## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Volume 10 Nomor 2, November 2022 (66-74) P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i02.4995

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PAJAK  KENDARAAN  BERMOTOR  DALAM MEMAKSIMALKAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (STUDI  PADA  UPT SAMSAT BALARAJA)

## Sarah Fatmawati¹,Ahmad Murodi²,Refly Badar³
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang 1,2,3

## Penulis Korespondensi: sarahfatmawati91@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 27-09-2022 Accepted: 31-12-2022 Published: 31-12-2022 Implementasi  kebijakan  memiliki  landasan  hukum  yang  berlaku  agar selama  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  tujuan  bersama  dapat tercapai.  Proses  pengembangan  daerah  tertentu  membutuhkan  biaya yang besar serta rincian keperluan pengeluaran jelas. Dalam pelaksanaan pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  memberikan  wewenang kepada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA).  Salah  satu  sumber pendapatan  asli  daerah  ialah  pajak  kendaraan  bermotor.  Pelaksanaan pemungutannya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengkaji  implementasi  kebijakan  pajak  kendaraan  bermotor dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah di UPT SAMSAT Balaraja Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian  kualitatif  yang  pada  pelaksanaan  pengumpulan  data melakukan observasi ke lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa sumber,  serta  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan pelaksanaan implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan  sangat  baik  dengan  didukung  3  layanan  di  luar  UPT  SAMSAT Balaraja  dan  3  program  khusus  yang  telah  di  setujui  oleh  para  kepala instansi dari BAPENDA, POLRI, dan PT. Jasa Raharja.
Kata Kunci; Implementasi Kebijakan; Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Daerah.
Abstract
Keyword; Policy Implementation;
Motor Vehicle Tax; Regional Revenue.
Policy implementation has a legal basis that applies so that a common goal can be achieved during the implementation of the policy implementation. The process of developing certain areas requires large costs and the details of expenditure requirements are clear. In the implementation of financial management,  the  regional  government  gives  authority  to  the  Regional Revenue Agency (BAPENDA). One source of local revenue is motor vehicle tax. The implementation of the collection is regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. This study aims to examine  the  implementation  of  motor  vehicle  tax  policies  in  maximizing local revenue at UPT SAMSAT Balaraja, Tangerang Regency. The method used in this study is a qualitative research which in the implementation of data collection carried out observations of the research location, interviews with several sources, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the motor vehicle tax policy has been going very well with the support of 3 services outside the UPT SAMSAT Balaraja and 3 special programs that have been approved by the heads of agencies from BAPENDA, POLRI, and PT. Jasa Raharja.

