Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia

## Eman  Suparman¹³

## Abstrak
Prak k Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme (KKN) yang terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh oknum-oknum  penegak  hukum,  termasuk  Hakim (judicial  corrup on) serta  Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang lainnya disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat beragam. Namun, rusaknya integritas moral orang per orang adalah faktor internal yang paling dominan yang menjadi penentu terjadinya KKN, sedangkan variabel eksternalnya dapat dikarenakan adanya kecenderungan gaya hidup konsum f, hedonis, serta kondisi sosial budaya yang cenderung meni kberatkan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Sikap aske s ( zuhud ) diharapkan mampu menangkal  fenomena  di  atas.  Seyogianya  sikap  tersebut inherent dalam  diri  se ap  warga bangsa, terutama para penyelenggara negara serta penegak hukum. Tanpa sikap aske s yang disertai dengan integritas moral serta integritas keilmuan yang  nggi, maka harapan serta upaya membersihkan perilaku KKN di Indonesia akan sia-sia.
Kata Kunci : korupsi yudisial, KKN, integritas moral, hakim, Aparatur Sipil Negara.

## Judicial Corrup on and Corrup on, Collusion and Nepo sm (CCN) in Indonesia

## Abstract
In  Indonesia,  corrup on,  collusion,  and  nepo sm  (CCN)  commi ed  by  law  enforcement oﬃcers,  including  judges  and  other  state's  apparatus  has  been  caused  by  a  number  of signiﬁcant  factors.  However,  lack  of  moral  integrity  of  individuals  is  regarded  as  the  most dominant  internal  factor.  In  addi on,  there  are  some  external  factors  which  have  been contributed to the prac ce of CCN, including life style, hedonis c, as well as social cultural condi on that s mulate consumerism behaviour. It is argued that asce c behaviour (zuhud) would  become  the  plausible  way  to  prevent  CCN.  Furthermore,  such  behaviour  should  be inherent in the heart of every ci zen in par cular the state's apparatus and legal enforcement oﬃcers. Without asce c behaviour which is equipped with moral integrity and knowledge, various eﬀorts to eradicate CCN in Indonesia would be unsuccessful.
Keywords :  judicial corrup on, CCN, moral integrity, judges, civil servant.
13 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mantan Ketua Komisi Yudisial RI 2010-2013 dan saat ini masih  menjabat  sebagai  Anggota  Komisi  Yudisial  RI,  Jalan  Kramat  Raya  No.  57  Jakarta  Pusat, eman_professor@yahoo.com, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Gadjah Mada), Dr. (Universitas Diponegoro).
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014

## A.  Pendahuluan
Integritas diar kan sebagai sifat yang menggambarkan keadaan seseorang dengan segenap keutuhan potensi diri serta kemampuan yang memancarkan kewibawaan yang baik dan jujur, diwujudkan dalam  ndakan yang konsisten dan teguh serta  dak tergoyahkan dalam menjunjung  nggi nilai-nilai luhur dengan sepenuh keyakinan.
Rusaknya  integritas,  antara  lain  telah  menghadirkan  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepo sme  (KKN)  di  Indonesia.  KKN  bukan  lagi  merupakan  fenomena,  melainkan sudah  merupakan  fakta  yang  terkenal  di  mana-mana  serta  menjangki   seluruh komponen warga bangsa. Kini, pasca rezim otoriter Orde Baru berlalu lebih dari satu dekade,  wabah  itu  semakin  masif  menjangki   masyarakat.  Semakin  jelas  bahwa prak k KKN  dak sekedar meluas keberadaannya, tetapi juga telah berurat-akar dan menggurita dalam sistem birokrasi Indonesia, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di  ngkat pusat hingga lapisan penyelenggara negara yang paling bawah, termasuk hakim-hakim. Tragisnya, tertangkapnya Akil Mochtar saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Kons tusi menambah buk  kuat betapa masifnya prak k KKN di berbagai lembaga negara.
KKN  dianggap  sebagai  wujud  nyata  dari  gejala  kemerosotan  moral  dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia,¹ dan produk dari relasi sosial- poli k dan ekonomi yang pincang dan  dak manusiawi. Relasi yang dikembangkan adalah  relasi  yang  diskrimina f,  aliena f,  dak  terbuka,  dan  melecehkan kemanusiaan. Kekuasaan dianggap sebagai sebuah privilege bagi kelompok (kecil) tertentu, serta bersifat tertutup dan menempatkan semua bagian yang lain sebagai “objek” yang tak punya akses untuk berpar sipasi. Se ap bentuk kekuasaan (baik poli k, sosial, maupun ekonomi) yang tertutup akan menciptakan hukum-hukumnya sendiri  demi  melayani  kepen ngan  penguasa  yang  eksklusif.  Kekuasaan  yang tertutup semacam ini merupakan lahan subur yang bisa menghasilkan panen KKN yang benar-benar melimpah.
Prak k  KKN di Indonesia pada dasawarsa terakhir ini menunjukkan peningkatan atau  eskalasi,  baik  kualitas  dan  kuan tas,  terutama  berkenaan  dengan  korupsi. Anggapan ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu pertama, memang telah terjadi penambahan  korupsi  baik  dalam  perilaku,  maupun  jumlah  uang  yang  dikorupsi;² Kedua, makin banyak perbuatan korupsi yang dapat diungkap; dan ke ga, penegak hukum  dak berhasil secara efek f memberantas korupsi, bahkan menjadi bagian

## 210
1.   Th.  Sumartana,  “E ka  dan  Penanggulangan  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepo sme  di  Era  Reformasi”,  dalam  buku Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepo sme di Indonesia yang disusun oleh Edy Suandi Hamid (eds), Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hlm. 97-102.
2 Bagir Manan, “Menghapus Korupsi di Indonesia (Apa Mungkin?)”, Makalah disampaikan dalam Diskusi yang diadakan oleh Alumni FH Unpad Angkatan 1970-1979 , Bandung, 22 Mei 2010, hlm. 3-4.
dari  persoalan  korupsi.³  Namun  yang  lebih  luar  biasa  lagi  adalah  seluruh  rakyat Indonesia menjadi saksi betapa kasus-kasus KKN itu terus menerus terjadi, seakan- akan orang  dak takut untuk melakukan prak k KKN meskipun pelaku yang lain sudah di ndak dan dipenjarakan. Apa yang menjadi penyebabnya? Bahkan yang lebih ironis adalah, selalu saja ada perlawanan terhadap penindakan pelaku KKN dari berbagai pihak dengan berbagai dalih yang terkesan dicari-cari sekedar untuk melemahkan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN. Demikian sulitkah mengumpulkan buk - buk  bahwa telah terjadinya KKN? Secara singkat dapat dipertanyakan apakah hukum masih dapat diandalkan sebagai satu-satunya cara memberantas KKN atau dengan kata lain apakah pemberantasan KKN sekedar persoalan penegakan hukum semata?⁴
Tulisan ini didedikasikan sebagai sebuah renungan betapa integritas moral yang nggi seyogianya inheren dalam diri se ap warga bangsa, utamanya hakim sebagai penegak  hukum  yang  merupakan  bagian  dari  penyelenggara  negara,  termasuk  di dalamnya semua  ASN sebagai birokrat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,  agar  segala  daya  upaya  untuk  membersihkan  perilaku  KKN  akan mendapatkan hasil yang gemilang.

