan massif “perang wacana”  di  dunia  maya  pun  berlansung bombastis.
Video yang diunggah oleh akun RSIfm di  atas  dari  redaksi  judulnya  saja  sudah menimbulkan kejanggalan. “Pembakaran bendera”  dipelintir  menjadi  “pembakaran kalimat  tauhid”  dan  untuk  melegitimasi mereka mencatut pendapat para ulama.  Yang lebih ironis adalah komentar-komentar netizen sebagaimana screenshot di bawah ini:
Komentar-komentar  di  atas  adalah produk  mediatisasi  agama  yang  pada akhirnya  melahirkan  bahaya  medsos  “ echo chamber ”. Istilah ini merujuk pada situasi di mana  keyakinan  diperkuat  oleh  komunikasi dan  pengulangan-pengulangan  dalam  sistem tertutup. “ Echo chamber ” adalah ruang gema yang  berisi  keseragaman  pandangan  dan  ke- manunggal -an selera sehingga tak menghasilkan dialog yang baik. Hal demikian menurut penulis juga ikut menyuburkan  tumbuhnya post-truth alias zaman  yang  tak  begitu  mementingkan  lagi sebuah kebenaran.
Situs DroneEmprit dalam  hal  ini mampu  merilis  hasil  analisis  yang  sangat bagus  mengenai  sumber  hoaks  dan  rentetan meta-narasi  yang  sengaja  dibuat  untuk membentuk  wacana  ataupun  meng- counter -
nya.  Dengan  mengunggah  catatan  bertajuk “Magnitudo
Percakapan
Pembakaran Bendera  Mengalahkan  Hoaks  Sarumpaet”, situs  tersebut  berhasil  menelisik  darimana asal  hoaks,  akun  siapa  saja  yang  “bermain” baik  yang  pro  maupun  kontra  dengan berbasis pada medsos Twitter dan Instagram .
Sumber: https://pers.droneemprit.id/magnitude- percakapan-pembakaran-bendera-mengalahkan-hoax- sarumpaet/
Dari  hasil  analisisnya,  situs  tersebut menyatakan  bahwa  puncak  percakapan tentang Ratna Sarumpaet (RS) terjadi pada tanggal  3  Oktober,  dengan  total  108k mentions .  Selanjutnya,  isu  RS  ini  turun tetetapi  masih  sangat  tinggi  volumenya. Setelah hampir sebulan, percakapan masih lumayan  berlangsung,  tak  pernah  sepi,
seolah sedang dipertahankan selama mungkin. Sedangkan percakapan tentang pembakaran  bendera,  puncaknya  terjadi pada  23  Oktober,  dengan  total  133k mentions .  Ternyata  ini  melebihi  puncak percakapan  tentang  RS.  Padahal  isu  RS saat itu tengah menjadi isu yang luar biasa besar  dengan  pemberitaan  di  TV  dan berbagai media online yang sangat masif.
Hanya berselang 5 hari, total volume percakapan  tentang  pembakaran  bendera sudah  sangat  tinggi,  yaitu  356k  mentions. Jika  dibandingkan  dengan  total  untuk  RS selama  hampir  sebulan  sebanyak  680k mentions,  isu  bendera  ini  telah  mencapai separuh lebihnya.
Dalam peta Social Network Analysis (SNA) tentang pembakaran bendera, dapat dilihat  ada  dua  klaster  besar.  Yang  paling besar  adalah  dari  klaster  pro  oposisi,  dan klaster  pro  petahana  lebih  kecil.  Hal  ini menunjukkan,  dalam  “perebutan  wacana” tentang  bendera,  Banser  meski  sudah didukung oleh klaster pro petahana, belum bisa  mengimbangi  suara  sebagian  umat Islam  yang  didukung  oleh  klaster  pro oposisi.
Kontra  narasi  yang  dibangun  oleh klaster  petahana  dalam  menghadapi  Aksi Bela  Tauhid  adalah  dengan  membangun hestek #PrabowoBersamaHTI. Isu pembakaran  ini  akhirnya  masuk  ke  ranah politik,  karena  oposisi  sudah  terlebih dahulu membawa hestek politik #2019GantiPresiden  dalam  narasi  mereka tentang  pembakaran  bendera  ini.  Dan sebagai  balasan  atas  hestek  petahana  itu, kubu  oposisi  kemudian  membuat  hestek tandingan #PrabowoBersamaUlama.
