## PARTISIPASI DALAM KERANGKA PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT AMAN: TINJAUAN NARATIF
Indra Pratama Putra Salmon 1

## ABSTRACT
The  development  of  modernization  and  global  dynamics  basically  brings  a comprehensive impact on the socioeconomic and cultural life of the community. In addition to being a shared goal, it also has a negative impact on society. This study uses a literature study methodology with a narrative analysis approach. The study uses  data,  theoretical  literature,  and  previous  studies  as  strengths  in  writing analysis.  The  results  of  the  study  show  that  technological  developments  have  both positive  and  negative  impacts  on  society,  such  as  poverty,  inequality,  and  other social ills. The impact was running which initially took place in  urban areas, then continued in rural areas considering the trends that occurred in urban areas began to  enter  and  develop  in  rural  areas.  On  the  other  hand,  the  limitations  of stakeholders (in this case the police) demand synergy with groups outside of these stakeholders, which in this case is the involvement of the community to contribute to creating stability, security, and environmental order. In this regard, the community policing  strategy  becomes  an  alternative  in  overcoming  and  overcoming disturbances and threats to security and public order. The urgency and contribution of  this  study  are  that  it  is  important  to  carry  out  community  policing  efforts  to overcome criminal acts and even crimes in the community that can cause losses and damage in practice.
Keywords: Safe Society, Modernization, Community Policing.

## ABSTRAK
Perkembangan  modernisasi  dan  dinamika  global  pada  dasarnya  membawa dampak  komprehensif  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat. Selain  menjadi  cita-cita  bersama,  juga  membawa  dampak  negatif  bagi masyarakat.  Kajian  ini  menggunakan  metodologi  studi  literatur  dengan pendekatan analisis naratif. Kajian menggunakan data, literature teori, dan kajian terdahulu  sebagai  kekuatan  dalam  analisis  tulisan.  Hasil  kajian  menunjukkan bahwa  perkembangan  teknologi  membawa  dampak  positif  juga  negatif  bagi masyarakat  seperti  kemiskinan,  ketimpangan,  dan  penyakit  sosial  lainnya. Dampak  tersebut  berjalan  yang  pada  awalnya  berlangsung  di  perkotaan,  lalu berlanjut  pada  kawasan  pedesaan  mengingat  tren  yang  terjadi  di  kawasan perkotaan  mulai  masuk  dan  berkembang  di  kawasan  pedesaan.  Di  sisi  lain, keterbatasan  dari  stakeholder  (yang  dalam  hal  ini  kepolisian)  menuntut  adanya sinergitas dengan kelompok di luar stakeholder tersebut yang dalam hal ini yakni pelibatan masyarakat untuk turut menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka strategi pemolisian masyarakat menjadi alternatif dalam mengatasi dan menanggulangi gangguan serta ancaman keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Urgensi  dan  kontribusi  kajian  ini  bahwa penting  untuk  dilakukan  upaya  pemolisian  masyarakat  guna  mengatasi  aksi kejahatan bahkan kriminalitas di masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan dalam praktiknya.
Kata Kunci: Masyarakat Aman, Modernisasi, Pemolisian Masyarakat.
1 Universitas Terbuka, Tangerang Selatan indrapratama@ecampus.ut.ac .id

## PENDAHULUAN
Selain kemiskinan yang berpeluang pada munculnya penyakit sosial masyarakat (Priyanto, 2012), dinamika masyarakat modern serta tren gaya hidup sosial masyarakat juga  memunculkan  konsekuensi  perubahan  pada  tindak  kriminal  masyarakat  yang semakin  maju  dan  berkembang.  Perubahan  bukan  hanya  pada  konteks  sistem pendukung  kejahatan,  tetapi  juga  pada  perluasan  wilayah  tindak  kejahatan.  Dalam konteks  teknologi  misalnya,  seiring  dengan  kemajuan  pada  aspek  tersebut  maka aktivitas  tindak  kejahatan  dan  kriminal  pun  turut  mengikuti  tren  kemajuan  tersebut. Para pelaku kejahatan banyak memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung dalam melakukan tindak kriminal. Dampak yang cukup signifikan terjadi salah satunya dalam bentuk kerugian yang cukup tinggi yang dialami baik oleh korban atau penegak hukum atas biaya baik untuk pencegahan atau penindakan kejahatan dan pidana (McCollister et  al,  2010).  Selain  biaya,  dampak  lainnya  berupa  gangguan  stabilitas  keamanan  dan ketertiban  sosial  masyarakat  yang  kemudian  memberikan  efek  domino  pada  aspek- aspek lainnya.
