## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum

## Indriyana Dwi Mustikarini
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun, Jl. Setia Budi No. 85, Madiun, 63118 E-mail : indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id
Abstract — This paper aims to describe the Building of Legal Political Science between Social Sciences and Legal Studies in Indonesia. This research focuses on the study of the legal, political science of other social sciences. The method used in this research  is  normative  juridical.  This  method  examines  the  applicable  laws  and  regulations  as  well  as  theoretical  from  a variety  of  literature,  relating  to  the  politics  of  law  in  the  formation  of  legislation.  The  results  of  this  study  indicate  the relationship between law and political science that law is determined by politics, so the law is formed based on expectations or what should be (das sollen). Instead of politics determined by law, the law was formed by agreement of the political elite / actual reality (das sein). While law and politics are interdependent, the law is developed based on what should be and actual reality (das Sollen-Sein).
Keywords — : legal politics; legal science; political science.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia, dari data Webershandwick , memiliki 65 juta pengguna Facebook aktif, dan 33 juta pengguna aktif setiap harinya, 55  juta  pengguna  menggunakan  ponsel  untuk  mengakses  per  bulan  dan  28  juta  menggunakan  ponsel  untuk  mengakses  per harinya.  Beberapa  kasus  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang  (yang  selanjutnya  dsingkat  UU)  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat ITE), yang pernah terjadi di Indonesia  misalnya kasus Prita Mulyasari dan kasus Baiq Nuril yang menyita perhatian publik.
Kedudukan  ilmu  politik  hukum  seringkali  menimbulkan  perdebatan  antara  ilmu  politik  dan  ilmu  hukum.  Negara  menjadi objek  kajian  dalam  Ilmu  Politik  dan  Ilmu  Hukum.  Negara  didirikan  harus  memiliki    unsur-unsur  negara  meliputi  rakyat, wilayah dan pemerintahan  yang  memiliki kedaulat. Pemerintahan  yang berdaulat didahului dengan  kekuasaan  baik kekuasaan untuk  diperintah  maupun  memerintah.  Politik  dan  kekuasaan  yang  merupakan  kajian  ilmu  politik  yang  sangat  dekat  sekali. Dengan kekuasaan orang dapat menggerakkan orang lain tentu saja dengan ilmu politik.
Berbeda dengan ilmu politik, hukum merupakan alat untuk mewujudkan kekuasaan. Hukum positif yang diberlakukan pada satu  negara  berisi  baik  ide,  gagasan  maupun  cita-cita  serta  keadilan  dan  kepastian  yang  mengatur  hubungan  antara  indvidu dengan  individu,  individu  dengan  lingkungan  masyarakat,  individu  dengan  negara  dan  negara  terhadap  masyarakat. Pemberlakuan  hukum  positif  yang  berbentuk  peraturan  perundang-undangan  tersebut  merupakan  wujud  pelaksanaan  politik. Pelaksanaan  peraturan  yang  dibuat  oleh  negara  merupakan  cara  negara  dalam  mewujudkan  suatu  tujuan  suatu  dari  negara tersebut.
Masyarakat mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan bahwa hukum berfungsi a tool of social engineering mengandung  makna 1 bahwa  perubahan  yang  telah  direncanakan  maka  kontrol  berada  di  bawah  pelopor  pengusul  perubahan tersebut.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  Zaeni  Asyhadie 2 bahwa  hukum  berfungsi a  tool  of  social  engineering digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan yang menjadi tujuan yang telah dicita-citakan.
