## IMPLEMENTASI PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN
Riska Wijayanti 1 , Siti Malikhatun Bariyah 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  implementasi  pengaturan jaksa  pengacara  negara  dalam  penanganan  perkara  kepailitan,  dan  perlindungan hukum  bagi  kreditor  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Pengacara  Negara  (JPN).  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yang  menganalisis peraturan perundang-undangan  yang dikonsepsikan  sebagai  aturan-aturan  yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga  yang berwenang. Berdasarkan penelitian bahwa dalam praktik JPN telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah perlindungan hukum  yang  bersifat  preventif.  Selain  itu,  JPN  dapat  meminta  keterangan  kurator terkait  penempatan  kreditor  yang  diwakili  ke  dalam  suatu  daftar  serta  menegaskan adanya  hak  untuk  didahulukan.  Mengingat  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  kasus perdata termasuk kepailitan bertindak atas nama Negara atau pemerintah, maka Jaksa Pengacara  harus  mengupayakan  agar  kreditor  yang  diwakili,  dalam  hal  ini  Negara atau pemerintah mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan.
Kata kunci : Implementasi Pengaturan, Jaksa Pengacara Negara, Penanganan Perkara Kepailitan
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## A. Latar Belakang Masalah
UU  No.  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan dan  Penundaan Kewajiban    Pembayaran    Utang, khususnya  Pasal  2  ayat (2) memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan    pernyataan  pailit demi
kepentingan umum.
Implementasi  di  lapangan,  Jaksa yang  menangani  perkara  perdata, termasuk  perkara  Kepailitan  ialah Jaksa Pengacara Negara.
Kejaksaan  lebih  dikenal  dengan Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) dalam  penegakan  Hukum  Pidana, namun  UU  No.  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  memberikan kewenangan  pada  Jaksa  untuk melaksanakan
tugas dan wewenangnya  di    bidang    Perdata
dan Tata  Usaha  Negara , sehingga kemudian  dikenal   dengan  istilah
Jaksa Pengacara Negara (JPN).
JPN dalam penanganan perkara  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara  selama  ini  dirasa  kurang mampu  melaksanakan  perannya secara  maksimal.  Hal  tersebut disebabkan  karena  sejak  awal fokus  Kejaksaan  ialah  di  bidang Pidana.    Salah    satu    peran    JPN yang dinilai  maksimal  selama  ini adalah  dalam  hal  mengejar  harta koruptor.    JPN  dapat  ikut  serta dalam    penggabungan    ganti    rugi. Saat  perkara  Pidananya  berjalan, JPN  bisa  mengajukan  perkara Perdata,  sehingga  saat  terdakwa perkara  Pidana  diputus  pengadilan bersalah, otomatis gugatan Perdatanya berjalan. 3 Persoalannya sekarang  adalah  apabila  dalam  hal
3 Rakyat  Merdeka  Online, Tahun  ini Kejaksaan  Cuma  Tuntasin  64  Perkara Perdata.  Banyak  Kasus  Mangkrak  di Pengadilan .  <http:  //www.rmol.co>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2011.
penanganan perkara kepailitan dimana  ini  murni  perkara  Perdata, maka  JPN  harus  bertindak  seperti apa.
Berdasarkan  alasan  inilah, penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai pertama , bagaimana implementasi pengaturan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penanganan  perkara  Kepailitan?
Kedua, bagaimana  perlindungan hukum bagi kreditor yang
diberikan  oleh  Jaksa  Pengacara Negara (JPN)?

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif, yang menganalisis
peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai
aturan-aturan  yang  telah  diterima sebagai  aturan  yang  sah  karena
dikeluarkan  oleh  lembaga  yang berwenang. Data yang dikaji adalah  data  sekunder  yang  berupa bahan-bahan  hukum  yaitu  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  dan  jenis  penelitian  ini termasuk  dalam  jenis  penelitian kepustakaan ( library research ) yang disajikan secara deskriptif

## C. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum tentang

## Kepailitan
Kepailitan  pada  dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberi  suatu  solusi  terhadap para  pihak  apabila  Debitor
dalam keadaan berhenti membayar utang kepada Kreditor. Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang telah memberikan definisi
mengenai  Kepailitan,  yaitu  sita umum  atas  semua kekayaan
Debitor Pailit  yang pengurusan dan  pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan  Hakim  Pengawas.
