## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ADAT DIAPPATONGKOI
A. Sutra Tenri Awaru 1 , Zulfahmi Alwi 2, A. Intan Cahyani 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : : Sutrata99@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan penulisan ini adalah perspektif hukum Islam tentang adat diappatongkoi tanah  (studi  kasus  kecamatan  gantrang  kabupaten  Bulukumba)  pokok  masalah  yaitu: bagaimana praktek adat diappatongkoi tanah di kecamatan gantarang kabupaten Bulukumba, bagaimana  pandangan  tokoh  masyarakat  terkait  keberadaan  adat  diappatongkoi  tanah  di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat diapptongkoi  tanah  di  kecmatan  gantarang  kabupaten  bulukumba.  penelitian  ini  berlokasi  di kabupaten bulukumba kecamatan gantarang provinsi sulawesi selatan hasil penelitian yang di dapatkan  penulis  antara  lain.  praktek  adat  diappatongkoi  tanah  di  kecamatan  gantarang dikabupaten  bulukumba  masih  marak  terjadi  karena  banyaknya  faktor  pemicu  yang menyebabkan praktek kawin lari dikecamatan gantarang kabupaten bulukumba marak terjadi, pandangan tokoh masyarakat terhadap adat diappatongkoi tanah ialah tidak manusiawi karena telah  melanggar  hak  asasi  seseorang  dan  menyebabkan  seseorang  kehilangan  haknya, pandangan hukum Islam terhadap adat diappatongkoi tnaah di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba iala tdk benar karena seharusnya apa yang menjadi ketentuan telah diatur didalam hukum Islam.
Kata Kunci: Adat Diappatongkoi Tanah, Kec. Bulukumba, Hukum Islam.

## Abstract
The  main  problem  of  this  writing  is  the  perspective  of  Islamic  law  on  customary  land diappatongkoi  (case  study  of  district  gantrang  Bulukumba  regency)  the  main  problems  are: how the practice of customary land diappatongkoi in District Gantarang Bulukumba regency, how the views of community leaders related to the existence of customary land diappatongkoi in  District  gantarang  bulukumba  regency,  how  the  view  of  Islamic  law  on  customary  land diapptongkoi  in  District  gantarang  bulukumba  regency.  this  study  is  located  in  bulukumba district  gantarang  South  sulawesi  province  the  results  of  the  study  obtained  by  the  authors include.  the  practice  of  customary  land  diappatongkoi  in  gantarang  district  in  bulukumba regency is still rife due to the many triggering factors that cause the practice of elopement in gantarang district bulukumba rife occurs, the views of community leaders on customary land diappatongkoi is inhumane because it has violated one's human rights and caused one to lose their  rights,  the  view  of  Islamic  law  on  customary  land  diappatongkoi  tnaah  in  gantarang district bulukumba IALA is not correct because it should be what has been regulated in Islamic law.
Keywords: Custom Diappatongkoi The Land, The district of Bulukumba, Islamic law.
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani

## A. Pendahuluan
Adat istiadat serta adat budaya adalah suatu peradaban dari keseluruhan  kompleks yang termasuk kedalamnya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni  moral, hukum berbagai aspek lainnya  terutama  pada  aspek  perkawinan  yang  sangat  melekat  kedudukannya  dalam kehidupan  masyarakat  sehingga  penting  untuk  menyesuaiakan  anatara  adat  dan  hukum Islam serta peraturan yang  berlaku ssebagai kebiasaan yang sangat berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat. 1 Adat akan menjadi tradisi di suatu suku bangsa dan akan menjadi sebuah jati diri pada masyarakat itu sendiri sebagai pemenuhan norma di dalam  perkawinan. 2 Di  Indonesia  sendiri  hukum  adat  adalah  hukum  yang  menhgatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi satu sama lain yang merupakan kebiaasaan yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat    yang  merupakan  peraturan-peraturan  yang dapat  sanksi  atas  pelanggaran  dan  mempunyai  kehormatan  serta  kekuatan  pengmbilan keptusan dalam masyarakat adat 3 .
Menurut Bahtiar perkawinan adalah pintu pertemuandua hati dalam gelapnya kehidupan social  yang  panjang  termasuk  hak  dan  kewajiban  yang  berbeda  harus  dilakukan  oleh masing-masing pihak agar dapat hidup rukun dan memiliki anak cucu guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. 4 Manusia  dan di ciptakan oleh Allah SWT dengan hawa nafsu dan pikiran. 5 Kawinlari adalah bentuk perkawinan yang tidak di dasarkan setelah persetujuan  wali  sah  tetapi  berdasarkan  kehendak  salu  satu  pihak  atau  kedua  yang bersangkutan.  Kawin  lari  bisa  dilangsukan  tanpa  pernikahan  atau  pertunangan  secara formal. 6
1 Edward Burnett Tylor, “Primitive  Culture:  Research Into The  Development o Mithology, Phlisophy, RElogion, Art, and Custum’’ (London : John Murray, Albermarle Street 1871),h.1.
2 Cahyani, A. Intan. "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.2 (2015): h.149.
3 Bushar Muhammad, Asas-asas hukum adat ( Jakarta: Pradaya Paramita,1975),h.19.
4 http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertianperkawinan-makala-masalah.html,(diakses pada 19 November 2021)
5 Anis,  Muhammad.  "Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Kota  Makassar." Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.2 (2018): 281-294.
