## REPRODUKSI PENGETAHUAN UNTUK KEKUASAAN: ANALISIS WACANA KRITIS PADA ARTIKEL ILMIAH DAN PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## Achmad Ramdhany Irdiansyah
Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
e-mail: achmad.dhirdi@gmail.com

## Abstrak
Pengukuhan  Megawati  Soekarnoputri  menjadi  professor  kehormatan  di  Universitas  Pertahanan  Republik  Indonesia menjadi  perbincangan  masyarakat  karena  baru  pertama  kali  terjadi  di  Indonesia.  Megawati  membuat  karya  ilmiah berjudul “Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004” serta memberikan pidato dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Tidak Tetap. Kedua teks tersebut membahas masalah-masalah yang terjadi pada era kepemimpinan  Megawati,  kebijakan  untuk  mengatasi  masalah,  hingga  mencetuskan  model  “kepemimpinan  strategis berlandaskan  Pancasila”.  Wacana  kepemimpinan  yang  dibentuk  Megawati  menarik  untuk  dibahas  mengingat  posisi Megawati yang merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Metode penelitian menggunakan analisis wacana kritis  yang dicetuskan Fairclough, dimana karya ilmiah dan pidato pengukuhan Megawati ditinjau dari sisi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial.  Pandangan  Fuchs,  Habermas,  dan  Foucault  mengenai  pengetahuan  dan kekuasaan  digunakan  untuk  membantu membongkar  praktik  diskursif  serta  dampaknya  pada  praktik  sosial.  Berdasarkan  hasil  analisis,  Megawati  sedang membangun  citra  positif  sebagai  pemimpin  strategis  yang berpengaruh  hingga  masa  kini.  Model  kepemimpinan yang digagasnya  berfokus  pada  kemampuan  pemimpin  mempengaruhi  orang  lain  dan  mengindahkan  peran  rakyat  dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan yang dibangun adalah Pancasila, yaitu sebagai landasan bagi setiap aktivitas sosial yang justru membuat nilai-nilainya tereduksi dalam sistem pengetahuan terkontrol. Dampak yang timbul adalah kontrol negara atas individu yang semakin ketat hingga ke tataran kognitif. Ketika ditarik ke momentum pemilihan umum 2024, wacana kepemimpinan digunakan untuk membantu Megawati dan kelompoknya agar dapat kembali berkuasa.
Kata kunci: Analisis wacana kritis, Pancasila, Pengetahuan terkontrol, Wacana kepemimpinan

## REPRODUCTION OF KNOWLEDGE FOR POWER: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS ON SCIENTIFIC ARTICLES AND SPEECHES OF MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

## Abstract
The  inauguration  of  Megawati  Soekarnoputri  as  an  honorary  professor  at  the  Defense  University  of  the  Republic  of Indonesia  has  become  a  public  conversation  because  this  is  the  first  time  this  has  happened  in  Indonesia.  Megawati wrote a scientific paper entitled "President Megawati's Leadership in the Era of Multidimensional Crisis, 2001-2004" and gave a speech in her inauguration as a Non-Permanent Professor. The two texts discuss the problems that occurred during Megawati's leadership era, policies to overcome problems, to sparking the model of "strategic leadership based on  Pancasila".  The  leadership  discourse  formed  by  Megawati  is  interesting  to  discuss  considering  the  position  of Megawati who is the general chairman of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), as well as the chairman of  the  Steering  Committee  of  the  Pancasila  Ideology  Development  Agency  (BPIP)  and  the  National  Research  and Innovation Agency (BRIN). This study uses a qualitative approach with a critical paradigm. The research method uses critical discourse analysis initiated by Fairclough, in which Megawati's scientific works and inaugural speech are viewed from the perspective of text, discursive practice, and social practice. The views of Fuchs, Habermas, and Foucault on knowledge and power are used to help uncover discursive practice and its impact on social practice. Based on the results
of the analysis, Megawati is building a positive image as an influential strategic leader to date. His leadership model focuses on the ability of leaders to influence others and heed the role of the people in decision making. The knowledge that is built is Pancasila, which is the basis for every social activity that  reduces its values in a controlled knowledge system. The impact that arises is the control of the state over the individual which is getting tighter to the cognitive level. When drawn to the momentum of the 2024 general election, the discourse of leadership was used to help Megawati and her group return to power.
Keywords: Controlled knowledge , critical discourse analysis, leadership discourse, Pancasila

## PENDAHULUAN
Pengukuhan  Megawati  Soekarnoputri  menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap di  Universitas  Pertahanan  Republik  Indonesia (Unhan) menjadi perbincangan masyarakat Indonesia.  Kontroversi  muncul  lantaran  ia  tidak pernah menyelesaikan studi strata satu, sedangkan professor adalah jabatan yang mensyaratkan gelar akademis.  Berbagai  spekulasi  mencuat  terkait dengan  pengukuhan  ini.  Oleh  karena  itu,  teks media  yang  diproduksi  oleh  Megawati  perlu dibongkar untuk melihat motif dibalik pengukuhannya  sebagai  Profesor  Kehormatan serta dampaknya bagi dunia akademisi Indonesia.
Megawati  merupakan  presiden  kelima Republik  Indonesia,  presiden  wanita  pertama  di Indonesia, sekaligus ketua umum Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP).  Rektor  Universitas Pertahanan  RI,  Laksamana  Madya  TNI  Prof.  Dr. Amarulla Octavian mengumumkan akan mengukuhkan Megawati sebagai Profesor Kehormatan pada tanggal 8 Januari 2021. Rencana ini  sebenarnya  telah  ada  sejak  tahun  2020  yang didasari  atas  tiga  alasan,  yaitu  kemampuan kepemiminan strategisnya selama menjadi Presiden RI, telah memenuhi persyaratan akademi dan  administratif,  dan  diharapkan  data  menjadi teladan bagi masyarakat (Hakim, 2021).
Megawati  menyusun  karya  ilmiah  yang bertajuk “Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era  Krisis  Multidimensi,  2001-2004”  untuk memenui  persyaratan  mendapat  gelar  akademis. Dalam  tulisan  tersebut,  ia  memaparkan  usaha- usaha yang dilakukannya selama menjabat sebagai presiden  di  era  yang  ia  sebut  sebagai  “krisis multidimensi”. Krisis multidimensi merujuk pada
krisis  ekonomi,  krisis  politk,  krisis  kepercayaan, serta  krisis  keamanan  nasional  (Soekarnoputri, 2021).  Melalui  usaha-usaha  tersebut,  ia  berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi.
Pengukuhan  Megawati  memicu  beragam opini  di  ruang  publik.  Sulfikar  Amir, Associate Profesor Nanyang  Technological  University Singapura menyebut pengukuhan tersebut menciderai dan mengotori proses akademik (CNN Indonesia,  2021).  Namun,  rector  Universitas Negeri  Padang  menganggap  gelar  tersebut  layak diberikan  karena  telah  menjalani  rangkaian  uji kelayakan  oleh  tim  promotor  (Rafyq,  2021). Warganet  juga  turut  ramai  membicarakan  karya ilmiah  Megawati  yang  dianggap  memuji  diri sendiri.  Akan  tetapi,  Guru  Besar  UNJ  menilai karya  ilmiah  tersebut  menginspirasi  dunia internasional (Pangestu, 2021).
Megawati  bukan  presiden  pertama  yang menulis  artikel  ilmiah.  Presiden  Amerika  Serikat Barack Obama juga pernah melakukan hal serupa pada  tahun  2016  dengan  menerbitkan  artikel berjudul  “ United  States  Health  Care  Reform: Progress to Date and Next Steps ”. Artikel tersebut diterbitkan ketika ia masih berstatus presiden aktif. Berbeda  dari  Megawati,  Obama  lebih  spesifik membahas  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keputusan  reformasi  kebijakan  kesehatan The Affordable  Care  Act (ACA)  (Obama,  2016). Artikel  tersebut  juga  mendapat  beragam  kritik, terutama dalam hal penggunaan kata ganti “ I” yang dapat  menimbulkan  bias  dalam  proses  blind  peer review.