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  pemberdayaan  daerah,  pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  dalam  rangka menentukan  kebijakan  secara  lebih  leluasa  agar  dapat  mengembangkan  sumber  daya  sesuai dengan  kebutuhan,  kepentingan,  serta  keunggulan  daerah  tersebut  sebagaimana  yang  telah diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat 2 mengenai Azas Otonomi  dan  Tugas  Pembantuan.  Wewenang  yang  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah meliputi  Pelayanan  Umum,  Keuangan,  Hubungan  Wewenang,  Pemanfaatan  sumber  daya  alam dan lainnya. Tugas pembantuan dimaksud ialah penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya segala keputusan pemerintahan daerah akan menjadi peraturan daerah. (Pusat, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, 2004)
Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  hasil  pendapatan  dari daerah itu sendiri yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah. Pada pemungutannya juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah  pendapatan  yang  di  dapatkan  pemerintah  daerah  atas  kegiatan  pemerintahan  dalam melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki pemerintah daerah. (Pusat, Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009) Undang-undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  merupakan bentuk  keputusan  pemerintah  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai  perpajakan.  Pajak daerah  yaitu  bentuk  kepedulian  masyarakat  kepada  daerah  yang  dilandasi  peraturan  daerah dengan tidak mengharapkan timbal balik secara langsung. Jenis-jenis pajak menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki 2 jenis yaitu pajak Provinsi dan pajak Daerah.
Tabel 1. Jenis-Jenis Pajak
Pajak Provinsi Pajak Daerah A. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air
B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb)
C. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor (Pbbkb)
D. Pajak  Pengambilan  Dan  Pemanfaatan  Air Bawah Tanah A. Pajak Hotel B. Pajak Restoran C. Pajak Hiburan D. Pajak Reklame E. Pajak Penerangan Jalan F. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan G. Pajak Parkir H. Pajak Air Tanah I. Pajak Sarang Burung Wale J. Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan Dan Perkotaan K. Pajak  Perolehan  Hak  Atas  Tanah Dan/Atau Bangunan.
Sumber : (PUSAT, UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, 2009)
Pada pelaksanaan peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari PKB, maka dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap selanjutnya disebut UPT SAMSAT. Pada UPT SAMSAT ini terdapat 3 instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah, PT. Jasa Raharja, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Upaya kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh tiga  instansi  dalam  suatu  sistem  administrasi,  maka  diperlukan  sistem  kerja  yang  efektif  dan efisien  yang  membutuhkan  koordinasi  dan  komunikasi  yang  baik.  Koordinasi  merupakan penyatuan, integritas, sinkronisasi anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan demi tujuan bersama. Komunikasi yang saling berhubungan dan penuh tanggung jawab dapat dilakukan  dengan  koordinasi  yang  baik  antar  unit  kerja.  Terciptanya  suatu  komunikasi  dan koordinasi yang baik dalam satu unit kerja dapat mempengaruhi segalanya.
Pembentukan  UPT  SAMSAT  merupakan  suatu  usaha  koordinasi  pemerintah  dalam  unit pelayanan mengenai pajak kendaraan bermotor. UPT SAMSAT juga menjadi wadah bagi beberapa instansi  seperti  pengelola  keuangan  daerah  yang  diwakili  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA)  yang  berfungsi  sebagai  penerima  dan  pengelola  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor,  PT.  JASA  RAHARJA  yang  memiliki  peran  seperti  BAPENDA  yaitu  mengelola  dan menerima pembayaran pajak di bidang asuransi kecelakaan lalu lintas, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diwakili oleh Dilantas Polda yang berfungsi sebagai pendaftaraan dan pendataan serta pengecekan kendaraan bermotor. Dalam Islam pajak disebut Dharibah (beban), karena  pajak  menjadi  kewajiban  untuk  Islam  sesudah  zakat,  sehingga  pada  pelaksanaannya terasa  seperti  beban  atau  pikulan.  Di  dalam  Al-Qur’an  tidak  ada  kata  “pajak”  melainkan  dari “Ajeg” berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti pungutan pada waktu yang ditetapkan. Namun jika dilihat dari terjemahannya, ternyata ada satu kata yang menyebutkan “pajak” yaitu dalam QS.At-Taubah ayat 29 yang berbunyi “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Al-Qur'an).

## METODE
Berdasarkan tujuan dalam menjawab pertanyaan dari Implementasi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Untuk itu jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Mc Millan  &  Schumacher  (2003)  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  pendekatan  yang  juga  disebut pendekatan investigasi karena peneliti biasanya mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. (SKM.,M.Kes & M.A, 2015). Berdasarkan jenis penelitian ini maka peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, karena itu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
UPT SAMSAT Balaraja menetapkan mekanisme pemantauan dan pengukuran terhadap proses jasa layanan dan terhadap hasil layanan yang dihasilkan. Pemantauan dan pengukuran mencakup aktivitas  pengambilan  dari  proses,  analisis  terhadap  hasil  data  yang  didapat,  hingga  tindakan perbaikan yang diperlukan. (Balaraja, 2015). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  bahwa  Pajak  merupakan  kontribusi  wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak    mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Alatas, 2015).
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat (9) berbunyi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  selanjutnya  disingkat  PKB  merupakan  pajak  atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Daerah, 2019) Ketentuan dalam Pasal 7 huruf a diubah sehingga pasal 7 tentang tarif PKB berbunyi :

