## PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
(Development Planning of Local Forestry in Good Governance Perspective)
Khuswantoro Akhadi 1 , Andy Fefta Wijaya 2 dan Imam Hardjanto 2
1 Mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang Jl. MT Haryono 163, Malang, Jawa Timur: 65145, Telp: +62-0341-553737 Email: akhadi.mkw@gmail.com
2 Dosen, Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang Jl. MT Haryono 163, Malang, Jawa Timur: 65145, Telp: +62-0341-553737
Diterima 10 Januari 2013, disetujui 19 April 2013

## ABSTRACT
Sustainable use of forest resources is needed to establish a forestry management plan. Forest management plans exist at the provincial level according to the conditions and problems. Forestry planning at Provincial level depicts current forest conditions, institutional conditions, the contribution of economy, social and ecology associated with the provincial level strategic issues. This paper tries to elaborate the local development planning of forestry from good governance perspective, and role of stakeholders of local development forest planning. The research was based on qualitative descriptive approach to the study site in the province of Yogyakarta and West Papua. The result shows that forest planning in the region is top-down with respect to existing regional characteristics. To realize the principles of good governance, a gap for each stakeholder role in the arrangement, implementation, monitoring and evaluation to reporting should be made. The role of government in the area of forestry development planning in terms of good governance, the rule of law for the regulation in the forestry sector has been completed. Partnership is the key word synergy in the implementation of good governance in forestry development in the area will attention to the aspects of partnership and equity between all stakeholders in the arrangement, implementation, monitoring and evaluation and reporting of forest development.
Keyword: Planning, Forestry, Good Governance, patnership

## ABSTRAK
Rencana pengelolaan kehutanan perlu disusun untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. Pada tingkat provinsi perencanaan kehutanan memuat potret kondisi kehutanan saat ini, kondisi kelembagaan yang ada, kontribusi ekonomi, sosial dan ekologi dikaitkan dengan isu strategis yang ada di tingkat provinsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan kehutanan di daerah dari perspektif good governance dan peran stakeholder yang terlibat di daerah. pendekatan kualitatif diskriptif dengan lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan pembangunan kehutanan di daerah dilakukan melalui pendekatan topdown disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk mewujudkan prinsip good governance maka semua pihak harus dilibatkan dalam proses penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai pembuat regulasi dan aturan hukum. Kemitraan adalah kata kunci dalam mewujudkan sinergi dalam rangka penerapan good governance dalam pembangunan kehutanan dengan memperhatikan aspek transparansi dan keadilan antar semua unsur mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan kehutanan.
Kata Kunci: Perencanaaan, Kehutanan, good governance, kemitraan

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya- upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy, 2004). Selanjutnya di dalam pembangunan harus secara terencana lebih detail seperti yang dikemukan oleh Conyers dan Hill, 1990) yaitu perencanaan adalah suatu proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan dan pilihan, tentang cara-cara, alternatif menggunakan sumberdaya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pada beberapa waktu di masa depan.
Sepuluh tahun terakhir ini pengelolaan hutan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, dalam hal ini ditandai oleh terjadinya perpindahan kekuasaan politik dan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Tjokroamidjojo (1989) mengungkapkan banyaknya kelemahan dalam perencanaan, sehingga proses yang benar sangat diperlukan dalam perencanaan terutama dalam konteks otonomi daerah setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Reformasi telah mendorong terjadinya perubahan mendasar atas paradigma pengelolaan Kehutanan Indonesia. Perubahan tersebut diawali dengan bergesernya sistem pengelolaan hutan yang semula berbasis negara (state based forest management ) menuju pengelolaan hutan yang bertumpu pada sumberdaya hutan yang berkelanjutan ( resources based management ) dan berbasis masyarakat ( community base management ).
Satu di antara implikasi perubahan sistem tersebut adalah diberlakukannya desentralisasi pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas. Sektor kehutanan juga berkehendak mendorong desentralisasi tersebut. Namun tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang untuk melaksanakannya. Lahirnya PP No. 38/2007 tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan kebutuhan dasar (basic services) bagi masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan (core competence) . Penentuan potensi unggulan mengacu pada hasil analisa Product Domestic Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.
