## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PEMBENTUKAN  TIM  TERPADU RELOKASI  PASAR  SAUMLAKI  KABUPATEN  MALUKU  TENGGARA BARAT
Samrin V. Itranbey 1 , Petronela Sahetapy 2 , Jusuf Madubun 3 1,2,3 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura , ( Ambon ), ( Indonesia )

## History Article
Article history:
Received April 30, 2023 Approved Mei 15, 2023 ABSTRACT The Tanimbar District Government's policy to replace traditional markets has received various responses from the public. Conflict over  market  management  by  the  Olilit  village  government because it is the village's original source of income. The research method  used  was  conducting  in-depth  interviews  with  local government and village communities. The research findings are (1).  The  local  government  has  not  considered  the  sources  of economic  income  and  employment  for  the  village  community. (2). The community refused to be relocated to the new market.
(3). There needs to be socialization of regional spatial planning. ABSTRAK Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanimbar untuk menggantikan  pasar  tradisional  mendapatkan  respons  yang beragam  dari  masyarakat.  Konflik  pengelolaan  pasar  oleh pemerintah  desa  Olilit  karena  menjadi  sumber  pendapatan  asli desa.  Metode  riset  yang  digunakan  adalah  melakukan wawancara  secara  mendalam  dengan  pemerintah  daerah  dan masyarakat  desa.  Adapun  temuan  riset  yaitu  (1).  Pemerintah daerah belum mempertimbangkan sumber pendapatan ekonomi dan  pekerjaan  masyarakat  desa.  (2).  Masyarakat  menolak  untuk direlokasi  ke  pasar  yang  baru.  (3).  Perlu  adanya  sosialisasi rencana tata ruang wilayah. Keywords: Government Policy, Traditional Markets, Village Income, Community Employment . © 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: samrinunpatti@gmail.com
JIGE 4 (2) (2023) 488-501

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## PENDAHULUAN
Pasar sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti  kebutuhan  primer  manusia  yaitu  kebutuhan  pangan,  maka  pasar  sangatlah  dibutuhkan oleh  masyarakat.  Selain  itu,  pasar  juga  merupakan  salah  satu  komponen  paling  penting  dalam tatanan kehidupan manusia karena pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan hidup masyarakat. Pasar tradisional umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi  setelah  melalui  proses  tawar  menawar  harga.  Pasar  tradisonal  menyediakan  bebagai macam bahan pangan dan keperluan rumah tangga.
Pasar  tradisional  merupakan  pasar  yang  memiliki  keunggulan  bersaing  alamiah,  baik lokasinya yang cukup strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang  relatif  rendah  dan  terjangkau  serta  sistem  tawar-menawar  yang  menunjukkan  keakraban antara  penjual  dan  pembeli.  Selain  keunggulannya,  pasar  tradisional  juga  memiliki  beberapa kelemahan  seperti  kondisi  pasar  yang  becek  dan  bau,  faktor  keamanan  yang  lemah,  resiko pengurangan  timbangan  pada  barang  yang  dibeli,  penuh  sesak,dan  sejumlah  alasan  lainnya. Pasar tradisonal Ngrimase merupakan sebuah pasar di ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang  terletak  di  jalan  Mathilda  Batlyare  kelurahan  Saumlaki,  Kecamatan  Tanimbar  Selatan, Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar.    Pasar  tradisional  ini  dibangun  oleh  pemerintah  pada  tahun 1996  silam.  Para  pedagang  yang  ada  di  pasar  biasanya  mendagangkan  hasil  usaha  pertanian maupun hasil tangkapan nelayan.
Pasar  tradisional  Ngrimase  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  pasar  Saumlaki,  saat ini  tidak  tertata  dengan  rapi  akibat  banyak  pedagang  yang  berjualan  di  luar  pasar,  jalan  raya sehingga  menganggu  para  pengguna  jalan  roda  empat  maupun  roda  dua  serta  kurangnya kenyamanan dan keamanan. Pedagang pasar rakyat ini merupakan pedagang yang berjualan di emperan pertokoan sehingga sangat mengganggu jalannya lalulintas. Selain itu, pasar Saumlaki belum berstatus formal sehingga dapat dikelolah oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengga Bara untuk  menambah  PAD  lewat  pajan  maupun  retribusi,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Maluku Tenggara Barat mengeluarkan kebijakan yaitu, Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 641-827 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki. Dimana tim terpadu ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Legislatif, unsur TNI, unsur POLRI dan unsur Kejaksaan Negeri Saumlaki. Dengan demikian berdasarkan surat keputusan Tim Terpadu Relokasi  Pasar  Saumlaki  melakukan  kegiatan  yaitu  mengadakan  serangkaian  pertemuan  dan sosialisasi  kepada  ketua  Pasar,  para  pedagang,  dan  masyarakat  Desa  Olilit  Raya  namun pertemuan  tersebut  tidak  membuahkan  hasil  dengan  penolakan  terhadap  relokasi  Pasar tradisional Saumlaki tersebut.
Penolakan  relokasi  pasar  tradisional  Saumlaki  dari  ketua  Pasar,  para  pedagang,  dan masyarakat Desa Olilit Raya pun beragam dari status kepemilikan tanah, sosial budaya sampai dengan pendapatan yang menjanjikan bagi para pedagang, sehingga pedagang tidak mau pindah karena  pendapatan  per  hari  Rp  500.000  maka  dalam  1  (satu)  bulan  bisa  terjadi  perubahan kesejahteraan  ekonomi  keluarga  untuk  membantu  pendidikan  anak-anak  sekolah,  membeli fasilitas dan bangun rumah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 bahwa hak milik adalah hak turun menurun,
terkuat  dan  terpenuh  yang  dipunyai  orang  atas  tanah.  Namun  tuntutan  pembangunan  sektor ekonomi  masyarakat  oleh  Pemerintah  Daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Atas dasar itulah para pedagang tidak ingin pindah atau direlokasi ke Pasar  Omele  Sifnana  yang  representatif  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Tujuan utama kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merelokasi pasar  lewat  Keputusan  Bupati  Maluku  Tenggara  Barat  dengan  dibentuknya  Tim  Terpadu Relokasi  Pasar  Saumlaki  yakni  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah dimana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mengupayakan sumber pendapatan melalui retribusi daerah dengan menyediakan  pasar  yang  representatif.  Oleh  karena  itu  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  kabupaten  kepulauan  tanimbar  menjadi  tolok  ukur  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi pasar.
