## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA PAILIT
Oleh:

## Susanto 1)
Gabryela Sihol Marito Simanjuntak 2)
Gema Ramadani 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
susanto@gmail.com 1) gbrielasimanjuntak@gmail.com 2)
gemagemapsr1000@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  person  responsible  for  the  bankruptcy  of  a  limited  liability  company  (PT)  is accommodated  by  the  Board  of  Directors  based  on  Law  no.  40  of  2007.  The  Board  of Directors  is  one  of  the  organs  of  a  limited  liability  company  that  has  duties  and responsibilities for managing the company and representing the company inside and outside the  court.  This  study  aims  at  determining  the  position  and  responsibilities  of  the  Board  of Directors towards a limited liability company (PT) that went bankrupt and to find out  legal actions against a limited liability company that went bankrupt. The method used in this study is  normative  juridical,  this  method  was  chosen  to  determine  the  role  of  the  legislation regarding the responsibility of the Board of Directors of a limited  liability company for the occurrence  of  bankruptcy.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  position  and responsibilities  of  the  Board  of  Directors  to  the  bankrupt  PT  are  responsible  for  the negligence  of  the  board  of  directors  which  caused  the  company  to  go  bankrupt  and  the directors cannot be re-elected in the GMS. This is in accordance with the responsibility of the company's  directors  which  is  legally  regulated  in  Article  97-107  of  Law  no.  40  of  2007 concerning  Limited  Liability  Companies.  Legal  actions  against  a  limited  liability  company that went bankrupt include taking legal remedies for reverse verification, paying all company debts, taking legal action and restructuring company debt.
Keywords: Limited Liability Company, Bankruptcy

## ABSTRAK
Penanggung jawab pailit sebuah perseroan terbatas (PT) diakomodir oleh Direksi berdasarkan UU  No.  40  Tahun  2007.  Direksi  merupakan  salah  satu  organ  perseroan  terbatas  yang memiliki tugas serta tanggung jawab atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan di dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  dan tanggung  jawab  Direksi  terhadap  perseroan  terbatas  (PT)  yang  mengalami  pailit  dan  untuk mengetahui  tindakan  –  tindakan  hukum  terhadap  perseroan  terbatas  yang  mengalami  pailit. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  normatif,  metode  ini  dipilih untuk mengetahui bagimana peran peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab Direksi  perseroan  terbatas  atas  terjadinya  pailit.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kedudukan dan tanggungjawab Direksi terhadap PT yang mengalami pailit bertanggungjawab atas  kelalaian  yang  dilakukan  direksi  yang  menyebabkan  perusahaan  mengalami  pailit  dan
direksi  tersebut  tidak  dapat  dipilih  kembali  dalam  RUPS.  Hal  ini  sesuai  dengan pertanggungjawaban direksi perusahaan yang secara yuridis telah diatur dalam Pasal 97-107 UU  No.  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Tindakan-tindakan  hukum  terhadap perseroan terbatas yang mengalami pailit diantaranya   melakukan upaya hukum pembuktian terbalik,  membayar  semua  utang  perusahaan,  melakukan  upaya  hukum  dan  melakukan restrukturisasi utang perusahaan.

## Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pailit

## 1. PENDAHULUAN
Bersumber  pada  determinasi  UU Nomor.  40  tahun  2007  mengenai  Perseroan Terbatas hingga determinasi pendirian industri  wajib  bertubuh  hukum,  oleh  sebab itu  dibutuhkan  akta  notaris  selaku  penguat legitmasi  pendirian  industri.  Dikala  ini, kehadiran  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia jadi  balasan  atas  aktivitas  ekonomi  Di Indonesia. PTmerupakan tubuh upaya bertubuh  hukum  yang  memungkinkanPT buat  melaksanakan  hasil  cocok  dengan capacity dalampenyelenggaraan negeri hukum.  Pada  kondisi  droit  economicus, kedatangan  dari  ketentuan  yang  menata tentangPT  jadi  jaminanaksesibilitas  ataupun suatu pengganti buat menjangkaukeuntungan tanpa menyimpangi ketentuan hukum nasional. Secarakhusus, PT sudah diregulasikan  dalam  Hukum  No  40Tahun 2007  mengenai  Perseroan  Terbatas(  buat selanjutnyadisingkat UUPT) yang dilekatkan pada hak serta peranan tertentudan mempunyai  detail  yang  berlainan  dengan tubuh usahalainnya. Dalam penajaan kegiatan  bisnis,  PT  dipandangsebagai  Pasar Kompetisi Bisnis
Sempurna( perfect competition)
diIndonesia oleh karenaperannya dalam pembangunan duniadagang  nasional.  pengaruhi  kehadiran PT selaku pribadi standi in judicio.
Pembuatan  PT  bermaksud  buat mencari  profit(  keuntungan)  upaya  dari pemegang  sahamnya,  perihal  ini  tidak  bisa dipisahkan  dari  aktivitas  PT  ialah  sanggam meminjam  dengan  akad  pinjaman  piutang, ataupun lewat bisnis yang lain dalam perihal buat  akumulasi  modal  bagus  buat  modal kegiatan  atau  modal  buat  meningkatkan sesuatu upaya. Aktivitas sanggam meminjam
ini jadi suatu perihal yang lazim dalam bumi upaya.  Hendak  namun,  dalam  bumi  upaya pula  tidak  terbebas  dari  efek  yang  bisa ditimbulkan  atas  aktivitas  praktek  sanggam meminjam itu.
Di  dalam  perkara  penjamin  jawab ambruk  suatu  perseroan  terbatas(  PT) diakomodir oleh Dewan bersumber pada UU Nomor.  40  tahun  2007.  Dewan  ialah  salah satu alat perseroan terbatas yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pengurusan  perseroan  dan  menggantikan perseroan  di  dalam  ataupun  di  luar  majelis hukum.  Dalam  perihal  perseroan  diputuskan ambruk oleh majelis hukum, sepanjang mana batas tanggung jawab dewan?
Diatur  dalam  UU  No  40  Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, penafsiran  dewan  merupakan  alat  perseroan yang  berhak  serta  bertanggung  jawab  penuh atas  pengurusan  perseroan  buat  kebutuhan perseroan,  cocok  dengan  arti  serta  tujuan perseroan  dan  menggantikan  perseroan, bagus  di  dalam  ataupun  di  luar  majelis hukum  cocok  dengan  perhitungan  bawah. Bersumber  pada  determinasi  Artikel  104 bagian(  1),(  2),(  3)  serta(  4)  UU  Nomor.  37 tahun  2004  menata  hal  tanggung  jawab dewan pada dikala PT hadapi kepailitan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “ Tinjauan  Yuridis Terhadap Tanggungjawab Direksi Perseroan  Terbatas  Atas  Terjadinya
Pailit”
2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas
Maksud  Perseroan  Terbatas  ialah badan  hukum  yang  terbuat  berasal  pada akad,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan modal  dasar  yang  seberinda  dipecah  dalam saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  hukum  ini  serta  peraturan pelaksananya( Artikel 1 biji( 1) UUPT).
