Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan ... : Amanda Mirasherly Partadisastra, dkk

## Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan
National and Regional Policy Analysis for Accelerating Stunting Reduction: A Bulungan Regency Case Study
Amanda Mirasherly Partadisastra, Yessi Crosita Octaria
Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan, UPN Veteran Jakarta Jalan Limo Raya, Limo, Depok 16515, Indonesia Email: yessi@upnvj.ac.id
Tanggal submisi: 31 Oktober 2023; Tanggal penerimaan: 27 November 2023

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai landasan percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, yang diikuti dengan RAN PASTI sebagai panduan di tingkat daerah. Akan tetapi, keberagaman kondisi daerah di Indonesia menghasilkan prevalensi stunting yang bervariasi sehingga komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama percepatan penurunan stunting. Namun, masih terdapat implementasi kebijakan stunting di daerah yang belum terlaksana dengan baik. Kabupaten Bulungan berhasil melaksanakan penurunan prevalensi stunting sebesar 7,68% dari tahun 2022 sehingga dapat dijadikan acuan terkait identifikasi praktik baik kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mengatasi stunting secara spesifik di tingkat daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis menggunakan Teori Segitiga Kebijakan dari Walt dan Gilson melalui hasil studi dokumen, yakni menyandingkan substansi kebijakan nasional dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dokumen kebijakan daerah diperoleh melalui Bappeda Litbang setempat. Kemudian, hasilnya ditriangulasi melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan Kabid Kesmas Dinkes Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh Kabupaten Bulungan telah melibatkan lintas sektor dan berbagai aktor yang berbasis pentahelix, serta telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan baik. Strategi yang diterapkan bersifat berkelanjutan dan telah terintegrasi dengan program kesehatan nasional yang ada. Kebijakan daerah yang ditetapkan telah mengacu pada kelima pilar strategi nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Terdapat juga SK TPPS guna mengatur mekanisme tata kerja TPPS di Kabupaten Bulungan yang telah mengacu pada RAN PASTI. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti kondisi pandemi covid-19, keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas layanan kesehatan, serta persepsi masyarakat yang salah tentang stunting. Meskipun demikian, implementasi kebijakan Kabupaten Bulungan dinilai sudah selaras dengan kebijakan nasional.
Kata kunci : Covid-19; Penta-Helix; Keselarasan Kebijakan; Segitiga Kebijakan; RAN PASTI

## ABSTRACT
The Government of Indonesia, through Presidential Regulation Number 72 of 2021, has laid the groundwork for expediting the reduction of stunting at the national level, complemented by RAN PASTI as a regional guideline. However, the diverse regional conditions across Indonesia have led to varying stunting prevalence, emphasizing the pivotal role of local government commitment in accelerating stunting reduction. Despite these efforts, certain regions continue to face challenges in implementing effective stunting policies. In contrast, Bulungan Regency has effectively reduced stunting prevalence by 7.68% since 2022, serving as a noteworthy example of successful policy implementation at the local level. This study aims to assess the alignment between national and regional policies in optimizing resources to combat stunting, particularly at the regional level. This study employs qualitative research with a case study approach. The analysis is based on Walt and Gilson’s Policy Triangle Theory, which involves an examination of policy documents by aligning national policies with those in place within Bulungan Regency. Local policy documents were obtained through the Bulungan Bappeda Litbang . Then, the results were triangulated through semi-structured, in-depth interviews with the Head of Public Health of Bulungan Regency Health Office. The findings showed that Bulungan regency’s policy implementation integrates cross-sector collaboration and various stakeholders following the pentahelix model, demonstrating effective coordination with the central government. The strategies adopted are sustainable and integrated into existing national health programs. Regional policies align with the five pillars of the national strategy outlined in Presidential Regulation Number 72 of 2021. Furthermore, a decree for a dedicated stunting reduction acceleration team has been established, shaping its operational framework in line with RAN PASTI. Despite facing challenges such as the Covid-19 pandemic, limited healthcare workforce, infrastructure constraints, health service facility availability, and prevalent misconceptions about stunting, Bulungan regency’s policy implementation remains aligned with national policy .
Keywords : Covid-19; Pentahelix; Policy Alignment; Policy Triangle; RAN PASTI

## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
VOLUME 12

## I.  PENDAHULUAN
Stunting merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang menjadi fokus perhatian di Indonesia dan seluruh dunia. Stunting pada masa anak-anak memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak, serta potensi produktivitas mereka di masa depan. (1) Stunting adalah tanda awal gangguan patologis yang menjadi risiko penyakit kronis di masa dewasa, yang apabila tidak ditangani dapat mengancam kualitas SDM di suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatasi stunting adalah langkah kunci untuk mengatasi hambatan produktivitas dan perkembangan suatu negara. (2) Selain itu, stunting juga merupakan indikator terbaik untuk menentukan kualitas pembangunan suatu negara yang merata dan berkelanjutan. Stunting umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan gizi. Dengan demikian, prevalensi stunting di suatu negara mencerminkan disparitas dalam akses ke layanan kesehatan dan gizi, yang merupakan indikator buruk dari ketidaksetaraan sosial. (3) Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018, terdapat sekitar 30,8% atau 6,6 juta anak di Indonesia yang mengalami stunting. (4) Sementara itu, Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) melaporkan prevalensi stunting di Indonesia menurun hingga mencapai 27,67% pada tahun 2019. (5) Kemudian, pada tahun 2021 Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) melaporkan prevalensi stunting di Indonesia pun kembali turun hingga mencapai 24,4%, lalu dengan survei yang sama pada tahun 2022 menjadi 21,6%. (6)(7) Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari target stunting pemerintah, yakni sebesar 14% pada tahun 2024 dan 10% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia berharap dapat menurunkan angka stunting setidaknya 2,7% per tahun pada awal tahun 2022 melalui skenario percepatan RPJMN 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. (8) Kebijakan ini didukung Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting melalui cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Peraturan turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun  2021,  yakni  Peraturan  BKKBN  Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 atau RAN PASTI dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat daerah. (9) Penguatan
organisasi dilakukan melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mengatasi masalah stunting hingga ke tingkat desa. Salah satu tugas dari tim pelaksana TPPS di tingkat kabupaten/kota adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan percepatan penurunan stunting antara lembaga pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota. (10) Meskipun demikian, kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat nasional belum tentu dapat terlaksana dengan baik hingga ke tingkat daerah.
Sistem kesehatan di Indonesia bersifat desentralisasi, maka tumpuan pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka stunting terletak pada pemerintah daerah, khususnya tingkat II (kabupaten/kota). Dengan menilik keberagaman kondisi daerah di Indonesia, intuitif jika prevalensi stunting bervariasi karena perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari masing-masing daerah sehingga idealnya desentralisasi kesehatan memungkinkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah setempat. (11) . Berbagai penelitian menunjukkan beragamnya kualitas implementasi kebijakan stunting di berbagai daerah di Indonesia. (12,13) Maka, dalam menggerakkan upaya percepatan penurunan stunting di tingkat daerah, “komitmen pemerintah daerah” menjadi hal yang sangat mendasar. Mengingat pentingnya sinergi komitmen kebijakan di tingkat nasional dan daerah maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara dua level kebijakan tersebut dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mengatasi masalah stunting secara spesifik di tingkat daerah. Kabupaten Bulungan dipilih menjadi studi kasus karena keberhasilan penurunan prevalensi stunting sebesar 7,68% dari tahun 2022, yakni menjadi 11,22% pada bulan Mei 2023 sehingga dapat diperoleh identifikasi praktik baik kebijakan yang dapat menjadi acuan. (14)