## Tabel 2 Tarif PKB
Jenis Tarif Kendaraan Pribadi 1,75% Angkutan Umum 1% Kendaraan Operasional Pemerintah 1% Kendaraan Alat Berat Dan Alat Besar 0,2% Sumber : (Daerah, 2019)

## a. Implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.  Kendaraan  bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda  beserta  gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor  ataupun  peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di UPT SAMSAT (Anggoro, 2017). Pada pelaksanannya  UPT  SAMSAT  Balaraja  juga  memiliki  3  layanan  di  luar  kantor  SAMSAT dengan  tujuan  memudahkan  masyarakat  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

## i. SAMSAT Keliling
SAMSAT  Keliling  merupakan  fasilitas  layanan  pembantu  yang  dilakukan  untuk pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLAJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sasaran dari SAMSAT Keliling  ini  adalah  masyarakat  wajib  pajak  yang  berdomisili  jauh  dari  lokasi  UPT SAMSAT Balaraja. Dalam pelayanan di SAMSAT Keliling ini tidak melayani perpanjangan STNK 5 tahun dan pergantian plat nomor. Masyarakat wajib pajak yang ingin melakukan perpanjangan  STNK  5  Tahun  harus  datang  langsung  ke  UPT  SAMSAT  Balaraja  untuk pengecekan obyek kendaraan lebih lanjut.

## ii. Gerai SAMSAT
Gerai  SAMSAT  merupakan  unit  layanan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  yang tetap bersinergi dengan pelayanan di UPT SAMSAT Balaraja. Pelaksanaan Gerai Samsat ini berlokasi di 3 tempat untuk wilayah Kabupaten Tangerang yaitu Gerai Pasar Kemis, Gerai  Kronjo,  dan  Gerai  Gembong.  Pelayanan  yang  ada  di  gerai  samsat  ini  meliputi perpanjangan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ, dan pengesahan STNK. Gerai Samsat juga tidak dapat melayani perpanjangan STNK 5 tahun dan pergantian plat nomor.  Masyarakat  wajib  pajak  yang  ingin  melakukan  perpanjangan  STNK  5  Tahun harus datang langsung ke UPT SAMSAT Balaraja untuk pengecekan obyek kendaraan lebih lanjut.
iii. E-SAMSAT (Aplikasi SAMBAT)
E-SAMSAT merupakan layanan online dengan menggunakan aplikasi E-Samsat Banten
