## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Bentuk Pelanggaran Hukum Dan Penegakan Hukum notaris Di WilayaH Provinsi nusa tenggara Barat

## LegaL VioLations and Law enforcement of notaries in the west nusa tenggara ProVince
i nyoman Wira Candra Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : wiracandra2403@icloud.com

## Zainal asikin
Universitas Mataram Email : asikinzainal@unram.ac.id
lalu Wira Pria suhartana Universitas Mataram Email : wpintan@unram.ac.id

## abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelanggaran oleh Notaris yang terjadi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan Analisa bahan hukum dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 2018-2022 yaitu sejumlah 22 pelanggaran serta penegakan hukum yang dikeluarkan oleh MPW Nusa Tenggara Barat lebih dominan terhadap teguran tertulis.
Kata Kunci : Notaris, Kode Etik, Pelanggaran Hukum, Penegakan Hukum

## abstract
this research aims to identify and analyze the forms of violations committed by notaries in the west nusa tenggara Province and the law enforcement against notaries who commit violations in the west nusa tenggara Province. the research employed a normative empirical legal study with legislative approach, conceptual approach, and legal sociology approach. data collection techniques included interviews and quantitative analysis of legal materials using a descriptive method. Based on the research findings, it was discovered that there were several violations occurring between 2018 and 2022, totaling 22 violations, with written reprimands being the dominant form of law enforcement issued by the west nusa tenggara Province notary association.
Keywords: Notary, Code of Ethics, Legal Violations, Law Enforcement

## a. PenDaHuluan
Notaris menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 220~236
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.
Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta, seorang notaris dapat dibebani tanggung jawab perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3.  Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4.  Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.
Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.
Sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas Negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara dalam melaksanakan jabatannya tetapi harus sesuai kaedah-kaedah yang sudah digariskan, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu bagian dari pilar penegakan hukum di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris menggunakan cap / stempel dengan lambing Negara yaitu burung Garuda yang penggunaannya telah ditentukan oleh undang-undang. 1
Jabatan Notaris telah diatur secara khusus yakni dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sebagai seorang pejabat umum, Notaris harus wajib mematuhi dan memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengingat jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum.
Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, hal ini dikarenakan agar seorang Notaris tidak semata-mata bertindak untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta-akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan independen. Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar seorang Notaris bersungguh-sungguh menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Notaris.
1 G.H.S Lumbun Tobing. 2003. Peraturan Jabatan notaris. Jakarta: Erlangga. hlm.41.
Lembaga yang berwenang mengawasi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengasawan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Di dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri atas unsur: 1.  Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2.  Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan 3.  Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 2
Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Ada dua kewenangan Pengawas Notaris dalam definisi ini, yang meliputi pembinaan dan pengawasan. 3
Dalam Pasal 1 angka (6) Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan:
“majelis Pengawas notaris yang selanjutnya disebut majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris” 4
Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris, maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum.
Dalam Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia(INI) memnjabarkan bahwa “Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan”. 5
Kedudukan Kode Etik bagi Notaris, yang pertama karena sifat dan hakekat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamental Hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang mengguankan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-priinsip hukum dan keadilan, sehingga
2 Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3 Salim HS. 2019. Peraturan Jabatan notaris . Jakarta: Sinar Grafika. hlm.169.
4 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5 Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten. 20-30 Mei 2015.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 222~236
dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi  Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern. 6
Menurut Syafran Sofyan “Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kualitas intelektual memadai dan bukan sekedar “tukang” atau “juru tulis” semata-mata. Dalam hal terjadi kesalahan, hal ini bisa merupakan malapraktik dengan parameter akibat kurang pengetahuan atau kurang pengalaman dengan konsekuensi sanksi administrasi, perdata atau etik, namun bisa membawa konsekuensi pidana menurut KUHP apabila memenuhi unsur-unsur pemidanaan atas dasar kecurangan yang sengaja dilakukan Notaris. 7
Sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan umum, yakni membuat akta otentik, maka dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut. Kesalahan penulisan atau kalimat dalam suatu akta otentik dapat menimbulkan kasus pidana atau perdata, dan masalah ini timbul dikarenakan kurangnya kehati-hatian, tidak teliti ketika Notaris membuat akta, bahkan dengan sengaja atau pun tidak sengaja.
Pada penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di sebutkan bahwa pada hakikatnya akta otentik memuat kebenaran atau fakta sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya 8 Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bentuk pelanggaran hukum apakah yang dilanggar oleh Notaris di Provinsi Nusa Tenggara Barat? dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dan kode etik Notaris di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum Notaris yang terjadi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum Notaris di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6 Munir Fuady. 2005. Profesi mulia(etika Profesi hukum bagi hakim,Jaksa,advokat,notaris,Kurator dan Pen- gurus). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.133.
7 Syafran Sofyan. notaris  Bukan tukang Jangan takut dipanggil Penyidik , http://medianotaris.com/notar- is_bukan_tukang_jangan_takut_dipanggil_penyidik_berita173.html diakses pada tanggal 14 September 2022
8 Nico. 2003. tanggung Jawab notaris selaku Pejabat umum, center for d documentation and studies of Busi- ness Law , Yogyakarta,.

