## UPAYA PEMBERDAYAAN KOPERASI DI INDONESIA
Hesti Respatiningsih

## STIE Rajawali Purworejo

## Abstract
Cooperative empowering in  Indonesia  is  necessary  to  be  done  through the  effort which has the capability to build cooperative as a basic power of society and can be reliable. In  effort  of cooperative empowering can be  done:  implementing  the  good corporate  governance  (GCG) principles, performing cooperative  professionally, reconstructing the management of cooperative and creating goodwill and birocracy politicalwill.
Keywords: cooperative  empowering, good  corporate  government, goodwill, and politicalwill.

## PENDAHULUAN
Krisis  moneter  yang  melanda beberapa  negara  di  kawasan  Asia (Korea,  Thailand,  Indonesia,  Ma- laysia  ) pada tahun 1997 setidaknya telah menjadi  saksi  sejarah  dan sekaligus juga  telah memberikan pelajaran yang sangat  berharga, bahwa  sesungguhnya  pengemba- ngan ekonomi bangsa  yang berbasis konglomerasi  itu  rentan  terhadap badai krisis moneter. Sementara itu, pada  saat  yang  sama  kita telah menyaksikan bahwa ekonomi kerakyatan (diantaranya adalah koperasi) sangat berbeda jauh
karakteristiknya jika  dibandingkan dengan  ekonomi  konglomerasi.  Hal ini berarti ia telah mampu menunjukkan daya tahannya terhadap  gempuran badai  krisis moneter yang melanda Indonesia.
Koperasi  sebenarnya  meru-
pakan bagian penting yang mencerminkan kemajuan bagi rakyat  Indonesia.  Kehadiran  ko- perasi  sebagai  penjelmaan  ekonomi kerakyatan merupakan lembaga yang  strategis  untuk  mendukung peningkatan  produktivitas,  penye- diaan  lapangan kerja,  dan  pe-
ningkatan  pendapatan  bagi  masya- rakat miskin.
Secara  ideologi  koperasi  di Indonesia  mendapat  jaminan  dari UUD  45  dimana  dalam  pasal  33 dinyatakan  bahwa  koperasi  adalah pilar  ekonomi  atau  sebagai  soko guru perekonomian nasional, karena:
1. Koperasi  mendidik  sikap self-
helping.
2. Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan,  dimana  kepen- tingan  masayarakat  harus  lebih diutamakan daripada kepen- tingan diri dan golongan sendiri.
3. Koperasi  digali  dan  dikem- bangkan dari budaya asli bangsa
Indonesia.
4. Koperasi  menentang  segala  pa-
ham yang berbau individualisme dan kapitalisme.
Sebagai  organisasi  kerak- yatan,  koperasi  merupakan  wujud kebersamaan  yang dibangun dengan kesamaan  tujuan  diantara  para anggotanya  dan  tekad  pencapaian tujuan  disesuaikan  dengan  kebu-
tuhan dan kekuatan sendiri.
Ungkapan  sederhana  bahwa  kope- rasi dibentuk dari adanya kebutuhan anggota, diselenggarakan oleh anggota dan karenanya untuk kepentingan  anggota  itu  sendiri. Pada hakekatnya merupakan jabaran semangat  kebersamaan,  semangat berusaha  bersama  atau  semangat kegotong-royongan. Esensi koperasi inilah  sesungguhnya  yang  menjadi jati  diri  koperasi  dan  menjiwai koperasi.

## PEMBAHASAN
Permasalahan
Koperasi
Di Indonesia
Dalam  era  globalisasi  eko- nomi  sekarang  ini,  koperasi  tetap diha rapkan  sebagai soko  guru perekonomian  nasional.  Hal  ini tidak  terlepas  dari  jatidiri  koperasi itu  sendiri  yang  dalam  gerakan  dan cara kerjanya  selalu  mengandung unsur-unsur  yang  terdapat  dalam asas-asas  pembangunan.  Dalam  UU No.25  tahun  1992  tentang  perkope- rasian  disebutkan  bahwa  pengertian
koperasi  adalah  badan  usaha  yang beranggotakan  orang  seorang  atau badan  hukum  koperasi,  dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi rakyat yang  bedasar  atas  asas kekeluargaan.
