## ANALISIS PENERAPAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF
Ika Rahmadani, SE, M.Si, Ak ikaramadhani@utu.ac.id
Abstract
This  study  aims  to  know  the  implementation  of  murabahah  financing  in  PT.  Bank Muamalat Indonesia branch office Banda Aceh, such as the rule of murabahah financing, the procedure of murabahah financing, and accounting of Murabahah financing and the conformity of its implementation to Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.  102.  The  study  conducted  by  using  a  descriptive  method.  Descriptive  method  is  to conclude, interpret and clarify the data in accordance with the actual events. The type of data  used  are  primary  data  and  secondary  data  that  obtained  from  interviews  with financing staff in PT Bank Muamalat Indonesia Branch Office  Banda Aceh. The authors obtained  the  results  of  research  with  a  conclusion  that  the  practices  in  PT  Bank Muamalat  Indonesia  Branch  Office  Banda  Aceh  is  compliance  with  the  Statement  of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 102.
Kata  kunci: pembiayaan  murabahah,  akuntansi  pembiayaan  murabahah,  pembiayaan konsumen, PSAK 102

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  maka berkembang  pula  wacana  mengenai  akuntansi  syariah.  Hal  ini  terkait  karena keberadaan  suatu  lembaga  atau  perusahaan,  tidak  akan  terlepas  dari  proses pencatatan  akuntansi.  Setiap  lembaga  atau  perusahaan  berkewajiban  melakukan pencatatan  atas  aktivitas-aktivitas  akuntansi  yang  terjadi  dalam  perusahaan  yang selanjutnya    disajikan    dalam   bentuk   laporan   keuangan.Wacana   mengenai akuntansi syariah muncul karena kebutuhan akan bingkai transaksi keuangan yang kokoh  dan mapan, sehingga  dapat mengawal  segala transaksi-transaksi  keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur  mengenai  posisi  keuangan  entitas  dan  hasil-hasil  operasi,  sehingga dapat mengungkapkan  transaksi  halal  dan  haram.  Aturan-aturan  yang  diterapkan  pun dapat      melindungi      hak      dan      kewajiban      perorangan      dan      menjamin pengungkapan yang memadai.
Falsafah  dasar  perbankan  syariah  mengacu  kepada  ajaran  agama  Islam yang  bersumber  pada Al-quran,  al-hadis, dan al-ijtihad .  Fungsi  bank  syariah antara  lain  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat,  dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah  produk  pendanaan,  produk  pembiayaan,  produk  jasa  perbankan,  dan produk sosial.
Dalam   melaksanakan   kegiatan   penghimpunan   dana,   bank   syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank  syariah  memberikan  jasa  dalam  bentuk  pembiayaan  dan  investasi  . Pembiayaan  di  bank  syariah  merupakan  salah  satu  tulang  punggung  kegiatan
perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya  pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri  merupakan transaksi  yang  banyak  dipilih  sebagai  skema  penyaluran  dana  dari bank syariah.
Murabahah adalah  pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  barang pada  harga    asal dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati,  dengan  pihak  bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
Pembiayaan murabahah membutuhkan  kerangka  akuntansi  yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga  dapat  mengkomunikasikan  informasi  akuntansi  secara  tepat  waktu dengan  kualitas  yang  dapat  diandalkan  serta  mengurangi  adanya  perbedaan perlakuan  akuntansi  antara  bank  syariah  yang  satu  dengan  yang  lain.  Perbedaan perlakuan  tersebut  akan  mengakibatkan  dampak  terhadap  hal  keadilan  dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan murabahah harus  terdapat  kepastian  mengenai  biaya  perolehan  dan tambahan keuntungan yang disepakati .
Pembiayaan murabahah merupakan  konsep  yang  cocok  untuk  digunakan dalam  pembiayaan  modal  kerja,  investasi  dan  konsumtif.  Tetapi,  pembiayaan murabahah  sendiri  menjadi  skema  pembiayaan  yang  banyak  diminati  nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Pada Bank Muamalat cabang Banda Aceh,  nasabah  pembiayaan  konsumtif  dari  akhir  Desember  2009  hingga  akhir September 2010 berturut-turut adalah 65% dan 68% dari total nasabah pembiayaan. Pembiayaan  konsumtif  sendiri  adalah  jenis  pembiayaan  yang  diberikan      untuk tujuan   diluar   usaha   dan   umumnya   bersifat   perorangan. Pembiayaan konsumtif digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dan  akan  habis  dipakai  untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pembiayaan hunian syariah (pembelian alat- alat bangunan dan tanah), pembelian mobil, pembelian sepeda motor dan pembelian alat-alat rumah tangga.