Dalam  pidato  pengukuhannya  sebagai guru  besar  tidak  tetap,  Megawati  membahas kepemimpinan  strategis.  Kepemimpinan  strategis
menurutnya  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan berbagai  persoalan  suatu  negara.  Pemimpin  yang strategis  tidak  sekadar  menyelesaikan  masalah yang  ada,  namun  juga  memikirkan  bagaimana supaya persoalan yang sama tidak terulang. Tolok ukur  keberhasilan  kepemimpinan  jenis  ini  adalah bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan  masih relevan  hingga  saat  ini  dan  tanggung  jawab pemimpin bagi masa depan bangsa (Soekarnoputri, 2021).  Konsep  kepemimpinan  strategis  sekilas mirip  dengan  gagasan  Habermas  mengenai tindakan strategis; keduanya sama-sama berorientasi kesuksesan.
Megawati  mencetuskan  sebuah  model kepemimpinan  baru  yang  ia  sebut  sebagai “kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila”.
Teori-teori kepemimpinan yang telah ada sebelumnya  tidak  berkaitan  langsung  dengan ideologi,  Oleh  karenanya,  upaya  Megawati menjadikan  Pancasila  sebagai  basis  moral  dari teori kepemimpinan menari untuk dikaji.
Teoris  kritis  mendasarkan  pandangan- pandangan mereka pada epistimologi, yaitu cabang filsafat  yang  membahas  hakikat  pengetahuan; membicarakan  mengenai  bagaimana  pengetahuan manusia  dibentuk  (Saidi,  2015).  Pengetahuan sendiri  memiliki  banyak  bentuk,  misalnya Machlup  yang  membagi  pengetahuan  menjadi praktis,  intelektual,  hiburan,  spiritual,  dan  yang tidak  diinginkan,  atau  Habermas  yang  membagi pengetahuan  menjadi intrumental,  hermeneutic, dan critical  emancipatory .  Selain  itu,  ada  juga Foucault  yang  memandang  pengetahuan  sebagai rezim wacana, yakni bentuk lain dari kekuasaan.
Praktik  wacana  ( discursive  practices )  telah banyak digunakan dalam studi komunikasi politik mengenai penggunaan bahasa. Pandangan Foucault  mengenai  praktik  wacana  yang  fokus pada apa yang mendorong seseorang mengeluarkan  sebuah  pernyataan ketimbang apa maksud dari pernyataan , yang melibatkan material dan simbol, serta menjadi jalan untuk membentuk pengetahuan (Bacchi & Bonham, 2014), merupakan  alat  untuk  memahami  bagaimana hubungan  antara  komunikasi  yang  dimediasi  dan politik.  Habermas  mengambil  posisi  yang  lebih
optimis karena melihat komunikasi politik di ruang publik  berkontribusi  pada  proses  legitimasi deliberatif  (Habermas,  2006).  Ia  merujuk  pada penelitian-penelitian yang membuktikan komunikasi  politik  sebagai  mekanisme  untuk meningkatkan pembelajaran bersaman dan pemecahan  masalah  secara  kolektif.  Menurutnya, political  power membutuhkan  legitimasi,  dimana proses legitimasi harus melalui ruang publik yang mampu memelihara opini publik yang dipertimbangkan  (Habermas,  2006).  Habermas  di sini melihat peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan  kebijakan  melalui ruang  publik yang  terbuka  dan  inklusif,  yang  menerapkan communicative action.
Pengetahuan  didefinisikan  oleh  Fuchs (2016) sebagai proses dialektika material, dimana manusia mengubungkan ide-ide mereka satu sama lain dan menciptakan struktur-struktur pengetahuan.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial yang  berkomunikasi  satu  sama  lain,  saling menukarkan  pengetahuan  yang  mereka  miliki. Mereka  membentuk  pengetahuan  baru  atau menggantikan  pengetahuan  yang  dimiliki  dalam proses  tersebut.  Sistem  pengetahuan  kolektif dibentuk oleh kelompok sosial, sistem sosial, dan masyarakat  yang  berangkat  dari  pengetahuan individu, lalu dikomunikasikan dengan pengetahuan kolektif. Pengetahuan kolektif merepresentasikan  struktur  kelas  dan  dominasi yang terjadi di dalam proses komunikasi tersebut. Dalam  bidang  politik,  pengetahuan  berhubungan dengan aturan dan pengaruh, mengingat pengetahuan  berasal  dari  pemahaman  politik individu dan pandangan politik kolektif. Keputusan  kolektif  yang  menentukan  kehidupan manusia  dalam  suatu  sistem  sosial  dipengaruhi oleh  aktor-aktor  politik  (Fuchs,  2016).  Dengan demikian,  pengetahuan  politik  individu  dan kolektif  saling  mempengaruhi  sehingga  bersifat dialektis.
Habermas membagi paradigma pengetahuan  menjadi  tiga,  yaitu instrumental knowledge,  hermeneutic  knowlede, dan critical emancipatory knowledge. Ia mendasari hal itu dari tiga  akar  organisasi  sosial,  yaitu  kerja  ( work ),
Vol 5 No 2 Des 2021 pp. 223-237 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
bahasa  ( language ),  dan  kekuasaan  ( power ).
Menurut Fuchs (2016), pemisahan yang dilakukan Habermas  memiki  beberapa  persoalan  teoritis, dimana  bahasa  dan  komunikasi  sering  dijadikan sebagai  media  dan  proses  dari  kontrol  dan kekuasaan.  Kekuasaan  tidak  melulu  mengenai politik,  namun  juga  ada  dalam  budaya  dan ekonomi (Fuchs, 2016). Bagi Habermas, komunikasi  diselewengkan  oleh  kepentingan. Pengetahuan bukan merupakan representasi netral dari  dunia  objektif,  namun  diwujudkan  melalui bahasa,  ditentukan  oleh  kepentingan  (Chilton, 2004).  Dari  sini,  kita  bisa  melihat  bahwa pengetahuan  tidak  muncul  dengan  sendirinya. Pengetahuan muncul dari interaksi yang dilakukan manusia  dengan  lingkungannya  dan  sangat dipengaruhi oleh kepentingan para pembentuknya.
Seseorang yang memahami proses pembentukan pengetahuan tentu mampu menjadikan  pengetahuan  individunya  menjadi pengetahuan kolektif melalui komunikasi. Namun, penerima  pesan  juga  bukan  subjek  yang  pasif, mereka mencocokkan pesan yang diterima dengan pengetahuan yang dimiliki sebelum mengafirmasi pesan  tersebut  menjadi  pengetahuan  baru. Demikian  yang  membuat  pengetahuan  bisa menjadi  ideologi,  karena  realitas  didistorsi  dalam representasi simbolik untuk menjustifikasi kekuasaan sekelompok atau seseorang.
Pengetahuan  sebagai  ideologi  bersifat  memaksa, namun  dominasi  terlihat  seperti  muncul  dengan sendirinya (Fuchs, 2016). Hal ini juga menjelaskan mengapa  para  propagandis  mencocokkan  antara pesan dengan pengetahuan kolektif yang telah ada supaya  lebih  mudah  diterima  oleh  penerima pesannya.
Habermas  (1979)  mencetuskan  konsep pragmatik  universal  ( universal  pragmatics )  untuk mengidentifikasi dan membangun kondisi-kondisi umum  dari  kemungkinan  pemahaman.  Terdapat kondisi-kondisi  yang  memungkinkan  penerima pesan  memahami  pesan  yang  dikirimkan  dengan benar,  seperti  mengucapkan  sesuatu  yang  dapat dipahami,  memberikan  sesuatu  untuk  dimengerti, membuat dirinya dapat dimengerti, dan mencapai pemahaman  dengan  orang  lain.  Dari  situ  ia
berpandangan bahwa tujuan memahami satu sama lain adalah mencapai kesepakatan yang berdasarkan  pemahaman  resiprokal    bersama, kepercayaan bersama, dan saling sesuai satu sama lain. Sebuah kalimat digunakan untuk merepresentasikan sesuai di dunia, untuk menunjukkan  maksud  dari  pembicara,  dan  untuk membangun relasi  antarpribadi yang terlegitimasi (Jurgen Habermas, 1979).
