Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
Strategi  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia  dalam  Menjaga  Stabilitas  Neraca Perdagangan di Tengah Pandemi Covid-19
Natsha Nabilla 1 natshanabilla@gmail.com 1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia DOI: 10.22219/sospol.v7i2.15925

## Abstract
Since first appearing in the city of Wuhan, China, COVID 19 has been declared by the World Health Organization (WHO) as a world health emergency. For Indonesia, COVID 19 pandemic has caused the trade balance deficit to 344.7 million USD as of April 2020. This situation has made Indonesia need a new strategy in maintaining trade traffic flows both domestically and internationally. This paper will discuss a new strategy in Indonesia's economic diplomacy as an instrument to increase international trade and investment. This paper will also limit the research during President Joko Widodo's administration both before and during the COVID-19 pandemic. Furthermore, in the discussion, we will use  the  concept  of  strategic  diplomacy  strategies  for  developing  countries  by Kishan S. Rana. Based on the research, it was found that some of Indonesia's strategies before COVID 19 started experiencing difficulties to increase trade balance. As a result, Indonesia started to adopt a new strategy that was in line with the conditions at the time of the COVID 19 pandemic. Even so, in general, the  strategy  used  still  includes  4  stages,  namely  Economic  Salesmanship, Networking, Image Branding / Promotion, and Regulation Management.

## Abstrak
Sejak  pertama  kali  muncul  di  kota  Wuhan,  Tiongkok,  COVID  19  telah diumumkan  oleh  World  Health  Organization  (WHO)  sebagai  suatu  darurat kesehatan dunia. Bagi Indonesia pandemi COVID 19 telah menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit sejumlah 344,7 juta USD per April 2020. Situasi akibat  pandemi  COVID  19  membuat  Indonesia  membutuhkan  strategi  baru dalam menjaga arus lalu lintas perdagangan baik domestik maupun internasional. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai strategi baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia  sebagai  instrumen  dalam  meningkatkan  perdagangan  dan  investasi internasional. Tulisan ini juga akan membatasi penelitian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo baik sebelum maupun pada saat pandemi COVID-19. Adapun  dalam  pembahasannya  akan  digunakan  konsep  tahapan  strategi diplomasi  ekonomi  negara  berkembang  dari  Kishan  Rana.  Berdasarkan penelitian  ditemukan  bahwa  beberapa  dari  strategi  Indonesia  yang  pada  masa sebelum  COVID  19  mulai  mengalami  kesulitan.  Akibatnya  Indonesia menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi COVID 19 terjadi. Meskipun begitu, secara garis besar, strategi yang digunakan tetap mencakup 4 tahapan yaitu  Economic Salesmanship, Networking, Image Branding/Promotion, dan Regulation Management.

## Keywords
COVID-19, Diplomasi ekonomi, Indonesia, Perdagangan internasional

## Article History
Received August 23, 2021 Revised October 21, 2021 Accepted October 26, 2021 Published November 18, 2021