Lembaga  keuangan  bank  syariah  menggunakan  PSAK  nomor  59  yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK  59  yaitu  PSAK  101-106  tahun  2007  yang  mengatur  lebih  rinci  mengenai akad-akad  syariah  (  PSAK  102  tentang  akad murabahah )  dan  PAPSI  2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi,  baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal  bank,  maupun  untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.
Pemahaman  masyarakat  tentang  produk-produk  perbankan  syariah  masih tergolong minim.  Dapat  dilihat  dari  total  aset  perbankan  syariah  hingga  Oktober 2010  hanya  sebesar  3,1  %  dari  keseluruhan  total  aset  perbankan  nasional.  Oleh karena  itu,  perkembangan  informasi  dan  literatur-literatur  mengenai  perbankan syariah secara khusus dan ekonomi islam secara umum dapat memperkaya wawasan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dan membuat  skripsi dengan judul : Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus pada PT.  Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh.

## TINJAUAN PUSTAKA Perbankan Syariah
Bank   yang  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  dengan  prinsip  bagi hasil,  berfungsi  sebagai  lembaga  intermediasi  yaitu,  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dana tersebut.
Pengertian bank syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan  syariah  disebutkan:  “Bank  Syariah  adalah  Bank  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”
Tujuan dan Keistimewaan Bank Syariah
a.   Tujuan  Bank  Syariah  Bank-bank  syariah  dibentuk  dengan  tujuan  sebagai berikut:
i. Mengarahkan  kegiatan  ekonomi  umat  untuk  bermuamalah  secara Islam  khususnya  muamalah  yang  berhubungan  dengan  perbankan,
agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan  lain  yang  mengandung  unsur  haram  dimana jenis-jenis  usaha  tersebut  selain  dilarang  dalam  Islam,  juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
ii. Untuk  menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi,  dengan jalan  meratakan  pendapatan  melalui  kegiatan  investasi  agar  tidak terjadi kesenjangan  yang amat  besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
iii. Untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  umat,  dengan  jalan  membuka peluang usaha  yang lebih  besar  terutama kepada  kelompok miskin yang  diarahkan  kepada  kegiatan  usaha  yang  produktif,  menuju terciptanya kemandirian berusaha.
iv.      Untuk      membantu      menanggulangi      (mengentaskan      garis kemiskinan),  yang pada  umumnya  merupakan  program  utama  dari negara-negara    yang    sedang    berkembang.    Upaya    bank    syariah dalam  mengentaskan  kemiskinan  ini  berupa  pembinaan  nasabah yang  lebih  menonjol  sifat  kebersamaan  dari  siklus  usaha  yang lengkap  seperti  program  pembinaan  pengusaha  produsen, pembinaan  pedagang  perantara,  program  pembinaan  konsumen, program  pengembangan  modal  kerja  dan  program  pengembangan usaha bersama.
v.      Untuk   menjaga   kestabilan   ekonomi   dan   moneter   pemerintah. Dengan  aktivitas-aktivitas  bank  syariah  yang  diharapkan  mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan  persaingan  yang  tidak  sehat  antara  lembaga keuangan,  khususnya  bank  dan  menanggulangi  kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
vi.      Untuk  menyelamatkan  ketergantungan  umat  islam  terhadap  bank non-islam yang menyebabkan umat islam berada dibawah kekuasaan bank,  sehingga  umat  Islam  tidak  bisa  melaksanakan
ajaran agamanya secara  penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.
b.   Keistimewaan Bank Syariah Bank  Syariah  memiliki  keistimewaan-keistimewaan  yang  juga  merupakan perbedaan  jika  dibandingkan  dengan  bank  konvensional.  Sumitro  (2004:22) memberikan pemahamannya mengenai keistimewaan bank syariah :
i. Adanya   kesamaan   ikatan   emosional   yang   kuat   antara   pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
ii. Diterapkannya   sistem   bagi   hasil   sebagai   pengganti   bunga,   akan menimbulkan akibat-akibat yang positif.
iii.      Di dalam  Bank Syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan ( al-Qardhul Hasan ) yang diberikan secara cuma-cuma.
iv.      Keistimewaan  yang paling menonjol dari bank syariah adalah melekat pada konsep ( built in concept ).
v. Keistimewaan  lain  bank  syariah  adalah  dengan  penerapan  sistem  bagi hasil  berarti  tidak  membebani  biaya  diluar  kemampuan  nasabah  dan akan menjamin adanya keterbukaan.
vi.      Adanya   kenyataan   bahwa   dalam   kehidupan   ekonomi   masyarakat modern  cenderung  akan  menimbulkan  pengeksploitasian  kelompok kuat  ekonomi  dan  politik)  dan  kelompok  lemah.  Kenyataan  ini menimbulkan  reaksi  balik  dari  kelompok lemah  yang mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan.
c.   Akuntansi Perbankan Syariah
Akuntansi merupakan kegiatan mencatat, menggolongkan, mengiktisarkan sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan  untuk  pengambilan  keputusan.  Akuntansi  syariah  merupakan serangkaian  proses  akuntansi  atas  transaksi-transaksi  yang  sesuai  dengan  aturan- aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.
