## RENDAHNYA KESADARAN BERDEMOKRASI MASYARAKAT PONOROGO DAN LEMAHNYA KEBIJAKAN
PUBLIK (STUDI KASUS: TEMUAN “ MONEY POLITIC
” OLEH BAWASLU PONOROGO PADA PEMILU 2019)
Saka Prasada
Rafi Febryan Alfiasnyah
Dian Suluh Kusuma Dewi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
sakaprassada22@gmail.com
raffalalfiansyah@gmail.com , suluh.dian@gmail.com

## Abstrak
Demokrasi  merupakan  suatu  system  yang  fleksibel  bagi  masyarakat  Indonesia, dimana  system  ini  telah  memberikan  ruang  kebebasan  untuk  bernarasi, berekspresi,  berpartisipasi,  maupun  berkontribusi  dalam  membangun  bangsa  ini. Melalui  banyak  cara,  masyarakat  dapat  secara  langsung  untuk  menunjukan eksistensinya    tanpa  harus  menerima  unsur  paksaan  dari  siapapun.  Termasuk  di dalam  kontestasi  pemilu,  dimana  seharusnya  rakyat  menunjukan  integritasnya melalui  kesadaran  yang  baik  dalam  berdemokrasi.  Munculnya  politik  uang dewasa  ini  adalah  bukti  dari  cidera  akut  yang  melanda  demokrasi  Indonesia, termasuk di Ponorogo. Faktanya masih banyak masyarakat Ponorogo yang belum bisa  memaknai  demokrasi  secara  utuh,  dan  mudah  tergoda  dengan  hasrat  politik oleh  para  oknum.  Hal  ini  terbukti  melalui  temuan  dari  Bawaslu  Ponorogo  pada Pemilu  2019  kemarin,  berhasil  melakukan  OTT  terhadap  warga  masyarakat  di Kec. Jambon  yang hendak melakukan  pendistribusian uang panas. Maka  dari itu penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  bagaimana  kualitas  dan  indeks masyarakat  Ponorogo  untuk  ber-demokrasi  selama  ini  dalam  lingkar “Money Politic” dan  masih  lemahnya  Kebijakan  Politik  dalam  Pemilu. Dengan menggunakan  studi  dokumentasi,  maka  data-data  valid  dari  pemberitaan media- media  kredibel  pun  terkumpul  menjadi  satu  padanan  fakta  yang  tidak terbantahkan.
Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Demokrasi, Kebijakan Politik, Pemilu

