## ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU
Oleh:

## Emrizzal 1)
Marnaek Tua Benny Kevin Afriando 2)
Ade Yuliany Siahaan 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
emrizal@gmail.com 1) marnaekkevin@gmail.com 2)
yulianysiahaan01@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
The  problems  in  this  study  are  how  the  process  of  implementing  the  advertising agreement in the Kualanamu airport area is, what are the rights and obligations of the parties  in  the  advertising  agreement  at  the  Kualanamu  Airport  area  and  how  is  the settlement  process if there is a default in the advertising agreement in the Kualanamu Airport  area.  This  research  is  normative  using  2  (two)  methods,  namely  library research. The results of the study show that the rights and obligations of the parties in the  cooperation  agreement  for  the  use  of  advertising  media  are  that  the  Business Partner  is  obliged  to  pay  the  rent  according  to  the  agreement  made  and  stated  in  the cooperation  agreement  for  the  placement  of  advertisement  media;  providing compensation  for  business  concessions  in  accordance  with  the  agreement  made  in  the advertising media placement cooperation agreement, Business Partners are required to maintain  Commercial  Facilities  and  business  facilities  so  that  they  remain  in  good condition  and  comply  with  all  rules  and  contents  in  the  Cooperation  Agreement.  The settlement process in the event of a default in the advertising cooperation agreement is regulated and subject to law and can only be interpreted according to and based on the legal  provisions  in  force  in  the  Republic  of  Indonesia.  Default  arising  from  the implementation  of  the  Agreement  will  be  resolved  by  the  parties  amicably  to  reach consensus, no later than 14 (fourteen) Days.
Keywords: Agreement, Advertising, Kualanamu Airport

## ABSTRAK
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  proses  pelaksanaan  perjanjian pemasangan  iklan  pada  kawasan  bandara  kualanamu,  bagaimana  hak  dan  kewajiban para  pihak  dalam  perjanjian  pemasangan  iklan  pada  kawasan  bandara  kualanamu  dan bagaimana  proses  penyelesaian  jika  terjadi  wanprestasi  dalam  perjanjian  pemasangan iklan  pada  kawasan  bandara  kualanamu.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  yang menggunakan  2  (dua)  metode  yaitu  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research) .  Hasil penelitian  menunjukkan    Hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  kerja  sama pemanfaatan  media reklame adalah  pihak  Mitra  Usaha  wajib  membayar  uang  sewa sesuai kesepakatan yang dibuat dan tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan media reklame ;  memberikan  imbalan  konsesi  usaha  sesuai  kesepakatan  yang  dibuat dalam perjanjian kerja sama penempatan media reklame , Mitra Usaha wajib memelihara Fasilitas  Komersial  dan  fasilitas  usaha  agar  tetap  dalarn  kondisi  baik  dan  mematuhi segala  aturan  dan  isi  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama.  Proses  penyelesaian  jika  terjadi
wanprestasi  dalam  perjanjian  kerja  sama  pemasangan  iklan  diatur  dan  tunduk  pada hukum  serta  hanya  dapat  ditafsirkan  menurut  dan  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku di Republik Indonesia. Wanprestasi yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat, paling lambat 14 (empat belas) Hari.
Kata Kunci: Perjanjian, Pemasangan Iklan, Bandara Kualanamu.
1. PENDAHULUAN
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan  mengenai  tingkah laku  orang  sebagai  anggota  suatu masyarakat  dan  bertujuan  mengadakan tata  tertib  di  antara  anggota-anggota masyarakat.    “Perjanjian  adalah  suatu peristiwa  di  mana  seorang  berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
Perjanjian dalam Kitab
Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata)  tidak  diatur  secara  baku  dan kaku,  bahkan  bersifat  terbuka.  Hal  ini berarti  bahwa  dalam  suatu  perjanjian, para  pihak  dapat  menyesuaikan  dengan apa  yang  dipikirkan  dan  tersirat  dalam hati  masing-masing  yang  kemudian dimusyawarahkan  untuk  diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya  dalam  klausula  isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tidak terdapat  hubungan  hukum  yang  timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan.  Hubungan  hukum  itu tercipta  oleh  karena  adanya  “tindakan hukum”  ( rechtshandling ).  Tindakan atau  perbuatan  hukum  menimbulkan hubungan  hukum  perjanjian  sehingga terhadap  satu  pihak  diberi  oleh  pihak yang  lain  untuk  memperoleh  prestasi, sedangkan  pihak  yang  lain  itu  pun menunaikan  prestasi.  Jadi  satu  pihak memperoleh  hak  ( recht )  dan  pihak  lain memikul  kewajiban  ( plicht )  untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi.
KUH Perdata
memberi pengertian pada kontrak yang berbunyi, yaitu:  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  atau  lebih”.  Apabila  terjadi wanprestasi  maka  hukum  bertugas memberikan  ganti  rugi  melalui  subjek hukum  yang  terdapat  dalam  perjanjian dalam  hal  berkewajiban  atas  prestasi, terhadap  subjek  hukum  lain  yang terdapat  dalam  perjanjian  tersebut dalam haknya atas prestasi.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan  usaha  ini  tentu  diperlukan kerjasama  antara  sesama  manusia, sebagaimana  yang  dapat  kita  ketahui bahwa  manusia  tidak  dapat  hidup sendirian karena manusia adalah makhluk sosial yang diistilahkan dengan “ Zoon Polition ” oleh Aristoteles,  oleh  karena  itu  manusia harus  hidup  bermasyarakat  ataupun saling bergantung satu sama lain dengan makhluk hidup lainnya untuk memberikan  kelancaran  dalam  kegiatan yang dilakukan.
