## IMPLEMENTASI PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SUB BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016
Mendra Wijaya
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau mendra-wijaya@ymail.com
Handrisal
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji handrisal.88@umrah.ac.id

## ABSTRACT
This study was chosen because of the government's policy to cut the budget for Specific Purpose Grant (DAK) in 2016. The DAK trimming of course had an impact  on  the  implementation  of  regional  development  programs  sourced from  the  DAK,  especially  for  the  Regional  Government  Infrastructure  Sub- Sector.  Analysis  of  the  data  in  this  report  is  based  on  secondary  data  taken from  DAK  statistics  and  reporting  in  19  provinces,  activity  reports,  program documentation,  and  all  materials  available  in  the  library  and  also  in  archive storage units or data. The study found that government policies by reducing DAK budgets have had an influence in implementing DAK at the regional level, especially for the Regional Government Infrastructure Sub-Sector.
Keywords:  Implementation,  Specific  Purpose  Grant,  Regional Government Infrastructure Sub-Sector.

## ABSTRAK
Kajian  ini  dipilih  karena  adanya  kebijakan  pemerintah  untuk  melakukan pemangkasan  anggaran  terhadap  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  pada  tahun 2016.  Pemangkasan  DAK  tersebut  tentu  saja  berdampak  pada  implemntasi program  pembangunan  di  daerah  yang  bersumber  dari  DAK  terutama  untuk Sub  Bidang  Prasarana  Pemerintahan  Daerah.  Analisis  data  dalam laporan  ini didasarkan pada data sekunder yang diambil dari statistik dan pelaporan DAK di  19  Provinsi,  laporan  kegiatan,  dokumentasi  program,  dan  semua  bahan yang  tersedia  di  perpustakaan  dan  juga  di  unit  penyimpan  arsip  atau  data. Hasil  kajian  menemukan  bahwa  kebijakan  pemerintah  dengan  mamangkas anggaran DAK telah memberikan pengaruh dalam mengimplementasikan DAK di  tingkat  daerah  terutama  untuk  Sub  Bidang  Prasarana  Pemerintahan Daerah.
Kata  Kunci:  Implementasi,  Dana  Alokasi  Khusus,  Sub-Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah.

## I. PENDAHULUAN
Sejak  bergulirnya  penyelenggaraan  desentralisasi  yang  dimulai  pada tahun  2001,  Pemerintah    Pusat  tetap  memainkan  peranan  penting  dalam mendukung  pelaksanaan  urusan    pemerintah  yang  didesentralisasikan  ke Pemerintah  Daerah.  Khususnya    dalam  hal  keuangan.  Untuk  itu  Pemerintah Pusat  melakukan  transfer    dana  ke  daerah  melalui  beberapa  mekanisme, seperti  Dana  Alokasi  Umum    (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi Hasil (DBH). Ketiga dana  perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan sifat dasar  berlainan  satu  dengan    yang  lain.  Semua  dana  perimbangan  tersebut disalurkan kedalam Anggaran.
Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Keuangan  Pusat  dan Keuangan  Daerah,  yang  menyebutkan  bahwa  :  Dana  Alokasi  Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai dengan prioritas nasional.
Pelaksanaan  DAK  sendiri  diarahkan  pada  kegiatan  investasi pembangunan,  pengadaan,  peningkatan,  dan/atau  perbaikan  sarana  dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.
DAK  tidak  dapat  digunakan  untuk  mendanai  administrasi  kegiatan, penyiapan  kegiatan  fisik,  penelitian,  pelatihan,  dan  perjalanan  dinas  seperti pelaksanaan  penyusunan  rencana  dan  program,  pelaksanaan  tender pengadaan  kegiatan  fisik,  kegiatan  penelitian  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Oleh  karena  itu  dalam pengelolaannya  Pemda harus mempertanggung-jawabkannya kepada Dewan Perwakilan  Rakyat    Daerah  (DPRD).  Disamping  itu    pemerintah  pusat  juga menyediakan pinjaman  dan bantuan kepada Pemda.   Tujuan transfer dana sebagaimana  juga  merupakan  arah  dari  kebijakan    fiskal  pemerintah  pusat
dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  antara    lain  untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar  daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
Menurut Halim (2002), DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Berdasarkan  Undang-Undang  No.  104  Tahun  2000  Pasal  19  tentang  Dana Perimbangan,  disebutkan  bahwa  DAK  dapat  dialokasikan  dari  APBN  kepada daerah  tertentu  untuk  membantu  membiayai  kebutuhan  khusus,  dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
Pengalokasian  DAK  memperhatikan  ketersediaan  dana  dalam  APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan  kepada  daerah  apabila  daerah  menghadapi  masalah-masalah khusus.  Pemerintah  Pusat  memberi  pendelegasian  wewenang  kepada Pemerintah  Daerah  disertai  dengan  pengalihan  dana,  sarana  dan  prasarana serta  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Pengalihan  dana  diwujudkan  dalam bentuk  dana  perimbangan  yaitu  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Berdasarkan Undang-undang  No.  33  Tahun  2004,  Dana  Alokasi  Khusus  merupakan  dana yang bersumber dari APBN yang dialokasokan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu  mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Pemanfaatan  DAK  diarahkan pada  kegiatan  investasi  pembangunan,  pengadaan,  peningkatan,  dan perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  dengan  umur  ekonomis  yang  panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.  Dengan  adanya  pengalokasian  DAK  diharapkan  dapat  mempengaruhi belanja  modal,  karena  DAK  cenderung  akan  menambah  aset  tetap  yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  adalah  asas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan  lokal  ( local  government ),  disana  terjadi,  “…. a “ superior ” government  –  one  encompassing  a  large  jurisdiction  assigns  responsibility,
authority,  or  function  to ‘ lower ’ government  unit  –  one  encompassing  a smaller  jurisdiction  –  that  is  assumed  to  have  some  degree  of  authonomy . (Harry  Friedman,  dalam  Cheema  dan  Dennis  Rondinelli  (Ed.  1985),  Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya  ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintahan lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi  dan  sentralisasi.  Namun  perbedaan  konsep  ini  jelas  menjadi remang-remang  tatkala  diterapkan  dalam  dinamika  pemerintahan  yang sebenarnya (Cheema dan Dennis Rondinelli, ibid).