Dengan  begitu,  bersumber  pada Artikel  1  biji  1  UUPT  bisa  disimpulkan kalau  perseroan  terbatas  ialah  tubuh  hukum yang  dibuat  bersumber  pada  akad  serta melaksanakan aktivitas  upaya  dengan  modal bawah  yang  segenap  terbagai  dalam  saham. Sedangkan  itu,  penunjukkan  terbatasnya tanggung  jawab  pemegang  saham  bisa diamati  dalam  Pasl  3  UU  PT  yang memastikan  kalau“  Pemegang  saham perseroan  tidak  bertanggungjawab  dengan cara  individu  atas  habitat  yang  terbuat  atas julukan perseroan serta tidak bertangungjawab  atas  kehilangan  perseroan yang  melampaui  angka  saham  yang  sudah diambilnya”
Bagi  determinasi  Pasal  1  Nilai  2 UUPT  Alat  Perseroan  Terbatas  terdiri  atas Rapat  Biasa  Pemegang  Saham(  RUPS), Dewan, serta Badan Komisaris. RUPS dalam Pasal  1  Nilai  4  UUPT  merupakan  alat perseroan  yang  memiliki  wewenang  yang tidak diserahkan pada Dewan ataupun Badan Komisaris  dalam  batasan  yang  didetetapkan dalam UUPT serta atau ataupun perhitungan bawah.  RUPS  minimun  dicoba  satu  tahun sekali buat informasi atas kalkulasi keuntungan cedera industri buat memperoleh persetujuan  pemegang  saham,  yang  dibagi atas  RUPS  tahunan  serta  RUPS  luar  lazim. Di  dalam  RUPS  umumnya  dibutuhkan
kuorum  kedatangan  sebesar  lebih  50%  serta semua  saham  yang  sudah  dikeluarkan  serta ketetapan rapat minimun wajib disetujui oleh minimun  50%  dari  jumlah  suara  legal  dari pemegang saham  yang muncul dalam RUPS itu.  Determinasi  RUPS  lebih  lanjut  terdapat dalam  Ayat  IV,  Pasal  75  hingga  dengan Pasal 91 UUPT.

## Tinjauan Tentang Direksi
Dewan  merupakan  alat  perseroan yang bertanggungjawab buat kebutuhan serta tujuan  perseroan  dan  menggantikan  bagus didalam  ataupun  diluar  majelis  hukum, alhasil bisa dibilang kalau dewan mempunyai  kewajiban  serta  wewenang dobel,  ialah  melakukan  pengurusan  serta perwakilan  perseroan.  Perihal  ini  cocok dengan  Determinasi  Pasal  1  nomor  2  UU Nomor.  40  tahun  2007  mengenai  Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS);
1) Direksi;
2) Dewan Komisaris
Ketentuan  Pasal  1  angka  2  UUPT mempertahankan  pola  organ  perseroan terbatas  yang  diatur  dahulu  di  KUHD  yakni Pasal  44  (Direksi  atau  Pengurus),  Pasal  52 (Dewan Komisaris), dan Pasal 55 (RUPS).

## Tinjauan Tentang Kepailitan
Salah satu alat hukum buat menuntaskan pinjaman piutang saat sebelum tahun 1998 kepailitan diatur dalam faillissement  verordening stb tahun 1905 No 217  jo  Stb.  Tahun  1906  No  348,  namun semenjak  tahun  1998  Kepailitan  diatur dengan Peraturan Penguasa Pengganti
Hukum  No  1  tahun  1998  mengenai Kepailitan, setelah itu diresmikan Hukum No 4  tahun  1998  serta  sudah  diperbaharui dengan  Hukum No 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan  serta  Janji  Peranan  Pembayaran Hutang.
3. METODE PELAKSANAAN
Buat  membahas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak  dipergunakan  tata  cara  serta  metode
riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba  merupakan  riset  yuridis  normatif. Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan bertabiat  deskriptif  analitis.  Tipe  informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset kepustakaan(  library  research).  Pangkal informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi  hukum  pokok:  Hukum  No  40  tahun 2007  mengenai  Perseroan  Terbatas,  Hukum No  37  Tahun  2004  mengenai  Kepailitan serta  Janji  Peranan  Pembayaran  Pinjaman
dan  peraturan  eksekutif  tercantum  Peraturan Menteri  serta  Peraturan  OJK  dan  Peraturan Bank Indonesia yang terpaut dengan Ambruk serta  Perseroan  Terbatas.,  materi  hukum inferior:  ialah  materi-  materi  hukum  yang didapat  bukubuku  pustaka  serta  laporan- laporan  hasil  riset  hukum  yang  terdapat hubungannya  dengan  permasalahan  yang diawasi  serta  materi  hukum  tersier  ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan  petunjuk  ataupun  uraian  bonus kepada  materi  hukum  pokok  serta  materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam  riset  misalnya  kamus  hukum,  kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit Pengelolaan  perusahaan  dalam bentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  baik  yang bersifat  tertutup  maupun  terbuka,  maka dikelola  oleh  manajemen  perusahaan  yang biasanya  dipimpin  oleh  Direksi  Perseroan. Pengelola  perseroan  terbatasyaitu  direksi, yang  merupakan  organyang  memegang peranan  pentingdalam  menentukan  maju mundurnyasuatu  perseroan  tersebut.  Dapat dilihatsecara yuridis, bahwa kedudukandireksi  sangatlah  penting  dalam suatuperseroan, yaitu tergambar dari tugasdan
tanggung jawab
yang melekatpadanya, sebagaimana dirumuskandalam  Undang-Undang  Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Di  dalam  UU  Nomor.  40  tahun 2007  dibilang  kalau  yang  bisa  dinaikan  jadi Dewan merupakan perseorangan yang cakap
melaksanakan aksi hukum, melainkan dalam durasi 5( 5) tahun saat sebelum pengangkatannya sempat:
a. Diklaim ambruk;
b. Jadi  badan  Dewan  ataupun  badan Badan Komisaris yang diklaim bersalah menimbulkan sesuatu Perseroan diklaim ambruk; atau
c. Dihukum sebab melaksanakan perbuatan  kejahatan  yang  mudarat finansial  negeri  serta  atau  ataupun yang  berhubungan  dengan  zona finansial.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan ketentuan  tersebut,  maka  jabatan  direksi adalah  jabatan  yang  sangat  penting  untuk  di isi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kemampuan serta profesionalitas di bidang pengelolaan perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat berjalan dalam melaksanakan bisnisnya.
