## ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA LITBANG) KOTA PALEMBANG
Sayid Abdurrahman Azmi 1) dan Jusmani 2)
1 Alumni Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang,
2 Dosen akultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Efektifitas  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Pada Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Penelitian  dan  Pengembangan  (BAPPEDA  LITBANG) Kota Palembang yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Palembang.
Data  yang  diambil  merupakan  data  target  anggaran  belanja  dan  realisasi  anggaran  belanja pada tahun 2013-2015. Yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target  anggaran  belanja  dengan  kriteria  efektifitas  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 690.900-327 tahun  1996. Hasil  Pembahasan dapat diketahui  bahwa tingkat kriteria efektifitas berdasarkan  pada    Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  690.900-327  tahun  1996  dengan  cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Pada tahun 2013 tingkat efektifitas  dari  anggaran  belanja  pada  persentase  83,73%.  pada  tahun  ini  anggaran  dapat  dikatakan cukup efektif, Pada tahun 2014 tingkat efektifitas Mengalami penurunan yaitu sebesar 1,27% dengan persentase sebesar 82,47%, penurunan terjadi tidak terlalu signifikan pada tahun ini di tahun ini juga anggaran dikatakan cukup efektif, dan pada tahun 2015 menurun sebesar 64,30%. Penurunan terjadi karena  capaian  PAD  tidak  sesuai  dengan  target  yang  telah  direncanakan  dan  juga  ada  beberapan Program/Kegiatan yang dibatalkan.
Kata Kunci : Efektifitas, Anggaran Belanja

## PENDAHULUAN
Seiring dengan adanya tuntutan akan  tata  pemerintahan  yang  baik ( goodgovernance) dan reformasi
pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya
pengaturan  baru  dari  masyarakat kearah  yang  lebih  baik  ( new  public management), dengan  tiga  prinsip utamanya
yaitu profesional, transparansi dan akuntabilitas.
Pengukuran  kinerja  pada  instansi pemerintah merupakan
alat manajemen untuk meningkatkan kualitas  pengambilan  keputusan  dan penilaian  sampai  dimana  keberhasilan dan  tingkat  kemajuan  dari  sebuah sistema  kerja  pemerintahan  akan terlihat  berhasil  atau  tidak  dan  telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah atau belum.
Dalam  Pedoman  Penyusunan
Penetapan  Kinerja  Daerah,  Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari
unit  organisasi  pemerintahan  yang menjalankan  tugas  dan  fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi
Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta Lembaga-lembaga  pemerintahan  yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Anggaran  merupakan  alat  penting untuk  perencanaan  dan  pengendalian jangka  pendek  yang  efektif  dalam organisasi.Suatu anggaran operasi biasanya  meliputi  waktu  satu  tahun dan  menyatakan  pendapatan  dan beban  yang  direncanakan  untuk  tahun itu.Dengan anggaran manajemen dapat  menentukan  efektifitas  dan
efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara
anggaran dengan  hasil  aktual  (realisasi  terkini) yang dicapai.
Anggaran  pemerintah  terkait dengan  proses  penentuan  jumlah alokasi  dana  untuk  tiap-tiap  program dan  aktivitas  dalam  satuan  moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.
Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai
alat perencanaan mengindikasikan  target  yang  harus dicapai  oleh  pemerintah,  sedangkan anggaran  sebagai  alat  pengendalian mengindikasikan  alokasi  sumber  dana publik  yang  disetujui  legislatif  untuk dibelanjakan.  Melalui  data  rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran  yang  telah  dibuat  dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Tuntutan  baru  muncul  agar  organisasi sektor  publik  memperhatikan value  for money dalam menjalankan aktifitasnya.  Tujuan  yang  dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value  for  money ,  yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi  sumber  daya,  efisien  (berdaya guna)  dalam  penggunaan  sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan  ( maximizing  benefits
and  minimizing  costs ),  serta  efektif (berhasil  guna)  dalam  arti  mencapai tujuan dan sasaran.
Tujuan  Penelitian  ini  ialah untuk
mengetahui
Efektifitas Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  Pada Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
(BAPPEDA LITBANG)
Kota
Palembang.