Pada  hakikatnya  pemerintah  daerah  menyiapkan  sarana  prasarana  pasar  untuk meningktakan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  demi  menunjang  dan  memperlancar pembangunan  di  daerah  sehingga  pemerintah  dapat  memungut  dari  retribusi  sebagai  pajak daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mempunyai  peranan  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  lebih  khusus  pada  kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  dan  berikut  data Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pasar saumlaki mulai tahun 2015 sebesar 15% dari target 30,6%  pertahun;  sedangkan  untuk  tahun  2016  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami penurunan  sebesar  13%  dari  target  40%  kemudian  untuk  tahun  2017  mengalami  penurunan sebesar  14%    dari  target  45%.  Berdasarkan  data  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  untuk  tahun  2016  sebesar  893,77  point  yang  ditargetkan sebesar 907,92 point dan untuk tahun 2017 mengalami penurunan 722,60 point dari target 917,89 point. Dari data tersebut  disimpulkan bahwa adanya terjadi penurunan pendapatan asli daerah dari  tahun  2016  dan  2017  mengalami  penurunan  71,366  point  dari  target  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten kepulauan tanimbar merumuskan kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar dan membuka akses perdagangan ekonomi pasar melalui kebijkan relokasi pasar.
Proses kebijakan relokasi pasar tradisional Saumlaki ke Pasar baru Omele Sifnana tidak mendapatkan sambutan yang baik dari pedagang - pedagang dan masyarakat yang ada di Pasar tradisional  Saumlaki  yang  sulit  untuk  menerima  perubahan  yang  terjadi  terutama  proses penciptaan Pasar yang lebih baik dan terorganisir, sebab pedagang yang berada di sekitar Pasar tradisional Saumlaki tergolong sebagai transaksi untuk mendapatkan keuntungan dari menyewa tempat-tempat atau los-los jualan. Masyarakat dan pedagang sekitar pasar tradisional Saumlaki menolak dengan keras untuk tidak direlokasi dikarenakan pasar yang direlokasi jauh dari pusat kota yang berada di ujung sebelah timur desa sifnana.
Berdasarkan  pelaksanaan  asas  desentralisasi  dibentuk  dan  disusun  daerah  provinsi, kabupaten  dan  kotasesuai  Undang  –  Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah. dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor  46  Tahun  1999  tentang  Pembentukan  Provinsi  Maluku  Utara,  Kabupaten  Buru, Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  di  Provinsi  Maluku.    Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan
otonomi  daerah  dan  perkembangan  dinamika  kehidupan  demokrasi  sebagai  perwujudan  dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu  wilayah  Kabupaten  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Seiring  dengan proses  perkembangan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  mengalami  perubahan  nomenklatur nama menjadi  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar sesuai dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 2 tahun 2019 dan disahkan pada tanggal 28 Januari 2019.
Perencanan  pembangunan  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  sesuai  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN). Pemerintah  Daerah  mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  menyusun  perencanaan  pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan pembangunan daerah  tersebut  bertujuan  untuk  mensinergikan  perencanaan  pembangunan  Nasional,  Provinsi dan Kabupaten dan Kota. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi misi Bupati  Kepulauan  Tanimbar  2012-2017    yaitu  :  (1).  Merencanakan  pembangunan  infrastruktur dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  (2).  Meningkatkan  daya  beli masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. (3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan kerja. (4). Menyiapkan mutu pelayanan kesehatan.
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  mengarahkan  pusat perdagangan  Kota  Saumlaki  di  sebelah  utara  Desa  Sifnana  untuk  menggantikan  Pasar Tradisional yang ada saat ini adalah suatu kebijakan publik yang sangat strategis dan memiliki daya dan manfaat jangka panjang karna telah di lengkapi dengan fasilitas terminal baru dengan daya tampung kendaraan yang cukup representatif, serta mudah diakses dari dermaga pelabuhan bagi nelayan penangkap ikan sehingga kegiatan perekonomian Kota dapat berlangsung menuju langkah-langkah  perbaikan  yang  terintegrasi.  Kawasan  ini  akan  memberikan  ruang  kepada pengembangan  sektor  perdagangan,  jasa,  termasuk  pergudangan  dan  perkantoran,  sehingga dapat  memberikan  kontribusi  kepada  pengembangan  ekonomi  secara  menyeluruh.  Adapun temuan Ekram (2022), pelayanan berbasis teknologi informasi (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022), adanya pelayan yang efektif (Wance, 2018), Kualitas pelayanan (Wance, 2022),
Namun  pada  kenyataannya  sejak  dikeluarkan  kebijakan  tersebut  pada  tahun  2013 sampai dengan saat ini belum terimplementasi dengan baik, adalah seperti: (1). Pemerintah desa Olilit  tindak  ingin  pasar  Saumlaki  dikelolah  oleh  pemerintah  daerah,  dikarenakan  salah  satu sumber pendapatan asli desa terbesar lewat hasil pengelolaan pasar Saumlaki. (2). Para pedagang enggan  pindah  ke  pasar  yang  baru,  karena  takut  kehilangan  pelanggan  tetap  yang  turut berdampak pada penghasilan pedagang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menurut  Subagyo  yang  dikutip  dari  Syamsul  Bahry  dan  Fakhry Zamzam (2015) adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali  pemecahan terhadap segala  permasalahan  yang  diajukan.  Menurut  David  Williams  (1995)  dikutip  dari  Moleong (2007)  mengemukakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  pengempulan  data  pada  suatu  kajian latar alamiah , dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan atau orang atau penelitian yang  tertarik  secara  alamiah.  Jenis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan metode  penelitian  kualitatif  untuk  mempelajari  atau  mengetahui  bagaimana  Implementasi
Keputusan  Bupati  Maluku  Tenggara  Barat  Nomor  641-827  Tahun  2013  tentang  Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki.