Perseroan  terbatas  selaku  tubuh hukum  bisa  diklaim  ambruk,  kepailitan Perseroan terbatas bisa membagikan dampak hukum  kepada  organ-  organ  perseroaan terbatas itu salah satunya merupakan dewan. Kedudukan  badan  dewan  dalam  pengurusan perseroan  ialah  kedudukan  berarti,  sebab semua  aktivitas  operasional  dari  sesuatu perseroan terdapat di tangan direksi
Bersumber  pada  determinasi  Pasal 1  ayat(  4)  UUPT  dituturkan  kalau  dewan merupakan³organ perseroan yang bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan perseroan  buat  kebutuhan  serta  tujuan perseroan dan menggantikan perseroan bagus di  dalam  ataupun  diluar  majelis  hukum cocok  determinasi  Perhitungan Bawah.  Dalam  melaksanakan  kewajiban serta  wewenangnya  dewan  wajib  bertolak dari  alas  kalau  kewajiban  serta  perannya didapat  bersumber  pada  2  prinsip ialah awal keyakinan yang diserahkan perseroan kepadanya( fiduciary duty) serta kedua ialah prinsip  duty  of  keterampilan  and  care ataupun  keahlian  serta  kehati-  hatian  aksi Direksi
Dewan  merupakan  alat  Perseroan yang  berhak  serta  bertanggung  jawab  penuh
atas  pengurusan  Perseroan  buat  kebutuhan Perseroan,  cocok  dengan  arti  serta  tujuan Perseroan  dan  menggantikan  Perseroan, bagus  di  dalam  ataupun  di  luar  majelis hukum cocok dengan determinasi perhitungan  bawah.  Pada  prinsipnya  dewan tidak  bertanggung  jawab  dengan  cara individu  kepada  aksi  yang  dicoba  buat  serta atas  narna  perseroan  bersumber  pada wewenang  yang  dipunyanya.  Perihal  ini sebab  aksi  dewan  ditatap  selaku  aksi perseroan  terbatas  yang  ialah  poin  hukum
mandiri alhasil perseroanlah yang bertanggungjawab  kepada  aksi  perseroan  itu sendiri yang dalam perihal ini direpresentasikan  oleh  dewan.  Narnun, dalam  sebagian  perihal  dewan  bisa  pula dimintai  pertanggungjawabannya  dengan cara  individu  dalam  kepailitan  perseroan terbatas ini.
Bagi  Pasal  104  UU  Nomor.  40 tahun  2017  mengenai  Perseroan  Terbatas kalau, dalam perihal kepailitan terjalin sebab kekeliruan  ataupun  kelengahan  Dewan  serta kekayaan  perseroan  tidak  lumayan  buat menutup  kehilangan  dampak  kepailitan  itu, hingga  tiap  badan  Dewan  dengan  cara tanggung  seuntai  bertanggung  jawab  atas kehilangan  itu.  Tetapi  begitu  Artikel  104 UUPT memastikan kalau badan Dewan yang bisa  meyakinkan  kalau  kepailitan  bukan sebab  kekeliruan  ataupun  kelalaiannya  tidak bertanggung  jawab  dengan  cara  tanggung seuntai atas kehilangan tersebut
Di  dalam  hukum  industri,  kalau pada dasarnya dewan melaksanakan kepentingan-  kepentingan  para  pemegang saham  tercantum  buat  dengan  cara  lalu menembus  serta  semantap  daya  mengatur perseroan  dengan  bagus  buat  menggapai tujuan perseroan, tercantum dalam pengasuh ini  merupakan  memberitahu  para  pemegang saham  hal  kemajuan  perseroanmeskipun setelah itu data yang dipakai buat melaksanakan  pengumpulan  ketetapan  pergi dari perseroan.
Berdialog hal pertanggungjawaban dewan  industri,  dengan  cara  yuridis  sudah diatur  dalam  Pasal  97-  107  UU  Nomor.  40 tahun  2007  mengenai  Perseroan  Terbatas.
Beberap Tanggung jawab dewan yang diatur dalam determinasi UU PT, antara lain;
1. Dewan  melaksanakan  pengurusan Perseroan  buat  kebutuhan  Perseroan serta  cocok  dengan  arti  serta  tujuan Perseroan
2. Dewan  bertanggung  jawab  atas pengurusan Perseroan
3. Pengurusan  industri  oleh  Dewan harus  dilaksanakan  dengan  dengan itikad  bagus  serta  penuh  tanggung jawab.
4. Tiap  badan  Dewan  bertanggung jawab  penuh  dengan  cara  individu atas  kehilangan  Perseroan  bila  yang berhubungan  bersalah  ataupun  lupa melaksanakan tugasnya cocok dengan determinasi hukum.
5. Tiap badan Dewan bisa digugat sebab kekeliruan  serta  kelaiannya  dalam pengurusan  industri  bila  disetujui olehpemegang saham yang menggantikan  sangat  sedikit  1  atau 10(  satu  per  10)  bagian  dari  jumlah semua  saham  dengan  hak  suara  legal bisa  mengajukan  petisi  ke  Majelis hukum  Negara  kepada  badan  dewan yang  sebab  ataupun  kelalaiannya memunculkan kehilangan pada perseroan( Artikel 97 bagian( 6)). Bersumber  pada  tanggungjawab  itu, tiap  badan  dewan  industri  ialah  pihak  yang mempunyai  tanggungjawab  atas  pengurusan perseroan  cocok  dengan  tujuan  perseroan. Perihal  ini  disebabkan“  dewan  merupakan trustee  sekalian  agent  untuk  perseroan terbatas. Dibilang selaku trustee sebab dewan melaksanakan  pengurusan  kepada  harta kekayaan  perseroan,  serta  dibilang agent, sebab dewan berperan pergi buat serta atas julukan perseroan”
Dalam  determinasi  Artikel  104  UUPT Nomer 40 tahun 2007 didetetapkan kalau:
1) Dewan  tidak  berhak  mengajukan permohonan  ambruk  atas  perseroan sendiri  pada  Majelis  hukum  Niaga saat sebelum
mendapatkan persetujuan  RUPS,  dengan  tidak kurangi  determinasi  begitu  juga
diatur dalam Hukum mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman;
2) Dalam  perihal  kepailitan  begitu  juga diartikan  pada  bagian(  1)  terjalin kekeliruan ataupun kelengahan
Dewan  serta  harta  ambruk  tidak lumayan buat melunasi semua peranan  Perseroandalam  kepailitan itu,  tiap  badan  Dewan  dengan  cara tanggung  seuntai  bertanggung  jawab
atas  semua  peranan  yang  tidak terlunasi dari harta ambruk itu.
3) Tanggung jawab begitu juga diartikan  pada  bagian(  2)  legal  pula untuk badan Dewan yangsalah ataupun  lupa  yang  pernahmenjabat selaku  badan  Dewan  dalam  waktu durasi  5(  5)  tahun  saat  sebelum tetapan statment ambruk diucapkan.