Berdasarkan  batasan  kope-
rasi ini, Koperasi Indonesia
mengandung 5 unsur sabagai berikut: (Sitio dan Tamba, 2003) 1. Koperasi  adalah  Badan  Usaha (Bussiness Enterprise) Sebagai  Badan  Usaha,  maka koperasi harus memperoleh laba. Laba  merupakan  elemen  kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana  sistem  itu  akan  gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang  dan  atau  badan- badan hukum  koperasi. Ini  berarti  bahwa,  koperasi Indonesia bukan kumpulan modal.  Dalam  hal  ini,  UU  No- mor  25  tahun  1992  memberikan jumlah  minimal  orang-orang
(anggota)  yang  ingin  memben- tuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan  3  Badan  Hukum  Koperasi untuk  koperasi  sekunder.  Syarat lain  yang  harus  dipenuhi  ialah bahwa  anggota-anggota  tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
3. Koperasi Indonesia adalah
koperasi  yang  bekerja  berdasar- kan ”Prinsip - prinsip koperasi” .
Menurut  UU  Nomor  25  tahun 1992,  ada  7  prinsip  Koperasi Indonesia dan ini akan diuraikan pada  tulisan  berikutnya.  Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya  merupakan  jati  diri koperasi.
4. Koperasi Indonesia adalah
”Gerakan Ekonomi Rakyat”
Ini  berarti  bahwa,  Koperasi Indonesia  merupakan  bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan  usaha  koperasi  tidak semata-mata  hanya  ditujukan
kepada  anggota,  tetapi  juga kepada masyarakat umum.
5. Koperasi Indonesia ”berazas
kekeluargaan”
Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan  dengan  usaha  dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan.  Segala  keputusan yang diambil seyogyanya berda- sarkan  musyawarah  mufakat. Inti dari azas kekeluargaan  yang dimaksud  adalah  adanya  rasa keadilan  dan  cinta  kasih  dalam setiap  aktivitas  yang  berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.
Namun  dalam  kenyataannya perkembangan  koperasi  masih  jauh dari  itu.  Koperasi  kita  tidak  lagi tumbuh  sebagai  organisasi  ekonomi yang  terbentuk  karena  kebutuhan rakyat  sebagai  anggota,  melainkan menjadi lembaga yang kebe- radaannya karena dibentuk pemerintah. Rakyat tidak lagi merasa memiliki  dan memandang koperasi  takubahnya  badan  usaha pada  umumnya,  tanpa  ikatan  batin
apapun  dengan  mereka.  Partisipasi koperasi pada gilirannya menjadikan koperasi sebagai korban pembangunan.
Koperasi  tidak  berkembang seperti  yang  diharapkan. Apakah karena  lingkungan  di  Indonesia memang tidak memungkinkan untuk berkembang  atau  justru  karena pemerintah  sudah  mengambil  posisi bukan lagi sebagai lokomotif pertumbuhan koperasi tetapi fasilitator dan mitra gerakan koperasi.
Sebenarnya  persoalan  men- dasar  yang  menghambat penge- mbangan  koperasi  di  Indonesia dalam peranannya  meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dengan  menggunakan variabel  kinerja koperasi yang terdiri  dari  kelembagaan  (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi  perjenis/kelompok  kope- rasi,  jumlah  koperasi  aktif  dan  non aktif), keanggotaan,  volume  usaha, permodalan,  aset  dan  sisa  hasil usaha. Sedangkan pemasalahan
yang paling menonjol yang dihadapi koperasi di Indonesia, adalah: 1. Kurangnya  pengetahuan  tentang perkoperasian bagi anggota koperasi.