Impplementasi  kebijakan  merupakan  proses  pelaksana  kegiatan  atau  peraturan  yang telah  dirumuskan  sebelumnya.  Dengan  melaksanakan  implementasi  kebijkan,  maka  kita  dapat mengetahui apakah program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat terlaksana dengan efektif atau tidak. Implementasi juga merupakan langkah alternatif yang dilakukan untuk mengatasi  permasalahan  dalam  peraturan  atau  undang-undang  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Untuk  mengukur  variabel  ini  digunakan  indikator-indikator  model  implementasi yang diadaptasi dari Riant Nugroho, yakni: 1). Sosialisasi; dan 2). Dialog (komuikasi).
Penentuan  fokus  penelitian  ini  dimaksudkan  guna  untuk  memperjelas  ruang  lingkup penelitian  ini  agar  tidak  luas  tetapi  lebih  memfokuskan  pada  dampak  dari  kebijakan  relokasi pasar tradisional. Adapun pembatasan ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  melaksanakan  Peraturan Daerah  Nomor 14  tahun  2012 tentang    Rencana  Tata  Ruang  dan  Rencana  Detail  Tata Ruang 2012-2032.
2. Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  terhadap  Implementasi kebijakan relokasi pasar.
3. Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  menata  wajah  kota Saumlaki dengan merelokasi pasar Saumlaki.
Pasar tradisional Saumlaki merupakan Pasar yang berada pada jantung Kota Saumlaki dimana  target  dan  realisasi  pendapatan  sangat  menjanjikan  atau  terpenuhi  dengan  kebutuhan masayakat namun dari segi pendapatan Pemerintah Daerah melalui retribusi sangat rugi karena sejak  Pasar  Saumlaki  didirikan    ±  15  tahun  Pemerintah  Daerah  hanya  memungut  retribusi melalui  pemberian  ijin  tempat  usaha  dan  pajak  10%  dari  pedagang  siap  saji.  Pasar  Saumlaki (pasar lama) didirikan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih menjadi Kota Kecamatan Tanimbar  Selatan  dimana  pasar  Saumlaki  berada  dalam  kompleks  Yamdena  Plasa  yang berintegrasi  dengan  terminal  angkutan  kota.  Kemudian  pada  tahun  2002  pada  masa kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. S.J. Oratmangun mencari solusi untuk Pasar ini  yang  kemudian  mengeluarkan  kebijakan  untuk  membangun  ulang  Pasar  Saumlaki  dengan menimbun  Wilayah  pantai  sebelah  barat  untuk  dijadikan  Pasar  Saumlaki  setelah  ada penimbunan  maka  para  pedagang  baik  pedagang  basah  maupun  kering  dapat pindah  ke  lokasi yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  mana  sekarang  dijadikan  Pasar  Tradisional Saumlaki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum  harapan  masyarakat  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan Tanimbar bahwa adanya  kebijakan publik perlu adanya komunikasi yang jelas dari Pemerintah Daerah  ketika  merumuskan  program  dan  membuat  keputusan  yang  bersentuhan  langsung dengan  masyarakat  agar  tidak  ada  hal-hal  yang  diputuskan  dapat  merugikan  baik  pemerintah maupun  masyarakat,  seperti  yang  ditunjukan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  adanya pelaksanaan  relokasi  pasar  tradisional  Saumlaki,  dengan  diterbitkannya  Keputusan  Bupati Maluku  Tenggara  Barat  Nomor  641-827  Tahun  2013  tentang  Pembentukan  Tim  Terpadu
Relokasi  Pasar  Saumlaki.  Pemerintah  Daerah  lewat  Tim  Terpadu  Relokasi  Pasar  Saumlaki dalam melaksanakan tugasnya melakukan sosialisasi yang tidak maksimal sehingga pemerintah perlu mempersiapkan semua hal dengan matang untuk rencana relokasi. Dari sini terlihat bahwa implementasi  Keputusan  Bupati  Maluku  Tenggara  Barat  Nomor  641-827  Tahun  2013  lewat kerja-kerja  Tim  Terpadu  Relokasi  Pasar  Saumlaki  dengan  merelokasikan  pasar  tradisional Saumlaki ke pasar tradisional Omele Sifnana belum matang direncanakan pelaksanaannya tetapi sudah dipaksakan untuk dilaksanakan, sehingga menyebabkan penolakan masyarakat desa Olilit dan pedagang terkait relokasi pasar.
Berbagai  macam  alasan  dari  elemen  masyarakat  yang  turut  serta  mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar lewat aktifitas kerja Tim Terpadu terhadap  relokasi  pasar  tradisional  Saumlaki,  serta  tidak  ketinggalan  pengaruh  dari  konsumen atau pembeli. Keberadaan pasar Saumlaki diterima oleh masyarakat dan terbukti bahwa dengan keberadaan  pasar  Saumlaki  yang  dibangun  pada  tahun  2002  dapat  menciptakan  lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pasar baik dari luar daerah maupun berasal dari dalam daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun seiring  dengan terus bertambahnya jumlah pedagang maka sebagian masyarakat mulai resah dengan keberadaan pasar tradisional Saumlaki yang tidak lagi  nyamanan  dengan  banyaknya  tempat  jualan  yang  dibuat  pedagang  dipinggiran  jalan,  dan tempat tergenang air hujan bila musim penghujan.