## B.  KKN: Penyakit Kronis yang Mendunia
Di Indonesia, korupsi adalah is lah yang telah lama dikenal. Sementara is lah kolusi dan nepo sme baru muncul pada dua dekade terakhir ini. Namun demikian, ke ga is lah itu sangat erat berkaitan dan mengandung makna in  yang sama, sebab esensi kolusi dan nepo sme merujuk juga pada korupsi, baik dalam ar  ekonomi, maupun poli k (poli cal corrup on) .⁵
Dalam  teori  sosial,  korupsi  mengandaikan  adanya  pejabat  umum  dengan kekuasaan  untuk  memilih  alterna f  ndakan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan kekayaan dan kekuasaan pemerintahan yang bisa diambil dan dipergunakan untuk keuntungan  pribadi.  Meskipun  demikian,  korupsi  bisa  terjadi  dimana  saja,  dak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan yang dikenal  dengan judicial  corrup on ,  tetapi  juga  dapat  terjadi  perusahaan,  yayasan, partai poli k, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan. Oleh karena itu, korupsi dak semata-mata dipahami sebagai gejala poli k, tetapi juga sebagai gejala sosial dan gejala budaya. Dalam persepsi kita di Indonesia, korupsi sering dipahami sebagai gejala moral. Orang melakukan korupsi karena moralnya rusak. Tindak pidana korupsi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem dimana suatu masyarakat hidup.
3 Ibid .
4 Ibid .
5 M. Dawam Rahardjo, “Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme KKN: Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural”, dalam buku Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepo sme di Indonesia yang disusun oleh Edy Suandi Hamid (eds), Op. cit., hlm. 19-32.
211
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
Oleh sebab itu, korupsi dapat digolongkan sebagai gejala kejiwaan kelompok (group psychology). Jadi, meski  ngkat perkembangan dan kondisi moralitas orang seorang juga  pen ng,  tetapi  lebih  pen ng  lagi  adalah se ng sosial  budaya  yang mengkondisikan perilaku suatu kelompok.
Seper   telah  dikemukakan  bahwa  kolusi  dan  nepo sme  termasuk  dalam kategori korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli lain, misalnya, Roberta Ann Johnson dalam bukunya menjelaskan bermacam-macam bentuk korupsi, yaitu:⁶ 1. Bribery and gra
2 . Kleptocracy
3 . Misappropria on
4. Nonperformance of duty (cronyism)
5. Inﬂuence peddling
6. Acceptance of improper gi s
7. Protec ng maladministra on
8. Abuse of power
9. Manipula on of regula on
10. Electoral malprac ce
11. Rent seeking
12. Clientelism and patronage
13. Illegal campaign contribu on3
Di Indonesia, is lah kolusi dan nepo sme diatur batasan penger annya menurut perundang-undangan  yang  berlaku.  Akan  tetapi  secara  umum  diakui  bahwa menemukan  deﬁnisi  kolusi  dan  nepo sme  memang  dak  mudah.  Persoalannya karena  hampir  kebanyakan  kamus  maupun  ensiklopedia  poli k  dak memasukkannya.  Namun  sebagai  penger an  pembanding  dengan  apa  yang  telah ditetapkan  dalam  undang-undang,  Leonard  D.  White ⁷ mengar kan  nepo sme sebagai “sistem penunjukan sanak saudara ke jabatan publik”. Hampir serupa dengan is lah  nepo sme,  is lah  kolusi  juga  tampaknya  lebih  merupakan  is lah  makro ekonomi  atau  ekonomi  poli k  ke mbang  is lah  hukum.  Meminjam  is lah  yang dikemukakan  David  W.  Pearce  dalam “ Dic onary  of  Modern  Economics ”, Dawam Rahardjo menerjemahkan penger an kolusi sebagai berikut:
“Perjanjian  antar  perusahaan  untuk  bekerja  sama,  guna  menghindari persaingan yang saling merusak. Cara untuk mencapai kerja sama itu sejak perjanjian  yang  sifatnya  informal  hingga  yang  rahasia  atau  sembunyi-
6 Roberta Ann Johnson dan Shalendar Sharman, “About Corrup on” dalam buku The Struggle Against Corrup on:
A Compara ve Study yang disusun oleh Roberta Ann Johnson (ed), Hampshire: Palgrave Macmillan (e-book),
2004, hlm. 2.
7 Ibid, hlm. 25.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
sembunyi,  mulai  dari  penggabungan  informasi  umpamanya,  hingga pengaturan resmi dalam suatu organisasi kartel, dimana sanksi dikenakan bagi yang melanggar”. ⁸ Menurut Dawam Rahardjo, kolusi sebagai gejala dapat dikenali karena beberapa faktor yaitu: pertama , peranan pemerintah yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi,  maupun  dalam  mendorong  perkembangan  bisnis;  kedua , tumbuhnya korporasi  dan  konglomerasi  yang  perkembangannya  dan  besarnya  sangat mengesankan; ke ga , sedikitnya orang yang memperoleh kesempatan dan mampu mengembangkan  usaha  besar;  keempat , adanya  kerjasama  antara  pengusaha- pengusaha tertentu dengan penguasa;   dan kelima, berkembangnya poli k sebagai sumber  daya  baru  atau  faktor  produksi  baru  yang  menentukan  keberhasilan perusahaan.
KKN, seper  kejahatan konvensional lainnya, adalah suatu fenomena universal yang  ditemukan  dak  hanya  di  negara-negara  berkembang,  tetapi  juga  di  negara- negara maju. Perbedaannya terletak pada  ngkat intensitas dan prevalensi korupsi itu,  yang  pada  umumnya  rela f  lebih  nggi  di  negara-negara  yang  sedang membangun.⁹  Penuel Maduna, Menteri Kehakiman Afrika Selatan pada tahun 1999, bahkan mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi  oleh  masyarakat  pada  saat  memasuki  milenium  ke ga.¹⁰  Mengambil beragam bentuk, KKN dapat pula ditemui di Amerika, Jepang, dan lain-lain negara maju. Sebagai contoh, skandal Lockhead di Jepang.¹¹ Di Amerika Serikat, misalnya, kerugian yang harus dipikul oleh masyarakat akibat white collar crime ditaksir sekitar seratus miliar dolar AS per tahun.¹² Bahkan, cakupan white collar crime di Amerika Serikat jauh lebih luas dari cakupan kejahatan korupsi di Indonesia. White collar crime di  Amerika  Serikat  melipu   kejahatan  korporasi (corporate  crime), penghindaran pembayaran pajak, suap, konspirasi, iklan menyesatkan (false adver sing), kejahatan komputer, dan lain-lain, sedangkan yang tergolong kejahatan korupsi di Indonesia antara lain: suap, menggelapkan uang negara, melakukan  ndakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan lain-lain.¹³
8 Dawam Rahardjo , Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme KKN: Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural , Op. cit., hlm. 26. 9    Yasonna H. Laoly, “Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis” , dalam buku Menyingkap Kabut Peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung yang disusun oleh Aldentua Siringoringo & Tumpal Sihite (eds), Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996, hlm. 21.
10  Roberta Ann Johnson dan Shalendar Sharman, “About Corrup on” dalam buku The Struggle Against Corrup on:
A Compara ve Study yang disusun oleh Roberta Ann Johnson (ed), Op. cit , hlm. 1. 11  Arif Aryman, “Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme (KKN) dan Bisnis Internasional” , dalam buku Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepo sme di Indonesia yang disusun oleh Edy Suandi Hamid (eds) , Op.cit , hlm. 151-152. 12  Yasonna H. Laoly, Loc. cit . 13 Ibid, hlm. 21.
213
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
Negara-negara  maju  yang  tergabung  dalam Organiza on  for  Economic Coopera on and Development (OECD) baru sekitar dua dekade melarang penyuapan atau pemberian sesuatu kepada rekanan sebagai tax-deductable. Jadi sebelumnya, pemberian  sesuatu  kepada  rekanan  dapat  dipotongkan  sebagai  biaya  untuk mengurangi pajak bagi perusahaan yang memberikannya. Ini sebenarnya sama saja dengan  melegalisasikan  korupsi.¹⁴  Mar'ie  Muhammad  dalam  tulisannya mengemukakan bahwa “hasil survey terhadap 3600 perusahaan di 69 negara maju, maupun berkembang yang dilakukan pada tahun 1997 dalam World Development Report, menyebutkan lebih dari 40% perusahaan-perusahaan investor memberikan suap  untuk  melicinkan  usaha  mereka.¹⁵  Di  Italia,  pada  tahun  1998,  terdapat  203 hakim diperiksa karena dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan tuduhan mempunyai  kaitan  dengan  maﬁa.¹⁶  Uraian  di  muka  se dak- daknya mengindikasikan  bahwa  KKN  pada  hakikatnya  adalah  suatu  fenomena  universal. Akan  tetapi  sama  sekali  bukan  merupakan  alasan  pembenar  untuk  membiarkan prak k-prak k KKN di Indonesia yang sudah merupakan penyakit menahun (kronis) itu  terus  menerus  menyebar  luas  di  semua  kalangan  birokrasi  pemerintah, lingkungan lembaga peradilan, dan lapisan masyarakat, tanpa ada upaya apa pun untuk meminimalkan, bahkan menghapuskan keberadaannya.

