## IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT INDONESIA (PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM)

## Andi Ariani Hidayat
Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar Email: arianihidayat2 @ yahoo.com

## Qadriani Arifuddin
Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar Email: qadrianiarifuddin @ ddipolman.ac.id Keywords : ABSTRACT West, Law, Islam, Independence, Sociology This study aims to determine how the application of Islamic law in Indonesia  in  the  sociological  review  of  law  both  before and after independence.  This  research  is  a  type  of  library  research  using  a philosophical and sociological approach. The results of this research show that: The development of Islamic law in Indonesia has started since before independence and after independence, namely the old order and Entering the new order era under President Soeharto the issuance of Law number 2 of 1989 concerning the national education system which strengthens religious lessons into compulsory lessons from  elementary  to  college  and  Law  No.7  of  1989  regarding religious courts. There are two problems that have a major impact on the application of Islamic law in Indonesia. First: because of the entry of Western law and because it intersects with customary law. Second:  Due  to  political  influence  and  community  culture.  In  a sociological  view,  the  perfect  application  of  Islamic  law  in Indonesia has several obstacles and obstacles, because it is in the area of religion as well as in the territory of the state, in the context of a heterogeneous society. This social problem causes a tug of war between religious principles and the principles of the state, when the prevailing  constitution  makes  public  spheres  the  responsibility  of the state, while individual areas are given to religion. Viewed from the sociological aspect, Islamic legal material products in Indonesia must be able to accommodate disputed problems and how to solve them in simple and modern societies. Kata kunci : ABSTRAK Barat, Hukum, Islam, Kemerdekaan, Sosiologi Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan hukum  Islam  di  Indonesia  dalam  tinjauan  sosiologi  hukum  baik sebelum  dan  sesudah  kemerdekaan.  Penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  kepustakaan  dengan  memakai  pendekatan  filosofis  dan sosiologis. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia sudah mulai sejak sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan yaitu orde lama dan memasuki era orde baru di  bawah  presiden  Soeharto  melalui  penerbitkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasioanal  yang mengokohkan pelajaran agama menjadi pelajaran wajib mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama.  Terdapat  dua  problematika  yang berpengaruh  besar  terhadap  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia, Pertama:  Sebab masuknya hukum  Barat dan sebab bersinggungan
dengan  hukum  Adat.  Kedua:  Sebab  pengaruh  politik  dan  kultur masyarakat.  Dalam  tinjauan  sosiologis,  penerapan  hukum  Islam secara  sempurna  di  Indonesia  memiliki  beberapa  hambatan  dan kendala,  sebab  berada  pada  wilayah  agama  sekaligus  di  wilayah negara,  dalam  konteks  masyarakat  heretogen.  Problem  sosial tersebut  menyebabkan tarik  menarik antara  prinsip-prinsip  agama dengan  prinsip-prinsip  negara,  di  saat  konstitusi  yang  berlaku memberlakukan  wilayah  publik  menjadi  tanggung  jawab  negara, sedangkan wilayah individu diberikan kepada agama. Ditinjau dari aspek  sosiologis,  produk  materi  hukum  Islam  di  Indonesia  harus mampu mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang disengketakan  dan  bagaimana  penyelesaiannya  pada  masyarakat sederhana dan masyarakat modern.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum ( rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka ( machsstaat) serta pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang mengakomodir tiga sumber hukum yaitu hukum adat, hukum Barat dan hukum Islam yang menjadi dasar falsafah pancasila 1 .
Islam merupakan agama yang terbesar di Indonesia, namun meskipun mayoritas penduduknya  beragama  Islam  bukan  berarti  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia sebagai  satu  kesatuan  konsepsi  yang  diberlakukan  adalah  hukum  Islam.  Berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia, maka tentu kita juga akan berbicara perihal sejarah masuknya Islam di Indonesia karena keduanya merupakan dua terminologi yang saling melengkapi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari dimensi  kesejarahan,  maka  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  dapat  kita  lihat dalam  dua  dimensi  yaitu  sebelum  kemerdekaan  dan  sesudah  kemerdekaan 2 .  Dalam perjalanan  panjang  perjuangan  umat  Islam,  secara  istilah  hukum  Islam  adalah  bentuk pengembangan dari istilah disiplin ilmu di dunia Barat yaitu Islamic law, sebab sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur’an dan sunah.
Hukum Islam adalah sesuatu yang mencakup hukum syariat dan fikih, karena arti syarak dan fikih terkandung di dalamnya, maka dapat pula di artikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf  yang  diakui  dan  diyakini  berlaku  dan  mengikat  untuk  semua  umat  yang beragama  Islam 3 .  Sejak  kedatangan  Islam  ke  Indonesia  di  abad  ketujuh  masehi,  tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Beberapa fakta sejarah menunjukkan kaitan antara hukum Islam dengan
1A. Intan Cahyani , Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 (Cet.I; Makassar:Alauddin Universty Press), h. 19 - 25 2A.Intan Cahyani, Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, h. 19 - 25.
3    Mardani, Hukum  Islam  :Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Cet.II  ;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.
masyarakat Indonesia, misalnya dapat kita lihat lewat kitab-kitab fikih karangan ulama nusantara misalnya kitab sabil al-muhtadi>n oleh Muhammad Arsyad al- Banjari, Nur ad- Din  ar-Raniri  dengan  kitab shirat  al-mustaqi>m  namun  karya  tulis  tersebut  masih bercorak fikih, bersifat doktrin hukum dan sistem fikih Indonesia yang bercorak ajaran Mazhab Syafi’i 4 .