Atas  dasar  itulah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  merumuskan kebijakan  berdasarkan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Bupati Maluku Tenggara Barat 2012-2017 yang tertuang pada Peraturan Daerah nomor  14 tahun 2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  wilayah  (RTRW)  2012-2032 untuk  merelokasi  pasar  Saumlaki  ke  pasar  Omele  Sifnana  demi  merangsang  perekonomian masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  individu,  keluarga,  kelompok  atau masyarakat  yang  tidak  dapat  mereka  penuhi  secara sendiri –sendiri  melainkan  harus  melalui tindakan  kolektif  sehingga  setiap  masyarakat  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  meningkatkan kesejateraan  ekonomi  keluarga.  Masyarakat  sangat  mengapresiasi  kebijakan  Pemerintah,  ini terbukti  dari  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  masyarakat  tanggal  05  Desember  2022, mengatakan bahwa:
“ Yang  dilakukan  pemerintah  itu  sudah  tepat  menurut  saya.  Lagi  pula  pemerintah  Daerah  itu sudah memberi tempat baru bagi para pedagang. Namun masih banyak pedagang yang tidak ingin pindah sehingga masih berjualan di lokasi pasar lama (Saumlaki) yang harus berhadapan dengan masalah genangan air di musim hujan dan tempat menjadi kumuh”.
Pedagang lain juga menilai bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar  dengan  alasan  relokasi  ini  bukan  solusi  tepat.  Pedagang  menilai  relokasi  ke  Pasar tradisional  Omele  Sifnana  tidak  cocok  dan  kurang  menguntungkan  sebagaimana  hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal, 05 Desember 2022 yang mengatakan bahwa:
“ Kami bukan tidak taat akan hukum, kalau kami dipindahkan ke Pasar Omele Sifnana, pendapatan kami mulai berkurang apalagi kami hanya pedagang eceran, pasti tidak akan sanggung bersaing bahkan bisa bertahan. Kami siap untuk menempati lokasi yang lebih tertata dan strategis asal tidak di Pasar Omele Sifnana”.
Dari  wawancara  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  pedagang  yang  memilih tetap  berjualan  di  Pasar  tradisional  Saumlaki  takut  kehilangan  pelanggan  apabila  pindah  dari lokasi  Pasar  tradisional  Saumlaki  tersebut.  Sebenarnya  mereka  menyadari  bahwa  keberadaan Pasar tradisional Saumlaki tersebut tidak layak, namun mereka juga menyadari keuntungan yang berlipat  sehingga  keberadaan  mereka  yang  sudah  lama  berjualan  di  Pasar  tradisional  Saumlaki tersebut seolah-olah menjadi alasan untuk bertahan dan tidak menghiraukan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar lewat kerja Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki.

## Analisis Implementasi Kebijakan
Damanik  (2014), menyatakan bahwa  untuk  kelancaran  implementasi  kebijakan,  perlu dilakukan diseminasi dengan empat syarat pengelolaan diseminasi kebijakan sebagai berikut: (1). Respek  masyarakat  terhadap  otoritas  pemerintah  untuk  mematuhi  kebijakan.  (2).  Kesadaran untuk  menerima  kebijakan.  (3).  Keyakinan  masyarakat  tentang  keabsahan  kebijakan.  (4).  Pra kondisi  persepsi  masyarakat.  Perubahan  paradigma  pelayanan  (Herizal,  Mukhrijal,  Wance, 2020), evaluasi berbasis kinerj (Selanno, Wance, 2021),
Menurut  Hogwood  dan  Gun,  membagi  pengertian  kegagalan  kebijakan  dalam  dua kategori  besar  yang  dibahas  oleh  Wahab  (2012:129-132),  sebagai  berikut:  (1).  Non- implementation atau tidak terimplementasikan sesuai rencana. (2). Unsuscessful implementation atau implementasi yang tidak berhasil karena eksternal.
Kegagalan kebijakan kategori pertama adalah kegagalan kebijakan yang disebabkan oleh pelaksanaan  yang  tidak  sesuai  rencana  yang  telah  ditetapkan  dalam  panduan  pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh kesalahan perumusan kebijakan menyangkut sumber dana yang dijadikan  sumber  anggaran  kegiatan,  belum  tersedianya  tenaga  implementator  yang  kompeten sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  kebijakan,  atau  hambatan  yang  timbul  diluar  jangkauan perumusan  kebijakan seperti  bencana  alam,  fluktuasi  nilai  uang  dalam  dan  luar  negeri,  kondisi sosial  politik  dalam  dan  luar  negeri  yang  berada  diluar  jangkauan  implementator.  Kegagalan kebijakan  kategori  kedua  adalah  kebijakan  diimplementasikan  tetapi  tidak  berhasil  memenuhi tujuan  dan  sasaran  yang  dirumuskan  dalam  kebijakan.  Artinya,  kebijakan  telah  dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi implementasi kebijakan tersebut belum berdampak bagi kelompok sasaran karena adanya  kondisi eksternal di luar implementator diantaranya penggantian jabatan atau   kekuasaan  atau  hambatan  lain  seperti  bencana  alam,  fluktuasi  nilai  uang  dalam dan  luar negeri, kondisi sosial politik dalam dan luar negeri.
Implementasi  kebijakan  merupakan  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  untuk melaksanakan  sesuatu  kebijakan  secara  efektif.  Implementasi  kebijakan  disini  penekanannya pada  mengoperasionalkan  secara  tepat  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  bentuk tindakan-tindakan  sementara.  Nugroho  (2011)  mengatakan  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan cara  agar  sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, yang diimplementasikan dalam bentuk  program  atau  turunan  dari  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  dalam  bentuk  undang- undang memerlukan pedoman umum atau pedoman pelaksanaan.