Akuntansi  syariah  sangat  diperlukan  untuk  mendukung  kegiatan  yang dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Akuntansi dalam Islam sendiri, antara lain berhubungan  dengan  pengakuan,  pengukuran  dan  pencatatan  transaksi  dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil.
Akuntansi  keuangan  sangat  erat  kaitannya  dengan  penyediaan  informasi  yang berguna untuk membantu para penmakai di dalam pengambilan keputusan. Menurut Harahap (2004 : 21) tujuan akuntansi bank syariah, yaitu :
1.   Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi  yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain,  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang  berlandaskan  pada  konsep kejujuran,  keadilan,  kebijakan,  dan  kepatuhan  terhadap  nilai-nilai  bisnis islami
2.  Menyediakan  informasi  keuangan  yang  bermanfaat  bagi  para  pemakai laporan dalam pengambilan keputusan, dan
3.   Meningkatkan  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah  dalam  semua  transaksi dan kegiatan usaha.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan bank syariah haruslah disesuaikan  dengan  PSAK  No.  59,  101-106  dan  PAPSI  2003.  PSAK
nomor    59    tentang    Akuntansi    Perbankan    Syariah    berisi    tentang    ketentuan- ketentuan  pokok,  PSAK  101-106  revisi  dari  PSAK  No.  59  tentang  aturan  akad- akadnya   dan   untuk   melengkapinya   digunakan   juga   Pedoman   Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 sebagai standar pengukurannya.
d.   Pembiayaan di Bank Syariah
Dalam  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  disebutkan  pada pasal 1 angka 25:
Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu berupa:
a.   transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah ;
b.   transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik ;
c.   transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam , dan istishna’ ; d.   transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh ; dan e.   transaksi   sewa-menyewa   jasa   dalam   bentuk ijarah untuk   transaksi multijasa  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank  Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dana  tersebut  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan ujrah ,  tanpa  imbalan,  atau  bagi hasil.
Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk utama yang mendominasi  portofolio  pembiayaan  bank  syariah  adalah  pembiayaan  modal kerja,  pembiayaan  investasi  dan  pembiayaan  aneka  barang,  perumahan  dan property.
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :
1.   Pembiayaan Produktif,
Pembiayaan  produktif  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi kebutuhan  produksi  dalam  arti  luas,  yaitu  untuk  peningkatan  usaha  baik  usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluan pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:
a.   Pembiayaan modal kerja
Pembiayaan   modal   kerja,   yaitu   pembiayaan   untuk   memenuhi kebutuhan  peningkatan  produksi,  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif  dan  untuk  keperluan  perdagangan  atau  peningkatan utility  of place dari    suatubarang.Unsur-unsur    modal    kerja    terdiri    atas komponen-komponen  alat  likuid,  piutang  dagang  ( receivable ),  dan persediaan  ( inventory )  yang  umumnya  terdiri  atas  persediaan  bahan baku    ( raw    material ),    persediaan    barang    dalam    proses    ( work    in process ), dan persediaan barang jadi ( finished goods ). Oleh karena itu, pembiayaan  modal  kerja  merupakan  salah  satu  atau  kombinasi  dari pembiayaan    likuiditas    ( cash    financing ),    pembiayaan    piutang ( receivable  financing ),  dan  pembiayaan  persediaan  ( inventory financing ).
b.   Pembiayaan  investasi  Pembiayaan  investasi  diberikan  kepada  para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal
guna   mengadakan   rehabilitasi,   perluasan   usaha,   ataupun   pendirian proyek baru.
Pada  umumnya,  pembiayaan  investasi  diberikan  dalam  jumlah  besar  dan pengendapannya  cukup  lama.  Oleh  karena  itu,  perlu  disusun  proyeksi  arus  kas ( project  cash  flow )  yang  mencakup  semua  komponen  biaya  dan  pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Selain itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan.