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan kapasitas penduduk yang besar, serta sarat dengan problematika di segala aspek. Di dalam suatu negara yang menganut system demokrasi seperti Indonesia, rasanya wajar saja jika permasalahan ataupun
ketidakcocokan  muncul  mengingat  banyaknya  perbedaan  maupun  kepentingan yang  tidak  sama.  Demokrasi  sendiri  merupakan  satu  padanan  system  yang mendefinisikan  adanya  suatu  kesepakatan  bersama  antar  banyak  orang,  serta diraih  dengan  cara  melakukan  jajak  pendapat  maupun  diskusi  yang  tentunya melibatkan kontribusi dari banyak pemikiran.
Hal  diatas  sejalan  dengan konsep  dari  Kantrapawira  (2004)  yakni,  asas fundamental  dalam  demokrasi  menyatakan  bahwa  rakyat  adalah  sebagai  unsur yang melekat dan wajib untuk berpartisipasi secara penuh untuk memperjuangkan tujuan bersama dalam negara (Kenlies Era, 2019). Disini dapat dikatakan bahwa masyatakat juga memiliki ruang untuk melakukan upaya maupun kontribusi bagi tumbuh  kembang  negara,  melaui    cara-cara  legal  dan  konstitusional  tentunya. Artinya demokrasi memerlukan pembaharuan agar sistemnya terus berjalan.
Sudah  sejak  lama  demokrasi  menjadi  system  yang  dianut  oleh  banyak negara, termasuk negara Indonesia sendiri. Kemudian dapat kita ketahui bersama, bahwa  salah  satu  wujud  nyata  dari  bejalannya  demokrasi  di  Indonesia  adalah dengan adanya kontestasi maupu ajang Pemilu yang telah berlangsung sejak lama. Pada  dasarnya  tujuan  Pemilu  di  indonesia  adalah  untuk  melaksanakan  estafet kepemimpinan melalui suara rakyat secara langsung (voting).
Namun  faktanya  sering  ditemukan  kasus money  politic yang  ikut menciderai kualitas Pemilu termasuk di Ponorogo. Sebagai contoh pada Pemilihan Bupati di tahun 2015, banyak kisruh & kontoversi yang terjadi akibat dari dugaan kuat terhadap praktik money politic yang dilakukan oleh salah 1 pasangan calon. Gugatan  tersebut  berasal  dari  kandidat  Cabup  Sugiri  Sancoko  yang  melakukan protes terhadap keputusan dari KPUD Ponorogo (Anggoro & Hilman, 2018).
Berdasarkan fakta dilapangan seluruh gugatan  yang dilayangkan memang telah diliput oleh berbagai macam media baik cetak, elektronik, televisi, maupun online. Adapun selain permasalahan Pilkada, di Ponorogo juga memiliki beberapa catatan hitam terkait kasus money politic, seperti kasus OTT yang dilakukan oleh Bawaslu  Ponorogo  terhadap  warga  yang  terlibat  dalam  Pemilu  (Pileg)  2019 kemarin. Kasus OTT  yang terjadi di Ponorogo pada Pemilu kemarin juga sangat ramai dalam pemberitaan media local dan nasional.
Politik  uang (money  politic) nampaknya  memang  terus  bercokol  dan menjadi  momok  besar  bagi  republik  ini,  hampir  kerap  terjadi    pada  setiap rekrutmen politik, termasuk dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Praktik money politik  sebenarnya  juga  tergantung  dari  sisi  masyarakat  sendiri,  artinya  adalah bagaimana cara pandang serta sikap yang muncul. Banyak masyarakat yang masih memiliki  tingkat  kesadaran  rendah,  serta  seolah  menutup  mata  terhadap pelanggaran demokrasi ini.
Bahkan menurut temuan dari  Kana (2001), money politik justru dianggap sebagai bentuk kedermawanan oleh para calon pemimpin atau elite politik. Selain itu menurut Sosio (2004) juga menemukan fakta, bahwa masyarakat malah merasa yakin  apabila  seorang  calon  pemimpin/legislator  telah  berbaik  hati  untuk memberikan uang ataupun barang kepada mereka (Kenlies Era, 2019).
Seluruh  problematika  di  atas  merupakan  hal  yang  menarik  dan  tidak  ada habisnya  untuk  dikaji  secara  ilmiah.  Maka  dari  itu  tulisan  ini  bermaksud  untuk memberikan gambaran tentang  kesadaran befikir dari sebagian besar masyarakat Ponorogo dalam lingkar (money politic). Dimana masih ditemukan banyak kasus yang terjadi, dan menandakan bahwa indeks kesadaran demokrasi masih rendah.
Sesuai  dengan  judul  diatas,,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif yang  tujuanya  memberikan  gambaran  tentang  topic  penelitian  yakni  Rendahnya Kesadaran Ber-Demokrasi Masyarakat Ponorogo &  Lemahnya  Kebijakan  Politik (Studi  Kasus  :    Temuan Money  Politic oleh  Bawaslu  Ponorogo  Pada  Pemilu 2019).
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :
a. Studi Dokumentasi dan;
b. Observasi tidak terlibat (tidak langsung)
Karena  data  diperoleh  dari  berbagai  kabar  dan  berita  di  masa  lalu,  dalam portal  pemberitaan  media  online  yang  selanjutnya  dapat  dikaji  dan  ditafsirkan. Kemudian observasi tidak langsung merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti tanpa  menggugah  kesadaran    dari  objek  yang  sedang  diteliti  (Masyarakat Ponorogo yang terlibat money politic).
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  model interaktif Hubberman & Miles, yang meliputi 3 komponen pokok yaitu
1. reduksi data,
2. sajian data, dan;
3. penarikan kesimpulan
Semuanya  dilakukan  terhadap  segala  data  yang  diperoleh  dan  telah disimpulkan selama dan sesudah proses penelitian berlangsung.