Gambar 1. Grafik Tindak Kejahatan 2013-2022 Sumber. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan
Pada  periode  10  tahun  terakhir,  angka  kejahatan  terus  meningkat  baik  secara substansi  kejahatan  maupun  wilayah  tindak  kejahatan  kriminal,  seperti  tertera  pada Gambar  1.  Sejak  tahun  2013,  total  terdapat  kejahatan  sebanyak  1,232,037  kasus  atau rata-rata  sebanyak  120  ribu  kasus  per  tahun.  Di  samping  itu  juga  dalam  studi  yang dilakukan  oleh  Tutrianto  (2018),  dijelaskan  bahwa  riwayat  tindak  kejahatan  di Indonesia  secara  dominan  hanya  terjadi  di  wilayah  perkotaan  dan  kantong-kantong kumuh  padat  penduduk  pada  dekade  1990-an.  Hal  ini  disebabkan  adanya  mindset bahwa  kota  sebagai  pusat  populasi  dan  pusat  perekonomian  baru  di  tahun-tahun tersebut yang berdampak pada ketertarikan sejumlah pihak untuk melakukan aktivitas tindak  kejahatan  (Blumer,  1984).  Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan pasca  era  reformasi,  yang  mana  terjadi  pola  transisi  struktur  masyarakat,  tindak kejahatan  mulai  meluas  seiring  dengan  perkembangan  sosial  ekonomi  aspek kewilayahan. Masyarakat desa yang pada masa dahulu lekat dengan stigma lemah dari segi ekonomi, hari ini turut mengalami dampak adanya tindak kejahatan yang semakin tinggi. Selain terjadinya perubahan pola struktur sosial masyarakat desa, desa juga telah berubah  khususnya  dari  segi  ekonomi  masyarakat,  pembangunan,  gaya  hidup,  hingga pola pikir ( mindset ) dalam bersosialisasi dan menjalankan aktivitas keseharian.
Gambar 2. Jenis Tindak Kejahatan 2013-2022 (10 tahun terakhir) Sumber. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan
Fakta  dalam  gambar  2  yang  dilansir  dari  Pusiknas  Polri  menunjukkan  bahwa 1,232,037  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sangat  beragam  mulai  dari  pencurian  dengan pemberatan,  penipuan,  pencurian  biasa,  narkoba,  penggelapan,  penganiayan,  dan sebagainya  hingga  pada  gangguan  pada  ketertiban  umum.  Pada  beberapa  studi  yang dilakukan,  seluruh  kejahatan  yang  notabene  disebutkan  tersebut  di  atas  bukan  hanya terjadi  pada  wilayah  perkotaan  dan  pusat  ekonomi,  tetapi  juga  seluruh  wilayah termasuk  desa  dan  wilayah-wilay ah  terpencil  (Adnyana  &  Setiabudhi,  2020;  Rifa’i, 2018). Selain itu, dalam laporan yang  dikeluarkan Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Mabes Polri (2020), gangguan kamtibmas sebagian besar juga merupakan kejahatan  konvensional  (pencurian  kendaraan  bermotor,  perjudian,  pencurian kekerasan/pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, perusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan). Uraian tersebut  memperkuat  anggapan  bahwa  gangguan  terhadap  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  telah  meluas  pada  ruang  lingkup  wilayah  secara  umum  dan  menjadi permasalahan bagi mayoritas pihak.