6 Cahyani,  Andi  Intan.  "Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  Di  Indonesia." Jurnal  Al- Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 6.1 (2019). h. 119.
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
Dalam perkawinan yang terjadi di Indonesia selain Undang-Undng No.1 tahun 1974 dan hukum Islam, hukum adat memliki peran yang sangat penting di dalam suatu masyarakat yang memiliki peradaban, karena memiliki akibat perkawinan yang paling pentung ialh masyrakat  membutuhkan  suatu  norma  yang  mengatur  tentang  syarat-syaart  dalam pelaksaannya karena perkawinan merupakan pemenuhan fungsi biologis dan kebutuhan akan kasih sayang . 7 Perkawinan pun dapat menjaga nilai-nilai kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang sangat dilarang dan diharamkan 8
Di  Indonesia  sendiri  yang  berlatang  belakang    Negara  yang  memiliki  banyak  Pulau pastinya juga memiliki banyak adat yang  berbeda dan tentunya tradisi  pernikahan yang berbeda dan adat istiadat yang  berbeda sebagai  mana telah dijelaskan di dalam QS.Ar- Rum /30:21.
َو ٗةَّدَوَّم مُكَن ۡيَب َلَعَجَو اَهۡيَلِإ ْآوُنُك ۡسَتِ ل ا ٗج ََٰو ۡزَأ  ۡمُكِسُفنَأ  ۡنِ م مُكَل َقَلَخ  ۡنَأ ٓۦِهِت ََٰياَء  ۡنِمَو َنوُرَّكَفَتَي  ٖم ۡوَقِ ل  ٖت ََٰيٓ َلَ َكِل ََٰذ يِف َّنِإ  ًۚ ةَم ۡحَر
Terjemahanya:
“Dan diantara kekuasaan-Nya Dia menciptakan  untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya  dan dijjadikan – Nya di antaramu kasih sayang . Sesungguhnya pada yang demikian  itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
Manusia  di  ciptakan  untuk  mendedikasikan  diri  untuk  Allah  dalam  semuanya  aktivitas apapaun. Memenuhi naluri manusia salah satunya adalah pencapaian biologis. Allah SWT mengatur  kehidupan  manusia  dalam  menyalurkan  biologisnya  dengan  melaksanakan perkawinan. Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan maka  terbentuklah  ikatan  secara  resmi  antara  dua  orang  yang  berlainan  jenis  kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan mejadi suatu keluarga 9
Di kalangan masyarakat Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba memeiliki factor- faktor  yang  menjadi  pemciu  utama  mengapa  banayak  pasangan  yang  melangsungkan perkawinan lari.
1. Karena  berbedanya  anggapan  dari  Keluargaa  belah  pihakk  hal  iti  di  tandai dengan tak inginnya anakanya di  nikahkan dengan Keluarga yang biasa-biasa
7 Aisyah,  Nur.  "Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Perkawinan  Dibawah  Tangan." Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5.2 (2018), h. 259.
88 WahbaAl-Zuhaili ,FiqhIslam Waaddilatuhu: Pernikahan,Talak,Khulu’Ila’,Li’an,Zihar dan Masa Iddah (Terj: Abdul Haiyye Al-Kattani,dkk ), Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani,2011),h 40.
9 Abdul  Halim  Talli,  “Tugas  dan  fungsi  Badan  Penasihatan  Dan  Pelastrian  Perkawinan  (BP4)  Di Kabupaten Gowa “, Jurnal Al-Qadau , Vol 6.2 ,Desember 2019,h 134.
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
saja.
2. Perbedaan  Kasta,  Biasanya  ini  factor  paling  mencolok  di  tengah-  tengah keluarga bangsawan maupun keluarga dari Suku lain. Biasanya dari Suku Bugis (Andi), biasanya mereka tidak akan menikahkan anaknya yang tidak segolongan dengan mereka jika kalau laki-lakinya nnon (Andi) mereka enggan menikahkan anak perempuannya karena nanti anaknya tidak boleh memakai gelar Andi.
Karena  semakin  banyaknya  kasus  kawin  lari  di  tengah  zaman    seperti  ini  yang  sangat liberal dan menjunjung tinggi kebebasan saat ini sehingga banyak sekali terjadi di dalam msyarakat soal pernikahn tanpa persetujuan atau izin orang tua, unik nya di Kecamatan Gantarang jika ada pasangan yang melangsungkan kawin lari ama akan berimplikasi pada pembatasan hak waris, dan apanila mereka telah melangsungkan kawin lari maka sudah di  pastikan  tidak  boleh  kembali  ke  Kampung  halammnya  dan  mencari  hak  waris  atas dirinya dan Anakmya. 10
Perkawinan  dalam  masyarakat  Bulukumba  yang  memiliki  perbedaan  Budaya  dengan Suku  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan,  kehidupan  pada  masyarakat  adat  Bulukumba memeliki  adat  yang  sangat  kuat  dan  melekat.  Adapun  beberapa  jenis-jenis  perkawinan yang terjadi di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba:
a. Silariang
Silariang atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Makassar maupun suku lainnya dan berkonsekuensi siri ( harga diri ). 11
b. Dilariang
Di mana perempuan yang membawa lari laki-laki.
c. Annyala Kalotoro
Anyyala  kalotoro ialah  dimana  seorang  Perempuan  mendatangi  Rumah  pak Imam dan meminta di ikahkan dengan Lelaki yag telah menghamilinya.