## Corresponding Author
Natsha Nabilla. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. 16424.

## Pendahuluan
Sejak pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok, COVID 19 telah diumumkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai suatu darurat kesehatan dunia. Hingga pada Juni 2020 COVID 19 telah menyebar di hampir 200 negara di dunia dengan jumlah infeksi mencapai kurang lebih 8 juta jiwa dan total kematian kurang lebih 400.000 jiwa. (WHO, 2020) Selain sebagai darurat
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
kesehatan dunia, COVID 19 juga telah menyebabkan perekonomian global mengalami penurunan menuju krisis global jilid II. Adapun kerugiannya diprediksi lebih besar dibandingkan dengan krisis global  di  tahun  2008  (BBC.com,  2020).  Dampak  terhadap  perekonomian  dunia  tidak  lain disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah negara-negara yang terinfeksi seperti menutup perbatasan negara, menutup bisnis, kewajiban menjaga jarak sosial dan karantina bagi masyarakat hingga menutup tempat-tempat publik.
Dalam  bidang  perdagangan,  COVID  19  telah  mengganggu  lalu  lintas  perdagangan internasional. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Tiongkok sebagai ekonomi  terbesar  kedua  di  dunia.  Pandemi  COVID  19  telah  membuat  proyeksi  pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok menurun dari angka 6,1% di tahun 2019 menjadi 5,4% di tahun 2020. Di sektor perdagangan, Tiongkok merupakan negara pengekspor terbesar dunia. Pada  tahun  2018,  nilai  ekspor  Tiongkok  mencapai  2,5  triliun  USD.  Sementara  dari  sisi  impor, negara  ini  menjadi  pembeli  terbesar  kedua  setelah  Amerika  Serikat.  Berkurangnya  aktivitas ekonomi Tiongkok akhirnya berdampak terhadap negara-negara pemasok seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia (Lidwina dkk, 2020).
Di  Indonesia,  COVID  19  telah  menyebabkan  neraca  perdagangan  mengalami  defisit sejumlah  344,7  juta  USD  per  April  2020.  Meskipun  defisit,  namun  secara  keseluruhan  neraca perdagangan Indonesia pada Januari-April 2020 tetap surplus di angka 2,25 miliar USD. Merujuk pada  pernyataan  Kepala  Departemen  Komunikasi  Bank  Indonesia,  Onny  Widjanarko,  angka tersebut dipengaruhi oleh adanya perlambatan dalam permintaan dunia serta terganggunya rantai penawaran global. Beliau juga menyatakan bahwa defisit neraca perdagangan pada bulan April 2020 dipengaruhi juga oleh defisit pada neraca perdagangan non migas dan migas (Hendartyo, 2020).
Dampak  lainnya  yang  juga  dirasakan  berasal  dari  sektor  manufaktur  seperti  industri pengolahan.  Selama  ini,  kontribusi  sektor  manufaktur  cukup  signifikan  terhadap  ekonomi Indonesia (kisaran 19-20%) dan produk yang berasal dari industri pengolahan telah menyumbang sekitar  70%  total  ekspor  Indonesia.  Dengan  begitu,  kinerja  industri  manufaktur  di  Indonesia kemungkinan  akan  melambat  seiring  dengan  meningkatnya  kasus  COVID  19  di  Indonesia. Perlambatan  lagi-lagi  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  mayoritas  industri  manufaktur  di Indonesia  masih  bergantung  pada  impor,  salah  satunya  dari  Tiongkok.  Kondisi  ini  berdampak besar pada kinerja perdagangan Indonesia di tahun 2020. Maka dari itu, Indonesia perlu mencari sumber bahan baku atau barang modal dari negara lain, meskipun tidak mudah dan harganya lebih mahal (Damuri & Hirawan, 2020).
Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2014, Joko Widodo (Jokowi) telah memperlihatkan pola kebijakan luar negeri yang berbeda dengan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika pada masa kepemimpinan SBY Indonesia lebih memperlihatkan pola kebijakan luar negeri yang outward looking , di masa Jokowi Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan domestik atau lebih dikenal dengan istilah inward looking.
Indonesia di masa Jokowi memilih untuk menampilkan corak politik yang low profile dan tidak terlalu mementingkan forum-forum multilateral. Jokowi bahkan seringkali absen di dalam pertemuan  multilateral.  Adapun  kehadiran  Jokowi  di  dalam  forum  multilateral  lebih dilatarbelakangi  oleh  agenda  pertemuan  bilateral  dengan  para  delegasi.  Di  dalam  pidato pelantikannya  pada  Oktober  2014,  Beliau  menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar, populasi muslim terbesar dan ekonomi terbesar di kawasan  Asia  Tenggara.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  di  bawah  kepemimpinannya  akan  tetap
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
mempertahankan prinsip bebas dan aktif namun dengan didukung oleh kekuatan pertahanan yang lebih kuat melalui tumpuan maritim global. Jokowi juga menekankan pentingnya program Nawa Cita dimana mencakup seruan untuk pembangunan infrastruktur dan keamanan nasional (Madu, 2017).
Pada  masa  kepemimpinan  SBY,  Indonesia  menekankan  pada  diplomasi  publik  melalui Kementerian Luar Negeri. Di masa Jokowi, Indonesia menggunakan instrumen baru dengan istilah diplomasi  ekonomi.  Diplomasi  telah  menjadi  instrumen  negara  dalam  mencapai  tujuan  dan kepentingan nasionalnya. Diplomasi menurut G.R. Berridge (2015) adalah aktivitas politik yang memungkinkan aktor (negara) untuk dapat mencapai tujuan dan mempertahankan kepentingannya tanpa  menggunakan  kekerasan,  propaganda  maupun  hukum.  Diplomasi  juga  merupakan  suatu istilah atau konsep yang luas dan elastis. Diplomasi secara tradisional dimaknai sebagai hubungan antara negara dengan entitas lainnya di dalam politik global yang dilakukan oleh agen resmi dengan cara damai. Seiring dengan semakin pentingnya isu ekonomi karena adanya perubahan orientasi dari militer menjadi pasar, maka hadir istilah diplomasi ekonomi sebagai suatu konsep di dalam ekonomi politik internasional (Berridge, 2015).
Diplomasi  ekonomi  berbeda  dengan  diplomasi  klasik.  Diplomasi  ekonomi  dipahami sebagai penggunaan sarana politik sebagai alat dalam negosiasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  ekonomi  nasional.  Diplomasi  ekonomi  juga  menggunakan instrumen ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik negara (Okano-Heijmans, 2011). Setelah perang dunia ke II, diplomasi ekonomi masih didominasi oleh kegiatan negosiasi yang dilakukan oleh  agen  resmi  pemerintah/negara  dalam  menjalin  hubungan  dengan  lawan  negara  lainnya. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin, aktor-aktor yang terlibat di dalam diplomasi ekonomi tidak lagi hanya mencakup agen resmi negara tetapi juga aktor lainnya seperti Non-Governmental Organization (NGO), institusi ekonomi multilateral dan organisasi lainnya yang merupakan bagian dari global governance (Pigman, 2005). Dalam kasus Indonesia, diplomasi ekonomi dijelaskan melalui tiga tujuan spesifik yaitu: (1) investasi asing yang lebih banyak; (2) pasar yang lebih besar di luar negeri;  (3)  turis  asing  yang  datang  ke  Indonesia  (Haryono,  2019).  Adapun  investasi  dan perdagangan  adalah  instrumen  utama  yang  biasanya  digunakan  negara  untuk  mencapai kemakmuran ekonomi di era globalisasi.