Bandar  Udara  Internasional Kualanamu adalah  Bandar  Udara  yang terletak  di  Kabupaten  Deli  Serdang, Provinsi  Sumatera  Utara.  Bandara  ini terletak  39  km  dari  kota  Medan. Bandara  ini  adalah  Bandara  terbesar kedua  di  Indonesia  setelah  Bandar Udara  Internasional  Soekarno-Hatta. Lokasi Bandara ini dulunya bekas areal perkebunan  PT  Perkebunan  Nusantara II  Tanjung  Morawa  yang  terletak  di Kecamatan  Beringin,  Deli  Serdang, Sumatera Utara.
Pembangunan Bandara ini dilakukan  untuk  menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia  yang  sudah  berusia  85 tahun. Bandara Kualanamu diharapkan  dapat  menjadi  “ Main Hub ”  yaitu  pangkalan  transit internasional untuk kawasan Sumatera  dan  sekitarnya.  Selain itu, adanya kebijakan untuk melakukan pembangunan Bandara Internasional  Kualanamu  adalah karena  keberadaan  Bandar  Udara Internasional  Polonia  di  tengah kota  Medan  yang  mengalami keterbatasan Operasional dan sulit untuk  dapat  dikembangkan  serta kondisi  fasilitas  yang  tersedia  di Bandar Udara Polonia sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan  pelayanan  angkutan udara yang cenderung terus meningkat. Bandara kualanamu yang
dibangun  di  area  seluas  1.365  Ha dengan luas terminal mencapai 118.930 m 2 sebagai  pintu  gerbang  utama  ke provinsi  sumatera  utara  bagi  dunia internasional,
infrastruktur dan pelayanan maksimal menjadi harga mati Bandara Kualanamu. Bandara
kualanamu  memiliki  banyak  fasilitas yang  dapat  dinikmati  para  penumpag, beserta  penyedian  resto  makanan  dan minuman.  Banyak  juga  LED  televise dan pamphlet untuk  pemasangan  iklan serta papan reklame untuk
mempromosikan  suatu  produk,  barang atau  jasa  para  pelaku  usaha.  Dalam melakukan  pemasangan  iklan  pada kawasan  bandara  kualanamu  haruslah mendapatkan
persetujuan atau kesepakatan  terlebih  dahulu  dari  pihak pengelola  yaitu  PT.  Angkasa  Pura  II yang dibuat dalam bentuk perjanjian. Suatu Perjanjian atau Overeenkomst mengandung  pengertian yaitu  hubungan  hukum  kekayaan  atau
harta benda antara dua orang atau lebih yang  memberi  kekuatan  hak  pada  satu pihak  untuk  memperoleh  prestasi  dan sekaligus  mewajibkan  pada  pihak  lain untuk menunaikan prestasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Suatu perjanjian adalah
semata-mata  suatu  persetujuan  yang diakui  oleh  hukum.  Persetujuan  ini merupakan  kepentingan  yang  pokok dalam  dunia  usaha,  dan  menjadi  dasar dari  kebanyakan  transaksi  dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan,  pembentukan  organisasi usaha  dan  sebegitu  jauh  menyangkut juga tenaga kerja.
Mengenai  batasan  pengertian perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1313  KUH  Perdata,  Para  sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat  bahwa  definisi  perjanjian yang  terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan  dikatakan  terlalu  luas  banyak mengandung kelemahan-kelemahan.
Tidak  lengkap  karena  yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian  sepihak  saja.  Terlalu  luas karena  dapat  mencakup  hal-hal  janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga  yang  menimbulkan  perjanjian juga.  Namun  istimewa  sifatnya  karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata  secara  langsung  tidak  berlaku juga  mencakup  perbuatan  melawan hukum,  sedangkan  di  dalam  perbuatan melawan  hukum  ini  tidak  ada  unsur persetujuan.
Berdasarkan pengertian
singkat  di  atas  dijumpai  di  dalamnya beberapa  unsur  yang  memberi  wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan  hukum  ( rechtbetrekking ) yang  menyangkut  Hukum  Kekayaan antara  dua  orang  ( persoon )  atau  lebih,
yang  memberi  hak  pada  satu  pihak  dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.
Perjanjian/ verbintennis adalah hubungan hukum/ rechtbetrekking yang  oleh  hukum  itu sendiri  diatur  dan  disahkan  cara perhubungannya. Oleh karena itu
perjanjian  yang  mengandung  hubungan hukum antara perseorangan/ person adalah  hal-hal  yang  terletak  dan  berada dalam lingkungan hukum.
Itulah  sebabnya  hubungan hukum  dalam  perjanjian,  bukan  suatu hubungan  yang  bisa  timbul  dengan sendirinya  seperti  yang  dijumpai  dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan  hukum  kekayaan  keluarga, dengan  sendirinya  timbul  hubungan hukum  antara  anak  dengan  kekayaan orang  tuanya  seperti  yang  diatur  dalam hukum  waris.  Lain  halnya  dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah  satu  pihak  yang  mempunyai kewajiban  karena  bila  tidak  ada  pihak yang  mempunyai  kewajiban,  maka dikatakan  tidak  ada  perjanjian  yang mengikat.
Hukum  perjanjian  itu  adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga  apabila  ditinjau  dari  segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya  mempunyai  perbedaan  satu sama lain dalam  arti  kata  bahwa  perjanjian  yang berlaku
dalam masyarakat itu mempunyai  coraknya  yang  tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian  itu,  merupakan  bentuk  atau jenis dari perjanjian.
