## WASIAT KEPADA AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

## Paula Fransisca, Ro’fah Setyowati
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  and  Civil  Code  acknowledge testament in its inheritance law. However, there are differences in arrangements regarding the testament in the KHI and Civil Code. The purpose of this study are to compare the regulations regarding the forms and limitations of the testament in the  KHI  and  Civil  Code  and  to  analyze  the  implementation  of  the  regulations regarding the shape and limitations testament on Decision Number 175 / PDT.G / 2012  /  PA.BN  and  Decision  Number  433  /  PDT.G  /  2011  /  PN.  JKT.PST.  The research  method  used  is  socio-legal  approach,  with  descriptive-  analytical research  specification.From  the  results  of  the  research  conducted  it  can  be concluded that in the KHI, the testament can be made verbally or written and limit the  testament  can  only  be  given  a  maximum  of  one-third  of  the inheritance  or  if the  testamant  is  more  than  one-third  then  the  approval  of  the  heirs  are  needed. Whereas in the Civil Code, a testament must be in the form of a deed and require the assistance of a Notary in its manufacture and the testament shall not infringe the Legitieme Portie owned by the heirs.
Keywords : Testament, Heirs.

## Abstrak
Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata sama- sama mengakui adanya wasiat dalam hukum kewarisannya namun terdapat perbedaan  dan  persamaan  dalam  pengaturannya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk membandingkan pengaturan tentang bentuk dan batasan wasiat dalam KHI dan  KUHPerdata  dan  menganalisis  penerapannya  pada  putusan  Nomor  : 175/PDT.G/2012/PA.BN  dan  putusan  Nomor  :  433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  socio-legal  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif-analitis.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan disimpulkan bahwa dalam KHI, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan  membatasi  wasiat  hanya  dapat  diberikan  maksimal  sebesar  sepertiga  dari harta  warisan  Pewaris  atau  jika  wasiat  lebih  dari  sepertiga  maka  diperlukan persetujuan  dari  ahli  waris.  Sementara  dalam  KUHPerdata,  wasiat  harus berbentuk  akta  dan  memerlukan  bantuan  Notaris  dalam  pembuatannya  dan wasiat tidak boleh melanggar Legitieme Portie yang dimiliki oleh ahli waris.
Kata kunci : Wasiat, Ahli Waris

## A. Pendahuluan
Proses  hidup  manusia  secara  kodrati  berakhir  dengan  suatu  kematian  dan setiap  kematian  itu  bagi  makhluk  hidup  merupakan  peristiwa  biasa.  Sedangkan bagi  manusia  sebagai  salah  satu  makhluk  hidup  walaupun  merupakan  peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum  merupakan  suatu  peristiwa  hukum.(Ramulyo,  2004)  Meninggalnya seseorang  mengakibatkan  timbulnya  cabang  ilmu  hukum  yang  menyangkut bagaimana  cara  perpindahan  atau  penyelesaian  dan  pengurusan  hak-hak  dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya  yang dikenal dengan nama hukum waris.
Dalam Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam selain mengakui pewarisan  karena  hubungan  darah  dan  perkawinan,  juga  sama-  sama  mengakui adanya  pewarisan  melalui  wasiat.  Dalam  konsep  Hukum  Waris  Islam  terkait dengan wasiat, hal tersebut diatur dalam Bab I Buku II Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya akan disingkat KHI) tentang Hukum Kewarisan pada Pasal 171 huruf f menyebutkan: “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia.” Ketentuan  mengenai  wasiat  juga  dikenal  dalam  Hukum  Waris  Perdata  Barat. Pewarisan melalui wasiat dalam Hukum Waris Perdata Barat dikenal juga dengan istilah hukum waris testamentair.
Ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut Hukum Islam dan testament menurut KUHPerdata, terutama menyangkut kriteria dan persyaratannya.  Salah  satu  perbedaan  yang  menonjol  adalah  mengenai  bentuk wasiat serta batasan wasiat.
Dalam  praktik  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri  dapat  ditemukan gugatan yang berhubungan dengan wasiat. Pada perkara kewarisan Islam yakni di tingkat  Pengadilan  Agama  Bengkulu  telah  dijatuhkan  putusan  Nomor  : 175/Pdt.G/2012/PA.Bn  yang  mengadili  sengketa  gugatan  pembatalan  wasiat. Sedangkan  pada  perkara  kewarisan  Perdata  Barat  yakni  dalam  perkara  Nomor  : 433/Pdt.G/2011.PN.JKT.PST,  terjadi  sengketa  pembagian  waris  sehubungan dengan adanya akta hibah wasiat yang dibuat oleh Pewaris semasa hidup.