Data  yang  didapat DroneEmprit memperlihatkan betapa kuatnya magnitude isu  pembakaran  bendera,  yang    bahkan bisa mengalahkan magnitude “gempa” RS. Ini  berarti,  isu  terkait  agama,  kalimat tauhid,  harus  disikapi  dengan  sangat  hati- hati dan serius.
Salah  satu  faktor  yang  sangat berpengaruh  terhadap  ekskalasi  isu  ini adalah  kontra  narasi  yang  disampaikan oleh  Banser  melalui  ketua  umum  GP Ansor  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh oknum  pembakar  bisa  dimaklumi  karena bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Di  sisi    lain,  sebagian  umat  Islam  yang protes tidak melihat itu bendera apa. Yang mereka  lihat  adalah  di  dalam  bendera  itu ada kalimat Tauhid, yang tidak semestinya dibakar begitu saja. Kedua  argumen  yang    sama-sama kuatnya  ini,  dan  diyakini  kebenarannya oleh masing-masing kubu, telah menghasilkan  benturan  opini  yang  sangat massif. Turut sertanya MUI dan
Muhammadiyah dalam
memberi pernyataan, yang menyarankan agar Banser meminta maaf, semakin memperkuat narasi dari umat. Di sisi  lain, keluarnya  pernyataan  dari  PBNU  yang menyesalkan  pernyataan  dari  MUI  dan Muhammadiyah,  juga  memperkuat  narasi dari  Banser.  Polisi  dan  media-media  TV juga membangun narasi yang sama dengan Banser bahwa itu adalah bendera HTI.
Apakah  percakapan  di  media  sosial di  atas  berdampak  di  dunia  nyata?  Dari peta geografis tentang sebaran lokasi Aksi Bela  Tauhid  yang  diekstrak  oleh  situs  ini dari pemberitaan media online membuktikan bahwa, percakapan di media sosial  bisa  sangat  berpengaruh  pada kejadian  di  dunia offline (nyata).  Sebaran video  pembakaran  di  media  sosial,
perdebatan  yang  terjadi  di  sana,  ternyata menjadi  percakapan offline yang  berhasil menggerakkan  demo  di  berbagai  titik  di hampir  seluruh  Indonesia  dalam  waktu  4 hari saja (28).
Jika  kembali  kepada  kasus  tersebarnya video pembakaran tadi dapat disimpulkan bahwa pemelintiran redaksi dari “Bendera HTI  ke  Bendera  Tauhid”  adalah  awal mula meletupnya berbagai kericuhan baik di dunia maya dan nyata. Unggahan video itupun  pada  akhirnya  ditarik  ke  ranah politik yang muaranya adalah pertarungan Pipres 2019.
Jika  menggunakan  kacamata  kritis maka  meta-narasi  itu  tidaklah  muncul begitu  saja  ( taken  for  granted )  dari  ruang yang hampa.
Siapakah yang
membakarnya? Di mana tempat pembakaran  itu?  Bendera  itu  milik  siapa? Siapa  yang  menyebarkan  video  itu?  Dan sebentar lagi akan ada momentum apa?
Pertama ,  seandainya  pembakaran bendera  itu  dilakukan  bukan  oleh  Banser tentu perkaranya bisa jadi berbeda.
Analoginya seperti digambarkan oleh Ahmad  Zainul  Hamdi  di  laman  status Facebook -nya  seperti  ini: Ada  sebuah organisasi  berlambang  palu  dan  sabit, saat  saya  membakarnya  tak  lantas  saya menjadi orang yang mengharamkan menggunakan  kedua  benda  itu.  Apalagi profesi saya adalah petani. Saya membakarnya karena luapan bentuk kegeraman  dalam  sebuah  pertarungan ideologi yang terbuka.