Di Kecamatan  Gantarang tersendiri yang palung  banyak terjadi ialah kawin lari  karena adanya berbagai factor penyebab mengapa banyak pasangan yang lebih meimilih kawin
10 Amirullah, Amirullah, Lomba Sultan, and Supardin Supardin. "Eksistensi hibah yang Diperhitungkan sebagai warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 8.2 (2021): h.39.
11 Ana Rahmayanti,Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
lari. Islam telah menegaskan perkawinan mitzagan ghalizan (perjanjian yang sangat kuat )  karena  syarat  perkawinan  dalam  Islam  terkait  di  mensi  teologis,  filosofis,  dan sosiologis. 12
Dalam Proses Kawin lari Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumb, mereka sepakat untuk  bertemu  di  suatu  Tempat  dan  meranvakan  meraka  akan  pergi  kemana,  tetapi biasanya setelah melangsungkan perkawinan selama 2 atau sampai 3 Tahun mereaka akan mengeluh  tentang  ekonomi  mereka  dan  dari  situlah  meraka  ingin  pulang  ke  Kampung halaman dan berharap boisa mendapatkan hak waris dari orang tua mereka dan dari sitylah merka  sudah  di  anggap  mati  atau  sering  akli  di  sebut  ( Di  appatongkoi  tanah ).  Di Appatongkoi  Tanah ialah apabila seseorang telang melangsungjan kawin lari  dan ingin madeceng ( Nikah resmi ) maka sudah tidak di izinkan lagi karena masyarakat di kampung halammnya atau dalam keluarganya mereka sudah dianggap mati atau di humpuni tanah ( Di tamping tanah).

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data, analisis, metode wawancara ataupun observasi lapangan. 13
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  peneliti,  tyaitu  sebagao  berikut  :  Pendekaatn Normatif,  yaitu  pendekatan  dengan  berdasarkan  dari  segi  ajaran  agama  Islam  seperti sumber  hukum  Islam,  Pendekatan  Yuridis,  yaitu  pendekatan  dengan  berdasarkan  pada perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 14

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktek  Adat  Diappatongkoi  Tanah  Di  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten Bulukumba
Ditulis  Secara  geografis  Kabupaten  Bulukumba  merupakan  sebuah  daerah  yang
12 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Perkawinan  Dibawah  umur  (DIni  )  “ Jurnal  Al-Qadau Vol  13  No.1, 2015.h.15
13 Ahamd Tanzeh, Matode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 39
14 Ahamd Tanzeh, Matode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 39
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
lokasinya terletak di Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota  Kabupaten  ini  terletak  di  Kecamatan  Ujung  Bulu.  Berdasarkan  data  BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memeliki luas wilayah 1.154,58 km 2 dan berpenduduk 437.610 jiwa.Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan.27 kelurahan, serta 109 desa. 15
Kabupaten  Bulukumba  terletak  pada  kordinat  anatara  5°20  sampai  5°40  Lintang selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. Secara administrative, Kabupaten Bulukumba mempunyai batas daerah sebagai berikut :
a. Sebelah utara : Kabupaten Sinjai
b. Sebelah Selatan : Kabuoaten Kepulauan Selayar
c. Sebelah Timur:Teluk Bone
d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng.
Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni daratan  tinggi  pada  kaki  Gunung  Bawakaraeng-Lompobattang,  dataran  rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak diujung bagian selatan ibu kota Provinsi  Sulawesi  Selatan,  terkenal  dengan  industry  perahu  pinisi  yang  banyaak memberikan nilai tambah ekonimi bagai masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Kabupaten  Bulukumba  memeliki  tujuh  Kecamatan  pesisir,  yaitu:  Kecamatan Gantarang, Kecamatan ujung bulu, Kecamatan ujung loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan  Bontotiro,  Kecamatan  Kajang  dan  Kecamatan  Herlang.  Daerah bergelombang  dengan  ketinggian  anatara  25  s/d  100  meter  dari  permukaan  laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro,Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d diatas 500 meter dari permukaan  laut  meliputi  bagian  dari  Kecamatan  Kindang,  Kecamatan  Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.
Wilayah  Bulukumba  lebih  didominasi  dengan  keadaan  topografi  dataran  rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi
15 http:/id.m.wikipedia.org.wiki.kabupaten_Bulukumba  (diakses pada 8 Januari 2022)
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
hamper berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mancapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar anatara 23,82°C-27,68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanamana perkebunan. 16
Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah “Legenda Modern “ dalam kancah peraturan kebudayaan nasional, melalui industry budaya dalam perahu, baik itu  perahu  jenis  pinisi  padewakkang,  lambo,  pajala,  maupun  jenis  lepa-lepa  yang telah  berhasil  menguatkan  nama  Bulukumba  di  dunia  internasional.  Kata  layar memeiliki  peraturan  terhadap  adanya  subjek  yang  bernama  perahu  sebagai  suatu refleksi kreatifitas masyrakat Bulukumba.