Permasalahan kehutanan saat ini sudah berkembang semakin kompleks. Permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus tidak bisa lagi hanya didekati dengan solusi yang bersifat teknis kehutanan saja. Saat ini, peta permasalahan kehutanan telah bergeser dari permasalahan yang bersifat teknis ke permasalahan ekonomi, sosial serta dampak kebijakan sektor kehutanan yang kian hari kian kompleks dan harus ditangani segera termasuk dalam perencanaan pengelolaannya.
Perencanaan dibuat untuk mencapai tujuan pada suatu organisasi. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan, sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan kegiatan.
Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (Riyadi dan Bratakusumah, 2004).
Perencanaan hutan adalah upaya untuk mendayagunakan fungsi hutan dengan menciptakan kegiatan yang dapat mempengaruhi proses yang sedang berjalan, atau menciptakan proses baru, agar hutan memberikan sumbangan maksimal untuk ikut mempengaruhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanto dan Yuwono, 2005). Dari definisi ini terdapat tiga kata kunci yaitu fungsi hutan; mempengaruhi proses; dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti hutan merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar sehingga memberikan sumbangan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Posisi vertikal perencanaan hutan menghendaki adanya hubungan yang konsisten dari tingkat nasional, wilayah, sampai tingkat operasional. Hal ini berkaitan dengan fungsi hutan sebagai penjaga lingkungan maupun maupun penghasil banyak komoditas yang diperlukan masyarakat luas. Kebijakan makro harus dapat mengakomodasikan setiap kepentingan lokal, sebaliknya kegiatan operasional harus dalam konteks kepentingan masyarakat luas serta untuk jangka waktu yang panjang (Simon, 2001).
Pelaksanaan program kehutanan di daerah tidak boleh terpisah dengan program dan rencana yang disusun dan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan didukung dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga diperoleh sinkronisasi antara pusat dan daerah. Pembagian peran dan tanggung jawab tersebut akan berjalan jika ada tata hubungan kerja yang jelas antara masing-masing pihak.
Negara sebagai salah satu dari pilar governance adalah semua unsur pemerintahan termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Unsur swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informalnya. Sedangkan masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain.
Pada pengelolaan hutan ketiga unsur tersebut harus bergandengan tangan untuk mewujudkan masyakarat yang sejahtera dan berkeadilan dengan mempertahankan kelestarian hutan. Pelibatan semua unsur dalam pengelolaan hutan sangat baik, namun harus disesuaikan dengan peran dan tugas serta kapasitas masing-masing. Penelitian dengan suatu studi kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan kehutanan di daerah dari perspektif good governance dan peran stakeholder yang terlibat di daerah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif diskriptif dengan lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Papua Barat. Data dikumpulkan tahun 2012 dengan data primer berupa data hasil wawancara dan data sekunder dari data laporan ataupun dokumen dari berbagai instansi. Wawancara terstruktur dengan responden yang dipilih adalah perwakilan dari instansi terlibat
dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kabupaten yang mengurusi kehutanan, dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kementerian Kehutanan serta Bappeda. Sedangkan di Provinsi Papua Barat responden berasal dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Manokwari, dan UPT Kementerian Kehutanan lingkup Papua Barat. Dalam penelitian ini pula berbagai literatur dijadikan sumber pustaka dalam mendukung tujuan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perencanaan Pembangunan Kehutanan Perspektif Good Governance
Perencanaan hutan adalah upaya untuk mendayagunakan fungsi hutan dengan menciptakan kegiatan yang dapat mempengaruhi proses yang sedang berjalan, atau menciptakan proses baru, agar hutan memberikan sumbangan maksimal untuk ikut mempengaruhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanto dan Yuwono, 2005). Dari definisi ini terdapat tiga kata kunci yaitu fungsi hutan; mempengaruhi/ menciptakan proses; dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti hutan merupakan bagian dari suatu system yang lebih besar sehingga sumbangannya untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Wahyudi (2006) proses perencanaan dibagi menjadi dua yakni proses bottom-up dan top-down. Sedangkan Abe (2002) menjelaskan bahwa ada dua model perencanaan yaitu (1) perencanaan yang ditentukan langsung oleh pusat sehingga pemerintah daerah hanya merupakan pelaksana atau pelengkap dari konsep yang ada, (2) perencanaan merupakan hasil penguatan masyarakat setempat dengan menggunakan mekanisme formal dan non formal yang ada.