2. Kurangnya keterampilan dan ke- ahlian anggota.
3. Kurang andilnya pengurus dalam kegiatan koperasi.
4. Kurangnya  keikutsertaan  ang- gota dalam kegiatan koperasi.
5. Masih adanya rasa kurang
memiliki  terhadap  organisasi koperasi.
6. Terbatasnya  modal  dan  ren- dahnya  support  dari  lembaga keuangan dan perbankkan.
7. Tidak adanya lembaga
penjamin.
Koperasi Sebagai Penjelmaan

## Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi  kerakyatan  sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku  ekonomi  lemah  kiranya pantas  mendapatkan  prioritas  utama penanganan.  Hal  ini  bukan  saja
karena  ekonomi  kerakyatan  memi- liki  pijakan  konstitusional  yang kuat,  namun  juga  karena  ia  gayut langsung  dengan  nadi  kehidupan rakyat  kecil  yang  secara  obyektif perlu lebih diberdayakan agar mampu  menjadi salah  satu ‘engine’ bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat (social welfare) dan sekaligus alat ampuh untuk lebih memeratakan  ‘kue  pembangunan’
sejalan dengan program pengentasan kemiskinan (poverty allevia- tion).(Handoyo: 2004) Masalah ekonomi
di
Indonesia secara  tegas  telah  diatur dalam  Undang-undang  Dasar  1945 pasal  33  ayat  (1,2,3).  Dalam  pasal
33 ayat 1 yang berbunyi:
”perekonomian disusun sebagai usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.”  Dan  sebagai  perwu - judannya  adalah  koperasi. Koperasi dibentuk untuk ikut membangun dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.  Artinya  koperasi  akan secara  aktif  ambil  bagian  dalam pembangunan  nasional,  menekan
kemiskinan,  menciptakan  lapangan kerja  bagi  masyarakat  di  pedesaan serta  ikut  memperbaiki  kualitas hidup rakyat miskin.
Sebagai  penjelmaan  ekono- mi kerakyatan, koperasi dapat diandalkan  untuk  mengatasi  kondisi perekonomian nasional yang sedang genting. Pada  tahun  2004 terdapat sekitar  11, 6 ribu unit  koperasi.
Sementara itu, jumlah koperasi pada tahun 2005 telah mencapai 13,3 ribu unit  yang  telah  tersebar  di  seluruh propinsi di Indonesia, dengan jumlah  anggota  sebanyak  27,4  juta orang. Ini adalah suatu jumlah  yang sangat  besar  dan  potensial  untuk dikembangkan. Seandainya dari jumlah  tersebut  terdapat  20-30% saja yang  kinerjanya  bagus,  tentu peran  koperasi  bagi  perekonomian nasional  akan  sangat  signifikan. Oleh  karena  itu Koperasi  sebagai penjelmaan ekonomi  kerakyatan perlu didorong untuk lebih berdaya.

## Upaya Pemberdayaan Koperasi di Indonesia
Pemberdayaan  koperasi  be- rarti  membangun  ekonomi  kerak- yatan, ekonomi jaringan yang
menghubung-hubungkan  sentra  ke- mandirian usaha masyarakat kedalam sistem perekonomian secara  makro,  serta  memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya kepada  masyarakat untuk  berperan aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga  akan  berdampak  pada kesempatan kerja produktif, berkurangnya  kemiskinan  maupun tercapainya ekonomi yang baik.
Pemberdayaan  koperasi  di Indonesia  masih  sangat  rendah  dan sampai saat ini belum dapat menjadi pilar  ekonomi  nasional. Keper- cayaan  masyarakat  Indonesia  terha- dap  eksistensi koperasi  semakin menurun.  Bahkan  pendidikan  kope rasi  bagi  generasi  muda  masih rendah.  Pendidikan  koperasi  sangat membosankan  karena  masih  ber- bentuk  hafalan  tanpa  kreatifitas untuk membuat generasi muda lebih
tertarik
terhadap pendidikan koperasi.
