E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU DALAM MENJALANKAN TUGAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

## Harisman
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara, Indonesia Email: harisman@umsu.ac.id

## Abstrak
Guru memiliki peran sentral dalam peningkatan potensi siswa sebagimana diamanahkan udang- undang. Dalam pelaksanaan tugas kepropesiannya sering dituding melakukan  perbuatan yang tidak terpuji terhadap siswanya.  Akibatnya guru diperlakukan secara sewenang-wenang oleh berbagai pihak bahkan sampai adanya upaya kriminalisasi. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus  berlanjut  akan  dapat  mengganggu  tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional  yang  telah ditetapkan.  Untuk  menghidarinya  perlu  diteliti  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  guru dalam  pelaksanaan  tugas  utamanya.  Untuk  menjawabannya  dilakukan  penelitian  hukum dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  kepustakaan  berupa  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan dan menguraikan apa yang menjadi objek dari penelitian. Berdasarkan pembahasan ditemukan bahwa guru harus memiliki kopetensi  dan  memahami  akan  hak  dan  kewajiban  dalam  menjalankan  profesinya. Perlindungan Hukum bagi guru masih perlu dipertegas dengan kesepakatan kerjasama antara PGRI dan POLRI, dan Jurisprudensi sebagai pegangan bagi berbagai pihak dalam menangani permasalahan guru .
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru, Pendidikan dan Pengajaran.

## Abstract
The teacher has a central role in increasing the potential of students as mandated by the law. In carrying out their professional tasks, they are often accused of committing acts that are not commendable to their students. As a result, teachers are treated arbitrarily by various parties even to the point of criminalization. If this condition is allowed to continue it will be able to disrupt  the  achievement  of  national  education  goals  that  have  been  set.  To  avoid  this,  it  is necessary to examine how legal protection for teachers is in carrying out their main tasks. To answer this, legal research is conducted using secondary data sourced from the literature in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Literature  data  were  analyzed  descriptively  with  a  view  to  describe  and  elaborate  on  what became the object of research. Based on the discussion it was found that teachers must have competence and understand their rights and obligations in carrying out their profession. Legal protection for teachers still needs to be reinforced by the cooperation agreement between PGRI and  the  National  Police,  and  Jurisprudence  as  a  guide  for  various  parties  in  dealing  with teacher problems.
Keyword: The Protection of the Law, Teacher, Education and Teaching.

## PENDAHULUAN
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen menentukan  Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah.  Dalam rangka  melaksanakan  tugas  profesionalnya,  disamping  dihadapkan  pada  kewajiban  untuk senantiasa  meningkatkan  profesionalisme  dan  juga  ada  tantangan  yang  semakin  kompleks seiring dengan perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk peserta didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi guru juga harus diperhatikan.
Guru  sebagai  ujung  tombak  dalam  satuan  pendidikan  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab  tidak  hanya  sebatas  meningkatkan  pengetahuan  semata  termasuk  pula  sikap  dan keterampilan . Berbagai macam metode dan bahkan penerapan sanksi disiplin diterapkan kepada peserta didik agar tujuan proses pembelajaran tercapai. Tidak jarang apa yang dilakukan guru mendapat tanggapan berbeda dari peserta didik dan bahkan orang tua/wali maupun masyarakat. Sampai  ada  sebagian  tudingan  mengangap  beberapa  metode  yang  digunakan  dalam  rangka pendisiplinan  peserta  didik  oleh  guru  merupakan  kekerasan  yang  tidak  dapat  ditolerir  dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang bahkan dianggap  sebagai perbuatan melawan hukum.
Menurut Data Internasional Center for Reseach on Women (ICRW) pada tahun 2015, sebanyak  84  persen  siswa  di  Indonesia  mengaku  pernah  mengalami  kekerasan  di  sekolah. Sebanyak 45 Persen siswa dan 22 Persen siswi menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan  pelaku  kekerasan  dan  75  persen  siswa  pernah  melakukan  kekerasan  di sekolah.(Sukiman,2016)  Banyaknya  guru  yang  dituding  melakukan  kekerasan,  yang  pada akhirnya  dikriminalisasikan  sebagai  konsekwensi  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak.    Undang-undang  ini  seolah  telah  menjadi  “jebakan  batman”, menyandera,  dan  alat  untuk  melakukan  kriminilasasi  bagi  guru.  Hal  ini  pun  tidak lepas  dari pemaknaan HAM yang kebablasan pasca bergulirnya arus reformasi.(Mochamad Manshur)
Pada  hal tindakan  pendisiplinan  yang  dilakukan  oleh  Guru  merupakan implikasi dari tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Apalagi dimasa lampau dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM.  Akibatnya guru seperti menghadapi dilema, disatu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau kelompok yang mengatasnamakan pembela anak di tuduh melakukan kekerasan terhadap anak.
Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang kurang disiplin atau melanggar tata tertib sekolah. Siswa-siswa tidak disiplin tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswi  yang kurang disiplin. Peserta didik semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena tidak akan dihukum. Guru akhirnya cari aman, tidak mau pusing dengan urusan sikap, perilaku, etika, dan  sopan  santun  siswa  (walau  hatinya  mungkin  memberontak).  Datang  ke  sekolah  hanya mengajar, sampaikan materi sampai habis jam pelajaran, dan pulang.
Jika  dibiarkan  terus  berlanjut,  dapat  menghilangkan  kepercayaan  guru    dalam menjalankan  profesinya  sehingga  akhirnya  dapat  menggangu  tercapainya  tujuan  pendidikan nasional itu sendiri, yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  dan  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  gejala hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajara. Soerjono Soekanto menyatakan  penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisisnya  (1986,  h.  43). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekuder yang bersumber dari kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum  tersier.  Berbagai  data  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  kemudian  dianalisis  secara kualitatif  dan  dijabarkan  secara  desktriftif  untuk  mendapatkan  jawaban  atau  penjelasan terhadap  pengaturan  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  guru  dalam  menjalankan  tugas pendidikan  dan  pengajaran.  Penelitian  hukum  normatif    merupakan  penelitian  yang  datanya bersumber pada data sekunder (Faisal, 2018, h. 145), oleh karena itu karena penelitian ini adalah normatif maka data yang  digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal dan website (Rahmat Ramadhani, 2017, h. 142).

## PEMBAHASAAN DAN ANALISIS

## Arti Penting Memahami Hakikat Pendidikan
Makna  pendidikan  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  usaha  manusia  untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Pada hakikatnya  pendidikan  merupakan  usaha  manusia  melestarikan  hidupnya  sebagimana ditentukan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena pendidikan dapat mengembangkan potensi diri setiap manusia berupa kemampuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sebagaimana Asbin Pasaribu  mengemukakan  bahwa  “pendidikan  merupakan  upaya  mengembangkan  potensi- potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya.” (2017, h. 24). Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan dalam rangka menyiapkan pribadi dalam keseimbangan,  kesatuan,  organis,  harmonis,  dinamis.  guna  mencapai  tujuan  hidup kemanusiaan.
Pendidikan  merupakan  suatu  upaya  yang  terencana,  yang  dilakukan  untuk mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  peserta  didik.  Potensi  yang  dimiliki  oleh  setiap peserta  didik tentu  berbeda-beda,  yang  nantinya  adalah tugas  seorang  pendidik  (guru)  untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didiknya sehingga mampu berkembang  menjadi  manusia  berguna  bagi  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Demikian  pula secara tersirat terdapat makna bahwa pendidikan merupakan suatu prosen pembelajaran yang diselenggarakan  dalam  rangka  pengembangan  potensi  peserta  didik  yang  meliputi  3  (tiga) ranah, yaitu: pengetahuan, sikap dan keterampilan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
Berkaitan dengan hal tersebut, setiap orang harus mampu memaknai arti penting dari hakekat pendidikan tersebut.  Tanpa pemahaman yang baik dari semua pihak akan menggangu proses  pembelajaran  dan  akhirnya  tujuan  pendidikan  tidak  tercapai.  Apalagi  memaknainya secara parsial antara, “mengajar” dan atau “mendidik”.
Hal  ini  dapat  berpengaruh  terhadap  cara  pandang  dalam  melihat  dan  memahami kedudukan pendidik (guru) dalam menjalankan peran dan tugasnya.  Meskipun beberapa orang mungkin  terjebak  dalam  memaknai  arti  kedua  istilah  tersebut  dalam  pendidikan.  Pada  hal, terdapat  perbedaan  mendasar  antara  keduanya.  Mengajar  lebih  ditekankan  pada  penguasaan pengetahuan  tertentu,  sedangkan  mendidik  lebih  ditekankan  pada  pembentukan  manusianya (penanaman sikap dan nilai-nilai).
Sejalan dengan itu Minal Ardi menyebutkan, bahwa tugas mendidik ( transfer of values ) berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kepribadian kepada para siswa. Sedangkan  tugas mengajar ( transfer of knowledge ) berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan lebih menekankan pada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran (Minal Ardi, 2013, h. 175).
Pendidikan  harus  dilihat  sebagai  suatu  proses  dan  sekaligus  sebagai  tujuan.  Melalui pandangan seperti ini, apa yang menjadi tujuan pendidikan dapat tercapai, sehingga kegiatan pendidikan bukan hanya sebagai kegiatan mengajar termasuk pula kegiatan mendidik.

## Kedudukan, Fungsi dan Peran Guru dalam Pendidikan.
Penggunaan  istilah  “guru”  telah  digunakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun belum memberikan pengertian secara tegas, tetapi  hanya  baru  sebatas  mengkualifikasikannya  sebagai  tenaga  kependidikan  yang  disebut dengan istilah “pendidik”.  Pengertian “guru” baru diberikan pengertiannya secara tegas pada Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Guru  dan  Dosen  dengan menyebutnya sebagai pendidik profesional.  Istilah Guru menggambarkan pada suatu jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis (M.Shabri. U, 2015,  h. 221).