Produk pemikiran hukum Islam di atas tentu merupakan salah satu bagian dari interaksi  mujtahid  atau  pemikir  hukum  Islam  dengan  lingkungan  sosio-kultural  atau sosio-politik  yang  mengitarinya.  Pendekatan  dengan  melihat  kondisi  sosial  atau  pun politik dan budaya itu setidaknya memberikan dua dampak positif bagi hukum Islam yaitu: Pertama: untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, Kedua: memberikan keberanian kepada pemikir hukum Islam kontemporer dan yang akan datang agar tidak ragu melakukan pembaharuan dan perubahan produk pemikiran hukum Islam.
Sejarah  telah  membuktikan  bahwa  umat  Islam  telah  melakukan  hal  yang demikian tanpa keluar dari hukum Islam itu sendiri. Hal ini pernah dicontohkan  oleh ijitihad Umar bin Khattab yang tidak menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri di  musim  paceklik  disebabkan  kondisi  sosial  masyarakat  yang  sangat  kesulitan 5 . Demikian halnya dilakukan oleh Imam Syafi’i yang mempunyai qawl qadim (pendapat lama) dan qawl jadid (pendapat baru). Semuanya dilatari oleh pertimbangan sosiologis, dan atau perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka diuraikan secara sederhana beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia dalam  tinjauan  sosiologi  hukum,  baik  sebelum  dan  sesudah  kemerdekaan?;  (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam  di Indonesia?; (3) Bagaimana  metode  dalam  mengintegrasikan  hukum  Islam  dengan  kondisi  sosial masyarakat?

## PEMBAHASAN
Hukum Islam di Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Baik Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan.
Hukum  Islam  sebagai  suatu  istilah,  sangat  terkait  dan  tidak  dapat  dipisahkan dengan istilah syariat Islam dan fikih Islam yang dipopulerkan oleh para fukaha sehingga untuk  mengetahui  akar  sejarah  hukum  Islam  dan  proses  perkembangannya,  maka uraiannya  dimulai  dengan  memahami  istilah  syariat  Islam  dan  fikih  Islam  sebagai pengantar untuk memahami hukum Islam syariah atau derivatifnya misalnya kata عرش
4 Ikhsan,  M.,  “Sejarah  Mazhab  Fikih  di  Asia  Tenggara”, NUKHBATUL'ULUM:  Jurnal  Bidang Kajian Islam 4, no. 2 (2018): h. 125-130.
5  Azhari  Akmal  Tarigan,  ‘UMAR  IBN  AL-KHATHTHÂB  DAN  SIYÂSAH  SYAR‘IYYAH. MIQOT Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni 2008. Hal. 81
(Qs. al-Syura/42:13) اوعرش (Qs. al-Syura/42: 21 ) اعرش (Qs. al-a’raf/7: 163 ) ةعرش (Qs. al-Maidah/5: 48 ) ةعيرش ( Qs. al-Jatsiyah/45: 18 ).
Kata syariat Islam memiliki arti kata yang bervariasi dari segi redaksional tetapi makna  orientasinya  sama  yakni  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Allah  swt. atau yang ditetapkan pokok-pokoknya saja supaya manusia mempergunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dalam berhubungan dengan sesamanya muslim, dalam berhubungan dengan sesamanya manusia, dalam berhubungan dengan lingkungan dan dan dalam berhubungan dengan kehidupan. Dengan demikian, dari pengertian ini syariat Islam mencakup aturan-aturan atau hukum-hukum tentang akidah, amaliah dan akhlak 6 . Tetapi  pada  satu  segi  syariat  Islam  diberi  makna  sempit  yang  terbatas  pada  aspek amaliah saja, dan makna inilah yang sama dengan hukum Islam 7 .
Istilah  fikih  Islam  secara  terminologi  yang  dikembangkan  oleh  Abu  Zahrah adalah  sebagai  ilmu  yang  menerangkan  hukum-hukum syara yang amali diambil dari dalil-dalil  terperinci.  Adapun  sosiologi  hukum  menurut  Zainuddin  Ali  adalah  segala aktivitas  sosial  manusia  yang  dilihat  dari  aspek  hukumnya 8 .  Adapun  Soekanto berpendapat  bahwa  sosiologi  hukum (sosiology  of  law)  adalah  cabang  ilmu  yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya 9 . Ketika mencoba memahami hukum Islam dalam pendekatan sosio-historis yaitu hukum Islam sebagai ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada  hubungannya  dengan  proses  kelahiran  dan  perkembangan  hukum  Islam  sebagai bagian dari ilmu sosial, maka sosiologi hukum juga mempelajari masyarakat yang secara khusus  mengkaji  gejala-gejala  hukum  yang    hidup  di  masyarakat.  Berangkat  dari beberapa  pengertian  tersebut,  maka  peranan  sosiologi  hukum  sangat  penting  dalam memahami perkembangan masyarakat kaitan dengan interaksinya dengan hukum Islam di Indonesia yang meliputi adanya kemampuan memahami proses fakta sosial hukum yang beranak pinak di masyarakat.