Satjipto  Rahardjo  mengatakan  hukum  sebagai Social  Engineering merupakan  kesadaran  mengimplementasi  hukum  untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan atau melakukan perubahan dalam yang dicita-citakan. Perubahan ini menjadikan hukum modern akan berhadapan dengan hukum tradisional. 3
Soemarno  Partodihardjo  mengemukakan  bahwa  hukum  merupakan  konsep law  as  a  tool  social  engineering maka  seperti halnya yang dikemukan Roscoe Pound, bahwa hukum dijadikan faktor penggerak perubahan di dalam  masyarakat yang lebih baik  dari  sebelumnya.  Dengan  demikian  sejalan  dengan  fungsi-fungsi  hukum tersebut  sehingga  dalam  mewujudkan  perubahan hendaknya  harus  direncanakan  secara  terukur  dan  sistematis  supaya  tujuan  dari  perubahan  yang  dikehendaki  menjadi perubahan yang lebih baik. 4
Dengan  demikian  bahwa  peraturan  yang  ada  dalam  suatu  negara  yang  diberlakukan  digunakan  sebagai  acuan  untuk mewujudkan masyarakat berdasarkan  tujuan negara yang telah ditetapkan. Politik dan hukum mempunyai peranan serta tugas
1 Said Sampara dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum , Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 68
2 Arief Rahman dkk, Pengantar Ilmu Hukum , Rajawali Pers,  Jakarta, 2016, hlm. 126
3 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia), Genta, Yogyakarta, 2009, hlm. 128
4 Soemarno Partodihardjo, Tentang Keterbukaan Informasi Publik . Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 147

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
yang saling keterkaitan yang masing-masing memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Dari uraian latar belakang di atas maka, terdapat permasalahan bagaimanakah Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum ?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif.  Yang  dimaksud  dengan  penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian  hukum  kepustakaan.    Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data    hanya  data- data  sekunder 5 .  Peter M.  Marzuki  juga  mengemukakan  penelitian  hukum (legalresearch) normatif merupakan penelitian  yang menemukan  kebenaran  koherensi.  Yang  dimaksud  kebenaran  koherensi  merupakan  aturan  hukum  yang  berdasarkan  norma hukum  maupun  norma  yang  berisi  perintah  maupun  larangan  berdasarkan  prinsip  hukum,  serta  tindakan seseorang  sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau berdasarkan prinsip hukum. 6

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Cakupannya Ilmu Politik Hukum Sebagai Teori
Politik  hukum  merupakan  istilah  dalam  hukum  Belanda rechtspolitiek .  Istilah  ini  merupakan  gabungan  dari  kata recht dan politiek . Recht artinya  hukum  dalam  bahasa  Indonesia  sedangkan  politiek  artinya  politik.  Menurut  Hence  van  Maarseven, politiekrecht gabungan 2 kata yang memiliki konotasi yang berbeda. 7 Polis memiliki arti city state merupakan Bahasa Yunani. Pengabdopsian polis menjadi politik dalam Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. 8 Rod Hague  mengemukakan  bahwa  politik  merupakan  kegiatan  kelompok  untuk  mencapai  keputusan  kolektif  yang  mengikat meskipun berupaya untuk mendamaikan perbedaan di antara anggota mereka. Sedangkan Andrew Heywood , Politik merupakan kegiatan  yang  dilakukan  suatu  negara  yang  memiliki  tujuan  negara  dengan  membuat  peraturan,  mempertahankan  peraturan serta merubah pertauran yang kadang menimbulkan  konflik dan kerja sama. 9
Berdasarkan  uraian  di  atas,  politik  adalah  sesuatu  hal  yang  berkaitan  pengambilan  keputusan,  kebijakan  pada  suatu  negara untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik  serta  untuk  menpertahankan  kekuasaan.  Sedangkan  hukum  menurut  Utrecht dalam  Zaeni  Asyhadie  merupakan    sekumpulan  peraturan  yang  berisi  perintah  dan  larangan  oleh  pihak  yang  berwenang sehingga  sekumpulan  peraturan  perundang-undangkan  tersebut  ditaati. 10 Hukum  menurut  Hamaker  bukan  keseluruhan peraturan  yang  menetapkan  seseorang  harusnya  bertindak  berdasarkan  peraturan  yang  mengatur  tingkah  laku  individu  dalam hidup  bermasyarakat. 11 Dengan  demikian  hukum  adalah  seperangkat  aturan  yang  bersifat  memaksa  dengan  sanksi  yang  tegas dan dibuat oleh penguasa negara.