Pemberdayaan  koperasi  se- bagai  wadah  aktivitas  ekonomi kerakyatan dapat dilakukan melalui: 1. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Government (GCG)
Koperasi perlu didorong untuk  menerapkan  nilai-nilai  demo- kratis di bidang usaha yang tercover dalam Good Corporate Government (GCG). Prinsip  tersebut  memeberi arah  yang  jelas  tentang  cakupan kerja  masing-masing  organ  kope- rasi,  sehingga  tidak  saling  tumpah tindih  (over  lapping).  Organ  kope- rasi  meliputi:  Rapat  Anggota,  Pe- ngurus,  Pengawas. Prinsip  GCG merupakan  batasan-batasan  yang harus  diperhatikan  oleh  korporasi dalam mengelola bisnis dan prinsip- prinsip tersebut antara lain: a. Transparansi,  yaitu  nilai-nilai keterbukaan  dijunjung  tinggi yang mencakup keterbukaan dalam  akselerasi  dan  prosesi pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam menge-
mukakan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan. b. Kemandirian,
yaitu suatu keadaan  yang  menunjuk  pada pengelolaan  badan  usaha  secara profesional  tanpa  melahirkan benturan  kepentingan,  steril  dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip  korporasi  yang sehat.
c. Akuntabilitas. Adanya  kejelasan fungsi,  pelaksanaan  dan  per- tanggung jawaban organ sehingga pengelolaan peru- sahaan terlaksana secara efektif. d. Pertanggung  Jawaban,  yaitu  ke- sesuaian  di  dalam  pengelolaan perusahaan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang  ber- laku  dan  prinsip-prinsip  kor- porasi yang sehat.
e. Kewajaran,  yaitu  keadilan  dan
kesetaraan  di  dalam  memenuhi
hak-hak  stakeholders  yang  tim- bul  berdasarkan  perjanjian  dan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pengelolaan Koperasi Secara
Profesional
a. Kemandirian  harus  menjadi nyawa  koperasi,  berdiri  dan bergeraknya  badan usaha bersama  tersebut  mengguna- kan  modal  sendiri,  bidang usaha  sesuai  dengan  poten- sinya  dan  didirikan  atas prakarsa  sendiri,  demikian juga  kebutuhan  materialnya serta hasil produksinya sesuai  dengan  permintaan pasar.
b. Efisiensi  dalam  pengelolaan modal  usaha,  manajemen yang  diterapkan  yang  selalu melihat  pangsa  pasar  dan tidak  pernah  melakukan  aksi coba-coba  demikian  juga perilaku  mark  up  dan  mani- pulasi data diminimalisir. c. Memposisikan  birokrasi  se- bagai  fasilitator,  dan  bukan
sebagai pengarah dalam pengambilan  kebijakan  ba- dan  usaha,  sehingga  dalam men-jalankan mark-up,  ko- lusi,  korupsi  dan  nepotisme dapat diminimalisir.
d. Material  atau  input  produksi banyak memanfaatkan potensi-potensi  dan  bahan- bahan  dasar  yang  ada  di lingkungannya.
e. Adanya gerakan lebih mencintai  produksi  sendiri, fenomena  ini  muncul  seiring dengan adanya kemauan melakukan  pergeseran  para- digma  dari  lebih  bangga  ka- lau  mengkonsumsi  produk dengan  label  luar  negeri dengan  harga  yang  tinggi  ke arah  produk-produk dome- stik  yang  harganya  relatif dapat dijangkau.

## 3. Pembenahan Manajemen
Koperasi
a. Peningkatan  kualitas  SDM
koperasi sesuai dengan kualifikasi usaha yang ada.