## PEMBAHASAN

## A. Catatan Money Politik di Ponorogo
1. Dilansir  dari (KOMPAS.com,  2019) pada Selasa,  16  April  2019 diberitakan  bahwa  pihak  Bawaslu  Ponorogo  telah  berhasil  mengamankan sejumlah  barang  bukti  berupa  uang  dengan  total  Rp.  66.130.000.  Jumlah uang sebesar ini diduga kuat untuk melakukan praktik money politic yang bersumber dari para caleg.
Adapun temuan  tersebut  dilakukan  di  rumah  seorang  warga  yang  ada  di Kec.  Jambon  Ponorogo  (berdasarkan  dari  laporan  warga  sekitar).  Setelah itu komisioner Bawaslu Ponorogo pun bergegas untuk menghubungi pihak terkait seperti aparat, maupun panwascam. Selain itu walau uang sejumlah 66  juta belum  dibagikan,  namun 15  orang yang  bertugas  untuk mendistribusikan tetap diamankan.
2. Dilansir  dari (Tribunnews.com,  2019) pada Selasa  16  April  2019 juga memberitakan  tentang  penemuan  sejumlah  uang  yang  dilakukan  oleh Bawaslu  Ponorogo  di  kediaman  salah  seorang  warga  Kec.Jambon.  Berita ini  sekaligus  mengkonfirmasi  akan  kebenaran  pemberitaan  yang  beredar seperti halnya pemberitaan oleh (KOMPAS.com, 2019).
Hanya  saja  terdapat  keterangan  tambahan  mengenai  jenis  uang  yang ditemukan  yakni  berupa  pecahan 20.000  &  10.000 menurut  keterangan dari Marji Nurcahyo selaku Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu. Selain itu  ditemukan  daftar  calon  penerima  uang (sejumlah  1500  orang) dari
salah  satu  caleg,  yang  enggan  disebutkan  nama  &  partainya  oleh  Marji kepada (karna masih dalam proses klarifikasi).
3. (SURABAYA INSIDE.com, 2019)
Berita  ini  bahkan  terdengar  hingga  media  Surabaya,  dimana  tidak  ada pemberitaan yang berbeda pada intinya. Namun ada keterangan tambahan dari pemberitaan media ini, seperti :
1. Ada  informasi  tentang  penyebutan  nama Desa  “Sendang” secara terang-terangan yang ada di Kec. Jambon Ponorogo.
2. Terdapat nominal yang rinci apabila warga masyarakat mau mencoblos caleg secara paket (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) yakni senilai Rp. 70 ribu. Jika hanya bersedia menyoblos caleg DPR- RI, maka diberikan 30 ribu rupiah.
3. Ditemukan alat peraga berupa surat suara untuk para pemilih.
B. Lemahnya  Kebijakan  dalam  Konteks  Pemilu  (Ancaman  Pidana  &

## Denda)
Walaupun  sudah  ada  aturan  tentang  sanksi  pidana  bagi  pelaku  maupun penerima politik uang, namun nampaknya hal tersebut terkadang tidak dihiraukan oleh  sebagain  besar  masyarakat.  Namun  ada perbedaan  hukum  yang  mencolok antara  Pemilu  dan  Pilkada,  dimana  hal  ini  menjadi  kurang  progresif  dalam mengatur kasus pengadaan politik uang. Yakni :
a. Pada Pasal 187A ayat (1) (Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), 2016) diatur bahwa sanksi atas money politic dapat berlaku bagi “penerima” maupun “pemberi”.
b. Sedangkan  dalam  Pasal  523 (Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum,  2017) ancaman  hukuman/pidana hanya berlaku bagi pemberi uang, peserta, dan tim kampanye. Sedangkan para pemilih/penerima tidak mendapatkan ancaman pidana sama sekali. Hal ini menjari rancu jika dibandingkan dengan UU Pilkada yang jauh lebih tegas dalam mengatur ancaman pidana.