Melihat fenomena kewarisan masyarakat Indonesia sebagaimana yang terjadi di  atas,  dapat  dilihat  adanya  beberapa  hal  yang  patut  diperhatikan  agar  wasiat yang dibuat oleh pewaris dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan latar belakang tersebut  di  atas,  maka  penulis  dalam  penyusunan  tesis  ini  mengambil  judul “Wasiat  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan  Mengenai  Bentuk  dan  Batasan  Wasiat  Menurut  Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Baik  KHI  maupun  KUHPerdata  sama-sama  mengatur  mengenai  bentuk wasiat.  Namun  bentuk  wasiat  yang  dikenal  dalam  KHI  berbeda  dengan  bentuk wasiat  yang  dikenal  dalam  KUHPerdata.  Perbedaan  bentuk  wasiat  menurut  KHI dan  KUHPerdata  yakni  KHI  mengenal  bentuk  wasiat  lisan  dan  wasiat  tertulis berupa akta dibawah tangan dimana apabila wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta  dibawah  tangan  dibuat  dengan  disaksikan  oleh  minimal  dua  orang  saksi, maka wasiat sudah dianggap sah.
Bentuk wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPerdata dikarenakan unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdata mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta. Menurut Penulis, wasiat menurut KHI berupa wasiat lisan dan wasiat tertulis dengan akta dibawah tangan dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh  minimal  dua  orang  saksi  dikarenakan  rukun  dan  syarat  wasiat  sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Wasiat dengan akta  dibawah  tangan  sebenarnya  juga  dikenal  dalam  KUHPerdata,  dimana
testament olografis dan testament rahasia sebenarnya merupakan testament/wasiat yang  berbentuk  akta  dibawah  tangan  yang  ditulis  sendiri  oleh  Pewaris  (untuk testament  rahasia,  dapat  pula  ditulis  oleh  orang  lain).  Namun  KUHPerdata mengharuskan testament olografis yang ditulis sendiri oleh Pewaris dan testament rahasia yang ditulis sendiri oleh Pewaris atau orang lain untuk diserahkan kepada Notaris dan dibuatkan akta mengenai penyerahan testament oleh Notaris tersebut. Dengan  diserahkannya  testament  olografis  dan  testament  rahasia  yang  awalnya merupakan  akta  dibawah  tangan  tersebut  kepada  Notaris,  kekuatannya  dianggap sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta umum.
Persamaan  mengenai  bentuk  wasiat  menurut  KHI  dan  KUHPerdata  yakni keduanya  mengenal  bentuk  wasiat  berupa  akta  notaris.  Menurut  Penulis,  wasiat berbentuk  akta  notaris  memiliki  beberapa  keunggulan  dibanding  bentuk  wasiat lisan maupun wasiat dengan akta dibawah tangan. Keunggulan yang utama adalah mengenai  kekuatan  pembuktiannya  dikarenakan  akta  notaris  merupakan  akta otentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Keunggulan  lain dari wasiat dengan akta notaris yakni lebih aman dari resiko hilang karena wasiat tersebut disimpan oleh Notaris diantara minuta aktanya. Sedangkan apabila wasiat dibuat  secara  lisan  dengan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi,  maka  mungkin  saja terjadi  peristiwa  dimana  salah  seorang  atau  kedua  saksi  yang  menyaksikan pemberian  wasiat  tersebut  justru  meninggal  terlebih  dahulu  dari  si  Pewaris sehingga  setelah  Pewaris  meninggal  dunia,  sudah  tidak  ada  orang  yang mengetahui  perihal  wasiat  Pewaris  semasa  hidupnya.  Atau  seandainya  Pewaris membuat  wasiat  dengan  akta  dibawah  tangan  yang  kemudian  akta  tersebut dititipkan  kepada  salah  seorang  ahli  warisnya,  namun  ahli  warisnya  justru  tidak sengaja  menghilangkan  akta  wasiat  tersebut.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa wasiat lisan dan wasiat dengan akta dibawah tangan sangat rentan terhadap resiko hilang dibandingkan wasiat dengan akta notaris.