Situasi akibat pandemi COVID 19 membuat Indonesia membutuhkan strategi baru dalam menjaga arus lalu lintas perdagangan dan investasi baik domestik maupun internasional. Dengan kata lain, Indonesia perlu untuk membuat strategi baru diplomasi ekonominya sebagai instrumen dalam  meningkatkan  perdagangan  dan  investasi  Internasional.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas diplomasi  ekonomi  sektor  perdagangan  Indonesia  di  tengah  Pandemi  COVID  19.  Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah bagaimana strategi diplomasi ekonomi sektor perdagangan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis global akibat pandemi COVID 19?
Selain untuk menjawab pertanyaan penelitian, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam sektor perdagangan terutama di masa pandemi COVID 19. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam menambah kajian konsep diplomasi ekonomi terutama konsep diplomasi ekonomi di negara berkembang dalam studi hubungan internasional.
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  ditemukan  beberapa definisi  dan  konsep  tentang  diplomasi  ekonomi  terutama  di  Indonesia.  Diplomasi  Ekonomi didefinisikan  sebagai  suatu  proses  formulasi  dan  negosiasi  kebijakan  yang  berkaitan  dengan
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
kegiatan produksi, pertukarang barang, jasa, tenaga  kerja dan investasi dari negara lain (Rashid, 2005 cited in Killian, 2012). Salah satu karakter utama dari diplomasi ekonomi adalah karakternya yang sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan dan perkembangan pasar (Bayne & Woolcock, 2007). Diplomasi akan gagal jika pasar menawarkan alternatif lain yang lebih menarik (Odell, 2000). Dengan kata lain, diplomasi ekonomi adalah jenis diplomasi yang berhadapan langsung dengan kekuatan  pasar.  Hal  lainnya  yang  membedakan  diplomasi  ekonomi  dengan  diplomasi  lainnya adalah peran dari sektor privat dalam proses negosiasi dan formulasi kebijakan yang cukup besar (Rashid, 2005 cited in Killian, 2012).
Diplomasi  ekonomi  dipahami  sebagai  penggunaan  sarana  politik  dalam  negosiasi internasional,  dengan  tujuan  meningkatkan  kemakmuran  ekonomi  nasional,  dan  penggunaan instrumen  ekonomi  untuk  meningkatkan  stabilitas  politik  negara  (Okano-Heijmans,  2011). Konsep  diplomasi  ekonomi  menjadi  penting  untuk  dipelajari  di  dalam  studi  hubungan internasional.  Hal  ini  dikarenakan,  meskipun  merupakan  istilah  yang  baru,  pada  prakteknya diplomasi  ekonomi  telah  digunakan  negara  dalam  menjalankan  hubungan  luar  negerinya  sejak lama. Sebagai contoh, setelah Perang Dunia ke II, diplomasi ekonomi didominasi oleh kegiatan negosiasi yang dilakukan oleh agen resmi pemerintah/negara untuk berhubungan dengan negara lainnya (Bayne & Woolcock, 2007). Memasuki masa Perang Dingin dan berlanjut setelahnya hingga munculnya globalisasi, aktor-aktor yang terlibat di dalam diplomasi ekonomi bukan hanya agen resmi negara, tetapi juga hadir aktor lainnya seperti Non-Governmental Organization (NGO), institusi ekonomi  multilateral,  dan global  governance .  Kehadiran  aktor  non  negara  berperan  dalam mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  maupun  sebagai  pemain  solo.  Pigman  (2005)  dalam artikelnya menyatakan bahwa diplomasi bentuk baru ditandai dengan terlibatnya aktor non negara bersama-sama dengan pemerintah menjadi subjek dalam negosiasi/diplomasi. Namun, meskipun begitu, negara tetap menjadi aktor utama di dalam diplomasi ekonomi.
Selain  melibatkan  banyak  aktor,  diplomasi  ekonomi  juga  dapat  dilaksanakan  dalam berbagai  tingkatan  di  dalam  sistem  internasional.  Jika  di  dalam  tingkatan  domestik  praktek diplomasi  atau  negosiasi  dalam  pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh  tingkatan  aktor  yang bersifat  hirarkis  dari  mulai  pemerintah  sampai  tingkatan  masyarakat,  di  dalam  tingkatan internasional, negosiasi atau diplomasi (dalam hal ini diplomasi ekonomi) dilakukan dalam interaksi antara  beberapa  tingkatan  seperti  bilateral,  regional,  plurilateral,  dan  multilateral  (Bayne  & Woolcock, 2007).
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  konsep  diplomasi  ekonomi  di  negara berkembang  yang  dikemukakan  oleh  Kishan  S.  Rana  (2006,  2011).  Diplomasi  ekonomi didefinisikan  oleh  Rana  sebagai  suatu  proses  dimana  negara  memaksimalkan  keuntungan nasionalnya  di  semua  bidang  kegiatan  seperti  perdagangan,  investasi  dan  bentuk  lainnya  yang menguntungkan  secara  ekonomi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dalam  dimensi  bilateral,  regional  dan multilateral  yang  masing-masing  memiliki  peranan  tersendiri.  Aktor  yang  terlibat  di  dalamnya bukan lagi dimonopoli oleh entitas negara, tetapi juga melibatkan berbagai kemitraan dengan aktor non-negara (Rana, 2006).
Rana juga menyatakan di dalam salah satu bagian dari bukunya yang berjudul 21st Century Diplomacy:  A  Practitioner’s  Guide bahwa  setidaknya  ada  empat  tahapan  yang  akan  dilakukan  oleh negara dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Keempat tahapan tersebut antara lain: (1) Economic Salesmanship ,  dimana  negara,  biasanya  melalui  duta  besar  dan  diplomat,  melakukan  promosi terhadap ekspor dan mobilisasi FDI; (2) Networking , yang merupakan tahapan ketika negara sudah
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
melibatkan kemitraan dengan kamar dagang, perusahaan, think-tank , serta aktor non negara lainnya, baik  di  dalam  maupun  luar  negeri  dalam  kegiatan diplomasi ekonomi;  (3) Image  Building/  Image Promotion, atau promosi citra dan nama baik negara dengan melibatkan kemitraan publik-swasta; dan (4) Regulation Management, yaitu tahapan yang melibatkan aktivitas-aktivitas seperti perencanaan dan  negosiasi-negosiasi  regulasi  seperti  perdagangan  sekaligus  melakukan  diplomasi  regional melalui  pembentukan  kelompok  baru  yang  inovatif.  Dalam  tahapan  ini  biasanya  dibutuhkan adanya koalisi domestik antara lembaga resmi dan swasta dalam menetapkan standar/kebijakan domestik  baru  serta  membawa  entitas  bisnis, think-tank dan  LSM  ke  dalam  proses  negosiasi eksternal (Rana, 2011).
Empat  tahapan  dari  Rana  tersebut,  akan  digunakan  penulis  dalam  menjelaskan  tahapan strategi  dalam  diplomasi  ekonomi  sektor  perdagangan  (diplomasi  perdagangan)  Indonesia  di tengah  Pandemi  COVID-19  seperti  yang  dipaparkan  dalam  gambaran  operasionalisasi  konsep berikut ini.