## C. Paradigma Pelik dalam Demokrasi
Menurut (Juwaini,  2019) selaku  Komisioner  Bawaslu  Ponorogo,  dalam naskah  publikasi  yang  dapat  diakses  di https://bawaslu.ponorogo.go.id/ , menyatakan  bahwa  di  masa  kini  politik  uang  berevolusi  menjadi  suatu  makna simbolis yang oleh masyarakat dianggap sebagai wujud nyata dari seorang calon pemimpin/legislator.
Masyarakat menganggap bahwa antara dirinya dan para elite politik adalah sama-sama  membutuhkan,  terutama  bagi  masyarakat  golongan  menengah  ke bawah  yang  berpenghasilan  pas-pasan.  Sehingga  pada  akhirnya  mereka  ingin segera  beranjak  dari  kegelisahan  (dengan  cara  melakukan  sesuatu  yang  instant) ketika Pemilu ataupun Pilkada tiba.
Seharusnya  para  calon  pemimpin/legislator adalah  mereka  yang  benar- benar  memiliki  integritas  dan  meminta  bantuan  kepada  rakyat  untuk  ikut berpartisipasi  dalam  mendukungnya,  lalu  membawa  harapan  yang  jujur  &  siap menerima  segala  kritik/masukan.  Atau  dengan  kata  lain  rakyat  pun  dapat  secara ramai-ramai  dan  sukarela  untuk  melakukan  semacam  kontrak  politik (Juwaini, 2019).
Sebaliknya, politik uang merupakan kontradiksi dari semangat demokrasi. Dimana  ukuran  integritas  tidak  lagi  dibutuhkan,  karena  segalanya  hanya  diukur berdasarkan  gelimang  harta  yang  digelontorkan.  Pada  akhirnya  semua  ini menciptakan peluang, untuk pecundang.

## KESIMPULAN
Politik  uang  masih  menjadi  momok  yang  mengkhawatirkan  bagi berjalannya  demokrasi  di  Indonesia.  Baik  kontestasi  Pemilu  maupun  Pilkada, keduanya  sama-sama  melahirkan  praktik  picik  yang  dilakukan  oleh  oknum  elite. Masyarakat  Ponorogo  dapat  dikatakan  masih  sangat  rendah  dalam  menyikapi fenomena maupun intrik-intrik politik, sehingga dengan mudahnya dapat terhasut syahwat politik dari para calon. Hal ini sangat tidak baik jika terus bertahan lama, mengingat  apa  yang  didapat  dalam  sehari  belum  tentu  sebanding  dengan penderitaan yang mungkin di dapat di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  A.  D.,  & Hilman,  Y.  A.  (2018).  Kisruh  Pilkada  Kabupaten  Ponorogo.
Jurnal Riset Komunikasi, 1, 203 – 212. Juwaini. (2019). Mempersoalkan Money Politic. https://bawaslu.ponorogo.go.id/2019/04/06/mempersoalkan-money- politik/
Kenlies  Era,  S.  (2019).  Revitalisasi  Pendidikan  Politik  Melalui  Pembentukan Kampung Anti Money Politic (Political Education Revitalization Through The  Establishment  Of  Anti  Money  Politic  Village). Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 7(2), 111 – 121. KOMPAS.com.  (2019). Bawaslu  Ponorogo  Amankan  Rp  66  Juta  Diduga  untuk Politik Uang Pileg 2019. https://surabaya.kompas.com/read/2019/04/16/13362521/bawaslu- ponorogo-amankan-rp-66-juta-diduga-untuk-politik-uang-pileg-2019
SURABAYAINSIDE.com.  (2019). Lagi,  OTT  Money  Politic  di  Ponorogo. https://surabayainside.com/lagi-ott-money-politic-di-ponorogo/
Tribunnews.com. (2019). Bawaslu Amankan 15 Warga Ponorogo, Temukan Uang
Rp 66 Juta dan Daftar Penerima Money Politic Caleg. https://tribunnews.com/regional/2019/04/16/bawaslu-amankan-15-warga- ponorogo-temukan-uang-rp-66-juta-dan-daftar-penerima-money-politic- caleg
Undang-Undang  No.10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah (PILKADA). (2016).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017).