Mahfud  MD  berpendapat  bahwa  politik  hukum  adalah  garis  kebijakan  yang  digunakan  acuan  untuk  pembuatan  dan pelaksanaan  hukum untuk mewujudkan tujuan  negara.   Bisa dikatakan  bahwa politik  hukum  merupakan  cara untuk  mencapai tujuan  negara  dengan  melalui  pelaksanaan  hukum. 12 Abdul  Latif  berpendapat 13 bahwa  politik  hukum  sebagai  bagian  ilmu hukum yang mengkaji perubahan peraturan hukum yang sedang diberlakukan kemudian setelah dikaji maka ditentukan hukum yang  dimaksud  beserta  tujuan  dalam  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  perubahan  di  dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai hukum  yang  diharapkan untuk masa  yang akan datang (ius constituendum). Sedangkan Said Sampara dkk berpendapat bahwa politik  hukum  adalah  ilmu  yang  mempelajari  tentang  harus  diadakannya  hukum  yang  baru  sehingga  hukum  dapat  memenuhi kebutuhan masyarakat yang digunakan sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat demi terciptanya tujuan hukum yang dicita- citakan. 14
Berkaitan dengan definisi tersebut maka teori politik hukum (politiekrecht) merupakan legal policy (arah kebijakan hukum) yang akan diberlakukan oleh  suatu  negara  guna mewujudkan  tujuan  negara. Adapun proses perwujudan tujuan negara  dengan cara  pembuatan  peraturan  hukum  baru  dan  kemudian  selanjutnya  mengganti  hukum  lama.  Dengan  demikian  politik  hukum Indonesia  harus  mengacu  pada tujuan  negara  dengan  menggunakan  sistem  hukum  yang  digunakan  di  Indonesia  mendasarkan pada Pembukaan UUD 1945 alenia 4, dan Pancasila dijadikan kaidah-kaidah dalam pembentukan hukum di Indonesia.
James E. Anderson mengemukakan kebijakan merupakan serangkaian perbuatan yang memiliki tujuan kemudian diikuti serta dilakukan  oleh  seorang  maupun  sekelompok  untuk  menyelesaikan  atau  mencari  jalan  keluar  dari    permasalahan.  Kebijakan yang dimaksudkan adalah kebijakan  yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah, antara lain kebijakan  merupakan perbuatan yang  memiliki tujuan tertentu, isi dari kebijakan berupa pola tindakan pejabat pemerintah, kebijakan pemerintah dapat berupa
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2010, hlm.13-14.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 2005, Edisi Revisi, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm .47
7 Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19
8 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 13
9 Miriam Budiardjo, op.cit, hlm. 16
10 Zaeni Asyhadie, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 20
11 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan ke-34, Pradnya Praramita, Jakarta, 2011, hlm.18
12 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , Rajawali Pers, Jakarta,  hlm. 15
13 Abdul Latif, Op.Cit. hlm. 12
14 Said Sampara dkk, Op.Cit , hlm. 28

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
berbuat  sesuatu  dan  tidak  berbuat  sesuatu  dan  suatu  kebijakan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  yang  bersifat  memaksa. 15 Kebijakan  negara  dibuat  untuk  atau  garis  resmi  yang  dimaksud  dalam  memberlakukan  hukum  atau  tidak  memberlakukan hukum.
Selanjutnya,  ilmu  politik  hukum  tidak  hanya  berkaitan  dengan  arah (legal  policy) yang  resmi  meliputi  hukum  yang  akan diberlakukan  di  masa  yang  akan  datang  tetapi  juga  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  arah  resmi,  antara  lain politik  yang  melatarbelakangi  hukum  itu  terbentuk,  budaya  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat,  dan  permasalahan  dalam penegakan  hukum. Politik hukum  merupakan salah satu faktor yang  menyebabkan terjadinya dinamika di dalam  masyarakat. Pemberlakuan ius constituendum menjadi ius constitutum yang baru memerlukan partisipasi seluruh masyarakat. Konsep cakupan studi dalam politik hukum meliputi :
1. Garis  resmi  yang  ditetapkan    pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  suatu  negara  berkaitan  hukum  yang  akan diberlakukan maupun hukum yang tidak diberlakukan;
2. Kondisi politik, perekonomian, sosial, maupun budaya dalam melatar belakangi terbentuknya hukum baru;
3. Penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat. 16
Berdasarkan pengertian politik dan hukum di atas maka studi politik hukum meliputi 3 hal, antara lain :
a. Politik  hukum  yang  mengandung  pengertian  kebijakan  negara  (garis  resmi)  berkaitan  dengan  hukum  yang  akan diberlakukan pada masa  yang akan datang dan tidak diberlakukan dalam rangka  mewujudkan tujuan suatu negara. Hukum yang  diberlakukan  dan  tidak  diberlakukan  ini  mengandung  arti  membuat  yang  baru  dan  kemudian  mengganti  yang  lama. Hal  ini  hukum  berkedudukan sebagai  instrumen utama dalam  mewujudkan tujuan suatu negara. Intisari pemikiran hukum sebagai Legal Policy , antara lain :
1) Cita-cita bangsa Indonesia antara lain mewujudkan masyarakat adil makmur berdasar Pancasila. Cita-cita luhur bangsa Indonesia  tidak  tercantum  pada  pembukaan  UUD  1945  namun  hanya  bersifat  filosofi  yang  terpatri  dalam  sanubari bangsa Indonesia.