## C.    KKN sebagai Terminologi Publik di Indonesia
Sebagai sebuah terminologi, munculnya is lah KKN rela f masih baru. Orang ramai menyebut is lah KKN kira-kira dalam kurun dua dekade terakhir ini atau tepatnya ke ka rezim Orde Baru hampir berakhir, sedangkan is lah korupsi sebagai bagian dari rangkaian singkatan KKN, is lah maupun penger annya telah sangat lama dikenal. Bahkan, di Indonesia kata korupsi telah sejak lama menjadi is lah hukum. Se dak- daknya  is lah  korupsi  untuk  pertama  kalinya  menjadi  is lah  hukum  sejak dirumuskan  dalam  Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor  PRT/PM/06/1957  tentang Pemberantasan  Korupsi.¹⁷  Kemudian,  pada  masa  Orde  Lama,  Pejabat  Presiden Republik Indonesia saat itu, Djuanda, pada tanggal 9 Juni 1960 pernah menetapkan Peraturan  Pemerintah  Penggan   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan  Pemeriksaan  Tindak  Pidana
14  Mar'ie Muhammad , “Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme (KKN) dalam Birokrasi”, dalam buku Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepo sme di Indonesia yang disusun oleh Edy Suandi Hamid (eds), Op. cit., hlm. 67. 15 Ibid, hlm. 68.
16  Marina Kurkchiyan, “Judicial corrup on in the context of legal culture” dalam buku Global Corrup on Report
2007 yang disusun oleh Transparency Interna onal, Cambridge: Cambridge University Press (e-book), 2007, hlm
100.
17  Hermien Hadia  Koeswadji, Korupsi di Indonesia: dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra
Aditya Bak , 1994, hlm. 33.
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 214
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
Korupsi.  Selanjutnya,  komitmen  untuk  memberantas  korupsi  ditegaskan  kembali dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Maret 1971.¹⁸
Kolusi dan Nepo sme merupakan gejala yang secara masif muncul di akhir Orde Baru. Oleh karena itu, penyebutan dan popularitas is lah itu di masyarakat rela f masih sangat baru. Bahkan, hingga tahun 1997 kedua is lah itu belum secara resmi menjadi  is lah  hukum,  melainkan  merupakan  is lah  umum  atau  mungkin  is lah poli s  yang  berkembang  di  masyarakat.  Is lah  kolusi  dan  nepo sme  secara  resmi digabungkan dengan is lah korupsi dalam satu rangkaian is lah dan disingkat KKN secara formal dilakukan melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme.” Sejak  saat  itulah,  KKN  sebagai  is lah  poli s  resmi  dinyatakan  oleh produk  hukum  Lembaga  Ter nggi  Negara  menjadi  is lah  yang  diarahkan  untuk menjadi is lah hukum.
Pada era pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ Habibie, is lah KKN juga dijumpai  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme. Di dalam Bab I Ketentuan  Umum,  Pasal  1  undang-undang  tersebut,  penger an  KKN  secara  jelas diuraikan  per-deﬁnisi.  Penger an  dari  masing-masing  is lah  dimaksud  dapat diketahui berikut ini:
1. Korupsi adalah  ndak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  ndak pidana korupsi.¹⁹
2. Kolusi  adalah  permufakatan  atau  kerja  sama  secara  melawan  hukum  antar- Penyelenggara  Negara  atau  antara  Penyelenggara  Negara  dan  pihak  lain  yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
3. Nepo sme  adalah  se ap  perbuatan  Penyelenggara  Negara  secara  melawan hukum yang menguntungkan kepen ngan keluarganya dan atau kroninya di atas kepen ngan masyarakat, bangsa, dan negara.
Sedangkan kata “integritas”, sebagaimana dipergunakan dalam judul tulisan ini, di dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki ar  “jujur dan dapat dipercaya”. Jujur yang berar  lurus ha ,  dak curang, tulus, ikhlas. Jadi yang dimaksud dengan integritas Hakim maupun ASN dalam judul makalah ini adalah sosok seorang hakim atau ASN
18  Paling  dak, sampai sekarang Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1971 telah mengalami dua kali perubahan. Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
19  Untuk memahami rumusan delik korupsi, lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua pasal  tersebut  disadur  dari  Pasal  1  ayat  (1)  sub  a  dan  sub  b  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN 1971 Nomor 19.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
yang memiliki ciri-ciri sebagai pribadi manusia yang jujur, lurus ha ,  dak curang, tulus, dan ikhlas dalam melakukan pengabdiannya sebagai hakim maupun sebagai ASN. Di samping itu tentu sebagai hakim maupun ASN, mereka juga harus pandai, memiliki keberanian, teguh pendirian dalam kebenaran,  arif, dan bijaksana.
Mengapa  dalam  menangani  kasus-kasus  KKN  sosok  ﬁgur  seorang  hakim  yang memiliki integritas harus lebih diutamakan? Hal ini sangat pen ng mengingat seorang hakim, sebagai salah satu unsur penyelenggara negara,²⁰ sangat memainkan peran sentral  dalam  menentukan  dapat  atau  daknya  seseorang  terdakwa  kasus  KKN dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia.
Persoalannya  memang  sungguh  dak  sederhana  dan  dak  mudah  dalam menggiring  pelaku  ndak  pidana  KKN  untuk  diadili.  Para  pelaku  KKN  dalam kehidupannya  di  masyarakat  pada  umumnya  memiliki  segala-galanya,  baik  status sosial-ekonomi,  maupun  status  sosial-poli k  yang  diyakini  keunggulannya dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Kondisi objek f itu pun tentu  dak dapat dinaﬁkan sebagai satu kendala tersendiri yang hanya mungkin dapat diatasi oleh seseorang yang memiliki integritas yang utuh dan paripurna, tatkala hakim akan mengadili pelaku  ndak pidana KKN. Tanpa integritas dan bekal moral personal yang tangguh memang cukup berat jika harapan penanganan kasus-kasus KKN semata- mata  digantungkan  pada  prosedur  hukum  yang  berlaku  dengan  keadaan  sumber daya manusia peradilan atau para hakim yang kondisinya  dak memiliki integritas moral maupun integritas keilmuan yang mumpuni.