(Pasal  1  Angka  1,  Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sudargo Gautama 4 menyatakan bahwa suatu putusan pernyataan pailit merupakan sita umum terhadap debitor  (tidak  menyebabkan debitor di bawah pengampuan), kecuali  harta  kekayaan  yang disita  menjadi  harta pailit  dan berada pada kekuasaan kurator. Bentuk  kekuasaan kurator  ini
4 Sudargo Gautama, 1998, Komentar Atas Kepailitan Baru untuk Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.
bersifat sementara karena keadaan  harta  pailit  dapat berakhir.  Setelah  penyelesaian atas  segala  utang  debitor  yang dilakukan  dalam  perkara  pailit maka  berakhirlah  kekuasaan kurator  dan  debitor  mendapat kembali  hak  untuk  mengelola usahanya.
Pada  Pasal  2  Undang- Undang Kepailitan disebutkan:
(1) Debitor  yang  mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya  satu  utang  yang telah  jatuh  tempo  dan dapat  ditagih,  dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun  atas  permohonan satu atau lebih kreditornya.
(2) Permohonan  dapat  juga diajukan  oleh  Kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam Penjelasan Pasal  2  Ayat  (1)  dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan  kreditor  dalam  ayat ini ialah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun  kreditor  preferen.
Kreditor separatis ialah kreditor  pemegang  gadai,
hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas  kebendaann  lainnya, kreditor preferen ialah kreditor  yang  didahulukan pembayarannya  atas  semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya, kreditor konkuren ialah semua kreditor atau penagih berdasarkan  piutang  tanpa ikatan tertentu. 5 Khusus mengenai  kreditor  separatis dan kreditor preferen mereka  dapat  mengajukan permohonan pernyataan
pailit  tanpa  kehilangan  hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor  dan  haknya  untuk didahulukan.
Ketentuan Pasal 2
Ayat (1) di  atas menyatakan bahwa  syarat  untuk  dapat dinyatakan pailit ialah apabila debitor telah berhenti membayar
utangnya, bukan karena tidak  sanggup.  Dengan  kata lain,  berhenti  karena  debitor tidak  berkeinginan  untuk membayar
utangnya.
5 Syamsudin  Sinaga,  2012, Hukum  Kepailitan Indonesia , Jakarta, Tatanusa, hlm 16
Prosedur  untuk  memohon pernyataan pailit bagi debitor  pada  dasarnya  tidak diatur dalam Undang- Undang  Kepailitan,  namun jika debitor memohon sendiri  tetang  pernyataan dirinya  sebagai  pailit,  ada kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip  suatu  itikad  tidak baik pada debitor. Sebaliknya,  apabila  kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada. Dengan kata lain, permohonan  kreditor  harus memang nyata-nyata
mempunyai  tagihan  kepada
debitor. 6 Menurut Pasal 1 Angka  1  Undang-Undang Kepailitan disebutkan
bahwa  pihak-pihak yang
dapat  meminta  pernyataan pailit  ialah:  debitor,  seorang atau  lebih  kreditor,  Jaksa,
Bank Indonesia, dan Bapepam.  Pernyataan  pailit
dapat dimohonkan oleh salah  seorang  atau  lebih kreditor,  debitor  atau  Jaksa untuk  kepentingan  umum. Kepailitan tidak membebaskan seseorang
yang  dinyatakan  pailit  dari kewajiban  untuk  membayar utangutangnya.
6 Adrian  Sutedi,  2009, Hukum  Kepailitan ,  Bogor,
Ghalia Indonesia, hlm 25
2. Kedudukan  Jaksa  Pengacara Negara  dalam  Penanganan Perkara Kepailitan. Terdapat tiga kewenangan  Jaksa  Pengacara Negara  dalam Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang, yaitu: a. Berdasarkan  Pasal  2  Ayat (2),  Undang-Undang  No.  37 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada Kejaksaan demi kepentingan
umum,  untuk  mengajukan permohonan  Kepailitan  bagi debitor  yang  tidak  mampu membayar  utangnya  kepada kreditor  yang  telah  jatuh waktu  penagihannya.  Lebih
lanjut dijelaskan dalam
penjelasan  Undang-Undang
tersebut,  Kejaksaan  dapat mengajukan permohonan pailit  dengan  alasan  untuk kepentingan  umum  dalam hal  debitor  tidak  mampu membayar  utangnya  kepada kreditor  hingga  jatuh  waktu penagihan yang telah ditentukan  dan  tidak  ada
pihak yang mengajukan permohonan pailit.