Pengetahuan  dipandang  Foucault  sebagai sebuah rezim wacana. Pengetahuan tidak berevolusi, namun hanya bergeser dari satu bentuk pengetahuan  ke  bentuk  pengetahuan  lainnya  dan sifatnya otoritatif. Rezim wacana ia anggap sebagai bentuk  dari  kekuasaan,  karena  memiliki  otonomi dan  klaim  atas  kebenaran  dan  kontekstualisasi sebuah  pengetahuan.  Klaim  kebenaran  tersebut adalah bentuk operasi kekuasaan, dimana wacana mempengaruhi  berbagai  institusi  dan  praktik sosial.  Wujud  kekuasaan  menjadi  tidak  tampak. Orang-orang  tidak  sadar  bahwa  ada  kekuasaan yang  bekerja,  namun  baru  akan  terasa  ketika dampaknya mulai terlihat (Mudhoffir, 2013).
Foucault membahas soal politik dan alasan di  baliknya.  Ia  melihat  hubungan  antara rasionalitas  dengan  politik  dengan  jelas,  bahwa rasionalitas yang mendorong terbentuknya struktur kekuasaan. Reason  of  state atau  alasan  suatu negara  dibentuk,  dianggap  oleh  Foucault  sebagai seni. Reason  of  state kemudian  dipahami  sebagai rational  government yang  mampu  meningkatkan kekuatan  negara  sesuai  dengan  pengandaiannya membentuk tipe pengetahuan tertentu. Pemerintah akan  terwujud  apabila  kekuatan  negara  telah diketahui. Foucault juga menyinggung soal politisi yang  memiliki  tugas  “mengikat”—mengikat perbedaan kebajikan,  mengikat tensi politik yang berbeda—menggunakan  " shuttle "  opini  populer. Dalam  kajian  tentang  kekuasaan,  ia  menganggap kekuasaan sebagai suatu jenis relasi antara orang- orang.  Karakteristik  dari  kekuasaan  adalah seseorang mampu menentukan perilaku orang lain (Michel Foucault, 1988).
Kekuasaan  Foucault  pandang  sebagai sesuatu yang positif dan produktif, di mana semua orang memiliki kekuasaan masing-masing
Vol 5 No 2 Des 2021 pp. 223-237 P-ISSN 2549-0613, E ISSN 2615-7179
bergantung pada relasi yang dimilikinya. Kekuasaan  tidak  lagi  dipandang  sebagai  otoritas berskala  besar  berbasis  kedaulatan  ( sovereign power ),  namun  menjadi displinary  power yang bekerja  dalam  dan  terhadap  setiap  relasi  sosial, ekonomi,  keluarga,  dan  seksualitas.  Kekuasaan tidak terpusat, ia tersebar dan ada di dalam setiap relasi  manusia.  Pengetahuan  juga  memiliki  relasi dengan  kekuasaan,  yang  mana  hal  tersebut  dapat berdampak  pada  tubuh  individu  melalui  suatu bentuk kontrol sosial (Mudhoffir, 2013).
Kekuasaan  yang  bekerja  saat  ini  adalah disciplinary power yang bertujuan untuk “mendisiplinkan tubuh” dan “membuat tubuh yang patuh dan berguna”. Konsep tersebut berkembang menjadi governmentality, yakni  mentalitas  untuk mengatur  populasi.  Negara  mengatur  perilaku masyarakat dengan menginternalisasi penundukan agar mereka menjadi populasi yang patuh. Negara mempraktikkan governentality dengan  cara-cara kekerasan  dan  konsensual  dalam  relasi  sosial individu. Relasi kekuasaan yang ada dalam setiap relasi  sosial  tertanam  pengaruh  kepentingan- kepentingan  negara  (Mudhoffir,  2013).  Praktik seperti  ini  lazim  dalam  iklim  demokrasi.  Orang- orang  diberikan  banyak  pilihan  dalam  pemilihan umum,  namun  banyak  dari  mereka  yang  dikuasai oleh  seorang  atau  sekelompok  melalui  relasi sosialnya.  Tidak  tampak  upaya  dominasi,  karena kekuasaan  telah  dirasionalisasi  sehingga  terlihat seperti  kebebasan.  Masyarakat  seperti  diberikan ilusi  kebebasan,  mereka  tidak  benar-benar memiliki pilihan untuk lepas dari kontrol negara.
Foucault  juga  menyoroti  bagaimana pengetahuan  harus  dimanfaatkan  oleh  para intelektual untuk memperjuangkan kelompok yang selama ini tertindas dalam sistem dan ideologi yang beroperasi.  Para  intelek  harus  menyuarakan kebenaran kepada mereka yang belum melihatnya, atas  nama  orang-orang  yang  dilarang  untuk menyuarakan  kebenaran.  Peran  para  intelektual adalah berjuang melawan bentuk-bentuk kekuasaan yang mengubah mereka menjadi objek dan instrumen dalam ruang pengetahuan, kebenaran,  kesadaran,  dan  wacana.  Massa  pada dasarnya  telah  memiliki  pengetahuan  sendiri,
namun  sistem  kekuasaan  memblokir,  melarang, dan  tidak  memvalidasi  wacana  dan  pengetahuan tersebut—kekuasaan  kini    meliputi  seluruh jaringan sosial (Foucault & Deleuze, 1977).
Habermas  membagi  dua  jenis  tindakan, yaitu tindakan strategis dan tindakan komunikatif. Perbedaan  mendasar  keduanya  terletak  pada orientasi  tindakan,  dimana  tindakan  strategis berorientasi sukses sedangkan tindakan komunikatif  berorientasi  mencapai  pemahaman. Sukses  di  sini  dinilai  dari  keadaan  yang  sengaja dihasilkan  oleh  intervensi,  sedangkan  mencapai pemahaman  dinilai  dari  kesepakatan  antara komunikator.  Setiap  tipe  tindakan  juga  terikat dengan  karakteristik  klaim  validitas  yang  dapat dikritik, dibela, dan mana yang berpotensi rasional Klaim  validitas  menurut  Habermas  (1979)  dapat dicapai  ketika  penerima  pesan  mengakui  struktur simbolik dari pesan, yaitu mengakui kalimat adalah harfiah  ( undertsandability ),  pernyataan  tersebut benar  ( truth ),  ekspresi  kejujuran  ( sincerity ),  dan ketepatan ucapan ( rightness ). Konsep ini berikatan dengan  dunia  sosial  dan  dunia  objektif  yang bersama  membentuk  ruang  publik,  dan  dunia subyektif  yang  membentuk  ruang  pribadi. Kebenaran rasional secara logis akan tercapai jika klaim  validitas  dapat  diuji  secara  bebas  (Chilton, 2004).
Tindakan strategis adalah tindakan berbasis kesuksesan dengan mempengaruhi keputusan orang lain. Habermas bersikeras bahwa tindakan ini hanya berorientasi pada dunia objektif dari  keadaan  yang  ada  atau  potensial.  Aktor strategis  fokus  utamanya  adalah  pada  hasil  yang mereka inginkan. Ia menganggap orang lain sama- sama rasional dan berorientasi pada tujuan orang- orang  paham  bahwa  mengejar  rencana  individu juga  membutuhkan  bantuan  orang  lain,  itu sebabnya  mereka  butuh  berpikir  secara  strategis. Meskipun  mereka  memasukkan  ketergantungan strategis dalam rencananya, tidak berarti tindakan yang mereka ambil bersifat sosial (Johnson, 1991).
Tujuan  tindakan  strategis  pada  dasarnya adalah keuntungan bagi diri sendiri, ia tidak benar- benar  memikirkan  orang  lain.  Strategi  memiliki tiga  fungsi  menurut  Chilton  (2004),  yaitu  koersi
yang membuat ucapan memiliki kekuatan tertentu, legitimasi  dan  delegitimasi  yang  mendorong orang-orang untuk menuruti atau melawan ucapan seseorang,  serta  representasi  dan  misrepresentasi yang mengontrol pengetahuan orang-orang melalui kontrol  informasi.  Ketiganya  saling  berhubungan dalam praktiknya. Legitimasi bisa diakusisi dengan menunjukkan  citra  yang  positif  melalui  memuji diri sendiri, menjelaskan diri sendiri, mengidentifikasi  diri  sebagai  sumber  kekuasaan, dan lain sebagainya. Sedangkan, delegitimasi bisa dibangun melalui tindakan-tindakan seperti menyalahkan, mengkambinghitamkan, mengasingkan, menyerang karakter seseorang atau sekelompok,  menyerang  kerja  sama  komunikasi orang lain, dan lain sebagainya (Chilton, 2004).