## II.  METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana isi dari Perpres Nomor
Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan ... : Amanda Mirasherly Partadisastra, dkk
72 Tahun 2021 diturunkan di tingkat Kabupaten Bulungan dan melihat kualitas implementasinya. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk memetakan faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bulungan, serta strategi pemerintah daerah dalam mengatasinya sebagai upaya untuk mengidentifikasi pembelajaran dan praktik terbaik dalam upaya percepatan penurunan stunting ke depannya.
Peneliti mengumpulkan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam semi terstruktur. Pemilihan informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling . Pada penelitian ini, persoalan terletak pada sejauh mana peraturan nasional Perpres Nomor 72 Tahun 2021 diturunkan secara efektif dan konsisten pada peraturan di tingkat daerah. Peneliti melakukan pencarian dokumen kebijakan terkait stunting di Kabupaten Bulungan, baik secara daring maupun luring. Validasi temuan dari analisis dokumen dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan untuk mengkonfirmasi apakah isi dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 telah diamanatkan menjadi peraturan daerah dan sejauh mana pelaksanaannya di tingkat kabupaten/kota. Penelitian dilaksanakan secara daring pada bulan Juli-September 2023. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. (15) Analisis keselarasan kebijakan untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Bulungan mengacu pada Teori Segitiga Kebijakan dari Walt dan Gilson.
(16) Seluruh kebijakan terkait stunting yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di Kabupaten Bulungan dianalisis untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan tingkat kebijakan yang ditetapkan. Setelah itu, dilakukan analisis konten yang mengacu pada lima pilar strategi nasional terkait kebijakan stunting yang terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Selanjutnya, analisis konteks dan proses terkait penyusunan dan implementasi kebijakan yang diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur dengan pemangku kepentingan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta strategi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mengatasinya. Penelitian ini telah mendapatkan ethical clearance dengan Nomor: 1702/ONL /UN61.16/FIKES/2023 dari Komisi Etik

## Penelitian Kesehatan di Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2023.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Aktor
Aktor yang Terlibat Berdasarkan analisis kebijakan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat nasional terdiri atas tim pelaksana dan tim pengarah. Tim pengarah diketuai oleh Wakil Presiden RI dengan wakil ketua dan anggota yang terdiri dari jajaran Menteri dan Kepala Staf Kepresidenan. Sedangkan, tim pelaksana diketuai oleh Kepala BKKBN dengan wakil ketua yang terdiri dari jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian. Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana mengikuti pedoman tata kerja yang telah ditetapkan, yang didukung oleh sekretariat. Sekretariat memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dalam aspek substansi, teknis, dan administrasi dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Secara fungsional, sekretariat dikendalikan oleh salah satu unit kerja di Badan dan melibatkan kementerian/ lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. (17) Dalam rangka mempercepat penurunan tingkat stunting di berbagai tingkatan wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, dan desa/ kelurahan, maka kepala penyelenggaraan di setiap wilayah tersebut yang bertanggung jawab mengatur pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat daerah terdiri dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK). Pada tingkat desa/kelurahan, partisipan melibatkan tenaga kesehatan yang mencakup bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, penyuluh keluarga berencana, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), kader, dan unsur masyarakat lainnya. (17) Berdasarkan analisis kebijakan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Stunting, Bupati mendelegasikan wewenang pelaksanaan program pencegahan stunting di daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. Namun, dalam upaya melaksanakan program-program tersebut turut dibantu oleh tim teknis pencegahan stunting, yang terdiri dari unsur
pemerintah daerah, masyarakat, akademisi atau praktisi, media massa, dan juga pelaku usaha. Tim pencegahan stunting ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/125 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. (18) Susunan tim tersebut terdiri dari Bupati Bulungan sebagai pengarah, dengan anggota yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Komandan KODIM 0903 Bulungan, Kapolres Bulungan, dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Wakil Bupati Bulungan sebagai ketua pelaksana, dengan wakil ketua yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Kepala Bappeda  dan  Litbang,  dan  Ketua  TP-PKK. Kemudian, terdapat sekretaris dan sekretariat pelaksana yang diketuai oleh Kepala DP3AP2KB. Sekretariat pelaksana terdiri dari empat anggota kelompok bidang, yakni pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang dikoordinatori oleh Kepala Dinas Kesehatan, perubahan perilaku dan pendampingan keluarga yang dikoordinatori oleh Kabid. KB dan K3 DP3AP2KB, koordinasi konvergensi dan perencanaan yang dikoordinatori oleh Kepala Bappeda dan Litbang, serta data, monev, dan knowledge management yang dikoordinatori oleh Rektor Universitas Kaltara. Hal senada diperoleh melalui wawancara yang disampaikan oleh informan utama.
“ Kalau dari perbup yang kita buat itu hampir semua OPD terlibat, dari dinas pendidikan, disduk capil, DP3AP2KB, dan masih banyak lagi. Cuman kalau lintas sektor yang menanganinya itu Bappeda. Nah untuk peran masing- masing sudah ada di perbup, kalau yang bukan dari kesehatan ranahnya lebih ke arah intervensi sensitif ” (IU)