Artinya  karena  Banser  bagian  dari NU dan sekarang mantan Rais Aam PBNU sedang  berkontestasi  menjadi  calon  Wakil Presiden  pada  Pilpres  2019  maka  semua hal  yang  berkaitan  dengan  NU  bisa dijadikan delegitimasi yang ujung pangkalnya adalah memberikan citra buruk bahwa  NU  beserta  semua  banomnya adalah  ormas  yang  menista  agama  atau kalimat tauhid. Sehingga animo masyarakat  untuk  memilihnya  memudar, bahkan  harapannya  adalah  membubarkan ormas  dengan  anggota  terbesar  se-dunia itu.
Kedua ,  pelaksanaan  HSN  itu  bukan tanpa sengaja memilih tempat di
Kabupaten  Garut  Jawa  Barat.  Sebab  Jawa Barat, termasuk Kabupaten Garut
merupakan  basis  konstituen  dari  Kubu Prabowo pada Pilpres 2014. Dari rekapitulasi  KPU,  Pasangan  Prabowo- Hatta  menang  di  22  kabupaten/kota  di Jabar.  Sementara  itu,  Jokowi-JK  hanya unggul  di  empat  kabupaten/kota  di  Jabar, yakni  Kabupaten  Subang,  Kabupaten Indramayu,  Kabupaten  Cirebon,  dan  Kota Cirebon  (16).  Maka  dengan  menggelar HSN di sana sama saja dengan “mengejek” kubu  lawan.  Dengan  demikian,  tak  aneh bila peringatan HSN adalah bagaimanapun caranya  harus  dicari  titik  lemahnya  agar bisa dijadikan isu tandingan.
Ketiga ,  bendera  yang  seringkali diklaim  sebagai  bendera  panji  zaman Rasulullah itu diakui atau tidak merupakan simbol dari bendera Hizbut Tahrir Indonesia  (HTI).  Oleh  karena  itu,  terlepas kecerobohannya,  Banser  dengan  segala bentuk  doktrinasi  ideologi  organisasinya memilih  untuk  membakarnya  karena bendera itu adalah simbol ormas terlarang. Seandainya, yang dikibarkan bukan bendera  semacam  itu  tentu  saja  tidak mungkin  akan  ada  insiden  pembakaran. Dalam  konteks  perebutan  wacana,  tentu saja  apa  yang  dilakukan  Banser  adalah sebuah blunder dan tindakan yang ceroboh.
Keempat ,  jika  dilihat  dari  pilihan redaksi  judul  di  akun  Youtube  RSIfm terdapat keberpihakan dan nada provokasi. Redaksi  judul  yang  dipilih,  seolah  sesuai dengan akun-akun yang beroposisi dengan NU.  Padahal  radio  tersebut  adalah  radio kampus  STMIK-AMIK  Dumay  yang seharusnya bisa lebih netral sebagai bagian dari organisasi intra kampus.
Kelima , dari sekian rententan peristiwa  itu  sebetulnya  muaranya  hanya satu:  Pilpres  2019.  Merapatnya  Jokowi  ke kubu  NU,  dan  Prabowo  ke  PKS  beserta afiliasinya semakin mempertegas polarisasi  antara  Islam  Kanan-nasionalis dengan  moderat-nasionalis.  Maka  apa  pun yang  bisa  dipelintir  menjadi  isu  berkaitan dengan  dua  ormas  keagamaan  itu  adalah hal  menguntungkan  bagi  masing-masing kubu.
Jika dikaitkan dengan etika diskursus Habermas  maka  narasi  judul  berita  dalam video tadi mengalami kematian rasionalitas  komunikatif  karena  tidak
adanya etika diskursus; kebenaran, ketepatan dan kejujuran. Ketidakbenaran tampak pada pernyataan bahwa anggota Banser membakar kalimat tauhid. Padahal yang ia bakar  adalah  bendera  salah  satu  ormas terlarang yang kebetulan bersimbol kalimat  tauhid.  Sehinggal  klaim  validitas kebenaran tidak berlaku dalam hal ini.