## D.  Perilaku KKN: “Sebab” atau “Akibat”?
Apakah oknum Hakim dan ASN yang melakukan KKN itu merupakan penyebab atau akibat dari suatu keadaan yang lebih luas. Pertama, benarkah kasus-kasus KKN yang dilakukan  oleh  oknum  hakim  dan/atau  ASN  pengadilan  pada  se ap  ngkatan  itu akibat  kesejahteraan  mereka  yang  dak  dipenuhi? Kedua, bila  itu  yang  terjadi, benarkah pemenuhan tuntutan kenaikan gaji serta take home pay akan berbanding lurus  dengan  perbaikan  integritas  moral  personal  hakim  serta  ASN  di  Indonesia? Ke ga ,  benarkah  model  “lelang  jabatan”  dalam  pengisian  jabatan  birokrasi  ASN maupun rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) sebagaimana berlangsung selama ini telah  dianggap  memutus  jalur  karier  jabatan  seorang  hakim  maupun  ASN  untuk meraih karier ter nggi pada lingkungan jabatannya?
20  Lihat Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang   Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme. Dalam penjelasannya, disebutkan yang dimaksud dengan “Hakim” dalam ketentuan ini melipu  Hakim di semua  ngkatan Pengadilan.

## 216
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pengisian  jabatan  hakim  agung  yang  dilakukan secara  terbuka,  telah  membawa  dampak  yang  kurang  menguntungkan  bagi pencapaian  karier  seorang  hakim  yang  menapaki  profesinya  sebagai  hakim  sejak menjadi  hakim  pada  pengadilan  ngkat  pertama (judex  fac e) .  Para  hakim  karier dak lagi dapat secara otoma s meraih jabatan hakim agung, apabila mereka  dak mengiku  kompe si dalam seleksi hakim agung yang diselenggarakan sebagaimana amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang  tentang  Komisi  Yudisial serta Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.
Sejak era reformasi, jabatan hakim agung memang merupakan jabatan terbuka. Ar nya,  pengisian  jabatan  tersebut  bukan  lagi  merupakan  monopoli  para  hakim karier,  melainkan  terbuka  untuk  semua  kalangan  masyarakat  Warga  Negara Indonesia  yang  memenuhi  persyaratan  administra f  sebagaimana  diatur  dan ditetapkan  dalam  Undang-Undang  tentang  Komisi  Yudisial  dan  Undang-Undang tentang  Mahkamah  Agung.  Sebagai  salah  satu  kewenangan  kons tusional  Komisi Yudisial,  mekanisme  pencalonan  serta  seleksinya  dikerjakan  secara  ketat,  akurat, serta  objek f  oleh  Komisi  Yudisial  dengan  melibatkan  berbagai stakeholders . Selanjutnya, calon-calon hakim agung terpilih diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapat persetujuan.
Boleh  jadi  kondisi  objek f  yang  digambarkan  di  atas  sedikit  banyak  telah berpengaruh terhadap persepsi karier para hakim, sehingga dalam perjalanan karier profesinya  dibayang-bayangi  oleh  ke dakpas an  apakah  mereka  dapat  lolos  jika harus berkompe si dengan orang-orang dari luar hakim dalam seleksi calon hakim agung. Suasana keba nan tersebut sekurang-kurangnya telah mengakumulasi benih- benih apa sme para hakim, sehingga terkristalisasi dalam wujud lemahnya integritas moral para hakim pada umumnya.