Desentralisasi oleh Rondinelli dan Cheema didefinisikan cukup longgar, tetapi  tergolong  perspektif  administrasi  yaitu,  “ transfer  or  planning,  decision making  or  administrative  authority  from  central  government  to  its  field organizations,  local  administrative  units,  semi  authonomous  and  parastatal organizations,  local  government,  or  non  government  organizations ”. (Peralihan  kewenangan  perencanaan,  pengambilan  keputusan,  dan administrative  dari  pemerintah  pusat  ke  organisasi  lapangan,  satuan administrative  daerah,  lembaga-lembaga  semi  otonom  dan  antar  daerah ( parastatal ), pemerintah daerah, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

## B. Teori Pengeluaran Pemerintah
Pemerintah  tidak  cukup  hanya  meraih  tujuan  akhir  dari  setiap kebijakan  pengeluarannya,  tetapi  juga  harus  memperhitungkan  sasaran antara  yang  akan  menikmati  atau  terkena  kebijakan  tersebut.  Memperbesar pengeluaran  dengan  tujuan  semata-mata  untuk  meningkatkan  pendapatan nasional  atau  memperluas  kesempatan  kerja  adalah  tidak  memadai melainkan  harus  memperhitungkan  siapa  (masyarakat  lapisan  mana)  yang bekerja  atau  meningkat  pendapatannya.  Pemerintah  pun  perlu  menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian justru melemahkan kegiatan pihak swasta.
Hubungan  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dengan  tahap- tahap  pembangunan  ekonomi  yang  dibedakan  antara  tahap  awal,  tahap menengah,  dan  tahap  lanjut.  Pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi, persentase  investasi  pemerintah  terhadap  total  investasi  besar  sebab  pada
tahap  ini  pemerintah  harus  menyediakan  prasarana  seperti  pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2002).
Pada  tahap  menengah  pembangunan  ekonomi,  investasi  pemerintah tetap  diperlukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  agar  dapat tinggal landas,  namun pada  tahap ini  peran investasi  swasta  sudah  semakin besar.  Peran  pemerintah  tetap  besar  pada  tahap  menengah,  oleh  karena  itu peran swasta yang semakin besar  ini banyak menimbulkan kegagalan pasar ( market  failure ),  dan  juga  menyebabkan  pemerintah  harus  menyediakan barang  dan  jasa  publik  dalam  jumlah  yang  lebih    banyak  dan  kualitas  yang lebih  baik.  Selain  itu,  pada  tahap  ini  perkembangan  ekonomi  menyebabkan terjadinya  hubungan  antar  sektor  yang  sudah  semakin  rumit  ( complicated ).
Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri,  makin  tinggi  tingkat  pencemaran  udara  dan  air,  dan  pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu  terhadap  masyarakat.  Pemerintah  juga  harus  melindungi  buruh  yang berada  dalam  posisi  yang  lemah  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan mereka.  Dalam  suatu  proses  pembangunan  menurut  Musgrave,  rasio investasi  swasta  dalam  persentase  terhadap  GNP  semakin  besar  dan persentase  investasi  pemerintah  dalam  persentase  terhadap  GNP  akan semakin kecil.
Pada  tingkat  ekonomi  yang  lebih  lanjut,  Rostow  berpendapat  bahwa pembangunan  ekonomi,  aktivitas  pemerintah  beralih  dari  penyediaan prasarana  pengeluaran-pengeluaran  untuk  aktivitas  sosial  seperti  program kesejahteraan  hari  tua,  program  pelayanan  kesehatan  dan  sebagainya (Mangkoesoebroto, 2002). Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah tuntutan  peningkatan  perlindungan  keamanan  dan  pertahanan,  kenaikan tingkat  pendapatan  masyarakat,  urbanisasi  yang  mengiringi  pertumbuhan ekonomi,  perkembangan  demokrasi  dan  ketidakefisienan  birokrasi  yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 2006).

## C. Teori Resiko Fiskal
Risiko fiskal adalah ketidak-pastian penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah.  Risiko  fiskal  dapat  membuat  realisasi  penerimaan  dan/atau
pengeluaran  menjadi  demikian  berbeda  dengan  yang  direncanakan  dalam anggaran.  Bila  perbedaan  realisasi  dengan  rencana  menghasilkan  situasi defisit  atau  meningkatkan  defisit  menjadi lebih  tinggi  dari  yang  diperkirakan pada saat perencanaan, maka pemerintah harus meningkatkan penerimaannya  lewat  penerbitan  utang  baru  yang  pada  tahun  berikutnya akan menjadi beban tambahan pada sisi pengeluaran.
Pengelolaan  risiko  fiskal  yang  lebih  transparan  memberikan  berbagai manfaat.Manfaat  tersebut  adalah  adanya  pengawasan  pelaksanaan  fiskal beserta  implikasinya.Memberikan  informasi  tentang  kondisi  fiskal  yang  lebih baik,  sehingga  mendorong  kehati-hatian  pengelolaan  fiskal.Mempercepat respons mitigasi risiko fiskal yang lebih baik pada saat terjadi goncangan dan kebijakan  fiskal  yang  lebih  baik  untuk  menghadapi  adanya  guncangan tersebut  (Everaert  et  al,  2009).  Dengan  demikian,  upaya  pemerintah Indonesia  untuk  secara  transparan  menjalankan  pengelolaan  fiskal  akan membantu  mengantisipasi  dampak  guncangan  faktor  eksternal  dan  internal terhadap  ketahanan  fiskal  dan  dapat  segera  menentukan  kebijakan  untuk meredakan dampak negatif guncangan tersebut.
