## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 963-968 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan

## Devi Elora*
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung *Correspondence email: dvelora.unla@gmail.com
Abstrak. Maraknya  bangunan  gedung  di  Kota  Bandung  merupakan  simbol  berkembangnya  Kota  Bandung  itu  sendiri,  namun perkembangan  suatu  kota  tentunya  wajib  mengacu  pada  aturan  yang  ada.  Keberadaan  bangunan  gedung  yang  pada pemanfaatannya sering ditemukan tidak sesuai dengan IMB, dengan kata lain adanya ketidaksesuaian antara SLF dan IMB yang mana hal ini tentunya menimbulkan permasalahan mengenai pemanfaatan fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan izin mendirikan  bangunan  yang  telah  ada.  Identifikasi  masalah  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  bagaimana  Pengaturan  Hukum Mengenai SLF bangunan Gedung dalam keberadaan IMB serta bagaimanakah SLF bangunan gedung yang dalam pemanfaatannya tidak  sesuai  dengan  IMB.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yang  dilakukan  dengan  menggunakan penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  pada  lembaga-lembaga  yang  terkait  dengan  permasalahan sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung  di  Kota  Bandung  dalam  kaitannya  dengan  izin  mendirikan  bangunan.  Kesimpulan  yang didapatkan dalam penelitian  ini adalah pengaturan Hukum  Mengenai SLF bangunan Gedung dalam keberadaan IMB  yang pada dasarnya keberadaan SLF berada atau didasarkan pada IMB. SLF merupakan suatu ketentuan pemanfaatan bangunan, sedangkan IMB merupakan legalitas keberadaan bangunan, permasalahan mengenai ketidaksesuaian antara IMB dan SLF dapat dikaji dari 3 subjek utama keberadaan SLF yaitu pemerintah, masyarakat dan aturan hukum, namun yang mendasar adalah tidak adanya aturan hukum mengenai petunjuk pelaksanaan khusus di Kota Bandung yang mengatur mengenai SLF, sehingga SLF di Kota Bandung belum  dapat  berjalan  dengan  baik.  SLF  bangunan  gedung  yang  dalam  pemanfaatannya  tidak  sesuai  dengan  IMB  mengandung konsekuensi  bahwa  SLF  yang  seharusnya  sesuai  dengan  IMB  harus  disesuaikan  pemanfaatannya  dengan  ketentuan  yang  ada dalam  IMB,  keberadaan  SLF  ini  mengandung  arti  bahwa  pemanfaatan  yang  tertera  dalam  SLF  harus  sesuai  .dengan  ketentuan yang ada dalam IMB.
Kata Kunci: Bangunan; IMB; Sertifikat
Abstract.  The  rise  of  buildings  in  the  city  of  Bandung  is  a  symbol  of  the  development  of  the  city  of  Bandung  itself,  but  the development of a city must of course refer to the existing rules. The existence of  buildings whose utilization is often found to be inconsistent with IMB, in other words, there is a mismatch between SLF and IMB which of course raises problems regarding the use  of  building  functions  that  are  not  in  accordance  with  existing  building  permits.  Identification  of  the  problem  in  this  thesis research  is  how  the  legal  arrangements  regarding  SLF  for  buildings  are  in  the  presence  of  an  IMB  and  how  is  the  SLF  for buildings  that  are  not  used  in  accordance  with  the  IMB.  The  research  method  uses  the  normative  juridical  method,  which  is carried out using library research and field research conducted at institutions related to the issue of building function worthiness certificates in the city of Bandung in relation to building permits. The conclusion obtained in this study is the legal arrangement regarding SLF for buildings in the presence of an IMB which is basically the existence of an SLF located or based on an IMB. SLF  is  a  provision  for  the  use  of  buildings,  while  IMB  is  the  legality  of  the  existence  of  buildings,  problems  regarding  the incompatibility between IMB and SLF can be studied from 3 main subjects of the existence of SLF namely government, society and the rule of law, but what is fundamental is the absence of legal rules regarding  specific implementation instructions in The City of Bandung regulates SLF, so that SLF in Bandung City has not been able to run well. SLF of buildings whose utilization  is not in accordance with the IMB has the consequence that the use of the SLF that should be in accordance with the IMB must be adjusted to the provisions contained in the IMB.