Guru merupakan profesi tua dan bahkan profesi yang mulia dan terhormat di masyarakat (Harun, 2016, h. 78). Guru dihormati oleh masyarakat karena wibawanya, sehingga masyarakat tidak  meragukan  figur  guru.  Masyarakat  percaya  bahwa  guru  diharapkan  mampu  untuk mendidik  dan membentuk  kepribadian  dan  intelektual anak  didik  dengan  baik.  Bahkan  guru dipandang sebagai pengemban tugas kemanusiaan yang dianggap mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa pada kehidupan masyarakat  yang  maju  adil  dan  makmur  serta  beradab  (Harun).  Demikian  pula  guru  dapat dipandang sebagai profesi yang luhur, mulia, dan bermartabat (Ramlan, 2018, h. 1).
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, secara tegas  menentukan  kedudukan,  fungsi  dan  peran  guru  dalam  bidang  pendidikan.  Guru memiliki  kedudukan  sebagai  tenaga  profesional  yang  memiliki  fungsi  untuk  meningkatkan martabat dan berperan sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
Kedudukan Guru sebagaimana  termuat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2005  merupakan  tenaga  profesional  memiliki  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru sebagai tenaga profesional dalam menjalankan tugas utamanya di bidang pendidikan bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga  negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan pendidikan  nasional  sebagaimana  telah  ditetapkan  pada  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Melihat  pada  tugas  utama  guru  dan  tujuan  pendidikan  nasional  sebagaimana  telah ditetapkan  dalam  peraturan  perundangan  di  atas,    secara  tersurat  dan  tersirat  menggambar bahwa  guru  dalam  pelaksanaan  pendidikan  memiliki  peran  bukan  saja    sebagai  “pengajar” dalam  rangka  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  semata  ( hardskill ),  tetapi  berperan  pula sebagai  “pendidik”  dalam  rangka  membentu  sikap  dan  karakter  ( soft  skill )  dari  anak  didik. Endang  Komara  menyatakan,  bahwa  guru  bukan  saja  berperan  sebagai  pelaksana  jalannya pendidikan dan pembelajaran, tetapi guru dapat pula membentuk karakter muridnya (Endang Komara, 2016, h.153). Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi arti dan makna dari pendidikan itu  sendiri,  yakni  mengajar  dan  mendidik.  Untuk  itu  Guru  memiliki  fungsi  dan  peran  untuk mengembangkan  potensi  kemampuan  anak  didik  yang  meliputi:  pengetahuan,  sikap  dan keterampilan sebagaimana telah di uraikan pada sub pokok bahasan di atas.
Guru dapat pula bertindak menjadi motivator bagi anak didik. Oleh karena seorang guru harus mampu memberikan motivasi kepada para siswa agar mau dan mampu belajar dengan tekun dan giat sehingga siswa benar-benar mampu meraih hasil dalam belajar (Mavianti, 2019, h. 56) Elly Manizar menyebutkan peran seorang guru bukan hanya semata-mata mentransfer ilmu  mata  pelajarannya  kepada  siswa,  tetapi,  guru  juga  sebagai  motivator  bagi  siswa  agar memiliki prestasi dalam belajar (2015, h. 173). Pemberian motivasi oleh guru bagi siswa dapat menjadi faktor yang dominan untuk keberhasilan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan  motivasi  mendorong  timbulnya  tingkah  laku  dan  mempengaruhi  serta  mengubah tingkah laku siswa. Ada 3 (tiga) fungsi motivasi, yaitu (Sudirman, 2008, h. 60):
1. Mendorong  timbulnya  tingkah  laku  atau  perbuatan;  Tanpa  motivasi  tidak  akan  timbul suatu perbuatan. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
2. Motivasi  berfungsi  sebagai  pengarah;  Artinya  motivasi  mengarahkan  perubahan  untuk mencapai  yang  diinginkan.  Dengan  demikian,  motivasi  dapat  memberikan  arah  dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
3. Motivasi  berfungsi  sebagai  penggerak;  Artinya  mengerakkan  tingkah  laku  seseorang. Selain itu, motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Peran  guru  sebagai  motivator  berarti  guru  sebagai  pendorong  siswa  dalam  rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa (Elly Menizar, 2015, h. 179) Winkel menyebutkan, “motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan.” (Winkel, 2005, h. 87). Guru berperan sebagai motivator hendaknya memiliki sikap yang bersifat terbuka dan mau membantu  anak  didik  agar  mampu  memahami  dan  memanfaatkan  potensi  yang  ada  pada dirinya secara optimal (Elly Menizar, 2015, h. 183).
Seiring  dengan  pergeseran  makna  pembelajaran  dari  pembelajaran  yang  berorientasi kepada  guru  ( teacher  oriented )  ke  pembelajaran  yang  berorientasi  kepada  siswa  ( student oriented ),  dan  demikian  pula  (perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini,  peran  guru  dalam proses  pembelajaran  pun  mengalami  pergeseran  (M.Shabhir.U,  2015,  h.22).  Guru  tidak  lagi sekedar bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi harus mampu menjadi motivator, fasilitator dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dan mengolah sendiri informasi (Uno.Hamza.B, 2009, h. 16-17).