## E.  Perilaku KKN Hakim dan ASN
Secara umum dikenal dua jenis korupsi yang paling banyak berkaitan dengan hakim, yaitu pengaruh poli k baik yang dilakukan oleh pihak legisla f, maupun ekseku f serta penyuapan.²¹ Prak k pengaruh poli k, misalnya, menunjukkan peningkatan di Rusia  dan  Argen na.²²  Pengaruh  poli k  mengambil  beragam  bentuk,  dak  hanya berupa  ancaman,  in midasi  ataupun  penyuapan,  tetapi  juga  manipulasi  dalam pengangkatan hakim, gaji serta kondisi-kondisi saat hakim menjalankan tugasnya.²³ Di  Aljazair,  misalnya,  hakim  yang  dipandang  terlalu  independen  dihukum  dan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
217
21  Transparency  Interna onal,  “Execu ve  Summary:  Key  Judicial  Corrup on  Problems”  dalam  buku Global Corrup on Report 2007 yang disusun oleh Transparency Interna onal,  Cambridge: Cambridge University Press (e-book), 2007, hlm . xxii. 22 Ibid , hlm. xxiii. 23 Ibid .
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
dipindahkan  ke  tempat  terpencil.²⁴  Hakim-hakim  yang  dipandang  dapat  menjadi masalah bagi penguasa, dapat dipindah dari posisi pen ng atau sensi f atau dapat juga terjadi kontrol terhadap perkara-perkara sensi f dipindahkan ke hakim-hakim yang lebih ﬂeksibel. Tak k ini digunakan di Peru oleh mantan Presiden Albert Fujimori dan juga di Sri Lanka.²⁵
Di Indonesia, mungkin masih diingat tatkala Adi Andojo Soetjipto membongkar kasus kolusi yang terjadi di Mahkamah Agung dalam kasus Gandhi Memorial School .²⁶ Demikian pula halnya dengan kasus dugaan KKN yang menimpa lembaga peradilan ter nggi negeri ini. Dua orang hakim agung yang masih ak f dan seorang hakim agung purna tugas disangka telah menerima suap bernilai puluhan juta rupiah berdasarkan laporan yang masuk dari saksi pelapor sebagai korbannya. Isu itu menambah deretan panjang  kasus-kasus  suap-menyuap,  kolusi  (KKN)  yang  berlangsung  di  lingkungan peradilan di Indonesia. Pada tahun 1995, Prof. Asikin Kusumaatmaja, mantan Hakim Agung,  memperkirakan  sekitar  50%  hakim-hakim  di  Indonesia  terlibat  korupsi.²⁷ Namun, angka perkiraan tersebut dibantah oleh Trimoelja Soeryadi yang mengatakan hampir 90% hakim-hakim korupsi.²⁸ Perkiraan terakhir ini dibenarkan oleh Mayjen Djaelani – saat itu menjabat sebagai Ketua Muda – yang bahkan menggambarkan kondisi di MA sebagai ‘a devasta ng picture of malaise, mismanagement, nepo sm and deeply ingrained corrup on’.²⁹
Yasonna H. Laoly dalam tulisannya seper  memberikan penegasan tentang apa yang  sudah  berlangsung  sekian  lama,  yaitu  bahwa  “bagi  sebagian  besar  prak si hukum, dugaan adanya kolusi, bahkan korupsi dan nepo sme [KKN], di lingkungan peradilan bukanlah suatu yang aneh atau mengejutkan. Sudah  dak menjadi rahasia di  kalangan  pengacara,  bahwa  mereka  dak  boleh  bergantung  hanya  kepada argumentasi-argumentasi yuridis untuk memenangkan perkara yang mereka tangani di pengadilan. Pendekatan-pendekatan ‘non-yuridis’ sangat diperlukan, bahkan  dak jarang  lebih  menentukan  dari  faktor-faktor  yuridis.”³⁰  Jika  demikian  keadaannya, cukup  relevan  apabila  dalam  rangka  penanganan  kasus-kasus  KKN  di  Indonesia,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 218
24 Ibid . 25 Ibid .
26  Untuk mengetahui secara kronologis terjadinya kasus tersebut,   baca: H. Adi Andojo Soetjipto, “ Uraian Secara Kronologis Terjadinya Masalah Kolusi di Mahkamah Agung Republik Indonesia”, dalam buku Menyingkap Kabut Peradilan … yang disusun oleh Aldentua Siringoringo, Tumpal Sihite (eds), Op. cit ., hlm. 53-87.
27  David  Bourchier,  “Magic  Memos,  Collusion  and  Judges  with  A tude:  Notes  on  the  Poli cs  of  Law  in Contemporary Indonesia” dalam buku Law, Capitalism and Power in Asia yang disusun oleh Kanishka Jayasuriya (ed), London and New York: Routledge, 1999, hlm. 239.
28 Ibid . 29 Ibid . 30  Yasonna H. Laoly, Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis, dalam buku Menyingkap Kabut Peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung disusun oleh Aldentua Siringoringo, Tumpal Sihite (eds), Op.cit ., hlm. 17.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
integritas hakim menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Karena boleh jadi  dak banyaknya  atau  bahkan  dibebaskannya  pelaku  ndak  pidana  KKN  oleh  hakim, disebabkan di lingkungan peradilan sendiri berlangsung prak k-prak k KKN.
Seper   diketahui  bersama,  kasus  pemalsuan  putusan  Mahkamah  Agung  yang pernah menghebohkan masyarakat pencari keadilan adalah buk  lain adanya KKN di lingkungan peradilan. Buk  KKN paling konkret yang dilakukan hakim di pengadilan, dijumpai tatkala pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, Pemerintah Orde Baru menggelar Operasi Ter b Pusat (Ops bpus). Pada saat itu, banyak hakim yang kena jaring operasi tersebut karena tertangkap basah menerima uang suap di kantornya.³¹ Ada satu contoh kasus yang dikemukakan, seorang hakim meminta uang suap  kepada  seorang  nyonya  sebesar  50  juta  rupiah  untuk  memenangkan perkaranya.³² Bahkan pada dekade itu, pernah ada seorang hakim pria senior yang karena terbuk  meminta dan menerima uang suap, akhirnya hakim tersebut diadili dan dijatuhi pidana penjara serta diberhen kan dengan  dak hormat dari jabatannya sebagai hakim. Contoh kasus paling mutakhir adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sedang menerima suap dari Walikota Bandung dalam menangani kasus penyelewengan Dana Bantuan Sosial Kota Bandung. Peris wa memalukan itu justru terjadi  karena oknum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu sedang menerima uang suap sebesar 150 juta rupiah. Padahal beberapa bulan sebelumnya gaji para hakim di  ngkat judex fac telah mengalami kenaikan cukup besar dari negara atas upaya Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan salah satu tugas kons tusionalnya, yakni  “...mengupayakan  peningkatan  kapasitas  dan  kesejahteraan  hakim.”  (Lihat:, Pasal 20 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial).
Apabila demikian kondisinya, maka dapat dimenger  jika upaya untuk menyeret para pelaku KKN untuk diadili dan dipidana, sedemikian sulitnya. Masalahnya seper telah diutarakan di muka, bahwa para pelaku KKN itu secara sosial-ekonomi maupun poli s  memiliki  status  dan  posisi  yang  lebih  unggul  segala-galanya  di  masyarakat. Harta benda yang melimpah dari hasil KKN bisa saja mereka gunakan untuk berbagai kepen ngan,  termasuk  dak  mustahil  digunakan  untuk  menyuap  polisi,  jaksa, maupun hakim karena pelaku KKN meyakini bahwa ke ga aparatur negara itu, yakni: polisi,  jaksa,  maupun  hakim  adalah  serangkaian  aparatur  negara  yang  sangat berperan  langsung  dalam  menangani  kasus-kasus  KKN  hingga  para  pelakunya dijebloskan  ke  dalam  penjara.  Hal  tersebut  adalah  sesuatu  yang  normal  sebagai manusia, ke ka pelaku  ndak pidana KKN yang dilaporkan oleh pihak pelapor (baca:
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
219 31 Ibid. , hlm. 19.
32  Syed Hussein Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi ,  Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 108.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
korbannya  atau  orang-orang  yang  memiliki  cukup  buk )  kepada  aparat  penyidik, kemudian mereka berupaya menyuap pihak aparat penyidik. Para pelaku KKN akan mengupayakan untuk melindungi harga diri dan  kehormatannya sedemikian rupa dengan  tumpukan  harta  kekayaan  yang  mereka  kuasai  meski  harta  tesebut dikumpulkan dari hasil KKN.
Bila moralitas dan integritas aparat penyidik berada dalam posisi yang lemah, maka dapat dipas kan dia akan hanyut dengan iming-iming sejumlah pemberian dari tersangka  ndak pidana KKN tersebut. Pada tahap awal jika demikian kondisinya, maka  penegakan  hukum  terhadap  kasus-kasus  KKN  sudah  kehilangan  daya.  Oleh karena itu, seorang tokoh pejuang penegakan hukum yang sangat gigih, Baharudin Lopa, dalam satu tulisannya mengutarakan: “Ada  ga syarat untuk memungkinkan tegaknya  hukum  dan  keadilan  di  masyarakat.  Pertama , adanya  peraturan  hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; kedua , adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; Ke ga, adanya  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  memungkinkan  dilaksanakannya penegakan hukum.”³³
Faktor kedua yang dikemukakan Lopa, menyangkut integritas dan moral terpuji, ternyata merupakan unsur yang sangat langka pada dewasa ini,  dak terkecuali juga para aparatur di pengadilan, termasuk para hakim. Akibatnya, semakin merosotnya komitmen  moral  terhadap  cita-cita  profesi  yang  dapat  diama   dari  makin melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui prak k dagang hukum, suap menyuap, maupun kolusi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim bisa  diatur  (dikompromikan)  sesuai  permintaan  pihak  yang  berperkara  dengan kompensasi sejumlah uang. Tolok ukur uang kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin  nggi bobot perkara, semakin  nggi pula kompensasinya, dan semakin ringan vonis yang dimintakan, semakin besar pula uang balas jasanya, begitu pula sebaliknya.³⁴
Para hakim cenderung lebih mengutamakan ambisinya ke mbang misi hukum dan  keadilan.  Cukup  banyak  hakim  yang  telah  dengan  sadar  menggadaikan idealismenya (cita-cita profesi) demi untuk mendapatkan uang guna memperkaya diri  sendiri.  Mo o  perjuangan ﬁat  jus a  roeat  coelum ,  yang  ar nya  tegakkan keadilan  meskipun  langit  akan  runtuh,  telah  diselewengkan  demi  uang  meskipun keadilan akan hancur.³⁵
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 220
33  Baharudin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 3-4. 34  Salman Luthan dan Agus Triyanta, “ Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan ”,  Jurnal Hukum , No. 9 Vol. 4, 1997, hlm. 54-62. 35 Ibid, hlm. 58.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
Secara umum, kolusi atau KKN yang berlangsung pada lembaga peradilan  dak lain adalah persekongkolan yang dilakukan antar aparat penegak hukum atau ASN pada lembaga peradilan lainnya dengan pihak-pihak tertentu (penguasa, terdakwa, dan/atau  penasehat  hukumnya,  pihak-pihak  yang  berperkara  dan/atau  kuasa hukumnya, melakukan  ndakan korupsi dalam suatu proses peradilan. Perbuatan itu dilakukan atas dasar kepen ngan tertentu (memenangkan perkara, membebaskan atau  memperingan  hukuman  atas  dasar  imbalan  materi,  hubungan  kolega,  atau prestasi tertentu), yang mengakibatkan proses peradilan  dak berjalan sebagaimana mes nya ( dak fair , dan  dak memenuhi rasa keadilan).³⁶ Dalam rangkaian proses peradilan pidana yang terintegrasi, hakim merupakan subjek  ins tusi  paling  akhir  dari  keseluruhan  proses  yang  mes   dijalani  dalam penegakan hukum kasus apa pun,  dak terkecuali kasus-kasus KKN. Oleh karena itu, terjadinya  KKN  bisa  jadi  sudah  berlangsung  sejak  pada  tahap  awal  proses pemeriksaan  dimulai.  Aparat  penegak  hukum  yang  paling  awal  berkiprah  dalam proses peradilan pidana adalah polisi. Pada tahap ini, para tersangka pelaku  ndak pidana KKN patut diduga sudah melakukan upaya penyuapan terhadap oknum polisi, agar aparat penyidik dapat mengusahakan tersangka bebas atau lepas misalnya. Atau lebih jauh lagi agar oknum penyidik berusaha dengan caranya sendiri untuk mem- “pe  es”-kan kasusnya, atau agar jangan sampai tersangka ditahan.³⁷
Jika  pertahanan  moral  aparat  penyidik  polisi  cukup  tangguh,  setelah  proses penyidikan pada  ngkat kepolisian dianggap cukup, berkas perkara  ndak pidana KKN akan  segera  dilimpahkan  ke  kejaksaan.  Pada  lingkungan  aparat  kejaksaan,  lahan untuk terjadinya suap-menyuap  dak kurang suburnya. Tidak sedikit oknum jaksa yang pandai “bermain” dengan surat dakwaan. Bahkan, jika pelaku  ndak pidana KKN berhasil menyuap oknum jaksa, sebagai aparat penuntut umum, oknum jaksa yang bersangkutan  akan  mengusahakan  hak  oportunitasnya  dengan  dalih  untuk kepen ngan umum. Atau jika  dak ada alasan yang tepat, se daknya oknum jaksa akan mencari jalan lain, umpamanya saja dengan sengaja mengaburkan dakwaan, menuntut ringan, dan lain-lain.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus terbongkarnya rekening pribadi atas nama Jaksa Agung Andi M. Ghalib yang cukup heboh beberapa waktu yang lalu, merupakan salah  satu  buk   yang  memberi  indikasi  telah  terjadinya  KKN  di  tubuh  kejaksaan sebagai  aparat  penegak  hukum.  Apabila  pada  tahap  ini  tersangka  pelaku  ndak pidana KKN berhasil menyuap oknum jaksa, itu ar nya kecil kemungkinan perkara ndak pidana KKN akan dapat dibawa ke persidangan pengadilan. Atau kalau pun
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
221
36  Al  Wisnubroto, Hakim  dan  Peradilan  di  Indonesia  dalam  Beberapa  Aspek  Kajian, Yogyakarta:  Penerbitan
Universitas Atma Jaya, 1997, hlm. 51.
37 Ibid, hlm. 53.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
perkaranya sempat dibawa ke persidangan, bisa saja jaksa menuntut agar terdakwa dibebaskan.
Meski  KKN  diyakini  telah  sangat  merajalela  pada  masyarakat  Indonesia, perbuatan KKN di lingkungan pengadilan sesungguhnya merupakan fenomena yang sangat  mencemaskan  proses  penegakan  hukum.  Mengapa  demikian?  Karena lembaga peradilan seharusnya merupakan tempat yang bebas dari wabah virus KKN. Sulit dibayangkan lembaga peradilan dan orang-orangnya (baca: para hakim serta segenap  ASN  di  pengadilan)  yang  seharusnya  menegakkan  hukum  dan  keadilan melalui  putusannya  yang  berkepala  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa”, akan tetapi melakukan perbuatan yang sama dengan orang-orang yang diadilinya.³⁸