Sosiologi hukum juga memberikan kemampuan menganilisis aktivitas kegiatan berhukum  dalam  masyarakat  melalui  pengusaan  konsep-konsep  dasar  sosiologi, memprediksi  dan  mengevaluasi  faktor  sosial  yang  berkaitan  dengan  hukum  yang empiris, non doktrinal dan non normatif, mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang mengkristal yang mendasari cara berhukumnya masyarakat, mengetahui kenyataan stratafikasi yang timbul dan berkembang serta pengaruh dalam hukum masyarakat, serta memberikan pengetahuan tentang perubahan sosial hukum.
6  Sabri  Samin, Hukum  Islam  di  Indonesia  versus  Piagam madinah  (Cet.I;    Makassar:Alauddin University Press,2012),h 22.
7 Sabri  Samin, Hukum Islam di Indonesia versus Piagam madinah, h. 22.
8 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Cet.9;Jakarta:Sinar Grafika,2015), h. 2.
9 Sabian Utsman, Hukum Islam :Dasar – dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum dan masyarakat , h. 117.
Adapun pokok bahasan dalam struktur sosial dan hukum paling tidak ada tiga hal yang    hidup  dan  berproses  dalam  interaksinya  di  masyarakat,  yaitu: 10 (1)  Hubungan antara  kaidah-kaidah  sosial  dengan  hukum;  (2)  Hubungan  antara  lembaga-lembaga sosial dengan hukum; dan (3) Hubungan antara lapisan-lapisan sosial dengan hukum.
Implementasi Hukum Islam dalam Tinjauan Sosiologi Hukum di Indonesia Dalam  perjalanan  sejarahnya,  hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama: hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam kategori pertama ini masuk pada wilayah hukum nasional, baik bahan bakunya maupun materinya dan ini yang menjadi hukum positif dan hukum lokal. Kedua: hukum Islam yang berlaku secara normatif, ini yang menyangkut praktik keagamaan individu seperti  salat,  puasa  dan  ibadah  individu  lainnya 11 .  Selain  itu,  ada  tiga  alasan  yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum Islam di Indonesia yaitu: Pertama: dasar filosofis yang memberi injeksi luar biasa atas kelahiran sikap epistimologi Islam yang mempunyai  sumbangan  besar  bagi  tumbuhnya  pandangan  hidup,  cita  moral  dan  cita hukum dalam kehidupan masyarakat. Kedua: dasar sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religiusitas yang telah menyebar ke berbagai tempat dan wilayah secara terus menerus. Ketiga: dasar yuridis dilihat dari akar sejarah bangsa Indonesia 12 .
Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law) dapat dikaji  dari  sisi  penerapan  atau  perilaku  hukum  dalam  masyarakat  ( law  in  action), khususnya yang berkaitan dengan masalah individu dan keluarga. Terdapat dua bentuk studi hukum dalam masyarakat yaitu: (1) Sosiologi hukum ( sociology of law) tumbuh dan  berakar  dari  tradisi  sosiologi,  ada  tiga  karakteristik  menelaah  hukum  dari  sudut sosiologis  ini  yaitu: Pertama,  sosiologi  hukum  bertujuan  memberikan  penjelasan terhadap  praktik-praktik  hukum,  apabila  praktik  itu  dibedakan  menurut  pembuatan undang-undang  penerapan  dan  pengadilan  oleh  Max  Weber,  tingkah  laku  hukum mempunyai  dua  segi  yaitu  segi  luar  dan  segi  dalam,  sehingga  sosiologi  hukum  tidak hanya  menerima  tingkah  laku  yang  tampak  dari  luar  melainkan  faktor  internal  juga meliputi  motif  tingkah  laku  sesorang  baik  yang  sesuai  hukum  maupun  yang menyimpang. Kedua:  menguji  kesahihan  empiris  (empirical  validity)  suatu  peraturan atau  pernyataan  hukum  ihwal  bagaimanakah  dalam  kenyataan  peraturan  itu?  apakah kenyataannya  seperti  yang  tertera  pada  bunyi  peraturan?,  untuk  itu,  ada  dua  model pengujian, yakni secara tradisional dan secara sosiologis melalui telaah data (empiris). Ketiga:  tidak  melakukan  penilaian  terhadap  hukum.  Tingkah  laku  yang  mentaati maupun yang menyimpang dari hukum keduanya merupakan objek pengamatan; (2) Ilmu
10Sabian Utsman, Hukum Islam :Dasar – dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum dan masyarakat (Cet.III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 166.
11 Dedi Ismatullah, Sejarah sosial hukum Islam (Cet.I;Bandung:CV.Pustaka Setia,2011), h. 360.
12 Mardani, Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, h. 168.
hukum sosiologi ( sociologycal jurisprudence) yang tumbuh dan berakar dari tradisi ilmu hukum 13 .
Selanjutnya, dapat dikaji lewat perundang-undangan di Indonesia ( law in book) yaitu melihat hukum secara normatif yang otonom. Pada masa awal kedatangan Islam disebut  juga  masa  nasional  lokal  murni  yakni  ketika  ajaran  Syafi’i  disebarkan  oleh saudagar muslim Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Hukum Islam di masa ini sebagai the living law, hukum yang hidup di masyarakat dan sekaligus menjadi law in action, hukum  yang  tampak  dalam  aktivitas  dan  tingkah  laku  masyarakat.  Pada  masa  ini, kerajaan yang berlatar belakang Hindu, Budha berubah menjadi kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ampel. Islam pada masa ini telah menanamkan nilai- nilai ketuahanan dan bibit normatif hukum Islam dalam budaya nasional. Pada fase ini berlaku prinsip: (1) Syara bersendi adat; (2) Adat bersendi syara dan syara bersendi adat (paham keseimbangan); dan (3) Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah 14 .