Peran guru selain dari pada penyaji/penyampai ilmu pengetahuan, motivator, fasilitator dan pembimbing yang oleh undang-undang diberikan pula peran untuk meningkatkan disiplin siswa  berupa  pemberian  sanksi/disiplin.    Adanya  kewenangan  guru  dalam  penerapan  sanksi bagi siswa didasarkan pada  Pasal 14 ayat (1)  huruf f  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang memberikan hak kebebasan bagi guru untuk memberikan sanksi kepada  siswa,  sesuai  dengan  kaidah  pendidikan,  kode  etik  guru,  dan  peraturan  perundang- undangan.
Hak  kebebasan  guru  memberikan  sanksi  sebagai  bentuk  peningkatan  disiplin  dalam pembelajaran sebagaimana ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008  Tentang  Guru,  diterapkan  terhadap  siswa  yang  melanggar  norma  agama,  norma kesusilaan,  norma  kesopanan,  peraturan  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  ditetapkan  guru, peraturan  tingkat  satuan  pendidika,  dan  peraturam  perundang-undagan  dalam  proses pembelajaran  yang  berada  dibawah  kewenangannya.  Selanjutnya  berdasarkan  ayat  (2)  nya dinyatakan penerapan sanksi sebagai upaya pendisiplinan siswa dapat berupa teguran dan/atau peringatan,  baik  lisan  maupun  tulisan,  serta  hukuman  yang  bersifat  mendidik  sesuai  dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.
Melihat begitu strategisnya peran  Guru sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran diberikan kewajiban sebagaimana di atur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai berikut:
a. Merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  bermutu,  serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b. Meningkatkan  dan  mengembangkan  kualifikasi  akadernik  dan  kompetensi  secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. Bertindak  objektif  dan  tidak  diskriminatif  atas  dasar  pertimbangan  jenis  kelamin,  agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai- nilai agama dan etika; dan
e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452

## Pengaturan  Hukum  Bagi  Guru  Dalam  Melaksanakan  Tugas  Utama  Pengajaran  dan Pendidikan Terhadap Peserta Didik.
Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional tidak terlepas dari kedudukan dan peran guru sebagai tenaga profesional yang mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan potensi siswa.  Ketut Novi Ariawati menyebutkan, “untuk dapat mencapai tujuan  pendidikan nasional, sangat diperlukan guru profesional” (Ketut Novi Ariawati, 2017, h. 2). Mengacu pada defenisi profesional yang ditetapkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka  guru profesional menunjukkan pada kemampuan yang dimiliki guru  berupa  keahlian,  kemahiran  dan  kecakapan  dalam  melaksanakan  pengajaran  dan pendidikan.  Guru  profesional  adalah  guru  yang  memiliki  kompetensi  yang  dipersyaratkan untuk  melakukan  tugas  pendidikan  dan  pengajaran.  Guru  profesional  adalah  orang  yang memiliki  kemampuan  dan  keahlian  khusus  dalam  bidang  keguruan  sehingga  ia  mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan (Kunandar, 2009, h.46- 47).
Guru  sebagai  pendidik  profesional  dalam  melaksanakan  keprofesionalannya  akan berhadapan  langsung  dengan  siswa.(Harun,  h.176)  Guru  dan  siswa  dipadang  sebagai  subjek dalam sistem pendidikan, yang tanpanya pendidikan tidak akan bermakna apa pun.
Begitu pula pendidikan harus dilihat sebagai suatu sistem yang mengambarkan adanya hubungan antara guru dan siswa. Guru dan siswa di sekolah hanya merupakan bagian kecil di antara komponen yang ada dalam sistem pendidikan seperti: tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Ini berarti pendidikan dilihat sebagai suatu sistem yang tergabung dari beberapa komponen pendidikan yang satu dengan yang lain saling berhubungan (Sulaiman Saat, 2015, h. 1).
Adanya hubungan guru dan siswa yang dilihat sebagai bagian  dari komponen sistem pendidikan bukan berarti menunjukkan pada tinggi rendahnya kedudukan, tetapi melihat akan perannya  masing-masing  yang  saling  berhubungan.  Guru  memiliki  tugas  utama  untuk melaksanakan  pendidikan  dan  pengajaran,  sedangkan  peserta  didik  bertugas  untuk  belajar dalam rangka menimba ilmu pengetahuan dan mengembangkan pontensi dirinya.
Bukan  berarti  guru  lebih  penting  dibandingkan  peserta  didik.  Guru  hendaknya memperlakukan peserta didik sebagai subjek dan bukan menempatkannya sebagai objek dalam pendidikan.  Artinya  peserta  didik  harus  diperlakukan  selayaknya  sebagai  manusia  yang memiliki  hak  dan  kewajiban,  dan  bukan  diperlakukan  layaknya  sebagai  benda.yang  bisa diperlakukan secara sewenang-wenang. Untuk itu meskipun peserta didik terkadang memiliki sikap perbuatan dan tindakan yang terkadang dianggap tidak terpuji yang tidak sesuai dengan nilai-nilain atau aturan-aturan yang berlaku seperti agama, kesopanan, moral, dan hukum, guru harus  memperlakukannya  selayaknya  sebagai  manusia.  Guru  sebagai  pendidik  professional dalam menjalankan keprofesionalisnya dituntut untuk memiliki suatu kompetensi. M. Sabir U menyebutkan “guru harus memiliki dan menguasai kompetensinya dan sekaligus mengetahui hak dan kewajibannya sehingga ia menjadi sosok guru yang betul-betul profesional (M.Sabir U, 2015, h. 223).