“SAMBAT”  untuk  wilayah  Samsat  Tangerang  Provinsi  Banten.    Aplikasi  SAMBAT  ini berbasis android dan resmi di gunakan pada awal tahun 2021. Dalam aplikasi tersebut masyarakat  wajib  pajak  dapat  melakukan  pengecekan  pajak  dan  pembayaran  pajak STNK dimana saja. Aplikasi SAMBAT juga dapat digunakan oleh masyarakat wajib pajak dalam  menyampaikan  aspirasi,  saran,  kritik,  pengaduan  maupun  pertanyaan  kepada perangkat  pemerintah  Kabupaten  Tangerang.  Tata  cara  pembayaran  PKB  melalui aplikasi  SAMBAT  ini  cukup  mudah.  Masyarakat  hanya  tinggal  memasukkan  data  diri beserta  data  kendaraan  bermotornya,  lalu  nanti  akan  muncul  kode  pembayaran  dan masyarakat bias melakukan pembayaran melalui ATM, virtual account bank, internet banking, Indomart atau Alfamart atau bias juga melalui aplikasi e-commerce Tokopedia dengan cara pilih pajak kemudian Samsat dan masukkan kode bayar yang diperoleh dari aplikasi  SAMBAT.  Namun,  pengesahan  STNK  dan  untuk  mendapatkan  SKKP,  harus dilakukan  secara  offline  di  UPT  SAMSAT  Balaraja.  Maka  dari  itu  setelah  masyarakat wajib  pajak  melakukan  pembayarannya  mendapatkan  e-mail  mengenai  SKKP  PKB, setelah mendapatkan e-mail masyarakat wajib pajak harus datatang ke UPT SAMSAT Balaraja untuk menukarkan E-SKKP PKB dengan yang asli sekaligus pengesahan STNK. Biasanya  diberikan  waktu  selambat-lambatnya  dalam  waktu  30  hari,  apabila  tidak, maka kendaraan dinyatakan tidak sah secara operasional.
Hasil wawancara dengan pegawai seksi Penerimaan dan Penagihan yang mengatakan bahwa:
“Pada  gerai  SAMSAT  dapat  melayani  masyarakat  yang  ingin  melakukan  pembayaran pajak kendaraannya jadi masyarakat wajib pajak tidak perlu datang ke UPT SAMSAT Balaraja namun gerai SAMSAT ini belum bisa melayani masyarakat wajib pajak ingin melakukan pergantian Nomor Polisi Kendaraan Bermotor, jadi masyarakat wajib pajak tersebut harus melakukan registrasi di UPT SAMSAT Balaraja.” (Rabu, 22 Juni 2022.
Selanjutnya dalam wawancara yang dilakukan dengan seksi Penerimaan dan Penagihan juga mengatakan :
“Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga bisa dilakukan melalui aplikasi SAMBAT (SAMSAT Banten) jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran di mana saja agar tidak terlambat  membayar  pajak  dan  tidak  akan  kena  denda  pajak,  namun  ketika  sudah melakukan  pembayaran  masyarakat  harus  menunjukkan  bukti  pembayaran  ke  loket pengambilan STNK agar dibuatkan STNK baru” (Rabu, 22 Juni 2022)