## B. metoDologi Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 9 Penelitian Hukum Normatif seringkali mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan Tindakan perilaku yang dianggap pantas. 10 Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian jenis ini pada awalnya merupakan suatu penelitian tentang hukum yang hidup dimasyarakat, yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat. 11 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang artinya suatu penelitian yang didasarkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang masalah, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan sosiologis ( sociological approach ).

## C. analisis Dan PemBaHasan

## Pelanggaran Hukum oleh notaris Di Wilayah Provinsi nusa tenggara Barat

## 1. Bentuk Pelanggaran Hukum dan kode etik notaris
Pada dasarnya, kode etik Notaris itu bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan di lain pihak untuk melindungi klien dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesonal. Notaris seyogyanya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik Notaris.
Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan  Kongres Perkumpulan atau ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut dan berlaku serta wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jbaatan sebagai Notaris.
Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mamu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang kenotariatan.
Kedudukan Kode Etik bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangatlah penting, pertama Notaris merupakan suatu Profesi sehingga perlu diatur dengan suatu Kode Etik, serta dikarenakan sifat dan hakekat dari pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi alat bukti tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Sehingga hal
9 Ishaq. 2017. metode Penelitian hukum . Bandung: CV. Alfabeta. hlm.66. 10   Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar metode Penelitian hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.118. 11   Asri Wijayanti. 2011. strategi Penulisan hukum . Bandung: Lubuk Agung. hlm.39.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 224~236
tersebut dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga hak-hak probadi masyarakat pencari keadilan.
Dalam UUJN Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa Organisasi Notaris mentapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan bahwa “Untuk menjaga Kehormatan dan Keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.
Pada hakekatnya, pengembanan profesi jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak. Sebagai pejabat umum, Notaris harus memiliki etika kepribadian Notaris, yaitu:
1) Taat kepada aturan yang berlaku;
2) Taat kepada sumpah jabatan;
3) Taat kepada kode etik notaris;
4) Menjalankan jabatan sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.
Selain hal tersebut, seorang Notaris dalam menjalankan jabatanya harus memperhatikan etika profesi, etika pelayanan terhadap klien, dan etika hubungan sesame rekan Notaris.  Etika dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus menyadari kewajibannya dengan bekerja jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian seorang Notaris harus menaat hal-hal yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
Pada dasarnya, kode etik Notaris itu bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan untuk melindungi klien atau warga masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan dari seorang Notaris. Notaris diharapkan hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik Notaris.
Mendasarkan pada nilai, moral, dan etik Notars, maka hakekat pengembanan profesi jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak. Sebagai pejabat umum, Notaris harus memiliki etika kepribadian Notaris, yaitu:
1) Berjiwa Pancasila;
2) Taat kepada hukum yang berlaku
3) Taat kepada sumpah jabatan;
4) Taat kepada kode etik Notaris;
5) Menjalankan jabatan sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban seb- agaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.
Dalam menjalankan jabatannya Notaris diharapkan memiliki perilaku professional. Profesional dalam hal ini yaitu Notaris diharapkan dapat ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang hukum. Kemudian Notaris harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesinya sebagai seorang Notaris. Guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, keahlian Notaris harus didukung dengan pengetahuan
dan pengalaman yang memadai. Sehingga akta yang dihasilkan dapat menjadi alat bukti yang kuat bagi para pihak.
Notaris harus memiliki integritas moral, yang artinya seorang Notaris menghindari sesuatu yang tidak baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan jabatan profesi Notaris harus selaras dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian Notaris harus bersifat jujur dan netral kepada para pihak dalam memberikan pelayanan. Tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Sehingga Notaris dalam memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya.
Berikut etika pelayanan terhadap klien, etika dalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris, serta etika dalam menjaga hubungan sesama rekan notaris:
1) Etika dalam memberikan pelayanan terhadap klien:
a) Memberikan nasihat dan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuatnya;
b) Memberikan pelayanan hukum dengan optimal;
c) Menyelesaikan akta sesuai dengan permintaan para pihak dan tidak memihak;
d) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan Cu- ma-Cuma;
e) Tidak menahan berkas seseorang dengan maksud memkasa orang tersebut membuat akta kepada Notaris yang menahan berkas tersebut;
f)  Tidak mengirim minuta kepada klien untuk di tandatangani oleh klien;
g) Tidak menjadi menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
h) Tidak memaksa klien untuk membuat akta padanya;
i)  Tidak membentuk kelompok di dalam organisasi INI dengan tujuan keentin- gan tertentu.
2) Etika dalam menjalankan tugas jabatan:
a) Menyadari kewajibannya, jujur, bekerja sendiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
b) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
c) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan dengan undang-undang dan tidak membuat kantor cabang perwakilan;
d) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Etika terhadap sesama rekan Notaris:
a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
b) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik Notaris;
c) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris.
Beberapa hal yang diatur dalam Kode Etik Notaris yaitu, Notaris menggunakan kantor yang telah ditetapkan, tidak menggunakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara. Kemudian Notaris dilarang menggunakan media massa yang