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen,  mengisyaratkan untuk  menjadi  guru  yang  profesional  diwajibkan  memiliki  kompetensi.  Kompetensi  adalah
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
seperangkat  pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  yang  harus  dimiliki,  dihayati,  dan dikuasai  oleh  guru  atau  dosen  dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan.  Guru  tanpa kompetensi tidak akan dapat memahami akan kedudukannya, fungsi, peran dan tugasnya dalam melaksanakan pendidikan sehingga sulit untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan sebagaimana telah ditetapkan undang-undang sistem pendidikan nasional.
Adapun  kompetensi  yang  harus  dimiliki untuk  menjadi  guru  yang  profesional,  yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang  diperoleh  melalui  pendidikan  profesi.  Dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2005  Tentang  Guru  dan  Dosen  dijelaskan  bahwa  kompetensi  pedagogik  adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, sedangkan kompetensi kepribadian adalah kemampuan  kepribadian  yang  mantap,  berakhlak  mulia,  arif,  dan  berwibawa  serta  menjadi teladan bagi peserta didik. Selanjutnya dikemukakan pula pengertian kompetensi sosial adalah kemampuan  guru  untuk  berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara  efektif  dan  efisien  dengan peserta  didik,  sesama  guru,  orang  tua/wali  peserta  didik,  dan  masyarakat  sekitar,  dan kompetensi  profesional  adalah  kemampuan  penguasaan  materi  pelajaran  secara  luas  dan mendalam.
Berbagai  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  guru    sebagaimana  ditetapkan  Pasal  3 ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  Tentang  Guru  bersifat  holistik (menyeluruh)  dan  merupakan  standart  minimal.  Yusutria  menyatakan  dalam  menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki keanekaragaman kecakapan ( competencies )  psikologis  yang  meliputi:  (1)  kompetensi  kognitif  (kecakapan  ranah  cipta); kompetensi  afektif  (kecakapan  ranah  rasa);  kecakapan  psikomotor  (kecakapan  ranahkarsa) (Yusutria, 2017, h. 41-42). Guru yang memiliki kompetensi akan mudah untuk meningkatkan potensi peserta didik dengan menempatkannya sebagai subjek pendidikan. Begitu pentinggnya guru  memiliki  kompetensi  sebagai  salah  satu  prasyarat  untuk  terselenggaranya  pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi peserta didik.
Guru sebagai pendidik profesional selain dipersyaratkan memiliki kompetensi, dalam menjalankan  tugas  utamanya  diberikan  pula  suatu  hak  dan  kewajiban  sebagaimana  di  atur dalam undang-undang. Berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dijadikan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas utamanya. Ketentuan yang digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang antara lain sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
e. Kode Etik Guru.
Dimasukkannya  undang-undang  perlidungan  anak  sebagai  pedoman  bagi  guru  dalam melaksanakan tugas utamanya, disebababkan guru sebagai pendidik profesional pada jenjang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada jenjang ini peserta didik masih berstatus sebagai anak.
Adapun pedoman bagi guru dalam menjalankan tugas utamanya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Setiap  anak  dalam  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  tindakan kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual  dan  kejahatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh pendidik;
b. Bertindak  objektif  dan  tidak  diskriminatif  atas  dasar  pertimbangan  jenis  kelamin,  agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
c. Guru  memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  penilaian,  ikut  menentukan  kelulusan, peghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didikk sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan;
d. Guru  memiliki  kebebasan  memberikan  sanksi  kepada  peserta  didiknya  yang  melanggar agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis  yang ditetapkan  guru,  peraturan  tingkat  satuan  pendidikan,  dan  peraturan  perundang-undangan dalam proses pembelajaran di bawah kewenanganya;
e. Penerapan  sanksi  berupa  teguran  dan/atau  peringatan,  baik  lisan  mauun  tulisan,  serta hukuman  yang  bersifat  mendidik  sesuai  dengan  kaedah  pendidikan,  kode  etik  guru  dan peraturan perundang-undangan; dan
f. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai- nilai agama dan etika;
Berbagai pedoman di atas dijadikan sebagai dasar sikap dan prilaku bertindak bagi guru dalam mendukung kompetensi yang dimilikinya dan melaksanakan tugas utamanya. Di dalam Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008, ketentuan-ketentuan pedoman di atas ditetapkan dan dijabarkan menjadi bagian dari hak dan kewajiban guru dalam menjalankan tugas utamnya, yakni mendidik dan mengajar. Kompetensi, dan  hak  dan  kewajiban  guru  sebagaimana  ditetapkan  oleh  undang-undang  dijadikan  sebagai pegangan bagi guru dalam melaksanakan keprofesiannya.