Bentuk  atau  jenis  perjanjian tersebut,  tidak  ada  diatur  secara terperinci dalam   undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian  oleh  masyarakat  dengan penafsiran  pasal  dari  KUH  Perdata
terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.  Di  dalam  setiap  pekerjaan timbal-balik  selalu  ada  2  (dua)  macam subjek  hukum,  yang  masing-masing subjek  hukum  tersebut  mempunyai  hak dan  kewajiban  secara  bertimbal  balik dalam  melaksanakan  perjanjian  yang mereka perbuat.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah
penelitian yuridis normatif. Sifat
penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Konvensi  Periklanan  tentang  Tata Krama dan Tata Cara Periklanan, bahan hukum  sekunder:  yaitu  bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada
hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti  dan  bahan  hUkum  tersier  yaitu bahan  hukum  yang  pelengkap  sifatnya memberikan  petunjuk  atau  penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  tersier  ini  terdapat  dalam penelitian  misalnya  kamus  hukum, kamus  bahasa,  ensiklopedia  dan  lain sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA
1.  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak Dalam  Perjanjian  Pemasangan Iklan  Pada  Kawasan  Bandara Kualanamu
a.  Hak  dan  kewajiban  para  pihak dalam  pemanfaatan  perjanjian kerjasama
Hak  dan  kewajiban  para pihak  dalam  perjanjian  kerja  sama pemanfaatan media reklame adalah:
a. Membayar uang sewa sesuai
kesepakatan yang dibuat dan tercantum  dalam  perjanjian  kerja sama penempatan media reklame .
b. Memberikan imbalan konsesi usaha sesuai  kesepakatan  yang  dibuat dalam perjanjian kerja sama penempatan media reklame .
c. Mitra  Usaha  dengan  biaya  dan tanggung  jawabnya  sendiri  dapat melengkapi objek perjanjian dengan fasilitas usaha yang diperlukan  sesuai  dengan  sifat usaha,  melaporkannya  kepada  PT AP II untuk mendapatkan persetujuan,  segera  melaksanakan pembangunan  setelah  mendapat izin,  dan  menyelesaikan  proses pembangunan fasilitas usaha sesuai kesepakatan  dan/atau  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam Head  of
Agreement dan /atau Izin Prinsip.
d. Seluruh biaya pembangunan fasilitas  usaha  Mitra  Usaha  dan biaya-biaya  yang  terkait  dengan pembangunan  tersebut,  termasuk biaya  rancang  bangun,  perizinan dan  Iain-lain  menjadi  tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya dan tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk  apapun  kepada  PT  AP  II, kecuali ditentukan lain dalam Head of Agreement , e. Dalam hal Mitra Usaha melaksanakan, pembangunan fasilitas usaha pada Fasilitas Komersial  yang  menjadi  Obyek
Perjanjian,  Mitra  Usaha  wajib menyampaikan  gambar  rancang bangun dan/atau jadwal pelaksanaan pembangunan/renovasi kepada  PT  AP  II  untuk  mendapat persetujuan.
f. Rancang  bangun  dan/atau  jadwal pelaksanaan pembangunan/renovasi yang  telah  disetujui  oleh  PT  AP  II merupakan  pedoman  pelaksanaan pembangunan /renovasi tempat usaha. g. Setiap  perubahan  terhadap  rancang bangun dan/atau jadwal pelaksanaan  pembangunan  oleh Mitra Usaha harus mendapat persetujuan  dari  PT  AP  II  terlebih dulu.
h. Mitra  Usaha  wajib  segera  memulai pembangunan ruangan fasilitas usaha, setelah persetujuan PT AP II diterima  Mitra  Usaha  dan  wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas  usaha  tersebut  sesuai jadwal, rencana kerja dan persyaratan teknis yang telah disetujui oleh PT AP II.
i. Semua perlengkapan yang dipasang harus  dibuat  dari  bahan  berkualitas baik,  dan  tetap  memperhatikan aspek  keindahan  dan  keselamatan. Semua  material  yang  digunakan oleh Mitra Usaha untuk pembangunan  harus  berkualitas baik,  sekurang-kurangnya  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan oleh  PT  AP  II  atau  standar peraturan  perundang-perundangan yang dipersyaratkan untuk kegiatan usaha yang dilakukan Mitra Usaha, serta  mernenuhi  perizinan  yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan  yang  diwajibkan  oleh instansi yang berwenang.
j. PT  AP  II  atau  wakil  yang  ditunjuk berhak untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan/renovasi
untuk memastikan bahwa pelaksanaan  pembangunan  sesuai yang telah disetujui oleh PT AP  II, serta  tidak  mengganggu  keamanan dan/atau keselamatan Bandara/Penerbangan. k. Mitra  Usaha  wajib  memelihara Fasilitas  Komersial  dan  fasilitas usaha  agar  tetap  dalarn  kondisi baik. Dalam hal terdapat kekurangan-kukurangan  atau  tidak terpenuhinya ketentuan dan persyaratan  yang  berlaku,  maka Mitra Usaha wajib segera melakukan  pekerjaan  perbaikan- perbaikan  yang  diperlukan  dengan biaya  menjadi  tanggung  jawab Mitra  Usaha  sepenuhnya,  jika diperlukan  Mitra  Usaha  dapat mengasuransikan  fasilitas  usaha tersebut.
l. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan  fasilitas  usaha  oleh Mitra Usaha mengakibatkan terjadinya kerusakan Fasilitas Komersial  milik  PT  AP  II,  baik karena  kesalahan  atau  kelalaian Mitra  Usaha  maupun  kontraktor yang  ditunjuknya,  maka  Mitra Usaha wajib mengganti atau memperbaiki  kerusakan  tersebut,
dengan  biaya  menjadi  tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya.
m. Mitra  Usaha  wajib  memberikan jaminan  kualitas  pelayanan  dalam bentuk Service  Level  Agreement
(RA) atau Service Level Guarantee
(SSG)  dengan  standar  pelayanan sebagaimana diterapkan di lingkungan  PT  AP  II  dan/atau ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
n. Mitra  Usaha  tidak  diperkenankan melakukan kegiatan yang menyimpang  dari  apa  yang  telah ditentukan dalam Perjanjian, kegiatan  yang  dilarang  peraturan perundang-undangan (termasuk
dilarang  menjual  barang/produk palsu),  maupun  yang  melanggar kesusilaan, ketertiban umum
termasuk  tidak  melakukan  korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang melakukan  perbuatan  yang  dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan  bagi  PT  AP  II  maupun pihak lain.