Melihat luasnya  aspek  yang harus dikelola  dan  dipantau  maka  untuk  pembiayaan investasi  bank  syariah  menggunakan  skema musyarakah  mutanaqishah .  Dalam hal  ini,  bank  memberikan  pembiayaan  dengan  prinsip  penyertaan,  dan  secara bertahap    bank    melepaskan    penyertaan    dan    pemilik    perusahaan    akan mengambilalih  kembali,  baik  dengan  menggunakan surplus  cash  flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham  yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. Skema lain yang  dapat  digunakan  oleh  bank  syariah  adalah al-ijarah  al  muntahiabit-tamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.
2)   Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan   konsumtif   diperlukan   oleh   pengguna   dana   untuk   memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan  konsumsi  dapat  dibedakan  atas  kebutuhan  primer  dan  sekunder. Kebutuhan  primer adalah  kebutuhan pokok,  baik  berupa  barang,  seperti makanan dan  minuman,  pakaian/perhiasan,  bangunan  rumah,  kendaraan,  dan  sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.
Menurut  Antonio  (2001  :  168)  Bank  syariah  dapat  menyediakan pembiayaan  komersil  untuk  pemenuhan  kebutuhan  barang  konsumsi  dengan menggunakan skema berikut ini,
1. Al-bai’ bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
2. Al-ijarah al muntahia bit-tamlik atau sewa beli.
3. Al-musyarakah   mutanaqhishah dan decreasing   participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
4. Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

## Sistem Pembiayaan Murabahah
Menurut  PSAK  No.  59  tentang  akuntansi  perbankan  syariah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan ( margin ) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli. Di dalam PSAK 102 paragraf
5 murabahah adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  harga  jual  sebesar  biaya perolehan     ditambah     keuntungan     yang     disepakati     dan     penjual     harus
mengungkapkan  biaya  perolehan  barang  tersebut  kepada  pembeli.  Definisi  ini menunjukkan  bahwa  transaksi  murabahah  tidak  harus  dalam  bentuk  pembayaran tangguh  atau  kredit,  melainkan  dapat  juga  dalam  bentuk  tunai  setelah  menerima barang,  ditangguhkan  dengan  mencicil  setelah  menerima  barang,  ataupun ditangguhkan  dengan  membayar  sekaligus dikemudian  hari  (PSAK 102  paragraf 8).  Sedangkan  dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  yang  dimaksud  dengan murabahah adalah  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam dua jenis (Harahap 2000: 93):
1). Murabahah tanpa  pesanan  artinya  ada  yang  beli  atau  tidak,  bank syariah menyediakan barang dan
2). Murabahah berdasarkan  pesanan  artinya  bank  syariah  baru  akan melalukan  transaksi  jual  beli  apabila  ada  yang  pesan. Murabahah berdasarkan pesanan  dapat  dikategorikan  dalam:  sifatnya  mengikat  artinya murabahah berdasarkan    pesanan    tersebut    mengikat    untuk    dibeli    oleh    nasabah    sebagai pemesan, dan  sifatnya  tidak mengikat artinya  walaupun  nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.
d. Perlakuan Akuntansi Murabahah
Standar  akuntansi  tentang  jual  beli murabahah mengacu  pada  PSAK  102 tentang  Akuntansi  Murabahah  yang  mulai  berlaku  efektif  sejak  1  Januari  2008. PSAK  ini  menggantikan  PSAK  59  yang  berhubungan  dengan  pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. PSAK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah . Disamping itu,  PSAK  102  juga  diterapkan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi murabahah dengan lembaga keuangan tersebut.

## Kerangka Konseptual
Untuk  menyelesaikan  masalah  yang  tertuang  dalam  skripsi  ini,  penulis akan   menguraikan   alur   berfikir   penulis   dalam   kerangka   konseptual   sebagai berikut:

## PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

## PENYALURAN DANA

## PEMBIAYAAN KONSUMTIF
SISTEM  PEMBIAYAAN MURABAHAH
Perlakuan Akuntansi Murabahah
Penerapan PSAK 102 tentang akad mudarabah
Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Sumber : Penulis, 2010

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara  menguraikan  tentang  keadaan  dan  sifat-sifat  yang  sebenarnya  dari  objek penelitian. Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1.   Data primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  perusahaan  dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Contoh : hasil wawancara
2.   Data sekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti laporan keuangan, struktur organisasi, dan lain-lain.

## Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1.   Teknik Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung pada dokumen dan  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  perlakuan  akuntansi  perbankan syariah.
2.   Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa karyawan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai Bank Muamalat Indonesia cabang Medan.
3.   Teknik    Dokumentasi,    yaitu    dengan    meneliti    bahan-bahan    tulisan perusahaan    dan    dokumen    perusahaan    yang    berhubungan    dengan penelitian.