Guru  selain  dituntut  untuk  memiliki  persyaratan  kompetensi  dan  memenuhi  hak  dan kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang,  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabannya  dalam  pendidikan  dan  pengajaran  diberikan  pula  beban  kerja. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, beban kerja guru dalam  melaksanakan    pendidikan  dan  pengajaran  meliputi:  kegiatan  merencanakan pembelajaran,  melaksanakan  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran,  membimbing  dan melatih  peserta  didik,  dan  melaksanakan  tugas  tambahan  yang  melekat  pada  pelaksanaan kegiatan pokok.
Berdasarkan uraian di atas, kompetensi guru, hak dan kewajiban guru, dan beban kerja guru merupakan komponen yang dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pendidikan  dan  pengajaran.  Kompetensi  guru,  dan  hak  dan  kewajiban  ditujukan  untuk mempengaruhi terhadap sikap-prilaku dan perbuatan guru, sedangkan beban kerja merupakan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
tugas pekerjaan yang dipersiapakan guru. Keberhasilan guru dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran dipengaruhi pula oleh komponen-komponen tersebut.

## Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Pendidikan dan Pengajaran.
Profesi  guru  merupakan  pekerjaan  mulia  yang  sudah  sewajarnyalah  diberikan perlindungan.  Perlindungan  adalah  pemberian  jaminan  atas  keamanan,  ketentraman, kesejahteraan dan kedamian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi  (Fajaruddin,  2014,  h.  31).  Perlindungan  bagi  guru  dalam  menjalankan  tugas keprofesiannya  merupakan  perintah  undang-undang  (Endang  Komara,  2016,  h.152).  Guru secara  normatif,  memang  telah  mendapatkan  perlindungan,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ayat (1): “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam  pelaksanaan  tugas”.  Rumusan  undang-undang  tersebut  telah  memberikan  dan mewajibkan  adanya  perlindungan  kepada  guru  dalam  tugasnya.(Harun,  h.76)  Perlindungan guru  dalam  ayat  (2)  pasal  ini  meliputi:  perlindungan  hukum,  perlindungan  profesi,  dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu guru berhak pula memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan hak kekayaan intelektual  sebagaimana di atur Pasal 14 ayat (1) huruf c undang-undang ini.
Meskipun guru secara normatif diberikan perlindungan, namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap  guru,  termasuk  perlindungan  hukumnya  (Leni  Dwi  Nurmala,  2018,  h.71). Perlindungan hukum sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru hanya menentukan: “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  peserta  didik,  orang  tua  peserta  didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Akibatnya, tidak jarang guru diadukan secara hukum dan bahkan dikriminalisasi oleh berbagai pihak antara lain: peserta didik (siswa), orang tua atau wali siswa, dan masyarakat mengatasnamakan pendidikan.
Persoalan  seperti  ini  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya  perbedaan  pendapat  atau penafsiran terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dalam  pelaksanaan  pendidikan  dan  pengajaran.  Seperti  adanya  perbedaan  penafsiran  dan pemahaman atas penerapan sanksi sebagai bentuk pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap peserta  didik.  Pada  hal  penerapan  sanksi merupakan  hak  kebebasan  yang  diberikan  undang- undang kepada guru sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Pasal 14 ayat (1) huruf  f Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, menentukan: “guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan”.
Perbedaan  pendapat  atau  penafsiran  terhadap  cara  pemberian  sanksi  yang  dilakukan guru  dalam  upaya  pendisiplinan  peserta  didik,  dipengaruhi  oleh  perkembangan  hukum perlindungan  anak.  Pasal  9  ayat  (1a)    Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
menentukan:  “Setiap  Anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  disatuan  pendidikan  dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Selanjutnya Pasal 54 ayat (1) undang-undang yang sama, “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
Ketentuan  pasal  tersebut  sering  dijadikan  sabagai  dasar  untuk  menyatakan  tindakan disiplin  berupa  saksi  yang  diterapkan  oleh  guru  terhadap  peserta  didik  dianggap  sebagai perbuatan  kekerasan.  Meskipun  undang-undang  perlindungan  anak  memberikan  defenisi “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum”. Apabila  dilihat  tidak  adanya  ukuran  yang  jelas  diberikan  oleh  undang-undang  terhadap kekerasan sehingga pengimplementasiannya menimbulkan perbedaan pendapat atau penafsiran dalam  penerapannya  khususnya  di  bidang  pendidikan.  Begitu  pula  adanya  ketentuan  yang mewajibkan  guru  dalam  pelaksanan  tugas  keprofesiannya  bertindak  objektif  dan  tidak diskrimatif sebagaimana di atur Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Apabila hal ini dibiarkan terus berlanjut dikhawatirkan perlindungan hukum terhadap guru  dari  berbagai  bentuk  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2015  tidak  akan  dapat  terwujud.  Perlindungan  hukum  bagi  guru  dalam pelaksaaan  tugas  keprofesiannya  mencakup  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  kekerasan, ancaman,  perlakuan  diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuann  tidak  adil  dari  pihak  peserta didik,  orang  tua  peserta  didik,  masyarakat,  birokrasi,  atau  pihak  lain.  Philipus  M.  Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan  terhadaphak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Leni Dwi Nurmala, 2018, h. 68).