o. Mitra  Usaha  wajib  melaporkan setup  kejadian  yang  berpotensi gangguan  terhadap  keamanan  dan atau keselaniatan penerbangan/Bandara,  yang  terjadi pada  obyek  Perjanjian,  kepada  PT AP II;
p. Mitra  Usaha  harus  tetap  mengikuti dan  menaati  setiap  peraturan  yang berlaku (termasuk ketentuan rnengenai  Hak  Atas  Kekayaan intelektual)  dan  berkaitan  dengan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh PT AP II maupun oleh Instansi yang berwenang.
q. Mitra  Usaha  tidak  diperkenankan untuk  mengalih  sewakan  atau melepaskan hak pernanfaatan
Fasititas  Komersial  baik  sebagian maupun  seluruhnya,  kepada  pihak lain.
b. Hak dan kewajiban pengelola dalam pemanfaatan perjanjian
kerjasama Hal-hal yang menjadi kewajiban  PT.  Angkasa  Pura  sebagai pengelola di Bandara Kualanamu Medan yaitu:
1. Menyediakan  tempat  titik  media reklame kepada  Mitra  Usaha, sesuai  lokasi  dan  ukuran  yang sudah disepakati
2. PT AP II dalam batas kewenangannya melaksanakan
tugas  selaku  pengelola  Bandara, dapat melakukan pengawasan,
pemeriksaan, dan pengaturan terhadap kegiatan operasional Mitra
Usaha di Bandara selama melakukan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Jenis  dan  harga/tarif,  Mitra Usaha  wajib  membuat  daftar harga  barang  atau  jasa  untuk pelanggan;
b. Mutu pelayanan;
c. Kebersihan, ketertiban dan keamanan;
d. Jam operasional serta kelengkapan peralatan
operational;
e. Personil Mitra Usaha.
Perjanjian  yang  dibuat  oleh PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Ragta
Dea  berlaku  selama  dua  tahun  yaitu  01 Desember  2016  sampa  dengan  30 November  2018.  Dalam  hal  Mitra
Usaha bermaksud memperpanjang perjanjian, maka wajib memberitahukan maksud  tersebut  kepada  PT.  Angkasa Pura  II  secara  tertulis  selambat- lambatnya  3  (tiga)  bulan  sebelum  masa berlaku perjanjian berakhir.
Dalam perjanjian apabila adanya  kelalaian  dalam  hal  pemenuhan hak dan kewajiban maka akan dikenakan sanksi dalam hal jika terjadi:
a. Mitra  Usaha  terlambat  melakukan pembayaran kewajiban berdasarkan perjanjian.
b. Mitra Usaha terlambat menyampaikan laporan pembukuan/catatan omzet atau
laporan  Mitra  Usaha  melewati tanggal  tersebut  Angka  4.5  syarat- syarat  umum  perjanjian  ini  selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
c. Mitra  Usaha  lalai  atau  secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan  yang  diatur dalarn perjanjian. d. PT  AP  II  menerapkan  dan/abu mensyaratkan  penggunaan  sistem aplikasi monitoring,
E-POS ( electronic  point  of  sales /  atau SIGO  (Sistem  Informasi  Kargo)
atau  sistem  aplikasi  monitoring lainnya,  dalam  aktifitas  kegiatan usaha  Mitra  Usaha    (namun  Mitra Usaha tidak menyesuaikan (apabila Mitra  Usaha  telah  memiliki  sistem sendiri)  atau  tidak  menggunakan, tidak mengoperasikan atau merusak peralatan  e-POSISIGO  atau  sistem lainnya dimaksud.
e. Berdasarkan  hasil  evaluasi  PT.  AP
II  kegiatan  usaha  Mitra  Usaha menganggu keamanan, keselamatan, kelancaran operasional bandara dan/atau kenyamanan pengguna bandara.
f. Mitra  Usaha  tidak  melaksanakan atau  terlambat  melaksanakan  atau PT  AP  II  tidak  dapat  melakukan pendebetan  kewajiban  Mitra  Usaha sebagaimana diatur pada perjanjian.
Maka  PT.  AP  II  akan  memberlakukan peringatan  dan/atau  sanksi  sebagai berikut:
a. PT.  AP  II  mengirimkan  peringatan l (pertama);
b. 7  (tujuh)  hari  kalender  setelah tanggal  peringatan  I  (pertama) diterima  Mitra  Usaha,  dan  tidak ditanggapi positif oleh Mitra Usaha maka PT. AP  II akan mengirimkan peringatan II (kedua) disertai dengan pengurangan fasilitas (pemutusan jaringan listrik dan atau jaringan  fasilitas  lainnya)  yang digunakan Mitra Usaha;
c. 7  (tujuh)  hari  kalender  setelah tanggal peringatan II (kedua)
diterima  Mitra  Usaha,  dan  tidak ditanggapi positif oleh Mitra Usaha,  maka  PT.  AP  II  akan mengirimkan  peringatan  3  (ketiga) disertai dengan penyegelan terhadap  fasilitas  komersial  yang disewa/dimanfaatkan  oleh  Mitra Usaha dan/atau pemutusan/pengakhiran  perjanjian ini  secara  sepihak  tanpa  melalui perantara hakim dan
mengeluarkan/memindahkan,
dan/atau memusnahkan barang milik  Mitra  Usaha  atau  pihak  lain yang terdapat dalam Fasilitas komersial  ke  tempat  lain,  dan/atau menyita/menjual  aset  Mitra  Usaha sebagai kompensasi terhadap kewajiban pembayaran Mitra Usaha  yang  belum  dilaksanakan kepada PT. AP II. d. Segala  biaya  dan  kerugian  yang timbul akibat pengosongan, pemindahan  dan  atau  pemusnahan barang-barang  tersebut  menjadi beban  dan  tanggung  jawab  Mitra Usaha sepenuhnya. Selanjutnya PT. AP  II  berhak  mengalihkan  hak pemanfaatan  fasilitas  komersial kepada  pihak  lain.  Seluruh  biaya serta  akibat  yang  timbul  dari dikenakannya sanksi menjadi
resiko  dan  tanggung  jawab  Mitra Usaha sepenuhnya.