Ada  banyak  hal  yang  dapat  memunculkan  risiko  fiskal,  demikian  juga akibat yang dapat dimunculkan dari terjadinya peristiwa yang menjadi risiko. Kerangka analisis risiko fiskal pada dasarnya menyajikan berbagai jenis risiko fiskal  berdasarkan  penyebab  dan  atau  akibat  yang  dimunculkannya.  Dalam studi ini, dibahas dimensi risiko fiskal sebagaimana dikembangkan oleh Brixi (2001) dan Cottarelli (2014).
Brixi  (2001)  dan  kemudian  dilanjutkan  oleh  Brixi  &  Mody  (2002) memilah  risiko  fiskal  berdasarkan  dua  dimensi,  yaitu  dimensi  ada  tidaknya ketentuan  perundangan-undangan  untuk  pelaksanaan  kewajiban  ( liabilities ) tertentu,  dan  dimensi  kepastian  pelaksanaan  kewajiban  ( liabilities )  tersebut. Dimensi  ada  tidaknya  ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar  kewajiban pemerintah memisahkan kewajiban keuangan pemerintah menjadi kewajiban eksplisit  ( explicit  liabilities )  dan  kewajiban  implisit  ( implicit  liabilities ), sedangkan dimensi kepastian dilakukannya kewajiban memisahkan kewajiban keuangan  pemerintah  menjadi  kewajiban  langsung  ( directliabilities )  dan kewajiban yang kontinjen ( contingent liabilities ). Kombinasi dari dua dimensi tersebut menghasilkan 4 kategori risiko fiskal, yaitu: direct explicit liabilities ,
contingent  explicit  liabilities , direct  implicit  liabilities ,  dan contingent  implicit liabilities .

## D. Dana Perimbangan
Dalam  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  yang  dilaksanakan  dengan prinsip-prinsip Demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.  Untuk  itu  dituntut  kesiapan  Daerah  untuk  meningkatkan  sumber daya  manusia  dan  sumber-sumber  pendukung,  dan  penentu  untuk  bergerak majunya  masyarakat  Daerah  ke  arah  yang  lebih  sejahtera,  dalam  prinsip- prinsip  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Pemerintah  Pusat  tidak  lebih  dari sekedar fasilitator dalam proses-proses itu. Keputusan dan kebijakan yang di ambil  tidak  lagi  tergantung  pada  Pemerintah  Pusat  melainkan  sudah merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  yang  menentukannya,  bukan berdasarkan kehendak atau kepentingan Aparat Pemerintah Pusat semata.
Berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Daerah,  maka pelaksanaan  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  memerlukan  pembiayaan yang  di  tanggung  oleh  Daerah  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  sehingga  perlu  diatur  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004,  dan  setiap  daerah  harus  mampu  menggali  sumber- sumber  keuangan  yang  ada  di  daerahnya  masing-masing,  yang  dimaksud dengan  dana  perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  pada daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Dana  perimbangan  bertujuan  mengurangi  kesenjangan  fisikal antara Pemerintah, Pemerintahan Pusat dan antar Pemerintah Daerah Sejalan dengan  hal  itu  Pemerintah  Daerah  harus  lebih  menekankan  peranan  dan fungsinya  masing-masing  terutama  fungsi  legislatif,  fungsi  pengawasan, maupun  fungsi  anggaran  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Dana Perimbangan terdiri:
a. Dana Bagi Hasil
Dana  Bagi  Hasil  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang  dialokasikan kepada daerah berdasarkan  angka  persentase  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam
rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Bagi  Hasil  ini  bersumber  dari pajak  dan  kekayaan  daerah  dimana  menurut  pasal  11  ayat  1  UU  No.  33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang berasal dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan  Bangunan  (PBB),  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh).
b. Dana Alokasi Umum
Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Dana Alokasi Khusus
Dana  Alokasi  Khusus  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  membantu  mendanai  kegiatan khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  perioritas nasional.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana  yang  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk membantu  membiayai  kebutuhan  khusus,  termasuklah  yang  berasal  dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu :
1. Kebutuhan  yang  tidak  dapat  diperkirakan  dengan  menggunakan  rumus alokasi umum, dan/atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan  Pemerintah  Pusat  ke  daerah  yang  bertujuan  antara  lain  untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional  serta  mengurangi  kesenjangan  laju  pertumbuhan  antar  daerah  dan pelayanan  antar  bidang.  DAK  memainkan  peran  penting  dalam  dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan  prinsip  desentralisasi  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas  bagi penyediaan  pelayanan  dasar  masyarakat  telah  dialihkan  kepada  pemerintah daerah.
Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah  dan  juga  prioritas  nasional  antara  lain:  kebutuhan  kawasan transmigrasi,  kebutuhan  beberapa  jenis  investasi  atau  prasarana, pembangunan  jalan  di  kawasan  terpencil,  saluran  irigasi  primer,  termasuk didalamnya prasarana pemerintahan daerah.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Analisis Data
Analisis  data  dalam  laporan  ini  didasarkan  pada  data  sekunder.  Data sekunder  diambil  dari  statistik  dan  pelaporan  DAK  di  19  Provinsi,  laporan kegiatan,  dokumentasi  program,  dan  semua  bahan  yang  tersedia  di perpustakaan dan juga di unit penyimpan arsip atau data.

## B. Pengolahan Data
Analisis  data  disesuaikan  dengan  keluaran  yang  akan  diperoleh  dari data  sekunder.  Dari  analisis  ini  diharapkan  mampu  memunculkan  alternatif kebijakan,  arahan  strategi,  dan  program-program  dan  skenario  kinerja  serta sistem koordinasi dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Prasarana Pemerintahan kedepan.