## Peran dan Komitmen Masing-Masing Aktor di Kabupaten Bulungan
Berdasarkan analisis dokumen kebijakan Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten Bulungan berperan sebagai koordinator utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program penurunan stunting. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menunjukkan komitmennya dengan menetapkan Perbup Nomor 42 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/125 Tahun 2023. (18,19) Dalam hal pelaksanaan, pemerintah setempat melalui Dinas Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya telah mengintegrasikan program-program penurunan stunting dengan program kesehatan nasional. Dalam hal pengawasan, pemerintah setempat mengadakan rapat koordinasi rutin setiap tiga bulan sekali dengan seluruh aktor yang terlibat, melakukan pengukuran kinerja dan pemantauan program secara berkala, serta melakukan penilaian capaian penurunan stunting yang turut melibatkan pemerintah provinsi.
Gambar 1. Bagan aktor-aktor yang terlibat beserta peran dan komitmennya
Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan ... : Amanda Mirasherly Partadisastra, dkk
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama, diperoleh peran dan komitmen dari masing- masing aktor yang terlibat sebagai berikut.

## 3.2. Analisis Konten
Child Malnutrition Framework yang dikeluarkan oleh UNICEF (20) menjadi dasar penting dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI). Peraturan turunan tersebut berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas, program, dan anggaran, serta mekanisme penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat daerah. (11) Kebijakan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bulungan adalah Perbup Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Stunting, yang kemudian diperbaharui menjadi Perbup Nomor 42 Tahun 2021. Selain itu, terdapat pula SK TPPS Kabupaten Bulungan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/125 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan tujuan mengatur tata kerja TPPS di Kabupaten Bulungan. (18,19) Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan nasional dan kebijakan Kabupaten Bulungan, diperoleh hasil keselarasan kebijakan sebagai berikut.

## 3.3. Analisis Proses Implementasi Program dan Rencana
Pengembangan Strategi Pemerintah Kabupaten Bulungan menjalankan program pendampingan terpadu kepada ibu hamil dan ibu bayi balita terutama pada 1000 HPK yang dilaksanakan oleh kader kesehatan. Setiap ibu hamil memiliki seorang kader yang mendampinginya, memantau kunjungan ke fasilitas kesehatan, dan memberikan edukasi. Pendampingan ini melibatkan pemantauan tumbuh kembang dan pemberian asupan nutrisi yang tepat. Kemudian, terdapat audit stunting yang dilaksanakan dengan DP3AP2KB setiap bulan sehingga pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kasus gizi buruk dan penyebabnya. Program ini melibatkan pemantauan dan penanganan kasus gizi buruk di lapangan. Selanjutnya, terdapat program pemberian makanan tambahan lokal, yakni berupa makanan yang diolah oleh ibu-ibu kader dan tim PKK desa untuk memenuhi kebutuhan gizi balita dan ibu hamil. Di beberapa tempat, terdapat pula PMT penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di posyandu. Terdapat  pula  program  sosialisasi  dan edukasi terkait stunting yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, yang mana melibatkan peran kader kesehatan, akademisi, dan juga praktisi. Pemanfaatan media sosial dan media massa pun terus ditingkatkan dalam mendiseminasikan informasi berbasis fakta terkait stunting. Pemerintah setempat juga terus
Tabel 1. Analisis keselarasan isi kebijakan nasional dengan kebijakan Kabupaten Bulungan Kebijakan Nasional Kebijakan Kabupaten Bulungan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Pilar Pertama: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Tergambar dalam tugas TPPS dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), memberikan saran kepada Bupati terkait perencanaan dan pelaksanaan tindakan pencegahan stunting, melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala, mengadakan konsultasi dan advokasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati SK TPPS Kabupaten Bulungan Tergambar dalam peran TPPS yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan inisiatif untuk percepatan penurunan tingkat stunting di tingkat kabupaten