## F.  Melawan KKN dengan Integritas Moral APH dan ASN
Satjipto Rahardjo³⁹ mengemukakan bahwa penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan  ngkah laku manusia juga.  Di  Indonesia,  perha an  terhadap  faktor  manusia  yang  terlibat  dalam  proses penegakan  hukum  seper   halnya  hakim  belum  berkembang  secara  maksimal. Pembicaraan tentang sosok hakim sebagai salah satu bagian dari keseluruhan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses peradilan, tentu saja merupakan bagian dari “proses sosial”⁴⁰ yang lebih besar. Oleh sebab itu, tatkala merebaknya isu KKN yang terjadi pada lembaga pengadilan dan menimpa sejumlah hakim, maka hakim dan lembaga peradilan harus dikaji sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Proses  yang  terjadi  dalam  ruang pengadilan  dak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat.  Kecenderungan-kecenderungan  yang  terdapat  pada  suatu  masa tertentu akan mengimbas pula kepada para hakim pengadilan, sehingga sulit bagi hakim untuk menolak dominasi yang demikian itu.⁴¹
Apabila uraian di atas dihubungkan dengan isu KKN yang diduga telah melanda hakim dan lembaga pengadilan serta aparat penegak hukum pada umumnya, boleh jadi semua itu karena KKN yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari proses sosial  yang  berjalan  dalam  masyarakat.  Merujuk  pada  apa  yang  diteorikan  Talco Parsons  yang  kemudian  diiku   Julius  Stone,  menyebut  adanya expected  reac ons
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 222
38  Yasonna H. Laoly, Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis , dalam buku Menyingkap Kabut Peradilan Kita, Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung disusun oleh Aldentua Siringoringo & Tumpal Sihite (eds), Op.cit., hlm. 20. 39  Satjipto Rahardjo , Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis , Bandung: Sinar Baru, hlm. 11.
40  Proses sosial adalah hubungan  mbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat, melalui interaksi antara  warga  masyarakat  atau  kelompok.  Lihat:  Soerjono  Soekanto, Kamus  Sosiologi ,  edisi  baru,  Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 396.
41 Ibid, hlm. 75-76, dan 79.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
yang  datangnya  dari  masyarakat.  Seorang  hakim  dak  dapat  ber ndak  mengiku keinginannya sendiri, tetapi didisiplinkan oleh sistem expected reac ons tersebut. Hal ini  disebabkan  tugas-tugas  dan  pekerjaan-pekerjaan  yang  sehari-harinya  harus dijalankan  oleh  seorang  hakim  dilingkungi  oleh  harapan-harapan  serta  tuntutan- tuntutan  para  anggota  masyarakat  yang  diorganisasi  di  sekitar  tugas-tugas  hakim tersebut.
Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  bagaimana  pun  secara  yuridis  formal ditentukan bahwa hakim itu harus bebas dalam menentukan keputusannya, namun apabila  ndakan  itu  dikaitkan  pada  kehidupan  sosial  yang  lebih  besar  yang melingkupinya, maka diketahui bahwa  peranan yang dapat dimainkan  oleh seorang hakim dalam masyarakat  itu sangat ditentukan oleh adanya beban pengaruh berupa harapan  dan  tuntutan  yang  datang  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Beban  pengaruh, harapan,  dan  tuntutan  dari  masyarakat  bagi  penegak  hukum  kadang-kadang datangnya itu  dak menunjang bagi pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sebagai contoh, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan berlangsungnya prak k-prak k KKN (suap-menyuap dan sogok-menyogok) dalam prak k penegakan hukum.⁴² Oleh karena itu, kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi kuat, poli k, dan  kekuasaan,  tentu  sangat  membawa  pengaruh  terhadap  proses  penegakan hukum di pengadilan. Dengan kata lain, kelompok masyarakat dengan status sosial nggi, yang didukung oleh kondisi ekonomi kuat, tentu lebih memiliki akses untuk mendapatkan keadilan.⁴³
Tantangan eksternal lain yang datang dari masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah kurangnya kepercayaan kepada penegak hukum, merosotnya wibawa hukum,  dan  melembaganya  budaya  hedonis  dan  konsum f  dalam  masyarakat. Budaya hedonis dan konsum f jika sempat menghinggapi perilaku hakim maupun penegak hukum yang lainnya, hasilnya sungguh sangat membahayakan. Masalahnya, seper  dikonsta r oleh Chambliss & Seidman, yang dituturkan kembali oleh Satjipto Rahardjo, bahwa sama halnya dengan orang-orang lain, hakim juga menginginkan status, kekuasaan, dan kedudukan is mewa (privilege) yang semakin meningkat di masyarakat. Dalam kedudukannya yang demikian itu, ia akan terlibat dalam suasana kehidupan golongan atas atau elit. Menghadiri acara-acara minum-minum, menjadi anggota di klub-klub, mengiku  pertemuan-pertemuan poli k, merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan sosial yang harus dilakukannya. Dengan demikian, ia (hakim) juga  akan  mengalami  pergaulan  yang  erat  dengan  orang-orang  yang  mempunyai kekuasaan  dan  orang-orang  kaya.  Dalam  hal  ini,  pengaruh  orang-orang  tersebut
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
223
42  Salman Luthan (et.al), “ Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Keadilan ” , Jurnal Hukum , Volume 4, Nomor 9, 1997, hlm. 60. 43 Ibid, hlm. 61.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
dengan  mudah  akan  memasuki  pikiran  hakim  melalui  percakapan-percakapan informal yang dilakukan di situ”.⁴⁴
Jika hakim telah seper  itu kondisinya karena dihinggapi suatu pemahaman  yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup, maka  sikap  yang  demikian  itu  telah  memberi  andil  cukup  besar  bagi  hilangnya penghayatan  terhadap  cita-cita  profesi  dan  rusaknya  moralitas  personal  seorang hakim. Maka sebagai silent profession , seorang hakim dengan sebutan Yang Mulia (the  honorable) ,  karena  kepada  mereka  juga  disandangkan  gelar  ‘Wakil  Tuhan  di muka  bumi’,  sangat  wajar  jika  dari  diri  seorang  hakim  diharapkan  sikap  aske s (zuhud).
Sikap aske s yang seharusnya inheren pada diri seorang hakim dan ASN,  dak dapat  dipandang  sebagai  hal  yang  terlepas  dari  faktor  budaya  hukum.  Marina Kurchiyan, dalam tulisannya yang berjudul “Judicial Corrup on in the Context of Legal Culture”  menjelaskan  bahwa  perspek f  budaya  hukum  menunjukkan  kepada  kita mengenai pen ngnya iden tas pribadi; perasaan mengenai kehormatan dan bangga karena  menjadi  anggota  kelompok  masyarakat  tertentu;  kebiasaan-kebiasaan melakukan jejaring kerja di masyarakat dimana ketahanan hidup bergantung pada kebiasaan  tersebut;  kepercayaan  terhadap  seseorang  dan  dak  pada  yang  lain; hubungan  sosial  dan  kekeluargaan;  dan  di  atas  segalanya  sampai  sejauh  mana perilaku korupsi dapat ditoleransi oleh masyarakat pada umumnya.⁴⁵
Selanjutnya,  ia  mengatakan  bahwa judicial  corrup on merupakan  bentuk perilaku berbeda karena menjadi k persilangan antara “internal legal culture” yang dibentuk  oleh  kalangan  profesional  hukum  dengan “external  legal  culture” yaitu budaya  yang  dianut  oleh  masyarakat  umumnya.⁴⁶  Menariknya,  Kurchiyan menjelaskan bahwa budaya internal dipengaruhi oleh pandangan terhadap fungsi hukum  pada  umumnya  yang  sangat  terkait  dengan  sistem  hukum.⁴⁷  Kondisi  ini digambarkannya melalui perbandingan antara budaya hukum hakim di Inggris dan di negara-negara Kon nental.
Di  Inggris,  hukum  digunakan  sebagai  alat  perlindungan  bagi  masyarakat  dari ndakan- ndakan penguasa yang berupa pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh parlemen dan juga para tuan tanah. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai sesuatu  yang  independen,  terlepas  dari  kegiatan  poli k  dan  juga  kemasyarakatan sehari-hari.  Hukum  tersebut  dak  lepas  dari  peran  hakim  yang  berfungsi  untuk mengembangkan common law berdasarkan prinsip precedent . Peran yang dijalankan
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 224
44  Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Op.cit ., hlm. 85-86.
45  Marina Kurkchiyan, ”Judicial Corrup on in the Context of Legal Culture” dalam buku Global Corrup on Report
2007 yang disusun oleh Transparency Interna onal,, Op. Cit.,hlm . 100. 46 Ibid , hlm . 101. 47 Ibid , hlm. 101-103.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
oleh  para  hakim  menimbulkan  rasa  memiliki  terhadap  hukum  tersebut,  sekaligus meningkatkan  status  mereka  serta  memperkuat  solidaritas  antar  para  hakim.  Di Inggris,  masyarakat  umum  memandang  para  hakim  sebagai  sebuah  kelompok tertutup dimana akses publik ke kelompok ini hampir  dak ada. Bahkan, kelompok ini digambarkan sebagai “ dak tersentuh” ( unreachable ).
Sebaliknya,  di  Eropa  Kon nental,  hukum  dikenalkan  sebagai  ndakan  atau produk dari penguasa. Hukum dipandang sebagai sebuah kegiatan birokrasi negara yang harus dipertahankan oleh aparatur negara. Para hakim sebagaimana aparatur yang lain dipandang sebagai bagian birokrasi tersebut dan karena itu mereka  dak memiliki daya kohesi kelompok sekuat rekan-rekan mereka di Inggris. Batas sosial antara hakim dan masyarakat  dak terlalu tajam, bahkan di Italia dan Perancis hakim acapkali terlibat dalam poli k. Dalam situasi seper  ini, agaknya sulit membayangkan terciptanya budaya hukum internal yang kuat karena  pisnya batas antara hakim dan yang dihakimi. Akibatnya, professional self-iden ty sebagai hakim  dak terbangun karena  hakim  hanyalah  sekedar  pekerjaan.  Menjadi  hakim  dak  lebih  pen ng dibandingkan  dengan  rasa  memiliki  sebuah  keluarga,  memiliki  ikatan  dengan masyarakat  yang  didasarkan  pada  agama,  lokalitas,  poli k,  dan  lain-lain.  Contoh paling  nyata,  misalnya,  jika  hakim  dihadapkan  pada  situasi  salah  satu  anggota keluarganya mengalami sakit berat yang membutuhkan pertolongan dari pihak-pihak lain,  seper   Kementerian  Kesehatan.  Contoh  ini  menggambarkan  bahwa  untuk bertahan  hidup  ( survive ),  seringkali  hakim  harus  mengiku   budaya  hukum masyarakat  yang  umumnya  berlaku.  Hal  ini  pada  gilirannya  akan  membuat  hakim sangat rentan pada tekanan-tekanan yang berasal bukan saja dari poli si, melainkan juga dari pihak keluarga ( extended family ), tetangga, dan lain-lain.
Faktor  lain  yang  dak  kalah  pen ng  adalah  budaya  hukum  eksternal  yang dikembangkan  dan  dianut  oleh  masyarakat  pada  umumnya.⁴⁸  Salah  satu  faktor penentu seseorang patuh pada hukum yaitu apabila terdapat kepercayaan bahwa yang lain juga melakukan hal yang sama. Jika terdapat asumsi bahwa hukum sering dilanggar,  maka  masyarakat  dak  akan  menghargai  hukum  tersebut.  Sikap  dak menghargai  tersebut  dapat  dikembangkan  lebih  jauh,  termasuk  pada  anggota parlemen,  pejabat-pejabat  negara,  dan  hakim  serta  pengadilan.  Jika  masyarakat berpandangan bahwa hukum  dak dapat memberikan keadilan dengan sendirinya, maka mereka akan berbuat segala hal dengan menggunakan semua mekanisme yang ada  untuk  mempengaruhi.  Pada  situasi  yang  terdapat  kombinasi  antara  harapan nega f  mengenai  prak k  hukum,  terutama  di  pengadilan  dengan  penyelesaian sengketa  secara  informal  (melalui  ndakan- ndakan  dak  terpuji),  maka  budaya
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
225 48 Ibid , hlm. 103-105.
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
malu  akan  kehilangan  daya  dorongnya.  Masyarakat  dak  malu  lagi  melakukan berbagai perbuatan tersebut karena mereka berpandangan bahwa yang lainnya pun melakukan hal yang sama.