Sehubungan  dengan  batasan  wasiat,  KHI  menentukan  bahwa  wasiat  hanya diperbolehkan  sebanyak-banyaknya  sepertiga  dari  harta  warisan  kecuali  apabila semua ahli waris menyetujui. Maksud dari adanya batasan wasiat bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa
merugikan  mereka.  Bagi  Pewaris  yang  akan  mewasiatkan  sebagian  hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam  keadaan  berkecukupan  adalah  lebih  baik  daripada  meninggalkan  mereka dalam keadaan miskin.
Tujuan  ketentuan  batasan  wasiat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  ini  dapat dilihat  persamaannya  dengan  KUH  Perdata,  akan  tetapi  dalam  konsep  yang berbeda.  Menurut  KUH  Perdata,  pada  dasarnya  setiap  orang  mempunyai kebebasan  untuk  mengatur  mengenai  apa  yang  akan  terjadi  dengan  harta kekayannya  setelah  meninggal  dunia.  Seorang  pewaris  juga  mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Akan tetapi  untuk  beberapa  ahli  waris ab  intestato oleh  Undang-undang  diadakan bagian  tertentu  yang  harus  diterima  mereka  yang  bagiannya  dilindungi  oleh hukum.  Ahli  waris  ini  dinamakan  legitimaris,  sedangkan  bagiannya  disebut legitime portie .
Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada  ahli  waris  dalam  garis  lurus  menurut  Undang-undang,  terhadap  bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku  pembagian  yang  masih  hidup  maupun  selaku  wasiat.  Ahli  waris  yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.
Batasan  wasiat  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  untuk mewasiatkan  sebanyak-banyaknya  1/3  (sepertiga)  harta  warisan  ini  merupakan suatu  perlindungan  terhadap  semua  ahli  waris  yang  bersang-  kutan.  Sedangkan peraturan  bagian  mutlak/ legitieme  portie menurut  KUH  Perdata  memberikan perlindungan  secara  individual  dikarenakan Legitieme  Portie tidak  dimiliki  oleh suami/isteri  yang  hidup  terlama  serta  ahli  waris  dalam  garis  menyamping,  selain itu  pelaksanaannya  juga  diserahkan  kepada  masing-  masing  ahli  waris  yang berkepentingan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  wasiat  dapat dibuat  secara  lisan  maupun  tertulis  dan  membatasi  wasiat  hanya  dapat  diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari
sepertiga  maka  diperlukan  persetujuan  dari  ahli  waris.  Sementara  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  wasiat  harus  berbentuk  akta  dan  memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar Legitieme Portie yang dimiliki oleh ahli waris.
2. Penerapan  Ketentuan  Mengenai  Bentuk  dan  Batasan  Wasiat  Pada Putusan  Nomor  :  175/Pdt.G/2012/PA.Bn  dan  Putusan  Nomor  : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Sejalan  dengan  pembahasan  dalam  tesis  ini  mengenai  penerapan  ketentuan mengenai  bentuk  dan  batasan  wasiat,  maka  penulis  menemukan  suatu permasalahan  yang  terdapat  pada  putusan  Nomor  :  175/Pdt.G/2012/PA.Bn (kewarisan  Islam)  dan  putusan  Nomor  :  433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST (kewarisan Perdata).
Pertimbangan  hakim  pada  Pengadilan  Agama  Bengkulu  dalam  Putusan Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Bn. menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Pewasiat, yang merupakan akta dibawah tangan, dari segi formal bernilai sebagai akta  dibawah  tangan  karena  telah  memenuhi  syarat  diantaranya  wasiat  tersebut ditandatangani,  isi  yang  diterangkan  didalamnya  menyangkut  perbuatan  hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan dan dari segi materil telah memenuhi  karena  isi  didalam  surat  tersebut  tidak  dibantah  dan  memiliki  daya mengikat  orang-orang  yang  tercantum  didalam  surat  tersebut,  maka  kekuatan pembuktian  surat  wasiat  tersebut  menjadi  sempurna  dan  mengikat  kepada  siapa- siapa  yang  disebutkan  dalam  akta  tersebut.  wasiat  dalam  bentuk  akta  dibawah tangan  dihadapan  dua  orang  saksi  yang  juga  telah  turut  memberikan  kesaksian dalam persidangan.