2) Tujuan  negara  Indonesia  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945  Alenia  4  merupakan  bagian  dari staatsfundamentalnorms ,  antara  lain  melindungi  bangsa  Indonesia  dari  integrasi  wilayah  dan  ideologi,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  bagi  bangsa  Indonesia  serta  melaksanakan  ketertiban  dan perdamaiandunia.
3) Cita hukum  bangsa Indonesia  yang dapat dijumpai dalam Pancasila  merupakan dasar dan tujuan hukum  dengan  lima sila  yang tersusun sebagai satu kesatuan antara sila  yang satu dengan sila  yang  lainnya dan  memiliki  bentuk hirarkis piramidal.
4) Sistem hukum Pancasila yang digunakan sebagai ideologi bangsa
Dalam sistem hukum Pancasila ini mengambil konsep prismatik. Konsep prismatik ini  merupakan pengambilan nilai- nilai  yang  baik  kemudian  digabungkan  yang  disesuaikan  perkembangan.  Misalnya  individualisme  dan  kolektifisme, negara  agama  dan  negara  sekuler, rechtstaat dan rule  of  law maka  hukum  digunakan  sebagai  alat (Pound) maupun hukum  digunkana  sebagai  cermin (Savigny). Disamping  itu  Pancasila  juga  sebagai  kaidah  penuntun  sebagai  acuan dijadikan  dasar  penyusunan  hukum  yang  melindungi  bangsa  dari  perpecahan  baik  wilayah  maupun  ideologi,  hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan dengan demokrasi serta nomokrasi, menegakkan keadilan sosial dan menjunjung tinggisikap toleransi terhadap pemeluk agama yang beradab.
5) Konstitusi  Indonesia  yaitu  UUD  1945,  berisi  tentang  aturan  yang  fundamental  penyelenggaraan  negara  serta pembagian  kekuasaan,  perlindungan  HAM,  prosedur  merubah  undang-undang,  larangan  melakukan  perubahan  sifat yang mendasar dalam undang-undang.
6) Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas).  Prolegnas  digunakan  sebagai  pedoman  dan  pengendali/pengawas  terhadap penyusunan  peraturan  perundang-undangan  tingkat  pusat  yang  membatasi  lembaga  yang  berwenang  membuat peraturan perundang-undangan. Pembuatan  peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan prolegnas tidak  hanya  mengacu  pada  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tetapi  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan hukum  di  dalam  masyarakat.  Kebutuhan  hukum  di  dalam  masyarakat  ini  merupakan  akibat  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  tuntutan  reformasi.  Prolegnas  ini  disusun  oleh  Pemerintah  bersama  DPR  yang kemudian  tertuang  dalam  keputusan  Ketua  DPR. Selanjutnya  pengujian  dapat  melalui  Mahkamah  Konstitusi  melalui judicial review.
7) Program  Legislasi  Daerah  (Prolegda)  sebagaimana  dalam  prolegnas,  prolegda  disusun  dan  ditetapkan  sebagai perencanaan dan pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dituangkan dalam keputusan DPRD. Prolegda  dibentuk  supaya  perda  yang  akan  diberlakukan  pada  masyarakat  memiliki  harmonisasi  hukum  yang merupakan kesatuan sistem hukum nasional yang sejalan. Pemberikan gambaran tentang permasalahan di daerah serta mempercepat  pembentukan  perda  berdasarkan  skala  prioritas.  Hal  ini  dapat  diuji  konsistensinya  oleh  Mahkamah Agung melalui judicial review.