4) Badan  Dewan  tidak  bertanggung jawab  atas  kepailitan  Perseroan begitu  juga  diartikan  pada  bagian(  2) bila bisa meyakinkan:
a. kepailitan  itu  bukan  sebab kekeliruan
ataupun kelalaiannya. b. Sudah melaksanakan
pengurusan dengan itikad bagus,  kehati-  hatian,  serta penuh  tanggung  jawab  buat kebutuhan Perseroan serta cocok  dengan  arti  serta  tujuan Perseroan.
c. Tidak memiliki hantaman kebutuhan bagus langsung ataupun  tidak  langsung  atas aksi  pengurusan  yang  dicoba;
dan
d. Sudah  mengutip  aksi  buat menghindari
terbentuknya kepailitan.
5).  Determinasi  begitu  juga  diartikan  pada bagian( 2), bagian( 3), serta bagian( 4) legal pula  untuk  Dewan  dari  Perseroan  yang diklaim ambruk bersumber pada petisi pihak ketiga
Dewan  merupakan  alat  berarti  dari suatu  perseroan  terbatas.  Tanggungjawab
dewan  merupakan  menggantikan  perseroan bagus didalam ataupun diluar majelis hukum serta  bertanggungjawab  penuh  serta  dengan itikad  bagus  kepada  pengurusan  perseroan buat  kebutuhan  perseroan  cocok  dengan tujuan  perseroan.  Bila  tanggung  jawab  itu lupa dilaksanakan oleh dewan yang berdampak pada kehilangan perseroan sampai  ambruk  hingga  dewan  bertanggung jawab penuh atas kehilangan itu.

## 2. Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pt Yang Mengalami Pailit
Terbentuknya  pailit  untuk  suatu industri  hingga  berdampak  pada  kehabisan hak  untuk  industri  buat  mengurus  seluruh hak  keperdataannya,  semacam  misalnya melaksanakan  pengurusan  kepada  harta kekayaan perseroan atau industri, melaksanakan  bisnis  bidang  usaha,  serta melaksanakan akad. Perihal ini ialah dampak hukum  dari  suasana  ambruk  untuk  suatu industri, dimana sudah diatur dalam Pasal 22 UU  Nomor.  37  tahun  2004  mengenai Kepailitan  serta  Janji  Peranan  Pembayaran Pinjaman. Tidak dapatnya industri melaksanakan  hak  keperdataannya  dihitung semenjak terdapatnya tetapan ambruk diucapkan oleh majelis hukum niaga.
Bersumber pada determinasi Artikel  22  Hukum  No  37  Tahun  2004 mengenai  Kepailitan  serta  Janji  Peranan Pembayaran Pinjaman, hingga seluruh habitat  antara  debitur  yang  diklaim  ambruk dengan  pihak  ketiga  yang  dicoba  setelah statment  ambruk,  tidak  hendak  serta  tidak bisa  dibayar  dari  harta  pailit,  melainkan
apabila  perikatan-  perikatan  itu mendatangkan profit untuk harta ambruk.
Hitungan  dari  Bertepatan  pada tetapan  itu  dihitung  semenjak  jam  00.  00 durasi  setempat.  Semenjak  bertepatan  pada tetapan  statment  ambruk  itu  diucapkan, debiitur ambruk untuk hukum tidak memiliki wewenang  lagi  buat  memahami  serta mengurus  harta  kekayaannya.  Tetapi  bagi Jono  kalau  kondisi  wajib  dicermati  kalau debitur ambruk senantiasa cakap serta berhak
buat  melaksanakan  aksi  hukum  selama  aksi hukum itu tidak berhubungan bagus langsung  atau  tidak  langsung  dengan  harta kekayaannya
Kepailitan pada intinya merupakan perampasan  biasa  bersumber  pada  Undang Undang  atas  harta  kekayaan  Debitur  yang dipakai  buat  melunasi  pinjaman  pada  Para Penagih.  Arti  kepailitan  merupakan  buat melikuidasi peninggalan ataupun harta kekayaan  Debitur  supaya  melunasi  desakan
Penagih  yang  mencermati  pengelompokan desakan  itu  selaku  akibat  dari  determinasi Pasal 1131 serta 1132 KUHPerdata.
Bagi  pendapat  Sri  Redjeki  Slamet kalau Statment ambruk memiliki akibat besar paling utama di aspek hukum harta kekayaan ka-  rena  statment  ambruk  menyebabkan Debitur  yang  diklaim  ambruk  kehabisan seluruh“  hak  awas”  buat  memahami  serta mengurus  harta  kekayaan  yang  sudah dimasukkan  ke  dalam  harta  ambruk  cocok determinasi  Artikel  21  Hukum  Nomor.  37 Tahun  2004  mengenai  Kepailitan  serta  Janji Peranan  Pembayaran  Pinjaman  memiliki akibat hukum pada Debitur, selaku selanjutnya:
a. Debitur  kehabisan  hak  mengurus serta memahami harta. Dengan terdapatnya  tetapan  ambruk,  dengan sendirinya( van
rechtswege) kehabisan  hak  memahami  serta mengurus ke- kayaannya yang tercantum  harta  ambruk  semenjak bertepatan  pada  tetapan  statment ambruk,  yang  dihi-  tung  semenjak jam  00.  00  durasi  setempat(  Artikel 24  Hukum  Nomor.  37  Tahun  2004 ten-  tang  Kepailitan  serta  Janji Peranan Pembayaran Pinjaman).
b. Akibat  kepada  sumbangan.  Dalam penghibahan yang dicoba oleh Debitur, Kurator bisa berharap pembatalannya, hingga peranan
Kurator  buat  meyakinkan  kalau  pada dikala sumbangan itu dicoba, Debitur mengenali  ataupun  pantas  mengenali aksi itu hendak menyebabkan kehilangan  untuk  Penagih;  seba- liknya dengan determinasi ini,
Kurator  tidak  butuh  meyakinkan kalau akseptor sumbangan mengenali ataupun  pantas  mengenali  kalau  hi- bah itu mudarat Penagih vide Artikel 43  Hukum  Nomor.  37  Tahun  2004 mengenai  Kepailitan  serta  Janji Peranan Pembayaran Pinjaman.
c. Akibat kepada pembayaran pinjaman. Menu-  rut  determinasi  Artikel  45 Hukum  Nomor.  37  Tahun  2004 mengenai  Kepailitan  serta  Janji Peranan Pembayaran
Pinjaman, pembayaran  sesuatu  pinjaman  yang bisa  ditagih  oleh  sang  ber-  utang, cuma bisa dimintakan pembatalannya, bila dibuktikan kalau sang akseptor pemba- yaran mengenali  kalau  statment  pailitnya sang  berutang  telah  dimintakan ataupun  peliputan  buat  itu  sudah dimasukkan, ataupun bila pembayaran  itu  merupakan  dampak sesuatu perse- kongkolan antara sang berutang  serta  sang  berdebit  yang dimaksudkan  dengan  membagikan pem- bayaran itu, membagikan profit pada sang yang terakhir ini melampaui para berdebit yang lain.