Kondisi hari ini menunjukkan bahwa baik di kota atau di desa, aktivitas tindak kejahatan  mampu  terjadi  dan  dialami  oleh  siapapun,  baik  perorangan  maupun kelompok/lembaga  (Ceccato,  2015).  Di  wilayah  perkotaan  yang  diklaim  sebagai kawasan  dengan  tingkat  kejahatan  tertinggi,  beberapa  studi  menunjukkan  bahwa aktivitas  dipengaruhi  oleh  pengangguran,  kemiskinan,  pemerintahan  yang  buruk  dan kelemahan  dalam  penegakan  hukum  atau  lembaga  pengendalian  kejahatan  (Ghani, 2017); dampak simultan dari lingkungan yang buruk (Kennedy et al, 2020); lemahnya sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat dan unit lainnya (Cook, 2009); hingga adanya momentum dan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan (Towers et al, 2018). Sementara di desa, studi lainnya menjelaskan bahwa penyebab tindak kejahatan dan  kriminal  yang  berdampak  terhadap  gangguan  keamanan/ketertiban  masyarakat disebabkan  oleh  kemiskinan,  pengangguran,  serta  minimnya  infrastruktur  sosial  dan sinergitas  dukungan  kepolisian  (Arisukwu  et  al,  2020;  Kaylen  &  Pridemore,  2013); kondisi  lingkungan  sosial  yang  buruk  (Mesko,  2020),  dan;  struktur  wilayah  desa  dan masyarakat yang mulai menyerupai wilayah perkotaan (Ceccato, 2015).
Berbagai  faktor  yang  sudah  sedemikian  rupa  menunjukkan  bahwa  tindak kejahatan yang mengakibatkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat  pada  dasarnya  telah  menjadi  problem  bagi  publik.  Tindak  kejahatan tersebut juga mampu terjadi dalam cakupan yang sangat luas. Kondisi dari stakeholder atau  otoritas  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penindakan  tindak  kejahatan  tersebut juga  sangat  terbatas  dari  segi  sumber  daya  sehingga  tindak  kejahatan  yang  semakin meluas  serta  meningkat  akan  sulit  ditangani  jika  hanya  mengandalkan  sumber  daya institusi tersebut. Dengan kata lain bahwa jangkauan tindak kejahatan sulit terprediksi oleh  siapapun  yang  terdampak  sehingga  membutuhkan  upaya  pemetaan  untuk
mengenali  situasi  tindak  kejahatan  secara  mendalam  secara  substansial  (motivasi  dan faktor  pemicu)  atau  secara  teknis  (tren  kejahatan,  wilayah,  serta  faktor  pendorong tindak kejahatan), serta melibatkan pihak di luar stakeholder atau otoritas untuk turut berpartisipasi  dalam  penanganan  serta  pencegahan  tindak  kejahatan  untuk  mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif  dengan  mengedepankan data-data  tindak  kejahatan/kriminalitas  yang  berdampak  terhadap  adanya  gangguan stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  melakukan  eksplorasi  data  seputar  tindak  kejahatan/kriminalitas.  Untuk memvalidasi  berbagai  data  tersebut,  maka  dilakukan  proses  wawancara  terhadap praktisi  atau  ahli  seputar  tindak  kejahatan/kriminalitas  yang  mana  berasal  dari  pihak kepolisian.  Hasil  laporan  kajian  kemudian  disusun  secara  tematik  berdasarkan perkembangan  perolehan data dan laporan  di lapangan. Guna mendapatkan kekuatan dalam  penulisan  narasi  penelitian,  maka  dilakukan  pengembangan  dialog  teoretis dalam  menyampaikan  hasil  kajian  yang  berbentuk  afirmasi  atau  kontradiksi  terhadap narasi kajian terdahulu serta menampilkan signifikansi serta kontribusi dari kajian hari ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1).  Perkembangan  Pembangunan,  Revolusi  Industri,  Teknologi  dan Dampaknya
Modernisasi dan revolusi teknologi pada dasarnya menjadi salah satu aspek yang telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya tatanan sosial masyarakat.  Modernisasi  yang  berpijak  pada  pola  kompetisi  dari  segi  materiil meyebabkan  fenomena  ketimpangan  sosial  dan  kemiskinan.  Hal  tersebut  lahir  atas adanya  revolusi  industri  yang  kemudian  memunculkan  perubahan  dari  segi perekonomian  dan  ketenagakerjaan,  serta  memicu  adanya  kelas-kelas  masyarakat ekonomi.  Sedangkan  revolusi  teknologi,  diibaratkan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak dapat terpisahkan. Di satu sisi, teknologi membawa kebermanfaatan bagi banyak pihak ketika  berada  pada  tangan  dan  situasi  yang  tepat,  lalu  dipergunakan  untuk kebermanfaatan  banyak  khalayak.  Namun  di  sisi  lain,  teknologi  merugikan  banyak pihak  taktala  berada  pada  tangan  dan  situasi  yang  salah  dan  akan  sulit  untuk mengendalikan hal tersebut.