15 James E. Anderson, Public Policy Making, Holt Rinehart and Winston, New York, Cetakan ke-3, 1984, hlm. 3
16 Moh. Mahfud MD, Op.Cit , hlm.14

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
b. Politik  hukum  sebagai  produk  politik  mengandung  pengertian  bahwa  hukum  itu  ada  melalui  suatu  proses perdebatan/pergulatan antar elite politik yang terdiri dari bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Politik Hukum sebagai Produk Pergulatan Politik, meliputi :
1) Undang-undang sebagai hukum yang berlaku di masyarakat tidak mungkin lahir dengan sendirinya.
2) Undang-undang sebagai produk politik karena pembentukannya melalui proses perdebatan, pergulatan serta persaingan kehendak-kehendak para elite politik melalui kompromi-kompromi politik.
3) Hukum  merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah sejak lama hidup di dalam masyarakat hanya berlaku bagi negara yang menganutsistem hukum common law dan bukan negara yang menganut sisten hukum civil law yang mendasarkan pada undang-undang.
4) Politik  sebagai  produk  hukum.  Menurut  Von  Kirchmann  bahwa  hukum  sebagai  politik  maka  hukum  yang  telah disahkan  dan  diberlakukan  di  dalam  masyarakat  hanyalah  merupakan  sampah  yang  tidak  ada  artinya  jika  legislatif hanya  membatalkan undang-undang karena keputusan politik. Apabila  hukum dibentuk mendasarkan pada das sollen maka hukum sebagai produk politik tetapi politik sebagai produk hukum.
Indikator Sistem Politik 17
Konfigurasi Politik Demokrastis Konfigurasi Politik Otoriter Parlemen  kuat  serta  partai  politik  yang  kuat  akan menentukan arah maupun kebijakan negara. Parlemen dan partai politik yang lemah akan berada di bawah kendali eksekutif. Eksekutif  (Pemerintah)  merupakan  lembaga  yang bersifat  netral. Eksekutif  (pemerintah)  menjadi  lembaga  yang  tidak netral dan intervensionis. Adanya  kebebasan  pers,  tanpa  adanya  sensor  dan pemberedelan. Tidak adanya kebebasan pers. Pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan. Pers  terbatas  ruang  geraknya  karena  ada  ancaman sensor dan pemberedelan. Indikator Karakter Produk Hukum 18 Karakter Produk Hukum Responsif Karakter Produk Hukum Ortodoks Adanya partisipatif  dalam pembuatan hukum Pembuatan hukum lebih  sentralistik dan dominatif Materi muatan mencerminkan aspiratif Materi muatannya Positivst-instrumentalistik Produk hukum yang dihasilkan isinya limitatif Produk hukum ortodoks isinya open interpretative
Dengan  demikian  hukum  yang  mendasarkan  pada das  sollen atau das  sein maka  tidak  ada  penentuan  antara  hukum  dan politik. Oleh sebab itu sistem atau konfigurasi politik akan mewarnai hukum yang dihasilkan dengan karakter hukum tertentu. a) Hubungan antara ilmu politik hukum dengan ilmu pengetahuan
Hubungan  antara  ilmu  politik  hukum  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  lainnya  maka  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  pohon ilmiah  hukum.  Politik  hukum  merupakan  bagian  dari  ilmu  hukum.  Ilmu  hukum  yang  dimaksud  yaitu  hukum  tata  negara. Mahfud MD mengemukakan 19 bahwa politik hukum dalam kajian studi ilmu hukum dapat ditemukan dalam studi ilmu hukum. Apabila kita menganalogikan pohon ilmiah hukum merupakan sebagai sebuah pohon, maka terdapat bagian-bagian  pohon yang antara  lain  terdapat  akar,  pohon/batang.  Dengan  demikian  terdapat  cabang  ilmu  hukum,  ranting  ilmu  hukum  dan  seterusnya. Secara konkrit maka dalam penjelasan studi hukum di Indonesia, pohon ilmiah hukum akan mencakup hal-hal berikut :
1. Pada  pohon  ilmiah  ilmu  hukum  ideologi  negara  merupakan  akar  ilmu  hukum.  Akar  ilmu  hukum  yang  digunakan  di Indonesia adalah dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.  Kedudukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kaidah penuntun dalam menyusun perutauran perundang-undangan yang akan diberlakukan di Indonesia.
2. Setelah  akar  maka  batang  dari  ilmu  hukum  antara  lain  psikologi  sosial,  antropologi,  ekonomi,  sosiologi,  politik,  sejarah, budaya, administrasi dan lain-lainnya, yang kemudian  muncul cabang-cabang hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka muncul studi tentang sejarah hukum, sosiologi hukum, budaya hukum, politik hukum, psikologi hukum, administrasi hukum dan sebagainya yang semuanya menjadi bagian dari studi ilmu hukum.