Dapat  dijelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  aktivitas-aktivitas  atau  cara untuk  melaksanakan  sesuatu  kebijakan  secara  efektif  untuk  secara  tepat  mencapai  tujuan kebijakan. Perbedaannya terletak pada, tidak menekankan dasar undang-undang yang dijadikan sebagai  dasar  bagi  pembuatan  pedoman  umum  atau  pedoman  pelaksanaan.  Oleh  karena  itu Nugroho,  berpendapat  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  hal  yang  paling  berat  dibanding
perumusan  dan  evaluasi  kebijakan,  karena  terkadang  implementator  diperhadapkan  pada masalah-masalah  yang  tidak  diduga  sebelumnya.  Sedangkan  Model  Grindle  menekankan  pada isi  kebijakan  dalam  menentukan  keberhasilan  implementasi.  Isi  kebijakan  yang  dimaksud mencakup hal-hal berikut:
1) Kepentingan yang dipengaruhi  kebijakan.
2) Manfaat yang dihasilkan.
3) Perubahan yang diinginkan.
4) Kedudukan regulator kebijakan.
5) Pelaksana kebijakan, dan
6) Sumber daya yang digunakan.
Teori  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Keputusan  Bupati  Maluku  Tenggara  Barat Nomor  641-827  Tahun  2013  tentang  Pembentukan  Tim  Terpadu  Relokasi  Pasar  Saumlaki merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melaksanakan tindakan–tindakan  yang  telah  dirumuskan  demi  mensejahterakan  ekonomi  keluarga  dengan membuat kebijakan relokasi pasar tradisional Saumlaki ke pasar tradisional Omele Sifnana yang lebih representatif karena kebijakan pemerintah sudah sesuai bahwa ada top down dan bottom up dengan  mengimplementasikan  kebijakan  kepada  kelompok  sasaran.  Oleh  karena  itu  dalam mengimplentasikan progam perlu ada Institusi dengan sumber daya yang mempengaruhi dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebijkan relokasi pasar.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal, 07 Desember 2022 bahwa:
“BAPPEDA  merupakan  salah  satu  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  mempunyai  wewenang membantu  Kepala  Daerah  dalam  menyusun  kebijakan  dibidang  pembangunan  daerah  termasuk evaluasi perencanaan pembangunan daerah, tentu mengacu pada rencana tata ruang wilayah atau rencana  tata  ruang  kota  Saumlaki.  Dalam  pengembangan  kota  Saumlaki  membutuhkan  ruang yang  lebih  baik  untuk  diisi  dengan  pembangunan  diberbagai  sektor  salah  satunya  dibidang perdagangan  demi  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Kebijakan  pemerintah  daerah  ini baik, tetapi tidak selamanya dipandang baik oleh publik karena ada beberapa kepentingan disana seperti  pengusaha  kecil  yang  mana  usaha  yang  dikelola  secara  bebas  dan  tidak  mendominasi pasar”.

## Demikian  halnya  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Tim  Relokasi  Pasar  Saumlaki  ktu diwawancarai tanggal 09 Desember 2022 bahwa:
“setelah kami (Tim Relokasi Pasar ) di bentuk dari beberapa unsur antara lain unsur Pemerintah, Unsur Legislatif, unsur Yudikatif serta  TNI dan Polri maka  langkah  awal  kinerja kami adalah melakukan  beberapa  kali  sosialisasi  kepada  para  pedagang  terkait  dengan  kebijakan  Pemerintah Daerah  untuk  merelokasi  pasar  Saumlaki    ke  pasar  Omele  Sifnana  karena  Pemerintah  Daerah telah menyediakan Pasar yang lebih representative”.
Dari  hasil  wawancara,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  mengimplementasikan keputusan  Bupati  Maluku  Tenggara  Barat  Nomor  641-827  Tahun  2013  tentang  Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki dalam hal kebijakan relokasi pasar tradisional Saumlaki, diperlukan kesepakatan diantara para aktor baik pemerintah daerah lewat Tim Terpadu dengan masyarakat desa Olilit, pedagang pasar Saumlaki untuk keberhasilan implementasi kebijakan dan keberhasilan  kebijakan.  Oleh  sebab  itu  untuk  mengendalikan  persoalan  teknis  dalam  konteks
pemerintah  sebagai  himpunan  dari  berbagai  kelompok  dalam  memperjuangkan  kepentingan masyarakat demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, maka sebelum melakukan kebijakan relokasi  pasar  Saumlaki  ke  pasar  Omele  Sifnana,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kepulauan Tanimbar  perlu  memberikan  pelayanan  sektro  public  bagi  masyarakat  dari  berbagai  aspek pelayanan,  sehingga  masyarakat  tidak  menilai  keputusan  relokasi  pasar  merupakan  keputusan yang tidak tepat sasaran.