Dalam  hal  Mitra  Usaha melanggar  ketentuan  yang  berlaku dalam  perjanjian  kerjasama  dan/atau peraturan  dan  prosedur  yang  berlaku  di bandara  yang  berakibat  pemutusan kerjasama,  maka  Mitra  Usaha  (baik perusahaan  dan  pemilik  perusahaan) tidak  diperkenankan  untuk  mengikuti seleksi  dan/atau  melakukan  kerjasama dengan  PT.  AP  II  selama1  (satu)  tahun sejak pemutusan kerjasama.
Sebelum  menjalin  sebuah hubungan  kerja,  kontrak  kerja  atau perjanjian  kerja  merupakan  sarana utama  yang  mencerminkan  keadilan bagi  kedua  pihak  yaitu   PT.  Angkasa Pura II dengan perusahaan lain, karena keduanya  akan  terlibat  dalam  suatu hubungan  kerja.  Pertama-tama  harus dikemukakan bahwa Hukum Perjanjian ini adalah bagian dari Hukum Perdata yang  berlaku  di  Indonesia.  Perjajian adalah suatu sendi yang sangat penting dalam  Hukum  Perdata,  oleh  karena Hukum  Perdata  banyak  mengandung
peraturan-peraturan hukum yang berdasar  atas  janji  dan  kesepakatan seorang.  Dalam  Hukum  Pidana  dan Hukum Tata Negara ada juga beberapa hal,  dimana  suatu  janji  seorang merupakan  unsur,  seperti  dalam  hal kejahatan  “penggelapan”  dari  pasal 372  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (K.U.H.P),  atau  dalam  hal kepegawaian  Negara  akan  tetapi  hal- hal  seperti  ini  sedikit  jumlahnya. Sedang  dalam  Hukum  Perdata  dapat dikemukakan sekelompok dari
peraturan-peraturan hukum, yang berdasarkan atas janji seorang.

## B.  Proses  Penyelesaian  Jika  Terjadi Wanprestasi  Dalam  Perjanjian
Pemasangan  Iklan  Pada  Kawasan Bandara Kualanamu
Dalam  kehidupan  sehari-hari terlebih  didunia  bisnis,  pada  dasarnya setiap orang yang melakukan perjanjian (kontrak)  yang  telah  disepakati  oleh para  pihak  tentu  menghendaki  segala sesuatu berjalan dengan baik, dilaksanakan secara sukarela atau dengan  itikad  baik  tanpa  adanya masalah  yang  timbul  dalam  perjanjian tersebut terlebih berupa sengketa. Akan tetapi  pada  kenyataannya  dalam  suatu perjanjian tidak memungkinkan timbulnya  suatu  permasalahan  atau sengketa. Menurut Marium Darus dalam  bukunya  kompilasi  perikatan memberitahukan  beberapa  bentuk  tidak dipenuhinya perikatan, wujud dari tidak dipenuhinya  perikatan  itu  ada  3  (tiga) yaitu:
1. Debitur  sama  sekali  tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur  keliru  atau  tidak pantas memenuhi perikatan.
Didalam  kenyataanya  sangat
sulit  untuk  menentukan  saat  debitur
dikatakan  tidak  memenuhi  perikatan, karena  sering  kali  ketika  mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian  tersebut.  Bahkan  didalam perjanjian/perikatan  di  mana  waktu untuk  melaksanakan  prestasi  itupun ditentukan,  ingkar  janji  tidak  terjadi dengan  sendirinya.  Yang  mudah  untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.
Apabila  orang  itu  melakukan  perbuatan yang  dilarang  tersebut  maka  ia  tidak memenuhi perikatan.
Subekti mengemukakan
bahwa:  Wanprestasi  (kelalaian  atau kealpaan)  seorang  debitur  dapat  berupa 4 (empat) macam:
1. Tidak  melakukan  apa  yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan 3. Melaksanakan apa yang
diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang
menurut  perjanjian  tidak  boleh dilaksanakannya.
Wanprestasi berupa tidak memenuhi  prestasi,  dalam  ilmu  hukum perjanjian  dikenal  dengan  suatu  doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan  prestasi  substansial,  yaitu suatu  doktrin  yang  mengajarkan  bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya
secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan  prestasinya        tersebut secara    substansial,  maka  pihak  lain harus  juga  melaksanakan  prestasinya secara  sempurna.  Apabila  suatu  pihak tidak  melaksanakan  prestasinya  secara substansial,  maka  dia  disebut  tidak melaksanakan
perjanjian secara material.