## Gambar 1.1. Operasionalisasi Konsep
Sumber : Rana (2011) diolah kembali oleh penulis

## Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sifat induktif dimana peneliti pada umumnya mengeksplorasi makna dan wawasan dalam situasi tertentu  (Strauss  &  Cobin,  2008;  Levitt  et.al.,  2017).  Metode  induktif  cenderung  bermula  dari bawah, yaitu pengumpulan fakta-fakta dan data di lapangan. Data-data tersebut kemudian dicari kesamaannya, baik pola maupun prinsip, untuk kemudian ditarik ke dalam sebuah kesimpulan. Adapun sumber data yang digunakan adalah studi pustaka yang berasal dari dokumen resmi, buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain.
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan uraian latar belakang, kerangka analisa dan metode penelitian sebelumnya, di dalam bagian ini akan diuraikan mengenai strategi diplomasi ekonomi khususnya di sektor perdagangan Indonesia dalam menghadapi ancaman COVID 19. Namun, sebelum dibahas mengenai strategi baru yang digunakan, dalam tulisan ini juga akan diuraikan terlebih dahulu bagaimana gambaran umum diplomasi ekonomi Indonesia, yang kemudian akan dilanjutkan dengan strategi diplomasi ekonomi Indonesia sektor perdagangan sebelum pandemi COVID 19.

## Gambaran Umum Diplomasi Ekonomi Indonesia
Diplomasi ekonomi merupakan media yang paling dominan dan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan negara-negara berkembang dalam memanfaatkan peluang dari globalisasi tidak terkecuali  Indonesia.  Di  tahun  2011,  Indonesia  sendiri  telah  menandatangani  setidaknya  146 perjanjian  internasional  dan  meratifikasi  26  perjanjian  dimana  60%  diantaranya  merupakan kerjasama  ekonomi  (Kemlu,  2012).  Di  dalam  penelitiannya,  Killian  (2012)  mencoba  untuk memetakan tipologi dari diplomasi ekonomi Indonesia menggunakan kerangka dari Rana (2007). Hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia masih bersifat tradisional, meskipun beberapa dari aktivitasnya sudah tergolong pada tipe niche-focused dan evolving (Killian, 2012).
Diplomasi  ekonomi  menjadi  salah  satu  prioritas  utama  dalam  kebijakan  luar  negeri Indonesia. Hal ini tertuang di dalam Arah kebijakan dan Strategi Renstra Kemlu Tahun 2015-2019 yang menuliskan 8 arah kebijakan Indonesia. Adapun 4 pilar diplomasi ekonomi Indonesia antara lain : (1) melakukan perluasan dan peningkatan akses pasar produk Indonesia dengan mendorong perubahan mindset para diplomat Indonesia agar lebih aktif dengan turun langsung ke lapangan; (2)  penguatan  kapasitas  dan  sumber  daya  perwakilan  RI  di  pasar  non  tradisional  atau untapped market ; (3) mendorong investasi asing pada sektor prioritas Indonesia dan melindungi investasi Indonesia di luar negeri; (4) memanfaatkan ASEAN Economic Community (AEC). Singkatnya, aspek penting di dalam diplomasi ekonomi Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu perdagangan, investasi dan pariwisata ( Trade, Tourism, Investment / TTI) (Sabaruddin, 2016).
Dalam menjalankan kerjasama TTI, Indonesia telah memetakan negara-negara mitra baik dalam pasar non tradisional maupun pasar tradisional. Pasar non tradisional adalah negara-negara yang potensial secara ekonomi dan dianggap prospektif sebagai tujuan pasar. yang termasuk ke dalam kategori pasar non tradisional bagi Indonesia antara lain negara-negara di kawasan Amerika Latin,  Eropa  Tengah  dan  Timur,  Afrika,  Asia  Tengah  dan  Pasifik  Selatan.  Sedangkan  pasar tradisional  adalah  mitra  Indonesia  seperti  Amerika  Serikat  (AS)  dan  Eropa  Barat  yang  telah memiliki  hubungan  kerjasama  ekonomi  sejak  lama.  Dalam  implementasinya,  negara-negara  di kategori pasar tradisional masih lebih dominan dan mendapatkan perhatian dibandingkan di pasar non tradisional (Sabaruddin, 2016).