Reunanen & Kunelius (2019) menjelaskan bagaimana  komunikasi  politik  dapat  mengubah communicative  power menjadi political  power. Mereka  berangkat  dari  gagasan  Habermas mengenai  komunikasi  politik  dalam  masyarakat media.  Akan  tetapi,  mereka  memandang  bahwa diskusi  politik  sebenarnya  didominasi  oleh tindakan strategis dimana klaim validitas diabaikan,  dibungkam,  atau  dilebih-lebihkan ketika  aktor  berorientasi  pada  kesuksesan. Communicative  power sendiri  dipahami  sebagai bagian komunikatif dari pengaruh/kekuatan politik yang  terjalin  dengan  bagian  strategis  dari pengaruh/kekuatan politik. Communicative power akhirnya  dilihat  sebagai  cara  aktor  politik  dalam menghadapi  resistensi  kritis  dan  rasional  dari orang-orang  yang  berusaha  mereka  yakini.  Lalu, media berfungsi sebagai arenanya. Pengaruh yang diciptakan  dalam  ruang  publik  dapat  berubah menjadi political  power dalam policy  networks (kumpulan aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  proses kebijakan) (Reunanen & Kunelius, 2019).
Orang-orang  atau  kelompok  memiliki perasaan khawatir akan penguasaan oleh orang lain terus  muncul.  Itu  sebabnya  mereka  melakukan langkah strategis, agar tujuan pribadi mereka dapat tercapai lebih dahulu—mempertahankan kekuasaan  ataupun  kedaulatan  atas  diri  sendiri. Dalam komunikasi politik, para politisi menggunakan  cara-cara  tersebut  untuk  membuat
mereka  tampak  berkuasa  sehingga  dapat  diakui berkuasa oleh masyarakat.
Meskipun  teori  kepemimpinan  strategis berlandaskan  Pancasila  menjadi  gebrakan  baru  di dunia akademis, perlu diingat bahwa ia sebenarnya adalah  seorang  politisi.  Megawati  merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP)  yang  saat  ini  memimpin parlemen  dan  eksekutif.  Oleh  karenanya,  teori tersebut tidak bisa diterima secara mentah-mentah, terutama  karena  adanya  ideologi  yang  melekat secara  eksplisit  dalam  teori  yang  dibangun. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membongkar dimensi kekuasaan yang ada di balik wacana yang dibangun Megawati dalam karya ilmiah dan pidato pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  Tidak  Tetap Unhan. Dengan membongkar kedua teks tersebut, motif  dan  tujuan  Megawati  menggunakan  istilah Pancasila  dalam  diseminasi  ilmiahnya  dapat terlihat,  serta  implikasinya  terhadap  dunia akademis.
Wacana  kepemimpinan  yang  dibangun oleh  Megawati  Soekarnoputri  merupakan  suatu bentuk reproduksi pengetahuan.
Teori
kepemimpinan strategis telah banyak dikembangkan  sebelumnya,  lalu  direproduksi dengan  menambahkan  unsur-unsur  dari  Pancasila sehingga  menghasilkan  teori  kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila. Megawati selama ini  dikenal  sebagai kingmaker dalam  politik Indonesia.  Dengan  menganalisis  wacana  yang  ia bangun,  kita  dapat  memahami  pengetahuan  apa yang ingin ditanamkannya pada masyarakat.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  análisis  wacana  kritis.  Analisis wacana kritis (AWC) yang disusun oleh Fairclough (2003)  dipilih  karena  ia  bias  berpihak  pada kelompok yang tertindas. Untuk melihat hubungan antara  wacana  dengan  ideologi,  dampak  semiosis dari  teks,  serta  hubungan  antara  teks  dengan kekuasaan,  dominasi,  perjuangan  dan  resistensi akan  dieksplor  dengan  analisis  sosial  (Fairclough,
2006).  Tiga  cakupan  analisis  wacana  kritis  ini adalah  teks,  praktik  diskursif  (produksi  dan konsumsi teks), dan praktik sosial, dengan menarik nilai-nilai yang ada di dalam setiap hal (Munfarida, 2014). Dengan menganalisis ketiga hal tersebut, kita bisa melihat relasi kuasa yang ada di balik wacana yang  disampaikan  Megawati  dalam  artikel  ilmiah dan  pidato  pengukuhannya  sebagai  Guru  Besar Tidak Tetap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Megawati  membahas  metode  kepemimpinan  yang ia  gunakan  ketika  menjabat  sebagai  presiden Indonesia  dalam  karya  ilmiah  dan  pidato pengukuhannya. Karya ilmiah berjudul “Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Kiris Multidimensi, 2001-2004” membahas masalah apa saja yang terjadi di Indonesia pada rentang tersebut dan kebijakan-kebijakan yang diambil presiden saat itu  untuk  menyelesaikan  dan  mencegah  masalah tersebut    terulang  kembali.  Dalam  pidato pengukuhannya,  Megawati  membahas  mengenai kepemimpinan  strategis,  konsep  yang  menjadi landasan  karya  ilmiahnya  untuk  menjelaskan bagaimana  cara  ia  memimpin  sewaktu  menjabat. Dalam  pidato  tersebut,  ia  lebih  banyak  membahas karakteristik  kepemimpinan  strategis  serta  cara  ia menerapkannya  dahulu.  Gagasan  kepemimpinan strategis  berlandaskan  Pancasila  muncul  untuk mengkontekstualisasi  teori-teori  kepemimpinan strategis  yang  sudah  ada  dengan  kondisi  sosial- budaya  Indonesia.  Tabel  1  menunjukkan  hasil analisis  dari  teks  yang  dibuat  oleh  Megawati berdasarkan tiga tingkat analisis wacana kritis.
Kepemimpinan  strategis  menurut  Davies dan  Davies  (2004)  merupakan  elemen  strategis dalam  paradigma  kepemimpinan  yang  lebih  luas. Kepemimpinan  strategis  bukanlah  suatu  jenis kepemimpinan baru, namun lebih kepada bagaimana  seorang  pemimpin  melihat  persoalan dari berbagai perspektif sehingga mampu memberikan  arahan  yang  lebih  efektif  bagi organisasinya. Keberhasilan kepemimpinan strategis ditentukan oleh kemampuan organisasi dan karakteristik  individu  (Davies  &  Davies,  2004).
Strategi  dalam  pandangan  Davies  &  Davies berkaitan  erat  dengan direction  setting ,  dipandang sebagai  cara  pandang  holistik  atas  permasalahan agar dapat diselesaikan secara paripurna. Sedangkan bagi  Habermas,  strategi  dipandang  sebagai  upaya mencapai tujuan dengan cara mempengaruhi orang lain.  Keduanya  sama-sama  menekankan  aspek pengaruh pemimpin, namun Habermas memandang secara  negatif  karena  hal  tersebut  tidak  sesuai dengan prinsip pragmatik universal.
Megawati menggunakan pendekatan keamanan  nasional  untuk  menjelaskan  masalah- masalah yang dihadapinya ketika menjadi presiden Indonesia. Lima bidang menjadi objek kajian, yaitu ekonomi,  politik,  sosial,  lingkungan,  dan  militer. Pemilihan  lima  objek  kajian  (ekonomi,  politik, sosial,  lingkungan,  dan  militer)  dimaknai  sebagai usaha  Megawati  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan bangsa secara komprehensif. Pemilihan  tersebut  juga  menunjukkan  praktik governmentality yang  dilakukan  oleh  Megawati. Megawati  melahirkan  berbagai  kebijakan  guna mengendalikan  sumber  daya  yang  ada  dalam negara,  karena  ia  merasa  bertanggung  jawab menghadirkan keadilan sosial. Dari sisi komunikasi politik,  penulisan  karya  ilmiah  adalah  upaya Megawati  meraih  kembali  legitimasi  sebagai pemimpin bangsa dari masyarakat. Megawati sama sekali  tidak  menyebutkan  kekurangannya  dalam karya ilmiah maupun pidatonya.