## TINJAUAN TEORI

## 1. Pengertian Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  No  58 tahun  2005  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Keuangan Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang  termasuk  didalamnya  segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut.  Yang  dimaksud  daerah  di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan  peraturan  perundang- undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten  dan  pemerintah  kota. Karena pemerintah daerah merupakan  bagian  dari  pemerintah pusat maka keuangan daerah merupakan  bagian  tak  terpisahkan dari keuangan negara.
Sedangkan menurut Halim (2012:18) Keuangan Daerah adalah Semua  hak  dan  kewajiban yang  dapat  dinilai  dengan  uang, demikian  pula  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  barang  yang dapat  dijadikan  kekayaan  daerah sepanjang  belum  dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai ketentuan/  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
2. Pengertian Anggaran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
pengertian anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan  pemerintah  meliputi rencana pendapatan, belanja transfer,  dan  pembiayaan  yang diukur  dalam  satuan  rupiah,  yang disusun  menurut  klasisfikasi  tetetu
secara sistematis untuk satu periode.  Anggaran  menurut  UU  No 17  Tahun  2012  tentang  Keuangan Negara  adalah  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  negara/daerah (pusat  atau  daerah)  yang  disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Anggaran  tersebut  setiap  tahun diajukan  Pemerintah  Pusat  dalam bentuk  Rancangan  Undang-Undang
(RUU) tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan. Sedangkan Menurut Wiratna (2015:28) Anggaran adalah pertanggung jawaban dari
pemegang  manajemen  organisasi untuk  memberikan  segala  aktivitas dan  kegiatan  organisasi  pada  pihak pemilik  organisasi  atas  pengelolaan dana  publik  dan  pelaksanan  berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

## 3. Fungsi Anggaran
Menurut  Mardiasmo  (2013:63)
anggaran mempunyai beberapa
fungsi utama yaitu :Anggaran sebagai alat Perencanaan, Anggaran sebagai Alat Pengendalian (Control Tool),
Anggaran  sebagai  alat  kebijakan fiskal , Anggaran sebagai alat politik, Anggaran  sebagai  alat  koordinasi dan  komunikasi,  Anggaran  sebagai alat  penilaian  kinerja  ,  Anggaran sebagai  alat  motivasi,  Anggaran sebagai  alat  untuk  menciptakan ruang publik

## 4. Pengertian Belanja
Menurut Halim (2012:104)
Belanja  adalah  semua  pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas  dana  dalam  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan  yang tidak akan
diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 adalah:“Merupakan semua pengeluaran  dari  Rekening  Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi  ekuitas  dana  lancar dalam periode tahun anggaranbersangkutan  yang  tidak akan diperoleh pembayarannya kembali olehpemerintah. Dan
kembali  dijelaskan  dalam  Peraturan Menteri  DalamNegeri  Nomor  13 Tahun  2006  menyebutkan  bahwa
“Belanja adalahkewajiban pemerintah  daerah  yang  diakui sebagai  pengurang  nilaikekayaan bersih”.  Yang  dapat  disimpulkan bahwa transaksi belanja akanmenurunkan ekuitas dana pemerintah  daerah  Belanja  Negara dalam APBN”. Belanja daerah adalah semua  pengeluaran  kas  daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan  yang  meliputi  belanja langsung dan belanja tidak langsung.

## 4.1 Belanja langsung
Belanja  langsung  menurut
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan.Yang termasuk dalam
Belanja Langsung adalah :
- belanja pegawai
- belanja barang dan jasa
- belanja  modal  (belanja  tanah, belanja  peralatan  dan  mesin, belanja  gedung  dan  bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan,  serta  belanja  asset lainnya).
4.2  Belanja Pegawai Belanja pegawai dalam Belanja Langsung dimaksudkan untuk  pengeluarahn  horarium/upah dalam  melaksanakan  program  dan kegiatan pemerintah
daerah
(Mursyidi,  2009:299).  Belanja  jenis ini  antara  lain  untuk  menampung honorarium  panita  pengadaan  dan administrasi pembelian pembangunan  untuk  memperoleh setiap  aset  yang  diangarkan  pada belanja
modal sebagaimana dianggarkan  pada  belanja  pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