## Strategi  Diplomasi  Ekonomi  Sektor  Perdagangan  Indonesia  sebelum  dan  pada  masa pandemi COVID 19
Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di periode pertama Jokowi dimuat di dalam dokumen quick wins yang dibahas presiden dan anggota kabinet dalam sidang kabinet kerja pada tahun  2014.  Program-program  dalam quick  wins dijalankan  melalui  tiga  kata  kunci  yaitu perdagangan, maritim dan investasi (Bappenas 2014 cited in Haryono 2019). Adapun arah kebijakan
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi antara lain: (1) penanganan perbatasan; (2) pemantapan  peran  Indonesia  di  ASEAN;  (3)  penguatan  diplomasi  ekonomi;  (4)  peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan warga negara/badan hukum Indonesia (WNI/BHI) di luar  negeri  khususnya  perlindungan  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  dan  (5)  peran Indonesia dalam kerjasama global (Kemlu, 2015 cited in Haryono 2019).
Dalam uraian arahan kebijakan politik luar negeri tersebut, salah satu yang menjadi fokus utama Indonesia adalah diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia tergolong merupakan suatu hal yang baru, hal ini mengingat dalam perjalanan diplomasi Indonesia sebelumnya yang masih didominasi oleh isu politik dan keamanan. Kementerian Luar Negeri (2015) juga menyatakan bahwa selama ini diplomasi telah memberi keuntungan politis bagi Indonesia  di  tingkat  internasional.  keuntungan  politis  tersebut  kemudian  dapat  dimanfaatkan untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi.  Oleh  karenanya,  lima  tahun  kepemimpinan  Jokowi akan  fokus  pada  diplomasi  ekonomi  dengan  mendukung  penghapusan non-tariff  barrier serta pembukaan pasar yang dianggap prospektif seperti kawasan Eropa Timur dan Tengah, Kawasan Afrika, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan, Karibia dan kawasan Asia lainnya yang tengah mengalami pertumbuhan pesat (Kemlu, 2015 cited in Haryono, 2019).
Memasuki periode kedua kepemimpinan Jokowi, diplomasi ekonomi tetap menjadi fokus utama dari kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, diplomasi  ekonomi  Indonesia  akan  tetap  pada  upaya  peningkatan  perdagangan  dan  investasi (Supriatin, 2019). Diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun 2017 hingga awal 2020 nampaknya berkembang ke dalam cakupan yang lebih luas lagi. Hal ini, menurut penulis, sejalan dengan apa yang  dikemukakan  oleh  Kishan  S.  Rana  (2006).  Menurut  Rana,  tipe  diplomasi  ekonomi  yang dikembangkan  oleh  negara  berkembang  berfokus  pada  kemitraan  publik-swasta.  Jika kita  ingin melihat  totalitas  diplomasi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  dapat  dilihat  melalui kemitraan publik-swasta secara luas. Aktor bisnis akan dapat bekerjasama dengan negara dalam memajukan kepentingan negara (Rana, 2011). Untuk dapat mencapai titik kemitraan publik-swasta yang  luas,  negara  akan  melalui  tahapan  dan  strategi  dalam  pelaksanaan  diplomasi  ekonominya. Adapun  tahapan  dan  strategi  diplomasi  ekonomi  Indonesia  di  bidang  perdagangan  dalam menghadapi COVID-19 antara lain:

## Economic Salesmanship
Tahapan dan strategi pertama dalam menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam hal promosi sektor perdagangan adalah melalui economic salesmanship . Economic salesmanship didefinisikan  oleh  Rana  sebagai  suatu  tahapan  dimana  negara  menggunakan  agen  resminya (diplomat dan duta besar) dalam mempromosikan perdagangan serta investasi langsung di luar negeri.  Di  Indonesia,  strategi economic  salesmanship ini  diperkuat  oleh  pernyataan  Presiden  Joko Widodo  yang  mengungkapkan  peran  diplomat  Indonesia  sebagai salesperson dalam mempromosikan Indonesia. Lebih lanjut, promosi dan diplomasi ekonomi yang dijalankan tidak hanya  melibatkan  Kementerian  Luar  Negeri  tetapi  juga  instansi  lainnya  seperti  Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Pariwisata,  Bank  Indonesia  dan  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Instansi-instansi tersebut turut berperan penting dalam menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia (Sabaruddin, 2016).
Keinginan  Jokowi  akan  tugas  Duta  Besar  Indonesia  dan  kepala  perwakilan  disampaikan olehnya dalam acara rapat kerja di Kementerian Luar Negeri. Menurut Jokowi, diplomasi yang
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
fokus  terhadap  ekonomi  tidak  terlepas  dari  posisi  neraca  perdagangan  Indonesia  yang  saat  itu masih defisit. Dengan menunjuk Duta Besar sebagai sales di luar negeri diharapkan akan membuat surplus neraca perdagangan dan menarik investasi yang masuk ke tanah air (Jumadil Akhir, 2015).
Dalam upaya mempromosikan Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya adalah ikut aktif di dalam Pameran atau Expo dengan  membuka  booth  khusus  Indonesia.  Sebagai  contoh,  KBRI  Indonesia  di  Mesir  yang menggelar Pameran Dagang Indonesia dalam acara memperingati 70 tahun hubungan diplomatik RI-Mesir (Michaela, 2017). Sedangkan di Tunisia, KBRI Tunisia telah menyelenggarakan kegiatan business meeting/ business forum melalui acara Indonesia Economic Briefing, Investment and Infrastructure sector in Indonesia guna mempertemukan para pelaku usaha di Tunisia dengan Indonesia (Kemlu, 2019). Memasuki  masa  pandemi  COVID-19,  seluruh  perwakilan  perdagangan  RI  yaitu  Atase perdagangan,  ITPC  di  33  negara  serta  KDEI  kesulitan  untuk  melakukan  pameran  dan mengumpulkan  para buyer .  Adapun Economic  Partnership pada  masa  pandemi  difokuskan  pada kerjasama  multilateral  salah  satunya  melalui  ASEAN  dan  mitra  dialognya.  Indonesia  juga mendorong  penguatan  kerjasama  regional  negara-negara  di  Kawasan  Samudera  Hindia  yang tergabung  dalam Indian  Ocean  Rim  Association  (IORA). Bersama  IORA,  Indonesia  mendorong adanya pengembangan vaksin dan anti-virus, memastikan arus obat-obatan dan alat medis yang terjangkau  bagi  masyarakat  kecil,  serta  merumuskan  pemberian  bantuan  yang  tepat  terhadap nelayan kecil, petani dan pengusaha UMKM (Kemlu, 2020).