Pembuatan  surat  wasiat  tersebut  juga  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  195 ayat (1) dimana pembuatan surat wasiat tersebut turut pula diketahui oleh 2 orang saksi.  Dengan  demikian,  wasiat  berupa  wasiat  akta  dibawah  tangan  yang  dibuat Pewaris  adalah  sah  dan  dapat  dilaksanakan.  Penulis  memandang  bahwa pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan keabsahan wasiat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun,  sehubungan  dengan  pertimbangan  hakim  mengenai  wasiat  tidak melebihi sepertiga harta peninggalan Pewasiat, Penulis beranggapan pertimbangan Majelis Hakim yang hanya menyatakan telah menginventarisir harta peninggalan Pewasiat  dan  langsung  menyatakan  wasiat  tidak  melebihi  sepertiga  harta Pewasiat,  tidak  menunjukkan  suatu  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  menunjukkan bahwa wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga harta Pewasiat.
Dalam  wawancara  Penulis  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama,  Ahmad Manshur  Noor,  beliau  menyatakan  bahwa  untuk  menentukan  apakah  wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan atau tidak, maka harus dilihat dari kalkukasi harta  peninggalan  Pewasiat.  Bahkan  Achmad  Mansyur  Noor  berpendapat  bahwa apabila  dalam  posita  gugatan  tidak  terdapat  kalkulasi  yang  mendukung  tuntutan Penggugat  mengenai  wasiat  yang  telah  melebihi  sepertiga  harta  peninggalan Pewasiat  maka  seharusnya  Majelis  Hakim  memberikan  putusan  N.O.  ( niet ontvankelijke  verklaard ).  Selain  itu,  Pasal  195  ayat  (2)  KHI  juga  menyatakan bahwa wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan. Sehingga dalam menentukan bahwa  wasiat  tidak  melebihi  sepertiga  harta  warisan,  pertama-tama  harus diketahui terlebih dahulu berapa jumlah harta warisan yang ditinggalkan Pewaris.
Menurut  pendapat  Penulis,  Majelis  Hakim  seharusnya  merinci  hasil  dari inventarisir harta peninggalan Pewasiat di dalam putusan dan menghitung berapa nilai  riil  dari  harta  tersebut  serta  berapa  nilai  riil  dari  objek  sengketa  yang kemudian  mendasari  keputusan  hakim  untuk  menyatakan  wasiat  tidak  melebihi sepertiga  harta  Pewasiat.  Apabila  rincian  harta  peninggalan  Pewasiat  disebutkan dalam  putusan,  maka  hal  ini  tentu  akan  memperjelas  apa  yang  menjadi  dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa wasiat tidak melebihi sepertiga harta peninggalan Pewasiat.
Salah satu pertimbangan yang terdapat pada putusan Nomor 175/Pdt.G/2012/PA.Bn  adalah  mengenai  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang menolak  keberatan  Para  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa  Tergugat  tidak berhak  menerima  wasiat  dikarenakan  Tergugat  merupakan  ahli  waris  Hijab Hirman  yang  juga  telah  menerima  bagian  waris  dari  Ibunya  yang  mana  Ibu Tergugat  juga  menerima  waris  dari  harta  Pewasiat  sehingga  Penggugat  I  dan
Penggugat II menganggap bagian waris yang diterima Tergugat telah melebihi 1/3 (sepertiga) harta Pewasiat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pengadilan  Agama  Semarang,  Pewasiat sebagai pemilik harta mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya melalui wasiat kepada siapa saja yang Pewasiat kehendaki baik orang tersebut adalah ahli waris  maupun  bukan  ahli  waris.  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  mengambil  jalan tengah  dari  perselisihan  pendapat  apakah  ahli  waris  dapat  menerima  wasiat  atau tidak.(Mu’arif, 2015) Kompilasi Hukum Islam memang membatasi bahwa dalam hal pemberian wasiat ditujukan kepada salah seorang ahli waris, maka diperlukan persetujuan  ahli  waris  lainnya.  Namun,  persetujuan  tersebut  baru  diperlukan apabila  wasiat  yang  diberikan  tersebut  melebihi  sepertiga  harta  warisan.  Jika wasiat tidak melebihi sepertiga harta warisan, maka tidak diperlukan persetujuan. Jadi,  pada  dasarnya  pemberian  wasiat  kepada  salah  seorang  atau  beberapa  ahli waris tidak dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam.