Pembentukan  hukum  Islam  di  Indonesia  erat  kaitannya  dengan  faktor  historis yang  diwariskan  kerajaan  Islam  di  nusantara  sebelum  datangnya  VOC  dengan munculnya  dua  teori  perkembangan  hukum  Islam,  yaitu  penerimaan  hukum  Islam sebagai sumber persuasif yakni hukum Islam al-Qur’an dan al-sunnah. Penerimaan itu tertuang  dalam  Piagam  Jakarta  yang  ditanda  tangani  tanggal  22  Juni  1945  yang berlangsung  sampai  tanggal  5  Juli  1959.  Penerimaan  hukum  Islam  sebagai  sumber autoritif yakni sumber hukum yang telah dianut oleh semua imam mazhab. Hukum Islam menyatakan bahwa siapa pun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan  mengucapkan  kalimat  syahadat,  mereka  terikat  untuk  patuh  dan  taat  kepada hukum ajaran Islam. Penerimaan itu tertuang dalam dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi 15 .
Dalam perkembangan selanjutnya, munculnya teori “receptio in complexu” oleh L.W.C.  Van  Der  Berg  yaitu  orang-orang  muslim  Indonesia  menerima  syri’at  secara keseluruhan.  Teori  ini  mendapat  tantangan  dari  C.  Van  Vollenhopen  dan  C.  Snouck Hurgronye  dengan  teori  “receptio”  yaitu  hukum  Islam  berlaku  setelah  diresepsi  oleh hukum adat. Kemudian Hazairin menantangnya dengan teori “receptio exit”. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori ”receptio a contrario” yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama 16 .
13  Pujiono, Hukum  Islam  :  Dinamika  Perkembangan  Masyarakat  Meguak  Pergeseran  Perilaku Kaum Santri (Cet.I;Yogyakarta:Mitra Pustaka,2012), h. 49.
14 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta, Gama Media, 2001), h.
72.
15 Juhaya. S. Praja dan Eddi Rudiana Arif, At. Al, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Pratek (Bandung; PT. Raja Rosdakarya, 1994), h. v
16 Juhaya. S. Praja dan Eddi Rudiana Arif, At. Al, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Pratek, h., XI-XIV
Dari segi psikologis bangsa Indonesia penganut agama Islam mayoritas sehingga aturan yang ditetapkan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Dari segi yuridis hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan legal kedudukannya, walaupun materi hukum Islam masih terbatas pada masalah al-Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah. Pembatasan materi tersebut sangat terkait dengan faktor historis yang dimainkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan berlanjut hingga sekarang yang tidak menghendaki diberlakukannya hukum Islam di Indonesia.
Pada  awal  kedatangan  VOC  tahun  1602  M  pelaksanaan  hukum  Islam  telah dilaksanakan  ini  dapat  dilacak  dengan  ditemukan  beberapa  buku  sebagai  pegangan penerapan  hukum  Islam  misalnya  di  daerah  Mataram  disebut  ”Pengadilan  Surambi”, karena diselenggarakan di serambi Masjid Agung, di Banten pengadilan dipimpin oleh seorang qadhi  tunggal,  di  Cirebon  pengadilan  dilaksanakan  oleh  tujuh  orang  menteri yang mewakili sultan, di Sulawesi ada kitab ammana gappa, di Aceh ada kitab Sirathal Mustaqim karangan Nuruddin al-Raniry  (1628). Melihat perkembangan hukum Islam tersebut,  VOC  menyusun  suatu  buku Compendium  (buku  ringkasan)  yang  dikenal Compendium  Freijer  yang  memuat  hukum  perkawinan  dan  kewarisan  Islam  (1760), sesudah  Blanda  mengefektifkan  kekuasaan  di  Indonesia  (1816-1942)  beberapa  aturan dikeluarkan  misalnya  Vanden  Berg  (1845-1927)  mengelurkan  teori Receptio  in Complexu  bahwa  hukum  mengikuti  agama  yang  dianut.  Kemudian  Cristian  Snouck Hurgronje (1857-1936) mengeluarkan teori Receptio bahwa hukum Islam yang hendak diberlakukan terlebih dahulu diresepsi oleh hukum adat. 17
Di  balik  sisi  negatif  teori Receptio  ini  misalnya  karena  berpotensi  mengadu domba umat Islam yang pro adat dan yang pro syariat dan pertentangan antara adat yang satu dengan adat yang lain, ada sisi positif dari konsep hukum ini yaitu hukum Islam diharapkan menjadi hukum yang hidup, hukum yang ditaati oleh penganutnya sehingga mengakar dikalangan umatnya. Hukum Islam akan menjadi tradisi dan kebiasaan yang kental  bagi  penganutnya  pada  sisi  lain  ini  merupakan  proses  adaptasi  dan  sosialisasi. Tarik  menarik  kepentingan  formalisasi  syariat  Islam  diawal  kemerdekaan  membuka jalan didirikannya Departemen Agama tanggal 3 januari 1946 dan tanggal 25 Maret 1946 dibentuk  lagi  Peradilan  Agama  (Mahkamah  Islam  Tinggi)  diserahkan  kepada Departemen  agama  yang  sebelumnya  dibawahi  Departemen  Kehakiman,  tahun  IAIN dibentuk  lewat  Peraturan  presiden  tahun  1963.  Akan  tetapi  semangat  pemerintah republik  Indonesia  untuk  mengakomodir  kepentingan  Islam  tidak  semuanya  diterima oleh umat Islam sehingga lahirlah perlawanan bersenjata yang berniat mendirikan negara Islam seperti DI/TII 18 .