Kemudian ketidaktepatan juga tampak pada pernyataan bahwa para ulama ikut  mengecam  tindakan  tersebut.  Yang mereka  maksud  ulama  itu  siapa?  Ulama yang  bisa  diterima  semua  kalangan  atau ulama  dari  kelompok  tertentu?  Padahal syarat dari klaim validitas ketepatan adalah intersubyektivitas masyarakat umum bukan  semata  golongan  saja.  Seharusnya ada  juga  pihak  dari  ulama  NU  yang dimintai  keterangan  pendapat,  baik  yang pro  maupun  kontra  agar  pernyataan tersebut tak terkesan tendensius sekali.
Yang terakhir ketidakjujuran. Bahwa gelombang protes terhadap tuduhan penistaan  kalimat  tauhid  itu  faktanya bernuansa  politik  bukan  murni  atas  dasar kesadaran agama. Puncaknya adalah muncul gelombang  massa aksi bela tauhid yang  dalam  praktiknya  ditunggangi  oleh salah satu kubu kontestan Pilpres 2019.
Dengan  demikian,  dalam  kasus  kali ini,  konsensus  untuk  saling  memahami tidak terwujud lantaran terdapat komunikasi yang terdistorsi secara sistematis.  Baik  kubu  yang  membakar maupun yang dibakar mengalami apa yang disebut  Marx  sebagai falsches  Bewuβtsein (kesadaran  palsu).  Mereka  sebetulnya memahami bahasa dan perilakunya, tetetapi  tidak  sadar  bahwa  mereka  telah waham  satu  sama  lain  sehingga  tuturan dan perilakunya tidak dihasilkan oleh akal sehat,  melainkan  dari  efek  indoktrinasi ideologis.

## IV. Kesimpulan
Sebagai  anak  dari  revolusi  digital,  media sosial  adalah  sebuah  bentuk  kemajuan telekomunikasi.  Kehadirannya  adalah  untuk memperluas  ruang  publik  demokratis  yang terbatas pada sekat komunikasi konvensional. Namun  akibat  dari  dominasi  kelompok tertentu,  ruang  publik  demokratis  tersebut berubah  menjadi  gelanggang  saling  caci  dan
delegitimasi.  Munculnya  aksi  212,  bela tauhid adalah buah dari kemarahan komunikasi digital
Dengan  demikian  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  perebutan  wacana  dalam ruang  publik  ( public  sphere )  dunia  maya selain  faktor  kemajuan  teknologi  juga dipengaruhi  oleh  politik,  lebih  tepatnya politisasi  agama  yang  muaranya  adalah Pilpres  2019.  Ruang  publik  yang  seharusnya menjadi  lokus  diskusi  argumentatif  yang rasional  pada  akhirnya  menjadi  ruang intimidasi  dan  dominasi  yang  monologis sehingga  menghilangkan  karakter  publiknya. Dalam  hal  ini,  konsensus  saling  memahami tidak  berlaku  lagi  akibat  dari  komunikasi yang terdistrosi.

## References
1. Abdullah MA . Pendidikan agama era multikultural-multireligius . Cet. 1.
Jakarta: Pusat Studi Agama dan
Peradaban Muhammadiyah, 2005.
2. Agus S Bakti . Deradikalisasi Dunia
Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media . Jakarta: Daulat Press, 2016.
3. Al-Chaidar . Pengantar Pemikiran
Politik Proklamator Negara Islam
Indonesia S.M. Kartosoewirjo . Darul Falah, 1999.
4. Alimi Moh Yasir . Mediatisasi Agama Post-Truth dan Ketahanan Nasional . Yogyakarta: LKiS, 2018.
5. Alkaf H . Quo Vadis Liberalisme Islam Indonesia . Jakarta: Kompas, 2011.
6. Astuti YD . Peperangan Generasi Digital Natives Melawan Digital Hoax
Melalui Kompetisi Kreatif.
INFORMASI 47: 229–242, 2017.
7. Casanova J . Public Religions in the Modern World . University of Chicago Press, 1994.
8. Fakhruroji M . Komodifikasi Agama Sebagai Masalah Dakwah [Online].
Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 5: 1–18, 2010.
Vol. 15, No. 01, Juni 2019, p. 58-74
9. Franz MS . 75 Tahun Jürgen
Habermas. Basis 11-12 Tahun Ke 53: 2004.
10. Hardiman BF . Demokrasi Deliberatif:
Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius, 2009.