## Networking
Tahapan  selanjutnya  di  dalam  diplomasi  ekonomi  adalah  tahapan networking .  Dalam tahapan  strategi  ini,  negara  akan  melakukan  sebanyak-banyaknya  kemitraan  baik  antar  instansi pemerintah  maupun  dengan  pihak  swasta,  kamar  dagang,  dan  aktor  lainnya  di  dalam  negeri maupun di luar negeri. Networking yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal perluasan pasar salah satunya dengan melakukan ekspansi BUMN ke pasar Afrika melalui PT Wijaya Karya (WIKA). Ekspansi  juga  melibatkan  beberapa  Lembaga  seperti  Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia (LPEI)  dan  Kamar  Dagang  dan  Industri  (KADIN)  (Difa,  2019).  Adapun Networking di  dalam negeri  dilakukan  dengan  cara  melibatkan  beberapa  kementerian  seperti  Kementerian Perekonomian,  Timnas  PEPI  (Peningkatan  Ekspor  dan  Peningkatan  Investasi),  Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Kurniawan, 2014).
Di luar negeri, Networking juga dilakukan Indonesia menggunakan forum-forum multilateral seperti Trade Expo Indonesia 2017, Indonesia Fair 2018, Indonesia-Africa Forum 2018 & 2019, IMF-WBG 2018 dan WEF 2020. Selanjutnya, di masa pandemi COVID 19 hampir serupa dengan Economic  partnership .  pada  tahapan  strategi networking ,  Indonesia  berhasil  menggaet  beberapa pebisnis  internasional  seperti  Alibaba  Foundation-  Jack  Ma  Foundation  dalam  penanganan COVID  19  (Kemlu,  2012).  Kementerian  Luar  Negeri  juga  melakukan  beberapa  kali  webinar pengganti  forum  promosi  yang  selama  ini  dilakukan  dengan  mengajak  pelaku-pelaku  bisnis Indonesia untuk dapat jeli dalam mencari peluang ekspor. Salah satu contoh dari webinar yang dimaksud yaitu Webinar “Potensi Bisnis Indonesia - Kanada” dimana webinar ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis serta mendorong pelaku bisnis dalam menarik potensi pasar niche misalnya produk-produk makanan dan rempah-rempah. Hal ini dilakukan demi mendorong pelaku bisnis untuk tetap semangat di tengah situasi pandemi COVID 19.
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
Kegiatan lainnya yaitu kegiatan kerjasama antara Pemerintah dengan Gabungan Pengusaha Makanan  dan  Minuman  Indonesia  (GAPPMI)  melalui  webinar  guna  mendorong  pasar  ekspor produk pangan olahan. Indonesia juga bersama Organisasi Kopi Internasional (ICO) bekerja sama untuk membantu petani kopi di tengah Pandemi COVID 19 (Kemendag, 2020).

## Image Building/Image Promotion
Tahapan Image Building/Image Promotion biasanya dilakukan oleh negara melalui promosi citra baik negara. Untuk Indonesia, promosi ditekankan pada 3 kunci utama tujuan diplomasi ekonomi yaitu promosi perdagangan, promosi investasi dan promosi pariwisata. Promosi citra di periode pertama kepemimpinan Jokowi dilakukan melalui kunjungan-kunjungan kenegaraan Joko Widodo.
Promosi  citra  Indonesia  di  luar  negeri  saat  ini  dicapai  melalui  pengembangan  strategi komunikasi dan branding bangsa secara holistic . Hal ini dijalankan melalui partisipasi Indonesia di dalam pameran perdagangan Internasional atau yang diselenggarakan di Indonesia sendiri seperti Trade  Expo  Indonesia.  Selain  secara  fisik,  Indonesia  juga  sudah  mulai  menyediakan  pameran virtual  produk  Indonesia  di  internet  dengan  target  pembeli  asing  potensial  melalui  situs www.dgnedve.com. Situs tersebut menyediakan one-stop sumber informasi produk dengan gambar, kutipan harga dan rincian kontak perusahaan yang berpartisipasi. Adapun pembaharuan dilakukan setiap dua kali setahun (Kemendag, 2019). Di luar negeri, Indonesia juga mendirikan perwakilan perdagangan RI yaitu Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di 33 negara.
Di  tengah  pandemi  COVID  19,  Indonesia  kehilangan  banyak  kesempatan  untuk  dapat membuat  pameran  dagang  ataupun  mengikuti  pameran  dagang  di  luar  negeri.  Oleh karena  itu, strategi  baru  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  adalah  dengan  cara  membuat  suatu event  virtual bertemakan business  matching .  Hal  ini  dilakukan  untuk  dapat  tetap  melakukan  promosi  namun dengan cara digitalisasi. Promosi secara virtual juga dilakukan Indonesia dengan memanfaatkan forum kerjasama perdagangan internasional seperti G20 (Kemendag, 2020). Indonesia juga tetap ikut  serta  di  dalam  pameran-pameran  dagang  lainnya  yang  dilaksanakan  secara  virtual,  salah satunya, Pameran NYNOW 2020 yang juga beradaptasi menjadi event virtual akibat adanya pandemi COVID 19. NYNOW sendiri merupakan pameran dagang dan kriya terbesar di Amerika Utara. NYNOW menghadirkan lebih dari 25.000 buyers /pembeli profesional dan menampilkan lebih dari 2500 peserta pameran dari berbagai belahan dunia. NYNOW merupakan ajang kriya terbesar yang menjadi  kesempatan  bagi  negara-negara  di  dunia  untuk  unjuk  gigi  dan  berkompetisi  menjadi pemain utama dalam pasar kerajinan tangan global (Kemlu, 2018).