## Keywords: Building; IMB; Certificate

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dalam  hal  ini  ikut  serta  mengatur  dan mengawasi  pembangunan  bangunan  gedung  melalui suatu aturan hukum yang dapat mengatur agar bangunan gedung  dapat  dibangun  secara  benar.  Untuk  menjamin kepastian  dan  ketertiban  hukum  dalam  penyelenggaraan bangunan  gedung,  setiap  bangunan  gedung  harus memiliki  persyaratan  administratif  dan  teknis  bangunan gedung,  serta  harus  diselenggarakan  secara  tertib. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengatur fungsi bangunan  gedung,  persyaratan  bangunan  gedung,
penyelenggaraan  bangunan  gedung,  termasuk  hak  dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap  tahap  penyelenggaraan  bangunan  gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah,  sanksi,  ketentuan  peralihan  dan  ketentuan pemerintah.
Pembangunan  yang  dilakukan  demi  kemajuan Negara  Indonesia  merupakan  pembangunan  yang diIakukan  secara  menyeluruh  serta  menyentuh  segenap aspek  hidup  masyarakat  dalam  arti  tidak  hanya menitikberatkan  pada  satu  bidang  tertentu  saja.
Devi  Elora,  Sertifikat  Laik  Fungsi  pada  Bangunan  Gedung  di  Kota  Bandung  Dalam  Kaitannya  dengan  Izin  Mendirikan Bangunan
Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak  utama  membangunan,  namun  pembangunan ekonomi  ini  harus  disertai  upaya  saling  memperkuat, terkait,  serta  terpadu  dengan  pembangunan  bidang lainnya. 1
Terhadap  bangunan  gedung  yang  dibangun tersebut perlu diperhatikan mengenai perizinan pembangunannya yaitu dengan dibuatnya Izin Mendirikan  Bangunan.  Izin  Mendirikan  Bangunan  yang selanjutnya  akan  disingkat  IMB  adalah  perizinan  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  kepada  pemohon untuk  membangun  baru,  rehabilitasi/renovasi,  dan  atau memugar  dalam  rangka  melestarikan  bangunan  sesuai dengan  persyaratan  administratif  dan  persyaratan  teknis yang berlaku.
IMB  sendiri  adalah  izin  yang  diberikan  untuk melakukan  kegiatan  membangun  yang  dapat  diterbitkan apabila  rencana  bangunan  dinilai  telah  sesuai  dengan ketentuan  yang  meliputi  aspek  pertanahan,  aspek perencanaan,  aspek  kesehatan,  aspek  kenyamanan  dan aspek  lingkungan.    IMB  memiliki  dasar  hukum  yang harus  dipatuhi  sehingga  mutlak  harus  dimiliki  setiap orang  atau  pihak  yang  berniat  mendirikan  bangunan. Dalam memperoleh  IMB, Pemerintah daerah kota harus terlebih  dahulu  mengetahui  dan  memeriksa  fungsi bangunan, apakah bangunan yang ingin dibangun berada pada  area  yang  diijinkan,  apakah  memenuhi  syarat ketentuan  yang  berlaku  untuk  bangunan  di  area  itu, seperti  dalam  hal  ketinggian  bangunan  maksimal  dan fungsi  bangunan,  sehingga  diharapkan  pada  masa penggunaannya,  keberadaan  bangunan  tersebut  tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.