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 226~236
bersifat mempromosikan dirinya terkait jabatan selaku Notaris. Dan masih banyak hal-hal yang diatur dalam Kode Etik Notaris yang harus ditaati dan bersifat mengikat.
Dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Maka, ditetapkan kewajiban, larangan, dan pengecualian yang di atur dalam Pasal 3. Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:
1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4)  Berperilakuk jujur. Mandiri, tidak berpihak, Amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat: a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
b) Tanggal dan nomot Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai No- taris;
c) Tempat kedudukan;
d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
10)  Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11)  Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan keputusan- keputusan Perkumpulan;
12)  Membayar uang iuran Perkumpulan secara Tertib;
13)   Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14)  Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15)   Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alas an-alasan tertentu;
16)   Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim;
17)   Memperlakukan setiap klien yang dating dengan baik, tidak memberdakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18)  Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.
Kemudian terkait larangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang:
1)  Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang ebrbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara Bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
a) Iklan;
b) Ucapan selamat;
c) Ucapan belasungkawa;
d) Ucapan terima kasih;
e) Kegiatan pemasaran;
f)  Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4)  Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untukmenari atau mendapatkan klien;
5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah diperiapkan oleh pihak lain;
6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7)  Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakuakn tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10)   Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan
11)  Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12)  Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan- kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan untuk mencegah timbulnya hal-hal yangn tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13)  Tidak melakukan kewajiban dan melakukan elanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14)  Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15)  Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## 228~236
16)  Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17)  Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta. Kemudian dalam hal pengecualian, hal-hal yang tersebut di bawah inimerupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :
1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yag tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku oanduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3) Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4) Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris. Dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
1) Bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
2) Membuat akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4) Mengeluarkan Groose Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7)  Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya oada sampul setiap buku;
8) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10)  Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11)   Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12)  Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13)  Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan 14)  Menerima magang calon Notaris.
Kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN Menyebutkan bahwa Notaris dilarang : 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5) Merangkat jabatan sebagai advokat
6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8) Menjadi Notaris pengganti; atau
9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Notaris. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu ditempat kedudukannya. Kemudian tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris. Dalam kaitan Notaris menjalankan cuti maka wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris pengganti menyerahkan Kembali Protokol Notaris kepada NOtaris setelah cuti berakhir.