## Regulation Management
Tahapan  akhir  yang  dikemukakan  oleh  Rana  (2006  &  2011)  adalah  tahapan regulation management .  Dalam  tahapan  strategi  ini,  negara  biasanya  membentuk  koalisi  domestik  antara lembaga resmi dan swasta dalam menetapkan standar/kebijakan domestik baru. Indonesia pada saat  ini  berada  di  tahap  diplomasi  ekonomi  ini.  Dimana  Indonesia  tengah  banyak  membenahi regulasi-regulasi domestik guna mencapai tujuan nasional Indonesia. Di akhir tahun 2019 sendiri, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 11 perjanjian dagang yang akan selesai di tahun 2020. Dari target tersebut terdapat 5 prioritas perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama ekonomi Komprehensif  Indonesia – Uni  Eropa  (IEU-CEPA),  Perjanjian  Perdagangan  Preferensial Indonesia-Maroko (IM-PTA), Indonesia Tunisia PTA, Indonesia Bangladesh PTA, dan Indonesia
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
– Turki CEPA. Di tahun 2019 sendiri, Indonesia telah menyelesaikan sejumlah perjanjian dagang salah satunya adalah Indonesia-Australia CEPA (Basith, 2020).
Regulation  Management menjadi  strategi  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID 19. Bahkan yang menjadi respon pertama sekaligus sebagai langkah  preventif  Kementerian  Perdagangan  adalah  dengan  mengeluarkan  larangan  sementara impor  binatang  hidup  dari  Tiongkok.  Hal  ini  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  10  Tahun  2020.  Kementerian  Perdagangan  juga  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri dan masker sebagai tanggapan dari langkanya bahan-bahan tersebut di dalam  negeri.  Selain  itu,  Pemerintah  juga  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  12  Tahun  2020 tentang  pengembalian  aktivitas  perdagangan  selama  pandemi  dan  normal  baru  yang  berisi penjabaran pedoman dan protokol yang harus diikuti sebagai bagian dari kampanye New Normal pemerintah (Kemendag, 2020).
Secara singkat keempat strategi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat di dalam tabel berikut :
Tabel 1.1. Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid 19 dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan
Economic Salesmanship Networking Image Branding/Promotion Regulation Management 1. Memperkuat peran diplomat Indonesia sebagai salesperson dalam mempromosikan Indonesia 2. Melibatkan nstansi lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM 3. Ikut aktif di dalam Pameran atau Expo dengan membuka booth khusus Indonesia (virtual pada saat pandemi) 4. Kerjasama multilateral salah satunya melalui 1. Melakukan sebanyak-
banyaknya kemitraan baik antar instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta, kamar dagang, dan aktor lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Melakukan ekspansi
BUMN ke pasar Afrika 3. Menggunakan forum- forum multilateral seperti Trade Expo Indonesia 2017, Indonesia Fair 2018, Indonesia-Africa Forum 2018 & 2019,
IMF-WBG 2018 dan WEF 2020 1. Menyediakan pameran virtual produk Indonesia di internet dengan target pembeli asing potensial melalui situs www.dgnedve.co m. 2. Membuat suatu event virtual bertemakan business matching 3. Memanfaatkan forum kerjasama perdagangan internasional seperti G20 4. Ikut serta di dalam pameran- pameran dagang lainnya yang dilaksanakan secara virtual, salah satunya, Pameran 1. Mengeluarkan larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020) 2. Mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri dan masker sebagai tanggapan dari langkanya bahan- bahan tersebut di dalam negeri 3. Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengembalian aktivitas perdagangan
selama pandemi dan
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
ASEAN dan mitra dialognya. Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama regional negara-negara di Kawasan Samudera Hindia yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) NYNOW 2020 normal baru yang berisi penjabaran pedoman dan protokol yang harus diikuti sebagai bagian dari kampanye New Normal pemerintah

## Sumber: Diolah oleh peneliti

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, dapat terlihat bahwa Indonesia di tengah pandemi COVID 19 menjalankan beberapa strategi baru di dalam diplomasi ekonominya. Jika merujuk pada kerangka yang  digunakan  yang  ditulis  oleh  Rana  (2006,  2011),  pertama,  dalam  tahapan  strategi Economic Partnership pada  masa  pandemi  difokuskan  pada  kerjasama  multilateral  salah  satunya  melalui ASEAN dan mitra dialognya. Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama regional negara- negara di Kawasan Samudera Hindia yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Bersama IORA, Indonesia mendorong adanya pengembangan vaksin dan anti-virus, memastikan arus  obat-obatan  dan  alat  medis  yang  terjangkau  bagi  masyarakat  kecil,  serta  merumuskan pemberian  bantuan  yang  tepat  terhadap  nelayan  kecil,  petani  dan  pengusaha  UMKM.  Kedua, dalam  tahapan Networking, Indonesia  berhasil  menggaet  beberapa  pebisnis  internasional  seperti Alibaba  Foundation-  Jack  Ma  Foundation  dalam  penanganan  COVID  19.  (Kemlu,  2012) Kementerian Luar Negeri juga melakukan beberapa kali webinar pengganti forum promosi yang selama  ini  dilakukan  dengan  mengajak  pelaku-pelaku  bisnis  Indonesia  untuk  dapat  jeli  dalam mencari  peluang  ekspor . Strategi  terakhir  yaitu, regulation  management, merupakan  strategi  yang paling awal digunakan Indonesia ketika pandemi COVID 19 datang. Bahkan yang menjadi respon pertama  sekaligus  sebagai  langkah  preventif  Kementerian  Perdagangan  adalah  dengan mengeluarkan larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok. Hal ini diatur di dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  10  Tahun  2020.  Kementerian  Perdagangan  juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang larangan sementara ekspor  antiseptik,  bahan  baku  masker,  alat  pelindung  diri  dan  masker  sebagai  tanggapan  dari langkanya bahan-bahan ini di dalam negeri. Dari uraian analisa sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beberapa dari strategi Indonesia yang pada masa sebelum COVID 19 mulai mengalami kesulitan. Akibatnya Indonesia menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi COVID 19 terjadi. Meskipun begitu, secara garis besar, strategi yang digunakan tetap mencakup 4 tahapan yaitu Economic Salesmanship, Networking, Image Branding/Promotion, dan Regulation Management.