Berdasarkan hal tersebut, jika  telah  dilaksanakan substansial
performance terhadap      perjanjian  yang bersangkutan,  tidaklah  berlaku  lagi doktrin exceptio non adimpleti contractus , yakni doktrin yang mengajarkan  bahwa  apabila  satu  pihak tidak  melaksanakan  prestasinya,  maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Para pihak dalam suatu perjanjian  perlu  mempersiapkan  diri untuk  menghadapi  masalah  dan  atau sengketa  sehingga  tetap  dapat  menjaga kepentingannya.  Dengan  mengetahui beberapa  segi  pentingnya  penyelesaian sengketa,  para  pihak  di  harapkan  akan memiliki  dasar  pertimbangan  untuk menggunakan  penyelesaian  sengketa secara tepat. Untuk mengatasi penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi  diantara  para  pihak  yakni  dapat dilakukan melalui dua pola penyelesaian  sengketa  yaitu  pertama penyelesaian  sengketa  melalui  jalur pengadilan  ( litigasi )  dan  yang  kedua penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian  sengketa (non  litigasi ). Beberapa  lembaga  dalam  lembaga penyelesaian  sengketa  alternatif  di  luar pengadilan adalah sebagai berikut:
1. Negosiasi Adalah  proses  konsensual
yang  digunakan  para  pihak  untuk memperoleh  kesepakatan  di  antara mereka  yang  bersengketa.  Negosiasi dijadikan  sarana  bagi  mereka  yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi  tanpa  melibatkan  pihak  ketiga sebagai  penengah.  Negosiasi  biasanya digunakan  dalam  kasus  yang  tidak terlalu  pelik,  di  mana  para  pihak beritikad  baik  untuk  secara  bersama- sama memecahkan persoalannya.
Negosiasi dilakukan jika
komunikasi  antara  pihak  masih  terjalin dengan  baik,  masih  ada  rasa  saling percaya  dan  ada  keinginan  baik  untuk
mencapai  kesepakatan  serta  menjalin hubungan baik. Negosiasi adalah sarana paling  banyak  digunakan.  Sarana  ini, telah  telah  dipandang  sebagai  sarana yang  paling  efektif.    Negosiasi  adalah cara  penyelesaian  sengketa  yang  palng dasar  dan  paling  tua  digunakan. Penyelesaian melalui
negosiasi merupakan  cara  yang  paling  penting, karena  penyelesaian  melalui  negosiasi paling  mudah  dilakukan  dan  mudah untuk  mendapatkan  kesepakatan  para pihak yang bersengketa. Banyak
sengketa  diselesaikan  setiap  hari  oleh negosiasi  ini  tanpa  adanya  publisitas atau menarik perhatian publik.
2. Mediasi
Adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang  tidak  memihak  bekerja  sama dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa,  tetapi  hanya  membantu  para pihak  untuk  menyelesaiakan  persoalan- persoalan yang dikuasakan padanya.
Hampir sama dengan pengertian  tersebut,  menurut  Gary Goodpaster,  mediasi  adalah  proses negosiasi  pemecahan  masalah  di  mana pihak luar yang tidak memihak (impartial)  dan  netral  tetap  bekerja dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
Tujuan  mediasi  adalah  tidak untuk  menghakimi  salah  atau  benar namun  lebih  memberikan  kesempatan kepada  para  pihak  untuk  menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan, melenyapkan
kesalahpahaman,
menentukan  kepentingan  yang  pokok, menemukan bidang-bidang
yang
mungkin dapat persetujuan dan
menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi  solusi  yang  disusun  sendiri oleh para pihak. Ketika para pihak gagal
menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan  ke  forum  yang  mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan.  Sedangkan  yang  menjadi Mediator dalam
menyelesaikan perselisihan  secara  mediasi  adalah kesepakatan  para  pihak  namun,  tidak memiliki hubungan kekeluargaan antara para  pihak  yang  akan  melakukan penyelesaian secara mediasi.
3. Konsiliasi Jika  pihak  yang  bersengketa tidak mampu merumuskan suatu
kesepakatan  dari  pihak  ketiga  yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian,  proses  ini  disebut  dengan konsiliasi.  Proses  penyelesaian  model ini  mengacu  pada  pola  penyelesaian secara  konsensus,  yaitu  pihak  netral dapat  berperan  secara  aktif  ataupun secara  pasif.  Pihak  yang  bersengketa harus  menyatakan  persetujuan  atas usulan  pihak  ketiga  tersebut  dan menjadikannya  sebagai  kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
Konsiliasi bisa juga diselesaikan  oleh  seorang  individu  atau suatu badan yang disebut dengan komisi konsiliasi.  Komisi  konsiliasi  bisa  yang sudah terlembaga atau ad hoc
(sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian  yang  diterima  oleh  para pihak.  Namun,  putusannya  tidaklah mengikat para pihak.
4. Arbitrase Arbitrase  adalah  penyerahan
sengketa  secara  sukarela  kepada  pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu,  arbitrase  terlembaga  atau arbitrase  sementara.  Para  pihak  sepakat menyetujui untuk menyelesaiakan sengketa  kepada  pihak  yang  netral. Dalam  arbitrase,  para  pihak  memilih sendiri  pihak  yang  bertindak  sebagai hakim  dan  hukum  yang  diterapkan.
Arbiter  hakikatnya  merupakan  hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi  untuk  membuat  putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang  dimaksud  bersifat final  and binding ,  serta  merupakan win-loss solution .
Penyelesaian  sengketa  yang terjadi  karena  wanprestasi  maupun karena perbuatan melawan hukum dapat diselesaiakan melalui jalur diluar pengadilan seperti yang telah dijelaskan di  atas.  Namun,  pada  kenyataannya belum  tentu  cara  penyelesaian  tersebut menghasilkan  susuatu  yang  baik,  bisa saja  para  pihak  tetap  tidak  mau berdamai  menyelesaikan  sengketa  dan perselisihan  diantara  mereka,  dengan kata lain maka sengketa atau permasalahan  yang  dihadapi  masuk kepada  proses  hukum  di  Pengadilan Negeri  yang  berwenang  mengadili perkara tersebut.