## 2. Pelanggaran Hukum notaris Di Wilayah Provinsi nusa tenggara Barat
Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian dapat diketahui jumlah Notaris di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 250 orang dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 1. Jumlah Notaris di Provinsi Nusa Tenggara Barat no kaBuPaten/kota Pria Wanita JumlaH n 1. Kota Mataram 31 29 60 Orang 2. Kabupaten Lombok Barat 28 26 54 Orang 3. Kabupaten Lombok Utara 8 9 17 Orang 4. Kabupaten Lombok Tengah 24 23 47 Orang 5. Kabupaten Lombok Timur 18 9 27 Orang 6. Kabupaten Sumbawa Barat 2 2 4 Orang 7. Kabupaten Sumbawa 8 8 16 Orang 8. Kabupaten Dompu 5 2 7 Orang 9. Kabupaten Bima 4 4 8 Orang 10. Kota Bima 7 4 11 Orang JumlaH 135 117 250
sumber : Hasil Penelitian di Sekretariat MPW Provinsi Nusa Tenggara Barat
Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui maka di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat terdapat 250 Notaris yang terdiri dari 135 Pria dan 117 Wanita.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 230~236
Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, maka Perkumpulan memiliki Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan. Kode Etik Notaris harus dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris selaku pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang kenotariatan. Jadi Notaris haris bisa bertanggungn jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya dalam hal ini untuk membuat akta otentik yang akan menjadi alat bukti yang sah.
Pelanggaran Kode Etik Notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam praktek Notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah Notaris dari tahun ke tahun khususnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini akan dapat bertambah buruk apabila lemahnya sosialisasi terkait Kode Etik Notaris dan pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia kurang optimal.
Dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan kewenangannya di bidang hukum privat, maka Notaris memiliki tanggung jawab yang besar terkait akta yang dibuatnya, yang kemudian akan dijadikan alat pembuktian sempurna. Oleh karena itu dalam melaksanakan jabatannya Notaris memerlukan pengawasan sesuai dengan batas-batas tertentu.
Oleh karena itu UUJN dan Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di liar menjalankan jabatannya. Kepatuhan terhadap etika profesi Notaris sangat bergantung pada akhlak Notaris yang bersangkutan.
Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian yang diberikan MPW Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat diketahui terjadi beberapa pelanggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yang terjadi di Wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 2. Pelanggaran Berdasarkan Tahun dan Daerah no Daerah 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah 1. Kota Mataram 1 - 1 1 3 6 2. Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat - 1 - 1 1 3 3. Kabupaten Lombok Timur - 1 - - - 1 4. Kabupaten Lombok Tengah - 1 - - 1 2 5. Kabupaten Sumbawa dan Ka- bupaten Sumbawa Barat - - - - 1 1 6. Kabupaten Dompu, Kabuoat- en Bima dan Kota Bima - - - - - - Jumlah 1 3 1 2 6 13

## Sumber: Hasil Penelitian di Sekretariat MPW Provinsi NTB
Dengan Jumlah Notaris sekitar 250 orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat, selamat tahun 2018 sampai 2022 terdapat kasus pelanggaran sejumlah 13 kasus. Berdasarkan data jumlah pelanggaran diatas, diketahui bahwa kebanyakan sanksi yang diberikan
terhadap Notaris yang melanggar yaitu teguran tertulis, dan hanya satu kasus dengan sanksi pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Pusat.
Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Notaris melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat daerah dalam hal ini DPRD Kota Mataram. Pada saat Notaris yang bersangkutan terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Mataram, Notaris yang bersangkutan tidak mengajukan cuti dan tidak mengangkat Notaris pengganti.
Kemudian dikarenakan persaingan yang tidak sehat, saat ini beberapa Notaris seringkali melakukan penandatangan akta oleh para pihak tidak dihadapan Notaris serta tidak membacakan akta dihadapannya. Hal ini terjadi agar bertujuan untuk mempermudah para pihak, namun jelas hal diatas dilarang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran lainnya yakni mengenai pemasangan papan nama tidak di depan/sekitar lingkungan kantornya. 12
Menurut Hamzan Wahyudi selaku Notaris di Kota Mataram, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dalam hal ini pembinaan dirasa harus didahulukan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh Notaris. 13 Ketika masyarakat dirugikan, MPD wajib menjembatani antara Notaris dengan kliennya, setelah ini dilakukan klarifikasi dan identifikasi data sehingga sampai pada masalah yang terjadi. MPD tentunya ingin mencegaj terhadap persoalan-persoalan yang ada. Masalah antara Notaris dan klien dapat dicegah atau diminimalisir dengan adanya MPD yang mengupayakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Ketika dirasa tidak ada jalan tengah, maka hak masyarakat dapat melakukan penuntutan. 14 Ketika seorang Notaris dihadapkan dengan permasalaan keperdataan murni, maka MPD akan memeriksa terkait isi akta yang bersangkutan dan apakah pembuatan akta sesuai dengan prosedur atau tidak. Kemudian MPD Bersama Notaris dan para pihak dapat mencari solusi bersama.
Namun Ketika seorang Notaris dihadapkan dengan permasalahan pidana, maka tentunya disana ada pelaporan kepada pihak yang berwajib terkait yakni kepolisian. Maka Ketika terjadi hal ini maka kepolisian akan berkoordinasi dengan MKN yang ada di Wilayah dan MKN akan menelaah unsur-unsur yang dilanggar oleh Notaris yang bersangkutan.
Oleh karena itu menurut Hamzan Wahyudi, seharusnya lebih dahulu dilakukan pembinaan sebelum pengawasan, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif.

## Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran kode etik Di Wilayah Provinsi nusa tenggara Barat

## 1. Bentuk sanksi Pelanggaran Hukum dan kode etik  notaris
Bentuk pertanggungjawaban Notaris meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi, dan terhadap kode etik Notaris. Akibat hukum terhadap melanggar kode etik, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12  Hasil Wawancara dengan I Made Agus Suarjaya, Ketua  MPDN Kota Mataram, pada tanggal 24 April 2023. 13  Hasil Wawancara dengan Hamzan Wahyudi, Ketua katan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 15 Februari 2023.
14  Hasil Wawancara dengan Hamzan Wahyudi, Ketua katan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 15 Februari 2023.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 232~236
Bila seorang Notaris yang diawasi secara terus menerus melakuakn pelanggaran terhadap kode etik, maka Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam UUJN. Notaris yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi berupa:
1) Peringatan tertulis;
2) Pemberhentian sementara;
3) Pemberhentian dengan hormat; atau
4) Pemberhentian dengan tidak hormat.
Kemudian pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015, ditetapkan dalam Pasal 6 yaitu:
1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
a) Teguran;
b) Peringatan;
c) Pembmerhentian semenatra dari keanggotaan Perkumpulan;
d) Pemberhentian sementara dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakuakn anggota tersebut.
3) Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakuakn oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpuan, terhadap pelanggaran norma susla atau perilakuk yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercyayaan masyarakat terhadap Notaris.
4) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain  (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5)  Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6) Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
8)  Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dalam kaitan Kode Etik Notaris, ada beberapa pelanggaran Kode Etik Notaris, yaitu:
1) Pembuatan akta yang tidak seusai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh rekan Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan hanya tinggal menandatanganinya;
2) Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien;
3) Saling menjatuhkan antara sesama rekan Notaris;
4)  Mengikuti ketentuan terkait pemasangan papan nama di lingkungan Kantor Notaris;
5) Persaingan tarif yang tidak sehat untuk mendapatkan klien;
6)  Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya;
7) Menagan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada Notaris yang bersangkutan;
8) Mengirim minuta kepada klien untuk dtandatangani oleh klien yang bersangkutan;
9) Membujuk klien untuk pindah dari Notaris lain.
Dewan Kehormatan berwenang dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:
1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kepentingan kepada masyarakat secara langsung;
3) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
Pelaksanaan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik yaitu sesuai dengan pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang menyatakan:
1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
a) Teguran;
b) Peringatan;
c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3) Dewan Kehormatan Pusat berwenang dalam memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa perkumpulan, terhadap pelanggaran Norma Susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang kiranya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.
4) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris, dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5)  Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan abnding.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 234~236
6) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kkongres.
7)  Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mempunyai kewenangan yang berbeda pula dalam hal ini pelaksanaan pengawas bagi Notaris.. Dewan kehormatan dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Sedangkan Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri yang membawahi bidang kenotariatan.
Berdasarkan kewenangannya, maka Dewan Kehormatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas  pelanggaran Kode  Etik organisasi yang tidak berkitan langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran dengan masyarakat pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.
Walaupun kewenangan masing-masing tercantum bahwa kedua Lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Kode Etik Notaris, namun lingkup kewenangannya berbeda berdasakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.
Apabila pelanggaran  kaitan Kode Etik yang dilakukan bersifat internal, maka Dewan Kehormatan  bertugas untuk melakukan  pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan apabila sifat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan klien atau masyarakat maka Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan.
Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia apabila Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan. Sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa kewenangan lainnya sebagai Notaris.
Oleh karena itu sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