d. Akibat  kepada  surat-  surat  bernilai. Ber-  dasarkan  Artikel  46  Hukum Nomor.  37  Tahun  2004  mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran  Pinjaman,  hingga  tidak bisa  dicoba  penagihan  balik  dari orang  yang  selaku  pemegang  sesuatu pesan  bernilai  sesuatu  pesan  tuding menunjuk(  aan  toonder)  ataupun pesan  membawa(  aan  instruksi),
sebab berkaitan hukum dengan pemegang  yang  dulu,  diharuskan menyambut pembayaran. Jumlah yang  sudah  di-  bayarkan  oleh  sang berutang harus dikembalikan, apabila dibuktikan  kalau  publikasi  surat- surat  bernilai  itu  merupakan  dampak dari sesuatu negosiasi. Butuh dicermati  kalau  seluruh  desakan  di atas  wajib  diajukan  pada  Kurator, tetapi  bolehlah  para  berdebit  atau
Penagih  bersumber  pada  alasan- alasan yang diambilnya dari ketentuan-  ketentuan  itu  menyangkal sesuatu  pena-  gihan.  Pengakhiran kepailitan  dengan  disahkan  perda- maian menyebabkan gugurnya tuntutan- tun- tutan hukum, melainkan perdamaian yang
bermuatan  sesuatu  pembebasan  harta ambruk, dalam perihal mana tuntutan-  tuntutan  itu  bisa  diteruskan
ataupun dimajukan oleh para pemberes harta itu.
e. Akibat  kepada  pembayaran  setelah statment  ambruk  diucapkan,  namun saat  sebelum  statment  kepailitan  itu diumumkan.  Se-  tiap  orang  yang sehabis diucapkannya tetapan
statment ambruk, namun saat sebelum statment ambruk itu diumumkan,  melunasi  pada  sang ambruk buat penuhi perikatan- perikatan  yang  keluar  saat  sebelum statment ambruk, dibebas- kan kepada harta ambruk sepanjang tidak dibuk-  tikan  kalau  ia  mengenali hendak statment ambruk itu.
Pasca perusahaan dinyatakan pailit oleh  pengadilan  niaga  atas  permohonan kreditor  maka,  ada  beberapa  tindakan  yang dapat  dilakukan  untuk  dapat  mengatasi persoalan  pailit  yang  dialami  perusahaan tersebut, diantaranya:
1.  Melakukan  upaya  hukum  pembuktian terbalik
Dari  ketentuan  Pasal  41  dan  42 UUKepailitan, dapat diketahui bahwa sistempembuktian yang dapat dipakai adalahsistem  pembuktian  terbalik,  artinya bebanpembuktian terhadap perbuatan hukumdebitur (sebelum
putusan pernyataanpailit) tersebut adalah berada pada pundakdebitur  pailit  dan  pihak  ketiga yangmelakukan
perbuatan hukum dengandebitur  apabila  perbuatan  hukum debiturtersebut  dilakukan  dalam  jangka waktu  1tahun  sebelum  putusan  pernyataan pailityang membawa kerugian bagi kepentingankreditor.  Jadi,  apabila  kurator menilaibahwa  ada  perbuatan  hukum  tertentu
daridebitur  dengan  pihak  ketiga  dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusanpernyataan pailit) merugikan kepentingankreditor, maka debitur dan pihak ketigawajib membuktikan bahwa perbuatanhukum  tersebut  wajib  dilakukan olehmereka dan perbuatan hukum tersebuttidak merugikan harta pailit. Keadaan Berbeda,
apabila perbuatan  hukum  yang  dilakukan  debitur dengan  pihak  ketiga  dalam  jangka  waktu lebih  dari  1  tahun  sebelum  putusan pernyataan  pailit,  dimana  kurator  menilai bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  merugikan kepentingan  kreditor  atau  harta  pailit,  maka yang wajib membuktikan adalah kurator 2. Membayar semua utang perusahaan Salah  satu  faktor  penyebab  pailit adalah  karena  tidak  sanggupnya  perusahaan melunasi  utang  perusahaan  pada  saat  jatuh tempo, sehingga kreditor melakukan permohonan  ke  pengadilan  niaga  untuk mempailitkan debitor/perusahaan. Oleh karena  itu,  tindakan  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  melunasi  utang  tersebut dengan  mendapatkan  pinjaman  dari  pihak lain yang tidak menggadaikan harta kekayaan  perusahaan  yang  sedang  pailit. Atau  dengan  kata  lain,  kreditor  harus memiliki  hubungan  baik  dengan  pihak  lain untuk  mendapatkan  pinjaman  dana  untuk dibayarkan melunasi utang-utang perusahaan.
3. Melakukan Upaya Hukum
Bersumber  pada  determinasi  Pasal 1  UU  Kepailitan  serta  PKPU  kalau  debitur dapatdinyatakan  ambruk  bila  sudah  teruji kalau  debitur  itu  memiliki  sangat  tidaksatu penagih  yang  tagihannya  sudah  jatuh  tempo serta bisa ditagih, pula mempunyaiminimal  satu  penagih  yang  lain. Pada  masalah  kepailitan,  yang  dibuktikan cumalah bukti mengenai terdapat atautidaknya  sesuatu“  pinjaman”  yang  bisa dijadikan  bawah  buat  meluluskan  ataupun menolakpermohonan  pailit  yang  diajukan  ke Majelis hukum Niaga. Pada praktiknya, bukti yangakan dibuktikan pada sebagian permasalahan  kepailitan  merupakan  bukti mengenai hubunganhukum yang
menimbulkan  terbentuknya  kasus  hukum yang  butuh  diselesaikansecara  seimbang, bukan buat dipailitkan
Tetapan pailit memunculkan dampak  hukum  yang  amat  berat  untuk debitur. Oleh karenanya debitur  bisa mengajukan usaha hukum bila tidak menyambut  tetapan  itu.  Pada  bawah  tiap tetapan  juri  ataupun  tetapan  majelis  hukum ada  usaha  hukum.  Usaha  hukum  ialah  tahap ataupun  upaya  yang  dibutuhkan  oleh  pihak-
pihak  yang  bersangkutan  buat  mendapatkan tetapan  yang  seimbang.  Usaha  hukum merupakan  sesuatu  upaya  yang  dicoba  oleh pihak  yang  tidak  puas  kepada  tetapan  juri. Usaha  hukum  ialah  tahap  ataupun  upaya yang  dibutuhkan  oleh  pihak-  pihak  yang bersangkutan buat mendapatkan tetapan yang seimbang.
Dalam  hukum  kegiatan  awas, usaha  hukum  kepada  tetapan  majelis  hukum tingkatan  awal,  tersedai  usaha  hukum  lazim yang diucap dengan usaha hukum memadankan. Sebaliknya penanganan
bentrokan lewat majelis hukum niaga selaku majelis hukum spesial tercantum permohonan  statment  ambruk  tidak  ada usaha hukum memadankan, melainkan cuma ada usaha hukum kasasi selaku usaha hukum lazim  serta  pemantauan  balik  selaku  usaha hukum luar lazim.