## 4.3 Belanja Barang dan Jasa
Belanja  Barang  dan  Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan  barang  yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)  bulan  dan/atau  pemakaian jasa  dalam  melaksanakan  program dan  kegiatan  pemerintahan  daerah.
Pembelian/pengadaan barang barang dan/pemakaian jasa mencakup  belanja  barang  habis pakai,  bahan/material,  jasa  kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir,  sewa sarana  mobilitas,  sewa  alat  berat, sewa  pelengkapan  dan  peralatan kantor,  makanan  dan  minuman pakaian dinas dan atributnya, pakaian  kerja,  pakaian  khusus  dan hari-hari  tertentu,  perjalanan  dinas, perjalanan  dinas  pindah  tugas  dan pemulangan pegawai.

## 4. Efektivitas
Mahmudi  (2015:86)  Efektivitas
merupakan  hubungan  antara  output dengan tujuan, semakin besar konstribusi output terhadap
pecapaian  tujuan,  maka  semakin efektif  oganisasi,  program,  atau kegiatan  .  Kegiatan  operasional
dikatakan  efektif  apabila  proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran  akhir  kebijakan  ( spending wesely ).

## 5. Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran merupakan suatu  alur  yang  menggambarkan proses  riset  secara  keseluruhan (Albert
Kurniawan, 2014:57), sedangkan menurut Sugiyono (2016:283) Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telan diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

## PROSEDUR PENELITIAN

## 1. Definisi Operasional Istilah
Menurut Wiratna (2014:87)
Definisi  Operasional  adalah  variabel penelitian  yang  dimaksudkan  untuk
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Laporan Realisasi Anggaran

## Efektivitas
Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan ( spending wisely ). Analisa Perbandingan Tujuan Targe t
memahami arti setiap variabel penelitian  sebelum  dilakukan  analisis.
Sedangkan Menurut Jogiyanto (2012:159) Definisi Operasional adalah
variabel-variabel  didalam  model  harus didefinisikan  agar  jelas  makna  dan pengukurannya.
TABEL 1

## DEFINISI OPERASIONAL
Analisis Istilah Pengertian Rumus Keterangan Efektivitas Mardiasmo (2013:132) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan  (hasil  guna).  Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional  dikatakan  efektif  apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran  akhir  kebijakan  ( spending wisely ). E =RAB  x 100% AB E = Efektivitas
RAB = Realisasi Angaran belanja AB = Anggaran Belanja

## 2. Populasi dan Sampel

## 2.1  Populasi
Populasi adalah wilayah generasi yang  terdiri  atas  objek/subjek  yang mempuyai  kualitas  dan  karakteristik tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya  (Sugiyono,  2016  :  81), sedangkan menurut  Wiratna  (2014:65) Populasi  adalah  keseluruhan  jumlah yang terdiri atas subyek yang mempunyai  karakteristik  dan  kualitas tertentu  yang  diterapkan  oleh  peneliti untuk  diteliti  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran Belanja
Bappeda Litbang Kota Palembang.
2.2  Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh  populasi  yang  digunakan  untuk penelitian  (Wiratna,  2014:65).  Bila populasi  besar  dan  peneliti  tidak memungkinkan meneliti semua, misalnya  karena  keterbatasan  dana, tenaga  dan  waktu,  maka  penelit  dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Sampel  dari  populasi  ini  adalah anggaran  belanja  Bappeda  Litbang dari tahun 2013 sampai dengan 2015.

## 3. Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2016:2) Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah untuk  mendapatkan  data  dengan  cara kegunaan  tertentu.  Berdasarkan  latar belakang  masalah  yang  dipaparkan pada bab sebelumnya, metode penelitian tersebut menggunakan metode deskriftif kuantitatif.