Data  lapangan  yang  diperoleh  dari  laporan  daerah  yang  disajikan dalam  bentuk  tabulasi  dan  grafik.  Graﬁk  merupakan  hasil  pengolahan  data yang  dapat  memudahkan  dalam  memahami  data.  Tabulasi  data  adalah penyajian  data  ke  dalam  bentuk  tabel  atau  diagram  untuk  memudahkan pengamatan atau evaluasi.

## C. Daerah Sampel
Untuk  pencapaian  sasaran  dilakukan  evaluasi  dokumen  daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Praspem dengan penetapan lokasi pada 19  provinsi  (yaitu  ;  Aceh,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Sumatera Selatan,  Lampung,  Banten,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Sulawesi  Barat,  Sulawesi  Utara,  Bali, Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,  Maluku,  Maluku  Utara,  dan
Papua).  Penetapan  daerah  sampel  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan teknik purposive sampling .
IV. Analisis  dan  Pembahasan  Implementasi  Dana  Alokasi  Khusus Sub Bidang Prasarana Pemerintahan
A. Arah  dan  Kebijakan  Dana  Alokasi  Khusus  Sub  Bidang Prasarana Pemerintahan
Secara  khusus  maksud  dari  dana  perimbangan,  utamanya  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khsusus  (DAK).  Dana  perimbangan merupakan  pendanaan  daerah  yang  bersumber  dari  APBN  yang  terdiri  atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Menurut  sejumlah  literatur,  dana  perimbangan  memiliki  makna  yang sama  dengan  pendapatan  transfer.  Salah  satu  bentuk  pendapatan  transfer adalah bantuan (grants). Bantuan ( grants ) menjadi sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah di banyak negara. Istilah lain dari grants yang juga seringkali dipergunakan adalah subsidies atau subventions. Terdapat tiga alasan  utama  dari  penggunaan  jenis  bantuan  ini  yakni:  untuk  menambah sumber pendapatan daerah, lalu untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan pendapatan  yang  terbatas  dari  area  tertentu,  dan  untuk  meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya.
Dalam  pasal  285  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah berbunyi;
(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah meliputi:
1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2)  Pendapatan  transfer  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b meliputi:
a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
1. dana perimbangan;
2. dana otonomi khusus;
3. dana keistimewaan; dan
4. dana Desa.
b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
1. pendapatan bagi hasil; dan
2. bantuan keuangan.
Pasal  288  berbunyi,  Dana  perimbangan  terdiri  atas  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  ALokasi  Khusus  (DAK). Kemudian Pasal 292 berbunyi :
(1)   DAK  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  288  huruf  c  bersumber  dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)   Kebijakan  DAK  dibahas  dalam  forum  dewan  pertimbangan  otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat.
(3)   Menteri teknis/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada
kementerian yang menyelenggarakan
perencanaan pembangunan nasional dan kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang keuangan.
(4)   Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dengan  Menteri, kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang keuangan,  dan  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  untuk ditetapkan  dalam  rencana  kerja  Pemerintah  Pusat  sebagai  kegiatan khusus yang akan didanai DAK.
(5)   Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  menjadi  dasar pengalokasian DAK.
(6)   Alokasi  DAK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  per  Daerah ditetapkan  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang keuangan.
Lebih lanjut Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Petunjuk Teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub-Bidang Prasarana  Pemerintahan  Daerah,  Sub-Bidang  Sarana  dan  Prasarana  Satuan Polisi Pamong Praja, Sub-Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, dan Sub-Bidang Transportasi Perdesaan.
Di  dalam  konsideran  Permendagri  No.  85  Tahun  2015  menegaskan bahwa dalam rangka mendorong pembangunan daerah dan sasaran prioritas nasional, diperlukan dukungan penyediaan prasarana pemerintahan di daerah dan  transportasi  perdesaan,  yang  dilaksanakan  melalui  Dana  Alokasi Khusus Sub-Bidang  Prasarana  Pemerintahan  Daerah,  Sub-Bidang  Sarana  Dan Prasarana  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Sub-Bidang  Sarana  Dan  Prasarana Pemadam  Kebakaran,  dan  Sub-Bidang  Transportasi  Perdesaan;  kemudian berdasarkan  Pasal  59  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  tahun  2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi  Khusus  Sub-Bidang  Prasarana  Pemerintahan  Daerah,  Sub-Bidang Sarana  Dan  Prasarana  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Sub-Bidang  Sarana  Dan Prasarana  Pemadam  Kebakaran,  dan  Sub-Bidang  Transportasi  Perdesaan yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri.  Pada  Pasal  2  Permendagri  85 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
(1) DAK yang dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, meliputi:
a. DAK Bidang Prasarana Pemda; dan
b. DAK Bidang Transportasi.
(2)    DAK  Bidang  Prasarana  Pemda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a, terdiri dari:
a. DAK Sub-Bidang Prasarana Pemda;
b. DAK Sub-Bidang Sarpras Satpol PP; dan
c. DAK Sub-Bidang Sarpras Damkar.