## Metode analisa data
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Metode analisa deskriptif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaaan objek  penelitian  pada  saat  sekarang,  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak atau sebagaimana adanya.
2.   Metode  komparatif,  merupakan  metode  analisis  yang  dilakukan  dengan membandingkan  teori-teori  dengan  praktek  dalam  perusahaan,  kemudian mengambil kesimpulan yang sebenarnya dari masalah yang di teliti.

## ANALISIS HASIL PENELITIAN Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 24 Rabiuts Tsani 1412 H atau 1 November 1991 M yang di prakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia    (ICMI)    dengan    dukungan    Pemerintah    Republik    Indonesia berdasarkan  akta  Notaris  Yudo  Paripurno,  SH  No.  1  .  Sesuai  dengan  pasal  3 anggaran  dasar  Bank  Muamalat  Indonesia  yang  terakhir,  ruang  lingkup  kegiatan bank  adalah  menyelenggarakan  usaha  perbankan  dengan  prinsip  syariah. Berdasarkan   Surat   Keputusan   Menteri   Keuangan   Republik   Indonesia   No. 430/KMK.013/1992   tanggal   24   April   1992,   Bank   telah   memperoleh   izin beroperasi  sebagai  Bank  Umum  .  Bank  memulai  aktivitas  operasinya  pada  27 Syawal 1412 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992 dengan dukungan dari tokoh-tokoh  dan  pemimpin muslim  terkemuka  serta  beberapa  pengusaha  muslim. Pendiriannya  juga  mendapat  dukungan  masyarakat  sehingga  jumlah  modal  awal menjadi total sebesar Rp. 106 Miliar.
Kantor   Pusat   Bank   Muamalat   berlokasi   di   Gedung   Arthaloka   Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Jakarta 10220. Bank Muamalat saat ini telah mempunyai 73 Kantor Cabang, 50 Kantor Cabang Pembantu, 132 Kantor Kas dan 4000 kantor pos online/SOPP Pos di seluruh Indonesia, 32000 ATM dan 95.000 merchant debet.
BMI  saat  ini  juga  merupakan  satu-satunya  bank  syariah  yang  telah membuka  cabang  luar  negeri,  yaitu  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia.  Untuk meningkatkan  aksesibilitas  nasabah  di  Malaysia,  kerjasama  dijalankan  dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank  muamalat  berkomitmen  untuk  menghadirkan  layanan  perbankan
yang  tidak  hanya  comply terhadap  syariah,  namun  juga  kompetitif  dan  aksesibel bagi  masyarakat  hingga  pelosok  nusantara.  Komitmen  tersebut  diapresiasi  oleh pemerintah,  media  massa,  lembaga  nasional  dan  internasional  serta  masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir.  Penghargaan  yang  diterima  antara  lain  sebagai  Best  Islamic  Bank  in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial  Institution  in  Indonesia  2009 oleh Global  Finance (New  York)  serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

## Pembiayaan Murabahah Konsumtif
Pembiayaan  murabahah  merupakan  jenis  skema  pembiayaan  yang  paling banyak diminati dan merupakan skema pembiayaan dengan jumlah penyaluran dana paling  besar  di  Bank  Muamalat  cabang  Medan.  Dilihat  dari  data  yang penulis peroleh  dari  Bank  Muamalat  cabang  Medan  (data  per  31  Desember  2009 dan  30 September 2010), yang telah penulis uraikan ke dalam bentuk diagram didalam  sub bab  sebelumnya.  Skema  jual  beli  ini  menjadi  skema  pembiayaan yang  memiliki peran  penting  dalam  penyaluran  dana  Bank  Muamalat  cabang Medan  karena memiliki  nominal  terbesar  dibandingkan  skema  pembiayaan lainnya. Berturut- turut data dari 31 Desember 2009 dan 30 September 2010 nominal      pembiayaan murabahah      Rp.      84.273.776.673,89      dan      Rp.
127.683.993.881,51  yaitu  45  %  dan  57%  dari  keseluruhan  pembiayaan  Bank Muamalat.    Sejalan    dengan    hal    itu    jumlah    nasabah    pembiayaan    murabahah berturut-turut  dari  31  Desember  2009  dan  30  September  2010  adalah  1008  dan 718  nasabah  yaitu  56  %  dan  49  %  dari  total  jumlah  nasabah  pembiayaan  secara keseluruhan.