Pada pembahasan ekonomi, fokus utamanya  adalah  “ membangun  kembali  ekonomi yang  porak-poranda  ....  sejak  1998  hingga  2001 ”. Pemilihan  frasa  “porak-poranda”  bertujuan  untuk menggambarkan  keadaan  yang  kacau  balau  tidak beraturan.  Ekonomi  diunggulkan  oleh  Megawati, mengingat  diskursus  reformasi  selama  ini  sangat menyoroti  krisis  ekonomi  yang  terjadi.  Kebijakan privatisasi  BUMN  yang  hingga  saat  ini  masih menjadi kontroversi turut dibahas untuk menunjukkan  rasionalisasi  pengambilan  kebijakan tersebut.  Kebijakan  tersebut  memang  menuai  pro kontra  karena  di anggap menjual  aset  negara  pada pihak asing, namun di sisi lain dibutuhkan efisiensi untuk  menutup  defisit  anggaran  (Ma’arif,  2019). Megawati dalam hal ini sedang melakukan counter
argument atas  narasi  yang  berkembang  bahwa dirinya  adalah  “tukang  jual  aset  negara”,  bahkan banyak  dijadikan meme oleh  pengguna  internet (Muzir, 2015). Untuk menguatkan argumen bahwa
dirinya  berhasil  membangun  kembali  ekonomi Indonesia,  dicantumkan  pernyataan  dari  lima menteri dari kabinet Gotong Royong. Tabel 1. Hasil Analisis Teks Media Tingkat/ Teks (mikro) Praktik Diskursif (meso)  Praktik Sosial (makro) Bagian Kepemimpinan Strategis Gambaran bagaimana pemimpin strategis bekerja Megawati mengimspirasi presiden- presiden selanjutnya dalam membuat kebijakan Klaim  Megawati  sebagai pemimpin yang strategis. Ekonomi Gambaran keadaan ekonomi  pra-Megawati yang tidak beraturan Krisis ekonomi pada era pemerintahan Megawati. Bentuk counter  argument atas narasi yang menyalahkan Megawati atas  krisis  ekonomi  pada masa pemerintahannya. Politik Gambaran  keberhasilan memperbaiki  demokrasi dan menanggulangi terorisme. Upaya penanganan konflik  yang  melanggar hak-hak sipil. Wujud  kontrol  negara  atas kehidupan sosial masyarakat. Sosial Gambaran penanggulangan masalah kemiskinan akibat krisis moneter. Tata  kelola  utang  luar negeri  tidak  berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Lingkungan Gambaran kebijakan tegas  pada  usaha  sektor tambang dan usaha penghijauan oleh pemerintahan Megawati. Penguasaan  alam  oleh negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan individu/kelompok tertentu. Rasionalisasi atas pentingnya  negara  sebagai institusi  pengelola  sumber daya. Militer Gambaran reformasi TNI/Polri sebagai upaya menstabilkan situasi pasca reformasi. Dorongan purnawirawan TNI/Polri  untuk  terjun ke dunia politik, kompensasi atas larangan anggota militer aktif  menduduki  jabatan sipil. Menegaskan jasa Megawati dalam menyejahterahkan keluarga TNI/Polri meskipun berasal dari kalangan sipil. Pancasila Gambaran Pancasila sebagai landasan filosofis dari kepemimpinan strategis. Penafsiran Pancasila menyesuaikan kepentingan rezim penguasa. Rasionalisasi atas pengerahan para intelektual untuk kepentingan ekonomi (UU Cipta Kerja). Sumber : Olahan Peneliti (2021)
Megawati
menunjukkan usahanya melaksanakan  amandemen  UUD  1945  dengan menetapkan  aturan-aturan  mengenai  pemilihan umum  dan  kelembagaan  negara.  Ia  mengutip peneliti yang menyebut pemerintahannya memiliki sense of urgency dan sense of crisis. Lalu, Megawati menunjukkan keberhasilannya menyelesaikan berbagai  konflik  terorisme  dan  separatisme . Megawati  sedang  membangun  persepsi  bahwa dirinya  sangat  menjunjung  tinggi  demokrasi  dan menaruh perhatian tinggi pada seluruh wilayah yang berkonflik.  Akan  tetapi,  di  balik  kebijakan penanggulan  terorisme  tersebut,  terdapat  banyak protes  yang  diberikan  oleh  umat  Islam  akibat tindakan  Polisi  dan  Densus  88  yang  banyak melanggar  ketentuan  undang-undang  dan  HAM. Penanganan  konflik  lebih  banyak  merugikan  hak- hak masyarakat sipil, misalnya penculikan aktivis- aktivis  muslim  yang  terjadi  di  berbagai  provinsi yang disertai dengan penyiksaan demi mendapatkan keterangan.  Bahkan,  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  mengajukan  uji  material  terhadap  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang kemudian  dikabulkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi karena  dinilai  melanggar  konstitusi    (Thoiyibi, 2008).
Kebijakan  untuk  menanggulangi  masalah kemiskinan akibat krisis moneter juga dicantumkan untuk  menunjukkan  dirinya  sebagai  harapan  baru bagi masyarakat Indonesia. . Akan tetapi, penelitian hubungan  antara  utang  luar  dengan  kemiskinan menunjukkan bahwa tata kelola utang era Megawati tidak berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan, tidak lebih baik dari usaha Soeharto dan Habibie dahulu. Utang luar negeri justru cenderung menurunkan tingkat kesejahterahan (Junaedi, 2018). Bila  dipandang  dari  perspektif governmentality, tindakan-tindakan yang dilakukan Megawati dalam politik dan sosial adalah wujud kontrol negara atas kehidupan  sosial.  Negara  memaksa  masyarakat yang  memberontak  untuk  tunduk  pada  rezim berkuasa dengan pendekatan keamanan, menciptakan  kesenjangan  relasi  kuasa  antara keduanya.  Termasuk  juga  upaya  pengentasan kemiskinan  yang  pada  dasarnya  dilakukan  untuk
meredam  usaha  mendelegitimasi  pemerintah  dan membawa  masyarakat  kembali  tunduk  kepada negara.
Dalam pembahasan lingkungan, Megawati membahas  kebijakan  tegasnya  pada  sektor  usaha tambang dan gerakan penghijauan yang diinisiasinya.  Dalam  pidatonya,  ia  membahas fokusnya pada lingkungan sebagai bagian dari aspek geopolitik.  Ia  membicarakan  krisis  iklim  yang terjadi di dunia dan dampaknya bagi Indonesia.  Ia menyoroti  praktik  perusakan  lingkungan  dan eksploitasi alam berlebih yang terjadi di Indonesia. Lalu, ia menegaskan bahwa kepemimpinan strategis harus  memikirkan  pula  keberlangsungan  bumi. Lingkungan hidup dipandang berkaitan erat dengan ekonomi,  sosial,  dan  keamanan  nasional  sehingga pemimpin  tidak  boleh  mengabaikan  hal  ini. Megawati  dalam  hal  ini  sedang  memberikan rasionalisasi  atas  pentingnya  keberadaan  negara sebagai  institusi  yang  mengelola  sumber  daya. Geopolitik  dinilai  sebagai  kekuatan  sebuah  negara sehingga  lingkungan  harus  dijaga  supaya  dapat memberikan  kekuatan  kepada  pemimpin  dalam mengendalikan  negara.  Akan  tetapi,  penguasaan alam  oleh  negara  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk kepentingan kelompok yang mengindahkan keadilan sosial.
Pada  bagian  militer,  Megawati  fokus membahas reformasi TNI/Polri yang dilakukannya sebagai  usaha  menciptakan  stabilitas  pasca reformasi.  Di  bagian  ini,  ia  banyak  mengungkit perhatian  tingginya  pada  TNI/Polri  seperti  usaha meningkatkan  kesejahteraan  para  anggota  dan mendorong  purnawirawan masuk  ke  dunia  politik. Megawati  ingin  menunjukkan  kepedulian  dirinya terhadap  pasukan  keamanan  meskipun  dirinya berasal dari kalangan sipil. Sepanjang kepemimpinannya, Megawati memang tidak banyak  mencampuri  urusan  pengelolaan  internal militer. Ia juga tidak terburu-buru merespon desakan untuk mempercepat reformasi militer dari kelompok masyarakat sipil. Hubungan antara warga sipil dan militer  menegang  seiring  berkembang  persepsi ancaman  internal  sehingga  pendekatan  militer digunakan dalam menanggulangi ancaman- ancaman  tersebut  (Haripin,  2019).  Ia  juga  ingin
menegaskan  bahwa  dirinya  berperan  penting  bagi suksesnya keluarga TNI/Polri di dunia sipil. Ia ingin mengirimkan  pesan  kepada  mereka  supaya  tidak melupakan  jasanya  dahulu.  Hal  ini  bisa  juga dimaknai  sebagai  bentuk  ajakannya  kepada keluarga  TNI/Polri  agar  merapatkan  diri  ke barisannya. Apa yang dilakukan Megawati ini justru jauh dari semangat netralitas TNI/Polri. Penggunaan jabatan  purnawirawan  TNI/Polri  dalam  dunia  sipil menciptakan  kesenjangan  relasi  kuasa  dengan masyarakat sipil.