Sosiologi  membantu  politik  hukum  dalam  membuat  kebijakan,  dalam  rangka  pengendalian  sosial (social  control) dan perubahan  sosial (social  change) dalam  masyarakat.  Pergeseran  nilai-nilai  serta  timbulnya  nilai  baru  dalam  masyarakat merupakan akibat dari perubahan dan pembaharuan. Jadi  ilmu politik  hukum dan sosiologi  memiliki padangan  yang sama terhadap  negara  namun  politik  hukum  merupakan  garis  kebijakan  negara  berdasarkan  tujuan  negara  sedangkan  sosiologi merupakan stratifikasi sosial yang mempengaruhi kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
17 Moh. Mahfud MD, Op. Cit , hlm.7
18 Moh. Mahfud MD, Op.Cit , hlm. 7
19 Moh. Mahfud MD, Op.Cit. hlm. 3

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pada  kajian  sosiologi  ketidakadilan  berkaitan  erat  dengan  stratifikasi  sosial  yang  mendasarkan  pada  perbedaan  tingkat pendapatan.  Oleh  karena  itu  antropolog  dan  sosiolog  secara  tipikal  sebagai  positivis  dan/atau  relativis.  Artinya pengembangan  analisis  hak  dan  keadilan  tidak  dilakukan  sehingga  kajian  sosiologis  hanya  mencakup  ketidaksetaraan  dan ketidakadilan  berdasarkan  ketimpangan  pendapatan. 20 Perbedaan  penting  antara  sosiologi,  politik  dan  hukum  bahwa  nilai keadilan dalam politik berkaitan dengan hak-hak akibat rezim politik sedangkan sosiologi berdiri sendiri tidak terikat antara keadilan dan hak.
Antropologi merupakan ilmu yang menpelajari tentang asal usul manusia,  warna dan bentuk fisik manusia, adat istiadat dan kepercayaan  masyarakat  pada  masa  lalu. 21 Gejala  sosial  di  dalam  masyarakat.  Kesadaran  berbangsa  dan  bernegara  yang dipengaruhi ikatan primordial dibatasi pola-pola kesetiaan suku dan budaya begitu juga corak dan gaya kehidupan manusia. Politik  hukum  dan  ilmu  ekonomi  merupakan  ilmu  yang  berbeda  namun  ilmu  ekonomi  ini  merupakan  ilmu  sosial  yang digunakan  pembangunan  ekonomi.  Kebijakan  ekonomi  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  nasional    yang  modern. Dalam  mengajukan  kebijakan  harus  mempertimbangkan  bidang  ekonomi.  Pesatnya  perkembangan  ilmu  ekonomi  maka perlu adanya kerjasama  bidang politik hukum dan  ilmu ekonomi. Hal  ini karena  makin dibutuhkan untuk mengalisis cara- cara dalam pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional negara Indonesia.
Psikologi sosial  merupakan  ilmu  yang  mempelajari hubungan timbal  balik  manusia di dalam  masyarakat. Dalam psikologi sosial kepemimpinan tidak resmi (informal leadership) juga ikut menentukan kebijakan politik dan kenegaraan.
3. Batang dari  ilmu  hukum akhirnya  muncul  cabang-cabang  ilmu  hukum. Salah  satu  cabang dari  ilmu hukum  adalah  hukum positif.  Cabang  dari  ilmu  hukum  ini  antara  lain  hukum  tata  negara,  hukum  administrasi  negara,  hukum  perdata,  hukum pidana, hukum adat, hukum islam, hukum dagang dan sebagainya. Sedangkan ranting-ranting ilmu hukum berkaitan dengan studi  tentang  Hukum  Lembaga  Negara,  Hukum  Lembaga  Kepresidenan,  Hukum  Perundang-undangan  dan  sebagainya. Cabang  Hukum  Pidana  melahirkan  ranting  studi  tentang  Hukum  Pidana  Khusus,  Hukum  Pidana  umum,  Hukum  Acara Pidana  dan  sebagainya.  Cabang  hukum  Perdata  melahirkan  ranting  studi  Hukum  Asuransi,  Hukum  Keluarga,  Hukum Perburuhan, Hukum Kontrak, Hukum Perbankan dan sebagainya. Cabang Hukum Administrasi Negara melahirkan ranting studinya dalam bentuk hukum kepegawaian, hukum pajak, hukum administrasi negara dan sebagainya.