Sedangkan  pembiayaan  konsumtif,  (seperti  pembiayaan  hunian  syariah dan   pembelian   mobil)   merupakan   tujuan   pembiayaan   yang  paling  diminati nasabah  bank  muamalat  berturut-turut  data  dari  31  Desember  2009  dan  30 September 2010 adalah 1163 dan 1019 nasabah yaitu masing-masing 65 % dan 68 %  dari  keseluruhan  nasabah  pembiayaan  dengan  tujuan  konsumtif.  Nilai  nominal pembiayaan  konsumtif  berturut-turut  dari  31  Desember  2009  dan  30  September 2010 adalah Rp. 76.087.620.880 dan Rp.75.198.788.928 yaitu 40 % dan 33 % dari keseluruhan  pembiayaan  di  Bank  Muamalat.  Tetapi,  nilai  nominal  pembiayaan konsumtif  di  Bank  Muamalat  cabang  Medan  memiliki  proporsi  yang  lebih  kecil dibandingkan dengan pembiayaan produktif, berdasarkan  data di  Bank  Muamalat berturut-turut dari 31 Desember 2009 dan 30 September 2010 pembiayaan produktif berjumlah  Rp.  111.189.785.400  (pembiayaan  investasi  sebesar  Rp. 55.644.253.013  dan  pembiayaan  modal  kerja  sebesar  Rp.  56.545.532.392)  dan Rp.  147.330.539.300  (pembiayaan  investasi  sebesar  Rp.  92.228.141.766  dan pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 55.102.397.559).
Skema  murabahah  untuk  pembiayaan  konsumtif  merupakan  tujuan pembiayaan  dengan  jumlah  nasabah  terbanyak  dengan  jumlah  berturut-turut  dari 31 Desember 2009 dan 30 September 2010 adalah 894 dan 611 nasabah yaitu sekitar 88  %  dan  85  %  dari  keseluruhan  nasabah  skema  murabahah  dengan  tujuan pembiayaan konsumtif. Dari segi nominal, pembiayaan murabahah dengan tujuan pembiayaan  konsumtif  berturut-turut  dari  31  Desember  2009  dan  30  September
2010  hanya  berkisar  Rp.  29.978.145.188  dan  Rp.25.050.229.441  atau  secara persentase sebesar 35 % dan 19,6 % dari jumlah keseluruhan skema pembiayaan murabahah.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  Bank  Muamalat  cabang  Medan  masih beroperasi  sejalan  dengan  tujuan  Bank  Syariah  pada  umumnya  dengan  lebih mengutamakan  penyaluran dana untuk tujuan pembiayaan produktif (pembiayaan modal  kerja  dan  pembiayaan  investasi)  dalam  upaya  untuk  mewujudkan kesejahteraan umat. Dengan tidak menjadikan pembiayaan konsumtif sebagai fokus utama  kegiatan  penyaluran  dana  di  Bank  Muamalat  cabang  Medan,  tetapi  tetap merangkul  kebutuhan  masyarakat  akan  pembiayaan  konsumtif  tersebut sesuai dengan proporsinya.

## Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah
Awal   proses   dalam   prosedur   pembiayaan   adalah   pengisian   ,formulir permohonan  pembiayaan  secara  manual  mengenai  data-data  calon  pemohon pembiayaan.  Setelah  semua  data dan dokumen  yang dibutuhkan telah  diserahkan oleh nasabah, selanjutnya kelengkapannya akan diperiksa oleh petugas Bank.
Account  Manager ,  yang  kemudian  akan  membubuhkan  parafnya  pada dokumen-dokumen  tersebut  sebagai  bukti  bahwa  kebenaran  dokumen  telah diperiksa  sekaligus  menanggungjawabi  pemeriksaan  semua  dokumen-dokumen tersebut.  Selanjutnya,  Kepala  Administrasi  Kredit  Marketing  wajib  memeriksa kembali kelengkapan dokumen dengan jalan membandingkannya terhadap checklist yang  tersedia,  serta  memberitahukannya  kepada Account  Manager jika  terdapat kekurangan.
Selanjutnya Account  Manager akan  melakukan  analisis  5c  terhadap kelayakan permohonan pembiayaan tersebut,
a. Character
dalam tahap ini akan dianalisis Watak/Sifat dari calon nasabah;
b. Capacity
Kemampuan  yang  dinilai  antara  lain  kemampuan  menjalankan  usaha sehingga nantinya nasabah mampu melunasi tagihan pembiayaan;
c. Capital
Analisis    ini    bertujuan    untuk    mengukur    kemampuan    usaha    calon nasabah  untuk  mendukung  pembiayaan  modalnya  sendiri.  Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan  yang didukung oleh modal sendiri. Dalam tahap ini akan dianalisa modal yang dimiliki calon nasabah oleh Account Manager , untuk mengetahui modal yang dimilikinya untuk menutupi apabila terjadi resiko kredit;
d. Condition of Economy
Selanjutnya  akan  dinilai  kondisi  perekonomian  saat  ini  secara  umum serta kondisi usaha calon nasabah oleh Account Manager;
e. Collateral
Setiap pemberian pembiayaan harus disertai dengan jaminan fisik yang jumlah dan nilainya  harus  dapat menjamin  besarnya  pembiayaan  yang disetujui.  Jaminan  pembiayaan  harus  benar-benar  dapat  dikuasai  serta diyakini    kebenaran    status    pemiliknya. Account    Manager juga
menganalisis  jaminan  atau  agunan  yang  diberikan  nasabah  apakah dapat  mencukupi  sebagai  antisipasi  apabila  nasabah  nantinya  tidak mampu membayar tagihan pembiayaannya.