Perkembangan  teknologi  turut  berdampak  khususnya  pada  aspek  persebaran informasi dan pola komunikasi, yang mana hari ini terjadi sangat cepat. Perkembangan pada  aspek  tersebut  (yang  banyak  dikenal  dengan  dunia  maya),  membawa  pola interaksi baru bagi masyarakat dan hal tersebut turut memberikan peluang dukungan terhadap  aktivitas  pola-pola  kejahatan  baru  yang  dimulai  dari  dunia  maya.  Argument dari  Younes  dan  Al-Zoubi  (2015)  menunjukkan  bahwa  teknologi  yang  membawa kemudahan  bagi  public,  ternyata  memunculkan  permasalahan  berupa  kemampuan dalam  konteks  perubahan  perilaku  menuju  arah  negatif  dari  penggunanya.  Terlebih berdasarkan laporan yang dilansir oleh Oxford Insight (2019), Indonesia sendiri masih memiliki kecenderungan kesiapan penggunaan teknologi berbasis artificial intelligence (AI)  yang  masih  rendah  (Naude,  2021).  Kesiapan  tersebut  kemudian  berdampak  pada kecenderungan  penggunaan  teknologi  kearah  negative  sehingga  merugikan  pengguna lainnya.
Dari  sisi  lainnya  seperti  internet  misalnya,  piranti  tersebut  masih  seringkali digunakan secara negatif tanpa pengawasan yang kuat dari pihak otoritas. Berdasarkan survey  yang  dilakukan Katadata  Center ,  30-60%  masyarakat  di  Indonesia  terpapar hoax,  namun  hanya  21-36%  yang  mampu  mengenali  adanya  perilaku  hoax  tersebut (Kontan,  2021).  Dampak  dari  adanya  kondisi  tersebut  di  antaranya  berupa  kesehatan terganggu, mental terpengaruh (kecanduan), menimbulkan perpecahan dan pertikaian, salah  paham  informasi  (karena  hoax),  berpotensi  menjadi  korban  kejahatan  siber, terjadi  penyalahgunaan  data  pribadi,  dan  sebagainya  yang  notabene  masuk  ke  arah perilaku  negatif  serta  berada  pada  ranah  kejahatan  siber.  Selain  itu,  dampak  tersebut terjadi  baik  pada  si  pelaku  yang  memanfaatkan  celah  kelamahan  teknologi  dan masyarakat,  serta  masyarakat  sendiri  yang  merupakan  komponen  terdampak  perilaku kejahatan siber.

## 2).  Anomali  Pembangunan,  Masyarakat,  dan  Ancaman  Gangguan Kamtibmas
Pola modernisasi yang berlangsung sejak akhir abad ke-19, terlebih pada struktur sosial  ekonomi  masyarakat  dan  infrastruktur  memperlihatkan  capaian  kemajuan  yang cukup  signifikan  dalam  pelaksanaannya.  Pembangunan  infrastruktur,  pendapatan ekonomi  (meskipun  sempat  terjadi  krisis),  pemenuhan  kebutuhan  pokok,  kebebasan pers,  sistem  politik,  kebebasan  hak  asasi  manusia  (HAM),  dan  sebagainya  berangsur- angsur  menuju  kearah  positif.  Namun  di  balik  hal  tersebut,  terdapat  semacam  gejala anomali  dari  babak  baru  pembangunan  nasional  yang  dimulai  dari  kota  menuju  desa yang saat ini tengah berkembang mengikuti tren di perkotaan. Kondisi tersebut sejalan dengan adanya tren pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, sehingga terdapat anggapan bahwa anomali tersebut merupakan bentuk konsekuensi yang masih sulit ditangani.