## Perpres Nomor 72 Tahun 2021
Pilar Kedua: Peningkatan
Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat
Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Tergambar dalam tugas TPPS terkait perumusan strategi komunikasi perubahan perilaku guna mempercepat pencegahan stunting. Hal ini mencakup integrasi rencana program dan kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta penyelenggaraan sosialisasi program pencegahan stunting SK TPPS Kabupaten Bulungan
Tergambar dalam tugas TPPS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku melalui upaya edukasi yang berkelanjutan, serta program sosialisasi
Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Pilar Ketiga: Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Tergambar dalam tugas TPPS untuk menjalankan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar program dan lintas sektor yang berbeda guna mendukung upaya pencegahan stunting. TPPS juga bertugas melakukan pemetaan peran lintas sektor yang terkait dengan pencegahan stunting serta mengoordinasikan upaya di tingkat kecamatan dan desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, alokasi dana, dan pembaruan data

## SK TPPS Kabupaten Bulungan
Tergambar dalam tugas TPPS untuk mengkoordinasikan kerjasama antar OPD dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendekatan pentahelix. TPPS juga bertanggung jawab memastikan bahwa program dan sektor yang berbeda berkonvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Pilar Keempat: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Tergambar dalam tugas TPPS untuk mengevaluasi dan menganalisis isu-isu yang terkait dengan stunting dan peningkatan gizi, perencanaan tujuan, sasaran, prioritas, strategi, dan program-program untuk mencegah stunting.
TPPS juga bertugas mengalokasikan sumber daya dan menjalankan program-program pencegahan stunting yang berkesinambungan
SK TPPS Kabupaten Bulungan
Tergambar dalam tugas TPPS untuk mengkoordinasikan dan menjalankan fungsi pengawasan dalam melaksanakan pendampingan bagi kelompok sasaran dan keluarga yang berisiko mengalami stunting, dengan tujuan mencapai ketahanan pangan dan gizi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Pilar Kelima: Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Tergambar dalam tugas TPPS untuk menjalankan proses pemantauan dan evaluasi program pencegahan stunting SK TPPS Kabupaten Bulungan Tergambar dalam tugas TPPS untuk berkoordinasi dalam mengumpulkan dan mengelola data, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mengukur pemahaman masyarakat tentang percepatan penurunan stunting
Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021
Mekanisme tata kerja TPPS di tingkat daerah (melibatkan koordinasi, sinergi, dan evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting agar berjalan secara efektif,
terintegrasi, dan konvergen) Perbup Nomor 42 Tahun 2021
Tergambar dalam tugas TPPS untuk melibatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif di seluruh program dan sektor terkait dalam upaya pencegahan stunting, serta pemantauan dan evaluasi program pencegahan stunting tersebut
SK TPPS Kabupaten Bulungan Tergambar dalam tugas-tugas TPPS pada aspek koordinasi, konvergensi, dan perencanaan, serta pengelolaan data, monitoring dan evaluasi, dan knowledge management Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021
Struktur TPPS terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana yang memegang peran khusus dalam memberikan bimbingan, merancang kebijakan,
dan menjalankan program percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten atau kota Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Struktur TPPS ditetapkan melalui Keputusan Bupati SK TPPS Kabupaten Bulungan Tim pengarah yang dipimpin oleh Bupati Bulungan memiliki tanggung jawab memberikan panduan, pertimbangan,
monitoring dan evaluasi, serta berkolaborasi dengan pelaksana program dan memberikan laporan tentang pelaksanaan program tersebut. Kemudian, tim pelaksana yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bulungan memiliki peran dalam merumuskan strategi dan kebijakan, melaksanakan program, dan melakukan pemantauan dan evaluasi bersama tim pengarah. Peraturan BKKBN Nomor 12
Tahun 2021
Terdapat bidang-bidang yang memiliki peran khusus (koordinasi, perancangan strategi komunikasi perubahan perilaku, monitoring dan evaluasi, dan pengelolaan data)