“Kepentingan  Umum”  yang dimaksud  dalam  Pasal  2 Ayat  (2)  tersebut  ialah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: 1) Debitor melarikan diri;
2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha  Milik  Negara  atau badan  usaha  lain  yang menghimpun  dana  dari masyarakat; 4) Debitor mempunyai utang  yang  berasal  dari penghimpunan  dana  dari masyarakat luas; 5) Debitor  tidak  beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah  utang  piutang yang  telah  jatuh  waktu; atau 6) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan  kepentingan umum. b. Berdasarkan Pasal 10, selama putusan atas permohonan pernyataan
pailit belum diucapkan,
maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan
kepada pengadilan untuk:
1) meletakkan  sita  jaminan terhadap  sebagian  atau seluruh kekayaan debitor; atau 2) menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi: a) pengelolaan usaha debitor; dan
b) pembayaran  kepada kreditor,  pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam
Kepailitan merupakan wewenang Kurator.
c. Berdasarkan  Pasal  93  Ayat
(2), Jaksa yang ditunjuk oleh
Hakim Pengawas dapat melakukan penahanan terhadap debitor Pailit berdasarkan  perintah  dari Pengadilan  dengan  putusan pernyataan pailit. Kewenangan Jaksa Pengacara  Negara  dalam Undang-Undang  Kepailitan tersebut  kemudian  diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun 2000  tentang  Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, khususnya  pada  Pasal  1  dan Pasal 2. Pasal 1: “Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan
pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum.”
Pasal 2:
(1) Permohonan  pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan  Niaga  di daerah tempat kedudukan hukum debitor. (2) Kejaksaan dapat mengajukan permohonan  pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:
a) Debitor mempunyai 2  (dua)  atau  lebih
kreditor  dan  tidak
membayar
sedikitnya  1  (satu)
utang  yang  telah jatuh  waktu  dan dapat ditagih; dan b) tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dari ketentuan tersebut di atas,  maka  Kejaksaan  dapat mengajukan permohonan pernyataan  pailit  atas  inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat,
lembaga,  Instansi  Pemerintah, dan  badan  lain  yang  dibentuk
oleh Pemerintah seperti Komite
Kebijakan  Sektor  Keuangan. Jaksa dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penegakan  hukum  Kepailitan selain berpedoman pada Undang-Undang Kepailitan juga berpedoman pada
peraturan-peraturan  lain  yang kemudian  peraturan  tersebut pada akhirnya turut mendukung Jaksa  dalam  penegakan  hukum
khususnya di bidang Kepailitan,  seperti  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, khususnya pada Pasal  30  yang  menyatakan bahwa  di  bidang  Perdata  dan Tata  Usaha  Negara,  Kejaksaan dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan untuk  dan  atas  nama  negara atau pemerintah; Peraturan Presiden  Nomor  38  Tahun 2010  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal  24  yang  menyatakan bahwa  Jaksa  Agung  Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara  memiliki  kewenangan untuk  melaksanakan  tugas  di
bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,  lingkup  tugas  tersebut ialah penegakan hukum, bantuan  hukum,  pertimbangan hukum  dan  tindakan  hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di  bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan  kekayaan  negara, menegakkan kewibawaan
pemerintah  dan  negara  serta memberikan  pelayanan  hukum
kepada  masyarakat;  dan  lain- lain.
D. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara
dalam  Penanganan  Perkara Kepailitan.
Berdasarkan UU No. 37 Tahun  2004,  terdapat  3  (tiga) kewenangan JPN, yaitu:
a. Memberi kewenangan kepada  Kejaksaan  demi kepentingan  umum,  untuk mengajukan permohonan Kepailitan  bagi    debitor yang    tidak    mampu membayar utangnya kepada kreditor  yang  telah jatuh waktu penagihannya. Lebih lanjut  dijelaskan    dalam penjelasan Undang- Undang tersebut, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan
pailit  dengan  alasan  untuk
kepentingan  umum  dalam hal    debitor    tidak    mampu
membayar utangnya kepada    kreditor    hingga
jatuh    waktu  penagihan yang  telah  ditentukan  dan tidak    ada    pihak    yang mengajukan    permohonan pailit  (Pasal  2  ayat  (2)).