17 A.Intan Cahyani, Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, h. 24.
18 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, h. 79.
Di Indonesia gerakan revivalisme  Islam ( Islamic revivalism ) atau asy -syahwah al-Islamiyah  atau  gerakan  kebangkitan  Islam  sebetulnya  jauh  sebelum  Indonesia merdeka seperti lahirnya organisasi Sarikat Dagang Indonesia  (SDI) tahun 1905, Jamiat Khair  tahun 1908, Sarekat Islam (SI) tahun 1912, Muhammadiyah tahun 1912, Persis 1923  dan  Nahdatul  Ulama  (NU)  1926  merupakan  satu  proses  menerjemahkan  Islam sesuai  konteks  zamannya  dan  tempatnya.  Karakteristik  gerakannya  adalah  moderat- akomodatif,  menampilkan  corak  kultural  yang  berorientasi  pada  pencerahan  dan pemberdayaan umat, hanya saja di pasca kemerdekaan, revivalisme Islam itu disamping sebagai fenomena politik juga merupakan fenomena kultural 19 .
Tahun 1973 tindakan represif negara terhadap umat Islam terlihat ketika negara memaksakan  peleburan  partai  Islam  dalam  satu  partai  yaitu  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian dilanjutkan penyeragaman ideologi pancasila tahun 1985 dari dekade 1970-an sampai 1980-an gerakan dakwah di lembaga pendidikan terutama kampus tumbuh dengan subur. Menguatnya gerakan revivalisme Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi negara yang sedang krisis. Tahun 1998 merupakan momentum  perubahan  politik  yang  menjadi  tonggak  kemunculan  gerakan  sosial. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur  budaya  dan  sistem-sistem  sosial,  di  mana  semua  tingkat  kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial lainnya 20 .
Dalam  teori  perubahan  sosial  menyatakan  bahwa  untuk  mengubah  kondisi masyarakat  dengan  suatu  bentuk  revolusi  dalam  hal  ini  ada  lima  tahap  yang  harus berjalan  bersama  dan  saling  mendukung  yaitu:  (1)  Harus  ada  keinginan  umum  untuk mengadakan suatu perubahan dalam masyarakat, harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan  dan  harus  ada  suatu  keinginan  untuk  mencapai  perbaikan  dengan  perubahan keadaan  tersebut;  (2)  Harus  ada  pemimpin  atau  sekelompok  yang  dianggap  mampu memimpin masyarakat; (3) Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut  kemudian  dirumuskan  dan  ditegaskan  kepada  masyarakat  untuk  dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat; (4) Pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat; (5) Harus ada momentum untuk memulai gerakan 21 .
Memasuki  era  orde  baru  di  bawah  Presiden  Soeharto  ditandai  dengan pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai musuh umat Islam, perlahan-lahan Islam bergerak maju ditandai dari aktivitas keagamaan yang didukung oleh pemerintah misalnya  diselenggarakannya  MTQ  tahun  1969  di  Makassar,  pemerintah  juga
19Syarifuddin Jurdi, Hukum Islam : Gerakan Sosial Islam Indonesia :Peraturan Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional, h. 74.
20Mahmuddin, Transformasi  Sosial  :Aplikasi  Dakwah  Muhammadiyah  Terhadap  Budaya  Lokal (Cet.I;Makassar:Alauddin Universty Press,2013), h.. 35.
21 Mahmuddin, Transformasi Sosial :Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal, h. .33.
menerbitkan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasioanl  yang  mengokohkan  pelajaran  agama  menjadi  pelajaran  wajib  mulai  dari  SD sampai perguruan tinggi. Demikian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Yayasan  Amal  Bakti  Muslim  Pancasila, pembangunan asrama haji, madrasah aliyah program khusus, program pasca sarjana di IAIN,  siaran  bahasa  Arab  di  TVRI,  dibentuknya  organisasi  keagamaan  seperti  MUI, ICMI, IPHI, dan sebagainya. 22 .
Era  reformasi  sebagai  bentuk  peralihan  kekuasaan  dari  soeharto  ke  Habibi ditandai  dengan  lahirnya  beberapa  undang-undang  misalnya  Nomor  17  Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Zakat, kebebasan pers, berdirinya partai politik  yang  berasaskan  Islam  bahkan  pemilu  tahun  1999  telah  mengantarkan  tokoh- tokoh Islam sebagai pemimpin bangsa seperti KH. Abdurrahman Wahid yang merupakan tokoh NU sebagai Presiden, Prof. DR. H. M. Amin Rais tokoh Muhammadiyah sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung tokoh HMI sebagai Ketua DPR menandai berseminya semangat keislaman di Indonesia. 23
Perkembangan  masyarakat  Islam  dewasa  ini  juga  bisa  terlihat  dari  acara pernikahan. Dahulu pernikahan dalam tradisi masyarakat harus melalui tahapan-tahapan yang  terkait  aturan  adat  misalnya  dalam  tradisi  Bugis  didahului mappese’pese’, ma’duta,  mappetu  ada,  mappacci,  menre’kawing,  marola,  dan  sebagainya.  Sebagian masyarakat  yang  masih  terikat  dengan  kental  adat  tahapan-tahapan  itu  harus  dilalui namun  perkembangan  masyarakat  dewasa  ini  terkadang  membuat  rangkaian  acara pernikahan  sangat  sederhana,  ini  juga  terlihat  pada  modifikasi  pakaian  adat  Bugis/ Makassar yang diistilahkan baju Bodo di mana dahulu pakaian ini jika diukur dengan standar syariat yang masih banyak kekurangan. Namun, terlihat muslimah dewasa ini yang  menghadiri  acara  pernikahan  mereka  tidak  kehilangan  akal  dengan  tetap menggunakan  baju  adat  namun  terjadi  Islamisasi  di  dalamnya,  demikian  halnya fenomena jilbab bagi masyarakat Indonesia, revolusi jilbab  seakan menjadi fenomena sosial  yang  sangat  kental  sebab  kesadaran  masyarakat  Indonesia  berbusana  Islam disamping karena kemudahan dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan juga pencerahan secara moral dari mubalig kepada umat demikian kuat 24 . Sebab salah satu perubahan sosial menurut sosiolog adalah salah satunya perubahan budaya termasuk di dalamnya pakaian.