Perbup Nomor 42 Tahun 2021 Bidang-bidang khusus TPPS ditetapkan melalui Keputusan Bupati SK TPPS Kabupaten Bulungan Terdapat 4 anggota kelompok bidang khusus dalam sekretariat pelaksana TPPS, yakni pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik; perubahan perilaku dan pendampingan keluarga; koordinasi, konvergensi, dan perencanaan; serta data, monev, dan knowledge management
Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan ... : Amanda Mirasherly Partadisastra, dkk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memperbanyak dan memperkuat sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta meningkatkan akses infrastruktur dan sarana prasarana di bidang kesehatan terutama di daerah yang sulit dijangkau. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan utama sebagai berikut.
“… peningkatan terkait dengan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana yang ada di kesehatan itu yang lebih kita fokuskan, kemudian terutama terkait dengan SDM kesehatan juga itu yang kita perkuat dan perbanyak karena lebih penting ” (IU)
Pemerintah daerah pun memastikan bahwa program-program stunting juga mengintegrasikan upaya penanganan dampak COVID-19, seperti pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak selama pandemi. Hal tersebut pun didukung dengan pelaksanaan program posyandu, yang mencakup pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, serta pengadaan alat bermain untuk permainan edukasi. Selain
itu, terdapat pemberian reward sebagai bentuk apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada kader-kader kesehatan yang telah mengimplementasikan program pemerintah dengan capaian yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama, dalam upaya meningkatkan capaian percepatan penurunan stunting, pemerintah Kabupaten Bulungan pun menyusun rencana pengembangan strategis untuk penurunan stunting sebagai berikut.

## Monitoring dan Evaluasi
Dalam upaya monitoring dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pengukuran kinerja dan pemantauan secara berkala terhadap berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting. Selain itu, terdapat rapat koordinasi rutin dengan seluruh aktor yang terlibat setiap tiga bulan sekali untuk memantau perkembangan, serta mengevaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan. Pemerintah setempat pun turut memanfaatkan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Manuscript Submission
Template

## Gambar 2. Diagram alur rencana strategis pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk percepatan penurunan stunting

## Monitoring dan Evaluasi
Dalam upaya monitoring dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pengukuran kinerja dan pemantauan secara berkala terhadap berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting. Selain itu, terdapat rapat koordinasi rutin dengan seluruh aktor yang terlibat setiap tiga bulan sekali untuk memantau perkembangan, serta mengevaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan. Pemerintah setempat pun turut memanfaatkan hasil riset kesehatan, seperti SSGI sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan dalam menangani stunting. Terdapat juga penilaian capaian penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam bentuk ajang perlombaan sehingga
Bulan Timbang & Pemberian Vitamin A Upaya pemantauan tumbuh kembang anak selama 2 kali setahun Kelas Ibu Hamil & Ibu Bayi Balita Wadah edukasi bagi para ibu Posyandu Remaja Mempersiapkan generasi muda sebagai calon ibu Kampung KB Mendukung perencanaan keluarga yang sehat Rencana Strategi Peningkatan Fasilitas Air Bersih & Jamban Keluarga Penyebab stunting dapat dipengaruhi oleh penyakit infeksi sehingga fasilitas sanitasi penting Pendekatan sensitif dan edukasi terhadap tokoh masyarakat/ adat berdampak terhadap masyarakat Pendekatan Terhadap Faktor Budaya
Gambar 2. Diagram alur rencana strategis pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk percepatan penurunan stunting
hasil riset kesehatan, seperti SSGI sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan dalam menangani  stunting. Terdapat  juga  penilaian capaian penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam bentuk ajang perlombaan sehingga kabupaten/kota dengan upaya penanganan stunting terbaik akan mendapatkan apresiasi berupa penghargaan. Pemerintah setempat pun turut melaksanakan pemantauan di tingkat desa, terutama dalam hal anggaran dana desa yang dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting. Kegiatan monitoring evaluasi
ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program dan perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