Setiap implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan, lazimnya menimbulkan akibat langsung dan akibat tidak langsung, baik yang memang diniatkan atau pun yang tidak diniatkan (unintended  results).  Untuk  itu  diperlukan  pemahaman  mendalam  dari  kerja  Tim  Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki terhadap konsep relokasi pasar tradisional Saumlaki, tidak hanya bagi Pemerintah  Daerah tetapi juga masyarakat terutama stake-holder pasar. Sehingga ketika proses relokasi berjalan, resistensi masyarakat dan pedagang sebelum relokasi dilaksanakan sudah dapat diminimalisir oleh sosialisasi, dialog dan pengarahan dari Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki yang adalah kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## Faktor Determinan Implementasi Kebijakan Publik
Stándar dan tujuan yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan sesuai dengan apa yang telah  ditetapkan  pemerintah  untuk  mengimplementasikan  Keputusan  Bupati  Maluku  Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki, lewat  program  relokasi  pasar  tradisional  Saumlaki  namun  implementasi  bisa  dikatakan  akan gagal apabila pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui stándar dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu  kebijakan.  Perlu  adanya  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  implementor  terhadap perilaku  kelompok  sasaran  dengan  suatu  kesadaran  bahwa  terdapat  penolakan  terhadap  suatu perubahan  yang  berarti  positif  sehingga  perilaku  ini  diperlukan  karena  tidak  semua  kelompok sasaran  yang  menginginkan  perubahan  dengan  kondis-kondisi  yang  ada.  Oleh  sebab  itu  ada beberapa kondisi lingkungan kebijakan yang menjadi faktor determinan implementasi kebijakan dalam  menghambat  implementasi  Keputusan  Bupati  Maluku  Tenggara  Barat  Nomor  641-827 Tahun  2013  tentang  Pembentukan  Tim  Terpadu  Relokasi  Pasar  Saumlaki  lewat  program  dan kegiatan relokasi pasar tradisional Saumlaki antara lain:

## Kondisi Lingkungan Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan suatu keputusan untuk menegaskan sebuah permasalahan masyarakat  dengan  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Kebijakan  publik  menurut  Thomas  Dye  dalam  Subarsono  (2005)  adalah  apapun  pilihan pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu . Standar  dan  arah  tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat krusial terhadap tujuan kebijakan, oleh karena itu menurut William Dunn, (1994) mengemukakan tiga siklus elemen kebijakan yakni:
1) Pelaku kebijakan.
2) Lingkungan kebijakan, dan
3) Kebijakan publik
Dimana lingkungan kebijakan juga akan mempengaruhi pelaku atau aktor kebijakan ke dalam agenda setting pemerintah agar dapat melahirkan sebuah kebijakan. Kasus relokasi pasar tradisional Saumlaki pembuat kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan karena  pengaruh  lingkungan  bisa  ditranformasikan  kedalam  suatu  sistem  politik.  Berikut hubungan tiga elemen sistem kebijakan.

## Gambar 1
Hubungan tiga elemen sistem kebijakan (sumber : Wiliam Dunn, 1994)
Tergambar  pula  bahwa  dalam  hubungan  tiga  elemen  sistem  kebijakan,  aktor  kebijakan  turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri.
Inilah  yang  menyebabkan  sehingga  sistem  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah tatanan  kelembagaan  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  penyelenggaraan  kebijakan  publik yang mengakomodasikan aspek teknis dan interaksi antara unsur kebijakan. Lebih lanjut sistem kebijakan publik yang dikemukakan oleh Willam Dunn dalam Ayuningtyas (2014) bahwa:
1) Isi  kebijakan  (policy  content)  merupakan  pilihan  keputusan  tentang  urusan  publik  yang dibuat oleh Lembaga dan pejabat pemerintah untuk merespons berbagai masalah publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2) Aktor  atau  pemangku  kepentingan  kebijakan  (policy  steak-holder)  adalah  individu  atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan.
3) Lingkungan  kebijakan  merupakan  latar  khusus  sebuah  kebijakan  yang  terjadi,  yang dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan itu sendiri.
Demikian halnya yang disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu Relokasi Pasar tanggal 15
Desember 2022), bahwa:
“Pemerintah  Daerah  sebelum  melakukan  relokasi  pasar,  Tim  melakukan  sosialisasi  dan  dialog dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  khusus  para pedagang untuk direlokasikan ke pasar Omele Sifanana. Namun pedagang lebih memilih untuk dipindahkan  disebelah  selatan  pasar  Saumlaki  (pengeringan  milik  Kiat)  karena  ramai  orang berlalu lalang dan dekat dengan akses masuk pelabuhan Saumlaki”.
Sama  halnya  dengan  keterangan  yang  diberikan  oleh  Bapak  Frans  (service  elektonik) ketika diwawancarai tanggal 07 Desember 2022, yang mengatakan bahwa:
“Jika  Pasar  lama  Saumlaki  tetap  direlokasi,maka  kami  akan  pindah  ketempat  lain. Kami pedagang bisa pindah tempat dan bisa juga pindah ke lokasi pasar yang lain dan tetap meminta hak kami dari pemerintah daerah untuk tetap berdagang di pasar”.
Pelaku Kebijakan Kebijakan Publik Lingkungan Kebijakan
Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa para pedagang di pasar Saumlaki tidak mau menerima kenyataan bahwa pasar tradisional Saumlaki akan direlokasi ke pasar tradisional Omele Sifnana sehingga para pedagang menginginkan untuk tetap berdagang di pasar Saumlaki. atau mereka pindah ke sebelah utara pengeringan seperti yang dilakukan oleh seorang pedagang dikarenakan  pedagang  merasa  nyaman  dan  memiliki  pendapatan  yang  lebih  besar  guna  dapat memenuhi  biaya  sekolah  anak  dan  pemenuhan  ekonomi  keluarga.  Oleh  sebab  itu  pemerintah daerah  lewat  Tim  Terpadu  Relokasi  Pasar  Saumlaki  tidak  saja  melakukan  aktifitas mempengaruhi  dan  meyakinkan  para  pedangang  pasar,  masyarakat  sekitar  pasar  serta  pebisnis kecil yang terus menetap di pasar tradisional Saumlaki lewat aktifitas sosialisasi dan dialog untuk dapat  pindah  ke  pasar  tradisional  Omele  Sifnana,  tetapi  juga  perlu  ada  suatu  jaminan  bagi pedagang  baik aspek keamanannya, kenyamanannya serta jaminan pendapatan pedagang yang lebih baik sehingga pedagang yakin untuk pindah ke lokasi pasar tradisional Omele Sifnana.