Fenomena  lain  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan sosiologi  adalah  kasus-kasus  perpindahan  mazhab  fikih  Syafi’i  yang  terkesan  sangat
22 A.Intan Cahyani, Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, h. 30.
23 A.Intan Cahyani, Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, h. 31.
24Mahmuddin, Transformasi Sosial :Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya Lokal, h. 150.
ketat sehingga masyarakat banyak yang mencari pembenaran lain dengan cara mencari dalil hukum yang sesuai dengan keinginannya, contoh wali mujbir  (wali yang berhak memaksa) dalam perkawinan, 25 yakni wali atau orang tua dapat memaksa anak gadisnya menikah dengan pria yang ditentukan oleh orang tua sang gadis. Ajaran ini dianggap tidak relevan lagi sejak masyarakat muslim semakin terbuka  dan mengenal fenomena pacaran,  sehingga  gadis  muslimah  dapat  memilih  dan  menentukan  sendiri  calon suaminya dan tidak mau dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya.
Sementara  dalam  pandangan  Mazhab  Hanafi  tidak  boleh  menikahkan  gadis dewasa tanpa persetujuannya dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sejalan dengan pandangan  ini  pasal  16  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  perkawinan  didasarkan  atas persetujuan  calon  mempelai 26 .  Dengan  adanya  gambaran-gambaran  kasus  tersebut, menjadi lebih jelas bahwa agar produk hukum Islam dapat teraplikasi dengan baik di masyarakat,  maka  seorang  mujtahid  tidak  hanya  dituntut  untuk  menguasai Usul  al– Ahkam  dan  Thuruq  al–Istinbat  tetapi  lebih  dari  itu  juga  dituntut  untuk  mampu mencermati secara jeli tradisi dan realitas sosial yang sedang berkembang di masyarakat.
Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Hukum Islam Indonesia
Dalam mempertemukan hukum Islam yang ideal sebagai hasil pemikiran dengan realitas  perubahan  masyarakat,  terdapat  beberapa  kendala  terutama  jika  dihadapkan pada kondisi internal masyarakat dan pengaruh eksternal.

## Kondisi Internal Masyarakat
Islam  datang  pertama  kali  di  Indonesia  harus  dihadapkan  pada  sistem  hukum setempat yang berakar pada adat. Sementara dalam pandangan hukum adat, masalah adil dan  batil  tidak  ditonjolkan.  Sulitnya  mendapatkan  keseragaman  hukum  pada  tataran persepsi karena kondisi pluralitas masyarakat  dari segi budaya. Pemahaman masyarakat Indonesia  terhadap  agama  yang  masih  rendah,  sebab  mayoritas  umat  Islam  dalam memeluk  Islam  masih  bersifat  tradisi  atau  turun  temurun  sehingga  ada  istilah  Islam abangan 27 . Paradigma berfikir umat Islam yang statis menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup karena kitab-kitab fikih ulama mazhab sudah final sehingga menyebabkan hukum Islam sulit menerima perubahan.
Masih lemah dan kurangnya sumber daya umat Islam dalam bidang hukum, sebab kesempatan umat Islam mengkaji lebih dalam hukum Islam lewat lembaga pendidikan terkendala  kondisi  ekonomi  yang  rendah,  disamping  kajian-kajian  hukum  Islam  juga masih  terbatas  pada  pesantren-pesantren  yang  masih  tradisional  dengan  kitab  klasik
25 M.Ikhsan, Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara.,  Jurnal Bidang Kajian Islam, (2018),h. 120- 134.
26 Undang-undang  peradilan  Agama  UU  Nomor  50  Tahun  2009  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) (Yogyakarta:Graha Pustaka), h. 143.
27 Clifford Geertz, Tafsir Kebudayaan, Terjemahan Francisco Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), h. 69.
yang  masih  membutuhkan  pengembangan.  Perpecahan  di  kalangan  umat  Islam  yang semakin  melebar  oleh  para  politisi  sehingga  menjadikan  umat  kehilangan  kekuatan untuk membangun peradaban hukum Islam yang kuat. Peran Majelis Ulama Indonesia yang belum sepenuhnya berdiri kokoh sehingga banyak umat menimbulkan kontroversi dalam fatwa, sehingga cenderung membingungkan umat Islam.