## 3.4. Analisis Konteks
Berbagai penelitian menunjukkan permasalahan implementasi kebijakan penurunan stunting di tingkat daerah, seperti kurangnya kepedulian dari anggota penyuluh (kader) dan masih terdapatnya ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab, yang terjadi di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. (12) Kemudian,
Tabel 2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di Kabupaten Bulungan
Kategori Faktor-Faktor Pendukung Faktor-Faktor Penghambat Context Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah stunting melalui program edukasi, serta pemanfaatan media sosial dan media massa dalam menyebarluaskan informasi tentang stunting Kondisi geografis Kabupaten Bulungan yang beragam, termasuk daerah pesisir, pedalaman, dan perkotaan menjadi kendala dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah karena terdapatnya daerah yang sulit dijangkau.
Sebagian anggota masyarakat di Kabupaten Bulungan masih memiliki persepsi yang salah tentang stunting. Misalnya, keyakinan bahwa stunting yang disebabkan oleh faktor keturunan.
Kondisi pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi pelaksanaan program-program stunting dengan mengurangi akses luring dan mengganggu aktivitas normal yang mengandalkan pertemuan fisik. Materials Komitmen pemerintah daerah untuk penguatan sarana dan prasarana di bidang kesehatan Keterbatasan infrastruktur, akses jalan yang buruk dan beberapa infrastruktur yang belum memadai, seperti akses air bersih dan sanitasi yang belum merata. Sarana dan prasarana di bidang kesehatan yang masih belum memadai, terutama di puskesmas, pustu, dan polindes di beberapa desa. Man Tingginya peran kader dalam mendampingi ibu hamil dan bayi balita, memantau tumbuh kembang, dan memberikan penyuluhan terkait kebutuhan gizi dan stunting. Keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa wilayah, seperti bidan dan perawat yang dapat memberikan layanan kesehatan yang diperlukan untuk penanganan stunting. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan terutama yang bertugas di puskesmas, pustu, dan polindes
Method Peningkatan upaya teknis dalam pemantauan stunting Kerjasama lintas sektor, yang melibatkan instansi pendidikan, agama, kependudukan, pemberdayaan perempuan, akademisi, media massa, dan komunitas masyarakat, serta perjanjian kerjasama dengan berbagai perusahaan swasta.
Terdapatnya reward atau apresiasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk terus berupaya mengatasi permasalahan stunting.
Money Dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui bantuan anggaran berupa Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk membiayai berbagai kegiatan penurunan stunting, seperti pengadaan antropometri kit di posyandu dan pembangunan fasilitas kesehatan.
Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan ... : Amanda Mirasherly Partadisastra, dkk
terdapat juga permasalahan terkait kualitas dan kuantitas sumber daya yang kurang, karakteristik organisasi pelaksana dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang masih kurang baik, serta komunikasi dan koordinasi yang belum optimal karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya, yang mana terjadi di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. (13) Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan utama, diperoleh faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bulungan seperti pada Tabel 2.