Usaha  hukum  ialah  tahap  ataupun upaya  yang  dicoba  oleh  pihak  yang bersangkutan  kepada  sesuatu  tetapan  juri. Pihak  itu  mengajukan  usaha  hukum  sebab menyangka  tetapan  juri  memiliki  kelalaian, ketidakadilan  ataupun  biar  bebas  dari dampak hukum sebab tetapan hakim itu.
Dalam  hukum  kegiatan  awas( HIR)  diketahui  terdapatnya  usaha  hukum lazim  serta  usaha  hukum  luar  lazim.  Usaha hukum lazim berbentuk perlawanan( verzet), memadankan serta kasasi. Usaha hukum luar lazim  berbentuk  pemantauan  balik  serta perlawanan  pihak  ketiga  kepada  tetapan ambruk  upayanya  kasasi  serta  pemantauan balik.  Usaha  hukum  kasasi  kepada  tetapan statment ambruk, pengaturannya dalam UUK serta PKPU tertera dalam Pasal 11, Pasal 12 serta  Pasal  13.  Sebaliknya  usaha  hukum
peninjuan balik tertera dalam Pasal 14, Pasal 295 hingga dengan Pasal 298.
Usaha  hukum  kasasi  dipakai  bila tetapan ambruk belum berkemampuan hukum senantiasa. Usaha hukum pemantauan  balik  dipakai  kepada  tetapan ambruk  yang  sudah  berkemampuan  hukum senantiasa. Bila dicermati pada usaha hukum yang  ada  kepada  tetapan  statment  ambruk, hingga  dengan  cara  biasa  cara  peradilan dalam  kepailitan  ialah  majelis  hukum  niaga, kasasi serta ataupun pemantauan balik.
Dalam kepailitan cara penyelesaiannya cuma pada peradilan tingkatan  awal(  majelis  hukum  niaga)  serta mungkin  pula  pada  peradilan  tingkatan terakhir(  Dewan  Agung).  Cara  penanganan utang-  piutang  dengan  cara  kepailitan  tidak terdapat  prosesnya  pada  peradilan  tingkatan memadankan.  Perihal  ini  diartikan  biar penyelesaiannya  bisa  terkabul  dengan  cara kilat.
Debitur dalam mengajukan permohonan  PK  kepada  tetapan  ambruk, tidak  hanya  wajib  terdapat  salah  satu  alibi yang  dituturkan  dalam  Pasal  295  bagian(  2) UUK serta PKPU, pula wajib dicermati oleh debitur  antara  durasi  mengajukan  usaha hukum  itu.  Antara  durasi  mengajukan permohonan  PK  terbatas  dari  bertepatan pada  mendapatkan  daya  hukum  senantiasa tetapan pailit yang diajukan usaha hukum PK itu.  Antara  durasi  mengajukan  permohonan PK dalam masalah kepailitan amat berhubungan dengan alibi pengajuan permohonan  PK.  Dalam  Pasal  296  ayat(  1)
UUK  serta  PKPU  dituturkan,  pengajuan permohonan PK bersumber pada alibi begitu
juga  diartikan  dalam  Pasal  295 ayat(  2)  graf  a,  dicoba  dalam  waktu  durasi sangat  lelet  180(  seratus  delapan  puluh) hari sehabis  bertepatan  pada  tetapan  yang dimohon  PK  mendapatkan  daya  hukum senantiasa. Berikutnya pada ayat( 2) dituturkan,  pengajuan  permohonan  PK bersumber  pada  alibi  begitu  juga  diartikan dalam  Pasal  295  ayat(  2)  graf  b,  dicoba dalam  waktu  durasi  sangat  lelet  30(  tiga puluh)  hari  sehabis  bertepatan  pada  tetapan
yang dimohon PK mendapatkan daya hukum tetap
4.  Melakukan  Restrukturisasi  Utang Perusahaan
Ada pula tetapan statment ambruk oleh  majelis  hukum  niaga  kepada  industri, spesialnya  Perseroan  Terbatas  yang  tidak melunasi utangnya bisa memunculkan kehilangan  yang  amat  besar,  tidak  cuma untuk industri, tetapi pula untuk negeri serta warga  yang  bisa  memunculkan  putusnya
ikatan  kegiatan  untuk  karyawan  serta pegawai  yang  bisa  pengaruhi  tingkatan keselamatan  warga.  Kala  sesuatu  Perseroan Terbatas  diklaim  ambruk  serta  berdampak terhentinya aktivitas upaya, hingga permasalahan pegawai ataupun daya kegiatan ialah permasalahan genting.
Di bagian lain, Perseroan Terbatas yang  dipailitkan  oleh  Penagih  sering-  kali sedang  mempunyai  peluang  upaya  yang bagus serta bisa balik jadi industri yang segar bila  diserahkan  sebagian  kelapangan  kepada utangnya lewat tahap restrukturisasi pinjaman  ataupun  reorganisasi  industri. Perseroan  Terbatas  yang  diberi  durasi  yang lumayan  buat  menyusun  balik  permasalahan finansial  perusahaannya  serta  terdapatnya itikad  bagus  dari  Debitur  buat  melunasi pinjaman  pada  kreditornya,  hingga  sesuatu perihal yang logis mungkin besar perusahaannya  bisa  membaik  balik  serta kepailitan Debitur bisa dilindungi.
Perihal  ini  cocok  dengan  prinsip dasar  kesinambungan  upaya  dalam  UU Nomor.  37  Tahun  2004  yang  membolehkan industri  Debitur  yang  sedang  menjanjikan buat senantiasa bisa dijalani.
Restrukturisasi  pinjaman  industri Debitur  dalam  bagan  melunasi  utang- utangnya pada biasanya bisa dicoba dengan 2 metode, ialah:
1). Dengan pendekatan antara Kreditor dan  Debitor  untuk  mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah dan mufakat.
2).  Dengan  mengusulkan  dan  meminta penundaan  kewajiban  pembayaran
utang  yang  diatur  dalam  UU  No. 37 Tahun 2004.