Oleh  karena  itu,  Penulis  memandang  keberatan  dari  Penggugat  I  dan Penggugat  II  merupakan  pemikiran  yang  keliru  dan  muncul  dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai Hukum Kewarisan Islam. Tergugat sebagai ahli waris Hijab Hirman tetap berhak untuk menerima wasiat jika hal tersebut memang dikehendaki  oleh  Pewasiat.  Adapun  keberatan  dari  pihak  Penggugat  dianggap keliru  oleh  Penulis  dikarenakan  dalam  keberatannya  tersebut,  Penggugat  I  dan Penggugat II menyamakan wasiat yang didapat Tergugat dari Pewasiat Alm. Ilyas Wahid  dan  bagian  waris  yang  didapat  Tergugat  dari  Ibu  Tergugat  sebagai  harta warisan Alm. Ilyas Wahid. Padahal, meskipun Ibu Tergugat juga menerima wasiat dari  Alm.  Ilyas  Wahid,  namun  bukan  berarti  setelah  Ibu  Tergugat  meninggal dunia, harta warisan dari Ibu Tergugat tetap dianggap sebagai harta warisan Alm. Ilyas Wahid.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  195  ayat  (2) Kompilasi Hukum Islam dimana penghitungan wasiat harus didasarkan pada harta warisan  Pewaris  dan  tidak  termasuk  harta  yang  telah  diberikan  atau  diwariskan oleh Pewaris kepada ahli waris lain. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang
menolak  keberatan  dari  Para  Penggugat  ini  sudah  tepat  dan  sesuai  dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  hukum  perdata,  wasiat  merupakan  sesuatu  yang  penting,  karena perselisihan  diantara  para  ahli  waris  terkait  harta  warisan  dapat  dihindarkan dengan  adanya  pesan  terakhir.  Dengan  wasiat,  pewaris  dapat  menentukan  siapa saja  yang  akan  menjadi  ahli  waris.  Dengan  wasiat  dapat  juga  warisan  itu diperuntukan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti.(Amanat, 2001)
Umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui  apakah  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewasiat  akan diwariskan  kepada  ahli  warisnya,  atau  malah  diwariskan  kepada  pihak  lain  yang sama  sekali  bukan  ahli  warisnya  sampai  tiba  waktu  pembacaan  surat  wasiat tersebut.(Wijaya, 2014)
Pada putusan mengenai kewarisan Perdata Barat yakni pada putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.,  sengketa  terjadi  antara  para  ahli  waris ab intestato yang  sekaligus  merupakan legataris dari  Pewaris.  Dalam  surat  wasiat Pewaris  tersebut,  Pewaris  memberikan  hibah  wasiat  berupa  harta  bergerak  dan tidak  bergerak  miliknya  dalam  jumlah  yang  tidak  sama  besarnya  bagi  masing- masing  ahli  waris.  Pada  pembagian  waris  berkenaan  dengan  adanya legitieme portie (bagian  mutlak)  yang  dilanggar,  maka  KUHPerdata  melindungi  hak legitimaris  terhadap  wasiat  yang  telah  melanggar  hak  mereka  untuk  mewaris, dengan  cara  mendapatkan  bagian  mutlak  ( legitieme  portie ).  Hal  ini  dikarenakan hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewaris sehingga hak legitimaris  perlu  dilindungi  oleh  Undang-Undang  dari  perbuatan-perbuatan pewaris yang dapat merugikan legitimaris.
Sebagai  anak-anak  sah  Pewaris,  Para  Penggugat  diberikan  oleh  hak  oleh Undang-Undang untuk menuntut haknya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 920 KUHPerdata.  Selanjutnya,  pada  Pasal  921  KUHPerdata,  telah  ditentukan  cara menentukan besarnya legitieme portie dimana Pasal 921
KUHPerdata menyatakan :
Untuk  menentukan  besarnya  legitieme  portie,  pertama-tama  hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewanis meninggal dunia;  kemudian  ditambahkan  jumlah  barang-barang  yang  telah  dihibahkan semasa  ia  masih  hidup,  dinilai  menurut  keadaan  pada  waktu  meninggalnya  si penghibah  akhirnya;  setelah  dikurangkan  utang-utang  dan  seluruh  harta peninggalan  itu,  dihitunglah  dan  seluruh  harta  itu  berapa  bagian  warisan  yang dapat  mereka  tuntut,  sebanding  dengan  derajat  para legitimaris,  dan  dari  bagian- bagian  itu  dipotong  apa  yang  telah  mereka  terima  dan  yang  meninggal,  pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali.