Asal mula adat diappatongkoi tanah ialah pada zaman dahulu, pernah ada anak arung ( raja ) yang menjalin hubungan asmara dengan budaknya, dia mulai jatuh cinta dan menjalani  hubungan  secara  sembunyi-sembunyi.  Pada  akhirnya  Ayah  dari  Gadis tersebut mengetahui cinta terlarang anaknya denagn seorang Budak, maka Ayah dari gadis itu membuang budaknya dan berkata bahwa anaknya tidak pantas bersanding dengan  seorang  budak  rendahan.  Tapi  sianak  perempuan  tersebut  menolak,  dan disuatu malam anak perempuan tersebut menyusun rencana dengan budaknya bahwa mereka akan pergi jauh dan melangsungkan kawin lari.
Mengetahui  anaknya  melangsungkan  kawin  lari arung tersebut  sangat  marah  dan memberi  sanksi  terhadap  anaknya  bahwa  tindakan  yang  mereka  lakukan  adalah tindakan yang sangat memalukan, dan mencoreng nama baik keluarga. Maka arung tersebut  mengambil  tindakan  dengan  maksud  tak  ada  lagi  kejadian  seperti  itu terulang kembali, maka arung tersebut mengeluarkan pendapat bahwa seorang anak melangsungkan perkawinan lari maka anak tersebut dianggap sudah meninggal dan orang Gantarang menyebutnya dengan diappatongkoi tanah dan sanksi terbesarnya ialah hak warisnya dicabut dan otomatis sudah tidak menjadi ahli waris lagi dalam keluarganya  karena  sudah  dianggap  meninggal  dunia,  maka  dari  itu  Masyarakat Gantarang masih melangsungkan adat tersebut. 17
16 https://id.m.wikipedia.org.kabupaten_Bulukumba (diakses pada 8 januari 2022)
17 Ambo Cenning (42 Tahun), kepala desa polewali , wawancara, Bulukumba 15 November 2021)
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
Praktik  Adat  diappatongkoi  tanah  masih  berlangsung  hingga  saat  ini  masyarakat disana  bahkan  menyiapkan  sebuah  lahan  yang  berisikan  nama-nama  anak  mereka yang  sudah  melangsungkan  kawin  lari,  akan  tetapi  yang  dapat  masuk  kedalam tersebut hanya orang-orang tertentu.
Sistem  perkawinan  pada  Masyarakat  Sulawesi  Selatan,  tidak  saja  merupakan peraturan  antara  dua  insane  yang  berlainan  jenis,  akan  tetapi  sudah  merupakan peraturan  antara  dua  keluarga  besar.  Jika  melihat  suatu  upacara  perkawinan  adat sepertinya banyak biaya yang digunakan, sehingga bisa mendapat kritik dari orang- orang luar. Akan terapi harus diingat bahwa sesuatu perkawinan itu, bagi orang bugis sifatnya  abadi.  Sulit  untuk  melakukan  perceraian,  karena  pada  hakikatnya perkawinan itu bukanlah perorangan yang kawin, melainkan dua keluarga besar yang kawin.
Piilihan pasangan hidup bukanlah urusan pribadi, tetapi merupakan urusan keluarga dan  kerabat.Disinilah  menandakan  bahwa  peran  orang  tua,  keluarga  dan  kerabat sangat  dominan  dalam  mencarikan  jodoh  dan  melaksanakan  perkawinan  puta- putrinya.Karena itu dalam  mendapatkan jodoh  untuk  anak-anaknya, maka seorang orang  tua  ataupun  kerabat  harus  lebih  selektif.  Diperlukan  pertimbangan- pertimbangan  yang  matang  dari  berbaagai  pihak  keluarga  maupun  kereabat  dekat lainnya.Sebab  bila  terjadi  suatu  perkawinan  berarti  dengan  sendirinya  terjadi  pula pertautan dan keluarga besar menjadi satu. 18
Dalam  perjalanan  sejarah  masyarakat  di  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten Bulukumba khususnya di Desa Polewali ada bermacam-macam bentuk perkawinan yaitu:
1) Silariang , atau kawin lari adalah perkawinan yang menyimpang dari aturan adat orang Sulawesi Selatan.
2) Dilariang ,  ialah  laki-laki  membawa  lari  perempuan  ke  tempat  yang  lebih jauh guna melangsungkan kawin lari.