Pada  dasarnya  keberadaan  IMB  bertujuan  untuk menjaga keserasian antara bangunan dan lingkungannya. Sebuah  bangunan  dalam  perencanaan  konstruksinya harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  khusus  sesuai dengan peraturan pelaksanaan bangunan gedung. Hal ini diatur  sebagai  standar  keselamatan  bagi  para  penghuni bangunan maupun penduduk sekitarnya.
Telah  diketahui  pada  pemaparan  di  atas bahwasannya SLF bukanlah suatu perizinan yang berdiri sendiri, namun keberadaannya mengikuti terbitnya IMB, namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  pemanfaatan yang  pada  dasarnya  melekat  pada  SLF  tidak  sesuai dengan  yang  telah  ditentukan  pada  IMB,  hal  ini  tentu saja  secara  sekilas  menimbulkan  keanehan,  namun apabila  dikaji  dari  akbita  yang  ditimbulkan  baik  akibat sosial  maupun  yuridis  maka  dapat  diketahui  bahwa  ada ketimpangan pelaksanaan yang menyebabkan disorientasi keberadaan IMB dan SLF.
1 Hernawati  Ras,  Dani  Durahman  Aspek  Hukum dalam  Penyelenggaraan  Bisnis  Perhotelan,  Jurnal  Ilmiah Universitas  Batanghari  Jambi,  20(3),  Oktober  2020,  hlm. 1033

## Tinjauan Pustaka
Dasar  tujuan  negara  bahwa  negara  Indonesia sebagai  negara  hukum  modern  disamping  bertugas memberikan perlindungan yang berkewajiban turut serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  semua sektor  kehidupan. 2 Untuk  mencapai  tujuan  bangsa Indonesia  yang  telah  ditetapkan  dalam  pembukaan Undang-Undang  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945) yaitu  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Perkembangan  pertumbuhan  penduduk  di  suatu negara  pada  akhirnya  menuntut  pemerintah  dalam mengatur  dan  menyediakan  berbagai  sarana  sesuai dengan  kebutuhan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945  sebagai  landasan  konstitusional  mewajibkan  agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi  kemakmuran  rakyat.  Kemakmuran  rakyat  tersebut harus  dapat  dinikmati,  baik  oleh  generasi  sekarang maupun generasi yang akan datang.
Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 berbunyi:
“Bumi,  air  dan  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya  dengan  sebaik-baiknya  untuk  sebesar- besar kemakmuran rakyat.”
Hal  ini  menyatakan  bahwa  seluruh  wilayah  di Indonesia  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  negara sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh  rakyat,  dan peruntukannya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan kemakmuran  rakyat.  Pengertian  menguasai  negara tersebut  merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  terhadap  air,  ruang  angkasa  serta  kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya. Pengertian dikuasai bukanlah  berarti  dimiliki  tetapi  kepada  negara  sebagai organisasi kekuasaan diberikan beberapa kewenangan. 3 Peraturan diciptakan untuk ketertiban dan kesejahteraan  masyarakat  bukan  untuk  mengakibatkan rakyat  sengsara,  oleh  karenanya  peraturan  itu  harus menciptakan rasa keadilan, karena hukum yang jauh dari rasa  keadilan  hanya  akan  menciptakan  anarkisme  di masyarakat.  Peraturan  disusun  dan  disahkan  untuk menciptakan  ketentraman  dan  kerukunan  hidup  dalam masyarakat.
Asas-asas dalam bangunan gedung adalah: 1. Asas  kemanfaatan,  dipergunakan  sebagai  landasan agar  bangunan  gedung  dapat  diselenggarakan  dan diwujudkan  sesuai  fungsi  yang  ditetapkan,  serta sebagai  wadah  kegiatan  manusia  yang  memenuhi nilai-nilai  kemanusiaan  yang  berkeadilan,  termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.
2 Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum  Terhadap Sikap  Tindakan  Administrasi  Negara ,  Alumni,  Bandung, 1992, hlm.3.