Setelah    dilakukan    analisis    kelayakan    tersebut,    selanjutnya    kredit investigator  akan  melalukan  taksasi  jaminan  secara  lebih  terperinci.  Apabila diperlukan oleh Bank. Kemudian dokumen jaminan dicatat secara terperinci, dan disimpan   dengan   baik   dan   prosedur   penyimpanannya   dilaksanakan   sesuai instruksi  Operasi  yang  berlaku.  Sebagai  catatan  silang  ( cross  reference )  nomor dari  Lembar  Majemuk  Tanda  Terima  Barang  Jaminan  akan  dicatat  pada  Kartu Pinjaman/Pembiayaan. Seorang Pejabat  Bank akan membubuhkan parafnya pada Kartu  Pinjaman/Pembiayaan  sebagai  tanda  ketentuan  tersebut  telah  dilaksanakan sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  berguna  sebagai  kontrol  internal  juga  sebagai tingkat   pengamanan   terhadap   dokumen   milik   nasabah.   Apabila   pembiayaan melebihi 250 juta, akan dilakukan analisis resiko oleh Financial Risk Officer. Setelah  permohonan  disetujui  akan  dilanjutkan  dengan  proses dokumentasi  yang dikerjakan oleh Unit Support Pembiayaan Dana, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengisian data melalui sistem komputerisasi.

## Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  bahwa  pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah . Kesesuaian tersebut antara lain:
a.  PT.    Bank    Muamalat    Indonesia,    Tbk    cabang    Medan    dalam melaksanakan  pembiayaan murabahah bertindak  sebagai  penjual dengan  menyatakan  harga  jual  dan  keuntungan  yang disepakati  antara bank dan nasabah.(sesuai dengan PSAK 102 paragraf 22)
b.   PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  mengakui  diskon  pembelian  aset murabahah sebagai  ;  (a)  pengurang  biaya  perolehan  aset murabahah, jika  terjadi  sebelum  akad murabahah, (b)  kewajiban  kepada  pembeli, jika  terjadi  setelah  akad murabahah dan  sesuai  dengan  akad  yang disepakati menjadi hak pembeli, (c) tambahan keuntungan murabahah , jika  terjadi  setelah  akad murabahah dan  sesuai  akad  menjadi  hak penjual,  atau  (d)  pendapatan  operasi  lain,  jika  terjadi  setelah  akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. (sesuai dengan PSAK 102 paragraf 20)
c.   PT. Bank Muamalat  Indonesia, Tbk mengakui keuntungan murabahah secara  proporsional  dengan  besaran  kas  yang  berhasil  ditagih  dari piutang murabahah. (sesuai dengan PSAK 102 paragraf 23 (b) (ii))
d.   PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  akan  mengenakan  denda  kepada pembeli jika pembeli lalai dalam membayar kewajibannya sesuai dengan akad,  dan  denda  akan  diakui  sebagai  bagian  dana  kebajikan  (sesuai dengan PSAK 102 paragraf 29)
e.   PT.   Bank   Muamalat   Indonesia,   Tbk   akan   menyajikan   piutang murabahah  sebesar  nilai  bersih  yang dapat  direalisasikan  ,  yaitu  saldo piutang  murabahah  dikurangi  penyisihan  kerugian  piutang.  (sesuai dengan PSAK 102 paragraf 37)
f.  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  menyajikan  margin  murabahah tangguhan  sebagai  pengurang  ( contra  account )  piutang  murabahah. (sesuai dengan PSAK 102 paragraf 38)
g.   PT.   Bank   Muamalat   Indonesia,   Tbk   dapat   menguasakan   kepada nasabah  untuk  melakukan  pembelian  barang  atas  nama  dan  untuk Bank    dengan    spesifikasi    yang    telah    disepakati    antara    bank    dan nasabah.  Selanjutnya  penyerahan  barang  akan  langsung  dari  supplier kepada nasabah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah melakukan analisis dari hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang terdapat pada bab terdahulu.