## 3.1  Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
a.  Data Primer
Data  Primer  adalah  data yang  diperoleh  dari  responden melalui kuesioner, kelompok fokus,  dan  panel  atau  juga  data hasil  wawancara  peneliti  dengan narasumber  (Wiratna,  2014:73)
sedangkan menurut Istijanto
(2006) dalam Danang  Sunyoto (2013:21) Data Primer adalah data asli  yang  dikumpulan  sendiri  oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya. b.  Data Sekunder Menurut Sugiyono (2016:137) Sumber data sekunder  adalah  sumber  data yang  tidak  langsung  memberikan
kepada pengumpul
data,
misalnya  lewat  orang  lain  atau lewat dokumen. Sedangkan menurut Danang
Sunyoto
(2013:21) Sumber data Sekunder adalah data  yang bersumber dari sumber  lainnya  yaitu  dengan mengadakan  setudi  kepustakaan dengan  mempelajari  buku-buku yang  ada  hubungan  nya  dengan objek penelitian.
Data yang digunakan adalan  data  sekunder,  penulis mendapatkan  data  yang  sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain  dengan  berbagai  cara  atau metode  baik  secara  komersil maupun non komersil.

## 3.2  Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  cara-cara mengolah  data  yang  telah  terkumpul untuk  kemudian  dapat  memberikan interprestasi dan pengolah data dimaksud  untuk  menjawab  masalah yang terlah dirumuskan. Menurut Sugiyono  (2016:147) “analisis  data merupakan  kegiatan  setelah  data  dari seluruh  responden  atau  sumber  data lain terkumpul”.
Metode  analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
metode  analisis  deskriptif.  Sugiyono (2016:206)  analisis  deskriptif  adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendepenelitiankan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tingkat  efektifitas  diukur  dengan  cara membandingkan  realisasi  anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996,
kriteria  tingkat  efektifitas  anggaran belanja sebagai berikut :
1.  Jika  hasil  perbandingan  lebih dari  100%,  maka  anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2.  Jika  hasil  pencapaian  antara 90%  -  100%,  maka  anggaran belanja dikatakan efektif.
3.  Jika  hasil  pencapaian  antara 80%  -  90%,  maka  anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4.  Jika  hasil  pencapaian  antara 60%  -  80%,  maka  anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5.  Jika  hasil  pencapaian  dibawah 60%,  maka  anggaran  belanja dikatakan tidak efektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Tabel 2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Bappeda Libang Kota Palembang Tahun Anggaran 2013-2015 Tahun Target Belanja Bappeda Litbang Realisasi Belanja Bappeda Litbang Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Total Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Total Belanja (Rp) 2013 5.920.301.150  22.747.836.572  28.668.137.722,28  4.405.573.626  19.098.529.277  24.004.102.929 2014 3.498.543.000  15.987.582.500 19.586.125.500  3.427.757.126  12.642.810.299  16.070.567.425 2015 4.043.449.000  15.149.409.650 19.192.858.650  3.630.556.452 8.710.610.348  12.341.166.800
Sumber : LKPJ Walikota Palembang
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan bahwa  penggunaan  anggaran  pada instansi  khusus  nya  pada  Bappeda Litbang  Kota  Palembang  masih  belum mencapai target belanja hal itu mempengaruhi tingkat efektifitas anggaran  belanja.  Dapat  dijelaskan Pada  tahun  2013  Total  target  belanja Bappeda Litbang sebesar Rp.28.668.137.722,28  dengan  total realisasi belanja sebesar Rp. 24.004.102,929 masih belum mencapai  target  belanja.  Tahun  2014 target belanja Bappeda Litbang sebesar  Rp.  19.987.582.500  dengan total
realisasi belanja
Rp. 16.070.567.425  tetap  belum  mencapai target  belanja.  Selanjutnya  di  tahun 2015  target  belanja  Bappeda  Litbang sebesar  Rp.  19.149.409.650  dengan total  realisasi  belanja  sebesar  Rp.
12.341.166.800  dan  masih  belum mencapai target. Dari tabel diatas pula dapat  di  lihat  bahwa  dari  Tahun  2013- 2015  Anggaran  Bappeda  Litbang  Kota Palembang terus mengalami penurunan, penurunan itu terjadi karena target-target PAD Kota Palembang masih belum tercapai yang mengakibatkan anggaran menjadi defisit  dan  mempengaruhi  anggaran Bappeda Litbang Kota Palembang.
Dalam  rangka  untuk  mencapai target  kinerja  keuangan  Bappeda Litbang Kota Palembang mengevaluasi dan  menganalisis  Realisasi  Anggaran dengan  cara  membanding  kan  Target dan  Realisasi  Anggaran  dalam  bentuk Program/Kegiatan yang ada di masing- masing Bidang dalam Bappeda Litbang Kota Palembang. Tabel 3

## Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2013
Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Program  perencanaan pembangunan daerah 2.417.355.000 1.460.475.670 60,42 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 170.875.000 92.599.200 54,19 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 453.650.000 323.243.400 71,25 Program perencanaan tata ruang 8.445.005.000 8.341.240.000 98,77 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.217.799.500 1.932.113.375 87,12 Program Kerjasama Pembangunan 1.946.550.000 1.024.729.141 52,64 Program Pengembangan data/informasi 1.727.863.000 1.434.561.600 83,03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.463.291.822 1.934.007.647 78,51 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.797.229.000 1.559.848.244 86,79 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 83.500.000 72.180.000 86,44 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 215.300.000 153.072.450 71,10 Program Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga 520.263.250 520.263.250 100,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 50.000.000 12.137.800 24,28 Program perencanaan pembangunan ekonomi 89.155.000 89.057.500 99,89 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 150.000.000 149.000.000 99,33 TOTAL 22.747.836.572 19.098.529.277 Sumber : LAKIP BAPPEDA 2013
Dari  Tabel  diatas menunjukan  dari masing-masing  program  pada  tahun 2013  masih  ada  beberapa  program yang realiasinya belum tercapai.
Penyebab belum tereasliasi nya Program  tersebut  disebabkan  oleh Efisiensi  Anggaran,  dan  Kerjasama Pihak Ketiga yang tidak terlaksana.
Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2014 Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Program  perencanaan pembangunan daerah 1.677.324.500 1.007.903.697 60,09 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 335.970.000 280.000.000 83,34 Program perencanaan tata ruang 3.714.000.000 3.644.605.000 98,13 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.693.113.000 2.391.717.000 88,81 Program Kerjasama Pembangunan 725.905.000 609.117.660 83,91 Program Pengembangan data/informasi 1.917.020.000 500.572.700 26,11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.101.407.500 1.729.678.167 82,31 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 958.000.000 869.233.075 90,73 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 112.500.000 106.720.500 94,86 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 213.662.500 125.517.500 58,75 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 547.000.000 456.375.000 83,43 Program perencanaan pembangunan ekonomi 151.680.000 145.345.000 95,82 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 390.000.000 376.025.000 96,42 Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 450.000.000 400.000.000 88,89 TOTAL 15.987.582.500 12.642.810.299 Sumber : LAKIP BAPPEDA 2014
Dari Tabel diatas menujukan masih  ada  beberapa  program  yang belum  terealisasi  khusus  nya  pada Program Pengembangan Informasi yang  disebabkan  oleh  kurangnya tenaga  ahli,  efisiensi  anggaran  dan
tingkat  kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terlaksana dan juga dikarenakan.  Jika  di  teliti  lebih  jauh terdapat banyak kendala dalam merealisasi kan anggaran. Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2015 Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Program  perencanaan pembangunan daerah 1.138.041.500 719.175.850 63,19 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 310.897.500 237.472.500 76,38 Program perencanaan tata ruang 1.150.000.000 925.425.000 80,47 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.305.296.000  2.213.874.500 41,73 Program Kerjasama Pembangunan 1.032.129.150 364.951.000 35,36 Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah 100.000.000 98.487.400 98,49 Program Pengembangan data/informasi 1.781.440.000  1.330.476.350 74,69 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.361.745.500  1.589.756.486 67,31 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.344.840.000 970.517.562 72,17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 102.000.000 48.930.000 47,97 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 308.100.000 97.169.200 31,54 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 214.920.000 114.374.500 53,22 TOTAL 15.149.409.650  8.710.610.348 Sumber : LKIP BAPPEDA 2015 Dari  Tabel  diatas menunjukan  dari masing-masing  program  pada  tahun 2013  masih  ada  beberapa  program yang realiasinya belum tercapai.
Penyebab belum tereasliasi nya Program  tersebut  disebabkan  oleh Efisiensi  Anggaran,  dan  Kerjasama Pihak Ketiga yang tidak terlaksana.