3 A.P.  Parlindungan,  Komentar  atas  Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 47.
Devi  Elora,  Sertifikat  Laik  Fungsi  pada  Bangunan  Gedung  di  Kota  Bandung  Dalam  Kaitannya  dengan  Izin  Mendirikan Bangunan
2. Asas  keselamatan,  dipergunakan  sebagai  landasan agar  bangunan  gedung  memenuhi  persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk  menjamin  keselamatan  pemilik  dan  pengguna bangunan  gedung,  serta  masyarakat  dan  lingkungan di  sekitarnya,  disamping  persyaratan  yang  bersifat administratif.
3. Asas  keseimbangan,  dipergunakan  sebagai  landasan agar  keberadaan  bangunan  gedung  berkelanjutan tidak  mengganggu  keseimbangan  ekosistem  dan lingkungan di sekitar bangunan gedung.
4. Asas Keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya,  dipergunakan  sebagai  landasan  agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan  keserasian  dan  keselarasan  bangunan gedung lingkungan di sekitarnya.
Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor  36  Tahun  2005  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  Tentang Bangunan  Gedung,  IMB  gedung  adalah  perizinan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  kepada pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru, mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat bangunan    gedung    sesuai    dengan  persyaratan administratif   dan   persyaratan   teknis yang berlaku.
IMB  gedung  diberikan  oleh  pemerintah  daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat,  melalui  proses  permohonan  IMB  gedung.  Proses permohonan  IMB  gedung  harus  mengikuti  prinsip- prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Permohonan  IMB  gedung  adalah  permohonan  yang dilakukan pemilik bangunan gedung  kepada  pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB gedung. 4
Pengertian  SLF  Bangunan  Gedung  berdasarkan Pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  :  25/Prt/M/2007  Tentang  Pedoman  Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Maupun menurut Pasal 1 angka  45  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  05 Tahun 2010 Tentang  Bangunan Gedung adalah :
“Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  adalah sertifikat  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  daerah kecuali  untuk  bangunan  gedung  fungsi  khusus  oleh Pemerintah  untuk  menyatakan  kelaikan  fungsi  suatu bangunan  gedung  baik  secara  administratif  maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.”
Suatu  langkah  diciptakan  oleh  pemerintah  dalam menertibkan  bangunan  yang  dibangun,  yaitu  berupa sebuah  pedoman  yang  tertuang  dalam  sebuah  peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:  25/Prt/M/2007 Tentang  Pedoman  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan
4 Pasal  1  butir  7  PP  Nomor  36  Tahun 2005  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Gedung. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi  pemerintah  daerah,  khususnya  instansi  teknis pembina  penyelenggaraan  bangunan  gedung  dalam menetapkan  kebijakan  operasional  SLF  bangunan gedung 5 .
Bangunan  gedung  itu  sendiri  menurut  angka  4 Bagian  Kesatu  Ketentuan  Umum  adalah  wujud  fisik hasil pekerjaan  konstruksi  yang menyatu dengan  tempat kedudukannya,  sebagian  atau  seluruhnya  berada  di  atas dan  atau  di  dalam  tanah  atau  di  air  yang  berfungsi sebagai  tempat  manusia  melakukan  kegiatannya,  baik untuk  hunian  atau  tempat  tinggal,  kegiatan  keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
Pelayanan adalah proses menyangkut segala usaha yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang dalam  rangka  mencapai  tujuan 6 .  Pelayanan  hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan suatu proses.  Sebagai  proses,  pelayanaan  berlangsung  secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.
Pengendalian  setiap  kegiatan  atau  perilaku  orang atau  badan  yang  bersifat  preventif  adalah  Izin  yang secara  gramatikal  adalah  pernyataan  mengabulkan  atau persetujuan membolehkan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo  Izin  atau vergunning adalah  dispensasi dari suatu larangan. 7
Menurut pendapat Ateng Syafrudin dalam Ridwan HR, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Sementara itu menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi  negara  bersegi  satu  yang  mengaplikasikan peraturan  dalam  hal  konkreto  berdasarkan  persyaratan dan  prosedur  sebagaimana  ditetapkan  oleh  ketentuan peraturan perundang-undangan 8 .