“Kepentingan Umum” yang dimaksud ialah kepentingan  bangsa    dan Negara dan/atau kepentingan    masyarakat luas, misalnya: 1) Debitor melarikan diri; 2) Debitor  menggelapkan bagian dari harta kekayaan; 3) Debitor mempunyai utang  kepada  Badan Usaha  Milik  Negara
atau  badan  usaha  lain
yang menghimpun dana dari masyarakat; 4) Debitor mempunyai utang  yang  berasal  dari penghimpunan dana
dari masyarakat luas;
5) Debitor  tidak  beritikad baik    atau    tidak kooperatif dalam menyelesaikan  masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan  kepentingan umum.
b. Selama    putusan    atas permohonan pernyataan pailit    belum    diucapkan, maka    Kejaksaan    dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
1) meletakkan sita
jaminan terhadap sebagian    atau    seluruh kekayaan debitor; atau 2) menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi; 3) pengelolaan usaha debitor; dan 4) pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan  debitor  yang dalam Kepailitan merupakan  wewenang Kurator. Hal  ini  diatur  pada  Pasal 10. c. Berdasarkan  Pasal  93  Ayat (2),  Jaksa  yang  ditunjuk oleh Hakim Pengawas dapat melakukan penahanan terhadap debitor Pailit  berdasarkan  perintah dari Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit.
Untuk  melihat  lebih jauh tentang implementasi pengaturan JPN dalam penanganan  perkara  kepailitan, maka  dalam  penelitian  ini penulis  memberikan  contoh perkara No.  07/Pailit/2010/PN. Niaga/Surabaya, yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dimana dalam perkara  ini  JPN bertindak    selaku  kreditor  lain III yang mewakili Dinas
Pendapatan  Kota  Banjarmasin. Sesuai    dengan    ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun  2004 Pasal 30 Ayat (2) bahwa JPN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk
menangani    perkara    kepailitan
tersebut  harus  disertai  dengan
Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hasil penelitian  penulis  di  lapangan, JPN menjalankan kewenangannya dalam menangani  perkara  kepailitan telah  sesuai  dengan  prosedur peraturan  perundang-undangan dan  peraturan-peraturan  yang berlaku terkait dengan penanganan  perkara  kepailitan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis  yang  berkaitan  dengan pengaturan JPN dalam menangani  perkara  kepailitan. Sejauh penelitian penulis, kendala  yang  dihadapi  oleh
JPN  dalam  menangani  perkata
kepailitan  dapat  diselesaikan secara baik. Beberapa kekurangan terkait kewenangan JPN  dalam  menangani  perkara kepailitan juga penulis temukan  dalam  rumusan  UU No. 37 Tahun 2004, antara lain yaitu:
a. Ketidak  sinkronan  dalam Alinea 11 Penjelasan
Umum  UU  No.  37  Tahun 2004  dengan  implementasi di  lapangan  serta  Perja  No. 040/A/J.A/12/2010,  seperti yang    telah    penulis uraikan    di  atas,  dimana dalam Alinea 11 Penjelasan Umum  UU  No.  37  Tahun
2004 memberikan kewenangan    pada    JPU untuk mengajukan permohonan    pernyataan pailit, sedangkan
implementasi    di  lapangan dan Perja No. 040/A/J.A/12/2010 yang
mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah JPN.
b. Pasal  2  Ayat  (2)  tidak memberikan penjelasan mengenai  batasan  spesifik “kepentingan umum” dalam  hal  JPN  mengajukan permohonan pernyataan pailit. c. Pasal 10 mengenai permohonan  sita  jaminan. Sita jaminan pada dasarnya bertujuan  untuk  menjamin hak  dan  tuntutan  kreditor serta mencegah debitor beritikad buruk. Permohonan  sita  jaminan seharusnya disertai persangkaan yang beralasan.  Hal  ini  berarti bahwa Pemohon sita jaminan perlu membuktikan kebenaran dari persangkaan. 7 d. Pasal 93 mengenai pelaksanaan penahanan debitor oleh Jaksa. UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur  megenai  Jaksa yang mana yang seharusnya melakukan penahanan,  apakah  JPU
atau  JPN.  Perlu  diketahui bahwa  JPN  tidak  diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan. Kewenangan melakukan penahanan diberikan
kepada  JPU, sesuai dengan Pasal  30  Ayat  (1)  dan
7 Mochamad Dja’is & Koosmargono, 2007,
Membaca dan Mengerti HIR , Semarang, Oetama, hlm 270.
KUHAP  Pasal  14  huruf  c dan  j  UU  No.  16  Tahun 2004.
2. Perlindungan  hukum  bagi
kreditor  yang  diberikan  oleh Jaksa Pengacara Negara.