Perencanaan kehutanan di daerah tidak bisa lepas dari perencanaan yang ada di tingkat pusat. Proses penyusunannya disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai unit terkecil. Semua tingkatan harus sinkron. Perencanaan pada level bawah harus mengacu dan mendukung perencanaan yang ada di bawah. Namun demikian untuk mengoptimalkan sudah barang tentu pada proses perencanaan di daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal. Proses penyusunannnya juga harus melibatkan stakeholder yang ada di tingkat lokal.
Pelibatan ini diharapkan mulai dari tahap penyusunan rencana sampai tahap akhir. Oleh karena itu perlu dilakukan konsultasi publik dalam proses penyusunan rencana kehutanan. Mekanisme yang tersedia adalah melalui musrenbang maupun rakorbanghutda. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyerap aspirasi, masukan dan saran untuk menyempurnakan dokumen rencana dimaksud.
Dari hasil wawancara terlihat bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kehutanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Papua Barat telah memperhatikan arahan umum dalam RKTN (Perencanaan Kehutanan Tingkat Nasional). Program tersebut kemudian diperinci lagi ke dalam arahan yang lebih detil melalui hasil analisa spasial dan analisa sosial ekonomi serta berupaya memenuhi keinginan masyarakat melalui konsultasi publik yang dilaksanakan. Arahan penggunaan lahan, strategi dan kebijakan, serta program yang telah ditetapkan bersifat umum agar memudahkan penjabarannya pada perencanaan di bawahnya. Kondisi dan karakteristik wilayah (kabupaten/kota) untuk masing-masing provinsi mempunyai kekhususan, sehingga untuk menentukan program dan kegiatan berikut target harus didiskusikan dengan stakeholder yang ada di daerah.
Menurut pandangan Glasson dalam Tarigan (2005) bahwa perencanaan top- down dan perencanaan bottom-up hanya berlaku pada kondisi dimana terdapat beberapa tingkatan dalam pemerintah atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perencanaan. Pada umumnya kedua perencanaan tersebut saling berkombinasi, namun tetap ada perencanaan yang bersifat dominan. Apabila top-down yang dominan maka perencanaan tersebut disebut sentralistik, sedangkan apabila bottom-up yang dominan maka disebut desentralistik.
Berdasarkan hasil bahasan yang telah dilakukan sesuai dengan konsep pendekatan perencanaan yang disampaikan oleh Glasson dalam Tarigan, konsep rencana pembangunan kehutanan di daerah menggunakan model pendekatan perencanaan top-down dengan memperhatikan aspek teknis, potensi lokal baik potensi sumberdaya alamnya maupun potensi sumberdaya manusia .
Sumber: Data diolah, 2012/ data processed, 2012

## Gambar 1. Alur kerangka perencanaan pembangunan daerah
Figure 1. Flow of Local Forest Development Planning Framework
Dari bagan di atas penulis mencoba untuk menyampaikan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan kehutanan di daerah sebagai berikut:
a. Identifikasi permasalahan kehutanan yang ada di daerah, isu-isu strategis, mengkaji dokumen perencanaan tingkat nasional, RTRW provinsi.
b. Selanjutnya melakukan analisis sosial ekonomi dan analisis spasial sesuai dengan karakteristik daerah.