Megawati menyebutkan badan-badan yang dibentuk  pada  era  pemerintahannya  yang  hingga kini  berperan  penting  dalam  penyelenggaraan negara.  Badan-badan  tersebut  di  antaranya  adalah Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  Indonesia (sekarang  KPAI),  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  dan  lain sebagainya. Pada bagian ini, ia ingin menunjukkan bahwa dampak dari kepemimpinannya masih terasa hingga  saat  ini.  Dalam  kesimpulan  akhirnya,  ia menegaskan  bahwa  kepemimpinan  dirinya  yang menyebabkan  Indonesia  berhasil  keluar  dari  krisis multidimensi.
Dalam pidato yang diberikan Megawati, ia memuji keputusan Presiden Jokowi yang mengintegrasikan seluruh badan penelitian ke dalam Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional  (BRIN).
Megawati
ingin menunjukkan bahwa
kepemimpinan
strategisnya menginspirasi
kepemimpinan-kepemimpinan
setelahnya.
Pernyataan ini juga menepis anggapan masyarakat bahwa  dirinya  mengendalikan  Jokowi  di  belakang layar.  Dalam  pemilihan  presiden  tahun  2014, banyak  berkembang  narasi  bahwa  Joko  Widodo merupakan  “capres  boneka”.  Boneka  sendiri bermakna “alat permainan” yang dalam konteks ini Joko  Widodo  merupakan  “boneka”  PDIP,  yang berarti  dikendalikan  oleh  Megawati    (Hasfi, Santosa,  &  Lukmantoro,  2015).  Masyarakat  kini fokus pada jabatannya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  (BPIP)  dan  BRIN  yang  secara  teknis  di bawah  presiden,  menyiratkan  kekuasaan  Presiden berada  di  atas  kekuasaan  Megawati.  Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa kedua lembaga tersebut  bermaksud  mengendalikan  pengetahuan
masyarakat  melalui  saluran  pendidikan.  Hal  ini menunjukkan  upaya  kontrol  yang  ingin  Megawati lakukan  atas  sistem  pengetahuan  setiap  warga negara.  Tujuannya  adalah  agar  masyarakat  tidak terbesit untuk melakukan pemberontakan.
Megawati memandang pemimpin strategis membutuhkan  visi  yang  jelas  ke  depan,  memiliki wawasan geopolitik, dan berfokus pada keunggulan kompetitif  yang  berkelanjutan.  Seorang  pemimpin harus memiliki , sense of direction atau keyakinan atas arah tujuan visi yang akan dicapai, dan sense of discovery untuk  membantu  menemukan  gagasan terobosan. Pada bagian pembukaan, ia menyatakan ukuran bagi kepemimpinan strategis yang mencakup tiga rentang waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan.
“Kepemimpinan  strategis  tidak  hanya  diukur  dari keberhasilan  di  masa  lalu,  namun  juga  harus berkolerasi  dengan  masa  kini,  dan  juga  harus melekat  dengan  tanggung  jawab  pemimpin  bagi masa depan” (Soekarnoputri, 2021).
Pemilihan diksi “keberhasilan” menunjukkan  fokus  analisis  pada  keberhasilan. Penyebutan  tiga  rentang  waktu  menunjukkan dimensi strategis yang fokus pada tindakan jangka panjang.  Pernyataan  ini  memberikan  konteks keterkaitan antara karya ilmiah yang ditulis dengan pidato yang akan diucapkan. Pada bagian penutup, ia  menyatakan  bahwa  tugas  pemimpin  strategis adalah memotivasi masyarakat.
“Tugas  dan  peran  kepemimpinan  strategis  yang menggerakan gelora semangat bagaikan “api yang tak kunjung padam”” (Soekarnoputri, 2021).
Ungkapan  “api  yang  tak  kunjung  padam” bermakna  semangat  yang  hidup  selamanya. Peribahasa  ini  menunjukkan  bagaimana  pemimpin strategis  harus  mampu  mendorong  bangsa  supaya selalu  semangat  dalam  mencapai  tujuannya. Peribahasa ini juga digunakan untuk menggambarkan Megawati sebagai sosok yang “tak kunjung  padam”,  maksudnya  adalah  selalu bersemangat membangun bangsa.
Megawati  melihat  tiga  perubahan  besar yang mendisrupsi manusia, yakni perubahan tataran kosmik (ilmu pengetahuan), revolusi genetika, dan kemajuan  teknologi  realitas  virtual.  Ia  menyorot bagaimana  perubahan-perubahan  tersebut  akan mempengaruhi manusia secara negatif apabila tidak memiliki  landasan  kemanusiaan.  Reformasi  yang terjadi  di  Indonesia  tidak  melahirkan  pemikir- pemikir  yang  mampu  menawarkan  solusi  ketika terjadi reformasi kembali. Indonesia hingga saat ia memimpin tidak memiliki roadmap yang jelas dan berkelanjutan. Itulah yang mendasarinya mempraktikkan  kepemimpinan  strategis  yang berlandaskan  Pancasila.  Peran  ideologi  di  sini adalah  untuk  memberi  wawasan  filsafat  dasar haluan  negara  dan  cara  bangsa  Indonesia memandang dunia.
Dalam  pernyataan  penutup,  Megawati mengatakan kepemimpinan strategis perlu memuat aspek ideologis, teknokratik, dan karakter. Pancasila dijadikan  pegangan  bagi  keberlangsungan  bangsa Indonesia.
“Bonus demografi, sumber daya hayati dan alam, sangat-sangat-sangat membutuhkan kepemimpinan strategis yang memuat aspek ideologis, kepemimpinan  teknokratik,  dan  kepemimpinan berkarakter  yang  membangun  legitimasi  bagi konsolidasi seluruh kekuatan nasional” (Soekarnoputri, 2021).
“Sehebat-hebatnya disrupsi dan krisis yang terjadi, yakin,  haqqul  yaqin,  selama  bangsa  Indonesia punya  pegangan  Pancasila,  kita  bisa  melewati berbagai ujian sejarah hal tersebut ” (Soekarnoputri, 2021).
Megawati menggunakan ungkapan sangat- sangat-sangat dan haqqul yaqin untuk menegaskan pernyataannya.  Majas  alonim  dan  majas  tautologi digunakan  agar  publik  mengikuti  keyakinan  yang diungkapkan  oleh  Megawati  tersebut.  Kalimat- kalimat  tersebut  juga  memberi  contoh  bagaimana pemimpin  strategis  harus  memiliki sense  of direction yang  dimulai  dari  diri  sendiri.  Tujuan utamanya  hanya  satu,  yakni  menggambarkan
Megawati  sebagai  pemimpin  yang  strategis.  Akan tetapi, usaha tersebut justru menjauhkan dirinya dari esensi  demokrasi,  agak  terbalik  dari  citranya  yang demokratis (Supriadi, 2018).
Demokrasi  seharusnya  membuka  ruang bagi  masyarakat  untuk  bisa  bersuara  bebas  dan negara  berperan  sebagai  pelayan  bagi  rakyat. Namun,  metode  kepemimpinan  Megawati  justru menitikberatkan  kemampuan  pemimpin  dalam mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan demokratis sepatutnya berlandaskan pada kesepakatan umum yang dalam hal  ini  dapat  dicapai  melalui  dewan  perwakilan rakyat.  Namun,  Megawati  justru  menganggap dinamika parlemen menghambat usahanya. Presiden  ditempatkan  sebagai  pusat  dari  negara. Rakyat  ditempatkan  sebagai  objek  perintah sehingga partisipasi mereka luput dari pencakupan wacana ini.