Berdasarkan Undang- Undang  No.  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang,    demi melindungi  hak-haknya,  maka
kreditor    dapat    melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Berdasarkan    Pasal    10
Ayat    (1)    JPN    dapat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk: 1) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian    atau    seluruh kekayaan debitor. 2) menunjuk kurator
sementara
untuk mengawasi:
a) pengelolaan  usaha
Debitor; dan
b) pembayaran  kepada
Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam
Kepailitan merupakan wewenang Kurator.
b. Berdasarkan  Pasal  11  ayat (3)  JPN  terhadap  putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat
mengajukan  upaya  hukum kasasi ke MA.
c. Berdasarkan Pasal 121
Ayat  (2),  JPN  sebagai wakil  dari  kreditor  dapat meminta  keterangan  dari
debitor pailit mengenai hal-
hal yang dikemukakan
melalui hakim pengawas.
d. Berdasarkan Pasal 124 Ayat  (2),  JPN  sebagai wakil  dari  kreditor  yang namanya  tercantum  dalam daftar piutang dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai  tiap  piutang  dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang,    adanya    hak untuk    didahulukan,    hak untuk    menahan  suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator. Menurut  Philipus  M.
Hadjon,  perlindungan  hukum bagi  rakyat  meliputi  dua  hal,
yakni: 8
a. Perlindungan Hukum Preventif,    yakni      bentuk perlindungan hukum
dimana    kepada    rakyat diberi    kesempatan    untuk mengajukan keberatan
atau  pendapatnya  sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif; b. Perlindungan
Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan
hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa Berdasarkan  uraian  di  atas upaya  hukum  JPN  dalam
melindungi kreditornya merupakan upaya
perlindungan  hukum    yang
8 Phillipus  M.  Hadjon,  1987,  Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia,  Surabaya,  PT.  Bina  Ilmu, hlm. 2
bersifat preventif.
JPN dalam bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara bertindak baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan untuk  dan  atas  nama  Negara
atau    pemerintah.  Berdasarkan penelitian,  JPN  mengajukan permohonan intervensi pernyataan    pailit    lantaran debitor    tidak    memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan pajak/retribusi  yang  telah  jatuh tempo kepada Dinas Pendapatan Kota  Banjarmasin. Pajak  merupakan  utang  yang timbul  karena  undang-undang, sehingga  utang  pajak  sudah dehatusnya memiliki kedudukan istimewa untuk didahulukan. Berikut  ini  ialah
dasar  hukum    utang    pajak
sebagai  utang   yang  memiliki kdudukan istimewa untuk didahulukan:
a. Pasal  1137  KUH  Perdata yang  menyatakan  bahwa hak dari kas Negara, kantor lelang  dan  lain-lain  badan umum  yang  dibentuk  oleh pemerintah, untuk didahulukan tertibnya melaksanakan  hak  itu,  dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus  mengenai  hal-hal itu.
b. Pasal 21 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983
tentang
Ketentuan  Umun  dan  Tata Cara Perpajakan  yang telah diubah  dengan  UU  No.  9 Tahun  1994,  menyatakan
bahwa hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu  lainnya,  kecuali terhadap  hak  mendahulu seperti: 1) biaya perkara yang disebabkan karena suatu penghukuman untuk  melelang  suatu barang bergerak maupun tak bergerak; 2) biaya    yang    telah dikeluarkan untuk menyelamatkan    suatu barang; 3) biaya    perkara,    yang disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan 4) tagihan seorang komisioner. Selain berkaitan dengan    utang    yang    timbul karena undang- undang, terdapat    pula    utang    buruh yang    memiliki    hak    istimewa untuk    didahulukan.  Dasar hukum  utang  buruh  memiliki
hak istimewa untuk didahulukan ialah sebagai berikut:
a. Pasal  1149  KUH  Perdata menempatkan  upah  buruh sebagai  hak  istimewa  atas benda    bergerak  dan  tidak bergerak    pada  umumnya  ( general  statutory  priority right ).
b. Pasal  39  Ayat  (2)  UU  No. 37 Tahun 2004 memasukkan  upah  buruh dalam  harta  pailit  setelah pernyataan pailit
diucapkan.