c. Penentuan visi dan misi kehutanan daerah
d. Penentuan strategi dan kebijakan serta program
e. Menentukan capaian dan tujuan
f. Menentukan target-target dan indikator
Analisis spasial, sosial ekonomi (spatial analysis, social and economy) Kondisi saat ini/ Current conditions 4 strategi & 6 Kebijakan/ 4 strategies and 6 Policies RKTN, RTRWP RKTP Isu-isu strategis/
Strategic Issues Program penjabarannya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah/
Program must be in accordance with the
characteristics of the region
Aktivitas-aktivitas/ Activities Capaian/ Achiement Tujuan /Goals Visi:
Terwujudnya Ekosistem SDH untuk peningkatan Produktivitas dan
Pelestarian bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Kemanusiaan
Indikator-indikator /Indicators Target- target/ Targets
Notice:
 RKTP : Planning of Forestry at
Province level
 RKTN : Planning of Forestry at
National level
 RTRWP : Spatial plan at Province level
Dalam setiap tahapan ini diharapkan semua unsur yang ada dilibatkan sesuai dengan peran dan wewenang masing-masing. Proses penyusunan rencana pembangunan kehutanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui pendekatan teknokratis yakni overlay beberapa peta dan mengunakan analisis sosial ekonomi. Disamping itu juga digunakan pendekatan partisipatif dengan melakukan konsultasi publik pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan dimaksud. Sementara itu, saat ini Provinsi Papua Barat sedang menyusun sebuah perencanaan makro kehutanan yang berupa Grand Strategy Pembangunan Kehutanan. Prosesnya hampir sama namun belum secara eksplisit mengacu pada Permenhut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan maupun Permenhut Nomor P. 01/Menhut-II/2012 tentang Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat proses penyusunan telah terlebih dahulu berjalan baru kemudian keluar Permenhut nomor 01/Menhut-II/2012 tersebut. Perlu disampaikan sampai saat ini baru empat provinsi yang telah selesai menyusun rencana kehutanan tingkat provinsi yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Bahkan dari keempat provinsi tersebut baru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menetapkan melalui keputusan Gubernur No. 12 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012.
Dalam penyusunan perencanaan kehutanan diperlukan data dan informasi yang valid serta terbaru sehingga dapat menjadi dasar untuk menyusun alternatif strategi dan kebijakan yang tepat. Masing-masing tahapan ini harus bisa memberikan ruang dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pelibatan stakeholder yang terlibat hendaknya dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maupun pelaporannya. Disinilah konsep good governance mesti diterapkan. Kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat harus direkonstruksi menjadi sebuah dokumen perencanaan yang mampu menyerap kepentingan semua pihak.

## B. Peran Stakeholders dalam Perencanaan Pembangunan Kehutanan
Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan kehutanan di daerah (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Papua Barat adalah Kementerian Kehutanan, Pemerintah daerah/SKPD yang membidangi kehutanan), sebagai aktor utama dalam proses penyusunan dan implementasi Rencana Kehutanan. Sedangkan swasta yang terlibat dalam proses
perencanaan kehutanan adalah pengusaha bidang kehutanan (HPH maupun HTI). Masyarakat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dan kelompok lain termasuk akedemisi. Peran masing-masing dalam perencanaan pembangunan kehutanan sangat menentukan bagi maju mundurnya kehutanan di masa depan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh bahwa peran SKPD dan UPT Kementerian Kehutanan dalam proses penyusunan perencanaan kehutanan terutama perencanaan makro sampai saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan karena lemahnya sosialisasi dan koordinasi antara instansi yang terlibat. SKPD dan UPT sebagai wakil pemerintah harus menjadi motor utama dalam penyusunan rencana-rencana kehutanan.

## Sumber: Sedarmayanti, 2009
Gambar 2. Hubungan Tiga Domain Governance Figure 2. Relation Three Domains of Good Governance
Sesuai dengan prinsip good governance peranan pemerintah disampaikan oleh Nasirin dan Hermawan (2010) menjelaskan tentang peranan dan wewenang pemerintah yaitu: pertama, menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil. Kedua, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Ketiga, menyediakan public service yang efektif dan accountable . Keempat, menegakan HAM dan lingkungan hidup. Kelima, mengurus standar kesehatan dan keselamatan public . Peran pemerintah dalam bidang kehutanan adalah sebagai pembuat kebijakan dalam sistem regulasi untuk pedoman dalam pengelolaan hutan, baik dalam bentuk rencana serta perlindungan dalam pengelolaan kehutanan. Pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kehutanan harus menjalankan fungsi tersebut agar bija dijalankan di daerah. Namun demikian pemerintah daerah juga harus mendukung kebijakan dari pusat dengan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang ada di
Negara/ state Masyarakat/ community
Swasta/ Private
daerah. Kebijakan secara nasional dapat dilaksanakan secara baik mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten jika terdapat mekanisme dan aturan main yang jelas. Permasalahan perencanaan kehutanan yang tidak konsisten akan dapat dikurangi dengan adanya sistem perencanaan pembangunan kehutanan yang integral. Perencanaan Kehutanan disusun secara berjenjang dari tingkat nasional, regional (provinsi dan Kabupaten) bahkan sampai unit pengelolaan terkecil yaitu KPH. Dengan demikian konsistensi kebijakan makro kehutanan mulai dari tingkat pusat dan daerah dapat terjaga. Sedangkan kebijakan yang terkait dengan regulasi hendaknya dikembalikan pada tataran hukum yang lebih tinggi. Banyaknya peraturan daerah tentang kehutanan yang dicabut karena dianggap melanggar membuktikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan. Sedangkan peran swasta dalam pembangunan kehutanan adalah pertama menjalankan industri. Kedua menciptakan lapangan kerja. Ketiga menyediakan insentif bagi karyawan. Keempat meningkatkan standar hidup masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Kelima memelihara lingkungan hidup sebagai akibat pengelolaan hutan yang dilaksanakan. Keenam menaati peraturan. Ketujuh, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan kedelapan adalah menyediakan kredit bagi UKM (Usaha Kecil Menengah).