## 2. Pembahasan
Analisis
Efektifitas merupakan
perbandingan  antara  realisasi  belanja dengan  anggaran  belanja.  Digunakan
untuk  mengukur  tingkat  penghematan anggaran  yang  dilakukan  pemerintah. Kriteria  efektifitas  belanja  sebagai berikut :
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Lebih dari 100 % Sangat Efektif 90-100 % Efektif 80-90 % Cukup Efektif 60-80 % Kurang Efektif Dibawah 60 % Tidak Efektif Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996
Tingkat  Efektifitas  diukur  dengan
cara membandingkan
realisasi anggaran belanja dengan target anggaran  belanja.Rumus  pengukuran menggunakan rumus sebagai berikut :

## 𝐸 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
Hasil analisis dari efektivitas anggaran belanja pada Bappeda Litbang  Kota  Palembang  berdasarkan tabel  6  ditujukan  pada  tabel  sebagai berikut : Tabel 6 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Tahun 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒙 𝟏𝟎𝟎 Analisis Efektifitas Kriteria 2013 𝑅𝑝. 24.004.102.929 𝑅𝑝. 28.668.137.722,28 𝑥 100 83.73 % Cukup Efektif 2014 𝑅𝑝. 16.070.567.425 𝑅𝑝. 19.586.125.500 𝑥 100 82,47 % Cukup Efektif 2015 𝑅𝑝. 12.341.166.800 𝑅𝑝. 19.192.858.650 𝑥 100 64,30 % Kurang Efektif