1) Secara  intensif  mem- berikan  pembinaan,  pe- nyuluhan,  pelatihan  ke- pada pengurus, pengelola dan  anggota  koperasi dalam hal sistem
pengelolaan koperasi, pe-
nyusunan  laporan  keua- ngan  yang  praktis  dan mudah, pemanfaatan teknologi yang tepat, dan peningkatan  kualitas  pe- ngelola koperasi.
2) Menyediakan  dan  me-
ngembangkan  prasarana dan sarana pelatihan,
penyuluhan,  bimbingan
dan konsultasi usaha perkoperasian  dan  me- nyediakan  petugas  kon- sultasi lapangan.
3) Meningkatkan pembi- naan  dan  penyuluhan
bagi  anggota  koperasi untuk  membuat  kesada- ran akan hak dan kewajiban  selaku  ang- gota koperasi.
4) Kesungguhan  kerja  pe- ngurus  dan  karyawan dalam  mengelola  kope- rasi.  Disamping  kerja keras,  figur  pengurus koperasi hendaknya
dipilih orang yang amanah, jujur serta transparan. 5) Pemahaman pengurus
dan anggota akan jati diri
koperasi (cooperative identity) yang  antara  lain dicitrakan  oleh  penge- tahuan  mereka  terhadap ‘tiga serangkai’ koperasi, yaitu pengertian koperasi (definition  of  coopera- tive),  nilai-nilai  koperasi (values  of  cooperative) dan  prinsip-prinsip  gera- kan  koperasi  (principles of cooperative). Pema- haman akan  jati  diri koperasi merupakan entry point dan sekaligus juga crucial  point dalam mengimplementasikan
jati  diri  tersebut  pada segala aktifitas koperasi. 6. Dalam  menjalankan  usa- hanya, pengurus koperasi harus  mampu  mengiden- tifikasi  kebutuhan  kolek- tif anggotanya (collective need of the member) dan memenuhi kebutuhan tersebut.  Proses  untuk menemukan kebutuhan kolektif  anggota  sifatnya kondisional  dan  lokal spesifik.  Dengan  mem- pertimbangkan aspirasi anggota-anggotanya, sangat dimungkinkan
kebutuhan kolektif setiap
koperasi berbeda-beda. Misalnya di suatu kawasan  sentra  produksi komoditas pertanian
(buah-buahan)  bisa  saja
didirikan koperasi.
7. Kehadiran  lembaga  ko- perasi yang didirikan
oleh  dan  untuk  anggota akan  memperlancar  pro-
ses  produksinya,  misal- nya dengan menyediakan input produksi,  mem- berikan bimbingan teknis produksi, pembukuan usaha,  pengemasan  dan pemasaran produk.
b. Penerapan  manajemen  kor-
porasi modern.
Penerapan  manajemen  kor- porasi modern dapat dilakukan  dengan  pening- katan  mekanisme  kerja  antar pengurus,  pengurus  dengan anggota  sesuai  dengan  asas kebersamaan dan keke- luargaan  dan  pemanfaatan teknologi yang tepat.
c. Membangun  jaringan  kerja- sama  (net  working)  antar koperasi dengan diversifikasi usahanya.
d. Membuka  jaringan  distribusi pasar baru.
e. Mangefektifkan promosi produksi.
f. Memanfaatkan  media  elek- tronika  modern  untuk  pema-
saran  produk  sehingga  dunia luar dapat mengetahui.
g. Pengawasan  dan  pembinaan
terus dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Adanya GoodWill dan Politi-
calWill Birokrasi.
Pemerintah  memberikan  perla- kukan khusus pada sektor ekonomi  kerakyatan  dan  UKM (usaha ekonomi menengah) dalam  hal  subsidi  dan  peluang memperoleh  kredit yang  lebih mudah dan dalam jumlah nominal yang lebih besar.