Pelaksanaan pelayanaan dapat diukur, oleh karena itu  dapat  ditetapkan  standar  baik  dalam  waktu  yang diperlukan maupun hasilnya.
Pengertian  tersebut  mempunyai  definisi  yang sama  persis  dengan    Peraturan  Daerah  Kota  Bandung Nomor  05  Tahun  2010  Tentang  Bangunan  Gedung,  hal ini  tentunya  untuk  menjalankan  prasarat  yang  tertuang dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  dan  Pasal  8  Ayat  (1)  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum    Nomor  :  25/Prt/M/2007 Tentang  Pedoman  Sertifikat    Laik  Fungsi  Bangunan Gedung, Pasal 7 menyatakan :
5 Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  :  25/Prt/M/2007  Tentang  Pedoman  Sertifikat    Laik Fungsi Bangunan Gedung
6 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm  27
7 Prajudi  Atmosudirdjo  dalam  Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 143
8 Ridwan HR, Hukum Administrasi  Negara , UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003, hlm. 152
Devi  Elora,  Sertifikat  Laik  Fungsi  pada  Bangunan  Gedung  di  Kota  Bandung  Dalam  Kaitannya  dengan  Izin  Mendirikan Bangunan
“Dalam  melaksanakan  pembinaan  penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah propinsi, pemerintah  kabupaten/kota  maupun  masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis…”
Pasal 8 Ayat (1) menyatakan: “Pembinaan  pelaksanaan  pedoman  ini  dilakukan oleh  Pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung”
Pedoman  mengenai  SLF  Gedung  bertujuan  untuk mewujudkan  bangunan  gedung  yang  selalu  andal  dan memenuhi  persyaratan  administratif  dan  persyaratan teknis  bangunan  gedung  sesuai  dengan  fungsinya,  guna mewujudkan  bangunan  gedung  yang  fungsional,  sesuai dengan  tata  bangunan  yang  serasi  dan  selaras  dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin  keandalan  teknis  bangunan  gedung,  serta terwujudnya  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan bangunan gedung 9 .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  kepustakaan  terhadap  data sekunder  di  bidang  hukum  perijinan  terkait  SLF bangunan  Gedung  dalam  keberadaan  IMB,  yang  terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan yaitu,  studi  kepustakaan  yang  terdiri  dari  pencarian konsepsi-konsepsi, teori-terori, yang berhubungan dengan  permasalahan  perbankan  berupa  peraturan perundang-undangan  dibidang  perijinan  terkait  SLF bangunan  Gedung  dalam  keberadaan  IMB.  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif  analitis dalam  rangka  mengkaji  bahan-bahan  yang  bersumber dari  kepustakaan  dan  peraturan  perundang-undangan. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  normatif kualitatif  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan permasalahan  hukum  perijinan  terkait  SLF  bangunan Gedung dalam keberadaan IMB yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Mengenai  SLF  bangunan Gedung dalam keberadaan IMB
Berdasarkan  Pasal  10 Ayat  (2)  Peraturan  Daerah Kota  Bandung  Nomor  05  Tahun  2010  Tentang Bangunan  Gedung,  terdapat  prasyarat  administrasi dalam mendirikan bangunan gedung, yaitu bukti hak atas
9 Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  :  25/Prt/M/2007  Tentang  Pedoman  Sertifikat    Laik Fungsi Bangunan Gedung.
tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; dan IMB. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah  Kota  Bandung  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Penyelenggaraan,  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan Dan  Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak  Peta  Setiap pembangunan dan pemanfaatan gedung harus memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan  tata  bangunan  dan  persyaratan  keandalan bangunan gedung. 10
Permasalahan  SLF  ataupun  IMB  yang  pada dasarnya  merupakan  permasalahan  mengenai  perizinan terkait  erat  dengan  pelayanan  dari  pemerintah  kepada masyarakat  selaku  ubjek  hukum  yang  memerlukan  izin dari pemerintah tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat seringkali disebut dengan pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  dalam  konteks  ini dibatasi  dalam  pengertian  pelayanan  administratif,  yaitu IMB,  yang  merupakan  kewajiban  warga  masyarakat untuk memperoleh perizinan dari birokrasi negara.