Sedangkan  berdasarkan  skema  Gerald  M.  Edelman 22 dalam  bukunya Bright  Air,  Brilliant  Fire pada  halaman  148 menjelaskan  bahwa  ada  2  lapisan,  yang  pertama  kehidupan  manusia  berawal  dari  atom-atom  yang  membentuk    molekul- molekul menjadi sebuah kumpulan yang disebut genetic code. Selanjutnya melalui seleksi alam (natural selection) molekul dan sel membentuk jaringan. Karena hukum tidak tertulis dibentuk oleh masyarakat,  hukum tertulis dibentuk oleh legislatif dan hukum agama dibentuk oleh Tuhan. Hukum tidak dapat disebut ilmu karena hukum yang berasal dari gejala sosial yang timbul  dari  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat.  Masyarakat  yang  terbentuk  pasti  menghendaki  adanya  ketertiban, keteraturan  dan  keadilan.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial  dalam  kehidupannya  sehari-hari  melakukan  interaksi  sosial dengan  manusia  lain.  Masing-masing  manusia  memiliki  kepentingan  yang  berbeda  yang  pada  akhirnya  akan  bertemu. Pertemuan kepentingan antara manusia  yang satu dengan  yang  lain  ini  kadang akan  menimbulkan persilisihan dan konflik yang  berkepanjangan..  Gejala  sosial  dalam  masyarakat  kemudian  dikaji  supaya  tujuan  masyarakat  tercapai,  maka terbentuklah hukum. Pembentukan hukum dalam negara yang menganut common law tidak mendasarkan peraturan tertulis namun  berdasarkan  kebiasaaan  dan  keputusan  hakim (judgemade  law) .  Sedangkan  negara  yang  menganut civil  law mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Studi ilmu hukum mencakup aspek-aspek di luar hukum positif. Hukum positif terdiri dari cabang dan ranting-ranting pohon ilmiah  hukum.  Politik  hukum  menjadi  bagian  kajian  studi  ilmu  hukum,  Berkaitan  dengan  pohon  ilmiah  hukum  yang dimaksud maka kajian politik hukum pada bagian batang (pohon ilmu hukum). Ilmu hukum positif  mengandung arti hukum yang berlaku pada masa sekarang. Ilmu hukum harus meliputi seluruh pohon ilmiahnya, seperti antropologi, filsafat, politik, sosiologi,  administrasi  negara,  manajemen  dan  lain-lain.  Cabang  dan  ranting  ilmu  hukum  itu  tak  mungkin  lepas  dari  akar dan batang pohon ilmu hukum. 23
Dengan  demikian  menurut  Gerald  M.  Edelman  dalam  pohon  ilmu  hukum  ideologi  dan  pandangan  hidup  bangsa  memiliki salah  satu  bagian  tanaman  dan  tumbuh  di  dalam  tanah  yang  merupakan  fondasi  dibentuknnya  hukum.  Akar  memiliki  fungsi utama  yang  digunakan  untuk  tumbuh.  Demikian  juga  pada  pembentukan  hukum  di  Indonesia  meliputi    batang,  cabang  dan ranting ilmu hukum tersebut. Politik hukum merupakan merupakan salah satu kajian ilmu hukum.
Jika dikaitkan hubungan antara ilmu hukum dan ilmu politik dalam politik hukum maka:
1. Hukum determinan atas politik jika hukum dibentuk berdasarkan harapan atau apa yang seharusnya (das sollen) ;
2. Politik determinan atas hukum jika hukum dibentuk atas kesepakatan elite politik/kenyataan yang sebenarnya (das sein).
3. Hukum dan Politik interdependent/interdeterminant. Hukum dibentuk berdasarkan yang seharusnya/harapan dan kenyataan yang sebenarnya (das Sollen-Sein)
20 Bryan S. Turner, Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern, 2012, Terjemahan oleh E.Setiawati A dan Roh Shulfiyati, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm xiii.