Pemberdayaan koperasi bukan  hanya  sebatas  member- dayakan  koperasi  yang  berperan sebagai  lembaga  yang  menjalankan usaha  saja,  namun  koperasi  bisa menjadi  alternatif  kegiatan  ekonomi yang mampu menyejahterakan anggota  serta  sekaligus  berfungsi sebagai kekuatan pengimbang dalam sistem  perekonomian. Dengan  kata lain,  kita  mengharapkan  tumbuh berkem-bangnya koperasi yang
memiliki competitive advantage dan barganing  position yang  setara dengan  pelaku  ekonomi  lainnya. Secara operasional, kegiatan produksi  dan  konsumsi  yang  jika dikerjakan sendiri-sendiri tidak akan berhasil, maka melalui pem- berdayaan  koperasi  hal  tersebut dapat dilakukan dengan lebih berhasil.
Dengan kata lain,
kepentingan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang berada  pada  aras  ekonomi  kelas bawah  (misalnya  petani,  nelayan, pedagang  kaki  lima)  akan  relatif lebih  mudah  diperjuangkan  ke- pentingan ekonominya melalui wadah koperasi.
Semoga  koperasi  sebagai wadah aktivitas ekonomi kerakyatan yang bersendikan demokrasi ekonomi dapat tumbuh, berkembang dan  berdaya  guna  serta mampu menjadi  salah  satu  pilar  penting perekonomian bangsa.

## PENUTUP
Koperasi di Indonesia masih  berada  dalam  situasi  yang harus  diberdayakan  terutama  pada manajemen dan pengelolanya. Pemberdayaan koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi kerakyatan perlu  diberdayakan  melalui  upaya- upaya  yang  dapat  membangun sistem  ekonomi  kerakyatan  karena koperasi  memiliki  peluang  yang cukup  besar  mengingat  potensi ekonomi anggota koperasi walaupun kecil-kecil  tapi  sangat  banyak  dan tersebar,  sehingga  mampu  mem- bentuk  kekuatan  yang  cukup  besar, baik  dari  aspek produksi,  konsumsi maupun jasa. Koperasi dapat membentuk kekuatan ekonomi yang dapat  diandalkan  dengan  mem- persatukan masyarakat ekonomi lemah dengan modal terbatas menjadi  masyarakat  koperasi  yang kuat dan sejahtera.
Kelemahan  pengelola  dan manajemen  yang  membuat  koperasi susah  berkembang  dapat  diatasi melalui  peningkatan  pengetahuan
dan  keterampilan  yang  dimiliki masyarakat. Selain  itu  upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi anggota  koperasi  sendiri  perlu dikembangkan secara terus menerus, konsisten, dan  bersungguh-sungguh melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan  keikutsertaan pemerintah  dalam  koperasi  dibatasi hanya sebagai fasilitator dan regulator,  melalui  suatu  mekanisme yang  menempatkan  koperasi  sejajar dengan perusahaan-perisahaan milik swasta dan perusahaan milik pemerintah.
Dengan  upaya  pember- dayaan  yang  optimal  diharapkan koperasi  mampu  berperan  sebagai lembaga yang menjadi pilar penyangga pemberdayakan ekonomi kerakyatan  dalam  sistem  ekonomi kerakyatan.

## REFERENSI
Anaroga Pandji dan Ninik Widiyanti,  2003, Dinamika Koperasi,  Jakarta: Penerbit Bina  Adiaksara  dan  Rineka Cipta.
Arifin  Sitio,Drs,  dan  Halomoan Tamba,  Ir,  2001, Koperasi,
Teori  dan  Praktik, Jakarta:
Erlangga.
Baswir  Revrisond,  2000, Koperasi Indonesia,
Yogyakarta:
BPFE. Harsoyono  Subyakto  dan  Bambang
Tri  Cahyono,  1983, Ekonomi Koperasi,
Yogyakarta:
Liberty.
Ign.Sukamdiyo,  1996, Manajemen
Koperasi, Jakarta: Erlangga. Mulyo  Handoyo  Jangkung,  2004, Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Gerakan Koperasi, Jakarta: Inovasi
Online.