Akuntabilitas, efektifitas maupun efisiensi pelaksanaan  perizinan  dalam  penerbitan  SLF  menurut pendapat  penulis  sangat  jauh  dari  yang  diharapkan, aturan  dan  mekanisme  yang  ada  hanya  dijadikan  suatu simbolisasi keberadaan saja, namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan minim.
Indikator-indikator tersebut menurut  analisis  yang dilakukan oleh penulis sangat jauh dari yang diharapkan, apabila  kajiannya  adalah  keberadaan  SLF,  namun  tidak dipungkiri pula, suatu sistem dapat berjalan bukan hanya pelaksana  saja  yang  dijadikan  objek  kajian,  namun aturan  yang  menaungi  pelaksanaan  dari  suatu  sistem tersebut merupakan hal yang penting juga. Sebagaimana diketahui pula, keberadaan SLF melekat pada keberadaan  IMB,  dengan  kata  lain  IMB  merupakan dasar  penerbitan  SLF  atau  SLF  penerbitannya  pasti mendasarkan  pada  keberadaan  IMB.  Fungsi  dasar  IMB adalah  sebagai  legalitas  diadakannya  atau  dibangunnya suatu bangunan.
Secara  teknis  data  yang  melekat  pada  keberadaan IMB  ini  dijadikan  dasar  pula  dalam  penerbitan  SLF, namun  permasalahan  terjadi  ketika  ketentuan  mengenai IMB  dihubungkan  dengan  SLF  yang  pada  dasarnya keberadaan  SLF berada atau didasarkan pada IMB, SLF merupakan  suatu  ketentuan  pemanfaatan  bangunan, sedangkan  IMB  merupakan  legalitas  keberadaan bangunan,  tidak  sejalan  atau  tidak  sesuai  antara  data peruntukan  yang  terdapat  dalam  IMB  dengan  SLF. Mengkaji  pengendalian  penyelenggaraan  bangunan gedung  yang  dilakukan  dengan  mendasarkan  pada Penerbitan IMB serta penerbitan SLF bangunan gedung, perpanjangan SLF bangunan gedung. Mendasar pada hal tersebut  maka  pada  dasarnya  pasti  kesesuaian  antara IMB dan SLF harus tercipta.