Dalam bidang kehutanan swasta adalah mitra dari pemerintah dalam pembangunan kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu swasta juga berperan dalam revitalisasi sektor industri kehutanan, membantu dalam proses pemberantasan ilegal logging , membantu proses pemantapkan kawasan hutan, rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sedangkan peran masyarakat dalam konsteks good governance (Nasirin dan Hermawan, 2010) adalah berkaitan dengan empat hal yaitu: menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai checks and balances bagi pemerintah, mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah khususnya kehutanan, dan terakhir mengembangkan SDM serta sarana komunikasi antar anggota masyarakat.

## Tabel 1. Stakeholder yang terlibat Table 1. The Stakeholder involved
No. Stakeholder yang terlibat/ stakeholder involved Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/ Province of Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Papua Barat/ Province of West Papua 1. Pemerintah/state (kementerian Kehutanan dan SKPD terkait yang membidangi Kehutanan / Ministry of forestry, Unit of Local Government in charge forestry ) 5 UPT Kemenhut, 1 SKPD Provinsi dan 5 SKPD kabupaten/Kota, dan 1 KPH ( 5 UPT of Ministry of Forestry, 1 Unit of Local development at Province level, 5 Unit of local Province level at Regency and 1 Unit Management of Forestry ) 7 UPT teknis, 1 SKPD Provinsi dan 13 SKPD kabupaten/Kota dan 3 KPH ( 7UPT of Ministry of Forestry, 1 Unit of Local development at Province level, 13 Unit of local Province level at Regency and 3 Unit Management of Forestry) 2. Swasta/ private Industri pengolahan kayu dan mebelair. ( Wood industry and meubelair ) 20 IUPHHK dan Industri pengolahan kayu ( 20 IUPHHK and wood Industry ) 3. Masyarakat/ community KTH, LSM, (Forum DAS, ARUPA, DAMAR). UGM, Instiper, Intan ( KTH, NGOs (Forum DAS, ARUPA, DAMAR), University of Gadjah Mada, Yogyakarta Agricultural Institute, Institute of Agriculture) Masyarakat adat, LSM (Paradisae, Perdu, Kamuki, Cifor, Conservation Indonesia), UNIPA
( Local Community, NGOs(Paradisae, Perdu, Kamuki, Conservation of Indonesia) and Papua State of
University ) Sumber: data diolah, 2012 / data prossesed, 2012
Jika melihat tabel di atas maka secara jelas bahwa Provinsi Papua Barat lebih banyak stakeholder yang terlibat mengingat luasan wilayahnya yang lebih luas. Namun demikian peran masing-masing unsur dalam good governance sama dalam proses penyusunan rencana pembangunan kehutanan di kedua provinsi tersebut. Yang membedakan hanya luasan dan kompleksitas dari permasalahan yang dihadapi. Peranan stakeholder yang terlibat ini akan optimal jika terjadi transparansi dalam semua hal. Stakeholder-stakeholder tersebut harus dilibatkan mulai tahap awal penyusunan rencana pembangunan kehutanan (RKTP) sampai pada tahap monitoring dan evaluasi bahkan sampai pelaporannya dengan prinsip saling percaya dan masing- masing pihak menaati aturan main yang telah disepakati. Pemerintah daerah merupakan motor utama dalam proses penyusunan rencana pembangunan kehutanan di daerah. Prinsip good governance akan berhasil manakala terjadi interaksi yang proporsional sesuai dengan tugas dan peran masing-masing melalui kemitraan yang berimbang dan transparan. Mekanisme ini dapat diwujudkan dengan lebih mengoptimalkan forum-forum rutin terkait perencanaan pembangunan kehutanan baik melalui rakorbanghutda maupun musrenbang di tingkat SKPD. Selain itu hal yang