## Data hasil olahan
Dari tabel 6 diatas dapat dijelaskan pada tahun 2013 tingkat efektifitas dari anggaran  belanja  pada  persentase 83,73% yang menunjukan angka kisaran  Rp.  24.004.102.929  pada tahun  ini  anggaran  dapat  dikatakan cukup efektif.
Mengalami  penurunan  pada  tahun 2014  yaitu  sebesar  1,27%  dengan persentase  sebesar  82,47%  yang berada pada kisaran Rp. 16.070.567.425, penurunan terjadi tidak  terlalu  signifikan  pada  tahun  ini dan  pada  tahun  ini  juga  anggaran dikatakan  cukup  efektif.  Penurunan yang  cukup  signifikan  terjadi  pada tahun  2015  yaitu    sebesar  18,17% dengan  persentase  sebesar  64,30% yang berada pada kisaran Rp. 12.341.166.800, ditahun ini penggunaan anggaran dapat dikatakan kurang  efektif  karena  penurunan  PAD Kota  Palembang  yang  disebab  kan oleh  tidak  tercapainya  target  restribusi pajak  yang  merupakan  sumber  utama untuk peningkatan PAD yang mempengaruhi anggaran program/kegiatan, kurang terserap nya
anggaran  dan belum cukup efektif nya dalam  membiayai  kegiatan-kegiatan pemerintah. Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakan Efektifitas Anggaran Belanja  pada  Bappeda  Litbang  Kota
Palembang adalah, berdasarkan gambar  dibawah  dapat  dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2013-2015, tingkat efektifitas anggaran belanja  yang  ada  pada  instansi Bappeda  Litbang  Kota  Palembang terus mengalami penurunan.
Penurunan  yang  sigfinikan  terjadi  di tahun  2015  yang  dimana  pada  tahun 2014  efektifitas  belanja  sebesar  82,47 %  dan  pada  tahun  2015  menurun sebesar  64,30%.  Penurunan  terjadi karena  capaian  PAD  tidak  sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga ada beberapan Program/Kegiatan  yang  dibatalkan  . Banyak  hal  yang  memang  menjadi tolak ukurnya untuk penetapan anggaran  jika  menilik  lebih  jauh  dari strukturAPBD  yang  ditetapkan  pada masa periode tahun anggaran tersebut.
Efektifitas  ditunjukan  berdasarkan perhitungan
kriteria-kriteria
yang ditetapkan memiliki tingkat yang berdeda-beda  dalam  periode  tahun- tahun nya. Kurang dan tidak efektifnya penggunaan anggaran adalah disebabkan  oleh  relisasi  anggaran yang ditetapkan masih terlalu jauh dari target  yang  ditetapkan.  Yang  terendah terjadi  pada  tahun  2015  karena realisasi  anggaran  nya  masih  terlalu jauh perbedaannya.
3. Analisis  Efektifitas  Pelaksanaan
AnggaranBelanja
Bappeda Litbang KotaPalembang.
Pada tahun 2014 anggaran Belanja  Langsung  Bappeda  Litbang Kota
Palembang sebesar Rp. 15.987.582.500 dengan realisasi sebesar  Rp.  12.642.810.299  dengan persentase 79,08%. Terjadi penurunan yang  signifikan  dari  anggaran  belanja langsung  pada  tahun  2013  yaitu sebesar  Rp.  22.747.836.572  dengan realisasi  sebesar  Rp.  19.098.529.277 dengan
persentase
83,96%. Penurunan terjadi karena tidak tercapainya Target PAD Kota
Palembang dan ada beberapa Program  di  tahun  2013  tidak  ada  di tahun 2014 seperti Program peningkatan  pengembangan  sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Selain  itu  juga  terdapat  kenaikan dan  penurunan  persentase  capaian program 2013 dengan 2014. Kenaikan
yang  signifikan  terjadi  pada  Program perencanaan pengembangan kota- kota  menengah  dan  besar  dimana persentase  capaian  program  pada tahun 2013 sebesar 24,28% sedangkan tahun 2014 sebesar 83,43%  atau  naik  sebesar  59,15  %, kenaikan  terjadi  disebabkan  karena pada  tahun  2014  tersedianya  tenaga- tenaga  ahli  yang  berkompeten  dalam bidang  tersebut.    Dan  kenaikan  juga menunjukan  bahwa  tingkat  efektifitas pada  program  pada  tahun  2014  bisa dikatakan  cukup  efektif.  Lalu  terjadi penurunan persentase capaian program  di  tahun  2014  yaitu  Program Pengembangan  data/informasi  dimana pada  tahun  2013  capaian  persentase tersebut sebesar 83,03% dan sedangkan  tahun  2014  sebesar  26,11 %  atau  menurun  sebesar  56,92  %. Penurunan tersebut disebabkan kurang    terkoordinasinya  Bappeda Litbang dengan SKPD yang bersangkutan  seperti  pengumpulan- pengumpulan  data  yang  diperlukan dalam program tersebut.
Di  tahun  2015  anggaran  belanja langung Bappeda Litbang Kota Palembang sebesar Rp. 15.149.409.650 dengan realisasi sebesar  Rp . 8.710.610.348  dengan persentase  capaian  sebesar  57,50  %. Anggaran ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar  Rp.  15.987.582.500  dengan realisasi  sebesar  Rp.  12.642.810.299 dengan  persentase  79,08%.  Sama seperti  di  tahun  2013  dengan  2014 penurunan  anggaran  di  tahun  2015 juga  disebabkan  tidak  tercapainya target PAD Kota Palembang disebabkan  karena  target  restribusi pajak  di  kota  palembang  belum tercapai.  Penurunan  anggaran  juga mempengaruhi  Program  pada  tahun 2015  dimana  ada  beberapa  kegiatan ditahun  2014  tidak  ada  di  tahun  2015 seperti kegiatan Program perencanaan
pengembangan  kota-kota  menengah dan  besar,  Program  Perencanaan prasarana  wilayah  dan  sumber  daya alam, Program perencanaan pembangunan  daerah  rawan  bencana dan Program perencanaan pembangunan ekonomi, tetapi di tahun
2015 juga ada program  yang tidak ada di tahun 2014 seperti Program peningkatan  pengembangan  sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
dan Program pengembangan data/
informasi/ statistik daerah.
Terdapat juga kenaikan dan penurunan persentase capaian program di tahun 2015 sebesar  terjadi di  program  Kerjasama  Pembangunan pada  tahun  2014  persentase  capaian sebesar  83,91  %  dan  tahun  2015 sebesar  35,36  %  atau  sengan  selisish sebesar 48,55 %.  Penurunan capaian tersebut terjadi karena terdapat kegiatan  yang  tidak  di  realisasikan atau  tidak  di  jalankan  karena  kendala tenaga ahli kurang memadai, dan juga terkendala oleh kebijaka-kebijakan peraturan.  Diikuti  dengan  kenaikan Program Data/informasi sebesar 48,58 %  dimana  pada  tahun  2014  capaian persentase  program  sebear  26,11  % dan tahun 2015 sebesar 74,69 %.