## Kondisi Lingkungan Ekonomi
Pasar  Saumlaki  sebagai  fasilatas  penyediaan  barang  dan  kebutuhan  masyarakat merupakan  salah  satu  sarana  perkotaan  sehingga  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan Tanimbar  terus  berupaya  untuk  melakukan  pembenahan  dan  perbaikan  dengan  mengambil kebijakan  merelokasi  Pasar  Saumlaki.  Sumodiningrat  (2011)  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka membangun  kekuatan  ekonomi  masyarakat  dibutuhkan  dukungan  pemerintah  dalam  bentuk memperkuat posisi kemitraan usaha  ekonomi masyarakat, agar terbukanya akses  ekonomi bagi masyarakat.  Posisi  kemitraan  usaha  ekonomi  yang  kuat,  merupakan  usaha  pemerintah  dalam mencapai  kemandirian  ekonomi  masyarakat  walaupun  masih  dalam  skala  usaha  kecil.Adapun kondisi  ekonomi  yang  alami  dan  dirasakan  oleh  pedagang,  ketika  pasar  Saumlaki  direlokasi maka hal yang dirasakan oleh pedagang antara lain :
1) Kerugian Dalam Penjualan Perhari.
2) Kehilangan Pelanggan Tetap.
3) Sepi Dari Pengunjung. Kondisi  ini  dijelaskan  juga  oleh  Ketua  Tim  Relokasi  Pasar  saat  diwawancarai  pada tanggal 05 Desember 2022, bahwa :
“pedagang pasar Saumlaki enggan pindah ke pasar Omele Sifnana karena pastinya pedagang kami akan  kehilangan  konsumen  tetap  mereka,  dikarenakan  kesulitan  mencari  langganan  pedagang tersebut”.
Demikian halnya, hasil wawancara dengan Parjo Samangun (37 tahun) selaku pedagang ikan di pasar Omele Sifnana tanggal 06 Desember 2022, mengatakan bahwa:
“kami pedagang ikan yang telah pindah dari pasar Saumlaki ke pasar Omele Sifnaa, selama ini pendapatan harian kami menurun, karena hasil penjualan ikan kami tidak habis terjual. Berbeda ketika kami masih berada di pasar Saumlaki. Akibat ikan kami tidak habis terjual, kami harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli es balok untuk mengawetkan ikan agar besok bisa dapat jual kembali. Bahkan ada ikan yang harus kami buang karena rusak”.
Dari  hasil  wawancara  terkait  kondisi  ekonomi,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan Pemerintah  Daerah  lewat  Tim  Terpadu  Relokasi  Pasar  Saumlaki  lebih  mengutamakan perubahan  ekonomi  masyarakat  lewat  fasilitas  dan  sarana  prasana  yang  disiapkan  oleh pmerintah  daerah  yakni  gedung  pasar  Omele  Sifnana  yang  disiapkan  singga  masyarakat  tidak
lagi berjemur di panas maupun kehujanan ketika musing hujan, bahkan dagangan mereka harus terendam  genangan  air  hujan.    Selain  itu,  kebijakan  relokasi  pasar  Saumlaki  bertujuan  untguk melindungi pedagang kecil yang sering terintimidasi oleh pedagang yang modalnya besar dimana pedagang  kecil  seringkali  harus  bergesar  dari  lokasi  biasanya  berjual  karena  pembangunan pondok,  kios  bahkan  toka.  Dengan  adanya  kebijakan  ini  maka  pemerintah  daerah  lewat  Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki dapat menciptakan hubungan keseimbangan dan tidak ada lagi perbedaan antara pedagang kecil dan pedagang yang modalnya besar.

## Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah  daerah  menghendaki  untuk  tetap  merelokasi  pasar  Saumlaki  ke  pasar tradisional  Omele  Sifnana  bertujuan  untuk  menambah  Pendapatan  Asli  Daerah  lewat  retribusi dan  pajak  yang  dikelolah  langsung  oleh  daerah  ketimbang  pasar  Saumlaki  yang  masih  dalam pengelolaan  penuh  pemerintah  desa  Olilit.  Selain  itu,  pasar  Saumlaki  sebagai  wajah  kota Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  perlu  direlokasi  agar  menjadikan  kawasan  pasar  Saumlaki menjadi  lebih  bersih,  rapih  dan  indah  serta  tertata  dengan  baik  guna  terwujudnya  rumah  yang nyaman  bagi  semua orang.  Seperti  yang  disampaikan oleh  Ketua  Tim  Terpadu Relokasi  Pasar Saumlaki saat diwawancarai tanggal 12 desember 2022, bahwa:
“kita perlu  menata  wajah  Ibu  Kota Kabupaten  Kepulaun  Tanimbar  karena  pasar  Saumlaki ini merupakan  pintu  masuk  pelabuhan  sehingga  perlu  penataan  ketika  wisatawan  lokal  maupun manca negara yang berkunjung di Kabupaten kita ini agar terkesan tidak tertata dengan baik”.