Beberapa upaya  yang dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum bagi  guru dalam menjalankan tugas kepropesiannya sebagai berikut:
a. Membentuk  norma  perlindungan  hukum  bagi  guru  dalam  peraturan  perundang  di  bidang pendidikan dan kode etik;
b. Mengadakan kerjasama atara lembaga profesi guru dan Kepolisian beserta penegak hukum lainnya  dengan  membentuk Momerandum  of  Understending untuk menangani  dan menyelesaikan permasalahan guru dalam menjalankan tugas kepropesiannya ; dan
c. Menerapkan  Jurisprudensi  sebagai  dasar  menghilangkan  perbedaan  pendapat  atau penafsiran terhadap perbuatan guru dalam menjalankan tugas utamanya.
Peraturan  perundangan  di  bidang  pendidikan  memuat  norma  hukum  sebagai  upaya perlindungan  guru  dalam  pelaksanaan  tugas  keprofesiannya.  Ketentuan  hukum  perlindungan hukum  bagi  guru  dapat  ditemukan  pada  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Perlindungan hukum  bagi guru dimaksudkan sebagai upaya memberikan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam pelaksanaan tugas keprofesiannya. Diaturnya perlindungan hukum bagi guru melalui pembentukan perudang-undangan di bidang pendidikan bukan berarti sudah
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
memadai. Masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya sebagaimana diuraikan di atas seperti: timbulnya beberapa penafsiran terhadap norma-norma hukum yang di atur sebagai pengaruh dari berkembangnya konsep hukum perlindungan anak.
Mengingat  masih  ditemukannya  kendala  penerapan  perlindungan  hukum  bagi  guru dalam  perundang-undangan,  diadakan  Kerjasama  melalui  pembentukan  Nota  Kesepahaman (Memorondum of Understanding /MoU) anatra Lembaga Profesi Guru, yakni: Persatuan Guru Republik  Indonesia  (PGRI)  dengan  Kepolisian  Republik  Indonesia  (POLRI)  Nomor: B/53/XII/2012, Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012 Tentang Mekanisme  Penanganan Perkara Dan Pengamanan Terhadap Profesi Guru. Pembentukan MoU dilatarbelakangi oleh  perlindungan hukum  dan  keamanan  bagi  guru  dalam  menjalankan  profesi  sampai  sekarang  belum  ada rumusan  atau  pedoman  kerja  yang  komprehensif  sehingga  terjadi  kesimpangsiuran  dan kesalahpahaman antara Guru dan POLRI. MoU ini melakukan penggolongan perbuatan guru atas:  perbuatan  guru  yang  tidak  sengaja,  perbuatan  guru  yang  rawan  menimbulkan  tindak pidana, perbuatan yang disengaja, dan perbuatan guru dengan niat melakukan tindak pidana. Dengan  pengelompokan  ini  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  menentukan  apakah  perbuatan guru termasuk perbuatan pidana. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyatukan pandangan terhadap perbuatan guru ketikan melaksanakan tugas keprofesiannya.”
Perlindungan  hukum  bagi  guru  dapat  pula  mengacu  pada  penerapan  jurisprudensi. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Tanggal  6  Mei  2013  dalam  Kasus  pendisiplinan  4 (empat)  siswa  berambut  gondrong  di  Majalengka  oleh  guru  dengan  mencukur  dituntut melanggar  Pasal  77  huruf  a  dan  Pasal  80  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  dan Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana tentang Perbuatan yang tidak menyenangkan bahwa guru tidak bisa  dipidanakan  saat  menjalankan  profesinya  melakukan  tindakan  pendisiplinan  terhadap siswa.
Selain itu dibutuhkannya peraturan internal sekolah yang dibuat bersama-sama antara Pimpinan Sekolah, Guru, dan Orang tua/wali murit untuk dijadikan standar dalam penegakan disiplin  bagi  peserta  didik.  Dengan  peraturan  internal  sekolah  seperti  ini,  guru  dalam menjalankan tugas dan profesinya mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena guru sudah memiliki  patokan  atau  ukuran  yang  jelas  sanksi  apa  yang  akan  dijatuhkan  sebagai  bentuk penegakan disiplin.
Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum bagi guru ditujukan pada pembentukan sikap,  tidakan  dan  atau  perbuatan  dari  guru  dalam  pelaksanaan  tugas  keprofesiannya  ketika berhadapan  dengan  peserta  didik.  Apa  yang  dilakukan  oleh  guru  dalam  pelaksanaan  tugas profesinya  tidak  selalau  dianggap  sebagai  perbutan  melawan  hukum  yang  pada  akhirnya dikriminalisasikan.