Berikut  Dana  Alokasi  Khusus  Sub-Bidang  Prasarana  Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2016  Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota :
TABEL 4.1
DAK Sub-Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
No Nama Daerah Bidang Prasarana Pemda Sub Bidang Prasarana Pemda 1. Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Gayo Luwes Kabupaten Pidie Jaya Kota Subulussalam 3.544,22 2.085,79 4.245,71 4.245,71 5.087,29
2. Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Padang Lawas 5.087,29 4.771,97 3.096,24 2.568,48 1.316,99 3. Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pesisir Selatan 1.826,79 4. Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Meranti 521,85 5. Provinsi Jambi -
No Nama Daerah Bidang Prasarana Pemda Sub Bidang Prasarana Pemda 6. Provinsi Sumatera Selatan
Kota Prabumulih
Kota Pagar Alam Kabupaten Banyuasin Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara 501,72 289,93 3.175,37 3.485,41 635,99
7. Provinsi Bengkulu - - 8. Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Pringsewu Kabupaten Pesisir Barat 445,81 1.408,54 518,41 9. Provinsi DKI Jakarta - - 10. Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan Kabupaten Pangandaran 7.657,70 2.261,40 11. Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Kabupaten Sragen 351,13 7.576,56 12. Provinsi DI Yogyakarta - - 13. Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kabupaten Situbondo 6.295,74 1.968,05
No Nama Daerah Bidang Prasarana Pemda Sub Bidang Prasarana Pemda 14. Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang 1.968,05 15. Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur 344,93 16. Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Mahakam Ulu 433,70 17. Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Utara 1.033,32 967,57 18. Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Buol Kota Palu Kabupaten Sigi Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara 1.227,25 4.955,69 4.353,24 3.851,06 1.960,95 492,25
19. Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto Kota Palopo Kabupaten Pinrang Kabupaten Sinjai Kabupaten Takalar Kabupaten Toraja Utara 592,77 3.022,77 2.209,55 3.858,64 2.769,76 1.686,45
20. Provinsi Sulawesi Tenggara
No Nama Daerah Bidang Prasarana Pemda Sub Bidang Prasarana Pemda Kabupaten Kolaka Utara
Kabupaten Konawe Kepulauan
Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan 297,20 2.553,17 2.439,75 721,94 2.594,93 397,51 21. Provinsi Bali Kabupaten Bangli 1.484,20 22. Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu Kabupaten Lombok Tengah 1.896,79 2.571,33 23. Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor Kabupaten Belu Kabupaten Ende 786,19 1.365,41 398,08 24. Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Barat Daya 536,78 530,50 25. Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Tolikara Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Dogiyai 2.224,10 6.704,31 5.994,26 733,48 26. Provinsi Maluku Utara
Kabupaten Halmahera Barat 2.767,18
No Nama Daerah Bidang Prasarana Pemda Sub Bidang Prasarana Pemda Kabupaten Pulau Taliabu 7.233,29 27. Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang 2.444,12 4.495,14
28. Provinsi Bangka Belitung
29. Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato 2.097,35 30. Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Kepulauan Anambas 1.423,96 31. Provinsi Papua Barat Kabupaten Maybrat Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak 323,02 566,50 2.580,02 32. Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Tengah 2.520,68 33. Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan 5.709,94 446,35
34. Kalimantan Selatan
-
Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  mengatur  bahwa  pengalokasian DAK ditetapkan berdasarkan tiga kriteria yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
(i)   Kriteria  umum  didasarkan  pada  pertimbangan  kemampuan  keuangan pemda dengan prioritas pada daerah yang selisih penerimaan umumnya dengan belanja pegawai nol atau negatif atau berada di bawah rata-rata nasional berdasarkan indeks fiskal neto.
(ii)   Kriteria khusus disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan, seperti  daerah  otonomi  khusus,  dan  karakteristik  daerah,  misalnya daerah pantai, kepulauan, perbatasan, dll.
(iii)   Kriteria  teknis  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  ditentukan  oleh departemen teknis/kementerian negara dengan  menggunakan indikator yang  dapat  menggambarkan  kondisi  sarana  dan  prasarana  pada  setiap bidang.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  atau specific  purpose  grant adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus  (DAK)  dimaksudkan  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang  menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar masyarakat.  Kegiatan  khusus  tersebut  sesuai  dengan  fungsi  yang  telah ditetapkan  dalam  APBN.  Kegiatan  khusus  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah mengutamakan  kegiatan  pembangunan  dan/atau  pengadaan  dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat  dengan  umur  ekonomis  yang  panjang,  termasuk  pengadaan sarana fisik penunjang.
Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang  ditetapkan  setiap  tahun  untuk  mendapatkan  alokasi  Dana  Alokasi Khusus  (DAK).  Dengan  demikian,  tidak  semua  daerah  mendapatkan  alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban
dan  keamanan,  ekonomi,  lingkungan  hidup,  perumahan  dan  fasilitas  umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Daerah tertentu yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  ditentukan  berdasarkan  kriteria  umum,  kriteria  khusus,  dan  kriteria teknis.  Kriteria  umum  berarti  mempertimbangkan  kemampuan  keuangan daerah  dalam  APBD.  Kriteria  khusus  berarti  memerhatikan  peraturan perundang-undangan  dan  karakteristik  daerah.  Kriteria  teknis  merupakan kriteria  yang  ditetapkan  oleh  kementerian  negara  atau  departemen  teknis. Daerah  penerima  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  wajib  menyediakan  Dana Pendamping  sekurang-kurangnya  10%  dari  alokasi  Dana  Alokasi  Khusus (DAK). Dana Pendamping harus dianggarkan dalam APBD, namun bagi daerah dengan  kemampuan  fiskal  tertentu  tidak  diwajibkan  menyediakan  dana pendamping.
Pemberian  Dana  Alokasi  Khsusus  (DAK)  oleh  pemerintah  yang dialokasikan  bagi  daerah  tertentu  bertujuan  untuk  mendanai  kegiatan tertentu  yang  menjadi  prioritas  nasional.  Jadi,  penggunaan  Dana  Alokasi Khsusus  (DAK)  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat,  sehingga  daerah tidak  dapat  membelanjakannya  untuk  kebutuhan  lain.  Daerah  yang memenuhi kriteria pada setiap tahunnya akan diberikan Dana Alokasi Khsusus (DAK).  Penggunaan  dana  tersebut  diutamakan  untuk  proses  pembangunan yang menyangkut infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar  masyarakat.  Dengan  Dana  Alokasi  Khsusus  (DAK)  diharapkan  terjadi pemerataan  dalam  pembangunan,  serta  pelayanan  bagi  masyarakat.  Daerah yang  keuangannya  kurang  mencukupi  akan  terbantu  oleh  Dana  Alokasi Khsusus  (DAK),  sehingga  dapat  meminimalisir  kecemburuan  antardaerah.  Di samping itu pula diharapkan dapat mencapai standar pelayanan minimal bagi setiap  daerah,  karena  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  baik. Oleh  karena  itu,  Dana  Alokasi  Khsusus  (DAK) menjadi sangat  penting  fungsinya  untuk  mencapai  kegiatan  yang  menjadi  program nasional.