Adapun  pelaksanaan  acara perdata  secara  garis  besar  dapat digambarkan  sebagai  berikut;  yaitu Pihak penggugat (yang merasa dirugikan)  mengajukan  surat  gugatan kepada  Kantor  Panitera  Pengadilan Negeri  setempat.  Berdasarkan  surat gugatan tersebut, Juru sita menyampaikan sebuah surat
pemberitahuan  kepada  pihak  tergugat (yang  menimbulkan  kerugian)  yang  isi pokoknya  menyatakan,  bahwa  pihak tergugat  harus  datang  menghadap  ke Kantor Pengadilan untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu perkara keperdataan seperti  yang  disebutkan  dalam  surat pemberitahuan tersebut.
Pada  masa  sekarang  ini, berdasarkan  surat  gugatan  dari  pihak penggugat,  hakim  memanggil  kedua pihak  (penggugat  dan  tergugat)  untuk datang menghadap ke sidang pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan  dalam  perkara  perdata seperti  yang  dijelaskan  dalam  surat
gugatan tersebut. Pengajuan permohonan  gugatan  oleh  penggugat dilakukan  baik  secara  tertulis  di  atas kertas yang bermaterai, maupun disampaikan  secara  lisan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  setempat.  Pada waktu  mengajukan  gugatan,  pihak penggugat diharuskan membayar sejumlah  uang  yang  telah  ditentukan kepada  panitera  Pengadilan  Negeri untuk ongkos perkara yang bersangkutan, namun dapat juga dibebaskan  jika  penggugat  tersebut tidak mampu membayar.
Apabila  kedua  pihak  telah hadir  pada  hari  yang  telah  ditentukan, hakim  membuka  sidang  pengadilan. Mula-mula dalam sidang pengadilan itu, Ketua Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang
bersengketa.  Jika  tercapai  perdamaian, maka  dibuatlah  akte  perdamaian  yang isinya  harus  dilaksanakan  oleh  kedua pihak tersebut. Namun, jika pihak-pihak yang berpekara itu tidak dapat didamaikan  lagi,  maka  hakim  lalu membacakan  surat  gugatan  yang  telah diajukan oleh penggugat, dan kemudian hakim  memeriksa  baik  penggugat maupun  tergugat.  Selama  pemeriksaan masih berlangsung, masing-masing pihak diperkenankan mengajukan saksi- saksi  untuk  menguatkan  kebenarannya. Sebelum  memberikan  kesaksiannya, para  saksi  itu  terlebih  dahulu  harus mengangkat sumpah.
Ketua Pengadilan setelah selesai mendengarkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan  dengan  perkara  tersebut (keterangan kedua pihak yang berpekara,  saksi-saksi  dan  bukti-bukti yang dikemukakan dalam sidang pengadilan),  maka  Ketua  Pengadilan akan  memutuskan  siapa  yang  benar, yang  sifatnya  menerima  gugatan  dan berarti penggugat yang menang ataupun menolak  gugatan  yang  berarti  pihak
penggugat  dikalahkan.  Pihak  yang dikalahkan  wajib  membayar  ongkos- ongkos perkara.
Hakim pengadilan dapat mengadili dan memutuskan suatu perkara  tanpa  hadirnya  pihak  tergugat, dalam  hal  pihak  tergugat  tidak  hadir pada  hari  pemeriksaan  walaupun  ia telah  dipanggil  dengan  sepatutnya. Pihak  tergugat  terhukum  juga  dapat mengajukan perlawanan terhadap
putusan tanpa hadirnya tergugat.
Namun,  dalam  hal  putusan  dijatuhkan oleh  hadirnya  kedua  belah  pihak  maka masing-masing  pihak  harus  menerima putusan  tersebut,  jika  tidak  menerima dapat  melakukan  upaya  hukum,  namun akan  memakan  proses  dan  waktu  yang lebih  lama  dan  juga  biaya  yang  lebih banyak.
Domisili  hukum,  Pilihan  hukum  dan penyelesaian wanprestasi perjanjian maupun perubahannya diatur dan tunduk  pada  hukum  serta  hanya  dapat ditafsirkan  menurut  dan  berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Republik  Indonesia.  Perselisihan  yang timbul  akibat  pelaksanaan  Perjanjian akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah  untuk  mencapai  mufakat, paling  lambat  14  (empat  belas)  Hari. Apabila  dengan  cara  musyawarah  dan mufakat  sebagaimana  dimaksud  tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan  perselisihan  tersebut  di Pengadilan  Negeri  tempat  Bandara berada.  Segala  akibat  yang  timbul dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama,  para  pihak  memilih  tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri tempat Fasilitas Komersial yang menjadi Objek Perjanjian  berada.  Dalam  hal  terjadi perselisihan  dan  masib  dalam  proses penyelesaian, para pihak

## 5. SIMPULAN
1.  Hak  dan  kewajiban  para  pihak dalam  perjanjian  kerja  sama pemanfaatan media reklame
adalah  pihak  Mitra  Usaha  wajib Membayar  uang  sewa  sesuai kesepakatan  yang  dibuat  dan tercantum  dalam  perjanjian  kerja sama  penempatan  media reklame .