## 2. Penegakan Hukum terhadap notaris yang melakukan Pelanggaran Hukum di Wilayah Provinsi nusa tenggara Barat
Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri membentuk Majelis Pengawas dalam 3 (tiga) tingkatan yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk tingkat Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk tingkat pusat.
Majelis Pengawas terdiri atas 9 (Sembilan) orang anggota yakni 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang Notaris dan 3 (tiga) orang akademisi. Anggota dari pemerintah maupun akademisi merupakan orang-orang yang memahami terkait ilmu kenotariatan dengan baik. Dan anggota dari Notaris akan bertugas melakukan pengawasan dengan tidak memihak dan mengesampingkan subyektivitas.
Majelis Pengawas harus menjalankan fungsinya terkait pengawasan dan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat mengesampingkan pertimbangan subyektif. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut menyangkut ikatan emosipnal terhadap rekan seprofesi dan seorganisasi.
Pengawasan terhadap Notaris dilakukan terhadap pekerjaan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, halini meliputi pengawasan atas perilaku Notaris yang bersangkutan serta pengawasan administratif. Pengawasan profesi jabata Notaris dilakukan dengan cara memeriksa akta-akta Notaris serta Repertorium dan Klapper untuk diteliti apakah melanggar UUJN atau tidak. Terkait pembinaan MPW melakukan pembinaan melalui kegiatan seminar ilmiah, pelatihan, dan pertemuan lainnya dengan tujuan sosialisasi dan peningkatan keilmuan dalam bidang kenotariatan.
Berikut data penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelanggaran Notaris yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan 2022.
no Putusan mPW 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah 1 Teguran Tertulis 1 2 1 2 3 9 2 Teguran Lisan - 1 - - 1 2 3 Gugur - - - - 1 1 4 Rekomendasi Pemberhen- tian Sementara - - - - 1 1 Jumlah 1 3 1 2 6 13

## Sumber : Hasil Penelitian di Sekretariat MPW Provinsi NTB
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2018-2022 terdapat sejumlah penegakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum dan Kode Etik.  Faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut terjadi disebabkan oleh sumber daya manusia itu sendiri dan kurangnya pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris.
Mengingat tanggungjawab dan kepercayaan yang besar di Pundak Notaris, maka Notaris baiknya dibina dan diawasi secara optimal.  Hal ini dimaksudkan agar Notaris patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan atau pun perbuatan tercela dalam menjalankan profesi jabatannya.

## D. kesimPulan
Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam UUJN dan Perubahan Kode Etik Notaris dalam Kongres luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015. Terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan  dalam pelaksanaan jabatan dan kode etik profesi Notaris di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018-2022, yaitu sejumlah 13 pelanggaran, dimana pelanggaran yang terjadi yakni Notaris melakukan rangkap jabatan sebagai anggota DPRD Kota Mataram, para pihak tidak menandatagani akta dihadapan Notaris dan akta tersebut tidak dibacakan terlebih dahulu, dan yang selanjutnya pemasangan papan nama tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Wilayah Privinsi Nusa Tenggara Barat.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 236~236
Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum profesi jabatan Notaris di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara barat telah dilakukan secara preventiv maupun represif. I.N.I dan MPW Nusa Tenggara Barat telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh Notaris. Terkait pelanggaran yang terjadi, MPW Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan 13 putusan terhadap pelanggaran yang diakukan oleh Notaris dalam kurun waktu tahun 2018-2022. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dari tahun 2018-2022 lebih dominan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis.

## DaFtar Pustaka

## Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Asri Wijayanti. 2011. Strategi Penulisan Hukum. Bandung: Lubuk Agung.
G.H.S Lumbun Tobing.  2003. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Alfabeta.
Munir Fuady. 2005. Profesi Mulia(Etika Profesi Hukum bagi Hakim,Jaksa,Advokat,No taris,Kurator dan Pengurus). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Nico. 2003. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for D Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta,.
Salim HS.  2019. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Sinar Grafika.
Syafran Sofyan.  Notaris  Bukan Tukang Jangan Takut Dipanggil Penyidik,

## undang-undang
Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten. 20-30 Mei 2015.
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## internet
http://medianotaris.com/notaris_bukan_tukang_jangan_takut_dipanggil_penyidik_ berita173.html diakses pada tanggal 14 September 2022

## Wawancara
Hasil Wawancara dengan Hamzan Wahyudi, Ketua katan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 15 Februari 2023.
Hasil Wawancara dengan Hamzan Wahyudi, Ketua katan Notaris Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 15 Februari 2023.
Hasil Wawancara dengan I Made Agus Suarjaya, Ketua  MPDN Kota Mataram, pada tanggal 24 April 2023.