Tabel 4.2
Rekapitulasi Umum Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang
Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2016 No. Provinsi Jumlah Kab/Kota Jumlah Alokasi 1 Aceh 5 16.534.070.000 2 Sumatera Utara 5 14.830.970.000 3 Sumatera Barat 1 1.826.790.000 4 Riau 1 521.850.000 5 Kepri 1 1.423.960.000 6 Sumatera Selatan 5 8.088.420.000 7 Lampung 3 2.372.760.000 8 Jawa Barat 2 9.919.100.000 9 Banten 2 6.939.260.000 10  Jawa Tengah 2 7.027.690.000 11  Jawa Timur 2 8.263.800.000 12  Kalimantan Utara 1* 6.156.290.000 13  Kalimantan Barat 1 4.982.370.000 14  Kalimantan Tengah 1 344.930.000 15  Kalimantan Timur 1 433.700.000 16  Sulawesi Utara 2 2.000.890.000 17  Gorontalo 1 2.097.350.000 18  Sulawesi Tengah 6 16.840.446.000 19  Sulawesi Selatan 6 14.128.940.000
20  Sulawesi Barat 1 2.520.680.000 21  Sulawesi Tenggara 6 9.004.500.000 22  Bali 1 1.484.200.000 23  NTB 2 4.468.120.000 24  NTT 4 3.116.180.000 25  Maluku 2 1.067.280.000 26  Maluku Utara 2 10.000.470.000 27  Papua 4 15.656.150.000 28  Papua Barat 3 3.469.540.000 JUMLAH 73 175.520.706.000
B. Isu-Isu  Pokok  Dalam  Penyelenggaraan  Dana  Alokasi  Khusus (Dak) Sub Bidang Sarana Pemerintahan Daerah
a. Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat
Umumnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah didominasi oleh suatu transfer pemerintah pusat dan transfer yang lain, yang diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  menyebabkan pemerintah  daerah  sangat  tergantung  dari  pemerintah  pusat  sehingga kemampuan  daerah  untuk  mengembangkan  potensi  yang  mereka  miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber- sumber  keuangan  yang  potensial,  tetapi  lebih  banyak  disebabkan  oleh kebijakan pemerintah pusat.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dialokasikan  dari  APBN  kepada  daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan  khusus  yang  ditentukan  pemerintah  atas  dasar  prioritas  nasioanal. Kegiatan  khusus  tersebut  sesuai  dengan  fungsi  yang  telah  ditetapkan  dalam APBN.  Kegiatan  khusus  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  mengutamakan kegiatan  pembangunan  dan/atau  pengadaan  dan/atau  peningkatan  dan/atau
perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  pelayanan  dasar  masyarakat  dengan umur ekonomis yang panjang.
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  tidak  bermaksud menggunakan  wewenang  merencanakan  defisit  fiskal,  secara  nasional  selalu diupayakan agar :
1. anggaran  selalu  berimbang,  defisit  anggaran  APBN  &  APBD  tidak  lebih besar dari 3 % PDB NKRI, dan
2. nisbah  utang  pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak  lebih  besar  dari  60  % PDB NKRI.
Seperti  misalnya  terjadi  pemotongan  anggaran  10%  sesuai  Dana Akolasi  Umum  (DAK)  melalui  Surat  Edaran  Menteri  Keuangan  No.  SE- 10/MK.07/2016  tentang  pengurangan/Pemotongan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  Fisik  Secara  Mandiri  Tahun  Anggaran  2016.  Sementara  kebutuhan daerah  terhadap  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terus  meningkat,  khususnya anggaran infrastruktu.

## TABEL 4.3

## PERTUMBUHAN DAK
Uraian 2014 2015 APBN 2016 APBNP  Real* I. Insfrastruktur Ekonomi
1. Melalui Belanja K/L
a.l.  033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
022 Kementerian Perhubungan
018 Kementerian Pertanian
020 Kementerian ESDM
2. Melalui Belanja Non K/L
a.l.  1. VGF (termasuk cadangan
VGF) 2. Belanja Hibah 144,4 118,6 69,3 26,2 1,8 4,0 2,5 - 0,8 280,3 196,8 111,1 59,1 8,9 8,1 6,8 1,2 4,5 247,5 170,3 107,4 44,4 8,1 4,4 4,1 - 3,0 302,6 165,5 101,7 45,5 5,3 4,6 5,3 1,1 4,0
Uraian 2014 2015 APBN 2016 APBNP  Real* 3. Melalui Transfer Daerah dan
Dana Desa
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus
2. Perkiraan Dana Desa untuk infrastruktur
4. Melalui Pembiayaan
a.l.  1. FLPP 2. Penyertaan Modal Negara
14,4
11,9 - 9,0 3,0 4,0 41,0 29,7 8,3 35,7 5,1 28,8 39,1 27,7 8,3 34,1 5,1 28,8 83,4 62,8 18,8 48,3 9,2 38,2 II. Infrastruktur Sosial a.l.  023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 025 Kementerian Agama 8,0 6,6 0,9 6,3 4,3 2,1 5,8 3,9 2,0 6,5 5,3 1,2 III. Dukungan Infrastruktur a.l.  056 PBN 019 Kemenperin 2,1 0,0 0,1 3,7 1,3 0,6 2,9 0,9 0,6 4,4 0,3 0,5 Jumlah 154,6 290,3 256,3  313,5
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016
Resiko  pertumbuhan  DAK  karena  pertambahan  bidang  baru  aloksasi DAK dan risiko kesalahan atau ketidakadilan alokasi. Dengan demikian alokasi DAK  mencakup  :  Bidang  pendidikan,  Bidang  kesehatan  Bidang  jalan, Bidang irigasi, Bidang prasarana pemerintahan, Bidang kelautan & perikanan, Bidang air  bersih,  Bidang  pertanian,  Bidang  lingkungan  hidup,  Bidang  keluarga berencana,  Bidang  kehutanan,  Bidang  perdagangan,  Bidang  sarana  & prasarana  pedesaan,  Bidang  sanitasi,  Bidang  listrik  pedesaa,  Bidang perumahan  dan  pemukiman,  Bidang  keselamatan  transportasi  pedesaan, serta Bidang sarana dan prasarana perbatasan.