Dalam materi pidatonya, Megawati mendasari  gagasan-gagasan  yang  diutarakannya dengan  Pancasila.  Pancasila  menurut  Megawati harus  dimasukkan  dalam  perasaan  setiap  warga negara.  Ia  merasa  masyarakat  Indonesia  harus dibangkitkan  kembali roso -nya. Roso merujuk pada istilah tradisional Jawa yang berarti rasa. Rasa di  sini  berhubungan  dengan  kemampuan  kognitif seseorang  untuk  mendapat  pengetahuan,  dalam spiritual  Jawa  lebih  diutamakan  ketimbang rasionalitas.  Rasa  lebih  mengedepankan  batin ketimbang  pikiran,  melatih  kepekaan  terhadap sesuatu  yang  di  luar  nalar  pikiran  manusia (Sa'adah, 2020).
Upaya  menghidupkan  Pancasila  di  dalam roso setiap  warga  negara  adalah  bagian  dari menjaga  Pancasila  agar  dapat  tetap  relevan  bagi masyarakat.  Namun, roso yang  sifatnya  irasional kontraproduktif  dengan  prinsip  Pancasila  yang rasional  dan  terbuka.  Pancasila  yang  masuk  ke dalam  rasa  membuatnya  menjadi  dinamis.  Akan tetapi,  secara  nilai  dasar  manusia  pada  umumnya telah  menerapkan  Pancasila  dalam  kehidupannya karena  ia  merupakan  ekspresi  fitrah  manusia. Adanya  label  Pancasila  justru  membuatnya menjadi sakral, dalam artian menjadi pengetahuan yang  statis  dan  anti-kritik.  Praktik  seperti  itu
digunakan  oleh  Orde  Baru  untuk  mengontrol masyarakat—menetapkan standar penafsiran tertentu untuk menciptakan keseragaman persepsi dan pengetahuan (Sukoco, 2017).
Pancasila  sendiri  berasal  dari  nilai-nilai hidup  yang  sejak  lama  dianut  oleh  masyarakat Indonesia.  Konsep-konsep  kunci  dalam  Pancasila bersifat  filosofis,  semuanya  merupakan  ekspresi fitrah  manusia  (Fauzi,  2020).  Fitrah  adalah  apa yang  seharusnya  dimiliki,  sering  kali  dimaknai sebagai utopia. Supaya nilai-nilai ini bisa terwujud, Pancasila  harus  bersifat  dinamis,  ia  perlu  terus menerus diadakan perubahan baik secara konseptual  maupun  operasional.  Pancasila  harus dijabarkan  secara  rasional  dan  kritis  untuk menciptakan  iklim  kehidupan  yang  bebas  dan rasional.  Sebagai  ideologi,  ia  tidak  boleh terhambat, harus selalu mampu memberi pedoman, inspirasi,  dan  dukungan  bagi  masyarakat  untuk mengembangkan bangsa (Eddy, 2018).
Pancasila telah ditafsirkan secara beragam dalam  banyak  penelitian.  Penafsiran  Pancasila dilihat berdasarkan zaman menunjukkan bagaimana  Presiden  Soekarno  menggunakan paradigma  USDEK  (UUD  1945,  Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin,  dan  Kepribadian  bangsa  Indonesia), pemerintah  orde  baru  meluncurkan  program  P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila)  untuk  melaksanakan  Pancasila  dan UUD  1945  secara  murni,  dan  reinterpretasi Pancasila  pada  era  reformasi  menyesuaikan perkembangan  zaman  (Apriliani  &  Dewi,  2021). Hajri,  Idris,  dan  Riantono  (2019)  juga  menyorot kesalahan  penafsiran  Pancasila  akibat  tidak menggunakan metode yang tepat, serta menekankan pentingnya kesesuaian tafsir
Pancasila  dengan  ajaran  agama.  Dinamika penerapan  Pancasila  menunjukkan  bagaimana nilai-nilainya direduksi sehingga maknanya menjadi statis. Kenyataan kini semakin menjadikan  Pancasila  sebagai  utopia  bagi  bangsa Indonesia sendiri (Sukoco, 2017). Usaha revitalisasi Pancasila untuk menghidupkan kembali  Pancasila  dalam  kehidupan  sehari-hari diharap mampu mengatasi kurangnya penghayatan
dan  kepercayaan  akan  keutamaan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  setiap  sila  Pancasila  sekaligus menjawab tantangan globalisasi (Fitriasari, 2020).
Pancasila  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK)  seringkali ditempatkan sebagai acuan normatif karena adanya keyakinan  bahwa  IPTEK  dapat  mengancam kemanusiaan,  kebudayaan,  dan  identitas  nasional (Setyorini, 2018; Yanzi, et al. , 2019). Telah banyak penelitian  serupa  yang  menyorot  pentingnya orientasi  Pancasila  dalam  pengembangan  IPTEK. Akan tetapi, Megawati justru menyorot pentingnya hal  tersebut  atas  dasar  ekonomi  di  akhir  pidato pengukuhannya.
Sebagaimana  perkembangannya  saat  ini, sistem ekonomi semakin bergerak ke kiri. Proteksi tenaga  kerja  semakin  berkurang  seiring  dengan ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja.  Hal  ini  mengesankan bahwa  nilai  praksis  Pancasila  direduksi  supaya sesuai dengan sistem kapitalisme. Para intelektual diarahkan  untuk  melayani  kepentingan  negara, yang  mana  berbanding  terbalik  dengan  semangat Foucault  untuk  memperjuangkan  kelompok  yang tertindas dalam struktur sosial dan negara. Adanya label Pancasila seolah-olah memaksa para peneliti agar melakukan penelitian yang sifatnya membangun  alih-alih  mencerahkan.  Pancasila yang  secara  kolektif  tafsirannya  bergantung  pada rezim  penguasa  berpotensi  membatasi  upaya representasi  kelompok  marjinal  dalam  dunia akademik,  memungkinkan  dilakukan  pembatasan formal  pada  ruang  gerak  akademik  seperti pelarangan  diskusi  maupun  penangkapan  aktivis dalam kegiatan akademisnya.

## SIMPULAN
Wacana  kepemimpinan  dibangun  oleh  Megawati Soekarnoputri  melalui  karya  ilmiah  dan  pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Tidak Tetap di Universitas  Pertahanan  Kedua teks  tersebut  harus dipahami secara berurutan untuk memberi konteks mengenai  wacana  apa  yang  sedang  ia  bangun. Dalam karya ilmiah, Megawati mulai membangun wacana  melalui  presentasi  hasil  kerjanya  ketika
menyelesaikan  krisis  multidimensi  pada  periode 2001-2004.  Kesimpulan  yang  muncul  adalah kepemimpinan Megawati merupakan faktor penentu  keberhasilan  Indonesia  keluar  dari  masa krisis  tersebut.  Wacana  berlanjut  dalam  pidato pengukuhan  yang  diucapkannya  pada  11  Januari 2021, di mana ia membahas mengenai model ideal kepemimpinan  strategis  di  Indonesia.  Gagasan “kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila” muncul  untuk  menghubungkan  dengan  konteks Indonesia.  Di  sini  ia  banyak  menyinggung persoalan-persoalan bangsa kekinian dan menawarkan  Pancasila  sebagai  solusi  untuk mengatasi  disrupsi  yang  sedang  terjadi.  Ia kemudian  mengapresiasi  presiden  Joko  Widodo yang  membentuk  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional (BRIN) yang berlandaskan Pancasila.