Sudarsono (Sudarsono, 1994) menjabarkan ketentuan Pasal 921 KUHPerdata tersebut sebagai berikut :
a) Ketika pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalan yang ada pada saat itu  telah  ditetapkan  jumlahnya  dengan  ketentuan  jumlah  tersebut  belum merupakan keadaan yang paling akhir.
b) Adapun  jumlah  harga  barang-barang  yang  dihibahkan  pada  waktu  pewaris masih  hidup  harus  ditambahkan  kepada  jumlah  yang  telah  ada  (sebagaimana disebut  di  dalam  butir  a),  dengan  tetap  menilai/menghargai  barang  tersebut seperti keadaan semula.
c) Apabila pewaris memiliki hutang, maka keseluruhan harta peninggalan (yang telah  dihitung  menurut  ketentuan  a  dan  b)  harus  disisihkan  terlebih  dahulu untuk membayar hutang-hutang pewaris.
d) Proses  penjumlahan  dari  a,  b  dan  c  di  atas  telah  tuntas  dilaksanakan  maka penjumlahan berdasarkan butir c di atas dijadikan landasan untuk menentukan bagian mutlak bagi seluruh legitimaris.
e) Bagian  mutlak  bagi  seorang  ahli  waris  dapat  dikurangi  dengan  penerimaan pemberian dari pewaris ketika masih hidup. Maksudnya apabila ada ahli waris mutlak  yang  penuh  menerima  pemberian  dari  pewaris  ketika  pewaris  masih hidup,  maka  bagian  mutlak  yang  dimilikinya  harus  dikurangi  dengan  harga pemberian yang penuh diterimanya. Ketentuan ini berlaku tanpa syarat apapun yang melihat pada pemberian tersebut.
Dalam  Putusan  Nomor  :  433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.,  dikarenakan  ahli waris dari Pewaris terdiri dari 5 orang  yakni seorang isteri dari perkawian kedua dan  empat  orang  anak  sah  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  913  KUHPerdata,  yang mempunyai Legitieme  Portie adalah  keempat  anak  sah  Pewaris  sedangkan  isteri tidak mempunyai Legitieme Portie .
Berdasarkan  Pasal  914  KUHPerdata,  apabila  ada  tiga  orang  anak  sah  atau lebih,  maka  bagian  mutlaknya  adalah  tiga  perempat  dari  harta  warisan  yang sedianya ia terima. Seandainya tidak ada wasiat, bagian yang sedianya
diterima  oleh  ahli  waris  Almarhum  Dicky  Benyamin  yakni  masing-masing sebesar 1/5. Maka Legitieme Portie dari masing-masing anak sah tersebut adalah sebesar = 3/4 x 1/5 = 3/20 atau jika digabung seluruhnya berjumlah 3/20 + 3/20 + 3/20 + 3/20 = 12/20. Dengan demikian, bagian bebas yang dapat dialih tangankan oleh Pewaris tanpa melanggar Legitieme Portie legitimaris hanya sebesar 8/20.
Adapun  akta  hibah  wasiat  yang  dibuat  Pewaris  semasa  hidupnya  ternyata memberikan  sebagian  besar  hartanya  kepada  isteri  dari  perkawinannya  yang kedua. Dimana selain melanggar legitieme portie anak- anak sah Pewaris, hal ini juga  bertentangan  dengan  Pasal  902  KUHPerdata  yang  berbunyi  :  “suami  atau istri  kedua  atau  selanjutnya,  tidak  boleh  dengan  surat  wasiat  diberi  hibah  hak milik  atau  sejumlah  barang  yang  lebih  besar  dari  bagian  terkecil  anak  sah  dari perkawinan  pertama  dan  maksimum  1/4  (seperempat)  dari  harta  peninggalan seluruhnya.”