Memberikan imbalan konsesi usaha  sesuai  kesepakatan  yang dibuat  dalam  perjanjian  kerja sama  penempatan  media reklame , Mitra  Usaha  wajib  memelihara Fasilitas  Komersial  dan  fasilitas usaha  agar  tetap  dalarn  kondisi baik  dan  mematuhi  segala  aturan dan  isi  dalam  Perjanjian  Kerja Sama. Pihak PT. Angkasa Pura  II berhak  menerima  uang  sewa  dari Mitra  Usaha  dan  menyediakan lokasi  untuk  pemanfaatan  media reklame serta melakukan pengawasan,  pemeriksaan,  dan pengaturan terhadap kegiatan operasional Mitra Usaha di Bandara selama melakukan usahanya. 2.  Proses  penyelesaian  jika  terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja  sama  pemasangan  iklan diatur  dan  tunduk  pada  hukum serta  hanya  dapat  ditafsirkan menurut dan
berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Republik  Indonesia.  Wanprestasi yang  timbul  akibat  pelaksanaan Perjanjian  akan  diselesaikan  oleh para  pihak  secara  musyawarah untuk  mencapai  mufakat,  paling lambat  14  (empat  belas)  Hari. Apabila  dengan  cara  musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud  tidak  tercapai,  maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut  di  Pengadilan  Negeri tempat  Bandara  berada.  Segala
akibat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama,  para  pihak  memilih tempat kedudukan hukum (domisili)  yang  tetap  dan  umum di  Pengadilan  Negeri  tempat
Fasilitas  Komersial  yang  menjadi
Objek  Perjanjian  berada.  Dalam hal  terjadi  wanprestasi  dan  masib dalam  proses  penyelesaian,  para pihak  tetap  wajib  memenuhi kewajibannya  sebagaimana  diatur dalam Perjanjian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Abdulkadir Muhammad ., 2001, HukumPengangkutan Niaga, Bandung, Citra Aditya Bakti, Abdul  Ghofur  Anshori,  2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan ,  Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta. Ahmadi, Miru 2004, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta.  PT.Raja  Grafindo Persada. Alo Liliweri, 2002, Dasar-dasar Komunikasi Periklanan, Bandung, Citra Aditya. Astri  Wijayanti,    2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung. C.S.T  Kansil.  1986, Pengantar  Ilmu
Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia. Jakarta. PN.Balai
Pustaka. devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Djanianus  Djamin,  2001, Pengantar
Ilmu  Hukum .  Medan.  USU
Press.
Gari  Good  Paster,  1995, Arbitrase  di indonesia ,  Jakarta.  Ghalia Indonesia. Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, 2014, Teori Hukum dan Aplikasinya ,  Bandung,  CV. Pustaka Setia. Handri Raharjo, 2009. Hukum Perjanjian  di  Indonesia , Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Huala Adolf, 2011, Hukum Perdagangan  Internasional, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Khotibul  Umam,  2010, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan , Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Lukman  Santoso,  2012, Hukum Perjanjian Kontrak , Yogyakarta. Cakrawala. M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung. Mandar Maju. Mariam  Darus  Badrulzaman,  2001 Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra  Aditya Bakti, Bandung.
__________________,    2005, Aneka Hukum  Bisnis ,  Bandung,
Alumni. M.  Yahya  Harahap,  2006. Segi-Segi Hukum Perjanjian , Bandung, Alumni. Munir  Fuady,  2001, Hukum  Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum  Bisnis) ,  Bandung, Citra Aditya Bakti. Nomensen  Sinamo,  2010, Metode
Penelitian  Hukum  dalam Teori  dan  Praktek, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar  Ilmu  Hukum , Jakarta.  Kencana  Pranada Media Group.
Purwahid  Patrik,  2004, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang) , Bandung, Mandar Maju.
R.  Subekti.  1980. Hukum  Perjanjian . Jakarta, Pembimbing Masa.
Salim Hs. 2003, Hukum Kontrak, Teori
& Tekhnik Penyusunan Kontrak, Jakarta.  Penerbit
Sinar Grafika. Shidarta,  2007, Meuwissen  Tentang Pengembanan  Hukum,  Ilmu Hukum,  Teori  Hukum  dan Filsafat  Hukum ,  Bandung, PT Refika Aditama.
Soerjono  Soekanto,  2004, Pengantar
Penelitian  Hukum ,  Jakarta. UI Press Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian  Hukum, Medan Area University Press.
Sudarsono,  2004. Pengantar  Ilmu
Hukum ,  cetakan  keempat, Jakarta. Rineka Cipta.
Sumartono, 2002, Terperangkap Dalam Iklan  (Meneropong  Imbas Pesan Iklan Televisi ), Bandung,  Alfabeta. Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI,
Medan, Maret 2021.
Wirjono  Prodjodikoro,  2001, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu , Bandung, Penerbit Sumur. ______________. 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian . Bandung. Mandar Maju. B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Konvensi Periklanan yang diselenggarakan pada tanggal  17  September  1981 dibentuklah Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Periklanan NO: 20/PERlM.KOMINF015/20 08 NOMOR: PB.32/PW.204/MKP/2008

## C. Jurnal Ilmiah
ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan dan Pemberesan
Harta  Milik  Debitur  Dalam Hal  Terjadinya  Kepailitan, Jurnal  Ilmiah  MAKSITEK
Vol. 4 No. 4 (2019)
DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM:
Tinjauan Yuridis Penanganan
Tindak Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2,
p. 195-211, sep. 2021. ISSN
2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 >
DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG
NO.8  TAHUN  1999  TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/644 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL
RECTUM:
Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /110 >. DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN
HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id
/index.php/jurnalrectum/article/vi ew/227 >. LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung , [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269- 285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64 9 >.
Zulkarnain,  Juli,  Rosani.,  Novi.,  & Devi,  Sintha,  Ria.    (2021). Arrangements of Authorities Pd.
Medan  City  Market  in  the Making of Cooperation Contracts  and  Management  of the  Medan  Separate  Market . Date June 06, 2021 . INTERNATIONAL
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY  RESEARCH AND  ANALYSIS , Page No. -829-
836.
http://www.ijmra.in/v4i6/22.p hp

## A. Sumber Lain
Perjanjian  Kerja  Sama  Penempatan Media Reklame PT. Angkasa Pura II dengan PT. The Perfect Media Perjanjian  Kerja  Sama  Penempatan Media Reklame PT. Angkasa Pura II dengan PT. Ragta Dea Hasil Wawancara dengan Bapak Angga Radityo sebagai Commercial  Junior  Officer di PT. Angkasa Pura II Pada Hari Senin 01 Oktober 2018