Kondisi Eksternal
Akulturasi  budaya  dan  membanjirnya  produk-produk  hukum  modern  dalam bentuk hukum positif. Pluralisme hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, hukum  Barat  tidak  mudah  diunifikasikan.  Mengacu  pada  kondisi  tersebut,  maka dibutuhkan  upaya  merekonstruksi  hukum  Islam,  sehingga  di  era  40-an  Hasbi  ash- Shiddieqy menawarkan konsep fikih Indonesia, demikian halnya Menteri Agama tahun 1985, Munawir Sadzali mengemukakan beberapa kasus hukum yang kontroversi seperti pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, halalnya bunga bank atau gagasan  Abdurrahman  Wahid  tentang  ”pribumisasi  Islam”  termasuk    ”pribumisasi hukum  Islam”  yang  di  antaranya  menawarkan  untuk  mengubah  assalamu  alaikum dengan  selamat  pagi,  selamat  sore,  selamat  malam  dan  selamat  lainnya 28 .  Sistem birokrasi yang rumit menyulitkan umat Islam untuk mendapatkan legitimasi hukum dan menerapkan hukum Islam.
Integrasi Hukum Islam dan Kondisi Sosiologis Masyarakat Indonesia Bertolak dari kondisi yang dipaparkan di atas, maka pendekatan yang digunakan untuk  menyorot  atau  membaca  berbagai  persoalan  masyarakat  dalam  hubungannya dengan hukum Islam yang terkait dengan pembahasan ini adalah berbagai metode ijtihad yang lazim digunakan ulama fikih maupun usul fikih dalam menetapkan hukum Islam adalah maqa>s\id al-syari’ah, mashlahah, dan urf 29 .
Maqa>s\id al-Syari’ah
Maqa>s\id al-syari’ah oleh Wahbah al-Zuhaili didefinisikan dengan makna-makna dan  tujuan-tujuan  yang  dipelihara  oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya 30 . Sementara Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau diistilahkan al- Maqa>s\id al khamsah/ maqa>s\id al-syari’ah 31 .
28Dedi Ismatullah, Sejarah sosial hukum Islam, h. 376. 29  Pujiono, Hukum  Islam  :  Dinamika  Perkembangan  Masyarakat  Meguak  Pergeseran Perilaku Kaum Santri, h. 61.
30Wahbah Az-Zuhaili, Us ṣū l Al- Fiqh al-Islami (Beirut: Dar Al- Fikr, 1986), h. 1017. 31Muhamma  Daud  Ali, Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia(Cet.16;Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2011), h. 61.

## Al-Maslahah
Al-Maslahah  secara  maknawi  sama  dengan  kata  al-manfa’ah  atau  bermakna manfaat 32 . Syarat mashahah antara lain: diakui syara’, barang yang dihukumi itu belum ada  dalil,  yang  menetapkan  maslahat  atau  tidak  harus  orang-orang  yang  paham  ilmu syara’. Istilah mashlahah 33 digunakan oleh ulama usul fikih dalam membahas metode yang digunakan saat melakukan istinbat al-ahkam. Jumhur ulama menegaskan bahwa maslahah dapat digunakan sebagai hujjah atau argumentasi dalam menetapkan hukum. Dasar dalam mengambil pandangan ini yaitu: Pertama: hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia kaitan dengan ini Qs. al-Anbiya/21: 107,
ةَمۡحَر  الَِّإ َكََٰن ۡلَسۡرَأ ٓاَمَو ٗ َنيِمَلََٰع ۡلِ ل ٧٠١
Terjemahnya:
“ Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” 34 .
Menurut  jumhur  ulama,  Rasulullah  saw.  tidak  akan  menjadi  rahmat  apabila bukan  dalam  rangka  memenuhi  kemaslahatan  manusia. Kedua:  untuk  mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman dan  lingkungan  mereka  sendiri.  Redaksi-redaksi  nash  tentu  membutuhkan  penafsiran dari ahlinya sehingga sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Terkait dengan itu al- Buthi menyatakan bahwa dimana ditemukan kemaslahatan, maka disitulah sebenarnya syariat Allah. Dengan demikian kemaslahatan itu tentu dinamis dan fleksibel, sesuatu yang dulu dianggap maslahat boleh jadi sekarang tidak lagi. Ketiga: jumhur ulama juga beralasan  kepada  beberapa  perbuatan  sahabat  misalnya  Umar  bin  Khattab  yang mengumpulkan  al-Qur’an  atas  saran  Abu  Bakar  al-Siddiq  sebagai  salah  satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur’an.
Al- ʿ Urf
‘Urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat. Abdul Wahab Khallaf membagi ʿ urf menjadi dua yaitu ʿ urf shahih dan ʿ urf fasid. ʿ Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak meghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa  kemudaratan. ʿ Urf  fasid  adalah  kebiasaan  masyarakat  yang  bertentangan
32Pujiono, Hukum  Islam  :  Dinamika  Perkembangan  Masyarakat  Meguak  Pergeseran  Perilaku Kaum Santri, h.71.
33 Al-Maslahah  ada  tiga  yaitu  al-mashlahah  al  Mu’tabarah  (  didukung  oleh  dalil  al  qur’an  dan sunnah ) al-Mashlahah al Mulghah ( bertentangan nash ) al-Mashlahah al – Mursalah ( tidak bertentangan nash ).