10 Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang  Bangunan Gedung
Devi  Elora,  Sertifikat  Laik  Fungsi  pada  Bangunan  Gedung  di  Kota  Bandung  Dalam  Kaitannya  dengan  Izin  Mendirikan Bangunan
Keberadaan  SLF  dilaksanakan  hanya  sebatas pemenuhan  izin  semata,  karena  pada  kenyataannya adalah  peruntukan  yang  ada  dalam  SLF  sangat  berbeda dengan  pelaksanaan  yang  dilaksanakan  oleh  gedung yang bersangkutan,  hal ini menimbulkan akibat dari  sisi keberadaan  SLF  itu  sendiri  tentunya  tidak  menutup kemungkinan juga keberadaan gedung yang menyalahgunakan  isi  SLF  tersebut  menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Konkritisasi Peran Pemkot Bandung dalam Menyikapi Bangunan Gedung
TABG  ini  dapat  meminta  klarifikasi  dan penjelasan  dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung  berkenaan dengan  proses  pemberian  IMB  yang  dikoordinasikan melalui Sekertariat Tim, yang selanjutnya menyampaikan  laporan  kegiatan  secara  berkala  kepada Walikota  Bandung.    TABG  juga  dapat  memberikan pertimbangan teknis dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan persetujuan dokumen rencana  teknis  bangunan  gedung  untuk  kepentingan umum  dan  bangunan  tertentu  untuk  pemberian  IMB, juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelesaian  permasalahan  yang  berkenaan  dengan teknis bangunan gedung. 11
Dinas  Tata  Ruang  Cipta  Karya  (Distarcip) mengungkapkan  sepanjang  2014  pihaknya  sudah menyegel sekitar 150 bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan  bangunan  (IMB) 12 .  Berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  Kepala  Seksi  Peraturan Bangunan  Distarcip  Kota  Bandung  Henri  Herawan mengatakan  pihaknya  sudah  mensegel  cukup  banyak bangunan dengan berbagai jenis fungsi seperti bangunan tinggal,  bangunan  tinggi  untuk  perkantoran  dan  juga bangunan  untuk  kebutuhan  toko  ritel.  Hal  tersebut diarahkan  untuk  memperbaiki  izin.  Terlebih  dari  itu untuk  melakukan  pembongkaran,  kami  tidak  memiliki hak untuk ranah tersebut.
Langkah  untuk  mengatasi  hal  tersebut,  Distarcip menyebar  kordinasi  pada  beberapa  wilayah  Kota Bandung  seperti  di  Ujung  Berung,  Tegal  Lega,  Gede Bage  dan  daerah  lainnya  untuk  melakukan  tugas  dan fungsi mobilisasi setiap harinya 13 . Baru-baru ini, Pemkot Bandung juga telah menyegel basement parkir mall Paris
11 Ibid
12 wawancara  penulis  dengan  Kepala  Seksi  Peraturan Bangunan  Distarcip  Kota  Bandung  Henri  Herawan  pada tanggal 15 Desember 2014
13 wawancara  penulis  dengan  Kepala  Seksi  Peraturan Bangunan  Distarcip  Kota  Bandung  Henri  Herawan  pada tanggal 15 Desember 2014
Van  Java  karena  dinilai  menyalahi  aturan  atau  tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) 14
Fungsi  pemerintah  daerah  sebagai  penerbit keberadaan  SLF  yang  melekat  atas  keberadaan  suatu gedung mempunyai tanggungjawab besar atas penyalahgunaan  fungsi  SLF.  Tidak  dipungkiri  banyak kejadian  penyalahgunaan  tersebut  diakibatkan  karena keberadaan pemerintah tidak peka terhadap pemanfaatan gedung  yang  ada.  Hal  ini  mengidentifikasikan  bahwa SLF yang pada dasarnya merupakan penyeimbang antara aturan yang ada dengan pelaksanaan fungsi gedung tidak difungsikan  secara  optimal,  sehingga  mengasumsikan bahwa SLF hanya sebatas izin prosedural semata, karena izin sesungguhnya ada di IMB.
Mendasar  pada  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: 5/Prt/M/2007  Tentang  Pedoman  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan  Gedung  yang  menyatakan  bahwa  dalam melaksanakan  pembinaan  penyelenggaraan  bangunan gedung, pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat  pemerintah  propinsi,  pemerintah  kabupaten/kota maupun  masyarakat  dalam  memenuhi  ketentuan  teknis. Maka  menurut  pengamatan  penulis  secara  praktik  SLF ini hanya sebagai dispensasi saja mengingat keberadaannya jauh dari aturan yang ada sehingga wajar apabila  pemanfaatannya  sering  menyalahi  ketentuan yang  ada  dalam  SLF  itu  sendiri.  Pemerintah  daerah selaku  penerbit  SLF  mempunyai  tanggungjawab  penuh dalam  meluruskan  kinerja  SLF  ini,  karena  peran pemerintah  sebagai  penerbit  SLF  ini  lah  permasalahan atau ketiadaan masalah dapat diciptakan disamping tidak memungkiri  adanya  niatan  tidak  baik  dari  kepemilikan gedung yang bersangkutan.