3) Annyala  Kalotoro ,  ialah  gadis  yang  kerumah  imam  yang  tidak  disertai
18 Nur alam saleh, “Annyala dalam perkawinan adat orang makassar” jurnal walasuji vol 5,No.1 Juni 2014 )
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
dengan adanya laki-laki. 19
Di desa Polewali ada banyak kasus kawin lari di tahun 2019 ada 4 orang pasangan muda  mudi  yang  melangsungkan  kawin  lari,  dan  di  tahun  2020  ada  1  orang  yang melangsungkan  kawin  lari  dan  di  tahun  2021  belum  ada  laporan  dari  masyarakat setempat.  Biasanya  yang  paling  marak  melaksanakan  kawin  lari  ialah  remaja  di bawah  umur  atau  remaja  yang  hamil  diluar  nikah,  kebanyakan  dari  mereka  masih duduk di bangku sekolah dan bahkan ada yang sudah merencanakana dengan matang untuk melakukan kawin lari. 20
Praktek  kawin  lari  yang  dilakukan  di  Desa  polewali  dinyatakan  tidak  sah  karena melanggar adat dan budaya. Warga sekitar menyatakan bahwa tindakan kawin lari adalah tindakan paling memalukan, selain tidak memiliki wali nikah yang sah ia juga mencoreng  nama  baik  keluarga  masing-  masing.  Kawin  lari  yang  dilakukan masyarakat  Kecamatan  Gantarang    sangat  tidak  baik  menurut  hukum  adat  yang berlaku di daaerah tersebut, pasalnya adat itu sudah lama dan masih terjaga hingga saat ini 21
Materil  hukum  perkawinan  dalam  peradilan  Agama  merupakan  subtansi  dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena tidaklah mungkin dalam sebuah putusan yang dihasilkan oleh Badan Peradilan Agama tanpa merujuk pada Undang-Undang yang diberlakukan oleh sebuah Negara kehadiran hukum materil perkawinan akan membawa  ruh  yang  segar  dalam  mengimplementasikan  kewenangan  Peradilan Agama itu sendiri. Ada tiga kekhususan Pengadilan Agama, pertama: sebagai badan peradilan  bagi  yang  muslim.  Kedua;  sebagai  peradilan  yang  mengimplemntasikan hukum  syariah  dengsn  Undang-Undang  Negara,  keputusan  hakim,  doktrin hakim.Ketiga;  sebagai  badan  peradilan  yang  meneggakan  hukum  perdata  dan prakteknya. 22
Kawin  lari  tidak  mendapatkan  layanan  public  di  instansi  pemerintah  karena dilakukan tidak SAh akibat tidak adanya wali SAH makanya segala bentuk hubungan
19 Hasbi (46 Tahun) Tokoh Agama, wawancara ,bulukumba (16 november 2021)
20 Kamrianto (34 Tahun) Staf Desa polewali, wawancara , bulukumba (16 November 2021)
21 Abd.Rappe (63 Tahun) Tokoh masyarakat , wawancara , bulukumba (15 November 2021)
22 Jamal Jamil “Hukum materil perkawinan di Indonesia”, jurnal Al-qadau Vol 4, No 2 2017
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
hukum yang berkaitan dengan adminstratif perkawinan tidak dapat dilakukan, selain itu apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus kawin lari yang diaalami oleh anaknya maka seseuai dengan ketentuan Hukum, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum.
Hukum kawin lari menurut Undang-Undang Perkawinan di  Indonesia bahwa pada daasarnya  kawin  lari  sebenarnya  masih  berada  dalam  kategori  kawin  siiri  karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia, hanya saja wali nikah dalam hal  ini  adalah  wali  yang  tidak  sah,  demikian  juga  dengan  para  saksi  dan  pegawai pencatat  perkawinanya.  Akibat  hukum  kawin  lari  menurutUndang-Undang Perkawinan  di  Indonesia  merupakan  perbuatan  hukum  dan  menimbulkan  akibat hukum  kawin  lari  selalu  mendapati  masalah  dalam  adminstratif  Negara  tidak mendapatkan buku nikah dari KUA dan Negara tidak mengakui kawin lari.
2. Pandangan  Tokoh  Masyarakat  Terkait  Keberadaan  Adat  Diappatongkoi Tanah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
Ditulis Pandangan Masyarakat terhadap adat diappatongkoi tanah sangat wajar bagi mereka  apalagi  jika  warga  itu  adalah  sesepuh  dikampung  tersebut,  karena  selain mempermalukan  keluarga  dia  juga  menikah  secara  tidak  sah  tanpa  adanya didampingi dengan wali yang sah secara hukum dan dalam pandangan hukum Islam. Tetapi  Tokoh  masyarakat  di  Desa  Polewali  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten Bulukumba, tidak setuju dengan sanksi terhadap seorang anak yang melangsungkan kawin  lari  karena  sanksinya  berupa  dengan  pencabutan  hak  waris  yang  hanya  di ucapkan secara lisan tanpa di dasari dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 23
Tokoh Masyarakat di desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, telah  melakukan  beberapa  tindakan,  akan  tetapi  warga  disana  masih  sangat  kekeh dengan kepercayaan mereka, dimulai dengan cara mendamaikan orang tua dengan anaknya, membujuk orang tua untuk menerima kembali anaknya, dan memberikan pengertian  kepada  orang  tua  agar  menerima  kembali  anakanya  dan  menikahkan
23 Busyahan (42 Tahun) Tokoh Masyarakat, wawancara ,bulukumba (17 November 2021)
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
anaknya secara sah dan mengambalikan hak warisnya kembali. 24
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata,  belu  terdapat kodifikasi. Hal ini berati bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlku hukum yang berbeda-beda, seperti:
a Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing- masing daerah masih diatur secara berbeda-beda
b Hukum  waris  Islam,  bagi  mereka  yang  bneragama  islam  (sebagian penduduk Indonesia yang beragama islam). Hukum wris islam ini diatur dalam  instruksi  Presiden  No;1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI)
c Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentua dalam KUHPerdata (BW). Hukum waris diatur bersama- sama dengan hukum benda, alasannya:
1) Hukum  waris  dianggap  sebagai  suatu  hak  kebendaan  (Pasal  528 KUHPerdata)
2) Hukum  waris  merupakan  salah  satu  cara  yang  ditentukan  secara limitative  oleh  UU  untuk  memperoleh  hak  milik  (Pasal  584 KUHPerdata) 25
Tetapi    berbeda  di  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten  Bulukumba,  para  orang membatalkan hak waris anaknya dengan alasan :
a) Akibat  kawin  lari,  jika  seorang  anak  melangsungkan  kawin  lari  maka tidak berhak mendapatkan hak waris.
b) Hamil  diluar  nikah,  jika  seorang  anak  perempuan  hamil  diluar  nikah maka anak perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan hak waris dari kedua  orang  tuanya,  alasannya  pun  logis  karena  sianak  itu  telah mempermalukan dan mencoreng nama baik keluarga.
c) Membawa kabur anak orang lain (Malariang), jika seorang anak laki-laki
24 Ambo Cenning (42 Tahun) Kepala desa, Wawancara ,bulukumba (15 November 2021)
25 Suroso,  Joko  Trio.  "PEMBATALAN  PEMBERIAN  AKTA  HIBAH  YANG  MELANGGAR LEGITIEME  PORTIE  DITINJAU  DARI  PERSFEKTIF  HUKUM  PERDATA  INDONESIA." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 20.2 (2021): 46-54.