C. Belum  Optimalnya  Laporan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  Sub  Bidang  Prasarana  Pemerintahan Daerah
Dalam  penetapan  program  dan  kegiatan  penyelenggaraan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  Pasal  52  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  55  Tahun 2005  menyatakan  bahwa  program  yang  menjadi  prioritas  nasional  dimuat dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  tahun  anggaran  bersangkutan. Sementara  itu,  menteri  teknis  mengusulkan  kegiatan  khusus  yang  akan  di danai  dari  DAK  dan  ditetapkan  setelah  berkoordinasi  dengan  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Keuangan,  dan  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  sesuai  dengan  RKP.  Selanjutnya,  menteri  teknis  menyampaikan ketetapan  mengenai  kegiatan  khusus  tersebut  kepada  Menteri  Keuangan, yang  akan  dipergunakan  oleh  Menteri  Keuangan  untuk  melakukan perhitungan alokasi DAK.
Dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menegaskan  bahwa  Binwas  penyelenggaraan  urusan Pemerintahan  oleh  Daerah  secara  nasional  dikoordinasikan  oleh  Mendagri. Kemudian pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Dana  Perimbangan  berbunyi    bahwa  Menteri  Teknis  menyusun  Petunjuk Teknis  DAK  penggunaan  DAK  yang  dikoordinasikan  oleh  Menteri  Dalam Negeri.  dan  Pasal  60  berbunyi  Bahwa  Daerah  Penerima  DAK  wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD dan Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
Berikutnya di dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  85  Tahun  2015  Tentang  Petunjuk  Teknis Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Sub-Bidang  Prasarana  Pemerintahan Daerah, Sub-Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja, Sub- Bidang  Sarana  dan  Prasarana  Pemadam  Kebakaran,  Dan  Sub-Bidang Transportasi  Perdesaan,  berbunyi  Pasal  2  DAK  yang  dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, meliputi, DAK Bidang Prasarana Pemda dan DAK Bidang Transportasi. Lalu Pasal 3 ayat (1) berbunyi dalam rangka kelancaran koordinasi DAK dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan DAK Kementerian Dalam Negeri.
Pasal  11  ayat  (1)  berbunyi  Gubernur  dan  Bupati/Walikota mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK, dan ayat (2) Hasil  pemantauan  dan  evaluasi  dilaporkan  secara  periodik  triwulanan  dan akhir tahun kepada Menteri melalui Pembina DAK.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  85  Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub-Bidang Prasarana  Pemerintahan  Daerah,  Sub-Bidang  Sarana  dan  Prasarana  Satuan Polisi Pamong Praja, Sub-Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, Dan  Sub-Bidang  Transportasi  Perdesaan,  berbunyi  Pasal  2  DAK  yang dikoordinasikan  Kementerian  Dalam  Negeri,  meliputi,  DAK  Bidang  Prasarana Pemda  dan  DAK  Bidang  Transportasi  berbeda  dengan  Petunjuk  Teknis Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Sub-Bidang  Prasarana  Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  103  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015.
Pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  103 Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, mengenai pengawasan pada pasal 20 ayat  (2)  berbunyi  Penyimpangan  dalam  pelaksanaan  DAK  yang  tidak  sesuai dengan Petunjuk Teknis dikenakan sanksi berupa :
a.  Tidak  diusulkan  untuk  mendapatkan  alokasi  DAK  pada  tahun berikutnya
b.  Mengganti  seluruhnya  atau  sebagian  anggaran  yang  tidak sesuai dengan pelaksanaannya melalui APBD.
Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  85  Tahun  2015  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi Khusus Sub-Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, Sub-Bidang Sarana dan Prasarana  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Sub-Bidang  Sarana  dan  Prasarana Pemadam Kebakaran, Dan Sub-Bidang Transportasi Perdesaan, tidak memuat ketentuan  khusus  mengenai  pengawasan  seperti  halnya  petunjuk  teknis sebelumnya.
Di  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 85  Tahun  2015,  Pasal  12  berbunyi  :  pengawasan  terhadap  pelaksanaan
kegiatan  dan  pengelolaan  keuangan  DAK  dilakukan  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  sebelumnya  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  103  Tahun  2014,  memuat tegas dalam Pasal 20 ayat (1) berbunyi : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan  dan  pengelolaan  keuangan  DAK  dilakukan  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sama  seperti  isi  pada  pasal  12  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015. Sedangkan kriteria  sanksi  tidak  dimuat  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 seperti yang termuat pada pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014.
Dengan  demikian  dapat  diasumsikan  bahwa  daerah  yang  menerima Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Sub  Bidang  Prasarana  Pemerintahan  Daerah Tahun  Anggaran  2016,  yang  melalaikan  bahkan  mengabaikan  pelaporan triwulan dalam melaksanakan DAK tidak sesuai dengan petunjuk teknis, maka tidak  ada  ketentuan  sanksi  yang  mengikat  secara  hukum  dan  administrasi sehingga  daerah  tidak  memiliki  beban  psikologis  dan  beban  administratif dalam melaksanakan pelaporan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dengan demikian, untuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang  Prasarana  Pemerintahan  Daerah  berikutnya  memuat  ketentuan  yang mengatur  tentang  pengawasan  secera  rinci  agar  pelaporan  penyenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah lebih optimal, transparan dan profesional.