## SIMPULAN
1. Pengaturan Hukum Mengenai SLF bangunan Gedung dalam  keberadaan  IMB  adalah  pada  dasarnya keberadaan  SLF  berada  atau  didasarkan  pada  IMB, SLF  merupakan  suatu  ketentuan  pemanfaatan bangunan,  sedangkan  IMB  merupakan  legalitas keberadaan bangunan, permasalahan mengenai ketidaksesuaian antara IMB dan SLF dapat dikaji dari 3  subjek  utama  keberadaan  SLF  yaitu  Pemerintah, Masyarakat dan aturan hukum, namun mendasar tidak adanya  aturan  hukum  yang  khusus  mengatur mengenai  SLF  maka  aturan  hukum  dipandang sebagai hal utama SLF tidak berjalan baik 2. SLF  bangunan  gedung  yang  dalam  pemanfaatannya tidak  sesuai  dengan  IMB  mengandung  konsekuensi bahwa  SLF  yang  seharusnya  sesuai  dengan  IMB harus  disesuaikan  pemanfaatannya  dengan  ketentuan yang  ada  dalam  IMB,  keberadaan  SLF  ini mengandung  arti  bahwa  pemanfaatan  yang  tertera
14 wawancara  penulis  dengan  Kepala  Seksi  Peraturan Bangunan  Distarcip  Kota  Bandung  Henri  Herawan  pada tanggal 15 Desember 2014
Devi  Elora,  Sertifikat  Laik  Fungsi  pada  Bangunan  Gedung  di  Kota  Bandung  Dalam  Kaitannya  dengan  Izin  Mendirikan Bangunan
dalam  SLF  harus  sesuai  .dengan  ketentuan  yang  ada dalam IMB

## Saran
1. Pemerintah  daerah  Kota  Bandung  harus  sesegera mungkin  membuat  suatu  aturan  yang  mengatur mengenai SLF guna menciptakan iklim pembangunan gedung yang baik serta kondusif di Kota Bandung 2. Pemerintah daerah selaku penerbit SLF ataupun IMB harus  lebih  teliti  dalam  menegakan  hukum  mengenai penerbitan IMB dan SLF, sehingga dengan data yang ada  pada  pemerintah  daerah  sinkronisasi  isi  antara IMB dan SLF dapat tercipta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Moenir, Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Parlindungan,  A.P.  Komentar  atas  Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1998 Prajudi  Atmosudirdjo  dalam  Philipus  M.  Hadjon,
Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara ,  UII  Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003 Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap Tindakan Administrasi Negara , Alumni, Bandung, 1992

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung. Peraturan  Pemerintah Nomor  36  Tahun  2005  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Republik
Indonesia    Nomor  2  Tahun  2014    Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum    Nomor  : 25/Prt/M/2007  Tentang  Pedoman  Sertifikat    Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
Peraturan  Daerah  Nomor  05  Tahun  2010  Tentang
Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan  Bangunan  Dan  Retribusi  Penggantian
Biaya Cetak Peta

## Sumber Lain
Annonimous,  Antisipasi  Pelanggaran  Pendirian  Gedung Pemkot Bandung Bentuk TABG, diunduh melalui
http://www.bedanews.com/antisipasi-pelanggaran- pendirian-gedung-pemkot-bandung-bentuk-tabg pada tanggal 16 Desember 2014
Hernawati  Ras,  Dani  Durahman  Aspek  Hukum  dalam Penyelenggaraan  Bisnis  Perhotelan,  Jurnal  Ilmiah Universitas  Batanghari  Jambi,  20(3),  Oktober 2020
wawancara  penulis  dengan  Kepala  Seksi  Peraturan Bangunan Distarcip Kota Bandung Henri
Herawan pada tanggal 15 Desember 2014  tanggal akses 20 November 2020