Janji peranan pembayaran pinjaman  merupakan  sesuatu  metode  buat menjauhi kepailitan yang biasanya bermuara dalam  pembubaran  harta  kekayaan  Debitur. Spesialnya  dalam  Perseroan  Terbatas,  janji peranan  pembayaran  pinjaman  bermaksud buat  membenarkan  kondisi  murah  serta keahlian  industri  Debitur  buat  membuat keuntungan,  dengan  metode  ini  mungkin besar  industri  Debitur  bisa  melunaskan kewajibannya. Bawah pandangan janji peranan  pembayaran  pinjaman  merupakan pemberian  peluang  pada  Debitur  buat melaksanakan  restrukturisasi  pinjaman  yang bisa  mencakup  pembayaran  semua  ataupun beberapa  pinjaman  pada  Penagih  konkuren. Bila  perihal  itu  bisa  terselenggara  dengan bagus,  pada  kesimpulannya  industri  Debitur bisa  penuhi  kewajibannya  serta  melanjutkan usahanya
Ada  pula  restrukturisasi  pinjaman yang  dicoba  oleh  Debitur  sebab  Debitur sedang merasa sanggup buat melunasi utang- utangnya pada Penagih, perihal ini didasarkan sebab peninggalan yang dipunyai Debitur  lebih  besar  dibandingkan  utang- utangnya  kepada  Penagih.  Dalam  kepailitan diketahui dengan terdapatnya dasar kesinambungan upaya, dimana Debitur yang berhasrat  bagus  yang  sedang  mempunyai keahlian  buat  meneruskan  usahanya  wajib diserahkan peluang buat meneruskan usahanya,  perkembangan  upaya  Debitur amat  tergantung  dari  kemauan  Penagih  buat membagikan kelapangan serta metode pelunasan pinjaman kepada Perseroan
Terbatas Debitur.
UU  Nomor.  37  Tahun  2004  yang legal  di  Indonesia  berlainan  dengan  hukum kepailitan  di  sebagian  negeri  lain,  misalnya Hukum Kepailitan Singapore lebih mementingkan  penanganan  permasalahan finansial Perseroan Terbatas dari melikuidasi Perseroan  Terbatas.  Di  Hongkong  dicoba dengan  metode  majelis  hukum  menunjuk administrator  buat  menolong  memperbaiki Perseroan  Terbatas  yang  hadapi  kesusahan finansial  dengan  kewajiban  buat  membuat
akad  dengan  para  Penagih  supaya  Perseroan Terbatas  bebas  dari  kepailitan.  Di  Thailand hukum kepailitannya didasarkan pada judicial  management  buat  merestrukturisasi finansial  Perseroan  Terbatas  Debitur  yang didetetapkan  oleh  majelis  hukum  serta hukum kepailitannya amat khusus, semacam mengijinkan  Penagih  buat  mengajukan konsep  perdamaian  serta  sediakan  kerangka durasi buat melindungi reorganisasi Perseroan  Terbatas  senantiasa  berjalan  pada
jalurnya  sebaliknya  di  Indonesia,  dalam  UU Kepailitan,  menata  kalau  diserahkan  ruang buat  keikutsertaan  Juri  pengawas  dimana berkuasa  menyangkal  serta  mensahkan  akad perdamaian  antara  Debitur  serta  Penagih, tetapi  juri  pengawas  tidak  bisa  membagikan evaluasi  kepada  isi  dari  akad  berbentuk restrukturisasi pinjaman tersebut
Bersumber pada tindakan- tindakan  yang  bisa  dicoba  oleh  Perseroan yang hadapi ambruk, hingga pada prinsipnya perihal  yang  penting  bisa  dicoba  oleh perseroan  atau  industri  yang  hendak  ambruk merupakan melaksanakan pembayaran pinjaman  dengan  metode  restrukturisasi pinjaman.  Perihal  itu  bisa  dicoba  saat sebelum  terdapatnya  tetapan  majelis  hukum niaga, buat melindungi kejelasan hukum dari aksi perseroan itu. Oleh sebab itu, perseroan selaku  pihak  yang  berutang,  hingga  dengan aksi kilat wajib bisa melaksanakan restrukturisasi  pinjaman  dengan  debitur, supaya  upaya  atau  bidang  usaha  bisa  lalu berjalan.
Upaya
Mengatasi
Permasalahan

## Kepailitan di Indonesia
Menurut  Niru  Anita  Sinaga  dan Nunuk  Sulisrudatin  bahwa  terdapat  10  cara untuk mengatasi permasalahan dalam hukum kepailitan di Indonesia diantaranya:
1. Melakukan  revisi  terhadap  Pasal  2  ayat (1)  UU  Kepailitan.  Pasal  ini  tidak memperhitungkan  apakah  debitor  mampu atau  tidak  mampu  untuk  membayar seluruh  utang.  Revisi  harus  mengatur secara  jelas  peringkat  kreditor  dan  renvoi prosedur Revisi UU Kepailitan dan PKPU
harus  disinkronisasi  dengan  UU  yang saling  berkaitan  seperti  UU  Perseroan Terbatas,  UU  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat, dan UU Penanaman Modal.
2. Pentingnya  hakim  niaga  lebih  memahami seluk beluk kepailitan. Kepailitan memang  rentan  untuk  dipakai nggak benar, tetapi juga penting bagi perusahaan yang  memang  punya  aset  tapi  tidak  mau bayar.  Sehingga  Hakim  di  Pengadilan Niaga  pun  harus  benar-benar  memahami seluk  beluk  kepailitan.  Jangan  tiap  dua tahun  diganti,  jadinya  susah  karena  harus menjelaskan dari awal lagi,”
3. Seharusnya  PKPU  diajukan  oleh  debitor. Faktanya,  PKPU  justru  sebagian  besar diajukan  oleh  kreditor  karena  UU Kepailitan  dan  PKPU  mengizinkan  hal tersebut.  ketentuan  ini  dinilai  salah kaprah.  Oleh  karenanya  perlu  dilakukan revisi yang menegaskan bahwa PKPU tak boleh  diajukan  oleh  kreditor  dan  hanya dapat  diajukan  oleh  debitor  secara voluntary .  Namun  jika  dengan  segala pertimbangan kreditor dimungkinkan untuk  mengajukan  PKPU  maka  putusan PKPU  harus  membuka  peluang  kasasi bagi debitor.
4. Kapitalis modern adalah untuk menggalakkan  reorganisasi  perusahaan. Hukum  Kepalitan  harus  memberikan waktu  cukup  bagi  perusahaan  untuk melakukan pembenahan perusahaan.
5. Hukum  kepailitan  mestinya  tidak  hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan  kepentingan  stakeholder
yang  dalam  kaitan  ini  yang  terpenting adalah pekerja.
6. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran  gaji  buruh  yang  terutang. Akan  tetapi  bagaimana  dengan  hak-hak buruh  lainnya.  Disamping  itu  juga  perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi  yang  buruk.  Singkat  kata,
kepailitan  adalah  ultimum  remedium, upaya terakhir.
7. Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan menyatakan bahwa  dalam  hal  Debitur  adalah  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  bergerak  di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun, BUMN  yang  dimaksud  dalam  Undang- Undang tersebut tidak dapat kita tafsirkan semua BUMN yang ada di Indonesia.