## KESIMPULAN DAN SARAN 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa : 1.1 Tingkat Kriteria Efektifitas Anggaran pada Bappeda Litbang  Kota  Palembang  tahun Anggaran  2013-2015  sangat berfluktuasi. Yang tertinggi terjadi  pada  tahun  2013  dan terendah  terjadi  pada  tahun
2015.  Anggaran  belanja  pada tahun  2013  sampai  dengan 2014  bisa  dikatakan  cukup efektif  tetapi  pada  tahun  2015
tingkat  efektifitas  nya  masih kurang karena realisasi anggaran  masih  berbeda  jauh terhadap  target,  perbedaan  ini terjadi karena adanya beberapa program/kegiatan  yang  telah dianggarkan belum dilaksanakan  dan  terjadinya penurunan PAD Kota Palembang. 1.2 Tingkat Efektifitas juga dipengaruhi oleh Anggaran dan Realisasi keuangan dari program-program  yang  ada  di Bappeda Litbang Kota Palembang. belum teralisasinya  program-program tersebut  dikarenakan  rumitnya birokrasi  dan  terlalu  memakan waktu dalam pelelangan pekerjaan  yang  berhubungan dengan  pihak  ke  3  atau  pihak swasta  serta  kurang  koordinasi nya dengan pemerintah pusat.

## 2.  Saran
Saran bagi Instansi Bappeda Litbang Kota Palembang adalah 2.1 Bappeda Litbang Kota Palembang sebagai perencanaan  anggaran  untuk
Kota  Palembang  juga  harus bisa  merencanakan  anggaran Instansi  sendiri  sesuai  dengan kebutuhan  agar  penyerapan anggaran  dari  tahun  ke  tahun terus efektif. Dan dalam merencanakan  anggaran  harus memperhatikan kebijakan
antara  realisasi  dan  anggaran, dan hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi agar anggaran  yang  ada  dan  sudah disusun  dapat  direalisasikan dengan baik.
2.2 Bagi  Bappeda  Litbang  agar semakin  meningkatkan  kinerja dalam pengelola anggaran belanja  daerah  secara  khusus
dan APBD secara umum.
Dengan kinerja yang baik maka efektivitas,  produktivitas  dan efisiensi  belanja  juga  akan semakin  baik.  Terutama  dalam meningkatkan  kinerja anggaran agar optimalisasi yang
diinginkan  segera  terlaksana sesuai  visi  dan  misi  Bappeda Litbang Kota Palembang.
2.3 Kedepannya  disaran  kan  untuk Intansi  Bappeda  Litbang  Kota
Palembang agar dalam Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kota Palembang dibuat analisis Efektifitas  Anggaran  supaya bisa  menilai  tingkat  efekttifitas dan bisa menilai kinerja anggaran yang dilakukan dalam satu tahun. 2.4 Penetapatan  Target  Anggaran harus disesuaikan dengan realisasi Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,
Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan  Daerah .  Salemba
Empat: Jakarta.
Hartono,  Jogiyanto.  2012. Metodologi Penelitian Bisnis -Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman. Edisi 5. Yogyakarta : BPPE UGM
Kurniawan, Albert. 2014. Metode Riset untuk  Ekonomi  dan  Bisnis.
Alfabeta:   Bandung.
Mahmudi,  2015. Manajemen  Kinerja Sektor  Publik. UPP  STIM YKPN: Yogyakarta.
Mardiasmo.  2013. Akuntansi  Sektor
Publik . Andi: Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah . Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun  2005 Tentang  Standar Akuntansi Keuangan.
Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor  Publik. Pustaka  Baru Press: Yogyakarta.
Sugiyono.  2016  . Metode  Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) . Alfabeta : Bandung. Sujarweni, V Wiratna. 2014.
Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.