Untuk pendanaan pembangunan yang berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus),  meskipun  proporsinya  terhadap  keseluruhan  dana  perimbangan masih  kecil  munculnya  berbagai  perspektif  dan  kendala  akhir-akhir  ini  perlu dikaji  secara  sistematik  dan  direspon  dengan  kebijakan  yang  lebih  selaras serta  efektif.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  bagi  daerah  tertentu,  terutama daerah-daerah  yang  memiliki  kemampuan  fiskal  rendah  dan  sebagian  besar Dana Alokasi Umum (DAU)-nya terpakai untuk gaji pegawai dan belanja rutin lainnya, DAK (Dana Alokasi Khusus) masih tetap menjadi sumber pembiayan pembangunan yang penting. Alasan utamanya adalah bagaimana pemerintah daerah  akan  memaksimalkan  pelayanan  publik  sementara  infrastruktur penunjang kurang efektif.

## IV. PENUTUP
Tujuan  pengalokasian  Dana  Akolasi  Khusus  (DAK)  antara  lain  adalah untuk  meningkatkan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  fisik  yang  menjadi prioritas  nasional  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  guna menyerasikan laju pertumbuhan antardaerah serta pelayanan antar sektor.
Pemerintah  pusat  memangkas  Dana  Akolasi  Khusus  (DAK)  melalui
Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-10/MK.07/2016 tentang pengurangan/Pemotongan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik  Secara  Mandiri Tahun  Anggaran  2016  yang  ditetapkan  pada  8  April  2016  di  seluruh Kementerian  dan  Kabupaten  di  Indonesia,  karena  adanya  perubahan  asumsi makro dan target penerimaan negara, sebagai dampak ekonomi domestik dan global.
Rancangan  Perubahan  APBN  Tahun  Anggaran  2016   tersebut mencakup  penurunan  target  Penerimaan  Negara  dan  pengurangan  Belanja Negara, baik Belanja Pamerintah Pusat (khususnya Belanja
Kementerian/Lembaga),  maupun  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa. Rancangan  Perubahan  APBN  Tahun  Anggaran  2016  tersebut  diajukan Pameriritah  kepada  DPR  Rl  yang  dibahas  pada  bulan  Mei  Tahun  2016. Rencana  penurunan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  akan  dibebankan pada  pengurangan/pemotongan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik  dengan mengurangi/memotong  secara  mandiri  ( self  blocking )  sebesar  minimal  10%
(sepuluh  persen)  dari  total  pagu  alokasi  Dana  Akolasi  Khusus  (DAK)  Fisik Tahun Anggaran 2016.
Dalam  APBN  2016,  Dana  Transfer  Khusus  (DTK)  dialokasikan  Rp. 208,91  trilun.  Dari  pagu  tersebut,  alokasi  DAK  Fisik  Rp.  85,44  triliun. Sementara  alokasi  DAK  Non  Fisik  senilai  Rp.  123,48  triliun.  DAK  Fisik  terdiri atas  DAK  Reguler  Rp.  55,1  triliun,  DAK  Infrastruktur  dan  Publik  Daerah  Rp. 27,5 triliun, dan DAK Afirmasi Rp. 2,8 triliun.
Kebijakan  pemerintah  pusat  yang  melakukan  pemotongan  Dana Akolasi  Khusus  (DAK),  berpengaruh  pada  program  pembangunan  yang tertuang  di  APBD  khususnya  dari  sektor  pendapatan  daerah.   Akibat pengurangan  dana  tersebut,  anggaran  untuk  pembangunan  infrastruktur  di
beberapa  SKPD  yang  dananya  bersumber  dari  Dana  Akolasi  Umum  (DAK) juga akan ikut dipangkas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Dumairy. 2006. Perekonomian Indonesia . Erlangga. Jakarta.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. Ekonomi Publik . BPFE. Yogyakarta. 2002.
Rahayu, Ani Sri, Pengantar Kebijakan Fiskal , Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Yani,  Ahmad.  2009. Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah di Indonesia . Rajawali Pers. Jakarta.
Yustika, Ahmad Erani, ed . 2008. Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris . Bayumedia. Malang.

## Jurnal:
Brixi,  H.  P.  (2001). Government  Contingent  Liabilities  :  A  Hidden  Risk  To Fiscal  Stability .  Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial Management , 13 (4), 582-625.
Brixi,  H.  P.,  &  Mody,  A.  (2002). Dealing  With  Government  Fiscal  Risk  :  An Overview .  In  H.  P.  Brixi,  &  A.  Schick  (Eds.),  Government  at  Risk, Contingent  Liabilities  and  Fiscal  Risk  (pp.  21-58).  Washington,  D.C.:
World Bank and Oxford University Press.
Cottarelli,  C.  (2014). Fiscal  Sustainability  And  Fiscal  Risk  :  An  Analytical Framework . In C. Cottarelli, P. Gerson, & A. Senhadji (Eds.), Post-crisis
Fiscal Policy (pp. 15-30). London: MIT and IMF.

## Peraturan Perindang-undangan:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan  Presiden  No.  137  Tahun  2015  Tentang  Rincian  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2009  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Dana  Alokasi    Khusus  di  Daerah,  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  59  Tahun 2010.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2015  tentang  Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  85  Tahun  2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub-Bidang Prasarana  Pemerintahan  Daerah,  Sub-Bidang  Sarana  dan  Prasarana Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Sub-Bidang  Sarana  dan  Prasarana Pemadam Kebakaran, dan Sub-Bidang Transportasi Perdesaan.