Anomali  yang  terjadi  seiring  dengan  modernitas  hari  ini  adalah  pola  kekerasan atau secara sosiologis bisa diartikan sebagai penggunaan “kekuasaan” atau “kekuatan” tertentu baik terhadap seseorang,  hukum, kebijakan, kebebasan,  atau institusi dengan bentuk  fisik  atau  psikis  (Tadie,  2009).  Pada  kasus  tersebut,  benang  merah  utamanya adalah  modernitas  yang  menjadi  cita-cita  bersama  dan  berangsur-angsur  diwujudkan namun justru menimbulkan permasalahan kekerasan baik di kota atau wilayah-wilayah yang  tengah  berjalan  menuju  kawasan  modern  dalam  bentuk  kriminalitas,  kejahatan, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut terjadi pada konteks kekerasan  non-fisik  seperti  diskriminasi  atau  kekerasan  verbal,  serta  kekerasan  fisik dengan  bentuk  kejahatan-kejahatan  tindak  kriminal  (pencurian,  perampokan, pembunuhan, dan sebagainya).
Pembangunan di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an mengikuti berbagai perkembangan  dan  konsep  modernisasi  di  barat.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  mulai dilakukan  perluasan  di  lingkup  nasional  seputar  bidang  teknologi  yang  membantu pergerakan masyarakat serta persebaran informasi dan komunikasi. Hal tersebut secara pesat  berpengaruh  pada  kondisi  sosial  dan  budaya  masyarakat  lokal.  Jika  pada masyarakat colonial dan otoriter dilakukan upaya militer dan bersifat otoritarian, maka kondisi pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an dibutuhkan upaya dengan pola yang  berbeda  mengingat  demokrasi  yang  semakin  berkembang.  Upaya  pengaturan wilayah  dan  masyarakat  dilakukan  dalam  bentuk  pengendalian  masyarakat  secara tenteram  dan  tertib  melalui  pola  birokratisasi  dan  administrasi,  hingga  pemberian sanksi  jika  terdapat  upaya-upaya  pidana  yang  merugikan  masyarakat  lainnya.  Hal  ini berlaku  di  berbagai  ruang  public  seperti  permukiman  dan  perumahan,  fasilitas pendidikan  dan  kesehatan,  taman  kota,  fasilitas  layanan  masyarakat,  pusat  ekonomi, pusat keramaian (pasar dan mall), wilayah transportasi (terminal, stasiun, dan bandara), jalan raya, hingga pusat-pusat hiburan masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun
pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah tertentu. Di samping itu, wilayah lain yang juga berpotensi memicu gangguan ketentraman dan ketertiban seiring dengan  kemajuan  teknologi  adalah  dunia  maya  dan  media  sosial  dalam  bentuk kekerasan  verbal,  pencurian  data,  pembajakan  situs,  hingga  kejahatan  siber  lainnya. Hal  ini  mengingat  pada  ruang-ruang  tersebut  merupakan  kawasan  yang  rawan  akan kekerasan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Adanya gangguan di ruang-ruang publik baik di dunia nyata atau maya tersebut merupakan  bentuk  aksi  kekerasan  yang  digerakkan  baik  oleh  perorangan  atau kelompok. Aksi kejahatan dan kriminalitas tersebut baik dalam lingkup tujuan pribadi atau  perlawanan  atas  hal  yang  dianggap  bentuk  ketidakadilan.  Aksi  kejahatan  dan kriminalitas  yang  terjadi  dalam  berbagai  ragam  bentuk,  mulai  dari  penipuan, penganiayaan,  pemerkosaan,  pencurian,  perampokan,  hingga  pembunuhan,  yang dilakukan perseorangan atau berkelompok, dengan motif murni kriminal sampai alasan harga  diri.  Dampak  yang  terjadi  berupa  kerugian  (materi/fisik),  kerusakan  fisik, kehilangan  nyawa,  serta  ancaman  ketidaknyamanan  masyarakat  yang  berada  di sekeliling  aksi  kejahatan  dan  kriminalitas  baik  di  siang  atau  malam  hari.  Berbagai kondisi  tersebut  menjadikan  motivasi  dari  pihak stakeholder keamanan  (yang  dalam hal  ini  pihak  kepolisian)  dan  masyarakat  untuk  kemudian  melakukan  upaya-upaya mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menanggulangi aksi kejahatan dan kriminalitas menuju situasi yang lebih terkendali dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas.