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
membawa kabur anak perempuan orang lain maka anak laki-laki tersebut tidak  berhak  menerima  hak  waris  dari  orang  tuanya,  karena  secara sengaja anak laki-laki tersebut menolak dengan tindakan hak warisnya. 26
Pemerintah  setempat  sudah  melakukan  berbagai  cara  membujuk  para  orang  tua korban akibat kawin lari dengan tujuan memberikan hak waris atas orang tua anaknya dan  menerima  kembali  anaknya  untuk  memperbaiki  segala  kesalahan,  akan  tetapi Masyarkat  di  Desa  Polewai  masih  bersih  keras  mempertahankan  adat  dan  budaya yang  sedari  dulu  terjaga.  Selain  itu  pemerintah  juga  berupaya  agar  mendamaikan keluarga  belah  pihak  guna  memperbaiki  hubungan  antara  kedua  keluarga  yang bermasalah.  Pemerintah  setempat  juga  merasa  tidak  setuju  jika  para  orang  tua mencabut hak waris anaknya dengan alasan kawin lari. 27
Menurut  pemahaman  masyarakat  setempat  orang  tua  boleh  mecabut  hak  waris anaknya  atau  mengubah  apapun  isi  dari  surat  wasiat,  meskipun  pencabutan  hak warisnya  berupa  ucapan  secara  lisan  ataupun  perbuatan,  menurut  ulama  mazhab hanafi pembatalan wasiat  secara lisan adalah sikap mengingkari wasiat yang telah diakadkan.  Sedangkan  wasiat  yang  dibatalkan  melalui  perbuatan  adalah  melalui tulisan  ataupun  perbuatan-perbuatan  yang  menunjukkan  penarikan  kembali  wasiat dan dilakukan dihadapan saksi-saksi 28
Penghapusan opsi dalam perkara waris ini terdapat dalam pasal 50 ayat 2 UU No.3 Tahun 2006 , yang mana jika terjadi sengketa hak milik pada perkara yang menjadi kompetensi  absolut  dari  Peradian  Agama,  maka  penyelesainya  ditentukan berdasarkan  agama  apara  pihak  yang  bersengketa.  Dengan  demikian  jika  pihak bersengketa beragama Islam maka sengketa warisnya menjadi kewenangan mutlak dari  pengadilan  agama.  Hal  ini  merupakan  penjabaran  dari  asas  personalita keIslaman yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2,alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1) UU No.7/1989 yang direvisi oleh UU No.3/2006. 29
26 Ambo Cenning (42 Tahun) Kepala Desa Polewali, Wawancara , Bulukumba ( 15 November 2021)
27 Ambo Cenning (42 Tahun) Kepala desa Polewali, Wawancara , Bulukumba (15 November 2021)
28 Abd. Rappe (63 Tahun) Tokoh Masyarakat, wawancara , Bulukumba, (15 November 2021)
29 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta:Kencana,2005) 60
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
Permasalahan pertama yang dihadapi msyarakat gantarang ialah mencabut hak waris tanpa  adanya  hukum,  mereka  mencabut  hak  waris  anakanya  secara  sepihak  tanpa melihat  dan  mengerti  hukum  Islam  yang  sebenarnya.  Padahal  jika  dilihat  dari  sisi hukum  Islam  hak waris  tidak akan tercabut   jika seseorang melangsungkan kawin lari 30
“ Sangat tidak manusiawi jika hak waris seseorang dicabut dengan alasan melakukan perkawinan  lari  padahal  jika  seorang  anak  kembali  madeceng  (kembali  untuk meminta  maaf  kekeluarga)  itu  sudah  bisa  diterimah  dan  mendapatkan  haknya kembali” 31
Padahal unsur penghalang dalam kewarisan :
a) Berlainan Agama
b) Perbudakan
c) Pembunuhan
Unsur  tersebut  adalah  factor  penghalang  mengapa  seseorang  bisa  tercabut  hak warisnya. Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang  seluas-luasnya  sebagai  individu  untuk  berbuat  apa  saja  atas  benda  yang dimilikinya termasuk harta kekayaanya menurut kehendaknya. 32
Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama) perbuatan yang dilakukan pemiik harta  kekayaan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  unsure  individuals  dapat mengakibatkan  kerugian  pada  ahli  waris  sehingga  Undang-undang  memberikan batasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris. 33
Padahal Allah SWT, menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11:
ُمُكي ِصوُي َُّللّٱ ٓيِف ۡمُكِد ََٰل ۡوَأ ِرَكَّذلِل ُل ۡثِم ِ ظَح ًِۚن ۡيَيَثنُ ۡلَٱ نِإَف َّنُك ٗءٓاَسِن َق ۡوَف ِن ۡيَتَن ۡثٱ َّنُهَلَف اَثُلُث اَم َكَرَت نِإَو ۡتَناَك ٗةَد ِح ََٰو َهَلَف ا ًُۚف ۡصِ نلٱ ِه ۡيَوَبَ ِلََو ِ لُكِل ٖد ِح ََٰو اَمُه ۡنِ م ُسُدُّسلٱ اَّمِم َكَرَت نِإ َناَك ۥُهَل ًۚ دَلَو نِإَف ۡمَّل نُكَي ۥُهَّل دَلَو ٓۥُهَث ِرَوَو ُهاَوَبَأ ِهِ مُ ِلَِف ًُۚثُلُّثلٱ نِإَف َناَك ُهَل ٓۥ ةَو ۡخِإ ِهِ مُ ِلَِف ًُۚسُدُّسلٱ نِم ِدۡعَب ٖةَّي ِصَو ُي ًۚاٗع ۡفَن  ۡمُكَل  ُبَر ۡقَأ  ۡمُهُّيَأ  َنوُر ۡدَت  َلَ  ۡمُكُؤٓاَنۡبَأَو  ۡمُكُؤٓاَباَء  ٍۗ ن ۡيَد  ۡوَأ ٓاَهِب ي ِصو َنِ م  ٗةَضي ِرَف ٍَِّۗللّٱ َّنِإ ََّللّٱ َناَك ا ميِلَع ا ٗميِكَح Terjemahnya:
30 Ahmadtaufiq (26 tahun ) Wawancar a, bulukumba (17 November 2021)
31 Ahmad taufiq (26 tahun ) Wawancar a, bulukumba (17 November 2021)
32 Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah . Hukum Kewarisan ,h.13
33 Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah . Hukum Kewarisan ,h.14
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
“Allah  mensyariatkan  (mewajibkan)  kepadamu  tentang  (pembagian  warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan)  itu  seorang  saja,  maka  dia  memperoleh  setengah  (harta  yang ditinggalkan).  Dan  untuk  kedua  ibu-bapak,  bagian  masing-masing  seperenam  dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat  sepertiga. Jika dia (yang  meninggal) mempunyai  beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah  (dipenuhi)  wasiat  yang  dibuatnya  atau  (dan  setelah  dibayar)  utangnya. (Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” 34
Ayat diatas sudah sangat menjelaskan bahwa setiap anak mendapatkan hak warisnya dan berhak akan warisan yang telah di tetapkan oleh orang tuanya.
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Diappatongkoi Tanah Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  199  ayat  1  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan  kedua  belah  pihak.  Pada  Pasal  203  ayat  (2)  KHI  disebutkan  bahwa bilamana surat wasiat dicabut, sesuai dengan Pasal 199 KHI maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Dengan demikian apabila calon penerima  wasiat  telah  menyetujuinya  atau  tidak  menarik  kembali  persetujuannya maka wasiat tidak dapat dicabut. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan dan dicabut apabila telah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.
Pembatalan dan pencabutan wasiat dalam konstrusi hukum merupakan dua hal yang berbeda. Pembatalan wasiat dalam konstruksi hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan  gugurnya  wasiat  yang  dibuat  oleh  pewasiat  karena  tidak  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditentukan  secara  yuridis  dan  normatif,  baik  syarat  bagi  si
34 Departemen Agama R.I Al-Qur’an dan terjemahnya , ( Bandung : Cordoba Intersanional), h.78
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
pewasiat, orang yang menerima wasiat maupun bagi objek (harta) yang diwasiatkan. Pembatalan dapat dilakukan sendiri oleh orang yang berwasiat ketika ia masih hidup, atau dengan penetapan hakim manakala pewasiat telah meninggal dunia, yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KHI, dikarenakan ada kepentingan ahli waris yang dirugikan, misalnya  pewasiat  mewasiatkan  lebih  dari  sepertiga  atau  seluruh  harta  miliknya kepada orang lain, maka pihak ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan wasiat  tersebut.  Kemudian  mengenai  pencabutan  wasiat  lebih  terkait  dengan kepentingan  subjektivitas  dari  pewasiat.  Pencabutan  wasiat  hanya  diperbolehkan manakala  terdapat  alasan  tertentu  yang  dibenarkan  oleh  syara’  maupun  peraturan perundangundangan  di  Indonesia.  Sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam  Q.S  Al Baqarah ayat 181 yang dimana, Allah Swt mengancam siapa saja yang mengabaikan wasiat atau menggantinya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’.
Adapun masalah pencabutan hak waris atau adat diappatongkoi tanah boleh dilakukan oleh  pemberi  wasiat  sendiri  selama  ia  masih  hidup,  jika  dipandang  ada  yang  lebih berhak  atas  harta  yang  menjadi  objek  waris  itu.  Karena  warisan  adalah  suatu pemberian yang hanya boleh dilaksanakan jika pemberi warisan meninggal dunia.
Menurut Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bahwa : (1) Pewasiat dapat  mencabut  wasiatnya  selama  calon  penerima  wasiat  belum  menyatakan persetujuannya  atau  menyatakan  persetujuannya  tetapi  kemudian  menarik  kembali; (2)  Pencabutan  wasiat  dapat  dilakukan  secara  lisan  dengan  disaksikan  dengan  dua orang saksi atau tertulis dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris; (3) Bila wasiat  dilakukan  secara  tertulis  maka  pencabutannya  hanya  dapat  dilakukan  secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris; (4) Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.