## IV. KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan stunting dapat terjadi jika ada komitmen dari pemerintah daerah. Dalam studi kasus Kabupaten Bulungan, peneliti menemukan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pendampingan terpadu oleh kader, edukasi berkelanjutan, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan strategi melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, pendekatan terhadap faktor budaya, dan pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin. Hal-hal yang mendukung implementasi kebijakan tersebut adalah implementasi peran dan komitmen lintas sektor yang kuat, adanya dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui bantuan anggaran berupa Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus), serta terdapatnya reward atau apresiasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, yakni keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur dan sarana prasarana kesehatan, serta masih terdapatnya persepsi yang salah tentang stunting. Pembelajaran yang dapat diambil dari penelitian ini untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah, khususnya di tingkat II adalah menegaskan peran dan komitmen lintas sektor dengan turut melibatkan aktor-aktor berbasis pentahelix, menetapkan ketentuan guna mengatur mekanisme kerja TPPS di tingkat daerah, yang mengacu  pada  Peraturan  BKKBN  Nomor  12 Tahun 2021 (RAN PASTI), serta melaksanakan pengukuran kinerja dan pemantauan secara berkala terhadap berbagai program penurunan stunting guna mengevaluasi sejauh mana program- program tersebut sesuai dengan ketetapan nasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan, Direktorat Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI, serta pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian agar dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Yadika ADN, Berawi KN, Nasution SH. Pengaruh Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif dan Prestasi Belajar. Jurnal Kedokteran Universitas Lampung. 2019;8(2):272-282.
2. Aida AN. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Stunting di Indonesia. Jurnal Budget. 2019;4(2):125-140.
3.  Onis MD, Branca F. Childhood Stunting: A Global Perspective. Maternal & Child Nutrition. 2016;12(Suppl. I):12-26.
4.  Kemenkes RI. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar. Kementerian Kesehatan RI. 2018;1-674.
5.  SSGBI. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019. Kementerian Kesehatan RI. 2019.
6.  SSGI. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota Tahun 2021. Kementerian Kesehatan RI. 2021.
7. SSGI. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota Tahun 2022. Kementerian Kesehatan RI. 2022.
8.  Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden Nomor  18 Tahun  2020 Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun  2020-2024.  Pemerintah  Republik Indonesia. 2020.
9.  Peraturan BKKBN. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. BKKBN RI. 2021.
10. BKKBN RI. Panduan Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Untuk Mendukung Percepatan Penurunan Stunting Daerah. BKKBN RI. 2022.
11. Suwarlan E, Suwaryo U, Mulyawan R. Penyelenggaraan Desentralisasi Kesehatan oleh  Pemerintah  Kabupaten Tasikmalaya
Provinsi  Jawa  Barat  2011-2017.  Jurnal Agregasi. 2019;7(2):123-146.
12. Fallo AR. Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan KIE. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial. 2020;1(2):1-21.
13. Shauma UN, Purbaningrum DG. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi.  Jurnal  Kebijakan  Publik. 2022;13(2):200-207.
14. Astuti TWH. Gerakan Inovasi Praktik Baik di Desa Bebas Stunting Bisa Cegah Kelahiran Bayi Stunting [Internet]. Rahardjo S, editor. 2023 [cited 2023 september 16]. Available from: https://www.bkkbn.go.id/berita-gerakan- inovasi-praktik-baik-di-desa-bebas-stunting- bisa-cegah-kelahiran-bayi-stunting
15. Miles MB, Saldana J, Huberman AM. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 4th edition. Michigan: Sage Publications; 2019.
16. O’Brien GL, Sinnott SJ, Walshe V, Mulcahy M, Byrne S. Health Policy Triangle Framework: Narrative Review of The Recent Literature. Health Policy OPEN. 2020;1:1-11.
17. Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah Republik Indonesia. 2021.
18. Peraturan Bupati Bulungan. Peraturan Bupati Bulungan  Nomor  42 Tahun  2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Stunting. Bupati Bulungan. 2021.
19. Keputusan Bupati Bulungan. Keputusan Bupati Bulungan  Nomor  188.45/125 Tahun  2023 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Bupati Bulungan. 2023.
20. UNICEF. UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition. UNICEF. 2021;1- 4.