## b. Program UPT SAMSAT Balaraja
UPT  SAMSAT  Balaraja  telah  melakukan  perencanaan  proses  yang  diperlukan  untuk pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  di  bidang  PKB  dan  BBNKB,  di  tetapkan  dengan  penuh pertimbangan  pada  persyaratan  proses  dan  sistem  manajemen  mutu.  Perencanaan pelaksanaan  pelayanan  diharapkan  dapat  menghasilkan  pelayanan  sesuai  dengan karakteristik mutu yang di tetapkan, dan dilaksanakan dalam kondisi terkendali. (Balaraja, 2015)
Dalam  memaksimalkan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor,  UPT  SAMSAT  Balaraja sudah  mempersiapkan  strategi  serta  beberapa  kebijakan  yang  dapat  membantu memaksimalkan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  di  UPT  SAMSAT  Balaraja. Perencanaan realiasi pelayanan ditetapkan untuk menghasilkan pelayanan sesuai dengan karakteristik mutu yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam kondisi terkendali. Adapun program yang telah berjalan di UPT SAMSAT Balaraja, yaitu:
1) Bulan bebas denda pajak Bulan bebas denda pajak ini dilakukan dalam waktu yang tentative, bisa selama 1-2 bulan  berlangsung.  Bulan  bebas  denda  pajak  ini  bertujuan  untuk  meringankan masyarakat  wajib  pajak  yang  memiliki  denda  pajak  kendaraan  bermotor  dengan jumlah yang cukup besar (biasanya yang sudah menunggak tahunan). Dengan adanya program  ini,  masyarakat  wajib  pajak  yang  memiliki  tanggungan  denda  pajak  tidak perlu  khawatir  karena  pada  saat  pembayaran  PKB  beserta  dendanya  bertepatan dengan  bulan  bebas  denda  pajak,  maka  masyarakat  wajib  pajak  cukup  membayar biaya pokok PKB nya saja.
2) Bulan bebas biaya BBNKB Bulan bebas BBNKB ini merupakan program untuk masyarakat wajib pajak yang ingin melakukan mutasi keluar maupun masuk, pendaftaran kendaraan baru, tukar nama dan perbaikan identitas. Biasanya jika masyarakat wajib pajak melakukan registrasi seperti yang disebutkan sebelumnya itu terdapat biaya BBN 1 dan BBN 2 tetapi jika program  bulan  bebas  BBNKB  ini  sedang  berjalan  maka  masyarakat  tidak  perlu membayar  biaya  BBNKB.  Biasanya  program  ini  dijalankan  selama  2  bulan  di penghujung tahun.
3) KBBMDU
Program KBBMDU ini dilakukan dengan cara jemput bola di mana sebagian petugas akan  mengirimkan  surat  pemberitahuan  serta  surat  mengenai  data  kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak serta terdapat rincian biaya yang harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak.  Petugas  yang  mengirimkan  surat  kepada  wajib pajak  akan  diberikan  sejumlah  uang  transportasi  sebesar  Rp.  10.000.-/wajib  pajak. Kebijakan  pemberian  uang  transportasi  ini  telah  ditetapkan  oleh  Gubernur  Banten agar  petugas  yang  menyampaikan  surat  tersebut  dapat  memaksimalkan  kinerjanya dan  juga  para  wajib  pajak  dapat  melakukan  daftar  ulang  kendaraan  bermotor secepatnya.
Hasil wawancara dengan Seksi Tata Usaha UPT SAMSAT Balaraja mengatakan bahwa:
“Tidak ada program unggulan semuanya sama seperti slogan dalam baju yang saya pakai yaitu Optimal Pendapatan Maksimal Pelayanan, jadi slogan tersebut serentak digunakan untuk Provinsi Banten. Adanya program Bulan Bebas Denda Pajak, Bulan Bebas BBNKB yang di mana dalam program tersebut yang seharusnya membayar denda PKB dan BBNKB, masyarakat wajib pajak tidak perlu membayar denda PKB dan biaya BBNKB jadi hanya membayar pajak kendaraan bermotornya saja.”
Hasil wawancara dengan seksi pendataan dan penetapan mengatakan:
“Dalam  menanggapi  masyarakat  yang  tidak  taat  pajak  SAMSAT  mengadakan  program Kendaraan Bermotor Belum Melakukan Daftar Ulang (KBBMDU). Program ini hanya ada di bulan tertentu jadi tidak setiap bulan jadi waktunya tentatif” (Rabu, 22 Juni 2022)
c. Alokasi Dana Pajak Kendaraan  Bermotor
Dalam melakukan pembayaran pajak tentunya masyarakat wajib pajak ingin mengetahui alokasi  dana  PKB  dan  BBNKB.  Pemerintah  Daerah  juga  harus  transparan  terhadap masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak supaya dapat membayar kewajibannya tepat waktu sehingga pada pendapatan daerah dapat terlaksana dengan maksimal dan rencana pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.
Tabel 3 . Jumlah Penerimaan Keseluhuran Pajak Tahun 2019-2021
Tahun Unit Rupiah (Rp) 2019 335.748 590.231.953.210 2020 290.503 450.286.567.422 2021 274.783 506.293.278.100