Untuk  membagi  warisan  sesuai  dengan  bagian legitieme  portie ,  diperlukan nilai  riil  dari  keseluruhan  harta  Pewasiat.  Namun,  dikarenakan  Para  Penggugat tidak  memberikan  perhitungan  harga  (nilai  riil)  dari  semua  harta  yang  ada  pada waktu  si  pewaris  (Alm.Dicky  Benyamin  Masengi)  meninggal  dunia,  Majelis Hakim pada akhirnya tidak dapat membagi dan menentukan berapa bagian waris yang  sepatutnya  didapat  Para  Penggugat  sehingga  tuntutan  Para  Penggugat sepanjang  mengenai  penghitungan  atau  penetapan legitieme  portie tersebut  tidak dapat dipertimbangkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 921 KUHPerdata.
Sesuai  dengan  Pasal  178  HIR  yang  menentukan  bahwa  hakim  dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari
apa  yang  digugat  maka  dikarenakan  Para  Penggugat  dalam  tuntutannya  selaku Ahli Waris hanya mengajukan keberatan atas isi Akta Hibah Wasiat No.1 tanggal 2  Oktober  1992  dari  almarhum  Dicky  Benyamin  Masengi  khusus  terhadap  harta warisan  berupa  P.T.  LEMBAH  NYIUR  INDAH  (sekarang  P.T.  LEMBAH KOPO),  sedangkan  terhadap  isi  Akta  Hibah  Wasiat  yang  lain  tentang  harta warisan  dari  almarhum,  Para  Penggugat  selaku  ahli  waris  (legitimaris)  tidak mengajukan keberatan maka hanya isi Akta Hibah Wasiat No.1 tanggal 2 Oktober 1992  yang  dibuat  oleh  almarhum  Dicky  Benyamin  Masengi  selaku  Pewaris dihadapan  Notaris  /  PPAT  F.J.  MAWATI  mengenai  harta  warisan  berupa  P.T. LEMBAH NYIUR INDAH yang dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim.
Atas putusan Majelis Hakim yang hanya menyatakan tidak sah harta warisan berupa  P.T.  LEMBAH  NYIUR  INDAH,  Sigit  Hariyanto,  Hakim  di  Pengadilan Negeri  Semarang  berpendapat  bahwa  dengan  dinyatakan  tidak  sahnya  salah  satu bagian  dari  harta  peninggalan  yang  terdapat  dalam  akta  wasiat,  seharusnya keseluruhan akta wasiat tersebut dinyatakan tidak sah.
Akibat  kelalaian  Para  Penggugat  yang  tidak  memberikan  perhitungan  harga (nilai riil) dari semua harta yang ada pada waktu si pewaris (Alm.Dicky Benyamin Masengi)  meninggal  dunia,  Para  Penggugat  akhirnya  justru  kehilangan  hak  atas legitieme portie mereka dan tetap mewaris sesuai dengan bagian yang disebutkan dalam Akta Wasiat yang dibuat Pewaris. Pada amar putusan Majelis Hakim hanya menyatakan  Penggugat  Ansye  E.  Masengi  Wenas,  Yvonne  Hellen  Joyce  dan Hetty  Masengi  serta  Para  Tergugat  Jeanne  Masengi  dan  Jorgen  Rama  Masengi adalah  ahli  waris  yang  sah  dari  Almarhum  Dicky  Benyamin  tanpa  menyebutkan berapa bagian harta warisan Almarhum Dicky Benyamin yang sepatutnya diterima oleh masing- masing ahli waris.