dapat dilakukan adalah membuka diskusi dan konsultasi publik terkait penyusunan rencana pembangunan sebagai wahana untuk menjaring aspirasi, usulan-usulan dari pihak yang terlibat dengan tetap mengacu dengan perencanaan nasional yang telah disusun sebelumnya agar tidak menyimpang dari yang telah ditentukan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan rencana pembangunan kehutanan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat bersifat top-down dengan memperhatikan karakteristik wilayah yang ada dan arahan umum dalam RKTN. Untuk mewujudkan prinsip good governance maka harus dibuat celah untuk masing-masing stakeholder berperan mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai pelaporan. Tahapan perencanaan pembangunan kehutanan di daerah meliputi: identifikasi permasalahan kehutanan yang ada di daerah, isu-isu strategis, mengkaji dokumen perencanaan tingkat nasional, RTRW provinsi; selanjutnya melakukan analisis sosial ekonomi dan analisis spasial; penentuan visi dan misi kehutanan daerah; penentuan strategi dan kebijakan serta program; menentukan capaian dan tujuan; menentukan target-target dan indikator. Dalam penelitian dapat disimpulkan pula bahwa, peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan kehutanan daerah ditinjau dari aspek good governance , bahwa rule of law untuk regulasi di bidang kehutanan sudah lengkap, walaupun masih sering terjadi tumpang tindih kebijakan.

## B. Saran
Hal-hal yang dapat disarankan oleh penulis adalah perencanaan kehutanan di daerah harus disusun berdasarkan data informasi yang komprehensif dan lebih mempertegas tata hubungan antar stakeholder yang terlibat mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Alternatif yang dapat digunakan adalah melalui forum-forum pertemuan seperti musrenbanghut, rakorbanghutda, rakorbangreg, rakornas. Selanjutnya disampaikan juga bahwa sinkronisasi regulasi di bidang kehutanan dari pusat sampai daerah sangat diperlukan sehingga tumpang tindih dapat dihindari.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang Kehutanan yang telah memberikan kesempatan tugas belajar; Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Kepala UPT Kementerian Kehutanan Lingkup Provinsi Papua Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas dukungan dalam proses pendidikan dan penelitian. Disampaikan pula terima kasih kepada Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA, Ph.D dan Dr. Imam Hardjanto, MBA, MAP atas bimbingan dan petunjuk dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta s emua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe, A. (2002). Perencanaan Daerah Partisipatif . Solo: Pondok Edukasi Sunandar.
Conyers, D., & Hills, P. (1990). An Introduction to Development Planning in The Third World , Chichester. New York: John Wiley & Sons.
Departemen Kehutanan. (2010). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.42/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan. Jakarta: Biro hukum dan organisasi.
Gubernur DI Yogyakarta. (2012). Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 10/Kep/2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kementerian Kehutanan (2012). Permenhut Nomor P. 01/Menhut-II/2012 tentang Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi.
Nasirin, C. & Hermawan, D. (2010). Governance & Civil Society Interaksi Negara dan Peran NGO dalam Proses Pembangunan . Malang: Indo Press.
Purwanto, R. H. dan Yuwono, T. (2005). Perencanaan Sumber Daya Hutan (Diktat Kuliah). Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.
Riyadi., dan Deddy Supriady B. (2004). Perencanaan Pembangunan Daerah . Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
Sedarmayanti. (2012). Good Govenance 1 (Edisi Revisi), Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan . Bandung: CV Mandar Maju.
Simon, H. (2001). Prosedur Perencanaan Tingkat Distrik. Prosiding Reguler V FKKM Bandar Lampung ; Otonomi Sumber Daya Hutan . Yogyakarta: Debut Press.
Tarigan, R. (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah . Jakarta: Bumi Aksara.
Tjokroamidjojo, Bi. (1989). Perencanaan Pembangunan . Jakarta: CV. Haji Masagung.
Wahyudi, I. (2006). Metodologi Penelitian Partisipatif . Jakarta: Kerjasama Malang Coruption Watch dan YAPPIKA.