Kesimpulan
1.   PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  adalah  sebuah  bank  yang  tata  cara beroperasinya  (baik  penyaluran  dana dan penghimpunan  dana)  mengikuti Al quran dan Hadis .
2.   PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk telah menerapkan  sistem  pembiayaan murabahah yang  operasionalnya  telah  sesuai  dengan  PSAK  102  tentang akuntansi murabahah . Di dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, PT. Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  bertindak  sebagai  penjual  dan  nasabah sebagai pembeli.
3.   Harga  jual  dalam  pembiayaan murabahah adalah  harga  perolehan  yang ditambah  dengan  keuntungan  yang  disepakati  antara  bank  selaku  penjual dan nasabah selaku pembeli. Bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada nasabah.
4.   Segala  aktivitas  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  mengacu  kepada PSAK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Saran
1.   PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  harus  terus  melakukan  inovasi  di tengah  maraknya  perkembangan  perbankan  syariah  saat  ini.  Khususnya melalui  peningkatan  kualitas  pelayanan,  pemasaran,  dan  Sumber  Daya Insani (SDI) yang memegang amanah yang sangat berat, sehingga menjadi insan yang kompeten di bidang perbankan syariah.
2.   Pengembangan   Usaha   Mikro   Kecil   Menengah   (UMKM)   hendaknya menjadi  perhatian  dari  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  dalam penyaluran  dana melalu  pembiayaan  murabahah.  Sehingga  perkembangan ekonomi  mikro  yang  sering  terkendala  masalah  kurangnya  modal  untuk pengembangan  usaha  dapat  berjalan  dengan  pesat  karena  didukung  oleh pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah yang bebas dari bunga, dan secara langsung dapat merealisasikan kesejahteraan umat.
3.   Untuk  menarik  minat  dan  kesadaran  masyarakat,  hendaknya  PT.  Bank Muamalat   Indonesia,   Tbk.   lebih   mensosialisasikan   keberadaanya   di tengah-tengah  masyarakat  luas,  dengan  memperkenalkan  produk-produk perbankan  syariah  termasuk  pembiayaan  murabahah.  Selain  itu  dengan memperluas jaringan kerja hingga ke daerah-daerah. Hal ini dikarenakan,
program   yang  telah  ada  sekarang  yang  bekerjasama  dengan  PT.  Pos Indonesia belum disertai dengan sosialisasi yang memadai ke masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-qur’an dan Hadist
Anshori,  H,  Adul  Ghafur,  2008. Tanya  Jawab  Perbankan  Syariah, UII  Press, Yogyakarta, hal 53.
Antonio,  M.  Syafi’i,  1999. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, Gema  Insani,
Jakarta
Anwar,  Syamsul,  2007. Hukum  Perjanjian  S y ariah ,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, hal 15
Arifin, Zainul, 1999. Memahami Bank syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Alvabet, Jakarta, hal 63.
Ascarya,  2007. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah, PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, hal 81.
Harahap,  Sofyan  safri,  dkk,  2004. Akuntansi  Perbankan  Syariah ,  edisi  1,  LPFE USAKTI, Jakarta, hal 15 dan 100
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2009. Standar  Akuntansi  Keuangan, Salemba  Empat, Jakarta
Jurusan  akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sumatera  Utara,  2004. Buku Petunjuk  Teknis  Penulisan  Proposal  Penelitian  dan  Penulisan  Skripsi , Medan.
Karim, Adiwarman, 2006 . Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cetakan 3, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 113 dan 231
Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia , edisi 1, Salemba 4, Jakarta, hal 160.
Saeed,  Abdullah,  2004. Men y oal  Bank  S y ariah  Kritik  atas  Intrepretasi  Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis , Paramadina, Jakarta, hal 118.
Santoso,  Bambang,  2004. Analisis  Sistem  Pembiayaan  Murabahah  pada  BNI Syariah Cabang Medan, Medan
Siregar, Liesma Maywarni, 2005. Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. BPRS Syariah Al-Washliyah Medan, Medan
Sumitro,  Warkum,  2004. Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia , Cetakan 4, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 22.
Triyuwono,  Iwan,  2009. Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori  Akuntansi  Syariah , Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, hal 179
Undang-Undang   Republik   Indonesia   No.   21   tahun   2008   tentang   Perbankan Syariah
Wirdyaningsih,  2007. Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia ,  edisi  1,  cetakan  3, Kencana, Jakarta, hal 5
Yaya,   rizal,   dkk,   2009. Akuntansi   Perbankan   Syariah   Teori   dan   Praktek Kontemporer, Salemba 4, Jakarta, hal 179.