Ditinjau  dari  aspek  keadilan,  putusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tersebut  dirasakan  kurang  memenuhi  rasa keadilan  dikarenakan  akta  hibah  wasiat  tetap  dinyatakan  sah,  kecuali  mengenai P.T.  LEMBAH  NYIUR  INDAH  yang  dinyatakan  tidak  sah  oleh  Majelis  Hakim. Dengan  demikian,  hak  para  penggugat  atas legitieme  portie mereka  menjadi terabaikan.  Namun,  berdasarkan  hasil  penelitian  Penulis,  jika  ditinjau  dari  aspek
kepastian  hukum,  amar  putusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim  pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan KUHPerdata. Dimana putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan tuntutan yang diajukan  oleh  Para  Penggugat.  Majelis  Hakim  tidak  dapat  memutus  melebihi tuntutan  Penggugat  dikarenakan  adanya  larangan ultra  petita yang  diatur  dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal  189  ayat  (2)  dan  (3)  RBg. Ultra  petita yang  dimaksud  di  sini,  merupakan pelanggaran  dalam  hukum  acara  perdata  (privat),  yaitu  keadaan  dimana  hakim memutus  melebihi  dari  apa  yang  menjadi  tuntutan  pemohon(petitum).(Huda, 2007)
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada putusan Nomor : 175/PDT.G/2012/PA.BN,  Majelis  Hakim  telah  menerapkan  ketentuan  mengenai KHI  mengenai  bentuk  dan  batasan  wasiat  dimana  Majelis  Hakim  memutuskan wasiat yang dibuat dengan akta dibawah tangan oleh Pewaris sebagai wasiat yang sah  dan  wasiat  yang  diterima  oleh  Tergugat  tidak  melebihi  sepertiga  harta warisan. Sedangkan pada putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, wasiat umum berupa akta hibah wasiat yang dibuat Pewaris dinyatakan sah oleh Majelis Hakim,  kecuali  mengenai  harta  warisan  berupa  P.T.  Lembah  Nyiur  Indah  yang dinyatakan  tidak  sah  dalam  putusan  tersebut.  Terkait  isi  akta  wasiat  yang memberikan sebagian besar harta warisan kepada pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak  memberikan  putusan  terkait  LP  yang  sedianya  diterima  Para  Penggugat dikarenakan  Para  Penggugat  dalam  tuntutannya  tidak  menuntut  agar  LP  mereka dipenuhi  serta  tidak  memberikan  penghitungan  nilai  riil  dari  harta  warisan Pewaris.

## D. Simpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Pada  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengenai  bentuk  wasiat,  dikenal  2 bentuk wasiat yakni wasiat lisan dan tertulis (dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHPerdata,  dikenal  3  bentuk  wasiat  yakni  wasiat  olografis,  wasiat  terbuka
dan  wasiat  rahasia  dimana  ketiga  bentuk  wasiat  tersebut  memerlukan  campur tangan  notaris  dalam  pembuatannya.  Pemberian  wasiat  dalam  Kompilasi Hukum Islam dibatasi yakni maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan Pewaris. Sedangkan  KUHPerdata  tidak  memberikan  pembatasan  secara  langsung mengenai  besaran  wasiat,  namun  KUHPerdata  mengenal Legitieme  Portie yakni  suatu  bagian  dari  harta  peninggalan  Pewaris  yang  harus  diterima  oleh ahli waris dalam garis lurus baik lurus ke atas atau lurus ke bawah dari Pewaris dan terhadap bagian ini si Pewaris tidak diperbolehkan menetapkannya sebagai hibah ataupun wasiat
2.  Putusan  Nomor  :  175/PDT.G/2012/PA.BN  telah  menerapkan  ketentuan  KHI mengenai  bentuk  dan  batasan  wasiat  dimana  Majelis  Hakim  memutuskan wasiat  yang  dibuat  dengan  akta  dibawah  tangan  oleh  Pewaris  sebagai  wasiat yang sah dan wasiat yang diterima oleh Tergugat tidak melebihi sepertiga harta warisan.  Pada  putusan  Nomor  :  433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST,  wasiat  umum berupa  akta  hibah  wasiat  yang  dibuat  Pewaris  dinyatakan  sah  oleh  Majelis Hakim, kecuali mengenai harta warisan berupa P.T. Lembah Nyiur Indah yang dinyatakan tidak sah dalam putusan tersebut. Sementara terkait isi akta wasiat yang memberikan sebagian besar harta warisan kepada pihak Tergugat, Majelis Hakim  tidak  memberikan  putusan  terkait  LP  yang  sedianya  diterima  Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat dalam tuntutannya tidak menuntut agar LP  mereka  dipenuhi  serta  tidak  memberikan  penghitungan  nilai  riil  dari  harta warisan Pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanat,  A.  I.  (2001). Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal  Hukum Perdata Edisi Revisi . Jakarta: Raja Grafindo.
Huda,  M.  (2007).  Ultra  Petita  dalam  Pengujian  Undang  -Undang. Jurnal Konstitusi , 4 (September), 136.
Mu’arif,  M.  S.  ul.  (2015).  Perbandingan  Wasiat  dalam  Perspektif  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Burgerlijk  Wetboek. Tafaqquh:Jurnal  Penelitian  Dan
Kajian Keislaman, 2 (Desember), 1998.
Ramulyo,  I.  (2004). Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Kewarisan Menurut  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Sudarsono. (1994). Hukum Waris dan Sistem Bilateral . Jakarta: Rineka Cipta.
Wijaya, M. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. Legal Opinion , 2 , 106.