## 3).  Pemolisian  Masyarakat:  Alternatif  Gerakan  Mengatasi  Gangguan  dan Ancaman Kamtibmas
Pembangunan  dan  modernisasi  yang  turut  berdampak  pada  lahirnya  berbagai aksi  kejahatan  dan  gangguan  kamtibmas  pada  dasarnya  telah  menjadi  ancaman bersama  dan  berpotensi  dalam  kaitannya  dengan  tindak  pelanggaran  hukum.  Aksi tersebut baik dalam bentuk kejahatan konvensional yang sudah berlangsung lama dan menjadi  kebiasaan  masyarakat,  maupun  kejahatan  siber  yang  muncul  seiring  dengan perkembangan  teknologi  oleh  para  pelaku.  Pihak  kepolisian  secara  sosiologi- kriminologi  turut  meyakini  bahwa  aksi  tindak  kejahatan  dan  criminal  merupakan cerminan masyarakat yang melahirkannya (Bosu, 1982). Perkembangan dan dinamika tindak  kejahatan  sendiri  berlangsung  seiring  dengan  kemampuan  dalam menanggulangi kejahatan tersebut, baik pre-emtif, preventif maupun kuratif.
Sebagaimana  perkembangan  tindak  kejahatan,  kemampuan  dalam  tindak penanggulangan juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya (Arief, 1998). Berbagai  metode,  teknik  dan  taktik  penanggulangan,  pencegahan  serta  penanganan kejahatan  dikembangkan  secara  inkremental,  yang  berangkat  dari  strategi  lama  yang kemudian  disempurnakan.  Tantangan  kepolisian  selaku  institusi  berwenang  dalam melindungi, mengayomi hingga melayani masyarakat ke depan yang tentunya semakin kompleks  harus  didukung  oleh  adanya  kerjasama  dengan  pihak  luar  dan  masyarakat untuk  menciptakan  stabilitas  kamtibmas  mengingat  keterbatasan  dari  kepolisian sendiri.  Hal  ini  diwujudkan  melalui  peran  bersama  dalam  bentuk  pemolisian masyarakat  dalam  menghadapi  ancaman,  tantangan  dan  gangguan  serta  ancaman kamtibmas.
Kepolisian melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada dasarnya telah melaksanakan  terobosan  langkah  berupa  “mediasi  penal”.  Sejak  tahun  2005,  Polri memiliki  konsep  dan  pengaplikasian  dalam  bentuk  SKEP  Kapolri  No.  737/X/2005 tentang  Pengaturan  dan  Strategi  Perpolisian  Masyarakat  (Jakstra  Polmas)  dalam menyelesaikan  perkara  pidana  tertentu  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Skep tersebut  menjelaskan  bahwa  petugas  polmas  yakni  bhabinkamtibmas  bertugas  di kelurahan/desa/kawasan  dengan  kewenangan  bersama  dengan  masyarakat  dalam
penanggulangan  perkara  pidana  guna  menemukan  titik  terang  sehingga  mereduksi potensi dan  eskalasi konflik. Selain itu, petugas polmas berdasarkan Skep Kapolri No. 433/VII/2006  yang  merupakan  penjabaran  dari  Jakstra  Polmas  juga  memberikan pedoman  kepada  petugas  polmas  dalam  menyelesaikan  perkara  ringan  misalnya perselisihan/pertikaian  antar  warga,  bahkan  juga  mengatur  panduan  khusus menghadapi sikap seseorang yang menolak atau melawan hukum (melalui keterampilan sebagai mediator).
Klasifikasi  pidana  lainnya  yang  menjadi  ranah  petugas  polmas  berdasarkan aturan penjabaran dari Jakstra Polmas yakni diantaranya pelanggaran dalam pasal 489- 569  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHP)  dengan  sanksi  pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp. 7500,-. Berbagai kejahatan ringan yang  merupakan  ranah  petugas  polmas  di  antaranya  KUHP  pasal  302  (penganiayaan ringan  terhadap  hewan);  pasal  352  (penganiayaan  terhadap  manusia);  pasal  364 (pencurian ringan); pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan); pasal 482 (penadahan ringan), dan; pasal 315 (penghinaan ringan). Pada tahun 2008, Jakstra Polmas  kembai  diperkuat  dengan  adanya  Peraturan  Kapolri  No.  7/2008  dan  terus disempurnakan  berkaitan  dengan  “mediasi  penal”  melalui  Surat  Kapolri  No.  Pol.: B/3022/XII/2009/Sdeops  yang  dikeluarkan  pada  bulan  Desember  2009  tentang Penanganan Kasus melalui ADR terhadap aksi pidana dengan kerugian kecil dan telah disepakati  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara.  Kesepakatan  tersebut  menggunakan prinsip  musyawarah  mufakat  dengan  adanya  pelibatan  satuan  wilayah  terkecil  yakni RT/RW  dan  terbuka  bagi  masyarakat  sekitar,  sehingga  hal  tersebut  mampu menghormati  norma  hukum  sosial/adat  dan  berasaskan  keadilan  bagi  pihak-pihak terkait.