## G.  Penutup
Sebagai  penutup  rangkaian  paparan  di  muka,  berikut  ini  disampaikan  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama, berdasarkan  penelusuran  sumber-sumber informasi,  ditemukan  beberapa  hal  yang  mengindikasikan  bahwa  KKN  juga  telah melibatkan  hakim  maupun  aparat  pengadilan  yang  lainnya.  Tidaklah  merupakan insinuasi bila dikatakan bahwa KKN sebenarnya telah lama berlangsung di lembaga pengadilan pada se ap  ngkatan dan pelakunya adalah para hakim maupun ASN di pengadilan serta aparat penegak hukum lainnya yang sebenarnya mereka bertugas untuk mengadili dan menjatuhkan pidana kepada para pelaku KKN itu sendiri. Kedua, sesungguhnya moralitas personal dan integritas diri seorang hakim dalam menjalani karier dan pengabdiannya sebagai pejabat negara penegak hukum sangat diperlukan. Bahkan,  integritas  diri  seorang  hakim  menjadi  syarat  mutlak  apabila  Indonesia hendak menegakkan hukum (law enforcement) guna menghapuskan terjadinya KKN yang telah berurat-akar di negara ini. Ke ga , asumsi bahwa sistem rekruitmen calon hakim  agung  dari  kalangan  di  luar  hakim  karier  akan  berdampak  kurang menguntungkan bagi hakim karier yang meni  perjalanan kariernya sejak pengadilan rendahan,  dak terlalu keliru. Persoalannya, jika hakim-hakim karier itu  dak turut diseleksi seberapa banyak hakim karier yang masih memiliki komitmen atas tugas- tugas  mengadili,  masih  menjunjung  nggi  cita-cita  profesi,  serta  masih  punya integritas moral personal yang  nggi, sehingga mereka pun masih memiliki peluang untuk menduduki posisi sebagai hakim agung, maka cepat atau lambat proses itu akan merupakan penjegalan atas karier seorang hakim dalam tugas pengabdiannya. Apabila  itu  yang  terjadi,  maka  jangan  salahkan  mereka  jika  KKN  di  lingkungan peradilan  rendahan  sulit  dihapuskan,  malah  mungkin  akan  semakin  menjadi-jadi. Konsekuensi logis dari suatu keadaan manakala berkarier pun tak dapat dilakukan lagi,  maka  kemungkinan  yang  dapat  mereka  pilih  untuk  dilakukan  adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, meski tujuan harus menghalalkan cara. Keempat , perilaku KKN, terutama di pengadilan,  dak terlepas dari budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal.