Dengan  demikian  apabila  calon  penerima  wasiat  telah  menyetujuinya  atau  tidak menarik  kembali  persetujuannya  maka  wasiat  tidak  dapat  dicabut,  karena  KHI
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
memandang  bahwa  jika  telah  terjadi  persetujuan,  maka  wasiat  tidak  lagi dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak melainkan dua

## D. Penutup
Berdasarkan  apa  yang  diuraikan  di  aats  dan  juga  hasil  penelitian  mengenai  Tinjauan Hukum Islam terhadap adat di appatongkoi tanah dan kewarisan di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba maka dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Kendala yang dialami ialah orang tua yang mencabut hak warisnya dengan alasan kawin lari  dan tidak menerima anaknya kembali  dengan alasan apapun  meskipun anaknya sudah memiliki anak dan sudah dalam tahap proses menikah sah. Sehingga menyulitkan pemerintah untuk mendamaikan antara orang tua dan anak.
2. Pandangan  tokoh  masyarakat  terhadap  adat  di  appatongkoi  tanah  ialah  tidak manusiawi dan disebut melanggar hukum Islam karena telah memutuskan hak waeis seseorang  dengan  alasan  yang  sama  sekali  tidak  masuk  akal  dan  tidak  sesuai prosedur hukum yang ada di Indonesia.
Pandangan Hukum  Islam  terhadap  adat  diappatongkoi tanah dan kewarisan ialah, tidak benar  karena  pencabutan  akibat  kawin  lari  sama  sekali  tidak  bersangkiutan  dan berhubungan terhadap hukum Islam..

## Daftar Pustaka

## Buku
Ahamd Munawir, Kamus Al Munawwir , Pustaka Progressif, Surabaya,1997.
Ali Daud Muhammad, Hukum Islam ,Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
Al-Zuhaili  wahba FiqhIslam  Waaddilatuhu:  Pernikahan,Talak,Khulu’Ila’,Li’an,Zihar  dan Masa Iddah (Terj: Abdul Haiyye Al-Kattani,dkk ), Jilid 9,Jakarta: Gema Insani,2011
Dahlan Asis Abdul, Ensiklopedia Hukum Islam , Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996
Departemen Agama R.I Al-Qur’an dan terjemahnya , Bandung : Cordoba Internasional
Dewi Gemala, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia Jakarta:Kencana, 2005.
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
Hakim Rahmat, Hukum Pidana Islam ( Fiqih JInayah), Bandung : CV Pusaka Setia 2000
Muhammad Bushar, Asas-asas hukum adat , Jakarta: Pradaya Paramita,1975
Nasution Albani Syukri Muhammad, Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
Perangin Effendi, , Hukum Waris , Jakarta: Rajawali Pers ,2008.
Rofiq Ahmad, Fiqh Mawaris , Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005
Rumadi, Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU , ( Jakarta : Depag RI ) Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesi, . Edisi 3,  Jakarta: Balai Pustaka, 2001
Saebeni Ahmad Beni, Fiqih Mawaris , Bandung :Pustaka Setia, 2012.
Siyoto  sandu  dan  Ali  sodik  Muhammad Dasar  Metodologi  Penelitian ,  Yogyakarta:  Literasi Media Publishing, 2015
Thamrin  Husni,  Orang  Melayu  : Agama,  Kekerabatan,  Prilaku  Ekonomi ,  Lpm  :  Uin  Suska Riau, 2009
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka,1998

## Jurnal
Aisyah,  N. Dispensasi  Pernikahan  Di  Bawah  Umur  Pada  Masyarakat  Islam  Di  Kabupaten Bantaeng .  Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum  Vol. 4, No. 2 (Desember 2017)
Aisyah,  N. Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Perkawinan  Dibawah  Tangan . Jurnal  Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2,( Desember, 2018)
Amirullah, A.; Sultan, L.; Supardin, S. Eksistensi Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Telaah Pasal  211 Kompilasi  Hukum Islam). Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2021)
Anis, M. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar . Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2018).
Cahyani, A. I. , Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam , Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2015).
Hartini, H, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Di Indonesia , Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2,  (Desember 2014).
Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Diappatongkoi (Studi Kasus Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)
A.Sutra Tenri Awaru, Zulfahmi Alwi,A. Intan Cahyani
Husain Qolbi Nur, Musyifikah, Praktik Hukum Kewarisan  Pada Masyarakat Islam, Jurnal Al- Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,Vol 1 No.3 (Desember 2020)
Ilyas,  M., Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah , Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018).
Jamal  Jamil, Hukum  Materil  Perkawinan  Di  Indonesia”, Jurnal Al-Qadau :  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2, (Desember 2017).
Ridwan Muhammad Saleh, Perkawinan Dibawah Umur (Dini ), Jurnal Al-Qadau Vol 13 No.1, ( Desember 2015).
Talli  Halim, Tugas  dan  fungsi  Badan  Penasihatan  Dan  Pelastrian  Perkawinan  (BP4)  Di Kabupaten  Gowa ,  Jurnal  Al-Qadau  :  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam  ,  Vol  6. No.2, (Desember 2019)
Wiah, Al, and Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’ (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 2, No. 2, (Desember 2021)