34Kementerian  Agama  R.I, al-Qur’an  dan  Terjemahnya  (Jakarta:PT  Sinergi  Pustaka Indonesia,2012 ), h. 461.
dengan dalil syara’ 35 . Ayat al-Qur’an yang sering dijadikan dalil tentang ‘urf yaitu Qs. al-A’raf/7: 199,
َنيِلِهََٰج ۡلٱ ِنَع ۡضِرۡعَأَو ِفۡرُعۡلٱِب ۡرُمۡأَو َوۡفَعۡلٱ ِذُخ
٧١١
Terjemahnya:
“ Jadilah  engkau  pema'af  dan  suruhlah  orang  mengerjakan  yang  ma'ruf,  serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” 36 .
Adat/urf  yaitu  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  manusia  berdasarkan  pada  hukum akal  dan  telah  menjadi  kebiasaan  secara  turun  temurun.  Kemudian  Al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud al- ʿ Urf adalah setiap perilaku baik yang diterima oleh akal dan dapat membuat jiwa tenang. 37

## KESIMPULAN
Ada tiga alasan yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum Islam di Indonesia yaitu : Pertama: dasar filosofis yang memberi injeksi luar biasa atas kelahiran sikap epistimologi Islam yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral dan cita hukum dalam kehidupan masyarakat. Kedua: Dasar sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religiusitas yang telah menyebar keberbagai tempat dan wilayah secara terus menerus. Ketiga: dasar yuridis dilihat dari akar sejarah bangsa Indonesia.  Perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  sudah  mulai  sejak  sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan yaitu orde lama dan memasuki era orde baru di bawah  presiden  Soeharto  menerbitkan  Undang-Undang  nomor  2  tahun  1989  tentang sistem pendidikan nasional yang mengokohkan pelajaran agama menjadi pelajaran wajib mulai  dari  SD  sampai  Perguruan  Tinggi.  Undang-undang  no  7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Yayasan  Amal  Bakti  Muslim  Pancasila, pembangunan asrama haji, Madrasah Aliyah Program Khusus, program pasca sarjana di IAIN,  siaran  bahasa  arab  di  TVRI,  dibentuknya  organisasi  keagamaan  seperti  MUI, ICMI, IPHI dsb.
Era  reformasi  sebagai  bentuk  peralihan  kekuasaan  dari  Soeharto  ke  Habibi ditandai dengan lahirnya beberapa undang-undang, misalnya UU nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji, undang-undang zakat, kebebasan pers, berdirinya partai politik  yang  berasakan  Islam  bahkan  pemilu  tahun  1999  telah  mengantarkan  tokoh- tokoh  Islam  sebagai  pemimpin  bangsa  KH.  Abdurrahman  Wahid  tokoh  NU  sebagai presiden, Prof Dr. HM. Amin Rais tokoh Muhammadiyah sebagai Ketua MPR dan Akbar
35  Pujiono, Hukum  Islam  :  Dinamika  Perkembangan  Masyarakat  Meguak  Pergeseran  Perilaku Kaum Santri, h. 99.
36 Kementerian Agama  R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya( Jakarta:PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012 ), h. 237
37 Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, jilid II. (Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1967), h. 52
Tanjung tokoh HMI sebagai Ketua DPR menandai bersemainya semangat keislaman di Indonesia. Kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia,  dalam mempertemukan  hukum  Islam  yang  ideal  sebagai  hasil  pemikiran  dengan  realitas perubahan masyarakat, ditinjau dari dua kondisi, yaitu: kondisi internal masyarakat dan pengaruh eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qurtubi,  Abu  ‘Abdullah  Muhammad  bin  Ahmad  al-Ansari.  al-Jami’  li  Ahkam  al- Qur’an, jilid II. Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1967.
al-Zuhaili,W. (1986). Us ṣū l Al- Fiqh al-Islam. Beirut: Dar Al- Fikr. Ali, Z. (2015). Sosiologi Hukum ,Cet.9. Jakarta: Sinar Grafika.
Cahyani, A.I. (2011). Problematika Penerapan Hukum Produk Pemikiran Hukum Islam sebelum  dan  sesudah  lahirnya  UU  Nomor  7  Tahun  1989,  Cet.I.  Makassar: Alauddin Universty Press.
Ismatullah, D. (2011). Sejarah sosial hukum Islam,Cet.I. Bandung: CV. Pustaka Setia. Ikhsan,  M.  (2018).  Sejarah  Mazhab  Fikih  di  Asia  Tenggara. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 4(2).
Jurdi,  S.  (2013). Hukum  Islam:  Gerakan  Sosial  Islam  Indonesia:  Peraturan  Wahdah Islamiyah  dan  Gerakan  Transnasional.  Cet.I.  Makassar:  Alauddin  Universty Press.
Kementerian  Agama  R.I.  (2012). Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  Jakarta:  PT  Sinergi
Pustaka Indonesia.
Mardani.  (2015). Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  Cet.II.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mahmuddin  (2013). Transformasi  Sosial:  Aplikasi  Dakwah  Muhammadiyah  Terhadap Budaya Lokal, Cet.I. Makassar: Alauddin Universty Press.
Pujiono.  (2012). Hukum  Islam:  Dinamika  Perkembangan  Masyarakat  Meguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri, Cet.I. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Samin, S. (2012). Hukum Islam di Indonesia versus Piagam madinah,Cet.I. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Tarigan, A. A. (2008). ‘Umar Ibn Al-khaththâb Dan Siyâsah Syar ‘iyyah. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol.32, No.1
Utsman, S. (2013). Hukum Islam: Dasar - Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, Cet.III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-undang  Peradilan  Agama  UU  Nomor  50  Tahun  2009  dan  Kompilasi  Hukum Islam ( KHI ). (T.th). Yogyakarta: Graha Pustaka.