## Da ar Pustaka Buku
Aldentua  Siringoringo  dan  Tumpal  Sihite  (eds), Menyingkap  Kabut  Peradilan  Kita: Menyoal  Kolusi  di  Mahkamah  Agung ,  Pustaka  Forum  Adil  Sejahtera,  Jakarta,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 226
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia
1996. Al  Wisnubroto, Hakim  dan  Peradilan  di  Indonesia  dalam  Beberapa  Aspek  Kajian , Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997. Baharudin  Lopa ,  Permasalahan Pembinaan  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia , Bulan Bintang, Jakarta, 1987. Edy Suandi Hamid (eds), Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme di Indonesia , Aditya Media, Yogyakarta, 1999. Hermien Hadia  Koeswadji, Korupsi di Indonesia: Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi , Citra Aditya Bak , Bandung, 1994. Mochtar Lubis, Sco , James C., Korupsi Poli k , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis , Sinar Baru, Bandung, 1980. Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi , Rajawali, Jakarta, 1983.

## Dokumen Hukum
TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999  tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  tanggal  16  Agustus  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Peraturan  Pemerintah  Penggan   Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1960  tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2000,  tanggal  5  April  2000  tentang  Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).
Instruksi  Presiden  Nomor  30  Tahun  1998,  tanggal  2  Desember  1998  tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme.
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-102/JA/05/2000, tanggal 23 Mei 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Dokumen Lain
Salman Luthan (et al), “ Pengembangan Sumber Daya manusia Aparat Keadilan ” ,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014
Eman  Suparman: Korupsi Yudisial ( Judicial Corrup on ) dan KKN di Indonesia