## Referensi
Basith (November 18, 2020). Ini lima prioritas perjanjian dagang yang dikejar Indonesia tahun 2020. Kontan.co.id. Retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/ini-lima-prioritas- perjanjian-dagang-yang-dikejar-indonesia-tahun-2020
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
Bayne, N., & Woolcock, S. (Eds.). (2016). The new economic diplomacy: decision-making and negotiation in international economic relations. Ashgate Publishing, Ltd.
Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: theory and practice. Springer.
Damuri & Hirawan. (2020). Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan
Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Commentaries. Retrieved from https://www.csis.or.id/publications/mengukur-dampak-covid-19-pada-pertumbuhan- ekonomi-dan-perdagangan-indonesia-2020
Haryono, E. (2019). Economic Diplomacy as Indonesian Foreign Policy Orientation in 2015- 2018: Challenges and Opportunities. Global Strategis, 13(2), 46-61.
Hendartyo. (May 16, 2020). Pandemi COVID 19 Bikin Neraca Perdagangan Indonesia Defisit.
Tempo.co. Retrieved from https://bisnis.tempo.co/read/1342879/pandemi-covid-19- bikin-neraca-perdagangan-indonesia-defisit
Jumadil Akhir (2015) Jokowi Ingatkan agar Dubes jadi Sales. Okefinance dalam https://economy.okezone.com/read/2015/02/02/320/1100211/jokowi-ingatkan-agar- dubes-jadi-sales
Kemendag. (2020). Kemendag Terus Dobrak Pasar Ekspor Pangan Olahan Tingkatkan Neraca Perdagangan di Tengah Pandemi Covid-19.
Kemendag. (2020). Lawan COVID-19: Pimpin Pertemuan Dewan Kopi Internasional, Indonesia Bertekad Bantu Petani Kopi di Tengah Pandemi COVID-19.
Kemendag. (2020). Mendag Jalankan Langkah Strategis Bidang Perdagangan di Masa Pandemi Covid-19.
Kemlu (2020). Lawan COVID-19, Indonesia Dorong Kemitraan di Kawasan Samudera Hindia. Kemlu (2020). Mesin Diplomasi ASEAN Terus Bekerja Hadapi COVID-19.
Kemlu (2020). Wamenlu RI: Manfaatkan Peluang Ekonomi di Tengah COVID-19. Kemlu. (2018). Batik Indonesia Memenangkan Penghargaan Best New Product pada NY NOW
2018 Pameran Dagang dan Kriya Terbesar di Amerika Utara.
Kemlu. (2020).  Indonesia Kembangkan Kerja Sama dengan Alibaba Foundation dan Jack Ma Foundation untuk Penanganan COVID-19.
Kencana, M.R.B. (2018) Ini Hasil Diplomasi Ekonomi ala Jokowi-JK. Liputan6 dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/3672549/ini-hasil-diplomasi-ekonomi-ala-jokowi- jk
Killian, P. M. (2012). Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia. Global & Strategis, 6(2), 171-186.
Kurniawan, A. (2014). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur Tengah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 17(3), 254-271.
Lane, M. (2015). Amidst Indonesia's Nationalist Atmospherics: The Changing Politics of Jokowi's Economics. Institute of Southeast Asian Studies.
Levitt, H. M., Motulsky, S. L., Wertz, F. J., Morrow, S. L., & Ponterotto, J. G. (2017). Recommendations for Designing and Reviewing Qualitative Research in Psychology: Promoting Methodological Integrity. Qualitative Psychology, 4(1), 2 – 22. Lidwina, dkk. (March 16, 2020). Ekonomi Dunia Menanggung Beban COVID 19.
Katadata.co.id. Retrieved from https://katadata.co.id/analisisdata/2020/03/16/ekonomi- dunia-menanggung-beban-covid-19
Copyright © 2021, Natsha Nabilla This is an open access article under the CC – BY-SA license
Madu, L. (2015). Indonesia's Foreign Policy under President Jokowi: More Domestic and Nationalist Orientations. Southeast Asia, 37(1), 6.
Michaela (2017) Promosi Indonesia, KBRI Kairo Gelar Pameran Dagang dan Investasi. Medcom.id dalam https://www.medcom.id/internasional/dunia/0k8j9lWN-promosi- indonesia-kbri-kairo-gelar-pameran-dagang-dan-investasi
Negara, S. D. (2015). Rising Economic Nationalism in Indonesia: Will This Time be Different?
ISEAS Perspective, 59, 1-12.
Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing economic diplomacy: The crossroads of international relations, economics, IPE and diplomatic studies. The Hague journal of diplomacy, 6(1-2), 7-36.
Pigman, G. A. (2005). Making room at the negotiating table: The growth of diplomacy between nation-state governments and non-state economic entities. Diplomacy and Statecraft, 16(2), 385-401.
Pigman, G. A. (2007). The World Economic Forum: A multi-stakeholder approach to global governance. Routledge.
Pramudyani (2019) Empat Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia di Afrika. Antaranews.com dalam https://www.antaranews.com/berita/1135611/empat-strategi-diplomasi-ekonomi- indonesia-di-afrika
Rana, K. S. (2007). Economic diplomacy: the experience of developing countries. The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiations in International Economic Relations. Aldershot: Ashgate.
Rana, K. S. (2011). 21st-Century Diplomacy: A Practitioner's Guide. Bloomsbury Publishing USA.
Rosada, Q. I. (2016). Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap World Economic Forum (Wef) Pada Masa Pemerintahan Presiden Sby Periode Tahun 2009- 2014 (Bachelor’s thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
Sabaruddin, S. S. (2016). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 12(1), 69-90.
Satya, V.E. (2019). Upaya Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif. Info SIngkat. Badan Keahlian DPR RI. Vol. XI. No. 06.
Situmorang, M. (2015). Orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 11(1).
Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd Ed.). Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications.
Supriatin (2019) Periode kedua, Menlu Retno akan perkuat Diplomasi Ekonomi Luar Negeri. Merdeka.com dalam https://www.merdeka.com/peristiwa/periode-kedua-menlu-retno- akan-perkuat-diplomasi-ekonomi-luar-negeri.html
Surya, A., & Bukhari, A. S. (2019). PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA INVESTASI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA VISEGRAD. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IX No.
Walker, A. (April, 2020). Coronavirus: Drop in global trade to be worse than 2008 crisis . BBC.com. Retrieved from  https://www.bbc.com/news/business-52211919
Weatherbee, D. E. (2017). Indonesia’s foreign policy in 2016. Southeast Asian Affairs, 163 -176.