Kegiatan Polmas sendiri secara substansial memiliki keterkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban satuan wilayah terkecil yakni desa yang secara teknis berupa dukungan atas program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD; menerima arahan-arahan yang diberikan Babinkamtibmas dalam rangka Kamtibmas, memberikan informasi  yang  dibutuhkan  serta  memberikan  laporan  kegiatan  yang  sudah  dan  akan dilaksanakan  FKPM  setempat;  mengadakan  pertemuan  antar  anggota  FKPM  untuk membahas  rencana  kegiatan  serta  solusi  dalam  memecahkan  persoalan  kamtibmas  di daerahnya; memberikan penyuluhan dan himbauan secara intensif kepada masyarakat lingkungannya  berkenaan  dengan  pentingnya  Kamtibmas  serta  secara  tidak  langsung meningkatkan  kesadaran  masyarakat  di  bidang  Kamtibmas;  menetralisir  pranata- pranata  sosial  yang  berdampak  negatif  dan  mengarah  kepada  pranata  sosial  yang berdampak  positif  di  bidang  Kamtibmas;  Membaur  dengan  masyarakat  untuk mendeteksi  secara  dini  masalah-masalah  sosial  terutama  yang  berdampak  negatif, seperti penyimpangan aturan yang ada, peredaran gelap pupuk dan insektisida palsu di lingkungannya, mengidentifikasi warga dan pendatang yang dicurigai telah melakukan kejahatan  baik  di  wilayah  sendiri  maupun  di  tempat  lain,  penebangan  hutan  di  luar ketentuan yang berlaku, perbuatan pengrusakan lingkungan hidup, praktek bank gelap dan pengijonan, masalah sosial lain seperti yang berkenaan dengan kepemilikan tanah, misalnya  penyerobotan,  penggusuran,  ganti  rugi  dan  lain  sebagainya,  masalah kenakalan  remaja  dan  peredaran  gelap  narkoba  dan  miras,  penyimpangan  distribusi Raskin dan subsidi BBM, hingga mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan hasil-hasil yang dicapai (Rifai, 2018).

## KESIMPULAN
Berkembangnya  modernisasi  zaman  dan  perkembangan  dinamika  global  sangat berdampak  terhadap  kehidupan  sosial  masyarakat.  Modernisasi  zaman  dan perkembangan dinamika global yang menjadi cita-cita masyarakat, terbukti tidak hanya
menunjukkan adanya dampak positif melainkan dampak negatif yang harus diantisipasi. Dampak negatif tersebut belangsung dalam bentuk degradasi kondisi sosial masyarakat yang tidak hanya terjadi dari skala makro, melainkan hingga di skala mikro yakni desa. Seiring  dengan  adanya  kondisi  tersebut,  penting  adanya  untuk  dilakukan  praktik pencegahan dan penanggulangan bagi masyarakat baik pelaku atau terdampak dengan memperkuat  kembali  sinergitas stakeholder dan  masyarakat  dalam  membentuk pemolisian masyarakat. Selain untuk menanggulangi aksi-aksi kejahatan bahkan tindak pidana, hal ini erat kaitannya dengan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Artikel ini berimplikasi pada pemahaman baru akan pentingnya kesadaran masyarakat  dan  publik  secara  luas  dalam  kaitannya  dengan  peningkatan  kondisi stabilitas  lingkungan  melalui  partisipasi  menjaga  aspek  keamanan  lingkungan  dalam kerangka pemolisian masyarakat.