Hal  senada  disampaikan  oleh  Bapak  Frengky  Masela  selaku  Kepala  Seksi  Bidang Perdagangan  pada  Dinas  Perindusterian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar tanggal 13 desember 2022, bahwa:
“dengan  adanya  relokasi  pasar  Saumlaki,  ini  akan  sangat  menguntungkan  Pemerintah  Daerah lewat  retribusi  untuk  menambah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kepulauan Tanimbar.  Sebaliknya,  jika  pasar  tidak  direlokasi  maka  pemerintah  daerah  tidak  bisa mendapatkan  retribusi  dari  pedagang  karena  lapak,  kios  dan  los  merupakan  milik  pribadi  dari orang  per  orang  desa  Olilit  sehingga  pemerintah  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menagih retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  mendorong  percepatan pembangunan di segala aspek untuk menyesuaikan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan dan aspirasi yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Ditambahnya program pembangunan untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas. Selanjutnya, konsep tata ruang dalam pengembangan sektor publik termasuk salah satunya jasa perdagangan ditetapkan sesuai dengan peruntukan bahwa pasar  Saumlaki yang berada di pintu masuk pelabuhan kota Saumlaki tidak sesuai  dengan  peruntukan  oleh  karena  itu  pasar  Saumlaki  perlu  direlokasi.  Tergambar  bahwa Pemerintah  Daerah  berusaha  menjawab  berbagai  permasalahan  masyarakat  baik  masalah pembangunan  termasuk  urusan  perdagangan  guna  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, sehingga pemerintah daerah tetap akan mencari solusi yang terbaik, namun perlu ada kesadaran serta  kepercayaan  masyarakat  dan  pedang  pasar  Saumlaki  serta  semua  elemen  untuk  dapat menerima dan segera mungkin untuk menuruti kebijakan tersebut sebab kawasan pasar Saumlaki sangat tidak strategis untuk dijadikan pasar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  dapat  diuraikan  beberapa  temuan  riset  yaitu  sebagai berikut:
1) Masyarakat berpandangan bahwa impelementasi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki untuk malaksanakan  kebijakan  relokasi  pasar  merupakan  tindakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  yang  hanya  menyengsarakan  rakyat  dan  menunjukan ketidak-berpihakan  pemerintah  terhadap  rakyat.  Pemerintah  Daerah  hanya  bertindak seenaknya,  tanpa  mempedulikan  kelangsungan  hidup  warga  masyarakat,  akibatnya pedagang sulit memperoleh penghasilan dari usaha dagangannya karena sepinya pembeli.
2) Pemerintah perlu mengadakan pembenahan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat, terkait Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan  Tim  Terpadu  Relokasi  Pasar  Saumlaki dengan  kebijakan  relokasi  tersebut benar-benar  berjalan  lancar  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  kedua  belah pihak.  Kebijakan  relokasi  pasar  muncul  karena  pemerintah  melihat  kondisi  Pasar Saumlaki  yang  tidak  layak  dan  berada  pada  pintu  kota  Saumlaki.    Sebenarnya  mereka menyadari bahwa keberadaan Pasar  Saumlaki tersebut tidak layak, namun  mereka  juga menyadari  keuntungan  dan  keberadaan  mereka  yang  sudah  lama  berjualan  di  lokasi Pasar  tersebut,sehingga  menjadi  alasan  untuk  bertahan  dan  tidak  menghiraukan Pemerintah Daerah dalam merelokasi Pasar tradisional Saumlaki.
3) Pendapatan/penghasilan  pedagang  sangat  berpengaruh  terhadap  jumlah  permintaan terhadap  suatu  barang.  Letak  lokasi  berjualan  sangat  berpengaruh  pada  pendapatan pedagang  disekitar  lokasi  tersebut.  Tetapi  ada  juga  pedagang  yang  merasa  tidak  rugi berjualan  di  Pasar  tradisional  Omele  Sifnana,  dikarenakan  pendapatan  yang  diperoleh sehari  sama  seperti  ketika  pedagang  tersebut  berjualan  diPasar  tradisional  Saumlaki. Untuk  merelokasi  Pasar  berdasarkan  Peraturan  DaerahKabupaten  Maluku  Tenggara Barattentang  Rencana  Tata  Ruang  dan  Rencana  Detail    tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) antara lain: (1). Kawasan pemukiman pasar  dijadikan kawasan wajah Kota. (2). Menata wajah  Kota  sesuai  dengan  kondisi  tata  ruang.  (3).  Masyarakat  harus  mendukung Peraturan Daerah tentang tata ruang Kota.
4) Perkembangan  perkotaan,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar perlu memprioritaskan lingkungan kebijakan yang mana harus didahulukan, baik kondisi lingkungan kebijakan itu sendiri, kondisi lingkungan ekonomi, kondisi lingkungan sosial budaya,  termasuk  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sehingga  kebijakan  relokasi  pasar dapat  berhasil  sesuai  dengan  apa  yang  telah  dirumuskan  oleh  para  implementor  serta tidak dijadikan suatu alasa utama untuk merelokasi pasar demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdal, Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)
Alaslan, Amtai, Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar Bungin,
Burhan. 2007, Penelitian Kualitatif , Jakarta Kencana. Dunn N. William, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ekram,  I.,  Tuanaya,  W.,  &  Wance,  M.  (2022).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. Journal of Governance and Social Policy , 3 (1), 1-13.
Hartuti  Purnaweni,  2014  :  Volume  12  Issue  1:  53-65.  ISSN  1829-8907, Jurnal Ilmu  Lingkungan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah ,
Husni Mubarak1 & Azmir Salman, Jurnal Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi Khasus pada Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019.
Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.  (2020).  Pendekatan  akuntabilitas  pelayanan  publik dalam  mengikuti  perubahan  paradigma  baru  administrasi  publik. Journal of Governance and Social Policy , 1 (1), 24-34.
H.Buchari Alma, Cetakan 19 : 2016, Pengantar Bisnis , Penerbit Alfabeta Bandung HM.  Djunaidi  Ghony  &  Fauzan  Almanshur, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Penerbit  :  Ar-Ruzz Media.
Kamal Alamsyah, Cet. 1, Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi . Bandung Muhammad Fedryansyah, Vol 6, Jurnal Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan.
Maluku Tenggara Barat Dalam angka Tahun 2018.
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RT RW) 2012 – 2032.
Purwo Santoso & Joash Tapiheru, Cetakan Pertama: 2010, Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik ( Research Center for Politics and Government).
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung, Alfabeta.
Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. Sosiohumaniora , 23 (2), 189-157.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Penerbit Alfabet Bandung. Suryono Agus, 2004, Pengantar Teori Pembangunan , Malang: UM-Press.
Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (SPPN).
Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. Jurnal Multidisiplin Madani , 2 (2), 587-598.
Wance,  M.  (2018).  Efektivitas  Pelayanan  Transportasi  Publik  (Studi  Pelayanan  Pt  Asdp Pelabuhan Bastiong Tahun 2017). Jurnal Of Government (JOG) , 3 (2).