21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2014, Cetakan Ketujuh Edisi IV,  Gramedia, Jakarta,  hlm. 77
22 Gerald M. Edelman. Bright Air, Brilliant Fire. United States of Amerika: Basicbooks. 1992. hlm. 148
23 Ibid hal 18 .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## IV. KESIMPULAN
Politik hukum adalah kebijakan negara (garis resmi), yang  konsep cakupan studi  politik hukum di Indonesia meliputi, cita- cita bangsa Indonesia, tujuan negara Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia 4 yang merupakan bagian dari staatsfundamentalnorms. Hukum yang akan diberlakukan yang akan datang atau tidak diberlakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dilatarbelakangi politik, perekonomian, sosial, budaya atau lahirnya produk hukum yang termuat dalam Prolegnas dan prolegda. Implementasi kebijakan hukum di lapangan diharapkan sebagai sarana untuk pembaharuan di dalam masyarakat. Namun jika hukum dibuat tidak mendasarkan nilai-nilai moral maka terbentuklah hukum yang kolutif, tidak bermoral dan tidak berkeadilan. Sebaliknya jika hukum yang dibuat mendasarkan nilai-nilai moral, berkeadilan dan dibuat oleh pejabat berwenang yang menjalankan fungsi dan kewajibannya maka terbentuklah hukum yang ideal yang sejalan dengan tujuan nasional negara.
Berkaitan dengan hal di atas maka ilmu politik hukum terhadap ilmu yang lain digambarkan pada pohon ilmiah hukum. Studi ilmu hukum itu mencakup banyak aspek di luar hukum positif. Hukum positif yang diberlakukan mencakup cabang dan ranting- ranting  politik  hukum.  Ilmu  politik  hukum  berada  pada  bagian  batang  (pohon)  dari  ilmu  hukum.  Oleh  karena  itu  pandangan ilmu hukum merupakan hukum positif atau ilmu tentang hukum yang secara formal berlaku baiknya melihat sisi lain studi ilmu hukum  yang  merambah  kuat  dalam  semua  unsur  pohon  ilmiah  seperti  filsafat,  politik,  antropologi,  sosiologi,  administrasi negara dan sebagainya. Cabang dan ranting ilmu hukum akan selalu berkaitan akar dan batangnya.
Dengan demikian hubungan antara ilmu hukum dan ilmu politik bahwa hukum determinan atas politik jika hukum dibentuk berdasarkan harapan atau apa yang seharusnya (das sollen) . Sebaliknya politik determinan atas hukum jika hukum dibentuk atas kesepakatan elite politik/kenyataan yang sebenarnya (das sein). Sedangkan hukum dan politik interdependent/interdeterminant jika hukum dibentuk berdasarkan yang seharusnya/harapan dan kenyataan yang sebenarnya (das Sollen-Sein).

## V. DAFTAR PUSTAKA
Anderson, James E. Public Policy Makin. 1984, Cetakan ke-3. New York : Holt Rinehart and Winston. Asyhadie, Zaeni. 2014. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta : Rajagrafindo Persada. Apeldoorn, Van. 2011. Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan ke-34. Jakarta : Pradnya Praramita. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Departemen Pendidikan Nasional, 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia . (Cetakan Ketujuh Edisi IV). Jakarta : Gramedia. Edelman : Gerald M. 1992. Bright Air, Brilliant Fire. United States of Amerika : Basicbooks. Latif, Abdul, Op.cit. Lawrence M, Friedmann. 2011. The Legal System : A Social Science Perspective (terjemahan oleh M Khozim) Bandung : Nusamedia. Mahfud MD, Moh. 2010. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi . Jakarta : Rajawali Pers. ______________________ 2009. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi  Isu. Jakarta : Rajawali Pres. Mahfud MD, Moh. 2013. Perdebatan Hukum Tata Negara . Jakarta : Rajawali Pers. Partodihardjo, Soemarno. 2009. Tentang Keterbukaan Informasi Publik . Jakarta : Gramedia. Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia). Yogyakarta : Genta. Rahman, Arief dkk. 2016. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta : Rajawali Pers. Sampara, Said dkk. 2011. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum . Yogyakarta : Total Media. Syaukani, Imam dkk. 2004. Dasar-dasar Politik Hukum . Jakarta : Rajagrafindo Persada. Turner, Bryan S. 2012. Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern. (Terjemahan oleh E.Setiawati A dan Roh Shulfiyati, Jakarta : Pustaka Pelajar.