c. Pasal  95  Ayat  (4)  Undang- Undang No. 13 Tahun 1993 tentang Ketenagakerjaan, yang    menyatakan    bahwa dalam    hal  perusahaan
dinyatakan    pailit    atau
dilikuidasi    berdasarkan
peraturan perundang- undangan  yang  berlaku, maka  upah  dan  hak-hak lainnya  dari  pekerja/buruh merupakan    utang    yang didahulukan
pembayarannya. Dalam kepailitan terdapat  banyak  kepentingan yang terlibat. Selain, kepentingan  kreditor  terdapat pula  kepentingan  masyarakat
yang  perlu  dilindungi,  antara lain: 9
9 Syamsudin  M  Sinaga,  2012, Hukum  Kepailitan Indonesia , Jakarta, Tatanusa, hlm. 47
a. Negara    yang    hidup    dari pajak    yang    dibayar debitor    yang  digunakan untuk    pembangunan    guna mensejahterakan masyarakat,
b. Masyarakat yang
memerlukan kesempatan kerja dari debitor,
c. Masyarakat  yang  memasok barang  dan  jasa  kepada debitor,
d. Masyarakat
yang tergantung  hidupnya  dari pasokan  barang  dan  jasa debitor, baik mereka selaku konsumen atau pedagang, e. Para  pemegang  saham  dari perusahaan  debitor,  apalagi bila  perusahaan  tersebut perusahaan public,
f. Masyarakat penyimpan
dana  di  bank,  apabila  yang
dipailiitkan bank,
g. Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank, akan mengalami kesulitan  apabila  banknya dinyatakan pailit. Untuk melindungi kepentingan  masyarakat  atas tindakan  debitor  yang    tidak kooperatif,    maka    Kejaksaan dapat mengajukan permohonan    pailit    terhadap debitor    untuk    kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.
37  Tahun  2004.  JPN  dalam melaksanakan  kewenangannya mewakili Negara atau pemerintah.    Oleh  karena  itu, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan adanya hak istimewa untuk didahulukan bagi Negara
dalam UU No. 37 Tahun 2004. UU  No.  37  Tahun  2004  juga perlu mendefinisikan mengenai hak  istimewa  dan  golongan kreditor  yang  termasuk  dalam hak istimewa. Berdasarkan penelitian penulis, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum mempunyai alasan  yang  terkait  dengan utang  yang  timbul  karena undang-undang yaitu pajak dan upah buruh sebagai utang harta pailit. Oleh karena itu, sebaiknya  pajak  sebagai  utang yang  timbul  karena  undang- undang dan upah buruh sebagai utang  harta  pailit  dirumuskan dalam    UU    No.    37  Tahun 2004  sebagai  kreditor  yang memeliki  hak  istimewa  untuk didahulukan.  Dalam  kepailitan
terdapat  banyak  kepentingan yang terlibat. Selain kepentingan  kreditor  terdapat pula  kepentingan  masyarakat yang  perlu  diperhatikan,  oleh karena  itu  seyogianya  Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan  pernyataan  pailit juga turut mempertimbangakan kepentingan  masyarakat  terkait dengan permohonan pernyataan pailit tersebut. E. Simpulan Berdasarkan  praktik  di  lapangan JPN telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan  yang  diberikan  oleh Undang-Undang  No.  37  Tahun 2004. Perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh    Jaksa  Pengacara Negara    ialah    perlindungan hukum    yang    bersifat    preventif.
Selain  perlindungan  hukum  yang bersifat  prefentif  tersebut  di  atas, Jaksa  Pengacara  Negara  dapat meminta keterangan kurator terkait penempatan kreditor  yang  diwakili ke  dalam  suatu  daftar  serta menegaskan  adanya  hak  untuk didahulukan. Mengingat Jaksa
Pengacara  Negara  dalam  kasus
perdata termasuk kepailitan bertindak  atas  nama  Negara  atau pemerintah,  maka  Jaksa  Pengacara harus  mengupayakan  agar  kreditor yang  diwakili,  dalam  hal  ini
Negara atau pemerintah mendapatkan  hak  istimewa  untuk didahulukan.

## Daftar Pustaka
Dja’is,  Mochamad  &  Koosmargono, 2007, Membaca  dan  Mengerti  HIR ,

## Semarang: Oetama
M. Hadjon, Phillipus, 1987,
Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat
Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu
M.  Sinaga,  Syamsudin,  2012, Hukum
Kepailitan
Indonesia , Jakarta:
Tatanusa
Rakyat  Merdeka  Online, Tahun  ini
Kejaksaan  Cuma  Tuntasin  64
Perkara  Perdata.  Banyak  Kasus
Mangkrak  di  Pengadilan .  <http: //www.rmol.co>,  diakses  pada tanggal 14 Agustus 2011