## Sumber : diolah dari UPT SAMSAT Balaraja
Pada tabel Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021 menunjukkan total keseluruhan unit  kendaraan  bermotor  yang  telah  yang  telah  dibayarkan  oleh  pemilik  kendaraan bermotor  periode  2019-2021.  Dapat  dilihat  dari  tahun  2020  terjadi  penurunan penerimaan pajak sebesar 1,3%. Namun UPT SAMSAT Balaraja telah melakukan berbagai usaha dengan dihasilkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,8% pada tahun 2021.
Tabel 4 . Penerimaan Pajak PKB dan BBNKB periode Januari-Juni 2021 dan Januari-Juni 2022
Tahun Unit Rupiah (Rp) 2021 Januari-Juni 106.529 223.191.390.632 2022 Januari-Juni 116.214 248.387.665.650

## Sumber : diolah dari UPT SAMSAT Balaraja
Pada tabel Penerimaan Pajak PKB dan BBNKB periode Januari-Juni 2021 dan Januari-Juni 2022  menunjukkan  total  unit  kendaraan  bermotor  yang  telah  dibayarkan  oleh  pemilik kendaraan  bermotor  periode  Januari-Juni  2021  dan  Januari-Juni  2022.  Terlihat  adanya peningkatan  sebesar  0,8%  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor,  tentunya  ini menjadi hasil yang baik bagi UPT SAMSAT Balaraja karena telah mengalami peningkatkan pelaksanaan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  dengan  perbandingan  trimester pertama pada tahun 2021-2022.
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  selaku  seksi  Pendataan  dan  Penetapan mengatakan bahwa:
“Untuk hasil pendapatan PKB dan BBNKB nantinya akan dibagi 2 untuk kas Provinsi dan kas Kabupaten/Kota”. (Rabu, 22 Juni 2022)
Tabel 5 . Proporsi BHPP Jenis Pajak Provinsi Kabupaten/Kota Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30% Bea Balik Nama Kendaraan bermotor 70% 30% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30% 70%

## Sumber : (Pusat, Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009)
Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya memiliki hambatan dari berbagai aspek. Namun dari hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan  selaku  seksi  Penerimaan  dan  Penagihan mengatakan bahwa :
“Untuk hambatan paling hanya di sistem saja yang eror, seperti internet down atau website untuk registrasi tidak dapat di akses, dan juga ketika mati listrik saja” (Rabu, 22 Juni 2022)

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Balaraja sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Sebagaimana UPT SAMSAT Balaraja tetap mengacu pada dasar hukum Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pada upaya peningkatan pendapatan daerah UPT SAMSAT Balaraja  telah  melakukan  beberapa  program-program  yang  cukup  maksimal  sehingga  pada trimester  tahun  pertama  2022  mengalami  peningkatan  sebesar  0,8%  sebagaimana  telah disebutkan  dalam  tabel  Penerimaan  Pajak  PKB  dan  BBNKB  periode  Januari-Juni  2021  dan Januari-Juni 2022. Hanya saja pada program yang dijalankan seperti bulan bebas denda pajak, bulan bebas BBNKB dan KBBMDU dalam penetapan jadwal masih belum pasti.
Dalam  penerimaan  PKB,  dana  tersebut  dialokasikan  menjadi  2  bagian  yaitu  ke  provinsi  dan kabupaten untuk anggaran APBN dan APBD pembagian tersebut yang dimana provinsi 70% dan Kabupaten 30%. Pendapatan kas kabupaten lebih rendah dari provinsi sehingga masih ada area jalan  raya  di  daerah  kabupaten  yang  rusak  seperti  area  jalan  di  UPT  SAMSAT  Balaraja. Sebagaimana dalam pelaksanaan tentunya ada hambatan, dalam pelaksanaan pemungutan PKB hambatan yang sering terjadi ialah sistem error dan listrik mati sehingga proses pembayaran pajak terhenti sementara.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, I. W. (2015). Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. E-Journal Katalogis , 150-156.
Al-Qur'an. (n.d.). p. 191.
Anggoro, d. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Cetakan Pertama ed.). Malang: UB Press. From http://www.ubpress.ub.ac.id
Balaraja,  S.  (2015). Pedoman  Mutu  &  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP). Balaraja:  Sistem Manajemen Mutu.
Daerah,  P.  (2019,  Maret  11).  P-  Daerah  Provinsi  Banten  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  1  Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah , pp. 1-15.
Distri,  A.  A.  (2019).  Perancangan  Sistem  Informasi  Pelayanan  SAMSAT  Keliling  Berbasis  WEB Pada UPT SAMSAT Balaraja. Universitas Raharja .
Pusat, P. (2004, Oktober 15). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , pp. 1-94.
Pusat, P. (2009). Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. In Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Indonesia: Pemerintah Pusat.
Siamena,  E.  S.  (2017).  engaruh  Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Manado. Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern , 917-927.
SKM.,M.Kes,  D.  S.,  &  M.A,  M.  S.  (2015). Dasar  Metodologi  Penelitian. Jogjakarta:  Literasi  Media Publishing.