11. Hardiman FB . Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik, Dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas . Yogyakarta:
Kanisius, 2013.
12. Hardiman FB . Seni Memahami,
Hermeneutik Dari Schleiermacher Dampai Derrida . Yogyakarta: Kanisius, 2015.
13. Hasan MI . Pokok-Pokok Materi
Metodologi Penelitian dan Aplikasinya . Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
14. Iswara N. Raditya . (Bukan) obor rakyat: dokumentasi yang terstruktur, sistematis, dan masif mengenai fakta nyeleneh Pilpres 2014 . Cetakan pertama. Gejayan, Yogyakarta: Media Pressindo, 2014.
15. Jones S . Online Activism and Social
Media Usage Among Indonesian
Extremists . Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Report 24, 2015.
16. Juditha C . Interaksi Simbolik dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks untuk
Mengurangi Penyebaran Hoaks [Online]. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan 19: 17–32, 2018.
17. K. Denzin N , S. Lincoln Y . Handbook of Qualitative Research . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009.
18. KOMINFO P . Penebar Hoax Bisa Dijerat Segudang Pasal [Online].
Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI : 2018.
https://kominfo.go.id:443/content/detail
/8863/penebar-hoax-bisa-dijerat- segudang-pasal/0/sorotan_media [13 Nov. 2018].
19. Martin van Bruinessen . Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia. South East Asia Research 10: 117–154, 2002.
20. Moyser G , Moyser P of PSG . Politics and Religion in the Modern World . Routledge, 2002.
21. Nugroho A . The Analysis Of Hoax Spread In Social Media [Online]. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 23: 50–60, 2018.
22. Oetama J . Menegakkan Kebebasan
Berekspresi, Berbicara dan Kebebasan
Pers. Amir Effendi Siregar. Mengawal Demokratisasi Media: Menolak
Konsentrasi, Membangun
Keberagaman . Jakarta: Buku Kompas,
2014.
23. Rivers WL . Media Massa dan Masyarakat Modern . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
24. Steinhoff U . The Philosophy of Jürgen Habermas: A Critical Introduction . OUP Oxford, 2009.
25. Syahputra I . Penggunaan Media Sosial Dan Kemarahan Religius Dalam Kasus Pembakaran Vihara Di Kota Tanjung Balai, Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 13: 149-172–172, 2018.
26. Umam S . Radical Muslims in Indonesia: The case of Ja’far Umar Thalib and the Laskar Jihad [Online].
Explorations in Southeast Asian Studies 6: 1–26, 2006.
27. Ummah S c . Akar Radikalisme Islam Di Indonesia. HUMANIKA 12, 2012.
28.   Magnitude Percakapan ‘Pembakaran Bendera’ Mengalahkan ‘Hoax Sarumpaet’ [Online]. Drone Emprit Publications : 2018. https://pers.droneemprit.id/magnitude- percakapan-pembakaran-bendera- mengalahkan-hoax-sarumpaet/ [13 Nov. 2018].

## 29.   Catat, Ini Hukuman Pidana bagi Pelaku
SARA dan Hate Speech   - Nasional Tempo.co [Online]. 2018. https://nasional.tempo.co/read/757667/ catat-ini-hukuman-pidana-bagi-pelaku- sara-dan-hate-speech [13 Nov. 2018].
30.   Ini Perbedaan Ahok dengan Buni Yani
Setelah Divonis - Nasional Tempo.co
[Online]. 2018.
https://nasional.tempo.co/read/1033813 /ini-perbedaan-ahok-dengan-buni-yani- setelah-divonis/full&view=ok [13 Dec. 2018].
31.   Kurang Ajar!!! Ahok Menghina Alquran, Ini Baru Namanya Sara,Rasis, Penghinaan Agama [Online].
https://www.youtube.com/watch?v=Od
83ru80UN8 [13 Dec. 2018].
32.   Harapan Mantan Staf Basuki Tjahaja Purnama Setelah BTP Bebas - Nasional Tempo.co [Online].
https://nasional.tempo.co/read/1166735 /harapan-mantan-staf-basuki-tjahaja- purnama-setelah-btp-bebas [14 Dec. 2018].