## REFERENCES
Adnyana,  I.  B.  N.  P,  &  Setiabudhi,  I.  K.  R.  (2020).  Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencurian  dengan  Kekerasan  (Studi  di  Wilayah  Hukum  Polisi  Resor  Kota Mataram). Jurnal Kertha Semaya, 8 (7), 1079-1091. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ kerthasemaya/article/view/61882.
Arief, B. N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arisukwu,  O.,  Igbolekwu,  C.,  Oye,  J.,  Oyeyipo,  E.,  Asamu,  F.,  Rasak,  B.,  &  Oyekola,  I. (2020).  Community  participation  in  crime  prevention  and  control  in  rural Nigeria. Heliyon , 6 (9), e05015. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05015. Blumer,  M.  (1984). The  Chicago  School  of  Sociology:  Institutionalization,  diversity, and rise of sociological research . Chicago: University of Chicago Press. Bosu, B. (1982). Sendi-Sendi Kriminologi . Surabaya: Usaha Nasional. Ceccato, V. (2015). Rural Crime and Community Safety (1 st edition) . United Kingdom: Routledge.
Cook,  P.  J.  (2009).  Crime  Control  in  the  City:  A  Research-Based  Briefing  on  Public  and Private Measures. Cityscape: A Journal of Policy Development and Research, 11 (1), 53-79. http://www.jstor.org/stable/20868690.
Ghani, Z. A. (2017). A comparative study of urban crime between Malaysia and Nigeria. Journal of Urban Management, 6 (1), 19-29. https://doi.org/10.1016/j.jum.2017.03.001
Kaylen, M. T., & Pridemore, W. A. (2013).  Social Disorganization  And Crime In Rural Communities: The First Direct Test of the Systemic Model. The British Journal of Criminology, 53 (5), 905-923. https://www.jstor.org/stable/23639796. Kennedy,  L.  W.,  Caplan,  J.  M.,  Piza,  E.  L.,  &  Thomas,  A.  L.  (2021).  Environmental Factors Influencing Urban Homicide Clearance Rates: A Spatial Analysis of New York City. Homicide Studies, 25 (4), 313-334. https://doi.org/10.1177/1088767920976183 Kontan. (2021). Kilas Kementerian: Saatnya Gali Potensi Positif Media Sosial sebagai “Pintu  Kemana  Saja” .  https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/saatnya- gali-potensi-positif-media-sosial-sebagai-pintu-ke-mana-saja.
McCollister, K. E., French, M. T., & Fang, H. (2010). The cost of crime to society: new crime-specific  estimates  for  policy  and  program  evaluation. Drug  Alcohol Depend., 108 (1-2), 98-109. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2009.12.002. Mesko, G. (2020). Rural Crimilology: A Chellenge for The Future. European Journal Of Crime, Criminal Law And Criminal Justice, 28 , 3-13.
Naude,  W.  (2021).  Sisi  Buruk  Artificial  Intelligence  di  Balik  Potensi  Bisnis  Besar. Katadata.  https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/614dda21c7686/sisi- buruk-artificial-intelligence-di-balik-potensi-bisnis-besar. Priyanto, A. (2012). Kriminologi .Yogyakarta: Penerbit Ombak. Rifa’i,  E.  (2018).  Model  Pelaksanaan  Pemolisian  Masya rakat  (Polmas)  oleh  FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. Jurnal Cepalo, 2 (1), 43-54.
Tadie, J. (2009). Wilayah Kekerasan di Jakarta . Jakarta: Komunitas Bambu.
Towers,  S.,  Chen,  S.,  Malik,  A.,  &  Ebert,  D.  (2018).  Factors  influencing  temporal patterns  in  crime  in  a  large  American  city:  A  predictive  analytics  perspective. PLoS ONE, 13 (10), e0205151. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205151. Tutrianto,  R.  (2018).  Munculnya  Kejahahatan  di  Wilayah  Perkotaan  (Studi  pada  Kota Pekanbaru). Jurnal Kriminologi Indonesia, 14 (1), 15-24. http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9674/67546050.
Younes, M. B., & Al-Zoubi, S. (2015). The Impact of Technologies on Society: A Review. IOSR Journal of Humanities And Social Science, 20 (2), 82-86. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.