8. Terpaut dengan Pasal 2 Hukum Kepailitan yang menata mengenai pihak- pihak yang bisa  mengajukan  permohonan  ambruk kepada  instansi-  instansi  khusus.  Pasal  2 ayat(  3)  melaporkan  kalau  Dalam  perihal Debitur  merupakan  bank,  permohonan statment ambruk cuma bisa diajukan oleh Bank  Indonesia.  Berhubungan  dengan Pasal  2  ayat(  5)  pula,  mencuat  persoalan terkini ialah gimana bila debitur merupakan  suatu  BUMN  dalam  wujud bank,  hingga  siapakah  yang  berkuasa mengajukan permohonan
ambruk terhadapnya?  Menteri  Finansial  ataukah bank Indonesia?
9. Dalam  hukum  kepailitan  di  Indonesia, tidak memperhatikan  kesehatan  keuangan dari  debitor.  jadi  meskipun  keuangan debitor  itu  solven  tetap  bisa  dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang  yang  tidak  dibayar  lunas  serta adanya dua kreditor atau lebih.
10. Pasal 10 Hukum Kepailitan membolehkan  diletakkannya  sita  agunan kepada beberapa ataupun semua kekayaan penagih. Metode permohonan serta penentuan  sita  agunan  dalam  kepailitan memanglah  merujuk  pada  determinasi pasal  10  Hukum  Kepailitan.  Dalam prakteknya,  pemohon  ambruk  umumnya memanglah  memohon pada Majelis hukum Niaga kepada kekayaan Termohon ambruk  diletakkan  sita  agunan.  Tetapi dalam  prakteknya  pula,  permohonan  sita agunan  itu  tidak  sempat  dikabulkan  oleh Majelis  hukum  Niaga.  Sebab,  awal, kegiatan  pengecekan  di  Majelis  hukum Niaga  berjalan  dengan  kegiatan  sumir( simpel) serta waktunya pendek( dalam 30
hari  wajib  telah  terdapat  tetapan).  Tanpa metode sita agunan saja, cara sidang serta pengecekan  masalah  kepailitan  telah amat“  berhimpit”  timeline-  nya.  Kedua, hakekat  dari  statment  ambruk  sendiri merupakan  sitaan  biasa  kepada  harta barang  debitur  yang  terdapat  saat  ini ataupun  di  era  yang  hendak  tiba.  Oleh sebab  itu,  tanpa  memohon  sita  agunan juga,  bila  debitur  diklaim  ambruk  hingga otomatis  statment  itu  ialah  sitaan  biasa serta  tidak  butuh  lagi  memohon  sita agunan  ke  majelis  hukum  negara.  Jadi permohonan ambruk yang diiringi permohonan  sita  agunan  sepanjang  ini tidak  sempat  terdapat  yang  dikabulkan oleh  Badan  Majelis  hukum  Niaga  sebab mereka berpikiran seandainya esok debitur  diklaim  ambruk,  hingga  otomatis semua  harta  barang  debitur  jadi  sitaan biasa  yang  dipakai  buat  melunaskan utangnya pada kreditur- krediturnya.
Proses pailit pada dasarnya dilakukan  untuk  memperoleh  pengembalian utang  oleh  Kreditor,  karena  Kreditornya cukup  banyak  sedangkan  harta  kekayaan perseroan yang menjadi Debitor tidak cukup untuk  membayar  lunas  semua  Kreditor. Dengan  keadaan  demikian,  maka  setiap kreditor akan mencari cara untuk memperoleh pemenuhan piutangnya. Berbeda  halnya  apabila  Kreditornya  hanya satu,  maka  penyelesainya  dilakukan  dengan mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  negeri dan  hasil  eksekusi  atas  harta  Debitor digunakan  untuk  membayar  utang  Debitor tersebut.
Berdasarkan  hukum  kepailitan, bahwa dilakukannya prosedur pailit terhadap perusahaan bertujuan untuk menghindari  terjadinya  perebutan  harta debitor  oleh  para  kreditor,  dan  untuk menghindari ketidakadilan penerimaan piutang oleh masing-masing kreditor. Menurut  pendapat  dari  Fred  Tumbuan mengatakan, dengan sita umum menghindari dan  diakhiri  sita  dan  eksekusi  oleh  para Kreditor  secara  sendiri-sendiri.  Dengan demikian  para  Kreditor  harus  bertindak secara bersama-sama ( concurus credi-
torium ) sebagaimana prinsip kepailitan Pasal 1132  KUHPerdata.  Dengan  demikian  tujuan utama  kepailitan  adalah:  untuk  melakukan pembagian antara para Kreditor atas kekayaan  Debitor  oleh  kurator.  Kepailitan dimaksudkan  untuk  menghindari  ter-jadinya sitaan  terpisah  atau  eksekusi  terpisah  oleh Kreditor dan menggantikannya dengan suatu sitaan  bersama  sehingga  harta  kekayaan dapat  dibagikan  kepada  semua  Kreditor sesuai dengan haknya masing-masing.

## 5 . SIMPULAN
1. Kedudukan dan tanggungjawab Direksi terhadap  PT  yang  mengalami  pailit adalah bertanggungjawab atas kelalaian  yang  dilakukan  direksi  yang menyebabkan  perusahaan  mengalami pailit  dan  direksi  tersebut  tidak  dapat dipilih  kembali  dalam  RUPS.  Hal  ini sesuai  dengan  pertanggungjawaban direksi  perusahaan  yang  secara  yuridis telah  diatur  dalam  Pasal  97-107  UU No.  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas
2.  Tindakan-tindakan  hukum  terhadap perseroan  terbatas  yang  mengalami pailit  diantaranya    Melakukan  upaya
hukum pembuktian terbalik, Membayar  semua  utang  perusahaan, Melakukan Upaya Hukum dan Melakukan Restrukturisasi Utang
Perusahaan

## 6. DAFTAR PUSTAKA
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara
, Lembaga Penelitian dan
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Agus  Budiardjo, Kedudukan  Hukum  dan Tanggung  Jawab  Pendirian  PT, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002. Ahmad  Yani  &  Gunawan  Widjaja, Seri
Hukum  Bisnis,  Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Adrian  Sutedi, Hukum  Kepailitan, Jakarta, Ghaila Indonesia, 2009. Aria  Suyudi,  dkk, Kepailitan  di  Negeri Pailit , Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi
I, Books  Terrace  &  Library,
Bandung, 2009
Budi  Untung, Hukum  dan  Etika  Bisnis, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2012.
Binoto Nadapdap. Hukum Perseroan Terbatas,  Berdasrkan  Undang-
Udang  No  40  Tahun  2007, Edisi
Revisi,  Permata  Aksara:  Jakarta, 2013.
Catur  Agus  Samptono, Hukum  Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Marger , Kencana Press, Jakarta, 2017. Elsi Kartika Sari, dan
Advendi
Simangunsong, Hukum  Dalam EKonomi, PT.  Grasindo,  Jakarta,
2007.
Marzuki  Usman,  Singgih  Riphat,  Syarir,
Pengetahuan  Dasar  Pasar  Modal , Istibat Braker Indonesia, 1997.
Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Alumni,
Bandung, 2006.
Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press, 2009.
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005