## KESIMPULAN
Guru  merupakan  pendidik  profesional  dalam  pelaksanaan  tugas  kepropesionalannya wajib memiliki kompetensi. Guru harus mengetahui dan memahami kompetensi  yang wajib dimilikinya sebagaimana ditentukan undang-undang. Guru melaksanakan tugas keprofesiannya harus  memahami akan  hak  dan  kewajibannya.  Dengan  memahami  kompetensi,  dan  hak  dan kewajibannya,  guru  dapat  terhindar  dari  berbagai  permasalahan  dalam  pelaksanaan  tugas profesinya. Guru dalam pelaksanaan tugas keprofesiannya mendapatkan perlindugan Hukum.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
Perlindungan  Hukum  bagi  Guru  dapat  berupa:  penetapan  norma  perlindungan  hukum, Kerjasama PGRI dan POLRI berkaitan dengan permasalahan hukum guru, dan jurisprudensi.

## SARAN
Penyelesaian  masalah  guru  dalam  menjalankan  tugas  pendidikan  dan  pengajaran hendaknya  lebih  mengutamakan  pendekatan  nonlitigasi  dari  pada  pendekatan  litigasi  yang dijadikan  ultimum  remidium  sebagai  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa guru dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu disatu sisi memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengajar, dan disisi lain dituntut untuk tidak  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  sebagaimana  ditentukan  dalam  undang-undang perlindungan anak. Begitu pula agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai batasan tugas guru  dalam  menjalankan  pendidikan  dan  pengajaran,  maka  perlu  adanya  singkronisasi  dan harmonisasi undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dan dosen, dan undang-undang perlindungan anak.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452

## DAFTAR PUSTAKA
Ardi,  Minal.  (2013).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Guru  di  Pontianak  (Studi  tentang Implementasi Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen”, Jurnal Edukasi, Vol. 11. No. 2 Desember.
Ariawati, Ketut Novi. (2017). “Bagaimana Cara Menjadi Guru Profesional Dalam Menigkatkan Hasil Belajar Siswa Dan Memperbaiki Pendidikan di Indonesia”, ResearchGate, March. Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah, 3 , (2), 143- 153. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154.
Fajaruddin, (2014),“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi”, Varia Justicia, Vol. 10 No.2 Oktober.
Harun. (2016). “Perlindungan Hukum Profesi  Guru Dalam Prespektif Hukum Positif”, Jurnal Law and Justice Vol. 1 No.1 Oktober
Komara, Endang. (2016). ”Perlindungan Profesi Guru di Indonesia”, Mimbar Pendidikan, 1 (2) September.
Kunandar. (2009). Guru Profesional Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, Jakarta, Rajawali Perss.
Makalah Hakikat Pendidikan, (2016). WWW. Mediapustaka.com ., Senin, 21 Oktober.
Manizar, Elly. (2016). ”Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Pembelajaran”, Tadrib, Vol. 1. No. 2. Desember.
Mansur,  Mochamad.  (2016)  "Perlindungan  Hukum  terhadap  Profesi  Guru  Dikaitkan  dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”, Suara Bojonegoro, sabtu, 26 Nopember.
Mavianti,  (2019),  “Perbedaan  Hasil  Belajar  Pada  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam (PAI) Berdasarkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas X SMA Swasta Al-Hidayah Medan”, Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam , Vol. 11, No.1, Juni.
Nurmala,  Leni  Dwi.  (2018).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Pendidik”,  G orontalo Law Review, Vol. 1- No. 1 –April.
Pasaribu,  Asbin,  (2017),  “Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dalam  Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah”, Jurnal Edu Tech, Vol. 3, No. 1
Pedoman Kerja Antara POLRI dan PGRI Nomor: B/53/XII/2012, Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012  Tentang  Mekanisme    Penanganan  Perkara  Dan  Pengamanan Terhadap Profesi Guru.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru
Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah, 2 , (1), 139-157. https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1144
Ramlan. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Guru dari Tindakan Semena-Mena badan/Pejabat Tata  Usaha  Negara, Kupulan  Jurnal  Dosen  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara, 14 Agustus.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 79-93 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3452
Saat,  Sulaiman.  (2015).  “Faktor-Faktor  Determinan  Dalam  Pendidikan  (Studi  Makna  dan Kedudukannya dalam Pendidikan)”, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 8 No. 2, Juli – Desember.
Sahbir, U.M. (2015). “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik (Tugas dan Tanggungjawab, hak dan kewajiban, dan Kompetensi Guru”, Auladuna, Vol.2 No. 2 Desember.
Soekanto, Soerjono. (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Sudirman. (2008). Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta, RajaGrafindo Persada. Sukiman.  (2016).  ”84  Persen  Siswa  Indonesia  Alami  Kekerasan  di  Sekolah”, Kompas.Com. Selasa, 29 November: 16:00 Wib
Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Uno, Hamzah B. (2009). Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.
Winkel. (2005). Psikologi Pengajaran. Jakarta. Gramedia Pustaka.
Yusutria.  (2017).  “Profesionalisme  Guru  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia”, Jurnal Curricular, Vol. 2 No, 2.