Berdasarkan  analisis  wacana  kritis  yang dilakukan,  wacana  yang  dibangun  Megawati bertujuan supaya masyarakat memberi pengakuan atas  kontribusi  dirinya  bagi  Indonesia  sekaligus menjustifikasi  eksploitasi  Pancasila  sebagai  alat untuk  mempertahankan  kekuasaan  kelompoknya. Komunikasi  digunakan  untuk  mempengaruhi, bukan  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama. Upaya  strategis  yang  dilakukan  tidak  dibarengi dengan  tindakan  komunikatif  untuk  membangun iklim  demokrasi  yang  lebih  terbuka.  Wacana  ini menempatkan  rakyat  sebagai  subjek  yang  pasif, menghiraukan kontribusi mereka dalam diskursus politik  selain  sebagai  pemilih  dan  meminggirkan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Pengetahuan  yang  ingin  dibangun  oleh wacana  kepemimpinan  ini  adalah  Pancasila sebagai  landasan  bagi  setiap  aktivitas  sosial. Megawati  sedang  membangun  persepsi  kepada masyarakat bahwa kepemimpinan berbasis Pancasila adalah model kepemimpinan terbaik, dan dirinya  telah  melaksanakan  itu.  Pancasila  dalam hal  ini  direduksi  nilai  praksisnya  menjadi  alat untuk  mempertahankan  kekuasaan.  Nilai-nilai universal  yang  terkandung  di  dalam  Pamcasila digunakan  untuk  melayani  kepentingan  negara, menjustifikasi  tindakan represif  dan  pengecualian yang  dilakukan  oleh  negara  atas  kelompok-
kelompok  marjinal.  Pancasila  secara  praksis seharusnya  mencerahkan  setiap  warga  negara, namun  apa  yang  tertera  dalam  wacana  ini  justru semakin mengekang ruang gerak masyarakat.
Dampak dari adanya wacana kepemimpinan  ini  adalah  semakin  menguatnya kontrol negara terhadap warga, terutama komunitas ilmiah. Pengangkatan Megawati sebagai  guru  besar  bertujuan  untuk  memberi legitimasi  atas  kontrol  negara  kepada  komunitas ilmiah. Komunitas ilmiah disasar karena dianggap sebagai  komunitas  yang  mengontrol  pengetahuan masyarakat  lewat  kegiatan  belajar-mengajar  dan penelitian. Masyarakat dalam hal ini dipaksa untuk selalu  melayani  kepentingan  negara.  Mengingat kepentingan  negara  ditentukan  oleh  rezim  yang berkuasa,  maka  kelompok  Megawati  turut  andil menentukan apa yang menjadi kepentingan negara. Momentum pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024 menguatkan dugaan bahwa  wacana  kepemimpinan  sengaja  dibangun oleh  Megawati  untuk  memudahkan  kelompoknya agar dapat kembali berkuasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bacchi,  C.,  &  Bonham,  J.  (2014).  Reclaiming discursive  practices  as  an  analytic  focus: Political implications. Foucault Studies , (17),
173–192.
https://doi.org/10.22439/fs.v0i17.4298
Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse :
Theory and practice. In Angewandte Chemie International  Edition,  6(11),  951–952. New
York: Routledge. CNN Indonesia. (2021). Obral Gelar Kehormatan Dianggap Kotori Proses Akademik. Retrieved  June  14,  2021,  from  CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/202 10609110722-20-652044/obral-gelar- kehormatan-dianggap-kotori-proses- akademik
Davies,  B.  J.,  &  Davies,  B.  (2004).  Strategic leadership. School Leadership and Management , 24 (1), 29–38. https://doi.org/10.1080/13632430420001728
04
Fairclough,  N.  (2006).  Semiosis,  ideology,  and
mediation: A dialectical view. In I. Lassen, J. Strunck, & T. Vestergaard (Eds.), Mediating Ideology  in  Text  and  Image :  Ten  critical studies (pp. 19–36). Amsterdam.
Foucault,  Michael,  &  Deleuze,  G.  (1977). Intellectuals  and  Power.  In Language, Counter-Memory,  Practice:  Selected  Essays and  Interviews (Bouchard,).  Ithaca:  Cornell University Press. https://doi.org/10.1080/00131726909339788
Foucault,  Michel.  (1988).  Politics,  Philosophy,
Culture : :  Interviews  and  Other  Writings 1977-1984. In Politics, Philosophy, Culture . New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203760031 Fuchs, C. (2016). Critical Theory of
Communication:  New  Readings  of  Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the Age of the Internet . London.
Habermas, Jurgen. (1979). Communication and the
Evolution of Society . Boston: Beacon Press. Habermas, Jürgen. (2006). Political communication  in  media  society:  Does democracy still enjoy an epistemic dimension?  The  impact  of normative theory on  empirical  research. Communication Theory , 16 (4), 411–426. https://doi.org/10.1111/j.1468- 2885.2006.00280.x Hakim,  S.  (2021).  Guru  Besar  IPB  paparkan rencana gelar Profesor Kehormatan
Megawati. ANTARA . Retrieved from https://www.antaranews.com/berita/2201358
/guru-besar-ipb-paparkan-rencana-gelar- profesor-kehormatan-megawati Haripin,  M.  (2019).  Relasi  Sipil-Militer  dan Persepnsi Ancaman di Indonesia Pasca Orde Baru.  In  S.  Haris  (Ed.), Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi (pp. 310– 410).  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Hasfi,  N.,  Santosa,  H.  P.,  &  Lukmantoro,  T.
(2015).  Twitter  dan  Pemilu  di  Indonesia: Propaganda  di  Ruang  Publik  Maya.  In  I.  P. Hadi (Ed.), Information and Communication Technology, dan Literasi Media Digital (pp.
23–38). Yogyakarta: ASPIKOM.
Johnson,  J.  (1991).  Habermas  on  Strategic  and Communicative  Action. Political  Theory ,
9 (2), 181–201.
Junaedi, D. (2018). Hubungan Antara Utang Luar
Negeri Dengan Perekonomian Dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim
Pemerintahan. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1 (1), 563–587. Retrieved from https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/arti cle/view/154 Ma’arif,  S.  (2019).  NEGARA  DI  SEKTOR BISNIS  PASCA  ORDE  BARU  (  Studi Komparasi Tiga Masa Pemerintahan ). Jurnal Analisis Sosial Politik , 5 (1), 45–58.
Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault:  Tantangan  bagi  Sosiologi  Politik. MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi , 18 (1). https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734
Munfarida,  E.  (2014).  Analisis  Wacana  Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. Komunika , 8 (1), 1–19.
Muzir,  R.  (2015).  Tertawalah  Sebelum  Tertawa Dilarang  Dalam  Politik:  Membayangkan Indonesia  lewat  Meme  Politik  Pilpres. Turast:  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian , 3 (2), 137–156.
Obama,  B.  (2016).  United  States  health  care reform:  Progress  to  date  and  next  steps. JAMA  -  Journal  of  the  American  Medical Association , 316 (5), 525–532. https://doi.org/10.1001/jama.2016.9797
Pangestu,  R.  R.  (2021).  Guru  Besar  UNJ  Ingin Megawati Jadi Inspirasi Dunia Internasional, Puji  Karya. Pikiran  Rakyat .  Retrieved  from https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr- 012039566/guru-besar-unj-ingin-megawati- jadi-inspirasi-dunia-internasional-puji-karya- ilmiahnya
Rafyq,  P.  (2021).  Rektor  Universitas  Negeri Padang  Nilai  Megawati  Pantas  Dapat  Gelar Profesor.  Retrieved  June  14,  2021,  from
Kumparan website:
ttps://kumparan.com/kumparannews/rektor- universitas-negeri-padang-nilai-megawati- pantas-dapat-gelar-profesor-1vuIhJY9Vot
Reunanen,  E.,  &  Kunelius,  R.  (2019).  The Transformation  of  Communicative  Power Into Political Power. Communication Theory ,
1–20. https://doi.org/10.1093/ccc/qtz011
Saidi, A. (2015). The Classification Of Habermas Epistemology  And  Its  Implication  Toward Social-Cultural. Jurnal  Masyarakat  Dan Budaya , 17 (2), 111–128.
Setyorini, I. (2018). Urgensi Penegasan Pancasila sebagai  Dasar  Nilai  Pengembangan  Iptek. Syariati :  Jurnal  Studi  Al-Qur’an  Dan
Hukum , 4 (02), 213–222. https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1178
Soekarnoputri, D. (2021). Kepemimpinan Presiden Megawati  Pada  Era  Krisis  Multidimensi  , 2001-2004. Jurnal  Pertahanan  &  Bela Negara , 11 (1), 49–66.
Thoiyibi,  M.  (2008). Kebijakan  Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Tentang Terorisme . Universitas Islam Negerri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yanzi, H., Adha, M. M., Hidayat, O. T., & Putri, D.  S.  (2019).  Urgensi  Nilai-Nilai  Pancasila sebagai Dasar Pengembangan IPTEK Untuk Merespon Revolusi Industri 4.0. Repository.Lppm.Unila.Ac.Id .